## Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar
Naomi Margretha Simanjuntak 1) ; Siti Hazzah Nur R 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) naomisimanjuntak23@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  sangat  banyak. Menurut  survei  penduduk  tahun 2020,  jumlah  penduduk  Indonesia  sebanyak  270.203.917  jiwa,  dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.25%.  Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan untuk melindungi dan melakukan pengakuan kepada warganya. Salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  adalah  pelayanan  administratif.  Salah  satu pelayanan  administratif  yang  erat dengan  masyarakat  ialah  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil.
Administrasi  Kependudukan  serta  Pencatatan  Sipil  merupakan  rangkaian  aktivitas  penyusunan serta  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  serta  informasi  kependudukan  lewat  registrasi  penduduk, pencatatan  sipil,  pengelolaan  data  administrasi  kependudukan  dan  pendayagunaan  hasilnya  buat pelayanan publik serta pembangunan zona lain. Pencatatan Sipil merupakan pencatatan kejadian berarti yang dirasakan oleh seorang dalam register pencatatan sipil pada lembaga pelaksana.
Lembaga  yang  melaksanakan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  adalah  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan publik  berupa  penerbitan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  Kartu  Identitas  Anak  (KIA),  Kartu  Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), layanan surat keterangan tempat tinggal orang asing, layanan surat keterangan pindah antar kota / kabupaten ataupun antar provinsi dan layanan pengangkatan, pengakuan, pengesahan dan lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan berupa layanan pencatatan kelahiran, kematian, perceraian dan perkawinan.

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023] Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Metode  penelitian  yang  digunankan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan studi  kepustakaan  terkait  pencatatan  akta  perkawinan.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk menjamin keabsahan data dilakukan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa  implementasi  program  pencatatan  akta  perkawinan  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar dapat dikatakan berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat  dari  jumlah  kepemilikan  akta  perkawinan  berkisar  56,6%  dari  jumlah  penduduk  yang wajib  memiliki  akta  perkawinan.  Tidak  dapat  dipastikan  kebenaran  komunikasi  dengan kelurahan – kelurahan yang ada di kota Pematangsiantar. Di antara  masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pencatatan akta perkawinan, ada juga masyarakat yang mengetahui pentingnya pencatatan akta perkawinan.

## ABSTRACT
The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, documentation and literature studies related to the recording of marriage certificates. The data obtained were then analyzed by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To ensure the validity of the data, data triangulation was carried out. The  results of this study can be seen that the implementation  of  the  marriage  certificate  registration  program  at  the  Population  and  Civil Registration Office of Pematangsiantar City can be said to be running quite well. This can be seen  from  the  number  of  marriage  certificate  ownership,  which  is  around  56.6%  of  the  total population who are required to have a marriage certificate. It cannot be ascertained the truth of the communication with the urban villages in Pematangsiantar city. Among the people who do not know the importance of recording marriage certificates, there are also people who know the importance of recording marriage certificates.
KEYWORDS Implementation, Service, Marriage Certificate
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan sebab pencatatan  perkawinan  ialah  sesuatu  ketentuan  diakui  serta  tidaknya  pernikahan  oleh  negara.  Apabila suatu pernikahan tidak dicatat maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula selaku akibat yang  mencuat  dari  pernikahan  tersebut.  Akta  perkawinan  ialah  ketentuan  yang  wajib  dipunyai  oleh penduduk non muslim kala telah melakukan upacara pernikahan.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kota  Pematangsiantar  bertanggung  jawab  dalam kepengurusan  pendataan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  kota  Pematangsiantar.  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pematangsiantar  juga  yang  bertanggung  jawab  dalam pencatatan  dan  penerbitan  akta  perkawinan  di  daerah  Pematangsiantar.  Pencatatan  akta  perkawinan ditujukan  bagi  pasangan  non  muslim,  maka  dari  itu  peneliti  akan  memfokuskan  pada  kelurahan  yang memiliki masyarakat mayoritas non muslim. Peneliti akan fokus pada kelurahan Pardomuan, yang mana kelurahan Pardomuan ini berada di kecamatan yang memiliki mayoritas penduduk beragama non muslim. Berdasarkan  pra  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  peneliti  menemukan  suatu  masalah  dalam pengimplementasian  pencatatan  akta  perkawinan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kota Pematangsiantar.  Masalah  pertama  terkait  informasi  kepada  masyarakat,  dimana  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai betapa pentingnya pencatatan  akta  perkawinan  bagi  pasangan suami  istri  non muslim,  sehingga  masyarakat  banyak  yang belum mencatatkan akta perkawinannya.
Masalah kedua terkait lingkungan sosial, dimana lingkungan sosial masyarakat tidak mendapatkan akses  tentang  adanya  pencatatan  akta  perkawinan  dan  tidak  menganggap  penting  pencatatan  akta perkawinan. Banyak masyarakat menganggap bahwa pemberkatan yang  dilakukan di rumah ibadah dan pesta adat yang dilakukan sudah cukup meyakinkan bahwa pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri.
Masalah  ketiga  terkait  ketegasan  sikap  pegawai,  dimana  pegawai  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak melayani masyarakat yang ingin mengurus pencatatan akta perkawinan sesuai jam operasional yang berlaku. Jam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Pematangsiantar  pada  hari  kerja  adalah  pukul  08.00 –  pukul  15.00,  akan  tetapi  pegawai Disdukcapil  mengarahkan  masyarakat  yang  ingin  mengurus  pencatatan perkawinan  untuk  datang  pukul 13.00. Hal seperti ini dapat membuat masyarakat malas untuk mengurus akta perkawinan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif,  dimana  penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan informasi atau data terkait implementasi pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kota Pematangsiantar  dengan  cara  melakukan  wawancara  dengan  Sekretaris,  Kepala  Seksi  Pencatatan Perkawinan  dan  Perceraian,  Petugas  Kelurahan,  dan  Masyarakat  yang  akan  mengurus  pencatatan perkawinan. Selain melakukan wawancara pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi langsung dan  dokumentasi.  Lalu  peneliti  menganalisis  data  dengan  mereduksi  data,  dilajutkan  dengan  penyajian data hingga akhirnya penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan  merupakan  indikator  yang  berkaitan dengan  standard  dan tujuan yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  berhasil  atau  gagalnya  suatu  kebijakan  yang  diimplementasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam proses implementasi pencatatan akta perkawinan ini berkaitan dengan pencatatan  akta  perkawinan  serta  tujuannya yang  dapat  dilihat  melalui  tiap  proses  yang  terjadi,  seperti kinerja  atau  realisasi  proses  implementasi  program  pencatatan  akta  perkawinan  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Pematangsiantar serta ukuran – ukuran atau aturan – aturan
yang  ada  dan  diterapkan  oleh  pelaksana  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Indikator  ukuran  dan  tujuan kebijakan ini, dapat ditinjau dari tujuan pencatatan akta perkawinan, proses pencatatan akta perkawinan, serta standar dan realisasinya.
Pertama,  tujuan  pencatatan  akta  perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu pelayanan  administrasi  pencatatan  perkawinan.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang  dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akte  resmi  yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan. Sehingga dengan begitu selaras dengan tujuan administrasi kependudukan menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk  untuk  setiap  Peristiwa  Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting  yang  dialami  oleh  Penduduk, memberikan  perlindungan  status  hak  sipil  Penduduk,  menyediakan  data  dan  informasi  kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,  lengkap,  mutakhir,  dan  mudah  diakses  sehingga  menjadi  acuan  bagi  perumusan  kebijakan  dan pembangunan  pada  umumnya,  mewujudkan  tertib  Administrasi  Kependudukan  secara  nasional  dan terpadu  dan  menyediakan  data  Penduduk  yang  menjadi  rujukan  dasar  bagi  sektor  terkait  dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tujuan pencatatan akta  perkawinan  adalah  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  bagi  masyarakat  yang  telah melangsungkan  perkawinan,  sehingga  memberikan  kekuatan  bukti  tentang  telah  terjadinya  sebuah perkawinan.
Pelayanan  administrasi  pencatatan  perkawinan  didasari  oleh  peraturan  dan  perundang – undangan  yang  berlaku.  Dasar  hukum  dilakukannya  pelayanan  administrasi  pencatatan  perkawinan adalah  Undang –  Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang segala hal yang terkait dengan perkawinan. Pasal  kedua  mengatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masingmasing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.”  Maka  dari  itu,  setiap  perkawinan  perlu  dicatatkan  akta perkawinannya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil merupakan instansi pelaksana yang melayani urusan Administasi Kependudukan. Salah satu pelayanan administrasi yang dilakukan adalah pelayanan admisnistrasi pencatatan perkawinan.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Pematangsiantar  merupakan  instansi  yang bertanggungjawab  untuk  mencatatkan  perkawinan  bagi  masyarakat  kota  Pematangsiantar  yang  sudah melangsungkan  perkawinannya.  Disdukcapil  kota  Pematangsiantar  bertugas  mencatatkan  perkawinan bagi  masyarakat  kota  Pematangsiantar  yang  beragama  Kristen  Protestan,  Katholik,  Hindu,  Buddha, Konghucu,  dan  penganut  kepercayaan  yang  telah  melangsungkan  perkawinannya.  Sedangkan  untuk masyarakat yang beragama muslim mengurus pencatatan perkawinannya pada instansi tersendiri yakni Kantor Urusan Agama.
Fenomena yang ada di tengah – tengah masyarakat saat ini adalah perkawinan beda agama. Hal ini tak dapat dipungkuri karena ada masyarakat yang ingin tetap melangsungkan pernikahannya walaupun dengan latar agama yang berbeda. Perkawinan beda agama yang muncul di tengah – tengah masyarakat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perkawinan tersebut dapat di catatkan.
Disdukcapil kota Pematangsiantar tidak dapat mencatatkan perkawinan masyarakat yang berbeda agama. Undang - Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang perkawinan beda agama, baik itu melarang perkawinan beda agama ataupun memperbolehkan perkawinan beda agama.
Kedua, proses pencatatan akta perkawinan, standard dan realisasinya di Kota Pematangsiantar. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2019) Standar Operating Procedures (SOP) adalah suatu prosedur atau  aktivitas  terencana  rutin  yang  memungkinkan  para  pegawai  untuk  melaksanakan  kegiatan – kegiatannya  pada  setiap  harinya  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Pada  implementasi pencatatan  akta  perkawinan,  Disdukcapil  kota  Pematangsiantar  memiliki  standar  pelayanan.  Standar
pelayanan merupakan ukuran pelaksanaan pelayanan yang terkait dengan prosedur dan waktu pelayanan. Standar pelayanan harus dipatuhi oleh pemberi pelayanan dan penerima layanan.
Standar  pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan  terkait  alur  pelayanan  yang  berlaku  pada Disdukcapil  Pematangsiantar,  masyarakat  yang  ingin  mencatatkan  perkawinannya  harus  melengkapi syarat – syarat yang diperlukan terlebih dahulu dan mengisi formulir pencatatan perkawinan.
Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mencatatkan akta perkawinan adalah surat keterangan dari lurah. Untuk mendapatkan surat keterangan lurah ini, masyarakat harus datang ke kelurahan domisili mereka.  Peran  kelurahan  dalam  hal  pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan  hanya  memberikan  surat keterangan  lurah,  sebagai  salah  satu  syarat  pencatatan  akta  perkawinan.  Setelah  masyarakat mendapatkan surat keterangan lurah, masyarakat dapat melengkapi berkas persyaratan lain. Kemudian Kasi  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perceraian  akan  memeriksa  kelengkapan  berkas  tersebut,  setelah diperiksa,  berkas  tersebut  akan  dimasukkan  untuk  dicetak  dokumen  akta  perkawinannya.  Setelah  akta perkawinan dicetak, kadis Disdukcapil akan menandatangani akta perkawinan tersebut. Akta perkawinan yang telah ditandatangani dapat diberikan kepada masyakarakat. Alur pelayanan pencatatan perkawinan yang  berlaku  tidak  lepas  dari  waktu  penyelesaian  dokumen  yang  berlaku  pada  Disdukcapil Pematangsiantar.  Standar  pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan  terkait  waktu  penyelesaian  dokumen yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar.
Standar pelayanan pencatatan akta perkawinan terkait waktu penyelesaian dokumen adalah satu hari  kerja.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  jika  jaringan  server  pusat  dalam  kondisi  baik  dan  tidak  terjadi kepadatan antrian  berkas masuk  pada  waktu  bersamaan.  Jangka  waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi.
Jangka waktu penyelesaian dokumen akta perkawinan dipengaruhi oleh banyaknya permohonan pencatatan akta perkawinan pada waktu tersebut. Jumlah permohonan pencatatan akta perkawinan juga mempengaruhi apakah implementasi pencatatan akta perkawinan sudah sesuai tujuan atau tidak.
Jumlah  penduduk  yang  wajib  memiliki  akta  perkawinan  di  kota  Pematangsiantar  tahun  2021 sebanyak  114.677  orang.  Jumlah  tersebut  merupakan  sasaran  yang  harus  dituju  Disdukcapil  kota Pematangsiantar. Realisasinya, jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan sebanyak 64.966 orang atau berkisar 56,6% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki akta perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil belum memenuhi sasaran yang harus dituju dalam kepemilikan akta perkawinan.

## Sumber Daya
Ada beberapa sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan proses implementasi pencatatan akta  perkawinan  meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial,  sumber  daya  sarana  dan prasarana.
Sumber  daya  manusia  merupakan  sumber  daya  terpenting  dalam  menentukan  keberhasilan proses implementasi, dimana sumber daya manusia yang melaksanakan berjalannya proses implementasi pencatatan  akta  perkawinan  ini.  Jika  ada  permasalahan  yang  bersumber  dari  sumber  daya  manusia pendukung implementasi akta perkawinan, dapat menimbulkan hambatan dalam proses implementasi akta perkawinan.  Sumber  daya  manusia  dalam  proses  implementasi  akta  perkawinan  dapat  dilihat  dari  segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.
Pertama,  dari  segi  kuantitas  implementasi  akta  perkawinan.  Disdukcapil  Kota  Pematangsiantar memiliki pegawai yang berstatus ASN sebanyak 40 orang dan pegawai yang berstatus honorer sebanyak 7 orang. Dengan jumlah pegawai saat ini, Disdukcapil mampu melayani segala kebutuhan kepengurusan dokumen kependudukan masyarakat dengan baik.
Dalam  pelaksanaan  implementasi  sebuah  kebijakan  ataupun program,  kuantitas  pegawai harus sesuai porsinya, karena jika kurang ataupun lebih dapat menghambat pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Pematangsiantar sudah mencukupi. Adapun pegawai yang menangani pencatatan akta perkawinan yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, diemban sendiri oleh Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
Kedua,  dari  segi  kualitas  dalam  implementasi  akta  perkawinan,  dapat  dilihat  dari  tingkatan pendidikan  yang  dimiliki  oleh  pegawai  Disdukcapil  kota  Pematangsiantar.  Tingkatan  pendidikan  yang dimiliki oleh pegawai Disdukcapil kota Pematangsiantar sebagian besarnya merupakan Sarjana, dimana hal ini dapat mendukung para pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik.
Tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya finansial juga merupakan hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Sumber daya finansial yang memadai dapat mendukung segala kebutuhan untuk memperlancar implementasi sebuah kebijakan atau program.
Anggaran  dana  Disdukcapil  Kota  Pematangsiantar  bersumber  dari  APBD  kota  Pematangsiantar. Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  segala  pelaksanaan  aktivitas  yang  ada  di  Disdukcapil,  seperti implementasi pencatatan akta perkawinan, dan juga pengadaan sarana dan prasarana pada Disdukcapil Kota Pematangsiantar.
Sumber daya sarana dan prasarana juga merupakan hal penting selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Untuk mendukung pelaksanaan sebuah program dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam implementasi pencatatan akta perkawinan, sumber daya sarana dan prasarana juga perlu  diperhatikan,  karena  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  baik  dengan  menyediakan  sarana  dan prasarana yang memadai.
Dalam  proses  implementasi  pencatatan  akta  perkawinan,  sumber  daya  sarana  dan  prasarana  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Disdukcapil kota Pematangsiantar diharapkan dapat mendukung implementasi akta perkawinan. Hal ini  sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh  Edward  III  (dalam  Agustino,  2019)  bahwa  fasilitas  fisik  juga merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  adanya  fasilitas  pendukung  (sarana  dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut akan berhasil.

## Karakteristik Agen Pelakasana
Karakteristik Disdukcapil kota Pematangsiantar adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, menjelaskan bahwa Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  kota  Pematangsiantar  bertugas  dalam  hal  penyelenggaraan urusan pemeritahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Karakteristik  Disdukcapil  Pematangsiantar  adalah  memberikan  pelayanan  administrasi  berupa penerbitan dan pencatatan peristiwa kependudukan yang terjadi pada masyarakat kota Pematangsiantar, termasuk  pencatatan  akta  perkawinan.  Untuk  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  para pegawai yang ada di Disdukcapil terlebih dahulu harus mampu melakukan apa yang menjadi tugasnya.
Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian mampu melakukan tugasnya melayani masyarakat yang  ingin  mencatatkan  perkawinannya  dan  mampu  memberikan  arahan  kepada  masyarakat.  Selain kemampuan pegawai, pelayanan pencatatan akta perkawinan juga perlu diawasi, agar tetap berjalan baik.
Kepala  Dinas  Disdukcapil  yang  menjadi  pengawas  dalam  implementasi  pencatatan  akta perkawinan.  Akan  tetapi,  Kasi  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perceraian  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut bagaimana  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kadis  Disdukcapil  Pematangsiantar  terhadap jalannya implementasi pencatatan akta perkawinan.

## Sikap (Disposisi) Agen Pelaksana
Indikator  sikap  agen  pelakasana  merupakan  indikator  yang  berkaitan  dengan  pemahaman pelaksana terhadap akta perkawinan serta tanggapan pelaksana yang biasa diketahui dalam bentuk upaya yang dilakukan dalam mendukung implementasi akta perkawinan ataupun menolak ataupun tidak setuju terhadap implementasi akta perkawinan.
Dilihat  dari  segi  pemahaman  Disdukcapil  Pematangsiantar  selaku  pelaksana  pencatatan perkawinan  sudah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  tupoksinya.  Selaku  pelaksana  pencatatan perkawinan,  Disdukcapil  Pematangsiantar  sudah  melakukan  tugasnya  yakni  mencatatkan  pernikahan
masyarakat  yang  sudah  melakukan  pernikahan,  sesuai  dengan  peraturan  perundang – undangan yang berlaku. Disdukcapil Pematangsiantar juga memahami bahwa pencatatan perkawinan ditujukan sebagai bentuk pengakuan bahwa pernikahan yang dilakukan masyarakat sah secara hukum dan diakui negara.
Dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ataupun  program,  sikap  para  pelaksananya  memiliki pandangan  yang  berbeda –  beda  terhadap  kebijakan  ataupun  program  yang akan dilaksanakan.  Sikap yang  mendukung  ataupun  menolak  dari  para  pelaksana  mempengaruhi  berhasil  atau  tidaknya implementasi  dari  suatu  kebijakan  ataupun  program.  Begitupun  sikap  pegawai  Disdukcapil  kota Pematangsiantar terhadap implementasi pencatatan akta perkawinan di kota Pematangsiantar.
Sikap  pegawai  Disdukcapil  kota  Pematangsiantar  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pada  saat melakukan  pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan  dan  bagaimana  pegawai  mengatasi  keluhan  dari masyarakat.
Pegawai  Disdukcapil  bersikap  baik  ketika  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kasi Pencatatan  Perkawinan  dan  Perceraian  mendengarkan  hal  yang  membingungkan  masyarakat  dan memberikan penjelasan dan solusi kepada masyarakat.
Sikap pegawai Disdukcapil dalam hal melaksanakan tupoksinya dapat dikatakan baik, begitu juga pada  saat  memberikan  pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan.  Kasi  Pencatatan  Perkawinan  dan Perceraian juga bersikap aktif ketika memberikan penjelasan dan solusi kepada masyarakat yang datang untuk  mencatatkan  akta  perkawinannya.  Selain  daripada  itu,  bagaimana  pegawai  Disdukcapil  kota Pematangsiantar menyikapi masyarakat yang tidak datang untuk mencatatkan akta perkawinannya juga perlu diperhatikan, karena hal itu dapat menghambat implementasi pencatatan akta perkawinan.

## Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang perlu diperhatikan dalam implementasi akta  perkawinan  yakni  antara  Disdukcapil  Pematangsiantar  dengan  Kelurahan  yang  ada  di Pematangsiantar, komunikasi yang diterima pemuka agama terkait akta perkawinan serta yang diterima masyarakat  dalam  proses  implementasi.  Komunikasi  antar  organisasi  dalam  proses  implementasi  akta perkawinan  dapat  dilihat dalam  bentuk  sosialisasi  atau  pola  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pelaksana atau pihak – pihak yang terlibat mulai dari Disdukcapil Pematangsiantar sampai kepada masyarakat dalam mendukung proses implementasi akta perkawinan.
Tidak  hanya  sosialisasi  bentuk  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Pematangsiantar untuk memberitahukan informasi tentang pencatatan akta perkawinan. Disdukcapil Pematangsiantar juga menyediakan papan informasi yang ada di Disdukcapil Pematangsiantar dan brosur yang dapat diambil di Disdukcapil Pematangsiantar sebagai media komunikasi Disdukcapil Pematangsiantar dengan masyarakat kota Pematangsiantar.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Indikator  lingkungan  ekonomi.  sosial  dan  politik  merupakan  indikator  yang  berkaitan  dengan lingkungan  eksternal  dalam  proses  implementasi.  Indikator  ini,  dalam  proses  implementasi  akta perkawinan berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar pengimplementasian akta perkawinan, yang juga mendukung  keberhasilan  pencapaian  tujuan  pencatatan  perkawinan.  Jika  terjadi  kondisi  yang  tidak kondusif di lingkungan sekitar maka dapat menghambat proses implementasi.
Pertama,  dari  segi  lingkungan  ekonomi.  Dalam  hal  kepengurusan  pencatatan  akta  perkawinan, masyarakat yang akan mencatatkan akta perkawinannya tidak dipungut biaya apapun.
Kedua, dari segi lingkungan sosial. Lingkungan sosial masyarakat Kota Pematangsiantar masih ada  yang  tidak  mengetahui  keberadaan  akta  perkawinan  dan  pentingnya  mengurus  akta  perkawinan. Masyarakat  menganggap  bahwa  pemberkatan  yang  dilakukan  di  rumah  ibadah  dan  pesta  adat  yang dilakukan sudah cukup meyakinkan bahwa pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri.
Ketiga, dari segi lingkungan politik. Dalam pengimplementasian pencatatan akta perkawinan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan maka keterlibatan elit politik juga dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti pencatatan akta perkawinan diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan
bagi  masyarakat  yang  telah  melangsungkan perkawinan,  sehingga  memberikan  kekuatan  bukti  tentang telah  terjadinya  sebuah  perkawinan.  Maka  diperlukan  dukungan  politik  agar  tujuan  pencatatan  akta perkawinan  tersebut dapat dengan mudah dicapai.

## KESIMPULAN
Implementasi pelayanan pencatatan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar dapat dilihat dari: Realisasi kepemilikian akta perkawinan berkisar 56,6% dari jumlah  penduduk  yang  wajib  memiliki  akta  perkawinan.  Sumber  daya  yang  digunakan  memadai. Karakteristik  Disdukcapil  kota  Pematangsiantar  adalah  memberikan  pelayanan  administrasi  berupa penerbitan dan pencatatan peristiwa kependudukan yang terjadi pada masyarakat kota Pematangsiantar, termasuk pencatatan akta perkawinan. Sikap pelaksana implementasi pencatatan akta perkawinan yakni Disdukcapil  kota  Pematangsiantar.  Kasi  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perceraian  selaku  pegawai pelayanan  pencatatan  akta  perkawinan  dapat  dikatakan  bersikap  baik.  Disdukcapil  menyediakan  papan informasi di dalam Disdukcapil dan brosur yang dapat diambil oleh masyarakat sebagai media komunikasi kepada masyarakat. Dari segi sosial ditemukannya hambatan, sedangkan dari segi ekomomi dan politik tidak ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino. (2016). Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2003 Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
KPAI.go.id https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak diakses pada tanggal 4 Agustus 2021
Lampost.co https://m.lampost.co/berita-kesadaran-warga-lamtim-dalam-membuat-akta-perkawinan- masih-rendah.html diakses paada tanggal 4 Agustus 2021
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Moenir. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). Membangun Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Pematangsianatar, B. P. (2020). Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2020. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
Simanjuntak,  N.  M.  2022. Implementasi  Pelayanan  Pencatatan  Akta  Perkawinan  Pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar (Studi Pada Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar). Medan: Repository USU Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Singarimbun, M. (1995). Metode Penilaian Survai. Jakarta: LP3ES. Subarsono. (2011). Analisis Kebijkan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung: CV. Sinar Baru. Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo