JURNAL AL-ASHRIYYAH, Vol. 1,  No.1, Oktober 2015
1

## A. Pendahuluan
Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa  sumber  hukum  Islam  yang primer  adalah  Al-Qur’an  dan Hadits.  Nabi  Muhammad  yang posisinya
menjadi
Rasul,
manakala  muncul  suatu    masalah baik  yang  berhubungan  dengan Allah  ( ibadah)  maupun  dengan sesama atau masyarakat ( mu‘a>malah),    maka  Allah menurunkan
ayat untuk menjelaskanya.  Sebagai  seorang muballigh  (penyampai)  risalah, Rasul  hanya  menyampaikan  apa yang  diturunkan  Allah  kepadanya agar  diikuti  oleh  umat,  namun kendatipun  demikian,  ayat-ayat Al-  Qur’an  tidak  selamanya menjelaskan secara
terperinci ( tafs}ili>) melainkan mayoritas  ayat–ayat  tersebut bersifat global atau umum ( ijma>li>), oleh karena itu, Rasul menjelaskan kembali ayat-ayat tersebut dengan haditsnya,  yang  memang  Rasul diberi otoritas menjelaskan disatu sisi,  dan  ia  menghadapi  realitas kehidupan masyarakat yang menuntut  untuk  penyelesaian secara logis dan masuk akal. Setelah Rasul wafat, sebagai  pengganti  pengemban amanah  penyelesaian  masalah hukum  beralih  kepada  para sahabat.
Dalam menentukan penyelesaian  hukum  awalnya mereka  merujuk  pada  Al-Qur’an,
kalau  tidak  didapatkan  mereka
REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMIKIRAN NU (Telaah Metode Istinbat Hukum Islam NU) Oleh: Ali Mutakin* nabilamandor@gmail.com
Abstrac:  NU  society  organizations  in  Indonesia,  the  largest  Islamic world  even,  NU  is  a  centrist  and  moderate  thinking organitations.  Lajnah  Bah}th  al-Masa>’il  (LBM)  is  a  religious fatwa  institution  owned  by  NU.  Operationally  it  conduct  a study of Islamic law to find the legal provisions of the problems that  occur  in  the  community  (masa>'il  waqi>'iyyah).  There  has been a paradigm shift in the thinking of qawli> madhhab switch to a manha>ji> madhhab.
beralih  kepada  Hadits.  Ketika dibutuhkan,  mereka  melakukan ijtihad  berdasarkan  kemampuan dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur’an  maupun  Hadits  dari aspek  latar  belakang  historis, tujuan-tujuan  dan  alasan-alasan hukum, serta
berdasarkan pengetahuan dan penguasaan bahasa  Arab  yang  mereka  miliki. Mereka  tidak  mendasarkan  pada kaidah-kaidah  yang  sistematis seperti yang telah dirumuskan oleh para  pakar  ahli  hukum  Islam ( us}u>liyyu>n). 1
Ketika  wilayah  kekuasaan Islam  meluas  serta  terjadinya interaksi  sosial  antara  kaum Muslimin  dan  penduduk  asli, kasus-kasus baru bermuculan yang menuntut  penyelesaian  secara hukum.  Untuk  menyelesaiakan kasus-kasus yang semakin kompleks ini, para ta>bi’i>n dan ta>bi‘ al-ta>bi‘i>n berusaha
secara maksimal  untuk  menyelesaikanya dengan  mengikuti  langkah  Rasul dan  para  sahabat,  bahkan  mereka mengembangkan  metodologinya. Di samping Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama,  ada ijma’  sahabat,  qiyas, istih}sa>n,  mas}lah}ah  al-mursalah yang  semuanya  adalah  hasil pengembangan  para ta>bi‘i>n  dan
1 Sayyid  Muhammad  Musa, al-Ijtiha>d wa  Madha  Ha>jatina  Ilayh  fi>  Hadha  al  ‘As}r,
(Mesir:  Da>r al-Kutub al-Hadithah, t.t.) h. 37 2 M. Ali Hasan, Perbandingan
Madzhab,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, cet. IV.) h. 39
ta>bi‘ al-ta>bi‘i>n terhadap metodologi istinba>t} hukum Islam. Ijtihad adalah usaha mencurahkan  kesungguhan  dalam rangka memperoleh hukum- hukum  syara’  yang  dalam  hal  ini banyak  dipengaruhi  oleh  kondisi masyarakat yang ada pada saat itu, juga disesuaikan dengan kepentingan (kemaslahatan ummat). 2 Hasil ijtihad inilah yang kemudian  disebut  dengan  fiqih. Oleh  karena  itu  fiqih  adalah pengetahuan  tentang  hukum- hukum  syara’  yang  bersifat ‘amaliyah    (perbuatan  lahir) yang diambil dari dalil-dalil terperinci. 3
Fiqih  yang  tertuang dalam kitab-kitab
kuning adalah
merupakan  sebuah  produk  hasil pemahaman dan ijtihad para ulama dimasa  silam,    kalau  kita  amati, ada  dua  kelompok  dalam  menilai sosok  fiqih  tersebut;  kelompok pertama  mereka  mensalahartikan dan mendudukanya sebagai entitas yang  bersifat  absolut  dan  sakral. Implikasinya adalah, setiap problem  yang  muncul  pada realitas  kekinian,  harus  selalu merujuk  pada  kekuatan    magis fikih  tersebut  dalam    mencarikan jalan  keluar. Dan akibatnya jelas, semua  fenomena  yang  terjadi  di era kontemporer harus selalu patuh pada otoritas tunggal masa silam.
3 Moch.  Anwar,  dkk. Terjemah  fathul Mu’in, karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibari  al-Fannani,  (Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, cet. V, 2006), h. 8-9
Inilah  mengapa  banyak  produk fikih  yang  dihasilkan  menjadi mandul  dan  terkesan  mengawang diatas  cakrawala  peradaban  masa silam  dan  bahkan  berada  dilangit karena  tidak  bisa  tersentuh  oleh dunia  nyata.  Hal  inilah  yang kemudian  menjadi  biang    keladi dari banyak kegagalan fikih klasik dalam  berdinamika  dan  berdialog dengan realitas
kehidupan.
Kelompok kedua mereka menganggap  bahwa  fiqih  klasik merupakan    hal  yang  tidak  perlu diperhitungkan sama sekali.
Kelompok  ini  bukan  saja  tidak menghargai  karya  peneliti  secara akademik,  namun  juga  tidak  bisa belajar  dari  pengalaman  sejarah pemikiran yang sebenarnya merupakan warisan
sangat berharga.  Sikap  seperti  ini  juga telah  memutus  ketersinambungan sejarah  pemikiran  ( unhistorical continuity). 4
Kedua  kelompok  ektrim tersebut  menurut  penulis    tidak tepat,  karena  tidak  sesuai  dengan kodrat  fiqih itu sendiri atau tidak proporsional.  Meskipun  keduanya memiliki  sisi  kurang,  namun  kita tidak  bisa  menutup  mata  bahwa keduanyapun  juga  memiliki  sisi
4 A. Qodri Azizy, Reformasi
Bermadzhab, (Jakarta, Teraju, 2003), h. 72
5 ديدلجيا ذخلااو لحاصلا يمدقلا ىلع ةظفالمحا
حلصلاا
6 Lajnah  Bah}thsul  Masa>’il  adalah semacam  lembaga  fatwa  keagamaan  milik Nahdlatul  Ulama  (NU).  Secara  operasional
yang  patut  diapresiasi.  Oleh karena  itu  sebagai  langkah  yang bijaksana,  maka  hanya  sifat  yang moderat  yang  terbaik  dan  harus kita  pilih,  yaitu  dengan  cara mengawinkan dan mengkolaborasikan kedua paradigma  pemikiran  tersebut untuk  saling  melengkapi  dan menambal  sisi  kekurangan  dari masing-masing paradigma.
Bentuk  konkrit  dari  kolaborasi tersebut  adalah  dengan  cara memelihara  tradisi  yang  masih relevan  dan  mengakomodasi  hal baru yang lebih relevan lagi. 5
Nahdlatul  Ulama  (NU) adalah organisasi Islam yang telah mempraktekan  kaidah  tersebut sehingga  lewat  Lajnah  Bah}thul Masa>’il  (LBM) 6 -nya  ia    mampu menyelesaikan    problematika kehidupan  masyarakat  muslim Indonesia.
Sebagai  suatu  organisasi keislaman  yang  mewarisi  tradisi para ulama terdahulu, NU mempunyai corak pemikiran yang khas,  sehingga  keberadaan  NU ditengah-tengah masyarakat mendapatkan tempat
yang istemewa  dibandingkan  dengan ormas-ormas keIslaman yang lain,
lembaga  ini  melakukan  kajian  hukum  Islam untuk  menemukan  ketentuan  hukum  dari masalah-masalah  yang  terjadi  di  masyarakat ( masa>’il al-waqi>’iyyah). Lihat Ahmad Munjin Nasih, Bah}thul Masa>’il dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional , dalam  Jurnal  Al-Q ā n ū n,  Vol. 12,  No. 1,  Juni 2009
terbukti  bahwa  NU  mempunyai basis  masa  yang  tersebar  luas  di seluruh penjuru tanah air. 7 Karena itu,  tidak  mengherankan  jika  NU oleh  banyak  kalangan  dianggap sebagai organisasi
masa keagamaan terbesar di Indonesia.
Lajnah  Bah}thul  Masa>’il
Nahdlatul  Ulama  (LBM  NU) merupakan  perangkat  organisasi NU  bertugas  menyelenggarakan forum Bah}thul Masa>’il atau kajian hukum  Islam,  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  fatwa. Bah}thul Masa>’il melibatkan para kiai yang berada di jajaran shu>riyah maupun para  ahli  fikih  yang  tersebar  di berbagai pondok pesantren.
Perkembangan mutakhir mengantarkan Bah}thul  Masa>’il turut  merespon  isu-isu  hukum kontemporer.  Akan  tetapi,  sudut pandang  tradisional  yang  dipakai kadang  memancing  kritik  dari sejumlah pihak. Misalnya, Bah}thul
Masa’il mendapat tudingan sebagai ‘anti
konteks’, konservatif, dan lain-lain.
Pasca Munas ‘Alim Ulama di Bandar  Lampung  21-25  Juli  1992 adalah awal munculnya kesadaran formal  akan  sebuah  pentingnya pengembangan pemikiran metodologis  khususnya  dalam rangka  melakukan  ijtihad  untuk
7 Menurut  pengamatan  KH.  Hasyim Muzadi  jumlah  warga  NU  diperkirakan mencapai  kisaran  angka  40  Juta.  Perkiraan jumlah  ini  memang  sulit  dibuktikan  secara kuantitaif,  mengingat  warga  NU  mayoritas tidak memiliki KTA sebagai bukti paling valid untuk menyebut diri sebagai warga  NU.  Jika
mengambil  keputusan  hukum. Menurut  Ahmad  Zahro  -  melalui telaah  dokumenter  -    sepanjang kurun waktu 1926 sampai dengan
1999  disimpulkan  bahwa  Lajnah Bah}thul Masa>’il dalam mengaplikasikan pendekatan bermazhab  menggunakan  tiga macam metode penggalian hukum yang diterapkan secara berjenjang 8 yaitu sebagai berikut:
Pertama,  metode  qawli>
(tekstual).
Yaitu
dengan mengambil  langsung  pada  teks pendapat  imam  mazhab  empat atau pendapat ulama pengikutnya. Kedua,  metode  ilh}a>qi>.  Yaitu menyamakan  hukum  suatu  kasus yang belum ada ketentuan hukumnya  dengan  kasus  yang telah  ada  hukumnya  dalam  kitab- kitab  fikih. Ketiga,  metode manhaji> (bermazhab secara manhaj  atau  metodologis).  Yaitu menggali  hukum  dengan  cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan  hukum  yang  telah dibuat oleh imam mazhab. Adapun tehnik operasional metode manhajiy adalah dengan mempraktekkan qawa>’id al- us}u>liyyah  (kaidah-kaidah  ushul
perkiraan  itu  benar,  maka  potensi  yang dimiliki oleh NU sungguh luar biasa. Lihat A. Hasyim  Muzadi, Dari  Sunan  Bonang  ke Negeri Paman Sam (Jakarta: Gramedia, 1999).
8 Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual
NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa’il  1926-1999, (Yogyakarta: LKiS, 2004),  h. 118-124.
fikih)  dan qawa>’id  al-fikihiyyah (kaidah-kaidah fikih). 9 LBM yang pada umumnya hanya mengambil pendapat ulama dalam  menyelesaikan  masalah, maka  dalam  batas  tertentu  akan tidak mampu memecahkan problem  hukum  kontemporer. Oleh karenanya agar metode LBM dalam  mengambil  keputusan  itu bisa compatible  dengan  dunia modern, maka perlu ada pengembangan metodologi.
Metode manhaji> merupakan suatu perkembangan  bermadzhab  yang ideal karena prosedur penggunaan metode  ini  adalah  harus  mengacu pada  metode  penggalian  hukum mazhab empat secara komprehensif. Pengembangan yang dimaksud adalah melakukan upaya rekonstruksi bangunan
teori bermazhab  secara manhaji>  yang telah didefinisikan di atas, sebagai implementasi al-Muhafaz}ah  ‘ala> al-Qadi>m al-S{a>lih wa al-Akhdhu bi al-Jadi>d  al-As}lah  (melestarikan khazanah  lama  yang  baik  dan mengambil  khazanah  baru  yang lebih baik) .

## B. Latar  Belakang Lahirnya NU
9 Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 365-367.
10 Choirul  Anam, Pertumbuhan  dan Perkembangan  Nahdlatul  Ulama,  (Sala: Jjatayu Sala, 1985), h. 54.
11 Faisal Ismail, Islamic Tradisionalism
In  Indonesia:  A  Study  of  the  Nahdlatul Ulama’s  Early  and  Relegius  Ideology  (1926-
NU  sebagai  organisasi sosial  keagamaan  yang  jumlah pengikutnya  paling  besar  di Indonesia,  secara  resmi  berdiri pada  tanggal  16  Rajab  1314  H bertepatan  dengan  tanggal  31 Januari  1926  M  dikampung
Kertopaten Surabaya. 10
Organisasi ini  didirikan oleh para ulama  atau    kyai  dan  rata-rata pengikut organisasi ini berasal dari kalangan pesantren yang tinggal di daerah pedesaan.
Organisasi ini asal mulanya diprakarsai  oleh  K.H.  Hasyim Asy’ari  dan  K.H.  Abdul  Wahab Hasbullah.  Kedua  tokoh  inilah yang  berperan  penting  terhadap lahirnya NU di bumi Indonesia ini.
Adapun pemberian nama “Nahdlatul Ulama”
adalah berdasarkan atas inisiatif dari K.H. Abdul Aziz. 11
Organisasi  ini  muncul sebagai reaksi atas perkembangan gerakan  modernis  Islam    yang diwakili oleh organisasi Muhammadiyah  yang  didirikan pada 1912 dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam pergerakan  politik  Sarekat  Islam
(SI). 12 Selain  itu  munculnya organisasi  ini  (Nahdlatul  Ulama)
1950 ),  published  by  proyek  Peningkatan
Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama  Badan Litbang  Agama  dan  Diklat  Keagamaan
Departemen Agama RI, 2003, h.25
12 Martin van Bruinessen, NU ; Tradisi
Relasi-relasi  Kuasa,  Pencarian Wacana  Baru, terj.  Farid  Wajidi,  (Jogjakarta  :  LkiS,  1999), cet. III, h. 17
juga dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi  di  Timur  Tengah.  Yaitu dikuasainya tanah Haram oleh raja Abdul  ‘Aziz  bin  Sa’ud  yang penganut  Wahabi  di  Saudi Arabia 13 Gerakan  Wahabi  yang semula  dipelopori  oleh  Ibu Taimiyah pada sekitar abad ke-14, berupaya  membuka  kemandegan berfikir  umat  Islam  yang  sudah terlampau  lama  terikat  dengan pemikiran  masa  lalu.  Serta bertujuan  untuk  mengembalikan ajaran  Islam    kepada  sumbernya yang  asli,  yaitu  Al-Qur’an  dan Hadits,  sekaligus  meninggalkan pola  bermadzhab  dan  segala bentuk bid'ah  serta  khurafat. 14 Pemikiran
ini kemudian mempengaruhi  Muhammad  bin
Abdul  Wahab  untuk  melakukan pembaharuan  ajaran  Islam  yang kemudian  dikenal  dengan  aliran Wahabiyah.
Gerakan ini berusaha melakukan pemurnian ajaran Islam sebagai reaksi atas ajaran sufisme yang dianggapnya telah menyelewengkan dari ajaran Islam.  Demikian  halnya  terhadap ajaran-ajaran  bermadzhab  yang tidak  terdapat  dalam  Al-Qur’an dan Hadits, seperti masalah taqli>d, masalah tala>fuz}  bi  al-nia>t,  ziarah kubur,  bacaan barzanji  (maulid),
13 Deliar  Noer, Partai  Islam  di  Pentas Nasional, (Bandung : Mizan, 2000), cet.II, h. 85
14 Kacung  Marijan, Quo  Vadis  NU setelah  Kembali  ke  Khittah  1926,  (Jakarta: Airlangga, 1992), h. 4.
talqi>n, selamatan bagi orang yang meninggal dan sebagainya.
Paham  Wahabiyah  ini akhirnya  menjadi    paham  resmi negara di Hijaz (Arab Saudi) Sejak tahun  1924,  setelah    ibnu  Saud berhasil menumbangkan rezim raja Syarif  Husein  di  Hijaz. 15 Terjadi pergeseran  pemikiran  keagamaan yang radikal setelah Negara Hijaz dikuasai  ibnu  Saud  yang  ditandai dengan perombakan total praktek- praktek  keagamaan  yang  sudah mapan,
seperti
larangan bermadzhab,  larangan  ziarah  ke makam-makam  pahlawan  dan pejuang  Islam,  larangan  merokok dan  tata  cara  beribadah  haji berdasarkan madzhab dan sebagainya. 16 Aliran  Wahabiyah  banyak mempengaruhi
tokoh-tokoh Indonesia  yang  sedang  belajar  di
Timur  Tengah.  Menurut  Deliar Noer  setidaknya  ada  tujuh  tokoh dari Sumatera Barat yang terkenal kuat dengan ajaran-ajaran
modernisasi  Islam  ala  Wahabiyah dan  Muhammad  Abduh.  Mereka diantaranya  Syekh  Muhammad Khatib,  Syekh  Amrullah,  Haji Abdullah  Ahmad,  Syekh  Ibrahim
15 Slamet  Effendi  Yusuf,  et.el.,
Dinamika  Kaum  Santri  Menyusuri  Jejak  dan Pergolakan  Internal  NU,  (Jakarta:  Rajawali, 1983), h. 10-11.
16 Choirul  Anam, Pertumbuhan  dan
Perkembangan Nahdlatul Ulama, h. 49.
Musa,  dan  Zainuddin  Labai  al- Junusi. 17
Begitu juga di pulau  jawa, paham
Wahabiyah
tersebut mempengaruhi  tokoh-tokoh  di jawa  sehingga  melahirkan  dua jenis organisasi yang memiliki visi dan  misi  yang  berbeda. Pertama ialah " Serikat Dagang Islam" yang lahir  pada  tahun  1911  yang kemudian
berubah menjadi "Serikat  Islam". Kedua  adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan, antara  lain Jami’atul  Khair,  Al- Irsyad, Persis, dan Muhammadiyah Muhammamdiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada  18  November  1912  di Yogyakarta,
dan bertujuan memajukan  dunia  pendidikan berdasarkan  agama,  pengertian ilmu  agama  dan  hidup  menurut agama, 18 mereka pun juga menentang  keras  tradisi  yang sudah dilaksanakan
oleh kebanyakan  umat  Islam  seperti niat  shalat  atau us}alli,  tahlilan, selamatan,  dan  ziarah  kubur. Menurut kaum modernis, amalan- amalan  tersebut  adalah  sebagai bid'ah  dan  bukan  ajaran  asli Islam. 19
17 Deliar Noer, Gerakan ModernismeIslam di Indonesia 1900-1942, h.
38-49.
18 Kacung  Marijan, Quo  Vadis  NU setelah Kembali ke Khittah 1926, h. 7-8.
19 Martin Van Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, h. 24.
Walhasil  dampak  yang terjadi  akibat  pandangan  yang demikian  inilah, maka para ulama dari  kalangan  pesantren  tempat kebanyakan  umat  Islam  mencari ilmu,  kemudian  oleh  sementara pihak  dinilai  sebagai  golongan tradisionalis sedang kelompok lain yang mendobrak bacaan us}alli dan sebagainya disebut golongan modernis.  Sehingga  perbedaan persepsi  antara  kedua  kelompok ini  acapkali  meningkat  menjadi konflik, bahkan terkadang bersifat fisik. 20
Pada  tahun  1921  di Indonesia telah diadakan Kongres Al-Islam yang pertama di Cirebon. Kongres  ini  dimaksudkan  guna mencari  titik  temu  dikalangan umat  yang  dilanda  perselisihan agar tidak
mengganggu perjuangan  melawan  penjajah yang jauh lebih penting dari pada persoalan  lain  yang  manapun. 21
Dan  kongres  seperti  ini  diadakan secara  berkelanjutan,  akan  tetapi karena permasalahan yang diperbincangkannya hanya berkisar pada persoalan khilafiyah dan furu’, maka Kongres ini tidak bisa  menjadi  jalan  keluar  bagi perbedaan-perbedaan  yang  ada. Kalangan Islam tradisionalis  amat
20 Slamet  Efendi    Yusuf,  et.el., Dinamika  Kaum  Santri  Menyusuri  Jejak  dan Pergolakan Internal NU, h.14.
21 Slamet  Efendi    Yusuf,  et.el.,
Dinamika  Kaum  Santri  Menyusuri  Jejak  dan Pergolakan Internal NU, h. 14-15.
terpojok  dalam  setiap  Kongres. Sementara  di  kalangan  kaum modernis
sendiri terdapat
perbedaan-perbedaan. Muhammadiyah  misalnya  tidak sependapat dengan SI yang selalu mendominasi pada setiap Kongres.
Kekecewaan kaum tradisionalis  semakin  bertambah ketika forum Kongres itu memperoleh  undangan  dari  raja
Arab  Saudi  untuk  menghadiri Muktamar  Dunia  Islam.    kaum modernis mendominasi perutusannya, bahkan materi yang diperbincangkannya  dari  kaum tradisionalis  kurang  terwakili. Keinginan kaum tradisionalis agar wakil Indonesia dalam Kongres ini mendesak  pada  raja  Ibnu  Saud untuk  memberlakukan  kebebasan bermadzhab  di  tanah  Hijaz,  tidak tersalurkan. 22
Karena gagal menyalurkan aspirasinya lewat perutusan Indonesia  dalam Muktamar  Al- Islam, maka kalangan tradisionalis yang waktu itu diwakili oleh Kyai
Wahab Hasbullah kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat-rapat di kalangan ulama kaum tua. Mulanya dari Surabaya, kemudian ke  Semarang,  Pasuruan,  Lasem dan Pati. Mereka bersepakat untuk mendirikan  suatu  panitia  yang disebut
Komite
Merembuk
22 Slamet  Efendi    Yusuf,  et.el., Dinamika  Kaum  Santri  Menyusuri  Jejak  dan Pergolakan Internal NU, h. 14-15.
Hijaz. 23 Komite  Hijaz  dibentuk setelah mendapat izin KH. Hasyim Asy’ari dalam bulan Januari 1926. Tugas utama panitia Hijaz adalah mempersiapkan pengiriman delegasi ke Muktamar al-Islam di Mekah,  dan  menghubungi  para ulama  terkemuka  dari  Jawa  dan Madura. 24
Sesuai  dengan  tanggal yang  sudah  direncanakan  dan sudah  mendapat  restu  dari  KH. Hasyim  Asy’ari,  pada  tanggal  31 Januari  1926  Komite  Hijaz mengundang para ulama terkemuka untuk membahas
persoalan  mengenai  siapa  utusan yang  akan  dikirim  ke Mukatamr al-Islam  di  Mekah.  Para  ulama terkemuka  yang  dipimpin  KH. Hasyim  Asy’ari  berkumpul  di Kertopaten Surabaya, dan sepakat untuk  menunjuk  KH.  Raden Asnawi  sebagai  delegasi  Komite Hijaz. Namun, setelah KH. Raden Asnawi  dipilih,    Untuk  lebih memperkuat  kesan  pihak  luar, komite ini memutuskan mengubah diri menjadi sebuah organisasi, dan menggunakan  nama Nahdlatoel Oelama.  Pada  masa  beberapa tahun awal kehadirannya, pertimbangan    mengenai  status Hijaz nampaknya tetap merupakan alasan tunggal kehadiran 23 Deliae Noer, Gerakan ModernismeIslam di Indonesia 1900-1942, h.
243.
24 Chairul  Anam, Pertumbuhan  dan
Perkembangan Nahdlatul Ulama, h, 52.
jam’iyyah  Nahdlatul  Ulama 25 yang  berdasarkan  pemahaman Ahlussunnah Wal Jama’ah.

## C. Paham Ahlussunnah  Wal
Jama’ah Nahdlatul  Ulama  yang merupakan  organisasi  keagamaan semenjak kelahirannya telah menyatakan diri  sebagai jami’yah yang  menganut  paham ahl  al- sunnah  wa  al-jama>‘ah.  Yaitu sebuah paham yang timbul sebagai reaksi  terhadap  paham-paham golongan Mu’tazilah. 26
NU berakidah Islam menurut  paham ahl  al-sunnah  wa al-jama>‘ah  dan  menganut  salah satu  madzhab  empat  (Hanafi, Maliki,  Syafi’i,  dan  Hambali). Asasnya adalah
Pancasila. Sedangkan  tujuan  didirikanya ialah untuk memperjuangkan berlakunya  ajaran  Islam  yang berhaluan ahl  al-sunnah  wa  al- jama>‘ah  dan  menganut  salah  satu madzhab  empat  di  tengah-tengah kehidupan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Islam. 27
Secara  etimologi ahl  al- sunnah  berarti  penganut  sunnah Nabi  Muhammad  dan Jama>‘ah adalah sahabat-sahabatnya. 28 25 Martin van Bruinessen, NU ; Tradisi Relasi-relasi Kuasa, h. 34
26 Harun  Nasution, Teologi  Islam, Aliran-aliran  sejarah  analisa  perbandingan,
(Jakarta: UI-Press, cet. II, 2006), h. 62
27 Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam,  (Jakarta:  PT  Ikrar Mandiriabadi, 2002), h.345
Sedangkan  secara  terminologi adalah  suatu  golongan  mayoritas kaum  Muslimin  yang  mengklaim sebagai  pengikut  Nabi  Saw.  dan menerima  konsensus (ijma’)  para sahabat. 29
Dalam  penjelasan  yang lebih rinci seperti yang dijelaskan oleh  KH.  Bisri  Samsuri,  bahwa paham ahl  al-sunnah  wa  al- jama>‘ah  adalah  paham  yang berpegang  teguh  kepada  tradisi- tradisi sebagai berikut:
1. Dalam bidang hukum Islam menganut ajaran dari salah satu madzhab empat, walaupun dalam prakteknya para Kyai merupakan  penganut  kuat madzhab Syafi’i. 2. Dalam soal tauhid, menganut ajaran-ajaran
Imam  Abu  Hasan  Al- Asy’ari  dan  Imam  Abu Mansur Al-Maturidi.
3. Dalam  bidang Tasawuf, menganut dasar-dasar
ajaran Imam Al-Qosim Al-
Junaidi  dan  Imam  Al-
Ghazali. 30
Pada umumnya, paham ahl
al-sunnah
wa
al-jama>‘ah setidaknya  di  Indonesia  selalu
28 Kacung  Marijan, Quo  Vadis  NU setelah Kembali ke Khittah 1926, h. 21.
29 Badrun  Alena, NU:  Kritisisme  dan Pergeseran  Makna  Aswaja,  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 34. 30 Zamarkasyi Dhofier, Tradisi
Pesantren  Studi  Tentang  Pandangan  Hidup Kyai, (Jakarta: LP3S, 1994), h.149.
dikaitkan  dengan  madzhab fiqih empat (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali) walaupun dalam prakteknya,
kalangan ahl  al-sunnah  wa  al- jama>‘ah, banyak menganut mafzhab syafi’i. 31 Bagi ulama NU, golongan ahl  al-sunnah  wa  al- jama>‘ah  berarti  golongan  yang selalu  berpegang  teguh  serta melaksanakan petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah.
Oleh  karena  itu,  NU menolak terhadap tuduhan- tuduhan yang datang dari kalangan modernis,  yaitu  bahwa  sebagian dari
amalan-amalan yang dilaksanakan  adalah bid'ah  yang harus  dihilangkan  dalam  praktek kehidupan  umat  Islam, 32 seperti melaksanakan  shalat tarawih  23 rakaat,  karena  hal  itu  pernah dilaksanakan  oleh khalifah  Umar, mempraktekkan  dua  kali  adzan sebelum  shalat  Jum’at  mengikuti sunnah  Usman. 33 Jika  shalat tara>wih yang dikerjakan 23 rakaat dan  melakukan  adzan  dua  kali sebelum  shalat  Jum’at  dianggap sebagai amalan bid'ah maka Umar dan  Usmanlah  yang  memulainya. kemudian timbul satu pertanyaan, mengapa  jika  memang  amalan- amalan  tersebut  dianggap bid'ah dan menyesatkan umat, pada awal-
31 M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam  di  Indonesia,  Pendekatan  Fikih  dalam Politik,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1994), h. 68-69. 32 Muzammil  Qomar, NU  Liberal  dan
Tradisionalisme
Ahlussunnah ke
awal  pelaksanaannya  tidak  ada reaksi dari sahabat lain?
Selain  dikaitkan  dengan madzhab fikih,  tauhid  dan tasawwuf,  maka  aswaja  atau  ahl al-sunnah  wa  al-jama>‘ah  juga memiliki  prinsip  sikap  dasar kemasyarakatan.  Adapun  dasar- dasar  sikap  kemasyarakatan  NU tercakup dalam
nilai-nilai
universal sebagai berikut: 1. Tawa>sut dan I’tida>l Sikap  tengah  dan  lurus yang  berintikan  prinsip hidup  yang  menjunjung tinggi  keharusan  berlaku adil  dan  lurus  ditengah kehidupan  bersama,  dan menghindari segala bentuk pendekatan  yang  bersifat ekstrem.
2. Tasa>muh
Sikap  toleran  terhadap perbedaan pandangan, baik dalam  masalah keagamaan (terutama  mengenai  hal- hal yang bersifat furu’ atau
cabang atau masalah- masalah yang diperselisihkan atau khila>fiyyah), kemasyarakatan,  maupun kebudayaan.
3. Tawa>zun Sikap  seimbang  dalam berkhidmat atau mengabdi,
Universalisme  Islam,  (Bandung:  Mizan, 2002), h. 63-64.
33 Fachri  Ali  dan  Bachtiar  Effendi, Merambah  Jalan  Baru  Islam,  (Bandung: Mizan, 1990), h. 57.
baik  kepada  Allah  Swt. yang  dikaitkan  dengan kehidupan  bermasyarakat,
kepada  sesama,  maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan  masa  lalu,
masa  kini  dan  masa mendatang.
4. Amar  Ma’ruf    Nahi Munkar Selalu  memiliki  kepekaan untuk mendorong perbuatan  yang  baik  dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah  semua  hal  yang dapat  menjerumuskan  dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan dalam pemikiran keagamaan, dikembangkan keseimbangan
antara penggunaan wahyu dan akal sehingga  dimungkinkan  timbul sikap akomodatif terhadap budaya dan  perubahan  di  masyarakat, asalkan  tidak  menyimpang  dari doktrin-doktrin agama. 34
D. Rekonstruksi Paradigma
Pemikiran NU: Dari Madzhab
Qawli> Ke Madzhab Manhaji >
Di  depan  sudah  dijelaskan bahwa  NU  berakidah  Islam menurut  paham ahlussunnah  wa
34 Muzammil  Qomar, NU  Liberal,  h. 65.
al-jama’ah yang menganut system bermadzhab.  Bermadzhab,  kalau kita  telusuri  sejarahnya  ia  sangat longgar  dan  selalu  dinamis, demikian  pula  bermadzhab  tidak identik  dengan  mempraktikan taqlid. Disemua madzhab (Hanafi, Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali)
dikenal praktik tajdid (pembaharuan atau reform hukum Islam),  sehingga  masing-masing madzhab mempunyai ulama’ yang dinobatkan  sebagai mujaddid
(pembaharu).  Dalam  madzhab Syafi’i  misalnya,  Imam  Syafi’i sendiri dinobatkan
sebagai mujaddid  yang  kedua  setelah kholifah  Umar  bin  Abdul  Aziz, mujaddid  yang  ketiga  adalah  al- Imam  al-Kabir  Abu  al  Abbas Ahmad  bin  Umar  bin  Surayj  al- Baghdadi  (yang  terkenal  dengan sebutan  Ibn  Surayj),  mujaddid yang  keempat  adalah  al-Imam  al- Jalil  Abu  Hamid  Ahmad  bin Muhammad  bin  Ahmad  al- Isfironiyi,  selanjutnya  al-Imam Hujjat  al-Islam  Abu  Hamid Muhammad  bin  Muhammad  bin Muhammad  al-Ghozali  sebagai mujaddid  yang  kelima, dan  Fakhr al-Din  Muhammad  bin  Umar  bin al-Husayn al-Razi sebagai mujaddid yang keenam. 35
Perbedaan  pendapat  antar beberapa  madzhab  bahkan  dalam satu madzhab pun berjalan dengan
35 A. Qodri Azizy, Reformasi
Bermadzhab, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 65-66
baik.  Seperti  dalam  madzhab Syafi’i, dalam satu kasus terdapat beberapa pendapat mengenai hukumnya,  yang  kesemuanya masih dalam satu wadah madzhab Syafi’i. Sehingga dihampir semua kitab Syafi’iyyah selalu mengandung  beberapa  pendapat dalam  satu  kasus,  yang kemudian diiringi dengan penilaian komparasi ( tarjih) terhadap pendapat-pendapat
tersebut.
Sebenarnya  praktek  pen tarjihan sendiri  sudah  termasuk  praktik ijtihad  dalam  skala  kecil,  karena seseorang  tidak  akan  mampu melakukan  tarjih  dari  beberapa pendapat ulama tanpa ia menguasainya, termasuk dalil dan metodologinya. 36
Definisi us}u>liyyin  pada ijtihad  yang  hanya  membatasi ijtihad  dalam  persoalan  amaliah praktis  (fiqih)  lebih  disebabkan karena para ulama ushul memandangnya  dari  “kaca  mata” ushul mereka. Sebab jika diperhatikan dari
justifikasi kebolehan  ijtihad  yang  mereka kemukakan  dalam  hadits  Mu’adz bin  Jabal  yang  diizinkan  oleh Rasulullah  Saw,  maka  jelas  apa yang boleh diijtihadi adalah bukan saja  persoalan  fiqih  semata  tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam,  yaitu  dengan  mengadakan
36 A. Qodri Azizy, Reformasi
Bermadzhab, h. 66-67
37 Yusuf Al Qordhowi, Ijtihad Kontemporer;  Kode  Etik  dan  Berbagai
peninjauan kembali masalah- masalah  yang  ada  didalamnya berdasarkan  kondisi  yang  terjadi pada zaman sekarang dan kebutuh- kebutuhan manusia untuk memilih mana  pendapat  yang  terkuat  dan yang  paling  cocok,  dengan merealisasikan tujuan-tujuan syari’at dan kemaslahatan
manusia.  Yang  nantinya  akan sesuai  dengan  kaidah  “ perubahan fatwa  itu  disebabkan  karena berubahnya  zaman,  tempat  dan manusia.” 37 Pembaharuan
dalam bidang  ijtihad  juga  bukan  saja meliputi  redevinisi  ijtihad,  tetapi juga ruang lingkup dan persyaratan ijtihad. Ruang lingkup ijtihad yang telah  dibatasi  oleh  Syafi’i  dan kalangan us}u>liyyi>n  pasca  Syafi’i hanya menyangkut persoalan yang tidak  ada  nashnya  (ketentuanya) sama sekali, dan hal-hal yang ada nashnya  tetapi  tidak qat}’i>  al- wuru>d dan dalalahnya. 38
Masalah ijtihad sebenarnya tidak masalah mau atau tidak mau, tetapi  masalah  mampu  apa  tidak mampu,  sebab  memaksa  orang yang tidak mampu untuk berijtihad  mengundang  bahaya, oleh  karena  melakukan  ijtihad haruslah seseorang
yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu yang  bisa  membawa  ke  derajat mujtahid.
Penyimpangan, terj. (Surabaya, Risalah Gusti, Cet. II, 2000), h. 14
38 M Ali Hasan, Perbandingan
Madzhab, h. 51
Di  dalam  organisasi  NU
telah terjadi pengembangan wawasan  dan  gagasan-gagasan keagamaan yang makin liberal dan berani  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan zaman yang dihadapi.  Artinya,  NU  telah mendorong  dan  menumbuhkan cakrawala baru pola pikir generasi muda  ke  arah  yang  makin konsisten, dan memberikan kesempatan untuk terus berkembang secara terarah. 39
Tajdid  adalah  persoalan yang pernah dibahas dalam Munas Alim Ulama di Cilacap pada tahun 1987,  pada  dasarnya  persoalan tajdid  bukanlah  tradisi  NU,  tapi lebih banyak dikaji oleh golongan- golongan yang dikategorikan
sebagai golongan modernis, seperti  Muhammadiyah,  sehingga wajar kalau banyak kalangan yang bertanya-tanya  apa  sebenarnya yang  dimaksud  tajdid  dalam Munas Alim Ulama tersebut?
Bentuk  konkrit  dari  tajdid tersebut  adalah  dengan  mengkaji hasil rumusan para ulama mujtahid tidak  lagi  secara  doktriner  dan dokmatis,  namun  dengan critical study  sebagai  sejarah  pemikiran. Artinya  kita  mengkaji  sejarah pemikiran  ulama  sekaligus  latar belakang mengapa ulama tersebut berpendapat  seperti  itu.  Justeru cara  dan  metodologi  dan  proses
39 Muzammil  Qomar, NU  Liberal,  h. 108.
40 Sumanto  al-Qurtubi, KH.  M.A. Sahal  Mahfudh,  Era  Baru  Fiqih  Indonesia,
pemikiran  seperti  itulah  yang seharusnya lebih banyak dikaji dan diikuti proses alurnya.
Bagi KH. Sahal bermazhab secara  metodologis  ( manhaji) merupakan  sebuah  keharusan, karena teks-teks fikih dalam kitab kuning  dipandang  sudah  tidak aplicable seiring dengan berubahnya  ruang  dan  waktu, sehingga  pemahaman  fikih  secara tekstual merupakan aktifitas ahistoris  dan  paradoks  dengan problem kontemporer. Menurut KH. Sahal, keniscayaan itu disebabkan bukan hanya  karena  memahami  secara tekstual  terhadap  teks-teks  dalam kitab  kuning  merupakan  aktifitas yang ahistoris,  tetapi  juga paradoks dengan makna
dan    karakter  fikih  itu  sendiri, sebagai  sebuah  hasil  pemahaman yang  tentunya  bersifat  relatif menerima perubahan. 40 Sedangkan prosedur berijtihad atau beristinba>t } secara manhaji> (metodologis)  menurutnya  adalah dengan  cara  melakukan  ferifikasi persoalan-persoalan yang
tergolong us}u>l  (pokok/dasar)  dan permasalahan yang termasuk furu’ (cabang)  dengan  terlebih  dahulu melakukan  klasifikasi  apakah termasuk dlaruriyyat  (kebutuhan mendesak), hajiyat  (kebutuhan
(Yogyakarta:  Penerbit  CERMIN,  1999).  h. 116.
sekunder), atau tahsiniyyat (kebutuhan tambahan). 41 Dengan demikian,
kalangan  NU  telah  berupaya mengembangkan wawasan
pemikiran fikih  Islam  guna menjawab  perkembangan  zaman, dengan  tetap  mempertahankan khazanah  kitab  kuning.  Mereka mampu  mengadakan  lompatan- lompatan  pemikiran  yang  berarti. Sebenarnya, pengembangan gagasan  ini  pernah  dibahas  di Lampung pada waktu Munas Alim Ulama.  Hal  ini  berarti bah}th  al- masa>’il  Munas  Alim  Ulama  di Lampung itu adalah sebagai mata rantai  dalam  sejarah  intelektual fikih  NU.  Dalam  forum  ini,  para ulama  mengekspresikan  dinamika pemikirannya terutama yang menyangkut masalah-masalah fikih. 42
Walhasil  dalam  NU  telah terjadi  pola  paradigma  berfikih baru. Setidaknya ada tiga ciri yang menonjol  dalam  paradigma  ini. Pertama, selalu diupayakan
interprestasi
ulang
dalam mengkaji  teks-teks  fikih  untuk mencari  konteksnya  yang  baru. Kedua, makna bermadzhab diubah dari  madzhab  secara  tekstual (madzhab qawli>) menjadi bermadzhab  secara  metodologis (madzhab manhaji). Ketiga, verifikasi moderat terhadap makna
41 Sumanto  al-Qurtubi, KH.  M.A. Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqih Indonesia, h. 117.
42 Muzammil  Qomar, NU  Liberal,  h. 112.
ajaran  pokok (us}u>l)  dan  yang cabang (furu’). 43 Dengan  pola bermadzhab seperti ini, diharapkan kepada  para  ulama  NU  untuk keluar  dari tempurung  masa  lalu dan  berani  memunculkan  ide-ide eksperimentatif sosial yang kreatif dan orisinil.
Guna menghadapi tantangan intelektual, NU mencoba mencari terobosa- terobosan  baru  dengan  cara berfikir yang lebih luas, termasuk memperkaya wawasan dan metodologi. Pada tahun 1994 telah diputuskan, bahwa madzhab Syafi’i tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya  acuan  yang  terlalu mengikat, melainkan juga melibatkan ketiga madzhab lainnya. 44 Hal  ini  dipertegas  lagi dalam bah}th  al-masa>’il  NU wilayah  Jawa  Tengah  pada  26-27 Juli  1997  di  pondok  pesantren Misbahul  Muta’alimin  Karang Tengah  Mojo  Pemalang.  Dalam forum  itu  diadakan h}alaqah tentang talfi>q  (pemaduan)  dalam sistem  pengambilan  keputusan dalam  hukum  Islam. Talfi>q dipandang  menjadi  salah  satu alternatif  metode  pengambilan keputusan  dalam  hukum  Islam. Jika  metode  ini  dipraktekkan, tentu  tidak  ada  persoalan  yang tidak bisa dijawab.
43 Badrun  Alena, NU  Kritisisme  dan Pergeseran  Makna  Aswaja,  (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2000) , 141. 44 Andre  Fiellard, NU  Vis-a-vis
Negara, h. 379
Dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  telah  terjadi  pergeseran pemikiran dalam NU, dari tradisionalis  ke  modernis.  Hanya saja pembaharuan pemikiran yang terjadi di NU tersebut tidak terjadi secara merata, masih ada sebagian warga  NU  yang  tidak  terdidik, corak  pemikirannya  masih  sangat ketinggalan.  Hal  ini  seperti  yang dikatakan  oleh  Kacung  Marijan, bahwa proses pembaharuan pemikiran  di  lingkungan  NU memang tidak berlangsung secara cepat. Penyebabnya adalah, karena adanya  nilai  dan  keberagaman pemikiran. Keberagaman pemikiran ini terjadi selain karena NU  sudah  lama  sebagai  penganut madzhab ,  juga  karena  latar belakang  sosial,  pendidikan  tidak selalu sama.
Para  kiyai  pun  juga mengalami  kondisi  seperti  diatas, sehingga ada sebutan kyai progresif  dan  kyai  konservatis. Kalau  para kyai  progresif  akan lebih menerima pembaharuan dari pada kyai konservatis. 45
Menurut  Gus  Dur,  jika tajdid atau pembaharuan terjadi di NU secara merata, tentu kondisinya akan sama dengan yang terjadi  di  Mesir.  Dimulai  oleh Muhammad  Abduh,  Rasyid  Ridla dan sebagainya, kemudian muncul kelompok-kelompok yang
45 Kacung  Marijan, Quo  Vadis  NU setelah Kembali ke Khittah 1926, h.198-199.
46 Abdurrahman  Wahid,  “Peranan Umat  dalam  Berbagai  Pendekatan”,  dalam
mencoba menggali pendapat ulama-ulama  terdahulu,  terutama pendapat imam madzhab (Syafi’i, Maliki,  Hanafi,  Hambali),  namun tidak  terlalu  terikat  dengan pendapat-pendapat  para  imam tersebut. 46
E. Kesimpulan Nahdlatul  Ulama  (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan  mempunyai  peran penting dalam ikut serta menyelesaikan persoalan-
persoalan  yang  berkembang  di tengah-tengah  masyarakat.  NU berkembang  di  tengah-tengah masyarakat  tidak  lepas  karena factor  internal  dan  eksternal. Factor internal organisasi tersebut lahir  karena  dorongan  untuk melawan  penjajah  Belanda  yang sudah 3,5 abad menjajah Indonesia. Sedangkan factor eksternal, NU lahir sebagai reaksi dari kelompok yang mengatasnamakan “modern” yang mencoba  membrantas  praktik keagamaan  yang  sudah  lama dilaksanakan oleh masyarakat.
Dalam amaliah keagamaan, NU  berpegang  pada  prinsip bermadzhab dalam segala tindakan. Pada prinsip akidah, NU berpegang pada ajaran Imam Abu Hasan  Al-Asy’ari  dan  Imam  Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam Abdrrahman Wahid (eds) Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 1990), 193.
bidang  hukum  Islam  menganut ajaran  dari  salah  satu  madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali). Sedangkan dalam bidang Tasawuf, menganut dasar- dasar  ajaran  Imam  Al-Qosim  Al- Junaidi dan Imam Al-Ghazali.
Forum  bah}th  al-masa>’il, merupakan wadah bagi NU dalam memecahkan  serta  mencari  solusi berbagai  persoalan  yang  dihadapi oleh masyarakat.
Dalam
pelaksanaannya,  bah}th  al-masa>’il di  awal-awal  berdirinya  NU, menggunakan metode qawli>, yakni menyelesaikan  masalah  hanya dengan  merujuk  pada  pendapat- pendapat  imam  madzhab,  atau ulama-ulama  pengikut  madzhab. Maka tidak heran jika dalam bah}th al-masa>’il sering
terjadi kemandegan masalah karena tidak didapatkan  jawabannya  dalam kitab-kitab kuning.
Pasca  Munas  Alim  Ulama di  Bandar  Lampung  tahun  1992, telah  terjadi  perubahan  cara pandang  dalam  melihat  kitab kuning, yang semakin hari semakin  tidak  mampu  menjawab tantangan  zaman.  Pasca  Munas tersebut, disepakati bahwa sistem bermadzhab  berubah  dari  sistem bermadzhab  seara qawli>  ke
bermadzhab secara manhaji. Yakni bermadzhab dengan cara mengikuti  pola  pikir,  yang dilakukan oleh
ulama-ulama zaman dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qordhowi,  Yusuf. Ijtihad Kontemporer;  Kode  Etik  dan Berbagai Penyimpangan, Tarjamah; Abu Barzani.
Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 2000
Alena, Badrun. NU Kritisisme dan Pergeseran  Makna  Aswaja. Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 2000.
Ali,  Fachri  dan  Bachtiar  Effendi. Merambah  Jalan  Baru  Islam. Bandung: Mizan, 1990
Azizi,  M.  Imam.  “Tajdid  dan Nahdlatul  Ulama”,  dalam Zaenal  Arifin  Thiha  dan  M. Aman  Musthafa  (editor),
Membangun Budaya
Kerakyatan  Kepemimpinan Gus  Dur  dan  Gerakan  Sosial
NU,  Yogyakarta:  Titian  Ilahi Press, 1999.
Azizy,  A.  Qodri. Reformasi Bermadzhab.  Jakarta:  Teraju,
2003
Bruinessen,  Martin  Van. NU Tradisi,  Relasi-relasi  Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (terj) Farid  Wajidi.  Yogyakarta: LKIS, 1997.
Anam,  Choirul. Pertumbuhan  dan Perkembangan Nahdlatul
Ulama.  Sala:  Jatayu  Sala, 1985.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2002.
Dhofier, Zamarkasyi. Tradisi Pesantren  Studi  Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3S, 1994. Ismail, Faisal. Islamic Tradisionalism  In  Indonesia: A  Study  of  the  Nahdlatul Ulama’s  Early  and  Relegius Ideology (1926-1950), published by proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang  Agama  dan  Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003
Fiellard,  Andre. NU  vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan  Makna,  (terj)  Lesmana,. Yogyakarta: LKIS, 1999.
Haidar,  M.  Ali. Nahdlatul  Ulama dan  Islam  di  Indonesia,
Pendekatan Fikih dalam
Politik.  Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama, 1994.
Hikam,  Muhammad  As. Khittah dan Jalan Panjang Pemberdayaan. Aula: Januari,
1999. Hasan,  M.  Ali. Perbandingan Madzhab. Jakarta: Raja Grafindo  Persada,  cet.  IV, 2002
Marijan,  Kacung. Quo  Vadis  NU setelah  Kembali  ke  Khittah 1926.  Jakarta:  Airlangga, 1992.
Masyhuri, Aziz. Masalah Keagamaan  NU.  Surabaya:
PP. RMI dan Dinamika Press,
1997
Moch.  Anwar,  dkk. Terjemah fathul Mu’in, karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibari al-Fannani. Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. V, 2006
Musa,  Muhammad,  Sayyid. Al- Ijtiha>d  wa  Madha  Ha>jatina Ilaih fi> Hadha> al-‘As}r. Mesir: Da>r al-Kutub al-Hadi>thah, t.t.
Muzadi,  Hasyim. Dari  Sunan
Bonang  ke  Negeri  Paman Sam.  Jakarta:  Gramedia, 1999.
Nasih, Munjin Ahmad, Bah}th al- Masa>’il  dan  Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim  Tradisional  dalam
Jurnal Al-Q ā n ū n, Vol. 12, No.
1, Juni 2009
Noer,
Deliar.
Gerakan Modernisme Islam di
Indonesia 1900-1942. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1991.
Qomar,  Muzammil. NU  Liberal
dan Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam.
Bandung: Mizan, 2002.
al-Qurtubi,  Sumanto. KH.  M.A. Sahal  Mahfudh,  Era  Baru Fiqih  Indonesia.  Yogyakarta: Penerbit CERMIN, 1999.
Thoha, Zaenal Arifin. “Paradigma Baru  Peran  Ulama”,  dalam Zaenal  Arifin  Thoha  dan Aman  Musthafa  (editor), 1999.
Wahid,  Abdurrahman.  “Peranan
Umat dalam Berbagai Pendekatan”, dalam
Abdrrahman  Wahid  (eds) Kontroversi  Pemikiran  Islam di  Indonesia.  Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
Yusuf,  Slamet  Effendi,  et.el. Dinamika
Kaum Santri Menyusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU.
Jakarta: Rajawali, 1983.
Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual
NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa’il 1926-1999. Yogyakarta: LKiS, 2004.