Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 76-84. Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor:
102/Pid.B/2014/Pn.Kka Tentang Tindak Pidana

## Penggelapan)
Ratio Decidendi of the Judge Against The Verdict of the Escape From All The Demands of the Law (Studies Verdict No. 102/Pid.B/2014/Pn.Kka. of the Criminal Offence Of Embezzlement)

## Erwin Sulaiman
Universitas Semilanbelas November Kolaka E-mail: Erwinsulaiman12@mail.com
Sabrina Hidayat Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This study aims to determine and analyze the Ratio Decidendi of the Judge Against  the  Verdict  of  the  Escape  From  All  the  Demands  of  the  Law  In  Cases  of Embezzlement  as  well  as  to  determine  and  analyze  the  Legal  Implications  of  a Verdict of Escape From All the Demands of the Law.
The  research  method  used  in  this  law  research  is  normative,  which  examines  the study  of  documents,  namely  using  a  variety  of  data  such  as  Legislation,  Court decisions, legal theory, and can be either the opinion of scholars.
Ratio Decidendi of the Judge in a case of embezzlement that is in accordance with the facts-the fact that there basically has been proven, based on the description of the Accused, witness testimony and evidence as well as the fact-legal fact that there are basically  proven  that  the  acts  committed  by  the  defendant  constitutes  no  action violated  the  criminal  law,  but  the  Judge  did  not  get  the  belief  that  the  case  is  a criminal  offense,  in  the  concept  of  the  theory  of  the  use  of  the  judge's  conviction should  only  be  done  as  long  as  not  contrary  to  the  Law  and  the  facts-legal  facts revealed in the trial.
From the implications of his own law Judge deciding the case that is separated from all  the  demands  of  the  law,  such  decision  could  adversely  impact  the  victim materially, whereas in self the defendant the Verdict of the Judge of the district Court
Kolaka  is  actually  beneficial  and  save  yourself  the  Defendant  from  the  threat  of punishment.
Keyword: Ratio  Decidendi  of  the  Judge;  The  Verdict  of  the  Escape  From  All  The Demands of the Law; Embezzlement
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis Ratio Decidendi Hakim  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Dalam Perkara  Penggelapan  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Implikasi Hukum Atas Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  seperti  peraturan Perundang-Undangan,  keputusan  Pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa pendapat para sarjana.
Ratio Decidendi Hakim dalam perkara penggelapan yaitu sesuai dengan fakta-fakta yang  ada  pada  dasarnya  telah  terbukti,  berdasarkan  keterangan  Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan ada tindakan melanggar  hukum  pidana,  namun  Hakim  tidak  mendapatkan  keyakinan  bahwa perkara tersebut merupakan sebuah tindak pidana, dalam konsep teori penggunaan keyakinan hakim hanya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan Undang- Undang dan fakta-fakta hukum yang terungkap secara nyata dalam persidangan. Dari  implikasi  hukum  sendiri  Hakim  memutus  perkara  tersebut  yaitu  lepas  dari segala tuntutan hukum, putusan tersebut berdampak merugikan diri korban secara material, sedangkan pada diri terdakwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka justru  menguntungkan  dan  menyelamatkan  diri  Terdakwa  dari  ancaman pemidanaan.
Kata kunci: Ratio Decidendi Hakim; Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum; Penggelapan

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  penggelapan  di  Indonesia  saat  ini  menjadi  salah  satu  penyebab terpuruknya  sistem  kesejahteraan  material  yang  mengabaikan  nilai-nilai  kehidupan dalam  masyarakat.  Kehidupan  masyarakat  sedikit  demi  sedikit  mulai  berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berpikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sesama  individu.  Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya  tindak  pidana  penggelapan,  dimana  tindak  pidana  penggelapan  akan membawa  sisi  negatif  yaitu  pelanggaran  hak-hak  sosial  serta  lunturnya  nilai-nilai

## kehidupan dalam masyarakat
1 .
Menurut  Indriyanto  Seno  Adji 2 ,  menguraikan  pengertian  penyalahgunaan wewenang sebagaimana mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya detournement de pouvoirdenganfreis ermessen , penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu: 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan  kepentingan  pribadi,  kelompok  atau  golongan;  2)  Penyalahgunaan kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah  benar  diajukan  untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan  tertentu,  tetapi  telah  menggunakan  prosedur  lain  agar  terlaksana.  Hal  tersebut disebabkan  karena  kurangnya  pertanggungjawaban  pidana  yang  seharusnya  dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat, Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.
Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan  yang  terdapat  di  dalam  KUHP,  serta  melibatkan  potensi  yang  ada  dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.
Penegakkan hukum di  Indonesia dilakukan oleh aparat Negara yang berwenang. Aparat  Negara yang  berwenang  dalam pemeriksaan  perkara  pidana  adalah  aparat Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan.  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim  merupakan  tiga  unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Aparat  penegak  hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, Alumni, 1998, hlm. 98
2 Oheo  K.Haris, Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Kaitannya  Dengan  Perizinan  Di  Bidang  Pertambangan , Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember 2014, hlm. 54.
sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama - sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.
Penjatuhan  sanksi  pidana  oleh  hakim  yang  terlalu  ringan  akan  memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku - pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan  pidana  haruslah  menyadari  apa  makna  pemidanaan  itu,  serta  harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata  hanya  menegakkan  hukum  dari  hukum  itu  sendiri  melainkan  untuk mengejar kemanfaatan sosial. 3
Salah satu kasus penggelapan yang terjadi dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 102/Pid.B/2014/PN.KKA tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan  terdakwa  H.  Ir.  DJONI  ROSADI  selaku  Direktur  Utama  PT.  Dharma  Rosadi Internasional setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Kolaka memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervoolging). Perkara pidana tersebut sebelumnya  antara  PT.  Dharma  Rosadi  Internasional  yang  menjalin  kerja  sama  jual-beli dengan  Hongkong  Silver  Basic  Group  Limited,  dimana  PT.  Dharma  Rosadi  Internasional bertindak sebagai yang menjual sejumlah Ore Nikel (kandungan hasil tambang nikel) dan pihak Hongkong Silver Basic Group Limited yang bertindak sebagai pembeli sejumlah Ore Nikel,  dimana  pihak  perusahaan  tersebut  membebankan  kepada  PT.  Dharma  Rosadi Internasional untuk wajib menyediakan 55.000 WMT (Lima puluh lima ribu wet metric ton ) Ore nikel ke perusahaan Hongkong Silver Basic Group Limited, sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah di sepakati bersama, namun sampai batas akhir waktu yang telah di sepakati dalam kontrak kerja sama, PT. Dharma Rosadi Internasional, ternyata belum atau tidak memiliki sejumlah Ore  nikel  untuk  diserahkan  ke  Hongkong  Silver  Basic  Group  Limited.  Untuk  memenuhi kebutuhan sejumlah Ore nikel tersebut PT. Dharma Rosadi Internasional mengadakan kerja sama  dengan  CV.  Mallibu  yang  siap  menyediakan  sejumlah  ore  nikel  tersebut  sesuai kebutuhan  PT.  Dharma  Rosadi  Internasional,  dengan  kontrak  kerja  sama  dimana  dalam perjanjian  kerja  sama  menyebutkan  bahwa  PT.  Dharma  Rosadi  Internasional  akan membayarkan sesuai dengan harga final yang di berikan oleh Hongkong Silver Basic Group
3 Ibid ., hlm. 100.
Limited ke PT. Dharma Rosadi Internasional, setelah menerima ore nikel dari CV. Mallibu dan memenuhi kewajiban ke Hongkong Silver Basic Group Limited dan setelah saksi Hamid Talib selaku Direktur CV. Mallibu beberapa kali meminta hasil final penjualan sejumlah Ore nikel yang di maksud, selain pembayaran Ore nikel, selain pembayaran Ore nikel itu sama sekali itu sama sekali tidak ada yang di bayarkan ke saksi Hamid Talib selaku Direktur CV. Mallibu, pada sekitar tahun 2012 Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamid Talib bahwa sejumlah Ore nikel tersebut telah ditolak sebab kadar dari kandungan Ore Nikel tersebut jatuh/rendah atau tidak sesuai permintaan sehingga pihak Hongkong Silver Basic Group Limited tidak mau membayar harga ore nikel atau dengan kata lain tidak laku.
Akibat  dari  perbuatan  terdakwa  selaku  Direktur  Utama  PT.  Dharma  Rosadi Internasional,  CV  Mallibu  atau  saksi  Hamid  Talib  mengalami  kerugian  sebesar  Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah) atau jumlah itu.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kolaka  Nomor:  102/Pid  B/2014/PN.KKA,  Jaksa Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana  yang  dijatuhkan,  padahal  menurut  keterangan  saksi-saksi  dan  fakta  yang terungkap  di  persidangan  sudah  memenuhi  unsur-unsur yang terkandung dalam  Pasal 372 KUHP, sedangkan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging) pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jelas sekali di sini Hakim  tidak  melakukan putusan yang seharusnya sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang  penggelapan,  dimana  dalam  pembuktiannya  telah  memenuhi  unsur-unsur penggelapan. Putusan tersebut sepertinya sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi korban dan penulis sendiri.
Uraian-uraian  di  atas  menarik  perhatian  penulis  untuk  diteliti  lebih  lanjut mengenai  perkara  tindak  pidana  penggelapan  yang  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  yang  pada  dasarnya  telah  memenuhi  unsur-unsur  penggelapan  dalam  perkara tersebut.  Untuk  itu,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul: Ratio Desidendi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan
Pertimbangan  hakim  adalah  dasar-dasar  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  membuat suatu  putusan.  Hakim dalam membuat putusan  haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif  dan  unsur-unsur  objektifnya.  Apabila  unsur-unsur  tersebut  terpenuhi, selanjutnya  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat  meringankan  dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan.
Jika  suatu  putusan  pengadilan  tidak  cukup  mempertimbangkan  ( Ovoldoende Gemotiveerd ) tentang hal-hal yang dirasa adanya kejanggalan yang menyebabkan matinya akal sehat, putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling  awam,  karena  putusan  pengadilan  menyangkut  nurani  kemanusiaan 4 .  Penegak hukum  bukanlah  budak  kata-kata  yang  dibuat  pembentuk  undang-undang,  melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.
Dalam  menjatuhkan  pidana,  kiranya  rumusan  Pasal  58  (Pasal  52)  Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat  dijadikan  referensi.  Disebutkan  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  hakim  wajib mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu 5 Kesalahan pembuat tindak pidana, Motif dan tujuan  melakukan  tindak  pidana,  Cara  melakukan  tindak  pidana,  Sikap  batin  pembuat tindak pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh pidana terhadap masa depan  pembuat  tindak  pidana,  Pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan, Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan  Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
Berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.KKA masih menyisakan banyak problematika hukum dimana hakim mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang Pengadilan tetapi Hakim lebih bersandar terhadap keyakinannya sedang diketahuinya bahwa unsur penggelapan
4 M. Syamsuddin. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif , Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 85-86.
5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,  hlm. 91.
telah terpenuhi. Akibat dari pengabaian atas fakta-fakta hukum hakim memutus perkara tersebut dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Sebelum penulis menguraikan analisis akan putusan tersebut maka akan diuraikan rentetan  analisis  terhadap  surat  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  demi  memperoleh kebenaran materiil dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.KKA.
Dalam tuntutan jaksa penuntut umum telah menguraikan bahwa terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan di pidana penjara  dengan masa hukuman selama 3 tahun, berdasarkan dengan pasal 372 tentang penggelapan, hal ini merupakan upaya hukum yang di  lakukan  oleh  pihak  korban  atas  tindak  pidana  penggelapan  yang  di  lakukan  oleh terdakwa  terhadap  diri  korban  yang  di  nilai  merugikan  dari  aspek  material  dari perusahaan CV. Mallibu milik korban.
Dari  upaya  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  yang  menilai  bahwa  terdakwa  telah terbukti  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  yang  dapat  di  lihat  atau  di  buktikan berdasarkan  unsur-unsur  penggelapan  dari  bukti  yang  ada,  sehingga  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana penggelapan yang di dakwakan terhadap dirinya,  hal  ini  merupakan  suatu  proses  hukum  yang  memiliki  dasar  kuat  dalam  hal penetapan  tindak  pidana  penggelapan  yang  di  dasari  dari  unsur-unsur  penggelapan  di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penulis sendiri berpandangan bahwa proses hukum dalam tindak pidana dapat saja di lakukan apabila pembuktian berdasarkan unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi di muka sidang, melalui upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pembelaannya atas diri korban melalui  pembuktian  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  tindak  pidana  penggelapan Pasal  372  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  merupakan  upaya  hukum  yang  sangat bermanfaat bagi diri korban yang ingin menyampaikan keluhan hukumnya atas dampak kerugian yang di timbulkan terhadapnya berupa kerugian yang bersifat material, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah merupakan hal yang akan memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana.

## Implikasi  Hukum  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka
Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 372 tindak pidana penggelapan yang dalam pertimbangan hakim menerangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan telah terbukti sesuai dengan unsur-unsur penggelapan pasal 372,
akan  tetapi  hakim  tidak  memiliki  keyakinan  atas  pokok  dasar  perjanjian  yang  di anggapnya  adalah  termasuk  dalam  rana  perdata,  meskipun  unsur-unsur  tindak  pidana telah sesuai dan terbukti di muka persidangan.
Yang  pada  akhirnya  Majelis  hakim  memutus  perkara  tersebut  lepas  dari  segala tuntutan hukum ( onslaag van alle recht vervolging ) dalam pasal 191 ayat 2, KUHAP yang menyatakan  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, hal ini tentu  tidak relevan dengan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun  1981 tentang Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  selengkapnya  berbunyi:  “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dimana dalam hal ini jelas semua  bukti  berdasarkan  alat  bukti  serta  unsur-unsur  yang  mencakup  tindak  pidana penggelapan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hakim secara nyata adalah sebuah tindak pidana dalam hal ini merupakan tindak pidana penggelapan namun persoalan  keyakinan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang  dalam  pertimbangannya semua unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan telah terpenuhi menjadi  salah  satu  hal  yang  menarik  bagi  peneliti  untuk  mengkaji  hal  tersebut  dan memastikan bahwa telah terjadi kekeliruan oleh hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum di pengadilan negeri Kolaka.
Berdasarkan  implikasi  hukum  atau  dampak  hukum  yang  ditimbulkan  atas perbuatan terdakwa yang menyebabkan kerugian sejumlah USD. 400.000,- (empat ratus ribu  US  Dolar)  atau  kurang  lebih  Rp.  19.800.000.000,-  (sembilan  belas  milyar  delapan ratus  juta  rupiah),  dan  atas  pertimbangan  hakim  mengenai  perkara  tersebut  yang beranggapan bahwa  perbuatan  tersebut terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana maka hakim pengadilan negeri Kolaka memutus perkara tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

## KESIMPULAN
Ratio Decidendi Hakim dalam perkara penggelapan yaitu sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada dasarnya telah terbukti, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan ada tindakan melanggar hukum pidana, namun
Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa perkara tersebut merupakan sebuah tindak pidana, dalam konsep teori penggunaan keyakinan hakim hanya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan fakta-fakta hukum yang terungkap secara nyata dalam persidangan.
Dari implikasi hukum sendiri Hakim  memutus perkara tersebut yaitu lepas dari segala  tuntutan  hukum,  putusan  tersebut  berdampak  merugikan  diri  korban  secara material, sedangkan pada diri terdakwa putusan hakim pengadilan negeri Kolaka justru menguntungkan dan menyelamatkan diri Terdakwa dari ancaman pemidanaan.

## Daftar Pustaka
Buku
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1998.
Syamsuddin, M. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif , Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2012.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.

## Jurnal
Haris,  Oheo  K., “ Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Kaitannya  Dengan  Perizinan  Di  Bidang Pertambangan ” , Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember 2014.