Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)

## MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI POLRES KOTA MAKASSAR)

## Dwi Setiyani
Universitas Hasanuddin Email : dwisetiyani02@gmail.com

## Abstract
Penal  mediation  is  an  alternative  form  of  settlement  of  cases  outside  the  court  by prioritizing  the  principle  of  resortative  justice  which  aims  to  achieve  justice  that  is oriented towards improving the relationship between perpetrators and victims. This study aims to examine how the implementation and the obstacles faced by the Makassar City Police in conducting penal mediation in the settlement of minor theft cases. This research is a normative empirical research with a qualitative analysis approach. The result of the research  obtained  is  that  the  implementation  of  penal  mediation  by  the  Makassar  City Police in resolving minor theft cases is carried out based on police discretion as regulated by Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia and Circular  No.  SE  /  8  /  VII  /  2018  dated  27  July  2018  concerning  the  Application  of Restorative  Justice  in  the  Settlement  of  Criminal  Cases.  The  circular  regulates  how  to apply  the  concept  of  restorative  justice  in  solving  criminal  cases  at  the  level  of investigation  or  investigation  in  the  police,  while  in  its  implementation  there  are  still obstacles  faced  by  the  Makassar  City  Police,  including  emotional  factors,  namely  the existence of selfishness between the perpetrator or victim justifying oneself and blaming the  opposing  party  and  financial  (economic)  factors,  namely  the  inconsistency  between the victim and the perpetrator to make peace, especially in matters of compensation.
Keywords : Penal mediation; alternative case resolution; minor theft case.

## Abstrak
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  dengan  mengedepankan  prinsip  Resorative  Justice  yang  bertujuan  agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  pelaksanaan  dan  kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  pihak  Kepolisian  Kota  Makassar  dalam  melakukan  mediasi  penal pada  penyelesaian  perkara  pencurian  ringan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif  empiris  dengan  pendekatan  analisis  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  yang diperoleh adalah pelaksanaan mediasi penal yang  dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
Makassar dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran  tersebut  mengatur  bagaimana  caranya  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian sedangkan  dalam  pelaksanaanya  masih  terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh pihak  Kepolisan  Kota  Makassar  diantaranya  faktor  emosional  yaitu  adanya  rasa  egois antara  pihak  pelaku  atau  korban  dengan  membenarkan  diri  sendiri  dan  menyalahkan pihak lawan dan faktor finansial (ekonomi) yaitu adanya ketidaksinkronan antara korban dan pelaku untuk berdamai terutama dalam masalah ganti rugi.
Kata  Kunci: Mediasi  penal;  alternatif  penyelesaian  perkara;  pencurian ringan.

## PENDAHULUAN
Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat berlaku secara efektif jika diterima dan  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Maka  dari  itu,  hukum  dan masyarakat  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  serta  saling  mempengaruhi.  Tujuan hukum  adalah  menciptakan  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat sehingga ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 1 Tindak  pidana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  bila  dilanggar  akan mendapatkan  sanksi  yang  jelas  dan  sesuai  dengan  KUHP. 2 Kehadiran  hukum  pidana ditengah masyarakat dimaksudkan agar memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok  masyarakat  dalam  melakukan  aktifitas  kesehariannya. 3 Eksistensi  perkara pidana  lahir  karena  ada  tindak  pidana  yang  ditangani  oleh  penegak  hukum.  Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  di  dalam  masyarakat.  Salah satu  perkara  pidana  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  yaitu  tindak  pidana  yang mempunyai  nilai  atau  bersifat  ringan  dan  tidak  berbahaya  yaitu  pencurian  ringan. Beberapa  kasus  kriminal  yang  lebih  kecil  terutama  kasus  pencurian  yang  terjadi  di Indonesia  yang  kerugian  nilai  ekonominya  relatif  kecil  yaitu,  Nenek  Minah  seorang warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang. Nenek Minah yang berusia 55 tahun diadili dengan dakwaan melakukan pencurian atas 3 butir buah kakao seberat 3 kg milik PT.  Rumpun  Sari  Antan  4  yang  menurut  pengakuannya  akan  dijadikan  bibit.  Atas dakwaan  tersebut,  Pengadilan  Negeri  Purwakerto  menyatakan  Terdakwa  Nenek  Minah
1 Jonlar  Purba,  2012, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restorative Justice , Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1
2 Marselino Rendy, Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 (Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020) hal. 633
3 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , 2012, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal.57
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
terbukti  melakukan  perbuatan  yang  diatur  dan  diancam  pidana  Pasal  362  KUHP  dan menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  selama  1  bulan  15  hari  dengan  masa percobaan  3  bulan.  Perkara  lainnya  adalah  pencurian  buah  semangka  oleh  Basar  dan Kholil,  keduanya  warga  kampung  Wonosari,  Kelurahan  Bujel,  Kecamatan  Mojoroto, Kota  Kediri.  Kedua  kepala  keluarga  ini  dipenjara  karena  dituduh  mencuri  sebutir semangka  milik  tetangganya,  Darwarti.  Atas  perbuatannya  tersebut,  Basar  dan  Kholil dijatuhi pidana penjara selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan. 4
Meskipun  pencurian  ringan  yang  nilainya  kecil,  namun  tetap  harus  dilakukan untuk  menimbulkan  efek  jera,  dan  pelaku  atau  komunitas  lain  tidak  akan  terulang kembali.  Sebenarnya  tidak  ada  yang  salah  dengan  diajukannya  mereka  ke  persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, karena memang  perlu penanganan tuntas semua tindak pidana melalui prosedur hukum pidana atau prosedur lainnya yang dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Namun  permasalahannya adalah  subtansi  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  lagi  sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut pada saat yang bersamaan menjadi semakin  terlihat  kontras,  ketika  masyarakat  melihat  banyak  penggelapan  uang  nasional yang mencuri uang dalam jumlah besar, mereka hanya akan dihukum karena melakukan pelanggaran ringan, bahkan banyak pelaku kejahatan yang belum tersentuh hukum. 5
Proses  penegakan  hukum  itu  sendiri  mempunyai  peran  penting  dalam  upaya mewujudkan  tujuan  hukum. 6 Selain  itu,  penegakan  hukum  menjadi  signifikan sehubungan  dengan  presepsi  masyarakat,  bahwa  apa  yang  ditangkap  dan  diartikan tentang  hukum  adalah  apa  yang  dilihat  dan  sisaksikannya.  Bagi  masyarakat,  hukum merupakan  tindakan  aparat  penegak  hukum  serta  keputusan  yang  diambil.  Sedangkan hukum pidana adalah proses pidana berawal dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh hakim. 7
Masyarakat  menakar  bahwa  keadilan  bukan  dengan  kata  per  kata  rumusan Undang-Undang, melainkan dengan apa yang dirasakan, dan dilihat oleh keputusan yang dikeluarkan  berlandaskan  kenyataan  hukum  yang  disaksikan. 8 Butuh  waktu  lama untuk menyelesaikan  perkara  melalui  prosedur  birokrasi,  bahkan  membingungkan,  sehingga masyarakat meyakini bahwa setelah kasus pencurian kecil diselesaikan oleh pengadilan,
4 Bambang  Waluyo,  2016, Desain  Kejaksaan  Pada  Restorative  Justice ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6-7
5 Dwi Hananta, 2017, Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan , Mandar Maju, Bandung, hlm.2
6 Tri Suhendra Arbani, Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 1.2 (2019): hlm. 176-187.
7 Anas  Yusuf,  2016, Implementasi  Restorative  Justice  dalam  Penegakan  Hukum  oleh  Polri , Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.10
8 Nurfaik Ishak,, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." BESTUUR 8.1 (2020): hlm.  19-26.
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
hukum tidak lagi adil dan bermanfaat. Dilihat dari sisi pelaksanaannya ditemukan bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang melebihi jumlah nilai objek harta yang dipersengketakan.  Jika  putusan  diambil  di  pengadilan,  jumlah  kerugian  dalam  kasus pelanggaran  ringan  akan  jauh  lebih  besar,  termasuk  kehilangan  biaya  pengadilan, kehilangan  waktu  serta  tenaga  kerja  sehingga  tidak  dapat  memperlihatkan  hukum  yang berguna dan adil bagi masyarakat.
Mediasi penal hadir dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif dari  kasus  pencurian  skala  kecil,  ini  adalah  bentuk  keadilan  restoratif  yang  bertujuan memulihkan situasi hukum yang lebih baik di masyarakat. Melalui proses mediasi penal, diperoleh  puncak  keadilan  tertinggi  karena  terjadinya  kesepakatan  para  pihak  yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu pelaku dan korban. Pihak pelaku dan korban diharapkan  dapat  mencari  dan  mencapai  solusi  serta  alternatif  terbaik  untuk menyelesaikan perkara tersebut. 9
Apabila  terjadi  suatu tindak  pidana  di  dalam  masyarakat  maka  Polri merupakan pihak  yang  diharapkan  dapat  memberikan  rasa  adil  pada  tahap  awal  tindakan penyelesaian  suatu  perkara.  Sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  dekat  dengan masyarakat,  Polisi  harus  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dalam  menindak  suatu tindak  pidana  agar  tercipta  keadilan.  Polisi  harus  benar-benar  memperhatikan  kriteria perkara  apa  saja  yang  bisa  dilakukan  mediasi.  Kepolisian  dalam  menegakkan  hukum pidana  memiliki  kewenangan  diskresi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Saat  ini  juga penanganan  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  penyelesaian  alternatif  diatur  di dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/8/VII/2018  Surat  Edaran  tersebut  selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan  tindak  pidana.  Penyelesaian  kasus  menggunakan  mediasi  bisa  dikatakan sebagai  penyelesaian  yang  terbaik  karena  antara  semua  pihak  tidak  ada  yang  kata menang  dan  kalah  melainkan  para  pihak  sama-sama  mencari  jalan  keluar  agar  tidak saling  dirugikan  serta  perkara  tidak  akan  melalui  proses  yang  panjang  dalam menghasilkan  suatu  keputusan  yang  disepakati.  Namun  apabila  tidak  terdapat kesepakatan,  baru  diselesaikan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku  secara professional  dan  proporsional.  Dengan  adanya  mediasi  di  kepolisian  diharapkan  dapat memenuhi  rasa  keadilan  di  masyarakat  serta  sebagai  upaya  penanggulangan  tindak pidana di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  untuk  lebih  mendapatkan gambaran  nyata  serta  hasil  yang  diperoleh  akan  dipaparkan  secara  deskriptif.  Sumber
9 Lilik Mulyadi, 2015, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , PT. Alumni, Bandung, hlm.34
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui wawancara  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan.  Lokasi Penelitian  dilakukan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Kota  Makassar  adapun  Jenis Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  empiris,  yaitu  yaitu  penelitian  yang menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  data  yang  diambil  langsung  dari fakta-fakta yang ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar
Mediasi adalah salah satu  bentuk alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan diluar  pengadilan  melalui  metode  musyawarah  atau  mufakat.  Tujuan  dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan perkara antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, imparsial dan penting juga untuk melindungi kepentingan pihak secara adil dan  setara  untuk  meningkatkan  kepercayaan  para  pihak.  Pihak  ketiga  disebut  mediator yang  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  memutuskan  hasil  kesepakatan  atau memaksakan  solusi  kepada  para  pihak  yang  berperkara  tetapi  harus  para  pihak  yang memutuskan  dan  menyetujui  hasil  kesepakatan mediasi  tersebut.  Mediator  hanya boleh memberikan  masukan-masukan  berupa  solusi  alternatif  bagi  para  pihak  baik  pelaku ataupun  korban  dan  tidak  memiliki  kewenangan  memutus. 10 Mengingat  penyelesaian perkara  melalui  mediasi  akan  menempatkan  kedua  belah  pihak  pada  posisi  yang  sama, mediasi  dapat  memungkinkan  kedua  belah  pihak  mencapai  kesepakatan  perdamaian yang  permanen  dan  berkelanjutan,  dan  tidak  ada  pihak  yang  akan  menang  atau dikalahkan oleh satu pihak ( win-win solution ). 11 Mediasi pidana dalam konteks keadilan restoratif memberikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal  dapat  menguntungkan  semua  pihak  termasuk  korban,  pelanggar,  masyarakat  / keluarga  /  pihak  terkait,  dan  penegak  hukum..  Mediasi  dapat  memberikan  sejumlah keuntungan antara lain: 12
1. Mediasi  penal  akan  mengurangi  rasa  balas  dendam  korban  dan  lebih  fleksibel karena  tidak  harus  mengikuti  prosedur  dalam  sistem  peradilan  pidana,  lebih murah, serta prosedur lebih cepat daripada prosedur litigasi.
2. Akibat  penumpukan  kasus  dan  proses  penyelesaian  yang  memakan  waktu  lama, maka  beban  sistem  peradilan  pidana  sedikit  banyak  dapat  dikurangi  dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban.
10 Sudiarto, 2015, Negisasi, Mediasi, dan Arbitase Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.37
11 Syahrizal  Abbas,  2009, Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional , Kencana, Jakarta, hal.24
12 Lilik Mulyadi, Op.Cit ., hlm.162
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
3. Mediasi  memberi  korban  kesempatan  untuk  bertemu  dengan  pelaku  untuk membahas  kejahatan  yang  merusak  kehidupan  mereka,  mengungkapkan keprihatinan dan emosi mereka, serta menuntut kompensasi.
4. Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban.
5. Tercapainya Restorative  Justice atau  keadilan  kepada  kedua  belah  pihak  yang berperkara baik pelaku maupun korban.
Esensi utama dari proses mediasi penal ini adalah lebih berperannya para pihak yang yang  berperkara,  yang  didasarkan  pada  suatu  itikad  baik  dan  kesukarelaannya  dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian perkara yang merupakan hasil dari kesepakatan  para  pihak  yaitu  korban  dan  pelaku.  Upaya  dari  mediasi  yaitu mengutamakan perdamaian, dan jika para pihak setuju untuk penyelesaian kasus secara damai,  hal  itu  dapat  diputuskan.  Pembuktian  bahwa  pelaku  bersalah  diubah  menjadi upaya untuk mencapai kesepakatan yang akan membantu menyelesaikan perkara pidana. Tujuan  hukuman  adalah  untuk  meningkatkan  hubungan  sosial  para  pihak.  Mediasi merupakan  upaya  yang  efektif  dalam  penyelesaian  kasus  pencurian  ringan  dan merupakan  salah  satu  bentuk  dari  alternatif  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan. 13 Pihak  Kepolisian  Kota  Makassar  melakukan  mediasi  penal  dalam  penyelesaian  kasus pencurian ringan, secara spesifik langkah-langkahnya sebagai berikut : 14
1. Mempertemukan  para  pihak  (saksi,  korban,  dan  tersangka).  Mediasi  penal dilakukan  atas  persetujuan  antara  korban  dan  pelaku  secara  sukarela,  dengan iktikad baik, dan tidak ada paksaan.
2. Membuat  surat  pernyataan  tentang  kesepakatan  damai  untuk  tidak  meneruskan perkaranya.
3. Pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku atau ganti rugi/kompensasi/restitusi lainnya.
4. Penyidik  mengadakan  gelar  intern  yang  dihadiri  para  penyidik  dan  penyidik pembantu di institusi tersebut. Setelah adanya hasil gelar perkara keluar, penyidik membuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara/SP3.
5. Penyidik  membuat  surat  pemberitahuan kepada  pihak  kejaksaan  bahwa  kasus  ini telah dihentikan dengan melampirkan :
a. Laporan polisi dilampirkan
b. Laporan surat pernyataan damai serta pengembalian barang bukti
c. Hasil gelar perkara.
Hal  ini  juga  dikatakan  oleh  Bapak  Irfan  bahwa  mediasi  pidana  dan  keadilan restoratif  sangat  erat  kaitannya  dan  memiliki  tujuan  yang  sama  untuk  menyelesaikan kasus  kedua  belah  pihak  yaitu  pelaku  dan  korban  tanpa  ada  unsur  pemaksaaan  tetapi berdasarkan  kerelaan  melakukan  mediasi  sehingga  dapat  terciptanya  rasa  keadilan  di masyarakat  melalui  dialog  atau  mediasi,  diutamakan  nilai  kearifan  lokal  berdasarkan
13 Takdir  Rahmadi,  2010, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10
14 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku  Kaur Bin Ops Sat Reskrim di  Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 14.30 Wita
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
musyawarah  atau  mufakat. 15 Dengan  menjadikan  keadilan  restoratif  sebagai  metode, beberapa manfaat dapat diperoleh yaitu pertama, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menangani masalah hukum yang menurut mereka lebih adil. Kedua, beban negara telah  direduksi  dengan  berbagai  cara,  seperti  menangani  beberapa  tindak  pidana  yang masih  dapat  diselesaikan  secara  mandiri  oleh  masyarakat  sehingga  polisi,  jaksa  dan pengadilan  dapat  lebih  fokus  pada  pemberantasan  kejahatan  dengan  kualifikasi  yang lebih  berbahaya.  Secara  administratif,  hal  itu  bisa  mengurangi  jumlah  perkara  yang masuk ke sistem peradilan. 16
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan  melalui Restorative  Justice adalah  penyelesaian  perkara  diluar  peradilan  yang  terjadi  karena  adanya  permintaan maaf  pelaku  dan  korban  memaafkannya,  kemudian  timbul  kesepakatan  diantara  pelaku dan  korban  diikuti  pertanggungjawaban  pelaku  sehingga  kepentingan  atau  kerugiannya korban  dipulihkan.  Sementara  itu,  demi  tercapainya  kesepakatan  dalam  penyelesaian perkara,  asas win-win  solution harus  diutamakan.  Kesepakatan  tersebut  merupakan sebuah  komitmen  bersama  untuk  melakukan  proses  damai  dengan  cara-cara  yang dibenarkan oleh hukum yang dituangkan dalam sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh  para  pihak  sebagai  bukti  bahwa  telah  terjadi  penyelesaian  di  luar  pengadilan. Mediasi penal yang telah dilaksanakan memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak baik pelaku dan korban.
Status  yang  muncul  dari  adanya  proses  mediasi  yaitu  perkara  yang  terjadi  antara para  pihak  telah  dinyatakan  selesai.  Maka  karena  itu,  korban  sudah  tidak  bisa meneruskan  kasus  tersebut  untuk  ketahapan  berikutnya,  karena  dianggap  korban  telah menyepakati  untuk  menghentikan  kasusnya  dengan  syarat  tertentu  sebagai  hasil  telah dilakukannya  mediasi.  Secara  umum  terdapat  beberapa  alasan  yang  menjadi  dasar dimana  suatu  perkara  tidak  dapat  dilanjutkan  prosesnya  yaitu  tidak  cukup  bukti,  dalam hal  delik  aduan  perkara  dicabut  pengaduannya,  dan  pasca  penyelidikan  dimana  polisi berkesimpulan bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana. 17
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Pihak  Kepolisian  Kota  Makassar  Dalam Melakukan Mediasi Penal Pada Perkara Pencurian Ringan
Dengan  melihat  karakter  masyarakat,  mediasi  memang  merupakan  cara  yang  tepat untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan mengingat prinsip penting dalam mediasi penal  adalah  adanya  pengakuan  kesalahan  dan  pemberian  maaf  oleh  pihak  yang dirugikan  dan  jika  para  pihak  yang  terlibat  dalam  audit  saling  memahami  dan menghormati  hasil  yang  diperoleh,  mediasi  pidana  dapat  dilakukan.  Esensi  mediasi  di mana para pihak yaitu pelaku dan korban berkompromi  untuk mencapai titik temu yang
15 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku  Kaur Bin Ops Sat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 14.30 Wita
16 Susanti  Adi  Nugroho,  2019, Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.7
17 Lilik Mulyadi , Op.Cit., hlm.198
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
menguntungkan sehingga tercapai kesepakatan bersama. Terdapat beberapa kendala atau hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses mediasi yaitu: 18
1. Banyaknya  laporan  atau  pengaduan  yang  tidak  memenuhi  unsur  Pasal  364  KUHP yaitu mengenai tindak pidana Pencurian Ringan seperti kerugian yang di derita oleh korban  kurang  dari  nominal  Rp.  2.500.000,-  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  No.2  tahun  2012  tentang  penyesuaian  Batasan  tindak  pidana  ringan  dan jumlah  denda  dalam  KUHP.  Jadi  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana. 19
2. Faktor  emosional  yaitu  adanya  rasa  egois  antara  pihak  pelaku  atau  korban  dengan membenarkan  diri  sendiri  dan  menyalahkan  pihak  lawan.  Dari  pihak  pelapor  sering menolak atau tidak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai atau kekeluargaan  melalui  jalur  mediasi  penal  atau  dapat  dikatakan  korban  tidak  mau mencabut  laporannya.  Pelaku  yang  tidak  kooperatif  dalam  pelaksanaan  sehingga menghambat mediasi penal dan tidak tercapainya kesepakatan.
3. Faktor Finansial (ekonomi) yaitu adanya ketidaksingkronan antara korban dan pelaku untuk  berdamai  terutama  dalam  masalah  ganti  rugi.  Seringkali  pelaku  memang kurang mampu secara finansial, sehingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan  oleh  korban  yang  mengakibatkan  gagal  tercapai  kesepakatan  atau  barang hasil curian tersebut telah dijual.
4. Keberadaan korban tidak menetap dan tidak bisa dihubungi sehingga kasus tersebut dihentikan  polisi  sesuai  dengan  mekanisme  penyidikan  di  kepolisian.  Mekanisme tersebut  adalah  melampirkan  3  kali  surat  panggilan  terhadap  korban,  korban  tidak dapat dihubungi karena tidak sesuai dengan  nomor yang tertera pada saat pelaporan sehingga terjadi ketidaksingkronan dan domisili korban tidak sesuai dengan  laporan pada saat dia membuat laporan.
Apabila  mediasi  penal  dikaitkan  dengan  ide Restorative  Justice dan  diskresi,  maka dapat  dikatakan  bahwa  ajaran  atau  nilai-nilai  yang  mendasari  mediasi  penal  adalah Restorative  Justice ,  sedangkan  roh  mediasi  penal  untuk  mewujudkan  keadilan Restorative Justice ada pada tiap-tiap institusi penegak hukum. 20
Penegakan hukum sendiri erat kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam hal ini adalah  pihak  Kepolisian.  Terlaksananya  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  upaya penyelesaian  perkara  pencurian  ringan  di  Polres  Kota  Makassar  tidak  terlepas  dari peranan pihak Kepolisian. Secara hukum, dalam sistem penegakan hukum pidana, aparat penegak  hukum  telah  memperoleh  kewenangan  hukum  tertentu  untuk  membatalkan perkara  pidana  atau  menyelesaikan  perkara  pidana  tanpa  harus  melimpahkannya  ke pengadilan.  Seperti  polisi,  dasar  yudisial  yang  digunakan  mencakup  kekuasaan  untuk "bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri"  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Undang-
18 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku  Kaur Bin Ops Sat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 14.30 Wita
19 Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hal.103
20 Yoyok  Ucuk  Suyono  dan  Dadang  Firdiyanto,  2020, Mediasi  Penal  Alternatif  Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana , Laksbang Justitia, Yogyakarta, hal.115
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang dikuatkan  dengan  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Dalam  surat  edaran  tersebut  mengatur bagaimana  caranya  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara pidana  di  tingkat  penyidikan  atau  penyelidikan  di  kepolisian.  Kepolisian  berwenang untuk  melakukan  diskresi.Ini  adalah  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  anggota Polri. Mereka  harus  mempertimbangkan  manfaat  dan  risiko  dari  tindakannya  serta  biaya  dan manfaatnya ketika bertindak. Ini sepenuhnya untuk kepentingan umum dan hanya sangat situasi  serius  Perlu  memperhatikan  undang-undang  dan  peraturan  dan  "Kode  Etik Profesional Polisi". 21 Dengan adanya aturan tersebut sebenarnya telah diberikan pijakan yuridis  kepada  Polri  untuk  menerapkan  filosofi Restorative  Justice dalam  penanganan perkara pidana terutama kasus pencurian ringan. Polri dapat memilih berbagai tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang sesuai.
Salah  satu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menerapkan  keadilan  restoratif adalah  dengan  menempatkan  korban  sebagai  pusat  penyelesaian  kasus  pencurian  kecil dan  melindungi  pelaku  dari  hukuman  penjara,  namun  tetap  harus  memikul  beban, tanggung  jawab.  Untuk  menjamin  keseragaman Restorative  Justice di  lingkungan kepolisian,  diperlukan  norma  atau  aturan  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  yang diambil Polri dalam mengimplementasikan konsep Restorative Justice dalam penegakan hukum pidana adalah setara, dan memberikan legitimasi kepada  polisi dalam ketertiban. untuk  Semua  tindakan  yang  diambil  tidak  ditandai  sebagai  ilegal  dan  tidak  melanggar hukum acara yang berlaku, sehingga dengan cara ini, keadilan restoratif dapat diterapkan dengan baik dalam penegakan hukum pidana. 22
Dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  penyelesaian perkara pidana, tentunya polri akan mempergunakan sarana mediasi penal dalam sistem peradilan  pidana  yang  selama  ini  telah  dilakukan.  Dalam  rangka  penegakan  hukum pidana,  polri  sebagai  garda  terdepan  akan  menegakkan  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  telah  diatur  sebelumnya  sebagaimana  dalam  KUHAP  yang ada.  Di  sini  tentunya  polri  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  tidak  boleh menyimpang dari ketentuan yang ada terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya. Wujud  nyata  dari  tekanan  aparat  penegak  hukum  adalah  Polres  Kota  Makassar menggunakan  mediasi  pidana  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  (terutama  pencurian skala  kecil).  Secara  umum  mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara pencurian  ringan  di  luar  pengadilan  secara  ekspilist  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan, namun mediasi penal pada dasarnya diberi tempat pada pengaturan tentang  diskresi  kepolisian,  yang  dibatasi  oleh  dua  hal  yakni  peraturan  perundang-
21 Anas Yusuf, Op.Cit, hal. 239
22 Ibid , hal. 240
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
undangan  dan  kode  etik  kepolisian.  Surat  dari  Kapolri  bukan  merupakan  statuta  yang mengikat,  sehingga  dasar  hukum  mediasi  pidana  di  Indonesia  kurang  memadai.  Oleh karena itu, penegakan hukum juga harus dijalankan melalui partisipasi pihak lain dalam hal  ini  kerjasama  antara  masyarakat  dengan  aparat  penegak  hukum.  Perlunya mengakomodasi nilai-nilai mediasi penal dalam menyelesaikan perkara atau kasus yang sifatnya ringan atau setidak-tidaknya perkara kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak  sosial  cukup  tinggi  dan  merugikan  perekonomian  masyarakat  secara  umum dengan  menerapkan  konsep  mediasi  penal  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  demi mewujudkan  keadilan  hukum  maupun  keadilan  sosial,  tanpa  mengesampingkan kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Landasan  sosiologis  antara  pelaku  dan  korban  juga telah  disepakati  dengan  suara  bulat  untuk  mencapai  perdamaian .  Untuk  menciptkan negara hukum tidak hanya digunakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai  subtansi  hukum,  tetapi  juga  dibutuhkan  lembaga  atau  badan  penggeraknya sebagai struktur hukum dan didukung oleh perilaku hukum yaitu masyarakat itu sendiri sebagai  budaya  hukum . 23 .  Dalam  budaya  hukum  sendiri  adalah  bagaimana  kesadaran masyarakat  Kota  Makassar  terhadap  pelaksanaan  mediasi  penal  sebagai  salah  satu alternatif  penyelesaian  kasus  pencurian  dalam  skala  kecil.  B udaya  hukum  menjelaskan tentang  pemikiran  serta  kekuatan  masyarakat  yang  menentukan  bagaimana  hukum  itu harus  ditaati  sesuai  dengan  aturannya  atau  dilanggar. Tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap  hukum  adalah  salah  satu  tanda,  bahwa  hukum  tersebut  telah  berjalan  dengan baik. Penegakan  hukum  pidana  di  indonesia  memberikan  peluang  untuk  melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nlai kearifan lokal masyarakat. 24
Mediasi penal merupakan budaya bangsa Indonesia, karena pada hakikatnya mediasi pidana  mencerminkan  ideologi  negara  (Pancasila)  dan  kearifan  lokal  yang  tercermin dalam  musyawarah  mufakat  berbasis  kekeluargaan.  Aspirasi  masyarakat  itu  sendiri kepada  mekanisme  peradilan  yang  diinginkan  adalah  mekanisme  peradilan  yang  cepat, sederhana  serta  biaya  murah  yang  dapat  memberikan  rasa  keadilan  dan  didukung  oleh kepastian hukum. 25 Masyarakat juga mempunyai harapan agar mekanisme peradilan  ini dapat  mengakomodasi  nilai-nilai  dan  budaya  yang  telah  hidup  di  dalam  masyarakat. Semakin  kuat  kesamaan  antara  regulasi  dan  budaya  masyarakat,  maka  semakin  mudah untuk  ditegakkan,  begitu  pula  sebaliknya,  jika  regulasi  bertentangan  dengan  sosial budaya, maka semakin sulit untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan perundang- undangan tersebut .

## KESIMPULAN
23 Jonlar Purba, Op.Cit , hal.104
24 Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, Keadilan Restoratif , Litera, Yogyakarta, hal. 100
25 Lilik Mulyadi, Op.Cit , hal.4
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)
Untuk  penyelesaian  perkara  pencurian  ringan  yang  terjadi  diwilayah  hukum Polrestabes  Kota  Makassar,  pihak  Kepolisian  telah  melakukan  upaya  penyelesaian dengan  melaksanakan  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian perkara  dengan  mengedepankan  prinsip Resorative  Justice yang  bertujuan  agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Terlaksananya mediasi penal, tergantung dari kesepakatan pihak pelaku maupun korban serta  situasi  dan  kondisi  sosial  masyarakat.  Jika  para  pihak  menghendaki  untuk mengambil  mediasi  sebagai  cara  penyelesaian  perkara,  maka  pihak  Polrestabes  Kota Makassar dapat membantu untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pengadilan sesuai dengan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Surat  Edaran  No.  SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana tetapi, dalam praktinya  pihak  Kepolisian  Kota  Makassar  masih  menemui  kendala-kendala  seperti faktor  emosional  yaitu  adanya  rasa  egois  antara  pihak  pelaku  atau  korban  dengan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lawan dan faktor finansial (ekonomi) yaitu adanya ketidaksinkronan antara korban dan pelaku untuk berdamai terutama dalam masalah ganti rugi.

## Daftar Pustaka
Buku
Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
Anas  Yusuf. Implementasi  Restorative  Justice  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif . Bandung: Universitas Tri Sakti, 2016. Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016. Bambang  Waluyo. Desain  Kejaksaan  Pada  Restorative  Justice .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2016.
Dwi  Hananta. Menggapai  Tujuan  Pemidanaan  dalam  Perkara  Pencurian  Ringan . Bandung: Mandar Maju, 2017.
Jonlar  Purba. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restorative Justice . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2012. Lilik  Mulyadi. Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia .  Bandung: PT.Alumni, 2015.
Sudiarto. Negoisasi, Mediasi, dan Arbitase . Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015. Syahrizal  Abbas. Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional . Jakarta: Kencana, 2011.
Syukri Akub dan Sutiawati. Keadilan Restoratif . Yogyakarta: Litera, 2018. Takdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Yoyok  Ucuk  Suyono  dan  Dadang  Firdiyanto. Mediasi  Penal  Alternatif  Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana . Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020.
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif                                                    Dwi Setiyani Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)

## Jurnal
Tri  Suhendra  Arbani,  Penggunaan  dan  Batas  Diskresi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Di  Indonesia. Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian Hukum 1.2 (2019).
Nurfaik  Ishak,,  Rahmad  Ramadhan  Hasibuan,  and  Tri  Suhendra  Arbani.  "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." BESTUUR 8.1 (2020).
Marselino Rendy. “Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 ” Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 2 ( Maret 2020). Hlm. 633-647.