## KEY SUCCESS FAKTOR KINERJA KEUANGAN DENGAN ANALISIS RASIO UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS POTENSI PENERIMAAN ASET DAERAH
Desi Susilawati* Intan Fajar Rahmawati Rizka Arum Rachmayanti
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e-mail: desisusilawati@umy.ac.id
ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
The success in the practice of regional autonomy comes from the hard  work  of  Regional  Government  in  dutifully  conducting financial  management  in  accordance  by  the  law.  The  problem faced in managing regional finance is the condition where certain regional potential financial resources have not been maximized. It is a fact that the budget of Sleman Regency still depends on the funding from Central Government.
This  research  aims  to  measure  the  independence  of  regional government in practicing regional autonomy in Sleman Regency by assessing the financial performance Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) based on the Budget Realization Report (LRA) for five years from 2012-2016 by analyzing the effectiveness and PAD efficiency ratio and growth ratio. This research different to others,  because  we  briefly  describe  another  aspect  used  to measure the performance of regional government is by using the effectiveness  and  contribution  of  Land  and  Building  Tax  (PBB) income  ratio,  as  an  original  regional  income  source,  it  will contribute to the regional financial performance. The result of this research shows that the relationship pattern of regional government independence is considered not independent enough,  but  the  level  of  financial  management  efficiency  is considered  efficient.  The  degree  of    fiscal  decentralization  is considered  sufficient  because  the  realization  of  PAD  income  is very effective, However the level of regional financial dependency toward  central  government  is  considered  very  high.  One  of  the factors is due to lack the contribution from Land and Building Tax Income to PAD. This situation is caused by ineffective Land and Building Tax income. The growth ratio shows that the ability of Sleman  Regency  Government  in  maintaining  and  improving success fluctuates.
Diterima: 12 September 2018 Direview: 26 September 2018 Disetujui: 17 Desember 2018 Terbit: 28 Juni 2019 Keywords: Self-Sufficiency Ratio, Effectiveness Ratio, the Contribution of Land and Building Tax

## PENDAHULUAN
Adanya  otonomi  daerah  mengakibatkan  Pemerintah  Daerah  mempunyai  wewenang  seluas- luasnya untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan yang mencakup kewenangan seperti mengatur  pembangunan  daerah,  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  mengatur  urusan pemerintahan  lainnya.  Keberhasilan  Pemda  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  tidak  terlepas dari kerja keras dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, bertanggung jawab, dan taat terhadap peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut  Halim  (2012),  ciri  keberhasilan  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  adalah  dilihat  dari  kemampuan  mengatur  dan  mengelola  keuangan  daerahnya. Disamping itu, menurut Yanusa (2005) ciri utama daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah yaitu dilihat dari tingkat ketergantungan Pemda pada Pemerintah Pusat. Penerapan otonomi daerah diharapkan  agar  daerah  memiliki  kemampuan  menggali  sumber-sumber  keuangan  daerah, menggunakan, dan mengelola sumber keuangan dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang akan  menentukan  keberhasilan  kebijakan  otonomi  daerah  tersebut  (Sanusi  dan  Irman,  2012). Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan  yang akan  terjadi  pada  satu  tahun  ke  depan  relatif  sama.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan pencerminan  dari  potensi  ekonomi  daerah,  untuk  itu  tidak  berlebihan  apabila  pemerintah  pusat menjadikan  PAD  sebagai  kriteria  utama  dalam  pemberian  otonomi  daerah  (Syaparudin  dan Syamsuddin, 2013).
Pembangunan  negara/daerah  tergantung  pada  kebutuhan  suatu  negara/daerah  dan negara/daerah  dapat  mencari  sumber  pendapatan  alternatif  untuk  membiayai  pembangunan berkelanjutan tersebut. Salah satu potensi sumber pendapatan yaitu berasal dari pemungutan pajak. (Unegbu dan Irefin dalam Yadav, dkk, 2011). Daerah otonom harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan  daerah  menjadi  sumber  keuangan  terbesar  dan  mengupayakan  seminimal  mungkin ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat.
Pajak merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pengembangan nasional. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dari sektor pajak yaitu berasal dari pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  yang  diharapkan  mampu  berkontribusi  pada  peningkatan  pendapatan  daerah. Semakin  tinggi  penerimaan  PBB  di  daerah,  maka  akan  semakin  meningkat  pula  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  tersebut.  Sehingga  Pemda  mampu  mengurangi  tingkat  ketergantungan  kepada pemerintah pusat  akibat PAD  yang semakin meningkat.  Namun  seiring dengan berjalannya  waktu wajib pajak sering melakukan keterlambatan atau tidak membayarkan kepada pemungut pajak. Hal tersebut merupakan masalah yang dihadapi oleh Pemda.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  diterapkan  di  Indonesia  adalah  skema  desentralisasi keuangan.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  desentraliasi  keuangan,  diperlukan  perimbangan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemda  yang  adil,  proposional,  demikratis,  transparan,  dan  bertanggung jawab. Disamping itu menurut Dollery (2009) perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda dapat dikatakan mandiri dan efisien apabila Pemda mampu mengelola pendapatan daerah baik sektor pajak maupun pendapatan asli daerah lainnya. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah  maka  semakin  tinggi  kemampuan  Pemda  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi.  Semakin tinggi tingkat desentralisasi semakin tinggi pula tingkat kemandirian Pemda. (Lotz, 2005) Menurut Fitriani  dan  Dwirandra  (2014)  skema  desentralisasi  fiskal  yang  digunakan  di  Indonesia  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  ditengarai  belum  menunjang  keberhasilan  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  dan  belum  sepenuhnya  mampu  menggali  sumber  pendapatan  daerah.  Data  APBD yang  bersifat  absolut  belum  sepenuhnya  menyediakan  kebutuhan  informasi  mengenai  kinerja keuangan daerah. Sehingga dalam rangka mengukur kinerja keuangan Pemda serta untuk memastikan kehati-hatian dan  akuntabilitas keuangan Pemda, diperlukan audit dan evaluasi tahunan keuangan oleh Pemda. (Olurankinse, 2012)
Dalam  rangka  mengetahui  kinerja  Pemerintahan  daerah  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji menggunakan analisis berbasis rasio. Disamping itu menurut Widodo (dalam Halim, 2012) analisis rasio telah banyak digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial sebagai alat analisis
keuangan, berbeda dengan lembaga publik yaitu pemerintah daerah penggunaan analisis rasio masih sangat terbatas.
Berdasarkan Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemdadi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, Pemda Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan realisasi pendapatan terbesar diantara  kabupaten/kota  lainnya  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu  mencapai  nilai  1,59  triliun rupiah.  Kemudian  pada  tahun  tersebut  kabupaten  ini  mengalami  surplus  anggaran  sebesar  168,32 miliar rupiah karena realisasi belanja sebesar 1,42 miliar rupiah.Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai objek  penelitian  didukung  dengan  adanya  data  menurut  data  Badan  Statistik  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (BPS  DIY)  pada  Tabel  2.  yang  menyebutkan  bahwa  Kabupaten  Sleman  merupakan kabupaten dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan dan Belanja Pemda yang terus menerus mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015. Menurut data tersebut realisasi PAD terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meningkat dari 17,29 persen pada tahun 2011 menjadi 28,03 persen pada tahun 2015.

## Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  aspirasi  bagi  daerah  lain  untuk  lebih meningkatkan kinerja dan kemandirian di sektor keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang  salah  satunya  bersumber  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Mengenai  hal  tersebut  diharapkan PAD harus menjadi kontribusi terbesar dalam mobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.
Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemda di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Pemda Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah) Realisasi Belanja (Juta Rupiah) Surplus/ Defisit (Juta Rupiah) Ratio Pendapata n terhadap Belanja (1) (2) (3) (4) (5) D. I. Yogyakarta Kab. Kulonprogo Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta 2.171.7234,3 1 882.586,66 1.337.570,72 1.076.502,00 1.589.722,97 1.158.134,80 2.053.825,96 881.690,25 1.282.878,38 1.073.158,31 1.421.401,17 1.023.949,92 117.908,35 896,41 54.692,34 3.343,69 168.321,80 134.184,88 1,06 1,00 1,04 1,00 1,12 1,13
Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta, 2018

## Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di DIY 2015 Pemerintah Daerah 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) D. I. Yogyakarta Kab. Kulonprogo Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta 54,02 6,79 10,92 5,64 17,29 24,05 46,23 8,39 12,46 6,23 18,94 29,26 38,87 9,57 14,75 6,72 23,65 29,25 46,65 14,16 19,70 11,60 27,61 32,24 46,86 13,92 20,02 12,26 28,03 35,60
Mengingat banyak aspek  yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan  Pemda, maka  penulis  memberikan  batasan  masalah,  yaitu  menilai  kinerja  keuangan  BKAD  Kabupaten Sleman berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2012-2016 dengan menggunakan analisis rasio  efektivitas  dan efisiensi  PAD, rasio  efisiensi belanja daerah, dan rasio  pertumbuhan. Disamping  itu  aspek  yang  digunakan  peneliti  untuk  menilai  efektivitas  kinerja  BKAD  Kabupaten Sleman terkait optimalisasi dan kontribusi  penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari   penerimaan PBB dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menilai efektivitas kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman  berdasarkan  analisis  ratio;  (2)  mengukur  kontribusi  sumber  pendapatan  Pajak  Bumi  dan Bangunan dalam pembentukan pendapatan daerah Kabupaten Sleman; (3) menganalisis efektivitas pertumbuhan serta perkembangan pemerintah daerah dalam perolehan pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2012-2016.

## KONTRIBUSI PENELITIAN
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang akuntansi  tentang    pemahaman  analisis  kinerja  keuangan  untuk  publik  khususnya  pada  BKAD Kabupaten Sleman.
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  masukan  dalam melakukan  perbaikan  bagi  BKAD  Kabupaten  Sleman  terutama  dalam  meningkatkan  efektivitas penerimaan PBB untuk memberikan kontribusi yang lebih efektif sebagai PAD. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan informasi dan Transfer Knowledge bagi pembuat kebijakan instansi yang berkaitan. Disamping itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang analisis kinerja keuangan.
Daling (2013) Kinerja pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Minhasa Tenggara belum cukup baik,  dapat  dilihat  dari  pendapatan  periode  2009-2011  yang  belum  mencapai  target  yang  telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi  dari  yang  telah  dianggarkan.  Kinerja  belanja  dari  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa Tenggara sudah baik, dikarenakan belanja yang realtif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  sehingga  mendapatkan  SiLPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya. Persamaan dengan  penelitian  ini  adalah  analisis  kinerja  keuangan  APBD,  namun  perbedaannya  adalah  pada objek penelitian.
Hasil  yang  senada  juga  dinyatakan  Hanik  dan  Karyanti  (2014),  kinerja  keuangan  daerah DPPKAD  Kabupaten  Semarang  sudah  cukup  baik.  Terlihat  dari  kemandirian  daerah  yang  masih rendah sekali (instruktif) namun terus mengalami kenaikan. Pemungutan PAD cenderung efektif dan untuk rasio efesiensi sudah efisien dalam mengeluarkan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal. Rasio aktivitas pada DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin  dibandingkan  untuk  belanja  pembangunan.  Pada  rasio  pertumbuhan  menunjukkan  bahwa DPPKAD  Kabupaten  Semarang  mampu  mempertahankan  kinerjanya  dalam  mengelola keuangan.Perbedaannya dengan penelitian berikut  adalah metode analisis rasio yang digunakan lebih beragam dan membahas kontribusi PBB terhadap PAD.
Untuk mewujudkan kemandirian keuangan dan  meningkatan pelayanan prima, harus didukung dengan  penerimaan  khususnya  penerimaan  asli  daerah.  Sehingga      daerah  mampu    membiayai kebutuhan  keuangannya  sendiri.  Untuk  itu  setiap  daerah  dituntut  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan sendiri yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pajak reklame  dan Pajak  Bumi dan Bangunan. seberapa besar  kontribusi masing-masing komponen terhadap total penerimaan daerah yang mana merupakan indikator kekuatan suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintah di daerah. Adanya perbedaan sumber daya alam (SDA) bagi  setiap  daerah  akan  mengakibatkan  adanya  perbedaan  dalam  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang akan diterima guna membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber-
sumber penerimaan lain seperti bantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi (Putra dan Hidayat, 2016)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menghubungkan efektivitas kinerja keuangan dengan kontribusi Penerimaan PBB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, Penelitian ini bertujuan  juga  untuk  menguji  efektivitas    dan  kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sebagai  Penerimaan  Asli  Daerah  untuk  mewujudkan  kemandirian  keuangan  daerah.  Berikut penelitian  terdahulu  yang  memotivasi  penulis.  Harefa,  (2016)  mengemukakan  bahwa  efektivitas pemungutan  PBB-P2  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dispenda  melalui  UPT  khusus  PBB  Kota Makassar  menunjukkan  kriteria  “sangat  efektif”,  namun  demikian  proporsi  dari  sisi  penerimaan masih rendah.  Kenaikan  penerimaan tersebut  semata-mata  adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang  diberlakukan  oleh  Pemkot.  Sedangkan  sumbangan  atau  kontribusi  PBB  tahun  2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.
Hasil senada ditunjukkan oleh Damaiyanti dan Setiawan, (2014), Wardani dan Fadhlia, (2017) mengemukakan bahwa efektivitas penerimaan PBB tahun 2009-2013 Kota Denpasar sangat efektif yaitu 121,42 persen, demikian juga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di  Kabupaten  Aceh  Besar  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  dengan  rata-rata  presentase sebesar 100.10%.
Kontribusi  penerimaan  PBB  dikota  Denpasar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50 persen, yaitu 18,62 persen.
Meskipun  dikategorikan  sangat  efektif  akan  tetapi  pemerintah  belum  bisa  dikatakan  berhasil dalam pengelolaan PBB-P2 karena setiap tahun target yang ditetapkan sama tidak ada peningkatan.
Namun  sebaliknya Pertiwi,  dkk, (2014) mengemukakan Efektivitas pemungutan PBB di  Kota Probolinggo  secara  keseluruhan  ini  kurang  efektif,  karena  selama  6  tahun  dari  tahun  2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.
Penelitian  diatas  menunjukkan  tingkat    efektivitas    Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, dibeberapa  daerah  menunjukkan  hasil  yang  berbeda,  sehingga  peneliti  tertarik  untuk  lebih  dalam mengkaji    bagaimana    kontribusi  Penerimaan  PBB  sebagi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  kabupaten Sleman. Perbedaan dari penelitaan ini terdapat pada wilayah tempat penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini yang diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan informasi bagi pembuat kebijakan instansi yang berkaitan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang faktual, akurat dan mengenai fakta-fakta keadaan yang sebenarnya.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016, angka realisasi dan target  penerimaan  PBB  Kabupaten  Sleman  Tahun  2012-2016.  Data  Kualitatif  berupa  gambaran umum  BKAD  Kabupaten  Sleman.  Dilihat  dari  sumbernya  maka  pengumpulan  data  menggunakan data primer sebagai dasar dalam analisis kinerja keuangan, serta menggunakan data sekunder berupa LRA Tahun 2012-2016, angka realisasi dan target penerimaan PBB Kabupaten Sleman Tahun 2012- 2016. Pemda.
Metode analisis data yang dipilih yaitu:
1. Menghitung rasio keuangan daerah pada BKAD Kabupaten Sleman dengan menggunakan: (1) Rasio efektivitas PBB; (2) Kontribusi PBB terhadap PAD; (3) Rasio efektivitas PAD; (4) Rasio efisiensi PAD; (5) Rasio efisiensi belanja; dan (6) Rasio pertumbuhan.
2. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio dari masing-masing periode.
3. Menarik  kesimpilan  atas  perhitungan  rasio  keuangan  daerah  berdasarkan  infromasi  kriteria masing-masing rasio.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil dari analisis kinerja keuangan tersebut yaitu sebagai berikut:

## Rasio Efektivitas PBB
Efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya pemerintah dalam mencapai tujuannya, maka pemerintah tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas dalam pemungutan PBB merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB terhadap target penerimaan PBB.
Tabel 3 Kriteria Efektivitas PBB
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
Rumus yang digunakan yaitu:
100% x PBB Penerimaan Target PBB Penerimaan Realisasi
PBB s Efektivita Rasio =
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 tingkat efektivitas penerimaan PBB rata-rata dari tahun 2012-2016 dikategorikan kurang efektif, karena realiasi penerimaan PBB tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi efektivitas PBB berarti menggambarkan realisasi penerimaan PBB semakin besar dan pencapaian target PBB cukup baik. Disetiap tahunnya efektivitas penerimaan PBB mengalami kenaikan, tetapi dari tahun 2012-2016 belum ada yang melampaui target penerimaan PBB.  Pengelolaan  PBB  terakhir  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  pada  tahun  2012  tersebut realisasi penerimaan hampir mencapai Rp 46,8 milyar dengan presentase 68,76% yang dikategorikan kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2013-2016 pengelolaan PBB yang sudah menjadi pajak daerah terus  mengalami  kenaikan  disetiap  tahunnya.  Tetapi,  dengan  melihat  rata-rata  efektivitas  sebesar 61,94%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan PBB di Kabupaten Sleman belum baik karena kurang efektif. Ditinjau dari segi penerimaan PBB, diperlukan upaya yang konkrit dari pihak BKAD Kabupaten Sleman agar lebih efektif dalam pemungutannya dengan pendataan ulang Objek PBB secara berkala dan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada
No Efektivitas Kategori 1 >100 % Sangat Efektif 2 90 % - 100 %  Efektif 3 80 % - 90 % Cukup Efektif 4 60 % - 80 % Kurang Efektif 5 <60 % Tidak Efektif
Tabel 4
Evektivitas Penerimaan PBB Kabupaten Sleman  Tahun 2012-2016
No Tahun Target PBB (Rp) Realisasi PBB (Rp) Presentase Kriteria 1 2012 67.994.194.434 46.754.235.247 68,76% Kurang Efektif 2 2013 70.958.598.559 50.579.252.687 71,28% Kurang Efektif 3 2014 71.810.888.953 54.542.462.311 75,95% Kurang Efektif 4 2015 70.554.497.903 53.786.981.221 76,23% Kurang Efektif 5 2016 74.764.438.758 59.365.576.173 79,40% Kurang Efektif Rata-rata 61,94% Kurang Efektif Sumber: Data diolah, 2018
petugas  pemungut  tingkat  kecamatan  dan  keluruahan  untuk  lebih  aktif  dalam  pelaksanaan pemungutan PBB.
Berikut grafik efektivitas penerimaan PBB tahun 2012-2016:
Sumber: Data diolah, 2018

## Gambar 1 Efektivitas Penerimaan PBB

## Kontribusi PBB pada PAD
PBB  merupakan  salah  satu  komponen  dari  pajak  daerah  yang  potensial.  Tidak  sedikit  jumlah penerimaan PBB  yang  masuk dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Untuk mengetahui besarnya  kontribusi  PBB  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dapat  dihitung  dengan  membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan total realisasi penerimaan PAD, dapat dirumuskan sebagai berikut:
x100% PAD Realisasi PBB Penerimaan Realisasi PBB Kontribusi =

## Tabel 5 Kriteria Kontribusi

## Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
Dari Tabel 6 diketahui kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar  15,53%  merupakan  tahun  dengan  kontribusi  PBB  terhadap  PAD  tertinggi  pada  5  tahun terakhir  dan  kontribusi  rata-rata  kontribusi  PBB  terhadap  PAD  sangat  kurang  berkontribusi  yaitu hanya sebesar 8,79%.  Hal tersebut dikarenakan masih kurangnyapemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB P2 itu sendiri.
No Presentase Kategori 1 0,00 % - 10 % Sangat kurang 2 10,10 % - 20 % Kurang 3 20,10 % - 30 % Sedang 4 30,10 % - 40 % Cukup Baik 5 40,10 % - 50 % Baik 6 >50% Sangat Baik 68,76% 71,28% 75,95% 76,23% 79,40% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 2012 2013 2014 2015 2016 PRE SENT A SE TAHUN Tingkat Efektivitas
BKAD  Kabupaten  Sleman  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  kontribusi  PBB  dengan melakukan  update  data  dan  menggali  potensi  baru  melalui  kegiatan  pendataan  ke  lapangan. Pemerintah  daerah  tidak  hanya  melakukan  update  data  akan  tetapi  pemerintah  dapat  melakukan sosialisasi,  sehingga  dapat  diketahui  penyebab  masyarakat  tidak  membayar  PBB  P2.  Selain melakukan  sosialisasi,  pemerintah  dapat  memasang  spanduk  mengenai  pembayaran  PBB  P2  yang diharapkan  dapat  mampu  meningkatkan  realisasi  penerimaan  PBB,  dan  dapat  berkontribusi  baik terhadap PAD.
Dalam  menentukan  target  ketetapan  dari  PBB  yang  akan  mempengaruhi  dari  realisasi  PAD, BKAD Kabupaten Sleman melihat dari potensi atau perilaku dari realisasi piutang/ tunggakan PBB setiap  tahunnya  seperti  apa.  Secara  akuntansi  jika  realisasi  lebih  kecil  dari  target  maka  akan mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai.
Sumber: Data diolah, 2018

## Gambar 2 Kontribusi PBB terhadap PAD

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas PAD mengukur kinerja Pemda dalam merealisasi penerimaan PAD yang telah dirancang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. (Halim, 2012: L-6). Rumus rasio ini adalah:
100% x PAD
Anggaran PAD Realisasi PAD s Efektivita Rasio

## =
Semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  semakin  baik. Berikut tabel katagori efektivitas PAD.
Tabel 6 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016
No Tahun Realisasi PAD (Rp) Realisasi PBB (Rp) Kontribusi Kriteria 1 2012 301.069.539.284,13 46.754.235.247 15,53% Kurang 2 2013 456.026.490.587,83 50.579.252.687 11,09% Kurang 3 2014 573.343.496.413,11 54.542.462.311 9,51% Sangat Kurang 4 2015 643.111.042.141,03 53.786.981.221 8,36% Sangat Kurang 5 2016 717.672.384.751,55 59.365.576.173 8,27% Sangat Kurang Rata-rata 8,79% Sangat Kurang Sumber: Data diolah, 2018 15,53% 11,09% 9,51% 8,36%
8,27%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 2012 2013 2014 2015 2016 P R E S E N T A S E TAHUN Tingkat Kontribusi

## Tabel 7 Kategori Efektivitas PAD

## Sumber: Mega Pratidina,2013 (dalam Fitriani, 2014)
Dari  Tabel  8  dapat  dilihat  bahwa  rasio  efektivitas  Kabupaten  Sleman  dalam  melakukan pemungutan  pajak  darah  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  sumber  PAD.  Rasio  Efektivitas tertinggi  pada  tahun  2013  yaitu  131,02  persen  dengan  kategori  sangat  efektif  .  Rata-rata  rasio efektivitas  Kabupaten   Sleman selama tahun 2012-2016 adalah 119,71 pada kategori sangat efektif. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemda  Kabupaten  Sleman  dalam  merealisasikan  penerimaan  PAD selama tahun 2012-2016 sudah baik dan mencapai target yang direncanakan. Namun, kenaikan rasio efektivitas  PAD  sebanding  dengan  meningkatnya  anggaran  PAD  yang  ditargetkan  oleh  Pemda Kabupaten  Sleman.  Jadi,  sudah  sewajarnya  Pemda  dipandang  efektif  dalam  merealisasikan  PAD. Komponen/bagian daerah yang berkontribusi terhadap kenaikan PAD salah satunya yaitu PBB.
Namun setelah dihitung kontribusi PBB terhadap PAD, hasilnya masih sangat jauh dari harapan
yaitu sebesar 8,79% tergolong sangat kurang berkontribusi. Pemda Sleman masih perlu melakukan optimalisasi  pemungutan  PBB  agar  mampu  berkontribusi  dalam  peningkatan  PAD,  kurang berkontribusinya PAD terhadap PAD disebabkan pula oleh masih kurang efektif penerimaan PBB di Kabupaten  Sleman.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  keuangan  Daerah Kabupaten Sleman terhadap dana eksternal masih tinggi.
Dari hasil perhitungan rasio  efektivitas PAD diatas dapat  dicari pertumbuhan rasio  efektivitas PAD Kabupaten Sleman. Rumus yang digunakan yaitu:

## 100% x
REPAD0 REPAD0 - REPAD1
PAD s Efektivita Rasio n Pertumbuha
=
No Kategori Efektivitas 1. Tidak Efektif <60% 2. Kurang Efektif 60%-80% 3. Cukup Efektif 80%-90% 4. Efektif 90%-100% 5. Sangat Efektif >100%

## Tabel 8 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
Tahun Target Penerimaan PAD / Anggaran PAD Realisasi PAD Rasio Keterangan 2012 241.003.081.720,31 301.069.539.284,13 124,92 Sangat Efektif 2013 342.895.307.197,81 449.270.304.864,83 131,02 Sangat Efektif 2014 474.917.917.941,46 573.337.599.560,11 120,72 Sangat Efektif 2015 577.585.009.141,24 643.130.079.828,03 111,35 Sangat Efektif 2016 648.841.915.155,32 717.151.176.028,57 110,53 Sangat Efektif Rata-Rata 119,71 Sangat Efektif
Sumber: Data diolah, 2018
Keterangan: REPAD1 = Rasio Efektivitas PAD Tahun ke n REPAD0 = Rasio Efektivitas PAD Tahun Sebelumnya (n-1)
Tabel 9 Perhitungan Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD
Sumber: Data diolah, 2018

## Sumber: Data diolah, 2018

## Gambar 3 Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman
Berdasarkan Gambar 3 Efektivitas PAD Pemda Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan  yang  fluktuatif  (berubah-ubah).  Tingkat  Pertumbuhan  Efektivitas  PAD  pada  tahun 2012-2016  cenderung  stagnan  dan  tidak  mengalami  kenaikan  yang  berarti.  Pertumbuhan  terbesar yaitu pada tahun 2013 dengan mengalami kenaikan sebesar 4,88%. Setelah tahun 2013 pertumbuhan rasio efektivitas PAD justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga agar pertumbuhan rasio  efektivitas  PAD  stabil  Pemda  Kabupaten  Sleman  sebaiknya  meningkatkan  penerimaan  PAD dengan memperhatikan penerimaan PAD pada tahun sebelumnya.

## Rasio Efisiensi PAD
Rasio  Efisiensi  PAD  (REPAD)  menunjukkan  perbandingan  besar  belanja  yang  dikeluarkan untuk  memungut  PAD  dengan  realisasi  penerimaan  PAD  yang  diterima.  (Halim,  2012:  L-7). Rumus yang digunakan yaitu:
100% x PAD Penerimaan Realisasi PAD Memungut untuk Belanja REPAD = 4,88% -7,86% -7,76% -0,74% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan Efektivitas PAD Pertumbuhan Efektivitas PAD
Tahun Pertumbuhan Efektivitas PAD 2012-2013 4,88% 2013-2014 -7,86% 2014-2015 -7,76% 2015-2016 -0,74% Rata-Rata -0,03%

## Tabel 10 Kategori Efisiensi PAD
Sumber: Kepemendagri No. 690.900.327tahun 1996 (dalam Pramono, 2014)
Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Berdasarkan  Tabel  11  Diketahui  Rasio  Efisiensi  PAD  Kabupaten  Sleman  pada  tahun  2012  yaitu sebesar 21,18% merupakan tahun terendah pada 5 tahun terakhir dan rasio tertinggi yaitu pada tahun 2014  yaitu  sebesar  30,23%.  Rata-rata  efisiensi  PAD  dikatagorikan  efisien  karena  telah  mencapai 26,95%. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2012-2016 selalu mengalami perubahan namun  tidak  signifikan  namun  masih  dalam  kategori  cukup  efisien.  Menurut  perhitungan  Rasio
Efisiensi PAD Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan sangat efisien ketika mencapai nilai kurang dari 60%. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat jika biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sudah efisien karena realisasi PAD mencapai lebih dari 20%.
Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi PAD diatas dapat dicari pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman.
Rumus yang digunakan yaitu:
100% x REPAD0 REPAD0 - REPAD1
Keterangan: REPAD1 = Rasio Efisiensi Keuangan DaerahTahun ke n REPAD0 = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)
No Kategori Efisiensi 1. Tidak Efisien >100% 2. Kurang Efisien 90%-100% 3. Cukup Efisien 80%-90% 4. Efisien 60%-80% 5. Sangat Efisien <60%

## Tabel 11 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Tahun Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Realisasi PAD Rasio Keterangan 2012 1.421.401.170.875,33 301.069.539.284,13 21,18 Cukup Efisien 2013 1.693.528.297.005,79 449.270.304.864,83 26,53 Cukup Efisien 2014 1.896.477.377.488,36 573.337.599.560,11 30,23 Cukup Efisien 2015 2.328.751.919.925,33 643.130.079.828,03 27,62 Cukup Efisien 2016 2.455.446.948.874,20 717.151.176.028,57 29,21 Cukup Efisien Rata-Rata 26,95 Cukup Efisien
Sumber: Data diolah, 2018
Tabel 12
Perhitungan Pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD
Sumber: Data diolah, 2018
Sumber: Data diolah, 2018

## Gambar 4 Pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman
Berdasarkan Gambar 4 Efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2015 mengalami  perkembangan  yang  fluktuatif  (berubah-ubah).  Tingkat  Pertumbuhan  Efisiensi  PAD meningkat tajam pada tahun 2013 yaitu mencapai 25%. Pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan rasio efisiensi PAD mengalami penurunan. Penurunan terbesar yaitu pada tahun 2015 yaitu turun sebesar 8%.

## Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Rasio efisiensi belanja bertujuan mengukur tingkat  penghematan anggaran oleh Pemda. Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja.
Tabel 13 Kategori Efisiensi Belanja Daerah
Sumber: Abdul Halim, 2007 (dalam  Vendra, 2015)
25,26% 13,95% -8,63% 5,76% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan Efisiensi PAD Pertumbuhan Efisiensi PAD
Tahun Pertumbuhan Efisiensi PAD 2012-2013 25,26% 2013-2014 13,95% 2014-2015 -8,63% 2015-2016 5,76% Rata-Rata 0,09%
No Kategori Efisiensi 1. Tidak Efisien >100% 2. Kurang Efisien 90%-100% 3. Cukup Efisien 80%-90% 4. Efisien 60%-80% 5. Sangat Efisien <60%
Rumus rasio ini adalah:
100% x Belanja Anggaran Belanja Realisasi Belanja Efisiensi Rasio

## =
Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi  belanja Kabupaten Sleman dalam rangka melakukan penghematan  anggaran  oleh  Pemda  Kabupaten  Sleman  sudah  cukup  Efisien.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  rata-rata  efisiensi  belanja  dari  tahun  2012-2016  yaitu  sebesar  87,15  termasuk  kedalam kategori cukup efisien.
Rasio efisiensi belanja tertinggi pada tahun 2016 yaitu 92,73 persen dengan kategori kurang efisien. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menandakan semakin inefisiensi suatu Pemda dalam  menghemat  anggarannya.  Atau  dapat  dikatakan  belanja  telalu  besar.  Sehingga  Pemda Kabupaten Sleman masih perlumenekan pengeluaran belanja daerah agar dapat dikatakan efisien dalam pengehematan anggaran.
Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja tersebut dapat dicari pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja yaitu:
100% x REB0 REB0 - REB1 Belanja Efisiensi Rasio n Pertumbuha
Keterangan: REB1 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun ke n REB0 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)

## Tabel 14 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja
Tahun Anggaran Belanja Daerah Realiasasi Belanja Daerah Rasio Keterangan 2012 1.595.739.879.570,00 1.421.401.170.875,33 89,07 Cukup Efisien 2013 1.946.380.363.064,13 1.693.528.297.005,79 87,01 Cukup Efisien 2014 2.288.645.856.460,56 1.896.477.377.488,36 82,86 Cukup Efisien 2015 2.770.882.731.330,03 2.328.751.919.925,33 84,04 Cukup Efisien 2016 2.647.865.812.373,38 2.455.446.948.874,20 92,73 Kurang Efisien Rata-Rata 87,15 Cukup Efisien
Sumber: Data diolah, 2018
Tabel 15
Perhitungan Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Sumber: Data diolah, 2018
Sumber data: Diolah, 2018

## Gambar 5 Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Sleman
Berdasarkan  Gambar  5  pertumbuhan  rasio  efisiensi  belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat Pertumbuhan Efisiensi Belanja  meningkat  tajam  pada  tahun  2016.  Hal  tersebut  menggambarkan  jika  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sleman belum mampu melakukan penghematan anggaran karena belanja daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio )  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode berikutnya. (Halim, 2012: L-12).
Rumus Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:
100% x P0 P0 - Pn =
Keterangan:
r = Rasio Pertumbuhan Pn = Total Pendapatan
Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n P0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/BelanjaOperasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)
-2,31% -4,77% 1,42% 10,34% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan Efisiensi Belanja Pertumbuhan Efisiensi Belanja Tahun
Pertumbuhan Efisiensi Belanja 2012-2013 -2,31% 2013-2014 -4,77% 2014-2015 1,42% 2015-2016 10,34% Rata-Rata 0,011%
sMenurut  Tabel  16  Secara  keseluruhan  tingkat  pertumbuhan  Pendapatan  Daerah  dan  PAD BKAD  Kabupaten  Sleman  Tahun  Anggaran  2012-2016  menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah dapat dikatakan mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah naik seiring dengan PAD yang naik dari tahun ke tahun. Sedangkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah BKAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016  fluktuatif.  Dari  tahun  2012-2014  pertumbuhan  pendapatan  daerah  menunjukkan pertumbuhan  yang  positif  namun  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2015 pertumbuhan  pendapatan  daerah  mengalami  kenaikan  sebesar  1,13%  menjadi  10,49%,  kemudian pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 1,5%. Rata-Rata kenaikan Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu sebesar 12,41%.
PAD Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya tidak signifikan. Tahun 2012 PAD Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebesar 32,79% lalu pada tahun 2013 naik menjadi 49,22%. Namun dari tahun 2014-2016 diketahui pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman  mengalami  penurunan.  Untuk  itu  Pemerintah  Daeah  Kabupaten  Sleman  perlu mengoptimialkan  lagi  penerimaan  PAD  agar  pertumbuhannya  semakin  meningkat  dari  tahun  ke tahun.
Selain pendapatan, pertumbuhan belanja modal Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 fluktuatif.  Pertumbuhan  terkecil  yaitu  pada  tahun  2016  hingga  mencapai  -19,40%.  Pergerakan pertumbuhan yang menurun tersebut terjadi seiring dengan anggaran belanja modal yang berkurang dan  karena  BKAD  Kabupaten  Sleman  belum  mampu  merealisasikan  pos  belanja  modal  secara maksimal,  meliputi:  (1)  belanja  tanah;  (2)  belanja  peralatan  dan  mesin;  (3)  belanja  gedung  dan pembangunan;  (4)  belanja  jalan,  irigasi,  dan  jaringan;  dan  (5)  belanja  aset  lainnya.  Hal  tersebut terlihat pada laporan realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016.

## Tabel 16

## Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja
Ket 20Tahun Anggaran 12 2013 2014 2015 2016 Pendapatan 1.589.722.974.409, 13 1.899.525.636.838, 83 2.076.820.131.084, 13 2.294.622.764.756, 12 2.329.097.456.006,8 0 Rasio Pertumbuhan Pendapatan 19,49 9,33 10,49 1,50 PAD 301.069.539.284,1 3 449.270.304.864,83 573.337.599.560,11 643.130.079.828,03 717.151.176.028,57 Rasio Pertumbuhan PAD 49,22 27,62 12,17 11,51 Belanja Operasi 1.241.689.260.072, 05 1.420.339.683.204, 62 1.792.142.435.143, 27 1.726.852.579.468, 64 1.900.585.606.945,6 7 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi 14,39 26,18 (3,64) 10,06 Belanja Modal 132.536.252.044,0 0 206.859.865.136,17 282.862.049.259,00 426.782.827.408,85 344.002.326.231,33 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 56,08 36,74 50,88 (19,40)
Sumber: Data diolah, 2018
Pertumbuhan belanja operasional Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu fluktuatif dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2015 biaya operasional Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang sangat pesat yaitu sebesar 3,64% atau anjlok sebesar 29,83%  dari  tahun  sebelumnya.  Kemudian  pada  tahun  2016  mengalami  kenaikan  yaitu  mencapai 13,7% sehingga menjadi 10,06%.
Berikut grafik pertumbuhan masing-masing rekening:
Sumber: Data diolah, 2018
Gambar 6 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten SlemanTahun 2012-2016
Sumber: Data diolah, 2018
Gambar 7 Pertumbuhan PAD Kabupaten SlemanTahun 2012-2016
19,49% 9,33% 10,49% 1,50% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pertumbuhan Pendapatan 49,22% 27,62% 12,17% 11,51% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan PAD Pertumbuhan PAD 14,39% 26,18% -3,64% 10,06% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan Belanja Operasional Pertumbuhan Belanja Operasional
Gambar 8
Pertumbuhan Belanja Operasional Kabupaten SlemanTahun 2012-2016
Sumber: Data diolah, 2018

## Gambar 9 PertumbuhanBelanja Modal Kabupaten SlemanTahun 2012-2016

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan:
1. Tingkat efisensi penerimaan PAD di Kabupaten Sleman sudah sangat efisien. Tingkat efektivitas penerimaan  PAD  di  Kabupaten  Sleman  sudah  sangat  efektif.  Tingkat  efisiensi  belanja  daerah Kabupaten Sleman  selama tahun 2012-2016 sudah cukup efisien. Hal tersebut juga disampaikan oleh  Hanik  dan  Karyanti  (2014)  bahwa  Penerimaan  PAD  di  DPPKAD  Kabupaten  Semarang sangat efektif.
2. Penerimaan  PBB  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Namun  masih  dalam  kategori  kurang efektif.    Kontribusi  PBB  terhadap  PAD  di  Kabupaten  Sleman  mengalami  penurunan  dan dikategorikan  sangat  kurang,  dikarenakan  pertumbuhan  penerimaan  PAD  lebih  besar dibandingkan dengan pertumbuhan PBB.  Hasil ini berbeda dengan  Damaiyanti dan Setiawan (2014)  mengemukakan  bahwa  penerimaan  PBB  dan  kontribusi  PBB  terhadap  PAD  di  Kota Denpasar termasuk dalam kriteria sangat efektif, namun kurang berkontribusi terhadap PAD.
3. Perlunya pendataan ulang wajib pajak dan peningkatan kinerja pegawai merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB dan meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD.Hal senada juga disampaikan oleh Wardani dan Fadila (2017) bahwa kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Aceh Besar masih kurang. Hal tersebut karena sumber-sumber penerimaan PBB belum  tergali  secara  maksimal  dan  pertumbuhan  PAD  lebih  besar  dibandingkan  dengan pertumbuhan PBB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Fadila (2017) dan  Harefa  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  efektivitas  penerimaan  PBB  di  Kabupaten  Aceh Besar  dan  Kota  Makassar  mengalami  peningkatan  disetiap  tahunnya  sehingga  masuk  dalam kategori sangat efektif.
4. Rasio  pertumbuhan  Pemda  Kabupaten  Sleman  dalam  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran daerah selama tahun 2012-2016 fluktuatif., namun sudah dapat dikatakan efektif.Hasil penelitian tersebut  senada  dengan  penelitian  yang  dilakukan    Hanik  dan  Karyanti  (2014)  di  Kabupaten Semarang bahwa pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Semarang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan.

## SARAN
1. BKAD  Kabupaten  Sleman  diharapkan  terus  menggali  potensi-potensi  yang  masih  ada  di Kabupaten Sleman dan meningkatan intensifikasi PAD.
2. Ditinjau  dari  segi  realisasi  penerimaan  PBB,  diperlukan  upaya  konkrit  dari  pihak  BKAD Kabupaten  Sleman  agar  lebih  efektif  dalam  pemungutannya.  Misalnya,  dengan  melakukan
56,08% 36,74% 50,88% -19,40% -50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Pertumbuhan Belanja Modal Pertumbuhan Belanja Modal
peningkatan  kompetensi  dan  kapasitas  petugas/pegawai,  peningkatan  sosialisasi  tentang  pajak dan  peraturan  daerah,  peningkatan  manajemen  keuangan  yang  akuntabel,  dan  peningkatan kualitas pelayanan publik.

## KETERBATASAN
1. Penelitian ini hanya menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan belum menghitung sumber pajak lainnya.
2. Penelitian  ini  belum  menganalisis  desentralisasi  fiskal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupataen Sleman

## PENELITIAN SELANJUTNYA
Penelitian  selanjutnya  akan  meneliti  hubungan    tingkat  kemandirian  keuangan    (komponen derajat  desentralisasi  fiskal  atau  ketergantungan  fiskal)  dengan  pertumbuhan  ekonomi    untuk Kabupaten Sleman khususnya dan propinsi D.I Yogyakarta.
UCAPAN TERIMA KASIH
Lembaga  Pendidikan,  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP3M  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

## REFERENSI
Ariyansyah,  M.  Amir  Amri  dan    Achmad,  Erni 2014  “Tingkat Ketergantungan  Fiskal  dan Hubungannya  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  kota  Jambi,” Jurnal  Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1,
Daling,  Marchelino.  2013.  “Analisis  Kinerja  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Jurnal EMBA, 1 (3): 2303-1174.
Damaiyanti, N. P. D & Setiawan, I. P. E. 2014. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB
Terhadap  PAD  Kota  Denpasar  Tahun  2009-2013”. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana. 9(1), 97-105.
Ditjen  Pajak.  Tersedia:  http://www.pajak.go.id>files>BookletPBB.  (diakses  15  Mei  2018  pukul 23.00)
Dollery, Brian. 2009. “Local Government Reform and Local Government Finance”. Journal of New England University.
Efektivitas Pajak daerah. Tersedia: www.kepmendagri.go.id. (diakses 31 Mei 2018 pukul 13.57)
Faud, M. Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia. Fauzan, M & Ardiyanto, M. D. 2012. “Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011”. Diponegoro Journal of Accounting. 1(2), 1-11. Fitriani,  Ni  Luh  Putu  &  Dwirandra  A.A.N.B..  2014.  Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi  Bali Tahun 2007-2011. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana 8.1 (2014):211-227
Halim,  A  dan  Kusufi,  M.  2014.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  A  dan  Kusufi,  M.  2017.  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik.  Jakarta:
Salemba Empat.
Hanik, Fitri Umi dan Karyanti, 2014,  “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada DPPKAD Kabupaten Semarang)”, JABPI Vol. 22 No. 2,
Harefa,  M.  2016.  “Kendala  Implementasi  dan  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  PBB-P2  Oleh Pemerintah Kota Makassar”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. 7(1), 67-82.
Himmah,  R.  F.  2014.  “Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Kontribusi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi. 10(1), 1-20. IAI. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Bravet A dan B Terpadu. Jakarta
Lotz, Jorgen. 2005. “Accountability and Control in the Financing of Local Government in Denmark”. OECD Journal on Budgeting Volume 5 – No. 2. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Olurankinse, Felix. 2012. “Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government  system  of  Ondo  State,  Nigeria”. Journal  of  Accounting  and  Taxation,  Adekunle Ajasin University Vol.4(1)
Putra, R dan Hidayat,S,2016 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan
Hubungannya  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4
Pemerintah Kabupaten Sleman. Tersedia: www.slemankab.go.id. [15 Mei 2018 pukul 22.17] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Pertiwi, R. N., et al. 2014. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota  Probolinggo)”. Jurnal  Perpajakan. 3(1), 1-7.
Priyo  Hari  Adi  dan  Puspa  D,  2009.  Fenomena  Ilusi  Fiskal  dalam  Kinerja  Anggaran  Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.6 No.1.
Syaparudin, Izudin dan Syamsuddin, 2013, Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1.
Subramanyam, K.R., et al. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Tersedia: www.djpk.depkeu.go.id. (diakses 31 Mei 2018 pukul 14.28)
Vurry A. Nora, Suwendra I Wayan, Yudiaatmaja F, 2014. Analisis Kemapuan Keuangan Daerah dan Trend pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran  2004-2013. Jurnal Bisma Jurusan Manajemen Vol.2 No.1.
Wardani,  R  &  Fadhlia,  W.  2017.  “Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Di Kabupaten Aceh Besar”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 2(3), 10-17. Yadav, Amit, et al. 2015. “Contribution of Income tax and Effects on Revenue Generation in Nepal”.
International Journal of Scientific & Engineering Research. Volume 6, Issue 1. Yanusa, Abu bakar Idu. 2013. “Assessment of Financial Performance of Ankpa Local Government Council of Kogi State”. I nternational Journal of Social Sciences and Humanities Reviews, Kogi State University Vol.4 No.1