Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## PENGARUH  UNDANG-UNDANG  PERLINDUNGAN  ANAK  TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DIDIK DI SEKOLAH

## Yoga Wirotama, Astuti Darmiyanti
Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang Email: 2110632030002@student.unsika.ac.id, astuti.darmiyanti@fai.unsika.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  mengkaji,  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  fungsi  guru sebagai pendidik dan sisi hukum pidana berdasar undang-undang perlindungan anak, dalam kaitan kasus yang kerap kali terjadi di masyarakat kita saat ini.  Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yang  mengacu  pada  sumber-sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber  dari  sumber  terpercaya.  Sumber-sumber  ini  dikumpulkan  berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya.  Dari pemaparan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  segala  tindak  disiplin  yang  dilakukan  oleh  pihak pengajar  atau  guru  saat  ini  sangat  terganggu  dan  di  bayang-bayangi  oleh  undang- undang  perlindungan  anak.  Sikap  sedikit  keras  dengan  maksud  mendidik  dan memberi efek jera sudah sulit dilakukan, ditambah lagi efek media sosial yang seperti menjadi kamera pengawas akan tindak laku guru sebagai pengajar.
Kata kunci : Undang-Undang; Perlindungan Anak; Karakter; Pembentukan Karakter

## Abstract
This study tries to examine aspects related to the function of teachers as educators and the criminal law side based on the child protection law, in relation to cases that often occur in our society today. This study uses a library research method that refers to sources available both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources. These sources are collected based on discussion and linked from one information to another. From the explanation above, it can be concluded  that  all  disciplinary  actions  carried  out  by  the  teacher  or  teacher  are currently very disturbed and overshadowed by the child protection law. A slightly harsh  attitude  with  the  intention  of  educating  and  providing  a  deterrent  effect  is already  difficult  to  do,  plus  the  effect  of  social  media  which  is  like  being  a surveillance camera for the teacher's behavior as a teacher.
Keywords: Law; Child Protection; Character; Character Building

## Pendahuluan
Pembentukan karakter anak di sekolah adalah salah satu jalan untuk menjadikannya sebagai  pribadi  yang  tangguh  dalam  menghadapi  segala  bentuk  tantangan  dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu peningkatan kedisiplinan pun menjadi faktor utama dalam  pembentukan  karakter  anak  tersebut.  Namun  pada  kenyataannya  tindakan
hukuman  dalam  menegakkan  kedisiplinan  di  sekolah,  yang  dulu  dianggap  biasa-biasa saja, saat ini telah bergeser dan dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Akibatnya guru  mengalami  dilematis  dalam  menghadapi  penegakan  disiplin  dan  tata  tertib  yang berlaku di sekolah, dimana disisi lain jerat hukum akan menunggu jika dikriminalisasi oleh  pihak  orangtua  ataupun  LSM  pembela  anak  atas  tuduhan  melakukan  “tindak kekerasan terhadap anak”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  dan  dampak pembentukan  karakter  melalui  tindakan  disiplin  yang  dilakukan  oleh  tenaga  didik terhadap  anak  didiknya.  penelitian  ini  tergolong  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan  metode  pendekatan  melalui  pedagogis  dan  fenomenologis.  Untuk mendapatkan  data  di  lapangan  peneliti  melakukan  wawancara  mendalam  terhadap narasumber/mentor  dan  orang  tua  murid.  Selain  itu  penelitian  pengamatan  secara langsung  juga  dilakukan  pada  saat  kegiatan  belajar  mengajar  di  lakukan.  Data  yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan langsung tersebut dianalisa melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.
Untuk itu penelitian ini mencoba mengkaji, aspek-aspek yang terkait dengan fungsi guru  sebagai  pendidik  dan  sisi  hukum  pidana  berdasar  undang-undang  perlindungan anak, dalam kaitan kasus yang kerap kali terjadi di masyarakat kita saat ini. Hal ini pun tentunya  perlu  melihat  dari  dua  sisi  secara  seimbang,  yaitu  dari  sisi  guru  itu  sendiri sebagai tenaga didik dan dari sisi siswa sebagai anak didik.
Kurangnya  perlindungan  dan  kurangnya  pemahaman  hukum  menjadikan  guru selalu ditunjuk menjadi pelaku tindak kriminal. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang  guru  dan  dosen  secara  tegas  telah  melindungi  profesi  guru  dan  dosen,  namun dalam  tataran  implementasi  kekuatan  undang-undang  tersebut  masih  belum  terlihat berkontribusi  terhadap  nasib  guru  sebagai  tenaga  pendidik.  Tindakan  yang  dilakukan guru  untuk  mendisiplikan  murid    dalam  batasan-batasan  tertentu  dan    dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
Dengan ini diharapkan didapatkan solusi bersama  agar masalah dilematis ini dapat terselesaikan  secara  kekeluargaan  tanpa  harus  melalui  hukum  pidana  jika  memang pelanggaran yang dilakukan dan masih dalam konteks kewajaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yang  mengacu  pada sumber-sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita  yang  bersumber  dari  sumber  terpercaya.  Sumber-sumber  ini  dikumpulkan berdasarkan  diskusi  dan  dihubungkan  dari  satu  informasi  ke  informasi  lainnya.  Semua kegiatan dalam rangka pengumpulan dan analisis data dilakukan secara online mengingat keterbatasan  pergerakan  terbuka  di  ruang  publik.  Data  ini  diperoleh  melalui  teknik triangulasi, data dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Peran guru dalam dunia pendidikan
Guru memilki satu  kesatuan  peran  dan  fungsi   yang  tak  terpisahkan,  antara kemampuan mendidik,  membimbing,  mengajar,  dan  melatih.  Keempat kemampuan tersebut  merupakan  kemampuan  yang terintegrasi,  yang  satu  sama  lain  tak  dapat dipisahkan dengan  yang  lain.
Sudah seharusnya guru memiliki keempat kemampuan tersebut, walau yang lebih dominan  adalah  peran  dalam  mendidik.  Dalam  beberapa  referensi  dijelaskan  ada beberapa poin penting mengenai peran guru di sekolah diantaranya :
a. Pendidik  atau  edukator,  merupakan  peran  utama  dari  seorang  guru  khususnya dalam  jenjang  sekolah  dasar  dan  menengah.  Peran  ini  akan  lebi  terlihat  sebagai seorang  teladan  bagi  siswa.  Guru  akan  dijadikan  sebagai role  model dalam memberikan  contoh  teladan  sikap  dan  perilaku,  dan  nantinya  akan  berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak didik.
b. Pengatur  atau  manager,  guru  ditekankan  untuk  dapat  memiliki  peran  dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang disepakati bersama di sekolah. Memberikan  arahan-arahan  dan  batasan  agar  tata  tertib  sekolah  dapat  terlaksana dengan sebaik-baiknya.
c. Administrator, guru memiliki peran untuk menjalankan segala bentuk administrasi sekolah,  mulai  dari  pengisian  jadwal  hadir,  buku  nilai,  buku  rapor,  administrasi kurikulum dan sebagainya.
d. Pengawas  atau  supervisor,  disini  akan  terkait  dengan  hal  bimbingan  dan pengawasan  kepada  anak  didik,  pemahaman  terhadap  segala  permasalahan  anak didik, dan menemukan solusi dalam masalah proses pembelajaran.
e. Pimpinan  atau  leader,  peran  guru  disini  berbeda  dengan  peran  sebagai  manager yang terikat dengan aturan baku. Disini dalam aspek kedisiplinan contohnya guru akan  lebih  menekankan  dan  memberikan  kebebasan  secara  bertanggungjawab kepada  anak  didik.  Dengan  demikian  peegakkan  kedisiplinan  disini    dilakukan secara disiplin yang hidup atau dinamis.
f. Inovator,  disini  peran  guru  harus  memiliki  kemauan  belajar  yang  tinggi  guna menambah  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilannya.  Tanpa  semangat  dan  tekad yang  tinggi,  tidak  memungkinkan  guru  untuk  dapat  ber-inovasi  untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
g. Motivator,  dalam  poin  ini  masih  terkait  dengan  peran  sebagai  pendidik  dan pengawasan. Guru dituntut harus bisa meningkatkan semangat dan gairah belajar yang  tinggi  bagi  anak  didiknya.  Agar  nantinya  bisa  timbul  motivasi  siswa  dari dalam dirinya dan dari luar dirinya didukung oleh guru.
Berdasar  poin  diatas,  kita  bisa  melihat  betapa  pentingnya  peran  guru  dalam menentukan  keberhasilan  proses  pembelajaran.  Sasaran  lain  yang  ingin  dicapai  bukan hanya dari sisi edukasinya saja, tapi juga dari pembentukan sikap dan akhlak yang baik.
Dari sini kita bisa melihat pentingnya peran guru dalam membimbing dan membentuk karakter anak di sekolah.

## 2. Jenis-jenis dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kedisiplinan
Seiring dengan proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah, sudah tentu banyak  sekali  hambatan  dan  permasalah  yang  terjadi.  Baik  itu  dari  lingkungan  umum sekolah  ataupun  dari  pribadi  anak  didik  itu  sendiri.  Tata  tertib  sekolah  dibuat  untuk mengatur dan membimbing seluruh warga sekolah agar tetap dalam koridor hukum moral yang berlaku dalam masyarakat umumnya. Tata tertib ini dibuat juga guna meningkatkan kualitas dan kedisiplinan para warga sekolah yang berlaku dalam lingkup sekolah. Namun ada saja pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh warga sekolah, termasuk anak didik dalam proses pembelajaran di sekolah.
Bisa  kita  jabarkan  beberapa  jenis  pelanggaran  yang  umumnya  terjadi  pada  anak didik  di  usia  menjelang  remaja.  Usia  ini  merupakan  titik  rawan  dalam  pembentukan karekter dan sikap anak didik, dimana perkembangan pola pikir anak didik mulai berubah. Berikut beberapa jenis pelanggaran yang umumnya terjadi di sekolah :
a. Disiplin waktu
Terlambat  datang  sekolah  merupakan  peristiwa  yang  banyak  terjadi  hampir  di setiap sekolah. Kebiasaan datang terlambat ke sekolah adalah tingkah laku atau tindakan siswa  yang  tidak  tepat  atau  melebihi  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  sekolah. Kebiasaan  datang  terlambat  ini  jika  tidak  segera  diatasi  akan  mempengaruhi  proses kegiatan  belajar  mengajar  siswa  dan  lebih  jauh  lagi  akan  memiliki  pengaruh  terhadap proses belajarnya. Adapun faktor penyebabnya antara lain tidur yang larut malam.
b. Disiplin pakaian
Tata  tertib  dalam  berpakaian  sudah  pasti menjelaskan  mengenai  pakaian  sekolah yang  sesuai  dengan  standar  ketentuan  dari  dinas  pendidikan.  Namu  dalam  kaitan pelanggaran disini, terjadi karena siswa terkadang memodifikasi bentuk dari pakaiannya menjadi  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Faktor  penyebab  terjadinya pelanggaran  ini  adalah,  ingin  menunjukan  sesuatu  yang  berbeda  dan  bisa  disebut  juga mencari perhatian dari orang lain.
c. Disiplin kebersihan
Dalam disiplin masalah kebersihan pada umumnya pihak sekolah sudah menerapka anjuran  membuang  sampah  pada  tempatnya.  Kebersihan  kelas  pun  biasanya  menjadi tanggungjawab siswa dalam kelas. Namun pelanggaran kerap kali terjadi dengan selalu menganggap remeh akan hal kebersihan. Faktor penyebanya adalah rasa apatis dalam diri yang tidak mau peduli kepada orang lain.
d. Disiplin ketertiban umum
Dalam poin ini pelanggaran yang terjadi adalah seperti berbuat onar, perundungan, perkelahian  siswa  dan  perusakkan  sarana  dan  prasarana  sekolah.  Dalam  usia  remaja memang kerap kali terjadi, dikarenakan belum matangnya pola pikir anak didik. Sehingga tindakan  yang  diambil  pun  tanpa  pikir  panjang  dan  cenderung  tidak  mempedulikan keadaan sekitar dan orang lain.
Kasus  umum  yang  sering  kali  terjadi  adalah  perundungan  atau  lebih  terkenal dengan bahasa Bullying. Banyak sekali kasus seperti ini yang akhirnya menjadi besar dan masuk  ranah  hukum  dikarenakan  penganiayaan  yang  berlebihan  antar  siswa.  Untuk mengurangi  terjadinya  hal  seperti  ini  maka  sekolah  pun  harus  bertindak  tegas  dalam menghadapi dan menangani model pelanggaran yang seperti ini.
Dari beberapa penjabaran yang dijelaskan, bisa kita melihat bahwa segala bentuk hal yang merugikan atau bersifat buruk harus memiliki aturan hukum dan tata tertib yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan adil dan sesuai aturan dan tidak  berlebihan,  karena  tata  tertib  dibuat  untuk  kemaslahatan  bersama  dan  hukuman dibuat  untuk  memberikan  contoh  dan  efek  jera  agar  pelanggaran  yang  terjadi  dapat diminimalisir dan tidak terulang kembali. Sudah menjadi keharusan bagi pihak sekolah untuk memberikan sanksi ataupun hukuman yang sesuai dengan tata tertib sekolah yang sudah disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah.

## 3. Bentuk-bentuk tindakan disiplin guru terhadap siswa

## a. Pengertian disiplin
Istilah  disiplin  berasal  dari  bahasa  latin  “displicina”  yang  menunjuk  kepada kegiatan belajar dan mengajar. dalam KBBI istilah disiplin kerapkali terkait dan menyatu dengan  istilah  tata  tertib  dan  ketertiban.    istilah  ketertiban  mempunyai  arti  kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib Karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Disiplin berarti juga Suatu sikap untuk menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis  serta  sanggup  menjalankannya  dan  tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi- sanksinya apabila melakukan pelanggaran tugas dan wewenang yang diberikan.
Disiplin  sekolah  harus  mulai  dilaksanakan  dan  dilakukan  dari  hal-hal  kecil. Misalnya,  datang  kesekolah  tepat  waktu,  siswa  yang  terlambat  datang  harus  melapor kepada guru piket, pada saat jam pelajaran siswa tidak diperkenankan keluar masuk kelas, kecuali  telah  mendapat  izin  dari  guru,  aturan  tentang  sepatu,  seragam  yang  rapi, menghormati kepala sekolah, semua guru, serta penjaga sekolah, kerapihan rambut dan modelnya.
Ada empat hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk disiplin. Keempat faktor ini  merupakan  faktor  dominan  yang  mempengaruhi  dan  membentuk  disiplin.  Faktor pertama  adalah  kesadaran  diri  yang  dijadikan  sebagai  sebuah  pemahaman  akan pentingnya kedisiplinan. Faktor kedua mengikuti dan mentaati sebagai angkah penerapan dalam praktik disiplin terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Faktor ketiga adalah pendidik sebagai alat untuk memacu dan memicu siswa agar terdampingi selalu dalam kedisiplinan. Terakhir faktor hukuman sebagai upaya pemberian contoh dan efek jera.
Kedisiplinan sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa.  Disiplin menjadikan syarat pembentukan sikap, perilaku, karakter dan tata kehidupan yang akan mengantar seorang  siswa  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  belajar.  Pembentukan  sikap  disiplin  ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran diri sebagai pemahaman diri yang menganggap disiplin itu penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Faktor kedua  mengikuti  dan  taat  sebagai  langkah  penerapan  dan  praktik  peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu. Hal ini merupakan kelanjutan dari kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri  yang kuat.  Faktor ketiga adalah Tenaga Pendidik  untuk  mempengaruhi,  mengubah,  membina  dan  membentuk  perilaku  yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Faktor terakhir berupa hukuman sebagai  upaya  menyadarkan,  mengoreksi  dan  meluruskan  yang  salah  sehingga  siswa dapat kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. Disini tentunya dalam konteks yang masih normal atau dalam batas nilai kewajaran hukum dan pandangan sosial.

## b. Bentuk tindakan guru terhadap murid
Beberapa tindakan yang diambil dalam rangka menegakkan kedisiplinan di sekolah oleh guru biasanya bergantung pada jenis pelanggara itu sendiri. Seperti dalam contoh yang sering kali terjadi dan berdasar dari pengalaman dan pengamatan adalah memotong rambut  yang  panjang  bagi  siswa  laki-laki.  Ini  biasa  terjadi  pada  pelanggaran  disiplin kerapihan  siswa.  Hal  lain  seperti  memotong  pakaiana  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan sekolah, kerap kali siswa disini memodifikasi baju seragamnya dengan model yang tidak sesuai,  akhirnya  guru  mengambil  tindakan  agar  tidak  diulangi  kembali  membuat  baju seragam yang melanggar aturan tersebut.
Tindak pelanggaran yang agak berat jelas berbeda dengan tindakan disiplin ringan dalam  hal  hukuman  yang  diterapkan.  Untuk  kasus  perkelahian,  perundungan  atau perusakkan sarana yang merupakan tindak pelanggaran berat akan diberi hukuman sanksi berupa skorsing.
Ada beberapa tindakan dari guru yang memang melewati batas, seperti menampar siswa atau memukul siswa. Disini guru bukan tanpa alasan dalam bertindak, terkadang usisa  remaja  ini  kerapkali  juga  melakukan  perlawanan  dan  tidak  menghormati  guru sebagai pengganti orangtua di sekolah. Kasus seperti inilah yang dulunya dianggap biasa bagi orangtua, namun saat ini menjadi hal yang sangat dipermasalahkan, bahkan sampai mengkaitkan dengan hukum yang berlaku.

## 4. Studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi
Dalam pandangan studi kasus disini, kami melihat dari dua sisi permasalahan yang terjadi.  Pertama,  pelanggaran  oleh  siswa  dan  diberlakukan  hukuman  namun  orangtua siswa  tidak  menerima  keadaan  tersebut.  Kedua,  sisi  guru  yang  berlebihan  dalam memberikan hukuman diluar batas kewajaran.
Jika kita menggunakan mesin pencari di internet, beberapa kasus guru dan murid itu  menunjukkan  guru  selalu  menjadi  pelaku  dan  korban  dari  sisi  hukum.  Berikut beberapa kasus yang pernah terjadi dan viral di Indonesia.

## a. Pelanggaran siswa
Kasus pengeroyokan guru di Dompu,NTB, 2 Desember 2021. Melibatkan orangtua dan siswa tersebut sebagai tersangka. Bermula dengan terjadinya perkelahian antar siswa. Oknum guru berupaya melerai namun siswa tidak terima dan pulang mengadukan kepada kakak dan orangtua nya. Lalu oknum guru tersebut dikeroyok.
Kasus  yang  lebih  sepele  lagi  terjadi,  seorang  guru  masuk  penjara  hanya  karena mencubit  muridnya,  memukul  dengan  penggaris  dan  mencukur  rambut  muridnya. Bahkan dilihat dari komentar orang tua dan masyarakat yang terjadi ada pro dan kontra. Dari sini kita bisa melihat dan menilai bahwa nilai moral disini sudah turun tidak seperti di era 90-an.

## b. Pelanggaran Guru
Kasus guru tampar 13 murid, Pasuruan. Ini terjadi dalam beberapa hari dan beredar video  yang  akhirnya  viral  di  media  sosial.  Pihak  sekolahpun  telah  memberhentikan oknum  guru  tersebut.  Kejadian  bermula  karena  ada  beberapa  murid  yang  merokok dilingkungan sekolah, sudah berkali-kali diperingati namun tetap saja diulang kembali. Akhirnya, guru tersebut mengambil tindakan yang bisa dibilang berlebihan terhadap para siswa tersebut dengan maksud memberikan efek jera.
Namun kembali lagi dilihat dari sisi hukum guru tersebut telah melakukan tindak kekerasan  terhadap  anak  didiknya.  Hal  ini  jelas  menjadi  dilematika  bagi  oknum  guru dimanapun, dimana segala bentuk niat mendidiknya dibayang-bayangi oleh jerat hukum.

## 5. Pandangan dari sisi hukum pidana
Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa :
“Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik  mengajar membimbing  mengarahkan  melatih  menilai  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal  pendidikan  dasar  dan  pendidikan menengah”.
Seiring  dengan  ketentuan  tersebut,  peraturan  pemerintah  nomor  74  tahun  2008 tentang  guru,  pasal  52  ayat  1  menegaskan  pula  tentang  tugas  pokok  guru,    yaitu merencanakan  pembelajaran  melaksanakan  pembelajaran  menilai  hasil  pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan Pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Dengan  adanya  peran  membimbing  dan  mengarahkan  dalam  konteks  ini  artinya guru harus bisa membentuk karakter anak agar mempunyai sikap dan sifat yang baik.  Hal ini  dilakukan  dan  secara  khusus  di  lingkungan  sekolah,  di  mana  tanggung  jawab  guru memang sepenuhnya berada selama anak berada dalam jam belajar di sekolah.
Beberapa  pelanggaran  yang  terjadi  pada  anak  didik  yang  sekiranya  memang melanggar  tata  tertib  dan  aturan  sekolah  akan  dikenakan  sanksi  yang  berlaku  sesuai dengan aturan. Setelah kita melihat beberapa contoh tindak disiplin yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya, terkadang memang melampaui batas kewajaran atau bisa dibilang berlebihan dalam menyikapi tindak pelanggaran anak yang dianggap sepele.
Pandangan masyarakat terutama orang tua siswa saat ini terhadap tindak disiplin guru  tersebut  terkadang  menganggapnya  sebagai  suatu  tindak  kekerasan  yang  diatas norma-norma  kewajaran.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  undang-undang  tentang perlindungan  anak  yang  secara  khusus  memang  melindungi  peran  anak  di  sekolah menjadikan  guru  serba  salah  dalam  memberikan  sanksi-sanksi  yang  dilakukan  karena pelanggaran anak didik tersebut.  Hal lain yang menambah keraguan dan dilematika ini adalah  kemajuan  teknologi  yang  membuat  segala  tindak  guru  seperti  terawasi  dengan media video yang mudah sekali tersebar di jejaring sosial.
Jika  kita  melihat  pada  undang-undang  nomor  35  tahun  2014  pasal  9  ayat  (1) berbunyi  :  “Setiap anak  berhak memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dalam hal ini pengembangan pembentukan pribadi anak yang berkaitan dengan karakter juga merupakan haknya yang didapat dari lingkungan sekolah atau lingkup pendidikan.
Berlanjut  pada  poin  (1a)  yang  berbunyi:  “Setiap  anak  berhak  mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan  sesama  peserta  didik  dan/atau  pihak  lain”.  Dalam poin  ini,  telah  jelas  memang  tanggung  jawab  sekolah  terhadap  segala  bentuk  tindak kekerasan dan memberikan perlindungan dalam lingkungan sekolah secara penuh.
Penafsiran dari kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan  secara  fisik  maupun  emosional,  penyalahgunaan  seksual,  penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak  atau  martabat  anak  yang  dilakukan  dalam  konteks  hubungan  tanggung  jawab, kepercayaan atau kekuasaan.
Ada beberapa penjabaran beberapa jenis kekerasan pada anak, antara lain :
1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi yang menyebabkan  sakit  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  dapat  terjadi  sekali  atau berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa:
a. Dipukuli atau ditempeleng
b. Ditendang
c. Dijewer atau dicubit
d. Dilempar dengan benda-benda keras
e. Dijemur di bawah terik sinar matahari
2. Kekerasan  seksual  adalah  keterlibatan  anak  dalam  kegiatan  seksual  yang  tidak dipahaminya. Kekerasan seksual ini dapat juga berupa:
a. Perlakuan tidak senonoh dari orang lain
b. Kegiatan yang menjurus pada pornografi
c. Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak
d. Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab
e. Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.
3. Kekerasan  emosional  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:
a. Kata-kata yang mengancam
b. Menakut-nakuti
c. Berkata-kata kasar
d. Mengolok-olok anak;
4. Perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, pendidik dan masyarakat;
5. Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungannya.
6. Tindakan  pengabaian  dan  penelantaran  adalah  ketidakpedulian  orang  tua  atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti:
a. Pengabaian pada kesehatan anak
b. Pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak
c. Pengabaian pada pengembagan emosi (terlalu dikekang)
d. Penelantaran pada pemenuhan gizi
e. Penelantaran dan pengabaian pada penyediaan perumahan
f. Pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
7. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan tenaga anak untuk bekerja  dan  kegiatan  lainnya  demi  keuntungan  orang  tuanya  atau  orang  lain, seperti:
a. Menyuruh anak berkerja secara berlebihan
b. Menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
Dari pasal 9 dan 2 poin di atas,  banyak sekali pengaruh yang akhirnya tenaga Didik pun melakukan pembiaran terhadap tindak-tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik dikarenakan ketakutannya akan jerat hukum yang berlaku. Sementara dalam Pasal 54  menegaskan  bahwa,  “Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib mendapatkan  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta didik, dan/atau pihak lain”.
Pelanggaran memang tidak  selalu terjadi dari sisi si guru saja yang secara hukum selalu  kalah  dan  dijadikan  tersangka.  Terkadang  memang  tindak  kenakalan  anak  didik yang  susah  diatur  dan    melakukan  pelanggaran  tersebut  melewati  batas  norma  yang berlaku. Namun, tindak sanksi tidak pernah berhasil dalam upaya memberikan efek jera, mereka selalu lolos dari jerat hukum yang berlaku.
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesussilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

## 6. Pengertian Karakter
Dalam  pengertian  harafiah,  Poerwadarminta  mengungkapkan  bahwa:  “karakter berarti  tabiat,  watak,  sifat-sifat  kejiwaan,  akhlak  dan  budi  pekerti  yang  membedakan seseorang dengan orang lain. (Poerwadarminta, 1985) . dalam bahasa Inggris, character, memiliki arti: watak, karakter, sifat, peran; (John M. Echols & Hasan Shadily, 109-110). Karakter  juga  dapat  diartikan  mental  or  moral  qualities  that  make  thing  diffrent  from others, atau all those qualities that make a thing what it is from others. (AS Hornby, 1987, 140).
Sedangkan secara terminologis, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai karakter. Endang Sumantri, misalnya mengungkapkan bahwa “karakter adalah suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan atraktif; reputasi  seseorang;  seseorang  yang  unusual  atau  memiliki  kepribadian  yang  eksentrik. (Endang Sumantri, 2009). Selanjutnya, Doni Koesoema, menjelaskan bahwa kita sering mengasiosiakan karakter dengan apa yang disebut temperamen yang memberinya definisi yang  menentukan  unsur  psikososial  yang  dikaitkan  dengan  pendidikan  dan  konteks lingkungan.  (Doni  Koesoema  A.,  2007).  Sementara,  Ahmad  Tafsir  menyatakan  bahwa “karakter  adalah  lebih  dekat  atau  sama  dengan  akhlak,  yaitu  spontanitas  manusia bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi”. (Ahmad Tafsir, 2000).
Dari sini akhirnya timbul istilah pendidikan karakter, dimana pendidikan karakter mengajarkan suatu kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membentuk individu untuk hidup  dan  bekerjasama  dalam  lingkup  keluarga,  masyarakat  dan  bangsa.  Dengan  kata lain,  pendidikan  karakter  mengajarkan  anak  didik  berpikir  cerdas,  mengaktivasi  otak tengah secara alami”.(D. Yahya Khan,, 2010).
Dalam  pendidikan  karakter  di  sekolah,  semua  komponen  (stakeholders)  harus dilibatkan,  termasuk  komponen-komponen  pendidikan  itu  sendiri,  yaitu  isi  kurikulum, proses  pembelajaran  dan  penilaian,  kualitas  hubungan,  penanganan  atau  pengelolaan mata  pelajaran,  pengelolaan  sekolah,  pelaksanaan  aktivitas,  pemberdayaan  sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.
Adapun dasar hukum pembinaan karakter sebagaimana disebutkan Kemendiknas sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan
d. Permendiknas No.39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
e. Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
f. Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan
g. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014
h. Renstra Kemendiknas Tahun 2010 – 2014. (Kemendiknas, 2010 : 3).
Selanjutnya,  Pilar  pendidikan  karakter  sebagaimana  pendapat  Suparlan  yang dikutip  oleh  Jamal  Ma’mur  Asmani  menggambarkan  bahwa  Pendidikan  Karakter meliputi Sembilan pilar saling kait mengait, bahwa kesembilan pilar pendidikan karakter di antaranya: (1) Responsibility (tanggungjawab), (2) Respect (rasa hormat), (3) Fairness (keadilan).  (4)  Courage  (keberanian),  (5)  Honesty  (kejujuran),  (6)  Citizenship (kewarganegaraan),  (7)  self  disipline  (disiplin  diri),  (8)  Caring  (peduli),  dan  (9) Perseverance  (ketekunan).  “Pendidikan  karakter  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu penyelenggaraan  dan  hasil  pendidikan  di  sekolah  yang  mengarah  pada  pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannnya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. (Asmuni, 2012) .
Kesembilan  pilar  tersebut  di  atas,  yang  harus  dikembangkan  melalui  jalur pendidikan.  Pendidikan  karakter  ini  seyogyanya  harus  dimulai  dibangun  di  rumah (home), dan dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah (school), bahkan diterapkan secara  nyata  dalam  masyarakat  (community).  Sesungguhnya,  semua  pilar  karakter tersebut memang harus dikembangkan secara holistik melalui sistem pendidikan nasional. Hal ini diharapkan agar anak-anak bangsa akan memiliki daya saing yang tinggi untuk hidup damai dan sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang semakin maju dan beradab.
Dapat  kita  lihat  betapa  pentingnya  pembentukan  karakter  anak  didik,  dimana pembentukan karakter tersebut salah satunya dimulai dari lingkup sekolah tempat mereka menimba  ilmu.  Seluruh  warga  sekolah  wajib  menentukan  arah  dan  membimbing  agar siswa  dapat  terbentuk  karakter  yang  baik  sesuai  dengan  rencana  penyelenggaraan pendidikan dan target dari pembelajaran di sekolah.

## 7. Solusi Permasalahan
Jika kita melihat dari beberapa kasus dan penjelasan diatas, agar tidak terjadi dan terulang kembali beberapa pihak yang dirugikan, baik dari pihak siswa, orangtua, guru dan sekolah, maka perlu dibentuk suatu badan yang bergerak menjembatani antara pihak sekolah  dan  siswa/orangtua.  Badan  atau  organisasi  ini  bisa  bergerak  bebas  dalam mengungkap segala pelanggaran yang terjadi dan tidak boleh berpihak ke satu sisi. Badan inipun  harus  dalam  lindungan  pihak  hukum  berwajib  agar  bisa  bergerak  sesuai  aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harus netral dan mengerti hukum yang berlaku  terkait  dengan  undang-undang  perlindungan  anak  dan  undang-undang perlindungan guru dan dosen.
Badan ini bisa dinamakan sebagai “Badan  Hak Pendidik”. Dimana nantinya berfungsi menelaah segala pelanggaran yang terjadi di sekolah, baik dari sisi siswa dan sisi guru sebagai pendidik. Karena pelanggaran juga bisa dilakukan oleh guru terhadap siswanya ataupun sebaliknya. Ini juga akan membatasi ruang lingkup dan pergerakan guru sebagai pendidik  dalam  memberikan  hukuman  tindak  disiplin  dan  mengarahkan  agar  tidak melakukan  segala  bentuk  pelecehan  terhadap  siswa.  Badan  ini  juga  akan  menjadi penengah dalam menghadapi kasus-kasus yang naik ke ranah hukum pidana seperti yang saat ini sering kali terjadi.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  segala  tindak  disiplin  yang dilakukan oleh pihak pengajar atau guru saat ini sangat terganggu dan di bayang-bayangi oleh  undang-undang  perlindungan  anak.  Sikap  sedikit  keras  dengan  maksud  mendidik dan memberi efek jera sudah sulit dilakukan, ditambah lagi efek media sosial yang seperti menjadi kamera pengawas akan tindak laku guru sebagai pengajar.
Undang-undang perlindungan anak telah merubah pola didik guru dan pola pikir orangtua  terhadap  proses  pendidikan  yang  terjadi  di  sekolah.  Undang  undang perlindungan  anak  membuat  guru  tidak  bebas  lagi  dalam  mengambil  tindakan  dan memberikan  sanksi  kepada  siswa  di  sekolah.  Oleh  sebab  itu  guru  akan  menjadi  pasif dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah karena takut akan dijerat oleh undang-undang perlindungan anak. Bagi orangtua, undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk  mempidanakan  guru  ketika  melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan keinginannya.  Orangtua  tidak  lagi  memberikan  kepercayaan  secara  utuh  kepada  guru untuk mendidik siswanya.
Dalam  beberapa  kasus  pun  belakangan  ini  banyak  sekali  akhlak  dan  sikap  siswa yang kurang baik dan tidak menghargai guru saat mengajar. Beberapa kasus yang sempat viral  seperti  anak  didik  yang  berani  melawan  guru,  mangangkat  kaki  saat  pelajaran didepan guru bahkan ada yang berani memukul guru pun pernah terjadi. Karakter seperti ini tentunya bukan harapan dan tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah. Dengan berlakunya  undang-undang  perlindungan  anak  disini  sangat  membatasi  guru  dalam mendisiplinkan  muridnya.  Akhirnya  banyak  guru  yang  hanya  bisa  diam  saat  anak memang melakukan tindakan pelanggaran dan norma kesopanan.
Ini tidak sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan, karena disamping dengan tercapainya penyampaian materi dalam mendidik, tetap diperlukan pembentukan karakter dan akhlak  yang baik setelah anak lulus sekolah nantinya.  Karena pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi  komponen  pengetahuan,  kesadaran  atau  kemauan,  dan  tindakan  untuk melaksanakan  nilai-nilai  tersebut,  baik  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (YME),  diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam didikan karakter di sekolah, bertujuan agar setiap manusia atau individu memiliki nilai-nilai  karakter  keimanan,  tanggungjawab,  peduli  dengan  orang  lain,  berani bertanggung jawab serta menjadi warga negara yang baik.
Dalam  melihat  kejadian  dilematis  ini,  dimana  membuat  para  pendidik  menjadi serba salah dalam menangani kedisipilnan siswa, untuk itu diperlukan suatu badan yang dapat  menengahi  atau  menjembatani  segala  bentuk  kesalahpahaman  dalam  melakukan tindak disiplin yang dilakukan di sekolah. Harapan kedepannya agar pihak sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa mendapatkan perlindungan dan hak yang sama dimata hukum yang  berlaku,  dan  dapat  menghilangkan  dilema  yang  kerapkali  sering  terjadi  di masyarakat kita.

## BIBLIOGRAFI
Asmuni, Jamal Ma’mur. (2012). Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah . Yogyakarta: Diva press. Google Scholar
Poerwadarminta, W. J. S. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka . Google Scholar

## Copyright holder:
Yoga Wirotama, Astuti Darmiyanti (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: