ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh

## Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Masyarakat Pulau Raam Kota Sorong, Papua Barat
Muhammad Rusdi Rasyid Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia E-mail: rusdipasca@gmail.com

## Umar Sulaiman
Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia E-mail: umarsulaiman57.us@gmail.com

## Rosdiana
Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia E-mail: rosdianalitbang03@gmail .com

## Sudirman
Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia E-mail: sudirmaniainsorong@gmail.com
Abstract: The harmony of the life of the Butonese and other ethnic groups was disturbed by the presence of Pelangi PAUD, the Pentecostal Church, and the Foreign Congregation on Raam Island. The purpose of this research is to describe the potential for community conflict in Raam Island, Sorong City by uncovering the factors that trigger the potential for conflict and finding alternative harmonization of the Raam Island community. Data were collected qualitatively through semi-structural in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation. This research shows that First; The socio-religious conflict began when the management of the Pelangi PAUD Foundation broke a promise to involve Muslim teachers to teach early childhood students. Second; The construction of the Pentecostal Church which was deemed not in accordance with the existing regulations, the atmosphere became increasingly cloudy when the Church congregations were not local residents and were not known. Harmonization solutions can be done by strengthening the organizational functions of the FKUB to be improved both among the people of Raam Island and the government.
Socialization of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs concerning the Maintenance of Religious Harmony, Empowerment of Religious Harmony Forums, and the Establishment of Houses of Worship.
Keywords: Social Conflict, Society, Religion, Church, Ethnic Buton
Abstrak : Keharmonisan kehidupan etnis Buton dan etnis lainnya terusik dengan kehadiran PAUD Pelangi, Gereja Pantekosta, dan Jemaat Asing di Pulau Pulau
Raam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Potensi Konflik Masyarakat Pulau Raam Kota Sorong dengan mengungkap faktor pemicu terjadinya potensi konflik  serta  menemukan  alternatif  harmonisasi  masyarakat  Pulau  Raam.  Data dikumpulkan secara kualitatif melalui wawancara mendalam semi struktural, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Pertama; konflik sosial keagamaan dimulai ketika pengurus Yayasan PAUD Pelangi ingkar janji melibatkan guru muslim untuk mengajar siswa anak usia dini. Kedua; pembangunan Gereja Pantekosta yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada, suasana makin keruh ketika jemaat Gereja bukan penduduk setempat dan tidak dikenal. Solusi Harmonisasi dapat dilakukan dengan penguatan fungsi organisasi FKUB untuk ditingkatkan baik di kalangan masyarakat pulau Raam maupun kalangan pemerintah. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Kata Kunci: Konflik Sosial, Masyarakat, Keagamaan, Gereja, Etnis Buton

## Latar Belakang
Kedatangan etnis Buton ke tanah Papua khususnya pulau Raam memiliki tujuan demi perbaikan kondisi perekonomian. Kehidupan etnis Buton dan etnis lainnya di Pulau Raam pada awalnya nampak harmonis, namun seiring berjalannya waktu terjadi perbedaan sikap dan pandangan dengan adanya pembangunan gedung pendidikan yaitu PAUD Pelangi yang pendiriannya diprakarsai oleh pihak non muslim. PAUD Pelangi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas bermain yang cukup lengkap, sehingga keberadaannya menarik bagi anak-anak muslim untuk bergabung di PAUD Pelangi tersebut. Karenanya murid PAUD Pelangi nyaris 100% muslim yang belajar di sana. 1 Hal yang sangat disayangkan bagi masyarakat muslim adalah penggunaan
1 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
metode dan kurikulum PAUD Pelangi menggunakan metode dan kurikulum sesuai agama mereka atau ajaran non muslim. Selain itu beberapa persoalan-persoalan lainnya yang menambah keruhnya situasi hubungan antarmasyarakat pulau Raam adalah pembangunan gereja di antara pemukiman muslim dan adanya beberapa anggota masyarakat yang sering mengambil buah hasil kebun masyarakat lainnya tanpa izin terlebih dahulu. 2 Karenanya pulau Raam menjadi tempat interaksi antaretnis dan berpotensi terjadinya konflik sosial keagamaan.
Perbedaan pandangan 3 , bentuk pergaulan, perebutan sumber ekonomi 4 dan ketidakadilan 5 dapat mengakibatkan bahaya laten dan dapat terjadi konflik kekerasan yang sesungguhnya di Pulau Raam, sebagaimana masih segar dalam ingatan kita tentang konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti konflik etnis yang bernuansa keagamaan misalnya di Ambon tahun 1999, Maluku, Poso, Bangkalan, Sambas dan Papua. 6 Berdasarkan latar belakang kehidupan masyarakat Pulau Raam tersebut maka penelitian ini penting dilakukan.
Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut maka yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah Bagaimana Potensi Konflik Masyarakat Pulau Raam Kota Sorong. Untuk menjawab permasalahan tersebut. Riset ini akan fokus pada  pembahasan pada dua persoalan utama. Pertama , Apa Faktor Pemicu Terjadinya Potensi Konflik Masyarakat Pulau Raam Kota Sorong?. Kedua, Bagaimana  Alternatif  Harmonisasi Masyarakat Pulau Raam Kota Sorong?
2 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
3 Rizka Diputra, “Lima Konflik SARA Paling Mengerikan Ini Pernah Terjadi Di Indonesia,” Okezone.Com , 2016.
4 Bobby Chrisnawan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizontal Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Di Kabupaten Ketapang),” in Jurnal Nestor Magister Hukum , 2016.
5 Andri G. Wibisana, “PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT,” Masalah-Masalah Hukum , 2018, https://doi.org/10.14710/ mmh.46.1.2017.9-19.
6 Bashori A. Hakim, Konflik dan Resolusi Damai (Harmoni, Volume V, no. 18: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dab Diklat Departemen Agama RI, 2006), h. 61.

## Metode Penelitian
Penelitian ini penelitian kualitatif 7 menggunakan teknik pengum- pulan data triangulasi, yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 8 Observasi ini bersifat non-partisipatif , peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap realitas yang terjadi tanpa melibatkan peneliti, agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Sementara wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pola semi struktural. Wawancara dilakukan terhadap subyek pe nelitian untuk mendapatkan informasi mengenai intensitas interaksi antarmasyarakat pulau Raam Kota Sorong dan faktor-faktor terjadinya potensi konflik sosial keagamaan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti, maka dilakukan penggalian informasi melalui para informan antara lain; pejabat pemerintah, tokoh masyarakat atau tokoh adat, pemimpin keagamaan dan sejumlah masyarakat pulau Raam. Selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian diinterpretasi dengan menggunakan pendekatan studi kasus melalui data emic yang berdasarkan pada agama dan budaya etnis individu atau kelompok.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  Potensi  Konflik Masyarakat Pulau Raam Kota Sorong dengan mengungkap faktor pemicu terjadinya potensi konflik serta mengungkap alternatif har- monisasi masyarakat Pulau Raam.

## Pulau Raam
Pulau Raam merupakan pulau salah satu kelurahan yang berada di bawah wilayah distrik Sorong Kepulauan kota Sorong. Distrik Sorong Kepulauan memiliki empat kelurahan yaitu; kelurahan Doom Barat, kelurahan Doom Timur, kelurahan Soop, dan kelurahan Pulau Raam.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 8.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. , h. 241.
Luas wilayah distrik Sorong Kepulauan secara keseluruhan 200,10 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.701, terdiri dari laki-laki 5.534 dan perempuan sebanyak 5.167. Jumlah penduduk kelurahan Pulau Raam ±1.200 dengan tiga RW dan 6 RT. 9 Seluruh penghuni pulau ini adalah pendatang dari beberapa suku, di antaranya Buton, Moi, Papua, Bugis, dan Jawa. Mata pencarian penduduk pulau Raam mayoritas nelayan dan sebagian kecil petani. Mayoritas penduduk pulau Raam ini adalah muslim dan selebihnya non muslim. 10
Menurut Haimu, pulau tersebut memiliki wilayah pantai yang indah dan sebagian dijadikan obyek wisata oleh penduduk. Karena keindahan pulau tersebut masyarakat banyak yang tertarik untuk berkunjung ke pulau tersebut untuk menetap dan sebagian masyarakat datang untuk rekreasi semata. 11 Waktu tempuh dari pelabuhan tradisional Kota Sorong menuju bibir pantai Pulau Raam dibutuhkan sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu masyarakat. Biaya transportasi sekali menyeberang Rp. 150.000./perahu. Bila ingin menggunakan taksi perahu biaya transfortasi perorang jauh lebih murah dengan membayar hanya Rp. 10.000./orang. Namun waktu operasi taksi perahu sangat terbatas pada jam-jam tertentu. Misalnya di pagi hari hanya beroperasi pada jam 07.00-08.00, dan siang hanya jam 12.00. Tempat penyeberangan pun terbatas pada satu tempat yaitu di belakang pasar ikan Boswesen.

## Faktor Pemicu Konflik

## 1.   Kehadiran PAUD Pelangi
PAUD Pelangi menjadi salah satu faktor terjadinya keresahan masyarakat Pulau Raam. Awal kehadiran PAUD Pelangi didirikan oleh Yayasan Kristen di tengah penduduk muslim. Pihak yayasan mencoba mendekati masyarakat muslim dengan janji bahwa lembaga PAUD Pelangi nantinya akan menggunakan tenaga pengajar dari pihak muslim dan non muslim. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa tenaga
9 BPS Tahun 2013.
10 Drs. Haimu, tokoh masyarakat, wawancara tgl 8 Maret 2016 di Pulau Raam.
11 Drs. Haimu, tokoh masyarakat, wawancara tgl 8 Maret 2016 di Pulau Raam.
pengajar dari pihak muslim digunakan sangat tepat mengingat selain sebagai penduduk setempat juga karena anak-anak yang akan masuk belajar adalah anak-anak muslim. Dengan alasan tersebut, masyarakat dapat menerima dan setuju dengan pendirian lembaga PAUD tersebut. Namun setelah PAUD Pelangi berdiri dan mulai menerima murid baru, hingga proses belajar mengajar sedah berlangsung lama, tidak seorang pun tenaga pengajar muslim yang diajak untuk ikut bergabung dalam lembaga itu. 12
Keadaan tersebut menjadikan masyarakat muslim menjadi sangat kecewa dengan kebijakan yayasan Kristen tersebut. Bahkan sangat disayangkan adalah murid-murid PAUD Pelangi adalah hampir 100% anak-anak muslim. Kekecewaan masyarakat muslim semakin ber- tambah ketika mengetahui materi yang diajarkan anak-anak mereka adalah materi pelajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diketahui secara tidak sengaja oleh orang tua murid ketika anaknya pulang dari PAUD Pelangi, anak tersebut disuruh oleh ibunya untuk makan bersama. Ketika mereka akan makan, tiba-tiba anak tersebut berkata “jangan dulu makan sebelum berdoa, kata bu guru saya di sekolah”. Kemudian anak itu berdoa sebagaimana yang diajarkan gurunya di sekolah PAUD itu. Begitu anak itu selesai berdoa, orang tua anak itu sangat kaget dan kecewa karena cara berdoa yang dilakukan anaknya adalah cara berdoa sebagaimana ajaran agama Kristen. 13 Tentu saja sangat berbeda dengan cara berdoa orang muslim sebagaimana ajaran Islam selama ini yang mereka praktikkan.
Lokasi berdirinya bangunan lembaga PAUD Pelangi sebenarnya juga bermasalah dengan masyarakat setempat. Lokasi bangunan PAUD Pelangi berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan Masjid Al- Bahar. Awalnya lokasi PAUD itu adalah milik warga muslim yang ditumbuhi sejumlah pohon kelapa. Kemudian pihak pemerintah meminta lokasi itu untuk dibangun rumah sosial, dengan alasan untuk kepentingan masyarakat setempat juga. Dengan alasan tersebut maka
12 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
13 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
pemilik lokasi setuju dengan pembangunan rumah sosial dengan menyerahkan lokasinya dengan catatan pohon kelapa yang ada di dalam lokasi itu saja yang dibayar sebagai ganti rugi. Adapun lokasinya tidak perlu dibayar. Namun kenyataannya rumah sosial sudah berdiri namun uang ganti rugi untuk sejumlah pohon kelapa tak kunjung terbayar. 14
Hal ini cukup mengecewakan pemilik lokasi tersebut. Masalah tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat, namun masalah tersebut tak kunjung selesai dan pemilik lokasi tidak pernah dibayar. Tentu saja masyarakat semakin kecewa dengan keadaan seperti itu. Kekecewaan masyarakat makin bertambah setelah mengetahui bahwa ternyata yang menguasai rumah sosial itu adalah sepasang suami istri beragama Kristen. Masyarakat kemudian mencari tahu mengapa mereka menguasai rumah itu. Jawaban yang mereka dapatkan sungguh mengecewakan, karena mereka ternyata menguasai rumah itu dengan alasan bahwa mereka sudah membelinya dari pihak pemerintah. Masyarakat makin bingung karena oknum pemerintah yang menjual lokasi tersebut belum diketahui. Orang yang menguasai rumah sosial itu sebenarnya tidak pernah menetap di rumah itu, hingga membiarkannya kosong beberapa tahun lamanya. 15
Kemudian kisruh ini kembali menghangat dengan kehadiran yayasan Kristen ini yang membangun lembaga PAUD Pelangi di lokasi yang dianggap bermasalah itu. Keresahan masyarakat muslim dengan berdirinya PAUD Pelangi cukup beralasan, mengingat kronologi kepemilikan lokasi tersebut tidak wajar. Awalnya milik seorang warga muslim tetapi sekarang sudah menjadi milik yayasan Kristen tanpa ada pembayaran ganti rugi sedikit pun. Kejadian tersebut menjadikan warga setempat mendapat dua kerugain sekaligus, pertama; rugi materi karena tidak dibayarkan pohon kelapanya, kedua; adalah kerugian dalam bentuk immateri, karena selain merelakan lokasinya tanpa bayaran, juga karena lokasi itu dikuasai oleh orang yang tidak seiman dengannya.
14 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
15 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
Menurut pak Usman, lokasi pembangunan masjid Al-Bahar yang baru berbatasan langsung dengan lokasi bangunan PAUD Pelangi. Konflik perbatasan lokasi antara halaman bangunan PAUD dan halaman pembangunan masjid juga pernah terjadi bahkan hampir memakan korban jiwa. Menurut pak Usman yang juga sebagai tokoh masyarakat muslim pulau Raam, sebenarnya pagar pembatas antara kedua lokasi tersebut sudah ada. Namun pendeta ingin membangun lagi bangunan tambahan untuk memperbesar bangunan PAUD, sehingga mengambil lokasi masjid dengan memindahkan pagar pembatas. Aksi sang pendeta ini membuat pak Usman naik pitam, dengan tegas mengatakan kepada pendeta, kapan bapak berani membangun di lokasi masjid ini berarti bapak akan menanggung akibatnya. Sebab masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan bapak selama ini, dan sekarang bapak makin berani ingin menyerobot lokasi masjid yang sudah jelas batasnya. Dengan ketegasan pak Usman tersebut akhirnya pendeta mengurungkan niatnya. Meskipun pendeta itu sudah beralasan bahwa pengembangan ke lokasi masjid itu telah disetujui oleh oknum kelurahan yang notabene juga seorang kristiani. 16 Kejadian tersebut dapat berakibat menjadi potensi konflik yang terjadi di pulau Raam yang bila tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi konflik kekerasan.

## 2.   Pembangunan Gereja Pantekosta
Keberadaan gereja Pantekosta di pulau Raam menimbulkan keresahan tersendiri bagi warga masyarakat muslim pulau Raam. Hal ini karena pembangunan gereja berada di tengah-tengah penduduk mayoritas muslim. Jarak antara pembangunan gereja Pantekosta dengan bangunan masjid hanya kurang lebih 200 meter, dan antara bangunan masjid dengan bangunan PAUD Pelangi hanya dibatasi pagar pembatas atau berdampingan. Menurut La Taga, pembangunan gereja Pantekosta dimulai sekitar tahun 2014 dan diresmikan tahun 2015. Menurutnya pembangunan gereja tersebut sempat mengagetkan warga masyarakat muslim pulau Raam, sebab sebelum pembangunan tidak ada pemberitahuan dan tanpa persetujuan masyarakat muslim
16 Usman (51 tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.
setempat. La Taga sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai ketua RT setempat belum pernah didatangi oleh pihak gereja atau panitia pembangunan gereja untuk dimintai persetujuan. 17 Selain La Taga, La Hamidi sebagai ketua RW setempat juga tidak mendapat informasi dan tidak dimintai persetujuan atas pembangunan gereja Pantekosta tersebut. Menurut La Hamidi, seharusnya sebagai ketua RW mengetahui rencana pembangunan gereja itu, minimal pemberitauan dari pihak gereja atau permintaan persetujuan dari warga setempat, namun hal ini tidak terjadi sehingga warga masyarakat muslim di sekitar gereja tersebut merasa resah. 18
Keresahan masyarakat muslim pulau Raam cukup beralasan men- gingat keberadaan gereja tersebut berada di tengah penduduk mayoritas muslim, selain itu prosedur pembangunan gereja Pantekosta itu tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 ayat 1 dan 2 menyatakan-bahwa; (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departe- men agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota 19
17 La Taga (45 tahun), Warga Masyarakat Pulau Raam, Wawancara di Pulau Raam tanggal 5 April 2016.
18 La Hamidi (54 tahun), Ketua RW 2 Kelurahan Pulau Raam, Wawancara di Pulau Raam tanggal 5 April 2016.
19 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Berdasarkan pada regulasi tersebut maka sebagaimana informasi dan pengakuan masyarakat muslim pulau Raam bahwa mereka tidak dimintai dukungan atau persetujuan atas pembangunan gereja Pantekosta tersebut adalah jelas menunjukkan sebuah pelanggaran yang menyalahi regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terutama pada ayat 2 point b, bahwa dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa . Pelanggaran penyelenggara pembangunan gereja Pantekosta tersebut tidak saja melukai perasaan warga masyarakat muslim pulau Raam tetapi fenomena itu akan menjadi pemicu konflik antarwarga masyarakat dan juga bisa sebagai pemicu potensi konflik kekerasan antaragama di pulau Raam.

## 3.   Jemaat Gereja Pantekosta
Jemaat gereja Pantekosta yang menghadiri ibadah di gereja di pulau Raam pada hari-hari ibadah berasal dari Kota Sorong, jemaat ini tidak tercatat sebagai penduduk pulau Raam. Bahkan menurut Drs. Haimu, mereka tidak dikenal oleh masyarakat pulau Raam dan kedatangan mereka ke pulau Raam hanya pada saat ingin melakukan ibadah di gereja Pantekosta. 20 Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan gereja Pantekosta dan jemaatnya tidak sesuai dengan regulasi yang tertuang pada Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa;
(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan admi- nistratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 ayat 1 dan 2 . 20 Drs. Haimu (45 Tahun), Tokoh Masyarakat Pulau Raam, Wawancara tanggal 8 Maret 2016 di Pulau Raam.
pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota 21
Pelanggaran yang terjadi terutama pada ayat 2 (dua) point a, yang menyatakan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi; a, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Dengan begitu sangat wajar bila masyarakat pulau Raam merasa geram dengan adanya jemaat gereja Pantekosta yang bukan penduduk setempat dan melakukan kegiatan ibadah di pulau Raam yang berasal dari tempat lain. Pelanggaran pembangunan gereja Pantekosta dan kehadiran jemaat gereja Pantekosta yang berasal dari luar pulau Raam menimbulkan keresahan masyarakat muslim pulau Raam, sehingga akan menjadi salah satu faktor potensi konflik di pulau tersebut.
Regulasi tersebut menghendaki agar pengguna rumah ibadat yang akan dibangun harus melampirkan daftar nama dan kartu tanda penduduk paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Faktanya di pulau Raam sebagaimana pengakuan warga masyarakat bahwa tidak ada jemaat gereja Pantekosta yang berpenduduk atau bermukim di pulau Raam. Ini dapat dikatakan bahwa persyaratan pembangunan rumah ibadat tidak sesuai dengan prosedur atau tidak dapat memenuhi persyaratan pembangunan rumah ibadat
21 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 ayat 1 dan 2 .
sebagaimana regulasi tersebut. Fenomena pembangunan rumah ibadat atau pembangunan gereja Pantekosta di pulau Raam melanggar aturan dan dapat menciptakan suasana yang tidak harmonis. Keadaan seperti itu sebagai salah satu faktor potensi konflik yang akan melahirkan konflik kekerasan antarwarga masyarakat yang berakibat pada disintegarasi bangsa.
Potensi konflik tersebut disebabkan oleh adanya kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang menurut Dahrendorf disebut sebagai kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu, karena itu dapat menimbulkan konflik kepentingan. 22 Kasus ini menunjukkan bahwa pihak kelompok otoritas gereja Pantekosta mempunyai kepentingan tertentu tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Akibatnya terjadi keresahan masyarakat setempat  sekitar  gereja  yang  dapat  berpotensi  konflik  kekerasan sebagaimana yang pernah terjadi di daerah lain di Indonesia.

## Alternatif Harmonisasi Masyarakat

## 1.   Pertemuan Tokoh Masyarakat
Potensi  konflik  yang  terjadi  di  pulau  Raam  sebagai  bentuk perubahan yang terjadi setiap saat yang tidak dapat dihindari oleh setiap masyarakat. Konflik sosial atau konflik kekerasan adalah suatu kejadian yang dapat merugikan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Korban dapat saja terjadi, baik dalam bentuk materi maupun immateri. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik tersebut maka perlu ada upaya yang serius dari berbagai pihak untuk duduk bersama menyelesaikan pertikaian yang sedang terjadi di masyarakat pulau Raam. Upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan inisiatif
22 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Cet. VIII; Kencana: Jakarta, 2012), h. 154.
berbagai pihak di antaranya adalah pihak pemerintah mulai dari tingakat kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten dan kota, pihak tokoh masyarakat muslim, tokoh masyarakat Kristen, pengurus gereja dan unsur FKUB Kabupaten atau Kota.
FKUB Kota Sorong sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama yang dinaungi dan dibentuk pemerintah dapat difungsikan sebagaimana tujuan pembetukannya. Sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa FKUB kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 23
Berdasarkan pada regulasi tersebut maka FKUB memiliki fungsi sebagai media komunikasi antar pemuka agama dan tokoh masya- rakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Dengan begitu tugas dan harapan pertama bagi FKUB Kota Sorong dalam upaya pencegahan terjadinya
23 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 9 ayat 2 .
konflik di pulau Raam adalah mengundang dan mengumpulkan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk berdialog dalam menuntaskan masalah keagamaan yang sedang diperselisihkan. Upaya ini merupakan langkah yang dapat mengetahui secara detail masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan dengan mengetahui masalah yang terjadi maka dapat dicarikan solusi penyelesaian konflik sosial yang sedang terjadi.

## 2.   Ikrar Perdamaian
Salah satu fungsi FKUB adalah sebagai media komunikasi antar pemuka agama dan tokoh masyarakat, implementasinya adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu mengundang dan mengumpulkan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk berdialog dalam menuntaskan masalah keagamaan yang sedang diperselisihkan. Upaya ini merupakan langkah yang dapat mengetahui secara detail masalah- masalah yang terjadi di masyarakat dan dengan mengetahui masalah yang terjadi maka dapat dicarikan solusi penyelesaian konflik sosial yang sedang terjadi. Langkah selanjutnya adalah jika masalah yang diperselisihkan di pulau Raam sudah mendapatkan solusi dan disepakati bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat maka dilanjutkan dengan penyusunan kata kesepakatan antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan ditanda tangani bersama yang disaksikan oleh pemerintah setempat.
Kesepakatan yang telah dihasilkan dari musyawarah antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dapat dilanjutkan dengan adanya ikrar perdamaian. Tujuannya adalah menjaga dan memperkuat hasil kesepakatan agar senantiasa diingat dan ditaati bersama apa yang telah disepakati untuk kepentingan keamanan besama dan mempertahankan harmonisasi hubungan masyarakat pulau Raam. Ikrar perdamaian tersebut dapat dibacakan secara bersama yang diwakili masing-masing tokoh agama dan tokoh masyarakat serta disaksikan oleh pemerintah setempat. Bahkan ikrar perdamaian dapat diperkuat dengan mengundang walikota Sorong untuk menyaksikan ikrar perdamaian itu. Implikasi dari ikrar perdamaian dapat mewujudkan dan memperkuat harmonisasi antara warga masyarakat.
FKUB sebagai forum komunikasi umat beragama tidak bekerja hanya sampai pada ikrar perdamaian antara tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat, namun selanjutnya masih memiliki tugas yang berkelanjutan untuk menjaga kestabilan hubungan antara masing-masing pemeluk agama. Tugas tersebut adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang-undangan diperuntukkan terutama bagi masyarakat pulau Raam, agar tokoh agama dan tokoh masyarakat dan bahkan seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor  pemicu  terjadinya  potensi  konflik  masyarakat  pulau  Raam Kota Sorong adalah pertama , faktor kehadiran PAUD Pelangi yang menjanjikan melibatkan guru muslim mengajar di Yayasan tersebut, namun janji itu tidak terbukti. Selain itu orang tua siswa PAUD yang muslim tidak rela anaknya diajarkan doa-doa ala Kristiani. Kedua , faktor pembangunan Gereja Pantekosta yang dianggap masyarakat Pulau Raam tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Ketiga , jemaat Gereja Pantekosta bukan penduduk Pulau Raam dan tidak dikenal oleh penduduk Pulau Raam.
Alternatif harmonisasi masyarakat pulau Raam Kota Sorong dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, di antaranya adalah pertama , melakukan pertemuan tokoh masyarakat, terutama tokoh yang bernaung dalam organisasi FKUB untuk secara aktif melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak. Kedua , melakukan ikrar perdamaian yang diinisiasi oleh FKUB yang memiliki fungsi mempertemukan keinginan masing-masing kelompok keagamaan.

## Rekomendasi
Berdasarkan pada hasil penelitian potensi konflik masyarakat pulau Raam Kota Sorong ini maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan; Pertama, penguatan organisasi FKUB perlu ditingkatkan baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Kegiatan ini sangat penting dilakukan dan difasilitasi oleh pihak pemerintah, hal ini penting mengingat perkembangan globalisasi dapat merubah sistem sosial masyarakat ke arah positif dan negatif, disintegrasi dan terintegrasi. Karenanya perlu penguatan ke arah positif atau integrasi masyarakat pulau Raam Kota Sorong. Kedua , sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 ayat 1 dan 2. Sosialisasi regulasi tersebut sangat penting dilakukan secara intensif kepada masyarakat terutama masyarakat pluralis agar mereka dapat memahami, mematuhi dan melaksanakan regulasi tersebut sehingga melahirkan masyarakat yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara masing- masing kelompok masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bappeda Kota Sorong, Profil Kota Sorong , 2004 BPS Tahun 2013.
Chrisnawan, Bobby. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizontal Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Di Kabupaten Ketapang).” In Jurnal Nestor Magister
Hukum , 2016.
Creswell, Jhon W., Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed , Cet. I; Yogkarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Data Badan Pusat statistik (BPS) Kota Sorong 2012.
Diputra, Rizka. “Lima Konflik SARA Paling Mengerikan Ini Pernah Terjadi Di Indonesia.” Okezone.Com , 2016.
Fisher, Simon, dkk., Working With Conflict, Skills and Strategies for Action, London: Zed Boos, 2000.
Hakim, Bashori A., Konflik dan Resolusi Damai, Harmoni, Volume
V, no. 18: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dab Diklat Departemen Agama RI, 2006.
Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius, vol IX, nomor 35, september 2010.
http://www.kemendagri.go.id /pages/profil-daerah/kabupaten/id/92/
name/papua-barat/detail/9201/sorong. Diakses tgl 6/3/2016.
Lubis, Ridwan ed., Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia , Cet.I, Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Beragama, 2005.
Muhsin MK, Manajemen Majelis Taklim, Cet. I; Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009.
Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 ayat 1 dan 2 .
Ritzer, George & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern , Cet. VIII; Kencana: Jakarta, 2012.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet.
XIV; Bandung: Alfabeta, 2011.
Thahir, M. Yusuf, Jurnal Multikultural dan Multireligius Volume V
Nomor 18, April-Juni 2006.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Wibisana, Andri G. “PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH
PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT.” Masalah-Masalah Hukum , 2018. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19.

## Daftar Wawancara
Drs. Haimu, Tokoh Masyarakat Pulau Raam, Wawancara tanggal 9
Maret 2016 di Pulau Raam.
H. Komar (45 tahun), Pengamat Hukum, Wawancara di Makassar tanggal 6 Juni 2016.
La Hamidi (54 tahun), Ketua RW 2 Kelurahan Pulau Raam, Wawancara di Pulau Raam tanggal 5 April 2016.
La Taga (45 tahun), Warga Masyarakat Pulau Raam, Wawancara di Pulau Raam tanggal 5 April 2016.
Qiwamuddin, mahasiswa KKN STAIN Sorong. Wawancara tanggal 21
Maret 2016 di pulau Raam.
Usman (48 tahun), Imam Masjid Al-Bahar dan Tokoh Masyarakat Pulau Raam. Wawancara di pulau Raam tanggal 5 April 2016.