Abstrak— Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kemandirian pangan. Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional mengalami penurunan produksi pangan terbesar, yaitu sekitar 13% pada tahun 2010- 2011. Penurunan produksi ini diindikasikan karena adanya penurunan luas lahan pertanian pangan akibat konversi, dimana pada periode yang sama terjadi konversi lahan pertanian sebesar 1400 Ha. Melihat kondisi ini maka dibutuhkan upaya pengendalian konversi lahan pertanian pangan. Kecamatan Wongsorejo merupakan salah satu kawasan pertanian Kabupaten Banyuwangi dengan konversi lahan pertanian pangan tertinggi, dengan demikian Kecamatan Wongsorejo menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan preferensi/pola sikap petani pemilik lahan karena peran mereka sebagai penentu keputusan dalam melakukan konversi. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis korelasi, analisis cluster, dan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis didapat enam variabel yang mempengaruhi preferensi petani dalam mengkonversi lahannya, yaitu: (1) produksi; (2) harga jual komoditas; (3) biaya irigasi; (4) biaya input; keempat variabel ini adalah variabel yang cenderung menghambat konversi. Variabel lainnya adalah (5) pendapatan sektor non tani; dan (6) perbedaan harga sewa lahan dengan pendapatan tani; dimana kedua variabel ini adalah variabel pendorong konversi. Didapat dua kelompok kelurahan, yaitu kelurahan dengan opportunity cost usaha tani yang tinggi (nilai variabel pendorong konversi lebih besar daripada variabel penghambat konversi) dan kelurahan dengan opportunity cost usaha tani yang rendah (nilai variabel pendorong konversi lebih kecil daripada variabel penghambat konversi). Arahan pengendalian yang dihasilkan untuk kelompok opportunity cost tinggi adalah percepatan pendapatan usaha tani dan pengendalian pemanfaatan lahan, sedangkan untuk kelompok dengan opportunity cost rendah adalah pengawasan pemanfaatan lahan dan menjaga keberlanjutan usaha tani.
Kata Kunci — Pengendalian, Konversi, Preferensi.

## I. PENDAHULUAN
ndonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di kawasan Asia saat ini sedang mengalami tekanan terhadap ketahanan pangan. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan impor beras Indonesia yang cukup tajam pada tahun 2009 hingga 2011, yaitu sekitar 2 juta ton [1]. Menurut Undang-
Undang no. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan isu utama dalam pembangunan Indonesia kedepan.
Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai lumbung pangan nasional karena kontribusi pengadaan pangannya yang sangat besar, yaitu sebesar 17% dari total nasional [2]. Namun ironisnya, produksi pangan Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengalami penurunan, terutama produksi padi, dan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab sebagai penyedia produksi padi adalah Kabupaten Banyuwangi.
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kontributor beras terbesar di Jawa Timur, namun pada beberapa tahun terakhir, terutama pada periode 2010 – 2011, terjadi penurunan produksi padi yang cukup besar, yaitu sekitar 13% [2]. Penurunan produksi tersebut ternyata diikuti juga oleh penurunan luas lahan pertanian pangan (sawah) yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1400 Ha atau penurunan sebesar 2% [3]. Perlu diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian pada periode tersebut relative tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa konversi lahan pertanian pangan akan mempengaruhi produksi pertanian. dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya pengendalian konversi lahan pertanian pangan untuk mempertahankan ketahanan pangan.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan preferensi/pola sikap petani pemilik lahan dalam melakukan konversi.  Hal ini menjadi penting mengingat besarnya peran mereka (petani pemilik lahan) dalam pengambilan keputusan, baik untuk melakukan konversi atau tidak. Melalui pendekatan preferensi ini  diharapkan hasil penelitian bisa lebih tepat sasaran.
Lokasi penelitian adalah Kecamatan Wongsorejo yang berfungsi sebagai salah satu kawasan pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu Kecamatan Wongsorejo juga merupakan salah satu kawasan pertanian dengan tingkat konversi lahan pertanian yang tinggi dibandingkan kecamatan lain. Melihat hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menentukan arahan pengendalian konversi lahan

## Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Preferensi Petani di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi
Mohammad Emil Widya Pradana dan Adjie Pamungkas Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Prencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : adjieku@gmail.com
I
pertanian pangan di Kecamatan Wongsorejo. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pengambil keputusan di Kecamatan Wongsorejo maupun bagi pengambil keputusan di Kabupaten Banyuwangi, dalam melakukan pengendalian konversi lahan pertanian pangan didaerahnya dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Sumber Data dan Variabel Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner ditujukan kepada sampel petani pemilik lahan di Kecamatan Wongsorejo yang telah dibagi secara proporsional untuk setiap kelurahan. Terdapat dua tahapan dalam menentukan sampel petani, tahap pertama adalah menentukan sampel petani di Kecamatan, dan kedua adalah menentukan sampel petani di tiap kelurahan. Dalam penentuan sampel ini digunakan rumus sampling Slovin dan dengan derajat kesalahan ( α ) 10% [4]. Rumus untuk menentukan sampel petani di Kecamatan Wongsorejo adalah sebagai berikut:
1 .
Dimana:
n     : Total sampel N   : Populasi petani di Kecamatan Wongsorejo (15,370 jiwa) e   : Derajat kesalahan (10%)
Dari rumus tersebut, didapat total sampel petani sebesar 100 jiwa. Sedangkan rumus untuk menentukan sampel petani di setiap kelurahan adalah sebagai berikut:

## Dimana:
n     : Total sampel (100 jiwa) n i : Jumlah sampel di kelurahan i N   : Populasi petani di Kecamatan Wongsorejo (15,370 jiwa) N i : Populasi petani di kelurahan i
Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel yang didapat untuk tujuh kelurahan yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Sampel Petani Setiap Kelurahan Kelurahan Jumlah Sampel (jiwa) Alasbulu 13 Wongsorejo 21 Sumberkencono 11 Sidodadi 11 Bajulmati 23 Watukebo 14 Bimorejo 8 Total Sampel (n) 100
Sumber: Hasil Analisis 2013

## B. Langkah Analisis
Terdapat tiga langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Analisis korelasi digunakan untuk menentukan variabel – variabel mana saja yang menjadi penyebab konversi berdasarkan preferensi petani. Data yang digunakan berasal dari kuisioner, dan jenis data berupa skala rasio sehingga jenis korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson [4].
2. Analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan kelurahan di Kecamatan Wongsorejo berdasarkan karakteristik kinerja variabel yang berpengaruh.  Data yang digunakan merupakan nilai rata-rata tiap variabel berpengaruh disetiap kelurahan. Kelurahan yang memiliki karakteristik kinerja variabel yang hampir sama akan dijadikan satu kelompok, sedangkan kelurahan dengan karakteristik kinerja variabel yang berbeda dikelompokkan menjadi kelompok lain [5].
3. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menentukan arahan pengendalian konversi ditiap tipologi kelurahan yang terbentuk. Dalam analisis ini dijelaskan secara deskriptif terkait kondisi eksisting tiap tipologi dan bagaimana arahan pengendalian yang sesuai.

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Variabel Penyebab Konversi Berdasarkan Preferensi Petani
Dalam penelitian ini digunakan 10 variabel, dan melalui analisis korelasi didapatkan enam variabel yang mempengaruhi preferensi petani dalam melakukan konversi. ke-enam variabel tersebut adalah variabel (1) produksi; (2) harga jual komoditas; (3) biaya irigasi; (4) biaya input; (5) pendapatan disektor non pertanian; dan (6) perbedaan harga sewa lahan pertanian dengan pendapatan pertanian. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah (1) jumlah anggota keluarga usia produktif; (2) tingkat pendidikan petani; (3) biaya transportasi; dan (4) biaya informasi. Ke-empat variabel ini pada dasarnya tidak mempengaruhi pendapatan petani sehingga tidak mempengaruhi preferensi petani dalam melakukan konversi. Untuk  nilai korelasi variabel yang berpengaruh dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.

## Nilai Korelasi Variabel Berpengaruh
Indikator Variabel Nilai Korelasi (r) Kekuatan Pendapatan disektor pertanian ( Л tani) Produksi -0.384 Pengaruh Lemah Harga jual komoditas -0.429 Pengaruh Cukup Kuat Biaya irigasi -0.471 Pengaruh Cukup Kuat Biaya input (pupuk, bibit, dan tenaga kerja) -0.541 Pengaruh Cukup Kuat
Pendapatan diluar sektor pertanian ( Л lain) Pendapatan sektor non pertanian 0.453 Pengaruh Cukup Kuat Perbedaan harga sewa lahan dengan pendapatan pertanian 0.483 Pengaruh Cukup Kuat

## Sumber: Hasil Analisis 2013
Pada dasarnya, keenam variabel yang berpengaruh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel yang cenderung mendorong konversi dan variabel yang cenderung menghambat konversi. Variabel yang cenderung mendorong konversi adalah variabel pendapatan disektor non pertanian dan variabel perbedaan harga sewa lahan pertanian dengan pendapatan pertanian. Kedua variabel tersebut pada dasarnya dapat memberikan petani kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik melalui sektor non tani, sehingga petani lebih terdorong untuk melakukan konversi. Sedangkan variabel yang cenderung menghambat konversi adalah variabel produksi, harga jual komoditas, biaya irigasi, dan biaya input. Keempat variabel tersebut pada dasarnya mampu meningkatkan pendapatan usaha tani, sehingga mempengaruhi preferensi petani dalam melakukan konversi.

## B. Tipologi Kelurahan di Kecamatan Wongsorejo
Tipologi Kelurahan di Kecamatan Wongsorejo dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelurahan dengan opportunity cost usaha tani yang tinggi dan kelurahan dengan opportunity cost usaha tani yang rendah. Opportunity cost yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih baik karena pemilihan suatu kegiatan daripada kegiatan lain.
Kelompok dengan opportunity cost usaha tani yang tinggi berarti bahwa kegiatan non tani jauh lebih menguntungkan daripada kegiatan tani, ciri utama kelompok ini adalah variabel pendorong konversi yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel penghambat konversi. Kelurahan yang masuk dalam kelompok ini adalah Kelurahan Wongsorejo, Alasbulu, dan Sumberkencono.
Rendahnya pendapatan pertanian dikelompok opportunity cost tinggi dikarenakan pengelolaan pertanian yang kurang maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya produksi pertanian yang dihasilkan, dimana rata-rata produksi yang dihasilkan oleh kelurahan dalam kelompok ini sekitar 2300 Kg/Ha/Musim, sedangkan rata-rata produksi yang dihasilkan kecamatan adalah 3300 Kg/Ha/Musim. Selain itu kegiatan pertanian dikelompok ini kurang didukung dengan kualitas input pertanian yang baik serta kualitas irigasi yang baik. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak petani dikelompok ini yang memiliki keterbatasan modal, sehingga mereka tidak mampu menggunakan input (benih, pupuk) kualitas unggulan. Sedangkan untuk saluran irigasi banyak didapati kerusakan, sehingga pengairan sawah tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Kondisi pertanian yang kurang baik ini pada akhirnya berdampak pada kualitas produk panen (padi) yang kurang bagus, sehingga harga jual hasil panen tersebut merosot dan tergolong rendah bila dibandingkan dengan harga jual yang bisa ditawarkan oleh kelompok opportunity cost rendah.
Diluar sektor pertanian, banyak ditemukan usaha ekonomi non pertanian, yang mulai menjamur seperti toko, ruko, pasar, industri rumah tangga, rumah kontrak, dan kegiatan usaha lain, di ketiga kelurahan dalam kelompok ini. kondisi ini pada akhirnya memicu persaingan antara kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha non tani. Pendapatan yang bisa dihasilkan melalui sektor non tani cenderung lebih besar daripada pendapatan di sektor tani. Pesatnya perkembangan sektor non tani juga ditandai oleh harga sewa lahan yang jauh lebih tinggi daripada pendapatan pertanian (dalam satu musim atau dalam 3 bulan). Melihat kondisi usaha tani yang kurang prospektif, petani pada akhirnya cenderung terdorong untuk melakukan konversi.
Untuk Kelompok dengan opportunity cost usaha tani yang rendah berarti bahwa kegiatan non tani tidak lebih menguntungkan daripada kegiatan tani, dan ciri utama kelompok ini adalah variabel pendorong konversi yang lebih rendah dibandingkan dengan variabel penghambat konversi. Kelurahan yang masuk dalam kelompok ini adalah Kelurahan Sidodadi, Bajulmati, Watukebo, dan Bimorejo.
Kelompok dengan opportunity cost usaha tani yang rendah ini memiliki kualitas pertanian yang tinggi, dimana kualitas ini ditandai dengan tingginya produksi pertanian yang bisa dihasilkan dalam satu musim, yaitu sekitar 4000Kg/Ha/Musim. Kualitas pertanian yang tinggi ini bisa dicapai melalui pembiayaan pertanian (biaya input dan biaya irigasi) yang tinggi pula. Dalam hal ini, petani bersedia dan berkemampuan untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan input pertanian berkualitas unggulan serta air irigasi. Perlu diketahui bahwa saluran irigasi di Kecamatan Wongsorejo secara keseluruhan banyak yang mengalami kerusakan, seperti saluran bocor, endapan, pintu air yang rusak, dll. Melihat kondisi tersebut, petani di kelompok opportunity cost rendah pada umumnya memiliki inisiatif untuk melakukan perbaikan saluran irigasi, walaupun belum semua yang dapat dibenahi. Pada akhirnya dengan pengelolaan lahan yang baik, didapatkan kualitas produk pertanian yang baik juga. Hal ini berdampak positif terhadap harga jualnya, dimana harga jual hasil panen dikelompok ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kelompok opportunity cost tinggi.
Untuk kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian di kelompok ini tidak banyak ditemukan. Kegiatan perdagangan dan jasa yang sering ditemukan hanyalah toko. Hal ini menjadikan harga sewa lahan di kelompok ini masih jauh lebih rendah daripada pendapatan pertanian, sehingga kondisi ini cenderung mendorong petani untuk tetap melakukan kegiatan pertanian (tidak melakukan konversi).

## C. Arahan Pengendalian Konversi
Arahan pengendalian konversi dibagi menjadi dua, yaitu untuk kelompok dengan opportunity cost tinggi dan rendah.

## a) Kelompok Opportunity Cost Usaha Tani Tinggi
Kelompok ini terdiri dari tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Wongsorejo, Alasbulu, dan Sumberkencono. Arahan umum untuk pengendalian konversi lahan pertanian pangan dikelompok ini adalah percepatan pendapatan usaha tani dan pengendalian pemanfaatan lahan.
Permasalahan pertama terkait rendahnya produksi pertanian akibat keterbatasan modal usaha. Salah satu upaya untuk menghasilkan produksi pertanian yang tinggi adalah dengan menggunakan input pertanian berkualitas, sayangnya petani dikelompok ini mengalami keterbatasan modal untuk mendapatkan input berkualitas. Melihat hasil tersebut maka arahan pengendalian yang dapat dilakukan, merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Sudaryanto & Rusastra (2006) terkait strategi usaha pertanian [6] dan Bappenas (2006) terkait strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian [7], adalah dengan pengendalian langsung berupa kemudahan akses kredit dengan bunga yang sesuai kemampuan petani setempat, dan pengendalian tidak langsung berupa pengembangan teknologi pro produktivitas.
Permasalahan kedua terkait rendahnya harga jual komoditas tani (padi), dimana hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Rendahnya kualitas produk pertanian dikarenakan kurangnya prasaran pertanian dan pengelolaan hasil pertanian yang masih sederhana. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Sudaryanto & Rusastra (2006) [6], permasalahan ini dapat diatasi dengan meningkatkan penyediaan prasarana panen dan pemberdayaan petani terkait tata kelola hasil pertanian yang optimal.
Permasalahan ketiga adalah ketersediaan saluran irigasi yang kurang memadai, dimana banyak ditemukan kerusakan pada saluran irigasi diseluruh Kecamatan Wongsorejo. Selain itu kelangkaan air juga kadang terjadi disaat musim kemarau panjang akibat dari kurangnya sumber air irigasi. merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Pasandaran (2006) [8] dan Sudaryanto & Rusastra (2006) [6], hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah ini adalah dengan melakukan perbaikan saluran irigasi, pembuatan sumber air cadangan (reservoir), serta meningkatkan peran kelompok tani untuk bersama-sama memelihara saluran irigasi yang ada.
Permasalahan terakhir yang ditemui dikelompok ini adalah perkembangan sektor non tani yang cukup pesat, dimana hal ini dicerminkan oleh pendapatan sektor non tani yang lebih tinggi daripada pendapatan tani, dan tingginya harga sewa lahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2006) [7], Isa (2004) [9], dan Irawan (2002) [10], permasalahan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya tarik sektor pertanian melalui instrumen ekonomi dan penekanan pertumbuhan harga lahan melalui instrumen hukum (regulasi).
Untuk meningkatkan daya tarik sektor pertanian dapat dilakukan insentif dan pemberdayaan kelompok tani, berupa:
 pemberian reward berupa uang maupun supply input pertanian bagi petani yang mampu menghasilkan produktivitas lahan pertanian yang tinggi
 keringanan pajak lahan sawah
 kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan hasil panen (agroindustri)
 sosialisasi terkait pentingnya lahan pertanian dan terkait peraturan konversi yang berlaku di Kecamatan Wongsorejo
Sedangkan untuk menekan pertumbuhan harga lahan dapat dilakukan dengan:
 Zoning regulation Dalam zoning regulation ditentukan kawasan- kawasan pertanian yang tidak boleh dikonversi dan yang boleh di konversi secara terbatas. Penentuan kawasan ini berdasarkan tiga kriteria yaitu status irigasi, indeks pertanaman (IP), dan produktivitas lahan.
Lahan dengan irigasi teknis, IP > 2 kali tanam dalam setahun, dan produktivitas yang tinggi, ditetapkan sebagai lahan sawah abadi. Sedangkan selain itu ditetapkan sebagai lahan sawah konversi terbatas, dimana luasan lahan pertanian yang boleh dikonversi dibatasi dengan melihat kebutuhan pangan daerah setempat (Kecamatan Wongsorejo).
 Memperketat perizinan lahan
Perizinan lahan diperketat melalui persyaratannya. Jenis perizinan yang diperketat seperti Izin Lokasi Kegiatan, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 Disinsentif berupa penetapan pajak progresif Dikenakan bagi siapapun yang melakukan konversi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian.  Hasil dari disinsentif digunakan untuk insentif kegiatan pertanian di ketiga kelurahan.
 Sanksi Sanksi diberlakukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan zoning maupun persyaratan perizinan yang telah ditentukan. Sanksi dapat berupa denda hingga sanksi pidana.
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengendalian konversi lahan pertanian pangan di kelompok opportunity cost tinggi dilakukan melalui peningkatan produktivitas, memperkecil biaya produksi, pengendalian harga lahan, dan penetapan regulasi spasial.

## b) Kelompok Opportunity Cost Usaha Tani Rendah
Kelompok ini terdiri dari empat kelurahan, yaitu Kelurahan Sidodadi, Bajulmati, Watukebo, dan Bimorejo. Pada dasarnya kelompok ini sudah memiliki kualitas pertanian yang baik, selain itu kegiatan non pertanian juga jarang ditemukan. Dengan demikian, arahan umum untuk pengendalian konversi lahan pertanian pangan dikelompok ini adalah pengawasan pemanfaatan lahan dan menjaga keberlanjutan usaha tani.
Untuk menjaga keberlanjutan usaha tani, perlu diperhatikan ketersediaan prasaran pertanian terutama terkait irigasi. permasalahan irigasi dan kelangkaan air merupakan permasalahan yang sama untuk seluruh Kecamatan Wongsorejo, maka dari itu hal yang perlu dilakukan adalah sama seperti kelompok opportunity cost tinggi yaitu perbaikan saluran irigasi, pembuatan sumber air cadangan (reservoir), serta meningkatkan peran kelompok tani untuk bersama-sama memelihara saluran irigasi yang ada. selain itu, untuk menjaga produktivitas
pertanian diperlukan juga pengembangan teknologi pertanian tepat guna, baik untuk proses pra hingga pasca panen.
Pengawasan pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan penerapan yang sama seperti kelompok opportunity cost tinggi, yaitu penerapan zonasi, memperketat perizinan lahan, dan pemberian sanksi.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa faktor pendapatan usaha tani memiliki andil besar terhadap preferensi petani dalam melakukan konversi. Namun untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal melalui usaha tani, selain diperlukan tata kelola lahan yang baik dan benar, dibutuhkan juga penguatan kelembagaan serta peran komunitas untuk mendukung keberlangsungan usaha tani. Disisi lain, dibutuhkan juga penerapan instrumen tata ruang, seperti aturan zonasi dan perizinan perubahan pemanfaatan lahan untuk menekan laju konversi yang tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis M.E.W.P. mengucapkan terima kasih kepada bapak Adjie Pamungkas selaku dosen pembimbing, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan Pusat Statistik, Indonesia Dalam Angka 2012 , Jakarta (2012).
[2] Badan Pusat Statistik, Indikator Pertanian Jawa Timur Tahun 2012 , Jakarta (2012).
[3] Badan Pusat Statistik, Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2012 , Jakarta (2012).
[4] Martono. Nanang, Metode Penelitian Kuantitatif , Purwokerto: PT Raja Grafindo Persada (2010).
[5] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Yogyakarta: CV Alfabeta (2007).
[6] Sudaryanto. T., Rusastra. I. W.,. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan,
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol 25. No 4 (2006).
[7] Bappenas, Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Bappenas , Jakarta (2006).
[8] Pasandaran. E, Alternatif kebijakan pengendalian konversi lahan sawah beririgasi di Indonesia, Jurnal Litbang Pertanian Vol 25. No 4 (2007)
[9] Isa. Iwan, Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional (2004)
[10] Irawan. B., Supena F, Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan. R.I. Bogor (2002)