## PENDAHULUAN
Sebagai warga negara Indonesia, pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang
diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya. 1 Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian kusus untuk dilihat bagaimana
1 H.A.R Tilaar, Kekuasaan Dan  Pendidikan,  Manajemen Pendidikan Nasional  Dalam  Pusaran Kekuasaan (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), h.3.

## ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TErHADAP PErILAKU SISWA SMP DI YOGYAKArTA

## Aris Nurlailiyah

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstract Zoning-based new student admission (PPDB) is applied in Yogyakarta for the first time in 2018/2019, this system provides 75% opportunities for prospective students in the school zone, the remaining 25% is taken based on grades and 5% for special pathways such as taking assignments parents as state officials. This study uses a qualitative approach conducted at the SMP in Yogyakarta with a psychological approach, while the data collection uses interviews, documents and observations. In the implementation of PPDB zoning there are 2 positive impacts - diverse environments will stimulate students, teachers remain competent in teaching, save rates and time more efficiently - and the negative impact of various elements - children cannot enter Public Middle School even though the grades are good, the best students cannot going to a public junior high school because it is in a blank spot area, teachers must spend more time teaching low-achieving students, less discipline, negative student behavior that will easily spread to other students -. So that it can be an illustration of the zoning policy in addition to the positive impact it also has an impact on the behavior of students in Yogyakarta Junior High School - lack of discipline - which ultimately results in low academic achievement.
Keywords: Impact; New Student Acceptance Policy; Zoning System; Blank Spot; Student Behavior
Abstrak
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi diterapkan di Yogyakarta pertama kali pada tahun 2018/2019, sistem ini memberikan peluang 75% untuk calon siswa yang berada pada zona sekolah, 25% selebihnya diambil berdasakan nilai dan 5% untuk jalur khusus seperti mengikuti tugas orang tua sebagai pejabat negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada SMPN di kota Yogyakarta dengan pendekatan psikologis, adapun pengambilan datanya menggunakan wawancara, dokumen dan observasi. Dalam pelaksanaan PPDB zonasi terdapat 2 dampak positif – lingkungan beragam akan mengstimulasi murid, guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efesien- dan dampak negative dari berbagai elemen –anak tidak dapat masuk ke SMP Negeri meski nilainya bagus, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMP Negeri karena berada pada wilayah blank spot, guru harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negative akan mudah menular ke siswa yang lain–. Sehingga dapat menjadi gambaran adanya kebijakan zonasi disamping dampak positif juga memberikan dampak terhadap perilaku siswa di SMPN Yogyakarta –kurang disiplin— yang pada akhirnya menimbulkan prestasi akademik rendah. Kata Kunci: Dampak; Kebijakan Penerimaan Pesera Didik Baru; Sistem Zonasi; Blank Spot; Perilaku siswa
ISSN: 1829-9571 e -ISSN: 2502-860X
akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. 2 Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan 3 , pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama. Pada implementasi pemeretaan pendidikan kita bisa melihat di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa- desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia Timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 4 Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di desa, pada wilayah perkotaanpun kita masih menemukan tidak meratanya sistem pendidikan, meskipun dengan kasus berbeda misalnya anak usia sekolah yang berada pada tingkat ekonomi lemah tidak bisa mengenyam pendidikan karena dia harus bekerja membantu orang tua, kalaupun sekolah mereka akan masuk ke sekolah-sekolah yang biasa dengan kualitas guru dan sarpras yang sederhana, berbeda dengan anak yang secara ekonomi mampu, mereka bisa mengikuti les dan akhirnya mereka masuk sekolah bagus. Dari beberapa
2 Lihat UUD 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (2), pasal 31 ayat (3) dan (4).
3 Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia , http://edu-articles.com,diakses 22 April 2012
4 Bowang Dermawan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, http://journals. ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/1724, Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 27, No. 2 Desember 2015.
problema tersebut perlu adanya peningkatan pemerataan pendidikan terutama yang disasarkan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat terpencil. Meskipun pada kenyataannya program pemerintah terus bergulir dari program yang dimulai pada 1984 tentang pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, lalu pada 1994 wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang merupakan lanjutan dari program wajib belajar 6 tahun 5 , kemudian dilanjutkan dengan pemberian program beasiswa yang salah satunya mendorong keterlibatan masyarakat melalui gerakan Nasional Orang Tua Asuh 6 , setelah itu berlanjut ke dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) 7 dan lain sebagainya. Melanjutkan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab Pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting dari PPDB Zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombel tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak aduan dari
5 H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 15.
6 Inpres Nomor 1 Tahun 1994.
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.37 tahun 2011.
orang tua karena usaha keras anak untuk mendapatkan nilai UAN sia-sia, sehingga anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternative untuk mendapatkan pendidikan dengan layak. Masalah-masalah tersebut juga dialami di kota Yogyakarta dalam penerimaan siswa baru SMPN, terdapat 16 SMPN dan 41 SMP swasta yang secara umum SMPN memiliki capaian yang lebih baik daripada SMP Swasta dan sebelum adanya zonasi SMPN dianggap sebagai sekolah favorit. Kemudian dengan penerapan PPDB Zonasi lebel favorit otomatis terhapus dengan sendirinya, hal ini memang salah satu tujuan dari zonasi agar tidak ada lagi segregasi pendidikan. Disisi lain PPDB ini menjadi polemic tersendiri untuk guru dan siswa, guru di SMPN yang biasanya mengajar murid-murid dengan akademik tinggi kini harus mengajar siswa dengan beragam kemampuan, sehingga guru membutuhkan metode dan cara ekstra yang berbeda dari biasanya. 8 Selain lebih beraneka ragam kemampuan siswa, menurut X guru di SMP A perilaku siswa di SMPN semakin urakan dibanding tahun sebelumnya, karena untuk PPDB zonasi hanya 25% yang menggunakan pertimbangan nilai, 75% diterima karena rumah mereka berada pada radius sekolah dan kebetulan beberapa anak memiliki nilai rendah dan dari keluarga broken, sehingga perhatian orang tua lemah terhadap perkembangan anak baik kognitif maupun psikomotorik. 9 Begitu juga menurut keterangan guru di SMP B juga didapati beberapa anak yang secara akademik rendah dan memiliki sikap “bandel” diterima di sekolah yang dulunya terkenal favorite, 10 adanya sistem zonasi otomatis menghapus label-label tersebut. Berdasarkan temuan lapangan yang telah dilakukan penelitian ini akan membahas lebih lanjut dampak-
8 Observasi dan wawancara pada Januari 2019
9 Wawancara Guru pada Januari 2019.
dampak kebijakan sistem zonasi terutama pada perilaku siswa.

## PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Zonasi di Kota Yogyakarta
Pelaksanaan PPDB 2018 mengacu pada peraturan terbaru yakni Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun 2018 yang memprioritaskan calon peserta didik yang wajib diterima meliputi: pertama. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi, Kedua. Surat hasil UAN (bagi lulusan SMP) dan ketiga, prestasi akademik dan non-akademik. Dalam kebijakan tersebut perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi secara umum, yaitu: Pertama, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua, domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Ketiga, radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Keempat, Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sedangkan calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: pertama, melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua, alasan perpindahan domisili orang tua atau alasan terjadi bencana alam paling banyak 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima.
ISSN: 1829-9571 e -ISSN: 2502-860X
Peraturan PPDB pusat diatas kemudian diturunkan ke pemerintah daerah untuk merancang PPDB berdasarkan tujuannya masing-masing, karena upaya pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan daerah dan potensi yang dimiliki masing-masing, 11 namun kebijakan tersebut tetap harus berlandaskan: pertama, menyediakan sistem yang mengurangi segregasi di sekolah yang mencakup kondisi sosio ekonomi, capaian pembelajaran dan kelompok minoritas. Kedua, menyediakan sistem yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik diterima disekolah pilihannya. 12 Ketiga, mendesain sistem penerimaan yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik terlepas dari pilihan peserta didik tersebut. Di kota Yogyakarta sistem tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2018. Aturan zonasi di kota tersebut terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur prestasi dengan kuota 5% untuk siswa luar kota, 15% untuk siswa dalam kota dan 5% untuk jalur khusus, jalur zonasi sendiri memiliki kuota 75% karena merupakan prioritas. 13 Jalur khusus akan diperuntukkan bagi siswa yang pindah ke Yogyakarta untuk mengikuti tugas orang tua yang menjadi pejabat negata. Untuk sistem zonasi digunakan aturan jarak RW (rukun warga) tempat tinggal calon siswa yang sesuai dengan KK orang tua ke setiap SMPN, jarak tersebut tidak dihitung menggunakan jarak darat namun menggunakan jarak udara dengan sistem tersendiri.
11 Nurtanio Agus Purwanto, Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara,  https://journal.uny. ac.id/index.php/jmp/article/view/4051, Jurnal Manajemen Penddikan, No. 02, 2006.
12 Coleman J. The Concept of Equality of Educational Oppurtunity, Harvard Eduzational Review, h. 7-22, https:// files.eric.ed.gov/fulltext/ED015157.pdf
13 Danar widiyanto, Akibat PPDB Zonasi, Tambah Sekolah di Yogya Selatan, https://krjogja.com/web/news/ read/71138/Akibat_PPDB_Zonasi_Tambah_Sekolah_di_ Yogya_Selatan, diakses pada 20 Maret 2019. Baca juga https://tirto.id/mengenal-sistem-zonasi-jarak-rw-dalam- ppdb-smp-2018-di-yogyakarta-cLLK.
Permasalahan terhadap penerapan sistem zonasi tidak dapat dipungkiri, diantaranya: priotitas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB sulit diterapkan, karena jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah yang awalnya mendapat murid banyak menjadi terbatas dan sekolah yang awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat, 14 sehingga mereka yang berada pada radius yang lebih jauh akan kalah dengan calon siswa yang memiliki radius lebih dekat, selain itu hal ini juga berhubungan dengan jumlah kelas dan guru, sekolah yang terbiasa meneriman calon murid dengan kapasitas besar akan kesulitan dalam mengatur jam guru sehingga akan terjadi pemutusan kontrak guru honorer ataupun jadwal pemenuhan di sekolah lain untuk PNS. Lain lagi dengan sekolah yang biasanya menerima calon siswa dengan jumlah sedikit menjadi lebih banyak, masalahnya adalah sarpras dan jumlah guru kurang memadai, hal ini membuat sekolah tidak mampu menerima murid diluar batas kapasitas gedung dan tenaga pendidik.
Adanya keutamaan “prioritas jarak” dalam PPDB zonasi menjadikan beberapa orang tua berlomba-lomba untuk tinggal di dekat sekolah. Realitanya, sebelum diberlakukan zonasi ada PPDB online yang kala itu bisa menggunakan KK saudara atau nenek yang terpenting di kota, sehingga banyak ditemukan anak masuk ke KK tante, nenek atau saudaranya untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Namun untuk saat ini cara tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, dilihat dari KK orang tua yang nama anak ada didalamnya. Dari hal ini tidak menutup kemungkinkan ada 2 anak memiliki jarak radius sama, sedangkan kuota tidak mencukupi, maka sekolah akan melihat
14 Dinar Wahyuni, Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, Puslit Badan Keahlia DPR, h. 15.
dari hasil nilai UAN siswa. Fenomena lain di lapangan, sistem jarak tersebut memberikan dampak terhadap harga tanah dan rumah di sekitar SMPN menjadi naik dibanding sebelumnya.
Masalah yang seringkali terjadi selanjutnya adalah sistem zonasi yang mengutamakan jarak calon siswa dengan sekolah dibanding nilai ujian nasional berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi. 15 Sebelumnya banyak calon siswa belajar sungguh-sungguh hingga masuk bimbingan belajar agar masuk kesekolah favorit -SMPN- , namun dengan sistem zonasi nilai seakan tidak berharga lagi seperti dulu. Kemudian, kurang maksimalnya sosialisasi dinas dengan stakeholders 16 menjadikan orang tua berbondong-bondong ke dinas karena perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi. Di Yogyakarta jarak ditentukan pada jarak RW tempat tinggal calon siswa sesuai KK orang tua ke sekolah terdekat. 17
Akan tetapi, sistem zonasi tidak diterapkan 100% namun juga memberikan kuota untuk jalur prestasi sekitar 5%, oleh karena itu beberapa SMPN yang dulu memiliki lebel favorit, kini memiliki kelas khusus yang siswanya diambil dari jalur prestasi, hal ini dikarenakan agar guru lebih mudah dalam melakukan proses KBM. Namun, persepsi yang lain lagi pada wilayah Lampung yang memiliki kuota 5% untuk peserta mandiri dengan kewajiban membayar sumbangan sekolah yang besarnya ditentukan sekolah masing-masing, 18 akan tetapi aturan ini memunculkan opini masyarakat jika pendidikan akan dibeli orang yang berduit.
15 Antonius Rahardityo Adiputra, Ravik Karsidi dan Bagus Haryono, Stakeholder’ Perception About Zoning System of New Student Entrollment Programme (PPDB) at SMA Negeri 2 Sukoharjo in The Academic Year 2018/2019, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI, Vol. 2, 2019.
16 Tim, Protes Orang Tua di Yogyakarta soal PPDB Sistem Zonasi, https://kumparan.com/@kumparannews/ protes-orang-tua-di-yogyakarta-soal-ppdb-sistem- zonasi-27431110790539811, diakses pada 20 Maret 2019.
17 Dinar, Ibid
Selain masalah-masalah diatas, kota Yogyakarta juga memiliki blank spot yaitu wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh SMPN manapun, sehingga orang tua kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah negeri 19 . Menurut Mun, salah satu orang tua calon siswa yang merasa dirugikan karena lokasi tempat tinggalnya berada wilayah blank spot, sehingga anaknya tidak dapat masuk ke sekolah negeri meski memiliki nilai bagus. 20 Adapun gambaran secara umum wilayah blank spot di kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber: Smeru, 2019.
Gambar diatas menunjukkan bahwa beberapa wilayah memang tidak masuk dalam kategori manapun, karena jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan lainnya belum merata. Ada satu zona yang terdapat banyak sekolah negeri, namun ada wilayah yang kekurangan sekolah. Seharusnya pemerintah dalam menentukan zona perlu diperhatikan lagi dalam mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah, kemudian data tersebut dibandingkan dengan ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan zonasi, hal ini untuk meminimalisir blank spot yang terjadi pada PPDB 2018/2019.
Adanya dampak negative bukan berarti kebijakan tersebut harus dibuang, melainkan mesti mempertimbangkan
19 “Penerimaan Peserta Didik Baru: Blank Spot Muncul Dalam Sistem Zonasi Siswa”, Suara Pembaruan, 14-15 Juli 2018, h. 22.
20 Wawancara pada 1 Maret 2019.
ISSN: 1829-9571 e -ISSN: 2502-860X
dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya. Beberapa contoh dampak positif dari penerapan PPDB zonasi adalah: pertama, siswa dengan prestasi tertinggi diharapkan mampu memotivasi siswa yang lain begitu juga dengan siswa dengan perilaku baik dapat menularkan kepada yang lain. Kedua, guru yang lebih kompeten akan dapat meningkatkan pembelajaran siswa, semakin guru berkompeten maka dia ditugaskan untk mengajar siswa berprestasi rendah. Ketiga, pemerataan kualitas pendidikan, anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Indikator pendidikan berkualitas menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan terdapat lima indikator yang benar-benar menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia, yaitu: 21 1)  Ketersediaan layanan pendidikan 2)  Keterjangkauan layanan pendidikan 3)  Kualitas layanan pendidikan
4)
Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan
5) Kepastian memperoleh layanan pendidikan Keempat, secara ekonomis, sistem zonasi ini dianggap lebih menghemat biaya transport dan keefektifan waktu serta mendekatkan anak dengan lingkungan keluarganya. Implikasi lainnya program zonasi sekolah juga memberikan dampak lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, fisik dan kesehatan anak, serta ketergantungan pada transportasi bermotor. 22 Secara tidak langsung program ini mendorong siswa untuk mau berjalan kaki ataupun naik sepeda karena jarak rumah dengan tempat tinggal tidaklah jauh.
21 Kemdikbud, Indikator Pendidikan di Indonesia 2012/2013 (Jakarta: kemendikbud, 2013).
22 Azizah  Arifinna  Safarah  dan  Udik  Budi  Wibowo, Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 21, No. 2, Desember 2018.

## Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Perilaku Siswa
Sebelum adanya sistem zonasi di kota Yogyakarta sangat ramai dengan istilah sekolah “favorit” atau “bagus” yaitu sekolah yang memiliki kualitas siswa baik secara akademik maupun perilaku, setelah diteliti lebih dalam siswa-siswa tersebut mayoritas berasal dari keluarga mampu, sedangkan siswa-siswa yang berasal dari tingkat ekonomi lemah mereka sekolah di tempat biasa. Hal ini sesuai dengan penelitian Owens yang menceritakan tentang kesenjangan dalam program pemisahan antara distrik 23 sekolah dengan prestasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul dengan biaya mahal. Sedangkan anak yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah bonafit. 24
Adanya kebijakan zonasi otomatis akan mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, salah satu temuan dilapangan adalah masyarakat dengan kondisi sosial serupa tinggal berdekatan. Sehingga menjadi banyak keluhan dari beberapa guru mengenai perilaku siswa yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa sebelum zonasi. Secara terminology, perilaku merupakan sifat tindakan yang dimiliki oleh siswa dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Ia dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relative terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. 25 oleh karena itu sikap yang
23 Distrik: Wilayah -RW, Desa, Kecamatan--
24 Ann Owens, Income Segregation Between School Districts and Inequality Students Achievement, Sage Journals Sociology of Education, November 2017. 25 Albarracin, Dolores, Blair T. Johnson dan Mark P. Zanna, The Handbook of Attitude (Routledge, 2005), h. 74-78.
baik di satu kota belum tentu sama dengan kota lain.
Menurut Y guru SMP perbandingan perilaku murid sangat dirasakan terutama saat di dalam kelas, dulu guru mengajar di SMPN serasa ringan, karena sekali diterangkan murid mudah memahami. Namun, dengan sistem zonasi guru mengajar dengan ekstra untuk membuat murid memamahi pelajaran, bahkan terkadang guru tidak mengajar materi pelajaran melainkan mengajari etika dan sopan santun. Dari ajaran etika tersebut dianggap akan memberikan penyadaran terhadap siswa, sehingga mereka bisa memiliki motivasi untuk belajar. Kondisi sekolah memang tidak bisa disalahkan, namun perlu kita perhatika bahwa sekolah yang menerima murid dengan kemampuan rendah akan memberikan dua arah, positifnya paparan terhadap siswa berprestasi tinggi akan memotivasi murid, namun negatifnya siswa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi. Sedangkan sekolah yang menerima murid dengan kemampuan tinggi, positifnya adalah paparan terhadap lingkungan yang beragam akan mengstimulasi murid dan negatifnya siswa harus memperlambat pembelajaran mereka untuk mengakomodasi siswa lain.
Contoh keluhan guru lain mengenai perilaku siswa yang masuk melalui jalur zonasi tidak memiliki motivasi belajar, susah untuk disiplin, ramai di dalam kelas dan pengen pulang sebelum jam berakhir. Menurut Bambang guru senior di SMPN C, sosial masyarakat yang tinggal disekitar sekolah berada pada ekonomi lemah yang tidak begitu memperhatikan perkembangan anak, adanya zonasi ini sangat menguntungkan mereka dengan pertimbangan nilai UAN anak rendah, calon siswapun juga sudah memiliki persepsi bahwa berapapun nilai UAN ia akan tetap diterima di sekolah negeri, sehingga tak jarang dari murid berangkat sekolah hanya merupakan rutinitas untuk mendapatkan
uang saku, bertemu teman dan bermain di kelas. 26 Sedangkan efek dari lingkungan teman yang negatif akan mudah tersebar kepada siswa lain.
Sekolah mengalami kesulitan menangani perilaku-perilaku siswa dengan beraneka ragam latar belakang. Disini sebenarnya diperlukan kerjasama dengan wali murid, akan tetapi diantara siswa yang berada pada ekonomi dan prestasi lemah memiliki orang tua yang cuek terhadap anak, sehingga tumbuh kembanganya anak sudah dipercayakan 100% ke sekolah, sedangkan sekolah tidak mampu mengawasi anak 24 jam. Kasus demikian bisa kita analisis menggunakan teori pola asuh keluarga, biasanya mereka berada pada keluarga yang otoriter yaitu menjadikan anak tidak memiliki kenyamanan ditengah-tengah keluarganya 27 sehingga saat disekolah mereka merasa bebas, selain otoriter anak yang terbiasa berada pada pola asuh permisif 28 juga memiliki kedisiplinan yang sangat rendah dan relatif melanggar aturan. Kemudian perilaku anak yang tidak disiplin, pada akhirnya mempengaruhi sistem pembelajaran di dalam kelas, siswa dengan prestasi rendah akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi, begitu juga siswa dengan prestasi tinggi harus memperlambat pembelajaran untuk mengakomodasi siswa.

## PENUTUP KESIMPULAN
PPDB zonasi pertama kali diterapkan pada SMPN kota Yogyakarta tahun 2018/2019, pro kontra dalam penerapan sistem ini menjadi
26 Wawancara pada 12 Januari 2019.
27 Winanti Siwi Respati dkk, “Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative ”, Jurnal Psikologi, Vol 4, No. 2, Des 2006, Hlm.134-136. Baca juga Hasanul Jannah, “Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia di Kecamatan Ampek Angkek ”, Jurnal Pesona Paud , Vol, 1, No. 1.
28 Diana Baumrind, “The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use”, Jurnal of Early Adolescence, Vol. 11, No.1, February 1991, hlm. 62
ISSN: 1829-9571 e -ISSN: 2502-860X
polemic tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas Pendidikan, adanya blank spot dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efesien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anak- anak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “ urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah.

## DAfTAr rUJUKAN
Adiputra, Antonius Rahardityo, Ravik Karsidi dan Bagus Haryono, Stakeholder’ “Perception About Zoning System of New Student Entrollment Programme (PPDB) at SMA Negeri 2 Sukoharjo in The Academic Year 2018/2019”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI,
Vol. 2, 2019.
Albarracin, Dolores, Blair T. Johnson dan Mark P. Zanna, The Handbook of Attitude . Routledge. 2005.
Baumrind, Diana. The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use, Jurnal of Early Adolescence,
Vol. 11, No.1, February 1991.
Bowang Dermawan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, http://journals. ums.ac.id/index.php/varidika/article/ view/1724, Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 27, No. 2 Desember 2015.
Jannah, Hasanul. Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia di Kecamatan Ampek Angkek . Jurnal Pesona Paud . Vol. 1.
Kemdikbud. Indikator Pendidikan di Indonesia 2012/2013. Jakarta: kemendikbud. 2013.
J, Coleman. The Concept of Equality of Educational Oppurtunity. Harvard Eduzational  Review.  https://files.eric. ed.gov/fulltext/ED015157.pdf.
Owens, Ann. Income Segregation Between School Districts and Inequality Students Achievement. Sage Journals Sociology of Education. November 2017. Purwanto, Nurtanio Agus. Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara.  https://journal.uny.ac.id/ index.php/jmp/article/view/4051. Jurnal Manajemen Penddikan. No. 02. 2006.
Safarah,  Azizah  Arifinna  dan  Udik  Budi Wibowo. Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Lentera Pendidikan. Vol. 21, No. 2, Desember 2018.
Tilaar, H.A.R. Kekuasaan  Dan    Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional  Dalam Pusaran Kekuasaan . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2003.
______. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
UUD 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (2), pasal 31 ayat (3) dan (4).
Tim, “Protes Orang Tua di Yogyakarta soal PPDB Sistem Zonasi”, https://kumparan. com/@kumparannews/protes-orang- tua-di-yogyakarta-soal-ppdb-sistem- zonasi-27431110790539811
“Penerimaan Peserta Didik Baru: Blank Spot Muncul Dalam Sistem Zonasi Siswa”, Suara Pembaruan, 14-15 Juli 2018.
Wahyuni, Dinar. Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun
Ajaran 2018/2019, Puslit Badan Keahlian

## DPR .
Respati, Winanti Siwi Respati dkk. Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative. Jurnal Psikologi. Vol 4. No.
2.Des 2006.
Widiyanto, Danar. “Akibat PPDB Zonasi, Tambah Sekolah di Yogya Selatan”, https://krjogja.com/web/news/ read/71138/Akibat_PPDB_Zonasi_ Tambah_Sekolah_di_Yogya_Selatan, diakses pada 20 Maret 2019.
-