## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Penyuluhan hukum TenTang kekuaTan PembukTian akTa hibah Di Desa OngkO, kecamaTan emPang, kabuPaTen sumbawa

## LegaL Outreach On the evidentiaL POwer Of deed Of gift in OngkO viLLage, emPang district, sumbawa regency
salim hs.
Universitas Mataram Email : salimhs@unram.ac.id

## Djumardin
Universitas Mataram Email : djumardinfh@unram.ac.id

## aris munandar
Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang (1) kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam pemberian hibah. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hokum. Kegiatan penyuluhan hukum tentang kekuatan pembuktian  akta hibah di desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022;  p eserta penyuluhan berjumlah 33 orang; m ateri penyuluhan terdiri atas: kekuatan pembuktian akta hibah,  dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah  Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini,adalah:meningkatnya pemahaman masyarakat  tentang kekuatan pembuktian akta hibah; dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah.
kata kuncu : Penyuluhan hukum, akta hibah, masyarakat

## abstract
The purpose of this legal outreach activity is to enhance the public’s understanding of (1) the evidential power of a deed of gift made before a notary or PPAT (Land Deed Official) and (2) the efforts required to improve the public’s understanding of the procedures for granting a gift. The methods used in this legal outreach activity are lecture and dialogue. The lecture method is used to deliver the outreach material to the participants, while the dialogue method provides an opportunity for participants to address any incomplete or unclear aspects of the legal outreach material. The legal outreach activity on the evidential power of a deed of gift in Ongko Village, Empang District, Sumbawa Regency, was conducted on September 5, 2022, with a total of 33 participants. The outreach material covered the evidential power of a deed of gift and its legal basis, as well as the subjects and objects of a deed of gift. The positive impact of this legal outreach

## 310~315
activity includes an increased understanding among the community regarding the evidential power of a deed of gift as well as its legal basis, subjects, and objects.

## Keywords: Legal Outreach, Deed of Gift, Community

## i. PenDahuluan
Notaris maupun PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena notaris maupun PPAT diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik.
Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta perjanjian maupun akta lainnya yang berkaitan dengan benda bergerak. 1 Benda bergerak, seperti mobil, ternak, meja, kursi, dan lain-lain. Sementara itu, PPAT diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik yang berkaitan benda tidak bergerak, seperti hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU) maupun  hak pakai. 2
Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa cukup banyak masyarakat yang membuat perjanjian, baik objek perjanjiannya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Objek perjanjian yang banyak dibuat adalah hibah. Perjanjian hibah yang dibuat itu dilakukan secara lisan, dan maupun dibuat di hadapan kepala desa. Akibatnya banyak kasus-kasus yang terjadi, seperti pembatalan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Sementara itu, yang membuat perjanjian dalam bentuk akta, yaitu dibuat di hadapan notaris maupun PPAT sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena infromasi tentang keberadaan notaris maupun PPAT serta kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat olehnya belum diketahui oleh masyarakat dengan baik.
Berdasarkan paparan di atas, maka sangat layak untuk melakukan penyuluhan hukum tentang kekuatan pembuatan akta hibah.

## b.  iDenTifikasi Dan Perumusan masalah
Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa cukup banyak membuat hibah secara lisan, sehingga hibah yang dibuat itu sering bermasalah dan dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah maupun keluarganya, Yang pada gilirannya dirugikan penerima hibah. Sementara itu, yang membuat akta hibah di hadapan notaris atau PPAT sangat sedikit.
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, dan 2. upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian hibah.

## ii. Tujuan Dan manfaaT kegiaTan

## a. Tujuan kegiatan
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
1.  kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, dan
1 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2. upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam pemberian hibah.

## b.  manfaat kegiatan
Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar masyarakat, khususnya Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dapat membuat akta hibah, baik untuk benda bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan di hadapan notaris maupun PPAT.

## iii.  Permasalahan Dan sOlusi yang DiTawarkan
Secara  filosofis,  bahwa  keberadaan  akta  hibah  yang  dibuat  oleh  notaris  maupun  PPAT adalah  dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  para  pihak maupun pihak lainnya. 3 Namun, dalam realitasnya masyarakat, khususnya di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum memahami kekuatan pembuktian akta hibah.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan  penyuluhan hukum, dengan judul:“Penyuluhan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian  Akta Hibah d i  Desa  Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

## iV. TargeT luaran
Target luaran dari kegiatan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat mengetahui kekuatan pembuktian akta hibah dan prosedur dalam pembuatan akta hibah di hadapan notaris atau PPAT.

## V. PenDekaTan/meTODe Pelaksanaan kegiaTan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## b.  Peserta yang mengikuti Penyuluhan hukum
Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum ini dalam hadir berjumlah 29 orang, namun yang menandatangani biaya transportasi sebanyak 33 orang. Ketiga puluh tiga peserta itu terdiri dari:
1.  Kepala Desa;
2.  Staf desa;
3. BPD;
4.  Kepala Sekolah; dan
5.  Mahasiswa KKN dari Universitas Samawa (UNSA); dan
6.  Masyarakat pada umumnya.
3 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu , (Jakarta: RadjaGrafindo, 2015), hlm. 18.

## 312~315
Sementara itu, target dari peserta penyuluhan adalah hanya 25 orang, namun yang hadir sebanyak 33 orang. Ini berarti melampaui target lebih dari 100 persen.

## c.  materi Penyuluhan hukum
Ada dua materi pokok dari kegiatan penyuluhan hukum  Kekuatan Pembuktian  Akta Hibah Di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa adalah terdiri atas: 1.  kekuatan pembuktian akta hibah; dan 2.  landasan hukum, subjek dan objek akta hibah
D.  Dampak kegiatan Penyuluhan hukum kekuatan Pembuktian  akta hibah
Penyuluhan hukum tentang kekuatan pembuktian akta hibah mempunyai manfaat dan pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat Desa Ongko, karena dengan penyuluhan itu, maka  pemahaman masyarakat tentang hal itu menjadi tinggi. Pemahaman mereka yang dimaksud adalah pemahaman tentang:
1.  kekuatan pembuktian akta hibah; dan
2.  landasan hukum, subjek dan objek akta hibah
Bagi masyarakat, keluarga maupun orang lain yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat diberikan kepada keluarga terdekat atau orang-orang yang dikehendakinya. Supaya pemberian mempunyai kekuatan mengikat harus dituangkan dalam akta hibah. Akta hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan itu, meliputi:
1.  ketentuan-ketentuan umum;
2.  kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah;
3.  cara menghibahkan sesuatu; dan
4.  pencabutan dan pembatalan hibah.
Pencabutan hibah dikonsepkan sebagai penarikan kembali oleh pemberi hibah terhadap apa yang telah diberikan kepada penerima hibah. Pembatalan hibah dikonsepkan sebagai tidak sahnya hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pencabutan dan pembatalan hibah telah ditentukan dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Dalam pasal itu, disebutkan bahwa:
“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1.  jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2.  jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3.  jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.
Dengan memerhatikan ketentuan itu, maka hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, tidak dapat dicabut dan dibatalkan. Namun, ketentuan itu, ada pengecualiannya, yaitu:
1.  syarat tidak dipenuhi,
2.  penerima hibah bersalah, dan
3.  pemberi hibah jatuh miskin.
Akta hibah merupakan:
“Surat tanda bukti yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris, yang memuat klausu- la atau aturan-aturan yang berkaitan dengan penyerahan benda bergerak dari pemberi hibah kepada penerima hibah,  di mana pemberi hibah menyerahkan benda bergerak
kepada penerima hibah secara cuma-cuma serta tidak ditarik ditarik kembali”. Ada empat unsur yang terkandung dalam akta hibah, yang meliputi: 1.   adanya bukti tertulis;
2.   adanya subjek hibah;
3.   adanya objek hibah; dan
4.   syarat hibah:
a.  diberikan secara cuma-cuma; dan
b.  tidak dapat ditarik kembali.
Secara cuma-cuma, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan free of charge , sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan vrije merupakan penyerahan atas benda bergerak  dari pemberi hibah kepada penerima hibah, di mana penerima hibah tidak perlu membayar, tidak dipungut biaya, atau gratis.  Tidak dapat ditarik kembali, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan can not be withdrawn , sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan onherroepelijke artinya bahwa benda bergerak/tidak bergerak yang diserahkan tidak dapat diambil dan diminta kembali  oleh pemberi hibah, kecuali ada alasan-alasan tertentu.
Subjek dalam akta hibah yaitu, 1. pemberi hibah,  adalah  orang-orang, atau badan usaha yang menyerahkan harta bendanya, yang berupa benda bergerak pada penerima hibah. 2. penerima hibah adalah orang-orang, atau badan usaha yang menerima hibah dari pemberi hibah, yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
Objek dalam akta hibah, yaitu:
1.  benda bergerak, dan
2.  benda tidak.
Yang termasuk benda bergerak, yaitu:
1.  mobil;
2.  uang;
3.  kursi;
4.  sepeda motor;
5.  hak atas kekayaan intelektual; dan
6.  lain-lain.
Objek hibah berupa benda tidak bergerak adalah hak atas tanah. Hak atas tanah terdiri atas:
1.  hak milik, seperti sawah, ladang, kebun, rumah, dan lain-lain,
2.  hak guna bangunan,
3.  hak guna usaha, dan
4.  hak pakai.
Akta hibah untuk benda bergerak dibuat di hadapan notaris, sedangkan akta hibah untuk benda  tidak bergerak yang dibuat di muka dan di hadapan PPAT. Kekuatan mengikat akta hibah, baik di hadapan notaris, maupun  di hadapan PPAT  dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:
1.  minuta akta,  dan 2.  salinan akta.
Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan:
1.  tanda tangan para penghadap,
2.  saksi, dan
3. Notaris/PPAT.
Minuta akta disimpan di Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris. 4 Tujuan minuta akta disimpan di notaris adalah untuk menjaga-jaga apabila di kemudian hari
4 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## 314~315
terjadi sengketa, maka akta yang asli itulah yang dibuka dan dijadikan alat bukti di pengadilan.
Kekuatan akta, khususnya akta jual beli yang asli atau minuta akta atau  “akta asli” diakui sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna. 5
Pandangan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1888 KUH Perdata. Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan  ser- ta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditun- jukkan”.
Ada dua hal yang tercantum dalam ketentuan ini, yaitu: 1.  kekuatan pembuktian minuta akta; dan
2.  kekuatan pembuktian salinan dan kutipan akta;
Kekuatan pembuktian minuta akta, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sempurna berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum. 6
Salinan akta adalah:
“Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan Akta terca- ntum frasa ”diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. 7
Salinan akta sama bunyi dengan minuta akta yang disimpan di Kantor Notaris atau PPAT. Yang menandatangani salinan akta, yaitu hanya Notaris saja. Sedangkan para pihaknya tidak dicantumkan nama dan tanda tangannya dalam salinan akta, karena nama dan tanda tangan mereka telah dicantumkan pada minuta akta. Dengan demikian, dapat disajikan perbedaan antara salinan akta dan minuta akta. Salinan akta hanya ditandatangani oleh Notaris, sedangkan minuta akta ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.
Kekuatan mengikat salinan akta sama dengan minuta akta, hal ini tercantum  dalam Pasal 1889 KUH Perdata telah ditentukan kekuatan pembuktian salinan akta, yang berbunyi:
”Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberi- kan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.   salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli;
2.  salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka mempunyai bukti yang sama dengan akta asli;
3.  salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya ákta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinansalinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
5 N.E. Algra, dkk., Op. Cit ., hlm. 301.
6 Anonim, “Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna”, http://kumpulanakta.blogspot.com/2010/10/ akta-otentik-sebagai-alat-bukti-yang.html. Akses, tanggal 20 Februari 2014.
7 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris.
4.  bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapan- nya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
5.  salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.
Dengan adanya pemahaman itu, maka ke depannya mereka akan membuat akta hibah, baik di hadapan notaris maupun PPAT. Dengan dibuat akta tersebut, maka kekuatan yang sempurna. Selama ini masyarakat membuat akta hibah dalam bentuk di bawah, yang disaksikan oleh kepala desa dan para saksi. Sehingga akta yang dibuatnya sering digugat ke pengadilan maupun kepada kepala desa itu sendiri.

## Vii. kesimPulan Dan saran

## a. kesimpulan
1. Kegiatan penyuluhan hukum  tentang kekuatan pembuktian  akta hibah di desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022
2. Peserta penyuluhan berjumlah 33 orang.
3. Materi penyuluhan terdiri atas:
a.  kekuatan pembuktian akta hibah; dan
b.  landasan hukum, subjek dan objek akta hibah
4.  Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini,adalah:
a.  meningkatnya pemahaman masyarakat  tentang kekuatan pembuktian akta hibah; dan
b.  landasan hukum, subjek dan objek akta hibah.
b. saran
1. Diharapkan kepada masyarakat yang akan membuat akta hibah dilakukan di hadapan notaris dan PPAT.
2. Perlu dilakukan penyuluhan tentang akta di desa-desa lainnya di Kecamatan Empang. Maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa.

## DafTar PusTaka

## buku
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu , (Jakarta: RadjaGrafindo, 2015).
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ), (Jakarta: RadjaGrafindo, 2016).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria