Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 210-215| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)
Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Keberadaan  saksi  di  dalam  pembuktian  menjadi  kata  kunci  dalam  pengungkapan  fakta  perkara  pidana.  Saksi mahkota sering dihadirkan di persidangan. Namun banyak perbedaan pendapat dalam Yurisprudensi  mengenai penggunaan saksi mahkota dalam persidangan dikarenakan belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur  mengenai  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  peradilan  pidana.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut penelitian  ini  menguraikan  bagaimana  perlindungan  hak  terdakwa  sebagai  saksi  mahkota  dalam  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  dan  bagaimana  kedudukan  saksi  mahkota  dalam  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan.  Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan konseptual. Dalam KUHAP tidak ada larangan seorang terdakwa  memberikan keterangan  untuk terdakwa lain sejauh  menggunakan  sistem splitsing sehingga  terdakwa  yang  menjadi  saksi  mahkota  tetap  mendapatkan perlindungan hukum. Putusan Mahkamah  Agung Nomor 1942 K/PID/2012 yang dalam  proses pembuktiannya menggunakan  saksi  mahkota.  Dalam  hal  ini  jaksa  penuntut  umum  menghadirkan  saksi  mahkota  dikarenakan kurangnya  alat  bukti  khususnya  alat  bukti  keterangan  saksi.  Peranan  saksi  mahkota  sangat  penting  untuk mengungkap peristiwa pidana karena terdakwa itulah  yang  mengetahui,  melihat, dan  melakukan tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan.  Maka  disimpulkan  perlindungan  hak  terdakwa  sebagai  saksi  mahkota dipersamakan dengan hak terdakwa secara umum, yaitu diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan  hak  saksi  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014.  Kedudukan  saksi  mahkota dibenarkan  dalam  pembuktian  didasarkan  pada  Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  B- 69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.
Kata Kunci: Kedudukan, Perlindungan, Saksi Mahkota, Tindak Pidana

## Abstract
The  presence  of  witnesses  in  the  evidence  is  the  keyword  in  disclosing  the  facts  of  criminal  cases.  The  crown witness is often present at court. However, there are many differences of opinion in the Jurisprudence regarding the use of crown witnesses in court because there is no legal regulation that explicitly regulates the use of crown witnesses in criminal justice. Based on these problems, this study described how the protection of the rights of defendants as crown witnesses in criminal acts of theft with violence and how the position of crown witnesses in criminal acts of theft with violence. This research was designed using a normative legal research method and a conceptual  approach.  In  the  Criminal  Procedure  Code,  there  is  no  prohibition  for  a  defendant  to  provide information for other defendants as far as using a splitsing system so that defendants who are crown witnesses still  receive  legal  protection.  The  decision  of  the  Supreme  Court  Number  1942  K  /  PID  /  2012  which  in  its verification process used a crown witness. In this case, the public prosecutor presented the crown witness due to the  lack  of  evidence  especially  witness  testimony  evidence.  The  role  of  the  crown  witness  is  very  important  to uncover criminal events because the defendant knows, sees, and commits criminal theft with violence. The result of  this  study  showed  that  the  protection  of  the  rights  of  the  defendant  as  a  crown  witness  is  equated  with  the rights of the defendant in general, which is regulated in Article 50 to Article 68 of the Criminal Procedure Code and witness rights set out in Article 5 of Law Number 31 of 2014. The position of the crown witness is justified in  proof-based  on  the  Circular  Attorney  General's  Office  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  B-69  /  E  / 02/1997 of 1997 concerning Proof Law in Criminal Cases.
Keywords: Position, Protection, Crown Witness, Crime

## I. PENDAHULUAN
Proses  peradilan  pidana  itu  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  erat  antara  lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana ( Husin & Husin,  2016) .  Mengenai  sistem  peradilan  pidana  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Dalam  mengungkap  suatu perkara dalam proses peradilan pidana, untuk memperoleh kebenaran materiil bahwa telah terjadinya tindak pidana itu perlu dilakukan proses pembuktian.
Jika  dalam  suatu  peristiwa  tindak  pidana  yang  mana  guna  mengungkap  fakta-fakta  berkaitan dengan perbuatan pelaku atau pun tentang kronologis peristiwa pidana tersebut, sangat penting adanya keberadaan saksi yang melihat, mendengar, dan yang mengalami sendiri hal tersebut. Namun apabila tidak adanya saksi yang memenuhi syarat tersebut, maka akan sangat sulit dalam mengungkap fakta- fakta  dalam  peristiwa  tersebut.  Oleh  karena  itu,  jaksa  penuntut  umum  menghadirkan  saksi  mahkota dalam proses persidangan karena saksi mahkota merupakan salah satu terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang dianggap mengetahui dan mengalami tindak pidana tersebut.
Terkait  dengan  keadaan  tersangka  sebagai  saksi  (saksi  mahkota),  haruslah  diberikan perlindungan  hukum  agar  kesaksiannya  berdampak  positif  terhadap  dirinya,  misalnya  dikurangi hukumannya oleh pengadilan atau dituntut ringan atau bahkan dibebaskan oleh Jaksa Penuntut umum. Kaitannya  dengan  hal  tersebut  di  atas  bila  tidak  adanya  saksi  pengungkap  fakta  misalnya  salah  satu contoh  kasus  seperti  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  yang  dalam  proses  pembuktiannya menggunakan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti,  yaitu  kasus  yang  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan Negeri  Denpasar  dengan  Putusan  Kasasi  Nomor:  1942  K/PID/2012.  Terkait  masalah  saksi  yang dihadirkan  Jaksa  Penuntut  Umum,  ada  satu  (1)  saksi  mahkota  yang  dihadirkan  dalam  persidangan, yaitu  Endro  Widio  Seno  yang  sekaligus  menjadi  terdakwa  dalam  perkara  yang  sama  namun penuntutan  dilakukan  dengan  berkas  terpisah  (Splitsing).  Saksi  ini  mengetahui  dan  melihat  sendiri perkara pencurian dengan kekerasan dikarenakan saksi merupakan terdakwa dari perkara tersebut.
Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perbincangan oleh para praktisi hukum dikarenakan  belum  adanya  pengaturan  hukum  terkait  penggunaan  saksi  mahkota  ini.  Bukan  hanya terbatas  akan  hal  tersebut,  penggunaan  atau  penerapan  kesaksian  dari  saksi  mahkota  pun  tertuang dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk  mendeskripsikan  bagaimana  perlindungan  hak  terdakwa  sebagai  saksi  mahkota  dalam  tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dan  bagaimana  kedudukan  saksi  mahkota  dalam  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan.

## II. METODE PENELITIAN
Desain penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  karena pengkajiannya  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  yaitu  berupa  bahan-bahan  hukum.  Karena  ini adalah  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan  dan  putusan-  putusan  hakim  yang  telah  mendapatkan  keputusan  hukum  tetap, bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya wawancara, buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga internet yang berkaitan dengan saksi mahkota dalam tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  sebagai  permasalahan  yang  dibahas,  dan  bahan  hukum  tersier, yaitu  bahan  hukum  yang  digunakan  dan  dianalisas  dari  kamus  hukum,  encylopedia  dan  bahan  tulis lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukumyang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  teknik  studi dokumen,  digunakan  dengan  cara  melakukan  pencatatan  terhadap  sumber  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  kemudian  akan  dilakukan  melalui  penelusuran  melalui  kepustakaan  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen,  studi  kepustakaan,  yakni  teknik pengumpulan  bahan  hukum  dengan  mengalisasi  bahan  hukum  seperti  buku  dan  catatan-  catatan berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, dan studi internet, yakni teknik yang mempergunakan  informasi  atau  bahan  hukum  yang  berasal  atau  dikutip  dari  tulisan-tulisan  website pemerintah atau website terpercaya.
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  setelah  seluruh  bahan-bahan  hukum  yang  dibutuhkan  sudah terkumpul.  Kemudian  dalam  pembahasan  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  diolah  serta  dianalisis. Bahan hukum yang diperoleh suatu kebenaran untuk berusaha memahami kebenaran tersebut. Setelah data  yang  perlu  terkumpul,  penafsirkan  atau  penginterpretasikan  secara  sistematis  dan  terstruktur dilakukan dengan memberikan argumentasi serta solusi terhadap permasalahan kekaburan norma yang dapat ditarik dengan kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hak  Terdakwa  Sebagai  Saksi  Mahkota  Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Kekerasan
Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  yang  melanggar  norma  atau aturan  hukum  yang  berlaku  sehingga  dirinya  dipersalahkan  atas  perbuatan  itu  dan  menyebabkan kerugian terhadap pihak lain baik berupa materiil ataupun immaterial yang disertai dengan ancaman sanksi pidana oleh Undang-Undang yang terkait. Adapun pencurian yang dalam bentuk pemberatan, artinya  pencurian  yang  dirumuskan  sebagaimana  berdasarkan  dengan  ketentuan  Pasal  362  KUHP yang ditambah dengan unsur-unsur secara obyektif dan subyektif yang bersifat pemberatan terhadap tindak  pidana  pencurian  tersebut  dan  karenanya  diberikan  ancaman  pidana  yang  lebih  berat  dalam bentuk  pokoknya.  Dalam  hal  ini,  Pasal  365  KUHP  merupakan  pencurian  dalam  bentuk  pemberatan dimana  dalam  pencurian  tersebut  disertai  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, yang sebelumnya dilakukan untuk menimbulkan ketakutan dan rasa cemas dari korban.
Saksi adalah seorang yang memiliki informasi berdasarkan pengalaman yang langsung ia lihat, dengar, dan alami sendiri berkaitan dengan fakta hukum yang terjadi, dan biasanya hal tersebut pula mengenai  suatu  tindak  pidana  sehingga  saksi  sangat  diperlukan  dalam  proses  persidangan  di pengadilan  dan  membantu  memastikan  pertimbangan-pertimbangan  terkait  suatu  kejahatan  atau kejadian.  Suatu  keterangan  saksi  adalah  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan  perkara  pidana  yang merupakan  keterangan  dari  orang  (saksi)  yang  melihat  sendiri,  mendengar  sendiri  dan  mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain  atau  testimonium  de  auditio  atau  hearsay  evidence  (penjelasan  Pasal  185  ayat  1  KUHAP) ( Harahap, 2012 ).
Adanya alat bukti berupa keterangan saksi dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan pidana tidak dapat dihindari karena semua proses pemeriksaan tindak pidana dari awal di kepolisian sampai dengan dalam suatu persidangan tidak pernah luput dari keterangan saksi yang mengetahui fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sehingga nilai keterangan saksi tersebut sangat kuat dalam pembuktian pidana.  Pemahaman  mengenai  saksi  mahkota  adalah  dimana  seorang  terdakwa  dijadikan  saksi  bagi terdakwa lainnya. Hal ini terkadang dilakukan dalam praktik berkaitan dengan peristiwa hukum yang melibatkan banyak terdakwa, sehingga terdakwa lainnya  memberi keterangan bagi terdakwa lainnya mengenai kronologis persiapan sampai dengan terjadinya tindak pidana karena saksi mahkota terlibat langsung dalam proses (tindak pidana) tersebut.
Pada  dasarnya  saksi  mahkota  ini  dapat  digunakan  dalam  tindak  pidana  penyertaan (deelneming),  dilakukan  berkas  perkara  terpisah  (splitsing),  dan  kurangnya  alat  bukti  yang  diajukan oleh  jaksa  penuntut  umum,  khususnya  alat  bukti  keterangan  saksi  ( Anggasakti  &  Kawa,  2016 ; Sukadana,  Amiruddin,  &  Parman,  2018 ; Yusman,  2019 ).  Hal  ini  bertujuan  agar  terdakwa  tidak terlepas  dari  pertanggung  jawabannya  sebagai  pelaku  perbuatan  pidana.  Mengenai  masalah perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  terdakwa  yang  menjadi  saksi  dalam  suatu  persidangan merupakan  suatu  hal  yang  penting  dimana  setiap  orang/  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak untuk  dilindungi  oleh  pemerintah.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Bab  XA  UUD  NRI  1945  Pasal  28A sampai  dengan  Pasal  28J  yang  merupakan  pengakuan  negara  terhadap  perlindungan  hak  asasi manusia.
Dengan dijaminnya perlindungan akan kedudukan tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan, hal  ini  menunjukan  bahwa  KUHAP  menganut  sistem  akusatoir.  Artinya  KUHAP  menempatkan seorang  tersangka  sebagai  subjek  hukum  dengan  segala  hak  yang  melekat  padanya  ( Asmasasmita, 2011 ). Terkait dengan hal ini maka tersangka yang menjadi saksi mahkota dalam proses pembuktian hingga dalam persidangan kedudukan dan perlindungan hukumnya sama seperti saksi pada umumnya.
Mengenai keringanan yang diberikan kepada saksi mahkota terhadap keterangan yang telah ia berikan  dalam  persidangan  dapat  berupa  peniadaan  tuntutan  atau  berupa  keringanan  hukuman berdasarkan dengan pertimbangan majelis hakim yang mengadili. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota  dipersamakan  dengan  perlindungan  saksi  secara  umum  dikarenakan  belum  adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur tentang penggunaan saksi mahkota ( Amiruddin, 2017 ; Ismail,  2018 ; Siahaan,  2015 ; Syamsuningsih,  2016 ).  Mengenai  hak  terdakwa  yang  diatur  didalam KUHAP,  tidak  ada  larangan  kepada  seorang  terdakwa  memberikan  keterangan  untuk  terdakwa  lain apabila menggunakan system pemisahan berkas (splitsing).

## Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Kehadiran  saksi  mahkota  dalam  sidang  di  pengadilan  masih  menjadi  perbincangan  hingga  saat  ini. Dalam  KUHAP  tidak  diatur  jelas  mengenai  konsep  atau  adanya  saksi  mahkota  dalam  suatu pemeriksaan  baik  dari  kepolisian  sampai  dengan  pengadilan.  Namun  dalam  ketentuan  Pasal  168 KUHAP, pula tidak melarang orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana untuk memberikan keterangannya  sebagai  saksi  bagi  tersangka  atau  terdakwa  lainnya.  Seiring  dengan  perkembangan zaman maka sangat mendesak adanya saksi mahkota guna membuktikan  mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi.
Terkait  penghargaan  yang  diberikan  atas  kesaksian  yang  telah  diberikan  tersebut  dapat  saja berupa  pemberian  keringanan  dalam  proses  pemidanaan  yakni  dalam  putusan  atau  bahkan  adanya proses  pembebasan  bersyarat,  remisi  dan  hak-hak  terdakwa  lainnya  yang  disesuaikan  dengan pertimbangan-  pertimbangan  majelis  hakim.  Berdasarkan  dengan  Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana memberikan penjelasan mengenai saksi mahkota ( Muharikin, 2015 ). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  secara  bersama-sama,  baik  sebagai  pelaku,  membantu melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut.
Saksi  mahkota  memiliki  peran  penting  dalam  proses  pembuktian  dalam  suatu  pengungkapan peristiwa  pidana  yang  terjadi.  Saksi  mahkota  biasanya  adalah  seorang  tersangka/  terdakwa  yang memiliki  peran  paling  ringan  dalam  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  sehingga dengan  perannya  sebagai  saksi  mahkota,  maka  ia  akan  diberikan  keringanan  hukum  atau  bisa  saja dikeluarkan  dari  daftar  tersangka  atau  terdakwa  berdasar  pertimbangan  dari  penyidik  atau  majelis hakim ( Firdaus, 2015 ).
Salah  satu  contoh  kasus  yang  menghadirkan  saksi  mahkota  dalam  proses  pembuktian  di  dalam persidangan  adalah  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  yang  sudah  diputuskan  di  Pengadilan  Negeri Denpasar dengan putusan kasasi nomor 1942K/Pid B/2012. Dari hal ini jaksa penuntut umum dalam dakwaan  kasasi  menghadirkan  saksi  mahkota,  yaitu  Endro  Widio  Seno  yang  merupakan  salah  satu terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Endro Widio Seno hanya ikut serta dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga paling ringan ancaman pidananya dikarenakan ia tidak melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Ia  hanya  ikut  serta  dalam  mobil  yang  dipakai melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, Endro Widio Seno juga terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut tentunya hal ini dapat meringankan atau memberatkan terdakwa lainnya. Berdasarkan hal  itu  maka  Endro  Widio  Seno  dijadikan  saksi  mahkota  dengan  memberikan  kesaksian  terhadap terdakwa lainnya dengan menggunakan sistem pemisahan berkas perkara (splitsing).
Mengenai  keterangan  saksi  mahkota  sebenarnya  adalah  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  yang diberikan  posisinya  menjadi  saksi  untuk  terdakwa  lainnya.  Hal  itu  dikarenakan  tidak  adanya  cukup alat  bukti  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP.  Jadi,  jaksa  penuntut  umum  akan  melakukan  pemisahan berkas  terhadap  para  terdakwa  sehingga  masing-masing  dari  terdakwa  dapat  memberikan kesaksiaanya  kepada  terdakwa  lainnya  sehingga  terpenuhinya  ketentuan  dalam  Pasal  183  KUHAP ( Harahap, 2012 ).
Tugas  jaksa  penuntut  umum  adalah  untuk  membuktikan  kepada  hakim  di  depan  persidangan pengadilan, bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah sebagaimana tertuang dalam  surat  dakwaan.  Namun  demikian,  apa  yang  dibuktikan  oleh  jaksa  penuntut  umum  akan  diuji oleh hakim tentang sejauh mana kebenarannya serta alat-alat bukti apa yang mendukung pernyataan atau keterangan tersebut.
Maka  adanya  pemeriksaan  saksi  mahkota  yang  diajukan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan metode  pemisahan  berkas  perkara  semata-mata  hanyalah  untuk  memberikan  keyakinan  kepada majelis hakim, dengan keterangan dari terdakwa untuk mengungkap fakta-fakta hukum dari peristiwa pidana  yang  terjadi.  Mengenai  kedudukan  terdakwa  dalam  pemberian  kesaksian  sebagai  saksi mahkota  berdasarkan  KUHAP  terdapat  pertentangan  norma  dalam  ketentuan  Pasal  189  ayat  (3) KUHAP, dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dipergunakan  terhadap  dirinya  sendiri,  sehingga  keterangan  yang  disampaikan  terdakwa  untuk terdakwa lainnya seharusnya tidak dapat didengar dan dijadikan kesaksian walaupun masing- masing terdakwa melakukan peristiwa atau tindakan pidana yang masih bertautan ( Firdaus, 2015 ).
Pandangan  yang  membenarkan  pemeriksaan  saksi  mahkota  antara  lain  tertuang  dalam Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  1986/K/Pid/1989  tanggal  21  Maret  1990.  Berdasarkan putusan  tersebut  bahwa  Undang-Undang  tidak  melarang  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  saksi mahkota  dengan  syarat  dan  kondisi  tertentu  bahwa  saksi  ini  dalam  kedudukannya  sebagai  terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perakara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam hal ini jelas  peranan  saksi  mahkota  adalah  sangat  penting  untuk  mengungkap  peristiwa  pidana,  karena tersangka/  terdakwa  itulah  yang  mengetahui,  melihat  atau  merasakan  bahkan  ikut  melakukan  tindak pidana itu dengan orang lain secara bersama-sama.
Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 tentang Pembuktian  dalam  perkara  Pidana  yang  menyatakan  bahwa  saksi  mahkota  dapat  digunakan  dalam proses  pembuktian  dengan  berdasarkan  ketentuan  khusus,  yakni  adanya  tindak  pidana  penyertaan, dilakukan  dengan  sistem  pemisahan  berkas,  dan  dikarenakan  kurangnya  atau  minimnya  alat  bukti khususnya  alat  bukti  keterangan  saksi.  Mengenai  keterangan  saksi  mahkota  yang  diajukan  jaksa penuntut umum ke  muka persidangan bukanlah masalah. Selama majelis hakim yang  menyidangkan perkara  tersebut  menganggap  penting  kesaksian  dari  saksi  mahkota  tersebut,  maka  sedapat  mungkin kesaksian  mahkota  tersebut  pula  harus  didukung  dengan  adanya  alat-  alat  bukti  lainnya  sehingga memberikan  keyakainan  tambahan  bagi  majelis  hakim.  Terkait  persoalan  melanggar  hak  asasi manusia, sejauh terdakwa tidak keberatan dan tidak dibawah paksaan saat menjadi saksi mahkota, hak seorang terdakwa tidak dilanggar dan tidak akan melanggar hak asasi terdakwa tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dibuat  simpulan  untuk  memberikan  pernyataan  terkait  hasil penelitian.  Simpulannya  adalah  pertama,  perlindungan  hak  terdakwa  sebagai  saksi  mahkota  dalam tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan,  belum  ada  Undang-Undang  Khusus  yag  mengatur mengenai  hal  tersebut  di  dalam  peradilan  pidana,  tetapi  haknya  sebagai  saksi  sama  dengan  saksi lainnya. Terkait dengan hal ini maka tersangka yang menjadi saksi mahkota dalam proses pembuktian hingga  dalam  persidangan  memperoleh  perlindungan  yang  sama  seperti  saksi  pada  umumnya  yang diatur  didalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Mengenai  perlindungan  hak  terdakwa  diatur  dalam  Pasal  50  sampai  Pasal  68  KUHAP. Kedua, kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak diatur secara tegas  dalam  KUHAP  mengenai  saksi  mahkota.  Ada  perbedaan  pendapat  oleh  para  praktisi  hukum hingga  perbedaan  pendapat  di  dalam  Yurispudensi  mengenai  penggunaan  saksi  mahkota  ini. Meskipun  demikian,  hakim  bisa  menjadikan  saksi  mahkota  sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  di dalam  memutuskan  perkara  tersebut.  Dalam  hal  ini  tindak  pidana  yang  dilakukan  berupa  tindak pidana penyertaan dengan menggunakan sistem pemisahan berkas (splitsing) dikarenakan kurangnya alat bukti keterangan saksi.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  pembahasan  penelitian  ini,  pertama,  mengenai perlindungan  hak  terdakwa  sebagai saksi  mahkota  dalam  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan perlu  adanya  pengaturan  hukum  mengenai  perlindungan  saksi  mahkota  dalam  persidangan  yang bertujuan  adanya  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  keadilan  hukum,  dan  jaminan  hukum sebagai  unsur  penegakkan  hukum  mengenai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Kedua,  mengenai kedudukan  saksi  mahkota  dalam  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  perlu  adanya  kebijakan
hukum yang baru dalam bentuk pengaturan hukum mengenai saksi mahkota agar tidak lagi terjadinya perbedaan pendapat dalam Yurisprudensi tentang kebolehan penggunaan saksi mahkota.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  M.  (2017).  Peran  Saksi  Mahkota  dalam  Perkara  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan  Negeri Makassar. Jurisprudentie , 4 (2), 137–145 .
Anggasakti,  T.,  &  Kawa,  A.  P.  (2016).  Penggunaan  Saksi  Mahkota  dalam  Pembuktian  Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah. Jurnal Verstek , 4 (2), 200– 208.
Asmasasmita,  R.  (2011). Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group .
Firdaus, A. S. (2015). Kedudukan Terdakwa sebagai Saksi (Saksi Mahkota) terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul , 12 (3), 227 . Harahap,  Y.  M.  (2012). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (II). Jakarta: Sinar Grafika .
Husin, K., & Husin, B. R. (2016). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika . Ismail.  (2018). Peranan  Saksi  Mahkota  dalam  Proses  Pembuktian  Perkara  Pidana  di  Indonesia (Universitas Hasanuddin).
Muharikin,  I.  M.  (2015).  Kedudukan  Saksi  Mahkota  dalam  Proses  Peradilan  Pidana  di  Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 9 .
Siahaan,  B.  (2015).  Kajian  Yuridis  tentang  Saksi  Pengungkap  Fakta  (Whistleblower). Lex  Crimen , IV (1), 178–187.
Sukadana, I. M., Amiruddin, A., & Parman, L. (2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian. Law Reform , 14 (2), 262–274 .
Syamsuningsih,  S.  N.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi  Mahkota  dalam  Perkara  Tindak Pidana Korupsi. E Journal Katalogis , 4 (7), 1–12 .
Yusman. (2019). Saksi Mahkota dalam Proses Penyelesaian Perkara (Splitsing) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. RECHTSREGEL Jurnal Hukum , 2 (1), 509–524 .