MURHUM : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini E-ISSN: 2723-6390, hal. 10-19 V ol. 2 No. 2 Desember 2021 DOI : 10.37985/murhum.v2i2.46

## Guru Honorer dalam Upaya Memperoleh Status Kepegawaian Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil
Nurdin PGPAUD, Universitas Terbuka e-mail : nurdin@ecampus.ut.ac.id
ABSTRAK . Pendidikan  anak  usia  dini  merupakan  lembaga  pendidikan  pertama yang dilalui oleh anak. Pendidikan pada masa ini merupakan periode penting  bagi perkembangan  anak  dimasa  depan.  Pendidikan  anak  usaia  dini  bisa  dilakukan melalui  lembaga  formal,  non  formal  ataupun  informal.  Pendidikan  bisa  dilakukan dengan  baik  apabila  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pendidikan  bisa menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab  secara  profesional.  Salah  satu  instrument penting  dalam  pendidikan  anak  usia  dini  adalah  guru,  yang  berkewajiban  untuk mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai  serta mengevaluasi perserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan  dasar  serta  pendidikan  menengah.  Status  kepegawaian  yang  dimiliki oleh  guru  terdiri  dari  guru  pegawai  negeri  dan  guru  non  pegawai  negeri  atau dikenal sebagai tenaga honorer. Terdapat perbedaan hak yang diterima oleh tenaga pendidik  PNS  dengan  tenaga  pendidik  honorer.  Walaupun  hak  yang  diterima berbeda  akan  tetapi  tanggung  jawab  yang  dijalankan  tetap  sama.  Hal  ini memberikan  perbedaan  yang  besar  antara  guru  PNS  dan  tenaga  honorer.  Oleh karena  itu  tenaga  honorer  melakukan  berbagai  upaya  untuk  merubah  status kepegawaian  menjadi  guru  PNS.  Akan  tetapi  terdapat  hambatan  yang  dilalui  oleh tenaga  honorer  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  diantaranya  adalah  tidak tersedianya  jalur  khusus  untuk  mendapatkan  status  PNS  dengan  memanfaatkan status honorer sebelumnya. Belum tersedianya regulasi atau aturan yang mengatur mengenai  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  CPNS,  kemampuan  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  masih  rendah,  belum  bisa  mengakomodasi pengangkatan guru honorer menjadi CPNS
Kata Kunci : Guru Honorer; Status Kepegawaian; Pendidik PAUD
ABSTRACT. Early  childhood  education  is  the  first  educational  institution  that children  go  through.  Education  at  this  time  is  an  important  period  for  the development  of  children  in  the  future.  Early  childhood  education  can  be  done through  formal,  non-formal  or  informal  institutions.  Education  can  be  carried  out properly if all parties involved in the educational process can carry out their duties and  responsibilities  professionally.  One  of  the  important  instruments  in  early childhood  education  is  the  teacher,  who  is  obliged  to  educate,  teach,  guide,  direct, train,  assess,  and  evaluate  students  in  early  childhood  education  through  formal education, basic education, and secondary education. The staffing status of teachers consists of civil servant teachers and non-civil servant teachers or known as honorary staff.  There  are  differences  in  the  rights  received  by  civil  servant  educators  and honorary  educators.  Although  the  rights  received  are  different,  the  responsibilities that  are  carried  out  remain  the  same.  This  makes  a  big  difference  between  PNS teachers  and  honorary  staff.  Therefore,  the  honorary  staff  made  various  efforts  to change the status of the employee to become a civil servant teacher. However, there are obstacles that are traversed by honorary staff to achieve this goal, including the
unavailability of a special route to obtain civil servant status by utilizing the previous honorary  status.  The  unavailability  of  regulations  or  rules  governing  the appointment of honorary staff to become CPNS, the financial capacity of the central and  regional  governments  is  still  low,  unable  to  accommodate  the  appointment  of honorary teachers to become CPNS
Keyword : Honorary teacher; Employment status; PAUD Educator

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  proses perkembangan  dan  pembangunan  negara.  Oleh  karena  itu  kualitas  dari  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  harus  diperhatikan  serta  sesuai  dengan kebutuhan perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa dibangun melalui proses pendidikan. Selain itu proses pendidikan yang dijalankan oleh seseorang merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengembangkan  potensi  yan  dimilikinya. Berdasarkan  Undang-Undang  No,  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan  bahwa  pendidikan  dijalankan  melalui  tiga  jalur  yaitu:  pendidikan  formal, pendidikan  non  formal  serta  pendidikan  informal.  Standar  umum  pendidikan  yang berkembang di tengah masyarakat adalah pendidikan formal.
Pendidikan formal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia adalah jenjang penidikan  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Sekolah Menengah  Atas  (SMA).  Fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  pasal  3  mengamanatkan  bahwa  fungsi  dari pendidikan  nasional  yaitu  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi  yang  dimiliki  oleh  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan yang diterima oleh seseorang dimulai semenjak dilahirkan. Menurut Zaini[1], pendidikan yang dijalankan oleh seorang anak sejak usia dini memiliki peranan penting  dalam  membantu  perkembangan  potensi  serta  karakteristik  anak  pada  masa yang  akan  datang.  Anak  usia  dini  digolongkan  kedalam  anak  usia  pra  sekolah  yang pertumbuhannya terbagi kedalam dua tahap, yakni: pada usia 0-2 tahun pertumbuhan anak lebih mengarah kepada fungsi-fungsi biologis. Sedangkan tahap kedua adalah pada usia  2-6  tahun,  dimana  pada  usia  tersebut  perkembangan  panca  indera  yang  sangat menonjol. Pendidikan anak usia dini menjadi hal penting karena pada saat anak berusia 0-4 tahun kapabilitas kecerdasan yang dimiliki anak mencapai 50%, pada usia 4-8 tahun mencapai 80% sedangkan diatas 8 tahun kapabilitas yang dimiliki anak yaitu 20%. Oleh karena  itu  orang  tua  harus  memperhatikan  penyelenggaraan  pendidikan  pendidikan anak  pada  usia  dini.  Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  orang  tua  untuk mengoptimalkan  pendidikan  yang  diterima  anak  pada  usia  ini  adalah  melalui  lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Namun persoalan yang dihadapi oleh banyak lembaga pendidikan anak usia dini terkusus  lembaga  pendidikan  yang  dikelola  oleh  yayasan-yayasan  tertentu  adalah rendahnya  tingkat  kesejahteraan  para  tenaga  pengajar  atau  guru-guru  honorer. Sementara,  para  guru  yayasan  atau  tenaga  honorer  ini  harus  mendidik  para  generasi anak  bangsa  yang  menempuh  pendidikan  di  jenjang  pertama,  yakni  Pendidikan  Anak Usia  Dini.  Di  lain  sisi  mereka  para  guru  PAUD  juga  berjibaku  memenuhi  kebutuhan hidup mereka, sementara tingkat kesejahteraan yang mereka terima sangatlah minim.
Selama ini, peran para guru honorer untuk memajukan pendidikan sudah cukup besar. Meski demikian, kesejahteraan yang dirasakakan belum begitu maksimal. Mereka semua adalah pihak yang harus diperjuangkan, karena di lapangan para tenaga honorer ini  sangat  perlu  perhatian  serius.  Dimana  begitu  banyak  fakta-fakta    bahwa  guru honorer di PAUD hanya menerima honor Rp.300.000 / bulan.
Dalam  prakteknya,  peran  lembaga  pendidikan  dan  sekolah  swasta  di  bawah yayasan  misalnya,  sudah  sangat  luar  biasa  dan  cukup  besar  dampaknya  dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa.    Meski  pemerintah  sudah  menyalurkan  dana  BOS, tetapi  kesejahteraan  mereka  menjadi  catatan  penting  untuk  diperjuangkan.  Dampak jangka  panjang  dari  minimnya  kesejahteraan  ini  jika  tidak  segera  ditanggapi  dan dibiarkan  secara  terus  menerus,  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  semangat  para guru  dan  tenaga  honorer  ini,  dan  pada  akhirnya  bisa  berdampak  pada  proses  belajar mengajar.
Pada  prinsipnya,  insentif  bagi  guru  swasta  dan  yayasan  perlu  dipikirkan  secara bersama-sama, tentu dengan besaran nilai tertentu yang dianggap layak untuk diterima. Perjuangan ini tentu saja bukan dengan menaikan jumlah bayaran sekolah, akan tetapi perjuangan  yang  lebih  memungkinkan  adalah  menghadirkan  regulasi  yang  memihak kepada  para  tenaga  honorer  di  sekolah-sekolah  swasta.  Bisa  saja  di  mulai  secara bertahap,  dari  para  guru  PAUD,  kemudian  selanjutnya  SD  dan  sampai  tingkat pendidikan teratas.
Secara  teori,  ketika  tingkat  kesejahteraan  terpenuhi  kebutuhannya,  maka  tentu akan  berdampak  positif.  Bahkan  akan  berbanding  lurus  dengan  kualitas  pendidikan yang  semakin  meningkat.  Guru  bisa  lebih  konsentrasi  dan  hanya  memikirkan  terkait dengan  proses  belajar  mengajar  semata.  Selama  ini,  para  kepala  sekolah  atau  ketua- ketua  yayasan  masih  memikirkan  berbagai  hal  tentang  kebutuhan  untuk  menunjang KBM,  dan  para  gurunya  juga  sibuk  memikirkan  bagaimana  tentang  kesejahteraan masing-masing. Persoalan guru-guru honorer ini jika dibiarkan tentu akan menghambat proses  pendidikan  itu  sendiri.  Sementara,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  48 tahun  2005,  tenaga  honorer  adalah  seseorang  yang  diangkat  oleh  pejabat  Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada  instansi  pemerintah  atau  yang  penghasilannya  menjadi  beban  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  ataupun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Sedangkan  guru  honorer  adalah  tenaga  pendidik  yang  diangkat  oleh kepala  sekolah  untuk  mengajar  di  sekolah  dengan  honor  yang  didapatkan  bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Secara umum beban tugas yang dimiliki oleh tenaga pendidik yang berstatus PNS ataupun tenaga pendidik honorer adalah sama. Namun perbedaan status kepegawaian antara  PNS  dan  tenaga  honorer  menyebabkan  kompensasi  yang  diperoleh  berbeda. PAUD menjadi salah satu jenjang pendidikan di Indonesia dengan tenaga pendidik yang memiliki  status  sebagai  PNS  dan  juga  tenaga  pendidik  honorer.  Namun,  kompensasi yang terima oleh guru honorer PAUD masih terbilang minim dan memprihatinkan jika dibandingkan dengan beban kerja serta tanggung jawabnya.
Sebagain guru non-PNS menerima kompensasi sebesar Rp.100.000-200.000 tiap bulannya  dengan  intensitas  mengajar  3-5  kali  dalam  sepekan.  Seperti  yang  telah dijelaskan  di  atasm  bahwa  kompensasi  yang  diterima  oleh  tenaga  pendidik  ini  tentu akan  berpengaruh kepada  kinerja mereka dalam proses belajar mengajar. Kompensasi yang  kecil  menyebabkan  guru  honorer  kurang  fokus  dalam  melakukakn  pekerjannya, bisa  jadi  penyebabnya  adalah  guru  tersebut  memiliki  pekerjaan  lain  diluar  tanggung jawab sebagai guru untuk mencukupi kebutuhannya [2].
Pendapatan  yang  diterima  oleh  seseorang  akan  mempengaruhi  tingkat kesejahteraanya. Besaran kompensasi yang diterima oleh guru honorer masih terbilang sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  tanggung  jawab  yang  dijalankan.  Permasalahan tersebut  menyebabkan  timbulnya  tuntutan  dari  guru  honorer  agar  pemerintah menetapkan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dari  guru  honorer. Menurut  Sunandar,  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  guru  honorer  merupakan cerminan  permasalahan  mendasar  dalam  manajerial  pendidikan  dan  pengelolaan sumber  daya  guru.  Permasalahan  tersebut  diantaranya  terkait  dengan  permasalahan kesejahteraan. Hal ini menjadi pemicu sebagian besar guru honorer memilih melakukan demostrasi untuk menyuarakan tuntutannya[3].
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk melihat  bagaimana  hambatan  serta  upaya  yang  dilakukan  oleh  guru  honorer  PAUD untuk  meningkatkan  kesejahteraannya  melalui  permohonan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  mereka  dengan  kenaikan  insentif  dan  bahkan  permohonan  untuk pengangkatan sebagai tenaga PNS. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja hambatan- hambatan yang dilalui guru honorer untuk meningkatkan kesejahteraanya, serta upaya yang dilakukan agar status kepegawaiannya berubah dari guru honorer menjadi tenaga pendidik PNS.

## METODE
Penelitian ini berbeda dari penelitian yang memungkinkan peneliti untuk turun langsung ke lapangan, tetapi bersumber dari sumber-sumber yang ada, disebut dengan penelitian  kepustakaan  atau library  research. Sebuah  penelitian  dengan  metode pengumpulan menggunakan data pustaka, yang bertujuan untuk menyatukan data dan informasi  dengan  berbagai  macam  sumber  di  perpustakaan.  Seperti  buku,  jurnal  atau artikel  (online),  serta  sejarah  dan  lainnya.  Jadi,  metode  yang  digunakan  penulis  tidak langsung  menggunakan  metode  yang  seharusnya  terjun  ke  lapangan,  tetapi  dari sumber-sumber  yang  ada.  Seperti  buku,  jurnal  maupun  dokumen-dokumen  baik cetak maupun elektronik yang relevan [4].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan  Anak  Usia  dini  adalah  proses  pembinaan  perkembangan  anak  sejak lahir  sampai  dengan  usia  6  tahun.  Pendidikan  dijalankan  secara  menyeluruh  terhadap semua aspek perkembangan dengan memberikan rangsangan terhadap perkembangan rohani  serta  jasmani  dengan  tujuan  agar  proses  perkembangan  anak  bisa  berjalan secara optimal[1]. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menurut Sayudi  dan  Maulidya[5]  adalah:  Pendidikan  pada  masa  anak-  anak  dijalankan  untuk pengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  anak  secara  optimal.  Perkembangan  seluruh aspek  yang  dimilu  oleh  anak  menjadi  hal  yang  penting  dalam pelaksanaan  pendidikan anak  usia  dini  baik  aspek  fisik,  mental,  kesehatan,  cara  berfikir  serta  aspek  psikis. Pembelajaran pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan yang saling terkait antara satu  sama  lain.  Pendidikan  anak  usia  dini  memiliki  peranan  yang  penting  untuk memotivasi  perkembangan  dari  dalam  diri  anak.  Program  pendidikan  anak  usia  dini ditekankan  pada  sikap  disiplin  anak  untuk  membantu  pembentukan  watak  serta kepribadian anak dimasa depan. Pada usia 0 – 3 tahun merupakan masa peka pada anak sehingga  diperlukan  obseravasi  yang  lebih  detail  untuk  membangun  perencanaan pembelajaran  pendidikan  anak  usia  dini.  Tolak  ukur  dalam  penilaian  pendidikan  anak usia dini adalah kegiatan yang mampu untuk dikerjakan anak bukan mengajarkan hal- hal baru pada anak. Kondisi terbaik terjadi dalam diri anak ( innerlife ) khususnya apabila kondisinya  menunjang.  Linkungan  sekitar  anak  merupakan  faktor  penting  dalam perkembangan  anak.  Pendidikan  anak  usia  dini  pada  dasarnya  merupakan  interaksi yang terjadi antara anak dan lingkungan, orang dewasa serta pengetahuan.
Proses  pelaksanaan  pendidikan  di  lembaga  sekolah  di  Indonesia  melibatkan banyak pihak. Guru yang berperan sebagai tenaga pendidik menjadi instrument utama dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Guru merupakan  pendidik profesional yang memiliki  tugas  utama  yaitu  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai  serta  mengevaluasi  perserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan formal, pendidikan dasar serta pendidikan menengah[6]. Kompetensi Guru mendesain  dan  membuat  media  pembelajaran  masih  rendah  karena  kurangnya pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  dimiliki.  Pelatihan  pembuatan  media  dengan pemanfaatan  barang  bekas  telah  memberikan  kesadaran  kritis  bagi  komunitas dampingan akan pentingnya variasi media pembelajaran dengan prinsip Belajar Melalui Bermain  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  perkembangan  anak  usia  dini[7]. Kualitas  yang  dimiliki  oleh  seoarang  tenaga  pendidik  mempengaruhi  kualitas pendidikan yang diberikan pada lembaga pendidikan.
Guru merupakan pegawai pemerintah yang berada di bawah nungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Berdasarkan hal tersebut, maka segala hal mengenai profesi guru telah diamanatkan dalam undang-undang, termasuk didalamnya mengenai status  kepegawaian,  pendapatan  serta  hal  lainnya.  Status  kepegawaian  yang  dimiliki oleh seorang guru dibagi menjadi pegawai negeri dan non pegawai negeri. Berdasarkan UU  No.  43  Tahun  1999,  pegawai  negeri  didefinisikan  sebagai  setiap  warga  negara
Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu atau diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, tidak semua  guru  memiliki  status  kepegawaian  sebagai  pegawai  negeri,  terdapat  guru  yang memiliki  status  non  pegawai  negeri  salah  satunya  adalah  guru  honorer.  Guru  honorer merupakan  tenaga  pendidik  yang  diangkat  oleh  kepala  sekolah  untuk  mengajar  di sekolah  dengan  honor  yang  diperolah  dari  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS). Walaupun  memiliki  status  kepegawaian  yang  dimiliki  oleh  guru  berbeda-beda,  tetapi tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga pendidik adalah sama.
Tenaga pendidik pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) membutuhkan komitmen, kesungguhan serta kesabaran. Tenaga pendidik menurut Permendikbud No. 137  Tahun  2014  dan  Permendiknas  No.  58  Tahun  2009  mempunyai  persamaan,  di antaranya:  1.  Untuk  menjadi  guru  PAUD  harus  memiliki  ijazah  Diploma  empat  (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi  terakreditasi,  atau  sarjana  kependidikan  lain  yang  relevan  (psikologi)  dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, guru PAUD harus memeliki empat  kompetensi  dasar,  yaitu  kompetensi  pedagogi,  kepribadian,  sosial  dan professional [8]. Hal ini dikarenakan anak usia dini yang menjadi tanggung jawab tenaga pendidik  memiliki  karakteristik  yang  beragam  sehingga  membutuhkan  penanganan yang  khusus.  Seorang  tenaga  pendidik  pada  lembaga  PAUD  harus  memahami  tahap perkembangan  yang  dilalui  oleh  anak  usia  dini,  serta  harus  menguasai  metode pembelajaran dengan memperhatikan prinsip saintifik dan menyusun evaluasi tiap  tiap anak  berdasarkan  pada  capaian  perkembangan  secara  berkala.  Selain  itu,  tenaga pendidik pada lembaga PAUD juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua peserta  didik,  rekan  kerja  serta  pengelola  sekolah  sehingga  tercipta  lingkungan  sosial yang  mendukung  perkembangan  anak  usia  dini.  Kinerja  mengajar  guru  PAUD  di  kota serang  pada  masa  pandemic  covid  19  sangat  baik,  para  guru  berupaya  memberikan pelayanan  yang  prima  kepada  peserta  didik  dengan  mempertahankan  atau  bahkan meningkatkan  kompetensi  mereka  dalam  upaya  menyelenggarakan  pendidikan  yang bermutu.  Optimalisasi  kinerja  guru  dilihat  dari  bagaimana  guru  mempersiapkan  diri baik  sarana  maupun  prasarana  dalam  menyelenggarakan  pembelajaran  dari  rumah tersebut[9].
Tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  tenaga  pendidik  pada  lembaga  PAUD  harus dijalankan  dengan  baik serta  profesional.  Namun,  perbedaan  status  kepegawaian  yang dimiliki oleh tenaga pendidik mempengaruhi kinerja daari tenaga pendidik. Seperti yang ditemukan  dalam  penelitian  Ulfah et  al yang  menyatakan  bahwa  kompensasi  yang diterima  oleh  tenaga  pendidik  pada  PAUD  mempengaruhi  tingkat  profesionalisme tenaga pendidik secara positif. Kesimpulan ini dapat diinterpretasikan bahawa, semakin tinggi  kompensasi  yang  diterima  oleh  seorang  tenaga  pendidik  PAUD,  maka profesionalisema guru PAUD juga akan meningkat[10].

## B. Hambatan  yang  Dilalui  oleh  Guru  Honorer  Lembaga  Pendidikan  Anak  Usia Dini (PAUD)
Di  Indonesia  jumlah  guru  menurut  data  Kemendikbud  ada  sebanyak  3.015.315 guru.  Dari  jumlah  itu,  sebanyak  2.294.191  guru  berstatus  PNS  dan  guru  tetap  yayasan (GTY). Sedangkan sisanya sebanyak 721.124 guru berstatus guru tidak tetap (GTT) dan tidak  bersertifikasi.(Kedaulatan  Rakyat,  11  Januari  2016).  Dari  3  (tiga)  juta  guru tersebut  tidak  sedikit  yang  masih  bermasalah,  baik  dari  segi  profesionalisme,  insentif bahkan terkait kepribadian[11].
Pada  kenyataanya,  secara  terang  benderang  kita  bisa  melihat  adanya ketimpangan kesejahteraan yang sangat signifikan antara guru PNS dengan guru honor yang  membuat  kecemburuan  sosial.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  tentu  saja mempengaruhui  niat  para  guru,  sehingga  luntur  pengabdian  akibat  minimnya kesejahteraan  yang  diterima  mereka,  terutama  guru  tidak  tetap  atau  guru  honor. Dengan  pendapatan  minim, mereka  kurang  antusias  dalam  mengajar,  sehingga  kurang menikmati  profesinya  yang  membuat  mereka  jadi  tidak  profesional.  Persoalan  mereka kenyataanya  bukan  itu  saja,  ada  kelebihan  beban  mengajar  akibat  minimnya  jumlah guru,  terutama  guru-guru  di  daerah  tertinggal.  Mereka  juga  banyak  yang  belum memenuhi kualifikasi standar sebagai seorang pendidik dan mengajar bukan di bidang keahliannya[12].
Cukup  banyak  penelitian  yang  mengambarkan  permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Dari segi profesionalisme, para guru sendiri banyak yang tidak paham. Belum lagi persoalan insentif, gaji dan tunjungan yang mereka terima. Sehingga pada  akhirnya  begitu  sangat  jelas  terlihat  kesenjangan  antara  kebijakan  pemerintah dengan  realitas  di  lapangan.  Guru  ideal  yang  diharapkan  bisa  bermunculan  pasca berlakunya  UU  No.  14  Tahun  2005,  namun  pada  kenyataannya  sulit  terwujud. Problematika tersebut tentu saja tidak lahir secara instan. Jika akan mengukur kualitas dan  kompetensi  guru,  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  lembaga  pendidikan  yang melahirkan guru itu sendiri. Terlepas dari itu semua, kenyataan di lapangan bahwa para tenaga  guru  honorer  khususnya,  baik  yang  yayasan  ataupun  negeri  masih  berjuang untuk  kesehteraan  dan  status  kepegawaian  mereka.  Status  kepegawaian  yang  dimiliki oleh tenaga pendidik terdiri dari guru PNS dan non pegawai negeri atau dikenal dengan tenaga honorer[13].
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  48  Tahun  2005,  tenaga  honorer merupakan  seseorang  yang  diangkat  oleh  pejabat  Pembina  kepegawaian  atau  pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau  yang  pengahsilannya  menjadi  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Sedangkan  guru honorer  adalah  guru  yang  diangkat  oleh  kepala  sekolah  atau  lembaga  pendidikan  lain untuk  mengajar  di  sekolah  dengan  honor  yang  didapatkan  dari  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Perbedaan status kepegawaian yang dimiliki oleh tenaga pendidik menyebabkan hak  yang  diperoleh  juga  akan  berbeda,  meskipun  tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang dimiliki  sama  yaitu  mengajar  dan  mendidik siswa.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1974,
mengamanatkan  hak  yang  didapatkan  oleh  pegawai  negeri  diantaranya  adalah  hak mendapatkan  gaji  yang  layak  sesuai  dengan  pekerjaan  dan  tanggung  jawab,  hak  atas cuti, hak memperoleh perawatan jika ditimpa suatu kecelakaan saat menjalankan tugas, hak  memperoleh  tunjangan  jika  menderita  cacat  jasmani  atau  rohani  karena menjalankan  tugasnya  serta  hak  mendapatkan  tunjangan  kematian  jika  pegawai  yang bersangkutan meninggal dunia[14]. Sedangkan untuk tenaga honorer tidak memperoleh hak demikian. Pemberian kompensasi bagi tenaga honorer diperoleh dari dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dengan  mempertimbangkan  rasio  jumlah  siswa  dan  guru seseuai  dengan  ketentuan  pemerintah  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  No.  15 Tahun 2010.
Perbedaan kesejahteraan antara tenaga pendidik honorer dengan pegawai status PNS,  meningkatkan  motivasi  guru  honorer  untuk  memperoleh  hak  yang  sama  dengan tenaga  pendidik  PNS.  Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Megawanti  dalam  penelitiannya yang  menerangkan  bahwa,  salah  satu  hambatan  atau  permasalahan  yang  dilalui  oleh guru  honorer  adalah  tidak  sebandingnya  antara  kompensasi  yang  diterima  oleh  guru honorer dengan tanggung jawab yang dibebankan serta tuntutan profesional yang harus dijalankan oleh guru honorer[15]. Rousseau dalam Ulfah et al menjelaskan bahwa usia dini  merupakan  masa  yang  fundamental  untuk  perkembangan  anak.  Pendidikan  yang diperoleh  oleh  anak  pada  usia  tersebut  berpengaruh  terhadap  perkembangan  anak hingga dewasa, artinya tanggungjawab yang dimiliki oleh tanaga pendidik PAUD sangat penting untuk perkembangan peserta didik[10]. Tanggungjawab yang dimiliki oleh guru PAUD harus diiringi dengan penerimaan kompensasi yang layak[2].
Berdasarkan  data  survey  mengenai  gaji  ideal  yang  diterima  oleh  guru  bulanna yang  dilakukan  oleh  Federasi  Guru  Independen  Indonesia  (FGII)  pada  tahun  2015 ditemukan  bahwa  nilainya  sebegar  Rp.  3.000.000.  Namun,  data  yang  diperoleh  dari survey yang dilakukan ditemukan bahwa pendapatan rata  rata guru bantu Rp. 460.000 per bulan, sedangkan guru honorer di sekolah swasta menerima pendapatan sebesar Rp. 10.000/jam. Kompensasi minim yang diterima oleh guru honorer menjadi alasan yang mendorong guru  honorer  melakukan  upaya    upaya  tertentu  untuk  memperoleh  status sebagai guru pegawai negeri.
Upaya yang dilakukan oleh guru honorer untuk memperoleh status kepegawaian sebagai  guru  pegawai  negeri,  tujuannya  secara  individu  adalah  untuk  meningkatkan kebahagiaan  tenaga  pendidik.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setiyawan menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  tingkat kebahagiaan yang sangat jelas dari guru yang berstatus PNS dengan guru non PNS. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang diterima oleh guru PNS dan guru non PNS[16].  Pernyataan  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Ma  dan  Zhang    bahwa pendapatan  memiliki  hubungan  positif  dengan  kebahagiaan[17].  Kompensasi  yang diterima  oleh  tenaga  pendidik  juga  mempengaruhi  kinerja  guru,  seperti  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ulfah et  al yang  menjelaskan  bahwa  kompensasi mempengaruhi secara signifikan terhadap profesionalisme guru[10].
Upaya  yang  dilakukan  oleh  guru  honorer  dalam  mencapai  status  kepegawaian PNS masih menghadapi berbagai hambatan. Menurut Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
yang  menjabat  sebagai  Direktur  Sosial  dan  Pendidikan,  Lembaga  Swadaya  Maysarakat (LSM),  menyampaikan  bahwa  terdapat  5  kendala  pemerintah  untuk  mengangkat  guru honorer  menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS) yaitu:  Belum  tersedianya  regulasi atau  aturan  yang  mengatur  mengenai  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  CPNS. Kemampuan  keuangan  pemerintah  belum  bisa  mengakomodasi  pengangkatan  guru honorer menjadi CPNS. Guru merupakan pagawai daerah, sehingga pengangkatan guru honorer  menjadi  CPNS  belum  bisa  dimaksimalkan,  salah  satu  penyebabnya  adalah perbedaan  kemampuan  anggaran  serta  aturan  prioritas  pembangunan  yang  dimiliki oleh  daerah.  Kualifikasi  pendidikan,  dimana  masih  banyak  ditemukan  tenaga  pendidik yang  tidak  linear  dengan  tugas  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Belum  adanya komitmen dari pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi tenaga CPNS[18].

## KESIMPULAN
Upaya  yang  dilakukan  oleh  guru  honorer  dalam  mencapai  status  kepegawaian PNS  masih  menghadapi  berbagai  hambatan.  Karena  ada  5  kendala  pemerintah  untuk mengangkat  guru  honorer  menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  yaitu:    Belum tersedianya  regulasi  atau  aturan  yang  mengatur  mengenai  pengangkatan  tenaga honorer menjadi CPNS. Kemampuan keuangan pemerintah belum bisa mengakomodasi pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Guru merupakan pagawai daerah, sehingga pengangkatan  guru  honorer  menjadi  CPNS  belum  bisa  dimaksimalkan,  salah  satu penyebabnya  adalah  perbedaan  kemampuan  anggaran  serta  aturan  prioritas pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Kualifikasi pendidikan, dimana masih banyak ditemukan  tenaga  pendidik  yang  tidak  linear  dengan  tugas  yang  menjadi tanggungjawabnya. Belum adanya komitmen dari pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi tenaga CPNS.

## PENGHARGAAN
Terima kasih  penulis  ucapkan  kepada semua pihak yang terlibat dan membantu terlaksananya  penelitian  ini.  Tidak  lupa  diucapan  terima  kasih  kepada  editor  dan reviewer Jurnal Murhum yang sudah memberikan kesempatan sehingga jurnal bisa untuk dipublish/diterbitkan.

## REFERENSI
[1] A. Zaini, “Bermain sebagai Metode Pembelajaran bagi Anak Usia Dini,” ThufuLA J. Inov.  Pendidik.  Guru  Raudhatul  Athfal ,  vol.  3,  no.  1,  p.  118,  Jan.  2019,  doi: 10.21043/thufula.v3i1.4656.
[2] J. T. Seyfarth, Human resources management for effective schools . ERIC, 2002.
[3] A. Sunandar, “Sistem Rekrutmen dan Manajerial Kompetensi Guru Honorer,” Univ. Negeri Malang , 2014.
[4] Supriyadi,  “Community  of  Practitioners:  Solusi  Alternatif  Berbagi  Pengetahuan antar Pustakawan,” Lentera Pustaka J. Kaji. Ilmu Perpustakaan, Inf. dan Kearsipan , vol. 2, no. 2, pp. 83–93, 2016, doi: 10.14710/lenpust.v2i2.13476.
[5] K.  Maryani,  “Penilaian  dan  Pelaporan  Perkembangan  Anak  Saat  Pembelajaran  di
Rumah di Masa Pendemi Covid-19,” Murhum J. Pendidik. Anak Usia Dini , vol. 1, no. 1, pp. 41–52, 2020, doi: 10.37985/murhum.v1i1.4.
[6] D.  S.  Winarni,  “Analisis  Kesulitan  Guru  PAUD  dalam  Membelajarakan  IPA  pada Anak Usia Dini,” Edu Sains J. Pendidik. Sains Mat. , vol. 5, no. 1, p. 12, Aug. 2017, doi: 10.23971/eds.v5i1.578.
[7] E.  Erdiyanti  and  S.  Syukri,  “Peningkatan  Kompetensi  Guru  PAUD  Non  PG-PAUD Melalui  Pendampingan  Pembuatan  Media  Pembelajaran  Di  Kecamatan  Konda,” Murhum    J.  Pendidik.  Anak  Usia  Dini ,  pp.  68–79,  Jun.  2021,  doi: 10.37985/murhum.v2i1.34.
[8] L.  O.  Anhusadar  and  I.  Islamiyah,  “Kualifikasi  Pendidik  PAUD  Sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014,” J. Early Child. Educ. Res. , vol. 1, no. 2, pp. 55–61, Mar. 2020, doi: 10.37985/joecher.v1i2.8.
[9] R. M. Raharja, R. D. Kusuma Wardhani, and L. Rosidah, “Kinerja Guru PAUD di Kota Serang pada Masa Pandemi Covid 19,” Murhum  J. Pendidik. Anak Usia Dini , no. 1, pp. 13–22, Feb. 2021, doi: 10.37985/murhum.v2i1.28.
[10]  C.  Ulfah,  Y.  Yuliejantiningsih,  and  S.  Soegeng,  “PENGARUH  KOMPENSASI  DAN MOTIVASI  KERJA  TERHADAP  PROFESIONALISME  GURU  PAUD  DI  KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG,” J. Manaj. Pendidik. , vol. 5, no. 2, Dec. 2017, doi: 10.26877/jmp.v5i2.1935.
[11]  D.  Ru’ung,  “PENGUATAN  TENAGA  PENDIDIK:  UPAYA  MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA  PENDIDIKAN  NASIONAL,” J.  LENTERA  Kaji.  Keagamaan, Keilmuan Dan Teknol. , vol. 20, no. 01, pp. 130–145, 2021.
[12]  M.  Rohman,  “Problematika  Guru  dan  Dosen  dalam  Sistem  Pendidikan  di Indonesia,” Cendekia  J.  Educ.  Soc. ,  vol.  14,  no.  1,  p.  49,  Jun.  2016,  doi: 10.21154/cendekia.v14i1.616.
[13]  A. D. Hardiyanto, “Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Era Otonomi Daerah (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu),” J. Adm. Publik , vol. 1, no. 3, pp. 34–41, 2013.
[14]  D.  K.  WULAN  and  N.  SARI,  “REGULASI  EMOSI  DAN  BURNOUT  PADA  GURU HONORER SEKOLAH DASAR SWASTA MENENGAH KE BAWAH,” JPPP - J. Penelit. dan  Pengukuran  Psikol. ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  74–82,  Oct.  2015,  doi: 10.21009/JPPP.042.05.
[15]  P.  Megawanti,  “Hubungan  Budaya  Organisasi  Dan  Kepuasan  Kerja  Dengan Komitmen  Organisasi  Guru  Honorer,” Sosio  e-kons ,  vol.  6,  no.  1,  2017,  doi: 10.30998/sosioekons.v6i1.1713.
[16]  D.  P.  Setiyawan,  “PERBEDAAN  KEBAHAGIAAN  GURU  DI  TINJAU  DARI  STATUS GURU  PNS  DAN  NON  PNS  (HONORER),”  University  of  Muhammadiyah  Malang, 2017.
[17]  Y. Z. Ma and Y. Zhang, “Resolution of the Happiness–Income Paradox,” Soc. Indic. Res. , vol. 119, no. 2, pp. 705–721, Nov. 2014, doi: 10.1007/s11205-013-0502-9.
[18]  Tengku  Imam  Kobul  Moh  Yahya  S,  “5  Kendala  Pengangkatan  Guru  Honorer Menjadi  CPNS  Tahun  2018,” https://bangimam-berbagi.blogspot.com/ ,  2018. https://bangimam-berbagi.blogspot.com/2018/04/5-kendala-pengangkatan- guru-honorer.html.