ANALISIS PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DARI SISTEM BAGI HASIL (STUDI KRITIS BANK MUAMALAT CABANG KOTA JAYAPURA)

## Eko Siswanto
IAIN Fattahul Muluk Papua Email: siswantoeko44@yahoo.co.id

## Abstrak
Kedudukan  zakat  dalam  Islam  sangatlah  penting  dalam  rangka  menjaga  eksistensi Islam dan umat. Begitu seriusnya kedudukan zakat ini, sehingga pada awal kekhalifahan Abu Bakar  Ash-Shiddiq  yang  terdapat  orang-orang  yang  melakukan  pembangkangan  untuk menunaikan zakat, oleh sebab itu khalifah melakukan ijtihad dengan memerangi mereka.  Ini menunjukkan  terhadap  komitmen Islam  dalam  menanggulangi  kaum  dlu’afa  secara berkelanjutan  dan  sistematis.  Untuk  mengakomodir  jumlah  kaum  dlu’afa  yang  jumlahnya sangat  banyak,  pada  saat sekarang  ini  para  ‘amilin  menempuh  upaya  dengan  menyalurkan zakat  dalam  bentuk  produktif.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  produktivitas pengelolaan  zakat  dari  sistem  bagi  hasil  pada  Bank  Muamalat  Kota  Jayapura.  Penelitian dilakukan  dalam  bentuk  yuridis-normatif,  selain  mengkaji  tentang  analisa  produktivitas pengelolaan  zakat  dari  sistem  bagi  hasil  di  Bank  Muamalat  Kota  Jayapura.  Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan meliputi: pendekatan teologis, pendekatan sosiologis, pendekatan  filosofis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  bagi  hasil  (profit  sharing) yang  digunakan  pada  Bank  Muamalat  Cabang  Kota  Jayapura  yaitu  akad  utama  a/- musyarakah  dan  al-mudharabah.  Sistem  bagi  hasil  pada  Bank  Muamalat  Cabang  Kota Jayapura  melalui  Baitul  Maal  Muamalat  (BMM)  sebatas  pembagian  sembako  untuk  kaum dluafa  dan  anak  yatim  piatu,  program  SBL  (Sahur  Berbuka  dan  Lebaran)  yang  diberikan berupa  paket  sembako  tiga  ratus  ribu  rupiah  perpaket,  dan  paket  lebaran  tiga  ratus  ribu rupiah peranak berupa uang tunai dan perlengkapan sholat.
Kata Kunci: Bank Muamalat, Produktivitas, Zakat

## Abstract
The position of zakat in Islam is very important in order to maintain the existence of Islam and the ummah. So serious is the position of this zakat, so that at the beginning of the Caliphate of Abu  Bakr  al-Siddiq  there  were  people  who  carried  out  defiance  to  pay  zakat,  therefore  the Caliph carried out ijtihad by fighting them. This shows the commitment of Islam in tackling the poor  in  a  sustainable  and  systematic  manner.  To  accommodate  the  large  number  of  dlu'afa people, at the present time the ilin amilin are making efforts by channeling zakat in productive forms.  This  article  aims  to  analyze  the  productivity  of  zakat  management  from  the  profit sharing  system  at  Bank  Muamalat  Kota  Jayapura.  The  study  was  conducted  in  a  juridical- normative  manner,  in  addition  to  reviewing  the  productivity  analysis  of  zakat  management from  the  profit  sharing  system  at  Bank  Muamalat  Kota  Jayapura.  The  research  approaches used  include:  theological  approaches,  sociological  approaches,  philosophical  approaches.  The results showed that the profit sharing system used at Bank Muamalat Kota Jayapura Branch was the main contract a / -musyarakah and al-mudharabah. The profit sharing system at Bank Muamalat  Kota  Jayapura  Branch  through  Baitul  Maal  Muamalat  (BMM)  was  limited  to  the distribution of basic necessities for the dluafa and orphans, the SBL program (Sahur berbuka and  Lebaran)  in the form  of basic  food packages 300.000  rupiahs  per package, and  Lebaran packages of  300.000 rupiahs in the form of cash and prayer equipment.
Key Words: Muamalat Bank, Productivity, Zakat.

## PENDAHULUAN
Dari  beberapa  literatur,  zakat  mempunyai  arti  suci,  berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. 1 Zakat merupakan salah satu rukun  Islam yang  bersifat  ibadah  dan  sosial,  yang  kewajibannya  sering  digandengkan dengan  kewajiban  shalat.  Namun  Zakat  secara  syariah  terdapat  beberapa definisi  zakat  yang  dikemukakan  oleh  ulama  mazhab,  diantaranya  adalah sebagai  berikut:Ulama  mazhab  Maliki  mendefinisikan  zakat  adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab  bagi  orang  yang  berhak  menerimanya,  dengan  ketentuan  harta  itu milik  sempurna,  telah  haul.Ulama  Mazhab  Hanafi  mendefinisikan  zakat adalah  pemilikan  bagian  tertentu  yang  dimiliki  seseorang  berdasarkan ketetapan  Allah  SWT.Ulama  Mazhab  Syafi’i  mendefinisikan  zakat  adalah sesuatu  yang  dikeluarkan  dari  harta  atau  jiwa  dengan  cara  tertentu.Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula.
Zakat  yang  terkumpul  bukan  hanya  untuk  ibadah  dalam  arti memenuhi  kebutuhan  konsumtif,  tapi  bisa  juga  dijadikan  sumber pembiayaan. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi Islam  yaitu  Ir.  H.  Adiwarman  Azwar  Karim,  Ia  mengingatkan  nilai  penting pengelolaan  zakat  untuk  menghasilkan  kegiatan  ekonomi  produktif.  Hal serupa  juga  disampaikan  oleh  ketua  Majelis  Perwakilan  Ulama  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Muslim Ibrahim dalam acara kajian tingkat tinggi yang  diselenggarakan  pada  tanggal  9  Juni  2007  bertempat  di  Mesjid  raya Banda  Aceh  dalam  makalah  beliau  yang  isinya  antara  lain:  “Kalau  sanggup bekerja  mencari  nafkah  dan  hampir  dapat  mencukupi  dirinya  sendiri  dan keluarganya,  seperti  buruh/tukang,  pedagang,  petani,  dan  lain-lain,  akan tetapi  mereka  kekurangan  sarana,  prasarana  ataupun  modal.  Mereka  tidak memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhannya. Bagi mereka ini dapat diberi sesuatu, misalnya modal usaha. Diharapkan dengan modal ini, mereka akan dapat hidup layak dan malah dapat menjadi muzakki pada masa-masa yang akan datang.Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil bahwa zakat  dapat  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  membuka lapangan  pekerjaan  baru,  meningkatkan  derajat  hidup  orang-orang  miskin yang  selalu  kekurangan  dan  meningkatkan  tali  persaudaraan  si  kaya  dan  si miskin.
Landasan  awal  pengelolaan  zakat  produktif  ini  adalah  bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna  karena  digunakan  untuk  melancarkan  usahanya.  Bukankah  Nabi Muhammad saw telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadits
1 Amiruddin Inoed dkk. Anatomi Fqih Zakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.46.
beliau  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari:  "Tidak  ada  sesuatu  makanan yang  lebih  baik  bagi  seseorang,  melainkan  apa  yang  dihasilkan  dari  karya tangannya sendiri." Disamping itu ada pepatah mengatakan, Berikanlah kail, bukan ikannya. Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan demikian ia akan dapat berusaha sendiri dalam meningkatkan tingkat perekonomiannya sehari-hari.
Konsep  dan  tujuan  zakat  secara  ideal  di  atas  akan  bisa  terwujud manakala  kesadaran  pihak-pihak  yang  diwajibkan  membayar  zakat  akan komitmen  untuk  menunaikannya,  serta  adanya  sistem  pengelolaan  zakat yang baik. Pihak-pihak yang dimaksud tentunya adalah secara personal yang sudah mencapai predikat muzakki. Lantas bagaimana jika kita melihat pihak lain  yang  bukan  personal,  namun  berupa  kelembagaan  yang  dapat menghasilkan  pendapatan  besar?  Sebut  saja  beberapa  lembaga  keuangan syari’ah  yang  memasarkan  produknya  dan  mendapat  laba atau  penghasilan besar.  Haruskah  sebuah  kelembagaan  keuangan  tersebut  dikenakan kewajiban mengeluarkan zakatnya? Jika misalnya diwajibkan mengeluarkan zakatnya,  pertanyaan  berikutnya  adalah,  bagaimana  pola  pengelolaan zakatnya  supaya  dapat  bernilai  produktif?    Salah  satu  contoh  lembaga keuangan syari’ah yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat.
Sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  syari’ah,  Bank Muamalat merupakan  perbankan  syari’ah  yang  menerapkan  sistem  bagi  hasil.  Dari implementasi sistem bagi hasil tersebut, Bank Muamalat dapat mendapatkan keuntungan.  Sehingga  tiap  tahun  dapat    memberikan  bantuan  dan kontribusinya  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  sebagai  zakatnya. Pemberian  yang  merupakan  zakat  tersebut  bisa  dalam  bentuk  pemberian sembako kepada fakir miskin, bantuan untuk anak sekolah baik berupa uang maupun  perlengkapan,  serta  bantuan  untuk  tempat-tempat  ibadah.  Bank Muamalat  sebagai  lembaga  keuangan  yang  mengatur  dan  mengelola  harta dengan  berbagai  jenis  transaksi  yang  ada.  Sehingga  karena  di  dalamnya memuat  harta  seseorang,  maka  tentunya  di  dalamnya  terdapat  beberapaa bagian yang harus dikeluarkan sebagai zakat dari harta tersebut.
Secara ideal bahwa harta zakat tersebut didistribusikan kepada pihak- pihak  yang  berhak  menerima  zakat (muztahiq). Atau  bisa  juga  harta  zakat dikelola  menjadi  suatu  harta  yang  memiliki  nilai  produktivitas.  Karena diharapkan  dengan  harta  zakat  mampu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  bagi  masyarakat  yang  masih  belum  berdaya  dari  sisi  kapasitas ekonominya.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah,  apakah  ketika  zakat  dalam konteks  bank  muamalat  tersebut  seyogyanya  diperuntukkan  bagi  mereka yang berhak menerima atau harta zakat tersebut seharusnya dikembangkan untuk  menjadi  harta  yang  bernialai  produktif?  Jika  dan  zakat  di  harapkan
mampu meningkatkan kapasitas ekonomi umat, maka seharusnya dan zakat tersebut dikelola agar dapat bernilai produktif.
Sebagai  bahan  untuk  melakukan  telaah  pustaka,  penulis membandingkan atara judul penulis yakni “Analisa Produktivitas Pengelolaan Zakat  Dari  Sistem  Bagi  Hasil”  (Studi  Kritis  Bank  Muamalat  Kota  Jayapura) dengan dua tulisan karya ilmiah berikut ini. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ahmad  Mansur  al-Wafa  dengan  judul “Potensi  Tabungan,  Modal  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Dalam  perspektif  Ekonomi  Islam. 2 Tulisan  jurnal  ini dititikbertakan pada pembahasan mengenai arti modal dan tabungan sebagai unsur  penting  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi  yang  islami  yang  sarat dengan  nilai-nilai  moral  dan  norma-norma  agama.  Dan  juga  menjelaskan bahwa  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  modal  dan  tabungan  bisa  diakumulasi sedemikian  rupa  melebihi  apa  yang  bisa  diakumulasi  dan  bahkan  iklim investasi dalam sistem ekonomi Islam bisa tercipta sedemikian rupa melebihi apa  yang  bisa  dilakukan  dalam  sistem  ekonomi  Islam. Kedua, jurnal  yang ditulis  oleh  Mansur  al-Wafa  dengan  judul “Preferensi  Islam  terhadap Penghapusan Bunga dalam Membuat Struktur Modal dan Biaya Modal dalam Siste m  Keuangan  Islam”. 3 Dalam  tulisan  ini  menjelaskan  bahwa  salah  satu dimensi utama dari pasar uang adalah bunga. Bunga merupakan harga dari uang  yang  digunakan  dalam  suatu  perekonomian.  Sulit  dibayangkan bagaimana  sistem  perekonomian  kapitalistik  berjalan  tanpa  adanya  bunga. Namun  demikian,  Islam  melarang  adanya  praktek  bunga  dalam  bentuk apapun  dalam  sistem  perekonomian  termasuk  dalam  membuat  struktur modal  dan  biaya  penggunaan  modal  dalam  usaha,  tetapi  tidak  menolak adanya time  value  of  money di  mana  penyedia  modal  berhak  mendapatkan bagi  hasil  sesuai  dengan  rasio  yang  disepakati  dan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  dan  bukan  berdasarkan  suku  bunga  melainkan  berupa anticipated  but  uncertain  rate  of  profit, di  mana  seseorang  dapat  berharap mendapatkan  keuntungan  dari  penggunaan  modalnya  di  dalam  melakukan bisnis dalam waktu tertentu. Dan juga memuat penjelasan tentang mengapa sistem  keuangan  Islam  menghapuskan  bunga  dalam  membuat  struktur modal dan penyertaan modal dalam usaha, baik modal yang berupa ekuitas maupun dana pinjaman.
2 Ahmad Mansur al-Wafa. Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam perspektif  Ekonomi  Islam (Surabaya:  Program  Pascasarjana  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya, 2003), 52.
3 Ahmad  Mansur  al-Wafa. Preferensi  Islam  terhadap  Penghapusan  Bunga  dalam Membuat Struktur Modal dan Biaya Modal dalam Sistem Keuangan Islam (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), 1.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research) dan penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yakni  memberikan  gambaran  dan  analisis secara  menyeluruh  tentang  analisa  produktivitas  pengelolaan  zakat  dari sistem  bagi  hasil  di  Bank  Muamalat  Cabang  Kota  Jayapura.  Penelitian  ini berbentuk  yuridis-normatif,  selain  mengkaji  tentang  analisa  produktivitas pengelolaan  zakat  dari  sistem  bagi  hasil  di  Bank  Muammalat  Cabang  Kota Jayapura.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  di  gunakan  meliputi: pendekatan  teologis,  pendekatan  sosiologis,  pendekatan  filosofis  dan menjadikan  pegawai  Bank  Muamalat  Cabang  Kota  Jayapura  sebagai  subjek penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  dan wawancara terhadap informan yang terdiri dari unsur pimpinan dan staf di Bank Muamalat Cabang Kota Jayapura.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis deskriptif kualitatif yang meliputi: analisis induktif, analisis deduktif, analisis  komparatif,  dan  analisis  historis,  artinya,  bahwa  penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  dan  menemukan  generalisasi  yang  berguna dalam  memahami  kenyataan  sejarah  yang  dapat  digunakan  untuk  bahan perbandingan  antara  data  yang  satu  dengan  lainnya  berdasarkan  kondisi Bank Muammalat Cabang Kota Jayapura. 4

## KONSEP  BAGI  HASIL  DI  BANK  MUAMALAT  CABANG  KOTA JAYAPURA
Terdapat  beberapa  macam  sistem  bagi  hasil (profit  sharing) pada Bank  Muamalat  Cabang  Kota  Jayapura.  Prinsip  bagi  hasil (profit  sharing) merupakan  karakteristik  umum  dan  landasan  dasar  operasional  Bank Muamalat  secara  keseluruhan  dan  merupakan  prinsip  dalam  perbankan syari'ah yang  paling banyak  dipakai  adalah akad  utama a/-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzaro'ah dan al-musaqoh dipergunakan khusus  untuk plantation  financing atau  pembiayaan  oleh  beberapa  bank Islam.  Produk  Bank  Muamalat  yang  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  adalah mudharabah dan musyarakah . Mudharabah adalah  kerjasama  antara  dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak  lain  menjadi  pengelola  dan  apabila  terjadi  kerugian  di  tanggung  oleh pihak  yang  mempunyai  modal  selama  kerugian  bukan  kelalaian  atau disengaja  oleh  pengelola. Musyarakah adalah  akad  kerjasama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  dengan  kesepakatan.  Keuntungan  dan  resiko
4 Winarno Suharman, Dasar dan Teknik Research (Bandung: Angkasa, 1987), h. 56.
akan  di  tanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ditentukan  di awal perjanjian.
Nisbah  keuntungan  merupakan  salah  satu  rukun  yang  khas  dalam akad mudharabah, yang  tidak  ada  dalam  akad  jual  beli.  Nisbah  ini mencerminkan  imbalan  yang  berhak  diterima  oleh  kedua  belah  pihak  yang bermudharabah.  Mudharib mendapatkan  imbalan  atas  kerjanya,  sedangkan shahibal-mal mendapatkan  imbalan  atas  penyertaan  modalnya.  Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak  mengenai  cara  pembagian  keuntungan,  adapun  nisbah  keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan  dalam  nilai  nominal  tertentu.  Penentuan  besarnya  nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi  dalam  prakteknya  di  perbankan  modern,  tawar-menawar  nisbah antara  pemilik  modal  (yakni  investor  atau  deposan)  dengan  bank  syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki  daya  tawar  yang  relatif  tinggi.  Kondisi  seperti  ini  sebagai  spesial nisbah,  sedangkan  untuk  nasabah  deposan  kecil  tawar-menawar  tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh  setuju  boleh  tidak.  Bila  setuju  maka  ia  akan  melanjutkan  menabung, sebaliknya  bila  tidak  setuju  dipersilahkan  mencari  bank  syari'ah  lain  yang menawarkan nisbah lebih menarik.
Dari  implementasi  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh  Bank Muamalat  sebagai  s alah  satu  perbankan  syari’ah  tersebut,  perlu  di  pahami oleh  banyak  pihak  mengenai    perbedaan  bagi  hasil  dengan  bunga  bank syari'ah  berdasarkan  pada  prinsip profit  and  loss  sharing (bagi  untung  dan bagi  rugi).  Bank  syari'ah  tidak  membebankan  bunga,  melainkan  mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat  bagian  dari  keuntungan  bank  sesuai  dengan  rasio  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Dengan  demikian  ada  kemitraan  antara  bank syari'ah  dengan  para  deposan  di  satu  pihak  dan  antara  bank  dan  para nasabah  investasi  sebagai  pengelola  sumber  dana  para  deposan  dalam berbagai  usaha  produktif  di  pihak  lain.  Sistem  ini  berbeda  dengan  bank konvensional  yang  pada  intinya  meminjam  dana  dengan  membayar  bunga pada  satu  sisi  neraca  dan  memberi  pinjaman  dana  dengan  menarik  bunga pada  sisi  lain.  Kompleksitas  perbankan  Islam  tampak  dari  keragaman  dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya.
Bank  Muamalat  memberikan  layanan  bebas  bunga  kepada  para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.  Islam  melarang  kaum  muslimin  menarik  atau  membayar bunga (riba) .  Sumber  utama  ajaran  Islam  adalah  Al-Qur'an  dan  al-sunnah.
Kedua  sumber  ini  menyatakan  bahwa  penarikan  bunga  adalah  tindakan pemerasan  dan  tidak  adil,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  gagasan  Islam tentang  keadilan  dan  hak-hak  milik.  Pembayaran  dan  penarikan  bunga sebagaimana  terjadi  dalam  sistem  perbankan  konvensional  secara  terang- terangan  dilarang  oleh  al-Qur ’an,  sehingga  para  investor  harus  diberi kompensasi  dengan  cara  lain.  Perbedaan  yang  mendasar  antara  sistem keuangan  konvensional  dengan  syari'ah  terletak  pada  mekanisme memperoleh  pendapatan,  yakni  bunga  dan  bagi  hasil.  Dalam  hukum  Islam (fiqh), bagi hasil terdapat dalam mudharabah dan musyarakah. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk  bunga.  Antara  bunga  dan  bagi  hasil,  keduanya  sama-sama memberikan  keuntungan  bagi  pemilik  dana.  Namun  keduanya  mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut:
BUNGA BAGI HASIL Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil Dilihat  dalam  pandangan  sejarah,  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan dalam  perbankan  Islam  dalam  bentuk mudharabah sesungguhnya merupakan suatu ciptaan yang baru sekarang ini. Bahkan bank Islam dalam pengertian sekarang, sesungguhnya tidak ada dalam sejarah peradaban Islam lama  ataupun  pertengahan.  Sebab  cara  kerja  bank  Islam  sama  saja  dengan cara  kerja  bank  konvensional.  Karena  itu,  bagi  hasil  yang  digunakannya berbeda dari bagi-hasil pada masa Rasulullah ataupun masa kehidupan para
pakar  hukum  Islam  lama.  Bagi  hasil  pada  masa  Islam  pertama  dan  abad pertengahan  terjadi  secara  perseorangan  atau  antar  individu  sedangkan bagihasil dalam bank Islam terjadi pada dua tingkat, yakni bagihasil investor dengan  bank  dan  bagi  hasil  bank  dengan  pengusaha.  Perbedan  itu  lebih dipengaruhi segi kelembagaan bank itu sendiri.
Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syari'ah adalah kontrak mudharabah, yakni suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak.  Tujuan  utama  kontrak  ini  adalah  memperoleh  hasil  investasi.  Besar kecilnya investasi di pengaruhi banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang  berdampak  langsungdan  ada  yang  tidaklangsung.  Faktor  langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). Investmen rate merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari  total  dana  yang  terhimpun.  Jika  80%  dana  yang  terhimpun diinvestasikan,  berarti  20%  nya  dicadangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan likuiditas. Jumlah dana  yang  tersedia  untuk  diinvestasikan  merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat  dihitung  dengan  menggunakan  salah  satu  metode  rata-rata  saldo minimum  bulanan; investment  rate dikalikan  dengan  jumlah  dana  yang tersedia  untuk  investasi  akan  menghasilkan  jumlah  dana  aktual  yang digunakan.  Salah  satu  ciri al  mudharafah adalah  nisbah  yang  harus ditentukan  sesuai  persetujuan  di  awal  perjanjian.Nisbah  antara  satu  bank dengan  bank  lain  dapat  berbeda.  Dan  nisbah  dapat  berbeda  dari  waktu kewaktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Sedangkan  faktor  tidak  langsung  yang  mempengaruhi  bagi  hasil adalah penentuan butir-butir pendapatan dan biaya muddharabah. Bank dan nasabah  melakukan share pendapatan  yang  dibagi  hasilkan  adalah pendapatan  yang  diterima  dikurangi  biaya-biaya.  Jika  semua  biaya ditanggung  bank,  maka  hal  ini  disebut revenue  sharing .  Kebijakan  akunting (prinsip dan metode akutansi), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh  jalannya  aktivitas  yang  diterapkan,  terutama  dengan  pengakuan pendapatan dan biaya.

## KETENTUAN  TENTANG  SISTEM  BAGI  HASIL  DI  BANK MUAMALAT CABANG KOTA JAYAPURA
Di  dalam  sistem  ekonomi  manapun  uang  dan  perbankan  memiliki peranan penting. Bahkan ada suatu tulisan yang menyatakan “ kalau kita ingin menguasai  secara  total  perekonomian  suatu  bangsa  maka  kuasailah  sistem perbankannya ” . Jadi antara uang dan bank merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi suatu Negara.Walaupun uang
dan  perbankan  memiliki  peranan  penting  dalam  suatu  ekonomi,  namun untuk memainkan peranan tersebut harus didasarkan pada ajaran apa yang dianut  oleh  sistem  ekonomi  tersebut.  Jika  yang  dijadikan  pijakan  adalah sistem ekonomi Islam, maka dasarnya adalah ajaran atau syari ’ at Islam. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperbaharui dan diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga serasi dengan ethos Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat. Apa yang harus dipenuhi untuk merealisasikan dan mendukung serta menempatkan pentingnya peranan uang dan perbankan dalam suatu sistem ekonomi secara benardan utuh. Program pembaharuan apapun yang diambil harus mengaitkannya dengan dua kandungan pokok, yaitu: tujuan yang akan dicapai  dan  bagaimana  strategi  pencapaiannya.Untuk  meminimalisir problem dalam bank syari ’ ah pada beberapa hal untuk mengatasinya dengan mengedepankan  tujuan  dan  fungsi  yang  jelas  serta  strategi  yaitu: pertama, tujuan  dan  fungsi.  Tujuan  dan  fungsi  yang  paling  penting  untuk  mengenali karakteristik  fundamental  sistem  keuangan  dan  perbankan  Islam  adalah adanya  kelayakan  ekonomi  yang  luas  berlandaskan full  employment dan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimum;  keadilan  sosio-ekonomi dengan  pemerataan  distribusi  pendapatan  dan  kesejahteraan;  stabilisasi dalam  nilai  uang  sehingga  memungkinkan medium  of  exchange dapat dipergunakan  sebagai  satuan  perhitungan,  patokan  yang  adil  dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil; penagihan yang efektif dari  semua  jasa  biasanya  diharapkan  dari  sistem  perbankan.    Dari  empat tujuan  dan  fungsi  tersebut,  sepintas  dapat  dinyatakan  bahwa  tujuan  dan fungsi  tersebut  adalah  yang  ada  dalam  sistem  kapitalis.  Akan  tetapi,  kalau dikaji  lebih  mendalam,  walaupun  kelihatannya  ada  kesamaan,  namun sesungguhnya ada perbedaan dalam penekanan. Perbedaan tersebut adalah terletak pada perbedaan komitmen kedua sistem tersebut tentang nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan manusia.
Di  dalam  Islam,  tujuan  yang  hendak  dicapai  tidak  dapat  dipisahkan dari  ideologi  dan  keyakinan.Tujuan  merupakan  masukan  yang  penting  bagi sebagian  hasil  yang juristic .Tujuan  membawa  sanksi  dan  sepanjang  tujuan- tujuan  tersebut  didasarkan  pada  Al-Qur ’ an  dan  al-sunnah,  maka  hal  ini menjadi  keharusan,  bukan  persoalan  tawar  menawar  politik  dan  untung- untungan.Walaupun demikian hal ini merupakan strategi yang penting untuk merealisasikan  tujuan-tujuan  tersebut,  dan  disini  pula  Islam  memberikan kontribusi  yang  unik.Keunikan  kontribusi  Islam  adalah  terletak  pada keseluruhan  tujuan  dan  fungsi  diatas.  Berkaitan  dengan  tujuan  dan  fungsi kelayakan  ekonomi  yang  luas  berlandaskan full  employment dan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  optimum,  maka  dalam  bidang  ekonomi  harus ditekankan pada pentingnya kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan  dasar,  pembebasan  dari  semua  sebab  utama  yang  menimbulkan
beban  berat,  dan  peningkatan  dalam  kualitas  kehidupan,  secara  moral maupun  secara  material.  Hal  ini  juga  menekankan  pentingnya  penciptaan suatu  lingkungan  ekonomi  yang  memungkinkan khalifatullah dapat memanfaatkan  dan  kemampuan  fisik  maupun  mental  mereka  untuk memperkaya dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.
Berkenaan  dengan  tujuan  dan  fungsi  penagihan  yang  efektif  dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: mobilisasi tabungan dan mewujudkan jasa- jasa lain. Tujuan mobilisasi tabungan sangat penting karena ditujukan untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  sosio-ekonomi  yang  dikehendaki  oleh Islam.Islam dengan tegas mencela perbuatan menahan-nahan tabungan dan sekaligus  menuntut  digunakannya  tabungan  tersebutuntuk  hal-hal  yang produktif.  Sistem  mobilisasi  tabungan,  seharusnya  bukan  sekedar diperuntukkan  guna  memenuhi  kebutuhan  akan  perekonomian  yang  sehat dan  sedang  tumbuh,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  harus  mampu mengembangkan  pasar  uang  primer  dan  sekunder,  mewujudkan  jasa-jasa perbankan  lain  bagi  negara.Keberadaan  pasar  primer  dan  sekunder  adalah penting  bagi  upaya  mobilisasi  sumber-sumber  keuangan  yang  efisien.Pasar primer sebagai penyedia keuangan untuk usaha-usaha produktif, sedangkan pasar  sekunder  ditujukan  untuk  membantu  penabung  dan  investor mencairkan investasi mereka manakala merasa perlumelakukannya.
Ada  beberapa  elemen  penting  dalam  strategi  Islam  dalam  rangka untuk  memperkuat  basis  ekonomi  umat. Pertama, bersatunya  semua  hal yang  dianggap  sebagai  aspek  kehidupan  biasa  dengan  spirit  untuk meningkatkan  moral  manusia  dan  masyarakat  tempat  dia  hidup.  Tanpa peningkatkan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuanpun yang dapat direalisasikan  dari  kesejahteraan  manusia  yang  sesungguhnya  jadi  sulit diwujudkan.
Kedua, bahwa  Islam  telah  memberikan  satu  cetak  biru  ( blueprint ) untuk pengorganisasian seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial dan politik yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat dekat dengan Islam. Misalnya, distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata,  tujuan-tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  semua  sistem  ekonomi,  tidak  akan  bisa  dicapai  tanpa  adanya keyakinan  mengenai  persaudaraan  manusia  yang  hanya  bermakna  bagi mereka yang percaya adanya Tuhan Yang Esa, dimana dihadapan-Nya semua manusia  sama  dan  akan  dimintai  pertanggungjawabannya,  sistem  sosio- ekonomi  yang  tidak  menciptakan  sikap  sosial  berdasarkan  hukum survival Darwin ,  melainkan  mereorganisasikan  masyarakat  atas  landasan  moral untuk  mendorong  interaksi  sosio-ekonomi  atas  dasar  keadilan  dan kerjasama, sistem sosio-politik yang mampu mencegah perlakuan tidak adil
dan  eksploitatif  melalui  berbagai  cara  termasuk  mencegah  riba,  dan memberikan dukungan material bagi yang lemah, masyarakat dan Negara.
Ketiga, Islam  mengakui  kemerdekaan  individu,  Islam  tidak menomorsatukan  kekuatan  pasar.  Berjalannya  kekuatan  pasar  yang  buta tidak  dengan  sendirinya  menghasilkan  upaya  yang  produktif  secara  sosial, menghentikan  eksploitasi  atau  menolong  mereka  yang  lemah  atau membutuhkan. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk berperan positif dalam mengarahkan dan mengatur perekonomian untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan  syari ’ ah  semuanya  terpenuhi.  Peranan  positif  masyarakat Islam  ini  tidak  dapat  disamakan  dengan  apa  yang  biasa  dikenakan  dengan intervensi dalam  terminologi  kapitalis.  Terminologi intervensi dengan konotasi  negatif,  mengingatkan  akan  komitmen  kepada laissez  faire kapitalisme  yang  mengandungpengertian  bahwa  Negara  yang  paling  baik adalah negara yang memainkan peranan paling kecil. Padahal sudah menjadi kewajiban  bagi  negara  untuk  memainkan  peranan  aktif  dalam  mencapai tujuan-tujuan sistem yang Islam tanpa mengorbankankemerdekaan individu atau  berkompromi  dengan  kesejahteraan  sosial.  Dari  uraian  diatas  jelas menunjukkan  bahwa  strategi  bagi  pembaharuan  masyarakat  Islam  dan perekonomian memegang peranan penting.
Di  sini  jelas  bahwa  konsep  Islam  tidak  sepenuhnya  mengandalkan kekuatan pasar seperti yang ada dalam sistem kapitalisme, begitu juga tidak sepenuhnya  mengandalkan  pada  kekuatan  paksa  negara  seperti  dalam sistem Marxisme. Individu, sebagai khalifatullah di muka bumi, secara moral diberi  kewajiban  untuk  dapat  melaksanakan  peranannya  benar-benar sebagai  khalifah.  Oleh  karena  sistem  keuangan  dan  perbankan  bukan merupakan  bagian  terpisah  dari  perekonomian,  reorganisasinya  juga  harus menjadi  bagian  yang  penting  dari  keseluruhan  perubahan,  termasuk transformasi  moral,  regenerasi  sosio-ekonomi  dan  pembaharuan  politik. Peran  proaktif  dan  positif  negara  tidak  dapat  diabaikan.Ini  harus diapresiasikan  bahwa  tujuan-tujuan  Islam,  di  satu  pihak,  tidak  dapat direalisasikan tanpa memungkinkan sistem keuangan dan perbankan untuk memainkan  peranannya  yang  memadai  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Di  lain pihak,  tujuan-tujuan  tersebut  juga  tidak  dapat  direalisasikan  hanya  dengan mereorganisasikan sistem keuangan dan perbankan. Di antara elemen utama dari  strategi  bagi  pembaharuan  sistem  keuangan  dan  perbankan  (misalnya, penghapusan riba dan berbagai untung dan rugi) telah diatur oleh Al-Qur ’ an dan al-sunnah.
Sementara  elemen-elemen  lain  tentu  harus  dirancang  oleh masyarakat  Islam  sesuai  dengan  kondisi  dan  posisi  relatif  mereka  dalam rangka mereaktualisasikan tujuan yang dikehendaki. Strategi yang paling adil untuk  mencapai  tujuantersebut  adalah  melalui  penerapan  sistem  bagi  hasil
dalam  operasional  perbankan.  Selanjutnya,  problem  yang  terjadi  dalam perbankan syari’ah,  termasuk  Bank  Muamalat dapat  diminimalisir  dengan meletakkan tujuan, fungsi serta strategis yang jelas tegas jitu secara Islami. Terhadap  persepsi  yang  menganggap  sistem  bagi  hasil  pada  bank syariah  ini  pada  akhirnya  pengembalian  kredit  ternyata  lebih  banyak  bila dibandingkan  dengan  sistem  bank  konvensional  harus  diluruskan  kembali sesuai  dengan  tujuan  bank  syari’ah.Adapun  tujuan  pendirian  bank  syari’ah menurut  M.  Zaini  Abdad  adalah  peningkatkan  kualitas  kehidupan  sosial ekonomi masyarakat muslim sehingga kesenjangan sosial di bidang ekonomi semakin berkurang; melayani masyarakat muslim secara leluasa dalam dunia perbankan  yang  berdasarkan  syari’ah,  karena  bank  yang  ada  selama  ini bersifat konvensional yang operasionalnya menggunakan bunga. Sementara masyarakat  muslim  beranggapan  bahwa  bunga  dalam  prinsip  Islam  adalah riba,  sedangkan  riba  adalah  haram;  meningkatkan  partisipasi  masyarakat banyak  dalam  proses  pembangunan,  terutama  dalam  bidang  ekonomi keuangan; mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan  efisiensi  dan  keadilan,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat yang  dapat  menggalakkan  usaha-usaha  ekonomi  rakyat;  mendidik  dan membimbing  masyarakat  untuk  berpikir  ekonomis  serta  berperilaku  bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Jika dilihat dari segi bunga memang kecil, tetapi aspek yang lain dalam ekonomi syari’ah yaitu aspek tolong -menolong terhadap orang lain. Ini yang menjadikan  esensi  dari  ekonomi  syari’ah.  Salah  satu  cara  agar  ekonomi syariah  tetap  berjalan  dan  berkembang  yaitu  harus  menunjukkan  bahwa ekonomi  syari’ah  merupakan  sistem  ekonomi  yang  memiliki  rasa  keadilan daripada  sistem  ekonomi  kapitalis.  Disamping  itu  ekonomi  syari ’ ah  sudah mengkultur pada masyarakat Islam di Indonesia. Sebagai misal adalah sistem bagi  hasil  yang  dalam  bahasa  Jawa  adalah ‘paron’ antara  petani  penggarap dengan pemilik sawah, antara pemilik ternak dengan orang yang mengurusi ternak,  dan  sebagainya.  Sistem  bagi  atau  paron  sudah  mengkultur  di Indonesia sejak jaman nenek moyang kita, namun untuk menjadikan sebuah kajian  internasional,  orang  masih  banyak  yang  tidak  begitu  tertarik.  Di  era globalisasi  ini,  alangkah  baiknya  apabila  masyarakat  mengikuti  arus globalisasi.  Untuk  itu  sistem  syari ’ ah  merupakan  perekonomian  yang  tepat untuk  pertumbuhan  pembangunan  yang  berkeadilan.  Karena  ternyata dengan sistem bank konvensional, bangsa Indonesia sampai saat ini terbelit dengan hutang luar negeri, dimana sistem pengembalian hutang ini disertai dengan  bunga  yang  harus  dibayarkan  setiap  membayar  angsuran.  Dan sebagaimana  diketahui  keruntuhan  Orde  Baru  dikarenakan  hutang  luar negeri yang menumpuk akibat praktek bank konvensional.
Dari  uraian  di  atas  yang  perlu  digarisbawahi  dalam  menghadapi hambatan  tentang  persepsi  umat  Islam  untuk  menerima  alasan  mengenai bank  syari’ah  dan  menganggap  bank  syari’ah  lebih  ringan  daripada  bank konvensional  adalah  menyamakan  persepsi  agar  terhindar  dari  riba  bunga bank  yang  dasar  hukumnya  berbeda-beda  menurut  ulama,  yaitu  dengan menjauhi dari riba termasuk dalam transaksi perbankan dengan bunga dan menggunakan sistem bagi hasil yang dalam agama Islam sangat dianjurkan; adanya  hitung-hitungan  yang  menganggap  bahwa  besarnya  dana  yang dikembalikan akan lebih besar daripada pinjaman di bank konvensional. Hal ini adalah keliru, karena hitungan bagi hasil pada bank syari ’ ah bersifat pasti. Apabila besarnya laba dihitung besar, maka bagi hasilnya pun juga besar dan hal ini tidak mempengaruhi pendapatan peminjam modal, karena untungnya juga tetap akan besar. Sementara kalau peminjam mengalami kerugian maka bank  juga  akan  menerima  dampaknya  karena  bank  juga  akan  menanggung kerugian  tersebut.  Sementara  bank  konvensional  dalam memberikan  kredit dengan mengejar keuntungan berdasarkan besarnya bunga yang dibebankan kepada  peminjam.  Apabila  peminjam  tidak  dapat  mengembalikan  modal, maka peminjam akan mengembalikan bunga secara terus menerus, padahal modalnya  sudah  habis  dan  lama  kelamaan  peminjam  akan  gulung  tikar karena  jaminan  hutang.  Untuk  itulah  perlunya  persepsi  yang  benar  dari sistem  bagi  hasil  yang  manfaat  labanya  adalah  untuk  keuntungan  bersama, baik peminjam dan pihak bank syari ’ ah sebagaimana tujuan pendirian bank syari ’ ah tersebut.
Ada  beberapa  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  berkaitan dengan  ketentuan  sistem  bagi  hasil  di  Bank  Muamalat. Pertama, jangka waktu  berlakunya  Perjanjian.  Bahwa  batasan  waktu  adalah  bagian  penting dari  sebuah  transaksi,  sehingga  dengan  upaya  mendatangkan  manfaat  bagi kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu  persoalan  jangka  waktu  harus  diterima berdasarkan  kesepakatan  dan  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak  yang berserikat mudhorobah. Oleh karenanya Allah  SWT berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5:  1  yang  terjemahnya:  “Hai  orang -orang  yang  beriman,  penuhilah akad- akad itu”.
Kedua, penarikan modal dan pembatalan perjanjian.Penarikan modal dan pembatalan perjanjian pada dasarnya boleh saja asalkan sesuai dengan kesepakatan  dan  tidak  merugikan  pihak  lain.  Sebab,  tidak  boleh  ada  yang dirugikan  atau  mendapatkan  bahaya  dalam  kepentingannya,  sebagaimana prinsip  kaedah  fiqih  yang  diambil  dari  teks  hadits  nabi  yang  artinya “tidak boleh  membahayakan  orang  lain  dan  tidak  membalas  tindakan membahayakan  dengan  bahaya  pula”. Bagi mudhorib yang  ingin membatalkan  akad mudhorobah -nya  sewaktu-waktu,  sebagaimana sohibul maal dengan syarat sepengetahuan pihak mitranya untuk membatalkan akad
dan modal berbentuk uang tunai. Apabila modal berbentuk barang maka agar ditunggusampai  modal  dan  asset  tersebut  menjadi  tunai,  sehingga  menjadi jelas  keuntungan  atau  kerugian  usaha  tersebut.Karena mudhorobah pada prinsipnya adalah akad jaiz (boleh).
Ketiga, agunan  atau  jaminan  dan  penyitaan.  Pada  hakikatnya dibolehkan  adanya  agunan  atau  jaminan,  berpijak  pada al-maslahat yang mengacu  kepada  kebutuhan,  kepentingan,  kebaikan  dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syari’at Islam serta benar-benar  membawa  kepada  kebaikan  bersama  yang  tidak  berdampak menyulitkan  serta  merugikan  orang  atau  pihak  lain  secara  umum.  Agunan atau  jaminan  dari  pengelola  dapat  disita  oleh  pemilik  modal  dalam  kasus kerugian kehilangan modal yang benar-benar diakibatkan oleh faktor-faktor kesengajaan  seperti  penyelewengan,  faktor  kelalaian,  faktor  kecerobohan pihak mudhorib dan sebagainya. Agunan atau jaminan tersebut disita sebagai pengganti  kerugian  atau  kehilangan  modal  yang  harus  ditanggung  oleh pengelola.
Keempat, bagi  hasil  keuntungan.  Dalam  pembagian  hasil  keuntungan musyarokah  mudhorobah ,  keuntungan  pengelola  dapat  lebih  besar  atau sebaliknya lebih kecil daripada pemilik modal tergantung pada kesepakatan dalam  akad Mudhorobah. Keuntungan  yang  diperoleh  masing-masing  pihak ( sohibul  maal dan mudhorib ) harus dalam jumlah  keuntungan  tertentu.  Jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi mudhorib misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya  adalah  bagian sohibul  maal. Semuanya  itu  tergantung  pada kesepakatan kedua pihak baik nisbah masing-masing sama, atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati, sebab umat Islam terikat dengan  syarat- syarat yang telah mereka sepakati.
Kelima, hak  kepemilikan  modal  dan  penggunaan  modal.  Hak kepemilikan  modal  dan  penggunaan  modal  kedudukannya  adalah  sejajar, tidak  ada  yang  dilebihkan  atau  dikurangkan.Keuntungan  tersebut  menjadi milik bersama antara pemilik modal dengan pengelola, karena pemilik modal dan pengelola adalah sejajar,saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya  harus  berhak  atas  keuntungan  dengan  nisbah  masing-masing. Sedangkan  masalah  penggunaan  modal musyarokah  mudhorobah boleh diadakan  syarat-syarat  atau  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh pemilik  modal  dalam  penggunaan  modal  mudhorobah  dan  mereka mewajibkan kepada pengelola untuk menempatinya selama bermanfaat bagi kepentingan  syari’at  dan  tidak  bertentangan  dengan  kaid ah  dan  hukum syari’at. Karena  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S.  Al-Maidah5:  1  sesuai  pula dengan  hadits  Nabi  Muhammad  Saw  yang  intinya  bahwa :  “Orang -orang
muslim  terikat  dengan  syarat-syarat  antara  mereka  kecuali  syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Keenam, sanksi  bagi mudhorib (pengelola).  Adanya  sanksi  bagi Mudhorib (pengelola) tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Sebab hal  itu  termasuk  dalam  kesepakatan  bersama  yang  harus  dipenuhi  dan ditepati,  maka  jika  melanggar  menanggung  akibatnya  dan  menjamin kerugian  yang  menimpa  modal  atau  kepentingan  pemilik  modal,  sebab  ia adalah  seorang  wakil  dari sohibulmaal dalam  menjalankan  modal,  maka tindakan yang terkait dengan musyarokah mudhorobah harus sesuai dengan ketentuan  atau  syarat  yang  ditetapkan  oleh  muwakil  dalam  hal  ini  pemilik modal.
Ketujuh, pemilik  modal  ikut  mengelola  usahanya.  Pengelolaan  modal adalah  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  si  pemiliknya mudhorib (pengelola).  Dengan  demikian  tidak  dibenarkan  pemilik  modal  untuk mensyaratkan  supaya  ia  memiliki  hak  dalam  pengelolaan  karena bertentangan dengan hak mudhorib dalam hal itu. Namun demikian, pemilik modal  dapat  mengelola  modal  dengan  izin mudhorib ,  jika mudhorib tidak mengizinkan maka tidak dapat dipaksakan.
Kedelapan, pemilik modal bisa tunggal dan berserikat. Pada dasarnya pemilik  modal  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  kolektif  dengan  pemilik  model lainnya.Dalam  hal  ini  modal  orang  yang  bukan mudhorib merupakan mudhorobah ditangan  seorang  dari  kalangan  pemilik  modal  dan  modal tersebut dikategorikan sebagai saham miliknya pula.
Kesembilan, perhitungan  bagi  hasil.  Bagi  hasil  dalam  keuntungan merupakan  ciri  utama  bagi  lembaga  keuangan  tanpa  bunga  atau  disebut Bank  Muamalat.Orientasi  keuntungan  dalam  sistem  perbankan  merupakan salah  satu  tujuan  usaha  dalam  bidang  perbankan  termasuk  bank syariah.Bahkan  acapkali  bunga  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  sebuah bank, hal ini sering dilontarkan oleh beberapa kalangan, bukan saja kalangan awam,  namun  masih  banyak  tokoh  yang  belum  memahaminya.Bagi  hasil sering orang menyebut pengganti namanya “bunga” untuk menjawab ini kita mencoba  menganalisa  perhitungan  bagi  hasil  melalui  ilustrasi  pada pembahasan  berikut  ini  akan  memberikan  gambaran  riil  letak  perbedaan antara  sistem  bagi  hasil  dan  bunga.  Dalam  memperhitungkan  pendapatan yang  akan  dibagi  hasilkan,  bank  syariah  perlu  juga  memperhatikan  suku bunga  yang  berlaku  di  luar,  sehingga  apabila  setelah  dibagikan  hasilnya ternyata lebih rendah dengan suku bunga di luar, bank dapat pula membuat kebijaksanaan  dengan  menambah  porsi  pendapatan  untuk  nasabah,  berarti kesempatan  untuk  bank  lebih  kecil  lagi.  Kebijakan  bank  ini  tentu  saja berakibat  biaya  menjadi  naik.  Oleh  sebab  itu  bagi  pengelola  bank  syari’ah
harus  berhati-hati  dalam  hal  ini,  sebab  jika  kondisi  bank  belum  sehat kebijakan bank ini akan semakin memperburuk kondisi bank itu sendiri .

## ANALISIS  PRODUKTIVITAS  PENGELOLAAN  ZAKAT  DARI SISTEM  BAGI  HASIL  DI  BANK  MUAMMALAT  CABANG  KOTA JAYAPURA
Bank Muamalat Cabang Kota Jayapura melalui Baitul Maal Muamalat (BMM)  dalam  tiap  tahunnya  selalu  memberikan  bantuan  kepada  beberapa pihak, diantaranya: pembagian sembako untuk kaum dluafa dan anak yatim piatu,  program  SBL  (Sahur  Berbuka  dan  Lebaran)  yang  diberikan  berupa paket  sembako  300  rb  perpaket,  dan paket  lebaran  300  rb  peranak  berupa uang  tunai  dan  perlengkapan  sholat.  Program  Baitul  Maal  Muamalat  ini menyeluruh se-Indonesia. BMM juga memiliki program pembagian peralatan sekolah  untuk  siswa  siswi  di  Kota  Jayapura  sebanyak  2090. 5 Baitu  Maal Muamalat  merupakan  kelembagan  di  Bank  Muamalat  yang  memiliki  tugas dan  fungsi  menerima  sekaligus  mendistribusikan  zakat  infak  dan  shodaqah dari  berbagai  pihak  termasuk  dana  yang  berasal  dari  pendapat  terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Muamalat.
Dalam  upaya  mendistribusikan  bantuan  atau  zakatnya,  Bank Muamalat  melalui  BMM  juga  bekerjasama  dengan  beberapa  instansi, termasuk  dengan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAIN)  Al  Fatah  Jayapura. Penyaluran  zakat  ini  diserahkan  bersamaan  dengan  aktifitas  mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama masyarakat di Arso 7 Kabupaten Keerom.
Adapun  penyaluran  zakat  tesebut  diberikan  terhadap  beberapa  masyarakat kurang mampu sebagai bentuk implementasi zakat Bank Muamalah sebagai hasil keuntungan yang diperoleh dengan penerapa sistem bagi hasil tersebut.
Awalnya, managemen muamalat tingkat cabang dapat secara langsung mengatur  mengenai  besaran  dan  pola  penyerahan  bantuan  kepada  para pihak,  namun  untuk  saat  ini,  dengan  berubahnya  pola  managerial  Bank Muamalat,  kebijakan  yang  ada  di  pegang  oleh  kendali  managemen  Bank Muamalat  Pusat.  Dahulu,  jika  ada  pihak  atau  lembaga  yang  mengajukan proposal  bantuan,  managemen  Bank  Muamalat  di  tingkat  cabang  tersebut memiliki otoritas untuk mengambil kebjikan, namun sekarang harus kembali ke  pusat.  Managemen  Bank  Muamalat  tingkat  cabang  hanya  sebatas memberikan  rekomendasi,  proposal-proposal  mana  yang  kiranya  perlu untuk  di  ajukan  ke  pusat.  Untuk  proposal  yang  tidak  direkomendasi managemen  Bank  Muamalat  di  tingkat  cabang,  maka  secara  otomatis  tidak
5 Wawancara  dengan  Doddy  Fabeanto  (Relationship  Manager  financing)  pada  24 Oktober 2017 di Masjid Al Hamid STAIN Al Fatah Jayapura Pukul: 14.20 wit .
bisa  di  tindaklanjuti.  Biasanya,  permohonan  yang  diprioritaskan  adalah permohonan yang diajukan oleh pihak masjid dan permohonan yang berupa santunan yatim piatu. Misalnya, bantuan bank muamalat untuk Masjid Fajrul Islam  Kotaraja  Jayapura  sebesar  delapan  juta,  Hidayatullah  Kota  Jayapura untuk 200 siswa berupa satu paket perlengkapan sekolah dan uang 150 ribu. Pernah  juga  memberikan  bantuan  sembako  bagi  masyarakat  Pulau  Kosong Kota  Jayapura,  Arso,  dan  Bonggo  Kabupaten  Sarmi.  Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara rutin tiap tahun. Di lain pihak, Bank Muamalat juga memberikan bantuan beasiswa yang biasanya di ajukan oleh para karyawan Bank Muamalat. 6
Berbagai bentuk bantuan tadi disalurkan oleh salah satu kelembagaan yang  ada  di  Bank  Muamalat,  yakni  Baitu  Maal  Muamalat  (BMM).  Bantuan tersebut  di  nyatakan  sebagai  bentuk  distribusi  zakat  dari  para  pihak  yang memberikan zakat, infaq, shodaqah, dan sebagai zakat dari hasil usaha Bank Muamalat dengan penerapan sistem bagi hasil tesebut.
Hal  lain  yang  perlu  kita  lakukan  telaah  berkaitan  dengan  distribusi zakat  atau  bantuan  Bank  Muamalat  melalu  Baitu  Maal  Muamalat  adalah tentang  pandangan  Islam  mengenai  bentuk  implementasi  zakat  dari  Bank Muamalat tersebut. Karena sebagai sebuah kelembagaan keuangan syarai’ah yang menerapkan ko nsep syari’ah secara operasionalnya, dan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, maka Bank Muamalat berkepentingan untuk mengeluarkan  sebagian  pendapatan  tersebut  sebagai  zakatnya.  Mengingat bahwa dalam Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Maksudnya, bila seorang muslim telah kena wajib zakat, tetapi tidak mau berzakat, maka ia bukan lagi saudara seagama. Hal ini secara tegas dikemukakan Al- Qur’an, “Jika mereka bertaubat,  mengerjakan  shalat  dan  mengeluarkan  zakat,  barulah  mereka menjadi saudaramu seagama”. (QS.5:8).
Dengan  demikian,  orang  yang  mengabaikan  kewajiban  zakat, sesungguhnya  telah  melakukan  keingkaran  dan  kedurhakaan  besar  kepada Allah. Karena itulah, ketika di masa Abu Bakar ada sebagian kaum muslimin yang mengaku muslim dan rajin shalat, tetapi enggan membayar zakat, Abu Bakar dengan nada marah mengeluarkan statemen yang artinya: Demi Allah, aku  akan  perangi  siapa  yang  memisahkan  shalat  dengan  zakat. Abdullah  bin Mas’ud  mengatakan  bahwa  barang  siapa  yang  melaksanakan  shalat,  tapi enggan  membayar  zakat,  maka  tidak  ada  shalat  baginya.Begitu  eratnya keterkaitan  shalat  dan  zakat,  sehingga  Ibnu  Katsir  mengatakan  dalam tafsirnya,  “amal  seseorang  itu  tidak  bermanfaat,  kecuali  dia  menegak kan
6 Wawancara dengan Maryani, S.IP., pada  tanggal 10  Oktober 2017 di  Kantor Bank Muamalat Cabang Jayapura .
shalat  dan  menunaikan  zakat  sekaligus”.Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab fiqh  al-sunnah ,  di  dalam  Al- Qur’an  perintah  shalat  dan  zakat  digandengkan sampai 82 kali. Ini menunjukan bahwa shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan dalam  kegiatan  amal  seorang  muslim.  Shalat  merupakan ibadah  badaniyah sedangkan  zakat  merupakan ibadah  maliyah. Shalat  merupakan  hubungan vertikal kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial. Dalam  rangka  memotivasi  dan  membangun  masyarakat  yang  taat zakat,  Islam  tidak  hanya  mengumumkan punishment  (azab )  yang  sangat keras  bagi  penolakannya  (QS.  9:35,   41:7)  dan  memberikan reward ( jaza’) yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. (QS. 30:39, 9:19), lebih dari itu,  berbagai credit  point ,  termasuk  garansi  dicurahkannya  keberkahan  dan pelipatgandaan asset bagi orang-orang yang membayar zakat (QS. 267).

## ZAKAT DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN
Islam  sangat concern kepada  pembangunan  sosio-ekonomi  rakyat (umat).  Islam  mempunyai  perhatian  yang  tinggi  untuk  melepaskan  orang miskin dan kaum dlu’afa dari kemiskinan dan keterbelakangan, tanpa harus didahului  oleh  gerakan  revolusi  kaum  miskin  dalam  menuntut  perubahan nasibnya.  Perhatian  Islam  terhadap  kaum dlu’afa tidak  bersifat  insidentil, tetapi reguler dan sistimatis.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  zakat  sangat  berpotensi  sebagai  sebuah sarana  yang  efektif  untuk  memberdayakan  ekonomi  umat.  Potensi  itu  bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan  manajemen  amanah  dan  profesionalisme  tinggi,  akan  mewujudkan sejumlah  dana  yang  besar  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Namun, gerakan zakat yang telah  dilancarkan  sejak  lama  dan  telah  dikembangkan  oleh  banyak  Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, belum memiliki dampak yang signifikan dalam  mengentaskan  kemiskinan  ummat  di  Indonesia.Salah  satu  aspek penting  yang  harus  diperhatikan  adalah  mengenai  distribusi  zakat.   Banyak masyarakat (muzakki) yang tak faham tentang esensi zakat yang sebenarnya, sehingga  ia  telah  merasa  melaksanakan  kewajiban  zakat  secara  sempurna, manakala  ia  telah  mengeluarkan  zakat  hartanya.  Padahal  persoalan  zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat harta, tetapi di sana ada keperluan akan  manajemen  distribusi  zakat  yang  dapat  secara  efektif  memberantas kemiskinan.  Karena  itulah  kita  perlu  merubah  paradigma  distribusi  zakat agar dapat memberantas kemiskian dengan jauh lebih efektif daripada cara- cara selama ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

## PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT
Jika kita mencermati implementasi zakat Bank Muamalat Cabang Kota Jayapura  yang  sebatas  di  wujudkan  dengan  bantuan  sembako,  peralatan sekolah, uang tunai, maka terkesan bahwa  zakat yang  di berikan oleh Bank Muamalat melalui kelembagaan Baitul Maal Muamalat (BMM) tersebut belum sepenuhnya  memiliki  orientasi  produktif.  Karena  jika  kita  membicarakan tentang  zakat  dan  sedekah,  ada  tiga  kebiasaan  yang  hidup  di  kalangan muzzaki,  mustahiq (penerima  sedekah)  dan  amil  (pekerja).  Di kalangan mustahiq , tradisi berderma ternyata belum mengubah kesejahteraan  fakir  miskin.  Hal  ini  menurut  Eri  Sudewo  setidaknya disebabkan  beberapa  faktor. Pertama , berderma  cenderung  dipusatkan  di Ramadhan.  Berarti  selama  11  bulan  fakir  miskin  dibiarkan  menderita, sedangkan  di  Ramadhan  dipersilakan  berpesta.  Bersedekah  pasti  dapat ganjaran.  Tetapi  jika  niatnya  untuk  pahala  karena  segala  amal dilipatgandakan di Ramadhan, artinya derma itu karena Ramadhan. Padahal nishab (batas  harta  terkena  wajib  zakat)  dan haul (masa  satu  tahun)  zakat tak kenal Ramadhan. Karena ingin ke surga sendirian, tak lagi terpikir bahwa tujuan  zakat  adalah  untuk  mengubah  kondisi  fakir  miskin. Kedua ,  sedekah ingin  disegerakan  sebelum  Id  Fitri.  Sesungguhnya  itu  hanya  berlaku  bagi zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah memang konsumtif, agar fakir miskin punya makanan untuk bisa berhari raya. Sementara zakat harta, zakat profesi, serta zakat  perdagangan  misalnya,  harus  dikelola  untuk  mengubah  kondisi  fakir miskin.
Ketiga , banyak muzakki ingin  melihat  zakatnya  langsung  diterima mustahiq .  Semakin  besar  zakat  harta  yang  dikeluarkan,  makin  donatur tergoda mengelola sendiri. Karena donatur tak punya waktu lebih serius agar zakat  produktif,  paket  santunan  jadi  alternatif  paling  mudah.  Saat berlangsung  penyerahan  santunan,  terjadi  pertemuan  kontradiktif  antara ”parade kemiskinan” dengan ”pameran kebajikan”.
Zakat harta yang harusnya menjadi modal perubahan, tetapi nyatanya tidak,  karena  para mustahiq -nya  tetap  miskin  dan  tidak  berubah  menjadi muzakki .  Untuk  melepaskan  umat  dari  belenggu  kemiskinan  melalui  zakat, maka  penyaluran  zakat  tidak  saja  digunakan  untuk  kebutuhan  konsumtif, tetapi  juga  untuk  kebutuhan  produktif,  sehingga  zakat  menjadi  salah  satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam.  Menyalurkan  zakat  untuk  kepentingan  produktif,  bukan  berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk orang jompo, cacat, biaya pengoba- tan  fakir-miskin,  dan  sebagainya.  Penyaluran  dan  penggunaan  dana  untuk
keperluan  produktif  bisa  diberikan  dalam  bentuk  bantuan  modal  kepada mereka  yang  masih  punya  kemampuan  bekerja  dan  berusaha.  Tentunya, disertai  pula  dengan  dukungan  teknik  dan  manajemen  bagi  kaum  ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian,  kita  tidak  lagi  memberikan  ikan,  tetapi  memberikan  pancing. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si mustahiq tadi tidak lagi sebagai penerima  zakat,  tetapi  telah  berubah  nasibnya  menjadi  pembayar  zakat (muzakki).
Inilah yang pernah  diisyaratkan Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, “Berzakatlah kalian, niscaya akan datang suatu masa, di mana seorang muzakki (pembayar zakat), membawa zakat hartanya, tetapi tidak menemukan lagi orang yang berhak menerimanya. Orang yang ditawari mengatakan:  “Sekiranya  anda  datang  tahun  yang  lalu,  maka  saya menerimanya”.  Sekarang  saya  tidak  lagi  dijumpai  di  Daulah  I slamiyah  yang sangat  luas  itu.  Oleh  karena  kemiskinan  absolut  telah  berhasil  dihapuskan, maka  distribusi  zakat  mengalami  kesulitan,  sehingga  terpaksa  diserahkan kepada kelompok non-muslim (muallaf) di Afrika Utara.
Sejarah  mencatat  keberhasilan  zakat  dalam  mengentaskan kemiskinan. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa Rasulullah saw  sampai  pada  masa  Ummayyah,  khususnya  pada  masa  Umar  bin  Abdul Aziz,  bahkan  pada  masa  Kalifah  Al-Manshur,  negara  memiliki  surplus  dana Baitul Mal sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa . Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  fenomena  kemiskinan  ada  di  amana- mana,  termasuk  umat  Islam  di  dalamnya.  Tradisi  mengemis  kini  sudah menjadi  fenomena  umum  diberbagai  daerah  yang  ada.  Kemiskinan  tak  lagi jadi  cermin  tingkat  sosial,  namun  telah  jadi  profesi.  Sehingga  perlunya  kita sebagai  umat  Islam  untuk  memikirkan  kembali  tentang  optimalisasi pemberdayaan harta zakat tersebut untuk kemudian mampu memberdayakan ekonomi umat.
Problem lain di tingkatan pengelola zakat adalah  ketika amil sebagai pihak  yang  bertugas  menerima  sekaligus  mendistribusikan  zakat  memiliki kemampuan  yang  terbatas.  Tradisinya  bersifat  kepanitiaan  dengan pengelolaan  paruh  waktu.  Karena  tak  ada  waktu  dan  terbatasnya pengetahuan zakat, kegiatan amil tak beda dengan donatur, yakni bagi-bagi santunan.  Suatu  contoh,  ketika  sebuah  masjid  besar  yang  di  saatramadhan bisa  menghimpun  zakat  hampir  Rp  1  milyar.  Dari  laporan  diketahui, setengahnya  habis  terpakai  selama  ramadhan  untuk  buka  puasa  dan santunan.  Dana  sebesar  itu,  ternyata  tak  bisa  mengubah  kondisi  satu keluarga mustahiq pun.  Sayangnya  Lembaga  Pengelola  Zakat  (LPZ)  yang profesional,  dalam kampanyenya  malah bangga  dengan  kegiatan  konsumtif, seperti buka bersama dluafa dan napi, sembari bagi-bagi sembako.
Kita  harus  merubah  paradigma  distribusi  zakat  dari  konsumtif oriented  kepada  produktif  oriented,  agar  kemiskinan  lebih  efektif  bisa diberantas.  Bila  kebiasaan  konsumtif   di  atas  berlanjut,  niscaya  zakat  dan sedekah tak banyak pengaruhnya mengentaskan kemiskinan. Sedekah untuk konsumtif memang mulia. Hanya, jauh lebih mulia jika sedekah pun dijadikan modal  untuk  mengubah dluafa .  Kini  saatnya  kita   mengubah  paradigma berzakat.  Memaksa  bekerja  lebih  mulia  ketimbang  santunan.  Untuk melakukan  ini,  maka  berzakat  sebaiknya  diserahkan  kepada  lembaga  amil zakat yang amanah dan terpercaya.Esensi sedekah memang hibah yang harus diberikan  kepada mustahiq dimana  harta  yang  diberikan  itu  menjadi miliknya, bukan disalurkan dalam bentuk pinjaman. Tetapi dalam konteks ini ada  wilayah ijtihadi .  Yaitu  sistem  distribusi  dengan qardlul  hasan dan  bagi hasil, sehingga lebih menjamin terciptanya lapangan kerja baru yang efektif memberantas  kemiskinan.   Dengan  terwujudnya   lapangan  kerja,  sedekah pun merangsang profesionalitas yang pada gilirannya juga  akan membangun etos  kerja.  Dengan  memaksa  fakir  miskin  bekerja,  kegiatan  rutin  bagi-bagi santunan,  akan  terkikis.  Bila  metode  distribusi  ini  yang  dilakukan,  maka sabda Nabi yang menjelaskan bahwa zakat akan menghapuskan kemiskinan dapat terwujud.

## PENUTUP
Uraian di atas membawa kita kepada beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Bahwa  terdapat  beberapa  macam  sistem  bagi  hasil (profit  sharing) pada Bank  Muamalat  Cabang  Kota  Jayapura.  Prinsip  bagi  hasil (profit  sharing) merupakan  karakteristik  umum  dan  landasan  dasar  operasional  Bank Muamalat  secara  keseluruhan  dan  merupakan  prinsip  dalam  perbankan syari'ah  yang  paling  banyak  dipakai  adalah  akad  utama a/-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzaro'ah dan al-musaqoh dipergunakan  khusus  untuk plantation  financing atau  pembiayaan  oleh beberapa bank Islam.
2. Bahwa  ketentuan  sistem  bagi  hasil  pada  Bank  Muamalat  Cabang  Kota Jayapura  melalui  Baitul  Maal  Muamalat  (BMM)  sebatas  pembagian sembako  untuk  kaum  dluafa  dan  anak  yatim  piatu,  program  SBL  (Sahur Berbuka  dan  Lebaran)  yang  diberikan  berupa  paket  sembako  tiga  ratus ribu  rupiah  perpaket,  dan  paket  lebaran  sebesar  tiga  ratus  ribu  rupiah peranak  berupa  uang  tunai  dan  perlengkapan  sholat.  Hal  ini  dalam pandangan peneliti masih belum memuat upaya produktivitas zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat
3. Bahwa  untuk  menjadikan  dana  zakat  berorientasi  produktif,  maka perlunya  pandangan  bahwa  distribusi  zakat  bukan  sekedar  pada kebutuhan konsumif, namun lebih pada paradigma produktif. Adanya pola distribusi  konsumtif  itu  di  latari  oleh  pandangan  masyarakat  bahwa berderma cenderung dipusatkan di Ramadhan, sedekah ingin disegerakan sebelum  Idul  Fitri,  banyak muzakki ingin  melihat  zakatnya  langsung diterima mustahiq .  Semakin  besar  zakat  harta  yang  dikeluarkan,  makin donatur tergoda mengelola sendiri. Karena donatur tak punya waktu lebih serius  agar  zakat  produktif,  paket  santunan  jadi  alternatif  paling  mudah. Saat  berlangsung  penyerahan  santunan,  terjadi  pertemuan  kontradiktif antara ”parade kemiskinan” dengan ”pameran kebajikan”.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Di sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Faattahul Muluk Papua (Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si) yang telah memberikan bantuan terhadap penelitian ini, dan teruntuk Istriku (Yuyun Shofiaan, M.Pd.) dan anak-anakku: Naila Arwa Fatimah Az Zahra; Nizam Faiz Akbar Al Dzikra; dan Nizam Ahmad Fahmi  Al  Fikri  yang  telah  memberikan  motivasi  kepada  penulis  demi terselesaikannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhammad. Penelitian  Pendidian  Prosedur  Strategi. Bandung:  Angkasa,
1987.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Bakar,  Anton,  Ahmad  Khan  Zubair. Metode  Penelitian  Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Bank Indonsia. Perbankan Syari’ah. Jakarta: BI, 2007.
F.,  Kerlinger,  N. Foundation  and  Behavior  Research. Alih  bahasa  Simatupang Landing  R., Asas-asas  Penelitian  Behavior. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2006.
Hadjar, Ibnu. Dasar-Dasar Metodologi, Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan.
Cet. II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Hamoud, Sami. Islamic Banking. London: Arabian Information, 1985.
Haron,  Sudin. Prinsip  dan  Operasi  Perbankan  Islam. Kuala  Lumpur:  Berita Publishing Sdn Bhd, 1966.
Inoed,  Amiruddin  dkk. Anatomi  Fqih  Zakat. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2005.
J.,  Lexy,  Moleong. Metode  Penelitian  Kualitatif. Cet.  VIII;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2000.
Muhammad,  Justice,  Taqi  Usmani. The  Text  of  the  Historic  judgement  on Riba. Kuala Lumpur: The Other press, 2001.
Mansur, Ahmad, al-Wafa. Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam  perspektif  Ekonomi  Islam. Surabaya:  Program  Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
-----------------------------------. Preferensi  Islam  terhadap  Penghapusan  Bunga dalam  Membuat  Struktur  Modal  dan  Biaya  Modal  dalam  Sistem Keuangan Islam. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.
Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1998.
Sadr, Kadin. Money and monetary Polities in Early Islam: Essay on Iqtisa. Nur Copr: Silver Spring, 1989.
Sugiono. Metode  Penelitian  Pendidikan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta, 2010.
Suharman, Winarno. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Angkasa, 1987.
Wawancara dengan Doddy Fabeanto (Relationship Manager financing) pada 24 Oktober 2017 di Masjid Al Hamid STAIN Al Fatah Jayapura Pukul:
14.20 wit.
Wawancara dengan Maryani, S.IP., pada tanggal 10 Oktober 2017 di  Kantor Bank Muamalat Cabang Jayapura.

## Halaman ini sengaja dikosongkan