Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah

## Abdul Mujib
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: mujib_bima@yahoo.co.id
Abstrak
Sebagai  lembaga  keuangan  rintisan,  BMT  telah menunjukkan  eksistensinya  sebagai  institusi  keuangan  yang berbasis  syariah.  Prinsip  syariah  yang  diaplikasikan  dalam praktek  penghimpunan  dana  dan  pembiayaan  di  BMT merupakan  hasil  rumusan  dari  nilai-nilai  dasar  Islam  yang dilakukan oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  melalui sejumlah  fatwa.  Atas  fatwa-fatwa  yang  menjadi  landasan praktek  penghimpunan  dana  dan  pembiayaan,  maka  pada seluruh  BMT  terdapat  dewan  yang  bertanggung  jawab  untuk mengawasi konsistensi penerapan prinsip syariah tersebut.
Sebelum  keputusan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Nomor  16/Per/M.KUMKM/IX/2015  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  oleh  Koperasi,  keberadaan  DPS  belum  menjadi perhatian serius dari pengelola bisnis BMT. Sebagai pengawas terhadap  konsistensi penerapan  prinsip  syariah,  anggota  DPS seharusnya  seorang  profesional  yang  memiliki  wawasan  dan pemahaman  hukum  Islam  yang  memadai,  khususnya  terkait dangan akad dan transaksi-transaksi bisnis syariah.
Penetapan  anggota  DPS  di  beberapa  BMT  dilakukan dengan  meilih  person  dari  dalam  lingkungan  BMT,  kalaupun ada  yang  menetapkan  dari  eksternal  BMT  akan  tetapi profesionalitas dari calon anggota tidak menjadi pertimbangan penting.  Penelitian  ini  menemukan  dua  faktor  utama  dalam penetapan  anggota  DPS  pada  BMT  di  Wilayah  Jawa  Tengan. Pada  BMT  yang  berada  di  wilayah  perkotaan  dengan  latar belakang “Santri” figur DPS lebih cenderung pada tokoh agama seperti  Kiyai  dan  Mubaligh.  Sedangkan  pada  wilayah perkotaan  dengan  latar  belakang  “non-santri”  figur  DPS
126
adalah  figur  dengan  ketokohan  dan  popularitas  figur  tidak menjadi pertimbangan penting.
Kata Kunci: Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Dewan Pengawas Syariah (DPS)
A. Latar Belakang Baitul  Mal  waat  Tamwil  (BMT) 1 sebagai  lembaga  keuangan masyarakat  yang  berbasis  prinsip  syariah.  Dari  awal kehadirannya  BMT  telah  menunjukkan  eksistensi  dalam pembangunan  ekonomi  masyarakat.  Prakarsa  awal  untuk mendirikan  lembaga  keuangan  mikro  berbasis  syariah  ini dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2 , dan  ditindak  lanjuti  oleh  Pusat  Ingkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil (PINBUK) 3 .  Melalui  PINBUK  inilah  selanjutnya  BMT berkembang hampir diseluruh wilayah tanah air. Perkembangan BMT tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang  murah.  Keberadaan  lembaga  keungan  konvensional  dan lembaga-lembaga  lain  dalam  masyarakat  yang  tidak  berpihak kepada  pemberdayaan  masyarakat,  mendorong  animo masyarakat  untuk  dapat  mengaksis  lembaga  keungan  yang berbasis  syariah  ini.  Maka  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa
1 Baitul  Mal  wa  at-Tamwil  atau  disingkat  BMT  merupakan  lembaga keuangan  mikro  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Secara kelembagaan  peran  BMT  adalah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis komuniti atau masyarakat. Keberadaanya adalah dalam rangka meningkatkan kekuatan  ekonomi  mikro.  BMT  berdiri  untuk  pertama  kalinya  pada  bagian terakhir  dari  tahun  1989.  Lihat  Azis,  Abdul,  dan  Mariyah,  ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer Bandung: Alfabeta, 2010
2 Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  adalah  organsasi cendekiawan muslim di Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Desember 1990 di  Malang  Jawa  Timur  (Universitas  Barwijaya).  Keberadaan  ICMI dimaksudkan  untuk  menggerakkan  potensi  cendekiawan  muslim  bagi pembangunan bangsa. (Universitas Barwijaya). Lihat http://www.icmi.or.id/organisasi/profil 3 Pusat  Ingkubasi  Bisnis  dan  Usaha  Kecil  atau  disingkat  PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil  (YINBUK). PINBUK  bertujuan  untuk  melakukan  perubahan  dalam struktur  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  untuk  lebih  kondusi  bagi pengembangan usaha  mikro  dan  kecil  yang  berbasis  kepada  masyarakat banyak  dan  terciptanya  sistem  budaya  usaha  yang  beretika.  Lihat http://www.pinbukindonesia.com
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
kehadirannya  di  setiap  sudut  wilayah  tanah  air  sangat dinantikan. Secara kelembagaan perkembangannya di Indonesia paling menonjol dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tahun 2015 tercatat tidak kurang empat ribu sampai dengan lima ribu BMT  tersebar  di  seluruh  tanah  air,  data  sebagaimana  yang disampaikan oleh Islamic Development Bank (IDB). 4
Sebagai  sebuah  entitas  ekonomi  syariah,  keseluruhan  dari usaha  dan  kegiatan  BMt  tunduk  pada  prinsip  syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar  syariah  yang  ditetapka  oleh  DSN-MUI.  Untuk memastikan dari  implementasi  dan  konsistensi  penerapan prinsip  syariah  di  dalam  kelembagaan  BMT  diharuskan  adanya Dewan  Pengawass  Syariah  (DPS). 5 DPS  ini  selanjutnya menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengaewasan  terhadap konseistensi dari implementgasi syariah pada BMT.
DPS  dalam  kelembagaan  BMT  menjadi  satu  persayaratan yang  mutlak  ada,  keberadaanya  akan  menjamin  penerapan konsepsi syariah  dari  BMT. Sejauh  ini DPS  pada BMT di tanah air terutama sebelum Permen Nomor 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan  keberadaan  DPS  lebih  banyak  sebagai  pelengkap oganisasi  semata. Tidak  jarang  DPS dijadikan  hansya  sebagai simbul  bahwa  dalam  BMT  tersebut  ada  figur  ahli  agama  yang mengawal.  Dari  sisi  personal  yang  menempati  posisi  DPS  ini lebih  banyak  dipilih  berdasarkan  latar  belakang  keagamaan semata,  tanpa  memperhatikan  kemampuan  dan  pemahaman terhadap  prinsip-prinsip  syariah,  b  elum  lagi  terhadap kemampuan  audit  terhadap  kepatuhan  syariah  dari implementasi produk syariah pada BMT.
4 Cek  Press  Realase  Deputi  Pembiayaan  Kementerian  Koperasi  dan UMKM 2016
5 Dewan  Pengaswas  syariah  adalah  dewan  yang  dipilih  oleh  Koperasi yang  bersangkutan  berdasarkan  Keputusan  Rapat  Anggota,  yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan  tugas  sebagai  pengawas  syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan  dan berwenang  memberikan  tanggapan  atau  penafsiran  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI.  Lihat  Peraturan Meneteri  Koperasi  dan  usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan  kewajuban  adanya  DPS  di  masing-masing  BMT  Permen  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pasal  14  ayat  1  menyebutkan  Bahwa  KSPPS  dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
128
Penelitian  ini  mengkaji  proses  penetapan  anggota  Dewan Pengawas  Syariah  harusnya  mempertimbangkan  tugas  dan fungsi ( pengetahuan, sikap, persepsi, sistem dan orientasi nilai yang  mempengaruhi  pola  perilaku  dalam  pengawasan terhadap  operasional  lembaga  keuangan  syariah ).  Untuk menjawab  persoalan  tersebut  maka  penelitian  ini  menjawab pertanyaan-pertanyaan  di  bawah  ini  :  Bagaiman  Prosedur  dan proses penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT- BMT?di  Wilayah  Jawa  Tengah?Dan  Faktor-faktor  penentu dalam penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT- BMT di Wilayah Jawa Tengan?
Agar  pembahasan  tema  ini  lebih  fokus,  maka akan dipaparkan  beberapa  hal  sebagai  beikut:  pertam  terkait  dengan BMT,  selanjutnya  uraian  mengenai  kerangka  aturan  BMT, konsepsi  syariah  pada  BMT,  dan  diakhri  dengan  peran  dan fungsi DPS pada BMT di Wilayah Jawa Tengah.

## B. Baitul Maal wat Tamwil
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan dua istilah yang dijadikan  satu,  masing-masing  kata  memiliki  pentertian  yang berbeda,  pada  kata  yang  pertama,  yaitu baitul  maal dan tamwil . Apabila  kata Baitul digandengankan  dengan  “ maal” lmaka  yang  dimakasud  adalah  upaya  pengumpulan  dan penyaluran  dana  masyarakat  yang  berasal  dari  zakat,  infak  dan shodaqoh.  Sedangkan apabila  dikaitkan  dengan  “ tamwil” maka yang  dimaksud  adalah  upaya  mobilisasi  dana  masyarakat  baik itu  dalam  bentuk  pengumpulan  dan  dan  penyaluran  dana  yang sifatnya komersial.
Baitul  Mal  waat  Tamwil  (BMT) 6 sebagai  lembaga  keuangan masyarakat  yang  berbasis  prinsip  syariah.  Dari  awal kehadirannya  BMT  telah  menunjukkan  eksistensi  dalam pembangunan  ekonomi  masyarakat.  Prakarsa  awal  untuk mendirikan  lembaga  keuangan  mikro  berbasis  syariah  ini
6 Baitul  Mal  wa  at-Tamwil  atau  disingkat  BMT  merupakan  lembaga keuangan  mikro  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Secara kelembagaan  peran  BMT  adalah  sebagai  lembaga keuangan  yang  berbasis komuniti atau masyarakat. Keberadaanya adalah dalam rangka meningkatkan kekuatan  ekonomi  mikro.  BMT  berdiri  untuk  pertama  kalinya  pada  bagian terakhir  dari  tahun  1989.  Lihat  Azis,  Abdul,  dan  Mariyah,  ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer Bandung: Alfabeta, 2010
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
dilakukan  oleh  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI) 7 , dan  ditindak  lanjuti  oleh  Pusat  Ingkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil (PINBUK) 8 .  Melalui  PINBUK  inilah selanjutnya  BMT berkembang hampir diseluruh wilayah tanah air. Perkembangan BMT tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang  murah.  Keberadaan  lembaga  keungan  konvensional  dan lembaga-lembaga  lain  dalam  masyarakat  yang  tidak  berpihak kepada  pemberdayaan  masyarakat,  mendorong  animo masyarakat  untuk  dapat  mengaksis  lembaga  keungan  yang berbasis  syariah  ini.  Maka  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa kehadirannya  di  setiap  sudut  wilayah  tanah  air  sangat dinantikan. Secara kelembagaan perkembangannya di Indonesia paling menonjol dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tahun 2015 tercatat tidak kurang empat ribu sampai dengan lima ribu BMT  tersebar  di  seluruh  tanah  air,  data  sebagaimana  yang disampaikan oleh Islamic Development Bank (IDB). 9
Sebagai  sebuah  entitas  ekonpomi  syariah,  keseluruhan  dari usaha  dan  kegiatan  BMt  tunduk  pada  prinsip  syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar  syariah  yang  ditetapka  oleh  DSN-MUI.  Untuk memastikan  dari  implementasi  dan  konsistensi  penerapan prinsip  syariah  di  dalam  kelembagaan  BMT  diharuskan  adanya Dewan  Pengawass  Syariah  (DPS). 10 DPS  ini  selanjutnya
7 Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  adalah  organsasi cendekiawan muslim di Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Desember 1990 di  Malang  Jawa  Timur  (Universitas  Barwijaya).  Keberadaan  ICMI dimaksudkan  untuk  menggerakkan  potensi  cendekiawan  muslim  bagi pembangunan bangsa. (Universitas Barwijaya). Lihat http://www.icmi.or.id/organisasi/profil 8 Pusat  Ingkubasi  Bisnis  dan  Usaha  Kecil  atau  disingkat  PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil  (YINBUK). PINBUK  bertujuan  untuk  melakukan  perubahan  dalam struktur  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  untuk  lebih  kondusi  bagi pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil  yang  berbasis  kepada  masyarakat banyak  dan  terciptanya  sistem  budaya  usaha  yang  beretika.  Lihat http://www.pinbukindonesia.com
9 Cek  Press  Realase  Deputi  Pembiayaan  Kementerian  Koperasi  dan UMKM 2016 10 Dewan  Pengaswas  syariah  adalah  dewan yang  dipilih  oleh  Koperasi yang  bersangkutan  berdasarkan  Keputusan  Rapat  Anggota,  yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan  tugas  sebagai  pengawas  syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan  dan
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
130
menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  terhadap konseistensi dari implementgasi syariah pada BMT.
Minim  dan  terbatasnya  akses  masyarakat  terhadap perbankan syariah, ikut mendorong lahirnya lembaga keuangan mikro  syariah,  lembaga  keuangan  yang  selanjutrnya  lebih dikenal  dengan  BMT  ini,  mampu  melakukan  penetrasi  pasar yang  besar, khususnya  pada  pasar  UMKM. Data  yang  dilansir oleh  Islamic  Development  Bank  (IDB),  bahwa  terdapat  tidak kurang  dari  4500  samapi  dengan  5000  unit  BMT  tersebar  di seluruh wilayah Indonesia. 11
Secara  umum  BMT  memiliki  fungsi  sebagai  penyedis  dana murah  bagi  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Selama  ini  para pelaku  UMKM  sangat  sulit  untuk  menembus  pembiayaan- pembiayaan  lembaga  keuangan  bank,  disamping  persyaratan dan pengaturan yang cukup ketat, maka kehadiran BMT menjadi jawaban yang cukup bagus bagi pengembangan usaha kecil dan menengah  di  Indonesia.  Apalagi  jika  memperhatikan  potensi sumber  permodalan  non-profit  dari  BMT, sebagaimana  yang dilaporkan  BAZNAS  bahwa  ada  sekitar  217  Triliyun  dana  zakat dan  ditambah  dengan  30  Triliyun  potensi  wakaf  tunai  di Indonesia.
Melihat  kenyataan  ini  optimisme  terhadap  ketersediaan sumber  pembiayaan  usaha  kecil  dan  memnengah  sangatlah besar,  untuk  itu  perlu  ada  upaya  yang  serius  khususnya  dari pemerintah untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi BMT  di  Indonesia,  agar  dapat  lebih  maksimal  dalam menggerakkan perekonomian sektor riil.

## C. Kerangka Aturan Bisnis BMT
Secara  khusus  BMT  dari  awal  berdirinya  tidak  memiliki kerangka  acuan  hukum  yang  jelas,  khususnya  terkait  dengan
berwenang  memberikan  tanggapan  atau  penafsiran  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI.  Lihat  Peraturan  Meneteri  Koperasi  dan  usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan  kewajuban  adanya  DPS  di  masing-masing  BMT  Permen  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pasal  14  ayat  1  menyebutkan  Bahwa  KSPPS  dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
11 Lihat Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016, Deputi Pembiayaan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2016
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
badan  hukum.  Pada  periode  awal  berdirinya,  BMT-BMT  di Indonesia  berada  di  bawah  pengawasan  dan  pembinaannya dilakukan  oleh  PINBUK  (Pusat  Ingkubasi  Bisnis  dan  Usaha Kecil. Sehingga pada awal berdiri BMT belum memiliki kerangka hukum  yang  pasti.  Ketidak  jelasan  kerangka  hukum  ini  karena belum adanya aturan yang mengatur tentang aktifitas keuangan yang  dilakukan  oleh  BMT.  Pada  masa  ini  operasional  BMT dilaksanakan  dalam  kerangka  badanh  hukum  yayasan,  namun tidak  semua  BMT  berada  dalam  badan  hukum  ini  atau  dengan kata  lain  banyak  BMt  beroperasi  dengan  tidak  memiliki  badan usaha yang jelas.
Untuk  mengatasi  kekosongan  tersebut  pada  era  tahun 1990an akhir dan sepuluh tahun pertama di era 2000an, tunduk pada  pengaturan  koperasi,  yaitu  undang-undang  No.  25  Tahun 1992  tentang  perkoperasian.  Kewajiban  untuk  tunduk  kepada pengaturan    menurut  undang-undang  koperasi  lebih  karena kekosongan pengaturan di tanah air. Ketika akan menggunakan pengaturan  melalui  undang-undang  No  10  Tahun  1998  tentang perbankan,  tidak  ada  satu  pasalpun  yang  bisa  diarahkan  untuk mengkafer  aktifitas  keuangan  dari  BMT.  Pilihan  yang  paling mendekati adalah kepada pengaturan tentang koperasi.
Aktifitas keuangan, yaitu mobilisasai dana dalam masyarakat yang  dilakukan  oleh  BMt  tunduk  dan  mengacu  kepada pengaturan  kelembagaan  atau  badan  usaha  koperasi.  Dalam konteks  ini,  selanjutnya  BMT  menyesuaikan  segala  instrumen kelembagaannya  dan  aktifitasnya  sesuai  dengan  kelaximan  dari lembaga  koperasi.  Sejatinya  pengaturan  ini  masih  memiliki kelemahan,  di  mana  secara  nyata  bahwa  aktifitas  BMT  tidak mengenal  adanya  keanggotaan  sebagaimana  koperasi  pada umumnya  dan  juga  tidak  memiliki  simpanan  wajib  dqan simpanan  pokok  sebagaimana  pada  koperasi  simpan  pinjam pada umumnya.
Hingga  pada  akhir  2015  pemerintah  melalui  Kementerian Koperasi  dan  Ussaha  Keciul  dan  Menengah  mengeluarkan Keputuran Menteri Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  oleh  Koperasi.  Peraturan  ini  selanjutnya  memberikan ruang  baru  bagi  sumberr  permodalaan  BMT  yang  selama  ini belum terkaver dalam Undang-undang koperasi.

## 132

## D. Konsepsi Syariah BMT
BMT,  telah  menjadi  institusi  terdepan  bagi  proyek pembangunan  ekonomi  syariah  khususnya  di  Indonesia.  Selain itu  BMT  juga  telah  berhasil  mengukuhkan  terwujudnya  sistem keuangan  syariah  secara  global.Meskipun  demikian,  tak  sedikit kritik ditujukan pada pendekatan umum yang digunakan dalam konsep  dan  proses  operasionalisasi  dalam  pengembangan instrumen  lembaga  keuangan mikro syariah.Untuk  itu,  berikut ini dipaparka konsepsi syariah yang dimaksud.
Terminologi syariah dalam lembaga keuangan syariah perlu mendapatkan  perhatian  terlebih  dahulu  untuk  mendudukkan fungsi  dan  peran  lembaga  keuangan  syariah  pada  bab  ini  dan bab-bab  selanjutnya.  Pertama  sekali  adalah  terkait  dengan syariah  sebagai  identitas.  Syariah  secara  umum  dalam  hal  ini dipahami  sebagai  hukum-hukum  yang  telah  ditentukan  oleh Allah  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  di  dunia  dan  di akhirat. 12 Sehingga  dalam  pengertian  ini  syariah  menunjuk sebuah  cara  untuk  melakukan  sesuatu  guna  mencapai kebahagiaan.
Selanjutnya  memperhatikan  pelaksanaan  kelembagaan secara  umum  syariah  dapat  dikelompokkan  menjadi,  pertama syariah sebagai sebuah norma dan kedua  syariah sebagai sebuah prinsip. Syariah sebagai norma mengandung pengertian sebagai sebuah  pedoman  dalam  kehidupan  sosial.  Dalam  kontek  ini syariah  berperan  mengatur  bagaimana  seorang  individu  atau kelompok  masyarakat  untuk  berbuat  dan  bertingkah  laku terhadap  sesama  individu  atau  kelompok  masyarakat  dalam komunitas.  Norma  Syariah,  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan yang  dirumuskan  dari  kaedah-kaedah  umum  dan  khusus  yang berasal  dari  dalil-dalil  al-Qur’an  dan  Hadis.  Ketentuan- ketentuan  tersebut  bersifat  universal.  Ketentuan-ketentuan tersebut disusun oleh pakar syariah memalui metode penetapan hukum  yang  berlaku  dengan  memperhatikan maqasid  asy- syariah dalam  setiap  pembentukannya.  Norma  syariah  berlaku universal  bagi  pencapaian  kemaslahatan  bersama  dalam kehidupan sosial. Dalam operasional lembaga keuangan syariah, syariah  sebagai  norma  dikembangkan  dalam  bentuk
12 Wahbah Zuhaili, Al-Qur’an al-Karim; Bunyatuhu at- Tasyri’iyat  wa Khashishuhu al-Hadhariyat , edisi terjemah oleh Muhammad Lukman Hakim dkk, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p. 3
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
menghindari  aktifitas  dalan  layanan  bank  yang  mengandung riba,  spekulasi,  dan  penipuan  serta  mengupayakan  atmosfir kelembagaan  yang  mencerminkan  norma  syariah  yang  lain seperti  dalam  akhlak  dan  kode  etik  penyelenggara  lembaga keuangan .
Sedangkan  syariah  sebagai  prinsip  adalah  ketentuan  dalam pelaksanaan  usaha  kembaga keuangan,  termasuk  di  dalamnya adalah BMT. Ketentuan pelaksanaan ini tunduk dan patuh pada fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN-MUI).  Ketentuan  ini mengikat bagi bank mana pun yang menjalankan usaha syariah. Dengan kata lain seluruh produk dan jasa yang ditawarkan harus memiliki  dasar  fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional. 13 Sebagai gambaran  berikut  ini  akan  disampaikan  beberapa  prosedur menetapan  fatwa  dalam  beberapa  produk  dan  jasa lembaga keuangan syariah.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  10  Februari 1999,  menetapkan  secara  resmi  DSN  sebagai  lembaga  syariah yang betugas untuk mendukung dan mengawasi operasional dari lembaga-lembaga  keuangan  syariah.Sebagai  lembaga  yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas- tugas  MUI dalam  menangani  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  aktifitas  lembaga  keuangan  syariah.Salah satu  tugas  pokok  DSN  adalah  mengkaji,  menggali  dan merumuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  (Syari`ah) dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan  pedoman  dalam  kegiatan transaksi  di  lembaga  keuangan  syari`ah. 14 Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  DSN  mempunyai  peranan  yang  cukup penting  dalam  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah Indonesia.Dewan  syariah  nasional  merupakan  salah  satu lembaga  pemegang  kendali  regulator  dan  sekaligus  sebagai pemegang kendali prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Berbeda  dengan  DSN  yang  tidak  diatur  dalam  UU,  DPS diatur  dalam  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank yang  mengakomodasi  DPS  sebagai  lembaga  pengawas  syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.
13 Lihat Pasal 20
14 Lihat pedoman rumah tangga DSN-MUI
134
DPS  adalah  lembaga  pengawas  syariah  yang  bertugas mengawasi  operasional  dan  praktik  LKS  agar  tetap  konsisten dan  berpegang  teguh  kepada  prinsip  syariah.  Pedoman  Dasar DSN  (bab  II  ayat  5)  mengemukakan,  Dewan  Pengawas  Syariah adalah  badan  yang  ada  di  lembaga  keuangan  syariah  dan bertugas  mengawasi  pelaksanaan  keputusan  Dewan  Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah  Tangga  DSN  (pasal  3  ayat  8)  menegaskan,  Untuk  lebih mengefektifkan  peran  DSN  pada  lembaga  keuangan  syariah dibentuk  Dewan  Pengawas  Syariah,  disingkat  DPS,  sebagai perwakilan  DSN  pada  lembaga  keuangan  Syariah  yang bersangkutan.DPS,  sebagaimana  diatur  dalam  PBI  No. 6/24/PBI/2004  adalah  dewan  yang  melakukan  pengawasan terhadap  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  usaha  LKS.  Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:
1. Melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban  mengajukan  usul-usul  pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya  dua kali dalam satu tahun anggaran. 4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Sedangkan  mengenai  tugas  dan  fungsi  DPS  diatur  dalam
Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:
1. DPS  pada  setiap  lembaga keuangan  mempunyai  tugas pokok: 1) memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan  syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan aspek syariah.
2) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif,  terutama  dalam  pelaksanaan  fatwa  DSN  serta
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3) sebagai  mediator  antara  lembaga  keuangan  syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
2. DPS  berfungsi  sebagai  perwakilan  DSN  yang  ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib:
1) mengikuti fatwa DSN. 2) merumuskan permaslahan yang memerlukan pengesahan DSN. 3) melaporkan  kegiatan  usaha  serta  perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurangkurangnya satu kali dalam setahun. 15
Perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah dewasa ini menuntut  para  pemegang  kendali  dan  regulasi  bank  Indonesia untuk  berpikir  keras  guna  melahirkan  satu  konsep  yang  bebas dari  stigma negative.  Bagaimanapun lembaga keuangan syariah sebagai  sebuah  alternative  konsep  dalam  dunia  bisnis  modern sangatlah  diperlukan.Untuk  mendukung  kearah  itu,  maka penggabungan  semangat  ‘Islamisasi’  pengetahuan  dengan pembaharuan di bidang bank menjadi satu keniscayaan.
Penetapan  Dewan  Syariah  Nasional  sebagai  pemegang kendali  regulasi  produk  lembaga  keuangan  syariah  cukup beralasan,  yaitu  dalam  rangka  meminimalisir  terjadinya perbedaan  pendapat  dan  presepsi  terhadap  produk –produk lembaga  keuangan  syariah  yang  ditawarkan kepada masyarakat.Selain  itu,  kehadiran  DSN  pun  diharapkan  dapat berfungsi  untuk  mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam kehidupan  ekonomi  dan  keuangan. Oleh  karena  itu,  Dewan Syariah  Nasional  akan  senantiasa  dan  berperan  secara  proaktif dalam  menanggapi  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Dalam  manajemen  pengelolaan  fatwa,  Dewan  Syariah Nasional  bertumpu  pada  ketentuan  dan  dasar  penetapan  yang
15 Lihat Undang-undang No. 21 tahun 2008 tetang lembaga keuangan syariah. Lihat pula M. Cholil Nafis, Teori Hukum…., p89
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
136
telah  ditetapkan  dalam  pedoman  penetapan  fatwa,  hal  ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam pembangunan  produk  pada  lembaga  keuangan  syariah. Sentralisasi  pengaturan  produk  melalui  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  ini  untuk  menghindari  terjadinya  perbedaan  dan perselisihan dalam penetapan produk.  Karena produk lembaga keuangan syariah bersifat fikihiyah, maka potensi perbedaan dan konflik akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu keberadaan Dewan Syariah Nasional sangat dibutuhkan.
Untuk  mendukung  kinerjanya,  maka  Dewan  Syariah Nasional  bekerja  berdasarkan  metode  tertentu.  Metode  yang digunakan  oleh  para  pemegang  kendali  dan  regulasi  lembaga keuangan syariah Indonesia selama ini  adalah  apabila persolan yang  dihadapi  tampak  relevan  dengan  suatu  teks  di  dalam Alquran  atau  as-sunnah,  Dewan  Syariah  tidak  akan  mencari  di luar  teks  tersebut.  Apabila  ada  hasil  kesepakatan  di  kalangan fuqaha  atas  suatu  masalah,  Dewan  Syariah  mengikuti  apa  yang sudah menjadi kesepakatan itu. 16
Kemungkinan  metode  yang  lain  adalah  melalui  pengujian masalah  yang  sedang  berkembang  di  masyarakat,  untuk  dilihat apakah  masalah  itu  dapat  dimasukkan  ke  dalam  salah  satu kontrak  atau  masalah  yang  diharamkan  atau  dihalalkan  dalam fikih. Dalam  perbandingan  antara  masalah  yang  dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini, fokus Dewan Syariah Nasional umumnya  adalah  definisi-legal  fikih.  Jika  masalah  itu  akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih. Metode yang dibangun dalam Dewan Syariah Nasional ini  tidak berbeda jauh dengan metode Istimbath hukum yang ada dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia sebagai induk organisasinya. 17
Dengan bentuk status fatwa seperti disebutkan di atas, maka berikut  dapat  disampaikan  catatan  penting, Pertama ,  fatwa bersifat  responsive,  di  mana  baru  akan  muncul  ketika  terdapat pertanyaan dan usulan yang belum pernah ada putusan hukum
16 Lihat pedoman penetapan fatwa majelis ulama indonesia Nomor : U- 596/MUI/X/1997.  Lihat  juga  Pedoman  Penetapan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Lihat  juga  Drs.  Hasanudin,  MA.  “Peran  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  dan  Pengawasan  Ekonomi  Syariah”  artikel  tidak  diterbitkan,  dimuat dalam web resmi Peradilan Agama Batang, diakses pada tanggal 23 Juli 2008
17 Pedoman  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  :  U- 596/MUI/X/1997
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
137
sebelumnya. Kedua , sebagai sebuah pandangan hukum yang sah, fatwa tidak memiliki sifat yang mengikat termasuk kepada orang yang  meminta  pentapat  tentan  hukum  tersebut.  Akan  tetapi berbeda  kalau  seandainya  fatwa  itu  kemudian  menjadi  dasar putusan  hukum  dalam  pengadilan,  maka  akan  mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. 18
Untuk kasus fatwa DSN-MUI terkait masalah-masalh hukum keuangan syariah, diminta oleh lembaga yang memiliki otoritas atas  persoalan  tersebut,  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  atau lembaga  keuangan  syariah  lainnya,  dan  menjadi  dasar  hukum penyelenggaraaannya,  maka  fatwa  itu  akan  memiliki  sifat  yang mengikat. Ketentuan  sifat  ini  untuk  menjamin  kesesuaian lembaga bisnsi syariah dengan hukum Islam. 19

## E. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada BMT di Jawa Tengah
Sebagai  organ  penting  di  dalam  bisnis  BMT,  DPS  secara khusus  belum  memiliki  pengaturan  sebagaimana  pada  lembaga keuangan  bank,  sebagaimana  telah  di  atur  di  dalam  Undang- undang  No  21  Tahun  2008  Tentang  perbankan  Syariah. Keberadaan DPS dalam bisnis syariah yang diselenggarakan oleh BMT  diataur  dalam  Peraturan  Meneteri  Koperasi  Usaha  Kecil dan  Mengah.Seperti  pengaturan  pada  Keputusan  Menteri Koperasi  UMKM  No  91  Tahun  2004,  namun  dalam  keputusan ini  masih  dimungkinan  untuk  tidak  memiliki  DPS.  Baru  pada Peraturan Meneteri Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Nomo 16  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  yang  mengharuskan  semua  BMT penyelenggaran  usaha  keuangan  mikro  syariah  untuk  memiliki DPS di masing-masing kantor pusat.
Mengacu pada peraturan menteri Kopersi UMKM tersebut di atas,  maka  secara  mutlak  BMT-BMT  harus  mengangkat  DPS. Sebagai  sebuah  entitas  ekonpomi  syariah,  keseluruhan  dari usaha  dan  kegiatan  BMt  tunduk  pada  prinsip  syariah.  Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar  syariah  yang  ditetapka  oleh  DSN-MUI.  Untuk
18 M. Cholis Nafis, Teori Hukum …., p105
19 Lihat  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008,  sebelumnya    juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP. Nomor 72 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
138
memastikan  dari  implementasi  dan  konsistensi  penerapan prinsip  syariah  di  dalam  kelembagaan  BMT  diharuskan  adanya Dewan  Pengawass  Syariah  (DPS). 20 DPS  ini  selanjutnya menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengaewasan  terhadap konseistensi dari implementgasi syariah pada BMT.
DPS  dalam  kelembagaan  BMT  menjadi  satu  persayaratan yang  mutlak  ada,  keberadaanya  akan  menjamin  penerapan konsepsi syariah  dari  BMT. Sejauh  ini DPS  pada BMT di tanah air  terutama  sebelum  Permen  Nomo  16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan  keberadaan  DPS  lebih  banyak  sebagai  pelengkap oganisasi  semata. Tidak  jarang  DPS  dijadikan  hansya  sebagai simbul  bahwa  dalam  BMT  tersebut  ada  figur  ahli  agama  yang mengawal.  Dari  sisi  personal  yang  menempati  posisi  DPS  ini lebih  banyak  dipilih  berdasarkan  latar  belakang  keagamaan semata,  tanpa  memperhatikan  kemampuan  dan  pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah.
Pada  proses  penetuan  dan  penetapan  anggota  DPS,  maka DPS  dipilih  dan  ditetapkamn  oleh  rapat  anggota.  Anggota  DPS haruslan  profrsional  dalam bidang  syariah  dan  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  tanggapan  dan  penafsirat terhadap fatwa DSN.
Berdasarkan data yang diperoleh di lamangan, dari sepuluh BMT  yang  diamati  di  Wilayah  Jawa  Tengah,  bahwa  seluruh anggota DPS nya dipilih dan diangkat melalui mekanisme rapat anggota.  Seluruh  anggota  DPS  selanjutnya  ditetapkan berdasarkan  SK  pengangkatan  yang  diterbitkan  oleh  Pengurus Koperasi.
Hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  bahwa  pada  kopentensi syariah, tidak semua DPS yang ada mengacu pada persuyaratan tersebut.  Karena  kenyataannya  pada  beberapa  BMT  tidak  bisa
20 Dewan Pengaswas syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang  bersangkutan  berdasarkan  Keputusan  Rapat  Anggota,  yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan  tugas  sebagai  pengawas  syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan  dan berwenang  memberikan  tanggapan  atau  penafsiran  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI.  Lihat  Peraturan  Meneteri  Koperasi  dan  usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan  kewajuban  adanya  DPS  di  masing-masing  BMT  Permen  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pasal  14  ayat  1  menyebutkan  Bahwa  KSPPS  dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
memastikan bahwa figur tersebut memiliki pemahaman syariah yang memadai, khususnya pada aspek fatwa. Beberapa di antara anggota DPS yang berhasil ditemuai, merupakan sarjana, namun bukan  sarjana  syariah.  Kemampua  syariah  yang  dimiliki  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapakan  dalam  tugas  dan  fungsi DPS. Kekuarangan dan keterbatasn para anggota DPS ini diatasi dengan  melakukan  konsultasi  dengan  beberapa  pakar  syariah yang lain, baik dalam forum resmi maupun forum tudak resmi.
Kenyataan lain yang  dapat ditemukan di lapanhgan adalah, bahwa dalam penetapan nggota DPS, pertimbangan yang paling pragmatis  adalah  ketersediaan  personal,  maka  pada  beberapa BMT  lebih  memilih  siapa  dalam  struktur  kepengurusan  yang lebih  memahami  agama  Islam,  maka  itulah  yang  dijadikan sebagai  anggota  DPS. Hampir  rata-rata  pada  BMT  yang  berada di  Wilayah  Pekalongan  lebih  memilih  Kiyai  dan  Mubaligh sebagai  anggota  DPS.  Menurut  pengamatan  hal  ini  dilatar belakangi faktor menarik perhatian dari masyarakat. Ketokohan anggota DPS menjadi faktor lain namun menjadi penentu dalam kemungkinan  membangun  hubungan  dengan  masyarakat, khususnya  melihat  karakter  masyaraakat  Pekalongan  yang merupakan masyarakat Kota namun agamis.
Sebaliknya  pada  BMT-BMT  yang  berada  di  Wilayah  Kota Semarang,  hampir  semuanya  adalah  orang  yang  paham  agama, namun  tidak  semua  berasal  dari  keilmuan  syariah.  Hal  yang marik  dalam  penetapan  anggota  DPS  di  Wilayah  ini  adalah, bahwa tidak penting untuk melihat ketokohan dari para anggota DPS,  yang  penting  bagi  BMT-BMT  ini  adalah  terpenuhinya organ DPS sebagaimana yang dituntut melalui Kepusan Menteri Koperasi UMKM.

## F. Kesimpulan
Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat diseimpulkan  bahwa  Keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan bisnis  keuangan  syariah.  Hal  ini  mengacu  pada  ketetapan  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Koperasi  UMKM  Nomor  16 Tahun  2015.  Dewan  Pengaswas  syariah  adalah  dewan  yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah  yang  menjalankan  fungsi  dan  tugas  sebagai  pengawas

## 140
syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan  dan  berwenang memberikan  tanggapan  atau  penafsiran  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
Dalam  pemilihan  dan  penetapan  anggota  DPS,  seluruhnya dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota Koperasi. Personil yang  ditetapkan  menjadi  anggota  DPS  tidak  semuanya merupakan  ekspert  dalam  bidang  syariah.  Beberapa  bahkan cenderung memilih siapa saja yang tidak memiliki posisi dalam kepengurusan namun sedikit lebih paham tentang agama Islam dari pada yang lainnya.
Kenyataan  lain  yang  menjadi  temuan  dalam  penelitian  ini adalah,  dalam  hal  penetapan  anggota  DPS  di  kedua  wilayah penelitian  ini  mengarah  pada  dua  aspek  pragmatis,  yang pertama  pada  wilayah  perkotaan  yang  berlatar  belakang “santri”lebih memilih Kiyai dan Mubaligh sebagai anggota DPS. Menurut  pengamatan  hal  ini  dilatar  belakangi  faktor  untuk menarik  perhatian  dari  masyarakat.  Ketokohan  anggota  DPS menjadi  faktor  lain  namun  menjadi  penentu  dalam kemungkinan  membangun  hubungan  dengan  masyarakat, khususnya  melihat  karakter  masyaraakat  yang  merupakan masyarakat Kota namun agamis.
Sebaliknya  pada  BMT-BMT  yang  berada  di  Wilayah perkotaan  yang  non”santri”,  hampir  semuanya  adalah  orang yang  paham  agama,  namun  tidak  semua  berasal  dari  keilmuan syariah.  Hal  yang  marik  dalam  penetapan  anggota  DPS  di Wilayah  ini  adalah,  bahwa  tidak  penting  untuk  melihat ketokohan dari para anggota DPS, yang penting bagi BMT-BMT ini  adalah  terpenuhinya  organ  DPS  sebagaimana  yang  dituntut melalui Kepusan Menteri Koperasi UMKM.

## Daftar Pustaka
Abduh,    Isya, Al-Uqud  Asy-Syariyah  al-Hakimah  li  al- Muamalat al-Maliyah al-Muasirah , Mesir; Dar al-I’tisam,
1977.
Abou El-Fadl, Khaled M. , Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , terj. R. Cecep Lukman Yasin dari judul asli Speaking in God's Name: Islamic Law , Authority and Women Jakarta: Serambi, 2004.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
141
Abu  Saud,  Mahmud,  “Money,  Interest  an  Qirad”  dalam Studies in  Islamic  Economics ,  United  Kingdom  :  The  Islamic Foundation, 1976. Abu  Zaid,  Nasr  Hamid, Naqd  al-Khitab  al-Dini, Kairo:  Sina  al- Nasyr,1994.
A. Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
Ahmad,  Ausaf,    “Contemporary  Practices  of  Islamic  Financing Techniques”,  Hasil  Penelitian  pada  Islamic  research  and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, 1993 Ambary, Hasan Mu’arif , “Istiqra’, Suplemen Ensiklopedi Islam,
ed. Abdul Aziz  Dahlan ,, et.al, Jakarta:  PT  Ikhtiar  Baru  Van Hoeve, 1996.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Perbankan  Syariah  di  Indonsia , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007 . Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Bank  Syariah  :  dari  Teori  ke Praktek , Jakarta:  Gema Insani Press, 2001. _______, Bank  Syariah  :  Wacana  Ulama  dan  Cendekiawan ,
Jakarta:  Gema Insani Press, 1999. Anwar, MA,  H. Syamsul. “Manhaj Trajih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah”, dalam http://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode- penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah.asp  akses tagnggal 12-12-2012. _______, Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi  Tentang  Teori Akad  dalam  Fikih  Muamalat ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Abdurrahman,  Hafidz, Menggugat  Bank  syariah  Kritik  Atas Fatwa Produk Perbankan , Bogor, Al-Azhar Press, 2012.
A.  Qadri  Azizy, Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat meneropong  Prospek  Berkembangnya  Ekonomi  Islam , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
Bagus, Lorens, Kamus Filsafat , Jakarta: Gramedia, 1996.
Chapra, M. Umer, Sistem Moneter Islam , Edisi Indonesia  oleh Ikhwan Abidin, Jakarta; Gema Insani Press,2000.
_______, “Objectives of The Islamic Economic Order”,  Dalam An Introduction to Islamic Economics and Finance , Kuala Lumpur:CERT Publication, 2008.
142
Center  for  the  Study  of  Language  and  Information, Stanford Encyclopedia  of  Philosophy ,  Canada;  Stanford University, 2008, open encyclopedia. Deputi  Bank  Indonesia  (BI), Cetak  Biru  Perkembangan Perbankan  Syari’ah  Indonesia ,  Jakarta  ;  Deputi  Bank Indonesia (BI)2003. Dasuki,    H.A.Hafizh  et  al ,  Ensiklopedi  Islam ,Jilid  I,  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. Duski  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Islam  Membongkar Metode  Al-Istiqra’ al-Maknawi  Asy-Syatibi ,  Yogyakarta,
Ar-Ruz Media, 2008. Echols,  John  M., Kamus  Inggris  Indonesia  An  English- Indonesia  Dictionary ,  akarta;  Gramedia  Pustaka  Utama,
2002 .
Firdaus  NH,  Muhammad, Briefcase  Book  Edukasi  Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005 .
Frank  E  Vogel, Islamic  Law  and  Finance  Religion,  Riks,  and Return , Boston : Kluwer Law International, 1998. al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, al-Mustasfa Min Ilmi al-Ushul , Libanon: Dar al-Kutub. Glorier Team, Barnersand Noble New American Encyclopedia , United State of America, Glorier, 1991. al-Hanif,  Aly, Muhtasar  Ahkam  Al-Muamalat  Asy-Syariyah , Mesir: 1952. Hayes, Samuel L  and Frank E. Vogel., Islamic Law and Finance Religion,  Risk,  and  Return ,  London  :  Kluwer  Law International, 1998.
Honderich,  Ted, The  Oxford  Companion  to  Philosophy ,  (New
York, Oxford University Pres, 1995. Howard,  Roy  J. Pengantar  Teori-teori  Pemahaman Kontemporer Hermeneutik; Wacanaa analitik, Psikososial,  dan  Ontologis, edisi  Indonesia  oleh  Kusmana dan MS. Nasrullah, Bandung : Nuansa, 2000.
Al-Jazairy,  Abdurrahman, Fiqh  al-Islam  ‘Ala  Madzhib  al- Arba’ah , Bairut: Dar al-Fikr, 1978. al-Jabiri,    Muhammad ‘Abid , Bunyah  al-‘Aql  al-‘Arab  Dirasah Tahliliyah  Naqdiyah  li  Nuzum  al-Ma’rifah  ti  as-Saqofah al-‘Arabiyah Beirut:  Markaz  Dirasat  al-Wahdah  al- Arabiyah, 1990.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
143
James Dandy, An Approach to Money and Banking , London : Staples Press, 1954. Djamil,  Fathurrahman, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih Muhammadiyah Jakarta: Logos, 1995. John L. Esposito (ed ), The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World , New York: Oxford University Press, 1995.
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam , Bandung : Piara, 1993.
Kafrawi  Ridwan  (ed), Ensiklopedi  Islam ,  Jakarta  :  Ikhtiar  Baru Van Hoeve, 1994.
Karnaen A. Purwataatmadja, “Peluang dan Strategi Operasional BMI dalam M. Rusli Karim (ed), Berbagai aspek Ekonomi Islam , Jogjakarta: Tiara wacana dan UII, 1992.
Kasmir, Manajemen  Lembaga  Keuangan ,  Jakarta;  Raja Grafindo, 2008.
Khalaf, Abdul Wahab, Ilm Ushul al-Fiqh , Kuwai: Dar al-Ilm, tt
Keputusan Munas Alim Ulama dan Konfrensi  Besar Ulama di Bandar Lampung , Jakarta: PBNU, t.t. Khalaf,  Abdul Wahab, Ilmu Ushul al-Fikih , Kairo: Dakwah al- Islamiyah Sabab al-Az-har, 1968.
al-Kurdy,    Najamuddin  Amin, Tanwir  al-Qulub  Fi  Muamalah Allam al-Guyub , Bairut: Dar al-Fikr, t.t. Kwik  Kian  Gie,  “Materi  Pidato  Dalam  Rangka  Peringatan  80 Tahun NU mengabdi untuk Bangsa”, 30 Januari 2006.
Latumaerissa,Julius R., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta : Salemba Empat, 2012. Lewis, Mervyn K.dkk, Perbankan Syari'ah , edisi Indonesia oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2003. Mannan,  M.  Abdul, Islamic  Banking  Definition,  Objectives, Methods  and  fuctions .  Dacca:  Islamic  Research  Bureau,
1980.
Masyhuri,  A.  Azis, Masalah  Keagamaan  Hasil  Muktamar  dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama , Surabaya: Dinamika Press, 1997.
al-Matrak,  Umar  Abdul  Aziz, Ar-Riba  wal  Muamalat  ar- Ribawiyah , Royad: Dar al-asimah, 1418 H.
Muhammad, (ed) Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman , Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
_______, dalam    Muslimin  H.  Kara, Bank  Syari’ah  di Indonesia  Arah  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap Perbankan Syari’ah , Yogyakarta : UII Press, 2005.
144
_______, Konstruksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syari’ah , Jogjakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003.
_______, Manajemen  Bank  Syariah ,  Yogyakarta;  UPP  AMP YKPN, 2002.
_______, Teknik Penrhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2012. _______, Konstruksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syariah Mudharabah  dalam  wacana  fikih  dan  praktek  ekonomi modern , Yogyakarta: BPFE UGM, 2005.
Munawwir,  Warson, Kamus  Bahasa  Arab  Al-Munawwir , Surabaya: Progresif, 1998.
Muslimin H. Kara, Bank Syari’ah di Indonesia Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbankan Syari’ah , Yogyakarta : UII Press, 2005.
Mudzhar, M. Atho, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Nasution, Harun (ed), Ensiklopedi Islam ,  Jakarta: Departemen Agama, 1988.
Neuman,  W.  Lawrence, Social  Research  Methods,  Qualitative and  Quantitative  Approaches ,  Boston  :  Allyn  and  Bacon,
1991 .
Al-Omar,  Fuad  (dkk), Islamic  Banking  Theory,  Practice  and Challenges , Karachi : Oxford University Press, 1996. PA. Rifai Hasan, “Ekonomi Islam : Gagasan, kritik dan harapan”, dalam jurnal Ulumul Qur’an, Vol II,  No. 9 1991 .
Rivai,Veithzal, Islamic  Banking  and  Finance  Dari  Teori  ke Praktek  Bank  dan  Keuangan  Syariah  Sebagai  Solusi  dan Bukan Alternatif , Yogyakarta: BPFE, 2012. Robert  K.  Yin, Case  Study  Research  Design  and  Methods , London : Sage Publication, 2004.
al-Sadiy,    Muhammad  Salah  Muhammad, Musykilah  al- Istitsmar  al_Bunuk  al-Islamiyah  wa  Kaifa  alijuha  al- Islam , Kairo; Dar al-Wafa’, 1999.
Sayed Nawad Haidar Naqvi, “ Islamic Banking; An Evaluation”, dalam IIUM Journal of Economics and Management, Vol. 8 No. 1 2000.
Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , Bairut: Dar al-Fikr, 2009.
Schacht,  Joseph, An  Introduction  to  Islamic  Law ,  Oxford:  The Clarendon Press, 1971.
145
Shaikh Mahmud Ahmad, Ekonomi dan Perbankan Dalam Islam Sebuah  Perbandingan ,  edisi  Indonesia  oleh  Zulkiflie, Jakarta : Grafindo Utama, 1987. Asy-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Ahkam Mesir,  Tnp.tt,  Juz III. Sumitro,   Warkum, Azas-azas  Perbankan  Islam dan  Lembaga- lembaga Terkait, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Venardos,  Angelo  M., Islamic  Banking  and  Finance  In  South- East  Asia  Its  Devalopment  and  Future ,  London;  World Scientific Publishing, 2005. Warde,  Ibrahim, Islamic  Finance  in  The  Global  Economy , Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000
Yusdani, “Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi”, Jurnal  Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007. Yusuf,  M.  Yunan,  dkk,  (Ed), Ensiklopedi  Muhammadiyah , Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
Zakaria, Imam Abi, Raudah at-Talibin , Bairut; Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.t.
Zein,  MA,  H.  Satria  Effendi  M., Ushul  Fikih Jakarta:  Kencan Prenada Media, 2008.
_______, Ushul Fikih (Materi Pelatihan Kader Ulama), Jakarta : Departemen agamaTahun 1998. az-Zuhaili,  Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid IV.
_______, Al-Qur’an  al-Karim;  Bunyatuhu  at-Tasyri’iyat    wa Khashishuhu  al-Hadhariyat ,  edisi  terjemah  oleh Muhammad Lukman Hakim dkk, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996.