Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua
Jerry Indrawan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina
Email: jerry_indrawan18@yahoo.co.id

## Abstrak
Pertahanan  negara  merupakan  salah  satu  elemen  pokok  suatu  negara  karena  menyangkut  kepentingan perlindungan  warga  negara,  wilayah,  dan  sistem  politiknya  dari  ancaman  negara  lain.  Situasi  di  Papua  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  konflik  bersenjata,  tetapi  lebih  bisa  dikategorikan  sebagai  kekacauan,  ketegangan,  atau  gangguan dalam  negeri.  Ancaman  non-militer  pada  hakikatnya  adalah  ancaman  yang  menggunakan  faktor-faktor  nirmiliter  yang dinilai  mempunyai  kemampuan  yang  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  negara,  dan  keselamatan segenap bangsa. Keinginan masyarakat Papua untuk merdeka lebih disebabkan karena mereka tidak mengalami kesetaraan dalam hal kesejahteraan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jika tidak ada penanganan yang serius, kondisi ini akan berkembang menjadi kondisi permanen yang tentunya akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional.
Kata Kunci: ancaman non-militer, pertahanan negara, keamanan nasional, dan papua

## Abstract
National defense is one of the basic elements of a country because it involves the need to protect citizens, regions and  political  systems  from  the  threat  of  another  country.  The  situation  in  Papua  can  not  be  categorized  as  an  armed conflict,  but  rather  categorized  as  chaos,  tension,  or  domestic  disturbance.  Non-military  threats  in  essence  are  threats using  non-military  factors  to  endanger  state  sovereignty,  territorial  integrity,  and  safety  of  the  entire  nation.  Papua’s desire for independence is mainly because they do not have equality, in terms of the welfare, compared to other provinces in Indonesia. If there is no serious treatment, this condition will develop into a permanent condition, which would certainly be a major threat to national security
Keywords: non-military threats, national defense, national security, and papua
Pendahuluan
Selain ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, dewasa ini, muncul juga ancaman  non-militer.  Ancaman  non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan  faktor-faktor  non-militer  yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah  negara,  dan  keselamatan  segenap bangsa. 1 Ancaman non-militer dapat berdimensi  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. 2
1 Jerry Indrawan. 2015. Studi Strategis dan Keamanan. Jakarta: Nadi Pustaka. Hal. 69.
2 Ibid . Hal. 69.
Ancaman
non-militer sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal,  atau  muncul  dari  dalam  negara. Ancaman  jenis  ini  berdimensi  sosial  budaya karena  didorong  oleh  isu-isu  kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu ini sangat terkait dengan masalah-masalah sosial budaya. 3 Isu-isu tersebut  kemudian  berkembang  menjadi  titik pangkal  timbulnya  permasalahan,  seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat  perbuatan  manusia.  Permasalahan  ini lama-lama  menjadi  “kuman  penyakit”  yang mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,
3 Ibid . Hal. 65.
nasionalisme,  patriotisme,  dan  keamanan nasional.
Membahas  masalah  Papua  seperti tidak  ada  habis-habisnya  di  republik  ini. Penulis melihat bahwa pemekaran Papua yang eksesif,  bukan  sebagai  solusi,  melainkan menunjukkan  ketidaksungguhan  pemerintah menuntaskan masalah Papua. Menurut penulis, selain  menimbulkan  kebingungan,  pemekaran Papua  tergolong  tergesa-gesa,  serta  secara tidak langsung mencerminkan ketidakmampuan  Jakarta  berdialog  dengan masyarakat Papua dalam menyelesaikan masalah-masalah yang seharusnya dimasukkan dalam  bingkai  NKRI.  Sayangnya,  menurut penulis  pemerintah  masih  memperlakukan Papua  semata-mata  dari  sudut  ancaman separatisme.  Cara  pandang  yang  tak  ubahnya dengan cara pandang di era Orde Baru dulu.
Problematika Papua dan daerah-daerah konflik  lainnya  semestinya  dilihat  dari  sudut pandang  yang  lebih  komprehensif,  seperti masalah ketidakadilan sosial, absennya penghargaan terhadap keunikan sejarah, budaya,  ras,  lokalitas,  dan  lain  sebagainya. Dalam  konteks  ini,  pemekaran  wilayah  bukan sesuatu yang haram, asalkan ada rasionalitasnya,  melalui  proses  dialog  yang jujur, dan tak melanggar UU yang berlaku.
Ditinjau  dari  segi  ras,  budaya,  dan sejarah,  masalah  Papua  memang  memiliki nuansa  "berbeda".  Papua  tak  hanya  berbeda dari  sudut  budaya  dan  ras  dengan  Indonesia, tapi  juga  pengalaman  historisnya  di  bawah penjajahan  Belanda. 4 Bung  Hatta  pernah
4 George Junus Aditjondro. 2000. Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya,
mengakui  keunikan  Papua,  saat  berdebat menentukan status Papua pada sidang persiapan  kemerdekaan  Indonesia,  Bung  Hatta bahkan  cenderung  berpendapat  agar  rakyat Papua menentukan sendiri nasibnya. 5
Sementara  itu,  Bung  Karno  lebih  menekankan pada  aspek  strategis-politis.  Jika  Papua  lepas ke  negara  lain  bisa  berdampak  kepada Indonesia.  Lagipula,  Papua  juga  berada  di bawah  kolonial  Belanda  dan  daerah  itu (Boven-Digul) pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. 6 Menurut  Soekarno  pula,  dalam kitab  Negarakertagama  disebutkan  bahwa Papua  masuk  wilayah  Majapahit. Pada akhirnya,  melalui  voting,  mayoritas  pendiri negara  memilih  Papua  untuk  bergabung dengan Republik Indonesia. 7
Keunikan sejarah Papua lainnya adalah saat proses integrasi. Sampai 1963, wilayah itu menjadi  sengketa  antara  Indonesia  dan Belanda. Setelah melalui pemerintahan sementara  PBB,  barulah  Indonesia  secara de facto berkuasa  atas  Papua  tahun  1963.  Tahun 1969 integrasi Papua diperkuat lewat Penentuan  Pendapat  Rakyat  (Pepera)  yang secara aklamasi menyatakan tergabung dengan NKRI.  Aklamasi  saat  Pepera  inilah  yang seharusnya menyadarkan kita bahwa masyarakat Papua memilih dengan hati mereka untuk bergabung dengan NKRI.
ekonomi, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Elsam. Hal. 7 5 Ibid . Hal. 7. 6 Ibid . Hal. 7.
7 BIK.  Pigay  dan  Decki  Natalis.  2000.  Evolusi Nasionalisme  dan  Sejarah  Konflik  di  Papua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 191.
Ketika  masih  menyelesaikan  studi  di Universitas  Pertahanan,  Prof.  Susanto  Zuhdi,
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia,  yang kebetulan mengajar penulis di sana,  pernah  berkata:  “[..s]eperti  layaknya perjalanan  sebuah  kereta  api,  penumpangnya tidak  harus  berangkat  dari  stasiun  awal.  Ada yang baru naik pada stasiun-stasiun berikutnya, dan  akhirnya  semua  sampai  bersama-sama  ke tujuan”.  Orang Papua memang tidak dari awal kemerdekaan  bergabung  dengan  NKRI,  tetapi seiring berjalannya waktu kesamaan tujuan dan visi  bangsa  mereka  ternyata  sama  dengan NKRI,  sehingga  akhirnya  mereka  pun  secara aklamasi  menyatakan  kesediaannya  bergabung dengan kita.
Karena itu, patut disesalkan pendekatan  monolitik  pemerintah  terhadap Papua  selama  ini.  Dengan  latar  belakang sejarah integrasi yang kontroversial, seharusnya  yang  dilakukan  Jakarta  adalah mengambil hati masyarakat Papua. Pendekatan keamanan  seharusnya  tidak  lagi  digunakan, sekalipun  kerangka  penyelesaian  masalah  di Papua  tetap  harus  dilihat  dari  sudut  pandang ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan bergesernya  definisi  keamanan  dan  ancaman militer,  tulisan  ini  akan  membahas  bagaimana menyelesaikan  masalah  Papua  dengan  terlebih dulu  melihat  masalah  ini  dari  perspektif keamanan nasional dan ancaman non-militer.
Definisi
Ancaman Non-Militer dan

## Keamanan Nasional
Seperti yang sudah disebutkan, definisi
ancaman  militer  dan  keamanan  sudah  jauh mengalami perkembangan dewasa ini,
terutama pasca runtuhnya Uni Soviet. Perubahan lingkungan  keamanan pasca perang dingin memiliki enam dimensi. 8
Pertama,  pergeseran  sumber  ancaman dari  lingkungan  eksternal  menjadi  lingkungan domestik. Kedua, perubahan sifat ancaman dari militer menjadi non-militer. Ketiga, perubahan respon  dari  militer  menjadi  non-militer. Keempat, perubahan tanggung jawab keamanan  dari  negara  menuju  kolektif. Kelima,  perubahan  nilai  inti  keamanan  dari negara  menjadi  individual,  dan  dari  nasional menjadi  keamanan  global.  Dan  keenam, kebijakan  pembangunan  instrumen  militer menuju  pada  kebijakan  keamanan  yang memfokuskan  pada  pembangunan  manusia yang berkelanjutan.
Ancaman  terhadap  keamanan  nasional dapat  dipahami  atau  didefinisikan  sebagai suatu tindakan atau serangkaian peristiwa yang dapat memberikan ancaman dalam dua dimensi sekaligus,  yaitu  secara  langsung  atau  tidak langsung membahayakan kehidupan masyarakat;  dan  untuk  membatasi  pilihan- pilihan  kebijakan  pemerintah.  Atas  dasar  itu, analisa  ancaman  dapat  dilakukan  melalui  dua metode, yaitu (1) berdasarkan ancaman ( threat based  assessment ),  atau  analisa  mengenai kalkulasi  ancaman  yang  dihadapi;  dan  (2) berdasarkan  kapabilitas  ( capability  based assessment ),  atau  analisa  mengenai  kalkukasi kemampuan  untuk  bisa  melakukan  suatu tindakan militer. 9
Penulis  berpendapat  bahwa  untuk melihat  faktor-faktor  yang  menjadi  ancaman,
8 Indrawan. Op cit . Hal. 7.
9 Ibid . Hal. 11.
resiko, dan bencana terhadap Papua, lebih baik dipandang  dari  sudut  pandang  keamanan nasional.  Penulis  tidak  mengatakan  bahwa gangguan  keamanan  yang  terjadi  di  Papua, yang  menggunakan  kekuatan  senjata,  bukan merupakan  ancaman  bagi  keamanan  nasional. Akan  tetapi,  penulis  akan  menitikberatkan kepada ancaman non-militer, di mana ditakutkan  akan  menjadi  permanen,  serta derajat ancamannya terhadap keamanan nasional  akan  meningkat  di  masa  depan. Penulis  tidak  merasa  kondisi  konflik  di  Papua akan  mengarah  pada  terjadinya  konflik bersenjata  ( armed  conflict ),  akan  tetapi ancaman  terkait  konteks human  security akan meluas, sehingga bisa memperpanjang terjadinya konflik ( prolong )
Inilah perspektif baru keamanan nasional,  yakni  dalam  arti  besar  mencakup negara  bangsa  (yang  bukan  merupakan  entitas tunggal) dan masyarakat (publik dan individu). Salah satunya adalah human security atau biasa juga  dikenal  dengan  terminologi  keamanan insani.  Seperti  yang  dikatakan  Vaclav  Havel: “kedaulatan  masyarakat,  wilayah,  bangsa, negara,  hanya  bermakna  jika  berasal  dari kedaulatan sejati, yaitu kedaulatan manusia”. 10
Jadi,  keamanan  nasional  bukan  saja  harus selaras  dengan  prinsip-prinsip  global,  tetapi juga  antisipatif  terhadap  dinamika  global. Karena  itulah,  strategi  keamanan  nasional harus  dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip  di bawah ini:
1. Pemahaman mengenai keamanan komprehensif,
10 Ibid . Hal. 7.
didasarkan pada konsep ketahanan  nasional  ( national resilience )
2. Cara  pandang  keamanan  yang seimbang  antara state  security dan human security
3. Pemahaman  bahwa  keamanan nasional bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi seluruh elemen masyarakat
4. Keamanan tidak lagi dipahami sebagai  penggunaan  kekuatan militer saja
5. Diletakkan  dalam  hubungan  4 pilar dalam mencapai kepentingan nasional, development , democracy , diplomacy , dan defense . Development menjadi  basis demokrasi.
Democracy
menjamin diperhatikannya kelompok marjinal dalam pembangunan.  Ia  memberikan kredibilitas dan internal justification diplomasi  di  luar negeri. Democracy menjamin kontrol  dan  supremasi  sipil dalam kaitannya dengan
defense . Development menjamin peningkatan kemampuan militer dan kesejahteraan prajurit. Defense yang  kuat  akan  memberikan confidence yang  cukup  dalam praktik diplomacy
6. Faktor  pengikat  untuk nation building adalah faktor keadilan,  bukan  hanya  sejarah yang  diikat  dengan  aspirasi politik  dan  bukan  kesukuan atau etnisitas. Kesatuan ( uniformity ) harus ditolak, persatuan ( unity ) harus diperjuangkan dan dibangun. 11
Dalam studi keamanan kita juga harus mengenal istilah “Sekuritisasi”. Istilah sekuritisasi  pertama  diciptakan  oleh  Ole Waever  tahun  1995.  Konsep  sekuritisasi membahas bagaimana sebuah masalah ditransformasikan  oleh  aktor-aktor  sekuritisasi menjadi sebuah masalah keamanan.
Sekuritisasi  adalah  versi  yang  ekstrim  dari politisasi  yang  memungkinkan  digunakannya cara-cara yang luar biasa atas nama keamanan. 12 Studi  sekuritisasi  bertujuan  untuk memahami “siapa yang melakukan sekuritisasi, ( securitizing  actor )  terhadap  isu  atau  ancaman apa,  dari  siapa,  ( referent  object ),  mengapa, hasilnya apa dan dalam kondisi apa? 13
Intepretasi  sempit  dari  keamanan berfokus  pada  negara  dan  pertahanannya  dari serangan militer negara lain. Mazhab Kopenhagen  menekankan  bahwa  keamanan adalah  soal  bertahan  hidup  ( survival ),  karena itu  masalah  keamanan  sangat  terkait  dengan ancaman  yang  ada  (eksis),  termasuk  masalah- masalah  non-militer.  Mazhab  ini  memperluas konsep keamanan menjadi lima kategori, yaitu keamanan militer, lingkungan, ekonomi,
11 Ibid . Hal. 8.
12 Ibid . Hal. 9.
13 Ibid . Hal. 9.
masyarakat,  politik. 14 Dinamika  dari  masing- masing kategori ini ditentukan oleh aktor-aktor sekuritisasi,  yang  didefiniskan  sebagai  aktor- aktor  yang  melakukan  sekuritisasi  dengan menyatakan sesuatu dan negara menjadi objek utama  yang  harus  diamankan,  yang  secara nyata terancam. 15
Ancaman  terhadap  negara  inilah  yang harus  diredefinisi,  karena  di  dalam  negara terdapat  banyak  unsur.  Umumnya,  ancaman terhadap  negara an  sich dikategorikan  sebagai ancaman militer, misalnya dari negara tetangga seperti  Malaysia,  Australia,  atau  ancaman militer  dari  China  terkait  sengketa  Laut  China Selatan  yang  meluas  ke  Kepulauan  Natuna. Akan tetapi, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yang saat ini lebih banyak terjadi adalah ancaman yang sifatnya non-militer, dan tidak  hanya  menyasar  negara,  tetapi  juga unsur-unsur di dalamnya. Untuk itu, diperlukan sebuah identifikasi  yang  jelas  dan  menyeluruh tentang  bagaimana  perkembangan  ancaman tersebut, kapan, bagaimana dan mengapa suatu tingkat  ancaman  tertentu  dapat  berkembang menjadi lebih besar.

## Sistem Pertahanan Negara
Di bagian ini penulis akan menyinggung sedikit tentang hubungan ancaman  non-militer  dan  keamanan  nasional dengan  sistem  pertahanan  negara.  Pertahanan negara  juga  merupakan  salah  satu  elemen pokok  suatu  negara  karena  menyangkut kepentingan  untuk  melindungi  warga  negara, wilayah  dan  sistem  politiknya  dari  ancaman
14 Ibid. Hal. 10.
15 Ibid. Hal. 10.
negara  lain. 16 Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat KJ  Holsti,  di  mana  pertahanan  adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai core value atau  sesuatu  yang  dianggap  paling  vital bagi  negara  dan  menyangkut  eksistensi  suatu negara. 17 Penyelenggaraan  pertahanan  bukan merupakan  suatu  hal  yang  mudah,  melainkan suatu  hal  yang  sangat  kompleks.  Dalam pelaksanaannya, pertahanan nasional melibatkan  seluruh  warga  negara,  wilayah, ketersediaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, pemetaan  geopolitik  nasional,  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia  dan  industri pertahanan  nasional.  Karena  itulah,  sistem pertahanan negara dapat membantu menganalisa  potensi  ancaman  non-militer terhadap keamanan nasional di Papua.
Sebelumnya  akan  dijelaskan,  apakah yang  dimaksud  dengan  sistem  dan  apa hubungannya  dengan  negara  dan  ancaman? Sistem  adalah  kumpulan  dari  komponen- komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya  demi  tujuan  dan  maksud  yang  sama. 18
Teori  analisa  sistem  dari  ilmuwan  politik Amerika  Serikat  David  Easton  menunjukkan pola  serupa.  Ada  proses  input,  proses,  dan output.  Dari  sudut  pandang  politik,  proses  ini dimulai  dari  penangkapan  aspirasi  masyarakat (input)  yang  diolah  dan  dikonversikan  dalam lembaga  konversi  yang  disebut  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif,  sehingga  disebut
16 KJ. Holsti. 1981. International Politics: A Framework of Analysis. New Delhi: Prentice Hall. Hal. 200.
17 Ibid . Hal. 200.
18 Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown. 1996.
Perbandingan Politik. Jakarta: PT. Erlangga. Hal.
proses. Hasilnya berupa kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. 19 Menurut Barry Buzan, negara diidentikkan  dengan  istilah  “pemerintah pusat”. 20 Sedangkan  menurut  Joel  Migdal, negara adalah sebuah organisasi yang tersusun dari  beberapa  agen-agen,  dipimpin  dan dikoordinasikan  oleh  kepemimpinan  negara (otoritas eksekutif), yang memiliki kemampuan dan otoritas untuk membuat dan mengimplementasikan  aturan  yang  mengikat untuk semua orang, sejalan juga dengan aturan yang  mengikat  untuk  organisasi-organisasi sosial  lainnya,  di  dalam  sebuah  wilayah tertentu,  dan  dapat  menggunakan  kekerasan untuk  memastikan  terselenggaranya  aturan tersebut. 21 Dalam  kajian  hubungan  antar bangsa,  negara  dianalogikan  sebagai  sebuah organisme yang dapat tumbuh dan berkembang atau  justru  malah  mati.  Untuk  dapat  tetap hidup  maka  negara  harus  bisa  bertahan  dalam mengatasi  setiap  kesulitan  seperti  ancaman terhadap eksistensinya, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, tantangan dalam penyelesaian  masalah  dan  gangguan  yang datang dari berbagai sektor
Kembali  ke  teori  Easton,  sistem tingkah  laku  politik  merupakan  suatu  unit tersendiri dan akan terus bekerja karena secara konstan  mendapat  banyak  input  (tuntutan  dan dukungan).  Sistem  sebagai  sebuah  konsep
19 Ibid . Hal. 37.
20 Barry  Buzan.  1991.  People  States  and  Fear.  An Agenda  for  International  Security  Studies  in  the Post  Cold  War  Era.  Hertfordshire:  Harvester Wheatsheaf. Hal. 59.
21 Joel S. Migdal. 1988. Strong Societies and Week States: State-society Relations and State
Capabilities  in  the  Third  World.  New  Jersey:
Princeton University Press. Hal. 19.
ekologis menunjukkan adanya suatu organisasi yang  berinteraksi  dengan  suatu  lingkungan, yang dipengaruhinya maupun mempengaruhinya. 22 Faktor lingkungan  sangat determinan  dalam  proses  politik,  serta  output yang dihasilkannya. 23
Menurut  Undang-Undang  No.  3  tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara,  sistem pertahanan  negara  adalah  sistem  pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga  negara,  wilayah  dan  sumber  daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh  pemerintah  dan  diselenggarakan  secara total,  terpadu,  terarah  dan  berlanjut  untuk menegakkan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari segala  ancaman.  Keterlibatan  warga  negara, wilayah  dan  sumber  daya  nasional  lainnya, menurut model sistem pertahanan negara yang dibuat  oleh  mantan  Rektor  Universitas Pertahanan Indonesia Syarifudin Tippe, adalah input dalam  keseluruhan  proses  pertahanan negara.
Penulis  berpandangan  bahwa,  input tersebut  belum  diolah dan masih  bersifat  baku dan  mentah.  Konsepsi  warga  negara,  wilayah dan  sumber  daya  nasional  lainnya  belum diproses  menjadi  output  yang  keluarannya adalah  kedaulatan,  keutuhan  dan  keselamatan bangsa  dan  NKRI.  Karena  itulah,  input  terdiri dari  tuntutan  rasa  aman,  tuntutan  keselamatan bangsa, tuntutan integritas, kedaulatan,
22 Mochtar  Mas’hoed  dan  Colin  MacAndrews.
2001.  Perbandingan  Sistem  Politik.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 24-25.
23 Lebih lengkapnya bisa lihat, Ikuo Kabashima dan Lynn T. White III (ed). 1986.  Political System and Change.  New  Jersey:  Princeton  University  Press. Hal. 23-40.
keutuhan  NKRI  dan  ancaman  pertahanan negara. Dalam konteks Papua, mereka menuntut  rasa  aman.  Dan  tuntutan  mereka, secara  tidak  langsung,  dapat  mengancam pertahanan negara karena banyaknya tindakan- tindakan  melawan  hukum,  seperti  tindakan separatisme  yang  digaungkan  oleh  Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sistem pertahanan negara membutuhkan  sumber  daya  nasional  yang mumpuni dan paham spektrum ancaman di era modern  ini.  Untuk  itu,  penguatan  sistem pertahanan negara dapat membantu menetralisir  ancaman  militer,  dan  tentunya ancaman non-militer, terkait keamanan nasional  di  Papua.  Sederhananya,  jika  proses input  dari  masyarakat  Papua  direspon  dengan positif  oleh  pemerintah  pusat,  maka  output yang  menjadi  keluarannya  pun  akan  menjadi positif. Papua tidak akan meminta kemerdekaan karena kepentingannya terakomodasi.  Otomatis,  ancaman  terhadap keamanan nasional pun berkurang.
Penyelenggaraan  sistem  pertahanan negara  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk menghadapi  ancaman  militer,  tetapi  juga ancaman  non-militer  yang  berasal  dari  dalam. Demi menjaga keutuhan NKRI, maka pendekatan-pendekatan yang bersifat kesejahteraan  layak  dikedepankan  dalam diskursus ini. Soal-soal kesetaraan, pemenuhan hak  asasi  manusia, mutual  agreement dan dialog  menjadi  garda  terdepan  yang  harus dilakukan.  Kesadaran  akan  potensi  integratif tersebut semestinya menjadi kewajiban pemerintah  memupuk  secara  intens  semangat integrasi di atas logika nasionalisme sipil yang
mengandaikan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial  dan  kesejahteraan  bersama,  pluralisme dan penghargaan terhadap HAM.

## Ancaman  terhadap  Keamanan  Nasional  di Papua
Pasca  runtuhnya  Uni  Soviet  dan masuknya  dunia  ke  era  teknologi  informasi, pergeseran  paradigma  keamanan  dari state centered menjadi people  centered ( human security )  membuat community  participation menjadi tidak terpisahkan dari konsep keamanan nasional, maupun perumusan aturan yang  terkait. 24 Terlebih  lagi  ketika  arus globalisasi  berhasil  mengangkat  nilai-nilai demokrasi  dan  penghormatan  hak  asasi manusia  ke  segala  pelosok  dunia,  muncul kesadaran  bahwa  masyarakat  atau  warga negara  bukan  semata-mata  hanya  menjadi objek,  tetapi  juga  subjek  tatanan  kehidupan nasional.  Keamanan  adalah  barang  publik (milik  masyarakat)  sehingga  harus  dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 25
Menurut penulis, situasi di Papua tidak dapat  dikategorikan  sebagai  konflik  bersenjata ( armed  conflict ).  Papua  lebih  dikategorikan sebagai  kekacauan  dan  ketegangan,  atau gangguan  dalam  negeri  ( internal  disturbances and  tension ).  Sejauh  pengetahuan  penulis, dengan  menggunakan  pengertian  atau  batasan armed conflict sebagaimana dirumuskan dalam kasus  Dusko  Tadic  di  ICTY  ( International
24 Lebih jelasnya lihat di Bambang Heru Sukmadi. 2010. Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional. Hal. 28.
25 Ibid . Hal. 28.
Criminal  Tribunal  for  the  former  Yugoslavia) , maka  situasi  di  Papua  tidak  termasuk armed conflict .  Kalau  kita  bicara  OPM,  penulis  rasa mereka  baru  bisa  dikatakan  sebagai  kelompok bersenjata  yang  terorganisir  jika  kelompok tersebut  telah  mempunyai  susunan  organisasi yang  menunjukkan  siapa  yang  merupakan pimpinan  tertinggi  sampai  dengan  terendah, serta mempunyai aturan disiplin yang mengikat bagi anggotanya. Hal ini karena sampai hari ini tidak ada korelasi yang kuat antara pihak-pihak yang  ingin  merdeka  di  Papua  dengan  OPM secara  organisasi.  Mereka  berjuang  terpisah- pisah,  dengan  tidak  selalu  membawa  bendera OPM.  Kondisi  yang  sangat  berbeda  dengan Aceh,  di  mana  perjuangannya  selalu berada  di bawah  komando  GAM,  dengan  struktur organisasi yang jelas.
Ukuran terorganisirnya suatu organisasi  militer  dilihat  dari  rantai  komando dan aturan disiplin yang berlaku secara internal di dalam organisasi militer yang bersangkutan. Meskipun  pengorganisasian  dan  ketentuan disiplin  internal  tersebut  tidak  harus  ketat seperti  suatu  organisasi  militer  dari  angkatan bersenjata reguler, namun setidaknya menunjukkan  adanya  suatu  rantai  komando  di dalam organisasi kelompok bersenjata tersebut, yang memungkinkan pimpinan tertinggi melakukan komando dan kontrol atau merencanakan  suatu  operasi  militer  yang terencana.  Apabila  suatu  kelompok  bersenjata melakukan  operasi  atau  aksi-aksinya  tanpa didasarkan kepada suatu rencana yang dikoordinasikan  oleh  pimpinan  tinggi,  maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu  operasi  militer,  tetapi  merupakan  suatu
tindakan kekerasan menggunakan senjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
Di  era  perang  dingin  ( cold  war )  dan sesudahnya,  pendekatan  keamanan  dari  sisi ilmu  militer  ( military  science )  dirasakan kurang  dapat  menyelesaikan  segenap  potensi ancaman  yang  timbul.  Bagi  setiap  negara khususnya  Indonesia, hadirnya  aktor non-state dalam  bentuk  kelompok  ( network ) nonregular militaries (seperti OPM contohnya) menjadikan spektrum ancaman semakin kompleks.  Keamanan  nasional  bukan  lagi sekedar kondisi di mana ancaman dapat diatasi, tetapi juga harus mampu bertahan dalam skala nasional,  situasi  regional,  bahkan  global. Maka, lahirlah istilah spesifik seperti pengaturan keamanan/ketahanan ( defence management ),  ketahanan  ekonomi  ( defence economics ),  ketahanan  finansial  ( defence finance ),  ketahanan  energi  ( energy  security ), ketahanan  informasi  ( cyber  security )  dan ketahanan  terhadap  bencana  alam  ( disaster management ), serta c onflict resolution .
Ahli-ahli  studi  perdamaian  mulai menjawab permasalahan-permasalahan, seperti kejahatan  genosida  (pasca  PD  II),  perlombaan senjata  antara  blok  barat  dan  timur,  perang sipil,  konflik  ras,  agama,  sosial,  sampai  isu terorisme  pada  era  itu. Intra-state  conflicts (konflik internal dalam sebuah negara) macam ini  membuat  ancaman  nyata  terhadap  sistem pertahanan sebuah negara, apalagi ketika inter- state  conflict (konflik  antarnegara)  semakin jarang  terjadi  pasca  PD  II.  Dari  tahun  1990 sampai  1994  terjadi  sekitar  49  konflik bersenjata  di  dunia  dan  25  diantaranya menyebabkan  korban  tewas  dan  sangat  sedikit
diantaranya yang merupakan konflik antarnegara. 26 Konflik-konflik  lokal,  komunal, horisontal,  dll  terbukti  menjadi  ancaman  non- militer  bagi  keamanan  nasional  yang  harus segera ditangani.
Kembali  ke  masalah  Papua,  keinginan masyarakat  Papua  untuk  merdeka  lebih disebabkan  karena  mereka  tidak  mengalami kesetaraan  dalam  hal  kesejahteraan  dengan propinsi-propinsi  lain  di  Indonesia.  Fakta berbicara bahwa pemerintah pusat mengalokasikan  triliunan  rupiah  untuk  dana alokasi  Papua.  Ini  pun  belum  termasuk  dana tambahan yang jumlahnya ditetapkan DPR atas usulan  dari    gubernur.  Ditambah  dengan  dana Otonomi  Khusus  (Otsus)  yang  setiap  lima tahun  mencapai  kurang  lebih  30  triliun, harusnya  pembangunan  Papua  sudah  sangat terjamin.  Akan  tetapi,  dana  sebesar  itu  tidak sampai  kepada  yang  membutuhkan.  Terlalu banyak  permasalahan  dari  sisi  birokrasi  di Papua yang menyebabkan alokasi sumber daya menjadi  tidak  setara.  Barry  Buzan  secara sederhana  mengatakan,  bahwa  untuk  mengerti keamanan nasional selalu dibutuhkan interdependence antar  semua stake  holders agar  kesemuanya  merasa  aman  ( secure ). 27 Interdependence dibutuhkan  agar  alokasi sumber  daya  menjadi  setara.  Sayangnya,  hal itu tidak terlihat di bumi Papua.
Penulis  berpendapat  bahwa  kondisi seperti  inilah  yang  akan  melahirkan  kondisi
26 Malvern  Lumsden  dan  Rebecca  Wolfe.  1996. Evolution  of  a  Problem  Solving  Workshop:  An Introduction to Social-Psychological Approaches to Conflict  Resolution, Journal  of  Peace  Psychology . Hal. 1 27 Buzan. Op cit . Hal. 2.
instabilitas di Papua. Jika tidak ada penanganan  yang  serius,  kondisi  ini  akan berkembang  menjadi  kondisi  permanen,  yang tentunya akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional. Contohnya, watak kekerasan  yang  melekat  dan  berkembang, seperti api dalam sekam yang berdimensi suku, agama,  ras  dan  antargolongan,  pada  dasarnya timbul  akibat  watak  kekerasan  yang  sudah melekat.  Kondisi  ini  sudah  barang  tentu menjadi  ancaman  terhadap socio-political stability ,  yang  diwujudkan  pada  adanya keinginan  untuk  merdeka  atau secessionist movement.
Watak  kekerasan  itu  pula  yang mendorong tindakan kejahatan termasuk perusakan  lingkungan  dan  bencana  buatan manusia. Ancaman terhadap ecological balance , seperti ekspolitasi sumber daya alam, menjadi kepedulian kita bersama untuk diatasi. Bersamaan  dengan  itu  banyaknya  sengketa antarwilayah  di  Papua,  yang  melibatkan  suku- suku  lokal  juga mengancam territorial integrity Papua.  Belum  lagi  ketimpangan ekonomi  antara  orang  Papua  asli  dengan pendatang, yang sering mengakibatkan konflik antar  mereka.  Tentunya  kondisi  ini  sangat berpengaruh  terhadap economic  sustainability mereka.
Exploitation  of  natural  resources, economic  disparity ,  dan homogenization  of cultural identity and local government menjadi faktor-faktor  ancaman  non-militer  yang  sudah dan  akan  terus  terjadi  di  Papua  jika  kita  tidak berbuat  sesuatu  terhadapnya.  Tiga  faktor  di atas  yang  bisa  kita  kategorisasikan  masuk dalam  proses  sekuritisasi  ini  mengancam
stabilitas  keamanan  di  Papua  dalam  jangka panjang, karena secara tidak langsung “menyerang”  urat  nadi  kehidupan  masyarakat di  Papua.  Bayangkan  tanpa  sumber  daya  alam yang mencukupi, maka terjadilah ketimpangan ekonomi  yang  meluas,  yang  sulit  diatasi tanpa masyarakat  yang  masih  mempertahankan identitas  kulturalnya.  Identitas  kultural  orang Papua  perlahan  tergerus  oleh  individualisme personal yang bersaing memperebutkan sumber daya.
Akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa  faktor-faktor  tersebut  berproses  secara meluas,  serta  menghasilkan  efek  domino sehingga  dapat  melemahkan  kualitas  bangsa Indonesia  secara  keseluruhan.  Apalagi  konflik berdimensi  vertikal  antara  pemerintah  pusat dan  daerah,  seperti  penyeragaman  identitas budaya dan pemerintahan lokal, serta pendekatan  keamanan  represif  yang  sering diterapkan pemerintah pusat, merupakan ancaman  besar  terhadap cultural  cohesiveness Papua,  dan  tentunya external  peace  and harmony Indonesia  secara  umum.  Jadi  sekali lagi,  ancaman  terhadap  keamanan  nasional  di Papua  sebenarnya  bukanlah  konflik  bersenjata (militer), tetapi memang ancaman non-militer.
Bicara keinginan Papua untuk merdeka,  gagasan John  Herz  tentang  “ security dilemma ”  juga  bisa  kita  kaji  dalam  konteks disintegrasi seperti ini. Herz mengatakan, aktor internasional dalam upaya memenuhi kebutuhannya (termasuk keamanannya) terkadang bersingguhan satu sama lain. Hal ini membuat  semuanya  merasa  terancam  dan bersikap  defensif  (tidak  terbuka)  antar  satu
sama lain. 28 Papua merasa bahwa mereka harus melakukan all  means untuk  mendapatkan kesejahteraan,  akan  tetapi  langkah-langkah  itu bersingguhan  dengan  aturan  yang  berlaku  di Republik Indonesia. Persingguhan-
persingguhan  macam  ini  memang  umumnya terjadi dalam konteks Internasional (antarnegara),  akan  tetapi  berkembangnya ancaman-ancaman  internal  membuat  konsep “ security  dilemma ”  menjadi  relevan  dikaitkan dengan masalah Papua.
Dalam konteks internasional,
Confidence Building Measures (CBM) menjadi salah  satu  upaya  positif  mengatasi  “ security dilemma ”. Mutual  agreement dan defense cooperation menjadi  dua  kata  kunci  yang  bisa kita  kembangkan  di  sini.  Dalam  hal defense cooperation antara  Indonesia  dengan  negara lain  (lingkungan),  perlu  juga  kita  amati persoalan Confidence  Building  Measures (CBM). Menurut Dipankar Banerjee, keberadaan  CBM  dipertanyakan  di  dunia internasional.  Hal  ini  karena  implementasinya sangat  bergantung  pada  realitas  politik  dan tingkat  hubungan  antarnegara.  Mereka  akan bekerja  sama  apabila  ada  keinginan  dan kepentingan  untuk  itu.  CBM  bisa  dipahami juga  sebagai  langkah-langkah  menghindari konflik ( conflict avoidance measures ),
walaupun  masih  sangat  tergantung political will dari  negara-negara  yang  terkait.  Akan tetapi,  jika  katakanlah  ada  saja  sedikit keinginan  untuk  menghindari  perang,  maka keberadaan CBM dalam konteks
28 John  H.  Herz.  1959.  International  Politics  in  the Atomic  Age.  New  York:  Columbia  University Press. Hal. 231.
interrelationship dan defense  cooperation patutlah didukung. 29
Menurut  Pervaiz  Iqbal  Cheema,  CBM dapat meningkatkan kesepakatan umum antarnegara  yang  kemungkinan  berkembang menjadi  perjanjian  formal  antar  negara-negara tersebut. Bahkan, CBM dapat diimplementasikan  dalam  beberapa  kategori, seperti  konsultasi,  batas-batas,  transparansi, keamanan  dan  tindakan-tindakan  preventif, dll. 30 Dengan  ini,  negara  menyadari  potensi mereka, serta pentingnya mengadakan kerjasama  dengan  negara-negara  lain.  Bagi Indonesia, kerjasama yang kuat dengan negara lain  akan  memperkokoh  kedaulatan  dan keutuhan NKRI. 31
Bicara kedaulatan dan keutuhan NKRI, penulis merasa perlu menerapkan konsep yang mirip dengan  CBM  dalam  konteks  nasional. Konsep  integrasi  dengan  perlakuan  yang  adil bagi  masyarakat  Papua  perlu  dikedepankan. Ketika  ada mutual  agreement dalam  konteks CBM, perlu juga dibuat semacam kesepakatan dalam konteks nasional agar semangat integrasilah yang muncul di Papua, dibandingkan  dengan  disintegrasi.  Integrasi akan  memunculkan  potensi-potensi  lokal Papua  sehingga  koheren  dengan  semangat kebangsaan.
Kesadaran  akan  potensi  integratif tersebut semestinya menjadi kewajiban pemerintah  memupuk  secara  intens  semangat integrasi  di  atas  logika  nasionalisme  sipil
29 Dipankar  Banerjee  (ed).  1999.  Confidence Building  Measures  in  South  Asia.  Colombo: Regional Centre for Strategic Studies. Hal. 1.
30 Ibid . Hal. 31.
31 Ibid . Hal. 31.
(memakai istilah Jack Snyder) yang mengandaikan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial  dan  kesejahteraan  bersama,  pluralisme dan  penghargaan  terhadap  HAM.  Dalam konsep  sistem  pertahanan  semesta,  sistem pertahanan negara kita adalah dengan melibatkan  warga  negara  dalam  upaya-upaya pertahanan negara. Dalam pemahaman penulis, dialog  adalah  elemen  penting  jika  kita  ingin mencegah ancaman disintegrasi Papua. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya kesejahteraan  layak  dikedepankan  dalam diskursus ini. Soal-soal kesetaraan, pemenuhan hak  asasi  manusia, mutual  agreement dan dialog  menjadi  garda  terdepan  dalam  upaya- upaya  menyelesaikan  masalah-masalah  di Papua.
Oleh karena itu, setiap negara
cenderung  memperkuat  kemampuan  respon non-militer
masing-masing tanpa meninggalkan kemungkinan dilakukannya respon  militer.  Untuk  menghadapi  ancaman yang  tingkat  kompleksitasnya  semakin  tinggi, dengan  sendirinya  negara  dituntut  untuk mampu  melakukan  respon  yang  komprehensif dan  terpadu  antara  respon  militer  dan  non- militer  secara  efektif,  baik  dalam  tataran global, regional dan tentunya domestik. 32
Kalau  kebijakan  Otonomi  Khusus (otsus) dianggap "berlebihan" (eksesif), hal itu bisa  didialogkan  dengan  jujur  dan  damai, bukan dengan "mengangkangi" aturan tersebut tanpa alasan yang jelas. Kalau Undang-Undang No  21  tahun  2001  tentang  Otsus  Papua dianggap menafikan NKRI dan bakal
32 Sukmadi. Op cit . Hal. 32.
melahirkan "negara dalam negara", hal itu juga tak harus dengan menunjukkan sikap kecurigaan  yang  berlebihan.  Pembangunan kebijakan  yang  berskala  nasional,  seperti  UU Otsus  tersebut,  harus  memiliki  paradigma pendekatan  keamanan  yang  berorientasi  pada kesejahteraan ( people centered ). Dalam perspektif  politik  multikultural,  kenyataan  itu tak menjadi masalah. Wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke ini adalah sebuah bangsa besar yang terdiri dari "bangsa-bangsa" yang lebih kecil. "Bangsa-bangsa" di sini tentu merujuk  kepada  pengertian  kesatuan  identitas, ras, bahasa ibu dan sebagainya. Dalam konteks negara  multi-bangsa,  tak  ada  alasan  logis  buat Papua  untuk  memisahkan  diri  dari  NKRI. Ancaman  terhadap  keamanan  nasional  di Papua  seharusnya  dapat  diatasi  dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Papua itu sendiri.
Undang-undang yang dibuat pusat bagi Papua  tidak  boleh  lagi  dirumuskan  sekedar oleh  perwakilan  pemerintah  pusat  dengan  elit- elit  Papua  semata.  Seperti  analogi  kredo pertahanan  negara  (sesuai  UU  Pertahanan Negara),  yang  melibatkan  partisipasi  warga negara, maka setiap manusia Papua harus turut serta melibatkan dirinya sendiri dalam pembahasannya.  Karena  pertahanan  negara merupakan  salah  satu  elemen  pokok  suatu negara,  dan  menyangkut  kepentingan  untuk melindungi  warga  negara,  wilayah  dan  sistem politiknya,  maka  keterlibatan  segenap  unsur masyarakat sangat diharapkan.
Paradigma  pembuatan  undang-undang kita  harus  bergeser  dari  pasif,  menjadi  aktif. Selama  ini  undang-undang  (aturan)  dibuat
terlebih  dulu  oleh  elit,  lalu  kemudian  setelah jadi disosialisasikan kepada masyarakat (pasif). Penulis  berpendapat,  proses  sosialisasi  itu harus  dilakukan  di  awal  agar  masyarakat paham  dan  mengerti  benar  roh  dan  semangat dari  undang-undang  yang  akan  diusulkan  itu. Termasuk  juga  mereka  merasa  aman  ( secure ) karena  terlibat  dalam  prosesnya.  Ketika masyarakat Papua secara kultural dan sosiologis  dapat  menerimanya,  maka  tingkat kepatuhannya  pun  akan  semakin  tinggi. Seperti teori Easton di atas, input harus diawali dari masyarakat, bukan sebaliknya.

## Kesimpulan
Ancaman  non-militer  adalah  ancaman yang  menggunakan  faktor-faktor  non-militer, yang  dinilai  mempunyai  kemampuan  yang membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah  negara  dan  keselamatan  segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, teknologi  dan  informasi  serta  keselamatan umum. Ancaman non-militer sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal,  alias  muncul  dari  dalam  negara. Ancaman  non-militer  didorong  oleh  isu-isu kemiskinan,  kebodohan,  keterbelakangan,  dan ketidakadilan.  Isu  tersebut  menjadi  titik pangkal  timbulnya  permasalahan,  seperti separatisme, terorisme, kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia.
Penyelenggaraan  sistem  pertahanan negara  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk menghadapi  ancaman  militer,  tetapi  juga ancaman  non-militer  yang  berasal  dari  dalam. Demi menjaga keutuhan NKRI, maka
pendekatan-pendekatan yang sifatnya kesejahteraan  layak  dikedepankan  dalam diskursus ini. Soal-soal kesetaraan, pemenuhan hak  asasi  manusia, mutual  agreement dan dialog  menjadi  garda  terdepan  yang  harus dilakukan.  Dialog  tidak  akan  mengambil nyawa  siapapun,  malah  akan  bermuara  pada kesejahteraan.  Dialog  hanya  menakutkan  bagi mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kekacauan, kekerasan, ketidakjelasan  dan status  quo .  Mereka  yang anti dialog adalah orang-orang yang menjadikan kekerasan dan ketidakadilan sebagai sumber mata pencaharian dan kekuasaan  yang  biasanya  mengatasnamakan bangsa  dan  negara,  atau  mengatasnamakan rakyat  Papua,  bahkan  mengatasnamakan  suku atau agama.
Pembangunan kebijakan yang berskala nasional,  seperti  UU  Otsus,  harus  memiliki paradigma pendekatan keamanan yang berorientasi pada kesejahteraan ( people centered ). Dalam perspektif politik multikultural,  kenyataan  itu  tak  masalah. Wilayah  yang  terbentang  dari  Sabang  hingga Merauke  ini  adalah  sebuah  bangsa  besar  yang terdiri  dari  "bangsa-bangsa"  yang  lebih  kecil. "Bangsa-bangsa"  di  sini  tentu  merujuk  kepada pengertian  kesatuan  identitas,  ras,  bahasa  ibu dan  sebagainya.  Dalam  konteks  negara  multi- bangsa,  tak  ada  alasan  logis  buat  Papua  untuk memisahkan  diri  dari  NKRI.  Ancaman terhadap keamanan nasional di Papua seharusnya dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Papua itu sendiri.
Penulis  merasa  usulan  rekomendasi kebijakan  yang  pas  untuk  Papua  harus
diletakkan  dalam  kerangka  kedaulatan  dan keutuhan  NKRI.  Konsep  integrasi  dengan perlakuan  yang  adil  bagi  masyarakat  Papua perlu  dikedepankan.  Ketika  ada mutual agreement dalam konteks undang-undang yang dibuat pemerintah pusat bagi Papua, perlu juga dibuat  semacam  kesepakatan  dalam  konteks lokal  agar  semangat  integrasilah  yang  muncul di  Papua,  daripada  disintegrasi.  Integrasi  akan memunculkan  potensi-potensi  lokal  Papua sehingga koheren dengan semangat
kebangsaan.  Hasilnya,  undang-undang  tadi bukan  sekedar  macan  kertas  yang  mengikat secara  hukum,  tapi  juga  dipatuhi  secara  sosial maupun  budaya.  Sederhananya,  jika  proses input  dari  masyarakat  Papua  direspon  dengan positif  oleh  pemerintah  pusat,  maka  output yang  menjadi  keluarannya  pun  akan  menjadi positif. Papua tidak akan meminta kemerdekaan karena kepentingannya terakomodasi.  Otomatis,  ancaman  terhadap keamanan nasional pun berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditjondro,  George  Junus.  2000. Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah,  Budaya,  Ekonomi,  dan  Hak  Asasi Manusia. Jakarta: Elsam.
Banerjee,  Dipankar  (ed).  1999. Confidence Building Measures in South Asia . Colombo:
Regional Centre for Strategic Studies. Buzan, Barry. 1991. People States and Fear. An Agenda  for  International  Security  Studies in  the  Post  Cold  War  Era .  Hertfordshire:
Harvester Wheatsheaf. Herz,  John  H.  1959. International  Politics  in the  Atomic  Age .  New  York:  Columbia
University Press.
Holsti,  KJ.  1981. International  Politics:  A Framework  of  Analysis .  New  Delhi:
Prentice Hall.
Indrawan,  Jerry.  2015. Studi  Strategis  dan Keamanan . Jakarta: Nadi Pustaka.
Kabashima,  Ikuo  dan  Lynn  T.  White  III  (ed).
1986. Political  System  and  Change .  New Jersey: Princeton University Press.
Lumsden,  Malvern  dan  Rebecca  Wolfe.  1996. Evolution of a Problem Solving Workshop: An  Introduction  to  Social-Psychological Approaches to Conflict Resolution, Journal of Peace Psychology .
Macridis, Roy C. dan Bernard E. Brown. 1996.
Perbandingan Politik . Jakarta: PT.
Erlangga.
Mas’oed,  Mochtar  dan  Colin  MacAndrews.
2001. Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Migdal,  Joel  S.  1988. Strong  Societies  and Week  States:  State-society  Relations  and State Capabilities in the Third World . New Jersey: Princeton University Press. Pigay,  BIK.  dan  Decki  Natalis.  2000. Evolusi Nasionalisme  dan  Sejarah  Konflik  di Papua . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sukmadi,  Bambang  Heru.  2010. Keamanan Nasional:  Sebuah  Konsep  dan  Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia . Jakarta: Sekretariat  Jenderal  Dewan  Pertahanan Nasional.