Abstrak —Kota  Malang  memiliki  presentase  RTH  publik  yang belum memenuhi proporsi minimal RTH publik 20%. Salah satu penyebabnya  adalah  karena  Pemerintah  Kota  Malang  memiliki kendala keterbatasan dana APBD dalam hal pembangunan RTH publik,  sehingga  menjalin  kerjasama  dengan  sejumlah  pihak swasta  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR). Agar  program  CSR  dari  pihak  swasta  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah,  maka  diperlukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  preferensi  Pemerintah  Kota  Malang  terhadap pengembangan RTH publik melalui program. Preferensi terhadap pengembangan RTH publik ini ditentukan dengan menggunakan teknik content  analysis. Teknik  ini dilakukan  dengan  cara mengandalkan  kode-kode  yang  ditemukan  dalam  sebuah  teks perekaman data selama wawancara dilakukan dengan responden penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah preferensi pemerintah terhadap  pengembangan  RTH  publik  di  Kota  Malang  yang terbagi atas 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari aspek  lingkungan  adalah  jenis  hutan  kota,  taman  kota,  dan jalur  hijau  yang  dapat  dikembangkan  pada  lokasi  potensial dipinggir  Kota  Malang  dengan  mempertimbangkan  tematik pengembangan,  fungsi  ekologis,  fungsi  sosial  budaya,  fungsi edukatif dan fungsi estetika serta sesuai dengan aturan tata ruang yang  berlaku.  Dari  aspek  ekonomi  maka  bentuk  bantuan  yang dibutuhkan  berupa  pembangunan  fisik  RTH  publik  melalui mekanisme  penyelenggaraan  program  CSR  yang  ada  dan dilakukan  oleh  perusahaan  yang  memiliki  visi  dan  misi  dibidang lingkungan. Dari aspek sosial maka dalam merumuskan program CSR  perlu  peran  aktif  masyarakat  seperti  tokoh  masyarakat setempat,  akademisi,  komunitas  serta  program  CSR  perlu dipublikasikan  sebagai  wujud branding Kota  Malang  dan stimulasi pihak swasta lain untuk terlibat.
Kata  Kunci —Ruang  Terbuka  Hijau  Publik, Corporate  Social Responsibility (CSR), Content Analysis .

## I. PENDAHULUAN
UANG Terbuka Hijau sebagai salah satu ruang  publik di perkotaan harus memiliki luasan minimal yang ideal yaitu 30% dari luas total suatu wilayah  kota,  terdiri  dari  20%  RTH publik  dan  10%  RTH  privat  [1].  Dalam  penyediaan  dan pemanfaatan RTH dibutuhkan peran dari  pihak  swasta  seperti bekerjasama  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam
membangun  dan  memelihara  ruang  terbuka  hijau  serta mengupayakan  bantuan  pendanaan  bagi  masyarakat  dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka  hijau  [2].  Salah  satu  bentuk  peran  dari  pihak  swasta adalah  adanya  penyediaan  melalui  program  CSR.  Kebijakan mengenai CSR tersebut telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  dimana  perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan [3].
Pada tahun 2016 jumlah luasan RTH publik di Kota Malang masih sebesar 1.362,32 Ha atau sama dengan 12,38% dari luas total  wilayah  Kota  Malang  yaitu  sebesar  11.006  Ha  yang seharusnya mencadangkan 2.201,2 Ha untuk RTH publik 20% [4]. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Taman DPKP  Kota  Malang  pada  Februari  2017,  Pemerintah  Kota Malang memiliki kendala keterbatasan dana APBD dalam hal pembangunan RTH publik, sehingga Pemerintah Kota Malang menjalin  kerjasama  dengan  sejumlah  perusahaan  melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam kurun waktu tahun 2011-2017 telah dilaksanakannya 16 program CSR, diantaranya adalah  revitalisasi Taman Slamet (CSR dari PT. Bentoel Prima), revitalisasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang (CSR dari BRI), penataan kawasan pedestrian di Jl. Ijen, dan lain sebagainya. Dari pelaksanaan yang sudah ada, Pemerintah  Kota  Malang  menilai  bahwa  persebaran  RTH publik  yang  dikembangkan  melalui  program  CSR  belum merata,  karena  hanya  terpusat  pada  Kecamatan  Klojen  yang merupakan  pusat  Kota  Malang  [5].  Dalam  pelaksanaannya, kewenangan  persetujuan  CSR  dilakukan  secara  kesepakatan bersama  antara  pemberi  dengan  penerima  CSR  yaitu  SKPD Pemerintah Kota Malang tanpa campur tangan pihak lain.
Untuk dapat menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan  pemerintah,  pihak  swasta  perlu  mengetahui kebutuhan pengembangan RTH  publik  berdasarkan  preferensi pemerintah.  Maka  dari  itu  diperlukan  penentuan  preferensi pemerintah  terhadap  pengembangan  RTH  publik  di  Kota Malang  melalui  program  CSR,  agar  dapat  memberikan informasi  kepada  pihak  swasta  untuk  merumuskan  program CSR  agar  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  Pemerintah

## Preferensi Pemerintah terhadap Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Auliyaa Syara Diinillah dan Haryo Sulistyarso Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail: haryo.its@gmail.com
R
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2 (2017), 2337-3520 (2301-928X Print)                                      C572
Kota Malang.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teknik  survei  primer  dan  sekunder.  Mayoritas  data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  secara  langsung (Observasi  Lapangan)  dan  wawancara  dengan  menggunakan teknik in-depth  interview kepada  responden  terpilih  dari stakeholder pemerintah.  Penentuan  responden  wawancara dilakukan analisis stakeholder dengan memetakan kepentingan dan  pengaruh  dari stakeholder terkait,  sehingga  didapatkan  2 instansi  yang  menjadi  responden  wawancara  yaitu  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  (Barenlitbang) Kota Malang.
Sedangkan  untuk  data  sekunder  digunakan  sebagai pelengkap  data-data  primer  yang  telah  didapatkan.  Metode pengumpulan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  studi pustaka dan survei instansi untuk memperoleh gambaran umum wilayah, peraturan daerah  terkait  pengembangan  RTH  publik, dasar-dasar  teori  dan  konsep  serta  penerapan (best  practices) pengembangan RTH publik melalui program CSR.

## B. Metode Analisis
Untuk  menentukan  kebutuhan  pengembangan  RTH  publik melalui  program  CSR  digunakan  teknik  analisis content analysis. Content analysis merupakan analisis yang mengandalkan  kode-kode  yang  ditemukan  dalam  sebuah  teks perekaman  data  selama  wawancara  dilakukan  dengan responden  penelitian  [6]. Content  analysis dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengeksplorasi  kebutuhan  pengembangan  RTH publik  di  Kota  Malang  melalui  program  CSR.  Analisis  yang dilakukan  mengacu  pada  variabel  penelitian  hasil  sintesa pustaka yang terdiri atas variabel lokasi RTH publik, jenis RTH publik, fungsi RTH publik, tematik pengembangan RTH publik, bentuk  bantuan  CSR  dalam  RTH  publik,  jangka  waktu pemeliharaan  RTH  publik,  mekanisme  penyelenggaraan program  CSR,  bentuk  pendekatan  pemerintah,  kesesuaian program  CSR  dengan  perusahaan,  bentuk  insentif  kerjasama, dampak program CSR terhadap perusahaan, ketersediaan media promosi  perusahaan  dalam  RTH  publik,  keterlibatan masyarakat  dalam  program  CSR,  dan  ketersediaan  media publikasi program CSR.
Gambar  1. Ilustrasi Alur Proses Content Analysis.
Sumber : Bungin (2010) diolah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk dapat menentukan preferensi Pemerintah Kota Malang terhadap  pengembangan  RTH  publik  melalui  program  CSR berdasarkan  preferensi  Pemerintah  Kota  Malang  dilakukan wawancara in-depth interview.
Gambar  2. Bagan Alur Penelitian. Sumber : Penulis, 2017.
Berdasarkan  bagan  pada Gambar  2 diatas,  dapat  dilihat bahwa dalam menentukan faktor-faktor kebutuhan pengembangan RTH publik maka dilakukan :
1. Wawancara  In-Depth  Interview  kepada  Responden Penelitian
Wawancara  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik In-depth  interview dan  dilakukan  kepada  2  responden  dari kelompok  pemerintah (governance) yang  meliputi  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Kota  Malang. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini mengacu pada  variabel  penelitian  yang  didapatkan  dari  hasil  sintesa pustaka.
2. Analisis dengan Metode Content Analysis Dari hasil wawancara dengan responden penelitian dilakukan penulisan transkrip wawancara sebagai  bahan  untuk  dianalisis menggunakan  teknik  analisis content  analysis .  Selanjutnya, ditentukan  kode  pada  hasil  transkrip  wawancara  berdasarkan masing-masing variabel penelitian.
Tabel 1.

## Daftar Kode Variabel Penelitian
Angka Warna Variabel Penelitian (Kode : C) 1 Lokasi RTH publik 2 Jenis RTH publik 3 Fungsi RTH publik 4 Tematik pengembangan RTH publik 5 Jangka waktu pemeliharaan RTH publik 6 Bentuk Bantuan CSR 7 Mekanisme penyelenggaraan program CSR 8 Bentuk pendekatan pemerintah 9 Kesesuaian program CSR dengan perusahaan 10 Bentuk insentif kerjasama 11 Dampak program CSR terhadap perusahaan 12. Ketersediaan  media  promosi  perusahaan  dalam RTH publik 13. Keterlibatan masyarakat 14. Ketersediaan media publikasi program CSR Sumber : Penulis, 2017 Setelah dilakukan pengodean (coding) , dilakukan pemahaman  data  dengan  menggunakan  tabel/matriks  analisis yang  berisi  kesimpulan  dari  preferensi  masing-masing responden terhadap suatu variabel penelitian dengan dilengkapi
transkrip responden yang menjelaskan tentang suatu variabel.
Gambar  3. Kutipan Pemahaman Data pada Variabel Lokasi RTH Publik. Sumber : Hasil Analisis, 2017.
Dari  uraian  transkrip  pada  tabel  pemahaman  data  tersebut, didapatkan  preferensi  Pemerintah  Kota  Malang  terhadap pengembangan RTH publik melalui program CSR meliputi : 1. Lokasi RTH publik
Diperlukan  pemerataan  lokasi  RTH  publik  pada  lahan potensial di pinggir Kota Malang seperti Kecamatan Sukun, Blimbing,  dan  Kedung  Kandang  dengan  memperhatikan intensitas masyarakat yang berada disekitar lokasi atau yang melintasi lokasi.
2. Jenis RTH publik
Jenis  RTH  publik  yang  perlu  dikembangkan  melalui program  CSR  dapat  berupa  pengembangan  taman  kota, hutan  kota,  jalur  hijau  atau  pedestrian  sesuai  dengan kewenangan  Bidang  Pertamanan  Dinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
3. Fungsi RTH publik
Berupa  fungsi  utama  yaitu  fungsi  ekologis  dan  fungsi penunjang  yang  meliputi  fungsi  sosial  budaya,  fungsi edukatif, dan fungsi estetika.
4. Tematik pengembangan RTH publik
Diperlukan tematik dalam pengembangan RTH publik agar dapat  menambah  daya  tarik  visual  RTH  dan  sebagai identitas  RTH  publik  tersebut  serta  mempengaruhi penyediaan  fasilitas  didalam  RTH  publik.  Hal  ini diwujudkan dengan adanya landmark pada  RTH, signage , elemen-elemen  penghias  dengan  desain  menarik  guna memperkuat  tematik  yang  diangkat  dalam  pengembangan RTH tersebut.
5. Bentuk bantuan CSR dalam RTH publik
Pemerintah  Kota  Malang  membutuhkan  bentuk  bantuan CSR  berupa  skema  pembangunan  RTH,  meliputi pembangunan  fisik  taman  kota,  hutan  kota,  penataan  jalur hijau atau pedestrian.
6. Jangka waktu pemeliharaan
Pemerintah  Kota  Malang  mewajibkan  pihak  swasta  yang telah  membangun  RTH  publik    untuk  melakukan pemeliharaan yaitu selama 6 bulan setelah peresmian RTH publik dilakukan.

## 7. Mekanisme penyelenggaraan program CSR
Dalam  mengembangan  program  CSR  dalam  bentuk  RTH hal yang perlu diperhatikan adalah kemudahan mekanisme kerjasama karena pihak swasta tidak tertarik jika mekanisme penyelenggaraannya  dipersulit.  Pemerintah  juga  akan menyiapkan  sistem  baru  dalam  pembuatan  proposal program.

## 8. Bentuk pendekatan pemerintah
Bentuk pendekatan pemerintah  menentukan  jumlah  swasta yang  mau  terlibat  dalam  kerjasama  melalui  program  CSR, seperti  Walikota  Malang  yang  memiliki  banyak  relasi dengan beberapa pengusaha sehingga beberapa perusahaan mau terlibat dalam kerjasama.
9. Kesesuaian program CSR dengan perusahaan
Dalam  memilih  pihak  swasta,  Pemerintah  Kota  Malang harus  mempertimbangkan  kesesuaian  program  pemerintah dengan tujuan, visi dan misi serta bidang program CSR dari perusahaan.  Perusahaan  yang  memiliki  bidang  CSR lingkungan atau pelestarian alam dapat memberikan bantuan berupa pengembangan RTH publik.

## 10. Bentuk Insentif Kerjasama
Bentuk insentif kerjasama itu perlu diberikan kepada pihak swasta  yang  telah  memberikan  bantuan  CSR,  karena  hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Kota  Malang  kepada  pihak  swasta  tersebut.  Untuk  bentuk insentif  kerjasama  lain  selain  plakat  tergantung  pada perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.
11. Dampak Program CSR terhadap Perusahaan
Dengan melaksanakan program CSR berupa pengembangan RTH  publik  serta  adanya  nama  perusahaan  didalam  RTH publik  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya  reputasi atau  citra  perusahaan  di  mata  masyarakat  dan  dapat berdampak pula pada bisnis perusahaan.
12. Keterlibatan masyarakat dalam program CSR
Pemerintah Kota Malang lebih mengoptimalkan pelaksanaan  FGD  dengan  masyarakat  yaitu  dengan mengundang  tokoh  masyarakat,  masyarakat  sekitar  yang merupakan  target  dari  pengunjung  RTH,  LSM,  dan akademisi  untuk  meminimalisir  adanya  konflik  serta terwujudnya  pengembangan  RTH  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
13. Ketersediaan media publikasi program CSR
Perlu pengoptimalan media publikasi program CSR, karena berfungsi untuk menjaring aspirasi masyarakat, dengan cara jika ada proyek baru pemerintah dapat meng- upload konsep dan  desainnya,  sehingga  masyarakat  dapat  memberikan masukan.
Selain  dari  variabel  penelitian,  didapatkan  kebutuhan tambahan  dari  preferensi  Pemerintah  Kota  Malang  dalam mengembangkan  RTH  publik  melalui  program  CSR, diantaranya adalah :
1. Kesesuaian dengan tata ruang
Pemerintah Kota Malang mewajibkan pengembangan RTH publik  melalui  program  CSR  yang  dilakukan  harus  sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku.

## 2. Pengadaan lahan baru
Pemerintah  Kota  Malang  harus  melakukan  pemetaan lahan-lahan  potensial  untuk  dapat  dikembangkan  menjadi RTH  publik  terutama  pada  daerah  pinggir  kota  seperti Kecamatan Sukun, Blimbing, dan Kedung Kandang.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa faktor-faktor  kebutuhan  pengembangan  RTH  publik  melalui program CSR berdasarkan preferensi Pemerintah Kota Malang meliputi 1) Pemerataan lokasi RTH publik khususnya dipinggir Kota Malang; 2) Jenis RTH publik yang dikembangkan adalah hutan kota, taman kota dan jalur hijau; 3) Pengembangan harus memperhatikan  fungsi  ekologis  dan  fungsi  sosial  budaya;  4) Tematik  pengembangan  menjadi  syarat  wajib  dalam mengembangkan RTH publik; 5) Pihak swasta wajib melakukan pemeliharaan RTH publik selama 6 bulan setelah peresmian; 6) Bentuk  bantuan  CSR  yang  dibutuhkan  berupa  pembangunan fisik  RTH  publik;  7)  Perlu  penyederhanaan  mekanisme penyelenggaraan  program  CSR;  8)  Diperlukan  pendekatan pemerintah kota kepada pihak swasta agar lebih banyak pihak swasta  yang  terlibat;  9)  Pengembangan  RTH  publik  melalui program CSR dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki visi  misi  atau  bidang  CSR  dibidang  pelestarian  alam;  10) Pemerintah  perlu  memberikan  insentif  kerjasama  sebagai bentuk apresiasi kepada pihak swasta; 11) Pengembangan RTH publik  akan  berdampak  pada  reputasi  perusahaan  di  mata
masyarakat;  12)  Perlu  peran  aktif  masyarakat  seperti  tokoh masyarakat, akademisi, dan komunitas; 13) Perlu adanya media publikasi program CSR sebagai wujud branding Kota Malang dan  stimulasi  kepada  pihak  swasta  lain  untuk  terlibat  dalam kerjasama;  dan  14)  Pengembangan  RTH  publik  harus  sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku.
Saran  dari  penelitian  ini  adalah  hasil  preferensi  pemerintah ini  perlu  disandingkan  dengan  preferensi  pihak  swasta  agar program  CSR  yang  dijalankan  berjalan  efektif  sesuai  dengan kebutuhan antara kedua stakeholder.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . .
[2]
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Perkotaan . .
[3] Pemerintah  Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas . Indonesia, 2007.
[4] Keputusan  Walikota  Malang  No.  188.45/184/35.73.112/2016 tentang Penetapan Taman Kota, Hutan . .
[5] P.  K.  Malang, Database  Program  CSR  Berupa  RTH  Publik .  [5]
Bidang  Pertamanan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kota Malang, 2016.
[6] B.  Bungin, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2010.