## ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLITIK HUKUM KEWENANGAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RE- SENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 holyness75.hs@gmail.com
Naskah diterima: 20 Juli; direvisi: 20 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan  suatu  sistem  yang  sangat  penting  dalam penegakan  atau  penerapan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan. Pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Lahirnya Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengantikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyak menjadi pembicaraan  di  kalangan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Permasalahan penelitian  yaitu:  Bagaimana  politik  hukum  ketenagakerjaan  dalam  pelaksanaan pengawasan  ketenagakerjaan  di  pemerintahan  daerah:  desentralisasi  atau  re- sentralisasi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Urusan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  yang  sebelumnya  tersebar  di  semua  tingkatan pemerintahan,  sekarang  dipusatkan  ke  Daerah  Provinsi,  yaitu  dalam  hal penyelenggaraannya. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai ekses negatif dari otonomi daerah, yang dihadapi di lapangan selama tidak kurang dari 10 tahun  terakhir.  Gambaran  ke  depannya,  Pengawasan  Ketenagakerjaan  akan  menjadi lebih  independen,  sehingga  kinerjanya  akan  lebih  efektif  dan  efisien  dalam melindungi/menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pengusaha  dan pekerja.
Kata kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Desentralisasi, Re-sentralisasi
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
YURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL POLITICS AUTHORITY OF LABOR OF SUPERVISORS: DECENTRALIZATION OR RE-CENTRALIZATION UNDER THE LAW NUMBER 23 YEAR 2014 REGARDING REGIONAL GOVERNMENT Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 holyness75.hs@gmail.com

## ABSTRACT
Labor  inspection  is  a  very  important  system  in  the  enforcement  or  application  of labor  laws  and  regulations.  Labor  inspection  is  the  activity  of  supervising  and enforcing  the  implementation  of  legislation  in  the  field  of  manpower.  The  birth  of Law  Number  23  Year  2014  on  Regional  Government  replacing  Law  Number  32  of 2004 on Regional Government has become a discussion among the Labor inspection in  Indonesia.  The  research  problem  is:  What  is  the  politics  of  labor  law  in  the implementation  of  labor  inspection  in  local  government:  decentralization  or  re- centralization? The approach method used in this research is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive. The Supervisory of Labor  Inspection  which  was  previously  spread  in  all  levels  of  government,  is  now concentrated to the Provincial Region, namely in the case of its implementation. This system is expected to be a solution to various negative excesses of regional autonomy, which  have  been  faced  in  the  field  for  not  less  than  10  years.  In  the  future,  Labor Inspection  will  become  more  independent,  so  that  its  performance  will  be  more effective and efficient in protecting/balancing the rights and obligations of employers and workers.
Keyword: Labor Inspection, Decentralization, Re-centralisation
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽

## A. Latar belakang
Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan  suatu  sistem  yang  sangat  penting dalam  penegakan  atau  penerapan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan. Pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Penegakan atau  penerapan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  upaya  untuk  melindungi serta  menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi  pengusaha  dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan dalam bekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
Pelaksana dari pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil  yang  memegang  jabatan  sebagai  Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan.  Dapat dikatakan  bahwa  Pengawas  Ketenagakerjaan  adalah  penegak  hukum  di  sektor ketenagakerjaan.  Secara  sederhana,  mungkin  pengawas  ketenagakerjaan  dapat diibaratkan  seperti  penyidik  PNS  di  bidang  ketenagakerjaan.  Pengawasan ketenagakerjaan  merupakan  jabatan  dalam  melaksanakan  salah  satu  dari  fungsi negara, yaitu penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hal ini secara implisit tertuang dalam Pembukaan  Alinea  Keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Salah  satu  tugas  Pemerintah  Negara  Indonesia  adalah  melindungi seluruh  bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia.  Tugas  dan  fungsi  itulah  yang  menjadi kewenangan  pemerintah,  yaitu  yang  sering  disebut  dengan  istilah  Urusan Pemerintahan, urusan Pemerintahan ini yang kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pengawasan  Ketenagakerjaan masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Sebelum memahami pengertian  pengawas ketenagakerjaan satu hal yang perlu diperhatikan  adalah  bahwa  kedudukan  hukum  ketenagakerjaan  yang  merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara hubungan hukum  yang  terjadi  adalah  antara  penguasa  sebagai  subjek  yang  memerintah  dan warga  masyarakat  sebagai  subjek  yang  diperintah. 1 Secara  Teori  hukum ketenagakerjaan  merupakan  bagian  dari  bidang  hukum  administrasi  yang  meliputi peraturan-peraturan  ( regeling )  ketenagakerjaan  serta  penyelenggaraannya  ( bestuur ). Administrasi mengandung arti yang sama dengan pemerintah ( bestuur ), maka hukum administrasi  dinamakan  pula  hukum  tata  pemerintahan.  Perkataan  pemerintah  dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif ( uitvoerende macht ) hal mana berarti bahwa pemerintah merupakan bagian dari badan perlengkapan dan fungsi pemerintahan. Jadi mempunyai  tugas  menjalankan  pemerintahan  yang  bukan  perundang-undangan maupun  peradilan. 2 Demikian  pula  dengan  Hukum  Ketenagakerjaan  yang berhubungan dengan perjanjian kerja masuk bidang hukum perdata, namun hubungan kerjanya  masuk  ke  dalam  bidang  administrasi  dan  memiliki  ketentuan  yang  apabila dilanggar akan berdampak pada timbulnya sanksi.
1 Safri  Nugraha, et,  al ., Hukum  Administrasi  Negara:  Edisi  Revisi ,  (Jakarta:  Center  For  Law  and  Good Governance Studies (CLGS-FHUI), 2007), hlm. 390.
2 A.D. Belinfante, Kort Begrip van het Administratief Recht , (Dutch: Samson 7e  druk: Alpheen aan den Rijn, 1985), hlm. 11.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Pengawasan  ketenagakerjaan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari pengawasan  pada  umumnya,  sebagai  pelaksana  dari  fungsi  penyelenggara pemerintahan  yang  dimiliki  oleh  negara.  Pengawasan  ketenagakerjaan  berfungsi untuk  menegakkan  aturan  ketenagakerjaan  yang  sebagaian  besar  adalah  mengenai perlindungan buruh/pekerja, yang merupakan konsekuensi lebih lanjut dari hubungan ketenagakerjaan  di  mana  terdapat  tiga  pihak  (tripartit)  yaitu  pemerintah,  buruh  dan pengusaha.
Dalam  pengawasan  ketenagakerjaan  pemerintah  bukan  merupakan  bagian  dari suatu  sistem  manajemen,  meskipun  secara  filosofis  pengawasan  ketenagakerjaan bertujuan  untuk  mengendalikan  perusahaan  agar  memenuhi  ketentuan  dan  aturan yuridis  yang  berlaku  sesuai  dengan  tujuan  pengawasan.  Dengan  demikian pengendalian  tidak  dilakukan  secara  langsung  ( direct/internal  control )  melainkan sebatas penilaian terhadap kinerja perusahaan berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku.  Apabila  ditemukan  indikasi  penyimpangan,  pengawas  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  secara  langsung  merubah  dan  memperbaiki  penyimpangan tersebut.  Dengan  demikian  pengawasan  ketenagakerjaan  cenderung  berupa indirect control atau  pengendalian  tidak  langsung.  Pengawasan  ketenagakerjaan  juga meupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar ( external control ) karena pada dasarnya pemerintah bukan meupakan kesatuan manajemen.
Pengertian  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  32

## Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pengawasan  Ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan menegakkan  pelaksanaan  peraturan  perundng-undangan  di  bidang ketenagakerjaan.
Penjelasan  undang-undang  tersebut  tidak  menjabarkan  secara  terperinci kegiatan  pengawasan.  Adapun  ILO  merumuskan  pengawasan  ketenagakerjaan sebagai  suatu  proses  yang  terdiri  dari  sejumlah  kegiatan  yang  dilakukan  dalam berbagai  tahap  dan  terdiri  dari  sejumlah  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  berbagai tahap  dan  terdiri  dari  berbagai  tindakan  yang  harus  saling  menopang  antara  satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, di mana “ Preventive inspection is a process where inspectors judge an employer’s ability effectively manage labour protection issues in his or her enterprise in accordance with the legal requirements ”. 3
Proses atau tahap dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Menterei Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan  Terpadu menegaskan  bahwa:  “(...)  suatu  sistem  pengawasan  pelaksnaan  perturan  perundang- undangan yang merupakan rangkaian kegiatan:
1. Penyusunan rencana;
2. Pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja;
3. Penindakan korektif baik secara preventif maupun represif;
4. Pelaporan hasil pemeriksaan;
3 Pengawasan preventif adalah proses di mana pengawas menilai kemampuan pemberi kerja secara efektif mengelola masalah perlindungan tenaga kerja di perusahaannya sesuai dengan persyaratan hukum.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Berdasarkan  berbagai  pengertian  dan  ruang  lingkup  di  atas,  maka  untuk pengawasan ketenagakerjaan yang lengkap adalah: Serangkaian kegiatan yang secara umum  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  dari  hubungan  antara  pengusaha  dan pekerja,  untuk  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan  koreksi  terhadap  hubungan tersebut,  yang  apabila  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  akan dikenakan sanksi. Kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  mengantikan  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  banyak  menjadi  pembicaraan  di  kalangan  Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  permasalahan  sebagai berikut:  Bagaimana  politik  hukum  ketenagakerjaan  dalam  pelaksanaan  pengawasan ketenagakerjaan di pemerintahan daerah: desentralisasi atau re-sentralisasi?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  adalah: Untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  politik  hukum  ketenagakerjaan  dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di pemerintahan daerah: desentralisasi atau re-sentralisasi.

## D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif  yaitu mempergunakan sumber- sumber  data  sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. 4 Kualitatif karena merupakan proses  analisis  data  tanpa  menggunakan  rumus  dan  angka-angka  yang  berasal  dari informasi-informasi  hasil  studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari  instansi- instansi  terkait  maupun  hasil  pengamatan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan masalah yang dibahas tersebut.
E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
1. Sejarah Pengawasan Ketenagakerjaan
Di  Indonesia  pengawasan  ketenagakerjaan  dipicu  oleh  praktek romusha dan kerja  rodi/paksa  yang  merupakan  praktek  kesewenang-wenangan  dari  penjajah  pada masa  sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Pada  dasarnya  peraturan  mengenai pengawasan  perburuhan  telah  dimulai  pada  tahun  1924  dengan  adanya  Ordonansi Pengawasan  Perburuhan  ( Ordonantie tanggal  5  Mei  1924, Staatblad 1924  Nomor 211)  yang  memberikan  wewenang  kepada  pegawai  pengawasan  perburuhan  untuk mendapatkan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  sebagai  dasar  campur  tangan negara  dalam  permasalahan  perburuhan.  Namun  demikian  “negara”  pada  masa  itu adalah  Pemerintahan  Belanda,  maka  perlindungan  terhadap  buruh  dianggap  tidak terlaksana  dengan  baik.  Pengawasan  cenderung  menekankan  pada  tindakan
4 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
pengusaha  dan  buruh/pekerja  untuk  bekerja  maksimal  sehingga  hasil  yang  dicapai memuaskan bukan berorientasi pada perlindungan.
Pada  tahun  1941,  peraturan  tersebut  diganti  dengan  Peraturan  tentang  Hak Mendapatkan  Keterangan  Dalam  Soal  Perburuhan  ( Regeling 1941  Nomor  381). Peraturan  ini  tidak  mengatur  mengenai  pengawasan  lagi,  tetapi  lebih  kepada kewenangan  negara  yang  luas  untuk  terlibat  dan  mengetahui  aktivitas  yang  terjadi dalam bidang ketenagakerjaan.
Pada masa kemerdekaan  diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang  Pengawasan  Perburuhan  di  sebagian  wilayah.  Kemudian  baru  diberlakukan untuk  seluruh  wilayah  negara  Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan  Perburuhan  untuk  seluruh  Indonesia,  akibat  kondisi  nasional  secara umum  pasca  proklamasi.  Pelaksanaan  pertahun  1948  aturan  tidak  memperoleh perhatian  khusus.  Bagitu  juga  ketika  kedaulatan  telah  diakui  secara  global  pada kuartal  akhir  abad  ke-20,  pengawasan  ketenagakerjaan  tidak  mengalami perkembangan dan peraturannya tidak diimplementasikan dengan optimal.
Sekitar  tahun  1970  adanya  upaya  meningkatkan  program  keselamatan  kerja secara nasional, melalui  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  yang  sampai  dengan  sekrang  masih  digunakan.  Pada  tanggal  25  Maret  2003, Presiden  Megawati  Soekarnoputri  mengesahkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencabut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan  sebelumnya  yang  dianggap  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan perkembangan zaman.
Namun  demikian  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan tidak tercantum ketentuan yang mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun  1951  tentang  Pernyataan  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1948 tentang  Pengawasan  Perburuhan  dari  Republik  Indonesia  untuk  seluruh  Indonesia yang  mengatur  tentang  keberlakuan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1948  tentang Pengawasan  Perburuhan  dalam  Pasal  179  sampai  181  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  di  sisi  lainnya  juga  diatur  mengenai pengawasan ketenagakerjaan
Selanjutnya  ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor    81  menjadi  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, selain Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  juga  mengatur  mengenai Pengawasan  Ketenagakerjaan  beserta  sanksinya.  Dilanjutkan  dengan  keluarnya Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pengawasan  ketenagakerjaan  melalui  dinas  ketenagakerjaan  di  tingkat  pemerintah daerah.
Dengan  keluarnya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  mengganti  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  baik  kabupaten  dan  kota  tidak  lagi  memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  pengawasan  ketenagakerjaan  karena  berdasarkan undang-undang  yang  baru  kewenangan  ditarik  oleh  pemerintah  pusat  dan  di dekonsentrasikan  kepada  pemerintah  daerah  provinsi  yang  tentunya  dengan
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
pertimbangan  politis  terhadap  akibat  tidak  efektifnya  pengawas  ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya melalui sistem otonomi daerah.
2. Perspektif Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan
Timbulnya  hukum  ketenagakerjaan  dikarenakan  adanya  ketidaksetaraan  posisi tawar  yang  terdapat  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  (antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha/majikan),  dengan  alasan  itu  dapat  dilihat  tujuan  utama  hukum ketenagakerjaan  adalah  agar  dapat  meniadakan  ketimpangan  hubungan  diantara keduanya.  Fungsi  dan  tujuan  hukum  ketenagakerjaan  tidak  lepas  dari  tujuan  hukum pada  umumnya,  yang  oleh  Gustav  Radbruch  disebut  sebagai  tiga  nilai  dasar  dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 5
Theo  Huijbers  menguraikan  tiga  tujuan  hukum  sebagai: pertama ,  memelihara kepentingan  umum  dalam  masyarakat, kedua ,  menjaga  hak-hak  manusia, ketiga , mewujudkan  keadilan  dalam  hidup  bersama. 6 Pendapat  Sunaryati  Hartono  bahwa hukum  bukan  merupakan  tujuan,  akan  tetapi  hanya  merupakan  jembatan  yang  akan membawa  kepada  ide  yang  dicita-citakan. 7 Ide  yang  dicita-citakan  itu  adalah merupakan tujuan hukum itu sendiri.
Untuk  mencapai  tujuan  hukum  tersebut  maka  diperlukan  proses  pembentukan dan  pelaksanaan  hukum  agar  sesuai  dengan  tujuan  tersebut,  untuk  itu  diperlukan politik  hukum.  Dalam  hal  ini  politik  hukum  sebagai  kebijakan  dasar  juga dimaksudkan sebagai sarana dalam rangka mewujudkan pembinaan hukum nasional.
Dalam  usaha  untuk  mewujudkan  pembinaan  hukum  nasional,  politik  hukum menentukan  hukum  yang  seharusnya  berlaku  mengatur  berbagai  kehidupan  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  benegara  yang  sering  diistilahkan  dengan  kebijakan hukum  ( legal  policy ) 8 .    Pemahaman  ini  diperkuat  dengan  melihat  pada  pengertian policy di dalam literatur Ilmu Politik dan Pemerintahan. Policy (kebijakan) diartikan sebagai  suatu  tindakan  berpola  yang  mengarah  kepada  tujuan  tertentu  dan  bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. 9
Bagi T. Mohammad Radhie, politik hukum memiliki kaitan dengan pembinaan hukum  nasional  dikarenakan  menyangkut  persoalan  pembaharuan  hukum. Menurutnya  pembaharuan  hukum  sangat  ditentukan  oleh  politik  hukum,  oleh karenanya beliau menyatakan bahwa untuk memahami arah pembangunan hukum di Indonesia  dan  memperoleh  gambaran  mengenai  Tata  Hukum  Indonesia  baru  yang
5 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum , (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 42
6 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  1982),  hlm.  289. Namun  bagi  Mochtar  Kusumaatmadja  fungsi  ini  masih  bersifat  konservatif  dengan  titik  berat  paada  fungsi pemeliharaan  ketertiban  dalam  arti  statis.  Beliau  menekankan  fungsi  hukum  dalam  negara  yang  sedang membangun, hendaknya mampu membantu proses perubahan masyarakat tersebut (berasal dari pendapat Roscoe Pound “law as tool of social engineering”) dapat dilihat dalam Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis , (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 14.
7 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.
8 M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 100.
9 Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 13.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
sedang dibentuk, perlu diketahui terlebih dahulu politik hukum nasional yang dianut negara Indonesia. 10
Utrecth  mensinyalir  bahwa  politik  hukum  berusaha  membuat  kaidah-kaidah yang  akan  menentukan  bagaimana  seharusnya  manusia  bertindak. 11 Politik  hukum menyelidiki  perubahan-perubahan  apa  sajakah  yang  harus  diadakan  dalam  hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan social werkelijkheid (kenyataan sosial). Politik hukum membuat suatu ius contituendum dan berusaha agar ius constituendum ini berlaku di kemudian hari sebagai ius constitutum baru. 12
Pendapat  Utrecth  ini  senada  dengan  Satjipto  Rahardjo,  beliau  menambahkan bahwa  politik  hukum  sebagaimana  juga hukum  itu  sendiri merupakan  institusi  yang dinamis,  karena  senantiasa  mengarah  pada ius  constituendum yaitu  hukum  yang seharusnya  berlaku. 13 Ini  disebabkan  dalam  politik  hukum  selalu  dicari  hukum  apa dan  bagaimana  yang  paling  sesuai  dengan  kondisi  dan  perkembangan  masyarakat. Sebagai  seorang  pakar  Sosiologi  Hukum,  memandang  hukum  sebagai  fenomena sosial,  di  mana  pembentukan  hukum  harus  senantiasa  mengikuti  perkembangan masyarakat,  dalam  pembentukan  hukum  khususnya  Hukum  Ketenagakerjaan  sulit mewujudkan  cita  dan  keinginan  masyarakat  tersebut,  dikarenakan  masyarakat  yang dimaksudkan (pekerja/buruh dan pengusaha/majikan) memiliki kepentingan masing- masing.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  politik  hukum  sebagai  arah  sistem  hukum nasional  dan  mewujudkan  pembinaan  hukum  nasional  harus  dapat  memberikan arahan  bagaimana  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  oleh  para  penyelenggara pemerintahan  dari  pusat  sampai  satuan  pemerintahan  yang  lebih  rendah.  Kebutuhan akan  peran  pemerintahan  daerah  diperkuat  oleh  suatu  pemahaman  mengenai paradigma  negara  kesejahteraan,  yang  menghendaki  camp  tangan  negara  disegala bidang kehidupan masyarakat. 14

## F. Hasil Pembahasan
Pemerintahan Daerah bersifat dinamis sehingga terhadap peraturan perundang- undangan yang mendasari tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang terjadi pada perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pengertian  Pemerintah  Daerah  baik  menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengertian yang sama yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut
10 Abdurrahman, Perkembangan  Pemikiran  tentang  Pembinaan  Hukum  Nasional  di  Indonesia ,  (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 22.
11 E.  Utrecth, Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Ichtiar,  1966),  hlm.  74-75.  Lebih  lanjut menuliskan bahwa politik hukum dapat dijadikan alat bagi sebagian kalangan (diistilahkannya ‘ ruling class ’) guna menjauhkan hukum dari sociale werkelijkheid . 12 Agusmidah, Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan  Politik  Hukum ,  (Jakarta:  Sofmedia,  2011), hlm. 4.
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 352.
14 Satjipto Raharjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 20-25.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perbedaan mendasar antara kedua undang-undang tersebut adalah tidak terletak pada  pengertian  pemerintahan  daerah  itu  sendiri  karena  baik  di  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai arti  yang  sama.  Perbedaan  kedua  UU  tersebut  terletak  pada  isi-isi  yang  ada  di dalamnya,  seperti  pengaturan,  wewenang,  pengisian  jabatan,  hak  dan  kewajiban daerah  dan  lain-lain.  Contohnya  adalah  perbedaan  pengaturan antara  kedua  undang- undang tersebut dalam pengisian masa jabatan yang kosong.
Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah Pasal 19 ayat (2) Undnag-undang Nomor  32  Tahun  2004 menegaskan  bahwa  penyelenggara  pemerintahan  daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan  memiliki  arti  hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk  melakukan sesuatu.  Istilah  kewenangan  tidak  dapat  disamakan  dengan  istilah  urusan  karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau  beberapa  fungsi  manajemen  (pengaturan,  perencanaan,  pengorganisasian, pengurusan  dan  pengawasan)  atas  suatu  objek  tertentu  yang  ditangani  oleh pemerintahan. 15
Cheema dan Rondinelli dalam buku Decentralization in Developing Countries : A  Review  of  Recent  Experience yang  dikutip  oleh  Agussalim  menegaskan  bahwa kewenangan  lebih  tepat  diartikan  dengan authority sedangkan  Hans  Antlov  dalam bukunya Federation of Intent in Indonesia 1945-1949 menggunakan istilah power . Sumber  kekuasaan  dan  wewenang  bagi  Pemerintah  adalah  peraturan perundang-undangan.  Kekuasaan  dan  kewenangan  pemerintah  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan,  baik  pada  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  dapat diperoleh  melalui  atribusi,  delegasi  dan  mandat.  Pembentuk  undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk.
Secara  teoritik,  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  terdiri  dari  tiga  bentuk  yaitu  pelimpahan  kewenangan  dengan  atribusi, pelimpahan  kewenangan  dengan  delegasi  dan  pelimpahan  kewenangan  dengan mandat.
1. Teori Kewenangan
a. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi Atribusi  atau attributie mengandung  arti  pembagian.  Atribusi digambarkan  sebagai  pemberian  kewenangan  kepada  suatu  organ  lain  yang menjalankan  kewenangan  itu  atas  nama  dan  menurut  pendapatnya  sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu
15 Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 95.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
konstitusi  dan  dituangkan  dalam  suatu  peraturan  pemerintah  tetapi  tidak  di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut. 16 Menurut H.D. van Wijk yang  dikutip  oleh  Aggussalim  menyatakan  bahwa  kekuasaan  atau kewenangan  pemerintah  bersumber  dari Originale  legislator yang  diartikan sebagai  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  bersumber  daripada  pembuat undang-undang asli dan Delegated legislator yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada  pihak  lain  untuk  mengambil  keputusan  atas  tanggung  jawab sendiri. 17
b. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi Delegasi  mengandung  arti  penyerahan  wewenang  dari  pejabat  yang lebih  tinggi  kepada  yang  lebih  rendah.  Penyerahan  ini  tidak  bisa  dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya.  Dengan  adanya  delegasi  maka  ada  penyerahan  wewenang  dari badan  pemerintahan  atau  pejabat  pemerintahan  yang  satu  ke  badan  atau pejabat  yang  lainnya  yang  lebih  rendah  kedudukannya.  Dalam  delegasi selalu  dituntut  adanya  dasar  hukum  pemberian  delegasi  karena  untuk menarik  kembali  delegasi  yang  telah  didelegasikan  juga  diperlukan peraturan  perundang-undangan  yang  sama  seperti  pemberian  delegasi  itu ada.  Delegasi  adalah  penyerahan  kewenangan  oleh  organ  yang  hingga  saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan  kewenangan  yang  didelegasikan  atas  namanya  dan  menurut pendapatnya sendiri.
c. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas  yang  diberikan  oleh  pihak  atasan.  Menurut  Heinrich  yang  dikutip dalam  buku  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan  Hukum  menyatakan bahwa  mandat  dapat  berupa opdracht (suruhan)  pada  suatu  alat perlengkapan  (organ)  untuk  melaksanakan  kompetensinya  sendiri  maupun tindakan  hukum  oleh  pemegang  suatu  wewenang  memberikan  kuasa  penuh ( volmacht )  kepada  sesuatu  subjek  lain  untuk  melaksanakan  kompetensi nama si pemberi mandat. Jadi si penerima mandat bertindak atas nama orang lain.  Pada  mandat,  tidak  ada  penciptaan  atau  penyerahan  wewenang.  Ciri pokok  mandat  adalah  suatu  bentuk  perwakilan.  Mandataris  berbuat  atas nama  yang  diwakili.  Hanya  saja  pada  mandat,  pemberi  mandat  tetap berwenang  untuk  menangani  sendiri  wewenangnya  bila  menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petujuk kepada mandataris yang dianggap  perlu.  Pemberi  mandat  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa  mandataris  pada  dasarnya  bukan  orang  lain  dari  mandans.  Selain kepada  pegawai  bawahan,  mandat  dapat  pula  diberikan  kepada  organ  atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.
16 Ibid., hlm. 102.
17 Ibid .,
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Berdasarkan  teori  kewenangan  di  atas,  kewenangan  pengawasan ketenagakerjaan merupakan kewenangan yang diberikan secara atributif oleh peraturan  perundang-undangan  langsung  kepada  pemerintah.  Baik  itu  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  Kementerian  Tenaga  Kerja maupun  kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan  tugas  tanggung  jawab  dan wewenangnya  serta  kewenangan  delegatif  dari  Kementerian  Tenaga  Kerja dan Dinas Tenaga Kerja kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.
2. Kewenangan yang diberikan kepada UU
a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal  178  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  ini  mengatur  bahwa  Pengawasan  Ketenagakerjaan dilaksanakan  oleh  unit  kerja  tersendiri  pada  instansi  yang  lingkup  tugas kabupaten/kota,  masing-masing  memiliki  kewenangan  dan  tugas  dalam pengawasan ketenagakerjaan dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Ini  artinya,  kewenangan  pengawasan ketenagakerjaan  ada  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten  Kota.  Melalui  undang-undang  ini  pengawas ketenagakerjaan juga memiliki wewenang sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), jumlah pengawas PPNS sampai dengan 2014 adalah 563 orang dan  spesialis  361  orang.  Peran  PPNS  dalam  proses  penyidikan  terkait pelanggaran  hak  normatif  yang  mengandung  unsur  pidana,  seperti pelanggaran upah minimum, hak berserikat dan hak atas jaminan sosial.
b. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2003  tentang  Pengesahaan ILO
Convention  No.  81  Concerning  Labour  Inspection  in  Industry  And Commerce (Konvensi ILO  Nomor 81  mengenai  Pengawasan Ketenagakerjaan  dalam  Industri  dan  Perdagangan).  Dalam  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2003,  kebijakan  pengawasan  ketenagakerjaan bersifat  sentralistik  secara  penuh.  Undang-undang  ini  juga  mengatur bahwa pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol  pemerintah  pusat.  Ini  artinya,  Pengawasan  Ketenagakerjaan semestinya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sejak  Undang-undang  Nomor  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  diberlakukan  terjadi  perubahan  signifikan  dalam  pelaksanaan pengawasan  ketenagakerjaan,  yakni  penyelenggaraan  yang  tadinya sentralisasi  menjadi  desentralisasi  (sebelumnya  dasar  hukum  kewenangan pengawas ketenagakerjaan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003). Sehingga  memberi  kewenangan  besar  kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota untuk  mengelola  pengawasan  ketenagakerjaan.  Sebelumnya,  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dibentuklah  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Pasal  2  ayat  (4),  Peraturan  Pemerintah  tersebut  menegaskan:  “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah  dan  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  bersama  antar  tingkatan  dan/atau susunan  pemerintahan.  Urusan  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) terdiri  atas  31  (tiga  puluh  satu)  bidang  urusan  pemerintahan  meliputi:  Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan;  lingkungan  hidup;  pertanahan;  kependudukan  dan  catatan  sipil; pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak;  keluarga  berencana  dan  keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Dalam  Pasal  6  Bab  III  Pembagian  Urusan  Pemerintahan,  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  adalah:  Pemerintahan  daerah  provinsi  dan  pemerintahan daerah  kabupaten/kota  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  yang berdasarkan  kriteria  pembagian  urusan  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (1)  menjadi  kewenangannya.  Urusan  pemerintahan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan  wajib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  adalah  urusan  pemerintahan  yang wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintahan  daerah  provinsi  dan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota,  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Urusan  wajib  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum;  penataan  ruang;  perencanaan  pembangunan;  perumahan;  kepemudaan  dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan.
Pengawasan  ketenagakerjaan  sebagai  urusan  pemerintahan  telah  dibagi  antara Pemerintah  Pusat,  Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Pembagian  urusan Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  cenderung  seimbang. Pemerintah  Pusat,  Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota  memiliki kewenangan  yang  serupa.  Perbedaannya  hanya  nampak  pada  skala  atau  ruang lingkupnya.
Urusan  berskala  Kabupaten/Kota  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kota,  urusan  berskala  Provinsi  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  urusan  berskala  nasional  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat. Kelemahan  aspek  pengawasan  ketenagakerjaan  dalam  era  otonomi  daerah  yang dilaksanakan  oleh  Kabupaten/Kota,  seringkali  tidak  berjalan  optimal  karena  sistem otonomi  daerah  sering  dipengaruhi  oleh  kepentingan  praktis,  menarik  investasi  dan kepentingan  memperoleh  pendapatan  asli  daerah  melalui  kebijakan  pemerintah daerah.  Anggaran  yang  terbatas  juga  menjadi  kendala  pelaksanaan  pengawasan ketenagakerjaan.  Kemudian,  tingkat  mutasi  pegawai  yang  tinggi  serta  penempatan pegawai  tidak  sesuai  kompetensinya,  tidak  tersedianya  sarana  dan  prasarana pengawasan ketenagakerjaan.
Permasalahan ini dapat memperlemah perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan.  Kementerian  Ketenagakerjaan  mencatat  akhir 2014 jumlah  pengawas  ketenagakerjaan 1.776  orang.  Bertugas  mengawasi  265.209 perusahaan. Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 155 Kabupaten/Kota saat itu belum punya pengawas ketenagakerjaan.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pembagian urusan Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah tidak lagi berimbang. Kewenangan yang ada pada pemerintah pusat adalah penetapan sistem  dan  pengelolaan  personel  pengawas.  Kewenangan  yang  ada  pada  daerah Provinsi  adalah  penyelenggaraan  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Sedangkan  daerah Kabupaten/Kota  sama  sekali  tidak  memiliki  kewenangan  apapun  dalam  urusan Pengawasan Ketenagakerjaan.
Sistem inilah  yang disebut dengan istilah “sentralistik terbatas”. “Sentralistik” itu  maksudnya  terpusat  dan  “terbatas”  itu  maksudnya  dibatasi  hanya  pada  Daerah Provinsi.  Jadi,  urusan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  yang  sebelumnya  tersebar  di semua tingkatan pemerintahan, sekarang dipusatkan ke Daerah  Provinsi, yaitu dalam hal penyelenggaraannya.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal  ini  terdapat  kontradiksi/ inkonsistensi  pengaturan.  Undang-undang  yang  satu  mengatakan  demikian, sedangkan  undang-undang  yang  lain  mengatur  secara  berbeda.  Tidak  tanggung- tanggung,  konflik  ini  melibatkan  tiga  undang-undang  yang  mengatur  satu  hal  yang sama, undang-undang yang mana yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
Politik hukum yang lebih mementingakan kebijakan pemberlakuan ( enactment policy ) dengan mengabaikan kebijakan dasar ( basic policy ) menjadi salah satu faktor utama  timbulnya  inkonsistensi.  Sesungguhnya,  politik  hukum  itu  berguna  untuk menentukan  hukum  yang  benar-benar  sesuai  antara  harapan  dan  kenyataan,  antara aturan-aturan (bunyi Pasal) dalam undang-undang tersebut.
Pengertian  inkonsistensi  adalah  ketidaksesuaian  yang  menyangkut  substansi/ materi  antar  peraturan  perundangan  ketenagakerjaan  yang  mengatur  suatu  hal  yang berkaitan  atau  bisa  juga  disebut  sebagai  ketidaksinkronan.  Dalam Black  Law Dictionary disebut sebagai “ lacking consistency, not compatible with another fact or claim ”.  Dalam  RPJMN  2004-2009  disebutkan  bahwa  masalah  politik  hukum  pada umumnya  menyangkut  masalah  substansi  hukum  yang  ditandai  oleh  adanya inkonsistensi  peraturan  perundang-undangan:  “Peraturan  perundang-undangan  yang ada  masih  banyak  yang  tumpang  tindih,  inkonsisten  dan  bertentangan  antara peraturan  yang  sederajat  satu  dengan  lainnya,  antara  peraturan  tingkat  pusat  dan daerah dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya”.
Timbulnya  inkonsistensi  dikarenakan  perumusan  peraturan  perundang- undangan  yang kurang jelas  yang menjadikan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan  banyak  interpretasi  dan  berakibat  terjadinya  inkonsistensi.  Dalam sistem  hukum,  apabila  terjadi  konflik,  maka  sistem  itu  sendiri  yang  akan menyelesaikannya.  Sebagai  bagian  dari  sistem  hukum,  di  sinilah  peran asas  hukum. Dan salah satu asas  yang berperan penting dalam penyelesaian konflik semacam ini adalah  asas lex  speciali  derogat  legi  generali .  Asas  ini  mengatakan  bahwa  aturan yang  mengatur  secara  khusus  itu  mengalahkan  aturan  yang  mengatur  secara  umum, sehingga  yang  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  adalah  aturan  yang  bersifat  khusus. Hal  tersebut  yang  disebut  kontradiksi  pengaturan  pengawasan  ketenagakerjaan khususnya di daerah.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Undang-undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  dibuat  khusus  untuk mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Begitu pula Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.  Undang-undang  tentang  Ketenagakerjaan  ini  memang  mengatur banyak hal terkait aspek-aspek ketenagakerjaan, namun tidak khusus untuk mengatur tentang  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Berbeda  dengan  kedua  undang-undang tersebut,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2003  dibuat  secara  khusus  untuk mengesahkan  dan mengadopsi  Konvensi International  Labour  Organization tentang Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Undang-undang  ini  secara  khusus  dan  spesifik  dari awal  sampai  akhir  hanya  berbicara  mengenai  Pengawasan  Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa di antara ketiga undang-undang tersebut, yang  bersifat lex  speciali adalah  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2003.  Dengan demikian,  dalam  hal  ini,  undang-undang  inilah  yang  harus  dipatuhi  dan  diterapkan. Konsekuensinya,  Pengawasan  Ketenagakerjaan  sebagai  salah  satu  Urusan Pemerintahan  sepenuhnya  harus  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat,  sesuai standar yang berlaku secara internasional.
Hal  ini  selaras  dengan  fungsi  Pengawasan  Ketenagakerjaan  sebagai  lembaga penegak  hukum  nasional.  Bila  dibandingkan  dengan  lembaga  penegak  hukum lainnya,  sebut  saja  Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, semuanya  bersifat  sentralistik  yang  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Pusat. Contoh  lainnya  adalah  penegakan  hukum  sektoral  di  bidang  keimigrasian, perpajakan,  bea  cukai,  lingkungan  hidup,  serta  pengawasan  obat  dan  makanan. Semuanya  ditangani  oleh  Pemerintah  Pusat,  dengan  membentuk  instansi  vertikal  di daerah.  Begitu  pula  seharusnya  Pengawasan  Ketenagakerjaan,  yaitu  sepenuhnya merupakan  kewenangan  Pemerintah  Pusat,  yang  mana  pelaksanaannya  di  daerah dilakukan oleh instansi vertikal.
Kemudian  bagaimanakah  sikap  jajaran  pemerintahan  terhadap  perihal kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ini? Apakah asas lex speciali derogat legi generali yang  kemudian  diterapkan,  bahwa  asas  hukum  yang  digunakan  adalah lex posteriori  derogat  legi  priori .  Asas  ini  mengatakan  bahwa  aturan  yang  baru  itu mengalahkan  aturan  yang  lama.  Maka,  dalam  hal  ini,  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  dasar  hukum  pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan demikian, konsep Pengawasan Ketenagakerjaan yang “sentralistik terbatas” akan segera diterapkan.
Sebagai  akibatnya,  harus  dilakukan  serah  terima  atas  segala  personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa  serah  terima  dilakukan  paling  lama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  undang- undang  tersebut  diundangkan  dilakukan  paling  lambat  2  Oktober  2016.  Dengan demikian,  sistem  Pengawasan  Ketenagakerjaan  yang  terpusat  di  Daerah  Provinsi sekiranya sudah akan diterapkan secara penuh pada tahun 2017.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagai  pengganti  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pembagian  urusan  Pengawasan
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
Ketenagakerjaan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tidak lagi berimbang.  Kewenangan  yang  ada  pada  Pemerintah  Pusat  adalah  penetapan sistem dan pengelolaan personel pengawas. Kewenangan yang ada pada Daerah Provinsi  adalah  penyelenggaraan  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Sedangkan Daerah Kabupaten/Kota sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun dalam urusan  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Sistem  ini  disebut  dengan  istilah “sentralistik terbatas”. “Sentralistik” itu maksudnya terpusat, dan “terbatas” itu maksudnya  dibatasi  hanya  pada  Daerah  Provinsi.  Jadi,  urusan  Pengawasan Ketenagakerjaan  yang  sebelumnya  tersebar  di  semua  tingkatan  pemerintahan, sekarang dipusatkan ke Daerah Provinsi, yaitu dalam hal penyelenggaraannya. Sistem  ini  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  atas  berbagai  ekses  negatif  dari otonomi daerah,  yang dihadapi di lapangan selama tidak kurang dari 10 tahun terakhir.  Gambaran  ke  depannya,  Pengawasan  Ketenagakerjaan  akan  menjadi lebih  independen,  sehingga  kinerjanya  akan  lebih  efektif  dan  efisien  dalam melindungi/menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pengusaha dan pekerja.
2. Saran
Disharmonisasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap substansi  pengaturan  yang  sama  perlu  untuk  direfleksi  dan  dievaluasi  oleh pembentuk  peraturan  perundang-undangan  khususnya  legislatif  dalam  hal  ini Tim  Perumus.  Hal  tersebut  diupayakan  untuk  terciptanya  peraturan  yang responsif  dan  aplikatif  di  mana  pada  era  pemerintahan  saat  ini  re-sentralistik mulai diambil sebagai kebijakan untuk menyelesakan berbagai persoalan  yang belum  dirasakan  optimal  pada  sisi  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota termasuk pada pengawasan ketenagakerjaan yang telah dibahas tersebut.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Abdurrahman. Perkembangan  Pemikiran  tentang  Pembinaan  Hukum  Nasional  di Indonesia . Jakarta: Akademika Pressindo. 1989. Agusmidah. Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan  Politik  Hukum .  Jakarta: Sofmedia. 2011.
Belinfante, A.D. Kort Begrip van het Administratief Recht . Dutch: Samson 7e druk: Alpheen aan den Rijn. 1985.
Huijbers,  Theo. Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah .  Yogyakarta:  Kanisius. 1982.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  Kumpulan Karya Tulis . Bandung: Alumni. 2002. Lubis,  M.  Solly. Serba-Serbi  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia .  Bandung:  Mandar Maju. 1989.
Nugraha, Safri. Et, Al . Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi . Jakarta: Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI., 2007.
Raharjo,  Satjipto. Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyat .  Yogyakarta:  Genta Publishing. 2009.
________________. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1996.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Analisis  Yuridis  Terhadap Politik  Hukum  Kewenangan  Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re- Sentralisasi  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah ∽ Holyness N. Singadimedja ∽
________________. Pemanfaatan  Ilmu-ilmu  Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu Hukum . Bandung: Alumni. 1977. Soemitro,  Ronny  H. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Semarang:  Ghalia  Indonesia. 1982.
Utrecth, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Ichtiar. 1966. Wahab,  Solihin  Abdul. Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah .
________________. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentanga  Pengawasan Ketenagakerjaan .
________________. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
________________. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
________________. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang Ratifikasi  ILO Convention  No.  182  Concerning  the  Prohibition  anil  Intermediate  Action  for the  Elimination  of  The  Worst  Forms  of  Child  Labour .  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  30.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3941.
________________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pememrintah  Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota .