How to cite: Lisa Andriani, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias, Ilhamda Fattah Kaloko (2022), Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum, Vol. 7, No. 12, http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-
Literate.V6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate:  Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## PERTIMBANGAN  HAKIM  MENOLAK  PEMBELAAN  TERPAKSA  DALAM PUTUSAN  HAKIM  TINDAK  PIDANA  PASAL  351  AYAT  3  KUHP  DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
Lisa Andriani, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias, Ilhamda Fattah Kaloko Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Indonesia Email: lisaandriani2208@gmail.com, fadillah_sabri@yahoo.com, irzalrias@yahoo.com, ilhamdaf@gmail.com

## Abstrak
Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dipidana. Hal tersebut  dikenal  dengan  alasan  peniadaan  pidana,  salah  satunya  karena  pembelaan terpaksa.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  :  1)  Bagaimanakah  Dasar  Pertimbangan Hakim  Menolak  Perbuatan  Pembelaan  Terpaksa  Dalam  Putusan  Hakim  Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.  B/2020/PN  Pdg?  2)  Bagaimanakah  Pembuktian  Oleh  Hakim  Terhadap Tindak  Pidana  Pasal  351  Ayat  3  KUHP  Ditinjau  Dari  Keadilan  dan  Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor  373/Pid.B/2020/PN Pdg? Kesimpulan : 1)Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat, hakim menyatakan tidak adanya unsur pembelaan terpaksa yang terdapat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP dan  hakim  melihat  dari  unsur-unsur  perbuatan  pidana  yaitu  penganiayaan mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang  serta  hakim  tidak  menjelaskan  dalam putusan  terhadap  pembelaan  terpaksa  sebagai  peniadaan  pidana.  2)  Ditinjau  Dari Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor
373/Pid.B/2020/PN  Pdg,  kesalahan  melalui  pembuktian  akan  ditentukan  bersalah atau  tidak  melakukan  tindak  pidana,  apabila  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim
Kata kunci : Pertimbangan  hakim, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Penganiayaan, Keadilan, Kepastian Hukum

## Abstract
Abstract There are several circumstances in  which criminal acts are not punished. This  is  known  as  the  reason  for  criminal  omission,  one  of  which  is  because  the defense is forced. The formulation of this research problem: 1) What is the Basis for
Consideration of Judges Rejecting Forced Defense Actions in the Judge's Decision against  Criminal  Acts  Article  351  paragraph  (3)  of  the  Criminal  Code  Padang District Court Decision Number 373 / Pid. B/2020/PN Pdg? 2) How is the Judge's Evidence of Criminal Acts Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code Reviewed from Justice and Legal  Certainty in  Court  Decision No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg? Conclusion  : 1)That  the verdict handed down to  the accused  was not  appropriate, the judge stated that there was no element of forced defense contained in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code and the judge looked at the elements of criminal acts, namely persecution resulting in the loss of a person's life and the judge did not explain  in  the  judgment  against  the  forced  defense  as  a  criminal  omission.  2) Reviewed  from  Justice  and  Legal  Certainty  in  Court  Decision  No. 373/Pid.B/2020/PN  Pdg,  errors  through  proof  will  be  determined  guilty  or  not  of committing a criminal act, if the guilt of the defendant can be proven by the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code and the judge's conviction
Keywords: Judge's Consideration, Forced Defense, Crime of Persecution, Justice, Legal Certainty

## Pendahuluan
Perbuatan  yang  sering  dilanggar  oleh  banyak  manusia  yaitu  perbuatan  pidana. Pada  dasarnya  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  pidana, diancam  dengan  hukuman  dan  dilakukan  dengan  kesalahan,  kesalahan  tersebut  harus dipertanggungjawabkan. Simons memberikan definisi hukum pidana sebagaimana yang di kutip oleh (Rhiti, 2015) yaitu : “hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana)  barangsiapa  yang  tidak  mentaatinya,  kesemuanya  aturan-aturan  untuk mengadakan (menjatuhi dan menjalankan pidana” . Semua hukum memiliki tujuan yang sama,  tidak  berbeda-beda  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  untuk  mencapai  suatu  keadaan dalam  kehidupan  manusia  yang  berhubungan  satu  sama  lain,  baik  di  lingkungan  yang sederhana misalnya dalam keluarga maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti kehidupan dalam masyarakat luas, agar di dalamnya terdapat suatu kondisi yang memiliki keharmonian,  keteraturan,  kepastian  hukum  dan  hal-hal  lainnya.  Hukum  Pidana  dalam arti  subjektif,  yaitu  sejumlah  peraturan  yang  mengatur  hak  Negara  untuk  menghukum seseorang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  Hukum  pidana  memiliki  karakter yang tidak dimiliki oleh bidang hukum lainnya.
Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut (BANDI, 2021):
1. Hukum  pidana  materiilmerupakan  aturan  hukum  yang  memuat  perbuatanperbuatan melanggar hukumdiancam dengan nestapa.
2. Hukum  pidana  formil  yaitu  hukum  yang  memuat  peraturan-peraturan  bagaimana caranya untuk menjalankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil  mengatur  bagaimana  cara  untuk  menyelidikinya,  melanjutkan  kasus  nya  ke
pengadilan,  mengadili  terdakwa,  memutuskannya  sampai  dengan  penjatuhan  sanksi atau pelaksanaan putusan.
Menurut pendapat dari (Lamintang, 1997) bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
a. Hukum  Pidana  dalam  arti  Objektif,  yaitu  sejumlah  peraturan  yang  mengandung larang-larang terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman
b. Hukum  Pidana  daam  arti  Subjektif,  yaitu  sejumlah  peraturan  yang  mengatur  hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana barangsiapa  yang  melakukannya.  Selain  itu  tindak  pidana  yang  hanya  menyangkut masalah  perbuatan,  dipisahkan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  yang  menyangkut masalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum  Belanda yaitu Strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (Wetboek van Strafrecht) Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang  apa  yang  dimaksud  dengan Strafbaar  feit itu  (Chazawi,  2022).    Tindak  pidana adalah  kelakuan  yang  diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (Rizal, 2021). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai  pertanggungjawaban.  Mempertanggung  jawabkan  seseorang  dalam  hukum pidana bukan hanya sah dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya  diyakini  bahwa  memang  ada  tempatnya  meminta  pertangggungjawaban pidana  atas  tindakan  pidana  yang  dilakukan  (Sitompul,  2020).Hukum  pidana  memiliki alasan  yang  dapat  dibenarkan  sehingga  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  melanggar  hukum  pidana  atau  tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Terdapat beberapa alasan- alasan dalam hukum pidana yang digunakan sebagai alasan peniadaan atau penghapusan pidana  dan  bisa  digunakan  sebagai  acuan  dalam  menentukan  putusan  oleh  hakim  agar tidak memberikan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran delik.
Alasan peniadaan pidana  ini tercantum dengan tegas dalam Buku  Kesatu, yaitu terdapat  dalam  Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, dan sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHPidana  telah  di  cabut  berdasarkan  Pasal  67  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 Undang-undang tentang Peradilan Anak. Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) ada dua  bentuk  alasan  penghapus  pidana,  alasan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya seseorang  yang  terletak  pada  diri  orang  itu “inwendig”, contohnya  di  dalam  Pasal  44 KUHP. Kemudian alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar orang  itu “uitwendig” ,  contohnya “overmacht” atau  daya  paksa  Pasal  48  KUHP; “noodweer” atau  pembelaan  terpaksa  Pasal  49  KUHP;  melaksanakan  Undang-Undang Pasal  50  KUHP;  dan  melaksanakan  perintah  jabatan  Pasal  51  KUHP  (MARSELINO, 2019). Salah satu bunyi Pasal yang mengatur tentang Peniadaan pidana atau penghapusan pidana, yaitu pada Pasal 49. Pasal 49 KUHP ayat 1 menyebutkan (Soesilo, 1995): “Barang
siapa  melakukan  perbuatan  yang  terpaksadilakukannya  untuk  mempertahankan  dirinya atau diriorang lain mempertahankan kehormatan atau hartabenda sendiri atau kepunyaan orang lain dari padaserangan yang melawan hak dan mengancam dengansegera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum”. Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP penghapusan pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1)Perbuatan itu dilakukan karena utuk membela badan/tubuh,  kehormatan  atau  harta  benda  sendiri  ataupun  orang  lain  (2)  Perbuatan  itu dilakukan atas serangan yang melawa hukum yang terjadi pada saat itu juga, dengan kata lain perbuatan  itu dilakukan setelah adanya serangan  yag  mengancam, bukan perbuatan yang  ditunjukan  untuk  mempersiapkan  sebelum  adanya  atau  terjadinya  serangan  dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir (3)Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan  itu  harus  benar-benar  terpaksa  atau  dalam  keadaan  darurat, tidak  ada  pilihan lain  (perlawanan  itu  memang  suatu  keharusan)  untuk  menghindari  dari  serangan  yang melawan  hukum  tersebut.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  pelaku  dalam  hal  ini  diperlukan adalah  untuk  membela  hak  terhadap  keadilan,  namun  harus  pula  dilakukan  secara proposional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dibearkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yag haya menggunakan tangan kosong. Oleh karena demikian dapat dikatakan tidak proposional lagi.
Dari bunyi pasal diatas, salah satu yang menjadi penyebab peniadaan pidana yaitu ketika seseorang membela haknya yang disebabkan adanya serangan yang berbentuk suatu ancaman  dengan  cara  terpaksa  ia  melakukan  perbuatan  pidana  atau  telah  terpenuhinya suatu  delik  yang  disebut  dengan “noodweer” .  Perbuatan  pembelaan  terpaksa  dikenal sebagai noodweer, dalam  KUHP  tidak  dalam  dimengerti  secara  jelas  pengertian  lebih lanjut dari noodweer , tetapi sebatas diberikannya syarat-syarat apabila seseorang itu tidak dapat diberikan pidana atas perbuatannya seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 49.
Permasalahan  mengenai  pembelaan  terpaksa  pada Putusan  Pengadilan  Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg . Kasus dalam putusan  ini terjadi pada dini  hari sekira pukul 04.00 Wib, hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 bertempatan di Dermaga Beton Umum Pelabuhan Teluk Bayur  Kota Padang, terdakwa bernama Efendi Putra bersama- sama dengan saksi Eko Sulistiyono (Penuntutan terpisah). Pada kasus ini pertimbangan- pertimbangan  Hakim  menolak  pembelaan  penasehat  hukum  Efendi  (terdakwa),  bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP menurut majelis hakim terpenuhi dan tidak menemukan alasan- alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, majelis hakim  memandang  terdakwa  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah dilakukannya  tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  193  ayat  (1)  KUHAP  terdakwa  haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Perbuatan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  harus  berupa pembelaan,  artinya  lebih  dahulu  harus  ada  hal-hal  memaksa  terdakwa  melakukan perbuatannya,  tetapi  praktek  nya  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor 373/Pid.B/2020/PN  Pdg  kasus  Efendi  dan  Eko  dimana  mereka  dituntut  dalam  putusan terpisah oleh pengadilan. Dalam putusan Efendi hakim memutuskan bahwa effendi telah melakukan  Pasal  351  ayat  (3)  penganiayaan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa seseorang, hal ini tidak sejalan dengan dasar-dasar dalam hukum pidana.
Dalam  putusan  hakim  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  pertimbangan  hakim mengenai  pembelaan  terpaksa  pada  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Efendi  (terdakwa) penting untuk dikaji secara tepat. Hal ini disebabkan pembelaan terpaksa memiliki syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  secara  komulatif  sehingga  pertimbangan  hakim  pun  harus akurat  dan  komprehensif  dalam    menilai  syarat-syarat  pembelaan  terpaksa  supaya dihasilkan  putusan  hakim  yang  cermat.  Untuk  dapat  memberikan  putusan  yang  benar- benar  menciptakan  kepastian  hukum  atau  mencerminkan  rasa  keadilan,  hakim  sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan juga harus benar-benar duduk perkara yang sebanarnya,  serta  peraturan  hukum  yang  mengaturnya  yang  akan  diterapkan,  baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak  tertulis  seperti  hukum  adat.  Studi  kasus  pada  putusan  hakim  ini  mengenai permasalahan pembelaan terpaksa dalam suatu delik.
Berdasarkan latar belakang permasalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  hukum  dengan  rumusan  masalah  yaitu  bagaimanakah  Dasar  Pertimbangan Hakim Menolak Perbuatan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg?  dan  Bagaimanakah  Dasar Pertimbangan  Hakim  Menolak  Perbuatan  Pembelaan  Terpaksa  Dalam  Putusan  Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  Yuridis-Normatif. Kajian yuridis-normatif membahas permasalah penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan  lebih  fokus kepada norma-norma  yang ditetapkan pada saat  itu atau norma yang  dinyatakan  dalam  undang-undang  dan  putusan-putusan  pengadilan  serta  norma- norma  yang  ada  didalam  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  analitis  yaitu menguraikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  teori-teori hukum  yang dijadikan objek  penelitian.Dan  juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan objek penelitian (Ali, 2021).
Teknik  dokumentasi  bahan  hukum  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  studi dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan  perundang-undangan, buku-buku, jurnal  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Pengolahan  Data dilakukan dengan mengaitkan bahan hukum dan dilakukan sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.
Analisis  Data  adalah  proses  menyusun  data  agar  data  tersebut  dapat  dengan mudah  ditafsirkan  (Narbuko  &  Achmadi,  2018).  Dalam  penelitian  ini  analisis  yang digunakan  adalah  kualitatif  yang  merupakan  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis (Soekanto, 2006). Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya
adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan (Sunggono, 2006).

## Hasil dan Pembahasan
Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Terhadap  Tindak  Pidana  Pasal  351  ayat  (3)Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg
Hakim  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  menangani  suatu permasaahan  hukum.Seorang  hakim  memiliki  beban  yang  sangat  berat,  karena  dapat menentukan  nasib  seseorang  melalui  putusan  yang  di  keluarkannya.  Dalam  putusan pengadilan  harus  dijelaskan  pertimbangan-pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara  karena  dari  pertimbangan-pertimbangan  hakim  tersebut  akan  menjadi  alasan terciptanya  suatu  keadilan  dalam  putusan  tersebut.  Dijelaskan  dalam  (Sihotang,  2016) Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  yaitu:  “Dalam  sidang permusyawarahan,  setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  di  periksa  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari putusan”.
Hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  memperhatikan  dakwaaan  Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat  bukti,  syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  dapat  dipidana,  serta  hal-hal  yang memberatkan dan  hal-hal  yang  meringankan.Terhadap pertimbangan hakim, terdapat  2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan hakim, yaitu:

## A. Pertimbangan Yuridis
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
1. Dakwaan
Terdakwa  Efendi  Putra  Bin  Syafril,  bersama-sama  dengan  sanksi  Eko Sulistiyono  Pgl.  Eko  (penuntutan  terpisah)  pada  hari  rabu  tanggal  01  Januari 2020  sekira  pukul  04.00  Wibbertempat  di  dermaga  beton  umum  pelabuhan Teluk  Bayur  Kota  Padang  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  merampas nyawa  orang  lain  yaitu  terhadap  korban  Adek  Firdaus  Pgl.  Adek  Bidai, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.
Terdakwa dan sanksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga Teluk  Bayur  Padang  melakukan  patroli  dengan  berboncengan  menggunakan sepeda  motor  yang  dikendarai  oleh  terdakwa  setelah  melaksanakan  terdakwa dan sanksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah  melaksanakan  semua  tugasnya  terdakwa  dan  sanksi  Eko  Sulistiyono kembali ke kantor, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos  jaga,  kemudian  saksi  Eko  Sulistiyono  melihat  Adek  Firdaus  berjalan  dari
arah  dermaga  beton  menuju    kearah  dermaga  semen  curah,  karena  melihat seseorang  masuk  kearah  dermaga  maka  saksi  Eko  Sulistiyono  keluar  dari  pos jaga dan menghampiri korban, saksi Eko memerintahkan agar korban keluar dari area  dermaga,  tetapi  korban  berbalik  arah  dan  berjalan  menuju  arah    keluar pelabuhan,  saksi  Eko  memberitahukan  kepada  terdakwa  bahwa  ada  orang berama  Adek  Firdaus  masuk  tanpa  izin  ke  area  pelabuhan  dan  menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat ditempat  itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian  saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat  korban  menuju ke dalam  area mess PT CSK maka  saksi  Eko  Sulistiyono  mengikuti  korban  menuju  mess  PT  CSK,  saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono  meminta  batuan  kepada  terdakwa  dengan  cara  memberitahukan melalui  isyarat  mengarahkan  cahaya  senter.  Lalu  saksi  Eko  Sulistiyono menyuruh  korban  untuk  turun  dan  korban  pun  turun  sambil  mengomel  dan mengeluarkan    kata-kata  kasar  kepada  saksi  Eko  Sulistiyono,  saksi  menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi  Eko  Sulistiyono  dengan  meninju  saksi  Eko,  lalu  saksi  Eko  Sulistiyono membalas  dengan  memukulkan  tongkat  leter  T  yang  dipegangnya  kepada korban,  lalu  korban  menangkis  tongkat tersebut  sehingga  terlepas  dari  tangan saksi Eko Sulistiyono terjadinya perkelahian antara saksi dengan korban dengan memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah  mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat  lokasi  terjadinya  perkelahian  antara  saksi  Eko  dan  korban  tersebut, terdakwa  melihat  korban  sedang  memegang  pisau  ditangan  kanannya  dan terdakwa    menyuruh  saksi  Eko  mundur  dan  mendekati  korban,  lalu  terdakwa memegang tangan kanan korban  yang  memegang pisau dan  memplintirnya ke belakang  punggung  korban  sehingga  pisau  yang  dipegang    korban  terjatuh  ke tanah  lalu  terdakwa  mendorong  tubuh  korban    sehingga  tersandar  ke  dinding mess PT CSK, setelah pisau terjatuh, terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata  korban   membuka  jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari  balik  jaket  yang  dipakainya, korban  hendak mengayunkan  golok  tersebut  kearah  terdakwa,  maka  terdakwa  berniat mendahului  sebelum  korban  menusukkan  golok  itu  kepada  terdakwa  maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kananya ke paha  sebelah  kiri  korban  sebanyak  satu  kali  kemudian  terdakwa  menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain sari tubuh korban  beberapa  kali  sehingga  akhirnya  korban  terjatuh  dalam  keadaan tertelungkup.
Akibat  perbuatan  terdakwa  dan  saksi  Eko  Sulistiyono tersebut,  korban Adek  Firdaus  Pgl.  Adek  Bidai  meninggal  dunia.  Maka  Perbuatan  terdakwa diancam  pidana  menurut  Pasal  338  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  sebagai
dakwaan  pertama,  Pasal  170  ayat  (2)  ke-3  KUHP  sebagai  dakwaan  keduadan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan ketiga
2. Keterangan Saksi
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor  373/Pid.B/2020/PN
Pdg, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9  (Sembilan)  orang  saksi-saksi  dan  seorang  saksi  ahli  serta  terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankannya
3. Keterangan Terdakwa
Terdakwa  dalam  persidangan  telah  memberikan  keterangan  sebagai berikut:
a. Terdakwa bekerja sebagai  security di Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan mengenal  korban  dan  terdakwa  menjalani  pendidikan  security  di  SPN Padang Besi Padang. Pada waktu kejadian yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sedang bertugas di dermaga beton Teluk Bayur, terdakwa  dan  saksi  Eko  Sulistiyono  melakukan  patrol  di  dermaga umum  pada  pukul  03.00  Wib  dengan  sepeda  motor  lalu  sesampainya  di dermaga beton umum terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos  jaga  dan  kemudian  saksi  Eko  Sulistiyono  berjalan  melakukan  patrol sendirian,  sewaktu  terdakwa  di  pos  jaga  kemudian  datang  saksi  Eko Sulistiyono  menemui  terdakwa  di  pos  jaga  dan  menanyakan  apakah terdakwa  melihat  korban  (Adek  Bidai)  lewat, terdakwa  mengatakan  tidak melihat ada orang lewat maka saksi Eko Sulistiyono pergi berjalan kearah mess PT. CSK.
b. Kemudian  beberapa  menit  kemudian  terdakwa  mendapat  isyarat  cahaya senter  dari  saksi  Eko  Sulistiyono  maka  terdakwa  berjalan  menuju  kearah mess  PT.CSK  tersebut,  sekira  10  meter  dari  mess terdakwa  melihat  saksi Eko  Sulistiyono  sedang  berkelahi  dengan  korban  dan  terdakwa  melihat saksi  Eko  Sulistiyono  ada  memukul  tubuh  korban  tetapi  saksi  Eko Sulistiyono tidak ada mengalami luka-luka.
c. Saat  itu  terdakwa  ada  melihat  korban  mengeluarkan  pisau  dan mengayunkan  kearah  saksi  Eko  Sulistiyono  sehingga  terdakwa  langsung melerai  dengan  menyuruh  saksi  Eko  Sulistiyono  mundur,  kemudian terdakwa  mendorong  korban  sehingga  tersandar  ke  dinding  mess  dan memplintir  tangan  korban  yang  sedang  memegang  pisau  sehingga  pisau tersebut terjatuh ke tanah, pada saat itu saksi Eko Sulistiyono sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban.
d. Setelah  itu  terdakwa  mengambil  pisau  korban  yang  jatuh  terletak  ditanah dan pada saat  pisau sudah berada di tagan terdakwa dan terdakwa hendak berdiri,  terdakwa  melihat  korban  hendak  mengayunkan  golok  kearah terdakwa  sambil  berkata  “den  bunuah  ang  (saya  bunuh  kamu)”  lalu terdakwa  berusaha  mengelak,  dengan  perbuatan  korban  tersebut  karena terdakwa merasa terancam maka terdakwa menusukkan pisau ke arah paha
korban,  stelah  kena  tusukan  pisau  tersebut,  terdakwa  melihat  korban kesakitan dan badannya agak menunduk, karena terdakwa merasa panic dan merasa terancam  sehingga terdakwa  menusukkan kembali pisau  yang ada ditangannya beberapa kali kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban.
e. Kemudian korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah,  setelah  korban  terjatuh,  golok  berada  dipegangan  tangan  korban, kemudian saksi Eko Sulistiyono yang mengamankan golok tersebut dengan memasukkannya kembali kedalamsarungnya yang ada di dada didalam jaket korban.
f. Pada  saat  terjadi  perkelahian  dan  penusukan  oleh  terdakwa,  saksi  Eko Sulistiyono  hanya  berdiri  beberapa  meter  dari  tempat  terdakwa  dan  tidak melakukan  perbuatan  apapun,  setelah  korban  terjatuh  di  tanah,  terdakwa hannya diam lalu dipanggil oleh saksi Eko Sulistiyono, kemudian terdakwa berjalan mengambil HT k epos jaga, saksi Eko Sulistiyono menguhubungi Wadan (saksi Khairul Amri) melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi, setelah bertemu terdakwa dan melihat korban, lalu saksi Khairul  Amri  pun  pergi  dari  lokasi  kejadian,  setelah  itu  kemudian  saksi Gagah mendatangi lokasi dan melihat korban tergeletak ditanah, kemudian saksi  Gagah  meyuruh  terdakwa  dan  saksi  Eko  Sulistiyono  mengangkat korban keatas mobil shutlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit.
g. Sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono membersihkan bekas darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi, sesuai dengan SOP nya apabila ada orang  yang tidak berkepentingan  masuk wilayah  pelabuhan  maka  sebagai security harus menegur, mengamankan lalu dibawa kepos.
h. Sebelum  terjadinya  perkelahian  dengan  korban,  saksi  maupun  terdakwa tidak  ada  menghubungi  komandan,  karena  HT  tertinggal  di  pos  dan  baru menghubungi  komandan  dan  rekan  yang  lainnya  setelah  kejadian  korban terluka dan terjatuh ketanah, terdakwa mengetahui korban meninggal dunia tetapi  setelah  kejadian  tersebut  terdakwa  maupun  keluarganya  belum  ada menemui keluarga korban dan meminta maaf.
i. Barang Bukti
1) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 38 cm
2) 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm
3) 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm
4) 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk lands end
5) 1  (satu)  helai  celana  pendek  bermotif  loreng1  (satu)  helai  baju  kaos oblong warna biru tua merk quik silver
B. Pertimbangan Non Yuridis
1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
Latar  belakang  perbuatan  terdakwa  merupakan  keadaan  yang menyebabkan  timbulnya  pada  diri  terdakwa  dalam  melakukan  tindak pidana.Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, terdakwa melakukan perbuatan  tindak  penganiayaan  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang dikarenakan  terdakwa  dan  saksi  Eko  Sulistiyono  merasa  dirinya  sedang dalam  keadaan  bahaya.Sebelum  terdakwa  melakukan  perbuatannya terjadinya  perkelahian  antara  korban  dan  saksi  sehingga  menimbulkan  rasa ingin  memberikan  pertolongan.Dan  saat  itu  juga  terdakwa  melihat  korban memegang  pisau  saat  menyerang  saksi  dan  golok  yang  hendak  menyerang terdakwa,  sehingga  terdakwa  mendahului  dan  menyerang  korban  dengan pisau yang dimiliki korban sebelum dirinya diserang, dan perbuatan terdakwa tersebut yang menyebabkan korban meninggal.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Adek Bidai meninggal dunia dan ditemukan  beberapa  lecet dan  luka dibagian tubuh korban  Adek Bidai, dan  korban  meninggalkan  seorang  istri  dan  2  (dua)  orang  anak.  Atas perbuatan  ini  merupakan  tindak  pidana  penganiayaan  menyebabkan hilangnya nyawa orang dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.
3. Kondisi Diri Terdakwa
Dalam  putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg,  kondisi  terdakwa dapat dipastikan sehat jasmani, tidak gila dan dapat memberikan keterangan.
C. Analisis Penulis
Kesimpulan  dalam  putusan,  korban  Adek  Firdaus  Pgl  Adek  Bidai  masuk dalam daftar hitam orang yang dilarang masuk area pelabuhan oleh karena banyak pemilik  barang-barang  kapal  yang  ada  standar  dipelabuhan  yang  hilang  karena ulah  dari  korban.  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  berdasarkan  fakta- fakta  hukum,  terdakwa  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim dapat  langsung  memilih  salah  satu  dari  ketiga  dakwaan  yang  didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada dalam perkara  ini  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dakwaan  ketiga yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Menurut Penulis, dalam putusan ini Majelis Hakim lebih mencermati lagi kasus ini dari kronologi kejadian serta keterangan saksi, terdakwa pada dasarnya tidak  mempunyai  niat  untuk  membunuh  korban.Dilihat  dari  kronologinya  alat yang  digunakan  oleh  terdakwa  untuk  menyerang  korban  merupakan  alat  yang awal digunakan oleh korban untuk menyerangkan saksi Eko Sulistiyono, ketika terdakwa  melihat  korban  menyerang  lagi  menggunakan  golok.Alat  yang digunakan terdakwa bahkan tidak seimbang jika dibandingkan dengan alat yang digunakan korban.Maka, dengan putusan hakim ini tidak tepat berdasarkan teori Theory  of  necessary  defence (pembelaan  diri  yang  diperlukan  pada  ketika  itu)
maupun  asas  proporsionalitas.Pembelaan  diri  yang  dilakukan  oleh  terdakwa sesuai dengan teori dan syarat-syarat pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.Seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang  berbunyi  “Tidak  dipidana,  barang  siapa  melakukan  perbuatan  pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancama serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Menurut Pasal ini orang yang  melakukan pembelaan diri tidak dapat dihukum.Pasal  ini  mengatur alasan penghapusan  pidana  yaitu  alasan  pembenar  karena  perbuatan  pembelaan  diri bukan perbuatan melawan hukum.
Putusan ini tidak memperhatikan teori dan dasar hukum tentang pembelaan diri yang terpaksa dilakukan terdakwa, tidak memperhatikan theory of necessary defense, teori  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang, meskipun  telah  memenuhi  unsur-unsur  delik  akan  tetapi  tidak  dipidana  karena memang perbuatan itu di perlukan dalam rangka membela diri. Dalam putusan ini hakim tidak menerapkan hukum pembelaan diri, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1)  KUHP  yang  seharusnya  diberlakukan.  Dari  kronologi  yang  dijelaskan  oleh terdakwa dan saksi jelas bahwa terdakwa tidak berniat melakukan penganiayaan apalagi pembunuhan, tindakan ini murni merupakan tindakan pembelaan terhadap dirinya.Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam  memutuskan perkara  ini dapat disimpulkan bahwa putusan ini belum sesuai dengan hukum positif Indonesia.
Putusan  hakim  akan  terasa  jika  mempunyai  nilai  keadilan  dan  putusan tersebut dapat merasakan suatu keadilan hukum dan juga merupakan sarana bagi masyarakat  pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan. Keadilan dalam menjatuhkan putusan bagi hakim selaras dengan keselarasan proporsional yang dikemukan oleh Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles diartikan sebagai suatu kesamaan dalam  bentuk numeric dan sifatnya adalah proporsional karena menurutnya  setiap  individu  kedudukannya  sama  di  mata  hukum.  Kesamaan proporsional  yang  terdapat  di  dalam  pengertian  keadilan  menurut  Aristoteles dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  kepada  setiap  individu  apa  yang  telah menjadi  bagiannya  sesuai  dengan  kemampuan  yag  dimiliki  olehnya.  (Sihotang, 2016)  Dalam  Kasus  ini  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor 373/Pid.B/2020/PN  Pdg  bahwa  Penuntut  Umum  (Jaksa)  menyusun  dakwaan alternative yang didakwakan oleh terdakwa dengan kententuan kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, atauketiga Pasal  351  ayat  (3)  KUHP.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  berdasarkan pertimbangannya  menyatakan  terbukti  dakwaan  ketiga  yaitu  tindak  pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang.
Pada  kasus  ini  terdakwa  Efendi  dihukum  penjara  pada  putusan  hakim menyatakan  tidak  ada  terdapat  unsur-unsur  yang  memenuhi  adanya  pembelaan terpaksa  yang  tercantum  dalam  Pasal  49  KUHP,  sehingga  hakim  menjatuhkan hukuman  dengan  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP.Menurut  penulis,  berdasarkan
pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pengadilan  yang  diputuskan  oleh  hakim terhadap  terdakwa  Efendi  kurang  tepat.Dalam  putusan  ini  ditemukanya  alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, tetapi dalam putusan hakim Cuma melihat dan mempertimbangkan bagian unsur- unsur penganiayaan yang menyebabkan matinya orang terpenuhi.
Dalam Putusan Pengadilan Padang Negeri Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim memutus  mendasarkan  pada  teori  pembuktian  dan  teori  pemidanaan,  karena  di dalam  teori  pembuktian  dan  dalam  memutus  hakim  mendasarkan  pada  surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan  para  saksi,  keterangan  terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang bukti  yang  diajukan  di  persidangan.  Hakim  memvonis  Efendi  (terdakwa)  telah melakukan  tindak  pidana  Penganiayaan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa orang  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  4  (empat) tahun  dan  6  (enam)  bulan.  Dalam  putusan  ini  sudah  terpenuhi  deliknya,  hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat unsur-unsur Pasal 351 ayat (3)  KUHP  terpenuhi  dan  tidak  menemukan  alasan-alasan  pembenar  maupun pemaaf  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa  serta  terdakwa  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  sesuai  dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pemidanaan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  terdakwa  akan  tetapi  bertujuan  untuk menyadarkan  terdakwa  atas  kesalahan  yang  diperbuatnya  maka  hakim  tidak sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  yang  memberikan  ancaman maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman maksimumnya selama 7 (tujuh) tahun dan hukum yang dijatuhkan dalam amar putusan di pandang patut dan adil.
Pada  dasarnya  hakim  memutuskan  perkara  dengan  ancaman  yang  tidak sependapat dengan Penuntut Umum berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin dalam Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menentukan  bahwa “kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Tentunya dalam  hal  ini  hakim  tidak  mencerminkan  nilai-nilai  kepastian  hukum,  dilihat bahwa hakim berpedoman pada ketentuan hukum dalam putusannya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan hakim adanya keraguan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor  373/Pid.B/PN.Pdg  ini  tidak  terpenuhinya  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum,  menurut  penulis  dalam  hukum  pidana,  keadilan  merupakan  hal  pokok yang  menjadi utama dalam memutuskan suatu perkara, jika suatu perkara itu tidak adanya keadilan maka jelas kepastian hukum tentu tidak terpenuhi.
Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri PadangNomor  373/Pid.B/2020/PN Pdg
A. Pembuktian Berdasarkan Hukum Acara Pidana
Pembuktian  adalah  kegiatan  membuktikan,  dimana  membuktikan  berarti memperlihatkan  bukti-bukti  yang  ada,  melakukan  sesuatu  sebagai  kebenaran, melaksanakan,  menadakan,  menyaksikan  dan  menyakinkan.  Secara  konkret, (Chazawi,  2006)  menyatakan  bahwa  dari  pemahaman  tetang  arti  pembuktian  di sidang  pegadilan,  sesungguhnya  kegiatan  pembuktian  dapat  dibedakan  menjadi  2 bagian, yaitu:
1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum Pembuktian  dalam  KUHAP  terdapat  di  dalam  Pasal  183  yang  berbunyi
“Hakim tidak boleh  menjalankan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yag  bersalah melakukannya”.  Menyangkut  pembuktian  dalam  KUHAP  di  sidang  pengadilan menyatakan bahwa harus minimal dua alat bukti yag sah ditambah keyakina hakim artinya dalam mengambil keputusan, hakim harus berpedoman pada minimal dua alat bukti ditambah denga keyakinanya (Pasal 183 KUHAP), Kuffal berpendapat bahwa “  Meskipun  ada  lebih  dari  dua  alat  bukti  yang  sah  kalau  hakim  belum  atau  tidak memperoleh  keyakinan  bahwa  terdakwa  benar-benar  bersalah  melakukan  tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan menemukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Ditambahkan pula dengan adanya ketentuan tersebut lebih menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana” (Kuffal, 2004). Berdasarkan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas  dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah.  Adapun  keyakinan  hakim  yang  harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu (Rozi, 2018):
1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum)  artinya  fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yag objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak  pidana  yang  didakwakan  benar-benar  telah  terjadi.  Dalam  praktikk disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah  terbukti  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  JPU  tidaklah  cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukan adalah juga keyakinan terhadap sesuatu  yang  objektif.  Dua  keyakinan  itu  dapat  disebut  sebagai  hal  yang
objektif  dan  disubjektifkan.  Keyakinan  adalah  sesuatu  yang  subjektif  yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif.
3. Keyakinan  tentang  bahwa  terdakwa  bersalah  dalam  hal  melakukan  tindak pidana,  bisa  terjadi  terhadap  dua  hal/unsur,  yaitu  pertama  hal  yag  bersifat objektif adalah tidak adanya alasa pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan  tidak  adanya  alasan  pembenar  pada  diri  terdakwa.  Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subjektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan  terdakwa  yang  dibentuk  atas  dasar-dasar  hal  mengenai  diri terdakwa  tidak  terdakpat  alasan  pemaaf (fait  d’excuse) .  Bisa  jadi  terdakwa benar  melakukan  tindak  pidana  dan  hakim  yakin  tentang  itu,  tetapi  setelah mendapatkan  fakta-fakta  yang  menyangkut  keadaan  jiwa  terdakwa  dalam persidangan,  hakim  tidak  dalam  persidangan,  hakim  tidak  terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
4. Kemudian dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan terdapat alat- alat bukti yang sah yang digunakan dalam proses persidangan:
a. Keterangan Saksi
b. Keteranga Ahli
c. Surat
d. Petunjuk

## Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg Menurut Sistem Pembuktian Dalam  KUHAP
Pembuktian  memiliki  proses  atau  perbuatan  sebagai  cara  untuk  membuktikan kebenaran sesuatu dalam  sidang pengadilan. Pembuktian  merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajkukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim.Alat bukti merupakan sesuatu yang ada hubungnya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti  tersebut,  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian  guna  menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.  Tujuan  adanya  pembuktian  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut (Sasangka & Rosita, 2003) :
1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha utuk meyakinkan hakim yakin berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi  terdakwa  atau  penasihat  hukum,  pembuktian  merupakan  usaha  sebaliknya, untuk meyakinkan hakim  yakni  berdasarkan alat bukti  yang ada, agar menyatakan terdakwa  dibebaskan  atau  dilepaskan  dari  tuntutan  hukum  atau  meringankan pidananya.  Untuk  itulah  terdakwa  atau  penasihat  hukum  jika  mungkin  harus mengajukan alat- alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada  dalam  persidangan  baik  yang  berasal  dari  penuntut  umum  atau  penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

## Kesimpulan
Setelah dilakukannya penelitian yang diuraikan sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat  ditarik  kesimpulan    yaitu  pertimbangan  Hakim  Menolak  Pembelaan  Terpaksa Sebagai  Alasan  Peniadaan  Pidana  Dalam  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa  Seseorang  Putusan  Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, pertimbangan hakim dalam penelitian ini terdapat 2(dua) pertimbangan yaitu: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Putusan hakim terhadap perkara Efendi adalah kurang tepat karena pertimbangan hakim tidak  menilai  seluruh  syarat-syarat  pembelaan  terpaksa  dan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap  di  persidangan  menunjukan  bahwa  hakim  tidak  mempertimbangkan  secara tepat yaitu pertimbangan hakim yang berkaitan dengan syarat pembelaan terpaksa yang dilakukan  terhadap  ancaman  serangan,  syarat  pembelaan  terpaksa  dilakukan  karena terpaksa  serta  ketentuan  pembelaan  yang  dilakukan  dengan  ancaman  serangan  yang bersifat  melawan  hukum.  Perbuatan  pembelaan  itu  dapat  menjadi  alasan  peniadaan pidana.  Dalam  Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  ini,  hakim  melihat  unsur-unsur penganiayaan  yang  menyebabkan  matinya  orang  dan  tidak  menjelaskan  hal-hal  yang terkait dengan pembelaan terpaksa.
Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Padang Negeri Nomor
373/Pid.B/2020/PN  Pdg  yang  memutus  terdakwa  terbukti  secara  sah  melakukan penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa orang. Menurut sistem Pembuktian dalam KUHAP sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pada terdakwa sekurang-kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah telah memenuhi alat bukti dan adanya keyakinan hakim. Dalam putusan ini telah memenuhi alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP  antara  lain:  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  keterangan  terdakwa, disertai  dengan  keyakinan  hakim  yang  diperoleh  dari  alat-alat  bukti.  Menurut  penulis tidak  sesuai  dengan  fakta  sebenarnya  bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan  itu  untuk melindungi diri nya dari seranga yang dilakukan oleh korban.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
BANDI, NAGSYA. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Kuantan Tengah. JUHANPERAK , 2 (3), 287–303.
Chazawi,  Adami. (2006). Hukum pembuktian tindak pidana  korupsi: UU no. 31 tahun 1999 diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 . Alumni.
Chazawi, Adami. (2022). Malapraktik Kedokteran . Sinar Grafika.
Kuffal, H. M. A. (2004). Penerapan KUHAP dalam Praktek. UMM, Malang .
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar Hukum  Pidana Indonesia, cet 3. Citra Aditya Bakti, Bandung .
MARSELINO,  RENDY.  (2019). PEMBELAAN  TERPAKSA  YANG  MELAMPAUI BATAS  (NOODWEER  EXCES)  PADA  PASAL  49  AYAT  (2)  KUHP .  Universitas Airlangga.
Narbuko,  Cholid,  &  Achmadi,  Abu.  (2018). Metodologi  Penelitian:  Jakarta:  Bumi Aksara .
Rhiti,  Hyronimus.  (2015).  Filsafat  Hukum  edisi  Lengkap  (dari  klasik  ke postmodernisme). Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya .
Rizal, Moch Choirul. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Lembaga Studi Hukum Pidana . Rozi,  Fachrul.  (2018).  Sistem  Pembuktian  Dalam  Proses  Persidangan  Pada  Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja , 1 (2), 19–33.
Sasangka, Hari, & Rosita, Lily. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi . Mandar Maju.
Sihotang,  Nia  Sari.  (2016).  Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu Hukum , 3 (2), 1–15.
Sitompul,  Erwin.  (2020).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Korban  Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Padapelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Soekanto, Soerjono. (2006). Pengantar penelitian hukum . Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Soesilo,  Raden.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
Sunggono, Bambang. (2006). Metodologi penelitian hukum .

## Copyright holder:
Lisa Andriani, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias, Ilhamda Fattah Kaloko (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: