Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan)

## Oleh: Ali Akbar, Sundoyo
Penulis adalah Dosen Pada Fakultas Ekonomi dan Tekhnik Universitas Kutai Kartanegara

## Abstract:
This research was conducted through a Post Disaster Needs Assessment (PDNA) which included  assessing  the  consequences  of  disasters,  disaster  impacts,  and  post-disaster  recovery needs.  The  research  method  used  in  this  study  is  descriptive  analysis  with  a  quantitative approach,  which  aims  to  explain  a  phenomenon  that  uses  numbers  and  describes  the characteristics  of  the  subject  being  studied  or  researched  so  as  to  get  a  picture  of  a  certain event.  Damage  to  infrastructure  that  occurred  in  the  disaster  located  in  Tuana  Tuha  Village, Kenohan  District  due  to  erosion  caused  physical  losses  to  the  land  transportation  sub-sector, water resources sub-sector, clean water and lighting sub-sector. Given the damage to roads and bridges  that  connect  several  sub-districts  in  the  Sungai  Belayan  area  in  Kuti  Kartanegara Regency, it has an impact on economic, educational, social, cultural and other aspects, from the results  of  this  study,  it  is  appropriate  for  the  Government  to  pay  attention  and  accommodate proposals in the form of funds. , procurement of materials or repairs, relocation areas and other relevant recommendations from the results of the post-disaster Needs study that occurred in the Keliran hamlet, Tuana Tuha Village, Kenohan sub-district which was affected by the disaster.

## Keywords: Disaster Management, Rehabilitation and Reconstruction Plan

## PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan  penanggulan- gan  bencana,  rehabilitasi  dan  rekonstruksi membutuhkan  proses  penilaian  atas  kerusa- kan dan kerugian serta kebutuhan  yang ber- sifat  komprehensif  baik  aspek  fisik  maupun kemanusiaan.
Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan berkonsep pada membangun kembali yang lebih baik (Build Back Better) serta Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk
Reduction)
yang diwujudkan pembentukan  Rencana  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi Pasca
Bencana. Proses
penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan  dilakukan  melalui  Pengkajian Kebutuhan  Pasca  Bencana (Post  Disaster Need  Assesment/PDNA) yang  didalamnya mengkaji  akibat  bencana,  dampak  bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.
Selaras dengan Renstra Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Tahun  2021- 2026  yang  telah  ditetapkan,  maka  BPBD
Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan  kajian  yang  ditimbulkan  akibat dari  kejadian  bencana  di  Kabupaten  Kutai
Kartanegara yaitu erosi yang mengakibatkan putusnya  jalan  penghubung  antar  desa  dan kecamatan. Kejadian Bencana di Kabupaten Kutai  Kartanegara  dari  13  jenis  bencana, selama  5  tahun  (2014  sd  2017),  kejadian bencana yang paling besar adalah Kebakaran
Pemukiman,  selanjutnya  Kebakaran  Lahan yang  ketiga  Orang  hilang/  tenggelam  dan yang keempat Banjir.
Gambar 1. Persentase Data Korban Bencana Tahun 2014 - 2018
Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana No Jenis Bencana Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah 1 Kebakaran Permukiman 67 44 48 25 51 235 2 Kebakaran Lahan 34 85 58 2 41 220 3 Tanah Longsor 4 5 1 4 5 19 4 Banjir 7 12 3 15 32 69 5 Angin Puting Beliung 9 4 1 0 4 18 6 Kecelakaan Trans. Air 4 6 2 2 5 19 7 Kecelakaan Trans.Udara 1 1 8 Orang Hilang/ Tenggelam 6 7 15 12 4 44 9 Konflik Sosial 1 0 4 1 10 Pohon Tumbang 1 6 1 12 11 Gempa Bumi 0 12 Tsunami 0 13 Lain-Lain 1 2 2 5 132 164 136 63 148 643
Sumber : BPBD
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  kebakaran pemukiman  menempati  prosentase  yang paling  besar  yakni  40,03%,  selanjutnya kebakaran  lahan  sebesar  31,59%  hal  ini menunjukkan  bahwa  bencana  di  Kabupaten Kutai  Kartanegara  paling  sering  adalah bencana  Non  Alam.  Pada  tahun  2020  dan 2021  BPBD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara selain  menangani  pelayanan  kebencanaan seperti tersebut diatas, juga berperan sebagai leading  sector dan  lebih  focus  pada penanganan Pandemic Covid-19.
Pada saat terjadinya bencana, serangkaian  kegiatan  penanganan  darurat telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah, Masyarakat  dan  pihak  lainnya.  Seluruh tindakan yang dilakukan membantu masyarakat  terdampak  agar  tidak  lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan  bencana,  maka  setelah berakhirnya  masa  penanganan  darurat  harus segera  dilaksanakan  kegiatan  rehabilitasi dan  rekonstruksi  wilayah  pascabencana, sehingga  pertolongan  terhadap  masyarakat yang terdampak bencana dapat berkesinambungan.  Focus  pada  kajian  ini adalah  kejadian  bencana  yang  menyita perhatian  di  Kutai  Kartanegara  adalah kejadian  bencana  erosi  tersebut  terjadi  di Desa  Tuana  Tuha  Kecamatan  Kenohan Kabupaten  Kutai  Kartanegara  pada  hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang diakibatkan  debit  air  Sungai  Belayan  yang tinggi sehingga mengikis badan jalan hingga menyebabkan  erosi  dan  putusnya  jalan transportasi  darat  sepanjang  ±  20  meter  dan lebar ± 6 meter.
Kejadian  ini  tidak  menimbulkan korban jiwa tetapi mengakibatkan terputusnya akses jalan utama yang menghubungkan  3  (tiga)  kecamatan  yaitu Kecamatan  Kenohan,  Kecamatan  Kembang Janggut  dan  Kecamatan  Tabang.  Selain  itu juga  berakibat  pada  terhambatnya  arus
distribusi barang dan jasa yang mengganggu aktivitas  ekonomi,  kemudian  terganggunya aspek sosial, kesehatan serta pendidikan.
Upaya yang dilakukan untuk penanganan darurat bencana terkait kejadian tersebut antara lain:
1. Assesment lapangan  oleh  Dinas  PU Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penggunaan  Anggaran  Belanja  Tidak Terduga  oleh  Dinas  PU  untuk  penurapan badan jalan yang putus dan pembangunan rangka jembatan baja sementara.
3. Peminjaman  Jembatan  Bayley  (Panel) kepada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Provinsi  Kalimantan  timur dengan  status  pinjam  pakai  selama  5 (lima)  tahun  dan  akan  berakhir  pada tahun 2022.
Rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana membutuhkan pengkajian yang  memadai  atas  bukti-bukti  berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan,  deprivasi  hak-hak  dasar, ketergangguan  proses  kemasyarakatan  dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya  kerentanan  pascabencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat  sampai  tingkat  yang  memadai pada  wilayah  pascabencana  dengan  sasaran utama  untuk  normalisasi  atau  berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan  dalam  wilayah  pascabencana. Rehabilitasi  bersifat  segera  dan  kegiatan masih berfokus utama pada kepada pemulihan  kehidupan  manusia  yang  masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan  darurat.  Pelayanan  kepada masyarakat  di  wilayah  bencana  tidak  boleh sampai terhenti ketika masa penanggulangan bencana terakhir.
Maksud  penelitian  ini  adalah  untuk proses  penilaian  kerusakan,  kerugian,  dan
kebutuhan  dilakukan  melalui  Pengkajian Kebutuhan  Pasca  Bencana (Post  Disaster Need  Assesment/PDNA) yang  didalamnya mengkaji  akibat  bencana,  dampak  bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.

## TINJAUAN PUSTAKA Kajian Teoritis Penanggulangan Bencana
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007  tentang  penanggulangan  bencana mendefinisikan  bahwa  bencana  merupakan peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kehilangan harta benda, berdampak  pada  psikologis,  serta  kerusakan lingkungan  yang  disebabkan  oleh  faktor alam  dan/  atau  non  alam  maupun  oleh  ulah manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan  serta  penghidupan  manusia. Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana yang  tertulis  dalam  UU  No.  24/2007 disebutkan  sebagai  serangkaian  upaya  yang dilakukan  dalam  tahapan  pra  bencana,  saat terjadi bencana, serta pasca bencana. Secara umum upaya-upaya tersebut meliputi penetapan  kebijakan  pembangunan  yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  serta pemulihan (Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Tugas  penyelenggaraan  penanggulangan bencana  tersebut  ditangani  oleh  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) di  tingkat  Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  di  tingkat  Daerah yang  di  dalam  ketentuan  Pasal  18  dan  19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan  fungsi  penanggulangan  bencana  di daerah  dibentuk  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  terkait  wajib  menyusun  suatu dokumen perencanaan dalam bentuk rencana strategis  (Renstra)  yang  mengacu  kepada
dokumen perencanaan daerah. Antara Renstra BNPB maupun Renstra BPBD harus selaras agar penyelenggaraan mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan optimal.
Aspek  Legal  Rencana  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi
Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana  telah  disepakati  bersama  oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui  serangkaian  proses  koordinasi  dan konsultasi.  Pelaksanaan  rehabilitasi  dan rekonstruksi harus berpedoman pada rencana  aksi  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pascabencana yang  ditetapkan  melalui Peraturan
Kepala Daerah.
Dengan pertimbangan  bahwa  sebagian  pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber  dari  APBN,  maka  pelaksanaan kegiatannya  berpedoman  pada  peraturan- peraturan sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  246, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan
Bencana
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor  66  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  32  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan  Bencana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan  BNPB  Nomor  05  Tahun  2017 tentang  Penyusunan  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan  BNPB  Nomor  05  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Sebagai tindak  lanjut  operasional  pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,maka perlu ditetapkan:
a) Surat  Keputusan  Bupati/Walikota tentang  Penetapan  Lahan  Relokasi Pemukiman  Akibat  bencana  yang mengacu kepada peta rawan bencana;
b) Surat Keputusan dan pedoman
lainnya yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

## Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dalam kerangka
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan
Pengawasan
Keuangan
dan Pembangunan  (BPKP Aspek  Akuntabilitas Pelaksanaan) dan pengawasan eksternal oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  serta lembaga pengawasan  yang lain. Selanjutnya BPK  akan  memeriksa  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara  dan
perbendaharaan  negara  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan Lembaga  Negara  lainnya  sesuai  dengan perundang–undangan dan menyerahkan hasil pemeriksanaan kepada DPR, DPD dan DPRD  sesuai  dengan  kewenangannya.
Akuntabilitas pendanaan dari sumber bantuan non pemerintah yang tidak mengikat, terutama dari dana yang disalurkan  melalui  dunia  usaha  maka  dalam hal  ini  pemerintah  akan  melihat  besarnya dana  yang  terkumpul  dan  untuk  itu diperlukan peran pemerintah untuk melakukan  pengaturan  sesuai  undang– undang yang berlaku. Khusus untuk bantuan non  pemerintah  juga  diperlukan  peran pemerintah untuk mengatur supaya pengelolaan  bantuan  masyarakat  memiliki laporan  keuangan  yang  memenuhi  standar sehingga  pengelolaannya  dapat  di  audit  dan diumumkan  melalui  media  cetak  nasional.
Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan  masyarakat  pada  masa  rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah melalui BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait menggunakan  payung  hukum  PP  Nomor  22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan  Bantuan  Bencana  dan  untuk bantuan asing akan digunakan PP Nomor 23 Tahun  2008  tentang  peran  serta  lembaga internasional  dan  lembaga  asing  non pemerintah dalam penanggulangan bencana.
Gubernur selaku koordinator
pelaksana  pemulihan  pasca  bencana  dapat membangun sistem
pengendalian pelaksanaan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi termasuk  pengelolaan  informasi  sebagai perangkat koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan untuk akuntabilitas terhadap  masyarakat  maka  penanganan pengaduan  masyarakat  korban  bencana selama  penyelengaraan  pemulihan  pasca bencana akan dilakukan.
Aspek  Pengakhiran  Masa  Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pascabencana yang berorentasi  pada pemulihan kehidupan (life  recovery)  dalam  seluruh  sektor: pemukiman; infrastruktur; ekonomi produktif; sosial; dan lintas sektor,
pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi  dan  rekonstruksi  secara  lengkap kepada  BNPB  yang  juga  memuat  aspek kerangka  aksi  sendai  (Sendai  Framework 2015-2030).
Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan  di  daerah  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  daerah  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana  rehabilitasi  dan  rekonstruksi diwajibkan  menyampaikan  laporan  kepada Gubernur  mengenai  hasil  kegiatan  dan capaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,  termasuk  penjelasan  mengenai pengelolaan  aset  rekonstruksi  meliputi proses inventarisasi, pencatatan dan pengalihan  aset,  dan  rekomendasi  sebagai hasil  dari  pengelolaan  pengetahuan  untuk mengembalikan proses pembangunan daerah kepada  kerangka  pembangunan  daerah jangka  menengah  dan  panjang  dengan mengedepankan  kepentingan  masyarakat menjadi  lebih  baik  dan  aman (people- centered build back better and safer).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui Pengkajian  Kebutuhan Pasca  Bencana (Post Disaster  Need  Assesment/PDNA) yang didalamnya mengkaji akibat bencana, dampak  bencana,  dan  kebutuhan  pemulihan pasca  bencana.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  analisis
deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif, yang bertujuan menjelaskan suatu penomena yang menggunakan angka dan menggambarkan  karakteristik    subjek  yang dikaji  atau  diteliti  sehingga  mendapat gambaran atas sesuatu kejadian tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kronologis Kejadian Bencana
Bencana  Tanah  longsor    serta terputusnya  jalan  yang  terjadi  sebagai  salah satu akses utama masyarakat di Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terjadi pada hari Rabu tanggal 12  April  2017  terjadi  akibat  Daya  rusak  air hal  ini  disebakan  oleh  debit  air  Sungai Belayan  yang  sangat  tinggi  karena  curah hujan  tinggi  dan  pasang  Sungai  Belayan sehingga  mengakibatkan  putusnya  jalan transportasi  darat  sepanjang  ±  20  meter  dan lebar  ±  10  meter.  Kejadian  ini  tidak menimbulkan  korban  jiwa  tetapi  berpotensi mengakibatkan  kerugian  materil  berupa terputusnya akses jalan masyarakat khususnya Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang  Janggut  dan  Kecamatan  Tabang serta  menghambat  arus  barang  dan  jasa, sosial  serta  kesehatan  di  3  (  Tiga  ) Kecamatan Tersebut. Wilayah yang terdampak  bencana  adalah  di  Desa  Tuana Tuha (Dusun Keliran) Kecamatan Kenohan.

## Upaya Penanganan Darurat
Upaya  penanganan  darurat  bencana sudah  beberapa  kali  dilakukan  dimulai  dari kunjungan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  pada  tanggal  13  April 2017  hasil  pengukuran  dimensi  jalan  yang putus  dengan  panjang  ±  20  Meter  dengan lebar  badan  jalan  kurang  lebih  ±  10  Meter. Dari  hasil  visitasi  Analisa  yang  dilakukan dilapangan bahwa gerusan terjadi akibat dari Debit  Air  yang  besar  dan Over  Flow pada badan jalan yang ada, sehingga
mengakibatkan  gerusan  pada  badan  jalan tersebut.
Kejadian  ini  tidak  menimbulkan korban  jiwa  tetapi  mengakibatkan  kerugian materil berupa terputusnya akses jalan utama masyarakat  di  Kecamatan  Kenohan  sebagai penghubung  untuk  Kecamatan  Kembang Janggut  dan  Kecamatan  Tabang  sehingga menghambat  arus    distribusi  barang  dan Jasa,    Sosial  serta  Kesehatan  di  3  (tiga) kecamatan tersebut.
Bupati Kutai Kartanegara
mengeluarkan  Surat  Keputusan    Penetapan Keadaan  Mendesak  Penanganan  Bencana Jalan Putus  di  Desa Tuana Tuha (  Keliran )
Kecamatan  Kenohan.  Berdasarkan  kondisi tersebut,
Dinas Pekerjaan Umum
mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga,  Sebesar  Rp.  1.882.062.075,00 ( Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua  Juta  Enam  Puluh  Dua  Ribu  Tujuh Puluh  Lima  Rupiah  ),  untuk  pembangunan penurapan  bibir  jalan  dan  pembuatan Dudukan  rangka  jembatan  baja  sementara dalam penanggulangan kondisi yang mendesak.
1. Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Kutai  Kartanegara  membuat  surat  No. 467/630/DPU/X/2017, tanggal 20 Oktober  2017,  Perihal  ;  Koordinasi Peminjaman  Jembatan  Bayley  kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Kalimantan timur.    Memperhatikan  Surat  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  Maka  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi  Kalimantan  Timur  menyurati kembali    pada  tanggal  20  Januari 2018, dengan No. 630/171/BM-
DPUPR  PERA,  Prihal  ;  Persetujuan Peminjaman Jembatan. Pada prinsipnya  menyetujui  peminjaman Jembatan Bailey (Panel) dengan persayaratan sebagai berikut : Peminjam  pakai  mohon  untuk  tidak melakukan  pemanfaatan  atas  objek pinjam  pakai  kepada  pihak  ketiga tanpa  sepengetahuan  Dinas  Pekerjaan UmumPenataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim. 2. Jangka  waktu  pinjam  pakai  barang milik  daerah  paling  lama  5  (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 ( satu ) kali.
3. Apabila  jangka  waktu  pinjam  pakai, akan diperpanjang permohonan perpanjangan  jangka  waktu  pinjam pakai  disampaikan  kepada  kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruaang dan Perumahan Rakyat Provinsi  Kaltim paling lambat 2 ( dua )  bulan  sebelum  jangka  waktu  pinjam pakai berakhir .
4. Selama  jangka  waktu  pinjam  pakai, peminjam  wajib  memelihara  dan mengamankan  objek  pinjam  pakai dengan  biaya  yang  dibebankan  pada peminjam pakai.
5. Sebelum  jangka  waktu  pinjam  pakai berakhir peminjam pakai harus memberitahukan kepada Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan  Rakyat  Provinsi  Kalitim yang bermaksud akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
6. Adapun  seluruh  biaya  operasional yang timbul baik pada saat pengangkutan,  pemasangan,  maupun pada  saat  pengembalian  jembatan bailey di tanggung oleh pemohon.
Kerusakan infrastruktur yang  terjadi pada bencana yang berlokasi di Desa Tuana
Tuha  Kecamatan  Kenohan  akibat Erosi  mengalami  kerugian  fisik  sub  sektor transportasi  darat,  sub  sektor  sumber  daya
air  bersih  dan    dan  penerangan.    Data kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur dapat di lihat pada tabel 2.

## Hasil Kajian Akibat Bencana
Tabel 2. Kerusakan Dan Kerugian pada Sektor Infrastruktur No Sektor/Sub Sektor Nilai Kerusakan (Rp) Nilai Kerugian (Rp) Kerusakan & Kerugian (Rp) 1 Jalan Kecamatan 50.000.000.0000 10.000.000.000 60.000.000.000 2 Talud 2.500.000.000 0 2.500.000.000 3 Sumber Daya Air 0 0 0 4 Air Bersih dan Sanitasi 330.500.000 330.500.000 5 Energi dan Penerangan FFFPPPPenerangan 175.000.000 175.000.000 TOTAL 53.005.500.000 10.000.000.000 62.875.000.000
Berdasarkan  tabel  diatas  sub  sektor air  bersih  dan  sanitasi  yang  mengalami dampak  besar,  setelah  itu  pada  sub  sektor energy dan penerangan.

## 1. Subsektor Transportasi Darat
Kerusakan  pada  komponen  Jalan Kabupaten  75  meter  lebar  10  meter, Kerusakan    di  subsektor  transportasi  darat
sesuai  kewenangan  Kabupaten  secara  total mencapai  sebesar  Rp  62.875.000.000  yang terdiri atas nilai kerusakan sebesar Rp.53.000.500.000 (95,2%), dan nilai kerugiannya  sebesar  Rp.  10.000.000.000 ( 4,8 %), seperti terlihat pada Tabel 2.

## Tabel 3. Nilai Kerusakan Jalan Poros Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan
No. Komponen Individual Jalan (Juta Rp.) Jembatan (Juta Rp.) Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan 1. Jalan Cor  (750 M2 ) X Total Kerusakan Rp. 53.005.500.000,-

## 2. Subsektor Sumber Daya Air
Kerusakan  pada  komponen individual  Kerusakan  dan  Kerugian  di subsektor sumber daya air secara total yang
dialami  adalah  sebesar  Rp.  200.000.000, sedangkan  nilai  kerusakan  sebesar  Rp. 25.000.000,- (0,13 %), .
Tabel 4. Kerusakan Sumber Daya Air
No. Desa Tuana Tuha Komponen Individual Sumber Daya Air (juta Rp.) Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Pipa Air Induk Rp. 200.000.000 Total Kerusakan Rp. 200.000.000 3. Subsektor Air Bersih dan Sanitasi Kerusakan pada
subsektor air bersih/minum dan sanitasi meliputi kerusakan  menurut  sub  sistemnya  yaitu Pasokan  Air  Bersih/Minum.    Kerusakan pada  komponen,  jaringan  distribusi  150 meter Kerusakan di subsektor air bersih/minum  dan  sanitasi  secara  total  yang dialami  adalah  sebesar  Rp.  330.500.000
sedangkan  nilai  kerusakan  sebesar  Rp. 18.000.000  (  0,54%),  dan  nilai  kerugiannya sebesar  Rp.  312.500.000  (0,94%),  seperti terlihat pada Tabel 5.

## 4. Subsektor Energi dan Penerangan
Kerusakan pada subsektor energi dan penerangan di sektor energi dan penerangan secara total yang dialami adalah sebesar Rp. 175.000.000

## Tabel 5. Kerusakan & Kerugian Sub Sektor Air Bersih & Sanitasi
No Desa/Kecamatan, Komponen Individual Air Bersih (Juta Rp.) Sanitasi (Juta Rp.) Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan 1 Pipa air bersih 330.500.000 Total Kerusakan
330.500.000
.
Tabel 6. Nilai Kerusakan Energi & Penerangan
No. Desa Tuana Tuha – Desa Genting Tanah, Komponen Individual Energi & Penerangan (juta Rp.) Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Kabel Listrik Induk Rp. 175.000.000 0 0 Jaringan Sekunder ke rumah 0 0 0 Jaringan Listrik di rumah 0 0 0 Total Kerusakan Rp. 175.000.000

## Hasil Kajian Kebutuhan Pemulihan
Pada saat terjadinya bencana, serangkaian  kegiatan  penanganan  darurat telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah, Masyarakat  dan  pihak  lainnya.  Seluruh tindakan yang dilakukan membantu masyarakat  terdampak  agar  tidak  lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan  bencana,  maka  setelah berakhirnya  masa  penanganan  darurat  harus segera  dilaksanakan  kegiatan  rehabilitasi dan  rekonstruksi  wilayah  pascabencana, sehingga  pertolongan  terhadap  masyarakat yang terdampak bencana
dapat berkesinambungan. Rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana membutuhkan pengkajian yang  memadai  atas  bukti-bukti  berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan,  deprivasi  hak-hak  dasar, ketergangguan  proses  kemasyarakatan  dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya  kerentanan  pascabencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat  sampai  tingkat  yang  memadai pada  wilayah  pascabencana  dengan  sasaran utama  untuk  normalisasi  atau  berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan  dalam  wilayah  pascabencana. Rehabilitasi  bersifat  segera  dan  kegiatan masih berfokus utama pada kepada pemulihan  kehidupan  manusia  yang  masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan  darurat.  Pelayanan  kepada masyarakat  di  wilayah  bencana  tidak  boleh sampai terhenti ketika masa penanggulangan bencana terakhir.
Kajian  Jitu  Pasna  akan  memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu:
1. pengkajian akibat bencana
2. pengkajian dampak bencana; dan
3. pengkajian kebutuhan pascabencana

## PENUTUP
Dalam  Peraturan  Kepala  (Perka)
BNPB  No.  17  Tahun  2010  Tentang Pedoman
Umum
Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disebutkan  bahwa  proses  rehabilitasi  dan rekonstruksi merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah.
Perka  BNPB  No.  15  Tahun  2011 Tentang Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana  juga  menyatakan  bahwa pelaksanaan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi mencakup  aspek  fisik  dan  kemanusiaan dengan  prinsip  membangun  yang  lebih  baik (build  back  better)  dan  pengurangan  risiko bencana (disaster risk reduction) . Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,  merupakan  kegiatan  yang harus  segera  dilaksanakan  sesaat  setelah penanganan  darurat  selesai  dilaksanakan. Untuk  mempercepat  pemulihan  kehidupan masyarakat  pada  wilayah  pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pada wilayah  pascabencana  didasarkan  pada analisis  kerusakan  dan  kerugian  akibat bencana  dengan  memperhatikan  aspirasi masyarakat.
Adapun  sasaran  substansial  dari penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  tersebut  berfokus  pada  aspek kemanusiaan,  perumahan  dan  pemukiman, infrastruktur,  ekonomi-sosial,  dan  lintas sektor. Hal ini juga selaras dengan Peraturan BNPB No. 06. Tahun 2017.
Penyusunan  kebutuhan  pendanaan tersebut  dilakukan  secara  bottom-up  dan partisipatif,  yang  disinkronkan  dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah  daerah  serta  dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas  pemulihan  masing-masing  sektor berdasarkan  kebijakan  rehabilitasi  dan rekonstruksi. Besarnya kebutuhan pendanaan  untuk  kegiatan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  dihitung  berdasarkan  hasil
Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu
Pasna).
Pengkajian  kebutuhan  pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
dilakukan  berdasarkan  hasil  pengkajian terhadap  akibat  bencana  dan  dampak bencana.  Komponen  akibat  bencana  yang dikaji  terdiri  dari  penilaian  kerusakan, kerugian,  gangguan  akses,  gangguan  fungsi dan  peningkatan  risiko  bencana.  Pengkajian akibat  bencana,  dampak  bencana  sampai kepada  kebutuhan  pascabencana  meliputi sektor  permukiman,  infrastruktur,  ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.
Mengingat  kerusakan  pada  badan jalan  dan  jembatan  yang  menghubungkan beberapa  kecamatan  di  daerah  Sungai belayan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara tersebut  berdampak  pada  aspek  ekonomi, pendidikan,  social,  budaya  dan  lainnya, maka dari hasil kajian ini sudah sepantasnya pemerintah  memberikan  perhatian  dan mengakomodir  atas  usulan  baik  berupa dana,  pengadaan  material  atau  perbaikan area  relokasi  dan  lainnya  yang  relevan  dari rekomendasi  atas  hasil  kajian  kebutuhan pasca bencana yang terjadi di dusun Keliran Desa  Tuana  Tuha,  Kecamatan  Kenohan yang terdampak bencana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana (Lembaran Negara   Republik
Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4828).
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan.
Peraturan  BNPB  Nomor  05  Tahun  2017 tentang  Penyusunan  Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
.