p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## MEMBANGUN MODEL BASIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL BAGI UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19

## Elisabeth Liu, Retno Mawarini Sukmariningsih
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang elisabeth-liu@untagsmg.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  masa  pandemi.  Kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  telah  membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada mata pencaharian, khususnya UMKM di NTT yang mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Dalam situasi ini, pemerintah  dituntut  cepat  untuk  membuat  terobosan  yang  berkaitan  dengan kebijakan  terkait  pengembangan  UMKM.  Model  transaksi  dan  pola  pikir  pelaku UMKM  yang  masih  tradisional  membuat  UMKM  semakin  sulit  bertahan  dalam pandemi  ini.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  teknologi  digital  harus dikembangkan  agar  UMKM  dapat  meningkatkan  produktivitasnya.  Penelitian bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan:  (1)  bagaimana  membangun  model  ideal penggunaan  teknologi  digital  bagi  UMKM  dalam  masa  pandemi  Covid-19?  (2) bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  memfasilitasi  UMKM  untuk meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di masa  pandemi?  Metode  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris,  dengan  spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif analitis.  Untuk  dapat  memanfaatkan  teknologi  digital,  akses  internet  dan  literasi digital  menjadi  suatu  keharusan.  Kolaborasi  antara  individu,  komunitas  dan pemerintah  diperlukan  untuk  memfasilitasi  infrastruktur,  akses  internet  dan pendampingan agar UMKM dapat memperluas pasarnya dengan pemasaran digital dan pembiayaan digital.
Kata kunci: Model Ideal; Pandemi Covid-19; Teknologi Digital.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## BUILDING A BASIS MODEL FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY FOR THE MSMEs IN THE COVID-19 PANDEMIC

## Abstract
This study aims to find out, understand and analyze the ideal model for the use of digital technology for MSMEs during the Covid-19 pandemic in NTT, as  well  as  to  analyze  government  policies  in  order  to  facilitate  MSMEs  to increase  economic  growth  during  a  pandemic.  The  policy  issued  by  the government to prevent the spread of Covid-19 has limited community mobility which  has  an  impact  on  livelihoods,  especially  MSMEs  in  NTT,  which experienced a significant decline in sales. In this situation, the government is required  to  quickly  make  breakthroughs  related  to  policies  related  to  the development of MSMEs. The transaction model and the traditional mindset of  MSME  actors  make  it  increasingly  difficult  for  MSMEs  to  survive  this pandemic. To overcome these problems, digital technology must be developed so that MSMEs can increase their productivity. The research aims to answer the following questions: (1) how to build an ideal model for the use of digital technology  for  MSMEs  during  the  Covid-19  pandemic?  (2)  what  is  the government's  policy  in  order  to  facilitate  MSMEs  to  increase  economic growth during a pandemic? The method used is juridical empirical, with a descriptive analytical research specification. To be able to take advantage of digital  technology,  internet  access  and  digital  literacy  are  a  must. Collaboration between individuals, communities and government is needed to facilitate infrastructure, internet access and assistance so that MSMEs can expand their market with digital marketing and digital financing.
Keywords: Ideal Model; Covid-19 Pandemic; Digital Technology.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pandemi Covid-19 telah menghancurkan tatanan yang ada dan menyebabkan resesi ekonomi dunia hingga -3,0%, 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420- 580  juta  orang  menjadi  miskin. 1 Ini  adalah  tantangan  besar  yang  harus  dihadapi dunia  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat, berdampak pada mata pencaharian mereka dan menciptakan lebih banyak beban bagi mereka. Selama pandemi, diperlukan rantai pasokan yang tangguh untuk memastikan bahwa masyarakat masih dapat menerima barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dampak Covid-19  dirasakan  juga  oleh  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) meskipun tidak menyumbang porsi yang besar untuk PDB tetapi sektor inilah yang paling  banyak  menyerap  tenaga  kerja  terutama  pekerja  perempuan  di  sektor informal.
Pemerintah telah membuat strategi agar industri non-migas bisa bertahan di tengah  pandemi  Covid-19  dengan  cara  memberikan  stimulus  ekonomi  berupa bantuan sosial kepada kelompok miskin rentan  untuk memastikan  agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga permintaan terhadap barang industri non-migas tetap stabil dan produksi tetap berjalan. Wabah Covid-19 saat ini merupakan krisis yang  sangat  berat  bagi  sektor  usaha  kecil  menengah,  namun  pemerintah  terus berupaya  tetap  menjaga  kerja  sama  yang  baik  dengan  pelaku  usaha  untuk  dapat melewati krisis ini. Beberapa penyesuaian tentunya harus dilakukan dengan lebih baik lagi terutama di tataran kebijakan termasuk penerapan protokol kesehatan yang harus diutamakan. Disamping itu, perlu adanya kerja sama dan sinergi antar lintas sektoral, diantaranya kementerian dan lembaga-lembaga di pusat, pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah,  serta  pemerintah  desa,  terlebih  lagi  sinergitas  juga diperlukan pada tataran internal pelaku usaha, seperti pengusaha kecil menengah dan  serikat  pekerja  perlu  ada  harmonisasi  yang  baik.  Penyesuaian  tersebut  perlu
1 International  Monetary  Fund,  World  Economic  Outlook:  The  Great  Lockdown.  Washington,  DC, April. 2020.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
segera  direalisasikan  karena  dapat  mempercepat recovery  phase yang diproyeksikan akan berlangsung pada tahun 2021.
Dalam  sepuluh  bulan  terakhir,  pandemi  Covid-19  telah  membuat  daya  beli masyarakat menurun yang berimbas pada terganggunya perekonomian. Walaupun dampak Covid-19 salah satunya adalah pada sektor UMKM tetapi menurut analisis peneliti  justru  yang  masih  dapat  bertahan  di  tengah  pandemi  covid-19  adalah UMKM.  UMKM  di  pandang  mempunyai  ketahanan  yang  relatif  kuat  dalam menghadapi krisis. Hal itu terlihat dari sejarah bahwa kegiatan UMKM di Indonesia dapat  bertahan  dan  berkembang,  bahkan  menjadi  penyelamat  untuk  pemulihan ekonomi pada masa berlaku krisis ekonomi dunia tahun 1998. 2 Di masa    Pandemi Covid-19    ini, ada beberapa perubahan    dari pola pembelian    konsumen. Dalam memilih  produk  barang  dan  jasa  konsumen  relatif  lebih  berhati-hati.  Dan  terjadi penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Menurunnya  pola  pembelian  secara  langsung  yang  dilakukan  konsumen  juga berdampak yang signifikan terhadap penurunan omzet UMKM di daerah. 3
Salah satu daerah yang terdampak di amsa pandemi ini adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan provinsi ke-tiga termiskin di Indonesia. Di tengah keadaan  yang  banyak  merubah  tatanan  normal  yang  semestinya,  sebagai  makluk sosial,  pada  saat  pandemi  orang  dilarang  berkerumun  (pembatasan)  kegiatan- kegiatan  sosial  dan  keagamaan  juga  dibatasi,  kegiatan  kantor  yang  dulu  diatur dengan timer sekarang menjadi Work From Home (WFH) untuk memutus rantai penyebaran  Covid-19  sehingga  dibutuhkan  inovasi-inovasi  agar  tetap  dapat bertahan hidup disaat ekstra ordinary seperti sekarang, agar usaha-usaha rumahan dapat  tetap  eksis,  seperti  Usaha  Depot  Se’i  Teras  Daud  di  Kupang,  NTT,  yang khusus menjual daging olahan khas NTT, yang telah melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi agar dapat mempertahankan omzet penjualannya di dalam situasi pandemi ini. Namun masih terdapat banyak UMKM yang terkena
2 Rio  F.  Wilantara  dan  Susilawati,  “ Strategi  dan  Kebijakan  Pengembangan  UMKM” ,  PT  Refika Aditama, 2016, Bandung, hal 331.
3 Wan  Laura    Hardilawati,  “ Strategi  Bertahan  UMKM  di  Tengah  Pandemi  Covid-19”, Jurnal Akuntansi & Ekonomika 10 (1), 2020, hal 95. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dampak negatif akibat pandemi Covid-19 antara lain dari segi pendapatan mereka mengalami penurunan  penjualan  secara  drastis  yang  berakibat  pada  turunnya penerimaan  mereka.  Karena  penjualan  menurun  secara  drastis,  maka  kapasitas produksi  UMKM  pun  mengalami  banyak  penurunan,  sehingga  mereka  terpaksa harus  merumahkan  karyawannya.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  UMKM  pun mengalami  kesulitan  untuk  membayar  cicilan  dan  membeli  bahan  baku.  Untuk menjembatani keadaan ini, UMKM perlu memperluas metode pemasarannya, dan mengubahnya  dari  tradisional  menjadi  digital  (perdagangan  online),  di  sisi  lain, untuk  dapat  mewujudkan  hal  ini  masih  terdapat  beberapa  kendala  yaitu: infrastruktur yang tidak memadai, sumber daya manusia dan akses informasi yang terbatas.
Kajian  sebelumnya  mengenai  UMKM  digital  di  masa  pandemi  oleh  Bambang Arianto  (2020)  dengan  judul  “Pengembangan  UMKM  Digital  di  Masa  Pandemi Covid-19”. Pandemi Covid-19 telah membuat mayoritas sektor ekonomi terutama UMKM  menjadi  stagnan.  Eksesnya  mayoritas  pelaku  UMKM  tidak  bisa berkembang  dan  banyak  yang  berakhir  pada  kebangkrutan.  Hal  inilah  yang membuat,  pelaku  usaha  UMKM  mengubah  strategi  penjualan  melalui  skema digitalisasi.  Skema  digitalisasi  yakni  dengan  memanfaatkan market  place (perantara)  dan  menggunakan  media  sosial  sebagai  teknik  pemasaran.  Selain  itu pelaku UMKM digital harus dapat bersinergi dengan warganet dalam pemasaran
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
produk  dan  jasa.  Dengan  demikian  skema  pengembangan  UMKM  digital  dapat menjadi  salah  satu  alternatif  menyelamatkan  pelaku  usaha  di  tengah  pandemi Covid-19.  Pengembangan  UMKM  digital  telah  menjadi  alternatif  penyelamatan sekaligus  pengembangan  kewirausahaan digital  di  Indonesia  pada  masa  pandemi Covid-19. 4
Kajian  tentang kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  mencegah penyebaran  Covid-19  oleh  Aprista  Ristyawati  (2020)  dengan  judul  “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019  Oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD  NRI  Tahun  1945”. Pandemi  global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun  penanganan  kasus  COVID-19  sesuai  amanat  UUD  NRI  Tahun  1945. Kebijakan  PSBB  banyak  yang  kurang  efektif  karena  pasti  masyarakat  merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada  yang  dibuat  oleh  pemerintah  saat  ini.  Untuk  menghindari  tingkat  kefatalan lainnya,    upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan  terutama  kepada  kaum  menengah  ke  bawah  mampu  memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu  apapun  harkat  martabat  masyarakatnya  (sesuai  amanat  UUD  NRI  Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. 5
Abdul  Rohman  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “ Dasar  Pembentukan Peraturan  Daerah  Dan  Peran  Kepala  Daerah  Terhadap  Upaya  Pencegahan Penyebaran Covid-19” membahas mengenai kedudukan peraturan daerah dan peran
4 Bambang Arianto, “ Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19 ”, ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 2020, hal. 233-247. DOI: https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i2.512
5 Aprista Ristyawati, “ Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona  Virus  2019  Oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD  NRI  Tahun  1945 ”,  Administrative  Law  and Governance Journal, 2020, hal. 240-249.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kepala  daerah  dalam  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Pemerintahan  daerah, khususnya  provinsi,  menjadi  jantung  pertahanan  guna  pencegahan  keluar  masuk orang dengan kebijakan yang dimilikinya. Fenomena Covid-19 mendorong kepala daerah  mengeluarkan  kebijakan  guna  keselamatan  warganya.  Peraturan  daerah berkedudukan sebagai payung hukum dalam upaya mencegah penyebaran Covid- 19.  Atribusi  menjadi  dasar  kewenangan  bagi  pemerintah  daerah  membentuk kebijakan  pada  daerah  otonom.  Peran  pemerintah  daerah  dalam  mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dimana pemerintah daerah ini sebagai pemerintahan konkuren yang  melaksanakan  sebagian  tugas  pemerintah  pusat  pada  daerahnya.  Usaha pemerintah daerah untuk membantu program pemerintahan umum, yang menjadi tugas pemerintah nasional dalam rangka kestabilan nasional sangat terlihat dalam usaha pencegahan penyebaran Covid-19 ini. 6
Penelitian ini bertujuan melengkapi kajian yang telah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya secara terpisah fokus mengkaji tentang skema pengembangan UMKM digital sebagai salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19, dan efektifitas kebijakan dan peran kepala daerah dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian ini secara simultan melihat dari sisi pelaku UMKM  dan  dari  sisi    pemerintah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  model  ideal  penggunaan  teknologi digital  bagi  UMKM  dalam  masa  pandemi  Covid-19  di  NTT,  serta  menganalisis kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  memfasilitasi  UMKM  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan di bahas dalam penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana  membangun  model  ideal  penggunaan teknologi  digital  bagi  UMKM  dalam  masa  pandemi  Covid-19  di  NTT?  (2) Bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  memfasilitasi  UMKM  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi?
6 Abdul  Rohman,  “ Dasar  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Dan  Peran  Kepala  Daerah  Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 ”, ADIL Jurnal Hukum, 2020, hal. 59-82.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris 7 dengan “menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan UMKM di NTT dan data sekunder  yang  di  dapat  melalui  dokumen-dokumen  resmi  dan  buku-buku  yang berhubungan  dengan  UMKM. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan interdisipliner  ( Interdisciplinary  approach)” . 8 Pengumpulan  data  dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara dengan UMKM di NTT dan ahli di bidang UMKM.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “deskriptif  analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder”.

## II. PEMBAHASAN
A. Model  Ideal  Penggunaan  Teknologi  Digital  Bagi  UMKM  Dalam  Masa Pandemi Covid-19
Teknologi  merupakan  suatu  metode  ilmiah  untuk  mencapai  tujuan  praktis yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 9 Sedangkan secara  etimologis,  akar  kata  teknologi  adalah  " techne "  yang  berarti  serangkaian prinsip  atau  metode rasional yang  berkaitan  dengan  pembuatan  suatu  objek,  atau kecakapan  tertentu,  atau  pengetahuan  tentang  prinsip-prinsip  atau  metode,  dan seni. 10 Digital berasal dari kata Digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh. 11 Sehingga menurut  penelitian  ini,  teknologi  digital  merupakan  hasil  perkembangan penggunaan peralihan dari cara-cara yang sederhana menjadi cara-cara yang praktis untuk mencapai kelangsungan hidup manusia.
Karena pandemi, masyarakat dipaksa oleh keadaan untuk melakukan sesuatu di  luar  kebiasaan.  Untuk  menyikapi  keadaan  tersebut  dilakukan  terobosan- terobosan sehingga pengaturan penggunaan teknologi digital bagi UMKM menjadi
7 Zainuddin Ali, “ Metode Penelitian Hukum ”, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hal 105.
8 Irwansyah dan Ahsan Yunus, “ Penelitian Hukum” , Mirra Buana Media, 2020, Yogyakarta, hal 214.
9 https://kbbi.web.id/teknologi
10 Imam Sukardi, " Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern ”, Tiga Serangkai, 2003, Solo, hal 86.
11 Wikipedia
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
fokus  pengembangan penelitian  ini. Terbukti  bahwa  teknologi  sudah  menjadi kebutuhan,  dan  merata  di  setiap  segi  kehidupan  manusia.  Hal  ini  setelah  adanya penemuan komputer dan laptop, di mana saat ini dalam hampir semua pekerjaan manusia memiliki hubungan dengan komputer ataupun laptop, sehingga pantas jika dikatakan bahwa komputer adalah penemuan yang paling mutakhir dan yang paling berpengaruh  pada  kehidupan  manusia.  Perubahan  yang  paling  mendasar  di  saat pandemi  Covid-19  adalah  dalam  memaknai  pembangunan  bukan  hanya  parsial tetapi universal termasuk pembangunan manusia seutuhnya. Pola pikir masyarakat yang  mulai  harus  merubah  dirinya  menjadi care dengan    penguasaan  teknologi digital.
Meskipun  pandemi  Covid-19  mengakibatkan  beberapa  dampak  bagi memunculkan          pelaku  UMKM    dan    koperasi,    tetapi  di    sisi    lain  ada peluang yang besar muncul dalam memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengoptimalkan omzet penjualan  atau  bahkan  menciptakan  produk  baru  dengan memanfaatkan  internet.  Mengingat  data  dalam  perdagangan  elektronik  di  masa pandemi  Covid-19  mencapai  US$    130    miliar  ini  merupakan  jumlah  yang  luar biasa bagi pelaku UMKM. 12
Selanjutnya ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi  yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah cita-cita dari para pendiri Republik Indonesia ini. Dalam sistem ini perekonomian berorientasi kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (adanya  etik  dan  moral  agama,  bukan materialisme  semata),  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  (tidak  mengenal kekerasan  dan  eksploitasi  manusia),  Persatuan  Indonesia  (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan ekonomi  rakyat  dan  hajat  hidup  orang  banyak)  serta  Keadilan  sosial  (persamaan dan  kemakmuran  masyarakat  yang  utama,  bukan  kemakmuran  individu  atau kelompok).
12 Andi Amri, “ Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia”, Jurnal Brand 2 (1), 2020, hal 125.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Di  Indonesia  sudah  terdapat  UMKM  yang  mempersiapkan  diri  atas penggunaan  teknologi  digital    dengan  mulai  tampak  berjualan  di  media online . Namun,  masih  banyak  juga  yang  belum  bersentuhan  dengan  internet,  apalagi berjualan via online . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,  usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam  UU  tersebut;  Usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  sebagaimana dimaksud  dalam  UU  tersebut;  Usaha menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
Tabel 1. Kriteria UMKM Kriteria Usaha Aset Omzet 1. Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 2. Usaha Kecil > 50 juta - 500 juta > 300 juta - 2,5 Miliar 3. Usaha Menengah > 500 juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar
Sumber: UU No. 20 Tahun 2008
Dengan adanya kriteria tentang UMKM di Indonesia seperti dalam dijelaskan di Tabel 1, menurut Jacky Mussry, Executive Vice President International Council for Small Business (ICSB) Indonesia, UMKM harus profesional, produktif, kreatif, dan be entrepreneurial . Keempatnya harus saling terkait. Para pelaku UMKM akan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
lebih diarahkan pada digital, tidak lagi bermain pada tataran konservatif tetapi harus dapat melihat peluang digital sehingga dapat menyasar pasar yang lebih luas. 13
Dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak ekonomi yang besar,  dibutuhkan  langkah  yang  mantap  dan  antisipasi  yang  cepat  untuk menghadapinya.  Kebijakan  stimulus  harus  diberikan  untuk  mengurangi  dampak ekonomi khususnya pada kelompok rentan dan dunia usaha agar tidak sampai pada kebangkrutan.  Teknologi  digital  diprediksi  akan  berdampak  pada  produktivitas. Mengoptimalkan  penggunaan  teknologi  digital  sebagai  bagian  dari  adaptasi terhadap  dampak  Covid-19  juga  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan.  UMKM  merupakan  salah  satu  perekonomian  bangsa  yang selamat  dari  pandemi  ini  dan  diharapkan  dapat  menghidupkan  kembali perekonomian  dunia.  UMKM  dapat  menggunakan  perdagangan  online  untuk mempromosikan produknya di mana saja.
Pemerintah  juga  dituntut  secara  cepat  untuk  membuat  terobosan-terobosan yang  berkenaan  dengan  kebijakan  yang  akan  diambil  terkait  pengembangan UMKM, seperti yang dikemukakan  begawan hukum  Indonesia Satjipto Rahardjo bahwa  hukum  progresif  adalah  “mengubah  secara  cepat,  melakukan  pembalikan yang  mendasar  dalam  teori  dan  praksis  hukum,  serta  melakukan  berbagai terobosan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia”. 14
Oleh karena itu, sebagai wujud dukungan pemerintah kepada UMKM dalam masa  pandemi,  pemerintah  juga  harus  membantu  regulasi  logistik  agar  biaya pengiriman  tidak  mahal.  Perlu segera  dibuatkan  payung  hukum  dalam  bentuk Peraturan Presiden maupun regulasi di tingkat daerah yaitu peraturan daerah seperti kewenangan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah
13 Wulan Ayodya, “ UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital ”, PT Elex Media Komputindo, 2020, Jakarta, hal 28.
14 Satjipto Rahardjo, “ Membedah Hukum Progresif”, Kompas, 2007, Jakarta, hal 154.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Kurangnya dukungan kebijakan, membuat sektor usaha kecil kurang mapan sehingga  dapat  berdampak  buruk  pada  hilangnya  mata  pencaharian  penduduk karena kalah bersaing dengan pelaku usaha besar.
Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Pemberdayaan Pelaku usaha kecil (UMKM) di daerah  seperti  NTT  diharapkan  akan  mampu  memberikan  rasa  keadilan,  karena sejatinya keadilan adalah merupakan ruh dari isi hukum dalam setiap kehidupan. Pemberdayaan  daerah  merupakan  wujud  pembangunan  daerah  sebagai  bagian integral  dari  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip otonomi  daerah.  Hal  ini  ditujukan  untuk  memberi  kesempatan  bagi  peningkatan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya  Jhon  Rawls  dalam  bukunya A  Theory  of  Justice berpendapat bahwa  keadilan  adalah  kebijakan  utama  dalam  institusi  sosial,  sebagaimana kebenaran  dalam  sistem  pemikiran.  Sebagai  kebajikan  utama  umat  manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa  perlu  adanya  keseimbangan,  kesebandingan,  dan  keselarasan  (harmoni) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara.
Menyoal  tentang  keadilan  tidak  lepas  dari  sistem  hukum  itu  sendiri  yang dimaknai  sebagai    kombinasi  dari  aturan  primer    dan  aturan  sekunder.  Aturan Primer ( primary rules ) mengatur perilaku manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan  aturan  sekunder  ( secoundary  rules )  merupakan aturan  yang  ditujukan kepada pejabat dan yang ditetapkan untuk mengatur tentang bagaimana tata cara atau  prosedur  melaksanakan  aturan  primer. 15 Sehingga  dalam  konteks  ini diharapkan Pemerintah segera memberikan payung hukum    sebagai norma primer
15 H.L.A. Hart, “ Konsep Hukum (The Concept of Law)”, Penterjemah M.Khozim, Cet II, Nusa Melia, 2010, Bandung, hal 124-126.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
yaitu platform digital sebagai manifestasi untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli  dan  pemasok  mereka  selama  pandemi    dan  Indonesia  termasuk  negara terdampak, karena dalam analisis penelitian ini terdapat ketimpangan terkait akses platform  digital,  terutama  antara  wilayah  barat  dan  timur.  Sedangkan  norma sekundernya  adalah  perlu  dibentuk  peraturan  daerah  yang  sasarannya  adalah UMKM.
Keterbatasan  ruang  gerak  menjadi  sumber  utama  permasalahan  khususnya UMKM yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Produk  berupa  barang  /  jasa  yang  dikonsumsi  langsung  oleh  masyarakat ( consumer goods /jasa)
2. Kegiatan utama bersifat harian ( daily basis ).
3. Transaksi masih konvensional (tatap muka) dan menggunakan tunai ( cash basis ) 4. Pengelolaan keuangan masih sederhana.
5. Pola pikir pemiliknya tradisional dan tingkat pendidikannya rendah.
6. Status usaha informal (tidak terdaftar, berlisensi, dan terstandar produknya) Jenis UMKM yang berbeda memerlukan kebijakan yang berbeda pula. Masih terdapat  ketimpangan  pembangunan  di  Indonesia,  terutama  antara  wilayah  barat dan timur. Di kawasan timur, go digital menjadi isu penting.
Dari wawancara yang dilakukan dengan UMKM di NTT ditemukan bahwa selama  pandemi  penjualan  mereka  mengalami  penurunan  hingga  mencapai  75 persen. Sebagian besar masalah yang dialami oleh UMKM adalah tidak memahami cara penggunaan teknologi, sulitnya menjual produk dan kekurangan modal. Para pelaku  UMKM  berharap  mendapatkan  pendampingan  dalam  promosi  penjualan, modal usaha dan permodalan untuk bahan mentah serta monitoring.
Saat ini interaksi antar manusia telah melalui teknologi, secara tidak langsung semua proses yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang mulai beralih ke  digital.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  efek  dari  adanya  revolusi  industry  4.0. “Dampak  era  revolusi  industry  4.0  adalah  teknologi  digital  yang  digunakan memungkinkan  terjadinya  intekoneksi  antara  mesin  fisik  dengan  system produksi.teknologi  menjadi  unsur  utama  tehadap  pengembangan  industri konvensional  menuju  industri  digital  sehingga  mampu  mentransfer  data  tanpa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bantuan  manusia  serta  dengan  adanya  big  data  agar  mampu  membantu  dalam menentukan arah dalam bisnis. 16
Platform digital adalah cara untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli dan pemasok mereka selama pandemi. Di Indonesia, terdapat ketimpangan terkait akses platform digital, terutama antara wilayah barat dan timur. Di wilayah timur, kurangnya  infrastruktur  yang  layak  masih  menjadi  masalah  digitalisasi.  Hal  ini dikarenakan  dari  83.931  desa  di  Indonesia, 17 12.500  (14.89%)  diantaranya  belum tercakup  jaringan  4G 18 ,  Indonesia  memiliki  64.199.606  UMKM 19 dan  hanya 9.400.000 (14,64%) yang sudah digital. 20
Untuk  menghadapi masalah  ini,  T.M.  Zakir  Sjakur  Machmud,  Ketua  Pusat UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia mengatakan ada dua hal yang harus kita lakukan:
1. Harus  ada  DNA.  D  untuk device (Perangkat),  yaitu  penyediaan  perangkat personal untuk penggunaan aplikasi, Network yang berkaitan dengan penyediaan jaringan, A untuk Aplikasi, penyediaan aplikasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. UMKM membutuhkan pembinaan dan pendampingan seperti membuka literasi dan mempersiapkan mental mereka untuk digital, agar dapat lebih meningkatkan transaksi penjualan secara online.
Sebagian  besar  pelaku  UMKM  juga  merupakan  orang  tua  yang  masih memiliki pola pikir tradisional dan berbeda dengan anak muda yang mulai terbiasa dengan  ekosistem  digital.  Untuk  membangun  model  basis  ideal  penggunaan
16 Rahmi  Rosita,  “ Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  UMKM  Di  Indonesia”, Jurnal  Lentera Bisnis 9 (2), 2020, hal 110. DOI : 10.34127/jrlab.v9i2.380
17 Kusnandar, Viva Budy. Berapa Jumlah Desa di Indonesia? Databoks data website. Published in June 2019. Accessed November 10, 2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah- desadiindonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Satuan%20Permukiman%20 Transmigrasi%20(SPT)
18 Danny Januar Ismawan, 2020 19 Santi,  Tira.  Berapa  Jumlah  UMKM  di  Indonesia?  Ini  Hitungannya.  Liputan  6  website.
Published in September 2020. Accessed November 30, 2020 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini- hitungannya.
20 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200810205404-92-534250/kemenkop-ukm-bidik-10- juta-umkm-go-digital-akhir-2020
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
teknologi  digital  bagi  UMKM  di  NTT  membutuhkan  kolaborasi  banyak  pihak antara UMKM, pemerintah, supplier , swasta dan media    dengan porsinya masing- masing. Bagi UMKM, harus melakukan terobosan sistem dari yang tradisional ke digital. Digital marketing melalui pembuatan website dan sosial media. Sedangkan digital  financing melalui  penggunaan  sistem  administrasi  berbasis  komputer  dan menyediakan media pembayaran secara digital.
Untuk  mendorong  literasi  digital,  pemerintah  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan  perlu  memberikan  pelatihan  digital  kepada  UMKM  yang komprehensif terkait pengembangan bisnis digital dan keahlian digital, kehadiran merek  secara  digital,  kiat  sukses  berjualan  di e-commerce ,  pemasaran  dan pengoperasian digital. Peran pemerintah yang teramat vital dalam upaya UMKM Go digital adalah mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur, terutama di wilayah  yang  belum  terjangkau  teknologi  4G.  Pemerintah  juga  perlu  membantu dengan regulasi dalam logistik agar biaya pengiriman tidak mahal.
Sebagai konsumen, perlu mendukung upaya penguatan UMKM yang sudah pasti akan memperlancar perputaran roda ekonomi bangsa dengan membeli produk mereka. Pemasok pun juga harus melakukan revolusi dengan manajemen berbasis teknologi  informasi  agar  usaha  yang  di  lakukan  lebih  efektif  dan  efisien.  Pihak swasta terutama yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu  berkolaborasi  dengan  UMKM  dengan  menyediakan  aplikasi  pembayaran secara  digital  untuk  memudahkan  proses  transaksi.  Media  juga  berperan  penting dalam memberikan informasi yang edukatif kepada UMKM dan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mempromosikan UMKM.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## B. Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Rangka  Memfasilitasi  UMKM  Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi
Saat  ini  krisis  ekonomi  yang  masif  sedang  melanda  dunia  termasuk  di dalamnya Indonesia, banyak pelaku usaha khususnya pelaku yang terkena dampak adanya  krisis  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19.  Perlu  adanya inovasi dan kreatifitas dari pelaku UMKM agar usahanya dapat terus bertahan dan berkembang dalam situasi saat ini. 21
Pandemi  Covid-19  telah  mengakibatkan  situasi  VUCA  ( Volatility, Uncertainty,  Complexity dan Ambiguity ). 22 Volatility adalah  dinamika  perubahan yang  sangat  cepat  dalam  berbagai  hal  seperti  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Uncertainty karena  sulitnya  memprediksi  isu  dan  peristiwa  yang  saat  ini  sedang terjadi. Complexity merupakan keadaan yang sangat kompleks karena banyaknya hal yang sangat sulit diselesaikan. Sedangkan ambiguity yakni keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.
21 Diah  Chaerani  dkk, “Pemetaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan” , Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 9 (4), 2020, hal 280. 10.24198/dharmakarya.v9i4.30941
22 https://leksanath.wordpress.com/2018/01/27/mengenal-dunia-vuca-dan-tantangannya/
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Dalam  situasi  VUCA  ini  yang  sangat  berat  dan  menghantui  UMKM belakangan  ini,  maka  mereka  harus  melakukan  tindakan  untuk  mempertahankan usahanya agar tetap berjalan, antara lain: a) penghematan biaya operasional    agar dapat  mengurangi  biaya;  b)  diferensiasi  produk  dengan  melakukan  upaya pengemasan ulang, reorientasi produk, ataupun menciptakan produk turunan yang memiliki keunikan; c) membuka pasar untuk menyasar target baru konsumen, atau segmen pasar yang khusus; dan d) mengurangi permintaan tenaga kerjanya, pada saat penurunan usaha lebih memilih mempertahankan pekerja yang sudah teruji.
Pada saat seperti ini, kebijakan yang disarankan untuk mendukung penurunan biaya produksi atau biaya operasional antara lain dengan: 23
a. Pemberian  keringanan  (subsidi)  bunga  kredit.  Misalnya  dengan  memperluas cakupan  KUR  dengan  mempertimbangkan existing  loans ;  menurunkan  premi resiko UMKM pada situasi tertentu;
b. Pemberian keringanan (subsidi) pajak dan/atau tarif listrik;
c. Penerapan  undang-undang  tenaga  kerja  yang  fleksibel  untuk  smeentara  waktu yang bertujuan untuk memfasilitasi unit usaha saat melakukan labour holding ;
d. Peningkatan frekuensi pelatihan untuk menjangkau lebih banyak UMKM;
e. Peningkatan peluang permintaan barang dan jasa bagi UMKM serta perluasan program kemitraan usaha besar dengan UMKM;
f. Pengembangan e-commerce sebagai platform bagi UMKM dalam berusaha/bertransaksi. E-commerce menawarkan  platform  bertransaksi  yang sangat efisien terutama dari sisi unit usaha; dan
g. Penurunan biaya transaksi dalam melakukan bisnis dengan memotong berbagai biaya regulasi yang tidak diperlukan, misalnya regulasi yang mengatur ekspor, seperti lisensi, perizinan, sertifikasi, dan sebagainya.
Kehadiran negara untuk membantu ditunjukkan melalui Program Pemulihan Ekonomi  Nasional  untuk  UMKM  yang  dialokasikan  untuk subsidi  bunga, penempatan  dana,  penjaminan  kredit  UMKM,  pajak  penghasilan  (PPh)  final
23 Rio F. Wilantara dan Susilawati, op.cit., p. 47
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembiayaan investasi LPDB, dan program bantuan  presiden  usaha  mikro . 24 Namun  program  PEN  yang  ada  saat  ini  masih bernuansa cost  deferra l  atau  penundaan  biaya.  dan  hanya  dapat  dinikmati  oleh UMKM  yang  sudah  memiliki  pinjaman  (bank)  dan  NPWP  (usaha  menengah). Padahal di tengah situasi VUCA ini, UMKM membutuhkan dana segar untuk dapat menggerakkan  kembali  roda  usahanya  dan  beradaptasi  dengan  kebiasaan  baru, terutama UMKM di NTT yang sebagian besar termasuk kategori usaha mikro kecil yang status usahanya informal (tidak terdaftar, berizin, dan terstandar produknya. Oleh  karena  itu,  karakteristik  dan  variasi  usaha  mikro  kecil  yang  unik membutuhkan desain program yang sesuai agar tepat sasaran dan efektif.
Dengan  semakin  panjang  dan  meningkatnya  penyebaran  Covid-19  di Indonesia akan memperpanjang mimpi buruk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Indonesia, belum lagi berbagai kebijakan yang telah  dibuat  pemerintah  seperti social  distancing , physical  distancing dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  akan  membatasi  kegiatan  dan mobilisasi  masyarakat  dalam  melakukan  aktifitas  ekonomi  sehingga  akan memberikan dampak berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. 25
Kebijakan pemerintah dalam membantu UMKM keluar dari dampak negarif Covid-19  dengan  menyiapkan  strategi  jangka  pendek  yang  meliputi  penerapan protokol  kesehatan,    memberi    peluang    dan    mendorong      layanan    digital sebagai    pendukung    UMKM,  sosialisasi      asosiasi      pelaku      usaha, penyederhanaan      proses      administrasi,      serta      upaya      mendorong perubahan    strategi    bisnis.  Sedangkan  strategi    jangka    panjang    meliputi penyiapan roadmap pengembangan    UMKM,    membangun    teknologi    digital sebagai platform dalam    proses    bisnis    UMKM,  pengembangan    model
24 https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-stimulus-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-pen- 2021
25 Maya Intan Pratiwi, “ Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM”, Jurnal Ners 4 (2), 2020, hal 32.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bisnis    UMKM    yang    modern,    serta    mendorong    kolaborasi    pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM. 26
Pemerintah daerah  melalui Dinas Koperasi dan UKM pun telah melakukan upaya  untuk  memfasilitasi  UMKM  agar  dapat meningkatkan  pertumbuhannya  di masa  pandemi  ini,  antara  lain    dengan:  pendampingan  dan  pelatihan  untuk meningkatkan  SDM,  memberikan  bantuan  peralatan  dan  bahan  yang  diperlukan UMKM  untuk  produksi,    bantuan  promosi  penjualan  melalui  pameran online, offline dan sosial media.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat  diberikan  adalah sebagai  berikut:  (1) Platform  digital  adalah  cara  untuk  mempertemukan  UMKM dengan  pembeli  dan  pemasok  mereka  selama  pandemi.  Di  Indonesia,  terdapat ketimpangan terkait akses platform digital, terutama antara wilayah barat dan timur. Untuk membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM di NTT membutuhkan  kolaborasi  banyak  pihak  antara  UMKM,  pemerintah,  supplier, swasta  dan  media    dengan  porsinya  masing-masing;  (2)  Pemerintah  telah mengeluarkan  kebijakan  agar  dapat  membantu  UMKM  melalui  Program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  untuk  UMKM  yang  dialokasikan  untuk subsidi  bunga,  penempatan  dana,  penjaminan  kredit  UMKM,  pajak  penghasilan (PPh)  final  UMKM  ditanggung  pemerintah  (DTP),  pembiayaan  investasi  LPDB, dan program bantuan presiden usaha mikro. Namun program PEN yang ada saat ini masih bernuansa cost deferra l atau penundaan biaya dan hanya dapat dinikmati oleh UMKM yang sudah memiliki pinjaman (bank) dan NPWP (usaha menengah saja), padahal sebagian besar UMKM di NTT termasuk kategori usaha mikro kecil yang status usahanya informal (tidak terdaftar, berizin, dan terstandar produknya). Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian yang lebih tangguh bergantung pada pergeseran ke praktik berkelanjutan. Teknologi harus digunakan sebagai  alat  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan.  Agar  UMKM  di  NTT
26 Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid- 19”, Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi 19 (1), 2020, hal 76-86. DOI: https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dapat  bertahan  dalam  situasi  pandemi  Covid-19  maka  perlu  melakukan transformasi  sistem  informasi  dan  manajemen  dari  tradisional  ke  digital. Pemerintah  pun  harus  mempercepat  penyediaan  jaringan  dan  infrastruktur, terutama di wilayah  yang belum terjangkau teknologi 4G, memberikan pelatihan pemasaran  digital  secara  berkala  dan  memantau  perkembangannya,  membantu akses  permodalan,  serta  membantu  dengan  regulasi  dalam  logistik  agar  biaya pengiriman tidak mahal. Karena itu perlu segera dibuatkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden maupun regulasi di tingkat daerah yaitu peraturan daerah seperti  kewenangan  yang  ada  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  18  Ayat  (6) Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (2) Program pemulihan ekonomi nasional yang sudah berjalan perlu disempurnakan lagi dengan mendesain program  yang  dapat  lebih  menjangkau  usaha  mikro  kecil.  Ucapan  terima  kasih disampaikan kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang  telah  memberikan  dana  hibah  penelitian  ini  melalui  program International Credit Transfer (ICT) 2020 sehingga kami dapat menyelesaikan paper ini selama masa  perkuliahan  Transfer  Kredit  di  Van  Lang  University  Vietnam,  khususnya kepada Assoc. Prof. Le Thi Kim Oanh dan Dr. Hien, Ho Thi Thanh dari Van lang University  yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk  berkolaborasi  bersama State  University  of  New  York di  USA,  dan Wageningen  University  and  Research di  Belanda  dalam  program International Environmental Policy Consultancy (IEPC) yang dipromotori oleh United Nations.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ayodya, Wulan, “UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital”, PT Elex Media Komputindo, 2020, Jakarta.
Ali, Zainuddin, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, 2009, Jakarta. H.L.A. Hart, “Konsep Hukum ( The Concept of Law)”, Penterjemah M.Khozim,
Cet II, Nusa Melia, 2010, Bandung.
Irwansyah, Ahsan Yunus, “Penelitian Hukum”, Mirra Buana Media, 2020, Yogyakarta.
John Rawls, “A Theory of Justice”, Penerjemah Uzair fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, 2006, Yogyakarta.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Satjipto Rahardjo,, “Membedah Hukum Progresif”, Kompas, 2007, Jakarta Sukardi, Imam, “Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern”, Tiga Serangkai, 2003,
Solo
Wilantara, Rio, Susilawati, “Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM”, PT Refika Aditama, 2016, Bandung.

## Jurnal
Abdul  Rohman,  “ Peran  Kepala  Daerah  Terhadap  Upaya  Pencegahan Penyebaran  Covid-19  Dasar  Pembentukan  Peraturan  Daerah”,  ADIL Jurnal Hukum 11 (2), 2020.
Andi Amri, “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia”, Jurnal Brand 2 (1), 2020
Aprista  Ristyawati,  “Efektifitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, Administrative  Law  and Governance  Journal  3, 2020.
Bambang Arianto, “Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19”, ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis 6 (2), 2020. DOI: https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i2.512
Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi  Covid-19”,  Jurnal  Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian  Manajemen dan Akuntansi 19 (1), 2020. DOI: https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575
Diah  Chaerani  dkk,  “Pemetaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan  Pendapatan”,  Dharmakarya:  Jurnal  Aplikasi  Ipteks  untuk Masyarakat 9 (4), 2020. DOI 10.24198/dharmakarya.v9i4.30941 Maya Intan Pratiwi, “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM”, Jurnal Ners 4 (2), 2020.
Rahmi  Rosita,  “Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  UMKM  Di  Indonesia”, Jurnal Lentera Bisnis 9 (2), 2020. DOI : 10.34127/jrlab.v9i2.380 Wan Laura    Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid- 19”, Jurnal Akuntansi & Ekonomika 10 (1), 2020.. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah dengan Perubahannya
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## Internet
International Monetary Fund, World Economic Outlook: The Great Lockdown. Washington, DC, April. 2020 (diakses pada tanggal 10 November 2020) https://www.liputan6.com/health/read/4456422/2-provinsi-laporkan-nol- penambahan-kasus-konfirmasi-covid-19-per-13-januari-2021  (diakses pada tanggal 13 Januari 2021)
https://kbbi.web.id/teknologi (diakses pada tanggal 8 Januari 2021) Kusnandar, Viva Budy. Berapa Jumlah Desa di Indonesia? Databoks data website. Published in June 2019 (diakses pada tanggal 10 November 2020)
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah- desa-di indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Stati stik,Satuan%20Permukiman%20Transmigrasi%20(SPT)    (diakses pada tanggal 12 November 2020)
Santi,  Tira.  Berapa  Jumlah  UMKM  di  Indonesia?  Ini  Hitungannya.  Liputan  6 website.  Published  in  September  2020  (diakses  pada  tanggal  30 November 2020)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200810205404-92- 534250/kemenkop-ukm-bidik-10-juta-umkm-go-digital-akhir-2020 (diakses pada tanggal 30 November 2020) https://leksanath.wordpress.com/2018/01/27/mengenal-dunia-vuca-dan- tantangannya/ (diakses pada tanggal 5 Desember 2020) https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-stimulus-umkm-dalam- pemulihan-ekonomi-nasional-pen-2021  (diakses  pada  tanggal  10 Januari 2021)