## Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat
Agustin Hanapi 1 , Heri Fuadhi 2 1,2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia Email Koresponden: agustin. hanapi@ar-raniry. ac. id

## Abstrak
Dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak, pelecehan seksual terhadap anak  sudah  mendapatkan  perlindungannya.  Namun  keduanya  tentu  memiliki  perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi  terhadap  dua  hukum  tersebut.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dimana  peneliti  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  awal melakukan  analisis,  pendekatan  analitis),  pendekatan  analitis  ini  digunakan  oleh  peneliti dalam  rangka  melihat  suatu  fenomena  kasus  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan  dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan  putusannya.  Sumber  data  utama  berupa  data  sekunder  dengan  Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.  Analisis  yang  digunakan  analisis  yang  bersifat  evaluative.  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  Qanun  jinayat  ini  diakui  dalam  hirarki  perundang-undangan  yang sejajar  dengan  perda,  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  apabila  memenuhi unsur maka wajib menerapkan qanun jinayat akan tetapi bagi non-muslim diperkenanakan untuk  memilih  dijerat  dengan  Kitab  Undang-undang  Perlindungan  anak  ataupun  qanun jinayat,  mengingat  adanya  kompetensi  absolut  mengenai  wewenang  mengadili.  Namun selama  ini  hukuman  cambuk  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  tidak  memiliki efek jera bagi pelaku, pihak penuntut umum lebih mengarahkan tuntutannya dalam uqubat penjara,  tidak  dengan  cambuk,  hukuman  ini  dirasakan  lebih  lama  memiliki  efek  jera  bagi pelaku.
Kata Kunci: Perlindungan anak, Anak, Qanun Jinayat

## Pendahuluan
Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mendapatkan status  otonomi  khusus  dengan  dikuatkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Keberadaan  undang-undang  ini  juga menguatkan  undang-undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Aceh. Adapun jenis keistimewaan yang diberikan kepada Aceh mencakup pada empat hal yaitu bidang pelaksanaan syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang Pendidikan dan peran ulama dalam  pemerintahan.  Aceh  sebagai  daerah  syariat  Islam  dikenal  juga  dengan sebutan Serambi Mekkah. Gelar tersebut didapat dengan alasan Islam pertama kali
masuk  ke  wilayah  nusantara  dimulai  dari  Aceh,  dengan  berdirinya  beberapa kerajaan  Islam  yang  terkenal  di  antaranya  Kerajaan  Peureulak,  Kerajaan  Samudra Pasai hingga Kerajaan Aceh Darussalam (Andi Rachmad, dkk. , 2021).
Kemajuan  zaman  memberikan  banyak  perubahan  pada  tatanan  kehidupan, perubahan  yang  membawa  pada  dampak  positif,  namun  juga  membawa  dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perubahan yang membawa manusia pada tatanan kehidupan  baru,  seperti  gaya  hidup  baru.  Kemajuan  zaman  yang  semakin  pesat memunculkan  permasalahan  hidup  manusia  semakin  kompleks,  mulai  dari permasalahan  kecil  sampai  besar,  mulai  dari  orang  tua  sampai  pada  anak-anak (Efendi,  2021).  Salah  satu  masalah  yang  menjadi  pemikiran  bagi  setiap  kalangan masyarakat  dan  akademisi  yaitu  permasalahan  anak  menjadi  objek  kejahatan. Kejahatan pada anak bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual yaitu berupa pelecehan seksual (Krisna Nanda Aufa, 2021)
Kejahatan  seksual  merupakan  persoalan  yang  sering  terjadi  di  tengah masyarakat  (Efendi,  2016).  Bahkan  dapat  dikatakan  kejahatan  itu  terjadi  hampir setiap  bulan,  namun  karena  sifatnya  yang  merugikan,  maka  wajar  jika  masyarakat berusaha  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  kejahatan  tersebut,  yang mana  dilakukan  oleh  seseorang  yang  tidak  menggunakan  akal  hingga  ditambah dengan  dorongan  hawa  nafsu  dalam  bertindak.  Kejahatan  yang  sangat  melampaui batas seperti kejahatan seksual dan asusila (Efendi, 2019).
Allah  SWT  juga  melaknat  bagi  pelaku  pencabulan.  Seperti  yang  dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nur ayat 2:
َةَئاِم اَمُ ۡنِۡ م ٍدِحاَو َّ ُكُ اۡو ُ ِلِۡجاَف  ۡ ِنِاَّزلاَو ُةَيِناَّزلَا ٍة َ ۡلَِج ۖ ِرِخه ۡلَا ِمۡوَيۡلاَو ِ ه للّ ِبِ  َن ۡوُنِمۡؤُت ۡ ُتُۡنُك  ۡنِا ِ ه للّا  ِنۡيِد ۡ ِفِ ٌةَفۡاَر اَمِ ِبِ ۡ ُكُ ۡذُخۡ َتَ  َلََّو ۚ
ۡ ِنِمۡؤُمۡلا َنِ م ٌةَف ِٕ ٮٓا َط اَمُ َبِاَذَع  ۡدَه ۡشَيۡلَو Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman . Anak  adalah  generasi  muda  yang  akan  meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial (Sumampouw dkk. ,  2020).  Anak  sering  menjadi  sasaran  korban  dikarenakan  kondisi  fisik  (misalnya, cacat  sejak  lahir  atau  akibat  kecelakaan),  latar  belakang  budaya  (minoritas),  sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif (Suyanto Bagong, 2010).
Anak  juga  merupakan  cikal  bakal  lahirnya  suatu  generasi  baru  yang merupakan  penerus  citacita  perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara
dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang (Wismayanti dkk. , 2021). Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan  bangsa.  Begitu  pula  sebaliknya,  apabila  keperibadian  anak  tersebut  buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat  bahwa  masa  kanak-kanak  merupakan  masa  yang  panjang  dalam rentang  kehidupan.  Bagi  kehidupan  anak,  masa  kanak-kanak  seringkali  dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu  pengakuan  dari  masyarakat  bahwa  mereka  bukan  lagi  anak-anak  tapi  orang dewasa (Alawiyah, 2021).
Ada  beberapa  alasan  mengapa  anak  sering  kali  menjadi  target  kekerasan seksual yaitu, anak  selalu  berada pada posisi yang  lebih lemah dan tidak  berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah (Nurul Fibrianti, 2021).
Tujuan  dilakukannya  perlindungan  anak  adalah  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ( Disemadi & Wardhana, 2020).
Menurut pandangan agama kejahatan seksual bersifat tercela karena dilarang. Pemenuhan kebutuhan seks hanya dibenarkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah oleh pasangan suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (Supanto, 2004).
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  adalah  suatu  bentuk  penyiksaan  anak  di mana  orang  dewasa  atau  remaja  yang  lebih  tua  menggunakan  anak  untuk rangsangan  seksual.  Ketua  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak,  Arist  Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak,  situasi  kejahatan  seksual  terhadap  anak  sudah  sangat  darurat.  Kejahatan seksual,  tidak  hanya  terjadi  di  luar  rumah  tetapi  ada  juga  yang  terjadi  di  dalam rumah  di  mana  predatornya  adalah  orang  tua  kandung,  paman,  kakak  dan  juga orang tua tiri (Siti Hikmah, 2017).
Kekerasan  seksual  salah  satu  kekerasan  fisik  yang  termasuk  tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara  paksa  (Efendi,  2020).  Tindakan  kekerasan  seksual  tidak  hanya  berupa tindakan  hubungan  seksual  secara  paksa,  namun  aktivitas  lain  seperti  meraba, bahkan jika hanya memandangi (Ratna Sari dkk. , 2015).
Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan  martabat  kemanusiaan,  dan  salah  satu  bentuk  diskriminasi  yang  wajib dihilangkan (Iskandar, 2023). Korban kekerasan seksual  sebagian  besar merupakan
perempuan  yang  wajib  memperoleh  perlindungan  baik  dari  negara  maupun masyarakat  agar  korban  bisa  tetap  hidup  bebas  dan  terhindar  dari  bayang-bayang kekerasan,  penyiksaan  dan  perlakuan  yang  mengarah  merendahkan  martabat  dan derajat manusia (Rosania Paradiaz dkk. , 2022).
Anak-anak  menjadi  target  yang  sering  menerima  pelecehan  seksual,  karena pada  usia  ini  anak  dengan  mudah  dapat  dipengaruhi  dan  diancam  oleh  si  pelaku (Syaiful  Bahri,  2015).  Dari  sini  terjadi  permasalahan  yang  sampai  sekarang  masih hangat untuk di perbincangkan. Perilaku seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak.
Pelecehan  seksual  pada  dasarnya  merupakan  kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat  dewasa  ini  bahwa  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  banyak  dan seringkali  terjadi  di  mana-mana,  demikian  juga  dengan  kekerasan/pelecehan seksual  terlebih  perkosaan  (Solehati,  2022).  Kekerasan  terhadap  anak  adalah merupakan  suatu  tindakan  yang  sangat  tidak  manusiawi,  padahal  seorang  anak berhak  untuk  menikmati  dan  memperoleh  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan asasi di segala bidang.
Pelecehan  seksual  terhadap  anak  merupakan  suatu  permasalahan  yang  di hadapi  di  masyarakat  dewasa  ini  dan  terlebih  hampir  terjadi  di  berbagai  penjuru nusantara bahkan dunia. Dan di antara korban yang rawan terkenal pelecehan anak di bawah umur dan juga wanita (Efendi, 2019). Pelecehan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba,  melainkan  melalui  proses-proses  yang  di  anggap  biasa  saja.  Padahal  hal tersebut merupakan awal dari kehancuran masa depan seseorang.
Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya sebagai  seorang  anak,  Kekerasan  seksual  pada  anak  mendapatkan  perhatian  dari banyak  masyarakat  karena  kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  tingkat kekerasan  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  kekerasan  fisik  dan  psikologis. Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa  kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  tingkat  kekerasan  yang  paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis (Ratna Sari dkk. , 2015).
Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menjadi  menderita,  emosi,  depresi,  kehilangan  nafsu  makan,  anak  menjadi  orang yang  introvert,  susah  tidur,  tidak  dapat  fokus  pada  saat  disekolah,  nilai  menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi  masalah  bagi  lingkungannya  adalah  aktivitas  seksual  yang  dapat menjerumus ke arah yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh ke dalam lingkungan yang tidak baik yang berbau porno seperti film porno, gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas di lingkungan masyarakat
diduga  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  (Hamdi  & Ikhwan,  2021).  Dari  hal  tersebut  anak  dapat  menjadi  terangsang  dan  berpengaruh bagi yang  sedang  melihatnya. Akibatnya  banyaknya  terjadi penyimpangan seksual oleh anak usia remaja. Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap anak.  Siapapun  bisa  menjadi  target  pelecehan  seksual  dan  bisa  bahhkan  bisa  saja anak maupun saudara kandungnya sendiri, itulah sebabnya pelaku tindak pelecehan seksual ini di katakan sebagai predator seksual (Novrianza & Santoso, 2022).
Mereka  yang  masih  memiliki  hubungan  dekat  atau  dekat  dengan  korban, seperti  anggota  keluarga,  tetangga,  atau  mereka  yang  telah  mengenal  korban  di masa  lalu,  biasanya  adalah  mereka  yang  telah  melakukan  berbagai  tindakan kekerasan seksual yang berujung pada proses pidana. Ini menunjukkan bagaimana kekerasan  seksual  dapat  terjadi  di  rumah,  yang  seharusnya  menjadi  lingkungan yang aman bagi anak-anak (Muhammad Aqil Arrafi dkk. , 2023).
Di  dalam  Qanun  Aceh  dan  KUHP  Pidana  pun  pelecehan  seksual  terhadap anak  sudah  mendapatkan  perlindungannya.  Namun  keduanya  tentu  memiliki perbedaan  dari  segi  hukuman,  denda  dan  lain  sebagainya.  Maka  dari  itu  penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala  hukum  tertentu  dengan  menganalisisnya  atau  melakukan  pemeriksaan  yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mencakup terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum (Mukti Fajar dkk, 2010).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dimana  peneliti  menggunakan  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  awal  melakukan  analisis.  Pendekatan  analitis ( analitycal  approach ),  pendekatan  analitis  ini  digunakan  oleh  peneliti  dalam  rangka melihat suatu fenomena kasus yang  telah diputus oleh pengadilan dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data utama,  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur  atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan  studi  pustaka  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Analisa data yang  digunakan mengginakan  analisa yang  bersifat evaluatif, dimana peneliti  memberikan  justifikasi  atas  hasil  penelitian,  peneliti  akan  memberikan penilaian dari hasil penelitian.

## Pembahasan/hasil
1. Hukuman bagi pencabulan anak dalam undang-undang perlindungan anak
Beban  psikis  yang  dirasakan  oleh  korban  memiliki  dampak  terhadap kehidupannya.  Maka  dari  itu  negara  telah  memberikan  payung  hukum  terhadap tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  tercantum  dalam  pasal  287 KUHP  berbunyi:  “Barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar perkawinan,  padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa umurnya  belum  lima  belas  tahun,  dan  kalau  umurnya  tidak  jelas,  bahwa  belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” . (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pada  pasal  287  KUHP  diatur  juga  mengenai  pemberatan  hukuman  pidana dalam  pasal  291  ayat  (1)  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  tahun  jika  terjadi melakukan berat, sedangkan dalam ayat (2) apabila mengakibatkan kematian maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku paling lama adalah 15 tahun.
Dalam  pengaturannya  terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan  ada  pada  pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam ayat 1 yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain, di pidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling  sedikit  Rp.  60.  000. 000,00  (enam  puluh  juta  rupiah)” .  (UU  No.  23  Th.  2002 Tentang Perlindungan Anak)
Apabila  dilihat  dari  anak  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana kejahatan seksual tersebut dinilai belum cukup memiliki efek jera terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari makin maraknya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang  terjadi  di  masyarakat,  belum  lagi  terdapat  juga  kejahatan  seksual  yang  cukup banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari sang anak (Adami, 2023). Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  anak  akhirnya  diubah  dengan  undang-undang  No.  35  Tahun  2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang  mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 81 UU Perlindungan
Anak tahun 2014 sebagai berikut: (Pasal 81 UU no. 35 Th 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  5.  000.  000.  000,00 (lima milyar rupiah).
2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal  76  D  dalam  isinya  adalah  mengenai  setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain.  Dapat  dilihat  terdapat  perbedaan  tuntutan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada UU No. 23 Tahun 2002 yang  hanya  diberi  hukuman  minimal  3  (tiga)  tahun,  dan  maksimal  15  (lima  belas) tahun  dan  dengan  denda  maksimal  Rp.  60.  000.  000  (enam  puluh  juta  rupiah), sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda maksimal sebanyak Rp. 5. 000. 000. 000 (lima milyar rupiah).
Kejahatan asusila ini juga dapat dilakukan kepada anaknya sendiri dan atau yang  mempunyai  hubungan  keluarga.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  294 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya, anak  angkatnya,  anak  yang  di  bawah  pengawasannya  yang  belum  dewasa,  atau dengan  orang  yang  belum  dewasa  yang  diserahkan  kepadanya  untuk  dipeihara, dididik  atau  dijaga,  ataupun  dengan  pembantunya  atau  bawahannya  yang  belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

## 2.  Hukuman Bagi Pencabulan Anak Dalam Qanun Aceh
Qanun  hukum  jinayat  memberikan  definisi  pemerkosaan  sebagai  hubungan seksual  terhadap  faraj  atau  dubur  orang  lain  sebagai  korban  dengan  zakar  pelaku atau  benda  lainnya  yang  digunakan  pelaku  dengan  kekerasan  atau  paksaan  atau ancaman terhadap korban (Utami & Jummi, 2022).
Menurut  aturan  pada  pasal  52  Qanun  Hukum  Jinayat  ini  merupakan  delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh
korban  sedangkan  dalam  hal  pelaporan  korban  hanya  melapor  saja  tanpa  ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.
Terdapat  beberapa  permasalahan  lain  dalam  kenyataannya  di  lapangan  yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penuntut umum, yakni terhadap pasal  52  ayat  (3)  dan  (4)  dalam  hal  penyidik  pada  akhirnya  menemukan  alat  bukti tetapi  tidak  memadai,  orang  yang  mengaku  diperkosa  tersebut  dapat  mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Penyidik dan jaksa penuntut umum kemudian meneruskan perkara kepada tersebut kepada Mahkamah Syar’iyah  dengan  adanya bukti  permulaan  serta  pernyataan  kesediaan  orang  yang mengaku diperkosa untuk kemudian bersumpah di hadapan hakim.
Apabila  terdapat  perkara  bebas,  penuntut  umum  tentu  akan  dinilai  kurang profesional  dan  kurang  cermat  dalam  menangani  perkara  dalam  hal  mempelajari dan  meneliti  berkas  perkara  (Ikhwan  &  Daudy,  2019).  Bila  perkara  tersebut  di eksaminasi  atau  dilakukan  pemeriksaan  perkara,  maka  akan  terlihat  suatu ketidakmampuan  jaksa  mempelajari  berkas  secara  baik  hingga  masuk  ke  proses persidangan  dan  perkara  tersebut  bebas.  Bila  terjadi  kesalahan  tersebut  murni kesalahan  itu  ada  pada  jaksa  penuntut  umum  (Rahma,  2017).  Karena  kondisi  alat bukti  yang  terdapat  di  berkas  belum  memadai  dan  belum  bisa  untuk  di  bawa  ke persidangan namun dinyatakan lengkap.
Adapun  dalam  BAB  IV  bagian  ketujuh  tentang  jarimah  dan  uqubah, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, dan 50 yang menyebutkan: (Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014)
Pasal 48:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  pemerkosaan  diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1. 250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling laa 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan” . Pasal 49:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  pemerkosaan terhadap  orang  yang  memiliki  hubungan  mahram  diancam dengan  ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1. 500 (seribu lima ratus) gram emas murni,  paling  banyak 2000  (dua  ribu)  gram emas  murni  atau  penjara  paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. ” Pasal 50:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  pemerkosaan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  48  terhadap  anak  diancam  dengan ‘uqubat  ta’zir  cambuk  paling  sedikit  150  (seratus lima  puluh)  kali,  paling
banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1. 500 (seribu lima ratus) gram  emas  murni,  paling  banyak  2000  (dua  ribu)  gram  emas  murni  atau penjara  paling  singkat  150  (seratus  lima  puluh)  bulan,  paling  lama  200  (dua ratus) bulan” .

## 3.  Hukuman Yang Diterapkan
Di  Aceh,  perbuatan  tindak  pidana  atau  jarimah  yang  hukumannya  terdapat dalam  Qanun  Jinayat  maka  pelaku  dijerat  dengan  Qanun  Jinayat.  Sementara  bagi non-muslim, diperkenanakan untuk memilih dijerat dengan Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Qanun Jinayat (Efendi & Hadana, 2021).
Ada  beberapa  kekurangan  dalam  hukuman  terhadap  pelaku  dengan diterapkannya  cambuk  karena  tidak  mempunyai  efek  jera  terhadap  pelaku,  dan setelah  menjalani  hukuman  cambuk,  pelaku  dapat  bebas  (Husamuddin  &  Liana, 2021).  Beda  halnya  dengaan  hukuman  kurungan  penjara,  dengan  memberikan hukuman itu supaya pelaku tidak berjumpa dengan anak dan secara tidak langsung telah memberikan kenyamanan kepada anak korban dalam kasus tersebut dan anak lainnya  (Efendi  &  Kasih,  2022).  Penjatuhan  hukuman  penjara  diharapkan  dapat menjadi  pelajaran  bagi  pelaku,  pelaku  diharapkan  setelah  menjalani  hukumannya dalam penjara semakin insaf dan menyadari serta menyesali terhadap perbuatannya (Oslami,  2022).  Untuk  itu  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  maka Qanun Jinayat dinilai sangat tepat untuk diterapkan agar memberikan efek jera bagi para  pelaku  sehingga  anak  tidak  menjadi  korban.  Di  sisi  lain  jika  ada  hal  yang dianggap  masih  lemah  terutama  dari  segi  hukum  acara  maka  perlu  diupayakan untuk revisi demi kemasalahatan bersama.

## Kesimpulan
Bila  diambil  dari  pembahasan  diatas,  Kedudukan  Qanun  ini  dapat  diakui dalam hierarki undang-undang di Indonesia yang  sejajar dengan perda. Diakuinya Qanun  ini  artinya  Qanun  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Aceh merupakan  wilayah  khusus  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah otonomi khusus. Namun tetap mengedep anakan aqidah syariah.
Sepanjang ada dugaan perbuatan pidana dari tersangka, apabila suatu tindak pidana  tersebut  memenuhi  unsur  pasal  yang  terdapat  dalam  Qanun  Jinayat,  maka wajib diterapkan s anaksi pidana dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun  Jinayat.  Mengingat  adanya  hal-hal  yang  sudah  merupakan  kompetensi absolut, mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, dalam hal ini adalah  Mahkamah  Syar’iyah .  Namun  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam Qanun itu sendiri. Terhadap perkara ini sebagai penuntut umum lebih mengarahkan tuntutannya dalam uqubat penjara, tidak dengan cambuk. Hukuman ini dirasa akan lebih lama dan memiliki efek jera bagi pelaku.

## Daftar Pustaka
Adami,  K.  (2023).  Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan. Maqasidi:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , 68-81. https://doi. org/10. 47498/maqasidi. vi. 2016
Alawiyah, T. (2021). Pendidikan Sex Pada Anak. Jurnal Studi Gender dan Anak, 8 (01), 61-78. https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5859
Ali, Z. (2007). Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Arrafi,  M.  A.  ,  &  Nursiti,  N.  (2023).  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Anak  Korban Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (Suatu  Perbandingan  Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 7 (1), 34-41.
Assughra,  I.  ,  Fuadi,  F.  ,  &  Natsir,  M.  (2022).  Urgensi  Perubahan  Qanun  Jinayat Sebagai Pemenuhan Perlindungan Anak Di Aceh. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 4 (1), 86-96. https://doi. org/10. 33059/ma. v4i1. 407
Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , 6 (2), 113-125. https://doi. org/10. 22515/alahkam. v6i2. 3662
Bagong, S. (2010). Masalah Sosial Anak . Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. Jurnal pencerahan , 9 (1).
Disemadi,  H.  S.,  &  Wardhana,  R.  P.  (2020).  Perlindungan  Anak  Panti  Asuhan Terhadap  Kekerasan  Di  Batam,  Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif  SDGs.
Jurnal Komunitas Yustisia, 3 (3), 197-207. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866
Efendi,  S.  (2016). Penanggulangan  Kejahatan  Pedofilia  Ditinjau  Menurut  Hukum  Positif dan  Fiqh  Jinayah  (Studi  Kasus  di  Kota  Banda  Aceh) (Doctoral  dissertation, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
Efendi,  S.  (2019).  Penanggulangan  Kejahatan  Pedophilia  Ditinjau  Menurut  Hukum Positif Dan Fikih Jinayah. BIDAYAH: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman , 10 , 37- 58.
Efendi,  S.  (2019). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Jarīmah  Zina  Oleh  Anak  Di  Bawah Umur Menurut Hukum Positif Danfiqh Jinayah. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi , 8 (1).
Efendi,  S.  (2020).  Criminal  Sanctions  of  Liwath  and  Musahaqah  Controllers  in Positive  Law  and  Jinayah  Fiqh. Lentera:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary Islamic Studies , 2 (1), 1-14. https://doi. org/10. 32505/lentera. v2i1. 2110
Efendi,  S.  (2021).  S  anaksi  Kejahatan  Pelecehan  Seksual  Menurut Kuhp  dan  Qanun Aceh  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat. Shibghah:  Journal  of  Muslim Societies , 3 (1), 31-49.
Efendi, S. , & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In Proceedings:  Dirundeng  International  Conference  on  Islamic  Studies (pp.  185- 196). https://doi. org/10. 47498/dicis. v1i1. 1034
Efendi, S. , & Kasih, D. (2022). Upaya Penangulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Legalite: Jurnal Perundang Undangan  dan  Hukum  Pidana  Islam , 7 (2),  88-100.  https://doi.  org/10. 32505/legalite. v7i2. 4705
Fajar,  M  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fibrianti, N. 2021. Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Legal  Community Engagement) JPHI 3 (1), 56-66. https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.41983.
Hamdi,  S.  ,  &  Ikhwan,  M.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Implementasi Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia. Maqasidi:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum ,  74-85.  https://doi.  org/10. 47498/maqasidi. v1i1. 603
Hikmah,  S.  (2017).  Mengantisipasi  kejahatan  seksual  terhadap  anak  melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri”: Studi di yayasan al - hikmah  Grobogan. Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender , 12 (2),  187-206.  https://doi. org/10. 21580/sa. v12i2. 1708
Huraira, D. , Rohmah, N. , Rifanda, N. , Novitasari, K. , Diena, U. , & Nuqul, F. L. (2015).  Kekerasan  seksual  pada  anak:  Telaah  relasi  pelaku  korban  dan kerentanan  pada  anak. Psikoislamika , 12 (2),  5-10.  https://doi.  org/10. 18860/psi. v12i2. 6398
Husamuddin,  H.  ,  &  Liana,  E.  (2021). Penyelesaian  Jarīmah  Incest  Dalam  Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). Maqasidi:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum ,  74-85.  https://doi.  org/10. 47498/maqasidi. v1i2. 879
Ikhwan, M. , & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. Islam Universalia: International Journal of  Islamic  Studies  and  Social  Sciences , 1 (2),  180-212.  https://doi.  org/10. 56613/islam-universalia. v1i2. 119
Iskandar,  I.  (2023).  Pre – Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum , 15-28. https://doi. org/10. 47498/maqasidi. vi. 1947
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Novrianza, N. , & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di  Bawah  Umur. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 10 (1),  53-64. https://doi. org/10. 23887/jpku. v10i1. 42692
Oslami,  A.  F.  (2022).  Penjatuhan  Uqubat  Pada  Jarimah  Maisir  Menurut  Qanun Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat. Maqasidi:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , 31-39. https://doi. org/10. 47498/maqasidi. vi. 881
Paradiaz,  R.  ,  &  Soponyono,  E.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Pelecehan  Seksual. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 4 (1),  61-72. https://doi. org/10. 14710/jphi. v4i1. 61-72
Rachmad,  A.  ,  Amdani,  Y.  ,  &  Ulya,  Z.  (2021).  Kontradiksi  Pengaturan  Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10 (2), 315-336. http://dx. doi. org/10. 25216/jhp. 10. 2. 2021. 315-336
Raharjo,  S.  T.  ,  &  Wibowo,  H.  (2015).  Kekerasan  seksual  pada  anak  di  Indonesia. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1).
Rahma, I. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan , 4 (1), 34-59.
Sari,  R.  ,  Nulhaqim,  S.  A.  ,  &  Irfan,  M.  (2015).  Pelecehan  seksual  terhadap  anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat , 2 (1). https://doi. org/10. 24198/jppm. v2i1. 13230
Solehati, T. , Fikri, A. R. , Kosasih, C. E. , Hermayanti, Y. , & Mediani, H. S. (2022). The  current  preventing  of  child  sexual  abuse:  A  scoping  review. Social Sciences , 11 (11), 508. https://doi. org/10. 3390/socsci11110508
Sumampouw, N. , Otgaar, H. , & De Ruiter, C. (2020). The Relevance Of Certain Case Characteristics In The Successful Prosecution Of Child Sexual Abuse Cases In Indonesia. Journal  of  child  sexual  abuse , 29 (8),  984-1003.  https://doi.  org/10. 1080/10538712. 2020. 1801930
Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 20 (3), 288-310.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Utami, A. , Sukiakhy, K. M. , & Jummi, C. V. R. (2022). Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum). Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum , 15-30. https://doi. org/10. 47498/maqasidi. vi. 1004
Wismayanti, Y. F. , O'Leary, P. , Tilbury, C. , & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example. Child Abuse & Neglect , 118 , 105157. https://doi. org/10. 1016/j. chiabu. 2021. 105157
Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di  Bawah  Umur. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha,  10 (1),  53-64. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692