## POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA DALAM KASUS NARKOTIKA

## Andri Koswara
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniyah Sekayu Email: andrikoswara.stihrahmaniyah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  dapat  menganalisa  mengenai  politik  hukum dalam  melakukan  pengaturan  obat-obatan  terlarang  dan  narkotika  di  negara  Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus  kepada  inventarisasi  hukum  positif,  temuan  hukum  dalam  kasus  in  concreto, perbandingan hukum, asas dan doktrin hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum. Data- data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  data  hukum  primer  dan  juga  sekunder.  Data hukum  primer  dalam  artikel  ini  berasal  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang masih  relevan  dengan  subjek  pembahasan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika. Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam  data  primer.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  politik  hukum  narkotika merupakan inti dari pembentukan sebuah sistem hukum yang berisikan peraturan perundang- undangan yang akan mengatur berbagai tindakan pidana. Dalam Pasal 112 dan 112, terdapat adanya hukum pidana penjara yang cukup berat, di mana penjara paling sedikit selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun, hingga hukuman mati.
Kata kunci: Regulasi, Tindakan Kriminal, Narkotika, Politik Hukum.

## Abstract
This  study  was  conducted  with  the  aim  of  being  able  to  analyze  legal  politics  in  regulating illegal drugs and narcotics in Indonesia. This research will be carried out using a normative legal  approach  and  will  focus  on  an  inventory  of  positive  law,  legal  findings  in  cases  in concreto,  legal  comparisons,  legal  principles  and  doctrines,  legal  history,  and  legal systematics. The data in this study came from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to  the  subject  of  discussion,  such  as  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics.  The secondary  legal  data  is  in  the  form  of  various  understandings  of  law  in  primary  data.  The results of this study found that narcotics legal politics is the core of the formation of a legal system that contains laws and regulations that will regulate various criminal acts. In Articles 111 and 112, there is a fairly severe prison sentence, in which imprisonment for a minimum of 4 years and a maximum of 20 years, up to the death penalty.
Keywords: Regulation, Criminal Action, Narcotics, Legal Politics.

## A. PENDAHULUAN
Tindakan  kriminal  mengenai  narkotika  telah  lama  menjadi  masalah  di  negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika merupakan bagian dari kejahatan yang luar biasa.  Maknanya  adalah  sebagai  suatu  kejahatan  yang  mempunyai  dampak  yang  signifikan kepada  berbagai  aspek  kehidupan  di  Indonesia  dan  dampak  yang  ditimbulkan  sangatlah negatif.  Untuk  itu,  pemidanaan  yang  tidak  biasa  menjadi  relevan  untuk  mengiringi  model
kejahatan dengan karakteristik luar biasa, yang saat  ini semakin menyebar ke seluruh dunia sebagai kejahatan transnasional (Susanto, 2019).
Dilihat melalui aspek yuridis, peredaran narkotika di negara Indonesia merupakan hal yang legas dan sah. Penggunaan narkotika secara sembarangan dan tanpa adanya izin lah yang kemudian  dilarang  oleh  UU.  Penjualan  ilegal  narkotika  telah  menjadi  industri  yang menguntungkan  dan  berkembang  pesat,  yang  mengakibatkan  kerugian  fisik  dan  psikologis bagi pengguna narkotika, terutama populasi yang lebih muda. (Putra, 2022). Sejumlah aparat penegak hukum dan hakim telah tegas menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan  memberikan  banyak  tindakan.  Meski  diharapkan  penegakan  hukum  dapat  menjadi pencegah  peredaran  gelap  narkotika,  namun  semakin  banyak  penegak  hukum  yang  telah melakukan sendiri tindak pidana narkotika tersebut (Bastiar, 2019).
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, dimana pemerintah sebagai  penyelenggara  kehidupan  bernegara  harus  memberikan  perlindungan  dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  berbagai  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  program pembangunan  nasional,  menjadi  prioritas  (Subekti  &  Darmawi,  2021).  Kebijakan  sosial mencakup kebijakan pemerintah ini. Sebagian dari kebijakan sosial ini terdiri dari penegakan hukum dan kebijakan legislatif. Sedangkan kebijakan pencegahan kejahatan (criminal policy) itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum,  juga  merupakan  komponen dari kebijakan penegakan hukum (Rahman, 2021).
Penegakan  hukum  memiliki  tujuan  agar  masyarakat  menaati  hukum.  Tiga  hal  yang dapat  menyebabkan ketaatan  masyarakat  terhadap hukum, yaitu;  1) Takut  untuk  melakukan perbuatan dosa;  2) Takut terhadap penguasa yang memiliki kekauatan lebih besar;  3) Takut ketahuan dan merasa malu karena melakukan perbuatan jahat. Kepentingan internalisasi dapat dicapai  dengan  cara  memberikan  hukuman  melalui  langkah  non  penal  (Hutabarat,  2021). Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  merupakan  upaya  hukum pemerintah Indonesia untuk menghapuskan tindak pidana narkotika. UU Narkotika diharapkan mampu  memberantas  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika  melalui  penerapan hukum pidana (Radjab, 2022).
Artikel  ini  mengkaji  lebih  lanjut,  melalui  penelitian,  pengertian  kebijakan  hukum pidana  dalam  pencegahan  kejahatan  dan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  pengaturan  tindak pidana  narkotika  di  Indonesia.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pengertian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan kebijakan apa yang  ada  dalam  hukum  pidana  untuk  mengatur  tindak  pidana  narkoba  di  Indonesia  sesuai dengan hukum narkotika Indonesia yang berlaku.

## B. KAJIAN LITERATUR

## 1. Narkotika
Istilah narkotika awalnya merujuk secara medis ke senyawa psikoaktif apa pun dengan sifat  mematikan  atau  melumpuhkan.  Di  beberapa  negara,  istilah  narkotika  menjadi  terkait dengan opiat dan opioid, umumnya morfin dan heroin, serta turunan dari banyak senyawa yang ditemukan dalam lateks opium mentah (Sujasmin, 2018). Tiga narkotika yang utama adalah morfin, kodein, dan tebain (walaupun tebain itu sendiri hanya sangat sedikit psikoaktif, namun tebain adalah prekursor penting di sebagian besar opioid semi-sintetik, seperti oksikodon atau hidrokodon) (Pratiwi et al., 2022).
Secara  hukum,  istilah  "narkotika"  mungkin  tidak  tepat  didefinisikan  dan  biasanya memiliki  konotasi  negatif.  Bila  digunakan  dalam  konteks  hukum,  obat  narkotika  sangat dilarang, seperti heroin, atau jika digunakan akan melanggar peraturan hukum (dalam arti kata ini, sama dengan zat yang dikendalikan atau obat terlarang). Dalam komunitas medis, istilah ini lebih tepat didefinisikan dan umumnya tidak membawa konotasi negatif yang sama (Luigjes et al., 2019).
Klasifikasi  undang-undang  obat  mengenai  narkotika  sering  meningkatkan  hukuman untuk  pelanggaran  undang-undang  pengawasan  obat.  Misalnya,  meskipun  undang-undang federal  AS  mengklasifikasikan  kokain  dan  amfetamin  sebagai  jenis  obat,  hukuman  untuk kepemilikan  kokain  lebih  besar  daripada  hukuman  untuk  kepemilikan  amfetamin  karena kokain, tidak seperti amfetamin, diklasifikasikan sebagai narkotika (Saputro, 2021).

## 2. Hukum Kriminal
Hukum pidana adalah badan hukum yang menangani kejahatan. Ini mengatur perilaku yang dianggap mengancam, merusak, atau membahayakan properti, kesehatan, keselamatan, dan  kesejahteraan  moral  individu,  termasuk  diri  sendiri.  Sebagian  besar  hukum  pidana ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa undang-undang tersebut dibuat oleh badan legislatif.  Hukum  pidana  mencakup  pemidanaan  dan  rehabilitasi  orang  yang  melanggar undang-undang tersebut (Pandelaki & Sitinjak, 2020).
Hukum pidana bervariasi  menurut  yurisdiksi  dan berbeda dari hukum  perdata dalam penyelesaian  sengketa  dan  kompensasi  korban  lebih  diutamakan  daripada  hukuman  dan rehabilitasi.  Acara  pidana  adalah  kegiatan  resmi  formal  yang  mengotentikasi  fakta dilakukannya kejahatan dan memberi wewenang untuk menghukum atau rehabilitatif terhadap pelakunya (Gal & Dancig-Rosenberg, 2020).
Yang membedakan dengan hukum pidana adalah hukuman atau denda yang unik dan berat untuk ketidakpatuhan terhadap hukumnya. Di beberapa yurisdiksi, hukuman mati dapat dijatuhkan untuk pelanggaran yang paling keji. Di banyak bagian dunia, hukuman fisik seperti cambuk  dilarang.  Tergantung  pada  yurisdiksi,  banyak  kriteria  mungkin  berlaku  untuk penahanan. Penahanan individu dapat dikenakan. Durasi penahanan bervariasi dari hari ke hari (Shannon  et  al.,  2020).  Sebagai  bagian  dari  program  pembebasan  bersyarat  atau  masa percobaan,  pemerintah  dapat  memberlakukan  pengawasan,  termasuk  tahanan  rumah,  dan pelanggar mungkin diwajibkan untuk mematuhi standar khusus. Selain denda dan penyitaan uang  atau  harta  benda,  seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  dapat  dikenakan sanksi moneter (Pratiwi & Subroto, 2022).
Retribusi,  pencegahan,  ketidakmampuan,  inkapabiltas,  dan  kompensasi  adalah  lima tujuan penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang diakui secara universal. Yurisdiksi yang berbeda menempatkan nilai yang berbeda pada masing-masing.
a. Retribusi
Dalam beberapa cara, penjahat harus dihukum. Mayoritas mengejar tujuan ini. Untuk “menyeimbangkan timbangan”, hukum pidana akan menempatkan pelaku pada posisi yang  genting.  Orang-orang  tunduk  pada  hukum  untuk  mendapatkan  hak  untuk  tidak dibunuh, dan jika mereka tidak mematuhi undang-undang ini, mereka kehilangan hak yang diberikan kepada mereka oleh hukum. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan dapat dieksekusi.  Dalam  teori  terkait,  "keseimbangan"  adalah  konsep  sentral  (Marbun  & Laracaka, 2019)
b. Pencegahan
Pencegahan  individu  menargetkan  pelanggar  tertentu.  Tujuannya  adalah  untuk memberikan  hukuman  yang  cukup  untuk  mencegah  perilaku  kriminal.  Pencegahan umum  menargetkan  seluruh  masyarakat.  Dengan  menjatuhkan  hukuman  kepada pelanggar, orang lain dihalangi untuk melakukan pelanggaran yang sama (Ibipurwo et al., 2022).
c. Inkapasitasi
Dirancang untuk menjauhkan penjahat dari masyarakat untuk melindungi masyarakat dari  tindakan  mereka.  Ini  sering  dilakukan  dengan  penjara,  seperti  sekarang. Pengasingan atau hukuman mati memiliki tujuan yang sama (Hertini & Karlina, 2022).

## ARTIKEL
d. Rehabilitasi Bertujuan untuk mengubah pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan utamanya  adalah  untuk  mencegah  pelanggaran  di  masa  depan  dengan  meyakinkan pelanggar bahwa tindakan mereka tidak pantas (Wulandari & Suteja, 2019).
e. Restorasi
Ini adalah pendekatan hukuman yang berfokus pada korban. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, melalui otoritas pemerintah, setiap cedera yang disebabkan oleh pelaku pada  korban.  Misalnya,  seseorang  yang  menggelapkan  akan  diwajibkan  untuk mengembalikan  dana  yang  diperoleh  secara  tidak  sah.  Restorasi  sering  dipasangkan dengan tujuan utama peradilan pidana lainnya dan terkait erat dengan gagasan dalam hukum  perdata,  yang  mengharuskan  korban  mengembalikan  status  sebelum  cedera (Tomalili & Ariadi, 2021).

## 3. Peraturan
Regulasi secara kasar didefinisikan sebagai pengenaan aturan oleh pemerintah, disertai dengan  penggunaan  sanksi  yang  dirancang  untuk  mengubah  perilaku  ekonomi  individu  dan bisnis sektor swasta. Banyak sekali berbagai instrumen atau target regulasi yang ada. Harga, output, tingkat pengembalian (dalam bentuk keuntungan, margin atau komisi), pengungkapan informasi,  standar  dan  batas  kepemilikan  adalah  beberapa  yang  sering  digunakan  (Djufri, 2022).
Tidak  semua  bentuk  regulasi  harus  dibuat  atau  diberikan  oleh  pemerintah.  Banyak profesi  mengadopsi  peraturan  pribadi,  yaitu,  mengembangkan  dan  menegakkan  aturan  yang biasanya  dibuat  untuk  keuntungan  bersama  para  anggota.  Peraturan  pribadi  dapat  diadopsi untuk menjaga reputasi profesional, pendidikan dan standar etika. Mereka juga dapat bertindak sebagai  sarana  untuk  menetapkan  harga,  membatasi  masuk  dan  melarang  praktik  tertentu (misalnya, iklan untuk membatasi persaingan) (Noval, 2022).
Deregulasi  mengacu  pada  relaksasi  atau  penghapusan  kendala  peraturan  pada perusahaan  atau  individu.  Deregulasi  kini  menjadi  semakin  sama  dengan  mempromosikan persaingan  dan  pendekatan  berorientasi  pasar  terhadap  harga,  output,  masuk  dan  keputusan ekonomi terkait lainnya (Buch et al., 2022).
Regulasi  dalam  domain  sosial,  politik,  psikologis,  dan  ekonomi  dapat  mengambil banyak bentuk: batasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, kewajiban kontrak, pengaturan  diri  dalam  psikologi,  regulasi  sosial,  regulasi  bersama,  regulasi  pihak  ketiga, sertifikasi, akreditasi atau regulasi pasar (de Almeida et al., 2021).
Peraturan yang diamanatkan negara adalah intervensi pemerintah di pasar swasta dalam upaya menerapkan kebijakan dan menghasilkan hasil yang mungkin tidak akan terjadi, mulai dari perlindungan konsumen hingga pertumbuhan yang lebih cepat atau kemajuan teknologi (Nuriyanto, 2020).
Peraturan  dapat  meresepkan  atau  melarang  perilaku,  mengkalibrasi  insentif,  atau mengubah preferensi. Contoh peraturan yang umum adalah batasan pencemaran lingkungan, undang-undang yang melarang pekerja anak atau peraturan ketenagakerjaan di sana, undang- undang upah minimum, peraturan yang mewajibkan pelabelan yang benar dari bahan makanan dan obat-obatan, dan peraturan keamanan makanan dan obat-obatan yang menetapkan standar minimum  pengujian  dan  kualitas  yang  dapat  dijual,  dan  peraturan  zonasi  dan  persetujuan pengembangan. Jauh lebih umum adalah kontrol pada entri pasar, atau regulasi harga (Pozzi et al., 2020).
Satu  pertanyaan  penting  dalam  regulasi  adalah  apakah  regulator  atau  pemerintah memiliki  informasi  yang  cukup  untuk  membuat  regulasi  ex-ante  lebih  efisien  daripada tanggung  jawab  ex-post  atas  kerugian  dan  apakah  regulasi  mandiri  industri  mungkin  lebih disukai. Kekuasaan untuk mengatur harus mencakup kekuasaan untuk menegakkan keputusan
peraturan.  Pemantauan  adalah  alat  penting  yang  digunakan  oleh  otoritas  pengatur  nasional dalam melaksanakan kegiatan yang diatur (Arifardhani, 2020).

## C. METODE
Artikel  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  hukum  normatif.  Tujuan  penelitian hukum  normatif  adalah  inventarisasi  hukum  positif,  asas  dan  doktrin  hukum,  kesimpulan hukum  dalam  kasus-kasus  konkrit,  sistematika  hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah hukum. Karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan  hukum  utama  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terkait,  seperti  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat  ahli (doktrin), dan publikasi hukum yang relevan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Diskusi
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  kaitannya  dengan  pencegahan  kejahatan  Menurut Soedarto,  politik  hukum  adalah  upaya  untuk  melaksanakan  peraturan  yang  wajar  dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui  aparaturnya,  yang  berwenang  memutuskan  aturan-aturan  yang  diperlukan  dan diharapkan dapat menunjukkan apa yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk melihat arah masa depan pelaksanaan hukum pidana Indonesia dengan  mengkaji  penegakan  hukum  yang  ada.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  pengertian perundang-undangan  pidana  terbaik  yang  berlaku.  Selain  itu,  A.  Mulder  menjelaskan  ruang lingkup politik hukum pidana. Menurutnya, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan yang menentukan: a) sejauh mana hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; b) Apa  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  kejahatan;  dan  c)  Bagaimana  seharusnya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan tindak pidana.
Dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  politik  atau  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, upaya penghapusan kejahatan melalui pemberlakuan undang-undang pidana merupakan komponen fundamental dari inisiatif kesejahteraan sosial. Jika kebijakan hukum pidana merupakan aspek intrinsik dari kebijakan sosial atau politik, itu menjadi sangat rasional. Di antara kebijakan politik tersebut terdapat kebijakan kesejahteraan sosial  dan  kebijakan  pertahanan  sosial.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kebijakan  hukum pidana  pada  hakikatnya  adalah  suatu  upaya  untuk  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  pidana  yang  mencerminkan  kenyataan  saat  ini  (ius  constitutum)  dan  yang  akan datang  (ius  constituendum).  Karena  hukum  adalah  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  budaya, struktur, dan isi hukum, kesimpulan alamiahnya adalah bahwa kebijakan hukum pidana dan reformasi  pidana  adalah  setara  dalam  arti  terbatas.  Hukum  terdiri  dari  substansi  hukum, pembaruan  hukum  pidana,  dan  pembaruan  peraturan  perundang-undangan,  serta  pembaruan pemikiran dan pemahaman dasar hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal  policy, atau strafrechtpolitiek) pada hakikatnya  adalah  sistem  penegakan  hukum  pidana  yang  menyeluruh  atau  menyeluruh. Berdasarkan pandangan politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Soedarto dan lain-lain, ruang  lingkup  kebijakan  hukum  pidana  ini  mencakup  masalah  yang  sangat  luas,  termasuk pemeriksaan substansi hukum pidana saat ini dalam persiapan untuk pembaruan di masa depan. Masa  depan  sama  pentingnya  dengan  pencegahan  kejahatan  narkoba.  Upaya  preventif  ini menghendaki  agar  hukum  pidana  menjadi  alat  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya
kejahatan,  dan  bahwa  administrasi  hukum  pidana  mempunyai  pengaruh  untuk  mencegah kejahatan sebelum terjadi.

## 2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengaturan  Tindak  Pidana  Narkotika  Di Indonesia
Ruang  lingkup  hukum  pidana  meliputi  tiga  ketentuan:  perbuatan  pidana, pertanggungjawaban,  dan  pemidanaan.  Pasal  111  sampai  dengan  148  Judul  XV  KUHP menguraikan  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  ada  empat kategori  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana.  Kategori pertama  meliputi  kepemilikan,  penyimpanan,  penguasaan,  atau  peredaran  narkotika  dan prekursor  narkotika  (Pasal  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika).  Pasal  111  dan  112  untuk narkotika golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkotika golongan II dan III, serta Pasal 129 huruf  (a).  Golongan  kedua  terdiri  atas  perbuatan-perbuatan  yang  menyangkut  pembuatan, pemasukan,  pengeluaran,  atau  peredaran  narkotika  dan  obat  golongan  prekursor  (Pasal  113 untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal  118  untuk  narkotika  golongan  II,  dan  Pasal  123  untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b).
Kategori  ketiga,  yaitu  perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual,  dijual,  dibeli, diterima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  dan prekursor narkotika; (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal  129  huruf  (c).  Kategori  keempat,  yaitu  perbuatan  berupa  membawa,  mengirim, mengangkut  atau  mentransmisikan  narkotika  dan  prekursor  narkotika;  (Pasal  115  untuk narkotika  golongan  I,  Pasal  120  untuk  narkotika  golongan  I  dan  Pasal  125  untuk  narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d).
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut;
a. Tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tua/wali pecandur umur yang masih belum berumur (Pasal 128)
b. Kejahatan yang diperbuat oleh pihak organisasi atau perusahaan (Pasal 130)
c. Tindak  pidana  untuk  orang-orang  yang  mengetahui  terjadinya  tindakan  pidana narkotika tanpa melaporkannya (Pasal 131)
d. Tindakan  pidana  Pengadilan  dan  Persekongkolan  dalam  melakukan  tindakan  pidana mengenai narkotika dengan prekursor (Pasal 132)
e. Tindak pidana berupe memberikan perintah, menipu, membujuk anak-anak, menyuruh, memberi,  membujuk,  memaksa  dengan  kekerasan,  menipu,  membujuk  anak  (Pasal 133)
f. Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika Yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
g. Tindak Pidana Pengelola Industri Farmasi Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135)
h. Tindak Pidana Narkotika dan Hasil Prekursor Narkotika (Pasal 137)
i. Kejahatan  terhadap  Orang  yang  menghalangi  atau  mempersulit  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara (Pasal 138)
j. Tindak Pidana Nakhoda atau Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
k. Tindak Pidana Bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pembuktian (Pasal 140)
l. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141)
m. Tindak Pidana Petugas Laboratorium Memalsukan Hasil Tes (Pasal 142)

## ARTIKEL
n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Informasi Palsu (Pasal 143);
o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Mengulangi Kejahatan (Pasal 144)
p. Tindak  pidana  yang  dilakukan  Pimpinan  Rumah  Sakit,  Pimpinan  Lembaga  Ilmiah, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Apotek (Pasal 147)
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dicegah dan  diberantas.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  Badan  Narkotika Nasional  selanjutnya  disebut  BNN.  BNN  adalah  lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang bertanggung  jawab  dan  berkedudukan  di  bawah  Presiden.  BNN  berkedudukan  di  ibukota negara, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan  perwakilan  provinsi/kabupaten/kota.  BNN  provinsi  berkedudukan  di  ibu  kota  provinsi, sedangkan  BNN  kabupaten/kota  berkedudukan  di  ibu  kota  kabupaten/kota  dan  merupakan instansi  vertikal.  Pasal  70  Undang-Undang  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menguraikan tanggung jawab dan wewenang Badan Narkotika Nasional sebagai berikut:
a. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  nasional  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika
b. Mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika
c. Berkoordinasi  dengan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika
d. Peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
e. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  mencegah  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
g. Melaksanakan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
h. Pengembangan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
i. Melaksanakan  penyidikan  administrasi  dan  penyidikan  kasus  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

## E. KESIMPULAN
Penulis  dapat  menyimpulkan  dari  definisi  sebelumnya  bahwa  pengertian  kebijakan hukum pidana meliputi kebijakan pidana, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan non pidana (penal).  Kebijakan  kriminal  adalah  studi  tentang  pencegahan  kejahatan  melalui  kombinasi tindakan  kriminal  dan  pencegahan.  Tujuan  dari  kebijakan  hukum  pidana  adalah  untuk memerangi kejahatan dengan menggunakan tindakan ilegal. Sedangkan kebijakan non pidana adalah  tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum  dilakukannya  suatu  kejahatan.  Semua kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan umum.
Penulis  dapat  menyimpulkan  dari  definisi  sebelumnya  bahwa  pengertian  kebijakan hukum pidana meliputi kebijakan pidana, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan non pidana (penal).  Kebijakan  kriminal  adalah  studi  tentang  pencegahan  kejahatan  melalui  kombinasi tindakan  kriminal  dan  pencegahan.  Tujuan  dari  kebijakan  hukum  pidana  adalah  untuk memerangi kejahatan dengan menggunakan tindakan ilegal. Sedangkan kebijakan non pidana adalah  tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum  dilakukannya  suatu  kejahatan.  Semua
kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan umum.
Sedangkan  akibat  lainnya  berupa  pencabutan  izin  usaha  dan  status  badan  hukum perusahaan. Sanksi yang diberikan berupa pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban  penyalahgunaan  narkotika.  Undang-Undang  Narkotika  ini  mengatur  fungsi  dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursornya. BNN memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penyidik dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ilegal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifardhani, Y. (2020). Kerangka Regulasi Tata Kelola Lembaga Menajemen Kolektif: Suatu Perbandingan. Jurnal Hukum Replik , 7 (1), 91-126.
Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. Jurnal Rechtens , 8 (2), 209-222.
Buch,  C.  M.,  Eickmeier,  S.,  &  Prieto,  E.  (2022).  Banking  deregulation,  macroeconomic dynamics and monetary policy. Journal of Financial Stability , 101057. de Almeida, P. G. R., dos Santos, C. D., & Farias, J. S. (2021). Artificial intelligence regulation: a framework for governance. Ethics and Information Technology , 23 (3), 505-525. Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO. 7  THN  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  di  Indonesia. Journal  Of Social Research , 1 (5), 391-404.
Gal,  T.,  &  Dancig-Rosenberg,  H.  (2020).  Characterizing  multi-door  criminal  justice:  A comparative  analysis  of  three  criminal  justice  mechanisms. New  Criminal  Law Review , 23 (1), 139-166.
Hertini, M. F., & Karlina, D. (2022). Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (2), 107-128.
Hutabarat,  R.  (2021).  Pentingnya  Masyarakat  Memiliki  Kesadaran  Hukum  Dalam  Masa Pandemi  Agar  Angka  Penyebaran  Virus  Covid-19  Dapat  Ditekan. Binamulia Hukum , 10 (2), 151-160.
Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual  Melalui  Rehabilitasi  Pelaku  Dalam  Perspektif  Keadilan  Restoratif. Jurnal Hukum Respublica , 21 (2), 155-178.
Luigjes, J., Lorenzetti, V., de Haan, S., Youssef, G. J., Murawski, C., Sjoerds, Z., ... & Yücel, M. (2019). Defining compulsive behavior. Neuropsychology review , 29 (1), 4-13. Marbun, A. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 127-167.
Noval, S. M. R. (2022). Evolusi Hak Pekerja Di Era Digital: Prawacana Right to Disconnect di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (2), 234-253.
Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan  Sosial. Jurnal  Rontal  Keilmuan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan , 6 (1), 29-45.
Pandelaki,  B.,  &  Sitinjak,  E.  (2020).  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap Nahkoda  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Dalam  Melayarkan  Kapal  Tidak  Laik Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal. JURNAL PROJUDICE , 2 (1).
Pozzi, M., Malings, C., & Minca, A. (2020). Information avoidance and overvaluation under epistemic  constraints:  Principles  and  implications  for  regulatory  policies. Reliability Engineering & System Safety , 197 , 106814.
Pratiwi,  A.  D.,  &  Subroto,  M.  (2022).  Efektivitas  Penerapan  Pembebasan  Bersyarat  pada Tahanan Dewasa di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 1589-1601.
Pratiwi, E. N. A., Putra, I. G. N. A. D., & Setyawan, E. I. (2022). Aktivitas analgesik tanaman gedi  (Abelmoschus  manihot  L.)  pada  mencit  (Mus  musculus). Humantech:  Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (3), 477-484.
Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. Negara dan Keadilan , 11 (2), 35-47.
Radjab, S. (2022). Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Alauddin Law Development Journal , 4 (2), 468-484.
Rahman,  D.  (2021).  Perspektif  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. UNES Journal of Swara Justisia , 4 (4), 314-321.
Saputro,  D.  (2021).  Efektivitas  Hukuman  Penjara  Bagi  Penyalahgunaan  Narkotika  Sesuai Dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 6 (2), 453-473.
Shannon, S., Huebner, B. M.,  Harris,  A., Martin, K., Patillo, M., Pettit, B., ... &  Uggen, C. (2020).  The  broad  scope  and  variation  of  monetary  sanctions:  Evidence  from  eight states. UCLA Criminal Justice Law Review , 4 (1).
Subekti,  I.,  &  Darmawi,  Y.  (2021).  Studi  Komparatif  Peran  Kejaksaan,  Kepolisian,  Dan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam  Upaya  Penanganan  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia. Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 73-98.
Sujasmin,  S.  (2018).  Pemberian  Remisi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Pidana  Narkoba  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Menurut  UU  No.  12  Tahun  1995,  dan  Peraturan Pelaksanaannya. Jurnal Wawasan Yuridika , 2 (2), 148-168.
Susanto,  A.  H.  (2019).  Pemberatan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Penyidik  Polri  Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika. Jurist-Diction , 2 (1), 1-13.
Tomalili, R., & Ariadi, A. (2021). Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal. Jurnal Akrab Juara , 6 (4), 209-222.
Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual  Anak  (KSA). Prophetic:  Professional,  Empathy,  Islamic  Counseling Journal , 2 (1), 61-82.