CASSOWARY volume 7(2): Juni 2024: 48 - 57 ISSN : 2614-8900 E-ISSN  : 2622-6545 ©Program Pascasarjana Universitas Papua, https://pasca.unipa.ac.id/

## Tingkat Kepatuhan Pejabat Pengadaan Pada Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Kegiatan Pengadaan Barang Publik Di Provinsi Papua Barat
Level of Compliance of Procurement Officials with Goods and Services Procurement Regulations for Public Goods Procurement Activities
In West Papua Province
Leonardus Maturbongs, AndoyoSupriyantono, Michael Baransano
Magister Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Papua Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat
Email: andoyo@yahoo.com
Disubmit: 22 Juni 2022, direvisi: 17 Februari 2024, diterima: 26 Februari 2024
Doi : 10.30862/casssowary.cs.v7.i2.182
ABSTRACT : Government Procurement of Goods and Services is an activity to obtain Goods and  Services  by  the  Regional  Apparatus  Work  Unit,  Institutions,  Ministries,  and  other institutions  whose  process  begins  with  planning  needs  to  complete  activities  to  obtain  Goods and  Services.  The  Procurement  of  Goods  and  Services  activities  are  also  carried  out  in  West Papua  Province,  one  of  which  is  the  Public  Goods  Procurement  Activity.  From  the  Public Procurement activities, it is hoped that it can run  by the Rules for Procurement of Goods and Services.  This  is  of  course  a  concern  for  all  those  involved  in  the  Procurement  of  Goods  and Services  Activities  and  one  of  them  is  the  Government  in  this  case  the  Goods  and  Services Procurement  Officer  at  the  Regional  Apparatus  Organization  in  West  Papua  Province.  The purpose of this writing is to determine the Level of Compliance of Procurement Officials in the Procurement  regulations  on  Goods  and  Services  to  Public  Procurement  activities  in  West Papua  Province.  This  research  was  conducted  using  analytical  descriptive  methods.  The research was conducted by interviewing and collecting data using questionnaires to the Goods and  Services  Procurement  Officers  at  the  Regional  Apparatus  Organization  in  West  Papua Province.  The  sample  technique  or  sampling  technique  in  this  study  used  Simple  Random Sampling.  To  determine  the  Level  of  Compliance  of  Procurement  of  Goods  and  Services,  the data was processed using a Likert scale which is determined by the score and then the results are  analyzed  descriptively.  The  results  showed  that  the  Level  of  Compliance  of  Procurement Officials  in  the  Procurement  regulations  on  Goods  and  Services  to  Public  Procurement activities in West Papua Province was High.
Keywords  :  Compliance  Level,  Goods  and  Services  Procurement  Officer,  Goods  and  Services

## Procurement Rules

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah adalah  suatu  aktivitas  guna  mendapatkan barang dan jasa oleh satuan kerja perangkat daerah, lembaga, kementerian, serta institusi lain yang prosesnya diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian aktivitas guna mendapatkan barang dan jasa.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  peraturan presiden  mengenai  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  yang  sudah  beberapa  kali mengalami  perubahan  dan  yang  terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia  No.  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah yang  bertujuan  guna  memberi  pedoman prosedur terkait tata cara pengadaan barang dan  jasa  yang  komprehensif,  jelas,  serta sederhana,  berdasarkan  tata  kelola  yang baik,  dan  dalam  hal  ini  pengadaan  barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Prosedur pedoman ini diharapkan mampu mengoptimalkan  efisiensi  belanja  negara, iklim  investasi  yang  kondusif,  serta percepatan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan hasil  pembangunan  nyata  di  Indunesia  dan khususnya  di  Pemerintah  Provinsi  Papua Barat.
Perpres  No.  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  Barang  dan  Jasa  menjadi  dasar pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah khususnya  di  Provinsi  Papua  Barat  bisa dijalankan  secara  efektif  dan  efisien dengan  prinsip  persaingan  keterbukaan, transparansi, sehat, dan perlakuan yang adil bagi  seluruh  pihak,  agar  hasilnya  bisa dipertanggungjawabkan  baik  dari  segi manfaat,  keuangan,  ataupun  fisiknya  bagi pelayanan masyarakat dan kelancaran tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat.
Provinsi  Papua  Barat  sendiri  terdapat Jumlah  Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) sebanyak 48 (empat puluh delapan) dan  pada  masing-masing  OPD  tersebut memiliki  anggaran  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasa  yang  terdapat  didalam Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA). Pengelolaan Anggaran  Pendapatan Belanja
Daerah  (APBD)  Provinsi  Papua  Barat khususnya  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa, kepala daerah dalam hal ini Gubernur Papua  Barat  memiliki  peranan  menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan anggaran  atau  keuangan  di  daerah  untuk kegiatan tersebut. Wewenang kepala daerah  menjadi  Pengguna  Anggaran  (PA) sudah  didelegasikan  kepada  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  hal  ini Kepala OPD, dan di dalam masing-masing OPD,  Kepala  OPD  telah  menunjuk  dan mempercayakan  kepada  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  mempunyai  jabatan dan  kompetensi  untuk  menjabat  sebagai Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam menjalankan Kegiatan Barang/ Jasa. Namum  didalam  pelaksanaannya,  ASN yang  ditunjuk/menjabat  ada  yang  belum mengetahui secara benar dan baik mengenai  pengadaan  barang/  jasa,  namum ada  juga  yang  telah  memiliki  kompetensi dengan  adanya  Sertifikasi  Pengadaan Barang  dan  Jasa  yang  dikeluarkan  oleh Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/ Jasa  Pemerintah  (LKPP)  tetapi  didalam penyelenggaraannya masih saja ada berbagai  hal  yang  tidak  sesuai  prosedur serta  aturan  pengadaan  barang  dan  jasa yang  ada.  Hal  tersebut  tentu  saja  tidak sesuai  dengan  prinsip  pengadaan  barang/ jasa  yakni  adil,  akuntabel,  bersaing, terbuka,  transparan,  efektif,  dan  efisien yang  terdapat  di  dalam  Perpres  No.  16 Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 6.
Salah  satu  aktivitas  pengadaan  barang dan  jasa  yang  dilakukan  adalah  kegiatan pengadaan  barang  publik,  dimana  barang publik (public  goods) merupakan  barang yang jika di konsumsi oleh seseorang tidak akan  menurunkan  konsumsi  orang  lain. Sebuah  barang  publik  adalah  barang  yang tidak bisa dibatasi siapapun yang menggunakannya  serta  bahkan  sebisa mungkin  orang  tidak  harus  mengeluarkan biaya guna memperolehnya. Barang publik ialah  untuk  masyarakat  secara  keseluruhan (umum)  supaya  dari  seluruh  kalangan  bisa menikmatinya. Kegiatan pengadaan barang publik bisa dilaksanakan oleh Pihak Swasta
(perusahaan  ataupun  perorangan)  dan pemerintah.    Sifat  “publik”  dari  suatu  jasa atau  barang  menunjuk  pada  permasalahan cara  jasa  atau  barang  tersebut  diberikan (delivered)  kepada  masyarakat.  Suatu penilaian  pada  sifat  publik  dari  suatu  jasa atau  barang  tidak  dapat  dinilai  semata  – mata berdasarkan apa ia bisa diperdagangkan  ataupun  tidak  (Yilmaz, 2005). Selain itu, suatu hal disebut sebagai public  goods pada  saat  negara  mempunyai peranan  utama  dalam  proses  penyaluran ataupun  pengadaan  supaya  bisa  dinikmati oleh semua masyarakat (Yilmaz, 2005).
Contoh  barang  publik  ini  diantaranya adalah  jalan,  jembatan,  gedung,  dermaga, bandara,  Pasar,  terminal,  Sarana  listrik, telekomunikasi,  dan  sebagainya.  Di  dalam Kegiatan  pengadaan  barang/  jasa  publik  di Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat,  perlu dilaksanakan  dengan  baik  dan  sesuai ketentuan dan peraturan. Didalam pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  barang dan  jasa  publik  di  Provinsi  Papua  Barat, ada yang belum/tidak sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Terdapat kasus kerugian  negara  di  Provinsi  Papua  Barat yang disebabkan oleh mark up harga tanah yang  telah  diatur  oleh  penyedia  jasa  dan Pejabat  Pengadaan  pada  Dinas  Perumahan Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas selaku KPA  (Kuasa  Pengguna  Anggaran)  dan Pejabat  Pengadaan  pada  Dinas  Perumahan Provinsi  Papua  Barat  tidak  melaksanakan kegiatan  pengadaan  sesuai  dengan  aturan dan  tatacara  pengadaan  barang  dan  jasa sehingga  terjadi  kerugian  negara. (sumber Tabura  Post  tanggal  23  september  2019). Kasus  kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut, sangat berdampak terhadap lingkungan  alam  dan  lingkungan  sosial. Dengan adanya masalah didalam pekerjaan gedung  kantor  Dinas  Perumahan  Provinsi Papua  Barat,  bangunan  tersebut  belum selesai  dikerjakan dan bangunannya belum bisa  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  kantor yang  tentu  saja  mempengaruhi  aktivitas dalam  lingkungan  kerja  karena  belum  ada pemanfaatannya.  Selain  itu  lahan  yang dulunya  hutan  tuk  pemanfaatan  ekosistem
lingkungan,  sekarang  sudah  ada  bangunan yang belum selesai dikerjakan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dengan melihat contoh kasus masih adanya permasalahan  didalam  aktivitas  pengadaan barang  dan  jasa  yang  dijalankan  oleh pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  untuk masalah  tingkat  kepatuhan  pada  peraturan pengadaan  barang  dan  jasa,  maka  peneliti melakukan penelitian ini guna melaskanakan penganalisisan terkait “Tingkat  Kepatuhan  Pejabat  Pengadaan Pada Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap  Kegiatan  Pengadaan  Barang Publik Di Provinsi Papua Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  kepada  Pejabat Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang  ada  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah Provinsi  Papua  Barat  yang  beralamat  di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Andai-Manokwari  Provinsi  Papua  Barat. Penelitian  ini  berlangsung  selama  kurang lebih  2  bulan  yaitu  dari  bulan  Juni  sampai dengan Juli 2020.
Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode deskriptif
analitis ialah peneliti akan menyelenggarakan penelitian pada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah dengan  melihat  kompetensi/kemampuan, pemahaman  yang  dimiliki  serta  faktor lainnya  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  pada Kegiatan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Publik.  Data  yang  dipergunakan  berupa data sekunder dan primer.
a.  Data Primer
Data  penelitian  akan  diambil  dengan menggunakan  instrumen  kuisioner  dengan respondennya  adalah  Pejabat  Pengadaan Barang  dan  Jasa  di  Organisasi  Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
b.  DataSekunder
Data  Penelitian  diambil  dengan  cara mengumpulkan informasi serta data melalui buku, internet, literatur jurnal yang terkait  dengan  tata  cara  dan  aturan Pengadaan Barang/ Jasa dan Barang Publik
serta  menggunakan  Perpres  No.  16  Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah menjadi acuan peraturannya.
Pengambilan  data  dilaksanakan  dengan menggunakan Kuesioner. Teknik
pengambilan  sampel  dilaksanakan  dengan mempergunakan Simple  Random  Sampling (Acak  Sederhana).  Dimana  teknik  ini merupakan  sebuah  cara  pemilihan  sampel dimana  tiap  unsur  yang  membentuk  populasi diberikan  kesempatan  yang  serupa  untuk dipilih sebagai sampel. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Sugiyono (2014) bahwasanya dikatakan  “sederhana  (simple)  dikarenakan pengambilan sample dari populasi dilaksanakan secara acak tanpa memerhatikan strata yang terdapat didalam populasi tersebut. Sampel  menurut  Sugiyono  (2014)  yaitu bagian  dari  karakteristik  dan  jumlah  yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Apabila populasinya  besar,  peneliti  tidak  mungkin memahami  seluruh  populasi,  disebabkan keterbatasan  waktu,  tenaga,  dan  dana,  maka peneliti  bisa  mempergunakan  sampel  yang dipilih dari populasi diharuskan benar – benar mewakilkan  ( representative ).  Berdasarkan jumlah  populasi  tersebut,  peneliti  akan menggunakan  sampel  sejumlah  30  (tiga puluh) orang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang  terdapat  dalam  Organisasi  Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

## Variabel Penelitan
a. Variabel bebas (independent variables) Variabel ini ialah variabel yang memengaruhi atau penyebab terjadinya atau terbentuknya variabel terikatnya (dependent variable). Variable yang yang dipergunakan yakni  Faktor  Internal  (X1)  dan  Faktor Eksternal(X2).
Untuk mengukur Variabel bebas digunakan indikator sebagai berikut: 1. Variabel Faktor Internal (X1)
- Pengetahuan (X1.1)
- Integritas (X1.2) - Pengalaman Masa Kerja (X1.3)
2. Variabel Faktor Eksternal (X2) - Sertifikasi Pejabat Pengadaan (X2.1) - Pelaksanaan Aturan Pengadaan
Barang & Jasa (X2.2)
Sebagai  variable  penunjang  yaitu  usia, jenis kelamin dan masa kerja responden.
b. Variabel terikat (dependent variable)
Variabel  ini  adalah  variable  yang dipengaruhi variabel bebasnya (independent variables).
Variable yang dipergunakan yakni produktivitas  (Y)  sebagai  variabel  terikat (dependent variable). Data yang dipergunakan pada penganalisian penelitian ialah data kuantitatif yang adalah fakta yang di  presentasikan  dengan  angka.  Data  bisa diukur  secara  langsung  dan  tidak  sedikit data  yang  bisa  di  ukur  secara  langsung. Dalam  hal  ini,  skala  pengukuran  adalah serangkaian  aturan  yang  dibutuhkan  dalam mengkuantitatifkan  data  dari  pengukuran sebuah  variable.  Dimana  skala  pengukuran yang  dipergunakan  yaitu  skala  pengukuran ordinal.  Skala  pengukuran  ordinal  adalah data  yang  berjenjang  di  mana  nomor  – nomor  yang  digunakan  pada  objek  guna memberi  informasi  terkait  jumlah  relative karakteristik  berbeda  yang  di  miliki  oleh individu atau obyek tertentu.  Maka dari itu, jarak  satu  data  dengan  yang  lainnya kemungkinan  memiliki  perbedaan.  Tiap poin  jawaban  ditetapkan  skornya  dengan skala Likert 1 hingga 3. Tabel 1. Alternatif Jawaban Responden Alternatif Jawaban Skor Ya (A) 3 Ragu – Ragu (B) 2 Tidak (C) 1

## Rentang Skala Interval
Hasil  interpretasi  dari  tiap  pernyataan  yang dipergunakan  dalam  kuesioner  dipilih sesuai  dengan  rentang  skala  menggunakan rumusan berikut (Sugiyono, 2017) :
Keterangan: RS = Rentang Skala n   = Sampel
m  = Kategori jawaban
= 20
Dengan  demikian,  dari  rumusan  di  atas diperoleh  nilai  rentang  skala  interval  yang didapatkan  guna  menginterpretasikan  hasil
jawaban  kuesioner  dengan  hasil  20. Rentang  skala  interval  yang  didapatkan untuk menginterpretasi hasil jawaban kuesioner bisa diamati berikut:
Berikut ini adalah rentang skala interval: Tabel 2.  Rentang skala interval Rentang Skala Kategori 30 – 50 Rendah 51 – 70 Sedang 71 – 90 Tinggi

## Sumber : Olah Data, 2020
Setelah  mendapatkan  rentang  skala  interval kemudian  menentukan  Nilai  untuk  Faktor Internal (X1) yang bisa diamati pada table 3 berikut.
Tabel 3.  Nilai untuk Faktor Internal (X1) Rentang Skala Kategori 180 – 300 Rendah 301 – 420 Sedang 421 – 540 Tinggi Sumber :Olah Data, 2020
Setelah  mendapatkan  rentang  skala  interval dan  nilai  untuk  faktor  internal  (x1) kemudian dicari nilai untuk faktor eksternal (X2) yang bisa diamati pada table 4 berikut.
Tabel 4.  Nilai untuk Faktor Eksternal (X2) Rentang Skala Kategori 120 – 200 Rendah 201 – 280 Sedang 281 – 360 Tinggi Sumber :Olah Data, 2020
Setelah  ditentukan  rentang  skala  interval dan  Nilai  untuk  Faktor  Internal  (X1)  serta Nilai  untuk  Faktor  Eksternal  (X2),  maka ditentunkan Nilai untuk
Faktor KepatuhanPengadaan  Barang  dan  Jasa (Y)yang bisa diamati pada tabel 5 berikut. Tabel 5. Nilai untuk Faktor KepatuhanPengadaan Barang dan Jasa (Y) Rentang Skala Kategori 300 – 500 Rendah 501 – 700 Sedang 701 – 900 Tinggi Sumber :Olah Data, 2020

## Kerangka Hubungan antara variabel
Penelitian  ini  terdapat  2  variabel  yaitu variabel  Y  yang  merupakan  kepatuhan pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  pada peraturan  pengadaan  barang  dan  jasa terhadap  kegiatan  pengadaan  barang  publik di  provinsi  papua  barat  yakni  akuntabel, adil,  bersaing,  terbuka,  transparan,  efektif, dan  efisien.  variabel  y  dipengaruhi  oleh  2 variabel  x  yakni  faktor  eksternal  dan internal.  variabel  faktor  internal  (x1) didalamnya  terdapat  indikator  pendidikan, integritas  dan  pengalaman  kerja.  Variabel faktor  eksternal  (x2)  didalamnya  terdapat indikator  sertifikat  pejabat  pengadaan  dan pelaksanaan  aturan  pengadaan  barang  dan jasa.  Kerangka  berpikir  menjadi  model konseptual yang dipergunakan menjadi teori yang  memiliki  keterkaitan  dengan  banyak faktor yang diidentifikasi menjadi permasalahan penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam melaksanakan suatu penelitian yang memerlukan  kerangka  berpikir,  sebaiknya jika  hal  ini  dapat  dijelaskan  secara  teoritis. Sekaligus juga dapat menjelaskan hubungan diantara  variable  yang  diangkat.  Dengan demikian peneliti dapat menjelaskan hubungan diantara  variabel  independen  dan variabel dependent (Sugiyono, 2014). Maka dari  itu,  penelitian  ini  ini  akan  dianalis seberapa  besar  tingkat  kepatuhan  pejabat pengadaan barang dan jasa yang dipengaruhi oleh variabel x (faktor eksternal  dan  internal)  yang  adalah  pejabat pengadaan  terhadap  variabel  y  yaitu kepatuhan  pejabat  pengadaan  barang  dan jasa.  Gambar    kerangka  hubungan  antara variabel dilihat pada gambar berikut ini:

## Gambar  2.  Kerangka  Hubungan  antara variabel

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah yang  berikutnya  dikenal  dengan  sebutan pengadaan  barang/jasa  merupakan  aktivitas pengadaan  barang/jasa  oleh  perangkat daerah/ lembaga/ kementerian yang dibiayai oleh  anggaran  dari  APBD/  APBN  yang prosesnya diawali dengan klasifikasi kebutuhan  hingga  serah  terima  hasil pekerjaan  dengan  adanya  bukti  berita  acara serah terima pekerjaan. Kegiatan Pengadaan barang/jasa  pemerintah  baik  dari  anggaran APBN  atau  APBD  sudah  dilaksanakan  di Pemerintah
Provinsi Papua Barat berdasarkan  aturan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  republik  indonesia.  Didalam penyelenggaraan
kegiatan pengadaan barang  dan  jasa  di  pemerintah  Provinsi Papua  Barat,  telah  dilakukan  oleh  seluruh Pihak  yang  mempunyai  peran  dalam kegiatan  tersebut  dan  salah  satunya  adalah pejabat  pengadaan barang dan jasa. Pejabat tersebut  telah  ditunjuk  dan  ditetapkan  di dalam  surat  keputusan  yang  ditandatangani oleh pejabat daerah.

## Analisis karakteristik responden
Responden
yang dipergunakan yakniPejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi Papua Barat yang dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjumlah 30 orang.

## Karakteristik  responden  berdasarkan jenis kelamin
Data  terkait  jenis  kelamin  dijadikan suatu pertimbangan guna memahami responden  dengan  jenis  kelamin  dalam penelitian yang paling dominan. Karakteristik  responden  didapatkan  dari hasil  pengumpulan  data  melalui  pembagian kuesioner.  Dalam  hal  ini  gender  adalah sebuah  sifat  yang  menempel  pada  kaum perempuan  ataupun  laki  -  laki  yang dikonstruksi  secara  kultural  ataupun  social (Fakih,  2016).  Perempuan  dan  laki  –  laki berbeda  dalam  hal  kekuatan  kerja  ototnya dan  kemampuan  fisiknya.  Postur  tubuh, ukuran, dan daya tahan tubuh laki– laki dan perempuan  memiliki  perbedaan.  Sementara menurut  Sugandi  (2009) kemampuan untuk bergerak  berkisar  35  –  80  %  bergantung pada  otot  yang  dilibatkan.  Jenis  kelamin adalah suatu kategori dasar dalam kehidupan  sehari  –  hari  dan  kehidupan social.
Tabel 6. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin No . Jenis Kelamin Jumlah Responde n (Orang) Presentase (%) 1. Laki-laki 18 60 2. Perempua n 12 40 Total 30 100 Sumber : Data primer, 2020 Dari hasil analisis karakteristik responden  menurut  jenis  kelaminnya  pada tabel 3 diperoleh hasil bahwasanya mayoritas  responden  laki  –  laki  berjumlah 18  responden  (60  %),  sementara  responden perempuan berjumlah 12 responden (40 %), sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kebanyakan Pejabat Pengadaan Barang  dan  Jasa  di  Organisasi  Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa adalah laki-laki.
Karakteristik responden berdaskan usia Data terkait usia dijadikan suatu pertimbangan  untuk  mengetahui  responden dengan usia yang paling dominan.Mahendra
&  Woyanti  (2014)  dan  Tanto  et,al  (2012) menjelaskan bahwasanya faktor yang memiliki  pengaruh  pada  produktivitas karyawan  salah  satunya  yaitu  faktor  usia. Menurut Selvia Aprilyanti (2017),  biasanya usia  yang  masih  dalam  usia  produktif memiliki tingkatan produktivitas yang lebih tinggi  daripada  tenaga  kerja  yang  memiliki usia  tua  dengan  demikian  fisik  yang  di miliki menjadi terbatas dan lemah.
Tabel 7. Karakteristik responden berdasarkan usia No. Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Presentase (%) 1. < 30 0 0 2. 31 – 40 3 10 3. 41 – 50 18 60 4. > 50 9 30 Total 30 100 Sumber : Data primer, 2020 Dari hasil analisis karakteristik responden  berdasarkan  usia  dalam  table  di atsamenampilkan  bahwasanya  mayoritas responden  ada  di  kelompok  usia  41  –  50 tahun  sejumlah  18  responden  (60  %)  dan responden  kelompok  usia  >  50  tahun sejumlah  9  responden  (30  %). Ini mengindikasikan  bahwasanya  mayoritas responden  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan Jasa  di  Organisasi  Perangkat  Daerah Provinsi  Papua  Barat  berada  di  usia  41-50 tahun.

## Karakteristik  responden  berdasarkan tingkat pendidikan
Data  terkait  jenjang  pendidikan  bisa dipergunakan  dalam  memahami  besaran iidentitas responden menurut pendidikannya. Hasibuan (2003)
menjelaskan  bahwasanya  pendidikan  ialah sebuah  indikator  yang  menggambarkan kemampuan individu guna bisa melaksanakan sebuah pekerjaan. Pendidikan memberi  pengetahuan  bukan  saja  yang langsung  dengan  penyelesaian  tugasnya, namun juga landasan guna mengembangkan kemampuan dan dirinya dalam memanfaatkan  seluruh  sarana  yang  ada demi  kelancaran  penyelesaian  tugas.  Dari hasil analisis karakteristik responden menurut pendidikannya menunjukkan
bahwasanya  responden  mempunyai  latar pendidikan yang berbeda.
Tabel 8. Karakeristik responden berdasarkan pendidikan No. Tingkat pendidikan Jumlah (Orang) Presentase (%) 1. SMA/SMK 0 0 2. Diploma (D3) 0 0 3. Sarjana (S1) 23 76,66 4. Pascasarjana (S2) 7 23,34 Total 30 100 Sumber : Data Primer, 2020
Tabel 5 menampilkan bahwasanya mayoritas  responden  mempunyai  latar belakang  Pendidikan  yang  didominasi dengan Pendidikan S1 sebanyak 23 responden  (76,66%)  dan  Pendidikan  S2 sebanyak  7  responden  (23,34%)  dari  total responden  penelitian.  Pendidikan  bisa memperlihatkanbesaran  pengaruh  perilaku dan  sikap  dalam  perkembangan  pribadi secara  utuh  serta  partisipasinya  pada melaksanakan  suatu  tanggungjawab  dalam bekerja salahsatunya dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

## Karakteristik responden berdasarkan masa kerja
Pertimbangan yang dipergunakan dalam memahami dominasi identitas responden  salah  satunya  yaitu  berdasarkan masa  kerja.  Pamungkas  et  al  (2017), Wirawan, et al (2014), dan Nainggolan et al (2012)  menjelaskan  bahwasanya  berbagai faktor  yang  memengaruhi  produktivitas individu  dalam  bekerja  yaitu  lamanya bekerja.  Semakin  lamanya  masa  kerja karyawan maka kemampuan dan keterampilan melaksanakan pekerjaan semakin  meningkat.  Pengalaman  individu dalam  menjalankan  pekerjaannya  secara terus menerus dapat menambah kedewasaan teknisnya.  Dalam  hal  ini,  masa  kerja  ialah tingkatan penguasaan individu dalam penyelenggaraan  berbagai  aspek  teknik pekerjaan  dan  teknik  peralatan.  Adapun berbagai hal yang menentukan berpengalaman  atau  tidak  karyawan  serta sekaligus  menjadi  indicator  pengalaman kerja  yakni  penguasaan  dan  keterampilan
pada  pekerjaan,  tingkat  pengetahuan,  dan usia / lama waktu kerja(Aprilyanti, 2017).
Tabel 9. Responden berdasarkan masa kerja
No. Masa kerja (Tahun) Jumlah (Orang) Presentase (%) 1. < 1 0 0 2. 1 - 5 0 0 3. 6 - 10 11 36,66 4. > 10 19 63,34 Total 30 100 Sumber : Data primer, 2020
Tabel  6  menampilkan  bahwasanya hasil analisis karakteristik responden menurut  masa  kerja  kebanyakan  responden sudah  bekerja  diatas  10  tahun  yakni berjumlah  19  orang  (63,34  %)  sementara responden  yang  sudah  bekerja  diantara  6  – 10  tahun  yaitu  berjumlah  11  orang (36,66%).
Analisis deskriptif Faktor Internal dengan Eksternal Faktor Internal Selanjutnya dilakukan analisis
deskriptif  terhadap  faktor  Internal  yang diukur  menggunakan  tingkat  Pengetahuan,
Integritas dan Pengalaman Kerja.
Penganalisisan deskriptif dilaksanakan dengan  mencari  nilai  rata  –  rata  yang didapatkan, yang diperoleh dengan mempergunakan rentang skala interval yang ditetapkan sesuai dengan kriterianya masing –  masing,  guna  memahami  kompetensi variabel bebas yang diamati.
Penjelasan  dari  hasil  analisis  deskriptif faktor internal adalah dengan analisis data dari jumlah  jawaban  responden  dengan  hasil  total skor adalah sebesar 90 dengan kategori tinggi (sesuai  rentang  skala  interval)  yaitu  pada indikator  pengetahuan  pejabat  pengadaan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa. Ini  disebabkan  karena  responden  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  mengetahui tentang  peraturan  pengadaan  barang  dan  jasa dan memahami serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tatacara pengadaan barang dan jasa yang ada di dalam aturan pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan  untuk  penjelasan  dari  hasil analisis  deskritif  faktor  internal  skor  terendah adalah  dengan  total  skor  adalah  sebesar  70
dengan  kategori  sedang  (sesuai  rentang  skala interval)  yaitu  pada  indikator  pengalaman kerja pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Ini disebabkan karena responden pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  beranggapan bahwa  dengan  memiliki  pengalaman  kerja yang  lama  dibidang  pengadaan  barang  dan jasa, belum tentu dapat membantu seseorang pejabat pengadaan dalam menguasai  aturan  dan  pedoman.  Selain  itu juga  responden  pejabat  pengadaan  barang dan  jasa  beranggapan  bahwa  dengan memiliki  pengalaman  kerja  yang  lama dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  tidak juga  dapat  menjamin  seseorang  pejabat pengadaan  untuk  bekerja  dengan  baik dalam  melaksanakan  kegiatan  pengadaan barang dan jasa.

## Faktor Eksternal
Setelah  dilakukan  analisis  deskriptif terhadap  faktor  internal  maka  dilakukan analisis  deskriptif  terhadap  faktor  ekstrnal yang diukur menggunakan tingkat sertifikasi pejabat pengadaan dan pelaksanaan  aturan  pengadaan  barang  dan jasa. Penganalisisan deskriptif dilaksanakan dengan mencari nilai rata-rata yang didapatkan, yang diperoleh dengan mempergunakan rentang skala yang ditetapkan sesuai dengan kriterianya masing –  masing,  guna  memahami  kompetensi variabel bebas yang diamati.
Penjelasan  dari  hasil  analisis  deskriptif faktor  Eksternal  adalah  dengan  analisis  data dari  jumlah  jawaban  responden  dengan  hasil total  skor  adalah  sebesar  86  dengan  kategori tinggi  (sesuai  Rentang  Skala  Interval)  yaitu pada indikator Pelaksanaan Aturan Pengadaan Barang  dan  Jasa.  Hal  ini  dikarenakan responden Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa yang  sudah  dilaksanakan berdasarkan Peraturan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa namun  pernah  terbentur  dengan  kebijakan. Sedangkan untuk penjelasan dari hasil analisis deskritif faktor eksternal skor terendah adalah dengan  total  skor  adalah  sebesar  65  dengan kategori sedang (sesuai rentang skala interval) yaitu  pada  indikator  sertifikasi  pengadaan
barang  dan  jasa  yang  digunakan  dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Hal  ini  dikarenakan    responden  Pejabat Pengadaan  Barang  dan  Jasa  beranggapan
bahwa dengan mempunyaiSertifikasi Pengadaan  Barang  dan  Jasa  belum  tentu dapat menjamin seseorang pejabat pengadaan  dalam  menguasai  aturan  dan pedoman  pengadaan  barang  dan  jasa  serta dalam  pelaksanaan  Kegiatan  pengadaan barang dan jasayang telah  dijalankan  sudah dilaksanakan berdasarkanperaturan pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pejabat pengadaan  tersebut  tetapi  juga  terbentur dengan  kebijakan  yang  dibuat  pada  proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## Analisis  deskriptif  Kepatuhan  Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Setelah  dilakukan  analisis  deskriptif terhadap faktor internal dan faktor eksternal maka selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terhadap kepatuhan pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diukur menggunakan tingkat pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  yang  sudah sesuai  dengan  aturan  dan  adanya  kebijakan dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan barang dan jasa tersebut. Analisis deskriptif kepatuhan  pejabat  pengadaan  barang  dan jasa  adalah  hasil  nilai  penjumlahan  dari analisis  deskriptif faktor  internal  dan faktor eksternal  yang  diambil  dari  nilai  terendah yang  telah  dijumlahkan  dan  nilai  tertinggi juga yang telah dijumlahkan. Hasil penjumlahan  nilai  terendah  dan  nilai tertinggi  dari  analisis  deskriptif  faktor eksternal  dan  internal.  Hasil  total  skor  pada analisis  deskritif  faktor  eksternal  dan  hasil total  pada  analisis  deskritif  faktor  eksternal setelah dijumlahkan dengan hasil yaitu sebesar 776 dengan kategori Tinggi.
Sehingga  dari  hasil  analisis  disampaikan bahwa  tingkat  kepatuhan  pejabat  pengadaan barang/jasa  terhadap  kegiatan  pengadaan barang  publik  pada  organisasi  pengadaan barang  dan  jasa  di  pemerintahan  Provinsi Papua  Barat  berada  pada  kategori  tingkat tinggi  karena  pejabat  pengadaan  sudah
melaksanakan  kegiatan  pengadaan  barang dan  jasa  berdasarkan  aturan  dan  pedoman pengadaan barang dan jasa yang diberlakukan.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan yang bisa diambil yaitu:
1. Tingkat  Kepatuhan  Pejabat  Pengadaan Barang dan Jasa pada Peraturan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  terhadap kegiatan  Publik  di  Provinsi  Papua  Barat berada pada Kategori Tingkat Tinggi.
2. Faktor Internal
a. Hasil  analisis  deskritif  faktor  internal adalah dengan analisis data dari jumlah jawaban  responden  dengan  hasil  total skor adalah sebesar 90 dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk penjelasan dari hasil  analisis  deskritif  faktor  internal skor  terendah  adalah  dengan  total  skor adalah  sebesar  70  dengan  kategori Sedang.
b. Faktor Eksternal Penjelasan  dari  hasil  analisis  deskritif faktor  eksternal  adalah  dengan  analisis data  dari  jumlah  jawaban  responden dengan  hasil  total  skor  adalah  sebesar 86  dengan  kategori  tinggi.  Sedangkan untuk  penjelasan  dari  hasil  analisis deskritif  faktor  eksternal  skor  terendah adalah dengan total skor adalah sebesar 65 dengan kategori sedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Iskandar  A.  Ika.,  (2013).  Analisis  Pengadaan Barang/  Jasa  di  Pemerintah  Kota Bogor,  Kota  Sukabumi,  dan  LKPP. Tesis. Prodi  Magister  Perencanaan dan Kebijakan
Publik
Universitas Indonesia Jakarta. Ismail  F.,  (2018). Statistika  Untuk  Penelitian
Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Pendidikan.
Penerbit Prenadamedia  Group Jakarta. Edisi pertama Tahun 2018.
Juanda  Bambang.,  (2009).  Ekonometrika Pendugaan  dan  Pemodelan.  IPB PRESS.Bogor.
Kesumawati  N.,  Novita  S.,  Allen  M.  R.,
(2017). Pengantar Statistika Penelitian. Penerbit   PT.

## RAJAGRAFINDO PERSADA
Jakarta. Edisi pertama Tahun 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2018 Tentang  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 16 Maret 2018 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta. Priyastama  R.,  (2017). Buku  Sakti  Kuasai SPSS  Pengolahan  Data  &  Analisis Data. Penerbit STAR UP Yogjakarta.  Edisi  pertama  Tahun 2017. Santoso  S.,  (2015). Menguasai  Statistik  Non Parametrik  Konsep  Dasar  dan Aplikasi  dengan  SPSS .  Penerbit  PT. Elex  Media  Komputindo  Kompas Gramedia Jakarta. Terbitan pertama Tahun 2015. Satriawan  F.,  (2018).  Penerapan  Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Dalam Mewujudkan Transparansi
Pemerintahan (Studi Pada LPSE dan BLPBJProvinsi  Lampung. Tesis. Program Magister Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Lampung BandarLampung. Sugiyono., (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta. Sugiyono., (2017). Statistika Untuk Penelitian. Penerbit  ALFABETA Bandung. Edisi ke dua puluh delapan Tahun 2017. Syayuti., (2016). Penerapan Good Governance  Pengadaan  Barang  dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bungo  (studi  Kasus  pada  Dinas Pendidikan. Tesis. Program Pasca
Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Usman  H.,  Purnomo  S.  A.,  (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit PT. Bumi Aksara
Jakarta. Edisi ketiga Tahun 2017.