## KEMITRAAN  PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  PERKOTAAN
Oleh: Dikson Junus

## Abstract
The development approach through  the development actors'  initiative and supporr at local  level has  b-ein a participative-based development model' The initiative and support qre encouraged tirough the,establishment of the partnership between people'ind development i"forr, including local g,overnment and it aims at developing 'an interaction proi"r, in the effort  to creqte a ioint movement in alleviating  poverty'
In the context of peiple empowerment partnership,  those who establish the partnership do not *it  i ory differentiation in terms of magnitude or volume, 'rtoturttrgitity, or their power. The lartnership is linearly established, which means that there isTo iubordination among ihem. fhe study aims at investigating  and  describing the partnership  among actors iithe implementation of the P2KP program  in Gorontalo Cii t, * of ihe kiniof qualitative oie with.descriptive  method' The data is collected using inteiiew, obseiatio, and  secondary data use. The interview  is conducted  using interview  guideline, informal discussion  and standard open interview.
Tle results of the study show: (t) the partnership among actors in the^ implementation of the P2KP prigro* in Gorontalo City indicates  the contribution of ti| ,"torr' role in alleviatiig loverty and  lrcnce the irwolvement of them  directly evidences that  BKM, people,- ind otier social  groups are actually  able to make a synergl with the goiern-ment in the poverty alleviation aytd (2) the form of the pri#rtnip among"the actors in the P2kP  program is put  in the context of role playing 'in accordince wifh fheir respective authority  and in the context ofioint movement.
Key  words:  parrnership, enrpowerment, role,  interaction,  sharing'

## Pendahuluan
Sejak dirnulainYa Program  P2KP pada tahun 1998 secara  nasional,  di
tiap-tiap kelurahan telah terbentuk suatu lembaga  masyarakat  yang  disebut dengan  Badan  KeswadaYaan
Masyarakat (BKM),  dan di kota
Gorontalo  program P2KP  dimulai pada
tahun 2004. BKM bersama  masyarakat menyusun perencanaan jangka
menengah  program Penanggulangan kemiskinan  (PJM Pronangkis) secara
partisipatif, sebagai Prakarsa masyarakat untuk menanggulangi
kemiskinan di wilaYahnYa secara
mandiri. Atas  fasilitasi  pemerintah dan prakarsa masyarakat, selanjutnya BKM akan menjalin  kemitraan dengan berbagai instansi Pemerintah dan kelompok-kelompok peduli lainnya
dalam penanggulangan kemiskinan.
Kemitraan yang dimaksudkan
dalam hal ini adalah kemitraan antar aktor seperti Pemerintah,  BKM, masyarakat, dan  kelompok masyarakat
Jurnal Legalilas YoL 3 No.2
lainnya. Diperlukannya kemitraan tersebut  didasarkan  pada alasan untuk menghindari  ketidakefektifan kegiatan program penanggulangan  kemiskinan yang dilakukan  oleh pemerintah.
Paket merupakan komponen
Program P2KP yang  berwujud dana stimulan yang berasal dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah  daerah, masyarakat dan kelompok pedu!i (Lembaga swadaya
masyarakat, tokoh masyarakat,  perguruan tinggi, swasta, dll) dalam  upaya mempercepat kegiatan penanggulangan  kemiskinan secara partisipatif dan berkelanjutan dalam  rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana  dasar di lokasi P2KP.  Belajar dari kondisi di atas, maka diperlukan suatu bentuk penanggulangan kemiskinan  yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan beberapa pihak melalui kemitraan. Program ini membutuhkan keseriusan para aktor pembangunan di daerah terutama dalam hal pendanaan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui APBD dan kesiapan BKM. Karena itu tidak semua  daerah dapat memenuhi ketentuan  tersebut.
Konsep  Good Governance Memahami  governance adalah bagaimana memahami  intergrasi peran agen pembangunan; pemerintah (birokrasi), pihak swasta dan civil society.  Lembaga  pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum serta keamanan yang kondusif.
Hubungan yang sinergis dan konstruktif akan terjadi manakala ada pengerahan sumber daya yang optimal dan potensial yang dimiliki oleh masing-masing aktor
(agen)
pembangunan tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai dalam pelayanan publik (Suharyanto,
2005:86-87).
Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta menjadi  bagian penting dalam  good governance tersebut. Menurut Sulistiyani (2004:76) pemerintah diposisikan  sebagai fasilitator atau katalisator, sedangkan tugas untuk pembangunan menajdi tanggung jawab seluruh komponen Negara termasuk dunia usaha dan masyarakat.  Bentuk ideal relasi yang ingin diwujudkan adalah "kemitraan"  antara pemerintah,
masyarakat,  swasta, organisasi massa,
organisasi politik, organisasi profesi dan LSM. Dengan demikian konsep good govemance merujuk pada tiga pilar utama, yaitu public governance,
corporate  governance dan civil society.
Konsep Kemitraan Menurut  Sulistiyani (2004:129- 130),  kemitraan dilihat  dari perspektif
etimologis  kemitraan diadaptasi  dari kata partnership dan berasal dari asal kata partner. Partner dapat diterjemahkan  "pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon". Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan  atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat Jurnal Legalitas VoL i No.2
dimaknai  sebagai suatu bentuk persekutuan  antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama  atas dasar kesepakatan  dan rasa saling  membutuhkan  dalam  rangka meningkatkan kapasitas  dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat
memperoleh hasil yang lebih baik. Berlolak dari pengertian tersebut,
maka faktor terbentuknya kemitraan apabila  memenuhi persyaratan  sebagai berikut: (l) ada dua pihak  atau lebih;
(2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan; (3) ada kesepakatan;
(4) saling  membutuhkan.
Menurut Setiawan (2004:33),
misi utama dari kemitraan adalah
membantu  memecahkan permasalahan ketimpangan dalam kesempatan berusaha,  ketimpangan  pendapatan,  dan ketimpangan antar  wilayah yang dibangun atas landasan saling membutuhkan,  saling menguntungkan,
saling memperkuat  dengan fungsi dan tanggung jawab  yang sesuai dengan
kemampuan dan propsorsi masing- masing terlibat. Terjadi pooling  of resources atau penggabungan
sumberdaya, sumber dana, sumber informasi  untuk mendapatkan kombinasi terbaik agar memberi nilai tambah (sinergi) dalam  kemitraan.
Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk atau usaha bersama sektor publik dan private untuk mencapai tujuan bersama. Di mana
sektor publik menunjuk  pada instansi non pemerintah atau kelompok tertentu
dalam masyarakat. Kemitraan dapat
diartikan  sebagai aktivitas  bersama  di antara  kelompok  yang berkepentingan berdasarkan  pada  pengenalan  kekuatan dan kelemahan  masing-masing, dan mencapai tujuan yang disepakati bersama, yang dikembangkan melalui komunikasi yang efektif dan tepat waktu.
Berkowitz (2000:67-72), menyatakan bahwa  kolaborasi adalah
metode yang digunakan oleh organisasi
atau individu  yang  bergabung bersama
untuk meningkatkan  kemampuan dari terbatasnya sumber  daya organisasi melalui: (1) memperbaiki atau mengembangkan  keuntungan dari suatu kegiatan melalui usaha bersama;  (2) proses  membangun  hubungan dari suatu  kegiatan rnelalui kekuasaan daiam  menganrbil keputusan; dan (3) saling tukar informasi, membagi sumber daya dan mengembangkan kapasitas untuk keuntungan bersama dalam  mencapai tujuan  yang  disepakti
bersama.
Padget & Berkowita (2004:251- 257) menyatakan kolaborasi adalah indvidu  dan kelompok yang bekerjasama untuk keuntungan bersama dengan mengutamakan hubungan horizontal dari pada hirarki.
Koalisi menunjuk  lebih  khusus kepada kelompok  yang bekerja sama dari pada individu. Selanjutnya, kemitraan menjangkau lintas sektoral meliputi batasan yang  luas dari pemerintah.
Kemitraan  kolaborasi merefleksikan praktek kerjasama di antara  pemerintah
ry Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
dan mitra kerja lain yang berkerja sama.
Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan  merupakan suatu upaya kolaboratif  yang  terus menerus guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan  kerjasama di antara dua atau lebih  pihak (komponen) yang saling terkait  dan bekerjasama sebagai mitra  dan sebagai perwujudan usaha bersama dan dengan adanya komitmen bersama.
Berdasarkan hal tersebut maka bentuk  kemitraan  mengandung unsur- unsur sebagai berikut: (l) terdapat dua atau  lebih  pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah, swasta dan masyarakat; (2) keduanya bekerjasama sebabagai mitra,  dalam hal ini tidak ada yang sifatnya membawahi pihak lain;
(3) adanya tujuan bersama  berdasarkan komitmen yang hendak  dicapai; (4) setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri; (5) setiap pihak memberikan input berupa finansial, teknologi, pengetahuan atau sumber lainnya dalam  sebuah proses pembelajaran.

## Metode  Penelitian
Penelitian  tentang Kemitraan antar  aktor  pada program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP di Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo merupakan penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Lokasi  penelitian  adalah di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang ditetapkan  sebagai lokasi pelaksanaan

## Program  Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) tersebut.
Sumber data  terdiri dari: Pertama, Data primer yaitu data  yang diperoleh  melalui wawancara mendalam  dengan responden dan dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terhadap fenomena- fenomena empiris yang tedadi berkaitan dengan kemitraan antar pemerintah  daerah, BKM, masyarakat dan kelompok masyarakat peduli lainnya pada program Penanggulangan
Kemiskinan  Terpadu (PAKET) p2Kp di Kota Gorontalo. Kedua, Data sekunder yaitu data yang diperoleh sudah diolah seperti dokumen- dokumen tertulis  dan studi kepustakaan.
Penelitian ini digunakan  tehnik wawancara bebas (interview) sebagai tehnik  urnum dengan maksud untuk menjaga data  primer yang relevan terhadap setiap  variabel penelitian maka wawancara yang dilakukan didasarkan  pada pedoman wawancara yang berisikan  pertanyaan terbuka (open ended question), kemudian disesuaikan  dengan kondisi yang ada, dengan demikian diharapkan  responden akan dapat  menjawab dengan leluasa dan  bebas dalam memberikan berbagai alternatif  jawaban. Langkah-tangkah mengumpulkan/memperoleh <lata  di lapangan atau teknik penelitian digunakan:  Pertama, pengamatan (Observasi). Kedua, Tahapan wawancara. Ketiga, Telaah  Dokumen
dan Studi Kepustakaan.
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
Analisis data penelitian ini berasal dari beberapa sumber informasi, yang didaPat dari wawancara mendalam. Proses
pengolahan data dengan menggunakan analisis  tema.
Pelaksanaan Kemitraan Pada
Program  Paket  P2KP
Program Paket  P2KP di Kota Gorontalo merupakan Program penanggulangan kemiskinan Yang dilakukan secara terpadu.  Terpadu  yang dimkasudkan disini adalah (l) terpadu
dalam hal pendanaan dan (2) terpadu dalam  pelaksanaan  kegiatan.
Kemitraan antar aktor Kota Gorontalo
dalam
uPaya
penanggulangan kemiskinan secara
terpadu melalui program  Paket P2KP merupakan  langkah tindak lanjut dari upaya-upaya
penanggulangan
kemiskinan yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan belajar
yang difasilitasi melalui P2KP. Untuk
mengetahui kontribusi peran para aktor dan indentifikasi bentuk kemitraan
pada pelaksanaan program  Paket  P2KP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Persiapan  Daerah
Langkah awal yang dilakukan sebelum  pelaksanaan program Paket P2KP di kota Gorontalo adalah
mengajukan surat permohonan  minat kepada  Departemen  Pekerjaan  Umum di Jakarta. Pengajuan  surat  permohonan ini dilakukan oleh pemerintah  kota
Gorontalo  dengan  mengacu pada pola sharing  yang telah ditetapkan.  Kegiatan
berikutnya  adalah  kampanye media.
Kegiatan ini dilakukan  oleh pemerintah kota Gorontalo  melalui Tim  Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (disingkat TKPKD) yang dibentuk oleh pemerintah kota Gorontalo berdasarkan SK Walikota  Gorontalo nomor 1176 tahun 2007. Tim ini beranggotakan seluruh instansi  pemerintah kota
Gorontalo.
Berdasarkan uraian tersebut, peran pemerintah pada tahap persiapan
daerah dalam melaksanakan program
Paket  P2KP, baik mengajukan permohonan minat kepada pemerintah pusat dan melakukan kampanye
program Paket melalui media masih
mendominasi,  karena hal ini menjadi
tanggungiawab pemerintah dalam
melakukan persiapan terkait dengan pelaksanaan  program  Paket  P2KP.
Lokakarya Perumusan dan
Pembentukan Pokja
Kegiatan lokakarya perumusan
Pokja  Paket, bertujuan merumuskan tugas, keanggotaan Pokja dan mekanisme kerja  Pokja Paket.
Kedekatan hubungan pemerintah,
BKM, dan  masyarakat dalam kegiatan ini adalah  membahas dan merumuskan
Pokja melalui FGD perumusan tugas,
FGD keanggotaan Pokja, dan FGD mekanisme kerja Pokja. Kegiatan  ini difasilitasi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua pelaksana Tim
Koordinasi Kemiskinan
Penanggulangan
Daerah
(di singkat
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2

## TKPKD) tingkat kota
Gorontalo bersama Konsultan Manajemen Wilayah (di singkat KMW). peserta yang menghadiri  kegiatan lokakarya ini adalah,  dinas/instansi  pemerintah kota Gorontalo,  perwakilan BKM, perwakilan masyarakat dari masing- masing  kelurahan, Lurah, Camat, dan Perguruan Tinggi.
Kemitraan yang  terjadi dalam pembentukan Pokja paket, di mana pada  lokakarya pembentukan  pokja Paket  melibatkan aktor-aktor dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, Koordinator BKM. Mekanisme  pemilihan  dilakukan secara langsung dan terbuka. pembentukan Pokja Paket tetap mengedepankan aspek nilai kemanusiaan dan prinsip_ prinsip  sosial. Selanjutnya nama-nama terpilih  ditetapkan sebagai pokja paket.
Keanggotaan pokja paket melibatkan beberapa aktor seperti dari kalangan perguruan  tinggi, pemerintah, masyarakat, perwakiilan BKM di setiap kecamatan.  Keterlibatan aktor-aktor tersebut dalam pembentukan pokja Paket yang dimulai pembahasan tentang keberadaan, tugas, dan pemilihan  anggota pokja paket menandakan bahwa  pada proses persiapan  pelaksanaan paket kemitraan mulai terbangun antara pemerintah
Daerah,  masyarakat dan kelompok- kelornpok peduli lainnya.
Keterlibatan berbagai aktor dalam  Pokja Paket ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Paket  P2KP  sangat beralasan
karena penanggulangan  kemiskinan merupakan  tanggungjawab bersama dengan mengedepankan prinsip kerelawanan. Hal ini tidak mudah dilaksanakan oleh pihak-pihak lainnya. Konsep kemitraan yang lahir ini dengan  melibatkan  berbagai aktor masih  dalam  bingkai  kemitraan antara pemerintah
daerah, BKM, masyarakatm kelompok  peduli  lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, pada tahap  pembentukan pokja paket, kontribusi  peran pemerintah, BKM, perwakilan masyarakat  dan unsur-unsur lain seperti perguruan tinggi memberikan  saran atau gagasan  yang berhubungan dengan pemilihan anggota Pokja  Paket, dan tergabung dalam anggota Pokja Paket. peran  lain yang dilakukan  oleh  pemerintah adalah sebagai fasilitator  kegiatan,  dalam hal di fasilitasi oleh Bappeda kota Gorontalo.  Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing antar pemerintah, BKM dan masyarakat.
Sosialisasi Program  paket p2Kp
Setelah terbentuknya pokja
Paket, dilakukan sosialisasi program Paket P2KP di kelurahan. Kemitraan yang  terjadi  dalam  kegiatan sosialisasi program Paket P2Kp adalah kegiatan ini difasilitasi  oleh pokja  paket dan BKM. Kegiatan  lokakarya di tingkat kelurahan ini difasilitasi oleh oleh Pemerintah  Kelurahan, dan BKM.
Kegiatan  lokakarya tingkat kelurahan dihadiri oleh anggota BKM,
Jurnal Legalitas VoL i No. 2
masyarakat
umum, dan organisasi/kelompok  masyarakat di tingkat kelurahan. Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan konsep, syarat pelaksanaan,  ketentuan- ketentuan umum program  Paket.
Pada tahap sosialisasi program Paket  P2KP, kontribusi peran pemerintah  kelurahan, dan BKM sebagai fasilitator dan Pokja Paket sebagai narasumber, sedangkan anggota BKM, masyarakat umum sebagai  peserta memberikan saran,  atau gagasan. Identifikasi  bentuk  kemitraan pada tahap sosialisasi ini adalah perimbangan peran  antar aktor-aktor tersebut.
Perencanaan Kegiatan  Paket
Penentuan kegiatan ini dilakukan bersama antara BKM dan Pemerintah
Daerah. (l) melalui rapat  koordinasi tingkat kota yang  difasilitasi oleh
Bappeda Kota Gorontalo bersama
Pokja Paket  dan dihadiri oleh seluruh BKM  dan Dinas. Dalam rapat koordinasi tersebut antara BKM
dengan Pemerintah  Daerah diputuskan jenis-jenis  kegiatan yang tertuang dalam PJM Pronangkis sebagai
kegiatan yang  akan didanai melalui dana Paket. (2) rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.
Rapat ini difasilitasi  oleh BKM dan
Pemerintah Kelurahan dan dihadiri oleh  anggota Pokja Paket, pemerinta-h,
dinas  terkait dan/atau kelompok- kelompok  masyarakat di kelurahan seperti LPM, PKK, tokoh masyarakat.
Sinergi  antara BKM dengan dinas terkait yang telah memutuskan kegiatan-kegiatan yang  akan  diusulkan dan dilaksanakan secara bersama kemudian  membentuk  suatu wadah yang disebut dengan Panitia Kemitraan.
Kepedulian Pemerintah Kota dalam mengakomodir hasil PJM Pronangkis merupakan  sesuatu yang luar biasa.
Berdasarkan uraian tersebut, pada tahap penentuan kegiatan,
kontribusi peran pemerintah  dan BKM adalah  sebagai perencanan kegiatan program Paket P2KP, sedangkan  unsur lain seperti Pokja Paket dan KMW
melakukan monitoring dan
pendampingan pada proses kegiatan
tersebut.  Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap penentuan kegiatan adalah  sharing antar pemerintah, BKM, Pokja Paket, dan
KMW.
Pembentukan Panitia Kemitraan
Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, BKM, dan masyarakat dalam pembentukan Panitia  Kemitraan adalah menentukan siapa saja yang akan duduk sebagai anggota Panitia Kemitraan.  Pihak-pihak tersebut
melakukan identifikasi terhadap calon anggota panitia, kemudian dibahas dalam rapat pembentukan Panitia
Kemitraan di tingkat Kelurahan yang fasilitasi  oleh BKM, dinas terkait dan
Pemerintah Kelurahan serta dihadiri oleh anggota Pokja Paket, anggota BKM, pengurus LPM, Pemerintah
Kelurahan, dinas/instansi pemerintah terkait, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Pemerintah Daerah melalui dinaVinstansi  pemrintah  terkait, BKM, dan unsur-unsur  masyarakat lainnya yang tergabung dalam panitia Kemitraan akan melaksanakan tugasnya mulai dari: (1) menyusun proposal kegiatan yang telah disepakati bersam4 (2) menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu melaksanakan kegiatan bersama, (3) melakukan pengurusan
administrasi kegiatan/proyek, (4) melaksanakan kegiatan atau
mempertanggung
proyek, (5) jawabkan pelaksanaan kegiatan  atau proyek.
Pada tahap  pembentukan  panitia kemitraan, kontribusi peran pemerintah, BKM, dan masyarakat tampak pada partisipasinya sebagai anggota panitia kemitraan. Dan fasilitator musyawarah pembentukan panitia kemitraan  diperankan oleh pemerintah dan BKM. Sedangkan masyarakat  dalam  musyawarah  tersebut menyampaikan saran atau gagasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah.  Unsur lain seperti pokja Paket dan  KMW melakukan monitoring dan pendampingan pada proses  kegiatan  tersebut. Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap penentuan kegiatan adalah terjadinya keseimbangan peran antar aktor-aktor tersebut.

## Penyusunan  dan  Pengajuan proposal Kegiatan
Setelah Panitia Kemitraan terbentuk, maka  panitia Kemitraan menyusun proposal  kegiatan. Dalam penyusunan proposal  kegiatan ini terjalin kemitraan antara pemerintah
Daerah melalui dinas terkait,  BKM, yang tergabung dalam panitia Kemitraan.  Dalam hal ini, kedua pihak mempunyai peran yang sama menyusun proposal sesuai dengan jenis kegiatan yang telah  disepakati bersama pada awal kegiatan  perencanaan.
Setelah  proposal kegiatan disusun  bersama antara BKM dengan dinas terkait  dalam  Panitia Kemitraan, kemudian  proposal  kegiatan proyek tersebut diverifikasi  dan direkomendasi oleh Tim verifikasi dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan Penanaman Modal (Bappeda) Kota Gorontalo selaku pengguna anggaran untuk sumber dana dari ApBD. Di samping itu juga, diajukan kepada Satuan Kerja (Satker) penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran untuk sumber dana dari APBN. Agar mendapat persetujuan dari Satker Bappeda PM Kota Gorontalo dan Satker PBL-PU  Propinsi Gorontalo, proposal yang diajukan memenuhi persyaratan administrasi sesuai  dengan pedoman teknis Paket.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
Pada tahap penysunan dan pengajuan proposal  kegiatan oleh
Panitia  Kemitraan,  kontribusi peran pemerintah, dan BKM terlihat pada aktivitas dalam menyusun proposal kegiatan dan aktivitas lain seperti pengadaan material dalam panitia
kemitraan. Dinas/instansi pemerintah sebagai pihak yang mempunyai keahlian dalam hal-hal bersifat  teknis berperan melakukan  bimbingan kepada
anggota panitia kemitraan lainnya.
Unsur lain seperti  Pokja Paket dan KMW melakukan monitoring dan pendampingan pada proses kegiatan
tersebut. Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing antar birokrasi, BKM, KMW, dan Pokja Paket sesuai  dengan peran masing-masing aktor tersebut.

## Penetapan  Proposal  Kegiatan
Mekanisme  penetapan proposal adalah pertama, mengacu pada dokumen PJM Pronangkis. Kedua,
mengacu dari tingkat kemendesakan kegiatan ini dilakukan. Ketiga,
mengacu dari seberapa besar dampak
kegiatan  tersebut  terhadap masyarakat miskin disekitar  rencana lokasi
kegiatan. Keempat, mengacu kepada lembaga rujukan  (kinerja BKM) artinya sejauhmana  keberadaan BKM betul- betul dapat mencerminkan sebuah lembaga nilai dimasyarakat baik transparansi, akuntabilitas dan tata organisasi. Kelima, adalah melihat sejauhmana kerangka kemitraan yang
terbangun  antara  masl,arakat,  dinas  dan
kelompok  peduli.
Pada tahap penetapan dan penilaian  proposal kegiatan panitia kemitraan, kontribusi peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat adalah menyusun pedoman
program Paket, menetukan persyaratan administrasi dan menentukan kriteria umum proposal  kegiatan. Sedangkan Pokja  Paket perannya adalah menentukan kriteria tambahan sesuai dengan kondisi daerah, melakukan penilaian  kelayakan  proposal, dan menetapkan proposal yang layak didanai  dengan dana Paket P2KP.
Peran yang  dilakukan oleh pemerintah kota melalui dinas terkait, dan BKM dalam kapasitas sebagai panitia kemitraan  adalah berhak mengetahui proses penetapan  sekaligus  mempunyai kesempatan menyampaikan gagasan atau ide dalam menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan proposal kegiatan yang  telah diusulkan.
Identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing  antar  agen

## Penyaluran Dana Paket  P2KP
Pelibatan para aktor seperti dinas/instansi  pemerintah terkait, BKM, dan Pokja. Peran dinas pemerintah kota dengan BKM menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.
Dalam hal ini, dinas pemerintah  kota dan BKM berada dalam satu pihak,
yaitu  pihak  kedua sesuai  dengan  Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan PAKET
(SPPB PAKET). Adapun pihak D Jurnal Legalitas Vol, 3 No.2
pertama dalam SPPB PAKET adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh PJOK  Paket P2KP sebagai pihak yang terpisah dari pihak kedua. Hal ini menunjukkan  bahwa  bentuk  kemitraan yang dibangun  didasarkan atas prinsip kebersamaan karena  kedua pihak mempunyai peran yang sama dan bertanggungjawab terhadap penggunaan  dana paket p2Kp. peran dan tanggungjawab bersama kedua pihak tersebut mengandung  prinsip kesetaraan karena  kedua  pihak berada pada  posisi yang setara.
Selain  dinas/instansi pemerintah terkait dan BKM yang  merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, peran Pemerintah Kelurahan  dalam hal ini Kepala Kelurahan (Lurah) sebagai unsur  pemerintah di tingkat kelurahan memberikan dukungan  dan jaminan agar  pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya  dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain  hal tersebul kemitraan juga terjadi pada saat Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap  proposal  panitia Kemitraan, ini dapat dilihat pada struktur  anggota Pokja paket yang terdiri dari unsur  perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat.  Selain  pokja Paket yang melakukan verifikasi ada juga dari pihak konsultan, Bappeda, dan PJOK yang .mewakili unsur pemerintah pusat.  Setelah dokumen proposal  dan dokumen penyaluran dana diverifikasi oleh tim verifikasi, pada proses selanjutnya dilakukan penyaluran dana  Paket p2Kp. Dana
Paket P2KP  tersebut  berasal dari dua sumber, yakni  APBD dan ApBN.
Kemitraan yang  terjadi dalam proses pencairan dana tersebut, bahwa dalam surat perjanjian pemberian bantuan  Paket (SPPB PAKET), PJOK Paket P2KP Kota Gorontalo berdasarkan keputusan Walikota Gorontalo Nomor 601 tahun 200g bertindak atas sama pemerintah lndonesia  sebagai pihak pertama melakukan  perjanjian dengan pihak kedua yaitu Koordinator BKM dan Kepala  Dinas.
Pada  tahap penyaluran dana Paket P2KP, kontribusi peran pemerintah,  dalam hal ini pemerintah pusat  yang diwakili  oleh pJOK paket adalah  melakukan verifikasi terhadap proposal  kegiatan panitia kemitraan. Setelah dinyatakan memenuhi persyarakat  maka PJOK paket selaku pihak pertama  menandatangani  SppB Paket.  Kontribusi  peran pemerintah, dalam hal ini dinas pemerintah kota dan koordiantor BKM selaku pihak kedua menandatangani SppB paket.
Peran lain dinas pemerintah kota, dalam hal  ini unsur Bappeda merekomendasi proposal kegiatan  yang dinyatakan layak oleh tim pokja.
Sedangkan Pokja paket dan KMW berperan memverifikasi dan merekomendasi proposal kegiatan untuk  didanai dengan dana paket
P2KP. Identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah  sharing peran antara pemerintah pusat, dinas
Jurnal Legalitas VoL 3 Na.2
pemerintah kota, Bappeda Kota, BKM,
Pokja dan KMW.
Tahap pelaksanaan kegiatan Paket P2KP Aktivitas kemitraan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam
Panitia Kemitraan  adalah  kedua  pihak bertanggungiawab terhadap pelaksanaan pekerjaan  kegiatan  proyek,
tidak terbatas  pada  pembagian tugas.
Sebagai wujud tanggung jawab dinas mitra sebagai lembaga yang mengetahui atau lembaga yang mempunyai  keahlian dalam bidang tertentu.  Peran  dinas mitra melakukan bimbingan secara terus menerus terhadap panitia terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan.
Upaya ini dilakukan  untuk memberikan pembelajaran  kepada  masyarakat agar masyarakat  mengetahui  dan memahami cara melakukan  suatu  pekerjaan  dengan baik, di samping itu juga terjali komunikasi timbal  balik dan proses konsultatif. Selain melakukan bimbingan teknis, dinas  mitra juga melakukan  pengawasan terhadap kegiatan/proyek yang sedang
dikerjakan.
Peran yang dilakukan oleh anggota panitia kemitraan  lainnya dari unsur BKM, dalam pelaksanaan
kegitan Paket adalah mengelola administrasi dan keuangan proyek.
Selain itu juga menyediakan bahan- bahan atau material yang berhubungan dengan  pekerjaan proyek, dan
melakukan  pengawasan terhadap pekerjaan  proyek  bersama  dinas mitra.
Pada tahap  pelaksanaan  kegiatan Paket P2KP, kontribusi peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah
dianas mitra melakukan bimbingan, pengawasan pekerjaan, dan
menyediakan dana. Kontribusi peran BKM adalah  menyediakan bahan- bahan atau material, mengelola kegiatan, dan melakukan pengawasan pekerjaan. Masyarakat berperan sebagai  pelaksana pekerjaan, dan menyediakan  swadaya  secara sukarela. Pokja Paket melakukan perannya sebagai pihak yang melakukan monitoring  terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai  dengan Paket P2KP dilaksanakan dua tahap.  Tahap I pekerjaan proyek didanai dengan anggaran yang bersumber dari
Pemerintah Daerah atau dari APBD dan tahap II dikerjakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pemerintah  Pusat atau
dari APBN.
Tahap Pertanggungiawaban Paket

## P2KP
Penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan dan pertanggungiawabannya
dilakukan bersama-sama oleh BKM dan Pemerintah Daerah. Aspek yang
d ipertanggun gj awabkan
meliputi
seluruh yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya serta pengelolaan kegiatan. Sebelum  laporan
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
pertanggungiawaban pelaksanaan proyek diserahkan  kepada Pokja Paket dan unsur Bappeda,  terlebih dahulu dipertanggungjawbakan kepada masyarakat melalui  media seperti forum rapat BKM, papan informasi. Rapat pertanggungjawaban kegiatan  Paket P2KP dihadiri oleh seluruh anggota panitia kemitraan,
BKM,  LPM, Lurah, tim fasilitator,
Pokja,  dan masyarakat di kelurahan. Hasil rapat forum menyepakati menenma pertanggungiawaban
pelaksanaan kegiatan Paket P2KP oleh panitia  kemitraan dan  menyebarluaskan hasil kesepakatan rapat pertanggungiawaban tersebut melalui media  papan informasi.
Pertanggun gj awaban pe laksanaan kegiatan selain disampaikan secara lisan dalam  forum, juga sampaikan melalui media papan informasi laporan pertanggungiawaban yang disajikan pada setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Masyarakat  diberi kesempatan untuk menanggapi atau mengoreksi laporan
pertanggungiawaban  panitia kemitraan.
Jika  terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungiawaban tersebut, panitia kemitraau melalukan perbaikan terhadap  laporan pertanggungjawaban atau perbaikan terhadap proyek yang dianggap bermasalah. Pelaksanaan kemitraan dalam pertanggungiawaban lebih
menekankan pada pertanggungjawaban kepada publik dalam kerangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, di
samping pertanggungiawaban secara administrasi kepada pihak pemerintah.
Menurut salah seorang warga masyarakat  mengatakan  bahwa.
Pertan ggungj awaban pe laksanaan kegiatan juga sampaikan melalui media
papan informasi laporan
pertanggungjawaban yang disajikan
pada setiap saat  selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Masyarakat  diberi kesempatan untuk menanggapi atau mengoreksi laporan pertanggungjawaban panitia kemitraan.
Jika  terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungiawaban tersebut, panitia kemitraan melalukan perbaikan terhadap  laporan pertanggungjawaban atau perbaikan  terhadap proyek  yang dianggap  bermasalah. Melalui proses pertanggungjawaban inilah, evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan dilakukan  untuk  kemudian menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pelaksanaan kemitraan dalam pertanggungjawaban lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada publik dalam  kerangka pelaksanaan prinsip keterbukaan  dan  akuntabilitas, di samping  pertanggungjawaban  secara admin istrasi  kepada pihak pemerintah.
Peran aktor dalam pelaksanaan program Paket P2KP seperti yang diuraikan di atas, menggambarkan bahwa  dalam pelaksanaan program
Paket P2KP  melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah, BKM, Masyarakat, dan  Pokja Paket.  Keterlibatan  aktor- aktor tersebut menindikasikan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui
furnal Legalitas VoL 3 No.2
re
program  tersebut dilaksanakan secara
terpadu, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,  masyarakat, serta organisasi- organisasi non pemerintah. Hal ini menunjukkan  bahwa terjadi pembagian peran  antara pemerintah, BKM,
masyaraka! dan Pokja Paket khususnya di tingkat daerah.  Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota
Gorontalo berserta jajaran Pemerintah
Kota dalam  pelaksanaan program  Paket
P2KP  memberikan kesempatan  kepada pihak-pihak lain untuk berperan  dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga terjalin hubungan yang linear, lintas sektoral, tidak membedakan  status atau legalitas/kekuatan  atau  besar/volume.
'Penutup
Pelaksanaan kemitraan antar aktor  pada program  Paket  PZKP di kota Gorontalo memperlihatkan adanya kontribusi  peran para aktor seperti pemerintah, BKM, masyarakat, dan
Pokja Paket. Konhibusi  peran para aktor pada program Paket P2KP
tersebut dimulai dari tahap persiapan
daerah dalam  melaksanakan program,
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Dalam pelaksanaan kemitraan antar aktor  pada Program Paket pemeran terbesar dalam pelaksanaan
kemitraan  secara berurut adalah: (l).
Pemerintah. (2).  BKM.. (3).
Masyarakat. (4). Pokja Paket.

## Daftar Pustaka
Departemen  Pekerjaan Umum,  2008, Pedornan Pelaksnaan PNPM  Mandiri Perkotaon.
Dwiyanto, Agus., 1996. Kemitraan Pemerintalt, Swasta dan Relevansi Terhadap Reformasi  Administrasi  Negara  dalam Jumal Kebijakan dan  Administasi PublikVolume l, no l, 1996
Keban, Yeremias T., 2000,  Good Governance dan Capacityl Building Sebagai Indikator Lltama dan  Folan  Penilaian  Kineria Pemerintahsn,  dalam Jurnal P ere ncanaan P embongunan, J akarta Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) 5 Kota Gorontalo.,  2007, Laporan
P e lalcsanoan P aket P 2 KP Kota Goronlalo.  Gorontalo Lele, Gabriel.,  2006. Membangun  Komunitas  Kebiiakan:  Konsep,  Urgensi, dan Implikasinya dalam jurnal politik dan  manajemen publik  "Interaksi" Vol. I no.  2, September 2006.
Setiawan,  Bakti.,'  ?002. Materi Perhtliahon Metode dan Teknik Perencanaan.
MPKD  UGM.
Suharyanto, Hadriyanus.,2005,  Administrasi Publih Entrepreneurship,  Kemitraan,
dan Reinventing Goverment,  Media Wacan4  Yogyakarta.
Sulistiyani Ambar Teguh.,  2004,  Kemitraon Dan Model-Model Pemberdayaan,
Gava Mediq Yogyakarta.
il Jurnal Legalitas YoL i No.2