Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## HIBAH KEPADA LEMBAGA YUDIKATIF DAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH MEMULIHKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Arief Adrian 1 , Vid Adrison 2
Alumni program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan FEB UI dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 1 ;
Ketua sekaligus dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI 2

## Abstract
Many  local  governments  have  discretionary  spending  (such  as  grants)  on judicatory  institutions  such  as  police,  attorney,  and  court.  The  grant  potentially creates  a  bond  between  local  government  and  judicatory  institutions,  reduces  the objectivity of law enforcement, and hence affects regulatory compliance. This study attempts  to  identify  whether  or  not  grants  on  regional  judicatory  institutions  are correlated  with  local  government  compliance  in  recovering  regional  finance  loss. Using 2,426 observations from 508 districts in Indonesia from 2014-2018, we find that grants  on  judicatory  institutions  are  negatively  correlated  with  local  government compliance in recovering the regional financial loss. This study calls for improvement in regulations in grant spending to improve the governance of the local government budget.
Keywords :  Compliance,  Local  Government,  Grants  on  Judicatory  Institutions, Governance
JEL Classification : K42, H76, D73

## PENDAHULUAN
Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penegakan hukum yang  kuat  dapat  meningkatkan  probabilitas  pelanggar  hukum  mendapatkan  sanksi hukum.  Meningkatnya  biaya  pelanggaran  hukum  akhirnya  berkorelasi  pada peningkatan kepatuhan (Allingham & Sandmo, 1972; Alm, 2018; Benedetto, 2018). Perspektif agen ekonomi pada umumnya, lembaga yudikatif bertindak secara eksogen. Namun bagaimana jika ternyata perilaku para penegak hukum dapat bersifat endogen? Misalnya  oknum  penegak  hukum  mungkin  saja  menerima  suap,  bersikap  acuh  dan mengabaikan tugas, atau setidaknya memiliki kedekatan dengan  pelaku pelanggaran hukum  sehingga  memengaruhi  objektivitasnya  (Knapp  Commission,  1972;  Punch, 2000; Levi, 2006).
Di Indonesia, terdapat celah hukum yang memungkinkan pejabat  pemerintah daerah  (pemda)  dalam  memanfaatkan  sumber  keuangan  daerah  untuk  menjalin kedekatan  dengan  lembaga  yudikatif.  Sumber  keuangan  daerah  dimaksud  berupa alokasi  belanja  bantuan  yang  diberikan  kepada  lembaga  yudikatif,  dimana  pejabat publik  disinyalir  merealisasikannya  untuk  mengurangi  biaya  ketidakpatuhan  oknum pejabat pemda yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang mengakibatkan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
kerugian keuangan daerah. Belanja bantuan adalah jenis belanja yang bersifat diskresi, dimana kepala daerah dapat lebih leluasa mengalokasikannya kepada pihak manapun yang dibolehkan dalam undang-undang (1) , termasuk lembaga yudikatif di dalamnya. Singkatnya, belanja bantuan dimaksud adalah pemberian fasilitas yang memberikan kenyamanan  yang  secara  langsung  dapat  dinikmati  oleh  Aparat  Penegak  Hukum (APH),  dimana  hal  itu  berpotensi  menimbulkan  efek bribery (Latimer,  2017).  Jika dilakukan secara terus-menerus, hal ini berpotensi menimbulkan kedekatan sehingga tidak  tertutup  kemungkinan  akan  memengaruhi  objektivitas  oknum  APH  dalam menindak pelaku pelanggaran hukum. Potensi penyimpangan perilaku tersebut lebih dikenal  dengan  istilah grass  eaters (Knapp  Commission,  1972).  Atas  alasan  ini, penelitian  ini  dilakukan  untuk  memahami  apakah  terdapat  perubahan  perilaku kepatuhan pemda jika dikaitkan dengan besaran hibah yang mereka berikan kepada lembaga yudikatif, di level pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Penelitian  ini  menjadi  penting  ketika  kita  menyadari  adanya  regulasi  yang berpotensi tidak berjalan sesuai fungsi, dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan (Benedetto,  2018).  Sejak  kelemahan  regulasi  tersebut  terjadi  pada  jenis  belanja bantuan, maka dikhawatirkan dampaknya akan sangat luas. Pada level kabupaten/kota, kepala  daerah  memiliki  kemampuan  yang  besar  dalam  mengatur  alokasi  anggaran belanja  di  wilayah  yuridiksinya.  Hasil  penelitian    (Sjahrir,  Kis-Katos,  &  Schulze, 2013)  menyatakan  bahwa  kepala  daerah  incumbent  di  level  kabupaten/kota  dapat memanfaatkan  belanja  daerah  yang  bersifat  diskresi  untuk  kepentingan  pemilukada dan dapat meningkatkan belanja daerah hingga 20% menjelang tahun pemilukada.
Praktik  pengaturan  anggaran  untuk  kepentingan  politik  ( self  interest )  yang marak terjadi di level pemda di Indonesia merupakan indikasi adanya masalah agency problems .  Pejabat  negara  yang  bersikap  opportunis  cenderung  menggunakan kewenangannya  dalam  mengalokasikan  anggaran  untuk  kepentingan  pribadi  dan mengabaikan  kepentingan  publik.  Akibatnya outcomes atas government  spending sering berbeda dari harapan masyarakat (Weimer & Vining, 2016; Wardhani, Rossieta &  Martani,  2017). Government  spending tersebut  tidak  tertutup  kemungkinan digunakan  untuk  ‘keperluan  pribadi  lainnya’.  Apabila  kepala  daerah  memanfaatkan belanja  hibah  untuk  mengurangi  biaya  ketidakpatuhan,  maka  praktik  tersebut berpotensi  menimbulkan  efek bribery dan rent  seeking sehingga  oknum  pejabat merasa lebih nyaman melakukan pelanggaran hukum pada akun-akun belanja lainnya.
Bribery dan rent  seeking dapat  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  di  masyarakat (Latimer, 2017) dan penurunan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya produktif (Aidt, 2016).

## Pemulihan kerugian keuangan daerah di Indonesia
Kepatuhan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kewajiban oknum pejabat di  lingkungan  pemerintah  daerah  dalam  memulihkan  kerugian  keuangan  daerah. Kewajiban  tersebut  timbul  karena  adanya  temuan  pemeriksaan  rutin  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten/Kota  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Selanjutnya besaran kerugian keuangan daerah yang harus dipulihkan dijelaskan dalam rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  kepada  Kepala  Daerah,  DPRD,  dan Inspektorat.  Mengacu  kepada  peraturan  yang  berlaku (2) ,  keuangan  negara  adalah

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
segala hak dan kewajiban negara baik tingkat pusat maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang, seperti harta kekayaan, penerimaan yang sudah maupun belum diterima, hingga  pengeluarannya  seperti  belanja  dan  pembayaran  kewajiban.  Pejabat  negara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya secara langsung maupun tidak langsung  sehingga  merugikan  keuangan  negara  diwajibkan  mengganti  kerugian dimaksud (3) .  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK,  maka  pejabat  negara  diwajibkan menindaklanjuti  rekomendasi  BPK  dan  memberi  penjelasan tindak lanjut  selambat- lambatnya 60 hari setelah LHP tersebut diterima (4) .
Ketidakpatuhan  pejabat  pemerintah  dalam  memulihkan  kerugian  keuangan negara  dapat  berdampak  pada  risiko  yang  lebih  tinggi.  Kasus  kerugian  keuangan negara yang direkomendasikan oleh BPK masih bersifat administratif. Namun jika hal tersebut dibiarkan, akan membuka ruang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan setelah 60 hari masa administratif berakhir. Pada tahap ini, jika APH dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut masuk ke dalam ranah pidana, maka pelaku terancam hukuman pidana, dan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku (5) .
Risiko pidana tersebut seharusnya menjadi stimulus bagi para pejabat negara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun usaha memulihkan kerugian keuangan  daerah  secara  tepat  waktu  sangat  rendah,  khususnya  di  level  pemerintah kabupaten/kota.  Fakta  tersebut  diketahui  dari  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester (IHPS)  yang  diterbitkan  BPK  setiap  tahun  yang  memuat  informasi  perkembangan tindak  lanjut  rekomendasi  yang  telah  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Rincian  data tersebut sebagai berikut:

## Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Pejabat Pemda dalam Memulihkan Kerugian
Keuangan Daerah
Sumber: IHPS BPK RI 2014 s.d. 2018  dalam juta rupiah (data diolah)
Dari data tersebut, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir (2014 s.d. 2018) rata-rata  total  kerugian  daerah  mencapai  1,4  triliun  rupiah  dengan  tingkat pengembalian  hanya  19,48%.  Kondisi  ini  sangat  memprihatinkan  mengingat

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
banyaknya sumber daya negara yang hilang setiap tahun dan tingkat kepatuhan pejabat pemda yang rendah dalam memulihkan kerugian daerah.
Rendahnya  kepatuhan  tersebut  dibarengi  dengan  kecenderungan  sebagian pemda  dalam  memprioritaskan  pemberian  hibah  kepada  lembaga  yudikatif.  Pemda merealisasikan Belanja Hibah kepada lembaga yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan  pengadilan  negeri  secara  terus  menerus,  walaupun  kondisi  keuangannya  dalam kondisi  defisit.  Perilaku  tersebut  tidak  sejalan  dengan  amanat  konstitusi (1) bahwa Belanja Hibah harus disalurkan secara selektif, tidak dilakukan secara terus-menerus, memerhatikan kesanggupan keuangan daerah, dan hanya direalisasikan setelah seluruh kebutuhan  wajib  pemda  terpenuhi.  Dari  2.426  sampel  laporan  keuangan  (2014  s.d. 2018) yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan fakta menarik, yaitu: Sebanyak 1.486 atau 61,25% laporan keuangan pemda membukukan bantuan kepada lembaga yudikatif,  624  atau  25,72%  laporan  keuangan  pemda  dalam  kondisi  defisit  tetap menyalurkan  bantuan  kepada  lembaga  yudikatif,  dan  dari  508  sampel  pemda  yang diobservasi, 100 atau 19,68% diantaranya menyalurkan bantuan lima tahun berturut- turut, dan 118 atau 23,22% diantaranya menyalurkan bantuan empat kali dalam tempo lima tahun.
Kondisi di atas diperparah dengan adanya indikasi keterkaitan yang tidak lazim antara  pemberian  bantuan  terhadap jumlah  kerugian  daerah.  Secara  rata-rata  pemda yang mengalami defisit anggaran cenderung menanggung nilai temuan kerugian yang lebih  besar,  diikuti  dengan  pemberian  persentase  hibah  perpendapatan  yang  lebih tinggi  kepada  lembaga  yudikatif,  dibandingkan  dengan  pemda  yang  mengalami surplus anggaran. Fakta ini akan dijelaskan lebih detail pada bagian analisis deskriptif.
Dari kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk  memahami  pengaruh  kebijakan  saat  ini  yang  melegalkan  pemberian  hibah kepada  lembaga  yudikatif  terhadap  perilaku  aparat  pemda  dalam  menyelesaikan kerugian  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  bagi  para  pemangku  kepentingan, khususnya  legislator,  bagaimana  agen  pemerintah  memanfaatkan  celah  hukum  dari serangkaian  regulasi  yang  ada  untuk  menghindari  kepatuhan.  Dampak  langsung ketidakpatuhan tersebut adalah tidak pulihnya hak pemerintah atas kerugian keuangan daerah. Potensi dampak lainnya dapat berupa penurunan kualitas penegakan hukum sehingga  mengakibatkan  kasus  pelanggaran  hukum  yang  lebih massive di  berbagai akun pendapatan dan belanja daerah.
Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  para  pengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan pemberian hibah atau transfer antarlembaga pemerintah  khususnya  kepada  lembaga  yudikatif,  apakah  kebijakan  tersebut bermanfaat  positif  bagi  peningkatan  tanggung  jawab  pemda  dalam  mengelola keuangan daerah, atau malah sebaliknya. Hal ini menjadi penting dalam mendukung terwujudnya good governance  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dan  dalam menjaga obyektivitas APH dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

## TINJAUAN LITERATUR
Belanja Bantuan adalah stimulus fiskal yang bersifat lokal sebagai dampak dari kebijakan  desentralisasi  fiskal.  Secara  normatif,  pemda  memberikan  stimulus  fiskal kepada pihak ketiga karena mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat atau

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
sejalan  dengan  kepentingan  program  pemerintah,  selama  mereka  beraktivitas  di wilayah yuridiksi pemda tersebut. Di lain pihak, masyarakat yang bermukim di daerah yang  memiliki  sumber  daya  keuangan  yang  lebih  baik  sewajarnya  menginginkan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  pula,  termasuk  peningkatan  kualitas  penegakan hukum.  Kemandirian  pemda  dalam  mengatur  keuangannya  memungkinkan  mereka mengalokasikan  belanja  bantuan  kepada  pihak  yang  memberikan positive  spillover dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan pemda (Fisher, 2015).
Pemberian bantuan dari pemda kepada lembaga yudikatif merupakan aktivitas intergovernmental grant . Tujuannya agar lembaga yudikatif yang menerima bantuan mendapatkan keluasan kemampuan keuangan yang normatifnya dapat meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat dapat menikmati penegakan hukum yang lebih baik. Bantuan yang bersifat tunai akan memberikan efek general grant , sedangkan bantuan yang  bersifat  barang  akan  memberikan  efek matching  grant .  Kedua  jenis  bantuan tersebut bermanfaat dalam menambah budget line lembaga penerima yang berdampak pada peningkatan utilitas (Wilde, 1968; Fisher, 2015; Weimer & Vining, 2016), yang dalam hal ini adalah peningkatan intensitas aktivitas penanganan hukum.
Penegakan  hukum  yang  tinggi  akan  meningkatkan  probabilitas  pelaku pelanggaran  hukum  tertangkap  dan  mendapatkan  hukuman.  Probabilitas  tertangkap dan  mendapatkan  hukuman  merupakan  biaya  yang  harus  ditanggung  jika  agen ekonomi  memutuskan  untuk  tidak  patuh.  Secara  rasional,  agen  ekonomi  akan menimbang antara potensi keuntungan dan potensi biaya yang mungkin timbul pada dua alternatif yang dihadapi, patuh atau tidak. Jika dia merasa potensi keuntungan akan lebih tinggi bila memutuskan tidak patuh, maka dia akan melanggar hukum, demikian pula sebaliknya (Allingham & Sandmo, 1972; Kagan, 2005; Sandmo, 2005; Alm & Shimshack,  2014;  Alm,  2018).  Artinya  keputusan  tersebut  merupakan  hasil pertimbangan  rasional  berdasarkan  kondisi  masing-masing  agen  ekonomi  sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.
Dampak  pemberian  bantuan  seharusnya  meningkatan  penegakan  hukum sehingga  berkorelasi  positif  terhadap  kepatuhan  agen  ekonomi,  yang  dalam  hal  ini adalah pejabat pemda yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun kami meyakini bahwa efek pemberian bantuan akan jauh dari kondisi normatif, khususnya  pada  pemda  di  Indonesia.  Kami  menduga  bahwa  pejabat  pemda  justru menggunakan  belanja  bantuan  untuk  menjalin  kedekatan  dengan  lembaga  yudikatif guna  mengurangi  biaya  ketidakpatuhan.  Caranya  dengan  memberi  bantuan  berupa berbagai  fasilitas,  baik  yang  berfungsi  dalam  operasional  pekerjaan  maupun  untuk kenyamanan oknum APH. Pemberian fasilitas secara intense berpotensi menimbulkan efek bribery (Lukito,  2016;  Latimer,  2017)  yang  akhirnya  dapat  memengaruhi objektivitas  oknum  APH  dalam  menindak  pelaku  pelanggaran  hukum.  Potensi terganggunya  objektivitas  APH  akibat  hubungan  kedekatan  dengan  agen  ekonomi lebih dikenal dengan efek grass eaters (Knapp Commission, 1972).
Lembaga  yudikatif  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan  negeri  di Indonesia adalah instansi vertikal yang tidak menjadi bagian dari desentralisasi fiskal. Seluruh anggaran belanjanya berasal dari pemerintah pusat. Konsekuensinya, masalah asymetric information mudah terjadi karena rentang kendali yang sangat jauh sehingga pemerintah pusat tidak selalu tanggap dengan beban kerja dan kebutuhan anggaran di tiap daerah. Asymetric information ini menyebabkan APH kekurangan anggaran untuk

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
melakukan  fungsinya  dalam  menyediakan  penegakan  hukum ( Garoupa  &  Jellal, 2002). Akhirnya lembaga yudikatif di daerah membutuhkan bantuan hibah dari pemda untuk mengatasi keterbatasan anggaran atau anggaran yang kurang fleksibel.
Masalah asymetric  information dari  sisi  lembaga  yudikatif  dan  motivasi menjalin kedekatan dari sisi pemda menjadikan pemberian hibah adalah kondisi saling menguntungkan  bagi  mereka.  Kondisi  saling  menguntungkan  tersebut  akhirnya melahirkan efek bribery (Lord, 2013; Aidt, 2016) dan menyebabkan praktik ini sangat mungkin terjadi.

## Faktor Lain yang Memengaruhi Kepatuhan
Penelitian  sebelumnya  telah  banyak  menjelaskan  berbagai  faktor  yang  dapat memengaruhi  kepatuhan  agen  ekonomi.  Secara  umum,  faktor-faktor  tersebut  dapat berupa  penegakan  hukum,  budaya  kepatuhan,  kepercayaan  terhadap  institusi pemerintah,  kontrol  masyarakat,  dan  kemampuan  finansial  agen  ekonomi.  Selain faktor  penegakan  hukum  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  selanjutnya  kami  akan menjelaskan  bagaimana  faktor-faktor  ini  bekerja,  terutama  jika  dikaitkan  dengan pemenuhan hak keuangan daerah di Indonesia.
Budaya patuh dapat dikaitkan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat (Bobek,  Hageman,  &  Kelliher,  2012).  Norma  ini  identik  dengan  seberapa  besar masyarakat  menganggap  kepatuhan  adalah  suatu  keharusan,  atau  sesuatu  yang dimaklumi  jika  dilanggar.  Artinya  setiap  individu  akan  menilai  persepsi  individu lainnya atas perbuatan pelanggaran hukum. Ciri budaya kepatuhan yang buruk adalah ketika  seseorang  merasa  diterima  publik  jika  memutuskan  tidak  patuh  karena sebelumnya,  pelaku pelanggaran hukum  sudah sangat banyak (Sandmo, 2005). Jika dikaitkan dengan kepatuhan dalam memberikan hak keuangan negara, budaya tidak patuh akan semakin didapat pada negara-negara yang memiliki shadow economy yang besar (Alm & Togler, 2006).
Opini  WTP  BPK  diyakini  dapat  menjadi  indikator  budaya  kepatuhan  di lingkungan  pemerintah  daerah  (Furqan  &  Din,  2018).  Predikat  tersebut  hanya  bisa didapatkan jika seluruh satuan kerja di lingkungan pemda memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam memenuhi 4 kriteria yang disyaratkan oleh BPK. Syarat tersebut adalah penyajian  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintah, efektivitas  penilaian  internal,  kecukupan  pengungkapan  informasi,  dan  kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Perjalanan  untuk  mendapatkan  opini  WTP  adalah  serangkaian  akumulasi perbaikan dari tahun ke tahun. Pemda yang belum mendapatkan opini WTP umumnya memperbaiki  diri  dengan  menindaklanjuti  rekomendasi  BPK  sehingga  berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya (Setyaningrum, Gani, Martani & Kuntadi, 2013). Di sisi lain, fungsi pengawasan mutlak dibutuhkan untuk menstimulus kepatuhan terhadap peraturan (Alm & Shimshack, 2014). Fungsi tersebut dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dimana mereka berperan dalam penegakan aturan administrasi, memonitoring, dan mengorganisir tindak lanjut. Dari perjalanan tersebut, akumulasi perbaikan  secara otomatis menciptakan perilaku patuh secara  umum  di  tubuh  pemda,  sehingga  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas menyebabkan tercapainya opini WTP.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Agen  ekonomi  memilih  untuk  patuh  dan  memberikan  hak  negara  karena percaya  bahwa  pemerintah  akan  memanfaatkan  uang  yang  mereka  berikan  dengan benar (Alm, 2018). Pemerintahan yang baik, atau lebih dikenal dengan istilah good governance ,  akan  memanfaatkan  segala  sumber  daya  yang  mereka  kuasai  secara efisien dan efektif dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Atas alasan tersebut, banyak  peneliti  yang  mengaitkan  tingkat good  governance di  suatu  negara  ditandai dengan  kemampuan  pemerintahnya  dalam  memberikan  pelayanan  publik  sehingga berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi (Williams & Siddique, 2007; Rotberg, 2009; Taylor, 2016; Setyaningrum, Wardhani, Syakhroza, 2017). Mereka yang merasa telah  menikmati  pelayanan  publik  yang  baik  akan  bersedia  untuk  membayar  hak negara,  dan mengharapkan  orang  lain  untuk  ikut  berkontribusi  (Alm,  Mcclelland & Schulze, 1992). Jika dikaitkan dengan kerelaan agen ekonomi dalam memberikan hak negara,  maka  pertumbuhan  ekonomi  adalah  indikator  paling  mudah  yang  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  faktor  yang  menentukan  alasan  agen  ekonomi  untuk patuh.
Kemampuan  masyarakat  dalam  memantau  aktivitas  pemerintah  ditunjukkan melalui  partisipasi  mereka  dalam  politik,  yaitu  dalam  menentukan  pilihan  kepala daerah dan anggota legislatif pada periode selanjutnya. Kepedulian masyarakat sedikit banyaknya  memengaruhi  perilaku  pejabat  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan. Pejabat  menginginkan  citra  yang  baik  di  masyarakat  untuk  dapat  mempertahankan karir  politiknya,  terutama  menjelang  pemilu.  Perbuatan  koruptif  dan  kinerja  yang buruk  akan  memberikan  sentimen  negatif  bagi  masyarakat  yang  berakibat  pada penurunan elektabilitas pejabat (Vukovic, 2020). Namun kepedulian dan pemahaman masyarakat bergantung pada tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Masyarakat  dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  akan  lebih  tertarik  membahas kondisi politik (Soylom, 2011). Selain itu masyarakat dengan pendapatan yang tinggi lebih  tertarik  mengakses  berbagai  sumber  informasi  dalam  membahas  kondisi ekonomi  dan  politik  terkini.  Hal  tersebut  terjadi  karena  akses  terhadap  informasi membutuhkan  biaya  sehingga  masyarakat  miskin  enggan  mengaksesnya.  Selain  itu masyarakat  miskin  merasa  tidak  berdaya  dan  memilih  menerima  kondisi  yang  ada dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  kaya  (Dellmuth,  2016).  Kondisi  ini  yang menjelaskan  mengapa  masyarakat  kaya  lebih  kritis  terhadap  pemerintah  dan masyarakat  miskin  lebih  tidak  peduli  dan  berpotensi  besar  menjadi swing  voters (Jenkins, 2005).
Pada penelitian ini, agen ekonomi yang dimaksud adalah oknum pejabat pemda yang  bertanggung  jawab  dalam  memulihkan  kerugian  keuangan  daerah.  Hilangnya hak pemerintah dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian pejabat pemda, dan mereka  wajib  memulihkan  kerugian  tersebut  dengan  batas  waktu  yang  telah ditentukan.  Namun  uang  yang  hilang  belum  tentu  seluruhnya  dikuasai  oleh  oknum pejabat  pemda  tersebut,  karena  belanja  daerah  umumnya  melibatkan  pihak  ketiga. Kompromi dengan pihak ketiga juga membutuhkan waktu. Maka kemampuan mereka dalam memulihkan hak pemda secara tepat waktu (60 hari setelah LHP diterima) juga bergantung pada ketersediaan dana sejumlah yang seharusnya dikembalikan.
Kami  menduga  bahwa  ketersediaan  dana  tersebut  bergantung  pada  jumlah pendapatan  pemda.  Dana  yang  dimaksud  adalah  dana  taktis  ( illicit  fund )  yang didapatkan dengan cara melanggar peraturan keuangan negara. Dana taktis umumnya

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
didapatkan  dari  proses  penerimaan  pemda  seperti  pemungutan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  serta  belanja  fiktif  yang  dipertanggungjawabkan  dengan  dokumen transaksi  fiktif.  Dana  tersebut  selanjutnya  disimpan  secara  kolektif  diantara  para pejabat publik untuk dipergunakan secara illegal untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama yang disepakati secara kolutif (Setiawan, Irianto, Achsin, 2013). Pembesaran anggaran merupakan cara yang biasa digunakan untuk memberikan ruang bagi  belanja-belanja  yang  dapat  disiasati  untuk  mendapatkan  dana  taktis  (Labolo, 2017)  dimana  praktik  untuk  mendapatkan  dana  taktis  tersebut  tersebar  di  berbagai dinas  (Putera,  2012).  Dari  pengetahuan  tersebut,  besar  pendapatan  pemda  dapat menjadi faktor yang memengaruhi potensi dana taktis yang dapat digarap oleh oknum pejabat  pemerintahan  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Karena  semakin  besar pendapatan pemda, semakin besar pula peluang mereka mendapatkan dana taktis baik dari  sisi  penerimaan  maupun  dari  sisi  belanja.  Akhirnya,  pejabat  pelanggar  hukum diduga memanfaatkan dana taktis yang tersedia untuk memulihkan kerugian keuangan daerah dalam waktu dekat.
Keputusan  pemda  dalam  memberikan  bantuan  kepada  lembaga  yudikatif diduga sebagai bentuk usaha oknum pejabat pemda dalam menjalin kedekatan dengan lembaga  yudikatif  untuk  mengurangi  biaya  ketidakpatuhan.  Maka  kami  menduga bahwa semakin banyak bantuan yang diberikan pemda kepada lembaga yudikatif akan meningkatkan keakraban. Hal tersebut berkorelasi dengan perubahan perilaku pejabat pemda untuk memilih semakin tidak patuh dengan ketentuan hukum. Korelasi tersebut dapat  dijelaskan  dengan  semakin  tingginya  bantuan  yang  diberikan,  maka  semakin rendah kepatuhan oknum pejabat pemda dalam mengembalikan hak keuangan pemda (H 1 ).  Namun  apabila  tidak terdapat  korelasi  secara  signifikan,  artinya  pemda  hanya memberikan  bantuan  dengan  kaidah  normatif,  yaitu  sesuai  kemampuan  keuangan daerah (H 0 ).
Selain itu, kami juga membangun hipotesis bahwa kepatuhan pejabat pemda akan semakin tinggi apabila terdapat budaya kepatuhan yang tinggi, ditandai dengan opini  WTP  dari  BPK,  tingginya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah, ditandai  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  kontrol  masyarakat  yang  tinggi terhadap pemerintah ditandai dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang  baik,  dan  kemampuan  pejabat  pemda  dalam  memulihkan  kerugian  keuangan daerah secara tepat waktu. Semakin rendah kerugian yang harus dipulihkan maka akan semakin patuh, dan semakin banyak peluang mendapatkan dana taktis maka semakin mudah untuk melunasi kerugian daerah tersebut.

## METODOLOGI
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  empat  sumber,  yaitu: IHPS BPK RI semester 1 tahun 2015 s.d. 2019, LHP BPK RI atas LKPD tahun 2014 s.d.  2018,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM). Pada penelitian ini, terdapat perbedaan waktu observasi data antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Perilaku kepatuhan sebagai variabel terikat diperoleh  setelah  tahun  anggaran  pemda  berakhir  dan  diterbitkannya  rekomendasi pemulihan  kerugian  keuangan  daerah  oleh  BPK.  Sementara  aktivitas  pemberian bantuan pemda kepada lembaga yudikatif sebagai variabel bebas utama yang diduga

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
memengaruhi perilaku kepatuhan, terjadi selama tahun anggaran berjalan. Demikian pula dengan berbagai variabel kontrol lainnya diambil pada tahun anggaran berjalan.
Kami menggunakan dua pendekatan analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif  dan  analisis  inferensial.  Analisis  statistik  deskriptif  merupakan  proses pengumpulan data diikuti dengan penyajian data dengan cara yang mudah dipahami. Data tersebut berguna dalam mengurai sebuah kondisi sehingga memudahkan peneliti dalam  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  sebuah  fenomena  atau  gejala  perilaku (Hasan, 2001). Penyajian data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau  gambar  (Nasution,  2017).  Analisis  statistik  deskriptif  ini  kami  gunakan  untuk mengurai  dan  memetakan  perbedaan  perilaku  yang  terjadi  pada  sampel  yang  kami dapatkan.  Sampel  tersebut  akan  dikelompokkan  berdasarkan  kondisi  keuangan maupun  kondisi  geografis.  Tujuannya  untuk  menjelaskan  gejala  awal  yang  dapat dipahami dari perbedaan perilaku masing-masing kelompok sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami korelasi antarvariabel pada analisis statistik inferensial.
Pada  analisis  inferensial,  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dengan  model  regresi  tobit  dalam  memahami  hubungan  pemberian  bantuan  kepada lembaga yudikatif terhadap tingkat kepatuhan pejabat pemda dalam memulihkan hak keuangan pemda. Model tobit dipilih karena rasio kepatuhan yang digunakan sebagai variabel  dependen  memiliki  batas  nilai  karena  dihitung  dari  persentase  temuan kerugian daerah yang berhasil dipulihkan. Nilai kepatuhan tersebut terpotong di kedua sisi, dimana dari 2.426 observasi, terdapat 483 observasi terpotong di sebelah kiri dan 157 observasi terpotong di sebelah kanan.
Terpotongnya nilai tersebut seharusnya memiliki makna yang dapat dijelaskan. Misalnya  pada  sisi  kiri,  nilai  terkecil  kepatuhan  pejabat  pemda  adalah  nol  dimana mereka  sama  sekali  tidak  memulihkan  kerugian  keuangan  daerah  yang direkomendasikan oleh BPK. Pada kondisi ini, tingkat kepatuhan pada nilai nol persatu temuan  seharusnya  berbeda  dengan  nilai  nol  persepuluh  temuan.  Namun  secara matematika, nilai terkecil yang dapat diberikan pada kedua kondisi tersebut adalah 0 (nol).  Sebaliknya  pada  pemda  dengan  kepatuhan  utuh,  tetap  mendapatkan  nilai maksimal  yaitu  1  (satu)  untuk  kepatuhan  satu  persatu  atau  sepuluh  persepuluh, walaupun kondisi ini juga seharusnya memiliki makna yang berbeda.
Kondisi  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Tobin,  1958),  yaitu  ketika  sebuah variabel  dependen  memiliki  batas  nilai,  tidak  tertutup  kemungkinan  mereka sebenarnya  mempunyai  deviasi  negatif  maupun  positif,  hanya  karena  pengamat membatasi  nilai  tersebut.  Solusinya,  variabel  tersensor  dapat  diestimasi  dengan menggunakan maximum likelihood. Kondisi pembatasan nilai variabel menyebabkan regresi dengan parameter estimasi ordinary least squares OLS akan memberikan hasil yang bias (Amemiya, 1984; Belasco &  Ghosh, 2012). Maka regresi tobit  sebaiknya digunakan ketika variabel dependen memiliki batasan nilai yang pasti  atau cencored sample, karena dapat membantu mengurangi  estimasi yang  bias dan tidak konsisten (Gujarati & Porter, 2008).
Secara  statistik,  variabel  dependen  terbatas  pada  model  tobit  dapat  ditulis dengan persamaan berikut:
y it =  { 𝑦 𝑖𝑡 ≤ 𝑦° 𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑦 𝑖𝑡 = 𝑦° 𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑐𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑦 𝑖𝑡 ≥ 𝑦° 𝑖𝑡 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Jika kita mempertimbangkan model regresi linear dengan data panel random effect dengan persamaan berikut: 𝑦 it = β i + 𝑥 it + ε it , maka jika memasukkan model tobit dengan dua sisi tersensor akan menjadi persamaan sebagai berikut:
f ( 𝑦° 𝑖1 , … , 𝑦° 𝑖𝑛 𝑖 | 𝑥° 𝑖1 , … , 𝑥° 𝑖𝑛 𝑖 ) = ∫ 𝑒 −ν𝑖 2 / 2σν2 √2𝜋𝜎 ν ∞ −∞ {∏ 𝐹 𝑛 𝑖 𝑡=1 (𝑦° 𝑖𝑡 , 𝑥 𝑖𝑡 𝛽 + ν 𝑖 )} dν 𝑖 dimana:
F(𝑦° it , ∆ it ) = { ϕ ( 𝑦° 𝑖𝑡 −∆ 𝑖𝑡 𝜎 𝜖 )                                        𝑖𝑓 𝑦° 𝑖𝑡 ∈ 𝐿 (√2𝜋𝜎 ϵ ) −1 𝑒 −(𝑦° 𝑖𝑡 −∆ 𝑖𝑡 ) 2 / (2𝜎 𝜖 2 ) 𝑖𝑓 𝑦° 𝑖𝑡 ∈ 𝐶 1 − ϕ( 𝑦° 𝑖𝑡 −∆ 𝑖𝑡 𝜎 𝜖 )                                 𝑖𝑓 𝑦° 𝑖𝑡 ∈ 𝑅

## Sumber: STATA
C  adalah  data  observasi  tidak  tersensor,  L  adalah  data  observasi  tersensor sebelah kiri, R adalah data observasi tersensor sebelah kanan.
Dengan  menggunakan  model  regresi  tobit  tersebut,  kami  menggunakan persentase kepatuhan ( Compliance ) sebagai varibel y. Selanjutnya variabel x secara berturut-turut  adalah  rasio  hibah  kepada  lembaga  yudikatif  ( GrantsPerGovRev ), opini laporan keuangan pemda audited ( FSopinion ), pertumbuhan ekonomi regional ( RGDPGrowth ),  Rata-rata  Lama  Sekolah  ( MYS ),  belanja  perkapita  ( ExPerCap ), bobot  kesulitan  pengembalian  ( FlossPerGovRev ),  kemampuan  keuangan  pejabat pemda  ( GovRevenue ),  dan  kondisi  keuangan  pemda  ( SurDevPerGovRev ).  Maka model regresi penelitian ini adalah:
Compliance it = β 0 + β 1 GrantsPerGovRev it-1 + β 2 FSOpinion it-1 + β 3 RGDPGrowth it-1 +  β 4 MYS it-1 +  β 5 ExPerCap it-1 +  β 6 FLossPerGovRev it-1 + β 7 GovRevenue it-1 + β 8 SurDevPerGovRev it-1 + u i + ε it.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Pada  analisis  ini,  kami  mencoba  mengidentifikasi  hubungan  antara  variabel kepatuhan, besar bantuan, dan nilai kerugian yang dialami pemda. Dari 2.426 sampel yang ada, pemda dikelompokkan berdasarkan kondisi keuangan dan letak wilayah.
Secara  normatif,  seharusnya  pemda  memberikan  bantuan  kepada  lembaga yudikatif dengan besaran yang sebanding dengan kondisi keuangannya. Pemda yang mengalami  surplus  keuangan  seharusnya  memiliki  kecukupan  dana  untuk menyelesaikan  segala  urusan  wajibnya,  kemudian  mampu  memberikan  bantuan kepada lembaga yudikatif dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pemda yang mengalami defisit anggaran. Namun kami menduga bahwa besaran bantuan tidak bergantung  dari  kemampuan  keuangan,  melainkan  karena  kebutuhan  pemda  dalam menjalin kedekatan dengan lembaga yudikatif agar biaya ketidakpatuhan tetap rendah. Rincian data sebagai berikut:

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Tabel 2 Kelompok pemda Berdasarkan Kondisi Keuangan

## Sumber: LHP BPK RI atas LKPD 2014 s.d. 2018 (data diolah)
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  secara  rata-rata  perilaku  pemda  dalam memberikan  bantuan  jauh  dari  kondisi  normatif.  Pemda  yang  memberikan  bantuan cenderung lebih tidak patuh (28,68%) dan mengalami kerugian daerah lebih banyak (0,31%) dibandingkan dengan pemda yang tidak memberikan bantuan dengan tingkat kepatuhan  (35,23%)  dan  kerugian  daerah  (0,24%).  Kondisi  keuangan  (surplus  atau defisit)  juga  memiliki  pengaruh  yang  bertolak  belakang  dengan  kondisi  normatif, dimana pemda dengan kondisi surplus cenderung lebih patuh (31,87%) diikuti dengan perilaku  memberikan  bantuan  yang  lebih  sedikit  (0,18%)  dan  nilai  kerugian  daerah yang lebih sedikit (0,27%) dibandingkan dengan pemda yang defisit (30,28%, 0,27%, 0,31%). Selanjutnya, pemda dengan perilaku terbaik berada pada kondisi surplus dan tidak memberikan bantuan (Surplus Without Grants) dimana mereka memiliki tingkat kepatuhan  tertinggi  (35,75%)  dan  proporsi  kerugian  daerah  terkecil  (0,21%). Sedangkan  perilaku  terburuk  berada  pada  kondisi  defisit  dan  memberikan  bantuan (Deficit With Grants) dimana mereka memiliki tingkat kepatuhan terendah (27,79%), diikuti  dengan  proporsi  pemberian  bantuan  terbesar  (0,43%)  dan  kerugian  daerah terbesar pula (0,32%).
Kondisi  di  atas  mendukung  dugaan  bahwa  pemda  dengan  tingkat  kepatuhan yang rendah memiliki kebutuhan yang tinggi dalam menjaga hubungan baik dengan lembaga yudikatif agar biaya ketidakpatuhan tetap rendah. Indikasi ini sangat terlihat pada perilaku kelompok Deficit With Grants. Mereka memiliki perilaku paling tidak patuh  diikuti  persentase  kerugian  terhadap  total  pendapatan  terbesar.  Tampaknya mereka  lebih  berani  memutuskan  untuk  tidak  patuh  karena  telah  merasa  memiliki kedekatan yang baik dengan lembaga yudikatif dengan memberikan belanja bantuan dengan proporsi terbesar, sehingga kemungkinan untuk tertangkap menjadi lebih kecil. Perilaku buruk tersebut semakin jelas terlihat ketika mereka sedang mengalami defisit anggaran namun tetap memprioritaskan pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif.
Pada  aspek  variabel  kontrol  lainnya,  pada  tabel  tersebut  terlihat  bahwa kelompok Surplus Without Grants memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi (5,84%) dan kontrol masyarakat tertinggi, ditandai dengan rata-rata lama bersekolah (7,94%)  dan  pengeluaran  perkapita  tertinggi  (Rp9.743  ribu).  Namun  kelompok  ini memiliki  tingkat  budaya  kepatuhan  terendah  dengan  rata-rata  opini  WTP  hanya 62,01%.  Perilaku  ini  sulit  dijelaskan.  Selanjutnya  kami  sulit  menentukan  kelompok terburuk, karena tidak ditemukan perilaku terburuk yang terpusat pada satu kelompok.
Berdasarkan  kondisi  geografis,  kami  mengelompokkan  pemda  berdasarkan wilayah  sekawasan.  Kami  berasumsi  bahwa  pemda  sekawasan  cenderung  memiliki karakteristik  lingkungan  yang  sama  sehingga  membentuk  perilaku  yang  sama  pula. Rincian sebagai berikut:

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Tabel 3 Kelompok pemda Berdasarkan Letak Wilayah

## Sumber: LHP BPK RI atas LKPD 2014 s.d. 2018 (data diolah)
Dari kondisi tersebut terlihat bahwa secara rata-rata, pemda di wilayah pulau Jawa  memiliki  kondisi  terbaik  hampir  di  setiap  variabel  yang  diamati.  Mereka memiliki  tingkat  kepatuhan  tertinggi  (50,31%)  diikuti  persentase  kerugian  daerah terhadap  total  pendapatan  yang  rendah  (0,11%).  Selain  itu  tampaknya  mereka  juga tidak  bergantung  pada  hubungan  baik  dengan  lembaga  yudikatif,  dibuktikan  dari proporsi bantuan yang relatif rendah dibandingkan total pendapatannya (0,14%). Di lain pihak, pemda di wilayah pulau Papua secara rata-rata mengalami kondisi terburuk hampir disetiap variabel yang diamati. Mereka memiliki tingkat kepatuhan terendah (16,06%)  diikuti  persentase  kerugian  daerah  terhadap  total  pendapatan  tertinggi (0,71%). Kondisi tersebut tampaknya  terjadi karena mereka  sangat bergantung pada hubungan  baik  dengan  lembaga  yudikatif,  terlihat  dari  proporsi  bantuan  tertinggi dibandingkan total pendapatannya (0,30%).
Data  di  atas  menjelaskan  bahwa  besaran  pendapatan  yang  diterima  tidak berbanding lurus dengan besaran bantuan dan kerugian daerahnya. Jika tidak terdapat pola perilaku bribery yang terencana, normatifnya secara rata-rata jumlah pendapatan berbanding  lurus  dengan  jumlah  bantuan  dan  jumlah  kerugian  juga  seharusnya berbanding  lurus  dengan  jumlah  pendapatan.  Semakin  besar  pendapatan  pemda, seharusnya  mereka  semakin  mampu  memberikan  bantuan  yang  lebih  besar  kepada lembaga yudikatif. Di lain pihak, jumlah kerugian daerah yang dialami juga semakin besar seiring dengan jumlah pendapatan yang diterima, karena kerugian daerah dapat terjadi  baik  saat  proses  pendapatan  maupun  saat  proses  belanja.  Namun  pola  yang terjadi  mengindikasikan  bahwa  wilayah  dengan  tingkat  kepatuhan tinggi  cenderung memiliki proporsi kerugian daerah yang rendah dan memilih untuk tidak memberikan proporsi bantuan dalam jumlah besar, demikian juga sebaliknya.
Kepercayaan  agen  ekonomi  terhadap  pemerintah  melalui  pertumbuhan ekonomi  regional  sebagai  proxy,  tampaknya  tidak  memengaruhi  tingkat  kepatuhan pejabat  pemda.  Hal  tersebut  terlihat  dari  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi berada di wilayah Sulawesi dan Papua, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya. Demikian juga sebaliknya untuk wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.
Budaya  kepatuhan  yang  tinggi  ditandai  dengan  opini  WTP  sebagai  proxy, tampaknya  menstimulus  pemda  meningkatkan  kepatuhannya,  mengurangi  korupsi (kerugian daerah), dan meminimalkan pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif. Hal tersebut dibuktikan dengan sebaran opini WTP tertinggi di pulau Jawa (78,14%) cenderung  memiliki  perilaku  paling  patuh  dan  nilai  kerugian  daerah  paling  rendah. Sebaliknya, sebaran opini WTP terendah di pulau Papua (39,90%) cenderung memiliki perilaku paling tidak patuh dan nilai kerugian daerah paling tinggi.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Pengaruh tingkat pendidikan masyarakat dalam mengontrol kepatuhan pemda tampaknya  tidak  terbaca  pada  wilayah  dengan  tingkat  pendidikan  tinggi.  Namun daerah  dengan  tingkat  pendidikan  terendah  (MYS  =  6,23)  di  pulau  Papua  terlihat memiliki pengaruh yang rendah dalam mengontrol kepatuhan pemda. Pada sisi lain, jumlah  pengeluaran  perkapita  rata-rata  masyarakat  terlihat  lebih  jelas  mampu memengaruhi  perilaku  kepatuhan  pemda.  Pulau  Jawa  dengan  rata-rata  pengeluaran perkapita  tertinggi  (Rp10.585  ribu)  memiliki tingkat  kepatuhan  tertinggi,  sementara pulau Papua dengan rata-rata pengeluaran perkapita terendah (Rp6.950 ribu) memiliki tingkat kepatuhan terendah.
Terdapat  pola  perilaku  yang  berbeda  pada  wilayah  ‘Maluku  dan  Nusa Tenggara’. Mereka memiliki tingkat kepatuhan rendah (22,64%) dan kerugian daerah tinggi  (0,45%),  selaras  dengan  proxy  budaya  kepatuhan  terendah  (Opini  WTP  = 39,22%) dan kontrol masyarakat yang rendah dengan pengeluaran perkapita (Rp7.920 ribu). Namun bantuan yang diberikan kepada lembaga yudikatif tetap rendah (0,13%). Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan  literatur  dan  tidak  sejalan  dengan  perilaku  wilayah lainnya. Perbedaan ini mungkin terjadi karena laporan keuangan di wilayah ‘Maluku dan  Nusa  Tenggara’  tidak  disajikan  secara  akurat  dan  transparan  sehingga  nilai nominal  sebenarnya  atas  pemberian  bantuan  kepada  lembaga  yudikatif  tidak  dapat kami  kumpulkan  secara  sempurna.  Akibatnya  nilai  bantuan  yang  menjadi  sampel penelitian  menjadi understated .  Atau  mungkin  terdapat  faktor  lain  yang mengakibatkan  strategi  pemda  dalam  menurunkan  biaya  ketidakpatuhan  berbeda dengan daerah lainnya.

## Analisis Statistik Inferensial
Pada  metode  tobit,  kami  berasumsi  bahwa  variabel  bebas  memengaruhi probabilitas perubahan nilai variabel dependen. Dari probabilitas tersebut kita dapat melihat  korelasi  antara  besaran  bantuan  yang  diberikan  kepada  lembaga  yudikatif ( GrantsPerGovRev ) terhadap kepatuhan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan  negara  ( Compliance ).  Selanjutnya  kita  juga  dapat  melihat  signifikansi variabel  kontrol  lainnya  dalam  memengaruhi  variabel  dependennya,  seperti  budaya kepatuhan  di  lingkungan  pemda  ( FSOpinion ),  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  ( RGDPGrowth ),  pendapatan  daerah  ( GovRevenue ),  dan  kemampuan masyarakat  dalam  mengontrol  aktivitas  pejabat  pemda  seperti  rata-rata  lama bersekolah ( MYS ) dan belanja perkapita masyarakat lokal ( ExPerCap ).
Kami  menggunakan  2.426  sampel  yang  terdiri  dari  508  pemda  dengan  data panel 2014 s.d. 2018. Hasil estimasi sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Regresi Menggunakan Compliance sebagai Variabel Dependen
Coefficient Variable I II III IV V GrantsPerGovRev -3,716  **  -4,577  ***  -4,553  ***  -4,566  ***  -4,345  *** FSOpinion 0,217  *** 0,217  *** 0,194  *** 0,187  *** RGDPGrowth 0,001 0,002 0,002 MYS -0,034  ***  -0,029  *** Exppercap 0  *** 0  *** FLossPerGovRev -4,089  ***

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
GovRevenue 0 ** SurDefPerGovRev 0,109
Note: * p < 0,1   ** P < 0,05   *** p < 0,01

## Keterangan: Regresi menggunakan STATA
Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan kepada lembaga yudikatif  secara  signifikan  berkorelasi  negatif  terhadap  kepatuhan  pejabat  pemda dalam  memulihkan  kerugian  keuangan  daerah.  Korelasi  tersebut  terlihat  pada signifikansi variabel bantuan terhadap kepatuhan di setiap tahap regresi dengan arah koefisien yang konsisten pada posisi negatif. Perilaku ini sesuai dengan dugaan yang dibahas sebelumnya, dimana bantuan tersebut disinyalir digunakan untuk mengurangi biaya  keputusan  untuk  tidak  patuh.  Artinya  semakin  besar  belanja  bantuan  yang diberikan  kepada  lembaga  yudikatif  akan  memicu  kepatuhan  pejabat  pemda  yang semakin  rendah  dalam  memulihkan  hak  keuangan  daerah.  Kondisi  ini  membantah asumsi normatif bahwa bantuan hanya diberikan berdasarkan kesanggupan keuangan daerah.
Pada variabel kontrol lainnya juga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan  pejabat  pemda  dalam  memulihkan  kerugian  keuangan  daerah.  Perbedaan dengan korelasi tersebut adalah budaya kepatuhan yang ditandai dengan opini WTP dari BPK, kontrol masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan belanja perkapita, dan kemampuan  keuangan  agen  ekonomi  melalui  nilai  pendapatan  pemda.  Selain  itu, perbedaan yang berkorelasi negatif terhadap kepatuhan adalah rasio kerugian terhadap total pendapatan pemda sebagai indikator kesulitan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian  keuangan  daerah.  Namun  tidak  ditemukan  perbedaan  pada  variabel  bebas seperti  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  (RGDPGrowth),  dan  kondisi keuangan  pemda  (SurDefPerGovRev).  Sedangkan  untuk  variabel  rata-rata  lama bersekolah  (MYS),  terdapat  perbedaan  yang  signifikan,  namun  berbeda  dengan literatur sebelumnya.

## Diskusi
Merujuk pada hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara besar bantuan hibah, kerugian daerah, dan  tingkat  kepatuhan  pejabat  pemda.  Besaran  hibah  yang  diberikan  pada  tahun berjalan  menentukan  presepsi  kedekatan  pejabat  pemda  dengan  pejabat  di  lembaga yudikatif.  Semakin  mereka  merasa  dekat,  semakin  mereka  berani  melakukan pelanggaran  hukum  yang  berakibat  kerugian  keuangan  daerah  karena  merasa kemungkinan untuk tertangkap relatif kecil. Setelah selesai masa tahun anggaran, BPK melakukan  pemeriksaan  rutin  LKPD  dan  menemukan  sebagian  pelanggaran- pelanggaran  tersebut  berdasarkan sample audit.  Berbagai  pelanggaran  tersebut disampaikan  melalui  LHP  BPK  atas  LKPD  yang  mencantumkan  rekomendasi pemulihan kerugian daerah. Tergantung pada kondisi yang ada, pejabat pemda yang merasa  memiliki  hubungan  baik  dengan  lembaga  yudikatif  akan  kembali  memilih untuk tidak patuh, dengan alasan yang sama. Hasil penelitian ini telah menunjukkan mengapa pada analisis deskriptif, kelompok pemda yang memberikan  bantuan yang lebih besar mengalami kerugian daerah yang lebih besar pula dibandingkan kelompok

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
lainnya.  Lebih  dari  itu,  analisis  inferensial  membuktikan  bahwa  besaran  bantuan berkorelasi negatif terhadap tingkat kepatuhan pejabat pemda.

## Mengapa masalah ini terus terjadi?
Praktik  pemberian  bantuan  ini  berjalan  karena  tidak  ada  batasan  yang  jelas terkait  jumlah  dan  jenis  bantuan  yang  diberikan,  dan  tidak  ada  sanksi  tegas  bagi pelakunya.  Secara  konstitusi (6) ,  pemda  dilarang  memberikan  bantuan  hibah  pada instansi vertikal yang sama secara terus menerus, dan pemda harus melaporkan perihal bantuan  tersebut  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  pada  akhir tahun  anggaran.  Pelaporan  tersebut  penting  dilakukan  untuk  menjaga  transparansi anggaran  di  daerah  untuk  menghindari  anggaran  ganda  maupun  penyalahgunaan anggaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Pelanggaran tersebut  telah  menjadi temuan  berulang  dalam audit  BPK.  Namun  karena tidak ada sanksi  tegas,  para  pelaku  pelanggaran  tetap  mengulangi  perbuatannya.  Kondisi  ini tidak layak dibiarkan, karena tanpa adanya sanksi tegas atas suatu pelanggaran akan mengakibatkan pengabaian (Lukito, 2016).

## Merencanakan regulasi yang lebih baik
Sesuai  dengan  literatur  yang  dipakai,  masalah  ini  bermula  dari  dua  regulasi. Pertama,  belanja hibah yang membuka celah agency problems . Belanja bantuan pada level  pemerintah  daerah  bersifat  diskretif,  dimana  kepala  daerah  berwenang menentukan seberapa besar dan siapa saja yang menerima belanja bantuan.  Kondisi ini  memungkinkan  kepala  daerah  menggunakan  kewenangannya  untuk  untuk kepentingan  pribadi  dengan  cara  mengalokasikan  belanja  bantuan  kepada  lembaga yudikatif.  Tujuannya  yaitu  menurunkan  biaya  ketidakpatuhan  sehingga  pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, memiliki probabilitas yang kecil untuk tertangkap. Kedua, masalah asymetric information yang menyebabkan anggaran belanja  lembaga  yudikatif  di  wilayah  kabupaten  kota  sangat  terbatas  dan  kurang fleksibel.  Kondisi  ini  membuat  lembaga  yudikatif  sangat  bergantung  pada  bantuan pemerintah  daerah  dalam  menyelesaikan  masalah  keuangannya.  Namun  kebiasaan oknum  lembaga  yudikatif  dalam  menerima  bantuan  tidak  tertutup  kemungkinan akhirnya  membuat  mereka  meminta  bantuan  yang  lebih  bersifat  personal  atau tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan organisasi. Kesimpulannya, kondisi saling membutuhkan  ini  yang  membuat  praktik  pemberian  bantuan  secara intense kepada lembaga yudikatif bertahan hingga saat ini.
Langkah  perbaikan  sebaiknya  dimulai  dari  menyelesaikan  masalah  yang memicu agency problem , yaitu dengan menghilangkan diskresi kepala daerah terkait pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif. Caranya dengan melarang ketat seluruh hibah kepada instansi vertikal sebelum mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri  dan  Kementerian  Keuangan.  Efek  dari  pelarangan  ini  tidak  hanya menghilangkan  potensi agency  problem ,  namun  juga  dapat  menghindari  terjadinya anggaran  belanja  ganda  antara  dana  yang  bersumber  dari  pusat  dan  hibah  pemda. Belanja  hibah  sebaiknya  hanya  sebatas  mengefisiensikan  pemanfaatan  aset  negara. Misalnya  serah  terima  aset  bangunan  kantor  yang  sudah  tidak  dimanfaatkan  oleh pemda, sementara ingin dimanfaatkan oleh instansi vertikal lainnya.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Langkah  selanjutnya  adalah  menyelesaikan  masalah asymetric  information dengan  memberi  kesempatan  bagi  lembaga  yudikatif  lokal  mendapatkan  sumber pendanaan  yang  berasal  dari  pemda  sebagai  wujud  desentralisasi  fiskal.  Caranya dengan  mengizinkan  pemda  meningkatkan  utilitas  lembaga  yudikatif  lokal  yang berada  di  wilayah  yuridisnya  melalui  Belanja  Bantuan  Keuangan.  Mekanisme  ini mengikuti  bantuan  keuangan  partai  politik  yang  sudah  ada,  dimana  DPRD merumuskan  kebijakan  bantuan  yang  dihitung  berdasarkan  jumlah  suara  yang terkumpulkan dikali nilai bantuan persuara. Metode perhitungan tersebut juga dapat dipakai  dalam  menyusun  formula  bantuan  keuangan,  misalnya  dengan  mengalikan jumlah  penduduk  di  wilayah  yuridiksi  pemda  dengan  nilai  bantuan  perkepala  yang telah disepakati oleh DPRD.
Penyelesaian  dua  masalah  utama  tersebut  diharapkan  dapat  menghentikan interaksi  tolong-menolong  secara  langsung  antara  pejabat  pemda  dengan  pejabat lembaga yudikatif lokal. Jika simbiosis mutualisme tersebut terputus, maka seharusnya efek bribery tidak  akan  muncul  sehingga  efek grass  eaters di  sisi  APH  dapat diminimalisir.  Akhirnya,  pemda  sebagai  pihak  eksekutif  dan  APH  sebagai  pihak yudikatif  akan  lebih  normatif  dalam  menjalankan  fungsinya  sesuai  kaidah trias politica .

## Keterbatasan Penelitian
Dalam proses pengumpulan data, kami tidak dapat membedakan bantuan yang murni  untuk  menunjang  operasional  atau  bantuan  yang  sifatnya  memberikan kenyamanan bagi oknum APH. Hal tersebut sangat sulit dilakukan karena kami belum menemukan  kriteria  yang  pasti  untuk  membedakannya.  Namun  kami  dapat memastikan relevansi bantuan terhadap waktu disalurkannya bantuan. Misalnya kami hanya  memasukkan  bantuan  dalam  bentuk  barang  yang  dibeli  pada  tahun  anggaran yang  sama  dengan  kapan  bantuan  tersebut  diberikan.  Hal  ini  penting  untuk memastikan bahwa terdapat campur tangan pejabat pemda pada periode tersebut dalam proses  pengadaan  barang  hingga  penyerahan  bantuan  dilakukan.  Sebaliknya,  kami tidak memasukkan bantuan barang yang tahun perolehannya sebelum tahun anggaran bantuan tersebut diberikan.
Terkait keakuratan data hibah kepada lembaga yudikatif, penelitian ini hanya terbatas pada informasi yang mampu kami kumpulkan dari laporan keuangan pemda yang  telah  diaudit  oleh  BPK.  Kami  tidak  mengakui  bahwa  besarnya  realisasi  hibah dalam penelitian ini tidak terlepas dari kekeliruan, karena keakuratan data tersebut juga bergantung  pada  transparansi  pemda  dalam  mengungkapkan  belanja  hibahnya  di dalam laporan keuangannya. Namun setidaknya penelitian ini dapat membuka sedikit fakta,  yang  dapat  ditindaklanjuti  dengan  penelitian  yang  lebih  dalam  dengan penggalian data yang lebih akurat.
Periode jabatan kepala daerah dan kepala instansi yudikatif lokal tidak selalu bersamaan. Maka hubungan kedekatan yang terjalin dapat bersifat personal maupun institusional.  Namun  kami  tidak  memasukkan  variabel  kontrol  yang  dapat membedakan kedekatan yang bersifat personal maupun bersifat institusional. Hal ini membuka  peluang  bagi  penelitian  selanjutnya  apabila  variabel  kontrol  yang dibutuhkan  dapat  didefenisikan.  Hal  ini  berguna  untuk  lebih  memahami  bagaimana hubungan kedekatan tersebut terjalin.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  pada  variabel  kontrol  yang  mewakili kemampuan  agen  ekonomi  dalam memulihkan  kerugian  keuangan  daerah, terutama dari  sisi  ketersediaan  dana.  Pada  penelitian  ini,  kami  menduga  bahwa  dana  taktis digunakan  sebagai  sumber  pendanaan  cepat  dalam  memulihkan  kerugian  tersebut. Namun  pendapatan  daerah  sebenarnya  masih  terlalu  luas  untuk  dijadikan proxy potensi  dana  taktis  yang  berhasil  dikumpulkan  oleh  pejabat  pemda.  Hal  tersebut sangat  beralasan  karena  keberhasilan  oknum  pejabat  pemda  dalam  mengumpulkan dana taktis juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun pencatatan dana taktis adalah dokumen yang bersifat hidden karena bagian dari bukti terjadinya tindak kriminalitas. Karena alasan tersebut, kami tidak mendapatkan data yang lebih valid terkait besaran dana  taktis  yang  diperoleh  masing-masing  pemda  di  Indonesia.  Kondisi  ini  juga menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya, jika ditemukan pengukuran besaran dana taktis yang lebih reliable .

## KESIMPULAN
Regulasi  saat  ini  yang  mengatur  tata  cara  penyaluran  belanja  bantuan  di lingkungan pemda di Indonesia melegalkan lembaga yudikatif sebagai salah satu pihak yang  diperbolehkan  menerima  bantuan.  Alasannya  karena  lembaga  yudikatif membantu pemda dalam urusan pemerintahan, yaitu penegakan hukum. Hal tersebut sejalan  dengan  teori  desentralisasi  fiskal,  dimana  pemerintah  lokal  sewajarnya memberikan  bantuan  finansial  bagi  lembaga  yudikatif  yang  berada  di  wilayah yuridiksinya karena memberikan positive spillover . Tujuannya agar lembaga yudikatif tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  penegakan  hukum  sehingga  berimbas  pada peningkatan kepatuhan agen ekonomi, termasuk pejabat pemerintahan.
Namun penelitian ini membuktikan bahwa belanja bantuan ternyata berkorelasi negatif  terhadap  kepatuhan  oknum  pejabat  pemda  dalam  memulihkan  kerugian keuangan daerah. Masalah muncul ketika bantuan yang diberikan berpotensi bersifat bribery sehingga menimbulkan rasa kedekatan antara pejabat pemda dengan oknum APH.  Rasa  kedekatan  tersebut  sedikit  banyaknya  dapat  memengaruhi  objektivitas oknum  APH  dalam  melakukan  penegakan  hukum.  Konsekuensinya,  pejabat  pemda menilai biaya ketidakpatuhan menjadi lebih rendah sehingga lebih termotivasi untuk melakukan  pelanggaran  hukum  dan  memilih  untuk  tidak  patuh.  Ketidakpatuhan  ini dapat berdampak luas, seperti hilangnya pendapatan pemda akibat pemulihan kerugian keuangan daerah yang tidak tuntas, dan potensi penyalahgunaan keuangan daerah yang lebih luas pada akun belanja lainnya karena biaya ketidakpatuhan yang rendah.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  korelasi  positif  budaya  kepatuhan  di lingkungan  pemda  yang  ditandai  dengan  opini  WTP  dari  BPK,  kontrol  masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan belanja perkapita, dan  kemampuan keuangan agen ekonomi melalui besar pendapatan pemda. Selain itu bobot kesulitan pejabat pemda untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  daerah  yang  diukur  dari  persentase  nilai kerugian  terhadap  total  pendapatan  pemda,  sewajarnya  berkorelasi  negatif  terhadap tingkat kepatuhan.
Kami  menyarankan  agar  masalah  ini  diselesaikan  dengan  memperbaiki  dua aturan  yang  telah  ada,  yaitu:  Pertama  peraturan  terkait  tata  cara  penyaluran  belanja bantuan  pada  pemerintah  daerah.  Caranya  dengan  melarang  sepenuhnya  pemberian bantuan  kepada  instansi  vertikal  dalam  bentuk  apapun  sebelum  disetujui  oleh

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Keuangan.  Bantuan  hanya  boleh dilakukan  sebatas  alih  fungsi  aset  yang  telah  ada  seperti  serah  terima  tanah  atau bangunan kantor tidak terpakai untuk dimanfaatkan oleh instansi lain. Bantuan dalam bentuk uang maupun barang yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan sebaiknya tidak  diperkenankan  untuk  menghindari  efek bribery dan  meminimalisir  terjadinya anggaran  ganda  antara  sumber  pendanaan  pusat  dan  daerah.  Kedua,  perbaikan mekanisme  anggaran  lembaga  yudikatif.  Caranya  dengan  memberikan  tambahan anggaran  yang  pendanaannya  bersumber  dari  pemda  dengan  mekanisme  transfer melalui akun Belanja Bantuan Keuangan. Mekanisme yang ditawarkan merujuk pada bantuan  keuangan  partai  politik,  dimana  DPRD  menetapkan  anggaran  bantuan berdasarkan nilai bantuan perkepala yang telah disepakati, dikalikan jumlah penduduk yang  berada  di  wilayah  yuridiksi  pemda  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi desentralisasi fiskal yang mengizinkan pemda mengalokasikan sumber dayanya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk penegakan hukum.
Selain  rekomendasi  terkait  penyelesaian  masalah  pokok,  kami  juga menyarankan  agar legislator dapat memertimbangkan regulasi  yang dapat mengatur tata cara pengungkapan belanja bantuan di pemda, khususnya pada lembaga yudikatif. Tujuannya  agar  pemerintah  dapat  lebih  transparan  dan  akuntabel  dalam mengungkapkan segala  bentuk bantuan yang telah diberikan, sehingga data tersebut dapat lebih bermanfaat bagi berbagai pihak. Misalnya untuk memonitoring aktivitas pemerintah dan untuk tujuan penelitian selanjutnya terkait belanja bantuan.

## Catatan
1. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  telah  direvisi  dengan  perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tengang  Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (a s.d. i)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (1) dan pasal 59 ayat (2)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (1) s.d. (3)
5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (5)

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## DAFTAR PUSTAKA
Aidt,  T.S.  (2016).  Rent  seeking  and  the  economics  of  corruption.  Const  Polit  Econ (2016) 27:142–157 DOI 10.1007/s10602-016-9215-9
Allingham, M.G. and Sandmo, A. (1972) Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics 1(3–4): 323–338
Alm,  J.,  Mcclelland,  G.  H.,  &  Schulze,  W.  D.  (1992).  Why  do  people  pay  taxes? Journal of Public Economics, 48(1), 21–38. doi: 10.1016/0047-2727(92)90040- m
Alm, J., Torgler, B. (2006). Culture Differences and Tax Morale in the United States and  in  Europe.  Journal  of  Economic  Psychology  27  (2006)  224–246. doi:10.1016/j.joep.2005.09.002
Alm, J., Shimshack, J. (2014). Environmental Enforcement and Compliance: Lessons from Pollution, Safety, and Tax  Settings. Microeconomics, vol. 10, no. 4, pp. 209–274, 2014. DOI: 10.1561/0700000048
Alm,  J.  (2018).  What  Motivates  Tax  Compliance?  Journal  of  Economic  Surveys, 33(2), 353–388. doi: 10.1111/joes.12272
Belasco,  E.J.,  Ghosh,  S.K.  (2012).  Modelling  semi-continuous  data  using  mixture regression  models  with  an  application  to  cattle  production  yields.  Journal  of Agricultural Science, 150, 109–121. Doi:10.1017/S0021859611000608
Benedetto, M. D. (2018). Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective.  European  Journal  of  Risk  Regulation,  9(3),  391–415.  doi: 10.1017/err.2018.52
Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2012). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. Journal of Business Ethics, 115(3), 451– 468. doi: 10.1007/s10551-012-1390-7
BPK RI. IHPS Semester 1 Tahun 2015 s.d. 2019
BPK RI. LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2014 s.d. 2018
BPS. Indeks Pembangunan Manusia 2014 s.d. 2018
BPS. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2014 s.d. 2018
Dellmuth, L.M. (2016). The Knowledge Gap in World Politics: Assessing the Sources of  Citizen  Awareness  of  the  United  Nations  Security  Council.  Review  of International Studies, Vol. 42, part 4, pp. 673–700.
doi:10.1017/S0260210515000467
Fisher,  R.  C.  (2015).  State  and  Local  Public  Finance,  4th  ed.  New  York,  USA: Routledge
Furqan,  A.C.,  Din,  M.  (2018).  Government  Auditor  Report,  Transparency  and Corruption  Perception  Index:  Evidence  from  Local  Governments  in  an Emerging  Market.  Journal  of  Economic  &  Management  Perspectives,  2018, Volume 12, Issue 2, 221-230. ISSN 2523-5338.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). Basic econometrics, 5th ed. USA: McGraw- Hill.
Garoupa, N., Jellal, M. (2002). A Note on Optimal Law Enforcement under Asymetric Information. European Journal of Law and Economics, 14: 5-13, 2002
Hasan, M.I. (2001). Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Indonesia, Jakarta : PT Bumi Aksara
Jenkins,  R.  (2005).  Civil  Society  Versus  Corruption.  Journal  of  Democracy  ,  18:2, 2007
Kagan, R.A. (2005). Regulation and Business Behavior. Law & Policy, Vol. 27, No. 2, April 2005. ISSN 0265-8240
Knapp  Commission,  The  report  of  the  commission  to  investigate  alleged  Police Corruption. New York: Braziller, 1972
Labolo,  M.  (2017).  Menutup  Celah  Korupsi  Pemerintahan  Daerah.  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 43(2), 93–110. doi: 10.33701/jipwp.v43i2.50
Latimer,  P.  (2017).  Anti-bribery  laws  –  compliance  issues  in  Australia.  Journal  of Financial Crime, 24(1), 4–16. doi: 10.1108/jfc-03-2016-0015
Levi,  M.,  Reuter,  P.  (2006).  Money  Laundering.  Crime  and Justice,  Vol.  34,  No.  1 (2006), pp. 289-375. http://www.jstor.org/stable/10.1086/501508
Lord,  N.  (2013).  Regulating  transnational  corporate  bribery:  Anti-bribery  and corruption in the UK and Germany. Crime Law Soc Change 60:127–145. DOI 10.1007/s10611-013-9445-y
Lukito,  A.  S.  (2016).  Building  Anti-Corruption  Compliance  Through  National Integrity System In Indonesia. Journal of Financial Crime, 23(4), 932–947. doi: 10.1108/jfc-09-2015-0054
Nasution, L.M. (2017). Statistik Deskriptif. Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Punch, M. (2000). Police Corruption and Its Prevention. European Journal on Criminal Policy and Research 8: 301-324, 2000.
Putera, P. B. (2012). Korupsi Di Daerah : Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 8(2). doi: 10.24258/jba.v8i2.87
Rotberg, R.I. (2009). Governance and Leadership in Africa: Measures, Method, and Results.  Journal  of  International  Affairs;  New  York  Vol.  62,  Iss.  2,    (Spring 2009): 113-XI.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Sandmo, A. (2005). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. National Tax Journal. 58, 4; ProQuest pg. 643
Setiawan,  A.R.,  Irianto,  G.,  Achsin,  M.  (2013).  System-Driven  (UN)  Fraud:  Tafsir Aparatur  Terhadap  “Sisi  Gelap”  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Jurnal Akuntansi  Multiparadigma  JAMAL.  Volume  4  Nomor  1  Halaman  1-164 Malang, April 2013. ISSN 2086-7603
Setyaningrum, D.,  Gani,  L., Martani, D., Kuntadi, C. (2013). The Effect of Auditor Quality  on  the  Follow-Up  of  Audit  Recommendation.  International  Research Journal of Business Studies vol. VI no. 02 (2013). ISSN: 2089-6271
Setyaningrum,  D.,  Wardhani,  R.,  Syakhroza,  A.  (2017).  Good  Public  Governance, Corruption  and  Public  Service  Quality:  Indonesia  Evidence.  International Journal of Applied Business and Economic Research. Volume 15. Number 19. 2017. ISSN : 0972-7302
Sjahrir,  B.  S.,  Kis-Katos,  K.,  &  Schulze,  G.  G.  (2013).  Political  budget  cycles  in Indonesia  at  the  district  level.  Economics  Letters,  120(2),  342-345. doi:10.1016/j.econlet.2013.05.007
Solyom,  A.  (2011).  High  school  and  university  students’  opinions  about  politics. Journal  of  Comparative  Research  in  Anthropology  and  Sociology.  Volume  2,
Number 1, Spring 2011 ISSN 2068 – 0317 STATA. Xttobit – Random-Effects Tobit Model. Diakses dari: https://www.stata.com/manuals13/xtxttobit.pdf
Taylor, Z. (2016). Good Governance  at the Local Level:  Meaning and Measurement. IMFG Papers on Municipal Finance and Governance. No. 26. 2016. ISBN 978- 0-7727-0957-8. ISSN 1927-1921.
Tobin,  J.  (1958).  Estimation  of  Relationships  for  Limited  Dependent  Variables. Econometrica, Vol. 26, No. 1. (Jan., 1958), pp. 24-36.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tengang  Keuangan Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Vuković, V. (2020). Corruption and re-election: how much can politicians steal before getting  punished?  Journal  of  Comparative  Economics,  48(1),  124–143.  doi: 10.1016/j.jce.2019.09.002
Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, D. (2017). Good Governance and the Impact of Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia. Int.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
J.  Public  Sector  Performance  Management,  Vol.  3,  No.  1,  2017.  DOI:
10.1504/IJPSPM.2017.082503
Weimer, D.L., Vining, A.R. (2016). Policy Analysis: Concept and Practice. New York, USA: Routledge.
Wilde, J.A. (1968). The Expenditure Effects of Grant in Aid Programs. National Tax Journal  (pre-1968);  Sep  1968;21,3.  Accounting,  Tax  &  Banking  Collection pg.340.
Williams, A., & Siddique, A. (2007). The use (and abuse) of governance indicators in economics:  a  review.  Economics  of  Governance,  9(2),  131–175.  doi: 10.1007/s10101-006-0025-9