## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 5, No. 1, Juni 2023, pp 18-36 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v5i1.2054

## Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat
Aisha Saphira Pradyanda 1 , Angelique Martahan Sibuea 2 , Novela Julia Khosyi 3 , Shafa Haura Wijaya 4
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
1 E-mail: 01051200190@student.uph.edu

## Artikel info
Artikel history:
Received; 18-05-2023
Revised: 25-05-2023 Accepted: 20-06-2023 Published: 28-06-2023
Kata Kunci:
Tindak Pidana
Pornografi;
Anak; Indonesia; Amerika Serikat
Keywords: Pornographic Crime; Children; Indonesia; United States of America
Abstrak. Pornografi adalah sebuah perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan hak asasi manusia, karena selain melukai dan mencerai  fisik,  Tindak  pidana  Pornografi  akan  memberikan trauma  dan  juga  permasalahan  psikis  terhadap  korban. Keselamatan  dan  kesehatan  mental  menjadi  terganggu  dan menyebabkan korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual  tersebut.  Setiap  negara  memiliki  aturan  mengenai penanganan  tindak  pidana  pornografinya  masing-masing.  Hal tersebut  yang  kemudian  serupa  dengan  Indonesia  dan  Amerika Serikat  yang  sama-sama  memiliki  pengaturan  mengenai  tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah  yuridis  normative  dengan  pendekatan  undag-undang, perbandingan,  dan  kasus,  serta  menggunakan  metode  analisis data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia  mengatur mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak diatur  di  beberapa  pengaturan  perundang-undangan  yang terpisah.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang Pornografi,  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dijelaskan juga di Amerika  Serikat  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana pornografi terhadap anak di dalam Undang-Undang Federal, Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography. Antara Indonesia  dan  Amerika  Serikat  pada  hakikatnya  sama-sama mengatur  dan  menjelaskan  mengenai  tindak  pidana  pornografi terhadap  anak  yang  mana  sanksinya  sama-sama  berupa  sanksi pidana.  Hanya  saja  yang  membedakan  adalah  Amerika  Serikat memiliki  ancaman  sanksi  yang  lebh  berat  atas  tindak  pidana pornografi dibandingkan dengan Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Pornografi.
Abstract. Pornography is an act that is considered to have violated the  provisions  of  human  rights,  because  in  addition  to  physical harm  and  dissolution,  pornographic  crimes  will  traumatize  and also psychological problems for victims. Safety and mental health are disrupted and cause the victim to become traumatized by the act of sexual violence. Each country has its own rules regarding the handling of criminal  acts of  pornography. This is then similar to Indonesia  and  the  United  States  which  both  have  regulations regarding pornography crimes. The research method used by the

## 19 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
author is normative juridical with statutory, comparative and case approaches,  and  uses  data  analysis  methods.  The  results  of  the study  show  that  Indonesia  regulates  pornography  crimes committed  against  children  in  several  separate  statutory arrangements. The Child Protection Act, the Pornography Act, the Juvenile Criminal  Justice System  Act,  and  the  Human  Rights  Act. Then,  it  was  also  explained  in  the  United  States  that  regulates criminal acts of pornography against children in the Federal Law, Article 18 U.S.C § 1466A, 2251, and 2252, and child pornography. Between Indonesia and the United States, in essence, both regulate and explain criminal acts of pornography against children, where the sanctions are both in the form of criminal sanctions. It's just that  the  difference  is  that  the  United  States  has  more  severe sanctions for criminal acts of pornography than Indonesia, which is regulated in the Pornography Law.
Coresponden author:
*Email: 01051200190@student.uph.edu
artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Konstitusi  merupakan  sebuah  landasan  sebuah  negara  menjalankan  roda  pemerintahannya. Sama halnya dengan negara Indonesia, bahwa berdasar pada Konstitusi adalah suatu kewajiban dalam melaksanakan tata kelola negara dan pemerintahan. Salah satu Pasal di dalam Konstitusi yang  memilki  makna  luas  dan  berdampak  pada  kehidupan  masyarakat  adalah  Pasal  1  Ayat  3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa , “ Indonesia adalah negara hukum.”. Konsep negara hukum umumnya dikenal dengan konsep rechtstaat atau rule of law yang pada hakikatnya memiliki sebuah makna dan tujuan yang sama untuk mencegah suatu kekuuasaan yang absolut dalam memberikaan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. (Azhary, 2000) Menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum turut menjadikan Indonesia menjadi negara  yang  dalam  pelaksanaan  konsep  negara  hukum  tersebut  diiringi  dengan  konsep demokrasi  yang  kuat  dalam  pelaksanaannya.  Demokrasi  itu  sendiri  memiliki  sebuah  makna bahwa  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  akan  diselenggarakan  dengan  menggunakan konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Negara  hukum  dan  demokrasi  merupkan  sebuah  konsepsi  mekanisme  kekuasaan  yang  saling menopang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Artinya adalah hukum yang berlaku dari suatu negara adalah sebuah hukum yang disusun, terumus, dan diciptakan secara demokratis, yaitu atas kehendak rakyat. Rakyat memiliki andil dalam memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan,  dan  juga  sebuah  konsep  dalam  pelaksanaan  negara  hukum.  Indonensia  juga  telah menyatakan  di  dalam  Pasal  1  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang menyatakan  bahwa,  “ Kedau latan  berada  di  tangan  rakyat” ( Maggalatung,  2015 ) yang  pada hakikatnya membuktikan bahwa konsep negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Bunyi  dari  kedua  pasal  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang demokratis dan bukan merupakan sebuah negara yang memiliki kekuasaan otoriter. Indonesia sebagai  negara  hukum  yang  demokratis  maka  kekuasaan  apapun  harus  didasarkan  pada konstitusi. Konstitusi tersebut dijadikan sebagai pedoman agar dalam penyelenggaraan negara memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Konstitusi yang dibuat dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan rakyat menjadikan Indonesia adalah negara  yang  demokratis  dengan  memperhatikan  dan  menjadikan  rakyat  sebagai  bagian  dari konstitusi.  Serta  dengan  menempatkan  konstitusi  sebagai  suatu  hukum  dasar  tertinggi,  juga
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 20 selaras dengan konsekuensi bahwa negara tersebut adalah negara yang demokratis. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya.
Bahwa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dengan didasarkan sebagai negara hukum, maka Negara dalam hal ini mengatur dan mengurusi urusan setiap individu yang dibalut menjadi manusia  dan  dianggap  sebagai  warga  negara  dalam  kaitannya  sebagai  unsur  negara.  Sudah menjadi sebuah kodrat bahwa manusia merupakan makhluk yang bersifat individu dan dikatakan sebagai satu kesatuan yang hidup dalam rumpun makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk individu tidak tidak pernah lepas dari sebuah pola hidup yang  mereka  menentukan  berbagai  banyak  tindakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadinya Manusia  lahir  sebagai  makhluk  sosial  memiliki  sebuah  konsekuensi  logis  yang  menjadi  dasar pertimbangan  kelompok  masyarakat.  Akibat  dari  hal  tersebut  maka  lahir  sebuah  rasa tanggungjawab  masing-masing  individu  akan  sebuah  keutuhan  dan  kelancaran  hidup  serta stabilitas sosial. ( Choerudin, 2017 )
Untuk  mencapai  stabilitas  sosial  tersebut,  maka  diperlukan  sebuah  pengaturan  yang  salah satunya pengaturan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada hakikat keberadaanya tidak memiliki perbedaan dengan hukum-hukum lain, yang mana dalam hukum pidana memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma yang diakui dalam hukum pidana tersebut adalah benar adanya norma-norma yang ditaati oleh setiap orang. (Ponglabba,  2017 )  Bahwa  tujuan  dari  hukum  pada  hakikatnya  adalah  dibentuk  agar  dalam kehidupan bermasyarakat tercipta hubunga yang harmonis. Namun, tidak menutup kemungkinan akan  terjadinya  konflik-konflik  norma  di  dalam  masyarakat  akibat  melanggar  aturan  hukum tersebut.  Berkenaan  dengan  stabilitas  sosial  bahwa  yang  terjadi  dalam  sebuah  struktur masyarakat dapat dicapai dengan hadirnya sebuah regulasi atau pengaturan mengenai hukum yang  juga  turut  disertai  dengan  adanya  penegakan  hukum  dalam  wujud  sanksi.  Sanksi-sanksi yang ada turut dilakukan dan juga diberikan kepada mereka yang menjadi pelanggar atas setiap peraturan  yang  dibuat  dan  dibentuk  oleh  hukum.  Bahwa  sanksi  yang  ada  dalam  hal  ini  turut memberikan kontribusi dan juga reaksi atau sebuah akibat hukum atas individu yang terbukti telah  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.    Dalam  hal  ini masyarakat Indonesia yang dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum, dapat diancam atau dikenakan sebuah ancaman, baik perdata, administratif ataupun pidana. Namun, dalam hal ini sanksi yang dinobatkan sebagai suatu obat terakhir adalah sanksi pidana.
Sanksi hukum atau perbuatan pidana di Indonesia diatur di dalam sebuah kodifikasi hukum yang bernama  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  akan  dsingkat  menjadi  KUHP). Tindak  Pidana  dalam  hukum  KUHP  memiliki  sebuah  pengartian  yang  menunjukkan  adanya sebuah perbuatan tindak pidana yang merupakan sebuah larangan oleh setiap aturan hukum yang turut diberikan sebuah pelaranagan dan juga memiliki unsur sanksi yang bersifat mengatur dan memaska.  ( Ali  M.  ,  2011 )  Perbuatan  tersebut  adalah  sebagai  suatu  pedoman  dalam  sebuah larangan, yang memberikan sebuah penunjukan perbuatan yang bersifat aktif atau bersifat positif sehingga perbuatan tersebut memiliki sebuah pemaknaan yang memberikan sebuah reaksi atas berbuatan  yang  bersifat pasif.  ( Chazawi,  2002 )  Bahwa  tujuan  dari  dibentuknya  sebuah  sanksi yang diberikan akibat reaksi terhadap pelanggaran terhadap sebuah norma akan memunculkan dan  menghadirkan  sebuah  penderitaan  khusus  yang  tidak  dapat  dihindari  bagi  pelaku pelanggaran norma hukum tersebut. Salah satu pengaturan yang menjadi ruang lingkup hukum pidana dan sanksinya adalah  berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Pornografi diartikan sebagai seluruh material baik dalam berupa film, tulisan, surat, foto, dan atau media lainnya yang menyebabkan  adanya  timbul  suatu  Hasrat  seksual  pada  diri  seseorang.  (S udrajat,  2006 ) Pornografi juga dapat didefinisikan sebagai ekspresi yang dalam hal ini sifatnya adalah berbeda karena yang membedakannya adalah adanya unsur erotica. Pornografi dalam hal ini adalah suatu ekspresi yang kemudian sifatnya adalah menyangkut Hasrat seksual Wanita, sedangkan dari sisi erotica  juga  diartikan  sebagai  suatu  ekspresi  yang  sifatnya  adala  seksual  yang  mana  turut
21 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
menjelaskan  dan  menggambarkan  atau  turut  memamerkan  suatu  postur  tubuh  dari  tubuh seorang laki-laki ataupun tubuh seorang perempuan. ( Sudrajat, 2006 )
Perkembangan pornografi juga disebabkan karena semakin canggihnya teknologi informasi yang ada dilingkungan masyarakat. Teknologi informasi adalah salah satu dampak perkembangan dari berkembangnya  teknologi  saat  ini.  Negara  harus  siap  untuk  menerima  perkembangan  dan dampak yang memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Termasuk banyaknya kejahatan akibat dari berkembangnya teknologi tersebut. Kejahatan yang kemudian memberikan dampak dan pengaruh buruk dalam hal ini disebut dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya yang mana di dalamnya terdapat kejahatan pornografi bersarang di dunia internet. Saat ini bentuk, sumber, cara, mekanisme oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan dunia maya memiliki banyak cara dan terus dilakukan upaya pembaharuan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang kemudian tidak dapat dihindari dan harus dihadapi oleh Pemerintah. Pemerintah harus  siap  untuk  membentuk  suatu  hukum  yang  kemudian  sifatnya  dinamis  dan  dapat menanggulangi  permasalahan  kejahatan  dunia  maya  tersebut.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan  memperkuat  pertahanan  atau  sistem  keamanan cyber  defense yang  akan  melindungi sistem dari Pemerintah. Bukan hanya Pemerintah saja, melainkan seluruh individu, lembaga, atau badan  yang  memiliki  kegiatan  dengan  menggunakan  teknologi  harus  memiliki  kekuatan pertahanan masing-masing agar dapat terhindar dari permasalahan kejahatan dunia maya taau cybercrime tersebut.  Bahwaa  dalam  dunia  telekomunikasi  tersebut  keberadaan  dunia cyber menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena dalam hal ini akan memeberikan suatu dampak negative apabila tidak diberikan suatu pembatas.
Terlebih  dalam  dunia  maya  atau  dunia cybercrime tidak  melihat  subyek  hukum  dan  siapapun dapat mengaksesnya. Dikhawatirkannya adalah pornografi yang tersebar di dunia maya dapat diaksesnya dan dilihat oleh anak-anak yang tergolong masih di bawah umur. Hal tersebut yang kemudian memberikan suatu kekhawatiran tersendiri terhadap kejahatan pornografi yang dapat memberikan dampak negative yang cukup signifakn terhadap tumbuh dan kembang anak. Hal tersebut  yang  menyebabkan  Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  siap  dengan  seluruh  cara  dan prosesnya untuk memberantas pornografi yang ada di dunia maya dengan bekerjasama dengan melibatkan berbagai pihak. Pornografi merupakan perbuatan yang menempatkan unsur seksual di  dalam  aspek  estetikanya  sehingga  menyebabkan  kajian  pornografi  lebih  meluas  dalam pembahasannya.  Pornografi  sangat  dilarang  dan  memiliki  sanksi  yang  tegas,  terlebih  apabila korbannya  adalah  anak.  Indonesia  sangat  menentang  pornografi  untuk  ditampilkan  terhadap anak  karena  melanggar  norma,  begitupun  di  Amerika  Serikat.  Amerika  Serikat  yang  dapat dikatakan  sebagai  negara  liberal  juga  turut  menjelaskan  dan  telah  mengatur  mengenai pengaturan pornografi di dalam Undang-Undang negaranya. Meskipun aturan pornografi yang diatur di Indonesia dan Amerika Serikat khususnya terhadap anak memiliki  perbedaan, tetapi pada  pokoknya  ruang  lingkup  pornografi  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  sama-sama memberikan kajian yang jelas bahwa anak tidak boleh diberikan substansi dan materi mengenai pornografi  dan  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran.  Di  dalam  KUHP  hukuman  yang  sesuai diberikan  pada  umumnya  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  10  KUHP,  yaitu  berupa  pidana  mati, penjara, kurungan, denda, ataupun pidana tutupan. Sedangkan di dalam hukum Amerika Serikat, bahwa hukuman yang digunakan pada umumnya adalah berupa tindak pidana penajara ataupun denda. (Kemala Fakhira Shandi, 2021)
Latar belakang permasalahan tersebut yang menyebabkan Penulis tertarik untuk mengkaji dan menelisik  mengenai  pornorgrafi  terhadap  anak.  Bahwa  Indonesia  selain  di  dalam  KUHP  juga diatur  lebih  jelas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (untuk selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Pornografi)  dan  juga  Amerika  Serikat  termasuk  negara bagiannya yang mengatur Pornografi di dalam aturan yang berbeda-beda (sesuai dengan negara bagian  dan  pemberlakuannya).  Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  Penulis tertarik  untuk  mengkaji  bagaimana  pengimplementasian  hukum  pidana  dalam  memandang tindak pidana pornografi terhadap anak yang menjadi korban dengan melakukan perbandingan
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 22 secara khusus dengan hukum yang diterapkan di Amerika Serikat. Sehingga, untuk menjawab atas permasalahan  di  atas,  Penulis  menggunakan  sebuah  judul  jurnal  yang  berjudul:  Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat .

## METODE
Penelitian yang kemudian digunakan oleh penulis dalam menyusun makalah ini adalah penelitian yuridis  normatif  yang  berusaha  untuk  menjelaskan  dan  menguraikan  mengenai  proses penelaahan  terhadap  bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  yuridis  normatif  ( Sukismo,  2018 ) menjadi  suatu  konsep  bagi  penulis  untuk  melakukan  pengkajian  perbandingan  pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer berkaitan dengan bahan hukum utama  yang  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  untuk  melakukan  analisis,  ( Ali,  2011 ) Bahan  hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bersifsat penunjang dan penjelas terhadap bahan hukum primer yang meliputi kumpulan buku, jurnal, dan/atau lainnya, dan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bersifaat penunjang dan penjelas  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi  kamus. Adapun cara-cara perolehan data yang digunakan oleh Penulis dalam hal ini adalah melalui studi pustaka dan juga melakukan penelusuran di internet. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1) Studi  Pustaka,  yaitu  Penulis  berusaha  untuk  melakukan  proses  pencarian  dan  melakukan penelusuran atas bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan baik dari bahan hukum sekunder ataupun  primer  yang  memiliki  relevansi  dengan  topik  bahasan  penulis.  Adapun  penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: a) melakukan klasifikasi data  yang  diperoleh;  b) mengadakan  klasifikasi mengenai  permasalahan  yang ingin diteliti oleh Penulis; c) melakukan analisis hukum; d) menarik kesimpulan; e) membuat saran implementatif  dan  melalui  2)  Internet,  yaitu  penulis  berusaha  untuk  melakukan  penelusuran terhadap  setiap  kasus  dan/atau  putusan  yang  kemudian  memiliki  relevansi  dengan  topik penelitian Penulis tentang perbandingan pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun jenis pendekatan yang kemudian Penulis gunakan dalam makalah ini adalah berkaitan dengan: 1) Pendekatan Perundang-Undangan ( Statue-Approach ), yaitu pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. (Marzuki,  2017) Penelitian  ini  mendasarkan  pada pengkajian perbandingan terhadap perbandingan pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan dan/atau terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat; 2) Pendekatan Kasus ( Case Approach ), yaitu melakukan proses analisis terhadap kasus yang  Penulis  pilih  khususnya  berkaitan  perbandingan  pemberlakuan  hukum  pidana  terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat;  dan  3)  Pendekatan  Perbandingan  ( Comparative  Approach ),  yaitu  melakukan perbandingan terhadap suatu sistem hukum yang berbeda dengan menjadikan beberapa aspek sebagai  tolak  ukur  perbandingan.  Penulis  menggunakan  pendekatan  ini  untuk  melakukan pengkajian  perbandingan  terhadap  pemberlakuan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Proses analisis  data  yang  Penulis  gunakan  adalah  dengan  menggunakan  deskriptif  analisis  yang menguraikan  hasil  penelitian  dengan  menjabarkan  secara  runtut  mekanisme  dan  juga ketentuannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Pelanggaran  hukum  tersebut  yang  kemudian  menghasilkan  suatu  kajian  objek  hukum  pidana, yaitu  tindak  pidana.  Tindak  pidana  berasal  dari  istilah  Belanda,  yaitu Strafbar  Feit atau  yang terkenal dengan “delik” dan diartikan sebagai suatu peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan
23 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
yang  diperbolehkan  untuk  dihukum,  ataupun  perbuatan  pidana.  Pompe  merumuskan “Stafbar Feit” sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seseorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman terhadap  pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib  hukum  dan  terjaminnya kepentingan  hukum. (B,  2006)  S .  R.  Sianturi  dalam  bukunya  yang  berjudul Asas-asas  Hukum Pidana  di  Indonesa  dan  Penerapan, menjelaskan  unsur-unsur  tindak  pidana  berdasarkan pengertian tersebut adalah sebagai berikut: (Sianturi, 2020) (1) adanya subjek; (2) adanya unsur kesalahan;  (3)  perbuatan  bersifat  melawan  hukum;  (4)  suatu  tindakan  yang  dilarang  atau diharuskan  oleh  undang-undang/perundangan  dan  terhadap  yang  melanggarnya  diancam pidana; dan (5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.
Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau  melanggar  keharusan)  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  undang-undang  serta  bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung  jawab.  Lima  unsur  tersebut,  dapat  disederhanakan  menjadi  unsur  subjektif  dan unsur objektif. (Lamintang, 2019) Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  undang-undang/perundangan  dan  terhadap  pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
Suatu  perbuatan  dianggap  telah  melanggar  hukum  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya  memenuhi  rumusan  delik  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak dibenarkan ( an objective breach of a penal provision ) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk  penjatuhan  pidana.  Hal  ini  karena  harus  dilihat  sikap  batin  (niat  atau  maksud  tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut). Kemudian, dalam suatu hal kesalahan tidak terbukti, karena berarti perbuatan  pidana  ( actus  reus )  sebenernya  telah  terbukti,  karena  dalam  hal  ini  tidak  mungkin hakim  kemudian  akan  membuktikan  adanya  suatu  kesalahan  jika  ia  mengetahui  lebih  dahulu mengenai  perbuatan  pidana  tidak  ada  atau  tidak  terbukti  untuk  diwujudkan  oleh  terdakwa. Mengenai  kedudukannya, mens  rea pada  praktik  beracara  di  Indonesia  diakui  sebagai  dasar pertanggungjawaban pidana, pernyataan ini disampaikan oleh  Moeljatno di dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa dengan (Lamintang, 2019) adanya mens rea sejatinya dapat menentukan apakah seseorang patut dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak. (Moeljatno, 2005)
Terminologi  hukum  telematika  dalam  hal  ini  memiliki  kajian  yang  lebih  luas  dengan keberadaan  hukum  siber.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  pengertian  hukm  telematika  yang menjelaskan bahwa keseluruhan atas norma, kaidah, dan asas teknologi informasi yang dalam hal ini dikemas ke dalam satu esatuan. Apabila melihat rumusan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan  hukum  siber  dalam  hal  ini  juga  merupakan  bagian  atau  turunan  dari  hukum telematika.  Hukum  telematika  dan  hukum  siber  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  satu sama  lain,  saling  berkaitan,  tetapi  apabila  ditelaah  lebih  mendalam  hukum  siber  dan  hukum telematika merupakan objek kajian hukum yang berbeda. (Hasim, 2002) Hukum siber diartikan sebagai keseluruhan aspek yang memiliki suatu hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum  ainnya  yang  menggunakan  dan  menafaatkan  teknologi  sebagai  media  atau  perantara dalam dunia maya. (Situmeang, 2020) Adanya suatu hubungan dan kegiatan pada dunia maya tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  hukum  telematika  yang  pada  pokoknya  kajiannya membahas teknologi dan dunia maya. Hukum telematika dan hukum siber dalam hal ini masuk ke dalam  suatu  kelompok  kajian  hukum  teknologi  dan  perkembangan  digitalisasi.  Kemudian berkaitan  dengan  penyelenggaraan  usaha  komersial  pada  subsector  telekomunikasi  dan penyiaran  yang  basisnya  pada  perizinan  dikarenakan  banyanya  pelaku  usaha  dalam  bidang telekomunikasi,  banyaknya  hak  dan  hajat  hidup  orang  banyak  yang  menggantungkan  dengan
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 24 bantuan telekomunikasi, dan juga terdapat pembatasan, serta hak-hak dan kewajiban yang timbul Ketika berbicara mengenai komersial atau keuntungan sehingga perlu adanya perizinan.
Berbagai macam permasalahan kejahatan telah banyak terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat yang  disebabkan  karena  perkembangan  hukum  telematika  dan  perkembangan  digitalisasi tersebut.   Setiap  tahun  angka  kejahatan  terus  bertambah,  salah  satunya  adalah  permasalahan pornografil yang korbannya adalah anak. Pornografi telah menjadi isu yang kerap didengar warga Indonesia dan bahkan Amerika Serikat. Indonesia yang bukan merupakan negara liberal sangat menentang adanya tindak  pidana pornografi yang  marak dilakukan di dunia maya ataupun  di dunia  nyata,  begitupun  dengan  Amerika  Serikat  yang  sifatnya  liberal  juga  mulai  memberikan perhatian  terhadap  tindak  pidana  pornografi  yang  ada  di  negaranya  tersebut.  Tindak  pidana Pornografi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun, hukum di Indonesia belum ada yang tegas dalam memberikan konsekuensi kepada pelaku tindak pidana pornografi dan juga kurang memberikan  perlindungan  terhadap  korban  akibat  adanya  tindak  pidana  pornografi  yang menimpa mereka. Tindak pidana Pornografi merupakan sebuah tindakan yang memiliki ciri khasi berkonotasi  terhadap  seksual  seseorang  yang  dilampiaskan  kepada  orang  lain  tanpa  ada persetujuan.  ( Winarsunu  2008). Tindak  pidana  Pornografi  adalah  sebuah  perbuatan  yang dianggap telah melanggar ketentuan hak asasi manusia, karena selain melukai dan mencerai fisik, Tindak  pidana  Pornografi  akan  memberikan  trauma  dan  juga  permasalahan  psikis  terhadap korban.  Keselamatan  dan  kesehatan  mental  menjadi  terganggu  dan  menyebabkan  korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual tersebut. Dalam Undang-Undang tentang HAM, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak istimewa yang melekat pada diri setiap manusia yang merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan dan berusaha menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi keberadaannya.  Namun  dengan  semakin  berkembangnya  zaman  semakin  banyak  kasus-kasus yang melanggar HAM,  seperti  melakukan  dan/atau  membiarkan pornografi dapat diakses dan diberikan tanpa ada pengawasan yang jelas. Walaupun HAM sudah ada tetapi di Indonesia masih banyak yang menjadi korban Tindak pidana Pornografi di Indonesia.
Pornografi biasanya selalu berkaitan erat dengan perempuan dan juga anak-anak (pihak-pihak yang  lemah).  Pornografi  umunmnya  juga  dilakukan  kepada  perempuan,  baik  secara  verbal ataupun  non-verbal.  Pornografi  juga  biasanya  dilakukan  untuk  menjerat  mereka  yang melakukkan pelecahan seksual. Pornografi merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. (Najemi, 2020) Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan dan juga anak. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan  tindak  pidana  pornografi    tersebut  dilakukan  di  ruang  publik  akan  lebih  membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia) dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahu 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak).
Salah satu contoh kasus Tindak pidana Pornografi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang pernah terjadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana korbannya disini adalah  seorang anak. (Firdaus, 2023) Bahwa dalam hal ini Polisi menemukan kurang lebih 3.800 video dan juga foto yang disebarkan melalui grup suatu media sosial dan juga aplikasi percakapan. Bahwa dalam kasus tersebut terdaat 3 (tiga) orang anak perempuan yang mana usianya masih 10 (sepuluh) tahun yang kemudian dihubungi tak dikenal melalui panggilan video call. Bahwa pada saat video call tersebut berlangsung pelaku dalam hal ini menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak tersebut yang mana dalam hal ini dilakukan secara tiba-tiba dan sengaja unuk tujuan pemerasan. Kasus  tersebut  yang  kemudian  menjelaskan  dan  menguraikan  mengenai  kasus  tindak  pidana

## 25 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
pornografi yang dilakukan oleh dewasa dan juga dilakukan dengan korbannya adalah anak-anak. Secara hukum hal tersebut merupakan pelanggaran norma hukum yang berlaku. Bukan hanya itu saja, Amerika Serikat dalam hal ini juga melakukan hal yang sama. Amerika Serikat dalam hal ini mendapatkan memiliki lebih dari kurang lebih 1.200 foto dan juga kurang lebih 109 video porno anak  di  dalam  suatu  komputernya. (Anonim,  2023) Penggrebekan  yang  dilakukan  oleh  polisi Amerika Serikat dalam hal ini adalah terhadap pengasuh anak yang telah berusia 35 tahun asal Louisiana Amerika Serikat yang terbukti menjadikan seorang anak sebagai objek korban video porno yang mana anak tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun dalam suatu film porno. Bukan hanya itu saja, korban lainnya adalah masih ada anak yang berusia 12 (dua belas) tahun yang dikenalnya melalui sebuah media internet tersebut. Hal tersebut yang kemudian menjadi bukti bahwa dalam pelaksanaannya di Indonesia dan Amerika Serikat kasus pornografi terhadap anak masih marak dilakukan dan masih banyak yang dilakukan tanpa memperdulikan hak-hak anak.
Kasus-kasus  tersebut  tentunya  hal  tersebut  dapat  dipengaruhi  dengan  adanya perkembangan  zaman  dan  juga  tatanan  kehidupan,  meghadirkan  norma-norma  baru  yang terkadang dalam pelaksanaannnya tidak sesuai dengan cita dan nilai Pancasila serta Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dan tergambarkan suatu keadaan sosial dimana perempuan menjadi target  terhadap  perbuatan  yang  kurang  pantas,  contohnya  adalah  perbuatan  pornografi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kasus-kasus di atas . Tindak pidana pornografi merupakan suatu  bentuk  dari  pelecahan  seksual  yang  dilakukan  yang  merupakan  bagian  dari  kekerasan seksual. (Lydia  Akklasia,  2019) Bahwa,  dengan  adanya  perbuatan  pornografi  tersebut atau pelecehan  dalam  bentuk  pornografi  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  kekerasan seksual  berat,  yang  mana  dapat  dikategorikan  ke  dalam  pemberian  komentarverbal,  gurauan, porno,  siulan  ejekan,  dan  secara  non-verbal  seperti  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh  ataupun perbuatan  lainnya  yang  meminta  perhatian  seksual  yang  tidak  dikehendaki  korban  bersifat melecehan dan atau menghina korban. (Ayuningtyas, 2019) Namun, pada hakikatnya pornografi tidak  hanya  tentang  perempuan  atau  perbuatan cat  calling atau  perbuatan  yang  berkenaan dengan hal sensitif terhadap anak. Melainkan, pornografi dapat dikenakan kepada laki-laki atau bahkan kepada perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pornografi. Sehingga berdasarkan data dan permasalahan kasus di Indonesia dan Amerika Serikat, penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut.

## B. Pembahasan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan dan juga hasil data penelitian yang telah  diuraikan,  maka  pembahasan  terhadap  jurnal  ini  berkaitan  pornografi  di  Indonesia  dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:
1. Analisis  Tindak  Pidana  Pornografi  Yang  Ada  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat Berdasarkan Hukum Pidana Masing-Masing Negara
a. Kajian Tindak Pidana Pornografi di Indonesia
Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, diartikan sebagai suatu  tindakan yang dilakukan oleh  seseorang  dengan  melakukan  suatu  perbuatan  kejahatan  atau  sebuah  pelanggaran  yang memberikan kerugian bagi kepentingan lain atau memberikan kerugian bagi kepentingan umum. (Poernomo,  1997) Kemudian,  tindak  pidana  memiliki  kaitan  erat  dengan  perbuatan  pidana. Perbuatan piadana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman pidana, serta  larangan  tersebut  dianam  dan  diajukan  kepada  suatu  perbuatan,  sedangkan  suatu ancamannya  ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan  kejadian  tersebut. (Moeljatno,  2005) Dalam  tatanan  hukum  Indonesia,  tindak  pidana  dibagi  menjadi  2,  tindak  pidana  umum (berdasarkan ketentuan yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan tindak pidana  khusus  (berdasarkan  ketentuan  yang  berada  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana). Salah satu jenis tindak pindana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pornografi.
Pornografi adalah perbuatan yang memiliki sifat tidak senonoh atau cabul yang berupa sebuah gambar  atau  tulisan  yang  memiliki  arti  menunjukkan  atau  menggambarkan  sesuatu  yang
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 26 memiliki sifat asusila atau menyerang sebuah rasa kesusilaan masyarakat. (Chazawi A. , 2020) Pada  awalnya  tindak  pidana  pornografi  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang terdapat di dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 53. Namun, ketentuan pasal tersebut dianggap memiliki ketidakefektifan dan kerancuan dalam penerapannya. Sehingga, lahirlah sebuah Tindak Pidana Pornografi yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi tersebut di dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa:
“ Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ”.
Perbedaan pertama dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi adalah mengenai objek porngrafi yang memiliki lebih luas cakupannya. Cakupan tersebut adalah di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana objeknya terbatas pada tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan di dalam Undang-Undang  Pornografi  objeknya  diperluas  menjadi  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan juga bentuk pesan dalam  bentuk  media  komunikasi.  Objek-objek  yang  tergambarkan  di  dalam  Undang-Undang Pornografi  adalah  mengandung  kecabulan,  eksploitasi  seksual,  dan  memiliki  unsur  melanggar norma  kesusilaan.  Salah  satu  ketentuan  tindak  pidana  di  dalam  Undang-Undang  Pornografi adalah di dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:
“ Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  1  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belasa) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit  Rp 250.000.000,-  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah )” . Sedangkan rumusan Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa:
“ Setiap  orang  dilarang,  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggaman, termasuk persenggeman yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. ”.
Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu rumusan perbuatan pornograf  unsurnya  memiliki  banyak  tindakan  atau  perbuatan  yang  dapat  memiliki kemungkinan untuk dikatakan sebagai tindak pidana porngrafi.
Kemudian, tidak hanya rumusan pasal tersebut saja. Melainkan ada pula rumusan pasal terkait tindak pidana yang menyediakan jasa pornografi , yaitu yang terkandung di dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (1), kemudian Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh konten-konten yang berbau  pornografi  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  31  Jo.  Pasal  5,  kemudian  Tindak  Pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan suatu produk atau  konten  pornografi  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  32  Jo.  Pasal  6,  terdapat  pula  ketentuan mengenai  Tindak  Pidana  mendanai  atau  memfasilitasi  perbuatan-perbuatan  pornografi  yang termaktub di dalam Pasal 33 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 4, lalu Tindak Pidana sengaja menjadi objek atau model  yang mengandung  muatan  pornografi  yang  dimasukkan  ke  dalam rumusan  Pasal  34  Jo Pasal 8, lalu mengatur pula mengenai Tindak Pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang terdapat di dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9, diatur lagi mengenai Tindak Pidana pornografi yang mempertontonkan diri atau orang lain adalah pertunjukkan  atau  di  muka  umum  yang  menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan yang diatur di dalam Pasal 36 Jo. Pasal 10, kemudian terdapat pula Tindak Pidana

## 27 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
pornografi yang melibatkan anak yang diatur di dalam Pasal 37, dan juga terdapat muatan Tindak pidana  pornografi  Tindak  pidana  mengajak,  membujuk,  memanfaatkan,  membiarkan, menyalahgunakan  kekuasaan,  atau  memaksa  anak  menggunakan  produk  atau  jasa  pornografi yang  diatur  didalam  Pasal  38. (Rongkene,  2020) Bahwasannya  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan mengenai pornografi yang terdapat di dalam Undang-Undang Pornografi mengatur lebih  khusus,  beragam,  dan  diperluas  dibandingkan  ketentuan  mengenai  Tindak  Pidana Pornografi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Hal tersebut dilakukan karena  mengikuti  prkembangan  zaman  yang  selalu  berubah-ubah  dan  untuk  menjamin kepentingan hukum masyarakat serta menegakkan norma kesopanan.

## b. Kajian Tindak Pidana Pornografi di Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara liberal dan federal yang turut memiliki aturan yang menjelaskan mengenai  pornografi  di  dalam  aturan  perundang-undanganya.  Amerika  Serikat  dalam  hal  ini memiliki Undang-Undang Federal (untuk selanjutnya disebut sebagai Federal Code ) yang mana di dalamnya mengatur mengenai tindak pidana berat khususnya terhadap anak; bukan hanya itu saja, karena Amerika Serikat daam hal ini merupakan negara bagian dengan jumlah negara bagian adalah berjumlah 50 negara, Disctrict of Columbia, dan wilayah teritorial lainnya, maka dalam hal ini  kesemua  negara  bagian  tersebut  memiliki  undang-undang  khusus  yang  kemudian  akan mengatur mengenai hal tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam hal ini Amerika Serikat juga telah mengatur mengenai tindak pidana atas pornografinya di dalam ketentuan Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251,  dan  2252,  child  pornography.  Bahwa  dari  ketiga  dan  ketentuan  pasal  tersebut  yang kemudian menjelaskan dan mengatur mengenai perbuatan atas tindak pidana pornografi yang memiliki muatan seksual terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1466A yang  menjelaskan  dan  mengatur  mengenai  dilaranganya  atas  pendsitribusian,  kepemilikan, penerimaan  segala  bentuk  gambara,  kemudian  dalam  bentuk  kartun,  patung  yang  kemudian berbentuk atau turut melibatkan tubuh anak.
Bukan  hanya  itu  saja,  di  dalam  ketentuan  Pasal  2551  juga  dijelaskan  mengenai  adanya  suatu larangan  atas  tindak  pidana  pornografi  yang  memiliki  materi  muatan  seksual  yang  ditujukan kepada  anak  atau  anak  yang  dalam  hal  ini  menjadi  korbannya  tersebut.  Diuraikan  d  dalam ketentuan Pasal 2551 bahwa pelanggaran atas percobaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal dan  juga  atas  beberapa  pasal  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  pasal  tersebut  maka  akan dihukum  dan  mendapatkan  hukuman  dengan  paling  sedikit  tuntutan  sebanyak  30  hinggal  35 tahun penjara atau bahkan mencapai suatu hukuman seumur hidup. Hal tersebut dikarenakan adanya  suatu  unsur  percobaan  dan  juga  didasarkan  pada  pelanggaran  terhadap  norma  atau kekerasan seksual terhadap anak.
Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 2252 dijelaskan bahwa adanya suatu perbuatan pornografi yang memiliki materi muatan terhadap seksual terhadap anak yang mana dalam bentuk gambar, atau buku, atau majalah, film, atau dapat juga berupa video yang mana dalam hal ini konteksnya adalah  mengandung  gambar  yang  bergerak  dan  memiliki  materi  muatan  pornografi.  Atas pelanggaran tersebut yang kemudian dijelaskan dan aan mendapatkan sanksi atau hukuman yang mana  palings  edikit  5  tahun  dan  juga  bahkan  bisa  mencapai  40  tahun  penjara  bagi  setiap pelanggarnya.  Bahwa  Amerika  Serikat  dalam  hal  ini  telah  berusaha  untuk  mengatur  dan menjelaskan  mengenai  pengaturan  tindak  pidana  pornografi  yang  dilakukan  dan  ditujukan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana pornografi dan telah berusaha untuk mengakomodir mengenai ketentuan tindak pidan apornografi terhadap anak.
Amerika  Serikat  dalam  hal  penanganan  Tindak  Pidana  Pornografi  terhadap  anak  sangat menunjukkan  antusias  dan  juga  kekonsistenannya.  Hal  tersebut  dikarenakan  Amerika  Serikat dalam hal ini sedang menyusun Undang-Undang Anti Pornografi Anak. Bahwa diketahui Amerika Serikat  yang merupakan  negara  liberal  sangat  memperdulikan  keberadaan  hak-hak  anak  agar terhindar dari perlakuan semena-mena. Adapun sejarah mengenai Undang-Undang Perlindungan
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 28
Anak di Amerika Serikat adalah dimulai dari adanya Child online Protection Act atau COPA yang dalam  hal  ini  disahkan  pada  tahun  1988.  Bahwa  pengesahan  tersebut  yang  kemudian menimbulkan  suatu  banyak  perbincangan  dan  pro  serta  kontra  karena  mengandung  adanya perdebatan  apakah  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah  melanggar  konstitusi  atau tidak.  Bahwa  daalam  hal  ini  Amerika  Serikat  berusaha  untuk  menjelaskan  adanya  suatu pengaturan  mengenai  pelanggaran  atas  kebebasan  berekspresi  dan  juga  mengemukakan pendapat apabia diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi terhadap anak. (Zee, 2023)
Kemudian, dilakukan suatu perubahan dengan dibentuknya Child Obscenity and Pornography Act of 2003 yang mana peraturan hukum tersebut mengandung dan berisikan mengenai adanya suatu larangan  atas  peawaran  untuk  melakukan  perbuatan  menjua  atau  membeli  suatu  produk pornografi  yang  di  dalamnya  bermateri  muatan  anak.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai eksploitas terhadap anak dan memanfaatkan anak atau remaja sebagai mata keuntungan bagi sejumlah  oknum.  Bukan  hanya  itu  saja,  Amerika  Serikat  secara  tegas  di  atur  di  dalam Child Obscenity and Pornography Act of 2003 yang menjelaskan mengenai adaya suatu larangan untuk mempertunjukan, mempertontokan, dan.atau memperlihatkan segala sesuatu yang berkaitan dan memiliki unsur pornografi kepada anak. (Zee, 2023)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat dalam hal ini benar-benar menarh perhatian yang cukup mendalam terhadap pengaturan pornografi terhadap anak. Hal tersebut merupakan suatu kelebihan tertentu yang mana sebenarnya Amerika Serikat dalam hal ini telah merupakan negara liberal yang membebaskan terhadap siapapun untuk mendapatkan hak-haknya, sekalipun anak.
2. Analisis  Hukum  Pidana  Memberikan  Sanksi  Dan  Penegakkan  Tindak  Pidana Pornografi Terhadap Anak Di Indonesia Dan Amerika Serikat
a. Kajian Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak di Indonesia
Di  dalam  Pasal  1  Angka  15  huruf  A  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan bahwa:
“ Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ”.
Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kekerasan terhadap anak  tidak  hanya  sebatas  fisik,  melainkan  juga  turut  terhadap  adanya  rasa  sengsara  yang dirasakan oleh anak atas perbuatan dari orang lain, dan juga berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan anak adalah perbuatan pornografi yang dilakukan oleh anak. Penelantaran anak adalah salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan. (Syaifullah, 2016) Bahwasannya subyek kekerasan seksual atau pornografi dalam hal ini adalah anak. Anak dalam hal ini dapat diartikan sebagai subyek hukum dalam pasal ini, karena anak dalam Undang-Undang tersebut untuk dapat masuk dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang memiliki usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Sehingga, penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan dalam hal ini juga  dapat  ditinjau dari  perspektif Undang-Undang  tentang  Hak  Asasi Manusia merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia.
Bahwa  di  dalam  Pasal  52  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia menjelaskan bahwa: “ Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 64 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:
29 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
“ Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya,  sehingga  dapat mengganggu  pendidikan,  kesehatan  fisik,  moral,  kehidupan  sosial,  dan  mental spiritualnya. ”.
Eksploitasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan dan penguasaan atas anak untuk kegiatan ekonomi, seperti halnya menjadi bahan pemerasan seperti dalam hal kasus yang terjadi di  Indonesia  khususnya  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  mana  pelaku  dalam  hal  ini melakukan  pemanggilan  video  call  kepada  korban  yang  mana  korban  tersebut  adalah  anak (Yuniarti, 2012). Eksploitasi juga dapat diartikan sebagai  penggunaan atau pengarahan tenaga kerja  sebagai  buruh  industri  atau  usaha  lain  sebagai  tenaga  murah  sehingga  mengorbankan kebutuhan  emosional  dan  fisik,  sehingga  menimbulkan  hambatan  fisik,  mental  dan  sosial  dan merupakan keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja (BNKH FH UP, 2021 ). Dalam kasus  di  Indonesia,  anak  dijadikan  korban  eksploitasi  pornografi  untuk  menarik  keuntungan, mengancam, dan menguntungkan pelaku.
Menjadikan anak sebagai media atau subyek dari  adalah bentuk eksploitasi anak dalam kategori ekonomi  dan  juga  eksploitasi  secara  seksual  dengan  tujuan  orang  yang  mempekerjakan  anak dan/atau  memaksa  anak  menjadi  obyek  kekerasan  seksual  (pornografi)  dengan  harapan mendatangkan keuntungan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Bukan hanya diatur di dalam Undang-Undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  melainkan  ketentuan  pelarangan  dilakukannya eksploitasi anak menjadi pengemis diatur di dalam Pasal 76I Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:
“Setiap  Orang  dilarang menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”
Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan sebuah penegasan bahwa pada hakikatnya negara telah  memberikan  ruang  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  dari  tindakan eksploitasi  seksual  (pornografi)  untuk  dijadikan  sebagai  obyek  atau  subyek  pemerasan  dari korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu langkah preventif dalam  memberikan  sebuah  perlingan  hukum  bagi  seluruh  anak  yang  ada  di  Indonesia.  Usaha untuk  mencegah  dan  bahkan  dalam  hal  pemberian  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana eksploitasi seksual (pornografi) anak ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  garda  terdepan  untuk  mencegah  dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwa:
“ Setiap  orang  dilarang  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  dan/atau  sebagai  objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”
Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  8,  Pasal  9,  atau  Pasal  10  Undang-Undang  Pornografi  berkaitan dengan adanya perbuatan yang berkaitan adanya meminjamkan atau mengunduh suatu materi pornografi,  memperdengarkan,  atau  mempertontokan,  memanfaatkan,  atau  juga  termasuk  di dalamnya memiliki dan juga turut menyimpan produk pornografi, menjadikan ojek atau model untuk sebuah materi muatan yang memiliki unsur pornografi dan juga berkaitan dengan adanya mempertontokan  diri  atau  orang  lain  yang  menggambarkana  danya  materi  muatan  mengenai pornografi. Hal tesebut kesemuanya menjadi contoh bahwa Undang-Undang Pornografi Indonesia telah  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak  dari Tindakan  pornografi,  Bukan  hanya  itu  saja,  di  bagian  BAB  3  Undang-Undang  Pornografi  telah dibuatsecara khusus mengenai perlindungan terhadap anak dari seluruh perbuatan atau materi
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 30 muatan yang berkaitan dengan pornografi. Hal tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 15 yang menyatakan bahwa:
“ Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”
Serta, dijelaskan di dalam Pasal 16 Ayat (1) mengenai langkan-langkah dalam memerangi tindak pidana pornografi terhadap anak, yang menyatakan bahwa:
“ Pemerintah,  lembaga  sosial,  lembaga  pendidikan,  lembaga  keagamaan,  keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi .”
Kemudian,  berkaitan  dengan  akibat  hukum  yang  dapat  diberikan  oleh  pelaku  tindak  pidana pornografi yang melibatkan anak dapat dilihat di dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:
“ Setiap  orang  yang  mengajak,  membujuk,  memanfaatkan,  membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). ”
Bukan hanya itu saja, akibat hukum juga dapat dilihat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 76I di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk dalam melakukan eksploitasi anak. Adapun hal tersebut di atur di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:
“ Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) .”
Pasal tersebut menjadi sebuah bentuk aturan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal  76I  Undnag-Undang  Perlindungan  Anak.  Adanya  ketentuan  sanksi tersebut  tentunya  memberikan  sebuah  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  dari  Pasal  76I tersebut.
Negara  dalam hal ini  juga berusaha untuk melindungi dan berusaha untuk menjaga  anak dari perbuatan eksploitasi kekerasan seksual dalam hal ini dalam hal tindak pidana pornografi. Hal tersebut dilakukan dengan cara bahwa Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta dengan perubahannya yang memberikan perlindungan secara khusus kepada anak sebaga korban yang mana korban disini termasuk ke dalam  korban  kekerasan  seksual.  Bukan  hanya  itu  saja,  Indonesia  juga  telah  melengkapi ketentuan  perlindungan  dan  peradilan  pidana  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana eksploitasi seksual (pornografi). Bahwa dalam hal ini negara telah berusaha semaksimal mungkin untuk  menciptakan  kaidah  hukum  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak sebagai  korban  tindak  pidana  pornografi  yang  ada  di  Indonesia.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanan  perlindungan  anak  terhadap  eksploitasi seksual yang dijadikan sebagai obyek dari pornografi telah dilakukan oleh negara, salah satunya adalah dengan melalui hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia. Perbuatan  eksploitasi  terhadap  anak  obyek  dari  pornografi  juga  merupakan  salah  satu pelanggaran hak asasi manusia karena akan memberikan dampak buruk terhadap psikis anak dan kesehatan mental anak.
31 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023

## b. Kajian Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak di Amerika Serikat
Berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang ada di Amerika Serikat khususnya yang mengatur  tentang  anak,  di  dalam Federal  Code kemudian  dilakukan  perubahan  secara khusus  menjadi Child  Protectiion  and  Sexual  Predator  Punishment  Act  1998 yang  mana dalam hal ini pengaturannya sifatnya adalah khusus dan juga memiliki ancaman yang lebih berat daripada undang-undang Federal Code Amerika serikat. Adapun dapat dilihat bahwa pengaturan  mengenai  tindak  pidana  pornografi  terhadap  anak  dapat  dilihat  di  dalam ketentuan Definition for Chapter S. 2256, ChI10 of the Federal Code Sexual Exploitation and other Abuse of Children' . Adapun kutipan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
“ for the purposes of this chapter, the term:
1. 'minor' means any person under the age of eighteen (18) years:
2. 'sexually  explicit  conduct'  means  actual  or  simulated:  a) sexual  intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of the same or opposite  sex;  b) bestiality;  c) masturbation; d)  sadistic  or masochistic abuse; or e) lascicious exhibition of the genitals or pubic area of any person.
"child pornography ” means any visual depiction, including any photograph, film, video, picture,  or  computer  or  computer-generated  image  or  picture,  whether  made  or produced by electronic, mechanical, or other means, of sexually explicit conduct where –
(A) the production of such visual depiction involves the use of a minor engaging in sexually explicit conduct;or
(B) such visual depiction has been created, adapted, or modified to appear that an identifiable minor is engaging in sexually conduct. Certain  activities  relating  to  material  constituting  or  containing  child  pornography
'S2252A, Ch. 110 of the Federal Code, 'Sexual exploitation and other Abuse of Children:
(1) Knowingly mails, or transports or ships in interstated or foreign commerce by any means, including by computer, any child pornography;
(2) Knowingly receives or distributes –
a. Any child pornography that has been mailed, or shipped or transported in interstate or foreign commerce by any means, including by computer; or
b. Any  material  that  contains  child  pornography  that  has  been  mailed,  or shipped  or  transported  in  interstate  or  foreign.  commerce  by  any  means, including by computer;
(3) Knowingly reproduces any child pornography for distribution through the mails, or in interstated or foreign commerce by any means, including by computer;
(4) Either -
a. In the special maritime and territorial jurisdiction if the United States, or on any land or building owned by, leased to, or otherwise used by or under the control of the United States Government, or in the Indoan Country (as defined in section 1151), knowingly sells or possesses with the intent to sell any child pornography; or
b. Knowingly sells or possess with the intent to sell any child pornography that has been mailed, or shipped or transported in interstate or foreign commerce by any menas, including by computer, or that was produced using materials that  have  been  mailed,  or  shipped  or  transported  in  interstate  or  foreign commerce ov an means. inciucing ov computer. Or
(5) Either
a. In the special maritime and teritorial jurisdiction of the United States, or on any land or building owned by, leased to, or otherwise used by or under the control of the United States Government or in the Indian country (as defined in  section 1151),  knowingly  possesses  any  book,  magazine,  periodical,  film,
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 32 videotape,  computer  disk,  or  any  other  material  that  contains  an  image  of child pornography; or
b. Etc….”
Pengaturan  mengenai  tindak  pidana  terkait  dengan  pornografi  yang  ada  di  Amerika  Serikat menunjukkan bahwa dalam hal penyusunan kebijakan legislative yang cukup baik dan berusaha dapat mengakomodir mengenai sanksi dan kejahatan terhadap anak tersebut. Bahwa yang perlu dicermati berkaitan dengan Sexual Exploitation and other Abuse of Children yang kemudian patut untuk dicermati dan digaris bawahi adalah sebagai berikut:
1) Bahwa telah dijelaskan dan ditegaskan mengenai adanya jenis kegiatan seksual yang kemudian dilakukan dalam tindak pidana pornografi Amerika Serikat ada 5 kegiatan
2) Bahwa perbuatan yang dianggap melanggar tindak pidana pornografi terhadap anak adalah perbuatan  yang  termasuk  di  dalamnya  dalam  hal  mengirim,  kemudian  menerima,  atau memproduksi,  atau  juga mendistribusikan,  atau memproduksi,  atau  juga  menjual,  memiliki buku, atau majalah, yang berupa  film atau videotape atau media lainnya yang kemudian di dalamnya  berisi  materi  muatan  mengenai  tindak  pidana  pornografi  terhadap  anak  dan terdapat anak sebagai subyeknya
3) Bahwa  terhadap  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  yang  ada  di  Amerika  Serikat  yang berkaitan  dengan anak  dan  mempergunakan  anak  di  bawha  umum  yang  dilakukan  dengan cara  baik  secara  bujuk  rayu  atau  dengan  cara  kekerasan  atau  paksaan  yang  mana  untuk memproduksi  atas  suatu  materi  muatan  pornografi  anak  dalam  hal  ini  akan  diberikan  dan dikenakan  ancaman  pidana  yang  berupa  pidana  denda  sebagaimana  dijelaskan  dan  diatur dalam  undang-undang  pornografi  di  Amerika  Serikat  yang  mana  ancamannya  adalah  tidak melebihi  atas  10  (sepuluh)  tahun  penjara  dan/atau  atas  perbuatan  yang  berkaitan  dengan suatu percobaan dan Kerjasama tindak pidana pornografi terhadap anak maka harus terlebih dahulu  memenuhi syara dan ketentuan yang ada di dalam Pasal  109A dan akan dikenakan maksimal  pidana  penjara  yang  mana  tidak  boleh  melebih  ketentuan  lebih  dari  20  tahun penjara.
4) Bahwa Amerika Serikat dalam hal ini telah mempersiapkan aturan mengenai tindak pidana pornografi  yang  dilakukan  melalui  internet  atau  melalui service  provider atau  suatu  alat komunikasi yang mana dalam hal ini harus adanya laporan terlebih dahulu.
Sanksi yang kemudian diberlakukan terhadap mereka pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak pada dasarnya diatur dan dijelaskan di beberbagai perundang-undangan baik secara umum ataupun khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan apabila kita berpedoman pada ketentuan Pasal 2252A Huruf B Undang-Undang Federal milik  Amerika  Serikat  yang  mana menjelaskan  bahwa  barangsiapa  setiap subyek  hukum  yang kemudian melanggar atau mencoba atau terlibat dalam pelanggaran akan kemudian diberikan danda dan turut dipenjara tidak boleh kurang dari 5 tahun dan juga dalam hal ini tidak boleh melebihi dari 20 tahun penjara. Hal tersebut berlaku terhadap seluruh bagian 503 angka 3 huruf b dan juga angka serta 504 angka 1 di dalam Protect Act of 2003. Sama halnya dalam kasus yang digunakan  oleh  penulis  dalam  akasus  ini,  bahwa  Pelaku  dikenakan  aaas  sanksi  yang  berupa menggunakan anak sebagai subyek tindak pidana pornografi dan kemudian disebar luaskan oleh pelaku.  Hal  tersebut sebenarnya  merupakan  bagian  dari  pengaturan  tindak  pidana  pornografi terhadap anak yang diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography.

## 3. Analisis Kajian Viktimologi Dalam Kasus Tindak Pidana Pornografi Yang Korbannya Adalah Anak
Viktomologi  menurut  Siswanto  Sunarso  diartikan  sebagai  studi  yang  mempelajari  mengenai korban, penyebab timbulnya korban dan juga akibat penimbulan korban yang kemudian mejadi masalah masnua sebagai suatu kenyataan sosial. (Yulia, 2010) Arif Gosita kemudian menjelaskan mengenai  viktimologi  menjadi  sebuah  studi  pengetahuan  ilmiah  atau  studi  yang  mempelajari

## 33 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
sebuah viktimisasi sebagai suatu permaslaahan manusia yang  kemudian menjadi suatu kenyatan sosial.  ( Gultom,  2008) Viktimologi  memberikan  dasar  pemikiran  untuk  masalah  penyelesaian viktimasi kriminal, kemudian adanya suatu pendapatan viktomologi yang kemudian digunakan sebagai  suatu  keputusan  peradilan  kriminal  dan  juga  suatu  reaksi  pengadilan  terhadap  sautu pelaku  kriminal.  Kemudian  menurut  J.E.  Sahetapy  menjelaskan  ruang  lingkup  dari  viktimologi adalah berkaitan dengan seseorang yang kemudian menjadi korban yang kemudian ditentukan oleh  suatu victimity yang  kemudian  tidak  selalu  berhubungan  dengan  sautu  permaslaahan kejahatan, termasuk pola korban kecelakan dan juga suatu bencana alam selain dari suatu korban kejahatan dan juga penyalahgunaan kekuasaan.
Viktimologi  dalam  hal  ini  memberikan  suatu  manfaat  bagi  kehidupan  sehari-hari.  Manfaat Viktimologi dalam hal ini adalah sebagai berikut: (Yulia, 2010) (a) Viktimologi dalam hal ini akan mempelajari  mengenai  hakikat  apa  yang  dimaksud  dengan  korban  dan  menimbulkan  korban, menjelaskan  mengenai  viktimisasi  dan  juga  proses  viktimisasi.  Akibat  dari  pemahaman  akan tercipta pengertian, etiologi kriminal, dan juga berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan penanggulangan  permasalahan  viktimisasi  kriminal;  (b)  Viktimologi  memberikan  suatu keyakinan yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban untuk kemudian mengetahui menganai adanya suatu bahaya yang kemudian akan dihadapi; (c) Viktimiologi dalam hal ini memperhatikan permaslaahan  yang  berkaitan  tidak  langsung  dengan  adanya  suatu  efek  politik  pada  suatu penduduk akibat adanya suatu penyuapan oleh suatu korporasi internasional
Terdapat sebuah  ilmu  yang kemudian menjelaskan mengenai fenomena tersebut dalam kajian viktimologis.  Kajian  tersebut  yang  kemudian  akan  menjelaskan  dan  memberikan  jawaban mengapa suatu pembunuhan tersebut dapat terjadi khususnya yang melibatkan perbuatan dari korban  itu  sendiri. (Gultom,  2008) Melalui  kajian  viktimologi  akan  membahas  mengenai perspektif  dan  pandangan  dari  sudut  pandang  korban  tindak  pidana  pornografi  yang  mana korbannya disini adalah anak. Viktimologi dalam hal ini ilmu yang mempelajari dan menganalisis mengenai  peran  dan  keberadaan  korban.  Sebagaimana  tindak  pidana  pornografi  yang  mana korbannya adalah anak yang dilakukan oleh beberapa orang baik secara langsung ataupun secara online,  bahwa  didapatkan  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pornografi  yang  mana  korbannya adalah anak untuk mendapatkan suatu kpuasan Hasrat tersendiri dan juga dari sudut pandang keuntungan untuk melakukan pemerasan terhadap anak dan keluarga anak tersebut Hal tersebut kemudian  menjadi  ruang  lingkup  viktimologi  untuk  menjelaskan  mengenai  perspektif tanggungjawab  korban  itu  sendiri  atas  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku. (Gultom, 2008) Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Schafer dijelaskan di dalam salah satu jenis tipologi korban dan perspektif tanggungjawab berkaitan dengan provocative victims, yang mana  viktimologi  dalam  hal  ini  membahas  dan  mengkaji  mengenai  korban  yang  disebabkan pernana  korban  untuk  memicunya  suatu  perbuatan  tindak  pidana  tyersbeut  terjadi.  Aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
Kegiatan  siber  meskipun  bersifat virtual dapat  dikateorikan  sebagai  Tindakan  dan  perbuatan hukum  yang  nyata. (Ramli,  2006) Secara  yuridis  dalam  hal  ruang  siber  sudah  tidak  pada tempatnya lagi untuk kemudian dikategorikan sesuatu dengan ukuran dan juga kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan sebagai objek dan juga perbuatan. Bahwa dalam hal ini tindak pidana pornografi yang mana korbannya adalah anak merupakan salah satu bentuk aktivitas siber yang  sifatnya  virtual  yang  kemudian  dianggap  oleh  Sebagian  orang  perbuatan  tersebut  nyata adanya yang mana jarang sekali untuk saat ini tindak pdidana pornografi dilakukan dengan tidak memanfaatkan  keberadaan  ruang  siber dan  teknologi  karena  pelaku  tindak  pidana  pornografi yang mana korbannya adalah anak biasanya memanfaatkan ruang terbuka untuk memeras atau mempertunjukkan materi pornografinya tersebut. Memang benar, pengaruh teknologi informasi pada  volume,  kemudahan  dan  kekuatan  pemrosesan  informasi  telah  memperburuk  tingkat permasalahan  dalam  penanganan  informasi.  Aktivitas  vang  tampakya  tidak  berbahaya  seperti mengambil gambar orang lain atau melihat mereka melalui lensa jarakjauh, sekarang menjadi kontroversial  karena  penggunaan  digitalisasi  berarti  bahwa  penyimpanan  secara  permanen.
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 34
(Endeshaw,  2007) Bukan  hanya  itu  saja,  penggunaan  teknologi  dalam  hal  ini  juga  dapat menghasilkan suatu fenomena bahwa ada rasa ingin tahu yang besar yang kemudian timbul daro diri anak sehingga tidak jarang anak mulai mencari tahu, membuka, dan mengetahui konten yang mengandung  unsur  pornografi.  Hal  tersebut  yang  kemudian  menjadikan  bahwa  dalam  hal  ini meskipun  korbannya  adalah  anak,  tetapi  dalam  hal  ini  anak  masih  memiliki  andil  dalam terbentuknya suatu kejahatan yang terjadi pada dirinya sendiri. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa sebenarnya kajian viktimologi disini adalah berkaitan luas dengan bagaimana kejahatan tersebut dapat terjadi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri banyak sekali peluang yang kemudian dapat terjadi karena perbuatan dari korbannya itu sendiri.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pornografi adalah sebuah  perbuatan  yang  dianggap  telah  melanggar ketentuan  hak  asasi manusia,  karena selain melukai  dan  mencerai  fisik,  Tindak  pidana  Pornografi  akan  memberikan  trauma  dan  juga permasalahan psikis terhadap korban. Keselamatan dan kesehatan mental menjadi terganggu dan menyebabkan korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual tersebut. Tindak pidana pornografi sangat ditentang dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak khususnya. Indonesia  dan  Amerika  Serikat  sama-sama  telah  berusaha  untuk  mengatur  dan  menjelaskan mengenai adanya hukuman dan sanksi pengaturan atas tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut yang kemudian berusaha dicerminkan oleh Indonesia melalui Undang- Undang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Pornografi,  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang sama-sama menjelaskan dan sepakat bahwa anak merupakan anugerah Tuhan dan perlu diberikan perlindungan secara khusus serta perlu  dihindarkan  dari  perbuatan  tindak  pidana seksualitas  khususnya  pornografi. Sedangkan Amerika Serikat telah berusaha membentuk dan menyempurnakan mengenai Undang-Undang Pornografi  khusus  anak  yang  mana  sampai  saat  ini  telah  tersebar  di  beberapa  peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Federal, Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography.
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, saran yang dapat diberikan dalam jurnal ini adalah: (1)  Bahwa  diperlukannya  pendefinisian,  pengaturan,  dan  ruang  lingkup  yang  jelas  secara terstuktur untuk Indonesia dengan mencontoh Amerika Serikat yang khusus membentuk aturan terhadap tindak pidana pornografi terhadap anak agar lebih rigid dan sesuai pengaturannya; (2) Bahwa Amerika Serikat sebagai negara liberal yang bebas ternyata memiliki pengaturan khusus dan memiliki sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak yang mana hal tersebut kemudian dapat dicontoh oleh Indonesia untuk menghadirkan dan membentuk sanksi yang lebih ketat bagi pelaku tindak pidana pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Anonim. (2023,  Juli 21). AS Tahan Ratusan Pelaku Pornografi Anak . Retrieved from BBC  News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/06/120609_childpornus Azhary.  (2000). Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  Tentang  Unsur-Unsurnya. Jakarta: UII Press.
Ali, M. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Ayuningtyas, E. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. Jurnal Education and Development Institute Pendidikan Tapanulli Selatan, Vol. 7, No. 3 , 224.
35 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
B, H. T. (2006). Hukum Pidana Jilid I. Bandung: Fakultas Hukum Pasundang.
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Chazawi, A. (2020). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo.
Choerudin, O. (2017). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Endeshaw, A. (2007). Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifiik. Surabaya: Bina Ilmu.
Firdaus, F. (2023, July 21). Kasus Pornografi Anak di Medsos, Polda DIY Temukan 3.800 Foto dan Video . Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/11/kasus-pornografi-anak-di- medsos-polda-diy-temukan-3800-foto-dan-video
Gultom, D. M. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Gultom, D. M. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: Raja Grafindo.
Hasim, M. S. (2002). Mengenai Undang-Undang Media dan Siber. Malaysia: Utusan Publications and Distribution Sdn. Bhd.
Kemala Fakhira Shandi, T. I. (2021). Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum QANUN Jinayah Di Aceh. Jurnal Penelitian Pendiidkan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 3 , 12.
Lamintang. (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Lydia  Akklasia,  N.  A.  (2019).  Kriminalisasi  Pelecehan  Seksual  Verbal  dalam  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal Sarjana Universitas Brawijaya , 1.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Maggalatung,  A.  S.  (2015).  Indonesia  Negara  Hukum  Demokratis  Bukan  Negara  Kekuasaan Otoriter. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 2, No. 2 , 209.
Moeljatno. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Najemi,  Y.  K.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan  Seksual  (Catcalling)  dalam Perspektif Hukum Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 1., no. 2 , 2.
Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Jurnal Lex Crimen, Vol. 6., No. 6. , 31.
Poernomo, B. (1997). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rongkene, B. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jurnal Lex Crimen, Vol. 9., No. 1 , 111-116.
Ramli, A. (2006). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Abacus.
Sianturi.  (2020). Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapan. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Syaifullah,  M.  (2016).  Penelantaran  Ayah Terhadap  Anak  (Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Universitas Islam Negeri syarif Hidyatullah Jakarta , 9.
Sukismo.  (2018). Karakter  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Sosiologis. Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
Situmeang, S. M. (2020). Cyber Law. Bandung: Cakra.
Sudrajat, A. (2006). Pornografi Dalam Prespektif Sejarah. HUMANIKA, Vol. 6, No. 1 , 1.
Analisis Perbandingan Hukum Pidana … (Pradyanda et al ) | 36
Yulia, R. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Zee.  (2023,  Juli  21). AS  Susun  Lagi  UU  Anti  Pornografi  Anak .  Retrieved  from  Hukum  Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/as-susun-lagi-uu-anti-pornografi-anak- hol7637/?page=2