## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Oleh :

## Istijab
1

## Abstract
Since September 24 th , 1960, land disputes have floated in respect to the government’s policies which  are  inconsistent,  overlapping  and  ambivalent.  The  UUPA  No.  5/1960  has  been emasculated  by  the  released  of  sector  regulations  such  as  mining  regulation,  forestry regulation, local government regulation (Autonomy) that each of them has put the land on the same  object,  whilst  each  department  has  different  viewed  in  understanding  the  object.  The different understanding of land as the object has opened to conflict of interest that substantially causes UUPA No. 5/1960 to compartmentalization. Finally, how to identify the land dispute cases, the causal factor of land dispute and solution of the cases based on the source, principle and prevailed regulation must be discussed.
Kata Kunci : UUPA, sengketa tanah dan kebijakan pemerintah

## PENDAHULUAN
Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 1960  adalah  hari  yang  sangat  penting  dalam perkembangan  hukum  bangsa  Indonesia, utamanya  dalam  bidang  hukum  Agraria. Tanggal  bersejarah  ini  merupakan  hari diundangkan  Undang-undang  No.  5  Tahun 1960 ( Lembaran Negara No. 104 tahun 1960) yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  yang  dikenal  secara  luas dengan  UUPA.  Sebagaimana  kita  bangsa Indonesia  maklum  dan  mengalami  sendiri, bahwa sebelum diundangkan UUPA, diberlakukan Hukum Agraria warisan pemerintah  kolonial  Belanda  khususnya dibidang  pertanahan  yang  bersifat  dualistis, yaitu Hukum adat dan Hukum Barat. Adapun
1 Dosen tetap Hukum Agraria dan Ilmu Hukum di Fakultas Hkum Unversitas Merdeka Pasuruan
Hukum  Barat  yang  diterapkan  di  Indonesia adalah hukum kolonial yang sangat merugikan bangsa Indonesia yang bersumber pada Burgerlijk  Wetboek dan  Agrarisch Wet tahun 1870 No. 55.
Dengan  diundangkannya  UUPA  yang berlaku  sejak  24  September  1960,  maka bangsa  Indonesia  telah  mempunyai  sendiri hukum  agraria  yang  sudah  diunifikasi  dan bersifat  nasional  yang  berdasar  Hukum  Adat yang  sudah  disanir.  UUPA  memuat  Panca Program,  azas-azas  dan  ketentuan-ketentuan pokok  agrarian  reform  Indonesia,  UUPA bukan  hanya  memuat  ketentuan-ketentuan tentang  perombakan  hukum  yang  lama menjadi  hukum  agraria  yang  baru.  Sesuai dengan namanya UUPA, merupakan
peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria,  tentu memuat  pokok-pokok  persoalan  agraria lainnya.
Kenyataan, dalam empat dekade terakhir,  fenomena  sengketa  tanah  yang muncul  ke  permukaan  begitu  luar  biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat  dengan  pemerintah,  masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat  sendiri,  bahkan  terjadi  antara pemerintah  dengan  pemerintah.  Sebagian besar  permasalahan  ini  muncul  akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan,  pariwisata,  maupun    perkebunan skala besar. Di  luar Jawa  misalnya, sengketa tanah  terjadi  antara  masyarakat  adat  yang mempertahankan  hak  adat  atas tanah  dengan pemilik  modal  besar  yang  mendapatkan konsesi  pengusahaan  hutan,  pertambangan, termasuk  didalamnya  pertambangan  minyak dan  gas  bumi,  dan  pengembangan  agribisnis dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).
Pembahasan penyelesaian sengketa pada  tulisan  ini  dibatasi  pada  hal  yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh  tanah  bagi  keperluan  proyek pembangunan  yang  meliputi,  bagaiman  cara menyelesaian  sengketa  tanah  dan  penerapan asas-asas serta ketentuan penyelesain sengketa  tanah  yang  dikuasai  secara  legal maupun  secara  ilegal.  Bagaiman  cara menyelesaian  sengketa  tanah  dan  penerapan asas-asas serta ketentuan penyelesain sengketa  tanah  yang  dikuasai  antar  instansi pemerintah.
Pembahasan  masalah-masalah  di  atas, diharapkan  dapat  menjawab  4  (empat) permasalahan  yang  umum  terjadi  dalam masyarakat  kita.  Secara  garis  besar  dapat diurutkan  secara  sistematis  seperti,  masalah tata  cara  pengadaan  tanahnya,  masalah tumpang  tindih  dengan  instansi/proyek  lain, misalnya perkebunan dan kehutanan, masalah ganti  rugi  untuk  para  “penyerobot”  tanah,
masalah kepastian hukum atau tanda bukti hak di wilayah kuasa pertambangan.

## 1. Penyelesaian Sengketa Tanah
Seperti  halnya  sengketa  di  bidang  lain, tanah dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) cara:
a.  Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah.
b.  Penyelesaian  melalui  Badan  Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata  atau  pidana,  jika  sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang  dimungkinkan  oleh  Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian  tanah  tanpa  izin  yang  berhak atau  kuasanya  atau  melalui  peradilan  tata usaha negara. Pada umumnya semua seng- keta  pertanahan  dapat  diajukan  ke pengadilan,  baik  dalam  lingkup  peradilan umum  maupunn  peradilan  tata  usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif  banyak  sengketa  pertanahan  yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan  kurang  efektif  di  samping memakan waktu dan biaya.
Di  samping  itu,  dari  hasil  analisis terhadap beberapa kasus menyangkut sengketa  pertanahan  yang  telah  diputuskan oleh pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding,  maupun  kasasi;  tanpa  bermaksud untuk  menggeneralisasi,  tampak  bahwa diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya  agar  keputusan  yang  diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan  kepastian  hukum,  sehingga  bermanfaat bagi pencari keadilan.
Tidak  dipungkiri  bahwa  masalah  tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang  tidak  sederhana  pemecahannya  dan dalam  suatu  kasus,  tidak  jarang  terlibat beberapa  instansi  yang  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan  masalah/sengketa yang  diajukan  di  pengadilan.  Kesamaan pemahaman terhadap konsep diperlukan agar
terdapat  kesamaan  persepsi  yang  akan menghasilkan  keputusan  yang  solid  dan  adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan.
Dalam perkembangan sengketa pertanahan  yang  melibatkan  sekelompok anggota  masyarakat,  dilandasi  oleh  sikap pesimis  terhadap  jalur  pengadilan,  pernah timbul gagasan untuk membentuk 'Pengadilan Pertanahan'  di  dalam  lingkup  peradilan umum.
Secara teoretis, pembentukan pengadilan  pertanahan  dapat  saja  dilakukan. Sebagai  contoh,  di  masa  yang  lalu  pernah dibentuk Pengadilan Ekonomi sebagai konsekuensi  diterbitkannya  Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan,  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana Ekonomi (ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961).
Setelah terbitnya Undang-undang No. 2 tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dasar hukum  pembentukan  pengadilan  pertanahan dalam  lingkungan  peradilan  umum  dapat dilihat  dalam  Pasal  8,  yang  menyebutkan bahwa  di  lingkungan  Peradilan  Umum  dapat diadakan  pengkhususan  yang  diatur  dengan undang-undang.
Ciri  pokok  Pengadilan  Pertanahan  yang diharapkan adalah sebagai berikut:
a.   Di setiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang  hakim  atau  lebih,  yang  semata- mata  diberi  tugas  (dengan  demikian: diangkat) mengadili perkara-perkara pertanahan. Dengan demikian, hakim Pe- ngadilan Pertanahan adalah hakim Pengadilan  Negeri  dengan  penugasan khusus.
b.  Hukum  acara  yang  dipergunakan  adalah hukum  acara  perdata  yang  berlaku  bagi pengadilan Negeri.
c.   Bila  salah  satu  pihak  berkeberatan terhadap  putusan  dapat  banding  ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke
Mahkamah Agung, serta terbuka kemungkinan untuk dimohonkan Peninjauan Kembali.
Walaupun  secara teoretis pembentukan Pengadilan Pertanahan dimungkinkan, namun masalahnya  yang  utama  adalah:  apakah dengan  dibentuknya  Pengadilan  Pertanahan efektivitasnya  dapat  dijamin?  Berdasarkan pengamatan, berperkara di pengadilan sungguh  tidak  ringan  biayanya,  tidak sederhana, dan  makan waktu. Selain kendala yang  bersifat  organisatoris,  adanya  campur tangan  pihak  lain  yang  bersifat  non-yuridis mengakibatkan  bahwa  pengadilan  terkadang diragukan  sebagai  benteng  terakhir  untuk menemukan keadilan. Efektivitas Pengadilan Pertanahan  yang  diusulkan  itu  dengan demikian masih merupakan tanda tanya.
2. Melalui  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa (Alternative
Dispute Resolution) .
Dengan  telah  diundangkannya  UU  No. 30/1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar peradilan umum.

## a.   Arbitrase
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang  bersifat  informal,  tertutup,  murah,  dan efisien  diharapkan  mampu  menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak.
Arbitrase  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dipilih  oleh  para  pihak  dengan  memuatnya sebagai klausul dalam suatu perjanjian khusus setelah  sengketa  terjadi.  Jika  hal  ini  yang dikehendaki, maka berkenaan dengan strukturnya  dapat  dipertanyakan  arbitrase yang  mana  yang  dimaksud,  apakah  yang  di- adakan  secara  khusus  atas  persetujuan  para pihak  ( ad  hoc )  atau  yang  merupakan  suatu lembaga?
Beberapa  hal  perlu  diperhatikan  dalam kaitan dengan gagasan pembentukan lembaga arbitrase. Pertama, penentuan sengketa pertanahan  apa  saja  yang  dapat  diserahkan penyelesaiannya  pada  arbitrase.  Kedua, penentuan tentang siapa yang berhak menjadi arbiter. Seorang arbiter harus mampu bersikap independen  agar  dapat  dipercaya  oleh  kedua belah  pihak,  di  samping  harus  memahami ketentuan,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak berkenaan dengan masalah tanah. Penguasaan substansi  hukum  tanah  yang  rumit  itu  juga merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh arbiter.  Ketiga,  penentuan  tentang  tata  cara pengangkatan  arbiter,  tata  cara  dan  syarat- syarat  pengajuan  sengketa  serta  pemberian keputusannya,  serta  tata  cara  pelaksanaan keputusan. Keempat, penentuan sifat keputusan  itu,  sebaiknya  bersifat  final  dan tidak  dapat  dimintakan  banding.  Gagasan membentuk  lembaga  arbitrase  pertanahan masih  memerlukan pemikiran  yang seksama. Apabila semua unsur yang perlu dipertimbangkan  untuk  terciptanya  lembaga arbitrase itu sudah dapat dipenuhi, barangkali gagasan  itu  dapat  terwujud.  Namun,  dengan berfungsinya  lembaga  tersebut,  tidak  serta merta juga dapat diharapkan bahwa penyelesaian  sengketa  akan  berjalan  lebih cepat. Tersedianya tenaga ahli yang profesional,  tata  kerja  yang  jelas,  dan tersedianya  data  pendukung  yang  diperlukan akan  berdampak  terhadap  ketepatan  waktu penyelesaian  sengketa.  Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia  (BANI)  yang  sudah  ada saat  ini  ternyata  berdasarkan  pengalaman kami belum memenuhi persyaratan- persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
Diharapkan  dengan  adanya  undang- undang  baru  tersebut  di  atas,  penyelesaian melalui  arbitrase  akan  memenuhi  harapan semua pihak.
b. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsolidasi,  atau penilaian ahli
Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono,  di  samping  arbitrase,  alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih adalah mediasi. Mediasi menurut Kirtley (1995) dalam Maria S.W.
Sumardjono,  pada intinya adalah: " a process of negotiations facilitated by a third person(s) who  as  lists  disputants  to  pursue  a  mutually agreeable settle ment of their conflict"
Selanjutnya,  sebagaimana  dikutip  oleh Maria  S.W.  Sumardjono  sebagai  suatu  cara penyelesaian  sengketa  alternatif,  mediasi mempunyai ciri: waktunya singkat, terstruktur berorientasi  kepada  tugas,  dan  merupakan cara  intervensi  yang  melibatkan  peran  serta para pihak  secara aktif (Nolan Haley, 1992). pihak  yang  bersengketa  menunjuk  pihak ketiga  sebagai  media  tor  yang  membantu tercapainya hal-hal yang di sepakati bersama. Keberhasilan  mediasi  ditentukan  oleh  itikad baik  kedua  belah  pihak  untuk  bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati.
Segi positifnya adalah waktunya singkat,  biayanya  ringan,  dan  prosedurnya sederhana.  Pihal  yang  bersengketa  akan merasa  lebih  berdaya  dibandingkan  dalam proses  pengadilan,  karena  mereka  sendirilah yang  menentukan  hasilnya.  Di  samping  itu, dalam  mediasi para pihak akan  lebih terbuka terhadap  adanya  nilai-nilai  lain  di  samping faktor  yuridis.  Segi  negatifnya  adalah  hasil mediasi  tidak  dapat  dimintakan  penguatan kepada pengadilan oleh karena itu, efektivitasnya  tergantung  pada  ketaatan  para pihak  untuk  menepati  kesepakatan  bersama tersebut.
Tugas mediator antara lain:
1)   menentukan  apakah  kasus  itu  sesuai untuk  ditangani  melalui  mediasi  dan apakah para pihak siap untuk berpartisipasi;
2)   menjelaskan  tentang  proses  mediasi  dan para mediator;
3)   membantu  para  pihak  untuk  saling menukar informasi dan melakukan tawar menawar;
4)   membantu para pihak untuk menentukan dan merancang kesepakatan.
Apakah mediasi sesuai untuk menyelesaikan  sengketa  pertanahan?  Dalam praktik  mediasi  di  Amerika  Serikat  atau Inggris,  walaupun  ada  yang  beranggapan bahwa  yang  menentukan  media,  itu  adalah sikap  para  pihak  yang  menginginkan  untuk menyelesaikan  sengketanya,  pada  umumnya mediasi  lebih  cocok  untuk  digunakan, misalnya  dalam  kasus  dimana  hubungan antara  para  pihak  diharapkan  terus  berlanjut, kasus-kasus dimana ada keseimbangan antara kekuatan ( power) kedua belah pihak (Bevan, 1992),  sengketanya  berjangka  waktu  singkat ( short-term dispute ), dan tidak ada kepastian tentang  hasil  akhirnya  bila  di  bawa  ke pengadilan (Nolan Haley, 1992).
Barangkali  untuk  Indonesia,  dimana cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat  merupakan  hal  yang  lazim,  untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yakni yang tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak  menghendaki  cara-cara  mediasi,  maka hal  itu  dapat  ditempuh.  Barangkali  dapat disebutkan bahwa upaya Komnas HAM untuk membantu  menyelesaikan  beberapa  kasus tanah  adalah  dengan  menggunakan  cara-cara mediasi.

## 2.    Sumber  Hukum,  Asas  dan  Ketentuan Penyelesaian Sengketa atas Tanah

## 1) Sumber Hukum
Selain  mengetahui  cara  penyelesaian tanah  yang  umumnya  diatur  dalam  Hukum Acara (Hukum Formal), maka bagi para pihak yang  bersengketa,  oleh  Pemerintah,  oleh Badan  Arbitrase,  maupun  oleh  Badan-badan Peradilan, perlu diperhatikan dan dipergunakan dan dijadikan sumber pegangan
dalam menyelesaikan sengketasengketa pertanahan,  asas-asas  dan  ketentuan  hukum materielnya,  yaitu  Hukum  Tanah  Nasional yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
a.   Sumber  yang  pertama  dan  utama  adalah Pancasila;
b.  UUD  NRI  1945  karena  UUPA  merupa- kan  pelaksanaan  langsung  khususnya pasal 33 ayat 3;
c.      Hukum  Tanah  Nasional  disusun berdasarkan  Hukum  Adat  mengenai tanah dan bahwa Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat (konsiderans UUPA jo  pasal  5  UUPA)  yang  berarti  Hukum Adat mengenai tanah merupakan sumber utama  pembangunan  Hukum  Tanah Nasional  dan  berfungsi  pula  sebagai pelengkap  Hukum  Tanah  Nasional (khususnya norma-normanya);
Konsepsi Hukum Adat menjadi konsepsi Hukum  Tanah  Nasional  yaitu  konsepsi komunalistik  religius  yang  memungkinkan penguasaan  tanah  secara  individual  dengan hak  penguasaan  yang  bersifat  pribadi sekaligus  mengandung  unsur  kebersamaan yang dalam pasal 6 UUPA dinyatakan sebagai fungsi sosial.
2)  Asas-asas  yang  harus  diperhatikan dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah khususnya  adalah  asas  penguasaan dan pemilikan tanah.
Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan dan  pemilikan  tanah  dan  perlindungan  yang diberikan  oleh  Hukum  Tanah  Nasional  kita kepada para pemegang hak atas tanah, sebagai hukum  suatu  "negara  yang  berdasar  atas hukum",  seperti  yang  ditegaskan  dalam Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945 bahwa:
a.   Penguasaan  dan  penggunaan  tanah  oleh siapapun  dan  untuk  keperluan  apapun, harus  dilandasi  hak  atas  tanah  yang
disediakan  oleh  Hukum  Tanah  Nasional kita;
b.   Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada  landasan  haknya,  tidak  dibenarkan, bahkan  diancam  dengan  sanksi  pidana (Undang-undang  nomor  51  /Prp  tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Mau Kuasanya);
c.   Penguasaan  dan  penggunaan  tanah  yang berlandaskan  hak  yang  disediakan  oleh
Hukum  Tanah  Nasional,  dilindungi  oleh
Hukum terhadap gangguan oleh
siapapun,  baik  oleh  sesama  anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa/ pemerintah  sekalipun,  jika  gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
d.   Oleh Hukum disediakan berbagai sarana hukum  untuk  menanggulangi  gangguan yang ada:
–  gangguan oleh sesama anggota masyarakat  gugatan  perdata  melalui Pengadilan  Umum  atau  meminta perlindungan Bupati/Walikota sebagai yang  diatur  oleh  UU  No.  51  /  Prp  / 1960 di atas;
–  gangguan  oleh  Penguasa:  gugatan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara;
e.   Dalam  keadaan  biasa,  diperlukan  oleh siapapun  dan  untuk  keperluan  apapun (juga  untuk  proyek-proyek  kepentingan umum)  perolehan  tanah  yang  haknya dimiliki seseorang, haruslah melalui mu- syawarah  untuk  mencapai  kesepakatan bersama.  Baik  mengenai  penyeraliaii tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun  mengenai  imbalannya  yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
f.   Sehubungan dengan apa yang tersebut di atas,  dalam  keadaan  biasa,  untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk
apapun  dan  oleh  pihak  siapapun  kepada pemegang  haknya  untuk  menyerahkan tanah  kepunyaannya  dan  atau  menerima imbalan yang tidak disetujuinya;
g.   Dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang  bersangkutan  diperlukan  untuk penyelenggaraan  kepentingan  umum, yang tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, dapat dilakukan pe- ngambilannya  secara  paksa.  Dalam  arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya.  Kemungkinannya  dibuka  oleh Undang-undang 20 / 1961 yang disebut di atas,  dengan  menggunakan  apa  yang disebut acara pencabutan hak;
h.   Dalam  perolehan  atau  pengambilan tanah,  baik  atas  dasar  kesepakatan bersama  maupun  melalui  pencabutan hak, pihak pemilik tanah berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian;
i.   Bentuk  dan  jumlah  imbalan  atau  ganti kerugian  tersebut  haruslah  sedemikian rupa  hingga  bekas  pemilik  tanah  tidak mengalami  kemunduran,  baik  dalam bidang  sosial  maupun  pada  tingkat ekonominya.  lni  merupakan  suatu  asas universal  yang  dinyatakan  secara  tegas dalam  Penjelasan  Umum  Peraturan Pemerintah 39 / 1973 tentang  Acara Pe- netapan Ganti  Kerugian oleh Pengadilan Tinggi  Sehubungan  dengan  Pencabutan Hak-hak  atas  Tanah  dan  Benda-benda Lain  yang  Ada  di  atasnya.  Pernyataan dalam  PP  tersebut  menunjukkan,  bahwa dalam  usaha  memperoleh  tanah  untuk penyelenggaraan  kepentingan  umumpun berlaku  asas  tersebut.  Dalam  penentuan imbalan sebagai pengganti kerugian tidak ada perbedaan ukuran, apakah tanah yang bersangkutan
diperlukan bagi penyelenggaraan kepentingan umum atau bukan.
3. Penerapan  Asas-asas  dan  Ketentuan

## Penyelesaian  Sengketa  Tanah  yang Dikuasai Secara Legal
Dalam  UUPA  dinyatakan  bahwa Hukum  Tanah  Nasional  kita  merupakan perwujudan sila-sila Pancasila.
Sila Ketuhanan  yang  Maha  Esa dan Kerakyatan  yang  Dipimipin  oleh  Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan menghendaki penyelesaian sengketa  diusahakan  pertama-tama  melalui musyawarah. Dalam musyawarah itu kedudukan  para  pihak  yang  bersengketa sederajat,  walaupun  salah  satu  pihaknya adalah  Pemerintah.  Kalau  yang  bersengketa meliputi jumlah yang besar, dapat dilaksanakan  melalui  perwakilan  atau  kuasa yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
Dalam  Keppress  55  /1993  yang merupakan  salah  satu  peraturan  pelaksanaan UUPA, diberikan penjelasan mengenai hakikat musyawarah itu. "Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan  yang didasarkan atas kesukarelaan antara  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  dan pihak  yang  memerlukan  tanah,  untuk  mem- peroleh  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya ganti kerugian."
Sebenarnya tujuan musyawarah bukan hanya untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, tetapi  juga  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  kesediaan  pihak  yang  mempunyai tanah  menyerahkan  tanahnya  kepada  pihak yang memerlukan dan kesepakatan mengenai imbalannya.
Mengenai  imbalan  tersebut  terdapat ketentuan  asasnya  dalam  Pasal  18  UUPA yang mengatur kemungkinan pencabutan hak atas  tanah  untuk  kepentingan  umum,  yaitu wajib  diberikan  ganti  kerugian  yang  layak. Pengertian  layak  dipedomani  oleh  asas  yang dinyatakan  dalam  Penjelasan  PP  39/1973, bahwa dengan tindakan pencabutan hak bekas pemilik/pemegang  hak  tidak  mengalami
kemunduran,  baik  dalam  bidang  sosial maupun pada tingkat ekonominya.
PP  39/1973  tersebut  mengatur  cara penetapan  ganti  kerugian  oleh  Pengadilan Tinggi,  yang  bentuk  atau  jumlah  ganti kerugiannya  yang  ditetapkan  oleh  Presiden tidak  disetujui  oleh  pihak  yang  hak  atas tanahnya  dicabut  untuk  kepentingan  umum. Asas  tersebut  wajib  dijadikan  pedoman  bagi Pengadilan  Tinggi  dalam  menetapkan  ganti kerugian yang bersangkutan.
Negara  kita  sebagai  negara  hukum, seperti  dinyatakan  dalam  UUD  NRI  1945, mengakui dan melindungi hak-hak rakyat dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat  atas tanah. Namun, kalau diperlukan untuk proyek yang  mempunyai  sifat  kepentingan  umum atau  kepentingan  nasional,  tanah  yang dimiliki itu wajib diserahkan. Merupakan asas hukum  umum  dalam  berkehidupan  bersama bahwa  kepentingan  umum  dan  kepentingan nasional harus didulukan dari pada kepentingan  pribadi  dan  golongan;  apalagi karena  tanah  yang  dimiliki  itu  adalah  tanah bersama Bangsa Indonesia, seperti dinyatakan dalam  Pasal  1  UUPA.  Akan  tetapi  demikian dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umum  UUPA hal  itu  tidaklah  berarti,  bahwa  hak  dan kepentingan  mereka  diabaikan  begitu  saja. Hal  itu  dibuktikan  dalan  penetapan  asas penyelesaian  sengketa  mengenai  bentuk  dan jumlah ganti kerugian, yang wajib, diberikan kepada,  perserorangan  pemegang  hak  atas tanah, seperti yang dikemukakan di atas.
Kepada
masyarakat-masyarakat
hukum adat yang tanah ulayatnya diperlukan bagi pembangunan wajib diberikan recognitie, seperti  juga  dinyatakan  dalam Penjelasan  Umum  UUPA. Recognitie tidak diberikan  dalam  bentuk  uang,  melainkan dalam  bentuk  pembangunan  fasilitas  umum atau  bentuk  lain  yang  bermanfaat  bagi masyarakat setempat (Keppres 55/1993 Pasal 14).
Sengketa-sengketa dengan masyarakat hukum  ada  umumnya  timbul  karena  pihak yang memerlukan tanah tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan  adat  dan  Hukum  Adat setempat  dalam  usaha  memperolehnya. Mereka  hanya  bertindak  berdasarkan  hak yang diberikan dengan Surat keputusan yang diperolehnya
dari Pemerintah dan mengutamakan sistem target. Setidak-
tidaknya  seharusnya  dimulai  dengan “kulo nuwun” sebagai  layaknya  orang  memasuki rumah/wilayah  pihak  lain.  Diikuti  dengan melakukan upacara dan kegiatan lain menurut adat dan Hukum Adat setempat.
Asas  tersebut  bukan  hanya  wajib dipedomani  oleh  para  hakim  Pengadilan, tetapi  juga  oleh  Pemerintah  dan  pihak-pihak lain yang memerlukan tanah dalam menyelesaikan  sengketa-sengketa  mengenai pembebasan  untuk  keperluan  apapun  dan penentuan imbalannya.
Sila Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab serta  Sila Keadilan  Sosial selain menghendaki  diusahakannya  penyelesaian yang  adil,  juga  menerapkan  asas tepa  selira terutama  dalam  menghadapi  pihak  yang ekonomis  lemah,  seperti  yang  terdapat  juga pernyataannya  dalam  berbagai  Pasal  UUPA (Pasal 10, 11, 15, 19, 41, dan 44).
Dalam Pasal 6 lampiran Inpres 9/1973 ditetapkan  bahwa  jika  dalam  pemberian imbalan dimasukkan juga rencana penampungan  bekas  pemegang  hak  atas tanah, harus diusahakan sedemikian rupa oleh pihak  yang  memperoleh  tanah,  agar  mereka yang  dipindahkan  tetap  dapat  menjalankan kegiatan usahanya/mencari nafkah kehidupan yang  layak  seperti  semula.  Sehubungan  de- ngan  itu,  kalau  mereka  tidak  disediakan penampungan, adalah adil dan manusiawi jika imbalan yang diberikan bukan hanya terbatas pada  penggantian  harga  tanah  dan  bangunan serta  tanaman  yang  ada,  seperti  ditetapkan pedomannya  dalam  Pasal  15  Keppres  55 /1993.  Namun,  perlu  diperhitungkan  juga
biaya  yang  akan  diperlukan  oleh  bekas pemegang  hak  untuk  mencari  pengganti lokasi usahanya.
Sila Persatuan Indonesia tidak menghendaki  bahwa  penyelesaian  sengketa akan  mengakibatkan  terganggunya  kesatuan dan persatuan bangsa.
Negara  Indonesia,  sebagai  negara hukum  seperti  ditegaskan  dalam  Penjelasan Umum UUD 1945, melindungi hak seseorang atas  tanah  terhadap  gangguan  dari  pihak manapun juga dari pihak Penguasa sekalipun, kalau gangguan itu tidak ada dasar hukumnya. Untuk  itu  disediakan  oleh  Negara  lembaga peradilan  yang  bertugas  dan  berwenang memberi  keputusan  dalam  hal  terjadi sengketa.
Dengan  dernikian  tidak  dibenarkan bahwa  dalam  menyelesaikan  sengketa  pihak yang bersengketa, baik selama warga maupun Penguasa, bertindak sebagai "hakim sendiri". Biarpun mempunyai bukti bahwa dialah pihak yang  berhak  atas  tanah  yang  disengketakan, penyelesaian  sengketanya  wajib  diajukan kepada  Pengadilan,  kalau  tidak  dapat diselesaikan melalui musyawarah. Demikianlah  dinyatakan  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  11  juli  1958  nomor 279/K/Sip/  1957:  "Seseorang  yang  merasa dirinya  berhak  menguasai  sebidang  sawah, yang  berada  di  tangan  orang  lain,  tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain  itu di maka  Pengadilan.  Oleh  karenanya,  gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasainya.
Bagi tergugat masih senantiasa  terbuka kemungkinan untuk menggugat  si  penggugat,  agar  ditentukan siapa ang berhak menguasai tanah tersebut."
Ketentuan  hukum  lain  yang  kita jumpai dalam Hukum Adat adalah bahwa jika seseorang yang berhak atas satu bidang tanah
membiarkan  tanah  tersebut  dikuasai  secara terbuka  dengan  itikad  baik  oleh  orang  lain selama  waktu  yang  cukup  lama  tanpa melakukan  kegiatan  untuk  memintanya kembali, ia akan kehilangan haknya atas tanah yang bersangkutan dan tertutup kemungkinan baginya untuk menuntutnya kembali. Ini yang dikenal  sebagai  lembaga " rechtsverwerking ", atau  ada  juga  yang  menyebutnya  sebagai sudah  kedaluarsa  tuntutannya.  Lembaga  ini kita jumpai dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung. Misalnya dalam:
1.  Putusan  tanggal  10  Januari  1957  nomor 210/K/Sip/  1955  mengenai  kasus  di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat (Banten):  "Gugat  dinyatakan  tidak  dapat diterima,  oleh  karena  para  penggugat dengan  mendiamkan  soalnya  25  tahun, dianggap telah kehilangan haknya ( rechtsverwerking )";
2.  Putusan  tanggal  24  Mei  1958  nomor 329/K/Sip/1957 mengenai kasus di
Kabupaten  Tapanuli  Selatan:  "Pelepasan Hak ( rechtsverwerkeing ). Di Tapanuli Se- latan apabila sebidang tanah yang diperoleh  secara  merimba  selama  lima tahun  berturut-turut  dibiarkap  saja  oleh yang bersangkutan maka hak atas tanah itu dianggap telah dilepaskan";
3. Putusan tanggal 7 Maret 1959 nomor 70 K /  Sip  /  1955  mengenai  kasus  di  Kotapraja Malang  "Hal  Kedaluarsa.  Suatu tangkisan kedaluwarsa dalam perkara perdata tentang tanah  ditolak  dengan  alasan,  bahwa penggugat telah berulang-ulang minta dari tergugat  untuk  menyerahkan  tanah  itu kepada penggugat";
Lembaga  " rechtsverwerking "  tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan gugatan-gugatan terhadap pihak yang memperoleh  dan  menguasai  tanah  dengan itikad baik selama waktu yang lama, tanpa ada pihak yang mengganggu ataupun menggugatnya.  (lembaga  ini  telah  diadopsi
dalam  PP  24/1997  tentang  Pendaftaran Tanah).
Lembaga  yang  sama,  juga  dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi  negatif  yang  digunakan  sekarang dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah menurut Hukum Tanah Nasional kita. Hukum Tanah kita yang didasarkan pada Hukum Adat tidak  mengenai  lampaunya  waktu  sebagai upaya memperoleh hak pemilikan atas tanah, yang  dikenal  dalam  Hukum  Barat  sebagai lembaga  " acquisitieve  verjaring ",  karena Hukum  Adat  tidak  mengenalnya  (Putusan Hoog Gerechtshof tanggal 25 Oktober 1934).
Dengan menerapkan lembaga rechtsverwerking dalam menyelesaikan sengketa-sengketa  tanah  untuk  melindungi pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dan secara terbuka selama waktu  yang  lama  dan  didaftar  dalam  buku tanah  serta  dibuktikan  dengan  sertifikat sebagai pemegang haknya, pernyataan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan bahwa tujuan diselenggarakannya pendaftaran  tanah  adalah  dalam  rangka memberikan jaminan kepastian hukum menjadi  tampak  nyata  dan  dirasakan  anti praktisnya,  sungguhpun  publikasi yang digunakan  sekarang  ini  dasarnya  adalah sistem negatif.
Penyelesaian  sengketa  dalam  usaha memperoleh tanah untuk pelaksanaan pembangunan  dengan  menggunakan  asas- asas dan ketentuan peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA telah dibahas di muka.
Dalam  hal  musyawarah  tidak  dapat menghasilkan kesepakatan mengenai penyerahan  bidang  tanah  yang  diperlukan dan/atau  mengenai  bentuk  dan  jumlah imbalannya,  sengketanya  dapat  diselesaikan dengan  menggunakan  lembaga  pencabutan hak  yang  diatur  dalam  UU  20/  1961  dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, jika tidak dapat digunakan bidang tanah yang lain
dan proyeknya  mempunyai  sifat kepentingan umum. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan dengan  Keputusan  Presiden  dan  tanah  yang bersangkutan  baru  boleh  dikuasai  setelah ganti  ruginya  diterimakan.  Oleh  karena  itu penyelesaiannya  memerlukan  waktu  dan dinilai kurang memadai untuk proyek-proyek yang  terbatas  waktu  pelaksanaannya  atau yang harus segera diselesaikan.
Sebenarnya untuk proyek-proyek demikian  UU  20/1961  sudah  menyediakan sarana  dalam  Pasal  6.  Dalam  mengatasi keadaan  "darurat"  dimungkinkan  tanah  yang diperlukan  segera  dikuasai  dan  digunakan hanya  atas  dasar  Keputusan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional. Penyelesaian pencabutan haknya oleh Presiden,  jika  soalnya  tetap  tidak  dapat diselesaikan  melalui  musyawarah,  dapat dilakukan kemudian.
Sebagaimana dimaklumi untuk mengatasi "jalan buntu" melalui musyawarah, digunakan  oleh  Pemerintah  dalam  praktik masa  lalu  dan  dibenarkan  oleh  Pengadilan, lembaga  penawaran  pembayaran  diikuti dengan  konsinyasi  pada  Pengadilan  Negeri. Penggunaan lembaga tersebut untuk
menyelesaikan sengketa dalam acara memperoleh tanah terang bertentangan dengan hukum. Acara penawaran pembayaran yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPdt adalah acara untuk menyelesaikan pembayaran utang debitor  kepada  kreditor,  dalam  hal  kreditor karena  suatu  alasan  tidak  dapat  dihubungi ataupun  tidak  bersedia  menerimanya.  Dalam acara  memperoleh  tanah  jika  pemilik  tanah tidak  bersedia  melepaskan  tanahnya  ataupun tidak  bersedia  menerima  imbalan  yang ditawarkan, tidak ada hubungan utang piutang yang dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga penawaran pembayaran, yang diikuti dengan konsinyasi.
Oleh  karena  itu,  selain  bertentangan dengan hukum, penggunaan lembaga tersebut tidak perlu, dengan telah disediakannya upaya
hukum  dalam  Pasal  6  UU  20  /  1961  yang disebut di atas.

## 4. Penyelesaian  Sengketa  Tanah  yang Dikuasai Secara Ilegal
Apa  yang  dikemukakan  di  atas  adalah asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang harus digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa- sengketa yang tanahnya dikuasai secara legal oleh pihak yang diminta menyerahkannya.
Jika  tanah  yang  diperlukan  dikuasai secara  ilegal,  jika  tidak  dapat  diselesaikan melalui
musyawarah,
disediakan ketentuannya  dalam  UU  51/Prp/1960  yang telah disebut di atas.
Biasanya  mereka  yang  menguasai tanah  tersebut  tidak  menyadari  bahwa penguasaannya adalah ilegal. Mereka memperolehnya  melalui  pembayaran  kepada pihak yang menguasai tanah yang bersangkutan  sebelumnya.  Mereka  merasa mengambil  alih  "hak  garap"  secara  "legal", karena  tidak  jarang  perolehannya  dilakukan secara  tertulis,  yang  diketahui  oleh  Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat.
UU  51/Prp/1960  tersebut  diberikan kewenangan  kepada  para  Bupati/Walikota untuk secara arif dan bijaksana menyelesaikan sengketa tanah yang dikuasai secara ilegal itu, dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang menyebabkan  terjadinya  penguasaan  dan yang  meliputi kasus  yang dihadapi. Penyele- saian bisa dicapai melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pe- ngosongan tanah yang bersangkutan.
Jika musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan, diberikan
kewenangan  kepada  Bupati/Walikota  untuk secara sepihak memutuskan penyelesaiannya, tapi wajib mengajukan tanpa wajib mengadukan  soalnya  kepada  Pengadilan. Dalam  hal  ini  dilakukan  pencabutan  hak, karena  penguasaan  tanahnya  tidak  ada landasan haknya.
Dapat  diperintahkan  pengosongan, dengan atau tanpa pemberian uang "pesangon".  Apa  yang  diberikan  itu  bukan imbalan  ataupun  ganti  kerugian,  kecuali mengenai  bangunan  dan  tanaman  yang menurut  hukum  memang  merupakan  milik pihak  yang  menguasai  tanah.  pengosongan bisa  juga  disertai  penyediaan  tempat  hunian baru.  Akan  tetapi  baik  pesangon  maupun penyediaan  tempat  baru  merupakan  semata- mata putusan kebijaksanaan Bupati/Walikota dalam menyelesaikan kasus yang bersangkutan.  Karenanya  bukan  hak  okupan yang dapat dituntut pemberiannya.
Mengenai penyelesaian sengketa itupun pertimbangan kemanusiaan tetap wajib diperhatikan,  karena  asas  dasar  utama  yang bersumber  pada  Sila  Kedua  Pancasila  juga berlaku dalam kasus-kasus ini.
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas, menurut  UU  51/Prp/1960  terhadap  okupan dapat diajukan tuntutan pidana.
Penggunaan ketentuan
UU
51/Prp/1960  umumnya  dilakukan  dalam usaha  menyelesaikan  sengketa  mengenai penguasaan  tanah  negara  yang  meliputi banyak okupan. Penyelesaian sengketa penguasaan  tanah  perseorangan  dilakukan melalui gugatan perdata pada Pengadilan.
5. Penyelesaian  Sengketa  atas  Tanah
antar Instansi Pemerintah Sengketa antar instansi pemerintah atas tanah pada
umumnya menyangkut kewenangan.  Sebenarnya  hal  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  musyawarah.  Kalau musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka masalahnya  diajukan  kepada  instansi  atasan untuk  diberi  keputusan,  misalnya  melalui Keputusan Presiden dengan  melibatkan DPR atau cukup di tingkat Daerah dengan putusan Bupati yang melibatkan DPRD.
Selain  itu,  dapat  digunakan  sebagai pedoman  Inpres  1/1976  tentang  Sinkronisasi Pelaksanaan  Tugas  bidang  keagrariaan,
dengan  bidang  kehutanan,  pertambangan transmigrasi  di  lingkungan  itu,  dan  ada beberapa  kepuasan  bersama  antara  Menteri Pertambangan &  Energi  dan  Menteri Kehutanan  yang  dapat  digunakan  sebagai pedoman, yaitu:
1. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan  &  Energi  dan  Menteri Kehutanan RI No. 969.K/05/M.PE /1989 - 419/Kpts-11/1989  tanggal  23  Agustus 1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan  Usaha  Pertambangan  dan Energi dalam Kawasan Hutan; 2. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan  &  Energi  dan  Menteri Kehutanan RI No. 1101.K/702/M.PE/1991-436/Kpts- 11/1991  tertanggal  10  Juli  1991  tentang pembentukan  Tim  Koordinasi  Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen  Kehutanan  dan  Perubahan
Tata Cara Pengajuan Ijin Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.  Lembaga  "Sewa"  atau  "Pinjam Pakai"  yang dalam praktik dilakukan oleh Departemen  Kehutanan  dapat  digunakan kalau  memang di dalam tubuh bumi  yang berada di kawasan hutan terdapat sumber- sumber alam (migas) yang dapat digunakan untuk sebesarbesarnya
kemakmuran  rakyat.  Namun,  seyogyanya pihak kontraktor production sharing harus memperhatikan ekses pencemaran lingkungan di sekitarnya termasuk bahaya tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

## PENUTUP
Dari  pokok  bahasan  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan bahwa:
1.   Timbulnya sengketa tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek pembangunan  disebabkan  oleh  adanya benturan-benturan  kepentingan  antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan  atas  tanah  yang  juga dipengaruhi oleh peraturan perundangannya dan kebijakan
pemerintah  yang  tumpang  tindih.  Cara- cara  penyelesaian  sengketa  pertanahan dapat dilaksanakan melalui musyawarah,
Badan Peradilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Cara-cara  melalui  Arbitrase  dan  APS
lebih dianjurkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian tumpang  tindih  antara  instansi-instansi pemerintah  harus  diselesaikan  secara musyawarah  atau  melalui  instansi  yang lebih tinggi.
2.   Menyelesaikan sengketa pertanahan yang penting adalah bukan caranya, melainkan pemahaman tentang sumber hukum, asas ketentuan,  serta  penerapan  asas  dan ketentuan  tersebut  dalam  menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlu diperhatikan  bahwa  Keppres  55/1993 tentang pengadaan Tanah untuk
Kepentingan  Umurn  dan  peraturan pelaksanaannya,  sifat  hakikatnya  adalah suatu peraturan intern administratif yang tertuju  kepada  instansi  pemerintah  yang memerlukan  tanah  dan  instansi-instansi
yang bertugas membantu dan melayaninya. Peraturan-peraturan
tersebut  memberi  ketentuan  berupa petunjuk  dan  instruksi  mengenai  apa yang  harus  dilakukan  oleh  instansi  yang memerlukan  tanah  dan  apa  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  Daerah  yaitu Bupati/Walikota  dan  Gubernur  serta pejabat-pejabat  lain  yang  bersangkutan dalam  penyelesaiannya.  Karena  itu, ketentuan  tersebut  tidak  mengikat  pihak yang memiliki tanah, walaupun ada kesan demikian  karena  bukan  undang-undang, tidak  pula  dapat  dipaksakan  berlakunya pada pihak yang mempunyai tanah. Oleh karenanya,  perlu  pemahaman  asas  dan ketentuan  yang  diatur  dalam  Hukum
Tanah Nasional
dan bagaimana penerapannya  tergantung  dari  sistem sosial  budaya  dari  daerah.  Mengenai
penguasaan  tanah  ilegal  dapat  diselesai- kan  dengan  berpedoman  pada  UU  No. 56/Prp/1960.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi Harsono, 1999, “Hukum Agraria Indonesia”, Bagian  pertama,  Jilid  I,  Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta. .......................,  1971,  “ Undang-undang  Pokok Agraria ”  (Sejarah  Pembentukan  Undang-
undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Bagian pertama, Penerbit Djambatan, Jakarta. ........................, “ Kasus-kasus Pengadaan Tanah dalam Putusan Pengadilan ” (suatu tinjauan  yuridis),    disampaikan  dalam Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas  Trisakti  bekerja  sama  dengan Badan  Pertanahan  Nasional,  3  Desember 1994. ........................, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan  sesuai  Ketentuan-ketentuan dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria”, disampaikan  dalam  Seminar  HUT  UUPA XXXVI  1996,  Kantor  Menteri  Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional, 22 Oktober 1996.
Gouw  Giok  Siong,  1963,    “ Tafsiran  Undang- undang  Pokok  Agraria ”,  Cetakan  ke  2, Penerbit PT Kinta, Jakarta.
Maria  S.W.  Sumardjono, Sengketa  Pertanahan dan  Penyelesaiaannya  Secara  Hukum , disampaikan dalam Seminar Penyelesaiaan Konflik Pertanahan, Sigma Conferences, 26
Maret 1996
M.  Mahfud  MD,  2014, Politik  Hukum  di Indonesia ,  Cetakan  ke  6,  Raja  Grafindo Persada, Depok
Paulus Effendi Lotulung, Penyelesaian Sengketa Pertanahan  melalui  PTUN ,  disampaikan dalam  Seminar  Penyelesaian  Konflik
Pertanahan, , Sigma Conferences, 26 Maret 1996
Rachmad Safa’at, 2011, Advokasi, dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa , Surya Pena
Gemilang, Malang
Rusmadi  Murad,  1991, Penyelesaian  Sengketa
Hukum  Atas  Tanah ,  Penerbit  Alumni, Bandung .