## TANGGUNG
JAWAB NOTARIS YANG TIDAK DAPAT

## MENUNJUKKAN  MINUTA  AKTA  DALAM  PROTOKOL  NOTARIS PADA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN
Gio Vanni Tampubolon 1 , Rr.Dijan Widijowati 2 , Felicitas Sri Marniati 3 1,2,3 Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia.

## History Article

## Article history:
Received April 30, 2023 Approved Mei 16, 2023 ABSTRACT The formulation of the problems in this study What are the legal consequences of a notary not being able to show the minutes of the  deed  during  a  police  inspection?  And  What  is  the  form  of responsibility of a notary who cannot show minutes of the deed during  police investigation? The frame of  mind  in this research uses  the  theory  of  responsibility  and  the  theory  of  legal consequences. This research uses the type of normative juridical research. The research approach used is the statutory approach, the  conceptual  approach,  the  analytical  approach  and  the  case approach.  The  sources  of  legal  materials  used  are  primary, secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  technique  of collecting  legal  material  is  carried  out  by  identifying  and inventorying  positive  law,  literature,  books,  journals  and  other sources  of  legal  materials.  The  technique  of  analyzing  legal material  is  carried  out  by  means  of  grammatical  interpretation and  systematic.  The  results  of  the  study  show  that  Legal consequences  if  the  Minuta  Deed  is  destroyed  but  not  due  to force  majeure,  the  Notary  cannot  be  held  responsible.  Legal consequences if the minutes of the deed are destroyed due to a notary's  mistake  or  negligence,  the  notary  must  be  responsible and  may  be  subject  to  civil  and/or  administrative  sanctions.  as stated in Article 9 paragraph (1) letter d UUJN namely temporary dismissal from his  position as a Notary because he has violated the obligations and prohibitions of office.

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  bagaimana  akibat  hukum Notaris  yang  tidak  dapat  menunjukkan  minuta  akta  dalam pemeriksaan  kepolisian?  dan  bagaimana  bentuk  tanggung  jawab Notaris  yang  tidak  dapat  menunjukkan  minuta  Akta  dalam pemeriksaan  kepolisian?  Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian menggunakan  teori  akibat  hukum  dan  teori  tanggung  jawab.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.

## Keywords:
Responsibilities, Notaries, Minuta Deeds, Protocols Notary  and  Police Examination
JIGE 4 (2) (2023) 532-54 1

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan analitis  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  hukum  positif,  literatur buku,  jurnal  dan  sumber  bahan  hukum  lainnya.  Teknik  analisa bahan  hukum  dilakukan  dengan  penafsiran  gramatikal  dan sitematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akibat  hukum apabila  minuta  akta  musnah  tetapi  bukan  karena  keadaan  kahar maka  Notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Akibat hukum  apabila  Minuta  Akta  musnah  disebabkan  oleh  kesalahan atau kelalaian Notaris maka Notaris harus bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau administrasi. Pertanggungjawaban  hukum  yang  timbul  terhadap  Notaris  yang tidak menyimpan atau menghilangkan minuta akta adalah bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  d  UUJN  yakni  pemberhentian sementara  dari  jabatannya  sebagai  Notaris  karena  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan jabatan.
© 202 3 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: geotampubolon88@gmail.com

## PENDAHULUAN
Akta yang dibuat oleh Notaris sendiri merupakan Akta otentik. Akta memiliki arti sebagai surat yang  diberi  tanda  tangan  dan  memuat  mengenai  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  dari  suatu  hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk kepentingan pembuktian (Laila M. Rasyid, 2013).  Adapun Akta otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, untuk mencatat apa yang dimintakan oleh yang berkepentingan (Sahnan, 2013).  Minuta Akta adalah asli Akta Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris. Minuta Akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi (Runi Tusita dan Sophia Rengganis, 2015).
Adapun bentuk kewajiban yang dimiliki oleh Notaris terkait Akta dan Minuta Akta diatur dalam Pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  kemudian diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (Ghansam  Anand, 2014).    Selain  itu  salah  satu  kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  adalah  membuat  Akta dalam  bentuk  Minuta  Akta  (yang  merupakan  Akta  asli  Notaris),  dan  menyimpannya  (Achmad  Dody Daud,  2019).    Kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan  isi  Akta,  grosse  Akta,  salinan  Akta,  atau  kutipan Akta yang dibuat dan  dalam  pengawasan  Notaris telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  kemudian  diperbarui  dengan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa (Habib Adjie, 2013):
1. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  :  Membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai bagian dari Protokol Notaris;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf f : Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Mengingat  jabatan  Notaris  adalah  jabatan  yang  didasarkan  kepada  kepercayaan,  yaitu kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya,  sehingga Notaris wajib merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris (Dwi Andika P. dan R.A. Retno Murni, 2017).
Salah  satu  pengecualian  dari  merahasiakan  isi  Akta  tersebut  diatur  dalam  Pasal  66  Ayat  1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  berwenang  mengambil  fotokopi Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris;  dan  Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pada praktiknya atau fenomena yang terjadi Notaris tidak dapat menunjukkan Minuta Akta yang seharusnya  disimpan  sebagai  protokol  Notaris.  Contohnya  dapat  dilihat  dalam  perkara  Putusan  Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR dan Putusan Nomor 36/PK.TUN/2020.
Selain  itu  terkait  masalah  tanggung  jawab  Notaris  yang  tidak  memenuhi  panggilan  Kepolisian, karena  tidak  bersedia  memperlihatkan  Minuta  Akta  meskipun  sudah  ada  perintah  dari  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  Bogor,  terkait  Minuta  Akta  Jual  Beli  Notaris  dan  PPAT  Maria  Diana Linggawidjaja,  atas  Akta  Jual  Beli  Nomor  196/2015  tanggal  19  Maret  2015,  dan  harus  memenuhi panggilan Kepolisian berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/283/VI/2015/JBR/RES BGR/SEKTA BOTENG tertanggal 20 Juni 2015
Kasus  serupa  juga  terjadi  pada  Notaris  H.  RIYANTO,  terkait  masalah  Minuta  Akta  No.  8 tertanggal 13 Juli 2015 tentang perubahan  kepungurusan di CV.  Mitra Mona yang  dibuat tanpa  dihadiri seluruh pengurus, dan masalah tersebut akhirnya dilaporkan pada Majelis Kehormatan Notaris Pekanbaru, untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  Kepolisian  Resort  Pekanbaru,  dan  untuk  kepentingan  pemeriksaan perkara pada Putusan 154/pdt.G/2020/PN.PBR.
Terkait  masalah  tanggung  jawab  hukum  Notaris  yang  tidak  dapat  menunjukkan  Minuta  Akta  dalam pemeriksaan  Kepolisian,  diketahui  masalah  serupa  juga  pernah  di  bahas  pada  beberapa  penelitian, diantaranya ialah:
1. Sekarresie  Pathria  Zahra,  yang  berjudul  Pelaksanaan  Penyidikan  Oleh  Lembaga  Kepolisian  Terkait Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Di  Kota  Semarang,  yang  berasal  dari  Universitas  Diponegoro, Jurusan  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  2020.    Dalam  Abstraknya,  dijelaskan  bahwa  dalam Penelitian  tersebut  bertujuan  mengetahui  pelaksanaan  penyidikan  oleh  kepolisian  terkait  Akta  yang dibuat  oleh  Notaris  di  Kota  Semarang  dan  mengenai  pola  penyidikan  POLRI  dalam  penanganan tindak pidana terkait Notaris dengan Akta yang dibuatnya (Sekarresie Pathria Zahra, 2020).
2. Murriel  Cattleya  Maramis,  yang  berjudul  Tata  Cara  Pemanggilan  Notaris  Untuk  Kepentingan Peradilan  Pidana  Berkaitan  Dengan  Akta  Yang  Dibuatnya,  yang  berasal  dari  Universitas  Sam Ratulangi,  Manado,  Jurusan  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  2017.    Dalam  Abstraknya, dijelaskan  bahwa  dalam  penelitian  tersebut  bertujuan  menganalisis  mengenai  apa  dasar  sehingga dibuatnya  ketentuan  khusus  berkenaan  dengan  pemanggilan  Notaris,  serta  penegak  hukum  dapat memanggil  Notaris  terlebih  dahulu  baru  kemudian  meminta  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah (Murriel Cattleya Maramis, 2017).
3. Iwaris  Harefa,  yang  berjudul  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Memberikan Persetujuan  Terhadap  Pemanggilan  Penyidik  Penuntut  Umum  Dan  Hakim  Berkaitan  Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berasal dari Universitas Sumatera Utara  Medan,  Jurusan  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  2018.    Dalam  Abstraknya,  dijelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan menganalisis mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66  Ayat  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris dalam memberikan persetujuan atas permintaan penyidik (Iwaris Harefa, 2018).
4. Irawan Arief Firmansyah, yang berjudul Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana, yang berasal dari  Universitas  Unisulla,  Jurusan  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  2017.    Dalam  Abstraknya, dijelaskan bahwa dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam perkara pidana (Irawan Arief Firmansyah, 2017).
5. Dian  Pramesti  Stia  yang  berjudul  Peranan  Notaris  dalam  Proses  Peradilan  dan  Kaitannya  Dengan Kewajiban  Menjaga  Kerahasiaan  Jabatan  Di  Kota  Surakarta,  yang  berasal  dari  Universitas Diponegoro,  Jurusan  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  2019.    Dalam  Abstraknya,  dijelaskan bahwa  tesis  tersebut  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  dapat  atau  tidaknya  seorang  Notaris mengungkapkan  akta  yang  dibuatnya  kepada  pihak  lain  selama  proses  persidangan,  serta  batasan- batasan seorang notaris dalam memberikan keterangannya kepada pihak penyidik, penuntut umum, maupun hakim (Dian Pramesti Stia, 2019).
Kelima penelitian di  atas berbeda dengan penelitian penulis, karena dalam penelitian ini penulis hendak  membahas  lebih  lanjut  sehubungan  dengan  masalah  tanggung  jawab  Notaris  yang  tidak  dapat menunjukkan  minuta  akta  dalam  pemeriksaan  Kepolisian  berdasarkan  Pasal  66  ayat  1  Undang-Undang Jabatan  Notaris,  dan  kendala  bagi  Notaris  dalam  melaksanakan  ketentuan  Pasal  66  ayat  1  Undang- Undang  Jabatan  Notaris,  dengan  rumusan  permasalahan  Bagaimana  akibat  hukum  Notaris  yang  tidak dapat menunjukkan Minuta akta dalam pemeriksaan Kepolisian? Dan Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris yang tidak dapat menunjukkan Minuta Akta dalam pemeriksaan kepolisian?

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach ) dan kasus ( case approach ). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, Skunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan dilakukan pada penelitian kepustakaan. Proses menganalisa bahan hukum dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder.

## HASIL PENELITIAN

## Analisa  Akibat  Hukum  Notaris  yang  Tidak  Dapat  Menunjukkan  Minuta  Akta  dalam Pemeriksaan Kepolisian
Akibat  hukum  apabila  Minuta  Akta  musnah  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  Notaris maka  Notaris  harus  bertanggungjawab  dan  dapat  dikenai  sanksi  perdata  dan/atau  administrasi.  Akibat hukum bagi Notaris harus bertanggungjawab melaksanakan sanksi ganti kerugian apabila lalai menyimpan Minuta Akta sehingga Minuta Akta musnah dan menyebabkan kerugian bagi para pihak (Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014) juga mendapat sanksi administrasi (Pasal 16 ayat (11) jo Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014).
Notaris  mendapat  sanksi  administrasi  berupa  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris (Pasal 9 ayat (1) huruf  d  UUJN  No  2  Tahun  2014).  Sanksi  administrasi  bergantung  besar  kecilnya  kesalahan  Notaris. Pelanggaran  kewajiban  menyimpan  Minuta  Akta  tetapi  justru  Minuta  Akta  tersebut  musnah  sehingga dapat menimbulkan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat (Pasal 16 ayat (11) UUJN No 2 Tahun 2014).
Sanksi perdata jika Notaris karena kesalahannya/kelalaiannya menyimpan Minuta Akta sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014) dan karena musnahnya Minuta Akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Notaris yang melakukan perbuatan tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) otomatis  harus  bertanggungjawab,    misalnya  ketika  tidak  hati-hati  dan  menyebabkan  Minuta  Akta  yang seharusnya disimpan justru musnah.
Sanksi pidana tidak ditemukan dalam UUJN No 2 Tahun 2014. Sanksi pidana misalnya muncul karena  pemalsuan  dokumen  dan  sanksinya  penjara  terlama  6  (enam)  tahun  (Pasal  263  ayat  (1)  KUH Pidana).  Justru  peraturan  perundang-undangan  kearsipan  memuat  sanksi  pidana  jika  sengaja  tidak menjaga Arsip Dinamis dapat dipidana penjara terlama 10 (sepuluh) tahun dan denda terbanyak 500 juta rupiah (Pasal 83 UU Kearsipan No 43 Tahun 2009).
Pada  dasarnya  Salinan  Akta  tetap  sah  sebagai  alat  bukti  sempurna  jika  Minuta  Akta  musnah sehingga tidak diperlukan suatu penuntutan dari para pihak. Syaratnya Salinan Akta tersebut merupakan Salinan  Akta  I  yang  terbit  sebelum  Minuta  Akta  musnah  seperti  dinyatakan  dalam  Pasal  1889  ayat  (1) huruf  a  KUH  Perdata.  Notaris  juga  masih  dapat  menerbitkan  Salinan  Akta  meski  sumber  aslinya  telah musnah yaitu melalui mekanisme permohonan penetapan pengadilan seperti diatur dalam Pasal 1889 ayat (1) huruf b KUH Perdata.
Notaris  juga  dapat  menawarkan  kepada  para  pihak  untuk  membuat  akta  baru  dan  mencabut minuta  akta  yang  musnah.  Contoh  pertama,  Minuta  Akta  selesai  dibuat  pada  tanggal  1  (satu)  dan dijadwalkan pada tanggal 2 (dua) terbit Salinan Akta I. Notaris antara tanggal 1 (satu) dan 2 (dua) ketika mengerjakan  akta  milik  klien  lain,  menggunakan  waktu  tersebut  untuk  mencatat  hasil  renvoi  ke  dalam lembaran  kertas  tersendiri.  Pada  saat  itu  tentu  saja  Minuta  Akta  tersebut  dikeluarkan  dari  tempat
penyimpanan  (atau  sama  sekali  belum  pernah  masuk  tempat  penyimpanan)  dan  dipergunakan  oleh Notaris  (atau  karyawanannya  jika  diperintahkan)  sebagai  sumber  pembuatan  Salinan  Akta  juga  sebagai pencocokan. Ternyata sebelum Salinan Akta ditandatangani oleh Notaris dan sebelum terbit pada tanggal 2  (dua),  Minuta  Akta  yang  sedang  berada  di  luar  tempat  penyimpanan  tersebut  musnah  tidak  diketahui keberadaannya.
Notaris  diwajibkan  oleh  UUJN  No  2  Tahun  2014  untuk  menyimpan  Minuta  Akta  sebagai Protokol  Notaris  (Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN  No  2  Tahun  2014)  tetapi  peraturan  tersebut  tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara penyimpanan. Misalnya persyaratan tempat penyimpanan yang layak,  upaya  hukum  ketika  Minuta  Akta  musnah,  tata  cara  penyimpanan  yang  masih  tradisional,  tidak terdapat batas penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta.
Tidak  terdapat  syarat  tempat  penyimpanan  Protokol  Notaris  yang  aman  akan  membuat  Notaris menggunakan  bahan  tempat  penyimpanan  yang  mudah  berkarat,  asal  meletakkan,  tidak  mengadakan penyemprotan kertas untuk mencegah datangnya hama pada kertas, tidak mengatur sirkulasi udara pada ruangan untuk mencegah kelembaban dan debu, juga tidak mengatur suhu ruangan untuk mencegah suhu yang terlalu panas.
Peraturan  kearsipan  justru  secara  tegas  memperbolehkan  alih  media  arsip  dalam  rangka pemeliharaan  arsip  (Pasal  48  PP  28/2012  jo  Pasal  68  ayat  (1)  UU  Kearsipan  43/2009)  sesuai  kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat (1)  PP  28/2012).  UUJN  2/2014  menyebutkan  alih  media  dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  terkait kewenangan  lain  Notaris  yaitu  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary ). Bentuk  penyimpanan  Protokol  Notaris  dalam  konsep  Cyber  Notary  melalui  proses  alih  media  dari dokumen  cetak  ke  bentuk  dokumen  elektronik.    Negara  harus  mengatur  dengan  tegas  penyimpanan Protokol  Notaris  secara  elektronik  terkait  Cyber  Notary.    Media  yang  dapat  dijadikan  pengalih  media dokumen cetak adalah pita magnetik dari bahan magnetik berlapis plastik tipis seperti pita pada pita kaset, piringan magnetik berbentuk disket, piringan optik, USB Flash Disk, serta Memory Card.
Sistem digitalisasi Minuta Akta sebagai Protokol Notaris dengan cara menyediakan Minuta Akta sebagai  Protokol  Notaris  untuk  dicek,  melakukan  scanning  dokumen  pada  Minuta  Akta,  hasil  scanning pada database server disimpan dalam USB Flash Disk atau Memory Card, kemudian USB Flash Disk atau Memory  Card  disimpan  dalam  deposit  box  atau  brankas  milik  Notaris  atau  MPD,  dan  dibuka  saat diperlukan misalnya menerbitkan salinan atau mewakili Minuta Akta yang musnah.
Permasalahan  yang  dihadapi  Notaris  dalam  faktor  hukum  adalah  tidak  terdapat  peraturan  rinci untuk mendukung kewajibannya menyimpan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris, peraturan yang tidak efektif  terkait  kewajiban  penyerahan  Protokol  Notaris  berusia  25  tahun  atau  lebih  kepada  MPD  di  saat tidak  terdapat  peraturan  pengadaan  gedung  bagi  MPD.  Peraturan  yang  ada  juga  tidak  mengikuti perkembangan  teknologi  informasi  supaya  Protokol  Notaris  berusia  tua  dapat  dialihkan  ke  media elektronik serta tidak terdapat penyusutan akta sehingga tempat penyimpanan menjadi penuh.
Notaris  yang  telah  melakukan  upaya  agar  hak  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  para  pihak kembali  dan  mungkin  menerima  sanksi,  Notaris  juga  berhak  atas  pemenuhan  peraturan  yang  baik. Peraturan rinci terkait tata cara penyimpanan dan persyaratannya atau suatu aturan yang membuat kinerja Notaris  lebih  efisien  dalam  penyimpanan  Minuta  Akta  serta  peraturan  dinamis  yang  mengikuti perkembangan jaman (informasi dan teknologi), peraturan jika terjadi Minuta Akta musnah supaya para pihak tetap memiliki hak pembuktian sempurna dan mengikat.
Peraturan rinci terkait penyimpanan dan pemeliharaan terdapat pada UU Kearsipan 43/2009 dan PP  tentang  Pelaksanaan  Kearsipan  28/2012.  Minuta  Akta  dalam  peraturan  kearsipan  merupakan  Arsip Dinamis yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu  (Pasal  1  ayat  (3)  UU  Kearsipan  43/2009),  khususnya  sebagai  Akta  Vital  yang  keberadaannya merupakan  persyaratan  dasar  bagi  kelangsungan  operasional  pencipta  arsip,  tidak  dapat  diperbarui,  dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (Pasal 1 ayat (4) UU Kearsipan 43/2009). Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip Vital, Aktif, dan In Aktif (Pasal 29 ayat (2) PP 28/2012) yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip (Pasal 29 ayat (3) PP 28/2012).
Pengelolaannya  meliputi  kegiatan  penciptaan  arsip,  penggunaan  arsip,  pemeliharaan  arsip,  dan penyusutan  arsip  (Pasal  31  PP  28/2012).  Pembuatan  dan  penerimaan  arsip  dalam  kegiatan  penciptaan arsip  harus  dijaga  otensitasnya  berdasarkan  tata  naskah  dinamis  (Pasal  36  ayat  (1)  PP  28/2012).
Ketersediaan  dan  otensitas  Arsip  Dinamis  menjadi  tanggung  jawab  pencipta  arsip  (Pasal  37  ayat  (2)  PP 28/2012). Penggunaan jenis arsip tersebut berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip (Pasal 38 PP 28/2012).
Berdasarkan  kedua  peraturan  kearsipan  tersebut  didapatkan  langkahlangkah  pengelolaan  arsip yaitu penataan dan efisiensi administrasi, penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan,  serta  penyusutan  dokumen.  Langkah-langkah  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  peraturan jabatan Notaris untuk menunjang kinerjanya terkait penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris.

## Kepastian  Hukum  Pandemi  Covid-19  Sebagai  Penentuan  Keadaan  Kahar  dalam  Perjanjian Pembiayaan Multiguna
Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan  yang  dilakukan  atau  sikap  untuk  menanggung  segala  resiko  ataupun  kosekuensinya  yang ditimbulkan  dari  suatu  perbuatan.  Pertanggungjawaban  itu  ditentukan  oleh  sifat  pelanggaran  dan  akibat hukum  yang  ditimbulkannya.  Secara  umum  pertanggungjawaban  yang  biasa  dikenakan  terhadap  notaris adalah pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi  administrasi,  pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata  dan pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi  pidana, dimana hal  tersebut merupakan konsekuensi  dari  akibat  pelanggaran  atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik.
Menentukan adanya  suatu pertanggungjawaban  secara  perdata  atau pidana yang dilakukan  oleh seorang  notaris  harus  dipenuhi  tiga  syarat,  yaitu  harus  ada  perbuatan  notaris  yang  dapat  dihukum  yang unsur-unsurnya  secara  tegas  dirumuskan  oleh  undang-undang.  Perbuatan  notaris  tersebut  bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana  meliputi  unsur-unsur  bertentangan  dengan  hukum  dan  harus  ada  perbuatan  melawan  hukum. Sehingga  pada  dasarnya  setiap  bentuk  pelanggaran  atau  kelalaian  yang  dilakukan  notaris  selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  mengingat,  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  atau dihadapannya adalah Akta  Otentik. Akta Otentik itu berupa minuta akta yang menjadi Dokumen/Arsip Negara  dan  perjanjian  yang  dinyatakan  didalamnya  menjadi  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  demikian  sesuai  dengan  pasal  1337  KUH  Perdata  dan  1338  KUH  Perdata  Notaris  juga sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang dengan pengecualian. Publik disini bermakna hukum bukan  bermakna  umum.  Notaris  juga  merupakan  pejabat  umum  yang  diberi  sebagian  wewenang  oleh kekuasaan Negara untuk mebuat alat bukti tertulis dan otentik balam hal bidang hukum perdata. Notaris bukan  jabatan  struktural  dalam  pemerintahan  namun  wewenangnya  melekat  khusus  dalam  jabatannya. Wewenang  Notaris  diperoleh  secara  atribusi  karena  Notaris  diangkat  berdasarkan  Undang-Undang Jabatan  Notaris.  Meskipun  Notaris  diangkat  oleh  Negara,  Notaris  bukan  termasuk  pegawai  negeri  yang mendapat gaji dari Negara, Notaris mendapat honorarium dari orang yang menggunakan jasanya.
Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  membuatkan  akta  atas  permintaan  atau  keinginan  para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai  menurut  aturan  hukum  yang  ditentukan,  sehingga  kepentingan  yang  bersangkutan  terlindungi dengan  akta  tersebut.  Jika  Notaris  dalam  membuat  akta  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum.  Perbuatan  Melawan  Hukum  diatur  dalam Pasal  1365  sampai  dengan  Pasal  1380  KUH  Perdata.  Pasal  1365  menyatakan,  bahwa  setiap  perbuatan yang  melawan hukum  yang  membawa kerugian  kepada  orang  lain menyebabkan  orang karena  salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas  berdampak  pada  timbulnya pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Dibidang hukum perdata, dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum  maupun  wanprestasi.  Pada  perbuatan  melawan  hukum,  sanksinya  adalah  pemberian  ganti  rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan hal
tersebut di atas, maka Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak dapat membuat dan menyimpan minuta aktanya  sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b UUJN, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
Sebagai contoh adalah Minuta Akta Jual Beli Notaris dan PPAT Maria Diana Linggawidjaja, atas Akta  Jual  Beli  Nomor  196/2015  tanggal  19  Maret  2015,  terkait  Jual  Beli  tanah  dan  bangunan  dengan Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  701/  Cibogor,  seluas  420  m2  (empat  ratus  dua  puluh  meter  persegi), Kelurahan  Cibogor,  Kecamatan  Bogor  Tengah,  Kota  Bogor,  karena  adanya  tindakan  dari  karyawan Notaris dan PPAT Maria Diana Linggawidjaja yang menjual protokol warkah Minuta Akta Notaris dan PPAT  milik  Penggugat  Benny  Leimana,  tanpa  seijin  Penggugat  Benny  Leimana,  dikarenakan  hilangnya warkah Minuta Akta Notaris dan PPAT bukan terjadi karena fource majeur ataupun overmacht dan tidak ada  alasan  pemaaf  dan  pembenar,  dan  harus  memenuhi  panggilan  Kepolisian  berdasarkan  Surat  Tanda Penerimaan  Laporan  Nomor:  LP/283/VI/2015/JBR/RES  BGR/SEKTA  BOTENG  tertanggal  20  Juni 2015.
Dalam Pasal 16  ayat (1) huruf b,  Notaris  diwajibkan membuat  akta dalam bentuk Minuta Akta dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris.  Dalam  hal  Notaris  tidak  menyimpan  minuta akta pada saat itu juga setelah dikeluarkan salinan akta, maka hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas. Notaris dianggap telah melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b tersebut di atas. Kesalahan adalah terjemahan dari  kata  “schuld”,  yang  dalam  arti  luas  meliputi  kesengajaan  (opzet)  dan  kelalaian  (onachtzaamheid). Kesengajaan  adalah  timbulnya  kerugian  itu  memang  dikehendaki  atau  sekalipun  kerugian  yang ditimbulkan tidak dikehendaki tetapi tindakan tersebut dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana  seseorang  seharusnya  tahu  atau  patut  menduga  bahwa  dengan  perbuatannya  itu  dapat menimbulkan kerugian.
Hilangnya  minuta  akta  sebagaimana  pada  contoh  kasus  di  atas  adalah  disebabkan  dijualnya minuta  akta oleh karyawan, maka  jika  ditinjau berdasarkan alasan tersebut, maka  menurut penulis pada dasarnya  Notaris  tidak  memiliki  niat  untuk  tidak  menyimpan  minuta  akta  segera  setelah  mengeluarkan salinan minuta aktanya, namun karena persoalan kesibukan dari Notaris tersebut yang boleh jadi pada saat itu ia harus menerima beberapa klien yang waktunya bersamaan, sehingga penyimpanan minuta akta tidak tahu  yang  sebenarnya  telah  disimpan  melalui  karyawannya  yang  telah  diberi  tanggungjawab  untuk menyimpannya  pada  tempat  yang  telah  disediakan  didalam  lemari  kabinet  namun  ternyata  karyawan tersebut menjualnya tanpa sepengetahuan notaris. Walaupun begitu, kesalahan seperti diatas digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari Notaris.
Apabila  tidak  adanya  minuta  akta  bukan  dari  kesengajaan  tetapi  karena  kelalaian  atau  karena adanya  force  majeure,  sanksi  yang  diterimanya  tidak  ada  karena  diluar  kehendaknya.  Kelalaian  yang dimaksud  bisa  karena  kurang  kehati-hatian  dalam  menyimpan  minuta  akta  yang  menyebabkan  minuta akta tersebut tidak tahu keberadaannya atau mungkin juga dibawa oleh karyawan dengan alasan sakit hati terhadap  Notaris  tersebut.  Kelalaian  lainnya  yaitu  karena  adanya  pindah  kantor  yang  menyebabkan minuta  akta  tersebut  tercecer,  karena  faktor  kelalaian  tersebut  sanksi  yang  diterima  Notaris  tidak  terlalu berat  karena  bukan  kesengajaan  untuk  menghilangkan  minuta  akta  tersebut.  Faktor  force  majeure  yaitu kejadian  yang  tidak  dapat  diperkirakan  sebagai  contoh  adanya  bencana  alam.  Dengan  adanya  bencana alam yang menyebabkan minuta akta hilang, hal tersebut Notaris tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena  diluar  kelalaian  dan  kesengajaan  Notaris.  Namun  untuk  perbuatan  Notaris  yang  tidak  membuat atau menyimpan minuta akta merupakan faktor kesengajaan, karena jelas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  b  Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2014  bahwa  minuta  akta  harus  dibuat  dan  disimpan  sebagai protokol Notaris.
Menurut hasil wawancara dengan Notaris Sudirman sebagaimana di atas sudah menjadi tanggung jawab masing-masing bagi notaris yang melakukan kelalaian dalam penyimpanan minuta akta dan dapat menjadi  alasan  bagi  para  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi dan bunga kepada notaris.
Penjelasan  mengenai  ketentuan  KUHPerdata  pasal  1365  menyinggung  pada  kerugian  yang diakibatkan  oleh  kerusakan,  hilangnya  atau  musnahnya  minuta  akta,  dikarenakan  minuta  akta  memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga ketiadaan dari suatu minuta akta akan menimbulkan kerugian
bagi para pihak yang namanya tertera dalam akta tersebut maupun orang yang diberikan suatu hak akibat perjanjian tersebut.
Adanya  praktek  ketidaktaatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya,  ketidaktaatan  tersebut  salah  satunya  disebabkan  oleh  kurangnya  pengawasan  dari  lembaga yang  berwenang  untuk  itu  yang  dalam  hal  ini  adalah  Majelis  Pengawas  Daerah  untuk  tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas  Wilayah untuk tingkat Provinsi, dan Majelis  Pengawas Pusat untuk Nasional.  Pada  dasarnya  tujuan  dari  pengawasan  adalah  untuk  mencegah  sekecil  dan  sedini  mungkin terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
Pertanggungjawaban  hukum  yang  timbul  terhadap  Notaris  yang  tidak  menyimpan  atau  menghilangkan minuta akta adalah bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9  ayat  (1)  huruf  d  UUJN  yakni  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  sebagai  Notaris  karena  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan  jabatan.  Namun  jika  dalam  hal  ini  Notaris tersebut telah meninggal dunia maka terhadap sanksi ini tidak lagi dapat dilaksanakan karena merupakan hal yang tidak mungkin sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang telah meninggal dunia.

## KESIMPULAN
Akibat hukum apabila Minuta Akta musnah tetapi bukan karena force majeur maka Notaris tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Akibat  hukum  apabila  Minuta  Akta  musnah  disebabkan  oleh kesalahan atau kelalaian Notaris maka Notaris harus bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau  administrasi.  Peristiwa  hukum  musnahnya  Minuta  Akta  ini  harus  direnungkan  untuk  mencari akar  permasalahan  yang  sesungguhnya,  karena  Notaris  diwajibkan  untuk  menyimpan  Minuta  Akta sebagai  Protokol  Notaris  tetapi  peraturan  tersebut  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  tata  cara penyimpanan, misalnya  persyaratan tempat penyimpanan yang layak, upaya hukum ketika Minuta Akta musnah,  tata  cara  penyimpanan  yang  masih  tradisional,  tidak  terdapat  batas  penyimpanan  dan pemeliharaan  Minuta  Akta.  Kekosongan  hukum  dan  tidak  efektifnya  peraturan  justru  dapat mempengaruhi  perilaku  Notaris  sehingga  menjadi  lalai  menyimpan  Minuta  Akta  secara  benar  sebab tumpukan  dokumen  terus  bertambah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tidak  tepat  apabila  Notaris  yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  karena  kelalainnya  tersebut  mendapat  sanksi  tanpa  adanya perbaikan  hukum  terkait  tata  cara  penyimpanan  Minuta  Akta  yang  rinci  dan  mengikuti  perkembangan teknologi dan informasi.
Pertanggungjawaban  hukum  yang  timbul  terhadap  Notaris  yang  tidak  menyimpan  atau menghilangkan  minuta  akta  adalah  bahwa  Notaris  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi,  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  d  UUJN  yakni  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Namun jika dalam hal  ini  Notaris  tersebut  telah  meninggal  dunia  maka  terhadap  sanksi  ini  tidak  lagi  dapat  dilaksanakan karena merupakan hal yang tidak mungkin sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang telah meninggal dunia

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013. ----------, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Narotama Press, Bandung, 2014.
----------,  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik,  Refika  Aditama, Bandung, 2009.
----------,  dan  Rusdianto  Sesung,  Tafsir  Penjelasan  dan  Komentar  atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, Refika Aditama, Bandung, Cet.1, 2020
Ali,  Achmad  dan  Wiwie  Heryani,  Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Perdata,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2013.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2012.
Anand, Ghansam, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Zifatama, Jakarta, 2014. Andasasmita, Komar, Notaris II, Sumur Bandung, Bandung, 1983. Andika, Dwi P. dan R.A. Retno Murni, Kode Etik Notaris, Udayana Press, Denpasar, 2017. Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2009. A.R.,  Putri,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris,  Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan  Notaris  yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Jakarta: Sofmedia, 2011.
Asikin. Zainal, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2016. Asshiddiqie,  Jimly  dan  M  Ali  Safa’at,  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,  Konstitusi  Press,  Jakarta Pusat, 2006.
Bailaey, William G., Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia, YPKIK, Jakarta, 2018. Budiono,  Herlien,  Pertanggung  jawaban  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar), Renvoi No 4,28, III, 3 September 2005. Covey,  Stephen  R.,  The  Seven  Habits  of  Highly  Effective  People,  dikutip  dari  Herlien  Budiono,
Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Bidang  Kenotariatan;  Buku  Ketiga,  Cetakan  Pertama,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Daud, Achmad Dody, Etika Profesi Notaris,Trisakti Press, Jakarta, 2019. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Gandasubrata,  H.R.  Purwoto  S.,  Renungan  Hukum,  Jakarta:  IKAHI  Cabang  Mahkamah  Agung  RI,
1998.
Gemilang,  Karya,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Jabatan  Notaris  dan  PPAT,  Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, 2009.
Ghofur, Abdul, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan  Etika, UII Press, Yogyakarta,
2009.
Hadi, M. Luthfan, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta. 2017. Hadjon,  M.,  Pengkajian  Ilmu  Dogmatik  (Normatif),  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya,
1994.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Harahap,  Yahya,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  dan  Penuntutan),
Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Harris, Freddy dan Leny Helena, Notaris Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.
Hartono,  Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif,  Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
HS., Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
----------, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis. Kewenangan Notaris. Bentuk dan Minuta Akta), Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Ishaq, H., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung 2017.
Kalsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006. Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
----------, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktik Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
Kohar,  A., Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung: Alumni, 1983.
Kriekhoff, Valerine J.L., Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Lubis, Suhrawardi K., Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Luthfan, Muhammad dan  Hadi  Darus, Hukum  Notariat dan  Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004.
Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008. ----------, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, Jakarta, 2013. Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
----------, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
----------, Penemuan Hukum sebuah pengantar. Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2007.
Mustofa, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta Notaris, Karya Medika, Sleman Yogyakarta, 2014. ND,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum,Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,
2016.
Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali, 2002. Nursaid, M., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Prajitno,  A.  A.  Andi,  Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  Di  Indonesia,  Putra  Media Nusantara, Surabaya, 2010.
----------,  Pengetahuan  Praktis  tentang  Apa  dan  Siapa  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah?,  Selaras, Malang, 2013.
Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Cet.9, 1983. Radbruch, Gustav, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. Pudi  Rahardi,  Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri),  Laksbang  Mediatama, Surabaya, 2007.
Rasyid, Laila M., Pengantar Hukum Acara Perdata, Pustaka Larasan, Denpasar, 2013. Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Sahnan, Etika Dalam Profesi Notaris, Mataram Press, Mataram, 2013.
Samudra, Teguh, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 2012.
Salaman,  Otje,  et.  all.,  Metode  Penelitian  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran,  Bandung,
2005.
Setiawan, Rachmat, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Cet.6, 1999. Sidharta,  Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir,  PT  Refika  Aditama,  Bandung, 2006.
Sinomo,  Nomensen,  Filsafat  Hukum,  Dilengkapi  dengan  Materi  Etika  Profesi  Hukum,  PT  Permata Aksara, Jakarta, 2014.
Sjaifurrahman,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta,  Mandar  Maju,  Bandung,
2011.
Soegondo, R., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. ----------, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019. Soeroso, R., Pengantar IlmuHukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Soesilo, R.. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, 2012. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Sutedi, Adrian, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Tedjosaputro,  Liliana,  Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana,  Publishing,  Yogyakarta,
1994. Tobing, H. S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999. Tusita, Runi dan Sophia Rengganis, Buku Saku Hukum Notaris, PWC Press, Jakarta, 2015.
Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Wantu, Fence M., Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015. Wignjosoebroto,  Soetandyo,  Hukum,  Paradigma  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya,  Editor:  Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
Winanmo, Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang mediatama,
Yogyakarta, 2008.
Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, Citra Aditya, Bandung, 2012