## PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PATTALLASSANG
Hasdi 1 , Jumadi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hasdicsh@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  membahas  tentang  kesesuaian  proses  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan Kepala  Desa  Pattallassang  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng  Periode  2017-2023  dengan  Peraturan yang  berlaku.  Pokok    masalah    kemudian    diuraikan    ke    dalam    beberapa    submasalah    atau  pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara  deduktif  dimulai  dengan  menganalisa  regulasi  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  perselisiahan pemilihan  kepala  desa.  penelitian  hukum  secara  yuridis  maksudnya  penelitian  yang  mengacu  pada  studi kepustakaan.  Hasil   penelitian   ini    menunjukkan  bahwa  pemilihan kepala desa  yang  merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar,  sehingga  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Makassar,  mengabulkan  gugatan  penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan  pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi
Kata kunci: sengketa pemilihan, kepala desa.

## Abstract
The subject matter of this research discusses the suitability of the process of Dispute Resolution for the Election of the Head of Pattallassang Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency for the 2017-2023 Period with the applicable regulations. The subject  matter  is then  broken down  into several  sub-problems or research questions. In this study the authors used a type of  juridical  legal research, which  is a research that deductively begins  by  analyzing  the  regulations  governing  the  settlement  of  village  head  election  problems.  juridical  legal research  means  research  that  refers  to  literature  study.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  village  head election is the embodiment of a democratic system. In the Pattallassang Village Head Election there were several violations that were proven at the Makassar PTUN, so the Makassar State Administrative Court (PTUN) granted the  plaintiff's  claim.  The  violations  are  mentally  disabled  voters  and  multiple  voters.  The  settlement  of  the dispute over the election of the Pattallassang Village Head, Tompobulu District, Bantaeng Regency in 2017 is in accordance with the regulations
Keywords: election dispute, village head

## PENDAHULUAN
Dalam  hal  pemilihan  Kepala  Desa  yang  dilaksanakan  sekali  dalam  6  tahun  terdapat beberapa prosedur yaitu, pertama  Pemerintahan Daerah  Kabupaten dan Kota mengeluarkan penetapan  kebijakan  dalam  hal  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  secara  serentak.  di seluruh  wilayah  Kabupaten/kota  setempet,  kemudian  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) membuat laporan tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pemberitahuan ini di ajukan 6  bulan  sebelum  berakhirnya  masa  jabatan  yang  kemudian  pemberitahuan  itu  tembusannya kapada  Bupati.  Kemudian  BPD  membentuk  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  yang  bersifat mandiri dan tidak memihak, yang terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga kemesyarakatan, dan tokoh  Masyarakat,  sebagaimana  disebutkan    dalam  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014
tentang  Desa  Pasal  32.  Selanjutnya  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  melakukan  persiapan pemilihan  dan  melaksanakan  pemilihan  sampai  pelaporan  hasil  pemilihan  ke  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Setelah  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  menyampaikan  hasil pemilihan  Kepala  Desa,  maka  Badan  Permuyswaratan  Desa  (BPD)  menyampaikan  kepada Bupati  hasil  Pemilihan  Kepala  Desa/nama  calon  Kepala  Desa  yang  terpilih,  paling  lambat  7 hari  setelah  BPD  menerimah  laporan  dari  Panitia  pemilihan  Kepala  Desa  sesuai  yang  di katakan dalam Pasal 37 ayat 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati/ atau Wali Kota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupti/atau Walikota menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD, sesuai yang di katakan Dalam  Pasal 37 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2014 Dan di  Pasal 38 ayat 1 di katakana bahwa  Calon  Kepala  Desa  terpilih  dilantik  oleh  Bupati/Walikota  atau  pejabat  yang  ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
Dalam  pemilihan  kepala  desa  seringkali  terjadi  perselisihan  yang  di  sebabkan  oleh beberapa  hal.  Timbulnya    Konflik    Pemilihan    Kepala    Desa    yang    berkepanjangan    akibat fanatisme  dan  kerasnya  konfrontasi   pendukung  calon  kepala  desa   yang secara   tatap muka  saling  memperjuangkan  kemenangan  calon   masing masing.   Bahkan  kadang  telah melupakan  nilai  dari  demokrasi   dan melunturkan  nilai  etika  yang   selama  ini  tertanam dalam    Masyarakat    Desa.  Konflik  diawali  dengan  ketidakpuasan,  berbagai  rasa  curiga  atas kemenangan calon  terpilih  akan  adanya  kecurangan  dan  manipulasi  sebagai  akibat  dari perolehan  suara  yang  sangat  ketat,  dan  reaksi  sejumlah  pihak  yang berkepentingan  atas kasus    ini    cenderung    berlebihan.    Fanatisme    kelompok  penduduk      saling    hujat,    curiga, hilangnya    sikap    saling    menghormati    dan  menghargai    atas    keunggulan    lawan    adalah sikap-sikap  tidak  terpuji  yang pada  gilirannya  menimbulkan  konflik.  Maraknya  sengketa Pemilihan    Kepala  Desa    untuk      mendapatkan    kekuasaan      tidak    legowo    menerima kekalahan    dengan  melakukan  perbuatan  tidak  terpuji  seperti  penyelegelan  Kantor  Desa, menjadikan    pemerintahan    lumpuh,      dan    merugikan    hak-hak    masyarakat  dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang. 1
Dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  dapat  kita  lihat  Jenis  pelanggran  dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut cara penyelesaiannya: Herman, dalam tulisannya yang berjudul  Penyelesaian  Perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  di  Desa  Selomartani Kecamatan  Kalasan  Kabupaten  Sleman  Menurut  Uu  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa
1 Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  Dan  Ham  Ri, Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan Kepala Desa (2011) h. 5-6
(Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, 2016) 2 .
Dalam  tulisanya  Herman  mengutip  surat  keberatan  salah  satu  Calon  Kepala  Desa Selomartani  ke    bupati  sleman  yang  isinya  menyebutkan  dugaan  Pelanggaran  yang  terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Selomartani yaitu , 1) Diduga adanya kecurangan penetapan sah atau tidaknya  surat  suara  pada  salah  satu    calon    Kepala    Desa   calon    Kepala    Desa,    yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. 2) Pembacaan  surat  suara  kurang  teliti dan  tergesa-gesa  sehingga saksi  dan masyarakat  yang  menyaksikan  surat  suara  kurang seksama  memperhatikan  coblosan,  sah  atau  tidak. 3)  Adanya    perubahan    hasil    keabsahan surat    suara    di    tengah-tengah  pelaksaan  perhitungan  suara  sebanyak  18  suara.  Hasil pertitungan awal ke 18 surat suara dinyatakan gugur tetapi diubah menjadi sah, padahal dalam waktu bersamaan di  Balai  Desa  Selomartani  sedang  terjadi  perhitungan suara  dari  TPS lain,  103  perubahan  keabsahan  Ke-18  surat  suara  di  TPS  XI  Padukuhan  Pondok  sangat berpengaruh dan merubah hasil perhitungan keseluruhan di Desa Selomartani.  Keberatan atas hasil  pemilihan  Kepala  Desa  Selomartani  yang  diajukan  oleh  Calon  Kepala    Desa Selomartani  Nomor  urut  2  dikabulkan  oleh Bupati  Sleman  dan dilakukan  perhitungan ulang  kotak  surat  TPS  XI  (Sebelas)  Padukuhan  Pondok, sebagaimana dicantunkan dalam berita  acara  penyelesaia  keberatan  penetapan  hasil  pemilihan.  Tahapan  Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepal Desa Selomertani sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa selomertani  kabupaten  seleman.  Pada    hari    Jumat    tanggal    Dua    Puluh    Delapan    Agustus Dua ribu  Lima  Belas, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan sidang penyelesaian  keberatan  penetapan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  Selomartani  yang  dihadiri panitia pemilihan  Kepala  Desa  tingkat  Kabupaten,  Muspika,  Calon Kepala  Desa,  Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomartani, Saksi dan KPPS TPS XI Pondok Selomartani, bertempat di  ruang  rapat  Setda  B  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sleman  dan    setelah  dilakukan penelitian, verifikasi dan penghitungan ulang.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiri. Metode penelitian  hukum  normatif  empiris  ini  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode
2 Herman,  Tesis, Penyelesaian  Perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  Di  Desa  Selomartani Kecamatan  Kalasan  Kabupaten  Sleman  Menurut  Uu  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  ( MAGISTER  ILMU HUKUM  PROGRAM  PASCASARJANA  FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  ISLAM  INDONESIA, 2016)Hal 102
penelitian  normatif-empiris  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang- undang)  dalam  aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan judicial case study karena dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian.
Dalam  penelitian  ini  penulis  juga  menggunakan  metode study  dokumen atau  bahan pustaka  dan interview atau  wawancara  karena  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin medeskripsikan  proses  pemilihan  dan  penyelesaian  sengketa  pemilihan  Kepala  Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng priode 2017-2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelanggaran  yang  terjadi  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023
Pemilihan  Kepala  Desa  adalah  salah  satu  bentuk  pengejewantahan  sistem  demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa  tertentu.  Sepintas  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  banyak  hal  yang  terjadi  yang  tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Pattallasang  Kec,  Tampobulu  Kab.  Bantaeng  Pada Tahun 2017 yang diantaranya menjadi Calon Kepala Desa yaitu Muhamad Subair nomor urut 1  dan  subhan  nomor  urut  2  dan  dalam  hasil  pemilihan  kepala  desa  ini  dimenangkan  oleh Subhan no. urut 2 dengan mendapatkan suara 1047 dan ditetapkan menjadi Kepala Desa oleh Bupati  Bantaeng  dengan  surat  Ketetapan  No.  140/600/XII/  2017,  dan  ternyata  setelah penetapan calon  terpilih  ditemukan  beberapa  dugaan  pelanggaran  kemudian  dugaan  tersebut di  bawa  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar  dan  kemudian  Peradilan Tata  Usaha Negara  Makassar  dalam  putusannya  No.  02/  G/  2018/  PTUN.Mks  mengabulkan  gugatan penggugat  atas  nama  Muhammad  subahir  No  urut  1  dan  terbukti  di  depan  majelis  beberapa pelanggaran pemilihan kepala desa pattalasang  tersebut yaitu;
1. Ditemukanya pemilih cacat mental; 3
Pemilih  cacat  mental  ini  adalah  hal  yang  tidak  sesui  dengan  nilai  demokrasi maupun akal sehat manusia karena manusia yang cacat mentalnya tentu tidak bisa berfikir maupun  bertindak  yang  benar  sehingga  ketika  diberikan  hak  dalam  memilih  maka  tentu tidak tepat menjatuhkan pilihannya pada calon yang tepat.
2. Pemilih ganda  dan Pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran dan keadilan.
3 Putusan tata usaha negara Makassar  No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 65
pelanggaran  ini  di  dasari  atas  verifikasi  Badan  Permusyawaratan  Desa,  bersama panitia pilkades tingkat desa pattallassang atas keberatan penggugat yaitu: 4
a. Panitia tidak bisa memuktikan data pemilih ganda;
b. Panitia tidak tahu kalau ada pemilih  yang memilih lebih dari satu kali Panitia tidak tahu menahu  adanya  penggunaan  surat  panggilan  yang  di  lakukan  oleh  yang  bukan bersangkutan kecuali penggugat dapat membuktikan
c. Panitia mengaku adanya intervensi dari oknum tim pendukung yang menghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya
d. Terbukti ada laporan Masyarakan bahwa terdapat kejanggalan pada alat E-voting
e. Tidak  bisa    memberikan  data  tentang  berapa  jumlah  surat  panggilan  yang  beredar  dan surat  panggilan  yang  tidak  tersalur  dan  panitia  tidak  bisa  memberikan  data  jumlah  yang menggunakan hak pilihnya
f. Panitia  mengakui  adanya  warga  pendukung  salah  satu  calon  dengan  sengaja mengumpulkan  surat  panggilan  di  dalam  TPS  sehingga  menghambat  jalannya  proses pemilihan;
g. Panitia  menjelaskan  bahwa  tidak  mengakui  adanya  penambahan  pemilih  dari  luar  Desa Pattallassang dan kalau ada silahkan dibuktikan oleh penggugat
h. Panitia tidak tahu menahu tentang penambahan bilik suara dan kotak suara dari 3 menjadi 4 dan itu adalah inisiatif Panitia Kabupaten
i. Panitia  mengakui  adanya  intervensi  oleh  salah  satu  calon  dan  pendukungnya  sehingga pelaksanaan pemilihan terganggu
j. Panitia  tidak  bisa  menjelaskan  adanya  tambahan  pemilih  sebanyak  5  orang  diluar kesepakatan calon sehingga menjadi 20 orang pemilih dari 15 yang disepakati;
k. Terbukti adanya laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E-voting yang sering  dijumpai  pemilih  ganda  pada  layar  monitor  satu  pasangan  calon  saja,  sehingga seringkali terjadi error pada alat tesebut.
Pengakuan  dari  panitia  sebagaaiaman  disebut  dalam  poin  4,5,6,7,10,11,  dan  12  serta kesimpulan BPD merupakan bentuk pencederaan terhadap rasa keadilan serta kejujuran yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara yang kedepannya bisa menjadi preseden  buruk  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  berikutnya  dan  bisa menimbulakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala desa, selain itu tindakan BPD yang tidak membuat berita acara tertulis hasil pilkades memberikan gambaran
jika  ada  yang  salah  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  desa  Pattalassang,  oleh karena  itu  majelis  hakim  berpendapat  pelaksaanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa Patallasang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi rasa kejujuran dan keadilan. 5
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut  bahwa  bentuk-bentuk  pelanggran  dalam Pemilihan Kepala Desa  yang ada di Desa Pattallassang sangat bertentangan dengang hukum dan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil dan rahasia.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023
Proses  penyelesaikan  sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallasang    dilakukan mulai pada  tahap  yang  bersifat  administrasi  dalam  bentuk  keberatan  maupun  upaya  hukum  ke Pangadilan Tata Usaha Negara Makassar.
Dalam  hal  proses  penyelesaian  sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang, Muhammad  Subair  mengatakan  bahwa  sehari  setelah  pemungutan  suara,  yaitu  pada  hari kamis 12 oktober 2017 Muhammad subair dan timnya melaporkan pelanggaran  yang terjadi dalam pilkades di desa pattallassang kepada yang berhak  menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dalam hal ini bupati bantaeng melalui badan permusyawaratan desa (BPD) untuk di lanjutkan ke tim fasiltasi pemilihan kepala desa/ atau panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan  dan  di  lanjutkan  pelaporannya  ke  Tim  Fasilitasi  Pemilihan/  Panitia  Pemilihan Kepala  Desa  Tingkat  Kabupaten,  untuk  mengklarifikasi  kebenaran  terjadinya  pelanggaran yang terjadi dalam Pemillihan Kepala Desa Pattallasang tahun 2017. Selanjutnya pada tanggal 19  Oktober  2017  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  Tingkat  Kabupaten  menghadirkan    pihak yang bersangkutan di ruang pola di kantor Bupati Bantaeng  dalam hal ini adalah para calon Kepala Desa Pattalassang tahun 2017 (Andi Subai nomor urut 1 dan Subhan nomor urut 2), BPD,  Panitia  Penyelenggara  Pemilihan.  Para  Saksi,  dan  Camat  Tompobulu,  dalam pengambilan  keterangan  tersebut  sebagai  dasar  pemutusan  hasil  penyelasaian  sengketa pilkades di Desa Pattallasang.
Pada  tanggal  8  desember  2017  bupati  bantaeng  mengeluarkan  keputusan  Nomor 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan memutuskan:
5 Lihat halam 69 Putusan tata usaha negara Makassar  No. 02/G/2018/PTUN.Mks
1.   Penetapan  penyelesaian  perselisihan  pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng  tahun  2017  dengan  menyatakan  menolak  permohonan penggugat  atas  nama  Muhammad  Subair,  S.H.  sebagai  calon  nomor  urut  satu  dan  atas nama Andi Baharudding Karaeng Cacing sebagai saksi nomor urut 1;
2.   Mengesahkan  hasil  penghitungan  suara  elektronik  pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng  sesuai  rekapitulasi  peerolehan  suara pemilihan  kepala  desa  metode  e-Voting  yang  di  tanda  tangani  oleh  Ketua  Panitia  dan masing-masing calon pada tanggal 11 oktober 2017.
3.   Mengesahkan  saudara  Subhan  sebagai  Calon  Kepala  Desa  terpilih  berdasarkan  hasil perolehan  suara  terbanyak  pada    Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang  Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tanggal 11 Oktober 2017.
Penyelesaian  secara  administrasi  yang  adukan  oleh  Calon  Kepala  Desa  Muhamad Subahir  kepada  Bupati  Bantaeng  tidak  memuaskan  pihak  yang  mengadu  karena  putusan tersebut  dalam  No.  140/599/XII/2017  Tentang  Penetapan  Penyelasaian  Perselisihan  Hasil Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang  Kec.  Tampabulu  Kab.  Bantaeng  Tahun  2017,  yang dalam  ketetapannya  pada  bagaian  ketiga  menyatakan  bahwa  mengesahan  saudara  Subhan sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil prolehan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala  Desa  Pattallassang  Kec.  Tompobulu  Kab.  Bantaeng. 6 Dalam  keputusan  ini  pihak pengadu  dalam  hal  ini  Muhammad  Subahir  tidak  menerima  keputusan  Bupati  Bantaeng sehingga  pengadu  melanjutkan  dalam  proses  hukum  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Makassar.
Selanjutnya pada tangga 9 desember 2017 Bupati Bantaeng mengeluarkan Keputusan Bupati  Nomor  140/600/XII/2017  Tentang  Pemberhentian  Pejabat  Kepala  Desa  Pattallassang Dan  Pelantikan  Kepala  Desa  Terpilih  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa    Pattallassang Kecamatan  Tompobulu  Kabupateng  Bantaeng  Periode  2017-2023.    Keputusan  Bupati  ini adalah  salah  satu  objek  gugatan  lebih  lanjut  yang  dilakukan  melalui  Peradilan  Tata  Usaha Negara Makassar.
Muhammad  Subahir  lebih  lanjut  mengambil  upaya  hukum  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dengan  objek  gugatan  Keputusan  Bupati  nomor  140/600/XII/2017  Tentang Pemberhentian  Pejabat  Kepala  Desa  Pattallassang  Dan  Pelantikan  Kepala  Desa  Terpilih Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa    Pattallassang  Kecamatan  Tompobulu  Kabupateng  Bantaeng
6 Keputusan Bupati Bantaeng No. 140/559/XII/2017 2017 Tentang Penetapan Penyelasaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017
Periode  2017-2023,  dengan  nomor  perkara  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  No. 02/G/2018/PTUN.Mks dengan dalil gugatan penggugat antara lain yaitu: 7
1.   Bahwa  tergugat  menerbitkan  objek  sengketa  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana dalam  Peraturan  Bupati  No.  15  Tahun  2015tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa;
2.   Bahwa  pemilih  yang  menggunkan  hak  pilihnya  lebih  dari  satu  kali  dengan  tujuan untuk memenangkan calon kepala desa No. urut 2 yaitu Subhan;
3.   Ada beberapa pemilih yang didatangkan dari luar wilayah desa Pattallassang yang ikut memilih di Desa Pattallassang;
4.   Ada  pemilih  yang  belum  cukup  umur  17  tahun  ikut  memilih  karena  pemilih  yang belum cukup umur adalah kemenakan dari calon kepala desa No. urut 2 (Subhan);
5.   Adanya  upaya  yang  dilakkan  oleh  tim  pemenangan  calon  kepala  desa  no.  urut  2 (subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih dengan cara mendampingi pemilih masuk memilih di bilik suara;
6.   Bahwa tim pendukung calon kepala desa no. urut 2 (Subhan) memaksakan kehendak, mengintervensi Panitia Pemilihan dan melakukan keributan dan kekacauan sehinggah proses  pelaksanaan  pemungutan  suara  Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang  Tahun 2017 tidak berjalan dengan tertib, teratur dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalil  gugatan  tersebut  diatas  sebagai  dasar  dalam  menggugat  Keputusan  Bupati Bantaeng di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dan adapun tuntutan penggugat yaitu:
1.   Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2.   Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian  Pejabat  Kepala  Desa  Pattallassang  dan  Pelantikan  Kepala  Desa Terpilih  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa    Pattallassang  Kecamatan  Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023.
3.   Mewajibkan  tergugat  untuk  mencabut  Keputusan  Bupati  Nomor  140/600/XII/2017 Tentang  Pemberhentian  Pejabat  Kepala  Desa  Pattallassang  dan  Pelantikan  Kepala Desa  Terpilih  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa    Pattallassang  Kecamatan  Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023.
7 Putusan Tata Usaha Negara Makassar  No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 4-5

## KESIMPULAN
1.   Pelanggarang  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  desa  pattallassang  kecamatan tompobulu  kabupaten  bantang  tahun  2017  adalah  pelanggaran  pemilih  cacat  mental, pemilih ganda, dan intimidasi terhadap panitia pelaksana pilkades.
2.   Penyelesaian  sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten  Bantaeng  Tahun  2017  sesuai  dengang  regulasi  yang  yang  mengatur  tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa  dengan tahap mulai dari  bentuk keberatan terhadap  pemerintah  daerah  (bupati)  maupun  upaya  hukum  peradilan  di  peradilan  tata usaha Negara Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Dan Terjemahanya, CV Diponegor, 2010
Andika,  Rahmat,  Ahkam  Jayadi,  And  Andi  Syafriani.  "Analisis  Pelaksanaan  Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah Di Kabupaten Majene.
A.Mukthie Fadjar. Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demograsi, jatim,2013
Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, Bandung; pustaka setia, 2015
Dede  Mariana  &  Carolina  Paskarina, Demograsi  &  Politik  Desentralisasi, Bandung;  Graha Ilmu, 2009
H.A.W    Widjaja, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonoomi  Asli,  Bulat  dan  Utuh ,  surabaya; grapindo, 2001
Hanif  Nurcholis,  Pertumbuhan dan  Penyelenggaran  Pemerintahan  Desa ,  Jakarta;  Erlangga,
2011
Jimly Asshiddiqie., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009
Jumadi, Memahami  Konsep  Konstitusionalisme  Indonesia ,  (Universitas  Islam  Negeri  (Uin) Alauddin Makassar. 2016
Keputusan  Bupati  Bantaeng  No.  140/559/XII/2017  2017  Tentang  Penetapan  Penyelasaian Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  Pattallassang  Kec.  Tampabulu  Kab. Bantaeng Tahun 2017
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Asmar, A. R., Nurdin, R.,  Arbani, T. S., Syam,  F.,  Fuady, M.  I. N., &  Lukita,  F. H. (2021).
The  Patterns  and  Influences  of  Women's  Legislative  in  Simultaneously  General Elections in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 912- 920.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.