Undang­Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Konteks Maqāṣid Al-Syarī‘ah
Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, 1 Ahmad Muntakhib, Choeroni
Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
1 Email: bektitaufiq65@gmail.com Submit : 5 Februari 2020 Diterima : 10 Februari 2020 Revisi : 18 November 2020 Terbit : 4 Desember 2020
Abstrak: Nilai-nilai  fundamental  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam  adalah  sebagaimana  yang tercermin dalam formulasi hukum Islam itu sendiri yaitu kebahagiaan, kenikmatan, kemaslahatan, keadilan dan seterusnya. Sistem online mempunyai potensi bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam tersebut, yaitu merugikan banyak orang karena sulitnya melacak berbagai transaksi elektronik dan ia dapat berdampak yang sangat luas jika berkaitan dengan kejahatan dunia digital. Berdasarkan realitas tersebut, muncul beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan UU ITE dalam perspektif maqāṣid  syari’ah . Artikel ini merupakan kajian penelitian kepustakaan ( library ) dengan menggunakan paradigma kualitatif. Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa kemunculan kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama yang menyalahgunakan media sosial banyak terjadi, yang salah satunya adalah menyebarkan berita hoax , meng- update berita, foto maupun video, dan lain sebagainya yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Undang-undang ITE adalah hal yang baru dalam ranah perundangan di Indonesia. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut salah satunya adalah dari segi maqāṣid syarī’ah sejauh mana tujuan UU tersebut ditinjau dari hukum Islam atau qawā ’id uluhiyyah . Relevansi maqāṣid syarī’ah dengan UU ITE adalah adanya peraturan yang menjamin kemaslahatan umat, yaitu mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan yang mungkar dengan menggunakan alat cyber tersebut.
Kata Kunci : UU ITE, Maqāṣid al-Syarī’ah , Fikih Kontemporer, Hukum Indonesia, Internet
Abstract: The fundamental values   contained in Islamic law are as reflected in the formulation of Islamic law itself, namely happiness, enjoyment, benefit, justice and so on. The online system has the potential to conflict with the values   of Islamic law, which is detrimental to many people because of the difficulty of tracking various electronic transactions and it can have a very broad impact when it comes to crimes in the digital world. Based on this reality, several research problems arise related to the ITE Law from the perspective of maqāṣid syari’ah. This article is a library research study using a qualitative paradigm. The results of the discussion show that the emergence of social groups in the name of religion that misuse social media has occurred, one of which is spreading hoax news, updating news, photos and videos, etc. that deviate from existing norms. The ITE Law is a new thing in the realm of legislation in Indonesia. For that, it is necessary to study further, one of which is in terms of maqāṣid syarī’ah the extent to which the objectives of the law are viewed from Islamic law or qawā’id uluhiyyah. The relevance of maqāṣid syarī’ah with the ITE Law is that there are regulations that guarantee the
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 211-224 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2. 3582
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m benefit of the people, namely being able to bring benefits and keep people away from evil deeds by using these cyber tools.
Keywords: Information and Electronic Transactions Law , Maqāṣid Al-Syarī’ah , Contemporary Fiqh, Indonesian Law, the Internet

## Pendahuluan
Era digital ditandai dengan transaksi yang serba digital. 1 Saat ini, manusia tidak bisa lepas dari transaksi elektronik. Penggunaan ATM, telepon genggam, listrik, televisi, e-mail, whatsapp, facebook, ojek online , pembelian tiket, transfer uang, dan lain sebagainya. Transaksi elektronik sangatlah perlu untuk memperoleh informasi dan digunakan memperoleh penghasilan atau materi. Transaksi elektronik semacam ini baru terjadi pada abad 21 ini yang menyebabkan pembacaan kembali terhadap hukum Islam.
Uṣūl al-Fiqh merupakan khazanah kekayaan ilmu yang secara langsung atau tidak langsung, turut memperkaya model keagamaan kita. Pelaksanaan syariat Islam akan susah seandainya ilmu ini tidak ada, sebab Uṣūl al-Fiqh dianggap sebagai penuntun fiqh yang merupakan jawaban bagi kehidupan kita. 2 Pada prinsipnya, di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai ilahiyah yang abadi serta prinsip- prinsip yang solid meliputi segala tatanan yang qaṭ‘iyyah . Diantara nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam hukum Islam adalah sebagaimana yang tercermin dalam formulasi hukum Islam itu sendiri ( maqāṣid al-syarī’ah ) yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kenikmatan, kemaslahatan, keadilan dan seterusnya. Nilai-nilai berbentuk abstrak ( in abstractio ) yang kemudian harus direalisasikan dalam bentuk nyata ( in concretio ). 3
Dunia digital berkembang dengan pesat. Perkembangan itu juga diikuti dengan frekuensi transaksi berbagai barang dan jasa melalui media dunia ini. Berbagai macam usaha bergerak dari sistem konvensional yang dibatasi oleh tempat dan waktu ke arah sistem online yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang yang mempunyai jaringan internet dapat mengakses dan menikmati berbagai layanan yang disediakan oleh beberapa operator seperti whatsapp, sms, sms banking, dan internet banking. Disamping itu juga ada  penyedia layanan data seperti google, yahoo, facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.
Perkembangan ini mempunyai potensi yang sangat menguntungkan sekaligus sangat merugikan jika tidak dikelola dan diatur regulasinya secara tepat, perlu diantisipasi. Perkembangan ini mempunyai potensi yang sangat menguntungkan karena dengan biaya yang cukup murah, namun mempunyai daya jangkau yang sangat luas. Ia dapat masuk dalam segala jenjang umur dan strata sosial masyarakat, baik tingkat elit maupun rakyat jelata. Sebaliknya, ia juga mempunyai potensi yang sangat merugikan karena tingkat kesulitan yang tinggi dalam melacak berbagai transaksi elektronik dan regulasi yang belum mendukung dalam penanganan kejahatan dunia digital.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiataan sehari-hari agar terjaga masing-masing hak dan kewajiban individu harus diatur dalam undang-undang sebagai pemakai dan penyedia barang
1 Wawan Setiawan, “Era Digital Dan Tantangannya,” Seminar Nasional Pendidikan 2017 , 2017, 1–9.
2 Ahmad Badwi, “Epistemologi Ushul Fiqh,” Jurnal Hukum Diktum 10, no. 1 (2012): 197–209.
3 Anton Widyanto, “Pengembangan Fiqh di Zaman Modern,” Jurnal Ilmiah Islam Futura , 2011, https://doi.org/10.22373/JIIF.V10I2.46.
Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, Choeroni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
dan  jasa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  tmenerbitkan  UU  Nomor  11  tahun  2008 4 dan UU Nomor 19 tahun 2016 5 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008. Berdasarkan realitas diatas, maka muncul beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan UU nomor 11 tahun 2008 dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah .

## Undang­Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Perkembangan IPTEK sangat menunjang bagi setiap orang mencapai tujuan hidup dalam waktu yang singkat, baik secara legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dampak terburuk dari perkembangan “dunia maya” tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis, dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Disisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiral pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “cybercrime”. 6
Aktivitas di dunia maya tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas di dalam ruang maya ( cyberspace ) tersebut. Oleh karena itu, karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. 7
Teknologi informatika berbasis internet menyebabkan seluruh aktivitas manusia modern menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Diperlukan payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut. Payung hukum tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008. Data pribadi masyarakat perlu diberikan perlindungan di dalam dunia maya, maka pihak seperti Google atau Facebook yang memiliki data pribadi penggunanya tidak bisa menggunakan big data tersebut sembarangan. 8
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) merupakan hukum maya ( cyber law ) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur cyberspace , meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu: (1). Pengaturan yang bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja; (2) Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, walaupun dapat
4 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2008).
5 “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2016, 1 (2016).
6 Kusumastuti, “Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Konstitusi UU ITE,” Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektivekonstitusi Dan UU ITE 8 (2012): 242–56.
7 Suyanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Widya 1 (2013): 1–7.
8 Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya.”
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m berupa kaedah petunjuk tertentu yakni hukum pembuktian dan hukum pidana. 9

## Maqāṣid al-Syarī‘ah
Fazlur Rahman (1919-1988), seorang tokoh Neo-Modernisme Islam dari Pakistan, mendefinisikan gerakan modernisme adalah gerakan yang berusaha merumuskan kembali nilai-nilai dan prinsip- prinsip Islam dalam batasan-batasan pemikiran modern dan mengintegrasikan pemikiran dan lembaga-lembaga modern dengan Islam. 10
Syari’at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks teks syari’at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari’atNya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama’, maksud dan tujuan tersebut dinamakan Maqāṣid al-syarī‘ah . Maqāṣid al-syarī‘ah adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti masa sekarang ini dan aliran- aliaran dalam memahami Maqāṣid al-syarī‘ah . 11
Maqāṣid al-syarī‘ah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu ta`ṣī l , yakni mengamankan manfaat dan ibqā ` , yaitu mencegah kerusakan atau cedera ( madarrah ) seperti yang diarahkan oleh Sya ̄ ri’ . Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan tertinggi syari’ah yang diberlakukan oleh Sya ̄ ri’ , yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan. 12
Tujuan syariah menurut Imam al-Sya ̄ṭibī adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Tujuan syari’ah adalah kemaslahatan, kemaslahatan didasarkan pada baik buruknya suatu perbuatan. Tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadah -nya) sesuatu menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. 13
Klasifikasi UU Nomor 11 tahun 2008 dalam konteks Maqāṣid al-Syarī‘ah
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ini terdiri dari tiga belas BAB dan 54 pasal. Secara garis besar undang-undang ini berisi tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi atas perlanggaran larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang pada kasus UU ITE nomor 11 tahun 2008 dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah artikel ini, tercantum pada:
Pasal 27
(1)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan
9 Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Ite) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.”
10 Azman, “Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya,” Al-Daulah 6, no. 1 (2017): 49–64.
11 Kholid Hidayatullah, “Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari’ah,” Madzhab Ulama dalam Memahami 1, no. 1 (2017): 1–19.
12 Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, “Implementasi Maqashid Syariah” 7, no. 1 (2016): 90–112.
13 Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah…,” ASSETS 2 (2012): 173–84.
Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, Choeroni
dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.
(4)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

## Pasal 28
(1)  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
(2)  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

## Pasal 32
(1)  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
(2)  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan  atau  mentransfer  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
(3)  Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

## Pasal 45
(1)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Tindak pidana pengaksesan sistem elektronik merupakan kasus ilegal akses yaitu akses secara tidak sah atau akses tanpa izin. Hal ini bisa menggunakan metode ijtihad qiyā s untuk menyamakan perbuatan ini dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin dan menentukan hukuman bagi pelaku
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m perbuatan ini. Qiya ̄ s adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illah hukumnya. 14 Metode ijtihad qiyā s perbuatan tersebut harus memenuhi rukun- rukun qiyā s , yaitu:
1. al-Aṣlu (kasus asal atau pokok).
Islam melarang memasuki rumah orang tanpa izin dari pemilik rumah, apalagi sampai melakukan pencurian atau perusakan terhadap barang milik orang lain karena itu sudah termasuk jarīmah. Jarīmah (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu larangan-larangan syara ’ yang diancam oleh Allah dengan hukum ḥad (hukuman yang sudah ada naṣṣ -nya) atau ta‘zi ̄ r (hukuman yang tidak ada n ash- nya).
2. al-Far’u (kasus baru atau cabang)
Unauthorized Access to Computer System and Service adalah Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Perbuatan ini merupakan kejahatan illegal access yaitu melakukan akses secara tidak sah. Sistem dunia maya dengan rumah karena di dunia maya hampir sama keberadaannya, juga mempunyai account- account atau ruang-ruang yang mempunyai pintu dan dipasang kunci ( password dan username ) untuk masuk ke dalamnya. Sama halnya dengan rumah yang memiliki pintu dan kunci untuk masuk dan menjaga keamanan harta benda di dalam rumah pemiliknya.
3. Hukm al-aṣl (hukum kasus pokok yang ditentukan nash atau ijma’)
Surat  al-Nū r ayat 27-28 memberikan pemahaman, bahwa isti’ ż a ̄ n (meminta izin) sebelum memasuki rumah orang lain hukumnya wajib . Ketentuan ini dibuat untuk mencegah kerusakan moral. Sebagai contoh, bila seseorang memasuki rumah orang lain tanpa permisi, kemudian melihat barang berharga. Setan bisa memasukkan niat buruk ke dalam hati sang tamu. Banyak kerusakan moral sejenis yang bisa dicegah bila mengikuti petunjuk Allah SWT.
4. ‘Illah (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum)
Penentuan ‘illah ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu dengan naṣ ṣ, ijma ̄ ’ atau a l - ṣ abr wa taqs ī m . Dalam kasus memasuki rumah tanpa izin dengan akses secara tidak sah atau tanpa izin bisa disamakan karena suatu ‘ illah , yaitu memasuki rumah tanpa izin. Hal tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dapat disamakan dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin karena telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam qiyā s . Sehingga hukuman dalam perbuatan memasuki rumah tanpa izin dapat pula dijadikan hukuman perbuatan cyber crime .
Pencurian dokumen elektronik sama halnya dengan pencurian harta karena dokumen elektronik juga mempunyai nilai bagi pemiliknya. Topo Santoso juga menjelaskan bahwa hukuman potong tangan dalam pencurian hanya bisa dijatuhkan jika terpenuhi syarat, 15 yaitu:
1.  Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui.
2.  Barang yang dicuri harus memiliki nilai.
3.  Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman.
14 Abdu al-Wahab Khalla ̄ f, Ilmu Usul al-Fiqh (Kairo: Da ̄ r al-Kutub al-Ilmiah, 1988), 66.
15 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
4.  Barang yang dicuri milik orang lain.
5.  Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu ( niṣā b ).
Pembuktian hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian, ada beberapa macam yaitu dengan saksi, pengakuan dan sumpah. Untuk dapat diterimanya persaksian, harus memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jar ī mah . 16 Syarat-syarat tersebut adalah baligh (dewasa), berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil dan Islam. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, dua orang laki-laki atau seorang laki-laki atau dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang laki-laki maka pencuri tidak dikenakan hukuman.

## Kasus UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Konteks Maqāṣid Ṡyari’ah
a.  Kasus Ahok atas Penistaan Agama
Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di K epulauan Seribu berkaitan dengan pemakaian surat al-Ma ̄ `idah ayat 51, bertentangan dengan:
1)  Pasal 156 dan 156a KUHP tentang perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Pasal 156 KUHP berbunyi: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. Ali menjelaskan, alasan jaksa mengenakan Pasal 156 KUHP karena Ahok pernah mengeluarkan buku dengan judul “Merubah Indonesia”. Ancaman pasal ini pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2)  Pasal 157 ayat 1 KUHP tentang pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia. Pidana penjara dimuat dalam pasal ini selama 2 tahun 6 bulan.
3)  Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan.
4) Maqāṣid al-Syarī’ah
a)  Pada tingkat pertama ( ḍarū riyya ̄ t ). BTP sebagai pimpinan DKI jakarta berkewajiban dapat menjaga kepentingan kebutuhan-kebutuhan esensi dari masyarakat berkaitan dengan maqāṣid  al-khamsah /  tidak  ada  diskriminasi  (agama,  jiwa,  akal,  keturunan dan harta). Walaupun dengan dalih apapun pemakaian dalil-dalil agama untuk klaim kepentingan politik tidak sesuai dengan tujuan syariah itu.
(1)  Agama. Masyarakat muslim berhak mendapat penjelasan agama yang berasal dari ahli agama itu sendiri dalam ranah menambah ilmu, bukan dalam ranah politik
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 88.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
yang bertendensi kebencian.
(2)  Jiwa. Menjaga Keselamatan jiwa dengan tidak adanya penafsiran yang tidak sepatutnya.
(3)  Keturunan. Menjaga keharmonisan berbagai etnis dengan menjaga batasan- batasan yang telah ditetapkan. Termasuk penafsiran dan penggunaan dalil-dalil agama.
(4)  Akal. Berpikir secara logis bahwa golongan-golongan yang berseberangan pendapat tidak menafsirkan secara subyektif atas dalil-dali agama yang mendiskritkan suatu golongan.
(5)  Harta. Dengan terciptanya kedamaian, maka roda perekonomian akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
b) Ha ̄ jiyya ̄ t . BTP selaku pemimpin setempat seharusnya dapat memberikan contoh yang mendidik agar tidak masuk dalam ranah agama orang lain, sehingg tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dalam masyarakat berbangsa dan beragama.
c) Taḥṣī niyya ̄ t . Pemerintah memberikan contoh dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan menggandeng ahli-ahli agama masing-masing sehingga tidak terjadi salah pemahaman terhadap dalil-dalil agama yang digunakan.

## b.  Kasus Ahmad Dhani Berkaitan dengan perkataan “Idiot”
Kasus Ahmad Dhani Berkaitan dengan perkataan “Idiot” berkaitan erat dengan:
1)  Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara sah dan terbukti oleh hukum.
2)  Maqāṣid al-Syarī ’ah
a)  Pada tingkat pertama ( ḍarū riyya ̄ t ). Dhani sebagai bagian dari umat Islam seharusnya berkata dan berbuat yang bersinggungan dengan orang lain dengan mempertimbangkan maqāṣid al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Dalam agama Islam telah ditetapkan dan diberikan rambu-rambu yang jelas dalam bergaul.
(1)  Agama. Dhani telah melanggar ketentuan agama dengan mengatakan orang lain dengan kata-kata idiot. Agama telah melarang umatnya untuk memanggil sahabat dan kawannya dengan panggilan julukan, apalagi julukan yang negatif.
(2)  Jiwa. Penggunaan kata-kata idiot terhadap orang lain akan memberikan dampak kejiwaan yang luar biasa bagi obyek dan orang-orang di sekitar obyek. Hal ini merupakan pembunuhan karakter seseorang yang akan  selalu dikenang sampai akhir Hayat.
(3)  Keturunan. Orang-orang yang dikatakan idiot menjadi orang yang minder dan dikucilkan di masyarakat, sehingga ia terganggu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya.
(4)  Akal.  Dhani  menafikan  pemberian    dan  anugrah  Allah  yang  diberikan  kepada manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing. Ia merasa paling bisa menggunakan akal, ia tidak bisa membaca kelebihan orang lain dengan akalnya.
Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, Choeroni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
(5)  Harta. Dengan mengatakan idiot pada orang lain sehingga ia harus berurusan dengan pengadilan yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan kurang bermanfaat bagi umat.
b) Ha ̄ jiyya ̄ t . Dhani sebagai publik figure dan kader partai seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi. Baik dalam menyampaikan pesan pribadi atau politik.
c) Taḥṣiniyyā t . Terlepas dari seorang Publik figure, dhani adalah orang islam. ia tidak layak memanggil sesama orang Islam dengan sebutan Idiot, karena akan menjatuhkan martabat orang Islam itu sendiri.

## c.  Kasus Buni Yani dengan Melakukan Ujaran Kebencian dan Mengedit Isi Video Pidato Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
Kasus Buni Yani dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertentangan dengan:
1)  Pasal 32 ayat 1 Uudang-undang ITE.
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2)  Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.
3) Maqāṣid al-Syarī’ah
a)  Pada tingkat pertama ( ḍarū riyya ̄ t ). Buni yani sebagai umat Islam berkewajiban menjaga maqāṣid al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
(1)  Agama. Buni Yani telah melakukan provokasi dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit vidio pidato kunjungan BTP di pulau seribu serta tidak menampilkan video tersebut secara utuh.
(2)  Jiwa. Dengan mengedit video BTP dengan tidak menampilkan pidato secara utuh menimbulkan dampak yang besar terhadap kejiawaan  seseorang, baik bagi BTP ataupun masyarakat luas.
(3)  Keturunan. Memberikan berita yang tidak lengkap merupakan perbuatan yang keliru apalagi tentang sesuatu yang krusial sehingga merupakan pendidikan yang tidak baik untuk orang lain.
(4)  Akal. Buni yani telah melakukan ujaran kebencian terhadap seseorang dengan mengapload cuplikan video yang menyebabkan terjadinya saling menuduh, saling mencaci maki antar masyarakat.
(5)  Harta. Dengan apa yang dilakukan Buni Yani banyak energi yang terserap ke sana, sehingga banyak waktu, tenaga bahkan biaya tidak sedikit yang terbuang dalam kasus yang disebabkan unggahan cuplikan pidato BTP tersebut.

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
b) Ha ̄ jiyya ̄ t . Buni Yani selaku Pendidik harusnya memberi contoh yang mendidik dengan melakukan tabayun terlebih dahulu atas apa yang diunggahnya kepada yang bersangkutan, sekiranya apa yang diterimanya tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan juga agama.
c) Taḥṣī niyya ̄ t . Sebagai seorang muslim dan pendidikan harusnya mengadukan dan melakukan sesuatu apa adanya tanpa menambah dan mengurangi.
d.  Kasus Sugi Nur Raharja alias Gus Nur Berkaitan dengan dugaan menghina NU dan Banser Kasus S ugi Nur Raharja alias Gus Nur Berkaitan dengan dugaan menghina NU dan Banser di dalam video berdurasi satu menit 26 detik yang diunggah di media sosial bertentangan dengan: 1)  Pasal 27 ayat 3 UU ITE
Melarang  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan  atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2)  Pasal 45 ayat 3 UU ITE
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hakmendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3) Maqāṣid al-Syarī’ah
Pada tingkat pertama (dharuriyat). Gus Nur sebagai umat Islam juga seorang penyampai pesan-pesan agama atau da’i seharusnya berkata dan berbuat dengan mempertimbangkan maqāṣid al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Karena semua hal tetang hal tersebut sudah diatur oleh agama.
(1)  Agama. Gus Nur telah melanggar ketentuan agama dengan melakukah kata-kata yang tidak baik atau menghina pada orang lain. Agama telah melarang umatnya saling menghina satu sama lainnya.
(2)  Jiwa. menghina terhadap orang lain akan memberikan dampak kejiwaan yang luar biasa bagi seseorang atau kelompok yang dihina. Yang dilakukan Gus Nur tersebut termasuk dalam pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik untuk orang yang diujarnya yaitu NU dan Banser.
(3)  Keturunan. Penjilat merupakan sebutan dari akhlak dan karakter yang tidak baik bagi pemiliknya, jadi orang atau kelompok yang dituduh dengan hal tersebut menjadi pelajaran yang tidak baik bagi masuarakat dan generasi sesudahnya.
(4)  Akal. Gus Nur menafikan larangan Allah agar menjahui prasangka karena sebagian prasangka itu dosa apalagi diikuti dengan makian. Karenanya orang yang mampu menggunakan akalnya dengan baik akan menjahui makian dan prasangka, apalagi menimbulkan fitnah dan dosa.
(5)  Harta. Dengan melakukan makian dan penghinaan pada orang lain sehingga ia harus berurusan dengan pengadilan yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan kurang bermanfaat bagi umat.
Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, Choeroni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Ha ̄ jiyya ̄ t . Gus Nur sebagai publik figure juga penceramah seharusnya bisa memberikanteladan yang baik dan bertutur kata dan bertindak. Sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.
Taḥṣī niyya ̄ t . Sebagai orang Islam apalagi seorang ustadz. ia tidak layak melakukan makian dan penghinaan terhadap orang lain, karena hal tersebut akan memberikan efek yang tidak baik bagi subyek atau obyek yang bersangkutan.

## Relevansi UU Nomor 11 Tahun 2008 dalam konteks Maqāṣid al-Syarī’ah
UU nomor 11 tahun 2008 dibuat agar kemaslahatan bagi setiap warga negara Indonesia terjaga dari dunia cyber di masa modern ini. Setiap orang dalam keseharian selalu bersinggungan dengan dunia cyber.  Penggunaan ATM, telepon genggam, listrik, televisi, email, whatsapp, facebook, ojek online, pembelian tiket, transfer uang, dan lain sebagainya merupakan bentuk pemanfaatan dunia cyber. Teknologi informasi merupakan kegiatan pengumpulan pengolahan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi. 17 Teknologi informasi dan komunikasi berorientasi pada aspek kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitasnya yang menimbulkan kecenderungan menggunakan sarana informasi yang lebih modern. 18
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi pada abad ke-20 atau saat globalisasi yang sekarang ini sering kita sebut dengan generasi millenial, oleh para ahli dikatakan sebagai revolusi komunikasi. Menurut Dissayanake, revolusi komunikasi merupakan peledakan (eksplosi) teknologi komunikasi. Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya penggunaan satelit, mikroprosesor, komputer dan pelayanan radio tingkat tinggi. Seperti halnya revolusi pendidikan, politik, pertanian dan industri. Revolusi ini didorong oleh kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai resources informasi dan komunikasi yang luas. 19 Kondisi ini seperti sebuah kelaziman yang mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era serba digital seperti sekarang. 20
Perubahan akibat media sosial dalam hal positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi dengan berjualan online. Sedangkan generasi millenial sekarang ini banyak memiliki perubahan ke arah negatif seperti munculya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku serta media sosial banyak disalah gunakan salah satunya menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya, meng- update berita, foto maupun video, dan lain sebagainya yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Untuk itu, demi menjaga kemaslahatan bersama diperlukan suatu alat perlindangan yang disebut undang-undang.
Sebagaimana adanya syari’at Islam itu ada bukan tanpa alasan tetapi juga adalah untuk kemaslahatan umat manusia sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah uṣūl fiqh dengan maṣlaḥah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak tertera di dalam syari’at sesuatu yang membatalkannya juga tidak adanya sesuatu yang mengakuinya. 21 Jadi adanya undang-undang ITE tujuan utamanya
17 Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 1.
18 Nana Supriatna, Program Ilmu Pengetahuan Alam (Bandung: Grafindo Media, 2006), 63.
19 Muhammad Zamroni, “Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan,” DAKWAH 10, no. 2 (2009).
20 Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” Buletin Psikologi 25, no. 1 (2017).
21 Jaenal Arifin, Kamus Ushul Fiqh; dalam Dua Bingkai Ijtihad (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 477.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m adalah untuk mencegah kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan. Dimana seseorang akan berhati-hati dalam bertindak, berbicara juga menulisa sesuatu yang dapat merugikan, menyakitkan, baik itu berupa fitnah, ujaran kebencian, berita hoax, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dengan adanya undang-undang ini pula, seseorang yang merasa dirugikan bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik, meluruskan berita yang salah, dan sebagainya dengan jalur hukum yang formil.
Adanya undang-undang ini pula sesuai dengan kaidah uṣūl fiqh yaitu mencari kemaslahatan dan menghindari kemadaratan atau bahaya, kemaslahatan yang dimaksud seperti kenikmatan serta sebab-sebabnya, kebahagiaan serta sebab-sebabnya, dan menghindari kemadaratan yang dimaksud seperti penderitaan serta sebab-sebabnya, kedukaan serta sebab-sebabnya. 22 Dalam arti, adanya undang-undang ITE ini dipandang mampu mendatangkan manfaat serta meminimalisir kamadaratan atau bahaya yang ditimbulkan akibat merebaknya penggunaan cyber di dunia modern saat ini.

## Penutup
Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif bagi perubahan pandangan dan kegiatan masyarakat serta pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi pada abad ke-20 yang sekarang ini sering kita sebut dengan generasi millenial yang oleh para ahli dikatakan sebagai revolusi komunikasi. Munculya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama yang banyak menyalahgunakan media sosial. Salah satunya adalah dengan menyebarkan berita, berita, foto maupun video yang tidak diketahui kebenarannya serta menyimpang dari norma yang ada.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  adalah  hal  yang  baru  dalam  ranah  perundangan  di Indonesia. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut tentang keberadaannya dari berbagai segi, salah satunya adalah dari segi maqāṣid al-syarī’ah dimana perlu dikaji sejauh mana tujuan diundangkannya UU tersebut ditinjau dari hukum Islam atau qawā’id uṣuliyyah. UU nomor 11 tahun 2008 berisi tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi atas perlanggaran larangan mengenai penggunaan ITE. Undang- undang tersebut mempunyai relevansi dengan maqāṣid al-syarī’ah dalam uṣūl al-Fiqh yaitu berkaitan dengan kemaslahatan umat, dimana dengan UU tersebut diharapkan mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan yang mungkar dengan menggunakan alat cyber tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Jaenal. Kamus Ushul Fiqh; dalam Dua Bingkai Ijtihad . Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012.
Azman. “Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya.” Al-Daulah 6, no. 1 (2017): 49–64. Badwi, Ahmad. “Epistemologi Ushul Fiqh.” Jurnal Hukum Diktum 10, no. 1 (2012): 197–209.
Hidayatullah, Kholid. “Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari’ah.” Madzhab Ulama Dalam Memahami 1, no. 1 (2017): 1–19.
Kara, Muslimin. “Pemikiran al-Sya ̄ tibi ̄ tentang Maslahah….” ASSETS 2 (2012): 173–84.
Khallaf, Abdu al-Wahab. Ilmu Usul al-Fiqh . Kairo: Da ̄ r al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, Choeroni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Kusumastuti. “Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Konstitusi UU ITE.” Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektivekonstitusi Dan UU ITE 8 (2012): 242–56.
Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman. “Implementasi Maqashid Syariah” 7, no. 1 (2016): 90– 112.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
Nurfitri,  Dyas.  “Perilaku  Pengguna  Media  Sosial  Beserta  Implikasinya  Ditinjau  dari  Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” Buletin Psikologi 25, no. 1 (2017).
Nuryanto, Hery. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi . Jakarta: Balai Pustaka, 2012. Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Agenda . Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Setiawan, Wawan. “Era Digital dan Tantangannya.” Seminar Nasional Pendidikan 2017 , 2017, 1–9.
Sidik, Suyanto. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.” Jurnal Ilmiah Widya 1 (2013): 1–7.
Supriatna, Nana. Program Ilmu Pengetahuan Alam . Bandung: Grafindo Media, 2006. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2016, 1 (2016).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (2008).
Widyanto, Anton. “Pengembangan Fiqh di Zaman Modern.” Jurnal Ilmiah Islam Futura , 2011. https:// doi.org/10.22373/JIIF.V10I2.46.
Zamroni, Muhammad. “Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan.” DAKWAH 10, no. 2 (2009).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m