AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Kedudukan al-Tas‘īr al-Jabarī  dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al- Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām
The Position of al-Tas‘īr al-Jabarī in the View of Rule of Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām
Asnawati Patuti a , Afia Hafizah b, Aisyah c
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email:asnawati@stiba.ac.id
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email:afiah.hafizah@stiba.ac.id
c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: aisyahmuhd0@gmail.com
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 24 September 2023 Revised: 26 October 2023 Accepted: 30 October 2023 Published: 17 November 2023 This research aims to find out and understand the law and position of al- tas‘īr al-jabarī in reviewing the rules of yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām. The type of research used is descriptive qualitative in the form of library research with a normative and sociological approach. The research results show that al-tas'īr al-jabarī is a government policy in the form of intervention to set certain prices for goods, food and services, which the  public  is  obliged  to  comply  with.  Al-tas‘īr  al-jabarī  has  different positions depending on market conditions. Under normal conditions, the al- tas‘īr al-jabarī policy is not needed so its position returns to its original law, namely that it cannot be carried out. However, in abnormal conditions, the al-tas'īr al-jabarī policy can be a solution so that it can be done to prevent al-ḍarar al-'ām which will befall a large number of people, even though it has  to  bear  the  al-ḍarar  al-khāṣ  which  will  befall  certain  individuals  or groups as a result of al-tas'īr al-jabarī's policies. Keywords: Al-Tas‘īr al-Jabarī, al-Ḍarar al-Khāṣ, al-Ḍarar al-‘Ām A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  hukum  dan kedudukan al-tas‘īr al-jabarī dalam  tinjauan  kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ  li  daf‘i  al-ḍarar  al-‘ām .  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif kualitatif berbentuk penelitian pustaka ( library research ) dengan pendekatan normatif dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa al-
tas‘īr al-jabarī adalah  kebijakan  pemerintah  berupa  intervensi  untuk menetapkan  harga  tertentu  terhadap  barang,  makanan,  maupun  jasa,  yang mana  masyarakat  wajib  tunduk  padanya. Al-tas‘īr al-jabarī memiliki kedudukan  berbeda  tergantung  pada  kondisi  pasar.  Pada  kondisi  normal, kebijakan al-tas‘īr al-jabarī tidak  dibutuhkan  sehingga  kedudukannya kembali  pada  hukum  asalnya,  yaitu  tidak  boleh  dilakukan.  Namun  pada kondisi  tidak  normal,  kebijakan al-tas‘īr al-jabarī dapat  menjadi  solusi sehingga  boleh  dilakukan  demi  mencegah al-ḍarar  al-‘ām yang  akan menimpa sejumlah besar masyarakat , meski harus dengan menanggung al- ḍarar al-khāṣ yang akan menimpa individu atau kelompok tertentu sebagai akibat dari kebijakan al-tas‘īr al-jabarī.

## How to cite:
Asnawati Patuti, Afia Hafizah, Aisyah, “Kedudukan al-Tas‘īr al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al- Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām ”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Vol. 3, No. 2 (2023): 114-129. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama syāmil  mutakāmil (menyeluruh  dan  sempurna). Maksudnya,  ajaran  Islam  mengatur  seluruh  perilaku  manusia  dalam  segala  aspek kehidupan,  baik  itu  hubungan  vertikal  dengan  Sang  pencipta  maupun  hubungan horizontal  dengan  sesama  manusia.  Hubungan  vertikal  yakni  hubungan  antara  hamba dengan  Rabbnya,  seperti  mentauhidkan  Allah  Swt.,  menjalankan  perintah-Nya,  rela dengan ketentuan juga takdir yang telah Ia tetapkan, dan sebagainya. Adapun hubungan horizontal  yakni  hubungan  antar  sesama  manusia,  seperti saling  menghargai  sesama manusia, saling menghormati, saling tolong menolong, dan sebagainya.
Pada  hakikatnya,  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  tak  dapat  hidup  seorang diri.  Mereka  memerlukan  bantuan  orang  lain  untuk  bisa  memenuhi  segala  kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Terlebih lagi, saat manusia meninggal dunia, mereka tetap  membutuhkan  bantuan  orang  lain  untuk  menyelenggarakan  jenazahnya  dan mendoakannya.  Hubungan  timbal  balik  antar  sesama  manusia  inilah  yang  kemudian disebut  dengan  istilah  muamalah.  Persoalan  muamalah  ialah  persoalan  yang  sangat penting  di  tengah  kehidupan  bermasyarakat.  Persoalan  muamalah  terus  berkembang mengikuti  perkembangan  pengetahuan  dan  kebutuhan  manusia.  Sekaitan  hal  tersebut, Islam  tidak  memberi  batasan  untuk  melakukan  berbagai  bentuk  inovasi  dalam  bidang muamalah sesuai yang manusia butuhkan. Kebebasan ini diberikan selama bentuk inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat karena hukum dasar  bermuamalah  ialah  mubah  selama  tidak  ditemukan  dalil  pelarangannya.  Hal  ini sejalan dengan kaidah fikih:
يْييرْحَّتلاَو ين َلَْطُبلا ىَلَع ٌلْييلَد َمْوُقَ ي  َّتََّح ُةَّحِّيصلا يت َلََماَعُمْلاَو يدْوُقُعلا  يفِ ُلْصَلأا 1
Artinya:
Hukum  asal  dalam  akad  dan  muamalah  adalah  sah  sampai  ada  dalil  yang menunjukkan pada pembatalan dan pengharamannya.
Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan dalam  Islam adalah jual beli. Sebagian ahli hukum Islam menyebut akad jual beli sebagai abū al-‘uqūd atau induk semua akad karena ia merupakan akad paling tua dan paling banyak dipraktekkan oleh  manusia.  Terlebih  lagi,  akad  jual  beli  terus  berkembang  dengan  berbagai  sistem transaksi  hingga  hari  ini.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sejak  manusia  membutuhkan makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  sebagainya,  maka  akad  jual  beli  tak  lagi  dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. 2
Terdapat dua objek utama dalam transaksi jual beli, yaitu harga dan barang. Harga adalah  sebuah  nilai  yang  ditetapkan  penjual  terhadap  suatu  barang  yang  berlaku  sama terhadap  semua  pembeli.  Keputusan-keputusan  mengenai  penetapan  harga  yang dilakukan  oleh  penjual  dapat  dipengaruhi  oleh  dua  faktor  utama,  yaitu  faktor  internal seperti  biaya  produksi  dan  faktor  eksternal  seperti  permintaan  konsumen. 3 Penetapan harga ini merupakan sepenuhnya hak pedagang selaku pemilik barang dan tidak boleh ada  intervensi  dari  pihak  lain  yang  akan  menimbulkan  ketidakstabilan  pasar  yang berujung pada kerugian, baik bagi pedagang, maupun pembeli.
1 Hisāmuddīn ibn Mūsā Muḥammad ibn ‘Afānah, Yas’alūnaka ‘an al-Mu‘āmalāt al-Māliyah al- Mu‘āṣirah (Cet. I; Abū Dis: Al-Maktabah al-‘Ilmiyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1430 H/2009 M), h. 88.
2 Ikit, dkk., Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 65.
3 Arif Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis (Cet. I; Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 45.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
Islam mencatat sebuah sejarah mengenai penetapan harga ini, di mana Rasulullah saw. selaku komando pemerintahan pada saat itu pernah menolak permintaan masyarakat untuk melakukan penetapan harga. Hal ini dikarenakan ia khawatir apabila menetapkan harga yang terlalu tinggi, maka akan menzalimi pembeli. Begitupun sebaliknya, apabila ia menetapkan harga yang terlalu rendah, maka akan menzalimi pedagang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:
ىَّلَص يَّللَّا  يلوُسَر يدْهَع ىَلَع ُرْعيِّسلا  َلََغ َلاَق ٍسَنَأ ْنَع َّنيإ  َلاَقَ ف اَنَل ْريِّعَس يَّللَّا َلوُسَر َيَ اوُلاَقَ ف َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللَّا َي ْمُكْنيم ٌدَحَأ َسْيَلَو  يِّبَّر ىَقْلَأ ْنَأ وُجْرََلأ  يِّنّيإَو ُقاَّزَّرلا ُطيساَبْلا ُضيباَقْلا ُريِّعَسُمْلا َوُه ََّللَّا
ٍمَد  يفِ ٍةَميلْظَيبِ  ينُِبُلْط ٍلاَم  َلََو : ٌحييحَص ٌنَسَح ٌثييدَح اَذَه
4
Artinya:
Dari Anas ra.  ia  berkata:  “Pernah  terjadi  kenaikan  harga  pada  masa  Rasulullah saw.  maka  orang-orang  berucap:  “Wahai  Rasulullah,  tetapkanlah  harga  untuk kami”.  Lalu  Ia  bersabda:  “Sesungguhnya  Allah  Swt.  Sang  Penetap  harga, Penggenggam,  Pelapang  rezeki  dan  Pemberi  rezeki.  Aku  berharap  bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim  yang  aku  pernah  lakukan  kepadanya,  baik  berupa  darah  (kisas)  maupun harta.” Hadis ini hasan sahih.
Ibnu  Aṡir  yang  merupakan  ulama  bermazhab  syafii  memberikan  penjelasan mengenai hadis tersebut dalam kitabnya yang berjudul al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṡ wa al-Aṡār .  Menurutnya,  yang  dimaksud  dengan  lafaz ُريِّعَسُمْلا َوُه ََّللَّا َّنيإ ialah  Allah  yang menurunkan  dan  menaikkan  harga  barang,  sehingga  tidak  seorangpun  boleh mencegahnya.  Sekaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  penentuan  harga  tidak  boleh dilakukan. 5 Hadis tersebut kemudian menjadi dalil dasar mengenai pelarangan al-tas‘īr al-jabarī .
Dewasa ini, terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak  dan  merugikan  pihak  lainnya.  Salah  satu  di  antaranya  yaitu iḥtikār, 6 di  mana pedagang dengan sengaja menimbun atau menahan komoditi dari peredaran pasar agar terjadi kelangkaan. Hal ini menyebabkan pembeli merasa kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan, kecuali dengan harga yang jauh melebihi harga normal. Salah satu contoh kasus terjadinya iḥtikār di Indonesia ialah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal menyebarnya wabah COVID-19, sehingga masker yang biasanya dijual  dengan harga puluhan ribu perboksnya melonjak drastis menjadi  ratusan hingga jutaan ribu perboks. 7
Selain menyebabkan ketidakstabilan pada harga pasar, kecurangan seperti iḥtikār merupakan bentuk kezaliman bagi masyarakat umum. Sekaitan hal tersebut, pemerintah selaku  pemegang  kekuasaan  dalam  negara  diharapkan  mampu  memberi  solusi  dengan
4 Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī , Juz 3 (Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 597.
5 Majd al-Dīn Abī al-Sa‘ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī al-Aṡīr, Al-Nihāyah fī Garīb al- Ḥadīṡ wa al-Aṡār (Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H/2001 M), h. 430.
6 Upaya menyimpan, menahan, atau menimbun suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk kemudian dijual saat barang menjadi langka dan harga melambung.
7 Ahmad Bil Wahid, “Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona”, https://news.detik.com/berita/d-4962753/polri-tangani-18-kasus-penimbunan-masker-dan-70-hoax- terkait-corona (21 Desember 2022).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
menetapkan  kebijakan-kebijakan  tertentu  untuk  menanggulangi  kerusakan  pada  harga pasar. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah ialah dengan melakukan regulasi harga.
Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dalam fikih Islam, di antaranya dengan menggunakan kaidah fikih. Perumusan metode ini  diharapkan  dapat  membantu  para  mujtahid  untuk  melakukan  istinbat  hukum  yang sesuai dengan inti tujuan syariat, yaitu untuk mewujudkan maslahah dan meminimalisir mudarat.  Salah  satu  kaidah  yang  mampu  merealisasikan  tujuan  syariat  tersebut  ialah kaidah yutaḥammal  al-ḍarar  al-khāṣ  li  daf‘i  al-ḍarar  al-‘ām .  Oleh  karena  itu  menarik untuk  melihat  lebih  jauh  bagaimana al-tas‘ir al-jabarī dengan  menggunakan  kaidah yutaḥammal  al-ḍarar  al-khāṣ  li  daf‘i  al-ḍarar  al-‘ām .  Beberapa  kajian  atau  penelitian telah mengkaji hal ini di antaranya:
a. “ Tas‘īr ( Price  Fixing )  dalam  Perspektif Maqāṣid  al-Syarī‘ah ” 8 ,  oleh  Didin Baharuddin.  Jurnal  ini  membahas  mengenai  pelegalan al-tas‘īr sebagai  bentuk penjagaan  terhadap  harta  ( ḥifẓul  māl )  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari maqāṣid al-syarī‘ah.
b. “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)” 9 oleh Syamsul  Hilal.  Jurnal  ini  secara  khusus  membahas  mengenai  pemikiran  Ibnu Taimiyah tentang legalitas al-tas‘īr .
c. “ Tas‘īr  al-Jabarī (Penetapan  Harga  oleh  Negara)  dalam  Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi)” 10 oleh Qusthoniah. Jurnal ini membahas mengenai  pemikiran  berbagai  ulama  dalam  masalah al-tas‘īr  al-jabarī ,  yang kemudian  pemikiran-pemikiran  ini  disesuaikan  dengan  urgensi  penetapannya pada masa kini.
d. “ Maṣlaḥah dalam Pelegalan Tas‘īr Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah” 11 oleh Ainiah Abdullah. Jurnal ini membahas mengenai pemikiran Ibnu Qayyim dalam menghukumi al-tas‘īr ,  di  mana  Ibnu  Qayyim  melegalkan al-tas‘ir dengan mempertimbangkan maṣlaḥah yang terdapat di dalamnya.
Penelitian tersebut di atas telah mengkaji berbagai hal terkait al-tas‘īr al-jabarī , namun penelitian tersebut belum mengkaji dan membahas secara khusus tentang al-tas‘īr al-jabarī ditinjau dari sisi kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām . Karenanya  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  hakikat  dan kedudukan al-tas‘īr  al-jabarī tinjauan  kaidah yutaḥammal  al-ḍarar  al-khāṣ  li  daf‘i  al- ḍarar al-‘ām . Sebagai salah satu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  Islam  dan  memberikan  kontribusi pemikiran  yang  signifikan  bagi  para  pemikir  dan  intelektual  dalam  hal  peningkatan khazanah pengetahuan agama dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu  menjadi  bahan  rujukan  untuk  para  peneliti  selanjutnya  dalam  studi  penelitian yang sama. Secara praktis, sebagai salah satu kahian yang memaparkan hukum al-tas‘īr al-jabarī maka diharapkan kajian ini dapat menjadi referensi dalam menyikapi perbedaan
8 Didin Baharuddin, “ Tas‘īr ( Price Fixing ) dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah ”, Tahkim 13, no. 2 (2017).
9 Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)”, ASAS 6, no. 2 (2014).
10 Qusthoniah,  “ Tas‘ir  al-Jabari (Penetapan  Harga  oleh  Negara)  dalam  Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi)”, Jurnal Syari‘ah 2, no. 2 (2014).
11 Ainiah Abdullah, “Maslahah dalam Pelegalan Tas‘ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, Al- Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 4 , no. 1 (2019).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
harga di masyarakat dan memberi pemahaman dan wawasan yang baik guna mengatasi kemudaratan dan permasalahan di masyarakat.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripitif  kualitatif  yang  berbentuk penelitian pustaka (library research), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi  sosial  yang  diteliti.  Deskriptif  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang menggunakan  data  kualitatif  yang  dijabarkan  secara  deskriptif.  Jenis  penelitian  ini menghasilkan data apa adanya yang biasa digunakan untuk menganalisis kejadian atau masalah sekitar kita. 12
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif  dan  sosiologi.  Penelitian normatif diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode tersebut yaitu  dengan  melacak  atau  mencari  pembenarannya  melalui  dalil-dalil  Al-Qur’an  dan hadis  Nabi  saw.  serta  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  para  ulama. 13 Adapun  Pendekatan sosiologi  digunakan  untuk  memahami  Islam  dari  kerangka  ilmu  sosial  atau  yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia (muamalah) antara satu sama lain atau antara kelompok masyarakat. 14
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  ( library research ) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur dan tulisan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini.  Setelah  dilakukan  pengumpulan  data, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data-data yang telah dikumpulkan.

## PEMBAHASAN
Definisi al-Tas‘īr al-Jabarī
Lafaz al-tas‘īr ( ُْييعْسَّتلا ) merupakan masdar dari kata ُريِّعَسُي - َرَّعَس yang memiliki makna beragam sesuai pada penggunaannya. Secara etimologi, lafaz َرَّعَس dapat diartikan sebagai َةَعْليِّسلا َرَعْسَأ yang bermakna memberi atau menetapkan harga pada suatu barang. 15
Lafaz َرَّعَس dapat pula  diartikan  sebagai َراَّنلا َرَّعَس yang  bermakna  menyalakan  api. 16
Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 55.
هيب َنَمٰا ْنَّم ْمُهْ نيمَف ْمُهْ نيمَو ْنَّم َّدَص ُهْنَع ۗ ىٰفَكَو َمَّنَهَيبِ اًْييعَس
Terjemahnya:
Di antara mereka ada yang beriman kepadanya dan di antara mereka ada pula yang berpaling darinya. Cukuplah (bagi mereka neraka) Jahanam yang apinya menyala- nyala. 17
Secara terminologi, para fukaha memberikan definisi beragam mengenai lafaz al- tas‘īr .  Sayyid  Sābiq  mengemukakan  pendapatnya  mengenai  definisi al-tas‘īr dalam
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXII; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 398.
13 Supiana, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 83.
14 Supiana, Metodologi Studi Islam , h. 105.
15 Ibrāhīm  Anīs,  dkk., Al-Mu‘jam  al-Wasīṭ (Cet.  IV;  Al-Qāhirah:  Maktabah  al-Syurūq  al- Dauliyyah, 1425 H/2004 M), h.430.
16 ‘Abd  al-Ganī  Abū  al-‘Azm, Al-Mu‘jam  al-Ganī (t.t.p.:  Muassasah  al-Ganī  li  al-Nasyr,  1434 H/2013 M), h. 2403.
17 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Jakarta:  Ummul Qurā’, 2017 M), h. 237.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
kitabnya yang berjudul Fiqh al-Sunnah. Sayyid Sābiq menuliskan bahwa al-tas‘īr ialah menetapkan  harga  tertentu  pada  barang-barang  yang  hendak  dijual  belikan,  tanpa menzalimi pemilik dan membebani pembeli. 18
Abū  al-Hudā  al-Ya‘qūbī  al-Ḥasanī  mengemukakan  definisi al-tas‘īr dalam kitabnya  yang  berjudul Aḥkām  al-Tas‘īr  fī  al-Fiqh  al-Islāmī. Al-Ḥasanī  menuliskan bahwa al-tas‘īr ialah penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa terhadap komoditi atau  jasa  dan  masyarakat  wajib  tunduk  pada  ketetapan  tersebut. 19 Ibnu  ‘Arfah  yang merupakan ulama terkemuka dari mazhab Maliki juga mengemukakan definisi al-tas‘īr dalam  kitabnya  yang  berjudul al-Mukhtaṣar  al-Fiqhī. Menurutnya, al-tas‘īr ialah penetapan  harga  tertentu  yang  dilakukan  oleh  penguasa  terhadap  komoditi  pedagang makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu. 20
Definisi  yang  lebih  menyeluruh  dikemukakan  oleh  Imam  al-Syaukānī  dalam kitabnya yang berjudul Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akhbār. Imam al-Syaukānī menuliskan bahwa al-tas‘īr ialah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang menangani  urusan  kaum  muslimin  kepada  para  pedagang  agar  mereka  tidak  menjual komoditinya  kecuali  dengan  harga  tertentu.  Para  pedagang  juga  tidak  diperkenankan untuk  menambah  atau  mengurangi  harga  yang  telah  ditetapkan,  dengan  alasan kemaslahatan. 21 Berdasarkan  beberapa  definisi  yang  dikemukakan  oleh  para  fukaha tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  para  fukaha  memiliki  pandangan  yang  hampir  sama mengenai definisi al-tas‘īr. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa al-tas‘īr ialah intervensi harga yang dilakukan oleh penguasa atau siapa saja yang mewakilinya untuk menetapkan harga terhadap barang, makanan, maupun jasa yang mana perintah ini sifatnya memaksa. Hanya saja, Imam al-Syaukānī dan Imam al-Nabhānī memperluas definisi yang mereka kemukakan  dengan  menjadikan  kemaslahatan  masyarakat  sebagai  syarat  kebijakan al- tas‘īr al-jabarī.
Adapun  lafaz al-jabarī yang  berarti  paksaan merupakan  kata  sifat  yang  hanya berfungsi  sebagai  penguat.  Maksudnya,  lafaz al-tas‘īr tetap  memiliki  makna  paksaan meski tanpa diiringi dengan lafaz al-jabarī. 22 Sehingga, dalam beberapa referensi dapat ditemukan kitab-kitab yang tidak menyertakan lafaz al-jabarī saat menuliskan lafaz al- tas‘īr, sedangkan  beberapa  kitab  lainnya  tetap  menggunakan  tatanan  kata al-tas‘īr  al- jabarī secara lengkap.

## Jenis dan Hukum al-Tas‘īr al-Jabarī
Terdapat  setidaknya  tiga  jenis  atau  model  dari  penerapan al-tas‘īr  al-jabarī, yaitu: 23
1. Penetapan Harga Sesuai dengan Harga Pasar ( al-Tas‘īr bi al-Ṡaman al-Miṡl )
18 Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Syarikah al-Dauliyyah li al-Tibā‘ah, 1425 H/2004 M), h. 919.
19 Abū al-Hudā al-Ya‘qūbī al-Ḥasanī, Aḥkām al-Tas‘īr fī al-Fiqh al-Islāmī (Cet. I; Bairūt: Dār al- Basyāir al-Islāmiyyah, 1421 H/2000 M) , h. 13.
20 Muḥammad ibn ‘Arfah al-Wargamī al-Tunisī, Al-Mukhtaṣar al-Fiqhī, Juz 5 (Cet. I; t.tp.: t.p., 1435 H/2014 M), h. 349.
21 Muḥammad ibn ‘Alī al-Syaukānī, Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akhbār, Juz 10 (Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H/2006 M), h. 238-239.
22 Miftaqurrohman, Regulasi  Harga  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum Ekonomi  Syariah (Cet. I; Surakarta: CV Oase Group, 2019), h. 63.
23 ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, Al-Muṭli‘ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaqni‘, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyā li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1429 H/2008 M), h. 300.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
Maksudnya yaitu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga suatu barang, di mana  harga  tersebut  sesuai  dengan  harga  barang  sejenisnya.  Ibnu  Qayyim  menuliskan dalam kitabnya yang berjudul al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah bahwa: ْلا ينَمَثيب يةَضَواَعُمْلا ْنيم ْميهْيَلَع ُبيَيَ اَم ىَلَع ْميهيهاَرْكإ ُلْثيم ،يساَّنلا َْيَْب َلْدَعْلا َنَّمَضَت اَذيإَو ُمُرَْيَ اَّيمِ ْمُهَعَ نَمَو ،يلْثيم
ٌبيجاَو ْلَب ،ٌزيئاَج َوُهَ ف ،يلْثيمْلا يضَويع ىَلَع يةَدَيَِّيزلا يذْخَأ ْنيم ْميهْيَلَع
24
Artinya:
Apabila padanya terdapat keadilan  antara manusia seperti memaksa (pedagang) untuk  melakukan  apa  yang  memang  wajib  bagi  mereka  berupa  transaksi menggunakan al-si‘r  al-miṡl (harga yang sesuai  dengan barang sejenisnya) dan melarang (pedagang) untuk mengambil harga yang berlebih, maka hal ini boleh dilakukan, bahkan wajib.
Menurut  Ibnu  Qayyim,  pembatasan  harga seperti  ini  diperbolehkan,  bahkan diwajibkan  apabila  masyarakat  membutuhkannya.  Namun,  penetapan  harga  ini  hanya boleh  dilakukan  apabila  terjadi  kezaliman  di  dalam  pasar.  Kezaliman  yang  dimaksud ialah seperti saat pedagang memasang harga yang berlebih, sehingga akan menyulitkan pembeli. Sebab harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran hal tersebut dibolehkan dan tidak dilarang.
2. Penetapan Harga di atas Harga Pasar ( al-Tas‘īr bi Akṡar min al-Ṡaman al-Miṡl )
Maksudnya yaitu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga suatu barang, di mana harga tersebut sangat tinggi di atas harga pasar pada umumnya. Hal ini dilakukan pemerintah  untuk  melindungi  pedagang  dari  kerugian,  namun  mengabaikan kemaslahatan konsumen. Sehingga, hal ini tidak boleh dilakukan karena akan menzalimi pihak lain.
3. Penetapan Harga di bawah Harga Pasar ( al-Tas‘īr bi Aqal min al-Ṡaman al-Miṡl) Maksudnya yaitu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga suatu barang, di mana  harga  tersebut  sangat  rendah  di  bawah  harga  pasar  pada  umumnya.  Hal  ini dilakukan  pemerintah  untuk  menjaga  konsumen  dari  harga  yang  terlalu  tinggi,  namun mengabaikan  kemaslahatan  pedagang.  Ibnu  Qayyim  juga  menuangkan  pendapatnya dalam kitabnya berjudul al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah bahwa: َّيمِ ْمُهَعَ نَم ْوَأ ،ُهَنْوَضْرَ ي  َلَ ٍنَمَثيب يعْيَ بْلا ىَلَع ٍِّقَح يْيَغيب ْمُهَهاَرْكيإَو يساَّنلا َمْلُظ َنَّمَضَت اَذيإَف
َوُهَ ف ،ْمَُلَ َُّللَّا َحَبََأ ا ٌماَرَح 25
Artinya:
Apabila terdapat kezaliman dan memaksa mereka (pedagang) menjual barangnya dengan harga yang tidak mereka ridai dan menghalangi (pedagang) untuk meraih apa yang Allah Swt. bolehkan bagi mereka, maka hal tersebut haram dilakukan. Menurut  Ibnu  Qayyim, al-tas‘īr seperti  ini  tidak  boleh  dilakukan  karena  akan menzalimi  pedagang.  Sebab,  harga  rendah  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  akan menghalangi  pedagang  untuk  meraih  keuntungan.  Bahkan,  penetapan  harga  di  bawah harga  pasar  bisa  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar  bagi  pedagang  sebagai produsen ataupun distributor.
24 Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauzī, Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyah (t.t.p.: Maktabah Dār al-Bayān, t.th.), h. 206.
25 Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-Jauzī, Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyah, h. 206.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
Analisis  Kaidah  Yutaḥammal  al-Ḍarar  al-Khāṣ  li  Daf‘I  Al-Ḍarar  al-‘Ām  dalam Masalah al-Tas‘īr al-Jabarī
Islam  memberikan  kebebasan  pada  tiap  individu  untuk  mengelola  hartanya dengan  cara  apapun.  Kebebasan  ini  diberikan  selama  hal  tersebut  tidak  bertentangan dengan syariat dan tidak pula mengganggu kemaslahatan masyarakat. Kebebasan ini juga berlaku  dalam  kegiatan  jual  beli,  di  mana  para  pedagang  memiliki  hak  penuh  untuk menetapkan harga pada komoditinya, tanpa campur tangan pihak lain.
Mekanisme  harga  dalam  ekonomi  Islam  dikembalikan  pada  kondisi  alamiah pasar. Di mana instabilitas harga suatu komoditi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal seperti biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maupun faktor eksternal seperti  jumlah permintaan yang datang. Lebih  rinci,  di  antara faktor  yang  dapat  mempengaruhi  instabilitas  harga  secara  wajar  pada  sebuah  wilayah, yaitu: 26
1. Jumlah Persediaan Suatu Barang dan Jumlah Permintaannya Tidak Seimbang Salah  satu  cara  untuk  mempertahankan  kestabilan  harga  ialah  dengan menyeimbangkan  jumlah  persediaan  suatu  barang  dengan  jumlah  permintaannya. Sehingga,  apabila  hal  ini  tidak  mampu  direalisasikan,  maka  harga  cenderung  menjadi tidak stabil. Penyebab tidak seimbangnya jumlah persediaan dan jumlah permintaan suatu barang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Faktor produksi
Faktor produksi yang tidak menentu akan menyebabkan jumlah persediaan barang dan jumlah permintaan menjadi tidak seimbang. Apabila jumlah produksi suatu barang menurun  sehingga  tidak  mampu  mengimbangi  permintaan  konsumen  terhadap  barang tersebut, maka harga barang cenderung akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah produksi suatu barang meningkat akan tetapi jumlah permintaan terhadap barang tersebut tidak  mampu  menyeimbangi  peningkatan  jumlah  produksinya,  maka  harga  barang cenderung akan turun.
Misalnya, terdapat dua musim dalam pola budidaya cabe yaitu: pertama, musim tanam  raya  yang  terjadi  sekitar  bulan  Desember  –  Januari,  yang  mana  hasilnya  dapat dipanen pada bulan April – Mei. Pada priode musim tanam raya tersebut, hasil panen cabe akan lebih melimpah, sehingga harga cabe pada pertengahan tahun cenderung akan turun. Kedua, musim tanam sedikit yang terjadi sekitar bulan Juli – Agustus, yang mana hasilnya dapat dipanen pada bulan Oktober – November. Pada priode musim tanam raya tersebut, hasil cabe akan berkurang, sehingga harga cabe pada akhir tahun cenderung akan naik. 27 b. Faktor distribusi
Distribusi ialah proses penyaluran barang kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. 28 Di  mana  apabila  terjadi  hambatan  pada  proses  distribusi  ini  maka  akan mempengaruhi jumlah persediaan barang. Misalnya, adanya keterlambatan pengiriman dari  pihak  produsen  kepada  pedagang  sehingga  stok  barang  menjadi  berkurang. Akibatnya,  jumlah  persediaan  barang  dan  jumlah  permintaan  dari  konsumen  menjadi
26 Bobby Nur Yusuf, “Analisa atas Tingkat Inflasi yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak dengan  Tingkat Shadow  Economy Sebagai Variabel Intervening”, Skripsi (Bandung:  Fak.  Ekonomi  dan Bisnis UNIKOM, 2019), h. 9.
27 Miftah Farid dan Nugroho Ari Subekti, “Tinjauan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Dinamika Harga Cabe di Indonesia”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 6, no. 2 (2012): h. 224-225.
28 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. XVI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 360.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
tidak  seimbang.  Ketidakseimbangan  ini  kemudian  akan  menjadi  penyebab  harga melonjak tinggi.
2. Jumlah Permintaan Suatu Barang Meningkat atau Menurun Secara Drastis Instabilitas  harga yang disebabkan oleh jumlah permintaan suatu  barang  sangat berkaitan  dengan  pola  konsumsi  penduduk.  Apabila  permintaan  suatu  komoditi meningkat  drastis,  maka  peningkatan  terhadap  harga  barang  tak  dapat  dihindari. Begitupun  sebaliknya,  apabila  jumlah  permintaan  suatu  barang  menurun,  maka  harga barang tersebut  akan ikut menyusut. Di antara faktor yang dapat  mempengaruhi tinggi rendahnya angka permintaan suatu barang, yaitu: 29
a. Tren, misalnya tren berburu pakaian bekas yang memiliki merk ternama dengan harga miring.  Tren  berburu  pakaian  bekas  atau  yang  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah thrifting sedang digandrungi oleh masyarakat. Akibatnya, harga pakaian bekas yang sebelumnya  bisa  didapatkan  dengan  harga  belasan  ribu  melonjak  menjadi  puluhan hingga  ratusan  ribu  per  lembarnya.  Begitupun  sebaliknya,  apabila  tren  ini  telah kehilangan peminatnya, maka harga pakaian bekas juga akan kembali normal.
b. Terdapat barang substitusi yang sebanding dengannya, misalnya komputer yang telah kehilangan banyak peminatnya. Sebab, komputer hampir tergantikan oleh laptop yang memiliki kegunaan yang hampir sama. Jumlah permintaan komputer yang menurun drastis ini menyebabkan harganya ikut menurun.
c. Jumlah  pendapatan,  hal  ini  dikarenakan  tingkat  pendapatan  seseorang  biasanya berjalan  lurus  dengan  tingkat  konsumsinya.  Artinya,  semakin  tinggi  pendapatan seseorang  maka  semakin  tinggi  pula  daya  belinya,  sedangkan  semakin  rendah pendapatan seseorang maka semakin lemah pula permintaan atau daya beli.
d. Jumlah  penduduk,  semakin  banyak  jumlah  penduduk  pada  suatu  daerah,  maka semakin  tinggi  pula  jumlah  permintaan  yang  ada.  Begitupun  sebaliknya,  apabila jumlah penduduk semakin sedikit maka jumlah permintaan akan semakin rendah. Saat kondisi di mana harga naik dan turun dengan wajar yang mana instabilitas harga tersebut disebabkan beberapa faktor di atas dan bukan karena ada unsur kecurangan padanya,  maka  penetapan  harga  atau al-tas‘īr  al-jabarī tidak  boleh  diterapkan.  Sebab dalam kondisi normal seperti ini, al-tas‘īr al-jabarī atau campur tangan pemerintah tidak dibutuhkan.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  penolakan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah saw. saat diminta untuk melakukan penetapan harga, di mana Rasulullah saw. bersabda bahwa  hanya  Allah  Swt.  yang  berhak  mengatur  harga.  Sebagaimana  yang  disebutkan dalam hadis:
يَّللَّا  َلوُسَر َيَ اوُلاَقَ ف َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص يَّللَّا  يلوُسَر يدْهَع ىَلَع ُرْعيِّسلا  َلََغ َلاَق ٍسَنَأ ْنَع َّنيإ  َلاَقَ ف اَنَل ْريِّعَس َي ْمُكْنيم ٌدَحَأ َسْيَلَو  يِّبَّر ىَقْلَأ ْنَأ وُجْرََلأ  يِّنّيإَو ُقاَّزَّرلا ُطيساَبْلا ُضيباَقْلا ُريِّعَسُمْلا َوُه ََّللَّا
ٍمَد  يفِ ٍةَميلْظَيبِ  ينُِبُلْط ٍلاَم  َلََو : ٌحييحَص ٌنَسَح ٌثييدَح اَذَه
30
Artinya:
Dari Anas ra.  ia  berkata:  “Pernah  terjadi  kenaikan  harga  pada  masa  Rasulullah saw.  maka  orang-orang  berucap:  “Wahai  Rasulullah,  tetapkanlah  harga  untuk kami”. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. Sang Penetap
29 CNN  Indonesia,  “Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Permintaan  dan  Penawaran”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203111208-97-754473/faktor-faktor-yang-memengaruhi- permintaan-dan-penawaran, (27 Mei 2023).
30 Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī , Juz 3 (Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 597.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
harga,  Penggenggam,  Pembentang  rezeki  dan  Pemberi  rezeki.  Aku  berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (kisas) maupun harta.” Hadis ini hasan sahih.
‘Abdullāh Ṣāliḥ al-Fauzān menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Minḥah al- ‘Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām bahwa maksud dari lafaz ُرْعيِّسلا  َلََغ pada hadis tersebut ialah يهيداَتْعُم ىَلَع يرْعيِّسلا ُعاَفيتْرا yang artinya kenaikan harga yang lazim atau wajar terjadi. 31
Hal  tersebut  menjadi  salah  satu sebab  Rasulullah  saw. menolak untuk melakukan al- tas‘īr al-jabarī. Selain itu, kebijakan al-tas‘īr al-jabarī dalam kondisi normal di mana hal tersebut  tidak  dibutuhkan  juga  akan  mengganggu  kestabilan  pasar.  Di  mana  berbagai bentuk  distorsi  atau  penyimpangan  dalam  bidang  perekonomian  akan  timbul  dan  ikut memperburuk keadaan.
Manusia  seringkali  dihadapkan  pada  pilihan-pilihan  yang  tidak  mudah.  Untuk mengambil pilihan terbaik, manusia harus bijak dan berhati-hati dalam menentukan skala prioritas, sebab pilihan-pilihan ini akan menjadi penentu keberlangsungan hidup manusia kedepannya.  Apabila  terjadi  kesalahan  dalam  mengambil  pilihan,  maka  tentu  akan menimbulkan akibat buruk yang dapat merugikan kehidupannya. Begitupun sebaliknya, apabila  manusia  mengambil  pilihan  yang  benar,  maka  akan  membawa  manfaat  bagi kehidupannya.
Di  antara  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  sebelum  menentukan  pilihan  ialah dengan melihat; pilihan mana yang mendesak dan pilihan mana yang kurang mendesak, serta pilihan mana yang menyangkut pribadi dan pilihan mana yang menyangkut banyak orang.  Demikian  halnya  dalam  memutuskan  kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī, yang  mana sebelum  menerapkannya  pemerintah  diharapkan  bijak  dalam  menilai  kondisi  pasar. Sebab,  kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī bagaikan  pedang  bermata  dua;  pada  satu  sisi penerapan al-tas‘īr al-jabarī hanya akan mendatangkan kemudaratan bagi seluruh pelaku pasar.  Namun  di  sisi  lain, al-tas‘īr  al-jabarī justu  dapat  mendatangkan  maslahat  pada banyak orang.
Pada kondisi normal di mana instabilitas harga terjadi secara alami, para ulama bersepakat bahwa kebijakan al-tas‘īr al-jabarī tidak boleh dilakukan. 32 Sebab, kebijakan ini hanya akan menimbulkan kemudaratan yang sangat banyak seperti terjadinya iḥtikār, kelangkaan barang pokok, penjualan ilegal, dan sebagainya. Namun, pada kondisi tidak normal  di  mana  instabilitas  harga  terjadi  karena  campur  tangan  pihak  tertentu  yang melakukan distorsi pada transaksi dalam pasar, maka kebijakan al-tas‘īr al-jabarī sangat dibutuhkan. Di antara bentuk distorsi pasar tersebut, yaitu: 33

## 1. Bai‘ al-Najasy (Rekayasa Permintaan)
Distorsi seperti ini ialah upaya pedagang untuk menaikkan harga barang dengan menciptakan permintaan palsu  atau melakukan sistem provokasi,  sehingga harga suatu barang  akan  naik.  Sebagai  contoh,  pedagang  online  yang  melakukan  pemesanan  palsu
31 ‘Abdullāh  Ṣāliḥ  al-Fauzān, Minḥah  al-‘Allām  fī  Syarḥ  Bulūg  al-Marām ,  Juz  6  (Cet.  I;  Al- Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H/2008 M), h. 9.
32 Zahratul  Amal,  “Hukum Tas‘īr dalam  Tinjauan  Fikih  Muamalah  (Studi  Pendapat  Mazhab Maliki)”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syari‘ah dan hukum UIN Al-Raniry, 2022), h. 40.
33 Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya”, Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1, no. 1 (2020): h. 92-95.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
pada  tokonya.  Hal  ini  menciptakan  ilusi  seakan-akan  jumlah  permintaan  pada  toko tersebut sangat tinggi, sehingga pedagang bisa menaikkan harga barangnya.
Contoh  lain  dari bai‘ al-najasy ialah  saat  seorang  pedagang  meminta  beberapa kenalannya  untuk  datang  berpura-pura  melakukan  penawaran  pada  tokonya.  Pembeli palsu tersebut kemudian bersandiwara seakan-akan ingin membeli suatu barang dengan harga  tinggi  agar  pembeli  lain  tanpa  sadar  ikut  terprovokasi  untuk  menawarkan  harga yang lebih tinggi demi mendapatkan barang tersebut.

## 2. Iḥtikār (Penimbunan)
Distorsi  seperti  ini  ialah  upaya  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  dengan membeli  suatu  barang  dalam  jumlah  yang  besar  untuk  kemudian  disimpan  (ditimbun) hingga  terjadi  kelangkaan,  padahal  masyarakat  sangat  membutuhkan  barang  tersebut. Upaya penimbunan ini dilakukan agar pelaku bisa meraih keuntungan yang lebih banyak. Di  mana,  apabila  barang  menjadi  langka,  maka  harga  otomatis  akan  ikut  melambung karena  jumlah  permintaan  dan  jumlah  barang  tidak  seimbang.  Sebagai  contoh,  upaya penimbunan masker saat pandemi  terjadi sehingga masker menjadi  langka. Akibatnya, harga  masker  yang  merupakan  kebutuhan  pokok  saat  pandemi  menjadi  melambung tinggi. 34

## 3. Talaqqī al-Rukbān (Mencegat Barang di Jalan)
Distorsi seperti ini ialah upaya untuk memonopoli atau menguasai suatu barang dengan  mencegahnya  masuk  dan  beredar  di  pasar  secara  bebas.  Upaya  monopoli  ini diwujudkan dengan membeli seluruh barang sejenis di jalanan sebelum barang tersebut tiba di pasar, sehingga tidak ada yang memiliki barang tersebut kecuali pelaku monopoli. Saat barang mulai menghilang dari peredaran dan masyarakat yang membutuhkan mulai kesulitan  mendapatkannya,  pelaku  kemudian  menjual  seluruh  barang  yang  ia  miliki dengan harga yang tinggi.
Ketiga distorsi pasar tersebut sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk  melambungkan  harga  melampaui  harga  wajar  demi  meraup  keuntungan  berkali- kali lipat lebih banyak. Meskipun penetapan harga suatu komoditi merupakan hak penuh pedagang sebagai pemilik barang yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, akan tetapi tindakan curang seperti ini berpotensi menimbulkan kerusakan umum bagi masyarakat. Sekaitan  hal  tersebut,  kecurangan  seperti  ini  sedapat  mungkin  harus  dicegah,  meski dengan melanggar hak pedagang selaku pemilik barang.
Kaidah fikih menyebutkan:
ُلَّمَحَتُ ي ُرَرَّضلا صاَلخا يعْفَديل يرَرَّضلا يِّماَعلا 35
Artinya:
Bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum. Bahaya yang bersifat umum ialah bahaya yang menimpa manusia secara umum, baik  itu  mencakup  keseluruhannya  atau  sekelompok  besar  darinya.  Sedangkan  bahaya khusus ialah bahaya yang menimpa individu tertentu atau kelompok kecil dari manusia. Sehingga berdasarkan kaidah ini, bahaya yang bersifat umum harus dicegah, meskipun
34 Ahmad Bil Wahid, “Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona”, https://news.detik.com/berita/d-4962753/polri-tangani-18-kasus-penimbunan-masker-dan-70-hoax- terkait-corona, (9 Juni 2023).
35 Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Najīm, Al-Asybāh  wa  al-Naẓāir  ‘alā  Mażhab  Abī Ḥanīfah (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 74.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
dalam  proses  pencegahan  tersebut  harus  merelakan  timbulnya  bahaya  khusus  bagi segelintir orang.
Al-Atāsī  yang  semasa  hidupnya  pernah  menjadi  seorang  mufti  di  kota  Homs 36 memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai kaidah ini. Al-Atāsī menuliskan dalam kitabnya Syarḥ al-Majallah bahwa:
َو اًّماَع اَُهُُدَحَأ َناَك اَذيإ  َّلَيإ يرَرَّضليبَ ُرَرَّضلا ُلاَزُ ي  َلَ ْيَأ ،اَهَلْ بَ ق اَميل ٌةَدَّيَقُم ٌةِّدآَلما يهيذَه ُلَّمَحَتُ يَ ف اًّصَخ ُرَخ ْلْا
.يِّماَعْلا يرَرَّضلا يعْفَديل  صاَْلخا ُرَرَّضلا ٍذيئَنْ ييح يةَّييعْرَّشلا يديصاَقَمْلا ىَلَع َ ٌةَّيينْبَم ،يعْرَّشلا يديعاَوَ ق ْنم ي ٌةَّميهُم ٌةَديعاَق يهيذَهَو . يصْوُص نلا  يلْوُقْعَمَو َ يعاَْجْيْلْا َنيم َنْوُديهَتْجُمْلا اَهَجَرْخَتْسيا دياَبيعْلا يحيلاَصَم  يفِ ُماَميْلْا يم َلَْسيْلْا ُةَّجُح َرَكَذ ْدَقَ ف ُفْ نَأَو ْمُهَ نْ ييد يساَّنلا ىَلَع َظَفْحَييل َءآَج اََّنَّيإ َعْرَّشلا َّنَأ ُهُصَّخَلُم اَم ىَفْصَتْسُمْلا  يفِ  يلِاَزَغْلا ْمَُبَاَسْنَأَو ْمَُلَْوُقُعو َ ْمُهَس .ْمُلَاَوْمَأَو ُنْوُكَي اَم  لُكَف
يفِ ُعَفْدُي يعْرَّشلا يديصاَقَميل اًدْيييْأَتَ ف َّلَيإَو ،َنَكْمَأ ام اَهُ تَلاَزيإ ُبيَيَ ٌةَّريضُم َوُهَ ف اَذَه يسْكَعيب
يِّصَخَْلأا يرَرَّضليبَ  مَعَْلأا ُرَرَّضلا يلْييبَّسلا اَذَه
37
Artinya:
Materi  ini membatasi  materi  sebelumnya, yaitu  bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lainnya, kecuali apabila salah satu bahaya tersebut bersifat umum  dan  yang  lainnya  bersifat  khusus,  sehingga  pada  saat  itu,  bahaya  yang bersifat khusus ditanggung demi menolak bahaya yang bersifat umum. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting yang menjadi pondasi hukum, sebab kaidah ini  dibangun  untuk  merealisasikan  maksud  atau  tujuan  syariat  berupa kemaslahatan  hamba  yang  dikeluarkan  oleh  para  mujtahid  dari ijmā’ dan rasionalisasi nas. Imam al-Gazālī menyebutkan dalam kitabnya al-Mustaṣfā yang intinya: “Sesungguhnya syariat datang untuk menjagakan manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka”. Maka, segala sesuatu yang bertentangan (dari bentuk penjagaan tersebut) merupakan sebuah hal yang membahayakan dan wajib dihilangkan sebisa mungkin. Dan apabila hal yang membahayakan tersebut tidak dapat  dihilangkan,  maka  demi  menguatkan  tujuan  syariat,  bahaya  yang  lebih umum ditolak dengan bahaya yang lebih khusus.
Sekaitan dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini dapat digunakan dalam segala persoalan yang di dalamnya terdapat dua bahaya: umum yaitu kemudaratan  yang  menimpa  masyarakat  sebagai  konsumen,  dan  khusus  yaitu kemudaratan  dengan  membatasi  harga  jual  para  pedagang  sebagai  pemilik  barang. Sehingga, kaidah ini dapat  digunakan untuk  menentukan kedudukan al-tas‘īr al-jabarī dalam kondisi tidak normal, di mana instabilitas harga pada pasar terjadi akibat adanya kecurangan  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  untuk  memanipulasi  harga.  Sebab, kecurangan tersebut akan mendatangkan bahaya atau kemudaratan bagi masyarakat.
Kecurangan tersebut juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah yaitu ḥifẓ al- māl sehingga harus dihilangkan dengan menerapkan al-tas‘īr al-jabarī . Namun, apabila al-tas‘īr  al-jabarī diterapkan,  maka  akan  mendatangkan  kemudaratan  bagi  pedagang. Sekaitan hal tersebut, kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām sangat tepat  digunakan  untuk  menentukan  kedudukan al-tas‘īr  al-jabarī pada  kondisi  tidak
36 Homs atau yang dalam bahasa Arab dibaca Ḥimṣ merupakan sebuah kota yang terletak di bagian tengah Suriah.
37 Muḥammad Khālid al-Atāsī, Syarḥ al-Majallah , Juz 1 (t.t.p.: Maktabah Rasyīd, t.th.), h. 66.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
normal  karena  terdapat  dua  kemudaratan  umum  dan  kemudaratan  khusus  yang  saling bertentangan pada penerapannya.
Contohnya  dalam  permasalahan bai‘  al-najasy ,  yang  mana  para  pedagang memandang  positif  taktik  mereka  untuk  menciptakan  permintaan  palsu  atau  metode provokasi yang mereka lakukan. Sebab, taktik seperti ini membawa kemaslahatan bagi para pedagang dengan meraih keuntungan yang jauh lebih banyak dari biasanya. Sekaitan dengan  sebab  tersebut,  apabila  kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī diterapkan,  maka  para pedagang tidak lagi bisa meraih keuntungan yang banyak. Sehingga, kebijakan al-tas‘īr al-jabarī merupakan sebuah mala petaka yang membawa kemudaratan bagi mereka. Sebaliknya, masyarakat sebagai konsumen akan sangat dirugikan dengan metode provokasi yang dilakukan oleh pedagang. Sebab, tanpa sadar pembeli telah tertipu dengan ikut  menawarkan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  harga  normal.  Sehingga,  penerapan al- tas‘īr al-jabarī dianggap sebagai solusi terbaik yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat selaku konsumen.
Contoh  berikutnya  dapat  dilihat  pada  masalah iḥtikār, yang  mana  para  pelaku penimbun  berpikir  bahwa  upaya  penimbunan  ( iḥtikār )  yang  mereka  lakukan  akan membawa kemaslahatan khusus bagi mereka sebagai pelaku. Sebab, upaya penimbunan ini  akan  menjadikan  keberadaan  suatu  barang  sulit  ditemui  oleh  masyarakat,  sehingga barang menjadi langka. Selanjutnya, apabila barang menjadi langka maka harga akan ikut melambung  dan  para  penimbun  bisa  meraih  untung  berkali-kali  lipat  dengan  menjual barang  yang  mereka  timbun.  Sehingga,  kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī akan  membawa kemudaratan bagi para penimbun karena upaya penimbunan yang mereka lakukan akan berakhir sia-sia.
Berbanding  terbalik dengan keuntungan yang dialami oleh pelaku penimbunan, upaya iḥtikār yang mereka lakukan justru akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar bagi masyarakat umum. Sebab, upaya iḥtikār ini akan mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan mereka, kecuali dengan harga yang tinggi. Akibat dari tingginya harga, maka tidak semua kalangan masyarakat mampu memenuhi  kebutuhannya.  Sekaitan  dengan  akibat  tersebut,  untuk  mengatasi  kesulitan yang  dirasakan  oleh  masyarakat,  penerapan  kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī sangat dibutuhkan.
Contoh lainnya dapat dilihat dalam masalah talaqqi al-rukbān, yang mana para pelaku berupaya untuk memonopoli suatu komoditi atau mencegah suatu komoditi untuk masuk ke dalam pasar. Praktik monopoli atau upaya mencegah suatu komoditi beredar ini dilakukan dengan cara membeli komoditi tersebut di jalanan sebelum sampai ke pasar. Upaya yang mereka lakukan ini akan membawa kemaslahatan bagi mereka, sebab apabila pelaku  telah  menguasai  suatu  komoditi  maka  mereka  bebas  untuk  mengontrol  harga dengan memasang harga setinggi  mungkin demi meraup keuntungan yang lebih besar. Sehingga,  kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī akan  membawa  kemudaratan  bagi  para  pelaku karena upaya monopoli yang mereka lakukan tidak lagi menguntungkan.
Dampak sebaliknya akan dirasakan oleh masyarakat, di mana kegiatan monopoli yang dilakukan oleh para pelaku justru akan membawa kemudaratan bagi mereka selaku konsumen.  Sebab,  tidak  semua  kalangan  masyarakat  mampu  menjangkau  harga  yang telah ditetapkan oleh para pelaku monopoli, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada kasus yang seperti ini, kebijakan al-tas‘īr al- jabarī sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.
Setelah  meninjau  beberapa  permasalahan  tersebut,  terlihat  jelas  pertentangan antara al-ḍarar yang  timbul  apabila al-tas‘īr  al-jabarī diterapkan  dan al-ḍarar yang
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
timbul  apabila al-tas‘īr  al-jabarī tidak  diterapkan.  Namun,  jika  permasalahan- permasalahan  tersebut  dianalisis  menggunakan  kaidah yutaḥammal  al-ḍarar  al-khāṣ  li daf‘i al-ḍarar al-‘ām, maka lebih tepat untuk menanggung al-ḍarar al-khāṣ yang hanya menyangkut  beberapa  individu,  yaitu  kemudaratan  yang  dirasakan  oleh  para  pelaku kecurangan  atau  para  pedagang,  demi  menghindari al-ḍarar  al-‘ām yang  menyangkut banyak  orang,  yaitu  kemudaratan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  umum  sebagai konsumen.
Sekaitan  dengan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  kondisi tidak normal saat instabilitas harga terjadi akibat kecurangan, maka kebijakan al-tas‘īr al-jabarī boleh dilakukan. Bahkan, kebijakan al-tas‘īr al-jabarī bisa menjadi wajib demi menghindari  kemudaratan  bagi  banyak  orang.  Kebijakan al-tas‘īr  al-jabarī ini  juga merupakan bentuk penjagaan pada maqāṣid al-syarī‘ah berupa ḥifẓ al-māl . Penggunaan kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām untuk menentukan kedudukan al-tas‘īr al-jabarī dalam kondisi tidak normal ini bertentangan dengan nas hadis yang mengatakan bahwa hanya Allah Swt. yang berhak mengatur harga. Namun, al-Būtī yang merupakan ulama bermazhab syafii menuliskan tiga argumen dalam kitabnya Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī Syarī‘ah al-Islāmiyah bahwa legalitas al-tas‘īr al-jabarī dalam kondisi tidak normal ini tidak bertentangan dengan hadis. Di antara argumennya, yaitu: 38
1. Kebijakan  Rasulullah  saw.  berupa  tidak  mengabulkan  permintaan  masyarakat untuk  melakukan al-tas‘īr  al-jabarī merupakan  tuntutan  tugasnya  sebagai pemimpin untuk senantiasa menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat yang mana pada saat  itu Rasulullah saw. menganggap bahwa kondisi  yang dihadapi  belum membutuhkan al-tas‘īr  al-jabarī, sehingga  tidak  melakukan al-tas‘īr  al-jabarī dianggap lebih selamat dari tindak kezaliman .
2. Di antara alasan kebijakan Rasulullah saw. untuk menolak melakukan al-tas‘īr al- jabarī ialah demi menghindari kezaliman. Maka seandainya pada saat masyarakat meminta Rasulullah saw. melakukan al-tas‘īr al-jabarī terdapat kezaliman seperti īhtikār, tentu Rasulullah saw. akan mengambil kebijakan yang berbeda.
3. Rasulullah  saw.  melarang  melakukan īhtikār dengan ‘illah menzalimi  manusia. Sebab,  kegiatan īhtikār akan  mencegah  masyarakat  untuk  mendapatkan kebutuhannya. Sedangkan menetapkan al-tas‘īr al-jabarī tanpa ada tujuan justru akan menjadi penyebab terjadinya īhtikār.
Ibnu  Taimiyah  juga  memiliki  pendapat  yang  serupa  dengan  hasil  analisis  dari penggunaan  kaidah yutaḥammal  al-ḍarar  al-khāṣ  li  daf‘i  al-ḍarar  al-‘ām untuk menentukan kedudukan al-tas‘īr al-jabarī dalam kondisi tidak normal ini. Menurutnya, hadis  tentang  penolakan  Rasulullah  saw.  untuk  melakukan al-tas‘īr  al-jabarī mengandung lafaz khusus bukan lafaz umum, sehingga penolakan yang Rasulullah saw. lakukan  bukanlah  penolakan  secara  mutlak.  Sebab,  kenaikan  harga  yang  terjadi  pada masa itu bukan karena campur tangan (kecurangan) pedagang, akan tetapi kenaikan harga tersebut terjadi disebabkan faktor alami. Sekaitan dengan alasan tersebut, Rasulullah saw. menolak permintaan masyarakat tersebut. 39
38 Muḥammad  Sa‘īd  Ramaḍān  al-Būṭī, Ḍawābiṭ  al-Maṣlaḥah  fī  Syarī‘ah  al-Islāmiyyah (t.tp.: Muassasah al-Risālah, t.th.), h. 181-182.
39 Didin Baharuddin, “ Tas‘īr ( Price Fixing ) Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah ”, Tahkim 13, no. 2 (2017): h. 146.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  mengenai  kedudukan al- tas‘īr al-jabarī dalam tinjauan kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al- ‘ām, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa al-tas‘īr al-jabarī adalah  kebijakan pemerintah  berupa  intervensi  untuk  menetapkan  harga  tertentu  terhadap  barang, makanan,  maupun  jasa,  yang  sifatnya  mengikat  di  mana  masyarakat  wajib  tunduk padanya.  Ulama  berbeda  pendapat  dalam  menghukumi al-tas‘īr al-jabarī, sebagian mengharamkan  secara  mutlak  dan  sebagian  yang  lain  membolehkan  dalam  kondisi tertentu. Al-tas‘īr al-abarī memiliki  kedudukan  yang  berbeda  tergantung  pada  kondisi pasar.  Pada  kondisi  normal,  kebijakan al-tas‘īr al-jabarī tidak  dibutuhkan  sehingga, kedudukannya kembali pada hukum asalnya, yaitu tidak boleh dilakukan. Namun pada kondisi tidak normal, kebijakan al-tas‘īr al-jabarī dapat menjadi solusi sehingga boleh dilakukan  demi  mencegah al-ḍarar  al-‘ām yang  akan  menimpa  sejumlah  besar masyarakat , meski  harus  dengan  menanggung al-ḍarar  al-khāṣ yang  akan  menimpa individu atau kelompok tertentu sebagai akibat dari kebijakan al-tas‘īr al-jabarī.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Afānah,  Hisāmuddīn  ibn  Mūsā  Muḥammad  ibn.  ‘ Yas’alūnaka  ‘an  al-Mu‘āmalāt  al- Māliyah al-Mu‘āṣirah. Cet. I; Abū Dis: Al-Maktabah al-‘Ilmiyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1430 H/2009 M.
Al-‘Azm, ‘Abd al-Ganī Abū. Al-Mu‘jam al-Ganī. T.t.p.: Muassasah al-Ganī li al-Nasyr, 1434 H/2013 M.
Al-Aṡīr, Majd al-Dīn Abī al-Sa‘ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī. Al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṡ wa al-Aṡār . Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H/2001 M.
Al-Atāsī, Muḥammad Khālid. Syarḥ al-Majallah , Juz 1. T.t.p.: Maktabah Rasyīd, t.th. Al-Būṭī,  Muḥammad  Sa‘īd  Ramaḍān. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī Syarī‘ah al-Islāmiyyah . T.tp.: Muassasah al-Risālah.
Al-Fauzān,  ‘Abdullāh Ṣāliḥ. Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām . Juz 6. Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H/2008 M. Al-Ḥasanī, Abū al-Hudā al-Ya‘qūbī. Aḥkām al-Tas‘īr fī al-Fiqh al-Islāmī. Cet. I; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1421 H/2000 M.
Al-Jauzī, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim. Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyah. T..t.p.: Maktabah Dār al-Bayān, t.th. Al-Lāḥim,  ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. Al-Muṭli‘ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaqni‘. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyā li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1429 H/2008 M. Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī. Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akhbār. Juz 10. Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H/2006 M.
Al-Tirmiżī, Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk. Sunan al-Tirmiżī . Juz 3. Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
Al-Tunisī, Muḥammad ibn ‘Arfah al-Wargam. Al-Mukhtaṣar al-Fiqhī. Juz 5. Cet. I; t.tp.: t.p., 1435 H/2014 M.
Anīs, Ibrāhīm dkk. Al-Mu‘jam  al-Wasīṭ. Cet.  IV;  Al-Qāhirah:  Maktabah  al-Syurūq  al- Dauliyyah, 1425 H/2004 M.
Hidayat, Arif. Studi Kelayakan Bisnis. Cet. I; Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 2023: 114-129 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083
Ikit, dkk., Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya. Jakarta: Ummul Qurā’, 2017 M.
Miftaqurrohman. Regulasi  Harga  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Ekonomi Syariah. Cet. I; Surakarta: CV Oase Group, 2019. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Cet.  XVI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Sābiq,  Al-Sayyid. Fiqh  al-Sunnah .  Cet.  I;  Al-Qāhirah:  Al-Syarikah  al-Dauliyyah li  al- Tibā‘ah, 1425 H/2004 M.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Cet.  XXII;  Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
Supiana. Metodologi Studi Islam. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

## Jurnal
Ainiah  Abdullah,  “Maslahah  dalam  Pelegalan Tas‘ir Menurut  Ibnu  Qayyim  Al- Jauziyyah”, Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 4 , no. 1 (2019). Didin  Baharuddin,  “ Tas‘īr ( Price  Fixing )  Dalam  Perspektif Maqāṣid  al-Syarī‘ah ”, Tahkim 13, no. 2 (2017): h. 146.
Hilal,  Syamsul.  “Konsep  Harga  dalam  Ekonomi  Islam  (Telaah  Pemikiran  Ibnu Taimiyah)”, ASAS 6, no. 2 (2014). Miftah  Farid  dan  Nugroho  Ari  Subekti,  “Tinjauan  Terhadap  Produksi,  Konsumsi,
Distribusi  dan  Dinamika  Harga  Cabe  di  Indonesia”, Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan 6, no. 2 (2012): h. 224-225. Qusthoniah,  “ Tas‘ir  al-Jabari (Penetapan  Harga  oleh  Negara)  dalam  Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi)”, Jurnal Syari‘ah 2, no. 2 (2014). Wulandari, Cahya dan Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar  dan  Penanganan  Distorsinya”, Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance Studies 1, no. 1 (2020): h. 92-95.

## Skripsi
Amal,  Zahratul.  “Hukum Tas‘īr dalam  Tinjauan  Fikih  Muamalah  (Studi  Pendapat Mazhab Maliki)”. Skripsi. Banda Aceh: Fak. Syari‘ah dan hukum UIN Al-Raniry, 2022.
Bobby  Nur  Yusuf,  “Analisa  atas  Tingkat  Inflasi  yang  Mempengaruhi  Realisasi Penerimaan Pajak dengan Tingkat Shadow Economy Sebagai Variabel Intervening”,
Skripsi (Bandung: Fak. Ekonomi dan Bisnis UNIKOM, 2019), h. 9.

## Website
Ahmad Bil Wahid, “Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait
Corona”, https://news.detik.com/berita/d-4962753/polri-tangani-18-kasus- penimbunan-masker-dan-70-hoax-terkait-corona (21 Desember 2022).
CNN  Indonesia,  “Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Permintaan  dan  Penawaran”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203111208-97-754473/faktor- faktor-yang-memengaruhi-permintaan-dan-penawaran, (27 Mei 2023).