## ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMKM TIDAK MENERAPKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP
(STUDI KASUS PADA DUSUN KEREP, KELURAHAN PANJANG, KECAMATAN AMBARAWA)
Melinda Dwi Lestari *
Universitas PGRI Yogyakarta *email: melindadwi.0531@gmail.com
ABSTRACT INFO ARTIKEL
Knowledge  of  the  preparation  of  financial  reports  according  to accounting standards is very important for SMEs. This research was  conducted  to  determine  the  condition  of  SMEs  in  the  area; knowing  the  factors  that  influence  business  actors  not  to  apply accounting  depreciation,  knowing  what  obstacles  will  be experienced when applying these compilations. This study used a qualitative approach with SMEs Kerep Hamlet, Panjang Village, Ambarawa  District,  Semarang  Regency  as  a  research  medium. The way the data is collected is by interview and observation. The result  of  this  study  indicates  that  SMEs  in  these  areas  have  not implemented  the  preparation  of  reports  according  to  existing standards. They think that it will be complicated if implemented. Business actors say that their average education is low and there is now socialization from the government which is also an obstacle in preparing standardized accounting reports. Apart from that, the perpetrators  also  did  not  take  full  advantage  of  the  technology, which was also a trigger for SMEs Kerep Village to not implement financial reporting according to SAK ETAP.
Diterima: 25 Desember 2020 Direview: 18 Januari 2021 Disetujui: 5 Maret 2021 Terbit: 30 Juni 2021 Keywords:
preparation of financial reports, SMEs, SAK ETAP

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha perdagangan yang memiliki anggota banyak dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  berarti  terhadap  perekonomian  di Indonesia. UMKM dijadikan sebagai sektor penyedia lapangan pekerjaan terbanyak dengan modal yang kecil sehingga masyarakat menengah kebawah dapat berinvestasi. Bersumber pada informasi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2018 mencapai 61,07 persen menuju 70 persen. Dari jumlah tersebut, sektor  mikro  menyumbangkan  37,77  persen, ( www.depkop.go.id ) .  Pada  tahun  2017  jumlah  unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara.
Pada dasarnya UMKM mempunyai peluang yang sangat besar di dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah baik itu daerah atau pusat. Pemerintah dalam pendanaan untuk mengembangkan
para pelaku usaha di salurkan melalui sebagian program diantaranya KUR dan UMI. Dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM
Desa Gembongsari  Kecamatan Kalipuro  Kabupaten Banyuwangi” yang  mengutip  dari buku (Basri  dan  Nugroho,  2009)  menyatakan  dengan  terdapatnya  KUR  diharapkan  para  pelaku  usaha memperoleh solusi untuk bantuan modal dengan sistem perbankan sebab banyaknya hambatan yang dirasakan dalam memperoleh dana untuk memajukan usahanya. Pada prakteknya realisasi KUR ini jauh dari sasaran karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur masih berhati- hati dalam penyaluran kredit. Terkait dengan para pelaku UMKM tidak mampu memberikan informasi mengenai keadaan usahanya sehingga membuat informasi bulletin tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).
Tidak hanya itu, tak sedikit pula para pelaku UMKM merasa kesusahan di dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya  pendidikan  rendah  dan  kurangnya  pengetahuan  mengenai  SAK.  Satyo  (2005)  pula berkomentar  bahwa  hal  ini  dapat  terjadi  karena  tidak  adanya  peraturan  yang  mengharuskan  para pelaku  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Sampai  saat  ini  banyak  keuangan  di  UMKM  yang mengalami ketidakjelasan karena kondisi pembukuan yang kacau. Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk menanggulangi permasalahan ini dan kosistensi dalam SAK juga terwujud.
Sebenarnya  Dewan  Standar  Akuntansi  (DSAK)  pada  tahun  2009  telah  meresmikan  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP berlaku efisien pada 1 Februari 2011 tetapi penerapannya lebih dini pada 1 Januari 2011. SAK ETAP bertujuan untuk menghasilkan fleksibelitas serta memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan bantuan dana. Perihal  ini  diterapkan  pada  entitas  yang  tidak  mempunyai  akuntabilitas  dan  membuat  laporan keuangan yang bertujuan untuk universal (IAI, 2016).
Dusun Kerep Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dikenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya merupakan pelaku UMKM. Daerah ini memiliki wisata tempat doa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan ke Negara Tetangga. Di desa ini juga didukung dengan keadaan  alam  yang  sangat  sejuk  dan  indah  sehingga  memanjakan  mata  pengunjung.  Dari  situlah masyarakat yang dulunya bekerja sebagai pegawai pabrik kini bergeser keusaha rumah tangga sampai ke industri menengah. Entah itu sebagai pemilik usaha ataupun hanya sebagai karyawan. Tak sedikit masyarakat  sekitar  juga  mulai  memproduksi  barang-  barang  bahkan  makanan  untuk  menaikkan pendapatan mereka.
Semakin kesini semakin banyak pula permintaan akan produk- produk lokal itu meskipun itu semua bukan asli dari daerah situ melainkan juga daerah sekitar wisata tersebut. Disisi lain UMKM di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan suntikan dana. Biasanya perbankan mau memberikan bantuan modal apabila UMKM tersebut  telah berkembang dengan baik  dan memiliki pembukuan  yang  jelas.  Maka  dari  itu,  tak  sedikit  pelaku  UMKM  melakukan  peminjaman  kepada bank- bank secara mandiri untuk menguatkan modal mereka. Jika melalui perbankan yang disediakan UMKM mereka tidak bisa karena hanya beberapa orang yang melakukan pembukuan itupun hanya sederhana dan tidak sesuai standar.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1) (Kurniawansyah, 2016)mengetahui kondisi UMKM di Dusun tersebut; (2) mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi para pelaku UMKM tidak melakukan penyusunan keuangan sesuai standar; (3) mengetahui  kendala  apa  yang  dialami  apabila  menetapkan  SAK  ETAP;  dan  (4)  mengetahui bagaimana kemajuan UMKM tersebut bila menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## SAK ETAP
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  dimaksudkan  untuk
digunakan untuk entitas usaha tanpa akuntabilitas publik dengan penerbitan laporan keuangan yang umum  untuk  pengguna  eksternal  (IAI,  2016).  Pelaksanaan  SAK  ETAP  bertujuan  untuk mempermudah para pelaku usaha kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar  yang  ada.  Sehingga  para  pelaku  UMKM  merasa  mudah,  sederhana  serta  merasa  tidak terbebani akan aturan yang ada.

## Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Bersumber dari pendapat Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM dikelompokkan  kedalam empat sektor yaitu rumah tangga serta sebagian jenis industri yang ada (Budiarto Rachmawan, dkk, 2015). Undang- Undang nomor 9 tahun 1995 usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur  dalam  undang-  undang  ini.  Sedangkan  usaha  menengah  dan  usaha  besar  adalah  kegiatan ekkonomi yang mempunyai  kriteria kekayaan bersih  atau  hasil penjualan  tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. Menurut Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 5 ayat (1) kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
c. Milik Warga Negara Indonesia
d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
e. Usaha Menengah atau Usaha Besar;
f. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

## Laporan Keuangan
Menurut  IAI  pada  ED  SAK  ETAP  (2016)  tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  membuat laporan keuangan yang berguna untuk kebutuhan informasi pengguna eksternal.  Sedangkan menurut IAI bersumber pada PSAK I laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan secara terstruktur dan sesuai dengan entitas keuangan yang ada. Komponen laporan keuangan  tersebut meliputi laporan laba- rugi, arus kas, ekuitas, liabilitas serta pendapatan dan beban yang tercantum didalamnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang  cenderung  menggunakan  analisis  dan  bersifat  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  ini berbeda  dengan  kuantitafif,  metode  ini  biasanya  dilakukan  apabila  jumlah  narasumber  terbatas. Dengan  menggunakan  populasi  UMKM  Dusun  Kerep  Kelurahan  Panjang  Kecamatan  Ambarawa Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan sampel para pekerja dan pemilik usaha di sekitar tempat  tersebut.  Teknik  pengumpulan  informasi  yang  digunakan  ialah  dengan  metode  wawancara dan observasi. Dengan metode observasi data yang didapatkan lebih tepat, akurat, bersifat objektif dan  data  yang  didapatkan  bisa  dipertanggungjawabkan.  Metode  wawancara  dipilih  karena  untuk melengkapi data yang didapatkan dari metode observasi serta untuk mendapatkan informasi utama dari  orang  pertama.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tirangulasi sumber  data.  Menurut  Denzin  (970)  triangulasi  data  dapat  menyelamatkan  dari  prasangka  yang bersumber dari sumber, teori, peneliti tunggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  memperoleh  data  bahwa  narasumber  memberikan diskripsi sebagai berikut. Sebagian besar para pelaku UMKM di tempat tersebut merupakan rumah tangga dan industri kecil namun tak memungkiri juga adanya industri menengah. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM juga masih rendah dengan perbandingan jenjang SD dengan SMA  atau  yang  lebih  tinggi  sekitar  10:3.  Tidak  hanya  itu,  UMKM  di  daerah  tersebut  rata-  rata dijalankan oleh karyawannya dan pemilik usaha hanya ikut terjun di dalamnya sekitar 40% dan sang
karyawan 60%. Narasumber juga ada yang berpendapat bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP menurutnya membingungkan.
Narasumber  pula  mengatakan  apabila  SAK  ETAP  akan  diterapkan  mungkin  mereka  akan sedikit  hadapi  hambatan  di  dalam  pemahaman  dan  penerapannya  melihat  latar  belakang  jenjang pendidikan  mereka.  Namun  tak  menutup  kemungkinan  apabila  UMKM  di  daerah  tersebut  benar- benar mempraktikkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP akan menjadikannya lebih maju karena mendapatkan suntikan dana dari perbankan yang ditunjuk pemerintah.
Para  narasumber  menyadari  akan  pentingnya  pengetahuan  akuntansi  di  dalam  menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian Evi Linawati (2015) kalau pengetahuan akuntansi sangat pengaruhi mutu laporan keuangan yang disusun oleh pelaku usaha tersebut.
Walaupun  demikian,  dengan  kesadaran  tersebut  para  pelaku  UMKM  belum  pula mempraktikkan  penyusunan  laporan  keuangan  dengan  berbagai  alasan.  UMKM  di  dusun  Kerep memiliki berbagai pendapat antara lain:
a. Pelaku  UMKM  tidak  begitu  membutuhkan  pengetahuan  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan keuangan.  Mereka  dapat  melakukan  pencatatan  dengan  metode  yang  sederhana  dan  dapat dipahami. Pada dasarnya yang mereka catat selama ini hanyalah piutang dagang serta modal yang digunakan.
b. Pencatatan  akuntansi  dianggap  sebagai  beban  tersendiri  oleh  pelaku  UMKM  karena  mereka menganggap hal itu rumit dan membingungkan. Di lain itu, apabila ini diterapkan mereka juga harus meluangkan waktu yang lebih untuk menyusun laporan keuangan.
c. Rata-  rata  latar  belakang  pendidikan  yang  tidak  begitu  tinggi  membuat  para  pelaku  UMKM enggan  mempraktikkan  pencatatan  akuntansi  karena  mereka  takut  tidak  dapat  menyusunnya. Selain itu, tidak adanya sosialisasi mengenai bagaimana metode penyusunan yang sesuai akutansi membuat mereka enggan mempraktikkannya.
Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa keadaan UMKM di daerah tersebut sebenarnya sudah berjalan baik. Hanya saja di dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar  yang  belum  diterapkan.  Meskipun  ada  pemilik  usaha  yang  hanya  menuliskan  di  dalam pembukuan berupa piutang dagang dan pemasukan sehari- hari. Selebihnya mereka tidak melakukan apapun  bahkan  ada  beberapa  usaha  rumah  tangga  yang  tidak  memiliki  laporan  keuangan.  Mereka tidak mempermasalahkan hal ini selagi tidak mempengaruhi keberlangsungan usahanya.
Ada sebagian kasus yang sering dialami oleh pelaku UMKM di daerah tersebut, antara lain: (1) rata- rata karyawan yang bekerja di tempat tersebut kurang begitu menggunakan kecanggihan gadget untuk mencari tahu informasi mengenai akutansi
(2)  kesusahan  mendapatkan  bantuan  tambahan  modal  disebabkan  para  pengusaha  tidak mempunyai  pembukuan  yang  jelas  (3)  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  karyawan  rendah  serta motivasi yang dimiliki untuk maju rendah.
Secara umum UMKM di Dusun Kerep Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang  belum  mempraktikkan  penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  standar  yang  ada.  Hal  ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai standar penyusunan laporan keuangan kepada para pelaku  UMKM.  Ada  sebagian  aspek  yang  melatarbelakangi  hal  tersebut.  Minimnya  pengetahuan akuntansi dari pemilik dan karyawan menjadi salah satu pemicu tidak diterapkannya pembukuan yang baik. Tidak adanya sosialisasi mengenai apa itu pencatatan akuntansi dan bagaimana menerapkannya dalam usaha mereka juga menjadi salah satu faktornya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurkholik, M.L  Amalia  (2019)  yang  mengatakan  bahwa  pemberian  informasi  serta  sosialisasi  tentang pembukuan akutansi bisa pengaruhi pembukuan pada UMKM.
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian R.V Safitri, Syarifudin (2018) yang menyimpulkan bahwa  pencatatan  akuntansi  yang  sesuai  standar  dapat  menolong  para  pelaku  usaha  di  dalam mendapatkan pimjaman bantuan modal di perbankan. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa penyusunan
laporan  keuangan  yang  jelas  dapat  memudahkan  bagi  pihak  bank  untuk  memastikan  mengambil keputusan dan peminjaman kredit.
Hasil penelitian ini sesuai dengan studi Meutia (2010) yang menyimpulkan bahwa kompetensi wirausaha sangat pengaruhi tingkatan serta sikap wirausaha dalam berbuat sesuatu. Dimana seluruh hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  terdapat  pengaruh  antara  kompetensi  dan  pengetahuan akuntansi  pemilik  usaha  atau  karyawan  UMKM  terhadap  informasi  mengenai  akuntansi  (Deddy Kurniawansyah, 2016, p.838-839). Oleh sebab itu, UMKM di daerah Kerep belum bisa menerapkan pembukuan akuntansi dengan baik karena pengetahuan yang didapat mengenai hal itu masih sedikit.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pendidikan mempengaruhi kualitas  pencatatan laporan keuangan  sesuai  SAK  ETAP.  Semakin  tinggi  kualitas  pendidikan  maka  kemampuan  di  dalam menyusun pembukuan akutansi juga semakin baik pula. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh E. A Soraya, A. Mahmud (2016) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengusaha maka semakin tinggi pula kebutuhan SAK ETAP. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor para pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan dengan baik sesuai standar akuntansi adalah karena para pelakunya didominasi oleh usaha kecil dan mikro (Deddy Kurniawansyah, 2016, p.839).

## KESIMPULAN
Pandangan  para  pelaku  usaha  di  dusun  Kerep  Kelurahan  Panjang  mengenai  berartinya penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, antara lain: para pelaku UMKM berpikiran kalau  penyusunan  laporan  keuangan  susah  diterapkan  di  dalam  usahanya.  Mereka  beranggapan dengan adanya penerapan ini akan memakan waktu lama dan juga tenaga.
Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP belum diterapkan dalam UMKM  ini sebab pengetahuan serta tingkat pendidikan para pelaku usaha mengenai hal ini masih sangat rendah. Sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  menerapkan  penyusunan  laporan  keuangan  bahkan  secara sederhana pun.
Tidak  adanya  sosialisasi  mengenai  tata  cara  penerapan  yang  sesuai  standar  dari  pihak pemerintah. Minimnya pemanfaatan teknologi untuk mencari informasi mengenai penyususan sesuai standar  akuntansi.  Hal  itu  karena  dari  pihak  pemerintahnya  sendiri  kurang  begitu  optimal  untuk menerapkannya

## Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sedikitnya narasumber dikarenakan kondisi pandemik sehingga data yang didapat  kurang  begitu memuaskan.

## Saran
Penelitian selanjutnya diiharapkan dilakukan saat semua kembali normal atau dengan tambahan teknik penelitian lainnya seperti Focus Group Discussion (FGD).

## REFERENSI
Amri,  N.  F.  (2019,  September  9). e-Akuntansi .  Retrieved  from  e-akuntansi.com:  https://www.e- akuntansi.com/saketap/#:~:text=SAK%20ETAP%20adalah%20Standar%20Akuntansi, memperj ualbelikan%20sahamnya%20di%20pasar%20modal.
Elyana Ayu Soraya, A. M. (2016). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik. Accounting Analysis Journal , Vol. 5 No. 1. Pp. 1-8.
Evi  Linawati,  M.  M.  (2015).  Pengetahuan  Akuntansi  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) Atas  Penggunaan  Informasi  Akuntansi. Conference in  Business, Accounting, and Management , Vol. 2 No. 1. Pp. 145-149.
Hetika, N. M.  (2017). Penerapan Akuntansi  dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis , Vol. 5, No. 2. Pp. 259-
266.
IAI. (2016). Ikatan  Akuntan Indonesia . Retrieved from   iaiglobal.or.id:
http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap#
IAI. (2016). Ikatan  Akuntan Indonesia .
Retrieved from   iaiglobal.or.id: http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap
IkaCahyani,  B.  (2020,  Mei  15). kompasiana .  Retrieved  from  kompasiana.com:  https://www.e- akuntansi.com/sak-etap/
Kurniawansyah,  D.  (2016).  Penerapan  Pencatatan  Akuntansi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Berdasarkan  SAK  ETAP  Pada  UMKM  Desa  Gembongsari  Kecamatan  Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal , Pp. 832-841.
Meutia.  (2010).  Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha  Kecil  Menengah  Melalui  Kompetensi Kewirausahaan dan Modal Sosial. Jurnal Ilmiah Ekonomi Tirtayasa Ekonomi , Vol. 5. No. 2. Pp. 167-174.
Nurkholik, M. L. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

## PEMBUKUAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kendal). Jurnal Ekonomika dan Bisnis , Volume 6 No. 2. Pp. 55-65.
Rachmawan  Budiarto,  S.  H.  (2015). Pengembangan  UMKM  Antara  Konseptual  dan  Pengalaman Praktis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rosita Vega Savitri, S. (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang). Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi , Vol. 5 No.2. Pp.117-125.
Satyo. (2005). UKM dan Kebutuhan Standar. Media Akuntansi , Vol. 7. No. 4. Pp. 1-
22.
Schrooten, T. B. (2006). Relationship Banking and SMEs A Theoretical Analysis.
Small Business Economic , Vol. 25. No.2. Pp. 26-51.
Tani, F. (2015, April 8). Kompasiana . Retrieved from Kompasiana.com: http://https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/ penelitian- kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data
Undang Undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, , 1995/1996.
www.depkop.go.id .
Yuli  Setyawati,  S.  H.  (2018).  PERSEPSI  PEMILIK  DAN  PENGETAHUAN  AKUNTANSI PELAKU  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM)  ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Vol. 3. No.2. Pp. 161-204.