Volume  1  Issue  2,  September  2017:  pp.  220-245.  Copyright  ©  2017 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Legal Analysis for Criteria of Contamination and Environmental Damage Based on Laws 32 Year 2009 Environmental Management

## Nikmah Fitriah
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin E-mail: azissinggih000@gmail.com
Abstract: The  study,  entitled:  "Overview  of  Juridical  About  Pollution  and Environmental Criteria According to Law No. 32 Year 2009 on the Management of Environmental  Protection  "aims  to  do  the  comparison  criteria  between environmental pollution and destruction of Law No. 23 of 1999 by Law No. 32 of 2009 and analyze changes in criteria for pollution and environmental destruction in Law 32  of  2009  in  sync  with  life.  Environmental  science  theory  method  used  in  this research is the type of research is a kind of normative research is to do research on various  laws  and  regulations  either  about  discrepancies,  as  well  as  issues  of contention legislation. Results of this research note that the first, from a comparison of the criteria pollution and environmental damage, the version of Law No. 23 of 1999  by  Law  No.  32  of  2009  resulted  in  a  difference  in  determining  whether  a criminal  offense.  Version  of  Law  No.  23  of  1999,  the  crime  of  pollution  and environmental destruction including materiel offense categories, thus in the process of proof demanded two things proved it was committed by a perpetrator who is able to be responsible and also proved such actions lead to a result which is prohibited by law,  While  the  version  of  Law  No.  32  In  2009,  the  crime  of  pollution  and environmental destruction including formal offense category, so it is only necessary to  prove  a  prohibited  act  alone.  Secondly,  it  is  known  that  pollution  and environmental criteria, according to Law No. 32 Year 2009 contradictory or out of sync with the criteria based on the theory of environmental or ecological criteria.
Keywords: Legal  Analysis,  of  Contamination  and  Environmental  Damage, Environmental Management.
Abstrak: Penelitian yang berjudul: “ Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup”  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perbandingan  kriteria pencemaran dan perusakan lingkungan antara UU No. 23 Tahun 1999 dengan UU No.  32  Tahun  20/09  dan  menganalisis  perubahan  kriteria  pencemaran  dan
perusakan  lingkungan  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  sinkron  dengan  teori  ilmu lingkungan  hidup.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baik mengenai
ketidaksinkronan, maupun masalah pertentangan peraturan perundang-undangan. Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  pertama,  dari  perbandingan  kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan, versi UU No. 23 tahun 1999 dengan UU No. 32  Tahun  2009  menghasilkan  suatu  perbedaan  dalam  menentukan  suatu  tindak pidana.  Versi  UU  No.  23  Tahun  1999,  tindak  pidana  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  termasuk  kategori  delik  materiel,  sehingga  dalam  proses pembuktiannya dituntut dua hal yaitu terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku  yang  mampu  bertanggungjawab  dan  harus  pula  dibuktikan  perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan versi UU  No.  32  Tahun  2009,  tindak  pidana  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan termasuk kategori delik formal, sehingga hanya perlu dibuktikan suatu perbuatan yang  dilarang  saja.  Kedua,  diketahui  kalau  kriteria  pencemaran  dan  perusakan lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 bertentangan atau tidak sinkron dengan kriteria berdasarkan teori lingkungan hidup atau kriteria secara ekologis
Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)  diundangkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. (Selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Sebagai aturan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka UU No.  32  Tahun  2009  pada  aspek  norma  hukumnya  telah  menetapkan  adanya  sanksi terhadap para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sanksi hukum adalah hal  yang  sangat  urgen  dalam  suatu  undang-undang,  oleh  karena  dengan  sanksilah sehingga suatu undang-undang mempunyai energi untuk dilaksanakan.
Salah satu perbuatan yang bisa dikenakan sanksi dari UU No. 32 Tahun 2009 adalah perbuatan yang bisa mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Definisi dari pencemaran  lingkungan  menurut  Pasal  1  ayat  (14)  UU  No.  32  Tahun  2009  adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu lingkungan  hidup  yang  ditetapkan.”  Kemudian  definisi  perusakan  lingkungan  menurut Pasal  1  ayat  (16)  UU  No.  32  Tahun  2009  adalah  “tindakan  orang  yang  menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
Perbedaan antara perusakan pencemaran dan lingkungan adalah kalau pada kasus perusakan lingkungan maka yang turun kualitasnya atau yang bermasalah adalah seluruh komponen  lingkungan  baik  yang  bersifat  hayati  maupun  fisik  sedangkan  pada  kasus pencemaran lingkungan yang bermasalah atau yang turun kualitasnya hanya salah satu komponen saja. Sehingga pada kasus pencemaran lingkungan dikenal istilah pencemaran air,  kalau  yang  turun  kualitasnya  adalah  komponen  air,  pencemaran  tanah,  kalau  yang turun  kualitasnya  adalah  komponen  tanah  atau  pencemaran  udara,  kalau  yang  turun kualitasnya adalah komponen udara.
Aspek  larangan  berbuat  yang  disertai  ancaman  pidana  dalam  artian  ini  sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (berasal dari katastrafbaarfeit ), yang juga sering disebut delik (berasal dari kata delict ). Tindak pidana merupakan rumusan tentang  perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan  (dalam  peraturan  perundang- undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan ( feit ) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.
Namun  dalam  hal  pertanggungjawaban  tindak  pidana  untuk  bisa  meminta pertanggungjawaban seseorang, maka harus cukup bukti yang bisa membuktikan unsur kesalahan  pelaku  atas  suatu  tindakan  yang  orang  tersebut  lakukan.  Jadi  masalah pembuktian memegang perkara penting dalam penegakan hukum pidana.
Masalah  membuktikan  dalam  pertanggungjawaban  hukum  pidana  aspek  hukum lingkungan  bukanlah  hal  yang  gampang.  Apalagi  dalam  hal  pembuktian  tindak  pidana untuk  kategori pencemaran lingkungan hidup. Pembuktiannya tidak bisa dengan kasat mata. Untuk bisa membuktikan memang benar telah terjadi pencemaran lingkungan maka harus melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya seperti seorang analis yang ahli di bidang ilmu kimia yang bisa membuktikan keberadaan suatu zat asing dalam suatu lingkungan  telah  melebihi  nilai  ambang  batas  yang  ditetapkan  dalam  baku  mutu lingkungan hidup.
Lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 membuat terobosan baru dalam penegakan hukum lingkungan agar lebih mudah dalam masalah pembuktian  suatu  perkara  hukum  lingkungan.  Terobosan  tersebut  adalah  mengubah pertanggungjawaban hukum  pidana yang tadinya masuk dalam  kategori delik materiel menjadi  delik  formil  untuk  perbuatan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Jadi  itu berarti  tidak  perlu  lagi  dibuktikan  unsur  akibatnya  dari  suatu  perbuatan  tapi  cukup
dibuktikan  adanya perbuatan yang  dianggap dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang, yang apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini, niat baik dari perumus peraturan perundang-undangan dalam hal membuat terobosan untuk masalah pembuktian tindak pidana hukum lingkungan perlu mendapat aspirasi, namun tentunya terobosan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam  teori  lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk meneliti hal tersebut yaitu masalah sinkronisasi perumusan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan teori lingkungan hidup.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Konsep Kriteria tentang Masalah Lingkungan Hidup
Salah satu unsur lingkungan adalah keadaan. Dan keadaan ini adakalanya dalam kondisi yang baik dalam artian keadaan tersebut membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan, akan tetapi  keadaan tersebut dalam  kondisi yang tidak baik, yaitu keadaan tersebut  mengganggu  berprosesnya  interaksi  lingkungan  dengan  baik.  Tolak  ukurnya adalah masalah keseimbangan atau keharmonisan yang sifatnya adalah alami dan mutlak. Jadi lingkungan dikatakan bermasalah apabila dalam lingkungan hidup tersebut tidak ada jalinan interaksi yang seimbang dan harmonis antara komponen-komponen lingkungan hidup, yaitu apabila fungsi-fungsi di dalam mata rantai ekosistem terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alami.
Dalam  menimbulkan  masalah  lingkungan  hidup,  manusia  adalah  merupakan komponen  yang  paling  dominan,  karena  manusia  mempunyai  konstruksi  yang  paling sempurna  jika  dibanding  dengan  komponen-komponen  yang  lain.  Kelebihan  manusia adalah manusia memiliki akal dan budi. Kemudian manusia memiliki keinginan yang tidak ada pernah habis-habisnya.
Menurut  Harun  M.  Husein  ada  dua  macam  pandangan  manusia  terhadap lingkungan hidupnya yaitu:
1. Pandangan immanen yaitu pandangan yang menempatkan manusia dan lingkungan hidupnya dalam hubungan yang bersifat fungsional.
Ciri-cirinya:
a. kehidupannya masih sederhana dimana manusia meletakkan lingkungan hidupnya sejajar di sampingnya.
b. dalam  masyarakat  ini  masih  berkembang  berbagai  kebiasaan  yang bersifat mitos dan mistik.
2. Pandangan  transenden  yaitu  pandangan  yang  menempatkan  lingkungan hidupnya sebagai suatu obyek  yang harus dieksploitasi seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Ciri-cirinya:
a. peradaban  manusia  sudah  maju  yaitu  manusia  sudah  menentukan  dan menguasai  teknologi,  dimana  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi tersebut manusia berusaha menundukkan alam.
b. telah  terjadi  pergeseran  nilai,  terutama  nilai  interaksi  manusia  dengan lingkungan hidupnya. 1
Akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa kendali, maka memberikan tekanan yang semakin lama semakin berat kepada daya dukung lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan a ntar keduanya.”
Pola dan potensi ancaman ekologis menurut NHT Siahaan dalam Harun M. Husein, terhadap lingkungan hidupnya adalah:
1. Pola Individual yaitu bahwa setiap sosok manusia memiliki potensi-potensi memberikan dampak lingkungan yang bersumber dari keinginan. Perbuatan- perbuatan itu terjadi karena dipengaruhi:
a. Faktor-faktor  ketiadaan  perangkat  norma  yang  mengatur  interaksi- interaksi individu dan lingkungan hidupnya.
b. Faktor ketiadaan sarana-sarana pembinaan lingkungan
c. Faktor egoisme
d. Faktor ketiadaan atau kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.
2. Pola Politik Pembangunan (Negara Berkembang) Umumnya di negara-negara yang  sedang  berkembang  para  pemerintahnya  berusaha  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  di  segala  bidang  kehidupan melalui berbagai upaya. Misalnya membuka  kebijakan baru untuk menarik investasi  asing  menanamkan  modal,  imporisasi  barang-barang,  mendaya
1 Harun.  M.  Husein, Lingkungan  Hidup,  Masalah,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 1995, h. 19-20.
gunakan  sumber  daya  alam  untuk  mendukung  sistem  pembangunan  tanpa memikirkan  efek  sampingnya  buat  lingkungan.  Akibatnya  pencemaran  dan perusakan lingkungan sebagai akibat dari over eksploitasi sumber daya alam.
3. Pola Negara-negara Maju/Negara-negara Industri Umumnya  negara-negara maju memanfaatkan ambisi negara berkembang untuk sejajar dengan negara maju  dengan  sikap  masa  bodoh,  untuk  lebih  meningkatkan  industri  dan perdagangan  negaranya.  Dan  karena  kemampuan  ekonomi  negara berkembang yang belum kuat maka umumnya industri yang diekspor negara maju adalah industri yang tidak diperlukan lagi di negara-negara maju, atau industri  yang  mengandung  bahaya  pencemaran  dan  resiko  besar,  juga industri  yang  menghasilkan  barang-barang  konsumsi  bagi  elite  kecil  yang meniru pola hidup elite negara maju. 2
Aktivitas  manusia  yang  menimbulkan  perubahan  pada  lingkungan  hidupnya disebut dampak lingkungan. Definisinya terdapat dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 32 Tahun 2009  yang  berbunyi  ”Dampak  lingkungan  hidup  adalah  pengaruh  perubahan  pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. ” Apabila dampak lingkungan  itu  menimbulkan  manfaat  terhadap  lingkungan  maka  disebut  dampak lingkungan yang positif. Akan tetapi apabila menimbulkan resiko buat lingkungan maka dampak lingkungan tersebut disebut dampak lingkungan yang negatif.

## Perwujudan Masalah-Masalah Lingkungan
Perwujudan  dari  masalah  lingkungan  bisa  berupa  pencemaran  maupun  perusakan lingkungan. Definisi dari pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.” Kemudian definisi perusakan lingkungan menurut  Pasal  1  ayat  (16)  UU  No.  32  Tahun  2009  adalah  “tindakan  orang  yang menimbulkan  perubahan-perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik, kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup.”
2 Ibid , h. 21-22

## Tolok Ukur Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Untuk menentukan apakah lingkungan hidup telah tercemar atau tidak dan apakah telah terjadi  perusakan  lingkungan  atau  tidak,  harus  ditetapkan  kriteria  yang  dapat dipergunakan sebagai tolok ukur.
Tolok ukur yang menjadi kriterianya adalah:

## Kriteria ekologis pencemaran/perusakan lingkungan hidup
Secara ekologis menurut Otto Soemarwoto lingkungan telah tercemar apabila terpenuhi dua syarat yaitu: “(1). kalau suatu zat, organisme atau unsur -unsur yang lain (seperti gas, cahaya,  energi)  telah  tercampur  ke  dalam  sumber  daya/lingkungan  tertentu.  (2).  Dan karenanya  menghalangi/mengganggu  fungsi  atau  peruntukan  daripada  sumber daya/ lingkungan tersebut.” 3
Kedua syarat tersebut mutlak harus dipenuhi, karena bila hanya nomor satu saja maka  baru  terjadi  pengotoran  yaitu  perubahan  kualitas  sumber  daya  sebagai  akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan/kegunaannya.
Empat faktor atau empat hal penyebab terjadinya pencemaran yaitu:
a. Lebih  besarnya  kecepatan  produksi  suatu  zat  daripada  kecepatan penggunaannya secara kimia fisik. (barang sintetis)
b. Proses biologi yang membentuk/mengonsentrasikan zat pencemar tertentu. (rantai makanan)
c. Berdasarkan proses fisika kimia non biologi. (gunung berapi meletus)
d. Terjadinya  kecelakaan  yang  dapat  melepaskan  ke  dalam  lingkungan  bisa terjadi  seketika  atau  lambat  laun.  (Kapal  menyangkut  minyak  tumpah  di laut). 4

## Menurut Harun M. Husein, secara ekologis, lingkungan telah rusak apabila:
Telah  terjadi  suatu  aktivitas  terhadap  lingkungan  atau  kehadiran  benda- benda asing ke dalam lingkungan, menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan, yang menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana  pendukung  terlanjutkannya  pembangunan  tidak  atau  kurang terpenuhi. 5
3 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan hidup dan Pembangunan , Jakarta: Djambatan, 1989, h. 17.
4 NHT. Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Jakarta: Erlangga, 1987, h. 159-160.
5 Harun. Husein, Op.Cit , h. 64

## Kriteria Yuridis Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup
Yang  dimaksudkan  dengan  kriteria  yuridis,  ialah  perumusan  pencemaran/  perusakan lingkungan  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

## Pencemaran Lingkungan Hidup
Menurut ketentuan Pasal ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 “pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.”

## Perusakan Lingkungan Hidup
Menurut Pasal 1 ayat (16) UU No. 32 Tahun 2009, “ perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup.”
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  tolok  ukur  pencemaran/  perusakan  lingkungan hidup secara yuridis kita perlu melihat ketentuan mengenai Baku.
Mutu Lingkungan (BML), yaitu:
1) Keputusan  Nomor:  KEP-02/MENKLH/1/1988  tentang  Pedoman  Penetapan Baku Mutu Lingkungan
2) Keputusan Nomor: KEP-/MENKLH/11/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair.
BML  berfungsi  sebagai  tolok  ukur  untuk  mengetahui  apakah  telah  terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan terhadap lingkungan diukur menurut besar  kecilnya  penyimpangan  dari  batas-batas  yang  ditetapkan  sesuai  dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.
Batas-batas  daya  dukung  lingkungan  disebut  nilai  ambang  batas  (NAB).  NAB menurut  NHT.  Siahaan  adalah  batas  tertinggi  (maksimum)  dari  kandungan  zat-zat, makhluk  hidup  atau  komponen-komponen  lain  yang  dapat  atau  yang  diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan. 6
Dari  pengertian  di  atas  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  ekosistem  telah tercemar/rusak,  apabila  ternyata  kondisi  lingkungan  itu  telah  melebihi  NAB  yang ditentukan berdasarkan baku mutu lingkungan.
6 NHT. Siahaan, Op.Cit , h. 163
Pengertian Dasar Tentang Delik dan Pembagian Menurut Jenis-Jenisnya Hukum  pidana  Belanda  memakai  istilah strafbaar  feit ,  kadang-kadang  juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum . Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber  pada  WvS  Belanda,  maka  istilah  aslinya  pun  sama  yaitu strafbaar  feit . Timbullah  masalah  dalam  menerjemahkan  istilah strafbaar  feit itu  ke  dalam  bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa  pidana.  Rupanya  Utrecht  menerjemahkan  istilah feit secara  harfiah  menjadi peristiwa.  Sama  dengan  istilah  yang  dipakai  oleh  Utrecht,  UUD  Sementara  1950  juga memakai istilah peristiwa pidana. 7
Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak  pidana, seperti Undang-Undang  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang- undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal - pasalnya  sendiri,  maupun  dalam  penjelasannya  hampir  selalu  memakai  pula  kata “perbuatan”. 8 Moeljatno  mengatakan,  bahwa  perbuatan  pidana  itu  dapat  disamakan dengan criminal  act ,  jadi  berbeda  dengan strafbaar  feit ,  yang  meliputi  pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, criminal act itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga actus reus. 9
A.Z. Abidin  dalam Erliany, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “ Tat ” (perbuatan) atau “ handlung ” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “ feit ” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja,  yang  umum  dipakai  oleh  para  sarjana,  yaitu  delik  (dari  bahasa  Latin delictum ). Memang  jika  kita  perhatikan  hampir  semua  penulis  memakai  juga  is tilah  “delik”  di
7 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  Dalam  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1959, h. 7.
8 Ibid
samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga  memakai  istilah  “delik”,  begitu  pula  Oemar  Seno  Adji,  di  samping  memakai  istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”. 10
Simons dalam Erliany, merumuskan delik, bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum  yang  berhubungan  dengan kesalahan  dan  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab.  Kemudian  Van Hamel merumuskan delik ( strafbaar feit ) itu sebagai berikut: eene wettelijke omschreven menschelijke  gedraging,  onrechtmatig,  strafwaardig  en  aan  schuld  te  wijten (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 11
Pada umu mnya rumusan suatu delik berisi “bagian inti” ( bestand delen ) suatu delik. Artinya,  bagian-bagian  inti  tersebut  harus  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana. Banyak penulis menyebut ini sebagai unsur delik. Tetapi d i sini, tidak dipakai istilah “unsur delik”, karena unsur ( element ) suatu delik ada juga di luar rumusan, misalnya delik pencurian terdiri dari bagian inti ( bestanddelen ): mengambil, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki, melawan hukum. Keempat bagian inti delik ini harus sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan. Oleh karena itu harus termuat di dalam surat dakwaan. Apabila satu atau  lebih  bagian  inti  ini  tidak  dapat  dibuktikan  di  Sidang  Pengadilan,  maka  terdakwa bebas. 12
Delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:
1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran ( misdrijven en over-tredingen ).
2. Delik materiel dan delik formal ( materiele en formelede-licten ).
Pada  delik  materiel,  disebutkan  adanya  akibat  tertentu,  dengan  atau  tanpa menyebut  perbuatan  tertentu.  Pada  delik  formal,  disebut  hanya  suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.
3. Delik komisi dan delik omisi ( commissiedelicten en omis-siedelicten ).
4. Delik  yang  berdiri  sendiri  dan  delik  yang  diteruskan  ( Zelfs-tandige  en voorgezette delict en ).
10 Erliany, Op.Cit, h. 100-101 11 Ibid , h. 102 12 Ibid, h. 109
5. Delik selesai dan delik berlanjut ( aflopende en voortduren-de delicten ).
6. Delik tunggal dan delik berangkai ( enkelvoudige en samen-gestelde delicten ).
7. Delik  bersahaja  dan  delik  berkualifikasi  ( ecnvoudige  en  gequalificeerde delicten).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (Doleuse en culpose delicten).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (politieke en commune delicten).
10. Delik  propria  dan  delik  komun  atau  umum (delicta  prop  ria  en  commune delicten).
11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-undang Hukum  Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi dan lain-lain. 13

## Perbandingan Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2009
Masalah pembuktian suatu perbuatan termasuk kategori tindak pidana atau bukan sangat memegang  peranan  penting  dalam  penerapan  sanksi  pidana  kepada  pelaku.  Perbuatan pidana  atau  tindak  pidana  atau  delik  merupakan  aspek  larangan  berbuat  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  disertai  ancaman  pidana,  bagi  siapa  yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.
Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai dilarang pada garis besarnya terdiri dari  dua  golongan,  yaitu:  (1)  perbuatan-perbuatan  aktif/  perbuatan  positif  yang  sering juga  disebut  dengan  perbuatan  materiil (matriele  feit); dan  (2)  perbuatan-perbuatan pasif/perbuatan negatif. 14
Perbuatan  materiil ,  yang  adakalanya  disebut  dengan  perbuatan  jasmani  ialah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagian  dari  tubuh  orang,  misalnya  memukul  dengan  gerakan  tangan  dan  menyepak dengan gerakan kaki. Bagian yang terbesar tentang perbuatan yang dilarang dalam hukum
13 Ibid, h. 115
14 Erliany, Op.Cit , h. 6
pidana  adalah  perbuatan  aktif  ini,  yang  penyebutannya  dalam  rumusan  tindak  pidana dilakukan dengan berbagai cara. 15
Sementara itu, perbuatan pasif sesungguhnya berarti tidak melakukan perbuatan secara  fisik,  di  mana  hal  tersebut  justru  melanggar  suatu  kewajiban  hukum  karena dituntut  bagi  yang  bersangkutan  untuk  melaksanakan  perbuatan  tertentu.  Seseorang dalam  keadaan-keadaan  dan  dengan  syarat-syarat  tertentu  oleh  undang-undang diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan  tertentu, yang apabila kewajiban hukum untuk  berbuat  itu  diabaikannya,  misalnya  perbuatan  “membiarkan  dalam  keadaan sengsara” (304), maka ia telah melakukan perbuatan pasif. Oleh karena itu : dia dijatuhi pidana. Norma hukum pidana yang berisi kewajiban hukum bagi seseorang yang dalam keadaan dan situasi tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu disebut dengan tindak pidana pasif (tindak pidana omissionis atau omisiedelicten ). 16
Terdapatnya  aturan  yang  jelas  tentang  perbuatan  apa  yang  disebutkan  sebagai suatu  perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilanggar,  bisa  jelas  kita  temukan  dalam  KUPH, maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya  di  luar  KUHP,  yang  memuat  aspek pidana. Aspek larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai ancaman pidana bagi siapa  yang  melanggarnya,  yang  dalam  aspek  ini  tidak  dihubungkan  dengan  adanya  si pembuat dan bisa tidaknya dipidana si pembuat tersebut.
Namun  untuk  menjatuhkan  suatu  sanksi  pidana  kepada  seseorang  tidak  cukup hanya  dengan  menemukan  telah  terjadinya  suatu  perbuatan  pidana  yang  dilarang peraturan  perundang-undangan.  Ada  aspek  lainnya  yang  harus  dibuktikan  yaitu  aspek mengenai kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvadbaarheid) pada diri si pembuat. Aspek hukum pidana dalam rumusan mengenai kesalahan (schuld) mengandung  makna  bahwa  bagi  si  pembuat/penindak  tersebut  apakah  ia  benar  dapat dijatuhi pidana ataukah tidak, bergantung dari apakah perbuatan yang nyata melanggar larangan  itu  dapat  dipersalahkan  ataukah  tidak  kepadanya.  Artinya,  apakah  dia mempunyai kesalahan ataukah tidak. Jika dia tidak dapat dipersalahkan, maka terhadap perbuatannya  yang  nyata  melanggar  larangan  itu  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya, artinya pidana tidak boleh dijatuhkan kepadanya.
Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan asas geen straf sender schuld (Belanda) atau keine straf obne schuld (Jerman) yang
15 Ibid
di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana  seseorang  yang  perbuatannya  nyata  melanggar  larangan  hukum  pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, dapat  dipersalahkan  padanya  atau  dengan  perkataan  lain,  si  pembuat  itu  mempunyai kesalahan. 17
Untuk  membuktikan  bersalah  tidaknya  seseorang  terdakwa  haruslah  melalui pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan,  dalam  hal  pembuktian  ini,  Hakim  perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana  (KUHP)  atau  undang-undang  pidana  lainnya,  harus  mendapat  hukuman  yang setimpal  dengan  kesalahannya.  Sedangkan  kepentingan  terdakwa,  berarti  bahwa terdakwa  harus  diperlakukan  secara  adil  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  ada  seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman.
Atau  kalau  memang  ia  bersalah  jangan  sampai  mendapat  hukuman  yang  terlalu berat,  tetapi  hukuman  itu  harus  seimbang  dengan  kesalahannya.  Socrates  pernah mengungkapkan,  bahwa  “lebih  baik  melepaskan  seribu  or ang  penjahat,  daripada menghukum  seorang  yang  tidak  bersalah”.  Demikianlah  besarnya  perhatian  dan perlindungan yang hendak diberikan oleh hukum kepada orang yang tidak bersalah. 18
Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970, secara tegas menyatakan, bahwa:
a. Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan, selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.
b. Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat  pembuktian  yang menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
Tujuan  dari  pasal  ini  adalah  untuk  menjamin  terlaksananya  hak  asasi  manusia.
Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, selama belum ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal dengan Praduga Tak Bersalah ( Persumption Of Inocence ) (Pasal 8 UU No. 14/1970).  Asas  ini  diwajibkan  kepada  semua  pihak  untuk  tidak  mendahului  putusan pengadilan, untuk menyatakan kesalahan seseorang.
18 Susan, Op.Cit, h. 68
Yang  dimaksud  dengan  pembuktian,  adalah  pembuktian  bahwa  benar  suatu peristiwa  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya,  sehingga harus  mempertanggungjawabkannya.  Untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa, pengadilan terikat oleh  cara-cara/  ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.
Pembuktian  yang  sah  harus  dilakukan  di  sidang  Pengadilan  yang  memeriksa terdakwa, pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang. Tugas membuktikan  adanya  tindak  pidana  dari  suatu  perbuatan  sampai  menjatuhkan  sanksi kepada si pelaku adalah tugas dari negara.
Salah satu contoh kasus yang bisa diambil adalah kasus terjadinya pencemaran air, di  sungai  Barito  dan  di  sungai  Martapura  yang  menurut  penelitian  kadar  nilai  dari  zat pencemar di kedua sungai tersebut telah melebihi dari nilai ambang batas yang ditentukan dalam ketentuan Baku Mutu Lingkungan. Maka menjadi tugas negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut seperti tindakan yang harus dan boleh  dilakukan  negara  melalui  alat-alat  perlengkapannya  (polisi)  untuk  memperjelas penyebab  terjadinya  pencemaran,  tindakan  untuk  mencari  pelaku  yang  bertanggung jawab  atas  terjadinya  pencemaran  itu,  juga  bagaimana  perlakuan  terhadap  pelaku tersebut,  begitu  juga  tentang  bagaimana  mencari  alat-alat  bukti  untuk  membuktikan kebenaran  dugaan  tersebut  baik  oleh  penyidik  (polisi)  maupun  oleh  penuntut  umum (jaksa),  dan  bagaimana  hakim  harus  bersikap  dan  berbuat  terhadap  alat-alat  bukti tersebut di persidangan dalam rangka menemukan hubungan kausalitas antara alat bukti yang ada dengan perbuatan pelaku sehingga hakim harus memutuskan apakah si pelaku bisa  dipersalahkan  atau  tidak  dan  akhirnya  hakimlah  yang  harus  memutuskan  apakah menjatuhkan atau tidak sanksi pidana kepada pelaku, sehingga tercapainya keadilan.
Teori tentang pembuktian ada empat (4) macam yaitu:

## Teori Pembuktian Positif
Menurut teori ini, bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Keyakinan hakim menurut teori ini harus dikesampingkan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan, dan kini jarang diterapkan dalam praktek di pengadilan.

## Teori Pembuktian Negatif
Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, apabila sedikit-dikitnya alat- alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang ada, ditambah keyakinan hakim yang  diperoleh  dari  adanya  alat-alat  bukti  itu.  Bahwa  terdakwa  dapat  dipersalahkan melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  apabila  alat-alat  bukti  itu  ada ditambah keyakinan hakim sendiri. KUHAP menganut teori ini.

## Teori Pembuktian Bebas
Menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak di tentukan dalam undang-undang. Teori  ini  mengakui  adanya  alat-alat  bukti  dan  cara  pembuktian.  Akan  tetapi  tidak ditentukan atau tidak diatur dalam undang-undang.

## Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan
Menurut  teori  ini  hakim  menjatuhkan  pidana  semat-mata  berdasarkan  keyakinan pribadinya dan dalam putusan tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. (R. Soesilo 1982:131). Asas pembuktian yang anut oleh KUHAP, adalah asas presumption of innocence (Asas  Praduga  tak  bersalah).  (Pasal  8  UU  No.  14/1970).  Dengan  demikian  dapat dimaklumi, bahwa hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) menganut teori pembuktian negatif.  Hal  ini  jelas  dari  bunyi  pasal  183  KUHAP,  sebagai  berikut:  hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. 19
Menurut R. Atang Ranomiharjo yang dikutip Susan, alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu  tindak  pidana,  dimana  alat-alat  tersebut dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian,  guna  menimbulkan  keyakinan  bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. 20
Adapun  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  184  (1)  KUHAP,  adalah  sebagai berikut:

## Keterangan saksi
Keterangan saksi, adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami  sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau Testimonium De Auditu . (Penjelasan Pasal 185 KUHAP).
1) Syarat Keterangan Saksi
Keterangan  saksi  supaya  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  harus memenuhi dua syarat, yaitu:
a) Syarat Formil
Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila ia diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
b) Syarat Materiel
Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian  ( Unus  Testis  Nulus  Testis ).  Akan  tetapi  keterangan  seorang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.
Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat di lihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, sebagai berikut:
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan;
(2) Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
(3) Keterangan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya;
(4) Keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  tentang  suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
(5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperbolehkan dari hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan:
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberikan keterangan yang tertentu;
d. Cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  atau  segala  sesuatu  yang  pada umumnya  dapat  mempengaruhi  dapat  tidaknya  keterangan  itu dipercaya.
(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain,  tidak  merupakan  alat  bukti,  namun  apabila  keterangan  itu  sesuai dengan  keterangan  saksi  yang  disumpah  dapat  dipergunakan  sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.
Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau Terdakwa  tidak  boleh  mengajukan  pertanyaan  yang  menjerat  atau  yang bersifat  atau  mengarahkan  saksi  untuk  memberikan  jawaban  tertentu.  Pada prinsipnya saksi harus memberikan keterangan secara bebas di muka Hakim. (Pasal 166 KUHAP).
Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, bahwa jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui dan  dinyatakan,  maka  pernyataan  yang  sedemikian  itu  dianggap  sebagai pertanyaan  yang  bersifat  menjerat.  Ini  sesuai  dengan  prinsip,  bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.
Dalam  pemeriksaan  penyidik  atau  penuntut  umum  tidak  boleh mengadakan  tekanan  yang  bagaimanapun  caranya,  lebih-lebih  di  dalam pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Tekanan  itu  misalnya  ancaman  dan sebagainya  yang  menyebabkan  terdakwa  atau  saksi  menerangkan  hal  yang berlainan  daripada  hal  yang  dapat  dianggap  sebagai  pernyataan  pikirannya yang bebas.
Menjadi  saksi  dalam  perkara  pidana  adalah  menjadi  kewajiban  dari setiap orang. Oleh karena itu orang yang menolak memberikan keterangannya
sebagai  saksi  dalam  suatu  perkara  pidana  dapat  dihadapkan  ke  sidang pengadilan.  Pasal  159  (2)  KUHAP  menyatakan,  bahwa  dalam  hal  saksi  tidak hadir,  meskipun  telah  dipanggil  dengan  sah  dan  Hakim  Ketua  Sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.
2) Hal mengundurkan diri sebagai saksi
Menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:
a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai  derajat  ketiga  dari  terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai terdakwa;
b) Saudara  dari  terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai  terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena  perkawinan  dan  anak-anak  saudara  terdakwa  sampai  derajat ketiga.
c) Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.
Menurut  ketentuan  Pasal  169  KUHAP,  bahwa  mereka  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  168  KUHAP,  apabila  menghendakinya  dan  penuntut umum  serta  terdakwa  secara  tegas  menyetujuinya  dapat  memberikan keterangan tanpa disumpah.
Sedangkan menurut Pasal 170 KUHAP, yang dapat mengundurkan diri sebagai  saksi,  adalah  mereka  yang  karena  kerjaan,  harkat  martabat  atau jabatannya  diwajibkan  menyimpan  rahasia  dapat  minta  dibebaskan  dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan  kepada  mereka.  Hakim  menentukan  sah  atau  tidaknya  segala alasan untuk permintaan tersebut.
Dan orang-orang yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah menurut pasal 171 KUHAP, adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas (15) tahun dan belum kawin, serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

## Keterangan Ahli
Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 butir 28 KUHAP).
Sedangkan menurut pasal 168 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan  disidang  Pengadilan.  Keterangan  ahli  itu  dapat  juga  sudah  diberikan  pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan.
Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka  pada  saat  pemeriksaan  penyidik  atau  penuntut  umum,  maka  pada  pemeriksaan disidang  diminta  untuk  memberikan  keterangan  dan  dicatat  dalam  acara  pemeriksaan. Keterangan tersebut diberitahukan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. (Pasal 168 KUHP).
Penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  untuk  mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 (1)  h  KUHAP).  Adapun  ahli  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini,  misalnya  ahli  kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxia dan lain-lain.
Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang  bukti-bukti  yang  ada.  Setiap  orang  yang  diminta  pendapatnya  sebagai  ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi  keadilan.  Bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh  para  ahli  tersebut,  adalah  untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada.
Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli. Dengan  ketentuan,  bahwa  mereka  mengucapkan  sumpah  atau  janji  akan  memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. (Pasal 179 KUHAP).
Pasal  180  (1)  KUHAP  menentukan,  bahwa  dalam  hal  diperlukan  untuk menjernihkan  duduk  persoalan  yang  timbul  disidang  pengadilan,  Hakim  Ketua  sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru  oleh yang berkepentingan. Apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau Penasihat
Hukum  terhadap  keterangan  ahli,  maka  hakim  dapat  memerintahkan,  agar  hal  itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 (2) KUHAP).

## Surat
Tentang  alat  bukti  surat  diatur  dalam  Pasal  187  KUHAP,  sebagai  berikut:  Surat sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  184  (1)  c  KUHAP,  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya  yang  memuat  keterangan tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2) Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi  pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3) Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  yang  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta secara resmi dari padanya;
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
Adapun  contoh-contoh  dari  alat  bukti  surat  itu,  adalah  BAP  (Berita  Acara Pemeriksaan)  yang  dibuat  oleh  Polisi,  BAP  Pengadilan,  Berita  Acara  Penyitaan,  Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan, dan lain-lainnya.

## Petunjuk
Tentang petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:
1) Petunjuk adalah: perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaian, baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa pelakunya.
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari:
(a) Keterangan saksi;
(b) Surat;
(c) Keterangan terdakwa.
3) Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu  dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  lagi  bijaksana,  setelah  ia mengadakan  pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan  kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## Keterangan Terdakwa
Pasal 189 KUHAP, mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai berikut:
1) Keterangan terdakwa ialah: apa yang didakwakan nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2) Keterangan  terdakwa  yang  diberikan  di  luar  sidang  dapat  digunakan  untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
Dari  ketentuan  Pasal  189  KUHAP  itu  dapat  disimpulkan,  bahwa  keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan.
Sedangkan  keterangan  terdakwa  yang  diberikannya  di  luar  sidang  hanya  dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang saja.
Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa  hanya  berlaku  untuk  dirinya  sendiri.  Dengan  kata  lain  keterangan  terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.
Sama  halnya  dengan  tindak  pidana  lainnya,  maka  untuk  kasus  tindak  pidana  yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka masalah pembuktian juga sangat  memegang peran penting. Untuk itu maka pemahaman terhadap hal-hal apa saja yang masuk kategori tindak pidana untuk kasus lingkungan hidup sangatlah penting. Hal ini akan menentukan apakah bisa memintakan pertanggungjawaban kepada pelaku atau tidak.
Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, disebutkan  bahwa  tindakan  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar ketentuan  hukum  lingkungan  yang  bisa  menyebabkan  pelakunya  mendapatkan  sanksi pidana adalah perbuatan melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
Dalam  pembahasan  ini  peneliti  akan  melakukan  perbandingan  tentang  definisi pencemaran dan perusakan lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun  2009.  Dari  definisi  tersebut,  maka  bisa  diketahui,  apa  saja  yang  menjadi  unsur tindak pidananya, kemudian juga bisa diketahui tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk  membuktikan  unsur  kesalahan  pelaku  sehingga  pelakunya  bisa  dimintakan pertanggungjawaban.
Dalam 1 angka (12) UU No. 23 Tahun 1999 definisi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak  dapat  berfungsi  sesuai dengan peruntukannya.” Kemudian menurut Pasal 1 angka (14) UU No. 23 Tahun 1999 definisi  “Perusakan  lingkungan  hidup  adalah  ukuran  batas  perubahan -perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.” Kalau kita cermati bunyi definisi pencemaran lingkungan versi UU No. 23 Tahun 1999, maka unsur tindak pidana terjadi kalau memenuhi dua unsur yaitu:
(1) kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu.
(2) Dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.
Kedua unsur tersebut harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau kehadiran suatu zat, organisme  atau  unsur-unsur  yang  lain  (seperti  gas,  cahaya,  energi)  telah  tercampur  ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu, walaupun telah menimbulkan perubahan pada unsur  lingkungan  hidup,  seperti  perubahan  warna  atau  bentuk  atau  bau  tapi  tidak menyebabkan  menghalangi/mengganggu  fungsi  atau  peruntukan  daripada  sumber daya/lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk kategori pencemaran lingkungan. Misalnya bernafas. Sekalipun jelas terbukti, dalam proses bernafas, manusia mengambil O2 dari lingkungan dan mengeluarkan zat pencemar yaitu CO2 ke lingkungan, namun perbuatan itu tidak termasuk kategori pencemaran udara karena belum pernah
terbukti  adanya  manusia  yang  dalam  proses  bernafas  mengeluarkan  CO2  yang mengakibatkan gangguan bagi unsur lingkungan lainnya.
Kemudian untuk definisi perusakan  lingkungan seperti disebutkan di atas, maka untuk bisa dinyatakan telah terjadi tindak pidana perusakan lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) unsur, dan sama dengan kasus pencemaran lingkungan, untuk kasus perbuatan  perusakan  lingkungan, juga dituntut terpenuhinya ketiga unsur tersebut, tanpa ada yang boleh kurang.
3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi unsur menentukan telah terjadinya tindakan perusakan lingkungan adalah:
(1) Telah terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan;
(2) menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan;
(3) menimbulkan  gangguan  pada  ekosistem  lingkungan,  sehingga  karenanya  fungsi lingkungan  sebagai  sarana  pendukung  terlanjutkannya  pembangunan  tidak  atau kurang terpenuhi.
Jadi bisa disimpulkan jenis tindak pidana dalam UU No. 23 tahun 1999 ini termasuk kategori  delik  materiel.  Maksudnya  adalah  untuk  menentukan  telah  terjadinya  suatu tindak pidana atau bukan ditentukan oleh apakah perbuatan yang dilakukan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kalau tidak terjadi akibat yang dilarang,  maka  perbuatan  tersebut  bukanlah  tidak  pidana.  Jadi  yang  dibuktikan  di  sini adalah  bukan  hanya  masalah  perbuatannya  yang  nyata  dilakukan  oleh  pelaku  sebagai perbuatan  yang  bisa  dipertanggungjawabkannya  di  hadapan  hukum  pidana  tapi  juga harus dibuktikan kalau perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
Kemudian menurut Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 definisi “pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke  dalam lingkungan hidup oleh  kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.” Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (16) UU No.  32  Tahun  2009  definisi  “Perusakan  lingkungan  adalah  tindakan  orang  yang menimbulkan  perubahan-perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik, kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup.”
Kalau kita cermati bunyi definisi pencemaran lingkungan versi UU No. 32 Tahun 2009,  maka  unsur  tindak  pidana  terjadi  kalau  memenuhi  unsur  yaitu  adanya  tindakan orang  memasukkan  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Sedangkan  untuk  perusakan  lingkungan  unsurnya  adalah  adanya  tindakan  orang  yang menimbulkan perubahan-/perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup.
Dari kedua definisi tersebut di atas, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan versi  UU  No.  32  Tahun  2009  termasuk  kategori  delik  formal,  sehingga  hanya  perlu dibuktikan  adanya  perbuatan  yang  dilarang  yang  mana  perbuatan  tersebut  melampaui nilai ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat negatif dari  suatu  tindakan  dalam  hal  ini,  tidak  perlu  dibuktikan.  Apakah  perbuatan  tersebut menimbulkan  dampak  negatif  atau  bahkan  malah  tindakan  tersebut  menimbulkan dampak positif yaitu memberi manfaat buat lingkungan tetap dimasukkan dalam kategori tindak pidana kalau perbuatan tersebut melampaui nilai ambang batas.

## Sinkronisasi Definisi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 tahun 2009 dengan Teori Lingkungan Hidup
Seperti  dijelaskan  dalam  Bab  III  tentang  kriteria  ekologi  terjadinya  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  menurut  Otto  Soemarwoto  lingkungan  telah  tercemar  apabila terpenuhi dua syarat yaitu: “(1). kalau suatu zat, organisme atau unsur -unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu. (2). Dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya/ lingkungan tersebut.” 21 Kedua syarat tersebut mutlak harus dipenuhi, karena bila hanya  nomor satu saja maka baru terjadi pengotoran  yaitu perubahan  kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan/kegunaannya. 22 Kemudian  menurut  Harun  M.  Husein,  secara  ekologis, lingkungan telah rusak apabila:
Telah  terjadi  suatu  aktivitas  terhadap  lingkungan  atau  kehadiran  benda-benda asing  ke  dalam  lingkungan,  menimbulkan  gangguan  pada  ekosistem  lingkungan,
22 NHT. Siahaan, Op.Cit. h. 159-160
yang  menyebabkan  timbulnya  perubahan  pada  sifat-sifat  fisik  dan  atau  hayati lingkungan,  sehingga  karenanya  fungsi  lingkungan  sebagai  sarana  pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kurang terpenuhi . 23
Kalau  kita  cermati  kriteria  pencemaran  dan  perusakan  secara  ekologis  di  atas, maka  bisa  disimpulkan,  kriteria  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  yang  sinkron adalah  kriteria  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  versi  UU  No.  23  Tahun  1999, sementara kriteria pencemaran dan perusakan lingkungan versi UU No. 32 Tahun 2009 tidak sinkron.
Secara  ekologis  pencemaran  dan  perusakan  adalah  dampak/negatif  dari  suatu perbuatan  yang menimbulkan resiko atau  kerugian buat lingkungan hidup.  Wujud  dari dampak  negatif  tersebut  adalah  turunnya  atau  tidak  berfungsinya  lingkungan  hidup sebagaimana  mestinya  untuk  mendukung  kehidupan.  Jadi  hanya  dengan  melihat  suatu perbuatan  walaupun  secara  teori  perbuatan  tersebut  mengandung  resiko  berdampak negatif,  tetap  tidak  bisa  langsung  dikategorikan  pasti  mengakibatkan  terjadinya pencemaran atau perusakan. Jadi sekali lagi pencemaran dan perusakan adalah akibat dari suatu perbuatan.

## KESIMPULAN
1. Hasil perbandingan kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan, versi UU No. 23 tahun  1999  dengan  UU  No.  32  Tahun  2009  menghasilkan  suatu  perbedaan  dalam menentukan  suatu  tindak  pidana.  Versi  UU  No.  23  Tahun  1999,  tindak  pidana pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  termasuk  kategori  delik  materiel,  sehingga dalam  proses  pembuktiannya  dituntut  dua  hal  yaitu  terbukti  perbuatan  tersebut dilakukan  oleh  pelaku  yang  mampu  bertanggungjawab  dan  harus  pula  dibuktikan perbuatan  tersebut  menimbulkan  akibat  yang  dilarang  oleh  undang-undang. Sedangkan versi UU No. 32 Tahun 2009, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan  termasuk  kategori  delik  formal,  sehingga  hanya  perlu  dibuktikan  suatu perbuatan yang dilarang saja.
2. Kriteria  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  menurut  UU  No.  32  Tahun  2009 bertentangan atau tidak sinkron dengan kriteria berdasarkan teori lingkungan hidup atau kriteria secara ekologis.
23 Harun. Husein, Op.Cit , h. 64

## Daftar Pustaka
Erliany, Rangkungan Materi Hukum Pidana , BanjarmasinL STIH Sultan Adam, 2014.
Hadi,  P.  Sudharto, Manusia  dan  Lingkungan ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2000.
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
Husein,  Harun  M., Lingkungan  Hidup  (Masalah,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
__________, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1959.
Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES, 1993.
Siahaan,  NHT., Ekologi  Pembangunan  dan  Hukum  Tata  Lingkungan, Jakarta:  Erlangga, 1987.
Siombo, Marhaeni Ria, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012.
Soemarwoto,  Otto, Ekologi,  Lingkungan  hidup  dan  Pembangunan ,  Jakarta:  Djambatan, 1989.
Songgono,  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1998.
Susan, Hukum Acara Pidana , Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 2014.