## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3128/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) Dalam  Penanganan Covid-19 Kota Bima Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Munir 1 , Sukirman 2 , Arif Rahman Hakim 3
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima
2 Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima
Article Info Abstract Article history: Received : 11 Maret 22022 Publish: 22 Maret 2022 This study aims to determine and understand whether PSBK is by the provisions of the legislation and to determine the impact of PSBK implementation in Bima City. The nature of the research is empirical legal research. The approach used is interdisciplinary.  The  data  sources  are  sourced  from  primary  legal  materials,
secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  results of the  study show that there is a discrepancy between PSBK and statutory regulations, namely, the  legislation only recognizes  PSBB and does not recognize PSBK as  in  Law Number  6  of  2018  concerning  Health  Quarantine  and  in  Regulation  of  the Minister of Health Number 9 of 2020 concerning PSBB Guidelines, then there is a  lack  of  synchronization.  ,  comprehensive  disharmony  and  multiple interpretations  between  Law  Number  4  of  1984  concerning  Outbreaks  of Infectious Diseases and Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Outbreaks of Infectious Diseases, and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. Furthermore, there are impacts caused by the PSBK both legally, economically, and socially.
Keywords:
PSBK, Handling, covid-19,
Legal Perspective Article Info Abstrak Article history: Received : 11 Maret 22022 Publish: 22 Maret 2022 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan memahami apakah PSBK sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan  dan untuk  mengetahui dampak penerapan PSBK di Kota Bima. Sifat penelitian  yakni penelitian hukum empiris.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah,    pendekatan interdisipliner(interdisciplinary  approach),  Sumber  data  bersumber  dari  bahan hukum  primer,  Bahan  hukum    sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa    adanya  ketidaksesuaian  PSBK  dengan  peraturan perundang-undangan  yaitu  diperaturan  perundang-undangan  hanya  mengenal PSBB dan tidak  mengenal PSBK seperti di UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020  Tentang  Pedoman  PSBB,  kemudian  adanya  ketidaksinkronisasinya, komprehensif  disharmoni  dan  muklti  tafsir  antara  UU  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun  1991  Tentang  Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular,  serta  UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya terdapat dampak  yang ditimbulkan adanya PSBK  baik secara hukum, ekonomi  maupun social.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Munir
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu Negara  yang  terdampak Virus Corona (Covid-19), pertama kali  munculnya  di  Indonesia  setelah  terkonfirmasi  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dalam pengumumannya pada Senin 02 Maret 2020. Pada Saat itu mengumumkan ada dua orang warga Negara  Indonesia  positif  terjangkit  virus  Corona  yakni  perempuan  berusia  31  tahun  dan  ibu berusia  64  tahun.  Kasus  pertama  tesebut  diduga  berawal  dari  pertemuan  perempuan  31  tahun dengan Warga Negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia (CNN Indonesia, 2020). Covid-
19  merupakan  sebuah  virus    yang  awalnya  mewabah  di  Kota  Wuhan,    Tiongkok.  Covid-19 kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk  Indonesia (Sandra Dewi, 2021).
Presiden Joko Widodo bertindak cepat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  di  Indonesia.  Gugus  tugas  tersebut  diketuai  oleh  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  yaitu  Doni  Monardo.  Gugus  tugas  ini  bertujuan  mempercepat penanganan  virus  corona  melalui  sinergi  antar  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah. (Katadata, 2020)
Akibat dari menyebarnya virus corona yang terjadi saat ini mengakibatkan berbagai sektor terganggu, seperti sektor kesehatan, pendidikan, Sosial, Ekonomi hingga aktivitas beribadah di Masyarakat. Dampak pada sektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat. Hal ini terjadi karena menyangkut persoalan kesejahteraan social masyarakat. (Kahaba, 2020)
Selanjutnya  untuk  memutus  mata  rantai  Covid-19  Pemerintah  melakukan  pembatasan bagi penduduk untuk tidak berkerumun, berkumpul, termasuk  di Kota Bima.  Pemerintahan Kota Bima memberlakukan PSBK,  yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berbasis  Kelurahan  Dalam  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 di Kota Bima yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2020.
Negara hadir dalam permasalahan ini dengan melihat landasan hukum yang berhubungan dengan  kebijakan  dalam  Wabah  ini.  Seperti  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  4  Tahun  1984 tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  kemudian  UU  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantina Kesehatan, dalam UU tersebut terdapat empat jenis karantina yaitu Karantina Rumah, karantina wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar . Penjelasan itu tertuang pada  Pasal  49  yang  menjelaskan  bahwa  karantina  dilakukan  sebagai  bentuk  tindakan  mitigasi pada  penelitian  Kedaruratan.  Karantina  yang  dilakukan  pun  harus  mempertimbangkan epidemiologi,  efektifitas,  dukungan  sumber  daya,  operasional  teknis,  ekonomi,  sosial,  budaya, dan keamanan. Berikutnya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di UU tersebut dipasal 14 ayat 1 berbunyi: Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat, dan diayat 2 berbunyi  : Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dikhususkan  pada  pelayanan  publik.  Dari  ketiga  landasan  hukum  Undang-undang tersebut diatas menjadi dasar dibuatkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Sementara itu,  Menteri  Kesehatan  (Menkes)  Terawan  Agus  Putranto  juga  turut  menerbitkan  Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019,  yang  mengatur pedoman sekaligus merincikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. PMK tersebut telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Corona  virus  Disease 2019 (Covid-19).
Selanjutnya  untuk  memutus  mata  rantai  Covid-19  Pemerintah  melakukan  pembatasan bagi penduduk untuk tidak berkerumun, berkumpul, termasuk  di Kota Bima.  Pemerintahan Kota Bima memberlakukan PSBK,  yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berbasis  Kelurahan  Dalam  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 di Kota Bima yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2020.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bima  muncul  berbagai  penalaran  baik  sosial,  politik,  ekonomi  maupun  hukum.  Inilah  yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian “apakah pembatasan sosial berbasis kelurahan (PSBK)  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku? Bagaimanakah dampak penerapan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) di Kota Bima?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini dapat dikategorikan suatu penelitian yang bersifat  empiris  yakni  sebuah  metode  penelitian  hukum  yang    berupaya  untuk  melihat  hukum dalam  artian yang nyata  atau dapat dikatakan  melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.(Joenaidi Efendi dan Jhony Ibrahim,2016: 149).
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  melalui  pendekatan  kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, tetapi data tersebut berasal dari hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  pribadi,  catatan,  memo,  dan  dokumen  resmi  lainnya. Sehingga  tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  realitas  empiris  di balik fenomena yang mendalam, detail dan menyeluruh. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan kenyataan empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.
Penelitian  kualitatif  biasanya  digunakan  untuk  "eksplorasi"  dan  penelitian  kuantitatif umumnya  digunakan  untuk  "pengukuran",  yang  terakhir  ini  biasa  digunakan  oleh  akademisi matematika dan ilmu alam. Metode penelitian kualitatif lebih banyak digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Data dari studi literatur dan hasil studi lapangan disajikan sebagai temuan  penelitian,  diabstraksikan  untuk  memperoleh  informasi  yang  lengkap,  dan diinterpretasikan  untuk  menghasilkan  pengetahuan  untuk  menarik  kesimpulan.(Darmalaksana, 2020)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Hukum PSBK di Kota Bima
Menurut Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bima, Istilah dari kata PSBK adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah Kelurahan  yang  diduga  terinfeksi  Corona  Virus  Disease  2019  dan  /atau  sebagai  upaya pencegahan kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 secara luas.
Kota  Bima  adalah  salah  satu  Kota  di  Indonesia  khususnya  di  Wilayah  Nusa Tenggara  Barat  yang  tidak  mengajukan  PSBB  ke  Pemerintah  Pusat.  Dilihat  dari pertimbangan dampak Virus Corona yang terjadi, baik itu dari segi epidemiologis, besarnya ancaman,  efektifitas,  dukungan  sumber  daya,  teknis  operasional,  pertimbangan  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  Kota  Bima  hanya  memberlakukan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK).  Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima  yaitu  Wali  Kota  Bima  H  Muhammad  Lutfi,  SE  resmi  mencanangkan  Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) ditetapkan untuk diberlakukan di seluruh kelurahan di wilayah  Kota  Bima,  pada  Jum'at  8  Mei  2020  di  Posko  Induk  Penanggulangan  Covid  19 Kota Bima, Aula Kantor Walikota Bima (Bimakota,2020).
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  kebijakan  publik  dan  hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek yaitu (I Wayan Suandi,2010):
“Pertama, aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengan masyarakat.Kedua, aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang  ditetapkan  oleh  sebuah  kekuasaan  negara  yang  sah  dan  dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.”
Perbuatan kebijakan publik harus didasarkan pada hukum karena dalam pasal 1 ayat (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ditentukan  bahwa “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Sependapat  dengan  itu  Jimly  Asshiddiqie menguraikan (Marhaendra Wija Atmaja,2013):
“Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh   bentuk   resmi   yang  bersifat   mengikat   dan   dapat   dipaksakan berlakunya  untuk  umum.  Karena  hukum  yang  baik  diperlukan  dalam  rangka
pembuatan     kebijakan     ( policy     making )     yang  diperlukan     merekayasa, mendinamisasi,  mendorong,  dan  bahkan  mengarahkan  guna  mencapai  tujuan hidup   bersama   dalam   wadah   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   yang berdasarkan   Pancasila   dan   UUD   1945.   Di   samping   itu, dalam   rangka pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  tersebut  (policy  executing),  hukum  juga  harus difungsikan   sebagai   sarana   pengendali   dan   sebagai   sumber   rujukan   yang mengikat    dalam    menjalankan    segala    roda   pemerintahan    dan    kegiatan penyelenggaraan Negara.”
PSBK    dilaksanakan  oleh  Kota  Bima  mengikuti  hukum  yang  berlaku  sehingga berbentuk  resmi  rewat  Peraturan  walikota  serta  dapat  mengikat  dan  dapat  dipaksakan berlakunya untuk umum, dan dapat menjadi rujukan dalam menjalankan peraturannya.
Pemerintah  Kota  Bima  telah  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berbasis  Kelurahan (PSBK),  dalam  konsideran  Mengingat  pada  Peraturan  Walikota  Nomor  24  Tahun  2020, terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  terbentuknya peraturan  walikota  tersebut,  melihat  konsideran  Mengingat  tersebut  penyusun  akan mengkaji  kesesuaian  PSBK  dengan  Peraturan  perundang-undangan  yg  terdapat didalamnya.
Analisa PSBK dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan, ada  ketidaksesuaian  UU  nomor  6  tahun  2018  dengan  Peraturan  walikota  tentang  PSBK, seperti tidak  ada disebutkannya soal PSBK yang terdapat di UU. Yang ada hanyalah PSBB, yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Didalam PSBB tercantum di UU Nomor 6 tahun 2018  dalam  BAB  1  ayat  11,  yang  bunyinya  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  penyakit  dan/  atau  terkontaminasi sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  penyakit  atau  kontaminasi. Kemudian ketentuan PSBB tertuang dipasal 59 ayat 1 sampai 4, didalam UU nomor 6 tahun 2018  tidak  ada  nomenklatur  soal  PSBK,  baik  pengertian,  syarat  dan  ketentuan  serta kewajiban pemerintah jika memberlakukan PSBK.
Selanjutnya kesesuaian PSBK dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melihat dari peraturan menteri tersebut ada ketidaksesuaian Peraturan Menteri tersebut dengan Peraturan walikota tentang PSBK, seperti tidak  ada disebutkannya soal PSBK di Permenkes yang ada hanyalah PSBB, yaitu Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar.  Tetapi  isi  muatan  dari  Permenkes  tersebut  sebagian besar diterapkan di PSBK Kota Bima, seperti didalam peraturan menteri kesehatan tersebut pasal 13 ayat (1-11).
Selanjutnya menyoal Undang-undang tentang Wabah setidaknya  ada 5 hal catatan evaluasi  terkait  Regulasi  wabah    penyakit    menular  di    Indonesia  yang  menjadi  sorotan berbagai  kalangan  masyarakat  karena  permasalahan  kepastian  hukum  dan  efektivitas pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya  di  sebut  Undang-Undang  Wabah)  sudah  tidak  relevan  diberlakukan  dalam konteks kekinian. Berikut catatan evaluasi sebagai berikut :
Pertama,  istilah    yang        berpotensi  menimbulkan    multi  tafsir  dan  disharmoni. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1991    tentang    Penanggulangan Wabah Penyakit Menular  (selanjutnya  disebut  PP  Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular)  sebagai peraturan    pelaksana dari Undang-Undang Wabah mengatur hal lain selain wabah, yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan  bahwa “Kejadian  Luar Biasa”  (KLB)  adalah  timbulnya  atau  meningkatnya  kejadian  kesakitan/kematian  yang bermakna  secara  epidemiologi  pada      suatu      daerah  dalam  kurun  waktu  tertentu,  dan merupakan  keadaan  yang  dapat  menjurus  pada  terjadinya  wabah.  Rumusan  tersebut menimbulkan  pertanyaan,  apakah  kondisi wabah   selalu diawali   dengan Kejadian Luar Biasa terlebih   dahulu? Bagaimana mekanisme penetapan statusnya? Peraturan  Pemerintah
ini  tidak  mengatur  lebih  lanjut.  Persoalan  berikutnya,  tidak  ada    pengaturan  yang  jelas mengenai batasan kriteria yang  membedakan suatu keadaan disebut sebagai Kejadian Luar Biasa  (KLB)  atau  wabah.  Menjadi  lebih  tidak  jelas  ketika  upaya  penanggulangannya disamakan dengan penanggulangan wabah (Pasal 20 PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular). Wabah dan Kejadian  Luar Biasa sering dianggap sama sehingga membutuhkan pengaturan  yang  jelas  dan pasti. Selain itu, yang diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular belum komprehensif. Belum mengatur mengenai endemi, epidemi  dan pandemi    yang        membedakannya  dengan  wabah.  Berdasarkan  epidemiologi,  keempat istilah  tersebut  dibedakan  berdasarkan  skala  penyebaran  dan  karakteristik  penyakitnya. Terminologi berbeda berarti penanggulangannya  akan  berbeda  sehingga  penting  untuk diatur.
Kedua,   adanya   disharmoni   antara Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan      Undang-Undang      Nomor  24      Tahun  2007      tentang  Penanggulangan  Bencana (Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana).  Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Wabah Penyakit Menular, penetapan daerah wabah dan pencabutan daerah  wabah  ditetapkan  oleh Menteri,  maka  seharusnya  penanggulangan    wabah  menjadi  tanggung  jawab  Menteri Kesehatan.  Namun  berdasarkan  Pasal    1  angka    3  Undang-Undang    Penanggulangan Bencana,  wabah      dikategorikan      sebagai  bencana    non-alam  sehingga  koordinator penanggulangan  dilaksanakan  oleh    Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana. Berdasarkan hal tersebut, perlu sinkronisasi ketentuan   antara  Undang-Undang   Wabah Penyakit    Menular    dengan  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  demi    kepastian hukum    agar    pengaturan  alokasi  anggaran  dan  pengelolaan  bantuan    penanggulangan wabah  menjadi  jelas, terukur dan terarah.
Ketiga,  “pencegahan”  dalam  Undang-Undang  Wabah  Penyakit  Menular  maupun dalam PP Penanggulangan Wabah Penyakit   Menular hanya   dalam konteks  mencegah meluasnya  wabah  dari satu   daerah   ke   daerah   lainnya. Sangat disayangkan, tidak ada pengaturan mengenai   upaya   pencegahan   timbulnya wabah dan masuknya wabah dari negara lain yang  sedang  mengalami  wabah yang diduga akan menjadi pandemi. Undang- Undang  beserta  Peraturan    Pemerintah  terkait  Penanggulangan  Wabah  tidak  efektif mewaspadai  wabah  sedini  mungkin.  Dalam  konteks  kedaruratan  kesehatan  masyarakat, sebenarnya ada upaya yang dapat     dilakukan, yaitu Karantina Wilayah di Pintu Masuk. Berdasarkan        Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan  (Undang-Undang  Kekarantinaan  Kesehatan),  Pemerintah        Pusat        dapat menetapkan Karantina Wilayah  di  Pintu  Masuk  dalam keadaan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat     yang     meresahkan    dunia”. Sayangnya,  Peraturan  Pemerintah  untuk menindaklanjuti  ketentuan  tersebut    belum          terbentuk.  Padahal  peraturan  pemerintah tersebut    akan    menjadi    dasar  hukum  bagi  tindakan  pencegahan  masuknya  wabah  dari negara lain. Seyogyanya, tindakan yang secara substansi  sama  dengan  “Karantina Wilayah di  Pintu  Masuk”  diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular itu sendiri atau dalam  peraturan  pelaksananya.  Undang-Undang      Wabah  Penyakit    Menular  yang    baik seharusnya mengatur penanggulangan  wabah  secara komprehensif,  sejak  dari sebelum terjadi sampai dengan pasca wabah.
Keempat, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular belum mengatur kewenangan dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dapat dimaklumi, undang- undang  ini  dibentuk  pada  masa  generasi  sentralistik  sebelum  otonomi  daerah  dianut  di Indonesia,  dimana  setiap  urusan  menjadi  wewenang  Pemerintah      Pusat,  begitu  pula penanggulangan wabah.
Kelima,   terdapat   beberapa materi yang  belum  diatur  dalam Undang-Undang Wabah Penyakit  Menular, antara    lain sumber   dan   jenis wabah,  sarana   dan prasarana, sistem surveilans, perlindungan   tenaga kesehatan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan bantuan, kerja sama nasional dan internasional, serta perubahan sanksi. Apabila dikaitkan dengan Virus Corona atau  Covid-19 yang sedang melanda dunia  termasuk  Indonesia kita
telah   belajar   banyak.   Dari   sisi regulasi, Undang-Undang  Wabah Penyakit Menular dalam menanggulangi secara hukum tidak efektif. Mulai tindakan   penanggulangan yang gagap karena tidak sedini mungkin melakukan  pencegahan  masuknya virus, koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi yang berpotensi disharmoni,  sampai  kekosongan  pegaturan.  Undang-Undang  Wabah  Penyakit    Menular perlu  disusun kembali menjadi undang-undang yang baru dengan melakukan pembaharuan, serta  melakukan    sinkronisasi  dan  harmonisasi  dengan  regulasi  lainnya,  seperti  Undang- Undang  Kekarantinaan  Kesehatan,  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana,  Undang- Undang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang Wabah Penyakit Menular   yang baru (RUU Wabah) telah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2020-2024) dan  diharapkan optimal mengatur penanggulangan wabah sehingga pemerintah mampu melindungi   warga negara nya secara maksimal.
Melihat  dari  ketidaksesuaian  itu  penyusun  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota Bima lewat Peraturan walikota tentang PSBK  tanpa  terlebih  dahulu  adanya  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  mengatur  tentang PSBK,  maka  itu  merupakan  termasuk  Kebijakan  Freies  Ermessen.  Kebijakan  Freies Ermessen dilakukan pada saat keadaan kedaruratan bencana, dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSBK, dan Freies Ermessen ditunjukan demi kepentingan umum.

## 2.    Dampak Penerapan PSBK Di Kota Bima
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19).  Dari  kebijakan  tersebut  menciptakan  pola  perilaku  masyarakat  sehingga diharapkan  mampu  mengikuti  protokol  kesehatan  dalam  menghadapi  virus  corona  yang sampai  sekarang  belum  berakhir.  PSBK  Kota  Bima  bertujuan  untuk  membatasi  kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam mencegah penyebaran corona virus disease 2019 (covid- 19) di Kelurahan. Untuk mengetahui dampak-dampak dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2020 tentang PSBK, penyusun akan melihat dampak dari penerapan tersebut dilihat  dari dampak hukum, dampak PSBK, dampak bagi ekonomi dan dampak bagi Sosial. a. Dampak Hukum Melihat  dari  pembahasan  pertama  mengenai  kesesuaian  PSBK  dengan  peraturan perundang-undangan, maka akan menghasilkan dampak hukum bagi pelaksanaan PSBK itu sendiri, seperti dengan adanya kebijakan freies ermessen, Pemerintah Kota Bima lewat Peraturan walikota tentang PSBK dapat mengatur pergerakan orang dalam ruang lingkup kelurahan, dampak hukum berikutnya yaitu lahirnya sebuah sanksi bagi seseorang yang melakukan  tindakan  melawan  hukum,  seperti  sanksi  administrasi  yang  terdapat  dalam peraturan  walikota  tentang  PSBK.  Selanjutnya  adanya  Hak  dan  Kewajiban  setiap penduduk dalam pelaksanaan PSBK, Kemudian mengenai anggaran dalam pelaksanaan PSBK  pemerintah  harus  mempertanggungjawabkan  anggaran  PSBK  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dampak PSBK Adapun dampak-dampak dalam pelaksanaan PSBK maka penyusun melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaduratan dan Logistik BPBD Kota  Bima  Bapak  Faruq  Irfan,  beliau  mengatakan  dampak  dari  pelaksanaan  PSBK  itu adalah  dapat  menekan  angka  tertularnya  virus  atau  adanya  virus  di  Kelurahan  dan  itu terbukti  berdasarkan  data  kasus  covid-19  Kota  Bima  dari  bulan  april  sampai  akhir  juni 2020 sebagai berikut :
Table 1. Data COVID-19 Terakhir Update Senin, 06 April 2020 Pukul 20:36 WITA
*Sumber Data: Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan   Bencana Daerah di Kota Bima
Table 2. Data COVID-19 Terakhir Update Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 14:41 WITA
Sumber Data: Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima.
Selain dari data kasus covid-19 di Kota Bima, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona(Covid-19) Nasional merilis satu daerah di NTB yang terdaftar dalam Zona Hijau yaitu Kota Bima.
c. Dampak Ekonomi Melihat dari penyebaran corona yang sampai saat ini belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir mengakibatkan dampak ekonomi masyarakat menurun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang  Kedaduratan dan Logistik BPBD  Kota Bima Bapak  Faruq  Irfan bahwa  dampak  ekonomi  masyarakat  disebabkan  karena  adanya  pembatasan  gerak  dan pembatasan jam malam warga  diseluruh wilayah kelurahan yang notabene pedagang yang ada di Kota Bima lebih banyak berdagang  pada malam hari.
d. Dampak Sosial
Melihat dari dampak sosial bagi masyarakat bisa dilihat dari terbatasnya ruang gerak  bagi masyarakat  untuk  beraktifitas  diluar  rumah,  misalnya  adanya  larangan-larangan  untuk
berkumpul, membuat acara keramaian, pebatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan  pembatasan kegiatan sosial dan budaya dan lain-lain.
Kemudian dampak positif dari penerapan PSBK berdasarkan wawancara dengan Bapak Irmansyah adalah mampu mencegah penyebaran virus corona, orang keluar masuk bisa di Control,  kita bisa bersiraturahim dengan tetangga, keluarga dalam arti ruang lingkup kita bergerak di lingkup kelurahan, orang yang masuk malam-malam dibatasi sampai jam 10 malam  agar  tidak  sembarangan  orang  di  luar  penaraga  masuk  di  atas  jam  10  malam. sehingga  penyebaran  virus  corona  dapat  ditekan  atau  dicegah  penyebaranya  diruang lingkup Kelurahan.
Kemudian dampak negatifnya tentu buat saudara kita yang mencari nafkah dengan status tidak  tetap  yang  penghasilannya  tidak  menentu,  yang  dirasakan  sangat  berat  bagi masyarakat menengah ke bawah, dan itu merupakan tugas pemerintah agar bisa mencari solusi dari masalah tersebut.

## 4. KESIMPULAN
1. Adanya  ketidaksesuaian  PSBK  dengan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  diperaturan perundang-undangan hanya mengenal PSBB dan tidak mengenal PSBK seperti di UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  PSBB,  kemudian  adanya  ketidaksinkronisasinya, komprehensif disharmoni dan muklti tafsir antara UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit  Menular  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1991  Tentang Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular,  serta  UU  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Terdapat  dampak  yang  ditimbulkan  adanya  PSBK  baik  secara  hukum,  ekonomi  maupun social.

## Saran
1. Dari  kejadian  Pandemi  Covid-19  ini  agar  pemerintah  bisa  menciptakan  peraturan perundang-undangan  yang  sinkron  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain sehingga tidak menyebabkan multi tafsir dan disharmoni agar dapat menciptakan kepastian hukum yang jelas.
2. Ada  ketegasan  penegak  hukum  dalam  bertindak  menghentikan  atau  membubarkan  yang melanggar  protokol  kesehatan  (tidak  membedakan  pejabat  dan  masyarakat  biasa)  supaya tetap  dalam  keadaan  aman  dari  covid-19  karena  faktor  yang  berperan  penting  dalam berfungsinya suatu peraturan adalah penegak hukum itu sendiri.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini.  Terimakasih  kepada  Dinas  Kesehatan  Kota  Bima,  Gugus  Tugas Penangan  Covid-19  Kota  Bima,seluruh  perangkat  Kelurahan  dan    terimakasih  tak  terhingga kepada Ketua SekolahTinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Ketua LPPM dan Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah menugaskan dan mengijinkan kami melakukan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Atmaja,  Marhaendra Wija, (2013) Risalah Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2013.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815 e21f78c.pdf, diakses 1 september 2020.
Dewi,  Sandra,  (2021),  Implementasi  Program  CSR  Perusahaan  Dalam  Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 2 Maret 2021
Efendi, Jonaedi  dan Johnny  Ibrahim  (2016),  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif &  Empiris, Kencana , Jakarta,
https://kahaba.net/opini/76280/virus-corona-dampak-wabah-covid-19-pada-sektor- kesehatanpendidikan-sosial-ekonomi-hingga-aktivitas-beribadah-di-masyarakat.html. Diakses 7 juni 2020.
https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/jokowi-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan- covid-19. Diakses 6 juni 2020
https://portal.bimakota.go.id/web/detail_opd/367/wali_kota_resmi_canangkan_psbk_selama_14
_hari_di_kota_bima/BAGIAN_HUMAS_DAN_PROTOKOL. Diakses 14 Juni 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua- wni-positif-corona-di-indonesia. Diakses 6 juni 2020.
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor  40  Tahun 1991    tentang    Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Bersekala Besar
Peraturan  Walikota  Nomor  24  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bima
Suandi,  I  Wayan,  (2010)  “Eksistensi  Kebijakan  Publik  dan  Hukum  Dalam  Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah”.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Udayana Bali Vol. I No.0,1 Tahun 2010.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:pycCLQ-sn- UJ:scholar.google.com/+aspek+hukum+kebijakan+publik&hl=id&as_sdt=0,5, diakses 1 september 2020
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang Republik Indonesia Nomorn 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.