## EKSISTENSI DAN PENERAPAN HUKUM ADAT MELAYU DI KOTA JAMBI
Oleh
Supian, Fatonah dan Denny Defrianti Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi Email: supian.ramli@unja.ac.id , fatonah.nurdin@unja.ac.id , defriantidenny@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  data  kualitatif  melalui  pendekatan  ekstrinsik,  yaitu pandangan  dan  penilaian    peneliti    dari  kacamata  netral    guna  mengetahui  dan  memahami  eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di Kota  Jambi,   selain itu juga  bertujuan untuk  memahami sejarah hukum adat melayu Jambi. Fokus penelitian ini adalah eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota Jambi. Dengan menggunakan  metode deskriptif dalam ranah kebudayaan.
Latar  belakang  dari  penelitian  ini  adalah  dimulai  dari  melihat  proses  lahirnya  sejarah  hukum adat melayu Jambi dan apa mendasari hukum adat bagi masyarakat melayu Jambi hingga eksistensi dan penerapannya.  Jika  hukum  negara  penerapannya  hanya  bisa  menagati  masalah.  Maka  hukum  adat melayu mampu menyelesaikan masalah.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sejak masuknya di Jambi hukum adat melayu Jambi belandaskan pada ajaran Islam. Pucuk induk undang nan lima menjadi dasar hukum adat melayu Jambi. Selain  itu  dikenal  empat  ragam  adat  melayu  Jambi.  Semua  ketentuan  adat  bersumber  pada  Al-qur ’ an dan  hadist.    Hal  ini  tercermin    pada  pepatah  adat “ adat  bersendi  syarak,  syarak  bersendi  kitabullah. ” Dan seloko adat “ syarak mengato, adat memakai. ” Simpulannya, Hukum adat melayu memiliki peranan yang sangat penting bagi mayarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat melayu di kota Jambi disamping hukum negara. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.
Kata kunci: hukum adat, adat istiadat, budaya, melayu, Jambi.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Sejak  lahir  di  dunia,  manusia telah  bergaul  dengan  manusia-manusia lain  di  dalam  wadah  yang  disebut masyarakat (Soekanto,199:1). Hal tersebut, bermula hanya sebatas
hubungan  dengan  orang  tua,  dan kemudian hubungan
tersebut pergaulannya akan semakin luas.
Dengan  semakin  luasnya  hubungan
interaksi  yang  terjadi  antar  manusia tersebut dalam suatu masyarakat, sehingga dibuatlah suatu pedoman yang merupakan  aturan  bagi  manusia  dalam pergaulannya  di  suatu  masyarakat tersebut.
Kehidupan  kekeluargaan  dalam masyarakat  Jambi  berpegang  pada norma-norma  dan  nilai-nilai  adat  yang berpedoman pada “ adat bersandi syarak,
syarak bersandikan kitabullah.
Ketentuan-ketentuan  adat  yang  menjadi adat-istiadat  dalam  masyarakat  dengan sendirinya  berkaitan  dengan  ketentuan agama  Islam,  yang  berbunyi “ syarak mangato,  adat  memakai  (lembaga  adat Propinsi Jambi,2003:185). Artinya, bahwa  apabila  kita  membicarakan  adat dan  adat  istiadat  yang  berlaku  pada masyarakat  adat  Jmbi,  berarti  sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Islami.
Sebagaimana  telah  dikemukakan terdahulu  dalam latar belakang masalah serta dari pengamatan awal ( grand tour ) ditemukan  fenomena-fenomena  yang dipilih  sebagai  objek  perhatian  untuk dikaji  secara  ilmiah.  Penelitian  ini difokuskan  pada  kajian  eksistensi    dan penerapan  hukum  adat  melayu  di  Kota Jambi.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana  sejarah  hukum  adat melayu Jambi ?
2. Bagaimana eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota Jambi? Penelitian ini bertujuan:
1. Untuk  mengetahui  sejarah  hukum adat melayu Jambi.
2. Untuk  mengetahui  eksistensi  dan penerapan  hukum  adat  melayu  di kota Jambi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Relevan
Menurut  Eka  Susylawati  dalam penelitiannya  yang  berjudul  Eksistensi hukum  adat  melayu  dalam  sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hukum adat sebagai  hukum non  statutoir ,  sesuai dengan  sifatnya  akan  secara  terus menerus  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat.  Sebagai  hukum  tradisional dan  asli  hukum  Indonesia,  hukum  adat digolongkan sebagai hukum yang primitif,  sehingga  tidak  jarang  banyak pihak  yang  meragukan  eksistensi  dan pendayagunaannya  pada  era  modern seperti  saat  ini.  Sedangkan  pihak  yang lain, masih mengakui eksistensi pentingnya  peran  hukum  adat  pada  era modern  ini,  mengingat  bahwa  tidak selamanya  hukum  tertulis  yang  berupa perundang  undangan,  dapat  selalu mengikuti perkembangan masyarakat. 1
Selanjutnya  menurut  Armida dalam  penelitiannnya  yang  berjudul Eksistensi  Lembaga  Adat:  Studi  Kasus
1 Lihat:
https://download.portalgaruda.org/articl
e.php?article .
Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Tanah Pilih  Pasko  Batuah  Kota  Jambi  dan Tinjauan  Kritis  terhadap  Perda  No.  5
Tahun 2007. Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  Pertama,  Perda No.  5  Tahun  2007  perlu  ditinjau kembali karena beberapa pasal dan poin masih  lemah.  Pasal  13  yang  mengatur tentang  hubungan  kerja  sama  masih samar-samar.  Kedua,  Lembaga  Adat Melayu Kota Jambi belum menjalankan amanat  Perda  No.  5  Tahun  2007,  yakni bekerja  sama  dan  berkoordinasi  dengan Kepolisian
Republik Indonesia, Kejaksaan,  dan  Badan  Peradilan;  kerja sana belum terlaksana
secara
organisasional dan institusional.
Kalaupun ada, kerja sama hanya bersifat
personal. Ketiga, Lembaga Adat Melayu  Kota  Jambi  belum  dapat menjalankan perannya dalam pemerintah maupun masyarakat. 2
Senada  dengan  hal  tersebut, menurut Komari dengan judul penelitiannya  Eksistensi  Hukum  Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. Hasil  penelitiannya  bahwa  sampai  saat ini  pelaksanaan  hukum  waris  di Indonesia  lebih  bercirikan  kombinasi antara  Adat  dan syariat.  Hal  ini tampak menjadi  sikap  ambivalen  di  kalangan
2 https://media.neliti.com/
masyarakat  muslim,  yang  di  satu  sisi ingin  menerapkan  hukum  waris  Islam berdasarkan  prinsip  kewarisan  menurut hukum  syariat,  tapi  di  sisi  lain  masih memegang teguh hukum Adat. 3
Penelitian sebelumnya yang menjadi  acuan  penelitian  ini  adalah penelitian  terdahulu  tentang  peranan lembaga adat melayu dalam melestarikan  budaya  melayu  yang ditulis  oleh  tim  peneliti  yang  diketuai oleh  Supian,  Selfi  Mahat  Putri  dan Fatonah  yang  mengemukakan  bahwa salah  satu  peranan  lembaga  adat  adalah tetap  melestarikan  adat  dan  budaya melayu  termasuk  di  dalamnya  hukum adat  yang  sudah  ada  di  dalam  budaya masyarakat Jambi.
Dari  ketiga  penelitian  terdahulu memiliki  persamaan  meneliti  eksistensi hukum  adat  melayu  dan  lembaga  adat. Perbedaan  dengan  penelitian-penelitian di  atas  terletak  pada    eksistensi  dan penerapan  hukum  adat  melayu  di  Kota Jambi. Penelitian ini melanjutkan penelitian kami terdahulu tentang peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya melayu Jambi.
METODE PENELITIAN Subjek dan Objek Penelitian
3 https://journal.uinsgd.ac.id
Berdasarkan sifat  dari penelitian kualitatif, informasi tidak saja diperoleh dari manusia tetapi juga berupa peristiwa,  situasi  yang  diobservasi dalam penelitian ini. Informan memberikan data primer yang berkaitan langsung.
Dalam penelitian ini yang menjadi  objek  utama  penelitian  adalah hukum  adat  melayu  Jambi.  Bagaimana eksistensi  dan  penerapan  hukum  adat melayu di kota Jambi.

## Lokasi dan Informan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Jambi. Provinsi  Jambi. Indonesia. Informan  merupakan  bagian  penting dari penelitian ini karena selain sebagai objek pengamatan, mereka juga sumber untuk  memperoleh  data  yang  valid. Peneliti  mendapat  sumber  data  utama dari segala tindakan dan kata-kata  yang dilakukan oleh informan yang
diobservasi  dan  diwawancarai  oleh peneliti  di  lapangan  pada  saat  mereka berkumpul  melakukan  tradisi  adat budaya melayu Jambi.
Profil  mengenai  informan  akan dipaparkan  sedetail  mungkin  untuk mendapatkan  gambaran  utuh  mengenai eksistensi  dan  penerapan  hukum  adat melayu di kota Jambi..
Informan  dalam  penelitian  ini dipilih berdasarkan pemahaman informan  tentang , dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keragaman  data  yang akurat.  Keseluruhan  dari  informan  ini dipilih  secara  beragam  mulai  dari perbedaan  jenis  kelamin,  usia,  dan profesi.

## Nama Informan  Penelitian
Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan  di  atas,  peneliti  memilih  5 informan  pria saja.
Berikut nama-nama informan:
Tabel 1. Informan Penelitian NO NAMA JENIS KELAMIN USIA PROFESI/JABATAN 1. Drs.  H.  Hasip  Kalimuddin Syam, M.M. (HKS) pria 79 thn Ketua  LAM  Provinsi  Jambi  dan  Mantan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2. Drs. H. Azrai Al Basri (AB) pria 64 thn Ketua LAM Kota Jambi 3. Muchtar  Agus  Cholib,  S.H. (MAC) pria 68 thn Wakil Ketua  LAM  Kota Jambi dan  Mantan Hakim. 4. Drs.  H.  Hasan  Ibrahim,  M.M. (HI) pria 70 thn Wakil Ketua VI  LAM Provinsi Jambi 5. DR. Maizar Karim (MK) pria 55 thn Ketua  Bagian  Sejarah  Hukum  Adat  Melayu LAM Provinsi Jambi dan Dosen UNJA. Metode (Desain) Penelitian Sebagai tulisan ilmiah, penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif yang
mengandalkan data kepustakaan,
wawancara yang mendalam dan observasi partisipan.
Pertama, melakukan pengumpulan sumber (heuristik)  dari  data  kepustakaan  baik berupa  sumber  primer  (arsip)  maupun sekunder  berupa  buku,    jurnal,  laporan penelitian,  majalah  dan  koran.  Setelah itu,  melakukan  observasi  lapangan terhadap  informan.  Lalu  dilanjutkan dengan  obsevasi  lapangan  dan  terakhir baru penulisan penulisan laporan.
Untuk  melengkapi  data  tertulis juga  dilakukan  wawancara  mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara pribadi,  agar  informan  dapat  bercerita lebih  nyaman  sehingga  informasi  yang diberikan  lebih  mendalam.  Wawancara selain  bertujuan  untuk  pengumpulan sumber  juga  sebagai  kritik  sumber untuk  menguatkan  data  tertulis  yang ada,  agar  penelitian  bisa  dijelaskan secara  kronologis  kemudaian  penulis melakukan observasi partisipan terhadap  kegiatan  hukum  adat  melayu Jambi di kota Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah  Hukum Adat Melayu Jambi
Proses Lahirnya Hukum Adat
Apabila  berbicara  akan  sebuah proses  maka  selalu  berkaitan  dengan perubahan.  Perubahan  berkaitan  erat
dengan perkembangan dalam ruang dan waktu  tanpa  mengurangi  substansi  nilai yang  menjadi  pengubahnya.  Dengan demikian,  sama  halnya  dengan  proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya  diakui  oleh  masyarakat baik  secara  yuridis  normatif  filosofis maupun sosiologis, hal ini tidak terlepas dari  sebuah  siklus  yang  menjadi  dasar atau  sumber  pembentuknya  sehingga lahirlah sesuatu yang dinamakan dengan hukum adat.
Istilah hukum adat dikemukakan pertama  kali  oleh  Prof.  Dr.  Christian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “ De  Accheers ” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr.  Cornelis  Van  Vollen  Hoven  dalam bukunya yang berjudul “ Het Adat Recht Van Nederland Indie ” (Pide, 2015: 1).
Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang  berarti  Hukum  Adat  pada umumnya memang belum/ tidak tertulis.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan  hukum  adatnya  dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka  dan  dikaji  lebih  lanjut  maka akan  ditemukan  peraturan-peraturan dalam  hukum  adat  yang  mempunyai sanksi  dimana  ada  kaidah  yang  tidak boleh  dilanggar  dan  apabila  dilanggar
maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.
Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam
bukunya
“ Adatrecht ” sebagai  berikut “ Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda  isinya,  hukum  adat  menunjukkan perkembangan ” selanjutnya dia menambahkan “ Hukum
adat berkembang dan maju terus, keputusan- keputusan  adat  menimbulkan  hukum
adat ”
Hukum adat merupakan terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yaitu adat  recht .  Hukum  adat  merupakan sistem  hukum  yang  dikenal  dalam tatanan  lingkungan  sosial,  sehingga dapat  dikatakan  jika  sistem  sosial merupakan  titik  tolak  dalam  membahas hukum  adat  di  Indonesia.  Kata “ adat ” berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti kebiasaan (Pide,2015:2).
Tata alur inilah yang
menunjukkan  bahwa  proses  beralihnya istilah  adat  menjadi  hukum  adat (adat recht) sebagai sebuah proses keteraturan yang  diterima  sebagai  kaidah.  Menurut Suryono  Soekanto  (dalam  Pide,2014:3- 4),  apabila  sebuah  kebiasaan  tersebut diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono, bahwa apabila sebuah kebiasaan tersebut memiliki daya
mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Dengan  demikian,  ada  beberapa    ciri- ciri pokoknya yaitu, sebagai berkut:
1. Tata  kelakuan  merupakan  sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat
2. Tata  kelakuan  merupakan  kaidah yang  memerintahkan  atau  sebagai patokan  yang  membatasi  aspek terjang warga masyarakat
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.
Secara singkatnya, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema, sebagai berikut:
Gambaran tersebut diatas menunjukkan  bahwa  proses  lahirnya hukum  adat  yang  mana  berawal  dari manusia  yang  dibekali  oleh  akal melalui pikiran, kehendak dan perilakunya
Hal  tersebut  sejalan  dengan pendapat  ketua  lembaga  adat  melayu provinsi Jambi, bapak Hasip Kalimuddin Syam mengemukakan
bahwa;
Hukum Adat Manusia Kebiasaan Adat
“ hukum  adat  ini  merupakan  hukum tidak  tertulis,  hukum  tidak  tertulis  ini sudah  ada  dan  berkembang  dalam budaya  masyarakat  kita  jauh  sebelum terbentuknya  negara  kesatuan  republik Indonesia.  Seperti  kita  ketahui  hukum adat  ini  sudah  ada  pada  kehidupan budaya  nenek  moyang  bangsa  kita. Hukum adat ini lahir dan terbentuk dari adat  kebiasan  nenek  moyang,  yang kemudian  menjadi  kontrol  sosial  bagi masyarakat terdahulu dalam berinteraksi  dan  ini  masih  berlangsung hingga  saat  ini ” .  (HKS,  wawancara,  1 Juli 2018).
Selaras dengan pendapat tersebut,    ketua  lembaga  adat  kota Jambi Datuk Azrai Al
Basri mengemukan bahwa:
“ Sejarah Hukum Adat Melayu ini sudah berdiri  jauh  sebelum  adanya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang mengatur pemerintahan, Hukum, Sosial, Kemasyarakatan  dan  segala  aspek  yang berhubungan dengan masyarakat  semua ini terangkum kedalam Hukum Pemerintahan  Adat  Melayu  Jambi. Hukum ini disebut juga sebagai Norma, yang  pada  zaman  dahulu  digunakan sebagai pedoman dalam Berumah
Tangga, Berhalaman, Bertepian, bertetangga,  berkampung,  bernegeri.
Hukum ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat  yang  berada  dalam  wilayah kekuasaan  Melayu  Jambi,  dan  yang melaksanakan  Hukum  Adat  Melayu  ini meliputi  3  bagian  yaitu  masa  animisme dan  dinamisme,  hindu  budha  dan  masa Islam. ” (AAB,  wawancara,  3  Agustus 2018)
Perkembangan hukum adat melayu  Jambi  di  dalam  masyarakat Indonesia tergambarkan dalam 3 bagian yaitu:

## Masa animisme dan dinamisme
Pada  masa  ini  Hukum  adat melayu  berkembang  di  zaman  sebelum masuknya Agama Hindu-Budha, kepercayaan  masyarakat  pada  saat  itu masih  bergantung  pada  roh-roh  nenek moyang  dan  benda-benda  yang  mereka anggap  keramat.  Pada  saat  ini  hukum adat  melayu  di  pimpin  oleh Jomhor . Jomhor merupakan tokoh-tokoh masyarakat  yang  cerdas  dalam  segi berfikir  dan  memecahkan  masalah, karena  pada  masa  ini  mereka  belum mengenal  agama  maka  dari  itu  mereka menggunakan  akal  saja  apabila  terjadi suatu pelanggaran sosial.
Masa Hindu dan Buddha
Setelah masuknya agama Hindu- Buddha  maka  adat  Melayu  Jambi menjadi  lebih  berwarna  karena  adanya
akulturasi  antara  kebudayaan  melayu jambi  dan  kebudayaan  agama  Hindu- Buddha yang menyebabkan adat tersebut  memiliki  landasan  yang  kuat yaitu  berupa  agama  dan  adat  Melayu Jambi  pun  berubah  gelar  menjadi taliti.
Yang  dI  maksud taliti yaitu  merubah segala  ketentuan  adat  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  agama  diubah  menjadi aturan-aturan  agama  yang  dibawa  oleh Hindu-Buddha.

## Masa Islam
Adat  Basandi  Syarak,  Syarak basandi  Kitabullah .  Pada  masa  inilah Hukum  Adat  Melayu  diberi  gelar Adat nan  Sebenar  Adat, karena  semua peraturan  yang  telah  dibuat  dari  masa
Jomhor hingga
Hindu-Budha
disempurnakan  menggunakan  Syariat Islam.
Bagaimana lahirnya Hukum adat melayu  Jambi?  Menurut  pakar  hukum negara    bapak  Muchtar  Agus  Cholif yang juga menjabat sebagai wakil ketua lembaga adat melayu Jambi, mengatakan bahwa,
“ Sebelum  masuk  kejawaban  alangkah baiknya  kita  pahami  dulu  apa  itu ADAT,  adat  secara  ilmiah  ada  3 pengertiannya,  yang  pertama  Adat dalam  artian  Budaya  yaitu  perbedaan pakaian,  tradisi,  yang  secara  turun temurun dilakukan masyarakat tersebut, yang kedua adat dalam artian Etika atau sopan  santun  suatu  daerah yang
berfungsi  sebagai  cara  yang  lebih  halus untuk menjalin hubungan kekeluargaan, yang  ketiga  yaitu  Hukum  Adat,  adat dalam  arti  hukum  ini  yaitu  setiap persoalaan  yang  ada  perintah  dan larangan  bila  dilanggar  akan  dihukum dan  inilah  yang  sama  rata  diterapkan dalam provinsi Jambi sekarang, biarpun ada  beragam  macam  adat  di  Jambi tetapi  Hukum  Adat  ini  lah  yang  sama penerapannya di Provinsi Jambi. ”
(MAC, wawancara, 3 Juli 2018)
Jika  ditanya  tentang  kapan Hukum  Adat  Jambi  itu  ada  maka jawabnya masih menurut MAC, “ hukum  adat  Jambi  ada  sejak  manusia ada  di  Jambi  ini,  disebut  juga  dalam adat “ Lahir  seperti  jalan  setapak ditengah rimbo ” siapa yang memulai itu tidak  diketahui  tiba-tiba  sudah  ada  saja jalannya, akan tetapi setelah berkembangnya  masyarakat  dan  juga mendapat  pengaruh  budaya  dari  luar seperti  Hindu-Buddha  kemudian  Islam sehingga  terjadilah  perubahan  dari masa-kemasa. ” (MAC,  wawancara,  3 Juli 2018)
Hukum  Adat  Melayu  Jambi  itu sejak  dari  masa  Melayu  tua  (yang disebut  dengan  Jumhor)  sehingga  masa Putri  Selaro  Pinang  Masak yang menikah dengan Datuk Paduko Berhalo terjadi penelitian kembali tentang Hukum  Adat  Melayu  yang  pada  masa itu  Islam  telah  berkembang  di  Negeri
Jambi, jadi semua hukum yang bertentangan  dengan  Islam  dihapuskan, akhirnya  hukum  adat  ini  sebutannya dari Jumhor berganti  menjadi Taliti yang  merupakan  hasil  penelitian  dan pencocokan  denga  hukum  Islam  yang telah ada. Akan tetapi ditengah masyarakat masih banyak yang menerapkan  Hukum  Adat Jumhor , melihat  hal  itu  terjadi  di  tengah masyarakat  maka  ketika Orang  Kayo Hitam menjadi Rajo Jambi diadakan lah semacam Rapat  Besar  Adat (RBA) yang  disakralkan  dengan  beberapa syarat  bersumpah  ketika  penutupan rapat  yaitu : Dengan memotong Kerbau Setengah  Duo  (Kerbau  yang  sedang hamil  tua)  dan  seluruh  rambut  peserta RBA yang hadir.
Dalam  sejarahnya  Rapat  Adat  terjadi sebanyak empat kali yaitu :
a) Rapat Besar Adat I (Bukit Siguntang, 1502 M) Alasan  terjadinya  Rapat  Besar  Adat
ini adalah Menyatukan Adat dengan Syarak sehingga menghasilkan keputusan  hasil  rapat  :  1.  Negara Kerajaan  Melayu  Jambi  berubah menjadi  Negara  Melayu  Islam Jambi,  2.  Adat  Basandi  Syarak,  3. Pucuk Adat Rumpun Taliti.
b) Rapat  Besar Adat  II (Bukit Setinjau Laut Kerinci, 1530 M)
Pada  RBA  kali  ini  bertujuan menyatukan Undang dengan Taliti , alasan  mereka  menyatukan  karena mereka  ingin  memperluas  kekuasaan kerajaan  jambi  yang  pada  saat  itu terukur  dari Selat  Berhala sampai  ke wilayah Kotoboyo (Rangkiling, Sarolangun sekarang), dan dari Kotoboyo  hingga  Kerinci  masih  dalam pengaruh Kerajaan Pagaruyung.
Pada  tahun  1524  M  raja  Jambi mengutus  Jenang  ke  Kerinci  untuk meminta  pajak  Upeti,  akan  tetapi mereka  menolak  karena  merasa  bukan bagian  dari  Warga  Jambi  melainkan bagian  dari  Pagaruyung,  dan  Hukum Adat  mereka  tidak  sama  dengan  jambi (Taliti)  melainkan  mengikuti  Hukum Adat  Pagaruyung  (Adat).  Oleh  karena itu  maka  terjadilah  perang  antara Kerinci-Jambi  pada  tahun  1524-1526, Kerinci  pada  saat  itu  dipimpin  oleh Tiang  Bungkuk  Mendago  Rajo yang merupakan  seorang  depati  dari Muaro Langkap, Tamiai . Dalam perang tersebut  Kerinci  kalah  dari  Kerajaan Jambi sedangkan Tiang Bungkuk Mendago  rajo  dibawa  ke  Jambi  untuk diadili.
Akhirnya setelah
RBA dilaksanakan  maka  dikelurkanlah  hasil putusan  RBA  tersebut  yang  berisi sebagai berikut : Mengukuhkan Putusan Adat  di  Bukit  Siguntang,    Memadukan Undang  dengan  Taliti,  Penentuan  Batas Wilayah Jambi.
RBA ini dihadiri  oleh Pangeran
Tumenggung Kabo Dibukit yang
merupakan  anak  Orang  Kayo  Hitam dari daerah Jawa.
c) Rapat Adat I (Bukit Tinggi,
SUMBAR. 1842 M) Dihadiri oleh : Seluruh Kepala atau Pimpinan adat se-Sumatera dan Pihak Belanda.
Hasil rapat :
1. Hakim adat tidak boleh
menjatuhkan hukuman badan terhadap  tersangka,  tetapi  hanya boleh  dengan  menjatuhkan  hukum denda  (Hukum  Bangun),  karena pada  saat  itu  KUHP  atau  hukum Belanda  suda  mulai  diterapkan secara serentak di Sumatera.
2. Dalam  rapat  ini  juga  menetapkan standar  denda  paling  tinggi  yaitu 950 PESO atau setara dengan 2.400 gr emas.
d) Rapat adat II (Tanah Pilih, Jambi. 1908
M)
Dihadiri  Oleh  :  -Dipihak  belanda langsung dihadiri oleh Residen Belanda.
- Dipihak Jambi dihadiri oleh seluruh
Pasirah, Mendapo dan pimpinan adat yang ada dijambi saat itu. Hasil Rapat : 1. Penetapan Hukum Pampas (Hukum Melukai Orang)
Sementara itu salah satu pengurus  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi bidang hukum adat bapak Maizar Karim mengemukakan bahwa,
“ Hukum  Adat  Melayu  awalnya  tida berasaskan Islam, kemudian ada pertemuan  besar  di  bukit  siguntang yang  akhirnya  menyatakan  bahwa melayu  itu  lebih  duluan  menetapkan bahwa Islam sebagai asas negeri dengan slogan “ Adat  Basandi  Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah ” jadi Jambi ini yang lebih  dahulu  memakai  slogan  tersebut ketimbang  daerah  tetangga  Sumatera Barat  yang  mulai  mempopulerkannya setelah musyawarah di Bukit
Marapalam  setelah  perang  Paderi. ” (MK, wa.wancara, 3 Agustus 2018)
Dari berbagai paparan ahli adat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat  melayu  Jambi  sudah  ada  jauh sebelum  negara  kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. Hukum adat melayu Jambi lahir dari adat istiadat dan norma-norma yang ada dan berkembang dari  jaman  nenek  moyang  orang melayu, dari masa animisme dinamisme hingga masa Hindu Budha dan berlanjut pada  masa  Islam.  Peraturan-peraturan
yang mengikat pada masa Hindu Budha disempurnakan dengan masuknya
Islam. Semua hukum adat melayu Jambi pada  awalnya  dikenal  dengan  istilah Jumhor berganti menjadi taliti belandasakan pada Al-Quran dan Hadist yang  tergambarkan  dalam  seloko  adat melayu  Jambi “ adat  bersendi  syarak, syarak  bersendi  kitabullah.  Syarak megato, adat memakai. ”
Eksistensi  dan  Penerapan  Hukum Adat Melayu
Dasar Hukum Adat Bagi Masyarakat Melayu Jambi
Hukum  adat  merupakan  sistem hukum  yang  dikenal  dalam  lingkungan kehidupan  sosial  di  Indonesia.  Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan  hukum  yang  tidak tertulis  yang  berkembang  sejak  dahulu dan  sudah  berakar  didalam  masyarakat serta  dipertahankan  dengan  kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun hukum  adat  tersebut  tidak  tertulis  akan tetapi  hukum  adat  memiliki  akibat hukum  terhadap  bagi  siapa  saja  yang melanggarnya.  Norma-norma  dan  nilai- nilai  yang  ada  di  dalam  hukum  adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.
Hukum  adat  bagi  masyarakat berfungsi  sebagai  neraca  yang  dapat
menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau  tidak  pantas  atas  suatu  perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga  eksistensi  hukum  adat  lebih sebagai  pedoman  untuk  menegakkan dan  menjamin  terpeliharanya  etika kesopanan,  tata  tertib,  moral  dan  nilai adat dalam kehidupan masyarakat.
Hukum  adat  disebut  hukum  asli karena  lahir  dari  bawah  atau  dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya  menjelmakan  perasaan masyarakatnya dan hukum adat itu tidak kaku.  Seperti  disebut  dalam  seloko adat: ” adat  di  atas  tumbuh,  lumbago  di atas  tuang,  memahat  di  atas  batu, mengukir di atas baris ” .
Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari, memiliki wibawa  dan  kewibawaan  inilah  sebagai modal  utama  dalam  pemerintahan  adat. Hukum  adat  tidak  mengenal  adanya rumah  tahanan  atau  penjara  sehingga bagi  yang  dinyatakan  bersalah,  hukum adat  mempunyai  sanksi  moral  dan material sebagai efek jera.
Hukum adat Jambi memiliki dan berlandaskan  atau  sendih  yang  kukuh dan  kuat  (Lembaga  Adat  Provinsi Jambi,  2001:  8).  Hal  ini  terbukti,
walaupun  telah  melalui  rentang  waktu yang  panjang  dan  masyarakatnya  telah hidup  dalam  kekuasaan  pemeintahan yang  silih  berganti  dengan  corak  yang berbeda-beda. Namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat hingga saat ini.
Adapun  yang  menjadi  landasan dasar  hukum  adat  Jambi  adalah  yang disebut  dengan  induk  undang  nan  lima. Yaitu:  1) Titian  Tereh  Batanggo  Batu.
2) Cermin  Nan  Idak  Kabur. 3) Lantak Nan  Idak  Goyah. 4) Nan  Idak  Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas.
5) Kato Seiyo.
Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian anggota  masyarakat  daerah  Jambi  yang dikenal  dengan  semboyan  sepucuk Jambi sembilan lurah.
Ada  pun  pengertian  dari  5 macam  induk  undang  nan  lima  tersebut dapat kita pahami sebagai berikut:
Dasar  Pertama, “ Titian  Tereh Batanggo  Batu ” maksud  dari  induk undang  yang  pertama  ini  yaitu,  hukum adat  melayu  Jambi  bersumber  dari Hadist  Rasulullah  (titian  tereh)    yang mengacu  pada  Al-Quran  (batanggo batu) yang di sebut “ Syarak ” dijadikan tutunan utama
sebagaimana diungkapkan  dalam  seloko  adat  melayu Jambi “ adat  bersendi  syarak,  syarak
bersendi kitabulla. ” , “ Syarak mengato adat memakai. ” Dasar  Kedua, “ Cermin  nan Idak Kabur ” maksud dari induk undang yang  kedua  ini  yaitu  ketentuan  hukum yang  sudah  berlaku  atau  sudah  ada, berasal  dari  masa  berabad-abad  silam yang telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi masyarakat  dan diikuti dari generasi  ke  generasi.  Dasar  kedua  ini mengacu pada seloko adat melayu yang berbunyi “ jalan berambah yang dituruti, baju berjahit yang dipakai. ”
Dasar  Ketiga, “ Lantak  nan Idak Goyah ” lantak atau tonggak adalah sebatang  kayu  atau  beton  yang  salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukan  ke  dalam  tanah  untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu.  Maksudnya  adalah  dalam menentukan hukum dan melaksanakannya, orang yang berwenang harus jujur, tidak pilih kasih, memiliki  mental  dan  tekad  yang  teguh sehingga  keadilan  bagi  semua  orang dapat ditegakkan. Sebagaimana digambarkan dalam  seloko  adat  melayu
“ beruk dirimba disusukan, anak dipangku  diletakan. ” , “ tibo  dimato jangan dipicingkan, tibo diperut jangan dikempeskan. ” Dasar  Keempat, “ Nan  Idak lapuk  Keno  Ujan,  Idak  Idak  Lekang Keno  Panas ” maksud  dari    induk undang  yang  keempat  ini  adalah berpegang  pada  kebenaran  yang  tidak berubah.  Sebagaimana  digambarkan dalam  seloko  adat “ dianjak  layu, diumbat mati. ” Dasar  Kelima, “ Kato  Seiyo ” maksudnya adalah kata seiya, kesepakatan,  mufakat.  Artinya  setiap persoalan  yang  rumit  akan  diselesaikan dengan  musyawarah  dan  mufakat. Hasilnya  menjadi  pegangan  bersama. Sehingga  pembicaraan  yang  sudah dimusyawarahkan dan dimufakati dangan kato  seiyo akan  diperoleh
kesepakatan  yang  harus  diakui  dan dipatuhi  bersama  seperti  digambarkan dalam  seloko  adat “ elok  air  karena pembuluh,  elok  kato  karena  mufakat. ” , “ bulat  boleh  digulingkan,  pipih  boleh dilayangkan. ” Kelima  dasar  hukum  tersebut dalam kondifikasinya dinamakan
“ Induk  Undang  Nan  Lima ” .  Sesuai dengan  kedudukannya  maka  dalam menetapkan hukum adatatau menyelesaikan  persoalan  yang  timbul harus  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  induk  undang nan lima tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan  yang  diungkapkan  oleh MAC bahwa;
“ Penerapan  hukum  adat  melayu  Jambi dahulu  bagus  akan  tetapi  sekarang mulai maraknya penyelewengan
kosakata  adat  seperti  misalnya “ Adat besandikan  syarak,  Syarak  besandikan Kitabullah ” ini  salah  karena  ada penambahan  kata “ Kan ” diakhir  kata “ Besandi ” seharusnya  kata  tersebut tidak boleh dikurang maupun
ditambahkan  karena  leluhur  dahulu bersusah  payah  agar  bisa  menemukan kata yang dapat dipakai secara universal ibarat  pepatah “ Dak  Lapuk  Dek  Ujan Dak  Lekang  Dek  Paneh ” yang  artinya tidak  ketinggalan  zaman.  Akibat  lain yang ditimbulkan
daripada pengurangan atau penambahan kosakata tersebut  berdampak  pada  kalimat    yang sering  diucapkan  terpisah  misalkan kalimat  pepatah “ Dak  Lapuk  Dek  Ujan Dak  Lekang  Dek  Paneh ” yang  terus disebutkan  oleh  tokoh  adat  maupun pembawa  seloko,  maka  tidak  sedikit orang  beranggapan  bahwa  kalimat tersebut  merupakan  seloko,  padahal
sebenarnya  kalimat  tersebut  diambil dari  dasar  hukum  adat  melayu  jambi yaitu “ PUCUK UNDANG ” yang terdiri dari  5  butir  dan  tidak  dapat  dipisah antara satu dengan yang lainnya, karena tiap  kalimat  merupakan  lanjutan  dari kalimat sebelumnya. (MAC,
wawancara, 3 Juli 2018).
Adat  melayu  Jambi  khususnya bersumber  dan  mengacu  pada  ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist seperti  yang  tercantum  dalam  dasar pertama  induk  undang  nan  lima “ titian tereh batanggo batu , ” yang digambarkan  dengan  seloko  adat “ adat bersendi syarak, syarak bersendi kibullah. ” dan “ syarak  mengato,  adat memakai. ”
Hukum  adat  melayu  Jambi,  jika diteliti  dengan  seksama  ternyata  telah mengatur segi-segi kehidupan perorangan  dan  masyarakat  (sosial) pada  yang  sekeci-kecilnya  dengan perangkat hukum yang sederhana berupa petatah petitih dan seloko adat. Eksistensi    dan  Penerapan  Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi
Keberadaan  masyarakat  hukum atau  persekutuan  hukum  tidaklah  dapat digugat oleh siapapun, karena terbentuknya merupakan suatu natuurnoodwendigheid. Inilah yang dimaksudkan  oleh  Ter  Haar  (dalam Pide,2015:91)  sebagai  suatu  realitas
matejurish yang  tidak  seorangpun berpikir untuk membubarkannya.
Unsur-unsur  definisi  ini  merupakan kriteria  eksistensial  masyarakat  hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu:
1. Tatanan  kelompok  yang  bersifat tetap
2. Dengan kekuasaan (penguasa)
sendiri
3. Kekayaan material dan bukan material sendiri (Pide,2015:91)
Sejalan dengan perubahan
zaman,  maka  adat  dan  budaya  Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya yang mendapatkan  tantangan  tersebut  hanya di  wilayah  perkotaan  saja,  namun karena  kemajuan  zaman,  kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini,  sudah  mulai  masuk  ke  pedesaan hingga pelosok dan pedalaman. Terjadinya dekadensi moral dan berabagai  masalah  serta  krisis  sosial yang
sesungguhnya memerlukan perhatian  serius  dan  peran  aktif  seluruh masyarakat  Jambi  bagi  perkembangan generasi  penerus.  Tergerusnya  budaya ini sangat jelas terlihat dari aspek sopan santun  dan  budaya  berpakaian.  Saat  ini sudah sangat banyak terjadi penyimpangan  yang  dilakukan  oleh generasi  muda  Jambi,  penyimpangan pergaulan, penyimpangan akhlak, penyimpangan berpakaian dan lain-lain. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  IH (wawancara, 3 Juli 2018):
“ penerapan  hukum  adat  melayu  di Jambi sebenarnya masih berjalan dengan  baik,  dalam  hal  ini  masih berperannya kontrol sosial dari lembaga adat  melayu  Jambi  dan  pemuka  agama bekerjasama dengan pemerintahan melalui  KESBANGPOL,  contoh  dalam
membina penyakit-penyakit sosial dalam  masyarakat,  separti  para  PSK, anak-anak  jalanan  yang  putus  sekolah, para  pemakai  narkoba,aliran  sesat  dan lain-lain,  dibina  akhlaknya  melalui peranan  dari  lembaga  adat,  pemerintah dan  mitra  lembaga  adat  seperti  LSM melakukan penyuluhan dan pembinaaan karakter  yang  menyimpang  tersebut.
Hal tersebut merupakan bentuk kerjama dalam mengontrol mengatasi permasalahan penyakit masyarakat. Artinya,  lembaga  adat  memiliki  peran yang penting dalam membantu pemerintah.
Lebih lanjut IH mengatakan, hal ini  bisa  kita  ambil  contoh  adanya keresahan yang terjadi dalam masyarakat  tentang  aliran  sesat,  maka lembaga adat bekerjasama dengan MUI, KESBANGPOL,KOREM, POLDA akan  bekerjasama  dalam  mengatasi permasalahan  yang  menjadi  keresahan masyarakat  tersebut.  Misalnya  melalui seminar, dan pembinaan melalui pengajian.
Dalam  seloko  adat,  disebutkan “ Kempas  dulu  baliung  dulu,  kempas kini  baliung  kini ” .  Maksudnya  masa yang  lalu  sudah  berganti  dengan  masa sekarang.    Sayangnya  pergantian  masa yang  terjadi  membawa  pergantian  pula dalam aspek budaya. Seharusnya budaya “ yang  tak  lapuk  dek  ujan,  tak lekang  dek  panas ” harus  senantiasa dipelihara,  dilestarikan.  Dan  kewajiban
bersama  seluruh  masyarakat  Jambi untuk  tetap  mempertahankan  budaya Jambi  yang  religius  ini,  agar  Jambi menjadi daerah yang berbudaya. Karena jika  tidak,  maka  Jambi  akan  tergilas oleh kemajuan zaman dan derasnya arus globalisasi, akibatnya dalam seloko adat disebutkan, “ Biso  kawi  turun  ke  bumi, jatuh ke gunung, gunung pecah, jatuh ke sawah  padi  ampo,  jatuh  ke  diri  badan binaso ” .( Lembaga  Adat  Provinsi  Jambi,
Pokok-Pokok  Adat,Hukum  Adat  Jambi , 2001: 14)
Perubahan zaman, kemajuan teknologi  komunikasi  dan  informasi, adanya  internet  dan  berbagai  jenis media  sosial,  di  satu  sisi  merupakan sarana kemudahan yang dapat dirasakan serta  dimanfaatkan  oleh  masyarakat, tetapi  di  sisi  lain  dapat  mempengaruhi sikap  dan  tingkah  laku  masyarakat, merusak  moral  dan  akhlak  serta terjadinya  pergeseran  nilai-nilai  budaya masyarakat dan bangsa, termasuk budaya  melayu  Jambi.  Anak-anak  dan generasi  muda  bangsa,  khususnya generasi  muda  melayu  Jambi  sudah mulai  berpindah  budaya,  atau  bahkan melampauai  nilai-nilai  religius  budaya. Sudah  mulai  ada  yang  terpengaruh narkoba,  mabuk,  judi  dan  tawuran, sudah  ada  pula  yang  mulai  bergaul  di
luar  batas  dan  norma-norma  agama bahkan pergaulan bebas.
Oleh  karena  itu  adat  dan  budaya Jambi  yang  seharusnya “ Nan  Tidak Lapuk  dek  Hujan,  Tidak  Lekang  dek Panas ” ini,  mendapat  ujian  berat. Masyarakat melayu Jambi yang harusnya  berpegang  teguh  kepada kebenaran  dan  nilai-nilai  religius  adat dan budayanya, “ Di anjak layu, dianggung  mati ” ,  tetapi  mulai  tergerus di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Jika dalam adat dan budaya Jambi,
 Tegak mengintai lengang
 Duduk menanti kelam
 Tegak berdua bergandeng tangan
 Salah Bujang dengan Gadis kawin Itu saja sudah dianggap aib besar,
pergaulan  antara  seorang  bujang dengan  gadis  yang  diduga  kuat  telah melanggar  adat,  hanya  dengan  tegak berdua bergandeng tangan, sudah dianggap    memberi  malu  kampung  dan harus  dikawinkan,  maka  bagaimana dengan  saat  ini?  Sudah  sangat  jauh melampaui batas-batas adat  dan budaya tersebut, tetapi ada segelintir orang yang menganggap sudah biasa.
Jika kita berbicara tentang adat dan  melayu  Jambi  dalam  konteks ekonomi  kreatif  dan  pariwisata.  Dalam konteks ekonomi dan dunia usaha, yang
cenederung  bebas  asal  menghasilkan uang,  harus  dijaga  betul  agar  tidak keluar  dari  koridor  adat  dan  budaya melayu  Jambi,  demikian  pula  dengan pariwisata, jangan sampai untuk mendapatkan  devisa  atau  PAD  daerah, kemudian mengorbankan nilai-nilai religius  yang sudah ada dalam adat  dan budaya  melayu  Jambi.    Justru  yang harus  dikembangkan  adalah  ekonomi kreatif  dan  pariwisata  yang  terus mempertahankan  dan  mengembangkan nilai-nilai  religius  dalam  adat  dan budaya melayu Jambi tersebut.
Dalam  eksistensi  hukum  adat melayu  di  Jambi  menurut  pandangann AAB (wawancara, 3 Agustus 2018) ada nilai-nilai sosial yang terkandung didalam penerapan hukum adat :
“ sejak  dahulu  Jambi  ini  aman  dengan berlakunya  hukum  adat  melayu  jambi. Hukum  ini  masih  sangat  kental diterapkan  dalam  lingkup  masyarakat dan  diselesaikan  oleh  ninik  mamak, tuo-tuo  tengganai  di  kampung,  dan semenjak  dari  tahun  2000an  inilah hukum  adat  melayu  mulai  berkurang dalam  hal  penerapannya  sehingga terdapat beberapa contoh kasus permasalahan penegakan hukum,
seperti  misalnya  orang  mencuri  :  kalau dahulu  orang  mencuri  langsung  diadili di  kampung  tersebut  melalui  pegawai syarak, ninik mamak, tuo-tuo tengganai atau  disebut  juga  dengan Badan  LIT , badan  lit  merupakan  suatu  struktur yang  dibentuk  di  kampung-kampung yang  berfungsi  sebagai  penyelesai  atau
penengah  masalah  yang  terjadi  antara warga sehingga dahulu hampir dikatakan  tidak  ada  kasus  yang  naik hingga  ke  persidangan  apalagi  sampai masuk penjara, karna sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui  musyawarah  mufakat. ” (AAB, wawancara, 3 Agustus 2018).
Untuk menjaga nilai-nilai religius  tersebut,  maka  semua  pihak yang  terkait,  baik  pemerintah    ulama, tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  tokoh pendidikan,  tokoh  pemuda  dan  seluruh masyarakat  Jambi,  harus  menunjukkan peran  dan  kontribusinya  dalam  proyek ini.  Harus  ada  pihak-pihak  yang memberi  teladan,  agar  adat  dan  budaya melayu Jambi yang merupakan ketentuan  yang  sudah  ada  sejak  ratusan tahun yang lalu itu, harus dipertahankan,  karena  sudah  terbukti dan  teruji  kebaikan  dan  nilai-nilai religiusnya dalam membina dan mengayomi  masyarakat. “ Cermin  nan Tidak  Kabur ” ,  demikian  dalam  hukum adat  melayu  Jambi,  adat  dan  budaya yang  harusnya  diikuti  dari  generasi  ke generasi.  Generasi  tua  mewariskan  dan menerapkannya  kepada  generasi  muda, dan  generasi  muda  mengambil  dan mentauladani generasi tua.
Sementara eksistensi dan penerapan  hukum  adat  melayu  menurut pandangan MAC:
“ Eksistensi  dan  penerapan  hukum  adat melayu Jambi terletak pada pengurusnya yang sangat memperihatinkan, banyak dari pengurus tersebut hanya duduk bersantai  tanpa  tau  apa  tanggung jawab yang sedang diembankan kepadanya,  banyak  pula  dari  mereka yang  duduk  di  lembaga  adat  tanpa tahu hukum adat itu sendiri, maka dari itu  Datuk  muchtar  menyatakan  dalam rapat  akbar  bersama  gubernur  dan wakil  gubernu  serta  para  hadirin pemangku adat negeri jambi ini dalam pidatonya menyampaikan “ Dalam
Kurun  Waktu  40  Tahun  Kedepan Apabila  Hukum  Adat  Melayu  Jambi tidak Kunjung ditegakkan maka Jambi Akan  dipimpin  oleh  Pemimpin  yang tidak  tahu  siapa  bapaknya ” .  Hal  ini didasari  oleh  banyaknya  perzinahan dimana-mana  akan  tetapi  tidak  dapat diselesai  lewat  hukum  adat  karena para  pemangku  adat  itu  sendiri  tidak mengerti. ” (MAC,  wawancara,  3  Juli
2018).
Penerapan Hukum Adat
Melayu itu sebelum berlakunya undang- undang  pemerintahan  yang  sah  di Zaman  Soeharto  itu  berlaku  Hukum Adat Melayu, menurut MK
“ dimanapun  baik  apapun  peristiwa- peristiwa  kriminal  dan  pelanggaran hukum  serta  perbuatan  negatif  lainnya yang  termasuk  kedalam  lingkup  hukum adat  melayu  akan  diselesaikan  dan divonis  secara  adat  melalui  ketentuan Hukum  Adat  yang  berlaku,  akan  tetapi tidak dengan cara dipenjarakan melainkan  dengan  cara  ganti  rugi,  dan dikenakan  hukum  bangun  bagi  mereka yang menghilangkan nyawa seseorang. ” (wawancara,   3 Agustus 2018).
Lebih  lanjut  MK  mengatakan bahwa “ dalam mengganti rugipun harus ada syaratnya mulai dari Asam segaramnya, Selemak semanisnya,
Umbuk  umbainya,  Sian  Bakar  dan Lainnya. ” Hal    ini  diterapkan  sebelum munculnya  undang-undang  pemerintah desa,  tapi  setelah  munculnya  undang- undang  pemerintah  desa  mulai  berlaku hukum  positif  atau  yang  biasa  disebut KUHP  dan  ini  adalah  awal  dari tergerusnya  Hukum  Adat  Melayu  di tengah  masyarakat  dan  jarang  dipakai terkecuali  desa  yang  berada  jauh  dari perkotaan  dan  jalan  lintas,  dan  dalam penyelesaian  kasus  secara  hukum  adat itupun masih di lanjutkan masyarakat ke pihak  kepolisian  dengan  alasan  mereka tidak  puas  dengan  hukum  adat  yang masih  tradisional  dalam  menyelesaikan permasalahan  di  era  modern  ini,  tapi tidak  serta  merta  seluruh  pelanggaran tidak  dapat  diselesaikan  lewat  hukum adat,  terbukti  ada  beberapa  yang diselesaikan  secara  hukum  adat  seperti perbuatan  asusila  dengan  cara  cuci kampung,  kemudian  ada  sengketa  dan peperangan  antar  kelompok  masyarakat dapat  diselesaikan  lewat  musyawarah ninik mamak tuo-tuo tengganai Kampung. ”
Seperti  penjelasan  dari  MK bahwa bisa diambil contoh dari kampung  saya  itu  di  daerah  Bungo semenjak  adanya  jalur  lintas  sumatera, dan  lancarnya  lalulintas  tersebut  sudah jarang  dipakai  hukum  adat  tersebut, secara  organisasi  memang  ada  lembaga adat tersebut akan tetapi dalam realisasinya tidak ada.
Secara umum dalam adat melayu  Jambi  terbagi  empat  ragam kategori  dasar  adat  menurut  para  pakar adat melayu Jambi. Yaitu:

## Adat Yang Sebenar Adat
Adat  yang  sebenarnya  adat adalah  inti  adat  yang  berdasarkan kepada  ajaran  agama  Islam  yang bersumber  pada  Al-Quran  dan  Hadist. Adat  inilah  yang  tidak  boleh  diubah, ditukar,  dianjak  dan  dialihkan.  Adat  ini berdasarkan kepada pengertian manusia terhadap  eksistensi  dan  sifat  alam  yang kasat  mata.  Sifatnya  adalah  sesuatu yang  melekat  dan  menjadi  ciri  khas benda atau keadaan, yang membedakannya  dangan  benda  dan keadaan lainnya. MAC pernah
mengemukakan  contoh  yaitu  Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki
pasangannya adalah
perempuan.  Maka  sudah  seharus  dan sewajarnya  laki-laki  menikahi  atau mengawini  perempuan  bukan  yang sejenis.  Karena  pasangan  laki-laki adalah perempuan, sesuai dengan pedoman  dari  Al-Quran  dan  Hadist. (MAC, wawancara 26 Juli 2018)
Datuk Azrai Al Basri (wawancara, 3 Juli 2018)
mengemukakan  bahwa  Hukum  adat melayu  merupakan adat  nan  sebenar adat karena  berlandaskan  pada Adat Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi Kitabullah . Maka
terdapatlah perbandingan  antara  Hukum  Adat  dan Hukum  negara  yg  sering  disebut  juga dengan KUHP, menurut  Datuk  Azra ’ I menuturkan  bahwa  hukum  negara  itu bukan  menyelesaikan  masalah  akan tetapi hanya sekedar mengatasi masalah saja,  contoh  :  Kasus  Pemerkosaan terhadap  perempuan,  dalam  hukum negara  pelaku  pemerkosaan  dihukum dalam kurungan penjara selama beberapa  tahun,  dalam  hal  ini  masalah teratasi  oleh  hukum  negara  akan  tetapi belum  dinyatakan  selesai  oleh  keluarga korban yang telah lebih dahulu menanggung malu akibat perbuatannya, akibatnya  setelah  pelaku  keluar  dari penjara  timbul  masalah  baru  yang disebabkan  dendam  keluarga  korban nah  ini  yang  disebut  kalau  hukum negara  hanya  mengatasi  masalah  tetapi bukan menyelesaikan masalah.
Lebih lanjut beliau mengemukan bahwa lain halnya dengan hukum  adat  nan  sebenar  adat  yang mampu  menyelesaikan  masalah  sampai
ke  akarnya  yaitu  hati,  apabila  diambil dari  contoh  kasus  pemerkosaan  tadi oleh  hukum  adat  diambil  langkah dengan  cara  dikawinkan/dinikahkan keduanya dengan begitu kedua keluarga pun  bersatu  dan  tidak  ada  lagi  timbul rasa  dendam  yang  datang  dikemudian hari sebab mereka suda saling menganggap keluarga satu sama lain.
Hukum  adat  yang  sebenarnya adat merupakan hukum yang ditetapkan berlandaskan  pada  ketetepan  alam berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.

## Adat Yang Diadatkan
Adat  jenis  ini  lebih  dikenali sebagai  hukum  adat  yang  merupakan peraturan  hidup  yang  diwujudkan  oleh nenek  moyang  orang  Melayu  dahulu untuk  memastikan  keharmonisan  dalam hidup  bermasyarakat.  Adat  ini  bekerja pada  suatu  landasan  tertentu,  menurut mufakat  dari  penduduk  daerah  tersebut. Adat  yang  diadatkan  ini  maknanya mengarah  kepada  sistem-sistem  sosial yang  dibentuk  secara  bersama,  dalam asas  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan/mufakat. Adat yang diadatkan  juga  berkaitan  dengan  sistem politik  dan  tata  pemerintahan  yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesejahteraan dan nilai sosial
yang  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  melayu.  Contohnya  adat meminang  dalam  prosesi  adat  melayu. Jika  perempuan  sudah  dipinang  oleh seorang  lelaki    maka  lelaki  lain  tidak boleh  meminang  perempuan  tersebut. Kecuali  pinanagan  sebelumnya  telah dibatalkan.

## Adat Yang Teradat
Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur  atau  cepat  menjadi adat.  Adat  yang  teradat  ini  merupakan konsep  masyarakat  Melayu  terhadap kesinambungan  dan  perubahan,  yang merupakan  respon  terhadap  demensi ruang dan waktu yang dijalani manusia. Menurut  MAC  contoh  seorang  ibu menyanyangi anaknya sudah merupakan  kodratnya,  karena  ibu  yang mengandung  dan  menyusuinya  dan sudah merupakan kodrat dan kewajiban juga  seorang  anak  harus  menghormati ibunya  karena  status  ibu  yang  telah melahirkan  dan  merawat  anaknya.  Ini adalah  adat  yang  teradatkan.  (MAC, wawancara, 26 Juli 2018)

## Adat Istiadat
Adat  istiadat    merupakan kumpulan  tata  kelakuan  atau  kebisaan yang  kekal,  diwariskan  turun  temurun dari  generasi  kegenerasi.  Adat  istiadat
menurut Soekanto
(2011:73)
mempunyai  ikatan  dan  pengaruh  yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya
tergantung pada masyarakat  yang  mendukung  adat istiadat tersebut yang terutama perpangkat tolak pada perasan keadilan. Adat  istiadat  ini  merupakan  ekspresi dari kebudayaan melayu.
Empat  ragam  katagori  dasar adat  melayu  Jambi  tersebut  kita  kenal hingga saat ini, seperti yang dikemukakan oleh MK,
“ Dalam adat Jambi ini terdapat 4 ragam kategori dasar adat melayu seperti : 1. Adat  yang  diadatkan,  2.  Ada  adat istiadat, 3. Ada adat yang sebenar adat, 4.  Ada  adat  yang  teradat,    itu  yang saya tau, dan itu semua berlaku juga di
Minangkabau, Cuma memang terkadang  ada  yang  berkata  adat  itu dari Minangkabau, sebenarnya adat itu berasal  dari  Jambi  tapi  di  taliti  lagi dengan  hukum  Islam  di  Minangkabau setelah  ditaliti  barulah  adat  tersebut dikebangkan  di  Jambi,  maka  dari  itu adat  yang  dipengaruhi  Hukum  Islam disebut  dengan  Taliti.  Hal  ini  didasari karena  kerajaan  melayu  Jambi  lebih dahulu  berdiri  setelah  runtuh  baru pindah ke saruaso, Dhamasraya sekarang. ” (MK, wawancara, 3 Agustus 2018).
Empat  ragam  kategori  adat  ini sudah ada dalam kebudayaan masyarakat  adat  melayu  Jambi  dari masa  melayu  tua    yang  disebut  Jumhor hingga  disebut  Teliti  yang  disesuaikan
dengan  ajaran  Islam  yang  masuk  ke tanah Jambi.
Dalam eksistensi dan penerapan  hukum  adat  dapat  dikatakan sebagai sistem pengendalian sosial yang telah    memberikan  perannya  dalam rangka terciptanya keteraturan kehidupan  dalam  pergaulan  hidup dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya  keberadaan  hukum  adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan  agar    anggota  masyarakat mematuhi  norma-norma  sosial  yang berlaku di masyarakat sehingga terciptanya ketertiban, ketentraman, dan tidak  terjadinya  ketegangan  di  dalam masyarakat,  karena  hukum  mengatur menentukan  hak  dan  kewajiban  serta mengatu, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.
Artinya, bahwa dengan adanya kesadaran hukum maka akan terciptanya keselarasan dalam kehidupan sosial sehingga mengakibatkan kehidupan bermasyarakat  yang  sadar  akan  hukum maka akan terdapat kehidupan masyarakat  akan  bisa  berlangsung dengan lancar dan tertib.
Pengendalian sosial merupakan suatu  mekanisme  untuk  mencegah terjadinya  penyimpangan  sosial  serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk  berperilaku  dan  bersikap  sesuai norma  dan  nilai  yang  berlaku.  Dengan adanya  pengendalian  sosial  yang  baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat
yang berperilaku menyimpang(Pide,2015:95). Ada beberapa jenis pengendalian sosial yang dilihat sebagai pengawasan, yaitu sebagai Pengendalian  Preventif,  Pengendalian Represif, Pengendalian Sosial Gabungan, Pengendalian Resmi (Formal),  Pengawasan  Tidak  Resmi (Informal),  Pengendalian  Institusional dan Pengendalian Berpribadi. Pengendalian  ini  adalah  pengaruh  baik
atau  buruk  yang  dating  dari  orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh  itu  dapat  dikenal.  Bahkan silsilah  dan  riwayat  hidupnya  dan teristimewa  ajarannya  juga  dikenal (Pide,2015:95-97).
Dalam hal ini kita ambil contoh penerapannya  dalam  hukum  adat  seprti yang diungkapkan oleh HKS:
“ Kalau  dahulu  hukum  adat  itu  diatur oleh  alim  ulama  yang  berada  di  negeri Jambi,  tidak  hanya  dari  dalam  negeri
saja  akan  tetapi  juga  dibantu  oleh pemuka agama dari India maupun Arab Saudi,  setelah  Belanda  menginjakan kaki di tanah ini hukum adat pun sedikit demi  sedikit  mulai  dirusak  hingga  saat ini,  dan  maka  dari  itu  saat  ini pemerintah  sedang  gencar  perhatiannya terhadap  pondok  pesantren  karena dipesantren merupakan awal
pembentukan  adab  sehingga  menjadi suatu  kebiasaan  yang  sering  disebut hukum  adat,  bila  dulu  kita  jarang melihat keponakan melawan pamannya, adik  melawan  kakaknya,  tapi  kini bahkan  orang  tuanya  sendiri  pun  tega dibunuhnya.  Dulu  orang  apabila  telah masuk  waktu  maghrib  maka  orang- orang akan berbondong-bondong kearah masjid  tapi  kini  azan  maghrib  telah memanggil  mereka  hanya  melenggang santai  didepan  masjid. ” (HKS,  1  Juli 2018)
Sementara menurut MK,
eksistensi  dan  penerapan  hukum  adat melayu Jambi bisa kita lihat dari efektif tidak  hukum  adat  sebagai  pengendalian sosial. Beliau mengatakan bahwa;
“ Sebenarnya  hukum  adat  itu  cukup efektif dalam mengatasi masalah mampu selesai tanpa menimbulkan rasa dendam  dihati  korban,  tak  jaranguga hingga  terjadi  jalinan  kekeluargaan antara  keluarga  korban  dan  keluarga pelaku,  karena  dalam  penyelesaiannya baik pelaku dan korban akan didudukkan  bersama  dengan  ninik mamak  penghulu  kampung,  setelah  itu ninik mamak mendengarkan pengakuan dan  pembelaan  korban  maupun  pelaku, maka  ninik  mamak  berunding  secara terbuka lalu menyampaikan hasil musyawarah  tersebut  kepada  seluruh peserta yang hadir dan diselipkan pesan dan nasehat untuk keduanya, setelah itu
diadakan  makan  bersama  layaknya keluarga, hal ini dapat memicu timbulnya  rasa  maaf  dari  hati  korban. ” (MK, wawancara, 3 Agustus 2018)
Jika  Hal  tersebut  hukum  adat sebagai pengendalian sosial dari pernyataan  diatas  maka  sehubungan dengan ini HKS mengungkapkan bahwa:
“ Penerapan hukum adat dikota terutama pondok  pesantrennya  sudah  terbilang baik  dalam  hukum  adatnya  karena  taat kepada  Allah  dan  Rasulnya,  sebagai contoh  apabila  kita  datang  ke  mall diwaktu  sholat  maka  dapat  kita  jumpai tempat-tempat  sholat  itu  penuh  dan sesak  dengan  pemuda  pemudi,  nah  ini justru berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di desa, akan tetapi di kota  itu  masyarakat  sudah  tidak mengenal  lagi  adat  mereka  hanya mengikuti  syariat  agama  dan  di  desa mereka  mengenal  adat  tapi  tidak mempraktekan  apa  yang  diperintahkan agama. ”
Di  dalam  sistem  pengendalian sosial  terdapat  berbagai  unsur-unsur seperti dalam hal mengatur, memaksakan,  dan  bahkan  dipatuhi  oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebutlah  yang dikenal  dalam  hukum  adat  sebagai pengendali  sosial  yang  akan  berperan penting  dalam  menjaga  kestabilan  dan keserasian  setiap  perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga terciptanya  keselarasan  dan  ketertiban
dalam  keberlangsungan  hidup  anggota masyarakat.
Hukum adat Jambi memiliki dan berlandaskan  dasar  atau  sandi    yang kuat,  karena  berlandaskan    Hal  ini terbukti, walaupun telah melalui rentang yang  panjang  dan  masyarakatnya  telah hidup  dalam  kekuasaan  pemerintahan yang  silih  berganti  dengan  corak  yang berbeda-beda.  Namun  keberadaannya tetap  diakui  dan  tetap  hidup  di  tengah- tengah  masyarakat  hingga  saat  ini.  Ada lima dasar hukum adat yang nampaknya telah  menjadi  pandangan  hidup  yang membentuk watak, karakter dan kepribadian  masyarakat  melayu  Jambi. Menurut datuk Muchtar Cholif
“ hukum adat melayu telah mengapresiasi leluhur yang telah berjasa  membuat  hukum  singkat  tapi jelas  tatanannya,  jelas  penerapannya, dan juga jelas dasarnya karna bersumber langsung dari Al-Qur ’ an dan Al-Hadist, makadari itu hukum ini layak disebut  dengan  hukum  yang  sempurna, saking  sempurna  untuk  membantah pasal-pasal  yang  terdapat  pada  KUHP hanya  butuh “ Undang  Duo  Puluh ” dalam hukum adat. ” (MAC, wawancara, 3 Juli 2018).
Di  era  global  saat  ini  hukum adat memiliki peranan sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat melayu di kota  Jambi.  Sejak  masuknya  agama Islam  maka  hukum  adat  melayu  Jambi
identik  dengan  ajaran  Islam  yang berlandaskan  pada  al-quran  dan  al- hadist  sebagai  mana  tertulis  dalam pepatah  Jambi “ adat  bersendi  syarak, syak bersendi kitabullah. ” dan tergambar  dalam  seloko  adat  melayu Jambi “ syarak mengato, adat memakai. ” Sehingga sering kita mendengar ungkapan, orang akan marah  jika  dikatakan  tidak  memilik adat,  hal  ini  dikarena  anggapan  umum tumbuh dalam masyakat bahwah pernyataan “ tidak  beradat ” dianggap tidak bergama.

## PENUTUP
Kesimpulan
Dalam eksistensi dan
penerapan  hukum  adat  melayu  Jambi dikenal  lima  dasar  induk  undang sebagai  pedoman,  yaitu: Titian  Tereh Batanggo  Batu,  Cermin  Nan  Idak Kabur,  Lantak  Nan  Idak  Goyah,  Nan Idak  Lapuk  Keno  Ujan,  Idak  Lekang Karena Panas dan Kato Seiyo.
Kelima  dasar  induk  undang tersebut telah menjadi pandangan hidup masyarakat melayu Jambi dalam penerapan  hukum  adat  melayu  Jambi. Selain lima dasar induk undang tersebut dalam  masyarakat  hukum  adat  melayu Jambi  juga  dikenal  empat  ragam kategori    adat  melayu  secara  umum
yang  menentukan  kebijakan  dalam masyarakat  hukum  adat  melayu.  yaitu: Adat  yang  sebenar  adar,  Adat  yang diadatkan,  Adat  yang  teradat  dan  Adat- istiadat.
Agama  Islam  telah  menjadi indentitas adat melayu Jambi
keseluruhan  maupun  dalam  sistem hukum  adat  melayu  Jambi.  Hal  ini tertulis  dalam  pepatah  adat  melayu Jambi “ adat  bersandi  syarak,  syarak bersandi  kitabullah. ” dan  tergambar dalam  seloko “ syarak  mengato,  adat memakai. ”
Eksistensi dan penerapan hukum  adat  melayu  di  kota  untuk  hal- hal  tertentu penerapan lima dasar induk undang  adat  masih  berlaku  dan  masih dijalankan  hingga  saat  ini.  Terutama hukum  adat  dalam  prosesi  pernikahan. Eksistensi  dan  penerapan  hukum  adat ini  berkembang.  Sebagaian  masyarakat melayu  dan  para  pakar  adat  melayu Jambi berpendapat bahwa hukum negara  hanya  mengatasi  masalah  tapi belum  sampai  menyelesaikan  masalah. Tidak  demikian  halnya  dengan  hukum adat.  Hukum  adat  dianggap  bisa menyelesaikan  masalah  tidak  hanya mengatasi masalah. Hal ini dikarenakan hukum  adat  penyelesaian menggunakan hati  dan  dihasilkan  dari  kemufakatan
yang  diimplementasikan  dalam  seloko “ kato  seiyo ” dari  dasari  kelima  induk undang yang lima tersebut.
Di  era  global  saat  ini  hukum adat  memiliki  peranan  yang  sangat penting  sebagai  pedoman  dan  kontrol sosial masyarakat melayu di kota Jambi.
Dengan  demikian,  dengan  adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya  keselarasan  dan  ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Jenks,  Chris. 1993. Culture  Studi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lindayanti  dkk. 2013. Jambi  dalam Sejarah  1500-1942. Jambi:  Dinas Kebudayaan  dan    Pariwisata Provinsi Jambi
Lembaga  Adat  Provinsi  Jambi .  2001. Sejarah  Adat  Jambi;  Pokok-
Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.
Lembaga  Adat  Provinsi  Jambi. 2003. Dinamika  Adat  Jambi  Dalam Era  Global.  Jambi:  Lembaga Adat Provinsi Jambi.
Pide,Mustari  Suriyaman. 2015. Hukum Adat:  Dahulu,  Kini  Dan  Akan Datang . Kencana:Jakarta. Setiadi,Elly M .2011. Pengantar Sosiologi:Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, Dan
Pemecahannya. Kencana:Jakarta
Soekanto,  Soerjono. 2010. Sosiologi
Suatu  Pengantar. Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Soekanto,Soerjono. 1999. Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum ,.Raja  Grafindo Persada: Jakarta Somad, Kemas Arsad. 2002. Mengenal  Adat  Jambi  Dalam
Perspektif Modern. Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Sumarman,  Anto. 2003. Hukum  Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang Adi Cita Karya Nusa Yogyakarta
Svd,  Raho  Bernard .2016. Sosiologi. Ledalero:Yogyakarta.
Sztompka,  Piotr. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group. Wignjodipoero,Soerojo .1998. Pengant ar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat . Lawang Kencana Indah: Jakarta.