ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
Irwan Waris *
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia ; irwanwaris@yahoo.co.id * Correspondence : irwanwaris@yahoo.co.id
Kata kunci Dinamika, Penganggaran,
Pilkada Keywords
Dynamics, budgeting, local election

## ABSTRAK
Artikel ini mendeskripsikan dinamika politik penganggaran Pilkada di Kota Palu dan  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Sumber  data  berasal  dari  wawancara  dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam proses  penganggaran  Pilkada.  Sedangkan  dokumentasi  dilakukan  dengan mengumpulkan  risalah  rapat  proses  perencanaan  dan  pembahasan  anggaran Pilkada. Penelitian ini menemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu mendapatkan realisasi anggaran yang tidak sama dalam pembiayaan Pilkada, begitupun dalam proses pembahasan membutuhkan waktu yang  berbeda. Dinamika  politik  penganggaran Pilkada  di  Kota  Palu dan Sulawesi  Tengah dipengaruhi  tiga  faktor. Pertama, soliditas team  work  Komisi Pemilihan Umum dalam pembahasan anggaran. Kedua, jalinan komunikasi antara Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah.  Ketiga, kekuatan argumentasi team Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun anggaran.
.

## ABSTRACT
This article describes the political dynamics of local election budgeting in Palu City and Central Sulawesi Province. Sources of data come from interviews and documentation. Interviews were conducted with actors involved in the election budgeting process. Meanwhile, documentation is done by collecting minutes of the  planning  process  meetings  and  discussion  of  the  regional  head  election budget.  This  study  found  that  the  General  Election  Commission  in  Central Sulawesi  Province  and  Palu  City  received  unequal  budget  realization  in  the financing  of  the  Pilkada,  as  well  as  the  discussion  process  requiring  different times. The political dynamics of regional election budgeting in Palu and Central Sulawesi are influenced by three factors. First, the solidity of the General Election Commission's team work in budget discussions. Second, the communication link between the General Election Commission and the Regional Government Budget Team. Third, the strength of the arguments of the General Elections Commission team in preparing the budget.

## Pendahuluan
Anggaran  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  sangat  teknis  dan  urgen  untuk mendukung kelancaran tahapan pelaksanaan Pilkada. Anggaran juga menjadi sangat politis,  yang  seringkali  mengganggu  tahapan  Pilkada.  Hal  ini  dikarenakan pembiayaan  Pilkada  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  dimana  dalam  proses  pembahasannya  melalui  proses  politik  yang melibatkan  penyelenggara  Pemilu  (KPU),  eksekutif  (pemerintah  daerah)  dan legislatif  (DPRD).  Realisasi  anggaran  Pilkada  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan KPU  dalam  menyusun  perencanaan  anggaran  dan  lobi  politik.  Tantangan  yang dihadapi  oleh  KPU  adalah,  bagaimana  dalam  proses  lobi  politik  mampu  menjaga integritas  dan  independensi  pelaksanaan  Pilkada,  ditengah  tarik  menarik kepentingan politik DPRD dan pemerintah daerah yang menjadi bagian dari peserta Pilkada, terutama partai politik dan kandidat peserta Pilkada.
Pembiayaan  Pilkada  yang  dianggarkan  dari  APBD  menimbulkan  sejumlah masalah. Para penyelenggara Pemilu menghadapi situasi yang tidak mudah untuk bernegosiasi  tentang  persetujuan  dan  penetapan  jumlah  anggaran  yang  sesuai kebutuhan  (Perdana  et  al.,  2019).  Sejumlah  temuan  terkait  proses  penganggaran Pilkada langsung yang digelar tahun 2005 sampai 2018, ditemukan adanya realisasi usulan  anggaran  Pilkada  yang  tidak  sepenuhnya  diakomodir/disetujui,  adanya perbedaan  sikap  pemerintah  daerah  dalam  menyetujui  usulan  anggaran  Pilkada, serta  adanya  kecenderungan  petahana  dan  non  petahana  mempengaruhi  proses realisasi anggaran Pilkada (Pratama M et al., 2018; SEKNAS FITRA, 2010).
Berbagai  permasalahan  yang  kerap  ditemui  dalam  proses  penganggaran Pilkada  diantaranya:  Pertama,  keterbatasan  anggaran  daerah  dalam  pembiayaan Pilkada  menimbulkan  terganggunya  tahapan  proses  Pilkada.  Kedua,  pembahasan anggaran  Pilkada  yang  melibatkan  penyelenggara  Pemilu  (KPU),  eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) ikut mempengaruhi proses terealisasinya anggaran  Pilkada  sesuai  kebutuhan  dan  ketepatan  waktu.  Ketiga,  penganggaran Pilkada  yang  bersumber  dari  APBD  seringkali  mengganggu  integritas  Pemilu, dikarenakan adanya lobi-lobi politik menjelang proses pembahasan anggaran.
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu merupakan dua dari 270 daerah yang akan  menyelenggarakan  Pilkada  serentak  tahun  2020.  Terkait  itu  dalam  proses pengusulan  anggaran  pembiayaan  Pilkada  telah  mendapatkan  persetujuan  dari pemerintah  daerah  setempat — Kota  Palu  dan  Provinsi  Sulawesi  Tengah — yang ditandai dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Walikota  Palu  dan  Gubernur  Sulawesi  Tengah.  Meskipun  demikian  kedua  daerah tersebut,  dalam  persetujuan  anggaran  pembiayaan  Pilkada  mengalami  dinamika yang berbeda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan usulan anggaran sebesar 158, 178 milyar rupiah dari 230 milyar rupiah yang diusulkan (Salim, 2019). Jika  dipresentasikan,  jumlah  usulan  yang  direalisasikan  oleh  pemerintah  Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 68,77 % dari usulan anggaran. Hal ini berbeda dengan sikap
politik Pemerintah Kota Palu, yang merealisasikan usulan anggaran KPU Kota Palu sebesar  88,20  %,  dari  total  anggaran  yang  diusulkan  sebesar  47,085  milyar  rupiah (Lory, 2019).
Tahapan penganggaran merupakan salah satu hal yang paling esensi. Menurut Wildavsky & Naomi (2012) dalam proses penganggaran memiliki dimensi politik di dalamnya, hal ini dapat terlihat atau diamati dari adanya interaksi aktor-aktor baik eksekutif maupun legislatif dalam proses perumusan kebijakan anggaran. Terlebih lagi fungsi-fungsi penganggaran diperankan para politisi yang menduduki jabatan sebagai  kepala  pemerintahan,  ketua  badan  legislatif  dan  anggota  legislatif. Keterkaitan antara politik dan kebijakan telah disinggung Chomsky (1997) dan Mead (2013) bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini  mengandung  makna  bahwa  setiap  kebijakan  sebetulnya  tidak  bersifat  benar- benar  netral,  ada  kekuatan  politik,  kepentingan,  interaksi  bahkan  persinggungan dalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan.
Di  Indonesia,  peran  politisi  dalam  perumusan  kebijakan  anggaran  tampak tertuang dalam fungsi lembaga perwakilan yang populer diistilahkan sebagai fungsi budgetting .  Salah  satu  fungsi budgetting yang  dilaksanakan  oleh  legislatif  adalah penganggaran  Pilkada  yang  dianggarkan  atau  bersumber  dari  dana  APBD. Penganggaran  Pilkada  sangat  ditentukan  oleh  para  pembuat  kebijakan  publik, dimana kebijakan publik lahir melalui proses politik. Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting  organisasi, termasuk identifikasi berbagai  alternatif  seperti  prioritas  program  atau  pengeluaran,  dan  pemilihannya berdasarkan dampaknya.
Kebijakan  diartikan  sebagai  mekanisme  politis,  manajemen,  finansial,  atau administratif    untuk    mencapai  suatu    tujuan    eksplisit.    Kebijakan  publik  juga dipahami  sebagai  kebijakan  yang  dibuat  oleh  badan-badan  pemerintah  dan  para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik (Subarsono, 2009). Samodra Wibawa (2011) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/ dalam/ guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu    kepentingan,   dimana    pelaksanaan    keputusan    tersebut membutuhkan dikerahkannya   sumber   daya   milik   sistem   politik  tersebut. Pandangan lainnya dikemukakan  oleh  James  Anderson,  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  arah tindakan  yang  mempunyai  maksud,  yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan  (Winarno, 2008).
Dalam proses perumusan kebijakan publik gagasan dapat datang dari berbagai sumber, seperti kepentingan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, interpretasi para birokrat, serta intervensi kelompok-kelompok kepentingan, media dan warga negara  (Suharto,  2011).  Dunn  (2015)  menyebut  bahwa  kebijakan  merupakan  hasil dari  serangkaian  diskusi  yang  melibatkan  kemauan  politik  dari  tujuan  yang  ingin dicapai oleh aktor-aktor politik. Oleh karena itu dalam proses perumusan kebijakan
publik  penting  untuk  memahami  peran  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  pembuat kebijakan (Winarno, 2007). Singkatnya meminjam istilah Laswell, dalam perumusan kebijakan  penganggaran  Pilkada  penting  untuk  mengetahui  ‘siapa  mendapat  apa, kapan dan bagaimana’ dalam proses penganggaran Pilkada.
Berangkat  dari  hal  itu,  maka  artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan dinamika politik proses penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.  Sistematika  artikel  ini  menjelaskan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pembahasan anggaran Pilkada, argumentasi dan perdebatan pembahasan anggaran, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran, pertimbangan yang mendasari disetujui  atau  tidak  disetujuinya  anggaran,  serta  pengurangan  atau  penambahan usulan  anggaran  Pilkada.  Penelitian  ini  memperkaya  temuan  tentang  faktor keberhasilan  proses  penganggaran,  bahwa  dalam  proses  penganggaran  ada  faktor politik  yang  menentukan,  namun  keputusan  politik  memerlukan  argumentasi (gagasan), komunikasi dan soliditas tim perumus anggaran.

## Metode
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  menyajikan  gambaran  yang  lengkap mengenai setting sosial    dan  hubungan-hubungan  yang  terdapat  dalam  penelitian (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumen dan wawancara  semi  terstruktur  dengan  informan  meliputi  komisioner  KPU  dan  staff kesekretariatan  KPU  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Kota  Palu.  Data-data  yang terkumpul selanjutnya dilakukan uji keabsahan data dengan teknik validasi konstruk dan  validasi  internal.  Validasi  konstruk  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bukti- bukti  sebanyak  mungkin  dan  dilakukan  verifikasi  dengan  informan  kunci, sedangkan  validasi  internal  dilakukan  dengan  melakukan  penjodohan,  penjelasan dan analisis waktu kejadian. Selanjutnya data yang telah divalidasi dilakukan analisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  yang  terdiri  dari  teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sudirman et al., 2022).

## Hasil dan Pembahasan

## Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
Proses penganggaran Pilkada melewati tahapan yang cukup panjang mulai dari pra  penganggaran,  perancangan  anggaran,  pembahasan  anggaran,  hingga persetujuan  anggaran  yang  dituangkan  dalam  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah. Lebih lengkap alur penganggaran Pilkada ditampilkan pada gambar 1.
Gambar 1. Alur dan Aktor Penganggaran Pilkada
Sumber: olahan penelitian (2020).
Gambar  di  atas  menampilkan  bahwa  setidaknya  ada  tiga  ruang  proses pembahasan  anggara  Pilkada. Pertama ,  ruang  depan  dimana  pada  ruang  ini  pihak KPU secara internal melakukan rapat penyusunan rancangan kebutuhan biaya (RKB) untuk diajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Penyusunan RKB oleh KPU secara praktek  dilakukan ketika pihak KPU pusat dan pemerintah pusat (Kementrian Dalam Negari dan Kementrian Keuangan) telah mengeluarkan regulasi standar penganggaran Pilkada. Kedua , ruang tengah. Pada tahap ini KPUD bersama pemerintah  daerah/TAPD  melakukan  pembahasan  anggaran.  Pada  tahap  ini  baik KPUD maupun TAPD mengeluarkan argumentasi tentang usulan anggaran, hingga mendapat  kesepakatan/titik  temu  dari  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  hasil kesepakatan tersebut dijadikan sebagai pegangan TAPD dalam proses pembahasan anggaran  di  DPRD. Ketiga ,  ruang  belakang.  Pada  tahap  ini  pembahasan  anggaran Pilkada tidak lagi melibatkan KPUD, namun hanya melibatkan TAPD dan DPRD.
Dalam proses penyusunan anggaran, pembahasan, persetujuan hingga transfer anggaran,  KPU Sulawesi  Tengah dan  Kota  Palu  memiliki  dinamika  yang berbeda. KPU  Provinsi  Sulawesi  Tengah  intensitas  pertemuan  pembahasan  berlangsung empat kali, sementara KPU Kota Palu berlangsung 5 kali pertemuan. Meski output dari  pertemuan  lebih  sedikit  dilakukan  oleh  KPU  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  akan tetapi realisasi anggaran hanya mencapai 68,77 % (158 miliar) dari yang diusulkan sejumlah  230  milyar.  Berbeda  dengan  Kota  Palu,  dimana  proses  perdebatan berlangsung lebih lama, namun realisasi anggaran dari yang diajukan mencapai 88,2 % (41 milyar) dari yang diajukan 47 milyar. Hal tersebut menujukkan bahwa besar kecilnya  realisasi  anggaran  tidak  sepenuhnya  linear  dengan  cepat  atau  lambatnya proses pembahasan anggaran.
Pembahasan TAPD dan KPU Pemabaasan TAPD dan DPRD KPUD TAPD Divisi hukum dan pengawasan Divisi teknis penyelengg ara Divisi Perencanaa n Data dan Informasi Divisi sosialisasi TAPD DPRD Penyusunan RKB (Internal KPU)
Output dari  proses  pembahasan  anggaran  antara  DPRD  dan  TAPD  yaitu ditandatanganinya  naskah  perjajian  hibah  daerah  (NHPD),  selanjunya  KPU mendapat outcome yaitu  transfer  anggaran  dari  pemerintah  daerah  kepada  KPU (Lihat gambar 2).
Gambar 2. Proses Pembahasan dan Transfer Anggaran Pilkada
Sumber: olahan penelitian (2020).
Dalam  proses  pengganggaran  Pilkada  ada  3  aktor  penting  yang  berperan. Pertama , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum  atau  biasa  disingkat  dengan  KPU  adalah  sebuah  lembaga  negara  yang bertugas  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  (Kepala  Daerah/  DPR/  DPRD/  DPD/ Presiden)  di  Indonesia.  KPU  merupakan  salah  satu  lembaga  besar  di  negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki wilayah kerja disetiap Provinsi/Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, pada saat menyelenggarakan pemilihan KPU juga berhak untuk membentuk panitia pelaksana  yang  bersifat  ad-hoc  yang  ada  ditingkat  kecamatan,  desa,  dan  RT/RW (PPDP dan KPPS).
Kedua ,  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah. Kepala  Daerah  selaku  kepala pemerintahan  daerah  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah. Pengelolaan  Keuangan  Daerah diatur  oleh  Undang-Undang Nomor  23 tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selanjutnya  ketentuan  Pasal  293  dan  Pasal  330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat  untuk  mengatur  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  sebuah  peraturan pemerintah. Proses penganggaran Pilkada yang bersumber dari APBD dalam proses pembahasannya  melibatkan  tim  anggaran  pemerintah  daerah  (TAPD)  masing- masing tingkatan.
Gambar 3. Aktor Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sumber: olahan penelitian (2020).
Pembahasan Anggaran KPUD & TAPD Pembahasan Anggaran TAPD & DPRD Output (NPHD) Outcome (Transfer Anggaran ke KPUD)
Sekertaris Daerah Provinsi/Ka bupaten/Ko
ta
Badan
Perencana an Pembangu nan Daerah Badan Pengeloloa an Aset dan Keuangan Daerah Inspektora t Daerah
Di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  TAPD  yang  dikoordinatori  sekertaris  daerah provinsi  beranggotakan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangaan dan Aset Daerah (BPKAD), serta inspektorat daerah. Hal ini dijelaskan oleh Kabag Perencanaan Anggaran KPU Sulawesi Tengah, Paskal, bahwa:
“sesuai dengan aturan yang ada, pihak -pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran yang selain KPU  juga  ada  TAPD.  Di  TAPD  itu  ada  beberapa  unsur,  ada  Sekprov/Sekda,  ada  BPKAD, BAPEDA,  dan  inspektorat.  Biasanya  Sekrpov  kadang  digantikan  asisten  I” (Wawancara  10 September 2020).
Di  tingkatan  Kota  Palu,  TAPD  juga  dipimpin  oleh  sekertaris  daerah  dan beranggotakan Bapeda dan BPKAD. Di luar TAPD, instansi lain yang terlibat dalam pembahasan  anggaran  Pilkada,  yaitu  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kota  sebagai pemegang  fungsi  anggaran  ( budgeting ).  Meskipun  itu,  keterlibatan  DPRD  dalam proses  pembahasan  Pilkada  tidak  lagi  mengikusertakan  KPUD,  sebaliknya  Posisi KPU digantikan oleh TAPD.
Ketiga , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu.  Pasal  95  UU  No  23  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  DPRD  merupakan lembaga      perwakilan      rakyat      daerah      dan      berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya DPRD memiliki hak- hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana  tercantum  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  dapat  dirumuskan  ke dalam 3 ketagori, yakni : fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPRD tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 99 ayat 1. Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi ini dalam bentuk pembahasan rancangan APBD bersama  kepala  daerah  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama  sehingga melahirkan  produk  dalam  bentuk  APBD.  Fungsi  ini  merupakan  bagian  dari kebijakan  publik  yang  di  desain  dalam  bentuk  program-program  pembangunan dengan  pembiayaan  APBD  yang  diarahkan  dalam  rangka  menjawab  tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah.
Penganggaran pembiayaan Pilkada sangat rentan dengan konflik kepentingan lokal, terlebih lagi jika petahana ikut berkompetisi (Rizkiansyah dan Silitonga, 2019). Studi  Pratama,  Agustiyati  dan  Sadikin  (2018)  tentang  politik  angggaran  Pilkada menemukan  bahwa  di  daerah-daerah  dengan  calon  petahana  yang  mendapat dukungan  minoritas  Parpol  di  DPRD,  maka  DPRD  cenderung  memotong  jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Sebaliknya, di daerah- daerah dengan calon petahana yang mendapat dukungan mayoritas Parpol di DPRD,
maka DPRD cenderung menyetujui atau bahkan menambah jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, daerah-daerah yang tidak memiliki calon petahana atau calon petahana yang berasal dari wakil kepala daerah sebelumnya,  cenderung  memotong  jumlah  anggaran  yang  diajukan  oleh  lembaga penyelenggara pemilu dengan alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran.
Berbeda  dengan  temuan  para  peneliti  sebelumnya,  dinamika  penganggaran pada  Pilkada  Sulawesi  Tengah  tahun  2020  dalam  proses  pembahasan  anggaran Pilkada di KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai panitia penyelenggara pemilihan gubernur,  dan  KPU  Kota  Palu  sebagai  panitia  penyelenggara  pemilihan  walikota, realisasi  jumlah  anggaran  Pilkada  tidak  ditentukan  oleh  tampil  atau  tidaknya petahana. Pemilihan gubernur Sulawesi Tengah yang tidak diikuti petahana, realisasi jumlah  anggaran  yang  disetujui  oleh pemerintah  daerah dalam APBD  justru  lebih besar  persentasenya.  Sementara  pemilihan  Walikota  Palu  yang  diikuti  calon petahana, anggaran yang disetujui dalam APBD persentasenya jauh lebih kecil dari usulan  KPU  Kota  Palu.  Hal  ini  menjawab  bahwa  faktor  tampilnya  petahana  tidak selalu linear dengan besar kecilnya realisasi anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah melalui APBD. Di Sulawesi Tengah dan Kota Palu, faktor soliditas internal KPU (komisioner dan kesekretariatan), komunikasi yang terjalin antara KPU dan tim penganggaran  pemerintah  daerah,  serta  kekuatan  argumentasi,  merupakan  faktor penentu besar dan kecilnya realisasi anggaran.

## Kesimpulan
Aktor-aktor yang terlibat dalam penganggaran Pilkada terdiri atas tiga pihak, yaitu  KPU,  TAPD,  dan  DPRD.  Komposisi  KPU  meliputi  komisioner  dan kesekretariatan. Sedangkan komposisi TAPD meliputi: Sekda, BAPPEDA, BPKAD, serta inspektorat. Selanjutnya di jajaran DPRD diwakili oleh Badan Anggaran.  Dalam proses penganggaran Pilkada, KPU dan TAPD seringkali melewati perdebatan yang panjang, atau tidak selesai dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan pertemuan yang  dilakukan  secara  berulang.  Penganggaran  Pilkada  meski  syarat  dengan pertarungan  kepentingan,  namun  dalam  realitasnya  kepentingan  ini  tidak mempengaruhi  besar  dan  kecilnya  anggaran  yang  direalisasikan  melalui  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebaliknya kelancaran realisasi anggaran Pilkada sangat  ditentukan  oleh  komunikasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat,  khususnya komunikasi antara KPU dan TAPD.

## Referensi
Arikunto, S. (2010). Metode Peneltian . Jakarta: Rineka Cipta. Chomsky, N. (1997). Democracy Lite . Index on Censorship, 26(3), 56 – 58. Dunn, W. N. (2015). Public Policy Analysis . United Kingdom: Routledge. Lory,  J.  (2019). Dana Pemilihan Wali Kota Palu Rp  41,553 Miliar . https://www.beritasatu.com/nasional/578142/dana-pemilihan-wali-kota-palu-

## rp-41553-miliar
Mead,  L.  M.  (2013).  Teaching  public  policy:  Linking  policy  and  politics.  J ournal  of Public Affairs Education , 19(3), 389 – 403.
Perdana, A., Sukmajati, M., Rizkiyansyah, F., Nugroho, K., Tanthowi, P., Liando, F., Anggraini,  T.,  &  Silitonga,  B.  (2019). Tata  Kelola  Pemilu  di  Indonesia .  KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.
Sukmajati,  Mada  &  Perdana  Aditya  (ed).  (2018). Pembiayaan  Pemilu  di  Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia .
Tantowi,  Pramono  U,  Perdana,  Aditya  dan  Sukmajati,  Mada  (ed)  2019. Tata  Kelola Pemilu di Indonesia . Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Salim,  U.  (2019). Dana  Pilkada  2020  di  Sulteng  Rp422  M -  Metrosulawesi. https://metrosulawesi.id/2019/10/10/dana-pilkada-2020-di-sulteng-rp422-m/
SEKNAS FITRA. (2010). Naskah Rekomendasi Kebijakan Anggaran Kepala Daerah Efisien Dan Demokratis . FITRA.
Subarsono, A.G. (2009). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudirman,  F.  A.,  Sari,  E.  I.,  &  Abdullah,  A.  (2022).  Penerapan  E-Planning  dalam Perencanaan  Pembangunan  Daerah  di  Kota Kendari :  Kontribusi  untuk  SDGs.
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 174.
https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500
Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial . Bandung: Alfabeta.
Wildavsky,  A.  B.,  &  Naomi,  C.  (2012). Dinamika  Proses  Politik  Anggaran .  Matapena Consultindo.
Wibawa,  Samoedra.  (2011). Politik  Perumusan  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses . Yogyakarta: Media Pressindo.