P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah

## EPISTEMOLOGI FIKIH DI MEDIA SOSIAL (KONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BERMUAMALAH)

## Qurrota A’yun
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan E-mail: qurrota.ayun@iainpekalongan.ac.id

## Nurul Istiani
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan E-mail: n_istiani@ymail.com
Received Revised Accepted 4 July 2021 2 Agustus 2021 20 September 2021

## FIQH EPISTEMOLOGY IN SOCIAL MEDIA (EPISTEMOLOGY CONSTRUCTION OF FATWA OF INDONESIAN MOESLING SCHOLAR ABOUT MU’AMALAH)

## Absctract
This  study  intends  to  explore  and  identify  the  epistemological  basis  of  Islamic  law  in  the construction  of  the  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang Hukum  dan  Pedoaman  Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial.  This  qualitative  research  is  in the  form  of  a  literature  review  with  a  normative  philosophical  approach.  The  analytical theory used is the paradigm of idealism and realism of Islamic law. The results show that the epistemological  construction  of  Islamic  law  in  the  fatw  MUI  a  on  Law  and  Guidelines  for Bermumalah  Through  Social  Media  integrates  the  tendencies  of  the  idealism  and  realism paradigm  of  Islamic  law.  This  can  be  seen  from  the  various  elements  that  underlie  the construction of the epistemological building of the Fatwa MUI. First, universal ethical moral values  ( 'am )  which  are  taken  from  the  theological  text  basis  (nas).  Second,  the  use  of  the rules  of  Islamic  law  ( qawaid  fiqhiyah )  which  emphasizes  the  rules  of  sadd  al-zari'ah (preventive action) and maslahah mursalah (public benefit). Third, the opinion of classical scholars. Fourth, scientific explanations of expert opinions regarding the use of social media. Keywords: epistemology, fatwa MUI, and social media

## Abstrak
Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoaman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Penelitiankualitataif ini berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi  epistemologihukum  Islam  dalam  fatwa  MUI  tentang  Hukum  dan  Pedoman
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Bermumalah  Melalu  Media  Sosial  mengintegrasikan  kecenderungan  paradigma  idealisme dan  realisme  hukum  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  unsur  yang  melandasi konstruksi  bagunan  epistemologi  Fatwa  MUI  tersebut.  Pertama,  nilai  moral  etik universal( ‘am )  yang  diambil  dari  landasan  teks  teologis  (nas).  Kedua,penggunaan  kaidah- kaidah  hukum  Islam  ( qawaid  fiqhiyah )  yang  menekankan  pada  kaidah sadd  al-zari’ah (tindakan  preventif)  dan maslahah  mursalah (kemashlahatan  umum).Ketiga,  pendapat ulama  klasik.Keempat,  penjelasan  ilmuan  pendapat  para  ahli  terkait  penggunaan  media sosial.
Kata kunci: epistemologi, fatwa MUI, dan media social.

## Pendahuluan
Tidak  dapat  dibantah  perkembangan  dunia  teknologi  yang  dinamis  berperan besar dalam perubahan pola dan tatanan kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Namun  banyaknya  penggunaan  teknologi  tidak  senantiasa  dibarengi  dengan  sikap dan pengetahuan literasi yang baik. Sebagai contoh keberadaan aplikasi media sosial (medsos)  berbasis  digital  sering  dijadikan  sebagai  media  instan  tanpa  melihat implikasi  negatif  dari  penggunaannya. 1 Hal  demikian  menyebabkan  banyak ditemukan  pelbagai  problem  interaksi  sosial  yang  dapat  ditemukan  dalam  aktifitas dunia  medsos . 2 Hal itu disebabkan medsos sebagai medium yang sering digunakan untuk  aktifitas  kebebasan  berekspresi  individu  privat  dalam  konteks  ruang  publik tidak diikuti oleh pelbagai norma atau etika sosial para penggunanya. 3
Beberapa problem interaksi sosial yang seringkali ditemukan di dunia medsos, antara  lain  penyampaian  informasi  dan  silang  pendapat  dengan  tanpa  dibarengi sikap  penghormatan,  toleransidan  empati  antar  pengguna  medsos. 4 Banyak  juga ditemukan  pelbagai  berita  bohong  yang  disebar  oleh  para  pengguna  medsos. 5 Bahkan  ujaran  kebencian,  seperti  penghinaan,  menghasut,  provokasi  politik, pencemaran  nama  baik    dan  lain  sebagainya. 6 Tidak  berhenti  di  situ,  problem penggunaan  medsos  sebagai  medium  interaksi  sosial jugamenyisahkan  problem sekaligus  tantangan  baru  dalam  dunia  aktifitas  syiar  keagamaan. 7 Berbagai  bentuk problem  dalam  penggunaan  medsos  sebagai  medium  interaksi  sosial  tersebut
1 Suyati Suyati, “Dampak Media Sosial Terhadap Konflik Di Masyarakat,” JURNAL PETIK 7, no. 1 (2021): 30.
2 Waseem  Akram  and  Rekesh  Kumar,  “A  Study  on  Positive  and  Negative  Effects  of  Social Media on Society,” International Journal of Computer Sciences and Engineering 5, no. 10 (2017): 347.
3 Fahmi  Anwar,  “Perubahan  Dan  Permasalahan  Media  Sosial,” Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, Dan Seni 1, no. 1 (2017): 137.
4 Uud  Wahyudin,  “Kismiyati  El  Karimah.  2016.‘Etika  Komunikasi  Di  Media  Sosial,’”  in Prosiding Seminar Nasional Komunikasi , n.d., 216.
5 Juditha Christiany, “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya,” Jurnal Pekommas 3, no. 1 (2018): 31–44.
6 Dian  Junita  Ningrum,  Suryadi  Suryadi,  and  Dian  Eka  Chandra  Wardhana,  “Kajian  Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” Jurnal Ilmiah Korpus 2, no. 3 (2018): 241.
7 Mastori  Mastori  and  Athoillah  Islamy,  “Menggagas  Etika  Dakwah  Di  Ruang  Media  Sosial,” KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting 1, no. 1 (2021): 2.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
meniscayakan  pentingnya  keberadaan  normasosial,  agama,  bahkan  norma  agama yang mengaturnya. 8
Merespons  berbagai  problem  empirik  penggunaan  medsos  di  atas,  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)menetapkan  Fatwa  MUI  Nomor  24  Tahun  2017  tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Namun penting diketahui bahwa  sebelum  adanya  Fatwa  MUI  tersebut,  pemerintah  Indonesiatelah mengesahkan  Undang-Undang  Republik    Indonesia    Nomor    11    Tahun    2008 tentang    Informasi    dan    Transaski    Elektronik  (ITE). 9 Meski  telah  terdapat seperangkat norma hukum nasional dan juga fatwa MUI yang mengatur penggunaan medsos.  Akan  tetapi  angka  kasus  pelanggaran  dalam  hal  pemanfaatan  medsos  di Indonesia  masih  relatif  tinggi.  Pada  tahun  2020,  kasus  pidana  terjadi  kenaikan berkaitan  dengan  aktifitas  penggunaan  medsos.  Dalam  tahun  tersebut    telah terdapat sekitar 59 kasus dari jumlah angka tahun sebelumnya (2019) yang mencapai 24 kasus . 10
Berpijak pada kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud  untuk mengeksplorasi  dan  mengidentifikasi  landasan  epistemologi  hukum  Islam  dalam konstruksi  fatwa  MUI  No.24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  dan  Pedoman Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial. 11 Penelitian  ini  perlu  dilakukan,  agar  dapat ditemukan  kerangka  paradigmatik  dalam  konstruksi  bangunan  norma  fatwa  MUI tersebut.Apakah  paradima  yang  digunakan  lebih  bersifat  idealistik-deduktif normatif,  yakni  mengacu  pada  landasan  teologis  ajaran  Islam?atau  lebih  bersifat realistik  induktif-empiris,  yakni  mengacu  pada  fenomena  problem  dan  kebutuhan empirik dalam kehidupan sosial.
Penulis  menyadari  pasca  diterbitkannya  Fatwa  MUI  tentang  hokum  dan pedoman  bermuamalah  di  medsos  terdapat  beberap  penelitian  yang  mengkajinya dengan  ragam  fokus  kajian  dan  perspektif  masing-masing.  Namun  dalam  konteks ini,  penulis  akan  menguraikan  berbagai  penelitian  sebelumnya  yang  memiliki relevansi  dengan  penelitian  penulis  ini,  antara  lain  sebagai  berikut.  Ikhwanuddin Harahap (2017) menuturkan bahwa pertimbangan kemaslahatan ( al-maslahah ) yang menjadi  orientasi  hukum  Islammerupakan  bagian  penting  dari  pertimbangan Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  mengeluarkan  fatwa  MUI  Nomor  24  tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. 12 Penelitian Ikhwanuddin ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, akan tetapi fokus dan hasil  penelitian  Ikhwanuddin  tersebut  masih  parsial,  yakni  belum  berupaya
8 Athoillah Islamy, “Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial,” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan 3, no. 1 (2021): 86.
9 Radita  Setiawan  and  Muhammad  Okky  Arista,  “Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia  Dalam  Aspek  Hukum  Pidana,” Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan 2, no. 2 (2013): 139.
10 “Perludem. 19 Mei 2020. Https://Perludem.Org/Wp-Conten - Penelusuran Google,” accessed August 23, 2020,.
11 Komisi  Fatwa,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (n.d.), 13, accessed August 14, 2021.
12 Ikhwanuddin  Harahap,  “Pendekatan  Al-Maṣlaḥah  Dalam  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (Mui) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 64.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
menggali berbagai unsur yang menjadi landasan epistemologis hokum Islam dalam Fatwa MUI tersebut. Masih terbatas pada temuan unsur maslahat.
Berikutnya,  Subehan  Khalik  (2018)  mengatakan  norma  fatwa  MUI  terkait pedoman  bermuamalah  di  media  sosial  belum  mengatur  penggunaan  media  sosial dalam  konteks  transaksi  ekonomi.  Padahal  norma  tersebut  sangat  dibutuhkan. Mengingat di era digital saat ini, banyak sekalai amasyarakat menggunakan medsos sebagai  medium  transaksi  bisnis  secara  online  ( ecomerce ).  Di  mana  banyak  terjadi kasus  pelanggaran  dalam  transaksi  online  tersebut. 13 Berbeda  dengan  penelitian Subehan  tersebut,  penelitian  ini  lebih  pada  aspek  paradigmatik  yang  dijadikan sebagai basis epitemologi hukum Islam dalam konstruksi  norma Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di medsos.
Selanjutnya,  Athoillah  Islamy  (2019)  menyimpulkan  bahwa  fatwa  ketentuan hukum  MUI  yang  membatasi  kebebasan  berinteraksi  sosial  melalui  media  sosial merupakan  ketentuan  hukum  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  individu  ( al- maslahatal-khassah )  dan  masyarakat  ( al-maslahat  al-ammah ). 14 Sebagaimana penelitian  Ikwanuddin  Harahap,  penelitian  Athoillah  ini  masih  parsial  dalam menggali  landasan  epistemologis  dalam  konstruksi  fatwa  MUI  tentang  Hukumdan Pedoman  bermuamalah  di  media  sosial,  yakni  masih  sebatas  dalil maslahah yang ditemukan.
Berpijak  dari  berbagai  penelitian  yang  relevan  di  atas,  tidak  ditemukan penelitian  yang  fokus  mengkaji  landasan  epistemologis  konstruksi  fatwa  MUI tentang  Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  di  media  sosial  dengan  pendekatan idealisme  dan  realisme  hukum  Islam.Hal  inilah  yang  menjadi  nilai  distingtif penelitian ini dari ragam penelitian sebelumnya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  kualitatif  iniberupastudi  pustaka  ( library  research ). 15 Sumber data  primeryang  digunakan,  yaknidokumen  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MU)Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Sedangkan data sekunder berupa berbagai  penelitian  ilmiah  yangrelevans  dengan  inti  pembahsan  dalam  penelitian ini.Pendekatan  penelitian  ini,  yakni    pendekatan  normatif  filosofis.  Teori  analisis yang  digunakan  yakni  paradigm  idealisme  dan  realisme  hokum  Islam.Pada aplikasinya,  teori  tersebut  akan  digunakan  dalam  mengeksplorasi  sekaligus mengidentifikasi berbagai unsur yang menjadi landasan argumen  dalam konstruksi norma  Fatwa  MUI  tentang  Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  di  medsos Sementara  itu,  sifat  pendekatan  penelitian  ini,  yakni  deskriptif-analitik.  Akan
13 Subehan  Khalik  Umar,  “Studi  Kritis  Terhadap  Respon  Majelis  Ulama  Indonesia  (Mui) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 40.
14 Athoillah  Islamy,  “Fatwa  About  Social  Interaction  On  Social  Media  In  The  Paradigm  Of Islamic  Legal  Philosophy,” Al-Mishbah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah  Dan  Komunikasi 15,  no.  2  (2020): 163.
15 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya 103 (2007): 6.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
tetapijuga bersifat preskriptif dalam memberikan saran yang mengacu pada analisis pembahasan inti.

## Hasil dan Pembahasan Idealisme dan Realisme Pemikiran Hukum Islam
Jika  epistemologi  pemikiran  Barat  berpijak  dari  dua  basis  paradigma rasionalisme dan empirisme. Lain halnya dengan pemikiran Islam. Dalam paradigma Islam,  untuk  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  atau  sebuah  pemikiran  Islambukan hanya  bersandar  pada  rasionalisme  dan  empirisme,  melainkan  juga  berpijak  pada intuisi dan nas teologis (wahyu Tuhan). Atas dasar inilah tidak mengehrankan ketika epistemologi pemikiran Islam memposisikan titik tolak Islam sebagai subjek dalam mengkaji  filsafat  pengetahuan,  maka  sekaligus  disatu  epistemologi  Islam  bermuara pada wahyu Allah. Dengan kata lain,eksistensi wahyu menjadi sumber pengetahuan dan  sumber  segala  validasi  kebenaran.  Oleh  sebab  itu,  sejatinya  uapaya  berfikir rasional dan empirik  menjadi bagian  sah dari  epistemologi Islam,  akan tetapi salah satu  karakter  fundamental  dari  epistemologi  Islam  dan  yang  menjadi  distingsi dengan  epistemologi  Barat  (sekular),  yakni  adalah  internalisasi  nilai-nilai  normatif ajaran  Islam  sebagai  bagian  dari  prinsip  sekaligus  tolak  ukur  validitasnya.  Oleh sebab  itulah,  landasan  nas  teologis  dalam  epsitemologi  Islam  menduduki  peran sentral  dalam  memberi  inspirasi,  membimbing,  serta  menentukan    arah  orientasi kajian sains Islam. 16
Eksistensi  idealisme  dan  realisme  dalam  diskursus  filsafat  Yunani  dapat dijadikan  sebagai  paradigma  dalam  menjelaskan  kontestasi  antara  idealisme  dan realisme  dalam  berbagai  kajian  ilmu  keislaman,  tidak  terkecuali  dalam  kajian pemikiran hukum Islam. 17 Keberadaan idealisme dalam pemikiran hukumIslam tidak dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  kuat  filsafat  Yunani. 18 Paradigmaidealisme  ini berpengaruh  pada  pemikiranhukum  Islam  yang  senantiasa  berupayauntuk menerima  wahyu  sebagai  substansi  dan  essensi.  Implikasi  dari  paradigm  tersebut meniscayakan  kecenderungan  produk  pemikiran  hukum  Islam  bersifat  deduktif- idealistik dengan mengabaikan fakta empirik di lapangan kehidupan manusia.Karakter  pemikiran  demikiandapat  dijumpaipada  tradisi  epistémologi
16 Wira  Hadikusuma,  “Epistemologi  Bayani,  Irfani  Dan  Burhani  Al-Jabiri  Dan  Relevansinya Bagi  Studi  Agama  Untuk  Resolusi  Konflik  Dan  Peacebuilding,” Jurnal  Ilmiah  Syi’ar 18,  no.  1 (2018): 2.
17 Ilyas Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik:  Analisis Fatwa-Fatwa MUI ,” A  L- Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 126.
18 Di antara pandangan umum atas pengaruh filsafat Yunani terhadap metodologi hokum Islam, yakni  tentang  usnur  dalam  metode  Qiyas  (analogy  hokum  Islam).  Terdapat  terdapatnya  unsur silogisme    logika  Aristoteles  dalam  metode  tersebut  semenjak  masa  al-Shafi’i    (150-204    H/  767- 820  M). Hal demikian pada akhirnya, menjadikan konsep qiyas kurang dinamis, karena senantiasa mengikuti    premis    mayor  yang  diisimpulkan  dari  nas.  Logika  tersebut  juga  menjadikan qiyas bersifat  ketat  dan  kontraproduktif,  karena  mengikuti  prinsip  sillogisme.  Padahal  seyogyanya qiyas merupakan    sebuah  konsep    penalaran  hukum    yang    dinamis,    liberal,    dan    akomodatif    dalam menyikap\i    problem  perkembangan    hukum    di    masyarakat  yang  ada.  Athoillah  Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid” (Semarang, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 197.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
bayanîyang  memekankanproses  mendapatkan  pengetahuan  (pemikiran)  Islam mengacu pada landasan teks (wahyu). 19
Menurut  Muhammad  Abed  Al-Jabiri,bayani  merupakan  metode  pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks (nash), baik secara langsung dengan memahaminya  sebagai  pengetahuan  yang  sudah  jadi  dan  dapat  secara  otomatis diaplikasikan, maupun secara tidak langsung dengan  memahaminya secara tekstual tanpa  adanya  intervensi  penalaran  (tafsir).  Dengan  kata  lain,  posisi  rasionalitas (akal) manusia dalam epistemologi bayani tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa adanya sandaran pada landasan teks (wahyu). Dengan demikian, sumber validitas pemikiran (pengetahuan) dalam epistemologi bayani, yakni adalah landasan  teks  (nash),  baik  al-Quran  maupun  Hadits. 20 Implikasi  paradigmatiknya, yaknisemakin  dekat  realitas  dengan  landasan  teks  wahyu,  maka  semakin  kuat validitas  kebenarannya.Implikasi  paradigmatiknya,  gagasanidealismepemikiran hukum  Islam  seringkali  kurang  bahkan  tidakbersinggungan  dengan  realitas pengalaman empirik serta kebutuhanmasyarakat. 21
Berbeda  dengan  idealisme  dalam  pemikiran  hukum  Islam,  kecenderungan paradigma  realisme  dalam  pemikiran  hukum  Islam  juga  dapat  ditemukan  dalam beberapa tokoh intelektual muslim yang lebih menekankan pada epistemologiburhani sebagai basis paradigmatiknya. 22 Epsitemologi burhani menekankandiri  manusia  kepada  kompetensi  rasionalitas  akalnya  dengan mengggunakan  berbagai  dalil  logika.Oleh  karena  itu,  keberadaan  dalil-dalilagama dalam  epistemology  burhanidapat  diakui  selama  paralelatau  tidak  bertentangan dengan  logika  manusia.Sedangkan  burhani  menghasilkan  pengetahuan  melalui ragam  prinsip  logika  atas  pengetahuan  sebelumnya  yang  sudah  diyakini  validitas kebenarannya. 23
Idealime  pemikiran  hukum  Islam  mendapat  pijakan  kuat  pada  sosok  Ibnu Rusyd  yang  berupaya  mengikut  pemikiran  rasionalisme  dan  melakukan  pembelaan terhadap  argumen  kausalitas  sebagaimana  pada  sistem  filsafat  Aristoteles. 24 Dari model  paradigma  inilah  lahir  penalaran  demonstratif  dengan  mengambil  jalan pengujian  induktif. 25 Eksistensi  penalaran  demonstratif  ini  digunakan  Ibnu  Rusyd tidak  hanya  untuk  memaknai  rasionalitas  filsafat,  melainkan  rasionalitas  agama. Seperti  halnya  Ibnu  Hazm,  cara  Ibnu  Rusyd  berpedoman  pada  arti  tekstualitas
19 Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI ,” 126–27.
20 Hadikusuma,  “Epistemologi  Bayani,  Irfani  Dan  Burhani  Al-Jabiri  Dan  Relevansinya  Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding,” 3–4.
21 Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI ,” 126–27.
22 Supena, 127. 23 Hadikusuma,  “Epistemologi  Bayani,  Irfani  Dan  Burhani  Al-Jabiri  Dan  Relevansinya  Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding,” 11–12.
24 Setidaknya  terdapat  dua  kontribusi  besar  Ibnu  Rusyd    dalam  perkembangan  filsafat Islam.Pertama,pandangannya tentang keabsahan berragam jalur untuk menemukan kebenaran yang sama.  Semua  jalur  yang  dipakai  sama-sama  bisa  diterima,  dan  didasarkan  pada  teori  makna  yang sangat rasional dan kaya pemikiran. Kedua, mengintegrasikan filsafat dan agama,Muhammad Jayus and Muhammad Irham, “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 1, no. 1 (2020): 7.
25 Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI ,” 127.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
teks hiri  ah) dan  tidak  mengacu  pada  interpretasi  batin  ( ta’wīl ).  Untuk memaknai sebuah teks, Ibnu Rusyd menggunakan cara pengujian induktif terhadap semua  teks  al-Qur’an.  Pengujian  induktif  ini  sejatinya  membawa  Ibnu  Rusyd dalammempertimbangkan  “maksud  dari  teks  wahyu”  ( ma    i   al-   r‘i )  untuk membantu  dalam  memaknai  teks  al-Qur’an.  Dengan  cara  ini,  Ibnu  Rusyd  berhasil menetapkan  bahwa  rasionalitas  filsafat  dan  rasionalitas  agama  saling  bersimbiosis. Rasionalitas  filsafat  dilandaskan  pada  kesesuaian  alam  dan  berpedoman  pada kausalitas.  Selain  itu,  rasionalitas  agama  dilandaskan  atas  dasar  tujuan  yang dilakukanoleh  pembuat  hukum  ( ma    i   al-   r‘i )  sehingga  berujung  pada  cara untuk  membawa  manusia  pada  nilai-nilai  kebajikan  yang  berkesinambungan.  Hal demikian dapat diartikan bahwa gagasanmaqāhid al-syār’i dalam ranah ilmu agama sebanding  dengan  gagasan  hukum  kausalitas  di  ranah  filsafat.  Pada  kajian  hukum Islam,  pandangan  realisme  mengakui  bahwa  hukum  islam  harus  mengikuti  realitas dan  mampu  memberikan  saran  jika  terjadi  problem  di  masyarakat.  Aliran  realisme menyatakan bahwa realitas sosial sejatinya  mampu menjadikan dasar terbentuknya suatu  hukum.  Para  penganut  aliran  ini  menganggap  campur  tangan  manusia  tidak terlepas  dari  adanya  proses  pembentukan  hukum  Islam  baik  dengan  jalan  ijtihad maupun  istinbāt   al-ahkām  yang  berlandaskan  pada  prinsip  umum  al-Quran. Prinsipumum  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  etika  Islam  dan  berpotensi mewujudkan berbagai interpretasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 26
Aliran  realisme  ini  mempunyaipokok  historis  dalam  sejarah  teori  keilmuan  Islam. Pertama, a b b  al-nuzūl (sebab  diturunkannya  al-Quran).  Secara  etimologi, a b b al_nuzūl diartikan  sebagai  suatu  peristiwa  yang  ditanyakan  oleh  Sahabat  terkait sebab  musabab  al-Qur’an  diturunkan.  Sedangkan  secara  terminologi, a b b  al- nuzūl diartikan  sebagaiasal  muasal  sejarah  diturunkannya  wahyu  yang  bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap bagian-bagian al-Qur’an serta memberikancaradalam memahami perintah Tuhan. Hal tersebut dikarenakan bahwa al-Qur’an  merupakan  jawabanTuhan  melalui  ingatan  dan  pikiran  Nabi terhadapkondisi  sosial  dan  moral  masyarakat  Arab  pada  masa  Nabi.  Kedua, maqasdhid  syariah (tujuan  pensyariatan)  berupa  kabaikan  dan  kemanfatan  pada setiap  perintah  yang  diberikan  Allah  ( ma  lahah )  serta  menjauhkan  diri  dari  mara bahaya  ( a   al- arī’ah ).  Hukum  yang  tidak  memiliki  tujuan  kemashlahatan  dapat menjadikan  hukum  tersebut  kehilangan  legitimasi  sosial  dalam  masyarakat. Orientasi  kontekstual-humanistik  ini  dapat  dijumpaipada  ayat  al-Quran  secara holistik,  bukan  parsial.  Ketiga, ‘illat Hukum  (Ratio  Legis)  Al-Quran.  Menurut pandangan  tradisional, ‘illat al-hukm  merupakan  titikkesamaan  prinsip  yang antarahukum  persoalan  pokok  ( a  l )  dalam  al-Quran  maupun  Sunnah  dengan persoalan  cabang( furū‘ ).  Atasa  dasar  titik  kesamaan  tersebut  hukum  yang  berlaku pada a  l juga berlaku bagi furū. 27
Pada penelitian ini, konsep idealisme dan realisme pemikiran hukum Islam di atas    akan  dijadikan  sebagai  teori  analisis  dalam  mengeksplorasisekaligus mengidentifikasi konstruksi epistemologis fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial.
26 Supena, 127–28.
27 Supena, 128.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Qurrota A’yun & Nurul Istiani
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......

## Eksistensi Media Sosial : Media Interaksi Sosial ( Muamalah )
Perkembangan  dunia  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  sangat signifikan  telah  menghadirkan  ragam  inovasi  dalam  memberikan  kemudahan  bagi kehidupan masyarakat modernl. Kehadiran media sosial (medsos) misalnya. Medsos telah  menjadi  media  interaksi  sosial,  baik  dalam  konteks  komunikasi  maupun informasi yang banyak digandrungi oleh masyarakat modern. 28 Keberadaan medsos telah  berperan  besar  pada  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  modern,  baik  di bidang  pendidikan,  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  maupun  keagamaan.Atas  dasar inilah, tidak mengherankanjika medsos telah menjadi tren globalisasi dalam bidang media  komunikasi  dan  informasi  anyak  digunakan  masyarakat  di  berbagai  penjuru negara, tidak terkeculai Indonesia. 29
Menurut  Rulli  Nasrullah,  terdapat  dua  karakter  yang  menjadi  kunggulan medsos  dari  media  komunikasi  konvensional.  Pertama , medsos  menggunakan jejaring internet yang dapat menjadikanya sebagai media komunikasi dan informasi dengan  jangkauan  luas,  yakni  tidak  dibatasi  jarak,  waktu  maupun  tempat.  Kedua, medsos  dapat  menjadi  media  komunikasi  interaktifyang  menyediakan  pelbagai bentuk  layanan  penggunanya  untuk  dapat  saling  berkomunikasi  secara  interaktif, intens  bahkan  dapatdengan  bertatap  muka. 30 Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  komunikasi  melalui  medsos    sudah  tidak  terbatas  lagi  pada  relasi  fisik, melainkan juga relasi tatap muka.
Selanjutnya,penting  diketahui  keberadaan  medsos  dalam  konteks  media interaksi sosial telah dapat menggeser peran media massa konvensional dalam dunia informasi. 31 Pada  konteks  inilah,  Shiefti  Dyah  Alyusi  menuturkan  terdapat  lima karakteristik  sebuah  masyarakat  informasi.  Pertama,kondisi  masyarakat  yang  dapat memanfaatkan media massa dan komunikasi global. Kedua,kondisi masyarakat yang memiliki  kesadaran  atas  pentingya  sebuah  informasi  dan  adaya  upaya  untuk mendapatkannya.  Ketiga,kondisi  masyarakat  yang  menjadikan  eksistensi  informasi sebagai sebuah komoditas ekonomi. Keempat,kondisi masyarakat yang berinteraksi sosial  dalam  sistem  masyarakat  global.  Kelima , kondisi  masyarakat  yang  dapat mengakses pelbagai bentuk informasi secara cepat. 32
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  medsos berkontribusi  besar  dalam  terbentuknya  tatanan  masyarakat  informasi.  Oleh  sebab itu,  tidaklah  mengherankan  jika  eksistensi  medsos  sebagai  media  interaksi  sosial telah  menawarkan  paradigma  dan  cara  baru  dunia  komunikasi  maupun  informasi dalam aktifitas kehidupan masyarakat modern.
28 Maya Sandra Rosita Dewi, “Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam),” Research Fair Unisri 3, no. 1 (2019): 139–40.
29 Nurul Istiani and Athoillah Islamy, “Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum  Islam  Dalam  Kode  Etik  NetizMu  Muhammadiyah),” ASY  SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM 5, no. 2 (2020): 203–4.
30 Rulli Nasrullah, Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia) (Kencana, 2016), 75–78.
31 Fauzi  Syarief,  “Pemanfaatan  Media  Sosial  Dalam  Proses  Pembentukan  Opini  Publik (Analisa Wacana Twitter Sby),” Jurnal Komunikasi 8, no. 3 (2017): 264.
32 Shiefti Dyah  Alyusi, Media sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial (Prenada Media, 2019), 25–26.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Konstruksi  Epsitemologis  Hukum  Islam  dalam  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Tentang Hukum dan PedomanBermuamalah Melalui Media Sosial
Sebagai  ajaran  agama  wahyu  terakhir,  Islam  memuat  beragam  ajaran universalnyayang  melintasi  segala  ruang  dan  waktu.Dalam  hal  ini,  pentng  disadari dan  diketahui  bahwa  sejatinya  universalisme  Islam  bukan  terletak  pada  aspek kedetailan  ajarannya,  akan  tetapi  terdapat  padaberbagai  ajaran  universal  yang ditekankannya, seperti  nilai  keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam  meresponsdinamika  perkembangan  kehidupan  sosial  umat  dengan  berbagai problem yang ada. 33
Ssebagai  lembaga  yang  mempunyaiyang  memiliki  kompetensi  dan  otoritas dalam  mengeluarkan  fatwa  sosial  keagamaan  Islam  di  Indoensia  sudah  pastinya konstruksi  fatwa  MUI  tidak  sekedar  bercorak  legal  formalistik,  melainkan  memuat dimensi epsitemologis yang menjadi landasan paradigmatic dalam konstruksi norma fatwannya. Pada sub bab pembahasan initi ini, akan diuraikan analisis epistemologis hokum  Islam  terhadap  konstruksi  fatwa  MUI  tentang  Hukum  dan  Pedoman Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial. 34 Berdasarkan  analisis  penulis  landasan  (dalil) dalam Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dapat  dipetakan  dalam  empat  aspek  epistemologis.Uraian  lebih  lanjut,  sebagai berikut.
Pertama, dalil  nas(al-Quran  dan  Hadis).Pada  konteks  ini,  dalil  nas  yang dijadikan  sebagai  landasan  argumen  Fatwa  MUIcenderung  menggunakanberbagai ayat yang memuatpesanklausula umum ( m ) dari pada kalusula khusus ( kh  h ). Hal demikian  dapat  dilihat  dalam  berbagai  ayat  yangdijadikan  sebagai  dalil  Fatwa  MUI tersebut, antara lain, (1) QS. Al-Hujurat ayat 6 yang artinya : “ Hai orang-orang yang beriman,  jika  datang  kepadamu  orang  fasik  membawa  suatu  berita, maka  periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui  kea aann a   ang  men ebabkan  kamu  men e al  ata   perbuatanmu  itu.” (2)  QS.  An-Nur  ayat  16  yang  artinya  “ Dan  mengapa  kamu  tidak  berkata,  diwaktu mendengar  berita  bohong  itu:  "Sekali-kali  tidaklah  pantas  bagi  kita  memperkatakan ini,  Maha  Suci  Engkau  (Ya  Tuhan  kami),  ini  adalah  dusta  yang  besar." (3)  QS.  Al- Humazah  ayat  1  yang  artinya “Celakaanlah  bagi   etiap  pengumpat  lagi  pencela.” (4) QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi  orang-orang  yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi dengan  adil.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa   ang  kamu  kerjakan.” (5)  QS  Al-Azhab  ayat  58  yang  artinya “Dan  orang-orang yang  menyakiti  orang-orang  yang  mukmin  dan  mukminat  tanpa  kesalahan  yang mereka  perbuat,  maka  sesungguhnya  mereka  telah  memikul  kebohongan  dan  dosa ang n ata.”
33 Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam 6,  no.  1 (2021): 61.
34 Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Sementara  berbagai  Hadis  yang  digunakan  antara  lain  (1)  " Barangsiapa  yang beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir  maka  hendaknya  ia  berkata  yang  baik  atau diam." (HR.  Bukhari  dan  Muslim).(2) “Sesama  orang  muslim  itu  bersaudara.  Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa  yang  membantu  meringankan  kesulitan  saudaranya  niscaya  Allah  SWT  akan meringankan  kesulitannya  di  hari  kiamat  kelak.  Dan  barang  siapa  menutupi  aib seorang  muslim  niscaya  Allah  SWT  akan  menutupi  aibnya  di  hari  kiamat.” (HR.  al- Bukhari).  (3) “Orang  mu lim  a alah  orang  yang  mampu  membuat  rasa  aman  orang lain,  dengan  menjaga  lisan  dan  tangannya.  Sedang  orang  yang  hijrah  adalah seseorang  yang  berpindah  guna  menjauhi  hal_hal  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT.” (HR.  al-Bukhari  dan  Muslim)  (4) “Jauhilah  berprasangka,  karena  sesungguhnya prasangka  adalah  pembicaraan  yang  paling  dusta.  Janganlah  kalian  mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling  iri,  saling  membenci  satu  dengan  yang  lain,  dan  saling  berpaling  muka  satu engan  ang lain. Ja ilah kalian para hamba Allah ber au ara.” (HR. al-Bukhari). 35
Melihat  berbagai  dalil  nas  yang  dijadikan  sebagai  landasan  argument  Fatwa MUI  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  MUI  lebih  mengedepankan  berbagai  ayat  yang bersifat  umum  ( am )dari  pada  ayat  yang  bersifat  khusus  ( khash )  dalam  landasan epistemologis konstuksi norma Fatwa trkait muamalah di medsos. Penting diketahui kembali, bahwa keberadaan dalil ayat (nas)dalam konteks basis pensyariatan hukum memuatmemiliki  karakter  cakupan  makna.  Dengan  kata  lain,  memiliki  sasaran kepada  siapa  pensyariatansebuah  hukum  dimaksudkan.  Dalam  konteks  inilah, terdapat  sejumlah  karakteristik  yang  menjadikan  maksud  ayat  hukum  bersifat umum,  yaknimeliputi  semua  individu  ataurelevandengansegala  kondisi.Di  satu  sisi, juga  terdapat  sejumlah  karakteristik  yang  menjadikan  maksud  ayat  hukumterbatas dan bersifat khusus. 36
Fazlur  Rahman  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ilyas  Supena,  menuturkan berbagai  prinsip  umum  dalam  al-Quran  ( ‘ m )  menjadi  prinsip  fundamental  dan senantiasa  relevan  untuk  diaplikasikan.  Oleh  sebab  itu,upaya  pemahaman  atas dimensi  teks  dan  dimensi  sosial  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  diabaikan. Keduannya akan menjadi kualifikasi mutlak dalam upaya menangkap pesan ayat al- Qur’anyang bersifat essensial-substansial-fundamental-universal sekaligus membedakan  dari  yang  bersifat  lokal-regional-partikular.  Atas  dasar  inilah,  maka tidaklah  mengherankan  jika  problem  hermeneutis  dalam  berbagai  ilmu  keislaman, yakni  tentang  merumuskan  hubungan  dialogis  antara  universalitas  dan partikularitas  pesan  ayat  al-Qur’an.Selain  itu,  juga  terkait  bagaiaman  merumuskan hubungan  dialogis  antara  normativitas  dan  historisitas  al-Qur’an. 37 Hal  ini  yang
35 Fatwa, 1–7.
36 Muhammad  Fathoni,  “‘Amm  Dan  Khass:  Pengaruhnya  Dalam  Penafsiran  Al-Qur’An,” Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 4, no. 2 (2016): 339.
37 Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI ,” 128.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Qurrota A’yun & Nurul Istiani
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
kemudian  dalam  diskursus  studi Islam kontemporer telah dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan  historis. 38
Berpijak pada uraian di atas, maka penekanan fatwa MUI terhadap ayat-ayat yang bersifauniversal ‘am ) menunjukkan landasan epistemologis  fatwa MUI elastis dan fleksibel dalam memahami dan menjadikan nas al-Quran maupun Hadis sebagai dalil argumen.Interpretasi ayat-ayat universal oleh MUI sebagai argumentasi norma fatwa  yang  mengatur  interaksi  sosial  di  ruang  medsos  menunjukan  bahwa  MUI mengacu  pada  nilai  etik  sosial-universalyang  termuat  dalam  ungkapanteks  ayat berdasarkan kondisi sosio-historis danillat hukmnya yang kemudian diaktualisasikan sebagai nilai etik (norma) bermuamalah di medsos.
Kedua, kaidah-kaidahhukum Islam ( qawaid fiqhiyah ), antara lain.(1) al-aslu fi al-mu’amalati  al-ibaakhatu  illa  an   a ullu   aliilun  ‘alaa  al-takhriimi (pada  dasarnya, segala  bentuk  muamalat  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya atau  meniadakan  kebolehannya).  (2) ar’ual-mafaa i   ‘alaa  jalbi  al-mashoolikhi (menghindarkan  mafsadat  didahulukan  atas  mendatangkan  maslahat).  (3) al-dararu yuzalu (bahaya harus dihilangkan). (4) al-Kitaaabu kal khitoobi (tulisan itu memiliki kedudukan  hukumseperti  ucapan).  (5) laa‘ibrotu  littawaahimi (waham  hal  yang masih  hipotetik  tidak  bisa  dijadikan  pegangan).  (6) tshorrufu  al-imaami  ‘alaa  al- roo’i  ati  manuuthun  bi  al-mashlakhati (kebijakan  seorang  pemimpin  atas  rakyat harus berdasarkan kemaslahatan). 39
Berbagai kaidah hukum Islam yang menjadi dalil argumen fatwa MUI di atas menunjukan  bahwa  ketentuan  normafatwa  MUI  terkait  muamalah  di  medsos menekankan  pada  kaidah sadd  al-zari’ah (tindakan  preventif) 40 dan maslahah mursalah (kemashlahatan umum). 41
38 Pendekatan  normatif  masih  menekankan  penghormatan  nilai  normatif    dan    pensakralan terhadap    teks.  Implikasikasi  paradigmatiknya,  yakni  pemahaman  terhadap  ajaran  Islam  yang terdapat teks wahyu (nas) menjadi sangat legal-formal dan rigid.Hal demikian pada akhirnya dapat menyebabkan  ragam  keilmuan  dan  pemikiran  Islam  menjadi  tidak  solutif,  bahkan  dapat  menjadi paradox dengan problem empiris dalam kehidupan sosial manusia. Sedangkan  pendekatan  historis lebih menekankan  pada  makna  substansial  yang  terdapat  di balik  simbol  dan  teks-teks ajaran Islam.  Implikasi  paradigmatiknya,  yakni  perkembangan  kajian  atau  pemikiran  Islam    senantiasa dapat  progresif  dan  kompatibel  dengan  progresivitas  kehidupan  Meskipun  tidak  dipungkiri  bahwa pendekatan historis ini sering mengalami kritikan karena diduga akan menjadikan Islam kehilangan autensitasnya.  Nasitotul  Janah,  “Pendekatan  Normativitas  Dan  Historisitas  Serta  Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2018): 102.
39 Fatwa,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 6–7.
40 Secara etimologis, term Sadd al-dzari’ah terdiri dari dua kata yakni sadd dan dzari’ah. Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan.Sementara itu, dzari’ah  berarti  jalan (medium).Sedangkan makna terminologisnya, yakni upaya mengahalangi atau menghindarkanberbagai  hal  yang  dapat  mengantarkan  manusia  padahal  yang  dilarang (bahaya).Moh Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Aura, 2019), 72.
41 Maslahat  mursalah  merupakan  pemikiran  hukum  Islam  yang  menjadikan maslahah (kepentingan  atau  kebutuhan  manusia)  yang  bersifat  tidak  terikat  ( mursalah )  sebagai  sumber  atau dasar penetapan  hukum Islam. Konsep inijuga  dikenal dengan sebutan istislâh atau al-masâlih al- mursalah .Muhammad  Rusfi, Hukum  Kebiri  Dalam  Perspektif  Maqasid  Al-Syariah  Dalam  Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Qurrota A’yun & Nurul Istiani
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Penekanan  fatwa  MUI  terhadap  kaidah sadd  al-zari’ah dalam  mengatur interaksi  sosial  ( muamalah )  merupakan  hal  yang  tepat.  Mengingat  keberadaan sadd al   zari’ah dapat  menjadi  basis  epistemologis  penetapan  normafatwa  yangfleksibel dalam  merespons  dinamika  problematikahokum  atas  perubahan  sosial  masyarakat yang dinamis.Di mana melalui kaidah sadd al dzari`ah diharapkan dapat melahirkan norma  hukum  Islamyang  mendudukkan  persoalan  hukum  secara  proporsional dengan  menekankan  aspek  kemanfaatan  dan  kemaslahatan  bagi  kehidupan  sosial masyarakat. 42 Sedangkan  penekanan  kaidah maslahah  mursalah (kemashlahatan umum)  menunjukan  bahwa  basis  paradigmatik  norma  dalam  Fatwa  MUIbermuara pada  terwujudnya  kemaslahatan  universal  dalam  kehidupan  interaksi  sosial. Pernyataan  demikian  tidaklah  berlebihan.  Mengingat  keberadaan  kaidah maslahah mursalah merupakan  dalil  independen  yang  menduduki  posisi  kuat  sebagai  basis epistemologis dalam penetapan hukum, karena tidak membutuhkan justifikasi dari teks wahyu (nas), baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya. 43
Ketiga ,  pendapat  ulama  klasik.Pendapat  para  ulama  yang  menjadi  bagian argument fatwa MUI terkait muamalah di medsos, antara lain.(1) Pendapat Al-Imam An-Nawawi  dalam Kitab  Syarh  Shahih  Muslim terkait  sikap  merespons  penyebaran berita  yang  datang  (2)  Pendapat  Imam  al-Qurthuby  dalam kitab  Tafsir  Al-Qurtubi dalam  menafsirkan  ayat  al-Quran  terkait  ghibah  (3)  Pendapat  Imam  al-Shan’ani dalam kitab Subulus Salam juz 4 halaman 188.(4) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Riyadlu al-Shalihin tentang pengecualian kebolehan ghibah. 44
Keberadaan  berbagai  pendapat  para  ulama  klasikdi  atas  menunjukan  bahwa MUI masih tetap mempertahakan kontinuitas dalam sejarah tradisi pemikiran Islam klasik  sebagai  basis  paradigmatik  dalam  merespons  isu-isu  kontemporer.Dalam  hal ini,  yakni  isu  terkait  penggunaan  medsos  sebgai  medium  interaksi  sosial  di  era modern  saat  ini.Pertimbangan  argumentatif  Fatwa  MUI  tersebut  patut  untuk diapresiasi.Hal  demikian  disebabkan  secara  sosiologis,  pemikiranIslam  klasik menjadi  warisan  berharga  yang  dapat  menjadi  landasan  paradigma  umat  Islam dalam  memecahkan  problem  sosial  yang  dinamis.Namun  hal  tersebut  tetaptetap disertai dengan sikap kritis-analitik. 45 Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa upaya memlihara  kontinuitas  tradisi  khasanah  pemikiran  Islam  klasik  sebagai  bagian argument  norma  Fatwa  menunjukkan  bahwa  MUI  tidak  sekedaringin mengedepankan  validitas  normative  teologis  dalam  konstruksi  epistemologisnya, melainkan  jugaberupaya  untuk  menghormati  dan  menjaga  pemikiran  dan  praktik sosiologis  keberagamaanumat  Islam    Indonesia  yang  didominasi  oleh  pemikiran madzhab Syafi. 46
42 Ali  Imron,  “Menerapkan  Hukum  Islam  Yang  Inovatif  Dengan  Metode  Sadd  Al  Dzari’ah,” QISTIE 4, no. 1 (2010): 65.
43 Asriaty  Asriaty,  “Asriaty,  “Penerapan  Mashlahah  Mursalah  Dalam  Isu-Isu  Kontemporer,” Madania: Jurnal Kajian Keislaman 19, no. 1 (2015): 127–28.
44 Fatwa,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 8–10.
45 Mutohharun  Jinan,  “Kontribusi  Keilmuan  Islam  Klasik  Dalam  Perkembangan  Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis,” 2016, 82.
46 Corak  pemikiran  Islam  rmazhab  Syafi`i  yang  sejalan  dengan  kepribadian  masyarakat Indonesia  telah  menjadikannya  sebagai  mazhabyang  masih  senantiasadipraktikan  di  tengah
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Keempat, pendapat  para  ahli  terkait  penggunaan  media  sosial.Dalam pertimbangan ini yang digunakan, antara lain. (1) Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia  (RI)  tentang  pentingnya  peran  masyarakat  dalam membangun  literasi  dalam  pemanfaatan  media  digital  (2)Penjelasan  Dirjen  Aptika Kominfo  RI  serta  penjelasan  Ahli  dan  Praktisi  Media  Digital  Nu’man  Luthfi  dan Teddy  Sukardi  tentang  peta  masalah  di  dunia  digital,  problematika  dan  berbagai strategi  yang  diambil  serta  pentingnya  keterlibatan  seluruh  masyarakat  dalam mendukung pemanfaatan media sosial untuk  kemaslahatan dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan.
Keterlibatan  pandangan  para  ahli  terkait  penggunaan  medsos  di  atas  dalam bagian  landasan  argumentas  Fatwa  MUI  menunjukan  bentuk  integrasi  pemikiran hukum Islam yang dimotori oleh para ulama MUI dengan pandangan ilmuan. Upaya integrasi  tersebutdapat  dikatakan  sebagai  bentuk  integrasi  anatara  Islam  dan  sains dalam  ranah  epistemologi.  Apa  yang  dilakukan  MUI  ini  dapat  dikatakan  sebagai bentuk  pengejawantahan  dari  paradigma  interkoneksitas  antara  agama  dan  sains. Menurut Amin Abdullah, paradigma interkoneksitas seharusnya dapat memberikan pandangan dunia ( world view ) bahwa manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi  hendaknya  memiliki  sifat  terbuka,  saling  kerjasama,  transparan, bertanggungjawab serta mampu menghidupkan diskusi ilmiah 47
Uraian  di  atas  memperlihatkan  bahwa  MUI  berupaya  untuk  mengilangkan paradigma  dikotomik  yang  memisahkan  antara  ajaran  agama  dengan  sains  dalam merespons  problematika  sosial  umat.  Apa  yang  dilakukan  MUI  tersebut  juga  dapat disebut  dengan  istilah  teologisasi  sains  melalui  pola  interanneal,  yakni  relasi  saling menguatkan.  Maksudnya,agama  mendorong  untuk  merealisasikan  kajian  ilmiah tentang alam berikut fenomenanya. Sementara itu, sains dan teknologi menguatkan keimanan dan memudahkan manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi. 48

## Simpulan
Berpijak pada uraian pembahasan inti dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi epistemologis hokum Islam dalam fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman  Bermumalah  Melalu  Media  Sosial  mengintegrasikan  kecenderungan paradigma  idealisme  dan  realisme  hukum  Islam.Kesimpulan  besar  demikian  dapat dilihat dari berbagai unsure yang melandasi kostruksi bagunan epistemologis Fatwa MUI  tersebut.  Pertama,nilai  moral  etik  universal( ‘am )  yang  diambil  dari  landasan teks  teologis  (nas).  Kedua,penggunaan  kaidah-kaidah  hukum  Islam  ( qawaid
kehidupan  keberagamaan  umat  Islam  Indonesia.  Di  samping  itu,  peran  aktif  para  ulama  yang bermazhab  Syafi`i  dalam  upaya  penyebaran  mazhab  Syafi`i  dilakukan  melalui  berbagai  media, antara  lain,  jalur  pendidikan,  dakwah,  kesenian  dan  Organisasi  Masyarakat  Islam  dalam merumuskan  berbagai  norma  atau  fatawa  hukum  Islam  dalam  merespons  problem  yang  dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia,” Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 8 (2020): 190.
47 Muhammad  Amin  Abdullah,  “Islamic  Studies  Di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan Integratif-Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,” Abu Zayd, Nashr Hamid and Esther R Nelson, Voice of an Exile: Reflections on Islam, London: Preager , 2004, iiv-ix.
48 Hasan Basri, “Teologi Sains: Mengatasi Dikotomi Sains-Agama Perspekif Islam,” Jurnal Pemikiran Islam 5, no. 2 (2019): 377.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
fiqhiyah )  yang  menekankan  pada  kaidah sadd  al-zari’ah (tindakan  preventif)  dan maslahah mursalah (kemashlahatan umum).Ketiga,pendapat ulama klasik.Keempat,penjelasan  ilmuan  pendapat  para  ahli  terkait  penggunaan  media sosial.Temuan  penelitian  ini  menunjukan  landasan  epistemologi  hukum  Islam dalam  merumuskan  Fatwa  terkait  mumalah  di  medsos  bukanlah  landasan  yang hanya bersifat normatif-deduktif, melaindakan juga empirik-induktif

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Muhammad  Amin.  “Islamic  Studies  Di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan Integratif-Interkonektif,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010.” Abu  Zayd,  Nashr Hamid  and  Esther  R  Nelson,  Voice  of  an  Exile:  Reflections  on  Islam,  London: Preager , 2004.
Akram,  Waseem,  and  Rekesh  Kumar.  “A  Study  on  Positive  and  Negative  Effects  of Social  Media  on  Society.” International  Journal  of  Computer  Sciences  and Engineering 5, no. 10 (2017): 351–54.
Alyusi,  Shiefti  Dyah. Media  sosial :  Interaksi,  Identitas  dan  Modal  Sosial .  Prenada Media, 2019.
Anwar,  Fahmi.  “Perubahan  Dan  Permasalahan  Media  Sosial.” Jurnal  Muara  Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 1, no. 1 (2017): 137–44.
Asriaty,  Asriaty.  “Asriaty,  “Penerapan  Mashlahah  Mursalah  Dalam  Isu-Isu Kontemporer.” Madania: Jurnal Kajian Keislaman 19, no. 1 (2015). Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh . Bandar Lampung: Aura, 2019.
Basri,  Hasan.  “Teologi  Sains:  Mengatasi  Dikotomi  Sains-Agama  Perspekif  Islam.”
Jurnal Pemikiran Islam 5, no. 2 (2019).
Christiany,  Juditha.  “Interaksi  Komunikasi  Hoax  Di  Media  Sosial  Serta Antisipasinya.” Jurnal Pekommas 3, no. 1 (2018).
Dewi,  Maya  Sandra  Rosita.  “Islam  Dan  Etika  Bermedia  (Kajian  Etika  Komunikasi Netizen  Di  Media  Sosial  Instagram  Dalam  Perspektif  Islam).” Research  Fair Unisri 3, no. 1 (2019).
Fathoni,  Muhammad.  “‘Amm  Dan  Khass:  Pengaruhnya  Dalam  Penafsiran  Al- Qur’An.” Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 4, no. 2 (2016): 337–62.
Fatwa, Komisi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial  (n.d.).  Accessed August 14, 2021.
Hadikusuma,  Wira.  “Epistemologi  Bayani,  Irfani  Dan  Burhani  Al-Jabiri  Dan Relevansinya  Bagi  Studi  Agama  Untuk  Resolusi  Konflik  Dan  Peacebuilding.” Jurnal Ilmiah S i’ar 18, no. 1 (2018).
Harahap,  Ikhwanuddin.  “Pendekatan  Al-Ma ṣ la ḥ ah  Dalam  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (Mui)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  Dan  Pedoman Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial.” Yurisprudentia:  Jurnal  Hukum  Ekonomi 3, no. 1 (2017): 47–65.
Imron,  Ali.  “Menerapkan  Hukum  Islam  Yang  Inovatif  Dengan  Metode  Sadd  Al Dzari’ah.” QISTIE 4, no. 1 (2010).
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Islamy, Athoillah. “Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of  Islamic  Legal  Philosophy.” Al-Mishbah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah  Dan Komunikasi 15, no. 2 (2020): 163–74.
———.  “Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid  Tentang Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.” Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 51–73.
———.  “Paradigma  Sosial  Profetik  Dalam  Bermuamalah  Di  Media  Sosial.” Tadbir: Jurnal  Manajemen  Dakwah  FDIK  IAIN  Padangsidimpuan 3,  no.  1  (2021):  83– 104.
———.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid.”  Disertasi  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. “Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah  Hukum  Islam  Dalam  Kode  Etik  NetizMu  Muhammadiyah).” ASY SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN  PERBANKAN  ISLAM 5,  no.  2 (2020): 202–25.
Janah,  Nasitotul.  “Pendekatan  Normativitas  Dan  Historisitas  Serta  Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam.” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2018): 102–19.
Jayus, Muhammad, and Muhammad Irham. “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta  Implikasinya  Dalam  Hukum  Islam  Modern.” El-Izdiwaj:  Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 1, no. 1 (2020). Jinan, Mutohharun. “Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis,” 2016.
Mastori, Mastori, and Athoillah Islamy. “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial.” KOMUNIKASIA:  Journal  of  Islamic  Communication and  Broadcasting 1, no. 1 (2021): 1–18.
Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” Bandung: PT Remaja Rosdakarya 103 (2007).
Nasrullah, Rulli. Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia) . Kencana, 2016.
Ningrum,  Dian  Junita,  Suryadi  Suryadi,  and  Dian  Eka  Chandra  Wardhana.  “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” Jurnal Ilmiah Korpus 2, no. 3 (2018): 241– 52.
Nurcholis,  Moch.  “Integrasi  Islam  Dan  Sains:  Sebuah  Telaah  Epistemologi.” FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 1 (2021): 116–34.
“Perludem.  19  Mei  2020.  Https://Perludem.Org/Wp-Conten  -  Penelusuran  Google.”
Accessed August 23, 2020..
Rohmah,  Anny  Nailatur,  and  Ashif  Az  Zafi.  “Jejak  Eksistensi  Mazhab  Syafii  Di Indonesia.” Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 8 (2020). Rusfi,  Muhammad. Hukum  Kebiri  Dalam  Perspektif  Maqasid  Al-Syariah  Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner . Surabaya: CV. Gemilang, 2018. Setiawan,  Radita,  and  Muhammad  Okky  Arista.  “Efektivitas  Undang-Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia  Dalam  Aspek  Hukum Pidana.” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 2, no. 2 (2013). Supena, Ilyas. “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI .” A L-Man hij: Jurnal Kajian Hukum I lam 15, no. 1 (2021).
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Epistemologi Fiqh di Media Sosial.......
Suyati,  Suyati.  “Dampak  Media  Sosial  Terhadap  Konflik  Di  Masyarakat.” JURNAL PETIK 7, no. 1 (2021): 30–36.
Syarief, Fauzi. “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby).” Jurnal Komunikasi 8, no. 3 (2017).
Umar,  Subehan  Khalik.  “Studi  Kritis  Terhadap  Respon  Majelis  Ulama  Indonesia (Mui)  Tentang  Pemanfaatan  Media  Sosial  Dalam  Bermuamalah.” Al  Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 39–50.
Wahyudin, Uud. “Kismiyati El Karimah. 2016.‘Etika Komunikasi Di Media Sosial,.’” In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi , n.d.