Jurnal Kirana 2021 Vol. 2(2): 105-112
Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian Journal of Communication and Agricultural Extension email: jurnalkirana@unej.ac.id https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jkrn

## Hubungan antara Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan di Provinsi Lampung
Relationship Between The Implementation of Community Forest Program With The Performance of Forestry Extension Woker In Lampung Province
Yulistia Elena 1 , Yuniar Aviati 1 , Dewangga Nikmatullah 1 🖂
1 Program  Studi  Magister  Penyuluhan  dan  Komunikasi  Pertanian,  Fakultas  Pertanian, Universitas Lampung

## INFO ARTIKEL ABSTRACT
Diterima 26 Jul 2021
Direvisi 26 Des 2021 Diterbitkan  29 Des 2021
The  Community  Forest  Program  (HKm)  is  one  of  the  schemes  of  the Social Forestry Program (PS), which is a state forest whose main use is to empower  the community. Forestry  instructors  as  the spearhead of the implementation of the HKm Program are expected to have the ability as  a  companion  and  can  help  solve  problems  related  to  the implementation of the HKm Program. This study aims to determine how the relationship between the implementation of the HKm Program with the performance of forestry extension worker. The research was carried out  at  UPTD KPH Pematang Neba  and UPTD KPH Batu Serampok in August – October 2020, with respondents consisting of 70 members of the  HKm  group.  .  The  method  used  is  the  survey  method.  The relationship between the implementation of the HKm program and the performance  of  the  forestry  extension  worker  was  analyzed  using Spearman's  Rank  correlation.  The  results  showed  that  there  was  a significant relationship of 55.6 percent between the implementation of the Hkm Program and the performance of forestry extension worker.
e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628
DOI https://doi.org/10.19 184/jkrn.v2i2.25776
Keywords : Community Forest Program, Performance of Forestry Extension Worker
🖂 Penulis Koresponden :
E-mail : dewangganikmatullah@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Hutan  berpotensi  sebagai  penyangga  sistem  kehidupan  ( Life  Supporting System ) termasuk sistem pertanian pangan, dan  sebagai penyedia pangan ( Forest for Food Production ).  Kegiatan eksplorasi berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri  kehutanan,  konversi  lahan  hutan  menjadi  lahan  non  hutan  (misalnya perkebunan,  transmigrasi,  jalan  raya), timber  ekstraksion , illegal  logging dan kebakaran hutan, penegakan hukum yang lemah dan inefisiensi peraturan dalam proses  pengusahaan  hutan,  semua  itu  menyebabkan  sumberdaya  hutan  dalam kondisi rusak.  Tekanan terhadap sumber daya hutan bertambah dengan masuknya masyarakat ke dalam hutan untuk tinggal dan mengelola kawasan hutan.
Provinsi Lampung memiliki luas kawasan hutan sekitar 1.004.735 hektar (28,45 persen) dari luas Provinsi Lampung  dan lebih dari 53,34 persen dalam kondisi  rusak  berdasarkan  kondisi  penutupan  lahannya  (Dinas  Kehutanan Provinsi Lampung, 2017).  Penyebab utama kerusakan kawasan hutan tersebut disebabkan  adanya  perambahan  hutan  sebagai  dampak  negatif  dari peningkatan  penduduk  yang  memicu  peningkatan  kebutuhan  lahan  untuk pemukiman  sehingga  mengakibatkan  pembangunan  pemukiman  dan  lahan garapan illegal di kawasan hutan negara.
Tingginya tingkat kerusakan hutan memerlukan percepatan dalam perbaikan. Pilihan yang ditempuh adalah memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya rehabilitasi hutan, dengan harapan dapat mengurangi anggaran negara dan terjadi  percepatan  rehabilitasi  hutan.    Pola  pengelolaan  hutan  ini  tertuang  dalam Program Perhutanan Sosial yang merupakan “sistem pengelol aan hutan lestari yang dilakukan  dalam  kawasan  hutan  negara  atau  hutan  hak/hutan  adat  yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  setempat  atau  masyarakat  hukum  adat  sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial, budaya dalam bentuk salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm).  Peran penyuluh dalam upaya mendukung perhutanan sosial tertuang dalam

## ABSTRAK
Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu skema dari Program  Perhutanan  Sosial  (PS),  merupakan  hutan  negara  yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan
masyarakat.  Penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak pelaksanaan Program  HKm  diharapkan  mempunyai  kemampuan  sebagai pendamping dan dapat membantu memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan Program Hkm.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  hubungan  antara  pelaksanaan  Program  HKm  dengan kinerja  penyuluh  kehutanan.  Penelitian  dilaksanakan  di  UPTD  KPH Pematang Neba dan UPTD KPH Batu Serampok pada bulan Agustus – Oktober 2020, dengan responden terdiri dari anggota kelompok HKm berjumlah 70 orang.   Metode yang digunakan  adalah metode survei. Hubungan  antara  pelaksanaan  Program  HKm  dengan  kinerja penyuluh  kehutanan  dianalisis  menggunakan  korelasi  Rank Spearman.    Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  hubungan  yang nyata sebesar 55,6 persen antara pelaksanaan Program Hkm dengan kinerja penyuluh kehutanan.

## © 2021, PS Penyuluhan Pertanian UNEJ
Keywords :  Program Hutan Kemasyarakatan, Kinerja Penyuluh Kehutanan
Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.
Penyuluh memegang peran penting dalam pelaksanaan HKm. Penyuluhan bukan merupakan suatu kegiatan yang hanya berhenti sampai pada tahap penjelasan, namun penyuluhan  memiliki  peran  penting  bagi  pihak  sasaran  agar  dapat  melanjutkan penjelasan  itu  dalam  bentuk  kegiatan  yang  nyata  (Samsudin,  1982).  Menurut Mardikanto  (1993),  penyuluh  harus  dapat  mengidentifikasi  kebutuhan  sasaran, memberikan  petunjuk  tentang  kebutuhan  sasaran  yang  harus  dipenuhinya,  dan membimbing  sasaran  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  agar sasaran  penyuluhan  dapat  memberikan  tanggapan  yang  baik  terhadap  pelaksanaan penyuluhan.
Melalui  kebutuhan  tersebut,  masyarakat  memiliki  persepsi  tersendiri  terhadap kinerja  penyuluh  dalam  melaksanakan  kegiatan/tugasnya.  Kinerja  penyuluh menunjukkan  pertanggungjawaban  penyuluh  terhadap  kegiatan/tugas  yang  menjadi kewajibannya  sebagai  penyuluh.  Kinerja  penyuluh  dapat  dinilai  berdasarkan kemampuan masing-masing penyuluh dalam melaksanakan kegiatan/tugas yang telah ditentukan (Bahua et al ., 2010).
Penilaian  terhadap  kinerja  penyuluh  akan  menunjukkan  bagaimana  tingkat kinerja penyuluh selama ditugaskan sebagai penyuluh. Tingkat kinerja penyuluh yang terlihat  dari  hasil  kerja  dalam  pelaksanaan  kegiatan/tugasnya  dapat  berbeda-beda tergantung dari masing-masing penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kinerja penyuluh  kehutanan  yang  baik  diharapkan  akan  mendukung  program  pemerintah. Salah  satunya  Program  Hutan  Kemasyarakatan  sehingga  program  ini  dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  masyarakat,  namun  tidak  terlepas  dari  bantuan penyuluh kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara  pelaksanaan  program  Hutan  Kemasyarakatan  dengan  kinerja  penyuluh kehutanan.

## METODE PENELITIAN
Program HKm dilaksanakan di 9 (sembilan) UPTD KPH dari 17 UPTD KPH yang ada.  Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive yaitu dengan memilih UPTD  KPH  Pematang  Neba  dan  UPTD  KPH  Batu  Serampok.  Responden  penelitian diambil dari 4 (empat) kelompok HKm di 2 (dua) UPTD KPH tersebut, menggunakan salah  satu  metode probability  sampling, sehingga  diperoleh  sebanyak  70  orangr esponden. Penelitian dilaksanakan pada bulan  Agustus – Oktober 2020, menggunakan metode survei. Hubungan antara pelaksanaan Program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan (X)
Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  adalah  hutan  negara  yang  pemanfaatan utamanya  dimaksudkan  untuk  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Hutan  ini dijadikan tempat pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat
lokal  untuk memenuhi  kebutuhan rumahtangga  dan  sebagai  bagian  terpadu  dari sistem pertanian setempat (Soemarwoto, 2000). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan sebagai  pengembangan  kapasitas  dan  pemberian  akses  legal  kepada  masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja,  penanggulangan  kemiskinan  dan  menyelesaikan  persoalan  sosial.  Program HKm  dilaksanakan  dengan  memberdayakan  petani  dalam  wadah  kelompok  tani hutan untuk memanfaatkan potensi alam yang telah tersedia.  Potensi sumberdaya wilayah yang  dimanfaatkan  dapat  dijadikan  sarana  untuk meningkatkan  kualitas hidup  petani,  baik  dari  aspek  ekonomi  maupun  sosial  budaya  dengan  tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan.  Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan  ini  juga  mengurangi  jumlah  pengangguran  dan  ketimpangan  pengelolaan kawasan hutan dengan menitikberatkan pada manajemen hutan yang dibantu oleh penyuluh. Penelitian pelaksanaan Program HKm ini dilihat dari tiga indikator, yaitu aspek teknis dan ekologis, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan.

## Aspek Teknis dan Ekologis
Aspek  teknis  dan  ekologis  pelaksanaan  Program  HKm  merupakan  bentuk pemberdayaan  petani  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan  dengan  memperhatikan kelestarian lingkungan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap aspek teknis dan ekologis pelaksanaan Program HKm dalam kategori baik. Penyuluh  kehutanan  memberikan  penyuluhan  dan  pembinaan  mengenai  teknik usahatani berupa pola tanam dan kombinasi tanaman pada areal HKm.  Penyuluh juga  melakukan  penyuluhan  dan  pembinaan  mengenai  teknik  konservasi  hutan seperti rencana pengelolaan dan teknik konservasi areal HKm.
Pelaksanaan  program  HKm  pada  aspek  ekologis  berupa  penyuluhan  dan pembinaan  mengenai  pemeliharaan  dan  perbanyakan  tanaman  hutan.    Jenis tanaman  yang  dikembangkan  dalam  HKm  berbeda-beda  sesuai  dengan  kondisi biofisiknya dan sistem penanaman yang dikembangkan adalah multi strata tajuk. Sistem multi strata tajuk tersebut memiliki dua fungsi yakni fungsi lindung terhadap tanah  dan  fungsi  ekonomi  dengan  memberikan  pendapatan  bagi  petani  secara berkelanjutan.    Terkait  dengan  pemeliharaan,  ada  sebagian  petani  yang menggunakan pupuk untuk kegiatan usahataninya, dan sebagian yang lain hanya mengandalkan  kesuburan  tanah  dan  lingkungan  dalam  menanam  jenis  tanaman tertentu.

## Aspek Ekonomi
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  Program  HKm,  tidak  hanya  pelibatan namun merupakan proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  hutan  melalui  pengembangan kapasitas  dan  pemberian  akses  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan masyarakat setempat. Program HKm diharapkan bisa memberikan sumbangan yang cukup  berarti  bagi  pengembangan  ekonomi  rumah  tangga  petani  hutan.    Hasil penelitian  bahwa  responden  menilai  aspek  ekonomi  pelaksanaan  program  HKm dalam kategori baik.  Responden cukup merasakan  memperoleh manfaat ekonomi dengan adanya program HKm.
Penyuluh  kehutanan,  selain  memberikan  penyuluhan  dan  pembinaan mengenai  kegiatan  budidaya  tanaman  hutan,  juga  memberikan  penyuluhan  dan pendampingan  kepada  petani  HKm  mengenai  potensi  ekonomi  dan  pemanfaatan kawasan hutan.  Sebagian petani juga mengaku mendapatkan penyuluhan mengenai
pemanfaatan dan pemungutan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), pemanfaatan jasa aliran  air,  dan  pemanfaatan  jasa  lingkungan.    Materi  penyuluhan  dan  pembinaan yang  disampaikan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kesiapan  petani  dalam mengaplikasikan materi penyuluhan sehingga masing-masing kelompok tani hutan mendapatkan materi penyuluhan dan pembinaan yang tidak sama.

## Aspek Kelembagaan
Pengelolaan  HKm  dilakukan  secara  perorangan  pada  lahan  garapan  milik masing-masing  anggota  kelompok.  Keputusan  teknis  pengelolaan  hutan  seperti penanaman,  pemeliharaan  dan  pemanenan  bergantung  pada  kesepakatan kelompok. Hasil penelitian yaitu penilaian responden terhadap aspek kelembagaan pelaksanaan program HKm dalam kategori baik.
Kelembagaan  kelompok  di  empat  kelompok  penelitian  telah  tersusun  yang terdiri  dari  ketua,  sekretaris,  bendahara  dan  anggota,  namun  sebagian  kelompok tani belum rutin menyusun  program kerja kelompok, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan  oleh  kelompok  tani  juga  belum  tercatat  dengan  baik.  Sistem pembagian tugas dalam kelompok tani baru sebagian yang dilakukan dengan baik, masih dominan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada beberapa orang saja. Pengelolaan  kelembagaan  kelompok  tani  dibantu  oleh  penyuluh  kehutanan  sejak pertama pembentukan hingga saat ini.

## Kinerja Penyuluh Kehutanan (Y)
Kinerja  penyuluh  merupakan  respon  atau  perilaku  individu  terhadap keberhasilan  kerja  yang  dicapai  oleh  individu  secara  aktual  dalam  suatu organisasi  sesuai  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  yang dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  berdasarkan  periode  waktu  tertentu dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi.    Kinerja  penyuluh  kehutanan merupakan  sekumpulan  dari  penilaian  tingkat  kinerja  dalam  melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan.  Kinerja penyuluh kehutanan pada penelitian ini mengacu kepada dua indikator yaitu tugas pokok penyuluh kehutanan dan perilaku kerja.

## Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan
Tugas  pokok  penyuluh  kehutanan  merupakan  pekerjaan  yang  menjadi tanggungjawabnya  untuk  mencapai  tujuan  penyuluhan  kehutanan.  Tugas pokok  penyuluh  kehutanan  terdiri  dari  kegiatan  persiapan,  pelaksanaan,  dan pengembangan penyuluhan kehutanan.  Berdasarkan hasil penilaian responden kinerja penyuluh kehutanan pada indikator tugas pokok berada pada klasifikasi baik.  Klasifikasi  baik  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  menilai penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugas pokoknya sudah baik, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan penyuluhan kehutanan.
Persiapan  penyuluhan  kehutanan  meliputi  penyusunan  programa penyuluhan,  penyusunan  RKT  perorangan  dan  penyusunan  kebutuhan  materi, metode, serta informasi penyuluhan kehutanan.  Selain itu, menurut (Suhanda et al .,  (2008),  perencanaan  yang  termasuk  dalam  persiapan  penyuluhan  menempati skor tinggi dalam penilaian kinerja penyuluh. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan meliputi  penyampaian  materi  penyuluhan,  penerapan  metode  penyuluhan, pengorganisasian  sasaran  penyuluhan  dan  pengembangan  jejaring  kerja  obyek penyuluhan  kehutanan.    Menurut  Yanfika  et  al.,  (2020),  menyatakan  efektivitas penyuluhan yang masih rendah disebabkan oleh metode penyuluhan yang terbatas
pada  metode  ceramah,  oleh  karena  itu  penting  untuk  melakukan  kegiatan penyuluhan  dengan metode yang  bervariasi  sesuai  kebutuhan sasaran  dan  dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha.

## Perilaku Kerja Penyuluh Kehutanan
Perilaku  kerja  penyuluh  kehutanan  merupakan  tindakan  dan  sikap  yang ditunjukkan oleh penyuluh dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat mereka  bekerja.    Perilaku  kerja  terdiri  dari  orientasi  pelayanan,  komitmen melaksanakan  tugas  dengan  baik,  inisiatif  kerja,  dan  kerja  sama  pelaksanaan penyuluhan.    Orientasi  pelayanan  merupakan  sikap  yang  ditunjukkan  oleh penyuluh  dalam  berinteraksi  dengan  petani,  antara  lain  sikap  sopan  dan  ramah dalam  melakukan  penyuluhan  dan  pembinaan.  Sebagian  besar  responden  juga menilai penyuluh cukup memuaskan dan responsif dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan, serta menyampaikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya.
Penyuluh  memiliki  komitmen  yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas. Penyuluh  merupakan  sosok  yang  bertanggung  jawab  dan  bersungguh-sungguh selama  melaksanakan  penyuluhan  dan  pembinaan.    Penyuluh  memiliki  inisiatif kerja  dan  sering  menyampaikan  ide-ide  terkait  penyuluhan  dan  pembinaan kelompok HKm, selain itu bisa bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

## Hubungan antara Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan
Kinerja  penyuluh  kehutanan  merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  digunakan untuk  melihat  tercapai  atau  tidaknya  tujuan  dari  suatu  program.    Penyuluh kehutanan dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja yang baik dalam mengawal  program-program  pembangunan,  termasuk  pembangunan  kehutanan. Hubungan  antara  pelaksanaan  Program  HKm  (X)  dengan  kinerja  penyuluh kehutanan  (Y)  dianalisis  menggunakan    korelasi  Rank  Spearman.    Berikut  hasil pengolahan dan perhitungan data dengan menggunakan program SPSS.
Tabel 1. Hasil Analisis Hubungan Pelaksanaan Program HKm dengan Kinerja Penyuluh
Kehutanan Pelaksanaan HKm Kinerja PPL Spearman's rho Pelaksanaan HKm Correlation Coefficient 1,000 ,556 ** Sig. (2-tailed) . ,000 N 70 70 Kinerja PPL Correlation Coefficient ,556 ** 1,000 Sig. (2-tailed) ,000 . N 70 70 Keterangan :
** :  berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 99% (α = 0,01) * : berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05) tn : tidak nyata pada taraf kepercayaan 95% dan 99%
Tabel 1 menunjukkan bahwa hubungan pelaksanaan program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan adalah 0,556 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program  HKm  dengan  kinerja
penyuluh  kehutanan  memiliki  hubungan  yang  signifikan  positif  dan  memiliki interpretasi  bahwa  kinerja  penyuluh  kehutanan  ditentukan  oleh  pelaksanaan program  hutan  kemasyarakatan  sebesar  55,6  persen  sisanya  54,4  persen ditentukan oleh variabel lain.  Nilai koefisien korelasi sebesar 0,556  memil iki arti hubungan yang kuat.  Hal ini berarti, apabila kinerja penyuluh kehutanan baik maka program pemanfaatan HKm akan berjalan dengan efektif dan dapat mencapai  tujuan  serta  sasaran  dari  program  tersebut.    Perubahan  kinerja penyuluh  akan  diikuti  secara  positif  oleh  tingkat  pelaksanaan  program  HKm oleh petani.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra et al ., (2018), Kinerja penyuluh  pertanian  lapangan  sangat  penting  dalam  pengembangan  subsistem produksi.  Kinerja penyuluh berhubungan sangat nyata dengan tingkat penerapan teknologi  budidaya  jagung  spesifik  lokasi.    Namun  kekuatan  hubungan  kedua variabel  dalam  penelitian  ini  termasuk  kategori  rendah.    Penyebab  rendahnya kekuatan  hubungan  tersebut  adalah  petani  tidak  sesuai  menerapkan  teknologi budidaya jagung spesifik lokasi yang dianjurkan oleh penyuluh.
Penyuluh kehutanan harus bisa menempatkan anggota kelompok sebagai rekan kerja dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok Hkm.  Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan,  dan  yang  paling  penting  dari  tugas  seorang  penyuluhan  adalah mengubah sikap mental yang mendasari tingkah laku para petani menjadi lebih baik. Sikap mental ini jika telah terwujud maka akan mudah bagi penyuluh dan petani dalam melaksanakan  program-program  pembangunan  termasuk  kehutanan.    Hal  ini didukung oleh Nurmayasari et al ., (2020), yang menyebutkan bahwa kepuasan petani terhadap  kinerja  penyuluh  pertanian  dan  ini  akan  berdampak  pada  keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian bahwa hubungan pelaksanaan Program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan adalah 0,556 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  Program  HKm  dengan  kinerja  penyuluh kehutanan memiliki hubungan yang signifikan positif dan memiliki interpretasi bahwa kinerja penyuluh kehutanan ditentukan oleh pelaksanaan Program HKm sebesar 55,6 persen  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan Program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan memiliki hubungan yang signifikan positif.  Nilai koefisien korelasi sebesar 0,556  memiliki arti hubungan yang kuat. Hal ini berarti, apabila kinerja penyuluh kehutanan baik maka Program HKm  akan  berjalan  dengan  efektif  dan  dapat  mencapai  tujuan  serta  sasaran  dari program tersebut.  Perubahan kinerja penyuluh akan diikuti secara positif oleh tingkat pelaksanaan Program HKm oleh anggota kelompok HKm.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahua, M. I., Jahi, A., Asngari, P. S., Saleh, A., & Purnaba, I, G, P. (2010). Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Penyuluh  Pertanian  dan  Dampaknya  pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo . Institut Pertanian Bogor.
Chandra, H., Muani, A., & Komariyati. (2018). Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Pengembangan Agribisnis Jagung Spesifikasi Lokasi di Kabupaten Kubu
Raya. Jurnal Social Economic of Agriculture , 7 (1), 30 – 40. Mardikanto. (1993). Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Nurmayasari, I., Mutholib, A., Damayanti, N, A, L., & Safitri, Y. (2020). Kesetaraan Gender  pada  Rumah  Tangga  Petani  Padi  Sawah  di  Kecamatan  Gading  Rejo Kebupaten Pringsewu. Journal of Extension and Development , 1 (2), 81 – 89. Samsudin. (1982). Pengantar Penyuluhan Pertanian . Surakarta: Hapsara Press.
Soemarwoto.  (2000). Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Suhanda,  N.  .,  Jahi,  A.,  Sugen,  B.  .,  &  Susanto,  D.  (2008).  Kinerja  Penyuluh Pertanian di Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan , 4 (2), 100 – 108.
Yanfika,  H.,  Amanah,  S.,  Fatchiya,  A.,  Asngari,  P,  S.,  Mutolib,  A.,  &  Rangga,  K.  .
(2020). The Influence Of Extension Activities on The Competencies of Traditional Fisheries Processing In Lampung Province. JPHPI , 23 (1), 22 – 30.