## PERAN DAN TANTANGAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL: INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN PELANGGARAN ETIKA DALAM PRAKTIK PROFESIONAL
Bayu Aji Siantria Gunawan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail: bayu.aji12@ui.ac.id

## ABSTRAK
Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  (HKHPM)  adalah  organisasi  yang menghimpun  konsultan  hukum  yang  mengkhususkan  praktik  mereka  dalam lingkup  pasar  modal.  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  menjalankan  profesinya berdasarkan  Undang-Undang  Pasar  Modal,  Anggaran  Dasar  HKHPM,  dan  Kode Etik  HKHPM.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  dan  tantangan konsultan hukum pasar modal dari aspek independensi, integritas, dan pelanggaran etika dalam praktik profesional. Penelitian ini juga membahas tentang pengawasan dan  akuntabilitas,  serta  memberikan  contoh-contoh  pelanggaran  etika  yang dilakukan  oleh  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  seperti  konflik  kepentingan  dan pernyataan yang menyesatkan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsultan Hukum Pasar Modal adalah profesi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lebih lanjut, Konsultan Hukum Pasar Modal  harus  bersikap  independen  dan  tidak  memihak  dalam  memberikan informasi, serta memastikan informasi yang diberikan didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.
Kata kunci : Konsultan hukum pasar modal, independensi, integritas, akuntabilitas.

## A. PENDAHULUAN
Pasar  modal  memiliki  tujuan  untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan,  dan  stabilitas  ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat  (Indonesia,  1995).  Bahwa  sebagai salah  satu  penunjang  roda  perekonomian dan/atau  pembangunan  nasional,  tentunya agar  kegiatan  pasar  modal  ini  dapat berjalan sebagaimana diharapkan, diperlukan sarana-sarana pendukung untuk melakukan  suatu  kegiatan  pasar  modal (Khasanah,  D. D.,  Iftitah,  et al, 2023).  Di Indonesia,  Pasal  64  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)  mengatur  beberapa  profesi  yang mendukung  kegiatan  pasar  modal,  seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan  profesi  lain  yang  ditetapkan  oleh peraturan  pemerintah.  Peran  profesi  ini sangat penting dalam menjalankan mekanisme pasar modal  (Rohendi, 2017), karena  profesi  ini  yang  akan  menentukan dan/atau  membantu  kelancaran  kegiatan pasar  modal  di  Indonesia.  Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang  pasar  modal  sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  Pasar  Modal diartikan  sebagai  ahli  hukum  yang
memberikan  pendapat  hukum  dalam kegiatan  pasar  modal  dan  terdaftar  di Bapepam  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal (Bapepam) adalah lembaga yang berfungsi mengawasi  dan  mengatur  pasar  modal  di Indonesia untuk memastikan transparansi, efisiensi,  dan  keadilan  dalam  aktivitas pasar  modal)  yang  saat  ini  dengan dikeluarkannya  undang-undang  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  maka pendaftaran konsultan hukum pasar modal yang  sebelumnya  berada  pada  Bapepam beralih  ke  OJK.  Konsultan  hukum  yang akan menjalankan kegiatan di bidang pasar modal  wajib  menjadi  anggota  Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM).
Sebagai  suatu  organisasi,  HKHPM telah berdiri sejak tahun 1989 sampai saat ini,  dengan  adanya  peraturan-peraturan yang  telah  ditentukan  oleh  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun  peraturan-peraturan  internal  dari HKHPM itu sendiri. Meskipun telah diatur dalam  berbagai  macam  aturan,  tentunya dengan jumlah anggota dari HKHPM yang begitu  banyak,  berbagai  permasalahan kerap  terjadi  dan/atau  kemungkinan  akan menimpa  anggotanya  dalam  menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum pasar modal.  Dengan  demikian  penting  untuk mengetahui mekanisme pengaturan standar-standar  bagi  konsultan  hukum pasar modal dalam menjalankan
profesinya  dan  sebagai  anggota  dari HKHPM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  maupun  peraturan internal  organisasi  serta  mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang pada prakteknya terjadi dilapangan dan/atau  kerap  kaitannya  dengan  profesi konsultan hukum pasar modal di Indonesia.  Himpunan  Konsultan  Hukum Pasar  Modal  yang  selanjutnya  disebut HKHPM  merupakan  naungan  untuk menghimpun  konsultan  hukum  yang menspesialisasikan praktiknya pada aspek hukum pasar modal.  Dengan maksud dan tujuan idiil sosial. HKHPM berdiri setelah melalui rapat yang diadakan pada tanggal tanggal  13  Maret,  21  Maret  dan  4  April 1989  dengan Anggaran Dasar Himpunan sebagaimana  dimuat  dalam  Akta  Notaris tanggal  15  Agustus  1991  No.  204  di hadapan Arikanti Natakusumah, notaris di Jakarta dengan didukung Anggaran Rumah Tangga  dan  Kode  Etik  yang  disahkan dalam  rapat  anggota  pada  tanggal  16 November 1990 (HKHPM, 2023). Namun, penerbitan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak meniadakan kehadiran dari HKHPM melainkan menggambarkan bahwa  dalam  praktik  profesi  hukum  di Indonesia  terdapat  dualisme  arus  utama profesi  hukum,  yaitu  profesi  hukum  yang berpraktik di luar dan di dalam pengadilan. Sehingga HKPM memberlakukan ketentuan  bagi  sarjana  hukum  yang  ingin
menjadi  konsultan  hukum  pasar  modal untuk  mendapatkan  ijin  sebagai  advokat terlebih dahulu.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para konsultan  hukum  ini  adalah  memberikan legal  opinion. Konsultan  hukum  wajib memastikan  bahwa  setiap  informasi  yang disampaikan  atau  diungkapkan  ke  dalam dokumen pernyataan pendaftaran, prospektus,  konsultasi,  pemeriksaan  dan tindakan  lainnya  memenuhi  syarat  yang ada di dalam ketentuan pasar modal, kode etik,  standar  pemeriksaan  maupun good practice yang dikenal  dalam Pasal  Modal Indonesia (Fakhruddin, H. M., & Darmadji, 2008).   Konsultan hukum dalam pasar modal memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau investor tentang status hukum emiten. Berbeda  dengan  konsultan  hukum  pada transaksi di luar pasar modal yang biasanya mengutamakan kepentingan kliennya, konsultan hukum dalam pasar modal harus bersikap independen dan obyektif. Mereka harus memberikan pendapat hukum tanpa dipengaruhi oleh pihak lain karena mereka bertanggung  jawab  secara  hukum  atas pendapat  yang  diberikan  (Anwar,  2005). Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  telah  menetapkan  Standar Profesi  yang  mengatur  proses  pembuatan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk  efek-efek  yang  akan  diterbitkan  di pasar  modal.  Organisasi  ini  bertugas
mengawasi anggotanya secara profesional terkait  berbagai  aspek  hukum  di  Pasar Modal, memastikan integritas anggota, dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Struktur organisasi HKHPM  terdiri  dari  Rapat  Umum Anggota,
Pengurus, dan Dewan Kehormatan.  Rapat  Umum  Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dan memilih Ketua  Umum  Pengurus  dan/atau  Dewan Kehormatan  untuk  masa  jabatan  3  tahun. Dewan  Kehormatan  bertanggung  jawab menjaga  integritas  dan  martabat  anggota, menetapkan  kode  etik,  yang  kemudian harus  disahkan  oleh  Rapat  Umum Anggota.  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal wajib  mematuhi  kode  etik  dan  standar profesi  yang  ditetapkan  asosiasi  profesi masing-masing, selama tidak bertentangan dengan  hukum.  Anggota  HKHPM  harus patuh  pada  Anggaran  Dasar,  Anggaran Rumah  Tangga,  Kode  Etik,  dan  Standar Profesi HKHPM, serta mengajukan permohonan  pendaftaran  sebagai  Profesi Penunjang  Pasar  Modal  dan  bersedia menjalani evaluasi eksternal untuk memenuhi  Standar  Pemeriksaan  Hukum dan  Standar  Pendapat  Hukum  serta  kode etik yang berlaku (Pandu, 2003).
Standar  profesi  bertujuan  untuk memastikan  dan  menjaga  kualitas  dan profesionalisme  anggota  himpunan,  yang berisikan  hal-hal  yang  wajib  ditaati  oleh konsultan hukum dalam melakukan
kewajibannya  selaku  profesi  penunjang pasar modal. Berbeda halnya dengan kode etik, Standar Profesi dibentuk dan disusun oleh  badan  hukum  yang  dibentuk  oleh pengurus  himpunan  dan  disahkan  oleh ketua  himpunan.  Badan  khusus  tersebut memiliki  tugas  untuk  merumuskan  dan menyusun  Standar  Profesi  Himpunan termasuk segala perubahannya, melakukan interpretasi atau penafsiran Standar Profesi Himpunan  dan  memberi  masukan  kepada Dewan  Kehormatan  Himpunan  apabila diperlukan  (Anggaran  Dasar  Himpunan Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  yang dimuat dalam Akta Pernyataaan Keputusan Rapat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01 tanggal 20 November 2013, Pasal  26  ayat  (4)).  Berdasarkan  uraian  di atas, urgen dilakukan penelitian mengenai “ Peran  dan  Tantangan  Konsultan  Hukum
Pasar Modal: Independensi, Integritas, dan Pelanggaran
Etika dalam Praktik
Profesional ” dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (Iftitah, 2023) . Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan  menelaah  teori-teori,  konsep- konsep,  asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Sumber  dan  jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  sumber  data  sekunder  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer yang  digunakan  adalah  Undang-Undang
Pasar  Modal,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  dan  bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  adalah  literatur dan  jurnal  hukum  yang  berkaitan  dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  dan  pasar  modal.  Metode pengumpulan  data  sekunder  yang  akan dilakukan  adalah  teknik  pengumpulan studi  kepustakaan  yaitu  menelaah  semua data  sekunder  yang  berkaitan  dengan penelitian yang akan diteliti. Analisis data dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara analisis  kualitatif.  Data  yang  diperoleh akan diuraikan dan dianalisis menggunakan hukum positif maupun teori yang  telah  dituangkan  untuk  kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif sebagai pegangan  utamanya  dan  secara  induktif sebagai tata kerja penunjang.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Persyaratan Pendaftaran

## Konsultan Hukum Pasar Modal
Pada  dasarnya  seorang  konsultan hukum  pasar  modal  atau  orang-orang yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal  wajib  terlebih  dahulu  terdaftar  di Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017
tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yang selanjutnya disebut sebagai POJK
66/2017  (Pasal  2).  Seorang  konsultan hukum  pasar  modal  adalah  orang-orang yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan jasa keuangan yang merupakan anggota terdaftar dari Himpunan Konsultan  Pasar  Modal  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  anggaran  dasar  Himpunan Konsultan  Hukum  Pasar  Modal.  Pada awalnya  berdasarkan  pasal  64  UUPM, dinyatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan  di  bidang  pasar  modal,  profesi penunjang pasar modal (termasuk konsultan  hukum  pasar  modal)  wajib terlebih  dahulu  terdaftar  di  BAPEPAM, namun sejak  dikeluarkannya  POJK 66/2017  berubah  dan  seorang  konsultan hukum  pasar  modal  harus  terdaftar  pada OJK. Syarat pendaftaran seorang konsultan hukum pasar modal diatur pada Bab  II  POJK  66/2017  (Pasal  3)  pada bagian  Pendaftaran  Konsultan  Hukum, dimana  untuk  melakukan  pendaftaran sebagai konsultan hukum harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut (OJK, 2017):
a. WNI
b. Memiliki  gelar  minimal  strata  1 Hukum;
c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. Tidak pernah melakukan
perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan  tindak  pidana  di bidang jasa keuangan;
e. Berkedudukan  sebagai  rekan pada  kantor  konsultan  hukum yang  memenuhi  syarat  sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Anggota HKHPM;
g. Tidak  pernah  dikenakan  sanksi administratif  berupa  pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
h. Memiliki  keahlian  di  bidang pasar  modal  yang  dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi  dengan  jumlah  paling sedikit  30  (tiga  puluh)  satuan kredit profesi; dan
i. Tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap  dalam  jabatan  apapun pada  Kantor  Kansultan  Hukum (KKH)  lain  dan/atau  profesi penunjang  pasar  modal  lainnya yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan.
Kemudian, bagi para calon Konsultan Hukum  juga  melampirkan  dokumen- dokumen  sebagaimana  diatur  dalam POJK  dan  OJK  juga  dapat  meminta dokumen-dokumen  tambahan  kepada calon konsultan hukum pasar modal untuk mendukung pemenuhan syarat-syarat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 POJK 66/2017 tersebut. Apabila dokumen-dokumen  yang  diajukan  sudah memenuhi persyaratan berdasarkan  Pasal 7 POJK 66/2017 menyatakan bahwa OJK akan  menetapkan  surat  tanda  terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama calon konsultan hukum pasar modal yang mengajukan  permohonan  paling  lambat 45  hari  sejak  diterimanya  permohonan secara lengkap. Apabila dokumen permohonan pendaftaran tidak memenuhi
persyaratan  berdasarkan  Pasal  8  POJK 66/2017,  OJK  akan  memberikan  surat pemberitahuan  kepada  pemohon  dengan menyatakan bahwa:
a. Permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
b. Permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
c. Apabila  dalam  jangka  waktu  45  hari setelah mendapatkan surat pemberitahuan  yang  dimaksud  pada Pasal  9  POJK  66/2017  pemohon pendaftaran  konsultan  hukum  pasar modal  tidak  melengkapi  persyaratan yang  dimaksud,  maka  permohonan pendaftaran tersebut dianggap dibatalkan  dan  nantinya  pemohon calon  konsultan  hukum  pasar  modal dapat mengajukan pendaftaran baru.
Seorang  Konsultan  Hukum  Pasar Modal  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  berpegang  teguh  dan berdasar  pada  segenap  aturan  dan ketentuan  yang  dinyatakan  dalam  Kode Etik  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar Modal, Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, beserta peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang hal  ini.  Hal  ini  didasarkan  karena dibutuhkannya aspek perlindungan terhadap kepentingan publik yang menjadi tanggung  jawab  bagi  Konsultan  Hukum Pasar  Modal  sehingga  wajib  senantiasa bersikap independen dan objektif (Suartha, 2018). Adapun hal ini juga tertuang dalam Pasal 67 UUPM yang menyatakan bahwa profesi  penunjang  dalam  melakukan kegiatan  usaha  di  bidang  pasar  modal
wajib memberikan pendapat atau penilaian yang  independen.  Kode  Etik  sendiri memberikan  landasan  bagi  Himpunan Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  dalam menjaga  mutu,  integritas,  moral,  harkat, kewibawaan,  dan  martabat  Konsultan Hukum  Pasar  Modal.  Konsultan  Hukum Pasar  Modal  dalam  menjalani  profesi memegang  teguh  asas  dan  prinsip (Lampiran III Pasal 1 (HKHPM, 2018)):
a. Integritas;
b. Keterbukaan;
c. Independensi;
d. Kemanfaatan;
e. Materialitas;
f. Akuntabilitas;
g. Profesionalisme;
h. Kehati-hatian;
i. Kepentingan masyarakat pasar modal dan keuangan; dan
j. Kepastian Hukum.
Konsultan hukum Pasar Modal diwajibkan  untuk  menjalankan  tugasnya dengan  sebaik-baiknya  dan  bersesuaian dengan Kode Etik maupun Standar Profesi yang  ada.  Selain  itu,  Konsultan  Hukum Pasar  Modal  juga  diharapkan  terus mengikuti  perkembangan  yang  ada  baik dari  segi  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  maupun  di negara  lain  serta  mempelajari  dan memahami  fenomena-fenomena  yang  ada di  dalam  dunia  pasar  modal  dan  juga teknologi informasi yang digunakan dalam dunia  pasar  modal.  Asas  dan  prinsip
Konsultan Hukum Pasar Modal
sebagaimana dijelaskan sebelumnya harus dipegang  teguh  dan  dijunjung  tinggi  oleh Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  dalam menjalankan  profesinya.  Dari  sekian banyak  asas  tersebut  dapat  disimpulkan standar-standar  bagi  Konsultan  Hukum Pasar Modal dalam menjalankan
profesinya  seperti  tidak  boleh  adanya benturan  kepentingan  maka  Konsultan Hukum  Pasar  Modal  harus  menolak  jika ada kemungkinan pekerjaan yang mengandung benturan kepentingan. Kemudian, diharuskannya dalam melakukan pekerjaan dengan seksama dan melakukan  pemeriksaan  menyeluruh  dan akurat  serta  terus  melakukan  verifikasi informasi  dan  data.  Selain  itu,  Konsultan Hukum  Pasar  Modal  juga  tidak  boleh menyampaikan kebohongan atau informasi yang tidak benar, dikarenakan seharusnya seorang  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal telah  memperoleh  dan  verifikasi  segala informasi  dan  data  sehingga  diharapkan tidak mungkin adanya informasi yang tidak benar disampaikan oleh Konsultan Hukum Pasar  Modal  baik  secara  tidak  disengaja atau lalai. Konsultan Hukum Pasar Modal dalam  menjalin  hubungan  dengan  klien atau  pengguna  jasa  diharuskan  taat  dan tunduk  pada  segenap  ketentuan-ketentuan baik yang diatur dalam Kode Etik, Standar Profesi,  maupun  ketentuan  peraturan perundang-undangan  semacam.    Pada
Pasal  4  Kode  Etik  Himpunan  Konsultan Hukum  Pasar  Modal  dalam  menjalankan tugasnya Konsultan Hukum Pasar Modal:
a. Menerapkan prinsip keterbukaan dan materialistas,
b. Independent dan objektif,
c. Jujur  dan  berani,  menaati  segala ketentuan,
d. Mengedepankan kepentingan klien,
e. Tidak menetapkan syarat yang dapat membatasi kebebasan klien,
f. Tidak membebani klien dengan biaya tidak wajar,
g. Memegang  rahasia  jabatan  dan informasi baik sampai setelah hubungan pekerjaan,
h. Berhak  atas  kerahasiaan  hubungan dengan klien, dilarang punya kepentingan  langsung  atau  tidak dengan usaha klien,
i. Baru  dapat  bekerja  setelah  adanya penunjukkan oleh klien.
Konsultan  Hukum  Pasar  Modal dengan klien atau pengguna jasa hubungannya  dilaksanakan  didasarkan pada  adanya  perjanjian.  Selain  itu, Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  wajib menyampaikan  informasi  kepada  klien melingkupi hak dan kewajiban para pihak, larangan dan kebolehan, hasil temuan atas pelaksanaan  Uji  Tuntas,  batasan  lingkup kerahasiaan,  dan  saran  kepada  pengguna jasa  atau  klien  yang  sifatnya  tidak mengikat  (Lampiran  III  Pasal  5  ayat  (2) Keputusan  Himpunan  Konsultan  Hukum Pasar  Modal  tentang  Standar  Profesi Konsultan  Pasar  Modal).  Apabila  dalam pelaksanaan  pekerjaannya  ada  hubungan
personal  antara  Konsultan  Hukum  Pasar Modal dengan klien yang dapat mempengaruhi faktor objektivitas pekerjaan  maka  Konsultan  Hukum  Pasar Modal  wajib  memberitahu  secara  tertulis kepada klien mengenai situasi dan kondisi yang  ada  serta  dampak  yang  mungkin terjadi  kepada  penyelesaian  pekerjaan maupun  dampak  hukum  yang  mungkin timbul  serta  Konsultan  Hukum  Pasar Modal dapat juga mengajukan permohonan  pengunduran  diri  kepada klien (Lampiran III Pasal 6 ayat (2) dan (3) Keputusan  Himpunan  Konsultan  Hukum Pasar  Modal  tentang  Standar  Profesi Konsultan Pasar Modal).
Secara umum sesuai dengan Lampiran IV  Standar  Profesi  Konsultan  Hukum Pasar Modal, bentuk jasa kepada pengguna jasa atau klien meliputi uji tuntas, pendapat hukum, nasehat hukum, pembuatan prospektus,  dan  audit  investigasi.  Legal audit  adalah  analisa  hukum  terhadap  satu atau lebih dokumen yang dilakukan untuk memperoleh  status  hukum,  memeriksa legalitas,  ketaatan,  dan  memberikan pandangan  hukum  atas  kebijakan  yang akan  dilakukan  perusahaan  sedangkan pendapat  hukum  adalah  analisa  hukum terhadap  persoalan  hukum  yang  akan dibahas  ataupun  dikaji  (Mamuntu,  2019). Uji tuntas sendiri atau legal due diligence adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama  dari  segi  hukum  yang  dilakukan
oleh  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal terhadap  suatu  perusahaan  atau  obyek transaksi  sesuai  dengan  tujuan  transaksi, untuk  memperoleh  informasi  atau  fakta material  yang  dapat  menggambarkan kondisi  suatu  perusahaan  atau  obyek transaksi (Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Keputusan HKHPM) tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal, Pasal 1 angka 31). Sedangkan,  prospektus  sendiri  sebagai suatu  produk  yang  dapat  dibuat  oleh Konsultan
Hukum Pasar Modal
merupakan setiap informasi tertulis sehubungan  dengan  penawaran  umum dengan  tujuan  agar  pihak  lain  dapat membeli  efek.  Himpunan  Konsultan Hukum  Pasar  Modal  membuat  standar profesi untuk memberikan panduan dalam pembuatan laporan uji tuntas dan pendapat hukum  dalam  rangka  penerbitan  efek  di pasar modal  dan transaksi di pasar modal (Mamuntu, 2019).
2. Pelanggaran dalam Pedoman Standar Profesi Himpunan Konsultan  Hukum  Pasar  Modal dan Keuangan
a. Benturan Kepentingan Bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal Pendapat  hukum  diperlukan
untuk menggambarkan kondisi atau keadaan perusahaan yang diperiksa dari segi hukum, misalnya ketaatan
terhadap ketentuan anggaran dasarnya  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  perikatan- perikatan  yang  dilakukan,  aset-aset yang  dimiliki  oleh  perusahaan maupun  hal-hal  yang  dianggap penting lainnya (Nomor 100 paragraf  3  Keputusan  HKHPM tentang  Standar  Profesi  Konsultan Pasar  Modal).  Konsultan  hukum dalam menjalankan profesinya harus  tidak  berpihak  dan  objektif, yang artinya konsultan hukum harus bebas  dari  pengaruh  siapapun  dan apapun.  Oleh  karena  itu,  seorang konsultan  hukum  tersebut  tidak memiliki saham atau tidak memangku jabatan pada perusahaan ataupun  afiliasinya,  dan  bukan merupakan  pihak  terafiliasi,  untuk dapat  menghasilkan  pendapat  yang independen.  Pengungkapan  dalam laporan  dan  pendapat  hukum  yang dikeluarkan diperlukan apabila konsultan  hukum  juga  bertindak sebagai  konsultan  hukum  pada perusahaan  dan  perusahaan  yang akan  diperiksa  ataupun  afiliasinya (Nomor  230  paragraf  5  Keputusan HKHPM  tentang  Standar  Profesi Konsultan Pasar Modal).  Pekerjaan konsultan  hukum  adalah  untuk kepentingan  publik  maka  sikap independen  dan  objektifnya  harus
diutamakan.  Selain  itu,  seorang konsultan hukum harus
menghindari keadaan-keadaan yang dapat  membuatnya  atau  membuat pendapat yang dikeluarkannya diragukan  oleh  publik.  Hal  ini dikarenakan  kepercayaan  publik sangat  penting  bagi  peran  profesi konsultan  hukum  (Nomor  230 paragraf  6  Keputusan  HKHPM tentang  Standar  Profesi  Konsultan Pasar  Modal).  Konsultan  hukum tetap  bertindak  profesional  dan menjaga
independensinya, walaupun konsultan hukum
merupakan  mitra  dari  emiten  yang dibayar oleh emiten (Nofrial, 2015).
Tindakan  ini  dilakukan  demi menghindari kemungkinan
terjadinya
ketidakadilan
( unfairness ) di pasar modal, dimana informasi  yang  belum  atau  tidak diketahui  orang  lain  ( non  public information ),  diketahui  oleh  pihak- pihak yang memiliki posisi strategis dalam  perusahaan  dan  informasi tersebut digunakan sehingga memperoleh keuntungan (Sitompul, 2000).  Kondisi  seperti  ini  tentunya akan  menempatkan  sekelompok orang  pada  posisi  lebih  baik dibandingkan investor lain. Sebagai contoh  dapat  diilustrasikan  sebagai berikut:  PT.  XYZ  berkeinginan
untuk  mengakuisisi  PT.  YY,  untuk itu  PT.  XYZ  menunjuk  beberapa orang  sebagai  konsultan  hukum, notaris, akuntan dan penilai. Namun diantara orang-orang tersebut ada 2 orang yang ditunjuk juga merupakan  pemegang  saham  PT. XYZ. Hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan bahwa akuisisi  terhadap  PT.  YY  akan meningkatkan  kinerja  PT.  XYZ sehingga  berdampak  pada  naiknya harga  saham  PT.  X.  Namun informasi  tersebut  belum  diketahui oleh  publik,  hanya  pihak-pihak tertentu  yang  mengetahuinya.  Oleh karena itu, Tuan  A dan  B membeli lagi saham PT. XYZ dengan jumlah yang besar.
Berdasarkan  uraian  tersebut dapat  dilihat  bahwa  tuan  A  dan  B memperoleh keuntungan yang didapat karena
memiliki kesempatan  yakni  posisi  yang memungkinkan  untuk  memperoleh informasi  perusahaan.  Sehingga pemegang  saham  yang  menjual sahamnya  kepada  Tuan  A  dan  B, mengalami kerugian dengan naiknya  harga  saham  PT.  XYZ setelah  diumumkannya  informasi tersebut  (Nasarudin,  M.I,  Surya, 2004).  Dari  ilustrasi  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  di  bursa  informasi
merupakan  komoditi  penting  yang membuat orang memutuskan melakukan  atau  tidak  melakukan investasi,  sehingga  informasi  yang keluar  dari  perusahaan  seharusnya dapat  sampai  kepada  publik  secara merata,  sehingga  tidak  ada  satu pihak pun yang diuntungkan. Dikarenakan  terjadinya  kejahatan insider trading di pasar modal maka akan tercipta unfair market, timbulnya illicit profit , dan
untrustable market yang merugikan investor (Haidar, 2015). Pelanggaran terhadap undang- undang  tersebut  dapat  mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran  undang  undang  oleh BAPEPAM-LK/OJK. Sesuai dengan Pasal 102 ayat 2 menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis, denda pembatasan atau pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan dan pendaftaran.
Pada Pasal 93 UU Pasar Modal yang  berisikan  larangan  terhadap pemberian keterangan atau pendapat  yang  akan  menyesatkan yang akhirnya akan berdampak pada harga  efek dengan  ancaman pidana penjara  dan  denda  yakni  pidana
penjara dalam waktu paling lama 10 tahun dan denda yang harus dibayar paling banyak Rp. 15.000.000.000,- sesuai  Pasal  104  UU  Pasar  Modal. Selain  itu,  Pasal  107  juga  memuat ancaman  pidana  penjara  dan  denda yakni  pidana  penjara  untuk  waktu paling lama 3 tahun dan denda yang harus  dibayar  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,-. Dapat disimpulkan bahwa  ada  3  macam  sanksi  yang diterapkan  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu:
1) Sanksi Administrati.;
2) Sanksi  Perdata  adalah  lebih banyak didasarkan pada Undang- Undang Perseroan Terbatas, Hal ini  dikarenakan  pada  Undang- Undang  perseroan  terbatas  ada membahas  atau  menyebutkan mengenai  ketentuan  atau  pasal yang  dapat  menjerat  setiap pengelola perusahaan atau komisaris perusahaan, atas tindakan  atau  keputusan  yang mereka  ambil  pada  akhirnya menyebabkan  kerugian  pada perusahaan; 3) Sanksi  Pidana  dalam  UUPM (Pasal
103-110) dimana hukuman pidana penjara bervariasi  antara  satu  sampai sepuluh  tahun  (Nasarudin,  M.I, Surya, 2004). OJK adalah
lembaga pengawasan  pasar  modal,  yang memiliki kewenangan dimana OJK berhak  menegakkan  hukum  pasar modal  bila  terjadi  pelanggaran  dan
OJK  juga  berhak  sebagai  penyidik yang  akan  melakukan  pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang melakukan  pelanggaran  tersebut dan bila memang terbukti, dan OJK juga  dapat  menetapkan  sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Setelah  OJK  resmi  berfungsi  maka seluruh  wewenang  yang  dulunya dimiliki oleh BAPEPAM-LK menjadi  kewenangan  OJK.  Salah satunya adalah melakukan
pemeriksaan serta penyidikan terhadap  setiap  pihak  yang  diduga melakukan  pelanggaran  terhadap Undang-Undang  Pasar  Modal  dan atau peraturan pelaksanaannya (Sambuaga, 2016). Selain dari pada itu,  kekuasaan  OJK  juga  diperluas, dimana  OJK  dapat  memberikan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu OJK juga dapat  bertindak  sebagai  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang mempunyai  kewenangan  seperti layaknya  polisi  dalam  melakukan pemeriksaan dan penyidikan, sesuai Pasal 100 dan 101 UU Pasar Modal. OJK  sendiri  telah  mengadakan pemeriksaan  terhadap  pelanggaran- pelanggaran  yang  terjadi  dan  atas pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa OJK telah melaksanakan
kewenangannya  dalam  melakukan penanganan  kejahatan  pasar  modal (Ho, Vicky, Juajir Sumardi, 2010).
b. Pernyataan Menyesatkan Pengertian  dan  dasar  hukum pernyataan menyesatkan dalam praktiknya, kebenaran atau validitas informasi  yang  disajikan  dalam prospektus  berkaitan  erat  dengan pelaksanaan peran profesi penunjang  pasar  modal.  Dokumen keterbukaan  sebagaimana  terdapat dalam  prospektus  sejatinya  dapat dikatakan sebagai intisari dari hasil pemeriksaan  ( due  diligence )  yang dilaksanakan  oleh  setiap  profesi penunjang terhadap kondisi perusahaan  calon  emiten.  Hal  ini mengakibatkan perlu dan pentingnya  profesionalisme  tiap profesi penunjang
dalam melaksanakan  pemeriksaan  agar keterbukaan  calon  emiten  yang termuat  dalam  prospektus  dapat dijamin  kebenarannya  (Rahadiyan, 2017)  sebagai  standar  yang  harus dipatuhi  oleh  profesi  penunjang pasar  modal  untuk  keperluan due diligence .  Misalnya due  diligence yang  dilaksanakan  oleh  profesi pasar  modal  harus  sesuai  dengan standar profesi yang telah ditetapkan asosiasi profesi tersebut, seperti  standar pemeriksaan hukum
dan pendapat hukum’ yang dikeluarkan  Himpunan  Konsultan
Hukum  Pasar  Modal  dan  standar pemeriksaan akuntan yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi
Indonesia (Nasution, 2006).
Pernyataan  yang  menyesatkan adalah  segala  informasi  di  dalam prospektus yang tidak sesuai dengan fakta  material  yang  ada  dimana terdapat pernyataan yang salah pada isi  prospectus  disebabkan  adanya kegagalan memasukan seluruh fakta materiil atau pengungkapan
informasi. Informasi yang menyesatkan  atau  ke  tidak  benaran informasi  merupakan  pemberian informasi  yang  salah  sama  sekali, memberikan  informasi  setengah benar,  memberikan  informasi  yang tidak lengkap, dan sama sekali diam dalam  informasi  material  sehingga menyebabkan informasi yang menyesatkan  yang  dilarang  dalam prinsip keterbukaan ( disclosure ). Di dalam  penawaran  umum,  diketahui bahwa prinsip keterbukaan ( disclosure ) harus sangat diperhatikan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan guna melindungi maupun memberikan  informasi  yang  benar untuk  kepentingan  investor  atau penanam modal sehingga mengetahui  secara  detail  mengenai
segala sesuatu detail tentang perusahaan  atau  perseroan  tersebut agar  tidak  terjadi  adanya  informasi yang menyesatkan. Dampak yang di timbulkan  oleh  informasi  yang menyesatkan ini akan mengakibatkan  salahnya  informasi yang  di  terima  oleh  umum  atau perseorangan yang berniat menginvestasikan dana di perusahaan  tersebut  dan  akan menimbulkan kerugian bagi investor (Alifardina, 2018). Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan  menyesatkan  tersebut
sangat sederhana dan kurang
memadai  untuk  mengatur  elemen- elemen perbuatan yang
menyesatkan. Larangan untuk membuat  pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material  yang  benar  (Pasal  78  UU Pasar Modal).
Elemen-elemen perbuatan menyesatkan  dapat  dirinci  dari pendapat-pendapat pengadilan yang terus berkembang, pengadilan dalam  Derry  v.  Peek,  (1889),  14 App.  Cas  337  (H.L)  yakni  sebagai berikut (Nasution, 2006):
1) Elemen pertama, adanya pernyataan  fakta  material  yang
salah  (palsu)  atau  pernyataan fakta  material  itu  tidak  lengkap, elemen  ini  menetapkan  bahwa harus  ada  pernyataan  yang terbukti palsu.
2) Elemen kedua, adanya kewajiban untuk  menyampaikan  informasi kepada publik, apabila didasarkan atas pernyataan fakta material  yang  salah  atau  kurang lengkap. 3) Elemen ketiga, adanya pengetahuan  oleh  pihak  yang melakukan misrepresentation atau omission ,  bahwa  yang dilakukannya adalah misrepresentation atau omission
dan dilakukannya dengan melakukan penipuan ( scienter ).
4) Elemen keempat merupakan fakta material, menyatakan bahwa  satu  unsur misstatement
secara pasti adalah material. 5) Elemen kelima, adanya keyakinan ( reliance ), bahwa harus  adanya  keyakinan  akan tindakan penipuan yang menyesatkan secara langsung. 6) Elemen keenam, adanya
kerugian ( injury ).
Setiap profesi penunjang, penjamin  emisi  efek  serta  seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan due  diligence akan terlepas dari tanggung jawab hukum terhadap  segala  kerugian  yang diderita oleh investor sebagai akibat dari isi prospektus yang tidak benar atau  tidak  lengkap  (Rahadiyan, 2017).  Dalam  konteks  ini  tiap-tiap pihak  dapat  terlepas  dari  tanggung jawab hukum sebagaimana
dimaksud  sepanjang  pihak  yang bersangkutan  dapat  membuktikan bahwa telah bertindak secara profesional  dan  telah  mengambil langkah-langkah  yang  cukup  untuk membuktikan  bahwa  pernyataan atau keterangan sebagaimana
dimuat dalam dokumen keterbukaan dan  pernyataan  pendaftaran  telah benar  dan  tidak  terdapat  fakta material yang disembunyikan (Rahadiyan, 2017).
Pelanggaran terhadap pelaksanaan  prinsip  keterbukaan
ataupun  penyampaian  informasi yang  menyesatkan  tersebut  akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana  ditegaskan  dalam  UU Pasar  Modal  Pasal  102  ayat  (1) berupa:  peringatan  tertulis;  denda yaitu  kewajiban  untuk  membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan
kegiatan usaha; pembekuan kegiatan  usaha;  pencabutan  izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran. Sedangkan ketentuan  lain  yang  mengatur tentang pelanggaran mengenai ketidakbenaran informasi
(informasi yang menyesatkan) kepada  konsultan  hukum  pasar modal  yang  terbukti  melakukan kelalaian  oleh  badan  pengawas pasar modal (Otoritas Jasa
Keuangan)  tersebut  diatur  dalam Pasal  80  dan  Pasal  81  UU  Pasar Modal  dan  dapat  dijerat  sanksi pidana melalui Pasal 107 UU Pasar Modal.
Salah satu contoh kasus pelanggaran  keterbukaan  informasi dan  penyampaian  informasi  yang benar yang dilakukan oleh Konsultan Hukum  Pasar  Modal  dapat  dilihat dalam perkara Pembatalan Perjanjian  Emisi  Dalam  Penawaran Umum  PT  Wahanaartha  Harsaka Tbk.,  dengan  kronologis  dan  fakta- fakta kasus sebagai berikut:
1) PT.  Wahanaartha  Tbk  adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum ( Initial Public
Oferring /IPO)  pada  tanggal  2-4
April 2008, IPO tersebut memperoleh  pernyataan  efektif dari  Bapepam-LK  pada  tanggal 31  Desember  2008  dan  harus mencatatkan saham  di  BEI pada tanggal  11  april  2008.  Penjamin emisi efek dari IPO PT. Investido Nusantara Sekuritas dan PT BNI Securities.  WPEE  dari  PT.  BNI Securities  adalah  Jimmy  dan WPEE  dari  PT.  Investindo
Nusantara Sekuritas adalah
Alverno  Julyardono  Soenarji. Konsultan  hukum  pada  saat  itu adalah Teddy Ardika Wardhana. Pada prospektus IPO dinyatakan bahwa  emiten  dan  penjamin emisi  mempunyai  hak  untuk membatalkan IPO sebelum penutupan  atau  selama  IPO dilakukan. PT Wahanaartha Tbk. Menawarkan  29  %  saham  (590 juta  lembar)  dengan  harga  Rp 235,-  sampai  dengan  Rp  285,-
per lembar saham, dengan target mendapatkan  modal  sebesar  Rp
150.000.000,-  namun  setelah masa  IPO  tidak  semua  saham terjual karena fluktuatifnya kondisi  pasar  modal.  PT  BNI telah melaksanakan seluruh komitmen  membeli  sisa  saham sedangkan  PT  Investindo  belum melaksanakan seluruh komitmen membeli sisa saham. Pada tanggal  7  April  2008  para penjamin emisi melakukan pembatalan perjanjian penjaminan emisi yang mengakibatkan  pembatalan  IPO PT. Wahanaartha Tbk.;
2) Berdasarkan fakta-fakta yang ada Bapepam-LK  berdasarkan  Pasal
5  huruf  d  UUPM  membatalkan surat  keputusan  Bapepam-LK Nomor  S1797/BL/2008  tanggal 31 Maret 2008 Tentang Efektifnya Pernyataan Pendaftaran  Penawaran  Umum PT Wahanaartha Tbk dan mengenakan sanksi kepada:
a) PT. BNI Securities dikenakan sanksi  administrasi  berupa pembekuan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek selama 3 bulan.
b) Kepada Jimmy selaku WPEE PT.  BNI  berupa  pembekuan izin selam 3 bulan.
c) PT Investindo berupa pembekuan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek selama 6 bulan.
d) Kepada Alverno berupa
pembekuan izin WPEE
selama 6 bulan.
e) Kepada Teddy Ardhika berupa pembekuan Surat
Tanda Terdaftar selaku
Konsultan Hukum pasar modal selama 6 bulan.
Berdasarkan  fakta  hukum  di atas, konsultan hukum Teddy Ardhika  Wardhana  telah  terbukti melakukan pelanggaran berupa penyampaian informasi yang menyesatkan  karena  telah  salah memberikan  legal  opinion  terhadap kesepakatan bersama kedua penjamin  emisi  efek  dalam  rangka pembatalan  perjanjian  emisi  efek pada  tanggal  7  April  2008,  yang dilakukan  tanpa  memperhatikan dan  mempertimbangkan  informasi yang  terdapat  dalam  prospektus. Dengan demikian ia telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga diberikan sanksi administratif sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  di dalam  Pasal  39  UUPM  yaitu pembekuan izin. Lebih lanjut khusus untuk  konsultan  hukum  Teddy Ardhika Wardhana yang telah salah memberikan legal opinion
merupakan perbuatan yang melanggar  hukum,  seharusnya  ia dapat  memberikan  masukan  dan saran  kepada  para  pihak  agar mentaati  ketentuan  yang  terdapat di  dalam  UUPM  terutama  yang berkaitan dengan memberikan informasi yang benar sesuai dengan  isi  prospektus,  sehingga
ia dianggap tidak profesional dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum (Rahadiyan, 2017).

## C. SIMPULAN
Konsultan hukum pasar modal merupakan  profesi  yang  diakui  dalam Undang-Undang  Pasar  Modal  (UUPM). Mereka  memberikan  pendapat atau penilaian secara independen tanpa keberpihakan. Independensi ini memerlukan profesionalitas yang mencerminkan penanganan konflik kepentingan  antara  etika  dan  keuntungan ekonomi  klien.  Konsultan  hukum  pasar modal  dalam  menjalankan  tugasnya  ada beberapa permasalahan yang bisa melekat dalam  menjalankan  profesinya  yaitu adanya  benturan  kepentingan  karena dalam  mejalankan  tugasnya  konsultan hukum mempunyai posisi strategis untuk mengetahui  berbagai  informasi  yang belum atau tidak diketahui orang lain ( non public  information ),  maka  akan  terjadi ketidakadilan ( unfairness ) di pasar modal.
Kondisi seperti ini menempatkan sekelompok  orang  ("orang  dalam")  pada posisi  lebih  baik  dibandingkan  investor. Hal ini menjadi kejahatan pasar modal dan tentunya  ada  sanksi-sanksi  yang  sesuai dengan  diatur  dalam  Undang-Undang  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Selain  benturan  kepentingan  dalam kejahatan  pasar  modal  juga  dikenal dengan pernyataan menyesatkan, konsultan  hukum  pasar  modal  dapat berpotensi  memberikan  informasi  yang tidak  benar  dan  menyesatkan  dalam pembuatan prospektus. Dalam hal konsultan  hukum  pasar  modal  telah melakukan pernyataan yang menyesatkan dan  mengakibatkan  adanya  pihak  yang dirugikan  maka  konsultan  hukum  pasar modal  harus  bertanggung  jawab  yaitu adanya sanksi secara perdata, pidana dan administratif yang diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Alifardina, T. (2018) Perlindungan Hukum Terhadap  Investor  Akibat  Adanya Informasi  yang  Menyesatkan  dalam Prospektus . Yogyakarta: FH UII Press.
Anwar,  Y.  (2005) Pasar  Modal  sebagai
Sarana  Pembiayaan  dan  Investasi . Bandung: Alumni. Fakhruddin, H. M., & Darmadji, T. (2008) Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan  Tanya  Jawab .  Jakarta: Salemba Empat.
Haidar,  F.  (2015)  ‘Perlindungan  Hukum
Bagi  Investor  Terhadap  Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar
Modal  di  Indonesia’, Jurnal  Cita
Hukum , 3(1).
HKHPM  (2018) Keputusan  Himpunan Konsultan  Hukum  Pasar  Modal tentang  Standar  Profesi  Konsultan Pasar Modal, Keputusan No. 02/HKHPM/VIII/2018 .
HKHPM  (2023) Sejarah  dan  Tujuan ,
Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar
Modal . Available at: https://hkhpm.com/sejarah-dan- tujuan/. Ho,  Vicky,  Juajir  Sumardi,    dan  M.A.
(2010) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Kejahatan  Manipulasi  Pasar  di Pasar Modal . Iftitah, A. (ed.) (2023) Metode Penelitian Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia Pustaka. Available at: https://repository.sadapenerbit.com/i ndex.php/books/catalog/book/54. Indonesia (1995) Undang-Undang tentang  Pasar  Modal,  UU  No.  8
Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995,
TLN No. 3608, Penjelasan.
Khasanah,  D.  D.,  Iftitah,  A.,  Abas,  M.,
Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin,  Q.,  ...  &  Rohmah,  A.N. (2023) Hukum Perdata . Sada Kurnia
Pustaka. Available at: https://books.google.co.id/books?hl= id&lr=&id=JKPpEAAAQBAJ&oi=f nd&pg=PA1&ots=kYnSmukYtf&sig =Ur7SRexvNR0ozIQD67X_w4xnEs w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa lse.
Mamuntu,  J.F.C.  (2019)  ‘Kewajiban  dan Tanggungjawab  Profesi  Konsultan Hukum  dalam  Rangka  Perlindungan Investor  (Investor  Protection)  Pasar Modal’, Lex Privatum , VII(2).
Nasarudin,  M.I,  Surya,  I.  (2004) Aspek Hukum  Pasar  Modal  Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group.
Nasution,  B.  (2006) Keterbukaan  dalam
Pasar  Modal .  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana. Nofrial,  R.  (2015)  ‘Tanggung  Jawab Konsultan  Hukum  Sebagai  Profesi Penunjang dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal’,
Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 10(1).
OJK  (2017) Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan tentang Konsultan Hukum yang  Melakukan  Kegiatan  di  Pasar Modal,  POJK No 66/POJK.04/2017, LN  No.  287  Tahun  2017,  TLN  No. 6155 .
Pandu,  Y.  (2003) Klien  dan  Advokat dalam  Praktek .  Jakarta:  Indonesia
Legal Center Publishing.
Rahadiyan, I. (2017) Pokok-Pokok Hukum
Pasar Modal di Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Rohendi,  A.  (2017)  ‘Kewajiban  dan Tanggung  Jawab  Konsultan  Hukum Sebagai  Profesi  Penunjang  Pasar Modal’, Jurnal Ecodemia , 1(1).
Sambuaga,  D.  (2016)  ‘Kejahatan  dan Pelanggaran  di  Bidang  Pasar  Modal dan  Penegakan  Hukumnya  Ditinjau dari  UU  No.  8  Tahun  1995’, Lex Privatum , 4(5).
Sitompul,  A.  (2000) Pasar  Modal, Penawaran  &  Permasalahannya . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Suartha,  I.N.W.S.  dan  I.D.M.  (2018) ‘Peranan  Konsultan  Hukum  dalam Kegiatan  Pasar  Modal’, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6(4).