Analisis Yuridis Pemberantasan Gelap Narkotika di Perbatasan Wilayah Kepri (Studi Penelitian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)
Abdul Mitun 1 Laily Washliati 2 Sayid Fadhil 3 Erniyanti 4 Soerya Respationo 5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3,4,5
Email: abdul.mitun94@gmail.com 1 laily.w14@gmail.com 2 sayidfadhil64@gmail.com 3 erniyanti@univbatam.ac.id 4 romo.soerya@gmail.com 5

## Abstrak
Pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri atau wilayah maritim yang berhubungan dengan jalur laut mempunyai prospek tinggi untuk meluasnya kejahatan narkotika yang bersifat lintas batas negara. Untuk menanggulangi tindak pidana penyeludupan narkotika dari luar negri ke negara Indonesia melalui jalur laut Kepri maka direktorat reserse narkoba Polda Kepri melakukan upaya-upaya pencegahan secara mendalam melalui evaluasi jalur lintas peredaran narkotika atau yang bias dikenal jalur tikus agar meminimalisir dan mengurangi tingkat penyeludupan narkotika lintas negara di wilayah Kepri. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana pengaturan pemberantasan gelap narkotika di  perbatasan  wilayah  Kepri,  Bagaimana  implementasi,  kendala  dan  solusi  terhadap  optimalisasi pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri, dan bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan  dalam  pemberantasan  gelap  narkotika  di  perbatasan  wilayah  Kepri  (Studi  Penelitian  di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri (studi penelitian direktorat reserse narkoba polda kepri) sudah berjalan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  satuan  reserse,  untuk  kendala  yang  dihadapi    dari  sisi infrastruktur dan transportasi sehingga di harapkan lebih di tingkatkan kembali untuk proses lapangan agar berjalan dengan maksimal.
Kata Kunci: Pemberantasan Gelap Narkotika, Pemberantasan Wilayah Kepri, Narkotika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  hukum  sebagai  perangkat  dalam  mengatur  kekuasaan  menjadikan keterbatasan  terhadap  penguasa  dalam  menjalankan  kekuasaannya  sesuai  dengan  yang tetapkan  dalam  perangkat  hukum.  Keseimbangan  dalam  menjalankan  kekuasaan  dengan pembatasan melalui norma hukum sebagai bentuk peran serta rakyat yang ikut menjalankan fungsi negara melalui pengawasan dalam bentuk penciptaan ruang hukum tersebut. Ada dua macam  karakteristik  negara  sebagai  suatu  bentuk  pergaulan  hidup  yang  tidak  dimiliki  oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, yaitu Negara memiliki kekuasaan yang elbih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya dan Negara memiliki kedudukan yang  lebih  tinggi  daripada  bentuk-bentuk  pergaulan  hidup lainnya.  Hubungan  internasional yang bersifat aturan mengenai batas – batas wilayah yang menjadi teritorial kedaulatan suatu Negara  merupakan  masalah  yang  sangat  penting  terlebih  lagi  terhadap  Negara  yang  secara geografis  berbentuk  kepulauan  salah  satunya  adalah  Indonesia.  Hal  ini  menyangkut  sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara kepulauan, keamanan serta pengaturan alur lintas laut sebagai pembatas antara zona territorial dan zonal internasional. Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan sudah diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982 sudah terlaksana dengan baik, seperti pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan  landasan  kontinen  seperti  yang  dikehendaki.  Wilayah  maritim  atau  jalur  laut  ini
merupakan  jalur  yang mempunyai prospek  tinggi  untuk  meluaskan  kejahatan,  yang  bersifat lintas batas negara.
Hukum  pidana  tidak  hanya  berhubungan  dengan  penentuan  suatu  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, kapan orang yang melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi pidana, dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga  bagaimana  pelaksanaan  pidana  yang  telah  dijatuhkan  kepada  orang  itu,  Salah  satu peristiwa  hukum  adalah  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  khususnya  Ditresnarkoba  Polda Kepri  menggagalkan  penyelundupan  26  kilogram  sabu  asal  Malaysia  dengan  tujuan Tembilahan,  Indragiri  Hilir,  Riau,  dan  Palembang,  Sumatera  Selatan  membawa  25  bungkus sabu  yang  dikemas  dalam  bungkus  teh  China  dengan  speed  boat. Sabu  tersebut  merupakan milik bandar yang merupakan warga Malaysia disuruh untuk mengirimkan sabu tersebut ke Tembilahan,  Riau  dan  Palembang.  Guna  menanggulangi  tindak  pidana  penyelundupan narkotika dari luar negeri ke negara Indonesia melalui jalur perairan Kepulauan Riau narkotika maka  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  melakukan  upaya  –  upaya  pencegahan  secara mendalam  melalui  evaluasi  jalur  –  jalur  lintas  peredaran  narkotika  baik  jalur  resmi  lintas Negara  dan  provinsi  maupun  jalur  tidak  resmi  yang  disebut  juga  jalur  tikus.  Agar  dapat meminimalisir kejahatan tersebut. Rumusan Masalah: Bagaimana pengaturan pemberantasan gelap  narkotika  di  perbatasan  wilayah  Kepri?  Bagaimana  implementasi,  kendala  dan  solusi terhadap optimalisasi pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri? Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan dalam pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang menggambarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam obyek penelitian. Permasalahan dalam  obyek  penelitian  ini  berupa  kebijakan  rehabilitas  terhadap  pengguna  narkotika. Penelitian  ini  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis normative. Penelitian hokum normative merupakan peneltiian hokum sebagai norma. bahwa penelitian  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif,  yang  didukung  dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis/ empiris.

## Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data
1. Bahan Hukum Primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika,  Lembaran  Berita  Negara  Nomor  143,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inodesia, Lembaran Berita Negara Nomor 2,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 6  Tahun 1996  tentang  Perairan  Indonesia, Lembaran  Berita  Negara  Nomor  73  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, Lembaran Berita Negara Nomor 71.
2. Bahan  Hukum  Skunder.  Yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, terdiri dari Hasil-hasil penelitian, Jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang  berkaitan  dengan  penulisan  hukum,  Buku-buku  mengenai  Kejahatan  Narkotika  dan Hukum dan Artikel-artikel di surat kabar, majalah dan media Internet.
3. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum

## Analisis Data
Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan digunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data dimulai secara menyeluruh dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terungkap dari  hasil  penelitian,  menganalisis  sesuai  dengan  masalah  yang  diangkat  berdasarkan pemikiran  deduktif  yang  sesuai  rasio  sehingga  akan  sampai  pada  suatu  kesimpulan  yang diharapkan dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Hasil analisis secara deduksi dan induksi akan diinterpretasikan sesuai pokok pembahasannya, sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  obyektif  dan  lugas  sebagai  jawaban  dari permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaturan Pemberantasan Gelap Narkotik Di Perbatasan Wilayah Kepri
Di  Indonesia  sejak  adanya  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika, penggunaan  resmi  narkotika  adalah  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  penelitian  ilmiah, penggunaan  narkotika  tersebut  diatas  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-undang  Narkotika. Penggunaann terhadap narkotika terdiri atas berbagai bentuk jenis-jenis didalamnya seperti ganja atau mariyuan, candu atau opium, Pepper Uppers , cocaine, heroin, dan morfin. Hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai Ultimatum Remidium atau upaya terakhir yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat untuk suatu tindak pidana yang dimaksud. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  15  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan,  hilangnya  rasa,  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan. Dari jenis masalah sosial inilah sehingga menimbulkan faktor yang menjadi pemicu dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba faktor individu, lingkungan, sekolah dan teman sebaya.
Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski  ada  beberapa  jenis  yang  diperbolehkan  dipakai  untuk  keperluan  pengobatan,  namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Menurunnya Tingkat Kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat  tubuh  terlalu  rileks  sehingga  kesadaran  berkurang  drastis.  Beberapa  kasus  si pemakai  tidur  terus  dan  tidak  bangun-bangun.  Hilangnya  20  kesadaran  tersebut  membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Rencana Strategis Badan  Narkotika  Nasional,  upaya  memini  mimalisir  peredaran  narkoba  dapat  dilakukan dengan  bekerjasama  dengan  instansi  dan  lembaga  terkait,  lembaga  swadaya  masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.
Dengan  melakukan  kegiatan  seperti  kampanye  anti  peyalah  gunaan  narkoba.  Upaya Mengawasi, Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat pengawasan dan pengendalian  adalah  program  preventif  yang  menjadi  tugas  aparat  terkait,  seperti  polisi, Departemen  Kesehatan,  Balai  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (POM),  Imigrasi,  Bea  Cukai, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  sebagainya.  Upaya  premitif  adalah  upaya  pencegahan  yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengansasaran  untuk  memengaruhi  faktor-faktor  penyebab  pendorong  dan  faktor  keluar. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan bebas dari segala ancaman narkoba.

## Implementasi,  Kendala  Dan  Solusi  Terhadap  Optimalisasi  Pemberantasan  Gelap Narkotika di Wilayah Kepri
Penciptaan  keamanan  regional  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  dari  Asean  dalam menunjang  interaksi  kerjasama  antar  negara  di  Asean  dimana  Asean  memiliki  banyak permasalahan  territorial  yang  secara  luas  mencakup  keamanan  bersama,  dari  ancaman tradisional menuju non tradisional. Dengan semakin meluasnya arus global, yang membawa berbagai  dampak  dari  konsekuensi  terbukanya  batas  negara,  menjadikan  regional  Asia tenggara  merapatkan  diri  untuk  mengantisipasi  ancaman  yang  datang.  Dari  arus  globalisasi tersebut.  Keamanan  non-traditional  melingkupi  segala  aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi, politik yang dapat memberi efek negatif bagi keamanan bangsa dan negara. karena kemanan non traditional bersifat multidimensional tidak hanya ancaman militer saja. dan tidak hanya pada satu persoalan namun berbagai macam persoalan. seperti diketahui bahwa kawasan Asia tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan dan batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Upaya perdamaian dan Stabilitas kawasan terutama dalam tindak pidana  merupakan  peraturan  yang  mengatur  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan serta mempunyai sanksi apabila dilakukan. Hal ini dapat  dilihat  dengan  digunakannya  dan  dibutuhkannya  candu  sebagai  obat  mulai  puluhan tahun yang lalu, bahkan kebutuhan tersebut menunjukkan grafik meningkat. Hukum pidana seharusnya  diterapkan  sebagai Ultimatum  Remidium atau  upaya  terakhir  yang  dianggap melukai rasa keadilan masyarakat untuk suatu tindak pidana yang dimaksud. Sejalan kondisi inipada  dasarnya  guna  meningkatkan  upaya  penegakan  hukum  paling  tepat  jika  ditujukan kepada para pengedar besar maupun pemasok narkotika secara illegal dan bukan diarahkan kepada  kriminal  kecil  seperti  penyalahguna  narkotika.  Namun  tidak  sedikit  juga  pemuda- pemudi di Kepri menerima informasi negatif yang sering mereka dapatkan. Bisa kita lihat saat sekarang ini jumlah pengunjung yang datang ke diskotik, pub ataupun café-café kebanyakan dari pemuda-pemudi.
Pencegahan yang sedang berjalan yaitu dengan cara memberikan pengetahuan sejak dini atas bahayanya narkotika dengan cara mengujungi sekolah-sekolah di Kepri. Kemudian terkait jumlah  kasus  tindak  pidana  narkotika  untuk  Kota  Batam  bermuara  langsung  ke  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Kepulauan  Riau  (selanjutnya  disebut  BNNP  KEPRI),  dan Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  (selanjutnya  disebut  POLDA  KEPRI).  Dalam  penanganan kasus  tindak  pidana  narkotika  tersebut  berdasarkan  tahun  penanganan.  Dalam  penanganan kasus  tindak  pidana  narkotika  tersebut  tidak  melihat  berapa  jumlah  kasus  tindak  pidana narkotika tersebut, akan tetapi melihat kepada jumlah barang bukti yang di berhasil ditangkap. ), maka dalam hal ini yang berwenang didalam tindak pidana kejahatan narkotika yaitu BNN dan POLRI berwenang atas penyelidikan, penangkapan serta penahanan, Kejaksaan berwenang dalam proses penuntutan di pengadilan, serta  Hakim dipengadilan berwenang menjatuhkan hukuman  pidana  bagi  para  tindak  pidana  kejahatan  narkotika.  Lalu  pidana  itu  dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Berikut ialah beberapa  studi  kasus  mengenai  tindak  pidana  narkotika  di  polresta  barelang  yang  akan dijadikan bahan penelitian, Berkas Perkara Kasus Narkotika oleh Abdul Kadir Alias Kadir bin Yakob, dan sdr. M. Jalaludin Als Jalal Bin Imus Khaidir.

## Upaya  Pengawasan  Yang  Dilakukan  Dalam  Pemberantasan  Gelap  Narkotika  di Perbatasan Wilayah Kepri (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)
Sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  konsideran  Undang-undang  Narkotika,  bahwa ketersediaan  Narkotika  jenis  tertentu  yang  sangat  dibutuhkan  sebagai  obat  dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter
secara  tepat  dan  ketat  maka  harus  dilakukan  tindakan  pencegahan  dan  pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam lingkungan keluarga dapat  membuat  orang  tua  mereka  cemas  serta  terjadi  perselisihan.  Dalam  lingkungan pergaulan  seorang  pecandu  narkotika  dapat  mempengaruhi  teman-teman  bergaul  mereka untuk  mencoba  merasakan  yang  namanya  narkotika,  sedangkan  di  dalam  masyarakat terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  dapat  menimbulkan  kecemasan  dan  rasa  takut  bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan.
Kejahatan  tersebut  dapat  berupa  pencurian,  perampokan,  pemerasan  dan  bahkan pembunuhan.  Setelah  mendapatkan  informasi-informasi  tersebut  maka  diadakanlah  teknik yang  kedua  yaitu  merupakan  usaha  Kepolisian  untuk  merencanakan  adanya  tindak  pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tingkat perbandingan pecandu narkoba yang cukup kecil ini merupakan kondisi yang cukup menggembirakan tetapi pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba harus tetap ditingkatkan karena usaha-usaha pencegahan  baik  preventif  maupun  represif  yang  tidak  dilaksanakan  secara  kontinyu  akan memberikan kesempatan bagi berkembangnya pecandu narkoba di wilayah Negara Republik Indonesia  semakin  bertambah.  Penahanan  itu  pada  adasarnya  merupakan  kegiatan  yang melanggar HAM karena merupakan tindakan perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga hanya dapat dilakukan apabila berstatus sebagi tersangka atau terdakwa.
Wewenang  melakukan  penahanan  bukan  hanya  kewenangan  penyidik  saja,  peradilan, seperti pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tingkat persidangan oleh Majelis  hakim  dengan  penetapannya.  Dalam  penahanan  terdapat  prinsip  hukum  perbatasan jangka  waktu  penahanan  agar  pelaksanaannya  tidak  semena-mena,  setip  institusi  penegak hukum  diberikan  kewenangan  melakukan  penahanan  yang  tidak  dapat  dilenturkan  dengan dalih  apapun.  Terhadap  instansi  yang  lalai  dan  mempermainkan  penaganan  maka tersangka/terdakwa  dapat  mengajukan  peradilan  dengan  disertai  tuntutan  ganti  kerugian. Prinsip perpanjangan penahanan dan permintaan perpanjangan penahanan dan permintaan perpanjangan  penahanan  juga  mempunyai  waktu  terbatas,  pada  setiap  tingkat  dan  instansi hanya dapat dimintakan perpanjangan penahanan sekali saja.

## KESIMPULAN
Pada  pernyataan  pemberantasan  gelap  narkotika  di  wilayah  Kepri  (studi  penelitian direktorat reserse narkoba polda kepri) agar lebih giat lagi pada tahapan sosialisasi terutama kepada remaja yang menuju dewasa dan orang dewasa agar lebih memahami dampak yang di dapatkan jika menggunakan barang terlarang tersebut dan melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian  disarankan  juga  agar  pemberantasan  narkotika  di  wilayah  kepri  lebih  aktif dilakukannya  patroli  agar  para  pelaku  tindak  pidana  tidak  menjadi  lintas  perdagangan narkotika.  Agar  solusi  yang  ditemukan  sebagai  pencegahan  kasus  tindak  pidana  narkotika untuk kota Batam yang bermuara langsung ke badan narkotika nasional Provindi Kepulauan Riau  diberikan  fasilitas  pendukung  yang  lebih  mendukung  seperti  sarana  prasarana  yang digunakan untuk patroli kendala yang dihadapi disarankan diatasi dengan cara memberikan dorongan kemampuan fisik dan mental, guna menghadapi para pelaku tindak pidana. Untuk mengatasi  kendala  yang  dihadapi  diharapkan  para  aparat  penegak  hukum  dan  tokoh masyarakat bekerjasama dengan pemuka agama untuk memberikan pengumuman sosialisasi untuk mengurangi penggunaan narkotika. Solusinya pemerintahan menyiapkan anggaran yang lebih  memadai untuk memberantas narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak  agung  banyu  perwita  &  Yanyan  mochamad  yani,  2016, Pengantar  Ilmu  Hubungan International “, PT. Rosda. Bandung.
Apandi Yusuf, 2010. Katakan Tidak Pada Narkoba. Bandung:Simbiosa Rekatama Media. Arinanto, Satya, 2018, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , cetakan ke tiga, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. C.Maya Indah, Op.Cit, Halaman 112 Dewan Kelautan Indonesia, 2018, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional  (Unclos  1982)  Di  Indonesia ,  Departemen  Kelautan  Dan  Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta.
Dr.Budi  Pramono,Drs.,  S.H.,M.H.,  2021,  Penegakan  Hukum  di  Perairan  Indonesia.  Scopindo Media Pusakata:Surabaya, hlm101.
Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia:Bandung,2012, hlm28.
G.SetyaNugraha,R.Maulinaf, KamusBesarBahasaIndonesia, Surabaya, hlm.145 HR, Ridwan, 2020, Hukum Administrasi Negara , PT. Rajagrfindo Persada, Jakarta. Huda.  Ni’matul,  2018, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Judicial  Review ,  UII  Press,  cetakan pertama, Yogyakarta.
Idham, 2019, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persfektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan , Alumni, Bandung. InuKencanaSyafiie, Pengantari lmu pemerintahan, Jakarta.
Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem PemerintahanDaerahDi Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kusumaatmadja dkk, Mochtar, 2013, Pengantar Hukum Internasional , PT Alumni, Bandung. Muhammad,  Abdulkadir,  2020, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Cet.1,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26
Op.Cit, Kasat Resnarkoba Polres, AKP Arius Zega, S.H., M.H
Petunjuk  Lapangan,  Nomor01.  Pol.  Juklap/04/VIII/  1983,Taktik  dan  teknik  pembelian narkotika dan psikotropika.
Philipus  M.  Hadjon,  Penataan  Hukum  Administrasi,  Fakultas  Hukum  Unair,  Surabaya,
1998.hlm.2.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta,2003, hlm.74- Semiawan, Conny R. 2020, Metode Penelitian Kualitatif . Grasindo. Jakarta.
Setya  Retnami.  Makalah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,  Jakarta  :  KantorMenteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8
SF.  Marbun,  Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.
Starke J.G, 2020, Pengantar Hukum Internasional , Sinar Grafika, Jakarta.
Suharsimi,  Arikunto.  2016, Metodelogi  Penelitian .  Bina  Aksara.  Yogyakarta.  Yanyan,  yani, Mochamad  dan  Perwita  Banyu,  2016  “ Pengantar  Ilmu  hubungan  International ”,  PT. Remaja rosdakarya, Bandung.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika Pasal 28