Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending
Amos Jonggi Parmonang amosparmonang@gmail.com
Muskibah muskibah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 09 April 2021; Accepted: 12 Juni 2021; Published: 12 Juni 2021

## Abstract
This study aims to identify and analyze legal protection against debtors in the implementation of  technology-based  finance  in  Peer  to  Peer  Lending  and  the  form  of  settlement  of  cases between  debtors  and  providers  of  technology  based  on  peer  to  peer  lending  There  are  also formulations of problems that will be discussed in this study: (1) What is the legal protection for debtors in Financial Technology-based lending and borrowing agreements through Peer to Peer Lending? (2) What is the form of settlement of cases between debtors and providers of peer to peer-based technology? peer lending. In responding to this case, this research uses a doctrinal study with a statutory and conceptual approach. This legal protection is tried on a preventive basis, this legal protection is tried before the formation of the case. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services has not yet formed a case, it can be tried with the efforts of Fintech service providers. The organizers' efforts before the formation of the case was to practice the basic principles of legal protection for users of Fintech services. These  principles  are  regulated  in  article  29  of  POJK  No.  77/POJK.  01/2016  Regarding  data technology-based lending and borrowing services, including the principles of transparency, fair treatment,  reliability,  confidentiality  and  information  security,  as  well  as  simple,  fast  and affordable settlement of user cases.
Keywords: Financial Technology, Legal Protection
Volume 2 Nomor 1
Februari 2021     Halaman 171 - 179
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan buat mengetahui serta menganailisis proteksi hukum terhadap Debitur dalam  penyelenggaraan  finansial  berbasis  teknologi  dalam Peer  to  Peer  Lending dan  wujud penyelesaian  perkara  antara  Debitur  dan  penyelenggara  teknologi  berbasis  Peer  to  peer lending.  Ada  pula  rumusan  permasalahan  yang  hendak  dibahas  dalam  studi  ini  adalah:(1) Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  debitur  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam uang  berbasis  Financial Technology  melalui  Peer  to  Peer  Lending?.(2)  Bagaimanakah  wujud penyelesaian  perkara  antara  Debitur  serta  penyelenggara  teknologi  berbasis  Peer  to  peer lending.  Dalam  menanggapi  kasus  tersebut,  penelian  ini  mengenakan  jenis  studi  doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan konsep. Perlindungan hukum  yang  dicoba  secara  preventif,  proteksi  hukum  ini  dicoba  saat  sebelum  terbentuknya perkara. Proteksi hukum untuk pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending belum terbentuknya perkara bisa dicoba dengan upaya- upaya dari penyelenggara layanan Fintech . Upaya  penyelenggara  saat  sebelum  terbentuknya  perkara  yaitu  dengan  mempraktikkan prinsip dasar perlindungan hukum untuk pengguna layanan Fintech . Prinsip- prinsip tersebut diatur  pada  pasal  29  POJK  No  77/  POJK.  01/  2016  Tentang  layanan  pinjam  meminjam  duit berbasis  teknologi  data  anatara  lainprinsip  transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi, serta penyelesaian perkara pengguna secara sedernaha, kilat serta bayaran terjangkau.
Kata kunci :Financial Technology, Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Peer  too  peer  lending  merupakan  sebuah  layanan  dari  finasial  teknologi  yang memperhadapkan  debitur  dan  pelaksana  atau  bisa  disebut  dengan  investor  dengan  debitur melaului  sistem elektronik maupun teknologi data. Wujud layanan jasa pinjam- meminjam duit berbasis  teknologi  data  ataupun  pinjaman  online  dinilai  ikut  berkontribusi  terhadap pembangunan  serta  perekonomian  nasional,  serta  secara  langsung  perihal  ini  bisa  menarik para investor buat menginvestasikan duit nya kepada orang yang memerlukan dana cepat serta perihal ini yang tidak bisa dicoba oleh pihak jasa perbankan tradisional dan lembaga biaya yang lainnya, semacam perbankan, pasar modal, ataupun industri pembiayaan. Keadaan ini malah menguntungkan pihak debitur, disebabkan pihak debitur menemukan kesempatan yang luas buat mengakses jasa yang di idamkan. Tetapi disisi lain keadaan ini pula membagikan perihal yang negatif pula terhadap debitur dalam perihal penegakan hukum serta proteksi debitur.
Mengenai  pertumbuhan  Peer  too  peer  lending  yang  tumbuh  pesat  di  Indonesia, Kekhawatiran menimpa proteksi hukum terhadap para pengguna ataupun debitur nya masih jadi kasus berarti, Indonesia selaku anggota APEC(Asia- Pacific Economic Cooperation), sudah menjajaki kerangka pribadi APEC 2004 (APEC Privacy Framework) yang dengan jelas berbunyi ialah kemampuan bisnis elektronik tidak bisa diterapakan tanpa kerjasama pemerintah serta
pelakon  bisnis  buat  meningkatkan  serta  mempraktikkan  teknologi  serta  peraturan  yang mangulas permaslahan yang tercantum pribadi. Oleh sebab itu, permasalahan proteksi pribadi serta informasi pribadi sudah jadi jadwal menekan. Bermacam negeri sudah membuat syarat tentang pribadi serta proteksi informasi pribadi, tetapi tidak dengan Indonesia.
Perlindungan dalam bertransaksi elekronik sangat dibutuhkan, sebab transaksi elektronik sudah mendesak serta menolong warga buat menghasilkan jenis- jenis serta peluang- peluang bisnis yang baru. Sehingga menimbulkan sebutan ialah kontrak elektronik ataupun yang biasa diucap  dengan  e-  contract.  Pengaturan  terpaut  dengan  kontrak  elektronik  tercantum  dalam Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Data  serta  Transaksi  Elektronik  (ITE)  yang  melaporkan kalau:“Kontrak Elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa diamati di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE  yang  menyatakan  bahwa,“  Transaksi  Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”
Penyelenggaraan sistem serta transasiksi elektronik yang terdapat di Indonesia senantiasa bersandar  pada  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata/ Burgerlijk  Wetboek (BW)  sebagai pelaksanaanya.Dalam penerapannya teknologi finansial berbasis Peer to Peer Lending memakai kontrak  elektronik  dimana  pihak  pengguna  diwajibkan  terlebih  dulu  mendownload  aplikasi yang  diinginkan,  setelah  itu  baru  menjajaki  instruksi  yang  tertera  di  dalam  aplikasi  disitu hendak  terdapat  kontrak  elektronik  yang  wajib  disetujui  oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Ini berlaku secara langsung bersumber pada kontrak elektronik yang sudah disediakan oleh pihak platform  serta  otomatis  ini  ialah  perjanjian  yang  disetujui  oleh  para  pihak.  Serta  ini  ialah aplikasi yang sudah berlangsung di tengah kehidupan warga dikala ini.
Pada realitas nya penerapan Fintech di Indonesia ini tidak berjalan dengan sesuai dengan realitas, menurut informasi dari OJK catatan startup yang terdaftar serta sudah mengantongi izin ialah sebanyak 155 industri, yang dimana 36 industri sudah mengantongi izin OJK serta 119 industri yang sudah terdaftar di OJK. Adapula informasi yang sudah dikumpulkan oleh OJK dari tahun 2018 hingga dengan oktober 2020 industri Fintech yang ilegal ialah sebanyak 2932. Jumlah pengaduan Fintech Peer to Peer Lending pun tercatat terdapatnya 3. 726 laporan yang dimana laporan ini terdiri dari penagihan yang tidak beretika, permasalahan bunga yang sangat besar,  penagihan  yang  dicoba  lewat  kontak  darurat,  penyebaran  informasi  individu.  Yang dimana  dikumpulkan  dari  pengaduan  debitur  dari Fintech pendanaan  sah  yang  terdaftar  di
AFPI serta OJK sebanyak 58, 4% serta industri Fintech ilegal 41, 6%. Oleh sebab itu proteksi hukum hendak kasus ini sangat dibutuhkan.
Dalam syarat yang diatur pada POJK No 77/ POJK. 07/ 2016 pasal 29 yang melaporkan kalau Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari proteksi:
1. Pengguna ialah: Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan serta keamanan informasi; dan
5. Penyelesaian perkara pengguna secara simpel, kilat serta bayaran terjangkau.
Minimnya data serta kejelasan tentang produk serta layanan bisa menyebabkan kekeliruan uraian  debitur  serta  warga  tentang  fitur  produk  yang  ditawarkan, semacam  ketentuan  serta syarat  produk,  khasiat,  bayaran,  serta  resiko,  bersumber  pada  perihal  tersebut  skripsi  ini dengan isu hukum kekaburan norma.

## B. PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAM UANG BERBASIS FINANCIAL TEKNOLOGI
1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Fintech Peer to Peer Lending
Dalam perihal upaya proteksi debitur terhadap penyelenggaraan Fintech P2PL di Indonesia dikala ini ada peraturan yang mengendalikan terhadap penyelenggaraan aktivitas ini, pelakon usaha  ataupun  penyelenggara Fintech P2PL  harus  mencermati  serta  melakukan  ketentuan- ketentuan pada Peraturan OJK No 77/ POJK. 07/ 2016 tentang Layanan Pinjaman uang Berbasis Teknologi Data. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, registrasi, perizinan, batas pemberian pinjaman  dana,  tata  kelola  teknologi  data  penyelenggara,  batas  aktivitas,  manajemen  efek, laporan  dan  bimbingan  proteksi  debitur.  Walaupun  telah  dikeluarkannya  peraturan  yang mengendalikan tentang aktivitas pinjaman duit berbasis teknologi ini lewat POJK No 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa permasalahan, banyak kasus yang timbul sampai jadi pemberitaan nasional sebab banyaknya aduan di warga.
Menjawab kasus ini OJK selaku regulator melaksanakan investigasi dalam menguak kasus yang terjalin, serta dari hasil investigasi tersebut ditemui banyaknya debitur yang jadi korban ialah pengguna aplikasi pinjaman yang tidak sah ataupun tidak terdaftar izin usahanya di OJK.
OJK  menghimbau  kepada  warga  buat  berjaga-  jaga  dalam  melaksanakan  pengajuan pinjaman antara lain saat sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari ketahui terlebih dulu mengenai  izin  usaha  dari  penyelenggara Fintech P2PL  yang  hendak  diseleksi,  apakah  legal ataupun  tidak.  Dalam  perihal  upaya  proteksi  terhadap  debitur  ataupun  debitur,  OJK  selaku regulator sudah menuangkan prinsip dasar yang cocok dengan syarat Pasal 29 POJK 77/ 2016, Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna ialah:
1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. kerahasiaan serta keamanan data; dan
5. Penyelesaian  perkara  Pengguna  secara  sederhana,  cepat,  serta  biaya terjangkau.  Tidak  hanya  itu  harus  pula  mencermati  syarat  Peraturan perundang-  undangan  yang  lain  semacam  Undang-  Undang  Proteksi  debitur, POJK Proteksi debitur serta POJK Layanan Pengaduan debitur.
Dalam  upaya  membagikan  kerahasiaan  serta  keamanan  informasi  cocok  dengan  prinsip dasar  proteksi  pengguna Fintech P2PL  yang  tertuang  pada  Pasal  29  POJK  77/  2016  untuk menghindari  penyalahgunaan  data  individu,  OJK  sudah  melaksanakan  pembatasan  akses terhadap tiap penyelenggara.

## 2. Kelengkapan Data serta Transparansi Produk/ Layanan ,
Dalam  BAB  VII  POJK  No  77/  POJK.  07/  2016  memuat  terpaut  Bimbingan  serta  Proteksi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Data dimana diuraikan dalam sebagian  Pasal.  Pasal  29  berbunyi  Penyelenggara  harus  mempraktikkan  prinsip  dasar  dari proteksi:

## A. Pengguna ialah: Transparansi
B. Perlakuan yang adil
C. Keandalan
D. Kerahasiaan serta keamanan informasi; dan
E. Penyelesaian perkara pengguna secara simpel, kilat serta bayaran terjangkau.
Maksudnya dalam Pasal tersebut pelaksana usaha ataupun penyelenggara layanan Fintech P2PL  harus  sediakan  data  secara  lengkap  berkala,  serta  terbuka  terkait      layanan  yang ditawarkan kepada debitur serta warga.
Sebab  perihal  sangat  krusial  dalam  pengambilan  keputusan  serta  buat  membangun keyakinan  debitur.  Minimnya  data  serta  kejelasan  tentang  produk  serta  layanan  bisa menyebabkan  kekeliruan  pemahamandebitur  serta  warga  tentang  fitur  produk  yang ditawarkan, semacam ketentuan serta syarat produk, khasiat, bayaran, serta resiko. Pelaksana usaha Fintech P2PL  wajib  membenarkan  kalau  data  yang  diberikan  bersifat  transparan sehingga  perihal  tersebut  bisa  membagikan  peluang  untuk  debitur  ataupun  debitur  buat menguasai  serta  memilah  produk  dengan  baik  dan  menghindarkan  diri  dari  resiko  yang mereka mau jauhi, semacam misleading advertisement serta penipuan Aspek kelengkapan data serta  transparansi  pada  aktivitas  layanan Fintech P2PL  wajib  meliputi:  biaya-biaya  serta kewajiban  Yang  hendak  dikenakan  kepada  debitur,  tranparansi  ketentuan  serta  syarat pemakaian produk/ layanan, pemberitahuan kepada debitur ataupun debitur.
Untuk  warga  serta  debitur  harus  disediakannya  data  yang  gampang  diakses  buat memohon data sejelas- jelasnya dari penyelenggara layanan Fintech sehingga uraian debitur terhadap  produk  lengkap  serta  terbentuk  awareness  debitur  terhadap  bayaran  serta  resiko yang hendak mencuat dari pemakaian produk( menjauhi data asimetris).

## C. PENYELESAIAN PERKARA ANTARA DEBITUR DENGAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL BERBABSIS PEER TO PEER LENDING.
Penyelesaian  perkara  bisnis Fintech bisa  dicoba  lewat  jalan  litigasi  (majelis  hukum) ataupun non-litigasi di luar majelis hukum. Pasal 38 serta Pasal 39 UU 11/ 2008 tentang ITE melaporkan,“ Tiap orang bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang melaksanakan Sistem Elektronik serta/ ataupun memakai Teknologi serta/ ataupun memakai Teknologi Data yang berdampak  merugikan  warga,  cocok  syarat  Peraturan  PerUndang-  Undangan.”  Gugatan perdata  dicoba  cocok  syarat  Peraturan  Perundang-  Undangan.  Tidak  hanya  penyelesaian gugatan  perdata,  para  pihak  bisa  menuntaskan  perkara  lewat  arbitrase,  ataupun  lembaga penyelesaian  perkara  alternatif  yang  lain  cocok  syarat  Peraturan  Perundang-  Undangan. Alternatif Penyelesaian sengketa( APS) ataupun Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi pilihan para pelaksana bisnis selaku metode penyelesaian perkara di luar pengadilan

## 1. Penyelesaian perkara di Bagian Jasa Keuangan
Dalam  hubungan  antara  debitur  dan  pelaksana  (LJK)  yang  berfungsi,  ditambah  dengan jumlah  layanan  jasa  keuangan  yang  senantiasa  bertumbuh,  mungkin  terbentuknya  perkara tidak  bisa  dihindari.  Perihal  ini  diakibatkan  sebagian  aspek,  di  antara  lain  merupakan perbandingan uraian antara debitur dengan LJK menimpa sesuatu produk ataupun layanan jasa keuangan  terpaut.  perkara  pula  bisa  diakibatkan  lalainya  debitur  ataupun  LJK  dalam melakukan kewajiban dalam perjanjian terpaut produk ataupun layanan yang diartikan. Dalam perihal  ini  penyelesaian  perkara  wajib  dicoba  di  LJK  terlebih  dulu.  Dalam  peraturan  OJK tentang Perlindungan debitur Zona Jasa Keuangan diatur kalau tiap LJK harus mempunyai unit kerja serta/ ataupun guna dan metode pelayanan serta penyelesaian aduan untuk debitur.
Bila  penyelesaian  perkara  di  LJK  tidak  menggapai  konvensi,  debitur  bisa  melaksanakan penyelesaian  perkara  di  luar  majelis  hukum  ataupun  lewat  majelis  hukum.  Penyelesaian perkara di luar majelis hukum dicoba lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian perkara(LAPS) sebagaimana  Pasal  39  ayat(1)  POJK  No  1/  POJK.  07/  2013  Tahun  2013  Tentang  Proteksi debitur Zona Jasa Keuangan kalau penyelesaian perkara diluar majelis hukum bisa dicoba lewat lembaga alternatif penyelesaian perkara ataupun bisa mengantarkan permohonannya kepada Otoritas  Jasa  Keuangan(OJK)  buat  memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  debitur(  pengguna layanan teknologi finansial berbasis peer to peer lending) yang dirugikan oleh pelaksana jasa keuangan ialah penyelenggara layanan teknologi finansial.
Dimana buat langkah dini penyelesaian pengaduan debitur ini wajib dicoba oleh lembaga jasa  keuangan  ialah  Otoritas  Jasa  Keuangan(OJK),  disini  OJK  meresmikan  Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia(  AFPI)  buat  bekerja  sama  dalam melaksanakan  penyelesaian terhadap pengaduan- pengaduan yang dicoba oleh debitur peer to peer lending. Laporan yang masuk  kepada  APFI  nantinya  hendak  diproses  dengan  menindaklanjuti  penyelenggara  serta apabila  teruji  ditemuinya  pelanggaran  hingga  APFI  hendak  memohon  pertanggungjawaban penyelenggara  dengan  memfasilitasi  mempertemukan  debitur  dengan  penyelenggara,  serta cocok  code  of  conduct  AFPI  apabila  penyelenggara  melanggar  syarat  yang  berlaku  hingga penyelenggara Fintech P2PL tersebut bisa dikeluarkan dari APFI serta sekalian secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

## D. KESIMPULAN
Bersumber  pada  ulasan  diatas  bisa  ditarik  kesimpulan  kalau  wujud  proteksi  serta penyelesaian  hukum  terhadap  debitur  dalam  penerapan  pinjam  duit Peer  to  Peer  Lending belum berjalan sebagaiamana mestinya semacam yang didetetapkan dalam peraturan POJK No 77/ POJK. 07/ 2016 pasal 29 Dalam perihal upaya proteksi terhadap debitur ataupun debitur, OJK selaku regulator sudah menuangkan prinsip dasar yang cocok dengan syarat Pasal 29 POJK 77/ 2016, Penyelenggara harus mempraktikkan prinsip dasar dari proteksi Pengguna ialah:
a. Transparansi;
b. Perlakuan yang adil;
c. Keandalan;
d. kerahasiaan serta keamanan informasi; dan
e. Penyelesaian perkara Pengguna secara simpel, kilat, serta bayaran terjangkau.
Tidak hanya itu harus pula mencermati syarat Peraturan perundang- undangan yang lain semacam  Undang-  Undang  Proteksi  debitur,  POJK  Proteksi  debitur  serta  POJK  Layanan Pengaduan debitur. Apabila ditemui pelanggaran cocok Pasal 47 POJK 77/ 2016 Penyelenggara apabila  melanggar  syarat  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  dikenakan  sanksi  selaku berikut:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda ialah kewajiban buat membayar beberapa duit tertentu
c. Pembatasan aktivitas usaha; dan
d. Pencabutan izin.
Buat penyelesaian perkara dalam pelakasanaan pinjam duit berbasis Peer to Peer Lending ialah  dengan  melapor  OJK  ataupun  melapor  ke  pihak  AFPI  supaya  bisa  ditindak  lanjuti  oleh pihak  OJK.  Aksi  preventif  pula  bisa  dicoba  dengan  menghindari  terbentuknya  perkara  serta debitur  pula  wajib  mencermati  kejelasan  serta  kepastian  dalam  produk-  produk  yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  “ Hukum  perlindungan  debitur”, Pt  Raja  Grafindo Persada,Jakarta ,2004.
Sinta  Dewi  Rosadi,  “Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional”,  Regional,  dan Nasional, PT Refika Aditama, CYBER LAW Jurnal Bandung, 2015.
https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas- Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan- PenawaranInvestasi-Ilegal.aspx diakses pada tanggal 08 desember 2020 jam 00;00
https://bisnis.tempo.co/read/1407734/aduan-debitur-Fintech-capai-3-726-laporanini- yang-terbanyak-dikeluhkan?page_num=1 diakses pada tanggal 08 desember 2020 pada jam 00:45
Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016
POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013