## GAGASAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENCEGAH  PRAKTEK  KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Wencislaus Sirjon Nansi 1
Fakultas Universitas Atma Jaya Makasssar

## Abstract
his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the author’s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution
Keywords :  Policy Reform, Correctional, Prisoners, Corruption

## Abstrak
Tulisan ini  betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis  berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang  pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent.  Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent
Kata Kunci : Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi
1 Wencislaus Sirjon Nansi  adalah pengajar pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Alamat korespondensi: wencislaus82@gmail.com

## A. Pendahuluan

## 1.  Latarbelakang Masalah
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Satjipto Raharjo,memandang tindak pidana korupsi  yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya,tetapi sudah menjadi kejahatan terorganisisr,bukan saja berdimensi nasional tetapi juga berdimensi internasional. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak lagi ditangani seperti kejahatan biasa,tetapi juga harus dilakukan melalui upaya luar biasa. 2
Kondisi demikian juga diafirmasi dalam bagian penjelasan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian penjelasan undang-undang tersebut menyatakan:”…… mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa….”
Banyak hasil penelitian yang menjelaskan  faktor-faktor penyebab maraknya tidak pidana korupsi di
2 R.E.Baringbing,Catur Wangsa Yang bebas Kolusi Simpul mewujudkan supremasi Hukum,Jakrta,Pusat Kajian Reformasi,2001,Hal.6
Indonesia. Arifin 3 mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masya-rakat tempat individu dan organisasi berada.  Selanjutnya Bibit Samad Riyanto 4 mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain ; kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal- eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan. Sementara itu Rahman Saleh 5 merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya ‘political will’ Berdasarkan hal tersebut,berbagai upaya telah dilakukan baik melalui upaya pencegahan maupun upaya- upaya represif. Namun berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun praktek korupsi terus saja terjadi.  Menurut
3 Arifin, Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi,Kmentrian Pendidkan dan Kebudayaan RI, 2011,hal.53
4 Bibit Samad Rianto (2009), Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi , dalam Amir Syarifudin, dkk ( Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia
5 Saleh, Abdul Rahman. “Korupsi Tergolong E x t r a o r d i n a r y ” h t t p : / / w w w. a r s i p . p o n t i a n a k p o s t . c o m / b e r i t a / i n d e x . asp?Berita=Pinyuh&id=129619
Indriyanto Senoadji bahwa untuk meminimalisasi  tindak pidana korupsi yang telah menjadi permasalahan sistematik dan terstruktur yang sangat utuh terakar kuat  serta permanen sifatnya, diperlukan usaha yang maksimal bagi penegakan  hukum,yaitu melalui pendekatan system itu sendiri (systematic approach) 6 . Pendekatan sistematik yang ditawarkan oleh Indriyanto Seno Adji tersebut,memiliki tiga lapis makna,yaitu sebagai berikut: 7 1) Maksimalisasi peran sistem peradilan Pidana  secara luas;2) Koordinasi dan Kepaduan antara aparat- aparat penegak Hukum (polisi,Jaksa dan Pengadilan,bahkan termasuk advokat);dan 3)Pembenahan hukum yang meliputi struktur hukum atau legal structure ,substansi hukum atau legal substance dan budaya hukum atau legal culture.
S a l a h   s atu     b a g i a n   p e nt i n g dalam upaya penegakan hukum di Indonesia,termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembenahan terhadap Lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan UU. No. 12 Tahun 1992 tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 3, Lembaga Pemasyarakatan adalah  tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 8 ,yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 6 Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan  Aparatur Negara  dan Hukum Pidana,Jakarta,Diadit Media,2006,hal.374
7 Ibid 8 Pasal 1 angka 3 UU.RI  No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. 9
B e r bi c ar a   t e nt an g   L e mb a g a Pe m a s y a r a k a t a n   y a n g   d i s e b u t “ penjara ”,secara historis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada Reglement Penjara Tahun 1917. Dalam Pasal 28 ayat (1) Reglement tersebut dinyatakan bahwa, “penjara” adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana. 10
Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam ( retalisation ) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal ( retribution ) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan ( deterence ) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana ( punitive ) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana ( rehabilitation ) dengan jalur resosialisasi. 11
9 Bandingkan dengan Pasal 1 butir 2 UU.No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
10 Bachtiar Agus Salim, Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003). hal. 129.
11 Bachtiar Agus Salim, Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem
Terdapat banyak pendapat tentang tujuan pemidanaan tersebut. Menurut penulis Romawi ada tiga tujuan pemidanaan,yakni: 12 1) memperbaiki pribadi si penjahat,2) membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan,c) membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain,yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain  sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Hal tersebut sejalan juga dengan pendapat Seneca yang merujuk pada pendapat filsuf Yunani “Plato” yang menyatakan”seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa,melainkan agar tidak lagi terjadi dosa”( nemo pr udens punit,quia peccatum,sed ne peccetur) 13
S e c a r a   t e o r i t i s ,   L e m b a g a Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana.  Mardjono 14 mengemukankan bahwa sistem peradilan pidana ( criminal justice system) adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah
Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003). Hal. 131
12 Mopang L.Pangabean,Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia,2005,Jakarta,Penerbit UKI-press,Hal.45
13 Ibid.
14 Mardjono Reksodipoetro, ” Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,1994, hlm. 84-85.
ditegakan dan yang bersalah dipidana;c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Bertitik tolak dari tujuan tersebut,Mardjono 15 mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem p eradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemsyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama untuk membentuk suatu” integrated criminal justice system”. Selanjutnya pakar hukum pidana yang lain yakni, Muladi 16 mengemukakan makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dibedakan dalam:1)Sinkronisasi structural ( structural synchronization ); yakni keserempakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;2) Sinkronisasi substansial (substantial synchronization); keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitan dengan hukum positif; 3) Sinkronisasi cultural (cultural synchronization) yakni keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan,sikap-sikap dn falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Maka berdasarkan hal tersebut,jelas lembaga pemasyarakat harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem peradilan Pidana, dalam rangka menciptakan warga taat hukum agar tindak mengulangi lagi kejahatan yang
15 Ibid. 16 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit UNDIP,1995, hlml.1-2
dilakukan.  Oleh karena itu Lembaga pemasyarakatan harus dikelolah secara bertanggungjawab dan professional. Kontinuitas kebijakan dan penegakan hukum harus menjadi perhatian serius. Persoalan yang terjadi di Indonesia, dalam banyak praktek seolah-seolah Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai lembaga sendiri  yang otonom yang terpisah dari keseluruhan system peradilan pidana. Proses peradilan pidana seakan-akan  selelai setelah putusan pengadilan  dibacakan. Sementara Lembaga Pemasyakatan dianggap sebagai ” dunia lain” yang hampir pasti luput dari perhatian dan kontrol masyarakat . Ditambah lagi dengan pemahaman tentang konsep pemasyakatan dipahami sebagai  tempat pembinaan dan perbaikan prilaku yang harus menjunjungtinggi  aspek-aspek kemanusian dan Hak Asasi Manusia. Hal ini kemudian menjadi problem menurut penulis dalam kaitan dengan kejahatan- kejahatan serius ( Extra Ordinary Crime ) seperti salah satunya  korupsi, yang seharusnya dalam keseluruhan proses dari sistem Peradilan Pidana harus bertujuan untuk menciptakan efek jera  kepada pelaku tindak pidana Korupsi. Banyak praktek- paraktek penyimpangan yang terjadi pada Lembaga pemasyarakatan, termasuk yang dilakukan oleh terpidana korupsi seperti suap menyuap dan praktek jual beli sarana dan prasarana penjara, serta suap izin keluar masuk Lembaga Pemasyaraktan 17
17 Seperti contoh kasus Operasi Tangkap Tangan Kepada Ketua  Lapas Sukamiskin terakhir adalah kasus penjara sukamiskin Wahid Husein karena dugaan jual beli fasilitas
Berdasarkan alur berpikir tersebut, tulisan ini coba diangkat dengan menggunakan metode pendekatan n o r m a t i f   y a k n i   m e n g k a j i   d a n manganalisis data sekunder berupa buku dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta berbagai peraturan perundang- undangan  yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan serta tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode normatif tersebut tulisan ini bermaksud menjelaskan  problematika dan tantangan seputar Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Korupsi dan sekaligus memberikan gagasan terhadap reformasi  kebijakan khususnya berkaitan dengan substansi hukum Pemsayarakatan  Narapidana Korupsi agar Lembaga pemasyarakatan  bukan lagi menjadi sumber korupsi tetapi lebih memiliki tujuan efek jera dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah adanya praktek korupsi seperti suap menyuap bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan.

## 2.  Rumusan Masalah
B a g a i m a n a k a h   k e b i j a k a n pemasyarakatan yang efektif bagi narapidana korupsi dalam upaya pencegahan praktek tindak pidana korupsi pada Lembaga Pemsyarakatan??

## 3.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengurai realitas dan problematika lembaga pemasyarakatan yang berpotensi penjara dan suap izin keluar masuk lapas( Sumber:  https://nasional.kompas.com/ read/2018/07/24/14081701/pimpinan-dpr- minta-napi-koruptor-tak-diistimewakan-di-lapas .

## tindak pidana korupsi serta menawarkan sebuah konsep reformulasi kebijakan di bidang pemasyakatan di Indonesia.

## B.  Tinjauan Tentang  Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Penjeraan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

## 1.  Tindak Pidana Korupsi Sebagai
Kejahatan Berkaraktek Khusus A p a b i l a   d i l i h a t   d a r i   a k a r katanya,Tindak Pidana Korupsi 18 dalam Bahasa latin disebut corruption atau corruptus. Menurut Webster Student Dictionary ,korupsi digambarkan dengan menggunakan  istilah “ corruptus” . 19 Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi  berasal dari Bahasa Latin yaitu”corruption” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam banyak Bahasa Eropa seperti Inggris dan Parancis yaitu “corruption”,dalam  Belanda “korruptie” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia: korupsi,yang berarti suka disuap. 20 Pe n g e r t i a n     Ti n d a k   P i d a n a Kor upsi menur ut Ensi k lop e di a Indonesia: Korupsi(berasal dari Bahasa Latin,Corruption sama dengan penyuapan;dari corrumpere sama dengan
18 Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pemahaman Pasal 2 dan Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU.No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  atau perekonomian Negara.
19 http:/www.wordcentral.com/cgi-bin/ student?book=Student&va=corrupt diakses 12 Agustus 2018 .
20 Andi Hamzah,Delik-delik Tersebar  Di Luar KUHP dengan Komentar,Jakarta,Pradya Paramita,1995,hal.135.
merusak). Gejala di mana para pejabat badan-badan Negara  menyalahgunakan jabatan mereka,sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan,pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 21 Sementara Kamus  Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan  uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 22
Sejalan dengan pengertian tersebut, banyak pakar juga memberikan defenisi tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Mohtar Mas’oed : Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri,keluarga dekat atau kerabat 23 Selanjutnya  Baharudin Lopa mengngkapkan bahwa Tindak Pidana Kor upsi adalah  tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,merugikan kesejahteraan  dan kepentingan rakyat. 24 D a r i   b e b e r a p a   p e n g e r t i a n tersebut,dalam Undang-Undang 20
21 Hassan Shadily,Ensiklopedi Indonesia,Ichtiar Baru-Van Hoeve,Jakarta,1983,hal.1876
22 Wojo Wasito,Kamus Bahasa Indonesia,Balai Pu staka,Jokjakarta,2001,hlm.597.
23 M o c h t a r   M a s ’o e d , P o l i t i k , b i r o k r a s i d a n   P e m b a n g u n a n , P u s t a k a Pelajar:Yogyakrta,1997,hal.25
24 Baharuddin Lopa& Moh.Yamin,Undang- undang Tindak Pidana Korupsi(Undang-undang No.3 Tahun 1971)berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Parkatek,Alumni,Bandun g,1987.,hlm.6
Tahun 2001 sebagai perubahan dari undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidan Korupsi dapat diklasifikasi dalam beberapa  kelompok,yakni: 25 a.) Kelompok Tindak Pidana Yang dapat Merugikan Keuangan atau perekonomian negara,b)Kelompok Tindak Pidana Penyuapan,baik aktif (yang menyuap) maupun Pasif (yang disuap) serta gratifikasi,c.)Kelompok Tindak Pidana Penggelapan,d.)Kelompok Tindak Pidana  Pemerasan dalam jabatan ( knevelarij,extortion), e.) Kelompok Tindak Pidana Pemalsuan, f.)Kelompok Tindak Pidana  yang berkaitan  dengan pemborongan ,laverensir,dan rekanan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk kejahatan dengan dimensi yang sangat luas. Dalam buku tulisan Kristian dan Yopi Gunawan 26 , mengulas beberapa karakteristik Tindak Pidana korupsi,yakni:
a.  Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Kerah Putih ( White collar Crime) White Collar Crime (WCC): yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkelebihan kekakayaan dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia perekonomian. 27 Selanjutnya
25 Kristian,Yopi Gunawan,Tindak Pidana Korupsi,Kajian Terhadap hrmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),PT. Refika Aditama,Bandung,2015,hal. 48.
26 Ibid.hal 48-54
27 Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana,Bandung,A lumni,1977,hal.102.
Sutherland menyatakan bahwa White Collar Crime merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka dari kalangan atas yang berkedudukan sosial tinggi dan terhormat dan dilakukan dalam pekerjaannya ( crime committed  by person of respectability and high social status in the course of their occupation, berupa penipuan canggih oleh para eksekutif senior ( the sophisticated frauds of senior executives ) 28 . Selanjutanya, karakteristik kejahatan kerah Putih atau white collar crime,dapat dijabarkan sebagai berikut: 29 1) Low Visibility artinya kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya ditutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin yang melibatkan keahlian. 2) Complexity artinya bahwa kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan sederhana tetapi sangat kompkleks karena berkaitan dengan kebohongan,penbipuan  dll, yang berjalan bertahun-tahun.3 ) Defussion Of Responsibility artinya dalam kejahatan kerah putih terjadi penyebaran tanggungjawab yang sangat luas. 4) Deffusion of Viktimization artinya adalah dalam kejahatan kerah putih terjadi penyebaran korban yang sangat luas.5) Detection And Proccution artinya adalah adanya ketidakseimnbangan antara kemampuan aparat penegak
28 Yusuf Shofie,Pelaku Usaha,Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi,Ghalia Indonesia,Jakarta 2002,hal.44
29 Mahrus Ali,Asas-asas Hukum Pidana Korporasi,PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta.,hlm.13-14
hukum dan kecanggihan serta kemampuan dari pelaku.
b.  Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan terorganisir ( organized crime)
IS. Susanto menyatakan kejahatan terorganisasi adalah  suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan- hubungan yang kompleks. 30 Tindak pidana yang terorganisasi  pada umumnya terdiri dari tiga unsur utama: 1) Adanya organisasi kejahatan( criminal group )  yang sangat solid 2) Adanya kelompok yang melindungi kepentingan kelompok ini ( protector ) 3).Kelompok masyarakat  yang menikmati hasil kejahatan  atau tindak pidana yang dilakukan secara sistematis tersebut. 31
c.  Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan lintas batas Negara yang terorganisasi (transnational organaized crime)
Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan t r a n s n a s i o n a l   y a n g   b e r s i f at terorganisir. Hal tersebut karena Tindak Pidana  Korupsi selalu melibatkan orang-orang  yang membentuk sebuah jaringan atau sistem yang terorganisir melampau batas negara.
d.  Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa ( extra Ordinary crime)
Tindak Pidana  Korupsi  dapat
30 I S . S u s a n t o , K e j a h a t a n   K o r p o r a s i , B P UNDIP,Semarang,1995.,hlm.27
pula dianggap sebagai kejahatan berdampak luar biasa. Dalam pertimbangan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dikemukan dengan tegas bahwa negara-negara  didunia prihatin akan ancaman dan akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi terhadap stabilitas keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, moral dan etika dan keadilan  serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan pengakan hukum. Hakl tersebut selaras dengan penjelasan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Ti nd a k   Pi d an a   Kor up s iy ang menyatakan:”…… mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa….”
e.  Tindak Pidana Korupsi  sebagai kejahatan  dengan dimensi-dimensi yang baru
Tindak Pindana Korupsi  merupakan tindak pidana dengan modus-modus yang baru,seperti ratifikasi,money loundring dll.Hal tersebut terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

## 2.  Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Penjeraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Problematikanya
Munculnya ide penjara merupakan reaksi masyarakat terhadap kejahatan k a r e n a   t e l a h   m e n g a k i b a t k a n kerugian. Pemenjaraan hadir  sebagai penghukuman  terhadap pelaku kejahatan dengan cara  menahan fisik sehingga terpisah dari masyarkat. Namun  dalam perkembangannya, pemenjaraan tidak hanya bertujuan untuk  memisahkan pelaku kejahatan  dari  masyarakat agar tidak lagi membahayakan,namun  juga berupaya  untuk melakukan perubahan pada diri pelaku kejahatan. 32
S e j a r a h   p e r k e m b a n g a n penghukuman legal di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya KUHP khusus bagi warga pribumi pada tahun 1872. Didalam peraturan tersebut,pemenjaraan tidak  digunakan sebagai bentuk penghukuman,karena bagi warga pribumi  diberikan hukuman kerja paksa. Namu  dalam pelaksanaan kerja paksa ini  didirikan sebuah bangunan persegi empat dari batu  yang membatasi sebuah lapangan besar didalamnya. 33
Ap a b i l a   m e l i h at G e s t i c ht e n Reglemen ( Reglemen Penjara) tahun 1918,Kebijakan  pemenjaraan  masa colonial  Belanda bertujuan  untuk pendisiplinan,sebagaimana praktek penjara  di negara-negara eropa mulai abad ke 18. Selanjutnat terus berkembang
32 Iqrak Sulhin,Diskontinuitas Penologi P u n i t i f, S e b u a h   A n a l i s i s   G e n e a l o g i s Terhadap Pemenjaraan,2016,Prenadamedia Group,Jakarta.Hal.1
setelah Indonesia merdeka, dimana dalam konfrerensi  kepenjaraan pertama di Nusakembangan  tahun 1951  bahwa kewajiban dari jawatan  kepenjaraan adalah  memeberikan hukuman  kepada orang hukuman serta memeberikan Pendidikan  terhadap mereka dan berusaha untuk mengembalikan mereka sebagai anggota biasa dari masyarakat. 34 Selanjutnya dalam Perkembangan konsep kepenjaraan berubah ke konsep Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1962-1964. Saharjo,menteri  Kehakiman Indonesia pada tahun 1962 merumuskan apa yang kemudian disebut dengan filsafat pemasyarakatan. Menurut beliau,tugas kepenjaraan  bukan hanya melaksanakan hukuman  hilang kemerdekaan,tetapi juga mengembalikan  orang yang dijatuhi hukuman ke dalam masyarakat. 35
Sejalan dengan konsep tersebut,maka lahirlah rezim undang-undang No. 12 tahun 1995 yang menjelaskan secara gamblang konsep penjara di Indonesia,sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. “S i s t e m   p e m a s y a r a k a t a n diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
34 Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,2004,Sejarah Pemasyarakatan: dari kepenjaraan Ke Pemasyarakatan ,Ditjenpas,Jakarta.
35 Ibid.hal.100
baik dan bertanggung jawab”. (Pasal 2) “S i s t e m   p e m a s y a r a k a t a n berfungsi menyiapkan Warga BinaanPemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.(Pasal 3) Berdasakan ketentuan tersebut, bahwa tujuan pemasyarakatan adalah menciptakan narapidana menjadi taat hukum dan tidak mengulangi kejahatannya, sekaligus memepersiapkan narapidana  untuk kembali  berintegrasi dengan masyarakat, dikemudian hari setelah bebas.
Idealitas pemasyarakatan tersebut, dalam realitas di Indonesia menunjukan tantangan. Dalam catatan Iqrak Sulhin 36 pemasyarakatan di Indonesia memiliki beberapa problem,yakni: a) masalah otonomi(problem of autonomy), yakni masalah yang muncul karena tidak adanya otonomi dari penjara sebagai suatu organisasi. Sebagai bagian dari birokrasi negara,kondisi struktural menyebabkan p erencanaan dan penganggaran  sangat tergantung pada kebijakan negara.Terutama terkait dengan penganggaran  untuk memenuhi kebutuhan minimum (hak-hak dasar) narapidana serta menyelenggarakan program pembinaan; b) masalah tehnologi(problem of technology), t e h n o l o g i   y a n g   d i a m a k s u d k a n di sini adalah manajemen dalam penyelenggaraan pembinaan serta strategi serta instrumentasi pembinaan
36 Iqrak Sulhin, Op.Cit.Hal.131-132
itu sendiri.Dukungan fasilitas yang kurang proporsional,akan berdampak p a d a     m i n i m n y a   k e m a m p u a n penjara menyelenggarakan proses pembinaan,seperti kurang variatifnya metode pembinaan yang memang harus disesuaikan  dengan klasifikasi tahanan atau narapidana,kurangnya sarana prasarana dan serta kurangnya kapasitas petugas dalam memberikan pembinaan;c) masalah control (problem of control) adalah terkait dengan masalah penjara dalam mempertahankan level kepatuhan penghuninya.Penjara dianggap sebagai institusi tertutup. Oleh karena itu pengawasan eksternal baik dilakakan oleh Lembaga pemerintah lain yang berwenang maupun oleh masyarakat, cenderung sulit dilakukan. Hal ini berdampak terjadinya banyak penyimpang yang dilakukan dipenjara oleh petugas atau otoritas penjara; d) masalah prison overcrowd yakni jumlah penghuni melebihi daya tampung maksimal. Hal tersebut menimbulkan problem buruknya kondisi penjara,kurangnya kuantitas dan kualitas  staf,ketidaknyamanan staf dan pencampuran kategori narapidana.
Problematika dan tantangan p e m a s y a r a k at a n   s e c a r a   u mu m sebagaimana diuraikan tersebut, secara gamblang juga ditemukan dalam praktek pemasyarakatan narapidana korupsi. Idealitas pemasyarakatan korupsi sebagai tempat pembinaan narapidana  agar tercapainya tujuan yakni menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga sekaligus agar mengubah perilaku menjadi  taat  hukum,
justru sebaliknya munculnya bebagai macam penyimpangan dan pelanggaran- pelanggaran hukum yang melibatkan narapidana korupsi dan otoritas lembaga pemasyarakatan.
Banyak contoh kasus  narapidana korupsi yang bisa diangkat  yang m e nu n j u k a n   b a hw a     L e m b a g a pemasyarakatan  masih menyimpan banyak problem yang segera harus diselesaikan. Data yang dikumpulkan tim riset Tirto 37 menggambarkan setidaknya terdapat lima kasus serius yang melibatkan narapidana korupsi dengan oknum penjaga lapas,diantaranya adalah Anggoro Widjojo, terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan2007. Anggoro kemudian dipindah ke Lapas Gunung Sindur pada 7 Februari 2017 karena selama mendekam di Lapas Sukamiskin, ia sering kedapatan plesiran ke luar lapas. Ia bahkan sempat tinggal di salah satu apartemen di Kota Bandung yang lokasinya tidak jauh dari Lapas Sukamiskin.  Kasus lainnya adalah Romi Herton yang dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Gunung Sindur pada 9 Februari 2017 karena terbukti melakukan penyalahgunaan izin keluar lapas. Selain itu, Rachmat Yasin juga pernah tepergok mengunjungi rumah kontrakan di Kompleks Panorama Alam Parahyangan pada Desember 2016.  Jauh ke belakang, tepatnya pada September 2015, beredar foto Gayus Tambunan sedang makan di restoran di Jakarta.
37 https://tirto.id/mengapa-napi-korupsi-terus- ditempatkan-di-lapas-sukamiskin-cPEt
Padahal ia tengah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin terkait kasus korupsi pajak. Pada Oktober 2014, mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad juga pernah kedapatan sedang makan malam di restoran Jakarta Selatan, padahal saat itu ia berstatus sebagai narapidana. Kasus yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan istrinya Dian Anggraini dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandung, Jumat (20/7) malam. Wahid ditangkap karena diduga menerima suap dari terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah guna mendapatkan sel mewah dan fasilitas agar bisa keluar masuk tahanan dengan bebas. 38
Mengafirmasi realitas tersebut, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh ICW pada 6 (enam) kota besar di Indonesia terkait pola-pola korupsi di peradilan pada 2001, ditemukan paling sedikit ada 5 (lima) pola korupsi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan  atau Rutan, yaitu: 39
1.  Pemberian dan perlakuan fasilitas khusus selama dalam tahanan. Dengan membayar sejumlah uang kepada oknum petugas, napi akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan napi lain. Fasilitas khusus juga dapat diberikan, misalnya sel tersendiri yang terpisah dengan napi lain, makan dan minuman yang bergizi, perabotan televisi, kulkas,
38 http://www.jawapos.com
39 A g u s   H a r i a d i , S u a t u   D i l e m a   D a l a m Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan ,Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.03 ,2016,hal.303
pendingin ruangan, handphone , dan sebagainya. Jika disepakati, bahkan ruang sel dapat disulap menjadi kantor sementara dari napi yang notabene seorang pengusaha.
2.  Pemberian jasa keamanan. Secara umum kondisi rutan atau lapas di Indonesia tidak aman seperti yang dibayangkan. Tidak sebandingnya jumlah sipir dengan napi menjadikan tindak kekerasan marak terjadi di penjara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di lingkungan lapas dan napi yang dipelihara petugas untuk meminta uang jasa keamanan. Jika uang keamanan tidak diberikan, sudah dipastikan ancaman kekerasan akan dialami napi.
3.  Pemberian izin keluar dari penjara. Sebenarnya tidak ada salahnya napi keluar dari lapas. Misalnya, untuk berobat atau cuti mengunjungi keluarga. Namun, prosedur yang harus dipenuhi yaitu adanya izin yang diberikan oleh kepala Lapas dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM. Hak keluar napi itu diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pasal 14 huruf d mengatur hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pasal 14 huruf j mengatur hak cuti mengunjungi keluarga. Misalnya menikahkan anak, menikah atau melayat keluarga dekat.
4.  Pemberian remisi. Salah satu jalan cepat yang dapat digunakan napi agar segera menghirup udara bebas adalah melalui pemberian remisi
(pengurangan hukuman). Remisi merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan. Jika seorang napi berkelakuan baik selama di penjara, kepala Lapas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi kepada napi yang bersangkutan.
5.  P u n g u t a n   u n t u k   t a m u   a t a u pengunjung. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada keluarga atau tamu ingin mengunjungi napi, ternyata ada pungutan ‘tidak resmi” yang seolah-olah telah terstandardisasi. Tidak hanya uang, makanan pun sering diminta oleh penjaga. Dengan membayar sejumlah uang suap yang lebih besar, bahkan tamu dapat mengunjungi napi tanpa terikat jam kunjungan.
Mencermati beberapa realitas pemasyarakatan  narapidana korupsi tersebut, cukup beralasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan narapidana korupsi memiliki  banyak persoalan di dalamnya. Oleh karena itu penting  dipikirkan secara serius untuk melakukan pembenahan dan  perbaikan terhadap pengelolahan lembaga pemasyarakatan narapidana Korupsi di Indonesia.

## C. Gagasan  Reformasi Kebijakan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi di Indonesia
Berdasarkan berbagai realitas dan problematika pemasyarakatan narapidana korupsi   di Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
bagi penulis penting untuk melakukan pembenahan terhadap Lembaga pemasyarakatan Korupsi. Mengacu  pada pemikiran Lawrence M. Friedmen 40
Bahwa penegakan hukum tergantung pada tiga aspek yakni subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Bagi Penulis pembenahan lembaga pemasyarakatan juga harus menyentuh  tiga aspek tersebut. Namun dalam upaya meminimalisir praktek-praktek penyimpangan dalam Lembaga pemasyrakatan, bagi penulis prioritas utama pembenahan adalah regulasi di bidang pemasyarakatan narapidana  korupsi. Sebab regulasi yang baik dan berkualitas  menjadi alat ukur  pemberantasan korupsi dan menjadi alat control terhadap berbagai penyimpangan,khususnya dalam Lembaga pemasyarakatan.
Berbicara tentang pemasyarakatan narapidana korupsi, kita tidak bisa terlepas dari substansi semua perturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak Pidana Korupsi. Kurang lebih ada beberapa produk undang- undang   yang secara substansial berkaitan langsung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya yakni ; Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan; UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana 40 Laewrence M. friedmen.1975.The Legal System:a Social science Prespective.New York:Russel Sage Foundation.Hal.12-16
Korupsi; UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: UU.No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam semua peraturan perundang- undangan tersebut terdapat kesamaan persepsi terhadap kejahatan Korupsi sebagai kejahatan  Luar biasa  yang berdampak meluas dan sistematis karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu  dalam upaya penanganan, baik itu pencegahan maupun pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dengan  cara-cara yang luar biasa.
Ide yang tertuang dalam semua produk peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya dilihat sebagai sebuah ide utuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu  harus diterjemahkan dalam setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana, bahwa semua Lembaga bertanggungjawab dalam mencegah dan memberantas korupsi.  Bagi penulis, semangat tersebut mengalami kesulitan dalam implementasinya karena ada kecendrungan parsialitas kebijakan setiap Lembaga.Apalagi  ditambah dengan alasan anggaran dan sarana prasarana bagi setiap lembaga yang berbeda-beda. Oleh karena itu yang terjadi  setiap tahapan  sistem peradilan pidana terkesan berdiri sendiri, terlepas dari elemen system peradilan pidana yang lain. Oleh karena itu bagi penulis,perlu dipikirkan pembarantasan korupsi harus dalam sebuah system yang terintegrasi dibawah control atau  kendali sebuah
lembaga yang benar-benar bersih dan independent,mulai dari tahap penyelidi kan,penuntutan,peradilan sampai pada pemasyarakatan.
Berdasarkan hasil  riset dan berbagai pandangan masyarakat selama ini, bahwa salah satu Lembaga yang sangat bersih dan mampu dalam pemberantasan Korupsi adalah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun semangat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak didukung oleh Lembaga-lembaga lain, salah satunya adalah Lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, banyak napi korupsi yang bebas keluar masuk penjara dan mendapat fasiltas yang mewah. Hal ini disebabkan karena lemabaga pemasyarakatah Napi korupsi bukan langsung dibawah kontrol KPK. Oleh karena itu bagi penulis adalah penting dipikirkan reformasi hukum dibidang pemasyarakatan narapidana korupsi agar terintegarsi dibawah control Komisi Pemberntasan Korupsi.
Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berpendapat ada tiga  alternative yang bisa dilakukan,yakni:
1.  Alternatif Pertama : perlu menciptakan regulasi baru yang  khusus  mengatur tentang pemberantasan korupsi secara terintegratif mulai dari tahap penyelidikan,penuntutan, peradilan sampai  pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan  bahkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dibawah kendali atau kontrol satu lembaga yang independent dan bersih. Dalam Hal ini di bawah control Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)
2.  Alternatif Kedua : Melakukan upaya Revisi terhadap UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang sudah terlalu lama  dengan memasukan beberapa  pasal khusus yang mengatur tentang pemasyarakatan narapidana korupsi dibawah kendali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Alternatif Ketiga; Melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK yaitu  memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menamb a h b eb erap a pasal yang berkaitan dengan kewenangan KPK sebagai lembaga yang tidak hanya berwenang dalam penyelidikan dan penuntutan tetapi juga bertanggungjawab terhadap pemasyarakatan narapidana korupsi.
Apabila salah satu alternative tersebut dilaksanakan, bagi penulis  ini menjadi langkah awal dalam upaya meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik oleh narapidana korupsi maupun oleh pejabat dan petugas pada Lembaga pemasyarakatan. Sehingga semangat pemberantasan korupsi dapat terlaksana dalam seluruh tahapan system peradilan pidana dan mampu menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## D. Simpulan
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia, terus menerus diupayakan pencegahan dan pemberantasannya. Salah satu upaya yag dilakukan adalah penguatan dan pembenahan terhadap keseluruhan sistem peradilan pidana bidang  p emb erant as an
korupsi,termasuk salah satu diantaranya adalah pembenahan terhadap  lembaga pemasyarakatan. Apabila mengacu pada regulasi di bidang pemasyarakatan yakni UU.No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  hanya mengatur secara umum pemasyarakatan narapidana,tidak mengatur secara khusus narapidana korupsi. Oleh karna itu  banyak problem seputar Lembaga pemasyarakatan korupsi di Indonesia yang terjadi ,baik itu berkaitan dengan praktek suap menyuap  untuk mendapat izin bebas keluar masuk lembaga pemasyarakatan maupun jual  beli fasilitas mewah dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu reformasi kebijakan di bidang pemasyarakatan narapidana korupsi merupakan suatu hal yang urgen. Bagi penulis bahwa reformasi kebijakan harus dimulai dari rekonstruksi substansi hukum dibidang Lembaga pemasyarakatan  yakni penting dipikirkan agar pemberantasan korupsi mulai dari tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan harus terintegrasi dibawah kontrol dan kewenangan satu Lembaga yang bersih dan independen. Salah satu lembaga yang dianggap bersih, Independen dan dianggap mampu memberantas korupsi selama ini adalah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu gagasan penulis adalah perlu menciptakan regulasi baru dimana pemasyaraktan narapidana korupsi merupakan bagian dari tanggungjawab dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dengan tiga alternative yakni, pertama: perlu menciptakan regulasi baru yang  khusus
mengatur tentang pemberantasan korupsi  secara terintegratif mulai tahap penyidkian smapai pemayarakatan di bawah KPK, kedua: Revisi terhadap UU. No. 12 Tahun 1995 tentang , Ketiga; Melakukan revisi terhadap Undang- undang KPK yaitu  memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menambah beberapa pasal yang berkaitan dengan kewenangan KPK sebagai lembaga yang tidak hanya berwenang dalam penyelidikan dan penuntutan tetapi juga bertanggungjawab terhadap pemasyarakatan narapidana korupsi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arifin, Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi,Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
2011.
Andi Hamzah,Delik-delik Tersebar D i   L u a r   K U H P   d e n g a n K o m e n t a r , J a k a r t a , P r a d y a Paramita,1995.
Agus Hariadi,Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan ,Jurnal Legislasi Indonesia  Vol.13. No.03 ,2016.
Bibit Samad Rianto (2009), Undang- undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi , dalam Amir Syarifudin, dkk ( Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia
Bachtiar Agus Salim, Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003 Baharuddin Lopa& Moh.Yamin,Undang- u n d a n g   T i n d a k   P i d a n a Korupsi(Undang-undang  No.3 Tahun 1971)berikut Pembahasan s e r t a   Pe n e r ap a n ny a   D a l a m Praktek,Alumni,Bandung,1987.
D i r e k t o r a t     J e n d e r a l Pemasyarakatan,2004,Sejarah Pemasyarakatan: dari kepenjaraan Ke Pemasyarakatan ,Ditjenpas,Jakarta.
H a s s a n   S h a d i l y, E n s i k l o p e d i Indonesi a,Icht i ar B ar u-Van Hoeve,Jakarta,1983.
Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara  dan Hukum Pidana,Jakarta,Diadit Media,2006.
IS.Susanto,Kejahatan Korporasi,BP UNDIP,Semarang,1995.
I q r a k   S u l h i n , D i s k o n t i n u i t a s P e n o l o g i   P u n i t i f , S e b u a h Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan,2016,Prenadamedia Group,Jakarta.
Kr ist i an , Yopi   Gu naw an , Ti nd a k Pidana Korupsi,Kajian Terhadap harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), PT.Refika Aditama,Bandung,2015. M o p a n g   L . P a n g a b e a n , P o k o k - pokok Hukum Penitensier di
Indonesia,2005,Jakarta,Penerbit UKI-press.
Mardjono Reksodipoetro, ” Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,1994
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit UNDIP,1995 Mochtar Mas’oed,Politik,birokrasi d a n   Pe m b a n g u n a n , P u s t a k a Pelajar:Yogyakrta,1997
Mahrus Ali,Asas-asas Hukum Pidana Kor p or a s i , P T. R aj a G r a f i n d o Persada,Jakarta.
R.E.Baringbing,Catur Wangsa Yang bebas Kolusi Simpul mewujudkan supremasi Hukum,Jakarta,Pusat Kajian Reformasi,2001
S u d a r t o , H u k u m   d a n   H u k u m Pidana,Bandung,Alumni,1977 Saleh, Abdul Rahman. “Korupsi Tergolong Extraordinary” W o j o   W a s i t o , K a m u s B a h a s a   I n d o n e s i a , B a l a i Pustaka,Jokjakarta,2001.
Yusuf Shofie,Pelaku Usaha,Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi,Ghalia Indonesia,Jakarta 2002.

## Sumber Internet
http://www.arsip.pontianakpost. c o m / b e r i t a / i n d e x . asp?Berita=Pinyuh&id=129619 h t t p s : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / re a d / 2 0 1 8 / 0 7 / 2 4 / 1 4 0 8 1 7 0 1 / p i m p i n a n - d p r- m i n t a - n a p i -
koruptor-tak-diistimewakan-di- lapas.
http:/www.wordcentral.com/cgi-bin/
student?book=Student&va=corrupt diakses 12 Agustus 2018 . https://tirto.id/mengapa-napi-korupsi- terus-ditempatkan-di-lapas- sukamiskin-cPEt http://www.jawapos.com
Undang-undang
UU.RI  No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
UU.RI.No. 30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU.RI No. 20 tahun 2001 tentang Petubahan Atas UU.No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU.RI.No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:
PP.RI No. 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan PP.RI  No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan