## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  1 – Januari  2023 E-ISSN  2580-9695

## ANALISIS  PELAYANAN  ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN  PADA PEGAWAI KANTOR KELURAHAN LINGGASARI
Hanif Achmad Rasyid Jauhari 1 *, Mujahid Shiroth Rasyid Jauhari 2 , Sunandie Eko Ginanjar 3
1,2,3 STIA Bagasasi Bandung, Indonesia Corresponding Author: Hanif Achmad Rasyid Jauhar hanifachmad7@gmaij.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  is  to  describe  and  analyze  population  administration  services  at  the  Linggasari Village  Office.    The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  8  respondents.  Data  collection techniques include observation, interviewa as well as supporting documentation. The results of the research on population administration in general are not optimally implemented, there are six supporting factors to realize  general  services,  namely,  awareness  factors,  rule  factors,  organizational  factors,  income  factors, ability-skill factors service facilities factors. To overcome these obstacles, various efforts were made, including optimizing  employees  to  grow  cooperation,  optimizing  directions  from  Lurah  to  employees,  creating information  boards  on  population  administration  requirements,  reviewing  and  implementing  service  SOP, holding  deliberations  with  community  representatives  to  clarify  regarding  transparency  of  service  costs, increasing  training  to  new  employees,  as  well  as  optimizing  community  service  facilities  in  waiting  for services.
Key words: Administration; Population; Service;

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  pelayanan  administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Linggasari. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif  dengan  jumlah  responden  sebanyak  8  orang.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi observasi,  wawancara  serta  dokumentasi  pendukung.  Hasil  penelitian  pelayanan  Administrasi Kependudukan  secara  umum  kurang  dilaksanakan  secara  optimal,  terdapat  enam  faktor pendukung  untuk  mewujudkan  pelayanan  umum  yaitu,  faktor  kesadaran,  faktor  aturan,  faktor organisasi,  faktor  pendapatan,  faktor  kemampuan-keterampilan  faktor  sarana  pelayanan.  Untuk mengatasi  hambatan  tersebut  dilakukan  berbagai  upaya  diantaranya  mengoptimalkan  pegawai untuk  menumbuhkan  kerjasama,  mengoptimalkan  arahan  dari  Lurah  kepada  pegawai,  membuat papan  informasi  persyaratan  administrasi  kependudukan,  me-review  dan  mengimplementasikan SOP pelayanan, mengadakan musyawarah bersama perwakilan masyarakat untuk mengklarifikasi terkait  transparansi  biaya  pelayanan,  meningkatkan  pelatihan  kepada  pegawai  baru,  serta mengoptimalkan sarana pelayanan masyarakat dalam menunggu pelayanan.
Kata Kunci: Administrasi; Kependudukan; Pelayanan;

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dilaksanakan  dalam  rangka  menerapkan  asas desentralisasi  pada  pemerintahan  Indonesia.  Tujuan  otonomi  daerah  yakni untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah, mengurangi  kesenjangan  antara  daerah  dan  meningkatkan  pelayanan  publik agar  lebih  optimal,  efektif,  efisien  serta  responsif  terhadap  kebutuhan,  potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.
Pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  harus  senantiasa  baik  dan berkualitas sehingga mendekati pemuasan maupun harapan masyarakat karena baik buruk pelayanan publik yang diberikan birokrat kepada masyarakat sering dijadikan  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  penyelenggara  pelayanan  instansi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Pasolong, 2017)
mengemukakan bahwa pelayanan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan dalam  bentuk  barang  atau  jasa  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.  Faktor-faktor  pendukung  untuk  mewujudkan  pelayanan  umum menurut Moenir (2015) yaitu, faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan-keterampilan, faktor sarana pelayanan.
Pelayanan  administrasi  kependudukan  sebagai  pokok  utama  untuk menyatakan  berhasil  atau  tidak  suatu  organisasi  dalam  melaksanakan  suatu program  atau  kegiatan,  ketercapaian  target-target  yang  ditemukan  sebelumnya dalam  kegiatan  penataan  dan  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan melalui  pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan.
Hasil  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor,  direncanakan  sesuai atau tidaknya dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  yaitu  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk, Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan  serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Mengacu  pada  undang-undang,  pentingnya  peran  aktif  dari  aparatur Pemerintahan  pada  sosialisasi  pendataan  dan  partisipasi  masyarakat  untuk melengkapi  dokumen  kependudukan  proses  pelayanan  publik  yang  berkaitan dengan  urusan  informasi  kependudukan.  Pelayanan  Kelurahan  Linggasari sebagai  bagian  tugas  utama  abdi  masyarakat,  secara  jelas  telah  digariskan pembukaan  Undang-Undang  Dasar  alinea  keempat,  meliputi  empat  aspek pelayanan  pokok  aparatur  terhadap  masyarakat  yang  berbunyi;  melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pelayanan  administrasi  kependudukan  merupakan  salah  satu  tugas penting  yang  tidak  dapat  diabaikan  oleh  pemerintah  Kelurahan  Linggasari, sebab  apabila  komponen  pelayanan  terjadi  stagnasi  maka  hampir  dipastikan semua  sektor  akan  berdampak  pada  kemacetan,  oleh  sebab  itu  perlu  ada perencanaan  yang  baik  dan  bahkan  perlu  diformulasikan  standar  pelayanan pada  masyarakat  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah.  hal  ini  dikuatkan  oleh  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Pelayanan  Administrasi bahwa Pelayanan Administrasi  Kependudukan terdiri dari 2 bentuk pelayanan, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Pendaftran  penduduk  adalah  pencatatan  biodata  penduduk,  pencatatan atas  pelaporan  peristiwa  kependudukan  dan  pendataan  penduduk  rentan administrasi  kependudukan  serta  penerbitan  dokumen  kependudukan,  berupa kartu indentitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah  kejadian  yang  dialami  penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  Kartu  Keluarga,  Kartu Tanda  Penduduk  dan  atau  surat  keterangan  kependudukan  lainnya  meliputi pindah  datang,  perubahan  alamat,  serta  status  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal tetap.
Pelayanan penctatan sipil adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas  pelaporan  peristiwa  kependudukan  berupa  kartu  identitas,  atau  surat keterangan  kependudukan.  Pelayanan  pencatatan  sipil  meliputi  peristiwa penting,  yaitu:  1)  Kelahiran;  2)  Kematian;  3)  Lahir  mati;  4)  Perkawinan;  5) Perceraian;  6)  Pengakuan  anak;  7)  Pengesahan  anak;  8)  Pengangkatan  anak;  9) Perubahan  nama;  10)  Perubahn  status  kewarganegaraan;  11)  Pembatalan perkawinan; 12) Pembatalan perceraian, dan; 13) Peristiwa penting lainnya.
Pelayanan  masyarakat  dapat  dikategorikan  optimal  apabila  masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat serta  memuaskan.  Keberhasilan  meningkatkan  pelayanan  administrasi kependudukan  ditentukan  oleh  faktor  kemampuan  pemerintah  dalam meningkatkan  disiplin  kerja  aparat  pelayanan.  Khususnya  Pemerintah Kelurahan  Linggasari  dituntut  untuk  mewujudkan  disiplin  kerja  perangkat Kelurahan  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan.  Terutama  dalam  pelayanan mengurus  pembuatan  surat  pengantar  KK,  surat  pengantar  KTP/E-KTP,  serta surat pengantar akta kelahiran dirasakan masih kurang optimal.
Kelurahan  Linggasari  merupakan  salah  satu  Kelurahan  di  Kabupaten Ciamis  yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  dalam  pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Pelayanan publik yang meliputi  administrasi  kependudukan  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat diantara  mengurus  persyaratan  pembuatan  surat  pengantar  Kartu  Keluarga (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (E-KTP),  Akta  Kelahiran,  dan  lain  sebagainya. Namun dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Kelurahan Linggasari sering terjadi pelayanan publik yang kurang optimal.
Dalam meningkatkan pelayanan publik harus didukung oleh sumber daya manusia  yang  berkualitas.  Kualitas  SDM  yang  bagus  akan  sangat  berpengaruh terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat,  para  petugas  harus  menguasai  etika pelayanan  dan  menguasai  teknologi  informatika.  Jika  suatu  pelayanan  publik mampu  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  secara  baik,  maka masyarakat  juga  akan  menilai  baik.  Namun  jika  petugas  yang  bertugas  tidak ramah  dan  lama  dalam  memproses  layanan,  maka  masyarakat  akan  menilai buruk  instansi  tersebut  dan  enggan  datang  lagi.  Padahal  dalam  hal  ini  bukan instansi  yang  buruk  namun  sumber  daya  manusia  yang  kurang  berkualitas. Petugas senantiasa memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai macam sifat dan  karakter  dari  publik  dan  tidak  lupa  selalu  menebar  senyum  serta  ramah terhadap  masyarakat.  Pertanyaan  pada  penelitian  Bagaimana  Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Linggasari.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  pelayanan  administrasi  kependudukan  oleh  pegawai  kantor kelurahan linggasari. Metode kualitatif dirumuskan secara jelas (Sugiyono. 2022) menyatakan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah,  peneliti  sebagai  instrumen  kunci, teknik  pengumpulan  data  secara  triangulasi,  analisis  data  bersifat  induktif. Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  dan menafsirkan  makna  fenomena-fenomena  yang  terjadi,  kemudian  menganalisis dan  menjelaskan  fenomena-fenomena.  Metode  kualitatif  lebih  menekankan analisa secara mendalam, sehingga peneliti dapat menggambarkan
permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Sumber  data  dapat  dibedakan  atas  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder  (Silalahi.  2012).  Mampu  memahami  dan  mengidentifikasi  latar  data dan  sumber  data  yang  memudahkan  peneliti  untuk  pengumpulan  data  yang tepat  guna  dan  hasil  guna.  Metode  wawancara  dan  observasi,  wawancara dengan  penggunaan  pedoman  dimaksudkan  untuk  wawancara  yang  lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang diteliti.
Penulis  melakukan  analisa  setelah  semua  data  yang  diperlukan  terkumpul. Teknik menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik mempaparkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  secara  sistematis kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan pelayanan administrasi  kependudukan kepada
masyarakat  merupakan  proses  yang  sangat  strategis  karena  di  dalamnya
berlangsung  interaksi  yang  cukup  intensif  antara  warga  masyarakat  dengan pemerintah. Kualitas dan proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat  diamati,  dirasakan,  dan  dinilai  secara  langsung  oleh  masyarakat.  Karena pada  hakekatnya  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  maka  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  ini  menjadi  salah  satu  indikator  dari  kualitas  pemerintahan yang dapat mengoptimalkan proses pelayanan.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Oleh Pegawai  Kantor  Kelurahan  Linggasari  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis (Studi Pada Pembuatan Surat  Pengantar ) maka berikut  ini  peneliti  sajikan  hasil penelitian  yang  dilakukan  melalui  wawancara  maupun  observasi  sebagai berikut:

## 1. Faktor Kesadaran
Kesadaran  menjadi  penting  sebagai  suatu  ukuran  terhadap  faktor pendukung pelayanan yang diberikan. Kesadaran yang dimaksud disini adalah melakukan  hubungan,  komunikasi  yang  baik,  pelayanan  yang  disiplin, bertanggung  jawab,  menunjukan  sikap  peduli,  ramah,  sopan  dan  memahami kebutuhan  penggunan  layanan.  Kesadaran  yang  dilaksanakan  secara  pribadi atau  individu  terhadap  pengguna  layanan  dengan  menempatkan  dirinya  pada situasi yang dilakukan oleh pengguna layanan. Untuk melaksanakan pelayanan administrasi  kependudukan  maka  diperlukan  kesadaran  yang  maksimal  agar masyarakat dapat merasakan langsung pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti  menunjukkan bahwa  pegawai  pelayanan  administrasi  kependudukan  tersebut  melakukan dengan sikap sopan dan santun yang dinilai cukup optimal dalam memberikan sikap sopan  santun kepada masyarakat saat memberikan pelayanan. Kemudian pegawai  memperlihatkan  sikap  yang  baiknya  yaitu  dengan  cara  3S  yang diterapkannya.  Diantaranya  adalah  senyum,  salam  dan  sapa  terhadap masyarakat.

## 2. Faktor Aturan
Aturan  merupakan  perangkat  penting  dalam  segala  tindakan  dan perbuatan  orang  baik  secara  individu  maupun  secara  berkelompok.    Oleh karena itu  aturan  harus dibuat,  dipatuhi  dan  diawasi  sehingga  dapat  mencapai sasaran  sesuai  dengan  targetnya.  Aturan  yang  dimaksud  disini  adalah menyangkut  aturan  yang  perlu  dibuat,  dipatuhi  dalam  melakukan  pelayanan administrasi kependudukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti  menunjukan bahwa  pegawai  kurang  memberikan  pengarahan/informasi  terkait  persyaratan yang  dibutuhkan  masyarakat  pada  saat  melakukan  pelayanan  administrasi kependudukan. Persyaratan yang disediakan oleh pegawai kurang sigap dalam memberikan  informasi  ketika  masyarakat  meminta  berkas  formulir  isian  saat datang ke Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
3. Faktor Organisasi
Faktor  organisasi  pelayanan  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena  sasaran  pelayanan  ditujukan  secara  khusus  kepada  manusia  yang mempunyai  kehendak.  Oleh  karena  itu  organisasi  yang  dimaksud  disini  tidak semata-mata  dalam  perwujudan  susunan  organisasi,  melainkan  lebih  banyak pada pengaturan yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti  menunjukkan bahwa  koordinasi  antar  instansi  dalam  urusan  administrasi  kependudukan sudah  berjalan  cukup  baik.  Pegawai  pelayanan  di  Kelurahan  Linggasari Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  melakukan  komunikasi  untuk menyampaikan  data  administrasi  kependudukan  masyarakat  yang  telah  di proses  sebelumnya.  Hal  ini  perlu  terus  dilakukan  secara  intensif  untuk menyamakan persepi antara pihak kelurahan dengan instansi terkait agar proses pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Linggasari  Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berjalan dengan baik.

## 4. Faktor Pendapatan
Faktor  pendapatan  merupakan  seluruh  penerimaan  seseorang  sebagai imbalan  atas  tenaga  atau  pikiran  yang  telah  dicurahkan  untuk  orang  lain  atau badan organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.  Dalam  kaitannya  dengan  optimalisasi  pelayanan  yang  diberikan  oleh pegawai  pelayanan,  maka  sulit  diharapkan  pegawai  akan  memberikan  layanan yang  maksimal  jika  tingkat  pendapatannya  tidak  memenuhi  kebutuhan minimalnya.  Artinya  pegawai  pelayanan  dapat saja  melalaikan  tugasnya  untuk mencari  tambahan  penghasilan  lain,  maka  dengan  demikian  tugas  pelayanan akan terabaikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti  menunjukan bahwa  pegawai  pelayanan  kurang  transparan  terkait    biaya  pelayanan. Transparansi  biaya  pelayanan  masih  belum  dapat  diketahui  oleh  masyarakat. Hal  tersebut  disebabkan  karena  dari  pihak  Kelurahan  Linggasari  tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai biaya dan informasi lainnya yang sudah  seharusnya  dijelaskan  dengan  baik  oleh  aparatur  pemerintah  kelurahan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

## 5. Faktor Kemampuan-Keterampilan
Faktor  kemampuan-keterampilan  menjadi  salah  satu  peran  penting utama dalam pelayanan. Kemampuan menunjukkan pada  pengertian seseorang dapat melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  pemohon  pelayanan.  Sementara keterampilan  ialah  kemampuan  melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan  dengan menggunakan  anggota  badan  dan  peralatan  kerja  yang  tersedia.  Maka  dari  itu
pegawai  perlu  meningkatkan  kemampun-keterampilannya  agar  dapat menciptakan pelayanan yang optimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti  menunjukan bahwa  tidak  adanya  penjelasan  yang  pasti  terkait  pelaksanaan  evaluasi  yang membahas  terkait  kemampuan  pegawai  dalam  melakukan  pelayanan.  Hal  ini dikarenakan  hanya  dari  pihak  Lurah  saja  yang  membicarakan  adanya  evaluasi secara  rutin  setiap  1  bulan  sekali.  Namun  pada  kenyataannya  dengan  masih kurangnya  peningkatan  dan  perbaikan  terkait  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pegawai menandakan bahwa pegawai masih kurang mampu dalam melakukan pelayanan.

## 6. Faktor Sarana Pelayanan
Sarana  pelayanan  merupakan  salah  satu  faktor  penunjang  kepuasan pelayanan  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan.    Segala  jenis peralatan,  perlengkapan  kerja  dan  fasilitas  lain  yang  berfungsi  sebagai  alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka  kepentingan  orang-orang  yang  sedang  berhubungan  dengan  organisasi kerja itu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti  menunjukan bahwa  keberadaan  kantor  kelurahan  linggasari  kecamatan  ciamis  kabupaten ciamis sudah cukup strategis. Dibuktikan dengan lokasi kantor berada di tengah- tengah  lingkungan  Kelurahan  Linggasari  yang  secara  keseluruhan  terdapat  12 RW. Keseluruhan lingkungan RW tersebut jarak dari keberadaan masyarakat ke kantor  Kelurahan  cukup  dekat.  Dengan  adanya  kantor  yang  strategis  akan mempermudah  masyarakat  dalam  membutuhkan  pelayanan  administrasi kependudukan.
Dengan  demikian  bukti  langsung  merupakan  penampilan  sarana  dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya seperti ruangan tunggu dan tempat  duduk,  toilet,  kamputer  dan  printer  serta  lokasi  kantor  strategis  yang memadai.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  adanya ketidaksesuaian  dalam  memberikan  pelayanan  karena  kurangnya    dukungan dari  sarana  pelayanan  yang  memadai  bagi  pegawai  dalam  melaksanakan tugasnya dan juga masyarakat dalam membutuhkan pelayanannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  terdapat  hambatan- hambatan yang timbul dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan  oleh  Pegawai  Kantor  Kelurahan  Linggasari  Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis  (Studi  Pada  Pembuatan  Surat  Pengantar ) ,  yang  antara  lain adalah  sebagai  berikut:  1)  Kurangnya  kerjasama  antar  pegawai  dalam melakukan  tugasnya,  sehingga  menghambat  proses  pelayanan  administrasi kependudukan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  kurangnya kesadaran pegawai untuk saling membantu dalam meyelesaikan pekerjaan agar target  pekerjaan  dapat  diselesaikan  secara  optimal;  2)  Kurangnya  disiplin  dan kepedulian pegawai dalam melakukan tugasnya. Hal ini terjadi karena pegawai selalu datang terlambat di jam kerja pelayanan dan tidak bersikap adil terhadap
semua  masyarakat  karena  lebih  mendahulukan  orang  yang  di  kenal,  sehingga menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat; 3) Kurangnya informasi dari pegawai  Kelurahan  terkait  kebutuhan  maupun  berkas-berkas  pelayanan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  karena  pegawai  tidak  menjelaskan  secara detail mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan,  sehingga  berakibat  terhadap  masyarakat  yang  kurang melengkapi  persyaratan  administrasi  kependudukan;  4)  Kurang  jelasnya pedoman/SOP  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  diterapkan  oleh pegawai.  Hal  ini  karena  pegawai  tidak  sesuai  dalam  melakukan  proses pelayanan, sehingga berakibat pada pelayanan menjadi tidak optimal; 5) Kurang transparansi  terhadap  pemungutan  biaya  pelayanan  dan  hasil  biaya  pelayanan yang  dilakukan  oleh  pegawai.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  adanya  masyarakat yang  memberikan  biaya  pelayanan  kepada  pegawai,  sehingga  berakibat  pada kepuasan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan; 6)  Kurangnya  pelatihan-pelatihan  bagi  pegawai  yang  mengakibatkan  pegawai kurang  memiliki  kemampuan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  sehingga pelayanan  yang  diberikan  kurang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  seperti  kecepatan  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi kependudukan;  7)  Kurang  memadainya  sarana  pelayanan  yang  dimiliki  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya ketersediaan komputer hanya ada 2 unit sementara terdapat 1 unit yang mengalami kerusakan, ketersediaan toilet yang terbatas, serta ruangan tunggu  dan  tempat  duduk  yang  tidak  memadai;Untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut,  maka  telah  dilakukan  upaya-upaya  dalam  memberikan Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  oleh  Pegawai  Kantor  Kelurahan Linggasari  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis,  yang  antara  lain  adalah sebagai  berikut:  1)  Mengadakan  kegiatan  di  luar  jam  kerja  pelayanan  yang melibatkan  semua  pegawai  untuk  menumbuhkan  kerjasama  diantara  pegawai sehingga  hal  ini  dapat  mempengaruhi  sikap  pegawai  dalam  bekerja;  2)  Lurah memberikan  contoh  dan  arahan  yang  baik  kepada  para  pegawainya  untuk menumbuhkan  sikap  disiplin  dan  sikap  peduli  pegawai.  sehingga  pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan masyarakat pun merasakan kenyamana dalam proses  pelayanan;  3)  Membuat  papan  informasi  di  ruang  pelayanan  yang berisikan  mengenai  persyaratan  administrasi  kependudukan  yang  dibutuhkan dan prosedur pelayanannya maupun berbentuk media cetak serta media sosial. Sehingga  masyarakat  mengetahui  persyaratan  administrasi  kependudukan  dan tidak  memperlambat  dalam  memproses  pelayanan;  4)  Meriview  dan mengimplementasikan  pedoman/SOP  pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar pelayanan  serta  visi  dan  misi  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Kantor Kelurahan  Linggasari  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  dapat  terlaksana secara  optimal;  5)  Mengadakan  musyawarah  bersama  perwakilan  masyarakat untuk  mengklarifikasi  terkait  transparansi  biaya  pelayanan,  sehingga
masyarakat  mengetahui  hasil  dari  biaya  pelayanan  yang  diberikan  kepada pegawai  digunakan  untuk  keperluan  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  pihak Kelurahan  Linggasari  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis;  6)  Melaksanakan kegiatan  pelatihan  dan  bimbingan  terutama  bagi  pegawai  baru,  sehingga mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dalam  memberikan  pelayanan administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat;  7)  Melakukan/merencanakan penambahan unit komputer lagi maupun memperbaiki unit komputer yang ada untuk menerapkan pelayanan melalui online, sehingga dapat lebih meringankan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, menambah ketersediaan toilet serta memperbaiki  ruangan  tunggu  dan  kursi  agar  lebih  nyaman  dalam  menunggu pelayanan administrasi kependudukan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Faktor-faktor  pendukung  untuk  mewujudkan  pelayanan  umum  belum dilaksanakan dengan optimal, kurangnya kesadaran pegawai melakukan tugas, pegawai  kurang  mematuhi  aturan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  pedoman, kurangnya  komunikasi  antar  sesama  pegawai  dalam  melayani  masyarakat, kurangnya  transparansi  pendapatan  biaya  pelayanan,  kurangnya  kemampuan pegawai  serta  kurangnya  sarana  pelayanan  yang  memadai  dalam  melayani masyarakat.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi dalam pembuatan surat pengantar)  masih  mengalami  hambatan-hambatan,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara  dan  hasil  observasi.  Diantaranya  kurangnya  kerjasama  yang dilakukan  antar  pegawai  pelayanan  karena  terdapat  pegawai  baru  yang  belum memahami  prosedur  pelayanan,  kurangnya  disiplin  dan  pedulinya  pegawai dalam  melakukan  tugasnya,  kurangnya  informasi  dari  pegawai  Kelurahan terkait  berkas-berkas  pelayanan,  kurang  jelasnya  pedoman  pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan oleh pegawai karena pegawai tidak sesuai  dalam  melakukan  proses  pelayanan,  kurang  transparansi  terhadap pemungutan  biaya  pelayanan  dan  hasil  biaya  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pegawai, kurangnya pelatihan-pelatihan bagi pegawai sehingga pegawai kurang memiliki  kemampuan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  serta  kurangnya ketersediaan  komputer  yang  hanya  ada  2  unit  sementara  terdapat  1  unit  yang mengalami  kerusakan,  ketersediaan  toilet  yang  terbatas,  serta  ruangan  tunggu dan tempat duduk yang tidak memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceng  Ulumudin. Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di Kecamatan  Karangpawitan  Kabupaten  Garut .  Skripsi  FISIP  Universitas Garut. 2021
Danial  dan  Warsiah. Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah.  Bandung:  Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. UPI. 2009.
Hesti  Lestari. Pelayanan  Prima  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Milik  Pemerintah  di  Jawa (Studi  di  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Dr.  Kariadi  Semarang,  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Dr.  Soetomo  Surabaya,  dan  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Dr.
Hasan Sadikin Bandung) . Skripsi FISIP Universitas Diponegoro. 2021
Moenir. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. 2015
Pasolong, H. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. 2017
Ruslan. Metode  Penelitian  Public  Relations  dan  Komunikasi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2008.
Silalahi, U. Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama. 2012
Sugiyono.  Edisi  2.  Cetakan  ke-29. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta. 2022
Sunyoto,  D. Metode Penelitian Akuntansi .  Bandung:  PT  Refika  Aditama  Anggota Ikapi. 2013
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Administrasi