Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 10 No. 1 Juni 2015 | 53-64
JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)

## RELEVANSI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI ERA GLOBAL

## (THE RELEVANCE OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATION IN INDONESIA WITH THE REQUIREMENTS OF LABOR IN THE GLOBAL ERA)
Titik Handayani Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Korespodensi Penulis: titikhp@yahoo.com

## Abstract
Global  labor  market  which  marked  by  the  integration  of  labor between countries is also accompanied by the emergence of variety kind of new job along with the science-technology innovation and also  creativity  improvement  to  answer  the  increasingly  fierce competition.  Therefore,  the  higher  education  are  demanded  more to be able to respond the workforce needs that more dynamic and complex.  Based  on  those  issues,  this  paper  will  examine  the relevance  of  university  graduates  in  Indonesia  and  labor requirement in the global era. The used approach is a quantitative approach  using  secondary  data  from  various  sources  such  as  the Directorate  General  of  Higher  Education  of  the  Ministry  of Education,  the  Central  Bureau  of  Statistics,  ILO  and  the  World Bank and several studies are relevant.
Based on the macro data, it shows that Indonesia currently has a tendency in opened the new Higher Education (PT) massively and more  profit  oriented  without  being  followed  by  the  provision  of adequate  infrastructure  and  quality,  and  then  resulting  the increasing  number  of  graduates.  On  the  other  hand,  productive employment  in  Indonesia  is  also  limited,  so  that  the  educated unemployed  are  relatively  high.  Another  problem,  McKinsey Global Institute (MGI) predicts that in the global labor market, in 2030  Indonesia  is  expected  to  experience  a  labor  shortage  of educated and skilled, but has excess in non-skilled labor. The gap between  supply  and  demand  in  educated  and  skilled  labor  also supported  by  the  ILO  data  (2015)  about  the  labor  who  does  not fulfill  the  education and  skills  qualification,  which  the  proportion is  more  than  half.  Those  issues  are  getting  urgent  to  be  solved, along  with  the  implementation  of  ASEAN  Economic  Community and other regional agreement globally. This is because the lack of workforce will be immediately filled by foreign workers. Therefore, the  cooperation  and  synergy  between  Higher  Education  (PT)  and the  world  of  business  and  industry,  both  national  and international, need to be improved.
Keywords: Relevance, Universities, Labor, Global Labor Market.

## Abstrak
Pasar  kerja  global  yang    ditandai  dengan  terintegrasinya  tenaga kerja  antar  negara  juga  disertai  dengan  munculnya  ragam  -  jenis pekerjaan  baru  seiring  dengan  inovasi  sains-teknologi  maupun meningkatnya kreativitas untuk menjawab kompetisi yang semakin ketat.  Untuk  itu  pendidikan  tinggi  semakin  dituntut  mampu merespon kebutuhan dunia kerja yang lebih dinamis dan kompleks. Tulisan  ini  bertujuan  mengkaji  relevansi  lulusan  perguruan  tinggi di Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja di era global. Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif  menggunakan  data sekunder  dari  berbagai  sumber  seperti  Dirjen  Pendidikan  Tinggi- Kemendiknas,  BPS,  ILO  dan  Bank  Dunia  serta  berbagai  hasil kajian yang relevan.
Berdasarkan data makro menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat  kecenderungan  banyak  dibuka  Perguruan  Tinggi  (PT) baru  secara  massif  dan lebih  berorientasi  profit  tanpa  diikuti dengan  penyediaan  sarana  prasarana  yang  memadai  dan berkualitas,  sehingga m enghasilkan  jumlah  lulusan  yang  terus meningkat.  Di  sisi  lain , kesempatan  kerja  produktif  di  Indonesia juga  terbatas,  sehingga  penganggur  terdidik  relatif  tinggi. Persoalan  lain,  prediksi  McKinsey  Global  Institute  (MGI) menunjukkan  bahwa  dalam  pasar  kerja  global,  pada  tahun  2030 Indonesia  diperkirakan  akan  mengalami  kekurangan  tenaga  kerja terdidik dan  terampil,   tetapi  kelebihan  tenaga  kerja  non  terampil. Adanya  kesenjangan  antara  permintaan  dan  ketersediaan  tenaga kerja berpendidikan juga didukung data ILO (2015) tentang tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang  proporsinya  mencapai  lebih  dari  separuhnya.  Adanya permasalahan  tersebut  semakin  mendesak  untuk  diatasi  sejalan dengan  pemerlakuan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  maupun berbagai  kesepakatan  regional  lain  di  tingkat  global,  karena kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil akan diisi oleh tenaga kerja  asing.  Dengan  demikian  kerjasama  dan  sinergi  perguruan tinggi  dengan  dunia  usaha  dan  dunia  industri  baik  di  tingkat nasional maupun internasional perlu ditingkatkan.
Kata  Kunci  : Relevansi,  Perguruan  Tinggi,  Tenaga  Kerja,  Pasar Kerja Global.

## PENDAHULUAN
Perubahan  yang  cepat  di  dunia  kerja  sebagai  akibat dari  globalisasi  dan  revolusi  di  bidang  teknologi informasi,  dan  sains,  telah  menuntut  antisipasi  dan evaluasi  terhadap  kompetensi  yang  dibutuhkan  oleh dunia kerja. Evaluasi juga penting dilakukan sehingga dunia  pendidikan  tinggi  tidak  terpisah  dan  berjarak dengan  dunia  kerja  yang  riil  yang  ada  di  masyarakat. Adanya  dinamika  hubungan  antara  perguruan  tinggi dengan  dunia  kerja  dikaji  oleh  beberapa  pakar, diantaranya  Teichler  (1997;  1999);  Yorke  dan  Knight (2006)  terutama  terkait  dengan  jurang  antara outcome pendidikan  tinggi  dan  tuntutan  kompetensi  didunia kerja.  Beberapa  pergeseran  penting  yang  terjadi meliputi terjadinya peningkatan pengangguran terdidik baik pengangguran terbuka maupunterselubung sebagai  akibat  dari  massifikasi  pendidikan  tinggi, berubahnya  struktur  sosio-ekonomi  dan  politik  global yang mempengaruhi pasar dunia kerja dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang pesat  sehingga  menyebabkan  terjadinya  bebagai perubahan-perubahan  mendasar  dalam  hal  kualifikasi, kompetensi,  dan  persyaratan  untuk  memasuki  dunia kerja.
Adanya kesenjangan-kesenjangan serta kondisi sebagaimana  dikemukakan  juga  terjadi  di  Indonesia. Hasil p enelitian McKinsey, UNESCO, dan ILO (2008) menemukan  adanya  kesenjangan  antara  sistem pendidikan  dengan  dunia  kerja  di  Indonesia  yaitu lulusan  yang  dihasilkan  perguruan  tinggi  tidak  sesuai dengan  yang  dibutuhkan  pengguna  kerja. Hal  ini berkaitan dengan adanya fakta tantangan ketenagakerjaan  di  era  global  yaitu  kurangnya kesempatan kerja produktif sebagai akibat ketidakstabilan  dan  fluktuasi  yang  terjadi  pada ekonomi global. Kecenderungan meningkatnya pengganggur muda dan terdidik merupakan salah satu indikasi.  Berbagai  faktor  yang  berpengaruh  terhadap tingginya  tingkat  pengangguran  diantaranya  adalah: kesempatan  kerja  yang  terbatas,  kualifikasi  pekerjaan yang tidak sesuai, serta minimnya kemandirian pencari kerja untuk berwirausaha. Kondisi  ini diperparah oleh perubahan struktural bukan hanya perubahan demografi,  tetapi  juga  efisiensi  penggunaan  tenaga kerja  sebagai  akibat  inovasi  teknologi,  fragmentasi geografis  dan  mata  rantai  global.  Di  samping  itu,  e ra globalisasi  yang  berdampak  arus  mobilitas  tenaga kerja  antar  negara  menjadi  semakin  tinggi,  sehingga persaingan  menjadi semakin  ketat,  pekerja asing  akan mudah  masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Implikasinya kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri  akan  diisi  oleh  pekerja  asing  yang  jauh  lebih
siap  dibanding  angkatan  kerja  Indonesia  dari  segi kualitas, profesionalisme dan kompetensinya.
Permasalahan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas merupakan permasalahan berkaitan dengan kesempatan  kerja  di  era  global  dari  sisi demand atau permintaan  terhadap  tenaga  kerja . Sementara  itu persoalan  dari  sisi supply, angkatan  kerja  dan penduduk  yang  bekerja  di  Indonesia  yang  berkualitas masih  terbatas. Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk menghasilkan SDM  yang  berkualitas  melalui  pendirian  perguruan tinggi  (PT).  Akan  tetapi  dibukanya  PT  baru  di Indonesia secara massiftanpa diikuti dengan penyediaan  sarana  prasarana  yang  memadai,  bahkan berorientasi  profithanya  akanmenghasilkan  jumlah lulusan yang terus meningkat tetapi kurang berkualitas.
Padahal,  tuntutan  akan  tenaga  kerja  terampil  dan terdidik  sebagai  salah  satu  kunci  pasar  kerja  global akan  semakin  kompleks,  karena  kecenderungan multinasionalisasi  usaha  dan  produksi  serta  aliansi strategis, maka penggunaan tenaga kerja juga semakin terbuka  dari  berbagai  penjuru  dunia  dalam  satu  unit usaha.  Artinya  akan  terjadi  migrasi  tenaga  kerja  antar negara  yang  semakin  meningkat.  Hal  itu  semakin diperkuat  oleh  adanya  berbagai  kesepakatan  regional maupun internasional termasuk pemberlakuan integrasi  ekonomi  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean yang  telah  diberlakukan  sejak  akhir  Desember  tahun 2015  ini.  Dalam  kesepakatan  tersebut,  terdapat  lima elemen  inti  yang  mendasari  Masyarakat  Ekonomi ASEAN, diantaranya adalah pergerakan bebas pekerja terampil.  Artinya  tenaga  kerja  terampil  semakin mudah  mengisi    pasar  kerja  di  Indonesia,  sebaliknya tenaga kerja terampil Indonesia juga relatif mendapatkan kemudahan untuk mengisi pasar kerja di negara ASEAN lain.
Pada  saat  yang  sama  dinamika  kependudukan  di Indonesia  yang  ditandai  dengan  perubahan  struktur umur  –  yaitu  meningkatnya  penduduk  usia  kerja/ produktif  (  15-  64  tahun  )  pada  tahun  2010  hingga tahun  2025  diperkirakan  mencapai  66,5  persen  dari jumlah  penduduk  dan  akan  meningkat  menjadi  68,1 persen pada rentang tahun 2028 hingga 2031, dan pada saat  yang  sama  jumlah  penduduk  usia  non  produktif semakin  menurun.  Kondisi  tersebut  telah  membuka peluang  terjadi  “bonus  demografi”  yaitu  keuntungan ekonomi  yang  diperoleh  akibat  menurunnya  rasio ketergantungan  yang  diperkirakan  akan  mencapai angka  terendah    yaitu  46,9  pada  periode  2010-2035 (Adioetomo, 2011) Peluang tersebut tentunya memerlukan  prasyarat  diantaranya  meningkatnya
tenaga  kerja  yang  berkualitas  melalui  peningkatan investasi  SDM,  meningkatnya  tabungan    serta kesempatan  kerja  yang  layak  dan  produktif  (Bloom, 2003).  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan sebagaimana  dikemukakan,  maka  kajian  relevansi antara  pendidikan  tinggi  dengan  kebutuhan  tenaga kerja  di  era  global  berkaitan  dengan  perubahan- perubahan  industri  dan  korporasi  di  dunia  kerja menjadi  semakin  penting.    Tulisan  ini  akan  mengkaji relevansi  lulusan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  di  era  global.  Data yang  dipakai  adalah  data  kuantitatif,  data  sekunder yang bersumber dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Badan Pusat Statistik, ILO dan sumber lain yang relevan.

## PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA:

## PROFIL, KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI
Pendidikan  tinggi  sebagai  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional  memiliki  peran  strategisdalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  meningkatkan daya  saing  bangsa  dalam  menghadapi  globalisasi  di segala  bidang.  Dengan  demikian  akses  masyarakat terhadap  pendidikan  tinggi  perlu  ditingkatkan.  Dalam mewujudkan  keterjangkauan  dan  pemerataan  yang berkeadilan  untuk  memperolehpendidikan  tinggi  yang bermutu  dan  relevan  dengan  kepentingan  masyarakat pemerintah  maupun  pihak  swasta  telah  membangun banyak institusi perguruan tinggi.
Berdasarkan data Dirjen Pendidikan Tinggi, pada awal tahun  2011,  jumlah  Perguruan  tinggi  di  Indonesia hanya  3.170  lembaga  dan  telah  meningkat  menjadi 4.309  perguruan  tinggipada  tahun  2015,  artinya terdapat peningkatan sebanyak 1.139 perguruan tinggi dalam  waktu  empat  tahun.    Perguruan  tinggi  swasta tetap  mendominasi  perguruan  tinggi  yang  ada, sedangkan perguruan tinggi negeri meskipun persentasenya  hanya  sekitar  8  persen  dari  total perguruan  tinggi  yang  ada,  tetapi    pertambahannya mencapai  empat  kali  lipat  dalam  kurun  waktu  lima tahun  terakhir.    Perguruan  tinggi  swasta  meskipun jumlahnya  sudah  cukup  banyak,  juga  mengalami penambahan  sekitar  900  perguruan  tinggi.  (Grafik  1). Banyaknya  perguruan  tinggi  ini  secara  otomatis meningkatkan  jumlah  mahasiswa.    Pada  tahun  2011 jumlah  mahasiwa  baik  di  perguruan  tinggi  maupun swasta  berjumlah  sekitar  5  juta  ,  dan  meningkat menjadi sekitar 7 juta di tahun 2015. Menurut Hill dan Kian Wie dalam Jones (2013), bahwa perguruan tinggi di  Indonesia  telah  tumbuh  dengan  cepat  bahkan pertumbuhannya  dianggap  paling  cepat  di  dunia. Meskipun  demikian,  pertumbuhan  jumlah  perguruan tinggi  secara  massif  tidak  diikuti  dengan  peningkatan kualitas yang memadai. Pertambahan institusi
pendidikan tinggi tersebut, baru sebatas meningkatkan angka  partisipasi  kasar  Perguruan  tinggi  (APK-PT) dari  sekitar  27,11  persen  pada  tahun  2011  menjadi 29,15  persen  pada  tahun  2019. Sementara  dilihat  dari jenis perguruan tinggi, i nstitusi pendidikan tinggi yang menawarkan  pendidikan  akademik  dan  vokasi  dapat dibedakan  berdasarkan  jenjang  dan  program  studi yang  ditawarkan  seperti  universitas,  institut,  sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas 1 .
Grafik 1.
Perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Menurut Status Negeri dan Swasta,
2011-2015
Sumber :  Pangkalan  data  pendidikan  tinggi,  Dirjen Pendidikan  Tinggi,  2015  dan  forlap.dikti.go.id dan  Statistik  Perguruan  Tinggi,  2011,  Sekjen Kemendikbud, 2012.
Berdasarkan  data  pada  grafik  2    menunjukkan  bahwa proporsi terbesar adalah sekolah tinggi, diikuti dengan akademi,  universitas  dan  politeknik.  Adapun  akademi komunitas  yang  tercatat  dalam  data  di  Dirjen pendidikan Tinggi baru tiga lembaga, karena Akademi
1 Universitas adalah Perguruan Tinggi (PT) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun Iptek dan jika memenuhi  syarat,  dapat  menyelenggarakan  pendidikan  profesi. Institut merupakan  PT  yang  menyelenggarakan  pendidikan akademik  dan  dapat  menyelenggarakan  pendidikan  vokasi  dalam rumpun  Iptek  tertentu  dan  jika  memenuhi  syarat,  dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekolah Tinggi merupakan PT  Tinggi  yang  menyelenggarakan  pendidikan  akademik  dan dapat  menyelenggarakan  pendidikan  vokasi  dalam  satu  rumpun Iptek tertentu dan jika  memenuhi syarat,  dapat  menyelenggarakan pendidikan profesi. Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan  dan/atau  Teknologi  dan  jika  memenuhi  syarat, politeknik  dapat  menyelenggarakan  pendidikan  profesi. Akademi merupakan  PT  yang  menyelenggarakan  pendidikan  vokasi  dalam satu  atau  beberapa  cabang  Iptek  tertentu. Akademi  Komunitas merupakan  PT  yang  menyelenggarakan  pendidikan  vokasi setingkat  diploma  satu  dan/atau  diploma  dua  dalam  satu  atau beberapa  cabang  Iptek  tertentu  yang  berbasis  keunggulan  lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
Komunitas  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan tinggi  yang  relatif  baru.  Sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  No.  12/2012  mengenai  Pendidikan Tinggi,  dan  berdasarkan  UU  tersebut  Dirjen  Dikti menerbitkan  pengembangan  cetak  biru  akademi komunitas  di  tahun  2012.  Menurut  cetak  biru, hinggatahun  2015,  direncanakan  pendirian  269 akademi  komunitas.  Namun  realitas  yang  ada menunjukkan bahwa target dan rencana tesebut belum dapat  dicapai.  Akademi  komunitas  dibentuk  dengan tujuan: 1) menyediakan kesempatan pendidikan tinggi bagi  lulusan  sekolah  menengah  yang  kurang  mampu, (ii)  menyediakan  generasi  muda  dengan  pendidikan kejuruan dan teknis yang akan memberikan kemampuan  mereka  untuk  menjadi  teknisi  yang memenuhi syarat, dan (iii) menyediakan   kesempatan belajar  seumur  hidup  bagi  orang  dewasa  dan  pekerja yang  sudah  ada.  Dengan  mencapai  tujuan  ini, diharapkan  pemerintah  dapat  menyediakan  tenaga kerja  berkualitas  baik  yang  diperlukan  untuk pembangunan ekonomi, mengurangi angka pengangguran  generasi  muda,  dan  mempertahankan status  pekerjaan  dari  mereka  yang  sudah  berada  di pasar kerja.

## Grafik 2 Perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Menurut Jenis, 2011-2015
Sumber:  Pangkalan  data  pendidikan  tinggi,  Dirjen Pendidikan  Tinggi,  2015  dan  forlap.dikti.go.id dan  Statistik  Perguruan  Tinggi,  2011,  Sekjen Kemendikbud, 2012 .
Sementara  itu,  hal  yang  tidak  kalah  penting  dalam merencanakan  luaran  atau  lulusan  perguruan  tinggi adalah  program  studi  atau  bidang  dan jurusan,  karena menyangkut  kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. Profil perguruan  tinggi  dilihat  menurut  program  studi  per bidang,  data  yang  ada  sebagaimana  terlihat  dalam grafik  3  menunjukkan  bahwa:  bidang  teknik  dan pendidikan  merupakan  program  studi  –  bidang
terbanyak, diikuti dengan bidang sosial, kesehatan dan ekonomi.  Sementara  bidang  seni  dan  bahasa mempunyai  jumlah  yang  kecil.    Banyaknya  program studi  di  bidang  teknik  seharusnya  mampm  menjawab kebutuhan  tenaga  kerja  di  bidang  tersebut  yang diperkirakan  akan  meningkat  mengingat  besarnya potensi sumberdaya alam Indonesia.

## Grafik 3 Jumlah Program Studi - per Bidang dari Perguruan Tinggi di Indonesia, 2015
Berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  PII (Persatuan  InsinyurIndonesia,  bahwa  hingga  tahun 2015  dibutuhkan  sebanyak  211.124  insinyur  dari semuajurusan.  Jumlah  ini  akan  meningkat  pada periode  2011-2020  menjadi  336.878  insinyur  dan meningkat lagi menjadi 546.075 insinyur pada periode 2021-2025 2 .  Para  insinyur  ini  dibutuhkan  untuk mengisi  kebutuhan  implementasi  proyek  koridor ekonomi, konektivitas dan peningkatan kapasitas SDM Iptek.  Jika  kita  tidak  siap  dengan  jumlah  dan  kualitas insinyur  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan berbagai  proyek  pembangunan,  maka  pada  tahun 2015,  ketika  telah  dilaksanakannya  liberalisasi mobilitas  tenaga  kerja  insinyur  di  negara-negara ASEAN,  kesempatan  ini  akan  diisioleh  para  insinyur asing.
Untuk  mengisi  kebutuhan  tenaga  kerja,  sebetulnya sudah  terdapat  berbagai  kebijakan  dan  program, diantaranya adalah layanan pendidikan tinggi bermutu dan  berdaya  saing  Internasional  dan  berkesetaraan melalui  lima  program  utama  yaitu  peningkatan  akses, peningkatan  mutu,  peningkatan  relevansi,  daya  saing dan peningkatan tata kelola 3 . Komitmen pemerintah di
2 Engineer Monthly,November 2011, no.52. www.pii.or.id
3 Renstra Kemendikbud-Dirjen Dikti 2010-2014.
sektor  pendidikan  juga  terlihat  dari  peningkatan investasi  yang  drastisdan  melembagakan  reformasi- reformasi pentingdi semua tingkat pendidikan. Hal ini telah  terbukti  meningkatkan  akses,  khususnya  bagi kelompok  miskin  di  tingkat  pendidikan  menengah. Jumlah  mahasiswa  meningkat  dua  kali  lipat  dalam lima  tahun  terakhir.  Rencana  perluasan  dan  target  – target  yang  ditetapkan  juga  cukup  agresif,  misalnya  - meningkatkan  hingga  tiga  kali  lipat  jumlah  siswa dalam program-program teknis kejuruan dan meningkatkan  jumlah  kandidat  doktoral  hingga  lima kali  lipat  pada  tahun  2025,  mendirikan  akademi komunitas  di  setiap  kabupaten  dan  meningkatkan beasiswa serta partisipasi dalam pendidikan menengah atas  untuk  memperluas  basis  mahasiswa  baru  yang mendaftar  ke  Perguruan  Tinggi(PT)  untuk  mendekati pencapaian  target  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) sebesar 30 persen pada tahun 2014.
Meskipun  demikian,  dalam  realitasnya  lulusan  SMA masih terbatas pilihannya karena tingginya biaya yang dibutuhkan  untuk  melanjutkan  ke  PTdan  ketatnya persaingan  untuk  masuk  ke  PTN.  Pemerintah sebetulnya  telah  mensubsidi  PTN  untuk  semua komponen  biaya  operasional,  gaji  dosen  dan  tenaga kependidikan,  investasi  serta  biaya  pengembangan. Untuk PTS, dukungan pemerintahhanya dalam bentuk tunjangan profesional untuk dosen, tunjangan kehormatan  untuk  guru  besar,  dan  investasi  serta pengembangan.    Hali  ini  cenderung  membuat  biaya pendidikan  tinggi  menjadi  masih  mahal,  sehingga menghambat  peningkatan  partisipasi  lulusan  SMA untuk  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi.  Di  samping itu,  menurut  keberadaan  PT,  lebih  dari  setengah  dari keseluruhan  program  studi  di  Indonesia  terdapat  di Jawa  dan  Bali,  sehingga  menghambat  pemerataan capaian pendidikan tinggi.
Kondisi  di  atas  berimplikasi  terhadap  kualitas angkatan  kerja  di  Indonesia.  Berdasarkan  data Sakernas,  BPS,  bahwa  dalam  lima  tahun  terakhir angkatan kerja Indonesia masih cenderung berpendidikan  rendah.  Pada  tahun  2009,  angkatan kerja  yang  bependidikan  SD  ke  bawah  mencapai sekitar  separuhnya  (50,4  persen).  Sebaliknya  pada jenjang pendidikan sarjana masih kurang dari 5 persen. Pada  kurun  waktu  lima  tahun  berikutnya  yaitu  tahun 2014, angkatan kerja sarjana sudah meningkat menjadi sekitar  7  persen.  Akan  tetapi  yang  berpendidikan  SD ke bawah masih relatif besar meskipun telah menurun menjadi kurang dari 50 persen yaitu sekitar 45 persen. Demikian  pula  kualitas  penduduk  yang  berstatus bekerja  pada  tahun  2014  yang  berpendidikan  SD  ke bawah  sekitar  54  persen,  dan  sedikit  menurun  pada tahun  2015  menjadi  550  persen.  Sebaliknya  pada
jenjang  pendidikan  tinggi  (sarjana)  pada  tahun  2014 sebesar  8,3  persen  dan  telah  meningkat  menjadi  9,5 persen pada Agustus tahun 2015 dari sekitar 114, 8 jta penduduk  yang  bekerja.  Selain  rendahnya  kualitas angkatan  kerja  dan  penduduk  yang  bekerja,  persoalan ketenagakerjaan  juga  dihadapkan  oleh  rendahnya kesempatan  kerja  yang  layak.  Hal  itu  diindikasikan oleh  besarnya  pekerja  sektor  informal  sebesar  66 persen  pada  Agustus  2015.  Demikian  pula  proporsi pekerja  rentan  juga  masih  cukup  besar  yaitu 68.070.000 tenaga kerja atau sekitar 59,4  persen pada 2014.
Rendahnya kesempatan kerja juga terlihat dari tingkat pengangguran, meskipun pengangguran terbuka relatif rendah  dan  telah  mengalami  penurunan  dalam  kurun waktu 5 tahun terakhir menjadi 5,94 persenpada tahun 2014.  A kan  tetapi  pada  Agustus  2015  mengalami peningkatan kembali menjadi 6,16 persen. Pengangguran mrnjadi persoalan serius terutama pada kelompok  umur  muda  (15–24  tahun)  dengan  tingkat pengangguran  terbukapada  2014  masih  tinggi  (22,2 persen)  atau  hampir  mencapai  4  kali  lipat  dari pengangguran penduduk secara umum.  Demikian pula pengagguran  pemuda  yang  berpendidikan  sarjana bahkan persentasenya juga tinggi, yaitu mencapai 25,4 persen pada Agustus 2015 (BPS, 2015)
Besarnya penggguran pemuda berpendidikan, berkaitan  juga  dengan  persoalan  relevansi  pendidikan dengan  dunia  kerja,  khususnya  perguruan  tinggi, menurut  studi  Bank  Dunia  (2014)  tentang  sistem pendidikan  tinggi,  menunjukkan  bahwa  :  Perguruan Tinggi  (PT)  tidak  dengan  sendirinya  merespon tuntutan  akan  tenaga  terampil  dalam  pasar  tenaga kerja. Ini merupakan salah satu diskoneksi utama yang lazim  teridentifi  kasi  disebagian  besar  negara-negara Asia.  Perguruan  Tinggi  cenderung  merespon  “klien” mereka  yaitu:  mahasiswa  dan  calon  mahasiswa. Perguruan  tinggi  juga  cenderung  merespon  pemilik perguruan  tinggi  dan  regulator.  Jadi  apabila  tuntutan mahasiswa  tidak  sejalan  dengan  pasar  tenaga  kerja atau apabila  kerangka  regulasi  menghambat  PT  untuk merespon  tuntutan  “klien”,  sistem  pendidikan  tinggi tidak  akan  merespon  tuntutan  pasar  tenaga  kerja. Kondisi  ini  tentu  berpengaruh  signifikan  terhadap terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Gambaran  kualitas  angkatan  kerja,  dan  pekerja  yang relatif rendah serta terbatasnya kesempatan kerja yang layak  dan  produktif  sebagaimana  dikemukan  tentu memberikan  tantangan  berat  bagi  Indonesia  yang sedang  menghadapi  peluang  tercapainya  bonus demografi,  karena  apabila  berbagai  prasyarat  seperti
kulitas  SDM  yang  tinggi  dan  kesempatan  kerja  layak tidak  tercapai,  maka  peluang  yang  ada  akan  berubah menjadi bencana. Sementara itu pada saat yang sama, arus  globalisasi  termasuk  Masyarakat  Ekonomi ASEAN telah diberlakukan.

## KESENJANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI  DAN  KEBUTUHAN  TENAGA  KERJA DI ERA GLOBAL
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa kebutuhan  tenaga  kerja  di  era  global  adalah  pasokan dan  permintaan  tenaga  kerja  di  suatu  daerah  atau negara  yang  dipengaruhi  oleh  situasi  global  karena dunia telah terkoneksi, disertai peningkatan permintaan  tenaga  kerja  terampil  dan  transisi  ke ekonomi  berbasis  pengetahuan.Relevansi  perguruan tinggi  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja    diantaranya dilihat  dari  kuantitas  (jumlah)  maupun  kualitas (kualifikasi  yaitu  tingkat  atau  jenjang  pendidikan maupun  bidang  /  jurusan  pendidikan).  Hasil  prediksi oleh McKinsey  Global  Institute  (MGI) bahwa  pada tahun  2030,  permintaan  untuk  tenaga  kerja  semi terampil  apalagi  tenaga  terampil  di  pasar  global  akan sangat  tinggi.  Diproyeksikan,  permintaan    pekerja berpendidikan  sarjana  pada  tahun  2030  meningkat lebih  dari  tiga  kali  lipat  dari  tahun  2010,  sementara tenaga  kerja  semi  terampil  dengan  kualifikasi pendidikan  sekolah  menengah  meningkat  hampir  dua kali  lipat  pada  tahun  2030.  Di  samping  itu, diperkirakan  pula  bahwa  pada  tahun  2030  sektor  jasa akan  mensyaratkan  90  persen  tenaga  kerja  semi terampil  dan  terampil,  di  banding  dengan  sektor industri  yang  hanya  mensyaratkan  sekitar  80  persen dan  sektor  pertanian  hanya  40  persen  tenaga  kerja semi terampil dan terampil.
Lebih  lanjut  diprediksi  pula  bahwa  kebutuhan  tenaga kerja  per  jenjang  pendidikan  pada  tahun  2030 Indonesia akan kekurangan 2 juta tenaga kerja sarjana, khususnya  di  bidang  sains  dan  insinyur.  Dampaknya sektor-sektor  indstri,  pertambangan,  konstruksi  dan jasa  profesional  akan  kesulitan  dalam  mengisi  sekitar 40-50  persen  posisi  tenaga  sarjana  yang  diperlukan. Selain  itu  industri  perhotelan,  restoran  dan  ritel  yang membutuhkan  35  persen  tenaga  kerja  berpendidikan menengah  juga  akan  mengalami  persoalan  berat, karena  kekurangan  sekitar  10  juta  tenaga  kerja. Sebaliknya pada pendidikan menengah kejuruan justru terjadi  kelebihan  13  juta.    Proyeksi  ini  menimbulkan keraguan  bagi  pemerintah  yang  telah  mencanangkan kebijakan  70  persen  sekolah  menengah  kejuruan (Gambar  1).  (Oberman,  Raol,  McKinsey  Global Institute, 2012). Adanya kekurangan tenaga kerja baik semi  terampil  dan  tenaga  kerja  terampil  d  Indonesia,
sangat  dimungkinkan  akan  diisi  oleh  tenaga  kerja asing, apalagi dalam era global.

## Gambar 1.
Kebutuhan Vs Ketersediaan Tenaga Kerja ,

## Proyeksi 2030
Pasar kerja di era global, dalam konteks regional yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN  atau secara umum lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah  disepakati  pada  akhir  Desember  tahun  2015  ini dan  telah  diberlakukan.      Piranti  legal  terkait  dengan berlakunya  MEA  ,  adalah    MRA (Muual  Recognition Agrrement )  dan  MRA Framework di  8  (delapan) bidang  yaitu  (1)  MRA  untuk  jasa  teknik;  (2)  arsitek; (3)  jasa  perawatan;  (4)  praktisi  medis;  (5)  praktisi gigi/dokter  gigi;  (6)  jasa  akuntan;  (7)  penyigian (surveying),  sebagai  rujukan  utama  dalam  menjamin mobilitas  tenaga  kerja  terampil.  Di  samping  itu  juga terdapat    AEC Blue  Print yang  secara  jelas  mengatur keleluasaan  mobilitas  tenaga  kerja  terampil  di ASEAN.  Meskipun  dalam  realitas  juga  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keleluasaan mobilitas tenaga kerja terampil diantaranya  disparitas upah dan kesempatan kerja; lingkungan sosial-budaya dan  bahasa  serta  faktor  kebijakan  yang  berlaku  di setiap negara anggota.
Laporan  terbaru  dari  ADB  dan  ILO  mengungkapkan bahwa  MEA  diharapkan  dapat  memperluas  pekerjaan di  sector  perdagangan  dan  angkutan,  bangunan, industri  logam,  kimia  dan  tekstil  namun  mengurangi pekerjaan  di  sektor  pengolahan  makanan.  Seiring dengan  dampak  sektoral  ini,  proyeksi  menunjukkan bahwa antaratahun 2010 hingga 2025, pekerjaan yang membutuhkan  keterampilan  tinggi  di  Indonesia  akan meningkat  sebesar  55,7  persen,  dan  secara  khusus,
permintaan  absolut  terbesar  adalahuntuk  pekerjaan berkerampilan menengah (ILO, 2015).
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  MEA,  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Keliat  et.al  (2013)  tentang pemetaan  tenaga  terampil  indonesia  dan  liberalisasi jasa  ASEAN,  mendapatkan  temuan  bahwa  secara
umum,  dari  segi  kuantitas  sumber  daya  manusia, hampir  semua  sektor  (insinyur,  arsitek,  perawat, dokter, dokter gigi, dan akuntan) memiliki kekurangan jumlah  tenaga  profesional  di  bidang  tersebut.    Untuk tenaga  kerja  -  insinyur,  kuantitas  sangat  kurang, idealnya  ada  2  juta  insinyur  di  Indonesia,  namun  saat ini  hanya  tersedia  600-700  ribu.    Berkaitan  dengan persoalan  jumlah  atau  ketersediaan  untuk  pemenuhan kebutuhan  insinyur  di  dalam  negeri,  Indonesia  masih sangat  kekurangan  insinyur.  Data  Persatuan  Insinyur Indonesia  (PII)  menyebutkan  bahwa  populasi  sarjana teknik  di  Indonesia  jika  dibandingkan  dengan Malaysia  terpaut  cukup  jauh.  Data  pada  grafik  4 menunjukkan jumlah sarjana teknik di Indonesia per 1 juta  penduduk  terendah  dibanding  negara-negara lainnya.  Bahkan  Vietnam  memiliki  lebih  banyak sarjana  teknik  yaitu  sekitar  9,037  sarjana.  Sedangkan untuk  kawasan  Asia  Timur,  Korea  memiliki  tingkat jumlah sarjana teknik yang sangat memadai.
Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan kuantitas insinyur masih  terbatas,  apalagi  bila  diproyeksikan  di  tahun- tahun  mendatang,  kebutuhan  akan  sarjana  teknik  di Indonesia akan semakin meningkat namun pemenuhannya  tidak  dapat  mengimbangi  kebutuhan yang ada.
Persatuan
Insinyur Indonesia memproyeksikan  bahwa  hingga  tahun  2030  jika  tidak ada  perubahan  kebijakan  pendidikan  yang  mampu mendorong  tumbuhnya  sarjana  teknik  dengan  pesat, maka  tiap  tahunnya  Indonesia  kekurangan  sekitar 15.000  insinyur  dan  kekurangan  tersebut  akan  diisi oleh tenaga asing. (PII) 2013. Sementara itu berkaitan dengan  kualitas  untuk  pendidikan  teknik  yang  ada  di Indonesia,  dibanding  dengan  negara-negara  lain  di ASEAN,  di  Singapura  dan  Malaysia  misalnya, universitas-universitasnya sebagian besar telah
berstandar internasional – dikenal dengan ABET (Acreditation
Board Engginering and Technology )  yang    berasal  dari  Amerika  Serikat  dan resmi  sebagai  standar  dalam  program-program  ilmu teknik dan komputer di dunia. Di Indonesia perguruan tinggi  yang    memperoleh  akreditasi  ABET  masih
terbatas,  yaitu  Institut  Teknologi  Bandung, Teknik Lingkungan,  Teknik  Industri,  dan  Teknik  Informatika kini  telah  berhasil  menyusul  prestasi  Teknik  Elektro, Teknik  Kimia,  Teknik  Fisika,  dan  Teknik  Kelautan. Maka, kini ada enam program studi di ITB yang resmi terakreditasi  oleh  ABET, tetapi  masih  terbatas  di jurusan  Teknik  Elektro 4 .  Untuk  perguruan  tinggi swasta  Universitas  Bina  Nusantara  baru  memperoleh akreditasi  ABET  pada  tahun  ini  khususnya  untuk jurusan  Teknik  Sipil  dan  elektro  dan  Komputer 5 . Selain  itu,  durasi  penyelenggaraan  pendidikan  teknik di  Indonesia  yang  hanya  empat  tahun  juga berkontribusi  pada  rendahnya  kualitas  lulusan  yang dihasilkan.  Di  luar  negeri,  durasi  minimal  untuk program sarjana teknik adalah lima tahun.
Kesenjangan antara  ketersediaan tenaga kerja terdidik dan  terampil  dengan  permintaan  tenaga  kerja  juga terjadi  di  beberapa  sektor  yang  menjadi  bagian  dari delapan  Sektor  MRA  dan  MRA  Framework.  Hasil kajian  Keliat  et.al  (2013)  juga  menunjukkan  bahwa pada sektor  -  jasa  dokter   masih  terdapat  kesenjangan antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  serta  adanya persoalan distribusi jasa dokter yang masih terpusat di Pulau  Jawa  dan  Sumatera  dan  standar  kompetensi yang berbeda dengan negara ASEAN lainnya.   Untuk perawat  masih  mengalami  kekurangan  baik  dari  sisi kuantitas  maupun  kualitas,  termasuk  dalam  aspek bahasa.      Untuk  sektor  jasa  akintansi, jumlah  akuntan publik  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  beberapa negara  ASEAN;  jumlah  Akuntan  Publik  di  Indonesia tidak bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun.
4 http://www.itb.ac.id/news/4513.xhtml
5 http://binus.ac.id/2015/09/binus-university-kampus-swasta-pertama-yang- meraih-akreditasi-international-abet/

## Grafik 4.

## Jumlah Sarjana Teknik per 1 Juta Penduduk di beberapa Negara
Sumber : Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 2013
Dalam  hal  kualitas,  pasar  lebih  menyukai  jasa  KAP global  yang  dianggap  lebih  memenuhi  standar internasional.
Kurangnya  tenaga  kerja  berpendidikan  dan  terampil juga dikemukakan dalam laporan tren ketenagakerjaan dan sosial tahun 2014 (ILO, 2015) bahwa: permintaan akan  tenaga  kerja  berpendidikan  tinggi  melampaui tersedianya  tenaga  kerja  berpendidikan  tinggi  yang ada.  Di  sisi  lain,  terdapat  ketersediaan  atau  suplai tenaga  kerja  yang  berlebihan  untuk  tenaga  kerja  yang berpendidikan  SLTP  dan  SLTA  umum  dibandingkan jumlah  lowongan  kerja  yang  membutuhkan  latar belakang pendidikan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan  dan  kebutuhan  atau  permintaan  akan tenaga  kerja.  Ketidaksesuaian  keterampilan,  dapat dilihat  melalui  indikator  tentang  pendidikan    tertinggi yang ditamatkan dan jenis pekerjaan.
Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, analisa tentang pekerja  yang  melebihi  syarat  atau  kualifikasi,  tidak memenuhi  kualifikasi  dan  sangat  cocok  berdasarkan pekerjaan  dan  pendidikan  tertinggi  yang  ditamatkan pada Agustus 2014. Dalam tabel tersebut, ketidaksesuaian  keterampilan  dimaksudkan    sebagai pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang terlalu tinggi  atau  terlalu  rendah  dari  apa  yang  dibutuhkan oleh  pekerjaan  tertentu.  Jabatan  termasuk  manajer, tenaga  profesional  dan  teknisi  profesional  ditetapkan sebagai  pekerjaan  yang  membutuhkan  keterampilan tinggi  dan  pendidikan    perguruan  tinggi  dan  banyak posisi  ini  diisi  oleh  mereka  yang  tidak  memenuhi syarat. Sedangkan pekerjaan seperti juru tulis, pekerja layanan  dan  penjualan,  pekerja  terampil  di  sektor pertanian, pedagang dan buruh produksi membutuhkan pendidikan  sekunder.  Sebagian  besar  pekerjaan  ini juga  diisi  oleh  pekerja  yang  tidak  memenuhi  syarat, kecuali  juru  tulis,  di  mana  banyak  di  antaranya  yang berpendidikan  universitas  dan  oleh  karena  itu dianggap  melampaui  syarat  untuk  jenis  pekerjaan tersebut  dan  proporsinya  mencapai  39  persen. Sedangkan pekerjaan dasar dianggap sebagai pekerjaan  yang  membutuhkan  keterampilan  rendah dan  dapat  diisi  oleh  mereka  yang  memiliki  latar belakang SD atau kurang. Sekitar 22 persen pekerja di pekerjaan  dasar  dianggap  melebihi  kualifikasi. (ILO,2015)
Tabel 1.  Ketidaksesuaian  keterampilan  berdasarkan jenis  pekerjaan  dan  pendidikan  tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2014 (persen) No Jenis Pekerjaan Tidak memenuhi syarat Sangat sesuai Melampaui syarat 1 Legislator, pegawai senior dan manajer 49,0% 51,0% NA 2 Tenaga profesional 22,7% 77,3% NA 3 Teknisi dan tenaga profesional perusahaan 52,5% 47,5% NA 4 Tenaga tata usaha di kantor 6,5% 54,3% 39,1% 5 Tenaga penyedia jasa dan pasar serta tenaga penjualan 58,7% 35,7% 5,5% 6 Buruh tani dan perikanan terampil 88,9% 10,3% 0,8% 7 Tenaga pengrajin dan tenaga perdagangan terkait 72,4% 25,9% 1,6% 8 Operator pabrik dan mesin serta perakit 55,5% 42,0% 2,5% 9 Pekerjaan dasar NA 78,0% 22,0% Total 56.0 % 37.0 % 7.0 %.
Sumber : ILO, 2015
Ketidaksesuaian  atau  kesenjangan  antara  permintaan dan  penawaran  tenaga  kerja  juga  dapat  dilihat  dari angka  pengangguran  terbuka,  khususna    di  kalangan muda yang mempunyai persoalan yang lebih serius  di Indonesia.  Angka  pengangguran  terbuka  penduduk usia muda (15-24 tahun) termasuk tinggi di Indonesia, terutama  kaum  muda  dengan  tingkat  pendidikan menengah    dan  perguruan  tinggi    (Tabel  2).  Jumlah penduduk  usia  muda  mencapai  lebih  dari  50  persen penduduk  yang  menganggur  dan  sebagian  besar belum pernah bekerja sebelumnya. Hal itu kemungkinan juga berkaitan dengan adanya lowongan kerja  yang  mensyaratkan  “pengalaman  kerja”, sehingga    pemuda  yang  baru  saja  lulus  relatif  sulit mendapatkan pekerjaan. Peluang pemuda berpendidikan  di  Indonesia  untuk  menganggur  lebih besar  dibandingkan  yang  kurang  berpendidikan. Meskipun  demikian,  kaum  muda  dengan  latar belakang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  cenderung mencari pekerjaan secara aktif, dan ini mungkin terkait dengan  lebih  besarnya  kemungkinan  mereka  untuk memenuhi kriteria lowongan pekerjaan yang ditetapkan  pengusaha  di  masa  mendatang.  Sebagai
perbandingan,  pada  Februari  2015  sekitar  17,9  persen pemuda  menganggur  termasuk  kategori  sudah  putus asa  mencari  pekerjaan.  Sebagian  besar  penganggur terbuka  yang  putus  asa  memiliki  latar  belakang pendidikan  SLTP  atau  lebih  rendah.  Hal  ini menunjukkan  pentingnya  peran  pendidikan  bagi kalangan  penduduk  pengangguran.  Secara  umum, situasi  ini  menegaskan  pentingnya  upaya  untuk menunda  masuknya  pemuda  ke  dalam  pasar  tenaga kerja  dan  mendukung  partisipasi  mereka  dalam  dunia pendidikan  dan  pelatihan  yang  responsif  terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja.
Tabel 2.  Pengangguran menurut pendidikan yang
ditamatkan dan kelompok umur, Febuari 2015 No Pendidikan yang Ditamatkan Jumlah penganggur Tingkat penganggur 15-24 25 + 15-24 25 + 1 Tidak sekolah 23,601 100,702 13,5 % 2,1 % 2 Tidak tamat SD 217,953 385,241 18,3 % 2,2 % 3 SD 608,794 711,598 16,6 % 2,4 % 4 SMP 819,091 831,296 14,8 % 4,7 % 5 SMA-Umum 1,032,599 729,812 20,2 % 4,4 % 6 SMA- Kejuruan 842,909 331,457 19,9 % 3,8 % 7 Diploma I, II, III 143,517 110,795 21,5 % 4,1 % 8 Universitas 272,419 292,983 25,4 % 3,1 % 9 Total 3,960,883 3,493,884 18,3 % 3,3 %
Sumber : BPS, 2015, Keadaan Angkatan Kerja, Febuari 2015.
Berdasarkan  berbagai  analisis  di  atas,  adanya  ketidak sesuaian  antara  keterampilan  berdasarkan  jenis pekerjaan  dan  pendidikan  tertinggi  yang  ditamatkan, serta  besarnya  pengangguran  penduduk  usia  muda yang berpendidikan tinggi memang tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya relevansi lulusan perguruan  tinggi  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  di  era global.  Terdapat  faktor  lain  yang  berpengaruh diantaranya    adalah  relatif  rendahnya  upah  yang ditawarkan  pada  satu  sisi  dan  di  isi  lain  adanya “ reservation  wage ”  para  pencari  kerja  yang  relatif tinggi.  Upah  reservasi  adalah  tingkat  upah  yang diharapkan  dari  pencari  kerja  yang  berpengarh terhadap  pilihan  untuk  mendapatkan  pekerjaan. Brown dan Taylor (2008) menjelaskan bahwa seorang pencari kerja yang memiliki human capital investment yang  besar  cenderung  mempunyai  aspirasi  terhadap pekerjaan  yang  tinggi,  yang  berdampak  pada reservation  wage yang  tinggi,  sehingga  menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan di pasar kerja. Dengan demikian,  semakin  tinggi  pendidikan  akan  semakin tinggi pula reservation wage -nya sehingga kemungkinan  mendapatkan    pekerjaan  semakin  kecil. Biasanya  penetapan  upah  reservasi  yang  tinggi dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mendapatkan
dukungan  keluarga  sehingga  mampu  membiayai kehidupan  selama  mengaggur.  Hal  ini  berkontribusi terhadap  tingginya  pengagguran  terdidik  pemuda. Upah  resevasi  biasanya  juga  dikaitkan  dengan lamanya  masa  menganggur  atau  periode  tenggang waktu mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan  studi  tentang  transisi  dari  pendidikan tinggi  ke  dunia  kerja  atau  yang  disebut  sebagai “ tracer  study ", baru dijalankan di beberapa perguruan tinggi  negeri.  Secara  umum  rata-rata  lama  mencari kerja  atau  lama  mendapatkan  pekerjaan  dari  alumn perguruan  tinggi  negeri  relatif  singkat.  Hasil tracer study yang  dilakukan  oleh  ITB  pada  tahun  2015 menunjukkan bahwa dari total 1360 orang alumni ITB yang  mencari  kerja,  rata-rata  lama  waktu  pencarian kerja  adalah  3,3  bulan.  Sementara  hasil tracer  study yang dilakukan oleh  UI Tahun 2014 , rata-rata 3 bulan untuk  S1  reguler  dan  S1  nternasional  hanya  1  bulan. Demikian  pula  hasil tracer    study dari  UGM  rata-rata lulusan  memperoleh  pekerjaan  pertama  kali  juga cukup  singkat  yaitu  hanya  dalam  waktu  2,3bulan. Singkatnya  waktu  mendapatkan  pekerjaan  pertama kali dari alumni perguruan tinggi tersebut menunjukkan relatif mudahnya mendapatkan pekerjaan  serta  hambatan  terkait  dengan  “ reservation wage” tinggi yang ditetapkan oleh pencari kerja

## KESIMPULAN
Indonesia  saat  ini  sedang  memasuki  tahap  perubahan struktur  umur  penduduk  yaitu  memiliki  jumlah penduduk  usia  produktif  atau  usia  kerja  yang  lebih besar  dibandingkan  penduduk  usia  non  produktif.  Hal ini  berpotensi  dalam  memperoleh  peluang  bonus demografi  yaitu  suatu  keuntungan  ekonomi  akibat menurunnya  rasio  ketergantungan  yaitu  jumlah    atau proporsi  penduduk  usia  produktif  yang  menanggung sekitar  separuh  atau  kurang  penduduk  usia  non produktif.  Hal itu tentunya dengan berbagai prasyarat diantaranya  meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja berkualitas,  meningkatnya  perempuan  dalam  pasar kerja,  meningkatnya  tabungan  masyarakat  (penduduk usia produktif) serta ketersediaan lapangan/ kesempatan  kerja  yang  layak  dan  produktif.    Untuk mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan peluang bonus demografi tersebut, pemerintah perlu meningkatkan  dan  memperluas  investasi  di  bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan.  Hal itu sangat penting  berkaitan  dengan  persoalan  kekurangan pekerja  trampil  dan  kelebihan  tenaga  kerja  non terampil.
Mengurangi  kesenjangan  dan  ketidaksesuaian  antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja
berpendidikan  dan  terampil    semakin  penting  dalam memperkuat daya saing dan produktivitas perekonomian Indonesia apalagi kesepakatan Masyaraat Ekonmi ASEAN sudah mulai diimplementasikan.  Berbagai  bentuk  ketidaksesuaian keterampilan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas selalu  ada  di  pasar  tenagakerja,  akan  tetapi  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  cukup  kompleks karena  banyak  faktor  yang  berpengaruh  terhadap penawaran  dan  permintaan.    Peningkatan  di  bidang sistem  pendidikan  dan  pelatihan  akan  membantu Indonesia  dalam  melengkapi  angkatan  kerjanya dengan  keterampilan  teknis  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi  permintaan  pasar  tenaga  kerjadi  masa sekarang  maupun  masa  depan.  Tindakan  ini  perlu mencakup penyediaan system pendidikan dan pelatihan yang  melibatkan  sinergi berbagai pemangku kepentingan  untuk  mengantisipasi  kebutuhan  akan keterampilan  di  masa  mendatang  serta  meningkatkan aksesabilitas dan relevansi lembaga-lembaga pendidikan  tinggi,  diantaranya  melalui  kerjasama perguruan  tinggi  dengan  dunia  usaha  dan  dunia industri baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sinergi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  di  atas, dibutuhkan    komitmen  dan  kerja  nyata  dari  ketiga aspek  yang  disebut  sebagai Triple  Helix ,  menurut Kadiman  (2005)  meliputi A  (academician),  B (businessman),  dan  G  (government). Triple  helix merupakan salah satu solusi dari kendala-kendala yang dihadapi  termasuk kesenjangan antara permintaan dan penawaran  tenaga  kerja  terdidik  dan  terampil. Triple helix mewadahi  terciptanya  kolaborasi  mutualisme antara  ketiga  pihak  yang  terlibat  didalamnya, khususnya  lebih  berfokus  ke  depan  pada  peningkatan kualitas SDM – tenaga kerja yang lebih berdaya saing melalui    pembekalan  lulusan  pendidikan  dan  pekerja dengan  keterampilan  teknis  yang  tepat  dan  perilaku profesional yang dikehendaki oleh dunia usaha  untuk mendukung investasi yang substansial di sektor-sektor utama.    Ketiga  pemangku  kepentingan  tersebut  juga perlu  melakukan  prediksi  dan  pemetaan  –  kebutuhan tenaga  kerja  d  semua  sektor  menurut  jenjang ketrampilan  dan  bidang  ketrampilan,  sehingga perguruan  tinggi  dan  lembaga  pelatihan  terkait  dapat menindak  lanjuti  hasil  pemetaan  tersebut  dalam perencanaan bidang –jurusan yang diperlukan maupun target-target  lulusan  dengan  dukungan  kebijakan  oleh pemerintah.
Peningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  juga  perlu dilakukan  pada  semua  tingkat  pendidikan  dan  fungsi pusat-pusat  pelatihan  termasuk  pelatihan  di  tingkat perusahaan  untuk  menutup    kesenjangan  tenaga terampil.  Pengembangan  keterampilan  juga  akan
membantu Indonesia memanfaatkan beberapa kesempatan yang muncul dari meningkatnya permintaan  produk  kelas  menengah  dan  bersaing dengan para mitranya di ASEAN. Tanpa keterampilan yang tepat dari pekerja yang masuk ke angkatan kerja, produk  impor  akan  terus  menjadi  lebih  kompetitif dibanding  produksi  dalam  negeri  dalam  memenuhi permintaan  akan  produk-produk  dan  layanan  dengan kualitas  lebih  tinggi  dari  kelompok  menengah Indonesia  yang  jumlahnya  semakin  meningkat. Sehingga  Indonesia  bukan  hanya  menjadi  sasaran pasar  yang  besar  atau  konsumen  tetapi  mampu menjadi  negara  produsen  yang  mampu  menciptakan kesempatan kerja.
Dalam  konteks  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,  perlu didorong  upaya peningkatan  daya saing tenaga kerja di  8  sektor  yang  telah  disepakati  dalam  MRA  dan MRA  Framework  sesuai  dengan  keadaan  di  masing- masing  sektor  tersebut  termasuk  melalui  sertifikasi yang mulai digalakkan. Termasuk pembuatan mekanisme  yang  dapat  memberikan  insentif  yang lebih  nyata  jika  profesi-profesi  di  delapan  sektor memiliki sertifikasi ASEAN

## DAFTAR PUSTAKA
Di  Gropello,  Emanuela,  Aurelien  Kruse,  Prateek  Tandon. 2011  , Skills  for  the  labor  market  in  Indonesia  : trends in demand, gaps, and supply , World Bank.
Dobbs,  Richard;  Madgavar,Anu;  Barton,  Dominic;  Labaye,
Eric.  2012, The  World  At  Work:  Jobs,  Pay  and Skills  For  3.5  Billion  People ,  McKinsey  Global Institute
Gibbons, Michael. 1998, Higher Education Relevance in the 21st Century, World Bank. Diakses dari http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/W DSP/IB/2000/07/19/000094946_9912220532351/R endered/PDF/multi_page.pdf pada 2 Agustus 2014 Oberman, Raoul; Dobbs, Richard; Budiman, Arief;Thomson,  Fraser;  Rosse,  Morten.  2012, The Archipelago  Economiy  :Unleashing  Indonesia’s Potensial , McKinshey & Company.
Handayani,  Titik.  2008,  Dinamika  Pendidikan  Dalam Konteks  Desentralisasi  dan  Globalisasi,  dalam Nagib  dan  Tjiptoheriyanto  (ed) Pengembangan SDM : Diantara Peluang dan Tantangan , Jakarta : Yayasan Obor.
Kadiman,  Kusmayanto.  2005. The  Triple  Helix  and  The Public. Dipresentasikan pada Seminar on Balanced Perspective in Business Practices, Governance, and Personal Life. Jakarta
Keliat,  Makmur,  et.al.  2013, Pemetaan  Tenaga  Terampil Indonesia  dan  Liberalisasi  Jasa  ASEAN Laporan Penelitian. Jakarta: ASEAN Study Center Universitas  Indonesia  bekerja  sama  dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kolopaking,  L.M.  2009.  Mengatasi  Pengangguran  melalui Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Makalah  Lokakarya  Nasional  Upaya Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Sektor  Pangan  dan Ketenagakerjaan. Bogor : IICC.
Kustono.  Djoko.    2007.  Urgensi  Sertifikasi  Guru.  Makalah Seminar Nasional dalam Rangka Dies UNY ke-43 tanggal 5 Mei 2007.Yogyakarta.
Lie,  Anita.  2007,  Pendidikan  Dalam  Dinamika  Globalisasi, dalam Pendidikan  Manusia  Indonesia. Jakarta:
Penerbit Kompas
OECD.  2011, Education  at  a  Glance:  OECD  Indicators.
Diakses dari www.oecd.org/edu/eag2011 Publishing.http://dx.do i.org/10.1787/9789264177338-en  pada  4  Januari 2012.
OECD.  2012, Better  Skills,  Better  Jobs,  Better  Lives:  A Strategic Approach to Skills Policies, OECD
Rudiger, Katerina. 2008. Towards a Global Labour Market?
Globalisation  and  the  Knowledge  Economy, London:  The  Work  Foundation.  Diakses  dari www.theworkfoundation.com pada 5 Januari 2014
Teichler,  Ulrich.  1999.  Research  on  the  relationship between  higher  education  and  the  world  of  work: past  achievements,  problems  and  new  challenges. Higher Education Vol 38: 169-190
Unesco. 2015. Education for the Future  Key Considerations for  the  Development  of  the  Post  2015  Agenda. Diakses
dari http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002219/22
1909E.pdf. Pada 2 Febuari 2014
United  Nations  Development  Group  (UNDG).  2013. Growth  and  Employment    in  the  post-2015
Agenda. Diakses dari, Final%20Report-
%20Consultations%20on%20Growth%20and%20 Employment%20(1).pdfww.worldwewant2015.org /employment. Pada  2 Febuari 2014.