## PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Martin Trendsius Gultom 1 , Fahira Nuur Adhilanisaa 2 , Dian Latifiani 3 martingultom98@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 1 fahiranisaa@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 2

## Abstract
Background :
This article discusses the legal issue of marriage between adherents of different religions in Indonesia, especially after  the  implementation  of  Bill  number  1  of  1974  concerning  Marriage.  However,  in  discussions,  interfaith marriages are difficult to do after the bill goes into effect. Due to the insufficient explanation regarding interfaith marriage in the bill, several problems often occur in interpretation and application.

## Research Method:
Referring to Chapter 2 of the Marriage Bill, it is stated that it is not permissible to marry someone of a different religion.

## Findings:
However, based on Bill of Marriage number 66, legal experts stated that there was a void in the law, thus interfaith marriage rules could be applied. That way, interfaith marriages can be implemented. In fact, Indonesian people still demand that interfaith marriages be enforced.

## Conclusion:
These conclusions are gathered from many different interfaith marriages and are relatively difficult to carry out. Therefore, this problem needs to get a solution.
Keywords : Marriage; Law in Indonesia; Perspective and Practice according to Religion.
Abstrak
Latar Belakang:
Artikel  ini  membahas  masalah  hukum  perkawinan  antar  pemeluk  agama  yang  berbeda  di  Indonesia,  terutama setelah penerapan RUU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam diskusi, pernikahan antar agama yang  berbeda  sulit  untuk  dilakukan  setelah  RUU  itu  berlaku.  Karena  kurang  memadainya  penjelasan  tentang perkawinan beda agama pada RUU tersebut, beberapa masalah pun kerap terjadi pada interpretasi dan aplikasi.

## Metode Penelitian:
Mengacu pada RUU Perkawinan Bab 2, disebutkan tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama.

## Hasil Penelitian:
Namun,  berdasarkan  Bill  of  Marriage  nomor  66,  ahli  hukum  menyatakan  bahwa  ada  kekosongan  di  hukum tersebut, dengan demikian aturan perkawinan beda agama mampu diterapkan. Dengan begitu, perkawinan beda agama dapat diterapkan. Pada kenyataannya,  masyarakat Indonesia  masih  menuntut pemberlakuan  nikah antar beda agama.

## Kesimpulan:
Kesimpulan  tersebut  dikumpulkan  dari  banyak  pernikahan  antar  agama  yang  berbeda  dan  relatif  sulit  untuk dilakukan. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu mendapatkan solusi.
Kata kunci: Nikah; Hukum di Indonesia; Perspektif dan Praktik menurut Agama.
DOI :  - Received : January 2022 Accepted : February 2022 Published : February 2022 Copyright Notice :
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  masyarakat  sederhana  budaya  perkawinannya  adalah  dalam  bentuk  yang sederhana,  sempit  dan  bahkan  tertutup,  sedangkan  dalam  masyarakat  modern  budaya perkawinannya  maju,  luas  serta  terbuka.  Perkawinan  sudah  ada  dalam  masyarakat  yang sederhana  sekalipun,  karena  ia  dipertahankan  oleh  anggota-anggota  masyarakat  dan  para pemuka  agama  dan  pemuka  adat.  Masyarakat  pada  dasarnya  telah  menetapkan  cara-cara tertentu  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Aturan-aturan  tersebut  terus  berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan  tidak  terlepas  dari  pengaruh  budaya  dan  lingkungan  di  mana  masyarakat  itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu  cara  yang  dipilih  Allah  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  manusia  di  muka  bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.
Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  yang  berlaku  secara  resmi  sejak  tanggal  diundangkan,  yaitu  tanggal  2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Undang-undang  tersebut  sudah  berlaku  secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang- undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip  perkawinan  itu  sendiri,  harta  bersama  suami  istri  dalam  perkawinan, pembatasan thalâq dan rujûk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.
Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu  sisi  ada  negara-negara  yang  membolehkan  perkawinan  beda  agama,  dan  di  sisi  lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.  Dalam  konsepsi  hukum  Indonesia,  masalah  perkawinan  telah  mendapat  pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang  Perkawinan),  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.8  Seiring dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  semakin  kompleks,  permasalahan  yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan beda agama.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani

## Rumusan Masalah
a) Bagaimana pandangan bangsa Indonesia terkait perkawinan beda agama?
b) Apa  saja  kajian  hukum  yang  dihadapi  mencakup  perkawinan  beda  hukum  di Indonesia?
c) Bagaimana  proses  terjadinya  perkawinan  beda  agama  dalam  hukum  di Indonesia?
d) Bagaimana pandngan kelima agama yang ada di Indonesia terkait perkawinan beda agama?

## Tujuan
a) Untuk  mengetahui  pandangan  hukum  Indonesia  dalam  mengahadapi perkawinan beda agama di wilayah hukumnya;
b) Untuk mengetahui dan memahami kajian hukum yang terdapat dalam hukum Indonesia terhadap perkawinan beda agama;
c) Untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimanan  terjadinya  proses  perkawinan beda agama di Indonesia;
d) Untuk  mengetahui  pandangan  kelima  agama  yang  ada  di  Indonesia  tentang perkawinan beda agama.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif.  Penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan  dan  numeral  namun  berdasarkan  prosedur  statistik.  Penelitian  dalam  metode  ini menyoroti  beberapa  kasus  perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  ruang  lingkup  hukum Indonesia. Dimana, penelitian dilakukan tidak lepas dari yang namnya kajian hukum. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan penulusuran data-data online.

## 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam  penelitian  ini,  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  melalui penelusuran data online, metode dokumentasi, dan situs web. Hal ini karena fokus penelitian ini  adalah  mengkaji  bagaimana  penerapan  hukum  di  Indonesia  tentang  perkawinan  beda agama.
a) Penelusuran Data Online
Yang  dimaksud  penelusuran  data  online  adalah  tata  cara  melakukan penelusuran  data  melalui  media  online.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  layanan  internet  dengan  cara  mengakses  alamat  situs Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  serta  situs  lain  yang  terkait.  Dalam  penelusuran  data  online  ini dapat  membantu  peneliti  dalam  penelitiannya  yang  disajikan  melalui  website atau situs-situs yang mendukung peneliti guna melengkapi penelitian ini.
b) Situs Web
Peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara  melakukan  penelusuran  data melalui situs web. Penelusuran ini hampir mirip seperti penelusuran data online dimana  peneliti  mengumpulkan  melalui  situs-situs  dan  web  yang  mendukung penelitian.
c) Deskriptipf Analitis
Dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala gejalanya 1 .

## 4. HASIL
Bagi Indonesia, agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah adalah Hindu, Kristen  Protestan,  Kristen  Katolik,  Islam,  Buddha,  dan  KongHuCu.  Dari  semua  perbedaan ritual persembahyangan masing-masing agama terhadap Tuhannya, terdapat juga persamaan diantara ke-6 agama yang diakui Negara yaitu semua agama mengajarkan mengenai kebaikan. Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjingan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang  menjadi  payung  hukum  dalam  hal  perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan,  selain meletakkan  asas-asas,  sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dalam  memberikan  landasan mengenai  hukum  perkawinan  yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan  berlaku  bagi  berbagai golongan  masyarakat  Indonesia.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  Undang-Undang  Perkawinan masih  memiliki  kekurangan,  salah  satunya  adalah  belum  diaturnya  secara  tegas  mengenai perkawinan  beda  agama  dalam  Undang  Undang  Perkawinan  yang  berlaku  saat  ini.  Tidak
1 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, hlm. 10.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
tertulis  secara  implisit  apakah  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  diperbolehkan  atau dilarang 2 .
Secara eksplisit, Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yakni  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama dan  kepercayannya  itu  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1).  Dan  juga  dalam  Pasal  8  huruf  f terdapat  larangan  perkawinan  dengan  tersirat  “Yang  mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan  telah  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  hukum  agama  masing-masing  pihak sebagai  penentuan  apakah  perkawinan  tersebut  dapat  berlangsung  atau  tidak.  Di  Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama  atau  kepercayaan  salah  satu  pihak.  Hal  ini  juga  tidak  dapat  menjadi  solusi  dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

## 5. PEMBAHASAN
Indonesia  sendiri  merupakan  negara  dengan  masyarakat  yang  majemuk.  Namun, pernikahan beda agama masih menjadi topik yang menimbulkan pro-kontra. Tak sedikit yang mempertanyakan  legalitas  pernikahan  beda  agama.  Selain  itu,  penerimaan  keluarga  dan masyarakat pun berbeda-beda dalam topik ini. Ada yang menerima, tetapi banyak juga yang tidak.  Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  semakin  kompleks, permasalahan  yang  terjadi  juga  semakin  kompleks.  Termasuk  juga  kompleksitas  masalah perkawinan.
Berbagai  jenis  ataupun  kasus  perkawinan  di  Indonesia  yang  layak  untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat  antara  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  maupun  Negara  yang  dihuni  oleh pasangan tersebut, salah satunya perkawinan beda agama yang merupakan akhir ini menjadi fenomena  di  Indonesia  baik  dari  kalangan  artis  maupun  masyarakat  awam,  bahkan  aktivis dialog  antar  agama  maupun  kaum  agamawan  terdidik.  Perkawinan antara  orang-orang  yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya  dua  peraturan  yang  berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan
2 Asmin, 1986 , Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 16.
sesuai  hukum  agamanya  masing-masing,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  bahagia  dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa 3
Sebelumnya, diketahui mempelai pria beragama Katolik dan mempelai wanita beragama Islam. Mempelai wanita juga terlihat mengenakan hijab dalam proses pernikahan di Gereja. Keduanya  juga  mengabadikan  momen  pernikahan  dengan  berfoto  bersama  dengan  latar belakang simbol salib dengan didampingi oleh keluarga dan pendeta. Kisah ini sontak membuat banyak  masyarakat  yang  berkomentar  terhadap  kedua  mempelai  tersebut.  Lalu  bagaimana aturan nikah beda agama di Indonesia ?
Di Indonesia, secara yuridis formal, masalah perkawinan termasuk nikah beda agama, diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  serta  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan  tersebut  diketahui  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan.  Dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 40 disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  karena  keadaan  tertentu,  salah  satunya  seorang  wanita yang  tidak  beragam  Islam.  Meski  begitu  bukan  berarti  pernikahan  beda  agama  tak  dapat diwujudkan  di  Indonesia.  Berdasar  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1400  K/Pdt/1986, pasangan  beda  agama  dapat  meminta  penetapan  pengadilan.  Peraturan  tersebut  menyatakan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Sebab, tugas kantor catatan sipil adalah mencatat dan bukan mengesahkan.
Keberlakuan  Peraturan  Pra-  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompetensi Absolut Mengadili Sengketa Perkawinan Beda agama. Berdasarkan penjabaran di atas telah diketahui  bahwa  memang  Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  tidak  sah  apabila  tidak dikehendaki  hukum  agamanya.  Tetapi  jika  memang  sudah  terlanjur  dicatatkan,  maka  jika terdapat sengketa manakah Pengadilan yang berwenang dan menggunakan hukum yang mana? Sebelum  itu  Penulis akan  mengulas  mengenai  keberlakuan  HOCI  dan  GHR  terlebih  dahulu untuk  melihat  hukum  yang  berlaku  bagi  perkawinan  beda  agama  yang  sudah  terlanjur dicatatkan maupun karena perpindahan agama salah satu dari pasangan.
3 Rusli dan R. Tama , Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
Mengenai keberlakuan HOCI, Penulis memberikan contoh semisal apabila salah seorang atau  kedua  suami  istri  yang  Islam  kemudian  murtad,  dan  menggugat  cerai  apakah  ia  akan melakukannya  dengan  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  atau  Gugatan  cerai  di  Pengadilan Negeri? Menurut Zulfa D. Basuki, jika perpindahan agama kepada Kristen terjadi pada salah seorang  dari  suami  atau  istri  maka  yang  berlaku  adalah  hukum  agama  yang  semula,  yakni hukum Islam dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi jika keduanya berpindah agama kepada Kristen maka keduanya tunduk pada hukum Kristen dan gugatannya diajukan  kepada  Pengadilan  Negeri.  Argumentasi  yang  digunakan  adalah  dengan memberlakukan Pasal 72 HOCI yang juga diserap oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1650/SIP/1974  tertanggal  13  November  1979  mengenai kaidah dalam hal perpindahan agama kedua suami istri kepada Kristen, dan Putusan Mahkamah Agung  RI  No,  32  K/AG/1983  tertanggal  22  September  1983  mengenai  kaidah  dalam  hal perpindahan agama salah seorang suami/istri kepada Kristen
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pasal-pasal  dalam  HOCI  dapat  berlaku  mengenai perpindahan  agama  salah  seorang  atau  kedua  suami  istri  karena  hal  ini  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  .  1  Tahun  1974  sebagaimana  diatur  Pasal  66  Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974.
Berikut adalah pengaturan Pasal 72 HOCI:
1) Terhadap  perkawinan-perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  tidak  menurut  ketentuan- ketentuan  ordonansi  ini  dan  peraturan  penyelenggaraan  Reglemen  catatan  sipil  untuk orang-orang  Indonesia-Kristen,  ordonansi  ini  berlaku,  bila  kedua  suami-istri  telah  atau baru  masuk  agama  Kristen,  tidak  dibedakan  apakah  perkawinan  itu  telah  dilaksanakan sebelum  atau  sesudah  berlakunya  ordonansi  ini,  kecuali  dalam  hal-hal  dimana  suami terikat oleh perkawinan dengan lebih dari satu orang istri.
2) Kecuali  apa  yang  dftentukan  dalam  pasal  berikut,  perkawinan-  perkawinan  yang dilaksanakan sebelum perpindahan salah seorang dari suami-istri ke agama Kristen tetap dikuasai oleh hukum yang berlaku terhadap perkawinan pada waktu peralihan itu terjadi 4 .
Tetapi  dalam  pelaksanaannya  Undang-Undang  Perkawinan  masih  memiliki kekurangan,  salah  satunya  adalah  belum  diaturnya  secara  tegas  mengenai  perkawinan  beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit
4 Zulfa D. Basuki, Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum , (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987), hlm. 238.
apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  mengenai  sahnya  perkawinan  jika  suatu  agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan,  yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang- Undang  Perkawinan  yakni  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf “f” terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang  kawin”.  Jadi  sebenarnya  Undang-Undang  Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah  perkawinan  tersebut  dapat  berlangsung  atau  tidak.  Di  Indonesia,  perkawinan  beda agama  dapat  dilaksanakan  dengan  menganut  salah  satu  cara  baik  dari  hukum  agama  atau kepercayaan salah satu pihak. 5
Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya. Saat jaman kolonial, karena banyaknya yang melakukan perkawinan subjeknya tunduk pada hukum negara berlainan, ataupun antara orang Indonesia asli tetapi berlainan agama, maka fenomena ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan  campuran  di  jaman  kolonial  diatur  dalam  peraturan  perkawinan  campuran  atau bahasa aslinya Regeling op de Gemengde Huwelijken hal tersebut merupakanvproduk hukum kolonial, setelah kemerdekaan masih berlaku bagi Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal  29  Desember  1896,  termuat  dalam  MStaatsblad  Tahun  1896  No.  158,  dan  telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan. 6
Perkawinan  campuran  berarti  antara  orang  yang  satu  dengan  lainnya  memiliki perbedaan dari segi kewarganegaraan maupun agama. Namun dalam peraturan ini, perbedaan sama  sekali  bukan  penghalang  terhadap  perkawinan.  Memang  secara  aturan  hukum,  telah dikaji dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken . Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing  hukum  agama  memiliki  ketidakcocokan  dengan Regeling  op  de  Gemengde Huwelijken . Sebagai contoh, umat Kristen menganggap perkawinan antara seorang perempuan Kristen dengan pria Muslim di hadapan pegawai pencatatan nikah bagi orang Islam (penghulu) sebagai perkawinan yang tidak sah. 7
5 Soedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.
6 Hasbullah Bakri, 1970, Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 30-31.
7 T.Jafizham, 1977, Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam , Mestika, Medan, hlm. 57

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
Undang-Undang  tentang  Perkawinan  itu  menitikberatkan  pada  hukum  agama  dalam melaksanakan  perkawinan,  sehingga  penentuan  boleh  tidaknya  perkawinan  tergantung  pada ketentuan agama. Artinya, bila hukum agama tak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuan agamanya. Hal itu berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah  mengatur  perkawinan antar  pemeluk  agama  dalam  bab  larangan  perkawinan.  Pasal  40 huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  dinyatakan  bahwa  dilarang  melangsungkan  perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perkawinan pada 2015 lalu.
Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan  pasangan  beragama  Islam  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) Komisi Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Neng  Djubaedah, memaparkan  alasan  orang  Islam  dilarang  menikah  dengan  orang  yang  berbeda  agama walaupun  tetap  dimungkinkan  tercatat  negara.  Paparannya  merespons  fenomena  pernikahan beda agama beberapa waktu terakhir.
Terbaru,  Pengadilan  Negeri  Pontianak  mengesahkan  dan  memberikan  izin  kepada pasangan  beda  agama  di  Pontianak  untuk  mencatatkan  perkawinan  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak.  Hakim  tunggal  PN  Pontianak,  Yamti Agustina, mengabulkan seluruh permohonan para pemohon yang merupakan pasangan beda agama yaitu RNA (beragama islam) dan M (beragama katolik).
a. Proses Administrasi
Lain  halnya  dengan  legalitas  pernikahan  dimata  hukum,  sayangnya  proses pengurusan administrasi untuk pasangan yang akan menikah beda agama tak semudah kelihatannya.  Bahkan,  hampir  sebagian  besar  petugas  yang  mengurusi  pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun lurah biasanya tidak mau membantu proses  administrasi.  Mereka  beranggapan  bahwa  menikah  beda  agama  menyalahi
aturan hukum yang berlaku. Alasan menyalahi aturan hukum ini seringkali digunakan oleh  aparat  hukum  karena  kebanyakan  dari  mereka  tidak  mengerti  tentang  hukum pernikahan yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya edukasi dari pemerintah agama serta masih besarnya ideologi keagamaan di Indonesia menjadi alasan terbesar. Pemerintah bisa  dibilang  kurang  mendukung  pernikahan  agama  di  Indonesia  dan  tidak mengakomodasi proses administrasi. Jalan satu-satunya adalah melakukan pernikahan dua kali, masing-masing dengan agama Anda dan pasangan.

## Cara Menikah Beda Agama Secara Legal
Melansir  artikel  “Kajian  Hukum  terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hukum  Islam”  yang  dimuat  dalam  Jurnal  Hukum Samudra Keadilan volume 10 tahun 2015, terdapat dua cara menikah beda agama di Indonesia.
Cara  pertama  adalah  dengan  “menyiasati”  Undang-Undang  Perkawinan. Caranya, salah satu pihak melakukan “perpindahan agama sementara” dan mengikuti upacara  perkawinan  yang  sah  berdasarkan  salah  satu  agama.  Hal  tersebut  akan memenuhi syarat perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut. Setelah itu, dua pihak yang menikah kembali memeluk agama masing-masing.
Cara  kedua  bisa  ditempuh  berkat  Putusan  MA  No.  1400  K/Pdt/1986  yang memperbolehkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan beda agama.
Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga  yang bertugas mencatat pernikahan, yakni  Kantor  Catatan  Sipil  dan  Kantor  Urusan  Agama.  Putusan  tersebut  diterbitkan setelah pasangan beda agama, Andy Vonny Gani P. Dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan,  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  MA  membolehkan  keduanya menikah beda agama, karena pasangan dianggap tidak menghiraukan peraturan agama sehingga tidak ada halangan untuk menikah secara sah.
Artinya,  pemohon  sudah  tidak  lagi  menghiraukan  status  agamanya  (Islam) sehingga  Kantor  Catatan  Sipil  dapat  melangsungkan  dan  mencatatkan  perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani

## b. Potensi Masalah dalam Perkawinan Beda Agama
Selain  hukum  perundangan-undangan  dan  hukum  agama,  penting  bagi  Anda mempertimbangkan beberapa hal, terutama terkait masalah yang bisa saja timbul dalam perkawinan beda agama di Indonesia, di antaranya:

## 1. Pencatatan perkawinan
Apabila  perkawinan  beda  agama  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang beragama  Islam  dan  Kristen,  maka  akan  timbul  masalah  mengenai  pencatatan perkawinan. Apakah diurus di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, mengigat ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda.
Apabila  ternyata  pencatatan  perkawinan  beda  agama  akan  dilakukan  di Kantor  Catatan  Sipil,  maka  akan  dilakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  apakah perkawinan  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan tentang  syarat  sahnya  suatu  perkawinan.  Jika  pegawai  pencatat  perkawinan berpendapat  perkawinan  tersebut  ada  larangan  menurut  Undang-Undang Perkawinan, dia berhak menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

## 2. Status anak dalam hukum perkawinan beda agama
Jika  pencatatan  perkawinan  beda  agama  ditoak,  maka  hal  tersebut  bisa berimbas pada status anak yang terlahir dalam perkawinan. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang  Perkawinan,  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Oleh  karena  tidak  dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah  dan  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  atau  keluarga  ibunya, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  4  disebutkan:  “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”  Kemudian  damam Pasal  44  KHI  disebutkan:  "Seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. "Secara singkat pasal
tersebut  menjelaskan,  apabila  ada  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  beda  agama, maka anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja (Pasal 100, KHI)," jelas Hanna. Hal itu lantaran Pasal 99 (a) KHI menyebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah baik secara  agama  maupun  hukum  yang  berlaku.  "Jadi,  anak  yang  dilahirkan  karena perkawinan  beda  agama  menjadi  tidak  sah  atau  dianggap  anak  luar  kawin  dan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  Ibunya  saja," jelas Hanna, mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lebih jauh, status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama ini akan berbuntut pada hak dan kedudukannya dalam hukum waris.
c. Legalitas Akta Pernikahan
Jika  misalnya  seseorang  akan  menikah  beda  agama,  maka  sebaiknya melangsungkan pernikahan diluar Islam agar mendapatkan akta nikah. Hal ini karena Islam  hanya  mengeluarkan  buku  nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  dan  hanya dikeluarkan jika kedua belah pihak beragama Islam. Padahal, akta nikah atau buku nikah  sangat  penting  kedepannya  seperti  untuk  membuat  kartu  keluarga  serta  akta kelahiran  anak  nantinya.  Akta  nikah  lebih  direkomendasikan  karena  tidak  terdapat keterangan  agama  yang  dianut  di  dalamnya.  Sedangkan,  KUA  tidak  akan mengeluarkan  buku  nikah  meskipun  salah  satu  pihak  beragama  Islam.  Akan  tetapi sebenarnya satu akta nikah saja cukup dan pernikahan bisa dibilang sudah sah di mata hukum  karena  dokumen  yang  digunakan  adalah  sama.  Sehingga,  jika  Anda  dan pasangan sudah memiliki akta nikah, maka kalian tidak akan bisa mengurus lagi di KUA maupun sebaliknya. Setidaknya itulah  yang bisa menjadi pertimbangan Anda mengenai nikah beda agama di Indonesia.
d. Upaya  Hukum Untuk Mengatasi Kekosongan  Hukum Pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama
Ketidak  adanya  ketegasan  atas  pengaturan  perkawinan  beda  agama  sehingga menimbulkan  kekosongan  norma  hukum,  terdapat  upaya  dari  Pasal  35  huruf  a Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
agama  sehingga  mendapat  status  hukum  yang  bersifat  nasional  bukan  hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana  dijelaskan  bahwa  maksud  dari  Pasal  35  huruf  a  adalah  perkawinan  yang dilakukan antar umat penganut beda agama.
Berdasarkan putusan MA Reg. No 1400 K/Pdt/1986, Yudi Kristanto beragama islam selaku pemohon yang akan menikah dengan Yeni Aryono beragama Katholik lalu mereka  mendaftar  di  Kantor  Catatan  Sipil  Kota  Magelang  untuk  dilakukannya perkawinan,  namun  kantor  Catatan  Sipil tidak  bisa melaksanakan  dan  mencatatkan perkawinan mereka dengan alasan Yudi Kristanto dan Yenil Aryono berbeda agama. Perkawinan  ini  bisa  dilaksanakan  dan  didaftarkan  apabila  ada  ijin  dari  Pengadilan serta  Hakim  berupa  suratppenetapan  dari  Pengadilan  Negeri  Magelang  untuk pemohon  melangsungkan  perkawinan  beda  agama.  Karena  kekosongan  Undang- Undang Perkawinan, Mahkamah Agung menimbang bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,  akan  tetapi  keadaan  tersebut  adalah  merupakan  suatu  kenyataan  yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan  keluarnya  menurut  hukum  agar  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
Sementara  itu  Undang-Undang  tersebut  juga  tidak  melarang  secara  tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum. Dan juga  Mahkamah  Agung  menimbang  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27 menentukan  bahwa  seluruh  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama  warga  negara  sekalipun  berlainan  agama,  sedangkan  Pasal  29  Undang- Undang  Dasar  1945  mengatur  bahwa  negara menjamin  kemerdekaan  warga  negara untuk  memeluk  agamanya  masing-masing.  Dan  menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut  maka  Pengadilan  Negeri  berpendapat  bahwa  permohonan Pemohon  cukup  beralasan  dan  berdasarkan  hukum,  oleh  karenanya  permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Jadi Mahkamah Agung dalam putusan MA  Reg.  No  1400  K/Pdt/1986  menetapkan  dengan  memberikan  ijin  kepada  Yudil Kristianto  dan  Yeni  Aryono  untuk  melangsungkan  perkawinan  agama  di  Kantor
Catatan  Sipil  Kota  Magelang  dengan  menunjukkan  salinan  penetapan  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap.
Perkawinan antara Yudi Kristianto dengan Yeni Aryono merupakan perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan dan ini sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi    Kependudukan.  Jika  sudah  mendapat  penetapan.  Maka  perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil.
Pencatatan  perkawinan  mempunyai  peran  menentukan  dalam  suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan  oleh  negara.  Apabila  perkawinan  tidak  dicatatkan  maka  perkawinan tersebut  tidak  diakui  oleh  negara,  begitu  pula  sebagai  akibat  yang  timbul  dari perkawinan tersebut. 8
Terdapat beberapa kasus perkawinan beda agama di luar negeri. Peristiwa ini jelas  merupakan  penyelundupan  hukum  karena  melakukan  Perkawinan  yang sebenarnya menurut hukum yang berlaku bagi para pihak tidak diperbolehkan, namun menjadi “diperbolehkan” apabila dilakukan di Negara lain yang hukum perdatanya membolehkan  hal  tersebut  dengan  penerapan  asas Lex  Loci  celebrationis .  Dengan demikian  para  pihak  seolah-olah  terhindar  dari  hukumnya  sendiri  dan  hakim  tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut dengan alasan hal itu dilarang pada hukum sang  hakim  ( Lex  Fori ).  Dalam  konteks  Indonesia  berarti  hakim  perdata  tidak  bisa membatalkan  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri  yang  membolehkan,  dengan alasan hukum agamanya di Indonesia ( Lex Fori – Hukum sang hakim vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) melarangnya. Akan tetapi jika melihat rumusan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka meskipun perkawinan dilakukan di luar negeri, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku, sehingga seharusnya  keabsahan  perkawinan  tetap  dinilai  berdasarkan  kaidah  hukum  agama masing-masing mempelai. Jika hukum agamanya melarang perkawinan beda agama maka  perkawinannya  menurut  hemat  Penulis  tetap  tidak  sah.  Namun ternyata  pada praktiknya hal ini tetap dianggap lazim dan saat ini banyak preseden-preseden yang muncul.
8 Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit universitas Diponegoro , Semarang, hlm. 10.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa pada Hukum Perkawinan yang terjadi meliputi unsur asing berlaku asas Hukum Perdata Internasional yakni asas Lex Loci Celebrationis atau Lex Loci Actus . 9
e. Pandangan dari kelima agama yang ada di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama.

## 1. Agama Islam
Menurut  Agama  Islam,  Islam  sendiri  sebagai  agama  yang  dianut  oleh mayoritas  penduduk  di  Indonesia  sebenarnya  menentang  keras  mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini.
Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang  ingin  menikah  dalam  konteks  perkawinan  beda  agama  juga  dilarang  oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT yakni :
Bagi  orang  Islam  tidak  diperbolehkan  menikahkan  (menjadi  wali)  anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus 10 .
2. Agama Kristen Protestan
Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan  pasangan  yang  seagama.  Karena  bagi  Kristen,  tujuan  dari  perkawinan adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  antara  suami,  isteri  dan  anak-  anak  dalam lingkup  rumah  tangga  yang  abadi  dan  kekal.  Untuk  itu,  apabila  mereka  yang menikah  dengan  berlainan  agama  maka  rumah  tangga  mereka  akan  sulit  untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam  2  Korintus  pasal.  (6)  ayatnya  ke  -14  yang  berbunyi  :  “Janganlah  kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
9 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama , Jakarta: Kinta Djakarta, 1962, hlm. 45 .
10 H. Moch Anwar, Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama , CV. Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 18
Sebab  persamaan  apakah  terdapat  antara  kebenaran  dan  kedurhakaan?  Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.

## 3. Agama Katholik
Bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katholik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan  Sakramen  adalah  suatu  kesepakatan  antara  manusia  dengan  Tuhan  Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.
Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita  atas  dasar  ikatan  cinta  kasih  yang  total  dengan  persetujuan  bebas  dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan  menurut  agama  Kristen  Katholik  adalah  perbuatan  yang  bukan  saja merupakan  perikatan  cinta  antara  kedua  suami  isteri,  tetapi  juga  harus mencerminkan  sifat  Allah  yang  penuh  kasih  dan  kesetiaan  yang  tidak  dapat diceraikan.  Perkawinan  itu  adalah  sah  apabila  kedua  mempelai  sudah  dibaptis (Kan. 1055 : 2). 11
4. Agama Hindu
Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria  dan  wanita  sebagai  suami  isteri  untuk  mengatur  hubungan  seks  yang  layak guna  mendapatkan  keturunan  anak  pria  yang  akan  menyelamatkan  arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah. 12

## 5. Agama Budha
Beda halnya dengan pandangan menurut umat Budha, Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan atau pun melarang seseorang  untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan  bagi  umat  Budha  merupakan  sesuatu  yang  harus  dipikirkan  secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang
11 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11
12 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha. Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna)  dan  Rasa  Sepenanggungan  (Mudita)  dengan  tujuan  untuk  membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa 13 .

## 6. KESIMPULAN
Hukum Menikah Beda Agama Dalam Undang undang
1) UU Tahun 1974 nomor 1
Dalam  aturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  pernikahan  campuran kewarganegaraan diperbolehkan. Rujukan tidak diperbolehkannya menikah beda keyakinan terdapat pada Undang-Undang Perkawinan tepatnya pasal 2 ayat (1).
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pernikahan  akan  sah  dilakukan  jika sesuai  hukum  setiap  keyakinan  dan  kepercayaan.  Jadi,  bisa  dikatakan  bahwa menikah  dengan  keyakinan  tidak  sama  boleh  saja,  asalkan  sesuai  hukum agama yang dianut.
2) Inpres Tahun 1990 Nomor 1
Dalam undang undang inpres ini, hukum menikah beda agama memang tidak diperbolehkan.  Pernikahan  menjadi  tidak  diperbolehkan  jika  pasangan  tersebut beda keyakinan.
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Didalam  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  pernikahan  beda agama  diperbolehkan  secara  administrasi  dengan  beberapa  catatan  seperti mengikuti Undang-Undang  Perkawinan, dinyatakan sah secara agama, dan telah terdaftar di Kementerian Urusan Agama (KUA).
Pada  intinya  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  itu  menitik  beratkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya  perkawinan  tergantung  pada  ketentuan  agama.  Artinya,  bila  hukum agama  tak  memperbolehkan  perkawinan  beda  agama,  maka  tidak  boleh  pula menurut hukum negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung
13 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11
pada ketentuan agamanya. Hal itu berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur perkawinan antarpemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal  40  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  dinyatakan  bahwa  dilarang melangsungkan  perkawinan  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  tidak beragama Islam. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perkawinan pada 2015 lalu.
Salah satu syarat menikah beda agama menjadi sah jika sudah ditetapkan oleh  pengadilan.  Maksud  dari  sah  ini  adalah  boleh  dicatatkan  dalam  sistem administrasi negara sesuai hukum berlaku di Indonesia.
Pencatatan  pernikahan  ini  penting  dilakukan  supaya  mendapatkan pengakuan dari hukum. Jadi, Anda tidak harus ke luar negeri untuk melangsungkan pernikahan ini. Tidak adanya peraturan khusus mengenai larangan menikah beda agama  di  Indonesia  membuat  banyak  orang  bimbang.  Sebagai  rujukan  hukum penetapan status serta izin pernikahan ini, putusan kasasi sering menjadi pilihan. Banyak  juga  dokumen  permohonan  izin  pernikahan  ini  dikabulkan  oleh  kantor catatan  sipil  setempat.  Diperbolehkannya  pengajuan  izin  juga  didukung  oleh Undang-Undang yang membahas tentang Hak Asasi Manusia yaitu nomor 39 tahun 1999. Seperti kita semua ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai berbagai macam hak.
Pihak  lain  tidak  boleh  mencampuri  hak  ini,  salah  satunya  yaitu  dalam memilih  pasangan.  Sebenarnya  sesuai  dengan  hukum  menikah  yang  berlaku, menikah beda agama tetap dapat dilakukan dan legal di Indonesia.
Pada dasarnya ketika sesorang memutuskan untuk benar-benar meresmikan sebuah  hubungan  dengan  pasangan  meski  mendapat  perbedaan  agama  dan  juga keyakinan,  harus  benar-benar  sadar  betul  atas  semua  konsekuensi  dari  pilihan tersebut.  Banyak  hal  yang  harus  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  demikian  juga sebaliknya. Gesekan sosial dan budaya pasti akan sangat nyata terasa nantinya.
Keluarga dan teman-teman terdekat juga harus masuk dalam pertimbangan. Belum  lagi  soal  agama  apa  yang  kelak  akan  dianjarkan  pada  anak,  hal  tersebut harus di diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan. Saling mengerti dan toleransi adalah  sebuah  kunci  sebuah  hubungan  yang  terpaut  dalam  dua  agama  yang berbeda.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani

## 7. SARAN

## Hukum Menikah Beda Agama Dalam Undang-Undang

## 1) Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1
Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan campuran kewarganegaraan diperbolehkan. Rujukan tidak diperbolehkannya menikah beda keyakinan terdapat pada Undang-Undang perkawinan tepatnya pasal 2 ayat (1).
Pasal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan akan sah dilakukan jika sesuai hukum setiap  keyakinan  dan  kepercayaan.  Jadi,  bisa  dikatakan  bahwa  menikah  dengan keyakinan tidak sama boleh saja, asalkan sesuai hukum agama yang dianut.

## 2) Inpres Tahun 1990 Nomor 1
Dalam  undang  undang  inpres  ini,  hukum  menikah  beda  agama  memang  tidak diperbolehkan.  Pernikahan  menjadi  tidak  diperbolehkan  jika  pasangan  tersebut  beda keyakinan.

## 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Didalam  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  pernikahan  beda  agama diperbolehkan secara administrasi dengan beberapa catatan seperti mengikuti Undang- Undang Perkawinan, dinyatakan sah secara agama, dan telah terdaftar di Kementerian Urusan Agama (KUA).
Pada intinya Undang-Undang tentang Perkawinan itu menitik beratkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung  pada  ketentuan  agama.  Artinya,  bila  hukum  agama  tak  memperbolehkan perkawinan  beda  agama,  maka  tidak  boleh  pula  menurut  hukum  negara.  Boleh  atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuan agamanya. Hal itu berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur perkawinan antarpemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa  dilarang  melangsungkan  perkawinan  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang tidak beragama Islam. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perkawinan pada 2015 lalu.
Salah  satu  syarat  menikah  beda  agama  menjadi  sah  jika  sudah  ditetapkan  oleh pengadilan.  Maksud  dari  sah  ini  adalah  boleh  dicatatkan  dalam  sistem  administrasi negara sesuai hukum berlaku di Indonesia.
Pencatatan pernikahan ini penting dilakukan supaya mendapatkan  pengakuan dari hukum. Jadi, Anda tidak harus ke luar negeri untuk melangsungkan pernikahan ini. Tidak adanya peraturan khusus mengenai larangan menikah beda agama di Indonesia membuat banyak orang bimbang. Sebagai rujukan hukum penetapan status serta izin  pernikahan
ini,  putusan  kasasi  sering  menjadi  pilihan.  Banyak  juga  dokumen  permohonan  izin pernikahan  ini  dikabulkan  oleh  kantor  catatan  sipil  setempat.  Diperbolehkannya pengajuan izin juga didukung oleh Undang-Undang yang membahas tentang hak asasi manusia  yaitu  Nomor  39  tahun  1999.  Seperti  kita  semua  ketahui  bahwa  setiap  warga negara Indonesia mempunyai berbagai macam hak.
Pihak lain tidak boleh mencampuri hak ini, salah satunya  yaitu dalam memilih pasangan. Sebenarnya sesuai dengan hukum menikah yang berlaku, menikah beda agama tetap dapat dilakukan dan legal di Indonesia.
Pada dasarnya ketika sesorang memutuskan untuk benar-benar meresmikan sebuah hubungan dengan pasangan meski mendapat perbedaan agama dan juga keyakinan, harus benar-benar sadar betul atas semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Banyak hal yang harus  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  demikian  juga  sebaliknya.  Gesekan  sosial  dan budaya pasti akan sangat nyata terasa nantinya.
Keluarga dan teman-teman terdekat juga harus masuk dalam pertimbangan. Belum lagi  soal  agama  apa  yang  kelak  akan  dianjarkan  pada  anak,  hal  tersebut  harus  di diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan. Saling mengerti dan toleransi adalah sebuah kunci sebuah hubungan yang terpaut dalam dua agama yang berbeda.

## 8. REFERENSI
Asmin.  (1986). Status  Perkawinan  Antar  Agama  Ditinjau  dari  Undang-  Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Dian Rakyat, Jakarta.
H.  Moch  Anwar, Dasar  –  dasar  Hukum  Islami  dalam  Menetapkan  Keputusan  di Pengadilan Agama , CV. Diponegoro, Bandung.
Hasbullah  Bakri,  1970,  Pengaturan  Undang-Undang  Perkawinan  Umat  Islam,  Bulan Bintang, Jakarta.
https://blog.justika.com/keluarga/hukum-menikah-beda-agama-di-indonesia/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318084707-20-772941/mui-respons- fenomena-pernikahan-beda-agama
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20-773404/titik-berat-uu- perkawinan-dan-tata-cara-nikah-beda-agama
https://www.ruangmom.com/menikah-beda-agama.html

## Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif  Hukum Di Indonesia
Martin Trendsius Gultom, Fahira Nuur Adhilanisaa, Dian Latifiani
Ikhsan,  Abdul  H  (2021). Ingin  menikah  beda  agama  di  Indonesia?  Ini  caranya .
https://www.kompas.tv/article/219977/ingin-menikah-beda-agama-di- indonesia-ini-caranya Diakses tanggal 13 April 2022.
Luthfia,Ayu,  A.  (2022). Ramai  soal  nikah  beda  agama,  bagaimana  aturannya  di indonesia, diakses tanggal 1 april 2022.
Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia , Badan Penerbit universitas Diponegoro,
Semarang.
Nurhadi.  (2022) Nikah  beda  agama,  begini  aturan  nya  di  Indonesia . https://nasional.tempo.co/read/1570043/nikah-beda-agama-begini-aturannya-di- indonesia , diakses tanggal 12 april 2022.
Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11
Rifan, A. (2022) Pernikahan beda agama sah atau tidak? Ini penjelasan berdasar aturan
hukum di Indonesia
https://www.suara.com/news/2022/03/11/161049/pernikahan-beda-agama-sah- atau-tidak-ini-penjelasan-berdasar-aturan-hukum-di-indonesia , diakses tanggal 11 April 2022.
Rusli  dan  R.  Tama, Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahnya (Bandung  :  Penerbit Pionir Jaya, 2000).
Soedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga , Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar penelitian Hukum , Jakarta
Sudargo  Gautama ,  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia,  Jilid  Kedua  Bagian Pertama , Jakarta: Kinta Djakarta.
T.Jafizham, 1977, Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, Mestika, Medan.
Yannor,  P.  2019. Menelaah  perkawinan  beda  agama  menurut  hukum  positif https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah- perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif , diakses tanggal 2 April 2022.
Zulfa D. Basuki, Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi
Hukum Antar Tata Hukum , (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987).