## PENYELESAIAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  BANK UMUM SYARIAH
Siti Yulia Makkininnawa 1 , Herdifa Pratama 2
Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru Email : tie_daeng@yahoo.co.id 1 , herdifapratama@gmail.com 2

## Abstrak
Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada  bank umum syariah adalah pembiayaan murabahah dalam  pengikatan  jaminannya  sering  menggunakan fidusia,  karena  pembebanannya  dianggap  sederhana,  mudah  dan  relatif  cepat. Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  bagaimana  penyelesaian eksekusi  benda  jaminan  pada  pembiayaan murabahah di  Bank  Umum  Syariah.
Fokus  utama  artikel  ini  adalah  deskripsi mengenai  berbagai  pilihan  solusi  dalam penyelesaian  sengketa  berupa  eksekusi  benda  jaminan  pada  pembiayaan murabahah .  Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  studi kepustakaan  untuk  kemudian  di  analisis  dengan  menghasilkan  kesimpulan  yang desktiptif. Penelitian ini mendapati kesimpulan bahwa strategi penyelesaian benda jaminan murabahah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan  non  litigasi.  Terhadap  kedua  jalur  tersebut  tentu  memiliki  karakteristik tersendiri sesuai dengan sifat penyelesaiannya.
Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Murabahah, Bank Umum Syariah.

## Abstract
One  type  of  financing  that  is  quite  developed  in  sharia  commercial  banks  is murabahah  financing  which  often  uses  fiduciary  collateral,  because  the assignment is considered simple, easy and relatively fast. The aim of writing this article  is  to  elaborate  on  how  to  complete  the  execution  of  collateral  objects  in murabahah financing at Sharia Commercial Banks. The main focus of this article is  a  description  of  various  solution  options  in  resolving  disputes  in  the  form  of executing collateral objects in murabahah financing. Research data was collected using  library  study  techniques  and  then  analyzed  to  produce  descriptive conclusions. This research concluded that the settlement strategy for murabahah collateral objects can be carried out in two ways, namely through litigation and non-litigation  processes.  These  two  routes  certainly  have  their  own characteristics according to the nature of the solution.
Keywords: Execution, Guarantee, Murabahah, Sharia Commercial Bank.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  pembiayaan  yang  cukup  berkembang  pada  bank  umum  syariah adalah pembiayaan murabahah dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan  fidusia,  karena  pembebanannya  dianggap  sederhana,  mudah  dan relatif  cepat.  Pembiayaan murabahah merupakan  produk  bank  umum  syariah yang  berlandaskan  prinsip  jual  beli.  Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis
Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  NO.04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah ialah menjual  barang  dengan  menyebutkan  harga  beli  kepada  pembeli,  dan  pembeli membayar kelebihan harga yang disepakati sebagai keuntungan.
Pada  Praktiknya  Bank  menyediakan  produk  yang  dibutuhkan  kreditur melalui  pembelian,  bank  kemudian  menjualnya  kembali  dengan  mennyebutkan harga  beli  dan  keuntungan  yang  diminta  bank.  Untuk  menjamin  pembayaran piutang kepada bank, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah sesuai dengan DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dan tidak lalai terhadap kewajibannya.
Fidusia  di  dalam  akad murabahah ,  secara  umum  ada  dua  kelompok  yang dibiayai  yaitu murabahah yang  objeknya  benda  bergerak  dan murabahah pemilikan  rumah  (KPR).  Untuk  pembiayaan murabahah yang  objeknya  adalah benda  bergerak,  pengikatan  dilakukan  dengan  jaminan  fidusia,  sedangkan, pembiayaan murabahah yang objeknya merupakan benda tidak bergerak misalnya dalam    pembelian  tanah  beserta    rumah  yang  ada  di  atasnya,  dilakukan  dengan pengikatan hak tanggungan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu penelitian  untuk  menelaah  suatu  kajian  dari  berbagai  sumber  literatur  kemudian memberikan  gambaran  dan  deskrisi  secara  umum.  Dengan  menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini berusaha memaparkan analisis terkait penyelesaian  ekskusi  benda  jaminan  di  bank  umum  syariah.  Pengumpulan  data dalam  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan,  yaitu menggunakan  literasi  kepustakaan,  baik  berupa  buku,  dokumen,  maupun  jurnal yang  memiliki  keterkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas. 1 Data  penelitian ini  kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  isi  untuk mendapatkan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Murabahah di dalam Islam Murabahah adalah akad  jual  beli  atau  barang  tertentu,  dimana  penjual menyebutkan  dengan  jelas  barang  yang  diperjualbelikan,  termasuk  harga pembelian  barang  kepada  pembeli,  kemudian  ia  mensyaratkan  atasnya laba/keuntungan  dalam  jumlah  tertentu. 2 Secara  etimologi murabahah berasal  dari  kata  kerja rabih}a-yarbah}u yang  bermakna  untung. Sedangkan  secara  terminologi  fikih, murabahah adalah  bentuk  jual  beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan margin yang  ditentukan. Murabahah adalah  bentuk  jual  beli  yang  secara  khusus masuk dalam bagian macam jual beli atau bay’. 3 Secara bahasa murabahah
1 Etta  Mamang  Sangadji  dan  Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan  Praktis  dalam Penelitian , (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), hlm. 2.
2 Muhammad, Sistem  &  Prosedur  operasional  Lembaga  Keuangan    Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 103.
3 Martono, Lembaga  Keuangan    dan  lembaga  Keuangan  Lain ,  (Yogyakarta:  Ekonisia, 2002), hlm. 100.
berasal  dari  kata ar-ribh} yang  berarti  keuntungan  dalam  perniagaan.
Menurut  istilah  fuqaha’ murabahah adalah  menjual  barang  dengan  harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui. 4
Pada  dasarnya,  jumhur  ulama  sepakat  bahwa murabahah merupakan salah  satu  bentuk  jual  beli  yang  dibolehkan  karena  keumuman  ayat “Allah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba” .  Namun,  terjadi perbedaan  pendapat  pada  mazhab  Hambali  terhadap  hukum murabahah . Ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa  terdapat  dua  bentuk murabahah . Pertama,  jika  keuntungan  diketahui  dari  bentuk  utuh  modal,  misalnya penjual  berkata  “Dari  modal  100  dirham  saya  tambah  keuntungan  10 dirham”,  maka  hal  ini  dibolehkan  tanpa  ada  ikhtilaf  diantara  ulama Hanabilah.  Kedua,  jika  keuntungan  dihitung  dari  tiap  bagian  modal, misalnya  penjual  berkata  “Dari  modal  100  dirham,  maka  aku  ambil keuntungan sebesar 1 dirham dari tiap 10 dirhamnya”, dalam hal ini ulama Hanabilah kebanyakan membencinya.
Beda  halnya  dengan  Ibnu  Hazm  yang  mengatakan  bahwa murabahah merupakan  bentuk  jual  beli  yang  bathil  karena  menurutnya  mensyaratkan adanya  penjelasan  mengenai  keuntungan  yang  disebutkan  tidak  terdapat dalam nash ,  sementara  yang  ada nash -nya  adalah  jual  beli  tanpa  adanya syarat penyebutan keuntungan. Tetapi, hal ini dibolehkan ( murabahah ) jika pada  suatu  negeri  tidak  terjadi  jual  beli,  kecuali  dengan  cara  penyebutan modal dan tambahan keuntungan secara jelas. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  diartikan murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan  yang  disepakati  antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian  ia  mensyaratkan  atas  laba  dalam  jumlah  tertentu.  Dalam  daftar istilah  buku  himpunan  fatwa  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud murabahah adalah  menjual  suatu  barang  dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. 6

## 2. Pembiayaan Murabahah
Dalam  teknis  yang  terdapat  di  perbankan  syariah, murabahah merupakan  akad  jual  beli  yang  terjadi  antara  pihak  bank  umum  syariah dengan  nasabah.  Dalam  hal  ini,  bank  umum  syariah  merupakan  pihak penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian  barang  tersebut.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari  pihak  bank umum  syariah  dalam  transaksi  ini  merupakan  keuntungan  jual  beli  yang telah  disepakati  secara  bersama,  dimana dalam  hal  ini  bank  selaku  penjual
4 Sofyan  Sulaiman,  “ Penyimpangan  Akad  Murabahah  di  Perbankan  Syariah  dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah ”, dalam Jurnal Madania , Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 195.
5 Surayya  Fadhilah  Nasution,  “Pembiayaan  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia”, dalam Jurnal at-Tawassuth , Vol. IV, No. 1, 2021, hlm. 135.
6 Muhammad  Nizar,  “Implementasi  Pembiayaan  Murabahah  dalam  Meningkatkan Profitabilitas”, dalam Jurnal An-Nisbah , Vol. 2, No. 1, Oktober 2015, hlm. 239-240.
harus memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok  pembelian  barang  dan  menyertakan  jumlah  keuntungan  yang ditambahkan pada biaya tersebut.
Jual beli dengan bentuk murabahah ini terdapat dalam bentuk pesanan yang diistilahkan oleh Imam Syafi’i sebagai al-amir  bi  al-shira atau  dapat disamakan juga dengan bay’ bi s\aman ajil atau bay’ muajjal (jual beli yang barangnya  diserahkan  segera  dengan  pembayaran  ditangguhkan  atau dilakukan  secara  berangsur).  Oleh  sebab  itu, murabahah merupakan  salah satu  bentuk  jual  beli  yang  dihalalkan.  Di  Indonesia,  aplikasi  jual  beli murabahah pada  perbankan  syariah  ini  didasarkan  pada  Keputusan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yaitu Fatwa  DSN  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  ketentuan murabahah pada  perbankan  syariah  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yaitu  PBI Nomor 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008.
Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja,  pembangunan rumah, dan lain-lain. Bank-bank umum syariah  umumnya  mengadopsi murabahah untuk  memberikan  pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang. Dalam praktik perbankan  syariah,  sebagian  besar  kontrak murabahah yang  dilakukan adalah  dengan  menggunakan  sistem murabahah Kepada  Pemesan Pembelian  (KPP).  Hal  ini  dinamakan  demikian  karena  pihak  bank  umum syariah  semata-mata  mengadakan  barang  atau  asset  untuk  memenuhi kebutuhan  nasabah  yang  memesannya.  Jadi,  secara  umum  skema  dari aplikasi murabahah ini sama dengan murabahah berdasarkan pesanan.
Terdapat  juga  pengembangan  dari  aplikasi  pembiayaan murabahah dalam  bank  umum  syariah,  yaitu  dalam  hal  pengadaan  barang.  Dalam  hal ini,  bank  umum  syariah  menggunakan  media  akad wakalah untuk memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  atas  nama  bank kepada supplier .  Dalam  hal  ini,  apabila  pihak  bank  mewakilkan  kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak supplier , maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency ( agency contract ), dimana pihak bank memberi  otoritas  kepada  nasabah  untuk  menjadi  agennya  untuk  membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank. 7
Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan  barang  hanya  sebatas  sebagai  agen  dari  pihak  bank. Selanjutnya,  nasabah  memberikan  informasi  kepada  pihak  bank  bahwa  ia telah  membeli  barang  tersebut,  kemudian  pihak  bank  menawarkan  barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli, sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.
3. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah
Pada  dasarnya  dalam  pembiayaan murabahah ,  jaminan merupakan  hal
7 Surayya  Fadhilah  Nasution,  “Pembiayaan  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia”, hlm. 145.
yang  dibolehkan  dan  bukanlah  merupakan  hal/sesuatu  yang  pokok  yang harus ada dalam pembiayaan murabahah . Adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan murabahah hanya untuk memberikan kepastian  kepada  pihak bay’ bahwa  pihak musytari dalam  pembiayaan murabahah akan  serius  dengan  pesanannya  sesuai  dengan  yang  telah diperjanjikan  di  muka.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  kedudukan jaminan bukanlah untuk men-cover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan murabahah , dalam  artian  pembiayaan murabahah tanpa  jaminan  sudah  dapat disetujui/berlaku.  Jadi  kedudukan  jaminan  menurut  Fatwa  DSN-MUI  guna menghindari  terjadinya  penyimpangan  dari  pihak musytari dan  agar musytari tidak  main-main  atau  serius  dengan  pesanannya  sesuai  dengan yang diperjanjikan di muka, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada pembiayaan murabahah . 8
Untuk  dapat  menganalisis  tentang  kedudukan  benda  jaminan  dalam pembiayaan murabahah ,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perjanjian  antara kreditur  dan  debitur.    Urgensi  pembiayaan  produk  syariah  merupakan kesepakatan  yang  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  yang  disepakati,  oleh karena  itu  disamping  harus  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  pembiayaan menurut  syariah  juga  wajib  menuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur oleh  hukum  positif.  Keberadaan  objek  jaminan  didalam  pembayaan murabahah sifatnya  adalah  assesoir  atau  sebagai  pelengkap  dari  perjanjian pokok yaitu pembiayaan.
Kedudukan  benda  sebagai  jaminan  dalam    perbankan    dapat  terdiri peraturan  tentang  gadai  Pasal  1150  KUHPerdata,  pengaturan  tentang Fidusia yaitu nomor 42 tahun 1999 dan  Pengaturan tentang hak tanggungan nomor  4  tahun  1996.  Ketiga  hukum  jaminan  ini  memiliki  karakteristik tersendiri  bergantung  dari  objek  yang  dijadikan  jaminan  dan  hubungan hukum pada saat kesepakatan murabahah . 9
Dalam  persepektif  hukum  perdata,  pembiayaan murabahah terjadi hubungan  hukum  yang  harus  disandang  oleh  para  pihak  yang  mempunyai hak  dan  kewajiban  pada  keduanya.  Kewajiban  ini  adalah  prestasi  berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila pretasi tidak  dipenuhi  maka  akan  timbul  wanprestasi  (ingkar  janji).    JIka  terjadi waprestasi  maka  ia  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi akibat      akibat  wan  prestasi  tersebut.  Meskipun  demikian  suatu  keadaan memaksa  ( force  majeur )  atau  kejadian  tidak  sengaja,  suatu  gugatan  ganti kerugian,  bunga  dan  biaya-biaya  lainnya,  meskipun  terbukti  wanprestasi dapat  ditolak  Pasal  1245  KUH  Perdata.  Keadaan force  majeur tersebut
8 Restudiyani, “Kedudukan Jaminan Dalam Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, hlm. 599. Artikel dalam acara The National Conferences  Management  and  Business  (NCMAB)  2018  “Pemberdayaan  dan  Penguatan  Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital” .
9 Supriyadi,  “Strategi  Penyelesaian  Eksekusi  Terhadap  Benda  Jaminan  dalam Pembiayaan  Murabahah  pada  Perbankan  Syariah”,  dalam  Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Islam ,  Vol.  6, No. 2, 2020, hlm. 110.
dinyatakan bahwa “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena  keadaan  memaksa  atau  kejadian  tidak  disengaja  si  berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama sudah melakukan perbuatan yang terlarang”. 10
Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak,  maka  timbul  dalam  praktik bisnis  yang  dikenal  dengan  perjaanjian  baku  yaitu  perjanjian  yang  telah dibakukan  dalam  kesepakatanya.    Sementara  klausul-klausul  dapat dilakukan  perubahan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Perjanjian  baku ini dalam praktik ini dituangkan dalam bentuk formulir yang disiapkan oleh pelaku usaha yang harus diisi atau ditandatangani oleh debitur. 11
Meskipun  perjanjian  baku  muncul  atas  kebebasan  para  pihak  dalam membuat  perjanjian,  disisi  lainnya  justru  membatasi  kebebasan  para  pihak untuk mencapai kesepakatan. Terdapat kesan ketidakseimbangan kedudukan dari  pihak  yang  mengadakan  perjanjian.    Dimana  kreditur  dapat  leluasa menentukan  syarat  atau  prestasi  yang  harus  dilakukan  debitur,  sementara debitur  tidak  mempunyai  ruang  tawar  terhadap  syarat  atau  prestasi  yang diminta  oleh  kreditur.  Namun  demikian,  kreditur  tidak  serta  merta kehilangan  kebebasan  dalam  membuat  perjanjian,  karena  dia  masih memiliki  kebebasan  untuk  tidak  menyetujui  perjanjian  tersebut  atau  untuk tidak  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  tersebut.  Tidaklah  diperbolehkan perjanjian  dengan  memaksakan  pihak  lain  untuk  menyepakati  suatu perjanjian.  Adanya  paksaan  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kesepakatan diantara  para  pihaklah  bagi  pemberi  fidusia  diberikan  hak  untuk mengadakan perjanjian lain. Disinilah masih terdapat ruang kebebasan bagi pemberi  fidusia  yang  menjadi  dasar  pembenar  dari  keberadaan  perjanjian baku, karena keberadaan perjanjian baku sudah tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis dewasa ini. 12
Perjanjian  baku  muncul  karena  tuntutan  dunia  bisnis  yang menginginkan  setiap  transaksi  berlangsung  efisien  dan  efektif,  sehingga membutuhkan  kecepatan  dalam  bertransaksi.  Hal  ini  dikemukakan  oleh Sultan  Renny  Sjahdeni  keberadaan  perjanjian  beku  dalam  praktik  ering digunakan  dalam  bisnis,  sehingga  kebaradaanya  tidak  perlu  diperdebatkan oleh yang membuat kesepakatan. Penggunaan perjanjian baku telah banyak digunakan  dalam  rangka  untuk  mempercepat  proses  kesepakatan.  Apabila perjanjian tidak dibakukan maka dapat dibayangkan proses kesepakan akan memakan waktu yang cukup lama. 13
Meskipun  adanya  kebebasan  berkontrak  tidak  berati  para  pihak  tidak
10 Ibid., hlm. 111.
11 Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Sejahtera”, dalam Jurnal Tawazun Journal  Of Shari  Economis Law , Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 26.
12 Abdul  Kadir  Muhammad, Perjanjian  Baku  dalam  Praktek  Perdagangan ,  (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 96.
13 Sutan  Reny  Sjahdeni, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Yang  Seimbang Dengan  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Institut  Bankir Indonesia. 1993), hlm. 71.
membuat perjanjian yang telah dibakukan. Karena para pihak juga bisa saja tidak menyetujui terhadap perjanjian baku yaitu dengan mengundurkan diri sebagai  pihak.  Hal  ini  sudah  menunjukna  adanya  kebebasan  dalam berkontrak. Asas ini bahkan telah berkembang dalam lingkup internasional. Dengan  disepakatinya  perjanjian  baku  maka  telah  terjadi  perikatan  yang mengikat para pihak untuk meenyepakati perjanjian. 14
Aspek  perlindungan  hukum  dalam  perspektif  debitur,  keberadaan perjanjian  baku  juga  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang.  Meskipun kreditur  memiliki  kebebasan  untuk  menuangkan  syarat-syarat  perjanjian baku  atau  klausula  baku,  namun  secara  substansial  tidak  diperkenankan memuat klausula yang merugikan kepentingan debitur yang disebut dengan klausul  eksenorasi.  Mariam  Darus  Badrulzaman mengemukakan  salah  satu isi  klausula  eksenorasi  adalah:  “Klausul  yang  dicantumkan  di  dalam  suatu perjanjian  dengan  mana  satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk  memenuhi kewajiban  membayar  ganti  rugi  seluruhnya  atau  terbatas,  yang  terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum”. 15
Pasal  1338  tidak  bertentangan  dengan  akad murabahah yag  pada dasarnya  menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  harus  dilaksanakan  secara jujur  atau  itikat  baik,  yang  selanjutnya  dikatakan  bahwa  perjanjian perjanjian  harus  sesuai  dengan  kebiasaan  kebiasaan  yang  ada  dalam masyarakat..  Pasal  1339  KUHPerdata  menyebutkan,  perjanjian  harus memperhatikan  adat  istiadat  atau  huku  dan  peraturan  yang  menjadi kebiasaan.  Selanjutnya  Pasal  1337  KUH  Perdata  menyatakan  harus dilaksanakan  secara  jujur  setiap  perjanjian  yang  sudah  menjadi  kebiasaan karena  kebiasaan  masyarakat  setempat  harus  dianggap  melekat  dalam membuat  perjanjian.  Kejujuran  tersebut  dilaksanakan  pada  saat  membuat perjanjian maupu pasca perjanjian. Sering kali orang mengadakan perjanjian hanya  jujur  pada  saat  membuat  perjanjian  tetapi  apabila  telah  disepakati maka  mereka  tidak  mau  melaksanakan  dengan  itikat  baik.  Kejujuran  yang dimaksud  di  sini  adalah  perkiraan  dalam  hati  sanubari  pihak  yang memegang barang atau benda sebagai objek perjanjian untuk melaksanakan isi  perjanjian  dengan  itikat  baik  sebagaimana  diperjanjikan  diantara  para pihak tersebut. 16
Kedudukan benda dalam pembiayaan dalam perbankkan syariah adalah untuk memberikan jamiman apabila debitur tidak memiliki kemampuan atau wanprestasi  dalam  mengembalikan  pembiayaan  yang  telah  diterima. Urgensi  jaminan  dalam  pembiayaan  tersebut  adalah  kreditur  khawatir  jika pembiayaan  yang  telah  dikeluarkan  tidak  dilunasi  oleh  debitur.    Ketika debitur tidak mampu melunasi pembiayaan yang telah diterima maka benda jaminan dapat digunakan untuk melunasi dari pembiayaan. Dalam traksaksi Syariah  dikenal  dengan rahn  tasjily yang  menggunakan  benda  bergerak
14 J  Satrio, Hukum  Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , (Harsa, 1993), hlm. 3.
15 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.
16 Supriyadi,  “Strategi  Penyelesaian  Eksekusi  Terhadap  Benda  Jaminan  dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, hlm. 112.
sebagai  jaminan  untuk  mengurangi  resiko  kerugian  apabila  terjadi wanprestasi. 17
Wanprestasi  karena  ketidakmampuan rahin untuk  melunasi  hutangnya pada murtahin .  Jika  tidak  ada  objek  jaminan  maka  pihak  kreditur  akan mengalami kerugian yang sangat besar, tetapi dengan adanya benda jaminan maka  benda  jaminan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  pelunasan  atas hutang-hutang  debitur.  Untuk  merekonstruksi  objek  keberadaan  dalam pembiayaan murabahah maka  perlu  dibedakan  jenis  benda  yang  menjadi objek  jaminan  pembiayaan  muranahah  meliputi  gadai,  fidusia,  hak tanggungan.
Lahirnya  fidusia  ditentukan  oleh  perjanjian  pokok  yaitu  perjanjian pembiayaan  uang  dilakukan  oleh  debitur  dan  kreditur.  Sehingga  sifanya adalah  sebagai  pelengkap  dari  perjanjian  pokok.  Apabila  tidak  ada  hutang maka tidak mungkin terdapat fidusia. 18 Dalam jaminan fidusia berdasarkan pada asas kepercayaan karena objek jaminan dikuasai oleh pemberi fidusia. Untuk  melindungi  kepentingan  mereka  dan  menjamin  kepastian  hukum terhadap  hal  tersebut  diperlukan  sebuah  produk  hukum  yaitu  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF).  Pasal  1 ayat (1) UUJF pada intinya menyatakan beralihnya kepemilikan kebendaan atas  dasar  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  kreditur  kepada  debitur  karena penguasaannya  masih  di  bawah  debitur. Selanjutnya  Pasal  1  ayat  2  intinya menyatakan  fidusia  sebagai  jaminan  atas  benda  bergerak  yang  terdiri  dari benda  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  biasanya  berupa  bangunan yang tidak termasuuuk objek hak tanggungan.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang  undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4 tahun 1996 (UUHT), pada dasarnya adalah hutang piutang dengan jaminan tanah  dan  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  tanah  sebagaimana  diatur  dalam undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang undang undang pokok agraria. Kreditur mempunyai hak didahulukan untuk pelusanan hutang dibandingkan dengan  debitur  lain.  Hak  utama  ini  dalam  rangka  untuk  memberikan kepastian hukum terhadap kreditur. Jaminan ini termasuk yang berhubungan pertanahan  dan  yang  ada  diatasnya. 19 Artinya  bahwa  bagunan,  tananam, ataupun suatu karya berupa candi, relief merupakan suatu kesatuam dengan tanah  maka  dapat  dikategorikan  dengan  hak  tanggungan  Pasal  4  ayat  4 UUHT.
Konstruksi hukum terhadap ketiga bentuk benda yang menjadi jaminan dalam  pembiayaan  menunjuknan  bahwa  kreditur  mempunyai  hak didahulukan  ( droit  de  preferent )  terhadap  objek  jaminan  untuk  pelunasan pembiayaan  yang  telah  diberikan  kepada  nasabah.  Benda  yang  menjadi jaminan  hutang  berupa  tanah  berkekuatan  eksekutoriil  sebagai  pelunasan
17 Halimatus  Sa’diyah,  Norsain,  Andini  Isnain  Yuli,  “Kedudukan  Fidusia  Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank umum syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakdi Sumenep”, dalam Jurnal Misykat Al-Anwar , Vol. 29, No. 2, 2018, hlm. 34.
18 Supriyadi, Implementasi  perjanjian  Financial  lease  di  Indonesia ,  (Kudus:  Mimbarda Publishing, 2018), hlm. 301.
19 Budi Harsono, Pokok pokok Hukum Agraria , (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 5.
atasa  pembiayaan.  Namun  demikian  tidak  berarti  dalam  hal  tidak melunasinya  debitur  kemudian  objek  benda  beralih  kepada  kreditur,  tetapi harus ada perbuatan hukum yaitu berupa lelang.
Dalam islam sendiri dikenal dengan adanya Rahn yang secara normatif ada  beberapa  pihak  yang  terlibat  antara  alain  adanya  orang  yang  memberi gadai ( ra>hin ), penerima Gadai ( Murtahin ), objek jaminan ( marhu>n ) dan hutang  ( marhu>n  bihi ). 20 Dalam  setiap  akad  unsur  dan  rukunnya  harus dipenuhi  syarat  tersebut  yaitu  sehat  akal  atau  berakal,  dewasa  atau  baligh, tidak terpaksa ataun dipaksakan sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KHES.
Secara  syariah  rahn  sendiri  adalah  menahan  harta  benda  yang  digunakan sebagai  jaminan  yang  berfungsi  sebagi  tebusan.  Tujuannya  akad  rahn sebenarnya  adalah  agar  yang  memberikan  pembiayaan  percaya  bahwa nasabah akan melunasi kewajibannya.
4. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Eksekusi  Benda  Jaminan  pada Pembiayaan Murabahah
Strategi  penyelesaian  benda  jaminan murabahah dapat  dilakukan melalui  dua  cara  yaitu  melalui  proses  litigasi  dan  non  litigasi.  Terhadap kedua  jalur  tersebut  tentu  memiliki  karakteristik  tersendiri  sesuai  dengan sifat  penyelesaiannya,  proses  melalui  jalur  non  litigasi  merupakan penyelesaian  yang  dilakukan  diluar  pengadilan.  Penyelesaianya  biasanya dicari  jalan  tengah  yang  dapat  diterima  oleh  pihak  yang  bermasalah.  Para pihak harus bekerjasama untuk menyelesaikan. Harus ada itikat baik untuk untuk  menyelesaikannya.  Hal  ini  berbeda  dengan  penyelesaian  secara litigasi  yaitu  penyelesaiannya  dilaksanakan  di  dalam  proses  peradilan.
Penyelesaian  ini  merupakan  alternatif  terakhir  apabila  upaya  non  litigasi sudah maksimal dan terdapat kebuntuan dalam penyelesaian. 21

## Litigasi
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  syariah  berbanding  lurus  dengan banyaknya  sengketa  ekonomi  syariah  yang  ada.  Sengketa  ekonomi  syariah dalam  penyelesaianya  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  sejak adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  93/PUU-X/2012.  Kewenangan tersebut  merupakan  kewenangan  yang  baru  sehingga  instrumen  dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga harus di persiapkan, instrumen baru  tersebut  adalah  sarana  prasarana  lembaga  peradilan  agama, meningkatkan  kemampuan  teknis  sumber  daya  manusia,  bekerja  sama dengan  perguruan  tinggi,  membentuk  hukum  formal  dan  materiil  agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan  memutus  sengketa  ekonomi  syariah  dan  yang  terakhir  membenahi sistem  dan  prosedur  agar  sengketa  yang  menyakut  ekonomi  syariah
20 Maman  Surahman  dan  Adam,  Panji,  “Penerapan  Prinsip  Syariah  Pada  Akad  Rahn  Di Lembaga Pegadaian Syariah”, dalam Jurnal Law And Justice , Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hlm.
21 Usman Rohmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm. 3.
dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. 22
Asas  peradilan  cepat,  sederhana  biaya  murah  belum  tercermin  dalam proses  beracara  menggunakan  hukum  acara  perdata,  dan  rata-rata penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  memerlukan  waktu  5-6  bulan  di tingkat  pertama  di  Pengadilan  Agama.  Apabila  ditambah  waktu  upaya hukum  banding  dan  kasasi,  maka  waktunya  bisa  menjadi  lebih  lama. Sehingga  asas  cepat  kurang  terpenuhi  dalam  tahap  pemeriksaan  sengketa ekonomi  syariah  dengan  mengunakan  hukum  acara  perdata  atau  lebih dikenal  dengan  proses  penanganan  biasa,  karena  memakan  waktu  yang lama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelesaianya tidak efisien secara prosedural dan implikasinya memakan biaya yang mahal. sementara dalam  kaidah  Islam  mengharuskan  proses  penanganan  perkara  dianjurkan cepat, sederhana dan murah. 23
Restructuring merupakan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan  cara  memperpanjang  atau  menambah  periode  jatuh  tempo pembiayaan  tanpa  mengubah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  masih  harus dibayarkan kepada bank umum syariah. Restructuring ini dilakukan dengan menambah  periode  jatuh  tempo  untuk  memberikan  keringanan  kepada nasanah, lalu melakukan pembagian sisa kewajiban ulang untuk mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan periode jatuh tempo yang  baru.  Selanjutnya,  yaitu rescheduling dimana  penyelesaian  ini dilakukan  dengan  pengubahan  syarat  pembiayaan  terkait  jadwal pembayaran tiap bulanya atau jangka waktu pembayaran.
Reconditioning (penyesuaian kondisi) terhadap pembiayaan bermasalah dengan  cara  mengubah  sebagian  atau  keseluruhan  syarat  pembiayaan bermasalah  yang  tidak  terbatas  pada  perubahan  jadwal  jatuh  tempo pembayaran,  periode  waktu  pembiayaan,  atau  persyaratan  lain  sepanjang tidak terkait dengan perubahan maksimum saldo pembiayaan. 24
Praktik  penyelesaian  pembiayaan  macet  pada  perbankan  syariah  dapat menggunakan salah satu dari ketiga cara tersebut maupun dengan cara lain yang berakibat terhadap pelusanan kewajiban dari debitur. Namun demikian apabila  upaya  yang  dilakukan  oleh  perbankan  tidak  membuahkan  hasil maka eksekusi benda jaminan merupakan alternatif terakhir supaya debitur dapat melunasi kewajibannya. Penyelesaiannya di fokuskan pada bagaimana cara  supaya  debitur  dapat  membayar  kembali  hutangnya  dan  apabila  tidak dapat maka akan dilakukan eksekusi.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  menyatakan  bahwa  Pasal  129 dinyatakan  bahwa    penyelesaian  akad murabahah dilakukan  dengan melakukan  penjualan  benda  jaminan  oleh  lembaga  keuangan  yang
22 Sinta  Noer  Hudawati,  “Problematika  Hukum  Formil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Di  Pengadilan  Agama”,  dalam  Jurnal Penegakan  Hukum  dan  Kedilan ,  Vol.  1,  No.  1, Maret 2020, hlm. 18.
23 Ibid., hlm. 29.
24 Juliana  Idris,  “Metode  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Pada  Bank umum  syariah  Di  Indonesia:  Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI”, Skripsi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 2020, hlm. 29.
disesuaikan  harga  pasar  atau  dijual  oleh  nasabah  yang  kemudian  hasil penjuaan utnk melunasi hutang hutangnya.  Harga objek jaminan ditentukan berdasarkan  jenis  benda  yang  dijual.    Jenis  benda  dapat  meliputi  benda bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak.    Hasil  penjualan  digunakan pelunasan dan sisa dari pelunasan akan dikembalikan pada debitur.
Hak  absolut  melekat  pada  jaminan  sebagai  asas droit  de  suite dari benda  sebagai  pelunasan  suatu  hutang  atau  pembiayaan.  Jamina  tersebut suatu  waktu  dapat  diuangkan  untuk  pelunasan  hutang  nasabah  apabila nasabah  wanprestasi.  Jaminan  tersebut  dapat  berupa  milik  sendiri  debitur mapun milik orang lain yang dijadikan sebagai jamina hutang dari debitur. Penjaminan  perjanjian  adalah  untuk  kepentingan  kreditur  sehingga memberikan hak istimewa kepada kreditur.
Penyelesaian  benda  jaminan  dalam  pembiayaan  dapat  dilakukan berdasarkan  yang  disepakati  dalam  pembiayaan.  Dalam  membuat kesepakatan  perjanjian,  para  pihak  bebas  mengadakan  perjanjian  apapun bentuk  dan  isinya  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Hal  ini merupakan  asas  kebebasan  berkontak.  Dalam  kesepakatan  biasanya  telah ditentukan  tentang  sanksi  ketika  salah  satu  pihak  wanprestasi,  termasuk tentang  mekanisme  eksekusi  apabila  nasabah  tidak  mampu  melunasi pembiayaan.  Pendekatan  persuasif  selalu  digunakan  oleh  pihak  kreditur pabila  debitur  wanprestasi.  Lelang  terhadapbenda  jaminan  merupakan alternatif terakhir apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
Apabila  debitur  telah  mampu  menyelesaiakn  kewajibannya  maka  pihak kreditur tidak akan melalukan pelelangan.
Secara normatif terdapat tiga model alternatif penyelesaian pembiayaan macet  dalam  perbankan  syariah  yaitu  penjualan  dibawah  tangan,  penjualan lelang  oleh  kreditur  dan  melalui  pengadilan.  Penjualan  di  bawah  tangan bertujuan untuk memperoleh harga paling tinggi dari jaminan. Oleh karena itu penjualan ini harus memiliki kesepakatan debitur dan kreditur. Penjualan dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  dengan  pihak ketiga  yang  akan  melakukan  pembelian.    Hasil  penjualan  dengan  harga tertinggi diharapkan dapat digunakan untk pelunasan hutang hutang debitur. Sisa  dari  pelunasan  tersebut  akan  dikembalikan  kepada  debitur.  Ini merupakan  cara  penyelesaian  yang win-win  solution karena  pada  saat debitur  macet  dalam  pembayaran  maka  para  pihak  (debitur  dan  kreditur) mencari  jalan  tengah  untuk  menyelesaian  pembiayaan  agar  tidak membebani debitur juga tidak merugikan kreditur. 25
Penjualan  melalui  lelang  umum  merupakan  kewenangan  dari  kreditur atas jamina. Asas eksekutoriil dalam hukum jaminan sebagai implementasi grosse  akta  yang  memuat  irah-irah.  Irah-irah  ini  dipersamakan  dengan keputusan peradilan sehingga pelaksanaan lelang tidak memerlukan ijin dari pengadilan negeri. 26
25 Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya . (Yogyakarta: Tograf, 1999), hlm. 12.
26 Patrik,  Purwahid  &  Kashadi, Hukum  Jaminan , Edisi  Revisi  dengan  UUHT ,  Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 2008, hlm. 60.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 123-137
Pemegang jaminan dapat langsung dating ke KPKNL untuk melakukan pelelangan  terhadap  objek  banda  yang  menjadi  jaminan  pembiayaan  tanpa harus  meminta  persetujuan  dari  debitur. Sebenarnya  debitur  telah memberi kuasa  untuk  melakukan  lelang  pada  saat  akad  pembiayaan.  Setelah dilakukan  pelelangan  maka  kreditur  dapat  mengambil  pelunasan  atas pembiayaan  yang  pernah  diberikan  pada  debitur.  Adapun  sisa  pelelangan dari objek benda jaminan tetep menjadi hak debitur. Jenis lelang ditentukan berdasarkan  objek  benda  yang  akan  di  lelang  oleh  juru  lelang  yang  dalam hal  ini  dapat  dilakukan  oleh  kantor  peleyanan  kekeyaan  dan lelang  Negara (KPKNL). 27 Lelang  merupakan  penjualan  yang  dilakukan  untuk  secara umum  dengan  penawaran  secara  tertulis  (online)  semakin  meningkat  atau menurun untuk memperoleh harga paling tinggi
Pelaksanaan  lelang  tidak  selamanya  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan.  Salah  satu  Penyebab  hambatan  lelang  ini  karena  objek  benda yang menjadi jaminan menjadi sengketa di pengadilan. Ketika objek benda tidak  dapat  dilakukan  lelang  maka  lelang  dapat  melalui  penyelesaian  di pengadilan, meskipun tidak semua putusan pengadilan dimintakan eksekusi.
Eksekusi  merupakan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  bersifat kondemnatoir (menghukum) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pengadilan  ini  merupakan  alternatif  terakhir  apabila  upaya  penjualan atau  pelelangan  telah  gagal.  Proses  peradilannya  sangat  panjang  itulah mengapa  upaya  ini  sedapat  mungkin  dihindari  oleh  para  pihak.  Eksekusi melalui pengadilan dapt terjadi karena terdapat perlawanan (verzet eksekusi) terhadap  benda  jaminan  yang  akan  dieksekusi  sehingga  mengakibatkan eksekusi  tertunda.  Tertundanya  eksekusi  tersebut  menunggu  keputusan peradilan berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya  yaitu  eksekusi  jaminan  yang  dilakukan  bilamana  nasabah telah benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibanya terhadap kontrak  pembiayaan  dan  telah  menyetuji  secara  tertulis  untuk  melakuka lelang  atas  apa  yang  telah  dijaminkanya.  Hal  ini  menjadi  solusi  final  yang sifatnya  relevan  dengan  fungsi  jaminan  yang  menjadi  bagian  kontrak pembiayaan.
Ketiga write off atau dikenal dengan penghapus bukuan yang dilakukan oleh pihak bank umum syariah kepada nasabah dengan potensi penyelesaian kewajiban  yang  sangat  kecil  atau  kepada  nasabah  yang  telah  benar-benar dijastifikasi  tidak  bisa  menyelesaikankewajibanya  dalam  berbagai  model penyelesaian.  Penyelesaian  model  ini  bisa  anya  dilakukan  kepada  nasabah yang  mengalami  kebangkrutan,  nasabah  yang  terganjal  kasus  hukum  dan harus mendekam dipenjara, atau nasabah yang telah meninggal dunia.
Non-litigasi (Alternative Dispute Resolution)
Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal angka 10 UU tersebut menentukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah
27 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia , (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 245-247.
penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang dikehendaki  para  pihak,  yakni  dapat  dilakukan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. 28
Suatu  tindakan  yang  bersifat  ‘personal’  antara  suatu  pihak  tertentu (klien)  dengan  pihak  lain  yang  merupakan  pihak  konsultan,  dimana  pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan  keperluan dan  kebutuhan  kliennya.  Suatu  upaya  penyelesaian  sengketa  para  pihak tanpa  melalui  proses  pengadilan  dengan  tujuan  mencapai  kesepakatan bersama  atas  dasar  kerja  sama  yang  lebih  harmonis  dan  kreatif.  Cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## D. Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  jaminan  merupakan  hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam  pembiayaan murabahah .  Namun  adanya  jaminan  dalam  pembiayaan murabahah berfungsi  memberikan  kepastian  kepada  pihak bay’ bahwa  pihak musytari dalam  pembiayaan murabahah akan  serius  dengan  pesanannya  sesuai dengan  yang  telah  diperjanjikan  di  muka.  Hal  ini  juga  yang  kemudian  menjadi sebab  vitalnya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  jikalau  di  kemudian  hari terdapat persengketaan pada keberaadan benda jaminan. Maka atas hal ini, strategi penyelesaian  benda  jaminan  murabahah  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu melalui  proses  litigasi  dan  non  litigasi.  Terhadap  kedua  jalur  tersebut  tentu memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan sifat penyelesaiannya.
28 Musrifah dan Madona Khairunnisa, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah”, dalam Jurnal al-Amwal , V0l. 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 2.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni. 1994. Budi Harsono. Pokok pokok Hukum Agraria . Bandung: Alumni. 1996. Martono. Lembaga  Keuangan    dan  lembaga  Keuangan  Lain .  Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
Muhammad. Sistem  &  Prosedur  operasional  Lembaga  Keuangan    Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2014.
Muhammad,  Abdul  Kadir. Perjanjian  Baku  dalam  Praktek  Perdagangan . Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2000.
Patrik  dkk. Hukum  Jaminan : Edisi  Revisi  dengan  UUHT .  Semarang:  Fakultas Hukum UNDIP. 2008.
Rohmadi, Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2009.
Salim  HS. Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia .  Bandung:  PT  Raja Grafindo Persada. 2014.
Sangadji,  Etta  Mamang  dan  Sopiah. Metodologi  Penelitian:  Pendekatan  Praktis dalam Penelitian . Yogyakarta: C.V. Andi, 2010. Sinungan,  Muchdarsyah. Kredit  Seluk  Beluk  Dan  Pengelolaannya .  Yogyakarta: Tograf. 1999.
Sjahdeni,  Sutan  Reny. Kebebasan  Berkontrak  dan Perlindungan  Yang  Seimbang Dengan  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia .  Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
Supriyadi. Implementasi  perjanjian  Financial  lease  di  Indonesia .  Kudus: Mimbarda Publishing. 2018.

## Jurnal/Makalah
Ansori,  Miswan.  “Perkembangan  dan  Dampak  Financial  Technology  ( Fintech ) Terhadap  Industri  Keuangan  Syariah  di  Jawa  Tengah”. Jurnal  Wahana Islamika Volume 5 Nomor 1, (2019). hlm. 33-34. Halimatussa’diyah dkk. “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah  Pada  Bank  umum  syariah:  Studi  Kasus  Pada  BPRS  Bhakdi Sumenep”. Jurnal Misykat Al-Anwar Volume 29 Nomor 2. (2018). Hudawati,  Sinta  Noer.  “Problematika  Hukum  Formil  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama”, Jurnal  Penegakan  Hukum  dan Kedilan, Volume 1 Nomor 1 (2020).
Idris,  Juliana.  “Metode  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Pada Bank  umum  syariah  Di  Indonesia:  Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar (2020). Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Jurnal at-Tawassuth Volume 4 Nomor 1 (2021).
Musrifah  dan  Madona  Khairunnisa.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Melalui Arbitrase Syariah”. Jurnal al-Amwal Volume 9 Nomor 1 (2020). Nizar, Muhammad. “Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas”. Jurnal An-Nisbah Volume 2 Nomor 1 (2015).
Restudiyani.  “Kedudukan  Jaminan  Dalam  Sengketa  Pembiayaan  Syariah  Pada Putusan  Pengadilan  Agama  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”. Artikel dalam  acara The  National  Conferences  Management  and  Business (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital” .
Sulaiman,  Sofyan.  “Penyimpangan  Akad  Murabahah  di  Perbankan  Syariah  dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah”. Jurnal Madania Volume 7 Nomor 1 (2017).
Supriyadi. “Desain Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Sejahtera”. Jurnal Tawazun Journal Of Shari Economis Law Volume 1 Nomor 1 (2018).
Supriyadi.  “Strategi  Penyelesaian  Eksekusi  Terhadap  Benda  Jaminan  dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 6 Nomor 2 (2020).
Surahman, Maman dan Adam Panji. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di  Lembaga  Pegadaian  Syariah”. Jurnal  Law  And  Justice,  Volume  2 Nomor 2 (2017).