## URGENSI PEMBAHARUAN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA
Oleh:

## Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Email: laelafc@uinkhas.ac.id
Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
Dominikus Rato Email: dominikusrato@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Bayu Dwi Anggono Email: bayu_fhunej@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Permasalahan  yang  diteliti  dalam  penulisan  ini  adalah  Apa  hakikat  wakaf  terhadap Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  dan  apa  yang  menjadi  urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis  normatif,  serta  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan konseptual  dan  perbandingan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  perlunya  pengawasan  tingkat kabupaten  mengenai  pengelolaan  wakaf  sehingga  dan  penunjukan  nadzhir  yang  kompeten sebagai  pengelola  wakaf,  hal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadinya  wakaf  yang  terbengkalai serta  adanya  gugatan  ahli  waris  setelah  wakif  dan  nadzhir  meninggal  dunia ,  pelaksanaan pengelolaan  wakaf  ini  dapat  melihat  dari  sistem  pengelolaan  yang  telah  terlebih  dahulu dilaksanakan  di  Negara  mesir.  Maka  sebagai  langkah  memajukan  dunia  perwakafan  di Indonesia,  Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  harus  kembali  menjalankan  fungsi  dan tugasnya,  guna  memfasilitasi  pengelolaan  dan  pemberdayaan  wakaf  sesuai  dengan tuntutan perkembangan  masyarakat  maka  saat  ini  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  perlu Pendayagunaan  wakaf  secara  produktif  mengharuskan  pengelolaan  secara  sistem  nasional dengan melibatkan sistem  manajemen.
Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris

## Abstract
The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41  of  2004  concerning  Waqf,  and  what  is  the  urgency  of  renewing  waqf  management  in Indonesia.  This  research  uses  a  normative  juridical  research  type,  and  uses  a  statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the  need  for  district  level  supervision  regarding  waqf  management  so  that  and  the appointment  of  competent  nadzhir  as  waqf  managers,  this  aims  to  prevent  abandoned  waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf  management  can  be  seen  from  the  system  management  that  had  previously  been implemented  in  Egypt.  So  as  a  step  to  advance  the  world  of  waqf  in  Indonesia,  the Government  through  the  Ministry  of  Religion  must  return  to  carrying  out  its  functions  and duties,  in  order  to  facilitate  the  management and  empowerment  of  waqf  in  accordance  with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be  used.  Productive  use  of  waqf  requires  management  in  a  national  system  involving management system.
Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Terjadinya  Krisis  moneter  yang berupa disparasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dari sekotar tahun 2000 hingga 15000 rupiah/dolar  pada  tahun  1977  dampaknya sangat  terasa  hingga  saat  ini.  Menurut catatan  Harry  Hikmat  penduduk  miskin  di Indonesia  setelah  krisis  meningkat  hingga tiga  kali  lipat.  Jumlahnya  pada  tahun  1998 mencapai  39,1%  atau  79,4  juta  jiwa  di- banding  dengan  sebelumnya  pada  awal repelita  VI  hanya  25,9  juta  jiwa,  bahkan menurun  hingga 22,  6  juta  jiwa atau  hanya tinggal 11,3%. 1
Dampak  lain  krisis  ekonomi  me- nimbulkan  peningkatan  besar-besaran  pada angka  pengangguran  dan  anak-anak  jala- nan.  Berdasarkan  data  dari  departeman tenaga  kerja  tahun  1999,  tidak  kurang  dari 817  perusahaan  yang  terpuruk  melakukan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  ter- hadap  168.933  tenaga  kerja.  Disamping  itu sekitar  40  ribu  anak  jalanan  di  kota-kota besar  mencapai  48%.  Sebelumnya  jumlah mereka  berkisar  20  orang  saja  kemudian melonjak hingga 40 ribu orang. 2
Salah  satu  alternatif  yang  masih memiliki harapan untuk  mengatasi  masalah
1 https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori- krisis-moneter-1997-1998 diakses  pada  tanggal  13 November 2023 pukul 18:35
2 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat ,  (Bandung:  Humaniora  Utama  Press, 2004), h. 122-123.
ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non  pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat  (kaya)  ini  dapat  dikoordinasi- kan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat  memberikan  alternatif  kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan  tersebut  di  atas,  seperti  halnya di  negara  Bangladesh,  Mesir,  Arab  Saudi, Kuwait,  dan  Turki,  wakaf  dikelola  secara professional  sehingga  kemiskinan,  kebodo- han dan pengangguran dapat dikurangi dari waktu  ke  waktu.  Kasus  Indonesia,  upaya seperti  yang  dilakukan  oleh  Negara-negara di  atas  merupakan  satu  alternatif  yang menarik.  Dengan jumlah  penduduk  muslim yang  mayoritas,  maka  upaya  penggalangan serta  pengelolaan  dana  wakaf  secara  lebih produktif  diharapkan  dapat  lebih  terapre- siasikan oleh seluruh kalangan masyarakat. 3
Kenyataannya perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama  terkait  dengan  kelembagaan  dan manajemen pengelolaannya, bahwa institusi wakaf  di  Indonesia  belum  dikelola  dengan kerangka  kerja  yang  profesional,  sehingga belum  bisa  menjawab  kebutuhan  umat, kendati  perundangan-undangan  mengenai
3 Siti Kalimah, Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia , SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu  Keagamaan  Islam  Volume  1,  Nomor  4, Desember 2020, h. 91
perwakafan  telah  diperbaharui  sedemikian rupa.  Akibatnya  cukup  banyak  lembaga keagamaan  dan  pendidikan  yang  terlantar, bahkan  beberapa  problem  seosial  yang disebutkan  di  atas  belum  mendapatkan pemecahannya  dengan  serius  dan  lebih baik. 4
Peraturan undang-undang wakaf tidak memberikan  ruang  khusus  kepada  negara untuk  hadir  mengelola  wakaf,  hal  ini  dapat terlihat  dalam  Pasal  1  angka  4  pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelak- sanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf.  Nazhir  adalah  pihak yang  menerima  harta  benda  wakaf dari Wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan sesuai  dengan  peruntukannya  peruntukan- nya.  Nazhir  wajib  wajib  mengadministrasi- kan,  mengelola, mengembangkan,  menga- wasi  dan  melindungi  harta  benda wakaf. Nazhir  wajib  membuat  laporan  secara berkala  kepada  Menteri  BWI  mengenai kegiatan perwakafan. 5
Permasalahan wakaf tanah di Indonesia adalah aspek nadzir. Pengelolaan wakaf  tanah  memerlukan  keterampilan manajerial  yang  baik  untuk  menciptakan
4 Qi  Mangku  Bahjatulloh, Pengembangan  Wakaf Tunai  Berbasis  Umrah  Di  Pondok  Pesantren Ta’mirul  Islam  Surakarta, INFERENSI,  Jurnal Penelitian  Sosial  Keagamaan  Vol.  9,  No.  1,  Juni 2015, h.138
5 Pasal  1  dan  pasal  13  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
pemberdayaan  wakaf  tanah  yang  optimal. Selanjutnya, masalah utama wakif tercermin  dari  banyaknya  wakif  yang mengelola wakaf tanahnya dengan menyerahkannya  kepada  keluarga  atau pihak  yang  dipercaya  oleh  wakif.  Masalah utama  nadzir  adalah  nadzir  wakaf  tanah yang  tidak  profesional.  Mereka  tidak  fokus mengelola  wakaf  tanah.  Profesi  nadzir  di Indonesia  sebagian  besar  tergolong  sebagai profesi sampingan. Dari aspek wakaf tanah, wakaf  tanah  menganggur/tidak  produktif menjadi permasalahan utama dalam pemberdayaan  wakaf  tanah.  Belum  adanya sertifikat  wakaf  tanah  menjadi  permasala- han utama dalam klaster ikrar. Pada klaster peruntukan  wakaf,  pemberdayaan  yang tidak ekonomis menjadi masalah utama. 6
Melihat  tidak kondusifnya pelaksana- an wakaf di Indonesia sebagaimana penulis paparkan diatas menjadikan penulis tertarik mempertajam  asas  kemanfaatan  wakaf dengan  melibatkan  negara  dalam  pe- ngelolaan dan pengawasan di Indonesia, hal ini  dirasa  efektif  jika  melihat  data  Siwak pada  Dirjen  Bimas  Islam  tanggal  22 Februari  2021,  jumlah  seluruh  tanah  wakaf di  Indonesia  tersebar  di  394.921  lokasi, dengan  luas  52.800,72  ha.  Dari  jumlah sebanyak  itu,  baru  238.230  lokasi  yang
6 https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan- pemberdayaan-wakaf-tanah-di- indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%2 0nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20 pemberdayaan%20wakaf%20tanah.  Diakses  pada tanggal 26 September 2023
sudah  bersertifikat  wakaf,  dengan  luas 20.131,27  ha,  sedangkan  sisanya  156.691 belum  besertifikat,  dengan  luas  32.669,45 ha. 7
Selain itu juga penulis ingin memperdalam hakikat wakaf, agar pelaksanaan  pengelolaan  wakaf  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal.  Seperti halnya  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Choirunnisak    tentang  Pengelolaan wakaf  uang  dimana  didalam  penulisannya dijelaskan  bahwa  Wakaf  uang  pada dasarnya  mendorong  bank  Shariah  untuk menjadi  nazir  yang  profesional. 8 Sejumlah gagasan  pendayagunaan  wakaf  uang  yang ditawarkan  oleh  Kahf  yang  dikutip  oleh Karnaen  A.  Perwataatmadja,  yang  layak dipertimbangkan  oleh  bank-bank  Shariah yang  berkedudukan  sebagai  nazir  Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia  antara  lain  adalah  yang  di- laksanakan  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI),  sebagaimana  disebutkan  dalam pedoman  Wakaf  Tunai  Muamalat.  Akan tetapi  saat  ini  pemanfaatan  wakaf  hanya berhenti  disektor  masjid  dan  pendidikan, sehingga  pemanfaatan  wakaf  menjadi kurang  produktif,  hal  ini  selaras  dengan penelitian  dahulu  yang  dilakukan  oleh
7 https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematik a-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak diakses pada tanggal 17 September 2023
8 Choirunnisak, Konsep  Pengelolaan  Wakaf  Uang Di Indonesia, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Volume  7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021, h. 75
Shelly  Justia  Jatnyana,  didalam  tulisannya menjalaskan  mengenai  pengelolaan  wakaf di  Kabupaten  Jember  hal  ini  ditemukan bahwa Pengelolaan wakaf tanah yang ada di kecamatan Kaliwates dan kecamatan Sumbersari  memang  digunakan  untuk kegiatan  ibadah  dan  pendidikan  yang cenderung kurang produktif untuk perekonomian,  pemanfaatn  harta  wakaf yang  ada  kebanyakan  digunakan  untuk membangun masjid. 9 Melihat kondisi tersebut  Persoalan  wakaf  yang  sangat kompleks  di  Indonesia,  dimulai  dari masalah  regulasi,  hingga  masalah  ketidak profesionalan  Nadzir  dalam  mengelola wakaf  masih  menjadi  masalah  sampai dengan saat ini.

## 1.2. Rumusan Masalah
Terdapat  dua  rumusan  masalah  dalam penulisan  ini  adalah  Apa  hakikat  wakaf terhadap  undang-undang  nomor  41  tahun 2004 tentang wakaf ? dan  apa  yang menjadi urgensi  pembaharuan  pengelolaan wakaf  di indonesia?

## METODE PENELITIAN
Pada  metode  penelitian  ini,  peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan  (perundang-undangan,  perban-
9 Shelly Justia Jatnyana, Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.
dingan,  konseptual)  sumber  bahan  primer
Al- Qur’an,  Hadist,  Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4459). Kompilasi Hukum Islam,  serta  sumber  bahan  hukum  skunder menggunakan  dokumen  berbentuk  buku teks, jurnal hukum, kamus hukum. 10

## PEMBAHASAN
3.1. Hakikat  Wakaf  Terhadap  Undang-
Undang  Nomor  41  Tahun  2004

## Tentang Wakaf
Secara  filosofis  pendekatan  ontologis ialah  memahami  hukum  dari  hakekatnya. Dengan  pendekatan  ontologis,  rahasia hukum dibongkar sehingga substansi hukum  dapat  diketahui  secara  mendalam dan  radikal.  Bagaimana  hakekat  hukum yang  sebenarnya?  Hukum  tidak  hanya dilihat  sebagai  kaidah,  norma,  peraturan atau  undang-undang,  tetapi  hukum  dari segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani  setiap  manusia  yang  mengharapkan kehidupan  yang  tenang,  aman,  tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan. 11
10 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 115.”
11 Efran  Helmi  Juni, Filsafat  Hukum ,  cet.  ke-1,
(Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 5
Diakui  bersama  karakter  manusia sebagai  subjek  hukum  mempunyai  sikap yang  berbeda-beda.  Sikap  kikir,  suka berbohong,  berbuat  zalim,  mengingkari petunjuk  dan  nikmat,  suka  membantah, suka  melampaui  batas,  suka  tergesa-gesa. Inilah  gambaran  dari  perilaku  dan  karakter manusia  itu  sendiri.  Tetapi  di  lain  sisi manusia  merupakan  sebaik-baik  makhluk yang  telah  diciptakan  dengan  segala kelebihannya. Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang berfikir.  Dan  setiap  apa  yang  dikerjakan manusia  akan  dipertanggungjawabkan  di akherat nantinya 12
Kecenderungan  manusia  lebih  suka menumpuk  harta  karena  dilatarbelakangi oleh  hawa  nafsu,  tamak,  serakah.  Manusia tidak  bisa  dilepaskan  dari  sifat  kikir maupun  pelit,  yang  cenderung  tidak  mau berbagi  dengan  yang  lainnya.  Dalam kaitannya  dengan  wakaf,  maka  sikap  kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan, karena wakaf itu sendiri pada dasarnya memberikan contoh tentang tolong  menolong  dan  kedermawanan. Manusia  sebagai  makhluk  Allah  yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan wakaf dan pen- gelolaannya.  Hal  ini  semestinya  dijalankan
12 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat  di  Indonesia ,  cet.  ke-1,  (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 125.
oleh  kalangan  manusia  dalam  rangka mendekatkan  diri  kepada  Allah  melalui wakaf.  Maka  manusia  dalam  menghadapi permasalahan  wakaf  seharusnya  mencari bagaimana  dasar-dasar  hukumnya,  agar ketika  manusia  mamahami  dengan  jelas terhadap hukum tersebut, maka manusia itu diharapkan  akan  menjadi  lebih  adil  dan bijaksana  dalam  mencari  problem  solving dan  membawa  sebuah  kedamaian  dan ketentraman  bagi  sesama.  Adapun  usaha untuk  melakukan  pen-dalaman  terhadap hakekat  sebuah  wakaf,  tidak  lain  sebagai upaya  perbuatan  yang  shalih  dalam  rangka menjadi  sebaik-baik-nya  makhluk  yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. 13
Dengan demikian keberadaan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  nyatanya  sangat  ber- pengaruh  sekali  dalam  masyarakat  dan dapat mengakomodir realitas empiris sebagaimana  dikandung  dalam  nilai-nilai hukum yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. 14
Keberadaan  aturan  ini  mempunyai  tujuan sebagai  berikut:  (a)meningkatkan  efektivi- tas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan  wakaf;  dan  (b)meningkatkan manfaat wakaf untuk mewujudkan kesejah- teraan  masyarakat  dan  penanggulangan
13 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia , h. 125.
14 Ibid
kemiskinan. 15
Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala  aspek  religius,  yang  terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan  aspek  sosial.  Hal  tersebut  memuat makna,  bahwa  dengan  keberadaan  wakaf betul-betul  mendatangkan  berkah  bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius wakaf  dikembangkan  secara  sejajar  dengan aspek  sosial.  Begitu  juga  sebaliknya,  sikap afirmatif  terhadap  program-program  wakaf menjadi  hambar  tanpa  dibarengi  oleh  niat menjalankan anjuran agama untuk berwakaf sebagai pembersihan jiwa. 16
Hakikat penghayatan harmonis dalam  ontologi  wakaf  akan  terjadi  mana- kala  aspek  pengumpulan  dan  pengelolaan wakaf  dikembangkan  secara  selaras  dan seimbang  dengan  aspek  kemanfaatan  dan pola  konsumtif  kreatif  wakaf.  Hal  tersebut memuat  makna,  bahwa  pengelolaan  wakaf secara profesional untuk kepentingan konsumtif  menjadi  rutinitas  yang  jauh  dari mengentas  kemiskinan  tanpa  dikorelasikan dengan  pendistribusian  secara  kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pengelolaan  wakaf  secara  kreatif  menjadi tidak  berarti  manakala  pengumpulan  wakaf
15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3
16 Ainur  Rahman  Hidayat  &  Fatati  Nuryana “ Ontologi  Relasi  Wakaf  Profesi  dan  Relevansinya terhadap  Implementasi  Pola  Konsumtif  Kreatif dalam  Sekuritas  Pasar  Moda ”,  M  edia  Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
dilakukan  secara  tidak  profesional,  atau banyak objek wakaf yang tidak tersentuh. 17
Epistemologi  itu  ialah  sebuah  teori asal  mula  timbulnya  sebuah  hukum  dan bagaimana  hukum  itu  ada.  Secara  epi- stemologis  hukum  merupakan  jelmaan firman  Tuhan.  Hakekat  hukum  bukan berada  pada  teorinya,  melainkan  terletak pada  realitasnya.  Adapun  epistemologi hukum  mencoba  menjawab  pertanyaan pertanyaan  tentang  prosedur  perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya. Berkaitan dengan hukum pengelolaan  wakaf,  teori  epistemologi mencoba  menjawab  sebuah  pertanyaan tentang prosedur perolehan sebuah pengetahuan  tentang  dasar  hukum  yaitu kebenarannya, dan tekniknya. 18
Eksistensi  hukum  wakaf  diambil atau  diperoleh  dari  Al-Qur’an.  Artinya pengetahuan  atas  hukum  wakaf,  untuk hukum  Islam,  diperoleh  dari  pemahaman atas wahyu yang tertuang dalam Al-Qur’an. Selain  Al-Qur’an  sebagai  sumber  utama dalam  hukum  wakaf  maka  sunnah  dalam hal  ini  memainkan  peranan  yang  sangat penting  sebagai  sumber  utama  kedua setelah  Al-Qur’an.  Adapun  proses  muncul Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  sangat  panjang,  yaitu berawal  dari  perbincangan  dari  pakar
17 Ibid
18 Asmoro  Achmadi, Filsafat  Umum ,  cet.  ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 5
ekonomi  Prof  A.  Mannan  asal  Bangladesh yang  memperkenalkan  istilah  wakaf  tunai sebagai  instrumen  dalam  meningkatkan perekonomian  umat.  Selanjutnya  menang- gapi  berbagai  wacana  tentang  wakaf  tunai dan  surat  dari  Direktur  Pengembangan Zakat  dan  Wakaf  Departemen  Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal  26  April  2002  yang  berisi tentang  permohonan  fatwa  tentang  wakaf uang,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) merespon  dengan  mengeluarkan  Fatwa tentang  Wakaf  Uang  tertanggal  28  Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani  oleh  KH.  Ma’ruf  Amin sebagai  Ketua  Komisi  Fatwa  dan  Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi.  Fatwa  MUI  tersebut  merupakan upaya  MUI  dalam  memberikan  pengertian dan  pemahaman  kepada  umat  Islam  bahwa wakaf  uang  dapat  menjadi  alternatif  untuk berwakaf. 19
Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut,  pengembangan  wakaf  semakin mendapatkan  legitimasi,  paling  tidak  pada tataran landasan hukum keagamaan. Selanjutnya ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia  (BWI)  diusulkan  oleh  Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik  Indonesia,  Megawati  Sukar-
19 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Proses Lahirnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf (Jakarta:  Kementerian  Agama, 2005) h. 1
noputri melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal  5  September  2002.  Kemudian langkah selanjutnya disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq.  Menteri  Agama  adalah  mengirim  surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan  Hak  Asasi  Manusia  perihal  izin prakarsa RUU Perwakafan. 20
Di  tengah  penantian  izin  prakarsa penyusunan  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  tentang  Wakaf  dari  presiden, Menteri  Agama  melalui  surat  nomor: MA/27/2003  tertanggal  24  Januari  2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi perlunya  pembentukan  Tim  Kecil  antara Departemen  Agama  dengan  Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Setelah  ada  konsep  naskah akademik  yang  menggambarkan  dasar pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf,  maka  Direktorat  Pengambangan Zakat  dan  Wakaf  cq.  Sub  Direktorat Pemberdayaan  Wakaf  yang  dipelopori  oleh Drs.  H.  Achmad  Djunaidi  (Kasubdit) bersama  H.  Asrory  Abdul  Karim,  SH,  MH (Kasi  Penyuluhan  Wakaf)  dan  Drs.  H. Ma’ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf) menyusun  draft  awal  Rancangan  Undang- Undang tentang Wakaf. 21
20 Ibid , h. 19
21 Ibid , h. 20
Pemantaban  dalam  penyempurnaan maka diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh  dan  Ormas  Islam  pada  tanggal 6  Maret  2003  di  Operation  Room,  yang dibuka oleh Menteri Agama. Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di  tingkat  Tim  Penyusunan  RUU  tentang Wakaf,  maka  RUU  Wakaf  dikirimkan  ke Presiden  Republik  Indonesia,  Megawati Soekarnoputri.  Pengiriman  berkas  konsep RUU  ini  disertai  dengan  surat  Nomor: MA/180/2003  tertanggal  18  Juni  2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004  tertanggal  5  Januari  2004 untuk  tahap  kedua.  Penyampaian  RUU Wakaf  kepada  Presiden  RI  ini  sebagai langkah  mendekati  tahap  akhir  sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 22
Kemudian  proses  pembahasan  dan pengesahan  RUU  wakaf  Sebagai  tindak lanjut  dari  proses  pembahasan  Rancangan Undang-Undang  tentang  Wakaf,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam hal ini Panitia  Kerja  (Panja)  dari  Komisi  VI  yang ditugaskan  menggodok  RUU  Wakaf  yang diajukan oleh pemerintah melakukan langkah-langkah  sebagai  berikut:  Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Organisasi Massa  (Ormas)  Islam,  Baznas  dan  Laznas kemudian dilanjutkan dengan Raker Komisi VI  DPR  RI  dengan  Menag  RI,  kemudian
22 Ibid, h. 37
Konsinyiring  (Pembahasan)  Tingkat  Panja Komisi VI DPR RI selanjutnya pengesahan Tingkat  Komisi  (Pendapat  Mini  Fraksi- Fraksi)  selanjutnya,  Rapat  Paripurna  DPR RI  dalam  Pengambilan  Keputusan  RUU Wakaf  dan  terakhir  adalah  Pengundangan UU  RI  No.  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf. 23
Dalam  perspektif  filsafat  Ilmu,  pada dasarnya,  fungsi  dan  kegunaan  suatu  ilmu adalah  untuk  memecahkan  persoalan  yang dihadapi  manusia.  Oleh  karena  itu,  ilmu berfungsi  sebagai  sarana  untuk  men- sejahterakan  manusia. 24 Begitu  juga  dalam hukum  Islam.  Keberadaan  aturan  yang bersumber  dari  hukum  Islam  sendiri berfungsi  untuk  membantu  memecahkan problem  yang  dihadapi  manusia  dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan  benar,  ia  akan  dapat  menjalani hidup  dengan  sejahtera  baik  di  dunia maupun di akherat kelak.
Dalam aspek aksiologi wakaf kaitannya bagian pengelolaan dapat dipahami  melalui  hakekat  hubungan  antara si  Wakif  dengan  Nadzir.  Karena  aspek aksiologi  berupaya  mengetahui  hakikat esensi  nilai  yang  terdapat  di  dalam  wakaf dan  pengelolannya  itu  sendiri.  Fokus  dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk
23 Ibid, h. 217
24 Jujun  S.  Suria  Sumantri, Filsafat  Ilmu ,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 106
dari  sudut  pandang  moral  dan  etika  dan manfaat. 25
Paradigma  persaudaraan  dan  kasih sayang  inilah  yang  seharusnya  mendasari lembaga  wakaf  dalam  hukum  Islam  di Indonesia.  Mengingat  Islam  memiliki landasan  ontologis  dari  yang  maha  besar berupa  syari’ah,  maka  hukum  Islam  harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syari’ah. Adalah hal yang keliru mendekati hukum Islam, dalam masalah wakaf dengan pendekatan konflik yang berpaham egoistic individualistic.
Dengan  adanya  pemahaman  yang benar  tentang  maksud  Tuhan  dalam AlQur’an, Hadis maupun di dalam Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan  di  dunia  dan  juga  di  akhirat. Secara  detail  dapat  dikemukakan  beberapa kegunaan  atau  manfaat  (aksiologi)  dari adanya aturan wakaf, yaitu sebagai berikut: a. Adanya penetapan Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf dapat  menjadi  payung  hukum  dan sebuah  kepastian  hukum  dalam  rangka pengelolaan  dana  wakaf  yang  sangat potensial.
b. Meningkatkan pelayanan bagi
25 Soetiksno,  Filsafat  Hukum,  cet.  ke-1,  (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 459. Lihat juga, Tri Lisiani  Prihatinah,  “Tinjauan  Filosofis  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974”  Jurnal  Dinamika
Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008, h. 171.
masyarakat  dalam  menunaikan  wakaf sesuai dengan tuntunan agama. 26
c. Meningkatkan  fungsi  dan  peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan keadilan sosial.
d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna wakaf.
e. Terhindar dari api neraka di akhir kelak.
f. Menimbulkan  jiwa  sosial  yang  tinggi. Dalam  rangka  membantu  orang  lain yang mendapatkan kesulitan.
g. Membuat  seseorang  menjadi  sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal.
h. Wakaf  berhubungan  bahwa  untuk mendapatkan  kehidupan  akherat  yang
kekal  bisa  diselamatkan  dari  kehidupan saat masih ada di dunia. Manfaat wakaf bisa  menjadi  bekal  untuk  mendapatkan kehidupan akherat yang lebih baik.
i. Amalan  wakaf  yang  tidak  terputus meskipun sudah meninggal dunia menjadi  salah  satu  sarana  amalan  yang bisa membuat manusia selamat di dunia dan akherat.
j. Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas yang umum  sehingga  bermanfaat  untuk umum.  Hal  ini  seperti  manfaat  qurban yang  membantu  masyarakat  kurang mampu,  agar  mendapatkan  asupan  gizi
26 59 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal
5.
daging yang sehat.
k. Wakaf  mempererat  tali  persaudaraan.
Hubungan  masyarakat  antara  orang yang  kaya  dan  miskin  biasanya  akan mengalami kesenjangan karena perbedaan derajat yang masih dipandang oleh masyarakat.
l. Wakaf  mendorong  pembangunan  di semua  bidang  ilmu.  Wakaf  telah meningkatkan  pembangunan  di  segala bidang sesuai dengan tujuan pemakaian wakaf.  Wakaf  banyak  digunakan  untuk mendirikan beberapa sarana yang digunakan  dalam  jangka  waktu  yang panjang  seperti  asrma  sekolah,  sekolah, yayasan pendidikan atau fasilitas lain

## 3.2. Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf di Indonesia
Pasal  16  UU  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  (UU  Wakaf),  menjelaskan bahwa  harta  wakaf  ada  dua,  yakni  harta wakaf  tetap  dan  bergerak,  dan  salah  satu harta wakaf tetap adalah tanah. Tanah yang sudah  diwakafkan  (tanah  wakaf),  dilarang dijadikan  jaminan,  disita,  dihibahkan, dijual,  diwariskan,  ditukar  dan  dialihkan dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya. 27
Namun,  tanah  wakaf  tersebut  harus dipelihara/dilestarikan  oleh  nadzir  dan dimanfaatkan  secara  terus-menerus/abadi
27 Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah  Wakaf  Di  Wilayah  Pesisir  Utara  Jawa Tengah, Jurnal Suara Hukum , h. 159
oleh  masyarakat  untuk  kepentingan  yang tidak  bertentangan  dengan  hukum/syariah Islam. Keabadian kemanfaatan tanah wakaf itulah  yang  menjadikan  masyarakat  Islam berantusias  untuk  berwakaf  tanah,  karena wakaf  tanah  termasuk  ibadah  sosial  yang mendatangkan amal jariyah.
Pada pengelolaan tanah wakaf, diharapkan nazhir dapat mengelola hartanya untuk  kepentingan  ibadah,  sosial,  dan ekonomi,  karena  pemanfaatan  harta  wakaf di  jaman  sekarang,  bukan  hanya  dalam aspek  ibadah  saja,  namun  juga  aspek ekonomi yang dapat meningkatkan kesejah- teraan  masyarakat.  Nadzir  dapat  menerima imbalan  dari  hasil  bersih  atas  pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya  tidak  melebihi  10%  (sepuluh persen).  Dengan  demikian,  nadzir  di- harapkan  memiliki  kemampuan  untuk memberdayakan  harta  wakaf,  guna  me- ningkatkan kemampuannya, nazhir memperoleh  pembinaan  dari  Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Namun  semangat  masyarakat  dalam berwakaf  tidak  berbanding  lurus  dengan pengelolaan aset wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaenal Arifin menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat aset wakaf yang terlantar, tidak diberdayakan, 28 dikuasai  oleh  orang  lain
28 Arifin, problematika  perwakafan  di  indonesia  ( Telaah  Historis  Sosiologis  ).  Jurnal  Zakat  Dan Wakaf, 1(2) 2014,h. 249–272.
dan belum maksimal berfungsi di masyarakat.  Hal  demikian  disebabkan karena  ada  beberapa  faktor  penghambat dalam  pengelolaan  aset  wakaf,  misalnya; rendahnya  kualitas  sumber  daya  nazhir dalam  mengelola  aset  wakaf,  karena menganggap  bahwa  jabatan  nazhir  masih dianggap  sebagai  kerja  sambilan,  sehingga belum  ada  kesungguhan  dalam  mem- berdayakan  harta  wakaf.  Hal  ini  diperkuat oleh  penelitian  Nilda  Susilawati  dkk  yang berjudul  Peran  Nazhir  Dalam  Perlindungan Harta  Wakaf  ( Nazhir’s  Role  In  The Protectionof  Waqf  Property )  menjelaskan bahwa penunjukkan nazhir oleh wakif lebih banyak didasarkan pada aspek kepercayaan dan  aspek  kedekatan  hubungan  atau kekeluargaan,  tidak  didasarkan  pada  aspek kemampuan  manajemen  dan  profesio- nalitas 29
Selain  itu,  juga  disebabkan  oleh rendahnya  pemahaman  nazhir  tentang pengelolaan  aset  wakaf,  karena  sebagian besar nazhir memahami bahwa pemanfaatan  harta  wakaf  hanya  untuk dijadikan  tempat  ibadah,  mushalla,  dan makam, bukan untuk dikelola yang bernilai ekonomi. Menurut penelitian Mesi Herawati dan Muhammad Mukhsin, menunjukkan  bahwa  pengelolaan  tanah wakaf  yang  dilakukan  nadzir,  menjadi
29 Susilawati,  N.,  Guspita,  I.,  &  Novriadi,  D, Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journa l, 1(1)2021, h.21. https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593
terhambat karena tanah wakaf masih dalam sengketa, sebab belum terbit sertifikat tanah wakaf, sehingga tidak mempunyai kepastian dan perlidungan hukum 30
Sesuai  UU  perwakafan  yang  di- keluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi  Nazhir  Perorangan  adalah  sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara  jasmani  dan  rohani,  serta  Tidak terhalang melakukan perbuatan.
Sedangkan  untuk  Nazhir  organisasi syaratnya adalah: 31
1. Pengurus  organisasi  yang  bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
2. Organisasi  yang  bersangkutan  bergerak di  bidang  sistem  pendidikan,  ke- masyarakatan  dan  atau  keagamaan Islam.
Sedangkan  syarat  untuk  Nazhir badan   hukum adalah:
a) Pengurus  organisasi  yang  bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
b) Badan  hukum  Indonesia  yang  dibentuk sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, dan
30 Herawati,  M.,  &  Mukhsin,  M., Pelaksanaan Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Dengan  Pendekatan Fishbone  Diagram  Analysis  (Studi  Di  Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ). ZISWAF : Jurnal Zakat
Dan Wakaf, 7(1)2020, h.68. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052
31 https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan- ketentuan-nazhir/ , diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42 WIB.
c) Organisasi  yang  bersangkutan  bergerak di bidang sosial pendidikan, kemasyarakatan  dan  atau  keagamaan Islam.
Berdasarkan sebagaimana penulis jelaskan  diatas  tidak  memunculkan  standar pendidikan  bagi  seorang  nazhir  dan kemampuan nazhir Masalah pengembangan wakaf    di  Indonesia  dari  aspek  nazhir dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) merupakan masalah utama pertama penyebab terhambatnya pengembangan wakaf di Indonesia.
Melihat  kurangnya  Sumber  Daya Manusia  dalam  pengelolan  wakaf  penulis ingin  menggambarkan  studi  perbandingan pengelolaan  wakaf  dinegara  islam  seperti halnya  wakaf  produktif  yang  dikelola  oleh Universitas  Al-Azhar  Kairo,  menururt Azyumardi Azra, dengan danaya yang besar Universitas Al-Azhar Kairo menjadi universitas yang independen, dengan anggaran belanja melapaui anggaran belanja  Negara  mesir,  adapun  konsep  dan peran  Nazhir  wakaf  al  azhar  dalam Pengelolaan  dan  Pengembangan  wakaf produktif  dilaksanakan  dengan  pengelolaan yang terstruktur.
Menajemen  wakaf  Al-Azhar  berusaha menjalankan  tugas  sebagai  nazhir  untuk memperoleh  keuntungan  maksimal  dan sesuai syaiah, hal ini dikarenakan wakaf al- azhar memiliki fokus usaha dalam memproduktifkan aset wakaf, maka
lembaga berusaha memilih pengelola professional untuk mengelola usaha tersebut.
Setiap  manajemen  wakaf  Al-Azhar memiliki tanggungjawab yang harus dijalankan  sesuai  dengan  SOP,    proses penghimpunan  dilaksanakan  oleh  devisi pemasaran  ( marketing ),  sedangkan  penge- lolaan  keuangan  dijalankan  oleh  devisi keuangan  dan  mengalokasikan  dana  wakaf pada bisnis-bisnis yang sudah di- rencanakan, seperti halnya bidang transportasi,  perkebunan  dan  property, pengelolaan  wakaf  tersebut  dilaksanakan dengan  cara  bekerjasama  dengan  para konsultan bisnis.
Pada pengelolaan tanah wakaf produktif,  dibutuhkan  nadzir  professional yang  menguasai  manajemen  pengelolaan harta dan bisnis serta berjiwa eunteneurship ,  karena  wakaf  produktif selalu diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang, misalnya;  tanah  wakaf  yang  disewakan untuk  pertokoan,  perkebunan,  pertanian, parkir,  dan hasilnya  dapat digunakan  untuk pemberian  modal  bagi  pengusaha  ekonomi kecil  dan  menengah,  sehingga  dapat memajukan  usahanya.  Dengan  demikian, wakaf produktif diarahkan pada pembaharuan  hukum  wakaf  pada  aspek
pengelola  wakaf  (nadzir)  cara  pengelolaan tanah wakaf 32
Melihat  pemaparan  diatas  hal  ini berbanding  terbalik  dengan  pengelolaan wakaf  di  Indonesia,  pengelolaan  wakaf secara produktif di Indonesia lebih memanfaatkan harta pokok untuk diinvestasikan  hingga  memperolah  ke- untungan,  kemudian  keuntungan  tersebut digunakan  sesuai  tujuan  wakaf,    misalnya disalurkan  untuk  kepentingan  ekonomi, pendidikan  dan  dakwah,  seperti  halnya penelitian  terdahlu  yang  ditulis  oleh  Imam Suhadi,  menjelaskan  bahwa  68%  tanah wakaf  di  Indonesia  digunakan  untuk membangun  tempat  ibadah,  8,51%  untuk membangun  sarana  pendidikan  8,40% untuk makam (kuburan) dan 14, 60% untuk lain-lainnya. 33
Nadzir  sebagai  pengelola  aset  tanah wakaf, harus berupaya supaya pemanfaatan tanah  wakaf  dapat  dirasakan  masyarakat secara  terus  menerus.  Oleh  karena  itu, pemerintah  melalui  Kementrian  Agama (Kemenag)  dan  Badan  Wakaf  Indonesai (BWI),  berupaya  untuk  membenahi  dan memperbaiki  kemampuan  sumber  daya nadzir  secara  optimal,  melalui  pelatihan, workshop,  atau  manajemen  kepemimpinan. Tujuannya untuk menjadikan nadzir
32 Khusaeri,  Wakaf    Produktif.    Al-A’raf :  Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1)2015, h.77– 95.
33 Achmad Djunaidi,dkk, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf , (Jakarta: Kementrian Agama RI,213), h.65
bersikap amanah (dapat dipercaya), bertanggung  jawab,  mampu  bekerja  secara efektif dan rasional, sehingga dapat bekerja secara  profesional.  Profesionalitas  nadzir dalam  mengelola  aset  tanah  wakaf  sangat dibutuhkan,  karena  persoalan  wakaf  tanah pada  jaman  sekarang,  bukan  hanya  pada masalah  ibadah  saja,  namun  juga  melebar pada masalah lain, seperti; sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya.
Nazhir  professional  kaitannya  dengan tanah  wakaf  memiliki  tugas;  1)  me- ngembangkan  dan  meningkatkan  produk- tifitas  tanah  wakaf,  supaya  mencapai  hasil maksimal.  2)  Melindungi,  menjaga  dan melestarikan  aset  tanah  wakaf.  3)  Meme- gang  teguh  amanah  wakif  dalam  hal pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf serta  distribusi  hasil  tanah  wakaf.  4). Melakukan  penjelasan  kepada  wakif  dan selalu  mendorong  untuk  melakukan  wakaf harta  baru.  Setiap  kegiatan  nazhir  mesti mempertimbangkan  kesinambungan  harta wakaf  dan  mengalirkan  manfaat  untuk kepentingan mauquf’alaih. Oleh karena itu, peran  nazhir  tidaknya  hanya  mengalirkan manfaat  melalui  sedekah  tetapi  juga memobilisasi  aset  dan  upaya  pengem- bangannya. 34
Adapun  kelemahan  pegelolaan  wakaf di Indonesia Nadzir yang kurang
34 M. Ridwan, Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf  Produktif, Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah, 3(1) 2012, h.91.
memegang  amanah,  seperti  melakukan penyimpangan  dalam  pengelolaan,  kurang melindungi  harta  wakaf,  dan  kecurangan- kecurangan  lain  sehingga  memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Perwakafan  di  Indonesia  kurang  mendapat pengawasan  yang  serius.  Akibatnya,  cukup banyak  harta  wakaf  yang  telantar  bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. 35
Maka  saat  ini  dalam  pengelolaan wakaf  di  Indonesia  perlu  Pendayagunaan wakaf  secara  produktif  mengharuskan pengelolaan  secara  sistem  nasional  dengan melibatkan  sistem  manajemen.  Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan  ( planning) ,  pengorganisasian ( organizing) ,  pelaksanaan  ( actuating) ,  dan pengawasan  ( controlling )  akan  memak- simalkan pendayagunaan wakaf.
Dalam  konteks  pengelolaan  wakaf tidak  terlepas  dari  manajemen  lembaga wakaf.  Manajemen  lembaga  wakaf  yang ideal,  menurut  Sherafat  Ali  Hashmi, menyerupai  manajemen  perusahaan.  Ini mengandung  arti  pola  manajemen  peru- sahaan dapat diaplikasikan terhadap manajemen  wakaf.  Dalam  hal  ini,  peranan kunci  terletak  pada  eksistensi  Nazhir,  dan juga tim kerja yang solid untuk memaksimalkan  hasil  wakaf  yang  di- harapkan.
35 Kamariah  dkk, Problema  Wakaf  Di  Indonesia , Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah h. 53
Dalam  hal  ini,  peranan  kunci  terletak pada  eksistensi  Nazhir,  dan  juga  tim  kerja yang  solid  untuk  memaksimalkan  hasil wakaf  yang  diharapkan.  Sebagai  bahan studi  perbandingan  dengan  negara-negara yang  mayoritas  berpenduduk  Islam,  seperti Mesir,  Aljazair,  Arab  Saudi,  Kuwait  dan Turki.  Mereka  jauh-jauh  hari  sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan  wakaf  juga  tak  kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya,  jika  dikurskan,  berjumlah  $  250 juta.  Untuk  mengelolanya,  Majelis  Ulama Islam  Singapura  (MUIS)  membuat  anak perusahaan  bernama  Wakaf  Real  Estate Singapura  (WAREES).  Kalau  mereka  bisa, mengapa Indonesia yang merupakan negara berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia  ini tak  mampu.  Masyarakat  Islam  Indonesia mampu  melakukan,  bahkan  lebih  dari  itu, jika benar-benar  serius  mengangani  hal  ini. Apalagi,  pemberdayaan  dan  pengelolaan wakaf  di  Indonesia  sudah  diakomodir secara  formal  oleh  peraturan  perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqih. Kalau begitu, sekarang tinggal action saja, tak perlu banyak wacana. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya  lembaga  khusus  yang  menangani perwakafan di Indonesia, kini Badan Wakaf Indonesia  (BWI)  sudah  berdiri.  Tinggal
bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang. 36
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaannya  merupakan  bukti  bahwa pemerintah  menggarap  wakaf  secara  serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan  perwakafan  di  masa mendatang.  Bahkan  upaya  pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah  tersebut  masih  terus  dilakukan yang  bertujuan  memberdayakan  lembaga- lembaga  keagamaan  secara  optimal  untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu didukung kerjasama,  sinergi,  dan  keseriusan  semua pihak yang terkait ( stakeholders).
Sebagai  langkah  memajukan  dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui  Kementerian  Agama  berupaya menjalankan  fungsi  dan  tugasnya,  guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan  perkembangan  masyarakat.  Secara kelembagaan Kementerian Agama memiliki fungsi  dan  tugas  yang  bisa  dijabarkan sebagai berikut:
36 Modul  Aplikasi  Sistem  Informasi  Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementrian  Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpus takaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc85 29567a119d.pdf
a. Regulator:  Memantau  seluruh  kebijakan dan  peraturan  perundangan-undangan perwakafan  yang  dianggap  relevan dengan  perkembangan  kekinian  untuk
kemudian menyusun
danjatau
mengusulkan perubahan
kebijakan
bersama  pihak-pihak  lain,  baik  yang bersifat internal maupun eksternal.
b. Motivator: Memberikan motivasi, rangsangan  ataupun  stimulan  khususnya terhadap  lembagalembaga  pengelolaan wakaf yang ada agar maksimal kesejahteraan banyak.
c. Fasilitator: Memberikan fasilitas-fasilitas yang  memungkinkan  terhadap  para Nazhir,  Wakif,  calon  Wakif,  lembaga atau  pihak  lain  yang  terkait  dengan perwakafan,  baik  yang  bersifat  fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan pengawasan kelembagaan.
d. Public Service: Melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan.  Bentuk  pelayanan  umum yang dilakukan oleh Kementerian Agama berupa dibukanya akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi  wakaf,  dan  membantu berbagai  persoalan,  pengembangan  dan pembinaan wakaf.
e. Administratif: Memproses dan mengadministrasikan  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW) sebagai bagian integral dan upaya
pemerintah  dalam  mengamankan  dan menertibkan  perwakafan,  baik  yang berwujud tanah maupun lainnya.

## KESIMPULAN
Hakikat  Wakaf  Terhadap  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf,  dilihat  dari  3  aspek  sebagaimana berikut  :  dalam  aspek  ontologis,  Dalam kaitannya  dengan  wakaf,  maka  sikap  kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan,  karena  wakaf  itu  sendiri  pada dasarnya  memberikan  contoh  tentang  tolong menolong  dan  kedermawanan.  Manusia sebagai  makhluk  Allah  yang  diberikan  akal untuk  berfikir,  kiranya  dapat  memberikan solusi  dan  kebijakan  kaitannya  terhadap persoalan  wakaf  dan  pengelolaannya.  Hal  ini semestinya dijalankan oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui wakaf.  Aspek epistimologis lahirnya Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  sebagai  penyelaras  aspek kemanfaatan  wakaf  hal  ini  bertujuan  untuk dikelola  secara  baik.  Dalam  aspek  aksiologi, dengan  adanya  pemahaman  yang  benar tentang  maksud  Tuhan  dalam  AlQur’an, Hadis  maupun  di  dalam  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf, diharapkan  seseorang  akan  mencapai  suatu keadilan,  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  di dunia  dan  juga  di  akhirat.  Secara  detail dapat dikemukakan beberapa kegunaan atau
manfaat  (aksiologi)  dari  adanya  aturan wakaf,
Akan tetapi saat ini dalam pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan  pengelolaan  secara  sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning ), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan  pengawasan (controlling) akan  memaksimalkan  pendayagunaan  wakaf. Hal  ini  dapat  mencotoh  pengelolaan  wakaf pada  Negara-negara  islam  sepertihalnya Universitas Al-Azhar Kairo.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Anshori,  Abdul  Ghofur, 2011  Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia ,  cet.  Ke-1,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Achmadi,  Asmoro,  2007, Filsafat  Umum , cet.  Ke-7  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Djunaidi,  Achmad,dkk,  2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf ,  Jakarta:  Kementrian  Agama RI.
Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research) , Jakarta: Sinar Grafika.
Harry Hikmat,2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat ,
Bandung: Humaniora Utama Press.
Juni,  Efran  Helmi,2012, Filsafat  Hukum , cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia.
Sumantri,  Jujun  S.  Suria,  1993, Filsafat Ilmu , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Supriyadi,  A.  Adang,  2019, Airmanship , Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama.

## Jurnal :
Ainur  Rahman  Hidayat  &  Fatati  Nuryana “ Ontologi  Relasi  Wakaf  Profesi  dan Relevansinya  terhadap  Implementasi
Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas  Pasar  Modal”, M  edia Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
Arifin, problematika perwakafan di indonesia ( Telaah Historis
Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014.
Choirunnisak, Konsep  Pengelolaan  Wakaf Uang  Di  Indonesia ,  Ekonomica
Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume  7  Nomor  1  Edisi  Agustus 2021. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan
Penyelenggaraan  Haji,  2005,  Proses
Lahirnya  Undang-Undang  No.  41
Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta:
Kementerian Agama.
Herawati, M., & Mukhsin, M., Pelaksanaan
Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Dengan
Pendekatan Fishbone Diagram Analysis  (Studi  Di  Kecamatan  Sewon Kabupaten  Bantul ).  ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020,. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7
052
Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di
Wilayah  Pesisir  Utara  Jawa  Tengah, Jurnal  Suara  Hukum  Volume  5 Nomor Nomor 1 Maret 2023 .
Kamariah  dkk, Problema  Wakaf  Di Indonesia, Volume  1  Nomor  1  Maret 2021, Ats-Tsarwah
Khusaeri,  2015,  Wakaf  Produktif.  Al- A’raf :  Jurnal  Pemikiran  Islam  Dan Filsafat, 12(1).
Qi  Mangku  Bahjatulloh,  Pengembangan
Wakaf  Tunai  Berbasis  Umrah  Di Pondok  Pesantren  Ta’mirul  Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian  Sosial  Keagamaan  Vol.  9,
No. 1, Juni 2015.
Shelly  Justia  Jatnyana, Pengelolaan  Wakaf Di  Kota  Jember ,  Artikel  Ilmiah Mahasiswa 2015.
Siti  Kalimah, Wakaf  Tunai  Sebagai  Solusi Masalah  Kemiskinan  di  Indonesia , SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan  Islam  Volume  1,  Nomor 4, Desember 2020.
Susilawati,  N.,  Guspita,  I.,  &  Novriadi,  D, Peran  Nazhir  Dalam  Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA : Management of Zakat  and  Waqf  Journal,  1(1)2021, https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.35
9
Sutikno,  2008, Tinjauan  Filosofis  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 ” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman  Purwokerto,  Vol.
8 No. 2 Mei 2008.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## Internet.
Modul  Aplikasi  Sistem  Informasi  Wakaf,
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/s torage/perpustakaan/slims/repository/ 31184448cb485e2737dc8529567a119 d.pdf
https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantang an-pemberdayaan-wakaf-tanah-di- indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah %20utama%20nadzir%20adalah%20 nadzir,utama%20dalam%20pemberda yaan%20wakaf%20tanah. Diakses pada tanggal 26 September 2023 https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Prob lematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat- dan-ketentuan-nazhir/,  diakses  pada tanggal  13  November  2023  pukul 18:42

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Ana  Laela  Fatikhatul  Choiriyah adalah Dosen    di    Program    Studi    S1  Fakultas Syariah  UIN  Khas  Jember,  sejak  tahun 2023, memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2018  di  UINKHAS  Jember  dan  gelar Magister  Tahun  2023  di  Universitas Jember,  serta  saat  ini  penulis  sedang menempuh  pendidikan  S3  di  Universitas Jember.