INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7526-7536 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Pengganti Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Arbainah 1 ✉ , Muhammad Habibi 2 , Mohammad Fadhil Wibowo 3
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Email: arbainahsaidi76@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Meningkatnya  kebutuhan  atas  tanah  bagi  kepentingan  masyarakat  dan  pembangunan,  sedangkan tanah  yang  ada  di  Indonesia  tidak  bertambah,  maka  ditetapkan  adanya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah.  Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  yang  diadakan  Badan  Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, diketahui Jumlah bidang tanah yang ada di Kota Samarinda mencapai 238.484 dengan jumlah terdaftar mencapai 153.559  dan yang belum terdaftar sebanyak 84.925. Permasalahan sertipikat tanah seperti rusaknya Sertifikat yang tidak disengaja akibat bencana alam (banjir atau kebakaran) ataupun kerusakan kertas yang termakan usia (blangko lama) maupun karena rusak robek karena kecerobohan, yang menyebabkan tidak bisa terpakainya Sertifikat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana 2014 yakni (1) Data Condensation (kondensasi data),
(2) Data  Display  (tampilan  atau  sajian  data),  dan  (3)  Drawing  and  Verifying  Conclusions (menggambarkan dan memverifikasi penarikan simpulan).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dilaksanakan dengan tahapan meliputi: (1) Pendaftaran SKPT, (2) Peninjauan Lapangan, (3) Daftar Sertipikat Pengganti pada Loket Pelayanan, (4) Pengambilan Sumpah, (5) Pengumuman Informasi pada Media Massa, (6) Penerbitan Sertipikat Pengganti dan (7) Penyerahan Sertipikat Pengganti. Faktor penghambat, meliputi (1) adanya penumpukan berkas setiap tahunnya, dan menjadi hutang pada tahun berikutnya. (2) Sering sekali dokumen pemohon penerbitan sertipikat pengganti tidak lengkap, sehingga menyulitkan  penerbitan  sertipikat  pengganti  yang  dimohonkan  tersebut.  (3)  Penerbitan  sertipikat pengganti hak atas tanah terkadang lama, dikarenakan pengambilan sumpah tidak terjadwal dengan jelas. (4) Pemohon sering tidak  menerima informasi dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda karena kurangnya inisiatif dari masyarakat sebagai pemohon untuk langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota
Samarinda.
Kata Kunci: Administrasi, Pendaftaran, Sertifikat, Kota Samarinda

## Abstract
The increasing need for land for the benefit of society and development, while the existing land in Indonesia  is  not  increasing,  has  resulted  in  Law  Number  5  of  1960  concerning  Basic  Agrarian Regulations and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Based on the results of the population census held by the East Kalimantan Provincial Central Statistics Agency in 2022,  it  is  known  that  the  number  of  plots  of  land  in  Samarinda  City  reached  238,484  with  the registered number reaching 153,559 and 84,925 unregistered. Problems with land certificates include accidental damage to the certificate due to natural disasters (floods or fires) or damage to the paper due to age (old blanks) or due to damage torn due to carelessness, which causes the certificate to be unusable. Apart from that, certificates are lost whose whereabouts are unknown, so this is detrimental to  land  rights  owners.  The  aim  of  the  research  is  to  understand  the  administrative  process  of registration, issuance and submission of replacement certificates at the Samarinda City Land Office, as well  as  identifying  factors  inhibiting  this  process.  This  research  uses  a  qualitative  approach.  Data analysis uses the Interactive Model Data Analysis from Miles, Huberman, and Saldana 2014, namely (1) Data Condensation (data condensation), (2) Data Display (display or presentation of data), and (3) Drawing  and  Verifying  Conclusions  (describing  and  verifying  drawing  conclusions).  The  research results show that the administrative process for registration, issuance and submission of replacement certificates at the Samarinda City Land Office is carried out in stages including: (1) SKPT registration, (2) Field inspection, (3) List of replacement certificates at the service counter, (4) Collection Oath, (5) Announcement of Information in the Mass Media, (6) Issuance of a Replacement Certificate and (7) Submission of a Replacement Certificate. Inhibiting factors include (1) the accumulation of files every year, and becoming a debt in the following year. (2) Very often the documents of the applicant for issuing a replacement certificate are incomplete, making it difficult to issue the requested replacement certificate.  (3)  Issuance  of  a  replacement  certificate  for  land  rights  sometimes  takes  a  long  time, because the taking of the oath is not clearly scheduled. (4) Applicants often do not receive information from the Samarinda City Land Office due to a lack of initiative from the community as applicants to come directly to the Samarinda City Land Office.
Keywords: Administration, Registration, Certificates, Samarinda City

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  berusaha  memberikan  penegakan  hukum  yang berkeadilan  pada  semua  sektor  sehidupan,  tidak  terkecuali  masalah  agrarian.  Indonesia yang  dikenal  sebagai  negara  agraris  memandang  masalah  penguasaan  tanah  sebagai masalah penting dalam Pembangunan nasional dan kesejahteran rakyatnya. Dalam konteks
ini  tentu  saja  pertanahan  menjadi  salah  satu  isu  terpenting  dan  sangat  vital  dalam pelaksanaan  pembangunan  bagi  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu  sistem  hukum pertanahan yang berkeadilan sangat diperlukan.
Mengingat  semakin  meningkatnya  kebutuhan  atas  tanah  bagi  kepentingan masyarakat, sedangkan tanah yang ada di Indonesia tidak bertambah, maka diperlukanlah suatu aturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas setiap tanah. Untuk menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah atau lahan pertanahan diperlukan  suatu  regulasi  yang  dapat  mengatur,  dalam  hal  ini  adanya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Di  Indonesia  Sertifikat  hak-hak  atas  tanah  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  kuat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat 1. Mengenai kekuatan berlakunya Sertifikat sangat penting karena :
a. Sertifikat  memberikan  kepastian  kepemilikan  tanah  sehingga  dapat  mencegah sengketa tanah;
b. Dengan  kepemilikan  Sertifikat,  pemilik  tanah  dapat  melakukan  perbuatan  apa  saja sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku,  selain  itu Sertifikat memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan investasi untuk masa depan.
Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, maka Pemerintah menyediakan suatu lembaga baru yang dahulunya tidak dikenal dalam hukum adat yaitu lembaga pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah terutama untuk memperoleh bukti kepemilikan hak dengan dikeluarkannya Sertifikat hak atas tanah. Sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 19 yang isinya :
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
Salah satu daerah yang juga melaksanakan penataan pemanfaatan dan penggunaan
atas tanah, adalah Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Kota  Samarinda  memiliki  luas  718,00  km2  dengan  10  (sepuluh)  Kecamatan, sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 1. Luas Kecamatan di wilayah Kota Samarinda
Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (km 2 ) Palaran Rawa Makmur 221,29 Samarinda Ilir Sidomulyo 17,18 Samarinda Kota Sungai Pinang Luar 11,12 Sambutan Sambutan 100,95 Samarinda Seberang Baqa 12,49 Loa Janan Ilir Simpang Tiga 26,13 Sungai Keledang Loa Bakung 43,04 Samarinda Ulu Air Putih 22,12 Samarinda Utara Lempake 229,52 Sungai Pinang Sungai Pinang Dalam 34,16
Sumber: BPS Kota Samarinda, 2024.
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan paling luas yakni wilayah Samarinda Utara dan yang paling sempit yakni Kecamatan Samarinda Kota. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,56 persen dari total luas Provinsi Kalimatan Timur yang memiliki luas 126 981,279 km2. Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.
Selain itu, sebagai salah kota tertua di Provinsi Kalimantan Timur yang mana tanah merupakan aset yang di berikan secara turun temurun sehingga banyak dari tanah tersebut belum  ber-Sertifikat.  Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  yang  diadakan  Badan  Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, diketahui Jumlah bidang tanah yang ada di Kota Samarinda mencapai 238.484 dengan jumlah terdaftar mencapai 153.559 dan yang belum terdaftar sebanyak 84.925. Penduduk Kota Samarinda berdasarkan BPS Kota Samarinda tahun 2024 melalui sensus penduduk tahun 2022 sebanyak 834.824 jiwa yang terdiri atas 424.837 penduduk laki-laki dan 409.987 penduduk perempuan.
Seiring  waktu  berjalan,  dan  semakin  tingginya  permintahan  dan  kebutuhan  akan tanah  untuk  Pembangunan,  seringkali  terjadi  permasalahan-permasalahan  tentang Sertifikat  yang  dimiliki.  Padahal  Sertifikat  tanah  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan tersebut misalnya rusaknya Sertifikat hak atas tanah yang disebabkan karena kerusakan yang tidak disengaja akibat bencana alam (banjir atau kebakaran) ataupun kerusakan kertas yang termakan usia (blangko lama)
maupun karena rusak robek karena kecerobohan pemegangnya, yang menyebabkan tidak bisa  terpakainya  Sertifikat  tersebut.  Selain  itu,  terdapat  masalah  lain  yang  dihadapi pemegang Sertifikat adalah hilang Sertifikat yang tidak diketahui keberadaannya sehingga hal tersebut merugikan pemilik hak atas tanah.
Dalam  penerbitan  Sertifikat  pengganti,  permohonan  Sertifikat  baru  yang  diajukan pemegang  hak  sebagai  pengganti  Sertifikat  disebabkan  karena  Sertifikat  rusak, penggantian  blangko  Sertifikat  lama,  Sertifikat  hilang.    Penggantian  Sertifikat  rusak dilakukan dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat pengganti karena rusak atau  karena  masih  menggunakan  blangko  Sertifikat  lama  dengan  diajukan  oleh  yang berkepentingan dengan melampirkan Sertifikat atau sisa Sertifikat yang bersangkutan.
Prosedur untuk penerbitan Sertifikat pengganti karena rusak, blangko lama maupun karena  hilang  ke  semuanya melalui Kantor Pertanahan setempat. Penggantian Sertifikat tersebut harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan yang ditunjuk mengenai hilangnya Sertifikat hak yang bersangkutan.  Pernyataan  dari  pemegang  hak  mengenai  hilangnya  Sertifikat  tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
Tujuan penelitian ini sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Sugiyono (2012:290), dan Prastowo (2012:26) sebagai suatu Upaya menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan serta menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan sesuatu yang  akan  dicapai.Adapun  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses  Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor penghambat proses tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  Dimana  menurut  Sugiyono (2015:16)  sebagai  suatu  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  yang  alamiah,  didukung  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  dari  pada  generalisasi.  Definisi  Konsepsional  dalam  penelitian  ini  adalah  “Suatu proses kegiatan yang  dilakukan mulai  dari  pendaftaran kelengkapan persyaratan  dalam proses  pembuatan  sertifikat  pengganti  atas  sertipikat  tanah  yang  hilang  atau  rusak, penerbitan dan penyerahan sertipikat pengganti kepada pemohon di Kantor Pertanahan Kota  Samarinda  dalam  menciptakan  pelayanan  yang  baik  dan  memberikan  rasa aman,nyaman bagi masya rakat’. Dengan fokus penelitian pada Pendaftaran (Daftar SKPT),
Peninjauan  Lapangan,  Daftar  Sertipikat  Pengganti  pada  Loket  Pelayanan,  Pengambilan Sumpah,  Pengumuman  Informasi  pada  Media  Massa,  Penerbitan  Sertipikat  Pengganti  ( Cetak Sertipikat), dan Penyerahan Sertipikat Pengganti ( Loket Pelayanan).
Untuk analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8-10) bahwa analisis sebagai tiga arus aktivitas yang bersamaan, yakni (1) Data Condensation (kondensasi data), (2) Data Display (tampilan atau sajian data), dan (3)  Drawing  and  Verifying  Conclusions  (menggambarkan  dan  memverifikasi  penarikan simpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 5 7 Ayat 1 bahwa “Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertipikat yang tidak digunakan lagi,, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.”
Selain  itu  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 59 Ayat 1 terkait sertipikat pengganti.
1). Permohonan pengganti sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya  sertipikat hak yang bersangkutan; 2). Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon; 3). Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan  diterbitkannya sertipikat pengganti  tersebut  atau  ada  yang  mengajukan  keberatan  akan  tetapi  menurut  per- timbangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  keberatan  tersebut  tidak  beralasan,  diterbitkan sertipikat baru; 4).  Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan,  maka  ia  menolak  menerbit-kan  sertipikat  pengganti;  5).  Mengenai dilakukannya  pengumuman  dan  penerbitan  serta  penolakan  penerbitan  sertipikat  baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan  berita acara oleh Kepala  Kantor  Pertanahan;  6).  Sertipikat  pengganti  diserahkan  kepada  pihak  yang memohon  diterbitkannya  sertipikat  tersebut  atau  orang  lain  yang  diberi  kuasa  untuk menerimanya;  7).Untuk  daerah-daerah  tertentu  Menteri  dapat  menentukan  cara  dan tempat  pengumuman  yang  lain  daripada  yang  ditentukan  pada  ayat  (2).  Pasal  60  (1) Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah.
Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
1. Penerbitan  sertipikat  pengganti  karena  hilang  didasarkan  atas  pernyataan  dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.
2. Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.
3. Dalam  hal  pemegang  atau  para  pemegang  hak  tersebut  berdomisili  di  luar Kabupaten/Kotamadya  letak  tanah,  maka  pembuatan  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan.
4. Dengan  mengingat  besarnya  biaya  pengumuman  dalam  surat  kabar  harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan  dengan  harga  tanah  yang  sertipikatnya  hilang  serta  kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannya  sertipikat  tersebut  ditempatkan  di  papan  pengumuman  Kantor Pertanahan  dan  di  jalan  masuk  tanah  yang  sertipikatnya  hilang  dengan  papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut.
5. Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertipikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti dengan menggunakan daftar isian 304A.
Selanjutnya  mengenai  Studi  Tentang  Administrasi  Pendaftaran,  Penerbitan,  dan Penyerahan  Sertipikat  Pengganti  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  dilaksanakan dengan melakukan wawancara, Adapun tahapannya adalah :
1. Pendaftaran  SKPT.  Pendaftaran  SKPT  merupakan  suatu  persyaratan  dalam    proses pembuatan sertipikat pengganti, Persyaratannya yaitu dengan menyiapkan foto copy Sertipikat jika ada, Ktp pemilik tanah, Kartu Keluarga, mengisi blangko permohonan, dan  Tujuan  SKPT,  Foto  Copy  sertipikat  tetangga  batas  jika  ada.  petugas  akan memproses  SKPT  tersebut  estimasi  pada  proses  pembuatan  nya  2-3  hari  selama pejabat yang terkait tidak sibuk.
2. Peninjauan  Lapangan.  Peninjauan  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  lokasi
bidang tanah yang dimohonkan, jika sertipikat tidak mempunyai data tekstual dan spasial. Data tekstual itu berhubungan dengan data yuridis sedangkan spasial yaitu peta,  gambar  ukur,  NIB.  Selanjutnya  petugas  mengambil  titik  koordinat  dibidang tanah tersebut dan tetangga batas.
3. Daftar  Sertipikat  Pengganti  pada  Loket  Pelayanan.  Setelah  melakukan  pendaftaran SKPT  dengan  peninjauan  lapangan  selesai,  dan  berkas  sebelumnya  lengkap selanjutnya  pemohon  akan  dihubungi  oleh  petugas  untuk  melakukan  pendaftaran sertipikat pengganti di loket pelayanan. Harus membawa identitas pemohon (pemilik sertipikat),  SKPT  yang  sebelumnya  diurus  saat  pendaftaran,  foto  copy  sertipikat, mengisi lembar permohonan.
4. Pengambilan Sumpah. Pada saat melakukan pengambilan sumpah di perlukan berita acara  dan  surat  undangan  yang  dibuat  oleh  petugas,  yang  dimana  petugas menghubungi  pemohon  untuk  mengambil  surat  tersebut.  Pada  saat  pengambilan sumpah yang terlibat yaitu Kepala kantor pertanahan, Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran,  Koordinator  kelompok  substansi  pendaftaran  tanah  dan  ruang, pemohon, dan kerohaniawan (sesuai dengan agama pemohon).
5. Pengumuman Informasi pada Media Massa. Pengumuman informasi apa saja yang diberikan pada media massa yaitu, nama pemilik sertipikat, alamat pemilik sertipikat, nomor  hak  sertipikat  dan  luas  bidang  tanah,  nomor  induk  bidang,  tanggal  terbit sertipikat, letak tanah yang dimohonkan (alamat kelurahan dan kecamatan). Bidang yang berhak memberikan informasi pada media massa itu Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
6. Penerbitan  Sertipikat  Pengganti.  Tidak  ada  kendala  dalam  penerbitan  sertipikat pengganti.  Bidang  yang  mencetak  sertipikat  pengganti,  Seksi  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran  (Tekstual),  dan  Seksi  Pemetaan  dan  Pengukuran  (Surat  Ukur).  Proses penerbitan  sertipikat  pengganti  dalam  kurun  waktu  30  hari  sejak  tanggal pengumuman, jika setelah 30 hari tidak ada  pihak yang keberatan maka  sertipikat pengganti akan diterbitkan.
7. Penyerahan  Sertipikat  Pengganti.  Tidak  ada  kendala  dalam  penyerahan  sertipikat pengganti.  Bidang  yang  melaksanakan  atau  yang  berhak  menyerahkan  sertipikat pengganti  itu  adalah  bagian  loket  pelayanan.  Petugas  loket  pelayanan  menerima produk  sertipikat  pengganti  dari  petugas  penerbitan,  kemudian  petugas  loket tersebut  akan  menghubungi  pemohon  melalui  sms  untuk  memberitahu  bahwa pemohon segera mengambil sertipikat di kantor pertanahan.
Faktor yang menjadi penghambat dalam Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
1. Setiap  tahun  Kantor  Pertanahan  Samarinda  selalu  meninggalkan  berkas-berkas permohonan  yang  belum  diselesaikan  karena  pengurusan  sertipikat  pengganti membutuhkan waktu yang agak lama ketimbang penurusan sertipikat lainya sehingga menyebabkan  menumpuknya  tugas  yang  tidak  terselesaikan.  Dan  menjadi  hutang pekerjaan buat tahun berikutnya.
2. Dokumen  yang  dimiliki  pemohon  tidak  lengkap  dalam  pengajuan  permohonan penerbitan  sertipikat  pengganti  sering  sekali  terjadi  dokumen  yang  dimiliki  oleh pemohon penerbitan sertipikat pengganti tidak lengkap , sehingga dalam hal ini dapat menyulitkan  pemohon  untuk  dapat  memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen yang  telah  diminta  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda.  Dan  dengan  tidak lengkapnya  dokumen  yang  dimiliki  pemohon,  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda tidak  dapat  melaksanakan  penerbitan  sertipikat  pengganti  yang  dimohonkan tersebut.
3. Jadwal  pengambilan  sumpah  yang  kurang  jelas  Dalam  pelaksanaan  penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Samarinda terkadang dapat dikatakan lama, hal ini dikarenakan pengambilan sumpah dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak terjadwal dengan jelas, dan pemohon baru akan dihubungi  untuk  pengambilan  sumpah  dihadapan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Samarinda secara mendadak untuk melakukan pengambilan sumpah tersebut.
4. Informasi  yang  diberikan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  tidak  diterima dengan baik oleh pemohon. Pemohon sering tidak menerima informasi dari Kantor Pertanahan  Kota  Samarinda  karena  kurangnya  inisiatif  dari  masyarakat  sebagai pemohon  untuk  langsung  datang  ke  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  dan menanyakan  secara  langsung  mengenai  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

## SIMPULAN
Proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pendaftaran SKPT, 2) Peninjauan Lapangan, 3) Daftar Sertipikat Pengganti pada Loket Pelayanan, 4) Pengambilan Sumpah, 5) Pengumuman Informasi pada Media Massa, 6) Penerbitan Sertipikat Pengganti, 7) Penyerahan Sertipikat Pengganti.
Faktor yang menjadi penghambat dalam Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan
Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, meliputi: 1) Setiap tahun  Kantor  Pertanahan  Samarinda  selalu  meninggalkan  berkas-berkas  permohonan yang belum dan menjadi hutang pekerjaan buat tahun berikutnya,  2)  Sering sekali terjadi dokumen  yang  dimiliki  oleh  pemohon  penerbitan  sertipikat  pengganti  tidak  lengkap, sehingga  menyulitkan  penerbitan  sertipikat  pengganti  yang  dimohonkan  tersebut.  3) Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Samarinda terkadang dapat dikatakan lama, hal  ini  dikarenakan  pengambilan sumpah dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  tidak  terjadwal  dengan  jelas.  4) Pemohon sering tidak menerima informasi dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda karena kurangnya inisiatif dari masyarakat sebagai pemohon untuk langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan menanyakan secara langsung mengenai hal-hal yang bersangkutan  dengan  penerbitan  sertipikat  pengganti  di  Kantor  Pertanahan  Kota Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA
Antasena,    Nur    Triaji.    2019.    Penerbitan Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Pengganti Yang Hilang  Oleh  Badan  Pertanahan Nasional. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3 (2):
246
BPS. 2024. Kalimantan Timur Dalam Angka 2023
BPS. 2024. Kota Samarinda Dalam Angka 2023.
Damayanti, Eka Sri, 2022. IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN    2010    TENTANG    STANDAR PELAYANAN    DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  KUBU  RAYA,  BERKALA  ILMIAH  MAHASISWA  ADMINISTRASI BISNISISSN: 2963-6647 (cetak) 2964-6812 (online) Vol. 1, No.1, Juli 2022, Hal. 119~124 DOI:10.31573/bimanis.v1i1.48
Kurniaji,  Fiscusia,  Danar,  2016.    PENDAFTARAN  HAK  ATAS  TANAH  BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Land Registration Law by the Court Judgement), Volume 10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-586.  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung  University,  Bandarlampung,  Lampung,  Indonesia.  ISSN:  1978-5186  |  e- ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.Prastowo, Andi. 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor 3 Tahun 1997
Suprenda, Astri. 2016.Implementasi Peraturan   Kepala   Badan   Pertanahan Nasional
Nomor    1    Tahun    2010 Tentang     Standar     Pelayanan     dan Pengaturan Pertanahan  (Studi  Kasus Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang   Badan Pertanahan   Nasional Kota    Pekan    Baru). Jurnal    Ilmu Administrasi. 3 (1):1
Sugiyono. 2012, Memahami Penelitian, Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kombinasi (Mix methodes), Alfabeta, Bandung Syafiie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.