## (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk)

## Thessa Anial John
Email : thessaj2003@gmail.com Warga Negara Indonesia yang BertempatTinggal di Malaysia, Kuala Lumpur

## Abstract
This article aims to study the bank’s responsibility towards fraud against customer with a case study of Bank Mega Fraud against PT. Elnusadeposito funds. This research is a normative legal research using constitutional and case study approach. The result of this research show that Bank Mega liquefyPT. Elnusadeposito funds carelessly without PT.Elnusa consent is an act against the law. Bank Mega has failed to fulfil it’s responsibility towardsthe customer as regulated Article 37 B paragraph (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 concerning banking service that stipulate every bank must guarantee the public funds deposited in the bank concerned The action of Bank Mega has caused losses both material and immaterial loss so that Bank Mega has to give responsibility and compensation for damage and consumer loss according to Article 19 paragraph (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding consumer protection.
Keywords: Responsibility; prudential principles; banks; and customers.

## Abstrak
Artikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan dana nasabah dengan studi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT.Elnusa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT. Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bank Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Kata Kunci: Tanggung jawab; prinsip kehati-hatian; bank; dan nasabah.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung.
Bank dalam pelaksanaanya memiliki empat hubungan dasar dengan nasabah, yaitu hubungan kontraktual, hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian Salah satuhubungan yang krusialadalahprinsiphubungan kehati-hatian yang berkaitandengankeamanannasabah. Prinsip tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati- hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik terutama terhadap nasabah. Apabila terjadi suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap

## TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH
nasabah, maka seharusnya pihak Bank dapat bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut sesuai dengan risiko serta kewajiban bank dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.
Kerugian nasabah yang dimaksud seperti hilangnya dana yang disimpan oleh nasabah tersebut kepada bank yang bersangkutan, seperti pada kasus pembobolan bank yang menyebabkan kerugian milyaran rupiah yang dialami nasabah. Kasus pembobolan dana milik nasabah tentunya merugikan nasabah. Untukmenanggulangihaltersebutmaka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen yang lebih rendah kedudukannya dengan mewajibkan Bank sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk membuktikan mengenai prosedur dan sistemnya apakah telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Sejalandenganpayunghukum yang berlakumakadilakukanstudikasus pada pembobolan dana deposito milik PT.Elnusa,Tbk pada tanggal 19 April 2011 dengannilaideposito yang ditempatkan dan dipercayakan untuk disimpan di Bank Mega sebesar Rp 111 miliar. Menurut Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Cikarang, penempatan dana itu sudah tidak ada karena telah dicairkan. Permasalahantimbuldikarenakan Bank Mega tidak mau mengganti kerugian simpanan PT.Elnusa yang raib di banknya. Pihak Bank Mega beranggapan bahwa dana tersebut raib bukan karena kesalahan dan kelalaian Bank Mega melainkan merupakan masalah internal PT.Elnusa dengan pihak pengelola investasi yakni Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management.Berdasarkanpermasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel hukum terkait tanggung jawab Bank Mega terhadap PT.Elusa sebagai nasabahnyaditinjaudariperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakandalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data yang diambil oleh penulisberdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111K/Pdt/2 013mengenaiposisikeduabelahpihaksertatanggungjawabpihak Bank Mega terhadap PT. Elnusa,Tbk. Putusanberikutdiuraikansebagaiberikut :

## 1.  Kasus Posisi
Pihak Bank Mega menawarkan produk Mega Deposito Berjangka kepada Elnusa berdasarkan surat KCP Bekasi-Jababeka No. 049/JBK/VII/09, tertanggal 25 Agustus 2009, untuk minimum penempatan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).dengan penawaran bunga deposito. Atas penawaran produk deposito dari Bank Mega tersebut, maka Elnusa yang tertatik kemudian melakukan penempatan deposito berjangka pada Bank Mega yang pelaksanaannya dilakukan pada KCP Bekasi-Jababeka dalam 5 (lima) kali transaksi penempatan deposito berjangka. Seluruh penempatan deposito Elnusa pada Bank Mega berjumlah total sebesar Rp 161.000.000.000,00 (seratus enam puluh satu milyar rupiah). Elnusa hanya pernah melakukan 1 (satu) kali pencairan dana deposito yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) untuk deposito yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2010 KCP Bekasi-Jababeka. Sehingga sisa dana deposito Elnusa pada Bank Mega yang masih belum dicairkan adalah sebesar Rp 111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah).
Berdasarkan permintaan konfirmasi saldo kepada Bank Mega yang dikirim melalui pos tercatat oleh Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst&Young) melalui KCP Bekasi-Jababeka, diperoleh jawaban konfirmasi dari Branch Manager KCP Bekasi-jababeka tertanggal 12 November 2010 yang menyatakan bahwa nilai deposito berjangka Elnusa per
tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp 111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah). Branch Manager KCP Bekasi-Jababeka juga memberikan konfirmasi bahwa Elnusa tidak memiliki rekening apapun selain dari deposito berjangka.
Elnusa baru mengetahui permasalahan terkait dengan penempatan deposito di KCP Bekasi- Jababeka ketika pada tanggal 19 April 2011 pihak Direktorat Reskrimsus Polda Metro mendatangi Kantor Elnusa dan memberikan informasi bahwa deposito berjangka Elnusa pada Bank Mega bermasalah. Berdasarkan informasi tersebut, Elnusa bersama pihak Direktorat Reskrimsus Polda Metro pada tanggal 19 April 2011 mendatangi KCP Bekasi-Jababeka untuk melakukan konfirmasi dan pencairan atas deposito berjangka milik Elnusa sejumlah Rp 111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah). Elnusa merasa sangat terkejut ketika Branch Manager KCP Bekasi-Jababeka memberikan informasi bahwa penempatan deposito Elnusa sudah tidak ada lagi karena telah dicairkan.
Elnusa berusaha menunjukkan 4 (empat) Advis Deposito Berjangka dengan No. AA 017793, No. AA 017685, No. AA 017482 dan No. AA 017984 kepada petugas teller KCP Bekasi- Jababeka, kemudian diberikan informasi bahwa Advis Deposito tersebut tidak sama dengan Advis Deposito yang diterbitkan Bank Mega untuk produk deposito berjangka. Ditemukan pada keempat advis tersebut bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi pencairan Penempatan Dana Deposito Berjangka pada Bank Mega dinyatakan non identik atau tidak sesuai dengan aslinya (palsu) berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (SP2HP) Nomor : B/564/V/2011/Dit Reskrimsus tanggal 13 Mei 2011.
2.  Tanggung Jawab Bank Mega atas Tindakan Pencairan Deposito tanpa izin PT.Elnusa,Tbk Dalamputusan Mahkamah Agung Nomor 1111K/Pdt/2013 mengenai kasus pencairan dana deposito milik Elnusa, Bank Mega tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijalankan  oleh  setiap  Bank.  Putusan  tersebut  menyebutkan  secara  spesifik  bahwa  Bank Mega telah mencairkan dana deposito milik Elnusa tanpa sepengetahuan pemilik dana yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diketahuinya pencairan dana setelah adanya laporan dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro yang mendatangi PT.Elnusa. Padahal sebelumnya  telah  terdapat  adanya  konfirmasi  dari Branch Manager KCP Bekasi Jababeka mengenai dana deposito milik Elnusa per tanggal 30 September 2010 masih sebesar Rp 111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) dan sejak tanggal tersebut tidak pernah dilakukan pencairan dana deposito oleh Elnusa.Pihak Bank Mega dalamhaltentunya bertentangan dengan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa, “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”sehinggawajibbertanggungjawabsesuaidenganUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Pencairan dana yang dilakukan Bank Mega sebagai pelaku usaha dalam kasus tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perbankan namun juga telah melanggar hak-hak konsumennya atau nasabahnya .Tindakan yang dilakukan Bank Mega inipun berarti bahwa Bank yang menjadi lembaga kepercayaan tidaak mampu menjamin keamanan dana nasabahnya, dengan kelalaian tersebut, maka Bank Mega dapat dikatakan telah mengabaikan hak atas keamanan yang seharusnya diberikan kepada PT.Elnusa,Tbk serta kewajibannya sebagai pelaku usaha yang tercantum dalamPasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkanperaturan yang berlaku pihak Bank Mega memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian denganuraiansebagaiberikut:
a.  Kerugian Materiil Kerugian materiil dengan total sebesar Rp 112.356.082.191,78 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah),
b.  Kerugian Immateriil Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah). Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Mega selaku pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumennya karena kelalaiannya, dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen.
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, juga dapat berlaku bagi Bank Mega.
Tindakan Bank Mega selain mengesampingkan hak atas keamanan milik konsumen, juga telah menimbulkan kerugian bagi konsumen atau nasabahnya. Hal inidijabarkandalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merumuskan bahwa :
“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”
Otoritas Jasa Keuangan dalam mengupayakan perlindungan konsumen telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen pada sektor jasa keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Pada POJK tersebut diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh sektor jasa keuangan dalam upaya melindungi kepentingan  konsumen pengguna jasa keuangan, pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila sektor jasa keuangan melakukan pelanggaran terhadap POJK ini.
OJK dapat memberikan sanksi berkaitandengan level pertanggungjawaban yang terdapatadapihak Bank Mega. Apabila hanya pada pertanggungjawaban di kepala cabang saja, maka kepala cabang yang dimaksud tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai kepala eksekutif bila ia melakukan penyimpangan. Kepala cabang akan diberhentikan dari jabatannya, dan apabila tidak segera diberhentikan maka akan berpengaruh pada sanksi penurunan tingkat kesehatan bank. Penurunan Grade atau tingkat kesehatan bank tersebut akan berdampak pada adanya batasan-batasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank. Apabila suatu Bank telah mengalami penurunan grade dan keadaannya tidak memungkinkan untuk mengganti kerugian nasabah deposannya, maka Bank tersebut dapat berpotensi menjadi Bank gagal.
Kasus Bank Mega dan PT.Elnusa selain dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan OJK, dapat dikaitkan juga dengan kewajiban dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat dari tindakan Bank Mega, pihak PT.Elnusa mengalami kerugian dari dana yang disimpankan kepada Bank Mega. Atas kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut.”
Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank Mega telah mengakibatkan Elnusa tidak dapat mencairkan dana deposito berjangka miliknya yang ditempatkan pada KCP Bekasi- Jababeka yaitu sebesar Rp 111.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar hak-hak PT.Elnusa sebagai nasabah atau konsumennya.
Berdasarkan penjabaran tersebut maka Bank Mega telah terbukti harus bertanggung jawab atas kelalaian dan ketidakhati-hatiannya dalam menjamin penyimpanan dana PT.Elnusa sebagai nasabahnya dan harus melaksanakan putusan pengadilan serta berkewajiban memberikan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami PT.Elnusa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## D. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito PT.Elnusa secara tidak hati-hati tanpa sepengetahuan PT.Elnusa merupakan tindakan yang melanggar huk umyaitutidakmenerapkanPrinsipKehati-hatian ( Prudential Principle) yang diaturdalamPasal 2 dan
Pasal 29 ayat (2) Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankanyang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111K/Pdt/2013. Tindakantersebut telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak PT.Elnusa, sehingga Bank Mega sebagai pelaku usaha atau penyedia layanan jasa bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kehilangan dana PT.Elnusa berdasarkan pada Pasal 19 ayat (2)Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen, bahwa Bank Mega sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau menggunakan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan tersebut didukung dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang merumuskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## E. Saran
Diperlukan adanya transparansi antara pihak Bank Mega dengan pihak dari PT. Elnusa untuk meminimalisir adanya tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip Know Your Customer atau Prinsip Mengenal Nasabah yang diaturdalamPeraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentangPenerapanPrinsipMengenalNasabah ( Know Your Customer Principles ) pada Bank Mega. Prinsip ini juga merupakan suatu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku-pelaku kejahatan.

## Buku
Budi Santoso, Totok, dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Salemba Empat. Eli Wuria Dewi. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Erman Rajagukguk. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung. Mandara Maju.
Hasibuan, Melayu SP. 2005. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta : UNS Press.
Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
Lukman Santoso Az. 2011. Hak dan Kewajiban Nasabah Bank. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Muhamad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern. Bandung : Citra Aditya Bakti.
O.P. Simorangkir. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Jakarta : Ghalia Indonesia. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. Rachmadi Usman dan Djono S. Gazali. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
Sentosa Sembiring. 2008. Hukum Perbankan. Bandung : Mandara Maju.
Widjanarto. 2005. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti.
Zaidatul Amina. 2012. Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia melihat dari Pengalaman di Negara lain. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.

## F. Daftar Pustaka

## Jurnal :
Anindya Febriana. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Deposan dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito terkait dengan Prinsip Kehati-hatian Bank. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
Erwin Prastiyan. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan atas Praktik Tindak Pidana Perbankan. Surabaya : Program Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya.
I Gusti Putu Dena Dharma Putra. 2017. Tanggung Jawab Bank terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Ifan Himawan, dkk. 2014. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank sebagai Konsumen dalam Penggunaan Kontrak Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Privat Law. Vol II No.5 Juli- Oktober 2014.
Ni Made Sekar Putri Kinasih. 2014. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Mempunyai Simpanan di Bank di atas 2 Miliar Rupiah yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
Shinta Kusumaningtyas Putri,dkk. 2016. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang melakukan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
Wafiya. 2012. Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan melalui Internet. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.56 Th XIV. Pp 37-52.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Perpu No.3 Tahun 2008 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111K/Pdt/2013.
Peraturan Bank IndonesiaNomor 3/10/PBI/2001 tentangPenerapanPrinsipMengenalNasabah ( Know Your Customer Principles ).