## GAMBARAN FUNGSI MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI UPTD PUSKESMAS TEGAL GUNDIL KOTA BOGOR TAHUN 2018
Fitri Nurislamiyati 1 , Husnah Maryati 2 , Indira Chotimah 3 1 Konsentrasi Manajeman Pelayanan Kesehatan Program Studi Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  kesehatan Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor.  Jl. K.H Sholeh Iskandar Raya Km 2, Kedung Badak, Bogor 16161, Jawa Barat. Email fitrinurislamiyati94@gmail.com
2,3 Konsentrasi Manajeman Pelayanan Kesehatan Program Studi Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  kesehatan Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor.  Jl. K.H Sholeh Iskandar Raya Km 2, Kedung Badak, Bogor 16161, Jawa Barat.

## Abstrak
Program  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  diluncurkan  tahun  2010  dan  merupakan salah satu  program unggulan Kementrian Kesehatan. Pada  tahun 2014 adalah tahun kelima pelaksanaan  BOK.  Pada  tahun  2014  puskesmas  penerima  dana  BOK  meningkat  jumlahnya seiring  bertambahnya  jumlah  Puskesmas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh informasi mendalam mengenai Gambaran Fungsi Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)  pada  Program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  di  UPTD  Puskesmas  Tegal  Gundil  Kota Bogor  tahun  2018.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  rancangan deskriptif.  Informan  terdiri  dari  12  orang  terdiri  dari  Kepala  Puskesmas,  Bendahara  BOK Puskesmas, Bidan Puskesmas, Kader Puskesmas, Ibu Bayi dan Ibu Balita. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara mendalam dan daftar checklist telaah dokumen. Saran  diharapkan  kepada  Puskesmas  agar  meningkatkan  kemampuan  SDM  dalam pelaksanaan program BOK, agar  pada  pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal, serta semua program yang telah di susun dapat terlaksana.
Kata Kunci : Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Fungsi Manajemen, Puskesmas, Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  adalah  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  oleh  bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang,  agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi–tingginya.  Penanggung jawab  utama  penyelenggaraan  seluruh  upaya  pembangunan  kesehatan  di  wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab  hanya  untuk  sebagian  upaya  pembangunan  kesehatan  yang  dibebankan  oleh  dinas kesehatan kabupaten/ kota sesuai dengan kemampuannya (Kemenkes RI, 2013).
Rencana  Strategi  Kementrian  Kesehatan  (Renstra  Kemenkes)  tahun  2010-2014,  BOK telah  banyak  membantu  dan  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh  puskesmas  dan  kader kesehatan  didalam  pencapaian  program  Kesehatan  Prioritas  Nasional,  khususnya  kegiatan promotif  dan  preventif  sebagai  bagian  dari  upaya  kesehatan  masyarakat.  Pada  lima  tahun terakhir  pelaksanaan  BOK,  hasil  pembangunan  kesehatan  telah  menunjukkan  peningkatan yang  bermakna,  namun  masih  terjadi  kesenjangan  atau  disparitas  status  kesehatan
masyarakat antar wilayah antara status sosial dan ekonomi (Juknis BOK 2015).
Program  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  diluncurkan  tahun  2010  dan merupakan  salah  satu  program  unggulan  Kementrian  Kesehatan.  Pada  tahun  2014  adalah tahun kelima pelaksanaan BOK. Pada tahun 2014 puskesmas penerima dana BOK meningkat jumlahnya seiring bertambahnya jumlah Puskesmas (Kemenkes, 2015).
Dukungan  pemerintah  bertambah  lagi  dengan  diluncurkannya  BOK  bagi  Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)  dan  Jaminan  Persalinan  (Jampersal).  Penyaluran  dana  BOK  merupakan  salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan  khususnya  dalam  meningkatkan  upaya  kesehatan,  sebagai  tolok  ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga mengemban  amanat  untuk  mencapai  target  tersebut  sehingga  masyarakat  akan  mendapat pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan (Kemenkes RI, 2015).
Mekanisme  penyaluran  dana  BOK  tahun  2015  masih  tetap  menggunakan  mekanisme Tugas  Pembantuan.  BOK  berkontribusi  dalam  peningkatan  kinerja  petugas  kesehatan  di Puskesmas  dalam  pelaksanaan  program  bersifat promotif dan preventif terutama  kegiatan operasional  di  lapangan.  Sebagian  besar  dana  BOK  di  Puskesmas  digunakan  untuk mendukung  program  KIA,  diikuti  dengan  program  Gizi,  Promosi  Kesehatan,  Imunisasi  dan Pengendalian  Penyakit  Menular  dan  Kesehatan  Lingkungan.  Sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis BOK Tahun 2015, dana BOK minimal 60% digunakan untuk mendukung program kesehatan prioritas nasional (Kemenkes RI, 2015).
Target  pencapaian  MDG’s  untuk  angka  Kematian  Maternal  pada  2015  adalah  sebesar 102 per 100.000 KH, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Upaya menurunkan  angka  kematian  ibu  diprioritaskan  pada  perluasan  pelayanan  kesehatan berkualitas,  pelayanan  obstretik  yang  komprehensif,  peningkatan  pelayanan  keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang kesemuanya terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas (Kemenkes, 2015).
Dari  semua  pencapaian  target  MDG’s  2015  di  Indonesia  ada  beberapa  target pembangunan  kesehatan  yang off  track terutama  yang  berkaitan  dengan  kematian  ibu, diantaranya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 60% (target 95%, SPM), cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 15,30% (target 80%, SPM), cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 82,20% (target 90%, SPM), cakupan pelayanan nifas 69,90% (target 90%, SPM), cakupan peserta KB aktif 55,80% (target 70%, SPM)  (Riskesdas, 2015).
Provinsi  Jawa  Barat  menurut  data  Ditjen  Bina  Gizi  dan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak Kementrian Kesehatan RI Tahun 2013 yang dipublikasikan dalam Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat mempunyai capaian indikator Gizi KIA yang tidak jauh dari capaian Gizi KIA secara nasional. Capaian Kunjungan neonatus pertama (KNI) menurut Provinsi tahun 2013 Provinsi Jawa Barat sebesar 93,18% sementara capaian nasional adalah 92,33%. Capaian persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Pn) menurut Provinsi Jawa Barat tahun 2013 capaian nasional sebesar 90,88% sedangkan capaian Provinsi Jawa Barat kurang dari  capaian  nasional sebesar  87,53%. Dan  capaian balita  timbang berat badannya  (D/S)  menurut  Provinsi  tahun  2013  Provinsi  Jawa  Barat  berada  pada  0,2  poin
diatas capaian nasional 80,30% yaitu sebesar 80,50%.
Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  tahun  2016,  Kunjungan  K4  ibu  hamil pada tahun 2015 sebanyak 20.580 orang mengalami peningkatan menjadi 20.810 pada tahun 2016. Peningkatan ini juga sudah memenuhi target cakupan Kota Bogor yang telah ditetapkan 99% untuk target K1 dan 95% untuk target K4. Di kecamatan yang ada di Kota Bogor sudah banyak  yang  mengikuti  Program  KB.  Untuk  cakupan  peserta  KB  tertinggi  di  Kota  Bogor sebesar  188,31%  yaitu  di  wilayah  kecamatan  Bogor  Barat  (Profil Dinkes  Kota  Bogor  Tahun 2016).
Berdasarkan  data  di  UPTD  Puskesmas  Tegal  Gundil  tahun  2016,  diketahui  bahwa  ada program–program  yang  didanai  oleh  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK).  Program tersebut  dilihat  dari  angka  penyerapan  tahun  2016.  Untuk  program  P2M  (Pengendalian Penyakit  Menular)  dana  penyerapan  dari  BOK  sebesar  23%,  sedangkan  untuk  program Kesehatan Lingkungan sebesar 11,12%, lalu untuk program Gizi sebesar 9,5%, untuk program Promosi Kesehatan (Promkes) sebesar 13%, untuk program Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 32%,  sedangkan  program  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM)  sebesar  1,28%,  serta  untuk Kesehatan  Anak,  Remaja  dan  Lansia  sebesar  8,7%.  Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang didanai Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berada pada serapan terbesar.
Berdasarkan data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) cakupan jumlah peserta KB aktif 6,785 dengan  persentase  76,5%  (target  82,36%),  cakupan  wilayah  Puskesmas  Tegal  Gundil pertolongan  persalinan  yang  ditolong  oleh  tenaga  kesehatan  sebanyak  1.006  persalinan dengan persentase 91,6% (target 100%),cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 63,30% dengan persentase  (target  95%),  cakupan  pelayanan  nifas  dengan  persentase  59,70%  dengan persentase (target 90%), cakupan persentase ibu hamil dan neonatal resiko tinggi/komplikasi di  tangani  di  Puskesmas  96,19%  dengan  persentase  (target  80%),  cakupan  kunjungan neonatus,  bayi  dan  BBLR  yang  ditangani  Puskesmas  80%  dengan  persentase(target  90%), cakupan jumlah bayi yang diberikan Asi ekslusif 91% dengan persentase (target 90%), jumlah ibu  hamil  yang  mendapatkan  pelayanan  Fe1,  Fe3,  Imunisasi  TT1  dan  TT2  90,95%  dengan persentase (target 90%) (Profil Puskesmas, 2016).
Berdasarkan  data  yang  didapat  di  UPTD  Puskesmas  Tegal  Gundil,  masih  terdapat cakupan  program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  yang  belum  memenuhi  target,  walaupun persentase  penyerapan  dana  BOK  nya  terbesar  dibandingkan  dengan  program  lain.  Oleh karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  Gambaran  Fungsi  Manajemen  Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK)  pada  Program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  di  UPTD Puskesmas Tegal Gundil Kota Bogor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di UPTD Puskesmas Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara pada Bulan Agustus – November 2018. Desain studi penelitian kualitatif dengan metode purposive sampling. Pemilihan metode  penelitian kualitatif dilakukan karena obyek yang diteliti harus digali secara mendalam agar dapat memberikan jawaban yang dicari atas permasalahan yang diteliti.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari sumber- sumber yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi terkait topik penelitian
yaitu informan dan hasil observasi pada objek penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen. Informan penelitian diambil 12 orang yang terdiri dari Kepala  Puskesmas  (1  orang),  Bendahara  BOK  Puskesmas  (1  orang),  Bidan  Puskesmas  (1 orang), Kader Puskesmas (3 orang), Ibu Bayi (3 orang), dan Ibu Balita (3 orang). Berdasarkan topik  penelitian  dimana  peneliti  ini  dibatasi  faktor  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pada cakupan progran KIA. Untuk mengetahui Fungsi Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Program Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Di Uptd Puskesmas Tegal Gundil.

## HASIL PENELITIAN Karakteristik Informan
Pada  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pedoman  wawancara mendalam  terhadap  informan  yang  dijadikan  sebagai  narasumber  penelitian.  Informan penelitian  berjumlah  6  orang.  Adapun  informan  tersebut  terdiri  dari  Kepala  Puskesmas, Bendahara BOK Puskesmas, Bidan Puskesmas, Kader Puskesmas.

## 1. Perencanaan
Dari  hasil  keterangan  informan  tentang  cara  mengidentifikasi  masalah,  menentukan prioritas masalah dan merumuskan program kerja, dapat  disimpulkan bahwa cara informan dalam  mengidentifikasi  masalah  dan  menentukan  prioritas  masalah  dan  merumuskan program kerja dilakukan dengan melihat target program yang belum tercapai sebelumnya.
Proses perencanaan dilakukan untuk merencanakan kegiatan yang sudah di rencanakan di tahun sebelumnya. Kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan program yang sudah dibuat  maupun  program  yang  belum  terlaksana  namun  di  masukan  kembali  pada perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan berikut :
“Ya jadi sebelum kita membuat perencanaan, kita mengumpulkan seluruh data kegiatan dan  hasil-hasilnya  kita  identifikasi  mana  yang  mencapai  target  dan  mana  yang  tidak mencapai  target.  Setelah  itu  dipilih  lagi  mana  yang  menjadi  prioritas,  kita  liat berdasarkan  program  yang  persentase  keberhasilannya  paling  rendah,  terus  kita merencanakan membuat POA”. (Informan-02)
Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan sebagai berikut berikut:
“Jadi,  penyusunan  BOK  di  puskesmas  itu  biasanya  sih  pengusulan  dari  programer program-program  yang  mengadakan  kegiatan.  ya  jadi  biasanya  tuh  penyusunannya setahun sebelumnya misalnya ini tahun 2018. berarti perencanaan di tahun sebelumnya, kalo sekarang kan kita perencanaan untuk tahun kedepan tahun 2019 jadi usulan usulan dari  setiap  kegiatan  dari  setiap  program,apa  yang  akan  dilakukan  di  tahun  depan  itu yang di rencanakan untuk di buat POA nya dan dimasukan pengajuan ke bendahara BOK, untuk di masukan untuk kegiatan tahun depan”. (Informan-01)
Adapun untuk proses perencanaan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang di berikan oleh Dinas Kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan jawaban informan berikut:
“biasanyakan  dari  Dinas  dikasih  Juknisnya,  terus  di  bagi  ke  temen-  temen  programer”. (Informan-02)
Hal tersebut di perkuat oleh jawaban dari informan berikut :
“proses  perencanaan  biasanya  kita  mengacu  pada  juknis  untuk  membuat  RUK  dan  RPK untuk kegiatan KIA”. (informan-03)
Adapun  yang  terlibat  dalam  proses  perencanaan  kegiatan  KIA  yang  didanai  oleh  dana  BOK melibatkan  programer  pada  setiap  penanggung  jawab  program.  Hal  itu  sesuai  dengan pernyataan informan berikut:
“ yang pasti KIA, tim KIA dengan bendahara BOK”. (informan-01)
Hal ini di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:
“kalo untuk KIA itu programer KIA nya sama bidan yang mengatur untuk kegiatan KIA”. (informan-02)
“semua bidan (penanggung jawab program)”. (informan- 03)
Dalam  proses  perencanaan  terdapat  kendala  pada  tiap  programer  diantaranya  tidak disetujuinya program oleh Dinas Kesehatan. Hal itu sesuai dengan jawaban informan berikut:
“kendalanya kadang misalnya kita ngajuin ternyata di Dinasnya gak di ACC”. (informan- 02)
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  berdasarkan  pernyataan  informan  mengenai perencanaan  yang  berkaitan  dengan  fungsi  manajemen  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK) di Puskemas Tegal Gundil. Puskesmas terlebih dahulu merencanakan untuk membuat POA,  untuk  menentukan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil perencanaan  yang  sudah  direncanakan  oleh  Puskesmas  dari  satu  tahun  sebelumnya.  Hanya dalam perencanaannya masih ada pengajuan program untuk kegiatan Puskesmas yang belum di  ACC  oleh  DINAS  dikarenakan  dalam  perencanaannya  Puskesmas  menentukan  anggaran terlalu besar.

## 2. Pengorganisasian
Dari hasil keterangan informan tentang cara pembagian tugas, penentuan sumber daya dan  menyusun  kelompok  kerja.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pembagian  tugas,  penentuan sumber  daya  dan  menyusun  kelompok  kerja  ditentukan  berdasarkan  kompetensi  masing- masing tenaga kesehatan. Dimana proses tersebut dirumuskan secara bersama-sama di setiap awal  tahun,  berdasarkan  persetujuan  dari  masing-masing  tenaga  kesehatan  yang  kemudian diputuskan oleh Kepala Puskesmas.
Pembagian  tugas  dalam  pengorganisasian  kegiatan  KIA  sesuai  dengan  program  atau penanggung jawab masing-masing kegiatan. Sesuai dengan jawaban informan tersebut:
“semua  masing-masing  program  semua  bertugas,  semua  masukin  usulan  ke  BOK  jadi
pembagian tugas udah kewajiban mereka”. (informan-01) “pembagian tugasnya biasanya bendahara aja ya”. (informan- 02) “ya semua pemegang program ada tupoksinya”. (informan- 03)
Hal  ini  di  dukung  oleh  pernyataan  informan  kunci  bahwa  setiap  kegiatan  sudah  ada penanggung jawabnya. Hal ini sesuai pernyataan berikut:
“iya  harus  ada  penanggung  jawabnya,  karena  kita  para  kader  bertugas  sesuai  dengan perintah bidan puskesmas yang datang ke posyandu”. (informan-05)
Dalam melaksanakan tugasnya masih terdapat kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia (SDM). Hal itu sesuai dengan jawaban informan sebagai berikut:
“kendala yang dihadapi ya SDM nya masih kurang, masih tumpang tindih, artinya masih ada beberapa bidan yang belum pelatihan sehingga kegiatan kadang terhambat misalnya kegiatan kelas ibu balita yang dilatih hanya 1 bidan”. (Informan-03)
Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan mengenai bagaimana cara mengatasi kendala dalam  perencanaan  di  Puskesmas  Tegal  Gundil.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  informan sebagai berikut:
“cara mengatasi kendala dalam perencanaan dengan mengajukan pelatihan untuk SDM”. (informan-03)
Hal ini di perkuat oleh pernyataan informan sebagai berikut:
“iya  biasanya  sih  kalo  kekurangan  SDM  kita  mengajukan  dulu  ya,  minta  penambahan untuk  SDM  tapi  itu  semua  tergantung  pihak  Puskesmas  nantinya  di  ACC  atau  tidak”. (informan-02)
Dalam pengorganisasian kegiatan KIA yang didanai oleh dana BOK, memiliki surat keputusan (SK)  Alokasi  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Kesehatan. Sesuai dengan jawaban informan tersebut:
“kalo  untuk  SK(surat  keputusan)  bisa  tanya  ke  TU,  untuk  surat  menyurat  semua  yang megang TU”. (informan- 01) “kalo untuk SK-nya ada dari DINAS”. (informan-02)
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi terdapat Surat Keputusan (SK) yang dibuat  oleh  DINAS  dan  ditetapkan  oleh  penanggung  jawab  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK)  di  Puskesmas  Tegal  Gundil.  Pada  dasarnya  pengorganisasian  program  Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK)  di  puskesmas  Tegal  Gundil  sudah  baik,  karena  dalam  Surat Keputusan (SK) sudah di atur siapa mengerjakan  apa. Hanya saja masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan.

## 3. Pelaksanaan
Pelaksanaan  adalah  membuat  semua  anggota  kelompok  agar  mau  bekerjasama  untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena dalam melaksanakan
suatu rencana  terkandung berbagai aktivitas yang satu sama lain saling berpengaruh, tetapi juga bersifat kompleks. Keseluruhan aktivitas ini harus dipadukan sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan.
Pelaksanaan  kegiatan  KIA  yang  didanai  oleh  BOK  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. POA (Planing Of Actions) menjadi acuan untuk merencanakan sebelum  pelaksanaan  kegiatan  dilaksanakan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  jawaban  dari informan berikut :
“iya, sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinkes”. (informan-02) “ini basic, kalau tidak sesuai dengan POA bukan puskesmas namanya”. (informan-01)
Dalam proses pelaksanaan terdapat kendala pada setiap programer diantaranya penyaluran dana  yang  terlambat  dengan  sistem  transfer  dari  Bendahara  BOK  ke  Programer  yang menghambat  kegiatan,  serta  masih  kurangnya  sumber  daya  manusia  (SDM).  Hal  ini  sesuai dengan jawaban informan berikut:
“kendala  nya  dengan  sistem  transfer  agak  menghambat  kegiatan  karena  tidak  semua orang mempunyai rekening, harapannya dana BOK tidak sistem transfer”. (informan-03) ” Ya, karena masih tumpang tindih dalam pekerjaannya”. (informan- 03)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  bahwa  dalam  pelaksanaan  Program Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  yang  didanai  oleh  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  di Puskesmas  Tegal  Gundil,  sudah  mengacu  pada  Petunjuk  Teknis  sehingga  pelaksanaannya sudah  sesuai  dengan  petunjuk  yang  ada.  Untuk  kendala  dalam  pelaksanaannya  masih  ada penyaluran  dana  yang  terhambat  karena  adanya  sistem  transfer  dan  masih  kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga proses pelaksanaan program kegiatan belum berjalan dengan optimal.

## 4. Pengawasan
Dari hasil keterangan informan tentang cara  pimpinan dalam melakukan  pengawasan, dapat  disimpulkan  bahwa  pimpinan  dalam  melakukan  pengawasan  program  KIA  biasanya melalui  perantara  Bidan  Koordinasi  karena  pimpinan  memberikan  kepercayaan  kepada semua  petugas  kesehatan  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  tugas  masing-masing yang diberikan.
Pengawasan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  KIA  yang  didanai  oleh  BOK  meliputi pelaporan  kegiatan.  Pelaporan  yang  dilakukan  berisi  pelaporan  dana  yang  terpakai  untuk kegiatan  serta  evaluasi  untuk  kegiatan  yang  telah  di  lakukan.  Berikut  di  sampaikan  oleh informan :
“bisa  di  lihat  dari  SPJ  nanti  terlihat  untuk  dana  yang  sudah  dikelurkan  untuk  kegiatan KIA, untuk pelaporan  tiap  bulan sama akhir tahun  dan kita bahas juga di lokmin  untuk pencapaian programnya berapa persen”. (informan-02)
“pengawasan  dari  bendahara  BOK  dan  Dinas  yang  dilakukan  setiap  akhir  bulan”. (Informan-03)

## Hal ini di perkuat oleh jawaban dari informan berikut :
”di  awasinya  secara  menyeluruh,  semua  pasti  mantau  dengan  cara  rapat  triwulan  BOK yang  diadakan  oleh  dinkes.  Serta  Laporan  bendahara  BOK  tentang  program  KIA”. (informan-01)
Berdasarkan hasil  wawancara yang telah dilakukan menyatakan bahwa  proses pengawasan dilakukan oleh Bendahara BOK dan Dinas, yakni melakukan pengawasan setiap akhir bulan untuk  mengontrol  perkembangan  dilihat  dari  pencapaian  program  yang  telah  dilaksanakan agar  angka  cakupan  dan  serapannya  dapat  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM) yang ada.

## 5. Cakupan Program KIA
Cakupan program yang dimaksud merupakan hasil capaian dari program Kesehatan Ibu dan  Anak  (KIA)  yang  telah  dilakukan  di  Puskesmas  Tegal  Gundil  bahwa  dalam  penemuan suspek  belum  mencapai  target  yang  telah  di  tentukan.  Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen yang di lakukan di Puskesmas Tegal Gundil di ketahui bahwa angka penemuan berdasarkan data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) cakupan jumlah peserta KB aktif 6,785 dengan persentase 76,5%  (target  82,36%),  cakupan  wilayah  Puskesmas  Tegal  Gundil  pertolongan  persalinan yang  ditolong  oleh  tenaga  kesehatan  sebanyak  1.006  persalinan  dengan  persentase  91,6% (target 100%), cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 63,30% dengan persentase (target 95%), cakupan  pelayanan  nifas  dengan  persentase  59,70%  dengan  persentase  (target  90%), cakupan persentase ibu hamil dan neonatal resiko tinggi/komplikasi di tangani di Puskesmas 96,19% dengan persentase (target 80%), cakupan kunjungan neonatus, bayi dan BBLR yang ditangani  Puskesmas  80%  dengan  persentase  (target  90%),  cakupan  jumlah  bayi  yang diberikan  Asi  ekslusif  91%  dengan  persentase  (target  90%),  jumlah  ibu  hamil  yang mendapatkan pelayanan Fe1, Fe3, Imunisasi TT1 dan TT2 90,95% dengan persentase (target 90%). Sedangkan angka target masih ada yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimun (SPM).  Angka  penemuan  merupakan  tolak  ukur  untuk  menentukan  keberhasilan  program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

## PEMBAHASAN

## 1. Perencanaan
Perencanaan  adalah  suatu  proses  menetapkan  prioritas,  menetapkan  tujuan,  sasaran, dan  target  kinerja  Puskesmas,  serta  menyusun  perencanaan  kegiatan  dan  program Puskesmas dalam mencapai tujuan Puskesmas.
Jadi  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  untuk  merencanakan program  terlebih  dahulu  membuat  POA  untuk  menentukan  program  apa  saja  yang  akan dilaksanakan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  perencanaan  yang  sudah  di  rencanakan  dari tahun  sebelumnya.  Dalam  perencanaan  masih  terdapat  kendala  yang  dihadapi  seperti pengajuan program untuk kegiatan tidak di ACC oleh Dinas.
Sebagaimana di ketahui sebelumnya, Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan salah  satu  bagian  kegiatan–  kegiatan  dari  manajemen  puskesmas,  dan  dapat  dikatakan sebagai  otak  dari  seluruh  kegiatan  yang  ada  di  puskesmas  karena  Perencanaan  Tingkat
Puskesmas  merupakan  proses  kegiatan  yang  dilakukan  puskesmas  untuk  menyusun perencanaan  kegiatan  satu  tahun  kedepan  dalam  rangka  meningkatkan  cakupan  pelayanan dan program di puskesmas (Nurcahyani, 2014).

## 2. Pengorganisasian
Pembagian tugas adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi dapat bertanggung jawab  dalam melaksanakan  tugasnya. Kegiatan dilakukan  dengan  tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan kegiatan kecil.
Jadi  berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  terdapat  Surat  Keputusan  (SK)  yang dibuat  oleh  Dinas  dan  ditetapkan  oleh  penanggung  jawab  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK)  di  Puskesmas  Tegal  Gundil.  Pada  dasarnya  pengorganisasian  program  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas Tegal Gundil sudah baik, karena dalam SK sudah di  atur  siapa  mengerjakan  apa.  Hanya  masih  ada  kekurangan  SDM  untuk  melaksanakan tugasnya,  sehingga  masih  terdapat  kesulitan  ketika  menyusun  SK  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian Dasmar dkk (2013). Bahwa standar pengorganisasian sesuai juknis dalam pelaksanaan  program  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  di  Kabupaten  Luwu  ditandai dengan  adanya  dan  SK  406/Dinkes/TU-2/III/2011  tentang  Pembentukan  Tim  Pengelola Keuangan dan SK Nomor : 407/Dinkes/TU- 2/III/2011 tentang pembentukan tim pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2011 Kabupaten Luwu.
Berdasarkan SK itulah tenaga yang ditunjuk sebagai pengelola dibawahi langsung oleh Kepala  Dinas  kesehatan  dengan  Kepala  Bidang  (Kabid)  Pelayanan  Kesehatan  sebagai  wakil ketua  dibantu  oleh  beberapa  seksi  yang  terkait,  kemudian  ditingkat  puskesmas  juga  dibuat SK,  dengan  Kepala  Puskesmas  sebagai  penanggung  jawab  dan  dibantu  oleh  masing-masing penanggung jawab program dalam pelaksanaan kegiatan (Kemenkes, 2015).

## 3. Pelaksanaan
Setelah  perencanaan  dan  pengorganisasian  dilakukan,  maka  langkah  selanjutnya  yang harus ditempuh adalah mewujudkan rencana dengan mempergunakan organisasi yang telah dibentuk.
Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  di  Puskesmas  mengacu  pada  Petunjuk  Teknis  yang ada, sehingga pelaksanaan program sesuai dengan POA yang telah dibuat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu penyaluran dana yang terlambat dikarenakan adanya  sistem  transfer  dari  Bendahara  BOK  ke  masing-masing  program  sehingga menghambat  pelaksanaan,  serta  masih  kurangnya  SDM  untuk  melaksanakan  kegiatan. Sehingga pelaksanaan untuk kegiatan program belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mariane  dkk  (2011),  di  tiga  puskesmas kabupaten  Ende  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yang  menyebutkan  bahwa  keterlambatan pencairan  dana  BOK  disebabkan  karena  dana  yang  diterima  di  kabupaten  terlambat  yang berdampak  pada  keterlambatan  pendistribusian  dana  ke  puskesmas.  Keterlambatan pencairan  dana  BOK  dapat  mengganggu  jalannya  program-program  kesehatan  yang  telah direncanakan, termasuk program KIA yang mengarah tidak terpenuhinya SPM yang telah di targetkan sebelumnya. Pendanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menekankan pada
program  kesehatan  promotif  dan  preventif.  BOK  di  maksud  agar  semua  program  dapat berjalan dengan lancar.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurcahyani  (2014). Keterlambatan  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  yang  diterima  oleh  Puskesmas sebenarnya  tidak  terlalu  berpengaruh  pada  pelaksanaan  kegiatan  di  Puskesmas  karena  di beberapa Puskesmas ada yang menggunakan dana lain. Penelitian Satrianegara  (2014), mengatakan bahwa harus ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana dengan  memfokuskan  pengalokasian  dana  pada  program-  program  utama.  Pihak  Dinas Kesehatan  ataupun  puskesmas  dapat  menjalin  kerjasama  dengan  para  akademisi  di  bidang kesehatan  ataupun  lintas  sektoral  agar  dapat  mengkaji  lebih  dalam  dan  efektif  tentang pembuatan POA serta analisis kebutuhan program kesehatan yang dibutuhkan di masyarakat. Pelaporan pelaksanaan program diharapkan masuk setiap bulan atau setiap selesai kegiatan dari  Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Luwu,  namun  kenyataanya  tidak  semua Puskesmas dapat melaporkan kegiatannya seperti yang diharapkan.

## 4. Pengawasan
Dalam hal pengawasan  pimpinan pimpinan  perlu mengawasi aktifitas karyawan, serta menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya dan melakukan koreksi jika diperlukan  serta  menilai  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  perlu  dilaksanakan  agar  para karyawan dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum organisasi.
Jadi  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  bahwa  proses  pengawasan  di lakukan  oleh  Bendahara  BOK  dan  Dinas  untuk  melakukan  pengawasan  setiap  akhir  bulan, untuk  mengontrol  perkembangan  program  yang  sedang  berjalan.  Selain  itu  proses pengawasan  program  di  Puskesmas  juga  dibahas  pada  rapat  triwulan  BOK  dan  LOKMIN Puskesmas  agar  cakupan  untuk  program  tersebut  dapat  tercapai.  Sehingga  dapat  dinilai bahwa pada pengawasan program di Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  penelitan  Robbin  (2015),  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  adalah suatu  aktifitas  yang  mendasar,  sehingga  membutuhkan  seorang  pemimpin  untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Sejalan dengan pendapat Siagian (2015), bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan bejalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

## 5. Cakupan Program KIA
Proses  untuk  menentukan  nilai  atau  tingkat  keberhasilan  dari  pelaksanaan  suatu program  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  di  tetapkan  adalah  proses  yang  teratur  dan sistematis  dalam  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dengan  tolak  ukur,  kriteria  yang  telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta memberikan saran saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dengan melihat sejauh mana pencapaian  indikator  keberhasilan  program  KIA  atau  dengan  melihat  pencapaian  SPM (Standar  Pelayanan  minimum)  yang  telah  disusun.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menilai  sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan dan dijadikan sebagai bahan perbaikan
ke masa yang akan adatang.
Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen  yang  di  lakukan  di  Puskesmas  Tegal  Gundil  di ketahui  bahwa  angka  penemuan  berdasarkan  data  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  cakupan jumlah  peserta  KB  aktif  6,785  dengan  persentase  76,5%  (target  82,36%),  cakupan  wilayah Puskesmas  Tegal  Gundil  pertolongan  persalinan  yang  ditolong  oleh  tenaga  kesehatan sebanyak 1.006 persalinan dengan persentase 91,6% (target 100%), cakupan kunjungan ibu hamil  (K4)  63,30%  dengan  persentase  (target  95%),  cakupan  pelayanan  nifas  dengan persentase  59,70%  dengan  persentase  (target  90%),  cakupan  persentase  ibu  hamil  dan neonatal resiko tinggi/komplikasi di tangani di Puskesmas 96,19% dengan persentase (target 80%), cakupan kunjungan neonatus, bayi dan BBLR yang ditangani Puskesmas 80% dengan persentase  (target  90%),  cakupan  jumlah  bayi  yang  diberikan  Asi  ekslusif  91%  dengan persentase (target 90%), jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Fe1, Fe3, Imunisasi TT1  dan  TT2  90,95%  dengan  persentase  (target  90%).  Sedangkan  angka  target  masih  ada yang  belum  mencapai  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM),  untuk  angka  penemuan merupakan  tolak  ukur  untuk  menentukan  keberhasilan  program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak (KIA). Hal penelitian ini sejalan dengan penelitian Dasmar dkk (2013). Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahap output: menyangkut terlaksananya program bantuan  operasional  kesehatan  dan  tercapainya  cakupan  program,  jika  dilihat  dari  hasil cakupan  sebelum  ada  BOK  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  cakupan  akan  tetapi kalau  kita  bandingkan  dengan  target  SPM  2015  belum  tercapai  dengan  demikian  program Dana Bantuan Operasional Kesehatan kedepan diperlukan evaluasi berkala pertriwulan atau persemester guna mewujudkan capaian SPM 2015. Dengan demikian jelas bahwa  Dana BOK dalam pelaksanaannya dilapangan di satu sisi sangat membantu dalam pelaksanaan program pelayanan  kesehatan  di  tingkat  Puskesmas  namun  disisi  lain  masih  di  dapatkan  beberapa kendala.  Pemahaman  petunjuk  teknis  pelaksanaan  belum  sempurna,  serta  manajemen pengawasan yang belum berjalan maksimal adalah permasalahan yang segera membutuhkan perhatian demi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran fungsi manajemen Bantuan Operasional Kesehatan  (BOK)  pada  program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  di  UPTD  Puskesmas  Tegal Gundil Kota Bogor terdapat kesimpulan bahwa:
1. Perencanaan  untuk  program  KIA  di  UPTD  Puskesmas  Tegal  Gundil  direncanakan  sesuai dengan POA yang telah dibuat.
2. Pengorganisasian untuk program BOK di Puskesmas sudah baik, karena sudah diatur siapa yang mengerjakan apa. Hanya saja masih kekurangan SDM untuk mengerjakan tugasnya.
3. Pada  pelaksanaannya  bisa  dikatakan  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  dalam pelaksanaannya  masih  ada  penyaluran  dana  yang  terlambat  dan  kurang  nya  SDM  di karenakan  masih  adanya  tumpang  tindih  dalam  pekerjaannya.  Sehingga  kegiatan  belum berjalan optimal.
4. Pengawasan pada  program di Puskesmas dilaksanakan secara rutin oleh Bendahara BOK Puskesmas  dan  Dinas  pada  setiap  akhir  bulan.  Pada  dasarnya  pengawasan  BOK  pada program KIA sudah berjalan dengan baik.
5. Cakupan  program  yang  telah  dilaksanakan  maka  dengan  adanya  Standar  Pelayanan Minimum (SPM) yang telah dibuat, untuk melihat sejauh mana target yang telah tercapai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Nasution,  A  Maulana,  D  Kurniawan.  (2019).  BERSAMA  MEMAJUKAN  DESA.  Abdi  Dosen:
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 3 (2), 99-104
Chotimah,  I.,  Oktaviani,  S.,  &  Madjid,  A.  (2018).  Evaluasi  Program  Tb  Paru  Di  Puskesmas Belong Kota Bogor Tahun 2018. PROMOTOR, 1(2), 87-95.
Chotimah,  I.,  Anggraini,  D.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Peningkatan  Kualitas Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan Dan Lingkungan. ABDIDOS 2 (1), 62-72.
Chotimah, I. (2017). Gambaran Perilaku Merokok Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor 2013. HEARTY 5 (1).
Dasmar,  dkk  2013.  Studi  Evaluasi  Program  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  di Kabupaten Luwu. Skripsi Fakultas Kesehatan Unhas, Makasar
Departemen Kesehatan RI. (2015). Pedoman Dasar Penyediaan Jaminan Mutu Di Puskesmas.
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
Dinas Kesehatan Kota Bogor. (2016). Profil Kesehatan Dinas Kota Bogor. Bogor.
Fitrianingtyas, Pertiwi, dan Rachmania, W. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Warung Jambu Kota Bogor. HEARTY Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2018;6(2):1-8.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2013).  Riset  Kesehatan  Dasar.  Jakarta: Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI. (2014). Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2015).  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional Kesehatan Tahun 2015, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta Mariane, dkk 2011. Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Tiga Pusksmas  Ende  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Jurnal,  Fakultas  Kedokteran  UGM. Yogyakarta.
Nurcahyani,  Rita.  2014.  Kebijakan  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  di  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014. Jurnal. Universitas Padjajaran.
Prasetya,  E.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat  Tentang  Kesehatan,  Pendidikan  dan Kreatifitas. Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 2 (1), 19-25.
Pertiwi,  F.  D.,  Hariansyah,  M.,  &  Prasetya,  E.  P.  (2019).  FAKTOR  RISIKO  STUNTING  PADA
BALITA DIKELURAHAN MULYAHARJA
TAHUN 2019. PROMOTOR, 2(5). https://doi.org/10.32832/pro.v2i5.2531
Pertiwi,  F.  D.,  Rahman,  R.  M.,  &  Lestari,  D.  W.  (2018).  Pemberdayaan  masyarakat  melalui bidang  literasi  di  Desawaru  Jaya.  Jurnal  ABDI  DOSEN:  Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat, 2(2), 129-137. https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i2.170 Robbins, P.S, 2015. Perilaku Organisasi, Jakarta: Indeks Gramedia
Satrianegara,  M.Fais.  2014.  Organisasi  dan  Fungsi  Manajemen  Layanan  Kesehatan.  Penerbit Alauddin University Press. Makassar