## MENUMBUHKAN KESADARAN DALAM MANAJEMEN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF PADA SEKTOR USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

## Wartomo
Pendidikan Ekonomi FKIP. UPBJJ-UT Yogyakarta Surel: wartomo@ut.ac.id
Abstract:  Raising  Awareness  in  the  Management  and  Development Strategy  of  the Creative  Industries  in  the  Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs)  Sector. Management  and  economic  development  strategies  in  the  creative  industry  sector  and Small and Medium Enterprises (SMEs) are often stated as a safety valve for the national economy,  but  until  now  the  development  of  SMEs  is  still  faced  with  various  problems, especially  those  originating  from  an  unconducive  business  climate  as  a  result  of  the tendency to develop free competition. Efforts to solve these problems cannot be entirely left  to  the  Government  because  there  are  things  that  must  be  resolved  by  SMEs themselves.  Government policies  implemented in various forms of programs only act as stimulants.  The  creative  industry  and  SMEs  themselves  actually  have  various  potential advantages, including the number and characteristics of SMEs. From the potential of the creative  industry,  SMEs  should  be  able  to  develop  management  and  strategies  to  deal with  an  unconducive  business  climate,  or  adapt  themselves  to  these  conditions.  Various solutions  can  be  made  in  the  creative  industries  by  SMEs,  including  by  developing cooperation  in  cooperatives,  building  business  centers  and  clusters  to  building  business partnerships.  In  supporting  these  efforts,  the  government  can  play  a  role  both  as  a regulator that is  able to reduce the impact of free  competition and/or as a facilitator that can  strengthen internal  conditions  in  the  creative  industries  and  SMEs.  in  free competition.
Keywords:  Management  and  Creative  Industry  Development  Strategy  in  the  SME sector.
Abstrak: Menumbuhkan Kesadaran Dalam Manajemen Dan Strategi
Pengembangan  Industri  Kreatif  Pada  Sektor  Usaha  Kecil  Menengah  (Ukm). Manajemen  dan  strategi  pengembangan  ekonomi  pada  sektor  industri  kreatif  dan  Usaha Kecil  Menengah  (UKM)  sering  dinyatakan  sebagai  katup  pengaman  perekonomian nasional,  tetapi  sampai  sekarang  ini  perkembangan  UKM  masih  dihadapkan  pada berbagai masalah, terutama yang bersumber dari iklim usaha yang tidak kondusif sebagai akibat  dari  kecenderungan  berkembangnya  persaingan  bebas.  Upaya  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  seluruhnya  diserahkan  kepada Pemerintah  karena  ada  hal-hal  yang  harus  diselesaikan  sendiri  oleh  UKM.  Kebijakan pemerintah  yang  diimplementasikan  dalam  berbagai  bentuk  program,  hanya  bersifat sebagai  stimulant.  Industri  kreatif  dan  UKM  sendiri  sebenarnya  memiliki  berbagai keunggulan  yang  bersifat  potensial,  antara  lain  jumlah  dan  karakteristik  UKM.  Dari adanya  potensi  industri  kreatif  tersebut  UKM  seharusnya  dapat  membangun manajemen dan  strategi  untuk  menghadapi  iklim  usaha  yang  tidak  kondusif,  ataupun mengadaptasikan  diri  dengan  kondisi  tersebut.  Berbagai  solusi  dapat  dilakukan  dalam industri kreatif oleh UKM antara lain dengan mengembangkan kerjasama dalam koperasi, membangun  sentra  dan  klaster  bisnis  sampai  dengan  membangun  kemitraan  usaha. Dalam  mendukung  usaha-usaha  tersebut  pemerintah  dapat  berperan  baik  sebagai
regulator  yang  mampu  mengurangi  dampak  arus  persaingan  bebas  dan  atau  sebagai fasilitator  yang  dapat  memperkuat  kondisi  internal  dibidang  industri  kreatif  dan  UKM. dalam persaingan bebas.
Kata Kunci : Manajemen dan Strategi Pengembangan Industri Kreatif pada sektor UKM.

## PENDAHULUAN
Manajemen dan strategi pengembangan  ekonomi  pada  sektor industri kreatif dan UKM dilaksanakan,  karena  pengaruh  krisis ekonomi  yang  berkembang  menjadi krisis  multidimensional  antara  tahun 1997 sampai tahun 2000, memberikan  pelajaran  bagi  kita bahwa  orientasi  pembangunan  yang hanya bertumpu pada tujuan pertumbuhan ekonomi, akan mempersulit usaha untuk menciptakan  pemerataan.  Demikian juga pembangunan yang disandarkan pada sisi penawaran (hanya memperbesar produksi barang), melalui manajemen dan pembangunan  industri  skala  besar yang diarahkan pada produksi barang yang berbahan baku impor, menyebabkan perekonomian nasional,  terjebak  dalam  situasi perekonomian  dunia  yang  tidak kondusif. Kelompok-kelompok
usaha besar  ternyata  tidak  berdaya  sama sekali  untuk  keluar  dari  kemelut tersebut,  dan  pada  saat  inilah koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah (UKM) telah menunjukkan kehandalannya  dalam  mendukung proses  penyembuhan  perekonomian nasional. Kesulitan dalam memperoleh  permodalan,  kesulitan dalam  mengembangkan  teknologi dan  inovasi  produksi,  serta  kesulitan dalam  mengakses  pasar.  Demikian juga  industri  kreatif  dan  UKM  tidak mempunyai  kekuatan  yang  memadai untuk  mengembangkan  sumberdaya
manusia  dan  sistem  manajemen usaha,  Masalah  lainnya  dari  aspek eksternal  yang  sangat  membatasi kemampuan UKM untuk
berhubungan  dengan  pihak-pihak lain  adalah  rendahnyakemampuan untuk  dapat  mengakses  informasi. Kesemua  masalah-masalah  tersebut berinteraksi  menjadi  kendala  yang akan  sangat  sulit  untuk  dapat dieleminir  oleh  UKM  sendiri  tanpa adanya  penyatuan  kekuatan  dari kalangan  ini  dan  atau  komitment politik  yang  kuat  dari  pemerintah. Menyadari kondisi seperti itu berbagai kalangan telah mengedepankan solusi pemberdayaan UKM melalui pemberdayaan koperasi.
Solusi  tersebut  memang  sudah dioperasionalkan  secara  baik  dalam era  orde  baru,  tetapi  yang  terlihat selama  era  reformasi  sekarang  ini adalah  kinerja  koperasi  semakin menyurut  dan  semakin  jauh  dari harapan,  serta  belum  sepenuhnya mampu  untuk  mendukung  industri kreatif dan  UKM dalam menghadapi iklim  usaha  yang  diwarnai  oleh kecenderungan  persaingan  bebas. Sebaliknya ada kecenderungan menurunnya  kinerja  koperasi  baik dari  aspek  kelembagaan  maupun usahanya.
Uraian di atas memperlihatkan adanya  penurunan  kinerja  koperasi tersebut  baik  dalam  hal  jumlahnya, jumlah  anggotanya.  Demikian  juga dari  aspek  usaha  terlihat  adanya penurunan    jumlah  modal  yang dimiliki,  omset  (volume  usaha),
maupun  sisa  hasil  usaha  yang diperoleh. Dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional dan perekonomian  dunia  yang  semakin kental  diwarnai  oleh  persaingan  dan efisiensi, nampaknya UKM tidak lagi dapat  bersandar  pada  dorongan  dari luar, tetapi industri kreatif dan UKM harus  dapat  menjadikan  unsur  luar dan segalapermasalahan yang dihadapi  sebagai  tantangan  untuk lebih mengedepankan potensi internal mereka. UKM telah membuktikan  kehandalannya  dalam menghadapi kondisi yang paling sulit seperti  pada  era  krisis  moneter. Ketahanan UKM tersebut mengindikasikan bahwa mereka memiliki  potensi  yang  besar,  yang dapat  diandalkan.  Untuk  itu  yang diperlukan sekarang adalah bagaimana energi potensial yang ada pada  mereka  dapat  diubah  menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. PEMBAHASAN 1. Potensi UKM
Pemberdayaan manajemen melalui  optimalisasi  potensi  UKM sebagai implementasi dari  keinginan mengembangkan  ekonomi  rakyat merupakan opsi yang sangat mungkin  mengingat  industri  kreatif dan UKM memiliki beberapa potensi unggulan  antara  lain:  a)  Sebagian besar  usaha  mereka  menggunakan bahan  baku  lokal  dan  bersifat  padat karya;  b)  Modal  kecil  dengan time lag cepat serta; c) Mampu memaksimalkan  sumberdaya  lokal karena dapat dilaksanakan diberbagai tempat sesuai dengan potensi daerah. Namun demikian pemberdayaan  industri  kreatif  dan
UKM  merupakan  pekerjaan  yang sangat  besar  dan  rumit.  Hal  ini
dikarenakan banyaknya jumlah
UKM  yang  menurut  Biro  Pusat Statistik (2007) telah mencapai lebih dari  48  juta  unit  usaha.  Demikian juga UKM tersebarnya dalam wilayah  yang  sangat  luas,  serta beragamnya jenis usaha yang dilakukakan  oleh  UKM.  Salah  satu masalah yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan  UKM  dalam  era otonomi  daerah  sekarang  ini  adalah keragaman pemahaman tentang kepentingan  pemberdayaan  industri kreatif  dan  UKM  dalam  rangka mengatasi masalahmasalah perekonomian  nasional.  Hal  ini sangat  perlu  diperhatikan  mengingat dari pemahaman tersebut akan melahirkan kepedulian. Potensi
UKM  memang  perlu  dikedepankan karena  faktor  inilah  yang  akan dijadikan andalan untuk membangun ekonomi  yang  bercorak  kerakyatan, yang  diharapkan  mampu  mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.  Dua  kelebihan  industri kreatif  dan  UKM  yang  dapat dijadikan  dasar  pemikiran  dalam merancang  strategi  pemberdayaan kelompok ini adalah :

## Jumlah dan Penyebaran UKM
Jumlah  industri  kreatif  dan UKM  sangat  banyak  dan  tersebar luas  diseluruh  wilayah  Republik Indonesia.  Dengan  demikian  UKM dapat dipandang sebagai asset nasional  dan  juga  asset  yang  paling potensial  bagi  daerah,  oleh  sebab  itu pemberdayaan UKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan industri kreatif dan UKM bukan saja merupakan  target  pembangunan  di tingkat  pusat,  tetapi  juga  merupakan bagian dari program-program pembangunan  daerah,  yang  idealnya
harus  dimasukan  dalam  kalkulus perencanaan pembangunan daerah.
Karakteristik industri kreatif dan UKM Sebagian besar kegiatan industri  kreatif  dan  UKM  bersifat: (1)  padat  karya,  sehingga  tidak banyak memerlukan modal sebaliknya mampu menampung potensi  sumberdaya  manusia;  (2) tidak  memerlukan  teknologi  tinggi sehingga berpeluang untuk dilaksanakan  oleh  kalangan  yang berpengetahuan  terbatas  ( non  skill ); (3) banyak memanfaatkan sumberdaya  lokal  sehingga  tidak banyak  terpengaruh  oleh  gejolak perekonomian internasional, sebaliknya dapat merangsang pertumbuhan usaha lokal yang berdampak  luas  pada  optimalisasi pemanfaatan seperti lahan, hasil-hasil pertanian tambang  dan  bahan  galian, produk sampingan hasil hutan dll. Dengan demikian ketergantungannya pada produk-
produk  barang  import  relatif  rendah; (1)  selang  waktu  produksi  relatif singkat sehingga cepat menghasilkan produk  dan;  (2)  produk  barang bervariasi  dari  bahan  mentah  sampai dengan  produk  akhir.  Sebagian produk  UKM  merupakan  bahan- bahan  kebutuhan  primer  sedangkan sebagian  lainnya  merupakan  barang- barang  yang  potensi  pemasarannya baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri masih cukup luas.

## Kendala
Keberhasilan pemberdayaan industri  kreatif  dan  UKM  masih dihadapkan  oleh  banyak  masalah antara lain: (a) rendahnya Produkfitas  UKM  yang  berdampak pada
kesenjangan rata-rata
sumbangan terhadap PDB dan pendapatan  yang  diterima  antara UKM  dengan  Usaha  besar;  (b) terbatasnya  akses  UKM  kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi produksi, penguasaan  informasi  dan  akses terhadap  pasar  serta;  (c)  tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh UKM sehingga memperbesar peluang terjadinya marjinalisasi  dari  kelompok  UKM. Ketiga  masalah  di  atas  merupakan dampak dari adanya berbagai masalah baik sektoral maupun fungsional  yang  saling  berkaitan, yang  untuk  mengetahuinya  harus diuraikan  secara  sistematis  dan komprehensif.
Untuk mempercepat proses pemberdayaan  industri  kreatif  dan UKM pemerintah telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan baik  yang  bersifat  sektoral  melalui instansi  yang  berwenang,  maupun melalui pendekatan kedaerahan. Sebagian  dari  kebijakan  telah  dapat diimplementasikan  dalam  berbagai bentuk  program,  tetapi  program- program tersebut tidak dengan sendirinya dapat mengeleminir semua  kendala  yang  dihadapi  oleh industri kreatif dan UKM.
2. Strategi Industri Kreatif dalam Pemberdayaan UKM Pendekatan strategi Pengembangan  Industri  Kreatif Pada Sektor UKM. Pemberdayaan  sektor  industri kreatif dan UKM merupakan pekerjaan  yang  sangat  besar  dan rumit,  oleh  sebab  itu  apa-apa  yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program
langsung  adalah  bersifat  stimulan untuk  mendorong  UKM  agar  secara
mandiri dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketiga  masalah  pokok  yang dihadapi  oleh  industri  kreatif  dan
UKM  diatas,  juga  tidak  mungkin semuanya dimasuki oleh pemerintah, karenapemerintah sebagai unsur penyeimbang  hanya  mengeluarkan kebijakankebijakan yang pada hakekatnya dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara optimal. Banyak hal-hal yang menjadi kendala  dalam  pemberdayaan  UKM tetapi berada di luar  jangkau kewenangan pemerintah, atau pemerintah juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam mengeluarkan kebijakan  untuk  mendorong  UKM dari aspek tersebut. Strategi Industri Kreatif dan UKM dalam Menghadapi Era Globalisasi Sebagai kelompok usaha dengan jumlah terbesar dalam struktur  dunia  usaha  yang  ada  di Indonesia,  idealnya  industri  kreatif dan  UKM  dapat  berperan  dominan dalam berbagai aspek perekonomian.
Kenyataan menunjukkan bahwa UKM dibangun oleh para pengusaha yang memiliki aset terbatas, kemampuan  bisnis  terbatas  dan jaringan usaha yang tidak terkoordinasi  dengan  baik.  Kondisi ini  memang  merupakan  warisan  dari jaman kolonial yang sampai sekarang ini belum dapat dihapuskan, walaupun jumlah dan peranaan UKM dalam  sistem  perekonomian  relatif cukup  besar.  UKM  lebih  sering menjadi kelompok yang termarjinalkan  terlebih  lagi  bila kebijakan  pembangunan  diarahkan pada upaya mengejar angka
pertumbuhan,  yang  mengarah  pada kegiatan-kegiatan padat modal.
Masa  resesi  multidimensional yang  melahirkan  era  reformasi  juga telah memberikan pengalaman
kepada  bangsa  Indonesia  bahwa peran  industri  kreatif  dan  UKM dalam  perekonomian  nasional  perlu diperhitungkan, oleh sebab itu dalam menghadapi  ekonomi  global  UKM juga  harus  bersiap  diri.  Salah  satu persiapan  yang  perlu  mendapatkan perhatian adalah perbaikan produktifitas UKM dengan penerapan teknologi khususnya teknologi tepat guna yang tetap dapat mempertahankan kriteria UKM sebagai kelompok usaha yang bersifat padat karya. Faktor  lainnya  yang  juga  perlu dikembangkan dalam rangka menghadapi  persaingan  pasar  yang akan semakin ketat adalah pembentukan  jaringan  usaha  yang harus dibangun melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi  usaha.  Kedua  aspek usaha tersebut memang dapat dikembangkan  sendiri  oleh  UKM bila  UKM  berada  dalam  kondisi yang optimal dalam arti kata kondisi internalnya  telah  cukup  kuat  dan lingkungan  UKM  cukup  kondusif. Kemampuan  internal  industri  kreatif dan UKM dimungkinkan bila kelompok  ini  memiliki  kekuatan permodalan  dan  SDM.  Sedangkan dari  aspek  eksternal  lingkungan ekonomi dan politik cukup kondusif. Konsepsi kearah pengembangan penguasaan informasi dan pengembangan  teknologi  produksi juga  tidak  luput  dari  perhatian permerintah. Untuk membantu mengembangkan informasi dan
jaringan  usaha  pemerintah  telah
memperkenalkan  konsep  sentra  dan kluster bisnis sedangkan untuk pengembangan  teknologi  produksi pemerintah  telah  mensosialisasikan berbagai teknologi tepat guna. Memang apa-apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut  hanya  bersifat  stimulan  dan diharapkan  UKM  bersama  dengan masyarakat dapat mengembangkannya  sendiri,  sesuai dengan  potensi  dan  kondisi  daerah masing-masing. Sebagai kegiatan stimulan, program-program pemerintah idealnya  merupakan  suatu  perspektif yang  luas  dan  terpadu.  Kebijakan pemberdayaan UKM harus lebih luas daripada  sekedar  membuat  daftar program-program  dukungan  finalsial dan  teknis  yang  berdiri  sendiri tanpa adanya  kaitan  antara  satu  dengan yang  lain.  Untuk  meningkatkan efektifitas,  kebijakan  pemberdayaan UKM  memang  diperlukan  adanya suatu  konsepsi  dasar  yang  dibangun berdasarkan suatu kajian yang komprehensif,  terutama  menyangkut reorentasi  peran  pemerintah  dalam banyak aspek.
Salah  satu  isu  sentral  dalam pemberdayaan  industri  kreatif  dan UKM selama ini adalah tidak adanya kesinambungan pelaksanaan program-program  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  atau  kebijakan program  sebagian  bersifat trial  and eror .  Untuk  itu  maka  diperlukannya adanya suatu kebijakan yang berkesinambungan  yang  berkaitan langsung dengan perbaikan penyelenggaraan  pemerintah  ( good governence ).  Pemerintah  merupakan pelaku tunggal yang dapat menjamin penyelenggaraan  pemerintah  yang baik  dan  penentu  aturan  main  dalam ruang lingkup kegiatan antara pelaku
usaha  (UKM).  Demikian  juga  tanpa meletakan pra kondisi dasar
manajemen  yang  sehat,  peraturan perudangan  investasi  dalam  layanan sosial  yang  mendasar,  infrastuktur dan  modal  SDM.  Maka  langkah- langkah khusus untuk
mempromosikan  usaha  di  indonesia hanya  akan  merupakan  hal  yang semu  saja.  Ada  beberapa  bidang kebijakan  prioritas  untuk  perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: penciptaan dan
pemeliharaan  stabilitas  politik  dan ekonomi  makro.  Reformasi  sistem peradilan,  serta  pengangguran  defisit anggaran  untuk  mengurangi  tekanan terhadap bunga komersial.
Pemerintahan  yang  baik  juga  berarti penerapan  kebijakan  dan  program secara transparan bertanggung jawab.
Stimulasi  lingkungan  untuk meningkatkan  daya  saing  secara teknis  maupun  finansial.  Pemerintah tidak  dapat  langsung  mengatasi hambatan luar maupun defisit internal  yang  dialami  oleh  sebagian besar  atau  bahkan  seluruh  40  juta usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di Indonesia. Sebaliknya peran pemerintah hádala menciptakan insentif  serta  membantu  bisnis  agar mampu menghadapi persaingan. Secara  praktis,  hal  ini  berarti membangkitkan upaya untuk menghilangkan monopoli dan menghapus berbagai hambatan perdagangan dalam negeri dan internasional.
Sehingga dapat meningkatkan  peluang  bisnis  usaha mikro  dan  dan  sakses  kepada sumberdaya produktif untuk meningkatkan  daya  saing  usaha mikro dan kemampuan berwiraswasta, instrumen pengaturan terfokus pada standarisasi dan sertifikasi, serta piranti tidak
langsung  seperti  peningkatan  akses informasi dan pelatihan yang relevan, serta  memadukan  isu  pengembangan usaha mikro dalam kebijakan terkait.
Daya  saing  usaha  mikro  ke sumberdaya produktif Sangay bergantung  pada  kemajuan  dan tindakan  yang  diambil  dalam  bidang perdagangan dan investasi, pengembangan infrastruktur, pembangunan  daerah,  komuniksi serta  angkutan.  Kebijakan  privatisasi dan  belanja  pemerintah  membentuk peluang  usaha  bagi  usaha  mikro. Selain  itu  usaha  mikro  merupakan obyek,  pelaku  sekaligus  pemanfaat penting dari kebijakan ketenagakerjaan, lingkungan dan perlindungan konsumen. Peningkatan partisipasi stakeholder sektor swasta; partisipasi yang  kuat  dari stakeholder sektor swasta  dalam  perencanaan  kebijakan akan  mencegah  kebijakan  terhadap kelompok  khusus  dan  memfasilitasi identifikasi  distori  pasar.  Dalam implementasi kebijakan, asosiasi usahasektor  swasta  dapat  bertindak sebagai multiplier yang kuat, dengan mengambil  alih  peran  penting  dalam pengembangan kemampuan dan meningkatkan  akses  usaha  mikro kecil,  informasi  pasar  dan  teknologi yang relevan. Akhirnya pengakuan masyarakat terhadap organisasi sektor swasta akan memperbaiki citra organisasi tersebut disamping meningkatkan kekuatan pasar ( bargaining  power para  anggota secara  kolektif  terhadap  palaku ekonomi  lainnya.  Dengan  demikian upaya peningkatan partisipasi stakeholder sektor  swasta  akan diintensifkan melalui gabungan beberapa macam
instrumen-
instrumen ini termasuk pendiri forum
stakeholder diberbagai  tingkatan,
intrumen  peningkatan  kemampuan khusus maupun intensifikasi kerjasama  dengan  asosiasi  usaha dalam implementasi kebijakan partisipasi  stakeholder  sektor  swasta juga  akan  meningkatkan  pada  saat pemerintah mengurangi keterlibatananya  dalam  memberikan layanan-layanan tertentu seperti penyediaan  informasi  pasar  yang sebaiknya disalurkan melalui asosiasi sektor swasta. Pengkajian peraturan: Membuat peraturan adalah salah satu fungsi inti negara. Pengaturan pemerintah dan implementasi administrasinya mempengaruhi akses usaha  mikro  terhadap  pasar,  serta biaya  transaksi  dan  administrasinya. Ketidakpastian  hukum  dan  peraturan dapat membuat distori proses pengambilan  keputusan  usaha  mikro sehingga tidak
menggairahkan perencanaan  dan  investasi  jangka panjang.  Serta  dapat  menjadi  lahan subur untuk korupsi. Oleh karena itu, penciptaan  peraturan  bisnis  dan regulasi perpajakan yang  jelas, konsisten  dan  tidak  diskriminatif termasuk  perencanaan  administrasi untuk  pelaksanaanya,  merupakan instrumen  kunci  bagi  implementasi strategi pengembangan usaha mikro.
Dari  sisi  praktis,  hal  ini  berarti penciptaan  undang-undang  prosedur administrasi  sebagai  kerangka  acuan yang meningkat
diberbagai departemen  dan  lembaga  pemerintah yang  mempunyai  fungsi  mengatur maupun  mengkaji  perundangan  dan peraturan  kunci  yang  mempengaruhi akses  usaha  mikro  terhadap  pasar, biaya  transaksi  dan  administrasi, serta keamanan
bisnisnya.
Disamping itu perlu adanya peningkatan perhatian pada
standarisasi  dan  sertifikasi  sebagai pendorong  keterbukaan  pasar  dan keamanan konsumen, sekaligus stimulasi persaingan dan pengurangan  biaya  transaksi  dan resiko  usaha.  Kolaborasi  intensif dengan para stakeholder swasta yang relevan,  khususnya  asosiasi  usaha, akan menolong identifikasi hambatan peraturan dan admintrasi serta sertapengembangan rancangan kelayakan  implementasi.  Termasuk partisipasi  kuat stakeholder swasta untuk  penguat  standarisasi  produk dan layanan. Dalam  hal  ini, instrumen  kunci lainnya  ialah  pembentukan  sejumlah forum dan kelompok kerja stakeholder untuk mendukung proses
pengkajian  peraturan  dan  kebijakan.
Tidak terlibat dalam layanan langsung.  Pengalaman  umum  di Indonesia  maupun  di  negara-negara lain  menunjukan  bahwa  dukungan pelayanan  langsung  kepada  usaha mikro oleh pemerintah adalah kurang baik, Indonesia telah memperkenalkan  beberapa  skema layanan usaha mikro, termasuk kredit subsidi,  pendampingan  teknis  dan kewajiban melakukan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Promosi dan program dukungan  pemerintah  kepada  usaha mikro  di  waktu  lampau  cenderung bernuansa politis ketimbang pasar riil, dan dengan demikian lebih merefleksikan  tujuan  politik  dari pada layanan kebutuhan usaha secara sektor program-program ini dirancang  secara  birokratis  terpusat, padat  dengan  subsidi,  dan  memiliki jangkauan  sasaran  yang  terbatas.
Dari sisi efektivitas, program- program ini juga menghambat
penyediaan  layanan  komersial  yang potensial dari sektor swasta.
Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan, distorsi pasar layanan untuk  usaha  mikro  seyogyanya diatasi  melalui  instrumen  regulasi, termasuk  regulasi  Bank  Indonesia dan standar supervisi terhadap lembaga  dan  jasa  keuangan.  Jika intervensi  langsung  dianggap  benar- benar dibutuhkan,
seharusnya intervensi  tersebut  diserahkan  ke pengembangan pasar, penyedian layanan  jasa  keuangan  dan  jasa dukungan  sacara  komersial.  Hal  ini akan meningkatkan jangkauan, efisiensi dan kesinambungan intervensi pemerintah. Peran Pemerintah Dalam Mendukung  Industri  Kreatif  dan UKM Walaupun  pemerintah  tidak sepenuhnya dapat berkonsentrasi pada  upaya  pemberdayaan  industri kreatif  dan  UKM,  tetapi  berbagai program  yang  dilaksanakan  dalam upaya  mempercepat  pemberdayaan industri  kreatif  dan  UKM  telah dilaksanakan  secara  intensif.  Dalam tiga  tahun  terakhir  (tahun  anggaran
2004 sampai dengan 2006) Kementerian  Negara  Koperasi  dan UKM  telah  melaksanakan  program- program pemberdayaan yang diarahkan untuk memperkuat kondisi dan posisi dalam
sistem perekonomian.  Program  dimaksud dinamakan program perkuatan UKM.
Program  yang  bertujuan  sama juga telah dilakukan oleh 11 Instansi pemerintah  antara  lain  oleh  Menteri negara  Koordinator  Bidang  Ekuin,
Departemen  Pertanian,  Departemen
Perindustrian,
Departemen
Perdagangan dan lainlain. Dalam tiga tahun  tersebut  Kementerian  Negara
Koperasi dan UKM telah melaksanakan  16  jenis  program pemberdayaan dan menyalurkan dana  bantuan  perkuatan  untuk  UKM sebesar  Rp  2,35  triliun  (5,7%  dari anggaran pemberdayaan UKM). Pada  prinsipnya  pemberdayaan Industri Kreatif dalam UKM dilakukan  melalui:  (a)  revitalisasi peran  koperasi  dan  perkuatan  posisi
UKM  dalam  sistem  perkonomian nasional dan; (b) revitalisasi koperasi dan  perkuatan  UKM  dilakukan dengan:  (1)  memperbaiki  akses industri  kreatif  dan  UKM  terhadap permodalan,  tekologi,  informasi  dan pasar,  (2)  memperbaiki  iklim  usaha: (a)  mengoptimalkan  pemanfaatan sumberdaya  pembangunan  dan;  (b) mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Untuk tujuan tersebut Kementerian  Negara  Koperasi  dan UKM  bekerjasama  dengan  instasi terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota Madya, telah melaksanakan program-program pemberdayaan UKM  dan  koperasi  yang  difokuskan pada: a. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UKM dan Penataan  dan  penyempurnaan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan pengembangan UKM. b. Peningkatan Akses industri kreatif dan UKM terhadap Sumber-sumber  Pendanaan  yang antara  lain  melalui  program pengembangan  berbagai  Skim Perkreditan  untuk  UKM  dan Program  pembiayaan  produktif koperasi dan usaha mikro.
c. Pemberdayaan di Bidang Produksi  melalui  Bantuan  Sektor Usaha  Selektif  sebagai  stimulant antara lain: Program pengembangan Pengadaan Pangan  Koperasi  dengan  sistem Bank Padi dan Program pengembangan usaha penangkapan ikan. d. Pengembangan Jaringan Pemasaran  yang  antara  lain melalui  Promosi  proyek  industri kreatif  dan  UKM,  Modernisasi usaha ritel koperasi dan Pengembangan sarana pemasaran UKM. e. Pemberdayaan Sumberdaya UKM antara lain melalui program penum buhan wirausaha baru  Peningkatan  kemampuan teknis  dan  manajerial  industri kreatif dan UKM dan Pengembangan  kualitas  layanan Koperasi. f. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya industri  kreatif  dan  UKM  dan Koperasi yang antara lain melalaui:  pengkajian,  penelitian dan pengembangan potensi kendala  dan  permasalah  UKM; Diskusi Permasalahan dan Isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan UKM dan Sosialisasi hasil-hasil kajian, penelitian,  pengembangan  dan diskusi  pemberdayaan  industri kreatif dan UKM, melalui penerbitan  buku,  jornal  dan majalah Ilmiah.
Hasil  kajian  yang  dilakukan oleh  Deputi  Bidang  Pengkajian Sumberdaya  UMK  tahun  2006  di Sumatera  Barat,  Jawa  Barat,  Bali, Kalimantan  Barat  dan  Sulawesi Selatan  memperlihatkan  bahwa  Pada umumnya penerima bantuan perkuatan adalah mereka yang sudah berusaha  disuatu  bidang  usaha  atau berpengalaman  rata-rata  2,3  tahun.
Sebagian besar (68%) tidak memiliki modal  sendiri,  tetapi  menggunakan modal  pinjaman  dari  pihak  lain. Penghasilan  yang  diperoleh  dari usaha  yang  dilaksanakan  cukup menguntungkan  dengan  margin  rata- rata 62,1% dari modal per tahun.
Oleh  karena  bantuan  perkuatan yang diterima jumlahnya relatif kecil (rata-rata Rp 1,94 juta), dana tersebut baru  cukup  untuk  menghilangkan (mensubstitusi)  ketergantungan  pada sumber  permodalan  lain  (sebagian dari  rentenir).  Namun  demikian, dengan  adanya  bantuan  perkuatan sebesar  Rp  1,94  juta,  Omset  UKM meningkat  20,91%  dari  rata-rata  Rp 44,429 juta, menjadi Rp 53,489 juta. Demikian juga laba UKM meningkat 27,68% dari rata-rata Rp 10,495 juta, menjadi  Rp  13,436  juta  per  tahun. Oleh  karena  jumlah  modal  yang berasal  dari  program  perkuatan  juga tidak  terlalu  besar,  maka  perluasan skala usaha dengan adanya pinjaman modal  perkuatan  hanya  bertambah sebesar 31%. Akibatnya UKM belum mampu  menambah  tenaga  kerja  dari luar,  maka  output  yang  dihasilkan masih  terbatas  pada  peningkatan pendapatan UKM dan belum mengurangi  pengangguran,  tetapi jam  Kerja  UKM  bertambah  rata-rata
1,85  jam  per  hari.  Dengan  demikian rata-rata  pertambahan  tenaga  UKM sebesar 0,65 orang per UKM.
Sumbangan  UKM  terhadap PDB  relatif  tidak  banyak  berubah, atau tidak mengalami tambahan yang signifikan.  Hal  ini  dapat  dijelaskan dengan memperhatikan bahwa
pertambahan  jumlah  PDB  yang berasal  dari  adanya  UKM  yang mendapat  bantuan  perkuatan  sebesar Rp  2.142  juta  adalah  sangat  kecil (0,83%)  dibandingkan  dengan  PDB daerah  yang  mencapai  Rp  3.878
Miliar. Kondisi yang demikian nampaknya  cukup  wajar  karena jumlah  UMKM  yang  menerima bantuan  hanya  0,42%  dari  jumlah UKM.  Demikian  juga  usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UKM merupakan  kegiatan  spesifik  daerah yang  tidak  lagi  memberikan  imbas secara  signifikan  terhadap  kegiatan usaha  yang  ada  dibelakangnya, maupun  yang  ada  di  depannya, karena  usaha-usaha  tersebut  sudah ada  sebelumnya  dan  pertambahan jumlah  kebutuhan  maupun  produk yang  dihasilkan  oleh  UKM  yang mendapat  bantuan  perkuatan  juga relatif masih sangat sedikit.
Mencermati  hhasil  penelitian tersebut  juga  diketahui  rata-rata kebutuhan modal industri kreatif dan UKM sebesar Rp 4,07 juta, sedangkan rata-rata jumlah pinjaman yang  diberikan  baru  mencapai  Rp 1,94  juta  per  UKM).  Jumlah  dana yang sudah disalurkan baru
mencukupi 8,37% dari jumlah UKM, yang  membutuhkan  pinjaman  modal Dengan  asumsi  dana  tersebut  dapat digulirkan  secara lancar  maka  waktu yang  perlukan  untuk  satu  kali  rotasi adalah  11,94.  Sumbangan  kelompok UKM  terhadap  PDB  relatif  tidak berubah banyak, atau tidak mengalami tambahan yang signifikan. (1,46%)

## KESIMPULAN
Walaupun  industri  kreatif  dan UKM  sering  dinyatakan  sebagai katup pengaman perekonomian nasional,  tetapi  sampai  sekarang  ini perkembangan  industri  kreatif  dan UKM masih dihadapkan pada berbagai  masalah,  terutama  yang bersumber  dari  iklim  usaha  yang tidak  kondusif  sebagai  akibat  dari kecenderungan berkembangnya
persaingan bebas. Dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional  dan  perekonomian  dunia yang  semakin  kental  diwarnai  oleh persaingan  dan  efisiensi  tersebut, nampaknya  UKM  tidak  lagi  dapat bersandar  pada  dorongan  dari  luar, tetapi  UKM  harus  dapat  menjadikan unsur  luar  dan  segala  permasalahan yang  dihadapi  sebagai  tantangan untuk  lebih  mengedepankan  potensi internal mereka.
Potensi  internal  industri  kreatif industri  kreatif  dan  UKM  telah membuktikan  kehandalannya  dalam menghadapi kondisi yang paling sulit seperti  pada  era  krisis  moneter. Ketahanan UKM tersebut mengindikasikan bahwa mereka memiliki  potensi  yang  besar,  yang dapat  diandalkan.  Untuk  itu  yang diperlukan sekarang adalah bagaimana  enersi  potensial  yang  ada pada  mereka  dapat  diubah  menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan  seoptimal  mungkin. Kebijakan pemerintah yang diimplementasikan  dalam  berbagai bentuk  program,  hanya  bersifat sebagai  stimulan.  UKM  sendiri sebenarnya memiliki berbagai keunggulan  yang  bersifat  potensial, antara  lain  jumlah  dan  karakteristik
UKM.  Dari  satu  sisi  adanya  potensi tersebut  UKM  seharusnya  dapat membangun strategi untuk menghadapi  iklim  usaha  yang  tidak kondusif,  ataupun  mengadaptasikan diri dengan kondisi tersebut.
Berbagai solusi dapat dilakukan oleh industri kreatif dan UKM antara lain dengan  mengembangkan  kerjasama dalam  koperasi,  membangun  sentra dan  klaster  bisnis  sampai  dengan membangun kemitraan usaha.
Dalam mendukung usaha-usaha tersebut  pemerintah  dapat  berperan
baik  sebagai  regulator  yang  mampu mengurangi  dampak  arus  persaingan bebas  dan  atau  sebagai  fasilitator yang  dapat  memperkuat  kondisi internal  industri  kreatif  dan  UKM. Disisi lain untuk memajukan industri kreatif dan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan diperlukan  adanya  komitmen  yang kuat  dari  semua  kalangan.  Untuk membangun  komitment  yang  lebih besar  dapat  saja  dikembangkan  isu politik  yang  dapat  dipertanggung jawabkan. Strategi tersebut diperlukan untuk memberikan keyakinan  kepada  para  pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok UKM.  Sejauh  tidak  adanya  proses komunikasi  politik  yang  langsung dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen  yang  bergerak  dalam pemberdayaan UKM, maka sulit bagi UKM  untuk  dalam  waktu  singkat mampu berdiri sejajar dengan perusahaan besar.
Jumlah  industri  kreatif  dan UKM  sangat  banyak  dan  tersebar luas  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.  Dengan  demikian  UKM dapat dipandang sebagai asset nasional  dan  juga  asset  yang  paling potensial  bagi  daerah,  oleh  sebab  itu pemberdayaan UKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan.  Pemberdayaan  UKM bukan saja merupakan target pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program-program pembangunan daerah, yang idealnya harus dimasukan dalam kalkulus perencanaan pembangunan daerah. Beberapa potensi industri kreatif  dan  UKM  yang  idealnya dapat digali dalam rangka menghadapi  persaingan  adalah:  (a)
kegiatan  usaha  UKM  yang  bersifat padat  karya,  sehingga  tidak  banyak memerlukan modal sebaliknya mampu menampung potensi sumberdaya  manusia;  (b)  tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga berpeluang untuk dilaksanakan  oleh  kalangan  yang berpengetahuan  terbatas;  (c)  banyak memanfaatkan sumberdaya lokal sehingga  tidak  banyak  terpengaruh oleh gejolak perekonomian internasional, sebaliknya dapat merangsang pertumbuhan usaha lokal  yang  berdampak  luas  pada optimalisasi pemanfaatan seperti lahan,  hasil-hasil  pertanian  tambang dan  bahan  galian,  produk  sampingan hasil  hutan  dll.  Dengan  demikian ketergantungannya pada produk- produk  barang  import  relatif  rendah;
(d)  selang  waktu  produksi  (time  lag) relatif singkat sehingga cepat menghasilkan produk dan; (e) produk barang  bervariasi  dari  bahan  mentah sampai dengan produk akhir. Sebagian  produk  industri  kreatif industri kreatif dan UKM merupakan bahan-bahan kebutuhan primer sedangkan sebagian lainnya merupakan barang-barang yang potensi  pemasarannya  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  masih  cukup luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, (1995). Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  9 tahun  1995  Tentang  Usaha
Kecil  Departemen  Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan. Jakarta.
Anonymous, (2006). Kajian Manfaat Program  Perkuatan  terhadap Keberhasilan  Usaha  UMKM . Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara  UMKM. Jakarta. Farhan Ahcmad. (2002). Metamorfosis Kehidupan usaha Mikro  Kecil  dan  Mengah  yang tidak  berjalan  mulus .  Harian Republika  tanggal  23  Maret tahun 2002.
Nasution Muslimin,  (2000). Mencari Bentuk  Pemberdayaan  yang sesuai dengan Karakter UMKM . Departemen Kehutanan RI. Jakarta. Syarif, (2006). Tolok Ukur Keberhasilan Program- program  Perkuatan  UMKM: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian  Negara  UMKM . Jakarta. Wayan Suardja.AR, (2007). Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara  UMKM. Jakarta. Surya  Dharma  Ali,  (2007). Langkah Nyata UMKM Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran . Kementerian  Negara  Koperasi dan UKM. Jakarta.
Hitt,  Michael  A,  Ireland,  R.  Duane, Hosjisson,  Robert,  Robert  E,
(2001). Manajemen  Strategis:
Daya  Saing  dan  Globalisasi Konsep .  Edisi  Keempat,  South Western  College  Publishing,
Singapura, 2001. Nasution,  M.,(1999). KOPERASI: Pemikiran dan Peluang Pembangunan  Masa  Depan . Departemen  Kehutanan  dan Perkebunan. Jakarta. Sebstad,  Jennefer,  (1998). Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment Methodologies for Microenterprise Programs . Discussion Paper for the Second  Virtual  Meeting  of  the CGAPWorking Group on Impact Assessment Methodologies Juni 1998. Washington,  D.  C.  USAID AIMS.