JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017, 1-11
Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.161.1-11

## HUKUM TINDAK PIDANA MAYANTARA ( CYBER CRIME ) DALAM PERSPEKTIF AKADEMIK

## Simon Nahak
Universitas Warmadewa Simonnahak1964@gmail.com

## Abstract
Philosophical foundation created law is to protect human dignity, and then fit the philosophical grounding one of the functions of the criminal law is as a means to control and reduce the occurrence of the crime of using criminal sanc- tions. Of the various types of sanctions it appears that administrative sanctions and civil penalties is less effective to instill a deterrent for the perpetrators. Therefore the use of criminal sanctions is still the best means available to deal with crime, especially for crime prevention Cyber Crime. Cyber Crime crime prevention in criminal theory should pay attention to three (3) concepts namely, act, guilt and punishment, while in practice criminal system through the Crimi- nal Justice System, the author describes 5 (five) concept in the face of the criminal case; actors, documentary evi- dence / witnesses, penal mediation of peace between the perpetrator to the victim either at the level of police, prose- cutors and courts to justify the consideration of the demands of the public prosecutor, Advocate Actors plea and ver- dict the judges to alleviate even liberate the perpetrators ".
Keywords : Penal,Cyber Crime, Academic

## Abstrak
Landasan  filosofis  diciptakannya  hukum  adalah  untuk  melindungi  harkat  manusia,  selanjutnya  sesuai  landasan filosofis tersebut salah satu fungsi dari hukum pidana adalah sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengurangi terjadinya tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana. Dari berbagai jenis sanksi itu tampak bahwa sanksi administratif  dan  sanksi  perdata  dirasa  kurang  efektif  untuk  menimbulkan  rasa  jera  bagi  pelakunya.  Maka  dari  itu penggunaan sanksi pidana masih merupakan sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan, khususnya untuk penanggulangan kejahatan mayantara. Penanggulangan kejahatan mayantara dalam teori pidana harus mem- perhatikan 3 (tiga) konsep yakni, perbuatan, kesalahan dan pidana, sedangkan dalam praktek sistem pemidanaan melalui  proses  Sistem  Peradilan  Pidana  penulis  menguraikan  5  (lima)  konsep  dalam  menghadapi  perkara  pidana yakni; pelaku, bukti surat/saksi, mediasi penal berupa perdamaian antara pelaku dengan korban baik pada tingkat Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  Pengadilan  untuk  dijadikan  dasar  pertimbangan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum, pledoi Advokat Pelaku dan Vonis Majelis Hakim untuk meringankan bahkan membebaskan pelaku”.
Kata Kuci: Pidana, Kejahatan Mayantara, Akademik
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X

## 1.PENDAHULUAN
Kecanggihan  kejahatan  pada  dunia  maya  (DUMA)  ini,  tidak  diantisipasi  dalam  KUHP  yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum masih menggunakan hukum positip yang diterapkan tidak dapat  menjangkau  kejahatan  pada  dunia  maya.  Oleh  karena  itu  dalam  kasus  penanganan kejahatan  mayantara  ( cyber  crime )  yang  ditangani  oleh  kepolisian  sering  tidak  tuntas. Contohnya;  dalam  dunia  pendidikan  kita  dari  sekolah  dasar  hingga  Perguruan  Tinggi (Mahasiswa/i)  oleh  para  Guru,  Dosen  sering  menugaskan  para  siswa  dan  mahasiswa  untuk membuat tugas dengan mencari dan menggunakan internet, namun jarang ada Guru atau Dosen memberikan  sanksi  kepada  siswa  atau  mahasiswanya  ketika  siswa  atau  mahasiswa menyalahgunakan  internet  bukan  untuk  membuat  tugas  tetapi  mencari  gambar-gambar  porno lewat  situs  porno,  atau  catting-cattingan,  pacaran  melalui  facebook,  whatchap,  bahkan  lebih dashyat  lagi,  mencari  teman  kencan  lewat  situs  porno  seperti  “situs  mencari  cinta  siswi  SMU dalam  mobil,  dll”.  Dengan  demikian  maka  terdapat  dampak  penggunaan  teknologi  informasi yakni  berdampak  positif  jika  digunakan  dengan  baik  untuk  dijadikan  sarana  positif,  dan berdampak  negative  jika  disalahgunakan  untuk  memenuhi  keinginan  dan  kepentingan  yang bersifat negative.
Negara  Kesatuan  RI  menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap  warga  negaranya,  termasuk
perlindungan  hak  setiap  orang  (anak-anak,  muda-tua,  kaya  miskin,  dll)  yang  merupakan  hak asasi manusia, karena setiap hidup dan kehidupan manusia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia seutuhnya.Mahasiswa  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  masa  depan,  oleh  karenanya  dampak  negatif penggunaan teknologi informasi terhadap Mahasiswa patut ditanggulangi.
Bahwa  landasan  filosofis  diciptakannya  hukum  adalah  untuk  melindungi  harkat  manusia, selanjutnya  sesuai  landasan  filosofis  tersebut  salah  satu  fungsi  dari  hukum  pidana  adalah sebagai  sarana  untuk  mengendalikan  dan  mengurangi  terjadinya  tindak  pidana  dengan menggunakan sanksi pidana. Dari berbagai jenis sanksi itu tampak bahwa sanksi administrative dan sanksi perdata dirasa kurang efektif untuk menimbulkan rasa jera bagi pelakunya. Maka dari itu penggunaan sanksi pidana masih merupakan sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan, khususnya untuk penanggulangan kejahatan Cyber Crime .
Perkembangan  Internet  dan  umumnya  dunia cyber tidak  selamanya  menghasilkan  hal-hal yang postif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek sampingannya antara lain adalah keja- hatan di dunia cyber atau, cybercrime . Hilangnya batas ruang dan waktu di Internet mengubah banyak hal. Seseorang cracker di Rusia dapat masuk ke sebuah server di Pentagon tanpa ijin. Salahkah dia bila sistem di Pentagon terlalu lemah sehingga mudah ditembus? Apakah batasan dari  sebuah  cybercrime?  Seorang  yang  baru  “mengetuk  pintu”  ( port  scanning )  komputer  anda, apakah  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan?  Apakah  ini  masih  dalam  batas  ketidak- nyamanan ( inconvenience ) saja? Bagaimana pendapat anda tentang penyebar virus dan bahkan pembuat  virus?  Bagaimana  kita  menghadapi cybercrime ini?  Bagaimana  aturan  /  hukum  yang cocok  untuk  mengatasi  atau  menanggulangi  masalah cybercrime di  Indonesia?  Banyak  sekali pertanyaan yang harus kita jawab.
Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.
Cybercrime  dapat  dilakukan  tanpa  mengenal  batas  teritorial  dan  tidak  diperlukan  interaksi langsung  antara  pelaku  dengan  korban  kejahatan.  Bisa  dipastikan  dengan  sifat  global  internet, semua  negara  yang  melakukan  kegiatan  internet  hampir  pasti  akan  terkena  imbas  perkem- bangan  cybercrime  ini.  Saat  ini  regulasi  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  hukum  atas  kasus- kasus  cybercrime  adalah  Undang-undang  Telekomunikasi  transaksi  elektronika  dan  Kitab  Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, interpretasi yang dilakukan atas pasal- pasal KUHP dalam kasus cybercrime terkadang kurang tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu urgensi  pengesahan  RUU  Cyberlaw  perlu  diprioritaskan  untuk  menghadapi  era  cyberspace dengan segala konsekuensi yang menyertainya termasuk maraknya cybercrime belakangan ini.

## 2. PEMBAHASAN Pengertian Cyber Crime
Kejahatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  khususnya  Komputer  dan  pendaftaran nama  domain  melalui  internet,  kredit  card,  serta  ATM  telah  sampai  pada  tahap  yang mencemaskan, kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner ( digital  revolution  area )  yang  serba  praktis  ternyata  mempunyai  sisi  gelap  yang  mengerikan, seperti  pornografi,  kejahatan  computer  (pencurian,  penipuan,  pemalsuan  data,  dan  atau perbuatan  pidana  lainnya  bahkan  terorisme  digital,  perang  informasi,  masalah  lingkungan, sampah,  dan  hacker).  Karena  seringkali  sebuah  sistem  jaringan  berbasis  internet  memiliki kelemahan  (lubang  keamanan  = hole) .  Ketika  terdapat  celah/lubang  tidak  ditutup,  pencuri  bisa masuk dari celah/lubang itu.
Pemahaman mengenai cybercrime terdapat beragam pandangan. Namun bila dilihat dari asal katanya,  cybercrime  terdiri  dari  dua  kata,  yakni  ‘cyber’  dan  ‘crime’.  Kata  ‘cyber’  merupakan singkatan dari  ‘cyberspace’,  yang  berasal  dari  kata  ‘cybernetics’ dan  ‘space’  Istilah  cyberspace muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul Neuromancer. Cyberspace oleh Gibson didefenisikan sebagai :
Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation ….. A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in
the  human  system.  Unthinkable  complexity.  Lines  of  light  ranged in  the  nonspace of  the  mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding
Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa pada mulanya istilah cyberspace tidak ditujukan untuk menggambarkan  interaksi  yang  terjadi  melalui  jaringan  komputer.  Pada  tahun  1990  oleh  John Perry Barlow istilah cyberspace diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau online ke internet.
Bruce Sterling kemudian memperjelas pengertian cyberspace, yakni: Cyberspace is the ‘place’ where a telephone conversation appears to occur. Not your desk. Not inside the other person’s phone in some other city. The place between the phone. The indefinite place out there, where the two of you, two human beings, actually meet and communication.
Berdasarkan  defenisi  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  cyberspace merupakan  sebuah  ruang  yang  tidak  dapat  terlihat.  Ruang  ini  tercipta  ketika  terjadi  hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan.
Crime berarti ‘kejahatan’. Seperti halnya internet dan cyberspace, terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang  merugikan,  tidak  pantas,  tidak  dapat  dibiarkan,  yang  dapat  menimbulkan  kegoncangan dalam masyarakat.”
Sedangkan Van Bammelen merumuskan:
Kejahatan  adalah  tiap  kelakuan  yang  bersifat  tidak  susila  dan  merugikan,  dan  menimbulkan begitu  banyak  ketidaktenangan  dalam  suatu  masyarakat  tertentu,  sehingga  masyarakat  itu berhak  untuk  mencelanya  dan  menyatakan  penolakannya  atas  kelakuan  itu  dalam  bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut 1 .
Menurut kepolisian Inggris Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk  tujuan  kriminal  dan  atau  berteknologi  tinggi  dengan  menyalahgunakan  kemudahan teknologi digital 2 .
Pemakalah  memberikan  pengertian Cyber  Crime “kegiatan  menggunakan  sarana  teknologi informasi dengan cara tidak beretika, melanggar moral dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara illegal, dengan sengaja dan/atau secara melawan hukum” 3 .
Kejahatan Siber komunikasi sangat tinggi, bahkan aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak, karena KUHP peninggalan Belanda yang digunakan Negara kita belum mengatur cyber crime atau  belum  ada  norma  ( vacuum  norm/leemten  van  normen ).  oleh  karena  itu memperhatikan  secara  bebas  gambar  Pornografi  di  Internet  sulit  dilacak,  RUU  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  Nasional  yang  saat  ini  sedang  dirancang  di  DPR-RI,  belum menyebutkan  sanksi  kejahatan  cyber,  baik  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  korporasi. Misalnya  “dalam  hukum,  aksi-aksi  porno  yang  dipertontonkan melalui  dunia  virtual/maya  ketika ada seseorang (tua, muda maupun anak-anak) yang mengakses internet gambar porno dapat di hukum ?. “sebab situs gambar porno dapat diambil bebas dari internet” 4 .

## Sejarah Cyber Crime
Aspek sejarah dalam penalaran hukum biasanya diperlukan untuk memberikan konteks kepa- da suatu rumusan peraturan. Setiap ketentuan hukum apapun bentuknya, adalah karya manusia yang terikat pada ruang dan waktu. Konteks “ruang dan waktu” ini pada model penalaran aliran hukum kodrat ingin diabaikan. Sehingga hukum adalah asas-asas keadilan dan kebenaran yang berlaku universal. Asas-asas itu tidak pernah berubah, menembus sekat-sekat ruang dan waktu. Dalam prakteknya pengabaian konteks ini tidak banyak berhasil. Asas-asas hukum itu terlalu ab- strak,  sehingga simbol-simbol yang merangkai rumusan-rumusan asas-asas itu kerapkali harus diberikan pemaknaan baru agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
1. http://www.miftakh.com/2010/03/cybercrime -diindonesia.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-sejarah-cyber-crime-thml di- acess pada hari Selasa, 17 Februari 2015 2.  ITAC, IIIC Convention Views Paper On: Cyber Crime, IIIC 2000, Millenium Congress, Quebec, September 19 th, hlm. 2 3.  Simon  Nahak, Hukum  Tindak  Pidana  Cyber  Crime  (Mayantara)  Dalam  Perspektif  Akademik, Makalah  sebagai  narasumber Talkshow  Penegakan  Hukum  Cyber  Crime,  diadakan  oleh  Perhimpunan  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Cabang  Bali  (DPC. PEMAHI, Bali), Sabtu, 21 Februari 2015, hlm. 6
4.  Bugin Burhan, dalam Harian Bali Post, 15 -8- 2002, hal. 5 kol. 6.
5.  Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Buku I Akar Filosofis (Yogyakarta: Genta Publshing, 2013), hlm. 258
Shidarta menulis bahwa “ model penalaran mazhab sejarah sebaliknya agar memperhatikan konteks  ruang  dan  waktu  dalam  pertumbuhan  hukum.  Bagi  penganut  model  penalaran  ini, hukum tidaklah dibuat melainkan tumbuh mengikuti perkembangan masyarakat ( Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wrid mit den volke )” 5 .
Berdasarkan uraian tersebut maka dalam aspek sejarah dalam dunia akademik das sain dan dassolen  dibutuhkan  untuk  mengetahui  terjadinya  suatu  fakta  hukum  ( legal  fact )  yang  di  da- lamnya  terdapat  unsur-unsur  untuk  menganalisa  perbuatan  hukum,  peristiwa  hukum  dan keadaan hukum.
Cybercrime terjadi bermula  dari kegiatan hacking  yang telah ada lebih  dari satu abad.  Pada tahun  1870-an,  beberapa  remaja  telah  merusak  sistem  telepon  baru  negara  dengan  merubah otoritas. Berikut akan ditunjukan seberapa sibuknya para hacker telah ada selama 35 tahun tera- khir.
Awal 1960 Fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti labora- torium kepintaran buatan ( artificial intelligence) MIT, menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata “hacker” berarti positif untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya.
Awal 1970 John Draper membuat sebuah panggilan telepon jarak jauh secara gratis dengan meniupkan nada yang tepat ke dalam telepon yang memberitahukan kepada sistem telepon agar membuka saluran. Draper menemukan siulan sebagai hadiah gratis dalam sebuah kotak sereal anak-anak. Draper, yang kemudian memperoleh julukan “Captain Crunch” ditangkap berulangkali untuk  pengrusakan  telepon  pada  tahun  1970-an.  Pergerakan  sosial  Yippie  memulai  majalah YIPL/TAP  ( Youth  International  Party  Line/Technical  Assistance  Program )  untuk  menolong  para hacker telepon (disebut “phreaks”) membuat panggilan jarak jauh secara gratis.
Dua anggota dari California’s Homebrew Computer Club memulai membuat “blue boxes” alat yang digunakan untuk meng-hack ke dalam sistem telepon. Para anggotanya, yang mengadopsi pegangan  “Berkeley  Blue”  (Steve  Jobs)  dan  “Oak  Toebark”  (Steve Wozniak),  yang  selanjutnya mendirikan Apple Computer.
Awal 1980 Pengarang William Gibson memasukkan istilah “cyberspace” dalam sebuah novel fiksi ilmiah yang disebut Neuromancer. Dalam satu penangkapan pertama dari para hacker, FBI menggerebek markas 414 di Milwaukee (dinamakan sesuai kode area lokal) setelah para  ang- gotanya  meyebabkan pembobolan  60  komputer berjarak  dari  Memorial Sloan-Kettering  Cancer Center  ke  Los  Alamos  National  Laboratory.  Comprehensive  Crime  Contmrol  Act  memberikan yuridiksi Secret Service lewat kartu kredit dan penipuan komputer. Dua bentuk kelompok hacker, the Legion of Doom di Amerika Serikat dan the Chaos Computer Club di Jerman.
Akhir  1980  Penipuan  komputer  dan  tindakan  penyalahgunaan  memberi  kekuatan  lebih  bagi otoritas federal. Computer Emergency Response Team dibentuk oleh agen pertahanan Amerika Serikat bermarkas pada Carnegie Mellon University di Pittsburgh, misinya untuk menginvestigasi perkembangan volume dari penyerangan pada jaringan komputer.
Pada usianya yang ke-25, seorang hacker veteran bernama Kevin Mitnick secara rahasia me- monitor e-mail dari MCI dan pegawai keamanan Digital Equipment. Dia dihukum karena merusak komputer dan mencuri software dan hal itu dinyatakan hukuman selama satu tahun penjara.
Pada Oktober 2008 muncul suatu virus baru yang bernama Conficker (juga disebut Downup, Downandup dan Kido) yang terkategori sebagai virus jenis worm. Conficker menyerang Windows dan paling banyak ditemui dalam Windows XP. Microsoft merilis patch untuk menghentikan worm ini pada tanggal 15 Oktober 2008. Heinz Heise memperkirakan Conficker telah menginfeksi 2.5 juta PC pada 15 Januari 2009, sementara The Guardian memperkirakan 3.5 juta PC terinfeksi. Pada 16 Januari 2009, worm ini telah menginfeksi hampir 9 juta PC, menjadikannya salah satu infeksi yang paling cepat menyebar dalam waktu singkat 6 .
Sejarah  Cyber  Crime  juga  berawal  mula  dari  penyerangan  didunia  Cyber  pada  tahun  1988 yang lebih dikenal dengan istilah CyberAttack Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang ber- hasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program computer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet Pada tahun 1994
6.  https://pritamaardi.wordpress.com/2011/11/21/sejarah-cyber-crime-thml diacess pada hari Selasa, 17 Februari 2015
seorang  anak  sekolah  musik  yang  berusia  16  tahun  yang  bernama  RichardPryce,  atau  yang lebih  dikenal  sebagai  “the  hacker”  alias  “Datastream  Cowboy”,  ditahan  lantaran  masuk  secara ilegal  ke  dalam  ratusan  sistem  komputer  rahasia  termasuk  pusat  data  dari  Griffits  AirForce, NASA  dan  Korean  Atomic  Research  Institute  atau  badan  penelitian  atom  Korea  Dalam  intero- gasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor, yang memiliki julukan “Kuji”. Hebatnya, hing- ga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya.Hingga akhirnya, pada bulan Februari 1995, giliran Kevin Mitnick diganjar hukuman penjara untukyang kedua kalinya. Dia di- tuntut dengan tuduhan telah mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit!Bahkan, ketika ia bebas, ia menceritakan kondisinya di penjara yang tidak boleh menyentuh komputer atau telepon 7 .
Beberapa waktu lalu di Indonesia dihebohkan dengan kasus pembobolan ATM di dunia per- bankan, itu termasuk salah satu perbuatan dari salah satu hacker yang ingin mendapatkan suatu

## Bagan 1.1
Masalahnya adalah minimnya upaya pengawasan bank terhadap dua sistem tersebut. Sehingga nasa- bah dituntut untuk lebih berhati-hati/waspada saat bertransaksi di ATM.
Selain  pembobolan  bank,  bank  juga  memiliki  suatu  layanan  yaitu  layanan  internet  banking.  Internet banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Transaksi yang dapat dilakukan  diantaranya  adalah  pengecekan  saldo,  transfer  uang,  pembayaran  tagihan.  Penyelenggaraan Internet Banking yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan semakin mudah, akan tetapi di sisi yang lain mem- buatnya juga semakin berisiko. Dengan kenyataan seperti ini, faktor keamanan harus menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan.
Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan Internet Banking, akan semakin banyak pihak-pihak yang mencari  kelemahan  sistem  Internet  Banking  yang  ada.  Serangan-serangan  tersebut  akan  semakin  be- ragam  jenisnya  dan  tingkat  kecanggihannya.  Bila  dahulu  serangan  tersebut  umumnya  bersifat  pasif, misalnya Eavesdropping dan Offline  Password  Guessing ,  kini  serangan  tersebut  menjadi  bersifat  aktif, dalam  arti  penyerang  tidak  lagi  sekedar  menunggu  hingga  user  beraksi,  akan  tetapi  mereka  beraksi sendiri  tanpa  perlu  menunggu  user.  Beberapa  jenis  serangan  yang  dapat  dikategorikan  ke  dalam  se- rangan aktif adalah man in the middle attack dan trojan horses . Gambaran  umum  dari  aktifitas  yang  sering  disebut man  in the  middle  attack adalah  sebagai  berikut: penyerang  membuat  sebuah  website  dan  membuat  user  masuk  ke  website  tersebut.  Agar  berhasil mengelabui user, website tersebut harus dibuat semirip mungkin dengan website bank yang sebenarnya. Kemudian  user memasukkan  passwordnya,  dan penyerang kemudian  menggunakan  informasi  ini  untuk mengakses website bank yang sebenarnya.
Sedangkan, trojan horses adalah program palsu dengan tujuan jahat, yang disusupkan kepada sebuah program  yang  umum  dipakai.  Di  sini  para  penyerang  meng-install  trojan  kepada  komputer  user.  Ketika user  login  ke  website  banknya,  penyerang  menumpangi  sesi  tersebut  melalui  trojan  untuk  melakukan transaksi yang diinginkannya.
Dalam  rangka  melakukan  pengawasan  terhadap  perbankan,  Bank  Indonesia  perlu  melakukan  audit terhadap Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan oleh perbankan untuk setiap kurun waktu tertentu. Memperketat / mengendalikan dengan cermat akses nasabah maupun pegawai kejaringan sistem  ICT  perbankan,  agar  seluruh  pegawai  perbankan  mengetahui  bahwa  merekapun  juga  dipantau. Perlu ketentuan (Peraturan atau UU) agar perbankan bertanggung jawab dengan mengganti uang nasa- bah yang hilang akibat kelemahan sistem pengamanan ICT perbankan, misalnya perbankan lalai mening- katkan sistem pengamanan ICT-nya, seperti halnya Regulation E di Amerika. Perlu digunakan Perangkat Lunak  Komputer  Deteksi  untuk  aktifitas  rekening  nasabah,  agar  apabila  terjadi  kejanggalan  transaksi, seperti pengambilan uang nasabah yang melampaui jumlah tertentu, dapat ditangani dengan cepat. Per- lunya  sosialisasi  aktif  dari  perbankan  kepada  masyarakat/nasabah  dan  pegawai  perbankan  mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk/layanan yang disediakannya. Menambah per-
7. Ibid. ,
syaratan  formulir  identitas  pada  waktu  pembukaan  rekening  baru  untuk  pemeriksaan  pada  data  base yang menghimpun daftar orang bermasalah dengan institusi keuangan. Meskipun hingga saat ini belum terdapat  teknologi  yang  dapat  membuat  Internet  Banking  menjadi  aman 8 ,  akan  tetapi  pihak  perbankan dan pemerintah perlu mengupayakan agar penyelenggaraan Internet Banking yang telah ada agar lebih aman. Perkembangan Cyber Crime di Indonesia walau di dunia nyata Indonesia dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasilditorehkan oleh para hack- er,  cracker  dan  carder  lokal.Hasil  "kerja  keras"  mereka  selama  ini  telah  menempatkan  Indonesia  se- bagainegara No. 2 dalam kasus pencurian kartu kredit terbesar di dunia. Bukan hanya itu, berbagai tindak kejahatan typosite alias pencatutan alamat website suatu perusahaan untuk digunakan demi kepentingan pribadi  juga  tidak  kalah  maraknya.  Misalnya  kasus  pencurian  domain  perusahaan  kosmetik  Martha Tilaarbeberapa  waktu  lalu  yang  disusul  dengan  perusahaan  lain  seperti  www.RedHat.or.id,  Satelin- do.co.id, BCA, www.2800.com dan yang terbaru adalah pengrusakan situs KPU.go.id yang dilakukan oleh DenyFirmansyah, mahasiswa Universitas Muhammaddiyah Yogyakarta 9 .
Di Indonesia sendiri juga sebenarnya prestasi dalam bidang cyber crime ini patut diacungi dua jempol. Walau di dunia nyata kita dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker, cracker dan carder lokal. Virus komputer yang du- lunya banyak diproduksi di US dan Eropa sepertinya juga mengalami “outsourcing” dan globalisasi. Di ta- hun  1986  –  2003,  epicenter  virus  computer  dideteksi  kebanyakan  berasal  dari  Eropa  dan  Amerika  dan beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India. Namun hasil penelitian mengatakan di be- berapa tahun mendatang Mexico, India dan  Africa yang akan menjadi  epicenter  virus terbesar  di  dunia, dan juga bayangkan, Indonesia juga termasuk dalam 10 besar. Seterusnya 5 tahun belakangan ini China , Eropa,  dan  Brazil  yang  meneruskan  perkembangan  virus-virus  yang  saat  ini  mengancam  komputer  kita semua  dan  gak  akan  lama  lagi  Indonesia  akan  terkenal  namun  dengan  nama  yang  kurang  bagus alasannya,  mungkin pemerintah kurang ketat  dalam  pengontrolan  dalam  dunia cyber, terus terang  para hacker di Amerika gak akan berani untuk bergerak karena pengaturan yang ketat dan system kontrol yang lebih high-tech lagi yang dipunyai pemerintah Amerika Serikat 10 .
Widodo  menulis  bahwa  “dalam  dimensi  internasional  satu-satunya  instrument  internasional  yang mengatur  tentang Cyber  Crime adalah Convention  on  Cybercrime yang  ditandatangani  di  Budapest (Hungaria) tahun 2001. Dewan Eropa ( The Council of Europe ) sejak tahun 1997 merancang Proposal for a Convention on Cyber Crime naskah konvensi tersebut disetujui dan ditandatangani oleh 38 negara (34 negara anggota Dewan Eropa, dan 4 negara bukan Dewan Eropa). Setelah ditandatangani dan diratifikasi atau diaksesi oleh 8 negara anggota Dewan Eropa, yaitu Albania, Croasia, Estonia, Hungaria, Lithuania, Macedonia, Rumania and Slovenia” 11 . Berdasarkan Konvensi tersebut kemudian masing-maisng negara yang  menandatangani  dan  meratifikasi  sepakat  untuk  mengimplementasikan  konvensi  tersebut  pada hukum  pidana  di  masing-masing  negara  melalui  harmonisasi  hukum.  Konvensi  tersebut  juga  dijadikan standar minimum ( Standart Minimum Rules ) dalam penyusunan hukum pidana yang mengatur kejahatan yang berhubungan dengan Komputer.
Barda  Nawawi  Arief  menulis  bahwa  “masalah Cyber  Crime dalam International  Information  Industry Congres (IIIC) 2000 Millenium Congres diselenggarakan di Quebec pada 19 September 2000, Assosiasi
Bagan 1.2

## Sumber: Agus Rahardjo, 2002, hal. 288
8.  sejarah cybercrime-Google, kelompok2kleas6f.blogspot.com/2013/03/sejarah-perkembangan-cyber-crime-di-thml diacess pada hari Selasa, 17 Februari 2015
9.  artikel cybercrime.blogspot.com/2011/11/sejarah-cyber-crime-thml diacess pada hari Selasa, 17 Februari 2015
10. http://artikelcybercrime.blogspot.com/2011/11/sejarah-cyber-crime-dan-perkembangan.html, diaces pada hari Selasa, 17 Februari 2015 11. http:www/conventions.Coe.Int/commun/chercheSig, dalam Widodo, Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime (Yogyakarta : Penerbit Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 83 12. Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 254 13. Data Protection Working Party, dalam Barda Nawawi Arief, Ibid

## Sistem Pemidanaan Cyber Crime
NCIS telah mendeteksi bahwa internet telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk  melakukan  komunikasi  antargangster,  anggota  sindikan  obat  bius,  dan  komunikasi  antar hooligan di dunia sepak bola. Bahwa dengan mengacu pada Convention On Cyber Crime yang diadakan  Budapest,  23.XI.  2001  maka  bentuk  Tindak  Pidana  mayantara (Cyber Crime) antara lain;  Pasal  7  tentang  Pemalsuan  lewat  Komputer,  Pasal  8  tentang  Penipuan  lewat  Komputer, Pasal 9 tentang Pelanggaran yang berhubungan dengan pornografi anak-anak 14 .

## Dasar Hukum Cyber Crime
Dasar  hukum  kejahatan  Duma,  meskipun  secara  khusus  belum  terdapat  aturan  yang mengatur  “khusus  tentang  Tindak  Pidana  Mayantara  ( Cyber  Crime ),  namun  secara  nasional terdapat hukum positif yang dipergunakan sebagai dasar hukum penanggulangan Tindak Pidana Mayantara  antara  lain  :  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  Undang-Undang  RI  No.  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Undang-Undang  RI  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- Undang RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang RI No. 23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak,  Undang-Undang  RI  No.  44  tahun  2008  tentang Pornografi,  Undang-Undang  RI  No.  31  Tahun  1999  diperbaharui  dengan  UU  RI  No.  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Konvensi  Internasional,  Convention  On Cyber Crime yang diadakan di Budapest, 23.XI. 2001
Sesungguhnya  telah  kita  ketahui  bersama  dampak Cyber  Crime secara  tegas  berdampak/ berpengaruh  negatif.  Dikatakan  berpengaruh  negatif  karena  akibat  penyalahgunaan  dunia mayantara tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, budaya, mapun mental  anak.  Sebagai  contoh  kasus  yang  sedang  menghebohkan  dunia  informasi  kita  yakni  : kasus  Vidio  Porno  Ariel  Peterpen,  Luna  Maya  dan  Cut  Tari  yang  diduga  melanggar  tindakan asusila  sehingga  dapat  dikenakan  ketentuan  Undang-Undang  RI.  No.  44  tahun  2008  tentang Pornografi  jo  UU  RI  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dengan ancaman penjara 12 tahun. Kasus Prita Mulia Sari, dan lain-lain.
Uraian  tersebut  menegaskan  agar  setiap  anak  dan  mahasiswa/i  kelak  mampu  memikul tanggungjawab sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik fisik,  mental maupun sosial,  dan  berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak  diperlukan  dukungan  kelembagaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat menjamin  pelaksanaannya.  (dasar  pertimbangan  lahirnya  UU  RI  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan anak)
Bahwa oleh karena dampak Tindak Pidana Cyber Crime terhadap perkembangan anak adalah berdampak  negatif,  maka  hendaknya  peranan  keluarga  dan  pendidikan  serta  pembinaan  iman anak  selalu  ditingkatkan  untuk  penggunaan  informasi  teknologi  secara  postif 15 .  dalam  bahasa pendidikan/akademis gunakan internet positif.
Pasal  10  KUHP  menentukan  “macam-macam  hukuman  ada  2  yaitu,  hukuman  pokok  :  Mati, Penjara, kurungan, dan denda
Hukuman tambahan : Pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman  putusan  hakim.  Ke  depan  sistem  pemidanaan  pekerja  kerja  sosial,  pidana pengawasan juga patut diterapkan terhadap pelaku tindak pidana cyber crime.
Sebelum  menguraikan  sistem  pemidanaan  yang  mengacu  pada  Pasal  10  KUHP,  tersebut
14. NCIS Inggris, Cyber Crime, Awas Bandit dan Vandalisme Digital , Republika, 27 Mei 2001, hal. 7 15. Simon Nahak, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Melalui Kebijakan Hukum Pi- dana di Indonesia , Thesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2004, hlm. 1
16. Sauer menyebutnya sebagai “trias hukum pidana” (berupa “sifat melawan hukum” kesalahan” dan “Pidana”) dan H.L. Packer (1968:17 ) menyebutnya sebagai “the tree concept” atau “the tee basic problems” (berupa “offence”, “guilt”, dan “punishment ”).  Dalam Barda Nawawi Arief, Op. Cit ., hlm. 328-329
maka sangat penting perlu diperhatikan 3 (tiga) konsep mempelajari hukum Pidana antara lain : Perbuatan  Pidana  ( strafbaarfeit/criminal  act/actus  reus ),  Tanggung  Jawab  Pidana/ Kesalahan  ( schuld/guilt/mens  rea )  dan  Pidana (straf/punishment/poena ) 16 . Yang termasuk dalam perbuatan pidana yang dilarang dalam kaitannya dengan adalah perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara melawan hukum sebagai contoh dalam Undang-Undang Re- publik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  –  37.  Selanjutnya  Tanggung  Jawab  atas  kesalahan dikenakan sanksi Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 45 – 52.
Adapun perbuatan yang dilarang menurut ketentuan tersebut antara lain: setiap orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  Dukomen  el- ektronik yang memiliki muatan yang melanggara kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pence- maran  nama  baik,  pemerasan/pengancaman,  (Pasal  27),  merugikan  konsumen  dan  transaksi elektronik, kebencian, pemusuhan individu,  kelompok dan SARA, (Pasal 28), ancaman kekera- san untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, (Pasal 29), setiap orang dengan sanga- ja dan melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara  apapun,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  el- ektronik, mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melang- gar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem  pengamanan,  (Pasal  30),  melakukan  inter- sepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu com- puter dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, dstnya hingga Pasal 31,32,33,34,35,36 dan  37.  Kajian  aspek  perbuatan  pidana,  tanggung  jawab  atas  kesalahan  pelaku  tindak  pidana Cyber Crime dan sistem pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Cyber Crime. Maka berikut ini  dipresentasikan  bagan  tentang  jaringan cyberspace,  kaitan  dengan  cyberspace  serta  tujuan dan motif.
Manifestasi  dari  tindak  kejahatan  Cyber  Crime  muncul  dalam  berbagai  bentuk  atau  variasi seperti berikut ini: Recreational  Hackers,  Crakers  atau  Criminal  Minded  Hackers,  Political Hackers,  Denial  of  Service  attack,  Insiders  atau  Internal  Hackers,  Viruces,  Piracy,  Fraud, Gambling,  Pornography  and  Paeddophilia. Dunia  Siber  selain  mendatangkan  kemudahan dengan  mengatasi  kendala  ruang  dan  waktu,  juga  telah  melahirkan  dunia  pornografi  yang mengkahwatirkan  berbagai  kalangan.  Melalui news  group , chat  rooms mengeksploitasi pornografi anak-anak di bawah umur Cyber-Stalking, Hate Situs, . Criminal Communication. Penulis mengkaji dalam sistem pemidanaan melalui mekasnisme praktik sistem peradilan pi-
Bagan 1.3
Sumber: Widyopramono; 1994, Kejahatan Bidang Komputer
dana  ada  5  (lima)  konsep  dalam  menghadapi  perkara  pidana  yakni;  pelaku,  bukti  surat/saksi, mediasi  penal  berupa  perdamaian  antara  pelaku  dengan  korban  baik  pada  tingkat  Kepolisian, Kejaksaan  maupun  Pengadilan  untuk  dijadikan  dasar  pertimbangan  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum, pledoi Advokat Pelaku dan Vonis Majelis Hakim untuk meringankan bahkan membebas-
kan pelaku” 17 .

## Kajian Terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime
Kajian  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mayantara  mengacu  pada  teori  Kebijakan
Ragaan: 1.4
G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “ criminal policy ” sebagai berikut: 18
Berdasarkan ragaan tersebut, maka menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan keja- hatan dapat ditempuh dengan:
a) Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).
Pendapat G. Peter Hoefnagels tersebut menggambarkan bahwa, upaya penanggulangan ke- jahatan  secara  garis  besar  dapat  dibagi  2  (dua)  yaitu  lewat  jalur  “ penal ”  (hukum  pidana)  dan lewat jalur “ non penal ” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya  yang  disebut  dalam  butir  (b)  dan  (c)  dapat  dimasukan  kedalam  kelompok  upaya “non penal”.
Pendapat  G.P.Hoefnagels  tersebut,  menunjukkan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan pelaku tindak pidana perpajakan secara non penal yakni, Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pem- idanaan lewat mass media ( influencing views of society on crime and punishment/mass media ) Penanggulangan  kejahatan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perpajakan  tanpa  pidana  adalah melalui jalur kebijakan sosial ( social policy ) pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Jadi  identik  dengan  kebijakan  atau perencanaan pembangunan  nasional  yang  meliputi  berbagai  aspek  yang  cukup  luas  dari  pem- bangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir  dalam  berbagai  kongres  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  (mengenai The  Preven- tion of  Crime  and  The  Treatment  of  Offenders ),  bahwa pembangunan  itu  sendiri  dapat  bersifat “kriminogen” apabila pembangunan itu:
a) Tidak direncanakan secara rasional (it was not rationally planned); atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (unbalanced/inadequately planned);
b) Mengabaikan nilai-nilai kultur dan moral (disregarded cultural and moral values); dan
c) Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat  yang menyeluruh/integral (did not include integrated social defence strategies) 19 .
Berdasarkan kebijakan kriminal yang diuraikan oleh G.Peter Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Cyber  Crime  yakni  melalui  cara  Non  Penal/
18. G.P. Hoefnagels, The Other Side Of Criminology , 1973, Page 99 19. Ibid.

## SIMPULAN
Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan dalam uraian makalah ini, maka dapat disimpul- kan sebagai berikut:
1) Cyber Crime adalah kegiatan menggunakan sarana teknologi informasi dengan cara tidak beretika, melanggar moral dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara illegal dengan sengaja dan/atau secara melawan hukum. Sejarah Cyber Crime diawali dengan kejahatan teknologi  informasi  sejak  tahun  1870-an,  hingga  sekarang  sampai  dengan  penandatan- ganan Convention On Cyber Crime yang diadakan Budapest, 23.XI. 2001;
2) Sistem pemidanaan dengan mengacu pada perbuatan yang dilarang, tanggung jawab atas kesalahan dan  pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pi- dana  serta  ketentuan  peraturan  yang  terkait  dengan  Cyber  Crime,  khususnya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  El- ektronik,  secara  teori  memperhatikan 3  (tiga)  konsep  yakni,  perbuatan,  kesalahan dan  pi- dana. Kajian kebijakan penanggulangannya adalah secara Penal dan Non Penal.
Kajian  Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  mayantara  (Cyber  Crime)  selain  penanggulan- gan melalui cara Penal dengan memperhatikan 3 (tiga) konsep hukum pidana yakni Perbuatan, Kesalahan  dan  Pidana,  dalam  perspketif  teori/akademik,  namun  hendaknya  dalam  perspektif empiric  juga  perlu  memperhatikan  5  (lima)  konsep  penyelesaian  perkara  pidana  dalam  Sistem Pemindanaan melalui proses Sistem Peradilan Pidana  yakni;  pelaku,  bukti  surat/saksi, mediasi penal berupa perdamaian antara pelaku dengan korban baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan untuk dijadikan dasar pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoi Advokat Pelaku dan Vonis Majelis Hakim untuk meringankan bahkan membebaskan pelaku”.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi- kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Rahardjo, Cyber  Crime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi ,  Bandung: Penerbit PT. CitraAdity Bakti, 2002 Artikel cybercrime.blogspot.com/2011/11/sejarah-cyber-crime-thml diacess pada hari Selasa, 17 Februari 2015 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010 Bugin Burhan, dalam Harian Bali Post, 15 -8- 2002, Hoefnagels, G.P., The Oder Side Of Criminology , 1973 http://artikelcybercrime.blogspot.com/2011/11/sejarah-cyber-crime-dan-perkembangan.html,  diaces  pada hari Selasa, 17 Februari 2015
https://pritamaardi.wordpress.com/2011/11/21/sejarah-cyber-crime-thml diacess  pada  hari  Selasa,  17 Februari 2015 http://www.miftakh.com/2010/03/cybercrime -diindonesia.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-sejarah- cyber-crime-thml diacess pada hari Selasa, 17 Februari 2015
ITAC, IIIC Convention Views Paper On: Cyber Crime, IIIC 2000, Millenium Congress, Quebec, September 19 th,
NCIS Inggris, Cyber Crime, Awas Bandit dan Vandalisme Digital , Republika, 27 Mei 2001 Sejarah cybercrime-Google, kelompok2kleas6f.blogspot.com/2013/03/sejarah-perkembangan-cyber-crime -di-thml diacess pada hari Selasa, 17 Februari 2011 Shidarta, Hukum  Penalaran dan  Penalaran  Hukum  Buku  I  Akar  Filosofis (Yogyakarta: Genta Publshing, 2013
Simon  Nahak, Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mayantara  (Cyber  Crime)  Melalui  Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia , Thesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Uni- versitas Udayana Denpasar, 2004
_______, Hukum Tindak Pidana Cyber Crime (Mayantara) Dalam Perspektif Akademik, Makalah sebagai narasumber  Talkshow  Penegakan  Hukum  Cyber  Crime,  diadakan  oleh  Perhimpunan  Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Bali (DPC. PEMAHI, Bali), Sabtu, 21 Februari 2015 Widyopramono; Kejahatan Bidang Komputer, Jakarta, 1994 Widodo, Sistem  Pemidanaan  Dalam  Cyber  Crime,  Alternatif  Ancaman  Pidana  Kerja  Sosial  dan  Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime Yogyakarta : Penerbit Laksbang Mediatama, 2009
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang  RI  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang-Undang  RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pember- antasan Tindak Pidana Korupsi
Konvensi Internasional , Convention On Cyber Crime yang diadakan di Budapest , 23.XI. 2001