licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pajak Terhadap Mata Uang Virtual Di Indonesia erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Adita Ayu Resky Iskandar 1 , Abdul Razak 2 , Naswar 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, aditaayuresky@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aims to analyze the legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia  and  to  analyze  the  mechanism  of  tax  collection  against cryptocurrency In Indonesia. This type of research is normative research that discusses  the  legality  of  applying  taxes  to  cryptocurrency  In  Indonesia,  by examining  library  materials  or  secondary  data  consisting  of  primary  legal materials, even secondary law and tertiary legal materials.The results of the research  show  that:  1)  The  legality  of  applying  taxes  to  cryptocurrency  In Indonesia is Minister of Finance Regulation (PMK) Number 68/PMK.03/2022 concerning Income Tax and Value Added Tax on Crypto Asset Transactions. This crypto tax rule applies starting May 1, 2022, for all types of crypto asset transactions such as trading crypto assets for fiat currency, swapping crypto assets  for  other  crypto,  or  exchanging  crypto  assets  for  goods.  other  than crypto  assets  and/or  services.  2)  Mechanism  of  tax  collection  against cryptocurrency In Indonesia is that the Government appoints a third party as a collector of VAT on trading crypto assets and Income Tax Article 22 on crypto asset  transactions.  The  intended  VAT  and  crypto  PPh  collectors  are  Trade Operators Through Electronic Systems (PPMSE) who are taxpayers who have been  confirmed  as  Taxable  Entrepreneurs  (PKP),  both  domestically  and abroad.
Manuscript History:
Received: 2023-04-19
Accepted: 2023-09-08
Corresponding Author: Adita Ayu Resky Iskandar, aditaayuresky@gmail.com
Keywords : Legality; Enforcement; Cryptocurrency; Tax
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Iskandar,  A.  A.,  Razak,  A.,  &  Naswar.  (2023).  Pajak Terhadap  Mata  Uang  Virtual  Di  Indonesia.  Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Kemunculan uang elektronik menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan  biaya  yang  relatif  murah,  karena  pada  umumnya  nilai  uang  yang  disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara off-line ,  aman  dan  murah.  Selain  itu,  penggunaan e-money sebagai  alternatif  alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk  mengurangi  tingkat  pertumbuhan  penggunaan  uang  tunai,  khususnya  untuk
pembayaran-pembayaran  yang  bersifat  mikro  sampai  dengan  ritel  dan  memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasinya. 1
Maraknya  penggunaan e-money dalam  transaksi  masyarakat,  saat  ini  juga  telah bermunculan uang virtual atau yang lazim disebut cryptocurrency . Secara sederhana tidak ada  kaitan  langsung  antara e-money dengan cryptocurrency .  Namun  kehadiran cryptocurrency berawal dari maraknya transaksi cashless di masyarakat. Sehingga lahirlah cryptocurrency sebagai  salah  satu  bentuk  “mata  uang  virtual”  yang dapat  diterima  oleh seluruh negara. Cryptocurrency pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu  komputer  dan  administrasi  bisnis  jebolan  University  of  California,  Amerika  Serikat. Pada  tahun  1980-an,  Chaum  merancang  sebuah  algoritma  yang  sangat  aman  dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. 2
Cryptocurrency baru  kemudian  kembali      populer  sejak  sekitar  tahun  2010. Kepopuleran cryptocurrency dibawa  oleh  penemuan  yang  dikerjakan  Satoshi  Nakamoto, seseorang atau mungkin sekelompok orang yang sampai saat ini bahkan belum diketahui identitasnya alias masih misterius. 3 Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber  terbuka  yang  dia  rancang,  dan  juga  menggunakan  jaringan peer-to-peer yang menghubungkan  semuanya.  Tidak  seperti  mata  uang  pada  umumnya, bitcoin tidak tergantung  dengan  mempercayai penerbit  utama. Bitcoin menggunakan  sebuah database yang  didistribusikan  dan  menyebar  ke  node-node  dari  sebuah  jaringan  P2P  ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti  memastikan  bahwa bitcoin - bitcoin hanya  dapat  dihabiskan  oleh  orang mempunyainya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.
Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas ( anonymous ) dan  pemindahan  kekayaan. Bitcoin - bitcoin dapat disimpan  di  komputer  pribadi  dalam sebuah format file wallet atau di simpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga, dan terlepas dari  semua  itu Bitcoin - bitcoin dapat  di  kirim  lewat internet  kepada  siapapun  yang mempunyai  sebuah alamat  Bitcoin .  Topologi  peer-to-peer bitcoin dan  kurangnya administrasi  tunggal  membuatnya  tidak  mungkin  untuk  otoritas, pemerintahan  apapun, untuk  memanipulasi  nilai  dari bitcoin - bitcoin atau  menyebabkan  inflasi  dengan memproduksi  lebih  banyak bitcoin .  Pada  umumnya  suatu  investasi  akan  mendatangkan keuntungan yang besar dengan diikuti resiko kerugian yang besar, demikian pula investasi akan mendatangkan keuntungan yang kecil dengan diikuti resiko kerugian yang kecil pula. 4
Peningkatan  aktivitas  bisnis  diberbagai  negara  sebagai  dampak  dari  penggunaan informasi  dan  komunikasi  berimbas  pada  munculnya  percepatan  baik  itu  dalam  sistem pelayanan  jasa  dan  dalam  sektor  pembangunan  ekonomi  di  negara  yang  bersangkutan, seperti di Indonesia. 5 Semakin tingginya pertumbuhan penggunaan cryptocurrency , muncul tantangan baru bagi cryptocurrency . Kendala tersebut   adalah   regulasi. Negara-negara di seluruh  dunia  masih  belum  memiliki sikap  yang  sama  dalam  menyusun  aturan  terkait dengan cryptocurrency . Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan
1 Watung, Priska, 2020, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis, Hal.10
2 Silaban, Anita Lestari Novita, 2022,  Penggunaan  Token Cryptocurrency  Ditinjau  Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor  36 Tahun 2008  Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Diss. Universitas Kristen Indonesia, Hal. 22.
3 Huda, Nurul, and Risman Hambali, 2020. Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. Manaj. dan Bisnis, Hal. 72.
4 Muh. Nurwahyudi, Juajir Sumardi & Andi Tenri Famauri Rifai, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit  Penyertaan  Reksadana,  Kontrak  Investasi  Online  Kolektif  Yang  Diperjual-Belikan  Di  Bursa  Efek Indonesia, Jurnal Sosio Sains 8 (2), 191-202.
5 Yusuf,  W.  O.  F.,  Sumardi,  J.,  &  Paserangi,  H.  (2015).  Peran  Notaris  Dalam  Proses  Penerbitan  Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis Vol. 4 No, 1, 71.
aturan  sedemikian  rupa  terkait dengan  penggunaan  Bitcoin  dan  juga  negara  yang  secara tegas  menolak  peredaran  Bitcoin  dikarenakan  memiliki 6 potensi  kejahatan  serta   tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai mata uang. Salah satu negara yang cukup ketat melakukan  pelarangan  adalah  China. 7 Bahkan  pemerintah  setempat  siap  melakukan penelusuran dan investigasi yang mendalam kepada perusahaan dan individu yang masih melakukan transaksi mata uang virtual ilegal. Negeri  Panda  juga  berencana  memblokir akses  domestik  ke  sejumlah  platform  rumahan  dan  luar  negeri  yang  memungkinkan perdagangan terpusat.
Bank  Indonesia  sudah  mengeluarkan  siaran  pers  menyatakan bitcoin bukan  alat pembayaran yang sah. Tentunya, aturan masih bisa berubah. Sepanjang mata uang virtual memenuhi aspek yang baik, bukan tidak mungkin ke depan akan dibolehkan. 8 Regulasinya masih belum jelas, pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau  Bitcoin  karena  tidak  adanya  legalitas  dari  Bank  Indonesia.  Disisi  ini  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait cryptocurrency. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa regulasi cryptocurrency di Indonesia masih belum jelas.  Masih  menyisakan  isu-isu  legalitas,  salah  satu  rintangan  utama  bagi  para  investor cryptocurrenc y adalah permasalahan status hukum. Dibeberapa negara memang sudah ada yang  melegalkan  status  cryptocurrency  namun  ada  juga  yang  melarangnya  di  Indonesia sendiri  status  hukumnya  masih  belum  jelas  bahkan  ada  pendapat  lain  yang  menyatakan bahwa dalam pandangan perspektif hukum Indonesia bitcoin tidak boleh / ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan / atau dipasarkan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) sendiri tidak mengakui  Bitcoin  sebagai  alat  pembayaran  atau  mata  uang  di  Indonesia.  selaras  dengan Bank Indonesia (BI), Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum. 9
Hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang yang disebut Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang Rupiah sudah dikenal sejak zaman penjajahan jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946 Rupiah ditetapkan sebagai mata uang Indonesia sampai sekarang. Indonesia melalui Pasal 2 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 antara lain  menentukan  hak  untuk  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang.  Penerbitan  dan peredaran uang rupiah tidak dilakukan oleh negara dalam hal    ini Pemerintah Republik Indonesia, yang kewenangannya diserahkan kepada Bank Indonesia.
Tapi,  saat  ini  indikasinya  masih  spekulatif.  Jadi,  BI  melarangnya  untuk  digunakan sebagai alat pembayaran. Terkait pembelian individu, itu hak asasi manusia. Dengan tidak diakuinya cryptocurrency sebagai  mata  uang  memang  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat dari kerugian yang dikhawatirkan berdampak sistemik. Terutama terkait juga tentang  rendahnya  tingkat  literasi  keuangan  masyarakat  Indonesia  yang  masih  rendah, sehingga apabila terjadi kerugian maka yang akan dipersalahkan adalah pemerintah selaku regulator.  Berbeda  dengan  masyarakat  di  negara  maju  yang  sudah  mengetahui  dan menerima  setiap  resiko  dari  penggunaan cryptocurrency .  Namun  dengan  pelarangan tersebut  juga  muncul  kekhawatiran  baru, yakni  digunakannya cryptocurrency sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, sangat
6 Heradhyaksa,  Bagas,  2022,  Peningkatan  Pemahaman  Hukum  Investasi  Mata  Uang  Kripto  di Indonesia, Abdimas Singkerru, Hal. 118
7 Kartika, Fani Budi, et al. (2022), Implikasi Yuridis  Pengenaan  Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System. Jurnal Lex Justitia, Hal. 162
8 Julfianti, Rafika Divi, 2020. Penggunaan Mata Uang  Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau  Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen. Diss, Hal. 21
9 Razzaq, R. G, 2018. Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Lontar Merah, Hal. 108
penting  dilakukan  kajian  tentang  legalitas  penggunaan cryptocurrency sebagai  alat pembayaran di Indonesia. 10
Dampak  lain  yang  bisa  terjadi  ialah cryptocurrency sebagai  Penghindaran  pajak. Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang  dilakukan  oleh  antar  perusahaan  yang  memiliki  hubungan  istimewa. 11 Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan  pajak  secara  resmi,  namun  melanggar  substansi  ekonomi  dari  suatu  kegiatan bisnis.  Hadrinya mata uang digital seperti cryptocurrency dapat dijadikan sebagai alat untuk menyembunyikan  asset  sehingga  pajak  dapat  diakali  untuk  pembayaran  nya  sesuai  nilai asset sebenarnya.
Pada  masalah tersebut  perlu ada  kejelasan  dari  kedua  hal  ini  agar  disatu sisi  bisa menjadi  kejelasan  baik  dari  aspek  pembayaran  dan  perdaganagn  di  Indoensia  serta memperjelas aspek perpajakan sebagai bentuk pemasukan baru bagi keuangan Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemecahan masalah serupa dimasa yang akan datang. Peneliti akui sudah ada beberapa penelitian yang hamper serupa akan tetapi penelitian ini mencoba melihat dari aspek berbeda dari yang sudah ada sebelumnya
Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  pemikiran  penulis  untuk  dilakukannya  penelitian dengan  menjawab  permasalahan  bagaimanakah  legalitas  pemberlakuan  pajak  terhadap mata uang virtual ( cryptocurrency) di Indonesia , b agaimana mekanismen penarikan pajak terhadap mata uang virtual ( cryptocurrency) di Indonesia.

## METODE
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif ( normative legal research ) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 12 Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical).
Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sebagai  hukum  positif.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas  Pemberlakuan  Pajak  Terhadap  Mata  Uang  Virtual  ( Cryptocurrency )  Di Indonesia
Adanya perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangan teknologi serta informasi  di  kalangan  masyarakat  umum  salah  satunya  pada  bidang  ekonomi  dimana masyarakat  dituntut  untuk  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  sistem  teknologi
10 Anggraeni, Sinta, 2022, Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Hal. 75.
11 Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, and  Eko Nursanty,  2022,  Pengenaan Hukum  Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Hal. 44
12 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. Hal. 42
informasi  yang  semakin  maju.  Teknologi  internet  yang  merupakan  inovasi  dari perkembangan  teknologi  informasi  tersebut.  Kecanggihan  teknologi  yang  dapat  selalu dimanfaatkan untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan perekonomian seperti halnya melakukan  transaksi  jual  beli  online,  membayar  tagihan  kebutuhan  rumah  tangga,  juga membayar tagihan kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh perbankan. 13
Adapun fenomena yang terjadi pada saat ini akibat munculnya mata uang virtual yang berupa  mata  uang  kripto  atau  yang  biasa  disebut  dengan  c ryptocurrency pada perekembngan  teknologi  sebagai  bentuk  transaksi  digital  yang  digunakan  sebgai manifestasi.  Mata  uang  kripto  yang  terbentuk  dari  adanya  rangkaian  kriptografi  yang dibentuk  sedemikian  rupa  supaya  dapat  disimpan  dalam  perangkat  computer  serta  bisa dipindahtangankan sebagaimana surat elektronik dan dimungkinkan untuk dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial yang juga merupakan mata uang digital dengan kode rahasia sebagai sistem keamanannya. 14
Perbedaan  mata  uang  konvensional  dengan  mata  uang  virtual  adalah  mata  uang konvensional  merupakan  mata  uang  yang  memiliki  regulasi,  di  cetak  sesuai  dengan ketentuan peraturan-perundang undangan yang belaku. Berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan bernilai stabil sesuai dengan neraca moneter. Berbeda mata uang virtual yang hanya  diproduksi  meluli  data  dan  jaringan  tidak  diatur  oleh  lembaga  ditentukan berdasarkan  penawaran  dan  permintaan  saja  membutuhkan  internet  apabila  akan digunakan,  sebagai  alat  penyimpan  kekayaan  dan  hanya  dapat  membeli  barang  secara online.  Sehingga  mata  uang  virtual  memiliki  banyak  kendala  apabila  dijadikan  alat pembayaran yang sah di Indonesia. 15
Begitu  juga  dengan  uang  elektronik  yang  dijelaskan  dalam  sebagai  kebutuhan masyarakat  dalam  pembayaran  non  tunai  mengunakan  uang elektronik  dijelaskan  dalam ketentuan  umum  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  Tentang  Uang Elektronik bahwa diselenggarakan sebagai salah satu instrumen pembayaran nontunai di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tetap  dilakukan  dalam  mata  uang  rupiah. Kemudian  agar  dapat memberikan  manfaat  bagi  perekonomian  Indonesia,  dan  dilakukan dengan  tetap  mengedepankan  penerapan  prinsip  kehatihatian,  manajemen  risiko,  serta persaingan usaha yang sehat. Sehingga penggunaan mata uang elektronik sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16
Sedangkan mata uang virtual memiliki perbedaan yang signfikan, dari karakteristik penggunaannya  yang  sifatnya  berbeda  dan  cara  pembuatan  atau  mendapatkan  yang berbeda. Jika uang yang telah diakui dan legal beredar di Indoneaia disebut sebagai mass produced  atau  diproduksi  secara  massal  oleh satu pihak yang  berhak membuat,  berbeda dengan  kripto.  Mata  uang  virtual  terbuat  dari  jaringan peer  to  peer yang  kata  lainnya merupakan  sistem  blockchain  mengikat  satu  sama  lain  dan  membuat  sebuah  kode-kode yang diakses oleh pihak mining sehingga kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Hal ini membuat cryptocurrency untuk mendapatkannya bisa dari mana saja asal ada jaringan yang memiliki blockchain tersebut diakses. Dengan oleh sebab itu sumbernya tidak berasal dari satu  pihak,  melainkan  dari  puluhan  sampai  ratusan  pihak  pemilik  jaringan peer  to  peer tersebut.
13 Sekar Salma Salsabila, 2018, Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayran Yang Sah, Jurnal Privat Law Vol. 6 No.1, Hal. 18
14 Axel Yohandi, et.all, 2017, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Jurnal Hukum Diponegoro Volume 6, Hal 17
15 Haruli Dwicaksana, Pujiyono, 2020, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Privat Law, ISSN 2337-4640, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember, Jal. 189
16 Yusuf,  2022,  Kekuatan  Mengikat  Penggunaan  Mata  Uang  Kripto  Dalam  Transaksi  Elektronik,  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hal. 115
Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang mengandalkan bukti kriptografi untuk  konfirmasi  transaksi.  Cryptocurrency  merupakan  kombinasi  unik  dari  tiga  fitur: Memastikan  anonimitas  terbatas,  Independensi  dari  otoritas  pusat  dan  perlindungan transaksi ganda. Tidak ada kelompok mata uang lain, termasuk mata uang fisik (fiat), yang memiliki kombinasi ketiga fitur ini. Diperlukan waktu 25 tahun untuk memastikan ketiga fitur ini tersedia secara bersamaan. Kombinasi ketiga fitur tersebut dicapai oleh Nakamoto dengan  Bitcoin  dimana  bitcoin  adalah Cryptocurrency pertama  kali  yang  muncul  pada tanggal 3 Januari 2009. Memastikan anonimitas terbatas adalah Pengguna saat menjalankan transaksi cryptocurrency tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun, pengguna dapat mengungkapkan identitas mereka baik secara sadar atau tidak sadar, atau pelaku dari luar dapat  menggunakan  data  eksternal  untuk  mengidentifikasi  pengguna,  dan  kemudian cryptocurrency memastikan bahwa transaksi mereka transparan.
Adanya  mata  uang  virtual  di  Indonesia  berbeda  dengan  ketetapan  kebijakannya karena belum memenuhi syarat yang ada, dan terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum legalnya cryptocurrency di Indonesia karena belum adanya perangkat hukum yang secara  khusus  mengaturnya.  Secara  kelembagaan cryptocurrency hanya  dikelola  oleh lembaga non pemerintah dan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Tidak memiliki bentuk fisik karena berbasis digital dan tidak memiliki mekanisme operasional untuk sistem kliring dan  transfer  via  Real  Time  Gross  Statement/sebuah  metode  pengiriman  dengan  jumlah besar. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut mata uang tersebut bukan media transaksi jual beli yang sah. 17
Terkait  penggunaan  mata  uang  virtual  cryptocurrency  sebagai  suatu  alat pembayaran  di  Indonesia  sangat  dilarang  dengan  tegas,  hal  tersebut  selaras  dengan dikeluarkannya  beberapa  Peraturan  Bank  Indonesia  antara  lain  PBI  11/12/PBI/2009 tentang  Uang  Elektronik,  kemudian  PBI  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  dan  PBI  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menyebutkan pada intinya bahwa Mata Uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah. 18 Sehingga dengan adanya beberapa aturan-aturan hukum  tersebut  telah  membuktikan  bahwa  penggunaan  mata  uang  virtual  atau cryptocurrency dilarang digunakan sebagai suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun cryptocurrency masih  tetap  diperbolehkan  digunakan  sebagai  suatu  komoditas berupa aset digital yang dapat diperdagangkan atau dengan kata lain bisa digunakan sebagai suatu  investasi.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) serta diikuti dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Dari  berbagai  jenis Cryptocurrency tersebut  yang  paling  banyak  dikenal  adalah Bitcoin  karena  merupakan  pioneer  Crypto.  Selain  itu,  Bitcoin  mempunyai  sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar- benar berdaulat penuh terhadap ke pemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. 19 Menurut  Nakamoto,  Bitcoin  dirancang  sebagai  sistem  pembayaran  daring  antara  penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih efesien. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi yang berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi  pemalsuan dan
17 Nurfia  Oktaviani  Syamsiah,  2017,  Kajian  atas  cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia, Indonesian Journal on Networking and Security, ISSN: 2302-5700, Volume 6 No 1, Hal. 60
18 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
19 Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Diponegoro Private Law Review 7, no. 1, Hal. 70
pengeluaran  ganda. 20 Di  samping  banyak  keunggulannya,  Bitcoin  memiliki  sejumlah kelemahan  antara  lain  tidak  memiliki  nilai  intrinsik,  tidak  memiliki  aset  yang  mendasari (underlaying asset), dan transaksi Bitcoin termasuk gambling transaction. Bitcoin memiliki “risiko  konvertibilitas”  yakni  tidak  ada  jaminan  dapat  ditukarkan  dengan  uang  fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi. 21
Bitcoin  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  mata  uang  virtual  yang  pertama  kali muncul  pada  tahun  2009  silam.  Konsep Cryptocurrency inilah  yang  menjadi  dasar  untuk melahirkan mata uang virtual seperti sekarang, terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat  pembayaran  layaknya  mata  uang  pada  umumnya. 22 Jenis cryptocurrency yang  paling populer di dunia adalah bitcoin. Di Indonesia, bitcoin bukan sebuah fenomena baru karena telah  digunakan  sejak  2013,  baik  sebagai  alat  pembayaran  maupun  investasi.  Merespon fenomena penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telah mengambil posisi bahwa bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI. Bank Indonesia telah memperingatkan masyarakat yang berinvestasi dengan crypto  currency karena  pengguna  harus  menanggung  risiko  sendiri  atas  potensi  risiko (volatilitas)  terkait  penggunaan  bitcoin.  Terkait  penggunaan cryptocurrency sebagai instrument  pembayaran,  respon  Bank  Indonesia  telah  diwujudkan  dalam  bentuk  dua peraturan yang melarang penggunaan segala jenis cryptocurrency sebagai alat pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi  Pembayaran.  Ketika  terjadi  transaksi  dengan  Bitcoin,  maka  secara  otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.
Bitcoin  sendiri  bukanlah  mata  uang  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  suatu  negara, melainkan dikeluarkan melalui sistem cryptography dari jaringan-jaringan komputer. Selain itu,  dalam  Pasal  1  ayat  6  dan  7  Undang-Undang  Mata  Uang  juga  disebutkan  bahwasanya bahan  baku  yang  digunakan  sebagai  uang  adalah  kertas  dan  logam.  Terkait  regulasi mengenai  bitcoin,  pemerintah  Indonesia  telah  menyusun  beberapa  aturan  untuk mengakomodir  kepentingan  perdagangan  kripto  aset  serta  sebagai  suatu  pedoman  dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99  Tahun  2019  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto yang pada intinya mengatur bah wa “Aset Kripto (crypto ASSET) ditetapkan sebagai Komoditi  yang  dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang  diperdagangkan  di  Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 Tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019. 23
BAPPEBTI  merupakan  lembaga  pemerintah  di  bawah  naungan  Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Dasar hukum dibentuknya BAPPEBTI berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di Pasal 1 ayat (3) disebutkan BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah  yang  bertugas  melakukan  pembinaan,  pengembangan,  pengawasan,  dan pengaturan terhadap perdagangan berjangka. Tujuan dari dibentuknya lembaga ini dalam Pasal 5 dinyatakan untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang transparan,
20 Nakamoto, 2016, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sosioteknologi, Hal. 18
21 Oscar Darmawan, 2014, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom, Jakarta, Hal. 54
22 Ibid.
23 Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, 2019, Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019,  Jurnal Magister Hukum Udayana 9, no. 4, Hal. 20
efisien, efektif, dan teratur guna melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka. 24
Terkait  Cryptocurrency  di  Indonesia,  BAPPEBTI  menjalankan  fungsinya  sebagai badan  pemerintah  yang  mengawasi  perdagangan  asset  kripto  dengan  cara  mengawasi perusahaan  perdagangan  asset  kripto  yang  berdiri  di  Indonesia.  Perusahaan  asset  kripto yang  berdiri  di  Indonesia  diwajibkan  terdaftar  di  BAPPEBTI  dimana  perusahaan- perusahaan  tersebut  harus  memenuhi  beberapa  syarat.  Ketentuan  ini  tertuang  pada Peraturan  BAPPEPTI  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) di bursa berjangka. Sumber penerimaan Negara yang pokok yang ada selama ini adalah Pajak, Retribusi, Sumbangan, Penghasilan negara lainnya (contoh: hibah dan wasiat). 25 Menurut Hamdan Aini konsep Hukum Pajak atau dapat disebut juga  sebagai  Hukum  Fiskal,  adalah  peraturan-peraturan  secara  menyeluruh  dalam mengambil kekayaan seseorang yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dan kemudian menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara. 26
Bagi  sebagian  masyarakat,  adanya  kewajiban  untuk  membayar  pajak  dianggap sebagai  suatu  beban  sehingga  berakibat  pada  penurunan  daya  beli,  terutama  apabila dibandingkan dengan tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak. Namun menurut para ekonom, adanya kewajiban masyarakat untuk  membayar pajak bukan hanya sebagai alat pemerintah untuk operasional keuangan negara saja, tetapi untuk memengaruhi perilaku ekonomis  dan  psikologis.  Sehingga  adanya  pajak  akan  menimbulkan  dua  sudut  pandang yang berbeda, pertama adanya pajak sebagai beban bagi masyarakat dan yang kedua adanya pajak sebagai potensi penerimaan keuangan negara yang cukup besar. 27
Menurut  penulis  bahwa  pemungutan  pajak  oleh  pemerintah  terhadap  mata  uang virtual  sewajarnya  harus  mempertimbangkan  faktor  kepraktisan  dan  keefektifan,  seperti halnya  yang  berlangsung  di  bursa  saham,  dimana  transaksi  penjualan  saham  dikenakan pajak penghasilan final. Dan perlakuan perpajakan atas perdagangan asset mata uang virtual secara  ekonomis  hakikatnya  sama  yakni  menambah  kekayaan  negara  namun  juga bagaimana caranya agar beban pajak yang ditanggung masyarakat pemilik mata uang virtual tersebut nilainya rendah.
Aset  kripto  yang  telah  berkembang  luas  di  masyarakat  dianggap  oleh  Pemerintah merupakan  komoditi  yang  dapat  diperdagangkan  di  bursa  berjangka  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perdagangan.  Penghasilan  dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari  Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan. Dan untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan  kemudahan  administrasi  pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  atas perdagangan aset kripto, perlu mengatur ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.
Dengan  dasar  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Pemerintah  kini  resmi menerapkan pajak kripto di Indonesia dalam payung hukum Undang Undang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  dengan  peraturan  pelaksana  teknis  melalui  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Sehingga adanya PMK No. 68/PMK.03/2022 ini dianggap sebagai  legalitas pemberlakuan pajak terhadap mata uang virtual ( cryptocurrency ) di Indonesia. Walaupun sejauh ini kebanyakan orang di Indonesia
24 Dhimas Candra Andrianto, 2020, Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Insvestor Cryptocurrency Di Indonesia,  Department of Law, Narotama University, Surabaya, Hal. 143
25 Dhimas Candra Andrianto, Op.Cit., Hal. 144
26 Aini, Hamdan, 1985,  Perpajakan, PT.Bina Aksara, Jakarta, Hal.16
27 Sonny Sumarsono, 2010, Manajemen Keuangan Pemerintahan, Graha Ilmu, Jakarta, Hal. 2
masih  memanfaatkan cryptocurrency untuk  sekedar  dimiliki  (investasi),  karena  untuk transaksinya pun masih cukup terbatas.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto tersebut, aset kripto dikenakan jenis pajak kripto PPN dan PPh. Merujuk  Pasal  19  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 68/PMK.03/2022,  subjek  pajak  kripto  atau  yang  dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah: 28
1. Penjual aset kripto;
2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
3. Penambang Aset Kripto ( miner ).
Sedangkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah:
1. Pembeli aset kripto;
2. Penjual aset kripto.
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/2022 disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto adalah: 29
1 Penyerahan BKP Tidak Berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto;
2 Penyerahan  JKP  berupa  jasa  penyediaan  Sarana  Elektronik  yang  digunakan  untuk transaksi perdagangan aset kripto, oleh penyelenggara PMSE;
3 Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto. Selanjutnya  menurut  penulis  bahwa  secara  khusus  mata  uang  virtual
( cryptocurrency )  memiliki  dua  fungsi  kegunaan  yakni  sebagai  alat  tukar  dan  sebagai komoditas.  Sebagai  alat  tukar,  mata  uang  virtual  ( cryptocurrency )  memiliki  karakteristik mata  uang  karena  dapat  diterima  sebagai  alat  pembayaran  dalam  lingkup  tertentu  dan nilainya  pun  terjaga  karena  jumlah  penerbitannya  terbatas.  Namun  mata  uang  virtual ( cryptocurrency )  bukanlah  mata  uang  sah  dan  resmi  karena  tidak  memiliki  otoritas  yang berwenang  untuk  menerbitkan  dan  mengatur  serta  menjaga  nilai  tukarnya.  Mata  uang virtual ( cryptocurrency ) tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan, hal  ini  didasarkan  pada  undang-undang  yang  menyatakan  bahwa  alat  pembayaran  yang diterima  di  Indonesia  hanya  menggunakan  Rupiah.  Sedangkan  fungsi  sebagai  komoditas inilah  yang  dikenakan  pajak  oleh  pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan  Atas  Transaksi  Perdagangan  Aset  Kripto.  Pengenaan  pajak  terhadap  mata uang virtual ( cryptocurrency ) secara tidak langsung akan menambah legalitas dari industry mata uang virtual ( cryptocurrency ) itu sendiri, dan hal ini menandakan bahwa mata uang virtual ( cryptocurrency ) sudah menjadi aset atau komoditas yang sah di mata hukum negara. Mekanisme  Penarikan  Pajak  Terhadap  Mata  Uang  Virtual  ( Cryptocurrency )  Di Indonesia
Keberadaan uang virtual di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro  dan  kontra  di  berbagai  pihak.  Bank  Indonesia  sebagai  regulator  moneter  melarang penggunaan kripto untuk alat tukar atau alat pembayaran karena mata uang ini bukan alat pembayaran  yang  sah  berdasarkan  undang-undang  namun  diperbolehkan  sebagai  asset komoditi investasi berjangka yang diawasi oleh badan pemerintah BAPPEBTI. Kepemilikan akan cryptocurrency Pemilikan virtual  currency sangat  berisiko  dan  sarat  akan  spekulasi karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta
28 Pasal  19  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  68/PMK.03/2022  Tentang  Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
29 Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  68/PMK.03/2022  Tentang  Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
rawan akan sasaran kejahatan dunia maya (Cybercrime) seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris yang dapat merugikan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan  dalam  peraturan  perundangundangan  yang  secara  khusus  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  asset  kripto  investor  sehingga  menimbulkan permasalahan  bagi  masyarakat  yang  berkeinginan  ataupun  yang  sudah  berinvestasi  di crypto akan investasi mereka terhadap kejahatan dunia maya tersebut. 30
Cara  mendapatkan cryptocurrency adalah  dengan  menambang.  Bitcoin  merupakan mata  uang  kripto  pertama.  Prinsip  mata  uang  kripto  sendiri  secara  prinsip  sistem  uang elektronik peer  to  peer yang  bisa  diakses  di  laman  bitcoin.org.  Dalam  perkembangan selanjutnya, kini setidaknya ada 10.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan. Namun demikian, untuk di Indonesia, ada 229 aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Termasuk sebagai pionir, Bitcoin merupakan salah satu uang kripto yang terpopuler atau memiliki kapitalisasi pasar terbesar dalam dolar AS.  Beberapa  uang  kripto  lainnya,  seperti  Ethereum,  Binance,  coin  Cardano,  Degocoin, Litecoin,  dan  sebagainya.  Aset  kripto  tersebut  tentu  memiliki  karakterisitiknya  masing- masing. 31
Kehadiran  mata  uang  virtual  mau  tidak  mau  menarik  perhatian  dunia keuangan/finansial. Daya tarik tersebut selain dari sisi mata uang yang benar-benar murni digital,  juga  karena  pemanfaatan  jaringan peer  to  peer untuk  menjalankan  sistem  uang digital. Mata uang virtual memungkinkan seseorang untuk dapat bertransaksi dengan biaya yang lebih rendah, pembayaran cepat tidak bergantung pada institusi finansial/pemerintah. Bila dilihat lagi lebih lanjut, hadirnya mata uang virtual memberikan sebuah realita bahwa mata uang/koin tersebut benarbenar dimiliki oleh orang tersebut. Selain itu, hal lain yang menarik dari  munculnya  mata  uang  virtual  adalah teknologi  yang  memungkinkan  sistem mata uang virtual bekerja.
Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  di  Indonesia  telah  menegaskan  bahwasanya cryptocurrency serta mata uang virtual lainnya adalah bukan sebagai alat transaksi yang sah. Seluruh  transaksi  pembayaran  di  Indonesia  harus  menggunakan  Rupiah  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan mengingat mata uang virtual tersebut  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2011  yang  berhubungan dengan  transfer  dana  karena  tidak  mendapatkan  izin  dari  Bank  Indonesia.  Larangan tersebut karena memiliki tingkat risiko yang sangat besar terhadap para spekulan, sebab tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab serta tidak adanya administrasi secara resmi yang ketat dan mengikat. Kemudian tidak adanya dasar regulasi yang melindungi harga nilai tukar mata uang virtual dalam perdagangan yang cenderung berfluktuatif. Namun saat ini pemerintah  telah  secara  resmi  mengizinkan  cryptocurrency  sebanyak  229  jenis  di  bursa berjangka dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 32
Pemerintah telah menerapkan pajak atas aset kripto sejak 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan  serta  dilaporkan  pada  Juni  2022.  Aturan  tentang  pajak  kripto  sejatinya  telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan  atas  Transaksi  Perdagangan  Aset  Kripto. Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  68/PMK.03/2022  ini  merupakan  aturan turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  (UU  HPP).  Setiap  transaksi  kripto  akan  dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) sebesar 1 persen dari PPN 11 persen atau 0,1 persen dikali dengan nilai transaksi, jika melalui perdagangan fisik. Lalu, ditambah dengan 2 persen dari tarif PPN atau 0,2 persen dikali dengan nilai transaksi, jika melalui bukan pedagang fisik. Selain itu, penghasilan yang
30 Dhimas Candra Andrianto, Op.Cit., Hal. 141
31 Ibid
diterima  dari  penjualan  kripto  dikenakan  PPh  Final  dengan  tarif  0,1  persen  dari  nilai transaksi jika dilakukan melalui pedagang fisik, dan 0,2 persen bila penyelenggaranya bukan pedagang fisik. Ada sejumlah kesamaan maupun perbedaan dalam memperlakukan cryptocurrency di  seluruh  dunia.  Masing-masing  negara  juga  memiliki kebijakan berbeda-beda terhadap pengenaan pajak cryptocurrency . Mengingat setiap  negara memiliki definisinya masing-masing dalam menganggap cryptocurrency ini, yakni ada yang menganggap sebagai mata uang digital atau uang  virtual  sehingga  bisa  digunakan  sebagai  media  pembayaran,  ada  pula  yang menganggap  sebagai  komoditas  atau  aset  virtual  yang  merupakan  objek  yang  dapat diperdagangkan saja. Beberapa diantaranya yaitu Jepang, Hong Kong, China, dan Amerika Serikat. 33 Apabila imbalan yang diterima berupa mata uang asing maupun aset kripto, maka perlu dikonversi ke rupiah. Perlakukan PPh atas aset kripto berlaku atas penghasilan yang diterima  dari  penjualan,  penyelenggaraan  perdagangan  melalui  elektronik  maupun penambang aset kripto. PPh atas penjualan aset kripto dikenakan PPh pasal 22 final dengan tarif  0,1%  dari  nilai  transaksi  kripto,  tidak  termasuk  PPN  dan  PPnBM.  PPh  final  tersebut dipungut,  disetor  dan  dilaporkan  oleh  penyelenggaraan  perdagangan.  Apabila penyelenggara perdagangan bukan pedagang fisik, maka tarif sebesar 0,2%.
Penghasilan dari penyedian sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi kripto dikenakan  PPh  berdasarkan  tarif  umum  sesuai  ketentuan  UU  PPh.  Sementara  itu, penghasilan yang diterima oleh penambang aset kripto akan dikenakan PPh pasal 22 final dengan  tarif  0,1%  dari  penghasilan.  Adapun  PPh  tersebut  wajib  disetor  sendiri  oleh penambang, contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak  penghasilan  atas  transaksi  perdagangan  asset  kripto  terdapat  pada  lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
Merujuk Pasal 16 ayat (1)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto ( mining pool ) oleh penambang aset kripto sebagai PKP, PPN  yang  dipungut  dan  disetor  dengan  besaran  tertentu.  Besaran  tertentu  PPN  atas penyerahan  jasa  verifikasi  transaksi  aset  kripto  dan/atau  jasa  manajemen  kelompok penambang  aset  kripto  oleh  penambang  aset  kripto  adalah  10% dari  tarif  PPN  dikali dengan  nilai  berupa  uang  atas  aset  kritpo  yang  diterima  oleh  penambang  aset  kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto ( block reward ). 34
Pengenaan  pajak  kripto  atau  pada  perdagangan  aset  kripto  adalah  dengan melakukan  penunjukan  pihak  ketiga  sebagai  pemungut  PPN  perdagangan  aset  kripto. Pemungut PPN kripto atau pajak kripto PPN adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem  Eektronik  (PPMSE),  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Selain  itu,  pihak  PPMSE  juga  harus memungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, PPN atas penyerahan jasa verisikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok  penambang  aset  kripto  dipungut  oleh  Penambang  Aset  Kripto  ( miner )  yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  melakukan  transaksi  barang  tidak berwujud  kena pajak, Perdagangan Melalui Sistem Eektronik  (PPMSE) wajib  memungut PPN  kripto  dan  menyetorkan  PPN  Terutang  ke  kas  negara,  serta  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  setiap  akhir  masa  pajak  melalui e-Faktur.  PPMSE  juga
33 https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency . (Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 11.53)
34 https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/#d_Siapa_Pemungut_PPN_Kripto_dan_PPh_Pajak_Kripto .( Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 21.06)
harus memungut PPh Pasal 22 dan menyetorkannya ke kas negara serta membuat Bukti Potong PPh Pasal 22 juga melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui e-Bupot Unifikasi.
Menurut  penulis  bahwa  pemerintah  tentunya  telah  mengkaji  dengan  dalam mengenai  pengenaan  pajak  PPN  dan  PPh  untuk  uang  kripto  tersebut,  terlihat  bahwa pemerintah  lebih  dulu  mendefinisikan  aset  kripto.  Pertama,  meski  ada terminologi criptocurrency , sudah jelas bahwa Bank Indonesia (BI) sudah melarang kripto sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Melihat  aturan  dari  otoritas,  yaitu  BI menyatakan  bahwa  kripto  itu  bukan  alat  tukar.  Karena  bukan  alat  tukar, berarti,  kripto adalah  barang  tertentu  yang  bisa  digunakan  sebagai  alat  tukar  menukar  tapi  bukan  alat tukar  resmi  yang  diakui  otoritas.  Aset  kripto  juga  tidak  bisa  digolongkan  sebagai  surat berharga. Untuk itu, pemerintah merujuk pada ketentuan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  yang  mengatur  kripto  sebagai  komoditas,  dimana  yang mengatur  ini  adalah  Bappebti.  Bappebti  mengatur  bahwa  kripto  ini  adalah  sebuah komoditas. Artinya, kripto itu komoditas yang berarti dikaitkan dengan Undang Undang PPN disebutkan atas penyerahan barang kena pajak terutang PPN.

## PENUTUP
Legalitas  pemberlakuan  pajak  terhadap cryptocurrency di  Indonesia  adalah Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  68/PMK.03/2022  tentang  Pajak  Penghasilan dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Transaksi  Aset  Kripto.  Aturan  pajak  kripto  ini  berlaku mulai 1 Mei 2022, untuk seluruh jenis transaksi aset kripto seperti jual-beli (trading) aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar (swaping) aset kripto dengan kripto lainnya, atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa. Sedangkan mekanisme  penarikan  pajak  terhadap  mata  uang  virtual  ( cryptocurrency )  di  Indonesia adalah bahwa Pemerintah melakukan penunjukan kepada pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto dan PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto. Pemungut PPN dan  PPh  kripto  yang  dimaksud  adalah  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem Eektronik  (PPMSE)  yang  merupakan  wajib  pajak  yang  sudah  dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik dalam negeri maupun luar negeri.
Penulis  mengusulkan  perlunya  Pemerintah  dalam  hal  ini  lembaga  keungan  untuk melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  lebih  intens  kepada  masyarakat  umum,  karena masyarakat umum belum banyak mengetahui tentang ivestasi dan perkembangan teknologi criptocurrency yang  berkembang  cukup  pesat  di  Indonesia.  Begitupun  kepada  lembaga perpajakan untuk memastikan semua perdagangan dan transaksi aset kripto atasnya dapat ditarik PPN dan PPh yang selanjutnya disetor ke dalam kas Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Aini, Hamdan. (1985). Perpajakan . Jakarta: PT. Bina Aksara.
Darmawan, Oscar. (2014). Bitcoin Mata Uang Digital Dunia . Jakarta: Jasakom.
Irwansyah.  (2020). Penlitian  Hukum:  Piihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Suandi, Erly. (2006). Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
Sumarsono, Sonny. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Jakarta: Graha Ilmu.
Yusuf.  (2022). Kekuatan  Mengikat  Penggunaan  Mata  Uang  Kripto  Dalam  Transaksi Elektronik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  11/12/PBI/2009  Tentang  Uang  Elektronik (Electronic Money) .

## JURNAL dan KARYA ILMIAH
Anggraeni,  Sinta.  (2022). Pertimbangan  Pengambilan  Pajak  dari  Pemilik  Bitcoin  di Indonesia . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
Ausop,  Asep  Zaenal.,  dan  Elsa  Silvia  Nur  Aulia.  (2018). Teknologi  Cryptocurrency  Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam , Jurnal Sosioteknologi ITB 17 (1), 74-92.
Ayu Fera Nitha, Dewa. (2019). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 . Jurnal Magister Hukum Udayana.
Candra  Andrianto,  Dhimas.  (2020). Perlindungan  Hukum  Dan  Pengenaan  Pajak  Bagi Insvestor  Cryptocurrency  Di  Indonesia. Department  of  Law,  Narotama  University Surabaya.
Haruli  Dwicaksana,  Pujiyono.  (2020). Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Jurnal Privat Law. 8 (2), Juli- Desember. ISSN 2337-4640.
Heradhyaksa, Bagas. (2022). Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia . Abdimas Singkerru 2(2), 118-129.
Huda,  Nurul.,  and  Risman  Hambali.  (2020). Risiko  dan  Tingkat  Keuntungan  Investasi Cryptocurrency. Jakarta: Manaj dan Bisnis.
Julfianti,  Rafika  Divi.  (2020). Penggunaan  Mata  Uang  Virtual  Bitcoin  Sebagai  Alat Pembayaran  Ditinjau  Dari  Aspek  Perlindungan  Hukum  Konsumen .  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
Kartika, Fani Budi., et al. (2022). Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System. Jurnal Lex Justitia.
Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia . Diponegoro Private Law Review.
Nurwahyudi, Muh,.  Juajir Sumardi & Andi Tenri Famauri Rifai. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia . Jurnal Sosio Sains 8 (2), 191-202.
Oktaviani Syamsiah, Nurfia. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, Indonesian Journal on Networking and Security. 6 (1), ISSN: 2302-5700.
Razzaq,  Raafi  Ghania.  (2018). Legalitas  Mata  Uang  Virtual  Dalam  Perspektif  Hukum Indonesia . Lontar Merah 1 (2), 108-122.
Salma Salsabila, Sekar. (2018). Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E- Money) Sebagai Alat Pembayran Yang Sah . Jurnal Privat Law 6 (1).
Silaban, Anita Lestari Novita. (2022). Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum  Pajak  Penghasilan  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Sukmariningsih,  Retno  Mawarini.,  Agus  Nurudin,  and  Eko  Nursanty.  (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.
Watung,  Priska.  (2020). Kajian  Yuridis  Mengenai  Keberadaan  Bitcoin  Dalam  Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis 7 (10).
Yohandi, Axel., et.all . (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial . Jurnal Hukum Diponegoro (6).
Yusuf, W. O. F., Sumardi, J., & Paserangi, H. (2015). Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat  Elektronik  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik . Jurnal Analisis 4 (1), 71.
INTERNET
https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency. Diakses pada tanggal 10 April 2023.
https://klikpajak.id/blog/pajakryptocurrency/#d_Siapa_Pemungut_PPN_Kripto_dan_PPh_ Pajak_Kripto. Diakses pada tanggal 10 April 2023.