## STRUKTUR MASYARAKAT DAN KEPEMIMPINAN: KASUS PEDESAAN DI JAWA

## Elsje Pauline Manginsela

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  examine  the  influence  of  the  meeting  of  two  cultures,  namely  the  Eastern culture  (Javanese)  and  the  West  (Europe  mainly  Dutch),  which  each  has  a  different  social  structure.  The Ducth culture has affected  rural communities in Java. This study is based on secondary data collected from literature. The problem addressed in this paper is, whether socio-political system of a traditional nature is still alive and gives benefits  to rural socio-economic development. Based on the framework  of Etzioni  and Tjondronegoro applied to the structure of community and leadership in Java, it can be concluded that: (1) Nepotism is losing its grips in some places/villages in Java. However, in some villages, it is still preserved. (2) There is a marginalization occuring to the most vulnerable groups. (3) Sodality can still be found at the village  level.  (4)  Congruent  type  in  rural  communities  in  Java,  which  is  still  alive  in  certain  villages,  is  a type of Nepotism-Loyalty.  In short, the  traditional  socio-political system  still applies  in Java and it has a tendency  to  marginalize  the  landless  communities.  For  development  purposes  every  party  has  to  consider this  vulnerable  groups  so  that  such  groups  can  also  benefit.  If  this  happen  the  development  will  be  justly distributed.
Keywords: nepotism, poliadic and sodality, rural, java

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  mengkaji  pengaruh  pertemuan  dua  kebudayaan,  yaitu  kebudayaan  Timur (masyarakat Jawa) dan Barat (Eropah  terutama bangsa Belanda),  yang masing-masing mempunyai struktur sosial  yang  berbeda  terhadap  masyarakat  pedesaan  Jawa.  Penelitian  ini  berdasarkan  kajian  data  sekunder yang  dikumpulkan  dari  studi  literatur.  Permasalahannya  yang  disoroti  dalam  tulisan  ini  adalah,  apakah sistem  sosial-politik  yang  bersifat  tradisional  ini  masih  hidup  dan  menguntungkan  masyarakat  pedesaan dalam pembangunan sosial-ekonomi pada masa sekarang? Berdasarkan kerangka pemikiran Tjondronegoro dan Etzioni  yang diterapkan pada struktur masyarakat dan  kepemimpinan di Jawa maka dapat disimpulkan bahwa:  (1)  Nepotisme  mengendor  terjadi  di  beberapa  tempat/desa  di  Jawa  tetapi  di  desa  lain  masih dipertahankan.  (2)  Terdapat  gejala  bahwa  kelompok  masyarakat  yang  paling  lemah  di  pedesaan termarjinalisasi  dari  kelompok  kerja  sama  pada  masyarakat  desa.  (3)  Daya  hidup  sodaliti  masih  dapat ditemukan ditingkat desa. (4) Tipe kongkruen untuk pedesaan Jawa adalah tipe Nepotisme-Setia, yang masih hidup  di  desa-desa  tertentu.  Dengan  demikian  sistem  sosial-politik  tradisional  masih  hidup  di  Jawa  yang terdapat  kecenderungan  memarjinalkan  kelompok  masyarakat  yang  tak  bertanah.  Untuk  itu  pembangunan masyarakat  perlu  mempertimbangkan  masyarakat  yang  lemah  agar  manfaat  pembangunan  dapat  dinikmati secara merata.
Kata kunci: nepotisme, poliadik and sodaliti, Pedesaan Jawa

## PENDAHULUAN
Kedatangan bangsa Eropa di Jawa menyebabkan  bertemunya  dua  kebudayaan  yang berbeda,  yaitu  kebudayaan  Timur  dan  Barat  yang mempunyai  struktur  sosial  yang  berbeda.  Akibat pertemuan dua bangsa itu kebudayaan Jawa terkena pengaruh  kebudayaan  Barat  yang  sangat  besar (Burger,  1983:1;  Isma'il  1997:36),).  Disini  orang- orang  Eropa  khususnya  orang-orang  Belanda  me- ngembangkan  beberapa  pikiran  penting:  sebagai penakluk,  mereka  merasa  memiliki  hak  feodal  atas tanah,  dengan  demikian  atas  pajak,  serta  hak pemecahan  masalah-masalah  pengendalian  politik dan  ekonomi  terbaik  dan  termurah.  Mereka menggunakan  perantara-perantara  ahli  –  yaitu, pemimpin-pemimpin  tingkat  tinggi  pribumi  dan petani-petani  Cina  yang  membayar  pajak  kepada Belanda (Sutherland, 1984:10).
Dalam  konteks  keyakinan  ini,  Jawa  dilihat sebagai  masyarakat  yang  feodal  yang  korup,  dan kebudayaannya  yang  telah  mencapai  tingkatan tinggi.  Untuk  itu,  kerajaan-kerajaan  Jawa  yang semi-birokratis  dan  rumit  memerlukan  tambahan semangat  dari  dinamisme  Eropa  agar  tanah menjadi  produktif.  Negara  Timur  yang  statis  ini dapat  diusahakan  supaya  menghasilkan  barang- barang  dan  jasa-jasa  yang  diperlukan  oleh  Negeri Belanda,  namun  tanpa  membahayakan  kepasifan yang  hakiki  dan  berguna  itu.  Oleh  karena  itu pembaruan  tanggapan  politik  yang  kreatif  terhadap perubahan sosial dan ekonomi tidak dapat dibiarkan oleh dogma kolonial. Akibat dari kemandegan yang dipaksakan  ini  selanjutnya  akan  membentuk  citra baru  bagi  Jawa,  yang  luar  biasa,  dimana  elite priyayi  secara  alamiah  terlihat  sebagai  lebih  cen- derung mementingkan ilmu klenik dan pelaksanaan upacara-upacara  daripada  menjalankan  kekuasaan yang  sebenarnya.  Setelah  perang  Dunia  Kedua ketika  kekangan  kolonial  ditiadakan,  irrasionalitas kebudayaan  Jawa  berkembang  lagi  di  bidang politik,  dimana  gagasan-gagasan  lama  tentang kekuasaan  dari  perilaku  yang  serasi  kemudian dikenali  sebagai  kebangkitan  kembali  patri- monialisme  dan  neotradisionalisme  (Sutherland, 1984:11).
Dalam kepemimpinan, diharapkan penerap- an  sistem  demokrasi.  Demokrasi  disini  dimaksud-
kan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hatta (Tjiptoherijanto  dan  Prijono,  1983:17)  bahwa struktur  demokrasi  yang  hidup  dalam  diri  bangsa Indonesia  harus  berdasarkan  pada  demokrasi  asli yang  berlaku  di  desa.  Ide  dasar  demokrasi,  berupa pengikutsertaan  rakyat  dan  persetujuan  umum dalam  pencapaian  keputusan  dengan  memelihara persetujuan  bersama.  Kelihatannya  ini  mencermin- kan  suatu  hubungan  sosial  dasar  yang  ditemui  di desa-desa  Indonesia,  yang  pernah  memberikan jaminan perlindungan dan  keperluan pokok  kepada masyarakat desa. Diduga sebelum zaman penjajah- an demokrasi semacam ini telah dijalankan. Selama zaman  penjajahan  Belanda,  perubahan-perubahan sosial-ekonomi, terutama perubahan-perubahan dalam  pembagian  tanah  dari  pemilikan  individu  ke pemilikan  komunal,  mempengaruhi  hubungan- hubungan antara pemilik dan penggarap serta antar strata  sosial  di  Jawa  (Tjiptoherijanto  dan  Prijono, 1983:17). Kenyataannya, kalau pemimpin- pemimpin  berhubungan  baik  dengan  wewenang atasan  desa  (supra-village),  semua  keputusan  akan ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin formal, terutama  lurah.  Instruksi-instruksi  dari  wewenang atasan  desa  (supra-village)  sering  lebih  merupakan landasan  pokok  dari  suatu  keputusan  bila dibandingkan dengan  keperluan dan  keinginan dari masyarakat  desa  (Tjiptoherijanto  dan  Prijono, 1983).  Permasalahannya  sekarang,  apakah  sistem sosial-politik  yang  bersifat  tradisional  ini  masih menguntungkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan sosial-ekonomi pada masa sekarang?
Untuk  mempertegas  permasalahan  maka struktur  masyarakat  Jawa  dicoba  didekati  dengan membaginya  menjadi:  Struktur  Masyarakat  Jawa Lama/Tradisional  dan  Struktur  Masyarakat  Jawa Modern. Menurut Burger (Isma'il 1997:36), tingkat- an  dalam  Struktur  Masyarakat  Jawa  Tradisional adalah Raja–Kepala Propinsi (setingkat Bupati pada masa  sekarang)–Kepala  Desa–Penduduk  desa  atau orang  kebanyakan.  Tingkatan  ini  digunakan– walaupun  untuk  saat  sekarang  sudah  telah  berubah –  karena  diduga  pengaruhnya  masih  ada.  Dengan menduga  bahwa  masyarakat  desa  masih  di- pengaruhi  oleh  struktur  masyarakat  tradisional maka digunakan pemikiran Tjondronegoro (1977 & 1984)  untuk  menganalisanya,  karena  kerangka pemikirannya  membedakan  antara  Lembaga  yang
mencirikan  struktur  masyarakat  tradisional  dan Organisasi  yang  mencirikan  struktur  masyarakat modern.  Tingkatan  dalam  suktur  Masyarakat  Jawa Modern adalah: Presiden–Gubernur-Bupati– Camat –Kepala  Desa  dan  Penduduk  Desa.  Dengan  be- robahnya  struktur  masyarakat  Jawa  sekarang  ini, ingin  dilihat  apakah  organisasi  modern  yang dikemukakan oleh Etzioni (1961 dan 1975; Vedung 2011 : 28-29) dapat ditemukan dalam masyarakat di pedesaan  Jawa.  Untuk  itu  Kerangka  pemikirian Etzioni digunakan sebagai alat penganalisa.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS
Kerangka  pemikiran  teoritis  dalam  artikel  ini, sebagaimana dikemukakan sebelumnya menggunakan  pemikiran  Tjondronegoro  (1977  dan 1984)  untuk  menganalisa  masyarakat  desa  yang masih  dipengaruhi  oleh  struktur  masyarakat tradisional. Dan pemikiran Etzioni (1961 dan 1975) untuk  melihat  perobahnya  struktur  masyarakat  di pedesaan Jawa.

## A. Kerangka Pemikiran Tjondronegora
Tiga penemuan dari beberapa penemuan yang dikemukakan oleh Tjondronegoro (1977:34-35 dan 1984:246-251) dalam disertasinya, akan dipergunakan sebagai kerangka pemikiran teoritis dalam analisa, yaitu:

## 1. Mengendornya Nepotisme
Mengendornya  nepotisme  adalah  mengendor-nya ikatan/hubungan  kekeluargaan  diganti  dengan hubungan  kenalan,  tetangga  dekat  dan  lain-lain. Praktek  Nepotisme  yang  ditinjau  dalam  tulisan  ini terutama  pada  Kepemimpinan  desa  tepatnya  dalam pemerintahan desa.
2. Hubungan Poliadik
Yang  dimaksudkan  dengan  hubungan  poliadik adalah  hubungan  yang  mencakup  sejumlah  pelaku sosial dengan berbagai  kepentingan masing-masing yang dipertemukan dan diperjuangkan.
3. Daya hidup Sodaliti
Daya hidup sodaliti merupakan kesatuan masyarakat  terkecil  yang  berdaya  hidup,  dimana
kesatuan  masyarakat  terkecil  ini  tanpa  ada hubungan  kekeluargaan  sebagai  ciri  khas  tetapi hubungan  kepentingan  yang  ada  dan  tanpa menghapus hubungan primer.

## B. Kerangka Pemikiran Etzioni
Etzioni  (1961:12; Lohmann  and  Lohmann 2002 ) mengemukakan pemikirannya dengan meninjau  jenis  kekuasaan  yang  diterapkan  dan keterlibatan  peserta  dalam  suatu  masyarakat  dalam bentuk  tipologi  seperti  pada  Tabel  1.  Pada  Tabel  1 terdapat  tipe-tipe  yang  kongkruen,  yaitu  tipe  1,  5 dan  9  dengan  penerapan  dan  keterlibatan  peserta yang berbeda, yaitu:

## Tipe 1. Paksaan – Menarik Diri
Dimana  jenis  kekuasaan  yang  diterapkan  adalah kekuasaan paksaan dan dengan  keterlibatan peserta yang menarik  diri.Misalnya, pada penerapan tanam paksa  pada  zaman  penjajahan  Belanda,  kekuasaan paksaan  yang  diterapkan  menyebabkan  petani sebagai peserta dalam keterlibatannya menarik diri.

## Tipe 5. Imbalan – Pamrih
Pada  tipe  ini  jenis  kekuasaan  yang  diterapkan adalah  dengan  imbalan  dan  keterlibatan  peserta adalah  karena  pamrih.Hal  ini  dapat  kita  jumpai dalam  perusahaan-perusahaan  dimana  kekuasaan yang  dijalankan  adalah  kekuasaan  Imbalan  dengan keterlibatan  pamrih.Disini  peserta  tidak  mau bekerja apabila tidak dibayar/diberi upah.

## Tipe 9. Normatif – Moral
Dalam  tipe  ini  jenis  kekuasaan  yang  diterapkan adalah  dengan  Normatif  dan  keterlibatan  peserta adalah  dengan  moral.  Misalnya  dalam  kegiatan gotong  royong  dimana  kekuasaan  normatif  dan keterlibatan  yang  berdasarkan  moral.  Contoh  lain adalah pada organisasi-organisasi keagamaan.

## ANALISA: TEORI DAN FAKTA
Berdasarkan  pemikiran  Tjondronegoro  (1977 dan  1984)  Etzioni  (1961  dan  1975)  untuk menganalisa struktur masyarakat dan kepemimpinan di pedesaan Jawa, sebagai berikut:
Struktur Masyarakat dan Kepemimpinan ..................................................................................(Elsje Pauline Manginsela)

## Tabel 1. Tipologi dari hubungan ketaatan
Jenis keterlibatan Menarik diri Pamrih Moral Jenis kekuasaan Paksaan Paksaan-Menarik diri (1) Paksaan- Pamrih (2) Paksaan- Moral (3) Imbalan Imbalan- Menarik diri (4) Imbalan- Pamrih (5) Imbalan- Moral (6) Normatif Normatif- Menarik diri (7) Normatif- Pamrih (8) Normatif- Moral (9) Sumber: Etzioni 1961

## 1. Mengendornya Nepotisme
Tjondronegoro  dalam  penelitiannya  di  Desa Kendal (Jateng) dan di Desa Cibadak (Jawa Barat) pada  tahun  1974  –  1975,  menemukan  adanya pengendoran  Nepotisme  di  kalangan  pemimpin desa.
Penemuan  ini  dicoba  untuk  diuji  dengan kenyataan-kenyataan  yang  ada  dari  daerah  lain  di Jawa.  Hasil  penelian  yang  dilakukan  oleh Universitas  Satya  Wacana  (Tjiptoherijanto  dan Prijono 1983: 38-39 ) adalah sebagai berikut: Lurah sebagai  pemimpin  formal  dalam  tugasnya  secara hirarki  lebih  giat  dalam  merealisasikan  program- program  yang  diinstruksikan  dari  atas  dan  sebagai pemimpin  informal  ia  harus  lebih  banyak mengembangkan inisiatifnya sendiri untuk memaju- kan  desayang  dipimpinnya,  antara  lain,  dalam  hal pendirian  madrasah  dan  perbaikan  mesdjid.  Untuk mempermudah pelaksanaan inisiatif tersebut, seringkali  lurah  memanfaatkan  hubungan  per- kerabatan  diantara  pamong  desa.Sebagai  contoh terlihat  pada  Desa  Boyolayar,  yang  menunjukkan hubungan  perkerabatan  antara  pamong  desa. Dimana  pada  mulanya  carik  desa  ini  adalah menantu  lurah  karena  kawin  dengan  anak perempuan  lurah,  kemudian  pada  suatu  saat  isteri carik  meninggal.Hal  ini  mengakibatkan  hubungan perkerabatan  antara  carik  dan  lurah  terputus.  Akan tetapi kemudian agar supaya perhubungan perkerabatan itu dihidupkan lagi atas inisiatif lurah, carik  dikawinkan  dengan  cucu  lurah.  Untuk memperjelas dapat dilihat pada skema 1.
Pada  kasus  di  atas  ini  terlihat  bahwa  di  antara para pamong desa hanya dua pamong yaitu: Modin
dan  Bayan  (Kebayan)  Dawung  yang  tidak mempunyai  hubungan  perkerabatan  dengan  Lurah. Selanjutnya  Tjiptoherijanto  dan  Prijono  (1983), mengemukakan  bahwa  dalam  masyarakat  yang masih bersifat tradisional, seringkali terjadi keadaan dimana  pengganti  lurah  yang  lama  adalah  putra lurah  itu  sendiri.Walaupun  pemilihan  lurah  selalu dilakukan  secara  langsung  dan  demokrasi,  tetapi bila  seorang  putra  lurah  tampil  sebagai  salah  satu calon, kemungkinan besar ia akan terpilih.
Kasus  lain  seperti  yang  dikemukakan  oleh Wigna  (1979:  32,39)  bahwa  nepotisme  sebagai suatu  gejala  sosial  tidak  hanya  terjadi  di  Desa  S yang  merupakan  salah  satu  desa  contoh  Studi Dinamika  Pedesaan  -  Survey  Agro  Ekonomi  (SDP – SAE) tetapi  juga di desa-desa  lain di Jawa Barat (Jabar)  misalnya  di  Desa  W,  L,  M  dan  C.  Untuk memperjelas  pada  skema  berikut  ini,  merupakan gambaran  sejauh  mana  praktek  nepotisme  itu berlangsung  di  Desa  S,  menunjukkan  pada  kita bahwa  hampir  semua  kuwu  (kepala  desa  di  Jabar) pada  setiap  generasi,  baik  di  desa  asal  ST  maupun AB  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan kuwu-kuwu  sebelumnya.  Sebagai  tambahan,  Desa S merupakan gabungan dari Desa ST dan Desa AB.
Dengan  membandingkan  kenyataan  dari  Desa Boyolayar  dan  Desa  S,  ternyata  penemuan Tjondronegoro  tidak  dapat  dipertahankan.  Bila  di Kendal dan Cibadak hubungan kekerabatan diganti- kan  dengan  ikatan  tinggal  dekat  dan  lain-lain sehingga  Tjondronegoro  mengemukakan  bahwa Nepotisme mengendor. Hal sebaliknya terjadi Desa Boyolayar  dan  Desa  S,  nepotisme  masih  tetap menguat.

## Skema 1. Hubungan perkerabatan dan non-perkerabatan antara pamong desa
Keterangan: ---: Hubungan perkerabatan __ : Hubungan resmi pemerintahan

## 2. Hubungan Poliadik
Hasil penemuan Tjondronegoro di Desa Kendal dan Cibadak, yaitu adanya hubungan Poliadik, diuji dengan kenyataan yang ada di desa lain di Jawa.
Williams  dan  Satoto  (1979)  mengemukakan tentang kasus Desa Sukodono (nama samaran suatu desa di pantai utara Jawa Tengah), di mana terdapat organisasi  Kesehatan  (LKD).  Sebagai  Lembaga Kesehatan  Desa  yang  merupakan  wadah  penduduk desa  mengadakan  hubungan  poliadik  ternyata mendapat  rintangan  di  tingkat  desa  dari  kelompok yang  tidak  mempunyai  tanah.  Untuk  memperjelas penulisan  Williams  dan  Satoto  di  bawah  ini: Kelompok  yang  tidak  mempunyai  tanah  ini,  yang hampir  50  %  di  desa,  sama  sekalai  tidak  ada peranannya dalam rencana mendirikan dan menjalankan  LKD.  Komposisi  pengurus  LKD ditentukan  dalam  sebuah  pertemuan  para  pemilik tanah  yang  diundang  oleh  Lurah.  Orang-orang muda  yang  diangkat  di  dalam  pengurus  ini  dan adalah  kader  kader  desa,  juga  tergolong  dalam
kelompok pemilik tanah besar di desa tersebut. Dan mereka tidak menganggap penting untuk melibatkan  orang-orang  yang  tidak  mempunyai tanah  di  dalam  pengambilan  keputusan  tentang LKD.
Selanjutnya  dikemukakan  Williams  dan  Satoto (1979)  bahwa,  dengan  disingkirkannya  mereka yang  tidak  mempunyai  tanah  untuk  mengambil bagaian yang aktif di dalam masalah-masalah LKD mungkin  secara  tidak  langsung  merupakan  faktor kegagalan program sanitasi, yang sangat bermanfaat  bagi  mereka  yang  tidak  mampu memperoleh  kemewahan  seperti  sumur  dan  WC. Akan tetapi mereka sama sekali tidak sadar tentang program  ini  apalagi  kemungkinan-kemungkinan dayagunanya.  Kalau  mereka  dilibatkan  dalam program sanitasi tersebut maka banylak orang yang tidak  mempunyai  tanah  mungkin  akan  mendukung kader-kader  kesehatan  untuk  melawan  keputusan lurah untuk menutup program sanitasi itu.

## LURAH
PAMONG TANI

## DESA
BAYAN (KEBAYAN) DAWUNG MODIN CARIK Anak Menantu Cucu Menantu Bukan Kerabat Anak Menantu Bukan Kerabat
Struktur Masyarakat dan Kepemimpinan ..................................................................................(Elsje Pauline Manginsela)

## Skema 2.  Hubungan kekerabatan antar kuwu dari generasi ke generasi dari Desa S
Keterangan:
- Yang dimaksud hubungan kekerabatan di sini, dilihat sebagai hubungan/ikatan, baik yang diturunkan melalui hubungan darah (biologis) maupun perkawinan.
- K = kuwu; kpg = kampung; singkatan huruf lainnya ialah singkatan nama-nama kuwu.
Sumber: Hasil Survei Intensif SDP/SAE, 1977-1978 dalam Wigna, 1979:33

## Desa ST
I. WNG II. NRJ (diduga cucu K.I) III. NRS (Besan K.II) IV. DNU (anak K.II, suami cucu K.I, sepulu K.III).

## Desa AB
1. NRM 2. MIR (belum jelas) 3. NTD (Anak K.II) 4. BRI (suami adik K.II.

## Desa ST
A.BRI
(1916-1931) (bekas K.4) B. MTA (1932-1942) (cucu K.A.) C. AMT (1943-1949)
D. SKN (1950-1977) (Keturunan embah GBN, cucu K.IV) E. OS (1977-1978) dari kampung AB dari kampung ST dari kampung AB dari kampung ST dari kampung AB

## Desa baru: Desa S
Bukti paling dramatis dari akibat mengeluarkan orang-orang  yang  tidak  mempunyai  tanah  dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kemakmurannya,  kesejahteraannya  adalah  kasus tanah berem. Kalau sekiranya 20 keluarga pengolah tanah  ini  dikonsultasi  lebih  dahulu  tentang  rencana lurah  untuk  mengusirnya  dan  membagi  tanah tersebut  pada  Wanra  maka  hampir  pasti  mereka tidak  mungkin  diusir  ke  luar,  dan  LKD  mungkin tidak  akan  terlibat  dalam  perselisihan  tanah  yang sama sekali tidak perlu, yang membawa kecelakaan yang  mungkin  tidak  mungkin  diperbaiki  lagi  bagi citra  kader  kesehatan  sebagai  penyembuh  penyakit dan promotor kesehatan.
Berdasarkan  kenyataan  yang  di  atas  nampak bahwa dalam hubungan poliadik terdapat penyimpangan  dimana  kelompok  masyarakat  yang paling  lemah  (yang  tidak  memiliki  tanah) disingkirkan  dari  kelompok  kerja  sama  desa  (LKD Sukodono).  Kenyataan  ini  menunjukkan  suatu perkembangan  baru  terhadap  kehidupan  pedesaan yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

## 3. Daya hidup sodaliti
Daya  hidup  sodaliti  ang  ditemukan  oleh Tjondronegoro  di  Desa  Kendal  dan  Cibadak  pada tahun 1977, ada pada tingkat dukuh. Untuk itu akan diuji  dengan  kenyataan  yang  ada  di  daerah  lain  di Jawa.
Wigna  (1979:  32-39)  mengemukakan  bahwa, suasana  pemerintahan  di  bawah  kuwu  OS  (Kepala Desa di sebuah desa di Jabar)  yang dianggap tidak mempunyai  turunan  langsung  dari  kuwu-kuwu sebelumnya,  menimbulkan  keresahan  dikalangan masyarakat.  Lebih-lebih  cara  pemerintahan  kurwu OS  bersifat  otoriter  dan  terlalu  membawa  ke ABRIannya dalam suasana pemerintahan, menyebabkan  rakyat  baik  dari  kampung  ST maupun kampung AB sebagai kampung asal kuwu, tidak menyenangi kuwunya. Selanjutnya dikemukakan  bahwa,  usaha  dari  pihak  juru  tulis lama untuk menjatuhkan kuwu OS sangat sulit,
Karena  kedudukan  kuwu  yang  cukup  kuat hubungannya  ke  atas.  Jalan  yang  mudah  ditempuh ialah  dengan  membangkitkan  kembali  suasana perselisihan  antara  kampung  ST  dan  AB,  sebagai usaha  untuk  memperlihatkan  kepada  masyarakat bahwa kuwu yang baru ini memang tidak patut dan
tidak  mampu  memangku  jabatan  kuwu  di  Desa  S. Usaha  ini  hampir  berhasil  dengan  timbulnya keinginan masyarakat baik dari kampun ST maupun kampung AB, untuk memisahkan diri  kembali dari Desa  S,  menjadi  desa  masing-masing  seperti semula.
Walaupun nampaknya pemekaran desa itu tidak mungkin  dapat  terlaksana,  karena  syarat-syarat seperti  jumlah  penduduk,  pendapatan  desa,  lunas IPD  dll  belum  bisa  terpenuhi  oleh  Desa  S,  namun dalam  hal  ini perlu diperhatikan bahwa masyarakat telah  memberikan  respons  yang  menurut  mereka baik untuk kemajuan desanya, walaupun sebenarnya pemekaran desa itu bukan tujuan utama mereka.
Berdasarkan kenyataan di atas ternyata penemuan  Tjondronegoro  tidak  dapat  dipertahan- kan  karena  sodality  ternyata  untuk  kasus  Desa  S masih dapat ditemukan pada tingkat desa.
Etzioni  mengemukakan  pemikirannya  dalam bentu  tipologi dari hubungan ketaatan, dimana ter- dapat  tiga  tipe  kongkruen  yaitu:  Tipe  Paksaan Menarik  Diri,  Tipe  Imbalan-Pamrih  dan  Tipe Normatif-Moral.  Untuk  itu  diuji  dengan  kenyataan yang ada di desa Jawa.
Wigna  (1979:  32-39)  mengemukakan  bahwa berakhirnya  pemerintahan  Kuwu  AMT  (1949), yang memerintah Desa S relatif sebentar dibandingkan dengan kuwu-kuwu lainnya, menyadarkan  rakyat  Desa  S,  bahwa  mereka  salah memilih  kuwu.  Selain  tidak  mempunyai teureuh kuwu,  kerja  sama  kuwu  tersebut  dengan  Belanda mempertebal  rasa  antisipasi  rakyat  terhadapnya. Hal  ini  terbukti  dengan  pernah  ditembaknya  kuwu tersebut  oleh  rakyat  dan  berakhir  dengan  tuntutan rakyat supaya segera meletakkan jabatan.
Selanjutnya  dikemukakan  bahwa,  kesadaran tersebut  diikuti  pula  dengan  menampilkan  calon tunggal  SKN  mengantikan  kuwu  lama,  yang dianggap  patut  menjabat  kedudukan  tersebut.  Dia adalah  keturunan  langsung  dari  salah  satu pendiridesa  asaldan  mempunyai teureuh kuwu. Disamping itu juga masyarakat pernah mengenalnya sebagai pembela rakyat disaat gerilya. Untuk  menjaga  jangan  sampai  harapan  masyarakat gagal, beberapa orang penduduk memaksa kesanggupan  calon  kuwu  tersebut  dengan  cara menangkapnya  di  kebun  di  saat  ia  sedang
Struktur Masyarakat dan Kepemimpinan ..................................................................................(Elsje Pauline Manginsela)
menyadap  nira,  sewaktu  cuti  dari  pekerjaan  di Bandung.    Kemudian  diminta  kesanggupannya untuk  menjadi  kuwu  di  desanya.  Setelah  melalui penjagaan  ketat  agar  tidak  dapat  kembali  ke Bandung,  akhirnya  diterimalah  tawaran  tersebut, dan terpilih ia sebagai kuwu Desa S yang mendapat dukungan  besar  baikdari  kampung  ST  maupun kampung  AB.    Sebagai  kuwu  harapan  rakyat,  dia berhasil  membuktikan  kemampuannya  sebagai kuwu  yang  dapat  berbicara  ke  atas  demi kepentingan rakyatnya dan diterimasebagai seorang pemimpin yang berhasil. Kemampuannya dibuktikan  dengan  berhasilnya  meredakan  dan menyatukan perselisihan yang telah lama berlangsung  antara  kampung  ST  dan  kampung  AB dalam  masa  pemerintahannya  selama  27  tahun (paling  lama  dalam  sejarah  desa  S  dengan  melalui pengangkatan  2  kali.  Suatu  cacat  pada  dirinya sebagai  seorang  kuwu,  ialah  hubungannya  dengan banyak  wanita.  Juga  banyak  gossip  tentang penyelewengan-penyelewengan  yang  dilakukan pamong  desa  termasuk  dirinya,  namun  gosip-gosip semacam  itu  tertutup  oleh  tindakan-tindakan  baik yang lain,  sehingga  hal-hal  tersebut  tidak menghalangi  kecintaan  rakyat  terhadap  kuwunya, dan  selama  pemerintahan  kuwu  tersebut  menurut banyak responden dikenal sebagai jaman keemasan Desa S.
Dari  kasus  di  atas  ternyata  bila  dihubungkan dengan  pemikiran  Etzioni,  untuk  masyarakat  desa di Jawa perlu ditambahkan unsur nepotisme sebagai
salah  satu  jenis  kekuasaan  yang  diterapkan  dan unsur kesetiaan (setia/cinta) sebagai salah satu jenis keterlibatan peserta yang membentuk tipe kongkruen.  Untuk  memperjelas,  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Dengan demikian pemikiran Etzioni yang berlandaskan pada masyarakat modern telah terkoreksi berdasarkan kenyataan yang ada pada masyarakat di Jawa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan kerangka Tjondronegoro dan Etzioni yang diterapkan pada struktur masyarakat dan kepemimpinan di Jawa maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Nepotisme mengendor hanya di beberapa tempat/desa di Jawa tetapi di desa lain di Jawa masih tetap dipertahankan.
2. Adanya gejala bahwa kelompok masyarakat yang paling lemah di pedesaan disingkirkan dari kelompok kerja sama desa.
3. Daya hidup sodality masih dapat ditemukan ditingkat desa
4. Tipe kongkruen untuk pedesaan Jawa adalah tipe Nepotisme-Setia, yang dapat ditemukan pada desa-desa tertentu. Tabel 2. Tipologi dari hubungan ketaatan Jenis keterlibatan Menarik diri Pamrih Moral Setia Jenis kekuasaan Paksaan Paksaan-Menarik diri  Paksaan – Pamrih Paksaan- Moral Paksaan-Setia Imbalan Imbalan-Menarik diri   Imbalan- Pamrih Imbalan- Moral Imbalan- Setia Normatif Normatif-Menarik diri Normatif- Pamrih   Normatif-Moral Normatif- Setia Nepotisme Nepotisme-Menarik diri Nepotisme- Pamrih Nepotisme- Moral Nepotisme- Setia
Sumber: Pengembangan pemikiran penulis yang didasarkan pemikiran Tjondronegoro dan Etzioni

## DAFTAR PUSTAKA
Burger, D. H. (1977). Perubahan-perubahan struktur  dalam  masyarakat  Jawa (Vol. 56). Bhratara. Etzioni, A. (1975). Comparative Analysis of
Complex  Organizations,  Rev .  Simon  and Schuster. Isma'il, I. Q. (1997). Kiai penghulu Jawa: peranannya  di  masa  kolonial .  Gema Insani.
Lohmann, R. A., & Lohmann, N. (2002). Social administration . Columbia University Press.
Prijono, Y. M., & Tjiptoherijanto, P. (1983).
Demokrasi  di  pedesaan  Jawa .  Penerbit Sinar Harapan. Sciulli, D., & Etzioni, A. (Eds.). (1996). Macro socio-economics: from theory to activism . ME Sharpe.
Sutherland, H., & Sunarto. (1983). Terbentuknya sebuah elite birokrasi. Sinar Harapan. Jakarta.
Tjondronegoro, S. M. (1984). Gejala Organisasi dan  Pembangunan  Berencana  Dalam Masyarakat  Pedesaan  di  Jawa. Dalam Masalah-Masalah  Pembangunan.  Bunga Rampai  Antropologi  Terapan.  LP3ES. Jakarta . Turmudi, E. (2004). Perselingkuhan kiai dan kekuasaan . PT LKiS Pelangi Aksara. Vedung, E.O, (2011). Policy instruments:
Typologies  and  Theories. In  Bemelmans- Videc,  M.  L.,  Rist,  R.  C.,  &  Vedung,  E. O.  (Eds.).  (2011). Carrots,  sticks,  and sermons:  Policy  instruments  and  their evaluation (Vol. 1). Transaction Publishers.
Wigna, W. (1979). Nepotisme di Desa: Suatu Studi  Kasus  di  Jawa  barat. Prisma ,  (3).