## Implementasi Pemantauan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Dalam Upaya Percepatan Perbaikan 1000 Hari Pertama Kehidupan
Implementation for Monitoring Chronic Energy Deficiency Pregnant Woman in an Effort to Accelerate Repair the First 1,000 Days
Rumita Ena Sari* 1 , Ismi Nurwaqiah Ibnu 1 , Ayunda Ramadhani 1
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi, Indonesia (Email : resjhu@gmail.com, Nomor Handphone: 081286143806)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Pemantauan  Ibu  Hamil  KEK  di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian berjumlah 9 orang dipilih  dengan  teknik purposive  sampling .  Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam  ( indepth interview ),  telaah  dokumen  dan  dokumentasi.  Bentuk  komunikasi  dituangkan  dalam  bentuk  SK  Bupati  lalu  di turunkan kepada Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Kesehatan ke puskesmas mengadakan pertemuan yang dilakukan oleh  dinas  kesehatan,  dan  terakhir  komunikasi  dilakukan  dari  puskesmas  ke  sasaran  yaitu  ibu  hamil dengan memberikan edukasi/sosialisasi seputar kehamilan. SDM dalam pemantauan ibu hamil KEK masih belum maksimal  dikarenakan  kurangnya  tenaga  ahli  gizi  yang  sesuai  dengan  bidangnya  yang  membuat  beberapa puskesmas tidak memiliki tenaga ahli gizi. Tidak adanya gudang khusus penyimpanan PMT dan obat-obatan, serta jangka  waktu/masa expired PMT  sangat  pendek,  serta  jauhnya  jarak  pengiriman  dan  pendistribusian.  Masih kurangnya  anggaran  disebabkan  terjadinya  pandemik  Covid-19  yang  membuat  alokasi  Anggaran  dialihkan sebagian.  Dalam  program  pemantauan  ibu  hamil  KEK  seluruh  pelayanan  kesehatan  wajib  dilaksanakan  sesuai dengan SPM. Pemantauan ibu hamil KEK dilakukan setiap 2 minggu sekali. Tugas dan fungsi masing-masing tim tingkat  kab/kec/puskes/desa  telah  tercantum  dalam  SK  Pokja.  Implementasi  kebijakan  pemantauan,  faktor komunikasi  cukup  maksimal,  sumber  daya  belum  maksimal.  Program  wajib  sesuai  SPM.  Program  pelayanan, pembinaan serta pengawasan belum maksimal.

## Kata kunci : Pemantauan, Kurang Energi Kronik, Ibu Hamil, Implementasi Program

## ABSTRACT
This study aims to find out how the quality of the policies made by looking at the implementation of the Chronic Energy Deficiency  Pregnant Women Monitoring at Health Office 2021. This research is a descriptive qualitative study. There were 9 research informants selected based on the purposive sampling. Data collection uses  in-depth  interviews,  and  document  and documentation  studies.  The  form  of  communication  is  carried  out starting from the top then to the health office in the form of a Regent's Decree and the Health Office, then from the health office to the public health center holding a meeting held by the health office, and finally, communication is carried  out  from  the  public  health  center  to  the  target,  namely  pregnant  women  by  providing education/socialization  about  pregnancy.  In  terms  of  resources,  it  was  still  unoptimal  due  to  the  lack  of nutritionists in accordance with their fields, which makes some health centers not have nutritionists. Furthermore, the  absence  of  a  special  warehouse  for  supplementary  feeding  storage,  the  distance  from  residential  areas  to health facilities, as well as the expired of supplementary feeding, and medicines that are not in accordance with the distance of delivery and distribution make the expiry period faster. There was still a lack of budget due to the Covid-19 pandemic which has partially diverted the budget allocation. In the Chronic Energy Deficiency pregnant women monitoring program, all health services are required to carry out in accordance with the minimum service standard. Monitoring of pregnant women with Chronic Energy Deficiency was carried out every 2 weeks. The duties  and  functions  of  each  district-level  team  have  been  listed  legally.  Implementation  of  monitoring  policy, communication factor was maximal enough, resources were unmaximized. The mandatory program is according to the minimum service standard. Service programs, coaching, and supervision have not been maximized.
Keywords: Monitoring, Chronic Energy Deficiency, Pregnant Women, Program implementation.
https://doi.org/10.33860/jik.v16i1.1142
Vol.16 No.1 Mei 2022: Hal. 80-88 p-ISSN: 1907-459X  e-ISSN: 2527-7170
Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Original Article

## PENDAHULUAN
Berbagai  dampak  bisa  terjadi  saat  proses pertumbuhan  janin  yang  akan  dilahirkan 1 . Status gizi ibu hamil jika mendapati gizi kurang atau  gizi  berlebih  bisa  menyebabkan  banyak komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan  dan  berdampak  pada  kesehatan calon  bayi 2 .  Status  gizi  dan  kesehatan  ibu sebelum  hamil,  selama  hamil,  dan  menyusui merupakan  masa  yang  sangat  kritis.  Apabila dihitung  sejak  hari  pertama  kehamilan, kelahiran  bayi  sampai  usia  2  tahun,  maka periode  ini  disebut  sebagai  periode  1000  Hari Pertama Kehidupan (HPK) manusia. Periode ini merupakan periode sensitif karena berpengaruh permanen pada bayi dan tidak dapat diperbaiki 3 . Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gizi selama  masa  kehamilan  akan  mengalami peningkatan  hingga  300  kalori  perhari,  meski semua  orang  di  Indonesia  sudah  mengetahui manfaat dari gizi untuk ibu hamil tetapi sampai sekarang  masih  banyak  ditemukan  ibu  hamil yang  mendapati  masalah  pada  gizi  khususnya gizi  kurang  seperti  KEK  (Kurang  Energi Kronis) 4 .  KEK  merupakan  masalah  gizi  yang disebabkan  oleh  kurangnya  asupan  makanan dalam jangaka waktu lama, dan dalam hitungan tahun 5 .
Kondisi  ibu  hamil  KEK,  memiliki  resiko penurunan pada kekuatan otot yang membantu pada  saat  proses  persalinan  sehingga  bisa menyebabkan  terjadinya  persalinan  yang  lama serta  pendarahan  pasca  bersalin,  bahkan kematian  pada  ibu 6 .  Selain  ibu,  bayi  pada  ibu hamil  KEK  juga  memiliki  resiko  yang  bisa mengakibatkan  terjadi  kematian  pada  janin (keguguran),  lahir  cacat,  prematur,  Bayi  Berat Lahir  Rendah  (BBLR)  bahkan  kematian.  Ibu hamil  KEK  juga  bisa  mengganggu  tumbuh kembang  pada  janin,  yaitu  pada  pertumbuhan fisik  (Stunting),  otak  serta  metabolisme  yang dapat  menyebabkan  penyakit  tidak  menular pada usia dewasa 7,8 .
Ibu  hamil  KEK  menjadi  suatu  fokus perhatian  dan  indikator  kinerja  program Kementrian Kesehatan. Karena menurut Riskesdas  2013,  prevalensi  risiko  KEK  ibu hamil (15-49 tahun) masih terbilang tinggi yaitu 24,2%.  Berdasarkan  data  Pemantauan  Status Gizi  (PSG),  tahun  2015  memiliki  capaian sebesar 13,3%, ditahun 2016 sebesar 16,2% dan 14,8% ditahun 2017. Pada tahun 2018 indikator ibu hamil risiko KEK diukur menggunakan data Riskesdas,  dengan  capaian  sebesar  17,3%  dan
pada  tahun  2019  berdasarkan  laporan  rutin  34 provinsi, didapat cakupan presentase ibu hamil KEK sebesar 10% 9,10 .
Berdasarkan data laporan Program Kesehatan Keluarga (KESGA) Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur tahun  2019  dengan  jumlah  ibu  hamil  4105 diantaranya 247 ibu hamil mengalami KEK dan pada  tahun  2020  jumlah  ibu  hamil  yang mengalami  KEK  sebesar  210  orang.  Dari  17 puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur, jumlah ibu hamil KEK tertinggi di  tahun  2020  terdapat  di  2  puskesmas  yaitu Puskesmas  Mendahara  sebanyak  60  ibu  hamil dan  Puskesmas  Simpang  Pandan  sebanyak  45 ibu hamil. Tingginya jumlah ibu hamil di suatu wilayah  tentu  perlu  diimbangi  dengan  jumlah nakes.  Data  Dasar  Puskesmas  Provinsi  Jambi tahun  2020  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  menunjukkan  bahwa  jumlah  tenaga kesehatan untuk program pemantauan ibu hamil KEK  di  Puskesmas  Mendahara  terdapat  1 bidan, 2 perawat dan tidak ada tenaga ahli gizi, serta pada Puskesmas Simpang Pandan terdapat 1 bidan, 2 perawat dan 1 tenaga ahli gizi 11 . Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanjung
Jabung  Timur  melakukan  pemantauan  ibu hamil  sejak  tahun  2019  kabupaten  ditetapkan sebagai  lokus  stunting.  Selama  kurun  waktu sebelum tahun 2019, tidak ada program spesifik pemantauan  ibu  hamil.  Pemantauan  ibu  hamil dilakukan  sejak  tahun  2019,  tetapi  prevalensi KEK di puskesmas mendahara dan puskesmas simpang pandan tetap tinggi.
Setelah  mengkaji  dampak jangka panjang dan  jangka  pendek  dari  masalah  ibu  hamil KEK, maka dianggap penting adanya Program Pemantauan  Ibu  Hamil  KEK  karena  dari seorang  ibu  akan  melahirkan  calon-calon penerus  bangsa  yang  dapat  memberi  manfaat bagi bangsa maka harus diupayakan kondisi ibu hamil  dalam  keadaan  sehat.  Pemantauan  Ibu Hamil  KEK  merupakan  tindakan  mengamati perkembangan pada ibu hamil yang mempunyai kondisi kekurangan energi kronis. Pelaksanaan pemantauan Ibu Hamil KEK dilakukan dengan mengetahui kondisi ibu hamil secara umum dan pengukuran  tanda-tanda  vital  seperti  tekanan darah,  nadi,  pernafasan  dan  suhu  lalu pengukuran berat badan dan ukuran LiLA 12 . Untuk  itu  peran  pemerintah  sebagai inisiator,  fasilitator  dan  motivator  sangat diharapkan  guna  mengambil  langkah-langkah/ kebijakan  yang  konkrit  untuk  mengatasi masalah  KEK  pada  ibu  hamil.  Maka  dari  itu
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur guna mempercepat perbaikan 1000 HPK membuat  Program  Pemantauan  Ibu  Hamil KEK.  Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh adanya fenomena KEK pada ibu hamil sehingga perlu  untuk  dikaji  implementasi  pemantauan ibu  hamil  KEK  dalam  upaya  percepatan perbaikan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur dan  di  2  puskesmas  yaitu  Puskesmas Mendahara  dan  Puskesmas  Simpang  Pandan pada  bulan  Januari  sampai  dengan  September 2021.  Informan  terdiri  dari  Kepala  Dinas Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  Kepala Bidang  Kesehatan  Masyarakat,  Kepala  Seksi Kesehatan Keluarga, Kepala Puskesmas
Mendahara  dan  Kepala  Puskesmas  Simpang Pandan, koordinator program/bidan di puskesmas  mendahara  dan  simpang  pandan serta  masing  masing  1  ibu  hamil  yang mengalami  KEK  di  wilayah  kerja  puskesmas mendahara  dan  simpang  pandan.  Sembilan informan dipilih berdasarkan metode pusrposive sampling.
Pengumpulan data yang digunakan penelitian  ini  adalah  wawancara  mendalam ( indepth  interview ),  telaah  dokumen  dan dokumentasi. Semua informan sudah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang penelitian, prosedur penelitian dan hak hak  informan  dengan  menandatangani inform consent. Analisis  data  dilakukan  dengan thematic content analysis .

## HASIL
Hasil  penelitian  yang  didapatkan  pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  beserta  2  puskesmas  yaitu  puskesmas Simpang  Pandan  dan  Puskesmas  Mendahara berdasarkan  wawancara  mendalam  (deep interview)  terhadap  informan  diperoleh  hasil yang disajikan sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Berdasarkan surat keputusan bupati diturunkan dalam bentuk surat keputusan dinas
kesehatan,  lalu  ke  puskesmas  dan  terakhir komunikasi  dilakukan  dari  puskesmas  ke sasaran yaitu ibu hamil dengan cara memberikan  edukasi  atau  sosialisasi  seputar kehamilan, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Kalau komunikasikan saya e.. memberikan wewenang ini.. saya sudah bentuk kebijakan sudah membuat keputusan.. keputusan bupati sudah menyiapkan anggaran, ada  program,  anggaran  program  kan.. pemantauan  itu langsung  kebidang,  kesehatan masyarakat, kasi kesehatan ibu dan anak.” (E). “Bentuk  komunikasi  yaitu dari  atas yaitu dinas kesehatan kan dibawahnyo itu puskesmas ya,  nah  itu  komunikasinya  dilakukan  dengan dinas  kesehatan  yang  mengadakan  pertemuan seluruh kepala puskesmas.” (AR).
SDM  yang  terlibat  yaitu  Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Pemerintah  Desa,  Tokoh  masyarakat,  Tokoh agama,  Forum  Peduli  Kesehatan,  Kader posyandu, PKK, dan Lembaga donator, seperti pernyataan sebagai berikut:
“yang melaksanakannyo stekholder terkait artinyo  dari  siapa  saja  yang  terlibat,  seperti Pemerintah  Daerah  (Bupati  dan  unsur  staf), Dinas  Kesehatan  melalui  bidang  kesmas  tadi turunannyo,  lalu  Puskesmas  beserta  seluruh jejaringnya, Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat,  Tokoh  agama,  Forum  Peduli Kesehatan  (FPK)  /  Multi  stakeholders  Forum (MSF),  Kader  posyandu,  PKK,  Lembaga donatur yang bekerjasama”(AR).
Program pemantauan ibu hamil KEK yang dilaksanakan  secara  langsung  baik  pada  saat edukasi  dikelas  ibu  hamil/konseling  maupun kunjungan  kerumah  yang  pemantauannya selama  2  minggu  sekali,  kemudian  setelah diperoleh  hasil  pemantauan,  masing-masing puskesmas  membuat  laporan  triwulan  yang disampaikan  kepada  kepala  dinas  kesehatan, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Rapat  dilakukan  setiap  bulan  ya,  dan minilokakarya  yang  dilakukan  bersama  lintas sector...  Selain  tadi  edukasinya  di  kelas  ibu hamil  kita  kunjungan  pribadi  kerumah, kunjungannya  itu  pemantauannya  selama  2 minggu  sekali  lah..  2  minggu  sekali  ke  ibu hamilnya langsung.” (RS).
Dalam sebuah program tentu adanya target yang  dicapai dari  pemantauan  tersebut.  Target yang harus dicapai sudah ada di RPJMD, yang meliputi  penargetan  kenaikan  status  gizi  dan berat  badan  ibu  hamil  KEK  serta  LiLA  yang normal  di  atas  23  setengah,  setiap  melakukan
program pemantauan ibu hamil KEK harus ada 29 orang tenaga kesehatan terdiri dari 1 orang tenaga medis, 16 orang paramedis, 10 orang non paramedic,  harus  ada  sasaran  ibu  hamil  juga untuk mendapatkan pelayanan ANC oleh bidan di jejaring agar sesuai standar dan komprehensif yang  seharusnya  didapatkan  oleh  semua  ibu hamil, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Targetnya ada, target untuk ini lah target untuk kenaikan berat badan kan selama 3 bulan diusahakan  LiLA  nya  normal  di  atas  23 setengah,  selain  itu  harus  ada  pihak  ari Puskesmas sebanyak 29 orang tenaga kesehatan terdiri dari 1 orang tenaga medis, 16 orang paramedis, 10 orang non paramedic, dan harus  ada  sasaran  ibu  hamil  juga  untuk mendapatkan  pelayanan  ANC  oleh  bidan  di jejaring agar sesuai standar dan komprehensif yang  seharusnya  didapatkan  oleh  semua  ibu hamil.” (RS).
“Targetnya ada, kita distatus gizi itu kalau kemarin  itu  penekananya  kalau  bumil  kek  itu kan kegiatan kalau targetnya ini tergantung di renstranya  di  renstra  RPJMD.  Dimana  bumil KEK  ini  salah  satu  program  prioritas  dari Kementrian kesehatan kemenkes tadi.” (AR).
Dalam pelaksanaan program biasa ditemukan  hambatan.  Hambatan/kendala  yang ditemukan  seperti  beberapa  ibu  hamil  KEK yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan oleh petugas  kesehatan  dikarenakan  kurangnya pemahaman/pengetahuan  ibu  tentang  KEK pada ibu hamil, serta akses wilayah yang sulit ditempuh  oleh  petugas  kesehatan  sehingga untuk  melakukan  sosialisasi  secara  langsung kepada setiap ibu hamil yang mengalami KEK sangatlah susah.
Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan  penyuluhan  pada  ibu  hamil  KEK baik  secara  langsung  yang  dibantu  dengan kader-kader  desa  maupun  melalui  media, mengadakan kegiatan-kegiatan ibu hamil KEK seperti  kelas  ibu  hamil  yang  dimana  terdapat edukasi untuk ibu hamil, konseling, kunjungan kerumah  serta  pemberian  makanan  tambahan pada ibu hamil KEK, seperti pernyataan sebagai berikut:
“yang pertama biasanya kami edukasinya dengan  cara  dikelas  ibu  hamil  kemudian  juga ada  pemberian  PMT  pemberian  makanan tambahan untuk ibu hamil seperti biskuit yang pabrikan  sama  ada  juga  bantuan  bahan makanan lokal. Selain tadi edukasinya di kelas ibu  hamil,  kita  kunjungan  pribadi  kerumah.” (RS)
Menurut  ibu  hamil  KEK,  Pemahaman terkait penjelasan atau penyampaian dari pihak puskesmas maupun bidan desa terkait program pemantauan ibu hamil KEK menganjurkan ibu hamil  yang  kekurangan  gizi  diharuskan menambah asupan makanan, seperti mengkonsumsi buah, roti, dan susu, agar anak yang  dilahirkan  sehat,  melalui  konseling terhadap  ibu  hamil  oleh  pihak  puskesmas maupun bidan desa, seperti pernyataan sebagai berikut:
“iya  mengerti, supaya  tidak  KEK  supaya tidak kurang gizi gitu. ya.. itu kurangnya LiLA, apa lingkaran ini tangan itukan kurang. Terus memenuhi apa yang ada dipersyaratan itu kan, selayaknya  lah  kayak  gitu.  jadi  harus  itu  tadi dapat tambahan roti juga dari puskesmas” (L).

## 2. Sumber Daya
1) Sumber Daya Manusia (SDM)
Petugas  yang  melaksanakan  pemantauan ibu  hamil  KEK  yaitu  tenaga  kesehatan  terdiri dari  tenaga  ahli  gizi  dan  bidan  desa  yang terintegrasi serta dibantu oleh kader posyandu, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Ooh..  e  ini  petugas  gizi dan  bidan  desa terintegrasi,  ada  juga  kader  posyandu  yang membantu.” (RS).
Kualifikasi SDM dalam program pemantauan  ibu  hamil  KEK  harus  telah mengikuti pelatihan, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Paling  kader  yang  udah  ikut  pelatihan, pelatihan  gizi..  maksudnya  semua  disitu  yang tentang  balita  tentang  ibu  hamil  itu  ada pelatihannya.” (RS).
Pelatihan-pelatihan  peningkatan  kualitas SDM  dalam  program  pemantauan  ibu  hamil KEK  diadakan  oleh  dinas  kesehatan  provinsi Jambi  dan  dinas  kesehatan  kabupaten,  seperti pernyataan sebagai berikut:
“...  kebijakan  saya tadi  menentukan buat surat  keputusan  SK,  menentukan  anggaran, buat surat edaran, menyiapkan pelatihan untuk mereka, itu kebijakan yang saya inikan.” (E).
“..,  Nah  kalau  untuk  peningkatan pengetahuannya  biasanyakan  ada  pelatihan dari  baik  itu  diadakan  oleh  dinas  kesehatan provinsi atau dari dinas kesehatan pusat.” (R).
Adapun  hambatan/kendala  pada  SDM yaitu ada beberapa puskesmas yang sama sekali tidak  memiliki  tenaga  ahli  gizi  yang  sesuai dengan bidangnya. Kurangnya tenaga ahli gizi membuat program pemantauan ibu hamil KEK dibantu  oleh  NS  (Nusantara  Sehat)  dan  juga
Kader  yang  berfungsi  memberikan  pelayanan kesehatan  dan  melakukan  upaya  preventif melalui  pendidikan  kesehatan,  konseling  serta skrining  (penapisan),  hal  ini  yang  menjadi solusi  dalam  program  pemantauan  ibu  hamil KEK, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Solusinyo tadi ya tenago ni kito dibantu NS  (Nusantara  Sehat)  tadi  orientasi  (gizi  dan bidan  di  percakapan  sebelumnya)  tadi  kito, terus PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak) tadi.” (AR).

## 2) Sarana Prasarana
Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam  program  pemantauan  ibu  hamil  KEK yaitu transportasi berupa ambulance dan motor dinas,  alat timbang, alat ukur LiLA, dopler, alat tensi,  pemberian  makanan  tambahan  (PMT), obat-obatan  lainnya,  Imunisasi/vaksin  dan gudang  khusus  PMT,  seperti  pernyataan sebagai berikut:
“Paling itu tadi, alat timbangan terus alat ukur  LiLA  paling  itu  untuk  yang  pemantauan sama kita kasih PMT.. itu makanan tambahan kayak  biskuit  gitu,  tapikan  dari  bidannya  kan ada  juga  alat  yang  lain.  Kalau  bidan  alatnya yang itu lah yang untuk ngecek kandungan itu lah biasanya.dopler ya itu namanya.. kalau dari bidan itu dopler paling itu lah, alat tensi sama imunisasi  kalau  kita  memang  bersamaan datang tapi kalau pribadi pribadi e maksudnya masing-  masing  program  itu  beda  lagi,  sama harusnya ada gudang untuk PMT.” (RS).
Adapun  hambatan/kendala  sarana  dan prasarana  yaitu  dari  segi  lokasi  yang  jaraknya terlalu  jauh  dari  pemukiman  warga  dengan faskes, tidak adanya tempat atau gudang khusus penyimpanan PMT  yang sesuai SOP sehingga PMT  di  droping  langusng  ke  masing  masing puskesmas,  serta  disimpan  pada  tempat  atau ruangan  yang  tidak  sesuai  SOP  penyimpanan PMT.  Jangka  waktu/  masa  expired  yang  tidak sesuai dengan jarak pengiriman dan pendistribusian  yang  jauh  ke  tiap  daerah  yang jauh, membuat PMT dan obat-obatan memiliki masa  expired yang lebih cepat.
Solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi  kendala  tersebut  berupa  teknis dilapangan  dengan  memanfaatkan  rumah tunggu yang ada walaupun bukan peruntukannya. Solusi yang diharapkan informan terhadap sarana dan prasarana dalam program  pemantauan  ibu  hamil  KEK  adalah adanya dukungan dari KEMENKES ke daerah daerah  yang  memiliki  keterbatasan  sarana
prasarana  berupa  Dana  tempat  penyewaan gudang  untuk  penyimpanan  PMT    dan  dapat memperhitungkan  lagi  antara  tahun  produksi dengan dengan jarak atau wilayah pendistribusian obat dan PMT, seperti pernyataan sebagai berikut:
“..., Tapi ado solusinyo yang didapat dari kapus dio diruangan rumah-rumah tunggu yo, tapi itu bukan rumah tunggu kan peruntukannyo..  jadi  teknis  lapangan  artinyo teknis lapangannyo dak kito mengarahkan satu ruangan dah cukup, ini mentok mentoknyo dak ketemu  lah  iyo  dak.  Kalau  untuk  solusinyo inilah  dalam  setiap  penyaluran  PMT  tadi adanya  pendanaan  terkait  dengan  penyewaan tempat  gudang,  penyewaan  gudang  itu masukan solusinyo dukungan dari KEMENKES ke  daerah-daerah  yang  sarana  prasarananyo terbatas  tadi.  Solusinyo  belum  ado  sih  tadi solusi teknis dilapangan bae.” (AR).

## 3) Anggaran
Besar  anggaran  tidak  dapat  disampaikan secara  detail  untuk  pemenuhan  kebutuhan dalam  program  pemantauan  ibu  hamil  KEK, seperti pernyataan sebagai berikut:
“besar  anggaran  langsung  ke  bidang, soalnya  banyak  anggaran  itu  kan,  Cuma  saya menyetujui.” (E).
“Besar  anggarannya  itu  saya  tidak  bisa memastikan berapa anggarannya.” (ND).
Namun anggaran dalam program pemantauan ibu hamil KEK berasal dari APBD, dana  Biaya  Operasional  Kesehatan  dan  dana desa jika desa menganggarkan. Selain PMT dan obat-obatan yang disalurkan, ada juga anggaran baik  dari  desa  yang  menganggarkan  maupun dinkes bantuan sebesar
Rp.1.000.000/Rp.1.800.000 per ibu hamil KEK dan  diberikan  dalam  bentuk  bahan  makanan segar  seperti  sayuran,  buah-buahan,  susu  dan lainnya, seperti pernyataan sebagai berikut:
“..  puskesmas  pake  biaya  operasional kesehatan atau BOK ya. Terus kalau misalnya dari  BOK  nggak  ada,  dari  dinas..  dinas kesehatan itu  ada  bantuannya  selama  3  bulan bantuan bahan pangan lokal itu. Kalau dari ini ya,  Rp.1.800.000  selama  3  bulan  ya..  kalau untuk dari dinas ya, tergantung kalau dari desa kalau dari desa nggak salah ada Rp.1000.000 selama  3  bulan  ada  yang  Rp.1.800.000 tergantung  desanya  menganggarkan  berapa. bahan makanan, paling bahan makanan bahan makanan segar” (RS).
Dalam program ini anggaran dialokasikan
pada  kegiatan  seperti  kunjungan  ANC  setiap trismester,  pengukuran  LiLA,  penimbangan berat  badan,  konsultasi  gizi,  kelas  ibu  hamil, edukasi,  pemberian  PMT,  bantuan  pemberian bahan  makanan  pokok  serta  kunjungan kerumah  ibu  hamil  KEK,  seperti  pernyataan sebagai berikut:
“Kunjungan  ANC  nya  nanti  ada  tiap trimester kan.. jadi antara KIA dengan gizi nah iya  nantikan  ada  diukur  LiLAnya,  berat badanya  waktu  pas  dia  dalam  persalinan  itu kalau  nanti  LiLAnya  kurang,  berat  badannya kurang dari ANC itu konsul ke gizi gitu, nanti dari  gizi  kan  kolaborasi  jadinyakan,  dari  gizi nanti  akan  diberikan  makanan  e  tambahan nanti ada susu. Nah nanti kalau KEKnya dalam pemantauan  tidak  naik  itu  biasanya  ada bantuan  juga  dari  dinas  berupa  tambahan makanan  gitu.  jadi  buat  si  ibunya  yang  hamil sih.” (D).
Namun anggaran dalam program pemantauan  ibu  hamil  KEK  tidak  mencukupi dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang membuat  alokasi  dana  dialihkan  sebagian, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Kalau  mencukupi...  karna  covid  pasti nggak  lah  ya,  puskesmas  nggak  lah  ya.  kalau dinas  ya..  sekarang  kan  kita  kalau  dinas kesehatan  kan  dapetnya  dari  kementrian  ya kebanyakan  dan  kebanyakan  dana  kita  dana BOK non fisik semua. Kalau dinas sih itu pun ya  terpotong  covid.  Kalau puskesmas ya rata- rata  terpotong  covid  jadi  mereka  ya  untuk memaksimalkan itu ya kerjasama sama desa la. Ada yang desa yang menganggarkan ada yang nggak.” (R).
Adapun hambatan/kendala terkait anggaran  dalam  ini  yaitu  kurangnya  anggaran yang  disebabkan  terjadinya  pandemi  covid-19 membuat  alokasi  dana  dialihkan  sebagian  dan hanya beberapa desa yang bantu menganggarkan.    Solusi  yang  dapat  dilakukan terkait  anggaran  dalam  program  pemantauan ibu  hamil  KEK  seperti  perbaikan  terkait penganggaran  dan  pengalokasiannya,  seperti pernyataan sebagai berikut:
“Mungkin nanti perbaikan kami karna ini kewenangan  penganggaran  ado  di  wilayah bidang kesmas sesuai bidang rektorat lah. dana ada tapi kurang    maksimal khusus bumil kek, solusinyo itu tadi yo penganggaran.” (AR).

## 3. Disposisi
Adanya  komitmen  pelaksanaan  petugas kesehatan  dalam  melaksanakan  disposisi  pada
pelaksanaan  program  pemantauan  ibu  hamil KEK  yaitu  harus  ada  standar  target  dengan seluruh pelayanan kesehatan wajib melaksanakan SPM (Standar Pelayanan
Minimal), seperti pernyataan berikut:
“Kalau komitmen pasti komitmen lah kan standar  target.  Tentunya  ini  kalau  komitmen seluruh  pelayanan  kesehatan  itu  kan  e  wajib melaksanakan SPM jadi komitmen nya itu kita di  SPM,  12  indikator  SPM  itu  wajib  kita laksanakan.” (AR).
Adapun  wujud/bentuk  komitmen  dapat diketahui  dengan  adanya  target  atau  capaian, sasaran dan kegitannya serta didukung dengan adanya  MOU  dengan  kepala  desa,  aparat desanya  beserta  kader,  seperti  pernyataan sebagai berikut:
“Ada..  ada  komitmen  sama  ini  juga  kan dengan aparat desanya, dengan ibu nya dengan kadernya  juga  ada  komitmen.  Ada  MOU  sih sama kepala desa.” (RS)
Adapun kebijakan instruksi, rapat koordinasi  atau  evaluasi  menggunakan  MOU serta  bekerja  sama  dengan  ibu-ibu  PKK,  dan LSM, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Selama untuk ibu hamil KEK kita e.. ya kita..  di  saya  ya..  kalau  kebijakan  kita menggunakan MOU yang mengajak kerja sama dengan ibuk-ibuk PKK dan LSM.” (E).
Agar  program  pemantauan  dapat  berjalan sesuai  dengan  yang  direncanakan  maka  harus ada rapat koordinasi yang dilakukan. Dalam hal ini  rapat  koordinasi  dilakukan  setiap  tahun, dalam  satu  tahun  dilakukan  dalam  3  sampai  6 bulan sekali, seperti pernyataan sebagai berikut: “Rapat  koordinasi  keluar  dengan  yang lain ada 6 bulan sekali kadang 3 bulan sekali.. tak tentu. Sama pak camat, lurah.” (H)
Adapun  hambatan/Kendala  seperti  lokasi yang  jauh,  pembatasan  PPKM,  transportasi yang sulit dijangkau, serta sulitnya akses untuk komunikasi langsung dengan kepala dinas dan kepala  puskesmas,  hal  tersebut  yang  dapat menghambat program pemantauan. Namun ada beberapa  solusi  dalam  melaksanakan  program pemantauan  ibu  hamil  KEK  yaitu  dengan melakukan  komunikasi  melalui  aplikasi,  surat dan  lainnya,  hal  ini  dilakukan  agar  program pemantauan dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti pernyataan sebagai berikut:
“... Bisa juga untuk surat dikirim lewat wa. semuanya oncall terus adaopun untuk permasalahan  permasalahankan  di  zoom  itu ado,  di  grup  wa  yo  digrup  wa  perbaikan  gizi, ado  jugo  kemarin  sayo  buat  surat  kesga  tu
kalau yang kayak gitu secara global informasi kalau teruntuk gizi ado tadi di wa gizi mungkin masuk  ke  komunikasi  itu  solusinyo  tu solusinyo.” (AR)

## 4. Struktur Birokrasi
Tugas  dan  fungsinya  dalam  kebijakan program  pemantauan  sudah  tercantum  dalam masing-masing SK Pokja tingkat kab/kec/puskes/desa, seperti
pernyataan sebagai berikut:
“.., dia kalau misalnya SK tim yang khusus untuk  menanggulangi  kek  ini  khusus  itu memang gak ada. Kita itu yang ada adanya SK penurunan  stunting  jadi  di  dalam  stunting  ini sasarannyo udah ada 3 ibu hamil, ibu menyusui sama anak balita.” (AR)
Namun  terdapat  hambatan/Kendala  dari tim tingkat kab/kec/puskes/desa kendala tersebut  meliputi  terbatasnya  waktu  serta sulitnya mengumpulkan anggota UPD, sehingga solusi yang dilakukan oleh tim tingkat kab/kec/puskes/desa
yaitu dengan meningkatkan  pelayanan,  pembinaan  serta pengawasan  bagi  nakes  di  masing-masing puskesmas, seperti pernyataan sebagai berikut:
“Kalau solusinyo solusinyo tentunyo untuk meningkatkan  pelayanan  e  kadangkan  bahasa antara teori dengan praktek kan beda, tetap kita menjalankan advokasi lah pembinaan melakukan pembinaan, pengawasan, pembinaan  terhadap  sop  tersebut  di  wilayah nakes  masing-masing  gitu.  diwilayah  atau dipuskesmas.” (AR)
Selain itu, masing-masing puskesmas juga memiliki SOP pemantauan ibu hamil KEK yang berikisikan mengenai pemberian PMT, pemeriksaan  LiLA  dan  pemberian  tablet tambah  darah,  seperti  pernyataan  sebagai berikut:
“Ada, SOP itu harus ada. Setiap program atau kegiatan itu harus ada SOP nya, apa lagi e puskesmas yang akan akreditasi.”(E)
“SOP  ada  ada..,  untuk  pemantauan  kan.
Pemberian  PMT  sama  pemeriksaan  LiLA  itu ada SOP nya. Ada juga SOP pemberian tablet tambah darah. Iya.. termasuk ke pemantauan..” (RS).

## PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dapat  dikatakan  cukup  maksimal  karena tersampaikan  sampai  kesasaran.  Secara  umum
ada  tiga  hal  yang  penting  dalam  proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsitensi dan kejelasan. Jadi pensyaratan yang pertama  bagi  implementasi  kebijakan  yang efektif  adalah  bahwa  mereka  para  pembuat keputusan  dan  para  implementor  harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat 13 .
Didukung  dengan  hasil  penelitian  Ade Heryana  tahun  2020  menunjukkan  bahwa komunikasi  yang  efektif  pada  Pelayanan Kesehatan  Berbasis  Masyarakat  (PKBM) sangat  berperan  dalam  suksesnya  program kesehatan di masyarakat 14 . Penelitian Riauputri (2014) menyatakan bahwa kendala dalam tidak optimalnya  program  pemantauan  ibu  hamil dikarenakan  kurangnya  komunikasi  lintas sektor 15 .

## 2. Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sumber daya  dapat  dikatakan  belum  maksimal  karena masih  terdapat  kurangya  SDM,  fasilitas  dan anggaran.  Syarat  berjalannya  suatu  organisasi adalah  kepemilikan  terhadap  sumber  daya (resources).    Menurut  Edward  III  merupakan faktor  penting  yang  berpengaruh  terhadap implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  disini yakni terdiri terdiri dari sumber daya manusia, kewenangan, dan sarana/ fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan 16 .
Hasil penelitian Rosyati Pastuty, Rochmah  KM,  dan  Teti  Herawati  tahun  2018 menunjukkan bahwa Perencanaan program gizi di  Dinas  Kesehatan  Kota  Palembang  dibuat berdasarkan  Besaran  masalah  yang  dihadapi. Ketersediaan dana. Ketersediaan  sumber daya 17 .

## 3. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana kebijakan  adalah  factor  penting  ketiga  dalam pendekatan  mengenai  pelaksanakan  suatu kebijakan  public.  Jika  pelaksanaan  suatu kebijakan  ingin  efektif,  maka  para  pelaksana kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan  untuk  melaksanakannya  sehingga dalam  praktiknya  tidak  terjadi  bias  menurut Geoerge C. Edward III 18 .
Disamping  hal tersebut  diatas  kebijakan dilaksanakan  dengan  efektif  kalau  para pelaksana  memiliki  kecenderungan  adalah
watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor  seperti  komitmen  aparat  pada Dinas kesehatan 19 .
Di  dukung  dengan  hasil  penelitian Kuntum Hartomo Pujosiswanto,
Sukri Palutturi,  Hasanuddin  Ishak  tahun  2020 menunjukan bahwa sikap seluruh implementor mulai  dari  tingkat  kabupaten  sampai  dengan puskesmas  telah  menyatakan  kesiapannya untuk  mendukung  program  PIS-PK  ini, dibuktikan  dengan  capaian  pendataan  dan pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan 20 .

## 4. Struktur Birokrasi
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut  adanya  kerjasama  banyak  orang, ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada kebijakan  yang  tersedia  maka  hal  ini  akan menyebabkan  sumber  daya  menjadi  tidak efektif  dan  menghambat  jalannya  kebijakan. Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan  koordinasi  dengan  baik.  Dua karakteristik  yang  dapat  mendongkrak  kinerja struktur biroktasi/ organisasi kearah yang lebih baik,  adalah Standar  Operating  Prosedure (SOP) dan fragmentasi 21 .
Hasil  penelitian  Raja  Hirma  Riauputri, dan  R.  Sitti  Nur  Djannah  tahun  (2019) menunjukkan  bahwa  Pembagian  kerja  dalam program  ANC  Terpadu  disusun  oleh  kepala puskesmas.  Dalam  upaya  mencapai  target Lintas  yang  diinginkan,  dilakukan  koordinasi dengan  lintas  program  serta  lintas  sektoral. program  dilakukan  dengan  poli-poli  lain  yang terlibat  dalam  program  ANC  Terpadu  melalui rapat.  Sedangkan  lintas  sektoral  dilaksanakan dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bantul, Kader Kesehatan, dan juga PKK 15 .
Implikasi  teroritis  dalam  penelitian  ini bahwa  komunikasi,  sumber  daya  manusia, sarana  dan  prasarana,  dan  anggaran  adalah variabel penentu dalam kesuksesan pelaksanaan pemantauan  ibu  hamil  KEK.  Implikasi  praktis dalam  penelitian  diharapkan  bahwa  hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur dalam keberhasilan  program  pemantauan  ibu  hamil KEK.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Implementasi kebijakan pemantauan ibu hamil KEK dilihat pada faktor
Komunikasi cukup maksimal karena komunikasi tersampaikan dari pembuat kebijakan  sampai  kesasaran,  pada  faktor Sumber Daya masih belum maksimal dikarenakan  kurangnya  tenaga  ahli  gizi  yang sesuai  dengan  bidangnya  yang  membuat beberapa puskesmas tidak memiliki tenaga ahli gizi. tidak adanya gudang khusus penyimpanan PMT,  jauhnya  pemukiman  warga  dengan faskes,  serta  jangka  waktu/masa  expired  PMT dan  obat-obatan  yang  tidak  sesuai  dengan jauhnya  jarak  pengiriman  dan  pendistribusian yang membuat masa expired lebih cepat. Masih kurangnya  anggaran  disebabkan  terjadinya pandemic  Covid-19  yang  membuat  alokasi Anggaran  dialihkan  sebagian.  Program  wajib sesuai  SPM.  Program  pelayanan,  pembinaan serta pengawasan belum maksimal.
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini  yaitu  bagi  Kemenkes  RI,  Dinkes  dapat meningkat  kebijakan  dan  program-program dengan menambah SDM, melengkapi program pemantauan  dari  segi  sarana  prasarana  seperti menyediakan gudang PMT, serta pengalokasian anggaran  yang  tepat.  Bagi  puskesmas  dapat meningkatkan  lagi  edukasi/sosialisasi  serta pemantuan  kepada  ibu  hamil  KEK  agar  dapat tercapai tujuan dari program ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  jajaran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Puskesmas Mendahara, dan Puskesmas Simpang Pandan atas kerjasamanya selama penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Teguh NA, Hapsari A, Dewi PRA, Aryani P. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kurang energi kronis ( kek ) pada ibu hamil di  wilayah  kerja  UPT  Puskesmas  I Pekutatan,  Jembrana,  Bali.  Intisari  Sains Medis. 2019;10(3):506–10.
2. Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.  Laporan  Kinerja  Direktorat Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Tahun 2020. Jakarta; 2020.
3. Muthia  G,  Edison  E,  Yantri  E.  Evaluasi Pelaksanaan  Program  Pencegahan  Stunting Ditinjau  dari  Intervensi  Gizi  Spesifik Gerakan  1000  HPK  Di  Puskesmas  Pegang Baru  Kabupaten  Pasaman.  J  Kesehat Andalas. 2020;8(4):100–8.
4. Angraini W, Pratiwi BA, Amin M, Yanuarti R,  Febriawati  H,  Shaleh  M.  I.  Edukasi Kesehatan Stunting Di Kabupaten Bengkulu
Utara  Health  Education  Stunting  in Bengkulu Utara. Poltekita  J Ilmu Kesehat. 2020;14(1):30–6.
5. Tempali  SR,  Sumiaty.  Peranan  Edukasi Bidan  dalam  Mencegah  Kurang  Energi Kronis ( KEK ) pada Ibu Hamil di Provinsi
Sulawesi Tengah. J Bidan Cerdas. 2019;1(2):82–6.
6. Mahirawati VK. Faktor-faktor yang berhubungan  dengan  kekurangan  Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Kecamatan Kamoning  dan  Tambelangan,  Kabupaten Sampang,  Jawa  Timur  (Related  Factors  of chronic  Energy  Deficiency  at  Pregnant Woman in kamoning and Tambelangan Sub Distri.  Bul  Penelit  Sist  Kesehat.  2014;17(2 Apr):193–202.
7. Sari  M,  Sudiarti  T.  Model  Prediksi  Berat Lahir  Bayi  Berdasarkan  Berat  Badan  Ibu Hamil.  Kesmas  Natl  Public  Heal  J. 2013;7(8):339.
8. Setyowati  A,  Ratnawati  L,  Sholichah  RM. Pendampingan  Pengelolaan  Ibu  Hamil dengan Kekurangan Energi Kronik dan Bayi Berisiko  Stunting.  Poltekita    J  Pengabdi Masy. 2022;3(April-Juni):157–65.
9. Kemenkes RI. Laporan Nasional Hasil Riset Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  Indonesia tahun  2018.  Riset  Kesehatan  Dasar  2018. Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Balitbangkes; 2019. 166 p. 10. Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.  Laporan  Kinerja  Kementerian Kesehatan Tahun 2020. Jakarta; 2020. 11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  Data  Dasar  Puskesmas  Provinsi Jambi. Jakarta; 2020.
12. Wahyuni  Y,  Huda  ASM.  Pemantauan Kesehatan  Gizi  Ibu  Hamil  Dilihat  dari
Lengan  Atas  (  LILA  )  Berbasis  E-Digital. KOMPUTASI (Jurnal Ilm ilmu Komput dan
Mat. 2019;16(1):235–44.
13. Nursiah.  Gambaran  Fungsi  Manajemen Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan  Komplikasi  (P4K)  dalam
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di
Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019. UIN Alauddin Makassar; 2019.
14. Heryana  A.  Komunikasi  Efektif  pada Pelayanan Kesehatan. Jakarta; 2018.
15. Riauputri  RH,  Djannah  RSN.  Analisis Pelaksanaan Program Antenatal Care ( Anc )  Terpadu  Sebagai  Upaya  Pencegahan Risiko  Kekurangan  Energi  Kronis  (  Kek  ) Pada  Ibu  Hamil  DI  Kesehatan  Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad  Dahlan  Method :  This  type  of
research is a. Yogyakarta; 2015.
16. Susanti  WI,  Widodo  AP,  Nugraheni  SA. Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan
dan Pelaporan Status Gizi Balita Stunting di Kelurahan Gajah Mungkur. J Manaj Kesehat Indones. 2019;7(1):67–74.
17. Pastuty  R,  KM  R,  Herawati  T.  Efektifitas Program  Pemberian  Makanan  Tambahan-
Pemulihan  Pada  Ibu  Hamil  Kurang  Energi Kronik Effectiveness The Recovery
Program  Of  Food  Suplement  Towards Pregnancy  Women  With  Chronic  Energy Deficiency  In  Palembang  City.  J  Ilmu Kesehat Masy. 2018;9(November):179–88.
18. Sitanggang  B,  Nasution  SS.  Faktor-Faktor Status  Kesehatan  Pada  Ibu  Hamil.  J Keperawatan Klin. 2013;4(1).
19. Firmansyah  AM.  Implementasi  Kebijakan Registrasi  Tenaga  Kesehatan  Di  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  e  J
Katalogis. 2019;3(9):137–46. 20. Pujosiswanto  KH,  Palutturi  S,  Ishak  H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Implementasi  Program  Indonesia  Sehat Dengan Pendekatan Keluarga ( Pis-Pk ) Di Puskesmas  Kabupaten  Polewali  Mandar Factors That Affect The Implementation Of Healthy Indonesia Program Through Family
Approach  (  PIS-PK  )  IN  HEA.  JKMM. 2020;3(1):123–35. 21. Notoatmojo S. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.