## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO
PEMBIAYAAN DALAM  INVESTASI “BODONG”
Abd. Kadir Arno
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : abdulkadir.arno@iainpalopo.ac.id

## A Ziaul Assad
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : aulassaad@gmail.com

## Abstract
This  article  gives  an  overview  of  the  role  of  financial  services  authorities  in monitoring the risk of financing from investment that occurs in the community, the data used in this article are primary data in the form of laws and books relating to financial  services  authorities  and  financial  and  material  risks  secondary  in  the form  of  other  reference  materials  that  support  the  writing  of  this  article.  This article  uses  in-depth  analysis  techniques,  which  are  to  thoroughly  examine  and analyze the context discussed in this article. The conclusion of this article is that in  every  investment  activity  carried  out  in  the  community,  it  will  have  potential risks  in  the  future,  especially  when  there  is  a  fraudulent  investment  in  the community,  therefore  to  overcome  the  existence  of  financial  services  authorities have  the  following  roles:  how  to  disseminate  and  inform  the  public  about  the characteristics  of  fundraising  and  financing,  through  seminars,  and  the  Group Focus  Discussion  by  involving  academics  as  presenters  2)  Facilitating  dispute resolution  between  parties  to  disputes  related  to  financing  carried  out  by communities  in  a  fictitious  investment  3)  Making  regulations  (regulation)  as  a form  of  protection  so  that  there  are  no  fraudulent  investment  activities  in  the community and 4) Making Investment Alert Task Force (Satgas) in each province in the archipelago.
Keyword: Illegal Investment, Financing Risk, Financial Services Authority

## Abstrak
Artikel  ini  memberikan  gambaran  peran  otoritas  jasa  keuangan  dalam  rangka mengawasi  resiko  pembiayaan  dari  investasi  bodng  yang  terjadi  ditengah masyarakat,  data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yakni  data  primer  dalam bentuk  undang-undang  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  otoritas  jasa keuangan dan resiko keuangan dan bahan sekunder dalam bentuk bahan referensi lain  yang  mendukung.  Artikel  ini  menggunakan  teknik  in-depth  analysis  yaitu mengkaji  dan  menganalisis  secara  menyeluruh  dari  konteks  yang  dibahas. Kesimpulan  dari  artikel  ini  bahwa  pada  setiap  kegiatan  investasi  yang  dilakukan ditengah  masyakat  pasti  akan  memiliki  potensi  resiko  dikemudian  hari,  utama ketika  terjadi  investasi  bodong  di  tengah  masyarakat,  oleh  karena  itu  untuk menanggulangi adanya tersebut otoritas jasa keuangan mempunyai peran sebagai berikut: 1) melakukan sosialisi dengan cara menyebarkan dan menginformasikan kepada  masyarakat  tentang  karakteristik  penghimpunan  dana  dan  pembiayaan,
melalui  seminar-seminar,  dan  Focus  Discusion  Grup  dengan  melibatkan  para akademisi  sebagai  pemateri  2)  Memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  antara  pihak yang bersengketa terkait pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam investasi fiktif 3) Membuat peraturan-peraturan (regulasi) sebagai bentuk proteksi sehingga  tidak  terjadi  kegiatan  investasi  bodong  di  tengah  masyarakat  dan  4) Membuat  Satuan  Tugas  (Satgas)  Waspada  Investasi  di  setiap  propinsi  di nusantara.
Kata Kunci: Investasi Bodong, Resiko Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan

## PENDAHULUAN
Salah  satu  unsur  yang  terkait  dengan  kondisi  perekonomian  nasional  di suatu Negara adalah sistem keuangan dan aktivitas industri jasa keuangan lainnya. Masalah  ini  berasal  dari  dampak  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  yang  telah menyebabkan  kompleksitas  sistem  keuangan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat tidak lepas dari pengembangan sistem keuangan yang semakin canggih.
Secara global, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian ditentukan oleh empat hal, yaitu 1) pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar daripada  sektor  riil,  2)  integrasi  global  dan  regional  dari  sistem  keuangan,  3) kompleksitas  sistem  keuangan  dan  perubahan  dalam  sistem  keuangan  dan  4) komposisi proses sistem keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok aset non-moneter menjadi lebih penting. (Houben, 2004).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengeluarkan  laporan  pada  surat  kabar harian  Kompas  pada  3  Februari  2017,  yang  menunjukkan  bahwa  kinerja pertumbuhan  kredit  perbankan  nasional  sepanjang  2016  tidak  terlalu menggembirakan. Dari Januari hingga Desember 2016, pertumbuhan kredit bank tercatat  7,87  persen.  Berkenaan  dengan  Non  Performing  Loan  (NPL)  tahun  ini, mencapai  tingkat  2,93%.  Jika  dibandingkan  pada  bulan  sebelumnya,  November 2016  NPL  bank  tembus  pada  angka  3,1%.  Sementara  itu,  dibandingkan  dengan akhir 2015, masih relatif stabil di 2,4% (Diah Setiawan, 2016).
Ditahun  yang  sama  harian  tempo  memuat  berita  tertangal  27  September 2016  juga  memuat  laporan  OJK  yang  mencatat  bahwa Non  Performing  Finance (NPF) perbankan syariah turun dari 4,89 persen pada Juli 2015 menjadi 4,7 persen pada Juli 2016, melihat hal tersebut maka dapat dikatakan NPF perbankan syariah masih  lebih  tinggi  dibanding  dengan  rasio  kredit  bermasalah  (Non  Performing Loan) perbankan konvensional.(Florentin, 2016).
Mengingat  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  semua  kegiatan  bisnis  selalu memiliki  resiko  dan  potensi  pengembalian.  Demikian  juga,  lembaga  keuangan bank konvensional  dan  bank syariah tentu saja  akan dihadapkan dengan  peluang untuk  resiko  dan  pengembalian.  Muhammad  (2002)  menyatakan  bahwa  jika dicermati  lebih  mendalam  bank  syariah  merupakan  bank  yang  sarat  akan  resiko, sebab  kegiatan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  terkait  dengan  produk  perbankan banyak  mengandung  banyak  resiko,  dimulai  dengan  resiko  asimetri  informasi, moral  hazard  maupun  resiko  sistemik.  Itu  sebabnya  Solahudiin  (2004) menyatakan  bahwa  bank  syariah  harus  memiliki  sistem  pengawasan  dan manajemen  resiko  yang  kuat.  Dengan  sistem  ini,  bank  syariah  dapat  mendeteksi
dan  mencegah  mal  administrasi  dan  kegagalan  sistem  dan  prosedur  di  bank syariah.
Saat  ini,  lembaga  yang  paling  diatur  dan  dikendalikan  oleh  pemerintah adalah  lembaga  dan  isntitusi  yang  bergerak  pada  sistem  keuangan.  Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan (baca: regulasi) yang di keluarkan berkaitan dengan sistem keuangan. Regulasi ini umumnya digunakan untuk menghasilkan agregat produktivitas ekonomi dan untuk mencegah lembaga keuangan  mengalami  kegagalan  ( failure )  di  masa  depan.  (Joni  Manurung  2009) menyatakan  bahwa  pengaturan  ini  muncul  sebagai  akibat  dari  masalah  masalah agen yang disebabkan oleh adanya informasi asimetris.
Dalam  menjalankan  bisnisnya  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menjual kepercayaan  dan  layanan  jasa,  setiap  bank  berupaya  menarik  sebanyak  mungkin pelanggan  baru  (baca:  nasabah),  untuk  mengumpulkan  dana  dalam  bentuk deposito  dan  juga  untuk  meningkatkan  laba  dengan  memberikan  kredit (Simorangkir  2004).    Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Firmansyah  (2004),  yang menyatakan  bahwa  kredit  adalah  pendapatan  utama  dalam  membiayai  kegiatan operasioanl bank di Indonesia.
Pada  dasarnya  pendapatan  bank  dari  Kredit  memiliki  resiko  yang  cukup besar  karena  tidak  semua  pinjaman  kepada  masyarakat  melaui  kredit  yang diberikan  bebas  dari  resiko.  Firmansyah  (2014)  mengungkapkan  bahwa  pada kenyataannya pinjaman yang disalurkan ke masyarakat tidak semuanya pinjaman yang  tergolong  sehat,  tetapi  di  antaranya  kredit  yang  berkualitas  buruk  atau bermasalah. Tingkat terjadinya kredit bermasalah disebut Non Performing Loans (NPL), sebuah fenomena yang sering terjadi di dunia perbankan, karena salah satu kegiatan  perbankan  yang  paling  penting  berasal  dari  pinjaman.  Jika  kredit bermasalah  tinggi,  itu  akan  menjadi  masalah  serius  yang  mengganggu profitabilitas bank dan menyebabkan penghentian operasi bank.
Berkenaan  dengan  berbagai  jenis  resiko  yang  dihadapi  oleh  bank,  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  menyusun  berbagai  peraturan. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  13/23  /  PBI  /  2011  tentang  penerapan manajemen  resiko  untuk  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha  Syariah (UUS). Serta Peraturan No. 16 / POJK.03 / 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syariah (UUS).
Peraturan tersebut berfungsi untuk mengatur perbankan syariah, tetapi juga sekaigus  menjadi  masalah  tersendiri  bagi  manajemen  bank.  Adanya  legalitas formal  bank  di  atas  memaksa  bank  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  mengelola kebijakan.  Namun,  peraturan  yang  ada  menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam perilaku manajemen bank telah menjadi  lebih betrhati-hati (hyperprudent) dalam arah pembagian keuntungan.  Akibatnya, bank-bank Islam kehilangan kreativitas mereka untuk berfungsi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat (ummat) dan lapangan kerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Iskandar (2012) bahwa peraturan tersebut juga berdampak pada sikap "memutilasi" prinsip taāwun (bantuan) kepada bank syariah dalam penyediaan produk pembiayaan.
Secara  umum,  resiko  pembiayaan,  yang  merupakan  kredit  bermasalah, tampaknya tidak berkembang secara tiba-tiba. Kredit macet timbul melalui proses.
Banyak  gejala  yang  terjadi  jauh  sebelum  masalah  pinjaman  (baca:  kredit bermasalah) itu sendiri  muncul. Jika gejala-gejala ini dapat  diidentifikasi  dengan benar dan dapat ditangani dengan cepat, ada harapan bahwa kredit tersebut dapat diselamatkan. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi dan dibiarkan, akan menyebabkan kerugian, terutama pada kreditor atau bank itu sendiri.
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  peran  Otoritas  Jasa Keuangan sebagai lembaga yang diakui oleh pemerintah yang tugasnya mengatur dan mengendalikan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dalam kaitannya meminimalkan resiko dalam pembiayaan.

## METODE PENELITIAN
1 Data
Data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  data  primer  dalam  bentuk undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan dan resiko  keuangan  dan  bahan  sekunder  dalam  bentuk  bahan  referensi  lain  yang mendukung penulisan artikel ini.
2 Teknik analisis
Artikel  ini  menggunakan  teknik  in-depth  analysis  yaitu  mengkaji  dan menganalisis secara menyeluruh, karena metodologi kualitatif percaya bahwa sifat masalah  berbeda  dari  sifat  masalah  lainnya.  Tujuan  dari  metode  ini  bukan generalisasi tetapi pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah.

## PEMBAHASAN

## 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Secara  historis,  gagasan  untuk  mendirikan  lembaga  khusus  untuk melakukan pengawasan perbankan telah meningkat sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan  bahwa  tugas  mengawasi  bank  akan  dilaksanakan  oleh  lembaga pengawas  penyedia  layanan  keuangan  independen  dan  ditetapkan  oleh  hukum. Dengan  melihat  ketentuan-ketentuan  ini,  jelas  bahwa  lembaga  pengawas independen  untuk  jasa  keuangan  harus  dibentuk  dan  menjadi  dasar  dari pembentukan lembaga independen yang mengawasi sektor keuangan.
Namun  dalam  prosesnya,  hingga  tahun  2010  gagasan  untuk  mendirikan lembaga  pengawas  ini,  yang  kemudian  dikenal  sebagai  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  masih  belum  terealisasi.  Kondisi  ini  disebabkan  dalam  kurun  waktu hampir satu dekade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa menjadi pengawas pengembangan  sistem  perbankan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dianggap penting  menjadi  suatu  lembaga  pengembangan  praktik  dan  pengawasan perbankan  ketika  terjadi  kasus  besar  yang  menyitaperhatian  public  yaitu  kasus Bank  Century,  yang  dalam  kasus  ini  Bank  Century  yang  melakukan penyimpangan tanpa ada rasa takut  akan tindakan  dan karena memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas pada saat itu.
Sehingga  pada  tahun  2011  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  yang  dalam undang-undang  ini  menetapkan  bahwa  OJK  adalah  lembaga  independen,  tetapi undang-undang  tersebut  secara  efektif  mulai  berlaku  sejak  1  Januari  2013. Lembaga  independen  tersebut  akan  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan
mengawasi    perbankan  dan  lembaga  non-keuangan  secara  terintegrasi,    yang secara  sekaligus    mengambil  alih  pengawasan  bank  dan  lembaga  non-keuangan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas untuk Bank dan Bapepam- LK untuk lembaga keuangan non-bank.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  sebagai  lembaga  negara  yang  independen  dan bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain  yang  memiliki  fungsi  mengatur  sistem peraturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  pada  semua  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan  di  Indonesia,  memainkan  peran  penting  dalam  penanganan  kasus  pada lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini di Indonesia seperti inveasti- inevsatsi bodong (baca: Ilegal)
Dian  Husna  Fadlia  dan  Yunanto  (2015)  menyatakan  bahwa  peningkatan penipuan  investasi  fiktif  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  publik  tentang sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sangat  tinggi,  meskipun  didalamnya  terdapat  orang-orang  yang  berpendidikan juga  menjadi  korban  dari  penipuan  investasi.  Oleh  karena  itu,  OJK  sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam investasi fiktif. Dian Husna menambahkan bahwa perlindungan hukum bagi calon investor maupun investor yang dilakukan oleh OJK dengan langkah-langkah preventif dan represif.  Tindakan  prefentif  yang  dilakukan  oleh  OJK  untuk  mencegah  orang terjebak  dalam  investasi  fiktif.  Sementara  itu,  tindakan  represif  oleh  OJK  dapat dilakukan dengan proses hukum  ke perusahaan investasi  fiktif oleh tim  investasi hati-hati  karena  perlindungan  hukum  represif  ditujukan  untuk  menyelesaikan sengketa
Otoritas Jasa Keuangan memilki fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi untuk mengatur sistem regulasi  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  pada  semua  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan,  sehingga  semua  fungsi  regulasi  dan  pengawasan  sektor  keuangan masih  berada  pada  Bank  Indonesia  dan  Bapepam-LK  akan  diintegrasikan  ke dalam  OJK.  Oleh  sebab  itu  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki  fungsi-fungsi berikut:
a. Mengawasi aturan yang telah diterapkan dari Forum Stabilitas Keuangan;
b. Menjaga dan Memastikan stabilitas sistem keuangan;
c. Melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan non-bank;
d. Pengawasan  pada  lembaga  keuangan  perbankan  yang  berada  di  luar kompetensi BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh OJK.
2. Resiko Pembiayaan
Pembiayaan  adalah  suatu  proses  yang  dimulai  dengan  analisis  kelayakan pembiayaan  hingga  realisasinya.  Setelah  realisasi  pembiayaan,  bank  harus mengawasi  karena  bank  tidak  mungkin  ingin  memiliki  pembiayaan  bermasalah walaupun dengan berbagai alasan selama dalam jangka waktu pembiayaan. Bank harus  mampu  menganalisis  penyebab  pembiayaan  bermasalah  sehingga  mereka dapat melakukan upaya lebih lanjut dalam menjaga kualitas pembiayaan.
Pembiayaan  bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  menurut  kualitasnya didasarkan  pada  resiko  kemungkinan  bahwa  pelanggan  pembiayaan  memenuhi kewajiban untuk membayar pembiayaan. Kualitas suatu pembiayaan dapat dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
a. Lancar
Pembiayan  dikategorikan  lancar  jika  pembayaran  angsuran  dan pembayaran margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan kontrak,  selalu  menyerahkan  laporan  keuangan  yang  teratur  dan  akurat,  secara dokumentasi kontrak perjanjian  piutang yang diterima lengkap.
b. Dalam Perhatian Khusus
Pembiayan dikategorikan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  atau  margin  pengembalian  lewat  dari  90  hari  serta pelanggaran dari kontrak perjanjian yang dilakukan bukan masalah yang prinsipil, Namun  nasabah  masih  selalu  mengirim  laporan  keuangan  secara  teratur  dan akurat, secara dokumentasi kontrak perjanjian  piutang yang diterima lengkap.
c. Kurang Lancar
Pembiayan  dikategorikan  kurang  lancar  jika  ada  tunggakan  pembayaran pokok  dan  /  atau  margin  yang  telah  lewat  dari  90  hari  menjadi  180  hari  serta pelanggaran  terhadap  persyaratan  dasar  dari  perjanjian  dalam  kontrak  dan  upaya dilakukan  untuk  menambah  piutang  dalam  rangka  untuk  menyembunyikan kesulitan keuangan yang dihadapi, penyampaian laporan tahunan tidak teratur dan dipertanyakan, dokumentasi perjanjian tidak lengkap.
d.Diragukan
Pembiayan  dikategorikan  diragukan  jika  terjadi  tunggakan  pembayaran angsuran pokok dari pembiayaan telah melewati 180 hari kerja hingga dengan 270 hari  kerja,  terjadi  pelanggaran  yang  prinsipil  dari  persyaratan  pokok  yang disepakati,  tidak  menyampaikan  informasi  keuangan  tepat  waktu,  ketika menyampaikan informasi keuangan, informasi tersbut tidak dapat dipercaya.
e. Macet
Pembiayan  dikategorikan  macet  apabila  terjadi  tunggakan  pembayaran angsuran  pokok  atau  margin  melewati  270  hari  kerja  serta  dokukomentasi  dari perjanjian kontrak piutang agunan tidak ada
Dalam  berbagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  tidak terdapat  definisi  tentang  Pembiayaan  bermasalah.  Demikian  pula,  istilah Non Performing  Finance (NPF)  untuk  memfasilitasi  pembiayaan  dan  istilah Non Performing  Loan (NPL)  untuk  fasilitas  kredit  tidak  ditemukan  dalam  peraturan- peraturan  tersebut,  akan  tetapi  dalam  setiap  laporan  dalam  statistik  Perbankan yang diterbitkan istilah Non-Performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet.
Pembiayaan  bermasalah  dapat  dilihat  dari  segi  produktivitas  (Kinerja), yaitu  berkenaan  dengan  kemampuan  menghasilkan  pendapatan  bagi  Bank,  jika berkurang  atau  dikurangi  dan  mungkin  tidak  ada  lagi,  tentu  mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya pencadangan, yaitu penyisihan penghapusan aktiva  produktif  (PPAP)  dan  dalam  skala  makro  ekonomii  dapat  mengurangi kontribusi untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
3. Investasi “Bodong” (Fiktif)
Penanaman modal  yang  biasa disebut dengan investasi,  sekarang menjadi istilah yang akrab bagi publik. Namun saat ini Praktik Investasi Ilegal, yang sering disebut  sebagai  investasi  bodong  juga  berkembang  di  tengah  masyarakat. Masyarakat  diiming-imingi  (baca:  dijanjikan)  untuk  mendapatkan  keuntungan
(bunga)  tetap  setiap  bulan  meskipun  perusahaan  dalam  keadaan  mengalami kerugian. Oleh karena bentuk investasi yang tidak jelas dan tidak masuk akal, dan spekulatif,  maka  pelaku  berusaha  menghindari  aturan  perbankan  dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. (Arsil,  2013:4).
Investasi ilegal menggunakan skema Ponzi atau skema money game , yaitu memutar  dana  dari  masyarakat  dengan  membayar  bonus  kepada  konsumen  lama dari  sumber  dana  pembiayaan  dari  konsumen  baru.  Tidak  ada  terdapat  kegiatan bisnis  yang  nyata  untuk  mengelola  dalam  menopang  pembayaran  keuntungan kepada masyarakat,  yang pada akhirnya akibat dari kegiatan tersebut dapat dapat diprediksi  ,  masyarakat  akan  kehilangan  dananya  dalam  waktu  singkat  karena dana tersebut  ditransfer ke pihak lain  yang berpartisipasi terlebih dahulu.  Selain itu,  untuk  menarik  masyarakat  akan  kegiatan  investasi  yang  dilakukan  pelaku menggunakan  fasilitas  publik  untuk  memudahkan  orang  mengikuti  praktik  ini. Penggalangan  dana  publik  yang  dilakukan  dijanjikan  mendapatakan  keuntungan yang sangat menggoda atau dengan bunga yang melebihi batas wajar (Arsil, 2013:
1).
Dalam suatu investasi terdapat potensi penyalahgunaan/ penyelewenangan
( Moral  Hazard )  dari  pelaku  ekonomi  yang  tentunya  akan  memiliki  efek  negatif terhadap  perekonomian,  oleh  sebab  itu  sangat  penting  dilakukan  suatu pengawasan.  Moral  hazard  terjadi  akibat  dari  suatu  informasi  yang  asimetris. Informasi asimetris adalah situasi di mana informasi tidak tersebar secara merata di  antara  para  pelaku  ekonomi.  Akibat  dari  informasi  yang  asimetris  yaitu terjadinya moral  hazard dan adverse  selection (Hermansyah  2013).  Lebih  lanjut Hermansyah  menjelaskan  bahwa  praktik  moral  hazard  di  sektor  keuangan  tidak hanya  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan,  tetapi  juga  oleh  pelanggan/rumah tangga.  Resiko  moral  timbul  karena  lemahnya  sistem  pengawasan  lembaga keuangan  yang  disebabkan  oleh  sistem  arsitektur  pengawasan  keuangan  yang lemah  di  Indonesia,  sehingga  a)  Tidak  terjadi  pertukaran  arus  informasi (pertukaran  data  dan  interfacing  data)  yang  terjadi  antara  lembaga  pengawas lembaga keuangan. b) Masih tingkat egois  yang tinggi antara lembaga pengawas lembaga keuangan.
Analisis  pembiayaan  adalah  suatu  kegiatan  berupa  investigasi  terhadap kelayakan  proposal  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  nasabah.  Atas  dasar  hasil analisis  dapat  diketahui  apakah  bisnis  atau  usaha  dari  nasabah  tersebut  layak (feasible)  atau  tidak.  Layak  (feasible)  dapat  diartikan  bahwa  perusahaan  yang akan  dibiayai  diasumsikan  menjadi  sumber  pengembalian  atas  pembiayaan  yang akan  dilakukan,  jumlah  pembiayaan  sesuai  dengan  kebutuhan,  baik  dari  sisi jumlah dan penggunaan serta struktur pembiayaan yang tepat, memastikan resiko dan keuntungan bagi bank maupun nasabah.
Bank  dalam  menyalurkan  pembiayaan  harus  mengambil  langkah-langkah yang  tidak  membahayakan  bank  itu  sendiri  dan  kepentingan  dari  nasabah  yang mempercayakan  dana  mereka  untuk  dikelola.  Resiko  pembiayaan  dapat diminimalisir  dengan  cara  melakukan  analisis  pembiayaan  yang  akan  diberikan. Analisis  pembiayaan  adalah  fase  preventif  yang  paling  penting  dan diimplementasikan dengan secara profesional  yang dapat  bertindak sebagai filter
pertama  di  sektor  perbankan  untuk  meminimalisir    bahaya  dari  pembiayaan bermasalah.
Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pengaturan  dan  pengawasan,  OJK memiliki wewenang:
1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
a. Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja,  kepemilikan,  manajemen  dan  sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi dan akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha;
b. Kegiatan  perbankan,  termasuk  sumber  pembiayaan,  penyediaan  dana, dan aktivitas bank  pada sektor jasa;
c. Pengaturan  dan  pengawasan  kesehatan  bank  meliputi:  likuiditas, profitabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio  solvabilitas  minimum, batas  kredit  maksimum,  rasio  pinjaman  terhadap  deposito  dan cadangan  bank;  laporan  bank  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  dan kinerja  bank;  sistem  informasi  debitur;  pengujian  kredit;  dan  standar akuntansi bank;
d. Pengaturan  dan  pengawasan  terkait  dengan  aspek  kehati-hatian  bank, termasuk:  manajemen  resiko;  manajemen  bank;  prinsip  mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
2. Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk
a. Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK;
b. Menetapkan  regulasi-regulasi  tentang  pegawasan  pada  sektor  jasa keuangan;
c. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara  pengelola pada lembaga jasa keuangan;
e. menetapkan struktur organiasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan
3. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan;
b. Melakukan  pengawasan  pelaksanaan,  perlindungan  konsumen,  tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan;
c. Memberikan  instruksi  tertulis  kepada  lembaga  keuangan  dan  /  atau pihak tertentu;
d. Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statuter;
e. Memberikan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melanggar peraturan di sektor keuangan;
f. Memberi dan / atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar,  persetujuan  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis,  ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya.
Adapun  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  menanggulangi  adanya Resiko Pembiayaan dalam investasi bodong yang ada di masyarakat yaitu dengan cara:
1. Sosialisasi
Sosialisasi program dimaksudkan untuk menginformasikan dan mengingatkan  masyarakat  agar  waspada  dengan  penghimpunan  dana  dan
pembiayaan  dari  para  pihak  secara  illegal.  Untuk  mencegah  tindakan  tersebut otoritas jasa keuangan:
a. Menyebarkan  dan  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang karakteristik penghimpunan dana dan pembiayaan.
b. Mengadakan  seminar,  Focus  Grup  Discusion  (FGD)  atau  dengan mengundang  para  pakar  untuk  membahas  pengayaan  materi  sosialisasi, khususnya wawasan tentang investasi ilegal.
c. Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  menyelenggarakan  pertemuan  media,  yaitu dengan mengundang wartawan dari berbagai media untuk menginformasikan  kepada  publik  tentang  pemahaman  investasi, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan investasi bodong (ilegal) di masyarakat.
2. Penyelesaian Sengketa
Kegiatan  transaksi  di  sektor  keuangan  mempunyai  potensi  menimbulkan resiko  atau  untuk  perselisihan  di  masa  depan,  sehingga  OJK  perlu  mengatur kewajiban  para  pelaku  di  sektor  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan para  konsumen,  sebab  pada  saat  menyelesaikan  pengaduan  para  konsumen  di lembaga keuangan, seringkali tidak  terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak di  layanan  pengaduan  sektor  keuangan.  Jika  konsumen  tidak  puas  dengan penanganan  pengaduan,  konsumen  dapat  melanjutkan  pengaduan  ke  pengadilan atau  Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS) (Dian Husna  Fadlia dan Yunanto, 2015: 213).
Peraturan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  sektor  keuangan juga merupakan mandat dari atau implementasi dari Pasal 29 (c) Undang-undang No  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  di  mana  otoritas  Jasa Keuangan di berikan tugas menangani pengaduan dari konsumen  yang dirugikan oleh pelaku sektor jasa keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yag berlaku.
3. Membuat Regulasi
Dalam  rangka  untuk  melakukan  perlindungan  hukum  untuk  konsumen maka  otoritas  jasa  keuangan    membuat  regulasi.  Regulasi  yang  dibuat  akan menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui  industri  keuangan  mana yang  berada  di  bawah  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Beberapa  peraturan terkait  dengan  perlindungan  Hukum  terhadap  korban  investasi  illegal  yang dikeluarkan oleh  otoritas jasa  keuangan diantaranya:
a. Surat Edaran nomor 12 / SEOJK.07 / 2014 tentang penyerahan informasi dalam konteks pemasaran produk dan / atau jasa keuangan.
b. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SE-OJK)  Nomor  1  /  POJK.07  / 2013  tanggal  6  Agustus  2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  di  Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku pada bulan Agustus tahun 2014. Surat edaran ini  menetapkan  bahwa  penawaran  POJK  harus  menggunakan  data  yang telah  disetujui  oleh  konsumen  atau  masyarakat  yang  bersedia  untuk dihubungi melalui pesan teks, telepon atau email.
c. Peraturan No 1 / POJK.07 / 2013 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan,  yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan publik.
4. Membuat Satgas Waspada Investasi
Dalam  konteks  optimalisasi,  efisiensi  dan  respons  cepat  terhadap pengaduan  dan/atau  pelaporan  dari  publik  tentang  kegiatan  penggalangan  dana tanpa  izin  yang  terjadi  di  daerah,  OJK  membetuk  Tim  Gugus  Tugas  Peringatan Investasi  Regional  dibentuk  di  35  provinsi  pada  2016.  Gugus  Tugas  Peringatan Investasi  melakukan  kegiatan  sosialisasi  untuk  peringatan  waspada  investasi illegal  dan  diskusi  kelompok  fokus  untuk  menangani  laporan  dugaan  investasi bodong (illegal) yang terjadi di masyarakat.

## PENUTUP
Pada  setiap  kegiatan  investasi  yang  dilakukan  ditengah  masyakat  pasti akan  memiliki  potensi  resiko  dikemudian  hari,  utama  ketika  terjadi  investasi bodong  di  tengah  masyarakat,  oleh  karena  itu  untuk  menanggulangi  adanya tersebut otoritas jasa keuangan mempunyai peran sebagai berikut:
1. Melakukan  sosialisi  dengan  cara  menyebarkan  dan  menginformasikan kepada  masyarakat  tentang  karakteristik  penghimpunan  dana  dan pembiayaan,  melalui  seminar-seminar,  dan  Focus  Discusi  Grup  dengan melibatkan para akademisi sebagai pemateri.
2. Memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  antara  pihak  yang  bersengketa terkait pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam investasi fiktif
3. Membuat peraturan-peraturan (regulasi) sebagai bentuk proteksi sehingga tidak terjadi kegiatan investasi bodong di tengah masyarakat.
4. Membuat  Satuan  Tugas  (Satgas)  Waspada  Investasi  di  setiap  propinsi  di nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsil.  (2013). Menjerat  Investasi  Bodong  dengan  Tindak  Pidana  Perbankan.
Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan.
Diah  Setiawan,  S.  R.  (2016). Tahun  2017,  Rasio  Pembiayaan  Bermasalah Perbankan  Syariah  di  Targetkan  Turun  jadi  3,45  Persen. Kompas.Com.
Dian,  H.  F.  (2015).  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Perlindungan  Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif. Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 .
Firmansyah,  I.  (2014).  Determinant  Of  Non  Performing  Loan:  The  Case  Of Islamic  Bank  In  Indonesia. Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan Bank Indonesia , Volume17 No 2. Florentin, V. (2016). Juli 2016, Kredit Bermasalah Bank Syariah Jadi 4,7 Persen.
Tempo.Com.
Hermansyah.  (2013). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Ditinjau  Menurut Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,  dan  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  1999. Jakarta:  Kencana Prednada Media Grup.
Iskandar.  (2012).  Studi  Efisiensi  Perbankan  Syariah  di  Kota  Lhokseumawe  dan Aceh Utara. Journal At vol. 12, No. 1 Mei 2012 , 76.
Joni Manurung, d. (2009). Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter. Jakarta :
Salemba Empat.
Keuangan,  O.  J.  (2014). Booklet  Perbankan  Indonesia  2014.  . Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.
Muhammad. (2002). Managemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Simorangkir. (2004). Pengantar Lembaga Keungan Bank dan Non Bank. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Solahudiin,  M.  (2004).  Resiko  Pembiayaan  dalam  Perbankan  Syariah. Benefit , 138.