Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN NO SE/06/X/2015 TENTANG
PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN
. Prisca Anabella Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: priscanabella@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak-hak yang melekat pada manusia salah satunya ialah hak kebebasan  berpendapat  yang  tercantum  pada  Pasal  28  huruf  E.  Kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  mendukung  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  negara  baik  negara  maju maupun  negara  berkembang.  Seiring  dengan  kemajuan  budaya,  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan seni,  perilaku  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara  justru  semakin  kompleks. Kemajuan tersebut menyebabkan kebebasan berpendapat dapat disampaikan oleh masyarakat melalui dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yaitu Social Media. Dengan adanya Social Media masyarakat Indonesia semakin mudah untuk menyampaikan pendapatnya, namun tidak sedikit dari mereka yang menggunakan Social Media sebagai alat untuk mengemukakan Ujaran Kebencian. Semakin maraknya kasus  Ujaran Kebencian melalui Social Media , maka mantan Kapolri Jenderal Badrodin  Haiti  menerbitkan  Surat  Edaran  Ujaran  Kebencian  Nomor  SE/06/X/2015  yang menyebutkan bahwa Ujaran Kebencian bisa merupakan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Polri, SE/06/X/2015 menjadi landasan operasional kerja Polri dalam menangani kasus Ujaran Kebencian dan dalam penanganan tindak  pidana  tersebut,  Polri  terlebih  dahulu  melakukan  tindakan  prevenif  atau  pencegahan.  Jika tindakan preventif tidak bisa menyelesaikan masalah, maka Polri akan menjalankan proses penegakan hukum.

## Kata  Kunci:  Ujaran  Kebencian,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Penanganan  Ujaran Kebencian

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Dasar  1945  mengatur hak-hak  yang  melekat  pada  manusia  salah satunya ialah hak kebebasan berpendapat yang tercantum  pada  Pasal  28  huruf  E.  Kebebasan berpendapat  dan  berekspresi  mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di suatu negara  baik  negara  maju  maupun  negara berkembang.  Kebebasan  berpendapat  dinilai sangat  penting  karena  empat  hal  yaitu:  (1) kebebasan  berekspresi  penting  sebagai  cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga  untuk  mencapai  potensi  maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan  pengetahuan;  (3)  untuk  masyarakat dapat berpatisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan
masyarakat  dan  negara  untuk  mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan
beradaptasi.
Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  perilaku manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  dan bernegara justru semakin kompleks. Kemajuan tersebut menyebabkan kebebasan berpendapat dapat  disampaikan  oleh  masyarakat  melalui dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi sangat  bermanfaat  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia dengan munculnya berbagai macam situs  jejaring  sosial  yaitu Social  Media. Teknologi  dan  hukum  merupakan  dua  unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger mengemukakan bahwa teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Namun, disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai  aktivitas  manusiawi.  Pada  dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi  kebutuhan  tertentu  dan  melalui teknologi  itu  diberikan  suatu  manfaat  dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisiesienan dan keefektivitasan kerja.
Social Media atau Media Sosial adalah sebuah  media  online  yang  para  penggunanya dengan mudah bisa berpatisipasi, berbagi, dan menciptakan  suatu  konten.  Konten  tersebut meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media Sosial biasanya digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain maupun untuk mencari informasi seputar berita  yang  sedang  marak  saat  ini.  Contoh Media  Sosial  ialah Instagram,  YouTube, Facebook,  Twitter ,  dan  masih  banyak  lagi. Munculnya segenap Media Sosial tidak hanya membawa  dampak  positif  namun  juga membawa  dampak  negatif  khususnya  dalam hal  menyampaikan  pendapat.  Media  Sosial menyediakan suatu platform yang memudahkan  masyarakat  Indonesia  untuk menyampaikan  pendapatnya  terhadap  suatu masalah  baik  itu  pendapat  positif  maupun pendapat  negatif.  Namun,  tidak  sedikit pendapat negatif tersebut berujung pada tindak pidana penghinaan atau Ujaran Kebencian.
Ujaran  Kebencian  secara  umum  ialah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan sikap  prasangka  entah  dari  pihak  pelaku pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari tindakan tersebut.  Ujaran kebencian umumnya ditujukan baik pada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama, ras, etnis dan lain-lain. Oleh karena itu ujaran  kebencian  dapat  dikategorikan  sebagai suatu  tindakan  yang  bersifat  diskriminatif. Pemerintah, untuk mencegah dan menanggulangi  permasalah  yang  bersifat diskriminatif  mengeluarkan  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Umumnya Ujaran Kebencian  bisa  berbentuk  orasi  kampanye, unjuk rasa, demonstrasi, dan perdebatan yang sengit,  yang  umumnya  mendominasi  adalah
kelompok  yang  arogan,  merasa  kuat,  punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan  dan  juga  sudah  terjadi  dimana kelompok minoritas yang memicu aksi ujaran kebencian dan juga bullying .
Dari  munculnya  permasalahan  dan semakin  maraknya  kasus  Ujaran  Kebencian melalui  media  sosial  tersebut  maka  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indoensia  Surat Edaran No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran  Kebencian  (“ SE/06/X/2015 ”)  yang menyebutkan  bahwa  ujaran  kebencian  dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (“ KUHP ”) dan diluar KUHP. Surat edaran ini dirilis oleh pada  8  Oktober  2015  lalu  dan  Surat  Edaran tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  panduan untuk  masyarakat  dan  khususnya  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (“ Polri ”)  dalam hal  mencegah  maupun  menangani  tindak pidana Ujaran Kebencian. Dengan ditandatanganinya
SE/06/X/2015 dapat
menjadi pedoman bagi Polri dalam menangani persoalan  terkait  Ujaran  Kebencian.  Polri sebagai  lembaga  yang  berperan  dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  harus  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  sesuai  dengan  fungsi  yang tercantum  pada  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 2 yang menyatakan  “ fungsi  kepolisian  adalah  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum  perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat .”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  yakni  merupakan  metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang pelaksanaannya dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan mengolah data yang diperoleh baik dari buku, jurnal,  dan  peraturan  perundang-undangan yang  ada  serta  putusan  guna  menyelesaikan suatu  permasalahan  hukum.  Data  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diperoleh  didapat  dari  buku,  jurnal,  dan peraturan  perundang-undangan.  Penelitian hukum  yuridis  normatif  memberikan  peranan utama  kepada  studi  dokumen  dan  penelahaan yang  komprehensif  terhadap  data  sekunder, dengan  tujuan  untuk  menemukan  dan merumuskan  argumentasi  hukum  melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Dengan metode ini penulis akan melakukan penelitian dengan  melakukan  identifikasi  pokok-pokok permasalahan  yang  hendak  dibahas  secara tuntas  dengan  norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## PEMBAHASAN
A. Tugas, Wewenang, Dan Struktur
Organisasi Polri
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak  berdasarkan  norma  hukum  agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi HAM dengan mengutamakan tindakan pencegahan.  Pejabat  Polri  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  diseluruh  wilayah  Negara Republik  Indonesia,  khususnya  di  daerah hukum pejabat yang ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan  umum  pejabat  Polri  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat bertindak menurut  penilaiannya  sendiri,  yaitu suatu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh anggota  Polri  yang  dalam  bertindak  harus mempertimbangkan  manfaat,  risiko,  dari tindakannya, dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau  yang  disingkat  dengan  Polri  dalam kaitannya  dengan  Pemerintahan  adalah  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia. Sedangkan Kepolisian mengandung arti segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  kaitannya  dengan  kehidupan bernegara,  Polri  merupakan  alat  negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan kerertiban  masyarakat,  menegakan  hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Agar dapat  melaksanakan  fungsi  dan  perannnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dibagi dalam  daerah  hukum  menurut  kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah  Kepolisian  dibagi  secara  berjenjang mulai  dari  tingkat  pusat  yaitu  yang  teratas disebut  dengan  Markas  Besar  Polri  (“ Mabes Polri ”)  yang  wilayah  kerjanya  meliputi seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia yang  dipimpin  oleh  seorang  Kapolri  yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, wilayah  ditingkat provinsi disebut dengan  Kepolisian  Daerah  (“ Polda ”)  yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten  disebut  dengan  Kepolisian  Resot (“ Polres ”)  yang  dipimpin  oleh  seorang Kapolres  yang  bertanggung  jawab  kepada Kapolda  dan  ditingkat  Kecamatan  ada Kepolisian Sektor yang disebut dengan Polsek dengan pimpinan Kapolsek yang bertanggung jawab  kepada  Kapolres,  dan  di  tingkat  Desa atau  Kelurahan  ada  Pos  Polisi  yang  dipimpin oleh  seorang  Brigadir  Polisi  atau  sesuai kebutuhan  menurut  situasi  dan  kondisi daerahnya.
Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan  dengan  kepentingan  pelaksanaan tugas  dan  wewenang  yang  diatur  lebih  lanjut dengan  Keputusan  Presiden,  Polri  yang dipimpin  oleh  Kapolri  merupakan  Lembaga Negara  non  Departemen  yang  berkedudukan langsung  dibawah  Presiden,  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  bertanggung  jawab kepada  Presiden  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  antara  lain  Undang- undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi Kepolisian Kapolri menetapkan,
menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan  teknis  kepolisian,  antara  lain menentukan dan menetapkan:
1. Penyelenggaraan  kegiatan  operasional
Kepolisian  dalam  rangka  pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan
2. Penyelenggaraan  pembinaan  kemampuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan  kegiatan  operasional  dan pembinaan kemampuan Kepolisian dilaksanakan  oleh  seluruh  fungsi  Kepolisian secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat  pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Kepolisian secara  hierarki  dari  tingkat  paling  bawah  ke tingkat  pusat  yaitu  Kapolri.  Selanjutnya Kapolri  mempertanggungjawabkan  kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat  karena  Kapolri  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden persetujuan DPR- RI.
Fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat  dengan  memerhatikan  semangat penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), hukum,  dan  keadilan.  Pengembang  fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh:
1. Kepolisian khusus,  yaitu instansi dan/atau badan  pemerintah  yang  oleh  atau  atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan)  diberi  wewenang untuk  melaksanakan  fungsi  kepolisian  di bidang teknisnya. Masing-masing
wewenang  bersifat  khusus  dan  terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” ( zaken gebied )  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar hukumnya.  Contoh  kepolisian  khusus adalah  balai  pengawasan  obat  dan makanan  (Ditjen  POM  Depkes),  polisi khusus  (Polsus)  kehutanan,  dan  Polsus  di lingkungan imigrasi;
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  hukumnya masing-masing.
Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  tertib dan tegaknya hukum; terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  HAM. HAM  adalah  hak  dasar  yang  secara  alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan,  tetapi  juga  hak  masyarakat, bangsa, dan negara  yang secara utuh terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi internasional lainnya.
Kejahatan  dunia  maya  atau Cyber Crime adalah  istilah  yang  mengacu  kepada aktivitas  kejahatan  dengan  komputer  atau jaringan  komputer  menjadi alat,  sasaran, atau tempat  terjadinya  kejahatan.  Maka  dari  itu dalam penelitian ini yang bertugas menangani tindak  pidana  Ujaran  Kebencian  adalah Direktorat Cyber  Crime Bareskrim  Polri.  Hal tersebut  merupakan  upaya  Polri  dalam menindaklanjuti  kabar-kabar  bohong  yang merajalela  di  dunia  maya  maupun  media sosial. Pembentukan Subdit menjadi direktorat ini  untuk  mengembangkan  organisasi  yang dikarenakan saat ini banyak berita bohong dan berita  yang  menyebarkan  unsur  Ujaran Kebencian  yang  juga  sedang  marak  di masyarakat Indonesia.
Dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Cyber  Crime dikarenakan  meningkatnya kejahatan  di  dunia  maya.  Direktorat  ini bertugas melakukan law enforcement terhadap kejahatan  hukum  dunia  maya,  dengan demikian penyidiknya bertambah dan anggarannya  juga  bisa  setingkat  dengan direktorat  serta  kepolisian  tidak  kewalahan dalam  mengantisipasti  kejahatan  dunia  maya kedepannya.  Tugas  pokok  dan  fungsi  satuan Cyber  Crime berdasarkan  Keputusan  Kapolri
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Nomor  Polisi:  KEP/54/X/2002  tanggal  17 Oktober  2002  adalah  unsur  pelaksanaan pada Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Dir.
Reskrimsus) Polda Metro Jaya, yaitu melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  khusus,  terutama  kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi  informasi,  telekomunikasi,  serta transaksi elektronik. Dalam rangka melaksanakan  tugas  tersebut,  Dir  Reskrimsus Cyber Crime Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:
a. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti carding,  money  laundering, pasar  modal, pajak, perbankan, dan sebagainya.
b. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi  meliputi  penyadapan  telepon, penyalahgunaan  VoIP,  dan  penipuan melalui telepon genggam
c. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan  fasilitas  internet  seperti cyber  gambling,  cyber  terrorism,  cyber fraud,  cyber  sex,  cyber  narcotism,  cyber smuggling,  cyber  attacks  on  critical infrastructure,  cyber  blackmail,  cyber threatening, pencurian  data,  penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik.
d. Penyidikan  kejahatan  computer  masuk  ke sistem secara illegal, Ddos attack, hacking, tracking, phreaking, membuat dan menyebarkan  yang  bersifat  merusak, malicious code all viruses, worm, rabbits,
Trojan, dan sebagainya.
e. Penyidikan  kejahatan  yang  berhubungan dengan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI), pirated software, rekaman suara, merubah tampilan website, dan
sebagainya. Dir. Reskrimsus Cyber
Crime dipimpin oleh Wadir Reskrimsus u.b Kasubdit IV Cyber  Crime yang  dibantu  oleh  Kasat Cyber  Crime selaku  pejabat  yang  membantu Dir.  Reskrimsus  dalam  pelaksanaan  tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrimsus dan bertanggung jawab kepada Dir. Reskrimsus,  yang  bertugas  dan  bertanggung jawab meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan  transaksi  elektronik  ( carding, money  laundering ,  pasar  modal,  pajak, perbankan, dan lain-lain)
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi (penyadapan telpon, penyalahgunaan  VoIP,  dan  penipuan melalui telepon genggam)
3. Penyidikan  kejahatan  yang  menggunakan fasilitas internet, narcotism, cyber tracking, cyber attack on tricical infrastructure  cyber  blackmail,  cyber threatening ,  pencemaran  nama  baik,  dan lain-lain.
4. Penyidikan kejahatan computer (masuk ke sistem  secara  illegal, DdOS  attack, hacking,  cracking,  preaching ,  membuat dan  menyebarkan  program  yang  bersifat merusak)
5. Penyidikan  kejahatan  yang  berhubungan dengan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI), pirated software , rekaman suara, merubah tampilan website . B. Landasan operasional kerja polri dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian Indonesia merupakan negara demokrasi  artinya  kebebasan  berpendapat sangat penting dalam menjaga tegaknya sistem demokrasi.
Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan  peran  terbaiknya  dalam  sistem demokrasi  secara  cerdas  dan  bertanggung jawab. Jika tidak ada kebebasan, apapun alasan pengkebiriannya  maka  tidak  akan  ada demokrasi.  Oleh  sebab  itu,  kebebasan berpendapat  ditempatkan  sebagai  salah  satu hak  yang  paling  mendasar  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  dijamin  oleh konstitusi.  Kebebasan  berpendapat  tersebut bisa  berupa  pendapat  positif  maupun  negatif. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi,  khususnya  yang  pada  zaman sekarang  dikenal  dengan  media  sosial, masyarakat Indonesia semakin bebas menyampaikan  pendapatnya  di  media  sosial mereka  sendiri  dengan  cara  membuat  akun terlebih  dahulu.  Namun  tidak  sedikit  dari masyarakat  Indonesia  yang  menyampaikan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pendapatnya  mengandung  unsur  Ujaran Kebencian. Dalam lima tahun terakhir, seiring dibukanya  kran  demokrasi  dan  kebebasan berpendapat,  Ujaran  Kebencian  muncul sebagai  salah  satu  tindak  pidana  yang  serius yang  mengandung  unsur  suku,  agama,  sara, aliran keyakinan/kepercayaan, dan ras. Kondisi  tersebut  mendorong  mantan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  (“ Kapolri ”) Badrodin Haiti yang pada akhirnya menerbitkan SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian pada tanggal 8
Oktober  2015  lalu.  Namun  SE  Kapolri  ini mendapat  banyak  kritik  dan  penolakan  dari sebagian masyarakat Indonesia karena dipandang sebagai upaya pembatasan kebebasan berpendapat.
SE/06/X/2015 kepada KUHP, Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  INdonesia,  Undang-undang  Nomor 12  Tahun  2008  tentang  Ratifikasi  Konvensi Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik, Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis,  serta  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial.  SE ini  merupakan  penegasan  hukum  dari  KUHP yang  menyangkut  perkara  Ujaran  Kebencian dengan  keluarnya  SE/06/X/2015  ini  akan menjadi  landasan  operasional  Polri  dalam menindak perkara Ujaran Kebencian terutama di  daerah-daerah  yang  rawan  konflik  akan perkara  tersebut.  Di  dalam  SE/06/X/2015 tersebut  dituliskan  Kapolri  meminta  Polisi untuk  memantau  Ujaran  Kebencian  yang dilontarkan di berbagai jenis media khususnya media sosial. Jika ditemukan potensi tindakan yang mengarah pada Ujaran Kebencian maka polisi diwajibkan untuk melakukan pengawasan,  pendekatan,  mediasi,  serta mencarikan solusi.
SE/06/X/2015 bertujuan agar personel Polri  memiliki  pemahaman  dan  pengetahuan atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian pemahaman  ini  penting  agar  anggota  Polri dapat mengambil tindakan  pencegahan  sedini
mungkin  sebelum  timbulnya  tindak  pidana sebagai akibat dari Ujaran Kebencian tersebut. SE/06/X/2015 tersebut ditujukan untuk Kepala Satuan  Wilayah  (Kasatwil)  di  seluruh Indonesia. SE/06/X/2015 tersebut juga menjelaskan cara penanganan sebuah pernyataan  yang  dinilai  menyebar  kebencian agar tidak meluas dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini dilakukan Kapolri untuk mengantisipasi  maraknya  Ujaran  Kebencian yang selama ini tumbuh.
SE/06/X/2015  ini  berfungsi  sebagai petunjuk teknis atau pedoman bagi pelaksanaan  tugas-tugas  anggota  Polri  dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan Ujaran  Kebencian.  Selain  itu,  delik  yang terkait  Ujaran  Kebencian  keseluruhannya termasuk  dengan  delik  aduan  artinya  hanya pihak  yang  bersangkutan  dan  nyata-nyata dirugikan dengan perbuatan yang bersangkutan yang dapat mengadukan perbuatan yang dimaksud untuk diproses oleh penegak  hukum.  Adapun  Polri  tidak  dapat serta  merta  untuk  memproses  delik  yang dimaksud tanpa adanya aduan dari pihak yang merasa  dirugikan  terlebih  dahulu.  Melalui SE/06/X/2015  itu  pula,  Polri  didorong  untuk tidak  ragu-ragu  dalam  mengambil  keputusan dalam penyelesaian perkara Ujaran Kebencian. Sedikitnya  ada  dua  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  limitatif  mengatur Ujaran  Kebencian  yaitu  KUHP  dan  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping itu ada undang-undang lain seperti Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis  serta  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Dalam  konteks  perundang-undangan, keberadaan  SE/06/X/2015    bukanlah  bersifat pengaturan  yang  bisa  mengikat  masyarakat. Melainkan  hanya  bersifat  sebagai  petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke dalam, agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan  pengetahuan  atas  bentuk-bentuk  Ujaran Kebencian  yang  merupakan  salah  satu  hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku  aparat  negara.  Sehingga  polri  dapat mengambil tindakan pencegahan sedini
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mungkin  sebelum  timbulnya  tindak  pidana sebagai  akibat  dari  Ujaran  Kebencian. kekuatan  mengikat  SE/06/X/2015  itu  berada jauh di bawah undang-undang yang merupakan  dasar  hukum  pengaturan  dari perbuatan-perbuatan  Ujaran  Kebencian  yang dimaksud.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan SE/06/X/2015  tersebut  bukanlah  pengaturan yang bersifat mengikat masyarakat, melainkan hanya  bersifat  sebagai  petunjuk  teknis  atau pedoman  yang  mengikat  ke  setiap  anggota Polri  agar  dapat  memiliki  pemahaman  dan pengetahuan atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian,  yang  merupakan  salah  satu  hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku  aparat  Negara  yang  bertugas  untuk menjaga  kesejahteraan  dan  keamanan  di masyarakat.  Polri  dapat  mengambil  tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya  Ujaran  Kebencian.  Namun,  hal tersebut  harus  juga  dibatasi  mengingat  setiap manusia memiliki hak kebebasan berpendapat sesuai  yang  tercantum  pada  Undang-undang Dasar  1945.  SE/06/X/2015  juga  menjadi landasan  operasional  kerja  Polri  dalam menangani kasus Ujaran Kebencian dikarenakan  seiring  dengan  berkembangnya zaman  dan  teknologi,  masyarakat  Indonesia semakin  bebas  menyampaikan  pendapatnya khususnya  di  media  sosial  dan  tidak  sedikit dari  pendapat  mereka  mengandung  unsur Ujaran  Kebencian.  SE/06/X/2015  Ujaran Kebencian  merujuk  antara  lain  KUHP, Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Polri,  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Ratifikasi  Konvensi  Internasional  Hak-hak Sipil  dan  Politik,  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan  Etnis,  serta  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial.  SE/06/X/2015  ini  berfungsi  sebagai petunjuk teknis atau pedoman bagi
pelaksanaan  tugas-tugas  anggota  Polri  dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan Ujaran  Kebencian.  Melalui  SE/06/X/2015  itu pula,  Polri  didorong  untuk  tidak  ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara Ujaran Kebencian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Riyanto. Eksistensi  dan  Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri tentang
Penanganan Ujaran Kebencian
(Hate  Speech). (Jurnal  Hukum.
Fakultas  sosial  dan  Humaniora Universitas  Putera  Batam;  2016) halaman 4 Bachtiar. Mahkamah Konstitusi Pada
Pengujian  UU  Terhadap  UUD . (Jakarta;  Raih  Asa  Sukses,  2015) halaman 25. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisi an_Negara_Republik_Indonesia pada hari  Sabtu,  19  Agustus  2020  pukul 19:36 WIB. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_ sosial  pada  hari  Kamis  tanggal  07 Januari 2021 pukul 11:14. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan _kebencian  pada  hari  Kamis  tanggal 07 Januari 2021 pukul 11:53. Diakses dari https://merahputih.com/post/read/das ar-hukum-surat-edaran-hate-speech pada  hari  Selasa,  3  Oktober  2020 pukul 15:00 WIB.
Ibid. Ibid. halaman 8.
Irsyad Dhahri dan Nurhasyah Khaer. Analisis kebebasan  berpendapat  ( freedom  of speech )  dalam  Kaitannya  dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) oleh Mahasiswa di Kota Makassar. (Jurnal Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar “Diseminasi Hasil
Penelitian melalui Optimalisasi Sinta dan  Hak  Kekayaan  Intelektual”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ISBN:  978-602-5554-71-1.  2016) halaman 257. Josua  Sitompul. Cyberspace,  Cybercrimes, Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum
Pidana (Jakarta;  Tatanusa,  2012), halaman 31-32. Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty.
Buku  Pintar  Calon  Anggota  dan Anggota  Polri. (Jakarta;  Transmedia Pustaka, 2009) halaman 17. Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty.
Buku  Pintar  Calon  Anggota  dan Anggota  Polri. (Jakarta;  Transmedia Pustaka, 2009) hlm 1. Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty.
Buku Pintar Calon… halaman 18.
PsychoChic. Strategi  Pintar  Lulus  Psikotes TNI-POLRI. (Jakarta;  Penerbit  New
Merah Putih, 2009) halaman 51. Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan  Singkat (Jakarta;  Raja Grafindo Persada, 2009), halaman 13- 14.
UNESCO. Toolkit  Kebebasan  Berpendapat dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi (Paris;  UNESCO,  2003) halaman 17 Yanti Fristikawati, Modul Metodologi Penelitian Hukum:Sebuah Pengantar , (Jakarta; Fakultas Hukum
Universitas  Katolik  Indonesia  Atma Jaya, 2010) halaman 8.