Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 211

## REFORMULASI HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA:
Dialog Pemikiran Yusuf al-Qardhawy dengan Ulama Klasik tentang Politik Kenegaraan dan Implikasinya bagi Perpolitikan di Indonesia

## Mashudi
IAIN Walisongo Semarang e-mail: mashudi_69@yahoo.co.id

## Abstract
This research describes the formulation want state politics and religious ties with the country according to Yusuf al-Ulama Qardhawy and Classical. The results of the analysis of their thinking as outlined in his works, can be explained that Yusuf al-Qardhawy reformulate the concept of the relationship between religion and the state as well as the state political through and isti'ab syumuli method, a problem of how to resolve the impasse in state politics as well as the relationship between religion and state product classical scholars thought. Reformulation of the concept of the relationship between religion and the state is the solution to the stagnation (stagnation) patterns of thought classical scholars. The concept of state politics by
Yusuf  al-Ulama  Classical  Qardhawy  and  there  are  points  in  common  with  the
Indonesian state politics in the context of the present though not totally, so that some  can  be  implemented  to  control  the practice  of  politics  in  Indonesia  lately away from religious ethics.
***
Penelitian  ini  ingin  menjelaskan  formulasi  politik  kenegaraan  dan  hubungan agama  dengan  negara  menurut  Yusuf  al-Qardhawy  dan  Ulama  Klasik.  Hasil analisis  dari  pemikiran  mereka  yang  dituangkan  dalam  karya-karyanya,  dapat dijelaskan  bahwa  Yusuf  al-Qardhawy  mereformulasi  konsep  hubungan  agama dan negara serta politik kenegaraan tersebut melalui metode shumulī dan isti’ab, suatu  cara  menyelesaikan  kebuntuan  problematika  politik  kenegaraan  serta hubungan agama dan negara produk pemikiran ulama klasik. Reformulasi konsep hubungan agama dan Negara tersebut merupakan solusi atas stagnasi (kejumud- an) corak  pemikiran  ulama  klasik.  Secara  teoritis,  konsep  politik  kenegaraan menurut Yusuf al-Qardhawy dan Ulama  Klasik  terdapat  titik  kesamaan dengan politik  kenegaraan  Indonesia  dalam  konteks  sekarang  meskipun  tidak  secara total, sehingga sebagian dapat diimplementasikan untuk mengendalikan praktik perpolitikan di Indonesia yang akhir-akhir ini jauh dari etika agama.
Keywords : reformulasi, agama, negara, politik kenegaraan
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 212

## A.  Pendahuluan
Kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan kebutuhan asasi umat manusia di manapun, karena ia ciptaan Allah SWT yang dibekali dengan karakter dan  fitrah  sosial.  Praktik  pengaturan  kenegaraan  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai sosial,  budaya  politik,  dan  agama.  Sebagai  insan religious ,  karakter  dan  fitrah sosial manusia untuk hidup bermasyarakat dan bernegara tidaklah bebas nilai, karena itu perlu dicari model hubungan antara agama dengan negara.
Formulasi hubungan agama dan negara dalam wacana ulama klasik, seperti al-Mawardi dalam, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Abu Ya’la dalam al-Aḥkām al-Sulṭā- niyyah dan Ibn Taimiyyah dalam al-Siyāsah al-Shar’iyyah fi Iṣlāḥ al-Rā’i wa ’l-Ra’iy- yah, baru  sebatas  landasan  awal  sehingga  belum  mampu  menjawab  proble- matika hubungan agama dan negara dalam konteks sekarang.
Yusuf al-Qardhawy menawarkan konsep shumuli dan isti’ab untuk menyem- purnakan  produk  pemikiran  ulama  klasik  tentang  hubungan  agama  dan  negara serta politik kenegaraan secara umum. Reformulasi konsep hubungan agama dan Negara  tersebut  merupakan  solusi  atas  stagnasi  (ke -jumud- an) corak  pemikiran ulama  klasik.  Sehingga  pemikiran  beliau  dalam  ini  dipandang  sebagai “ ijtihad politik”. Gagasan  ini  penting,  mengingat  diskursus  hubungan  agama  dan  negara bukanlah  harga  mati,  melainkan  bersifat  situasional  dan  kondisional.  Tulisan  ini mencoba  menformat politik  kenegaraan dan hubungan  agama  dan  negara  yang marketable ,  mengglobal  dan  bahkan  menjadi  “bio-politik”.  Dalam  konteks  ke- Indonesia-an, sebagian gagasan Ulama Klasik dan Yusuf al-Qardhawy khususnya yang berkaitan dengan etika, sangat cocok untuk diimplementasikan. Kendatipun sinyalemen tersebut perlu diuji dan dibuktikan dalam kehidupan kenegaraan.
Formulasi metode shumuli dan isti’ab merupakan suatu cara menyelesaikan kebuntuan problematika politik kenegaraan serta hubungan agama dan negara produk  pemikiran  ulama  klasik  secara integrited .  Hasil  “ijtihad  politik”  beliau yang terpenting adalah unifikasi agama dan negara dimana antara agama dengan negara  tidak  boleh  dipisahkan,  etika  berpolitik  yang  senantiasa  berpedoman pada religiusitas dan normativitas, pemisahan sistem pemerintahan dan bentuk negara yakni pemerintahan boleh menganut sistem apa saja sesuai kondisinya tetapi  bentuk  negara  harus  demoktaris,  negara  boleh  dipimpin  oleh  siapa  pun yang  penting  memiliki  integritas,  kompetensi,  cerdas,  jujur  dan  kuat  untuk menegakkan Hak Asasi Manusia serta mewujudkan kesejahteraan merata bagi kemanusiaan.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 213
Menyimak beberapa konsep cerdas tersebut di atas, artikel ini akan meng- urai wacana formulasi politik kenegaraan dan hubungan agama dengan negara menurut  Yusuf  al-Qardhawy  dan  Ulama  Klasik  dan  bagaimana  pula  implikasi formulasi  politik  kenegaraan  dan  hubungan  agama  dengan  negara  Yusuf  al- Qardhawy dan Ulama Klasik bagi perpolitikan di Indonesia.

## B.  Yusuf al-Qardhawy dan Politik Kenegaraan
Corak pemikiran Yusuf al-Qardhawy mengenai relasi agama dengan negara, di samping tertuang dalam karya monumental beliau yang berjudul al-Siyāsah al- Shar’iyyah dan Min  Fiqh  al-Dawlah, juga  terdapat  hampir  dalam  setiap  karya ilmiahnya.  Hal  itu  dapat  dipahami  bahwa  keberhasilan  paradigma  politik  ke- negaraan  harus  didukung  oleh  aspek  lain.  Misalnya  persoalan  stabilitas  ke- amanan harus ditopang dengan kondisi ekonomi yang mapan, pengalaman dan pengamalan secara seimbang ( balance ) . Di samping itu pula dapat dilacak bahwa corak  pemikiran  kenegaraannya  senantiasa  berporos  pada  dua  hal,  yakni rasionalitas dan religiusitas .
Formulasi paradigma politik kenegaraan Yusuf al-Qardhawy tersebut terurai sebagai berikut:

## 1.  Falsafah Pendirian Suatu Negara
Menurut  Yusuf al-Qardhawy pembentukan suatu  pemerintahan  adalah se- buah kewajiban, yang didasarkan atas konsensus umat dalam memberantas ke- mungkaran.Karena  memberantas  kemungkaran  itu  sebuah  kewajiban,  maka mendirikan negara merupakan suatu kewajiban, dan kategori wajibnya adalah wajib kifayah . 1 Tabiat Islam atas risalahnya adalah bahwa Islam agama universal dan kompherensif yang  mencakup  seluruh  sektor  kehidupan  tidak  terkecuali bidang politik. 2
Argumentasi berikutnya pendirian suatu negara menurut Yusuf al-Qardhawy adalah kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia. Hakikatnya, manusia cenderung hidup bermasyarakat agar bisa bekerjasama dan tolong menolong dalam rangka ______________
1 Bandingkan dengan Mashudi, “Pemikiran Politik Yusuf al-Qardhawy, Pemikiran Politik Yusuf al- Qardhawy:  Telaah  Kritis  Kaum  Modernis  terhadap  Pemikiran  Politik  Kenegaraan  Abad  Klasik  dan Pertengahan”, Tesis , tidak dipublikasikan, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2001), h. 65. Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah fi ’l-Islām , (Kairo: Maktabat Wahbat, t.th.), h. 32.
2 Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah fi ’l-Islām , h. 18.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 214
memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi ketika dalam bekerjasama dan tolong menolong tersebut sering terjadi persaingan dan pertentangan, maka cara untuk mengatasinya  diperlukan  pemerintah  atau  penguasa,  untuk  menyelesaikan  per- sengketaan dan melayani kepentingan rakyat. 3
Dengan demikian, menurut Yusuf al-Qardhawy menegakkan sebuah negara berdasarkan pada kewajiban agama di samping pertimbangan konsensus ( ijmā ’) ulama.  Karena  ia  mengakui  bahwa  di  samping  atas  dasar  perintah  Allah,  agar saling  tolong  menolong  dalam  kebajikan  serta  tidak  dalam  berbuat  dosa  dan kejahatan, karena kerjasama dan tolong menolong merupakan sendi masyarakat.
Dari corak pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai demokratis dalam  landasan  pendirian  negara  telah  menjadi  cita-citanya.  Bahkan  ia  men- dasari idenya itu selain alasan rasional juga sebagai implementasi sharī’at Islam (alasan spiritual). 4 Pemahamannya terhadap teks ajaran agama didekati dengan teori  keseimbangan  ( wasaṭiyyah  islāmiyyah ) 5 secara  komprehensip  yakni  ke- beradaan suatu negara merupakan kewajiban yang bedasarkan atas ijmā’ ulama dan kewajiban syar’i secara bersamaan.

## 2.  Pengangkatan Kepala Negara
Pemimpin  (kepala  negara)  dalam  persepektif  Islam  merupakan  wakil  dari umat atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan  atau perwakilan  itu dicabut  jika  memang  dikehendaki,  terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukan- nya.  Pemimpin (kepala  negara) dalam Islam  bukanlah  penguasa  yang steril  dari ______________
3 Lihat juga Mashudi, “Pemikiran Politik Yusuf al-Qardhawy...,” h. 66. Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al- Dawlah  fi  ’l-Islām ,  h.18.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  pola  pikir  Ibn  Taymiyah  dalam al-Siyāsah  al- Shar’iyyah fi Iṣlāḥ al-Rā’i wa ’l-Ra’iyyah , h.32. Selanjutnya simak Konklusi tesis Greetz, atas penelitiaanya di berbagai daerah dan negara dalam Richard J. Bersstein , Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutices and Praxis , (Phladelphia: Universitas Pensylvenia Press, 1983), h. 93-98. Alasan-alasan seperti  ini  bagi  Iman  al-Juwayni  tidak  diterima,  karena  beliau  berpandangan  bahwa  masalah kenegaraan dan kepemimipian itu bedasarkan naṣ yang qaṭ’i baik al-Qur’an maupun al-Hadith bukan rasio. Simak, Abi al-Ma’ali al-Juwaini, Ghiyyat al-Umam fi ’l-Tiyaṭ al-Ẓulm , ditahqiq Fuad Abd al-Mun’im Ahmad dan Mustafa Hilmi, (Isklandariyat: Dar al-Dawlah, t.th.), h. 47.
4 Simak Yusuf al-Qardhawy , al-Sahwah al-Islāmiyyah: Bany al-Ikhtilāf al-Mashrū’ wa ’l-Tafarruq wa ’l-Madmūm, (Kairo: Dar al-Sahwat wa al-Tawzi’, 1994), h.169.
5 Yusuf al-Qardhawy,  dalam  memahami  teks al-Qur’an  dan  al-Hadits  untuk  diaplikasikan  dalam merespons situasi kenegaraan denga menekankan pada konsep tersebut. Selanjutnya lihat Yusuf al- Qardhawy, al-Sahwah al-Islāmiyyah..., h.137. Lihat pula Yusuf al-Qardhawy, Awlawiyyat al-Ḥarakah al- Islamiyyah , (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1992), h. 114-120; Yusuf al-Qardhawy, al-Khaṣā’is al-‘Āmmah li ’l-Islām , (Beirut: Muasassat al-Risalah, 1993), h.127-139.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 215
kesalahan. Tetapi ia adalah manusia yang bisasalah dan benar, bisa adil dan pilih kasih. Sehingga sudah menjadi hak umat Islam untuk meluruskan dan mengkritik kepala negara bila dirasa sudah menyimpang jauh dari regulasi yang berlaku. 6
Bertolak dari hal di atas, Yusuf al-Qardhawy menyitir pendapat al-Imam al- Syahid  Hasan  al-Banna  dari  prinsip  kelima  dari  dua  puluh  prinsip  yang  mem- batasi pemahaman Islam. Sebuah pendapat pemimpin dapat diaplikasikan apa- bila membawa kemaslahatan dan memenuhi syarat.
“Pendapat  pemimpin  atau  wakilnya  yang  tidak  dilandasi naṣ ,  yang  bisa ditafsiri dengan beberapa versi yang berkaitan dengan berbagai kemaslahat- an  tidak  terbatas,  boleh  di  praktekkan  selagi  tidak  berbenturan  dengan kaidah  syari’ah.  Pendapat  itu  bisa  berubah  menurut  perubahan  kondisi, hukum adat dan tradisi.” 7
Prinsip  tersebut  mengindikasikan  empat  perubahan  sikap  terkait  dengan kepala  negara  yakni:  a)  Pendapat  umum, khalīfah atau  kepala  negara  ataupun wakilnya dan beberapa ruang lingkup pengaplikasian pendapat itu juga membatasi ruang lingkup politik kenegaraan sharī’ah dan shūrā tersebut tergolong wajib atau anjuran; b) Syariat pengaplikasian pendapat pemimpin (kepala negara) ialah jika tidak berbenturan dengan kaidah sharī’ah ; c) Boleh berubah pendapat pemimpin (kepala negara) karena perubahan kondisi, sebagaimana perubahan sesuatu yang dikatakan  dengan  alasan  karena  perubahan  alasannya;  d)  Perbedaan  antara masalah-masalah  ‘ ibādah dengan  masalah-masalah  biasa  (adat  istiadat),  dengan melihat  makna,  tujuan  dan  ketiadaannya.  Namun  yang  paling  mendasar  ialah memperhatikan tujuan dan makna untuk hal-hal selain ibadah. 8
Salah satu unsur sangat penting dalam struktur pemerintahan adalah kepala negara. Secara tersurat, Yusuf al-Qardhawy tidak membatasi syarat yang harus dipenuhi oleh kepala Negara, hanya saja secara tersirat dengan pendekatan al- isti’ab -nya (universalitasnya) ia mensyaratkanadanya batasanbagi kepala negara dengan  mengakomodir  beberapa  pendapat  yang  dirumuskan  para  pemikir politik  pada  zaman  klasik  maupun  pertengahan  dengan  mempertimbangkan situasional dan kondisional. 9
______________
6 Baca Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah... , h. 136 7 Bandingkan dengan Yusuf al-Qardhawy, al-Siyāsah al-Shar’iyyah fi ’l-Dhaw’ Nuṣūṣ al-Shar’iah wa
Maqāsidiha , (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h. 7.
8 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, al-Siyāsah al-Shar’iyyah..., h. 47.
9 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, al-Siyāsah al-Shar’iyyah..., h. 47.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 216
Beberapa syarat bagi kepala negara hasil rumusan para ulama politik tentang yang dijadikan  bahan  pertimbangan oleh  Yusuf  al-Qardhawy,  yaitu: a)  berilmu pengetahuan,  minimal  untuk  mengetahui  apakah  undang-undang  yang  dibuat para mujtahid itu legal atau tidak; 10 b) bersifat jujur dan shalih; 11 c) bertindak adil dalam  menjalankan  segala  tugas  pemerintahan  dan  berkemampuan  ( kifāyah ); d) memiliki anggota tubuh yang sempurna; e) berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelolakemaslahatan umat; f) keberanian untuk melindungi rakyat dalam menghadapi musuh; g) seorang laki-laki dewasa; h) berakal sehat; i) wara’ ; j)  memiliki  kekuasaan  yang  nyata  ( al-nadjat ) ; 12 dan  k)  berasal  dari  keturunan Quraisy.
Persyaratan yang dirumuskan ulama abad klasik dan pertengahan tersebut di  atas, tidak  semuanya  bisa diterima  Yusuf  al-Qardhawy. Bahkan  beberapa  di antara  rumusan  tersebut  dikritik  secara  tegas  karena  dianggap  tidak  aplikatif. Misalnya, syarat memiliki anggota tubuh sempurna. Barangkali syarat tersebut sebagai  suatu  keharusan  karena  situasi  dan  kondisi  menurut  keberadaannya. Namun bagi Yusuf al-Qardhawy, kendatipun cacat organ tubuhnya selama masih bisa didukung syarat lain, bisa saja dipilih.
Terhadap persyaratan “berasal dari keturunan Quraisy”, perselisihan pendapat ulama  senantiasa  muncul.  Dukungan ulama  klasik  dan  pertengahan  cukup  kuat. Misalnya  al-Farabi,  beliau  menegaskan  bahwa  kelompok  yang  mempetahankan syariat telah menetapkan pemimpin menjadi hak prerogratif suku Quraisy. Selain itu  juga  terbukti  suku  Quraisy  tidak  pernah  gagal  menghasilkan  sejumlah  orang yang  memenuhi  syarat  untuk  diangkat  menjadi khalīfah .  Karena  itu  tidak  patut menurut hukum mengangkat khalīfah dari luar golongan ini.
Al-Mawardi  sebenarnya  masih  mendukung  syarat  tersebut,  hanya  beliau mendasarkan pemikirannya pada naṣ hadits dan ijmā’ ketika terjadi pertempur-
______________
10 Berilmu  mengandung  makna  bahwa  seorang  calon  kepala  negara  hendaknya  memiliki  ilmu pengetahuan  yang  memadai.  Seandainya  yang  diharapkan  adalah  mereka  yang  telah  mencapai peringkat mujtahid. Bandingkan dengan Hans Daiber (ed.), Islamic Philoshophy and Theology: Texts and Studies , (New York: E.J. Brill, 1989), h. 29-30.
11 Yang  dimaksud kifayah yaitu  memiliki  kemampuan  berfikir  dan  mengelola  serta  kesediaan bermusyawarah. Sesuai dengan firman Allah bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu.
12 Yang  dimaksud al-nadjat adalah  kepala  negara  memliki  perangkat  pemerintahan  termasuk militer  dan  kepolisian  yang  mampu  membasmi  pembangkang  dan  pembrontak  sebelum  tersebar kejahatan mereka. Selanjutnya Lihat: Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  1994),  h.  256,  bandingkan  pula  dengan  Jeje  Abdul  Rajak, Politik Kenegaraan, (Surabaya: Bina Ilmu,1999), h.173. Beberapa persyaratan tersebut dapat disimak dalam Mashudi, “Pemikiran Politik....,” h. 67-68.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 217
an  Thaqifah  Bani  Saidah  yang  berakhir  dengan  terpilihnya  Abu  Bakar  secara ijmā’ . Begitu pula terhadap syarat kelelakian bagi seorang kepala negara, Yusuf al- Qardhawy dengan tegas menolaknya.
Al-Ghazali memberikan sebuah catatan bahwa beliau tidak sependapat dengan konsensus  para  ulama  yang  menyatakan  seseorang  tidak  boleh  menjadi  kepala negara kecuali berilmu pengetahuan yang mengantarkan ia mampu berijtihad dan memberi  fatwa  mengenai  hukum  agama.  Bagi  al-Ghazali  persyaratan  ini  tidak mutlak bagi calon kepala negara, tapi cukup budi pekerti luhur, yaitu wara ’. Adapun masalah-masalah  hukum  dan  syariat  ia  bisa  mengembalikannya  kepada  para ulama  dan  kaum  cendikia  yang  tergolong  pandai  pada  zamannya,  dan  dalam mengambil keputusan ia mendasarkan pada pendapat serta saran mereka. 13
Al-Farabi merekomendasikan empat syarat bagi seorang calon kepala negara yakni:  a)  berilmu  pengetahuan,  minimal  untuk  mengetahui  apakah  undang- undang yang dibuat para mujtahid itu sah menurut hukum agama dan lainnya; b)  bersifat  jujur  dan  shalih;  c)  bertindak  adil  dalam  menjalankan  tugas  pe- merintah dan berkemampuan mengelola administrasi; d) berasal dari keturunan Quraisy.  Beliau  menegaskan  bahwa  kelompoknya  mempertahankan  syariat dengan menetapkan pemimpin menjadi hak Quraisy.
Sementara  al-Mawardi  mempersyaratkan  calon  kepala  negara  sebagai berikut:  a)  berlaku  adil  dalam  segala  persyaratannya;  b)  berilmu  pengetahuan agar  ia  mampu  berijtihad;  c)  sehat  pendengaran  dan  penglihatan  serta  lisan; d) memiliki anggota tubuh yang sempurna; e) berwawasan luas untuk mengatur rakyat  dan  mengelola  kemaslahatan  umum;  f)  keberanian  untuk  melindungi rakyat dan meghadapi musuh; dan g) keturunan Quraisy.
Pada persyaratan yang disebutkan paling akhir tersebut, beliau mendasar- kan pada naṣ hadits dan ijmā’ ketika terjadi petemuan Thaqifat Bani Saidat yang berakhir dengan terpilihnya Abu Bakar secara ijmā’ . 14 Sedangkan al-Ghazali me- nawarkan syarat komulatif bagi calon kepala negara, yaitu: a) seorang laki-laki dewasa;  b)  berakal  sehat;  c)  sehat  pendengaran  dan  penglihatan;  d)  merdeka; e)  berasal  dari  suku  Quraiysh;  f)  memiliki  kekuasaan  yang  nyata  ( al-nadjat ) ; g) memiliki kemampuan ( kifāyah ) ; h) wara’ ; dan i) berilmu.
______________
13 Demikian ini menurut penuturan Muhammad Jalal Syarof sebagaimana yang disitir oleh Suyuthi Pulungan, Fiqh  Siyasah... ,  h.  257.  Kemudian  bandingkan  pula  dengan  Jeje  Abdul  Rajak, Politik Kenegaraan ..., h. 173.
14 Lihat:  al-Mawardi, al-Aḥkām  al-Sulṭāniyyah ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.th.),h.  6.  Bandingkan  pula dengan Abu Ya’la, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.4.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 218
3.  Pembatasan Wewenang dan Masa Jabatan Kepala Negara
Para pemikir  politik  selalu  tertarik untuk  membatasi  wewenang  penguasa guna  menghindari  kemungkinan  penyalahgunaan  kekuasaannya.  Tak  puas dengan pembatasan wewenang penguasa melalui hukum-hukum konstitusional yang selalu berubah, para ahli politik masa kini telah berusaha membatasi pada sumbernya,  dan  dengan  demikian  mengharuskan  penguasa  bertindak  dalam suatu kerangka hukum tertentu. 15
Terkait dengan gagasan itu, Yusuf al-Qardhawy sepakat agar jabatan kepala negara dibatasi masa baktinya. Landasan pemikiran beliau bermula dari sebuah diskusi kecil, berikut ini secara sepintas jalannya dialog:
Kami bertanya kepada ahli yang menjadi lawan dialog, “Apa yang membuat pembatasan  masa  jabatan  kepala  negara  menjadi  haram,  kalaupun  toh orang-orang  Muslim  melihat  hal  itu  akan  membawa  kemaslahatan?”  Dia menjawab,  “Karena  hal  itu  tidak  sejalan  dengan  tindakan  orang-orang Muslim sejak zaman khalīfah yang pertama, Abu Bakar ra. Tak seorang pun para khalīfah yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Bahkan  dalam keemiratan,  masa  jabatan  itu  belaku  untuk  sepanjang  hidup,  terutama al- Khulafā’  al-Rāshidīn ,  yang  mendapat  mandat  dari  Rasulullah  SAW  untuk mengikat sunnah mereka dan menggigitnya pada bagian pangkalnya, seperti yang diriwayatkan Asya al-Sunan, dari al-Arbad bin Syariat dari Nabi SAW. Dalam hadits itu pula beliau memperingatkan agar kita tidak membuat hal- hal yang baru, karena setiap hal yang baru itu bid’ah dan bid’ah itu adalah kesesatan. Berarti pembatasan masa jabatan adalah hal yang baru.
Kami  katakan,  “Sebelum  kita  diperintahkan  untuk  mengikuti  Sunnah  al- Khulafa al-Rasyidin, kita di peringatkan untuk mengikuti Sunnah Nabi SAW, yang dalam Islam merupakan dasar kedua setelah al-Qur’an. Ini merupakan rujukan jika terjadi silang pendapat. Sementara dalam hadits al-Arbad itu di sebutkan: “Hendaklah engkau mengikuti Sunnah dan Sunnah al-Khulafa al- Rasyidin….” dan seterusnya, jika dalam hal ini Rasulullah lebih mendahulu- kan Sunnah beliau.
Dalam hal ini sebagai landasan pemikiran, Yusuf al-Qardhawy mencontoh- kan  bahwa  beliau  membagi  tanah  Khaybar  kepada  para  prajurit  yang  ikut berperang setelah menaklukannya. Tetapi ‘Umar bin al-Khattab ra tidak berbuat hal  yang  sama  ketika  menaklukan  Iraq.  Karena  ‘Umar  melihat  yang  paling memberikan maslahat pada masanya tidak dengan tindakan seperti itu. Bahkan ______________
15 Lihat: Fathi Osman dalam Mumtaz Ahmad (ed.), State, Politics and Islam, terj. Ena Hadi, (Jakarta: Mizan,1996), h. 75.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 219
banyak sahabat yang memotong keputusan ‘Umar ini, terlebih lagi pendapat itu sendiri bertentangan dengan teks ayat al-Qur’an. 16
ﻣﻰﺎﺘ  ﺮﻘﻟ    ﻮﺳﺮﻠﻟ  ﻪﺴﺧﻤ  ﺑ  ﺄﻓ  n  ﻦﻣ  ﻢﺘﻤﻨﻏ  ﺎﻤﻏﻛ  ﻮﻤﻠﻋ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ ( ْ ُ ( ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُ ( ُ َ ُ ِ ِ ِ ( َ َ ٍ ْ َ ّ ُْ َ َ َ ْ ﻞﻴﺒﺴﻟ ﻦﺑ ﻴﻦﻛﺎﺴﻤﻟ ِ ِ ِ ( ِ ْ َ َ ِ َ َ ْ ... ﴿ 56 ﴾
“Ketahuilah,  sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  beliau  peroleh  sebagai rampasan  perang,  maka  sesungguhnya  seperlimanya  untuk  Allah,  Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil....”. 17
Ketika itu ‘Umar berkata, “aku melihat urusan yang tidak mencakup orang- orang yang belakangan datang dan mereka tidak mendapatkan bagian apapun”. Dengan kata lain, dia memperhatikan kemaslahatan generasi mendatang. Ini bisa disebut jaminan hidup yang mengagumkan bagi beberapa generasi umat, karena suatu generasi tidak hanya menikmati kesenangannya sendiri, tanpa memikirkan generasi berikutnya. Dalam hal ini ‘Umar berpedoman kepada sebuah ayat dalam surat  al-Hasyr  yang  mengisyaratkan  pembagian  tebusan  antara  orang-orang Muhajirin dan Anshar.
ﻢﻫﺪﻌﻧ ﻦﻣ ﺎﺟ ﻦﻳ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ ( َ ... ﴿ 6> ﴾
“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)....” 18
Adapun  beralasan ijmā’ yang  praktis  dari  orang-orang  Muslim  yang  tidak membatasi masa jabatan kepala negara, tidak bisa dikatakan tepat, sebab kalau ijmā’ yang  produk  itu  menetapkan  keberlangsungan  kekuasaan  untuk  selama hidupnya,  maka  tidak  perlu  dipertentangkan,  selama  tidak  menimbulkan ma- ḍarat dan  kerusakan,  sementara  pembatasan  masa  jabatan  itu  sendiri  pernah dikaji atau masalah yang didiamkan. 19
______________
16 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.. .,h. 83.
17 QS. al-Anfal [8]: 41.
18 QS. al-Hasyr [24]: 10.
19 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah..., . h. 84. Pembatasan masa jabatan yang dilanjutkan dengan suksesi yang mengarah kepada gerakan pembaruan harus diwujudkan. Bandingkan dengan Munir Muhammad al-Ghadban, al-Manhaj al-Ḥaraki li ’l-Sīrah al-Nabawiyyah , juz I, (Ardan: Maktabat al- Manar), h. 87.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 220

## 4.  Bentuk dan Sistem Pemerintahan

## a.  Bentuk Negara
Banyak  penulis  yang  merancukan  arti  bentuk  negara  dengan  bentuk  pe- merintahan. Memang batasan yang tegas tidak ada. 20 Dalam kaitannya dengan ini Yusuf  al-Qardhawy  mencoba  memisahkan  antara  bentuk  dan  sistem  peme- rintahan. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawy menawarkan bentuk negara dengan diserahkan  sepenuhnya  kepada  negara  tesebut  sesuai  dengan  sistem  dan kondisinya.  Jika  ternayata  mencul  beberapa  wilayah  dan  memungkinkan  di- bentuk suatu dawlah yang berdiri sendiri atau merupakan suatu negara kesatuan maka mungkin bentuk federal atau non federal.
Sebab  dengan  cara  ini  memungkinkan  ditegakkannya  bentuk  negara  yang diharapkan.  Kemudian,  kalau  telah  terbentuk  corak  negara  tersebut,  siapapun wajib  mendukungnya.  Namun  demikian  beliau  memberikan  catatan  bahwa policy kepala  negara  bukan  sekedar  untuk  kemakmuran,  ketentraman  dan keamanan suatu daerah tertentu, tetapi harus mengagregasi semua wilayah dan sektor  kehidupan,  dengan  berpedoman  pada  tiga  prinsip,  yakni:  (1)  Kesatuan wilayah Islam, sekalipun negara dan wilayahnya berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan suatu wilayah untuk satu umat; (2) Kesatuan rujukan Syariat, yang tercermin  di  dalam  al-Qur’an  dan  al-Hadits;  (3)  Kesatuan  kepemimpinan  yang tersentralisasi. 21

## b.  Sistem Pemerintahan
Sistem  pemerintahan  menurut  bahasa  adalah  semua  yang  dipelihara  di dalamnya  saling  ada  keterkaitan  satu  sama  lain.  Sistem  pemerintahan  adalah prinsip-prinsip  yang  mengatur  kekuasaan  negara,  membatasi  karakteristiknya, memberi batasan hak dan kewajiban penguasa dan rakyat. 22
Hanya saja kadang-kadang masalah pemerintahan dikategorikan ke dalam masalah  cabang Islam  dan  kadang-kadang  ke dalam masalah dasar.  Keduanya
______________
20 Inu Kencana Syafi’i , Etika al-Qur’an , (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 30. Penulis sepakat dengan tidak ada pembedaan.
21 Yusuf  al-Qardhawy, Min  Fiqh  al-Dawlah  fi  ’l-Islām ,  h.  32.  Bandingkan  Mashudi,  “Pemikiran Politik....,” h. 78.
22 Lihat:  Salim  Abi  al-Bahnasawi, al-Sharī’at  al-Muftara’  alayhā ,  terj. Mustolah  Maufur ,  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1995), h. 45.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 221
dilihat  dari  alasan  dan  sudut  pandang  pengkategorian.  Jika  pengkategorian pemerintah yang dimaksud adalah masalah dasar-dasar legislatif maka ketika itu termasuk dasar Islam dan aqidah dengan firman Allah SWT:
... ﴿ ﺮﻓﻜﺎﻟ ﻢﻫ ﻚﺌBﻟﺄﻓ ﺑ ﺰﻧE ﺎﻤﺑ ﻢﻜﻳﺤ ﻢﻟ ﻦﻣ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ٰ َ ُ َ ُ ْ ( َ َ َ َ ِ ( َ َ 55 ﴾
“... Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang di turunkan oleh Allah maka mereka adalah kafir.” 23
Tetapi jika alasan format pemerintah bukan substansinya, yakni mengenai cara memilih penguasa, maka termasuk cabang. Sebab pemerintah menjadi alat yang dibiarkan oleh Islam untuk ijtihad sesuai dengan kondisi masa dan tempat. 24

## 5.  Metode Pemikiran Politik Kenegaraan Yusuf al-Qardhawy
Mengkaji metode pemikiran Yusuf al-Qardhawy tentang politik kenegaraan dimaksudkan sebagai upaya penulis untuk menelusuri corak pemikiran politik beliau terhadap beberapa bidang yang belum tersentuh oleh pemikiran politik kenegaraan abad klasik dan pertengahan. 25 Setidaknya, ada beberapa hal sebaga kontribusi penting dari pelacakan politik Yusuf al-Qardhawy terhadap kehidupan dan “ survive ”nya politik kenegaraan Islam menuju “ bio-politik ” yang marketable , yaitu:

## a.  Pendekatan Normativitas
Pendekatan  ini  memerlukan  teori  normativitas  bagi  perilaku  administratif atau manajerial sebagaimana dimaksudkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Berdasar- kan kedua sumber primer ( primair of source ) tersebut, Yusuf al-Qardhawy ber- upaya menampilkan petunjuk-petunjuk praktis, langsung dari al-Qur’an dan al- Sunnah dengan cara menangani masalah-masalah administratif dan mengambil implikasi-implikasiperilaku administratif dari kedua sumber tersebut. 26
______________
23 QS. al-Mai’dah [5]: 44.
24 Selanjutnya  Lihat:  Salim  Ali  al-Bahnasawi, al-Sharī’at  al-Muftara’  ..., h.  80.  Bandingkan  dengan Mashudi, “Pemikiran Politik....”, h. 82.
25 Islam, sebagai agama yang senantiasa menganjurkan dinamika berfikir terhadap penganutnya dalam segala sektor kehidupan termasuk politik, lihat: Muhsin Abdul Hamid, Tajd ī d al-Fikr al-Islāmiy, (Shibram: Dar al-Sahwah, 1985), h.166.
26 Lihat: formasi tersebut dalam, Yusuf al-Qardhawy, al-Ḥill al-Islāmiy Farīḍat wa Darūrat , (Beirut:
Muassasat  al-Risalah,  1993),  h.  194.  Bandingkan  dengan  Yusuf  al-Qardhawy, al-Khaṣā’iṣ  li  ’l-Islām , (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993), h. 66-69.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 222
Upaya tersebut membutuhkan kajian mendalam terhadap al-Qur’an dan al- Hadits serta kemampuan untuk merumuskan suatu teori terpadu tentang penge- lolaan dan administrasi yang berdasarkan koleksi data yang relevan. Selanjutnya teori  itu  ditempatkan  di dalam  kerangka lebih  luas teori Islam tentang negara, masyarakat dan ekonomi.

## b.  Pendekatan Historis-Kritis
Sebagai seorang Ilmuan sekaligus pemikir, Yusuf al-Qardhawy mempunyai agenda garapan dan keberpihakan dalam spektrum yang integral. Implikasinya berwujud  pada  salah  satu  pendekatan  yang  ia  gunakan  yakni  historis-kritis. Gerakan pemikiran tersebut mewarnai perjuangan ulama abad klasik dan per- tengahan. Persoalannya adalah apakah sinergitas gerakan tersebut sudah dapat berjalan  dalam  satu net-work yang  produktif.  Kecenderungan  terakhir  me- nunjukan sebuah pola yang positif menuju interaksi saling menopang di antara gerakan-gerakan pemikiran.
Dalam catatan sejarah, gerakan pemikiran politik kenegaraan di dunia Islam telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi bangunan paradigma politik Islam menuju politik yang menyentuh sampai ke akar rumput ( grass-root ) sehingga menjadi politik yang hidup ( bio-politic ) dan humanis- aplikatif . 27
Pendekatan historis-kritis 28 ini memerlukan deskripsi, analisa, dan penelaah- an  yang  cukup  terhadap  struktur-struktur  administratif,  institusi-institusi,  dan proses  yang  dikembangkan  oleh  pemikir  politik  kenegaraan  abad  klasik  dan pertengahan.  Telaah  historis-kritis  dimaksudkan  mencakup  aspek-aspek  pe- merintahan, meliputi: (1) falsafah pendirian negara; (2) bentuk negara; (3) kom- petensi  dan  tujuan  negara;  (4)  kepala  negara;  (5)  humanisasi  fungsi-fungsi politik; (6) sosialisasi politik; (7) rekrutmen politik; (8) sistem politik; (9) agregasi kepentingan; dan (10) komunikasi kepentingan.
______________
27 Bandingkan dengan Munir Muhammad al-Ghadban, al-Manhaj al-Ḥaraki ..., Yusuf al-Qardhawy, al-Ummat  al-Islāmiyyah..,  Haqīqat  lā  Wahm ,  (Kairo:  Maktabah  Wahbah,  1995),  h.  57; Awāliyat  al- Ḥarakah al-Islāmiyyah fi ’l-Marḥalah al-Qadīmah , (Beirut; Muassasat al-Risalah, 1992), h.135-192.
28 Pendekatan dengan corak historis-kritis ini dimaksudkan untuk memilih dan mengkomparasi- kan ( checks and balances ) serta kritk positif ( critical founding ) Yusuf al-Qardhawy terhadap politik abad klasik dan pertengahan. Bandingkan dengan George Ritzer, Modern Sosiological Theory , (New York: The Micgraw-Hill  Companies,  1992),  h.  296-297.  Pemikiran-pemikran  kritis  dan  kretaif  paling  tidak merupakan peletak batu pertama menuju langkah perbaikan dalam refleksi, pengetahuan dan kode etik,  politik  dan  kognitif,  lihat:  Mohammed  Arkoun, Rethinking Islam: Common  Question, Uncommon Answer , terj. Yudian W. Asmin dan Latiful Khuluq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 203, lihat juga Nasr Hamid Abu Zayd, Naqd al-Khiṭāb al-D ī n, (Kairo: Sina li ’l-Nashr, 1994), h. 10-11.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 223
c.  Pendekatan Equilibrium “ Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah ”
Stabilitas politik, harus diiringi dengan stabilitas pemerintahan ( governmance stability ).  Sebab  kalau  tidak,  cita-cita  akuntabilitas,  koreksi,  pembaruan  dan rasionalitas  (terutama  dalam  bidang  politik  kenegaraan)  tidak  mungkin  ter- penuhi. Jadi, dibutuhkan prinsip saling imbang dan saling kontrol ( checks and balances ) antara pola idealitas dan realitas.
Pola  mekanisme  politik  kenegaraan  seperti  itulah  yang  hendak  di- kembangkan  paradigma  Yusuf  al-Qardhawy,  melalui  sebuah  konsep  ke- seimbangan “ wasaṭiyyah al-islāmiyyah ”. Gagasan tersebut merupakan gerakan Islam  dengan  mengambil  jalan  pertengahan,  yang  memahami  Islam  melalui pendekatan kompherensif ( shamil ) dan positif, mengakomodasi antara konser- vatif ( salafiyyah ) dan modernis ( tajdīd ) dengan harapan munculnya dinamisasi.
Dengan  demikian,  pola  di  atas  bertolak  belakang  dengan  pola  yang  di- bangun  pemikir  politik  pada  abad  klasik  dan  pertengahan,  karena  mereka sering melihat stabilitas kekuasaan ( power of stability ), yang sama sekali tidak diiringi dengan stabilitas pemerintahan ( govermancestability ).
d.  Pendekatan Integralistik ( al-Isti’ab )
Realitas  menunjukkan,  pemikiran  politik  kenegaraan  yang  dirumuskan ulama klasik dan abad pertengahan belum memberikan kontribusi maksimal dan integral  tak  terkecuali  terhadap  pola  hubungan  internasional.  Di  mana  ia  me- rupakan salah satu bidang riset yang ditinggalkan mereka. 29 Hal itu berdampak rumusannya belum bersifat universalistik. Dicontohkan prasyarat kepala negara harus dari suku Quraisy, persyaratan kepala negara yang tidak boleh cacat fisik, belum mengantisipasi munculnya multipartai dan prasyarat kepala negara laki- laki.  Itu  semua  merupakan  hal-hal  yang  menurut  Yusuf  al-Qardhawy  secara apologetik menyebabkan politik Islam menjadi stagnasi ( jumud ) dan belum se- penuhnya menjadi “ bio-politik ”.
Yusuf  al-Qardhawy  menawarkan  konsep  integralistik  ( al-isti’ab )  yang agaknya  terlupakan  oleh  ulama  klasik  dan  pertengahan.  Solusi  alternatif  yang ditawarkan  membahas fiqh  siyāsah dikorelasikan  dengan  perluasan  bidang ______________
29 Hal  tersebut  bisa  dilacak  dalam  karya-karya  mereka  (abad  klasik  dan  pertengahan).  Adapun penyebab  utama  ketidakjelasan  itu  dimungkinkan  karena  situasi  dan  kondisi  serta  kemampuan mereka yang terbatas. Mashudi, “Pemikiran Politik....”, h. 141
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
224
kajian, pengembangan dan ijtihad sebagaimana pada bidang-bidang fiqh lainya. 30
Dengan demikian penerapan siyasahnya tajam dan implementatif.
e.  Pendekatan Rasionalistik ( Ta’aqquli )
Proses modernisasi mewariskan perubahan di segala aspek kehidupan dan memberi muatan lahirnya upaya-upaya pemikiran rasional 31 terhadap formulasi politik kenegaraan ulama klasik dan abad pertengahan. Dalam konteks kekinian, umat  Islam  dituntut  mampu  menerjemahkan  kembali  berbagai  ajaran  Islam terutama berkaitan dengan kehidupan sosial. 32
Itulah sebabnya H. A. Qadri A. Azizy juga menawarkan konsep bahwa fiqh siyasah  diharapkan  bukan  saja applicable ,  namun  juga  berkembang  di  dalam proses  perkembangan  sebagaimana  ciri  penting  ilmu  (keilmuan)  yang  ber- korelasi dengan induknya. Yakni harus lepas dari kerangka konsep dan fikr fiqh yang berarti hukum Islam.  Kecuali  istilah fiqh siyāsah yang  berarti  ilmu agama (yakni  Islam  mengenai  politik),  atau  bisa  disebut  ilmu  politik  Islam,  atau  pe- mikiran politik di dalam Islam, yang aplikasi dan perkembangannya lebih lanjut menjadi disiplin yang independent .

## C.  Memotret Corak Hubungan Agama dan Negara
Relasi  agama  dan  negara  merupakan  subyek  penting  yang  diperdebatkan para  pemikir  Islam  sejak  waktu  yang  lama  hingga  dewasa  ini,  tetapi  belum terpecahkan  secara  tuntas.  Bahkan  diskusi  tentang  hal  ini  belakangan  makin hangat, tatkala antusiasme (untuk tidak menyebut kebangkitan Islam) melanda hampir  seluruh  dunia  Islam.  Pengalaman  masyarakat  Muslim  di  berbagai penjuru dunia, khususnya sejak usai Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang canggung antara Islam ( dīn ) dan negara ( dawlah ), atau bahkan politik  pada  umumnya  berbagai  “ eksperimen ”  dilakukan  untuk  menyelaraskan antara dīn dengan konsep dan kultur politik masyarakat Muslim, dan eksperimen- ______________
30 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, al-Siyāsah al-Shar’iyyah... , h.19. Bandingkan dengan Yusuf al-Qardhawy, Min-Fiqh al-Dawlah... ., h. 81.
31 Rasionalisasi hukum Islam berarti mempunyai makna ganda. Di satu sisi menolak interprestasi Islam yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, sedangan di sisi lain harus dilakukan upaya penafsiran  Islam  secara  baru.  Selanjutnya  lihat:  Muhammad  Azhar, Fiqh  Kontemporer  dalam Pandangan Neomodernisme Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 62.
32 Muhamad Azhar, Fiqh Kontemporer... , h. 61. Bandingkan dengan Yusuf al-Qardhawy, al-Ijtihād fi ’l- Sharī’ah al-Islāmiyyah , (Kuwait: Dar al-Qalam, 1989), h. 107.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 225
eksperimen itu  dalam  banyak  hal  beragam  tingkat  penetrasi  Islam  ke  dalam negara dan politik juga berbeda-beda. Perdebatan panjang sering terjadi untuk menjawab pertanyaan, negara manakah yang dapat disebut sebagai negara yang betul-betul merupakan prototype (pola dasar) negara Islam. Apakah Arab Saudi, Iran  atau  bahkan  Pakistan  yang  dapat  disebut  sebagai reprensentasi “negara Islam” new politics . 33
Keragaman  bentuk  negara  dan  pengalaman  politik  negara-negara  Islam dewasa  ini  selain  bersumber  dari  perkembangan  pemikiran  dan  perbedaan pendapat di kalangan para pemikir politik Muslim tentang hubungan antara din dan dawlah di masa modern, harus diakui juga banyak dipengaruhi barat atas wilayah Muslim tertentu. Sehingga hubungan antara agama dengan negara pada masa  awal  Islam  dapat  diungkapkan  fakta  sejarah  yang  sangat  kaya  sekaligus kompleks  dan  komperhensif. 34 Dalam  persepektif  sejarah  pemikiran  politik kenegaraan Islam Sunni klasik mencapai klimaksnya pada zaman Abbasiyah, hal ini dapat ditilik dalam al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah karya al-Mawardi (w. 1058)  yang memberikan gambaran negara ideal mengenai model kekhalifahan.
Perbincangan  sekitar  keterkaitan  agama  sebagai entitas  sakral ,  dan  politik (negara) sebagai entitas profan semakin bergejolak ketika persoalan keterkaitan di atas dikorelasikan dengan gejala repolitisasi Islam , suatu istilah yang digunakan oleh  Bassam  Tibbi  untuk  menunjukkan  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh beberapa  negara  Timur  Tengah  dan  Afrika  yang  menghendaki  Islam  sebagai landasan ideologi politisnya.
Repolitisasi  Islam  semacam  ini  biasanya  dilakukan  karena  dua  alasan. Petama, krisis  identitas  yang  diderita  masyarakat  Islam. Kedua, krisis  sosio- ekonomi  dan  kemiskinannya  yang  tidak  dapat  dihindarkan.Kondisi  yang demikian itu menyediakan lahan subur bagi tumbuhnya ideologi-ideologi agama pembebasan.  Dan,  Islam  merupakan  salah  satu  agama  yang  menawarkan  diri sebagai  penyelamat  dalam  bentuk  penemuan  kembali  identitas  dan  janji  ke- makmuran di masa depan. 35
______________
33 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam , (Jakarta: Paramadina,1996), h. 1.
34 Selanjutnya,  uraian  secara  lengkap  dan  padat  tentang  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara..., h. 1-40.
35 Lihat:  Bassan  Tibbi, Krisis  Modern  dalam  Perdaban  Islam ,  terj.  Yudian  W.  Asmin,  dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h.163-191. Mashudi, “Pemikiran Politik...”, h. 143.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 226
Sebenarnya,  fenomena  keterkaitan  agama  dan  negara  tidak  selalu  harus dibaca  dan  dipahami  repolitisasi  Islam,  fenomena  keterkaitan  tersebut  di  atas dapat dibaca dan dipahami secara lain, yaitu hubungan antara dua variabel yang saling  berinteraksi,  yang  tidak  secara  otomatis  membawa  ke  pembekuan ideologis. Islam mengambil peranan sebagai pembawa alternatif prinsip-prinsip dasar agama dengan negara berupa etika dan moral. 36
Yusuf al-Qardhawy tergolong pemikir eklektis . Dalam banyak karya ilmiahnya, beliau  memang  menggunakan  tiga  paradigma  di  atas  untuk  membaca  dan memahami Islam dan yang lebih penting lagi untuk merumuskan kembali Islam. Dalam  kesempatan  studi  pengantarnya  tentang  Islam  dan  politik,  Yusuf  al- Qardhawy juga menggunakan analisis wasaṭiyyah islāmiyyah . Perlu diingat bahwa, jika  ditilik  dari back-ground keilmuan,  Yusuf  al-Qardhawy  bukanlah  pemikir  ahli dalam bidang politik, namun karena kepeduliannya terhadap dimensi-dimensi ke- seluruhan pemikiran Islam, maka beliau Qardhawy juga menyempatkan diri mem- bahas berbagai persoalan politik, terutama dalam keterkaitannya dengan Islam.
Bagi  Qardhawy,  hubungan  antara  agama  Islam  dan  negara  (politik)  dapat dikaji  melalui  dua  pendekatan. Pertama ,  pendekatan religiusitas ,  dimana  beliau mendasarkan pembahasannya pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua , pendekatan rasionalitas , yakni mencoba memikirkan dan merenungkan kembali problematika yang dialami pada zaman dahulu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.
Melalui  pendekatan  religiusitas  ( spiritualitas )  dapat  diamati  mekanisme penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diwarnai  dengan  nilai  dan  nuansa  ke- agamaan.  Sehingga  dalam  setiap policy baik  dalam  tatanan  sosial,  ekonomi, keadilan senantiasa berlandaskan pada identitas agama, sehingga mengantarkan pada kesimpulan negara model Islam sebagai tipe ideal bagi masyarakat Muslim.
Pendekatan  rasionalitas  menunjukkan  bahwa  mekanisme  kenegaraan  di- rumuskan  berdasarkan  realitas  yang  terjadi,  sehingga  lebih  memungkinkan pengelolaan negara secara kondisional. 37 Jadi menurutnya, Islam mengatur hal- hal  yang  bersifat  duniawi  (profan)  dan  ukhrawi  (keagamaan)  sejak  awal  ke- ______________
36 Selanjutnya lihat: M. Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Islam”, Jurnal Ulumul Qur’an , Volume IV , 1993, edisi 2, h. 4-9.
37 Akomodasi pendekatan kedua tersebut, tergambarkan ketika Yusuf al-Qardhawy menawarkan hubunga antara negara dengan zakat. Di mana relita kemampuan ekonomi merupakan suatu dambaan setiap negara, semakin mapan ekonomi suatu negara, semakin banyak produk pembangunan. Salah satu tulang punggung ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan zakat, Selanjutnya simak Yusuf al- Qardhawy, Fiqh  al-Zakā t: Dirasah  Muqāranah  li  Aḥkāmihā  wa  Falsafatihā  fi  Dhaw’  al-Qur’ān  wa  al- Sunnah , (Beirut: Muasassat al-Risalah, 1994), h. 747.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
227
munculannya sebagai agama. Dengan demikian suatu negara tidak harus menjadi negara Islam tapi bisa saja bukan negara Islam namun dalam setiap regulasi yang berlaku secara Islami atau negara model Islam.
Melacak pemikiran Qardhawy tentang hubungan antara agama dan negara perlu diketengahkan landasan umum hubungan agama 38 sebagai institusi khusus dengan  politik  (negara)  di  sisi  lain,  dengan  membidik  kerangka  teori  politik kenegaraannya, al-wasaṭiyyah al-islāmiyyah.
Paradigma  hubungan  ini,  dalam  pandangan  M.  Din  Syamsudin,  dapat  di- kategorikan  ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu  bersatunya  agama  dan  politik,  ber- hubungan saling membutuhkan ( simbiotik ) , dan tidak berhubungan sama sekali ( sekularistik ). 39 Dari  ketiga  model  hubungan  paradigma  tersebut,  Yusuf  al- Qardhawy cenderung kepada model simbiotik, dimana politik dan agama saling membutuhkan  atau  saling  melengkapi.  Sehingga  masuknya  agama  kedalam konsep negara (politik) benar-benar dalam kerangka menciptakan kemaslahatan umat  manusia.Pengkategorian  kedalam  model simbiotik ini  terlihat  dalam  pe- mikirannya  ketika  merespons  musuh-musuh  pemikiran  harakah  Islam  yang universal dan saling melengkapi dengan sebutan Islam Politis. 40
Dengan menyitir pemikiran al-Ghazali tentang nilai dan keutamaan politik, Qardhawy  meyakini  bahwa dunia  merupakan  ladang  akhirat  dan agama  tidak menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Pemimpin dan negara merupakan anak saudara  kembar. Statement tersebut  merupakan  sikap  beliau  mengenai hubungan  agama  dan  politik  (negara)  dimana  sangat  dekat  dan  saling  ber- gantung. Agama adalah dasar dan sulṭān (penguasa) kekuasaan politik adalah penjaganya.  Sesuatu  yang  tanpa  dasar  akan  runtuh  dan  suatu  dasar  tanpa penjaga akan hilang. Jadi sulṭān sangat dibutuhkan untuk menjamin ketertiban dunia. 41
______________
38 Agama-agama  yang  dimasud  di  sini  adalah  ikatan-ikatan  yang  harus  dipegang  dan  dipatuhi manusia,  disamping  ia  sebagai  sistem  nilai  yang  dijadikan  pedoman  berprilaku  umat  manusia  dan seluruh alam semesta, yang kebenarannya diakui secara mutlak. Untuk memperluas arti agama dapat dibaca Harun Nasution, Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya , jilid 1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 23.
39 Lihat: M. Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara ....”, h. 5-9.
40 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.., h.138.
41 Selanjutnya  Lihat:  al-Mawardi ,  al-Aḥkām  al-Sulṭāniyyah..., h.  5.  Bandingkan  dengan  Yusuf  al- Qardhawy, al-Ḥill al-Islāmi .y...., h. 76. Lihat pula Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah , h. 89. Bahwa Islam yang benar sebagaimana yang di isyaratkan Allah, tidak kan berwujud kecuali jika ia berwawasan politik.  Bahkan  Yusuf  al-Qardhawy  juga  menawarkan  beberapa  faktor  mengapa  agama  Islam
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 228
Oleh karena itu, pengangkatan kepala negara menurut hukum agama wajib, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Ikatan agama dan politik (negara) se- cara  integratif  akan  menciptakan  wibawa  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umat,  mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan,  menegakkan  keadilan, menggalang  persatuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  untuk  melaksanakan syariat Islam.

## D.  Implikasi Politik Kenegaraan Yusuf al-Qardhawy dan Ulama Klasik bagi Perpolitikan di Indonesia

## 1.  Pemilihan Umum sebagai Ekspresi Sistem Demokrasi
Demokrasi  merupakan  faham  dan  sistem  politik  yang  didasarkan  pada doktrin  “ power  of  the  people ”,  yakni  kekuasaan  dari,  oleh  dan  untuk  rakyat. Rakyat  adalah  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  sistem  pemerintahan. Demokrasi  baik  sebagai  doktrin  maupun  sebagai  sistem  politik  dipandang sebagai alternatif lebih baik dari pada faham dan sistem politik lainnya sehingga di  banyak  Negara  menganut  sistem  ini,  terutama  dalam  kehidupan  bangsa- bangsa modern.
Demikian  kuatnya  faham  tentang  demokrasi,  konsep  ini  telah  menjadi  ke- yakinan  politik  ( political  believe )  kebanyakan  bangsa-bangsa,  yang  kemudian menjadi isue ,  bahkan mitos ,  dan  dipandang  dapat  membawa  berkah  bagi  ke- hidupan  bangsa-bangsa  beradab.  Demikian  mendalamnya  keyakinan  politik tentang  demokrasi  dijadikan  tema  sentral  yang  bersifat  vital  dan  fundamental, yang  terkadang  membawa  pengagumnya  pada  sikap  tidak  kritis  atas kekurangan-kekurangan  demokrasi  terutama  dalam  realitas  aktualisasinya  di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana pernah disangsikan oleh Plato dalam sejarah Yunani Kuno. 42
Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, juga senantiasa menghormati hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat dan pikiran, ______________
memerluka Dawlah atau negara, yaitu: a) Untuk memelihara aqidah yang benar dan memeperkokoh atas eksistensinya; b) Menggalakkann syiar Islam dan pelaksanaan ritual; c) Memperbaiki moralitas anak  bangsa;  d)  Memunculkan  Undang-Undang  yang  bernuansa  Islam  dalam  mengatur  kehidupan sosial, ekonom dan politik; e) Keharusan jihad demi dinamisasi dakwah Islamiyyah. Lihat: Yusuf al- Qardhawy, al-Ḥill al-Islāmi .y...., h. 90-94; Yusuf al-Qardhawy, Shumul al-Islām... , h. 52-63.
42 Lihat: Haidar Nashir, Pragmatisme Politik Kaum Elit , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), h. 38., Sukarna, Sistem Politik 2 , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h.3.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 229
hak memilih anggota rakyat secara bebas dan rahasia, hak kebebasan beragama, hak kebebasan kreativitas, hak berorganisasi, persamaan hak perempuan dengan laki-laki, referendum dan lain-lain. 43 Jelaslah, demokrasi di Indonesia juga harus dilandasi  nilai  hak  kebebasan  manusia.  Kebebasan  yang  melandasi  demokrasi haruslah kebebasan yang positif dan bukan kebebasan yang anarki.
Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang terwakili dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota-anggotanya  dipilih  oleh  rakyat melelui  pemikiran  umum  yang  rahasia  dan  bebas.  Kedaulatan  rakyat  adalah kekuasaan tertinggi yang mengatasi otoritas para pejabat. 44
Pemilihan umum di Indonesia yang bebas dan rahasia juga merupakan ciri negara  dan  masyarakat  demokratis.  Kenyataan  ini  menunjukan  pada  adanya kebebasan bagi rakyat untuk membentuk organisasi, perkumpulan yang mereka perlu  guna  melakukan  berbagai  hal dalam mengisi dan mengembangkan  taraf kehidupan mereka baik sebagai pribadi maupun kelompok. Hal ini sangat erat berpaut dengan hak kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran. 45
Untuk  melihat  suatu  sistem  politik  bersifat  demokratis  atau  tidak,  dapat diukur dengan sepuluh kriteria, yakni: a) partisipasi dalam pembuatan keputus- an; b) persamaan di depan hukum; c) distribusi pendapatan secara adil; d) Ke- sempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan; e) kebebasan berpendapat, pers,  berkelompok  dan  beragama; f)  Ketersediaan  dan  keterbukaan  informasi; g) mengindahkan etika dan tatakrama politik ( fatsoen ) ; h) kebebasan individu, termasuk hak atas privacy ; i) semangat kerjasama antar organisasi; j) adanya hak untuk protes. 46
Jika  diperhatikan  sistem  pemilihan  umum  atau  pemberian  suara,  ternyata menurut  Islam  hal  ini  termasuk  kesaksian  kelayakan  yang  diberikan  kepada kandidat.  Sehingga  setiap  pemilih  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi sebagai seorang saksi, seperti adil dan diridhai prilakunya. 47 Sedangkan bagi mereka yang tidak mengguanakan hak pilihnya ( golput ) , sehingga kandidat ______________
43 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Fatawā Mu’ashirah , (Kuwait: Dar al-Wafa’, 1994), h. 638.
44 Lebih lanjut baca Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.., h.130-136, 166
45 Bandingkan dengan Moehtar Lubis (ed.), Demokrasi Klasik dan Modern , (Jakarta: Yayasan obor
Indonesia, 1994), h.x-xi. Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.., h 138.
46 Lihat: M. Amin Rais, Demokrasi dan Proses Poliik , dalam Haidar Nashir, Pragmatisme Politik Kaum Elit , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 38.
47 Simak Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.., h . 138.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 230
yang  nantinya  layak  dipilih  menjadi  kalah  dan  suara  mayoritas  jatuh  kepada kandidat yang tidak layak, ia pun telah dinilai telah menyalahgunakan perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat ia dibutuhkan untuk memberikan kesaksiannya. 48 Mencermati regulasi tentang pemilihan umum ini, berarti tatanan Islam tegas dan seksama meskipun pada dasarnya sistem ini impor dari luar. 49
Dengan dasar kriteria di atas Yusuf al-Qardhawy mengkritik corak pemikiran klasik  dan  pertengahan  yang  mempresentasikan  rumusan  mereka  tentang pemilihan  umum  cenderung status  quo dan  hanya  mengikuti  gelombang  ke- kuasaan pada saat itu. Sebagai contoh ketika berbicara tentan persyaratan dan sejauhmana  status pemilihan,  masih cenderung  masih  memihak  kepada  rezim yang berkuasa, dan ini dinilai cocok diterapkan di Indonesia.
Pada  bagian  lain,  pemikir  politik  kenegaraan  pada  abad  klasik  dan  per- tengahan  telah  mengenal  sistem  demokrasi  sebagai elaborasi dari  term shūrā , namun persoalannya pada aktualisasidan implementasi sistem demokrasi dalam kehidupan  nyata.persoalan  inilah  yang  sering  menjadi  musykil,  dimana  ke- nyataannya,  demokrasi  sering  menghadapi  kendala  khususnya  dalam  tatanan praktis. Berkaitan dengan itu, Qardhawy menawarkan teori integralistik, dengan harapan politik kenegaraan menjadi sesuatu yang spiritual, rasional dan faktual.
Menurutnya,  kendala  yang  sering  muncul  adalah  sistem  (struktur)  dan budaya.  Pada  level  struktur  atau  sistem,  demokrasi  sering  dihadapkan  pada proses dan mekanisme kelembagaan yang monolistik karena penyelenggaraan kekuasaan  lebih  didominasi  oleh eksekutif ,  sementara  lembga-lembaga  politik formal lainnya kurang berfungsi maksimal.
Sedangkan pada level budaya, demokrasi berhadapan dengan elit yang haus kekuasaan, dan menjalankan kekuasaan dengan serba otoritatif . Kendala budaya, ialah  kondisi  masyarakat  yang  lemah  dalambidang  SDM  dan  berkembangnya budaya feodalisme , kendatipun pada level struktur mungkin telah menipis. Dalam struktur  sosial  dimana  budaya feodalisme masih  bertahan,  lebih-lebih  dengan gejala feodalisme baru  yang  mendapat  pola  dukungan  dari  birokrasi  dan  pen- didikan  formal,  tidak  akan  dapat  tumbuh  subur  tradisi  demokrasi. 50 Sehingga ______________
48 Lihat: QS. al-Baqarah [2]: 282-283.
49 Selanjutnya baca Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.., h . 139.
50 Menurut Yusuf al-Qardhawy, ruh demokrasi serupa dengan konsep shūrā Islam, atau dengan kata lain “substansi demokrasi serupa dengan ruh shura Islam”. Selanjutnya Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah..., h. 205; Yusuf al-Qardhawy, Fatawā Mu’aṣirah, II, ... ., h. 637-638; Sa’di Abi Hubayb,
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 231
pada  level  budaya,  demokrasi  juga  tergantung  pada  keteladanan  para  aktor, lebih-lebih  bagi  yang  merasa  sebagai  pejuang  atau  eksponen  pro-demokrasi, untuk menjadi teladan sebagai seorang demokrat.
Jadi, konsep Yusuf al-Qardhawy di atas merupakan tawaran agar terwujud open  management atau demokrative  management (manajemen  terbuka)  yang mengandung  beberapa  unsur,  yakni  adanya:  a) social  participation ; 51 b) social responsibility ; 52 c) social support ; 53 dan d) social control. 54

## 2.  Multi Partai dalam Konteks Indonesia
Sebagai satu pilar demokrasi, kehadiran politik multi partai mutlak diperlu- kan  sebagai  sarana  penghubung  antara  rakyat  dan  pemerintah,  menjadi penampung  dan  aspriasi  serta  kepentingan  masyarakat.  Selain  sebagai  sarana untuk meraih kekuasaan politik. 55 Berfungsinya partai tidak hanya memungkin- kan proses pembuatan kebijakan publik menjadi semakin transparan dan lebih ______________
al-Wajiz fi  ’l-Mabādi’  al-Siyāsah  fi  ’l-Islām ,  (Jiddat:  Dar  al-Bilad,  1982),  h.  29;  Yusuf  al-Qardhawy, Awlawiyyah al-Ḥarakah al-Islāmiyyah fi ’l-Qadīmah , (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1992), h. 156; Yusuf al-Qardhawy, Malāmih al-Mujtamā’ al-Muslīm alladhī Nanṣuduh , (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 125.
51 Adalah ikutsertanya rakyat dalam pemerintahan melalui pemilu yang langsung umum, bebas dan rahasia.
52 Dimaksudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam undang-undang.
53 Yaitu  adaya  dukungan  rakyat  terhadap  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  ter- selenggaranya kesejahteraan rakyat secara nasional.
54 Yakni adanya pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan baik melalui supra struktur maupun infra struktur.
55 Term kekuasaan berasal dari kata “kuasa”, dengan mendapat konfiks. Dalam kamus, kata kuasa berarti:  a)  kekuatan  (selain  kekuata  badan  atau  benda);  b)  kewenangan  atas  sesuatu  atau  untuk menentukan (mewakili, meraih, mengurus, dsb.); c) orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dsb.); d) mampu, sangup, kuat; e) pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb.) yang ada pada sesorang karena  jabatannya.  Sedangkan  makna  “kekuasaan”  kuasa  (untuk  mengurus,  memerintah  dsb.): kemampuan; kesanggupan; kekuatan. Baca W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 528-529. Pengertian leksikal diatas menunjukkan bahwa kata kekuasaan selain menunjuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan), juga merujuk kepada makna sifat. Baca Abd Muin Salim, Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  1994),  h.  54. Menurut  Roger  H.  Sulton  kekuasaan  adalah  sebuah  hubungan  antar  manusia  yang  sangat  penting untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut pandangannya, di dalam diri manusa memang terdapat hasrat-hasrat  yang  masing-masing  merupakan  kekuatan  yang  diperlukan  untuk  membentuk,  me- ngembangkan atau menguatkan, bahkan melemahkan masyarakat. Hasrat-hasrat terebut merupakan kekuatan  sosial  yang  menjadkan  masyarakat  bergerak  sehingga  kepentingan-kepentingan  manusia terpenuhi  melalu  penggabnga  dan  penyelarasan  (simak  Roger  H.  Sulton  dalam  Abd.  Munif  Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik.. ., h. 56). Lihat pula Indria Samego (et.al.), Menata Negara Usulan LIPI tentang RUU Politik , (Bandung: Mizan, 1998), h. 51.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
232
akomodatif,  tapi  juga  menempatkan  partai  pada  posisi  yang  signifikan  dalam sistem  politik.  Kurangnya  peran  partai  akan  membuat  gagal  bersaing  dengan kekuatan sosial dan ekonomi lain yang lebih solid dan terlembaga.
Islam menetapkan shūrā sebagai salah satu sendi kehidupan dan mewajib- kan seorang pemimpin untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan yang  lain.  Sehingga,  dapat  dipahami  bahwa  Islam  berupaya  meluruskan  tirani dan kerusakan internal lebih baik di sisi Allah dari pada menghadapi serangan dari luar.Sebab keadaan tersebut seringkali menjadi pemicu datangnya serangan dari pihak luar. 56 Ketika proses bermusyawarah untuk mencapai mufakat tidak maksimal  namun  bisa  dilakukan,  maka  menurut  Qardhawy  bisa  dilakukan dengan prosedur voting . Hanya saja menurutnya, perlu diperhatikan bahwa: a) Ada hal-hal yang bisa dicampuri sistem voting terbuka dengan cara pengambilan suara. b) Ada hal-hal yang tidak bisa dilalui dengan jalur voting .
Sistem voting hanya  berlaku  dalam  hal-hal ijtihādiyyah yang  biasanya mengandung lebih dari satu pendapat, dan memang bisa dimaklumi jika manusia saling berbeda pendapat. 57 Seperti upaya memilih salah seorang kandidat untuk menduduki suatu jabatan, termasuk jabatan sebagai kepala negara. Contoh lain mengenai  pembuatan  undang-undang  untuk  menata  lalu  lintas,  membangun fsasilitas-fasilitas perdagagan,  perindustrian,  rumah  sakit dan  lain-lainnya  yang termasuk kemaslahatan umum.
Sedangkan hal-hal yang tidak bisa dilalui dengan jalur voting ( al-taṣwīt ) yaitu yang bersifat konkret dan tidak menerima perubahan, kecuali masyarakatnya itu sendiri yang sudah berubah dan bukan lagi masyarakat Muslim. Permasalahan legitimasi voting ini  berangkat  dari  logika  penawaran,  syariat  dan  kenyataan tentu akan menyatakan, harus ada yang diunggulkan selama terjadi perselisihan pendapat  dalam  jumlah  yang  banyak.  Bagaimanapun  pendapat  dua  orang mendekati kebenaran dari pada pendapat satu orang. Qardhawy mendasarkan pada sebuah sabda Nabi bahwa setan menyertai satu orang dan setan lebih jauh jaraknya dari dua orang, yaitu: “Sesungguhnya setan itu bersama satu orang, dan dia lebih jauh dari dua orang ”. 58 Di riwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda
______________
56 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.. , h.191.
57 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah.., h. 144.
58 Menurut al-Timidzy, hadits ini adalah masuk pada ḥasan ṣaḥīḥ yang diriwayatkan oleh Umar. Namun al-Dzahabi menyatakan ṣaḥīḥ menurut syarat al-Ṣaḥīḥayn .
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 233
kepada Abu Bakar dan ‘Umar: “Andaikan kalian bersama-sama menyepakati satu pendapat, tentu aku tidak akan menyalahi kalian bedua.” 59
Adapun  sistem voting yang  sudah  diketahui  dan  disepakati  manusia, termasuk  orang-orang  Muslim,  merupakan  cara  yang  paling  tepat  untuk  itu. Tidak  ada  dalam  syariat  yang  melarang  sistem  tersebut. 60 Munculnya voting menurut Yusuf al-Qardhawy sesungguhnya berawal dari wujudnya multi partai. Atas dasar  tersebut,  ia  menuturkan  bahwa sesuai  dengan tuntutan demokrasi, partai politik 61 adalah penyalur aspirasi rakyat yang merupakan suatu lembaga yang  otonom  dan  mandiri  serta  memiliki  peran  yang  nyata.  Hal  tersebut  me- nuntut negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga untuk berafiliasikan dalam partai politik yang diyakininya. Namun, para pendiri parpol hendaknya  jangan  sampai  mengabaikan  sama  sekali  peran  undang-undang politik,  kompetisi  partai,  dan  koalisi  sebagai  bagian  sentral  pada  sistem  multi partai.
Konsep koalisi telah cukup lama diimplementasikan berkembang di negara- negara  eropa  khususnya  di  negara-negara  dengan  sistem  parlementer  bahkan termasuk  di  Indonesia.  Secara  teoritis,  koalisi  partai  hanya  akan  berjalan  jika dihubungkan  dengan  landasan  pemikiran  yang  realistis  dan  layak.  Dasar  per- timbangan ini menuntut kesediaan partai dan pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan hanya mencari teman dan semuanya selesai. Teori meng- anjurkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota koalisi oleh partai  lain.  Hanya  partai-partai  tertentu  yang  dapat  menciptakan  koalisi efektif dan kondusif bagi kelanjutan dan perkembangan sistem partai.
Kecenderungan  lahirnya beragam  partai  politik  yang  didasarkan atas latar belakang  kelompoknya  masing-masing  sulit  dihindarkan, 62 sehingga  Yusuf  al- Qardhawy  sempat  menggambarkan  bahwa  multi  partai  dalam  kancah  politik
______________
59 Diriwayatkan  dari  Abdurrahman  bin  Ghummu  al-Asy’ary.  Di  dalam  sanadnya  ada  Yahr  bin Hansyab.  Menurut  Ibn  Hajar  di  dalam al-Taqrīb ,  dia  dapat  dipercaya  namun  banyak  hal  yang  me- ragukan . 60 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah... , h. 144.
61 Partai politik dalam hal ini, penulis maksudkan sebagai organisasi yang di bentuk oleh rakyat atas dasar  persamaan  cita-cita  dan  dengan  tujuan  memperoleh  kekuasaan  di  parlemen  atau  eksekutif melalui pemilihen umum.Jadi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, tapi juga rekrutmen pemimpin,  komunikasi  (seperti  informasi  politik,  isu  dan  gagasan), artikulasi dan agregasi pemimpin, kepentingan, serta perumusan dan mpementasi kebijakan, yang di lakukan tidak hanya  sebelum  dan  atau  saat  pemilihan  umum,  tetapi  berlangsung  secara  terus  menerus  dan  ber- kesinambungan.
62 Lihat: Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah... , h. 147.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 234
tidak  berbeda  dengan  multipartai  dalam  kancah fiqh .  Satu  sama  lain  bebas mendukung  partai  mana  yang  ia  sukai  dan  dianggap  lebih  dekat  dengan  ke- benaran dan lebih layak didukung tanpa ada intimidasi dari pihak lain. 63
Atas dasar pemikiran di atas, Yusuf al-Qardhawy memberikan batasan-batas- an atau kriteria yang fundamental, dengan harapan untuk menghindari terjadi- nya  tumpang  tindih  dan  kerumitan  dalam  pemilihan  umum  serta  membuat partai-partai politik yang muncul terseleksi secara alamiah, yaitu: a) Harus meng- akui “Agama Islam” sebagai aqidah dan syariat, tidak memusuhi mengingkarinya. Jika  partai-partai  itu  harus  melakukan  ijtihad  khusus  untuk  memahami  Islam maka  harus  dilakukan  menurut  dasar-dasar  ilmiah  yang  sudah  ditetapkan;  b) Tidak boleh bertindak untuk suatu tujuan yang tidak menjadi oposisi Islam dan umatnya,  apapun  atribut  dan  statusnya.  Tidak  boleh  ada  partai  yang  menyeru kepada  atheisme,  permisivisme,  skularisme  atau  memojokkan  agama  samawi secara umum, khususnya Islam, atau menganggap remeh hal-hal yang disucikan Islam, seperti aqidah, syariat, al-Qur’an atau Nabi. 64
Persyaratan  khusus  terhadap  partai  politik  yang  diimpor  dari  demokrasi barat,  adalah:  a)  harus  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  yang  hakiki,  tidak dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan madharat, serta manfaat yang ditimbulkan  harus  lebih  besar  dari  pada  madharatnya; 65 b)  Harus  dapat  me- luruskan dan mengembangkan apa yang ditiru agar sejalan dengan nilai agama, akhlak, syariat dan tradisi yang sudah berlaku. 66
Berangkat dari regulasi di atas, al-Qardhawy menganalisa secara kritis corak pemikiran  politik  kenegaraan  yang  dirumuskan  ulama  politik  abad  klasik  dan pertengahan.  Beliau  menyinggung  tentang  kemungkinan  munculnya  sistem multipartai di masyarakat.Kehadiran partai-partai baru yang sebagian di antara- nya diorganisir berdasarkan ikatan-ikatan keagamaan dan unsur-unsur primor- dial lain,  tidak  selalu  bersifat disintegratif 67 apabila  hukum  dan  aturan  main ______________
63 Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah... , h. 151.
64 Yusuf al-Qardhawy, Min Fiqh al-Dawlah... , h.148. Lihat pula Yusuf al-Qardhawy, Fatawā Mu’aṣirah , h. 653: Salim Ali al-Bahnasawi, al-Sharī’at ..., h. 162-163.
65 Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawy membuat argumentasi denga landasan syaria bahwa ia harus mempertimbangkan adanya kemaslahatan yang pasti dan meningkirkan kerusakan yang pasti pula. Sebagai pertimbangan adalah firman Allah tentang khamr dan judi bahwa dalam khamr dan judi itu terdapat dasar dan manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar dari pada manfaatnya itulah yang merupakan dasar persoalan ini (bandingkan dengan Yusuf al-Qadawy, al-Ḥalāl wa’l- Ḥarām fi ’l- Islām, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993), h. 67-69.
66 Yusuf al-Qadawy, al-Ḥalāl wa’l- Ḥarām fi ’l-Islām , h. 156.
67 Bandingkan dengan Yusuf al-Qadawy, Min Fiqh al-Dawlah... , h. 148.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 235
ditegakkan.  Penyederhanaan  partai  secara  artifisial  tidak  efektif  untuk  me- ngurangi  konflik-konflik  dalam  masyarakat.  Sebaliknya,  koalisi  kekuatan-ke- kuatan  politik  besar  akan  meminimalisasi  kemungkinan disintegrasi yang  di- timbulkan  oleh  partai-partai  politik  baru  yang  berusaha  mengeksploitasi sentimen-sentimen primordial demi  kursi  semata.  Transformasi  partai-partai berbasis aliran menjadi partai program didorong dengan sifat terbuka ( inklusif ) dalam keanggotaan partai.

## 3.  Idealitas Peran Politik Kenegaraan di Indonesia
Sebagaimana  yang  penulis  sampaikan  di  atas  bahwa  agama  dan  negara mempunyai  titik  singgung  yang  erat,  bila  keduanya  dipahami  sebagai  sarana menata  kebutuhan  hidup  manusia  secara  menyeluruh.  Islam  tidak  hanya dijadikan umpan mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.
Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan,  tentu  akan  mengaburkan  maknanya  secara  luas  dan  menutup kontribusi  Islam  terhadap  terminologi  politik  secara  luas  ( isti’ab ) , akan  mem- perjelas  korelasinya  dengan  Islam. 68 Pembahasan  terhadap  peran  politik  ke- negaraan dalam formatnya yang ideal, sesungguhnya berimplikasi terwujudnya pola mekanisme kenegaraan dengan ideologi, visi, misi, tujuan, fungsi dan cara yang jelas. 69 Sebab dengan itu, rasionalitas politik dan akuntabilitas pemerintah- an terlaksana sebaik-baiknya.
Menurut  Yusuf  al-Qardhawy  kebenaran  ideologi  dalam  konstitusi  sebagai hukum dasar. Ideologi menjadi pedoman bagi sistem politik dan kriteria dalam merumuskanpranata  hukum,  mengambil  kebijakan  politik,  dan  dalam  menilai pelaksanaannya. Pada sisi lain, ideologi merupakan salah satu faktor yang penting dalam rekrutmen politik. Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan dukungan rakyat  dan  pelaksanaan  program.  Rakyat  memberikan  dukungan  kepada pemerintah jika mereka yakin bahwa pemerintah menganutdan bertindak sesuai dengan ideologi yang mereka miliki. 70 Pelaksanaan program politik semakin kuat ______________
68 Lihat:  Yusuf  al-Qadawy, Min  Fiqh  al-Dawlah... ,  h.  137-138.  Dengan  pisau  analisa  yang  sama, bandingkan dengan Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 208.
69 Baca selengkapnya tentang UU Partai Politik dalam Indria Samego (et.al.), Menata Negara Usulan LIPI tentang RUU Politik , h. 113.
70 Bandingkan Salim Azzam (ed.), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam , Jakarta: Mizan, t,t. h.33; Sahar L. Hassan, dkk., (ed.), Memilih Partai Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 172-173.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
236
dengan  dukungan  rakyat  dan  tidak  menentangnya  karena  membahayakan ideologi dan negara.
Kendatipun demikian, kemungkinan adanya penyimpanagan ideologis tidak tertutup,  terutama  jika  karena  kepentingan  politik  yang  memerlukan  seorang pejabat  yang  melakukan intrprestasi sendiri  terhadap  ideologi  negara.  Untuk menelusuri apa ideologi atau cita-cita politik dan sejauhmana perkembangannya, dapat dibuktikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tidak semua nilai yang hidup di masyarakat dapat diserap dan diangkat sebagai modus cita- cita  politik.  Nilai-nilai  mana  kalau  ditinjau  berdasarkan  obyek  yang  hendak dipenuhi,  dibedakan  atas  nilai  material  dan  nilai  spiritual.  Nilai  tersebut  dapat bersifat individual jika ia berkenan dengan kebutuhan perorangan, atau bersifat kolektif  jika  ia  merupakan  kebutuhan  masyarakat  yang  bersifat  universal  dan kebutuhan  yang  dipenuhinya  bersifat  menyeluruh  tanpa  terbatas  ruang  dan waktu. Demikian pulaia bisa bersifat instrumental jika sebagai perantara untuk mencapai nilai-nilai yang lebih utama. 71
Menurut Deliar Noer, berdasarkan sumbernya, ideologi dapat dibedakan atas beberapa  macam.  Kategorisasi  tersebut  terlihat  dalam  pernyataan  bahwa ideologi  mungkin  tumbuh  karena  kepentingan  dan  pemikiran  manusia  dapat pula karena pengaruh agama, pengaruh lingkungan dan tradisi serta pemikiran yang datang dari luar ikut serta mewarnai ideologi. Bahkan dalam soal agama, ajarannya  sering  dijabarkan  sedemikian  rupa  sehingga  ia  merupakan  ideologi tentusaja pemikiran yang tumbuh dari manusia serta pemikiran yang bersumber pada ajaran agama bisa pula tercampur. 72
Bisa  dicermati,  sifat  di  atas  memberikan  pemahaman  kepada  kita  bahwa ideologi  dapat  dibedakan  atas  ideologi  kebudayaan  ( cultural  ideology )  yang bersumber  dari  pemikiran  manusia  dan  dipengaruhi  faktor-faktor  lainseperti kepentingan,  lingkungan  dantradisi,  bahkan  kebudayaan  dari  luar,  ideologi keagamaan ( religious ideology ) yang merupakan penjabaran dari ajaran dan dari ideologi  campuran  ( mixed  ideology )  yang  merupakan  gabungan  pemikiran manusia dan ajaran agama. 73
______________
71 Simak  Sa’di  Abu  Hubayb, al-Wajīz  ... ,  h.  144;  Sayyid  Qutb, al-‘Adalah  al-Ijtimā’iyyat  fi  ’l-Islām , (Beirut: Dar al-Karl al-Arabyyat ,t.th.), h. 51-58.
72 Deliar Noer , Ideologi Politik dan Pembangunan, (t.t.p: Yayasan Perkhidmatan, 1983), h.31.
73 Sehubungan  dengan  hal  tersebut  dapat  dipaparkan  bahwa  ideologi  yang  bercorak  kultural dimisalkan Marxisme dimana ia bertujuan menghapuskan kapitalisme. Ideologi ini dimotori oleh Karl
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 237

## E.  Kesimpulan
Perdebatan  mengenai  politik  kenegaraan  terbuka  bagi  siapa  saja  yang memiliki  kompetensi  dan  integritas  untuk  berijtihad,  karena  keberadaannya sebagai  lapangan  untuk  diijtihadi  ( min  mayadīn  al-ijtihād ) . Statemen  tersebut sebagai bukti bahwa ajaran Islam adalah ṣālih li kulli zamān wa makān.
Yusuf al-Qardhawy dan ulama klasik memformulasikan politik kenegaraan dengan mempergunakan metodologi dan landasan yang sama, yang membeda- kan keduanya adalah situasi dan kondisi yang melingkupinya. Tuntutan situasi dan  kemajuan  mendasari  corak  pemikiran  politik  kenegaraan  Qardhawy  lebih akomodatif  ( shumul )  dan  ( isti’ab ),  Formulasi  yang  dibangun  sama-sama  me- nyebutkan  bahwa  hubungan  agama  dengan  politik  kenegaraan  erat  ber- hubungan, kendati sebagian kecil ulama yang memisahkannya. Hubungan agama dengan negara menurut Yusuf al-Qardhawy dan ulama klasik bersifat simbiosis mutualis, yang berarti saling memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan umat.  Caranya,  hasil-hasil  ijtihad ‘aqli diselaraskan  dengan  kebenaran  absolut doktrin agama.
Konsep  politik  kenegaraan  menurut  Yusuf  al-Qardhawy  dan  ulama  klasik terdapat  titik  kesamaan  dengan  politik  kenegaraan  Indonesia  dalam  konteks sekarang meskipun tidak secara total, sehingga sebagian dapat diimplementasi- kan untuk mengendalikan praktik perpolitikan di Indonesia yang akhir-akhir ini jauh dari etika agama. Apalagi gagasannya cukup cemerlang, maslahat, aplikatif dan sarat dengan kejujuran yang memungkinkan segera mengantarkan negara tercinta ini mencapai derajat baldah ṭayyibah wa rabb ghafūr. [w]

## ______________
Marx (1818- 1883) dan Frederick Engels (1820-1895). Sedangkan inti ajaran ideologi tersebut adalah materialisme hisoris dan materialisme dialektis. Doktrin tersebu dikecam oleh syariat bahwa “ Marxisme vulgar ” yang pada akhirnya menjelma menjadi Stalinisme merupakan musuh besar masyarakat yang harus  segera  diberantas,  Lihat:  Muḥammad  Shahrūr ,  al-Kitāb  wa  ’l-Qur’ān  Qira’ah  Mu’aṣirah , (Damaskus: ina li al-Nashr, 1990), h. 558, 562-565.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
238

## BIBLIOGRAFI
Abd al-Hamid, Muhsin, Tajdīd al-Fikr al-Islāmiy, Shibram: Dar al-Sahwah, 1985.
Abd al-Sa’id, Subhi, al-Sulṭah wa ’l-Ḥuriyyah fi ’l-Niẓām al-Islāmiy: Dirasat Muqā- ramat, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
Abi Hubayb, Sa’di, al-Wajiz fi ’l-Mabādi’ al-Siyāsah fi ’l-Islām , Jiddat: Dar al-Bilad, 1982.
Abu Ya’la, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah , Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
Almond, Gabriel A. dan James S. Colema, The Politics of The Developing Areas , New Jersey: Princetown, 1970.
Azzam,  Salim  (ed.), Beberapa  Pandangan  tentang  Pemerintahan  Islam ,  Jakarta: Mizan, t,th.
Azhar, Muhammad, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Azizy, H.A. Qadri , “Re-Orientasi Fiqh Siyasat Menuju Pemikiran Politik Islam Yng Empirik dan Independen”, dalam Ihkam , Edisi 2 tahun 11/Januari 1997.
Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam , Jakarta: Paramadina, 1996.
al-Bahnasawi,  Salim  Abi, al-Sharī’at  al-Muftara’  alayhā ,  terj. Mustolah  Maufur , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995.
Bersstein , Richard  J., Beyond  Objectivism  and  Relativism:  Science,  Hermeneutices and Praxis , Phladelphia: Universitas Pensylvenia Press, 1983.
Daiber,  Hans,  (ed.), Islamic  Philoshophy  and  Theology:  Texts  and  Studies ,  New York: E.J. Brill, 1989.
Dewantara, M. Hajar, Asmawi, (ed.) , Rekonstruksi Fiqh Perempuan , Yogyakatra:
Ababil, 1996.
al-Ghadban, Munir Muhammad, al-Manhaj al-Ḥaraki li ’l-Sīrah al-Nabawiyyah , juz I, Ardan: Maktabat al-Manar, t.th.
al-Ghazālī, Ihyā’ ‘Ul ū m al-Dīn , Semarang: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
Haidar, M. ‘Ali, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam
Politik , Jakarta: Gramedia, 1998.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 239
al-Juwaini, Abi al-Ma’ali, Ghiyyat al-Umam fi ’l-Tiyaṭ al-Ẓulm , tahqiq Fuad Abd al- Mun’im Ahmad dan Mustafa Hilmi, Isklandariyah: Dar al-Dawlah, t.th.
Mahfudh, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
Mashudi,  “Pemikiran  Politik  Yusuf  al-Qardhawy,  Pemikiran  Politik  Yusuf  al- Qardhawy:  Telaah  Kritis  Kaum  Modernis  terhadap  Pemikiran  Politik  Ke- negaraan  Abad  Klasik  dan  Pertengahan”, Tesis ,  tidak  dipublikasikan,
Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2001. al-Mawardi, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah , Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Moehtar  Lubis  (ed.), Demokrasi  Klasik  dan  Modern ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1994.
Mohammed  Arkoun, Rethinking  Islam: Common  Question,  Uncommon  Answer , terj. Yudian W. Asmin dan Latiful Khuluq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Nashir, Haidar, Pragmatisme Politik Kaum Elit , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999
Nasr Hamid Abu Zayd, Naqd al-Khiṭāb al-D ī n, Kairo: Sina li ’l-Nashr, 1994.
Nasution,  Harun, Islam  di  Tinjau  dari  Berbagai  Aspeknya ,  jilid  1,  Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1984.
Noer , Deliar, Ideologi  Politik  dan  Pembangunan, t.t.p:  Yayasan  Perkhidmatan, 1983.
Osman Fathi, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), State, Politics and Islam, terj. Ena Hadi, Jakarta: Mizan,1996.
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka,
1996.
Pulungan,  Suyuthi, Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran ,  Jakarta:  Raja- Grafindo Persada, 1994.
al-Qardhawy,  Yusuf, al-Ijtihād  fi  ’l-Sharī’ah  al-Islāmiyyah ,  Kuwait:  Dar  al-Qalam,
1989.
al-Qardhawy, Yusuf, Min Fiqh al-Dawlah fi ’l-Islām , Kairo: Maktabah Wahbah, t.th. al-Qardhawy,  Yusuf, al-Siyāsah  al-Shar’iyyah  fi  ’l-Dhaw’  Nuṣūṣ  al-Shar’iah  wa
Maqāsidiha , Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.,
al-Qardhawy, Yusuf, Awlawiyyat al-Ḥarakah al-Islāmiyyah , Beirut: Muassasat al-
Risalah, 1992.
al-Qardhawy, Yusuf, Awāliyat al-Ḥarakah al-Islāmiyyah fi ’l-Marḥalah al-Qadīmah ,
Beirut; Muassasat al-Risalah, 1992.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 240
al-Qardhawy,  Yusuf, al-Ḥill  al-Islāmiy  Farīḍat  wa Darūrat ,  Beirut: Muassasat al- Risalah, 1993.
al-Qardhawy, Yusuf, al-Khaṣā’is al-‘Āmmah li ’l-Islām , Beirut: Muasassat al-Risalah, 1993.
al-Qardhawy,  Yusuf, Malāmih  al-Mujtamā’  al-Muslīm  alladhī  Nanṣuduh ,  Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
al-Qardhawy, Yusuf, al-Halāl wa’l-Harām fi ’l-Islām, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993.
al-Qardhawy,  Yusuf, Fiqh  al-Zakāt : Dirasah  Muqāranah  li  Aḥkāmihā  wa Falsafatihā  fi  Dhaw’  al-Qur’ān  wa  al-Sunnah ,  Beirut:  Muasassat  al-Risalah, 1994.
al-Qardhawy,  Yusuf, al-Sahwah  al-Islāmiyyah:  Bany  al-Ikhtilāf  al-Mashrū’  wa  ’l- Tafarruq wa ’l-Madmūm, Kairo: Dar al-Sahwah wa ’l-Tawzi’, 1994. al-Qardhawy, Yusuf, Fatawā Mu’ashirah , Kuwait: Dar al-Wafa’, 1994. al-Qardhawy, Yusuf, al-Ummat al-Islāmiyyah.., Haqīqat lā Wahm , Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
Quthb, Sayyid, al-‘Adalah al-Ijtimā’iyyat fi ’l-Islām , Beirut: Dar al-Karl al-Arabyyat, t.th.
Rais, M. Amin, Demokrasi dan Proses Poliik , dalam Haidar Nashir, Pragmatisme Politik Kaum Elit , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Rajak, Jeje Abdul, Politik Kenegaraan, Surabaya: Bina Ilmu,1999.
Ritzer,  George, Modern  Sosiological  Theory ,  New  York:  The  Micgraw-Hill Companies, 1992.
Sahar  L.  Hassan,  dkk.,  (ed.), Memilih  Partai  Islam, Jakarta:  Gema  Insani  Press,
1998.
Salim, Abd Muin, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an , Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1994.
Samego, Indria, (et.al.), Menata Negara Usulan LIPI tentang RUU Politik , Bandung: Mizan, 1998.
Shahrūr, Muḥammad , al-Kitāb wa al-Qur’ān Qira’ah Mu’aṣirah , Damaskus: ina li al-Nashr.
Sukarna, Sistem Politik 2 , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Syafi’i, Inu Kencana , Etika al-Qur’an , Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 241
Syamsudin,  M.  Din,  “Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Pemikiran  Islam”,
Jurnal Ulumul Qur’an , Volume IV ,  No. 2, 1993, h. 4-9.
Tibbi, Bassan, Krisis Modern dalam Perdaban Islam , terj. Yudian W. Asmin, dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
Mashudi
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
242