## Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Dan Diskursus Republik Desa

## Anom Surya Putra
Perkumpulan Jaringan Komunikasi Desa Korespondensi Penulis: anomsuryaputra@gmail.com

## ABSTRAK
Sekurang-kurangnya terdapat kesulitan awal untuk menjelaskan pandangan Ilmu Hukum (dalam  pengertian  sebagai jurisprudence )  terhadap  Ilmu  Pemerintahan.  Ilmu  Hukum bersifat dogmatis karena mengutamakan validitas norma daripada fakta-fakta, sedangkan Ilmu Pemerintahan melaksanakan kebijakan pemerintahan secara faktual sebagai struktur hukum.  Keterhubungan  Ilmu  Hukum  dan  Ilmu  Pemerintahan  terbentuk  pada  konteks ketegangan  antara  fakta  dan  legalitas.  Di  sisi  lain  Ilmu  Sosial  tentang  Hukum  ( Legal Science ) seperti Sosiologi Hukum terhubung dengan Ilmu Pemerintahan karena sama-sama memberikan  makna  pada  hukum  sebagai  institusi  dan  hukum  sebagai  medium. Rekonstruksi  Sosiologi  Hukum  dan  diskursus  Republik  Desa  telah  menghasilkan pemikiran hukum sebagai medium integrasi sosial yang merasionalisasi hubungan antara Sistem  (kekuasaan  negara  dan  pasar)  dengan  Dunia-Kehidupan  (Desa  dan  komunitas masyarakat).
Kata kunci : ilmu hukum, sosiologi hukum, ilmu pemerintahan, Republik Desa

## ABSTRACT
There is at least an initial difficulty in explaining the view of Jurisprudence to Government Science. Jurisprudence is dogmatic because they prioritize the validity of norms over facts, whereas  Government  Science  implements  government  policies  factually  as  a  legal structure. The relations between Jurisprudence and Government Science is formed in the context of the tension between fact and legality. On the other hand, the Legal Science such as Sociology of Law is connected with Government Science because they both give meaning to law as an institution and law as a medium. The reconstruction of the Sociology of Law and  the  discourse  of  the  Village  Republic  has  produced  law  as  a  medium  of  social integration that rationalizes the relationship between the System (state and market) and the Life-World (Village and community).
Keywords : jurisprudence, legal science, sociology of law, Village Republic

## Informasi Artikel
Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.81

## PENDAHULUAN
Fokus Ilmu Hukum secara intelektual adalah sistem kekuasaan negara yang memiliki kekuasaan-legal  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat,  sedangkan  fokus  Ilmu Pemerintahan  adalah  pemerintah  yang  memiliki  otoritas  dalam  menjalankan  kekuasaan administrasi pemerintahan. Jenis pemikiran sosial seperti hukum dan pemerintahan yang mencoba  untuk  terlibat  dalam  persoalan  Desa  di  Indonesia  akan  menghadapi  kesulitan tetap.
Kesulitan  pertama  yaitu  pilihan  untuk  menjadikan  pemikiran  hukum  dan pemerintahan  sebagai  Ilmu  Hukum  Doktrinal  ( jurisprudence )  dan  Ilmu  Pemerintahan dalam artian bestuurskunde atau government science ), tetapi pemikiran tersebut tidak dapat memenuhi  kepentingan  rekognisi  dan  subsidiaritas  Desa.  Kedua  tipe  pemikiran  tersebut melayani  kepentingan kekuasaan negara dan pasar daripada memihak kepentingan Desa dalam mengatur, mengurus, dan memutuskan kepentingan lokal.
Kesulitan  kedua  yaitu  apabila  pemikiran  hukum  dan  pemerintahan  berhasil direkonstruksi  dan  memiliki  relevansi  sosial  (kepentingan  rekognisi  dan  subsidiaritas Desa), tetapi pemikiran tersebut kurang kokoh secara intelektual sehingga cukup disebut sebagai  studi  hukum  dan  pemerintahan. Term studi  pada  frasa  studi  hukum  dan pemerintahan berarti pengetahuan hukum dan pemerintahan berlangsung dalam diskursus praktis, diterima saja pengandaian-pengandaiannya seperti halnya percakapan sehari-hari, sehingga pemikiran ini tidak diakui secara akademis meskipun relevan bagi kepentingan Desa. Legitimasi studi hukum dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pencetusnya sendiri sebagai bagian dari gerakan sosial. Sehingga pemikiran hukum dan pemerintahan transformatif belum objektif di kenyataan.
Menarik  bahwa  pemikiran  Ilmu  Hukum  Doktrinal  ( jurisprudence )  dan  Ilmu Pemerintahan  ( bestuurskunde ; government  science )  yang  dianut  secara  normatif  dan diterima luas di kalangan akademik maupun praktisi tidak selalu paling benar dan paling handal  untuk  membahas  kepentingan  rekognisi  dan  subsidiaritas  Desa.  Sebaliknya, pemikiran  hukum  dan  pemerintahan  seperti  Republik  Desa  yang  seakan  dilupakan  oleh kalangan akademik dan praktisi, bukan berarti tidak mengandung kebenaran atau kurang handal untuk membahas kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa. Diskursus Republik Desa  dapat  kita  telusuri  pada  Ilmu  Sosial  tentang  Hukum  ( legal  science )  yaitu  Mazhab
Leiden  yang  mengawali  studi  adat-hukum  dengan  meneliti  otonomi  Desa  di  Indonesia secara empiris (Voorheen E. J. Brill, 1934). Ilmu Hukum Doktrinal, dan Ilmu Pemerintahan transformatif ( governance science ) yang mengkategori Republik Desa sebagai diskursus ideologi lokalis-eksistensialis (Eko et al., 2017).
Hal  yang  dapat  dipastikan  pada  tulisan  ini  ialah  bahwa  pemikiran  hukum  dan pemerintahan yang diterima luas adalah yang paling siap memenuhi kepentingan rekognisi dan  subsidiaritas  Desa.  Kontestasi  pemikiran  dimungkinkan  terjadi.  Disatu  sisi rekonstruksi terhadap Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa akan menjadikan pemikiran ini sebagai pemikiran yang benar  secara  epistemologis.  Di  lain  pihak  hasil  rekonstruksi  kedua  pemikiran  tersebut mungkin  tidak  dapat  bertahan  relevansinya  secara  sosial,  apabila  dibantah  melalui pendekatan sosiologi pengetahuan. Kalangan akademik dan praktisi dalam berbagai cara pandang  akan  berkontestasi  dan  menguji  terus  menerus  Ilmu  Hukum  dan  Ilmu Pemerintahan  secara  epistemologis  (berdasarkan  ukuran-ukuran  rasional)  maupun menyelidikinya  secara  sosiologi  pengetahuan  (berdasar  asal-usul  sosial  dan  pengaruh sosial dari kedua jenis pemikiran tersebut).
Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa Ilmu Hukum Doktrinal ( jurisprudence ) dan  Ilmu  Pemerintahan  ( bestuurskunde ; government  science )  kokoh  secara  intelektual tetapi  ternyata  tidak  signifikan  bagi  kepentingan  rekognisi  dan  subsidiaritas  Desa? Pertanyaan  tersebut  dapat  dilanjutkan,  bagaimana  melakukan  rekonstruksi  pemikiran hukum dan pemerintahan melalui pengetahuan Republik Desa, yang tidak begitu signifikan secara intelektual tetapi signifikan bagi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa?

## FAKTA DAN LEGALITAS
Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan di muka pada bagian ini terlebih dahulu dibahas  mengenai  Ilmu  Hukum.  Ilmu  Hukum  yang  dipelajari  di  perguruan  tinggi  di Indonesia berada pada ketegangan antara fakta dan legalitas.
Pertama,  Ilmu  Hukum  Doktrinal  ( jurisprudence )  mengajarkan  proposisi-proposisi hukum positif dengan mengikuti tradisi Ajaran Hukum Murni ( reine Rechtslehre )  (Kelsen, 1970;  Asshiddiqie  dan  Safa’at,  2006).    Ajaran  Hukum  Murni  diajarkan  sebagai  Teori Hukum Positif dengan objek norma-norma hukum yang terkandung dalam suatu peraturan
perundang-undangan. Hukum  positif yang dimaksudkan di  sini merupakan seni  berpikir dari dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dihasilkan oleh otoritas yang berkewenangan dan bukanlah hukum sebagai hasil pengukuran empiris.
Kedua, Ilmu Sosial tentang Hukum ( legal science ) mengajarkan tradisi berpikir dan metode  sains  sosial  terhadap  hukum  sebagaimana  ada  di  kenyataan  dan  kehidupan masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Sosiologi Hukum merupakan salah satu contoh Ilmu Sosial  tentang  Hukum  yang  memusatkan  kajiannya  kepada  kaidah-kaidah  positif  dalam fungsinya  untuk  memelihara  tertib  hukum  ( legal  order ).  Aturan  hukum  bukanlah  fokus kajian  Sosiologi  Hukum  karena  ia  bukan  sesuatu  yang  nyata  meskipun  masih  bisa dijelaskan berdasarkan persepsi dari informan penelitian mengenai aturan hukum tertentu.
Persinggungan  antara  Ilmu  Hukum  Doktrinal  dan  Ilmu  Sosial  tentang  Hukum terletak pada logika silogisme yang digunakan oleh kedua pemikiran ini meskipun masing- masing  premisnya berbeda. Ilmu Hukum Doktrinal  menggunakan premis  kaidah hukum positif  semisal  asas  hukum  rekognisi  dan  asas  hukum  subsidiaritas  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya  disebut UU  Desa ),  sedangkan Sosiologi  Hukum  menggunakan  premis  empiris  cara  berhukum  masyarakat  Desa  dalam membicarakan,  memutuskan,  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  Desa  secara  nyata. Pada konteks ketegangan antara fakta dan legalitas seperti diungkap di muka, Ilmu Hukum Doktrinal  fokus  pada  legalitas  tetapi  mengalami  kehampaan  sosiologis,  sedangkan Sosiologi Hukum fokus pada fakta-fakta tetapi mengalami kebutaan normatif. Ketegangan antara  fakta  dan  legalitas  yang  menimpa  Ilmu  Hukum  Doktrinal  dan  Sosiologi  Hukum selanjutnya  digunakan  untuk  membahas  cara  pandang  Ilmu  Hukum  terhadap  Ilmu Pemerintahan.
Ndraha  (2005)  menyatakan  bahwa  sejarah  normatif  dari  Ilmu  Pemerintahan  sejak pada masa kolonial  sampai  dengan pasca kemerdekaan berawal  dari  Ilmu Pemerintahan sebagai ilmunya pamong praja yang mempelajari hukum positif, indologi dan pengetahuan sosial lainnya fase Ilmu Pemerintahan tersebut berlanjut pada Ilmu Pemerintahan sebagai bawahan dari Ilmu Politik, berdekatan dengan Ilmu Administrasi Negara karena fokusnya pada  peraturan  kebijakan  atau  regulasi  ( beleidsregel ),  dirasuki  pendidikan  militeristik, mengadaptasi  pengetahuan manajemen sehingga menjadi  manajemen pemerintahan atau kepegawaian, dan berlabuh pada Ilmu Pemerintahan yang dipengaruhi tata kepemerintahan
( good  governance ).  Ilmu  Pemerintahan  ( government  studies )  fokus  untuk  melayani institusi  kekuasaan  administrasi  pemerintahan,  terutama  birokrasi  dan  segala  teknis administrasi perkantoran pemerintahan, baik berdasarkan hukum positif, regulasi maupun perintah dari otoritas kekuasaan administrasi pemerintahan.
Watak  normatif  dari  Ilmu  Pemerintahan  ( bestuurskunde ; government  science ) beririsan dengan Hukum Administrasi sebagai cabang dari Ilmu Hukum Doktrinal. Jenis pengetahuan ini diselubungi  kepentingan legalitas (validitas norma).  Ilmu  Pemerintahan Birokratis  ( bestuurskunde ; government  science )  dan  Hukum  Administrasi  (Ilmu  Hukum Doktrinal) sama-sama mempertahankan prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan.
Prinsip-prinsip  hukum  dimaknai  sebagai  kondisi-kondisi  yang  memungkinkan individu  secara  bebas  mengikatkan  diri  pada  konsepsi  moral  dari  hukum.  Hukum diposisikan di bawah moral dan melampaui dunia empiris. Melalui pembenaran metafisis ini  institusi  kekuasaan  administrasi  pemerintahan  berkedudukan  sebagai  subjek  yang moralistis.  Institusi  kekuasaan  administrasi  pemerintahan  tegak  karena  kekuasaan moralistisnya  dan  mempunyai  objek  kekuasaan  yang  tetap  yaitu  anggota  masyarakat sebagai  individu-individu.  Praktik  hukum  administrasi  pemerintahan  melayani  individu dalam kekuasaan administrasi pemerintahan tersebut dan sekaligus berupaya mewujudkan ekspektasi dari individu-individu (anggota masyarakat) yang menyandang masalah hukum pemerintahan.  Pada  perkembangannya  Ilmu  Hukum  Doktrinal  mengalami  kemacetan dalam  merespons  tata  kepemerintahan.  Hukum  Administrasi  membahas  prinsip-prinsip hukum  administrasi  pemerintahan  secara  positivistik,  terbatas  pada  penilaian  moralistis bahwa  tata  kepemerintahan  memperkaya  pengetahuan  tentang  Asas-asas  Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan bermanfaat terbatas untuk memperkaya referensi pengambilan keputusan di peradilan (Hadjon, 2010).
Kekokohan  prinsip-prinsip  hukum  dalam  Ilmu  Pemerintahan  dan  Hukum Administrasi secara intelektual mewarisi dualitas hukum modern yakni ketegangan antara fakta  dan  legalitas.  Jenis  pemikiran  ini  secara  radikal  memisahkan  diri  dari  fakta-fakta, mempertahankan  kesadaran  subjek,  menjaga  validitas  norma,  melayani  individu  dalam kekuasaan negara, dan memerintah individu dalam masyarakat sebagai objek. Diskursus normatif  administrasi  pemerintahan  berlangsung  ajeg  pada  kekuasaan  negara  tetapi diskursus  normatif  itu  semakin  mengalami  kehampaan  sosiologis.  Diskursus  normatif
administrasi  pemerintahan  terkunci  pada  kepentingan  pragmatis  yang  menyelubungi tindakan  strategis  (penerapan  doktrin-doktrin  hukum  pada  kasus  administrasi pemerintahan).
Diskursus pragmatik Ilmu Pemerintahan ditandai dengan penggunaan hukum positif sebagai  pembenaran  terhadap  kerja  birokrasi,  sedangkan  Hukum  Administrasi menyediakan tiga komponen dasar cara berhukum dogmatik terhadap kerja pemerintahan. Komponen dasar dogmatik tersebut meliputi hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan, hukum oleh pemerintah dan hukum terhadap pemerintah sebagai berikut:
(1) komponen  hukum  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  meliputi  prinsip  hukum sumber  wewenang  (atribusi,  delegasi  dan  mandat),  asas  penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dan prosedur penggunaan wewenang.
(2) komponen  hukum  oleh  pemerintah  meliputi  wewenang,  prosedur  dan  substansi keputusan  pemerintahan  untuk  dilakukan  perubahan,  pencabutan  dan  pembatalan keputusan.
(3) komponen  hukum  terhadap  pemerintah  meliputi  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan hukum represif. Cara kerja perlindungan hukum preventif tertuju pada partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintahan dengan mengikuti kaidah prosedural  bahwa  rakyat  mengajukan  gugatan  sesuai  prosedur  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan  hukum  represif  tertuju  pada keabsahan tindakan pejabat birokrasi sebagai institusi atau penjatuhan sanksi terhadap tindakan individual pejabat yang terbukti bertindak mal-administrasi.
Dalam  selubung  kepentingan  legalitas  Ilmu  Pemerintahan  memastikan  birokrasi menerbitkan  regulasi  dengan  mematuhi  hukum  positif  Administrasi  Pemerintahan, sedangkan Hukum Administrasi menyodorkan metode interpretasi demi menjaga validitas norma. Metode interpretasi Hukum Administrasi antara lain menggunakan asas noscitur a sociis (satu kata harus dimaknai dalam rangkaiannya) sebagai cara menginterpretasi bahasa hukum  tentang  penyalahgunaan  kesempatan  atau  sarana  yang  melekat  pada  pejabat birokrasi  dan  bahasa  hukum  tersebut  harus  dimaknai  rangkaiannya  dengan  wewenang institusi. Apabila seorang pejabat birokrasi tidak mempunyai wewenang melalui atribusi, delegasi,  atau  mandat,  maka  pejabat  tersebut  dinyatakan  tidak  mempunyai  wewenang. Metode  interpretasi  dengan  menggunakan  logika  hukum  yang  bersifat  tertutup  tersebut
memang  sulit  dipahami  oleh  kalangan  yang  tidak  mempelajari  doktrin-doktrin  Hukum Administrasi.  Ibarat  logika  dalam  permainan Mobile  Legend yang  mengajarkan pertempuran demi kemenangan jagoan tertentu, hanya para pemain Mobile Legend yang memahami logika permainan tersebut. Para pemain mematuhi peraturan dalam permainan yang ditetapkan oleh otoritas permainan itu dan para pemain tidak terikat dengan logika diluar permainan.
Metode  interpretasi  dari  Hukum  Administrasi  akan  bekerja  secara  praktis  pada institusi  kekuasaan  yudisial  daripada  birokrasi  pemerintahan.  Kekuasaan  yudisial  akan menerapkan  hukum  mengenai  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat birokrasi  melalui putusan peradilan.  Ilmu Pemerintahan Birokratis menjalankan putusan tersebut kepada invididu yang menjadi objek putusan. Perkembangan terakhir dari sistem hukum administrasi di Indonesia mengatur wewenang Ombudsman dan Komisi Informasi Publik  sebagai  institusi  penyelenggara  ajudikasi  terhadap  masalah  mal-administrasi  dan masalah hukum administrasi lainnya.
Selain  pemikiran  Hukum  Administrasi  terdapat  Hukum  Tata  Negara  yang  juga beririsan dengan Ilmu Pemerintahan dalam menjaga validitas norma. Penulis mengajukan contoh  kasus  untuk  memudahkan  pemahaman  tentang  irisan  antara  pemikiran  Hukum Administrasi,  Ilmu  Pemerintahan  dan  Hukum  Administrasi.  Kasus  berikut  ini  berkaitan dengan kewenangan Desa. Pertama, pengujian UU Desa terhadap UUD Negara Kesaturan Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  1945)  (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015)
Kedua,  pengujian  ketentuan  tentang  pembentukan  Tim  Kabupaten  dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat  Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah Kabupaten  Bojonegoro  No.  1  Tahun  2017  tentang  Perangkat  Desa  (selanjutnya  disebut Perda  Bojonegoro  tentang  Perangkat  Desa)  terhadap  UU  Desa  (Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  128/PUU/XIII/2015).  Putusan  kekuasaan  yudisial  ini  sama-sama menyandarkan diri pada validitas norma tetapi hasil putusannya berbeda.
Mahkamah Konstitusi membatalkan norma persyaratan calon Kepala Desa dan calon Perangkat  Desa  karena  dinilai  oleh  Mahkamah  ketentuan  dalam  UU  Desa  bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan  antara  masyarakat  Desa  dan  masyarakat  adat.  Status  Desa  dalam  Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari  struktur  organisasi  pemerintahan  daerah,  Peraturan  Desa  ditegaskan  sebagai  bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang  melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga Desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi- fungsi  pemerintahan  negara  secara  resmi.  Oleh  sebab  itu,  pemilihan  “Kepala  Desa  dan Perangkat Desa” menurut Mahkamah tidak perlu dibatasi dengan persyaratan calon Kepala Desa atau calon Perangkat Desa “ harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ”. Menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.
Pemikiran Mahkamah Agung tentang Kewenangan Desa berbeda dengan Mahkamah Konstitusi meskipun keduanya mengoperasikan teori hukum kategori Positivisme Hukum ( Tabel 1. Diskursus Teori Hukum ) (Habermas,1996)
Mahkamah Agung mengambil sepenuhnya norma kewenangan Desa dalam Pasal 18 UU  Desa  sebagai  alasan  hukum  pengujian  peraturan  peraturan  perundang-undangan tersebut.  Pembentukan  Tim  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  penyelenggaraan  pengisian Perangkat Desa dinyatakan bertentangan dengan norma kewenangan Desa. Ditambahkan pula bahwa pembentukan Tim Kabupaten tersebut tidak termasuk dalam norma delegasi Pasal  50  ayat  (2)  UU  Desa  dan  peraturan  perundangan-undangan  lain  tentang  Desa. Seluruh norma tidak mengatur atau merekomendasikan agar dibentuknya Tim Kabupaten yang  mana  hubungan  hukumnya  hanya  bersifat  konsultatif  melalui  Camat  dalam penyelenggaraan  pengisian  Perangkat  Desa,  dan  bukan  sebagai  fasilitator  sebagaimana tugas  Tim  Kabupaten.  Putusan  Mahkamah  Agung  memenangkan  kepentingan  Desa meskipun  argumentasi  hukum  dalam  putusan  tidak  secara  tegas  mengoperasikan  asas hukum rekognisi dan subsidiaritas. Substansi putusan peradilan ini tampak hanya berlaku secara  normatif  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Pemerintah  kabupaten  lain  yang  juga membentuk  Tim  Kabupaten  pengisian  Perangkat  Desa  tetaplah  kokoh  beroperasi. Kewenangan Desa terpinggirkan secara objektif.
Tabel 1 Diskursus Teori Hukum Teori Hukum Kepentingan Hasil Akses ke Realitas Tujuan Positivisme Hukum Pemurnian hukum Validitas kaidah hukum Kesesuaian norma hukum mengikuti Norma Dasar ( Grundnorm ) Menjaga hirarki kaidah hukum positif, kepastian hukum,  dan  tidak terkait dengan nilai- nilai keadilan Hermeneutik Hukum Praktis Interpretasi Pemahaman arti (bahasa hukum) Inter-subjektivitas pada  pengambilan keputusan (peradilan) Realisme Hukum Teknis Informasi ekstra-legal Analisa empirik   Instrumen  kontrol perilaku masyarakat
Hukum yang dilegitimasikan oleh parlemen pada Pasal  18B ayat  (2) dan Pasal  18 ayat  (7)  UUD  NRI  1945  maupun  UU  Desa  sama  sekali  tidak  dipertimbangkan  sebagai dasar pengambilan keputusan. Argumentasi Mahkamah Konstitusi mengikuti pengetahuan objektif yang sudah berlangsung akut yaitu Desa sebagai unit pemerintahan kaki, bawahan pemerintahan, atau rekognisi-formal yang berporos pada tugas pembantuan ( medebewind ) (Adam,  1924).  Struktur  argumentasi hukum  dari Mahkamah tidak menolak secara tegas gagasan  Desa  sebagai  bawahan  pemerintahan  (masa  kolonial),  gagasan  Yamin  tentang Negara-Hukum adat bagian bawahan (Yamin, 1962), dan diskursus penyeragaman Desa masa Orde Baru. Terlepas dari premis-premis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, hukum  rekognisi  (pengakuan  terhadap  hak  asal-usul  Desa)  dan  hukum  subsidiaritas (kewenangan lokal skala Desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat  Desa  setempat)  kurang  digali  melalui  pendekatan  hermeneutis-historis terhadap naskah persidangan ( memorie van toelichting ) UU Desa.
Dampak sosiologisnya antara lain warga desa setempat menolak calon Kepala Desa yang tidak mereka kenal dan terpilihnya kepala Desa yang berasal dari luar desa itu kurang komunikatif  dengan  warga  desa.  Perangkat  desa  yang  berasal  dari  luar  desa  setempat terpilih  karena  cakap  secara  administratif  tetapi  kinerjanya  belum  tentu  komunikatif dengan  warga  desa.  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  tidak  tumbuh  sebagai  pemimpin- lokal ( local leader ) yang lahir dari proses memberdayakan masyarakat desa secara intensif
tapi tumbuh dari seleksi administratif. Pada penghampiran inilah Ilmu Pemerintahan akan menghadapi  posisi  dilematis  yakni  memerintah  Desa  secara  pragmatis  tanpa menyempurnakan institusionalisasi desa.

## HUKUM SEBAGAI INSTITUSI DAN MEDIUM
Bagian ini membahas penghampiran Ilmu Sosial tentang Hukum (Sosiologi Hukum) yang beririsan dengan Ilmu Tata Kepemerintahan ( governance studies ). Jenis pemikiran empiris ini terhubung satu sama lain karena memposisikan hukum sebagai institusi yakni hukum  dalam  pengalaman  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  bukan  hukum  dalam pengertian aturan perundang-undangan. Pemikiran Sosiologi Hukum sebagai cabang dari Sosiologi  awalnya  berkembang  dari  positivisme  dan  empirisme,  meminati  studi  tentang institusi sosial dan melakukan eksplanasi terhadap perubahan sosial.
Sosiologi  Hukum  klasik  membahas  perubahan  kehidupan  secara  dialektis  (Marx), perubahan  kehidupan  komunal  ke  kehidupan  kontraktual  (Maine),  kehidupan bersolidaritas  mekanis  ke  kehidupan  bersolidaritas  organik  (Durkheim),  dan  perubahan masyarakat  yang  modern-rasional  (Weber).  Hukum  sebagai  institusi  dikaji  pada  skala makro (struktural) maupun pada skala mikro (simbolis-interaksional). Selain itu Sosiologi Hukum  diwarnai  pemikiran  hermeneutik  hukum  yang  melepaskan  diri  dari  pandangan positivisme-hukum  melalui  pemikiran  filsafat  fenomenologi  dan  mengkristal  pada konstruktivisme  sosial  (Rato,  2016).  Kaidah  hukum  dan  fakta  sosial  merupakan  hasil konstruksi atas realitas sosial. Pemikiran hermeneutik hukum mengajukan pra-pemahaman yang menyejarah dan inter-subjektivitas sebagai  metode interpretasi terhadap perubahan sosial di masyarakat. Satu haluan dengan hermeneutik hukum, kajian Semiotika Hukum ( Legal  Semiotics )  digunakan  oleh  gerakan-gerakan  sosial-politik  secara  kritis  untuk membuka  selubung  kepentingan  politik  dibalik  penggunaan  tanda-tanda  bahasa  dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan.
Di  lain  pihak  pemikiran  Ilmu  Hukum  Sosiologis  ( sociological  jurisprudence ) membuka  diri  pada  kajian  hukum  dalam  hubungannya  dengan  realitas  sosial  untuk mendukung  praktik  hukum  di  peradilan.  Ilmu  Hukum  Sosiologis  mengambil  sebagian Realisme  Hukum  untuk  menanamkan  pengetahuan  secara  objektif  bahwa  hukum merupakan instrumen perekayasa sosial. Studi Hukum Kritis mengkritik pandangan hukum
ini  bahwa  dibalik  hukum  sebagai  instrumen  perekaya  sosial  tersembunyi  agenda kepentingan  elit  politik  pembangunanisme  (Unger,  2007).  Ilmu  Hukum  Sosiologis berkembang pula pada pemikiran kebahasaan. Sosiologi  Hukum Kontemplatif mengkaji hubungan kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan bertolak dari pragmatisme bahasa  hukum  (Sidharta,2015).  Diskursus  teoritis  kaidah  hukum  perilaku  (larangan, perintah,  kewajiban,  dan  dispensasi)  dan  asas-asas  hukum  (kewenangan,  penilaian, rekognisi, dan seterusnya) diberi penekanan analisa kebahasaan. Serumpun tapi berlainan fokus, Ilmu Hukum Semiotik ( Semiotics Jurisprudence ) mengkaji tanda-tanda kebahasaan hukum peraturan perundang-undangan sebagai diskursus mengenai realitas yang ditemui dan dialami, tanpa melakukan penelitian empiris.
Sosiologi Hukum berpindah fokus pada tata kepemerintahan dan melakukan kajian- kajian pembelajaran langsung dari rakyat untuk mengungkap kepentingan nyata dari rakyat. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi minat utama kajian Sosiologi Hukum. Pada penghampiran ini Sosiologi Hukum terimbas oleh pandangan liberal bahwa legitimasi hukum  tergantung  pada  kebebasan  individu  untuk  berpartisipasi.  Otonomi  privat dihadapkan  dengan  otonomi  publik.  Kebebasan  individu  pada  partisipasi  berhadapan dengan  kedaulatan  rakyat.  Kajian  Sosiologi  Hukum  terhadap  tata  kepemerintahan  sarat dengan perlindungan atas kebebasan individual yang kita kenali dalam diskursus hak-hak asasi  manusia dalam negara hukum liberal  ( Rechtsstaat ). Sosiologi  Hukum menghadapi dilema  untuk  menyeimbangkan  antara  otonomi  privat  (hak  asasi  manusia)  dan  otonomi publik (kedaulatan rakyat). Legitimasi hukum mesti mengamankan posisi otonomi privat (hak asasi manusia) dan otonomi publik (kedaulatan rakyat).
Ilmu  Pemerintahan  ( governance  studies )  terhubung  dengan  Sosiologi  Hukum. governance  studies .  Ilmu  Pemerintahan  ini  dipengaruhi  Ilmu  Politik,  fokus  pada penelusuran empiris, studi perilaku, sejarah dan kultur lokal (Sanusi dan Putra, 2019) dan komitmennya  pada  kehidupan  politik  yang  demokratis.  Watak  transformatif  amat dimungkinkan berkembang pada Ilmu Pemerintahan karena memberi makna politik secara empiris  pada  hukum  positif.  Masalah  yang  dihadapi  oleh  Ilmu  Pemerintahan  ini  adalah fokus kajiannya secara ekonomi politik (Hidayat, 2007; Rondinelli, Dennis A et.al,1983) mengenai aktor-aktor politik yang berebut kekuasaan. Pemikiran ekonomi politik dengan segala  variannya  memungkinkan  Ilmu  Pemerintahan  menganalisis  secara  diskursif
kontestasi  elit  negara  dan  elit  masyarakat  tetapi  kehabisan  energi  membahas  praksis demokrasi  deliberatif.  Kompetensi  warga  dalam  masyarakat  kurang  begitu  diperhatikan daripada kompetensi pengambil kebijakan.
Kajian Sosiologi  Hukum akan  lebih meluas dan  mndalam  pada  paradigma hukum dan demokrasi, demikian pula dengan Ilmu-Ilmu Pemerintahan. Term ”paradigma” di sini merujuk pada asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat yang berjuang mewujudkan tujuan- tujuan  ideal  demokrasi-konstitusional.  Sosiologi  Hukum  dan  Ilmu  Pemerintahan  saling terhubung  sebagai  pemikiran  yang  bergerak  dari  pinggiran  (masyarakat)  menuju  pusat (sistem kekuasaan negara dan pasar), dan bukan sebaliknya. Gerak pemikiran dari pusat ke pinggiran berarti keberpihakan pada teori normatif demokrasi dan kembali memposisikan kekuasaan  negara  dan  pasar  untuk  memerintah  rakyat  yang  pasif.  Pemikiran  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosiologi  Hukum  secara  metodologis  punya  misi  yang  sama  yaitu rekonstruksi teori normatif demokrasi yang sarat dengan otonomi individual dan doktrin kedaulatan  rakyat  (Habermas,  1996).Teori  normatif  demokrasi  membahas  hak-hak individu dari masyarakat dan hubungannya dengan kekuasaan negara.
Studi  kasus  Sosiologi  Hukum  dicontohkan  secara  ringkas  pada  bagian  ini  yakni hukum yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Corona melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Aturan hukum ini beroperasi secara efektif  melalui  prosedur  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan.  Dari  kerangka rekonstruksi Sosiologi Hukum terdapat pembahasan sebagai berikut:
a. hukum  sebagai  institusi  membahas  cara  masyarakat  memahami  aturan  hukum  PSBB menurut nilai-nilai solidaritas. Masyarakat mengalami friksi, bersikap curiga satu sama lain  dalam  penerimaan  bantuan,  dan  sebagian  kelompok  masyarakat  mengeluhkan protokol bantuan karena skemba bantuan kurang relevan dengan kenyataan solidaritas masyarakat di masa pandemi (wartaekonomi.co.id, Senin 27 April 2020 ). Masyarakat melihat hukum PSBB sebagai tindakan politik dan ekonomi dari kekuasaan negara.
b. aturan  hukum  PSBB  yang  diterbitkan  oleh  kekuasaan  administrasi  pemerintahan merupakan  hukum  sebagai  medium.  Hukum  yang  beroperasi  secara  efektif  melalui prosedur koordinasi antar institusi pemerintahan dan rasionalitas epidemiologis. Hukum PSBB  secara  objektif  hadir  di  masyarakat  sebagai  alat  rekayasa  sosial  penanganan
pandemi.  Konsensus  legalitas  gagal  tercapai  karena  kekuasaan  negara  melakukan sosialisasi  pada  masyarakat  secara  masif,  tetapi  sebagian  rakyat  terganggu  dengan indikator  protokol  bantuan  yang  memicu  konflik  di  masyarakat.  Kekuasaan  negara memerintah masyarakat sebagai sub-sistem hukum.
c. pemikiran Sosiologi Hukum dan Ilmu Pemerintah menemukan dari Pinggiran mengenai praktik-praktik  Desa  dan  komunitas  masyarakat  ketika  mereka  berkonsensus melakukan  distribusi  bantuan.  Pemikiran  ini  berlanjut  pada  penyelidikan  di  Pusat (kekuasaan  negara  dan  pasar)  bahwa  pemerintahan  membuka  jalur  arbitrasi  terhadap komplain dari desa dan komunitas masyarakat. Hukum hadir sebagai medium integrasi sosial antara masyarakat dan kekuasaan negara di masa pandemi. Pemikiran Sosiologi Hukum  dan  Ilmu  Pemerintahan  berupaya  menemukan  tindakan  komunikatif  yang terjadi  di  desa  dan  komunitas  masyarakat.  Analisanya  sarat  dengan  rasionalisasi terhadap  percakapan  sehari-hari  di  desa  dan  komunitas  masyarakat  sehingga percakapan-percakapan  itu  diolah  menjadi  opini  publik.  Opini-opini  publik  itu disalurkan  ke  ruang-ruang  publik  secara  rasional-komunikatif  sebagai  pertimbangan rasional bagi sistem untuk memerintah masyarakat secara strategis.
d. Hukum sebagai medium integrasi sosial mendudukkan kekuasaan negara dan desa (dan komunitas  masyarakat)  pada  posisi  setara.  Desa  dan  komunitas  masyarakat  melihat kekuasaan  negara  sebagai  sistem  yang  mengakui  dan  menjamin  hak  hidup  mereka selama pandemi, sedangkan kekuasaan negara melihat desa dan komunitas masyarakat sebagai  dunia-kehidupan  yang  berisi  solidaritas  dan  bertindak  komunikatif  dengan kekuasaan negara dalam penanganan dampak pandemi. Hubungan komunikatif antara sistem  dan  dunia-kehidupan  masyarakat  secara  ideal  berada  dalam  konsepsi  Negara Hukum Deliberatif.
Krisis  negara  hukum  dan  demokrasi  tidak  hanya  dialami  oleh  Indonesia. Pemerintahan  negara  lain  yang  menerapkan  kebijakan lockdown justru  lebih  cepat mengalami krisis (Habermas, 2020). Selama pandemi berlangsung kekuasaan administrasi pemerintahan telah melakukan tindakan cepat melawan pandemi tetapi sikap ini dijalankan penuh keraguan, serba tidak pasti, diprotes karena isu korupsi bantuan sosial, dikomplain warga negara untuk segera memenuhi kesejahteraannya, dan tuntutan warga negara agar kekuasaan negara segera menyediakan obat bagi seluruh warga negara. Momentum krisis
negara hukum dan demokrasi telah membuka peluang secara konseptual bagi pemikiran Sosiologi  Hukum  untuk  berkonsentrasi  pada  yuridifikasi  (transformasi  opini  publik kedalam  aturan  hukum  tertulis),  sedangkan  Ilmu  Pemerintahan  fokus  pada  kemampuan desa dan komunitas masyarakat menyikapi pandemi.

## SOSIOLOGI HUKUM DAN REPUBLIK DESA
Setelah bagian sebelumnya menguraikan batasan-batasan Sosiologi Hukum, bagian ini mengajukan pergeseran fokus Sosiologi Hukum, yang semula fokus pada kajian hukum dan masyarakat ( law and society ) atau hukum dan pembangunan ( law and development ) menuju kajian hukum dan demokrasi ( law and democracy ). Dengan pernyataan ini maka Sosiologi  Hukum  direkonstruksi  sebagai  berikut  dengan  memasukkan  kehidupan berhukum di Desa dan komunitas masyarakat ( Tabel 2. Rekonstruksi Sosiologi Hukum ):
(1) kajian hukum dan masyarakat telah menanamkan pengetahuan hukum sebagai institusi. Hukum  sebagai  institusi  merujuk  pada  norma-norma  hukum  yang  membutuhkan pembenaran  atas  dasar  hubungan  erat  antara  hukum  dengan  moralitas.  Nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, kesusilaan, kepercayaan dan semacamnya menjadi alasan pembenaran.  Bidang  hukum  yang  terkait  erat  dengan  sistem  kepercayaan  yang dipegang  teguh  misalnya  hukum  pemidanaan  di  desa  dan  komunitas  masyarakat. Hukum pemidanaan di desa dan komunitas masyarakat diposisikan sebagai konstruksi realitas  sosial  dan  selanjutnya  dianalisis  secara  sosiologis  sebagai  diskursus  hukum yang memulihkan integrasi sosial di desa komunitas masyarakat (misalnya, tindakan pengucilan  sampai  dengan  pengusiran  untuk  memulihkan  kehidupan  di  desa  dan komunitas masyarakat). Hukum sebagai institusi merupakan milik desa dan komunitas masyarakat.
(2) kajian  hukum  dan  pembangunan  telah  menanamkan  pengetahuan  hukum  sebagai medium.  Hukum  sebagai  medium  beroperasi  dalam  sistem  politik  dan  ekonomi berdasarkan kebutuhan fungsional. Kehidupan desa dan komunitas masyarakat seperti masalah pengangguran, jaminan kesejahteraan orang lanjut usia, jaminan kehidupan fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar,  hak-hak  dasar  kependidikan  dasar  dan  lain sebagainya  diamankan  oleh  hukum.  Hak-hak  yang  awalnya  berasal  dari  kehidupan desa  dan  komunitas  masyarakat  mengalami  yuridifikasi.  Kekuasaan  parlemen
mengklaim yuridifikasi sebagai tindakan untuk merumuskan, mendefinisikan ulang, dan  memutuskan  suatu  peraturan  perundang-undangan  berdasar  opini  publik.  Atas pertimbangan  kebutuhan  fungsional,  kekuasaan  administrasi  pemerintahan melaksanakan  program-program  untuk  memenuhi  hak-hak  desa  dan  komunitas masyarakat. Kekuasaan yudisial mengamankan hak-hak kolektif dalam desa dan hak- hak individual dalam komunitas masyarakat yang terancam dirugikan secara hukum. Hukum  sebagai  medium  merupakan  pelembagaan  hak-hak  kolektif  desa  dan komunitas masyarakat ke dalam sistem.
(3) hukum  sebagai  medium  integrasi  sosial.  Sosiologi  Hukum  secara  programatis menyediakan pemikiran secara empiris mengenai praktik-praktik demokrasi lokal dan kemampuan warga di masyarakat dalam memaknai demokrasi pada kehidupan sehari- hari.  Sosiologi  Hukum  dan  Ilmu  Pemerintahan  mengemban  misi  bersama  yakni mendudukkan  hukum  dalam  praksis  komunikasi  yang  berlangsung  di  desa  dan komunitas  masyarakat  dengan  mewarisi  kajian  hukum  sebagai  institusi.  Proses pembuatan  hukum  secara  formal  dilembagakan  tetapi  pembuatan  hukum  itu dilegitimasikan  dari  proses  deliberasi  –dengan  mewarisi  kajian  hukum  sebagai medium.  Keputusan  pemerintahan  terbuka  menerima  masukan  dari  ruang  publik informal. Ini berarti bahwa sistem politik (dan secara khusus di dalamnya administrasi pemerintahan)  tidak  menjadi  sistem  independen  yang  bertindak  sendiri  atas  nama efisiensi dan bersikap pasif terhadap opini-opini publik yang dilancarkan oleh warga negara.  Opini  publik  dari  warga  negara  tidak  dinilai  ilegal  tapi  justru  terorganisir dalam prosedur yang legitim.
Tabel 2 Rekonstruksi Sosiologi Hukum Makna Hukum Fokus Kajian Rekonstruksi Institusi Hukum dan Masyarakat Nilai-nilai solidaritas pada Desa dan komunitas masyarakat Medium Hukum dan Pembangunan  Pelembagaan  hak-hak  kolektif Desa  dan  hak-hak  individual komunitas masyarakat kedalam Sistem Medium Integrasi Sosial Hukum dan Demokrasi Praksis  komunikasi  di  Desa dan  komunitas  masyarakat; Yuridifikasi secara deliberasi
Bertolak dari rekonstruksi Sosiologi Hukum yang telah dibahas sebelumnya bagian ini  melakukan  penajaman  pemikiran  hukum  dan  pemerintahan  melalui  pengetahuan Republik  Desa  agar  signifikan  bagi  kepentingan  rekognisi  dan  subsidiaritas  desa. Rekonstruksi pemikiran ini secara total berjangkar pada tradisi berdesa yakni desa sebagai arena  bermasyarakat,  berpemerintahan,  dan  bernegara  di  desa  (Eko,2015).  Rekonstruksi Sosiologi  Hukum  ini  tidak  mengikuti  term  komunitas  ( Gemeinschaft )  dan  masyarakat ( Gesellschaft ) secara konseptual karena keduanya kurang memadai untuk memaknai desa di Indonesia. Kedua term tersebut ahistoris terhadap sejarah desa sebagai dunia-kehidupan yang  mengandung  nilai-nilai  komunitarian,  solidaritas,  dan  keterikatan  antara  warga dengan  tanahnya.  Beberapa  istilah  baru  akan  muncul  dan  sulit  dipahami  dibandingkan dengan penghampiran teoritis yang sudah mapan. Hal ini disebabkan adanya pengandaian- pengandaian  rekonstruksi  Sosiologi  Hukum menuju  diskursus teoritis  yang di  dalamnya terdapat istilah-istilah yang kurang dikenal dalam diskursus praktis (percakapan sehari-hari) mengenai desa (Putra, 2020).
Pertama, posisi  Republik Desa dalam hukum  sebagai  institusi.  Asal-usul  desa di nusantara sejak 300-500 tahun sebelum Masehi dan berasal dari bahasa Malayo-Polynesian yakni Vanua (masa  Sriwijaya), Banua (Bali  Kuno)  dan Wanua (Mataram  Kuno),  dan berdekatan  makna  dengan Vanuatu (East  Ambai)  dan  Fiji  (Reuter,  1998).  Pada  era Majapahit seluruh bentuk desa tersebut disatukan dalam satu term yakni Deśa pada tahun 1365  (Mpu  Prapanca,2016).  Terdapat  keragaman  jenis Deśa pada  era  Majapahit  yakni Deça (komunitas-organik di wilayah administratif yang mandiri) dan Thani dan Dhapur (komunitas-organik yang kuat adatnya). Gierke menulis sejarah konsep badan hukum yang sudah  eksis  dalam  realitas  sosial  di  Jerman  ( Körperschaftsbegriff ).  Negara  melakukan tindakan rekognisi terhadap komunitas yang eksis, entitas nyata, dan punya personalitas- kolektif,  sebagai  badan  hukum  (von  Gierke,  1873).  Penulis  melakukan  memaknai Körperschaftsbegriff sebagai konsep kesatuan masyarakat hukum yang eksis sejak masa negara-kerajaan  sampai  dengan  masa  negara-konstitusional .  Definisi  desa  dalam  UU Desa,  yang  menyatukan  desa  dan  desa  adat  berdasar  rekognisi-subsidiaritas,  secara hermeneutis  bisa  dimaknai  sebagai  Desa  yang  mandiri  ( Deça )  dan  Desa  Adat  ( Thani , Dhapur dan sebutan lain yang menyejarah).
Hak  dan  kewajiban Deśa bersifat  inheren,  tumbuh-dari-dalam,  eksis  berbarengan dengan  tumbuhnya  personalitas-kolektif  ( Gesammtpersönlichkeit ).  Hak  dan  kewajiban Deśa bersifat  nyata  dan  tidak  ditentukan  sebelumnya  oleh  negara-kerajaan.  Negara- kerajaan melakukan rekognisi-formal atas personalitas-kolektif Deśa. Deśa pada awalnya merupakan  komunitas-organik  ( Genossenschaft )  yakni  komunitas  (dalam  pengertian Gemeinschaft ) yang nyata dan eksis secara sosial, personalitasnya kolektif, bersifat organik, tersatukan dan saling berdekatan satu sama lain secara territorial. Deśa tidak identik dengan komunitas  sebagai  asosiasi  rasional-instrumental  ( Gemeinschaft ). Deśa bisa  berubah menjadi  asosiasi  ( Gesellschaft ) bila  terdapat  tindakan  rekognisi  dari  negara  atas personalitas-kolektifnya ( Gesammtpersönlichkeit ). Deśa tidak pula identik dengan asosiasi ( Gesellschaft ) yang dilandasi personalitas-individual ( Gesammtperson ). Khusus berkaitan dengan Dhapur pada masa Majapahit, karakteristik Desa ini lebih mendekati sebagai Desa Adat,  bukan  dalam  pengertian Gemeinschaft ,  tetapi  Desa  dalam  pengertian  komunitas- organik ( Genossenschaft ) (Gueci,1999) yang mempunyai kedaulatan ( Obrigkeit ) sehingga posisinya diakui dan dihormati oleh kekuasaan negara-kerajaan.
Cornelis van Vollenhoven menulis Republik Desa sebagai unsur ketatanegaraan Asia Timur pasca Majapahit (en Zoon N.V.-Martinus Nijhoff, 1935). Diskursus Republik Desa pada  fase  orientalis  Desa  bersumber  dari  Adat-hukum  ( Rechtsadat )  yaitu  kebiasaan- kebiasaan  yang  berakibat  pada  konteks  hukum  sosial,  publik,  dan  privat.  Diskursus Republik Desa adalah cara berhukum dari Desa yang dilakukan oleh peneliti Adat-hukum secara  empiris  yakni  otonomi  dan  rekognisi  terhadap  Desa  sebagai  persekutuan-hukum adat  ( adatrechtsgemeenschappen ).  Peneliti  Republik  Desa  kritis  terhadap  kewenangan penugasan ( medebewind ;  Belanda)  karena kewenangan ini tak lebih dari otonomi  Desa dengan  cita  rasa  budaya  kolonial  Eropa.  Kepala  Desa  diposisikan  dibawah  kekuasaan pemerintah kolonial dan kaki tangan industri swasta kolonial Belanda.
Kedua,  posisi  Republik  Desa  dalam  hukum  sebagai  medium.  Diskursus  Republik Desa  pada  mulanya  milik  Dunia-Kehidupan  Desa  namun  pada  perkembangannya  telah dilekati  diskursus  distribusi  kekuasaan  ( Trias  Politica )  sehingga  Republik  Desa  diserap dan dikoloni oleh Sistem (kekuasaan negara dan pasar). Pada masa kolonial Daendels dan Raffles melakukan perubahan sistem administrasi pemerintahan untuk mengkoloni negara- kerajaan  (Surakarta  dan  Yogyakarta)  dan  Desa.  Perubahan  administrasi  itu  dilandasi
distribusi  tiga  kekuasaan  dari  Montesquieu.  Pemikiran  Montesquieu  bersumber  dari refleksinya  atas  Desa  di  Jerman,  Perancis  dan  China  untuk  melawan  Raja  despotik, dilandasi hukum alam dan dikonkretkan kedalam bentuk negara dan hukum positif. Hukum alam bergantung pada sejarah, psikis dan budaya suatu bangsa (Versini, 1995).
Pemikiran  ini  serumpun  dengan  Savigny  tentang  Jiwa  Bangsa  ( Volksgeist )  yang berhaluan mazhab historis dan liberal-klasik. Jiwa Bangsa diperluas pada diskursus negara. Negara  dalam  pengertian  Montesquieu  bukanlah  negara Leviathan versi  Hobbes  karena sub-ordinasi  manusia lain kepada manusia lainnya amat tidak masuk akal.  Montesquieu menolak kekuatan hewani yang berada dalam konstruksi negara Leviathan (Hobbes) dan memilih  hubungan  dependen  antar-manusia.  Kekuasaan  pemerintahan  administratif kolonial  memfungsikan  pemikiran  negara  dari  Montesquieu  untuk  memutus  hubungan organik antar-manusia yang sebelumnya terjadi pada skala Desa maupun negara-kerajaan. Seluruh tindakan pemerintah kolonial secara khusus bertujuan untuk memutus hubungan komunitas-organik  di  desa  dengan  tanahnya  agar  keuntungan  pemerintahan  kolonial semakin  maksimal  (van  Vollenhoven,  2013).  Praktik  diskursif Trias  Politica di  masa kolonial mengalami reduksi dalam bentuk institusionalisasi yang irasional yakni Desa dan negara-kerajaan dinilai sebagai kekuasaan despotik-Asia sehingga keduanya dikolonisasi sistem hukum kolonial.
Pada  masa  pasca  kemerdekaan  diskursus Trias  Politica berlanjut  menyelubungi modernisasi  desa.  Yamin  mengutamakan kedatuan (Sriwijaya)  dan  kehendak  hidup bersama  dalam  bernegara,  sedangkan  desa  merupakan  bagian  dari  Negara-Hukum  adat yang koheren dengan pemikiran hukum Montesquieu (moralitas kekuasaan tetap berada di desa  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  kehendak  negara  dan  hukum  positif).  Menurut Yamin  hukum  kebiasaan  Majapahit  memposisikan  Desa  sebagai  “pemerintahan  kaki”, sehingga  kedudukan  desa  nantinya  menjadi  pemerintahan  bawahan  dari  pemerintahan daerah.  Jejak-jejak  pemikiran  Yamin  dan Trias  Politica masih  dapat  kita  ikuti  pada pengetahuan  yang  sudah  terlanjut  tertanam  di  desa  pada  masa  Reformasi.  Badan Perwakilan Desa secara politis menjadi oposisi dan memakzulkan kepala Desa ( Eko et.al., 2014),  sehingga  tak  jarang  rapat-rapat  desa  berujung  pada  pemecatan  Kepala  Desa. Akibatnya Kepala Desa kembali merapat ke pemerintah supra-desa.
Praktik  diskursif  desa  sebagai  pemerintahan  bawahan  (Negara-Hukum  adat)  tidak tuntas dibahas maupun disepakati oleh penyusun UUD NRI 1945. Konsensus yang terjadi pada  persidangan  UUD  NRI  1945  adalah  Desa  ( Volksgemeinschaften )  diakui  dan dihormati  sebagai  komunitas  yang  memiliki  keistimewaan  berdasar  hak  asal-usul, berdampingan dengan keistimewaan kerajaan ( zelfsbestuurende , Belanda; Kooti ; Jepang). Sebab  itu,  pemikiran  liberal-klasik  atau  liberal-konservatif  (Montesquieu  dan  lainnya) yang juga mempengaruhi Yamin tidak mendapat tempat dalam UUD’45. Kontestasi antara Desa  ( Volksgemeinschaften )  dan  pemerintahan  semakin  berlanjut  hingga  terbitnya peraturan perundang-undangan tentang desa pada tahun 1948. Meskipun Soekarno (1964; Renan,1887;  O’Donnell,  2000),  sudah  meradikalisasi  konsep  kekeluargaan  sebagai  satu kesatuan  organik  yang  lebih  besar  melalui  Pancasila,  negara-kebangsaan,  dan  negara gotong-royong, tetaplah harus diakui praktik diskursif desentralisasi administratif warisan kolonial sejak tahun 1903 lebih dominan mengkoloni desa sedalam-dalamnya.
Ketiga,  restorasi  Republik  Desa  dalam  hukum  sebagai  medium  integrasi  sosial. Diskursus  Republik  Desa  yang  telah  diuraikan  dimuka  fokus  pada  rekognisi-formal. Rekognisi-formal  berarti  pengakuan  dari  negara  terhadap  desa  sebatas  sebagai  institusi administrasi  pemerintahan.  Diskursus  Republik  direstorasi  mencatat  sejarah  kekinian tentang pemuliaan tradisi, kultur, dan personalitas-kolektif desa. Sosiologi Hukum mencari dan menemukan pengetahuan tentang cara berhukum rekognisi-subsidiaritas secara nyata di  desa  dan  bukan  memeriksa  asas  hukum  rekognisi  dan  subsidiaritas  dalam  UU  Desa berdasar  Ilmu  Hukum  Doktrinal.  Peneliti  Sosiologi  Hukum  secara  empiris  berupaya mencari  pengetahuan  tersembunyi  yang  dimiliki  desa.  Berbagai  percakapan  dan  praktik rekognisi-subsidiaritas di desa diolah dan dianalisis secara teoritis melalui cara pandang hukum  sebagai  medium  integrasi  sosial  antara  pusat  dengan  desa  serta  antara  Sistem dengan Dunia-Kehidupan di Desa.
Pada  penghujung  tulisan  ini  penulis  mengajukan  cara  pandang  Sosiologi  Hukum mengenai  Negara  Hukum  Deliberatif  yang  membahas  kedudukan  setara  antara  Desa dengan Sistem (kekuasaan negara dan pasar).

## Gambar 1 Desa dalam Negara Hukum Deliberatif
Pertama , Negara-Hukum  Deliberatif terdiri atas  Pusat  dan Pinggiran. Pusat  terdiri dari kekuasaan komunikatif, kekuasaan administratif, dan kekuasaan yudisial (peradilan). Pinggiran  terdiri  dari  ruang-ruang  publik  yang  memproduksi  opini-opini  publik.  Ada  3 (tiga) kekuasaan negara yang eksis di dalam Pusat dan selanjutnya disebut sebagai Sistem kekuasaan negara (Hardiman, 2009):
a. Kekuasaan  komunikatif  yang  melegitimasikan  alasan-alasan  normatif  dari  berbagai pihak melalui tipe diskursus-pendasaran ( Begründungsdiskurse ). Hukum sebagai hasil deliberasi.
b. Kekuasaan  administratif  untuk  melegitimasikan  alasan-alasan  normatif  melalui  tipe diskursus  pragmatis  ( pragmatische  Diskurse ).  Hukum  sebagai  alasan  pelaksanaan program.
c. Kekuasaan  yudisial  (peradilan)  untuk  menerapkan  alasan-alasan  normatif  kedalam kasus  yang  konkret-praktis  melalui  tipe  diskursus  penerapan  ( Anwendungskurse ).
Hukum sebagai pemecah konflik.
Sistem  kekuasaan  negara  memeriksa  opini-opini  publik  yang  mengalir  dari  ruang-ruang publik yang bebas baik dari ruang-ruang publik yang diciptakan oleh ilmuwan Sosiologi
Hukum maupun elemen-elemen masyarakat lainnya. Apa yang dibawa dari ruang publik haruslah memperoleh pengakuan politis melalui perjuangan untuk pengakuan dari Pusat.
Kedua , desa berada di posisi pinggiran, bukan pusat dan bukan bawahan. Posisi desa berada di pinggiran yang berarti kedudukannya diakui sebagai entitas nyata di ruang publik. Desa  sebagai  komunitas-organik  ( Genossenschaft )  secara  historis  memproduksi pengetahuan  Adat-Hukum  ( Rechstadat )  yang  tersebar  pada  Republik  Desa  monolitik (desa-desa  di  Jawa-Madura) dan  Republik  Desa  kolektivistik-pluralistik  (desa-desa  di Sumatra Barat dan Bali). Pengetahuan Adat-Hukum berada pada hukum sosial ( social law ) atau  hukum  interaksional  ( interactional-law )  sehingga  Adat-Hukum  tidak  identik  hanya pada Desa Adat. Seluruh desa di Indonesia mempunyai Adat-Hukum (kebiasaan-kebiasaan yang berakibat hukum pada konteks hukum sosial, publik, dan privat) tergantung kuat atau lemahnya Adat-Hukum di dalamnya. Penelitian Sosiologi Hukum memperkaya diskursus normatif tentang asas hukum rekognisi dan asas hukum subsidiaritas dalam UU Desa. Pada penghampiran ini  diskursus Adat-Hukum mengalami transformasi menjadi kewenangan desa (kewenangan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan praktik kewenangan penugasan dari pemerintahan nasional). Sosiologi Hukum mewarisi tindakan mencatat dan terlibat aktif dalam penelitian di desa, merumuskan percakapan sehari-hari di desa menjadi opini publik dari desa, membingkainya secara rasional sebagai tindakan komunikatif dari desa untuk ditujukan kepada sistem kekuasaan negara.
Ketiga ,  hukum  merupakan  medium  integrasi  sosial  yang  menyaring  dan menerjemahkan  opini-opini  publik  melalui  prosedur.  Prosedur  yang  dimaksud  adalah kedaulatan  rakyat  (dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat)  dan  bukan  proseduralisme- birokratis  yang  selama  ini  dipahami  dalam  Negara-Hukum  ( Rechtsstaat )  liberal-klasik. Apabila terdapat usulan peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, dan program birokrasi  yang  tidak  sesuai  prosedur  kedaulatan  rakyat,  maka  rakyat  berhak memperjuangkan  penolakannya  dan  negara  melegitimasikannya  secara  hukum.  Sejarah telah  mencatat,  perdebatan  yang  panjang  antara  DPR  dan  pemerintah  melandasi  desa berasaskan rekognisi dan subsidiaritas (Eko, 2015).
Ketepatan klaim politik antara parlemen, aspirasi desa, dan elemen rakyat pejuang desa  yang  eksis  dalam  sejarah  merupakan  medan  analisis  Sosiologi  Hukum  yang  baru. Sosiologi Hukum secara programatis mencermati diskursus pragmatis yang menyelubungi
alasan-alasan  hukum  dari  program  yang  dilaksanakan  oleh  kekuasaan  administrasi pemerintahan.  Diskursus-diskursus  pragmatis  tersebut  berkaitan  dengan  daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, pembangunan desa,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  keuangan  desa,  pemilihan  kepala  desa,  aset  desa, Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa),  sistem  administrasi  dan  informasi  Desa,  peran publik perempuan di  desa, sampai dengan  pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan  desa.  Menurut  penulis  diskursus  kedaulatan  ( Obriegkeit )  desa  relevan sebagai  tonggak  awal  kajian  Sosiologi  Hukum  baik  fokus  pada  daftar  kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan Musyawarah Desa sebagai arena  politik  lokal.  Peminat  Sosiologi  Hukum  menyusun  hasil  analisanya  berupa  cara berhukum  desa yang komunikatif dalam  mengelola tradisi, solidaritas, dan personalitas- kolektifnya.
Pengandaian-pengandaian  dalam  konsep  Negara  Hukum  Deliberatif  hendak memastikan  tindakan  komunikatif  antar  3  (tiga)  tipe  kekuasaan  negara.  Oleh  sebab  itu, program-program  dari  kekuasaan  administrasi  pemerintahan  diradikalisasi  selalu berkomunikasi  dengan  kekuasaan  parlemen  dan  kekuasaan  yudisial.  Pada  bagian sebelumnya telah diuraikan keterbatasan diskursus penerapan ( Anwendungsdiskurse ) yang melegitimasikan alasan-alasan hukum rekognisi dan subsidiaritas ke dalam kasus konkret oleh Mahkamah Konstitusi dan  Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, pemikiran Sosiologi Hukum  memerlukan  ko-eksistensi  dengan  Ilmu  Hukum  Doktrinal.  Strategi  metodologi Sosiologi  Hukum  tetap  merefleksikan  praktik-praktik  rekognisi  dan  subsidiaritas  desa sebagai realitas sosial (sambil menanamkan pengetahuan ini secara objektif di desa) tetapi hasil analisis Sosiologi Hukum juga menganjurkan praktisi hukum di peradilan menggali dan memberi makna-makna hukum dari perspektif rekognisi dan subsidiaritas desa.

## KESIMPULAN
Ketegangan  antara  fakta  dan  legalitas  mendasari  keterhubungan  Ilmu  Hukum Doktrinal  ( jurisprudence )  dan  Ilmu  Pemerintahan  (dalam  artian bestuurskunde ; government science ). Ilmu Hukum Doktrinal memisahkan diri dari fakta-fakta administrasi pemerintahan  dan  menyediakan  metode  interpretasi  hukum  dogmatis,  sedangkan  Ilmu Pemerintahan melegitimasikan substansi hukum (aturan, norma, dan pola perilaku nyata
birokrasi  dalam  sistem)  ke  dalam  pelaksanaan  program-program  yang  masuk  ke  desa. Sosiologi  Hukum  dan  Ilmu  Pemerintahan  (dalam  artian governance  studies )  saling terhubung pada paradigma hukum dan demokrasi, bergerak dari pinggiran menuju pusat, dan mengajak ilmuwan  sosial  bertanggung jawab terhadap  rekognisi  dan subsidaritas  di desa.
Setelah secara singkat disajikan rekonstruksi pokok-pokok pikiran Sosiologi Hukum dalam memberikan makna hukum sebagai institusi, medium dan medium integrasi sosial, pemikiran  ini  dituntut  berkemampuan  untuk  memahami,  menjelaskan  dan  menanamkan jalannya  realitas  rekognisi-subsidiaritas  desa  ke  ruang  publik.  Pada  wilayah  akademis penelitian  Sosiologi  Hukum  secara  kualitatif  direkomendasikan  untuk  lebih  memahami fenomena  sosial  rekognisi-subsidiaritas  desa,  mencari  konsep  dan  teorisasi  secara grounded .  Sementara  penelitian  terapan  Sosiologi  Hukum  dikalangan  praktisi  bertujuan mengembangkan  kesadaran  kritis  warga  desa  terhadap  rekognisi-subsidiaritas,dan memastikan yuridifikasi berjalan secara deliberasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Lucien. 1924. “ De Autonomie van Het Indonesisch Dorp, ” Disertasi. Boekdrukkerij S. W. Melchor, Amersfoort.
Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta:
Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media.
Bauer, Otto. 2000. The Question of Nationalities and Social Democracy , diterjemah oleh Joseph O’Donnell dari judul asal Die Nationalitiitenfrage und die Sozialdemokratie 1924. Minneapolis-London: University of Minnesota Press.
Bruggink, JJ.H. 2015. Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum , Cetakan ke-IV, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dari Rechts-Reflecties . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
de Montesquieu, Charles de Secondat. 1995. De l’esprit des loi , Édition établie par Laurent Versini. Paris, Éditions Gallimard.
Eko, Sutoro, bersama Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani,  Puji  Qomariyah,  Sahrul  Aksa,  Hastowiyono,  Suharyanto,  dan  Borni Kurniawan. 2014. Desa Membangun Indonesia . Yogyakarta: Forum Pengembangan
Pembaharuan  Desa  (FPPD)  bekerjasama  dengan Australian  Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa . Jakarta: Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia
Eko, Sutoro, M. Barori dan Hastowiyono. 2017. Desa Baru, Negara Lama . Yogyakarta: Pascasarjana STPMD-“APMD”.
Gierke, Otto von. 1873. Das deutsche Genossenschaftsrecht , Zweiter Band, Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs . Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
Gueci, Rizal Sofyan. 1999. Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie  in  Indonesien:  eine  Studie  zu  den  Verbindungen  zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie . Europäische Hochschulschriften: Reihe 2, Rechtswissenschaft;
Bd. 2386). Zugl.: Frankfurt (Main), Univ. Diss., 1997, (Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang).
Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of  Law  and  Democracy ,  second  printing,  diterjemahkan  oleh  William  Rehg,  dari judul asal Faktizität und Geltung: Beiträge zur  Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats . Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
Hadjon, Philipus M,  Paulus Effendie Lotulung, HM Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana. 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance , Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Hardiman,  F.  Budi.  2009. Demokrasi  Deliberatif:  Menimbang  ‘Negara  Hukum’  dan ‘Ruang  Publik’  dalam  Teori  Diskursus  Jurgen  Habermas’ ,  Cetakan  Ke-5. Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
Hidayat, Syarif. 2007. Too Much Too Soon . Jakarta: Rajawali Pers.
Kelsen,  Hans.  1970. The  Pure  Theory  of  Law ,  diterjemahkan  Max  Knight  dari Reine Rechtslehre , unveränderter nachdruck. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Prapanca,  Mpu.  2016. Kakawin  Nagarakertagama ,  diterjemahkan  oleh  Damaika  et.al. Yogyakarta: Narasi.
Putra,  Anom  Surya.  2020. Ponggok,  Inspirasi  Kemandirian  Desa:  Menjelajahi  Badan Hukum BUM Desa. Yogyakarta: LKiS
Rato,  Dominikus.  2016. Sosiologi  Hukum:  Hukum  dalam  Perspektif  Konstruksi  Sosial . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Renan,  Ernest.  1887.  “What  is  a  nation?  ( Qu'est-ce  qu'une  nation ?)”  in  Discours  et Conferences. Paris, Caiman-Levy.
Reuter,  Thomas  A.  1998.  “ The  Banua  of  Pura  Pucak  Penulisan:  Regional  Patterns  of Ritual Alliance in the Highlands of Bali ”. A paper prepared for Review of Indonesian and  Malaysian  Affairs  (RIMA),  Anthropology  Program,  Dept.  of  HPS,  The University of Melbourne, Australia.
Rondinelli, Dennis dan Dennis A et.al. 1983. “ Decentralization in developing countries .” Washington,  D.C.,  USA:  The  World  Bank,  World  Bank  Staff  Working  Papers Number 581, Management and Development Subseries Number 8.
Sanusi, Anwar dan Fadillah Putra. 2019. Governansi Nusantara: Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Soekarno. 1964. Dibawah Bendera Revolusi , Djilid Pertama, Tjetakan Ketiga.  Djakarta:
Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
Unger, Roberto M. 2007. Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern . Diterjemahkan Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari judul asal Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory . Bandung: Penerbit Nusamedia. van Vollenhoven, C. 1934. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië , Tweede Deel. Leiden:
Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill.
van Vollenhoven, C. 1935. “ Oriënteering in Het Staatsrecht Overzee ” (1933) dalam Mr.
C.  van  Vollehonven’s  Verspreide  Geschriften:  Indiën,  Herdenkingen,  Overige Schriften, Registers , Derde Deel . Haarlem –‘s-Gravenhage: H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V.-Martinus Nijhoff.
van Vollenhoven, C. 2013. Orang Indonesia  dan Tanahnya , Soewargono (penerjemah), diterjemahkan dari: De Indonesier en Zijn Grond , diterbitkan atas kerjasama Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press dan Tanah Air Beta. Sleman: STPN Press. Wignjosoebroto,  Soetandyo.  2002. Hukum:  Paradigma,  Metode,  dan  Masalah .  Jakarta: Perkumpulan HUMA.
Yamin,  Muhammad.  1962. Tatanegara  Madjapahit  Sapta-Parwa  III .  Djakarta:  Jajasan Prapantja

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  128/PUU/XIII/2015  tentang  pengujian  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  14/P/HUM/2018  Perkara  Hak  Uji  Materiil  terhadap Pasal  6  ayat  (1)  huruf  i  dan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang  PSBB  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

## MEDIA
“Habis  ‘Menteri  Goblok’,  Terbitlah  Kades  Marah-marah  ke  Ridwan  Kamil,” wartaekonomi.co.id. Senin 27 April 2020.
Jürgen  Habermas  über  Corona:  “So  viel  Wissen  über  unser  Nichtwissen  gab  es  noch nie,“ (Tak pernah ada begitu banyak pengetahuan tentang ketidaktahuan kita), Frankfurter Rundschau,” . 1 Mei 2020.