## PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL : PENGATURAN
IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN ITALIA
Muhammad Zulhidayat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Email : zulhidayat007@gmail.com

## Abstrak
Mekanisme  pemberhentian  Presiden  dalam  masa  jabatan  melalui  impeachment process    awalnya  dikenal  di  dalam  Hukum  Tata  Negara  Amerika  Serikat,  lalu berkembang  sehingga  diikuti  oleh  negara-negara  yang  menganut  sistem demokrasi, diataranya Indonesia dan Italia. impeachment sendiri dapat diartikan sebagai  tuduhan  atau  dakwaan.  Sehingga  impeachment  lebih  menitikberatkan pada prosesnya dan tidak harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya. Mekanisme ini dinilai sebagai wujud  saling  mengawasi  satu  sama  lain  antar  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif. Dalam jurnal ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah perbandingan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden antara sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  dan  Italia  ?,  Penelitian  dalam  jurnal  ini menggunakan  metode  pendekatan  yang  bersifat  Perbandingan  Hukum (comparative  law).  Simpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Indonesia  dan  Italia sama-sama  melibatkan  DPR  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Akan  tetapi,  secara mekanisme kedua negara mempunyai impeachment process yang berbeda. Saran dalam penelitian ini adalah Indonesia harus mengatur lebih jelas terkait syarat- syarat  Presiden  dan/atau  wakil  presiden  bisa  di-impeach.  Hal  ini  dikarenakan dalam  UUD  Tahun  1945  Pasal  7A  tidak  menjelaskan  terkait  perbuatan  tercela seperti  apa  sehingga  menyebabkan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  bisa dilakukan Impeachment Process.
Kata Kunci : Impeachment, Konstitusi, Presiden.

## Abstract
The mechanism of the President through the impeachment process originally known in the United States Constitutional, then developed by the countries which is considering the democracy system, including Indonesia and Italy. impeachment is  interpreted  as  an  accusation  or  indictment.  So  that  the  impeachment  is  more aimed  at  the  process  and  does  not  have  to  end  with  the  stop  or  decline  of  the President  or  high-ranking  state  official  from  his  position.  This  mechanism  is considered to be used to supervise each other, between executive, legislative and judicial  institutions.  In  this  journal  the  formulation  of  the  problem  is  how  is  the comparison of the impeachment mechanism of the President and / or Vice President between constitutional systems in Indonesia and Italy ?, Research in this journal uses a comparative law approach. Conclusions in this reasearch is Indonesia and Italy  both  involving  the  DPR  and  the  Constitutional  Court.  However,  the impeachment process is different. The suggestion in this reasearch is that Indonesia must regulate more clearly the conditions the President and / or vice president can impeach.  because  in  the  Constitution  of  the  Indonesian  Republic  of  article  7A doesn’t  explain  what  kind  of  disgraceful  actions  are  related  to  causing  the President and / or Vice President to do the Impeachment Process.
Keywords : Impeachment, Constitution, President.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  diidealkan  dan  dicita-citakan  oleh the  founding  fathers sebagai suatu negara hukum ( Rechtstaat/The Rule Of law). UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 1 Indonesia bukanlah  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan  belaka (Machtsstaat). Dengan demikian,  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  berlandaskan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peraturan  perundang-undangan tersebut harus mengatur perbuatan tersebut terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan (asas legalitas) 2 .
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  tentu  harus  mempunyai  Konstitusi/UUD sebagai  dasar  dan  asas  dalam  penyelenggaraan  negara.  Adanya  konstitusi  juga digunakan sebagai sebuah kontrol untuk penguasa agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Dilain sisi, konstitusi juga bisa dijadikan sebagai sebuah tameng/pelindung  bagi  rakyat  terhadap  kebijakan  penguasa  yang  bersifat merugikan kepentingan rakyat. Sedemikian pentingnya Konstitusi, membuat setiap negara  didunia  harus  mempunyai  Konstitusi.  Walaupun  hingga  saat  ini,  negara seperti Israel dan Inggris tidak mempunyai Konstitusi yang mereka kodifikasi, akan tetapi  tetap  saja  ada  aturan  yang  tidak  dikodifikasi  seperti  putusan  hakim  yang dijadikan asas dalam penyelenggaran negara tersebut.
Dalam perkembangannya, Konstitusi terus mengalami perubahan dari masa ke  masa,  contoh  sederhana  kita  bisa  lihat  di  Indonesia.  Pada  awalnya,  Indonesia menggunakan  UUD  1945  sebagai  konstitusi.  Akan  tetapi  setelah  3  tahun
1 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi , (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepnaiteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) , hal. 201
2 Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang  menerangkan  keadaan  diperbolehkan  atau  sah.  Asas  legalitas  dinamakan  juga  dengan kekuasaan undang-undang ( de heerschappij van de wet) , istilah asas legalitas dalam hukum pidana (nullum delictum sine praveia leg poenali) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang- undang.
setelahnya,  Indonesia  merubah  konstitusi  dengan  menggunakan  UUD  RIS  pada Tahun  1949,  tidak  sampai  satu  tahun  UUD  RIS  digunakan  sebagai  dasar penyelenggaraan  negara,  Indonesia  kembali  mengganti  konstitusinya  dengan menggunakan  UUDS  1950.  Konstitusi  ini  pun  tidak  berjalan  lama,  tepat  pada Tahun  1959,  Indonesia  melalui  dekrit  presiden  kembali  merubah  Konstitusinya dengan mengembalikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar fondasi bangsa ini.
Perubahan  dan  pergantian  konstitusi  tidak  selesai  sampai  disitu,  pada  era reformasi desakan untuk memperbaharui konsitusi semakin menjadi sesuatu yang urgen. Perubahan UUD 1945 kembali dilakukan pada rentang waktu 1999 hingga 2002,  total  empat  kali  perubahan  sudah  dilakukan  pada  saat  itu.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  tugas  yang  diemban  negara dalam menyelenggarakan  kesejahteraan umum,  maka  pembentukan  berbagai  peraturan  termasuk  Konstitusi  di  sebuah negara  menjadi  sangat  penting.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama  negara dewasa  ini  juga  bertugas  dalam  mengurusi  kesejahteraan  rakyat  baik  di  bidang hukum,  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  lingkungan  hidup,  serta  pertahanan keamanan.  Selaras  dengan  tugas  diatas  sehingga    tugas  negara  dalam memperbaharui konstitusi atau peraturan pun tidak mungkin lagi dihindari. 3
Dengan  adanya  perubahan  konstitusi/amandemen  yang  terjadi  pada  UUD NRI Tahun 1945, ada banyak ketentuan yang telah mengalami perubahan, bahkan hampir  meliputi  seluruh  aspek.  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  dasar  hukum tertinggi  dalam  sistem  hukum  Indonesia  telah  berubah  dari  yang  awalnya  UUD 1945 yang asli mencakup 71 butir ketentuan. Sekarang setelah mengalami empat kali perubahan butir ketentuan yang tercakup di dalamnya berjumlah 199 butir. Dan jika kita analisa lebih jauh kembali, maka hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini menunjukan  bahwa  semakin  tingginya  keinginan  masyarakat  untuk  membawa negara ini kearah yang lebih baik.
3 Maria farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan , ( Yogyakarta : Penerbit Kanisius , 2007) , hal. 1.
Volume 7 No. 1, Maret 2019 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan  UUD Tahun 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur terkait dengan Impeachment atau kita lebih mengenal dengan istilah pemakzulan/pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Pesiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4
Apabila kita melihat negara lain maka akan kita jumpai beberapa kali kasus impeachment, sebagai contoh adalah Amerika Serikat, negara yang menjadi kiblat negara demokrasi ini telah melakukan impeach terhadap presiden mereka sebanyak 2 (dua) kali, hal ini terjadi pada Presiden Andrew Johnson pada tahun 1868. Adapun yang  menjadi  alasan  dilakukakannya  impeachment  adalah high  crimes  and misdemeanor yang pada saat itu diinterpretasikan sebagai melabrak aturan. Andrew Johnson  pada  saat  itu  dinilai  telah  melanggar  sumpah  jabatan  sebagai  seorang presiden  karena    memberhentikan  Menteri  Pertahanan  Edwin  M.Santon  tanpa meminta persetujuan dari Senat. 5
Selanjutnya,  Presiden  Amerika  Serikat  lainnya  yakni  Bill  Clinton  juga  di - impeach . Hal dilakukan terkait skandalnya dengan pegawai Gedung Putih Monica Lewinsky.  Dalam  penyelidikan  kasus  itu,  Clinton  dituding  berbohong  dan menghalang-halangi  penyelidikan  dan  menghambat  kerja  lembaga  peradilan. Selain  kedua  presiden  diatas,  upaya  impeachment  juga  pernah  ingin  dilakukan kepada  Richard  Nixon.  Pasal  yang  dikenakan  kepada  Richard  Nixon  antara  lain penyalahgunaan kekuasaan, penghinaan terhadap Kongres dan menghambat kerja peradilan.  Seluruh  tuduhan  tersebut  berkaitan  erat  dengan  Skandal  Watergate. Namun  sebelum  keputusan  voting  impeachment  dilakukan,  Richard  Nixon  pada saat itu memilih mengundurkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. 6
Banyak  pihak  yang  memahami  bahwa  impeachment  merupakan  turunnya, berhentinya  atau  dipecatnya  Presiden  atau  pejabat  tinggi  dari  jabatannya.  Akan
4 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, ( Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI, 2006), hal. 66-67
5 Ezra  Natalyin, Dua  dari  45  Presiden  AS  Pernah  Kena  Impeachment,  Siapa  Saja? , https://www.viva.co.id/berita/dunia/916370-dua-dari-45-presiden-as-pernah-kena-impeachment- siapa-saja, diakses pada tanggal 4 Juli 2019.
6 ibid
tetapi,  jika  melihat  secara  penafsiran  gramatikal  maka  arti impeachment sendiri dapat  diartikan  sebagai  tuduhan  atau  dakwaan.  Sehingga impeachment lebih menitikberatkan  pada  prosesnya  dan  tidak  harus  berakhir  dengan  berhenti  atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya. Mekanisme ini dinilai sebagai wujud saling mengawasi satu sama lain antar lembaga eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Sehingga  pertanggungjawaban  setiap  lembaga  negara kepada  rakyat  akan  jauh  lebih  transparan.  Jika  kita  menilai  lebih  jauh,  dengan adanya  mekanisme  impeachment  ini  akan  membuat  antar  lembaga  negara  saling mengawasi  hal  ini  tentu  berguna  untuk  mengurangi  penyalahgunaan  wewenang (detournement) yang kiranya sering terjadi dewasa ini.
Selanjutnya, ketika kita membahas mengenai permasalahan impeachment ini, maka disetiap negara tentu mempunyai proses yang berbeda-beda. Hal ini biasanya diatur langsung dalam konstitusi sebuah negara. Namun secara umum, mekanisme impeachment  akan  melalui  proses  peradilan  tata  negara,  dalam  hal  ini  akan melibatkan  lembaga  yudikatif,  baik  itu  lembaga  Mahkamah  Agung (Supreme Court) atau  bisa  juga  Mahkamah  Konstitusi (Constitutional  Court ).  Jika  sebuah negara memiliki 2 lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  kecenderungan  negara  tersebut  akan  melalui proses impeachment di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment tentu juga akan berbeda di masing-masing negara. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang digunakan/dianut oleh negara tersebut serta yang paling penting adalah kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi  sebuah  negara  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dalam  proses impeachment.
Berdasarkan  ulasan  diatas,  menarik  kiranya  jika  kita  membandingkan bagaimana mekanisme impeachment di Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu,  dalam  jurnal  ini  Penulis  mengambil  rumusan  masalah  yakni,  Bagaimanakah perbandingan  mekanisme impeachment Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  antara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Italia ?

## II. METODE PENELITIAN
Agar penyusunan penulisan ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus  dilakukan  berdasarkan  metode-metode  tertentu.  Hal  ini  disebabkan,  suatu penelitian  merupakan  usaha  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan  menguji kebenaran  suatu  pengetahuan.  Penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  metode pendekatan  yang  bersifat  Perbandingan  Hukum (comparative  law). Penggunaan metode  perbandingan  dalam  Hukum  Tata  Negara  sangat  penting  untuk dikembangkan,  paling  tidak  ada  dua  hal  yang  bisa  didapatkan  dari  metode perbandingan, pertama , dalam rangka mengembangkan teori Hukum Tata Negara yang  bersifat  umum,  dan kedua ,  dalam  rangka  lebih  mendalami  dan mengembangkan studi Hukum Tata Negara Positif. Penulis memilih Italia karena ingin  membandingkan  proses impeachment negara  yang  menganut  sistem Parlementer  seperti  Italia  dengan  Indonesia  yang  menganut  sistem  Presidensial. Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis. Tipologi  Penelitian  menggunakan  tipologi  preskriptif  analitis. 7 Adapun  bahan hukum yang digunakan mencakup bahan-bahan hukum yang terdiri dari, Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, The  Constitution  of  the Italian  Republic, Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi,  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  Dewan  Rakyat  Daerah.  Metode  analisa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  bersifat  kualitatif,  yakni  kebenaran  data/premis  akhir  ditentukan  oleh penelitinya sendiri. Bentuk hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk preskriptif- analitis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
a. Mekanisme Impeachment menurut sistem ketatanegaraan Indonesia
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13
Pada  perkembangan  konsitusi  di  Indonesia,  tidak  ditemukan  suatu pembahasan  yang  spesifik  mengatur  mengenai impeachment. Baik  ketika  UUD Tahun  1945  dirumuskan  oleh  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan ( dokuritu  zyunbi  tyosa  kai) maupun  rapat-rapat  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia.  Akan  tetapi,  bukan  berarti  presiden  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  dalam  menyelenggarakan  penyelenggaran  kekuasaan pemerintahan  negara.  Presiden  akan  tetap  mempertanggung-jawabkan  segala kebijakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Setelah perkembagan pasca reformasi, Indonesia telah melakukan empat kali amandemen  terhadap  UUD  Tahun  1945,  amandemen  dilakukan  sejak  era  1999 hingga  2002.  Perubahan  tersebut  juga  mempertegas  pembagian  kekuasaan  antar lembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances). Dengan adanya keseimbangan atau check and balances yang khas antara  Pemerintah  dan  DPR  yang  sama-sama  kuat.  DPR  kuat  karena tidak  dapat dibubarkan oleh Pemerintah, sementara itu Pemerintah juga kuat karena tidak bisa dijatuhkan  oleh  DPR.  Pola  hubungan  ini  menjadi  penting  dalam  demokrasi Pancasila. 8
Selanjutnya, ada beberapa konsekuensi akibat dari amandemen UUD Tahun 1945  diantaranya  amandemen  UUD  Tahun  1945  mempunyai  pengaruh  terhadap kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Pada Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945, telah diintrodusir suatu norma baru, yakni mengenai mekanisme impeachment process atau pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 9 Pengaturan mengenai impeachment ini terdapat dalam Pasal 7A UUD  NRI  tahun  1945,  yang  menjelaskan  bahwa  :  “Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  maupun
8 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Press, 2014 ), hal. 39.
9 I Gede Yusa, dkk, Hukum Tata Negara , ( Malang : Setara Press, 2016 ), hal. 11
apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden”.
Selain telah diaturnya secara eksplisit pasal yang khusus mengatur mengenai impeachment. Dengan  adanya  Perubahan  Ketiga  UUD  Tahun  1945  ini  juga menyebabkan    perubahan  terhadap  kewenangan  MPR.  Hal  ini  terjadi  karena sebelum  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945,  MPR  bertugas  memilih  dan mengangkat  Presiden/Wakil  Presiden,  berubah  menjadi  tugas  yang  lebih  bersifat seremonial saja, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melantik  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden”,  Ketentuan  Pasal  ini  kemudian  diikuti  dengan  rumusan  yang  memberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa Jabatannya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun 1945:  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dapat  memberhentikan  Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang- Undang Dasar”.
Ketentuan  inilah  yang  memberi  dasar  kepada  MPR  untuk  melakukan impeachment .  Kewenangan  MPR  berdasarkan  Konstitusi  diatas  juga  dapat dihubungkan dengan Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  yang  memberi  dasar  pengaturan mengenai  cara  pengajuan, mekanisme  dan prosedur impeachment di  Indonesia.  Dari  segi  proses  dan  mekanismenya impeachment di Indonesia terbagi dalam dua jalur, jalur pertama dilakukan melalui proses politik dan jalur kedua  melalui proses hukum. Dalam jalur proses politik, maka proses impeachment berawal dari adanya dugaan oleh DPR bahwa Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.
Selanjutnya  dalam  proses  hukum,  mekanisme impeachment diatur  dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Secara sederhananya, Proses impeachment dalam proses  hukum  dimulai  ketika  pendapat  DPR  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Peran dari Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment ini  juga  semakin  menegaskan  Indonesia  menganut  prinsip  sebagai negara  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan
putusan  hukum  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  hukum  dan  tidak  boleh  ada intervensi terhadap 9 hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan tersebut diberikan langsung oleh UUD NRI tahun 1945, sebagaimana dalam  Pasal  24C  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  :  “Mahkamah  Konstitusi  wajib memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang-  Undang Dasar.”
Hasil  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  akan  menjadi  rujukan/  acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut  dilanjutkan  atau  dihentikan.  Apabila  dalam  putusannya,  Mahkamah Konstitusi  membenarkan  adanya  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  maka  selanjutnya  DPR  menyelenggarakan  sidang  paripurna  untuk meneruskan  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  ke  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jika kita melihat kembali sejarah yang ada di Indonesia, Impeachment telah dilakukan  sebanyak  2  (dua)  kali, 10 yakni  terjadi  pada  Presiden  Soekarno  dan Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Akan  tetapi, impeachment yang  terjadi  pada Abdurrahman Wahid alasannya juga masih belum dapat teruji kebenarannya secara konstitusional, hal ini dikarenakan sebagian anggota DPR baru menduga  Presiden Abdurrahman  Wahid  terlibat  dalam  kasus  Buloggate  dan  Bruneigate.  Oleh karenanya, permasalahan ini masih sulit dibuktikan secara hukum kebenarannya.

## b. Mekanisme Impeachment menurut sistem ketatanegaraan Italia
Pada masa lalu, didalam budaya dibeberapa adat, sistem sanksi hukum dibuat dalam  bentuk  yang  sangat  sederhana.  Hanya  ada  dua  cara  dalam  menyikapi penyimpangan kekuasaan, yaitu membiarkan atau dihukum mati. Seseorang yang
10 Soimin, Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009). hal. 1.
terus-menerus  membuat  masalah  akan  dilakukan  konsultasi  informal,  maka selanjutnya akan ditombak dan dibuang. 11
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  diatas,  seiring  perkembangan  zaman mekanisme impeachment mulai diperkenalkan dan dikenal di Konstitusi Amerika serikat  pada  Tahun  1787,  pemakzulan  melalui  mekanisme impeachment ini  juga diadopsi oleh negara Inggris akan  tetapi belum mempunyai mekanisme yang baku. Jika kita melihat sejarah maka sidang impeachment terakhir di Inggris dilakukan terhadap Warren Hasting yang akhirnya memutuskan Hasting tidak bersalah.
Dalam  Konstitusi  di  Italia,  Presiden  bisa  di -impeach jika  melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dan serangan terhadap konstitusi atau melanggar konstitusi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 90 konstitusi Italia :
The President of the Republic is not responsible for the acts performed in the exercise  of  his  duties,  except  for  high  treason  or  plots  against  the Constitution. In such cases he is impeached by Parliament in joint session, with an absolute majority of its members.
Kedua  pelanggaran  diatas  memang  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  oleh konstitusi.  Akan  tetapi,  pada  tingkat  umum  pengkhianatan  tingkat  tinggi didefinisikan ketika Presiden Italia melanggar tugas kesetiaannya atau berkhianat kepada Republik, termasuk dalam menjalin hubungan dengan negara-negara asing. Sedangkan serangan terhadap konstitusi terjadi ketika Presiden Italia, berperilaku dengan  cara  tidak  setia  terhadap  nilai-nilai  konstitusi  dan  lembaga-lembaga konstitusional.
Pasal  diatas  sebenarnya  sudah  mengalami  perubahan,  perubahan  dilakukan pada tahun 16 Januari 1989, sebelumnya dalam Pasal 90 teks asli kosntitusi Italia menjelaskan bahwa :
The President of the Council of Ministers and the Ministers are subject to impeachment  by  the  Parliament  in  joint session  of  both  Houses  for  crimes committed in the exercise of their duties .
11 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011 ), hal.
Sementara  itu,  dalam  proses impeachment di  Italia  memiliki  kesamaan dengan  Indonesia.  Dalam  konstitusi  Italia  juga  menjelaskan  bahwa  yang  berhak mengadili  dan  memutus  kasus impeachment adalah  Mahkamah  Konstitusi.  Pada awalnya impeachment terhadap presiden akan diproses oleh Parlemen. Selanjutnya setelah  suara  mayoritas  dari  parlemen  memutuskan  untuk  me- impeach Presiden oleh mayoritas absolut dari anggotanya, maka proses selanjutkan akan diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah Konstitusi untuk diadili. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 134 konstitusi Italia, menjelaskan bahwa The Constitutional Court shall decide :..... Accusations  made  against  the  President  of  the  Republic,  according  to  the Constitution, sedangkan  untuk  mekanismenya  diatur  dalam  Pasal  135  Konstitusi Italia, yang menjelaskan bahwa :
...... In  proceedings  to  impeach  the  President  of  the  Republic,  in  addition  to  the ordinary  judges  of  the  Court,  there  shall  also  be  sixteen  members  chosen  by  lot from among a list of citizens having the qualification necessary for election to the Senate, which the Parliament prepares every nine years through election using the same procedures as thoseemployed in appointing ordinary judges.
Jika kita analisa terkait dengan impeachment di Italia, maka langkah pertama, setelah  adanya  permintaan  resmi  untuk  dakwaan  oleh  parlemen,  maka  akan dilakukan  pembentukan  maksimal  komisi  20  anggota.  Pembentukan  komisi  ini dipilih  dari  anggota  dewan.  Komisi  ini  mengevaluasi  tuduhan  dan  memutuskan apakah akan mengajukannya pertanyaan ke Parlemen dalam sesi bersama: dalam kasus ini, untuk melanjutkan, mayoritas absolut sudah cukup (50% ditambah 1, atau 477 suara).
Setelah memutuskan untuk melanjutkan impeachment maka putusan tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus permasalahan Impeachment, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 15 hakim. Selanjutnya hakim tersebut bergabung dengan  16  anggota  yang  diambil  secara undian  dari  daftar  warga  negara  dengan persyaratan  untuk  kelayakan  Senator.    Berbeda  dengan  yang  ada  di  Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi di Italia dipilih setiap 9 tahun sekali.
Pemilihan dilakukan dengan prosedur yang sama dengan penunjukan hakim konstitusi  biasa.  Dalam  memutus impeachment di  Mahkamah  Konstitusi,  maka Jaksa  penuntut  yang  dipilih  oleh  Parlemen  kemudian  juga  bergabung  untuk mendukung tuduhan terhadap Presiden Italia. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi di  Italia,  maka  hanya  akan  ada  dua  hukuman  yang  diterima  oleh  Presiden  Italia, yakni  hukuman  pemecatan  atau  pembebasan.  Adapun  putusan  dari  Mahkamah Konstitusi di Italia sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang bersifat final dan menganut prinsip erga omnes.
Jika kita sederhanakan proses impeachment di Italia, Kepala Negara/ Presiden di  Italia  diberikan  kekebalan  terhadap  kejahatan  umum  yang  dapat  dituduhkan kepadanya, artinya Presiden Italia dapat diadili hanya karena pengkhianatan tingkat tinggi  atau  karena  menyerang  Konstitusi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  90 Konstitusi  Italia,  ketika  ada  pelanggaran  Piagam  seperti  mendistorsi  karakter- karakter dan lain sebagainya. Maka proses impeachment terhadap presiden di Italia tidak diizinkan oleh konstitusi. Sementara itu, dalam proses imepachment di Italia, ada dua lembaga negara yang punya peranan penting dalam proses impeachment. Pertama, yakni  Parlemen,  dalam  sidang  bersama  untuk  proses impeachment parlemen memainkan peran penuntutan (setelah menetapkan prosedur yang dapat diterima), kedua, yakni Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi diberi  kewenangan  untuk    mengeluarkan  hukuman,  baik  pembebasan  atau pemecatan. 12
Jika kita melihat sejarah di Italia, sejauh ini di Italia belum ada Presiden Italia yang  pernah  didakwa  berdasarkan  Pasal 90  Konstitusi  diatas. Walaupun  di  Italia ada  kasus-kasus  yang  dilakukan  oleh  Presiden,  akan  tetapi  kasus  tersebut  belum pernah diproses di Mahkamah Konstitusi. Kasus pertama adalah kasus yang terjadi pada  Tahun  1964  terhadap  Presiden  Antonio  Segni.  Hal  ini  terjadi  karena  peran Segni  sebagai  Presiden  dalam  merencanakan  kudeta  ("Piano  Solo")  bersama dengan  Jenderal  De  Lorenzo.  Akan  tetapi impeachment tidak  dilakukan  karena
12 Domenico  Zurlo, Impeachment,  che  cos'è  e  come  funziona  in  Italia.  Ecco  cosa  dice l'articolo 90 della Costituzione, https://www.leggo.it/politica/news/impeachment_cos_e- 3761267.html , diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
Segni sakit, kemudian digantikan oleh presiden Senat Cesare Merzagora, beberapa bulan setelah itu Segni memilih mengundurkan diri dari Presiden Italia. 13
Kasus kedua terjadi pada masa pemerintahan Presiden Giovanni Leone yang dituduh oleh PCI terkait dengan skandal penyuapan Lockheed. Akan tetapi, kasus tidak  diproses  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena  Leone  memilih  mengundurkan diri enam bulan sebelum diproses Mahkamah Konstitusi Italia. Kasus ketiga adalah kasus Presiden Francesco Cossiga yang terjadi pada 6 Desember 1991, PDS (partai di  Italia)  bersama-sama  dengan  pasukan oposisi  lainnya  mengajukan  permintaan dakwaan  kepada  Parlemen  dengan  29  dakwaan  terhadap  Cossiga.  Akan  tetapi Cossiga memutuskan untuk mengundurkan diri dua bulan sebelumnya.
Itulah kasus-kasus yang terjadi di  Italia, akan tetapi tidak ada yang diputus oleh  Mahkamah  Konstitusi  Italia  karena  Presiden  memilih  mundur.  Akan  tetapi, sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  diatas, impeachment sendiri  dapat  diartikan sebagai tuduhan atau dakwaan. Sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya  dan  tidak  harus  berakhir  dengan  berhenti  atau  turunnya  Presiden  atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya

## IV. PENUTUP

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan berbagai hal, seperti berikut:
a. Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Akan  tetapi,  jika  melihat  secara  penafsiran  gramatikal  maka  arti impeachment  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  tuduhan  atau  dakwaan. Sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya. Dengan adanya mekanisme impeachment
13 Raffaele Verderese, Ma l'impeachment contro Mattarella sarebbe stato poi percorribile?, https://www.agi.it/fact-checking/impeachment_mattarella_m5s_di_maio-3967626/news/2018-05- 30/ , diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
ini akan membuat antar lembaga negara saling mengawasi hal ini tentu berguna  untuk  mengurangi  penyalahgunaan  wewenang  (detournement) yang kiranya sering terjadi dewasa ini.
b. Dari  segi  proses  dan  mekanismenya impeachment di  Indonesia  terbagi dalam dua jalur, jalur pertama dilakukan melalui proses politik dan jalur kedua  melalui  proses  hukum.  Dalam  jalur  proses  politik,  maka  proses impeachment  berawal  dari  adanya  dugaan  oleh  DPR  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  7A  UUD  NRI  Tahun  1945.  Selanjutnya  dalam proses hukum, mekanisme impeachment diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun  1945.  Secara  sederhananya,  Proses impeachment dalam  proses hukum dimulai ketika pendapat DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk  diperiksa,  diadili,  dan  diputus.  Hasil  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi rujukan/ acuan bagi DPR mengenai apakah usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tersebut dilanjutkan atau dihentikan.
c. Sementara  itu,  dalam  proses impeachment di  Italia  memiliki  kesamaan dengan Indonesia. Dalam konstitusi Italia juga menjelaskan bahwa yang berhak  mengadili  dan  memutus  kasus impeachment adalah  Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya impeachment terhadap presiden akan diproses oleh  Parlemen.  Selanjutnya  setelah  suara  mayoritas  dari  parlemen memutuskan  untuk  me- impeach Presiden  oleh  mayoritas  absolut  dari anggotanya,  maka  proses  selanjutkan  akan  diserahkan  sepenuhnya  ke Mahkamah  Konstitusi  untuk  diadili.  Dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  di  Italia,  maka  hanya  akan  ada  dua  hukuman  yang  diterima oleh Presiden Italia, yakni hukuman pemecatan atau pembebasan.

## B. SARAN
Adapun  saran  yang  penulis  berikan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Indonesia  harus  mengatur  lebih  jelas  terkait  syarat-syarat  Presiden dan/atau wakil presiden bisa di- impeach. Hal ini dikarenakan dalam UUD
NRI  Tahun  1945  Pasal  7A  menjelaskan  salah  satu  syarat  yang  bisa dijadikan  alasan  seorang  presiden  dan/atau  wakil  presiden  di- impeach adalah “melakukan perbuatan tercela”, akan tetapi UUD NRI tahun 1945 tidak menjelaskan terkait secara jelas “perbuatan tercela” seperti apa yang dimaksud pasal tersebut sehingga menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dilakukan Impeachment Process.
b. Indonesia  harus  mengatur  kembali  mengenai  Proses  Pengajuan permintaan impeachment dari  DPR  kepada  Mahkamah  Konstitusi  yang awalnya  hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna menjadi 50+1  sebagaimana  diatur  konstitusi  di  Italia.  Hal  ini  dimaksudkan  agar mekanisme impeachment yang  diamanatkan  oleh  Konstitusi  bisa terlaksana  dengan  baik  sehingga  Presiden  akan  lebih  hati-hati  dalam membuat  kebijakan  sehingga  terlaksanalah check  and  balance antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku
Asshiddiqie  Jimly, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokrasi .Jakarta  : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press. 2014.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI. 2006.
Maria  farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan ,  Yogyakarta  :  Penerbit Kanisius , 2007.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :
Raja Grafindo Persada. 2009.
Soimin, Impeachment  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2009.
Yusa, I Gede, dkk. Hukum Tata Negara . Malang : Setara Press. 2016.
Zoelva, Hamdan, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,
2011.
b. Peraturan Perundang-Undangan
Constitution of the Italian Republic.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 23 Tahun 2004, LN. No 98 tahun 2003.
Indonesia, Undang-undang tentang MD3, UU No. 17 Tahun 2014, LN. No 182 Tahun 2014.
c. Internet
Natalyin, Ezra, Dua dari 45 Presiden AS Pernah Kena Impeachment, Siapa Saja? , https://www.viva.co.id/berita/dunia/916370-dua-dari-45-presiden-as- pernah-kena-impeachment-siapa-saja, diakses pada tanggal 4 Juli 2019.
Verderese, Raffaele, Ma l'impeachment contro Mattarella sarebbe stato poi percorribile?, https://www.agi.it/fact- checking/impeachment_mattarella_m5s_di_maio-3967626/news/2018-05-30/ , diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
Zurlo,  Domenico, Impeachment,  che  cos'è  e  come  funziona  in  Italia.  Ecco cosa dice l'articolo 90 della Costituzione,
https://www.leggo.it/politica/news/impeachment_cos_e-3761267.html  ,  diakses pada tanggal 11 Juli 2019.