## Legalitas
Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana
Dedi Kurniawan Susilo 1) , Abdul Bari azed 2) , Sarbaini 3)
1) ASN Pada Sekolah Polisi Negara POLDA JAMBI
2) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) Jl. Pd. Meja, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361
2) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: abdulbariazed@gmail.com
Abstrak  : Polisi  melakukan  tindakan  tembak  ditempat  terhadap  Pelaku  Kriminal  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Pidana merupakan langkah terakhir, namun s etelah dicermati, terminologi “tembak di tempat”, tidak ditemukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian. Sehingga dilakukan penelitian dalan bentuk tesis yang  bertujuan  sebagai  berikut1)  memahami  dan  menganalisispengaturan  tembak  di  tempat  yang  dilakukan  oleh  anggota polisi  terhadap  pelaku  kriminal  dalam  upaya  penegakan  hukum  pidana  menurut  perundang-undangan  Indonesia;  2) memahami  dan  menganalisisperlindungan  hukum  terhadap  anggota  polisiyang  melakukan  tembak  ditempat  dalam penegakan  hukum    dan  pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  dapat  terhindar    dari  tindakan  penyalahgunaan  dan arogansi    kekuasaan  oleh  anggota  PolriMetode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  yuridis  normatif.Berdasarkan  hasil penelitian tersebut: 1)Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan  hukum  pidanamerupakan  hak  diskresi  yang  berdasarkan  peraturan  perundang  undangan  yaitu    Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Peraturan  Kepala  KepolisianRepublik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan  Kepolisian,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. 2) Perlindungan hukum terhadap anggota polisiyang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum  dan pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  dapat  terhindar    dari  tindakan  penyalahgunaan  dan  arogansi    kekuasaan  oleh anggota  Polri  ialah  menghindari  anggota  kepolisian  dari  tindakan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  bukan hanya  berpatokan  kepada  hak  diskresi  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  namun  diberikan  payung  hukum  khusus  di  dalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku criminal yang melanggar SOP  dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam  menciptakan  anggota  Polisi  yang  siap  pakai  yang  memiliki  motivasi,  dedikasi,  serta  skill  dalam  melaksakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman.

## Kata Kunci : Polisi, Tempat Di Tempat, Upaya Penegakan Hukum Pidana
Abstract :  The police shoots  on the spot against Criminals in the Effort of Criminal Law Enforcement is the last step, however after  close  attention,  the  term  "shoot  on  the  spot"  is  not  explicitly  found  in  the  laws  governing  the  Police.  So  that  research  is carried  out  in  the  form  of  a  thesis  with  the  following  objectives:  1)  understanding  and  analyzing  the  shooting  arrangements carried out by members of the police against criminals in the effort to enforce criminal law according to Indonesian legislation; 2) understand and analyze the legal protection of police officers who shoot on the spot in law enforcement and the exercise of the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police. The research method  used  is  normative  juridical  research.  Based  on  the  results  of  the  research:  1)  Arrangement  of  shooting  at  the  spot  by members of the police against criminals in an effort to enforce criminal law is a right of discretion based on statutory regulations, namely the Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the State Police. Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force  in  Police  Actions,  Regulation  of  the  Chief  of  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  8  of  2009  concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Republican Police Duties Indonesia. 2) Legal protection for police officers who shoot on the spot in law enforcement and exercising the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police, namely avoiding police members from acting contrary to human rights, and not only based on discretionary rights. which is owned by the Police but is given a special legal umbrella in the execution of shooting on the spot against criminals who violate the SOPs in law enforcement at the police level in creating ready-to-use Police members who have motivation, dedication, and skills in carrying out their duties, can distinguish which ones become authority and rights in taking action, as well as creating Police who cling to TRI BRATA and CATUR PRASTYA as life guidelines and guidelines
Keywords: Police, Place in Place, Criminal Law Enforcement Efforts

## Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
Tujuan  penegakan  hukum  yang  utama  adalah  terjadinya  proses  hukum  yang  adil (due  process  of  law) , dimana  di  dalamnya  hak-hak  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana  dilindungi  dan  dianggap  sebagai  bagian  dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM.
Latar  belakang  pentingnya  memperjuangkan  pemenuhan  hak-hak  tersangka  pelaku  tidak  pidana.  Latar belakang  tersebut  setidaknya  terdiri  dari  3  (tiga)  prinsip    yakni pertama, bahwa  siapa  saja  dapat  menjadi tersangka/terdakwa  bahkan  menjadi  terpidana. Kedua, walaupun  pelaku  tindak  pidana  telah  melakukan perbuatan  yang  meresahkan  masyarakat,  ia  adalah  tetap  warga  negara  yang  secara  konstitusional  wajib dilindungi hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil,  dan ketiga , pemenuhan hak- hak  tersangka/terdakwa  atau  terpidana,  merupakan  bagian  terpenting  dari  tujuan  penegakan  hukum,  yakni terjadinya  proses  hukum  yang  adil (due  process  of  law) yang  diselenggarakan  melalui  sebuah sistem  peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kesisteman.
Proses  penegakan hukum  melalui  sistem  peradilan pidana, tidak dapat dipisahkan dari   keberadaan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  yang  mengatur  mengenai  pendekatan  kesisteman  dalam peradilan pidana Indonesia.
Pendekatan kesisteman yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( integrated criminal justice  system )  tersebut,  dibangun  dari  sub  sistem  atau  komponen-komponen  penegakan  hukum  yakni Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan,  dengan  mengacu  pada  KUHAP  sebagai  kodifikasi hukum pidana formil, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Tugas dari sub sistem yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup  hal-hal  yang  cukup  luas  yakni  mencegah  masyarakat  menjadi  korban  kejahatan,  menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga  masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Oleh  karena  luasnya  cakupan  tugas  dari  SPP  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  sangat  diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana:
Sebagaimana  telah    saya  uraikan  sebelumnya  mengenai  perlunya  tenaga-tenaga  profesional  sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri  utama  dari  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang  bekerja  dengan  baik.  Kita  tidak  akan  dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur- unsur  tersebut.  Dalam  kebhinekaan  fungsi  masing-masing  unsur  sistem,  maka  penghayatan  yang  sama tentang  tujuan  sistem  peradilan  pidana  inilah  yang  akan  membuktikan  keterpaduan  dari  berbagai  unsur tersebut.
Sejalan  dengan  pendapat-pendapat  di  atas,  Ramelan  mengemukakan  bahwa  berlakunya  KUHAP  telah membawa  perubahan  yang    mendasar  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  baik  dalam  konsepsi  maupun implementasi. Selengkapnya, ia menyatakan bahwa:
Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya - upaya  reorientasi  atas  sikap,  tata  laku  dan  tata  pikiran  dengan  maksud    agar  mampu  memainkan  peran yang  telah  ditentukan  secara  terintegrasi.  Konsepsi  sistem  peradilan  pidana  yang  dianut  dalam  KUHAP tersebut  menunjukkan  adanya unsur-unsur yang terdiri  dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem  penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem   pelaksanaan putusan pengadilan.  Sistem  peradilan  pidana  melibatkan  komponen-komponen  yang  terdiri  dari  lembaga Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian  yang  saling  berkaitan  secara  tak  terpisahkan  dan  berkesinambungan,  serta  harus  ada  unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.
Terkait  dengan  cakupan  tugas  dari  SPP  Indonesia  dan  pentingnya  penghayatan  terhadap  urgensi kebersamaan  dari  masing-masing  unsur  dari  SPP  Indonesia,  Mardjono  Reksodiputro  pada  pokoknya menggambarkan  bahwa  Upaya  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  sebagai  salah  satu  tugas  dari  SPP Indonesia  misalnya,  bukan  hanya  merupakan  tugas  dari  Kepolisian.  Kejaksaan  dan  Pengadilan  turut bertanggungjawab  melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil  oleh masyarakat.  Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab  dengan  melakukan  program  pembinaan  sedemikian  rupa  sehingga    narapidana  berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.
Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,    maka  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  awal  dari  proses  penanganan perkara  pidana,  sub  sistem  Kepolisian  memiliki  peranan  yang  penting  dan  strategis,  dalam  menentukan keberhasilan penegakan hukum  di tengah masyarakat.  Sebagaimana hakikat  sebuah sistem, maka kualitas hasil penyidikan  oleh  sub  sistem  Kepolisian,  akan  mempengaruhi  kualitas  penuntutan  oleh  Kejaksaan.  Kualitas
penuntutan  oleh  Kejaksaan  akan  mempengaruhi  kualitas  pemeriksaan  dan  penjatuhan  putusan  oleh  hakim. Demikian  pula  seterusnya,  kualitas  putusan  pidana  akan  mempengaruhi  kualitas  pelaksanaan  putusan  berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia,  kewenangan  sub  sistem  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Polri)  sebagai  penyidik  tindak  pidana,  diatur  di  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Undang-Undang Kepolisian).
Mengenai pelaksana penyidikan atau penyidik,  antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  KUHAP  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  terdapat  2  (dua)  institusi penyidik,  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yakni  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa: (1)  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang :
a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(2) Dalam  melakukan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  penyidik  wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Di samping tugas dang wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).
Kewenangan dimaksud,  diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk  kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat  imigrasi  yang  berwenang  di  tempat pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesakatau  mendadak  untuk  mencegah  atau  menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi  petunjuk  dan  bantuan  penyidikan  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta  menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Adapun  yang  dimaksud  dengan tindakan lain,  dijelaskan  di  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  bahwa  tindakan  lain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  peyidikan  yang dilaksanakan jika memenuhi syaratsebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
Salah satu tindakan lain ini adalah tembak ditempat yang dilakukan oleh Personil Kepolisian Polisi sebagai upaya  Penegakan  Hukum  Pidana  merupakan langkah terakhir  dikarenakan  pelaku  melakukan  perlawanan  yang membahayakan  jiwa  personil  maupun  masyarakat  di  sekitar  pada  saat  penangkapan  seperti  perlawanan menggunakan  senjata  tajam,  senjata  api,  penyanderaan  korban  tetapi  personil  melakukan  tempak  ditempat dengan  terukur.  Salah  satu  contoh      adalah  berdasarkan  surat  perintah  penangkapan  Nomor  LP/B/  188  /  IX/ 2019/  SPKT /Res  Bungo   dilakukan penembakan  ditempat  pada  proses  penangkapan di  Polres  Bungo  terhadap pelaku  pencabulan  terhadap  anak  kandung  yang  melakukan  perlawanan  menggunakan  golok  yang membahayakan  masyarakat  sekitar  dan  personil  kepolisian  reskrim  Polres  Bungo  pada  arah  kedua  kaki  pelaku sebagai  diskresi  kepolisian  yang  terukur  yang  selanjutnya  setelah  pelaku  dilumpuhkan  dan  ditangkap  segera dibawa ke Rumah Sakit Daerah Hanapi Kab. Bungo..
Setelah  dicermati,  tindakan  terminologi  “tembak  di  tempat”,  tidak  ditemukan  secara  eksplisit  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Kepolisian.    Terminologi  dengan  maksud  yang  sama, diatur  di  dalam    Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan  Kepolisian  (selanjutnya  disebut  Perkap  Penggunaan  Kekuatan  Dalam Tindakan Kepolisian).
Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009, lahir berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa  Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Dipertimbangkan  pula  bahwa  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan tugas di  lapangan  sering  dihadapkan  pada  situasi,  kondisi  atau  permasalahan  yang  mendesak,  sehingga  perlu melaksanakan penggunaan  kekuatan dalam tindakan  kepolisian,  dan   bahwa  pelaksanaan  penggunaan  kekuatan dalam  tindakan  kepolisian  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum,  selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Adapun  yang  dimaksud  sebagai  tindakan  kepolisian  dijelaskan  di  dalam  Pasal  1  angka  2  Perkap Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan  Kepolisian,  yang  selengkapnya  menguraikan  bahwa  “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang  berlaku  untuk  mencegah,  menghambat,  atau  menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  yang  mengancam keselamatan,  atau  membahayakan  jiwa  raga,  harta  benda  atau  kehormatan  kesusilaan,  guna  mewujudkan  tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat”.
Sementara  yang  dimaksud  dengan  penggunaan  kekuatan  diuraikan  di  dalam  Pasal  1  angka  3  bahwa “Penggunaan  Kekuatan  adalah  segala  penggunaan/pengerahan  daya,  potensi  atau  kemampuan  anggota  Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian”.
Kemudian, terdapat 2 (dua) terminologi penting yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan senjata oleh Polri,  yakni  tindakan  aktif  dan  tindakan  agresif.  Di  dalam  Pasal  1  angka  6,  dijelaskan  bahwa  “Tindakan  aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa  menunjukkan  upaya  menyerang  anggota  Polri.  Sementara  tindakan  agresif  dijelaskan  di  dalam  Pasal  1 angka 7 bahwa “Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan”.
Selanjutnya  mengenai  jenis  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  Kepolisian,  diatur  di  dalam  Pasal  7, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 7
(1)   Pada  setiap  tahapan  penggunaan  kekuatan  yang  dilakukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
(2)   Setiap  tingkatan  bahaya  ancaman  terhadap  anggota  Polri  atau  masyarakat  dihadapi  dengan  tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
b. tindakan  aktif  dihadapi  dengan kendali tangan  kosong  keras sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (1) huruf d;
c. tindakan  agresif  dihadapi  dengan  kendali  senjata  tumpul,  senjata  kimia  antara  lain  gas  air  mata  atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

## Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana
d. tindakan  agresif  yang  bersifat  segera  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  dapat menyebabkan  luka  parah  atau  kematian  atau  membahayakan  kehormatan  kesusilaan  anggota  Polri  atau masyarakat  atau  menimbulkan  bahaya  terhadap  keselamatan  umum,  seperti:  membakar  stasiun  pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat  dihadapi  dengan  kendali  senjata  api  atau  alat  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1) huruf f.
Pengaturan  penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api,  dipertegas  lagi  dengan  ketentuan  Pasal  8, yang menegaskan bahwa:
Pasal 8
(1)   Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api  atau  alat  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
a. tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  dapat  secara  segera  menimbulkan  luka  parah  atau  kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
b. anggota  Polri  tidak  memiliki  alternatif  lain  yang  beralasan  dan  masuk  akal  untuk  menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
(2)   Penggunaan  kekuatan  dengan  senjata  api  atau  alat  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
(3)   Untuk  menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  merupakan  ancaman  segera  terhadap jiwa  anggota  Polri  atau  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  dilakukan  penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.
Kemudian,  pengaturan  tentang  perlindungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  anggota  Polri  dalam penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, atau lebih populer dengan istilah “tembak di tempat”, diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
Di  dalam  Pasal  12  diatur  tentang  perlindungan  dan  bantuan  hukum  terhadap  anggota  Polri  yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 12
(1)   Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang  berlaku  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  bantuan  hukum  oleh  Polri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
(2)   Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.
Merujuk  pada  pengaturan  penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api    oleh  anggota  Polri  di  dalam peraturan  perundang-undangan  di  atas,    terkandung  tujuan  mendasar  yang  hendak  dicapai,  yakni  pemenuhan hakekat  penegakan  hukum  berupa due  process  of  law ,  melalui  penggunaan  kewenangan  Polri  secara bertanggungjawab, dan bersih dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pertanyaan  mendasar    kemudian  adalah  mengapa  setelah  sekian  lama  pengaturan  tentang pertanggungjawaban  anggota  Polri  dalam  pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  tersebut  diberlakukan, masih  ditemukan fenomena  bahwa  penembakan tidak saja  dilakukan terhadap tersangka  pelaku  kejahatan yang melarikan diri dan menyerang anggota Polri, melainkan juga terhadap tersangka pelaku yang tidak melarikan diri dan menyerang,  tetapi disuruh diam di tempat  lalu ditembak.

## PEMBAHASAN :
A. Pengaturan  tembak  di  tempat  yang  dilakukan  oleh  anggota  polisi  terhadap  pelaku  kriminal  dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia
Tindakan  tembak  di  tempat  oleh  anggota  polisi  terhadap  pelaku  criminal  memiliki  dasar -sar  pengaturan didalam  peraturan  perundang  undangan  Indonesia.  Adapun  aturan  yang  mengatur  tentang  tembak  ditempat adalah sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 KUHP
1.  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  yang  terpaksa  dilakukan  untuk  mempertahankan  dirinya  atau orang  lain,  mempertahankan  kehormatan  atau  harta  benda  sendiri  atau  kepunyaan  orang  lain,  dari  pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
2.  Melampaui  batas  pertahanan  yang  sangat  perlu  jika  perbuatan  itu  sekonyong-konyong  dilakukan  karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
Dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilihat ada 6 (enam) unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu : a.  suatu serangan
b.  serangan  itu  diadakan  sekoyong-koyong  ( ogenblikkelijk )  atau  suatu  ancaman  yang  kelak  akan dilakukan ( onmiddellijk dreigende aanranding ) c.  serangan itu melawan hukum ( wederrechtelijk ) d.  serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
e.  Pembelaan  terhadap  serangan  itu  harus  perlu  diadakan  ( noodzakelijk )  yakni  pembelaan  itu  bersifat “darurat”.
f.   Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal Menurut Pasal 49 ayat 1 HUKP untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan :
a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
c. Pembelaan merupakan keharusan;
d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1).
Menurut  ketentuan  pidana  seperti  yang  telah  dirumuskan  di  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP,  apabila kepentingan-kepentingan  hukum  tertentu  dari  seseorang  itu  mendapat  serangan  secara  melawan  hukum  dari orang  lain,  maka  pada  dasarnya  orang  dapat  dibenarkan  untuk  melakukan  suatu  pembelaan  terhadap  seranga n tersebut  walapun  dengan  cara  yang  merugikan  kepentingan  hukum  dari  penyerangnya,  yang  di  dalam  keadaan biasa  cara  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  yang  terlarang  dimana  pelakunya  telah  diancam  dengan  sesuatu hukuman.
Pembatasan  dari  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  untuk  membela  raga,  kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda, dapat  diartikan  bahwa  nyawa,  integritas  raga,  kehormatan  seksual  boleh  dibela,  juga  benda  dan  pemiliknya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga.
Syarat  seketika  adalah  mengenai  serangan  yang  sedang  terjadi  dan  mengancam  akan  terjadi.  Misalnya, pencuri sedang memaksa untuk membuka jendela, pembunuh akan menyerang korban dengan pisau. Kalau tidak ada keadaan seketika atau ancaman serangan seketika, maka juga tidak ada situasi pembelaan terpaksa.
Suatu  serangan  itu  dapat  disebut  sebagai  bersifat  seketika  yaitu  bukan  saja  jika  serangan itu telah  benar - benar dimulai melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangannya itu sendiri  belum  dimulai.  serangan  itu  tidak  terbatas  pada  selesainya  perbuatan  yang  merupakan  serangan  itu. Karena serangan itu merupakan suatu delik,  maka  dapat dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya  delik.  Serangan  itu  ada  selama  masih  ada  kemungkinan  bahwa  pelaku  serangan  dapat  melanjutkan perbuatan-perbuatannya  merugikan  orang  yang  telah  diserangnya.  Selama  masih  ada  kemungkinan  tersebut, maka juga masih tetap ada keperluan untuk membela diri sendiri, diri orang lain.
Mengenai  cara  pembelaan  diperintahkan  atau  patut,  membawa  kita  pada  asas  yang  sangat  penting  untuk ajaran penghapus pidana, yaitu :
1.    Asas  Subsidiaritas.  Melanggar  kepentingan  hukum  seseorang  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan.
2.     Asas  Proporsionalitas.  Melanggar  kepentingan  hukum  seseorang  untuk  melindungi  kepentingan  hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarann ya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.
3.    Asas “Culpa In Causa” : barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Ini berarti bahwa seseorang yang karena perbuatannya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.
Selanjutnya  Pasal  49  ayat  2  unsur-unsurnya  antara  lain  melampaui  batas  pembelaan  yang  perlu; 1). Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati” dan 2). Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang  dilakukan  ada suatu  hubungan  kausal.  Sedangkan  melampaui  batas  pembelaan  yang perlu dapat disebabkan  karena  :  1).  Alat  yang  dipilih  untuk  membela  diri  atau  cara  membela  diri  terlalu  keras.  Misalnya yang  menyerang  dengan  sebatang  kayu  dipukul  kembali  dengan  sepotong  besi.  Dan  2).  Yang  diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman jika dilakukan serangan tetapi ia masih juga memilih membela diri.
Pada  yang  diserang  dirimbulkan  suatu  perasaan  “ sangat  panas  hati ”.  Disini  pembuat  undang-undang pidana  menerima  suatu  kenaikan  darah  yang  dapat  disebabkan  karena  ketakutan,  putus  asa,  kemarahan  besar,
Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari azed, dan Sarbaini. Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana
kebencian  sebagai  suatu  strafuitsluitingsgrond  atau  suatu strafverminderingsgrond (alasan  untuk  mengurangi hukuman).
Pasal  49  ayat  (2)  KUHP  menentukan  syarat  :  harus  ada  suatu  hubungan kausal antara  ditimbulkannya kenaikan  darah  dan  serangan  yang  dilakukan  itu.  Perbuatan  yang  melampaui  batas  pembelaan  yang  perlu  itu tetap melawan hukum tetapi pembuat dapat dinyatakan tidak bersalah. Ada dua syarat alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu :
1. Harus  ada  situasi  pembelaan  terpaksa,  yang  berarti  suatu  situasi  dimana  pembelaan  raga,  kehormatan kesusilaan,  atau  harta  benda  terhadap  serangan  seketika  bersifat  melawan  hukum.  Kalau  orang  dapat menghindarkan diri dari serangan, maka pembelaan tidak menjadi keharusan; bantahan atas dasar pembelaan terpaksa harus ditolak. Demikian juga bantahan berdasarkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak akan berhasil. Bantahan itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri merupakan keharusan.
2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat,  yang  pada  gilirannya  disebabkan  oleh  serangan.  “Kegocangan  jiwa  yang  hebat”  dapat  mencakaup berbagai  jenis  emosi,  seperti  :  takut,  marah,  panik.  Kebencian  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu  tidak disebabkan  oleh  serangan,  maka  tidak  dapat  dipakai  untuk  memaafkan.  Juga  kalau  kegoncangan  jiwa  yang hebat  tidak  disebabkan  oleh  serangan,  tetapi  karena  pengaruh  alkohol  atau  narkotik,  maka  pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana.
Perbedaan pembelaan terpaksa ( noodweer ) dan pelampauan pembelaan terpaksa ( noodweerexces ) adalah : Noodweer adalah  pembelaan  yang  diberikan  karena  sangat  mendesak  terhadap  serangan  yang  mendesak  dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya adalah:
1. serangan yang nyata-nyata :
a.  melawan hukum;
b.  mendesak dan sengkoyong-koyong mengancam;
2. serangan itu harus dilakukan terhadap :
a.  badan ( lift ) sendiri atau orang lain.
b.  Kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ). c.  Barang ( goed ) milik sendiri atau orang lain.
Noodweerexces adalah  pembelaan  terpaksa  melampaui  batas,  yang  disebabkan  oleh  suatu  tekanan  jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam.
a. Pada noodweer , sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada noodweerexces perbuatan tetap melawan  hukum  tetapi  dasar  sehingga  tidak  dapat  dipidananya  pembuat  terletak  pada  keadaan  khusus dimana pembuat berada, disebabkan karena serangan yang mengancam seketika.
b. Pada noodweer ,  penyerang  tidak  boleh  ditangani  atau  dipukul  lebih  daripada  maksud  pembelaan  yang perlu,  sedangkan  pada noodweerexces pembuat  melampaui  batas-batas  pembelaan  darurat  oleh  karena keguncangan jiwa yang hebat.
c. Noodweer adalah suatu dasar pembenar , sedangkan noodweerexces merupakan dasar pemaaf .
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terdapat beberapa pasal yang megatur tentang kewenangan tembak ditempat, yaitu: Dalam Pasal 18 ayat 1: “Untuk kepentingan umum  pejabat  Kepolisian Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan tugas  dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.  Selanjutnya  Pasal  15  ayat  2  huruf  k: “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. dan Pasal 16 ayat 1 huruf l: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Polisi  dalam  melaksanakan  tugas  mempunyai  kewenangan  untuk  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri demi mementingkan kepentingan masyarakat umum. Polisi dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang masih termasuk dalam lingkup tugas polisi dan dalam melaksanakan tindakan polisi harus berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

## 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 29 ayat 1: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu”.  Dalam  Pasal  ini  mengandung  unsur  “setiap orang”  berarti  setiap  siapa  pun  juga  manusia  berhak  atas  perlindungan  terhadap  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya tanpa seorang pun bisa menghalanginya. Selanjutnya dalam Pasal 30 juga  menjelaskan  tentang  hak-hak  yang  wajib  diberikan  oleh  negara  atas  rasa  aman  dan  tenteram  serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika ada yang melanggar hak ini maka orang tersebut dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.
4.  Peraturan  Kepala  KepolisianRepublik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
Pasal 5 ayat 1 Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: a.  Tahap 1:kekuatan yang memiliki detterent/pencegahan. b.  Tahap 2: perintah lisan;
c.  Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
d.  Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
e.  Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri;
f.  Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau prilaku pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau  kematian  anggota  Polri  atau anggota masyarakat.
Dalam  hal  penyelidikan    Kepolisian  melakukan  penangkapan  terhadap  tersangka  seringkali  dihadapkan pada suatu keadaan yang berbeda-beda, sehingga setiap anggota Kepolisian dalam keadaan tersebut diwajibkan untuk  memiliki  kemampuan  untuk  menghadapi  tersangka  dengan  baik  dan  benar  dan  sesuai  dengan  prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Namun  seringkali  anggota  Polri  menghadapi  situasi  yang  berbeda-beda  sehingga  menimbulkan  respon yang  berbeda  pula.  Meskipun  penggunaan  senjata  api  merupakan  alternatif  akhir,  tidak  sedikit  anggota  yang terpaksa  harus  menggunakan  senjata  api  dalam  menjalankan  tugasnya  dilapangan.  Maka  untuk  itu  sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan melepaskan tembakan agar nantinya dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar hukum.
Penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

## 1.1. Asas-Asas Penggunaan Senjata Api
Setiap  menggunakan  kekuatan,  penggunaan  kekuatan  yang  dimaksud  adalah  segala  penggunaan  atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian salah satunya  penggunaan  senjata  api.    Setiap  melepaskan  tembakan  anggota  Polri  harus  memperhatikan  pri nsip- prinsip  dasar  yang  tertuang  dalam  Pasal  3  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penggunaan Kekuatan yakni :
a. Legalitas,  yang  berarti  bahwa  semua  tindakan  kepolisian  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional.  Oleh  karena  itu,  seorang  polisi  harus  mengetahui  perundang-undangan  nasional  dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.
b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi  untuk  melakukan  suatu  tindakan,  atau  menghadapi  kejadian  yang  tidak  dapat  dihindarkan  atau dielakkan  sehingga  terpaksa  melakukan  tindakan  yang  membatasi  kebebasan  tersangka.  Dalam  penggunaan kekerasan dan senjata  api, prinsip ini  diterapkan  pada saat  keadaan tidak  dapat  dihindarkan atau tidak dapat dielakkan,  sehingga  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  merupakan  satu-satunya  tindakan  yang  harus dilakukan.  Artinya  bahwa  tidak  ada  cara  lain  untuk  memecahkan  masalah  dalam  mencapai  sasaran  yang diharapkan.  Dalam  semua  keadaan,  penggunaan senjata  api  yang  mematikan,  hanya  dapat  digunakan  secara tegas  guna  melindungi  kehidupan.  Maksud  kehidupan  disini  adalah  nyawa  warga  masyarakat  yang  tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.
c. Proporsionalitas,  yang  berarti  bahwa  penggunaan  kekuatan  harus  dilaksanakan  secara  seimbang  antara ancaman  yang  dihadapi  dan  tingkat  kekuatan  atau  respon  anggota  Polri,  sehingga  tidak  menimbulkan kerugian/korban/penderitaan  yang  berlebihan.  Anggota  polisi  harus  menerapkan  prinsip  proporsionalitas dalam  semua  tindakan,  terutama  pada  saat  penggunaan  kekerasan  dan  Senjata  Api  (hanya  pada  saat  sangat dibutuhkan). Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak seca ra langsung  polisi  juga  menggunakan  pisau).  Selain  itu,  apabila  tujuan  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api
sudah  terpenuhi,  maka  penggunaan  kekerasan  harus  dihentikan.  Proporsionalitas  adalah  penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.
d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
f. Masuk akal ( reasonable ), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis  situasi  dan  kondisi  dari  ancaman  atau  perlawanan  pelaku  kejahatan  terhadap  petugas  atau  bahanya terhadap masyarakat.

## 1.2. Prosedur Tindakan
Petunjuk  mengenai  penggunaan  senjata  api  diatur  dalam  Prosedur  Tetap  Kapolri  Nomor  Polisi: PROTAP/01/V/2001  tentang  Penggunaan  Senjata  Api.  Prosedur  Tetap  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  Polisi:  PROTAP/01/V/2001  mengatur  mengenai  ruang  lingkup  dan  tata  urut  tentang  prosedur penggunaan  senjata  api  mencakup  prosedur  tindakan,  persyaratan,  tujuan,  sasaran,  ketentuan  lain  serta penyelesaian administrasi dalam penggunaan senjata api sebagai berikut:
Prosedur Tindakan :
1. Prosedur
Pemegang  senjata  api  harus  orang  yang  sudah  dinyatakan lulus  dalam  ujian  Psikologi  dan  uji  keterampilan, ini menyangkut aspek emosional, kepribadian dan keterampilan penggunaan senjata api.
2. Tindakan dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api
Penggunaan  senjata  api  hanya  dibenarkan  dilakukan  petugas  dalam  keadaan  terpaksa,  untuk  membela  diri (petugas)  ataupun  melindungi  /  menyelamatkan  jiwa  raga  seseorang  (masyarakat)  dari  setiap  ancaman  / gangguan kejahatan.

## 3. Tujuan Penggunaan Senjata Api
Pada  prinsipnya  penggunaan  senjata  api  bertujuan  untuk  melumpuhkan  pelaku  kejahatan  bukan  untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku kejahatan dapat ditangkap.
4. Sasaran Tembak
Sesuai  dengan  tujuan  penggunaan  senjata  api  sasaran  tembak  diarahkan  kepada  organ  /  bagian  tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kepala, jantung, mata, dll. Organ tidak vital seperti kaki. Dalam  keadaan  rusuh  massal,  sasaran  tembak  diprioritaskan  /  ditujukan  terhadap  pemimpin  /  penggerak kerusuhan.
5. Tahapan  Tindakan
Penggunaan  senjata  api  tidak  langsung  ditujukan  /  diarahkan  terhadap  pelaku  kejahatan  /  pelanggar  hukum, tetap  diawali  dengan  tindakan  peringatan  sebanyak  3  (tiga)  kali,  baik  menggunakan  peluru  tajam,  karet maupun dengan tembakan salvo (keatas).
6. Kewenangan Pemberian Perintah
Dalam  formasi  pasukan  Dalmas/PHH  (Pasukan  Huru  Hara)  penggunaan  senjata  api  (peluru  tajam)  hanya diberlakukan atas perintah Kepala Satuan Kewilayahan, serendah-rendahnya Kapolres/Ta.

## 1.3. Ketentuan Lain
Selain  harus  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  tersebut  diatas,  penggunaan  senjata  api  harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1
a. Etis
Penembakan  tidak  dilakukan  secara  brutal  /  membabi  buta,  tetapi  terarah  dan  efektif,  dengan memperhatikan  norma-norma  kemanusiaan,  penggunaan  peluru  seminimal  mungkin  sesuai  dengan  tujuan penembakan.
b. Aceptable
Tindakan  penembakan  yang  dilakukan  oleh  petugas  dapat  diterima  oleh  masyarakat  banyak,  sehingga masyarakat  mendukung  tindakan  dimaksud  dan  aparat  tidak  ragu-ragu  dalam  melakukan  tindakan  keras terhadap pelaku kejahatan.
c. Pro Justicial
Akibat  penembakan  yakni  jatuhnya  korban  pelaku  kejahatan  baik  kondisi  luka-luka  bahkan  kalau sampai matipun, kasusnya dapat diproses secara hukum sampai persidangan di Pengadilan.
1 Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat , Mitra Hardhasuma, Jakarta 2001, hal 5

## d. Pemberian Pertolongan
Terhadap  korban  penggunaan  senjata  api  (penembakan)  diberikan  pertolongan  medis  sesuai  dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

## 1.4. Penyelesaian Administrasi
Sebagai pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan untuk kepentingan kelanjutan proses penyidikan tindak pidana, diperlukan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
a. Laporan polisi tentang penggunaan senjata api (penembakan)
b. Berita Acara Pemeriksaan
1. Saksi-saksi
2. Tersangka
c. Visum  Et  Repertum  (VER),  merupakan  keterangan  tertulis  yang  dibuat  oleh  dokter  dalam  ilmu  kedokteran forensik  atas  permintaan  penyidik  yang  berwenang  mengenai  hasil  pemeriksaan  medik  terhadap  manusia, baik  hidup  atau  mati  ataupun  bagian  atau  diduga  bagian  tubuh  manusia  berdasarkan  keilmuannya  dan  di bawah sumpah, untuk kepentingan penegakan hukum.
d. Kelengkapan Administrasi
1. Surat perintah penanganan
2. Surat ijin pemegang senjata api.
Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian  juga  memberi  pedoman  bagi  anggota  polri  dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan.
Tertuang  dalam  Pasal  8  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009 bahwa :
1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika :
a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
b. Anggota  Polri  tidak  memiliki  alternatif  lain  yang  beralasan  dan  masuk  akal  untuk  menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
c. Anggota polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau  tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
2. Penggunaan  kekuatan  dengan  senjata  api  atau  alat  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka
3. Untuk  menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  merupakan  ancaman  segera  terhadap jiwa  anggota  Polri  atau  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  dilakukan  penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.
Pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  yang  dimiliki  oleh  anggota  Polri  dalam  melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat  menjadi  prioritas  apabila  posisi  petugas  terdesak  dan  pelaku  mengancam  keselamatan  polisi.  Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan  senjata  api  oleh  Polri  dalam  pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  agar  nantinya  tidak melanggar hukum.
Sebelum  petugas  kepolisian  melakukan  tindakan  keras  berupa  tembak  di  tempat,  sesuai  dengan  Pasal  15 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penggunaan  Kekuatan Dalam  Tindakan  Kepolisian  harus  melakukan  tindakan  tembakan  peringatan  terlebih  dahulu,  adapun  isi  dari Pasal 15 tersebut adalah :
(1)   Dalam  hal  tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  dapat  menimbulkan  bahaya  ancaman  luka  parah  atau kematian terhadap  anggota  Polri  atau  masyarakat  atau  dapat  membahayakan  keselamatan  umum  dan  tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
(2)  Tembakan  peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  pertimbangan  yang  aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
(3)  Tembakan  peringatan  hanya  dilepaskan  ke  udara  atau  ke  tanah  dengan  kehati-hatian  yang  tinggi  apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut;
a.  Untuk  menurunkan  moril  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  akan  menyerang  anggota  polri  atau masyarakat.
b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
(4)  Tembakan  peringatan  tidak  diperlukan  ketika  menangani  bahaya  ancaman  yang  dapat  menimbulkan  luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

## 5. Peraturan Kepala  KepolisianRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
Didalam  Peraturan  Kepala  KepolisianRepublik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Implementasi Prinsip  dan  Standar  HAM  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Republik  Indonesia  juga  terdapat  aturan terkait kewenangan tembak ditempat yaitu:
Pasal 45
Setiap  petugas  Polri  dalam  melakukan  tindakan  dengan  menggunakan  kekuatan/  tindakan  keras  harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.  tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; b.  tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan; c.  tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
d.  tidak  ada  pengecualian  atau  alasan  apapun  yang  dibolehkan  untuk  menggunakan  kekerasan  yang  tidak berdasarkan hukum;
e.  penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
f.   penggunaan  kekuatan,  senjata  atau  alat  dalam  penerapan  tindakan  keras  harus  berimbang  dengan  ancaman yang dihadapi;
g.  harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan h.  kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

## Pasal 47 ayat 1
Penggunaan  senjata  api  hanya  boleh  digunakan  bila  benar-benar  diperuntukkan  untuk  melindungi  nyawa manusia.
Prosedur tembak di tempat pada Pasal 48 Peraturan Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus : a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
1.  Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
2.  Member  peringatan  dengan  ucapan  secara  jelas  dan  tegas  kepada  sasaran  untuk  berhenti,  angkat  tangan, atau meletakkan senjatanya.
3.  Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
c.  Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau  luka  berat  bagi  petugas  atau  orang  lain  disekitarnya,  peringatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b tidak perlu dilakukan.
Dalam  penggunaan  senjata  api  harus  disesuaikan  dengan  fungsi  kepolisian,  dimana  dapat  dibagi berdasarkan tahapannya adalah :
a.  Untuk  tahapan  represif  yaitu  mengantisipasi  bakal  terjadinya  kejahatan  atau  penyimpangan  terhadap  fungsi intelejen.
b.  Untuk  tahapan  preventif  yaitu  mencegah  kejahatan  atau  penyimpangan  yang  terjadi  serta  bimbingan  dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.
c.  Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu  dalam  kaitannya  proses  peradilan  pidana.  Selain  itu  lalu  lintas,  reserse,  adalah  fungsi  yang  terutama melakukan itu.
d.  Adapun  brimob  adalah  fungsi  kepolisian  para  militer  yang  biasa  bertugas  dalam  rangka  represif  maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.
Dalam  memilih  tindakan  yang  harus  diambil  oleh  seorang  polisi  dan  tindakan  tersebut  ternyata  memilih kekerasan  yang  harus  digunakan,  polisi  harus  memperhatikan  tingkatan  kerjasama  si  tersangka  dalam  situasi tertentu  serta  mempertimbangkan  rangkaian  logis  dan  hukum  sebab  akibat.  Dalam  situasi  tersebut  polisi  harus
memutuskan  cara  apa  yang  akan  ditempuh,  teknik  spesifik  dan  tingkat  kekerasan  yang  akan  digunakan berdasarkan keadaan.
Dalam  Pasal  45  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2009  dimana  setiap anggota  Polri  dalam  melakukan  tindakan  dengan  menggunakan  kekuatan/tindakan  keras  harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a.  Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; b.  Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan; c.  Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah;
d.  Tidak  ada  pengecualian  atau  alasan  apapun  yang  dibolehkan  untuk  menggunakan  kekerasan  yang  tidak berdasarkan hukum;
e.  Penggunaan  kekuatan  dan  penerapan  tindakan  keras  harus  dilaksanakan  secara  proporsional  dengan tujuannya sesuai dengan hukum;
f.   Penggunaan  kekuatan,  senjata  atau  alat  penerapan  dalam  tindakan  keras  harus  berimbang  dengan  ancaman yang dihadapi;
g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras;
h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.
Dalam  Pasal  47  ayat  (1)  dimana  penggunaan  senjata  api  hanya  boleh  digunakan  bila  benar -benar diperuntukkan untuk melindungi jiwa manusia. ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk : a.  Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b.  Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; c.  Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d.  Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e.  Menahan,  mencegah  atau  menghentikan  seseorang  yang  sedang  atau  akan  melakukan  tindakan  yang  sangat membahayakan jiwa;
f.   Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup.
Prinsip-prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, pada poin  ke  5  dinyatakan  bahwa  “dalam  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  yang  sah  tidak  dapat  dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :
a.  Melakukan  pengekangan  dalam  penggunaan  dan  tindakan  tersebut  yang  sebanding  dengan  keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
b.  Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia; c.  Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak; d.  Memberitahukan keluarga korban.
Dalam  poin  ke  9  menyatakan  bahwa  “  aparatur  penegak  hukum  tidak  akan  menggunakan  senjata  api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka  parah  yang  segera  terjadi,  untuk  mencegah  dilakukan  suatu  tindakan  kejahatan  yang  sangat  serius  yang menyangkut  ancaman  besar  terhadap  kehidupan,  untuk  mencegah  pelaku  kejahatan  melarikan  diri,  dan  hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam Symposium on the Role of the Protection of Human Roghts di Den Hag menjelaskan bahwa : 1.  Kewajiban  polisi  untuk  menempuh  langkah-langkah criminal  policy,  crime  prevention  programmers  on  the administration of criminal justice.
2.  Mengutuk penerapan kebijakan “ extralage executions” tanpa kewenangan dalam tuga
3.  Menjamin terlaksananya “ the greater security and protection of the rights and freedoms of all people” 4.  Mengutamakan  terciptanya  “ the  police  were  a  part  and  not  separate  from  the  community  and  than  the majority of policemen’s time wes spent on service-oriented task rather than on law en-forcement duties”.
Dengan melihat beberapa peraturan Perundang-undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang  mengatur  tentang  prosedur  tembak  di  tempat  sudah  jelas  namun  upaya-upaya  untuk  mengontrol  tindakan tersebut tidak  maksimal  hal ini  ditunjukkan  dengan belum  adanya  aturan  yang mengatur  secara  khusus tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan  berkelanjutan,  dimana  pelatihan  tersebut  hanya  diberikan  satu  kali  sejak  anggota  polisi  tersebut  mengikuti pendidikan  pertama  kali  di  kepolisian.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  bahwa  pelatihan  secara  rutin  dan berkelanjutan  diberikan  oleh  Polri  hal  ini  ditujukan  agar  tidak  terjadi  dan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya penyalahgunaan  wewenang  atas  penggunaan  senjata  api  tersebut.  Mudah-mudahan  dengan  diadakannya  aturan
yang mengatur  secara  khusus tentang  pelatihan secara rutin dan berkelanjutan terhadap penggunaan senjata  api merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meminimalisir  dilakukannya  tindakan  keras  kepolisian  berupa  tembak  di tempat.
Tindakan  tembak  ditempat  oleh  aparat  kepolisian  merupakan  suatu  tugas  Polisi  yang  bersifat  represif, yaitu  bersifat  menindak.  Tugas  represif  Polisi  adalah  tugas  kepolisian  yang  bersifat  menindak  terhadap  para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Kewenangan  melakukan  tugas  represif  dalam  hal  ini  tembak  ditempat oleh  aparat  kepolisian  disebut  dengan  diskresi  kepolisian  aktif,  dan  umumnya  tugas  ini  kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.
Hal  yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  perintah  tembak  ditempat  harus  sesuai  dengan  mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum  di lini terdepan dari proses  pelaksanaan sistem  peradilan,  yang berkewenangan melakukan upaya  paksa dalam tindakan represif,  yang potensial  menyalahgunakan wewenang  yang dipercayakan padanya,  maka  aparat kepolisian  harus  diikat  dengan  hukum  acara  yang  ketat.  Dan  untuk  dapat  bersikap  dan  bertindak  santun  harus diikat  dengan  Etika  Kepolisian  yang  ditegakkan  dengan  konsekwen  dan  konsisten.Oleh  karena  itu  setelah pelaksanaan  kewenangan  tembak  ditempat  selesai  dilakukan  maka  setiap  aparat  kepolisian  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  kewenangan  tembak  ditempat  harus  membuat  laporan  ataupun  berita  acara  dalam  bentuk pertanggungjawabannya  kepada  atasannya  serta  juga  harus  mempertanggungjawabkan  tindakannya  dihadapan hukum.  Pelaksanaan  kewenangan  tembak  ditempat  oleh  aparat  kepolisian  ini  harus  sesuai  dengan  ketentuan penggunaan  senjata  api  oleh  aparat  kepolisian  serta  juga  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  pidana  dan ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

## B. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anggota  Polisi  Yang  Melakukan  Tembak  Ditempat  Dalam Penegakan  Hukum    Dan  Pelaksanaan  Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Dapat  Terhindar    Dari Tindakan Penyalahgunaan Dan Arogansi  Kekuasaan Oleh Anggota Polri
Setiap  melakukan  tindakan  tembak  di  tempat  Polisi  selalu  berpedoman  pada  suatu  kewenangan  yaitu kewenangan  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri  hal  ini  yang  sering  disalahgunakan  oleh  okn um  anggota Kepolisian.  Kewenangan  ini  tertulis  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.
Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a.  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  k,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  berwenang  :  melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk  dalam  lingkup  tugas Kepolisian;
b.  Pasal 16 ayat (1) huruf I, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana,  Kepolisian Negara Republik Indonesia  berwenang untuk :  mengadakan tindakan lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :
1)  Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2)  Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3)  Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4)  Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5)  Menghormati Hak Asasi Manusia.
c.  Pasal  18  ayat  (1)  Untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.  Ayat  (2)  pelaksanaan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  berhubungan  dengan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  menunjuk  adanya  tindakan  lain  berdasarkan  hukum  yang  dapat dipertanggung  jawabkan.  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j  KUHAP,  yang  memberikan  wewenang  kepada  penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api  dilakukan  ketika  aparat  kepolisian  tidak  memiliki alternatif  lain  yang  beralasan  dan  masuk  akal  untuk  menghentikan  tindakan/perbuatan  pelaku  kejahatan  atau
tersangka.  Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api  atau  alat  lain  dapat  dilakukan  apabila  tersangka melarikan  diri,  dan  penggunaan  senjata  api  merupakan  upaya  terakhir  untuk  menghentikan  tindakan  pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat  berhadapan  dengan  tersangka,  maka  aparat  kepolisian  dapat  melakukan  penggunaan  kendali  senjata  api dengan atau tanpa  harus  diawali  peringatan lisan  untuk menhentikan tindakan  pelaku  kejahatan atau tersangka. Sedapat  mungkin  tindakan  tembak  ditempat  ini  dihindarkan  oleh  aparat  kepolisian  dengan  melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi.
Namun  dilain  sisi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Polisi  terkait  tembak  ditempat  diperlukan  perlindungan hukum  terhadap  anggota  polisiyang  melakukan  tembak  ditempat  dalam  penegakan  hukum    dan  pelaksanaan kewenangan  tembak  di  tempat  dapat  terhindar    dari  tindakan  penyalahgunaan  dan  arogansi    kekuasaan  oleh anggota Polri .
Perlindungan hukum yang diberikan maka diperlukan k epastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum  pada  suatu  Negara,  yang  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  kepastian  di  dalam  hukum  (satu  aturan  untuk  satu perbuatan)  dan  kepastian  karena  hukum  (terhindarnya  masyarakat  dari  kesewenang-wenangan  pihak  lain). Kepastian  hukum  akan  tercapai  apabila  hukum  ditegakkan  dengan  adil,  tanpa  memandang  jabatan/kedudukan seseorang.  Demikian  juga  terhadap  aparat  kepolisian  yang  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana,  harus ditindak sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana  penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.
Dalam  penggunaan  senjata  api  terdapat  berbagai  tingkatan  tanggungjawab,  tergantung  pada  orang-orang yang  menggunakannya,  tujuan  yang  hendak  dicapai,  tempat  kejadian  dan  tingkat  tanggungjawab  yang  mereka miliki  terhadap  warga/pihak-pihak  yang  tidak  terlibat.  Laporan  dan  tinjauan  atasan  harus  dilakukan  setelah terjadinya  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api,  atasan  harus  bertanggungjawab  atas  semua  tindakan  anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat  kepolisian  merupakan  tanggungjawab  dari  atasannya,  oleh  karena  itu  atasan  harus  mengetahui  segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.
Penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang sebagai  pilihan  terakhir    bagi  aparat  kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  demikian  penggunaan kekerasan  berlebihan  merupakan  pelanggaran  dan  penyalahgunaan  wewenang.  Pemerintah  juga  tidak  dapat menggunakan  alasan  seperti  ketidak  stabilan  nasional  atau  alasan-alasan  lain  untuk  membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api.
Berdasarkan  prinsip  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  oleh  aparat  kepolisian  merupakan tanggungjawab  dari  atasannya,  oleh  karena  itu  atasan  harus  mengetahui  segala  tindakan  yang  dilakukan bawahannya  ketika  bertugas  dan  aparat  kepolisian  tidak  boleh  bertindak  diluar  dari  apa  yang  diperintahkan atasannya.
Aparat  kepolisian  yang  menggunakan  kekerasan  dan  senjata  api  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa  penggunaan  senjata  api  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur,  merusak  integritas  keseluruhan  organisasi penegak  hukum.  Pelanggaran-pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  dilakukan  penegak  hukum  tetap  dipantau oleh  badan  PBB  dan  dilaporkan  secara  berkala.  Di  Indonesia  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  diproses  sesuai dengan  KUHP,  apabila  penyelesaian  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  tidak  memuaskan  berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.
Penggunaan  senjata  api  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  merupakan  masalah  yang  kompleks,  karena selain  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku  dalam  penggunaan  senjata  api,  juga  merupakan  perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan  oleh  aparat  kepolisian,  sulit  untuk  diungkapkan  dan  diproses  karena  lembaga  kepolisian  senantiasa melindungi aparatnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut.
Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  salah  satu  ciri  Negara  hukum  adalah  ditaati  dan  dilaksanakannya peraturan  perundang-undangan,  baik  oleh  masyarakat  sipil  maupun  oleh  pejabat  publik,  diantaranya  adalah kepolisian.  Oleh  karena  itu  aparat  kepolisian  harus  mentaati  setiap  peraturan  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional.
Kedepannya  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anggota  Polri  maka    perlu  dibentuknya  suatu perundang-undangan  nasional  yang  mengatur  tentang  prosedur  tentang  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api
oleh  aparat  kepolisian,  yang  bertujuan  agar  aparat  kepolisian  tidak  sewenang-wenang  di  dalam  menggunakan wewenang  yang  diberikan  kepadanya  sehingga  Hak  Asasi  Manusia  dapat  ditegakkan  dan  untuk  menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.
Selanjutnya  diperlukan  seminar,  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Kepolisian terhadap  anggota  Polisi  yang  memiliki  ijin  penggunaan  dan  memegang  senjata  api  dalam  pelaksanaan  tugas penegakan  hukum  khususnya  dalam  proses  penyidikan  dalam  menciptakan individual  anggota  Polisi  yang  siap pakai yang memiliki  motivasi,  dedikasi, serta skill dalam  melaksakan tugasnya,  dapat membedakan mana yang menjadi  kewenangan dan hak dalam  melakukan tindakan, serta  menciptakan Polisi yang berpegang t eguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman.

## KESIMPULAN :
Pengaturan  tembak  di  tempat  yang  dilakukan  oleh  anggota  polisi  terhadap  pelaku  kriminal  dalam  upaya penegakan hukum pidanamerupakan hak diskresi yang  berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Peraturan  Kepala KepolisianRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Implementasi  Prinsip  dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia
perlindungan  hukum  terhadap  anggota  polisiyang  melakukan  tembak  ditempat  dalam  penegakan  hukum dan  pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  dapat  terhindar    dari  tindakan  penyalahgunaan  dan  arogansi kekuasaan  oleh  anggota  Polri  ialah  menghindari  anggota  kepolisian  dari  tindakan  bertentangan  dengan  Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian namun diberikan payung  hukum  khusus  di  dalam  pelaksanaan  tembak  ditempat  terhadap  pelaku  criminal  yang  melanggar  SOP dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam menciptakan anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan  hak  dalam  melakukan  tindakan,  serta  menciptakan  Polisi  yang  berpegang  teguh  pada  TRI  BRATA  dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman

## DAFTAR PUSTAKA
D Leden Marpaung, 2008. Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana ,  Sinar Grafika, Jakarta Loebby Luqman, 1987. Pra Peradilan di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta. Mardjono  Reksodiputro,  2007, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi  Universitas  Indonesia, Jakarta.
_____, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana , Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta. R. Soesilo, 1981. Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum, Politea, Bogor.
Sadjijono, 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi , LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Soerjono Soekanto,1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sri Soemantri, 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi , Alumni,  Bandung.

## Majalah/Jurnal
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, “Term of Reference  Program Penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang “Kajian Terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)”
Ramelan,  “Peningkatan  Peran  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu”, Media  Hukum ,  Jakarta: September 2003

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
______,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)