Dampak Orientasi Model …
DAMPAK ORIENTASI MODEL PENGUKURAN KINERJA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo)
Mattoasi*, Rose Shamsiah Syamsudin**
*Universitas Negeri Gorontalo, **College of Businnes (COB) Universiti Utara Malaysia email: mattosuming@gmail.com, shamsiah@uum.edu.my

## Abstract
Performance measurement orientation model is important to be the concern to all  heads  of  organizations,  particularly  in  public  sector  organizations  in  providing maximum  service  to  the  community.  Measurement  orientation  of  the  input  will  be different from those of output and outcome, especially the impacts to the community. This  study  intends  to  look  at  the  impact  of  performance  measurement  orientation towards  transparency  of  the  reporting  of  local  administration.  The  method  used  is qualitative  by  (1)  analysis  of  literatures  and  some  of  the  laws  and  regulations  that relate  to  a  model  of  performance  measurement  that  has  ever  been  and  is  being implemented  in  Gorontalo  and  (2)  content  analysis,  by  analyzing  each  performance report both for input oriented as well as output and outcome oriented. The results show that  output  and  outcome  oriented  performance  measurement  model  is  more transparent  in  presenting  information  to  the  public  compared  to  the  performance measurement model that have an input orientation.
Keywords : performance,  performance  measurement,  performance  measurement orientation, transparency

## Abstrak
Orientasi  model  pengukuran  kinerja  penting  menjadi  perhatian  kepada  semua pimpinan  organisasi  khususnya  pada  organisasi  sektor  publik  dalam  memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Orientasi pengukuran pada input akan berbeda  dengan  orientasi  pengukuran  pada  output  dan  outcome  terutama  dampak yang dihasilkan kepada masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk melihat dampak orientasi  pengukuran  kinerja  terhadap  transparansi  pelaporan  kinerja  pemerintah daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  cara  (1) melakukan analisis  penelitian terhadap literature dan beberapa peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  model  pengukuran  kinerja  yang  pernah  dan sedang  diterapkan  di  Gorontalo  dan  (2)  konten  analisis,  dengan  cara  menganalisis masing-masing  laporan  kinerja  baik  yang  orientasi  input  maupun  laporan  kinerja yang  beriorentasi  pada  output  dan  outcome.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa model  pengukuran  kinerja  yang  memiliki  orientasi  pada  output  dan  outcome    lebih transparan  dalam  menyajikan  informasi  kepada  masyarakat  dibandingkan  dengan model pengukuran kinerja yang memiliki orientasi pada input.
Kata kunci : kinerja, pengukuran kinerja, orientasi pengukuran kinerja, transparansi

## Pendahuluan
Seiring  dengan  perubahan  masa    Orde Baru  ke  masa  reformasi  yang  dilanjutkan dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  luas kepada  daerah  sebagai  bentuk  perubahan hubungan  pusat  dan  daerah,  maka  terjadi  pula
perubahan model pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 1999 hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan  diberikannya  oleh  Pemerintah  Pusat kepada  daerah  mengelola  keuangan  daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi dari pemerintah pusat.
Vol. XIV No.1 Th. 2015 Berdasarkan perubahan pengelolaan keuangan    tersebut,  ditunjukkan  bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan  daerah  secara  efektif,  efisien  dan ekonomi  agar  setiap  pengeluaran  pemerintah dapat  memberikan  dampak  kepada  masyarakat dan  hasilnya  dilaporkan  secara  transparan. Keadaan  ini  sejalan  dengan  pandangan (Epstein, 2010) bahwa pemerintah daerah harus memaksimalkan  pengelolaan  keuangan  daerah dalam  meningkatkan  kinerja    organisasi. Sementara itu (Halacmi. et.al., 2011) mengatakan  bahwa  kinerja  organisasi  harus ditingkatkan  dengan  bentuk  pelayanan  kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.
Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan  bahwa  perubahan  model  pengu- kuran  kinerja input yang  disusun  berdasarkan anggaran  berimbang  pada  masa  orde  baru dengan  model  pengukuran  kinerja    pada  masa otonomi  daerah  dengan  orientasi output dan outcome merupakan  suatu  langkah  tepat pemerintah  dalam  meningkatkan  kinerja organisasi.  Hal  ini  dapat    terjadi  karena  model pengukuran  kinerja  pada  masa  orde  baru memiliki orientasi input dengan kecenderungan untuk  menghabiskan  anggaran  sebagai  tanda keberhasilan  setiap  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD) tanpa sasaran kinerja yang jelas seperti  mana  yang  diharapkan  dalam  model pengukuran  kinerja  yang  memiliki  orientasi keluaran    dan  hasil,  dampak    dan  manfaat kepada  pihak  yang  berkepentingan  yang  di- susun berdasarkan anggaran berbasis kinerja.
Dari    uraian  di  atas  maka  penelitian  ini bermaksud  untuk  mengevaluasi  transparansi pelaporan kinerja pemerintah daerah khususnya pemerintah  Kota  Gorontalo  sebagai  dampak perubahan  model  pengukuran  kinerja.  Model pengukuran  kinerja  yang  dimaksudkan  adalah model  pengukuran  kinerja  dengan  konsep MAKUDA  yang disusun berdasarkan anggaran berimbang  dan  model  pengukuran  kinerja dengan  menggunakan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena  yang  telah  diuraikan,  maka  rumusan masalah dalam penelitian ini apakah perubahan orientasi  model    pengukuran  kinerja  akan berdampak  terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah di Kota Gorontalo ?

## Tinjauan Pustaka Pengertian Kinerja
Menurut  Sturman  (2001)  bahwa  kinerja merupakan  suatu  hasil  dari  suatu  proses  yang dimulai  dari  input  dalam  setiap  organisasi. Namun demikian perlu difahami bahwa kinerja dapat dilihat dari siapa yang menilai. Penilaian dapat  dilakukan  dari  beberapa  aspek  penting yaitu  darimana  seorang  menilainya.  Rivai  & Basri  (dalam  Basrindu,  2012)  menjelaskan tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  di- ungkapkan oleh para ahli di atas, bahwa kinerja merupakan  suatu  proses  dari  pelaksanaan aktivitas  dari  proses  pelaksanaan  kinerja  yang dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  suatu organisasi  berdasarkan  tujuan  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  rencana.  Kemudian Bernardin  &  Russel  (2000);  Noel  (2009) mereka  berpendapat  yang  hampir  sama  yaitu suatu kinerja  merupakan kelompok dari catatan tentang  hasil  yang  diperoleh  dari  fungsi-fungsi pekerjaan tertentu  dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi biaya, serta hubungan  antar  perseorangan  dalam  melak- sanakan aktivitas  organisasi.
Sejalan  dengan  pandangan  sebelumnya, maka  (Radin,  2006)  mengemukakan  bahwa kinerja  adalah  capaian  bersama  yang  meliputi output  dan  impak  yang  diperoleh  melalui proses    pelayanan  yang  efisien,  logis  dan berpedoman pada hasil akhir. Sebab dalam hasil penelitian  Aldri  (2014)  suatu  pelayanan  yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah dapat mencerminkan  bentuk  budaya  kerja  yang diterapkan  para  aparatur  sehingga  berdampak kepada  penilaian  kinerja  yang  dilakukan organisasi pemerintah daerah tersebut.
Pandangan  berikutnya  yaitu  Lukas  & John (2009) bahwa  kinerja merupakan  sesuatu yang harus dicapai karena merupakan dasar dari keberhasilan  sektor publik.  Berdasarkan bebe- rapa  pandangan  mengenai  kinerja  organisasi sektor  publik,  maka  para  ahli  yang  lain memandang bahwa kinerja dapat dipahami dari 2  sudut  pandang  yaitu  kinerja  organisasi  dan kinerja pegawai. Kinerja organisasi adalah hasil akhir dari suatu proses yang berawal dari input, sementara  kinerja  pegawai  merupakan  sumber daya  yang  dapat  menghasilkan  prestasi (VanScotter,  Motowidlo,  &  Cross,  2000;  Ilgen &  Pulakos,  1999;    Borman  dan  Motowildo, 1993; Frese, Garst, & Fay, 2000).
Dampak Orientasi Model …
Pendapat  yang  sama  yang  dikemukakan oleh    Clegg,  (2000);  Lawler  (2000)  mende- finisikan  kinerja  pegawai  sebagai  suatu  bentuk perilaku  yang  memiliki  kaitan  dengan  tujuan organisasi.  Dari  beberapa  uraian  di  atas,  maka kinerja  dapat  difahami  sebagai  suatu  hasil  dari proses  yang  berawal  dari  perencanaan  dan pelaksanaan  suatu  aktifitas  dengan  memper- hatikan  aspek  kualitas,  kuantitas,  ketepatan waktu,  efisiensi  biaya,  serta  hubungan  antar perseorangan  dalam  melaksanakan  aktivitas organisasi.  Sementara  itu  kinerja  yang  dicapai lebih  komprehensif  dengan  memperhatikan aspek keuangan dan aspek bukan keuangan.

## Pengukuran Kinerja
Berdasarkan  beberapa  pandangantentang kinerja organisasi, maka dapat difahami bahwa setiap organisasi harus mempunyai kinerja yang baik  dalam  memberikan  pelayanan  kepada pelanggan.  Demikian  halnya  dalam  organisasi sektor  publik,  bahwa  kinerja  merupakan  suatu kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  membe- rikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Sejalan  dengan  itu  maka    untuk mengetahui  suatu  kinerja    dalam  organisasi, perlu  melakukan  pengukuran  kinerja  dengan cara  yang  tepat.  Lebas  (1995)  mengungkapkan bahwa  pengukuran  kinerja  merupakan  suatu bagian  terpenting  dari  pengelolaan  organisasi sebagai  tahap evaluasi dalam menilai keberhasilan  suatu  organisasi.  Sementara  itu Radnor  &  Barnes    (2007)  mengemukakan bahwa pengukuran  kinerja  bermaksud menye- diakan informasi untuk masa depan dengan cara mengukur  aktivitas  masa  yang  lalu.  Namun demikian  pengukuran  kinerja  juga  dapat dilakukan  dalam  mengembangkan  aktivitas- aktivitas  dalam pembentukan nilai yang  dapat mendukung  suatu  organisasi  untuk  mencapai suatu  tujuan  (Carman  &  Fredericks,  2008; Carman, J.G; 2009). Tidak jauh berbeda dengan penelitian  sebelumnya,  maka  hasil  penelitian oleh  Vande  Walle  (2008);  Kuhlman  (2007) mengatakan  bahwa  hasil  pengukuran  kinerja akan  menjadi  dasar  dalam  setiap  pangambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka oleh Mahsum,  (2006);  Jann  &  Jantz,  2008;  Eab (2010)  menekankan  agar  pengukuran  kinerja yang  dilakukan  dapat  menghasilkan  kinerja yang tepat, dan setiap pengukuran kinerja harus memiliki indikator yang jelas.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dimengerti  bahwa  pengukuran  kinerja  harus
dilakukan  sebagai  evaluasi  terhadap  setiap program pemerintah daerah. Sementara itu hasil pengukuran  kinerja  akan  menjadi  informasi kepada  pimpinan  suatu  organisasi  dalam pengambilan  keputusan  dengan  syarat  bahwa pelaksanaan  harus    memperhatikan  indikator- indikator pengukuran prestasi  yang lebih jelas.

## Orientasi Model Pengukuran Kinerja
Pada  dasarnya  perubahan  orientasi pengukuran  kinerja  khusunya  pada  organisasi sektor publik akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat sebagai pembayar pajak. Perubahan orientasi
pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah    dari orientasi  input  menjadi  orientasi output akan berdampak  pada  tercapainya  program-program yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah Melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)    berdasarkan  anggaran  yang  telah ditentukan.  Keadaan  ini  dimaksudkan  bahwa program pemerintah yang berhasil dilaksanakan sampai  pada  tahap output tentu  akan memberikan dampak terhadap kemajuan daerah khususnya  penyediaan  sarana  dan  prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Gaebler, O, 1992).
Sejalan dengan  pandangan  di atas,  maka beberapa penelitian  seperti yang dilakukan oleh Ployhart  et.al  (2006)    menemukan  perubahan orientasi  pengukuran  pemerintah  daerah  dari input  menjadi  orientasi output bermaksud untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  kepada masyarakat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Darmanto  &  Syarif  (2010)  menemukan  suatu keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  daerah  merupakan  prasyarat  bagi memberikan ruang kepada masyarakat berpartisipasi  secara  aktif  dalam  memberikan umpan  balik  kepada  pemerintah  daerah  atas kualitas  kepuasan  yang  mereka  rasakan  atas program  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  Aldri  dan  Muhamad Ali  (2015)  peningkatan  kualitas  pelayanan kepada  masyarakat  (publik)  dapat  memberikan peningkatan  kepuasan  masyarakat  sekaligus meningkatkan  citra  pemerintah  daerah.  Sejalan dengan  pendapat  Ryzin  (dalam  Aldri  dan Muhamad  Ali,  2015)  kepuasan  itu  merupakan cerminan  hasil  penilaian  publik  terhadap pelayanan  yang  menyeluruh  berdasarkan persepsi  masyarakat  tersebut  atas  jasa pelayanan yang telah diterimanya.
Sementara  itu  (Sabine  K.,  2010)  menga-
Vol. XIV No.1 Th. 2015
takan  bahwa  walaupun  orientasi input dan output sebagai  model  pengukuran  kinerja tradisional,  namun  hal  tersebut  menjadi  suatu tahapan  untuk  mencapai  orientasi outcome yang  lebih  berkualitas.  Namun  demikian, penelitian  yang    lain  (Ployhart  et.al,  2006) mengatakan  bahwa  orientasi  pengukuran kinerja  oleh  pemerintah  daerah    sampai  pada tahap output dianggap lebih baik dibandingkan dengan  orientasi input ,  namun  demikian capaian kinerja sampai pada tahap output masih dikategorikan  sebagai  ukuran  tradisional  yang bersifat  jangka  pendek.    Orientasi  tersebut dianggap  sebagai  ukuran  yang  tradisional terutama  dalam  menghabiskan  anggaran keuangan  (Sven  Modell,  2009)  dan  orientasi tersebut menyebabkan pemerintah daerah lebih fokus  pada  penciptaan  suatu  produk  atau program (Cristoper P,  1996).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat difahami  bahwa  orientasi  pengukuran  kinerja sampai pada tahap output dianggap lebih efektif jika  dibandingkan  dengan  orientasi  pada  tahap input.  Namun  demikian  capaian  pada  tahap output  menurut  beberapa  hasil  penelitian  juga belum  maksimal  karena  lebih  cenderung  pada penciptaan  suatu  produk  atau  jasa,  sehingga orientasi pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat  ditingkatkan  pada  tahap  yang  lebih  baik yaitu tahap outcome . Keadaan ini mengandung makna bahwa setiap program pemerintah harus tercapai  agar    dapat  memberikan  manfaat    ke- pada masyarakat.
Sejalan  dengan  uraian  di  atas,  maka beberapa  peneliti  memberikan  pandangan tentang pentingnya orientasi pengukuran kinerja pemerintah sampai pada tahap outcome . Sabine K.,  (2010)  berpandangan  bahwa  orientasi pengukuran sampai pada tahap input dan output belum  mampu  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan pada  orientasi outcome .  Peneliti  lain  seperti (Modell,  2009;  Kelly  LeRoux  et.al.  2010; Ostergren, 2011) mengatakan bahwa pengukuran  kinerja  yang  efektif  dapat  meng- ukur sampai pada tahap outcome , namun untuk tahap  dampak  dan  manfaat  bersifat  jangka panjang.
Berdasarkan  beberapa  pandangan  di  atas menunjukkan  bahwa  orientasi  pengukuran kinerja  pemerintah  daerah  perlu  ditingkat  dari setiap  tahapan  sejalan  dengan  tuntutan  dan keperluan  masyarakat.  Seirama  dengan  hal tersebut maka konsep pengukuran kinerja yang
digunakan  Pemda  pada  saat  ini  sejalan  dengan konsep New Publik Manajement (NPM) bahwa pengukuran  kinerja  tidak  hanya  terbatas  input, proses, output tetapi dapat ditingkatkan sampai pada  tahap outcome .  Namun  jika  memung- kinkan  pengukuran  prestasi  pemerintah  dapat ditingkatkan  sampai  pada  tahap  dampak  dan manfaat kepada masyarakat.

## Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah  daerah  memiliki  tanggung- jawab  untuk  menyediakan  informasi  yang berguna  kepada  masyarakat  mengenai  peren- canaan program, pelaksanaan program dan hasil yang dicapai selama masa tertentu.Transparansi juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  ke- yakinan  kepada  masyarakat  atas  kinerja pemerintah  selama  periode  tertentu  (Lindblom danWoodhouse,  1993).  Sementara  itu  dalam konteks  pemerintahan  di  Indonesia,  maka transparansi  merupakan  keterbukaan  dan kebebasan masyarakat dalam  mengakses setiap informasi  yang  berguna  atas    kinerja  yang dicapai  pemerintah  daerah  (Mardiasmo,  2006), dengan informasi yang kredibel (Besley 2006), dan  harus  diuraikan  secara  jujur  dan  terbuka (Standar Akuntansi Pemerintah, 2005).
Berdasarkan  urian  di  atas,  maka  kita memahami  arti  transparansi  menurut  beberapa peneliti  yang  lain  seperti  yang  dilakukan (Przeworski,  2003)  sebagai  alat  pertanggung- jawaban  kepada  masyarakat  atas  penggunaan dana yang dimiliki secara jujur dan transparan. Sementara  itu  Hood  (2007)  juga  mempunyai pandangan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan pandangan sebelumnya, namun demikian pelak- sanaan  transparansi  akan  lebih  efektif  jika dipadukan  dengan  aspek    hukum  yang  dapat menghasilkan    informasi  yang  berkualitas  ke- pada masyarakat.
Perpaduan  antara  transparansi  dan  aspek hukum akan menghilangkan terjadinya penyim- pangan  informasi  tentang  kinerja  suatu  organi- sasi (Heinrich &Marschke, 2010). Berdasarkan beberapa  pandangan  tentang  transparansi organisasi  terutama  dalam  organisasi  sektor publik,  maka  peneliti  yang  lain  juga  ber- pandangan  bahwa  transparasi  pemerintah daerah  kepada  masyarakat  perlu  dilakukan, karena dia menjadi hak asasi setiap masyarakat (Birkinshaw,  2006),  yang    mempunyai  nilai yang  sangat  berharga  dalam  memperoleh kepercayaan  dari  masyarakat,  tapi  mesti  di- dukung oleh faktor yang lain seperti efektifitas,
Dampak Orientasi Model …
kepercayaan,  akuntabilitas,  otonomi,  keadilan dan legitimasi hukum (Heald, 2006b). Selanjut- nya López A (2004); Roberts (2007); Guerrero, B.  (2009)  selain  faktor  itu  maka  transparansi dapat  maksimal  jika  didukung  oleh  perilaku individu  dan  budaya  dalam  organisasi.  Ber- hubungan dengan perilaku individu dan budaya ini  dalam  hasil  penelitian  Aldri  dan  Muhamad Ali  (2012);  dan  Aldri  (2014)  menemukan  pula apabila keadaan keterbukaan dilaksanakan oleh instansi  pemerintah  daerah  akan  dapat  mem- bangun  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah tersebut. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja di  lingkungan  pemerintah  daerah  dalam  mem- berikan transparansi dan pelayanan publik yang berkelas  tinggi  dapat  terwujud  dengan  meng- optimalkan  budaya  kerja  positif  di  kalangan aparatur  sipil  negara  (ASN)  termasuk  para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebagai  bukti  pentingnya  suatu  trans- paransi  dalam  penilaian  kinerja  pemerintah daerah,  maka  (Prat,  2007)    mengatakan  bahwa setiap  organisasi  yang  memiliki  kaitan  dengan ekonomi  khususnya  pada  sektor  publik  maka perlu  dilaporkan  secara  transparan.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  maka  Banisar  (2006); Roberts  (2010)  mengemukakan  transparansi telah  dilaksanakan  oleh  setiap  organisasi  ter- masuk  organisasi  sektor  publik  akan  meng- hasilkan  peningkatan  kinerja  organisasi  ter- sebut.  Demikian  pula  menurut  Prat  (2007); Garet,  V  (2008)    mereka  menegaskan  trans- paransi  perlu  dilakukan  untuk  kepentingan organisasi  dan  masyarakat,  agar  tidak  menim- bulkan efek negatif terhadap pemerintahan yang dijalankan. Selanjutnya Aldri dan Muhamad Ali (2011)  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  memungkin  terwu-judnya  ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat  luas.  Sehingga  dengan  demikian memungkinkan  terciptanya  partisipasi  aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dimengerti bahwa transparansi merupakan suatu kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  membe- rikan  informasi  kepada  masyarakat  dalam memahami  keberhasilan  pemerintah  dalam waktu  tertentu.  Transparansi  akan  terlaksana dengan baik jika setiap informasi yang dimiliki pemerintah  harus  diungkap  dan  bukan  se- baliknya dengan cara asimetri informasi.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk memahami dampak orientasi model pengukuran kinerja pemerintah daerah khususnya pemerintah  daerah  kota  Gorontalo.  Sejalan dengan hal tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan  adalah  studi  kasus  (Bungin,  2008; Sugiono,  2007).  Penelitian  ini  dilakukan menggunakan  cara  (1)  melakukan    analisis penelitian berbagai literature baik berupa jurnal, buku,  dan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  model pengukuran kinerja pemerintah daerah khususnya  pemerintah  Kota  Gorontalo  (2) Conten  Analysis .  Analisis  isi  difokuskan  pada pemahaman  terhadap  model  pengukuran kinerja  pemerintah  daerah  yang  memiliki orientasi    input    dengan  sistem  Makuda  dan model pengukuran kinerja  orientasi output dan outcome berdasarkan LAKIP.
Analisa dokumen LAKIP yang dilakukan dalam  penelitian  adalah  LAKIP  Pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2009 sehingga 2013. Selain  itu  pengumpulan  data  juga  didukung dengan  menggunakan  wawancara  yang  mana para  informan  dalam  penulisan  hasil  penelitian diberi  kode  oleh  peneliti,  dan  tidak menyebutkan identitas yang bersangkutan.

## Hasil dan Pembahasan

## Sekilas tentang Lokasi Penelitian
Kota  Gorontalo  merupakan  ibu  kota Provinsi Gorontalo yang memiliki 9 (Sembilan) wilayah Kecamatan  yakni (1) Kecamatan  Kota Selatan,  (2)  Kecamatan  Kota  Utara  (3) Kecamatan Kota Barat (4) Kecamatan Dungingi (5) Kecamatan Kota Timur (6) Kecamatan Kota Tengah (7) Kecamatan Sipatana (8) Kecamatan Dumbo  Raya    dan  (9)  Kecamatan  Hulon- thalangi. Hingga sampai tahun 2013 pemerintah daerah  Kota    Gorontalo  telah  memiliki  5.408 pegawai  yang  tersebar  pada  masing-masing satuan  kerja.  Total  satuan  kerja  yang  ada  pada pemerintah Kota Gorontalo sampai tahun 2013 sejumlah 45 buah yang  terdiri dari ; (1) bagian terdiri  dari  9  kantor,  (2)  dinas  sejumlah  12 kantor, (3) Badan meliputi 7 kantor, (4) Kantor, meliputi  3  satuan  kerja,  (5)  rumah  sakit  terdiri dari  2  rumah  sakit,  (6)  lembaga  tekhnis  yang lain meliputi 3 satuan kerja dan (7) kecamatan terdiri  dari  9  kecamatan.  Setelah  otonomi daerah  efektif  dilaksanakan,  jika  ditinjau  dari atas  dasar  harga  berlaku,  maka    PDRB  Kota Gorontalo secara nominal tiga tahun terakhir ini
mengalami peningkatan secara signifikan, tahun 2010  sebesar  Rp.  1.594.798.120.000-,  tahun 2011  sebesar  Rp.  1.838.126.360,000,-  dan tahun  2012  sebesar    Rp.  2.135.682.200.000.-. (Narasi LAKIP, 2013).

## Model  Pengukuran  Kinerja  dengan  Orientasi Input
Temuan  penelitian  dengan  penelusuran dokumen dan dilakukan analisi konten maka di- peroleh data bahwa Model manual administrasi keuangan  daerah  (Makuda)  yang  efektif digunakan  pada  masa  orde  baru  disusun berdasarkan anggaran berimbang dengan sistem pelaporan  anggaran  berbasis  kas.  Keberhasilan pemerintah  dalam  menggunakan  model  pengu- kuran  kinerja  pada  masa  orde  baru  dalam menyusun  anggaran  disebabkan  karena    model MAKUDA  sangat  sederhana  terutama  dalam menetapkan    perencanaan  program,  pelaksa- naan    dan    pencatatan  serta  pertanggung- jawaban setiap kegiatan.
Sejalan dengan hal tersebut, maka model MAKUDA  dianggap  sangat  sederhana  karena dalam  penyusunan  anggaran  hanya  menambah dan mengurangi jumlah rupiah yang sudah  ada tanpa  merubah  item-item  pengeluaran  yang telah dibuat pada tahun sebelumnya. Sementara itu  isi  laporan  yang  dibuat  pemerintah  daerah hanya  melaporkan  perhitungan  anggaran  dan nota penggunaan anggaran selama 1 tahun.
Hasil  tersebut  dilakukan  pendalaman dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan  yang  sesuai  dengan  karakteristik penelitian  ini.  Hasil  wawancara  dengan  para informan  tersebut yaitu (Informan KB-01,KB- 05,SU-01,KP-04)  menyatakan;  “Model  peng- ukuran prestasi MAKUDA mempunyai berbagai  kelemahan  dalam  pelaksanaan,  yang menyebabkan  model  MAKUDA  tidak  dapat digunakan  pada masa otonomi daerah berkesan dilaksanakan,  sebab  pengukuran  prestasi  yang diharapkan  adalah  mempunyai  orientasi  pada keluaran  dan  hasil.  Selari  dengan  kelemahan model  MAKUDA    maka  pihak  Pemerintah bersama  DPR  (dewan  Perwakilan  Rakyat) menetapkan  suatu  model  pengukuran  prestasi sebagai penambah baikan dari model MAKUDA  menjadi  model  LAKIP  sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang    disusun  berdasarkan  anggaran  prestasi dengan  sistem  perancangan  prestasi  yang  lebih jelas  dan  terukur  ”  (KB-01/08/10/2014).  Hasil wawancara  selanjutnya  yaitu  “Pada  dasarnya
model  pengukuran  prestasi  yang  digunakan Pemda  pada  masa  kini  yaitu  LAKIP  yang disusun berdasarkan anggaran prestasi mempunyai  perancangan  terhadap  capaian prestasi yang lebih jelas, merupakan pembangunan  model  pengukuran  prestasi  yang bersifat tradisional berdasarkan model MAKUDA  yang  disusun  dengan  sistem anggaran berimbang” (KB-05/05/11/2014). Hal ini  juga  ditegakan  oleh  informan  berikut  ini bahwa “ Model tersebut disusun dengan sistem perencanaan  program  kerja  organisasi  secara terukur  sehingga  dapat  dilaksanakan  kegiatan secara  efisien  dan  efektif”(SU-01/27/08/2014). Penegasan  informan  lainnya  yaitu  “Model pengukuran  prestasi  yang  digunakan  Pemda pada  masa  kini  dimulai  dengan  diberla- kukannya  otonomi  daerah  seluas-luasnya  agar tidak  terjadi  permasalahan  maka  disusun pengukuran  prestasi  kerja  dengan  model LAKIP  ini.  Sehingga  dibanding  dengan Makuda  maka  LAKIP  ini  dapat  menghasilkan program kegiatan pembangunan dapat dilakukan  dengan  tepat  sasaran,  terukur,  keje- lasan  program,  dan  dapat  dipertanggung- jawabkan “(KP-04/15/11/2014).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas menunjukkan  model  pengukuran  prestasi  yang digunakan  Pemda  pada  masa  reformasi  ini dilaksanakan berdasarkan perbaikan dari model pengukuran  prestasi  MAKUDA  yang  digu- nakan  pada masa orde baru.
Beberapa kelebihan yang dijumpai dalam pelaksanaan  model  pengukuran  kinerja  yang bersifat tradisional, maka beberapa peneliti juga memberi pandangan bahwa model ini memiliki kelebihan.
Rubin  (2007)  mendapati  bahwa  model sumber  daya  yang  digunakan  sangat  terbatas dan  memiliki  sistem  pengawasan  yang  lebih baik.  Sejalan  dengan  itu  Jones  &  Pendlebury (1996);  Shah  &  Shen  (2007)  berpendapat bahwa model tradisional dapat memaksimalkan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  organisasi pemerintah.
Dari uraian di atas dapat difahami bahwa model  pengukuran  kinerja  yang  bersifat tradisional yang digunakan pada masa orde baru lebih  sederhana  terutama  dalam  penentuan anggaran pemerintah daerah. Sementara itu da- lam penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa  model  tersebut  tidak  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  banyak,  namun perlu pengawasan yang ketat agar sumber daya
Dampak Orientasi Model …
manusa  yang  dimiliki  lebih  berkualitas.  Selain itu,  maka  model  ini  lebih  mementingkan kualitas  dalam  penyusunan  anggaran  berban- ding  dengan  nilai    pertanggungjawaban terhadap anggaran.
Perbaikan  model  pengukuran  kinerja  ini disebabkan  model  pengukuran  kinerja  yang digunakan pemerintah pada masa orde lama dan masa  orde  baru  yang  dianggap  memiliki beberapa    kelemahan,  karena  model  tersebut tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang diperlukan  pemerintah  dalam  pengambilan keputusan terutama laporan neraca laporan dan laporan  arus  kas.  Penggunaan  LAKIP  sebagai model  pengukuran  kinerja  dengan  orientasi output dan outcome sehingga  penyusunan anggaran  berbasis  kinerja.  Dengan  demikian dapat  terukur  secara  kinerja  tersebut  dimulai dari  perencanaan,  menetapkan  sasaran  kinerja, menentukan  program  kerja,  menetapkan indikator kinerja, target kinerja, capaian kinerja dan  realisasi  kinerja.  Sehingga  setiap  satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  diharapkan dapat  menyusun  laporan  kinerja  setiap  tahun sebagai  evaluasi  pemerintah  daerah  terhadap masing-masing  bidang  sesuai  dengan  tugas pokok yang telah ditetapkan. Karenanya terlihat secara  jelas  bahwa  model  pengukuran  kinerja berdasarkan  LAKIP  lebih  efektif  dan  efisien jika  dibandingkan  dengan  model  pengukuran kinerja yang bersifat tradisional.
Selain  itu,  kelebihan  dari  model  LAKIP yang  disusun  berdasarkan  anggaran  berbasis kinerja  setelah  efektif  diterapkan  yaitu  model tersebut;  (1)  disusun  berdasarkan  aktivitas,  (2) mengutamakan  output  daripada  input  (3) memiliki  konsep value  for  money, dan    (4) fleksibel.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Darise  (2008)  bahwa  model  tersebut  lebih unggul  karena  memiliki  keterkaitan  antara program  dan output serta  model  tersebut memiliki  penekanan  pada  kualitas  berbanding dengan kuantitas.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa model pengukuran kinerja LAKIP yang disusun berdasarkan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan orientasi output dan outcome telah memberikan dampak  positif  terhadap  masyarakat,  terutama dalam  memahami  program  kerja  dan  capaian kinerja  pemerintah  selama  satu  (1)  periode. Oleh  karena  itu  setiap  program  yang  direnca- nakan  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD)    harus jelas  kinerja  yang  akan dicapai  sebelum  program  tersebut  dimasukkan
dalam  daftar  anggaran  pembiayaan  pada  tahun yang  bersangkutan.  Berbeda  dengan  model pengukuran  kinerja  dengan  konsep  MAKUDA yang disusun berdasarkan anggaran berimbang, perencanaan program akan dilaksanakan setelah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) menerima  anggaran  belanja  dari  pemerintah. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa model  pengukuran  kinerja  dengan  meng- gunakan  LAKIP  akan  melakhirkan  informasi kinerja  yang  jelas  dan  transparan  kepada masyarakat  melalui pelaporan keuangan berda- sarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  yang  meliputi;  (1)  laporan  realisasi anggaran,  (2)  laporan  neraca,  (3)  laporan  arus kas, dan (4) catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya menurut Buschor E,  (2013) ; Abdul  dan  Abu  (2014)  menegaskan  bahwa setiap  program  yang  dirancang  dengan berkualitas  tidak  hanya  berhenti  pada  tahap keluaran  ( output ),  tetapi  ianya  dapat  mencapai tahap  hasil ( outcome )  yang  lebih  terukur, tepat guna  dan  bernilai  ekonomis  dengan  dukungan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Pendapat  Buschor  ini  sejalan  dengan  pendapat Aldri  dan  Muhamad  Ali  (2012)  bahwa bagaimanapun  hebatnya  suatu  program  kerja yang  dibuat  oleh  Pemerintah  maupun  Peme- rintah  Daerah  jika  tidak  adanya  dukungan budaya  kerja  yang  positif  dari  para  aparatur maka  program  itu  dapat  saja  tersendat  ataupun mungkin  “mati  suri”.    Hal  ini  sejalan  juga dengan  hasil  penelitian  Cordella  &  Bonina (2012)  menjelaskan  pencapaian  hasil  yang terukur  dan  tepat  sasaran  dari  setiap  program Pemerintah atau Pemerintah Daerah hanya akan berkualitas  jika  adanya  dukungan  kuat  dari sumber  daya  manusia  yang  berbudaya  kerja berkualitas  dan  menjalankan  program  tersebut secara dengan transparan.
Hal  ini  sejalan  pula  dengan  hasil penelitian  Aldri  dan  Muhamad  Ali  (2011) bahwa  keterbukaan  informasi  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan program  kerja  dalam  mempermudah  terwuju- dnya  suatu  masyarakat  madani  yang  ber- orientasi  kesejahteraan  menyeluruh.  Bahkan lebih  lanjut  Aldri  (2014)  dengan  keterbukaan ini  dalam  program  kerja  yang  berhubungan pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Pemda dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Apalagi  jika  program  tersebut  berkaitan dengan  hal  menyentuh  salah  sendi  kehidupan yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  yaitu
bidang  kesehatan,  maka  keterbukaan  dalam program  ini  oleh  Pemda  apabila  diwujudkan secara  serius  dengan  pelaksanaan  keter- bukaannya tentu suatu keniscayaan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda (Aldri dan  Muhamad  Ali,  2015).    Selain  itu  sebagai- mana  hasil  penelitian  Przeworski  (2003)  ; Hood,  2007;  Heinrich  &  Marschke,  2010 bahwa setiap penggunaan dana dari masyarakat harus  pertanggungjawabkan  secara  jujur  dan transparan dan mengikuti tata aturan yang telah ditetapkan dapat menyebabkan tidak terjadinya asimetri informasi kepada stakeholder s.

## Simpulan
Pada  masa  orde  baru    dengan  sistem pemerintahan  yang  terpusat,  Indonesia  telah memiliki  model  pengukuran  kinerja  dengan menggunakan  model  MAKUDA  yang  disusun berdasarkan anggaran berimbang yang memiliki orientasi  pada  input.  Namun  demikian  setelah era  otonomi  daerah  efektif  diterapkan  maka model  tesebut  dianggap  tidak  sesuai  dengan keperluan  pemerintah  dalam  menghasilkan informasi  kinerja  khususnya  informasi  kinerja keuangan  yang  mengakibatkan  model  tersebut diganti  dengan  model  pengukuran  kinerja LAKIP.
Dalam pelaksanaan, maka model pengukuran  kinerja  LAKIP  lebih  transparan karena laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  dengan mengikuti standar pelaporan kinerja yang baku. Sementara  itu  hasil  kinerja  pemerintah  daerah dapat  diakses  secara  terbuka  oleh  masyarakat dengan berbagai cara sehingga lebih memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh informasi.    Keadaan  ini  juga  berlaku  pada pemerintah  daerah  Kota  Gorontalo  dengan mengakses melalui website resmi.

## Daftar Rujukan
Abdul  Azizi,  A.,  Isa  F  &  Abu,  M.F  (2014). Audit  Report  Lags  for  Fedral  Statutory Boies in Malaysia . Proceeding The 2014 International Conference on Economics, Management and
Development (EMD 2014) , pp 73-78.
Alt JE and Lowry RC. 2010. Transparency and accountability:  empirical  results  for  US states. Journal  of  Theoretical  Politics 22(4): 379–406.
Aldri  Frinaldi  dan  Muhamad  Ali  Embi.  2011.
Pengaruh  Budaya  Kerja  Etnik  Terhadap Budaya Kerja Keadilan Dan Keterbukaan  PNS  dalam  membangun Masyarakat  Madani  dan  Demokrasi (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Pasaman  Barat) . Jurnal  Humanus .  X (1)/2011;53-61. http://ejournal.fip.unp.ac. id/index.php/humanus/article/viewFile/48 6/408
Aldri  Frinaldi  dan  Muhamad  Ali  Embi.  2012. The  Impact  of  Etnict  Work  Culture  on Civil  Servant  Work  Culture  (a  Case Study  of  Work  Culture  Punctuality  and Tranparency  of  Public  Service  in Pasaman  Barat) . Proceedings  Public Service  &  Utilities .  ASPA  Indonesia International  Seminar  and  IAPA  annual Conference  2012.  ISBN  978-602-203- 452-0.
Aldri  Frinaldi.  2014. Pengaruh  Budaya  Kerja PNS  Terhadap  Pelayanan  Publik  Di Dinas  Catatan  Sipil  Dan  Kependudukan Kota  Payakumbuh,  Provinsi  Sumatera Barat . Jurnal  Humanus  Lembaga Penelitian  Universitas  Negeri  Padang. Vol. XIII No. 2 Th. 2014. http://ejournal .unp.ac.id/index.php/humanus/article/vie wFile/4727/3696
Aldri  Frinaldi.  2015. Pengaruh  Budaya  Kerja PNS  Terhadap  Pelayanan  Publik  Di Dinas  Catatan  Sipil  Dan  Kependudukan Kota  Payakumbuh,  Provinsi  Sumatera Barat . Jurnal  Humanus  Lembaga Penelitian  Universitas  Negeri  Padang . XIII  (2)/  2014; http://ejournal.unp.ac.id/ index.php/humanus/article/viewFile/4727 /3696
Bastida  F  and  Benito  B.  2007. Central government budget practices and transparency: An international comparison . Public  Administration
85(3): 667–716.
Birkinshaw P. 2006. Transparency as a human right.  In:  Hood  C  and  Heald  DA  (eds) Transparency:  The  Key  to  Better Governance? Proceedings of the British Academy , pp 47–57.
Burhan  Bugin.  2008. Penelitian  Kualitatif; Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya . Jakarta: Kencana.
Dampak Orientasi Model …
Buschor, E. 2013. Performance management in public  sector:Past,  current  and  future trends. Journal  Tékhne ,  Volume  11,
Issue 1.
Darmanto  &  Syarif  Fadillah.  2010 .  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah  dalam Rangka  Pelayanan  Publik . Jurnal  Ilmu Administrasi Negara . 10 (2), Juli 2010:
192 – 203
Dogan,  K.  2010. Transparency  and  political moral hazard . Public Choice, 142 (1–2) , 215–235.
Fung,  A.,  Graham,  M.,  &  Weil,  D.  2003. The political economy of transparency: What makes  disclosure  policies  sustainable? KSG  Working  Paper No.  RWP03-039; Institute  for  Government  Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University
Heald DA. 2006. Varieties of transparency. In: Hood  C  and  Heald  DA  (eds)
Transparency:  The  Key  to  Better Governance? Proceedings of the British Academy 135. Oxford: Oxford University Press, 25–43.
Heald, D. 2007. Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.). Transparency: A  key  to  better  government? (pp.  25– 43).
López-Ayllón,  S.,  &  Arellano-Gault,  D.  2008. Estudio  en  materia  de  transparencia de Otros Sujetos Obligados por la Ley Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información Pública Gubernamental . Mexico City: Universidad  Nacional  Autónoma  de México (UNAM). Mardiasmo.  2006. Perwujudan  Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana
Good  Governance . Jurnal  Akuntansi Pemerintah . Vol.2 No.1 Mei 2006
Murray  A.  2008. Review  of  Operation Sunlight: Overhauling Budgetary Transparency .  Perth:  Senator  Andrew
Murray.
Muthoo,  A.,  &  Shepsle,  K.  A.  2010.
Information, institutions and constitutional arrangements . Public
Choice , 144 (1), 1–36.
O’Neill  O.  2006. Transparency  and  the  ethics
of communication. In: Hood C and Heald DA  (eds)  Transparency:  The  Key  to Better  Governance? Proceedings  of  the British Academy , pp 75–90.
O’Neill,  O.  2007. Transparency  and  ethics  of communication .  In  C.  Hood  &  D.  Heald (Eds.), Transparency:  A  key  to  better government ? (pp. 75–90).
Osborne,  David,  and  Ted  Gaebler.  1992.
Reinventing  Government:  How  the Entrepreneurial Spirit Is Transforming  the  Public  Sector .
Reading, MA: Addison-Wesley.
Pemkot Gorontalo. 2013. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005
Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Piotrowski SJ. 2007. Governmental Transparency  in  the  Path  of  Adminis- trative  Reform.  Albany,  NY:  State
University of New York
Prat A .2005. The wrong kind of transparency . American  Economic  Review 95(3): 862–877.
Pusat Bahasa. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Online . http://kamusbahasaindonesia.org/ diunduh 8 April 2011.
Rawlins,  B.  2009. Give  the  emperor  a  mirror: Toward developing a stakeholder measurement of
organizational transparency. Journal of Public
Relations Research , 21(1), 71–99.
Roberts,  A.  2007. Dashed  expectations:
Governmental adaptation
to
transparency  rules .  In  C.  Hood  &  D. Heald  (Eds.), Transparency:  A  key  to better government ? (pp. 107–125).
Wildavsky  A.  1984. The  Politics  of  the Budgetary  Process , 4th  edn. Boston, MA: Little, Brown.
Yang,  K.  2009. Examining  perceived  honest performance reporting by public organizations:  Bureaucratic  politics  and organizational  practice . Journal  of Public  Administration  Research  and Theory , 19(1), 81–105.