## Eskalasi Konflik Palestine-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia

## Irfan Delta Setiawan dan Ragil Rencoko Mahesa Putra Nainggolan Universitas Airlangga
Abstrak
Konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel merupakan salah satu isu yang paling sensitif dan berkepanjangan di PBB. Konflik ini ditandai dengan adanya ketegangan politik antara kedua belah pihak yang saling mengklaim hak  kontrol  wilayah.  Konflik  ini  sendiri  telah  memaksa  negara-negara  besar di dunia termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Tulisan ini  mengkaji  tentang  dua  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  terhadap  konflik Palestina-Israel di Tahun 2023. Dari dua kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi peristiwa tersebut, terlihat adanya kecondongan untuk mendukung Palestina  dan  mempercepat  perdamaian  untuk  kedua  negara  yang  terlibat konflik tersebut. Penelitian ini akan menganalisa politik luar negeri Indonesia dengan  menggunakan  Konsep  “Kekuatan  Menengah”  oleh  administrasi Presiden Jokowi pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisa serta mengelaborasi rasionalitas dibalik pengambilan keputusan Indonesia terhadap konflik  Palestina-Israel  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Dalam temuannya, penulis berargumen bahwa beberapa faktor yang mendasari pengambilan  kebijakan-kebijakan  tersebut  adalah  adanya  solidaritas  agama antara Palestina dan Indonesia, adanya sentiment anti kolonialisme yang kuat dari Indonesia, dan program 4+1 oleh Jokowi yang berfokus pada pembenahan HAM masyarakat internasional .
Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Konflik Palestina-Israel, Solusi Dua Negara.

## Abstract
The conflict in the Middle East between Palestine and Israel is one of the most sensitive and long-standing issues at the UN. This conflict is characterized by political  tension  between  the  two  parties  who  claim  the  right  to  control  the territory. This conflict itself has forced major countries in the world, including Indonesia, to issue their foreign policies. This article examines two Indonesian foreign  policies  towards  the  Palestine-Israel  conflict  in  2023.  From  the  two policies of the Indonesian government in responding to this incident, it can be seen that there is a tendency to support Palestine and accelerate peace for the two countries involved in the conflict. This research will analyze Indonesia's foreign policy  using  the  Middle  Power  Concept  by  President  Jokowi's  administration in 2023. This research aims to analyze and elaborate on the rationality behind Indonesia's  decision  making  regarding  the  Palestine-Israel  conflict  using qualitative  research  method.  The  findings  find  that  there  are  several  factors that  underlie  these  policies,  namely  religious  solidarity  between  Palestine and  Indonesia,  the  strong  anti-colonialism  sentiment  from  Indonesia,  and Jokowi's 4+1 program which focuses on strengthening human right issues in the international community.
Keywords : Foreign Policy, Palestine-Israel Conflict, Two State Solution.
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024

## Pendahuluan
Konflik  antara  Palestina  dan  Israel  tentang  penguasaan  tanah  di  Timur Tengah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana waktu itu para imigran Yahudi mulai membeli tanah di Palestina. Saat itu, tanah Palestina masih merupakan  bagian  dari  Kekaisaran  Ottoman  (Pamuk  2009).  Seiring berjalannya  waktu,  ketegangan  pun  muncul  antara  orang  Yahudi  dan Arab dikarenakan adanya persaingan klaim atas tanah tersebut (Wallach 2011). Konflik itu kemudian ditandai dengan kekerasan dan ketegangan politik kedua belah pihak yang saling mengklaim hak untuk mengontrol wilayah.  Konflik  yang  terjadi  ini  mempunyai  implikasi  yang  signifikan, baik  regional  maupun  global  yang  dibarengi  dengan  berbagai  konflik bersenjata, intervensi internasional, hingga negosiasi perdamaian.
Meskipun  terdapat  banyak  upaya  yang  dilakukan  untuk  menciptakan perdamaian  di  kedua  kubu,  konflik  tersebut  masih  belum  menemukan titik terang dan terus menimbulkan ketidakstabilan wilayah hingga saat ini. Konflik yang awalnya terfokus pada perebutan wilayah, kini meluas karena  adanya  dorongan  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  etnis, kebangsaan, dan agama (Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal 2006). Pada kuartal ke-3 tahun 2023, konflik tersebut kembali memanas dikarenakan adanya kunjungan dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Ben-Gvir,  yang  dinilai  provokatif  ke  kompleks  Masjid  Al-Al  Aqsa  pada tanggal  27  Juli.  Kunjungan  tersebut  bukanlah  kunjungan  pertama  yang dilakukan.  Pada  bulan  Mei,  dia  juga  melakukan  kunjungan  yang  sama. Banyak  negara  yang  menyayangkan  tindakan  tersebut,  salah  satunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi yang menyatakan bahwa kunjungan  Ben-Gvir  tersebut  merupakan  bentuk  provokasi  terhadap hukum internasional dan umat Islam di seluruh dunia (Al Arabiya 2023). Alasan utama tindakan Ben-Gvir tersebut dinilai provokatif adalah karena adanya pelanggaran terhadap status quo seputar Tempat Suci di Yerusalem yang telah menjadi bagian dari wacana sejak Warga Israel menetap di West Bank dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan jika Pemerintah Israel hanya diperbolehkan untuk berkunjung dan hanya umat Islam-lah yang diizinkan untuk beribadah di sana.
Status  hukum  Masjid  Al-Aqsa  di  Yerusalem,  atau  yang  dikenal  oleh orang  Yahudi  sebagai  Temple  Mount,  merupakan  titik  konflik  yang sering  menjadi  pemicu  kerusuhan  Palestina-Israel.  Bagi  Palestina  dan hukum internasional, hak tanah tersebut sebenarnya cukup jelas. Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem bagian Timur, oleh karena itu mereka tidak memiliki kedaulatan atas Al-Aqsa (Zabarqa 2023). Namun, Israel memandang hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun hukum internasional tidak mengakui upaya apa pun yang mereka lakukan, mereka tetap nekat untuk mencaplok wilayah yang mereka duduki itu.
Shmuel  Berkovits,  seorang  pengacara  dan  pakar  tempat  suci  di  Israel, mengatakan status quo yang ditetapkan pada tahun 1967 itu sama sekali tidak  dilindungi  oleh  hukum  Israel.  Dia  menegaskan  bahwa,  Moshe Dayan,  selaku  Menteri  Pertahanan  Israel  yang  menjabat  di  tahun  1967 menetapkan status quo tanpa andil dan kewenangan pemerintah Israel.
Di kuartal ke-4 tahun 2023, keadaan di Palestina Kembali memanas. Kali ini,  serangan  dilakukan  oleh  Hamas  karena  represif  &  kependudukan Israel di Palestina. Serangan itu terjadi pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023 yang dilakukan dari jalur Gaza ke wilayah kependudukan Israel. Hamas merupakan  singkatan  dari  Harakat  al-Muqawama  al-Islamiya  atau “Gerakan Perlawanan Islam”. Organisasi itu didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama Palestina yang menjadi aktivis. Dimulai pada akhir tahun 1960an, Yassin berdakwah dan melakukan kegiatan amal di West Bank dan Gaza (Dua wilayah yang diduduki oleh Israel karena adanya Six- Day War ). Hamas sendiri merupakan salah satu gerakan militan Islam dari dua partai politik besar di Palestina. Organisasi ini memerintah lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza, namun kelompok ini terkenal karena perlawanan bersenjatanya terhadap Israel. Puluhan negara telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, walaupun sebagian hanya melabeli  Brigade  Izzuddin  al-Qassam,  sayap  militer  Hamas,  sebagai teroris. Sebagai bentuk respon serangan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung menyatakan deklarasi perang. Setidaknya, terdapat 260 korban jiwa warga Israel yang ditemukan di lokasi festival musik di gurun kibbutz (McKernan 2023). Banyak dari korban tersebut ialah warga sipil, sehingga Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menggambarkan serangan  Hamas  itu  sebagai  sebuah  “serangan  teroris  yang  membabi buta.”  Serangan  Hamas  tersebut  pun  merupakan  serangan  perlawanan paling keras kepada Israel selama 50 tahun terakhir.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  masalah  tersebut,  tulisan  ini akan  membahas  respon  dan  tindakan  Pemerintah  Indonesia  terhadap dua konflik di atas. Secara khusus, penulis akan memaparkan bagaimana Indonesia  menjalankan  politik  luar  negerinya  serta  alasan  dibalik keputusan  tersebut.  Tulisan  ini  berargumen  jika Islamic  Diplomacy , sentimen Anti-Colonialism ,  dan  Pembukaan  UUD  1945  mendorong Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang cenderung lebih mendesak Pemerintah Israel.

## Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Bebas-Aktif Indonesia dianggap sebagai kebijakan yang unik dan langka. Bagi negara seperti Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, negara ini dianggap sebagai negara pionir dalam politik luar negeri yang bersifat non-blok (Muzakki 2017). Hal ini membuat Indonesia cukup
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
populer  dengan  gerakan  non-blok  dan  Konferensi  Bandung  pada  masa Perang  Dingin.  Meskipun  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dapat  dilihat dengan tiga teori utama yakni realisme, idealisme, dan konstruktivisme, namun kebijakan luar negeri Indonesia diyakini lebih cenderung ke arah konstruktivisme  (Muzakki  2017).  Praktik  konstruktivisme  dalam  politik luar  negeri  Indonesia  juga  bisa  terlihat  dari Middle  Power  Diplomacy yang sering diterapkan Indonesia, yakni sebagai mediator konflik. Konsep Bebas-Aktif ini melahirkan sejumlah kebijakan luar negeri yang bersifat membangun  dan  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  bebas namun tetap aktif di kancah internasional. Pada Pasal 3 UU No.37/1999, juga ditegaskan dimaksud dengan “bebas aktif” adalah sebuah politik luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional Negara Indonesia guna mendukung terwujudnya tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan bukan termasuk politik yang netral  (Republik  Indonesia  1999).  Poin  yang  sama  pun  terlihat  dalam Pembukaan  UUD  1945,  di  mana  fokusnya  adalah  mewujudkan  tatanan dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial (Republik Indonesia 1945).
Konsep  tentang  Bebas-Aktif  ini  merupakan  bentuk  tulisan  dari Mohammad  Hatta  dan  dimuat  di Council  on  Foreign  Affairs .  Konsep tersebut muncul ketika Mohammad Hatta merasa bahwa Indonesia masih terus  berjuang  untuk  mencapai  kemerdekaan  yang  seutuhnya  bahkan setelah  negara  tersebut  mendeklarasikan  kemerdekaannya.  Keinginan untuk  meningkatkan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  bagi  warganya mendorongnya  untuk  merancang  kebijakan  luar  negeri  yang  dapat membuat  Indonesia  bertahan  pada  masa  perang  dingin.  Ada  lima  hal mendasar yang menjadi poin terbentuknya politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, yakni (1) Membela kebebasan warga negara Indonesia dan melindungi negara itu sendiri. Poin ini sangatlah fundamental bagi negara yang saat itu baru merdeka. Mereka sadar jika kebebasan warga negara Indonesia merupakan hal mendasar untuk mempertahankan kemerdekaan negara; (2) Untuk memperoleh taraf hidup yang layak, seperti kecukupan pangan  dasar  seperti  beras;  (3)  Memperoleh  modal  untuk  membangun kembali.  Hal  ini  digunakan  untuk  membangun  kembali  industri  di Indonesia, mekanisme bertani, dll; (4) Untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional dan membantu tercapainya keadilan sosial di tingkat internasional; (5) Menekankan hubungan yang lebih baik dengan negara- negara tetangga (Hatta 1953). Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada kebijakan Nawa Cita,  yang  mempunyai  arti  “sembilan  agenda”.  Beberapa  poin  utama dari  kebijakan  Nawa  Cita  adalah  memperluas  maritim  dan  menjadi poros  maritim  global  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  dan perdagangan  internasional,  memerankan middle  power  diplomacy di kancah global, dan memperluas hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik (Chen 2014).
Two State Solution dari Indonesia?
Isu Palestina selalu menjadi isu krusial bagi diplomasi perdamaian yang di  usung  Negara  Indonesia.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  meredakan konflik  berkepanjangan  Palestina-Israel  tentu  tidak  hanya  penting  bagi negara-negara  di  Timur  Tengah  tetapi  juga  di  seluruh  dunia.  Presiden Jokowi kembali menegaskan jika dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkeadilan dan abadi, Palestina dan Israel hanya punya satu jalan tengah,  yaitu  perdamaian  berdasarkan Two  State  Solution (KTT  2018). Oleh  karena  itu,  Presiden  mendorong  seluruh  para  aktor  Internasional untuk  memberikan  perhatian  lebih  bagi  isu  perdamaian  Palestina- Israel. Two  State  Solution dalam  konflik  Palestina-Israel  menegaskan jika Palestina dan Israel, dengan tanah di sebelah Barat Sungai Jordan, akan  mendapatkan  kemerdekaan  mereka  masing-masing.  Perbatasan antara  kedua  negara  masih  menjadi  sengketa  dan  negosiasi  meskipun Palestina dan Arab menuntut penarikan penuh Israel dari wilayah yang didudukinya pada tahun 1967, yang hingga saat ini masih ditolak. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak akademisi serta actor-aktor internasional yang mulai mempertanyakan kelayakan dari gagasan Two State Solution ini untuk kedua negara. Dengan adanya peningkatan unilateralisme dari kubu Israel serta lemahnya yuridiksi lembaga-lembaga Palestina, kondisi yang  ada  kini  justru  mengarah  pada One  State  Reality di  mana  Israel secara  de  facto  memegang  kendali  atas  semua  wilayah  (Barnett  2023). Tentunya  kenyataan  ini  sangat  berbanding  terbalik  dengan  pendapat para policymakers seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, serta organisasi- organisasi internasional seperti PBB yang sangat ingin mengaplikasikan Two State Solution walaupun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sama  seperti  actor-aktor di  atas,  Indonesia  pun  juga  ikut  menyuarakan Two State Solution sebagai solusi. Contohnya, Badan Kerja Sama Antar- Parlemen (BKSAP) DPR RI yang memberikan pernyataan jika keselamatan warga sipil harus dikedepankan.
Pada saat Ben-Gvir melakukan kunjungannya ke Kompleks Al-Aqsa bulan Juli  2023,  respon  Kementrian  Luar  Negeri  Indonesia  terkesan  sangat tegas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya (1) Israel bukan pertama  kalinya  melakukan  aksi  provokasi  yang  dapat  memperburuk stabilitas dan situasi keamanan di Kawasan; (2) Indonesia mengecam aksi provokasi  Menteri  Israel  yang  mengunjungi  Kompleks  Al-Aqsa  tersebut dan  mengatakan  kalau  hal  itu  merupakan  bentuk  pelanggaran  hukum internasional  dan status  quo Jerusalem;  (3)  Indonesia  mendesak  Israel untuk  menghormati status  quo Jerusalem,  lalu  menghentikan  segala tindakan yang bisa semakin memperkeruh kondisi keamanan di Kawasan; (4) Indonesia juga kembali menekankan pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel  berdasarkan  “Two  State  Solution”  sesuai  parameter internasional.
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
Vershinina (2023) berpendapat jika program peacekeeping negara-negara Asia  Tenggara  berakar  kuat  pada  nilai-nilai  yang  mendasari  kebijakan luar  negeri  dan  dalam  negeri  mereka.  Dengan  menerapkan  nilai-nilai ini,  negara-negara  Asia  Tenggara  termasuk  Indonesia  diharapkan  bisa menyumbangkan inovasi konseptual pada model program peacekeeping yang selama ini dijalankan dengan menggunakan perspektif Barat. Dalam kasus kunjungan Ben-Gvir, Indonesia sebagai negara yang telah melewati masa-masa  dekolonialisasi  mencoba  untuk  menanamkan  pendekatan mereka  sendiri  ke  dalam  ranah  internasional,  yaitu  desakan  untuk menghentikan konflik. Kata “mengecam” pada poin ke-2 dan “mendesak” dalam  poin  ke-3  menegaskan  jika  Indonesia  dengan  tegas  menolak provokasi yang dilakukan oleh Israel di Kompleks Al-Aqsa. Hal ini juga berbanding lurus dengan teks pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang membicarakan tentang penghapusan penjajahan di atas dunia. Vershinina (2023) juga menegaskan jika sejak tahun 1950-an, beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia juga telah  berpartisipasi  dalam  operasi peacekeeping  program dari  PBB. Keterlibatan  Indonesia  dalam  menyelesaikan  konflik  Thailand-Kamboja pada tahun 2008-2011 dan konflik di Kamboja pada tahun 1980-an telah mendorong  perkembangan  praktik  pemeliharaan  perdamaian  regional. Dengan  kontribusi  di  atas,  Indonesia  ingin  meningkatkan  pengaruh regional  ke  tingkat  global.  Dalam  beberapa  kasus,  keterlibatan  dalam pemeliharaan perdamaian mempunyai berbagai motivasi, yaitu mulai dari ideologi, budaya, agama, atau kebijakan luar negeri yang selaras dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik.

## Solidaritas Keagamaan Palestina-Indonesia
Pada Kuartal ke-4, tepatnya tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan  kejutan  ke  Israel.  Serangan  tersebut  diklaim  Hamas  sebagai balasan atas berbagai rangkaian tindakan kekerasan Israel di Yerusalem dan  West  Bank.  Pemukim  Israel  banyak  yang  mengambil  alih  rumah- rumah warga Palestina secara paksa. Selain itu, kelompok ultranasionalis Yahudi  yang  terus  memaksa  masuk  ke  kompleks  Masjid  Al-Aqsa  untuk melakukan  perjalanan  spiritual  yang  provokatif  juga  disinyalir  menjadi alasan lain. Mantan Komandan NATO James stavridis menyatakan jika perpecahan  politik  di  kubu  Israel  karena  adanya  skandal  korupsi  yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Hal tersebut disinyalir menjadi  alasan  utama  serangan  Hamas  dan  para  pendukungnya.  Sejak awal  tahun  2023,  sebagai  balasan  dari  aksi  Netanyahu  tersebut,  protes besar-besaran setiap minggunya mulai dilakukan oleh para oposisi yang menentang rencana reformasi pemerintah. Skala protes terus meningkat dengan adanya puluhan ribu orang Israel memadati jalan-jalan di kota- kota besar maupun kecil di seluruh negeri.

## Gambar 1. Linimasa Serangan Hamas ke Israel
Sumber: Guardian
Setelah adanya serangan yang diluncurkan Hamas, Netanyahu langsung mendeklarasikan  perang  sebagai  respon  cepat.  Namun,  kepala  Institut Demokrasi  Israel  Yohanan  Plesner  menyatakan  bahwa  deklarasi perang  tersebut  sebagian  besar  bersifat  simbolis  karena  mereka  ingin “menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam  menanggapi  konflik  yang lebih panjang, intens dan signifikan”. Sementara itu, Israel Defence Forces (IDF) menyatakan bahwa mereka telah merebut kembali kendali atas lebih dari 20 lokasi yang diserang oleh Hamas, dengan pertempuran dilaporkan terus berlanjut di daerah Kfar Aza di mana orang-orang bersenjata dari kelompok militant Islam dilaporkan bersembunyi (Gambar 2).
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024

## Gambar 2. Operasi Serangan Israel Defence Forces
Sumber: Israel Defense Forces
Dalam  pernyataan  resminya,  Palestina  menyoroti  cita-cita  dan keinginannya untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan terutama dari adanya penggerebekan dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel di Masjid Al-Aqsa dan tempat suci umat Islam, Kristen serta penolakan Israel  terhadap  proses  perdamaian.  Beberapa  negara  memberikan respon  mereka,  seperti  Presiden  Amerika  Joe  Biden  yang  menyatakan jika  Amerika  Serikat  mendukung  penuh  rakyat  Israel.  Kemudian,  juru bicara  NATO  juga  menyatakan  jika  mereka  mengutuk  keras  serangan terror yang dilakukan Hamas terhadap mitra NATO tersebut. Mereka juga mengatakan jika tindak terorisme adalah ancaman bagi masyarakat dan Israel berhak membela diri mereka.
Sama seperti negara-negara lain, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga memberikan responnya terhadap serangan Hamas ke Israel, yaitu: (1)  Indonesia  prihatin  dengan  peningkatan  eskalasi  konflik  antara Palestina-Israel; (2) Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban; (3) Akar konflik masalah ini, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan,  sesuai  parameter  yang  sudah  disepakati  PBB.  Hal  yang sangat menarik untuk dilihat di sini adalah adanya perbedaan respon dari
Kementrian Luar Negeri pada bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2023. Di  sini,  Menlu  menggunakan  kata  “prihatin”  di  poin  ke-1  saat  Hamas memulai  serangannya  ke  Israel.  Kata  tersebut  cenderung  bersifat  lebih diplomatis  dibandingkan  dengan  respon  Menlu  terhadap  Ben-Gvir  saat melakukan kunjungannya ke Kompleks Al-Aqsa bulan Juli 2023 lalu yang cenderung memojokkan Israel dengan kata “mengecam” dan “mendesak”.
Dibalik  adanya  kedua  respon  yang  lebih  condong  ke  Palestina  tersebut, penulis  beranggapan  jika  respon  yang  diberikan  Kemlu  didasarkan oleh  adanya  sentimen  identitas  agama  dari  kedua  negara.  Palestina dan  Indonesia  mempunyai  sejarah  yang  Panjang,  di  antaranya  adalah konflik  Arab-Israel  yang  juga  selalu  dikategorikan  sebagai  isu  penting di  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia sangat  membela  hak  dan  kebebasan  rakyat  Palestina  serta  mendukung perjuangan rakyat Palestina. Alasan lain ialah Palestina merupakan salah satu  negara  awal  yang  mendukung  kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun 1945.  Syekh  Muhammad  Amin  al-Husaini,  selaku Supreme  Leader  of the Council of Palestine saat itu sangat berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara  Arab  lainnya  terhadap  Indonesia,  khususnya  melalui Arab League . Selain itu, Indonesia juga merupakan negara pertama yang mengakui  kemerdekaan  Palestina  setelah  dideklarasikannya  Negara Palestina  di  Aljazair,  15  November  1988.  Sebagai  bentuk  dukungan lebih  lanjut,  pada  tanggal  19  Oktober  1989,  telah  ditandatangani  “Joint Communique opening of diplomatic relations” antara Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai peresmian Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
Dalam  kasus E-Petition  Signing ,  Muhammad  Abdan  Shadiqi  (2020) mengemukakan jika tema utama yang paling sering muncul sebagai alasan kenapa Masyarakat Indonesia mendukung Palestina adalah adanya peran identitas agama. Selain itu, analisis yang ada menunjukkan agama Islam terkait dengan solidaritas. Temuan tersebut menunjukkan jika kesamaan identitas  agama  di  kedua  negara  yakni  Indonesia  dan  Palestina  dapat dikaitkan dengan solidaritas sebagai alasan penandatanganan E-Petition tersebut. Jika ditarik lebih ke Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955,  Indonesia  bersama  dengan  Pakistan  menolak  tegas  keterlibatan Israel  dalam  konferensi  tersebut  dengan  alasan  yang  sama.  Solidaritas antara Indonesia dengan Arab terhadap konflik dengan Israel juga tampak jelas ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta pada bulan  September  1962.  Jakarta  menolak  memberikan  visa  kepada  atlet Israel.  Sentimen  keagamaan  di  kalangan  umat  Islam  yang  merupakan mayoritas  di  dalam  negara  dengan  umat  muslim  terbanyak,  tentu  hal ini  harus  menjadi  pertimbangan  para  pengambil  keputusan  politik  dari sebuah  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Pew  Global  Attitudes Project (2006) menyatakan jika pelunakan sikap atau bahkan dukungsn
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
pemerintah Indonesia terhadap Hamas ialah untuk memenuhi tuntutan masyarakat  karena  mereka  memberikan  citra  positif  terhadap  Hamas dan bersimpati terhadap gerakan tersebut. Solidaritas Indonesia tersebut bukanlah  tidak  berdasar.  Kebijakan  luar  negeri  Indonesia  mempunyai kaitan  yang  kuat  dengan  opini  publik  meskipun  hal  tersebut  tidak sepenuhnya  bisa  menjadi  tolok  ukur  terhadap  pengambilan  keputusan kebijakan luar negeri Indonesia (Muzakki 2017).

## Anti-Colonialism Sentiment
Literatur tentang politik luar negeri Indonesia tidak jauh dari pemaparan deskriptif  dan  kronologis  yang  terjadi  di  Indonesia.  Faktanya,  analisis mendalam  terhadap  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dari  era  yang berbeda akan dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Pada era Sukarno, penerapan politik luar negeri Indonesia tertumpu pada kuatnya ide  dan  praktiknya.  Pada  saat  itu,  Indonesia  mengedepankan  politik luar  negeri  yang  koheren  dan  konsisten  dengan  kolonialisme  sebagai discourse utamanya  (Yeremia  2020).  Namun,  di  bawah  pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia mengedepankan “down-to-earth diplomacy” atau  biasa  disebut  “diplomasi  pro-rakyat”,  di  mana  Indonesia  akan fokus pada urusan dalam negeri. Walaupun begitu, meskipun diplomasi pro-rakyat  berfokus  pada  kebutuhan  dalam  negeri,  namun  keterlibatan Indonesia di kancah internasional juga lebih ditekankan (Andika 2016). Mengikuti  arahan  Presiden  mengenai  pendekatan  kebijakan  luar  negeri pro-rakyat,  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  Retno  Marsudi  menegaskan pendekatan baru tersebut pada pernyataan kebijakan tahunan pertamanya pada  tanggal  8  Januari  2015  (Saleh  2014).  Menurutnya,  Indonesia akan  berfokus  pada  tiga  prioritas,  yakni  menjaga  kedaulatan  negara, meningkatkan  perlindungan  terhadap  WNI,  dan  intensifikasi  diplomasi ekonomi (Sekretariat Kabinet Indonesia 2015). Kunjungan Menteri Luar Negeri  Retno  Marsudi  ke  Teheran  dan  Riyadh  pada  tahun  2016  juga membuktikan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kunjungan ke Timur Tengah tersebut bertujuan untuk mengambil peran aktif dalam mendorong  stabilitas  hubungan  kedua  negara.  Dalam  pesan  tertulis, Presiden  Jokowi  menekankan  pentingnya  hubungan  baik  kedua  negara kepada  Raja  Saudi  Salman  dan  Presiden  Iran  Hassan  Rouhani  (Kwok 2016). Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dan menjadi tuan rumah OIC (Organization  of  Islamic  Cooperation)  in  February  2016  dengan  tujuan strategis  duntuk  memperkuat  dukungan  Negara-negara  Islam  terhadap kebebasan Palestina. Semua ini menunjukkan komitmen dan keterlibatan kuat Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi pro-rakyat era Presiden Jokowi.
Posisi  pro-Palestina  sebenarnya  bukanlah  hal  baru  di  Indonesia.  Hak tersebut sudah dilakukan sejak era Sukarno karena kecamannya terhadap segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan penindasan tidak manusiawi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Posisi ini konsisten
dengan  pemerintahan  Indonesia  hingga  saat  ini  dan  hanya  mengalami perbedaan ideologi dan konteks. Dengan demikian, posisi pro-Palestina ini telah menjadi opini publik dan pada suatu titik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan masyarakat Indonesia secara luas (LukensBull & Woodward 2011). Ada dua poin utama pada pandangan Sukarno, yakni penekanan  ideologinya  pada  nasionalisme,  anti-kolonialisme  dan  anti- imperialisme,  dan  kedua,  penekanan  terhadap pan-islamic  solidarity untuk menyelamatkan tempat tersuci ketiga Islam (Sihbudi 1997). Ketika negara-negara  Arab  seperti  Mesir,  Yordania  dan  Suriah  memanfaatkan retorika Pan-Arabisme sebagai  alasan  untuk  mendukung  Palestina, Indonesia  memanfaatkan  identitas  Muslim  untuk  lebih  membangun koneksi dan solidaritas.

## Sebuah Roadmap Politik Bebas-Aktif di Tahun 2023
Politik  Luar  Negeri  Indonesia  di  bawah  kepemimpinan  Yudhoyono berfokus  untuk  meraih  lebih  banyak  keuntungan  dengan  mengikuti aturan main. Namun, pada era Presiden Jokowi, Indonesia kini berusaha mencapai  kepentingan  negara  dengan  cara  mempengaruhi,  mengubah, serta membangun aturan main dalam politik internasional (Alvian 2018). Dengan  kata  lain,  diplomasi middle  power yang  diterapkan  Indonesia mengalami  pergeseran  orientasi  dari relational  power menuju meta- power yang digagas oleh Stephen Krasner.
Ketegangan  konflik  antara  Arab  dan  Israel  merupakan  salah  satu peristiwa internasional yang menarik perhatian publik karena konflik ini melibatkan  sentimen  publik  dengan  latar  belakang  ideologi,  keyakinan budaya atau agama. Isu tersebut bisa dimanipulasi untuk menadpatkan simpati  masyarakat,  khususnya  umat  islam  di  Indonesia.  Sejak  era Presiden Soekarno, posisi Indonesia sudah sangat jelas, yakni dukungan terhadap  Palestina.  Walaupun  banyak  yang  mengira  jika  posisi  politik luar negeri Indonesia terhadap Konflik Arab-Israel di era pemerintahan Sukarno berdasarkan pada nilai-nilai Islam, namun sebenarnya kebijakan Presiden  Soekarno  dipengaruhi  oleh  gagasan  dialektis  tentang  tatanan dunia.  Menurut  Modelski  (1963),  Soekarno  mengklasifikasikan  tatanan dunia  menjadi  dua  kategori;  New  Emerging  Forces  (NEFO)  dan  Old Established Forces (OLDEFO). Menurut Soekarno, Indonesia merupakan bagian dari Nefos bersama dengan negara-negara di Blok Timur. Gagasan tersebut lahir ketika Soekarno menghadiri Negara-Negara Gerakan Non- Blok  di  Baghdad,  Serbia  pada  September  1961.  OLDEFO  merupakan sekumpulan  negara-negara  kapitalis  dengan  kecondongan  terhadap praktik  kolonialisme,  seperti  Amerika  Serikat,  Uni  Soviet,  Perancis, Inggris,  serta  beberapa  negara  Barat  lainnya.  Sedangkan  NEFO  adalah kelompok negara yang memiliki pandangan dan prinsip anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme.
Berbeda dengan era kepemimpinan Soekarno, keputusan Jokowi dalam konflik Palestina-Israel di tahun 2023 ini didasarkan pada Formula 4+1,
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024
yakni  fokus  terhadap  peningkataan  diplomasi  ekonomi,  diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan global. Sedangkan, plus  satu  berfokus  tentang  peningkatan  infrastruktur  diplomasi. Retno Marsudi (2022) menegaskan di rapat kerja Komisi I DPR RI jika prioritas  Indonesia  pada  periode  kedua  kepemimpinan  Jokowi  adalah mengedepankan  kerja  sama  regional  dan  global  untuk  pemajuan  dan perlindungan HAM oleh masyarakat yang terdampak perang, pengkikisan kedaulatan suatu negara, dan masih banyak lagi. Penegasan Jokowi dalam memastikan  semakin  aktifnya  Indonesia  di  kancah  Internasional  juga digaungkan di KTT G20 di Bali akhir tahun 2022 lalu. Presiden Jokowi menyampaikan  bahwa  perang  bisa  menciptakan  tragedi  kemanusiaan dan  melemahkan  perekonomian  global,  menghambat  pertumbuhan, meningkatkan inflasi, merusak rantai pasokan, serta mengancam stabilitas keuangan (Deklarasi G20 2022). Hal ini menjadi bukti salah satu upaya Indonesia dalam menjadikan G20 sebagai forum ekonomi menyinggung sedikit pembahasan permasalahan keamanan global.

## Kesimpulan
Politik luar negeri Bebas-Aktif Indonesia merupakan kebijakan yang unik dan  langka.  Untuk  negara  yang  merdeka  pada  tahun  1945,  Indonesia dianggap  sebagai  negara  pionir  dalam  politik  luar  negeri  yang  bersifat non-blok.  Pada  konflik  Palestina-Israel  di  tahun  2023,  kebijakan  luar negeri  yang  dikeluarkan  terlihat  konsisten,  yakni  kebijakan-kebijakan dalam  mendukung  Palestina  dan  perdamaian  di  antara  dua  negara tersebut. Hal tersebut terlihat pada saat agresi Israel di Palestina tanggal 28 Juli 2023, Menlu membuat beberapa pernyataan yang isinya tentang kutukan dan kecaman terhadap aksi provokasi yang dilakukan oleh Israel yang  dapat  memperburuk  stabilitas  dan  keamanan  di  Kawasan  Timur Tengah. Dengan tegas Indonesia menyatakan jika aksi provokasi Menteri Israel  di  Kompleks  Al-Aqsa  sebagai  pelanggaran  hukum  internasional dan status  quo Jerusalem.  Perbedaan  respon  pun  terlihat  saat  Hamas melakukan  serangan  dadakan  dari  jalur  Gaza  ke  arah  kependudukan Israel di Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023. Melalui Menlu, Indonesia hanya  menggunakan  kata  “prihatin”  sebagai  respon  serangan  Hamas. Kata tersebut cenderung bersifat lebih diplomatis dibandingkan dengan respon  Menlu  terhadap  Ben-Gvir  saat  melakukan  kunjungannya  ke Kompleks  Al-Aqsa  bulan  Juli  2023  lalu  yang  cenderung  memojokkan Israel  dengan  kata  “mengecam”  dan  “mendesak”.  Hal  tersebut  karena adanya discourse pro-palestina  yang  sudah  ada  sejak  era  Sukarno.  Hal tersebut dikarenakan adanya solidaritas agama dari muslim di Indonesia, adanya anti-colonialism  sentiment yang  membekas  dari  sejarah  bangsa Indonesia, serta agresifitas Jokowi pada program 4+1 yang berfokus pada pembenahan HAM masyarakat internasional.

## Referensi

## Buku
Pamuk, Şevket, 2009. The Ottoman Economy in World War I. The Eco- nomics of World War I. Cambridge University Press.
Al-Abid, Samih, et al., 2018. TWO STATES OR ONE? Reappraising the Israeli-Palestinian Impasse. Rice University’s Baker Institute for Public Policy and Carnegie Endowment for International Peace.
Barnett, Michael, et al. , 2023. The One State Reality: What Is Israel/Pal- estine?. Cornell University Press.
Sihbudi, R, 1997. Indonesia dan Timur Tengah: Masalah dan prospek. Gema Insani Press
Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1999  tentang Hubungan Luar Negeri, 1997. Jakarta: DPR RI.

## Artikel Jurnal
Alam, Mohammad Shekaib, 2017. “Islam and Diplomacy: The Quest for Human Security”, IAIS Malaysia & Pelanduk.
Elmusa, Sharif S., 1996. “The Land-Water Nexus in the Israeli-Palestin- ian Conflict”, Journal of Palestine Studies . Published By: Taylor & Francis, Ltd.
Lukens-Bull, R, M Woodward, 2011. “Goliath and David in Gaza: Indone- sian myth-building and conflict as a cultural system”, Contempo- rary Islam , 5(1): 1-17.
Muzakki, Fadlan, 2017. “Theory, Practice, and Analysis of Indonesia’s For- eign  Policy”. Fellowship  Graduate  in  International  Relations  at Zhejiang University, Hangzhou – Zhejiang, China
Modelski, G., 1963. “The New Emerging Forces: Documents on the Ideol- ogy of Indonesian Foreign Policy”, Canberra: Department of Inter- national Relations, Australian National University.
Muzakki, Fadlan, 2017. “Theory, Practice, and Analysis of Indonesia’s For- eign  Policy”. Fellowship  Graduate  in  International  Relations  at Zhejiang University, Hangzhou – Zhejiang, China.
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
Modelski, G., 1963. “The New Emerging Forces: Documents on the Ideol- ogy of Indonesian Foreign Policy”, Canberra: Department of Inter- national Relations, Australian National University.
Strömbom, Lisa, Anders Persson, 2023. “The two-state impasse in Israel/ Palestine—The EU caught between egalitarian norms and expan- sionist realpolitik”, Frontiers Media SA.
Vershinina, Valeria V. et al ., 2023. “Southeast Asian States’ Approaches to Peacekeeping and Conflict Resolution”, MGIMO University, Mos- cow, Russian Federation.
Shadiqi, Muhammad Abdan et al ., 2020. “Support for Palestine Among Indonesian Muslims: Religious Identity and Solidarity as Reasons for E-Petition Signing”, Psychological Research on Urban Society . Faculty of Psychology Universitas Indonesia.
Wallach, J, 2011. “Trapped in mirror-images: The rhetoric of maps in Isra- el/Palestine”, Political Geography , 30(7): 358–369.
Yeremia, A E, 2020. “Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia’s Foreign  Policy  Discourse,  1955-1961”, Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional , 16(1): 1–18.

## Artikel Daring
CNN,  2023.  “Pengertian,  Tujuan,  dan  Peran  Indonesia  dalam  Gerakan Non  Blok"  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.cnnindone- sia.com/edukasi/20230531155613-569-956338/pengertian-tu- juan-dan-peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok  [diakses  23 Oktober 2023].
Fikra Forum, 2018. “Religion and the Israel-Palestinian Conflict: Cause, Consequence,  and  Cure”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. washingtoninstitute.org/policy-analysis/religion-and-israel-pal- estinian-conflict-cause-consequence-and-cure  [diakses  23  Okto- ber 2023].
CNN, 2023. “RI Kecam Menteri Israel ke Al Aqsa: Provokasi untuk Keseki- an Kalinya” [Online]. Tersedia dalam https://www.cnnindonesia. com/internasional/20230729031315-106-979308/ri-kecam-men- teri-israel-ke-al-aqsa-provokasi-untuk-kesekian-kalinya  [diakses 25 Oktober 2023].
CNBC, 2023. “Israel Menggila di Jenin, Korban Jiwa Palestina Bertam- bah”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.cnbcindonesia.com/ news/20230703151044-4-450783/israel-menggila-di-jenin-kor- ban-jiwa-palestina-bertambah [diakses 28 Oktober 2023].
Safitri, Eva, 2023. “RI Kecam Aksi Provokasi Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa”  [Online].  Tersedia  dalam  https://news.detik.com/ber- ita/d-6847349/ri-kecam-aksi-provokasi-menteri-israel-di-kompl- eks-al-aqsa [diakses 28 Oktober 2023].
Saleh,  Rizki,  2014.  “Diplomasi  Pro  Rakyat  Jadi  Prioritas  Retno  Marsu- di”  [Online].  Tersedia  dalam  https://berita2bahasa.com/mb2b/ berita/01/21392910-diplomasi-pro-rakyat-jadi-prioritas-men- lu-retno-marsudi [diakses 27 Februari 2024]
Ghanim, Honaida, 2023. “A Soft “Status Quo”: The Gradual Collapse of the  Jewish  Religious  Prohibition  on  Entering  Jerusalem’s  Noble Sanctuary”  [Online].  Tersedia  dalam  https://arabcenterdc.org/ resource/a-soft-status-quo-the-gradual-collapse-of-the-jewish-re- ligious-prohibition-on-entering-jerusalems-noble-sanctuary/  [di- akses 28 Oktober 2023].
Sella, Adam, 2023. “What does the ‘status quo’ mean at Jerusalem’s Al-Aq- sa  Mosque?”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.aljazeera. com/news/2023/4/11/hldwhat-does-the-status-quo-mean-at-je- rusalems-al-aqsa-mosque [diakses 28 Oktober 2023].
Subroto,  Lukman,  dan  Widya  L.  Ningsih,  2022.  OLDEFO  dan  NEFO: Pengertian, Perbedaan, dan Dampaknya [Online]. Tersedia dalam https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/05/100000479/ oldefo-dan-nefo--pengertian-perbedaan-dan-dampakn- ya?page=all [diakses 2 Desember 2023]
Teibel, Amy, 2023. “Palestinian death toll in West Bank surges as Israel pursues  militants  following  Hamas  rampage”  [Online].  Tersedia dalam https://apnews.com/article/israel-west-bank-gaza-mili- tants-25b93d7eda4f2972360fe384d381bbff  [diakses  29  Oktober 2023].
Robinson, Kali, 2023. “What is Hamas?” [Online]. Tersedia dalam https:// www.cfr.org/backgrounder/what-hamas  [diakses  4  November 2023].
Kemensetneg,  2023.  “Indonesia  Tegaskan  "Two  State  Solution"  sebagai Solusi  Perdamaian  Palestina-Israel”  [Online].  Tersedia  dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_tegaskan_two_ state_solution_sebagai_solusi_perdamaian_palestina_israel  [di- akses 4 November 2023].
Beaumont, Peter, 2023. “Death toll rises to more than 1,100 after surprise Hamas  attack  on  Israel”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. theguardian.com/world/2023/oct/08/israel-gaza-hamas-at- tack-netanyahu-warns-of-long-and-difficult-war  [diakses  4  No- vember 2023].
Eskalasi  Konflik  Palestina-Israel  di  Tahun  2023:  Perspektif  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia
Al-Rujoub,  Awad,  2023.  “Pemukim  Israel  ancam  warga  Palestina  di Tepi  Barat  dengan  pengusiran  paksa”  [Online].  Tersedia  dalam https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemukim-israel-ancam-warga- palestina-di-tepi-barat-dengan-pengusiran-paksa/3034190 [diakses 4 November 2023].
DeBre,  Isabel,  2023.  “Netanyahu’s  judicial  overhaul  faces  first  legal challenge  in  Israeli  Supreme  Court”  [Online].  Tersedia  dalam https://www.pbs.org/newshour/world/netanyahus-judicial- overhaul-faces-first-legal-challenge-in-israeli-supreme-court [diakses 6 November 2023].
Berg,  Raffi,  2023.  “Israel  judicial  reform  explained:  What  is  the  crisis about?”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.bbc.com/news/ world-middle-east-65086871 [diakses 6 November 2023].
Allen,  Sydney,  2023.  “Malaysia  and  Indonesia  throw  support  behind Palestinian cause” [Online]. Tersedia dalam https://globalvoices. org/2023/10/17/malaysia-and-indonesia-throw-support-behind- palestinian-cause/ [diakses 6 November 2023].
Hublu,  (n.d.).  “HUBUNGAN  LUAR  NEGERI”  [Online].  Tersedia  dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/438.pdf [diakses 6 November 2023].
Kemlu,  2018.  “Indonesia’s  Foreign  Policy”  [Online].  Tersedia  dalam https://kemlu.go.id/washington/en/pages/kebijakan_luar_ negeri_ri/716/etc-menu [diakses 10 November 2023].
Chen,  J.,  Gleason, et  al. 2014.  “New  perspectives  on  Indonesia: understanding  Australia’s  closest  Asian  neighbour”  [Online]. Tersedia  dalam    http://perthusasia.edu.au/usac/assets/media/ docs/publications/E-Book_NewPerspectiveson-Indonesia_ Understanding-Australias-Closest-Neighbour.pdf  [diakses  10 November 2023].