di Mukim Kuta Baro
Wilda Rahmi, M. Adli

## WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI MUKIM KUTA BAROH

## BREACH OF CONTRACT IN LAND GALA AGREEMENTS ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN MUKIM KUTA BAROH
Wilda Rahmi 1 , M. Adli 2
1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jalan Putroe Phang, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jalan Putroe Phang, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
E-mail: wildalsm99@gmail.com,
Corresponding Author : bawarith@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Masyarakat Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya mengenal adanya  perjanjian  gala  yaitu  gadai  dengan  sistem  hukum  adat.  Para  pihak  dalam melakukan  gala  tanah  berdasarkan  prinsip  saling  tolong-menolong  dan  saling  percaya. Oleh karena itu perjanjian pada kebiasaannya dibuat secara tidak tertulis sehingga pada akhirnya menimbulkan wanprestasi atau ingkar janji yang mengakibatkan kerugian yang dialami  pihak  pemberi  gala  dan  pihak  penerima  gala.  Oleh  karenanya  artikel  ini dimaksudkan  untuk  mengkaji  pelaksanaan  perjanjian  gala  tanah,  bentuk  dan  faktor terjadinya wanprestasi, serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala  tanah  menurut  hukum  adat.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris,  yaitu  mengkaji  peraturan  yang  belaku  dengan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di masyarakat.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  perjanjian  gala  menurut hukum  adat  di  Mukim  Kuta  Baroh  pihak  pemberi  gala  menyerahkan  tanahnya  kepada penerima gala kemudian menerima pembayaran berupa emas atau uang. Pihak penerima gala  dapat  mengambil  manfaat  dari  tanah  tersebut.  Pelaksanaan  perjanjian  gala dilaksanakan  secara  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Adapun  bentuk  dan  faktor  penyebab wanprestasi  dalam  perjanjian  gala  tanah  ialah  tidak  adanya  itikad  baik  dari  pihak penerima  gala,  para  pihak  tidak  melakukan  perjanjian  secara  tertulis,  dan  persoalan ekonomi  yang  dihadapi  oleh  pihak  pemberi  gala.  Penyelesaian  sengketa  wanprestasi dalam  perjanjian  gala  dapat  ditempuh  para  pihak  melalui  jalan  kekeluargaan,  atau mengajukan  penyelesaian  melalui  musyawarah  dengan  Keuchik,  mukim,  camat  secara berurutan sampai masalah selesai.
Kata Kunci: Hukum Adat, Perjanjian Gala, Wanprestasi.
di Mukim Kuta Baro
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli

## ABSTRACT
In  the  Mukim  Kuta  Baroh  community,  Meurah  Dua  District,  Pidie  Jaya  Regency,  it’s known that there is a gala agreement which is a pawn with the customary law system. The parties conduct the land gala based on the principle of mutual help and mutual trust. Therefore, the agreement which is usually made unwritten frequently causes a breach of contract or a broken promise which results in losses for the party giving the gala and the party receiving the gala. Therefore, this article is intended to examine the implementation of the land gala agreement, the forms and factors of the occurrence of default, as well as efforts to resolve the default dispute in the land gala agreement according to customary law.  This  article  uses  an  empirical  juridical  research  method,  which  is  to  review  the applicable regulations to what actually occur in the community. The results of the study indicate that the implementation of the gala agreement according to customary law in Mukim Kuta Baroh, the party giving the gala gives the land to the recipient of the gala and then receives payment in the form of gold or money. The recipient of the gala can benefit from the land. The implementation of the gala agreement is carried out in writing and  unwritten.  The  forms  and  factors  that  cause  breach  of  contract  in  the  land  gala agreement are the lack of good faith from the party receiving the gala, the parties not entering into a written agreement, and the economic issues faced by the party giving the gala. Settlement of breach of contract in the gala agreement can be reached by the parties by solving in an amicable manner, or propose a settlement through deliberation with the Keuchik, mukim, sub-district head sequentially until the problem is resolved.
Keywords: Breach of Contract, Customary Law, Land Gala Agreement.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki  lahan  pertanahan  yang  luas,  sehingga sangatlah tepat apabila Indonesia disebut sebagai negara agraris. Bukan hanya penting dalam aspek perekonomian, tanah juga memiliki fungsi serta peran yang sangat penting dilihat dari sisi sosial, politik,  dan  budaya.  Maka  dari  itu  persoalan tanah  adalah  kewajiban  secara  nasional  guna menciptakan  cara  pendayagunaan,  penguasaan serta  pemilikan  tanah  dengan  sebanyak- banyaknya  untuk  kesejahteraan  masyarakat (Effendi, 1986: 13)
Selain  untuk  dimanfaatkan  sendiri  oleh pemilik  tanah  atau  dijadikan  lahan  pertanian, tanah  seringkali  menjadi  objek  jual  beli  dalam warga pertanian, seperti perdagangan, penyewaan,  serta  pergadaian.  Salah  satu pelaksanaan jual beli yang biasanya kita temukan yang  berkaitan  dengan  tanah  adalah  transaksi perjanjian gadai tanah (Seri Rizki, 2018: 13).
Khususnya masyarakat pedesaan yang ada di  Aceh,  dimana  proses  gadai  tanah  dilakukan menurut hukum adat. Pada Qanun Aceh Nomor 9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat  serta  istiadat  pada  Pasal  1  angka  11
di Mukim Kuta Baro
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
menjelaskan  bahwasanya  hukum  adat  ialah seperangkat  ketetapan  tidak  tertulis  yang  hidup serta  tumbuh  dalam  rakyat  Aceh,  yang mempunyai hukuman jika melanggar.
Masyarakat Aceh pada aturan sosial masih memuliakan  serta  melindungi  moral-moral budaya dalam kehidupan  setiap hari. Salah satu wujud adat yang masih  dipakai pada kehidupan rakyat  Aceh  hingga  sekarang  ialah Gala (pergadaian  menurut  hukum  adat). Gala pada rakyat  Aceh  memiliki  niali-nilai  serta  teori kekompakan  serta  bentu-membantu  antara sesama  manusia  serta  mengharap  ridha  dari Allah (Taqwaddin Husen, 2013: 90).
Gala adalah sebuah pelaksanaan ekonomi yang  berada  serta  tumbuh  pada  rakyat  Aceh dengan  wujud  yang  menyerupai  dengan  gadai pada  perekonomian  baru. Gala ialah  sebuah prosedur peminjaman dimana seseorang memberikan  tanah,  emas  ataupun  harta  benda bernilai  lain guna  mencukupi  keperluan keuangannya  yang  terdesak  yang  umumnya tujuannya  guna mencukupi  keperluan  konsumsi setiap  hari.  Pada  dekade  dibawah  tahun  80-an, wujud  kesepakatan  yang  dilaksanakan  tidak berlandaskan  hitam  di  atas  putih,  kemudian sudah  dimulai  memakai  perjanjian  tertulis dengan  durasi  yang  tidak  dibatasi  (Mahmud, 2008: 15).
Berdasarkan  Soerjono  Soekanto,  gadai ataupun yang dikatakan dengan jual gadai  ialah sebuah  tindakan  pengalihan  hak  terhadap  tanah
pada pihak lain yang  dilaksanakan dengan jelas serta  langsung  sedemikian  rupa  hingga  pihak yang melaksanakan pengalihan hak memiliki hak untuk  melunasi  lagi  tanah  itu  (Soerjono Soekanto, 2002: 32).
Gala tanah  adalah  suatu  istilah  dalam masyarakat  adat  Aceh  yang  maknanya  sama dengan gadai tanah yang dilakukan secara adat, yaitu  menyerahkan  tanah  dari  penggadai (pemilik  tanah)  kepada  pemegang  gadai  untuk menerima  pembayaran  sejumlah  uang  secara tunai  dari  pemegang  gadai.  Dengan  ketentuan penggadai  tetap  berhak  atas  pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya Kembali dari pemegang gadai. Penerima gala tanah punya hak untuk  mengambil  hasil  yang  timbul  oleh  serta dari  objek gala itu.  Semenjak  itu  hasil  tanah keseluruhannya menjadi hak penerima gala yang merupakan bunga dari utang itu. Pelunasan tanah tersebut  bergantung  pada  keinginan  serta kesanggupan  pihak  pemberi gala .  Ramai gala yang  terjadi  setiap  tahun,  terlebih  lagi  ada  juga yang dilanjuti oleh ahli waris pemberi gala serta penerima gala , dikarenakan pemberi gala belum sanggup  untuk  melunasi  tanahnya  lagi  (Nur Ridwan, 2014: 2).
Perjanjian gala tanah  yang  dibuat  dengan lisan cuma berlandaskan dengan keyakinan serta maksud  yang  bagus  dari  kedua  pihak, kemungkinan  persoalan  tersebut  dilaksanakan dikarenakan kedua pihak tidak mau menghancurkan  ikatan  baik  diantara  keduanya
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
dengan  membuat  akta  kesepakatan  yang ibaratnya  tidak  terdapat  keyakinan  diantara keduanya. Namun hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dikemudian hari memungkinkan  akan  timbul  permasalahan  atau perselisihan  yang  tidak  diinginkan  dalam perjanjian gala .  Pasal  13  ayat  1  Qanun  Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan
Adat Istiadat menyebutkan bahwa pertikaian/perselisihan yang terjadi di dalam adat dan  adat  istiadat  salah  satunya  adalah perselisihan  antar  warga.  Berikutnya,  dalam Pasal  13  ayat  3  menyatakan  bahwa  petugas penegak  hukum  memberi  peluang  supaya pertikaian/pertengkaran  ditangani  lebih  dulu dengan adat di Gampong.
Salah satu wujud persoalan yang seringkali berlangsung  pada  kesepakatan gala tanah  ialah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dimuat pada Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata berbunyi: “Penggantian beban, kerugian serta bunga dikarenakan tak dipenuhinya sebuah perikatan mulai diwajibkan, jika debitur, meskipun sudah dinyatakan teledor, tetap teledor untuk  memenuhi  perikatan  tersebut,  ataupun apabila  suatu  yang  perlu  diberikan  ataupun dilaksanakan  cuma  bisa  diberikan  ataupun dilaksanakannya  dalam  tempo  yang  melewati tempo yang sudah ditetapkan”.
Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan  fakta  menarik  mengenai  adanya wanprestasi yang timbul dalam praktik gala yang
dilakukan  masyarakat  di  Mukim  Kuta  Baroh Kecamatan  Meurah  Dua  Kabupaten  Pidie  Jaya. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 telah terjadi tiga  (3)  bentuk  perkara  wanprestasi  dalam perjanjian gala yang  dilakukan  masyarakat, khususnya  di  tiga  (3)  desa  yaitu  desa  Dayah Kruet, Dayah Usen, dan Meunasah Mancang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  pada artikel  ini  ialah  yuridis  empiris.  Penelitian yuridis  empiris  ialah  macam  studi  hukum sosiologis serta bisa dikatakan pula dengan studi lapangan, yakni mengkaji ketetapan hukum yang sah  hingga  apa  yang  berlangsung  pada kenyataannya di masyarakat (Bambang Prasetyo, 2005: 119).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Pelaksanaan  Perjanjian  Gala  Tanah Menurut  Hukum  Adat  di  Mukim  Kuta
Baroh Kecamatan
Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya
Asas dalam hukum perjanjian bisa dibagi menjadi  2  jenis  yakni  tertulis  serta  tidak tertulis.  Asas  hukum  perjanjian  tertulis  ialah kaidah  hukum  yang  dapat  dijumpai  pada ketentuan  perundang-undangan,  traktat  serta yurisprudensi.  Sementara  aturan  hukum perjanjian  tidak  tertulis  ialah  kaidah  hukum yang  muncul,  berkembang  serta  hidup  pada rakyat.  Salah  satu  contoh  perjanjian  tidak tertulis tersebut adalah kesepakatan gala yang
di Mukim Kuta Baro
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
berlaku  pada  tatanan kehidupan  rakyat Aceh, dan teori-teori hukum tersebut bersumber dari hukum adat.
Praktek  gala  hingga  saat  ini  masih digemari  oleh  warga  adat  Aceh.  Hal  ini disebabkan  pada  prosedur  kesepakatan  gala tidak diperlukan terdapat persyaratan tertentu yang  dirasa  berbelit-belit  layaknya  pada pegadaian,  bank  ataupun  badan  keuangan yang  lain  khususnya  saat  ada  pada  situasi keperluan  keuangan  yang  begitu  terdesak. Selain  itu  perjanjian  gala  masih  diminati dalam kehidupan masyarakat Desa Meunasah Mancang  khususnya,  dikarenakan  perjanjian gala dilakukan  dengan  sanak  saudara dengan asas  saling  percaya  dan  tolong-menolong. Sehingga diharapkan hal ini dapat mempererat hubungan  kekeluargaan  dan  juga  karena dilakukan  antar  saudara  diharapkan  akan memperkecil kemungkinan adanya perselisihan  ataupun  bila  ada  perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian gala masyarakat  mukim  Kuta  Baroh  melalui beberapa  langkah  yang  harus  dilakukan. Biasanya yang memberi gala ( ureung peugala ) berdiskusi lebih dulu antara kerabat guna  memusyawarahkan  perihal  barang  yang akan  di gala kan.  Musyawarah  tersebut dipandang  wajib  disebabkan  seluruh  kerabat harus tau tentang barang atau tanah yang akan digalakan,  karena  apabila  nantinya  diantara
keluarga  ada  yang  meninggal  atau  tidak  ada lagi kontaknya maka bila terjadi masalah ada anggota  keluarga  lain  yang  mengetahui mengenai objek gala yang digalakan. Sesudah terdapat keputusan diantara kerabat lalu pihak yang memberi gala ( ureung peugala ) mencari ataupun  menghampiri  wali ureung (sanak saudara/keluarga),  wali ateung ,  atau  wali gampong yang  dipandang  sanggup  (mapan) dari sisi perekonomian guna  meminta peminjaman  sejumlah  uang  ataupun  emas dengan  penjaminan  berupa  sepetak  tanah ataupun  benda  lainnya  yang  dipandang berharga untuk digadaikan.
Dalam pelaksanaan perjanjian gala yang terjadi dilingkungan masyarakat Mukim Kuta Baroh  khususnya  di  Desa  Dayah  Usen biasanya kedua belah pihak yang bersangkutan  tidak  membuat  surat  tertulis tentang  perjanjian gala .  Hal  ini  dikarenakan sifat  masyarakat  yang  pada  umumnya  tidak ingin  proses  pelaksanaan  perjanjian  menjadi rumit.  Serta  masyarakat  menganggap  apabila perjanjian  dicantumkan  dalam  bentuk  tulisan dapat  menghilangkan  rasa  saling  percaya antara  para  pihak.  Namun  bukan  tidak  ada masyarakat  yang  membuat  surat  tertulis mengenai  perjanjian gala ,  hal  ini  biasanya dilakukan  apabila  emas  atau  uang  yang dipinjam  dalam  jumlah  yang  relatif  besar. Guna mengecilkan berlangsungnya persoalan-
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
persoalan  yang  tidak  diinginkan  maka dibuatlah dalam bentuk tertulis.
Berikut  langkah-langkah  apabila  para pihak ingin membuat perjanjian dalam bentuk tertulis.  Sesudah  terdapat  persetujuan  antara kedua pihak, jadi hasil persetujuan itu dimuat pada  akta  kesepakatan gala pada  biasanya cuma  mengatur  judul  (penjelasan  surat), pembukaan, identitas hingga alamat dari pihak yang  memberi gala ( ureung  peugala )  serta pihak yang menerima gala ( ureung teurimong gala ), posisi objek yang digadaikan, informasi dari  barang  agunan  serta  penutup  yang disertakan  dengan  tanda  tangan  dari  pihak pemberi gala ( ureung  peugala )  serta  pihak penerima  gala  ( ureung  teurimong  gala )  yang melaksanakan kesepakatan gala, diikuti dengan  tanda  tangan  dari  saksi  serta  keuchik gampong  sekitar,  serta  berikutnya  diikuti dengan penyerahan serta ijab kabul dari kedua pihak yang mana pihak pemberi gala ( ureung peugala )  memberi  tanahnya  ataupun  barang bernilai  yang  lain  guna  dijadikan  sebagai penjaminan gala (barang agunan)  pada  pihak penerima gala ( ureung trimong gala ) disertakan  dengan  serah  terima  hak  pakai, sementara  di  pihak  penerima gala ( ureung trimong  gala )  memberi  uang  atau  emas dengan  persetujuan  yang  dicukupi  seperti sudah  disepakati  diantara  mereka  dalam wujud tunai ( cash ).
Dalam  penyelenggaraan  kesepakatan gala , pemilik harta ataupun dikatakan dengan pemberi gala ( ureung  peugala )  memberi  hak pakai  serta  kewenangan  terhadap  objek  gala (benda agunan) pada orang yang memberikan pinjaman  ataupun  biasanya  disebut  penerima gala ( ureung teurimong gala ) untuk memakai harta  galaan  sebagai  objek gala (agunan) selagi  pemilik  belum  melunasinya.  Selagi terjadinya  kesepakatan  gala  barang  jaminan ada dalam kewenangan penerima gala ( ureung teurimong gala ) jadi selagi objek gala (barang agunan)  belum  dilunasi  oleh  pihak  pemberi gala ( ureung  peugala )  jadi  pihak  penerima gala ( ureung  teurimong  gala )  punya  hak untuk merasakan hasil dari objek gala (barang agunan)  disebabkan  pendayagunaan  terhadap objek  gala  adalah  sebuah  wujud  balas  budi dari  pihak  pemberi gala ( ureung  peugala ) terhadap  uang  ataupun  emas  yang  dipinjam oleh  pihak  penerima gala ( ureng  teurimong gala ).
Transaksi gala merupakan sebuah tindakan  hukum  yang  dilaksanakan  diantara pihak  pemberi gala ( ureung  peugala )  serta penerima gala ( ureung  teurimong  gala )  atas sebuah  objek gala (agunan).  Ikatan  hukum antara  kedua  pihak  itu  pada  umumnya  ialah sebuah  wujud  hak  serta  kewajiban  untuk kedua pihak itu.
di Mukim Kuta Baro
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
2) Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta  Baroh  Kecamatan  Meurah  Dua Kabupaten Pidie Jaya
Adapun bentuk Bentuk wanprestasi yang pertama  Bapak  Sulaiman  memiliki  tanah sawah  dengan  luas  1 naleh (1/4  hektar)  yang kemudian  tanah  ini  di galakan kepada  pihak penerima gala dengan menerima pembayaran sebanyak  30 mayam emas.  Pelaksanaan perjanjian gala tersebut  tidak  dibuat  secara tertulis  serta  tidak  ditetapkan  batas  waktu penebusannya.  Akan  tetapi,  ada  beberapa syarat  yang  ditetapkan  secara  lisan  seperti; pihak  pemberi gala tidak  memperbolehkan tanah  tersebut  untuk  di galakan lagi  kepada pihak  lain,  tanah  objek gala tidak  boleh dirusak  atau  didirikan  bangunan  diatasnya. Setelah  7  tahun  tanah  tersebut  dalam  status gala, pihak  yang  menerima gala tanpa sepengetahuan Sulaiman meng galakan kembali  tanah  tersebut  kepada  orang  lain. Disaat  Bapak  sulaiman  hendak  menebus tanahnya  tersebut  pihak  penerima gala baru memberitahukan  bahwa  tanah gala yang diterimanya  dahulu  sudah  di galakan kepada pihak  lain  dikarenakan  kebutuhan  yang mendesak.
Kemudian  bentuk  wanprestasi  yang kedua bahwasanya selama lebih dari 2 dekade orang  tua  dari  Bapak  hanafiah  meng galakan
tanahnya kepada pihak  kedua  sebagai Penerima gala. Pelaksanaan  perjanjian gala tersebut  dibuat  dalam  bentuk  tidak  tertulis atau  hanya  secara  lisan.  Perjanjian  tersebut hanya diketahui oleh  pihak pemberi gala dan keluarganya,  sedangkan  dari  pihak  penerima gala yang mengetahui pelaksanaan perjanjian tersebut  hanya  dirinya  sendiri.  Hingga  kedua belah  pihak  meninggal  dunia  perjanjian gala tersebut  masih  berlangsung  karena  tanah objek gala belum  ditebus.  Bapak  Hanafiah yang merupakan anak dari pihak pertama atau pemberi gala berniat  untuk  menebus  kembali tanah  yang  di galakan orang  tuanya.  Akan tetapi,  keluarga  dari  pihak  kedua  atau penerima gala tidak  mengizinkan  tanah tersebut  untuk  ditebus  karena  sepengetahuan mereka  tanah  tersebut  merupakan  hak  milik dari almarhum orang tuanya. Oleh karena hal tersebut, timbullah kekacauan di antara Bapak Hanafiah dan keluarga penerima gala.
Kemudian  bentuk  wanprestasi  yang ketiga.  Dalam  perkara  ini  Bapak  Mustafa sebagai  pihak  penerima gala melakukan perjanjian gala tanah  dengan  pihak  pemberi gala .  Perjanjian gala tersebut  dilakukan secara  tertulis  dan  ditetapkan  batas  waktu penebusan  objek gala secara  jelas  dan  rinci yaitu  selama  8  tahun.  Namun  dalam pelaksanaannya,  hingga  batas  waktu  yang telah  ditetapkan  dalam  perjanjian,  pihak pemberi gala tidak menebus tanah objek gala
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
tersebut  dengan  berbagai  alasan.  Setelah beberapa  kali  diingatkan,  akhirnya  pemberi gala menebus tanah gala tersebut setelah lebih dari 1 tahun batas waktu yang ditentukan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  kedua  belah pihak dianggap melakukan wanprestasi dikarenakan melakukan perjanjian gala tanah yang  tidak  diketahui  oleh  keluarga  atau kerabat  dan  perjanjian  tersebut  tidak  dibuat secara  tertulis.  Sehingga  terjadi  perselisihan dimana  masing-masing  pihak  menganggap tanah  objek gala adalah  tanah  miliknya sendiri.
Adapun bentuk-bentuk ingkar janji yang berlangsung  pada  pelaksanaan  kesepakatan gala tanah  menurut  hukum  adat  antara  pihak yang memberi gala dan penerima gala , maka jelaslah  bahwa  terdapat  faktor  penyebab mengapa  wanprestasi  itu  terjadi  dalam pelaksanaan  perjanjian gala antara  kedua belah  pihak.  Berdasarkan  hasil  penelitian, maka  jelaslah  memberikan  gambaran  bahwa ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian gala tanah  menurut  hukum  adat  di  Mukim Kuta Baroh adalah sebagai berikut:
Faktor  penyebab  wanprestasi  yang pertama  adalah  tidak  adanya  itikad  baik  dari pihak penerima gala. Dalam perkara wanprestasi  ini  pihak  penerima gala tidak memiliki  itikad  baik  dikarenakan  melanggar perjanjian yang telah diperjanjikan oleh kedua
pihak,  yaitu  tidak  boleh  meng gala kan  lagi tanah kepada pihak lain. Tapi pada kenyataannya  penerima gala meng gala kan tanah  tersebut  kepada  pihak  lain  tanpa sepengetahuan pemberi gala.
Faktor  penyebab  wanprestasi  yang kedua  adalah  para  pihak  tidak  melakukan perjanjian  secara  tertulis.  Wanprestasi  dalam perkara ini timbul dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian gala tanah  para  pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya  bukti  (surat)  tertulis.  Akibatnya setelah para pihak yang melakukan perjanjian gala meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan  tidak  tahu  menahu  mengenai tanah objek gala tersebut sehingga menimbulkan kekacauan dalam proses penebusannya.
Faktor  penyebab  wanprestasi  yang ketiga  adalah  persoalan  ekonomi  yang dihadapi  oleh  pihak  pemberi gala .  Adapun penyebab  wanprestasi  ini  timbul  dikarenakan persoalan  ekonomi  pemberi gala .  Walaupun sebelumnya  dalam  pelaksanaan  perjanjian gala sudah ditentukan batas waktu penebusan objek gala dan sudah disepakati kedua pihak, akan  tetapi  pihak  pemberi gala tidak  dapat menebus  objek gala tepat  pada  waktu  yang sudah ditetapkan karena keadaan ekonomi.
Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  aspek akibat  berlangsungnya  ingkar  janji.  Faktor
di Mukim Kuta Baro
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli
penyebab  terjadinya ingkar janji pada kesepakatan gala tanah  menurut  hukum  adat di  Mukim  Kuta  Baroh  antara  pemberi  dan penerima gala ialah  tidak  adanya  itikad  baik dari  pihak  penerima gala, para  pihak  tidak melakukan  perjanjian  secara  tertulis,  dan persoalan  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  pihak pemberi  gala.  Maka  dari  hal  ini  dengan mudahnya  para  pihak  dapat  melakukan wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian tersebut.
3) Upaya Penyelesaian
Sengketa
Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta  Baroh  Kecamatan  Meurah  Dua Kabupaten Pidie Jaya
Menurut  Teuku  Muttaqien  Mansur, menjelaskan  bahwa  setiap  ada  perjanjian kedua  belah  pihak  maka  pasti  ada  hak  serta kewajiban  serta  prestasi yang perlu dipenuhi. Namun apabila terjadi masalah seperti perkara wanprestasi  dalam  perjanjian gala ,  maka masyarakat adat  dalam  kebiasaanya  memiliki cara  tersendiri  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi  rakyat  adat.  Prosedur  penanggulangan perselisihan  adat  yang  terdapat  di  Aceh didukung oleh beberapa ketentuan perundang- undangan  yang  telah  begitu  memadai.  Pada bermacam  ketentuan  perundang-undangan memuat  dengan  jelas  perihal  penguatan
hukum adat serta peradilan adat perlu diawali dari gampong dan mukim .
Badan peradilan adat Aceh dilaksanakan oleh  pemerintahan gampong serta mukim . Pada sisi faktor serta fungsi institusi peradilan adat  dijadikan  selaku  badan  penanggulangan sengketa  adat,  pelaksana  peradilan  adat  pada tingkatan gampong ataupun mukim terdiri atas keuchik selaku  pemimpin  sidang, imum meunasah selaku  anggota  sidang, tuha  peut selaku  anggota  sidang,  tokoh  agama  ataupun cerdik  pandai  selaku  anggota  sidang  serta sekretaris desa selaku panitera.
Prosedur  pelaksanaan  peradilan  adat serta penanggulangan sengketa gala di Mukim Kuta  Baroh  biasanya  ditangani  menurut  alur penanggulangan  sengketa  dalam  masyrakat adat  Aceh  disebabkan  biasanya  warga Kemukiman  Kuta Baroh beragama  Islam jadi penanggulangan sengketa dilakukan di masjid ataupun meunasah (musalla) serta menyertakan para pihak, saksi-saksi, keuchik, tuha  peut,  imum  meunasah serta  para  tokoh agama, kerabat dari para pihak. Penanggulangan  sengketa gala pada  warga adat dilaksanakan dengan tata cara musyawarah  (mediasi)  hingga  dari  hasil pembicaraan  itu  nantinya  bisa  dijadikan sebagai  sebuah  ketetapan  bersama  oleh  para pihak.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 258-268.
Wilda Rahmi, M. Adli

## SIMPULAN
Pelaksanaan
kesepakatan gala berdasarkan  hukum  adat  di  Mukim  Kuta Baroh ialah pihak pemberi gala menyerahkan tanahnya pada penerima gala untuk kemudian menerima pembayaran berupa emas atau uang. Pihak  penerima gala dapat  mengurus  dan mengambil  manfaat  dari  tanah  tersebut. Pelaksanaan  perjanjian gala di  Mukim  Kuta Baroh  ada  yang  dilaksanakan  secara  tertulis dan tidak tertulis.
Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak  pemberi  dan  penerima gala tanah menurut  hukum  adat  di  Mukim  Kuta  Baroh adalah  penerima gala menggalakan  kembali tanah objek gala kepada pihak lain, Para pihak dalam  melakukan  perjanjian gala tidak memuat  syarat  secara  tertulis,  dan  pihak pemberi gala tidak  menebus  tanahnya  sesuai
batas  waktu  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian.  Maka  faktor  penyebab  dari wanprestasi  dalam  perjanjian gala tanah menurut  hukum  adat  di  Mukim  Kuta  baroh ialah  tidak  adanya  itikad  baik  dari  pihak penerima gala, para  pihak  tidak  melakukan perjanjian  secara  tertulis,  dan  persoalan ekonomi  yang  dihadapi  oleh  pihak  pemberi gala .
Upaya  penyelesaian  sengketa  wanprestasi dalam  perjanjian gala yang  dapat  ditempuh para  pihak  adalah  mediasi  melalui  jalan kekeluargaan,  apabila  hal  tersebut  tidak menyelesaikan masalah maka para pihak bisa mengusulkan penanggulangan lewat musyawarah  dengan  Keuchik,  Mukim,  serta Camat  dengan  berurut  hingga  masalah diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika.
Effendi Perangin, 1986, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta: Rajawali Perss.
Mahmud  Syamsuddin,  2008, Produktivitas  Kerja  dan  Distribusi  kekayaan  dalam  Sistem  Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio Kultural, (Pengantar Buku “Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi” oleh Zaki Fuad Chalil), Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Soerjono Soekanto, 2002, Hukum Adat Indonesia Cet V, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
Sulaiman Tripa, 2019, Peradilan Gampong, Banda Aceh, Bandar Publishing.
Taqwaddin  Husen,  2013, Kapita  Selekta  Hukum  Adat  dan  Qanun  Wali  Nanggroe ,  Banda  Aceh: Bandar Publishing.
Wilda Rahmi, M. Adli
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2017, Hukum  Adat  Perkembangan  dan  Pembaharuannya  di  Indonesia , Banda Aceh, Bandar Publishing.
Imam Sudiyat, 2007, Hukum Adat (Sketsa Asas), Yogyakarta: Liberty.

## Jurnal Hukum
Mahdi  Syahbandir,  2010,  “Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum”, Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 12 No.1.
Muhammad Iqbal, Adwani, et.all, 2020, Reconceptualization of Gala Agreement (Custom Pledge) in Aceh Society Based on Sharia, Opcion , Vol. 36, Edisi Spesial No. 27.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal, 2020, Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh, jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin,
Vol. 3 No. 1.
Nur Ridwan Ari Sasongko, 2014,  Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa Ke Masa, Jurnal repertorium , ISSN:2355-2646, vol 1 No. 2.
Rahma Amir, 2015, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Muamalah IAIN Palopo , Vol.V No.1.
Rahmina,  Teuku  Muttaqin  Mansur,  M  Adli  Abdullah,  2019,  Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Vol. 2 No. 3.
Teuku Muttaqin Mansur, 2019, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21 No. 1.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2020,  Adat  Court  in  Aceh,  Indonesia:  A  Review  of  Law, Jurnal  Ilmiah Peuradeun, Vol. 8 No. 2.
Seri Rizki dan Mustakim, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Gala Tanah Pertanian dalam Masyarakat Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 2(2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat.