How to cite: Afiyah, L. L., & Pranoto, E. (2024) Implementasi Aturan Hukum Yang Menjawab Konsep Welfare State  Dalam  Prospektif  Kesejahraan  Anak  Disabilitas  di  Indonesia. Syntax  Literate . (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## IMPLEMENTASI ATURAN HUKUM YANG MENJAWAB KONSEP WELFARE
STATE DALAM  PROSPEKTIF  KESEJAHRAAN  ANAK  DISABILITAS  DI INDONESIA
Lisa Lamusul Afiyah * , Edi Pranoto Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: afiyahlisal@gmail.com*, pranoto.edi@gmail.com

## Abstrak
Konsep  negara  kesejahteraan  di  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan kepada  masyarakatnya.  Negara,  sebagai  penyedia  dan  penjamin  kesejahteraan, menganggap  tanggung  jawab  untuk  pembangunan  dan  perawatan  anak-anak  di  seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Penelitian ini bertujuan  untuk  memahami  lebih  lanjut  tentang  konsep  negara  kesejahteraan  dalam kesejahteraan masa depan anak-anak dengan disabilitas dan implementasi peraturan hukum yang ada di Indonesia dalam menjawab konsep tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan penelitian hukum normatif, di mana metodenya mencari dasar hukum, dengan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  melakukan  upaya  keras  dalam mengimplementasikan peraturan hukum untuk kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas. Namun,  masih  terdapat  beberapa  kendala  dan  kekurangan  dalam  praktiknya,  termasuk kurangnya  sosialisasi,  data  terbatas,  kendala  anggaran  yang  dihadapi  pemerintah, keterbatasan aksesibilitas bagi anak-anak dengan disabilitas, serta pendidikan yang kurang memadai  terkait  guru  dan  fasilitas.  Tujuan  mendirikan  aturan  hukum  dan mengimplementasikannya  adalah  untuk  mewujudkan  hak  dan  peluang  yang  sama  bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri.
Kata Kunci: Negara Kesejahteraan, Aturan Hukum, Anak-anak dengan Disabilitas

## Abstract
The concept of a welfare state or "negara kesejahteraan" in Indonesia aims to provide welfare  to  its  society.  The  state,  as  the  provider  and  guarantor  of  welfare,  assumes responsibility for the development and care of children throughout the entire territory of Indonesia, without exception, including children with disabilities. This study aims to learn more  about  the  concept  of  welfare  state  in  the  prospective  welfare  of  children  with disabilities and the implementation of existing legal rules in Indonesia in answering its concept. The research method used in this study involved normative legal research, where the method is looking for a legal basis, by analyzing the legislation related to child welfare. The results indicate that the government has made strong efforts in implementing legal regulations for the welfare of children with disabilities. However, there are still several obstacles and shortcomings in practice, including a lack of socialization, limited data and budgetary constraints faced by the government, insufficient accessibility for children with disabilities, as well as inadequate education related to teachers and facilities. The purpose
of  establishing  the  rule  of  law  and  implementing  it  aims  to  realize  equal  rights  and opportunities for people with disabilities towards a prosperous and independent life.
Keywords: Welfare State, Rule Of Law, Children With Disabilities

## Pendahuluan
Konsep  welfare  state  atau  negara  kesejahteraan  merupakan  sistem  yang mewajibkan negara memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan publik melalui pengelola negara  secara  intensif  serta  mempunyai  tanggungjawab  atas  sektor  perekonomian  dan seluruh pertumbuhan yang memfokuskan pada pencapaian kesejahteraan warga secara optimal, lewat memberikan kewenangan kepada negara untuk turut berperan aktif dalam seluruh  aktifitas  serta  urusan  publik  dengan  mengingatkan  asas  legalitasnya.  Dalam rancangan  wekfare  state  ini  ialah  suatu  pandangan  negara  dengan  memakai  sistem pemerintahan  secara  demokratis  serta  untuk  kesejahteraan  penduduknya.  Program  ini memiliki  tujuan  guna  menurunkan  penderitaan  publik  contohya  pengangguran, kemiskinan,  gangguan  kesehatan  serta  lain  sebagainya,  sehingga  sebuah  negara  yang mengimplemenntasikan konsep ini memiliki kebijakan publik serta memiliki sifat seperti bantuan,  pelayanan,  pencegahan  maupun  perlindungan  dalam  permasalahan  social (Huda, 2009).
Kesejahteraan atau welfare state bisa diamati melalui dua aspek, yang pertama yakni  kesejahteraan  sebagai  sebuah  keadaan  terpenuhinya  mayoritas  publik  dalam tingkatan  tertentu,  serta  yang  kedua  ialah  terwujudnya  kebutuhan  beragam  sektor kehidupan dasar misalnya pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan, kesehatan, keamanan  serta  pekerjaan  dalam  tingkatan    tertentu  dibantu  oleh  kementerian  bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak (Sukmana, 2016).
Menurut penulis negara Indonesia menjadi penjamin serta pemberi kesejahteraan untuk  semua  masyarakatnya  dengan  mengembang  tanggungjawab  pada  situasi pemeliharan  serta  pembinaan  anak-anak  pada  semua  Kawasan  Indonesia. Tanggungjawab  serta  Kewajiban  negara  untuk  melindungi  serta  menjamin  pemberian berbagia hak dasar pada anak menjadi suatu amanat yang termuat pada UU NKRI Tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara (Ginting et al., 2021).
Anak ialah individu yang memiliki umur belum menggapai 18 tahun, termasuk untuk anak yang berada di dalam rahim. Perlindungan kepada anak ialah seluruh aktifitas dalam  memberi  jaminan  serta  perlindungan  Anak  serta  berbagai  haknya  supaya  bisa hidup, bertumbuh, berkembang, serta berperan serta dengan maksimal berdasarkan harkat serta  martabat  kemanusiaan,  dan  memperoleh  perlindungan  atas  diskirminasi  serta kekerasan (Fitriani, 2016). Definisi anak berlandaskan hukum, yang dimana definisi anak ditempatkan  menjadi  sebuah  objek  sekalian  subjek  pokok  untuk  sebuah  system legitimasi, generalisasi serta sistematika peraturan yang mengatur mengenai anak.
Anak  pada  definisi  secara  lazim  memperoleh  perhatian  tak  hanya  pada  ilmu pengetahuan,  namun  bisa  diberi  perhatian  melalui  sudut  pandang  terpusat  pada kehidupan, misalnya hukum, agama, serta sosiologis yang membuat anak makin actual serta rasional pada lingkungan sosial. Definisi anak berlandaskan hukum, yang dimana
definisi  anak  ditempatkan  menjadi  sebuah  objek  sekalian  subjek  pokok  untuk  sebuah system legitimasi, generalisasi serta sistematika peraturan yang mengatur mengenai anak kesejahteraan anak yang diberi pengaruh sama pendapatan per kapita, angka melek huruf, distribusi pendapatan, konflik perperangan serta sosial-ekonomi (Maulana, 2000).
Anak mempunyai hak asasi maupun hak dasar semenjak terlahir, yakni jaminan buat  bertumbuh  kembang  dengan  menyeluruh  baik  fisik,  mental  ataupun  sosial,  serta memiliki  akhlak  mulia,  harus  dilaksanakan  usaha  perlindungan  dan  menciptakan kesejahteraannya melalui menjamin atas terpenuhinya berbagai haknya dan terdapatnya perbuatan atas diskriminasi, agar tak terdapat manusia maupun pihak lainnya yang bisa mengambil hak tersebut (Tang, 2020). Seorang anak biasanya berproses bertumbuh serta berkembang secara berlainan diantara satu dan lainnya. Proses pertumbuhan untuk anak bsia diamati melalui meningkatnya ukuran fisik, sebaliknya perkembangan untuk anak bsia  diamati  melalui  kapabilitas  kognitif  anak  tersebut.  Anak  yang  menghadapi permasalahan  pada  pertumbuhan  bisa  diamati  melalui  pada  pertumbuhan  secara  fisik yang tak normal, hambatan maupun gangguan pada periode perkembangan anak disertai melalui terdapatnya intelligence quotient (IQ) secara minim terhadap anak yang berusia sama dengannya. Kondisi ini menjadi suatu tanda awal untuk disabilitas (Panzilion et al., 2021).
Anak Penyandang disabilitas ialah seoarang anak yang berketerbatasan mental, fisik,  sensorik  maupun  intelektual  dengan  periode  waktu  yang  lama  serta  untuk berinteraksi  terhadap lingkungan serta  sikap  bermasyarakat  bisa  mengalami  hambatan serta membebani dalam berkontribusi secara penuh serta efektif berlandaskan kemiripan hak (Jauhari, 2017).
Dalam  menggambarkan  kondisi  penyandang  disabilitas  pada  negara  Indonesia berdasarkan pada hambatan-hambatan yang dialami sama seseorang adalah mendapati gangguan/kesulitan  pada pendengaran ,  penglihatan,  berjalan  maupun  naik  tangga (mobilitas), memakai serta menggerakkan jari/tangan, pada keadaan mengingat maupun konsentrasi,  untuk  mengendalikan  emosional  dan  atau  perilaku,  bercerita  serta  atau memafumi /berkomunikasi bersama orang lain, untuk mengatur pribadi sendiri (misalnya berpakaian, makan, mandi, Buang air besar, dan buang air kecil).
Anak penyandang disabilitas ialah anak yang berkeistimewaan serta tak pernah dipunyai  sama  Sebagian  anak  biasanya.  Anak  dengan  menyandang  menjadi  kaum disabilitas,  berkedudukan  secara  rawan  serta  kurang  memberikan  keuntungan,  pada kondisi  ini  yang  dimaksudkan  kurang  memberi  keuntungan  adalah  bahwa  anak penyandang disabilitas sangat beresiko besar dalam menghadapi ganguan serta perbuatan pidana (Gultom, 2012).
Negara  Indonesia  memberikan  konsistensinya  dalam  perlindungan  pada penyandang  disabilitas,  hal  ini  bisa  dilihat  melalui  diratifikasinya Convention  on  the Rights of Persons with Disabilities melalui peraturan Undang-undang No 19 tahun 2011, melalui car aitu negara Indonesia memperlihatkan pada dunia bahwa negara Indonesia berkomitmen  dalam  memberi  kesejahteraan  pada  penyandang-penyandang  disabilitas diantarannya ialah para anak yang menyandang disabilitas.
Melalui  UU  No  8  pada  tahun  2016  mengenai  Pengesahan  Konvensi  Hak-hak Penyandang Disabilitas, ialah suatu Tindakan awal untuk penyandang disabilitas guna menjalankan perjuangan baru guna dapat hidup secara makin baik. Sehingga, dibutuhkan keikutsertaan  seluruh  pihak  dalam  memiliki  peranan  yang  aktif  pada  usaha implementasinya, khususnya mulai melakukan perubahan pada paradigma pengendalian atas  persoalan  penyandang  disabilitas,  yang  mulanya  melalui  melakukan  pendekatan kesejahteraan  sosial  yang  sudah  dilakukan  perubahan  jadi  pola  pengendalian  melaluin pendekatan  memnuhi  haknya.  Pastinya  peralihan  ini  wajib  diberi  dukungan  melalui tersedianya saranan yang layak supaya pemenuhan hak itu bisa terlaksana.
Berdasarkan  pandangan  penulis  dalam  upaya  pemberian  kesejahteraan  untuk mencapai konsep welfare state dibutuhkan kepedulian serta keseriusan seluruh golongam terutama pada tingkatan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta Kota dan semua lapisan  publik  yang  merupakan  bagian  dari  kerangkan  Negara,  wajib  bertugas  untuk beragam  urusan  termasuk  pada  situai  memberi  kesejahteraan  kepada  para  anak penyandang disabilitasi, seluruh golongan memiliki tanggungjawab untuk menerapkan peraturam hukum mengenai kesejahteraan pada anak penyandang disabilitas. Indonesia yakni sebuah bangsa yang bersumber kepada peraturan hukum, sampai perbuatan orang maupun  masyarakat  yang  menjadi  alktifitas  kehidupannya  wajib  bersumber  pada peraturan  serta  norma  yang  berlaku  pada  masyarakat,  peraturan  hukum  tersebut diterapkan pada beragam elemen serta bidang masyarakat dengan tidak terkecuali.
Implementasi  tidak  hanya  kegiatan,  namun  sebuah  aktifitas  yang  memiliki pernecanaan serta dilaksanakan dengan benar-benar berlandaskan acuan norma tertentu guna mengapai tujuan aktifitas. Berbncang mengenai penerapan aturan hukum memiliki makna  bahwa  berbincang  tentang  implementasi  hukum  itu  sendiri  dimana  hukum dibentuk  buat  dikerjakan.  Hukum  tak dapat kembali  disebut  menjadi  hukum,  bila  tak pernah  dilakukan,  implementasi  hukum  senantiasa  mengiktusertakan  manusia  serta perilakunya. Tujuan penulisan artikel ini ialah guna melakukan pengkajian lebih lanjut tentang  implementasi  aturan  hukum  yang  ada  diindonesia  dalam  menjawab  konsep welfare state dalam prospeksif kesejahteraan anak disabilitas.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  teknik  penelitian  hukum  normatif,  karena menggunakan  data  sekunder  yang  menyangkut  aturan-aturan  perundangan  terkait implementasi tentang kesejahteraan. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yakni sebuah penelitian yang memberikan deskripsi dengan rinci, jelas, serta sistematis tentang objek yang  akan  diamati.  Penelitian  deskriptif  dilaksanakan  bertujuan  untuk  mendapatkan deskripsi  secara  lengkap  mengenai  implementasi  aturan  hukum  yang  berlangsung  di Indonesia  serta  memberikan  pemaparan  dan  penjelasan  terkait  kesejahteraan  anak penyandang disabilitas.
Pendekatan  pada  penulisan  artikel  ini  dengan  hukum  yuridis  normatif,  yakni pendekatan melalui metode menelaah serta mengintepretasikan yang berkaitan terhadap ketentuan hukum guna menghimpun beragam macam aturan perundangan, berbagai teori,
serta beberapa referensi yang sangat erat hubungannya terhadap permasalahan yang akan diteliti  dalam  mengimplementasikan  kesejahteraan  anak  penyandang  disabilitas  dan ketentuan hukum terkait.
Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang dibutuhkan ialah data sekunder. Data sekunder ialah sebuah data yang sudah didapatkan lewat studi kepustakaan yang mencangkup undang-undang, serta, yaitu buku referensi hukum maupun bahan hukum secara tertulis lainnya, yakni bahan hukum tersier, sekunder, serta primer. Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum secara mengikat contohnya aturan-aturan perundangan yang  berkorelasi  terhadap  penelitian  ini,  yaitu  UU  No.  4  Tahun  1979  mengenai Kesejahteraan,  UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun 2009  mengenai  Lalu  Lintas  serta  Angkutan  Jalan,  UU  No.  19  Tahun  2011  mengenai Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ), UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU  No.  23  Tahun  2002  mengenai  Perlindungan  Anak  serta  UU  No.  8  Tahun  2016 mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## Hasil dan Pembahasan
Konsep Welfare State Dalam Prospektif Kesejahteraan Anak Disabilitas Welfare state atau negara kesejahteraan, ialah suatu konsep ideal bagaimana sebuah negara  menjalankan  pekerjaannya  guna  memberikan  pelayanan  kepada  warga  negara mengarah  pada  tatanan  kehidupan  secara  sejahtera  serta  harmonis  (Barr,  2020). Kesejahteraan ( welfare ) paling sedikit memuat tiga subklasifikasi, yaitu:
1) Social welfare , yang mengarah kepada menerima secara kolektif kesejahteraan
2) Economic welfare , yang mengarah kepada menjami keamanan lewat perekonomian formal maupun pasar; serta
3) State welfare , yang mengarah pada menajmin layanan kesejahteraan sosial lewat agen dari  negara.  Negara  Kesejahteraan  secara  singkat  diberi  definisi  menjadi  sebuah negara dimana pemerintahannya dipandang memiliki tanggung jawab untuk memnberi jaminan  standar  kesejahteraan  hidup  minimal  untuk  tiap  masyarakat  negaranya (Pierson & Castles, 2006).
Konsep dasar negara kesejahteraan dimulai melalui usaha negara dalam melakukan pengelolaan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mengapai satu dari beberapa tujuan negara yakni melakukan peningkatan kesejahteraan publiknya. Cita-cita ideal ini yang selanjutnya diterjemahkan pada suatu peraturan yang sudah dilakukan konsultasi pada masyarakat sebelumnya serta selanjutnya bisa diamati apakah suatu negara benar-benar menciptakan kesejahteraan untuk masyarakatnya muapun tidak. Permasalahan Kesehatan serta kemiskinan masyarakat ialah suatu mayoritas permasalahan yang wajib cepat diberi respon sama pemerintah untuk menyusun kebijakan kesejahteraan.
Indonesia ialah satu dari beberapa penganut gagasan negara hukum secara material serta  mengadopsi  berbagai  konsep  negara wekfare  state ,  serta  secara  implisit  dapat ditemui dalam  keterangan  umum  UUD  1945,  dan  bisa  ditelusuri  secara  menyeluruh  dari
kandungan pada UUD 1945 bisa diambil suatu kesimpulan bahwa Indonesia ialah sebuah negara  hukum  secara  material  maupun  negara  yang  berkonsep  wakfare  state  dimana negara  bertanggungjawab  secara  mutlak  dalam  menaikkan  kesejahteraan  publik  serta menciptakan keadilan sosial untuk semua masyarakatnya (Hadiyono, 2020).
Beberapa unsur welfare state sudah dimasukkan pada landasan negara Indonesia (Pancasila serta UUD 1945) Ketika menyiapkan rapat membahas persiapan serta setelah kemerdekaan Indonesia. Unsur Welfare state ada pada sila kelima Pancasila “keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  Konsep  negara  kesejahteraan  sejalan  terhadap tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenea ke IV.” … Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum… ”. Kesejahteraan  Sosial  keadaan  tercukupinya kebutuhan  spiritual,  material,  serta  sosial  masyarakat  negara  supaya  bisa  hidup s e c a r a   memadai serta bisa melakukan pengembangan diri, agar bisa menjalankan fungsi sosialnya.
Gagasan welfare  state oleh  karenanya  umumnya  dilandaskan  kepada  prinsip kesamaan  peluang  ( equality  of  opportunity ),  pemerataan  pendapatan  ( equitable distribution of wealth ), serta tanggung jawab umum ( public responsibility ) atas mereka yang tak bisa buat mempersiapkan secara mandiri keperluan minimum guna dapat hidup memadai  untuk  semua  masyarakat  Indonesia  termasuk  anak  penyandang  disabilitas (Alfitri, 2012).
Pada  penerapannya,  mayoritas  tanggung  jawab  suatu  negara  buat  kesejahteraan penduduknya,  lewat  pengelolaan social  welfare  serta/atau  security/  social  insurance , menghasilkan dua kelompok besar model welfare state , yakni residualist welfare state serta institutional  welfare  state .  Perbandingan  utama  diantara  keduanya  ialah  pada institutional welfare  state ,  negara  menempatkan  diri  memiliki  tanggung  jawab  dalam memberi jaminan standar kehidupan secara memadai untuk seluruh anak, termasuk anak penyandang  disabilitas  serta  memberi  beberapa  hak  umum  konsekuensinya,  makin banyak  persyaratan  yang  ditempatkan  sama  negara  supaya  masyarakatnya  dapat mengakses  beberapa  hak  universal  tadi  serta  makin  kurang  serta  lemah  pengaruh pemerataan atas program perlindungan tadi, memiliki makna makin jauh suatu negara tersebut  terhadap  model  institutional welfare  state .  Adapun residualist  welfare  state , suatu negara baru yang berperan serta mengatur permasalahan kesejahteraan saat sumber daya lainnya tak layak. Sehingga negara menciptakan ketetapan minimal maupun sangat selektif atas program kesejahteraan serta meletakkan tanggung jawab secara makin besar untuk seseorang dalam mencukupi kesejahteraan.
Menurut penulis, dalam penerapan konsep negara kesejahteraan atau welfare state diindonesia,  pemerintah  harus  berperan  aktif  dan  bertanggungjawab  terhadap kesejahteraan  semua  warganya  tanpa  terkecuali.  Anak  penyandang  disabilitas memerlukan perhatian khusus dalam hal pemenuhan kebutuhan dan diperlukan dukungan keluarga yang memiliki anak disabilitas untuk meningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.  Terdapat  fokus  utama kaitannya dengan  kesejahteraan  dan  aksesibilitas  anak
penyandang  disabilitas,  yaitu  kesejahteraan,  akses  untuk  mendapatkan  pendidikan dengan fasilitas memadai untuk anak disabilitas, dan akses kepada teknologi dan inklusi keuangan. Aspek kesejahteraan mencakup kondisi ekonomi keluarga dari yang memiliki anak disabilitas, kesehatan fisik dan mental, akses pada fasilitas kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

## Implementasi Aturan Hukum Kesejahraan Anak Disabilitas Negara Indonesia
Aturan hukum kesejahteraan pada anak disabilitas tidak lepas dari aturan kesejahteraan  pada  anak  pada  umumnya,  d alam  UU  No.  4  Tahun  1979  bahwa Kesejahteraan Anak ialah sebuah tatanan pada kehidupan serta penghidupan anak yang bisa  memberi  jaminan  bertumbuh  serta  berkembang  dengan  wajar,  baik  untuk  rohani, jasmani ataupun sosial. Pada Upaya Kesejahteraan anak ialah suatu Upaya kesejahteraan sosial yang difokuskan buat memberi jaminan terciptanya Kesejahteraan Anak khususnya terpenuhinya keperluan utama anak.
Pada  bab  II  pasal  2-8  menjelaskan  hak  anak  yakni  anak  memiliki  hak  terhadap perawatan, kesejahteraan, asuhan, serta bimbingan berlandaskan kasih sayang yang baik pada keluarganya ataupun pada pola asuhan khusus buat bertumbuh serta berkembang secara  wajar,  meningkatkan  kapabilitas  serta  kehidupan  sosialnya,  selaras  terhadap kepribadian  serta  kebudayaan  bangsa,  memiliki  hak  terhadap  perlindungan  serta pemeliharaan,  baik  selama  di  Rahim  ataupun  seletah  terlahir  dan  perlindungan  atas lingkungan  hidup  yang  bisa  menghambat  ataupun  membahayan  pertumbuhan  serta perkembangannya secara proporsional. Pelayanan serta Bantuan, yang memiliki tujuan dalam  menciptakan  kesejahteraan  anak  jadi  hak  bagi  tiap  anak  dengan  tidak  memberi perbedaan agama, jenis kelamin, kedudukan sosial serta pendirian politik.
Dalam  BAB  III  tanggungjawab  dari  orang  tua  atas  kesejahteraan  anak  yaitu memiliki tanggungjawab terhadap terciptanya kesejahteraan anak secara sosial, jasmani atau rohani, Pasal 10:
(1) Orang tua yang kelihatan mengabaikan tanggungjawabnya sehingga meneybabkan terjadinya  gangguan  pada  pertumbuhan  serta  perkembangan  anak,  bisa  dicopot kuasa  asuhnya  menjadi  orang  tua  atas  anaknya.  pada  situasi  itu  ditentukan seseorang maupun badan menjadi wali.
(2) Pencopotan kuasa asuh pada ayat (1) tak menghilangkan kewajiban dari orang tua berkaitan  dalam  melakukan  pembiayaan,  selaras  terhadap  kapabilitasnya, pemeliharaan, penghidupan, serta pendidikan anaknya.
(3) Mencopot  serta  mengembalikan  kuasa  asuh  dari  orang  tua  ditentukan  melalui ketetapan hakim.
(4) Penyelenggaraan ketetapan ayat (1), (2) dan (3) dilakukan pengaturan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam BAB IV tentang engenai Upaya kesejahteraan anak dalam Pasal 11 Upaya  kesejahteraan  anak  melingkupi  Upaya  membina,  mengembangkan, mengcegah serta merehabilitasi.
(1) Upaya  kesejahteraan  anak  dilaksanakan  sama  masyarakat  serta  ataupun Pemerintah.
(2) Upaya  kesejahteraan  anak  yang  dilaksanakan  sama  masyarakat  serta  ataupun Pemerintah dilakukan pada dalam ataupun luar Panti.
(3) Pemerintah melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengawasan serta bantuanatas Upaya kesejahteraan anak yang dilaksanakan sama publik.
(4) Peneerapan Upaya kesejahteraan anak jadi yang termaktub pada ayat (1) sampai (4) diatur kemudian melalui PP.
Dalam BAB V tentang usaha kesejahteraan anak Pasal 12
(1) Mengangkat  anak  berlandaskan  kebiasaan  serta  adat  dilakukan  melalui memprioritaskan kebutuhan kesejahteraan anak.
(2) Kebutuhan  kesejahteraan  anak  yang  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  tertuang selanjutnya dalam PP.
(3) Mengangkat  anak  buat  keperluaan  kesejahteraan  anak  serta  dilaksanakan  pada luar  kebiasaan  serta  adat,  dilakukan  berlandaskan  pada  aturan-aturan perundangan.
Dalam BAB IV tentang usaha kesejahteraan anak Pasal 13 klaborasi international pada  sektor  kesejahteraan  anak  dilakukan  sama  Pemerintah  maupun  melalui  Lembaga lainnya lewat persetujuan dari Pemerintah.
Penyandang  Disabilitas  merupakan  tiap  individu  yang  mendapati keterbatasan  intelektual, sensorik ,  mental,  fisik,  serta/  ataupun  sensorik  dengan periode  waktu  lama  serta  buat  melakukan  interkasi  terhadap  lingkungan  bisa mendapati kesulitan serta hambatan dalam berkolaborasi dengan efektif serta penuh bersama masyarakat negara lainnya  berlandaskan kemiripan hak.
Anak  penyandang  disabilitas  berlandaskan  pada  UU  No.  8  Tahun  2016  bahwa penyandang disabilitas memiliki hak bebas atas penelantaran, diskriminasi, eksploitasi serta  penyiksaan  bagi  penyandang  disabilitas  melingkupi  hak  berinterkasi  serta bersosialisasi pada kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, srta bernegara dengan tidak merasa takut serta memperoleh pelindungan atas seluruh wujud kekerasan psikis, fisik, seksual serta ekonomi. berhak pengasuhan tehradap keluarga maupun keluarga pengganti buat bertumbuh serta berkembang dengan maksimal, diberi perlindungan kepentingannya untuk penetapan keputusan, Tindakan anak yang manusiawi selaras tehradap haka nak serta martabat, terpenuhi keperluann khusus, Tindakan yang mirip terhadap anak lainnya dalam  mengapai  integrasi  sosial  serta  pengembangan  manusia,  serta  memperoleh pendampingan sosial.
Negara  Indonesia  memiliki  empat  asas  yang  bisa  memberi  jamonan  keringanan maupun aksesibilitas penyandang disabilitas ecara mutlak wajib terpenuhi, yakni seperti berikut (Rahayu & Ahdiyana, 2013):
a. Asas  keringanan,  yakni  tiap  individu  bisa  mengapai  seluruh  bangunan  maupun tempat yang memiliki sifat publik pada sebuah lingkungan.
b. Asas  kemanfaatan,  yakni  seluruhindividu  bisa  memanfaatkan  seluruh  bangunan maupun tempat yang memiliki sifat publik pada sebuah lingkungan.
c. Asas keselamatan, yakni tiap bangunan pada sebuah lingkungan terbangun wajib menjaga keselamatan untuk seluruh individu termasuk disabilitas.
d. Asas  kemandirian,  yakni  tiap  individu  wajib  dapat  mengapai  serta  masuk  guna memanfaatkan  seluuh  bangunan  maupun  tempat  pada  lingkungan  lewat  tanpa memerlukan pertolongan orang lain.
Pada  pasal  2  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun 2019  memiliki  tujuan  guna  terpebuhinya  keperlua  dasar,  penerapan  fungsi  sosial, melakukan  peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  secara  memiliki  martabat  untuk Penyandang Disabilitas; serta menciptakan warga secara inklusi.
Indonesia dalam upaya kesejahraan sosial melakukan rehabilitasi dalam melakukn apemulihan serta pengembangan kapabilitas Penyandang Disabilitas yang menghadapi disfungsi  sosial  supaya  bisa  menjalankna  fungsi  sosialnya  dengan  proporsional. Rehabilitasi  Sosial  dilakukan  melalui  wujudn  motivasi  serta  diagnosis  psikososial, pengasuhan  serta  perawatan,  pembinaan  kewirausahaan  serat  pelatihan  vokasional, bimbingan  fisik,  mental  spiritual,  konseling  psikososial  serta  sosial,  layanan Aksesibilitas, asistensi sosial serta bantuan, bimbingan resosialisasi, lanjut; serta maupun rujukan. Rehabilitasi Sosial bisa berbentuk, terapi mental spiritual, fisik, psikososial, buat penghidupan berkesinambungan, dorongan terpenuhinya keperluan hidup yang memadai, dorongan  Aksesibilitas;  serta  /ataupun  wujudn  lain  yang  menunjang  kegunaan  sosial Penyandang Disabilitas.
Sesuai  yang  tertuang  pada  Pasal  45  pada  PP  No.  52  Tahun  2019,  pemerintah Indonesia  memberi  dukungan  secara  langsung  yang  dikasihkan  pada  Penyandang Disabilitas  yang  tidak  memiliki  penghasilan  maupun  miskin  dimana  keperluan kehiduapannya  bergantung  seluruhmya  pada  individu  lain  melalui  wujud  uang  tunai untuk  Penyandang  Disabilitas  yang  terdapay  pada  masyarakat  serta  keluarga,  maupun layanan untuk Penyandang Disabilitas yang terdapat pada badan sosial, bisa dikasihkan dengan berkepanjangan selama kehidupannya.
Bentuk dukungan secara langsung seperti dalam Pasal 65 pada PP No. 52 Tahun 2019 berwujud Pangan, Sandang serta papan; uang tunai, layanann kesehatan, layanan pendidikan, penyiapan Gedung penampungan temporer, layanan terapi psikososial pada rumah perlindungan, tempat maupun bilik khusus untuk pasangan yang telah menikah, kemudahan  dalam  pembiayaan  pengelolaan  arsip  kependudukan  serta  kepemilikan, penyiapan pemakaman serta alat bantu. Pembiayaan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial untuk  Penyandang Disabilitas  memilki  sumber melalui,  APBN,  APBD; serta  berbagai sumber  pembiayaan  lainnya  yang  sah  serta  tak  mengikat  selaras  terhadap  ketetapan aturan-aturan perundangan.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2OI9 pada pasal 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk melengkapi kebutuhan dasar, memberi jaminan penyelengaraan fungsi  sosial,  melakukan  peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  secara  bermartabat  untuk Penyandang Disabilitas serta menciptakan publik inklusi. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan kewajiban pemerintah seperti menteri, gubernur, menteri/pimpinan lembaga terkait, serta
walikota/bupati  untuk  menyelenggarakan  Kesejahteraan  Sosial  bagi  Penyandang Disabilitas yang meliputi rehabilitasi, Pemberdayaan, Jaminan, serta Perlindungan Sosial.
Pada  UU  No  8  tahun  2016  Pemerintah  pusat  serta  Pemerintah  Daerah  harus mempersiapkan unit pelayanan informasi serta bertindak cepat bagi anak serta Wanita penyandang  disabilitas  yang  jadi  objek  kekerasan  Pelindungan  atas  perbuatan Penelantaran, Diskriminasi, EKsploitasi serta Penyiksaan.
Implementasi perlindungan sosial pada penyandang disabilitas diindonesia masih kurang  maksimal,  hal  ini  dibuktikan  pada  kejadian  kekerasan  anak  disabilitas  yang meningkat  tiap  tahunnya.  Berlandsakan  Sistem  Informasi  Online  Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pertanggal 19 Desember 2022, ditemukan sebanyak 987  Laporan  Kekerasan  Yang  terjadi  pada  Penyandang  Disabilitas  Tahun  2022.  Anak Penyandang  disabilitas  pada  wilayah  Indonesia  mayoritas  kehidupannay  pada  situasi terbelakang, rentan, serta miskin diakibatkan masih terdapatnya hambatan, pembatasan, kesulitan,  serta  penghilangan  maupun  pengurangan  hak  penyandang  disabilitas. Golongan  penyandang  disabilitas  di  tengah-tengah  publik  condong  menghadapi diskriminasi  pada  kehidupan  setiap  harinya  dikarenakan  lingkungan  fisik  serta  sosial secara  tidak  inklusif.  Memiliki  arti  bahwa  lingkungan  di  mana  sebagian  penyandang disabilitas berada condong kurang memberi dukungan aktualisasi atas kemampuan yang mereka punyai.
Rehabilitasi  Sosial  sebagai  salahsatu  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan penyandang disabilitas, tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2OI9 yang bertujuan guna melakukan pemulihan serta pengembangan potensi Penyandang Disabilitas yang menghadapi disfungsi sosial supaya bisa melakukan fungsi sosialnya dengan wajar. Target rehabilitas sosial meliputi Penyandang Disabilitas, kelompok  Penyandang  Disabilitas;  keluarga  Penyandang  Disabilitas,  serta/atau kelompok Penyandang Disabilitas.
Dalam Pasal 14 menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui wujud dukungan  serta  diagnosis  psikososial,  pengasuhan  serta  perawatan,  pelatihan kewirausahaan serta vokasional, pembinaan, bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, pelayanan  Aksesibilitas,  bimbingan  sosial  dan  konseling  psikososial,  asistensi  serta bantuan asistensi sosial, bimbingan lanjut, bimbingan resosialisasi, serta /atau rujukan.
Dalam  proses  implementasi  rehabilitas  anak  dengan  disabilitas,  pemerintah melakukan pemberian  terapi  secara  berkesinambungan  yang  biasa  dilakukan  di kecamatan untuk menadapatkan terapi dasar dalam melakukan peningkatan kemampuan psikologis,  fisik,  serta  sosial.  Layanan  terapi  dasar  yang  dikasihkan  ketika  pelatihan diselaraskan  terhadap  ragam  disabilitas  yang  tersedia,  misalnya  disabilitas  daksa/fisik, disabilitas  netra, cerebral  palsy ,  autis,  disabilitas  rungu  wicara, down  syndrome , hiperaktif, serta disabilitas grahita /intelektual.
Bentuk-Bentuk  Layanan  rehabilitasi  yang  disediakan  pemerintah  berupa  terapi Fisik  yang  dilaksanakan  melalui  dukungan  alat  bantu,  metode  latihan  terapeutik,  urut, pijat, serta terapi elektronik, serta pelatihan serta terapi olahraga. Terapi Psikosisal, ialah gabungan terapi guna menanggulangi permasalahan yang timbul pada interaksi terhadap
lingkungan sosialnya baik kelompok, keluarga, publik ataupun komunitas. Dilaksanakan melalui metode melaksanakan beragam terapi dalam menangulangi permasalahan yang berhubungan  terhadap  aspek  psikis,  kognisi,  serta  dan  sosial,  dan  bantuan  alat  bantu. Terapi Mental Spiritual, ialah suatu terapi yang memakai berbagai nilai spiritual, moral, serta  agama  dalam  megharmonisasikan  tubuh,  pikiran,  serta  jiwa  pada  usaha mengendalikan  depresi  serta  kecemasan.  Dilaksanakan  melalui  metode  terapi  ibadah keagamaan, seni, meditasi, serta/atau terapi yang memfokuskan harmoni bersma alam, dan banutan alat bantu. Memberikan Alat Mobilitas serta terapi penghidupan, pembinaan kewirausahaan  dan/atau  Pelatihan  vokasional  ialah  suatu  Upaya  memberi  keahlihan supaya bisa hidup secara produkti dan/atau mandiri. Pelatihan ini dilaksanakan melalui metode  penyaluran  serta  pengembangan  potensi,  bakat,  minat,  serta  mewujudkan kegiatan  secara  produktif,  akses  permodalan  bisnis  ekonomi,  dukungan  kemandirian, dukungan  sarana  serta  prasarana  produksi,  sdan  melakukan  pengembangan  jejaring pemasaran.
Dalam PP No. 52 Tahun 20I9 Pasal 21 menjelaskan Pelayanan Aksesibilitas ialah suatu penyediaan fasilitasi buat Penyandang Disabilitas untuk Rehabilitasi Sosial dalam menciptakan  kesetaraan  kesempatan  serta  hak.  Layanan  Aksesibilitas  dilaksanakan melalui metode meanata lingkungan nonfisik serta fisik yang dialksanakan sama Menteri, menteri/pimpinan  lembaga  terkait,  gubernur,  serta  walikota/bupati,  dilakukan  pada Rehabilitasi  Sosial  dasar  dan  Rehabilitasi  Sosial  lanjut  melalui  metode  memberi dukungan berbentuk jasa maupun barang ataupun uang, kondisi survei pada tahun 2020 setelah  penerapan  pasal  tersebut  menunjukan  hasil  tingginya  tingkatan  kemiskinan penyandang disabilitas (PD) relatif atas non penyandang disabilitas (Non-PD). Sebanyak 11,42  persen  atas  kelompok  PD  kehidupannya  masih  dibawah  garis  kemiskinan sedangkan Non-PD nberjumlah 9,63%., disamping tingkatan kemiskinan untuk PD ganda maupun  multi  (melebihi  satu)  kain  naik  Kembali  yaitu  sebanyak  13,38  persen. Implementasi dari peraturan ini adalah pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai)  kepada  Penyandang  Disabilitas,  pada  tahun  2023  besaran  uang  yang  diberikan sama  dengan  bantuan  sosial  lainnya,  yaitu  bakal  memperoleh  dukungan  uang  tunai sebanyak Rp2,4 juta per tahun, dan disalurkan secara bertahap Rp600.000 (Fikaria Br, 2023).
Implementasi  penerapan  pelayanan  aksesibilitas  adalah  dengan  pemberian  kursi roda  gratis  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  tersebar  di  wilayah  Indonesia,  namun berdasarkan data Susenas pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 10,3 juta rumah tangga (RT)  yang  beranggotakan  keluarga  difabel.  Sejumlah  8,2  juta  difabel  tersebut  dengan tidak memiliki asuransi kesehatan. Elanjutnya sejumlah 8.795.033,76 difabel memiliki permasalahan pada kaki, tetapi 70 % maupun sebanyak 6.156.523 atas total tersebut tidak memiliki kursi roda (Agustin, 2023).
Pemerintah  membentuk  PP  No.  42  Tahun  2020  tentang  Aksesibilitas  terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan melalui Tinjauan meningkatkan Akses serta  Taraf  Hidup  untuk  Penyandang  Disabilitas  Indonesia,  serta  Bencana  untuk Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat sekalian PEMDA menjadi pihak yang
memeberi  jaminan  penyelenggaraan  layanan  umum  serta  BNPB  (Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana)  yang  memiliki  tugas  guna  memberi  jaminan  pelindungan kebencanaan terhadap penyandang disabilitas.
Tujuan pembentukan peraturan tersebut buat menciptakan kesetaraam kesempatan serta hak untuk penyandang disabilitas mengarah kepada kehidupan yang mandiri serta sejahtera lewat wujud kemudahan dalam mengaksas atas permukiman, layanan umum, serta  pelindungan  terhadap  bencana.  Aturan-aturan  ini  merancang  tentang  Kawasan tinggal  yang  gampang  untuk  dilakukan  akses  untuk  penyandang  disabilitas,  layanan umum  yang  gambang  diakses  untuk  Penyandang  Disabilitas,  pelindungan  terhadap bencana untuk penyandang disabilitas, pendanaan, pembinaan, serta pelaporan.
Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diterangkan bahwa tiap jalan yang dipakai buat lalu lintas publik harus diberi kelengkapan lewat perlengkapan jalan berbentuk  sarana  buat  pejalan  kaki  serta  penyandang  disabilitas  (cacat).  Implementasi pada saat ini penyangdang disabilitas masih kukurangan aksetabilitas pada trotoar jalan, faktanya  saat  ini  banyak  trotoar  jalan  untuk  aksetabilitas  penyandang  disabilitas  yang banyak tertutup oleh PKL, pengendara motor, pot bunga, galian, tiang, pohon dan lain- lain.  Berdasarkan  survei  rapor  trotoar  yang  diadakan  Koalisi  Pejalan  Kaki  pada  2022, hanya ada tiga kota yang mencetak skor 6 (dalam skala 1-10) dalam kualitas trotoar, yaitu Jakarta,  Surabaya,  dan  Bandung.  Skor  rata-rata  kota/kabupaten  lain  adalah  4.  Ketua Koalisi  Pejalan  Kaki  Alfred  Sitorus  mengatakan,  salah  satu  indikator  penilaian  pada survei  itu  adalah  aksesibilitas  trotoar.  Semakin  rendah  skornya,  semakin  buruk  pula aksesibilitas  trotoar.  Aksesibilitas  yang  buruk  membuat  penyandang  disabilitas  rentan mengalami kecelakaan. Hal ini tidak jarang pengguna kursi roda harus melintas di badan jalan karena trotoar tidak memadai.
Menurut  penulis  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  anak  disabilitas, salahsatunya  adalah  dengan  memberikan  pendidikan  bagi  anak  disabilitas  atau  yang disebut  dengan  pendidikan  inklusif  ialah  suatu  pendidikan  inklusif  menjadi  wujud pelaksanaan pendidikan yang memberi peluang kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus  buat  belajar  pada  sekolah  paling  dekat,  di  kelas  regular,  serta  dengan  teman sebayanya. Tujuannya ialah agar dengan sadar serta terencana buat menciptakan situasi belajar  serta  menghasilkan  proses  pembelajaran  supaya  murid  makin  aktif memaksimalkan kemampuan pribadinya guna mempunyai kekuatan pengendalian diri, spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, berakhlak mulia serat keterampilan yang dibutuhkan  oleh  pribadinya,  publik  negara  serta  bangsa.  Anak  penyandang  disabilitas memiliki  kebutuhan  khusus  memiliki  hak  memperoleh  kesamaan  untuk  pendidikan. Pemenuhan tersebut dilaksanakan sama Pemda yang harus melaksanakan serta memberi fasilitas  pendidikan  disabilitas  buat  seluruh  jalur  serta  tiap  tingkatan  selaras  terhadap kewenangannya serta bertujuan dalam menaikkan kesejahteraan untuk anak disabilits Dalam  Undang-undang  No  8  tahun  2016  pada  pasal  10  menyatakan  bahwa  hak pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas  melingkupi  memperoleh  pendidikan  secara bermutu  dalam  satuan  pendidikan  pada  seluruh  jalur,  jenis  serta  tingkatan  pendidikan yang  khusus  serta  inklusif  dan  khusus;  memiliki  kesetaraan  peluang  dalam  menjadi
tenaga kepenididikan maupun pendidik dalam satuan pendidikan pada seluruh jalur, jenis, serta  tingkatan  pendidikan;  memiliki  kesetaraan  peluan  menjadi  pelaksana  pendidikan secara  berkualitas  dalam  satuan  pendidikan  pada  seluruh  jalur,  jenis,  serta  tingkatan pendidikan; serta memperoleh akomodasi secara memadai menjadi seorang peserta didik. Pada  implentasinya  pemerintah  telah  berupaya  untuk  memberikan  pendidikan terbaik  dan  layak  untuk  penyandang disabilitas ,  namun  pada  penerapannya  buat pendidikan  secara  inklusif  bagi  anak  penyandang  disabilitas  pada  wilayah  Indonesia masih kurang, sebab terdapat fasilitas yang belum layak, minimnya pelatihan untuk guru, data yang kurang lengkap bagi anak yang memiliki disabilitas tertentu yang terdapat pada luar sekolah, serta pemikiran keluarga yang berfikir anak dengan disabilitas tidak akan merasa manfaat pendidikan sebaik anak dengan tidak disabilitas. Pendidikan secara layak untuk anak penyandang disabilitas dengan sarana serta prasarana yang memadai dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.
Anak penyandang disabilitas juga rentan terhadap bullying (penindasan) untuk itu perlu  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  korban bullying anak. Perlindungan  hukum  dapat  secara  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif. Adapun  perlindungan  secara  preventif  diberikan  dengan  melibatkan  keluarga,  satuan pendidik, dan masyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya bullying terhadap mereka, sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan memberikan penanggulangan guna  menyelesaikan  kasus bullying yang  terjadi  sesuai  dengan  Undang-undang  yang berlaku di Indonesia.

## Kesimpulan
Dalam  menerapkan  konsep  welfare  state,  Indonesia  berkomitmen  untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Tanggung jawab ini tidak hanya berada pada tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, tetapi juga melibatkan semua lapisan masyarakat. Implementasi upaya kesejahteraan untuk penyandang disabilitas mencakup rehabilitasi, aksesibilitas, bantuan hidup dasar, perlindungan hukum, dan pendidikan. Meskipun pemerintah telah berusaha keras  dalam  menerapkan  aturan  hukum  untuk  kesejahteraan  anak  disabilitas,  masih terdapat beberapa hambatan seperti layanan terapi rehabilitasi yang tidak konsisten dan kurangnya  akseptabilitas  serta  pendidikan  yang  memadai.  Namun,  tujuan  dari pembentukan aturan hukum dan implementasinya adalah untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas menuju hidup mandiri dan sejahtera.

## BIBLIOGRAFI
Agustin,  P.  (2023). 6  Juta  Penyandang  Disabilitas  Tak  Punya  Kursi  Roda . https://difabel.tempo.co/read/1678315/6-juta-penyandang-disabilitas-tak-punya- kursi-roda
Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional. Jurnal  Konstitusi ,
9 (3), 449–472. Barr, N. (2020). Economics of the welfare state . Oxford University Press, USA. Fikaria  Br,  T.  (2023). BLT  Penyandang  Disabilitas  2023  Akan  Cair  Rp2,4  Juta . Cekbansos.Kemensos.Go.Id. https://depok.pikiran-rakyat.com/
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam  melindungi  dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250–358.
Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmiah Metadata ,
3 (2), 508–524. Gultom,  M.  (2012). Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dan  perempuan:  kumpulan makalah-makalah seminar . PT. Refika Aditama.
Hadiyono,  V.  (2020).  Indonesia  dalam  Menjawab  Konsep  Negara  Welfare  State  dan Tantangannya. Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan , 1 .
Huda,  M.  (2009). Pekerjaan  sosial  &  kesejahteraan  sosial:  sebuah  pengantar .  Pustaka Pelajar.
Jauhari,  A.  (2017).  Pendidikan  inklusi  sebagai  alternatif  solusi  mengatasi  permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching ,
1 (1).
Maulana,  H.  W.  (2000).  Pengantar  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak. PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta .
Panzilion, P., Padila, P., & Andri, J. (2021). Intervention of numbers puzzle against short memory mental retardated children. JOSING: Journal of Nursing and Health , 1 (2), 41–47.
Pierson, C., & Castles, F. G. (2006). The welfare state reader . Polity.
Rahayu,  U.  D.  S.,  &  Ahdiyana,  M.  (2013).  Pelayanan  publik  bidang  transportasi  bagi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (2). Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol , 2 (1), 103–122.
Tang,  A.  (2020).  Hak-Hak  Anak  dalam  Pasal  54  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak. Jurnal Al-Qayyimah , 2 (2), 98–111.

## Copyright holder:
Lisa Lamusul Afiyah, Edi Pranoto (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: