Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child pada Hak Waris Anak Angkat dibawah Umur dalam Hukum Perdata di Indonesia
Kathleen C.Pontoh *1 , Stefan Obadja 2 , Maikel Kuntag 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Indonesia.
Kathleen_pontoh@unsrat.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  dan  penerapan  prinsip  the best interest of chid pada hak waris anak angkat dibawah umur dalam hukum perdata Indonesia.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  (legal  research)  dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri tidak serta merta anak angkat tersebut memperoleh hibah wasiat dari orang tuanya tetapi harus melalui prosedur  hibah wasiat dalam bentuk akta  notaris  dan  disebut  wasiat  atau  testamen.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa hukum  perdata  di  Indonesia  belum  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  atas kepentingan  terbaik  anak  terhadap  hak  waris  anak  dibawah  umur  pada  saat penetapan  Pengadilan  atas  status  anak  angkat.    Kedepannya  diharapkan  ada penyempurnaan  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  khususnya  terhadap  kepentingan terbaik anak dalam hal hak waris anak dibawah umur.
Kata Kunci: Prinsip the best interest of child; hak waris; anak angkat dibawah umur. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pada  saat  Indonesia  sudah  menandatangani  dan  meratifikasi  Konvensi  tersebut  maka konsekuensinya  Indonesia  wajib  melakukan  penyesuaian  terhadap  segala  ketentuan  yang terdapat  dalam  konvensi  tersebut,  termasuk  dalam  menyesuaikan  peraturan  perundang- undangan.  Hal  pertama    yang  dilakukan  Indonesia  dalam  melaksanakan  Konvensi  tersebut adalah melakukan perubahan kedua terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No.2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pada hakikatnya Konvensi Internasional Hak-hak Anak terdapat prinsip yang mendasari segala  ketentuan  yang  ad a  di  dalamnya  yaitu  “Prinsip  KepentinganKepentingan  Terbaik  Bagi Anak” ( The best interest of child principle ). Prinsip ini terkandung dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Anak yaitu “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak -anak, baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan  sosial  pemerintah  atau  swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari  anak- anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama.”  Pernyataan  pada  pasal  3  ini  juga d ikuatkan dengan bunyi pasal 4 yaitu “Negara -negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif,  administratif,  dan  lain  sebagainya  untuk  pelaksanaan  hak-hak  yang  diakui  dalam konvensi  sekarang  ini.  Sepanjang  menyangkut  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  kebudayaan, negara-negara  peserta  akan  mengambil  langkah-langkah  sampai  batas  maksimal  yang  dapat dilakukan  sdengan  sumber-sumber  daya  mereka  yang  tersedia  dan  bila  diperlukan,  dalam rangka  kerjasama  Internasional.”  Pasal  3  dalam  konvensi  menjelaskan  bahwa  pri nsip kepentingan  terbaik  dari  anak  adalah  sebuah  kewajiban  bagi  setiap  negara  yang  telah meratifikasi untuk mengaplikasikannya dalam setiap kebijakan yang diambil.
Kebijakan-kebijakan  tersebut  termasuk  didalamnya  masalah  hak  waris  anak  angkat dibawah umur dalam hukum perdata di Indonesia.  Mengangkat anak menurut hukum perdata (BW) akan mempunyai akibat hukum yaitu anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak  kandung  dan  juga  mendapatkan  bagian  warisan  dari  orang  tua  angkatnya.  Masalah pengangkatan  anak  ini  sering  terjadi  dan  menjadi  permasalahan  yang  patut  diperhatikan terutama  dalam  pembagian  harta  warisan.    Didasarkan  pemikiran  hukum,  orang  tua  angkat wajib mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  anak  angkat  dapat  diberi  sesuatu  dari  harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.  Namun jika,  pada masa hidup orang tua angkat tidak sempat meninggalkan harta dengan jalan wasiat pada anak angkat dibawah umur maka  sangat  jelaslah  anak  tersebut  sangat  membutuhkan  harta  peninggalan  orang  tua angkatnya untuk kelangsungan hidupnya pada masa kanak-kanaknya.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( legal research ). Pendekatan penelitian yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  (Irwansyah,2020). Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  kepustakaan,  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Prinsip The Best Interest of Child Pada Hukum Nasional di Indonesia.
Generasi yang merupakan sumber daya manusia penerus bangsa adalah anak, mereka memiliki ciri dan sifat khusus.  Kehidupan anak diperlukan cara yang khusus dan upaya-upaya yang  khas  pula  dalam  menjamin  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh,  serasi, selaras, dan seimbang. Anak secara fisik dan mental dianggap belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga diperlukan peran serta dari Negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seorang anak.
Indonesia  di  tahun  1990,  telah  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  tentang  Hak-Hak  Anak  ( UN  Convention  on  The  Rights  of  The  Child 1989)  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi  Tentang  Hak-Hak
Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1990  Nomor  57)  tertanggal  25  Agustus 1990  (selanjutnya  disebut  Keppres  36/1990).  Dengan  ratifikasi  tersebut,  Indonesia  secara teknis  telah  mengikatkan  diri  secara  sukarela  pada  ketentuan-ketentuan  yang  terkandung dalam Konvensi Hak Anak.
Dalam Konvensi Hak Anak tercantum empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua  upaya  perlindungan  anak,  yaitu  prinsip  non  diskriminasi  (Pasal  2), prinsip  the  best interests  of  the  child atau  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  (Pasal  3),  prinsip  hak  hidup, kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  (Pasal  6),  serta  prinsip  penghargaan  atas  pendapat anak (Pasal 12). Dari keempat prinsip tersebut, prinsip the best interests of the child merupakan prinsip yang terpenting, yang melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi tersebut (Freeman,2007). Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak. Prinsip-prinsip perlindungan  anak  tersebut  kemudian  juga  diadopsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5606)  dan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  237,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5946) (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).
Prinsip  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  tercantum  dalam  Pasal  3  Konvensi  Hak Anak yang menyatakan sebagai berikut: “dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan sosial  negara  atau swasta,  pengadilan hukum,  penguasa administratif  atau  badan  legislatif,  kepentingan-kepentingan  terbaik  anak  harus  merupakan pertimbangan utama” Dalam Pasal 4 Konvensi ini, ditegaskan bahwa negara -negara pihak yang telah  meratifikasi  konvensi  ini  akan  melakukan  semua  tindakan,  baik  legislatif,  administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak- hak anak yang diakui dalam Konvensi  ini.  Sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak,  maka  Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan  kebijakan,  termasuk  kebijakan  yang  termasuk  dengan  anak  angkat  dengan penetapan Pengadilan.
Pengangkatan  anak  dalam  pelaksanaannya  harus  melindungi  hak  anak  yang  diatur dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sebagai pedoman bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum. Kehadiran Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sebagai  dasar  filosofi  pemerintah  bersama  DPR  untuk  membuat  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Upaya  ini  untuk  melindungi  hak  anak  terhadap pengangkatan anak yang akan dilakukan, maka harus merujuk pada tujuan pengangkatan anak yang  tertuang  dalam  Pasal  39  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan  perundang-undangan.  Agar  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  ini  berjalan  sebagaimana  mestinya  Presiden  menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Mengenai  adanya  kepentingan  terbaik  bagi  calon  anak  angkat  dengan  pengangkatan yang akan dilakukan harus mendapatkan izin dari Instansi Sosial, ini tertuang dalam Pasal 14 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  110/HUK/2009  tentang  Persyaratan Pengangkatan  Anak.  Hal  yang  kemudian  dilakukan  oleh  calon  orang  tua  angkat  adalah mengajukan  Permohonan  untuk  mendapatkan  penetapan  dari  Pengadilan  Agama  bagi  yang beragama  islam  maupun  Pengadilan  Negeri  bagi  yang  beragama  non-islam,  agar  keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat terlindungi dan diakui secara hukum.
Proses  pengangkatan  anak  dapat  cara  membuat  akta  pengangkatan  anak  dihadapan notaris,  disamping  itu  pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  dengan  dengan  cara  mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri  seperti  yang  dijelaskan  diatas  untuk  memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut.  Hanya saja Hak mewaris anak angkat tidak  diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  namun  demikian  khusus  bagi Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa,  kedudukan  anak  angkat  adalah  sama  dengan anak  sah. Untuk  itu  ia  berhak mewaris harta  warisan  orang  tua  angkatnya  menurut Undang- undang  atau  mewaris  berdasarkan  hukum  waris  Testamentair  apabila  ia  mendapatkan testament (Hibah Wasiat).
Pengaturan  Kepentingan  Terbaik  Anak  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dalam UU No 23 Tahun 2002 Pengaturan Kepentingan Terbaik Anak, yaitu sebagai berikut:
1) Hak atas nama sebagai identitas diri dan setatus kewarganegaraan (lihat Pasal 5 UU No 23 Tahun 2002). Pengaturan lebih lanjut di atur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak.
2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (lihat Pasal 6 UU No 23  Tahun  2002).  Hak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berfikir  dan  berekspresi merupakan  wujud  dari  jaminan  dan  penghormatan  negara  terhadap  hak  anak  untuk berkembang.
3) Hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  (lihat  Pasal  8  UU  No  23  Tahun  2002)  hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak.
4) Hak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  (Pasal  9  ayat  1  UU  No  23  Tahun  2002) Pasal  9  ayat  1  merupakan  turunan  dan  pelaksanaan  dari  Pasal  31  UUD  1945  yang berbunyi  sebagai  berikut  “setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan”.  Dalam Pasal  60  ayat  1 UU No  39  Tahun  1999,  hak anak atas  pendidikan  meliputi  hak  untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya.
Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal  2  huruf  d  UU  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  mengenai ”kepentingan  terbaik  bagi  Anak”  adalah  segala pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang Anak.  Hakim dalam suatu perkara Anak wajib dalam putusannya menerapkan asas kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Salah  satu  yang  dapat  menjadi  tolak  ukur  penerapan  asas  ini adalah  Hakim  harus  memutuskan  dengan  acuan  bahwa  putusan  tersebut  adalah  hal  terbaik untuk  Anak  sebagai  pembelajaran  dan  bukan  atas  dasar  pembalasan  dendam.  Hakim  yang menangani  kasus  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  memutus  bahwa  Anak  mendapat hukuman  pidana  penjara  harus  benar – benar  memutuskan  dengan  pertimbangan  bahwa hukuman  tersebut  merupakan  pembelajaran  untuk  anak,  karena  pada  prinsipnya  hukuman pidana  penjara  bagi  anak  dipilih  menjadi  pilihan  terakhir  jika memang sudah  tidak  ada  jalan lain lagi. Anak yang menjalani proses pidana juga harus diperlakukan dengan sebaiknya tanpa menimbulkan rasa takut dan traumatik pada anak.
Anak yang dihadapkan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Pasal  66  ayat  (4)  Undang- Undang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  secara  tegas  menyebutkan,  bahwa:  penangkapan, penahanan,  atau  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Ohoiwutun,2017). Dua aspek dalam peradilan Anak yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan dua aspek  tersebut maka  prinsip  tentang  kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus diterapkan  karena hal  itu  merupakan  wujud  dari  perlindungan  Anak.  Asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak mengingatkan  kepada  semua  penyelenggara  perlindungan  Anak  bahwa  pertimbangan- pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  menyangkut  masa  depan  Anak,  bukan  dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

## Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat di Bawah Umur Dalam Hukum Perdata Indonesia.
Pada  hakikatnya  proses  pengangkatan  anak  akan  mempengaruhi  status  hukum  dan kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya.  Kedudukan hak mewarisi terhadap anak angkat ini pada prinsipnya pewarisan dikembalikan kepada hukum waris orang tua  angkatnya.  Didasarkan  pada  prinsip  kepentingan  terbaik  anak,  orang  tua  angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya dibawah umur tersebut tidak akan terlantar.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan  anak  di  luar  nikah.  Ketentuan  ini  tidak  ada  sama  sekali  hubungannya  dengan masalah  adopsi.  Karena  tuntutan  masyarakat  walaupun  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata),  tidak  mengatur  masalah  adopsi  ini,  sedang  adopsi  itu  sendiri  sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah tahun 1917.
Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang  lain  sebagai  anak  angkat.  Pada  dasarnya,  pengangkatan  anak  semacam  itu  merupakan suatu  perbuatan  yang  menyamakan  kedudukan  anak  angkat  dengan  anak  kandung,  baik  itu dalam  hal  pemeliharaan  dan  sampai  pada  hal  warisan.  Sedangkan  berdasarkan  Pasal  12 Staatsblad No 19 Tahun 1917 hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua sendiri itu menjadi putus, begitu juga kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak sekeluarganya  disatu  pihak  juga  terputus  sama  sekali,  dengan  pengecualian  yang  disebutkan dalam  Pasal  14  bila  anak  adopsi  itu  mempunyai  nama  keluarga  dari  ayah  yang mengadopsi/mengangkatnya.
Indonesia  dalam  keikutsertaannya  pada  Konvensi  Hak  Anak  sehingga  pemerintah berkomitmen  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  telah  ditindak  lanjuti  dengan disahkannya  UU  No  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  yang  mengatur  tentang berbagai  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  perlindungan,  pemenuhan  hak-hak  dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan  anak.  Tujuan  pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  bagi  kepentingan terbaik  anak  dan  harus  berasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau berdasarkan  pada  adat  kebiasaan  setempat.  Ketentuan  yang  berhubungan  dengan pengangkatan  anak  adalah  mengenai  bagaimana  hubungan  si  anak  angkat  dengan  orang  tua kandungnya.  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan
orang tua kandungnya.
Pengangkatan anak akan memberikan dampak terhadap kedudukan hak mewaris anak angkat  terhadap  orang  tua  angkatnya.  Pada  prinsipnya  pewarisan  terhadap  anak  angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum , orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar.  Untuk  itu  biasanya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  anak  angkat  dapat  diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat (Harahap,2003). Hibah wasiat  adalah  suatu  cara  bagi  pemilik  harta  kekayaan  semasa  hidupnya  menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru  akan  berlaku  setelah  si  pewaris  meninggal  dunia.  Keinginan  terakhir  ini,  lazimnya diucapkan  pada  waktu  si  peninggal  warisan  sudah  sakit  keras  serta  tidak  dapat  diharapkan dapat  sembuh  lagi,  bahkan  kadang-kadang  dilakukan  pada  saat  sebelum  si  pewaris menghembuskan  nafas  yang  terakhir.  Mengucapkan  kemauan  terakhir  ini,biasanya  dilakukan dihadapan  anggota  keluarganya  yangterdekat  dan  dipercaya  oleh  sipewaris.  Ucapan  terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut wekason atau welingan, di Minangkabau disebut umanat , di Aceh disebut peuneusan dan di Tapanuli ngeudeskan (Hadikusuma,2003).
Pada  prakteknya,  tidak  jarang  hibah  wasiat  itu  dibuat  secara  tertulis  oleh  seorang Notaris  yang  khusus  diundang  untuk  mendengarkan  ucapan  terakhir  dengan  disaksikan  oleh dua  orang  saksi.  Dengan  demikian,  maka  hibah  wasiat  memperoleh  bentuk  testamen  Hibah wasiat  meliputi  sebagian  atau  seluruhnya  harta  kekayaan  pewaris  akan  tetapi  tidak mengurangi hak  mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  62/1962  Pn.Tjn,  tanggal  13  oktober  1962  dan  didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat  tidak  boleh  merugikan  ahli  waris  dari  si  penghibah.  Hibah  wasiat  dapat  dibuat  oleh pewaris  sendiri  atau  dibuat  secara  notariil.  Yang  mana  Notaris  khusus  diundang  untuk mendengarkan  ucapan  terakhir  itu  dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  dengan  cara demikian  maka  hibah  wasiat  memperoleh  bentuk  akta  notaris  dan  disebut  wasiat  atau testamen.  Dalam  hal  pembuatan  akta  ini  Notaris  dapat  memberikan  nasehat  kepada  pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang  dapat  menyebabkan  akta  tersebut  cacat  hukum.  Wasiat  atau  istilah  lainnya testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah  ia  meninggal  dunia.  Ia  dapat  memberikan  harta  kekayaannya  kepada  siapa  punyang dikehendakinya.  Karena  hal  demikian  itu  suatu  hal  yang  khusus  menyimpang  dari  kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk  dalam  suatu  pesan  kepada  keluarganya.  Dengan hibah  wasiat maka  seseorang  yang tidak  berhak  mewaris,  atau  yang  tidak  akan  mendapat  harta  warisan  tertentu,  ada kemungkinan  mendapatkannya  dikarenakan  adanya  pesan  atau  amanat,  hibah  atau  hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.
Hukum waris dalam KUHP Perdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang  untuk  membuat  surat  wasiat  atau  untuk  menikmati  keuntungan  dari  surat  wasiat, bentuk  surat  wasiat,  warisan  pengangkatan  waris,  hibah  wasiat,  pencabutan  dan  gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan bahwa surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia  dan  dapat  dicabut  kembali. Testamen dalam  Buku  II bab XIII pasal 875 KUH Perdata dapat berisi pengangkatan waris ( erfstelling ), atau hibah wasiat ( legaat ). Erfstelling adalah  penetapan  dalam  testamen,  yang  tujuannya  bahwa  seorang  yang secara khusus ditunjuk oleh yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau  sebagian(setengah,  sepertiga)  dari  harta  kekayaannya  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 954  KUH  Perdata.    Adapun legaat diartikan  seseorang  yang  meninggalkan  warisan  dalam testamen menunjuk seseorang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang  tertentu  pula,  misalnya  suatu  rumah  atau  suatu  mobil  atau  juga  barang-barang  yang
bergerak milik orang yang meninggalkan warisan atau hak memetic hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya sebagaimana diatur dalam pasal 957 KUH Perdata.
Anak  angkat  bisa  mewarisi  dari  orang  tua  yang  sudah  mengangkatnya,  tetapi  yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang di angkat secara lisan, maka tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya. Akan tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang  tidak  menyimpang  dari Legitime  Portie (bagian  mutlak).  Apabila  anak  angkat  yang  di angkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung.
Akibat  hukumnya  atas  pembagian  harta  warisan  sama  dengan  anak  kandung  seperti yang  ada  didalam  Pasal  852  KUH  Perdata.  Menurut  Pasal  830  KUH  Perdata  yaitu,  pewarisan hanya  berlangsung  karena  kematian,  dengan  hal  demikian  warisan  itu  baru  terbuka  kalau  si pewaris sudah meninggal dunia. Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum perdata, yaitu sebagai berikut:
a. Ahli  waris  menurut  undang-undang  atau abintestato ,  Menurut  ketentuan  undang- undang  yang  ada  didalam  Pasal  832  KUH  Perdata  ini,  maka  yang  berhak  menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
b. Ditunjuk  dalam  surat  wasiat  ( testament ),  dalam  Pasal  899  KUH  Perdata  pemilik kekayaan  membuat  wasiat  dimana  para  ahli  warisnya  ditunjuk  dalam  suatu wasiat/ testamen .
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  anak  angkat  dapat  diberi  sesuatu  dari  harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik  harta  kekayaan  semasa  hidupnya  menyatakan  keinginannya  yang  terakhir  tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.
Dalam KUH Perdata diatur pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya (legitime portie). Tujuannya adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat terhadap kecenderungan menguntungka  orang  lain. Legitime  Portie (bagian  mutlak)  ini  dari  harta  peninggalan  atau warisan  yang  harus  diberikan  kepada  para  waris  dalam  garis  lurus  terhadap  bagaimana  si pewaris  dilarang  menetapkan  sesuatu  baik  yang  berupa  pemberian  (hibah)  maupun  hibah wasiat yang diatur dalam pasal 913 KUH Perdata.
Menurut  pasal  931  KUH  Perdata,  bahwa  dalam  pembuatan  wasiat  atau  hibah  wasiat dapat lakukan dengan tiga cara yaitu :
a. Wasiat terbuka
b. Wasiat dengan tulisan tangan (testamen olosgrafis).
c. Testamen tertutup ( testamen rahasia) (Kartasapoetra,1994).
Anak angkat dapat memiliki hak waris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan,  tidak  dapat  mewaris  dari  orang  yang  mengangkatnya.,  tetapi  dapat  diberikan  hibah wasiat  yang  tidak  menyimpang  dari Legitieme  Portie (bagian  mutlak).  Anak  angkat  yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu memiliki perbedaan hukum adat dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pengangkatan anak untuk WNI  keturunan  Tionghoa  masih  menggunakan  Staatsblad  1917  Nomor  129.  Karena  masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang  yang  mengangkatnya.  Hal  ini  karena  anak  tersebut  setelah  di  angkat  menjadi  anak kandung  dari  orang  yang  mengangkatnya.  Menurut  hukum  pengangkatan  anak  yang  melalui
adopsi  dilakukan  dengan  Penetapan  Pengadilan.  Status  anak  angkat  tersebut  sama kedudukannya  dengan  anak  kandung.  Akibat  hukum  nya  dalam  pembagian  harta  warisan berlaku  sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal  852 KUHPerdata.  Menurut Pasal 830 KUH Perdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.  Jadi harta peninggalan atau  warisan  baru  terbuka  kalau  si  pewaris  sudah  meninggal  dunia  dan  si  ahli  waris  masih hidup saat warisan terbuka.

## KESIMPULAN
Menilik  pada  pengaturan  dan  penerapan  prinsip the  best  interest  of  child di  Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian dari pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak dalam United Nation Convention on The Rights of The Child melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi  Tentang  Hak-hak  Anak.  Terdapat  empat  prinsip  perlindungan  anak  yang  mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip the best interests of the child atau  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,    prinsip  hak  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan,  serta  prinsip  penghargaan  atas  pendapat  anak.    Sebagai  negara  yang  telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang termasuk dengan anak angkat dengan penetapan Pengadilan.  Dalam hal pengangkatan anak akan memberikan  dampak  terhadap  kedudukan  hak  mewaris  anak  angkat  terhadap  orang  tua angkatnya  dan  pada  prinsipnya  pewarisan  terhadap  anak  angkat  dikembalikan  kepada  hukum waris  orang  tua  angkatnya.  Didasarkan  pemikiran  hukum  ,  orang  tua  angkat  berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat namun hibah wasiat yang diberikan tidak boleh menyimpang dari Legitime  Portie (bagian  mutlak).  Apabila  anak  angkat  yang  di  angkat  dengan  Pengadilan  Negeri dapat  mewaris  dari  orang  tua  yang  mengangkatnya  dengan  ketentuan  tergantung  daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama  kedudukannya  dengan anak kandung.   Dalam hal ini  pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri tidak serta merta anak angkat tersebut memperoleh hibah wasiat dari orang tuanya tetapi harus melalui prosedur  hibah wasiat dalam bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau  testamen.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  perdata  di  Indonesia  belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kepentingan terbaik anak terhadap hak waris anak dibawah umur pada saat penetapan Pengadilan atas status anak angkat.  Kedepannya diharapkan ada penyempurnaan dalam hukum  perdata  Indonesia,  khususnya  terhadap  kepentingan  terbaik anak dalam hal hak waris anak dibawah umur.

## REFERENSI
Hilman  Hadikusuma,  (2003),  Hukum  Perkawinan  Adat  Istiadat  dan  Upacara  Adatnya, PT Citra AdityaBakti,Bandung.
Hukum  Online  (pada  tanggal  12  April  2015,  pukul 17:00),  Hati-Hati  Adopsi  Bisa  Buat
Orang Tua Angkat jadi “Anak Asuh”
Sipir, diakses dari http:/www.hukumonline.com.
Irwansyah,  (2020).  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kartasapoetra  .R.G,  (1994),  Pembahasan  Hukum  Benda  Hipotek  Hukum  Waris,  Bumi Aksara, Jakarta
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi  Tentang Hak-Hak  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1990  Nomor  57) tertanggal 25 Agustus 1990.
Michael  Freeman,(2017),  A  Commentary  on  The  United  Nations  Convention  on  The Rights  of  The  Child  Article  3:  The  Best  Interests  of  The  Child,  Martinus  Nijhoff Publishers, Leiden.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  110/HUK/2009  tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
Soepomo,  R    dalam    M.Yahya  Harahap,  (1986),  Segi-segi  Hukum  Perjanjian,  Alumni,
Bandung.

## Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## UN Convention on The Rights of The Child 1989
Copyright Holder :
© Kathleen C.Pontoh, Stefan Obadja, Maikel Kuntag(2023)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: