## OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUMBERDADAP

## Shendik Widiantoro
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Tulungagung Email : Shendikwidiantoro@gmail.com
Abstrak : Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan  juga  sebagai  perencanaan  untuk  perubahan  dan  pertumbuhan  suatu tempat.  Pembangunan  itu  sendiri  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Indikator  pembangunan  juga  berupa  perubahan  untuk  Negara.  Dimana tujuan  pembangunan  nasional  masyarakat  Indonesia  adalah  mensejahterakan  rakyat dengan  adil  dan  makmur.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap, dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong  serta  menghambat  pembangungan  infrastruktur  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan  kualitatif  dimana  untuk  penggalian  data  dilakukuan  wawancara,  observasi dan dokumentasi.
Proses  pengalokasian  dana  desa  yang  meliputi  pengelolaan  keuangan  desa  sudah dilakukan  dengan  baik,  transparan  dan  sudah  sesuai  dengan  prosedur.  Dan  tujuan pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya.  Masyarakat  desa  sumberdadap  juga  merasakan  dampak  positif  dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah desa sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana prmbangunan dilakukan pada waktu musim hujan .
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Sumberdadap.
Abstract : Development is one way to keep up with the times. Development is also a plan for change and growth in a place. Development itself, has the aim of improving the welfare of  the community.  Development  indicators also take the form of  changes for the State. Where the national development goal of the Indonesian people is to prosper the people in a just and prosperous manner. The purpose of this study is to describe the process of allocating village funds for infrastructure development in an effort to improve the welfare of the Sumberdadap village community, and to describe the factors that encourage and hinder  infrastructure  development  in  improving  the  welfare  of  the Sumberdadap  village community. The research method used is a qualitative approach in which to extract data, interviews,  observation,  and  documentation  are  carried  out.  The  process  of  allocating village funds which includes village financial management has been carried out properly, transparently,  and is in accordance with procedures. And the aim of  the Sumberdadap village government for the welfare of its people is in accordance with reality. Sumberdadap villagers also felt the positive impact of this development. However, the village government of  Sumberdadap  was  not  good  at  determining  the  time  of  development,  where  the construction was carried out during the rainy season.
Keywords : Village Fund Allocation, Development, Sumberdadap.

## PENDAHULUAN
Pembangunan ialah salah satu cara untuk  mengikuti  perkembangan  zaman. Dengan  adanya  pembangunan  berarti ada yang sedang direncanakan. Pembangunan juga sebagai
perencanaan  untuk  perubahan  dan pertumbuhan  suatu  tempat.  Menurut siagian pembangunan merupakan sebuah  rencana  suatu  bangsa  untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan  yang  modernitas  untuk membina  bangsa [ 1 ] .  Pembangunan  itu
sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Indikator pembangunan juga  berupa  perubahan  untuk  Negara. Dimana  tujuan  pembangunan  nasional masyarakat Indonesia adalah
mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. Infrastruktur  ialah  fasilitas  umum yang membantu
fungsi-fungsi pemerintahan dalam menyediakan kebutuhan  masyarakat [ 2 ] .  Fasilitas  ini berupa fasilitas fisik seperti ; penyediaan air,  tenaga  listrik,  pembuangan  limbah dan pelayanan sosial dan ekonomi. Pada intinya,  infrastruktur  dibutuhkan  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia  baik dalam  lingkup  ekonomi  maupun  sosial. Salah  satu  indikator  untuk  melihat  hasil
pembangunan  ialah  dengan  melihat pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan itu  sendiri  memiliki  dampak  pada kehidupan  masyarakat,  bisa  berupa dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak  positif  dari  pembangunan  ialah kebutuhan  masyarakat  yang  tercukupi. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat merasakan ketidak ramahan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan.
Pembangunan  ini  tidak  hanya berlangsung di Kota besar, tetapi juga di mulai dari desa-desa pinggiran dan juga pedalaman.  Saat  ini,  setiap  tahunnya Desa  menerima  Dana  dari  Pemerintah. Dimana  dana  ini  dapat  di  manfaatkan untuk pembangunan Desa dengan tujuan mensejahterakan  masyarakat  Desa.  Ini menjadi alasan peneliti untuk
mengetahui  manfaat  dari  dana  desa yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat desa.
Desa yang ingin diteliti peneliti ialah desa yang ditinggali selama ini. Desa ini terletak di Kabupaten Tulungagung salah satu  Kabupaten  bagian  Selatan  Pulau Jawa.  Salah  satu  Desa  di  Kabupaten Tulungagung  yang  ada  di  Kecamatan Pucanglaban  ialah  Desa  Sumberdadap. Desa  ini  terletak  di  wilayah  selatan
Kabupaten  Tulungagung  tepatnya  di Kecamatan Pucanglaban. Di Kecamatan Pucanglaban  sendiri  memiliki  banyak tempat pariwisata, tetapi Desa Sumberdadap  bukan  salah  satu  desa yang  memiliki  wisata  tersebut.  Desa Sumberdadap  merupakan  desa  yang banyak menjadi tempat pertanian, usaha kerajinan  kayu  seperti;  meubel  dan perternakan.  Desa  Sumberdadap  ialah salah  satu  Desa  yang  setiap  tahunnya memiliki  pendapatan  Desa.  Pendapatan Desa Sumberdadap berasal dari beberapa  sumber,  seperti;  pendapatan asli  desa,  Dana  Desa  (APBN),  Alokasi Dana Desa (APBD), bagi hasil pajak/retribusi, dan bantuan keuangan.
Dari sekian banyaknya pendapatan desa  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  tahun selama 2019, program desa yang paling menonjol ialah pembangunan infrastruktur keras. Dimana desa Sumberdadap melakukan beberapa
pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung  TK  (Taman  Kanak-kanak),  dan lapangan bola voli. Dari ketiga pembangunan  yang  dilakukan  di  Desa Sumberdadap  yang  paling  menonjol ialah  pembangunan  jalan.  Jalan  yang dibangun  ini  ialah  jalan  untuk  menuju tempat  pertanian,  pengusaha  kayu,  dan
juga  perternakan  ayam.  Pembangunan jalan  ini  sangat  membantu  masyarakat desa Sumberdadap untuk bekerja maupun  melakukan  kegiatan  lainnya. Dimana,  sebelum  jalan  ini  dibangun, ketika hujan masih banyak genangan air yang  lumayan  membahayakan  untuk pengendara montor. Setelah
dilakukannya
pembangunan,
masyarakat  terlihat  lebih  mudah  untuk mengakses  jalan  ini,  dimana  pick  up untuk angkutan barang maupun truk bisa lewat dengan mudah dan juga kubangan air sudah tidak ada.
Dari  sini,  peneliti  ingin  mengetahui apakah  dengan  adanya  pembangunan ini masyarakat sudah mengalami kesejahteraan  atau  belum.  Selain  itu, dalam mensejahterakan masyarakat desa Sumberdadap biasanya ada faktor yang dapat menghambat maupun mendorong kesejahteraan itu sendiri. Hal ini membuat peneliti ingin mendeskripsikan hal apa saja yang dapat menghambat pembangunan itu dan juga kesejahteraan  masyarakat  yang  sudah merasakan pembangunan infrastruktur di desa Sumberdadap.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka
pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Faktor  apa  yang  menghambat pembangunan infrastruktur di desa Sumberdadap?
2.  Bagaimana  cara  mengoptimalkan
instrumen  hukum  yang  mampu mendukung pembangunan infrastruktur di desa
Sumberdadap ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitan  ini  metode  yang digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum  doktrinal  atau  penelitian  hukum teoritis [ 3 ] .
Metode adalah cara atau jalan yang teratur  untuk  mencapai  suatu  maksud yang  diinginkan,  sedangkan  penelitian merupakan  suatu  kerja  ilmiah  yang bertujuan untukmengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodelogis  dan  konsisten.    Dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian empiris  yang  berarti  bahwa  penelitian hukum  ini  akan  berdasarkan  pada efektivitas  hukum  di  dalam  masyarakat. Dalam  penelitian  empiris  atas  hukum akan  menghasilkan  teori-teori  tentang eksistensi  dan  fungsi  hukum  dalam masyarakat, berikut perubahan-
perubahan  yang  terjadi  dalam  proses- proses perubahan sosial.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Faktor Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap Alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan  dana  yang  dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk desa,  yang  bersumber  dari  bagian dana  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota.  Salah  satu  tujuan dana  desa  tersebut  ialah  untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pemerataan
pendapatan.
Perencanaan, pada proses perencanaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  diawali  dengan  rapat  untuk menyusun rencana kegiatan tersebut. Kegiatan  tersebut  harus  melibatkan seluruh  masyarakat  yang  ada  didesa dan lembaga kemasyarakatan melalui forum  musyawarah  tingkat  desa. Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan- usulan  kegiatan  pembangunan  desa
yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan
partisipasi  masyarakat  desa  serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. pemerintah desa juga mendukung  terjadinya  pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam melakukan pembangunan, kepala desa sumberdadap selalu ikut berpartisipasi dalam memantau proses  pembangunan.  Pemerintah desa  Sumberdadap  sudah  menerima usulan-usulan dari seluruh warga desa sumberdadap yang diwakilkan kepada ketua RT dan disampaikan pada saat musrenbang.  Tujuan  alokasi  dana desa  sumberdadap  tersebut  yaitu untuk  mendongkrak  kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. Pelaksanaan, Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau
pelaksanaan  dari  sebuah  rencana yang  sudah  disusun  secara  matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan pembangunan  desa  sumberdadap dimulai dari desa yang membutuhkan pembangunan terlebih dahulu.
Pemerintah desa sumberdadap
melakukan  pembangunan  sesuai apa yang  telah  direncanakan  dahulu  dan Jumlah  anggaran  alokasi  dana  desa dalam  bidang  pembangunan  tahun 2019 yaitu biaya Rp. 846.439.000 dan realisasinya  Rp.  858.472.000,    dari anggaran  tersebut  desa  melakukan pembangunan  rabat  beton  beberapa daerah  sepanjang  925  meter,  1  unit sarana olahraga, dan 4 unit posyandu dan 1 gedung paud.
Pihak desa juga mencatat laporan  keuangan  sebagai  bentuk pelaporan  atas  kegiatan  apbdes tersebut, dan yang terakhir pemerintah desa  sumberdadap membuat  laporan terkait  realisasi  penggunaan  dana desa  tersebut.  Pembuatan  laporan tersebut  sebagai  bentuk  transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, dan  pembuatan  laporan  tersebut sebagai  bentuk  pertanggungjawaban bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  itu sesuai  aturan  yang  ditetapkan.  hal yang  disampaikan  tersebut  sudah mencangkup tentang penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Tanggapan warga sekitar, masyarakat  pemanfaat  langsung  dan tidak  langsung  merasakan  manfaat adanya pembangunan tersebut. Kesejahteraan dan perekonomian
masyarakat sekitar juga ikut meningkat.
Faktor yang
mendorong
pembangungan  infrastruktur  dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap
Partisipasi  masyarakat  adalah keterlibatan  aktif  dari  masyarakat secara  sadar  untuk  berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan  dan  terlibat  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap
evaluasi. Faktor pendukung keberhasilan pengalokasian dana desa dalam pembangunan infrastruktur ini adalah adanya partisipasi yang baik dari masyarakat, baik dari perencanaan maupun sampai tahap pembangunan. Masyarakat sendiri juga ikut membantu dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur. Faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap
Dalam  pembangunan  pasti  juga ada  faktor  penghambatnya,  faktor cuaca menjadi hambatan pembangunan pelaksanaan pengerjaan
pembangunan
infrastruktur  di  desa  sumberdadap. Pada  saat  pengerjaan  hujan  deras kerap mengguyur daerah itu.
Berdasarkan  wawancara  dan pengamatan  yang  telah  dilakukan bahwa  rencana  pemerintah  desa sumberdadap untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur  sudah  sesuai  dengan realita  dilapangan.  masyarakat  desa sumberdadap  merasakan  dampak positif  dari  adanya  pembangunan tersebut. Pemerintah desa sumberdadap  juga  sudah  melakukan prosedur  pengelolaan  alokasi  dana desa  dan  sesuai  undang –  undang nomor  6  tahun  2014  pasal  1  ayat  8 tentang  desa,  menyebutkan  bahwa pembangunan  desa  adalah  upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah [ 4 ] Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  desa  melaksanakan pelayanan
pemerintahan,
pembangunan,  dan  kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian  pembangunan  secara partisipatif  sesuai  dengan  potensi desa.
Meningkatkan pemerataan pendapatan,  kesempatan  berusaha dan kesempatan bekerja bagi masyarakat desa.
Pengelolaan keuangan desa dalam  pengalokasian  dana  desa sumberdadap  juga  sudah  sesuai prosedur dan dilakukan secara optimal.
Pengelolaan keuangan desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Perencanaan, perencanaan adalah  pemerintah  desa  menyusun perencanaan  pembangunan  sesuai dengan kewenangannya dengan men [ ‘gacu
pada perencanaan pembangunan  Kabupaten  atau  Kota,
Pada prinsipnya perencanaan  merupakan  suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan  untuk  mencapai  hasil  yang memuaskan maka harus
mempertimbangkan  kondisi  diwaktu yang akan datang [ 5 ] .
Berdasarkan penjelasan tentang konsep
Perencanaan, maka Perencanaan  dalam  penelitian  ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dengan  maksud  untuk  memecahkan masalah yang ada.
Pelaksanaan,  pelaksanaan  atau biasa  disebut  dengan  penggerakkan [ 6 ] adalah  aktivitas  aktuasi,  yang berarti  setelah  rencana  terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud  untuk  mewujudkan  rencana. Pelaksanaan  anggaran  desa  yang sudah  di  tetapkan  sebelumnya  timbul transaksi pengeluaran dan penerimaan desa. Semua
pengeluaran  dan  penerimaan  desa dalam rangka pelaksanaan keuangan desa  dilaksanakann  melalui  rekening kas Desa.
Penatausahaan,  penatausahaan
merupakan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara.
Kepala  Desa  dalam  melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus
menetapkan bendahara
desa, penetapan bendahara desa dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran. Bendahara  adalah  Perangkat  Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,  membayar,  menyetorkan, menyimpan,  menatausahakan,  dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa  dalam  rangka  pelaksanaan APBDes.
Pelaporan, pelaporan merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang
berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan yang  telah  dilakukan  selama  satu periode tertentu. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan dan hasilnya  disampaikan  ke  pihak  yang berwenang  atau  berkaitan  dengan kegiatan tertentu [ 7 ] .
Pertanggungjawaban, setiap organisasi  yang  aktif  pasti  memiliki kegiatan untuk
menunjukan eksistensinya.  Ketika  suatu  kegiatan selesai dilakukan,  anggota  organisasi yang  bertanggung  jawab  diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan ini biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan  atau  event  berakhir.  Tanpa
adanya laporan pertanggungjawaban,
maka kegiatan yang sudah dilaksanakan disangsikan kebenarannya. Biasanya laporan pertanggungjawaban ditulis oleh lembaga  atau  organisasi  yang  lebih rendah  kepada  unit  yang  lebih  tinggi sebagai bahan evaluasi.
Faktor yang mendorong pembangungan  infrastruktur  dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap.
Dalam  mencapai  tujuan  yang maksimal pasti ada faktor penghambat dan pendukung.
Berdasarkan penelitian di desa sumberdadap faktor pendukungnya ialah adanya
partisipasi yang baik dari masyarakat, baik dari perencanaan maupun sampai tahap
pembangunan.
Verhangen  dalam  Rahmadanty [ 8 ] menyatakan bahwa, partisipasi merupakan  suatu  bentuk  khusus  dari interaksi dan komonikasi yang berkaitan dengan pembagian : kewenangan,  tanggungjawab,  dan manfaat.  Tumbuhnya  interaksi  dan komunikasi  tersebut,  dilandasi  oleh adanya  kesadaran  yang  dimiliki  oleh yang bersangkutan mengenai :
Kondisi  yang  tidak  memuaskan dan harus diperbaiki.
Kondisi tersebut dapat diperbaiki
melalui kegiatan masyarakatnya sendiri.
Kemampuannya
untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  yang dapat dilakukan.
Adanya kepercayaan diri, bahwa dia  dapat  memberikan  sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan
tersebut. Slamet dalam Rares [ 9 ]
menyatakan  bahwa  tumbuh  dan berkembangnya
partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan, sangat  ditentukan  oleh  tiga  unsur pokok yaitu :
a. Adanya  kesempatan  yang  di
berikan  kepada  masyarakat untuk berpartisipasi. b. Adanya kemauan masyarakat
untuk berpartisipasi c.  Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartsisipasi Faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap Faktor cuaca menjadi hambatan pembangunan pelaksanaan pengerjaan pembangunan
infrastruktur  di  desa  sumberdadap.
Dikarenalkan  kontur  lokasi  desa sumberdadap  didaerah  pegunungan sehingga  desa  sumberdadap  sering diguyur hujan.
2. Cara  Mengoptimalkan  Instrumen Hukum  Yang  Mampu  Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap
Pengoptimalan sebagaimana yang dimaksud oleh penulis pada sub bab  ini  pada  dasarnya  tidaklah terlepas  dari  peran  Perangkat  Desa, yakni  salah  satu  organ  pemerintah desa, selain Kepala Desa. Definisi dari perangkat  desa  sebagaimana  dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan  Perangkat  Desa  adalah ‘pembantu’  bagi  Kepala  Desa  dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,  Perangkat  Desa  diatur dalam  Pasal  48-53  UU  Desa.  Secara ringkas,  pasal-pasal  ini  mengatur tentang kedudukan dan tugas
Perangkat  Desa;  pengangkatan  dan pemberhentian;  penghasilan;  serta larangan- larangan dalam
menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut  disajikan  dalam  penuturan pasal-pasal,  rincian  rumusan  dan
penjelasannya  sebagaimana  dapat dilihat pada pasal 49 UU desa.
Ketentuan  penggunaan  dana untuk pembangunan desa sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Perka LKPP) No, 13 Tahun 2013 dan Perka  No.  22  Tahun  2015.  Di  sana sudah dijelaskan mengenai pengadaan  barang/jasa  di  tingkat desa.  Tata  cara  atau  pedoman pengadaan  barang/jasa  di  desa  yang pembiayaannya  berasal  dari  APBDes diatur oleh Walikota atau Bupati dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati.
Langkah awal dari proses pengadaan  barang  dan  jasa  adalah pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).  TPK-lah  yang  kemudian  akan bertanggungjawab  dengan  Proyek Pengadaan Barang/Jasa. TPK ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  yang pembentukannya  melalui  persetujuan pemerintah  desa  dan  berbagai  unsur masyarakat.  Penetapannya  dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala  Desa.  Setelah  itu  TPK  bakal bertangungjawab mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan,  penyerahan,  pelaporan
dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
Pada  pelaksanannya,  segala yang  dibutuhkan  dalam  proyek  itu harus  mengutamakan  kemampuan dan  kebutuhan  desa.  Misalnya  desa tersebut memiliki keunggulan di bidang  tertentu  maka  pengadaan barang dan jasa desa lebih menitikberatkan pada bidang tesebut. Pun  sama  halnya  dengan  kebutuhan desa  dimana  disini  kebutuhan  yang vital adalah komputer, karena dengan adanya perangkat ini selain mempermudah  dan  mempercepat pelayanan  terhadap  masyarakat  juga dapat menekan biaya yang dibebankan  pada  pemerintah  desa seperti penggunaan kertas, dan tenaga perangkat desa.
Sebagaimana  yang  diutarakan Friedman [ 10 ] , bahwa ada 3 unsur dari sistem hukum yakni substansi, struktur dan  kultur  hukum.  apabila  substansi adalah  segala  aturan  aturan  hukum yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis (cita hukum) dan kultur adalah masyarakat  yang  merupakan  subjek hukumnya  maka  lembaga  lembaga hukum  adalah  struktur  atau  pondasi dari  hukum  itu  sendiri,  ia  berperan penting sebagai kerangka yang
menahan  pondasi  hukum  indonesia yang  berusaha  mewujudkan  tujuan bangsa  Indonesia  yakni  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia untuk  itu  ”struktur  Hukum”  ini  perlu mendapatkan perhatian khusus dimana setelah melihat data data yang ada  maka  solusi  yang  bisa  diberikan ada dua yakni, (1) regenerasi perangkat desa dan (2) pengembangan sumber daya manusia. Regenerasi Perangkat desa, sebagai sokusi pertama dinilai oleh tim penulis  sangat  relevan  di  dalam meningkatkan kinerja pelayanan perangkat  desa  karena  bagi  mereka yang  hidup  dan  berkembang  di  era milenial  di  mana  komputer  dan teknologi  telah  sering  digunakan, maka penggunaan komputer merupakan  kemampuan  yang  biasa dan  mudah  untuk  dipelajari [ 11 ] .
Penggunaan komputer secara spesifik untuk mempermudah pekerjaan tertentu mungkin belum mereka kuasai.  Namun  demikian,  kebiasaan berinteraksi  dengan  komputer  akan membuat mereka lebih mudah
berkembang. Oleh sebab itu,
perangkat desa generasi “muda” layak mendapatkan hak mereka yaitu
berhak mendapatkan akses  informasi melalui  sistem  informasi  desa  yang dikembangkan oleh pemerintah daerah  kabupaten/kota  dalam  bentuk pengembangan sumberdaya manusia [ 12 ] .  Bagi  kelompok  ini  undang- undang  desa  merupakan  penuntun bagi  mereka  untuk  dapat  terus berkembang [ 13 ] .
Namun solusi kedua yakni pengembangan sumber daya manusia juga  tidak  kalah  pentingnya,  karena baik pegawai yang berusia diatas dan dibawah 40 tahun berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri untuk itu pemerintah  bekerja  sama  dengan perguruan  perguruan  tinggi  harus lebih menggiatkan kegiatan
pemahaman koputer terhadap
perangkat desa [ 14 ] .

## Kesimpulan
1. Faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap  yaitu ada difaktor cuaca, dikarenakan cuaca yang  tidak  menentu menjadikan pembangunan  infrastruktur  didesa sumberdadap menjadi lama selesainya.
2. Solusi  yang  bisa  diberikan  untuk mengatasi  hal  ini  ialah  regenerasi perangkat  desa  dan  pengembangan sumber daya manusia.

## REFERENSI
[1] Wahyu Widodo, Sapto Budoyo and Toebagus  Galang  Windi  Pratama, 2018.  The  Role  of  Law  Politics  on Creating  Good  Governance  and Clean  Governance  for  a  Free- Corruption  Indonesia  in  2030.  The Social Sciences, 13: 1307-1311.
[2] Dura, J. (2016). Pengaruh
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). 10, 26 –32.
[3] Fitri, S. (2019). Efektivitas
Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana  Desa  Terhadap  Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo  Kecamatan  Dukun
Kabupaten Gresik.
[4] Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,
Rusli,  B.,  &  Buchari,  R.  A.  (2018). Analisis  Dampak  Pengelolaan  dan
Penggunaan  Dana  Desa  terhadap Pembangunan  Daerah  Analysis  of the Impact of Management and Use of  Village  Funds  on  Regional Development. 6(1), 14 –24.
[5] M.  Ridwan  Tikollah1,  M.  Y.  A.  N.
(2018). Analisis pengelolaan
alokasi dana desa (add) di kecamatan  mare  kabupaten  bone. 1(1), 87 –96.
[6] Moh  Sofiyanto,  Ronny  Malavia Mardani, M. A. S. (n.d.). Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan  Di  Desa  Banyuates Kecamatan  Banyuates  Kabupaten Sampang. 28 –38.
[7] Ompusunggu,  V.  M.,  &  Sos,  S.
(2005).  Dampak  Pembangunan
Infastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung,
Kabupaten  Karo,  Sumatra  Utara.
18 –26. [8] Rahmadanty, L. (2008). Implementasi  Kebijakan  Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. 1992.
[9] Rares, D. J. J., Si, M., Gustaaf, D., Tampi, B., & Si, M. (n.d.). Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pembangunan di Desa Tumokang Baru
Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. c. [10] Lawrence Friedman,(1994), American  Law,  W.W  Norton  & Company, London.
[11] Seran,  B.,  &  Mael,  Y.  (2017).
Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian  Masyarakat  Petani di  Desa  Usapinonot.  2(2502),  59 –
62.
[12] Siak,    cici  anike  wulan.  (2018). Analisis Pengalokasian Dana Desa
Terhadap Pembangunan
Infrastruktur  Desa  Di  Kecamatan Koto  Gasib  Kabupaten  Siak.  1,  1 – 15.
[13] Sri  Hutami,  A.  S.  (2017).  Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) Di Desa Abbatireng
Kecamatan  Giliireng  Kabupaten Wajo.  Government:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 10(1), 10 –19.
[14] Tahir,  E.  (2018).  Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap
Pemberdayaan  Dan  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.