Submitted: 12/5/2020 Revised: 4/2/2021 Published:  31/5/2021

## CONTACT
Correspondence Email: ahmadnurhuda@uinib.a c.id
Address: Jalan M Yunus Lubuk Lintah, Kota Padang, Kode Pos: 25153

## KEYWORD
Abdurrahman Wahid; Sejarah Kontemporer.

## TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION
ISSN: 2777-1105 (PRINT), 2797-3581 (ONLINE) VOLUME 3 NO. 1 MEI 2021

## MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001)
AHMAD NURHUDA 1 , YERA ZETTIRA AGESTI 2
1 2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol | Padang, Sumatera Barat, Indonesia

## ABSTRAK
Dengan tumbangnya rezim Soeharto yang dimotori mahasiswa atau gerakan reformasi  pada  tahun  1998,  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  yang begitu  cepat.  Salah  satu  fase  reformasi  adalah  ketika  kepemimpinan nasional dipegang oleh K.H. Abdurrahman Wahid  dan pada masa ini telah banyak  perubahan  mendasar  dari  tingkat  peranan  militer,  baik  dalam kancah sosial maupun politik. Artikel ini membahas studi literature tentang perjalanan  pemerintahan  dan  kebijakan-kebijakan  selama  masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

## I. PENDAHULUAN
Sejarah  panjang  demokrasi  di  Indonesia  telah  berlangsung  sejak  masa  pemerintahan  Orde Lama, Orde Baru dan Orde reformasi dewasa ini. Sejak tumbangnya rezim Soeharto yang dimotori mahasiswa  atau  gerakan  reformasi  pada  tahun  1998,  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  yang begitu cepat. Sejak lengsernya Presiden Soeharto, kesempatan Indonesia menuju demokrasi sangat terbuka  bagi  semua  pihak,  salah  satu  perubahan  itu  adalah  perubahan  politik  parlemen  di Indonesia.
Sejak  K.H.  Abdurrahman  Wahid  terpilih  menjadi  presiden  melalui  pemilihan  yang  tertutup dan  demokratis  di  gedung  MPR/DPR,  Jakarta  pada  hari  Rabu  tanggal  20  Oktober  1999, Abdurrahman  Wahid  mengungguli  Megawati  Soekarno  Putri  dari  Fraksi  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (F-PDIP).  Dari  691  anggota  MPR  yang  menggunakan  hak  pilihnya,  K.H. Abdurrahman  Wahid  meraih  dukungan  373  suara  dan  Megawati  meraih  313  suara.  Lima  suara menyatakan abstain (Iskandar, 2004).
Sejak  K.H.  Abdurrahman  Wahid  menjadi  Presiden,  telah  banyak  perubahan  mendasar  dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang  yang  konsisten  dengan  prinsip-prinsipnya  dan  prinsip-prinsip  itu  berakar  pada pemahamannya  terhadap  Islam  liberal  (Suaedy  &  Abdalla,  2000),  yaitu  pemahamannya  yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.
Perubahan  yang  dilakukan  K.H.  Abdurrahman  Wahid  adalah  apa  yang  menyangkut demokratisasi  politik,  dalam  hal  ini  selama  K.H.  Abdurrahman  Wahid  masih  menjabat  sebagai presiden Republik Indonesia ke empat yang hanya bertahan kurang lebih dua tahun, telah banyak melakukan  perubahan-perubahan  yang  menyangkut  demokratisasi  di  Indonesia,  diantaranya adalah  agama,  birokrasi  dan  militer.  Selain  merubah  peranan  militer,  K.H.  Abdurrahman  Wahid juga melikuidasi Departemen sosial, yang mana pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid melihat Departemen ini hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan misalnya korupsi dan dana bantuan kemanuasiaan yang tidak secara utuh sampai pada korban bencana alam (Ismail, 2002).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  proses terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan perubahan apa yang bisa dicapai pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ( library  research )  atau penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  metode  Sejarah.    Dengan  demikian  pembahasan dalam dilakukan berdasarkan telah pustaka, yang mengkaji secara khusus tentang pendidikan serta beberapa  tulisan  yang  ada relevansinya  dengan  objek  kajian.  Sedangkan  Pendekatan yang  penulis
lakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  deskriptis  kualitatif.  Menurut Imbron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran  mereka  tentang  dunia sekitarnya.  Adapun  pengertian  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  menggambarkan  sifat- sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.
Pendekatan ini penulis gunakan karena pengumpulan data dalam skripsi ini bersifat kualitatif dan  juga  dalam  penelitian  ini  tidak  bermaksud  untuk  menguji  hipotesis  dalam  artian  hanya menggambarkan  dan  menganalisis  secara  kritis  terhadap  suatu  permasalahan  yang  dikaji  oleh penulis yaitu tentang Pemikiran Muhammad Syafei tentang Pendidikan.   Luis Gottschalk menjelaskan  metode  sejarah  sebagai  proses  menguji  dan  menganalisis  kesaksian  sejarah  guna menemukan  data  yang  otentik  dan  dapat  dipercaya,  serta  usaha  sintesis  atas  data  semacam  itu menjadi  kisah  sejarah  yang  dapat  di  percaya.  Para  ahli  ilmu  sejarah  sepakat  untuk  menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti  sejarah. Istilah yang digunakan bagi keempat langkah itu  berbeda-beda,  secara  lebih  ringkas  setiap  langkah  ini  berturut-turut  bisa  juga  diistilahkan dengan Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi Data dan Historiografi.

## III. PEMBAHASAN

## A. Terpilihnya Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden
K.  H.  Abdurahman  Wahid  (Gus  Dur)  terpilih  menjadi  presiden  RI  (Republik  Indonesia) keempat setelah menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (voting) yang tertutup danrahasia, dari 691 anggota MPR yang mengikuti  suara  dalam  pemilihan  presiden  tersebut,  K.  H.  Abdurahman  Wahid  memperoleh  373 suara sedangkan megawati memperoleh 313 suara. K. H. Abdurahman Wahid yang menang dalam voting tersebut akhirnya menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden.55 Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini  adalah  kabinet  koalisi  yang  meliputi  anggota  berbagai  partai  politik  antara  lain  PDI-P,  PKB, Golkar,  PPP,  PAN,  dan  Partai  Keadilan  (PK),  non  partisan  dan  juga  TNI  juga  ada  dalam  kabinet tersebut.
Dalam menyusun Kabinet Persatuan Nasional, agaknya pertimbangan kompromi politik lebih tinggi  ketimbang  pertimbangan  profesional.  Kabinet  ini  terdiri  atas  berbagai  partai  yang mendukungnya untuk menjadi Presiden. Kabinet ini lahir di era krisis yang multi dimensi. Tugas itu ditambah pula untuk memenuhi harapan masyarakat mencapai Indonesia baru yang tertib, efesien dan  demokratis.  Kabinet  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  Kabinet  pertama  dalam  membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif.

## B. Perubahan Pada Masa Abdurrahman Wahid

## 1. Bidang Politik
Kebijakan  awal  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  adalah  membubarkan  Departemen Penerangan.  Dimasa  Orde  Baru  Departemen  penerangan  merupakan  alat  bagi  Presiden  Soeharto untuk  mengekang  kebebasan  pers,  dengan  dibubarkannya  Departemen  tersebut  maka  kebebasan pers  di  Indonesia  semakin  terjamin  (Andrew,  2012).  Departemen  Koperasi  dan  Pengusaha  Kecil Menengah  (PKM),  yang  selama  pemerintahan  Habibie  menjadi  lokomotif  ekonomi  kerakyatan dijadikan  kementerian  non  portofolio  alias  menteri  negara.  Akibatnya  Departemen  Koperasi  dan Pengusaha. Kecil Menengah tak punya kaki di daerah Ini sekaligus menandai disisihkanya kembali sistem  ekonomi  yang  berpihak  kepada  rakyat  banyak  (Ishack,  2008).  Keadaan  ini  berlangsung sampai sekarang. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Abdurahman Wahid kepada Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga  kebijakan  untuk  mencabut  TAP  MPR-RI  tentang  larangan  terhadap  Partai  Komunis,  ajaran Marxisme,  Leninisme,  dan  Komunisme.  Lawan  politik  KH.  Abdurrahman  Wahid  menganggap kebijakan  ini  hanya  kepentingan  KH.  Abdurrahman  Wahid  semata,  untuk  mendapat  simpati  dari para keluarga mantan tahanan politik yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada  titik  ini  Abdurahman  Wahid  mulai  membuka  hubungan  langsung  dengan  Israel  dan tidaklah  gampang  dijalankan.  Protes  dan  unjuk  rasa  ke  tidak  setujuan  marak  di  seantero  negeri. Akibat  keinginan  membuka  hubungan  langsung  dengan  Israel  itu  Presiden  Abdurahman  Wahid yang  sampai  saat  itu  masih  tercatat  sebagai  salah  satu  pendiri  Yayasan  Shimon  Peres  yang berkedudukan  di  Tel  Aviv,  langsung  dituduh  sebagai  agen  Yahudi  oleh  para  demonstran.  Melihat gelagat  tidak  menguntungkan  itu,para  wakil  rakyat  lantas  meminta  Pemerintah  menunda pembukaan  hubungan  tersebut.  Pemerintah  memang  menyatakan  menundanya,  tetapi Abdurahman  Wahid  secara  terbuka  menganggap  pembukaan  hubungan  dagang  dengan  Israel  itu sah-sah  saja.  Bagi  Presiden  pembukaan  kontak  dagang  dengan  Israel  lebih  pantas  ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara, Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan Sementara orang  Yahudi  dan  Nasrani  masih  mengakui  adanya  Tuhan.  Agama  Islam  masih  satu  rumpun dengan  mereka,  agama  samawi.  Membuka  hubungan  dagang  dengan  Israel  jauh  lebih menguntungkan daripadamembiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini.
Memang data resmi atas Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US$ 11 juta. Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai  US$  6  juta.  Semuanya  dilakukan  melalui  pihak  ketiga,  seperti  Singapura  dan  Belgia (Ishak,  2008).  Kebijakan  lain  yang  dikeluarkan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  Selama pemerintahannya  adalah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.6/2000  yang  mencabut  Instruksi Presiden  No.14/1967  yang  dikeluarkan  pemerintahan  Suharto.  Inpres  itu  melarang  segala  bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum.  Dengan  pencabutan larangan tersebut maka
terbuka  jalan  bagi  etnik  Tionghoa  untuk  menghidupkan  budaya  tradisional  mereka.  Dalam  tahun 2000 itu juga Abdurahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan demikian maka etnis Cina yang selama kekuasaan Orba mengalami diskriminasi.

## 2. Bidang Ekonomi
Untuk  mengatasi  krisis  moneter  dan  memperbaiki  ekonomi  Indonesia,  dibentuk  Dewan Ekonomi  Nasional  (DEN)  yang  bertugas  untuk  memecahkan  perbaikan  ekonomi  Indonesia  yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr.  Emil  Salim,  wakilnya  Subiyakto  Tjakrawerdaya  dan  sekretarisnya  Dr.  Sri  Mulyani  Indraswari. Presiden  Abdurrahman  Wahid  mewarisi  ekonomi  Indonesia  yang  relatif  lebih  stabil  dari pemerintahan  Habibie,  nilai  tukar  Rupiah  berada  dikisaran  Rp  6.700/US$.  indeks  harga  saham gabungan (IHSG) berada di level 700.
Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih  secara  demokratis,  Indonesia  mestinya  sudah  bisa  melaju  kencang.  Namun  Presiden bdurrahman  Wahid  bersama  kabinetnya  menolak  melanjutkan  semua  hasil  kerja  keras  kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen (Ishak, 2008).
Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan  yang  relatif  rendah  maka  di  tahun  2000-an  ketika  Presiden  Abdurrahman  Wahid berkuasa  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mencapai  3-4%.  Sementara  inflasi  bertengger  pada angka  terkendali,  sekitar  7%.  Hal  ini  disebabkan  oleh  konsumsi  yang  Tertunda,  dulu  orang menunda  konsumsinya  karena  krisis  dan  menyimpan  uangnya  dibank  sekarang  mereka mengonsumsikannya.
Kemudian  naiknya  ekspor  komoditas  pertanian  dan  elektronik,  yang  diuntungkan  oleh rendahnya  nilai  tukar  Rupiah  terhadap  Dolar.  Naiknya  harga  minyak  dan  gas  bumi  juga  menjadi faktor  penting  dalam  menambah  pemasukan  keuangan  Negara.  Selama  pemerintahan Abdurrahman  Wahid  IMF  tak  pernah  mencairkan  pinjamannya,  Bagaimanapun  juga  presiden Abdurrahman  Wahid  telah  membuktikan  kepada  dunia  luar,  bahwa  Indonesia  bisa  diurus  tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu  aset-  aset  negara,  terutama  barang  tambang  bisa  dinilai  dulu,  kemudian  pemerintah  bisa mengeluarkan  saham  atas  aset-aset  Negara  tersebut  yang  kemudian  diperjual-belikan  dipasar modal  untuk  membiayai  pembangunan  nasional.  namun  sayangnya  hal  itu  tidak  dapat  terwujud karena  Abdurrahman  Wahid  berhasil  dilengserkan  oleh  MPR  melalui  Sidang  Istimewa kedudukannya kemudian digantikan oleh Megawati (Ishak, 2008).

## 3. Bidang Milier
Pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  untuk  melanjutkan  proses  reformasi  militer  mengambil tindakan  untuk  menciptakan  supremasi  sipil  dengan  cara  memilih  Menteri  Pertahanan  dari kalangan sipil yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud M.D. Salah satu langkah lain yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo A. S yang berasal dari Angkatan Laut sebagai Panglima TNI. Pemilihan Laksamana Widodo A.S ini merupakan suatu dobrakan atas tradisi mengingat dari awal berdirinya organisasi. militer di Indonesia,  Angkatan  Darat  selalu  menempati  pucuk  tertinggi.  Di  samping  itu,  ada  lima  kebijakan yang lain diambil oleh Abdurahman Wahid untuk mereformasi militer dan menciptakan supremasi sipil, yaitu (Muhaimin, 2008):
1) Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di  tingkat  daerah  seperti  jabatan  direktur  jendral,  inspektur  jendral,  jabatan  setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan walikota.
2) Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolrilangsung berada di bawah komando Presiden.
3) Membentuk  Komisi  Penyelidik  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (KPPHAM)  dalam kaitannya  dengan  peristiwa  Timor  Timur,  Tanjung  Priok,  dan  Trisakti  yang  diduga melibatkan personil TNI.
4) Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer.
5) Pergantian  Menko  Polsoskam  dari  Jendral  (Purn)  Yudhoyono  kepada  Jendral  (Purn) Agum  Gumelar  karena  Yudhoyono  ditengarai  membahayakan  pemerintahan  Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.
4. Bidang Hukum
Ketetapan  MPR/VI/2000  tentang  pemisahan  TNI  dan  Polri.  Pasal  1  dari  Tap  berbunyi, “Tentara  Nasional  Indonesia  dan  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  kelembagaan terpisah  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  masingmasing.”  Pasal  2  dari  Tap  tersebut  menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, “TNI adalah  alat  yang  berperan  dalam  pertahanan  Negara.”  Ayat  (2)  berbunyi,  “  Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan.”
Dalam  pembahasan  ini,  maka  langkah  setrategis  yang  diambil  K.H.  Abdurrahman  Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid telah mampu
menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yan gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999 (Iskandar, 2004).
Keppres  ini  kemudian  dikongkritkan  oleh  K.H.  Abdurrahman  Wahid  dengan  menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah  Presiden”.Terdapat  pula  PP  No.19/2000  tentang  Tim  Gabungan  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi dan Di luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000  tentang  peran-serta  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi.  Tim  yang  terbentuk tersebut  ternyata  tidak  berjalan  efektif  karena  tidak  didukung  komitmen  politik.  Terkait  dengan mantan Presiden Soeharto yang diduga terlibat kasus-kasus KKN di masa pemerintahannya.
Maka  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  membuka  kembali  penyidikan  Soeharto  untuk kasus  3  Yayasannya,  Dharmais,  Supersemar  dan  Dakab,  dimana  Soeharto  sebagai  tersangkanya. Ketiga Yayasan ini diduga memperoleh dana dari semua BUMN dengan penyalahgunaan wewenang melalui  PP  No.15  tahun  1976  dan  Kepmenkeu  No.33  tahun  1978.  Penyalurannya  disinyalir  hanya kesejumlah  kroninya  saja.  Dengan  demikian,  ada  penyalahgunaan  keuangan  negara  tidak  kepada seluruh  rakyat  tetapi  kepada  beberapa  orang  saja,  dan  ini  jelas  melanggar  ketentuan  UU  D1945 khususnya  Pasal  33,  yaitu  pasal  yang  merupakan  aturan  dasar  pemerintah,  maupun  rakyatnya dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yang  mengaturberbagai  hal,  dari  hal-hal  sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Setelah melalui proses panjang, dan peradilan dijalankan tetapi Jaksa selaku penuntut umum tidak  pernah  bisa  mengahadirkan  Soeharto  di  Pengadilan.  Sehingga  pada  putaran  ketiga  sidang pengadilan terhadap Soeharto, Hakim menetapkan bahwa kasus Soeharto tidak bisa diadili karena tiga kali Jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa.Dengan demikian maka Abdurrahman Wahid pun gagal  untuk  mengadili  Soeharto  atas  semua  dugaan  KKN  yang  beliau  lakukan  selama  berkuasa (Iskandar, 2004).
Abdurahman Wahid sendiri dimasa kekuasaannya diduga terlibat KKN yaitu kasus penyalah- gunaan  dana  yayasan  Kesejahteraan  Karyawan  Bulog  (bullogate),  penyalah-gunaan  dana  bantuan Sultan Brunei (Bruneigate). DPR mengusulkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus Bullogate dan  Bruneigate,  yang  akhirnya  diterima  DPR  untuk  membentuk  Panitia  Khusus  (Pansus)  kasus Yanatera  Bulog  dan  bantuan  Sultan  Brunei  Darussalam  pada  tanggal  5  September  2000 (Zaenuddin,  2008).  Setelah  bekerja  hampir  lima  bulan,  Pansus  merampungkan  penyelidikannya dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Januari 2001. Laporan  tersebut,  menyimpulkan  bahwa  Abdurrahman  Wahid  diduga  berperan  dalam  pencairan dan  penggunaan  dana  Yanatera  Bulog,  dan  terdapat  inkonsistensi  pernyataan  presiden  tentang masalah  bantuan  Sultan  Brunei  Darussalam,  sehingga  menunjukkan  bahwa  presiden  telah menyampaikan keterangan yang tidak benar pada masyarakat.

## 5. Bidang Sosial Budaya
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu:
a. Keputusan  Presiden  No.  6  tahun  2000  mengenai  Pemulihan  Hak  Sipil  Penganut  Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki  kebebasan  dalam  menganut  agama  maupun  menggelar  budayanya  secara  terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
b. Menetapkan  Tahun  Baru  Cina  (IMLEK) sebagai  hari  besar  agama, sehingga  menjadi  hari libur nasional.  Disamping  pembaharuan-pembaharuan  di  atas,  Abdurahman  Wahid  juga mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  dinilai  Kontroversial  dengan  MPR  dan  DPR,  yang dianggap  berjalan  sendiri,  tanpa  mau  menaati  aturan  ketatanegaraan,  melainkan  diselesaikan sendiri  berdasarkan  pendapat  kerabat  dekatnya,bukan  menurut  aturan  konstitusi  negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :
1. Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2. Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
3. Pencopotan  Wiranto  sebagai  Menkopolkam,  yang  dilatarbelakangi  oleh  hubungan  yang tidak harmonis dengan Abdurahman Wahid.
4. Mengeluarkan  pengumuman  tentang  menteri  Kabinet  Pembangunan  Nasional  yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
5. Abdurahman  Wahid  menyetujui  nama  Irian  Jaya  berubah  menjadi  Papua  dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora (Efendi, 2002).

## C. Pencapaian pada Masa Abdurahman Wahid
Peranan  utama  seseorang  pemimpin  ialah  mengajak  atau  meyakinkan  atau  pengikut sedemikian  rupa,  agar  meraka  mau  memberikan  kontribusi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan kemampuan maksimal mereka. Seorang pemimpin merupakan orang yang dikagumi oleh orang lain atau  bawahan  sehingga  ada  kecenderungan  apa  yang  dilakukan  dan  dimiliki  untuk  ditiru (Wahdjosumidjo, 1994).
Sedangkan  makna  peran  yang  dijelaskan  dalam  status,  kedudukan  dan  peran  dalam masyarakat,  dapat  dijelaskan  melalui  beberapa  cara,  yaitu  pertama  penjelasan  historis.  Menurut penjelasan  historis,  konsep  peran  semula  dipinjam  dari  kalangan  yang  dimiliki  hubungan  erat dengan  drama  atau  teater  yang  hidup  subur  di  zaman  yunani  kuno  atau  romawi.  Dalam  hal  ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas
dengan  lakon  tertentu.  Kedua,  pengertian  peran  menurut  ilmu  sosial.  Peran  dalam  ilmu  sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah  orang  yang  memberikan  ilmu  pengetahuan  kepada  anak  didik.  Guru  dalam  pandangan masyarakat  adalah  orang  yang  melaksanakan  pendidikan  ditempat-tempat  tertentu,  tidak  mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa (Ridjaluddin, 2002).
Jadi  peran  disini  dimaksudkan  adalah  aspek  dinamis  dari  kedudukan  (status).  Apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia menjalankan  suatu  peran.  Peran  Abdurahman  Wahid  dalam  kedudukannya  sebagai  presiden  dan pemerintahan  yang  singkat  lebih  kurang  2  tahun,  reformasi  kebijakan-kebijakan  politik  yang mengundang kontroversi.
1. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan bapak Pluralisme di Indonesia,
Hal itu dikarenakan semasa hidup nya Abdurahman Wahid selalu membela kaum minoritas dan  sangat  anti  dengan  yang  namanya  kekerasan  dan  ketidak  adilan.  bahkan  dengan  gagahnya Abdurahman  Wahid  berani  meresmikan  agama  baru  yaitu  Konghucu  menjadi  agama  resmi  di Indonesia.  Menurut  Abdurahman  Wahid  Tuhan  itu  gak  perlu  dibela,  tapi  manusia  sebagai makhluknya lah yang harus di bela.
Sehingga apabila setiap golongan merasa saya yang paling benar itu suatu kesalahan, karena agama  Islam  mewajibkan  kita  itu  untuk  menyebarkan  nafas  nafas  Islam  dalm  kehidupan  budaya Indonesia,  bukan  lah  mendirikan  Negara  Islam.  Sehingga  kata-kata  yang  sering  keluar  dari mulutnya  yaitu  “Pribumisasi”  bukan  lah  “Arabisasi”.  Abdurahman  Wahid  tidak  sedikitpun memberikan  gambaran  dirinya  sebagai  penganut  Pluralisme  dengan  pengertian  pembenaran seluruh  agama  atau  aliran  kepercayaan  lainnya  dinilai  sama  derajat  keimanannya.  Abdurahman Wahid  memberikan  rasa  hormatnya  kepada  setipa  ajaran  agama  atau  kepercayaan  yang  diimani oleh  penganutnya.  Sikap  Abdurahman  Wahid  menghormati  keyakinan  yang  berbeda  tidaklah berarti  Abdurahman  Wahid  adalah  penganut  Pluralisme  yang  membenarkan  dan  mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme.
Namun disayangkan pluralisme di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan oleh  Abdurahman  Wahid  sempat  mengalami  permasalahan  dikarenakan  terjadinya  kerusuhan berbau  SARA  (Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar  golongan  seperti  adanya  kerusuhan  Sampit  yaitu pertikaian  antara  suku  Dayak  dan  Madura  yang  banyak  memakan  korban  jiwa dan  kerusuhan  ini terjadi  pada  tanggal  27  Februari  2000.  Dalam  kapasitas  dan  ambisinya,  Presiden  Abdurrahman Wahid sering melontarkan pendapat kontroversial. Ketika menjadi Presiden RI ke-4, ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya.
Kendati  suaranya  sering  mengundang  kontroversi,  tapi  suara  itu  tak  jarang  malah  menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar
menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda  dengan  pendapat  banyak  orang.  Jika  diselisik,  kebenaran  itu  memang  seringkali  tampak radikal dan mengundang kontroversi (Ridjaluddin, 2002). Kendati pendapatnya tidak selalu benar untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain adalah suatu hal yang sulit dibantah  bahwa  banyak  pendapatnya  yang  mengarahkan  arus  perjalanan  bangsa  pada  rel  yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.
Bagi sebagian orang, pemikiran-pemikiran Abdurahman Wahid sudah terlalu jauh melampui zaman. Ketika ia berbicara pluralisme diawal diawal reformasi, orang-orang baru mulai menyadari pentingnya  semangat  pluralisme  dalam  membangun  bangsa  yang  beragam  di  saat  ini.  Pasca kejatuhan  rezim  Orde  Baru  pada  1998,  Indonesia  mengalami  ancaman  disintegrasi  kedaulatan negara. Konflik meletus dibeberapa daerah dan ancaman separatis semakin nyata. Menghadapi hal itu,  setelah  pengangkatan  dirinya  sebagai  Presiden,  Abdurahman  Wahid.  melakukan  pendekatan yang  lunak  terhadap  daerah-daerah  yang  berkecamuk.  Terhadap  Aceh,  Abdurahman  Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur.
Pendekatan  yang  lebih  lembut  terhadap  Aceh  dilakukan  Abdurahman  Wahid.  dengan mengurangi  jumlah  personel  militer  di  Negeri  Serambi  Mekkah  tersebut.  Netralisasi  Irian  Jaya, dilakukan  Abdurahman  Wahid.  pada  30 Desember  1999  dengan  mengunjungi  ibukota  Irian  Jaya. Selama  kunjungannya,  Presiden  Abdurahman  Wahid  berhasil  meyakinkan  pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.
Abdurahman Wahidlah menjadi pemimpin yang meletakkan pondasi perdamaian Aceh. Pada pemerintahan  Abdurahman  Wahidlah,  pembicaraan  damai  antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM) dan  Indonesia  menjadi  terbuka.  Padahal,  sebelumnya,  pembicaraan  dengan  GAM  sesuatu  yang tabu,  sehingga  peluang  perdamaian  seperti  ditutup  rapat,  apalagi  jika  sampai  mengakomodasi tuntutan  kemerdekaan.  Saat  sejumlah  tokoh  nasional  mengecam  pendekatannya  untuk  Aceh, Abdurahman  Wahid.  tetap  memilih  menempuh  cara-cara  penyelesaian  yang  lebih  simpatik: mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan secara  rahasia  Abdurahman  Wahid  mengirim  Bondan  Gunawan,  Pjs  (pejabat  sementara)  Menteri Sekretaris  Negara,  menemui  Panglima  GAM  Abdullah  Syafii  di  pedalaman  Pidie.  Di  masa Abdurahman  Wahid.  pula,  untuk  pertama  kalinya  tercipta  Jeda  Kemanusiaan.  Selain  usaha perdamaian  dalam  wadah  NKRI,  Abdurahman  Wahid.  disebut  sebagai  pionir  dalam  mereformasi militer agar keluar dari ruang politik (Mulkham, 2010).

## IV. Penutup

## A. Kesimpulan
K.  H.  Abdurahman  Wahid  (Gus  Dur)  terpilih  menjadi  presiden  RI  (Republik  Indonesia) keempat setelah menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (voting) yang tertutup dan rahasia, dari 691 anggota MPR yang
mengikuti  suara  dalam  pemilihan  presiden  tersebut,  K.  H.  Abdurahman  Wahid  memperoleh  373 suara sedangkan megawati memperoleh 313 suara.
Sejak  K.H.  Abdurrahman  Wahid  menjadi  Presiden,  ia  telah  melakukan  banyak  perubahan mendasar dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya  terhadap  Islam  liberal,  yaitu  pemahamannya  yang  menekankan  pada  rahmat, pengampunan,  kasih  sayang  Tuhan  dan  keharusan  kita  untuk  mengikuti  sifat-sifat  ini  dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.
Perubahan  yang  dilakukan  K.H.  Abdurrahman  Wahid  lain  menyangkut  penghapusan Departemen  Sosial  dan  Departemen  Penerangan.  Penghapusan  kedua  departemen  menjadi kontroversi  karena  pada  masa  pemeritahan  Soeharto  Departemen  Penerangan  menjadi  corong pemerintah  dan  Departemen  Sosial  menjadi  departemen  yang  megurus  masalah  sosial. Abdurrahman  Wahid  tetap  menghapus  dua  departemen  ini,  walaupun  kemudian  pada  masa pemerintahan berikutnya dihidupkan kembali.
Mengakui  kepercayaan  Konghucu  menjadi  salah  satu  agama  resmi  di  Indonesia  merupakan kebijakan  yang  diambil  oleh  Abdurrahman  Wahid  pada  masa  pemerintahannya.  Konghucu merupakan kepercayaan yang banyak dianut oleh ethnis Tionghoa. Selama pemerintahan Soeharto Konghucu belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Kelemahan Abdurrahman Wahid adalah terutama  karena  kekurangan  fisik  dan  gaya  kepemimpinannya  yang  berbasis  tradisi  pesantren. Sebagian tidak begitu cocok untuk kepemimpinan Nasional.

## Daftar Pustaka
Mulkham, A.M. (2010). Perjalanan Politik Gus Dur . Jakarta: Kompas.
Efendi, Choirie. (2002). PKB Politik Jalan Tengah NU. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
Ishak, Rafick. (2008). Catatan Hitam Presiden Indonesia . Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci.
Iskandar, Muhaimin. (2004). Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita Cet. I. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
Ismail,  Faisal.  (2002). Pijar-Pijar  Islam:  Pergumulan  Kultur  Dan  Struktur ,  Cet.  I.  Yogyakarta: LESFI Yogya.
Kemal, Andrew. (2012). Spirit 5 Presiden RI .  Yogyakarta: Syura Media Utama.
Muhaimin. (2008). Bambu Runcing dan Mesiu . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Suaedy, ahmad dan Abdalla, U.A. (2000). Gila Gus Dur . Jakarta: Wacana Pembaca.
Wahdjosumidjo.  (1994). Kiat  Kepemimpinan  Dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  PT.  Harapan Masa PGRI.
Zaenuddin.  (2008). Prospek  Gerakan  Oposisi  Dalam  Era  Pemerintahan  Gus  Dur-Megawati . Jakarta: PT. Rajawali Pers.