## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18

## TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Oleh Louis Imanuel Tarigan Universitas Darma Agung, Medan E-Mail: louisimanueltarigan@gmail.com

## ABSTRACT
In an effort  to  realize the principle of  the rule of  law, the role and function of  advocates is very  important  in  providing  legal  services  to  the  community  and  participating  in  creating judicial  institutions  that  are  free  from  interference  from  other  parties.  In  this  context,  the existence  of  the  Advocate  Professional  Organization  is  expected  to  maintain  the  dignity  of advocates  as  a  noble  profession  (officium  nobile).  The  title  in  writing  this  thesis  is: "Providing  Legal  Aid  by  Advocates  to  Clients  Based  on  Law  Number  18  Year  2003". Problem Formulation: What  is  the Advocate's Responsibilities in providing  legal assistance to clients according to the Advocate Law,  What is the form of supervision of the Advocate's professional organization on the implementation of the obligation to provide legal assistance by Advocates according to the Advocate Law and How is the procedure for sanctions against advocates who do not carry out the obligation to provide assistance law. This type of thesis research  uses  sociological  or  empirical  legal  research,  including  research  on  legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. Objectivity of Data Collection Methods: Primary legal  materials  are data  obtained directly from primary sources through lawyers/law offices through interviews, secondary and tertiary legal materials. Advocates are noble professions (officium nobile), because they can be mediators for the parties to a dispute regarding a case, whether related to criminal, civil, or state administrative  cases, decisions at the Constitutional Court. In addition, advocates can also become facilitators in seeking the truth and upholding justice to defend human rights and provide legal defenses that are free and  independent.  The  conclusion  in  this  study  is  that  advocates  must  uphold  the  code  of professional  ethics,  guide  and  protect  their  clients  from  worldly  and  hereafter  disasters  in order  to  find  truth  and  justice,  supervision  of  the  performance  of  advocates  related  to  the enforcement  of  the  code  of  ethics  is  carried  out  by  professional  organizations  through  the Supervisory  Commission  with  the  process  of  giving  sanctions  to  advocates  who  violate  the form of: ordinary warnings, temporary dismissal for a certain time, up to maximum sanctions with dismissal  from membership of  professional organizations. Suggestions given: that as  a noble profession, it must be fully responsible morally in terms of providing legal assistance to justice seekers/clients, the supervision of the Advocate organization on the provision of legal aid  as  an  institution  that  has  the  authority  to  appoint  and  monitor  the  performance  of advocates  must  be  extra  in  terms  of  regular  monitoring  regarding  the  effectiveness  of advocates and it is recommended that in the process of imposing sanctions on advocates, it should  be  strictly  enforced  for  advocates  who  violate  the  provisions  or  code  of  ethics  for advocates according to the violations committed.
Keywords: Advocate, Profession, Organization, Client, Legal Aid, Sanctions.

## ABSTRAK
Dalam usaha  mewujudkan prinsip  negara  hukum, peran serta  fungsi  Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam Rangka inilah  Eksistensi  Organisasi  Profesi  Advokat  diharapkan  untuk  menjaga  marwah  advokat sebagai profesi mulia ( officium Nobile ). Adapun judul dalam penulisan Skrispi ini adalah: “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003” . Rumusan Masalah:  Bagaimana  Tanggungjawab Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien menurut Undang- undang Advokat, Bagaimana bentuk  pengawasan  dari  organisasi  profesi  Advokat  terhadap  pelaksanaan  kewajiban pemberian  bantuan  hukum  oleh  Advokat  menurut  Undang-undang  Advokat  serta Bagaimana  prosedur  sanksi  terhadap  advokat  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban pemberian  bantuan  hukum.  Jenis  penelitian  skripsi  menggunakan  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris,  mencakup,  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  (tidak  tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Objektifitas Metode Pengumpulan Data: Bahan hukum  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  melalui advokat/kantor  hukum  lewat  wawancara,  Bahan  hukum  sekunder  dan  tersier.  Advokat termasuk profesi mulia ( officium Nobile ), karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang  bersengketa  tentang  suatu  perkara,  baik  yang berkaitan  dengan  perkara  pidana, perdata,  maupun  tata  usaha  negara,  putusan  di  Mahkamah  Konstitusi.  Selain  itu  advokat juga  dapat  menjadi  fasilitator  dalam  mencari  kebenaran  dan  menegakkan  keadilan  untuk membela  hak  asasi  manusia  dan  memberikan  pembelaan  hukum  yang  bersifat  bebas  dan mandiri.  Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Advokat  harus Menjunjung tinggi kode etik profesinya, Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi  dan  ukhrawi  agar  dapat  menemukan  kebenaran  dan  keadilan,  pengawasan terhadap  kinerja  advokat  yang  berkaitan  dengan  penegakan  kode  etik  dilakukan  oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas dengan proses pemberian sanksi bagi advokat yang  melanggar  berupa:  peringatan  biasa,  Pemberhentian  sementara  untuk  waktu tertentu,hingga  sanksi  maksimal  dengan  pemecatan  dari  keanggotaan  organisasi  profesi. Saran  yang  diberikan: bahwa  sebagai profesi  yang mulia, harus bertanggungjawab  penuh secara  moral  dalam  hal  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  pencari  keadilan/klien, pengawasan organisasi Advokat terhadap pemberian bantuan hukum sebagai lembaga yang mempunyai  otoritas  mengangkat  serta  memonitor  kinerja  advokat  harus  ekstra  dalam  hal pemantauan  secara  berkala  mengenai  efektifitas  para  advokat  serta  disarankan  dalam proses pemberian sanksi terhadap advokat harus secara tegas bagi advokat yang melanggar ketentuan atau kode etik advokat sesuai pelanggaran yang dilakukan.
Kata Kunci: Advokat, Profesi, Organisasi, Klien, Bantuan Hukum, Sanksi.

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
menentukan secara  tegas  bahwa  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Prinsip negara  hukum  menuntut  antara  lain adanya  jaminan  persamaan  bagi  setiap orang  di  hadapan  hukum  ( equality before the law ). Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan  sebagai  pendamping,  pemberi
nasihat  ( Advice ),  atau  menjadi  kuasa hukum  untuk  dan  atas  nama  klien. Dalam  memberikan  bantuan  hukum kepada  masyarakat  seorang  advokat dapat  melakukannya  secara  cuma-cuma ( Prodeo ) atau pun atas dasar mendapatkan  honorarium  ( Lawyer  Fee ) dari kliennya.
Salah  satu  implementasi  dari tujuan Undang-Undang Dasar 1945 agar setiap  orang  mendapatkan  pengakuan,
jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum  adalah  dengan memberikan  perhatian  terhadap  peran advokat  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia.  Hal  ini  bertujuan  agar terciptanya penyelenggaraan sistem peradilan  yang  baik  dimana  Advokat, polisi, jaksa dan hakim yang merupakan penegak  hukum  dalam  proses  peradilan yang  mempunyai kedudukan  yang sama yaitu  sama-sama  penegak  hukum  (catur wangsa).
Advokat  termasuk  profesi  mulia ( officium  Nobile ),  karena  ia  dapat menjadi  mediator  bagi  para  pihak  yang bersengketa  tentang  suatu  perkara,  baik yang berkaitan  dengan  perkara  pidana, perdata,  maupun  tata  usaha  negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam  mencari kebenaran dan menegakkan  keadilan  untuk  membela hak  asasi  manusia  dan  memberikan pembelaan  hukum  yang  bersifat  bebas dan mandiri.
Peran  yang  dimainkan  seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan.
Dalam  hal  ini  pembela  bertugas  untuk menjamin  agar  pejabat-pejabat  hukum tidak melakukan penyelewengan- penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa. Profesi Advokat telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan  hingga  pemerintah  Orde Baru  berkuasa.  Akan  tetapi  eksistensi profesi  Advokat  tersebut  tidak  diatur secara  tegas  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan  hanya  terdapat  pada  pasal- pasal pada peraturan perundang- undangan  lain  yang  mengatur  tentang bantuan  hukum.  Tidak  seperti  profesi hukum  lain  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  di mana  ketiga  profesi  hukum  tersebut keberadaannya  telah  diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Dalam  usaha  mewujudkan  prinsip negara  hukum,  peran  serta fungsi Advokat  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  memberikan  jasa  hukum kepada  masyarakat  serta  turut  serta menciptakan  lembaga  peradilan  yang bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain. Sejalan  dengan  usaha  mewujudkan prinsip  negara  hukum,  maka  telah disahkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Advokat  (UU Advokat), yang  memberikan  legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus  menjadikan profesi advokat  sejajar  dengan  penegak  hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan  jasa  hukum  di  bidang litigasi  dan  non  litigasi.  Di  bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat  dapat  mewakili  klien  sebagai kuasa  di  Pengadilan  untuk  memberikan keterangan  dan  kejelasan  hukum  dalam persidangan  dari  tahap  pemeriksaan kepolisian,  kejaksaan,  sampai  adanya putusan di pengadilan. Kemudian dalam perkara  perdata  advokat  dapat  mewakili pihak  yang  berperkara,  tetapi  hal  yang sangat  penting  adalah  advokat  dapat mendamaikan  pihak  yang  berperkara sebelum  perkara  dibawa  ke  pengadilan. Di  bidang  non  litigasi,  advokat  dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta, BUMN, negara, dan lain sebagainya.
Sebelum  disahkannya  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  (UU  Advokat)  profesi  advokat hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia.
Peraturan
perundang- undangan  yang  dibuat  tentang  peradilan kala  itu  tidak  mengakui  secara  detail tugas,  fungsi,  dan  peran  advokat  di dalamnya.  Sebagian  produk  perundang- undangan  yang  ada  ketika  itu  banyak dipengaruhi oleh intervensi dari Pemerintah  kepada  advokat.  Hal  ini tidak  lain  bertujuan  agar  advokat tunduk  dengan  peraturan  yang  dibuat oleh Pemerintah.
Dengan  diberlakukan  Undang- Undang  Advokat,  menjadikan  peran negara  atau  pemerintah  bersifat  statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan  advokat  dilakukan  oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur  tangan  dar  pemerintah.  Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan  berdasarkan  hukum  untuk kepentingan
masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental  mereka di  depan hukum.  Advokat  sebagai  salah satu  unsur  sistem  peradilan  merupakan salah  satu  pilar  dalam  menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Selain  dalam  proses  peradilan, peran  advokat  juga  terlihat  di  luar pengadilan.  Kebutuhan  jasa  hukum advokat  di  luar  proses  peradilan  pada saat sekarang semakin meningkat,
sejalan dengan semakin  berkembangnya kebutuhan  hukum  masyarakat  terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin  terbuka  dalam  pergaulan  antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi,  negosiasi,  maupun  dalam pembuatan kontak-kontrak dagang. Profesi advokat ikut memberi sumbangan  berarti  bagi  pemberdayaan masyarakat  serta  pembaharuan  hukum nasional  khususnya  di  bidang  ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam
penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Dalam Uundang-Undang Advokat diatur berbagai prinsip dasar
dalam penyelenggaraan  tugas  profesi  advokat khususnya  dalam  peranannya  dalam menegakkan  keadilan  serta  terwujudnya prinsip-prinsip  negara  hukum  pada umumnya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal
15 Undang-Undang
Advokat menyatakan  bahwa  :  “Advokat  bebas dalam  menjalankan  tugas  profesinya untuk  membela  perkara  yang  menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang  pada  kode  etik  profesi  dan peraturan perundangundangan.”
Kemudian  Pasal  16  UU  Advokat menyatakan  bahwa  :  “Advokat  tidak dapat  dituntut  baik  secara  perdata maupun  pidana  dalam  menjalankan tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik untuk  kepentingan  pembelaan  klien dalam sidang pengadilan”.
Perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat  akan  jasa  advokat  di Indonesia  sangat  dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan persoalan hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kenyataan bahwa  hampir  semua  urusan  dalam kehidupan  warga  negara  berkenaan dengan  hukum,  dan  apabila  berkaitan dengan  persoalan  hukum  sudah  barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat.  Pengertian  dari  Jasa  Hukum adalah  jasa  yang  diberikan  Advokat berupa  memberikan  konsultasi  hukum, bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela,  dan melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan hukum klien.
Berdasarkan latar belakang
masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, makadengan demikian menarik untuk dilakukan suatu penelitian  dengan  judul  “ Pemberian
Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  ”.
2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Pengertian Advokat/Pengacara Pengertian dan definisi dari Advokat tentulah  tidak  terlepas  dari  Undang- undang  sebagai  dasar  dari  adanya  Profesi Advokat  tersebut  yakni  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat, Lembar  Negara  Tahun  2003  Nomor  49, TLN  Nomor  4255.  Pengertian  advokat menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Advokat  adalah  orang  yang  ber  profesi memberi  jasa  hukum,  baik  didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi
persyaratan  berdasarkan  Undang-  undang ini.  Selanjutnya  dalam  Undang-undang Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara  dengan  penegak  hukum  lainnya (hakim,  jaksa,  dan  polisi).  Advokat sebagai  penegak  hukum  menjalankan peran  dan  fungsinya  secara  mandiri  untuk mewakili  kepentingan  masyarakat  dan tidak  terpengaruh  kekuasaan  negara. Karena  itu  advokat  dapat  di  artikan mempunyai sudut pandang sendiri, dengan cara  berpikir  yang  objektif.  Sebelum berlakunya  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Advokat,  pengertian advokat  adalah  seseorang  yang  memiliki profesi  untuk  memberikan  jasa  hukum kepada  orang  di  dalam  pengadilan  atau seseorang  yang  mempunyai  izin  praktek beracara  di  pengadilan  di  seluruh  wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  pengacara  biasa adalah  seseorang  yang  memiliki  profesi untuk  memberikan  jasa  hukum  di  dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan  izin praktek  beracara yang dimilikinya.
Karena  itu,  apabila  pengacara  tersebut akan beracara di  luar lingkup wilayah izin prakteknya  harus  meminta  izin  terlebih dahulu  ke  pengadilan  dimana  ia  akan beracara.
b. Penasehat Hukum Penasehat  hukum  atau solicitor dapat diartikan  sebagai  orang  yang  bertindak dalam  memberikan  nasehat-nasehat  dan pendapat  hukum  terhadap  suatu tindakan ataun  perbuatan  hukum  yang  akan  dan yang telah dilakukan  oleh kliennya. ( non- litigation ).
c. Konsultan Hukum Pengertian  dari  Konsultan  hukum  adalah yang berspesialisasi dalam hukum korporasi  dalam  menjalankan  praktek profesinya  berdasarkan  surat  izin  usaha yang  khusus  yang  diberikan  oleh  yang berwenang  tidak  di  muka  pengadilan. Konsultan Hukum, pada umumnya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan  hukum
yang  berkaitan  dengan  bidang  usaha. Pekerjaan Konsultan Hukum, lebih banyak me- review perjanjian dan melaksanakan uji tuntas segi hukum untuk menilai apakah  kesepakatan  yang  dibuat menguntungkan  untuk  klien.  Konsultan Hukum,  memastikan  legalitas  dari  setiap transaksi  komersial,  memberi  masukan kepada perusahaan hak-hak dan kewajiban legalnya,  termasuk  tugas  dan  tanggung jawab pegawai perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang
Konsultan  Hukum  haruslah  memiliki pengetahuan  mengenai  aspek  hukum kontrak, hukum pajak, accounting , hukum sekuritas,  kebangkrutan,  hak  kekayaan intelektual,  lisensi,  hukum  penetapan wilayah, dan hukum-hukum  yang spesifik kepada  kepentingan  bisnis  korporasi dimana mereka bekerja.
Istilah  bantuan  hukum  telah  lama  dikenal sejak  zaman  Romawi  yang  pada  saat  itu dikenal  dengan  nama  Patron.  Istilah Patron berasal dari kata Patronus. Patronus adalah seorang tokoh masyarakat pada  zaman  itu  yang  dipercayai  dan dihargai  oleh  masyarakat  sebagai  tempat pengaduan  dan  meminta  pertolongan dalam  segala  bidang,  baik  dalam  soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain. Kemudian pada zaman Abad Pertengahan, istilah  bantuan  hukum  dikenal  dengan nama  charitas,  yaitu  suatu  dorongan  bagi manusia untuk berlomba-lomba memberikan  derma  dan  bantuan.  Sejak dulu  secara  konvensional  di  Negara Indonesia bantuan hukum diartikan sebagai  bantuan  yang  diberikan  oleh seorang Pembela/Pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara Perdata maupun  dalam  perkara  Pidana  di  muka Persidangan.  Istilah  bantuan  hukum  itu sendiri  dipergunakan  sebagai  terjemahan dari  dua  istilah  yang berbeda  yaitu  “ legal aid ” dan “ legal assistance ”.
Legal  Aid biasanya  dipergunakan untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian  jasa-jasa  di  bidang  hukum kepada  seorang  yang  terlibat  dalam  suatu
perkara
secara cuma-cuma/gratis khususnya  bagi  mereka  yang  kurang mampu. Legal  Assistance dipergunakan untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan  honorarium.  Disamping istilah “ Legal Aid ” dan “ Legal Assistance ” dikenal  pula  adanya  istilah  “ Legal Service ”  yang  kurang  tepat  kalau diterjemahkan  dengan  bantuan  hukum yang diartikan sebagai pelayanan hukum.
Kata  bantuan  secara  teknis  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) berarti  pertolongan  yang  berupa  bantuan modal,  tenaga  ahli,  sedangkan  hukum adalah  peraturan  atau  adat  yang  secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh Penguasa atau Pemerintah,  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
Defenisi  mengenai  bantuan  hukum disebutkan  dalam  Pasal  22  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU Advokat),  yang  menyebutkan  bahwa bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83  Tahun  2008  Tentang  Persyaratan  dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum Secara  Cuma-cuma,  bantuan  hukum Cuma-cuma  adalah  jasa  hukum  yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi  hukum,  menjalankan  kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela,  dan melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan  pencari  keadilan  yang  tidak mampu.
d. klien
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  tentang  Advokat  menentukan  jasa hukum  yang  diberikan  advokat  meliputi konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  dan tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan hukum  klien.  Advokat  juga wajib menjaga  kerahasiaan  kliennya.  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang
Advokat Hubungan saling percaya menjadi  fondasi  hubungan  advokat-klien. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat  memberikan  definisi bahwa  Klien  adalah  orang,  badan  hukum, atau  lembaga  lain  yang  menerima  jasa hukum dari Advokat.

## 3. METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris, yang mencakup,  penelitian terhadap identifikasi  hukum  (tidak  tertulis)  dan penelitian  terhadap  efektivitas  hukum. Dapat  disebut  pula  dengan  penelitian lapangan.  Penelitian  ini  berbasis  pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan),  tetapi  bukan  mengkaji mengenai  sistem  norma  dalam  aturan perundangan, namun mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang praktik pemberian bantuan hukum kepada  klien  oleh  profesi  advokat sesuai Undang-undang  nomor  18  tahun  2003 tentang Avokat.
b. Metode Pengumpulan Data
Sumber data diperlukan guna memperoleh  data  yang  objektif,  dalam arti  lain  sumber  data  adalah  semua informasi  baik  yang  merupakan  benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala  secara  kualitatif,  maka sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian, adalah sebagai berikut:
1) Bahan  hukum  primer  yaitu  data yang  diperoleh  langsung  dari sumber  utama,  yaitu  melalui narasumber advokat/kantor
hukum  lewat  wawancara  tentang perihal efektifitas pemberian bantuan  hukum  oleh  profesi advokat menurut Undang-undang nomor  18  tahun  2003  tentang advokat.
2) Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu penjelasan  tentang  bahan  hukum primer, sehingga
dapat
memperoleh  hasil  yang  relevan dalam  proses  penelitian  ini,
seperti peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan profesionalisme  Advokat  dalam memberikan bantuan hukum kepada  klien,  yaitu  Undang- undang  Nomor  18  tahun  2003 tentang Advokat, kode etik Advokat, Undang-undang Nomor 4  tahun  2004  tentang  kekuasaan Kehakiman,Undang-undang Nomor  8  tahun  1981  tentang Kitab  Undang-  undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP), Instruksi  Menteri  Kehakiman  RI Nomor  01-UM.08.10  tahun  1996 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Program  Bantuan  Hukum  bagi masyarakat  yang  kurang  mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 3) Bahan  hukum Tersier  atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk-petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  umum,  kamus hukum,  majalah,  surat  kabar, serta  bahan-bahan  diluar  bidang hukum  yang  dapat  diperguakan untuk  melengkapi  data  yang dibutuhkan.
Seluruh data yang diperoleh selanjutnya  akan  ditelaah  dan  di  analisisi. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitaitif yakni  memlih  pasal-pasal  maupun  data terpenting  yang  berisi  kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tanggungjawab Advokat terhadap terdakwa  secara  Cuma-cuma.  Kemudian membuat  sistematik  dari  pasal-pasal  dari data  teresebut  sehingga  menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yanag dibahas dalam penelitian  ini.  Selanjutnya  semua  data akan dipilah dan dianalisis secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan  mengungkapkan  dasar  hukumnya serta memberikan solusi dalam
permasalahan yang dimaksud.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Pemberian Sanksi Bagi Advokat  Yang  Tidak  Melaksanakan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum

## A. Bantuan Hukum Di Indonesia
Munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di negara-negara berkembang  pada  dekade  terakhir  sedikit banyaknya  memberi  gambaran  mengenai pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh negara-negara  tersebut.  Gambaran  yang segera nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan  rakyat  dan  situasi  ini  telah berkembang  sedemikian  rupa,  sehingga rakyat  tidak  mampu  menjadi  subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.  Karena  streotip  hukum  yang demikian di mana hukum belum memihak kepentingan  rakyat,  maka  selalu  ada konflik  antara  pembuat  hukum  di  satu pihak  dengan  lapisan  masyarakat  yang menjadi korban pelaksanaan hukum di lain pihak. Ketegangan antara pembuat hukum dan  lapisan  masyarakat  yang  menjadi korban  pelaksanaan  hukum  itu  telah melahirkan kelompok-kelompok  atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum.
Indonesia  termasuk  salah  satu  dari negara  berkembang  yang  kondisinya kurang  lebih  sama  dengan  negara-negara berkembang  lainnya  di  Asia,  maka munculnya  Lembaga-lembaga  Bantuan Hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  terlepas dari  sejarah  bantuan  hukum  di  Indonesia. Seperti  diketahui,  di  Indonesia  selain memberlakukan  hukum  adat  dari  masing- masing  daerah  yang  oleh  Van  Vollen Hoven  dibagi  ke  dalam  19  lingkungan hukum adat, juga memberlakukan hukum import,  yaitu  hukum  penjajahan Belanda  atas  negeri  jajahannya.  Dalam hukum  adat  tidak  di  kenal  apa  yang disebut  “Lembaga  Bantuan  Hukum”.  Hal itu dapat dimengerti  karena dalam hukum
adat  tidak  dikenal  lembaga  peradilan seperti dalam hukum modern.
Penyelesaian  perkara  dalam  hukum  adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin- pemimpin  informal  yang  mempunyai kharisma khusus.
Pada      saat      zaman      penjajahan Belanda      Tanggal      1      Mei        1843 disahkan Inlandsch Reglemen (I.R.) sebagai  hukum  acara  pidana  dan  hukum acara  perdata  bagi  golongan  Bumiputra, sedangkan  untuk  golongan  Eropa  berlaku hukum  acara  pidana Reglement  op  de Rechtsvordering. Pengadilan  sehari-hari untuk  orang-orang  Bumiputra  adalah landraad dan pengadilan sehari-hari untuk golongan  Eropa adalah Raad  van  Justitie . Peraturan  hukum  di  masa  ini  juga muncul Reglement op de Rechterlijke  Organisatie 1848  (RO)  yang  mengatur  mengenai susunan pengadilan. IR yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers ini dalam perkembangannya terus mengalami perubahan.
Indonesia baru mulai mengenal “bantuan  hukum”  sebagai  pranata  hukum tatkala  Indonesia  mulai  memberlakukan hukum  barat  yang  bermula  pada  tahun 1848  ketika  di  negeri  Belanda  terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan  asas  konkordansi,  maka dengan Firman Raja, tanggal 16 Mei 1848 Nomor  1  perundangan  baru  di  negeri Belanda juga diberlakukan untuk Indonesia,  antara  lain  peraturan  tentang Susunan  Kehakiman  dan  Kebijaksanaan Peradilan ( Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie ) yang lazim  dikenal  dengan  singkatan  R.O ( Stb , 1847-23 jo 1848-58).
Tahun  1900-an  di  zaman  penjajahan Belanda, pembaharuan hukum siap dilaksanakan.  Logika  kemajemukan  dan pemerintahan  tidak  langsung  Hindia Belanda  menuntut  dilengkapinya  dengan baik  masyarakat  Belanda  dan  Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memainkan  peranan  yang  ditentukan sebelumnya  dengan  pihak  Indonesia  yang
tetap  harus  disiapkan  menempati  derajat yang  lebih  rendah  dibandingkan  Belanda. Hal  ini  berarti  ada  dua  birokrasi  yakni yang  satu  merupakan  pihak  bawahan  dan yang lain sebagai  pihak  atasan. Termasuk juga  adanya  dua  sistem  peradilan  yang hubungannya serupa. 75 Terdapat perbedaan  serupa  di  bidang  peradilan, bahwa  tapal  batas  etnis  diterobos  ke  satu arah,  ke  pihak  Belanda  yang  jenjang peradilannya terdiri  atas residentiegerecht untuk  tingkat  pertama, Raad  van  Justitie untuk  tingkat  banding,  dan  Mahkamah Agung ( Hooggrechtshof ) di Jakarta (Batavia).  Tenaga  bagi  kedua  pengadilan yang  terakhir  itu  adalah  para  ahli  hukum yang  terlatih  yang  semakin  dipererat kaitannya denganrechsstaat negeri induknya  melalui  pendidikan,  tradisi, pengetahuan  turun  temurun,  gaya,  dan ilmu  hukum.  Wewenang  pengadilan Eropa  ini  diperluas  untuk  mengadili semua  perselisihan  dagang  eksternal  dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan  perbuatan  pidana yang  dilakukan  oleh  orang  Eropa .  Raad van Justitie yang pada akhirnya berjumlah enam  buah  untuk  orang  Indonesia.  Dari Raad van Justitie pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada Hof (Mahkamah Agung).  Penuntut  umum  untuk  golongan Belanda ( Openbar Ministerie ) yang dikepalai  oleh Procureur-
Generaal di  Batavia  (Jakarta),   yang juga      membawahi      polisi      kolonial. Hanya Landgerecht -lah  yang  dibentuk pada tahun 1914, yang memiliki wewenang  umum  atas  semua  golongan penduduk,  tetapi  pengadilan  jenis  ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan  pidana  ringan,  tidak  lebih  dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, landgerecht tidak banyak berarti.  Saat  itu,  kebanyakan  hakim  dan semua  notaris,  serta  para  advokat  adalah orang  Belanda  sampai  pertengahan  tahun 1920-an.
Bagi orang Indonesia, cukup disediakan satu kitab Undang-undang baik
untuk  perkara  perdata  dan  pidana,  yang menetapkan acara-acara pengadilan pangrehpraja maupun landraad dan pengadilan-pengadilan      yang        lebih rendah.  Kitab  undang-undang  ini  adalah Herziene  Inlandsch  Reglement (H.I.R). HIR  kurang  kompleks  dan  kurang  terinci dari  pada  kitab  undang-undang  untuk orang  Eropa,  untuk  melayani  kebutuhan dan  ukuran  orang  Indonesia  yang  lebih sederhana.  HIR  juga  memuat  ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit.
Karena  hukum  acara  yang  dipakai adalah  HIR,  maka  kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan- ketentuan hukum  yang  menjamin  bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR (lihat Pasal 250 HIR) yang justru sangat  miskin  menjamin ketentuan- ketentuan  mengenai  bantuan  hukum. Tentu  saja  ini  dirasa  tidak  adil  oleh golongan Bumi Putera. Kesulitan- kesulitan  lain  yang  muncul  adalah  masih langkanya Advokat atau dengan kata lain jumlah  Advokat  yang  praktek  relatif sedikit,  sehingga  akhirnya  yang  lebih banyak berperan adalah para Pokrol.
Pada tahun 1927 Pokrol-pokrol membuat  organisasi  bernama  Persatuan Pengacara  Indonesia  (PERPI).  Yang menggembirakan adalah meskipun jumlah Advokat  orang  Indonesia  relatif  sedikit, namun  sebagian  besar  mereka  adalah orang-orang pergerakan. Dilihat dari sudut ini  tentu  saja  sangat  menguntungkan karena  kualitas  pembelaan  mereka.  Pada saat  inilah  dapat  dikatakan  awal  lahirnya bantuan  hukum  bagi  golongan  yang  tidak mampu.  Hal  ini  mudah  dipahami  oleh karena  pada  waktu  itu  bangsa  Indonesia tidak mampu membayar Advokat- Advokat Belanda yang mahal.
Saat zaman penjajahan Jepang perubahan  sistem  hukum  tidak  ada  yang berubah  tetapiuntuk  Golongan  Eropa  dan Tionghoa diberlakukan Burgelijk Wetboek (B.W.)  dan Wetboek  van  Koophandel (W.v.K),  sedangkan  untuk  golongan
Indonesia  asli  diberlakukan  hukum  adat.
Bagi  golongan  lainnya  berlaku  hukum yang  diberlakukan  bagi  mereka  menurut aturan  terdahulu. Wetboek  van  Strafrecht (W.v.S) tetap diberlakukan selain peraturan-peraturan  pidana  lainnya  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Pendudukan Jepang. Peraturan-peraturan tersebut selain Osamu  Gunrei Nomor  1  Tahun 1942 dan Undang-undang Nomor Istimewa Tahun 1942 juga 88 termasuk di dalamnya Osamu  Seire Nomor  25  tahun 1944  tentang Gunzei  Keizirei ,  walaupun Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  ini belaku,  aturan  W.v.S  tetap  berlaku juga  dan  daerah  hukumnya  meliputi  Jawa dan Madura
.
5. SIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan  permasalahan  yang diangkat dan sebagaimana telah di analisis yaitu,  mengenai  “Pemberian  Bantuan Hukum  Oleh  Advokat  Terhadap  Klien Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2003  Tentang  Advokat”.,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian bantuan hukum kepada  warga  negara  merupakan upaya  untuk  memenuhi  dan sekaligus  sebagai  implementasi indonesia sebagai  negara hukum yang  mengakui,  melindungi  dan menjamin hak asasi warga negara  akan  kebutuhan  akses terhadap  keadilan  ( access  to justice ) dan persamaan di hadapan  hukum  ( equality  before the  law ).  Kewajiban  advokat untuk memberikan bantuan hukum  telah  diatur  dalam  Pasal 22  UU  advokat  yaitu:  Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada klien/pencari keadilan  yang  tidak  mampu, Ketentuan  mengenai  persyaratan dan  tata  cara  pemberian  bantuan hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1), diatur lebih  lanjut dengan  Peraturan  Pemerintah, yaitu  yaitu  PP  Nomor  83  tahun
2008.
2. Undang-Undang menyatakan Organisasi  Advokat  merupakan satu-satunya wadah profesi advokat  (pasal  28  ayat  1), Organisasi Advokat adalah sebuah  wadah  profesi  advokat yang  didirikan  dengan  tujuan meningkatkan  kualitas  profesi advokat.  Pengawasan  terhadap kinerja  yang  berkaitan  dengan penegakan  kode  etik  dilakukan oleh  Organisasi  Profesi  melalui Komisi  Pengawas.  Bagi  advokat yang  berpraktik di kantor hukum atau organisas
bantuan hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan  kode  etik  dilakukan oleh atasan atau pimpinannya.
3. Advokat dalam menjalankan
profesinya tidaklah kebal hukum, Advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian  bantuan  hukum  dapat dikategorikan  telah  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
kewajiban profesi
sebagimana yang dijelaskan dalam  pasal  22  ayat  (1)pasal  7 ayat  (1) Undang-  undang  Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta  Undang-undang  Advokat telah  dengan  tegas  mengatur beberapa  jenis  sanksi  mulai  dari teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara  dan pemberhentian tetap.

## Saran
A. Mestinya seorang Advokat mengilhami  profesinya  sebagai profesi yang mulia dan bertanggungjawab  penuh  secara moral dalam hal pemberian bantuan  hukum  terhadap  pencari keadilan/klien, serta patuh
terhadap  kode  etik  yang  memang telah melekat, bukan hanya sebatas mencari  nilai  ekonomis  dengan
memandang  apakah  calon  klien tersebut akan membawa keuntungan secara finasial ataupun untuk  mencari  popilaritas  saja,  hal itu  sudah  menajdi  rahasia  umum bahwa  kasus-kasus  yang  memberi nilai besar akan dijadikan prioritas, sehingga  hak  pencari  keadilan, terkhusus  pencari  keadilan  yang tidak mampu menjadi terabaikan. B. Diharapkan keberadaan Organisasi Advokat  sebagai  lembaga  yang mempunyai  otoritas  mengangkat serta  memonitor  kinerja  advokat harus ekstra dalam hal pemantauan secara berkala mengenai efektifitas para  advokat,  ini  tidak  lain  untuk menjaga  marwah  organisasi  itu sendiri  demi menjaga kepercayaan masyarakat  ataupun  para  pencari keadilan,  lebih-lebih  klien  yang memang  secara  ekonomi  tidak mumpuni  dan  awam  akan  dunia hukum.
C. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum, diharapkan kepada oraganisasi  profesi  advokat  tegas dalam  melaksanakan  peraturan yang  telah  ada  kaitan  dengan prosedur  pemberian  sanksi  bagi advokat yang melanggar ketentuan atau  kode  etik  advokat,  sehingga dengan  begitu  stigma bahwa advokat  hanya  membela  klien yang memiliki uang, advokat kebal hukum  dan  pandangan  negatif lainnya  terhadap  advokat  yang seyogyanya adalah penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan,  komisi  pemberantasan komisi,  notaris  dan  hakim  tidak terjadi lagi.

## 6. DAFTAR  PUSTAKA
Abdurahman,1980, Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia ,  (Jakarta:  Universitas Indonesia).
Ansori  Sabuan,  Syarifuddin  Pettanasse,
Dan Ruben Achmad, 1990, Hukum Acara  Pidana ,  Penerbit  Angkasa Bandung. Adnan  Buyung  Nasution,  1982, Bantuan Hukum  di  Indonesia , Lembaga Penelitian, Pendidikan,
dan
Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial
(LP3ES), Jakarta.
Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, 2003,
Metodologi  Penelitian ,  Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Soerjono  Soekanto,  2012, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press. Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme ,  Putra  A.  Bardin, Jakarta,
Bhekti  Suryani  Dan  Sartono,  2013,
Prinsip-Prinsip Dasar Profesi
Advokat , Dunia Cerdas, Jakarta.
Paul  S.  Baut,  1980, Bantuan  Hukum  di Negara Berkembang , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. MD  Mahfud  Moh.,  2000, Politik  Hukum Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia ,
Dalam  Jurnal  Hukum  Nomor  14 Vol. 7. Rahardjo Satjipto, 1976, Hukum Masyarakat  dan  Pembangunan , Alumni, Bandung.
Harahap  Yahya  M,  2008, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta. Binzaid Kadafi, et all, 2004 , Pembentukan
Organisasi  Advokat  Indonesia:
Keharusan atau Tantangan?, Pusat  Studi  Hukum  &  Kebijakan Indonesia  atas  kerjasama  dengan The Asia Foundation, Jakarta, Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan  Sosiologis  Hukum ,  Sinar
Baru, Bandung,
Ansori  Sabuan,  Syarifuddin  Pettanasse, Dan Ruben Achmad, 1990, Hukum
Acara  Pidana ,  Penerbit  Angkasa Bandung.
Frans  Hendra  Winarta,  2000, Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan  Belas  Kasihan ,  PT.  Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Frans J. Rengka, 1992, Peranan Lembaga Bantuan  Hukum  Dalam  Proses Peradilan  Pidana Sebuah  Studi
Kasus  Di  LBH  Jakarta,  Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Andi  Hamzah,  2008, Hukum  Acara
Pidana  Indonesia ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Djoko  Prakoso, Eksistensi  Jaksa  di Tengah-Tengah Masyarakat , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
Ishaq,  2012, Pendidikan  Keadvokatan , Jakarta; Sinar Grafika. Adnan  Buyung  Nasution,  1982, Bantuan Hukum  di  Indonesia , Lembaga
Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial
(LP3ES), Jakarta.
Luhut  M.  P  Pangaribuan , 2002, Advokat dan  Contempt  of  Court:  Suatu Proses  Di  Dewan  Kehormatan
Profesi. Jakarta: Djambatan, Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan  Sosiologis  Hukum ,  Sinar Baru, Bandung.
Mien Rukmini,  2003, Perlindungan HAM Melalui  Asas  Praduga  Tidak Bersalah  Dan  Asas  Persamaan Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada
Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Bandung. V.  Harlen  Sinaga,  2011, Dasar  -  dasar Profesi Advokat , Jakarta:
Erlangga.
Supriyadi , 2006, Etika  dan  Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.