INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8122-8130 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Agraria di Kabupaten Kebumen dalam Konteks Hukum Pertanahan
Sugandi Afandi 1 ✉ ,Aartje Tehupeiory 2 , Diana Napitupulu 3
Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: adegandi0813@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  memberikan  suatu  gambaran  sengketa  pertanahan  di  Kebumen  yang  tidak berkesudahan dan penyelesaian dari sengketa tanah. Penelitian  ini juga memberikan sebuah gambaran bagaimana  sistem  pertanahan  yang  berantakan  akibat  sistem  administrasi  pertanahan  yang  tidak  rapi. Adapun metode dalam penelitian ini berupa penelitian evaluatif, dimana Peneliti mengumpulkan berbagai informasi  dan  fakta-fakta  pada  konflik.  Relevansi  penelitian  ini  menitikberatkan  pembenahan  sistem pertanahan di desa-desa dan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi.
Kata Kunci: Sengketa, pertanahan, jalur litigasi

## Abstract
The purpose of this research was to provide an overview of the unending land disputes in Kebumen and the resolution of land disputes. This research also provided an illustration of how the land system was missed due to an untidy land administration system. The method in this research was evaluative research, where researchers collected various information and facts on the conflict. The relevance of this research focuses on revamping the land system in villages and resolving land disputes through litigation. Keyword: Disputes, land, litigation pathways

## PENDAHULUAN
Keberadaan tanah sangat vital bagi manusia. Bagi manusia, tanah tidak hanya sebagai sumber  kehidupan  namun  juga  sebagai  status  sosial  di  masyarakat.  Menurut  Jayadi Setiabudi (Buku Pintar, 2015) sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah memiliki arti, dan sekaligus memiliki dua fungsi  ganda,  yakni  social asset, dimana tanah merupakan sarana pengikat sosial di masyarakat. Kemudian fungsi capital asset, yakni tanah sebagai modal  pembangunan  dan  memiliki  nilai  ekonomi.    Tanah  juga  memiliki  fungsi  sosial sehingga tanah harus dikelola dan tidak boleh ditelantarkan.
Seiring  dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka kebutuhan akan tanah semakin  meningkat  baik  untuk  pemukiman,  ladang  dan  aktivitas  ekonomi.  Vitalnya keberadaan tanah, maka perlu diatur sehingga tidak terjadi konflik bahkan sengketa. Disini pentingnya  keberadaan  negara  sehingga  keberadaan  tanah,  benar-benar  untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat.
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi, ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat’ .    Penegasan  yang  sama  terkait dengan hak menguasai , juga dengan jelas disampaikan pada , Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960, ‘Bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya,  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  negara’. Sangat jelas, negara hanya menguasai, bukan memiliki. Memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia.
Pada  dasarnya,  hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dengan  bumi  termasuk didalamnya adalah hubungan abadi ,  yang bersifat terus menerus  dan tidak akan putus sampai bumi berhenti berputar. Jadi hubungan antara manusia dan tanah sangat erat sekali sehingga  untuk  mempertahankan  hak  atas  tanah,  harus  mengorbankan  nyawa.  Pada pelaksanaannya,  keberadaan  tanah  memunculkan  sengketa  atau  konflik  baik  antar masyarakat  atau  masyarakat  dengan  pihak  swasta  bahkan  rakyat  dengan  alat  negara, seperti yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah.
Sengketa pertanahan di Kebumen, melibatkan petani pesisir selatan yang tergabung dalam  Forum  Paguyuban  Petani  Kebumen  Selatan  (FPPKS)  dengan  TNI  Angkatan  Darat (Kodim 0709 Kebumen). Konflik ini tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mirit yang meliputi Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Tlogopragoto, Tlogodepok, Desa Mirit dan Desa Mirit Petikusan. Kemudian Kecamatan Ambal, yang meliputi Desa Sumberjati, Kaibon, Kaibon  Petangkuran,  Ambal  Resmi,  Kenoyojayan  dan  Enak.  Selanjutnya,  Kecamatan Buluspesantren  yaitu  Desa  Ayamputih,  Desa  Setrojenar  dan  Desa  Brecong.  Kecamatan
tersebut dikenal dengan nama Urut Sewu.
Oleh  TNI  AD,  lahan  tersebut  dijadikan  sebagai  lokasi  tempat  latihan  atau  uji  coba senjata, sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No,: S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011, merupakan aset TNI AD No registrasi : 30709034, tahun kepemilikan 1949. Asal kepemilikan dari penyerahan ex Belanda, dengan  luas  lahan  1.150  hektar.  Klaim  kepemilikan  TNI  AD  juga  berdasarkan  peta peninggalan Belanda atau peta minute. Sementara petani mengklaim lokasi tempat latihan atau uji coba senjata TNI AD merupakan tanah moyang/ warisan leluhur.
Menurut  pengakuan  masyarakat,  mereka  telah  melakukan  budidaya  pertanian  di lokasi  tersebut  sudah  cukup  lama.  Lahan  ditanami  dengan  berbagai  pertanian  palawija seperti  kacang,  kedelai,  jagung,  ketela,  semangka,  melon.  Pada  dasarnya  masyarakat mengangguntungkan hidup pada sektor pertanian. Para petani menjual hasil dari budidaya tanaman tersebut. Berdasarkan Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan, konflik bermula ketika TNI AD memasang tugu beton zona batas aman. Kemudian 10 Desember 2007, masyarakat petani  pesisir  selatan  mengirim  surat  kepada  Pangdam  IV/Diponegoro.  Masyarakat meminta  agar  tugu  beton  dicabut  dan  warga  Desa  Setrojenar  merusak  tugu.  Oleh masyarakat, tugu beton ditafsirkan sebagai batas penguasaan lahan oleh TNI AD. Sejak itu protes terus dilayangkan oleh masyarakat, yang terkadang berakhir dengan bentrokan fisik.
Bupati  Kebumen  Arif  Sugiyanto  menyebut  konflik  TNI  AD  dan  petani,  merupakan konflik  yang  berlangsung  lama.    Bupati  mengklaim  situasi  saat  ini  sudah  kondusif  dan persoalan  sudah  selesai  dengan  berkomunikasi.  Namun  petani  menganggap  persoalan belum tuntas.  Mereka terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik yang sah dengan  bukti-bukti  yang  dimiliki,  diantaranya  Surat  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Tegalan (Sawah), yang tertuang didalam buku C. Umumnya transaksi dilakukan pada tahun 1980-an. Kemudian  Surat  Ketetapan  Iuran  Pembangunan    Daerah,  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Wilayah V Ditjen Pajak Jawa Tengah. Kemudian bukti kepemilikan Pethuk.
Harus diakui, penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, negosiasi,  konsiliasi  bahkan  lembaga  adat  dengan  pendekatan  kearifan  lokal,    selalu berakhir  ‘happy  ending’  .  Penolakan  dengan  melakukan  aksi  unjuk  rasa  terus  dilakukan bahkan tidak sedikit yang berakhir bentrok yang mengakibatkan korban luka dari kedua belah pihak. Berlarutnya penyelesaian konflik, berimbas kepada masifnya aksi protes yang dilakukan  oleh  warga.  Mereka  yang  didukung  oleh  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) kerap menggelar aksi unjuk rasa baik di kantor Bupati Kebumen maupun DPRD Kebumen.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  kepastian  hukum  Gustav  Radbruch  merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman, yang paling berpengaruh di masanya.
Kepastian hukum artinya tidak ada keraguan dalam berhukum. Sementara kemanfaatan. Hukum  harus  memberikan  kebahagiaan  untuk  masyarakat.  Hukum  harus  memberikan keseimbangan  dan  keselarasan  yang  membawa  ketentraman  dan  kebahagiaan,  sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni   hukum memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Teori hukum lainnya adalah teori keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai fairness. John Rawls menegaskan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus  direformasi  atau  dihapuskan  jika  tidak  adil  karena  karena  setiap  orang  memiliki kehormatan  yang  berdasarkan  kepada  keadilan  sehingga  seluruh  masyarakat  pun  tidak dapat membatalkannya. John Rawls menyatakan ada dua prinsip keadilan yakni  pertama setiap  orang  memiliki  kebebasan  yang  sama  dengan  orang  lain  dan  memperoleh keuntungan yang sama.

## METODE PENELITIAN
Secara spesifik, penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian evaluatif.  Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (RajaGrafindo Persada, 2013)  menyebut penelitian evaluatif sendiri merupakan penelitian yang berkaitan dengan penilaian tentang sesuatu masalah. Peneliti  mengumpulkan  berbagai  informasi  dan  fakta-fakta    atau  fenomena-fenomena yang terjadi dalam konflik antara TNI Angkatan Darat dengan warga petani pesisir selatan di  Kebumen  ,  Jawa  Tengah.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah    Bupati  Kebumen  Arif Sugiyanto, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan    Kabupaten  Kebumen  Eko Widodo, tiga orang warga/petani dari Desa Ambalresmi, dan Kepala Desa Ambalresmi H Tino.  Penelitian dalam penulisan tesis ini, juga mengambil pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, ditulis atau disusun secara sistematis dan dianalisis sebagaimana mestinya secara  kualitatif  yang  kemudian    menghasilkan  sebuah  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi  dan    wawancara.  Observasi mengumpulkan  berbagai  data  dan  informasi,  kemudian  Peneliti  menyiapkan  beberapa pertanyaan khusus untuk wawancara  yang kemudian dijawab oleh narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Obyek Tanah Yang Disengketakan Belum Bersertifikat
Hubungan  memanas  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Petani  Urut  Sewu yang meliputi Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren yang tergabung dalam Petani Paguyuban  Petani  Kebumen  Selatan  (FPPPKS),  mulai  terjadi  tahun  2007,  yang  diawali dengan  pemasangan  tugu  atau  beton  yang  oleh  masyarakat  ditafsirkan  sebagai penguasaan lahan oleh TNI AD. Rupanya tanah yang menjadi sengketa di tiga kecamatan tersebut, rupanya belum bersertifikat sehingga batas-batas tanah tidak jelas. Akhirnya, yang terjadi adalah saling klaim sebagai pemilik atas hak tanah yang sah.  Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI periode sebelumnya,   Andika Perkasa mengatakan TNI memiliki peta minute peninggalan Belanda, sebagai rujukan kepemilikan hak atas tanah. Didalam peta minute,  tergambar  tanah  seluas  1.150  ha  merupakan  tanah  negara.  Hal  itu  tercatat  di Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  No,  S- 825/KN/2011, tanggal 29 April 2011 dengan nomor registrasi : 30709034, tahun kepemilikan 1949. Oleh TNI, lokasi tersebut dijadikan sebagai lokasi latihan militer termasuk didalamnya uji senjata. Aktivitas ini menuai protes dari masyarakat.
Adapun  petani,  sudah  menguasai  tanah  berpuluh-puluh  tahun.  Petani  menanami lahan untuk komoditas seperti kacang-kacangan, melon, kedelai, jagung, ketela, semangka dan pertanian.  Petani juga memiliki surat sebagai bukti  kepemilikan seperti petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil dan kutipan letter C yang tercatat di perangkat desa. Surat-surat tersebut merupakan surat kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah dari kepala desa atau camat, yang berlaku sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Bupati Kebumen periode 2019-2021 dalam wawancara dengan peneliti pada 17 Mei 2023 mengakui, sebagian besar tanah atau 50 persen di Kebumen belum disertifikatkan.Kondisi ini menjadi salah satu pemicu sengketa lahan tidak hanya di Kebumen tetapi juga di wilayah lain. Kondisi yang terjadi  di  Kebumen  menjadi  sebuah  gambaran  bagaimana  carut  marutnya  sistem pertanahan yang sudah seharusnya dibenahi.
Oleh  sebab  itu  sangat  penting  untuk  mendaftarkan  tanah.  Prof  Boedi  Harsono (Universitas  Trisakti,  2019)  menyebut  salah  satu  tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang  tanah  sehingga  dengan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai  pemilik  yang bersangkutan.  Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematik maupun sporadik. Urip Santoso  (Prenada  Media  Group,  2010)  menyebut  pendaftaran  tanah  secara  sistematik, sebagai pendaftaran tanah desa demi desa. Sedangkan pendaftaran tanah sporadik dengan
sebutan  pendaftaran  tanah  secara  individual.  Andy  Hartanto  (Laksabang  Justita,  2020) membagi dua konsep kepemilikan atau penguasaan tanah yakni penguasaan tanah yang telah  terdaftar  atau  bersertifikat  yang  mendapatkan  pengakuan  utama  dan  penguasaan tanah  yang  belum  terdaftar  atau  yang  belum  bersertifikat  yang  juga  mendapatkan pengakuan walaupun lebih rendah derajat pengakuannya.
Pada dasarnya, konflik terjadi pada siapapun yang bersifat publik dan keperdataan baik antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, perusahaan bahkan dengan negara termasuk didalamnya institusi negara. Aris Prio Agus Santoso. Aryono & NS Yoga Dewa Brahma (Pustaka Baru Press, 2021), membagi sengketa menjadi dua jenis yakni : Konflik Interest atau Kepentingan
Konflik kepentingan yakni dua pihak memiliki kepentingan atau keinginan yang sama untuk memperebutkan satu objek yang sama karena dianggap memiliki nilai.
Klaim kebenaran
Para pihak, sama-sama mengklaim benar dan yang lain salah. Konflik klaim kebenaran, diposisikan  dalam  terminologi  benar  atau  salah  namun  untuk  penyelesaian,  konflik kepentingan lebih kompromis ketimbang klaim kebenaran.
Sri  Harjati,  Agus  Sekarmadji,  Sri  Winarsi  &  Oemar  Moechtar  (Kencana,  2021) mengidentifikasi jenis persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat yaitu :
a. Tidak  adanya  pemerataan  dalam  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  tanah  terutama pertanian . Tidak ada pengaturan yang membatasi kepemilikan dan/atau penguasaan untuk perumahan sehingga  orang cenderung membeli tanah untuk investasi
b. Adanya penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
c. Banyaknya sengketa batas yang sering diawali karena seseorang dalam penguasaannya tidak  didasari  pada  alat  bukti  penguasaan  tanah  yang  jelas  sehingga  cenderung mematok batas sesuka hati karena menguntungkan
d. Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan.  Paling  banyak  terjadi  adalah  penentuan besaran ganti untung yang harus diterima pemilik tanah.
Sementara Prof  Boedi Harsono meninjau dari sisi yuridis praktis mengenai jenis permasalahan sengketa tanah yakni:
a. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
b. Sengketa mengenai luas bidang tanah
c. Sengketa mengenai status tanahnya, tanah negara atau tanah hak
d. Sengketa mengenai pemegang hak
e. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
f. Sengketa mengenai pemindahan haknya
g. Sengketa  mengenai  penunjuk  lokasi  dan  penetapan  luasnya  untuk  suatu  proyek pemerintah atau swasta
h. Sengketa mengenai pelepasan atau pembebasan tanah
i. Sengketa mengenai pengosongan tanah
j. Sengketa mengenai pemberian ganti rugi
k. Sengketa mengenai pembatalan haknya
l. Sengketa mengenai pencabutan haknya
m. Sengketa mengenai pemberian haknya
n. Sengketa  mengenai  alat-alat  pembuktian  adanya  hak  atau  perbuatan  hukum  yang dilakukan dan sengketa-sengketa lainnya
o. Sengketa mengenai penerbitan sertifikatnya.
Dalam pembuktian hak dan pembukuannya, dibagi menjadi dua yakni pembuktian hak baru dan hak lama. Prof Boedi Harsono mendefinisikan pembuktian hak baru adalah hak yang baru diberikan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; sementara pembuktian hak lama yakni hak-hak atas tanah yang berasal  dari  konversi  hak-hak  yang  ada  ketika  mulai  berlakunya  UUPA  dan    belum didaftarkan menurut PP 10/1961.
Hak  pengelolaan  diberikan/dibuktikan  dengan  penetapan  pemberian  hak pengelolaan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Adapun  hak  pakai  atas  tanah  hak  milik, dibuktikan dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima yang bersangkutan.
Jadi persoalan mendasar dari sengketa pertanahan adalah tanah didaftarkan. Kondisi ini harus disikapi oleh  pemerintah. Mengidentifikasi masalah mengapa masyarakat belum atau  enggan  mendaftarkan  tanah?  Apakah  karena  ketidaktahuannya,  terkait  biaya  atau birokrasi yang berbelit-belit.
Program  Sertifikat  Tanah  Gratis  (PTSL)  milik  pemerintah,  menjadi  solusi  untuk mengatasi  persoalan  pertanahan  di  Tanah  Air.  Dengan  PTSL,  diharapkan  administrasi pertahanan menjadi lebih jelas dan rapi. Program PTSL dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia  bagi  semua  objek  tanah  yang  belum  terdaftar  dalam  satu  wilayah  desa/ kelurahan. Penyelesaian sengketa tanah , dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Penyelesaian non litigasi, yakni penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan atau yang  dikenal  dengan  istilah  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  seperti  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  penilaian  ahli  dan  arbitrasi.  Langkah  menempuh  APS  untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata, dengan pertimbangan lebih murah,
efisien, cepat dan privasi para pihak terjaga. . Penyelesaian konflik pada prosedur di luar pengadilan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Kemudian penyelesaian di luar pengadilan umum adalah melalui  jalur  arbitrase.  Arbitrase  berasal dari kata arbitrase  (Bahasa Latin), arbitration  (Inggris),  arbitrage  (Belanda/Prancis)  dan  schiedspruch  (Jerman).  Arbitrase penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Prof M Khoidin (LaksBang Presindo, 2017) menyebut penyelesaian  sengketa,  seorang wasit atau arbiter tidak hanya mengandalkan kebijaksanaannya  saja tetapi mampu  menyelesaikan sengketa  di bidang hukum perdata yang tidak memihak sehingga dapat penyelesaiannya harus berdasarkan hukum. Salah satu yang  menjadi  pertimbangan  penyelesaian  melalui  arbitrase  adalah  dapat  memilih  wasit yang dianggap netral dan terjaga kerahasiaannya.  Belum banyak penyelesaian sengketa tanah melalui jalur arbitrase.
Terkadang menyelesaikan sengketa melalui APS, tidak membuahkan hasil. Pasti ada pihak-pihak  yang  tidak  puas  akan  keputusan  tersebut  sehingga  penyelesaian  sengketa melalui  jalur  pengadilan  ditempuh.  Upaya  ini  merupakan  upaya  terakhir  bagi  pencari keadilan.  Kendati  harus  diakui  stigma  masyarakat  terkait  proses  penyelesaian  hukum  di pengadilan tidak cepat, lambat, menghabiskan waktu dan tenaga serta biaya. Nia Kurniati (Refika Aditama, 2016), dalam kondisi seperti ini masyarakat tidak lagi mempersoalkan lagi putusan yang dijatuhkan benar dan adil.

## SIMPULAN
Persoalan mendasar dari kasus sengketa pertanahan di Kebumen, Jawa Tengah dan wilayah lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya  agar  kemudian  hari  tidak  menimbulkan  masalah.  Pendaftaran  tanah  untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang  hak  sehingga  mudah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran tanah juga untuk mewujudkan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, kemudian untuk menyediakan  informasi  kepada  pihak  yang  berkepentingan  termasuk  pemerintah  agar dapat dengan mudah memperoleh  data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah. Negara harus hadir untuk mendorong masyarakat untuk segera  mendaftarkan  tanahnya  misal  melalui  program  Program  Sertifikat  Tanah  Gratis (PTSL).  Kemudian  terkait  biaya  pendaftaran  tanah  yang  banyak  dikeluhkan  masyarakat, pemerintah  harus  menjamin  masyarakat  tidak  dibebani  keuangan  yang  memberatkan. Harus ada khusus bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendaftarkan tanah. Negara
juga harus menjamin pendaftaran tanah tidak berbelit-belit karena birokrasi. Pendaftaran tanah harus sesuai dengan Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dalam penyelesaian sengketa, manfaatkan upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang baik  melalui  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi.  Jika  melalui  skema  litigasi,  hakim  harus menjunjung tinggi asas-asas peradilan yakni peradilan digelar secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
DAFTAR PUSTAKA
Dkk, Harjati Sri (2022). Politik Hukum Pertanahan Indonesia (Cet-2). Jakarta. Kencana Dkk, Santoso. Aris Prio Agus. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta Pustaka
Baru Pers
Harsono  Boedi  (2019).  Hukum  Agraria  Indonesia.  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya  (Cet-5).  Jakarta.  Universitas Trisakti.
Hartanto Andy (2020). Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya (Cet-3). Surabaya. LaksBang Justitia.
HS Salim & Nurbani Erlies Septiana (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi. Jakarta. RajaGrafindo Persada
John Rawls, Aheory Justice, Terj, Uzair Fauzan & Heru  Prasetyo. Yogyakarta .Pustaka Khoidin  M  (2017).  Hukum  Arbitrase  Bidang  Perdata  (Eksistensi,  Pengaturan  dan Praktik). Surabaya. LaksBang Presindo.
Kurniati  Nia  (2016).  Hukum  Agraria  Sengketa  Pertahanan  Penyelesaiannya  Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik. Bandung. Refika Aditama
Santoso  Urip  (2013).  Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  (Cet-5).  Jakarta Prenada Media Group.
Setiabudi  Jayadi  (2015).  Pedoman  Pengurusan  Surat  Tanah  &  Rumah  Beserta Perizinannya). Yogyakarta. Buku Pintar.