https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Akuntansi dan Manajemen Vol. 17, No. 1, 2022, Hal. 72-88

## Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

## Anike Deswira
Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Tanah Datar Email: anikedeswira@gmail.com

## ABSTRACT
The implementation of regional autonomy is expected to give authority to regions to be able to regulate their own people, make rules that function to manage their regions independently. With this research, it is expected to get a clear and transparent picture of the quality of the financial performance of the Tanah Datar Regency Government in the 2016-2020 period. This research is intended to see whether the regions can  be  independent  in  managing  their  finances  in  accordance  with  the  spirit  of  regional  autonomy. Regional  financial  ratios  are  used  in  this  study  as  a  measuring  tool.  The  method  used  is  descriptive quantitative method using secondary data. The data used is sourced from the financial statements of the Tanah Datar Regency Government for the 2016-2020 Fiscal Year. From the results of the analysis using the independence ratio, it can be concluded that Tanah Datar Regency does not yet have independence in its financial performance, this is illustrated by the percentage of the degree of fiscal autonomy which is only around 10% per year. The alignment ratio of the Tanah Datar Regency Government is still not aligned, this can be seen by the high operational expenditure compared to capital expenditure. The average operational expenditure per year is 71.91% while the average capital expenditure per year is 13.80%. If we look at the annual regional financial growth ratio, the average achievement is still very low at 6.33% per year. For the effectiveness  ratio  of  Tanah  Datar  Regency's  original  revenue  per  year  reaching  96.50%,  this  is  still considered ineffective because the maximum number has not been reached, which is 100%.

## Keywords : independence, harmony, growth, effectiveness

## ABSTRAK
Pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  memberi  kewenangan  kepada  daerah  untuk  bisa mengatur masyarakatnya sendiri, membuat aturan yang berfungsi untuk mengelola daerahnya secara mandiri.  Dengan  adanya  penelitian  ini    diharapkan  bisa  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  dan transparan  mengenai  kualitas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar  dalam kurun waktu 2016-2020. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah daerah sudah bisa mandiri dalam  mengelola  keuangannya  sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah.  Rasio  keuangan  daerah digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukurnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Data  yang  digunakan  bersumber  dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016-2020. Dari hasil analisis menggunakan rasio kemandirian diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Tanah Datar belum memiliki  kemandirian  dalam  kinerja  keuangannya,  hal  tersebut  tergambar  dari  persentase  derajat otonomi  fiskal  yang  hanya  berkisar  di  angka  10%  pertahun.  Untuk  rasio  keselarasan  Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tercatat masih belum selaras, hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya belanja operasional  apabila  dibandingkan  dengan  belanja  modal.      Rata-rata  belanja  operasional  per  tahun sebesar 71,91% sedangkan rata-rata belanja modal per tahun adalah sebesar 13,80%. Apabila dilihat angka  rasio  pertumbuhan  keuangan  daerah  pertahun, rata-rata  pencapaiannya  masih  sangat  rendah
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
73
yaitu sebesar 6,33% per tahun. Untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar per  tahun  mencapai  96,50%,  hal  ini  terhitung  masih  kurang  efektif  karena  belum  tercapai  angka maksimal yaitu sebesar 100%.
Kata kunci : kemandirian, keselarasan, pertumbuhan, efektivitas

## Pendahuluan
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah  dalam  suatu  periode.  Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  ini disampaikan  secara  berkala  oleh  pemerintah  daerah  di  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota.  Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  ini  disusun  sesuai  dengan aturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu media atau  cara  yang  dimaksudkan  untuk  melihat  dan  menilai  kinerja  pemerintah  daerah dalam  pengelolaan  keuangan.  Menurut  Mahmudi  pengertian  analisis  laporan keuangan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginterprestasikan angka- angka  laporan  keuangan  dalam  rangka  mengetahui  kinerja  keuangan.  Hasil  analisis laporan  keuangan  ini  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  di bidang ekonomi, sosial, atau politik (5). Analisis laporan keuangan ini menggunakan teknik analisis  yang tepat  agar bisa digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah keuangan yang ada di daerah.
Tujuan  laporan  keuangan  adalah  memberikan  informasi  mengenai  posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan  pengguna  laporan  keuangan  dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi. Pengukuran  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  bertujuan  untuk  menilai kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah, mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah,  dan mengukur  sejauh  mana  aktivitas  pemerintah  daerah  dalam  membelanjakan pendapatan daerahnya.
Analisis  rasio  keuangan  terhadap  realisasi  anggaran  pemerintah  daerah merupakan  salah  satu  parameter  yang  digunakan  dalam  pengukuran  kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ada  beberapa  rasio  yang  bisa  digunakan,  diantaranya  adalah  rasio  efektifitas,  rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Dalam  rangka  pengukuran  kualitas  dan  kredibilitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah, digunakan analisis menggunakan teknik dan langkah yang tepat sehingga hasil analisis yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam pengambilan kebijakan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ada beberapa teknik analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, antara lain teknik analisis varians, teknik analisis rasio, teknik analisis pertumbuhan, teknik analisis regresi dan teknik analisis prediksi.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
74
Teknik pertama adalah teknik analisis varians, secara umum teknik ini menguji dua varians (ragam) berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Dalam melakukan  analisis  rasio  keuangan  dilakukan  perbandingan  antara  dua  angka  atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Menurut Mahmudi teknik analisis rasio keuangan dapat digunakan dalam menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (5).
Teknik analisis berikutnya adalah teknik analisis rasio kemandirian, teknik ini paling  sering  digunakan  karena  dengan  teknik  ini  pemerintah  daerah  dapat mengetahui  apakah  sudah  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  untuk  mengelola  dan mengurusi program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri atau masih  memiliki  ketergantungan  yang  besar  kepada  bantuan  dari  pemerintah  pusat. Menurut  Halim  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber pendapatan daerah (2). Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan melakukan  pembagian  jumlah  pendapatan  asli  daerah  dengan  jumlah  pendapatan yang  berasal  dari  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta pinjaman daerah. Menurut Mahmudi semakin tinggi jumlah perbandingan (dalam hal ini pendapatan asli daerah) maka semakin  terlihat bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (5).  Pola  hubungan  tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:
Kemandirian Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0%-25% Instruktif Rendah 25%-50% Konstruktif Sedang 50%-75% Partisipatif Tinggi 75%-100% Delegatif
Sumber: Halim (2)
Teknik  analisis  yang  analisis  berikutnya  yang  bisa  digunakan  adalah  teknik rasio  efektivitas  PAD,  teknik  ini  menggambarkan  tentang  kemampuan  pemerintah daerah  mewujudkan  PAD  sesuai  dengan  target  yang  ada  dalam  APBD.  Target  ini dihitung setiap tahun berdasarkan data potensi dan realisasi anggaran beberapa tahun sebelumnya  dengan  tetap  memperhatikan  kondisi  daerah  pada  tahun  berjalan. Menurut Mahmudi dalam menghitung rasio efektivitas PAD dapat dilakukan  dengan cara membandingkan  jumlah realisasi PAD dengan  pendapatan PAD yang mencapai target (5). Rumus yang dipakai dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
75 Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas (%) Sangat Efektiv >100% Efektiv 100% Cukup Efektiv 90%-99% Kurang Efektiv 75%-89% Tidak Efektiv <75%
Sumber: Mahmudi (4)
Teknik analisis yang berikutnya adalah teknik rasio keserasian, teknik analisis ini membahas belanja operasi. Rasio ini didapatkan dengan membandingkan antara total biaya operasional dengan pengeluaran daerah. Dengan rasio ini akan didapatkan informasi  tentang  laporan  bagian-bagian  pengeluaran  daerah  yang  digunkan  untuk operasional.  Dengan  hasil  analisis,  pihak  pengambil  keputusan  dapat  melakukan langkah-langkah  strategis  untuk  menindaklanjuti  hasil  analisis  tersebut.  Belanja operasional merupakan jenis belanja yang digunakan dalam jangka waktu satu tahun keuangan. Jenis belanja ini bersifat jangka pendek dan digunakan secara terus menerus dan berulang. Berikut ini merupakan rumus untuk penghitungan rasio belanja operasi:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
Rasio belanja berikutnya adalah rasio belanja modal, rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah belanja modal yang terealisasi dengan jumlah belanja daerah pada  tahun  anggaran  bersangkutan.    Dengan  rasio  para  pengambil  kebijakan  dapat melihat dengan lebih rinci jumlah pengeluaran daerah yang digunakan untuk investasi berupa belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.
Perhitungan rasio belanja modal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
Menurut  Halim  ada  sebuah  teori  yang  menggambarkan  hubungan  antara principal dengan agen, teori ini dikenal dengan nama teori keagenan. Teori keagenan adalah  sebuah  teori  yang  menggambarkan  mengenai  hubungan  antara  principal dengan  agen.  Dalam  pemerintahan  khusunya  pemerintah  daerah,  yang  dimaksud dengan principal adalah rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat  di  daerah  yang  memberikan  kepercayaan  pengelolaan  kekayaannya  kepada agen, dalam hal ini gubernur/bupati/walikota untuk pemerintah daerah (3).
Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  mempunyai  peranan  penting  untuk  mengelola dana  yang  ada dalam memenuhi  kebutuhan sarana dan  prasarana bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi dengan melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
76
Rasio belanja berikutnya adalah rasio pertumbuhan, rasio ini digunakan untuk memberikan  penilaian  tentang  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menjaga konsistensi  dan  menyempurnakan  hasil  yang  telah  bernilai  baik  tapi  belum  terlalu optimal  dalam  setiap  periode  sebelumnya.  Menurut  Halim  dalam  pendapatan  dan pengeluaran rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai potensi dan hasil yang telah dicapai sehingga ke depan membutuhkan perhatian dan tidak lanjut (2).
Rasio pertumbuhan  bisa dihitung menggunakan rumus  serta  kriteria sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 = P𝑛 − 𝑃o P𝑜 𝑋100 Kemampuan Keuangan Pertumbuhan (%) Rendah Sekali 0%-10% Rendah 11%-20% Sedang 21%-30% Tinggi Diatas 40%
Sumber: Utomo (9)
Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar  terletak  di  tengah-tengah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Kabupaten  Tanah  Datar berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat,  diantaranya  Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto. Kabupaten Tanah Datar dikenal juga dengan nama luhak nan tuo, hal ini karena Kabupaten Tanah Datar merupakan pusat  kerajaan  Minangkabau  pada  zaman  dahulu  kala.  Hal  ini  sangat  berpengaruh terhadap potensi pariwisata  yang  ada  di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar  merupakan  pusat  dari  wisata  budaya  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Dengan  adanya  potensi  tersebut  diharapkan  mampu  mendongkrak  roda perekonomian  sehingga  tingkat  perekonomian  di  Kabupaten  Tanah  Datar  dapat meningkat.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat lebih terukur dan  bisa dinilai sehingga dapat diambil langkah yang tepat oleh para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan guna keberlangsungan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar,
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  juga  membandingkan  dengan beberapa  hasil  kajian  terdahulu  yang  juga  membahas  mengenai  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya data pembanding ini diharapkan hasil kajian ini dapat  lebih  sempurna  dan  menimbulkan  pemikiran  baru  yang  berguna  untuk pengambilan keputusan.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
77
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amin  menggambarkan  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2010- 2014. Hasil kajian ini menggambarkan tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76% pertahun, rasio efektivitas sebesar 105%, ini berarti berada pada tingkatan yang sangat efektif, rasio efisiensi mencapai angka 4,89% dan ini  berarti  sudah  efisien,  untuk  rasio  aktivitas  belanja  rutin  terhadap  APBD  adalah sebesar  76,8%  lebih  besar  apabila  dibandingkan  dengan  rasio  aktivitas  belanja pembangunan  terhadap  APBD  yang  hanya  memiliki  rata-rata  sebesar  22,2%.  untuk rasio pertumbuhan, untuk PAD adalah sebesar 26,58%, dan untuk pendapatan secara umum  adalah  sebesar  15,18%,  belanja  rutin  sebesar  16,25%  dan  belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah  Kabupaten Bengkalis ini  dapat dilihat bahwa  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah dan  tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis  sudah berada pada tingkat yang baik dan terus  meningkat.  Pada  rasio  kinerja  keuangan  daerah  yaitu  rasio  kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa terus terjadi peningkatan sehingga berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.  Untuk rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terlihat kinerja keuangan daerah mengalami trend negatif trend negatif tapi itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerahnya (1).
Penelitian  berikutnya  yang  dilakukan  oleh  Siregar  dalam  melakukan  analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2015-2017. Dari hasil analisis dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kemandirian  Kota  Depok  sudah  cukup  bagus.  Hal  ini ditandai dengan derajat otonomi fiskal Kota Depok sudah berada pada tingkat cukup. Derajat  otonomi  fiskal  adalah  kemampuan  suatu  daerah  dalam  membiayai pembangunannya sendiri dengan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Hal  ini  juga  dilihat  dengan  mulai  berkurangnya  peranan  pemerintah  pusat  dalam membiayai  kegiatan  pemerintah  daerah  Kota  Depok.  Apabila  dilihat  dari  rasio efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Depok  telah  berada  pada tingkatan sangat efektif. Untuk rasio efisiensi PAD Kota Depok masih tergolong kurang efisien.  Untuk  rasio  keserasian  pada  pemerintah  Kota  Depok  masih  terlalu  banyak anggaran  untuk  belanja  operasional  dibandingkan  dana  yang  dikeluarkan  untuk belanja modal (7).
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Grafik 1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020
Dari grafik di atas dapat  dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tanah  Datar  cenderung  mengalami  peningkatan,  kecuali  pada  tahun  2020  terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi covid  19 yang  melanda  seluruh  dunia.  Tahun  2016-2019  pertumbuhan  pendapatan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2019.
Pendapatan  daerah  Kabupaten  Tanah  Datar  yang  terbesar  bersumber  dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dengan kontribusi PAD yang relatif masih sangat kecil dengan rata-rata 10 % setiap tahunnya. Persentase ideal untuk kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah rata-rata 30 % pertahun.

## Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan PAD TA 2016-2020 Tahun Pendapatan PAD 2016 1.188.763.795.259,84 118.971.143.693,84 2017 1.224.559.427.709,56 129.271.309.574,56 2018 1.230.335.931.942,65 115.914.187.914,65 2019 1.339.707.228.547,89 129.785.828.001,89 2020 1.194.664.639.988,03 122.228.565.343,03 Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah) 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pendapatan Daerah 1.188.763.79 1.224.559.42 1.230.335.93 1.339.707.22 1.194.664.63 1.100.000.000.000 1.150.000.000.000 1.200.000.000.000 1.250.000.000.000 1.300.000.000.000 1.350.000.000.000 1.400.000.000.000 Jumlah Pendapatan Daerah
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  kapasitas  fiskal  dari Kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat di susun penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  data  yang  ada  maka  penelitian  ini  disusun  dengan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Dengan  penelitian  ini  diharapkan  bisa mendeskripsikan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  berupa  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten  Tanah  Datar.  Dalam  menentukan  sampel, kajian  ini  menggunakan  sampling  purposive.  Purposive  sampling  adalah  salah  satu jenis  teknik  pengambilan  sampel  yang  biasa  digunakan  dalam  penelitian  ilmiah. Menurut  Sugiyono  purposive  sampling  adalah  teknik  pengambilan  sampel  dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (8).

## Hasil Pembahasan
Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah suatu  proses  penilaian  mengenai  tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan pekerjaan/kegiatan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  dalam  bidang  keuangan untuk  kurun  waktu  2016-2020.  Rasio  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar  pada penelitian ini adalah:  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio
2016 2017 2018 2019 2020 Pendapatan 1.188.763.795. 1.224.559.427. 1.230.335.931. 1.339.707.228. 1.194.664.639. PAD 118.971.143.69 129.271.309.57 115.914.187.91 129.785.828.00 122.228.565.34 0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 Grafik 2

## Derajat Otonomi Fiskal Tahun Anggaran 2016-2020
Pendapatan PAD Linear (PAD)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
80
Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini  adalah  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar yang  diperoleh  dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar.  Dari  data tersebut  akan  dianalisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar. Adapun hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut adalah;
1. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  tahun  2016-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian PAD
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan pelayanan kepada masyarakat  yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑋100 Tabel 2 Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016-2020: Tahun PAD Transfer Pusat Atau Provinsi dan Pinjaman Persentase Nilai 2016 118.971.143.693 1.062.269.282.015 11,12 Rendah Sekali 2017 172.812.022.623 1.047.455.556.300 16,43 Rendah Sekali 2018 115.914.187.914 1.069.760.679.524 10,40 Rendah Sekali 2019 129.785.828.001 1.157.151.619.891 10,73 Rendah Sekali 2020 122.247.542.343 2.050.020.030.351 11,40 Rendah Sekali
Sumber: LRA Kabupaten Tanah Datar (diolah)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah  kepada  dana  transfer  dari  pusat  masih  sangat  tinggi.  Kabupaten  Tanah Datar masih belum mandiri  dan masih sangat bergantung kepada bantuan dana dari  pusat  dan  provinsi.  Penerimaan  PAD  sangat  fluktuatif  setiap  tahunnya tergantung  dengan  regulasi  dari  pemerintah  pusat.  Ada  beberapa  aturan  yang merubah kebijakan dalam penagihan pajak dan retribusi sehingga menyebabkan berkurangnya  penerimaan  dari  sektor  PAD.  Pada  tahun  2017  penerimaan  PAD mengalami  kenaikan  yang  sangat  signifikan  dari  Rp.118.971.143.693,84  pada tahun 2016 mengalami kenaikan Rp.172.812.022.623.,56 pada tahun 2017. Pada tahun  2018  terjadi  penurunan  penerimaan  PAD  menjadi  Rp.115.914.187.914,65 hal ini disebabkan oleh berpindahnya anggaran Dana Bos dari Lain-lain PAD yang Sah  menjadi  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah.  Pada  tahun  2019  PAD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 129.785.828.001,89 dan mengalami penurunan realisasi pada tahun 2020 menjadi Rp.122.247.542.343,03, hal ini terjadi karena adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten  Tanah Datar  berdasarkan  rasio  kemandirian  berada  pada  posisi  rendah  sekali.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.
2.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  Tahun  2016-2020 berdasarkan Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.
0 500.000.000.000 1.000.000.000.000 1.500.000.000.000 2.000.000.000.000 2.500.000.000.000 2016 2017 2018 2019 2020 Grafik 3 Pendapatan Asli Daerah PAD
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Linear (PAD)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
82
Analisis Rasio Keserasian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑋100 Tabel 3 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016-2020 Tahun Belanja Operasional Total Belanja Persentase 2016 918.248.350.898 1.249.495.598.573 73,49 2017 854.078.384.590 1.218.833.756.257 70,07 2018 874.315.133.604 1.238.097.675.117 70,62 2019 945.473.422.138 1.285.974.747.612 73,52 2020 897.949.318.515 1.249.590.723.887 71,86
Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  persentase  belanja operasional  terhadap  total  belanja  adalah  sebesar  71,91  %.  Belanja  operasional terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 945.473.422.138 atau sebesar 73,52%. Pada tahun 2020 belanja operasional mengalami penurunan realisasi secara nominal dan secara persentase perbandingan belanja operasional dengan total belanja. Hal ini disebabkan  karena  adanya  wabah  pandemi covid  19 yang  menyebabkan  adanya penurunan kegiatan sehingga berkurangnya belanja daerah. Pada masa pandemi covid
2016 2017 2018 2019 2020 Belanja Operasional 918.248.350.89 854.078.384.59 874.315.133.60 954.473.422.13 897.949.318.51
Total Belanja 1.249.495.598. 1.218.833.756. 1.238.097.675. 1.285.974.747. 1.249.590.723.
0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 Grafik 4 Perbandingan Belanja Operasional dengan Total Belanja
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
83
19 fokus belanja daerah hanya kepada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada kondisi normal belanja operasional selalu mengalami peningkatan setiap tahun, tapi pada saat kondisi pandemi total belanja operasional mengalami penurunan dari segi nominal dan persentase.
Berikutnya  dapat  dihitung  rasio  keserasian  (Belanja  Modal)  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
Tabel 4 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016-2020 Tahun Belanja Modal Total Belanja Persentase 2016 187.784.871.556,46 1.249.495.598.573,00 15,03 % 2017 197.916.990.531,23 1.218.833.756.257,00 16,24 % 2018 165.134.741.678,80 1.238.097.675.117,00 13,34 % 2019 202.885.384.184,50 1.285.974.747.612,00 15,78 % 2020 107.785.756.266,00 1.249.590.723.887,00 8,63 %
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa belanja modal Kabupaten Tanah Datar sangat fluktuatif dan berkisar di angka 13,80 % per tahunnya. Pada tahun 2020 belanja modal hanya sebesar Rp.107.785.756.266 atau 8,63 %, ini merupakan jumlah belanja modal dengan  nominal  terkecil selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga belanja modal yang ada hanya bersumber dari dana DAK. Dana DAU dan DBH lebih di prioritaskan penggunaannya untuk belanja operasional terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.
0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 2016 2017 2018 2019 2020

## Grafik 5 Perbandingan Belanja Modal dengan Total Belanja
Belanja Modal Belanja
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
84
Pengeluaran modal atau Belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode  akuntansi  seperti  properti,  pabrik,  dan  peralatan,  tanah,  gedung  yang  akan menjadi aset pemerintah.
Pada  saat  sekarang  belum  ada  aturan  yang  mengikat  mengenai  penggunaan belanja modal dan belanja operasional, sehingga belum bisa ditentukan apakah belanja modal dan belanja operasional pada Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai standar atau belum.
Berdasarkan  teori  keagenan  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah mempunyai  peranan  penting  untuk  mengelola  dana  yang  ada  dalam  memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi dengan melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten  Tanah  Datar  belum  bisa  memenuhi  peranannya  sesuai  dengan  teori keagenan yang ada. Jumlah belanja modal yang masih sedikit menggambarkan bahwa masih belum maksimalnya pemerintah kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  Tahun  2016-2020 berdasarkan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
Menurut  Putra  Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio) mengukur  seberapa  besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (5).
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rasio pertumbuhan adalah:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛/𝑟 = P𝑛 − P𝑜 P𝑜
𝑋100
Keterangan: Pn =Pendapatan, Belanja, yang dihitung tahun n Po=Pendapatan, Belanja, yang dihitung tahun 0 (tahun sebelumnya) r  =Rasio pertumbuhan

## Tabel 5 Rasio Pertumbuhan Belanja
Tahun  Total Belanja (Pn) Total Belanja (P0) Pn-P0 Persentase 2016 1.249.495.598.573  1.218.833.756.257 -30.661.842.316 -2,45 2017 1.218.833.756.257  1.238.097.675.117 19.263.918.860 1,58 2018 1.238.097.675.117  1.350.362.869.491  112.265.194.374 9,07 2019 1.350.362.869.491  1.185.202.602.008  165.160.267.483 12,23
Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Berdasarkan  tabel  perhitungan  rasio  belanja  di  atas,  dapat  dilihat  terjadi peningkatan  jumlah  belanja  setiap  tahunnya  baik  secara  nominal  maupun  secara persentase.  Rata-rata pertumbuhan peningkatan belanja daerah setiap tahun adalah sebesar  6,33%.  Total  belanja  tertinggi  sebesar  1.350.362.869.491  pada  tahun  2019 dengan rata-rata pertumbuhan adalah 12,23%.

## Tabel 6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Tahun
Total Pendapatan (P n ) Total Pendapatan (P o ) P n -P o Persentase 2016 1.188.763.795.260  1.224.559.427.710 35.795.632.450 3,01 2017 1.224.559.427.710  1.230.335.931.943 5.776.504.233 0,47 2018 1.230.335.931.943  1.339.707.228.548 109.371.296.605 8,89 2019 1.339.707.228.548  1.194.664.639.988 145.042.588.560 10,83
Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  setiap  tahun  mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase pertumbuhan. Pada tahun 2016  total  pendapatan  adalah  sebesar  1.188.763.795.260  dengan  tingkat pertumbuhan sebesar 3,01%. Total pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.339.707.228.548 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,83%.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  selalu  terjadi  peningkatan dalam penerimaan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar setiap tahun. Tapi ada kecenderungan  dengan  peningkatan  pendapatan  daerah  maka  akan  terjadi  juga peningkatan belanja daerah. Dari hasil Analisa terlihat bahwa belanja disesuaikan dengan pendapatan yang ada, semakin meningkat pendapatan maka akan terjadi peningkatan juga terhadap belanja.
4.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  Tahun  2016-2020 berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Putra  rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (5).
Rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑋100
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
86

## Tabel 7
Realisasi PAD TA 2016-2020 Tahun Target Realisasi PAD Persentase Nilai 2016 117.484.614.929 118.971.143.693 101,27 Sangat Efektif 2017 166.564.096.212 172.812.022.623 103,75 Sangat Efektif 2018 129.247.470.151 115.914.187.914 89,68 Cukup Efektif 2019 146.786.503.810 129.785.828.001 88,42 Kurang Efektif 2020 122.967.860.890 122.228.565.343 99,40 Cukup Efektif
Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektivitas PAD setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016-2017 rasio efektivitas PAD terlihat sangat efektif. Hal ini tergambar dengan tercapai realisasi di atas 100% apabila di bandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan. Pencapaian paling rendah terjadi pada tahun 2019  dengan  rasio  efektivitas  kurang  efektif  (88,42%),  hal  ini  disebabkan  karena penetapan  target  yang  terlalu  tinggi  sedangkan  realisasinya  rendah.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  dalam  menetapkan  target  pemerintah  Daerah  belum memperhatikan potensi yang ada sehingga masih belum bisa diprediksi realisasi yang akan dicapai.
Kabupaten  Tanah  Datar  belum  mempunyai  data  potensi  yang  akurat  dan terukur,  sehingga  setiap  tahun  data  target  ditetapkan  hanya  berdasarkan  rata-rata realisasi  beberapa  tahun  yang  lalu  dan  dibandingkan  dengan  data  base  yang  ada. Potensi  baru  juga  masih  banyak  yang  belum  tergali  dan  terdata  sehingga  rata-rata realisasi  penerimaan  PAD  setiap  tahun  hanya  berkisar  di  angka  yang  sama.  Masih
2016 2017 2018 2019 2020 Target 117.484.614.929 166.564.096.212 129.247.470.151 146.786.503.811 122.967.860.890
Realisasi 118.971.143.694 172.812.022.624 115.914.187.915 129.785.828.002 122.228.565.343 0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 160.000.000.000 180.000.000.000 200.000.000.000 Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2016-2020 Target Realisasi Linear (Realisasi)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
87
kurangnya  evaluasi  dan  pengawasan  serta  dukungan  terhadap  PAD  sehingga menyebabkan PAD belum bisa memberikan kontribusi secara maksimal.

## Simpulan dan Saran
Dari  hasil  analisis  data  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  pada  tahun  2016-2020  berdasarkan rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dikategorikan  rendah  sekali.  Kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  pada  tahun  2016-2020  berdasarkan analisis  rasio  keserasian  belanja  modal  dibandingkan  belanja  operasional,  dapat dilihat bahwa belum ada keserasian, dimana masih terlalu tinggi persentase belanja operasional  apabila  dibandingkan  dengan  belanja  modal.  Berdasarkan  rasio pertumbuhan keuangan daerah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih berada pada kategori sangat rendah. Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar berjalan masih cukup efektiv dimana bisa dilihat pertahunnya tingkat efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebesar 96,50 %.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  dapat  disarankan  agar  Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat lebih teliti dan akurat dalam menganggarkan belanja. Belanja  modal  harus  lebih  ditingkatkan  penganggaran  dan  penggunaannya.  Total belanja  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  harus  lebih  efektif  dan  efisien  dengan memperhatikan  keserasian  antara  belanja  modal  sebagai  penggerak  pembangunan. Anggaran belanja jangan hanya fokus kepada belanja operasional. Belanja operasional sebaiknya hanya digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan dan bukan menjadi belanja yang utama. Untuk pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan pencapaian pendapatan asli daerah dengan lebih menggali potensi yang ada sehingga daerah tidak terlalu bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Apabila dana  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  sudah  tinggi  minimal  sebesar  30% maka tingkat kemandirian keuangan daerah berarti sudah tergolong bagus dan masuk ke kategori daerah yang mandiri.

## Referensi
(1) Amin,  N.  (2015).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. Bengkalis: Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita).
(2) Halim,  A.  (2012).  Manajemen  Keuangan  Daerah  Edisi  Revisi.  Yogyakarta:  UPP AMP YKPN.
(3) Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
(4) Halim, A. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
88
(5) Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
(6) Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok. Rajawali Press.
(7) Siregar,  A.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  (Studi  Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat), Volume 9. Journal IMAGE Number 1, page 1-19.
(8) Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
(9) Utomo, D.P. (2011). Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007- 2009. Jurnal Education, 4, 57-80.