Volume 8 No. 1, Juni 2022
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
JournalHomepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo
Muhammad Farid Ma’ruf 1 , Galih Wahyu Pradana 2 , Deby Febriyan Eprilianto 3* , Suci Megawati 4 , Meki Wastiti 5
1,2,3,4,5 Departemen Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. Email: muhammadfarid@unesa.ac.id 1 , galihpradana@unesa.ac.id 2 , *debyeprilianto@unesa.ac.id 3 , sucimegawati@unesa.ac.id 4 , wastiti251@gmail.com 5

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords : Social Support Health Education Protocols, People with Mental Disabilities, Non- governmental Organization
Kata kunci : Dukungan Sosial, Edukasi Protokol Kesehatan, Penyandang Disabilitas, dan KSM
How to cite: Ma’ruf, M. F., Pradana, G. W., Eprilianto, D. F., Megawati, S., & Wastiti, M. (2022). Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan
Publik), 8(1), 13-26.
People with disabilities of various types are among the ones most prone to COVID-19 infection. To cope with COVID-19 and persons with disabilities, the government has developed preventative strategies. Because of its restrictions, the Act must be strictly enforced, as handicapped persons require support in carrying out their responsibilities. As a result, health education is crucial for persons with disabilities.  The data for this qualitative descriptive research was gathered through focus group discussions and in- depth interviews. The purpose of this research is to describe local governments' plan for teaching  health  protocols  to  persons  with  mental  problems  by  boosting  Ponorogo's social  NGOs.  The  outcomes  of  the  study  suggest  that  local  governments,  including people  with  disabilities,  may  play  a  vital  role  in  pushing  for  community  health initiatives. Health protocol education for people with disabilities may be performed in several ways, including (a) employing a sign language speaker; (b) producing rules for the  implementation  of  inclusive  communication  and  information  provision;  and  (c) developing a service guide for the online class. There are options for direct or indirect health  education.  One  of  the health  protocol  education  tactics  employed  for  disabled individuals  in  Ponorogo  Regency  is  participation  in  social  non-governmental organizations.  Rumah  Harapan  Karangpatihan  Community  is  one  of  the  non- governmental organizations (NGOs) that is actively interested in educating disabled persons in their community about health practices. Education for challenged families is still beneficial. Rumah Harapan campaigners frequently arrange for social assistance from  other  sources  to  avoid  direct  engagement.  Regrettably,  the  optimization  of  the protocol health education process for individuals with disabilities is not well coordinated among Rumah Harapan and other authorities in Ponorogo Regency. Those who have difficulties in their regular tasks have clearly not followed the health routine.

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  dengan  jenis  disabilitas  yang  berbeda  merupakan  salah  satu kelompok  yang  rentan  terhadap  infeksi  virus covid-19.  Dalam  menghadapi  covid-19 dan  untuk  penyandang  disabilitas,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan pencegahan. Regulasi ini harus diimplementasikan secara benar, dikarenakan individu dengan  disabilitas  memerlukan  bantuan  untuk  melakukan  aktivitas  mereka  karena keterbatasannya.  Sehingga  pendidikan  mengenai  protokol  kesehatan  menjadi  sangat penting  bagi  penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  pengumpulan data  melalui  studi  literature,  observasi,  focus group discussion  dan  wawancara  mendalam.    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menguraikan strategy dari pemerintah daerah untuk mengedukasi protokol kesehatan
untuk  orang  dengan  disabilitas  mental  melalui  optimalisasi  Lembaga  sosial  di Ponorogo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah setempat, termasuk juga  penyandang  disabilitas,  mempunyai  peran  yang  signifikan  dalam  menjalankan protokol  kesehatan  masyarakat.  Edukasi  protokol  kesehatan  untuk  penyandang disabilitas dapat dilakukan antara lain dengan a) mengikutsertakan pembicara bahasa isyarat;  (b)  menyusun  panduan  pelaksanaan  komunikasi  dan  penyediaan  informasi yang inklusif, dan (c) membuat pedoman layanan untuk kelas daring. Edukasi protokol kesehatan  dilakukan  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Partisipasi  dari  lembaga sosial non pemerintah merupakan salah satu cara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Ponorogo.  Komunitas  Rumah  Harapan Karangpatihan adalah salah satu lembaga non pemerintah yang secara langsung aktif dalam edukasi penyandang disabilitas untuk protocol kesehatan di desa mereka. Edukasi bagi  keluarga  penyandang  disabilitas  dilakukan  secara  informatif.  Dalam  rangka membatasi  interaksi  langsung,  aktivis  Rumah  Harapan  sering  mengkoordinasikan dukungan  sosial  dari  berbagai  pihak.  Namun  sangat  disayangkan,  pengoptimalan proses edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas tidaklah terkoordinasi dengan  baik  antara  rumah  harapan  dengan  otoritas  terkait  yang  ada  di  Kabupaten Ponorogo.  Bagaimanapun  juga,  jelas  bahwa  penyandang  disabilitas  dalam  aktivitas keseharian mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.

## Pendahuluan
Disabilitas  digambarkan  sebagai  suatu  konsep  dari  hasil  interaksi  antara orang-orang  dengan  gangguan  fisik  atau  mental/intelektual  dan  sikap  dan lingkungan  yang  menghambat  kemampuan  mereka  untuk  berpartisipasi  secara penuh  dan  adil  dalam  masyarakat  (Ismail  Shaleh,  2018).  Penyandang  disabilitas menderita  akibat  ekonomi,  fisik,  sosial,  dan  lainnya  sebagai  akibat  dari  wabah Covid  19.  Penyandang  disabilitas  adalah  kelompok  orang  yang  memiliki keterbatasan  yang  menghalanginya  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial (Agusniar  Rizka  Luthfia,  2020).  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas  mengatur  keterkaitan  kewajiban  pemerintah terhadap penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan bencana.
Penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi bencana yang mudah diakses,  prioritas  dalam  proses  penyelamatan  dan  evakuasi  dalam  skenario bencana,  kemudahan  akses  ke  fasilitas  dan  metode  penyelamatan  dan  evakuasi, dan kesadaran akan kenyamanan pengurangan risiko bencana, serta fasilitas yang mudah diakses di kamp-kamp pengungsi. Di tengah wabah COVID-19, pemerintah Indonesia  melakukan  beberapa  langkah  untuk  menjamin  hak-hak  penyandang disabilitas, berdasarkan data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS tahun 2012, yang berjumlah 6.008.661 orang (Radissa, Wibowo, Humaedi, & Irfan,  2020).  Pemerintah  menjamin  kelangsungan  pendidikan  bagi  siswa penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Memadai Bagi Siswa Penyandang Disabilitas.
Pemerintahan  di  daerah  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki diharapkan  menyusun  kebijakan  yang  mampu  memfasilitasi  perlindungan  bagi penyandang  disabilitas.  Strategi  kebijakan  ini  yang  akan  dikaji  di  Kabupaten Ponorogo  Jawa  Timur  yang  menurut  data  sensus  BPS  (2018)  memiliki  5.033
penyandang disabilitas dari 124.622 penyandang disabilitas di Jawa Timur. Jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 98 orang, data ini semakin menarik karena sebagian  besar  penyandang  tunagrahita  adalah  warga  desa  Karangpatihan kecamatan  Balong  yang  menjadi  lokasi  utama  penelitian  ini.  Orang  dengan gangguan jiwa (Penyandang disabilitas mental) memiliki berbagai kendala, mulai dari  kemampuan  tubuh  yang  terbatas  hingga  aktivitas  yang  terbatas,  hambatan partisipasi, dan masalah lingkungan. Pemahaman mereka tentang praktik prosedur kesehatan selama pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan (Suharta & Balaputra, 2021).
Berdasarkan  situasi  tersebut  dibutuhkan  peran  masyarakat  sekitar  dalam perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas mental. Peran dan kepedulian dalam  rangka  edukasi  bagi  penyandang  disabilitas  mental  inilah  yang  menjadi fokus  masalah  dalam  kajian  Penelitian  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  peran  dan  kepedulian  masyarakat  sekitar  dalam  mengedukasi protokol kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  mental  di  Kabupaten  Ponorogo, serta  merekomendasikan  strategi  edukasi  protokol  kesehatan  yang  tepat  bagi penyandang  disabilitas  mental  di  Kabupaten  Ponorogo  dalam  bentuk  dari ringkasan  kebijakan  ( Policy  Brief ).  Pemahaman  penyandang  disabilitas  mental terhadap praktik protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19, perlu mendapat perhatian.  Dibutuhkan  peran  dari  masyarakat  terdekat  agar  dapat  menjalankan kewajiban  perlindungan  bencana  bagi  penyandang  disabilitas  mental  dan pemenuhan  hak  mereka.  Penelitian  ini  diharapkan  menghadirkan  rekomendasi kolaborasi  dan  strategi  edukasi  yang  tepat  bagi  penyandang  disabilitas  dalam situasi bencana dalam hal ini pandemi covid 19.

## Kajian Literatur

## Dukungan Sosial
Dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik  dari orang  lain yang menunjukkan  seseorang  dicintai  dan  diperhatikan,  diakui  dan  dihormati,  dan merupakan bagian dari jaringan komunikasi dengan tanggung jawab bersama (L. A.  King,  2012).  Sedangkan  menurut  Ganster  et  al  yang  dikutip  oleh  Apollo  & Cahyadi (2012), ketersediaan koneksi yang bermanfaat dan memiliki nilai khusus bagi orang yang menerimanya disebut sebagai dukungan sosial. Sedangkan Cohen & Syme dikutip oleh Apollo & Cahyadi ( 2012) menjelaskan bahwa dukungan sosial berupa  tindakan  untuk  memberikan  sumber  daya  kepada  individu  yang  dapat berdampak  pada  kesejahteraan  individu.  Lebih  lanjut  dukungan  sosial  menurut House  &  Khan  jug  dikutip  oleh  Apollo  &  Cahyadi,  2012)  adalah  kegiatan  yang membantu  secara  emosional  termasuk  menawarkan  pengetahuan,  dukungan instrumental, dan penilaian positif dari orang-orang dalam menghadapi tantangan mereka.  Menurut  Cohen  &  Hoberman  dikutip  oleh  Isnawati,  Dian  &  Suhariadi, (2013) bahwa berbagai sumber daya yang ditawarkan oleh interaksi interpersonal seseorang disebut sebagai dukungan sosial.
Menurut  Sarafino  dikutip  oleh  Khoeriyah  (2021)  berpendapatan  bahwa terdapat lima macam bantuan sosial, yaitu sebagai berikut:
1. Bantuan emosional. Empati, kasih sayang, dan kekhawatiran untuk orang-orang adalah  contoh  dukungan  emosional.  Bantuan  ini  biasanya  diberikan  oleh pasangan  atau  anggota  keluarga,  seperti  dengan  menawarkan  pemahaman tentang tantangan yang dihadapi atau dengan mendengarkan keluhan mereka. Ketersediaan  dukungan  ini  akan  menawarkan  individu  dengan  rasa  nyaman, kepastian, kepemilikan, dan cinta.
2. Apresiasi  dukungan,  pernyataan  positif  atau  apresiasi  yang  menguntungkan bagi  individu;  dorongan  untuk  terus  maju;  atau  validasi  pemikiran  atau sentimen  individu;  dan  perbandingan  positif  individu  dengan  orang  lain merupakan  dukungan  penghargaan.  Biasanya,  bantuan  ini  ditawarkan  oleh atasan  atau  rekan  kerja.  Bentuk  bantuan  ini  akan  menumbuhkan  emosi  nilai, kompetensi, dan nilai..
3. Dukungan langsung berada di bawah bidang bantuan instrumental atau nyata. Teman  atau  rekan  kerja  lebih  cenderung  memberikan  bantuan  ini,  seperti bantuan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  menumpuk  atau  memberikan  uang, atau  lainnya  sesuai  kebutuhan.  Adanya  dukungan  tersebut  menunjukkan tersedianya barang atau jasa dari individu lain yang dapat membantu seseorang dalam  menyelesaikan  masalahnya.  Selain  itu,  ini  akan  memudahkan  personel untuk melakukan pekerjaan rutin mereka.
4. Dukungan informasi individu mungkin menerima bentuk bantuan ini melalui penerimaan  saran,  ide,  atau  komentar.  Bantuan  ini  biasanya  diberikan  oleh teman,  rekan  kerja,  atasan,  atau  profesional,  seperti  dokter  atau  psikolog. Ketersediaan bantuan informasi, seperti saran atau rekomendasi dari orang lain yang  pernah  mengalami  skenario  serupa,  akan  membantu  individu  dalam memahami masalah dan mencari solusi alternatif untuk masalah atau tindakan yang akan dilakukan.
5. Bantuan dengan media sosial dukungan jaringan diberikan dengan memberikan gagasan bahwa individu adalah anggota kelompok tertentu dengan minat yang sama.  Rasa  memiliki  di  antara  anggota  kelompok  menawarkan  dukungan kepada individu yang bersangkutan. Individu akan mendapatkan keuntungan dari  ketersediaan  bantuan  jaringan  sosial  dengan  menaklukkan  kebutuhan mereka untuk persahabatan dan interaksi sosial dengan orang lain. Ini juga akan membantu individu  mengalihkan konsentrasinya dari masalah yang  dihadapi dan meningkatkan suasana hatinya yang baik.

## Protokol Kesehatan di masa Pandemi COVID 19
Pemerintah mengeluarkan lima protokol atau pedoman yang berlaku bagi masyarakat  selama  pandemi  COVID-19  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  tentang  Protokol Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Umum  dan  Fasilitas  Dalam  Rangka Pencegahan  dan  Pengendalian  Virus  Corona.  Protokol  kesehatan  merupakan
aturan  dan  tata  tertib  yang  harus  dipatuhi  semua  pihak.  Pemerintah  telah menetapkan protokol di bidang-bidang berikut: a) protokol kesehatan; b) protokol komunikasi; c) protokol kontrol perbatasan; d) protokol kawasan pendidikan; dan e)  protokol  area  publik  dan  transportasi.  Protokol  yang  diterapkan  di  seluruh Indonesia  di  bawah  pengawasan  Kementerian  Kesehatan,  meliputi:  1)  Jika  suhu tubuh 38 derajat Celsius dan batuk atau pilek, istirahatlah dengan baik di rumah dan  jika  perlu,  minum  vitamin.  Jika  gejala  menetap  atau  mengalami  kesulitan bernapas, segera dapatkan bantuan medis. Jika tidak memiliki masker, batuk dan bersin  dengan  benar  dengan  menutup  mulut  dan  hidung  dengan  tisu  atau punggung  tangan,  dan  hindari  menggunakan  transportasi  umum.  2)  Di  fasilitas kesehatan,  petugas  kesehatan  akan  melakukan  pemeriksaan  kemungkinan terjangkit  COVID-19;  jika  memenuhi  persyaratan,  maka  akan  dirujuk  ke  rumah sakit. Jika tidak  memenuhi persyaratan,  maka akan dirawat  di rumah sakit atau dirawat sebagai pasien rawat jalan, tergantung pada diagnosis dan pilihan dokter. Jika memenuhi kriteria kemungkinan terjangkit COVID 19, maka akan dibawa ke rumah  sakit  rujukan  dengan  ambulans  didampingi  oleh  tenaga  kesehatan  yang mengenakan  kostum  pencegahan  standar.  4)  Spesimen  akan  diperoleh  untuk evaluasi  laboratorium  dan  dirawat  di  fasilitas  isolasi  di  rumah  sakit  rujukan.  5). Spesimen akan ditransfer ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang berbasis di Jakarta.
Hasil pemeriksaan awal akan tersedia dalam waktu 24 jam setelah menerima sampel. Jika tes  afirmatif menunjukkan didiagnosis menderita COVID-19. Setiap hari akan diambil sampel, dan jika hasil pengujian sampel negatif selama dua hari berturut-turut, selanjutnya pasien akan dievakuasi dari ruang isolasi. Jika hasil tes negatif, pasien akan dirawat berdasarkan etiologi penyakitnya. Namun, jika dalam keadaan sehat, 1) Ada riwayat perjalanan 14 hari ke negara terdampak COVID-19, atau  2).  Jika  yakin  telah  melakukan  kontak  dengan  pasien  COVID-19,  hubungi Pusat Hotline Corona di 199, ext. 9 untuk petunjuk lebih lanjut.

## Disabilitas
Definisi disabilitas diatur dalam Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Menurut undang-undang, seseorang yang menderita gangguan fisik, mental, emosional dan/atau sensorik dianggap sebagai “penyandang disabilitas”  dalam jangka waktu tertentu. durasi. Prinsip-prinsip berikut menjadi dasar pelaksanaan dan realisasi hak-hak penyandang disabilitas: a) penghormatan terhadap martabat; b)  otonomi  individu;  c)  non-diskriminasi;  d)  partisipasi  penuh;  e)  manusia  dan keanekaragaman manusia; f) kesempatan yang sama; g) kesetaraan; h) aksesibilitas; dan mengembangkan keterampilan dan identitas.

## Metode Penelitian
Kabupaten Ponorogo adalah lokus dari penelitian ini dengan pertimbangan di  Kabupaten  tersebut  terdapat  tiga  desa  yakni  Desa  Sidoharjo  (Pulung),  Desa
Krebet  (Jambon)  dan  Desa  Karangpatihan  (Balong)  yang  warganya  banyak menyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono  (2016),  2016).  Informan  dalam  penelitian  ini  diidentifikasi  melalui pemilihan  pada  mereka  yang  diyakini  memiliki  informasi  mengenai  Strategi Sosialisasi  Protokol  Kesehatan  Pandemi  COVID-19  Bagi  Penyandang  Disabilitas Mental  di  Kabupaten  Ponorogo.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam.  Informan  terdiri  atas  pengurus  rumah  harapan  yang  mengetahui keadaan  disabilitas  di  lapangan  secara  langsung  serta  membantu  mereka  dalam edukasi  protokol  kesehatan  melalui  KSM  rumah    harapan.  Informan  lain  juga mewakili pemerintah yaitu Kepala Desa, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo. Data yang terkumpul dievaluasi dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Mendukung  penyandang  disabilitas  merupakan  bagian  dari  tujuan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan bagi semua (kemensos.go.id, 2022). Dukungan sosial menurut Katc dan Kahn yng dikutip oleh Rosalina  &  Apsari  (2020)  adalah  perasaan  positif,  simpati,  kepercayaan  dan perhatian  dari  orang  lain,  yaitu  orang-orang  penting  dalam  kehidupan  orang tersebut, pengakuan, kepercayaan  dan dukungan langsung dalam beberapa cara. Dukungan  sosial  juga  membantu  meningkatkan  fungsi  kekebalan,  mengurangi respons  fisiologis  terhadap  stres,  dan  meningkatkan  fungsi  sebagai  respons terhadap penyakit kronis. Pentingnya dukungan sosial bagi penyandang disabilitas sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran  kondisi selama pandemi Covid19.

## Dukungan Sosial Penyandang Disabilitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  Husmiati  et  al.  (2017)  Dukungan  bagi penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tidak hanya cukup berupa obat- obatan, dukungan sosial  masyarakat juga tidak kalah penting.
Observasi di lokasi penelitian penyandang disabilitas tuna grahita sebanyak 97  orang,  yang  tergabung  dalam  Lembaga  keswadayaan  sosial  (LKS)  Rumah Harapan. LKS Rumah harapan ini merupakan swadaya masyarakat sebagai bentuk dukungan  kepedulian  dan  dukungan  sosial  kepada  penyandang tuna  grahita  di Desa Karang Kepatihan.
Penyandang tuna grahita di Desa Karang Kepatihan ini mulai dikenal orang banyak diawali dengan adanya pemberitaan di salah satu program televisi tentang keadaan tunagrahita, yang oleh program TV tersebut menamakan kampung idiot sehingga lambat laun viral nama kampung idiot sehingga banyak mengunjungi dan memberikan  bantuan.  Salah  satu  yang  melihat  pemberitaan  tersebut  dari  Balai Besar  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Grahita  (B2RSBG),  yang  kemudian  datang
berkunjung dan menawarkan program pembinaan dan pelatihan penyandang tuna grahita agar berdaya secara ekonomi, namun sebelum program tersebut dilakukan perlu ada lembaga/komunitas yang menaungi.
Inisiasi  pembentukan  Lembaga  Keswadayaan  sosial  dari  Kepala  Desa Karangpatihan  sesuai  dengan  arahan  dari  Balai  Besar  Rehabilitasi  Sosial  Bina Grahita  (B2RSBG)  dengan  petimbangan  banyaknya  jumlah  penyandang  tuna grahita di Desa tersebut. Kepala desa mempercayakan Pengelola LKS kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa tersebut yaitu Pak Samujii, beliau kemudian yang mengurus  perizinan  LKS  melalui  proses  yang  panjang  dan  akhirnya  perizinan selesai  dan  dinamai  Lembaga  Keswadayaan  Sosial  (LKS)  Rumah  harapan.  LKS Rumah  Harapan  memprogramkan  pendataan  penyandang  tuna  grahita.  LKS Rumah  Harapan  di  bantu  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Ponorogo  juga  telah melaksanakan  Program  e-KTP  binaan  LKS  Rumah  harapan  penyandang tunagrahita,  dilakukan  dengan  sistem  jemput  bola, door  to  door mendata penyandang disabilitas di bikinkan e-KTP. Sebagaimana pemaparan dari Informan S selaku pengurus LKS Rumah Harapan sebagai berikut:
“awal terbentuknya LKS Rumah Harapan di Desa Karang Kepatihan ini awalnya hasil arahan dari B2RSBG mas, dulu kami dikirim mengikuti pelatihan disana untuk program pemberdayaan masyarakat khusus tuna grahita. Kami sampaikan pada saat ini  bahwa  jumlah  masyarakat  kami  yang  tuna  grahita  banyak.  Selanjutnya ditindaklanjuti oleh mereka untuk mendampingi kami sampai dengan LKS Rumah Harapan ini terbentuk, bukan berhenti sampai dengan itu saja, sampai sekarangpun koordinasi selalu kami lakukan untuk berba gai program yang kami jalankan disini” Menurut Bapak Samuji Ketua LKS Rumah Harapan.
Penyandang tuna grahita binaan LKS Rumah Harapan memiliki e-KTP yang digunakan  untuk  memperoleh  bantuan  kesejahteraan  sosial  dari  pemerintah, digunakan untuk sedikit meringankan beban ekonomi. Penyandang tuna grahita binaan LKS Rumah Harapan diberikan pembinaan, pelatihan pembuatan produk- produk kerajinan dan edukasi yang sifatnya mudah dipahami. Lambat laun LKS Rumah harapan mendapat simpati dan dukungan dari banyak pihak memberikan bantuan  materi  dan  nonmateri  terkumpul  kemudian  dibangunlah  sebuah pendopo/sekretariat  yang  menjadi  pusat  pertemuan,  pelatihan  dan  pembuatan kerajinan oleh anggota LKS rumah harapan.  Kegiatan yang dilakukan oleh LKS Rumah  Harapan  dapat  direpresentasikan  sebagai  upaya  memberikan  asuhan, fasilitas yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk pencegahan dan pemulihan penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan kata-kata Rencana Aksi Pertolongan Pertama Kesehatan Mental, yang menyatakan bahwa dukungan masyarakat  dapat berupa:  (1)  pendekatan,  deteksi  dan  dukungan  dalam  setiap  krisis;  (2) mendengarkan tanpa  menghakimi; (3) memberikan bantuan dan informasi yang wajar;  (4  mendorong    pasien  untuk  mencari  bantuan  profesional  yang  tepat;  (5) mendorong  melalui  dukungan  lain.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Informan  E selaku Kepala Desa Karangpatihan sebagai berikut:
8(1), 13-26: Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas …
“Masyarakat tuna grahita ini selalu kami upayakan untuk diberdayakan disamping keterbatasan yang mereka miliki. Kami selalu mengusahakan berbagai cara supaya masyarakat kami ini tidak bergantung pada orang lain, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan juga dalam rangka supaya mereka bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak selalu mengharap belas kasian dari orang lain. Kami kirimkan para pengurus  LKS  Rumah  Harapan  untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan  diluar. Hingga  saat  ini  hasil  pelatihan  yang  diperoleh  kemudian  diteruskan  kepada masyarakat ini, kegiatan yang terlaksana sampai saat ini pembuatan keset dari kain perca dan pembuat an batik ciprat.”
Lebih lanjut Informan E menjelaskan bahwa:
“Tidak mudah mas untuk melatih mereka, perlu kesabaran yang ekstra luar biasa, dan juga tidak dalam hitungan hari. Bertahun-tahun kita latih, itupun juga tidak semua masyarakat tuna grahita ini mau semua ikut pembuatan ini. Tapi kami tetap mengupayakan  bagaimana  caranya  kegiatan  ini  bisa  dilakukan  terus  menerus sebagai salah cara kami untuk memberdayakan mereka. Kita fasilitasi semua, mulai dari pembuatan batik ciprat, keset dari kain perca, pembenihan lele, ternak kambing, ayam, kelinci, sudah kami coba. Alhamdulillah dari semua kegiatan tersebut meski tidak  semua  masyarakat  terlibat,  tetapi  bisa  menghasilkan  perubahan.” Menurut Bapak Samuji Ketua LKS Rumah Harapan.
Program  yang  dilakukan  LKS  Rumah  harapan  semakin  tersebar  luas  dan mendapat kunjungan mulai dari masyarakat umum, Pejabat Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  Kabupaten,  menteri-menteri  sampai  Presiden  Jokowi  serta Masyarakat. Di Pendopo/sekretariat LKS Rumah Harapan dapat dijumpai semua karya-karya (Keset, Batik, dokumentasi peternakan dan lain lain) dari tuna grahita yang dijual kepada pengunjung dan masyarakat luas, dari hasil penjualan inilah harapannya  sedikit  demi  sedikit  membantu  penyandang  tuna  grahita  mandiri secara ekonomi.
Namun kegiatan pembuatan produk-produk yang di lakukan di Pendopo selama  masa  pandemi  Covid-19  dihentikan  sementara  dengan  petimbangan kerawanan  kesehatan  pengurus  LKS  Rumah  Harapan  mengambil  kebijakan tersebut sehingga pembuatan produk berupa keset kaki dan batik di kerjakan di rumah masing-masing. Produk yang telah selesai diantarkan oleh penyandang tuna grahita ke pengurus LKS di pendopo dan langsung diberikan upah pengerjaan dan diberikan lagi bahan-bahan. Bahan-bahan produk disediakan gratis oleh pengurus LKS.  Di  masa  pandemi  Covid-19  anggota  LKS  berkumpul  jika  ada  pengunjung, sosialisasi yang diadakan di pendopo.
Dukungan sosial dalam wujud pendampingan bagi penyandang disabilitas terlebih (Tunagrahita) memerlukan pengetahuan, keterampilan khusus.  Menurut (Ife,1995)  seperti  dikutip(Tursilarini  &  Udiati,  2020)  memberikan  syarat  bahwa
Sesuai  dengan  bidang  pekerjaan  yang  dibutuhkan,  kompetensi  pendamping memiliki tiga dimensi: pengetahuan, keterampilan, dan nilai.
Kesimpulan penting dari adanya dukungan sosial yang baik dari lingkungan masyarakat  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  di  Desa  Karangpatihan  mampu memberdayakan  penyandang  tuna  grahita.  Hal  ini  dapat  menjadi  model  bagi pemerintah daerah lain yang tertarik untuk memberikan dukungan sosial kepada penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu terciptanya  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  semua  orang.  Hal  tersebut  sesuai pernyatan dari Informan E mewakili Pemerintah Desa Karangpatihan bahwa:
“Kalau berbicara terkait dengan dampak pemberdayaan yang  telah kami lakukan, alhamdulillah sebagian besar kegiatan kami mendapat support dari berbagai pihak. Dampak  yang  kami  rasakan  khususnya  bagi  masyarakat  tuna  grahita  ini  mereka mulai  terbiasa  untuk  tidak  menggantungkan  diri  pada  orang  lain.  Mengikuti kegiatan secara rutin di pondok Rumah Harapan nyatanya berbuah manis, selain menghasilkan produk yang dapat dijual ke masyakat umum, tetapi yang lebih berarti keterampilan dari mereka terasah dengan baik. Itu bukti real batik perca hasilnya bagus dan diminati pasar, dan juga keset sebenarnya permintaan sangat banyak dari masyarakat luas, tetapi karena jumlah masyarakat tuna grahita yang mau membuat keset ini terbatas, sehingga jumlah produk keset ini tidak bisa memenuhi permintaan pasara.  Akhirnya  ya  kami  tidak  mau  mengeksploitasi  mereka,  kami  menerima berapapun jumlah yang mereka mampu hasilkan, tidak pernah mematok target.”

## Edukasi Protokol Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas
Pada  tanggal  30  Maret  2007,  pemerintah  Indonesia  menandatangani Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas  di  New  York.  Penandatanganan  tersebut menunjukkan  komitmen  Negara  Indonesia  untuk  menghormati,  melindungi, memenuhi,  dan  memajukan  hak-hak  individu  penyandang  disabilitas.  Sebagai tindak  lanjut  dari  perjanjian  tersebut,  pemerintah  Indonesia  meratifikasinya dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang Pengesahan  Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas  ( Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities ). “Penyandang  disabilitas  termasuk  orang -orang  yang memiliki  gangguan  fisik,  mental,  intelektual,  atau  sensorik  jangka  panjang  yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat mencegah keterlibatan penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar ke setaraan dengan orang  lain,” menurut konvensi tersebut.
Selanjutnya, hak-hak individu penyandang disabilitas dihubungkan dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  Pasal  5 mengatur,  misalnya, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak individu penyandang disabilitas di bidang pendidikan berikut ini : “ Penyandang disabilitas berhak untuk: a) hidup; b) bebas dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan;  f)  ketenagakerjaan,  kewirausahaan,  dan  koperasi;  g)  kesehatan;  h) politik; saya religius; j) olahraga; k) budaya dan pariwisata; l) kesejahteraan sosial;
m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi.
Berdasarkan  payung  hukum  tersebut  muncul  kewajiban  pemerintah  dan pemerintah  daerah  salah  satunya  untuk  memenuhi  kebutuhan  kelompok masyarakat dengan keterbatasan (difabel) yang menurut Astuti (2015) sebagaimana dikutip Murni dan Astuti (2016) terkait dengan pemenuhan hak aksesibilitas, baik fisik  maupun  informasi.  Namun,  berdasarkan  data,  informasi  dan  hasil  analisis dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belum  nampak  upaya  dan  kebijakan secara konkret terhadap pemenuhan hak para penyandang disabilitas pada masa Pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  Jawa Timur.
Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  belum  membuat  kebijakan  terkait penanganan  dan  edukasi  Covid-19  khusus  penyandang  disabilitas,  yang  ada adalah  kebijakan  pemerintah  yang  berlaku  secara  umum,  seperti  pencegahan covid-19 dan protokol kesehatan. Informasi bersifat umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kondisi tersebut dapat ditelusuri dari temuan penelitian Apsari dan  Raharjo  (2021) yang  mengungkap  bahwa  masyarakat  dengan  penyandang disabilitas masih mengalami ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Seperti halnya yang  disampaikan  Informan S dari Dinas Sosial, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo bahwa:
“Oh tidak ada mas, kebijakan khusus untuk disabilitas di masa pandemi ini memang tidak  ada.  Penangannya  kami  perlakukan  sama  dengan  masyarakat  normal  pada umumnya. Hanya saja yang berkaitan dengan masyarakat disabilitas ini tentu juga kami harus perhatikan kebijakan terkait yang menyangkut penanganan disabilitas ini. Kenapa tidak ada kebijakan khusus? Ya memang terkait penanganan covid ini kan  tidak  ada  bedanya  antara  masyarakat  disabilitas  dengan  masyarakat  normal. Tidak  kami  alokasikan  juga  yang  khusus  untuk  disabilitas  termasuk  pengadaan protokol kesehatan kami bagi rata setiap desa, oleh desa diberikan kepada disabilitas itu  kebijakan  masing-masing  desa.  Karena  tidak  semua  desa  di  Ponorogo  ini  ada masyaraka t disabilitasnya.”
LKS  Rumah  harapan  memberikan  edukasi  kepada  anggota  binaannya terkait protokol kesehatan berupa himbauan, seperti menggunakan masker ketika melakukan  kegiatan  di  pendopo  selama  pandemi  Covid-19,  misalkan  ada kunjungan,  anggota  binaan  dikumpulkan  dan  disampaikan  untuk  memakai masker. Mereka sangat patuh dan tidak melepas-lepas masker sampai acara selesai. Aktivitas  edukasi  prokes  pada  penyandang  Disabilitas  dilakukan  menggunakan berbagai  cara  baik  langsung  maupun    tidak  langsung.  Hal  ini  disampaikan  oleh Informan E dari Pemerintah Desa Karangpatihan sebagai berikut:
“Mereka sangat patuh, dari awal sudah kami sampaikan setiap ada kegiatan pakai masker  dan  tidak  boleh  dicopot/lepas  maskernya.  Ya,  Namanya  juga  punya keterbelakangan ya, antara takut karena tertekan atau memang mereka patuh saja
akan  perintah  kami  untuk  tidak  melepas  masker.  Karena  bisa  dibilang  selama pandemi ini banyak sekali kunjungan baik dari pemkab, pemprov, kementerian atau bahkan NGO atau tamu dari Luar Negeri. Kami juga tidak mau kena semprit dari pemkab dengan adanya banyak kunjungan tidak memperhatikan protokol, pasti ada pendampingan dari pemkab melalui Dinsos sebelum ada kunjungan. Karena mereka berkunjung pasti berijin dulu lewat Dinsos mas.”
Penyampaian  informasi  secara  langsung  dijalankan  LKS  Rumah  harapan dengan memaksimalkan peran keluarga terdekat untuk menyampaikan berbagai informasi  terkait  protokol  kesehatan  secara  langsung  kepada  penyandang disabilitas. Selain juga penyampaian dilakukan melalui  perantara, media dan alat yang  dapat  digunakan  sebagai  cara  komunikasi  dan  memahami  karakter penyandang  disabilitas  tunagrahita  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  dalam berkomunikasi seperti yang diterapkan oleh relawan Rumah Harapan.
Protokol  kesehatan  diajarkan  juga  oleh  keluarga,  tetangga  di  lingkungan rumah penyandang tuna grahita. Kabar baiknya belum ada kasus pandemi covid- 19 dari penyandang tuna grahita di desa tersebut, bahkan stigma yang berkembang penyandang disabilitas tersebut memiliki kekebalan atau daya tahan yang bagus. Namun  hal  tersebut  masih  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut.  Meskipun demikian hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena belum adanya pembuktian secara ilmiah sebagia upaya antisipasi. Seperti yang disampaikan oleh Informan E dari Pemerintah Desa Karangpatihan berikut ini:
“ya, menariknya mas belum ada kasus positif dari masyarakat tuna grahita di desa kami ini sampai saat ini. Malah justru ada yang positif itu dari masyarakat normal. Orang-orang  sini  menyebutnya  kebal  dari  covid,  atau  karena  memang  mereka aktivitasnya terbatas disekitar rumah saja, tidak berkumpul dengan orang banyak yang rawan penularan itu juga bisa jadi faktor. Kuasa Allah-lah, alhamdulillah tidak ada, dan semoga tidak ada.” Menurut Bapak Eko Kepala Desa Karangpatihan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKS Rumah harapan tidak ada  bantuan  alat-alat  protokol  kesehatan  seperti  masker  dan hand  sanitizer dan lainnya  dari  pemerintah,  bantuan  lebih  banyak  datang  dari  pihak  luar  yang berkunjung  misalnya  ada  kegiatan  mahasiswa  di  pendopo  yang  melibatkan anggota binaan sehingga mereka menyediakan masker, hand sanitizer dan lainya. Kalau pasokan alat pendukung protokol kesehatan (seperti : masker, hand sanitizer, dan  lain  sebagainya)  untuk  kebutuhan  sehari-hari  bagi  masyarakat  Penyandang Disabilitas  melimpah  yang  berasal  sisa-sisa  dari  bantuan  pihak  luar  yang berkegiatan. Hal tersebut sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Informan S yang merupakan pengurus LKS Rumah Harapan yang menyatakan bahwa:
“Dari kasus covid ini muncul hingga saat ini memang belum ada bantuan alat -alat protokol  kesehatan  dari  Dinas  Sosial  seperti  masker,  sabun  cuci  tangan,  Hand Sanitizer dan lain sebagainya. Malah justru alat-alat protokol kesehatan itu banyak kami dapatkan dari pihak luar, terutama yang berkegiatan/kunjungan ke desa kami. Sebelumnya selalu mendatangkan alat-alat protokol kesehatan itu untuk digunakan
8(1), 13-26: Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas …
pas hari H kegiatan. Tanpa kami minta tapi mereka inisiatif memberikan alat-alat itu secara  gratis.  Memang  ada  bantuan  dari  Dinsos  tapi  bukan  dikhususkan  untuk masyarakat tuna grahita, itupun habis dibagi untuk masyarakat normal. Malah sisa- sia bantuan dari luar ini kami berikan kepada masyarakat normal tadi.”
Dengan  demikian,  peran  edukasi  tentang  protokol  kesehatan  bagi penyandang  disabilitas  lebih  banyak  dijalankan  oleh  LKS  Rumah  harapan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan sarana edukasi dapat dikatakan belum terselenggara dengan maksimal bagi para penyandang disabilitas di desa Karang Kepatihan. Hal tersebut senada dengan yang  disampaikan  Informan  E  dari  Pemerintah  Desa  Karangpatihan  sebagai berikut:
“ya  bisa  dikatakan  memang  belum  ada,  bukan  belum  ada  tetapi  nyaris tidak  ada bentuk perhatian Pemda dalam hal ini Dinsos bagi masyarakat tuna grahita yang ada di desa kami ini. Semua pendampingan dan upaya pencegahan kami lakukan secara mandiri terutama anggota keluarga yang paling dekat dengan tuna grahita ini,  pendamping  dari  LKS  Rumah  Harapan  yang  selalu  koordinasi  dengan  kami pihak desa. Bantuan protokol kesehatan ada seperti masker dan Hand Sanitizer tapi tidak dikhususkan untuk tuna grahita, melainkan jatah desa untuk dibagikan kepada masyarakat.  La  kami  bagikan  masyarakat  yang  normal  saja  kurang  kok  mau dibagikan ke yang tuna grahita, apanya yang mau dibagikan hehe.”

## Kesimpulan
Kesimpulan penting dari hasil Penelitian ini adalah bahwa dukungan sosial yang tinggi terhadap para penyandang disabilitas tuna grahita menjadi penyelamat bagi penyandang Tunagrahita di desa Karangpatihan Ponorogo. Dukungan sosial dalam bentuk edukasi tentang protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 bagi  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  bersumber  dari  keluarga,  masyarakat sekitar  dan  pengurus  LKS  Rumah  Harapan  mampu  mencegah  resiko  terpapar Covid19  bagi  penyandang  Tunagrahita.  Disisi  lain,  tidak  banyak  peran  yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo bai dalam hal kebijakan ataupun dukungan sarana terkait edukasi protokol kesehatan bagi para penyandang tuna grahita. Berdasarkan temuan – temuan tersebut, hal yang dapat direkomendasikan kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Ponorogo  adalah  pengoptimalan  dan memberi  dukungan  penuh  kepada  LKS  Rumah  Harapan  untuk  memberikan edukasi kepada penyandang disabilitas.

## Persantunan
Tim  peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu  kelancaran  penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  kami  sampaikan
kepada Lembaga Proyek dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini pada tahun 2021.

## Referensi
Apsari, Nurliana Cipta dan Raharjo, Santoso Tri. (2021). Orang dengan Disabilitas : Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 24(3) 159-169. https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069
Apollo,  &  Cahyadi,  A.  (2012).  konflik  Peran  Ganda  Perempuan  Menikah  Yang  Bekerja Ditinjau  Dari  Dukungan Sosial  Keluarga dan Penyesuaian Diri. widya warta  no. 02 tahun xxxv i , 000 (02), 230 – 239.
Husmiati, Husmiati dan Irmayani, Nyi R et al.  (2017). Dukungan terhadap Penyandang Disabilitas Mental  sebagai  Strategi Mendukung Program Stop Pemasungan. Jurnal Sosio  Konsepsia  :  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  KesejahteraanSosial, 7(1):  62- 74.hhttps://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1103
Isnawati,  Dian  &  Suhariadi,  F.  (2013).  Hubungan  Antara  Dukungan  Sosial  Dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan Pt Pupuk Kaltim. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi , jurnal 2 (1),2 – 7. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110810263_ringkasan.pdf
Khoeriyah, M. S. (2021). literatur review : dukungan sosial bagi ibu yang memiliki anak disabilitas.
Jurnal Kesehatan Karya Husada , 9 (1), 56 – 63.
https://doi.org/10.36577/JKKH.V9I1.449
King, L. A. (2012). Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiatif (d. mandasari & a. sartika (eds.); 3rd ed.). Jakarta : Salemba Humanika. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1193855
Luthfia, A. R. (2020). Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi.
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi , 11 (2), 38 – 44. https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V11I2.2897
Nawawi, I. (2010). Manajemen Strategi Sektor Publik . Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ,
3 (1), 61 – 69. https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28735
Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra  Dalam  Pencapaian  Prestasi  Di  Sekolah  Luar  Biasa. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (2), 414 – 424. https://doi.org/10.24198/JPPM.V7I2.28486
Shaleh,  I.  (2018).  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas Ketenagakerjaan  Di  Semarang. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 20 (1),  63 – 82. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian . Bandung : Alfabeta
Suharta,  &  Balaputra,  I.  (2021).  Dukungan  Sosial  Mengurangi  Beban  Pengasuhan  Anak Dengan  Disabilitas  Intelektual  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kabupaten Jember. Medical Jurnal Of Al Qodiri , 6 (2), 107 – 113.
https://doi.org/10.52264/JURNAL_STIKESALQODIRI.V6I2.101
Taylor,S.E., Peplau,L.A., Sears.D.O. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , 44 (1), 1 – 21.
https://doi.org/10.31105/MIPKS.V44I1.1973
Umar,  H.  (2008). Strategi  Management  In  Action  (Konsep,  Teori,  dan  Teknik  Menganalisis Manajajemen Strategis) . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.