## TINDAK PIDANA ADAT “LOGIKA SANGGRAHA” DI BALI
Oleh  : Kastubi Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## Abstrak
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  di  bidang  kesusilaan  di  Bali  adalah  apa  yang  disebut dengan  Logika  Sanggraha.  Pelanggaran  dibidang  kesusilaan  ini  oleh  masyarakat  Bali dikategorikan  sebagai  Tindak  pidana  adat  (Delik  adat).  Pada  umumnya  setiap pelanggaran  terhadap  hukum  adat,  baik  yang  bersifat  keperdataan  maupun  kepidanaan akan  diselesaikan  oleh  para  pemuka  adat  setempat,  namun  kenyataannya  terdapat beberapa  kasus  Logika  Sanggraha  yang  diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh  Pengadilan Negeri.
Kata Kunci :  Delik adat, logika sanggraha, Bali

## ABSTRACT
One of violation form in the field of decency in  Bali is what is called by the Logic  of Sanggraha.  Violations in  the field of decency by  the people of  Bali  are categorized  as Customary Crimes ( Delik adat ). In general, any violation of customary law, either civil or  criminal,  will  be  resolved  by  local  custom  leaders,  but  in  reality  there  are  several Logic Sanggraha cases which examined, tried and decided by the District Court.
Keywords : Customary crimes, logic of Sanggraha, Bali

## A. Pendahuluan
Sebagaimana    telah  diketahui bahwa  hukum  adat  di  daerah-daerah kepulauan  di  Indonesia  masih  diakui keberadaannya  dimana  masih  terdapat pengadilan-pengadilan  adat,  khususnya di  Bali.    Berdasarkan  pasal  1  ayat  (2)
sub  (b)  UU  Darurat  No.  1/Drt/tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan
sementara untuk menyelenggarakan kesatuan sususnan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
Pasal  1  ayat  (2)  sub  (b)  UU Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951,
menyatakan:
“Segala  Pengadilan  Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied), kecuali  peradilan  Agama  jika peradilan  itu  menurut  hukum  yang hidup  merupakan  satu  bagian  tersendiri dari peradilan Adat”.
Prof.  Dr.  R.  Soepomo,  SH mengatakan,  bahwa:  lahirnya  suatu delik dalam sistem hukum adat (hukum yang  tidak  tertulis)  tidak  lain  ialah lahirnya  delik  adat  itu  serupa  dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. 1
Sebagaimana hukum pada umumnya,  hukum  adat  Bali  memuat ketentuan  tentang  perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan perbuatan-
perbuatan  yang  dilarang.  Misalnya tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah kesusilaan dan sebagainya.
Apabila ketentuan- ketentuan  itu  dilanggar,  maka  terhadap si  pelanggar  tersebut  akan  dikenakan
sanksi adat. Sanksi tersebut sebagaimana halnya dengan sanksi adat pada  umumnya  yaitu  lebih  bersifat moral  spiritual.  Hal  ini  disebabkan karena  hukum  adat  lebih  menitik
1 Soepomo, 1984, Bab-Bab Tentang Hukum Adat , Pradnya Paramita. Jakarta,  hlm. 111
beratkan  pada  keseimbangan  yang bersifat kosmis .
Salah  satu  bentuk  pelanggaran di  bidang  kesusilaan  di  Bali  adalah  apa yang disebut dengan Logika Sanggraha. Pelanggaran  dibidang  kesusilaan  ini oleh  masyarakat  Bali  dikategorikan sebagai Tindak pidana adat (Delik adat). Pada  umumnya  setiap  pelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan  maupun  kepidanaan  akan diselesaikan  oleh  para  pemuka  adat setempat, namun kenyataannya terdapat beberapa  kasus  Logika  Sanggraha  yang diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh Pengadilan Negeri.

## B. Permasalahan
Dari  uraian  tersebut  diatas, maka  permasalahan  yang  akan  dikaji sebagai berikut : Bagaimana kedudukan dan  penyelesaian  tindak  pidana  adat Logika  Sanggraha  dalam  sistem  hukum pidana di Indonesia ?

## C. Pembahasan
Walaupun di negara Indonesiaa ada  suatu  unifikasi  dalam  lapangan hukum  pidana  yang  berlaku  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia,  namun tidaklah dapat dipungkiri dalam
masyarakat di berbagai wilayah Indonesia masih hidup dan berkembang apa yang dikenal dengan hukum pidana adat  atau  lebih  populer  disebut  sebagai delik adat.
Ter Haar
memberikan pengertian tentang delik adat itu sebagai tiap-tiap  gangguan  dari  keseimbangan, tiap-tiap  gangguan  pada  barang-barang materiil  dan  immateriil  milik  hidup seseorang  atau  kesatuan  (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya  suatu  reaksi  adat,  dengan reaksi  adat  ini  keseimbangan  akan  dan harus dapat dipulihkan kembali. 2 Besarnya
reaksi yang ditentukan  oleh  hukum  adat  yang bersangkutan,  lazimnya  wujud  reaksi adat  tersebut  adalah  berupa  suatu pembayaran  delik  dalam  bentuk  uang atau  barang.  Dengan  demikian  menurut pengertian  Ter  Haar,  untuk  dapat disebut tindak pidana (delik) adat, maka perbuatan  tersebut  harus  menimbulkan guncangan  dalam  neraca  keseimbangan masyarakat. Keguncangan yang
dimaksud  disini  bukan  saja  berupa keguncangan yang
dikarenakan
2 .  Mr.  B.  Ter  Haar  Bzn  terjemahan  K. Ng.  Soebekti  Poesponoto. Azas-azas  dan Susunan  Hukum  Adat .  Pradnya  Paramita. Jakarta. hlm. 255.
dilarangnya  peraturan-peraturan  hukum dalam  suatu  masyarakat,  melainkan pula  pelanggaran-pelanggaran  dalam norma  kesusilaan,  keagamaan  maupun kesopanan.
Selanjutnya oleh
Prof.
Soepomo mengakatakan bahwa didalam sistem  hukum  adat  segala  perbuatan yang  bertentangan  dengan  peraturan hukum  adat  merupakan  perbuatan illegal  dan  hukum  adat  mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali  hukum  ( rechtsherstel )  jika hukum itu diperkosa. 3
Dari  pandangan  tersebut  diatas maka,  dapatlah  ditarik  kesimpulan bahwa,  pada  dasarnya  suatu  tindak pidana (delik) adat itu merupakan  suatu tindakan  yang  melanggar  perasaan, keadilan  dan  keputusan  yang  hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan
terganggunya
ketentraman  dan  keseimbangan  dalam masyarakat  dan  dapat  menimbulkan reaksi masyarakat adat.
Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa sebagai tindak pidana (delik)  adat  adalah  perbuatan-perbuatan yang  memenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut.
3 . Soepomo, Op. Cit, hlm. 110.
a. Melanggar atau bertentangan dengan norma-norma adat; b. Menimbulkan  kegoncangan  dalam keseimbangan hukum masyarakat;
c. Oleh  hukum  adat  diberikan  reaksi untuk  memulihkan  keseimbangan yang  terganggu  oleh  perbuatan tersebut.
Hukum  pidana  adat  adalah hukum  yang  hidup  ( living  law )  dan akan  terus  hidup  selama  ada  manusia untuk  berbudaya,  dan  oleh  karena  itu hukum  pidana  adat  lebih  dekat  dengan hukum antropolopogi dan hukum perundangan-undangan.
Menurut istilah Logika
Sanggraha  adalah  berasal  dari  bahasa Sankskerta  yang  terdiri  dari  dua  kata yaitu :
- Logika yang  berarti  akal/pikiran manusia;
- Sanggraha yang  berarti  :  pegang, sentuh, hubungan.
Sehingga  pengertian  Logika Sanggraha adalah  hubungan  seksual/ kelamin antara laki-laki  dan perempuan yang  mengakibatkan  si  perempuan hamil  diluar  perkawinan  dengan  janji akan  dikawini,  tetapi  ternyata  si  laki- laki  tidak  mau  bertanggung  jawab (ingkar janji).
Dalam
kitab Adigama disebutkan  : Malih  logika  sanggraha, loewir ipoen, djanma mededeman, sane mowanitan  neherrang  demen  ipoen, dening djrih patjangka sisipang, awanan ipoen ngerereheng deje, saoebajan  iloeh  kasanggoepi;  wantoeh ring  papadoewan  toengkas  paksane sane  loeh  ngokoe  kasanggama,  sane mowani  nglisang  mapaksa  ngoetjapang dewek ipoen kaparikosa antoek, janasapoenika  patoet  tetes  terangan pisan,  jan  djati  imoeani  menemenin wenang  ipoen  sisipang  oetomo  24.000, poeniko  mawasta  logika  sanggraha, oetjaping sastra.
Terjemahan  bebasnya  adalah  : Logika Sanggraha : orang pacaran, yang laki-laki  tidak  setia  akan  cintanya, karena  takut  akan  dipersalahkan  karena mencari  daya  upaya,  syarat-syarat  si perempuan  disanggupi,  kemudian  si perempuan  menyatakan  dirinya  dipaksa disetubuhi,  dan  yang  laki-laki  cepat mengaku dirinya diperkosa si perempuan,  kalau  demikian  halnya sepatutnyalah diusut kejelasannya, kalau  benar  si  laki-laki  mencintainya dan  patut  dipersalahkan  dengan  denda utama  sebesar  24.000,-  itu  namanya Logika Sanggraha menurut bunyi sastra.
Dari  uraian  tersebut  diatas dapat  ditarik  beberapa  unsur  dari perumusan  Tindak  Pidana  (delik)  adat Logika Sanggraha dalam kitab Adigama adalah sebagai berikut :
1. Telah  terjadi  hubungan  cinta  kasih antara  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan;
2. Si  lelaki  telah  memberikan  janji- janji tertentu kepada si perempuan;
3. Dalam  hubungan  cinta  tersebut telah  terjadi  persetubuhan  antara mereka  atas  dasar  suka  sama  suka, atau hamil;
4. Si  Laki-laki  memutuskan  hubungan cinta tanpa alasan yang sah.
Dengan
demikian penggunaan  kitab  Adigama  sebagai dasar  dari  putusan  pengadilan  dalam tindak  pidana  (delik)  adat  Logika Sanggraha  adalah  menggunakan  dasar hukum  pasal  5  ayat  3  (b)  Undang- undang Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951.
Adapun isi ketentuan pasal 55 ayat 3 (b) UU Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951 adalah sebagai berikut :
“Hukum  materiil  sipil  untuk sementara  waktu  pun  materiil  pidana sipil  yang  sampai  kini  berlaku  untuk kawula-kawula  daerah  swapraja  dan orang-orang  yang  dahulu  diadili  oleh
pengadilan  adat,  adat  tetap  berlaku untuk  kawula-kawula orang itu, dengan pengertian  bahwa  suatu  perbuatan  yang menurut  hukum  yang  hidup  harus dianggap  perbuatan  pidana,  akan  tetapi tidak  ada  bandingnya  dalam  kitab hukum  pidana  sipil,  maka  dianggap diancam  dengan  hukuman  yang  tidak lebih  dari  tiga  bulan  penjara  dan  atau denda  lima  ratus  rupiah,  yaitu  sebagai hukuman  pengganti  bilamana  hukum adat  yang  dijatuhkan  tidak  diikuti  oleh pihak  terhukum  dan  pengertian  yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan  kesalahan  si  terhukum,  dan bahwa  bilamana  hukum  adat  yang dijatuhkan  itu  menurut  pikiran  hakim melampaui  padanya  dengan  hukuman kurungan  atau  denda  yang  dimaksud diatas,  maka  atas  kesalahan  terdakwa dapat  dikenakan  hukuman  pengganti setinggi  10  tahun  penjara,  dengan pengertian  bahwa  madat  yang  menurut paham  hakim  tidak  sesuai  lagi  dengan jaman  senantiasa  masti  diganti  seperti tersebut  diatas,  dan  bahwa  suatu perbuatan  menurut  hukum  yang  hidup harus  dianggap  perbuatan  pidana  dan yang  ada  bandingnya  dalam  kitab pidana  sipil  maka  dianggap  diancam dengan  hukuman  yang  sama  dengan
hukum  banding  yang  paling  mirip kepada perbuatan pidana itu”.
Apabila  terdapat  pelanggaran delik  adat  Logika  Sanggraha,  maka masyarakat  memberikan  reaksi  adat yang  tegas.  Hal  ini  disebabkan  karena masyarakat  Bali  masih  memegang teguh  keyakinannya,  dimana  hubungan antara  adat  dan  agama  sangatlah  erat. Sedangkan perkara-perkara  yang terjadi sampai  ke  pengadilan  terhadap  delik adat Logika Sanggraha digunakan dasar ps. 359 kitab Adigama jo. ps. 5 ayat (3) huruf  (b) UU Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951.
Penerapan asas legalitas dalam penyelesaian kasus tindak pidana (delik) adat Logika Sanggraha berdasarkan pada Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ps.  1 ayat 1 yang berbunyi :
“Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana, kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana dalam  peraturan  perundang-undangan yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan dilakukan”.
Namun demikian
penyelesaian  kasus  delik  adat  Logika Sanggraha  dapat  didasarkan  pada  ps.  5
ayat  (3)  huruf  (b)  UU  Darurat  No. 1/Drt/  tahun  1951,  dan  tetap  berpegang pula pada ps. 359 kitab Adigama.
Dari  rumusan  ps.  1  ayat  (1) KUHP  tersebut  dapat  ditarik  suatu pengertian  bahwa  tidak  ada  suatu perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam oleh  pidana,  kalau  hal  tersebut  terlebih dahulu  belum  dinyatakan  dalam  suatu undang-undang.  Kalau  kita  memegang asas  tersebut,  maka  konsekuensinya perbuatan  pidana  menurut  hukum  adat tidak  dapat  dipidana,  sebab  tidak  diatur secara  tertulis.  Namun  dalam  perkara tindak  pidana  (delik)    adat  Logika Sanggraha,  penerapan  delik  adat  tetap diperlukan walaupun bertentangan dengan KUHP.
Hukum  adat  sebagai  hukum tidak  tertulis  yang  dapat  memberikan jalan  keluar  bagi  para  penegak  hukum, dapat  di  ketahui  dari  apa  yang  tersirat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009,  tentang  Undang-undang    Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1) disebutkan bahwa :
“Hakim dan Hakim
Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum    dan
rasa kadilan yang hidup dalam masyarakat”
Dari pernyataan tersebut diatas jelas kiranya bahwa hakim dalam menjatuhkan  suatu  putusan  pengadilan (vonis) tetap  memperhatikan  hukum tidak tertulis. Dalam hal ini hakim wajib menggali,  memahami  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hal  ini membuktikan  bahwa  bangsa  Indonesia dalam  hal  hukum  positifnya  tidak bersifat kaku atau dogmatis, akan tetapi selalu    memperhatikan  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat,  sehingga hukum menjadi tumbuh dan berkembang supaya rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
Selain  dari  pada  itu  suatu perbuatan  yang  dituduhkan  terhadap pelaku  adalah  perbuatan  yang  terlarang dan  diancam  dengan  pidana  oleh  suatu peraturan  perundang-undangan,  maka perbuatan  tersebut  untuk  dapat  dijatuhi pidana  harus  bertentangan  dengan hukum.
Dalam praktek peradilan dikenal  dengan  sebutan  “sifat  melawan hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang negatif”.  Unsur  ini  merupakan  suatu penilaian  obyektif  terhadap  perbuatan, tetapi bukan terhadap si pembuat.
Mengenai hal ini ada beberapa  pendapat  dari  para  sarjana sebagai  berikut :
1. M.E. Meyer menyatakan : Perbuatan  itu  melawan  hukum materiil  atau  tidak,  ditentukan  oleh norma  kebudayaan  (kultur  norma). Sifat  melawan  hukum  itu  berarti bertentangan  dengan  kultur  norma yang  diakui  oleh  negara.  Kalau perbuatan  itu  sesuai  dengan  kultur norma, maka sifat melawan hukumnya hapus.
2. Zevenbergen, menyatakan :
Onrechtmatigheid  adalah  syarat umum obyektif yang berdiri sendiri biasanya  ada  jika  suatu  perbuatan memenuhi  rumusan  delik  dalam undang-undang,  tetapi  mengenai hal  ini  harus  diselediki  untuk  tiap- tiap kejadian  yang konkrit. Apakah yang  diharapkan  oleh  ketertiban umum,  maka  tidak  boleh  ada penjatuhan pidana. 4
Dengan  demikian  menurut ajaran  ini  suatu  perbuatan  itu  melawan hukum  atau  tidak,  justru  tidak  hanya
4 . Soedarto. 1975, Hukum Pidana I A . FH. UNDIP, hlm. 65
yang  terdapat  dalam  undang-undang tertulis  saja,  melainkan  harus  dilihat berlakunya  asas-asas  hukum  yang  tidak tertulis.  Sifat  melawan  hukum  yang nyata-nyata  memenuhi  rumusan  delik akan  hapus,  apabila  diterobos  dengan adanya alasan pembenar. Sifat melawan hukum  mempunyai  beberapa  fungsi, yaitu :
a. Sifat  melawan  hukum  materiil dalam fungsinya yang negatif; b. Sifat  melawan  hukum  materiil dalam fungsinya yang positif.
Dari  2  (dua)  sifat  melawan  hukum tersebut dapat di jabarakan sbb: ad. a.  Sifat  melawan  hukum  materiil dalam  fungsinya  yang  negatif, adalah  memungkinkan  adanya hal-hal yang ada di luar undang- undang menghapuskan sifat
melawan  hukumnya  perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.  Jadi  hal  ini merupakan  alasan  penghapusan sifat melawan hukum.
ad. b.  Sifat  melawan  hukum  materiil dalam  fungsinya  yang  positif, adalah menganggap suatu perbuatan  tetap  sebagai  delik,
meskipun  tidak  hanya  diancam dengan  pidana  dalam  undang- undangtetapi  juga  bertentangan dengan  hukum  atau  aturan  lain yang ada di luar undang-undang. Jadi  disini  diakui  hukum  yang tidak  tertulis  sebagai  sumber hukum yang positif.
Apabila kita menganut  ajaran sifat  melawan  hukum  materiil  tentunya adalah  dalam  fungsinya  yang  negatif, konsekuensinya  dari  diterimanya  asas legalitas  dalam  KUHP  yang  akan dipertahankan  dalam  KUHP  Nasional nanti.
Dalam  pembahasan  masalah suatu perbuatan  yang oleh Polisi selaku penyidik mengidentifikasikan delik adat
Logika Sanggraha, harus memperhatikan latar
belakang perbuatan itu sendiri  yang berhubungan erat  dengan  adat-istiadat  yang  hidup dalam  masyarakat    Bali.  Adat-istiadat khususnya dalam kehidupan masyarakat Bali  yang  bersifat  religius,  masih  kuat menjunjung  tinggi  budaya  yang  juga merupakan  cermin  dari  kepribadian dalam penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat di Bali dapat  diakui  sebagai  peraturan  hukum
diantaranya  hukum  pidana  adat  atau sering disebut “delik adat” .
Faktor  yang  mempengaruhi proses  perkembangan  hukum  adat adalah  merupakan  hasil  akulturasi antara  perbuatan  adat-istiadat  asli  yang mempengaruhi  oleh  kondisi-kondisi alam  dan  watak  bangsa  dengan  kultur agama.  Suatu  kenyataan  bahwa  faktor agama  yang  demikian  melekat  dalam adat-istiadat  di  Bali  yang  religius.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  pemeluk  agama harus  juga  mengikuti  hukum  agamanya dengan  setia  atau  patuh,  dimana  dalam bertingkah laku selalu berpedoman pada suatu  peraturan/norma  agama  yang berlaku dan diakui dalam masyarakat di Bali.
Sehubungan  dengan  adanya hukum pidana adat membuka pintu bagi pengembangan  aturan  di  dalam  hukum di Indonesia, yang merupakan kesempatan dari semua pihak.
Sebagai kasus konkrit, hukum adat  di  Bali  yang  pengaturannya tercantum dalam kitab Adigama ps. 359 yang  isinya,  suatu  peraturan  bagi perbuatan asusila antara antara laki-laki dan perempuan di luar tali perkawinan.
Dalam  praktek  sehari-hari delik  adat  Logika  Sanggraha  ini  adalah
merupakan  delik  aduan  absolut,  artinya polisi  sebagai  penyidik  baru  akan mengambil tindakan bila adanya pengaduan  dari  pihak  korban.  Penyidik (polisi)  harus  melihat  bahwa  perbuatan tersebut oleh masyarakat dirasakan telah melanggar hukum adat dan mengakibatkan terganggunya
ketentraman  serta  ada  pihak  yang dirugikan atas perbuatan tersebut.
Dengan kata lain polisi selaku penyidik tidak begitu saja mengkatagorikan bahwa suatu
perbuatan  seks  itu  merupakan  suatu pelanggaran (Logika Sanggraha), apabila  tanpa  adanya  pengaduan  dari pihak korban atau pihak yang dirugikan.
Dalam  hal  ini  pihak  polisi menerima pengaduan atas suatu perbuatan  yang  memenuhi  delik  adat Logika  Sanggraha  haruslah  perbuatan tersebut  benar-benar  memenuhi  unsur- unsur  sebagaimana  rumusan  delik, khususnya  delik  Logika  Sanggraha. Unsur-unsur  inilah  yang  oleh  para penyidik  dipakai  sebagai  pedoman untuk menentukan perbuatan terdakwa/pelaku memenuhi unsur-unsur dalam rumusan atau tidak.
Apabila  perbuatan  terdakwa telah memenuhi rumusan delik
belumlah berarti ia sudah pasti dipidana seperti  apa  yang  diancamkan.  Ini tergantung  dari  soal  apakah  dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai  kesalahan.  Dalam  hukum pidana,  seseorang  itu  dapat  dipidana apabila  ia  bersalah  dalam  arti  dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun  yang  menjadi  unsur dari  perumusan  delik  adat  Logika Sanggraha adalah :
- Telah  terjadi  hubungan  asmara /cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- Si  lelaki  telah  memberikan  janji- janji tertentu kepada si perempuan ( di nikah);
- Dalam  hubungan  cinta  tersebut telah terjadi hubungan persetubuhan  diantara  mereka  dan
atas  dasar  suka  sama  suka,  dan  si perempuan hamil;
- Si  lelaki  memutuskan  hubungan cinta  tanpa  alasan  yang  sah/tidak bertanggung jawab;
- Keduanya beragama Hindu;
- Dilakukan di Bali.
Dengan demikian dalam penyidikan,  polisi  harus  memperoleh bahan-bahan  yang  tepat  serta  berharga
tentang  hukum  adat.  Di  samping  itu juga  diarahkan  pada  putusan-putusan hukum  (pemuka  adat,  putusan  hakim perdamaian  desa)  yang  ada  di  daerah yang bersangkutan.
Dalam menentukan delik adat, bukan banyaknya jumlah perbuatan  yang  terjadi  atau  tidaknya tingkah laku  yang ada pada masyarakat Bali,  yang memberi kesimpulan adanya suatu  norma  hukum  atau  merupakan satu kesatuan sosologis.

## D. Penutup
a. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersbut diatas, maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan sebagai berikut :
Kedudukan  tindak  pidana  delik adat  Logika  Sanggraha  pada  saat  ini tetap  diakui  dengan  berlakunya  pasal 359  Kitab  Adigama  jo  pasal  5  ayat  (3) huruf    (b)  Undang-undang  Darurat  No. 1  tahun  1951,  yang  mengakui  norma hukum adat tidak mempunyai bandingan dengan KUHP.
Penyelesaian  tindak  pidana  adat Logika  Sanggraha  dalam  sistem  hukum pidana  di  Indonesia  sebagai  berikut  : Polisi selaku penyidik dalam menentukan  suatu  perbuatan  yang
diadakan  kepadanya  sebagai  delik  adat
Logika Sanggraha seperti yang tercantum  dalam  pasal  359  Kitab Adigama  serta  memenuhi  unsur-unsur delik, yaitu:
- Telah  terjadi  hubungan  asmara /cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- Si  lelaki  telah  memberikan  janji- janji tertentu kepada si perempuan ( di nikah);
- Dalam  hubungan  cinta  tersebut
telah terjadi hubungan persetubuhan  diantara  mereka  dan
atas  dasar  suka  sama  suka,  dan  si perempuan hamil;
- Si  lelaki  memutuskan  hubungan cinta  tanpa  alasan  yang  sah/tidak bertanggung jawab;
- Keduanya beragama Hindu;
- Dilakukan di Bali.
b. Saran-Saran
1. Keberadaan  delik  adat  Logika
Sanggraha
sudah seharusnya mendapat  perhatian  bagi  pembuat undang-undang untuk dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan  hak  asasi  wanita
dalam hukum positif (KUHP).
2. Kalau  hukum  pidana  positif  tidak mengatur, maka dibentuk
perangkat  penegak  hukum  adat  di Bali khususnya  menangani perkara delik adat Logika Sanggraha.
3. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana yang berat.
4. Ancaman  pidana  terhadap  pelaku maksimal  15  tahun  penjara,  tidak seperti  sekarang  ini  yang  hanya diancam  paling  banyak  3  (tiga)
bulan penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Ter  Haar  Bzn.  Terj.  K.Ng.  Soebekti Poesponoto.  1976, Asas-Asas dan  Susunan  Hukum  Adat ,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Hilman  Hadi  Kusuma,  1979, Hukum
Pidana Adat , Alumni, Bandung.
Kepolisian  Daerah  Bali,  1989, Naskah
tentang  Situasi  Kamtibnas  dan
Upaya  Penanggulangannya  di Wilayah Polda Nusra .
Soedarto, 1990, Hukum  Pidana  Jilid  I ,
Fak. Hukum UNDIP. Semarang.
Soepomo,  1984, Bab-Bab  Tentang Hukum Adat , Pradnya
Paramita, Jakarta.
Surojo  Wignjodipuro,  1973, Pengantar dan  Asas-Asas  Hukum  Ada t ,
Alumni, Bandung.
Perundang-undangan:

## Kitab Adigama
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
UU Darurat Nomor: 1/Drt/ Tahun 1951,
tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan sususnan, kekuasaan dan acara  pengadilan-pengadilan sipil.

## UU  No.  48  Tahun  2009,  tentang
Kekuasaan  Kehakiman , PT. Grafitri. Bandung, 2009.