## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

## IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT SUPERVISION POLICY BY GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISOR APPARATUS
Aiman Sabar Rezeky 1* , Juanda Nawawi 2 , Suhardiman Syamsu 3 1,2,3 Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar Indonesia
*Korespondensi: Aiman Sabar Rezeky. Email: aimansrezeky@gmail.com (Diterima: 20-02-2024; Ditelaah: 9-03-2024; Disetujui: 12-04-2024)

## ABSTRACT
Village  financial  governance,  which  is  often  identified  with  corruption  and  abuse  in  terms  of  its management,  must  be  accompanied  by  a  supervisory  system  by  the  government  and  the  community  to minimize potential irregularities. This research aims to provide an analytical description of the implementation of  Permendagri  Number  73  of  2020  concerning  the  Supervision  of  Village  Financial  Management  by Government  Internal  Supervisor  Apparatus.  The  method  used  is  qualitative  research.  The  data  collection techniques include interviews, observation, documentation, and literature study. The Associate Expert Auditor of the Gowa Regency Inspectorate became the main informant in this research. Data analysis is carried out through  data  reduction,  presentation,  and  verification.  By  referring  to  Edward  III's  Policy  Implementation theory, the results show that the communication, disposition, and bureaucratic structure variables have been running  quite  well.  However,  the  resource  variable  still  needs  to  be  constrained  by  the  quantity  of  human resources who carry out the policy and the lack of supervision budget. The factors inhibiting the supervision of village financial management for APIP Gowa Regency are generally influenced by two factors, namely delays in completing supervisory recommendations and changes in village treasurers.
Keywords : Government Internal Supervisor Apparatus, Gowa Regency, Policy Implementation, Supervision, Village Finance

## ABSTRAK
Tata kelola keuangan desa yang seringkali diidentikkan dengan perilaku korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan perlu dibarengi dengan sistem pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat guna meminimalisir potensi penyimpangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan uraian analisis terkait implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Gowa menjadi informan utama dalam penelitian ini. Analisis data penelitian secara berturut-turut dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, hingga verifikasi data. Dengan mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Edward III, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, disposisi, dan stuktur birokrasi telah berjalan  dengan  cukup  baik.  Namun  variabel  sumber  daya  masih  terkendala  pada  kuantitas  sumber  daya manusia yang menjalankan kebijakan dan minimnya anggaran pengawasan. Adapun faktor-faktor penghambat pengawasan pengelolaan keuangan desa bagi APIP Kabupaten Gowa secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu keterlambatan penyelesaian rekomendasi pengawasan dan pergantian bendahara desa.
Kata kunci : Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Gowa, Keuangan Desa, Pengawasan
Rezeky, A. S., Nawawi, J., & Syamsu, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jurnal Governansi , 10(1), 115-126.
116
Rezeky, et al .
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

## PENDAHULUAN
Perhatian  dan  komitmen  penuh pemerintah  pusat  terhadap  pembangunan desa  semakin  terasa  di  era  kepemimpinan Presiden  Joko  Widodo,  satu  diantaranya ditandai  dengan  besarnya  kucuran  dana desa yang didistribusikan melalui Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN). Terhitung  sejak  tahun  2015  hingga  tahun 2022,  pengalokasian  dana  desa  telah mencapai  468,9  triliun  rupiah  dan  tahun 2023 berada pada kisaran 70 triliun rupiah yang akan disebar untuk 74.854 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Hanya saja, besarnya dana desa turut membuka  peluang  terjadinya  patologi dalam pengelolaannya, baik berupa perilaku  korupsi  ataupun  jenis  penyele- wengan  lainnya. Catatan  dari  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memper- lihatkan  bahwa  dalam  jangka  tujuh  tahun (2015-2022),  terangkum  601  persoalan korupsi dana desa yang melibatkan tergugat sebanyak  686  orang.  Data  lainnya  yang dirilis  oleh Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  juga  menambahkan  bahwa  penya- lahgunaan  dana  desa  yang  berlangsung selama  periode  2015-2021  telah  mengaki- batkan  kerugian  negara  sejumlah  433,8 miliar rupiah.
Demikian  halnya  di  tingkat  regional, provinsi Sulawesi Selatan misalnya, korupsi dana desa juga masih menjadi sektor paling rawan  tiap  tahunnya.  Setidaknya  terdapat 91  orang  kepala  desa  dan  49  orang perangkat  desa  divonis  menjadi  terdakwa korupsi  dana  desa  dalam  kurun  waktu  6 tahun terakhir. Secara grafik, perkara dana desa  di  Sulawesi  Selatan  juga  terus mengalami  fluktuasi,  terdapat  77  perkara dana desa dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 19 perkara, tahun 2021 sebanyak 31  perkara  dan  terbaru,  tahun  2022 sebanyak  27  perkara.  Sepanjang  tahun 2022,  peringkat  pertama  diduduki  oleh Kabupaten Gowa dengan jumlah 6 perkara korupsi.
Tata  kelola  dana  desa  yang  identik dengan  perilaku  penyelewengan  disebab- kan  oleh  banyak  faktor,  mulai  dari  minim- nya  kapabilitas  dan  keterampilan  aparatur desa,  adanya  campur  tangan  pihak  ketiga dalam  menjalankan  proyek  di  desa  yang tidak  sejalan  dengan  perencanaan,  serta rendahnya transparansi dan tidak ketatnya pengawasan  dari  pemerintah  dan  masya- rakat.
Guna  mencegah  adanya  penyalah- gunaan,  maka  otoritas  pemerintahan  di desa  semestinya  dibarengi  dengan  skema pengawasan yang kuat (Sari & Majid, 2021). Atas  dasar  itu,  pemerintah  menunjukkan komitmen  kuatnya  dalam  rangka  meng- awasi keuangan desa dengan mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen- dagri) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020  Tentang  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Lebih  lanjut,  pada  pasal  5 Permendagri  tersebut  merincikan  bahwa terdapat  empat  aktor  yang  bertanggung- jawab  dan  terlibat  didalamnya,  salah satunya  adalah  APIP  (Aparat  Pengawas Internal Pemerintah) ditingkat kabupaten/ kota.
Kehadiran  APIP  tingkat  kabupaten/ kota  dimaksudkan  untuk  menjamin penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah, termasuk  lingkup  pemerintahan  desa  agar tepat  sasaran  dan  akuntabel,  berfungsi optimal  dan  hemat  biaya,  serta  berdasar pada  peraturan-peraturan  yang  berlaku. APIP  berfokus  pada  upaya  pencegahan kesalahan  dalam  menjalankan  program pemerintah  desa,  tak  terkecuali  dalam  hal pengelolaan keuangan desa.
Implementasi  kebijakan  pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat desa oleh APIP  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan, yaitu: (1) Perencanaan; APIP menyusun tim pengawasan  serta program  kerja  peng- awasan  yang  berdasar  pada  hasil  analisis risiko  dan  identifikasi  potensi  penyimpa- ngan;  (2)  Pelaksanaan;  APIP  melakukan berbagai  bentuk  pengawasan  yang  telah ditentukan  dalam  langkah  kerja  sesuai dengan  kebutuhan;  (3)  Pelaporan;  APIP
Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 1, April 2024
membuat  laporan  hasil  pengawasan  yang memuat temuan dan rekomendasi; serta (4) Tindak  lanjut  hasil  pengawasan;  Hasil temuan oleh APIP ditinjaklanjuti oleh pihak- pihak terkait untuk dilakukan penelaahan.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  kualitatif  untuk  memahami  fokus penelitian  secara  menyeluruh.  Metode kualitatif  dipilih  guna  menemukan  infor- masi  yang  mendalam  tentang  fenomena yang  diteliti  (Moleong,  2017).  Basis  data utama  ditemukan  melalui  kegiatan  obser- vasi  dan  wawancara  langsung  dengan informan  penelitian.  Informan  penelitian dalam  wawancara  dipilih  menggunakan prosedur purposive ,  yang  artinya  informan ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan  bahwa  mereka  telah  mema- hami  masalah  yang  menjadi  fokus penelitian  (Bungin,  2017).  Dengan  dasar tersebut,  maka  peneliti  telah  menetapkan informan  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Gowa.  Adapun  basis  data  pendukung diambil melalui penelitian pustaka ( library research )  dengan  mengacu  pada  referensi populer  yang  sejalan  dengan  fokus penelitian  yang  dikaji,  seperti;  artikel ilmiah,  buku,  dokumen,  dan  publikasi elektronik  lainnya  (Assyakurrohim, et  al ., 2023).
Proses  analisis  data  penelitian  ini secara  berturut-turut  dilakukan  sebagai- mana  penjelasan  Miles  dan  Huberman dalam  Ginanjar  (2021),  yaitu:  Pertama, Reduksi  Data;  Data  yang  diperoleh  akan diseleksi  dan  disesuaikan  dengan  fokus penelitian  sehingga  memudahkan  dalam mengungkapkan  hasil  penelitian.  Kedua, Penyajian Data; Dilakukan secara deskriptif dan  disajikan  secara  rasional,  logis  dan sistematis  agar  mudah  dipahami.  Ketiga, Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan; Data- data diidentifikasi dan kemudian dihubung- kan  sehingga  membentuk  suatu  pola  dan struktur  yang  sistematis.  Hasil  dari
pengolahan  ini  menjadi  temuan  penelitian untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melihat  sejauhmana  keber- hasilan  implementasi  kebijakan  penga- wasan  dan  memahami  pendekatan  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP) Kabupaten  Gowa,  penulis  menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh  George  C.  Edward  III.  Edward  III mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses kompleks  yang  dipengaruhi  oleh  sejumlah variabel kunci yang memiliki peran penting dalam  menentukan  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi.  Variabel-variabel tersebut dirincikan sebagai berikut:

## 1.   Komunikasi
Komunikasi kebijakan yang dijalankan oleh  pemerintah  memegang  peran  yang vital dalam proses implementasi kebijakan. Tak  peduli  seberapa  bagusnya  desain kebijakan  yang  telah  dirancang,  upaya tersebut  pada  akhirnya  akan  sia-sia  atau bernilai  nihil  apabila  tanpa  sokongan  dari aspek  komunikasi  kebijakan.  Edward  III berpendapat  bahwa  implementasi  kebi- jakan  mampu  berlangsung  dengan  lancar tanpa  hambatan  apabila  eksekutor  kebija- kan  memiliki  pemahaman  yang  jelas mengenai  langkah-langkah  yang  harus diambil untuk menyampaikan isi kebijakan kepada  pihak  sasaran  melalui  komunikasi yang  jelas  dan  dimengerti  (Safrida  & Priyanti, 2023).
Untuk  melihat  berhasil  atau  tidaknya komunikasi kebijakan yang telah dilakukan oleh  pemerintah,  maka  dapat  ditinjau  dari tiga dimensi, yaitu: (1) Dimensi Transmisi, menekankan  pentingnya  penyampaian informasi  yang  ditujukan  kepada  masya- rakat  sasaran  atau  pihak  lain  yang  berke- pentingan. (2) Dimensi Kejelasan, menekan- kan agar uraian informasi terkait kebijakan telah  dilakukan  secara  komprehensif, mencakup  penjelasan  mengenai  tujuan
118
Rezeky, et al .
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
kebijakan  hingga  substansi  kebijakan.  (3) Dimensi  Konsistensi,  menekankan  agar informasi  mengenai  kebijakan  tersam- paikan  secara  berkelanjutan  dengan maksud  untuk  memberikan  pemahaman kepada target kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara, komu- nikasi  kebijakan  telah  dilakukan  APIP Kabupaten Gowa secara dua arah, yaitu (1) Komunikasi  internal,  yang  mengikutserta- kan unsur atasan, bawahan, serta biro kerja yang  ada  di  lingkup  kerja  Inspektorat Kabupaten  Gowa.  Dan  (2)  Komunikasi eksternal,  yang  ditujukan  kepada  seluruh tingkatan  pemerintahan  yang  ada  di Kabupaten  Gowa  mulai  dari  OPD  (Organi- sasi  Perangkat  Daerah)  hingga  peme- rintahan  tingkat  desa  sebagai  sasaran kebijakan.
APIP Kabupaten Gowa dalam melaksa- nakan  komunikasi  kebijakan  diawali dengan  melakukan  sosialisasi  terkait peraturan-peraturan  beserta  teknis  pelak- sanaannya,  berkolaborasi  dengan  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (PMD).  Secara  umum,  APIP  Kabupaten Gowa  mensosialisasikan  terkait  laporan pertanggungjawaban,  mulai  dari  cara penyusunannya, penatausahaannya, hingga pelaksanaan fisiknya, baik itu yang berasal dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dana  desa, maupun bantuan keuangan daerah. Sedangkan dari Dinas PMD turut mensosia- lisasikan penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi.
Sosialisasi  terkait  pengawasan  ini rutin  dilakukan  setiap  tahunnya  oleh Inspektur,  baik  di  daerah  maupun  dari pusat,  dengan  mengumpulkan  para  kepala desa  dan  bendaharanya.  Penyampaian informasi  melalui  tatap  muka  ini  dinilai lebih efektif karena disediakan forum tanya- jawab  secara  langsung  sehingga  dapat diketahui  sejauh  mana  pemahaman, kekurangan,  ataupun  kendala  yang  sering dihadapi.  Selain  sosialisasi  dalam  bentuk tatap  muka,  media  lain  yang  dilakukan biasanya berbentuk satu arah melalui surat pemberitahuan ke tiap desa. Tidak lain agar
informasi  kebijakan  dapat  disampaikan secara terus-menerus dan konsekuen.

## 2.   Sumber Daya
Menurut  pandangan  Edwards  III, variabel  sumber  daya  memegang  peran krusial dalam proses implementasi kebijakan.  Walaupun  aturan-aturan  terkait kebijakan  sudah  jelas,  jika  para  pelaksana kebijakan  tidak  memiliki  kecukupan sumber daya, maka pelaksanaan kebijakan tidak  akan  berhasil  seperti  yang  diharap- kan. Sumber daya ini mencakup segala hal yang  diperlukan  untuk  mendukung  kesuk- sesan  implementasi  kebijakan,  termasuk sumber  daya  manusia,  anggaran,  dan fasilitas.
a.   Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesuksesan  implementasi  kebijakan sangat  bergantung  pada  dukungan  yang memadai  dari  SDM,  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitasnya.  Kualitas  SDM melibatkan  keterampilan,  dedikasi,  profe- sionalisme, dan keahlian yang dimiliki tiap individu. Sementara itu, kuantitas berkaitan dengan jumlah SDM yang mencukupi untuk mencakup  semua  kelompok  sasaran  yang dituju.
Ditinjau  dari  kualitas  SDM,  maka  tim pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di tingkat APIP Kabupaten Gowa telah terben- tuk  secara  hierarki.  Posisi  utama  dipegang oleh  Inspektur  atau  Inspektur  Pembantu yang bertindak sebagai penanggung jawab. Di  tingkat  menengah,  terdapat  pejabat fungsional  yang  berperan  sebagai  pengen- dali  teknis  atau  pengawas.  Sedangkan  di tingkat yang lebih rendah, terdapat pejabat fungsional  tingkat  muda  yang  ditugaskan sebagai ketua tim yang didampingi pejabat fungsional  dan/atau  pelaksana  sebagai anggota  tim. Penentuan  susunan  tim pengawasan  tersebut  sangat  tergantung pada  sertifikat  keahlian  masing-masing. Misalnya,  untuk  yang  bertugas  sebagai pengendali  teknis  telah  tersertifikasi sebagai  auditor  madya,  ketua  tim  harus tersertifikasi  sebagai  auditor  muda,  dan
anggota  tim  harus  tersertifikasi  sebagai auditor tingkat pertama.
Jika  mengacu  pada  pasal  12  ayat  1 Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa, maka  hasil  wawancara  menunjukkan bahwa  APIP  Kabupaten  Gowa  belum memiliki  dukungan  SDM  yang  berposisi pejabat  fungsional  jenjang  utama  atau sebagai  pengendali  mutu.  Walaupun  pada pasal  12  ayat  2  dijelaskan  bahwa  jika struktur  tim  Pengawasan  seperti  yang dijelaskan  pada  ayat  (1)  tidak  terealisasi, maka  pejabat  tertinggi  APIP  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  susunan tim  yang  sesuai  dengan  ketersediaan pegawai  yang  ada.  Namun  perlu  digaris- bawahi bahwa keberadaan pejabat fungsional  jenjang  utama  menjadi  cukup penting  dalam  susunan  tim  pengawasan karena  bertugas  untuk  mengendalikan mutu  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Gowa. Perlu  digaris  bawahi,  tingginya  level kapabilitas  APIP  menunjukkan  semakin baik  pula  APIP  dalam  menjalankan  peran- nya  sebagai  pengawas  intern  (Sumanti, 2020)
Sedangkan  jika  dilihat  dari  segi kuantitas,  maka  diperlukan  penambahan SDM yang memiliki keahlian khusus seperti lulusan  sarjana  teknik  untuk  bertugas melakukan  pemeriksaan  pembangunan fisik,  termasuk  di  Desa.  Perlunya  penam- bahan SDM ini juga dilatarbelakangi karena tidak  sebandingnya  antara  jumlah  Objek Pemeriksaan  (Obrik)  dengan  banyaknya pengaduan dari masyarakat.
b.   Sumber Daya Anggaran
Dalam proses implementasi kebijakan, sumber daya anggaran mempertimbangkan ketersediaan  modal  atau  dana  yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Efektif  tidaknya pelaksanaan  kebijakan  sangat  berharap pada alokasi anggaran yang mencukupi.
Untuk menjalankan tugas pengawasan secara  intensif,  APIP  membutuhkan  duku-
ngan  anggaran  yang  memadai  agar  dapat mencapai  target output yang  diinginkan. Namun,  hasil  wawancara  mengungkapkan bahwa  anggaran  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan  masih tergolong  minim  sebab  anggaran  penga- wasan APIP Kabupaten Gowa masih berada pada  kisaran  0,5  persen  dari  keseluruhan belanja  daerah  Kabupaten  Gowa  tahun 2023 yang berjumlah sebesar Rp1. 819.377.649.166.
Jika  mengacu  pada  Permendagri Nomor  84  tahun  2022  tentang  Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Tahun  2023,  dijelaskan bahwa  alokasi  anggaran  untuk  membiayai program,  kegiatan,  dan  sub-pengawasan bagi  Pemerintah  Daerah  yang  mengalo- kasikan  anggaran  belanja  daerah  antara satu  triliun  hingga  dua  triliun  rupiah, setidaknya  harus  sebesar  0,75  persen  dari total  belanja  daerah  dan  nilainya  berkisar sepuluh  miliar  rupiah. Dengan  demikian, sumber  daya  anggaran  untuk  membiayai pelaksanaan  tugas  pengawasan  APIP Kabupaten  Gowa  semestinya  menyentuh angka 0,75 persen.
c. Sumber Daya Fasilitas
Edward  III  menyatakan  bahwa sumber daya fasilitas mengacu pada segala bentuk  alat  atau  benda  bergerak  maupun tidak bergerak, baik berupa gedung, tanah, atau  fasilitas  lainnya  yang  mempermudah operasional pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  APIP Kabupaten  Gowa  dalam  menjalankan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan  desa  telah  ditunjang  dengan ketersediaan gedung kantor yang berlokasi di Jl. Tumanurung No. 15, Kecamatan Somba Opu,  Kabupaten  Gowa,  dengan  kondisi terkategori  baik.  Selain  itu,  dalam  setiap dokumen  tahunan  Rencana  Kerja  (Renja) Inspektorat  Kabupaten  Gowa,  selalu melakukan  upaya  pemeliharaan  atau rehabilitasi  gedung  kantor  serta  sarana prasarana  lainnya  secara  berkala  guna menjaga  keandalan  bangunan  agar  tetap
120
Rezeky, et al .
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
layak  fungsi.  Gedung  kantor  juga  telah dilengkapi aset pendukung lainnya seperti: komponen instalasi listrik atau penerangan, kebutuhan operasional dan logistik kantor, serta  penyediaan  bahan  bacaan  dan regulasi.
Selain itu, APIP Kabupaten Gowa juga telah  difasilitasi  dengan  kendaraan  dinas yang  dimaksudkan  untuk  menunjang kelancaran  tugas  kedinasan  sehingga bermuara pada meningkatnya pula kualitas kerja  pengawasan.  Setiap  tahunnya  juga telah  dianggarkan  pajak  kendaraan  dinas jabatan beserta ongkos perawatannya.

## 3.   Disposisi
Disposisi,  sesuai  dengan  pandangan Edward  III,  merujuk  pada  sifat  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  para pelaksana  kebijakan.  Hal  ini  mencakup tanggapan  dan  komitmen  mereka  untuk melaksanakan  kebijakan  dengan  sukses sesuai  dengan  harapan  yang  telah  ditetap- kan. Dengan kata lain, disposisi mencermin- kan  sikap  mental,  motivasi,  dan  kesiapan individu atau kelompok dalam menghadapi tugas  dan  tanggung  jawab  yang  terkait dengan  implementasi  kebijakan.  Sifat disposisi  ini  mencakup  elemen-elemen seperti  keberanian  untuk  mengambil inisiatif,  kemauan  untuk  belajar  dan beradaptasi,  serta  sikap  positif  terhadap perubahan.  Para  pelaksana  kebijakan  yang memiliki  disposisi  yang  baik  cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebijakan,  menerapkan  keputusan  dengan efektif,  dan  memastikan  bahwa  tujuan kebijakan tercapai.
Dengan  memahami  disposisi  para pelaksana  kebijakan,  pihak  pengambil kebijakan dapat lebih efektif membimbing, melibatkan, dan memotivasi mereka untuk mencapai  kesuksesan  dalam  implementasi kebijakan.  Oleh  karena  itu,  disposisi menjadi  faktor  kunci  dalam  menilai kesiapan dan potensi keberhasilan pelaksa- naan  kebijakan.  Disposisi  dimulai  dengan proses  penyaringan  melalui  persepsi  para
pelaksana kebijakan dan evaluasi terhadap respon mereka, apakah positif, netral, atau negatif.
Jika  dilihat  dari  arah  respon,  maka hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa keseluruhan  unsur  dilingkup  APIP  Kabu- paten Gowa cenderung menerima kehadiran  kebijakan  pengawasan  pengelo- laan keuangan desa. Mengingat hal ini telah menjadi  bagian  dari  mandat  Permendagri sekaligus  bagian  dari  tupoksinya  untuk melakukan  pengawasan  atas  kinerja pemerintahan  daerah,  termasuk  peme- rintah  desa  sebagai  sub-sistem  dari  peme- rintah daerah.
Selain itu, aspek disposisi juga terkait dengan  tingkat  perhatian  dari  pihak  yang mengambil  kebijakan,  seperti  memberikan insentif atau penghargaan kepada bawahan sehingga  mereka  dapat  menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pimpinan APIP Kabupaten Gowa juga telah melakukan upaya  tersebut  dalam  bentuk  pemberian insentif  perjalanan  dinas  secara  rutin dengan  jumlah  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Sementara  itu,  pemberian reward dari  APIP  Kabupaten  Gowa  juga  dilaksa- nakan setiap akhir tahun untuk mengapre- siasi kinerja pegawai yang berprestasi dan disiplin. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk motivasi kerja bagi pegawai.
Begitupun  sebaliknya,  apabila  terda- pat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pegawai, utamanya dalam hal kedisiplinan, maka  bentuk punishment yang  diberikan oleh  APIP  Kabupaten  Gowa  adalah  dengan melakukan  pemotongan  TPP  (Tambahan Penghasilan  Pegawai)  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  dengan  persentase tertentu. Sehingga untuk mencegah pelang- garan tersebut, maka pimpinan APIP Kabu- paten Gowa senantiasa memberikan arahan sebelum  melakukan  pekerjaan,  baik  itu melalui apel pagi atau rapat staf. Selain dari pimpinan  APIP,  pengendali  teknis  dari masing-masing tim pengawasan juga selalu melaksanakan  rapat  koordinasi  sebelum turun ke lapangan.
Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 1, April 2024

## 4.   Struktur Birokrasi
Rumitnya  pelaksanaan  kebijakan  di lapangan  memerlukan  kooperasi  dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung,  maka  dapat  menghambat pelaksanaan  kebijakan.  Oleh  karena  itu, menurut  Edward  III,  terdapat  dua  dimensi utama  yang  harus  diperhatikan  dalam struktur birokrasi, yaitu:
a.   Standar Operasional Prosedur (SOP)
APIP Kabupaten Gowa dalam melaksa- nakan  semua  tugas  dan  kegiatan  penga- wasan  telah  dilengkapi  SOP  dengan  jenis yang bermacam-macam, baik kegiatan yang struktural  maupun  kegiatan  fungsional. Adapun  SOP  untuk  pengawasan  keuangan desa  pada  dasarnya  sama  dengan  SOP pengawasan  yang  lain,  yang  menjadi perbedaan  mendasar  hanya  sasaran  dan tujuan  auditnya  saja.  Sebab  kebanyakan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh APIP bersifat global atau pemeriksaan regular, termasuk pengawasan di desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  SOP yang menjadi panduan bagi APIP Kabupaten Gowa  telah  mengikuti  kaidah  dan  prinsip yang  diakui  pengawasan  intern  serta memuat secara lengkap terkait tahapan dan langkah  kerja  didalamnya.  Misalnya,  mulai dari  surat  masuk,  disposisi  bupati, pembuatan  perencanaan  waktu  pelaksa- naan,  pelaksanaan  PKS  (Pelatihan  Kantor Sendiri), langkah-langkah pada saat terlibat dilapangan,  pembagian  tugas,  hingga penyusunan  laporan.  Kehadiran  SOP  ini juga  telah  dipahami  dengan  baik  oleh seluruh  anggota  tim  pengawasan  dan berimplikasi pada mudahnya tugas pengawasan yang dilakukan oleh APIP.
Muatan  SOP  Pengawasan  Keuangan Desa  sebagaimana  yang  terlampir  dalam langkah  kerja  pada  peraturan  terkait, setidaknya  memuat  aspek,  parameter,  dan nilai  yang  terkategori  sangat  baik  hingga sangat buruk. Muatan lainnya dapat berupa variabel,  indikator,  serta  skor  dan  Kriteria
Evaluasi,  baik  berbentuk  persentase maupun  penilaian  yang  terkategori  sesuai ketentuan  atau  tidak  sesuai  ketentuan tergantung  jenis  kegiatan  pengawasan. Kegiatan-kegiatan  pengawasan  oleh  APIP terbagi atas beberapa jenis, yaitu:
Pertama,  Reviu;  adalah  bentuk kegiatan  pengamatan  yang  dilakukan setelah  suatu  kegiatan  sudah  dilaksanakan untuk  meninjau  kembali  hasil  akhir  dari kegiatan  tersebut.  Indikator  reviu  secara sederhana  harus  memastikan  bahwa kegiatan  yang  dilakukan  harus  100  persen benar. Misalnya, pengadaan 1000 biji buku yang  menggunakan  anggaran  desa,  maka APIP  akan  turun  ke  lapangan  untuk mengecek  apakah  telah  sesuai  1000  biji buku sebagaimana yang dianggarkan, telah sesuaikah  antara  judul  buku  dengan  surat pesanan,  serta  pemeriksaan  fisik  buku tersebut  apakah  telah  sesuai  dengan speknya atau tidak.
Kedua, Monitoring;  adalah  kegiatan menilai persentase perkembangan kegiatan di  desa  pada  periode  tertentu  untuk selanjutnya  dilaporkan.  Misalnya,  pada pekan  pertama  dan  pekan  kedua  kegiatan pembangunan  jembatan  harus  mencapai sekian persen, maka APIP Kabupaten Gowa akan melihat apakah telah sesuai atau tidak. Umumnya,  data  progres  berupa  pemba- ngunan  fisik  diperoleh  dari  Dinas  PU (Pekerjaan Umum) untuk dijadikan acuan di lapangan.  Jika  belum  mencapai  progres yang  ditargetkan,  maka  APIP  Kabupaten Gowa  akan  memberikan  rekomendasi kemajuan kegiatan kepada pemerintah desa tersebut.
Ketiga,  Evaluasi;  adalah  penilaian terhadap  kinerja  objek  pemeriksaan  serta pemberian predikat yang bergantung pada skor  akhirnya.  Secara  umum,  kegiatan evaluasi  memiliki  banyak  kriteria,  mulai dari  dokumen  perencanaan  hingga  pada saat  pelaksanaan  kegiatan  sudah  selesai atau belum. Dari kegiatan evaluasi tersebut, APIP  Kabupaten  Gowa  akan  menentukan
122
Rezeky, et al .
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
skor  dengan  berpedoman  terhadap  NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Keempat, Pemeriksaan  atau  audit; merupakan  proses  pengumpulan  bukti untuk  menentukan  apakah  suatu  kegiatan telah  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan.  Pemeriksaan  atau  audit  dapat bersifat  keseluruhan  atau  khusus.  Untuk audit  regular,  APIP  Kabupaten  Gowa  akan memeriksa  keseluruhan  kegiatan,  mulai dari  aspek  keuangan,  fisik,  SDM,  hingga tupoksi. Sementara pada audit khusus, APIP Kabupaten Gowa akan melakukan pemeriksaan jika terdapat pengaduan oleh masyarakat.
Kelima,  Pengawasan  lainnya;  yang dimaksud  dapat  berupa:  (1)  Sosialisasi pengawasan. (2) Pendidikan dan pelatihan, yang dilaksanakan oleh Dinas PMD dengan melibatkan  APIP  Kabupaten  Gowa  sebagai narasumber,  seperti  pelatihan  pengelolaan keuangan  yang  melibatkan  perwakilan perangkat  desa  sebagai  peserta.  (3) Pembimbingan  dan  konsultasi,  yang dilakukan  oleh  APIP  secara  tatap  muka  di kantor ataupun via telepon. (4) Pengelolaan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh APIP Kabupaten  Gowa  melalui  sub-bagian  yang khusus menangani tindak lanjut semua hasil pemeriksaan.  Sub-bagian  ini  bertugas merekap  seluruh  rekomendasi  dari  setiap laporan  kemudian  disampaikan  ke  desa untuk  segera  ditindaklajuti.  Serta  (5) Penguatan  pengawasan  berbasis  masya- rakat  melalui  pembentukan  Peraturan Daerah  (Perda)  atau  Peraturan  Bupati (Perbup)  yang  menjadi  kebijakan  peme- rintah daerah.
b.   Fragmentasi
Dimensi fragmentasi bermakna bahwa  struktur  birokrasi  yang  terbelah menjadi beberapa bagian dapat membatasi kemampuan  para  pelaksana  kebijakan dalam  kewenangan  tertentu.  Namun  disisi yang lain, kerjasama antar badan sangatlah penting untuk mensukseskan implementasi kebijakan.  Karena  itu,  Edward  III  mene- kankan perlunya koordinasi yang baik agar
tidak  menimbulkan  kegagalan  implemen- tasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  APIP Kabupaten  Gowa  dalam  menjalankan implementasi  kebijakan  senantiasa  berko- ordinasi  dengan  stakeholder  pengawasan lainnya.  Beberapa  koordinasi  tersebut diantaranya:
Pertama,  APIP  Daerah  Provinsi; Koordinasi  dengan  APIP  Provinsi  Sulawesi Selatan dilakukan ketika APIP Provinsi akan melakukan kunjungan pemeriksaan ke desa. APIP daerah provinsi akan melapor terlebih dahulu  ke  APIP  Kabupaten  Gowa  untuk selanjutnya  dilakukan  pendampingan  dan pengawasan  bersama.  Koordinasi  lainnya dapat  berupa  pemeriksaan  tindak  lanjut, yaitu:  APIP  Provinsi  memberikan  penyam- paian  kepada  APIP  Kabupaten  Gowa  agar dibantu  menghubungi  pemerintah  desa yang  bersangkutan  untuk  selanjutnya menghadap ke APIP daerah Provinsi. Selain itu,  temuan-temuan  yang  ada  dalam  hasil laporan tahunan APIP Kabupaten Gowa juga akan  menjadi  masukan  bagi  APIP  daerah provinsi  untuk  melakukan  pengawasan langsung ke desa.
Kedua,  Camat.  Koordinasi  awal  APIP Kabupaten Gowa dilakukan pada saat akan turun ke lapangan untuk melakukan audit di desa  dengan  terlebih  dahulu  melapor  ke pemerintah  kecamatan  dengan  maksud untuk  menyampaikan  tujuan  dan  sasaran audit.  Selanjutnya  pemerintah  camat mendampingi APIP ke desa sekaligus saling bertukar  informasi  dan  masukan.  Setelah melakukan  audit  di  desa,  APIP  Kabupaten Gowa  memberikan  tembusan  yang  dituju- kan  kepada  camat  agar  turut  mengetahui permasalahan  yang  ditemukan  dari  hasil pemeriksaan.
Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Koordinasi  dengan  melibatkan  BPD dilakukan saat pemeriksaan atau mengaudit dokumen-dokumen  milik  desa.  BPD berfungsi  sebagai  pihak  yang  membantu APIP  Kabupaten  Gowa  memperkuat konfirmasi  hasil  temuan  pengawasan. Misalnya,  apakah  betul  kegiatan  yang dilakukan  di  desa  merupakan  hasil
musyawarah desa yang melibatkan BPD dan masyarakat  atau  tidak.  Fakta  kegiatan tersebut dikonfirmasi dengan melampirkan bukti-buktinya,  seperti:  berita  acara  atau catatan  hasil  rapat  serta  melakukan wawancara  langsung  untuk  menanyakan lebih detail jika diperlukan.
Faktor-faktor  Penghambat  Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
1. Keterlambatan Penyelesaian

## Rekomendasi Pengawasan
Hambatan  atau  kendala  yang  banyak dialami  oleh  APIP  Kabupaten  Gowa biasanya disebabkan adanya keterlambatan oleh  beberapa  pemerintah  desa  untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi  pengawasan.  Pada  dasarnya, pemerintah  desa  telah  mengetahui  bagian apa  saja  yang  harus  diperbaiki.  Sebab setelah pemeriksaan dilapangan oleh APIP, maka  selanjutnya  akan  dibuatkan  naskah temuan  sementara  yang  ditandatangani oleh  kepala  desa  bersangkutan.  Namun pada  faktanya,  terkadang  pemerintah  desa tidak serta merta langsung menindaklanjuti apa  yang  menjadi  masukan  APIP.  Keter- lambatan  tersebut  biasanya  disebabkan oleh  alasan  banyaknya  kegiatan  di  desa pada waktu yang bersamaan.
Hambatan  yang  sama  juga  pernah dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango  dalam  melaksanakan  pengawasan atas  pengelolaan  keuangan  desa.  Sebagai- mana hasil penelitian Lakoro, et al (2023), yang  menyebutkan  bahwa  laporan  hasil pengawasan sering terlambat, karena tidak kooperatifnya  objek  pengawasan  sehingga mengakibatkan kegiatan pengawasan tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, data-data yang diminta oleh APIP juga tidak diberikan oleh objek pengawasan.
Penelitian oleh Senprianthi & Rahajeng  (2022)  juga  menemukan  bahwa kepala  desa  dalam  menyampaikan  laporan hasil  penggunaan  keuangan  desanya  telah diberikan  batas  waktu  tertentu.  Namun, keterlambatan  pelaporan  masih  sering
terjadi  di  tahap  akhir  karena  tidak terjalinnya  kerjasama  yang  baik  antar aparatur desa yang bertanggung jawab atas laporan realisasi keuangan desa dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
Demikian  halnya,  penelitian  dari Herlinda, et al (2021) turut mengungkapkan bahwa  antara  perencanaan  keuangan  desa dan  realisasinya  dalam  bentuk  pelaporan, terkadang  tidak  sesuai  dengan  waktu pengeluaran.  Meskipun  pengawasan  telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun akibat  laporan  yang  tidak  sesuai  dan keterlambatan  dalam  menyelesaikannya menyebabkan  tim  pengawas  menanggung beban kerja tambahan.
Keterlambatan pemerintah desa untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  dari APIP  mengindikasikan  bahwa  kurangnya transparansi  dan  akuntabilitas  serta buruknya manajemen penyusunan laporan hasil  pengelolaan  keuangan  desa.  Banyak- nya kepala desa yang terjerat kasus korupsi atau penyelewengan dana desa akan selalu diawali karena keterlambatan penyampaian laporan.  Akibatnya,  muncullah  indikasi penyalahgunaan  keuangan  desa  yang berujung  pada  pelaporan  dan  selanjutnya diproses  oleh  lembaga  penegak  hukum untuk  diberikan  sanksi  atau  hukuman. Artinya,  ketepatan  waktu  oleh  pemerintah desa dalam menindaklanjuti hasil rekomen- dasi pengawasan dari APIP mempengaruhi hasil pengawasan dana desa.
2.   Pergantian Bendahara Desa
Kepala  desa  dalam  menjalankan sistem  pemerintahannya  di  desa  dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa memiliki wewenang  untuk  menunjuk  dan  member- hentikan perangkat desa, termasuk benda- hara desa, dengan mengikuti prosedur yang telah  ditetapkan.  Bendahara  desa  bertang- gung jawab untuk menerima dan mengelola keuangan  desa  serta  melakukan  pemba- yaran semua pengeluaran desa.
Hanya  saja,  pergantian  bendahara desa  pada  saat  periode  kepemimpinan kepala  desa  sedang  berlangsung  dapat
124
Rezeky, et al .
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
menghambat  pelaksanaan  pengawasan keuangan  desa.  Hal  ini  disebabkan  karena mayoritas  bendahara  desa  baru  yang ditunjuk sebagai pengganti oleh kepala desa belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh bendahara  desa  sebelumnya.  Sehingga bendaha  baru  cenderung  tidak  mengerti dengan  baik  dalam  beberapa  hal  terkait pengelolaan  keuangan  desa,  misalnya  cara menghitung pajak. Sehingga perlu tambahan  waktu  pendampingan  dan pembimbingan  khusus  kepada  bendahara desa  baru  oleh  tim  inspektorat  yang membutuhkan  waktu  cukup  lama  dan berakibat pada keterlambatan penyelesaian laporan  pertanggungjawaban.  Pergantian bendahara desa ini umumnya didasari atas ketidaksepahaman  antara  kepala  desa  dan bendahara desa. Sehingga dengan hak yang dimiliki  untuk  mengganti  aparatur  desa, maka  kepala  desa  mengambil  keputusan untuk  melakukan  penggantian  bendahara dengan dalih menghindari potensi penyalahgunaan dana desa oleh bendahara desa.
Hasil  penelitian  tersebut  diperkuat oleh  peneltian  dari  Wahyuni  &  Fitriandi (2022)  yang  menjelaskan  bahwa  penge- luaran  desa  yang  memenuhi  persyaratan tertentu  akan  dikenakan  potongan  pajak sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku. Pemungutan pajak terhadap belanja desa ini dapat berhasil dilakukan dengan dukungan penuh  dari  bendahara  desa  yang  bertang- gung  jawab  atas  keuangan  desa.  Ketidak- mampuan  dalam  menjalankan  tanggung jawab  tersebut  oleh  bendahara  desa  baru dapat disebabkan apabila kurangnya infor- masi  yang  dimiliki  oleh  bendahara  desa terkait  tata  cara  penggunaan  dan  perhitu- ngannya.  Hal  tersebut  tentunya  memper- besar  peluang  terjadinya  kekeliruan  oleh bendahara  desa  baru  dalam  menjalankan tugasnya  karena  harus  mempelajari mekanisme  yang  baru  tanpa  adanya pembimbingan.
Hasil penelitian dari Anggraini (2015) juga  mendeskripsikan  bahwa  keterlam-
batan  pemerintah  desa  dalam  menyusun laporan  pertanggungjawaban  penggunaan dana  desa  disebabkan  oleh  ketidakpastian mengenai pengaturan batas waktu pelaporan serta regenerasi bendahara desa dalam  skala  sekali  setiap  dua  tahun mengakibatkan  bendahara  desa  yang  baru belum  mampu  membuat  laporan  sebagai- mana yang seharusnya. Temuan yang sama juga  dipaparkan  oleh  Fatmawati  (2015) dalam  artikel  ilmiahnya  bahwa  pelaporan keuangan  desa  yang  belum  maksimal dijalankan oleh bendahara desa disebabkan karena  adanya  pergantian  bendahara  desa dan  disaat  yang  bersamaan  tidak  dibekali pemahaman  yang  memadai  terkait  penge- lolaan  keuangan  desa.  Kondisi  ini  terjadi karena pemerintah desa terlalu bergantung pada  fasilitator  dari  kecamatan  dalam menyusun laporan keuangannya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  temuan  dari  penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
Pertama,  keberhasilan  implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan  desa  oleh  Aparat  Pengawas Internal  Pemerintah  (APIP)  Kabupaten Gowa  ditinjau  dari  empat  variabel  yang mempengaruhi sebagai berikut:
Dari  segi  komunikasi,  dimensi transmisi telah tercapai karena penyampaian  informasi  yang  ditujukan kepada  sasaran  kebijakan  telah  dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dan alternatif pendekatan lain berupa surat pemberitahuan ke tiap desa.
Dimensi  kejelasan  telah  tercapai karena  penyampaian  informasi  mengenai maksud,  tujuan,  sasaran,  serta  substansi dari  kebijakan  telah  dipahami  oleh pelaksana kebijakan dan seluruh stakeholder  terkait  yang  ditandai  dengan adanya umpan balik oleh peserta sosialisasi.
Dimensi  konsistensi  telah  tercapai karena  sosialisasi  telah  dilakukan  secara rutin  setidaknya  sekali  setahun  dengan
menggandeng Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai mitra. Dari  segi  sumber  daya,  sumber  daya manusia (SDM) APIP Kabupaten Gowa dari segi kuantitas tergolong kurang jumlahnya dengan  tidak  adanya  pejabat  fungsional jenjang  utama  yang  bertugas  sebagai pengendali  mutu  pengawasan  dan  lulusan sarjana  teknik  yang  bertugas  melakukan pemeriksaan  pembangunan  fisik.  Namun dari  segi  kualitas  dapat  dikategorikan sangat baik, karena susunan tim pengawasan  dipilih  berdasarkan  sertifikat keahlian masing-masing.
Sumber daya anggaran untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa masih  tergolong  minim.  Sebab  anggaran pengawasan  APIP  Kabupaten  Gowa  masih berada  pada  kisaran  0,5  persen  dari keseluruhan total belanja daerah Kabupaten  Gowa  yang  seharusnya  sudah mencapai angka 0,7 persen.
Sumber daya fasilitas dalam menjalankan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa telah ditunjang cukup  baik  dengan  ketersediaan  gedung kantor  beserta  aset  pendukung  lainnya serta  fasilitas  berupa  kendaraan  dinas untuk  menunjang  kelancaran  tugas-tugas kedinasan.
Dari  segi  disposisi,  sikap  dan komitmen  dari  APIP  Kabupaten  Gowa cenderung  baik  yang  ditandai  dengan respon untuk menyetujui dan menjalankan kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  Pimpinan APIP Kabupaten Gowa juga telah melakukan pemberian insentif perjalanan dinas secara rutin dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku  serta  pemberian reward untuk mengapresiasi  kinerja  pegawai  yang berprestasi  dan  disiplin.  Terdapat  pula punishment apabila  terjadi  pelanggaran dengan  melakukan  pemotongan  TPP (Tambahan  Penghasilan  Pegawai)  dengan persentase tertentu.
Dari  segi  struktur  birokrasi,  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  menunjukkan
bahwa  APIP  Kabupaten  Gowa  dalam melaksanakan  semua  tugas  dan  kegiatan pengawasan  telah  dilengkapi  SOP  dengan jenis  yang  bermacam-macam  tergantung jenis  kegiatan  seperti:  reviu,  monitoring, evaluasi,  pemeriksaan  atau  audit,  maupun pengawasan lainnya.
Fragmentasi  menunjukkan  bahwa APIP  Kabupaten  Gowa  dalam  menjalankan implementasi kebijakan senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder pengawasan  lainnya.  Beberapa  koordinasi tersebut  diantaranya:  Pertama,  dengan APIP  Daerah  Provinsi  dalam  bentuk pendampingan, pengawasan bersama, serta pemeriksaan  tindak  lanjut.  Kedua,  dengan Camat  dalam  bentuk  pendampingan  APIP ke desa sekaligus tukar-menukar informasi dan  masukan  hasil  pemeriksaan.  Ketiga, dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  melalui  pelibatan  saat  pemeriksaan atau  audit  dokumen  milik  desa  guna memperkuat hasil temuan pengawasan.
Kedua,  faktor-faktor  penghambat pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa oleh  APIP  Kabupaten  Gowa  secara  umum dipengaruhi  oleh  dua  faktor  yaitu: keterlambatan  penyelesaian  rekomendasi pengawasan  dan  pergantian  bendahara desa. Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP memiliki implikasi yang  signifikan  terhadap  pengembangan disiplin ilmu, terkhusus ilmu pemerintahan, yaitu:  memperkaya  teori  implementasi kebijakan dan praktik tata kelola keuangan desa, khususnya  peran  APIP  dalam  aspek pengawasan.  Harapannya,  penelitian  ini dapat memberikan pengaruh pada berbagai aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  bidang sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini  tercermin  dari peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa  dan  pertumbuhan  ekonomi  desa melalui praktik pengelolaan keuangan desa yang  transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu, diharapkan  juga  akan  memperkuat  aspek hukum,  terutama  dalam  meningkatkan
126
Rezeky, et al .
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
kepatuhan  pemerintah  desa  terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  pengawasan  seluruh kegiatan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  P.  K.  (2015).  Implementasi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014. Brawijaya Law Student Journal . Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kuali- tatif. Jurnal  Pendidikan  Sains  dan Komputer , 3 (1),  1-9.  https://doi.org/ 10.47709/jpsk.v3i01.1951. Bungin,  B.  (2017). Metodologi  Penelitian Kualitatif . PT. Rajagrafindo Persada. Fatmawati,  L.  (2015).  Efektivitas  Imple- mentasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa pada Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa  Pematang  Sukaramah  Kecama- tan  Mesuji  Makmur  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir). Akuntabilitas:  Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi , 9 (2): 195-206. https://doi. org/10.29259/ja.v9i2.8863.
Ginanjar,  M.  (2021).  Implementasi  Kebi- jakan  Sistem  Pelaporan  Keuangan Berbasis  Akrual  di  DPMPTSP  Kota Palopo. Muhammadiyah  Riau  Accoun- ting  and  Business  Journal , 2 (2):  182- 192. https://doi.org/10.37859/ mrabj.v2i2.2512.
Herlinda,  D.,  Nielwaty,  E.,  &  Marlinda,  P. (2021). Pengawasan Inspektorat dalam  Penggunaan  Dana  Desa  di Kampung  Tanjung  Kuras  Kecamatan Sungai  Apit  Kabupaten  Siak. Jurnal Administrasi  Politik  dan  Sosial , 2 (3): 135-143.  https://doi.org/10.46730/ japs.v2i3.68.
Lakoro,  M.,  Koton,  Y.  P.,  &  Mopangga,  H. (2023).  Model  Pengawasan  Pengelo-
laan  Dana  Desa  oleh  Inspektorat Kabupaten  Bone  Bolango. Innovative: Journal  of  Social  Science  Rese- arch , 3 (6):  8703-8719.  https://doi. org/10.31004/innovative.v3i6.6635. Moleong,  L.  J.  (2017). Metode  Penelitian Kualitatif  (36th  edition). PT.  Remaja Rosdakarya.
Safrida,  S.  N.,  &  Priyanti,  E.  (2023).  Imple- mentasi  Kebijakan  Sistem  Keuangan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  guna  Meningkatkan  Aparatur Desa  Ciangsana. PRAJA:  Jurnal  Ilmiah Pemerintahan , 11 (2): 80-88.
https://doi.org/10.55678/prj.v12i1.1
03.
Sari,  N.  I.,  &  Majid,  J.  (2021).  Peran Whistleblower  dalam  Pengelolaan Dana  Desa  Upaya  Mewujudkan Good Village Governance . Jurnal Ilmiah Akuntansi  Peradaban , 7 (2):  194-217. https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.2 6850.
Senprianthi,  &  Rahajeng  D.  K.  (2022). Analisis  Kendala  Peran  Inspektorat dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Kasus  pada  Inspektorat  Kabupaten Kotawaringin Barat). ABIS: Accounting and  Business  Information  Systems Journal , 10 (1):  1-12.  https://doi.org/ 10.22146/abis.v10i1.73336.
Sumanti,  R.  (2020).  Upaya  Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  di  Aceh  melalui Internal  Audit  Capability  Model (IACM). Jurnal  Borneo  Administrator, 16 (2),  137-158.  https://doi.org/10. 24258/jba.v16i2.654
Wahyuni,  S.  R.,  &  Fitriandi,  P.  (2022). Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Alokasi Belanja Desa:  Studi  Empiris  Desa  Kembaran Kebumen. Jurnal  Pajak  Indonesia (Indonesian  Tax  Review) , 6 (2):  225- 234. https://doi.org/10.31092/jpi. v6i2.1761.