## PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)
Oleh:
Agum Marenra 1)
Abdul Latif Mahfuz 2)
Muhammad Yahya Selma 3)
Erli Salia 4)
Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3,4)
E-mail: AgumMarenra@gmail.com

## ABSTRACT
The case of premeditated murder is a very serious case that should be punished severely. The problems  in  this  research  are  1)  How  is  Law  Enforcement  by  Police  Investigators  Against Perpetrators  of  the  Crime  of  Premeditated  Murder  (Decision  Study  Number 174/Pid.B/2021/PN  Plg)?  and  2)  What  are  the  factors  that  influence  law  enforcement  by police  investigators  against  perpetrators  of  the  crime  of  premeditated  murder  (Decision Study  Number  174/Pid.B/2021/PN  Plg)?.  The  research  method  used  is  a  type  of  empirical juridical  research.  Sources  of  data  used  in  this  study  consisted  of  primary  data  and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law Enforcement by Police Investigators  Against  Perpetrators  of  the  Crime  of  Premeditated  Murder  (Decision  Study Number  174/Pid.B/2021/PN  Plg)  is  carried  out  on  a  penal  basis,  namely  by  examinations carried  out  by  Polri  investigators  including  additional  examinations  of  Based  on  the instructions  from  the  public  prosecutor  in  the  context  of  perfecting  the  results  of  further investigations  in  court,  the  judge  sentenced  the  Defendant  above  to  be  punished  with imprisonment for 16 (sixteen) years. and 2) Factors that influence law enforcement by police investigators  against  perpetrators  of  premeditated  murder  (Decision  Study  Number 174/Pid.B/2021/PN.Plg)  law  enforcement  against  perpetrators  of  premeditated  murder  are First,  Law  Enforcement  Apparatus  Factor,  in  quantity  still  lack  of  police  investigators. Second, the factor of facilities or facilities, inadequate facilities, namely the lack of evidence at  the  TKP  (Case  Crime  Scene),  so  that  investigators  have  to  work  extra  to  find  evidence. Third,  the  community,  the  lack  of  public  awareness  to  report  in  the  event  of  a  crime  of murder and the unwillingness of the community to know about the incident to be a sanction in the case.
Keywords: Law Enforcement, Investigators, Premeditated Murder

## ABSTRAK
Kasus  pembunuhan berencana merupakan kasus  yang sangat  serius  yang  seharusnya pelaku dihukum  seberat-beratnya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana Penegakan  Hukum  oleh  Penyidik  Kepolisian  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  (Studi  Putusan  Nomor  174/Pid.B/2021/PN  Plg)?  dan  2)  Apa  saja  faktor  yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  1)  Penegakan  Hukum  oleh  Penyidik  Kepolisian  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  (Studi  Putusan  Nomor  174/Pid.B/2021/PN  Plg) dilakukan  secara  penal  yaitu  dengan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri
Agum Marenra 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Muhammad Yahya Selma 3) , Erli Salia 4)
termasuk  di  dalamnya  pemeriksaan  tambahan  atas  dasar  pentujuk-pentujuk  dari  jaksa penuntut  umum  dalam  rangka  penyempurnaan  hasil  penyidikan  selnjutnya  di  pengadilan, hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  diatas  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dan 2) Faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum oleh  penyidik  kepolisian  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  (Studi Putusan  Nomor  174/Pid.B/2021/PN.Plg)  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembunuhan berencana adalah Pertama , Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil  penyidik  kepolisian. Kedua ,  Faktor  sarana  atau  fasilitas,  kurang  memadai  sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat  bukti. Ketiga , masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  melaporkan  jika  terjadi  tindak  pidana  pembunuhan  dan  ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut.
Kata Kunci:  Penegakan Hukum, Penyidik, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## 1. PENDAHULUAN
Tindak pidana pembunuhan dalam  KUHP  merupakan  kejahatan  yang paling  berat,  dan  merupakan  kejahatan dengan peringkat tertinggi dalam klasifikasi kejahatan  internasional.  Ada  banyak  kasus pembunuhan  di  Indonesia  belakangan  ini. Menurut  data  statistik  Kantor  Penertiban Operasi Mabes Polri, jumlah kasus kejahatan  terhadap  nyawa  yang  paling tinggi  adalah  Polda  Sumsel,  Sumut,  dan Jatim. Perbuatan pidana adalah perbuatan  manusia  yang  melawan  hukum, sehingga  dapat  dihukum.  Tindak  pidana pembunuhan  dengan  cara  mutilasi  dalam hal ini dapat diatur dalam ketentuan Hukum Pidana mengenai penghilangan nyawa yang terbagi  menjadi  dua  golongan,  yaitu pembunuhan  sengaja  dan  pembunuhan tidak  sengaja.. Tindak  pidana  pembunuhan yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan disertai  dengan  perbuatannya  dimaksudkan untuk  memberikan  kesempatan  untuk mempertimbangkan bagaimana
pembunuhan itu dilakukan, maka digunakan  pasal  340  KUHP  “Barangsiapa dengan  sengaja  dan  dengan  rencana terlebih  dahulu  membunuh  orang  lain, diancam dengan pembunuhan yang disengaja,  dengan  ancaman  hukuman  mati atau  penjara  seumur  hidup  atau  untuk waktu  tertentu,  tidak  lebih  dari  dua  puluh tahun". Pembunuhan dan jenis khusus yang diperberat  dan  intimidasi  bagi  pelakunya adalah  hukuman  mati  atau  penjara  seumur hidup  atau  untuk  waktu  tertentu,  maksimal dua puluh tahun
Dalam  hal  ini  yang  berperan adalah  detektif  polisi.  Penyidik  Polri berperan penting dalam mengungkap kasus. Selain  itu,  baru-baru  ini  Kejahatan  terus meningkat  dengan  berbagai  cara.  Masalah kejahatan  merupakan  masalah  yang  abadi dalam  kehidupan  manusia,  karena  tumbuh seiring  dengan  perkembangan  tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks.  Banyak  kasus  bersifat  publik, termasuk pembunuhan . Banyak faktor yang
melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana pembunuhan, seperti hinaan, kecemburuan, sengketa  harta  benda  hingga  masalah hutang.  Kejahatan  terhadap  nyawa  dalam KUHP dapat dibedakan atau diorganisasikan atas 2 (dua) dasar, yaitu:“Pertama,  atas  dasar  unsur  kesalahan dan  kedua,  atas  dasar  objek  (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa  kategori  antara  lain  pembunuhan biasa  yang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP, dan pembunuhan sengaja yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
Dewasa ini semakin sering terjadi seseorang  membunuh  karena  disebabkan oleh  hal-hal  sederhana  yang  masih  dapat diselesaikan  secara  kekeluargaan  sehingga
adu  fisik  atau  kekerasan  dapat  dihindari. Pembunuhan  adalah  suatu  perbuatan  yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Judul XIX (Pasal 338 s/d  Pasal  350).  Makna  hidup  itu  sendiri hampir sama dengan makna jiwa. Kata jiwa memiliki beberapa arti, diantaranya; pemberi  kehidupan,  jiwa  dan  roh  (yang membuat seseorang hidup). Sedangkan kata jiwa  berarti  jiwa  manusia  dan  seluruh kehidupan manusia. Jumlah kasus pembunuhan  yang  terjadi  di  wilayah hukum kepolisian provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut.

## Tabel 1 Jumlah dari keseluruhan Kasus Pembunuhan dari
tahun 2019-   2021 No.   Tahun   Jumlah Kasus Jenis Kasus 1 2019 5 Pembunuhan biasa 2 2020 8 Pembunuhan biasa 3 2021 9 Pembunuhan Berencana Total 22 Pembunuhan biasa Sumber Data : Pengadilan Negeri Palembang, 2022
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus pembunuhan  berencana  pada  tahun  2021 pada  perkara  Nomor  174/Pid.B/2021/PN Plg  dengan  kronologi  Bahwa  terdakwa
berinisial AA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AAL (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu  tanggal  9  Desember2015.  sekira
Agum Marenra 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Muhammad Yahya Selma 3) , Erli Salia 4)
pukul  19.50  WIB  atau  setidak-tidaknya pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Desember 2015  bertempat  di  taman  depan  TVRI  Jl. Balap  Sepeda  Kelurahan  Lorok  Pakjo Kelurahan  Ilir  Barat  I  Palembang  atau setidak–tidaknya  pada  suatu  tempat  yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Palembang,  melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan  dengan  sengaja  dan  dengan rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain  yaitu  korban  AS.  Akibat Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dihukum  dengan  pidana  penjara  selama  16 Tahun.
Faktor yang mendorong seseorang  untuk  melakukan  pembunuhan adalah  tingkat  pendidikan  yang  rendah, kurangnya nilai-nilai spiritual, faktor ekonomi  dan  faktor  lingkungan  tempat tinggal  para  penjahat,  keluarga  yang berantakan  juga  dapat  mendorong  para penjahat  untuk  melakukan  kejahatan  yang menyedihkan  ini.  FGM  juga  bisa  terjadi karena  keadaan  seseorang  yang  sedang tidak stabil, seperti ketakutan akan kejahatan yang akan ditindak oleh polisi.
Disinilah peranan penyidik dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (2)  KUHAP ketika dikatakan bahwa penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat (1) surat tersebut (b). mempunyai
kewenangan sesuai dengan Undang- Undang  yang  menjadi  dasar  hukum masing-masing  dan  dalam  melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan  penyidik  tersebut  dalam  pasal 6  ayat  (1)  huruf  (a)  KUHAP.  Karena penyidikan  adalah  serangkaian  langkah penyidikan  yang  menurut  dan  sesuai dengan  cara  yang  ditentukan  dalam Undang-undang  ini  untuk  mencari  dan mengumpulkan  bukti-bukti  dengan  bukti- bukti  itu  guna  memperjelas  tindak  pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya . Alasan pentingnya dilakukan penelitian  ini  karena  kasus  pembunuhan berencana  merupakan  kasus  yang  sangat berat  dimana  pelakunya  harus  dihukum dengan hukuman mati  atau penjara seumur hidup  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu, tidak  lebih  dari  dua  puluh  tahun,  tetapi dalam  hal  ini  hukuman  mati.  terdakwa hanya  dihukum  16  tahun.  Untuk  itu, penting  untuk  mempelajari  seluk-beluk penegakan hukum, terutama dengan penyidik  Polri  yang  berperan  besar  dalam melakukan  proses  penyidikan,  khususnya dalam mengumpulkan bukti.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan  dengan  judul  “ Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan  Berencana  (Studi  Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)”

## Rumusan Masalah
Dari apa yang telah diuraikan dalam latar  belakang  di  atas,  maka  Permasalahan yang di  ambil  dalam penullisan  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana    Penegakan  Hukum  oleh Penyidik  Kepolisian  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana
(Studi Putusan
Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?
2. Apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  (Studi Putusan  Nomor  174/Pid.B/2021/PN Plg)?

## 2. METODE PENELITIAN.
Penelitian dalam penulisan skripsi ini  menggunakan  penelitian  profesional. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan  data  yang  diperoleh  dari hasil wawancara dan studi pustaka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  oleh  Penyidik Kepolisian  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)
Penegakan  hukum  adalah  proses melakukan upaya penegakan atau pelaksanaan  asas-asas  hukum  sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam lalu lintas  atau  hubungan  hukum dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan direksi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh aturan hukum  tetapi  memiliki  unsur  keputusan pribadi (wayne la-favie).
Sebagai  salah  satu  contoh  pada perkara  Nomor  174/Pid.B/2021/PN  Plg dengan kronologi Bahwa terdakwa berinisial AA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AAL (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu  tanggal  9  Desember2015.  sekira pukul  19.50  WIB  atau  setidak-tidaknya pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Desember 2015  bertempat  di  taman  depan  TVRI  Jl. Balap  Sepeda  Kelurahan  Lorok  Pakjo Kelurahan  Ilir  Barat  I  Palembang  atau setidak–tidaknya  pada  suatu  tempat  yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Palembang,  melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan  dengan  sengaja  dan  dengan rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain  yaitu  korban  AS.  Akibat Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
Agum Marenra 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Muhammad Yahya Selma 3) , Erli Salia 4)
dihukum  dengan  pidana  penjara  selama  16 Tahun.
Faktor yang mendorong seseorang  untuk  melakukan  pembunuhan adalah  tingkat  pendidikan  yang  rendah, kurangnya nilai-nilai spiritual, faktor ekonomi  dan  faktor  lingkungan  tempat tinggal  para  penjahat,  keluarga  yang berantakan  juga  dapat  mendorong  para penjahat  untuk  melakukan  kejahatan  yang menyedihkan  ini.  FGM  juga  bisa  terjadi karena  keadaan  seseorang  yang  sedang tidak stabil, seperti ketakutan akan kejahatan yang akan ditindak oleh polisi .
Salah  satu  lembaga  penegak hukum  di  Indonesia  adalah  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Polisi  adalah inti  dari  pekerjaan  dan  institusi  kepolisian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Polisi  pada  dasarnya  adalah aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  dan bertanggung  jawab  atas  ketertiban  umum, keselamatan  dan  keamanan  masyarakat. Polisi  merupakan  lembaga  pertama  yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh  karena  itu  berwenang  melakukan penyidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan  sampai  dengan  ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut.
Kepolisian Negara Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  pada  Pasal  4 sebagai berikut: Kepolisian Negara
Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat, stabilitas dan penegakan hukum, penegakan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan ketenteraman  masyarakat  berdasarkan  hak asasi  manusia.  Landasan  hukum  dalam menjalankan  tugas  kepolisian  tertuang dalam  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  kewenangan  kepolisian sebagai  penyidik  dan  penyidik  dirinci. Terkait  dengan  penyidikan  dan  penyidikan tersebut,  kepolisian  memiliki  kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam  bidang  penegakan  hukum  publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan  tindak  pidana  sebagaimana diatur  dalam  Hukum  Acara  Pidana, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai  penyidik  utama  yang  menangani setiap  tindak  pidana  pada  umumnya  dalam rangka  menciptakan  keamanan  dalam negeri,  maka  dalam  proses  penanganan perkara  pidana  Pasal  16  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Selain  UU  No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  juga  terdapat  landasan  hukum bagi  kepolisian  untuk  berperan  sebagai detektif  dan  reserse  dalam  menjalankan
tugas  dan  wewenangnya  yaitu  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang KUHAP.  (KUHAP)  Polisi  dituntut  untuk menegakkan hukum dan memelihara ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang.
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  dalam  upaya  penanggulangan tindak  pidana  pembunuhan  berencana menjalankan peran utamanya yaitu melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan. Penyidik  sesegera  mungkin  menanggapi setiap  informasi  dari  masyarakat  tentang adanya  tindak  pidana  pembunuhan  dengan melakukan  penyidikan,  karena  laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang cukup  untuk  menentukan  apakah  termasuk tindak  pidana  atau  tidak.  Tujuan  utama tindakan investigasi adalah untuk menemukan  kebenaran  dan  fokus  pada keadilan,  bukan  untuk  mencari  kesalahan seseorang.  Oleh  karena  itu,  penyidik  harus bekerja  secara  tuntas,  tidak  sewenang- wenang,  selalu  dalam  zona  penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sedangkan  menurut  sistem  yang digunakan  dalam  KUHAP,  penyidikan pendahuluan adalah penyidikan yang dilakukan  oleh  penyidik  Polri  termasuk pemeriksaan tambahan berdasarkan petunjuk  dari  penuntut  umum  untuk menyempurnakan hasil penyidikan. Satreskrim Polda Sumsel melakukan
serangkaian  penyelidikan  dan  penyidikan atas  Perkara  tersebut  dengan  memanggil Saksi,  Saksi  Pelapor,  Saksi  Korban  dan Saksi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut, Inspektur  Polda  Sumsel  menangkap  dan menahan  mereka.  Terdakwa)  dan  bukti barang  yang  diambil.  Berdasarkan  hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik Polda Sumsel menyimpulkan memang telah terjadi tindak pidana.
Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan  yudisial  yang  dilakukan  di hadapan  hakim  yang  dipimpin  oleh  hakim. Di  hadapan  hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum akan menyampaikan tuntutannya berdasarkan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh terdakwa .
Penuntutan adalah tindakan penuntut  umum  untuk  mengajukan  suatu perkara  pidana  ke  pengadilan  untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan  Agung  merupakan  satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan  di  bidang  penuntutan  dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan  Mahkamah  Agung.  Kejaksaan dalam  melaksanakan  tugas  penuntutan tindak  pidana  setelah  dilakukan  tindakan penyidikan oleh kepolisian, penuntut umum wajib melakukan penuntutan dengan memberikan  keadilan  pada  penyidikan untuk  membuktikan  bersalah  atau  tidaknya
Agum Marenra 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Muhammad Yahya Selma 3) , Erli Salia 4)
seseorang,  kecuali  karena  sebab-sebab tertentu. kasus untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat.
Pidana  merupakan  pemidanaan kausal,  artinya  sebab  adalah  perkara  dan akibat  adalah  pemidanaan,  yang  terkena akibat akan dihukum dengan masuk penjara atau  menghadapi  hukuman  lain  dari  pihak yang  berwenang.  Sanksi  Pidana  adalah jenis  pidana  berat  yang  diancam  atau dijatuhkan  terhadap  tindak  pidana  dan/atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana  pada  dasarnya  adalah  penjamin untuk  memperbaiki  perilaku  kejahatan tersebut,  namun  tidak  jarang  sanksi  pidana diciptakan  sebagai ancaman  terhadap kebebasan manusia itu sendiri.
Mengenai  Sanksi  Pidana  terhadap  pelaku pembunuhan  berencana  berdasarkan  asas hukum  pidana,  Pasal  340  menyatakan: “Barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja  dan  dengan  sengaja,  dipidana karena  pembunuhan  berencana  (moord), dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup.  di  penjara.  ."  atau  penjara tidak lebih dari dua puluh tahun."
Dalam  peristiwa  pembunuhan, sekurang-kurangnya  ada  2  (dua)  orang yang terlibat, yang membunuh atau dengan sengaja mencabut nyawa disebut pembunuh (pelaku)  sedangkan  yang  dibunuh  atau dihilangkan nyawanya disebut. pihak terbunuh (korban). Adami Chazawi
berpendapat  bahwa  kejahatan  terhadap nyawa  (misdrijven  tegen  bet  leven)  adalah kejahatan  terhadap  nyawa  orang  lain. Kepentingan  hukum  yang  dilindungi  dan yang  menjadi  tujuan  dari  kejahatan  ini adalah nyawa manusia (leven).
Upaya untuk mengurangi kejahatan termasuk penegakan hukum  oleh pemerintah.  Penegakan  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  Kepolisian  dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa Kepolisian adalah instansi pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  .  dalam  rangka  menjaga keamanan  dalam  negeri  termasuk  dalam subsistem  Sistem  Peradilan  Pidana,  yang meliputi  Kepolisian  sebagai  penyidik, Kejaksaan  sebagai  Penuntut  Umum,  dan Hakim  di  Pengadilan  sebagai  pengadil. Polisi  dalam  melakukan  proses  penyidikan berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika kepolisian  dan  hak  asasi  manusia.  Polisi menjadikan  etika  profesi  hukum  sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya agar
taat  hukum  dan  tidak  melanggar  sumpah integritas dalam menjalankan tugasnya.
Kegiatan  pokok  kepolisian  dalam melakukan  proses  penyidikan  perkara tindak  pidana  pembunuhan  anak  yang dilakukan oleh ibunya meliputi: Penyidikan, Pendukung (pemanggilan, penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan), Penyidikan (saksi, ahli; tersangka),  Untuk  menyelesaikan.  dan Menyerahkan  berkas  perkara  (membuat profil, menyiapkan berkas perkara, menyerahkan berkas perkara).
Diantara  empat  kegiatan  pokok  dalam proses  penyidikan  pembunuhan  anak  dan ibu  kandungnya  dianggap  telah  memenuhi syarat  resmi  yaitu  mengenai  struktur administrasi  penyidikan  yaitu  melakukan penyidikan.  Mengenai  syarat  materiil  juga dianggap terpenuhi, yaitu yang menyangkut substansi  hukum  yang  harus  memenuhi unsur pasal  yang bersangkutan,  yaitu Pasal 338  KUHP  dan  Pasal  340  yang  semuanya harus  dipenuhi.  Selain  itu,  penyidik  juga mempunyai  tugas:  Membuat  berita  acara hasil  pelaksanaan  perbuatannya;  (Pasal  8 Ayat  (1)  KUHAP).  menyerahkan  berkas perkara  kepada  penuntut  umum  atau kejaksaan;  (Pasal  8  Ayat  (2)  KUHAP); penyidik pegawai negeri melaporkan melalui penyidik pejabat kepolisian negara. Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap,  yaitu:  (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP) 1. Penyidik harus menyerahkan berkas
perkara;  Dalam  hal  penyidikan  dianggap selesai,  penyidik  menyerahkan  tanggung jawab  terdakwa  dan  barang  bukti  kepada penuntut umum.
Dulu, penyidik  harus menerapkan Hukum  Taurat  dalam  melakukan  Upaya Pemaksaan  berdasarkan  perintah  tertulis dari  pihak  yang  berwenang.  Penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan hanya  dilakukan  menurut  perintah  tertulis yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  dan  hanya dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur undang-undang. Melalui proses penangkapan,  seseorang  harus  terbukti melakukan  tindak  pidana  untuk  dapat dijatuhi hukuman.
Hal  ini  karena  asas  persamaan  di depan hukum/asas Isomania/asas persamaan di depan hukum adalah perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  orang  di hadapan hukum tanpa memandang keyakinan  sosial,  ekonomi,  politik,  agama, kasta  dan  sebagainya.  Maksud  perlakuan yang  sama  bagi  setiap  orang  di  hadapan hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan  kedudukan  setiap  orang  adalah sama,  sehingga  harus  diperlakukan  sama. Syarat  aturan  ini  tertuang  dalam  Pasal  4 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan  bahwa,  “Pengadilan  mengadili
Agum Marenra 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Muhammad Yahya Selma 3) , Erli Salia 4)
menurut  undang-undang  dengan  tidak membeda-bedakan orang.” .
Setelah
melalui proses penyidikan, apabila terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan maka barang bukti akan disita dan  ditahan  di  tempat  kejadian  perkara, barang  bukti  penangkapan  dalam  perkara pembunuhan  ada  barang  bukti  dan  barang bukti  yaitu  mayat  manusia.  .  dan  barang- barang  yang  digunakan  untuk  melakukan pembunuhan  itu  dan  saksi-saksi  yang menyaksikannya, kemudian dilakukan tindakan dengan memanggil (saksi), kemudian  tersangka.  Setelah  diyakini melakukan  tindak  pidana  pembunuhan, surat keterangan akan diberitahukan kepada kejaksaan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena dalam penyidikan harus ada kejaksaan  yang  menanganinya.  Dalam tahap penyidikan, apakah tersangka merupakan  pelaku  tindak  pidana  baru  atau pelaku berulang akan melalui langkah yang sama,  hanya  saja  penerapan  pasal  atau hukumannya akan berbeda.
Sebagai  aparat  penegak  hukum, mereka adalah panglima yang menjalankan tugas  hukum  dalam  memelihara  ketertiban dan  keamanan  masyarakat.  Polisi  adalah lembaga  sipil  yang  mengawasi  ketertiban (prosedur)  dan  hukum.  Terkadang  institusi ini  berlatar  belakang  militer,  seperti  di Indonesia  sebelum  pemisahan  Polri  dari
ABRI.  Polisi  dalam  pengaturan  yudisial berfungsi sebagai penyidik. Dalam pekerjaan  ini  ia  mencari  bukti,  keterangan dari berbagai sumber, keterangan saksi dan saksi ahli.
Oleh karena itu, penegakan hukum oleh penyidik Polri terhadap pelaku tindak  pidana  pembunuhan  berencana (Putusan  No.  174/Pid.B/2021/PN  Plg) dilakukan dengan pemidanaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri  termasuk  pemeriksaan  tambahan. berdasarkan  petunjuk  bukti  dari.  penuntut umum untuk memperbaiki hasil penyidikannya.  Satreskrim  Polda  Sumsel melakukan  serangkaian  penyelidikan  dan penyidikan  atas  Perkara  tersebut  dengan memanggil  Saksi,  Saksi  Pelapor,  Saksi Korban dan Saksi lainnya, setelah dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Saksi tersebut, Inspektur
Polda
Sumsel menangkap dan menahan mereka. Terdakwa)  dan  bukti  barang  yang  diambil. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Saksi  dan Tersangka,  pihak  Reserse  Polda  Sumsel menyimpulkan  bahwa  benar  adanya  tindak pidana. Prosedur penyidikan yang dilakukan  oleh  reserse  Polri  meliputi pemeriksaan tambahan berdasarkan petunjuk  dari  penuntut  umum.  untuk meningkatkan  hasil  penyelidikan  mereka. Satreskrim Polda Sumsel melakukan serangkaian  penyelidikan  dan  penyidikan atas  Perkara  tersebut  dengan  memanggil
Saksi,  Saksi  Pelapor,  Saksi  Korban  dan Saksi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut,
Inspektur  Polda  Sumsel  menangkap  dan menahan  mereka.  Terdakwa)  dan  bukti barang yang diambil. Dari hasil pemeriksaan  Saksi  dan  Tersangka,  pihak Reserse  Polda  Sumsel  menyimpulkan bahwa  benar  telah  terjadi  tindak  pidana, sehingga pengadilan menghukum Terdakwa  tersebut  dengan  hukuman  16 (enam belas) tahun penjara.
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum  oleh  Penyidik Kepolisian  Terhadap  Pelaku  Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)
Salah  satu  tindak  pidana  adalah pembunuhan  merupakan  suatu  perbuatan yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa seseorang.  Dengan  kata  lain  pembunuhan adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum dengan  cara  merampas  hak  hiddup  orang lain  sebagai  Hak  Asasi  Manusia.  Polisi sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang dibentuk  unttuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  untuk  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Salah  satu  tugasnya adalah  berperan  dalam  penegakan  hukum terhadap  pembunuhan  berencana.  Terkait dengan  pembunuhan  berencana  maka kepolisian  mealkukan  berbaggai  upaya
penegakan  hukum  untuk  mengungkap kasus  pembunuhan  berencan,  sebagai wujud ddari peranan kepolisian.
Sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab  terhadap  keamanan  masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewwujudkan  rasa  aman  tersebut.  Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan  berencana  diperlukan  kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi  korban  agar  menemukan siaapa  yang  menjadi  otak  pelaku  tersebut dan  segera  untuk  menghukum  para  pelaku pembunuhan berencan tersebut.
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg)  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pembunuhan  berencana adalah Pertama ,  Faktor  Aparat  Penegak Hukum,  secara  kuantitas  masih  kurangnya personil penyidik kepolisian. Kedua , Faktor sarana  atau  fasilitas,  kurang  memadai sarana  yaitu  minimnya  alat  bukti  di  TKP (Tempat  Kejadian  Perkara),  sehingga  para penyidik  harus  lebih  bekerja  ekstra  untuk menemukan alat  bukti. Ketiga , masyarakat, kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk melaporkan  jika  terjadi  tindak  pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang  mengetahui  kejadian  untuk  menjadi sanksi dalam kasus tersebut.
Agum Marenra 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Muhammad Yahya Selma 3) , Erli Salia 4)
Salah  satu  kejahatan  tersebut adalah  pembunuhan,  yaitu  suatu  perbuatan yang  menyebabkan  seseorang  kehilangan nyawanya.  Dengan  kata  lain,  pembunuhan adalah  perbuatan  melawan  hukum  dengan menghilangkan hak orang lain untuk  hidup sebagai  hak  asasi  manusia.  Polisi  sebagai lembaga  penegak  hukum  dibentuk  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu  tanggung  jawabnya  adalah  berperan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana.
Terkait
pembunuhan  berencana,  pihak  kepolisian telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan  berencana,  sebagai  wujud peran kepolisian.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan  masyarakat,  seharusnya  polisi menyadari  situasi  keamanan  ini.  Dalam mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan berencana,  dibutuhkan  kerja  keras  pihak kepolisian  untuk  mengidentifikasi  korban guna  mengetahui  siapa  dalang  dari  pelaku kejahatan  dan  segera  menghukum  pelaku pembunuhan berencana tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan  hukum  dan  reserse  polisi terhadap  pelaku  pembunuhan  berencana (Putusan Penelitian No. 174/Pid.B/2021/PN.Plg)  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pembunuhan  berencana adalah  Pertama,  Masalah  Aparat  Penegak
Hukum,  masih  kurangnya  petugas  polisi detektif.  Kedua,  alasan  perlengkapan  atau perlengkapan,  perlengkapan  yang  kurang baik  yaitu  kurangnya  alat  bukti  di  TKP (Tempat  Perkara  Perkara),  sehingga  para detektif  harus  bekerja  ekstra  keras  untuk mencari  barang  bukti.  Ketiga,  masyarakat yang  tidak  memiliki  pemahaman  yang cukup  untuk  memberikan  informasi  jika terjadi  peristiwa  pidana  pembunuhan  dan masyarakat  yang  mengetahui  peristiwa tersebut  tidak  menerima  untuk  dihukum dalam kasus tersebut.

## 4. SIMPULAN
Berdasarakan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 1. Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  (Studi Putusan  Nomor  174/Pid.B/2021/PN Plg)  dilakukan  melalui  pemidanaan, yaitu  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh penyidik kepolisian termasuk pemeriksaan  tambahan  tergantung  dari gejalanya. penuntut umum dalam rangka  melengkapi  hasil  pemeriksaan lanjutan di pengadilan, hakim memvonis  Terdakwa  tersebut  dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan  hukum  dan  reserse  polisi terhadap pelaku pembunuhan berencana
(Putusan Penelitian No. 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum  terhadap  pelaku  pembunuhan berencana adalah  Pertama,  Faktor Aparat  Penegak  Hukum,  melimpah disana. masih kurangnya detektif polisi. Kedua, alasan perlengkapan atau perlengkapan, perlengkapan yang kurang  baik  yaitu  kurangnya  alat  bukti di  TKP  (Tempat  Perkara  Perkara), sehingga  para  detektif  harus  bekerja ekstra  keras  untuk  mencari  barang bukti.  Ketiga,  masyarakat  yang  tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan  informasi  jika  terjadi peristiwa  pidana  pembunuhan  dan masyarakat  yang  mengetahui  peristiwa tersebut tidak menerima untuk dihukum dalam kasus tersebut.
Saran
Selain  kesimpulam  yang  telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan  beberapa  saran  berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut
1. Bagi  aparat  penegak hukum  hendaknya lebih  meningkatkan  kinerjanya  dengan berusaha  menegakkan  hukum  dengan cara  menjangkau  masyarakat  untuk segera  memberikan  informasi  jika terjadi  tindak  pidana.  Upaya  dan tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh kepolisian atau masyarakat harus
diperkuat  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan tersebut.
2. Bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, hendaknya  hakim  mempertimbangkan faktor pemberian pidana dan pemberian pidana sebagai tindakan untuk mencegah  seseorang  dan  bukan  untuk membalas dendam kepada pelaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adami chazawi, 2015, Kejahatan Terhadap Tubuh  dan  Nyawa PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Gerson  Bawengan  ,  2015, Penyidikan Perkara Pidana .Pradnya Paramita.Jakarta.
J.  E.  Sahetapy,  2017, Teori  Krimonologi , Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,.  hlm. 23
Kartini  kartono,  2013, patologi  sosial: Gangguan-gangguan kejiwaan ,
Jakarta: Rajawali pers
Philip Behalker. S, 2018, Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana , USU, Medan
Romli  Atmasasmita,  2015, Teori  dan Kapita  Selekta  Kriminologi ,  PT. Eresco, Bandung
Statistik kriminal, 2020, Badan Pusat Statistik, 2020 , Jakarta: BPS-RI, hlm.
9 diakses dari https://www.bps.go.id/ tanggal 15 April 2022, pukul 13.00 WIB.
Yesmil Anwar, 2015, Saat Menuai Kejahatan , Bandung: PT. Refika Aditama,