Laila,  Fariaman  (2021)  Perlindungan  Hukum Bagi  Saksi  Tindak  Pidana  Pembunuhan, Syntax  Idea 3 (4). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-idea.1156 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 4, April 2021

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

## Fariaman Laila
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Indonesia Email: fariamanlaia35@gmail.com

## Abstract
The purpose of  this  research is  what  is  there to  know and about  the protection of the Law for Witnesses of Criminal Crimes. In this study using a type of normative legal  research  with  the  collection  and  inventory  of  legal  data  as  well  as,  the analysis  is  qualitative.  From  which  research  the  author,  it  can  be  about  knowing the  law  around  witnesses  in  criminal  acts  in  the  midst  of  physical  protection, among  others:  supervision  and  escort,  body  security  equipment,  services  and moreover,  the  cost  of  changing  lives  during  the  protection  period,  the  cost  of transportation  changes  and  places  during  protection,  protection  in  safe  houses, realah and new identities, and legal protection, among others : information on the outcome of a case or court decision related to  the report of who gave as much as half with internal regulations and laws and regulations, and laws and regulations. Goods  and  legal  protection  efforts  in  the  case  of  regional  and  external  criminal cases,  criminal  by  means  of  legal  means  mainly,  both  criminal  law  materill, criminal lawmil or regional law where criminal  criminal system for purposes and non-criminal  or  efforts  outside  the  law  more  criminal  minutes  on  the  nature, antidote,  outside  let  alone  occur.  The  main  point  of  this  effort  is  the  conducive factors that cause crime.
Keywords: legal protection; witnesses; criminal offences

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang perlindungan  hukum  bagi  saksi  tindak  pidana  pembunuhan.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengumpulkan  dan menginventarivasi  data  hukum  sekunder,  kemudian  analisis  secara  kualitatif.  Dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  maka  diperoleh  pengetahuan  mengenai bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dalam  tindak  pidana  pembunuhan adalah  perlindungan  fisik,  antara  lain  berupa:  pengawasan  dan  pengawalan, penyediaan  peralatan  keamanan  badan,  pemberian  layanan  medis  dan  psikologis, penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan, perlindungan di rumah aman, relokasi dan identitas baru dan perlindungan hukum antara lain berupa: menerima informasi perkembangan  perkara  atau  putusan  pengadilan  terkait  dengan  laporan  kesaksian yang  diberikan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  internal  dan peraturan  perundangan-undangan,  dan  mendapat  nasihat  hukum.  Hambatan  dan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan  yaitu  hambatan  internal  dan  eksternal,  penal  dengan  menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materill, hukum pidana
formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana  yang  dilaksanakan  melalui  sistem peradilan  pidana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  dan  non  penal  atau  upaya diluar hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
Kata kunci: perlindungan hukum; saksi; tindak pidana pembunuhan

## Pendahuluan
Tindak  pidana  yang  terungkap  saat  ini,  dimana  sebagian  besar  tidak  lepas  dari peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan  dalam  upaya  membantu  tugas  aparat  penegak  hukum  mengungkap  adanya  suatu tindak pidana. Misalnya pembunuhan, tindak pidana ini tidak akan terungkap apabila tidak  ada  peran  serta  masyarakat  dalam  hal  ini  sebagai  saksi.  Untuk  mengungkap tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain ini merupakan kewajiban aparat penegak  hukum,  akan  tetapi  kontribusi  masyarakat  sangat  penting  terutama  sebagai orang  yang  melihat,  mendengar  atau  mengalami  tindak  pidana  tersebut  (Abdullah, 2016).
Perhatian  terhadap  saksi  sampai  saat  ini  masih  jauh  dari  perhatian  masyarakat dan  aparat  penegak  hukum,  menjadi p ersoalan  utama,  karena  tidak  adanya  jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, bahkan sering  kita  jumpai  banyaknya  fakta  dimana  saksi  yang  akhirnya  menjadi  tersangka ataupun menjadi terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik oleh pihak-pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan jaminan keamanan yang jauh dari apa  yang  diharapkan,  membuat  seseorang  tidak  bersedia  menjadi  saksi  dan  pada akhirnya menghambat proses peradilan pidana (Budoyo, 2008).
Muncul  suatu  dilema  bagi  saksi  saat  ini,  di  satu  sisi  harus  memenuhi kewajibanya  namun  di  sisi  lain  haknya  tidak  terpenuhi  dan  bahkan  malah  dirugikan oleh  kepentingan  pada  pemeriksaan  dalam  setiap  proses  peradilan  pidana.  Kerugian yang  diderita  saksi  adalah  hak  yang  dilanggar  oleh  sebuah  undang-undang.  Keadaan yang  demikian,  tidak  jarang  saksi  keberatan  untuk  memberikan  keterangan  atau kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
Pentingnya  jaminan  keamanan  dan  perlindungan  yang  secara  nyata  dapat dirasakan  seorang  saksi,  ditujukan  agar  orang  tidak  merasa  takut  untuk mengungkapkan  suatu  tindak  pidana.  Dengan  adanya  jaminan  tersebut  proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuanya yaitu untuk mencari kebenaran  materiil.  Dengan  tercapainya  kebenaran  materiil,  maka  akan  tercapai  pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu untuk mencapai suatu  ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Hamzah, 2010).
Menjadi  saksi  merupakan  kewajiban  dari  setiap  warga  Negara,  dengan  prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada  paksaan  dari  siapapun.  Namun  sekalipun  saksi  bebas  memberikan  keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila  saksi  memberikan  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya
(Samosir,  2013).    Tetapi  saksi  juga  harus  dibebaskan  dari  perasaan  takut,  khawatir akan  dampak  dari  keterangan  yang  diberikannya.  Seseorang  mungkin  saja  menolak untuk  bersaksi,  atau  jika  dipaksa  berbohong  karena  ia  tidak  mau  mempertaruhkan nyawanya  atau  nyawa  keluarganya  gara-gara  keterangannya  yang  memberatkan terdakwa.  Seseorang  dapat  menolak  memberikan  keterangan  karena  mengalami trauma  hebat  akibat  peristiwa  pidana,  sehingga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk menceritakan  ulang  peristiwa  yang  dialaminya  itu.  Tidak  sedikit  kasus  yang  tidak dapat  dibawa  ke  muka  pengadilan  atau  pun  terhenti  di  tengah  jalan  karena  persoalan yang  satu  ini.  Kasus-kasus  seperti  korupsi  atau  kejahatan  narkotika  yang  melibatkan sebuah  sindikat,  atau  kasus-kasus  kekerasan  berbasis  gender  menjadi  contoh  kasus yang  seringkali  tidak  dapat  diproses  karena  tidak  ada  saksi  yang  mau  dan  berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja  gagalnya  sebuah  tuntutan  untuk  melakukan  proses  peradilan  yang  bersih,  jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.
Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak  diberi  tahu  apabila  seseorang  terpidana  yang  dihukum  penjara  akan dibebaskan, agar ia berhati-hati dalam kelangsungan kehidupannya. Berdasarkan dari berbagai  kasus,  terutama  yang  menyangkut  kejahatan  yang  terorganisir,  saksi  dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus kasus tertentu, saksi dapat diberi  identitas  baru,  apabila  keamanan  saksi  sudah  sangat  menghawatirkan, pemeberian  tempat  baru  bagi  saksi  harus  dipertimkbangkan  agar  saksi  dapat meneruskan  kehidupannya  tanpa  ketakutan,  yang  dimaksud  dengan  diberikannya kediaman baru adalah tempat tertentu bersifat sementara dan dianggap aman (Waluyo, 2011).
Melihat  begitu  pentingnya  peran  saksi,  maka  sudah  seharusnya  mereka mendapatkan  perlindungan  yang  intensif.  Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban sangat  penting  keberadaannya  dalam  proses  peradilan  pidana,  hal  ini  sejalan  dengan asas  hukum  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”. Pasal  7  tentang  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia  “Semua  orang  sama  di depan  hukum  dan  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi  ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi  semacam  ini” (equality  before  the  law ).  Guna  memberikan  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  untuk  menjamin  adanya  proses  peradilan  pidana yang baik (due prosess  of  law) dan menciptakan peradilan yang  fair dan  bersih yang dapat  menimbulkan  rasa  keadilan  di  masyarakat.  Sehingga  perlindungan  terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, kemudian diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
Keberhasilan  suatu  proses  peradilan  pidana  sangat  tergantung  pada  alat  bukti yang  berhasil  diungkap  atau  dimunculkan  dalam  persidangan,  terutama  saksi merupakan  faktor  penting  dalam  pengungkapan  dan  pembuktian  fakta  yang  akan dijadikan  acuan  dalam  menemukan  bukti-bukti  lain  untuk  menguatkan  sebuah peneyelidikan,  penyidikan  dan  pembuktian  dipengadilan.  Saksi  dan  korban  sangat  di harap  dapat  menjelaskan  rangkain  kejadian  yang  berkaitan  dengan  sebuah  peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi dan korban bersama alat bukti  lain  akan  membantu  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan  objektif bedasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan (Sunarso, 2012).
Seorang  saksi  ialah  bagian  dari  sistem  pradilan  pidana,  sehingga  justru  saksi tersebut  akan  menjadi  faktor  dalam  mengurangi  kejahatan,  saksi  berkewajiban  untuk memberikan  kesaksian  demi  memberantas  kejahatan  dalam  masyarakat.  Sebab  setiap orang berkewajiban untuk ikut serta memberantas kejahatan dalam masyarakat (Lubis, 2017).
Para  saksi  dan  korban  seringkali  tidak  terlindungi  keselamatannya  dan  terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan  salah  satu  alat  bukti  di  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  dimana keterangannya  dapat  membuktikan  terjadi  atau  tidaknya  suatu  perbuatan  pidana (Gultom, 2006). Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan perlindungan saksi antara lain kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, lima saksi dan satu  korban  yang  masuk  program  perlindungan,  perlindungannya  berupa  fisik kemudian pengawalan melekat dan bisa juga pendampingan pada proses hukum.
Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari  negara.  Penegakan  hukum,  pidana  yang  merupakan  suatu  proses  penyelidikan, penyidikan,  penangkapan  dan  penahanan  sampai  ke  peradilan,  hingga  menjadi terpidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Kesatuan  proses  itu  disebut  sistem peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System )  atau The  Integrated  Criminal  Justice System (Kenedi,  2020).  Selama  ini,  korban  tindak  pidana  dapat  dikatakan  kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan  lainnya  dalam  memenuhi  kewajiban  sebagai  saksi  dalam  suatu proses  peradilan.  Sementara  pelaku  tindak  pidana  selalu  diawasi,  mendapatkan perlakuan  khusus  demi  proses  hukum,  bahkan  kepada  mereka  diberikan  makan  dan minum secara teratur. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban  sangat  penting  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Kepentingan  utama adalah  kepentingan  masyarakat,  artinya  seseorang  yang  menjadi  pelapor  mau berkorban  untuk  kepentingan  bersama,  meskipun  mengorbankan  kepentingan  pribadi (Yunus, 2012).

## Metode Penelitian
1) Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (legal research). Penelitian  normatif  sering  pula  disebut  penelitian  kepustakaan (liberary  research), yaitu  menganalisis  dan  mencari  jawaban  atas  permasalahan  yang  diangkat berdasarkan substasi hukum/norma-norma hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  dan  perbandingan  hukum  guna  memuat aturan  tentang  Perlindungan  terhadap  saksi  (Undang-Undang  Nomor  31,  2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan.
2) Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  (Soejono,  2015)Menurut soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  disebut  penelitian  hukum  kepustakaan  (Soejono, 2015). Cakupan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:
1. Bahan hukum primer (primary law material)
2. Bahan hukum sekunder (secondary law material)
3. Bahan hukum tersier (tertiery law material)
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  artinya mempunyai  otoritas,  bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang  undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang udangan dan putusan- putusan  hakim.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan terhadap hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku- buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas putusan  pengadilan.    Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  (rancangan undang-undangan, kamus hukum, dan ensiklopedia).
3) Analisis Data
Analis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kulitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan diinventariasi sesuai dengan bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder,  kemudian  dianalisis  deskriptis,  logis  dan  sistematis dengan kerangka berpikir dilaksanakan secara deduktif dan induktif untuk membantu penelitian dalam melakukan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan
1. Bentuk Ancaman dan Perlindungan
Bentuk  ancaman  yang  dialami  oleh  Saksi  yang  mendapat  perlindungan,  antara lain:
a) Secara  psikis  merasa  takut  was-was  atas  laporan/keterangan  yang  telah dibuatnya;
b) Mengalami  intimidasi  secara  tidak  langsung  dari  pihak  lain  atau  terlapor untuk mencabut laporannya;
c) Secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mendapatkan  teror/gangguan  baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan;
d) Akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain;
e) Diikuti/diawasi/diintai  oleh  terlapor  atau  pihak  lain  yang  terkait  dengan laporannya;
f) Diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa;
g) Dipaksa baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk  melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
h) Diancam secara langsung dapat membahayakan jiwa dan harta bendanya;
i) Mendapatkan  gangguan  secara  fisik  yang  dapat  membahayakan  jiwa  dan harta benda.
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi yaitu:
1) Perlindungan Fisik, antara lain berupa:
a) Pengawasan dan pengawalan;
b) Penyediaan peralatan keamanan badan;
c) Pemberian layanan medis dan psikologis;
d) Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan;
e) Penggantian  biaya  transportasi  dan  akomodasi  selama  dalam perlindungan;
f) Perlindungan di rumah aman;
g) Relokasidan identitas baru.
2) Perlindungan Hukum, antara lain berupa:
a) Menerima  informasi  perkembangan  perkara  atau  putusan  pengadilan terkait  dengan  laporanl  kesaksian  yang  diberikan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  peraturan  internal  dan  peraturan  perundangan- undangan;
b) Mendapat nasihat hukum.
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk peraturan yang  diatur  dan  didasarkan  oleh  peraturan  perundangundangan berdasarkan kepastian hukum (Faisal, 2012).
3. Hambatan dan Upaya dalam mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Saksi
1) Hambatan dalam mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Hambatan-hambatan  yang  selama  ini  masih  mengganjal  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan dapat dibagi 2 (dua) faktor adalah (Pitoy, 2016):
• Internal
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  sebagai  lembaga  yang paling  potensial  dan  mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan  perlindungan berdasarkan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  2014)  dinilai  belum  maksimal  dan  masih
terdapat banyak kekurangan, baik itu dari LPSK sendiri maupun undang-undang yang  mengaturnya.  Pekerjaan  LPSK  tidak  akan  terlepas  dari  keberadaan beberapa  lembaga  penegak  hukum  yang  ada.  Dari  segi  politik  hal  ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada  posisi  tersebut.  LPSK  secara  jelas  harus  membangun  posisi kelembagaannya yang berada diantara dua posisi kepentingan yakni kepentingan pertama  yang  dimandatkan  oleh  UU  PSK  sebagai  lembaga  yang  bersifat mandiri,  dan  memiliki  kepentingan  kedua  yakni  untuk  menjalankan  program yang juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam praktiknya nanti akan menimbulkan  keterkaitan  kewenangan  (Supriyadi  Widodo  Edyono  dkk,  2008). Hambatan pelaksanaan perlindungan saksi  dan korban dalam  Undang-Unadang No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  antara  lain ( https://www.  Hukum  online.  com/  klinik  /detail  /ulasan/lt4fb09c5c6a62d/ hambatan-hambatan- pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban/ , 2021):
➢ Belum  adanya  definisi  mengenai  pelapor,  whistleblower  dan  justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama);
➢ Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan terhadap whistleblower dan justice collaborator;
➢ Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli;
➢ Ketentuan  kelembagaan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (“LPSK”)  yang  masih  lemah  mengenai  kesekretariatan,  organisasi,  dan struktur organisasi LPSK;
➢ Tidak  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  pembentukan LPSK di daerah;
➢ Keberadaan  LPSK  dan  UU  13/2006  masih  belum  dipahami  dan  diketahui aparat penegak hukum di daerah;
➢ Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum  cukup  kuat  karena  hukum  acaranya  masih  diatur  dalam  peraturan pemerintah bukan setingkat undang-undang.
Faktor-faktor  internal  penghambat  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  antara lain:
a. Definisi dan Status Saksi yang terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 .
Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2014 masih terdapat  beberapa aturan atau  pasal-pasal  yang  belum  memadai  untuk  memberikan  jaminan perlindungan  kepada  saksi.  Diantaranya  mengenai  “definisi  saksi”  yang terbatas.  Dalam  konteks  “definisi  saksi”  yang  terbatas  tersebut,  UU  No.  31 Tahun  2014  juga  (tidak  ada  ditemukan/diatur)  melupakan  orang-orang  yang memberikan  bantuan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  keterangan  dan membantu  proses  pemeriksaan  pidana  yang  berstatus  ahli  (orang  yang memiliki keahlian khusus).
b. Inkonsistensi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  jangka  waktu  yang diberikan tidak konsisten. Yang dimaksudkan dalam Perlindungan dalam UU ini  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban  yang  wajib dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  ini.  Namun  undang-undang  ini  memberikan  perlindungan pada  saksi  dan  korban  terbatas  hanya  dalam  semua  tahap  proses  peradilan pidana  dalam  lingkungan  peradilan.  Pasal  ini  akan  membatasi  jangka  waktu perlindungan  karena  pengertian  tahap  proses  peradilan  pidana  ini  hanya mencakup  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  pemberian  putusan  yang  final, padahal  dalam  kondisi  tertentu  dimana  kejahatan  yang  ada  sifatnya  serius proteksi perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana. Lagi pula Pasal-pasal tersebut tidak konsisten bila dikaitkan dengan Pasal  5 huruf f,  huruf h, huruf i yang memberikan kepada saksi  hak untuk  untuk  mendapat  informasi  mengenai  perkembangan  kasus,  hak mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan dan hak identitas baru.
Hak-hak ini diberbagai negara dalam prakteknya justru diberikan setelah kasus  selesai  di  proses  dalam  peradilan  pidana,  bahkan  untuk  perlindungan dengan  cara  penggantian  identitas  maupun  relokasi  yang  permanen  bagi saksi, tahapan pemberiannya seharusnya menjangkau waktu yang sangat lama atau diberikan secara permanen (seumur hidup) (Widodo, 2006).
c. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  korban  (LPSK)  yang  belum  memiliki perwakilan di daerah dan kurangnya sosialisasi.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  masih  memiliki beberapa  kekurangan  sehingga  belum  maksimal  dalam  menjalankan tugasnya.  Diantaranya  yaitu  lembaga  tersebut  yang  hanya  berkedudukan  di Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia.  LPSK  tidak  memiliki  perwakilan  di daerah-daerah,  hal  tersebut  menyulitkan  LPSK  dalam  menjangkau  daerah- daerah lain mengingat wilayah Negara Indonesia yang sangat luas.
d. Belum  Adanya  Mekanisme  Perlindungan  Sementara  bagi  Saksi  dalam Kondisi  Darurat.  Berkaitan  dengan  tata  cara  pemberian  perlindungan  saksi, Undang-Undang  ini  sengaja  tidak  memasukkan  mekanisme  perlindungan sementara  terhadap  saksi  dalam  kondisi  mendesak  seperti  yang  telah dipraktekkan lembaga perlindungan saksi di berbagai Negara argumentasinya mungkin  karena  jangka  waktu  putusan  pemberian  perlindungan  oleh  LPSK cukup  pendek  yakni  7  hari,  maka  tidak  diperlukan  perlindungan  yang mendesak. Mekanisme perlindungan mendesak ini  sangatlah penting, karena kadangkala  dalam  sebuah  kasus,  baik  intimidasi  dan  ancaman  kadangkala diberikan  secara  cepat  sesaat  seorang  saksi  akan  memberikan  informasi  ke aparat hukum. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang cepat (diluar cara- cara biasa) untuk melindungi saksi - saksi dalam kondisi seperti ini (Widodo, 2006).
e. Pembatasan Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang  PSK  secara  tegas  menyatakan  bahwa  LPSK  adalah lembaga  yang  mandiri.  Kemandirian  LPSK  yang  dimaksud  oleh  undang- undang  ini,  adalah  sebuah  lembaga  yang  independen  tanpa  campur  tangan dari pihak manapun. Idealnya sebuah lembaga yang mandiri inilah maka UU PSK  tidak  meletakkan  struktur  LPSK  berada  di  bawah  institusi  manapun, baik  itu  instansi  pemerintah  (eksekutif)  misalnya  kepolisian,  kejaksaan, departemen  pemerintahan,  maupun  lembaga  independen  lainnya  seperti Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  dan komisi-komisi  negara  lainnya.  UU  LPSK  menetapkan  model  lembaga  ini hampir  sarna  dengan  berbagai  lembaga  yang  telah  ada  seperti  :  Komnas HAM,  KPK, PPATK dan lain sebagainya. Hal  ini  menunjukkan pula bahwa lembaga tersebut merupakan sebuah state auxiliaries.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas  dan berwenang untuk  memberikan perlindungan  dan hak-hak  lain  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang. Namun UU LPSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari ketidaksepahaman Lembaga Perlindungan Saksi  Dan Korban Dengan Pihak- Pihak Terkait.
Seiring  berjalannya  waktu  LPSK  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  tidak  selalu  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan.  Banyak hal  yang  terjadi  sehingga  menimbulkan  masalah  di  dalam  segala  kegiatan LPSK  dalam  melindungi  saksi  terutama  saksi  dalam  tindak  pidana  korupsi. Salah  satu  masalah  yang  terjadi  adalah  timbulnya  ketidaksepahaman  antara LPSK  dengan  pihak-pihak  terkait  yang  berwenang.  Hal  ini  tentu  akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi  dan atau korban ( Pasal  12  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , 2014).
f. Permasalahan Internal Kelembagaan LPSK
Undang-Undang  LPSK  menyatakan  LPSK  terdiri  atas,  Pimpinan  dan Anggota.  Pimpinan  LPSK  terdiri  atas  Ketua  dan  Wakil  Ketua  yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK Mengenai  tata cara pemilihan Pimpinan LPSK akan diatur dengan peraturan internal LPSK nantinya. Sedangkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK ditetapkan oleh UU selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat  dipilih kembali  dalam jabatan  yang  sarna,  hanya  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan  berikutnya. Undang-Undang, anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari  unsur  profesional  yang  mempunyai  pengalaman  di  bidang  pemajuan, pemenuhan,  perlindungan,  penegakan  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  UU LPSK  juga  telah  menetapkan  siapa  saja  (representasi)  yang  berhak  menjadi anggota  dari  lembaga  ini  yakni  representasi  dari  :  kepolisian,  kejaksaan.
Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Komnas  HAM,  advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.
Menurut  Marthin  Simangunsong,  meskipun  ada  Undang–Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  belum  dapat  menampung  keinginan  dan menjalankan  Undang–Undang  itu  secara  menyeluruh  karena  sampai  saat  ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya terdapat di Jakarta sehingga di daerah–daerah lain yang membutuhkan perlindungan kurang mendapatkan perlindungan  hukum.  Apabila  terhadap  pembunuhan  berencana,  saksi  takut mendapatkan  ancaman  dari  si  pelaku  ataupun  pihak  terdekat  dari  si  pelaku dalam  memberikan  keterangan  atas  kesaksiannya.  Bisa  juga  polisi menyudutkan saksi sehingga saksi takut memberikan keterangannya di depan persidangan.  Masalah  yang  biasanya  timbul  terjadi  yaitu  adanya  sumber anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang  minim  sehingga  perlindungan hukum  yang  diatur  dalam  Undang–Undang  perlindungan  saksi  dan  korban kurang efektif dalam penerapannya.
• Eksternal
Pengertian  saksi  yang  telah  dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna  kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
Pasal  5  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  :  “Hak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  tindak  pidana  dalam  kasus- kasus  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  LPSK.”  Pasal  5  ayat  (2)  hanya memberikan  hak  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada  saksi dan/atau  korban  tindak  pidana  dalam  kasus-kasus  tertentu  sesuai  dengan keputusan  LPSK.  Di  sini  yang  dimaksud  dengan  kasus-kasus  tertentu sebagaimana  penjelasan  pasal  demi  pasal  antara  lain,  tindak  pidana  korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain  yang  mengakibatkan  posisi  saksi  dan/atau  korban  dihadapkan  pada  situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
Menurut  Marthin  Simangunsong,  Hambatan  eksternal  dalam  perlindungan saksi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. Masih rendahnya tingkat pendidikan;
2. Faktor ekonomi;
3. Rasa takut bertemu dengan penyidik atau Polisi;
4. Tidak mengetahui adanya undang-undang perlindungan saksi;
5. Adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
4. Upaya dalam mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Saksi
Peneliti  Institute  for  Criminal  Justice  (ICJR),  Sustira  Dirga  menambahkan, terkait  proses  seleksi  pimpinan  LPSK  yang  akan  dijalankan,  pihaknya mendorong  agar  DPR  mencari  figur-figur  yang  berintegritas,  berkualitas  dan memiliki  motivasi  pengabdian  masyarakat  yang  kuat.  Guna  menjalankan  tugas dan wewenang LPSK. DPR harus menggali lebih dalam terkait rencana strategis beserta  visi  misi  para  calon  anggota  atau  pimpinan  LPSK  agar  arah  LPSK  ke depan  lebih  optimal  lagi,  dalam  rangka  menjalankan  mandat  untuk  melindungi saksi  dan  korban.  Keterbukaan  informasi  publik  sebagaimana  amanat  Undang- Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  juga  perlu  menjadi  perhatian  LPSK  ke depannya.  Serta  postur  anggaran  yang  lebih  optimal  lagi  dalam  rangka  mem- berikan  perlindungan  saksi  dan  pemenuhan  hak  korban  sesuai  dengan  mandat utama  LPSK.  Karena  keterbatasan  anggaran  perlindungan,  pada  beberapa pelaksanaan  perlindungan  saksi  atau  korban  ternyata  LPSK  menyimpangi  SOP perlindungannya.  Misalnya  kepada  terlindung  hanya  diberikan  1  orang pengamanan,  dan  1  staff  yang  merangkap  administrasi  dan  manajer  kasus. Padahal  seharusnya  bagi  seorang  terlindung,  minimal  harus  ada  2  orang pengamanan, 1 orang manajer kasus, dan 1 staff administrasi Kebijakan Hukum Pidana
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau criminal  policy merupakan usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  sebagai  reaksi  mereka  terehadap kejahatan. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ) kebijakan penggulangan kejahatan harus mampu menempatkan setiap komponen  sistem  hukum  dalam  arah  yang  kondusif  dan  aplikatif  untuk menanggulangi  kejahatan,  termasuk  peningkatan  budaya  hukum  masyarakat sehingga  mau  memberikan  partisipasi  yang  aktif  dalam  penanggulangan .kejahatan.  Oleh  karena  itu  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (Chazawi, 2000).
Kebijakan  penal  atau  sering  disebut  politik  hukum  pidana  merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang  akan  datang  dengan  melihat  penegakannya  saat  ini.  Hal  ini  berkaitan dengan  konseptualitas  hukum  pidana  yang  paling  baik  untuk  diterapkan (Mahmud  Mulyadi,  2008).  Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan hukum  pidana yang baik  pada hakikatnya tidak dapat  dilepaskan  dari tujuan penanggulangan  kejahatan,  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum,  khususnya  penegakan  hukum  pidana.  Usaha  penanggulangan kejahatan  lewat  pembuatan  undang-undang  hukum  pidana  pada  hakikatnya juga  merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan  masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial walfare).
Menurut  A.  Mulder,  politik  hukum  pidana  merupakan  garis  kebijakan untuk menentukan (Arief, 2011).
a. Seberapa  jauh  ketentuan  –  ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  diubah atau diperbarui.
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
c. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai,
terlebih  bagi  bangsa  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  garis kebijakan  pembangunan  nasionalnya  bertujuan  untuk  membentuk  manusia Indonesia  seutuhnya.  Penggunaan  sanksi  pidana,  tidak  hanya  berarti  bahwa pidana  yang  dikenakan  pada  sipelanggar  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai kemanusiaan  yang  beradab,  tetapi  harus  dapat  membangkitkan  kesadaran  si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup masyarakat.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  penal  atau  hukum  pidana lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  refresif  yaitu  berupa  pemberantasan  atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Upaya ini dilakukan apabila preventif atau upaya pencegahan belum mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya  penal  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi  kekerasan  baik dilaporkan  masyarakat  maupun  temuan  kepolisian  akan  dilakukan  tindakan tegas  atau  penegakan  hukum  secara  tuntas  dengan  tujuan  agar  para  pelaku menjadi  sadar  dan  jera  untuk  berbuat  kembali.  Menjatuhkan  hukuman  yang maksimal yang sesuai dengan ketentuan KUHP kepada pelaku pembunuhan. Kebijakan  hukum  yang  dapat  dijatuhkan  bagi  para  pelaku  pembunuhan mengacu  pada  KUHP  yang  disesuaikan  dengan  pasal-pasal  pembunuhan terhadap  jiwa  orang  berdasarkan  perbuatan  pelaku  dengan  korban  dalam pembuktian  kasus  disesuaikan  dengan  pembuktian  kasus  sesuai  dengan pembuktian  KUHP.  Tujuan  dari  politik  kriminal  adalah  perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  dalam  upaya penanggulangan  kejahatan  perlu  ditempuh  dengan  pendekatan  kebijakan dalam arti, yaitu:
1. Ada keterpaduan (intergralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Ada  keterpaduan  (intergralitas)  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.
Kebijakan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  usaha  untuk mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  agar  sesuai  dengan keadaan  pada  waktu  tertentu (ius  constitutum) dan  masa  mendatang (ius constituendum) . Kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti  sempit,  karena  sebagai  suatu  system  hukum  pidana  terdiri  dari  budaya (cultural), stuktur (structur), dan  substansi (substansive) hukum.  Undang- undang  merupakan  bagian  dari  substansi  hukum,  pembaharuan  hukum pidana,  disamping  memperbaharui  perundang-undangan  juga  mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.
1. Non Penal
Upaya non penal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitik beratkan pada  sifat  preventif  yaitu  pencegahan,  penangkalan,  pengendalian  sebelum kejahatan  terjadi.  Sasaran  utama  dari  upaya  ini  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kodusif  antara lain  berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau  menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan  global  maka  non  penal  menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari keseluruhan  upaya  politik  criminal.  Upaya  non  penal  yang  paling  strategis adalah  upaya  untuk  manjadikan  masyarakat  sebagai  lingkungan  sosial  dan lingkungan  hidup  yang  sehat  secara  materil  dan  imateril  dari  faktor-faktor krominogen (Barda Nawawi Arif, 2002).
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  “non  penal”  lebih bersifat  tindakan  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan  yang  berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuh suburkan kejahatan (Martiman Prodjohamidjojo, 1986).
Pertanggungawaban  terhadap  segala  tugas  yang  dijalankan  sebagai  alat Negara,  maka  yang  bertanggungjawab  atas  tugas  kenegaraan  tesebut  adalah Negara.  Dan  terhadap  oknum  penegak  hukum,  yang  dipandang  mungkin perlu  dikoreksi  atau  dianggap  tidak  cakap  menjalankan  tugasnya,  maka  hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas dari berbagai bagian dari atas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: Bentuk perlindungan hukum  terhadap  saksi  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  adalah  Perlindungan  Fisik, antara  lain  berupa:  Pengawasan  dan  pengawalan,  Penyediaan  peralatan  keamanan badan, Pemberian layanan medis dan psikologis, Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan,  Penggantian  biaya  transportasi  dan  akomodasi  selama  dalam perlindungan,  Perlindungan  di  rumah  aman,  Relokasi  dan  identitas  baru,  dan Perlindungan  Hukum,  antara  lain  berupa:  Menerima  informasi  perkembangan  perkara atau  putusan  pengadilan  terkait  dengan  laporan  kesaksian  yang  diberikan  sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal dan peraturan perundangan-undangan, dan Mendapat  nasihat  hukum.  Hambatan  dan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  saksi tindak  pidana  pembunuhan  adalah  banyak  masyarakat  yang  enggan  menjadi  saksi karena  banyak  kasus  yang  terjadi  sesudah  menjadi  saksi  justru  mereka  mendapatkan ancaman, kehilangan pekerjaannya, dianiaya dan sampai nyawa mereka pun terancam, pengawasan  dari  penegak  hukum  terhadap  kejadian  tersebut  yang  mengakibatkan pelaku bisa berbuat sewenang-wenang kepada saksi, karena keterangan dari saksi sangat
berpengaruh  terhadap  hukuman  yang  akan  di  berikan  kepada  pelaku.  Kurangnya perhatian  masyarakat  terhadap  pengawasan  atau  perhatian  kepada  lingkungan  sekitar, minimnya  ilmu  pengetahuan  tentang  hukum  yang  di  miliki  oleh  masyarakat  membuat masyarakat kurang mengetahui apakah haknya sudah di jalankan atau belum.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  Said.  (2016).  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya  Alam  Jambi  (Analisis  Kasus  No.  644/Pid.  Sus/Pn.  Jmb). Legalitas:  Jurnal Hukum , 8 (2), 48–72. Google Scholar
Arief,  Barda  Nawawi.  (2011). Pembaharuan  hukum  pidana  dalam  perspektif  kajian perbandingan . Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Barda Nawawi Arif. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditiya Bakti .Google Scholar
Budoyo,  Sapto.  (2008). Perlindungan  hukum  bagi  saksi  dalam  Proses  peradilan pidana . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Google Scholar
Chazawi,  Adami.  (2000). Kejahatan  Tubuh  dan  Nyawa .  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta. Google Scholar
Faisal,  S.  (2012). Menerobos  Positivisme  Hukum,  Kritik  terhadap  Peradilan  Asrori . Gramata Publishing, Bekasi. Google Scholar
Gultom,  Binsar.  (2006). Pandangan  Seorang  Hakim  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia . Pustaka Bangsa Press, Medan .Google Scholar
Hamzah, Andi Jur. (2010). Hukum acara pidana Indonesia . Google Scholar
https://www.  Hukum  online.  com/  klinik  /detail  /ulasan/lt4fb09c5c6a62d/  hambatan- hambatan- pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban/ . (2021).
Kenedi, John. (2020). Hasil cek Plagiat Karya Ilmiah: Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi  Perlindungan  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  di Indonesia) . Google Scholar
Lubis,  Riska  Oktavia.  (2017). Perlindungan  Saksi  dan  korban  menurut  hukum  islam dan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban . UIN Raden Intan Lampung. Google Scholar
Mahmud  Mulyadi.  (2008). Criminal  Policy .  Medan:  Pustaka  Bangsa  Perss. Google Scholar
Martiman  Prodjohamidjojo.  (1986). Ganti  Rugi  dan  Rehabilitasi .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.

## Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban . (2014).
Pitoy,  Frances  Esther  Vaticanaq.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi  dalam
Proses  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lex Crimen , 5 (1). Google Scholar
Samosir,  Djisman.  (2013). Segenggam  tentang  hukum  acara  pidana .  Segenggam tentang hukum acara pidana. Google Scholar
Soejono,  Sri  Mahmuji.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatof  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan 17, Edisi 1 . Jakarta: Rajawali Pers. Google Scholar
Sunarso,  Siswantoro.  (2012). Viktimologi  dalam  sistem  peradilan  pidana .  Sinar Grafika. Google Scholar
Supriyadi  Widodo  Edyono  dkk.  (2008). Pokok-Pokok  Pikiran  Penyusunan  Cetak  Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ICW . Jakarta.
Undang-Undang Nomor 31. (2014). Perlindungan Saksi dan Korban .
Waluyo, Bambang. (2011). Viktimologi perlindungan korban & saksi . Sinar Grafika.
Widodo,  Supriyadi.  (2006). Perlindungan  Saksi,  Belum  Progresif,  Catatan  Kritis Terhadap  Hasil  Pembahasan  Perlindungan  Saksi  dan  Korban .  ELSAM, Jakarta. Google Scholar
Yunus,  Nur  Rohim.  (2012). Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia .  Bogor: Jurisprudence Press. Google Scholar
Copyright holder : Fariaman Laila (2021)
First publication right :

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: