-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## KEWAJIBAN BANK MELAPORKAN PERPAJAKAN DATA NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK
Carissa Amelia Haryono, Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: carissaamel@gmail.com

## Abstract
With the principle of confidentiality, bank have to keep well their customers privacy, but there are  some  affiliated  party  that  allowed  by  statute  to  pierce  through  the  principle  of  confidentiality under some circumstances. However, in that statute there are no statement that allowed the bank to give  or  share  the  information  regarding  to  their  customers  who  used  credit  card  service  as  the obligation  of  tax  reporting.  This  indicate  that  there  is  a  breach  on  the  principle  of  confidentiality which can cause loss to their customers, and at the same point it will cost heavily to the bank also. In this writting, writer trying to describe whether the bank is legally right by sharing the information to the other party that is not stated in statute as the obligation of tax reporting or in the other hand they are not authorized to do so concerning about the principle of confidentiality between bank and their customers.

## Keywords : Bank; principle of confidentiality; tax reporting

## Abstrak
Untuk  mempertahankan  ikatannya  dengan  nasabah,  bank  setidaknya  harus  memenuhi  tiga prinsip, dan salah satu dari prinsip itu adalah prinsip kerahasiaan. Dengan prinsip kerahasiaan, bank harus  menjaga  privasi  pelanggan  mereka  dengan  baik,  tetapi  ada  beberapa  pihak  terafiliasi  yang diizinkan  oleh  undang-undang  untuk  menembus  prinsip  kerahasiaan  dalam  beberapa  keadaan. Namun, dalam undang-undang itu tidak ada pernyataan yang memungkinkan bank untuk memberikan atau berbagi informasi mengenai pelanggan mereka yang menggunakan layanan kartu kredit sebagai kewajiban pelaporan pajak. Ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran pada prinsip kerahasiaan yang dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pelanggan  mereka,  dan  pada  saat  yang  sama  akan  sangat membebani  bank  juga. Dalam penulisan  ini, penulis  mencoba untuk menggambarkan apakah bank secara hukum benar dengan membagikan informasi kepada pihak lain yang tidak dinyatakan dalam undang-undang sebagai kewajiban pelaporan pajak atau di sisi  lain  mereka tidak berwenang untuk melakukannya mengenai prinsip kerahasiaan antara bank dan pelanggan mereka.
Kata Kunci: Bank; prinsip kerahasiaan; pelaporan pajak

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  saat  ini  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  upaya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945  Pasal  33  ayat  (4),  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  dalam  pelaksanaan perekonomian nasional, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus terjaga,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
maka atas dasar tersebut dibentuklah lembaga –  lembaga yang memberikan jaminan pada dana masyarakat  antara  lain  lembaga  keuangan  yang  bukan  bank  dan  lembaga  keuangan  yang berbentuk  bank.  Lembaga  keuangan  bukan  bank  terdiri  dari  lembaga  pembiayaan,  lembaga asuransi, dan pasar modal. Pengertian bank dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang  – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Industri perbankan  merupakan  salah satu cabang  industri  yang paling  banyak diatur oleh pemerintah karena stabilitas sistem perbankan dan keuangan  merupakan prasyarat  mutlak bagi pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian  secara  keseluruhan(Sitompul,  2002).  Akan  tetapi didalam  demokrasi  ekonomi  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 tersebut harus dihindarkan hal-halseperti sistem free fight liberalism , sistem etatisme , persaingan tidak  sehat  serta  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  satu  kelompok  dalam  berbagai  bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial(Usman, 2001).
Pengertian  bank  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga  keuangan  yang  berbentuk bankyang  mempunyai  fungsi  sebagai  lembaga  perantara  atau  disebut  juga  sebagai  lembaga intermediary dapat dikaji bahwa bank membantu pihak yang kesulitan dana untuk memperoleh modal karena pihak yang kesulitan dana tersebut akan sangat sulit untuk bertemu dengan pihak yang kelebihan dana.Lembaga keuangan yang berbentuk bank terdapat hubungan antara nasabah dengan  bank  yang  dapat  dibagi  menjadi  hubungan  kontraktual  dengan  hubungan  non- kontraktual.Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam  bentuk tertulis  sedangkan  hubungan  non  –  kontraktual  adalah  hubungan  antara  nasabah dengan  bank  yang  tidak  tertuang  dalam  bentuk  tertulis.  Hubungan  non-kontraktual  tersebut terdapat 3 hubungan antara lain hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian serta hubungan kerahasiaan (Christiani, 2014).Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat tehadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan  bank  terhadap  kewajiban  rahasia  bank,  menyangkut  dapat  atau  tidaknya  bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain (Wijaya, 2017).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Ketentuan  terkait  rahasia  bank  menjadi  suatu  problematika  didalam  penegakan  hukum khususnya terkait dengan tindak pidana  yang  menggunakan  bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Ketentuan terkait rahasia bank tersebut sering kali  menimbulkan suatu kesan  bagi  masyarakat, bahwa  bank  mempunyai kepentingan didalam menjalankan usahanya sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat  dari  nasabah  dan/atau  debitur,  baik  orang  perseorangan  atau  perusahaan  yang  sedang menjadi sorotan masyarakat. Akan tetapi disatu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga  kepercayaan  oleh  nasabah  karena  bank  yang  mempunyai  tugas  sepatutnya  dan seharusnya  melindungi  serta  merahasiakan  terkait  dengan  nasabah  dan  simpanannya  apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih.
Hubungan kerahasiaan yang dilandasi oleh prinsip kerahasiaan ini merupakan hal penting dalam  lembaga  perbankan,  yang  dikarenakan  prinsip  kerahasiaan  ini  merupakan  jiwa  dari lembaga perbankan.Prinsip kerahasiaan ini lembaga perbankan diwajibkan untuk merahasiakan segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  data  nasabah  bank.Kerahasiaan  bank  ini  sangatlah diperlukan oleh lembaga perbankan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana dan juga sebagai lembaga perantara. Kepercayaan terhadap  lembaga  perbankan  sangatlah  penting  karena  tanpa  adanya  kepercayaan  dari  pihak masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan  maka  dapat  dikatakan  suatu  bank  tidak  akan  dapat beroperasi,  sehingga  stabilitas  sistem  keuangan  goyah  apabila  bank  tidak  menganut  prinsip kerahasiaan, rush yang terjadi multiplier efeknya dapat menular ke industri bank yang lain, bahkan pada sistem perekonomian negara (Usman & S.Gazali, 2016).Prinsip kerahasiaan bank bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum  yang  berlaku  dalam  dunia  perbankan,  agar  bank  yang  melakukan  usahanya  menjaga kerahasiaan  nasabahnya,  sehingga  masyarakat  semakin  percaya  kepada  bank  dan  membawa dampak semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk mempergunakan jasa perbankan di dalam kegiatan usahanya serta kebutuhan sehari-hari (Dien, 2017).
Ketentuan  mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank (Hermansyah, 2005). Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
yang  berhubungan  dengan  interaksi  antara  bank  dan  nasabahnya.  Rahasia  bank  dituangkan  ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk  perlindungan  hak  dari  nasabah  bank  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Perbankan (Asikin, 2015).
Mengingat pentingnya prinsip kerahasiaan  ini pada  lembaga perbankan  maka pembentuk Undang  –  Undang  menuangkan  prinsip  kerahasiaan  ini  secara  khusus  dalam  Pasal  40  sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang – Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  kemudian  diubah  dengan  Undang  – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa selain alasan – alasan yang dikecualikan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, maka data nasabah tidak dapat dibocorkan kepada pihak diluar bank.
Teori  –  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  tanggung  jawab  dan  teori rahasia  bank.  Teori  tanggung  jawab  hukum  oleh  Hans  Kelsen  menegaskan  bahwa  seseorang bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul tanggung  jawab  hukum,  berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal perbuatan  yang  bertentangan(Kelsen,  2007).  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  hubungan  antara bank  dannasabah  penyimpan  di  dalamnya  juga  terdapat  hubungan  kepercayaan  yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari  hukum perjanjian(Sjahdeini, 1993). Teori rahasia  bank terbagi  menjadi 2 (dua)  yaitu  teori  rahasia  bank  yang  bersifat  mutlak  dan  teori  rahasia  bank  yang  bersifat  relatif (nisbi).  Menurut  teori  rahasia  bank  yang  bersifat  mutlak  ( absolute  theory ),  bank  mempunyai kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  atau  keterangan-keterangan  mengenai  nasabahnya  yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam  keadaan  luar  biasa.  Teori  ini  sangat  menonjolkan  kepentingan  individu  sehingga kepentingan  negara  dan  masyarakat  sering  terabaikan(Christian,  Nasution,  Suhaidi,  &  Siregar, 2016).
Permasalahan  mengenai  prinsip  kerahasiaan  yang  dianut  dalam  sistem  perbankan  di Indonesia muncul dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016  tentang  Perubahan  Kelima  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan yang di dalam peraturan Menteri Keuangan ini  bank  juga  dimasukkan  kedalam  daftar  instansi  atau  lembaga  yang  diwajibkan  untuk
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
melaporkan  segala  data  nasabah  yang  menggunakan  jasa  kartu  kredit  bank,  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tersebut terdapat 23 bank atau lembaga penerbit kartu kredit wajib  melaporkan data transaksi  nasabah kartu kredit dan segala hal terkait data nasabah kartu kredit. Mengutip perkataan Menteri Keuangan yaitu bahwa tujuan pemerintah mewajibkan bank menyerahkan data kartu kredit nasabah bukan untuk membatasi transaksi konsumsi atau belanja nasabah  bank,  akan  tetapi  hanya  ingin  mencocokan  antara transaksi  kartu  kredit  yang  dimiliki seseorang  dengan  profil  kewajiban  membayar  pajaknya,  dari  pencocokan  data  tersebut  akan terlihat  kewajiban  pajak  yang  semestinya  dibayarkan.  Apabila  data  yang  dicocokan  sangat berbeda maka yang selama ini dilaporkan dalam SPT harus diperbaiki. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki kartu kredit agar tidak perlu khawatir akan kebocoran data  yang  nantinya  dihimpun  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), data tersebut dijamin kerahasiannya. Melalui kebijakan ini, Ditjen Pajak bisa membuka data nasabah yang tersimpan di perbankan untuk evaluasi dan investigasi pajak (Selvi & Sennytia, 2017).
Prakteknya,  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2016 tentang  Perubahan  Kelima Atas Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian  Jenis  Data  Dan  Informasi  Serta  Tata  Cara  Penyampaian  Data  Dan  Informasi  Yang Berkaitan Dengan Perpajakan menyebabkan perekonomian Negara Republik Indonesia menjadi menurun.Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan dari masyarakat sebagai nasabah bank yang menggunakan  jasa kartu kredit tersebut berupa penurunan transaksi dengan  menggunakan  jasa kartu kredit dan penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, penurunan tingkat transaksi melalui kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank 3.59 persen, sedangkan penutupan kartu kredit oleh nasabah bank melonjak hingga  tiga  kali  lipat.Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penolakan  masyarakat tersebut adalah kurangnya sosialisasi kewajiban lapor untuk kepentingan pajak atas kartu kredit kepada masyarakat sehingga penolakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran atas keamanan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi  nasabah  atas  terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  data  nasabah?  Apakah  pelaporan  data nasabahpengguna kartu kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kewajiban banktelah melanggar prinsip kerahasiaan bank?
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  –  penelitian  sebelumnya,  seperti halnyapenelitian  yang  dilakukan  oleh  Indah  Widiastuti  yang  membahas  mengenai  Prinsip Kerahasiaan  Bank  Terhadap  Data  Nasabah  Dalam Financial  Technology Terkait  Terjadinya Cybercrime ,  dalam  jurnal  ini  menekankan  pada  pokok  permasalahan  mengenai  bagaimana karakteristik  hukum  dari  kerahasiaan  bank  dan  bagaimana  penerapan  prinsip  rahasia  bank terhadap data nasabah dalam Financial Technology terkait terjadinya Cybercrime . Selanjutnya, salah  satu  penelitian  yang  pernah  di  tuliskan  dalam  bentuk  jurnal  adalah  yang  dilakukan  oleh Zulfi Diane Zainidan yang membahas mengenai Analisis Yurisdis Perlindungan Hukum Nasabah Bank  terhadap  Kerahasiaan  Bank  di  Indonesia,  dalam  jurnal  ini  menekankan  pada  pokok permasalahan  mengenai  bagaimana  upaya  bank  dalam  menjaga  kerahasiaan  bank.Selain  dua penelitian tersebut, penulis memberikan salah satu contoh jurnal lain sebagai bentuk orisinalitas penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  olehHendrik  Agus Sutiawan,  Etty  Mulyati,  dan  Ijud  Tajudinyang  membahas  mengenai  Perlindungan  Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dihubungkan  Dengan  Asas  Kepastian  Hukum,  dalam  jurnal tersebut menekankan pada pokok permasalahan mengenai bagaimanakah perlindungan nasabah terkait pembukaan rahasia bank oleh pegawai bank dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian  uang  dan  bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  pembukaan  rahasia  bank  oleh pegawai bank dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan asas kepastian hukum..
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yang  ditulis  dalam  bentuk  jurnal dengan  judul  Kewajiban  Bank  Melaporkan  Perpajakan  Data  Nasabah  Berdasarkan  Prinsip Kerahasiaan  Bank  yang  akan  membahas  pokok  permasalahan  bagaimana  perlindungan  hukum bagi  nasabah  atas terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  data  nasabah  dan  apakah  pelaporan  data nasabah pengguna kartu kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kewajiban banktelah melanggar prinsip  kerahasiaan  bank.  Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dilihat dari fokus atas pokok permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih memfokuskan pada prinsip kerahasiaan bank terkait adanya upaya menjaga kerahasiaan data perbankan dan kerahasiaan bank berkaitan dengan tindakan  pencucian  uang  dan Cybercrime, sedangkan,  penulis  lebih  memfokuskan  mengenai perlindungan  hukum  bagi  data  nasabah  perbankan  terkait  adanya  pelanggaran  kerahasiaan  dan kewajiban lapor perpajakan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## B. Metode penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  penelitian  terhadap data  sekunder  bidang  hukum  (Amirudin  &  dkk,  2004).  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ashofa, 2001). Metode Deskriptif yaitu prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta  – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi dokumenter.

## C. Hasil dan pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  atas  Terjadinya  Pelanggaran  Kerahasiaan  Data Nasabah
Bank  sebagai  suatu  lembaga  intermediasi  keuangan  akan  berkaitandengan fungsi bank  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Perbankan,  yaitu  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat  ( Financial  Intermediary) ,  mengakibatkan  bank  menjadi  perantara  pihak-pihak yang  memiliki  kelebihan  dana  ( Surplus  of  fouds) dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan/ memerlukan dana (Lacks of fouds )(Imaniyati, 2010).
Di  beberapa  negara  ketentuan  tentang  rahasia  bank  ini  menjadi  dan  merupakan salahsatu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sehingga manusia,  berdasarkan  harkat  kemanusiaannya,  bukan  karena  masyarakat  atau  negara memberikan  kepada  manusia  (S.J,  1996).  Hak  Asasi  Manusia  ini  sebagian  besar  diatur didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar  yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga ketentuan mengenai kerahasiaan bank itu sendiri pada beberapa negara lahir dari konsep hak asasi  manusia  antara  lain  Amerika  Serikat,  Belanda,  Jerman  dan  Korea  Selatan  (Husein, 2010).
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 37 Pasal (yaitu Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  asli  sebelum  adanya  perubahan)  tidak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
memberikan  dasar  yang  eksplisit  seperti  di  beberapa  negara  tersebut  untuk  pengaturan masalah rahasia bank. Kerahasiaan bank di Indonesia tidak diatur sebagai Hak Asasi Manusia, hal  ini  terbukti  dengan  setelah  keluarnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  pada  saat  undang-undang  ini  dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara khusus ataupun financialprivacy secara eksplisit.
Apabila dilihat secara umum maka ada salah satu Pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah  ini,  yaitu  dalam  Pasal 29 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  hak  miliknya.  Berdasarkan  Pasal  tersebut  maka perlindungan  diri  pribadi  dan  hak  miliknya  dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan  atas kekayaan  yang  merupakan  milik  dari  orang  tersebut  dimana  jika  dikaji  lebih  luas  maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank.
Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu  pihak  yang  tercermin  pada  kewajiban  pihak  lawan.  Jaminan  terlaksananya  hak  dan kewajiban  merupakan  suatu  perlindungan  hukum.  Menurut  Hermansyah,  hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpnannnya  di  suatu  bank  tertentu  terhadap  suatu  risiko  kerugian  sebagai  upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Perlindungan hak  nasabah  sesuai  dengan  pandangan  John  Locke  bahwa  semua  orang  memiliki  hak-hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan negara. Hal demikian berhubungan dengan filosofi  adanya  kewajiban  bank  memegang  rahasia  bank  yang  didasari  alasan  bahwa  hak setiap  orang  atau  badan  untuk  tidak  dicampuri  atas  masalah  bersifat  peribadi  ( personal privacy). Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang termasuk ke dalam rahasia  bank  merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik.
Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak  berkepentingan  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  nasabah.  Hak  nasabah  atas kerahasiaan  data  pribadi  merupakan  hak  yang  dilindungi  oleh  hukum  atas  dasar  perjanjian penyimpanan  dana  denganbank  dan  Undang-Undang  Perbankan.  Potensi  sengketa  antara bank  dan  nasabah  akan  terjadi  apabila  adanya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  dari  nasabah. Perlindungan hukum  bagi  nasabah sangat perlu  mengingat posisi  bank  berada dalam posisi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah. Perlindungan hukum yang merupakan jaminan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  nasabah  menurut  Theresia  Anita  Christiani  harus dituangkan  kedalam  bentuk  peraturan  hukum  yang  konkrit  dan  mengandung  asas keseimbangan kepentingan di dalamnya.
Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan jembatan bagi perlindungan hak-hak  nasabah.  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  Tentang Bank Indonesia  menjadi Undang-Undang (UU BI). Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di didasari banyaknya permasalahan lintas  sektoral  di  sektor  jasa  keuangan  salah  satunya  belum  optimalnya  perlindungan konsumen jasa keuangan.
Undang-Undang  Perbankan  mengatur  mengenai  rahasia  bank  dengan  defenisi  yang umum. Berdasarkan pengertian prinsip kerahasiaan bank tersebut, data pribadi nasabah dapat dikategorikan dalam lingkup pengertianrahasia bank terkait segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan. Ketentuan pelaksaan dari rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data priabdi nasabah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan POJK ini, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut  dikecualikan  dalam  hal  konsumen  memberikan  persetujuan  tertulis  dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank.Pelanggaran  terhadap  rahasia  bank  tersebut  meskipun  dilakukan  oleh  pegawai  bank, tetapi  juga  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  bank  sebagai  pihak  yang  berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bank sebagai pelaku jasa keuangan yang melanggar  ketentuan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut  dikenakan  sanksi administratif, yang dapat berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
sejumlah  uang  tertentu,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha,  dan pencabutan izin kegiatan usaha.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  diatas,  apabila  kemudian pelanggaran kerahasiaan bank terbukti nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank.  Apabila  kemudian  dalam  hal  pengaduan  telah  dilakukan  oleh  nasabah  kepada  pihak bank  tidak  mencapai  suatu  titik  temu  kesepakatan,  nasabah  yang  dirugikan  hak  nya  dapat melakukan  penyelesaian  terhadap  pelanggaran  tersebut  diluar  maupun  melalui  pengadilan. Penyelesaian  diluar  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa,  atau  dapat  menyampaikan  permohonan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di PelakuUsaha Jasa Keuangan. Penyelesaian di pengadilam dapat ditempuh olehnasabah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan kepada bank.
2. Pelaporan  Data  Nasabah  Bank  Pengguna  Kartu  Kredit  Yang  Dilakukan  Oleh  Bank Sebagai Kewajiban Bank Berkaitan Dengan Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Bank Definisi Bank menurut O.P Simorangkir adalah:(Simorangkir, 1998)
“Bank  merupakan  salah  satu  badan  usaha  lembaga  keuangan  yang  bertujuan memberikan kredit dan jasa.Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri  ataupun  dengan  dana  yang  dipercayakan  oleh  pihak  ketiga  maupun  dengan jalan mengedarkan alat- alat pembayaran baru berupa uang.”
Pengertian bank menurut G.M. Verryn Stuart adalah:(Stuart, 1993)
“suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan  kredit, baik dengan alat- alat  pembayarannya  sendiri  atau  dengan  uang  yang  diperolehnya  dari  orang  lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat alat baru berupa uang giral.”
Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut  diatas,  Lukman  Santoso  menyimpulkan  bahwa bank adalahsebagai pencipta uang (uang kartal dan uang giral), sebagai penyalur simpanan- simpanan dari masyarakat,sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri(Santoso, 2011).
Pasal  1  ayat  (28)  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  memberikan ndefinisimengenai  kerahasiaan  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Menurut Munir Fuady, unsur- unsur dari rahasia bank adalah antara lain bahwa rahasia bank tersebut berhubungan dengan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  sehingga  hal  tersebut  “wajib” dirahasiakan  oleh  bank,  kecuali  termasuk  ke  dalam  kategori  perkecualiaan  berdasarkan prosedur dan peraturan perundang - undangan yang berlaku(Fuady, 1999).
Berkaitan dengan kewajiban  bank,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sentosa  Sembiring diantaranyaadalahmenjamin  kerahasiaan  identitas  nasabah  berserta  dengan  dana  yang disimpan  pada  bank,  kecuali  kalau  peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain, menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, membayar bunga  simpanan  sesuai  perjanjian,  mengganti  kedudukan  debitor  dalam  hal  nasabah  tidak mampu  melaksanakan  kewajibannya  kepada  pihak  ketiga,  melakukan  pembayaran  kepada eksportir dalam  hal digunakan  fasilitas  l/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi, memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank, dan mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas(Takasenseran, 2016).
Adapun  pengecualian  terhadap  rahasia  bank  untuk  kepentingan  perpajakanpun  telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia, antara lain:
1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa:
“Untuk
kepentingan perpajakan,PimpinanBankIndonesia atas permintaanMenteriKeuanganberwenang mengeluarkan  perintah  tertulis  kepada  bank  agar  memberikan  keterangan  dan memperlihatkan  bukti-bukti  tertulis  serta  surat-surat  mengenai  keadaan  keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”
Pasal  41  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  mengatur  mengenai pembukaan  kerahasiaan  data  perbankan  untuk  keperluan  tertentu  yaitu  antara  lain pembukaan  rahasia  bank  untuk  kepentingan  perpajakan,  pembukaan  rahasia  bank  atas permintaan  tertulis  Menteri  Keuangan,  pembukaan  rahasia  bank  itu  atas  permintaan tertulis  Pimpinan  Bank  Indonesia,  pembukaan  rahasia  bank  ini  dilakukan  oleh  Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai  keadaan  keuangan  nasabah  penyimpan  yang  namanya  disebutkan  dalam permintaan  tertulis  Menteri  Keuangan,dan  keterangan  dengan  bukti-bukti  tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tersebut merupakan paksaan  hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat.
2. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang – Undang Perpajakan pada
dasarnya memberikankesempatankepadaDirektorat  Jenderal  Pajak  untuk  melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang terdapat pada bank terkait untuk pemeriksaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, Direktorat Jenderal Pajak terkadang mengalami hambatan dalam melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang terdapat pada bank.
Peraturan  mengenai  kewajiban  lapor  untuk  kepentingan  perpajakan  yang  tertuang didalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2016  berisi  data  yang  wajib untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal  Pajak. Pengaturan mengenai data yang wajib dilaporkan  tersebut  berdasarkan  pada  Pasal  2  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  2012  tentang  Pemberian  dan  Penghimpunan  Data  dan  Informasi  yang  berkaitan dengan  Perpajakan,  salah  satu  data  yang  wajib  untuk  dilaporkan  adalah  jenis  data  yang berkaitan  dengan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  dan/atau  yang  menjadi  beban  orang pribadi atau badan antara lain berupa data dan Informasi yang berkaitan dengan rekening listrik,  rekening  telepon,  transaksi  pembayaran  kartu  kredit,  transaksi  pembelian kendaraan, atau transaksi pembayaran biaya bunga.
Praktek  pada  internal  bank  menunjukan  kewajiban  merahasiakan  keterangan  tentang nasabahnya  tidak  diatur  dalam  kontrak  penyimpanan  dana  di  bank,  namun  pada  umumnya dicantumkan  dalam  peraturan  perusahaan  tentang  kewajiban  pegawai  bank  untuk  menjaga kerahasiaan  keadaan  keuangan  nasabah  sesuai  dengan  yang  diperintahkan  oleh  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa data  yang diwajibkan untuk  dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  tersebut  tidak  bertentangan  dengan peraturan mengenai perbankan yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  10 Tahun  1998.  Hal  ini  dikarenakan  data  yang  diwajibkan  untuk  dilaporkan  kepada  Direktur Jenderal  Pajak  tersebut  adalah  data  yang  berkaitan  dengan  transaksi  kartu  kredit  yang dilakukan  oleh  nasabah  bank,  sedangkan  kewajiban  bank  untuk  menjaga  kerahasiaan  data
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
nasabah terbatas pada data yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Transaksi kartu kredit tidak termasuk pada data yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank karena  kartu  kredit  bukan  termasuk  data  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  melainkan data  nasabah  peminjam,  oleh  sebab  itu,  bank  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga kerahasiaan dari data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.
Pihak  –  pihak  yang  wajib  untuk  merahasiakan  data  nasabah  penyimpan  dan simpanannya  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (22)  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun 1998, yaitu  Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, serta pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya,  keluarga  komisaris,  keluarga  pengawas,  keluarga  Direksi,  keluarga pengurus(Rani, 2014).
Bank  baik  himpunan  bank  –  bank  umum  nasional  maupun  himpunan  bank  –  bank milik negara termasuk pada salah satu pihak  yang wajib untuk melaporkan datanya kepada Direktur  Jenderal  Pajak.  Pelaporan  data  oleh  bank  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  yaitu berdasarkan  permintaan  tertulis  Menteri  Keuangan  kepada  Bank  Indonesia,  sehingga pelaporan  data  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Direktur  bank  yang  termasuk  dalam  ruang lingkup pihak yang wajib untuk melaporkan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  pengaturan kewajiban  lapor pajak dengan Undang  –  Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  terdapat pertentangan  terkait  pihak  –  pihak  yang  wajib  untuk  melaporkan  data  kepada  Direktur Jenderal Pajak, karena Direktur bank merupakan pihak yang wajib untuk merahasiakan data nasabah  atau  dengan  kata  lain  merupakan  pihak  terafiliasi  menurut  Undang  –  Undang Perbankan.Pengecualian – pengecualian terhadap kerahasiaan bank diatur didalam Pasal 41 sampai  dengan  Pasal  45  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 41 sampai dengan  Pasal  45  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kerahasiaan bank dapat dikesampingkan  untuk  kepentingan  perpajakan,  kepentingan  perkara  pidana,  untuk kepentingan penyelesaian utang piutang yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan perkara perdata, untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh nasabah penyimpan, serta pihak yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh bank  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  41,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44  Undang  – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Akan tetapi, subtansi dari pengaturan mengenai kewajiban lapor perpajakan terkait data nasabah bank yang menggunakan kartu kredit tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perbankan, hal inidikarenakan  dalam  kewajiban  lapor  perpajakan  data  yang  wajib  dilaporkan  adalah  data nasabah  penyimpan,  sedangkan  dalam  Pasal  41  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun 1998  yang  pada  intinya  berbunyi  bahwa  kerahasiaan  bank  dapat  dikesampingkan  terhadap data nasabah penyimpan dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dan atas izin Bank Indonesia,  sehingga  pengecualiaan  terhadap  kerahasiaan  bank  adalah  terkait  data  nasabah penyimpan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  perpajakan  dan  bukan  data  nasabah peminjam.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dikaji  bahwa  pelaporan  atas  data  nasabah pengguna  kartu  kredit  untuk  kepentingan  perpajakan  tidak  melanggar  prinsip  kerahasiaan bank, karena yang termasuk dalam ruang lingkup kerahasiaan bank ialah data atau keterangan yang  berkaitan  dengan  Nasabah  Penyimpan  dan  simpanannya  saja,  sedangkan  kartu  kredit bukan lah simpanan melainkan pinjaman yang diberikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu bank. Pelanggaran atas prinsip kerahasiaan bank terjadi apabila bank  memberikan  keterangan  yang  berkaitan  dengan  informasi  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, dan/atau pihak – pihak yang terafiliasi atau yang mempunyai kewajiban untuk menjaga data nasabah penyimpan dan simpannya membocorkan data nasabah tersebut kepada pihak ketiga diluar pengecualiaan yang diatur dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, 44A Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 10 Tahun 1998.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Adanya  pemberian  data  yang  berkaitan  dengan  keterangan  nasabah  penyimpan  dan simpanannya yang tidak sah, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemberian tersebut tanpa adanya persetujuan atau izin dari Bank Indonesia atas permintaan suatu lembaga tertentu atau nasabah penyimpan yang bersangkutan.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  telah  memberikan  ketentuan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah bank.Nasabah  bank  berhak  atas  adanya  ganti  rugi  dari  pihak  bank  apabila  pelanggaran kerahasiaan  bank  terbukti  terhadap  nasabah  bank  tersebut,  apabila  kemudian  dalam  hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah bank kepada pihak bank ternyata tidak mencapai suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan haknya dapat melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan.
Kedua,  pelaporan atas data nasabah pengguna kartu kredit untuk kepentingan perpajakan tidak  melanggar  prinsip  kerahasiaan  bank,  karena  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup kerahasiaan  bank  ialah  data  atau  keterangan  yang  berkaitan  dengan  Nasabah  Penyimpan  dan simpanannya  saja,  sedangkan  kartu  kredit  bukanlah  simpanan  melainkan  pinjaman  yang diberikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu bank.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin, & dkk. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Asikin, Z. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Christian, J. B., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan
Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , 4 (4), 134.
Christiani, T. A. (2014). Hukum Perbankan . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Dien, R. J. (2017). RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (UU No.
21 TAHUN 2008). Lex Privatum , 5 (8), 131.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Fuady, M. (1999). Hukum Perbankan Modern . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Husein, Y. (2010). Rahasia Bank dan Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tiga Lima. Imaniyati, N. S. (2010). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama. Kelsen, H. (2007). Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia.
Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat , 4 (1), 174.
S.J, F. M.-S. (1996). Hak Asasi Manusia: Pengertian, Makna, Pengelompokan . Yogyakarta: STF Driyakara.
Santoso, L. (2011). Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank . Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
Selvi, & Sennytia. (2017). Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 4 (2), 104–105.
Simorangkir, O. P. (1998). Seluk Beluk Bank Komersial . Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
Sitompul, Z. (2002). Perlindungan Dana Nasabah . Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia . jakarta: Institusi Bankir Indonesia.
Stuart, G. M. V. (1993). Kelembagaan Perbankan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Takasenseran, M. P. (2016). Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex et Societas,4 (7), 46.
Usman, R. (2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Usman, R., & S.Gazali, D. (2016). Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika.
Wijaya, M. A. (2017). Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 1.

## Jurnal
Christian, J. B., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , Vol. 4(No. 4, Oktober), p.134.
Dien, R. J. (2017). RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (UU No.
21 TAHUN 2008). Lex Privatum , Vol. 5 (No. 8, Oktober),p. 131.
Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat , Vol. 4(No.1), p.174.
Selvi, & Sennytia. (2017). Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , Vol. 4(No.2), p.104–105.
Takasenseran, M. P. (2016). Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex et Societas, Vol.4(No.7), p.46.
Wijaya, M. A. (2017). Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , p.1.

## Peraturan Perundang – undangan:
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  1/  POJK.07/2013  Tahun  2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2016  tentang  Perubahan  Kelima  Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan