## EVALUASI TERHADAP KUALITAS LULUSAN MAGISTER ILMU HUKUM AKIBAT KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK NON SARJANA HUKUM

## EVALUATION OF THE QUALITY OF MASTER OF LAW GRADUATED DUE TO THE NON LAW UNDERGRADUATED  ADMISSION POLICY
Martin Roestamy 1a
1 Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi,  Bogor 16720.
a Korespondensi: Martin Roestamy, E-mail: martin.roestamy@unida.ac.id
(Diterima: 17-10-2021; Ditelaah: 18-10-2021; Disetujui: 28-10-2021)

## ABSTRACT
In the last two decades there has been a paradigm shift where for masters of law can be from non-law  graduates,  so  that  the  postgraduate  education  system  of  law  school  will  have multidisciplinary students input.  On the other hand, students who are not from legal studies have limited knowledge of legal principles, theories, concepts, ways of thinking, and do not even know the laws and regulations as the basis for legal research.  In particular, normative juridical  research  requires  sharp  intuition  of  the  law,  which  unfortunately  for  non-law students  conducts  research  that  mostly  does  not  touch  the  substance  of  the  philosophy  of legal study.  The research questions posed in this paper are: How to improve the quality of Law  Graduate  Program  students  with  non-law  backgrounds?  This  paper  aims  to  provide solutions to obstacles in quality and effective postgraduate law education both in society and for the development of legal science itself.  Furthermore, it is concluded that it is not easy to transform the nature of legal science to non-law students who enter legal education, given the  weak  understanding  of  principles,  rules,  institutions  and  legal  processes.  Thus,  it  is recommended  from  this  study  that:  1).  Graduates  with  non-law  backgrounds  may  not  be leaders in drafting laws and regulations, especially those working in any government agency, and 2). Postgraduate Law must rearrange the curriculum for students who are not graduates of  Law,  for  example  by  providing  basic  matriculation  of  law  within  two  semesters  or stopping multidisciplinary programs altogether.
Keywords : Evaluation, Quality, Postgraduate Law, Multidisciplinary.

## ABSTRAK
Dalam dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dimana program magister hukum  dapat  menerima  lulusan  S1  non  hukum,  sehingga  sistem  pendidikan  pascasarjana ilmu hukum akan memiliki masukan mahasiswa multidisiplin. Di sisi lain, mahasiswa yang bukan dari studi hukum memiliki pengetahuan yang terbatas tentang prinsip-prinsip hukum, teori,  konsep,  cara  berpikir,  dan  bahkan  kurang  mengenal  peraturan  perundang-undangan sebagai  dasar  penelitian  hukum.  Secara  khusus,  penelitian  yuridis  normatif  membutuhkan intuisi  hukum  yang  tajam,  sayangnya  mahasiswa  magister  hukum  non  lulusan  S1  ilimu hukum  kebanyakan  tidak  menyentuh  substansi  filsafat  kajian  hukum  di  dalam  melakukan penelitian.  Pertanyaan  penelitian  di  dalam  makalah  ini  adalah:  Bagaimana  meningkatkan kualitas  mahasiswa  Program  Pascasarjana  Hukum  yang  berlatar  belakang  non-hukum? Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kendala pendidikan pascasarjana hukum yang berkualitas dan efektif baik di masyarakat maupun bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  eksploratoris. Temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  tidaklah  mudah  untuk  mentransformasikan

## Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
hakikat  ilmu  hukum  kepada  mahasiswa  non  hukum  yang  memasuki  pendidikan  magister hukum,  mengingat  lemahnya  pemahaman  tentang  asas,  aturan,  kelembagaan  dan  proses hukum. Dengan demikian, dari penelitian ini direkomendasikan bahwa: 1). Lulusan dengan latar  belakang  non-hukum  tidak  boleh  menjadi  pemimpin  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan,  terutama  yang  bekerja  di  instansi  pemerintah  manapun,  dan  2). Pascasarjana  Hukum  harus  menata  ulang  kurikulum  bagi  mahasiswa  yang  lulusan  non Hukum, misalnya dengan memberikan matrikulasi dasar hukum dalam waktu dua semester atau menghentikan program multidisiplin sama sekali.
Kata Kunci: Evaluasi, Kualitas, Pascasarjana Hukum, Multidisiplin.
Roestamy,  M.    (2021).  Evaluasi  terhadap  kualitas  lulusan  Magister  Ilmu  Hukum  akibat kebijakan  penerimaan  peserta  didik  non  sarjana  hukum. Jurnal  Sosial  Humaniora,  12 (2): 178-187.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  beberapa penelitian  telah  dilakukan  oleh  berbagai pemerintah  dan  organisasi  pendidikan untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab yang  menghambat  tingkat  keberhasilan kelulusan  dari  berbagai  sekolah  hukum (Alanzi,  2020).  Di  Indonesia  Pendidikan hukum khususnya pada tingkat pascasarjana  masih  dipandang  sangat rendah, hal ini  dikaitkan dengan efektivitas Pendidikan  di  Indonesia  (Agustang,  A., Mutiara,  I.  A.,  &  Asrifan,  A.,  2021),  dimana suatu  pendidikan  yang  memungkinkan mahasiswa  untuk  dapat  belajar  sesuai dengan  pola-pola  pembelajaran  guna mencapai  tujuannya.  Salah  satu  penyebab tidak efektifnya pola pembelajaran dimaksud  adalah  tidak  adanya  tujuan pendidikan  yang  jelas  sebelum  kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan  mahasiswa  tidak  dapat mengidentifikasi  kemana  arah  tujuan  akhir yang akan dicapai sehingga tidak mempunyai  gambaran  nyata  di  dalam proses  pembelajaran.  (Mawati,  A.  T., Permadi,  Y.  A.,  Rasinus,  R.,  Simarmata,  J., Chamidah, D., Saputro, A. N. C., ... & Prasetya, A.  B.,  2020)  Hanya  saja,  pameo  yang tergambar  adalah  apabila  seseorang  telah melaksanakan  pendidikan  di  jenjang perguruan  tinggi  agar  dianggap  hebat  oleh masyarakat. Anggapan seperti itu berakibat kepada  efektifitas  kualitas  lulusan  di
Indonesia  sangat  rendah.  (Nur,  N., Sulistiyono,  A.,  &  Roestamy,  M.,  2020) Secara  jenjang  pendidikan  dan  tingkat disiplin keilmuan, setiap mahasiswa memiliki  kelebihan  di  bidangnya  masing- masing  dan  diharapkan  dapat  mengambil kepakaran  atau  kompetensi  yang  sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan semata- mata  hanya  untuk  dianggap  hebat  oleh orang  lain.  Dalam  pendidikan  di  sekolah menegah misalnya, seseorang yang mempunyai  kelebihan  di  bidang  sosial  dan dipaksa  mengikuti  program  studi  sains, yang  akhirnya  menghasilkan  kualitas lulusan  yang  rendah  jika  dibandingkan mahasiswa  yang  mengambil  program  studi sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya.  Hal-hal sepeti itulah yang kerap terjadi di Indonesia, namun  sayangnya,  masalah  gengsi  ego sentris  memberikan  kontribusi  penting yang  akibatnya  adalah  mutu  Pendidikan  di Indonesia menjadi sangat rendah. (Agustang,  A.,  Mutiara,  I.  A.,  &  Asrifan,  A., 2021)
Studi  tentang  kualitas  ini  dilakukan  di dalam  Pendidikan  ilmu  hukum  pada pascasarjana  yang  dalam  dua  dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma, saat  mahasiswa  magister  hukum  boleh berasal  dari  lulusan  S1  non  ilmu  hukum, sehingga sistem pendidikan dalam pascasarjana  hukum  terdapat  mahasiswa multidisiplin.  Sedangkan  untuk  pendidikan doktor,  input  mahasiswa  diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum atau magister
hukum,  yang  keduanya  bersifat  opsional. Mahasiswa  yang  bukan  dari  Ilmu  Hukum (lulusan non hukum) memiliki keterbatasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum, teori, konsep, cara berpikir, bahkan tidak  mengenal  peraturan  perundang- undangan  sebagai  basis  penelitian  hukum. Khususnya  penelitian  yuridis  normatif memerlukan ketajaman intuisi hukum yang sayangnya  bagi  mahasiswa  non-hukum melakukan  penelitian  yang  sebagian  besar tidak menyentuh substansi dari filosofi ilmu hukum.
Profesi  hukum  seperti  hakim,  pengacara, penasihat hukum, panitera, advokat, notaris, jaksa, perancang hukum, ataupun polisi dan anggota parlemen tanpa terkecuali cendekiawan  hukum  telah  menjadi  pilihan utama  bagi  lulusan  ilmu  hukum.  Namun, seiring  dengan  berkembangnya  jumlah perguruan tinggi di Indonesia, maka terbuka juga  persaingan  bebas  antar  perguruan tinggi  untuk  menerima  mahasiswa  non hukum  untuk  dapat  diterima  pada  sekolah pascasarjana  ilmu  hukum.  Dengan  melihat fenomena tersebut, penulis mengetengahkan  dua  permasalahan  antara lain:  Bagaimana  peningkatan  kualitas mahasiswa  Program  Pascasarjana  Ilmu Hukum yang berlatar belakang non hukum? Bagaimana  optimalisasi  lulusan  magister hukum  tersebut  agar  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  perkembangan  ilmu hukum?
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan solusi  terhadap  hambatan-hambatan  dalam Pendidikan  pascasarjana  ilmu  hukum  yang berkualitas  dan  tepat  guna  baik  di  dalam masyarakat  maupun  bagi  perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

## MATERI DAN METODE
Pendidikan  hukum  diajarkan  dengan berbagai metode dan teknik yang seringkali lebih bergantung pada pengajarnya dibandingkan  bentuk  materi  kuliah  yang diajarkan. Dosen pada sekolah pascasarjana atau umumnya perguruan tinggi mempercayai  metodologi  penyampaian
konten  yang  unik.  Seringkali  pendekatan yang  diterapkan  oleh  dosen  berkisar  dari model  Socrates  hingga  model  kontekstual klinis  dengan  varian  atau  penambahan pendekatan studi kasus, pemecahan masalah,  role-playing,  dan  banyak  model lainnya. Karakteristik dari beberapa metode ini  mungkin  sedikit  tumpang  tindih  tetapi masing-masing  dengan  caranya  sendiri berguna dalam mencapai tujuan spesifiknya. (Strevens, C., Grimes, R., & Phillips, E., 2016) Pembelajaran hukum sering memerlukan  berbagai  pendapat  dan  alasan argumen,  maka  pentingnya  komunikasi terbuka  antara  dosen  dengan  mahasiswa menjadi  sebuah  keniscayaan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  sosiologis yang bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian eksploratoris untuk mengungkap temuan-temuan  di  lapangan  sebagai  hasil evaluasi  atas  kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  maupun kebijakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Namun  demikian,  diperlukan  terobosan- terobosan  dalam  rangka  menanggulangi kebijakan  tersebut  yang  juga  dijadikan sebagai novelty dari penelitian ini.
Dari  hasil  penelitian  yang  ada (Soekanto, 1976), memberikan rekomendasi  bagi  lembaga  penyelenggara program  pascasarjana  ilmu  hukum  dengan pendekatan  yang  lebih  progresif  yaitu menyarankan  metode  dan  kurikulum  baru untuk program-program pembelajaran peningkatan  kemampuan  hukum.  Namun, terlepas  dari  upaya  ini,  sekolah  hukum  itu sendiri  tetap  terperangkap  dalam  suatu yang  dipandang  sebagai  bentuk  pendidikan tradisional dan konservatif yang terstruktur dalam  format  yang  kuno  seperti  presentasi di  ruang  kuliah  serta  diskusi  interdisiplin tanpa  memiliki  bekal  yang  cukup  dari  dari sisi  keilmuan  di  bidang  hukum.  Hal  inilah yang  menjadi  kelemahan  yang  semestinya dapat  ditanggulangi  sedemikian  rupa  oleh para  penyelenggara  Pendidikan  ilmu hukum, khususnya di tingkat pascasarjana.
Dalam  dunia  Pendidikan  hukum  pada abad  ke-21  telah  mengalami  perubahan yang  amat  cepat,  dengan  mana  para
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
mahasiswa hukum dalam program pascasarjana  telah  terjadi  perubahan paradigma mengenai kompetensi pragrmatis  juga  ke  arah  kemampuan kognitif (Boles, 2017). Para mahasiswa telah beranjak  mencari  seni  argumen  hukum, yang merupakan basis peningkatan profesionalitas  dalam praktik hukum.  Salah satu  cara  mereka  dapat  mencapai  tujuan adalah antara lain dengan cara belajar lebih dalam baik dengan membaca, mendengarkan, maupun berdiskusi, termasuk memiliki pikiran yang bertentangan  dengan  pemikiran  dosen untuk
mengasah kemampuan berargumentasi.  Para  pengajar  hukum sudah  saatnya  bergerak  maju  daripada berpegang  teguh  pada  cara  lama  dan membuka  pikiran  terhadap  varian  baru. Perubahan  harus  dimulai  dengan  praktik perkuliahan  yang  unggul.  Sekolah  hukum perlu  memulai  pengembangan  paradigma baru  di  bidang  pendidikan  hukum  dengan tidak  menghilangkan  kuliah,  tetapi  juga dengan  membuatnya  lebih  interaktif. Dengan  cara  demikian  akan  membuka kemungkinan  bagi  mahasiswa  untuk mengajukan
pertanyaan dan berargumentasi dengan
dosennya. (Campbell, 2016)
Sementara pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan  di  bidang  hukum  telah mendorong  untuk  meningkatkan  sistem pendidikan  hukum,  tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  keseluruhan  struktur  ilmu hukum  dalam  melayani  masyarakat  luas. Untuk  mencapai  hal  ini,  dosen  dan  para peneliti pada tingkat pascasarjana memerlukan  instrumen  pendidikan  hukum modern seperti optimalisasi sumber-sumber belajar  sebagai  media  komunikasi  dan elektronik  guna  menggali  informasi  dan pengetahuan  lebih  komprehensif  di  dalam menyiapkan mental dan intelektual, melalui misalnya  media  e-book,  e-library,  ataupun bacaan-bacaan yang menunjang pengetahuan dasar-dasar ilmu hukum untuk kemudian secara terbuka dapat didiskusikan secara  bersama-sama  di  dalam  ruang perkuliahan  dengan  bimbingan  dan  arahan
dosen.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  hukum  agar  kelak  menjadi lulusan  yang  memenuhi  standar  dan mempersiapkan  mereka  untuk  mengambil tempat  di  instansi  pemerintahan  maupun non  pemerintah  sebagai  perwakilan  dari profesi  hukum  nasional  dan  internasional yang baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Metode Pembelajaran Hukum
Proses  globalisasi  pada  saat  ini  telah mengantarkan  program  pendidikan  hukum kepada pemahaman bahwa adanya kebutuhan  yang  pasti  untuk  mendamaikan evolusi  hukum  masa  lalu  dengan  visi pendidikan  global  untuk  masa  depan  yang lebih baik. Setelah tercapai, efek keseluruhan  akan  dengan  cepat  membuka jalur  baru  yang  memungkinkan  perluasan pendidikan  hukum  di  seluruh  dunia,  tak terkecuali  di  Indonesia.  Hal  ini  diharapkan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip di  balik  kebijakan  yang  ditetapkan, diketahui  bahwa  untuk  memasuki  sekolah pascasarjana  hukum  di  Indonesia  tidak hanya terbatas pada lulusan sarjana hukum saja, akan tetapi telah terbuka bagi siapapun untuk  melanjutkan  studinya  di  bidang hukum (Kusumaatmadja, 2017).
Pada  awal  abad  ke-20,  sekolah  hukum  di Amerika  mulai  menyebarkan  pengaruh global  metodologi  pendidikan  hukum dengan  menerima  mahasiswa  internasional yang  pada  gilirannya  menjadi  pengekspor fitur hukum Amerika (Melchionna, 2010). Di dalam  perjalannya,  pembelajaran  dengan metode  studi  kasus  yang  melibatkan  tes ujicoba  dan  analisis  berbagai  kasus  masa lalu dianggap relevan dalam bidang hukum. Kasus-kasus  ini  merupakan  preseden  yang mapan  dan  dapat  digunakan  untuk menawarkan  wawasan  tentang  bagaimana pertanyaan  dan  prosedur  hukum  tertentu harus  diberlakukan.  Metode  ini  juga  sering dibarengi  dengan  diskusi  kasus  untuk memacu  berpikir  kritis  di  kalangan mahasiswa  hukum.  Metode  ini  memiliki
akar  Bahasa  Inggris  dan  terus  menjadi umum  di  banyak  negara  Eropa  seperti Prancis dan Inggris, serta AS. (Schwartz, M. H., Hess, G. F., & Sparrow, S. M., 2014) Pendekatan  pendidikan  lain  yang  sering diterapkan  pada  sekolah  hukum  adalah pendekatan  berbasis  masalah.  Metode  ini merupakan  standar  di  Jerman  dan  Jepang yang  sistemnya  mendapat  pengaruh  luar biasa  dari  Jerman  dimana  penekanannya tidak  hanya  pada  penerapan  undang- undang  hukum,  tetapi  pada  penalaran keluar  dari  kasus  berdasarkan  keadaan. Dalam  pendekatan  ini,  mahasiswa  dilatih menggunakan  masalah  hukum,  dimana mereka diberi informasi dan kemudian diuji menggunakan  masalahnya  melalui  proses terbalik.  Pengajaran  dilakukan  dengan menggunakan  cara  argumen  sedemikian rupa  sehingga  mahasiswa  dapat  mencari jalan  keluar  menuju  solusi.  (Strevens,  C., Grimes,  R.,  &  Phillips,  E.,  2016)  Para mahasiswa  sering  diminta  untuk  terlibat dalam  proses  pengadilan  tiruan  bersama dengan dosen sebagai hakim dan mahasiswa lain sebagai juri. Ini adalah salah satu bagian praktis dari pelatihan hukum di mana  situasi  kehidupan  nyata  sering berhasil  disimulasikan  dan  digunakan  oleh dosen  untuk  mengajar  mahasiswa.  Metode tersebut  juga  diterapkan  dalam  program pendidikan  hukum  di  banyak  negara  lain, termasuk  Amerika  Serikat,  Kanada,  Inggris, dan  Jerman.  (Katz,  H.  E.,  &  O'Neill,  K.  F., 2009)
Metode  lainnya  adalah  penggunaan klinik  hukum  (Rahardjo,  1976).  Klinik hukum  digunakan  sebagai  teknik  pada tahap  pembelajaran  lanjutan.  Mereka biasanya  praktik  hukum  yang  sering didirikan  di  bawah  program  studi  ilmu hukum  dari  sekolah  pascasarjana.  Praktik hukum  ini  kemudian  dioperasikan  oleh mahasiswa  hukum  yang  mengambil  kasus pro-bono (Rahmanto, 2015) dan menawarkan  solusi  hukum  lainnya  kepada masyarakat  secara  gratis.  Dalam  proses pelatihan  mereka  selama  klinik  hukum, seorang  mahasiswa  dapat  berinteraksi dengan  dunia  nyata  dan  mendapatkan
pengalaman  praktis  dalam  berbagai  aspek profesi  hukum.  Pada  titik  ini,  para mahasiswa  biasanya  bekerja  sebagai peserta  magang  di  bawah  kepala  firma hukum yang sering menjadi praktisi hukum terdaftar.  Ini  adalah  teknik  pengajaran umum  di  perguruan  tinggi  dan  universitas Amerika  dan  Kanada  yang  menawarkan program  hukum.  Di  Perancis,  magang  juga dilakukan, yang mirip dengan klinik hukum. (Gane, C., & Guang, R. H., 2017) Setidaknya terdapat lima metode pembelajaran  hukum  yang  dapat  diungkap pada tulisan ini, antara lain:
Metode  Socrates;  Teknik  pembelajaran yang  mengajarkan  kemampuan  untuk belajar  dari  skenario  tertentu.  Hal  ini dirancang  untuk  menyajikan  mahasiswa dengan  masalah  kasus  nyata  dan  simulasi dengan harapan merangsang mereka untuk menggunakan pengetahuan hukum mereka. Pendekatan  berbasis  masalah  juga  telah terbukti efektif dalam mendorong mahasiswa  untuk  mempelajari  isu-isu  yang sangat  berbeda  dan  belajar  dengan  mahir meneliti  topik  untuk  memahami  lebih  baik dan menggunakan informasi yang diperoleh melalui kuliah dan tugas. (Sultany, 2018) Metode  Studi  Kasus;  Metode  kasus memerlukan  studi  dan  analisis  proses peradilan  asli  dan  keputusan  untuk memahami  kerangka  hukum.  Metode  ini menggunakan  kasus-kasus  historis  yang sebenarnya  untuk  menggambarkan  dan menunjukkan  prinsip-prinsip  dan  aplikasi hukum  tertentu.  Hal  tersebut  merupakan salah  satu  cara  penyampaian  yang  paling relevan. Selain itu, ketika diterapkan secara maksimal,  studi  kasus  hukum  secara  aktif melibatkan pikiran mahasiswa akan mendorong mereka untuk membuat argumen  yang  efektif  dan  berinteraksi dengan  pandangan  yang  realistis  dari kerangka hukum. (Sheppard, 2007)
Metode  Berbasis  Penyelesaian  Masalah; Ilmu  hukum  diajarkan  melalui  metode kasus,  sementara  profesor  bekerja  untuk melibatkan mahasiswa dalam proses belajar dengan  menganalisis  dan  mempelajari serangkaian  kasus-kasus  hukum  serta
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
membimbing  mereka  tentang  bagaimana seorang  hakim  mengambil  keputusan. (Arnow-Richman, 2013)
Pendidikan  Hukum  Klinis;  Pendidikan klinis  di  sekolah  hukum  pertama  kali diusulkan  oleh  seorang  profesor  Alexander Lyublinsky pada awal 1901 dari Rusia, yang kemudian  muncul  di  Amerika  Serikat (Wilson,
2004). Lyublinsky cukup beruntung untuk mewujudkan keyakinannya ketika dia mampu memperkenalkan  pendidikan  hukum  klinis ke  sekolah-sekolah  hukum.  Kemampuan uniknya  adalah  untuk  mengintegrasikan keterampilan  praktis  dan  pendidikan hukum,  sehingga  memberikan  kesempatan untuk pendidikan interdisipliner. (Duquette, 1997)
Metode  Ceramah;  Metode  ini  secara verbal menyajikan fakta kepada mahasiswa yang  diharuskan  mencatat  tetapi  tidak diperbolehkan  bertanya.  Metode  ceramah adalah  tindakan  fisik  yang  sebenarnya untuk menyajikan informasi kepada mahasiswa  dan  meskipun  mungkin  sudah biasa dalam pendidikan hukum, menggunakannya  sebagai  cara  tunggal penyampaian informasi sering tidak dianjurkan. (Elizabeth, 2018) Namun
demikian, sesungguhnhya metode  pembelajaran  di  dalam  kelas  tidak selalu  monoton  dengan  menggunakan  satu macam metode, banyak metode yang dapat diterapkan  oleh  dosen-dosen  untuk  dapat menyampaikan materi pembelajaran secara menarik,  sehingga  pembelajaran  dapat berjalan dengan baik. (Satriani, 2018). Oleh karena  itu,  selain  mahasiswa  yang  harus selalu  mengikuti  pembelajaran  dengan seksama, seiring dengan itu, para dosen juga harus  tetap  update  dengan  perkembangan metode-metode pembelajaran yang semakin berkembang,  khususnya  di  masa  pandemic Covid-19  melalui  pembelajaran  daring (Heny Hartono, 2020).
Dalam berbagai penelitian telah membuktikan  bahwa  mahasiswa  yang berpartisipasi  dalam  program  interaktif cenderung belajar lebih
cepat, mempertahankan,  dan  lebih  terbuka
terhadap  pengetahuan  baru  (Pratidina,  G., Zenju,  N.  S.,  &  Sastrawan,  B.,  2020). Meskipun  ini  adalah  skenario  yang  ideal, sejumlah  faktor  lain  ikut  bermain  ketika menilai  kinerja  kurikulum  berbasis  kuliah. Jika digabungkan dengan metode pendidikan  Socrates  yang  lebih  aktif,  peran mahasiswa  dalam  pembelajaran  tidak  lagi pasif,  akan  tetapi  lebih  aktif  lagi  yang kemudian  menjadi  kunci  keberhasilan  bagi sekolah  dan  mahasiswa.  (Stuckey,  2007) Dengan melakukan diskusi terbuka di kelas tentang  materi  kuliah,  mahasiswa  akan belajar mengenali fakta dabn fenomena dari kasus yang relevan. Oleh  karena itu, sangat penting bagi peneliti menggunakan kerangka  teoritis  sebagai  pedoman  dan mengklarifikasi  untuk  memahami  proses perubahan.  Kerangka  teoretis  adalah pernyataan  yang  memfasilitasi  perubahan dengan  membutuhkan  pemahaman  tentang sikap  dan  persepsi  yang  ada  dari  para penggiat  Pendidikan  hukum  dalam  proses perubahan.  Pemahaman  ini  memperkuat fakta  bahwa  faktor  paling  penting  dalam setiap  proses  perubahan  adalah  orang- orang yang terlibat.
Jika dibandingkan secara teknik pembelajaran,  terdapat  perbedaan  dalam pelaksanaan  metode  "studi  kasus"  sebagai lawan  dari  pembelajaran  metode  ceramah berbasis  kuliah.  Metode  kasus  menuntut mahasiswa  untuk  bekerja  dengan  masalah yang sebenarnya, bekerja secara kolaboratif dalam mensintesis berbagai sumber dengan menerapkan  informasi  tersebut  dalam memecahkan  masalah  secara  nyata.  Hal  ini perlu dicatat bahwa manfaat dari pendekatan  ini  karena  bersifat  interaktif, literatif,  dan  memiliki  format  yang  dinamis (Alperi,  2020).  Oleh  karena  itu,  dalam pembelajaran  ilmu  hukum  diperlukan keterampilan  dosen  dan  pengajar  dalam menawarkan  kasus-kasus  hukum  untuk dapat  menjadi  arena  latihan  mahasiswa dalam  mengembangkan  kompetensinya dalam kerangka berpikir hukum.

## Metode Penelitian Hukum
Lebih  jauh  dalam  skala  pembelajaran sekolah  hukum  pada  tingkat  pascasarjana, memerlukan  kemampuan  daya  analisis secara  hukum  pada  saat  menyelesaikan tugas akhir yaitu berupa tesis atau disertasi dengan  berpedoman  kepada  tiga  macam jenis penelitian, antara lain
Pendekatan  Yuridis  Normatif  dengan memperhatikan  pandangan  hukum  tentang peraturan hukum dan harapannya.
Pendekatan  Empiris  atau  Sosio-Legal diterapkan  pada  saat  penerapan  peraturan perundang-undangan  diuji.  –  Aplikasi  dan praktik.
Metode  campuran  dalam  penelitian hukum  digunakan  dengan  menganalisis secara kuantitatif untuk menarik kesimpulan  atau  rekomendasi  kualitatif. (Roestamy,  M.,  Suhartini,  E.,  &  Yumarni,  A., 2015).
Hal  ini  harus  dapat  dilakukan  oleh mahasiswa  pascasarjana  hukum,  baik lulusan  hukum  maupun  mahasiswa  non hukum. Sayangnya, mahasiswa yang berasal dari  lulusan  S1  non  hukum  memiliki keterbatasan  pengetahuan  tentang  prinsip- prinsip hukum, teori, konsep,  cara berpikir, bahkan tidak mengenal peraturan- peraturan  yang  ada.  Pada  akhirnya, penelitian  yang  dilakukan  sebagian  besar tidak  membumi.  Selain  dari  itu,  sebagian besar  mahasiswa  non-hukum  mengalami kesulitan  untuk  mengenal  hukum  sebagai ilmu atau seni ( art ) (Roestamy, 2015) yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan  romantika  hukum  yang  ditemui  di lapangan.
Kelemahan  itu  belakangan  terjadi  ketika mahasiswa  program  magister  hukum lulusan  S1  Non  hukum  melakukan  tugas akhir  berupa  penelitian  yang  semestinya bersifat  penelitian  hukum.  Kenyataan  yang ditemukan  adalah  kebanyakan  judul  serta muatan  penelitian  mahasiswa  tersebut cenderung  mengintegrasikan  pengetahuan umum  lainnya  yang  tercermin  di  dalam tema  atau  topik  yang  diusukan  dalam proposal,  misalnya  cenderung  kepada  ilmu manajemen,  ilmu  ekonomi  makro  bahkan
ilmu pendidikan secara an sich . Tidak hanya berhenti  di  saat  proses  pengajuan  judul proposal saja, bahkan di saat sidang terakhir pun  masih  terdapat  penelitian  yang  tidak berpedoman  kepada  metodologi  ilmu hukum,  dengan  demikian  diperlukan  kiat- kiat  persiapan  di  awal  bagi  mereka  untuk dapat  menerima  pembelajaran  ilmu  hukum di saat masa perkuliahan berlangsung.
Kompleksnya  Pendidikan  sebagaimana disebut  di  atas  menambah  sulit  mahasisa lulusan  non  hukum  untuk  menyelami  baik hukum  sebagai  ilmu  maupun  seni,  karena ilmu  hukum  yang  akan  diselami  ibarat samudera diarungi oleh mahasiswa tersebut penuh dengan gelombang dengan kedalaman  lautan  yang  sulit  diduga. Keadaan  ini  akan  memperburuk  kualitas ouput  baik  lembaga  pascasarjana  maupun lulusannya,  bisa  jadi  para  lulusan  setelah mendapat  ijazah  pada  akhirnya  kembali mengulang  dengan  merintis  Pendidikan sarjana hukum atau jenjang strata satu.
Sebagian  besar  program  pascasarjana dalam Ilmu Hukum ditemukan tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah atau universitasnya sendiri tentang input, proses, output,  dan  bahkan  hasil  outcomenya  yang pada  gilirannya,  setelah  mereka  lulus menjadi  master  atau  doktor,  ternyata  tidak dapat  bekerja  secara  profesional  di  bidang hukum.
Mahasiswa  Pascasarjana  Hukum  dari lulusan  non  hukum  akan  tidak  memiliki sense  hukum.  Hal  tersebut,  dikarenakan paradigma  Ilmu  Hukum  membutuhkan proses  panjang  yang  sarat  akan  materi- materi  filsafat  dan  teori  hukum.  Program penerimaan mahasiswa tersebut cenderung dipandang  sebagai  upaya  yang  berorientasi kepada  bisnis  belaka,  yang  hampir meninggalkan  idealisme  hukum  sebagai salah  satu  dasar  terpenting  dalam pengembangan  disiplin  ilmu  hukum.  Oleh karena  itu,  mahasiswa  non  hukum  perlu akselerasi  dalam  memahami  gagasan hukum  berupa  program  matrikulasi  untuk mempersiapkan proses perkuliahan.
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021

## Profesi Hukum
Profesi  hukum  di  Indonesia  membutuhkan kualifikasi  Sarjana  Hukum,  sementara lulusan  pascasarjana  dari  non  hukum  tidak dapat  langsung  mempraktikkan  profesi utama  di  bidang  hukum.  Namun  demikian penulis  mengajukan  beberapa  analisis  pro dan  kontra  terkait  model  Pendidikan  yang sedang  terjadi  saat  ini,  sebagaimana dijabarkan pada table berikut:
Tabel 1. Analisis Pro & Kontrak
Nilai Positif Nilai Negatif Mahasiswa lebih mengenal hukum Keterbatasan pemahaman teori prinsip-prinsip dasar Hukum; seperti Asas, Kaidah, Proses, Lembaga Kesadaran hukum bagi praktisi yang bukan dari profesi hukum Jika bekerja di bidang hukum dengan latar belakang non-hukum akan membahayakan masyarakat Meningkatkan jumlah mahasiswa pascasarjana dari entri multidisiplin Dalam hal orientasi akhir, tidak terdapat pekerjaan yang spesifik, baik Profesi
Hukum maupun Ilmuwan Hukum, sebenarnya tidak keduanya.

## Matrikulasi
Selain dari itu, bagi mahasiswa pascasarjana ilmu  hukum  dari  lulusan  non  hukum tersebut,  diperlukan  satu  masa  tertentu guna menopang kompetensi yang semestinya  dimiliki  sebelum  memulai perkuliahan,  yaitu  dengan  mengikuti program  “matrikulasi”  sebagai  pembekalan agar pada saat perkuliahan selanjutnya.
Matrikulasi adalah sebagai kegiatan pemenuhan  kompetensi  mahasiswa  agar kesenjangan
antara subtansi dan pengalaman  belajar  dari  kurikulum  yang berbeda dapat terpenuhi sesuai kompetensi yang  harus  dikelola  satuan  pendidikan secara  terencana,  terarah,  terprogram  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  (Sunaiyah, 2018) Materi yang diberikan saat matrikulasi  adalah  materi-materi  dasar tentang  ilmu  hukum,  yang  dimaksudkan
sebagai  pembekalan  terhadap  mahasiswa baru  dalam  menjalankan  perkuliahan  di program studi Magister Hukum.
Kurikulum  dalam  matrikulasi  tersebut tergambar pada gambar berikut:
Gambar 1. Komponen Kurikulum Matrikulasi  Pascasarjana  Hukum bagi Lulusan non-hukum
Dari  gambar  tersebut  adanya  pencerahan kepada  mahasiswa  non  hukum  yang berminat  melanjutkan  studi  di  program Magister  Hukum  yang  akan  mempermudah mahasiswa  berselancar  dalam  mengarungi ilmu  pengetahuan  hukum  yang  sangat  luas. Mengingat, di dalam penelitian ilmu hukum terdapat  perbedaan  yang  sangat  mendasar antara  satu  pembidangan  hukum  dengan bidang  yang  lainnya.  Maka,  matrikulasi dimaksud  disesuaikan  dengan  pilihan bidang  studi  dari  peminatan  studi  magister hukum masing-masing universitas, misalnya dalam  magister  hukum  dalam  keminatan hukum bisnis, maka matrikulasi dasar-dasar hukum diarahkan untuk membantu mahasiswa  dalam  menjawab  persoalan- persoalan  yang ditemukan di dalam hukum bisnis,  demikian  juga  hukum  tata  negara, pidana, atau perdata sesuai dengan gambar tersebut.
Selanjutnya dapat dilihat hasil pencapaian nilai  lulusan  magister  hukum  yang  berasal dari  mahasiswa  non-hukum  sebagaimana tertera pada tabel berikut:
Tabel  2.  Pencapaian  Nilai  Lulusan  MH  dari S1  Non-Hukum  setelah  mendapat matrikulasi No Nama NIM Jurusan S1 IPK Lulus 1  J. D. ME.0510XXX S.E 3,82 Lulus 2006 2  H N. ME.0610XXX S.E 3,17 14/03/09 3  B.T. ME.0610XXX S.Sos - D/O 4  Tr. ME.0610XXX S.Sos - D/O 5  Sa. ME.0610XXX ST 3,77 19/12/09 6  El. ME.0610XXX S.E 3,50 15/11/08 7  J.S. ME.0710XXX S.Sos 3,73 23/09/08 8  B.R. ME.0910XXX S.Pd 3,79 23/10/10 9  TB.D. E.1020XXX S.E 3,65 29/07/12 10  I.G. E.1120XXX PTIK 3,71 14/03/13 11  Ka. E. 1120XXX S.E 3,21 12  S.H. E. 1220XXX S.E 3,58 13  Wa. E. 1220XXX S.E 3,40 14  A.B. E. 1220XXX S.HI 3,51 15  Is. E.1220XXX S.E 3,79 16  D.S. E.1220XXX S.Sos 3,65 17  A.S. E.1220XXX S.E 3,73 18  T.K. E.1220XXX S.E 3,58 19  M.A E.1420XXX S.S 3,44 Nilai Rata-rata 3,59
Sumber:  Nilai  Magister  Hukum  Universitas Djuanda Bogor periode 2005 – 2014 Dari data di atas terdapat perbedaan nilai yang  cukup  beragam,  dari  angka  Indeks Prestasi  Komulatif  (IPK)  paling  kecil  3,17 hingga angka terbesar 3,82 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 3,59.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  lulusan MH non hukum dapat mengejar kompetensinya  dalam  ilmu  hukum  jika dilakukan  program  matrikulasi  sebelum beranjak  pada  pembelajaran  inti  dari kurikulum  magister  hukum  pada  Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Pada  beberapa  indikator,  terungkap  bahwa tingkat  literasi  pengguna  layanan  pinjaman online  termasuk  kedalam  kategorti  tinggi dengan  hasil  lebih  dari  80%.  Sebagian indikator  menunjukkan  hasil  sedang  pada kurun  60%  sampai  80%.  Tidak  ada indikator  rendah  pada  tingkat  literasi  yang ditunjukkan oleh responden.
Penelitian  ini  berhasil  mengungkap  lebih dalam keterkaitan literasi keuangan terhadap  penggunaan  layanan  pinjaman online  secara  deskriptif  dan  spesifik terhadap pengguna layanan pinjaman online terbesar  di  Indonesia  berdasarkan  kriteria usia. Hal ini dapat menjadi  dasar peramalan terhadap  perkembangan  industri  layanan pinjaman  online  dengan  mengaitkan  tingkat pendapatan  dan  banyaknya  penyedia layanan  pinjaman  online.  Pasar  pengguna layanan  pinjaman  online  masih  akan  terus berkembang pada masa yang akan datang.
Kebaruan  penelitian ini mengungkap  bahwa para  pengguna  layanan  pinjaman  online memiliki  literasi  keuangan  yang  tinggi. Perkembangan informasi dan layanan digital yang memudahkan pengguna, menjadi dasar atas  dominasi  pengguna  layanan  pada kalangan usia 19 sampai 34 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Slehat,  Zaher  Abdel  Fattah.  2021. “Determining  the  Effect  of  Banking Service  Quality  on  Customer  Loyalty Using  Customer  Satisfaction  as  a Mediating Variable: An Applied Study  on the  Jordanian  Commercial  Banking Sector.” International  Business  Research 14(4):1–58.
Ch, Irwan, Titiek Tjahja Andari, and Mas Nur Mukmin. 2020. “CUSTOMER AND FINANCIAL  PERFORMANCE  ANALYSIS WITH THE IMPORTANCE PERFORMANCE  ANALYSIS  METHODS FOR PRODUCTIVE ECONOMIC BUSINESSES-JOINT BUSINESS GROUP.”
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
Farida,  Mamik  Nur,  Yoyok  Soesatyo,  and
Tony  Seno  Aji.  2021.  “Influence  of Financial  Literacy  and  Use  of  Financial Technology  on  Financial  Satisfaction through Financial Behavior.” International  Journal  of  Education  and
Literacy Studies 9(1):86–95.
Handro,  Paul.  2018.  “THE  ROLE  OF CUSTOMER  EXPERIENCE  IN  RETAIL BANKING AND THE RISE OF FINTECHS.” Annals  of’Constantin  Brancusi’University of Targu-Jiu. Economy Series (1). Humaidi,  Ahmad,  Muhammad  Khoirudin, Ainun  Riska  Adinda,  and  Achmad Kautsar.  2020.  “The  Effect  of  Financial Technology,  Demography,  and  Financial Literacy  on  Financial  Management Behavior  of  Productive  Age  in  Surabaya, Indonesia.” International  Journal  of Advances  in  Scientific  Research  and Engineering 6(01):77–81.
Hutapea,  Riauli  Susilawaty.  2020.  “The Effect of Financial Technology (Fin-Tech) on  Customer  Satisfaction  Level  (A  Case Study  on  SMEs).”  Pp.  668–74  in.  Atlantis Press.
Lusardi,  Annamaria.  2019.  “Financial Literacy  and  the  Need  for  Financial Education:  Evidence  and  Implications.” Swiss  Journal  of  Economics  and  Statistics 155(1):1–8.
Mukmin,  Mas  Nur.  2020.  “A  Behavioral
Engineering: Fraud Prevention in Accounting Students With the Involvement  of  Religious  Motivation.”
International  Journal  of  Civil  Engineering and Technology 11(1).
Mukmin,  Mas  Nur,  and  Hesti  Wulansari. 2017.  “Akuntabilitas  Kinerja  Akuntan Pendidik Berdasarkan Kompetensi Akuntan  Dan  Etika  Profesional  (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Swasta Di
Bogor).” Jurnal Akunida 3(2):51–59. Okoye,  Lawrence  U.,  Alexander  Ehimare Omankhanlen,  JOHNSON  IFEANYI  OKOH, and  Areghan  Akhanolu  Isibor.  2018. “Technology-Based  Financial  Services Delivery  and  Customer  Satisfaction:  A Study  of  the  Nigerian  Banking  Sector.”
International  Journal  of  Civil  Engineering and Technology 9(13):214–23.
Panos,  Georgios  A.,  and  John  OS  Wilson.
2020. “Financial Literacy and Responsible  Finance  in  the  FinTech  Era: Capabilities and Challenges.” Rani, Mimi Suriaty Binti Abdul. 2021. “Study on  Customer  Satisfaction,  Adoption, Perception,  Behaviour,  and  Security  on Financial Technology (Fintech) Services.” P. 9th in Vol. 8.
Silaningsih,  Endang,  and  Putri  Utami.  2018. “Pengaruh  Marketing  Mix  Terhadap Minat  Beli  Konsumen  Pada  Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Produk Olahan  Makanan  Ringan.” Jurnal  Sosial Humaniora 9(2):144–58.
Syah,  Rahmad.  2020.  “Optimization  Tree Based  Inference  to  Customer  Behaviors in Dynamic Control System.” Syah,  RAHMAD,  MKM  Nasution,  ERNA BUDHIARTI  Nababan,  and  SYAHRIL Efendi.  2020.  “Knowledge  Acceleration Estimator  (KAE)  Model  to  Customer Behavior Using Business Metrics.” Journal of  Theoretical  and  Applied  Information Technology 98(08).
Wewengkang, Caeli BP, Maryam Mangantar, and  Shinta  JC  Wangke.  2021.  “The  Effect Of  Financial  Technology  Use  And Financial  Literacy  Towards  Financial Inclusion  In  Manado  (Case  Study:  Feb Students  In  Sam  Ratulangi  University Manado).” Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 9(2). Zhang, L., and  H. Kim.  2020. “The Influence of  Financial  Service  Characteristics  on Use Intention through Customer
Satisfaction with Mobile Fintech.” Journal of  System  and  Management  Sciences 10(2):82–94.