SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018): 117-136 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2596 Copyright © 2018 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
117

## Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia I dalam Sudut Pandang Ekonomi

## Singgih Muheramtohadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang email:singgih_muheramtohadi@walisongo. ac.id Abstract: Economic  point  of  view  is  needed  to  view  all human  activities  on  the  effort  to  meet  the  needs  or  profit collection.  On  this  paper,  economic  approach  to  view  the three big issues was resulted by the conference in Indonesia’s First Female Muslim Clerics Congress in Cirebon. These three issues consist of sexual violence, child marriage, and natural damage. In these conferences, view these three big problems in Islamic teaching. This paper tries to view these problems in economic  basic  view.  The  three  big  problems  not  only  the problem of ethic merely these about the economic problem because  the  economic  factors  play  a  big  role  in  these problems.  This  paper  will  discuss  the  problems  with  the description of the result of the conference, and analyze it with an economic approach. Mostly the destroyers of the environ- ment  are  motivated  by  economic  behavior.  Economic behavior also plays a role in most of the child marriage cases and in many of sexual violence cases.
Keywords: Indonesia’s female muslim clerics congress; economic approach; result of congress
Abstrak: Sudut pandang ekonomi diperlukan untuk melihat segala  aktivitas  manusia  dari  usaha  pemenuhan  kebutuhan ataupun  mengumpulkan  laba.  Pada  artikel  ini,  pendekatan ekonomi  digunakan  untuk  melihat  tiga  isu  yang  dihasilkan dalam Musyawarah  Kongres Ulama  Perempuan Indonesia I di Cirebon. Ketiga isu tersebut adalah: kekerasan seksual, per- nikahan anak, dan kerusakan alam. Dalam musyawarah ter- sebut, ketiga isu besar tersebut dilihat dengan sudut pandang norma keislaman. Artikel ini mencoba untuk melihatnya dari sudut  pandang  ekonomi.  Ketiga  masalah  besar  tersebut  se- benarnya  bukan  hanya  masalah  etika  melainkan  juga masalah  ekonomi,  karena  faktor  ekonomi  juga  berperan penting  di  dalam  permasalahan  ini.  Artikel  ini  ini  mengkaji permasalahan  tersebut  dengan  mendeskripsikan  hasil musyawarah kemudian menganalisanya dengan pendekatan ilmu  ekonomi,  terutama  tentang  perilaku  ekonomi.  Hampir semua  perilaku  merusak  lingkungan  termotivasi  dari perilaku  ekonomi.  Perilaku  ekonomi  juga  berperan  dalam sebagian  besar  kasus  pernikahan  anak,  dan  dalam  kasus- kasus tertentu juga menjadi faktor dalam kekerasan seksual.
Kata Kunci: Kongres Ulama Perempuan Indonesia; pandangan ekonomi; hasil musyawarah
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)

## A.  Pendahuluan
Ulama  identik  dengan  kaum  lelaki.  Kitab-kitab  yang  menjadi  rujukan pesantren  salaf  adalah  kitab  yang  disusun  oleh  kaum  lelaki.  Para umam  al- madhāhib adalah  para  lelaki,  mereka  adalah  Imam  Malik,  Imam  Muhammad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Begitu juga para pemuka ilmu Hadis  juga  didominasi  oleh  para  lelaki,  seperti  Bukhari,  Muslim,  Ahmad, Baihaqi,  dan  sebagainya.  Walaupun  dalam  sejarah  Islam  sendiri  juga  dikenal nama Siti ‘Aisyah, istri Nabi, sebagai salah satu perawi terbesar dalam hadis- hadis Nabi.
Dominasi  teks  kitab  keagamaan  di Indonesia  juga didominasi oleh  para kaum pria. Pimpinan Majelis Ulama, dan para dai di indonesia juga didominasi oleh kaum lelaki. Meskipun pada perkembangan terakhir muncul pengembang- an pesantren keputrian, dimana dipimpin oleh seorang perempuan (biasanya istri para kyai pengasuh pesantren). Tetapi pada umumnya, peran ulama per- empuan  belum  banyak  diketahui.  Masyarakat  pada  umumnya  lebih  mudah menemukan biografi ulama pria daripada perempuan. 1
Minimnya  peran  ulama  perempuan  ini  berbanding  terbalik  dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan. Di sisi lainnya,  metodologi  ilmu  pengetahuan  di  bidang  humaniora  modern,  me- nempatkan pelaku sebagai subyek utama, sehingga penelitian bercorak feno- menologi  diberikan  tempat. 2 Relevansinya  di  sini  adalah  permasalahan keperempuanan maka sudut pandang perempuan itu harus diberikan tempat utama.  Di  sinilah  urgensi  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  I  ini diselenggarakan.
Kongres ini menghasilkan tiga isu besar yaitu tentang kekerasan seksual, pernikahan  anak,  dan  kerusakan  alam. 3 Ketiga  isu  ini  dibahas  dengan  sudut __________
1 Jajat  Burhanudin,  ed., Ulama  Perempuan  Indonesia (Gramedia,  2002),  249;  Baca juga:  Amelia Fauzia, Jajat Burhanuddin, and Oman Fathurahman, Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama  bekerja  sama  dengan  Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, 2004).
2 Suwardi  Endraswara, Metode,  Teori,  Teknik  Penelitian  Kebudayaan (Yogyakarta:  Pustaka Widyatama, 2006), 67.
3 Yusuf Asyari, “Nih 3 Rekomendasi Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia,” JawaPos.com - Berita  di  Sekitar  Anda,  2017,  diakses  pada  tanggal  30  Juni  2017,  https://www.jawapos.com/jpg- today/29/04/2017/nih-3-rekomendasi-hasil-kongres-ulama-perempuan-indonesia.
pandang normatif, atau sudut pandang yang didasarkan atas benar atau salah suatu perbuatan, baik lewat norma agama, norma hukum ataupun norma ke- susilaan.  Tulisan  ini  berusaha  untuk  melengkapi  sudut  pandang  normatif tersebut  dengan  sudut  pandang  ekonomi.  Sehingga  ketiga  isu  tersebut  juga menjadi  permasalahan  tidak  hanya  menyangkut  masalah  fiqh  perempuan, melainkan juga permasalahan di bidang ekonomi.
Sehingga  penelitian  ini  akan  menjawab  pertanyaan,  apa  keterkaitan antara isu kekerasan seksual dengan permasalahan ekonomi, apa keterkaitan antara  kerusakan  alam  dengan  permasalahan  ekonomi,  dan  apa  keterkaitan antara pernikahan dini dengan permasalahan ekonomi.

## B.  Hasil Musyawarah dan Rekomendasi Ulama Perempuan Indonesia
Untuk  pertama  kalinya  para  Ulama  Perempuan  Indonesia  mengadakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada tanggal 25 sampai 27 April 2017 yang  diselenggarakan  di  Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al-Islami,  Cirebon, Jawa  Barat.  Kongres  ini  dihadiri  oleh  ribuan  ulama  perempuan  dari  seluruh nusantara.  Pada  kongres  ini,  KUPI  (Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia) menghasilkan tiga isu besar, yaitu isu kekerasan seksual, isu pernikahan anak, dan isu kerusakan alam. 4
Tiga isu di atas, menurut KUPI, adalah haram dilakukan. Sehingga semua pihak  harus  mengupayakan  untuk  mengurangi  atau  mencegah  terjadinya ketiga hal di atas (kekerasan seksual, pernikahan anak dan kerusakan alam), dan negara harus hadir untuk mencegahnya.
Beberapa  rekomendasi  yang  diberikan oleh Kongres Ulama Perempuan tentang Pernikahan Anak di antaranya adalah: 1) Memastikan adanya regulasi (peraturan) di tingat nasional untuk mencegah, menangani atau penghapusan pernikahan anak. 2) Melakukan amandemen UU No 1 Tahun 1974 yang mem- bolehkan  pernikahan  anak  yang  berusia  16  tahun,  dan  hendaknya  dirubah menjadi  batas  minimal  18  tahun.  3)  Memastikan  instansi  terkait  (KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pemerintahan Desa/Kelurahan), untuk
__________
4 Satori, Rosidin, dan Hasani, Liputan Media Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Cirebon: KUPI, 2017), 156.
tidak  mengurus  atau  mencatatkan  praktek  pernikahan  anak  secara  legal.  4) Memastikan pemerintahan dari pusat sampai ke desa/kelurahan memfasilitasi program  pencegahan  pernikahan  anak.  5)  Kementerian  Pendidikan  agar memastikan  wajib  belajar  bagi  anak  sebagai  upaya  pencegahan  pernikahan anak. 6) Kemeninfo menutup situs-situs porno. 5
Pertimbangan  para  ulama  perempuan  di  atas  adalah  banyaknya  kasus pernikahan  anak,  terutama  di  wilayah  pedesaan.  Dalam  Undang-undang sendiri,  batas seorang  perempuan  menikah  adalah 16 tahun, dan pihak  KUA asalkan  sesuai  dengan  syarat  dan  izin  orangtua,  maka  mereka  harus  meng- izinkan  praktek  pernikahan  dini.  Sebagian  besar  praktek  pernikahan  dini diakibatkan oleh remaja yang putus sekolah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan  akhir  yang  mereka  tempuh  di  sekolah.  Sehingga,  KUPI merekomendasikan  agar  Kementerian  Pendidikan  ikut  berperan  aktif  untuk memastikan wajib belajar. Selain itu, faktor pernikahan dini diakibatkan oleh kenakalan remaja.  Hal  ini semakin  banyaknya para  remaja  yang mempunyai kesempatan  untuk  mengakses  situs-situs  porno,  sehingga  KUPI  juga  me- rekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ikut andil dengan menutup situs-situs porno.
Sedangkan  rekomendasi  tentang  kerusakan  alam,  sebagaimana  hal-hal berikut  ini:  1)  Pembuatan  instrumen  kebijakan,  program  khusus,  dan  pem- biayaan  yang  memadai  untuk  menjamin  kelestarian  alam.  2)  Mengatasi kerentanan perempuan dan anak-anak dari dampak kerusakan alam. 3) Meng- hapus segala bentuk perundangan yang berpotensi meningkatkan kerusakan ekosistem  lingkungan  hidup.  4)  Memberikan  sanksi  terhadap  para  pelaku usaha  yang  merusak  alam.  5)  Mengembangkan  penelitian/riset  tentang teknologi ramah lingkungan, serta inovasi untuk memperkuat peran perempu- an sebagai subyek pelestari lingkungan alam. 6
Pertimbangan  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI)  di  atas berdasarkan pada fakta terjadinya perusakan lingkungan alam, karena faktor ekonomis,  yaitu  peningkatan  profit  usaha  bagi  pihak-pihak  yang  ber-
__________
5 Tim KUPI, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Cirebon: KUPI, 2017), 116.
6 Tim KUPI, 143-44.
kepentingan.  Perusakan  alam  bisa  terjadi  di  hutan  (penebangan),  di  laut (dengan pencemaran air limbah atau perusakan terumbu karang), sampai di lingkungan  pedesaan  (berupa  industri  yang  menghasilkan  limbah  tanpa mempedulikan AMDAL).
Sedangkan  tentang  kekerasan  seksual,  merekomendasikan  kepada  pe- merintah  hal-hal  berikut  ini:  1)  Eksekutif  bersama  dengan  legislatif  segera mengeluarkan Undang-undang untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, serta dapat mencegah perilaku kekerasan seksual pada perempuan. 2) Memastikan agar layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual diberikan pelayanan  yang  semaksimal  mungkin  tanpa  diskriminasi.  3)  Pemerintah menyediakan  pegawai  yang  handal  dan  memiliki  perspektif  dari  sudut pandang korban dan HAM. 7
Pada  poin  tentang  kekerasan  seksual  di  atas,  didasarkan  pertimbangan semakin  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dengan  korban kebanyakan  adalah  perempuan.  Tingginya  kasus  kekerasan  seksual  tersebut tidak  diimbangi  dengan  pelayanan  yang  maksimal.  Hal  ini  ditambah  dengan ketidakberdayaan  SDM/pegawai  pemerintahan  yang  bisa  bergerak  cepat untuk menuntaskan kasus-kasus pelecehan seksual. Mereka seolah tidak tahu SOP. sehingga kekerasan seksual tidak semakin berkurang malah semakin ber- tambah.  Sehingga,  solusi  terhadap  kasus  pelecehan  seksual  adalah  dengan mengeluarkan  perundangan  yang  melindungi  perempuan  dari  kasus  ke- kerasan seksual.

## C.  Ekonomi dan Pernikahan Usia Dini Anak Perempuan

## Pandangan Kongres Ulama Perempuan terhadap Pernikahan Dini
Pernikahan Anak merupakan salah satu tema penting yang dibahas dalam Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  I  (KUPI  I).  Permasalahan  ini  menjadi tema  yang  penting  dibicarakan  karena  berdasarkan  Data  dari  Unicef  tahun 2016,  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  tujuh  negara  dngan  jumlah pernikahan anak tertinggi sedunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Unicef tersebut, satu dari empat perempuan di Indonesia menikah berusia di bawah 18 tahun.
__________
7 Tim KUPI, 91.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
Tabel 1.
Lima Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Anak Tertinggi di Indonesia
No. Nama Provinsi Persentase 1 Sulawesi Barat 34,22% 2 Kalimantan Selatan 33,68% 3 Kalimantan Tengah 33,56% 4 Kalimantan Barat 32,21% 5 Sulawesi Tengah 31,91%
Menurut data Balai Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, rata-rata pernikahan anak di Indonesia berada pada angka 22,82%. Data lima provinsi dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 8
Perbandingan  pernikahan  anak  (di  bawah  usia  18  tahun)  kebanyakan terjadi di wilayah pedesaan dengan jumlah 27,11% dan di wilayah perkotaan dengan jumlah 17,09%. Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan anak dapat dijumpai pada beberapa sebab berikut ini: 9 1) kehamilan tak diinginkan (KTD), 2) perjodohan paksa. 3) putus sekolah. 4) keterbatasan biaya. 5) kemandirian ekonomi. 6) seksualitas tak terkontrol. 7) justifikasi agama.
Menurut data yang bersumber dari BPS 2016, Kongres Ulama Perempuan menyatakan bahwa 85% dari anak yang menikah tidak melanjutkan sekolah mereka, atau seorang anak perempuan yang menikah, kemungkinan enam kali lebih  besar  untuk  tidak  menyelesaikan  pendidikan  mereka  (Unicef  2016), sedangkan orang yang berpendidikan rendah mempunyai angka kematian bayi yang  tiga  kali  lebih  besar  daripada  ibu  yang  berpendidikan  menengah  atau tinggi.  Dan  pernikahan  Anak  berakhir  dengan  perceraian  mempunyai  grafis tinggi berdasarkan data yang dilansir oleh Indonesia Demographic and Health Survey tahun 2012 yaitu sebanyak 22%. 10
Dalam Kongres Ulama Perempuan I tersebut, pelarangan pernikahan anak didasarkan banyak pertimbangan, baik dalil naqli , dalil ‘ aqli atau pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan naqli, KUPI I menggunkaan QS. al-Rūm 21, yang memuat  pesan  bahwa  tujuan  pernikahan  adalah  untuk  mewujudkan  ke-
__________
8 Tim KUPI, 101.
9 Tim KUPI, 101-2. 10 Tim KUPI, 103.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
tenangan  jiwa, dan  kasih sayang antara dua pasang suami  dan  istri. 11 Dalam penikahan,  seharusnya  tidak  meninggalkan  keturunan  yang  lemah, 12 dan keluarga  sebagai  unit  terkecil  sebagai  pembangun  ummat  yang  terbaik  yang senantiasa menyeru pada perbuatan makruf dan mencegah kemungkaran. 13
Para  ulama  Mutaqadimin  sejak  dari  semula  juga  telah  mengharamkan pernikahan anak, atau mereka yang berusia tidak baligh. Sebagaimana tokoh ulama salaf Abdulah Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Aslam, dan Utsman al-Batti. Ibn  Hazm  juga  menukil  pernyataan  Ibn  Syubrumah  yang  mengharamkan pernikahan usia anak. Imam al-Syaukani mengatakan bahwa pernikahan anak yang  tidak  membawa  kemaslahatan  maka  negara  wajib  membatalkannya. Sedangkan  Ibn  Hajar  al-Atsqalani  menyatakan  bahwa  pernikahan  terkait dengan  kemampuan  ekonomi,  fisik,  maupun  biologis  seseorang.  Seseorang yang tidak mampu, disarankan untuk berpuasa. 14

## Analisa Ekonomi tentang Pernikahan Anak
Hasil  Musyawarah  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  I  mempunyai pandangan  moderat  terhadap  pernikahan  anak.  Mereka  menolak  jenis  per- nikahan  anak,  dengan  mengambil  pendapat  para  ulama  salaf  yang  melarang pernikahan  anak.  Dalam  fiqh  Islam  sendiri  terdapat  istilah  ‘ balaghun  nika h’ sebagai  suatu  istilah  yang  berasal  dari  al-Qur’an  yang  menyatakan  tentang kecukupan usia bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Pendekatan yang dipakai  dalam  Musyawarah  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  ini,  masih menggunakan  sudut  pandang  normatif.  Yaitu  mengkaji  pernikahan  Anak dengan mengacu  pada pembahasan norma, baik norma keagamaan  maupun norma hukum. Dan tulisan ini berusaha untuk melengkapi hasil musyawarah tersebut dengan mengkaji dengan sudut pandang ekonomi.
Terdapat keterkaitan erat antara pernikahan dini dengan ekonomi. Hal ini dapat diihat dari masih maraknya pernikahan dini, yang masih banyak terjadi di  Pulau  Jawa,  terutama  di  pedesaan.  Menurut  pendapat  yang  dinukil  dari Musyawarah para ulama perempuan tersebut, hal ini dikarenakan mengecilnya __________
11 QS. al-Rūm: 21. 12 QS. al-Nisā’: 9. 13 QS. Āli ‘Imrān: 110.
14 Tim KUPI, 109.
kepemilikan lahan pertanian, sehingga mereka tidak lagi memiliki penghasilan dari lahan. 15 Dalam kondisi seperti ini lah mereka menikahkan anak perempu- an mereka. Sehingga ‘beban ekonomi’ mereka berkurang. Tetapi, dampak per- nikahan dini tidak menjadikan keluarga lebih sejahtera, malah meningkatkan angka kemiskinan. Menurut data yang dilansir dari BPS angka kemiskinan dari keluarga yang menikah dini, sebanyak 29,9%. Sehingga di sini, faktor pemicu dari pernikahan anak (atau sering pula disebut dengan pernikahan dini), dapat terjadi karena faktor ekonomi, dan mempunyai dampak ekonomi.
Menurut Tim BPS bahwa perkawinan anak memiliki keterkaitan dengan ke- miskinan. Kemiskinan mendorong orangtua untuk menikahkan anaknya. Karena biaya pendidikan dirasa semakin mahal. Berdasarkan data Susenas Tahun 2012, bahwa  perempuan  berusia  20-24  tahun  yang  melakukan  pernikahan  di  usia anak,  40,1%  di  antaranya  tinggal  di  hunian  yang  tidak  layak,  dan  29,9%  di antaranya  mempunyai  pengeluaran  yang  sangat  rendah.  Sehingga,  terdapat korelasi positif antara pernikahan di usia anak dengan kemiskinan. 16
Berdasarkan data Susenas Tahun 2012 pernikahan anak sangat berkaitan dengan putusnya sekolah. Sebanyak 46,7% anak yang melakukan pernikahan dini tidak lulus dari sekolah dasar, 40,5% diantaranya adalah lulus SD. Sehingga didapatkan angka lebih dari 87% dari anak yang melakukan pernikahan dini adalah  anak  yang  maksimal  hanya  lulusan  SD.  Sehingga,  peran  pendidikan gratis  sangat  penting  untuk  mengurangi  angka  pernikahan  anak.  Karena  ke- banyakan dari anak yang menikah dini, diakibatkan karena faktor kemiskinan dan faktor tingginya angka putus sekolah. 17
Dari berbagai penelitian, didapatkan hasil bahwa semakin rendah tingkat ekonomi  keluarga  maka  mempunyai  peluang  yang  semakin  tinggi  untuk menikahkan  anak  di  usia  dini.  Sebaliknya,  semakin  tinggi  tingkat  ekonomi keluarga, maka semakin rendah peluang untuk menikahkan anak di usia dini. Dan pada umumnya, pernikahan anak tersebut tidak lah memutuskan rantai kemiskinan.
__________
15 Satori, Rosidin, dan Hasani, Liputan Media Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 101. 16 Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 36.
17 Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, 34.
Ditinjau  dari  segi  ekonomi,  seorang  ayah  yang  menikahkan  anak  per- empuannya,  maka  ia  akan  menghemat  pengeluaran.  Jika  orangtua  anak  per- empuan, selama ini mengeluarkan uang sebanyak 1 juta rupiah untuk meng- hidupi anak-anaknya, maka dengan pernikahan salah seorang anaknya, maka pengeluaran rumah tangganya berkurang. Tetapi, jika angka pernikahan anak sangat  tinggi,  maka  kesempatan  bekerja  bagi  anak  perempuan  tersebut menjadi sangat  rendah. Sehingga,  angka Produk Domestik  Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh seluruh warga negara indonesia juga semakin berkurang.

## D.  Ekonomi dan Kekerasan Seksual

## Pandangan Kongres Ulama Perempuan terhadap Kekerasan Seksual
Kekerasan  seksual  merupakan  tema  yang  paling  penting  yang  diangkat dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Mengingat kekerasan seksual ter- hadap perempuan tergolong sangat tinggi di Indonesia. Menukil dari laporan Komnas  Perempuan  Tahun  2012,  kekerasan  terhadap  perempuan  terjadi dengan  tingkat  rata-rata  tiap  jam  terjadi  3  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan seksual. Atau tiap hari terjadi 36 korban kekerasan seksual yang di- alami perempuan. 18
Sementara  itu  berdasarkan  sumber  BPS  -  SPHPN  tahun  2016,  Kongres Ulama Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan dari  pasangan  mereka  juga  menunjukkan  grafis  yang  relatif  tinggi.  Bahwa  2 dari  11  perempuan  yang  pernah  ataupun  sedang  masa  pernikahan,  pernah mengalami kekerasan atau seksual dari suami mereka. Sedangkan perempuan menjadi korban kejahatan perkosaan, sebanyak 1.389 kasus, dan 1.266 korban pencabulan, dengan mayoritas pelaku adalah pacar. 19
Menurut  Kongres  Perempuan,  status  perempuan  adalah  sebagai  anak Adam,  dimana  mereka  berhak  dimuliakan.  Status  anak  adam  (manusia)  ini tidak hanya meliputi laki-laki, melainkan juga perempuan. Mengambil QS. al- Isrā’: 70, menegaskan bahwa Allah telah mengangkut manusia dari daratan dan lautan  dan  memberikan  mereka  rezeki,  dan  melebihkan  mereka  satu  sama __________
18 “Hasil  Musyawarah  Keagamaan  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  No.  01/MK-KUPI- 1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual 2017” (Cirebon: KUPI, 2017).
19 Tim KUPI, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 59.
lainnya,  serta  meninggikan  derajat  mereka  di  atas  derajat  makhluk  lainnya. Melakukan  tindakan  pelecehan  terhadap  perempuan,  merupakan  perbuatan yang dilarang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. al-Nisā’: 19 yaitu larangan untuk melakukan tindakan memaksa perempuan, menghalangi hak  mereka,  serta  perintah  untuk  memperlakukan  mereka  dengan  sebaik- baiknya. Karena seorang perempuan dan lelaki, diciptakan untuk saling tolong menolong (QS. al-Taubah: 71) untuk mengerjakan amal perbuatan terpuji. 20
Dalam  sejarah  Islam  tercatat,  bahwa  seorang  tidak  berhak  menjadikan budak  perempuannya  sebagai  pelacur.  Karena  di  masa  Jahiliyah,  seorang majikan berhak untuk menjadikan budak nya sebagai pelacur, dan ia berhak menerima  bagian  dari  mahar.  Rasulullah  sendiri  dalam  suatu  hadisnya menyatakan bahwa ia melarang mengambil keuntungan dari penjualan anjing, mahar pelacuran, dan upah perdukunan. 21

## Analisa Ekonomi terhadap Kasus Kekerasan Seksual
Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI)  mempunyai  tujuan  untuk meletakkan  dasar  kesepahaman  bersama  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang dialami oleh para perempuan di Indonesia. Kesepahaman tersebut  dikeluakan  dalam  wujud  fatwa  ataupun  rekomendasi.  Pengeluaran fatwa  tersebut,  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  berdasarkan  pertimbangan agama. Mereka menyajikan dalil, baik berasal dari al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ ataupun ulama yang mempunyai kompetensi di bidang fiqh.
Kasus  kekerasan  seksual  ini,  selain  dikaji  dari  sudut  pandang  agama maupun  moral,  juga  telah  banyak  dikaji  lewat  pandangan  ilmu  psikologi. Karena  kekerasan  seksual  selalu  melibatkan  sisi  emosional.  Baik  dari  sisi korban  maupun  pelaku.  Mereka  mencoba  untuk  merumuskan  berbagai  hal, seperti  motif  pelaku,  stabilitas  emosional  pelaku,  dampak  psikis  bagi  korban seperti depresi, trauma, stress, dan sebagainya. Karena jenis kekerasan seksual bermacam-macam,  sehingga  sulit  untuk  menggeneralisir  bahwa  smeua  ke- kerasan seksual disebabkan hanya karena faktor tunggal.
__________
20 Tim KUPI, 61-162. 21 Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhāry, Ṣahīh al-Bukhāry (al-Maktabah al-Syamilah, n.d.), hd. no. 2277.
Kasus  kekerasan  seksual  dapat  terjadi  karena  memang  murni  masalah psikologis, seperti seseorang yang tidak kuat menahan nafsu kemudian men- culik dan memaksa seorang perempuan untuk melayani nafsunya. Tetapi ada kala nya, seorang korban kekerasan seksual (seperti pemerkosaan, misalnya), mereka menjadi korban karena ia memang secara posisi tidak berdaya untuk menolak ajakan seseorang karena faktor lingkungan sosial (sosiologis). Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak jalanan. Mereka pada umumnya, hidup mencari nafkah dan bersosialisasi de- ngan  orang  yang  sama,  dan  mempunyai  aturan  yang  rendah  tentang  sek- sualitas. 22
Faktor  ekonomi,  dapat  ditemukan  pada  kasus  pelacuran.  Seperti  yang terjadi  di  Pantai  Samas,  Silir  di  Solo,  Pasar  Kembang  di  Yogyakarta,  dan  be- berapa lokalisasi pelacuran. Mereka rata-rata sebagai orang yang tidak mampu, dan  menempuh  jalan  pelacuran  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari. Sehingga  motif  mereka  murni  ekonomi.  Sehingga,  mereka  bersedia  ‘dipaksa’ oleh seorang atau beberapa orang untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pihak yang membutuhkannya. Dari berbagai penelitian tentang pelacuran di  berbagai wilayah  ditemukan  bahwa  faktor dominan  seorang  menjadi  PSK karena  faktor  ekonomi.  Mereka  sulit  menemukan  pekerjaan  yang  bisa  men- cukupi kebutuhan sehari-hari. 23
Faktor  ekonomi  juga  terdapat  pada  kasus  dimana  seorang  perempuan yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  KDRT  biasanya  se- orang perempuan  yang tidak memiliki penghasilan sendiri, atau semua peng- hasilan yang ia butuhkan beserta anaknya berasal dari suaminya. seorang per- empuan  yang  mempunyai  penghasilan,  mempunyai  independensi  yang  lebih besar  daripada  seorang  perempuan  yang  tidak  berpenghasilan.  Seorang  per- empuan  dalam  posisi  seperti  ini  sangat  mudah  mengalami  kekerasan  dalam rumah tangga. Karena manusia cenderung tergantung pada sumber penghasilan
__________
22 Aditya Kusumawati, Zahroh Shaluhiyah, dan Antono Suryoputro, “Tradisi Kekerasan Seksual sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Kota Semarang,” Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia 9, no. 1 (2016): 17–31, https://doi.org/10.14710/JPKI.9.1.17-31.
23 Siti Munawaroh, “Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,” Dimensia 4,  no.  2  (2010):  69–82,  https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/ view/3433.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
ekonominya. Hal ini jelas berbeda dengan ‘perempuan karir’ yang mempunyai kemandirian. Seorang istri jarang melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan pasangannya  karena  kuatir  akan  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  ke- hidupan sehari-hari. 24
Dalam  beberapa  kasus  pelecehan  seksual  juga  dialami  oleh  perempuan yang  bekerja  di  tempat  hiburan.  Karena  dalam  tempat  hiburan,  memaksa mereka  berpakaian  seksi  sehingga  mengundang  syahwat  orang  lain.  bentuk pelecehan seksual ini bisa berupa sentuhan (meraba-raba), atau dapat berupa ucapan-ucapan. Orang yang menjadi korban pelecehan seksual ini sulit ditemu- kan  pada  orang  yang  mampu.  Karena  orang  mampu,  akan  dapat  membawa kasus  ini  di  pengadilan  atau  membayar  orang  lain  untuk  membereskan urusannya.  Selain  itu  kekerasan  seksual  kerap  terjadi  di  masyarakat  yang secara  sosial  ekonomi  nya  miskin. 25 Selain  itu,  dampak  ekonomi  juga  terjadi, jika seorang perempuan yang dilecehkan tersebut adalah perempuan pekerja. Produktivitas pekerjaannya akan terganggu, jika pelecehan terhadap beberapa pekerja  perempuan  dibiarkan  maka  akan  terjadi  penurunan  moral  pekerja sehingga mereka tidak lagi termotivasi dalam bekerja dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas. Kemungkinan sebuah badan usaha akan kehilang- an beberapa karyawan perempuannya, jika pelecehan seksual terus menerus terjadi tanpa adanya usaha untuk menghentikannya.
Praktek kekerasan seksual lainnya adalah perbuatan menikahi perempu- an hanya untuk kesenangan semata. Praktek ini sering dilakukan dengan model pernikahan siri. Perempuan menikah di bawah tangan tanpa persetujuan wali atau  menikah  di  depan  petugas  KUA,  dengan  harapan  bahwa  si  perempuan akan mendapatkan uang jaminan hidup, dan laki-laki mendapatkan kepuasan seksual. Dalam posisi seperti ini kedudukan perempuan sangat rentan, karena suami  sirinya  berhak  meninggalkannya  tanpa  memberikan  mahar  apapun. Praktek  seperti  ini  juga  dikarenakan  faktor  ekonomi  sehingga  seorang  per- empuan rela menjadi istri siri.
__________
24 La  Jamaa,  “Perlindungan  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Hukum  Pidana Indonesia,” Jurnal  Cita  Hukum 2,  no.  2  (2014):  249–72,  http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ citahukum/article/view/1467.
25 Muhammad Teja, “Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak,” Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial , May 2016, 10.
Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia ….
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
Faktor  ekonomi  juga  dapat  dilihat  dari  perdagangan  manusia  ( human traficking ), seorang penyedia perempuan mendapatkan fee dari aktivitas per- dagangan.  Sedangkan  pihak  korban,  mereka  membutuhkan  pekerjaan.  Se- hingga, banyak perempuan yang jadi korban kasus penipuan. Mereka dijanji- kan untuk dipekerjakan secara layak, tetapi pada akhirnya dipaksa untuk me- lacurkan  diri.  Perempuan  yang  menjadi  korban  perdagangan  perempuan  ini rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah.  Karena faktor ekonomi, mereka  tidak  dapat  meneruskan  pendidikan  dan  mendapatkan  pekerjaan secara layak. Hampir semua faktor yang menjadi penyebab terjadinya human trafficking adalah masalah kemiskinan, karena permasalahan ini sangat sering terjadi pada masyarakat yang secara sosial ekonomi menengah ke bawah. 26
Banyak  sekali  kasus  yang  terjadi,  dimana  seorang  perempuan  yang menjadi  korban  kekerasan  seksual,  pada  hakikatnya  terjadi  karena  ketidak- berdayaannya  dalam  mencukupi  kebutuhannya.  Mereka  rela  diperlakukan kasar  oleh pasangannya  (KDRT),  menjual diri  kepada orang  lain  (prostitusi), tidak berdaya menghadapi pelecehan seksual, dan sebagainya. Sudut pandang ekonomi dalam melihat kasus kekerasan seksual ini jarang diperhatikan.

## E.  Ekonomi dan Kerusakan Alam

## Pandangan Kongres Ulama Perempuan terhadap Kerusakan Alam
Salah  satu  isu  utama  yang  dibahas  dalam  Kongres  Ulama  Perempuan Indonesia  I  adalah  tentang  kerusakan  alam.  Beberapa  hal  yang  menjadi  per- timbangan kenapa isu kerusakan alam menjadi bahan musyawarah oleh para ulama perempuan, berdasarkan hal-hal berikut ini: 1) Terdapat 721 kecamatan (di 102 Kabupaten/kota dan di 16 Provinsi) yang menjadi daerah terdampak langsung dari bencana kekeringan. 2) Laju penggundulan hutan (deforestisasi) di  Indonesia  mengalami  tingkat  pertumbuhan  yang  sangat  tinggi,  yaitu mencapai angka sampai 2 juta hektar per tahun, sehingga Indonesia menjadi negara  dengan  laju  penggundulan  hutan  tertinggi  se-dunia.  3)  Terjadinya konflik agraria yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya di
__________
26 Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, dan Budhi Wibhawa, “Human Trafficking di Nusa Tenggara  Timur,” Share :  Social  Work  Journal 7,  no.  1  (2017):  21,  https://doi.org/10.24198/ share.v7i1.13808.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
tahun  2016,  terjadi  konflik  agraria  yang  melibatkan  86.745  keluarga  dengan luasan tanah dengan total sebesar 1.265.027 Ha. 27
Kongres  ini  menyimpulkan  bahwa  terjadinya  perusakan  alam  akan berdampak besar terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut hasil Musya- warah  Keagamaan  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  No.  03/MK-KUPI- 1/IV/2017 tentang Perusakan Alam, terdapat korelasi positif antara perusakan alam  dan  hilangnya  kemampuan  perempuan  terhadap  diri  mereka  sendiri maupun  terhadap  sumberdaya  alam.  Menurut  studi,  dampak  kerusakan lingkungan ini menyebabkan beban yang ditanggung oleh perempuan menjadi beberapa kali lipat daripada yang ditanggung oleh seornag lelaki. Sehingga me- munculkan beberapa permasalahan, seperti semakin banyaknya angka putus sekolah  di  kalangan  perempuan,  terganggunya  kesehatan  reproduksi,  dan semakin banyaknya angka kematian ibu dan bayi waktu melahirkan. Ketidak- mampuan ini disertai dengan anggapan-anggapan negatif terhadap perjuangan para perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya. 28
Dalam hal ini, Kongres Ulama Perempuan mengeluarkan beberapa sikap keagamaan, sebagaimana berikut: 1) Bahwa perusakan alam yang mengakibat- kan  kemadharatan,  atas  nama  apapun  termasuk  atas  nama  pembangunan, adalah haram secara mutlak. 2) Bahwa agama Islam harus mempunyai peran dalam  upaya  melestarikan  alam.  Karena maqāshid  al-shar’iyah tidak  hanya meliputi 5 hal (yaitu : hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-‘aql, hifẓ al-nasl, & hifẓ al- māl ),  juga  terdapat hifẓ  al-bī’ah (menjaga  kelestarian  alam).  3)  Negara  harus bertanggungjawab penuh atas kelestarian lingkungan alam, sebagai penyebab pemiskinan terutama pada perempuan. 29

## Analisa Ekonomi terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Alam
Fatwa dan Rekomendasi Ulama Perempuan Indonesia di atas, dalam Hasil Musyawarah  Keagamaan  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  No.  03/MK- KUPI-1/IV/2017  tentang  Perusakan  Alam,  hanya  didasarkan  pada  per- timbangan  nash-nash  al-Qur’an.  Karena  dalam  nash  al-Qur’an  sendiri  ber- limpah ayat yang menunjukkan bahwa manusia sebagai khalīfatullāh fi  ’l-arḍ __________
27 Tim KUPI, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 125.
28 Tim KUPI, 126.
29 Tim KUPI, 142–143.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
(pemimpin  di  atas  bumi),  larangan  untuk  berbuat  kerusakan  di  atas  bumi ( fasad ‘ala ’l-arḍ ), dan perintah untuk memelihara dan perbaikan di atas bumi ( al iṣlāḥ ‘ala ’l-arḍ ).
Penulis akan memberikan fokus pembahasan pada kerusakan lingkungan alam,  melalui  sudut  pandang  ekonomi.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  al- Qur’an  bahwa  kerusakan  di  bumi  dan  di  langit  terjadi  karena  ulah  tangan manusia. Dan sudah tentu kerusakan yang dilakukan oleh manusia atas bumi, pasti didasarkan pada motif ekonomi. Dampak ekonomi juga sangat terjadi, baik itu dihitung dari akibat kerusakan lingkungan maupun dihitung dari biaya sosial akibat  kerugian  yang  dialami  oleh  kebanyakan  orang. 30 Seperti  pembakaran hutan  di  Kalimantan,  sangat  memudahkan  bagi  seseorang  atau  badan  usaha, tanpa  harus  repot  mengeluarkan  ongkos  untuk  menebang  pohon,  dan  meng- gantikannya dengan industri tanaman ataupun hutan monokultur (hutan yang hanya ditanami oleh satu varietas jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan baku industri), seperti industri kertas ataupun industri kelapa sawit.
Kerusakan  alam  erat  kaitannya  dengan  upaya  memenuhi  konsumen pasar. Misalnya permintaan atas karet, memungkinkan hutan disulap dengan tumbuhan monokultur karet. Demikian pula permintaan pasar yang tinggi atas komoditas sirip ikan hiu, sehingga bnyak nelayan yang melakukan pemburuan illegal terhadap satwa langka yang dilindungi. Di bidang pelayaran, kerusakan lingkungan  hidup  juga  disebabkan  oleh  maraknya  pemakaian  jenis  alat penangkapan  ikan  yang  tidak  ramah  lingkungan  atau  penggunaan  cantrang, sehingga merusak biota laut atau terumbu karang. 31
Perusakan lingkungan alam demi mendapatkan bahan tambang. Mereka pada  dasarnya,  ingin  menghasilkan  pendapatan  sebesar-besarnya,  dengan menekan ongkos seminimal mungkin. Karena pada umumnya kerusakan ling- kungan  yang  diakibatkan  oleh  suatu  usaha,  tidak  dimasukkan  sebagai  salah satu variabel pengeluaran usaha. Mereka hanya memperhitungkan biaya pro-
__________
30 Akhmad Fauzi, “Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan  Lingkungan,” Jurnal  Ekonomi  Lingkungan 13,  no.  2  (2009):  1–15,  http://eslpasca.ipb.ac.id/ pdf/Sinegri antara Pembangunan Ekonomi dan Penelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.pdf.
31 Yuyun  Suprapti,  Rudianto  Syamsu  Dhuha,  and Miftachul Munir,  “Persepsi  Nelayan  Cantrang terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015,” ECSOFiM: Economic and Social  of  Fisheries  and  Marine  Journal 5,  no.  1  (2017):  104–15,  https://doi.org/10.21776/ ub.ecsofim.2017.005.01.10.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
duksi, biaya distribusi, biaya promosi, dan administrasi. 32 Tetapi tidak pernah mengeluarkan  biaya  atas  kerusakan  lingkungan  yang  telah  mereka  lakukan. Misalnya, biaya pencemaran air limbah industri di pinggir Sungai Jenes di Solo. Para pelaku usaha tidak mempedulikan berapa ongkos yang mereka bayar atas tercemarnya salah satu sungai di kota Bengawan tersebut.
Begitu  juga  dengan  pencemaran  logam  berat  di  Teluk  Buyat  (Sulawesi Utara), pencemaran limbah industri di teluk jakarta, penggunaan merkuri utuk penambanan emas di Sungai Landak, menyebabkan terjadinya penyakit gatal di penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai tersebut. 33
Di  negara-negara  maju,  para  pelaku  usaha  memperhitungkan  biaya  ke- rugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terdampak dari aktivitas usahanya, yang  disebut  dengan internalizing  external  cost .  Mereka  membayarkan  biaya tersebut  didasarkan  atas  valuasi  (perhitungan),  baik  itu  disebabkan  karena pencemaran  udara,  pencemaran  air,  atau  oleh  karena  kebisingan  yang  di- timbulkannya. Sedangkan di negara ini, suatu pihak dapat melakukan perusak- an lingkungan dan berdampak pada masyarakat luas, tanpa memikirkan denda apa yang harus ia keluarkan atau hukuman apa yang harus ia terima. 34
Secara  kalkulasi  ekonomi,  maka  pendapatan  yang  diperoleh  oleh  per- seorangan  lebih  kecil  nilainya,  daripada  total  kerugian  yang  dialami  oleh banyak  orang.  Misalnya  keuntungan  yang  diperoleh  dari illegal  logging, mencapai puluhan triliun per tahun. Tetapi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan illegal  logging ini  berjangka panjang, dengan  banyaknya  pihak yang berdampak. Seperti penghancuran hutan mangrove di sepanjang pesisir utara  Jawa,  untuk  tambak  udang,  reklamasi,  pembangunan  pemukiman,  dan industri, berdampak pada ribuan nelayan yang kesulitan mendapatkan ikan di perairan dekat pantai.
__________
32 Heri  Sukendar-W.,  “Hubungan  antara  Kelestarian  Ekonomi  dan  Lingkungan:  Suatu  Kajian Literatur,” Binus  Business Review 4,  no.  2  (November  29,  2013):  841–50, https://doi.org/10.21512/ bbr.v4i2.1400.
33 Tri  Pranadji,  “Keserakahan,  Kemiskinan,  dan  Kerusakan  Lingkungan,” Analisis  Kebijakan Pertanian 3, no. 4 (2005): 313–25, https://doi.org/10.21082/AKP.V3N4.2005.313-325. 34 Sukendar-W., “Hubungan antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan." 842.
Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia ….

## F. Kesimpulan
Ekonomi merupakan salah satu bagian terbesar dari motif tindakan yang diakukan  oleh  manusia.  Selain  juga  motif  lainnya,  seperti  motif  pemenuhan kebutuhan biologis, dan psikologis. Banyak diantaranya, motif psikologi atau- pun biologis berhimpitan dngan motif ekonomi, sehingga ketiganya sulit untuk dibedakan  secara  jelas.  Seperti  kasus  pelacuran,  tidak  serta  merta  dianggap sebagai  motif  pemenuhan  kebutuhan  biologis  semata,  tetapi  juga  terdapat aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga, pendekatan ekonomi untuk mengkaji  permasalahan  hal  ini,  terutama  tentang  kasus  kekerasan  seksual, tidak dapat digeneralisir, kecuali melihat kasus per kasus.
Kasus  pelecehan  seksual  hampir  dikatakan  tidak  ada  kaitannya  dengan faktor ekonomis. Tetapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sangat terkait dengan masalah ekonomi. Karena hal ini berkaitan dengan kemandirian per- empuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  diri  dan  anaknya,  ketika  mereka  ber- pisah dengan suaminya.
Pada tema kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia, hampir semuanya berkaitan dengan faktor ekonomi. Karena perilaku manusia dalam merusak  lingkungan  hampir  bisa  dipastikan  untuk  mengejar  nilai  ekonomis tertentu.  Sehingga,  motif  tindakan  seseorang  dalam  merusak  alam  dapat diperhitungkan secara ekonomi. Barang ekonomi apa yang mereka butuhkan dari alam? Berapa potensi keuntungan yang akan mereka raup, dan sebagainya. Bahkan  perhitungan  dampak  kerusakan  alam  pun  bisa  diperhitungkan, sebagaimana yang dilakukan oleh negara maju. Berapa kerugian pencemaran air, udara dan kebisingan yang dihasilkan, harus menjadi variabel pembiayaan usaha seseorang.
Sedangkan  pada  tema  pernikahan  anak,  secara  umum  ada  keterkaitan antara faktor ekonomi (kemiskinan) dengan  jumlah pernikahan anak.  Tetapi tidak semua kasus pernikahan dini bisa diukur dengan sudut pandang ekonomi semata. Seperti kasus pernikahan dini yang diakibatkan oleh “Kehamilan Tak Diinginkan  (KTD)”,  motif  menjaga  nama  baik  keluarga,  lebih  besar  daripada sekedar motif ekonomi semata.[s]

## Singgih Muheramtohadi
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)

## Daftar Pustaka
Asyari,  Yusuf.  “Nih  3  Rekomendasi  Hasil  Kongres  Ulama  Perempuan Indonesia.”  JawaPos.com  -  Berita  di  Sekitar  Anda,  2017.  https:// www.jawapos.com/jpg-today/29/04/2017/nih-3-rekomendasi-hasil- kongres-ulama-perempuan-indonesia.
al-Bukhāry,  Muhammad  bin  Ismā’il  bin  Ibrāhīm  bin  al-Mughīrah. Ṣahīh  al-
Bukhāry . al-Maktabah al-Syamilah, n.d.
Burhanudin, Jajat, ed. Ulama Perempuan Indonesia . Gramedia, 2002.
Daniel,  Everd  Scor  Rider,  Nandang  Mulyana,  and  Budhi  Wibhawa.  “Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur.” Share : Social Work Journal 7, no.
1 (2017): 21. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808.
Endraswara, Suwardi. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan . Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2006.
Fauzi, Akhmad. “Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.” Jurnal Ekonomi Lingkungan 13, no. 2 (2009):
1–15. http://eslpasca.ipb.ac.id/pdf/Sinegri antara Pembangunan Ekonomi dan Penelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.pdf.
Fauzia, Amelia, Jajat Burhanuddin, dan Oman Fathurahman. Tentang Perempu- an  Islam:  Wacana  dan  Gerakan .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, 2004.
“Hasil  Musyawarah  Keagamaan  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017  tentang  Kekerasan  Seksual  2017.”  Cirebon: KUPI, 2017.
Jamaa,  La.  “Perlindungan  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014): 249–72. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467.
Kusumawati,  Aditya,  Zahroh  Shaluhiyah,  dan  Antono  Suryoputro.  “Tradisi Kekerasan  Seksual  sebagai  Simbol  Kekuasaan  pada  Anak  Jalanan  di Kota Semarang.” Jurnal  Promosi  Kesehatan  Indonesia 9, no. 1 (2016):
17–31. https://doi.org/10.14710/JPKI.9.1.17-31.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
Munawaroh,  Siti.  “Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  di  Wilayah  Prambanan, Kabupaten  Klaten,  Jawa  Tengah.” Dimensia 4,  no.  2  (2010):  69–82. https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3433.
Pranadji,  Tri.  “Keserakahan,  Kemiskinan,  dan  Kerusakan  Lingkungan.” Analisis Kebijakan Pertanian 3, no. 4 (2005): 313–25. https://doi.org/10.21082/ AKP.V3N4.2005.313-325.
Satori, Rosidin, and Hasani. Liputan Media Kongres Ulama Perempuan Indonesia . Cirebon: KUPI, 2017.
Subdirektorat Statistik Rumah  Tangga. Kemajuan  yang  Tertunda:  Analisis  Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
Sukendar-W.,  Heri.  “Hubungan  antara  Kelestarian  Ekonomi  dan  Lingkungan: Suatu Kajian Literatur.” Binus Business Review 4, no. 2 (November 29,
2013): 841–50. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1400.
Suprapti,  Yuyun,  Rudianto  Syamsu  Dhuha,  dan  Miftachul  Munir.  “Persepsi Nelayan Cantrang terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.” ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine  Journal 5,  no.  1  (2017):  104–15.  https://doi.org/10.21776/ ub.ecsofim.2017.005.01.10.
Teja, Muhammad. “Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak.” Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial , May 2016.
Tim  KUPI. Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil  Kongres  Ulama  Perempuan Indonesia . Cirebon: KUPI, 2017.

## Singgih Muheramtohadi
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
This page intentionally left blank