COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PAD, GOVERNMENT EXPENDITURE, AND MSES ON HDI IN MIMIKA DISTRICT

## ANALISIS PENGARUH PAD, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN UMK TERHADAP IPM DI KABUPATEN MIMIKA
Petrus Aldoanus Jahang 1 , Febri Yanto Aristho Wenehen 2 , Arniati Tasik Rara 3 , Rulan L Manduapessy 4 1,2,3,4 Prodi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika, Papua Alamat: Jln.Hasanudin, Kode Pos 99910 Email: aldojahang11@gmail.com 1 , aristhowenehen@gmail.com 2 , arniatitasikrara2001@gmail.com 3 , rulanmanduapessy01@gmail.com 4

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of government expenditure, local revenue, and district  minimum  wage  on  the  human  development  index  in  Mimika  Regency.  The research method used is associative using multiple linear regression analysis. The data used  comes  from  secondary  sources,  namely  data  published  by  BPS  and  BAPENDA Mimika  Regency  for  the  period  2014  to  2023.  The  results  of  this  study  indicate  that government spending has no significant effect on HDI, while local own-source revenue and district minimum wage have a significant effect on the HDI of Mimika Regency. Keywords: Government  expenditure,  Local  Revenue,  District  Minimum  Wage,  Human Development Index.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, pengeluaran pemerintah, pendapatan asli  daerah,  dan  upah  minimum  kabupaten  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di Kabupaten  Mimika.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  asosiatif  dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan berasal dari sumber- sumber sekunder, yaitu data yang di publikasikan oleh BPS dan BAPENDA Kabupaten Mimika  periode  2014  sampai  2023.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM,  sedangkan pendapatan asli daerah dan upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.
Kata  Kunci: Pengeluaran  pemerintah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Upah  Minimum Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia,

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Mimika,  terletak  di Provinsi  Papua,  memiliki  kekayaan  alam yang  melimpah,  terutama  sumber  daya mineral. Hal ini menjadi faktor pendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Mimika. Dari semua kabupaten yang ada di  Provinsi  Papua  dilihat  dari  tingkat pertumbuhan  ekonomi  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin meningkat  adalah  Kabupaten  Mimika (BPS Propinsi Papua, 2023). Pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Mimika  sangat
dipengaruhi  oleh  beberapa  sektor  utama, diantaranya  adalah  sektor  pertambangan. Tambang emas yang dijalankan oleh perusahaan besar,  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  pendapatan  daerah  dan  menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat. Sektor  pertanian  dan  perikanan  juga  berperan penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  daerah, dengan adanya lahan pertanian yang subur dan perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan. Dengan mengoptimalkan sinergi antara berbagai  sektor  tersebut  dan  memanfaatkan potensi  yang  ada,  Kabupaten  Mimika  dapat
mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  memberikan  manfaat yang merata bagi seluruh masyarakatnya.
Menurut  Sukirno  (2016:423) dalam  penelitian  Pengaruh  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  Jeni  Palindangan et al. (2021) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri,  perkembangan  infrastruktur,
pertambahan jumlah
sekolah, pertambahan  produksi  sektor  jasa  dan pertambahan  produksi  barang  modal. Menurut  Rapanna  dan  Zulfikry  (2017:6) dalam  penelitian  Pengaruh  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  Jeni  Palindangan et al. (2021)  pertumbuhan ekonomi adalah suatu  proses  dimana  meningkatnya pendapatan  tanpa  mengaitkannya  dengan tingkat  pertumbuhan  penduduk,  tingkat pertumbuhan  penduduk  umumnya  sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  fenomena yang  sangat  penting  bagi  suatu  negara untuk meningkatkan perekonomian, mensejahterakan masyarakat,
dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Kusumawardani & Nuraini, 2020) dalam penelitian  Syahidah  (n.d.)  Pertumbuhan ekonomi  menjadi  tujuan  suatu  negara untuk meningkatkan pembangunan
nasional  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas  masyarakat  Indonesia  secara berkelanjutan. Menurut
Samuelson,
bahwa setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar  dan  dapat  dikembangkan  dengan  cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu  memiliki  keunggulan  komparatif  untuk dikembangkan. (Ruslam & Anwar, 2020 dalam Syahidah)  Di  balik  potensi  ekonominya  yang besar,  Kabupaten  Mimika  masih  menghadapi banyak tantangan terutama Indeks Pembangunan Manusia. Menurut  Hukum  Okun  (Okun’s  Law) dalam penelitian Pengaruh Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  Jeni  Palindangan  et  al. (2021) bahwa melalui
peningkatan produktivitas  akibat  peningkatan  IPM  akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  peluang dan  permintaan  tenaga  kerja  yang  dapat menyerap masyarakat dan membantu mengurangi  angka  pengangguran.  Indeks pembangunan  manusia  merupakan  indikator penting  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat mengakses  hasil  pembangunan  manusia terutama  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan. Meningkatnya  nilai  indeks  pembangunan manusia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  pada  suatu  daerah.  Sumber  daya manusia  merupakan  subjek  dan  objek pembangunan,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan (Sania et al., 2021)
Tabel 1: Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2023 TAHUN JUMLAH 2014 70,40 2015 70,89 2016 71,64 2017 72,42 2018 73,15 2019 74,13 2020 74,19 2021 74,48 2022 75,08 2023 75,91 Sumber: BPS Kabupaten Mimika
Tabel  1.  menunjukan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten Mimika  mengalami  peningkatan  setiap Tahun.  Indeks  Pembangunan  Manusia terus  meningkat  namun  belum  mampu bersaing dengan baik di dunia kerja yang ada  di  Kabupaten  Mimika.  Banyak perusahan  yang  mengambil  tenaga  kerja dari luar. Menurut Hukum Okun (Okun’s Law)  dalam  penelitian  Pengaruh  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  Jeni  Palindangan et  al.  (2021)  bahwa  melalui  peningkatan produktivitas  yang  disebabkan  oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  meningkat.  Peningkatan dalam  pertumbuhan  ekonomi  diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan  permintaan  tenaga  kerja sehingga  banyak  masyarakat  yang  dapat terserap  di  pasar  para  pencari  kerja  yang pada  akhirnya  dapat  menurunkan  jumlah pengangguran. Imelda  et  al.  (2021)dalam penelitianya  di  Kabupaten  Siduarjo mengatakan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  sebagai  alat  untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan  manusia  yang  diukur  dari komponen  dasar  kualitas  hidup  yakni Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks standar Hidup Layak.
Dari  pernyataan  di  atas  dapat peneliti simpulkan bahwa memang Indeks Pembangunan  Manusia  sangat  berperan penting  guna  memenuhi  standar  Dunia kerja.  Hal  ini  juga  di  dukung  dengan penelitian  dari  Soleha  &  Fathurrahman (2017)dengan  judul  Analisis  Pengaruh
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang  Pendidikan,  Penanaman  Modal Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menyatakan bahwa Untuk menilai kemajuan pembangunan manusia, Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) menjadi  alat  ukur  yang  krusial  dengan IPM  tinggi  menunjukkan  keberhasilan dalam  meningkatkan  kualitas  hidup rakyatnya.  Upaya  meningkatkan  IPM tidak  dapat  disangkal  terkait  dengan berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya, diantaranya  adalah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Pengeluaran  Pemerintah, dan  Upah  Minimum  Kabupaten  (UPM), yang  memainkan  peran  krusial  dalam
membentuk tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pengeluaran pemerintah terhadap
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  menjadi penilaian penting untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan  manusia.  IPM,  sebagai  indikator kemajuan  suatu  negara,  mengukur  perbaikan kualitas  hidup  warganya  melalui  tiga  aspek utama:  kesehatan,  pendidikan,  dan  standar hidup.  Pengeluaran  pemerintah  pada  sektor- sektor  tersebut  sangat  berdampak  pada peningkatan
IPM karena
langsung memengaruhi  akses  masyarakat  terhadap layanan  kesehatan  dan  pendidikan.  Secara spesifik,  dana  yang  dialokasikan  pemerintah dalam  bidang  kesehatan  memegang  peranan penting  dalam  meningkatkan  IPM  dengan meningkatkan  akses  terhadap  layanan  dasar seperti  imunisasi,  perawatan  prenatal,  dan pengobatan penyakit menular.
Investasi  pada  infrastruktur  kesehatan seperti  pembangunan  rumah  sakit  dan puskesmas juga berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas  layanan  kesehatan,  terutama  bagi masyarakat  di  daerah  terpencil  atau  kurang berkembang.  Pengeluaran  pemerintah  pada sektor  pendidikan  juga  memiliki  dampak signifikan  terhadap  IPM.  Dengan  alokasi  dana yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan akses,  kualitas,  dan  kesetaraan  dalam  sistem pendidikan. Program seperti beasiswa, bantuan pendidikan, dan peningkatan fasilitas pendidikan  dapat  membantu  meningkatkan partisipasi  dan  tingkat  kelulusan  pendidikan, yang  pada  akhirnya  akan  memperbaiki kemampuan  masyarakat  dalam  mencapai standar hidup yang lebih baik.
Soleha  &  Fathurrahman  (2017)dalam penelitiannya
mengatakan Pengeluaran Pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  Indeks  Pembangunan Manusia, semakin tinggi pengeluaran pemerintah  maka  akan  semakin  tinggi  juga indeks Pembangunan manusia.
Namun  hal  itu  bertentangan  dengan penelitian yang dilakukan oleh abu bakar (2020) Penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten Mimika,  dari  hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan  Manusia  tidak  berpengaruh signifikan. Disebabkan karena adanya disparitas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan  kesehatan  yang  cukup  besar,  jika dibandingkan  dengan  pengeluaran  pada  sektor lain.  Pengeluaran  pemerintah  di  sektor pendidikan  dan  kesehatan  juga  masih  belum
terfokus  pada  peningkatan  kualitas pendidikan  dan  kesehatan  tetapi  lebih banyak  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur  pendidikan  dan  kesehatan. Sehingga  hal  ini  kurang  memberikan pengaruh secara lansung terhadap pening- katan  indeks  pembangunan  manusia Kabupaten Mimika.
Selain itu, pendapatan Asli Daerah (PAD)  memainkan  peran  penting  dalam peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia  (IPM)  suatu  daerah.  Melalui sumber  pendapatan  seperti  pajak  dan retribusi  daerah,  PAD  dapat  dialokasikan untuk  memperkuat  layanan  dasar  seperti pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  dan sanitasi.  Investasi  yang  cukup  dalam pendidikan  dan  kesehatan  berpotensi meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas layanan, yang secara langsung berkontribusi  pada  peningkatan  IPM dengan meningkatkan literasi,
keterampilan,  dan  kesehatan  masyarakat. Selain  itu,  pembangunan  infrastruktur dasar  yang  didanai  melalui  PAD menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan manusia.
Peningkatan
pendapatan masyarakat  dari  sumber  PAD  juga  dapat memperkuat  daya  beli,  yang  pada gilirannya  meningkatkan  akses  terhadap layanan-layanan penting
dan meningkatkan  kualitas  hidup.  Dengan mengelola  PAD  dengan  baik  dan mengalokasikannya  secara  efisien,  suatu daerah  dapat  menciptakan  kondisi  yang kondusif  untuk  meningkatkan  IPM  dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alam & Abu Bakar (2023)
Penelitian  yang  dilakukan  di  Kabuapeten Mimika, dari hasil penelitiannya menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Kabupaten  Mimika.  Artinya, semakin  besar  PAD  yang  diperoleh  oleh kabupaten  Mimika,  maka  IPM  akan mengalami peningkatan yang sejalan.
Pengaruh Upah Minimum Kabupaten  (UMK)  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan  dinamika  yang  kompleks dalam  hubungan  antara  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat.
Kenaikan UMK dapat membawa dampak signifikan
pada IPM melalui beberapa jalur. Pertama-tama, kenaikan UMK dapat meningkatkan pendapatan pekerja  di  Kabupaten  Mimika  memungkinkan akses  yang  lebih  baik  terhadap  layanan pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur,  yang menjadi faktor penting dalam membangun IPM yang  lebih  baik.  Selain  itu,  peningkatan pendapatan  juga  dapat  mendorong  akses  yang lebih luas terhadap pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan literasi dan kualifikasi tenaga  kerja,  yang  pada  gilirannya  dapat memperkuat IPM. Di sisi lain, kenaikan UMK juga  dapat  membantu  mengurangi  tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Mimika,  yang memiliki  dampak  positif  pada  IPM  dengan mengurangi  hambatan  akses  terhadap  layanan dasar.  Namun,  perlunya  keseimbangan  dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi Kabupaten Mimika.
(Herman, 2018) yang berjudul
Pengaruh  Upah  Minimum  Kota  (Umk) Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kota
Pekanbaru  (2009-2016).  Menyatakan  bahwa pembangunan  manusia  menjadi  isu  penting dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut  kualitas  manusia  sehingga  perlu mendapat  perhatian.  Hasil  penelitiannya menyatakan  bahwa  Variabel  Upah  Minimum Kota  berpengaruh  Signifikan  terhadap  Indeks pembanunan Manusia di Kota Pekanbaru.
Dari hasil latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengukur  pengaruh  Pendapatan  Asli  daerah, Penegluaran  Pemerintah,  Dan  Upah  Minimum Kabupaten  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika.

## METODE PENELITIAN
Metode yang di gunakan dalampenelitian ini adalah Asosiatif. Asosiatif adalah penelitian yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh,  dan  hubungan  yang  bersifat  sebab- akibat, yaitu antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).  Alata analisis regresi  linear  berganda  digunakan  untuk menganalisis  hubungan  antar  variabel  yang bersifat  kuantitatif.  Pemilihan  ini  didasarkan pada  beberapa  pertimbangan,  di  antaranya: Kemampuan  untuk  menguji  banyak  variabel independen  secara  simultan:  Regresi  linear berganda  memungkinkan  peneliti  untuk menguji pengaruh beberapa variabel
independen  terhadap  satu  variabel  dependen.
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  tiga  variabel independen (PENGELUARAN PEMERINTAH, PAD, UMK) dan satu variabel
dependen (IPM).

## Populasi Dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  adalah data Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli  Daerah,  Upah  Minimum  Kabupaten dan  Indeks  Pembangunan  Manusia Kabupaten  Mimika.  Dengan  sampel sebanyak  Sepuluh  Tahun  terakhir  yakni, Tahun 2014-2023.

## Data Dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah data kuantutatif sedangkan, sumber  data  adalah  sumber  sekunder,  yaitu pihak ke dua yang menyediakan data yakni, BPS dan BAPENDA Kabupaten Mimika.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  dokumentasi.  Yaitu, dengan  mengumpulkan  dokumentasi  data-data yang  telah  di  publikasikan  oleh  Badan  Pusat Statistik dan Bapenda Kabupaten Mimika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2: Uji Ketepatan Model Penelitian
Uji ketepatan model penelitian dapat dilihat dari hasil tabel uji F berikut:
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 302807.996 3 100935.999 206.490 .000 b Residual 2932.904 6 488.817 Total 305740.900 9 a. Dependent Variable: IPM b. Predictors: (Constant), UMK, INVESTASI, PAD
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  di sajikan  pada  tabel  dua,  di  ketahui nilai  sifnifikansi  F  0.00  dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa PENGELUARAN PEMERINTAH,  PAD  dan  UMK secara simultan berpengaruh positif terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. Hal ini berarti model penelitian yang di
formulasikan  pada  penelitian  ini  sudah tepat  sehingga  layak  untuk  dilakukan penelitian lebih lanjut.
Adjusted  R-squared  adalah  versi penyesuaian  dari  R-squared  yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Ini membantu menghindari  peningkatan  artificial  R- squared  ketika  menambahkan  variabel independen yang tidak signifikan.
Tabel 3: Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square 1 .995 a .990 .986 Berdasarkan  hasil  analisis  pada tabel  tiga  terdapat  hubungan  yang sangat  kuat  antara  Pengeluaran Pemerintah,  PAD,  UMK  dan  IPM
di  Kabupaten  Mimika.  Dengan  nilai Adjusted R Square sebesar 98,6%, yang artinya  2,4%  dipengaruhi  oleh  variabel lain.

## Pengeluaran pemerintah, PAD Dan UMK Terhadap IPM
Uji  pengaruh  (Beta)  adalah  proses untuk  menguji  signifikansi  dari
koefisien  regresi  (beta)  dalam  model regresi.  Beta  merupakan  ukuran  dari seberapa  besar  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Tabel 4: Uji Pengaruh Model t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6545.613 39.604 165.275 .000 PENGELUARAN PEMERINTAH 1.170E-9 .000 .103 2.288 .062 PAD 5.528E-13 .000 .147 2.340 .058 UMK 2.169E-6 .000 .909 15.608 .000 Dari hasil analisis yang di sajikan pada tabel empat, bahwa nilai signifikansi pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap  IPM  sebesar  0,62  lebih  besar dari  0,05  dengan  demikian  dapat  di simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Hasil  analisis  pengaruh  Pendapatan  Asli Daearah  (PAD)  dengan  nilai  0,58  lebih besar  dari  0,05  dengan  demikian  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia.  Dan Upah  Minimum  Kabupaten  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05.
Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) di Kabupaten Mimika.
Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap
Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten  Mimika.  Hal  ini  disebabkan karena  peningkatan  dalam  pengeluaran pemerintah, jika alokasi dana tidak efektif atau tidak tepat sasaran, maka dampaknya terhadap peningkatan Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat terhambat. Jika dana tidak didistribusikan secara merata atau tidak difokuskan pada sektor-sektor kunci seperti kesehatan dan pendidikan, maka dampak terhadap IPM akan terbatas. Efisiensi dalam
penggunaan  anggaran  pemerintah  juga merupakan  faktor  yang  signifikan, pemborosan  atau  penyalahgunaan  dana
dapat mengurangi manfaat yang seharusnya  diperoleh  dari  pengeluaran tersebut.  Selain  itu  adanya  faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan antara  pengeluaran  pemerintah  dan  IPM juga  perlu  diperhatikan,  seperti  kondisi ekonomi  nasional  atau  dampak  dari perubahan kebijakan publik. Oleh karena itu,  meskipun  pengeluaran  pemerintah memberikan  kontribusi  positif  terhadap IPM, namun tanpa penanganan terhadap faktor-faktor  tersebut,  dampaknya  tidak signifikan di Kabupaten Mimika.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abu Bakar  (2020)  Penelitian  yang  dilakukan di  Kabupaten  Mimika,  dari  hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia tidak
berpengaruh  signifikan.  Disebabkan karena  adanya  disparitas  pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan  dan kesehatan  yang  cukup  besar,  jika dibandingkan  dengan  pengeluaran  pada sektor  lain.  Pengeluaran  pemerintah  di sektor  pendidikan  dan  kesehatan  juga masih  belum  terfokus  pada  peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetapi lebih banyak digunakan untuk pembangunan  infrastruktur  pendidikan dan kesehatan.
Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Indeks  Pembanguan  Manusia  (IPM) Di Kabupaten Mimika.
Dari hasil penelitian ini menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap
Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupten  Mimika.  Hal  ini  disebabkan karena  distribusi  pendapatan  yang  tidak merata di masyarakat, keterbatasan akses dan infrastruktur pada layanan kesehatan serta pendidikan, dan juga
ketidakseimbangan  ekonomi  dan  sosial yang  masih  tinggi.  Akibatnya,  meski Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  naik, tanpa  mengatasi  permasalahan  tersebut, kenaikan  PAD  tidak  akan  berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alam  & Abu  Bakar  (2023)  Penelitian  yang dilakukan  di  Kabuapeten  Mimika,  dari hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten  Mimika.  Artinya,  semakin besar  PAD  yang  diperoleh  oleh kabupaten  Mimika,  maka  IPM  di kabupaten  Mimika  akan  mengalami peningkatan yang sejalan.
Upah Minimum Kabupaten Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Di Kabupaten Mimika
Dari hasil penelitian ini menyatakan  bahwa  Upah  Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh
signifikan  terhadap  Indek  Pembangunan Manusia  (IPM)  di  Kabupaten  Mimika.
Menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi UMK,  semakin  tinggi  pula  IPM  di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UMK dapat
meningkatkan  daya  beli  masyarakat, mendorong konsumsi, dan meningkatkan
IPM secara keseluruhan.
Hubungan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menegaskan  pentingnya  kebijakan  upah yang adil dan layak sebagai faktor utama dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan pembangunan  manusia  di  Kabupaten Mimika.  Oleh  karena  itu,  diharapkan pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan terkait akan terus memprioritaskan  peningkatan  UMK sebagai strategi untuk meningkatkan taraf hidup  dan  kualitas  hidup  masyarakat
secara keseluruhan di Kabupaten
Mimika.
Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amalia Risti Rahyu et al (2022). Penelitian yang dilakukan  di  Kabupaten  Karawang, dalam  peneltiannya  menyatakan  bahwa Upah  minimum  Kabupaten  berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerawang.
Penelitian ini sejalan juga dengan Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sania  et al.  (2021)Penelitian  yang  dilakukan  di Kabupaten  dan  Provinsi  di  Jawa  Timur, dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia  di  Kabupaten  dan  Provinsi  di Jawa Timur.

## PENUTUP
Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan  Asli  Daerah  menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia. Hal ini disebabkan  karena  peningkatan  dalam pengeluaran  pemerintah,  jika  alokasi dana tidak efektif atau tidak tepat sasaran, maka  dampaknya  terhadap  peningkatan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) dapat terhambat. Pendapatan Asli Daerah yang  tidak  merata  di  masyarakat, keterbatasan akses dan infrastruktur pada layanan  kesehatan  serta  pendidikan,  dan juga  ketidakseimbangan  ekonomi  dan sosial  yang  masih  tinggi.  Sedangkan Upah  Minimum  Kabupaten  memiliki pengaruh dalam mendorong peningkatan Indeks  Pembangunan  Manusia,  hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi Upah  Minimum  Kabupaten,  semakin tinggi pula Indeks Pembangunan
Manusia di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini maka saran yang dapat di berikan sebagai berikut:  Pemerintah  daerah  perluh berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  meningkatkan fasilitas di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur guna  memberikan  pelayanan  yang  baik untuk  Masyarakat.  Pemerintah  daerah perlu  mendorong  peningkatan  PAD melalui  optimalisasi  pajak  dan  retribusi daerah.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi  daerah  serta  memperluas  basis pajak  dan  retribusi  daerah.  Pemerintah daerah  perlu  meningkatkan  investasi  di berbagai  sektor  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  membuka lapangan pekerjaan.  Dengan menerapkan saran-saran  ini,  diharapkan  IPM  di Kabupaten
Mimika dapat terus meningkat dan mewujudkan
kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Diklat, B., Cimahi, K., Gadobangkongg, J. R., & Barat, B. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah  terhadap  Belanja  Modal  dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia  Tahun  2005-2018  Puji  Agus. Jurnal Widyaiswara Indonesia , 1 (1), 20– 36.
garuda1709474 . (n.d.).
Gulo,  H.,  Fitrawaty,  F.,  &  Arwansyah,  A. (2023).  Analisis  pengaruh  dana  alokasi khusus,  dana  alokasi  umum  dan pendapatan  asli  daerah  terhadap  indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial  Dan  Humaniora , 9 (1),  59–73. https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.1372
5
Imelda,  R.,  Balafif,  M.,  &  Wahyuni,  S.  T.
(2021).  Pengaruh  Pendidikan,  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Sidoarjo Tahun 1998-2017. Bharanomics , 1 (2), 67–74. https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i 2.155 Kaadafi  Z,  M.,  Asnidar,  &  Miswar.  (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  Sektor  Pendidikan  dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Langsa. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 123–134. https://doi.org/10.32505/jim.v5i2.6831
Nasir,  Yuslinaini,  A.  Hamid,  Yusuf,  Z.,  & Zakaria.  (2023).  Analisis  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Alokasi  Anggaran  Belanja Modal  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal EMT KITA , 7 (3), 676–683. https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1199
Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda,
N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di Indonesia  Tahun  2014-2018  dalam Perspektif  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , 6 (2), 212. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034
Pendapatan Daerah Dan Dana Perimbangan, P., Moises  Boling,  J.,  &  Apriyanto,  G.
(2023).  DENGAN  BELANJA  MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM  MENINGKATKAN  INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In Journal  of  Comprehensive  Science (Vol. 2, Issue 1).
Pengaruh,  A.,  Najmi,  I.,  Abulyatama,  U.,  & Humaniora, J. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia :  Panel  Data  23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh . 3 (1), 36–
47.
www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora Pengaruh,  A.,  Pemerintah,  P.,  Pendidikan,  S., Kesehatan,  S.,  Pendapatan,  D.,  Pujianti, A.  D.,  Fatimah,  S.,  &  Sriningsih,  S.
(2023). TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
PROVINSI  NUSA  TENGGARA  BARAT (Vol. 2, Issue 2).
Pengaruh  Tingkat  Pertumbuhan  EkonomiJeni Palindangan, A., Bakar, A., Palindangan, J.,  &  Studi  Ekonomi  Pembangunan Jambatan  Bulan,  P.  (2021). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS  PEMBANGUNAN  MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN  DI  KABUPATEN MIMIKA . 5 .
Program, A. B., Ekonomi, S., Stie, P., & Bulan, J. (n.d.). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN  KONSUMSI  RUMAH TANGGA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH  TERHADAP  INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MIMIKA (Vol. 4). Riani, I. N., & Nelvia Iryani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah,
Ekspor,  Dan  Pembentukan  Modal  Tetap Bruto  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Di  Sumatera  Barat. Jurnal  Ekuilnomi ,
5 (2),
195–205. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2. 702
Sahlan,  E.,  Yusuf,  Y.,  &  Susanto,  D.  (2022).
PENGARUH PENDATAAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN  MANUSIA  (IPM). JIHAD :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan
Administrasi , 4 (1). https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592 Sania,  L.,  Balafif,  M.,  &  Imamah,  N.  (2021). Pengaruh  PDRB,  Tingkat  Pengangguran Terbuka  dan  UMR  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Bharanomics ,
2 (1), 33–46. https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i 1.189 Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan,  Penanaman  Modal  Asing (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam
Negeri  (PMDN)  Terhadap  Pertumbuhan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  In Journal  of  Economics  Research  and Social Sciences (Vol. 1, Issue 1). syahidah . (n.d.).
Zahira,  S.  N.,  Rahyu,  A.  R.,  &  Fajri,  F.  N. (2022a).  Pengaruh  Upah  Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan  Realisasi  Dana  Alokasi  Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten  Karawang  Tahun  2011-2020. Jurnal  STEI  Ekonomi , 31 (01),  102–111. https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.517
Zahira,  S.  N.,  Rahyu,  A.  R.,  &  Fajri,  F.  N.
(2022b).  Pengaruh  Upah  Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan  Realisasi  Dana  Alokasi  Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten  Karawang  Tahun  2011-2020. Jurnal  STEI  Ekonomi , 31 (01),  102–111. https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.517