## REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN
(Studi di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)
Rachmi Yulianti
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Rachmiyulianti77@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini dilatar belakangi dengan kondisi Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa  yang awalnya  terlalu  gemuk,  sehingga  berdampak  pada  ketidakmampuan  kepala  desa  untuk  melakukan perubahan  struktur,  norma,  nilai  dan  regulasi  kepegawaian  negara  dan  menyebabkan  gagalnya upaya  untuk  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat,  berlandaskan  U ndang-Undang  No.6 Tahun  2014  Bab  III  berisi tentang  Penataan  Desa  yang  intinya  ingin  mewujudkan  efektivitas penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik Purpose Sampling kemudian teknik pengumpulan data lapangan dengan cara observasi,  wawancara mendalam, study dokumentasi dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penataan kelembagaan di desa  Kubang  Puji  kecamatan  Pontang  banyak  sekali  keterlibatan  dari  masyarakat  sehingga perampingan struktur Birokrasi banyak terpengaruh dari orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi  dalam  organisasi  desa  tersebut  sehingga  perlu  adanya  penataan  organisasi  dan  perbaikan dalam  sistem  tata  laksana,  pelayanan  dan  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  sesuai  dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014.
Kata Kunci : Penataan Desa, Kelembagaan, Struktur, Birokrasi, Pemerintahan Desa.

## Abstract
This  paper  is  based  on  the  condition  of  the  Village  Government  Institutional  Structure  that  was initially too  fat, thus  affecting the  incapability of  the village head to  change the structure, norms, values and regulation of state personnel and cause the failure of efforts to fulfill the aspirations and needs of the community based on Law no. 6 Year 2014 Chapter III contains the Village Structuring which  essentially  wants  to  realize  the  effectiveness  of  the  implementation  of  Village  Government. The research method used in this research is descriptive qualitative method by using technique of Purpose  Sampling  then  technique  of  field  data  collection  by  way  of  observation,  depth  interview, study  of  documentation  and  field  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  institutional arrangement  in  Kubang  Puji  village,  Pontang  sub-district,  there  is  a  lot  of  involvement  from  the community  so  that  the  downsizing  of  Bureaucracy  structure  is  influenced  by  people  who  have personal  interest  in  the  organization  of  the  village  so  that  there  is  a  need  for  organizational structuring and improvement in the governance system, service and human resources management in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014.
Keywords: Village Arrangement, Institution, Structure, Bureaucracy, Village Government.

## A. PENDAHULUAN
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut  Undang-Undang Dasar  1945  memberikan  keleluasaan  kepada Daerah  untuk  menyelenggarakan  Otonomi Daerah.  Dalam  era  otonomi  daerah  saat  ini, desa  diberikan  kewenangan  yang  lebih  luas dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat. Pentingnya  Peraturan Desa bertujuan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan  dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  amandemen  Undang-Undang Dasar  1945,  reformasi  birokrasi  dimaknai sebagai  penataan  ulang  terhadap  sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan  aparatur  pemerintah,  baik  pada pemerintahan lokal maupun nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya untuk  mewujudkan  kepemerintahan  yang baik,  secara  ontologis  perubahan  paradigma Government menuju Governance berwujud pada  pergeseran  pola  pikir  dan  orientasi birokrasi  yang  semula  melayani  kepentingan kekuasaan  menjadi  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Sedarmayanti  (2009:113- 115).
Efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkan  dengan  lebih  memperhatikan aspek–aspek hubungan antar susunan pemerintahan atau pemerintah daerah, potensi dan  keanekaragaman  daerah,  peluang  dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan  kewajiban  menyelenggarakan  otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  pada  bab  III menjelaskan  tentang  Penataan  Desa  tidak hanya membawa sumber pendanaan
pembangunan bagi desa, namun juga memberi  lensa  baru  pada  masyarakat  untuk mentransformasi wajah desa. Melalui perwujudan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mempercepat
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa, mempercepat peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola Pemerintahan  Desa  dan  meningkatkan  daya saing Desa
Kecamatan  Pontang  merupakan  salah satu wilayah  yang dinilai memiliki kontribusi besar  terhadap  pembangunan  di  Kabupaten Serang. Pemerintahan Desa diharapkan mampu  membentuk  system  dan  struktur organisasi Desa yang lebih efisien dan efektif guna  terciptanya  pelayanan  masyarakat  yang optimal, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan  yang  memuaskan  dan  maksimal. Penduduk  Kecamatan  Pontang  desa  Kubang Puji  adalah  penduduk  asli  Banten  yang kebanyakan  berprofesi  sebagai  nelayan  dan petani,  di  Desa  Kubang  Puji  sendiri kebanyakan  masyarakatnya  sebagai  nelayan. Seiring  berjalannya  waktu  penduduk  Desa Kubang Puji makin lama semakin banyak dan berkembang,  sehingga  menjadi  suatu  desa yang  berpenduduk  paling  padat  sekecamatan Pontang.
Masalah  pokok  yang  terjadi  di pemerintahan  desa  saat  ini  sudah  tidak  asing lagi  dan  sudah  banyak  keluhan  dan  kritik terhadap  kualitas  aparatur  negara  dalam menjalankan tugas sebagai abdi pemerintahan dan  pembangunan.  Pembangunan  di  Desa Kubang  Puji  dianggap  sangat  lamban  dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dirasakan ketika ada penyaluran dana hibah yang digelontorkan dari pemerintah  dirasa  kurang  terlihat,  hanya  efek sekejap  mata  saja.  Selama  ini  belum  pernah ada  upaya  sosialisasi,  pendampingan  dan pengawasan  dari  pihak  pemerintah.  Masalah yang  lain  yang  dihadapi  yaitu  kualitas pelayanan  publik,  permasalahan  ini  terlihat dari  kedisiplinan  terhadap  jam  kerja,  rasa tanggung  jawab  dan  kinerja  yang  dianggap kurang, karena pada  proses rekruitmen masih
belum dilakukan secara profesional dan masih terkait dengan hubungan-hubungan kolusi dan nepotisme. Rekruitmen pegawai masih dipandang menjadi kebutuhan proyek tahunan dan  bukan  sebagai  kebutuhan  peningkatan kualitas
pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan  dan  pelayanan  publik di  daerah  juga  menjadi  isu  yang  penting diperhatikan  dalam  revisi  Undang-Undang No.32  tahun  2004,  walaupun  secara  umum, kinerja pelayanan publik di daerah cenderung membaik dan banyak inovasi dalam penyelenggaraannya
yang semakin berkembang  di  beberapa  daerah,  namun upaya untuk mendorong percepatan reformasi pelayanan  publik  berkelanjutan  perlu  terus dilakukan. Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap  perbaikan  kualitas  pelayanan  publik sangat pesat sejalan dengan semakin terbukanya  akses  mereka  terhadap  informasi dan ruang demokrasi yang semakin terbuka di daerah.  Tuntutan  akan  adanya  standar  dan kepastian pelayanan semakin menguat, sementara  pengaturan  tentang  hal  itu  belum memadai.  Salah  satu  aspek  yang  penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  di  daerah  adalah  standar pelayanannya. Dengan adanya standar pelayanan memungkinkan untuk dapat menjamin  akses  yang  sama  untuk  warga  di berbagai daerah.
Dapat  dikatakan  bahwa  baik  buruknya suatu  birokrasi  negara  sangat  dipengaruhi
oleh kualitas kepegawaian negaranya. Kepegawaian negara merupakan faktor dinamis  birokrasi  yang  memegang  peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  di tingkat  paling  bawah  yaitu  di  Desa. Ketidakmampuan  pemerintah  desa  untuk melakukan  perubahan  struktur,  norma,  nilai dan  regulasi  kepegawaian  negara  telah menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.  Kualitas  dan  kinerja  birokrasi dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang masih  jauh  dari  harapan.  Hal  ini  disebabkan penataan  kepegawaian  negara  yang  tidak pernah  dilakukan  secara  sungguh-sungguh. Sehingga  menyebabkan  banyak  kekurangan dalam  menangani  urusan  pemerintahan. Karena  birokrasi  pemerintahan  adalah  mesin yang meggerakkan pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Posisi  ini dipersulit karena, sejak kita merdeka ketentuan perundang-undangan yang mengatur  prilaku  birokrasi  untuk  melayani masyarakat  tidaklah kondusif.  Dalam hal  tata kelola  Pemerintahan  Desa  belum  sepenuhnya mendukung,  ini  di  sebabkan  sebagian  besar belum  diangkatnya  menjadi  Pegawai  Negeri sipil  (PNS). Hanya ada satu  orang PNS  yaitu Sekretaris desa dan itupun sudah pensiun satu tahun  yang  lalu.  Selebihnya  adalah  pegawai yang  berstatus  honor  daerah  dan  tenaga sukarela.  Berikut  ini  tabel  dan  jumlah pegawai Desa Kubang Puji :
Tabel 1 Data Pegawai Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang No Nama Jabatan Pendidikan Status Keterangan 1 Ada Suhada Kepala Desa SLTA NON PNS 2 Syahroni Sekdes SLTA PNS Pensiun 3 Samsudin Kasi Pembngunan SLTA NON PNS 4 Teguh Riyadi Kasi Pemerintahan SLTA NON PNS 5 Swardi Kasi Kesra SLTA NON PNS 6 Sarkam Kaur umum SLTA NON PNS 7 Suhantor Kaur Perencanaan SLTA NON PNS 8 Puspita Sari Kaur Keuangan SLTA NON PNS 9 Imam Am Bendahara SLTA NON PNS Sumber : Profil Desa Kubang Puji Pontang
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  Nama- Nama Pegawai di Desa Kubang Puji Pontang Serang  dari  yang  berstatus  PNS  hanya  ada satu  orang  yaitu  sekretaris  desanya  saja, selebihnya masih berstatus non PNS.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan staff  dan  kepala  desa  bahwa  tingkat pendidikan  dikantor  desa  Kubang  Puji Pontang  ini  masih  rendah.  Salah  satu masyarakat mengatakan bahwa Pegawai Desa Kubang  Puji  dalam  memberikan    pelayanan kurang  memuaskan  baik  secara  kualitas maupun kuantitas, contohnya proses pelayanan yang kadang berberlit-belit, karena struktur  organisasi  yang  terlalu  gemuk  dan memiliki banyak hierarki sehingga menyebabkan timbulnya proses yang berbelit. serta  penataan  organisasi  sebagai  suatu lembaga  desa  masih  semrawut  dan  tidak beraturan.  Keadaan  ini  menjadi  budaya  yang buruk dikalangan  aparat  birokrasi  pemerintah desa.
Dengan  demikian  Desa  Kubang  Puji Kecamatan  Pontang  menjadi  sangat  relevan untuk  diteliti  karena  ingin  mengetahui bagaimana  penataan  kelembagaan  Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang,
berdasarkan peraturan  Undang-Undang No. 6
Tahun  2014  tentang  desa,  yaitu  Penataan kelembagaan di instansi pemerintah. Penataan telah  diatur  dalam  undang-Undang  No.6 Tahun  2014  yaitu  pada  Bab  III  tentang
Penataan  Desa  Pasal  7  (1)  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  dapat  melakukan penataan  Desa.  Pasal  7  (2)  Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan  Pemerintahan  Desa  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pasal  7  (3)  Penataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a).Mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b).Mempercepat peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa; c).mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan  publik;  d.)meningkatkan  kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e).meningkatkan  daya  saing  Desa.  Dan Terakhir  dalam  Pasal  7(4)  berisi  tentang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa
Berlandaskan  undang-undang  tersebut maka  desa  memiliki  kewajiban  untuk  menata kelola wilayahnya dalam rangka menjalankan kewajiban  dan  mengurus  rumah  tangga  nya sendiri. Selanjutnya mengutip pendapat Ostrom,  1985;  1986,  lembaga  adalah  aturan dan  rambu-rambu  sebagai  panduan  yang dipakai  oleh  para  anggota  suatu  kelompok masyarakat  untuk  mengatur  hubungan  yang saling  mengikat  atau  saling  tergantung  satu
sama  lain.  Penataan  institusi  (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur:  aturan  operasional  untuk  pengaturan pemanfaatan  sumber  daya,  aturan  kolektif untuk  menentukan,  menegakan  hukum  atau aturan  itu  sendiri  dan  untuk  merubah  aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan  organisasi.  Sedangkan  menurut Updoff, 1986, lembaga adalah suatu himpunan  atau  tatanan  norma–norma  dan tingkah  laku  yang  bisa  berlaku  dalam  suatu periode  tertentu  untuk  melayani  tujuan kolektif  yang  akan  menjadi  nilai  bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma prilaku, nilai budaya dan adat istiadat.
Umumnya definisi lembaga mencakup konsep  pola  perilaku  sosial  yang  sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang.  Dalam  hal  ini  sangat  penting diperhatikan  bahwa  perilaku  sosial  tidak membatasi  lembaga  pada  peraturan  yang mengatur  perilaku  tersebut  atau  mewajibkan orang  atau  organisasi  untuk  harus  berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan  perilaku  mereka  tetapi  juga pemahaman  akan  lembaga  ini  memusatkan perhatian  pada  pengertian  mengapa  orang berprilaku  atau  bertindak  sesuai  dengan  atau bertentangan dengan peraturan yang ada.
Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita  rangkum  berbagai  unsur  penting  dari kelembagaan, di antaranya adalah: 1).Institusi merupakan  landasan  untuk  membangun tingkah  laku  sosial  masyarakat;  2).Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat  dan  diterima  secara  luas  untuk melayani  tujuan  bersama  yang  mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia  yang  terstruktur;  3).Peraturan  dan penegakan  aturan/hukum;  4).Aturan  dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan  kewajiban  anggota;  5).Kode  etik; 6).Kontrak;  7).Pasar;  8).Hak  milik  (property rights atau tenureship); 9).Organisasi; 10).Insentif  untuk  menghasilkan  tingkah  laku yang diinginkan.
Dari  berbagai  elemen  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  definisi  institusi  atau kelembagaan  didominasi  oleh  unsur-unsur aturan,  tingkah  laku  atau  kode  etik,  norma, hukum  dan  faktor  pengikat  lainnya  antar anggota  masyarakat  yang  membuat  orang saling  mendukung  dan  bisa  berproduksi  atau menghasilkan  sesuatu  karena  ada  keamanan, jaminan  akan  penguasaan  atas  sumber  daya alam  yang  didukung  oleh  peraturan  dan penegakan  hukum  serta  insentif  untuk mentaati  aturan  atau  menjalankan  institusi. Tidak  ada  manusia  atau  organisasi  yang  bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.
Perpaduan antara berbagai pendekatan ini  bisa  menghasilkan  analisis  kelembagaan (institutional  analysis)  yang  memadai.  Apa implikasi  dari  pembangunan  atau  penguatan kelembagaan  bagi  pengembangan  usaha masyarakat?  Kelembagaan  (institusi)  bisa berkembang  baik  jika  ada  infrastruktur kelembagaan (institutional infrastructure), ada penataan kelembagaan (institutional arrangements)  dan  mekanisme  kelembagaan (institutional  mechanism).  Pada  dasarnya, penataan  kelembagaan  merupakan  suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa  penataan  kelembagaan  dilakukan seiring  dengan  perubahan  yang  terjadi. Penataan  kelembagaan  sendiri  merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem pemerintahan  daerah.  Oleh  karenanya,  agar sistem  tersebut  berjalan  dengan  humoris dalam  mencapai visi  dan  misi yang diembannya.  Penataan  kelembagaan  harus diimbangi  dengan  penataan  pada  elemen- elemen  lain  dari  sistem  tersebut,  seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan  mekanisme  hubungan  kerja  antara unit-unit organisasi.
Merangkum  dari  berbagai  pengertian yang  dikemukakan  sebelumnya,  maka  yang dimaksud  penataan  kelembagaan  yaitu  suatu tatanan  dan  pola  hubungan  antara  anggota masyarakat  atau  organisasi  yang  saling mengikat  yang  dapat  menentukan  bentuk
hubungan antar manusia atau antara organisasi  yang  diwadahi  dalam  suatu organisasi  atau  jaringan  dan  ditentukan  oleh faktor-faktor  pembatas  dan  pengikat  berupa norma,  kode  etik  aturan  formal  maupun informal  untuk  pengendalian  prilaku  sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama secara efektif.
Kemudian  banyak  definisi  mengenai apa  yang  dimaksud  dengan  birokrasi  itu sendiri,  yang  masing-masing  memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang birokrasi.  Di  Indonesia  jika  ada  bahasan tentang  birokrasi  maka  persepsi  orang  tidak lain  adalah  birokrasi  pemerintah  birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah.  Birokrasi  pemerintah  sering  kali diartikan  sebagai  Officialdom  atau  kerajaan pejabat.  Suatu  kerajaan  yang  raja-rajanya adalah  para  pejabat  dari  suatu  bentuk Organisasi yang digolongkan modern.
Sedarmayanti (2009: 67), Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat  atau  ditunjuk,  garis  tanggungjawab dan  kewenangannya  diatur  oleh  peraturan yang diketahui dan justifikasi setiap keputusan  membutuhkan  referensi  untuk mengetahui  kebijakan  yang  pengesahannya ditentukan  oleh  pemberi  mandat  di  luar struktur organisasi itu sendiri.
Dalam  Miftah  Thoha  (2011:2)  bahwa pejabat  adalah  orang-orang  yang  menduduki jabatan  tertentu  dalam  birokrasi  pemerintah. Menurut Martin Albrow, dalam Donald dalam Priyo Budi S. (1997: 13-14)  bahwa terminologi  birokrasi  dalam  literatur  Ilmu Administrasi  Negara  dan  Ilmu  Politik  sering dipergunakan  dalam  berbagai  pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang sering terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu 1) organisasi yang rasional, 2) ketidakefisienan  organisasi,  3)  pemerintah oleh  para  pejabat,  4)  administrasi  negara,  5) administrasi oleh pejabat, 6) bentuk
organisasi  dengan  ciri-ciri  dan  kualitas tertentu  seperti  hierarki  dan  peraturan- peraturan, 7) salah satu ciri yang esensial dari masyarakat modern.
Bagi  Marx  dalam  Priyo  Budi  S.  (1997:16) birokrasi  adalah  alat  kelas  yang  berkuasa, yaitu  kaum  borjuis  dan  kapitalis  untuk mengeksploitir kelas ploletar. Birokrasi dalam parasit  yang  eksistensinya  menempel  pada kelas  yang  berkuasa  dan  dipergunakan  untuk menghisap kelas proletar tadi.
Menurut  Setiyono  (2004:70)  dalam Pasolong  (2010:7)  birokrasi  adalah  sebuah ruang  mesin  negara.  Didalam  berisi  orang  – orang  (pejabat)  yang  digaji  dan  dipekerjakan oleh  negara  untuk  memberikan  nasehat  dan melaksanakan kebijakan politik negara. Tentu saja termasuk didalamnya adalah para pejabat tentara  dan  birokrasi  militer.  Birokrasi  yang saya  maksudkan  tidak  selalu  sesuai  dengan gagasan  Weber  tentang  birokrasi  rasional. Menurut  Blau  (2004:4)  dalam  Pasolong (2010:70)  mengatakan  Birokrasi  adalah  tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi  pekerjaan  banyak  orang secara  sistematis.    Menurut  Max  Weber seperti yang dikutip M. Mas’ud Said (2007:2) birokrasi  adalah  sistem  administrasi  rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan  dengan  cara-cara  tertentu didasarkan  aturan  tertulis  oleh  orang-orang yang  berkompeten  dibidangnya.  Said  (2007: 6)  dalam  Pasolong  (2010:  8),  mengatakan bahwa  birokrasi  merupakan  seluruh  jejaran badan  –  badan  eksekutif  sipil  yang  dipimpin oleh  pejabat  pemerintahan  di  bawah  tingkat menteri.  Senada  dengan  pendapat  diatas menurut  Muhaimin  dalam  Sulistio  &  Budi (2009:  08),  mengatakan  bahwa  birokrasi adalah  keseluruhan  aparat  pemerintah,  baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah  (  untuk  memberikan  pelayanan publik)  dan  menerima  gaji  dari  pemerintah karena statusnya itu.
Melihat  berbagai  pendapat  tentang birokrasi diatas penulis menyimpulkan bahwa
birokrasi  dapat  dikatakan  sebagai  suatu organisasi  yang  memiliki  tugas  sebagai penyelenggara  pemerintahan  dan  bertugas untuk melayani masyarakat. Penataan birokrasi ditujukan untuk memperbaiki birokrasi  dikarenakan  birokrasi  lah  yang bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat, oleh karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan  pelayanan  publik  maka pemerintah  melakukan  upaya  perbaikan  baik dari  internal  organisasi  maupun  eksternal organisasi
Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979  Tentang  Pemerintah  Daerah,  Desa adalah  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah  Camat  dan  berhak  menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
Sedangkan  menurut  kamus  besar bahasa  Indonesia  Desa  adalah  kesatuan wilayah  yang  dihuni  oleh  sejulah  keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Desa)  atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang  merupakan  kesatuan.  Dan  PP  No.72 tahun  2005  menjelaskan  bahwa  Desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas - batas wilayah dan memiliki kewenangan  untuk  mengatur  serta  mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Jadi  bisa  disimpulkan bahwa  desa  adalah  sebuah  wilayah  homogen yang  didalamnya  terdapat  penduduk  dan sistem organisasi yang mempunyai kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus tata pemerintahannya sendiri.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah metode deskriptif dengan menggunkan pendekatan kualitatif. Suatu penelitian kualitatif  dieksplorasi  dan  diperdalam  dari suatu  fenomena  sosial  atau  suatu  lingkungan sosial  yang  terdiri  atas  pelaku,  kejadian, tempat  dan  waktu.  Penelitian  kualitatif dilakukan  karena  peneliti  ingin  mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuatifikasikan  yang  bersifat  deskriptif seperti  proses  suatu  langkah  kerja,  formula suatu  resep,  pengertian-pengertian  tentang suatu  konsep  yang  beragam,  tata  cara  suatu budaya  dan  lain  sebagainya.  Djam’an  dan Aan (2010:22-23).
Penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif dalam  menuangkan  suatu  tulisan,  laporan penelitian  kualitatif  berisi  kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkapkan di lapangan untuk  memberikan  ilustrasi  yang  utuh  dan memberikan  dukungan  terhadap  apa  yang disajikan.  Menguji  penelitian  kualitatif  lebih fokus  pada  cara  pencarian  informasi,  setelah itu  baru  bergeser  pada  hasil  penelitian. Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  karena  peneliti ingin mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan  kata-kata  tertulis  atau  lisan. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu  atau  organisasi  ke  dalam  variabel atau  hipotesi,  tetapi  perlu  memandangnya sebagai  bagian  dalam  suatu  kebutuhan. Sejalan  dengan  definisi  tersebut  Creswell (1998),  penelitian  kualitatif  adalah  suatu proses inquiry tentang  pemahaman  berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemeiksaan  bahwa  menjelajah  suatu  masalah sosial  atau  manusia.  Djam’an  dan  Aan (2010:24).
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data  primer  dan  tulisan  atau  dokumen- dokumen yang mendukung pernyataan informan. Adapun teknik-teknik
pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam
penelitian  ini  adalah  observasi,  partisipasi, wawancara dan studi dokumentasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penataan  Kelembagaan  birokrasi  desa Kubang Puji
Kantor  desa  Kubang  Puji  adalah
kantor pemerintah Daerah dibidang Pelayanan, guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan anggaran menuju Good Governance ,  dan  bertanggung  jawab  kepada masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh  kantor  Desa  Kubang  Puji  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Kantor  desa
Kubang  Puji  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang  pelayanan  berdasarkan  azas  otonomi daerah  dan  peraturan  perundang-undangan serta  mempunyai  tugas  dalam  penataan kelembagaannya  sebagai  berikut  :  Penataan sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  7  ayat  (1) bertujuan: a).Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b).Mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Desa; c).Mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan publik; d).Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan  Desa;  dan  e).Meningkatkan daya saing Desa.

## Struktur Organisasi Sebelum Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Dengan  adanya  perubahan  Struktur kelembagaan  Desa  dari  UU  No.  32  Tahun 2004
yang prinsipnya ditunjukkan memberikan  arahan  dan  pedoman  yang  jelas kepada  daerah  dalam  menata  organisasi  yang efisien,  efektif,  dan  rasional  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kemampuan  daerah  masing- masing serta adanya koordinasi, integrasi dan singkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi  kelembagaan  antara  pusat  dan
daerah.  Sebelum  nya  dibentuk  berdasarkan peraturan UU No. 32 Tahun 2004.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  menuntut  perangkat  daerah harus  adanya  perubahan  pada  pola  penataan kelembagaannya  yang  cenderung  kaku  dan terlalu  gemuk  menjadi  lebih  fleksibel  dalam pembagian tugasnya. Pada dasarnya penataan kelembagaan  desa  merupakan  suatu  proses yang  tidak  berkesudahan,  dalam  arti  bahwa penataan  kelembagaan  dilakukan  seiring
KEPALA DESA SEKDES KASI PEMERINTAHAN KASI KESOS KASI PENDAPATAN KASI TRANTIB BPD LPM KAUR PERENCANAAN KAUR KEUANGAN KAUR
UMUM
KASI EKBANG KASI TANI DAN NELAYAN
dengan perubahan yang terjadi baik dilingkungan makro dan mikro.
Pemerintah  Desa  bersama  dengan struktur  lembaga  desa  saling  bekerja  sama untuk  tercapainya  tujuan  yang  ingin  di  capai di  desa.  Pemerintah  tidak  akan  bisa  berdiri sendiri  tanpa  bantuan  dari  seluruh  perangkat-
perangkat  yang  ada  di  desa.  Adapun perangkat desa yang bagian umum nya terdiri dari  unsur  staf,  unsur  pelaksana,  dan  unsur wilayah.  Untuk  lebih  jelasnya,di  bawah  saya akan  lebih  menguraikannya  lagi  tentang Peranan  dan  Struktur  Lembaga  Pemerintah Desa.

## Struktur Organisasi Sesudah Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Struktur  organisasi  perangkat  daerah di  Desa  Kubang  Puji  Pontang  ini  jika dibandingkan dengan sebelumnya lebih ramping. Setelah organisasi tersebut dipisahkan  maka  pelaksanaan  tugas  akan semakin  jelas,  karena  selama  ini  terlihat dengan kondisi organisasi yang gemuk terjadi tumpang  tindih  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  antara  bagian  satu  kebagian  yang lainnya.  Padahal  jika  ditelusuri  lebih  jauh tugas  dan  kewenangan  yang  diembannya adalah  sama.  Oleh  karena  itu  tujuan-tujuan organisasi  kurang  dapat  tercapai  secara optimal. Dengan demikian dapat diambil
Kesimpulan bahwa struktur organisasi yang  baik  adalah  struktur  organisasi  curam dimana jumlah jenjang organisasi  yang benar adalah seramping mungkin sehingga memotong  jangka  waktu  dalam  pelaksanaan tugas.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Dengan  adanya  perubahan  struktur kelembagaan pemerintahan Desa dapat memberikan  arahan  dan  pedoman  yang  jelas kepada  daerah  dalam  menata  organisasi  yang efisien,  efektif,  dan  rasional  sesuai  dengan kebutughan  dan  kemampuan  daerah  masing- masing serta adanya koordinasi, integrasi dan singkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi  kelembagaan  antara  pusat  dan daerah.
Penataan  Kelembagaan  merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem pemerintahan  daerah.  Oleh  karenanya,  agar sistem  tersebut  berjalan  dengan  humoris dalam  mencapai visi  dan  misi yang diembannya.  Penataan  kelembagaan  harus diimbangi  dengan  penataan  pada  elemen- elemen  lain  dari  sistem  tersebut,  seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta
KEPALA DESA SEKDES KAUR
UMUM
KAUR KEUANGAN KAUR PERENCANAAN BENDAHARA KASI PEMERINTAHAN KASI PEMBANGUNAN KASI KESRA
penataan  mekanisme  hubungan  kerja  antara unit-unit organisasi

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Azhari.  2011.  Mereformasi  Birokrasi  Publik Indonesia.  Pustaka  Pelajar  Offset.
Yogyakarta Creswell,  John  W.  Pendekatan  Metode Kualitatif, Kuantitatif dan
Campuran.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
Djatmiko,  Yayat  Hayati.  2008.  Perilaku Organisasi. Alfabeta Bandung.
Harmon,  Michael  M  dan  Mayer,  Richar  T.
2014. Teori Organisasi untuk Administrasi  Publik.  Kreasi  Wacan Offset. Perum Sidorejo Bumi Indah Kencana, Inu. 2011. Manajemen Pemerintahan.  Pustaka  Reka  Cipta. Bandung. ____________2010. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Bandung. Kusdi,  Mas’ud.  2009.  Teori  Organisasi  dan Administrasi. Salemba Humanika. Jakarta. Lubis, Hari. 1987. Teori Organisasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
Marnbun,  B.N.  2010.  Otonomi  Daerah  1045-
2010  Proses  dan  Realita.  Pustaka  Sinar Harapan. Jakarta.
Malayu.  2011.  Organisasi  dan  Motivasi.  PT. Bumi Aksara. Jakarta.

## Pasolong,  Harbani.  2010.  Kepemimpinan
Birokrasi. Alfabeta. Bandung
Robbin,  Stephen  P.  1994.  Teori  Organisasi. Arcan. Jakarta
Santoso, Priyo Budi. 1997. Birokrasi Pemerintahan  Orde  Baru.  PT  Raja Geafindo Persada. Jakarta. Satori,  Djam’an  dan  Komariah,  A.  2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif.Alfabeta. Bandung. Sedarmayanti.  2009.  Reformasi  Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. PT Refika Aditama. Bandung. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian
Administrasi. Alfabeta. Bandung.
Thoha, Miftah. 2011. Birokrasi dan Politik di Indonesia.  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.

## Sumber Lain :
Undang-Undang  No.32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.6  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Pelayanan Publik 2011 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  Tentang Pemerintah Desa Peraturan Pemerintah No.72 tahun2005 Tentang Desa.