https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI

## IMPLEMENTATION POLICIES OF GOVERNMENT IN FOSTERING THE ACHIEVEMENTS
Maslikhah Surani * , Ananta Prathama Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: maslikhahsurani.ms@gmail.com

## ABSTRAK
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya  sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang menjalankan tanggung jawab dibidang keolahragaan pada tingkat kota memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan prestasi olahraga. KONI Kota Surabaya sebagai wadah daripada cabang olahraga (cabor) prestasi membina tiap cabor tersebut,  salah  satunya  Persatuan  Judo  Seluruh  Indonesia  (PJSI)  Kota  Surabaya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh KONI Kota Surabaya pada cabang olahraga judo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.Hasil  peneletian  menunjukkan  bahwa  KONI  Kota  Surabaya  tidak  bertanggung  jawab  atas  pembinaan prestasi  seorang  atlet  seacara  langsung,  melainkan  lebih  fokus  pada  pengawasan  kepengurusan  cabor  (PJSI  Kota Surabaya) dalam menjalankan perannya sebagai pembina prestasi cabor judo di kota Surabaya
Kata Kunci: Kebijakan, Pembinaan Prestasi, KONI, PJSI, Kota Surabaya

## ABSTRACT
The Indonesian National Sports Committee (KONI) in the city of Surabaya as the regional government implementer who carries out responsibility in the field of sports at the city level has the obligation to carry out development of sports achievements. KONI city of Surabaya as forum for sport fostering each of these sport, one of which is the all Indonesian  Judo  Association  (PJSI)  in  Surabaya  City.  This  Research  aims  to  find  out  how  regional  government policies are implemented in developing sports achievements by KONI Surabaya City in the sport of Judo. This research is descriptive  qualitative  research.  Data  analysis  techniques  that  used  int  this  research  are  data  collection,  data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results og the research show that KONI Surabaya City is not  responsible  for  directly  developing  an  athlete’s  performance,  but  rather  focuses  on  supervising  sports management (PJSI  Surabaya City)  in carrying out its role as a supervisor of judo sports achievements in the city of Surabaya.
Keywords: Policy, Achievement Coaching, KONI, PJSI, Surabaya City

## PENDAHULUAN
Pembinaan  merupakan  kegiatan  yang  dilaku- kan  secara  terus  menerus,  yang  didalamnya  ter- dapat  berbagai  arahan  dan  dukungan.  Pembinaan merupakan  kelanjutan  dari  pembelajaran  dan pengembangan  (Bahtiar  &  Jamarudin,  2018). Membahas  olahraga  prestasi  di  Indonesia,  Kota Surabaya  merupakan  salah  satu  daerah  dengan indeks  prestasi  olahraga  yang  sangat  bagus  pada tingkat  provinsi.  Hal  tersebut  terbukti  dengan catatan  prestasi  Kota  Surabaya  pada  ajang multi event yaitu  Pekan  Olahraga  Provinsi  Jawa  Timur (Porprov  Jatim)  yang  mana  selalu  meraih  juara umum sejak tahun 2015-2022 secara berturut-turut. Torehan tersebut menunjukkan bahwa Kota Sura- baya  melakukan  pembinaan  prestasi  yang  bagus dalam  lingkup  olahraga  prestasi.  Keberhasilan tersebut  tidak  terlepas  dari  kegigihan  KONI  Kota Surabaya  bersama  dengan  kepengurusan  masing- masing  cabor  dalam  melakukan  pembinaan prestasi. KONI Kota Surabaya yang mengalami ke-
terbatasan  dana,  dengan  demikian  maka  unsur organisasi  internal  KONI  Kota  Surabaya  harus menjadi  organisasi  yang  efisien,  efektif,  dan  ber- orientasi  pada  tujuan.  Oleh  karena  itu,  keberha- silan KONI Kota Surabaya sangat bergantung pada kerja  sama  dan  koordinasi  semua  pihak  yang  ter- libat,  termasuk  kebermaknaan  timbal  balik  antara KONI  Kota  Surabaya  dengan  Pengurus  Cabang Olaharaga,  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya, serta lembaga Pendidikan dan koordinasi lembaga terkait lainnya.
KONI  Kota  Surabaya  sebagai  wadah  bagi induk organisasi cabang olahraga tingkat Surabaya tentu  mempunyai  landasan  secara  hukum  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. KONI Kota  Surabaya  tidak  hanya  bertugas  melakukan pembinaan pada induk organisasi cabang olahraga, tetapi  juga  bertanggung  jawab  terkait  kesuksesan pembinaan prestasi pada tiap cabang olahraga yang dibinanya. Strategi  pembinaan  KONI  Kota  Sura- baya  merupakan  perencanaan  teknis  operasional
dan sebagai acuan penyusunan program kerja tah- unan, strategi pembinaan ini berkedudukan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja serta sebagai tolak ukur pencapaian prestasi.
Salah satu cabor yang sering kali mendapatkan medali  emas  terbanyak  diantara  cabor  yang  lain adalah  cabor  judo.  Pengurus  Persatuan  Judo  Se- luruh Indonesia (PJSI) Kota Surabaya terbukti telah melakukan  pembinaan  prestasi  yang  bagus.  Hal tersbut  dapat  dilihat  dari  perolehan  medali  pada Pekan  Olahraga  Provinsi  Jawa  Timur  (Porprov Jatim) tahun 2019 dan 2022 yang mana cabor judo selalu  meperoleh  medali  terbanyak  dibanding  ca- bor  bela  diri  lainnya.  Porprov  Jatim  merupakan salah  satu  kegiatan  KONI  Jawa  Timur  sebagai ajang  pertandingan/perlombaan  antar  Kabupaten/ Kota  se-Provinsi  Jawa  Timur.  Porprov  juga  men- jadi  kegiatan  penyeleksian  dan  pemantauan  atlet- atlet  yang  terbaik  dalam  ajang  Porprov  untuk melanjutkan ke tingkat Nasional atau Pekan Olah- raga  Nasional  yang  dinaungi  oleh  KONI  pusat. Selain  itu  kegiatan  ini  merupakan  jenjang  karier bagi  atlet  untuk  menjadi  atlet  nasional  mewakili Jawa  Timur  dalam  jenjang  nasional  (Hasyim, 2020).
Catatan  prestasi  yang  ditorehkan  oleh  PJSI Kota Surabaya merupakan wujud dari keberhasilan harmonisasi antara KONI Kota Surabaya dan PJSI Kota  Surbaya  dalam  melaksanakan  pembinaan prestasi. Rangkaian kegiatan kedua pihak tersebut tentu  diatur  dan  dilandasi  oleh  peraturan  hukum Jika pada tingkat pusat terdapat UU No.11 Tahun 2022, maka pada tingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan  (Perda Jatim  No.  12  Tahun  2012).  Melalui  landasan  hu- kum  tersebut  maka  terjadi  penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur yang tertib, yang mana hal  tersebut  adalah  bentuk  penyaluran  informasi bagi tiap pelaku olahraga di Jawa Timur pada khu- susnya  KONI  dan  pemerintah  kota/kabupaten  di Jawa Timur.
Kewenangan pemerintah kota yang berkoor- dinasi dengan KONI pada tingkat kota/kabupaten yang  dijelaskan  dalam  UU  No.  11  Tahun  2022 yang menyatakan tingkat kota/kabupaten, kebija- kan yang dibuat pemerintah pusat dijalankan oleh pemereintah kota. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 35  UU  No.  11  Tahun  2022  yang  menyatakan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan peren- canaan,  pembinaan,  pengembangan,  penerapan standardisasi,  dan  penggalangan  sumber  daya keolahragaan  yang  berbasis  keunggulan  lokal sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Selanjutnya pada  Pasal  39  dijelaskan bahwa  pengelolaan  olahraga  di  kabupaten/kota dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota  dengan  dibantu  oleh  komite  olahraga
nasional di kabupaten/kota. Pengelolaan olahraga pada  tingkat  kabupaten/kota  dilakukan  oleh pemerintah dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi.  KONI  provinsi  berkoordinasi  dengan pemerintah  daerah  provinsi  yaitu  Gubernur dalam  pengembangan  olahraga  prestasi.  Hal tersebut sesuai dengan Perda Jatim No. 12 Tahun 2012  tentang  penyelenggaraan  keolahragaan Pasal 44 ayat (1) yang mana mengatur tentang tu- gas  dari  induk  organisasi  cabang  olahraga  pro- vinsi.
Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 bertindak se- bagai kebijakan publik. Menurut Mulyadi (Asyiah &  Fachri  Adnan,  2018),  kebijakan  publik  adalah proses  memformulasikan,  implementasi,  dan  eva- luasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait,  yang  dilakukan  bersama  pemerintah  dan pelaku  kepentingan  internal  dalam  mengatur mengelola  dan  menyelesaikan  urusan  publik, masalah  publik  dan  sumber  daya  yang  ada  untuk kebaikan  Bersama.  Berdasarkan  kebijakan  publik itulah  KONI  Kota  Surabaya  dan  PJSI  Kota  Sura- baya  melakukan  pembinaan  prestasi,  terutama terhadap  hal-hal  yang  menyangkut  keikutsertaan dalam  kejuaraan  tingkat  provinsi  (Prof.  Budi Winarno, 2016).
Implementasi kebijakan publik hanya dimulai jika tujuan kebijakan publik telah diidentifikasikan, program telah dibuat, dan anggaran telah dialokasi- kan  untuk  mencapai  tujuan  politik  tersebut.  Ber- bagai pelaku, organisasi, prosedur, dan teknik yang akan  bekerja  sama  untuk  mengimplementasikan kebijakan  untuk  mencapai  efek  atau  tujuan  yang diinginkan.  Menurut  Joko  (Joko  Widodo,  2021), pengertian implementasi adalah bahwa sebenarnya kebijakan  itu  tidak  hanya  dirumuskan  lalu  dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan  kemudian  didiamkan  dan  tidak  dilaksanakan atau  diimplementasikan,  tetapi  sebuah  kebijakan harus  dilaksanakan  atau  diimplementasikan  agar mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan. Sebagai  pelaksana  kebijakan,  kedua  belah  pihak tersebut  juga  bertanggung  jawab  atas  hasil  yang diperoleh  dalam  suatu  kejuaraan  tingkat  provinsi, yang mana merupakan salah satu ajang pembuktian keberhasilan proses pembinaan prestasi yang telah dilakukan.
KONI  sebagai  satu-satunya  wadah  koordi- nasi  dan  pembinaan  prestasi  olahraga  di  Indo- nesia harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik  dan  mengelolanya  secara  efektif.  Dengan demikian menjadi organisasi yang mandiri dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini harus dilakukan oleh KONI, karena keberhasilan suatu  organisasi  yang  didalamnya  termasuk KONI  tidak  akan  pernah  tercapai  tanpa  peren- canaan, pengorganisasian, pengarahan pekerjaan dan  pemantauan  kinerja  (Saputra,  2017).  Pem-
bahasan dalam kajian Administrasi Publik bidang olahraga sangat jarang diangkat. Padahal, bidang olahraga  khususnya  perkembangan  prestasi olahraga  juga  menjadi  tanggung  jawab  peme- rintah  dan  menjadi  bagian  penting  dari  pem- bangunan  negara.  Meskipun  pembahasan  ini mengangkat  penerapan  teori-teori  ilmiah  dalam administrasi  publik  pembinaan  dan  pencapaian prestasi  olahraga  KONI  kota  Surabaya  melalui peningkatan  prestasi  atlet  (Latifa  &  Niswah, 2017).
Pada  penelitian  terdahulu  dengan  judul “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Dalam  Pembinaan  Atlet  Prestasi  Olahraga  Oleh Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia  Di  Ka- bupaten  Ciamis”,  terdapat  perbedaan  lokasi penelitian  sebagai  sebuah  variable,  yakni  lokasi yang  digunakan  peneliti  adalah  Kota  Surabaya, sedangkan  penelitian  sebelumnya  berlokasi  di Kabupaten  Ciamis.  Selanjutnya  pada  penelitian terdahulu  yang  berjudul  “Implementasi  Kebija- kan Peningkatan Prestasi Atlet   Pusat Pembinaan Dan  Latihan  Pelajar  Daerah  (Pplpd)  Dinas  Dan Olahraga  Daerah  Propinsi  Sulawesi  Tengah”, terdeapat 2 (dua) perbedaan. Selain terkait lokasi penelitian,  terdapat  juga  perbedaan  variable yaitu,  atlet  pada  tingkat  provinsi  (Sulawesi Tengah)  dengan  tingkat  kota  (Kota  Surabaya). Penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  penulis juga merupakan penelitian yang baru ada ditinjau dari variable cabang olah raga yang dipilih yaitu Judo,  serta  lokasi  penelitiannya  yaitu  di  Kota Surabaya.
Pada  penelitian  ini  penulis  merumuskan masalah,  yaitu  bagaimana  implementasi  kebija- kan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga  oleh  Komite  Olaharaga  Nasional Indonesia  (KONI)  Kota  Surabaya  (studi  cabang olahraga judo). Adapun penulis menentukan ru- musan masalah tersebut dengan maksud menge- tahui serta memehami sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang olahraga. Penulis ingin mengetahui penyebab keberhasilan Tim  Judo  Kota  Surabaya  dalam  melakukan pembinaan prestasi bersama dengan KONI Kota Surabaya.

## METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian des- kriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Anggito & Setiawan(Albi Anggito, 2018), penelitian  deskriptif  merupakan  salah  satu  jenis penelitian  yang  menggambarkan  fenomena  yang terjadi sekarang dengan mengacu pada berbagai hal metode  yang ada menggunakan  lingkungan alam. Lokasi  penelitian  merupakan  alur  yang  paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang  sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti  dalam
rangka mendapatkan data-data yang paling akurat. Dalam  penelitian  ini  penulis  menetapkan  bahwa lokasi penelitian adalah KONI Kota Surabaya dan di tempat latihan Cabor Judo Surabaya. Teori yang digunakan  sebagai  fokus  penelitian  yaitu  Goerge C.  Edward  III  sebagai  fokus  penelitian.  Teori tersebut  menggunakan  4  (empat)  indikator,  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  publik,  yaitu  Perda Jatim  No.  12  Tahun  2012  terhadap  pembinaan prestasi  oleh  KONI  Kota  Surabaya,  khususnya kepada  PJSI  Kota  Surabaya  perlu  dikaji  lebih mendalam. Menurut Rif’iy dan Lestari (Dr. Rif’iy Qomarrullah,  2022)  kebijakan  merupakan  salah satu  tahapan  penting  dalam  proses  pembentukan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serang- kaian  tindakan  berupa  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara.  Menurut  Andreson  dalam  Ravyansah  (S. Purba,  2022),  konsep  kebijakan  publik  memiliki beberapa  implementasi,  seperti  pertama,  yang membutuhkan  perhatian  ketika  membahas  ke- bijakan  publik  ke  arah  tujuan  daripada  perilaku sewenang - wenang. Secara garis besar kebijakan publik  dalam  sistem  politik  modern  bukanlah sesuatu yang terjadi melainkan direncanakan oleh pelaku yang berpartisipasi dalam sistem politik.
Sebagaimana  diketahui  keduanya  bertindak sebagai  pelaksana  kebijakan  publik,  yang  mana bertugas  melakukan  pembinaan  prestasi.  Lebih lanjut  dalam  mengkaji  implementasi  Perda  Jatim No.  12  Tahun  2012,  digunakan  teori  Goerge  C. Edward III sebagai fokus penelitian.

## Komunikasi
Implementasi suatu kebijakan sangat ditentu- kan  oleh  adanya  komunikasi  antara  pembuat kebijakan,  pelaksana,  dan  tujuan  kebijakan.  Pada indikator  komunikasi,  terdapat  3  (tiga)  sub  indi- kator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsisten. a. Transmisi
Transmisi  yaitu  merupakan  saluran  komuni- kasi yang perlu dicapai agar berjalan dengan baik. Dalam hal ini KONI Kota Surabaya tidak memiliki kewajiban melakukan pembinaan secara langsung kepada  atlet,  melainkan  kewajiban  tersebut  ada pada  induk  organisasi  cabang  olahraganya  yaitu PJSI  Kota  Surabaya.  PJSI  Kota  Surabaya  me- wujudkan  transmisi  komunikasi  melalui  pem- binaan  prestasi  jangka  panjang  terhadap  para atletnya. Adapun tahapannya meliputi pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi. Hal tersebut sesuai dengan substansi Pasal 11 ayat (1) Perda Jatim No. 12  Tahun  2012.  PJSI  Kota  Surabaya  juga  me-
lakukan  saluran  komunikasi  kepada  PJSI  Kota/ Kabupaten  se-Jawa  Timur  melalui  keikutser- taannya dalam tiap kejuaraan tingkat provinsi. b. Kejelasan
Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan  terkait  pelaksanaan  kebijakan  publik  itu sendiri.  Perda  Jatim  No.  12  Tahun  2012  yang digunakan  sebagai  pedoman  bagi  para  pelaksana kebijakan  yaitu  KONI  Kota  Surabaya  dan  PJSI Kota  Surabaya.  Keduanya  menggunakan  Perda Jatim  No.  12  Tahun  2012  sebagai  acuan  dalam mengambil  keputusan-keputusan  penting  agar pelaksanaan  tiap  program  tetap  berorientasi  pada tujuan  dari  masing-masing  organisasi.  Kejalasan dari  sebuah  kebijakan  akan  menentukan  juga kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing  pelaksana  kebijakan.  Contohnya  pada pelaksanaan  Porprov  Jatim  diterapkan  mengenai batasan  usia,  hal  tersebut  sejalan  dengan  Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa perlu  adanya  memberikan  kesempatan  bagi  para olahragawan  muda  dalam  upaya  pembinaan prestasi melalui olahragawan yang berpotensi. PJSI Kota  Surabaya  selaku  pelaksana  kebijakan  juga menyiapkan atlet-atletnya yang usianya lolos kua- lifikasi untuk mengikuti Porprov Jatim berdasarkan ketentuan  batasan  usia  tersebut.  Penyiapan  atlet dilakukan sejak seleksi tim hingga pendaftaran ke KONI  Kota  Surabaya.  Atlet-atlet  yang  sudah dinyatakan lolos kualifikasi tersebut akan menjalani pemusatan latihan sampai mendekati pertandingan. c. Konsisten
Komunikasi yang dilakukan secara konsisten akan  menghasilkan  implementasi  kebijakan  yang terstruktur.  Komunikasi  yang  konsisten  nantinya juga  membangun  harmonisasi  antar  pelakasana kebijakan. Keberhasilan suatu organisasi olahraga prestasi  seringkali  diukur  dari  prestasi  yang  telah dihasilkan  oleh  para  atlet  atau  olahragawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa, jika organisasi olahraga prestasi tersebut dijalankan dengan baik, maka  akan  menhasilkan  output  yang  baik  juga (Iqroni  &  Ali,  2022).  PJSI  Kota  Surabaya  selaku pelaksana  kebijakan  mewujudkannya  melalui pembinaan prestasi atlet yang terarah. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  jadwal  latihan  yang  diterapkan serta program latihan berbasis sport science , yang mana mengarah pada program latihan yang modern akan  menunjang  pembinaan  dan  pengembangan olahraga yang ditekuni.
Jadwal latihan yang diterapkan oleh PJSI Kota Surabaya  cukup  intens  yaitu  6  hari  latihan  dalam satu  minggu.  Jadwal  tersebut  digunakan  dengan harapan  para  atlet  dapat  menjadi  lebih  kuat  dari berbagai  aspek,  seperti speed,  power,  agility, dan endurance ysng mana semuanya dibutuhkan dalam menghadapi lawan di pertandingan. Jadwal latihan intens  yang  diterapkan  oleh  PJSI  Kota  Surabaya
dijalankan  dengan  memperhatikan  periodesasi latihan.  Pada  periodesasi  tersebut  diterapkan  in- tensitas  latihan  yang  bertahap,  artinya  sejak mulainyampemusatan  latihan  hingga  mendekati pertandingan  intensitasnya  semakin  naik  secara presentase.  Hanya  jika  pertandingan  sudah  cukup dekat,  seperti  H-7  pertandingan,  maka  presentase intensitas  latihan  akan  berangsur  turun.  Secara garis  besar  dalam  periodesasi  latihan  terdapat tahapan persiapan umum (TPU), tahapan persiapan khusus  (TPK),  pra  kompetisi,  dan  kompetisi. Penggunaan  program  latihan  seperti  itu  sejalan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTek) pada bidang keolahragaan.
Tabel 1 . Jadwal Latihan Tim Judo Surabaya
Dasar hukumnya yaitu Pasal 1 angka 17 Perda Jatim No.12 Tahun 2012, yang berbunyi “Olahraga prestasi  adalah  olahraga  yang  dilaksanakan  untuk membina  dan  mengembangkan  olahragawan  se- cara  terencana,  berjenjang  dan  berkelanjutan  me- lalui  kompetisi  untuk  mencapai  prestasi  dengan dukungan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  keo- lahragaan”  lebih  lanjut  Pasal  1  angka  37  Perda Jatim  No.12  Tahun  2012  “Pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  keolahragaan  yang selanjutnya  disingkat  pengembangan  IPTek  ke- olahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuan- titas  pengetahuan  dan  teknologi  yang  bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang  telah  terbukti  kebenarannya  untuk  peni- ngkatan  fungsi,  dan  manfaat  bagi  kegiatan  ke- olahragaan.”

## Sumber daya
a. Staff Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana  kekurangan  sumberdaya  yang  diperlu- kan, maka pelaksanaaan kebijakan akan cenderung tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Tanpa dukungan  sumberdaya,  kebijakan  hanya  akan menjadi  dokumen  yang  tidak  diwujudkan  untuk memberikan  pemecahan  masalah  yang  ada  di masyarakat,  atau  upaya  memberikan  pelayanan pada  masyarakat.  Dengan  demikian,  sumberdaya merupakan  faktor  penting  dalam  melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya dalam pelaksanaan
kebijakan publik diantaranya: staf yang  memadai, informasi,  pendanaan,  wewenang,  dan  fasilitas pendukung lainnya (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Tenaga  dalam  pembinaan  baik  dari  KONI  Kota Surabaya maupun PJSI Kota Surabaya merupakan pelaksana  kebijakan  yang  lebih  konkret.  Pada struktur  organisasi  KONI  Kota  Surabaya  terdapat susunan organisasi seperti, Ketua, Wakil, Sekertari Umum, serta Kepala Bidang. Begitu juga pada PJSI Kota Surabaya, penulis mendapat informasi bahwa terdapat  jabatan  seperti  Ketua  Umum,  Wakil, Sekertaris, hingga Bendahara. Selain itu, pada PJSI Kota Surabaya pembentukan pelatih dalam tim judo kota  Surabaya  juga  mempertimbangkan skill dan pengalaman  yang  dimiliki  oleh  pelatih  tersebut. Kompetensi  seorang  pelatih  akan  menentukan keberhasilan  tim  tersebut  ketika  menghadapi  per- tandingan.  Sebagai  contoh  pada  pertandingan Porprov Jatim 2022, PJSI Kota Surabaya menyiap- kan 7 pelatih untuk 26 atlet yang masuk pemusatan latihan  cabang  (puslatcab).  Jumlah  7  pelatih  ters- ebut dikalkulasikan dengan jumlah atlet, sehingga seluruh  atlet  mendapatkan  perhatian  yang  merata dari pelatih.
Tabel 2 . Jadwal Pelatih Judo Surabaya
Pelatih-pelatih tersebut juga memiliki kompe- tensi  yang  berbeda,  seperti  ada  yang  ahli  dalam teknik  judo  dan  ahli  dalam  fisik.  Semuanya  akan bersinergi dalam menjalankan program latihan se- hingga dapat menuai keberhasilan dalam kejuaraan yang akan dihadapi. Keseimbangan antara kuantitas dan  kualitas  dari  SDM,  perlu  adanya  peningkatan mutu  melalui  pendidikan,  latihan,  maupun  pena- taran sehingga tenaga keolahragaan memiki penga- laman yang bagus dalam mengelola dan mengatur (managemen) keolahragaan(Sutrisno & Noh, 2012) b. Informasi
Informasi  sebagai  penyalur  keterangan  atau pernyataan  yang  ditujukan  kepada  pihak  tertentu memiliki peran yang penting. PJSI Kota Surabaya menggunakan  informasi  sebagai  sarana  untuk mempromosikan olahraga judo kepada masyarakat. Promosi  yang  dilakukan  dapat  dilakukan  dengan membagikan  ( posting )  informasi  yang  memuat jadwal dan tempat latihan judo pada Instagram. Tu- juannya adalah untuk menjaraing calon atlet yang berpotensi  sehingga  dapat  dilakukan  pembinaan prestasi. Pada perkembangan zaman yang semakin modern,  media  informasi  yang  banyak  digunakan
oleh  masyarakat  adalah  tempat yang  sering  dituju untuk  mempromosikan  sesuatu.  Promosi  tersebut juga  harus  dikemas  secara  menarik  dan  lengkap agar masyarakat yang menerima informasi tersebut menjadi tertarik. c. Kewenangan
Kewenangan  merupakan  alat  bagi  pelaksana kebijakan  dalam  mengimplementasikan  suatu kebijakan. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal  ke- kuasaan  yang  berasal dari  kekuasaan yang diberi- kan  oleh  undang-undang  (Sudrajat,  2022)..PJSI Kota Surabaya menggunakan wewenangnya dalam melakukan  pembinaan  prestasi  dengan  cara  me- lukakan proses seleksi pada tiap pembentukan tim yang  akan  dipersiapkan  untuk  menghadapi kejuaraan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (4)  Perda  Jatim  No.  12  Tahun  2012,  yaitu  “p- emanduan”  yang  berarti  penelusuran  sumber potensi  bibit  olahragawan  berbakat  salah  satunya adalah  melalui  seleksi.  Pelaksanaan  seleksi  oleh PJSI Kota Surabaya merupakan pertandingan antar klub  judo  yang  ada  di  Surabaya.  Para  atlet  akan menjalani seleksi untuk dapat mewakili kontingen Surabaya pada kejuaraan se-Jawa Timur. d. Fasilitas
Fasilitas  merupakan  salah  satu  aspek  yang menunjang  keberhasilan  dari  implementasi  suatu kebijakan. Fasilitas adalah sarana untuk melancar- kan dan memudahkan pelaksanaan  fungsi (Faisal Akbar,  2021).  Keberadaan  dan  ketersediaan fasilitas  bagi  pelaksana  kebijakan  akan  mempe- ngaruhi  hasil  dari  proses  pembinaan  prestasi keolahragaan. PJSI Kota Surabaya dalam melaku- kan  serangkaian  proses  pembinaan  prestasi  masih mengalami beberapa kendala perihal fasilitas. Dojo (tempat  latihan)  yang  digunakan  PJSI  Kota Surabaya sebagai tempat berlatih masih meminjam pada  Dispora  Jawa  Timur.  KONI  Kota  Surabaya sebagai  wadah  bagi  para  cabor  hanya  bias  mem- berikan  rekomendasi  atau  usulan  kepada  pihak yang  dituju  untuk  diperbolehkan  menggunakan fasilitas yang diperlukan. KONI Kota Surabaya ha- nya  memberikan  rekomendasi  kepada  Disbudpo- rapar Kota Surabaya agar  cabor dapat mengguna- kan sarana dan prasarana keolahragaan yang ada di Kota Surabaya.

## Disposisi
Disposisi merupakan sikap yang diambil oleh pelaksana  kebijakan  sebagai  bentuk  komitmen dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Agar suatu  kebijakan  dapat  diimplementasikan  secara efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan namun juga mempunyai  kemampuan  untuk  melaksanakannya sehingga tidak menyimpang dari tujuan kebijakan tersebut. KONI Kota Surabaya sebagai wadah bagi
para  cabor  akan  mengambil  sikap  tegas  apabila terdapat  hal-hal  yang  dikhawatirkan  mengganggu proses  pembinaan  prestasi.  Disposisi  atau  sikap para  pelaksana  akan  menimbulkan  dukungan  atau hambatan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  ter- gantug dari  kesesuaian  kompetensi  dan sikap dari pelaksanan.  Karena  itu,  pemilihan  dan  penetapan personalia  pelaksana  kebijakan  dipersyaratkan individu-individu  yang  memiliki  kompetensi  dan dedikasi  yang  tepat  pada  kebijakan  yang  telah ditetapkan  (Mansur,  2021).  Seperti  halnya  pada pelaksanaan  Porprov  Jatim  yang  melarang  atlet peraih  medali  Pekan  Olahraga  Nasional  (PON) untuk ikut bertanding. Kondisi tersebut mengingat atlet  peraih  medali  PON  sudah  berada  pada  level yang lebih tinggi dibandingkan dengan atlet calon peserta Porprov, sehingga atlet peraih medali PON memiliki potensi kemenangan yang lebih besar.

## Struktur Birokrasi
a. Standard Operasional Procedur (SOP)
SOP  merupakan  pedoman  peraturan  dengan tingkatan  paling  rendah  dalam  melaksanakan  ke- bijakan publik. Pelaksanaan segala bentuk kegiatan keolahragaan  termasuk  pembinaan  prestasi,  perlu dikontrol melalui peraturan yang jelas demi men- capai tujuan yaitu keberhasilan pembinaan prestasi. KONI  Kota  Surabaya  memiliki  rencana  strategi pembinaan  yaitu  sukses  prestasi,  sukses  mana- jemen,  dan  sukses  pembinaan.  Ketiga  unsur  ter- sebut  kemudian  diterjemahkan  kedalam  sub/turu- nan sebagai pedoman KONI Kota Surabaya dalam melakasanakan tugasnya.
b. Pembagian Kerja (fragmentasi)
Pembagian  kerja  pada  struktur  birokrasi  ter- lihat dari ada atau tidaknya struktur organiasai atau kepengurusan  didalam  organisasi  tersebut.  Pada KONI  Kota  Surabaya  dan  PJSI  Kota  Surabaya memiliki pembagian kerja yang mana dikelompok- kan  berdasarkan  jabatan  dengan  tugas  masing- masing  pejabat  yang  bertujuan  untuk  melakukan pembinaan prestasi. Pada KONI Kota Surabaya.

## SIMPULAN
Perda  Jatim  No.  12  Tahun  2012  digunakan sebagai  pedoman  oleh  seluruh  pelakasana  kebija- kan, salah satunya yaitu KONI Kota Surabaya dan PJSI  Kota  Surabaya.  Pengunaan  fokus  penelitian teori  George  C.  Edward  III,  mengerucut  pada  4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Pada  keempat indikator  tersebut  terdapat  beberapa  hambatan yaitu  terkait  komunikasi  dan  sumber  daya.  Pada komunikasi  ditemukan  bahwa  proses  pembinaan pestasi  hanya  menjadi  tanggung  jawab  PJSI  Kota Surabaya  saja,  KONI  Kota  Surabaya  hanya  me- lakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  cabor  saja. Pada  kaitannya  dengan  sumber  daya,  poinnya adalah  terkait  sarana  dan  prasarana  yang  masih terbatas bagi PJSI Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan prestasi. Berdasarkan kendala tersebut, seharusnya  diberikan  solusi  berupa  pemberian kewenangan  bagi  KONI  Kota  Surabaya  dalam mengelola  fasilitas  keolahragaan  dengan  tujuan mendukung proses pembinaan prestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Albi  Anggito,  J.  S.  (2018). Metodologi  penelitian kualitatif .  CV  Jejak  (Jejak  Publisher). https://books.google.co.id/books?id=59V8D wAAQBAJ
Asyiah,  S.,  &  Fachri  Adnan,  M.  (2018).  Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Publik  Pendidikan Gratis  di  Kabupaten  Pasaman. Jurnal Administrasi Publik , 02 (01), 1–9. Bahtiar, & Jamarudin. (2018). Kebijakan Pembinaan  Atlet  Pusat  Pendidikan  Dan Latihan  Pelajar  Dinas  Kepemudaan  Dan Olah  Raga  Propinsi  Sulawesi  Tenggara .  1–
15.
Budi Winarno, D. M. A. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi . Media Pressindo. https://books.google.co.id/books?id=QDvJE AAAQBAJ Faisal  Akbar,  M.,  Ariyanto,  A.,  &  Sudarsono,  A. (2021). Pengaruh Fasilitas Olahraga Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Member Sport  Club  Meadow  Terrace  BSD. TIN: Terapan Informatika Nusantara , 2 (1), 21–28. https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Hasyim,  S.  Bin,  Juliasih,  L.,  &  Fransiska,  G.
(2020). Pengaruh Pembinaan Koni Terhadap
Prestasi  Atlet  di  Kabupaten  Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 11 (1), 33–39. https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1.72 Iqroni,  D.,  &  Ali,  M.  (2022). Kebijakan Manajemen  Program  Pembinaan  Atlet Olahraga Panahan Komite Olahraga Nasional  (KONI)  Jambi . 22 (3),  2231–2238.
https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2950
Julianti, L., & Zulkarnaini, Z. (2017). Implementasi Program  Pengembangan  Listrik  Pedesaan oleh  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
Latifa,  U.,  &  Niswah,  F.  (2017).  Strategi  koni Provinsi  Jawa  Timur  melalui  Faktor-Faktor Peningkatan Prestasi Atlet (Studi Di Cabang Olahraga Wushu Sanda). Publika , 5 (4), 1–10. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publik a/article/view/20662/18939#:~:text=KONI Jatim merupakan organisasi olahraga,sebagai usaha peningkatan prestasi atlet.
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. Jurnal Ekonomi Islam , 4 (2), 324–334.
Mahendra,  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi  di  Lingkungan  Pemerintah Kota  Pekanbaru. Cross-border , 4 (2),  623- 636. Mentari, M., & Zulkarnaini, Z.
(2017). Implementasi  Kebijakan  Pengadaan Bus  Sekolah  Gratis  Bagi  Pelajar  Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau University).
Purba,  S.-B.  ri.,  Irawan,  B.,  Fathur,  A.,
Purnamaningsih,  P.  E.,  Wismayanti,  K.  W. D., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., & SA, M. D.  (2022). Kebijakan  Publik .  Get  Press. https://books.google.co.id/books?id=eC93E AAAQBaj Rahadian,  A.,  Ma,  &  Amung.  (2018). Kebijakan Olahraga  Dalam  Pemerintahan  Lokal : Sebuah  Penelitian  Dalam  Merumuskan Rancangan  Induk  Pembangunan  Olahraga Nasional  Universitas  Pendidikan  Indonesia Sports  Policy  In  Local  Government :  A Research in Formulating the Master Plan for National Spor . 23–24.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal
Publik , 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96 Rizky,  Indarja,  &  Diastama.  (2023). Tugas  Dan Fungi  Dinas  Kepemudaan  Olahraga  Dan Pariwisata  Provinsi  Jawa  Tengah  Dalam Pembinaan  Prestasi  Atlet  Pelajar  Menurut
Perda Nomor 4 Tahun 2015 . 12 (01).
Rif’iy Qomarrullah, S. P. M. O., Lestari Wulandari S., S. H. M. H., & Dr. Muhammad Sawir, S. S. M. S. M. H. (2022). Desain Pembangunan Olahraga Nasional (Perspektif Sosial-
Budaya,  Politik,  Kebijakan  dan  Hukum) .
Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=zetxEA AAQBAJ Sabrina, R., & Zulkarnaini, Z. (2016). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
Sudrajat, T. (2022). Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan  dan  Jabatan .  Sinar  Grafika. https://books.google.co.id/books?id=69tfEA AAQBAJ
Saputra,  A.  (2017).  Manajemen  Pembinaan Olaharaga  Prestasi  Koni  Kabupaten  Tuban. Manajemen , 01 (01), 1–17.
Sutrisno,  J.,  &  Noh,  M.  M.  (2012). Peran  dinas pendidikan,  pemuda  dan  olahraga  dalam meningkatkan prestasi olahraga di kabupaten pontianak . 1–7.
Syono, J., & Monalisa. (2016). Peran Pemerintah
Tentang Pembinaan Dan Peningkatan
Prestasi Olahraga Pelajar Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau . 2 , 1–15. Turang, G. J. V, Sarah, & Donald. (2021). Strategi Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Dalam Pembinaan  Olahraga  (Studi  di  Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Kotamobagu) . 1 (2), 1–9.
Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan
Standar Pelayanan Mininal Untuk Peningkatan  Kualitas  Layanan  Publik  di Daerah. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan &
Pelayanan Publik) , 1-13. Widodo,  J.  (2021). Analisis  Kebijakan  Publik: Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik . MNC Publishing.
https://books.google.co.id/books?id=1zQXE AAAQBAJ. Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.