## EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Felinda Wulandari 1 , Yamardi 2 , Titin Rohayatin 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini membahas terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kecamatan  Padalarang,  Kabupaten Bandung  Barat.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  belum  efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padalarang. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PKH pengentasan kemiskinan di  Kecamatan  Padalarang  Kabupaten  Bandung  Barat.  Metode  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui studi  pustaka  dan  studi  lapangan  (wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi). Teknik  analisis  data  melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Unit  analisis  dan  informan  Dinas  Sosial  yaitu  UPPKH  Bandung Barat, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padalarang, dan Peserta PKH. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan  Padalarang  belum  efektif.  Terlihat  belum  optimalnya  pemberian bantuan,  dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, selain  itu  dana  yang  diterima  pendamping  PKH  juga  tidak  sesuai  dengan pengeluarannya,  dan  kurang  tegasnya  sanksi  yang  diberikan  pendamping kepada  peserta  PKH  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  masih  belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

## Abstract
This  study  discusses  the  effectiveness  of  the  Hope  Family  Program  in  Poverty Alleviation Efforts in Padalarang District, West Bandung Regency. The problem in  this  research  is  the  ineffectiveness  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in Padalarang District.  The  purpose  of  the  study  is  to  describe  and  analyze  the implementation  of  poverty  alleviation  PKH  in Padalarang District,  West Bandung  Regency.  Descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach. Data  collection  techniques  through  literature  study  and  field  studies (interviews,  observations,  and  documentation).  Data  analysis  techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The unit of analysis  and  informants  from  the  Social  Service  are  UPPKH  West  Bandung,
PKH  Co-ordinating  Coordinator  of Padalarang District,  and  PKH  Participants. The  results  showed  that  the  effectiveness  of  the  Hope  Family  Program  in Padalarang District  was  not  yet  effective.  It  was  seen  that  the  assistance provided  was  not  optimal,  the  funds  received  by  PKH  participants  were  not in accordance  with  the  PKH  situation,  besides  the  funds  received  by  PKH companions were also not in accordance with their expenditure, and the lack of sanctions imposed by the companion to PKH participants who did not carry out their obligations was still not well targeted provide assistance to the poor.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  Pemerintah dan  Masyarakat  Indonesia.  Perlu  adanya  keselarasan  antara  pemerintah  dan masyarakat  untuk  sama-sama  mengatasi  permasalah  kemiskinan,  berbagai program pemerintah sudah dilakukan tetapi pada kenyataanya tidak berjalan dengan  efektif  untuk  menanggulangi  kemiskinan.  Menurut  Nugroho(1995) Kemiskinan  yaitu  “Kondisi  masyarakat  yang  disebut  miskin  dapat  diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup”.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  dilakukan  dengan  penyedian kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan  kerja,  pembangunan  pertanian,  pemberian  dana  bergulir  melalui sistem  kredit,  pembangunan  prasarana  dan  pendampingan,  penyuluhan sanitasi  dan  sebagainya.  Dari  serangkaian  cara  dan  strategi  penanggulangan kemiskinan tersebut, semua berorientasi pada material, sehingga keberlanjutan  sangat  bergantung  pada  ketersediaan  anggaran  dan  komitmen pemerintah.
Di  samping  itu,  tidak  adanya  tatanan  pemerintah  yang  demokratis menyebabkan  rendahnya  aksestabilitas  dan    inisiatif  masyarakat  untuk menanggulangi  kemiskinan  dengan  cara  mereka  sendiri.  Upaya  pengetasan kemiskinan  kini  semakin  mendesak  kembali  untuk  dikaji  ulang.  Salah  satu program  yang  merupakan  kebijakan  perlindungan  sosial  yaitu  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  tersebut  sebagai  bentuk  pembelajaran
kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelola bantuan agar  dirasakan  menjadi  lebih  bermanfaat  dan  bertanggungjawab  dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Agar  dapat  mengentaskan  kemiskinan  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  seharusnya  mampu  membuat  masyarakat  miskin  semakin mandiri  dan  sejahtera,  bukan  malah  ketergantungan.  Salah  satu  harapan untuk  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  kedepannya  yaitu  pemerintah memasukkan program-program pemberdayaan masyarakat ke dalam program PKH  Kemensos.  Jika  tidak  didukung  dengan  upaya-upaya  pemberdayaan, dikhawatirkan  tingkat  ketergantungan  masyarakat  terhadap  bantuan  PKH akan meningkat dan jumlah penerima program akan semakin banyak.
Berikut adalah tabel jumlah masyarakat penerima PKH di Kabupaten Bandung Barat sejak Tahun 2017-2019 :
Tabel 1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH NO KECAMATAN KPM 2017 KPM 2018 KPM 2019 1. Batujajar 2093 3612 2921 2. Cihampelas 4717 6893 7029 3. Cikalong Wetan 4101 5996 6080 4. Cililin 4335 5882 5727 5. Cipatat 5605 7841 7857 6. Cipeundeuy 2958 4102 4147 7. Cipongkor 5630 7188 7014 8. Cisarua 1238 1919 1929 9. Gunung Halu 3037 4002 3945 10. Lembang 4820 6422 6167 11. Ngamprah 2096 3640 3620 12. Padalarang 3106 4982 4989
13. Parongpong 1112 2007 1900 14. Rongga 2351 3814 3925 15. Saguling 1761 1900 2429 16. Sindang kerta 3065 3763 3677 JUMLAH 52025 73963 73356
Sumber : UPPKH Kabupaten Bandung Barat
Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  yaitu  sebuah  bantuan  bersyarat sebagai  jaminan  sosial  untuk  mengakses  kesehatan  dan  pendidikan  yang mencakup  kesehatan  balita  dan  ibu  hamil  serta  pendidikan  bagi  anak  usia pendidikan dasar. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya  membangun sistem perlindungan  sosial  kepada  masyarakat  miskin.  Pelaksanaan  di  Indonesia diharapkan  akan  membantu  penduduk  termiskin,  bagian  masyarakat  yang paling  membutuhkan  uluran  tangan  dari  siapapun  juga.  Efektivitas merupakan  ketepatan  harapan,  implementasi  dan  hasil  yang  dicapai, sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan  antara  harapan,  implementasi  dengan  hasil  yang  dicapai (Makmur,  2015).  Peneliti  menggunakan  teori  dari  (Makmur,  2015),  unsur- unsur efektivitas antara lain:
a. Ketepatan penentuan waktu
b. Ketetapan perhitungan
c. Ketepatan dalam pengukuran
d. Ketepatan dalam penentuan pilihan
e. Ketepatan berpikir
f. Ketepatan dalam melakukan perintah
g. Ketepatan Menentukan tujuan
h. Ketepatan sasaran
Dari  uraian  di  atas,  sesuai  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas oleh  peneliti,  mengenai  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  dalam  Upaya
Pengentasan  Kemiskinan  di  Kecamatan  Padalarang,  karena  dilihat  dari Program Keluarga Harapan belum efektifnya program tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  David  Williams (dalam  Moleong,  2007)  mendefinisikan  penelitian    kualitatif  adalah: “Pengumpulan  data  pada  suatu  latar  ilmiah,  dengan  menggunakan  metode alamiah  dan  dilakukan  oleh  orang  atau  peneliti  yang  tertarik  secara  ilmiah”. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, seperti wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Adapun  informan dalam  penelitian  ini  antara  lain,  Kepala  Unit  Pelaksana  PKH  di  Kabupaten Bandung  Barat,  Koordinator  pendamping  PKH  Kecamatan  Padalarang,  dan Peserta PKH.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  yaitu  suatu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target (kuantitas,kualitas  dan  waktu)  yang  telah  dicapai  oleh  manajemen,  dalam target  tersebut  sudah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Upaya  mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.
Menurut  (Handayaningrat,  1994)  efektivitas  adalah  pengukuran  dalam arti  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Sedangkan menurut  (Kurniawan,  2005)  efektivitas  adalah  kemampuan  melaksanakan tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  daripada  suatu  organisasi atau  sejenisnya  yang  tidak  adanya  tekanan  atau  ketegangan  diantara pelaksanaannya.
Konsep  efektivitas  ini  adalah  salah  satu  faktor  untuk  menenetukan apakah  perlu  dilakukan  perubahan  secara  signifikan  terhadap  bentuk  dan manajemen  organisasi  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  efektivitas  merupakan pencapaian  tujuan  organisasi  dengan  cara  pemanfaatan  sumber  daya  yang dimiliki  secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi  masukan  (input),  Proses  maupun keluaran (output).
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  sumber  daya  meliputi  ketersediaan personil,  sarana  dan  prasarana  serta  metode  dan  model  yang  digunakan. Dalam suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai  dengan  prosedur  sedangkan  dikatakan  efektif  bila  kegiatan  tersebut dilaksanakan  dengan  benar  dan  memberikan  hasil  yang  bermanfaat.  Dalam hal  ini  dilihat  dari  sudut  pandang  teoritis  keilmuan  yang  sesuai  dengan analisis dan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan teori (Makmur,  2015),  yang  menyatakan  bahwa  Efektivitas  dapat  dilihat  dari delapan dimensi  yaitu:

## Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  pada  hakikatnya  merupakan  sesuatu  yang  dapat menentukan  keberhasilan  dari  pelaksanaan  suatu  program  atau  kegiatan. Penggunaan  waktu  yang  tepat  akan  menciptakan  efektivitas  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  UPPKH  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kepala  Koordinator Pendamping  PKH  Kecamatan  Padaralarng  dan  Peserta  PKH  pada  bulan Februari  2020,  Ketepatan  waktu  dalam  hal  pencairan  dana  dilaksanakan  4 periode yaitu di bulan Januari, Mei, Agustus, Oktober. Namun dalam teknis di lapangan  pencairannya  terkadang  tidak  tepat  waktu,  lebih  cepat  atau  lebih lambat.
Dengan demikian dalam hal pencairan dana ini, waktunya berubah-ubah sesuai dengan pencairan dana dari pusat. Jadi apabila ada keterlambatan itu terjadi  karena  memang  dari  pemerintah  pusat  yang  lambat  dalam  pencairan
dana  kepada  peserta  PKH.  Pemerintah  Kecamatan  Padalarang  dalam pelaksanaannya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, karena keterlambatan  pemberian  bantuan  dana  kepada  peserta  PKH  disebabkan lambatnya  bantuan  dari  pusat,  dan  hal  ini  mengakibatkan  keterlambatan dalam memberikan bantuan.

## Ketepatan Penghitungan Biaya
Dalam pelaksanaan suatu program, ketepatan dalam penghitungan biaya tentu  saja  sangat  diperlukan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala UPPKH  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH Kecamatan Padalarang dan Peserta PKH pada bulan Februari 2020, dana yang diterima  oleh  peserta  PKH  sesuai  dengan  komponen.  Untuk  Komponen  SD sebesar  225.000,  untuk  Komponen  SMP  sebesar  325.000,  Untuk  komponen SMA  sebesar  500.000,  untuk  komponen  balita  sebesar  600.000,  dan  untuk balita sebesar 750.000. Dana tersebut diberikan sesuai dengan komponen dan diberikan nya per pencairan kepada peserta PKH.
Namun,  disisi  yang  lain  dana  yang  diterima  oleh  para  pendamping  PKH tidak sesuai dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping PKH. Seharusnya, pemerintah lebih memerhatikan  pengeluaran  para  pendamping  dalam  melaksanakan  tugasnya sehingga  terjadi  kesesuaian  antara  dana  yang  diterima  dengan  dana  yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping PKH.
Sedangkan  dalam  hal  efisiensi  dana  yang  digunakan  oleh  peserta  PKH cukup  efisien,  karena  dana  yang  ada  digunakan  sesuai  dengan  keperluan masing-masing  keluarga.  Jika  komponen  balita  diusahakan  membeli keperluan  makanan  bergizi  untuk  anaknya,  apabila  komponen  sekolah diusahakan untuk keperluan sekolah anak, dan apabila komponen lanjut usia untuk  pemeriksaan  kesehatan.  Dalam  penggunaan  dana  yang  ada,  peserta mendapatkan  pendampingan,  arahan,  serta  motivasi  oleh  Pendamping  RTSM
sehingga  dana  yang  ada  memang  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang ada.

## Ketepatan Dalam Pengukuran
Tujuan  umum  dari  PKH  yakni  mengurangi  kemiskinan,  dalam  jangka pendek  PKH  diharapkan  dapat  membantu  beban  pengeluaran  masyarakat miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  akan  akses  kesehatan  serta akses pendidikan, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPPKH  Kabupaten Bandung  Barat,  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH  Kecamatan  Padalarang dan  Peserta  PKH  pada  bulan  Februari  2020,  keberhasilan  PKH  dapat  dilihat dari  tingkat  kehadiran  RTSM  peserta  PKH  pada  aspek  pendidikan  dan  aspek kesehatan. Dalam hal ini, pendamping wajib memantau setiap kehadiran para peserta  PKH  sebagai  salah  satu  kewajiban  nya  sebagaimana  persyaratan sebagai  peserta  PKH.  PKH  harus  mampu  meningkatkan  taraf  hidup  RTSM peserta PKH agar kedepannya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri tanpa terus bergantung pada bantuan dari pemerintah.
Pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Padalarang  telah  sesuai  dengan  salah satu  tujuan  PKH,  yakni  mengurangi  beban  pengeluaran  masyarakat  miskin peserta  PKH,  dan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  ekonomi,  program  ini memberikan motivasi serta pelatihan bagaimana maemanfaatkan potensi yang ada dalam diri peserta PKH sesuai dengan potensi diri masing-masing melalui Program  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga,  di  dalam  P2K2  peserta  PKH diberikan  pembekalan  mengenai  pendidikan  anak,  pengelolaan  keuangan, kesehatan  ibu  dan  anak,  kekerasan  terhadap  anak  dan  sebagainya.  PKH  di Kecamatan  Padalarang  telah  mencapai  tujuan  yakni  memutuskan  rantai kemiskinan  melalui  bantuan  dari  PKH  dan  masyarakat  menggunakan  dana PKH  dengan  membuat  usaha-usahanya  sendiri  agar  mereka  tidak  terus bergantung kepada bantuan tersebut.

## Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
Ketepatan    dalam  menentukan  pilihan  dilihat  dari  ketepatan  dalam memilih SDM sebagai pelaksana PKH. Pendamping PKH merupakan salah satu unsur  penting  dalam  pelaksanaan  PKH,  karena  pendamping  merupakan unsur  yang  berhubungan  dengan  RTSM  peserta  PKH.  pendamping  haruslah sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  yang  mampu  menjalankan  tugasnya. Peran  pendamping  dalam  pelaksanaan  sangatlah  diperlukan,  karena pendamping  merupakan  orang  yang  berhubungan  langsung  dengan  peserta PKH  dan  sebagai  fasilitator  yang  menyampaikan  informasi  dari  pusat  kepada RTSM  peserta  PKH.  Pendamping  sangatlah  dibutuhkan  demi  tercapainya tujuan dari PKH itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPPKH  Kabupaten Bandung  Barat  dan  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH  Kecamatan Padalarang  pada  bulan  Februari  2020,  para  pendamping  PKH  di  Kecamatan Padalarang  sudah  mempuni  karena  pendamping  PKH  berpendidikan  S-1 (Sarjana)  dan  D-3  (Diploma).  Pedamping  PKH  mempunyai  wawasan  dan pendidikan  yang  tinggi,  sehingga  kualitas  SDM  sangat  berpengaruh  kepada monitoring  peserta  PKH.  pendamping  PKH  di  Kecamatan  Padalarang  sudah terseleksi  walaupun  pendidikannya  berbeda-beda  tetapi  menjalankan  tugas sebagai pendamping PKH sudah cukup baik, karena berasal dari sumber daya manusia  yang  telah  di  seleksi  serta  melaksanakan  Diklat  khusus  sebagai pendamping PKH.

## Ketepatan Berpikir
Ketepatan  berpikir  dilihat  dalam  hal  Ketepatan  menentukan  pihak  yang berperan  dalam  pelaksanaan  PKH.  Suatu  kegiatan  ataupun  program  bisa berjalan  program  bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  mampu  tujuan  yang diharapkan  dapat  diraih  ketika  pihak-pihak  yang  berperan  dalam  program tersebut  memeliki  keahlian,  berkualitas  serta  bertanggung  jawab.  PKH  dapat
berjalan dengan lancar jika sumber daya manusia yang PKH menjalankannya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPPKH  Kabupaten Bandung  Barat  dan  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH  Kecamatan Padalarang  pada  bulan  Februari  2020,  peran  antar  pihak  sudah  berjalan dengan baik para pendamping PKH jika mengadakan sosialisasi menyediakan ruangan/fasilitas.  Adanya  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan  PKH  yaitu  antar  UPPKH  Kabupaten  bandung  barat  dengan Koordinataor Pendamping PKH  Kecamatan Padalarang.
Sedangkan dalam hal koordinasi antara Koordinator Pendamping dengan Para Pendamping PKH, pihak desa sudah dilakukan di Kecamatan Padalarang dan  terjalin  cukup  baik  dalam  pelaksanaan  PKH,  untuk  koordinasi  dengan pihak  kecamatan  pun  terjalin  dengan  baik  jika  ada  permasalahan  mengenai pelaksanaan  PKH  dilapangan  biasanya  dikoordinasikan  dengan  pihak kecamatan.

## Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
Keberhasilan  aktivitas  suatu  organisasi  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  oleh  bawahan.  Jika  perintah  yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan  perintah  tersebut  dapat  dipastikan  akan  mengalami  kesulitan dan  bahkan  kegagalan  dalam  pelaksanaan  PKH  adalah  ketepatan  dalam melakukan  kewajiban  sebagaimana  telah  di  uraikan  dalam  pedoman  umum PKH mengenai kewajiban peserta PKH serta pelaksana PKH lainnya.
Dalam  hal  ini  pentingnya  kejelasan  mengenai  sosialisasi  tugas  dan kewajiban  dari  peserta  PKH.  Sosialisasi  merupakan  hal  yang  perlu  dilakukan dalam  pelaksanaan  PKH,  dengan  adanya  sosialisasi,  RTSM  peserta  PKH paham  akan  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  peserta  PKH.  Dengan  ini, maka  berbagai  permasalahan  dapat  terminimalisir.  Sosialisasi  PKH  di  tingkat
kecamatan  dilakukan  oleh  para  pendamping  PKH  melakukan  sosialisasi  ke RTSM peserta PKH pada saat pertemuan pertama maupun pertemuan bulanan yang secara rutin dilakukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  bulan  Februari  2020  dengan  Kepala UPPKH  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH Kecamatan  Padalarang  dan  Peserta  PKH  sosialisasi  tugas  dan  kewajiban peserta  PKH  telah  disampaikan  dengan  jelas  oleh  pendamping  PKH  pada setiap  pertemuan  antar  pendamping  PKH  dengan  peserta  PKH  dampingnya, yakni  pertemuan  peningkatan  kemampuan  keluarga  yang  diadakan  setiap bulannya  oleh  peserta  PKH  dengan  pendamping  PKH  diberikan  sosialisasi mengenai  tugas  dan  kewajiban  PKH  dengan  mendata  masyarakat  yang  cocok menerima dan memenuhi persyaratan agar bantuan PKH tepat sasaran , maka dari  itu  sosialisasi  sangat  penting  dalam  pemberian  bantuan  PKH.  Dengan demikian,  sosialisasi  mengenai  PKH  selalu  disampaikan  dengan  jelas  oleh pendamping PKH kepada peserta PKH.

## Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan
Setiap  pelaksanaan  sebuah  program  tentu  saja  memiliki  sebuah  tujuan yang  ingin  dicapai.  Tujuan  dari  PKH  sendiri  ialah  mengurangi  kemiskinan, dalam  jangka  pendek  diharapkan  dapat  membantu  baban  pengeluaran masyarakat  miskin,  dan  dalam  jangka  panjang  diharapkan  dapat  memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  bulan  Februari  2020  dengan  Kepala UPPKH  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH Kecamatan  Padalarang  dan  Peserta  PKH  pencapaian  PKH  di  Kecamatan Padalarang telah cukup baik, terbukti dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat  miskin  yang  menjadi  peserta  PKH  terhadap  layanan  kesehatan dan  layanan  pendidikan,  PKH  mewajibkan  peserta  PKH  untuk  dapat memenuhi  kewajiban  mereka,  Contohnya  yakni  terdaftar  serta  hadir  pada fasilitas  pendidikan,  serta  hadir  pada  fasilitas  kesehatan,  dengan  demikian
kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat miskin sejak mereka terdatar sebagai peserta PKH  cukup meningkat.
Pelaksanaan PKH di Kecamatan Padalarang telah sesuai yang diharapkan yakni  dengan  adanya  bantuan  dari  PKH  telah  mampu  meningkat  kondisi ekonomi  peserta  PKH,  karena  dengan  adanya  bantuan  dari  PKH  masyarakat miskin  peserta  PKH  bisa  menggunakan  dana  bantuan  untuk  fasilitas pendidikan  serta  kesehatan,  misalnya  seragam  sekolah,  susu  bayi,  dan  lain sebagainya.  Selain  itu,  PKH  memberikan  pembekalan  mengenai  pengelolaan keuangan baik serta cara memanfaatkan potensi diri yang peserta PKH miliki dan para pendamping selalu menyarankan kepada peserta PKH.

## Ketepatan Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu yang akan dicapai. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara indvidu  maupun  sasaran  yang  ditetapkan  organisasi  sesungguhnya  sangat menentukan keberhasilan aktivitas organasasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran  yang  ditetapkan  itu  kurang  tepat,  maka  akan  menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
Dalam  hal  ketepatan  sasaran  dilihat  dari  ketepatan  dalam  menentukan masyarakat  penerima  manfaat  PKH.  Dalam  pelaksanaan  PKH,  Kepesertaan PKH  ditetapkan  oleh  pusat  yang  kemudian  datanya  diberikan  kepada  pihak kabupaten  untuk  selanjutnya  diberikan  kepada  pihak  kecamatan,  data  yang diperoleh pusat sebagai acuan penentuan peserta PKH di dapat dari data BPS. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPPKH  Kabupaten  Bandung Barat  dan  Kepala  Koordinator  Pendamping  PKH  Kecamatan  Padalarang Kepesertaan  PKH  telah  ditetapkan  oleh  pihak  pusat  dan  data  acuan  yang dipergunakan  pusat  biasanya  dari  BPS  beberapa  tahun  sebelumnya  sehingga tidak  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  saat  ini.  Data  BPS  tersebut mempunyai waktu yang lama dengan pemeberian PKH tersebut sehingga data dari BPS tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi dilapangan. Terkadang ada
masyarakat  yang  tidak  masuk  pada  kriteria  peserta  PKH  tetapi  ia  terdaftar sebagai peserta PKH, begitu juga sebaliknya.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  peneliti  di  Kecamatan Padalarang  masih  belum  tepat  sasaran  dalam  memberikan  bantuan  kepada masyarakat  miskin,  Masyarakat  dengan  kalangan  menengah  ke  atas  masih ada  yang  menerima  bantuan  tersebut,  sehingga  adanya  kecemburuan  sosial oleh masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Jika  dilihat  dari  pembahasan  di  atas,  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  di  Kecamatan  Padalarang  Kabupaten  Bandung  Barat  ini  terdapat hambatan-hambatan,  dan  mengakibatkan  kurang  optimalnya  program  yang ada.  Hambatan-hambatan  tersebut  dapat  diatasi  dengan  beberapa  cara seperti:
a. Memastikan waktu penerimaan dana PKH
Waktu  penerimaan  dana  PKH  seharusnya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan.  Pemerintah  Kecamatan  dengan  Koordinator  pendamping  PKH telah  mengajukan  komplain  mengenai  keterlambatan  pencairan  dana  PKH yang terjadi di Kecamatan Padalarang.
b. Pendampingan pada saat pencairan dana PKH
Proses  pendampingan  pada  saat  pencairan  dana  PKH  dilakukan  untuk menghemat  waktu  dan  membantu  peserta  PKH  dalam  mencairkan  dana bantuan,  karena  peserta  PKH  yang  tidak  terbiasa  sehingga  harus didampingi oleh pendamping agar tidak ada kesalahan.
c. Biaya akomodasi yang diberikan kepada pendamping haruslah sesuai Keluhan yang serig disampaikan oleh pendamping PKH kepada koordinator pendamping  PKH  adalah  mengenai  biaya  akomodasi  yang  tidak  sesuai, sehingga  seringkali  pendamping  PKH  menggunakan  dana  pribadi  mereka untuk  biaya  akomodasi  yang  diberikan  pemerintah  kepada  pendamping, Koordinator  PKH  telah  menyampaikan  keluhan  ini  kepada  UPPKH kabupaten untuk selanjutnya disampaikan pada pihak pusat.

## d. Sosialisasi mengenai kewajiban PKH lebih diperhatikan
Pendamping  PKH  lebih  sering  melakukan  sosialisasi  kepada  peserta  PKH, dan  lebih  menekankan  tentang  begitu  pentingnya  menyekolahkan  anak- anaknya  dan  memeriksakan  kesehatan  anak-anak  mereka  ke  fasilitas kesehatan terdekat. Hal itu selain sebagai kewajiban mereka sebagai peserta PKH,  penting  pula  bagi  masa  depan  anak-anaknya  peserta  PKH.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa Efektivitas  Program Keluarga  Harapan  dalam  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan di  Kecamatan  Padalarang  Kabupaten  Bandung  Barat  belum  efektif dikarenakan waktu pemberian dana PKH yang tidak konsisten terhadap waktu yang  telah  ditentukan,  dana  yang  diterima  peserta  PKH  tidak  sesuai  dengan keadaan  PKH,  serta  dana  akomodasi  yang  diterima  pendamping  tidak  sesuai dengan  jumlah  dana  akomodasi  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pendamping PKH,  tanggung  jawab  kecamatan  dalam  menyediakan  infrastruktur  untuk menunjang  pelaksanaan  PKH  masih  kurang,  kurang  tegasnya  sanksi  yang diberikan  kepada  peserta  PKH  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya, kecemburuan sosial yang terjadi antara RTSM peserta PKH dengan RTSM yang bukan merupakan peserta PKH, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan pendamping kepada peserta PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Direktorat  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial.  (2008). Pedoman  Operasional Kelembagaan PKH .
Handayaningrat,  S.  (1994). Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta: CV Masaagung.
Kementrian Sosial RI. (2007). Pedoman Umum PKH . Jakarta : UPPKH Pusat.
Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Makmur. (2015). Efektivitas kebijakan kelembagaan publik. Yogyakarta: Refika Aditama
Moleong,  L.  (2007). Metodologi  penelitian  kualitatif. Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya.
Retnami,  S.  (2001). Makalah  sistem  pemerintahan  daerah  di  indonesia.
Jakarta: Kantor menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
Richard,  H.  (2006). Implementasi  manajemen  stratejik  kebijakan  dan  proses.
Yogyakarta: Amara Books.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
.