## Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum
Fairuz Zahirah Zihni Hamdan 1 , Suseno 2 , Anjas Putra Pramudito 3 , Nalendra Pradipto 4 fairuz.hamdan@its.ac.id, anjas.putra.pramudito-2020@fh.unair.ac.id, nalendra.pradipto-2020@fh.unair.ac.id
1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2 3 4 Universitas Airlangga

## Abstract
Legal reform has been implemented in the formation of legislation in Indonesia, namely the Copyright Work Law with the omnibus model. Various laws are made into one in the Copyright Act, including the matter of business competition. The new provisions in the Copyright Act that cause controversy are related to the accuracy of the chosen legal domain to be used as a solution in the case of business competition. The shift of authority from the District Court to the Commercial Court to handle the objections to the KPPU ruling raises pros and cons related to the legal certainty resulting from the process of handling the case. Legal research conducted here aims to explain the facts of the applicable law. The results showed that the handling of objections to the decision of KPPU which became the authority of the Commercial Court based on the Copyright Work Law is the right thing. This is because the Commercial Court is a special court of the general judiciary whose judges are more competent in business matters. Besides, this transfer of authority provides legal certainty to the parties to the dispute because the Commercial Court, in this case, is a judicial institution that has the authority to examine, decide, and adjudicate cases following absolute competence and relative competence, and the judge in it acts as judex facti.
Media Iuris Vol. 6 No. 1, February 2023                                                                        p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i1.26393                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 16 April 2021; Accepted 20 January 2023; Available online 28 February 2023.
Keywords: Legal Certainty, Objection Efforts;
The decision from KPPU; Commercial Court; Job Creation Law.
Copyright © 2023 Fairuz Zahirah Z.H., Suseno, Anjas Putra P., Nalendra Pradipto. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Pembaharuan hukum telah dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU Cipta Kerja dengan model Omnibus. Berbagai undang-undang dijadikan satu di dalam UU Cipta Kerja, termasuk perihal perkara persaingan usaha. Ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi adalah terkait ketepatan ranah hukum yang dipilih untuk dijadikan solusi dalam perkara persaingan usaha. Pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga untuk menangani upaya keberatan atas putusan KPPU menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan kepastian hukum yang dihasilkan dari proses penanganan perkara tersebut. Penelitian hukum yang dilakukan disini bertujuan untuk memberikan penjabaran terkait fakta hukum yang telah berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan upaya keberatan atas putusan KPPU yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan UU Cipta Kerja adalah hal yang tepat. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dari peradilan umum yang para hakimnya lebih berkompeten dalam perkara perniagaan. Selain itu peralihan kewenangan ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak bersengketa karena Pengadilan Niaga dalam hal ini merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara sesuai kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, dan hakim di dalamnya berperan sebagai judex facti.
Kata Kunci: Kepastian
Hukum; Upaya Keberatan; Putusan KPPU; Pengadilan Niaga; UU Cipta Kerja.
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi di dunia saat ini sudah semakin maju. Hal ini diiringi dengan pelbagai perkembangan di bidang yang lain. Salah satu hal yang turut berkembang mengiringi perkembangan teknologi adalah bisnis atau usaha. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga mampu mendorong berkembangnya sektor usaha di seluruh belahan dunia. Hal ini dikarenakan bahwa sektor usaha juga sangat bergantung dengan teknologi. Semakin maju teknologi maka orang-orang yang bergerak di sektor usaha atau dapat disebut sebagai pengusaha, akan terus menyesuaikan usaha mereka dengan teknologi. Semakin mutakhirnya teknologi juga dapat mendorong kreativitas para pengusaha agar usaha mereka dapat terus meningkat dan berkembang di kalangan masyarakat. Karena dengan menyesuaikan selera masyarakat, maka akan semakin besar permintaan masyarakat 1 dan kemungkinan mereka mendapatkan pendapatan yang semakin besar pula. 2
Usaha yang ditekuni oleh pelbagai pengusaha ini tidak terbatas pada satu bidang saja, tetapi meliputi pelbagai bidang. Dapat kita lihat sekarang, bahwa hampir di setiap aspek kehidupan kita sudah menjadi komoditas usaha. Makanan, minuman, alat rumah tangga, alat elektronik, kendaraan, dan penopang kebutuhan kita yang lainnya saat ini telah menjadi komoditas usaha baik berupa barang maupun jasa. Banyaknya sektor usaha yang berkembang saat ini tentu akan melahirkan adanya persaingan usaha.
Persaingan usaha tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga terjadi di Indonesia yang notabenenya merupakan negara berkembang. Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Semakin banyaknya bisnis atau usaha yang berkembang di Indonesia, maka semakin tinggi pula persaingan usaha yang ada.
1 Yopi Nisa Febianti, ‘Permintaan dalam Ekonomi Mikro’ (2014) 2 Edunomic.[20].
2 I Gusti Putu Endra Suantara, Made Artana, Kadek Rai Suwena, ‘Pengaruh Selera Dan Harga Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Honda Di Kabupaten Buleleng’ (2014) 4 Jurnal Pendidikan Ekonomi.[3].
Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah progresif dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia. Melihat semakin banyaknya usaha berkembang di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa diperlukan sebuah pembaharuan hukum. Atas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif di Indonesia menyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) dengan menggunakan metode dan format Omnibus Bill, 3 yang kemudian undang-undang tersebut dikenal masyarakat dengan sebutan Omnibus Law .
RUU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Ciptaker dibuat dengan tujuan yaitu memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. 4 Salah satu pengaturan baru di dalam UU Cipta Kerja yang mewujudkan tujuan tersebut adalah prosedur pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dalam praktik, banyak Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, salah satunya disebabkan karena ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dan ekonominya sehingga Putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Tidak hanya dibatalkan tetapi rentan membebaskan pelaku pelanggar persaingan usaha dari jeratan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), sebagaimana diputuskan dalam Putusan KPPU.
Sejak tahun 2000 hingga tahun 2020, terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) upaya keberatan atas Putusan KPPU yang diajukan kepada Pengadilan Negeri secara nasional. 5 Sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) upaya keberatan diantaranya menghasilkan pembatalan putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri. 6
3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UU Cipta Kerja (Republik Indonesia 2000).[3].
4 ibid .
5 Gloria Damaiyanti Sidauruk, ‘Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Us- aha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha’ (2021) 6 Lex Renaissan.[138-139].
6 ibid.
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
Atas pembatalan putusan KPPU tersebut, masih dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung oleh KPPU. Sebagian upaya kasasi diterima dan menghasilkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri, sehingga menguatkan putusan KPPU yang semula.
Salah satu contoh yang terjadi adalah saat PN Jakarta Barat membatalkan Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 terkait dengan pengaturan produksi bibit ayam pedaging (Broiler) dan membebaskan 12 perusahaan dari denda administrasi mencapai Rp. 119.670.000.000,00 (diputus tidak melanggar Pasal 11 UU Persaingan Usaha). Sedangkan dalam Putusan KPPU, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 UU Persaingan Usaha.
Contoh serupa terjadi di PN Jakarta Selatan. Sebuah kasus pelanggaran persaingan usaha antara PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), telah diputus oleh KPPU. KPPU telah memutuskan Perkara dengan No.13/KPPU-I/2019 pada 2 Juli 2020 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No.5/1999 kepada GRAB dan TPI dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang digelar di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan dan Surabaya. Atas putusan tersebut, GRAB dikenakan denda Rp 7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas Pasal 19 huruf (d). Sementara TPI dikenakan denda Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut. Putusan tersebut diajukan keberatan oleh para terlapor ke PN Jaksel. Dan PN Jaksel memutuskan membatalkan keputusan denda dari KPPU.
Pemaparan contoh kasus maupun jumlah putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri tetapi justru dikuatkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam perkara yang sama, perkara pelanggaran persaingan usaha dapat diputuskan secara berbeda. Dikatakan demikian karena yang pertama, pada tahap pemeriksaan dan putusan di KPPU, terlapor dalam perkara persaingan usaha tidak sehat dinyatakan bersalah melanggar UU Persaingan Usaha. Kedua, pada tahap upaya keberatan di Pengadilan Negeri, terlapor dinyatakan tidak bersalah
dan tidak melanggar UU Persaingan Usaha. Namun hal ini bertentangan dengan Mahkamah Agung yang justru menguatkan putusan KPPU, bahwa terlapor pada perkara persaingan usaha bersalah dan melanggar UU Persaingan Usaha. Keadaan demikian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara KPPU yang didukung Mahkamah Agung dengan penafsiran oleh Pengadilan Negeri. Hal ini berpotensi untuk merugikan pelaku usaha yang dirugikan dalam perkara persaingan usaha.
Potensi kerugian maupun ketidakpastian hukum atas pembatalan upaya keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri tampak semakin dapat dihindari dengan adanya ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan UU Cipta Kerja, pihak yang merasa keberatan atas putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, pengajuan keberatan atas putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Negeri. Adanya perubahan yurisdiksi peradilan dalam pengajuan keberatan atas Putusan KPPU ini tak dapat dipungkiri menimbulkan perdebatan pro dan kontra di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum.
Pemaparan di atas mengarahkan pada 2 (dua) isu hukum yang akan dibahas dalam artikel ini. Isu hukum pertama adalah mekanisme pengajuan keberatan atas putusan KPPU sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja. Isu hukum kedua adalah kepastian hukum dari mekanisme pengajuan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga setelah adanya UU Cipta Kerja. Artikel ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang dari segi akademis perihal perubahan aturan dalam pengajuan keberatan atas Putusan KPPU. Perubahan kewenangan untuk mengadili keberatan atas Putusan KPPU yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan Niaga tentu merupakan pembaharuan hukum dan akan menimbulkan perdebatan apakah hal tersebut merupakan pembaharuan hukum yang lebih baik ataukah tidak. Diharapkan pembahasan artikel ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk menemukan titik terang dalam perdebatan atas perubahan dalam UU Cipta Kerja tersebut.
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian hukum atau legal research . Di dalam legal research akan menggunakan bahan hukum primer,
contohnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum. Selain bahan hukum primer, juga akan menggunakan bahan hukum sekunder contohnya doktrin para sarjana, khususnya berkaitan dengan Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga.
Untuk menjawab isu hukum pada artikel ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach . Pendekatan perundang-undangan beranjak dari aturan hukum yang berlaku pada sebuah negara untuk menganalisis isu hukum yang ditangani. 7
Pada penelitian ini, aturan hukum yang digunakan adalah UU Persaingan Usaha dan UU Cipta Kerja. Kedua, pendekatan konseptual atau conceptual approach dimana beranjak dari konsep-konsep hukum yang ada seperti ide-ide dan pendapat- pendapat yang dikembangkan dalam ilmu hukum. 8 Konsep yang menjadi titik anjak dalam penelitian ini adalah konsep kewenangan mengadili dan kepastian hukum.

## Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Mengacu pada ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, penyelenggaraan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang mengacu beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:
a. Kebersamaan;
b.  efisiensi berkeadilan;
c. berkelanjutan;
d.  berwawasan lingkungan;
e.  kemandirian; dan
f.  menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
Dinamika yang terjadi di lapangan baik antara pelaku usaha dan pengambil keputusan di Indonesia menimbulkan kondisi perekonomian nasional yang kurang
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2017).[133].
8 ibid .[135].
mengacu pada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 dan menunjukkan corak monopolistik. Keadaan inilah yang akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk menyusun suatu regulasi mengenai persaingan usaha yang terbentuk dalam UU Persaingan Usaha.
Salah satu hal yang diatur di dalam UU Persaingan Usaha adalah pembentukan suatu komisi independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha. Pengaturan mengenai lembaga ini tercantum pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 UU Persaingan Usaha yang terdiri dari beberapa poin meliputi: Status, keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan. Pembentukan lembaga yang bernama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) diresmikan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lahirnya lembaga KPPU juga merupakan munculnya salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha.  Dimana praktik tersebut disebabkan karena semakin berkembang dan semakin kompleksnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar kompetitor. 9
Secara definitif, Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. KPPU diberi status oleh Undang-Undang tersebut di atas sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang tersebut. KPPU bertindak sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh ataupun kekuasaan baik pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 UU Persaingan Usaha. 10 Mengacu pada ketentuan Pasal 36 dan 47 UU Persaingan Usaha, KPPU diberikan beberapa butir kewenangan diantaranya adalah:
9 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, ‘Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum’ (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.[117].
10 Andi Fahmi Lubis et.a.l, Hukum Persaingan Usaha Teks dan Konteks (ROV Creative Media 2009).[331].
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
a.  Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b.  Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
c.  Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitian.
d.  Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
e.  Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
f.  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
g.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
h.  Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
i.  Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
j.  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
k.  Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
l.  Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Ketentuan pada huruf l sebagaimana disebutkan di atas, diatur lebih lanjut di dalam Pasal 47 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU Persaingan Usaha, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ketentuan ini bisa dikatakan wajar dikarenakan KPPU bertugas melaksanakan sebagian dari tugas- tugas pemerintah yang dimana kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di bawah Presiden. Namun, untuk memastikan dalam menjalankan tugasnya KPPU terbebas dari campur tangan pemerintah, independensi KPPU harus dijaga dengan cara
melibatkan DPR untuk ikut serta menentukan dan mengawasi pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU. 11
Dengan adanya beberapa kewenangan sebagaimana telah disebutkan di atas, timbullah pula tugas yang harus dilaksanakan oleh KPPU yang diatur dalam Pasal 35 UU Persaingan Usaha. Tugas dari KPPU meliputi:
a.  Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU Persaingan Usaha.
b.  Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU Persaingan Usaha.
c.  Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU Persaingan Usaha.
d.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha.
e.  Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
f.  Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini. g.  Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan diaturnya kewenangan KPPU dalam UU ini, maka sebenarnya KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas terhadap segala tindakan pelanggaran pelaku usaha.“KPPU tidak hanya mengawasi dan melakukan penilaian terhadap pelaku usaha, namun KPPU juga berwenang melakukan pemeriksaan dengan disertai alat- alat bukti pemeriksaan yang memadai sehingga dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini KPPU memiliki sebuah keputusan yang kemudian disebut dengan Keputusan Komisi sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hukum persaingan usaha. 12 Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU ini didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Persaingan Usaha dijelaskan bahwa KPPU berwenang
11 Alum Simbolon, ‘Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha ’ (2012) 24 Mimbar Hukum.[533].
12 Sukarmi, ‘Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha’ (2012) 7 Jurnal Persaingan Usaha.[5].
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU ini dengan didahului dengan sebuah acara pemeriksaan. Artinya, KPPU berhak memutus sebuah bentuk usaha dan perilaku usaha apakah melanggar hukum persaingan usaha atau tidak”. Ditarik dari beberapa kewenangan KPPU yang telah disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU Persaingan Usaha, terdapat beberapa butir kewenangan yang berkaitan dengan putusan dari KPPU. Kewenangan KPPU untuk memberikan putusan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 36 huruf (j), (k), dan (l). Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KPPU berwenang mengeluarkan putusan dalam hal:
1. Penetapan ada atau tidaknya kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun masyarakat.
2. Pemberitahuan putusan yang telah ditetapkan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Pemberian sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang keberatan atas putusan yang diberikan oleh KPPU memiliki waktu maksimal 14 hari setelah putusan diberikan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 UU Persaingan Usaha. Terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terkait pengajuan banding dari pelaku usaha, masih dimungkinkan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 45 UU Persaingan Usaha. Apabila hingga batas waktu tersebut pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Persaingan Usaha, putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah itu putusan tersebut bisa dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat  tetapi  tidak  final  dikarenakan  masih  adanya  ruang  untuk  diajukan keberatan oleh pelaku usaha. Proses penanganan perkara persaingan usaha tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat fungsi kontrol yang berimbang tetap dilakukan dalam implementasi penegakkan hukum persaingan usaha. 13
13 Alum Simbolon, Op.Cit. [536] .
Regulasi mengenai Upaya Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Tabel 1. Pengaturan Upaya Keberatan terhadap Putusan KPPU Pra UU Cipta Kerja
No. Peraturan Perundang- Undangan Pasal / Ketentuan Terkait 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 44 (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. Pasal 45 (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 4 ayat (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan negeri sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU 3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 68 (1)  Terlapor dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima petikan dan salinan Putusan Komisi dan/atau diumumkan melalui situs web Komisi.
(2)  Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Pelaku Usaha.
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...

## Pasal 69
(1)  Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri menilai perlu dilakukan Pemeriksaan Tambahan oleh Komisi,
perintah tersebut dituangkan dalam Putusan Sela. (2)  Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal- hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu Pemeriksaan Tambahan yang diperlukan. Pasal 70 (1)  Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh Majelis Komisi yang memutus Putusan Komisi yang diajukan keberatan oleh Terlapor. (2)  Majelis Komisi dibantu oleh Panitera melaksanakan Pemeriksaan Tambahan terhadap hal-hal yang termuat dalam Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2). (3)  Pemeriksaan Tambahan dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi Pasal 71 (1)  Hasil Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa, Majelis Komisi dan Panitera. (2)  Majelis Komisi melalui Panitera memerintahkan kepada unit kerja yang menangani litigasi untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan.
Tabel 2. Pengaturan Upaya Keberatan terhadap Putusan KPPU Pasca UU Cipta Kerja
No. Peraturan Perundang- Undangan Pasal / Ketentuan Terkait 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 118 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik In- donesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:
Pasal 44 (1)  Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud da- lam Pasal 43 ayat (4lr, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan men- yampaikan laporan pelaksanaannya kepa- da Komisi. (2)  Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambat- nya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3)  Pelaku usaha yang tidak mengajukan ke- beratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap mener- ima putusan Komisi.
Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a.  kewenangan Komisi; b.  kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan
c.  pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.
Pasal 19 (1)  Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (em- pat belas) hari kerja setelah menerima pem-
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
beritahuan putusan Komisi.
(2)  Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Ni- aga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formal maupun materiil atas fakta-fakta yang men- jadi dasar putusan Komisi.

## Penanganan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh Pengadilan Niaga
Sebelum membahas mengenai penanganan keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga perlu dipahami bahwa perkara kasus Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam perkara perdata. Penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan baik melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Sifat dari hukum acara perdata yaitu, pertama terjadinya perkara perdata disebabkan karena adanya gugatan dari Penggugat yang merasa haknya dilanggar oleh Tergugat. Kedua, apabila ditinjau dari aspek pembagian hukum berdasarkan sanksinya, hukum acara perdata pada umumnya bersifat memaksa ( dwingend recht ). 14 Ketiga, apabila ditinjau dari aspek pendapat Wirjono Prodjodikoro hukum acara perdata bersifat sederhana, hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). 15
Secara umum prosedur dalam hukum acara perdata diatur di dalam HIR mulai dari pengajuan gugatan hingga sidang putusan akhir. Apabila terdapat keberatan atas hasil putusan akhir, masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Upaya hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa perlawanan ( verzet ) yang diatur dalam 123 ayat (3)  jo. Pasal 129 HIR, banding ( revisi ) yang diatur dalam Pasal 188 - Pasal 194 HIR dan kasasi ( cassatie ) yang diatur
14 Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (PT Alumni 2012).[7].
15 Widjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Sumur 1970).[14].
dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat berupa peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34 dan Pasal 67 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan derden verzet ( verzet door derden ) yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. 16
Pada kasus Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat suatu aturan lex specialis yang melengkapi HIR yaitu UU Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahan terakhir yaitu dalam Pasal 44 ayat (2) UU Cipta Kerja serta Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021). Dari kedua perubahan terakhir tersebut istilah yang digunakan adalah pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga bukan menggunakan istilah banding. Selain itu, apabila para pihak tetap tidak puas dengan hasil keberatan atas putusan KPPU, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Cipta Kerja. Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya proses pemeriksaan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimulai dari pemeriksaan di KPPU sebagai pemeriksaan tingkat pertama, kemudian pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga sebagai pemeriksaan tingkat kedua, dan pemeriksaan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung.
Dari skema proses penanganan perkara tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perpindahan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas permohonan keberatan putusan KPPU di antara pihak yang bersengketa. Perpindahan kewenangan tersebut adalah yang awalnya melalui Pengadilan Negeri dan sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Perubahan tersebut tentu memiliki akibat hukum yang signifikan bagi penegakkan hukum bisnis dan perniagaan secara umum dan hukum persaingan usaha secara khusus. Selain itu
16 Mohammad Saleh, Op.Cit. [284-325].
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
hal yang paling substansial adalah perubahan tersebut tentu akan memberikan kepastian hukum yang diberikan kepada pihak bersengketa, yang mana kepastian hukum tersebut akan melahirkan keadilan, 17 dalam hal ini utamanya kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha.
Kepastian hukum dari perubahan tersebut tercermin pada kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari Pengadilan yang bersangkutan. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah “wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain”. 18
Sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Adanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi utama kekuasaan kehakiman yaitu “mengadili”. 19 Selain itu, kedua kompetensi tersebut yang tidak lain adalah kewenangan dan yurisdiksi dari pengadilan, merupakan bentuk limitasi dalam kekuasaan kehakiman. Setiap pengadilan memiliki kewenangan dan yurisdiksi berbeda, sehingga pengadilan harus tegas dalam menentukan mana perkara yang dapat ditangani oleh masing- masing pengadilan sesuai kompetensi yang dimiliki. 20
Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan khusus dari peradilan umum. 21 Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan
17 Achmad Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) (Toko Gunung Agung 2002).[83].
18 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 1988).[79].
19 Dachran Busthami, ‘Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia’ (2017) 46 Jurnal Masalah-Masalah Hukum.[339].
20 Michael E. Tigar, ‘Judicial Power, The “Political Question Doctrine” and Foreign Relations’ (1970) 17  UCLA Law Review.[1150].
21 Wijayanta, ‘Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru’ (2010) 22 Mimbar Hukum.[335].
Niaga pada mulanya dibentuk dengan tujuan  untuk menyelesaikan perkara- perkara kepailitan setelah berlakunya krisis ekonomi tahun 1997. 22 Sehingga Pengadilan Niaga dahulu hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan.
Setelah dibentuk pada tahun 1998, kini terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga 23 yaitu berdasarkan ketentuan dalam UU PKPU disebutkan bahwa “kewenangan Pengadilan Niaga adalah khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang”. 24 Pengadilan niaga tidak hanya sekedar memeriksa dan memutus perkara kepailitan tetapi kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan ini diperluas untuk dapat menjadi Pengadilan Niaga dalam arti yang seluas-luasnya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan. 25 Lingkup dari kompetensi absolut Pengadilan Niaga juga meliputi  perkara-perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Perkara-perkara HKI yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga meliputi:
a.  Desain Industri (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
b.  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
c.  Paten (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);
d.  Merek (Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
e.  Hak Cipta (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Perkara mengenai LPS yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
22 ibid .[333]. 23 ibid .[339]. 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
25 ibid .
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
Simpanan adalah meliputi:
a.  Sengketa dalam proses likuidasi
b.  Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha
Kemudian, dengan adanya Pasal 118 UU Cipta Kerja maka kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga menjadi lebih luas lagi, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut yang lebih tepat untuk menangani perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang notabenenya termasuk dalam perkara bisnis dan perniagaan, adalah berada pada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili khusus mengenai perkara bisnis dan perniagaan sebagaimana telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Selain dilihat dari kompetensi absolut, ketepatan atas kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU dalam hal perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari peran hakim Pengadilan Niaga itu sendiri.
Peran hakim dalam menangani sebuah perkara terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai judex facti dan judex juris . Peran hakim sebagai judex facti adalah hakim berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. 26 Sedangkan peran hakim sebagai judex juris adalah hakim berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang telah dilakukan oleh judex facti . 27 Pasal 19 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pengadilan Niaga memeriksa baik aspek formil maupun materiil atas fakta-fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus upaya keberatan atas putusan KPPU memiliki peran
26 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Kencana 2012).[308].
27 ibid .
sebagai judex facti . Sementara Mahkamah Agung di tingkat kasasi hanya memiliki peran sebagai judex juris karena hanya memeriksa penerapan hukum dari putusan
Pengadilan Niaga dalam perkara keberatan atas putusan KPPU.
Apabila perubahan dalam UU Cipta Kerja dikaitkan dengan judex facti maka perubahan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus kepada Pengadilan Niaga adalah sangat tepat. Hal tersebut disebabkan karena Majelis Hakim di Pengadilan Niaga tentunya memiliki keuntungan tersendiri yaitu para hakim tersebut dapat menggali fakta-fakta yang menjadi pertimbangan putusan KPPU baik secara formil maupun materiil tentang perkara yang bersangkutan. Penggalian fakta-fakta tersebut dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memanggil Majelis Komisi serta pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian peran Pengadilan Niaga sebagai judex facti yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijalankan dengan baik.
Perubahan dalam UU Cipta Kerja ini telah diterapkan di dalam penanganan kasus PT Conch South Kalimantan Cement (CONCH). CONCH yang menjadi Terlapor dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2020 terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 20 UU Persaingan Usaha yaitu dalam penjualan semen jenis Portland Composite Cement (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan. Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada CONCH sejumlah Rp 22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). CONCH mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 3 Februari 2021. Kemudian, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN.Niaga.
Jkt.Pst menguatkan putusan KPPU. Selain itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil alih seluruhnya atas pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga. Putusan atas keberatan ini merupakan putusan pertama Pengadilan Niaga atas keberatan yang diajukan Terlapor atas Putusan KPPU, sejak diberlakukannya
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021. 28
Penjelasan-penjelasan di atas semakin menunjukkan bahwa Pasal 118 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai perubahan kewenangan menangani keberatan atas Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga berikut komposisi hakim pada penanganan keberatan, dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, utamanya para pihak bersengketa. Pasal tersebut mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menempatkan kedudukan interaksinya dengan masyarakat dan negara (adanya hubungan timbal balik) dengan berdasarkan pada kompetensi dan yurisdiksi setiap pengadilan di dalamnya. 29
Selain itu, penyelesaian keberatan atas Putusan KPPU mengenai perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah sesuai dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman. Dikatakan demikian karena penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri, independen, dan kompeten merupakan dasar dalam pelaksanaan fungsi dari sistem hukum yang baik. 30 Penanganan upaya keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga, menunjukkan bahwa hakim yang menangani adalah hakim yang berkompeten pada bidang persaingan usaha. Sehingga hal ini akan meminimalisir adanya proses yang lama maupun pengajuan upaya hukum lanjutan berupa kasasi. Jika proses penanganan perkara tersebut tidak terlalu lama, tentu akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Dengan demikian, kedepannya Pengadilan Niaga yang menangani keberatan atas Putusan KPPU disertai dengan kewenangan yang sedemikian rupa dapat menegakkan asas peradilan yang sangat fundamental yaitu asas cepat,
28 Fitri Novia Heriani, ‘Perdana, Pengadilan Niaga Kuatkan Putusan KPPU’ (Jurnal Hukum Online, 2021) <jurnal.hukumonline.com> diakses pada 13 April 2021.
29 Fence M. Wantu, ‘Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata’ (2013) 25 Mimbar Hukum.[206].
30 Sirajudin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik (Citra Aditya Bakti 2006). [31].
murah, dan biaya ringan. 31 Jika ketiga asas tersebut dapat terwujud, tentu tidak hanya memberikan kepastian hukum saja bagi masyarakat, namun juga keadilan.

## Kesimpulan
Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terjadi perubahan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili upaya keberatan atas putusan KPPU. Sebelumnya, dalam UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kewenangan tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Negeri, kemudian di dalam UU Cipta Kerja kewenangan tersebut berubah menjadi ruang lingkup Pengadilan Niaga. Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja jo. Pasal 19 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021. Dalam praktiknya, perubahan kewenangan ini telah diterapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam menangani upaya keberatan perkara No. Perkara No. 03/KPPU-L/2020 serta dimasukkannya pertimbangan hukum Majelis Komisi ke dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan No. 01/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah melalui UU Cipta Kerja memiliki berbagai perubahan-perubahan yang positif. Pertama, perubahan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga terkait upaya keberatan atas Putusan KPPU merupakan perluasan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga itu sendiri, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, dengan perubahan kewenangan tersebut, memberikan kepastian hukum kepada pihak bersengketa dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena hakim dalam Pengadilan Niaga sebagai judex facti memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara perniagaan. Ketiga dengan adanya kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa fakta-fakta pertimbangan hukum baik secara formil maupun materiil dari putusan KPPU, hal tersebut dapat menegakkan asas
31 Nia Sari Sihotang, ‘Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’ (2016) 3 Fakultas Hukum.[2].
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
fundamental peradilan yaitu cepat, murah dan biaya ringan karena Hakim di Pengadilan Niaga telah memahami kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari hasil penulisan ini dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya perubahan yang diatur UU Cipta Kerja memberikan pembaharuan berkepastian hukum khususnya dalam penanganan upaya keberatan atas Putusan KPPU. Dengan adanya pembaharuan berkepastian hukum tersebut, akan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

## Daftar Bacaan

## Buku
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Kencana 2012).
Andi Fahmi Lubis et.al , Hukum Persaingan Usaha Teks dan Konteks (ROV Creative Media 2009).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UU Cipta Kerja (Republik Indonesia 2020).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2017).
Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (PT Alumni 2012).
Sirajudin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik (Citra Aditya Bakti 2006).
Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 1988).
Widjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Sumur 1970).

## Jurnal
Alum Simbolon, ‘Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha’ (2012) 24 Mimbar Hukum.
Dachran Busthami, ‘Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia’ (2017) 46 Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
Fence M. Wantu, ‘Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata’ (2013) 25 Mimbar Hukum.
Media Iuris, 6 (1) 2023: 61-84
Gloria Damaiyanti Sidauruk, ‘Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha’ (2021) 6 Lex Renaissan.
I Gusti Putu Endra Suantara, Made Artana, Kadek Rai Suwena, ‘Pengaruh Selera Dan Harga Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Honda Di Kabupaten Buleleng’ (2014) 4 Jurnal Pendidikan Ekonomi.
Michael E. Tigar, ‘Judicial Power, The “Political Question Doctrine” and Foreign Relations’ (1970) 17 UCLA Law Review.
Nia Sari Sihotang, ‘Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’ (2016) 3 Fakultas Hukum.
Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, ‘Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum’ (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
Wijayanta, ‘Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru’ (2010) 22 Mimbar Hukum.
Yopi Nisa Febianti, ‘Permintaan dalam Ekonomi Mikro’ (2014) 2 Edunomic.

## Laman
Fitri Novia Heriani, ‘Perdana, Pengadilan Niaga Kuatkan Putusan KPPU’ (Jurnal Hukum Online 2021) <jurnal.hukumonline.com> diakses pada 13 April 2021.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Fairuz Zahirah, et.al : Upaya Keberatan atas...
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941).
How to cite: Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, Suseno, Anjas Putra Pramudito, Nalendra Pradipto, ‘Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum’ (2023) 6 Media Iuris.