Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah
Oleh: Iis Arifuddin, M.Ag

## Abstrak
Otonomi  Daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pemberlakuan Otonomi Daerah ini memiliki makna strategis dan signifikansi bagi dunia pendidikan. Dalam perspektif pendidikan, Otonomi Daerah identik dengan desentralisasi pendidikan.  Posisi madrasah dalam kerangka Otonomi Daerah sekarang ini sangat dilematis. Pendidikan Madrasah yang berkaitan dengan keagamaan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dibawah Departemen Agama. Padahal,  sebagai  lembaga  pendidikan,  seharusnya  madrasah  masuk  dakam  kerangka  Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Strategi peningkatan mutu madrasah harus mengacu pada profesionalisme. Untuk mewujudkan semua itu, maka madrasah masa depan harus dikelola dengan manajemen modern, yang sekarang ini dikenal dengan istilah Total Quality Education (TQE) sebagai adaptasi dari Total Qulaity Management (TQM). Madrasah masa  depan  harus  prospektif  dan  mampu  memenuhi  3  (tiga)  harapan  masyarakat,  yaitu: mencerdaskan, menjanjikan dan menginternalisasikan. Dengan demikian, madrasah masa depan akan menjadi pilihan umat.

## Kata Kunci
Otonomi Daerah, Madrasah, Pendidikan, Desentralisasi, Total Quality Management, mutu
Iis Arifuddin, M.Ag adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu. Menyelesaikan  pendidikan  Magister  Pendidikan  Islam  di  UIN  Yogyakarta.  Pemerhati  masalah cultural studies dan kearifan budaya lokal.
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(39 – 49)
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(20 - 28) Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014 Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(1 - 6)
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Vol ,1 , No.1 Desember 2014
www.jurnal.faiunwir.ac.id

## A. Pendahuluan
Otonomi  daerah  memberikan  implikasi  pada  semua  sektor  kehidupan secara  lebih  luas,  tidak  hanya  pada  kewenangan  daerah  untuk  mengatur pemerintahan  sendiri,  lebih  dari  pada  itu  juga  menyentuh  aspek-aspek  riil kehidupan  masyarakat  termasuk  pendidikan.  Dengan  adanya  otonomi  daerah, berarti kekuasaan Negara dalam penyelenggaraan bidang pendidikan akan terbagi antara Pemerintah Pusat di satu pihak dan Pemerintah Daerah di lain pihak (Fasli Jalal; 2001:19).
Pemberlakuan otonomi daerah ini tentu saja memiliki makna strategis dan signifikansi bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan Indonesia selama ini telah berkembang  menjadi  perpanjangan  dari  sistem  birokrasi  sehingga  kondisi  ini selanjutnya  berpengaruh  pada  kinerja  akademik  lembaga  pendidikan,  di  mana kegiatan-kegiatan  pendidikan  dan  pembelajaran  sangat  didominasi  intervensi birokrasi pemerintah. Di samping itu, ciri khas dari lembaga-lembaga pendidikan tidak  terakomodasi  sedemikian  rupa,  karena  kepentingan  pragmatis  mengejar target yang dirancang pemerintah pusat. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan di  Indonesia  hampir  tidak  menyentuh  kebutuhan  riil  masyarakat  lokal,  karena mereka  memang  tidak  dilibatkan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  juga monitoring pelaksanaan pendidikan (Engkoswara, 2001:23).
Penyesuaian  pelaksanaan  pendidikan  dengan  kondisi  daerah  bukan persoalan  yang  mudah,  tetapi  memerlukan  pemikiran  yang  serius.  Mengingat daerah di Indonesia sangat heterogen, dilihat dari letak geografis, politik, sosial, ekonomi,  dan  budayanya.  Heteroginitas  daerah  ini  menyebabkan  perbedaan daerah  untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam  bidang ekonomi  misalnya,  kemampuan  daerah  untuk  memberikan  sumbangan  kepada lembaga pendidikan sangat tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  diterima  dari  pusat.  Kondisi  ini  menjadikan perkembangan  lembaga  pendidikan  tergantung  pada  “kaya  dan  miskinnya” pemerintah  daerah.  Bagi  daerah-daerah  yang  kaya  PAD-nya,  bantuan penyelenggaraan pendidikan tidak mengalami masalah yang berarti, bahkan lebih banyak  dari  yang  diperoleh  sebelumnya.  Tetapi,  bagi  daerah-daerah  yang  miskin PAD-nya,  maka  sumbangan  pada  lembaga  pendidikan  akan  semakin  kecil. Sumbangan  yang  kecil  ini,  menjadikan  aktivitas  pendidikan  dan  pembelajaran
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014
mengalami  hambatan,  karena  tidak  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Dan  masih  banyak  lagi  masalah-masalah  pendidikan  terkait  dengan otonomi daerah. Tulisan ini ingin mencoba menelusuri salah satu masalah dalam kaitannya dengan otonomi daerah, yaitu posisi madrasah dalam kerangka ini. Di samping itu akan mengkaji pula mengenai peluang dan tantangan bagi madrasah dalam otonomi daerah.

## B.  Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan
Dengan mengacu pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah;  otonomi  daerah  adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Jadi  ada  pengakuan wewenang pemerintahan yang luas kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat. (Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah).
Munculnya  otonomi  daerah  ini  dilandasi  oleh  berbagai  pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi sebagai berikut:
1.  Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam.
2.  Aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan etnik serta  bahasa,  disebabkan  antara  lain  oleh  perbedaan  sejarah  perkembangan penduduk dengan segala aspeknya.
3.  Besarnya  jumlah  dan  banyaknya  jenis  populasi  sekolah/madrasah  yang tumbuh  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi,  iptek,  perdagangan  dan sosial budaya.
4.  Perbedaan  lingkungan  yang  mungkin  saja  menimbulkan  aspirasi  dan  gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya.
5.  Perkembangan  sosial  politik  ekonomi-budaya-agama  yang  cepat  dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis (Fasli Jalal, 2001:2).
Meskipun  otonomi  daerah  sudah  menjadi  tuntutan  masyarakat,  namun ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, antara lain:
1.  Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis.
2.  Pemberdayaan  masyarakat  harus  menjadi  tujuan  utama,  bukan  semata-mata kewibawaan atau kekuasaan pemerintah daerah atau pusat.
Iis Arifuddin, M.Ag, Otonomi Daerah dan Implikasinya
3.  Peran serta masyarakat, bukan hanya pada stake holders, harus menjadi bagian mutlak dari sistem manajemen.
4.  Pelayanan  harus  lebih  cepat,  efisien,  dan  efektif,  melebihi  pelayanan  era sentralistik demi kepentingan rakyat banyak.
5.  Keanekaragaman  aspirasi  dan  nilai  serta  norma  lokal  harus  dihargai  dalam kerangka  dan  demi  penguatan  sistem  ketahanan  nasional  dan  persatuan bangsa.
Dalam  perspektif  pendidikan,  otonomi  daerah  identik  dengan desentralisasi  pendidikan.  Desentralisasi  pendidikan  merupakan  upaya  untuk mendelegasikan  sebagian  atau  seluruh  wewenang  di  bidang  pendidikan  yang seharusnya  dilakukan  oleh  unit  atau  pejabat  dibawahnya,  atau  dari  pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ataupun dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan desentralisasi  pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  performansi  di  dalam pencapaian  tujuan-tujuan  pendidikan  yang  secara  garis  besar  terkait  dengan pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  seperti  pemerataan pendidikan,  peningkatan  mutu,  relevansi  pendidikan,  dan  efektivitas/efisiensi pengelolaan.
Pemikiran  tersebut  memberikan  implikasi  bahwa  institusi/lembaga pendidikan  mendapatkan  kebebasan  untuk  merumuskan  program-program pendidikannya  secara  kongkrit-operasional  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah. Untuk  itu,  berhasil  tidaknya  pendidikan  di  daerah  tergantung  pada profesionalisme  tenaga  kependidikannya,  di  samping  juga  dukungan  dana  yang memadai.  Di  sinilah  tenaga  kependidikan  dituntut  untuk  meningkatkan  diri menjadi  profesional  agar  dia  mampu  melahirkan  pemikiran  yang  produktif, inovatif, dan dinamis sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Bentuk  profesionalisme  lain  bagi  tenaga  kependidikan  adalah  mampu menjaring berbagai  potensi  yang  dimiliki  masyarakat, baik  potensi  fisik  maupun nonfisik.  Upaya  ini  sekaligus  bentuk  penguatan  dari  konsep community  based education (pendidikan  berbasis  masyarakat)  yang  melibatkan  sepenuhnya masyarakat  dalam  pengembangan  madrasah.  Keterlibatan  masyarakat  ini misalnya:  penyusunan  kurikulum,  penyedia  dana,  penjaga  dan  penilai  standar mutu madrasah.
Di  Indonesia,  keterlibatan  ini  masih  belum  maksimal,  bahkan  kadang-
kadang  masih  dalam  wacana.  Berbeda  dengan  di  Amerika,  keterlibatan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pendidikan  sangat  dominan,  khususnya untuk  sekolah-sekolah  swasta.  Di  Amerika,  nampak  sekali  bahwa  independensi sekolah  di  sana,  khususnya private  school (sekolah  swasta)  sangat  menonjol. Independensi ini menyangkut semua hal yang berkaitan dengan aktifitas lembaga pendidikan.  Buah  dari  ini,  menjadikan  mutu  dan  prestasi  sekolah  swasta  di Amerika jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri.
Salah satu kunci utama dari majunya pendidikan swasta adalah tersedianya sumber  dana  yang  cukup  besar  dari  masyarakat  yang  dikelola  yayasan  atau pengelola  pendidikan  tersebut,  meskipun  tanpa  bantuan  dari  pemerintah.  Di samping dana yayasan dan SPP dari siswa yang begitu besar, sekolah swasta lebih banyak menjalin hubungan kerjasama dan bargaining dengan pihak-pihak donor, seperti perusahaan-perusahaan dan finance sources yang lain.
Independensi lainnya adalah mengenai pengangkatan kepala sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Pengangkatan kepala sekolah di Amerika termasuk unik,  di  mana  kepala  sekolah  disetujui  dan  diangkat  serta  dipilih  oleh school’s internal and external communities (komunitas sekolah dan luar sekolah). Dalam hal ini  bukan  hanya  guru  dan  staf  sekolah  saja  yang  memilih  kepala  sekolah,  akan tetapi  masyarakat  di  luar  sekolah  pun  juga  mempunyai  hak  untuk  menentukan siapa orang yang cukup layak untuk menjadi kepala sekolah.
Berbagai pemikiran tersebut di atas, menurut hemat penulis sangat relevan untuk  diterapkan  oleh  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  berkaitan  dengan otonomi  daerah.  Karena  pada  dasarnya,  pendidikan  Amerika  mengikuti  konsep desentralisasi  pendidikan,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Indonesia  sekarang  ini, yang  memberikan  kewenangan  penuh  pada  kepala  sekolah  untuk  mengambil inisiatif  dan  kebijakan  dalam  mengembangkan  lembaga  pendidikannya  sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

## C. Posisi Madrasah dalam Kerangka Otonomi Daerah
Membicarakan posisi madrasah dalam kerangka otonomi daerah sekarang ini  sangat  dilematis.  Karena  belum  ada  ketegasan  mengenai  posisi  madrasah dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Meskipun ada surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang mengatur tentang ini,
Iis Arifuddin, M.Ag, Otonomi Daerah dan Implikasinya
namun  belum  memberikan  kejelasan  dan  landasan  hukum  yang  mengikat mengenai  posisi  madrasah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  beda  penafsiran  mengenai konsepsi madrasah itu sendiri. Satu pihak mengatakan bahwa madrasah berkaitan dengan keagamaan, untuk itu harus tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sisi  lain  mengatakan  bahwa  madrasah  adalah  salah  satu  bentuk  lembaga pendidikan  dalam  kerangka  sistem  pendidikan  nasional,  sehingga  menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Adanya  dualisme  penafsiran  ini,  menjadikan  madrasah  sampai  saat  ini belum jelas posisinya, meskipun ada beberapa daerah tingkat II yang menyatakan akan  mengambil  alih  madrasah  di  bawah  wewenangnya.  Karena  belum  ada peraturan  perundangan  yang  mengikat  posisi  madrasah  ini,  maka  pihak  Kanwil mengambil  kebijakan  bahwa  mekanisme  kerja  madrasah  berjalan  sebagaimana semula.
Madrasah  yang  dimaksud  di  sini  adalah  madrasah  negeri.  Mengenai madrasah  swasta,  karena  merupakan  tanggungjawab  masyarakat  setempat,  maka pengelolaannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  masyarakat  di  mana  lembaga  itu berada.

## D. Peluang dan Tantangan Madrasah dalam Otonomi Daerah
Meskipun  banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  era  otonomi daerah, tetapi  tantangan  sentralnya terletak  pada  kualitas  sumber daya  manusia. Menurut  HAR.  Tilaar  untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  yang bertanggungjawab  dalam  memasuki  era  globalisasi  adalah  dengan  menyiapkan SDM  yang  berkualitas.  SDM  yang  berkualitas  adalah  mereka  yang  menguasai Iptek  dan  dapat  mengembangkan  Iptek  untuk  meningkatkan  kesejahteraan kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia pada umumnya (HAR. Tilaar, 1998:33).  Tentunya  Iptek  ini  tetap  memegang  nilai-nilai  etik  dan  moral  yang kokoh  atau  dibingkai  iman  dan  taqwa  secara  mendalam.  Dalam  peningkatan kualitas  SDM  ini,  Depag  RI  mencanangkan  program  beasiswa  S2  dan  S3  bagi tenaga  kependidikan  yang  mengajar  di  madrasah.  Dengan  program  tersebut diharapkan  SDM  tenaga  kependidikan  madrasah  bisa  meningkat  dan  bisa meningkatkan mutu pendidikan madrasah.
Sejalan  dengan  persoalan  tersebut,  maka  tantangan  madrasah  adalah
menyiapkan tenaga kependidikan yang handal. Tenaga kependidikan yang handal harus mengindikasikan hal-hal sebagai berikut:
1.  Landasan moral yang kokoh untuk mengemban amanah dalam meningkatkan mutu madrasah.
2.  Kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak.
3.  Membentuk team work yang solid.
4.  Mencintai kualitas yang tinggi.
Di samping itu, tenaga kependidikan di madrasah harus mempunyai sikap antara lain:
1.  Dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.
2.  Jujur dalam setiap aktivitas kehidupan.
3.  Inovatif dalam persoalan kekinian yang kurang relevan.
4.  Tekun dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
5.  Ulet dalam menghadapi realitas kehidupan.
Sedangkan  peluang  madrasah  dalam  otonomi  daerah  adalah  semakin terbuka  lebarnya  madrasah  untuk  mengembangkan  diri  tanpa  harus  dihambat oleh  berbagai  peraturan  yang  menyesakkan  dada.  Peluang-peluang  ini  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.  Dapat  menentukan  kurikulum  pendidikan  yang  fleksibel  yang  sesuai  dengan kondisi riil masyarakat.
2.  Dapat menentukan guru sendiri sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3.  Dapat menentukan pengelolaan dana sendiri.
4.  Dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
5.  Dapat  mengembangkan  program-program  non  formal  yang  menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Namun  demikian,  peluang  ini  tidak  akan  memberikan  makna  apa-apa kalau tidak didukung tenaga kependidikan yang berkualitas sebagaimana tersebut di atas.

## E. Strategi Peningkatan Mutu Madrasah di Era Otonomi Daerah
Strategi peningkatan mutu madrasah harus mengacu pada profesionalisme. Karena profesionalisme merupakan syarat penting adanya dinamika pada lembaga pendidikan.
Berkaitan  dengan  profesionalisme  ini,  Djohar  melakukan  sintesis mengenai  jalan  yang  terbaik  untuk  peningkatan  dan  perbaikan  organisasi pendidikan  secara  terus  menerus  berdasarkan  penelitian  beberapa  pakar pendidikan  dan  non  kependidikan,  seperti  Drucker  (1992),  Fullan  (1993), Hammond (1996) dan Covey (1996) sebagai berikut:
1.  Hanyalah organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang memiliki keinginan besar untuk belajar yang akan berpengaruh secara abadi.
2.  Setiap  perusahaan  termasuk  usaha  jasa  pendidikan  harus  menjadi  suatu institusi  belajar.  Karena  organisasi  atau  lembaga  yang  menciptakan  suasana belajar secara kontinyu dalam pekerjaannya akan mendominasi abad 21.
3.  Perusahaan  yang  paling  sukses  di  masa  depan akan  menjadi  suatu  organisasi belajar.
4.  Problem  baru  dari  perubahan  ialah  tindakan  apa  yang  perlu  diambil  untuk membuat  sistem  pendidikan  sebagai  organisasi  belajar,  bukan  hanya  untuk menanggapi kebijakan tetapi juga sebagai cara hidup.
5.  Jika  lembaga  pendidikan  ingin  mempertinggi  kapasitas  organisasinya  untuk meningkatkan belajar peserta didik, mereka hendaknya bekerja atas bangunan suatu masyarakat yang profesional, yang bercirikan: adanya kesamaan visi dan misi, keinginan kolaboratif, dan tanggungjawab kolektif di antara staf.
6. Bagaimanapun  pembaharuan  lembaga  pendidikan  harus  diarahkan  pada upaya terwujudnya masyarakat belajar yang profesional (Djohar, 1999:63).
Untuk mewujudkan semua itu, maka madrasah masa depan harus dikelola dengan  manajemen  modern,  yang  sekarang  ini  dikenal  dengan  istilah Total Quality Education (TQE) sebagai adaptasi dari Total Qulaity Management (TQM).
TQE  adalah  suatu  pendekatan  dalam  menjalankan  aktifitas  pendidikan yang  mencoba  untuk  memaksimumkan  daya  saing  lembaga  pendidikan  melalui perbaikan  secara  terus  menerus  atas  lulusan,  pelayanan,  proses,  dan lingkungannya.( Engkoswara, 2001:45).
Dalam  melaksanakan  TQE,  ada  4  (empat)  prinsip  utama  yang  harus menjadi perhatian, yaitu:
1.  Kepuasan pada konsumer (siswa, wali siswa, dan masyarakat).
2.  Respek terhadap setiap orang.
3.  Manajemen berdasarkan fakta, bukan imajinasi.
4.  Perbaikan berkesinambungan.
Untuk mendukung prinsip utama tersebut, ada 10 (sepuluh) unsur utama yang harus pula menjadi perhatian, yaitu:
1.  Fokus pada konsumer.
2.  Obsesi terhadap kualitas.
3.  Pendekatan ilmiah.
4.  Komitmen jangka panjang.
5.  Kerjasama tim.
6.  Perbaikan sistem secara berkesinambungan.
7.  Pendidikan dan pelatihan.
8.  Kebebasan yang terkendali.
9.  Kesatuan tujuan antar berbagai unsur.
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.
Di samping itu, madrasah masa depan harus sebagai center of learning society. Artinya  mampu  menjadi  perekat  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas pendidikan.  Hal  ini  sebagai  bentuk  antisipasi  kecenderungan  masyarakat  masa depan  yang  gandrung  akan  pendidikan.  Tetapi  bukan  pendidikan  formal  dan reguler, namun pendidikan yang membebaskan yang mampu memberikan bekal wawasan  dan  informasi  yang  aktual  dan  pragmatis.  Untuk  itu,  madrasah  harus mampu  melahirkan  program  dan  produk  yang  bisa  dijual,  agar  madrasah  selalu menjadi tumpuan masyarakat yang ingin belajar.
Berkaitan  dengan  kegiatan  pendidikan  dan  pembelajaran,  agar  madrasah mendapat simpati dan menjadi pilihan utama, maka harus mampumenghasilkan lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas harus mencerminkan karakter sebagai berikut:
1.  Berakhlakul karimah.
2.  Mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab.
3.  Tidak pamrih.
4.  Cinta ilmu.
6.  Kritis dan suka bekerja keras.
Yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  madrasah  masa  depan  dalam menyongsong  era  globalisasi  dan  otonomi  daerah  harus  prospektif  atau  mampu
Iis Arifuddin, M.Ag, Otonomi Daerah dan Implikasinya
memenuhi  3  (tiga)  harapan  masyarakat,  yaitu:  mencerdaskan,  menjanjikan  dan menginternalisasikan.  Mencerdaskan  di  sini  maksudnya  mampu  memberikan bekal  kepada  peserta  didik  ketrampilan  berfikir  secara  kritis,  analitis,  progresif, inovatif, dan futuristik. Menjanjikan maksudnya adalah madrasah harus mampu memberikan  jaminan  akan  lulusannya  untuk  berprestasi  yang  baik  dan  terampil dalam memasuki sektor-sektor riil di masyarakat. Sedangkan menginternalisasikan maksudnya  adalah  madrasah  mampu  memberikan  seperangkat  nilai  kepada peserta  didik  agar  peserta  didik  mampu  mengambil  pilihan-pilihan  etik  sesuai dengan nuraninya berdasarkan kerangka normative agama.
Sebagai  sintesis  berbagai  pemikiran  tersebut  di  atas,  dapat  digambarkan dengan sebuah bagan sebagai berikut:
Tenaga Profesional Prospektif Lulusan Berkualitas Sekolah
Berbasis Masyarakat
Mengembangkan
TQE
Center of Leraning society
Dedikasi
Menjanjikan Akhlakul Karimah Menghimpun potensi masyarakat
Kepuasan konsumer Perekat pendidikan masyarakat
Jujur
Mencerdaskan Mandiri Kolaboratif Respek Pendidikan pembebasan Tekun
Menginternalis asikan
Tidak Pamrih Sesuai kebutuhan riil masyarakat Manajemen faktual Program dan produk yang menyentuh aspek riil Ulet
Cinta Ilmu
Perbaikan Berkesinambungan
Inovatif Kritis Profil Madrasah Masa Depan

## 48
Gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  komponen  dalam mewujudkan madrasah ideal masa depan. Masing-masing komponen harus saling berinteraksi,  sehingga  membentuk  suatu  sistem  kerja  madrasah.  Untuk  itu, penguatan  masing-masing  komponen  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan sistem yang ideal, yaitu sistem madrasah masa depan.

## F.  Penutup
Kebijakan  otonomi  daerah,  bagi  madrasah  bisa  jadi  sebagai  peluang sekaligus  tantangan.  Namun  demikian,  apapun  resikonya  pengembangan madrasah harus tetap berjalan seiring dengan semangat otonomi dan globalisasi. Sebab otonomi dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang mesti hadir dalam ruang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  kita.  Untuk  itu,  harus  dihadapi dengan  sikap  optimis  dan  strategis  serta  antisipatif  terhadap  itu  semua.  Apabila madrasah  mampu  melakukan  ini,  tidak  mustahil  madrasah  akan  dapat  bersaing dengan  lembaga  lain  yang  pada  akhirnya  akan  menemukan  momentumnya  dan tetap menjadi pilihan umat. Indikasinya, setiap tahun jumlah pendaftar semakin meningkat secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djohar, Reformasi  dan  Masa  Depan  Pendidikan  Di  Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
Engkoswara, Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah,
(Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001).
Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi
Daerah, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001).
HAR.  Tilaar, Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1998).
Undang-undang RI Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.