## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## THE ROLE OF “KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)” IN SOLVING THE DISPUTE OF  COMMUNAL LAND

## PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT 

## Faisal
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh E-mail : faisal.buchari61@gmail.com

## Abstract
According to miankabaunese’s traditional law, when a dispute or disagreement occurs in a community, it is resolved by consensus among members of the clan or clan leaders which ends in the fellowship  of  local custom assosiation called  with  “Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)”.  The  problem formulation  of  this  research  is;  what  is  the  role  of  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  in  resolving communal land (tanah Ulayat) disputes in one of local villager called Kenagarian Bukik Sikumpa, Lima  Puluh  Kota  Regency?  and  how  the  efforts  of  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  to  overcome obstacles  in  resolving  communal  land  disputes  in  Kenagarian  Bukik  Sikumpa,  Lima  Puluh  Kota Regency. The method of the research is an empirical juridical approach. The conclusion of research is that the role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) of Bukik Sikumpa of Lima Puluh Kota district is as the  mediator  any  disputes  where  the  provisions  of  Perda  No.  7  of  2018  as  the  legal  basis.  This provision  declares  that  every  local  villagers  have  to  prioritie  in  conducting  local  wisdom deliberation  as  solving  problem  among  the  family,  community,  and  tribal  levels.  Kerapatan  Adat Nagari  (KAN)  acts  as  an  intermediary  in  resolving  disputes  if  these  three  domains  of  local deliberation  have  been  taken  by  the  disputing  families.  Due  to  local  religious  philosophy  "Adat basandi  syarak,  syarak  basandi  Kitabullah",  every  customari  chiefs  whether  they  are  members  of the Kerapatan Adat Nagari (KAN) or who are not, should increase the sense of justice and be wiser for people's trust restoration.
Keywords: Role; Nagari Adat Density; Disputes; Ulayat Land.

## Abstrak
Menurut hukum adat Minangkabau bila terjadinya sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).  Adapun  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah: bagaimanakah  peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  ?,  apa  kendala  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota ? dan bagaimana upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk mengatasi kendala dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  ulayat  di  Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota. Metode  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Sebagai  kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah:  peran  KAN  Bukik  Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  adalah  sebagai penengah  atas  setiap sengketa berdasarkan ketentuan  Perda  Nomor  7 tahun  2018  tentang  Nagari dimana  langkah-langkah  penyelesaian  wajib  didahului  dengan  musyawarah  di  tingkat  keluarga, kaum,  dan  pesukuan.  KAN  dapat  bertindak  sebagai  penengah  dalam  menyelesaikan  sengketa apabila ketiga langkah tersbut telah di tempuh para keluarga yang bersengketa. yang berlandaskan filosofi  “Adat  basandi  syarak,  syarak  basandi  kitabullah”  dan  agar  pemuka  adat,  baik  yang merupakan  anggota  KAN  atau  yang  bukan  hendaknya  meningkatkan  rasa  keadilan  dan  lebih bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Kata kunci : Peran, Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, Tanah Ulayat.
 Naskah diterima: 3 Maret 2021, direvisi: 20 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.340

## PENDAHULUAN
Lembaga  peradilan  adat  di  Indonesia khususnya  di  Sumatera  Barat  yang dikenal  dengan  alam  Minangkabau  sudah tumbuh  dan  berkembang,  dipelihara  serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang sampai saat ini masih  ditemukan  dalam  praktek  terutama dalam  penyelesaian  sengketa  adat  (H. Idurs  Hakimi  Dt.  R.  Penghulu,  2013) Pengertian peradilan adat menurut adat di Minangkabau adalah proses, cara mengadili dan menyelesaikan yang dilakukan  oleh  sejenis  Badan  atau lembaga di luar peradilan dalam Undang- Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana diketahui
bahwa sengketa tanah ulayat merupakan sengketa  yang  mayoritas  terjadi  di Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi  di  nagari-nagari  yang  ada  di Sumatera Barat, ini dilatar belakangi oleh perkembangan  kebutuhan  akan  tanah mengalami peningkatan luar biasa, karena disebabkan  oleh  adanya  :  kepadatan penduduk yang semakin bertambah Dengan  bertambahnya  penduduk  dari tahun  ke  tahun  pasti  kebutuhan  untuk rumah semakin meningkat pula.
Menurut  hukum  adat  Minangkabau bila  terjadinya  sengketa  atau  perselisihan dalam  suatu  kaum  diselesaikan  secara mufakat  diantara  anggota  kaum  atau penghulu  kaum  yang  berakhir  pada Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).  Dalam pasal  1angka  10  Perda  Nomor  2  Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah;

## “Lembaga  Kerapatan  dari  Ninik
Mamak  yang  telah  ada  dan  diwarisi secara  turun  temurun  sepanjang  adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”.
Mengenai  fungsi  dan  tugas  KAN terdapat  dalam  pasal  7  Peraturan  Daerah Popinsi  Sumatera  Barat  Nomor  7  tahun 2019  Tentang  Nagari,  sedangkan    jenis sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan  oleh  KAN  adalah  sebagai berikut :
1. Sengketa mengenai gelar ( sako ).
2. Sengketa mengenai harta ( pusako )
Sengketa  mengenai  gelar  ( sako ) adalah  sengketa  yang  berkaitan  dengan gelar  yang  diterima  secara  turun  temurun di  dalam  suatu  kaum  yang  fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu)  dan  sako  ini  bersifat  turun temurun  semenjak  dulu  sampai  sekarang, menurut  garis  ibu  lurus  ke  bawah Sedangkan  sengketa  mengenai  harta pusaka  (p usako )  adalah  sengketa  yang berkaitan  dengan  harta  pusaka  tinggi seperti  sawah  ladang,  banda  buatan, labuah  tapian,  rumah  tango,  pandam pakuburan,  hutan  tanah  yang  belum diolah.
Masalah  sengketa  ini  diselesaikan secara  adat  melalui  musyawarah  dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris  adat,  apabila  masalah  ini tidak  bisa  diselesaikan  secara  adat  maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini  diselesaikan.  Keistimewaan  negeri ( nagari )  di  Minangkabau  terlihat  pada
susunan  masyarakatnya  yang  terdiri  dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku  terdiri  dari  beberapa  kaum,  masing- masing suku terdiri oleh seorang penghulu.  Himpunan  penghulu  di  suatu nagari disebut Ninik Mamak.
Menurut  adat  Minangkabau  tanah ulayat  dibagi  atas  tanah  ulayat  kaum, tanah  ulayat  suku,  salah  satu  tugas Penghulu  adalah  memelihara,  mengurus dan  mengatur  pemanfaatan  tanah  ulayat suku atau kaum,  yang disebut juga Tanah Pusako  Tinggi,  selanjutnya  berkewajiban mewariskan  kepada  generasi  berikutnya dalam  keadaan  utuh.  Apabila  terjadi sengketa  tanah  ulayat  tersebut  penghulu berkewajiban menyelesaikannya.
Intisari  dari  Hukum  Adat  yang tersimpul  dalam  Hak  Ulayat  adalah: bahwa Hak Ulayat itu harus dipergunakan untuk  kepentingan  masyarakat  yang mendukungnya dan sekali-sekali bukanlah untuk kepentingan perseorangan,  pada  prinsipnya  hak  ulayat tidak mungkin
menghambat pembangunan, tetapi justru harus dipergunakan  untuk  pembangunan  (Nova Yarsina, 2018)
Pada  dasarnya  tanah  ulayat  sebagai harta  pusaka  tinggi  adalah  hak  bersama. Jika  tanah  ulayat  yang  telah  dilakukan peralihan  hak,  berdasarkan  surat  jual  beli saja,  dapat  dituntut  karena  dianggap belum  memiliki  hak  penguasaan  penuh, karena  kebanyakan  dalam  surat  jual  beli dibawah  tangan  klausanya  tidak  dibuat secara  jelas  hanya  tertera  jual  beli sebidang kebun yang dapat diartikan tidak beserta  tanahnya.  Lain  halnya  dengan
orang yang menerima hibah dari pemegang  hak  ulayat (Ratih  Agustin Wulandari,  Muhammad  Sukron,  Raimon Efendi, 2020).
Di nagari secara bersama-sama Ninik Mamak mempunyai tugas untuk memelihara,  mengurus  dan  mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun  bagi  pihak  lain  yang  ingin menanam  modalnya.  Baik  penghulu maupun
Ninik Mamak dalam melaksanakan  tugasnya  memelihara  dan mengatur  pemanfaatan  tanah  ulayat  serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai  sifat-sifat  yang  ditentukan oleh  adat,  sifatsifat  tersebut  adalah sebagai berikut: sifat siddik (benar), tabliq (menyampaikan), amanah (kepercayaan), dan fathanah (kesempurnaan  cerdik dalam  memelihara  Agama  dan  harta). Cerdik  artinya  orang  yang  mampu membayar  hutang,  membayar  hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap korong kampung, membayar  hutang  kepada  nagari  dan membayar  hutang  kepada  Tuhannya. Cerdik  itu  ada  beberapa  macam,  yaitu cerdik  jawab  menjawab,  cerdik kaji- mengaji ,  cerdik kecek-mengecek ,  cerdik tipu  dayo , cerdik  baraka ,  cerdik  barang tiap-tiap  sesuatu  (Ahyuni  Yunusdan Ahmad Ali Muddin, 2019)
Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan  lembaga  adat  tertinggi  di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari  yang  disebut  Ninik  Mamak. Lembaga  adat  ini  keberadaanya  seiring dengan  berdirinya  suatu  nagari  dengan
nama  yang  berbeda-beda  di  masing- masing  nagari.  Keberadaan  Kerapatan Adat  Nagari  sangat  penting  artinya, karena  selain,  mengurus,  memelihara  dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari,  di  samping  itu  Kerapatan  Adat Nagari  berperan  untuk  menyelesaikan sengketa  tanah  ulayat  suku  atau  kaum. Ada  berbagai  pendapat  yang  berkembang dalam  masyarakat  tentang  penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat  sebaiknya  sengketa  tanah ulayat  cukup  diselesaikan  oleh  KAN setempat,  putusan  KAN  mengikat  kedua belah  pihak.  Perkara  tersebut  tidak  perlu diajukan ke pengadilan,  sebab pandangan mereka  berperkara  ke  pengadilan  kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua,  nan  kalah  jadi  abu,  nan  menang jadi baro (Nurullah, 1999)
Di  lain  pihak  menyatakan  bahwa sengketa  tanah  ulayat  terlebih  dulu diselesaikan  oleh  KAN  setempat,  apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas,  dapat  mengajukan  ke  pengadilan. Adapula  yang  berpendapat,  sengketa tanah  ulayat  tak  perlu  diselesaikan  oleh KAN  setempat,  para  pihak  langsung mengajukan ke pengadilan, alasan mereka berdasarkan  pengalaman.  Perkara  tanah
ulayat,  yang  diajukan  ke  KAN,  biasanya KAN tidak mau menyelesaikannya.
Menurut sengketa tanah yang berasal dari  hak  atas  tanah  pusako  tinggi  atau tanah ulayat inilah yang banyak menimbulkan  sengketa  tanah  di  dalam masyarakat hukum adat. Adapun penyebab  timbulnya  masalah  antara  lain karena  kurang  jelasnya  batas  sepadan tanah ulayat, kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran  tanah  dan  tidak  berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.
Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu  diusahakan secepat mungkin,  untuk  menghindari  keresahan dalam  masyarakat.  Tidak  jarang  terjadi dalam  peradilan  KAN  Kenagarian  Bukik Sikumpa  Kabupaten  Lima  Pulih  Kota, suatu  keputusan  diambil  tiga  kali  sidang, tetapi  cepat  atau  lambatnya  keputusan terhadap  sebuah  perkara  akan  sangat ditentukan  dan  tergantung  oleh  kasus yang  akan  diselesaikan,  merupakan  suatu keputusan (vonis) bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.
Jenis  dan  Jumlah  Kasus  yang ditangani  KAN  di  Kenagarian  Bukik Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota
2018 s/d 2020: No Jenis Kasus 2018 2019 2020 1 Sako 1 1 2 2 Sengketa Ulayat 2 4 5 3 Warisan 2 1 2 Jumlah 5 6 9
Sumber Data : KAN Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan  tabel  diatas,  dalam kenyataannya di Kenagarian Bukik
Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota kasus  sengketa  tanah  ulayat  dari  tahun 2018 sampai tahun 2020 meningkat setiap tahunnya.  Oleh  karena  itulah  penulis tertarik  melakukan  penelitian  mengenai penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  ini dengan  mengangkatnya  ke  dalam  sebuah skripsi dengan judul : “ Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris  yang  berdasarkan  ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum serta  melihat  realita  yang  terjadi  di masyarakat.
Pelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang
memberikan  data  tentang  sesuatu  atau gejala-gejala  sosial  yang  berkembang  di tengah-tengah masyarakat
sehingga dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang  objek  yang  akan  di  teliti.  Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di lapangan,  maka  data  tersebut  disatukan untuk  kelanjutan  diolah  sedemikian  rupa secara  sistematik.  Untuk  itu  digunakan analisa  kualitatif,  yaitu  hasil  penelitian kepustakaan  akan  dipergunakan  untuk menganalisa  data  yang  diperoleh  dari lapangan  dan  kemudian  data  primer  dan data  sekunder  dianalisa  secara  kualitatif
untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Dari  bahan  dan  data  yang telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas,  maka  penulis  akan  menganalisa secara  deskriptif  yakni  membandingkan antara teori dengan prakteknya di lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan  yang  induktif,  yaitu  suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan wawancara dengan Bapak  S.  Datuak  Paduko  Sati  sebagai ketua KAN di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota mengenai Peran  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Tanah Ulayat  di  Kenagarian  Bukik  Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota adalah sebagai berikut:
1. Proses  penyelesaian  sengketa  tanah diselesaikan  dengan  secara  adat minangkabau bajanjang naik, batanggo  turun dengan  urutannya sebagai berikut :
a. Awalnya diselesaikan pihak yang bersengketa  saja,  jika  tidak mencapai  kata  sepakat,  para pihak  mengadukan  masalah  itu kepada ninik mamak adat masing-  masing  agar  dicari  jalan penyelesaiannya.
b. Jika  para  pihak  masih  ada  yang belum puas atas kesimpulan yang
di  ambil  dengan  para  ninik mamak  adat,  maka  sengketa dapat diajukan ke lembaga Kerapatan  Adat  dan  Nagari Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Kerapatan adat dan nagari menyelesaikan  sengketa  adat  ( sako
dan pusako )  di  Kenagarian  Bukik Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  dalam  bentuk  perdamaian sepanjang  adat  lebih  mengutamakan musyawarah untuk mencapai
mufakat.
3. Jika  putusan  Majelis  Perdamaian Kerapatan  Adat  dan  Kenagarian Bukik  Sikumpa  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  tidak  sesuai  dengan kehendak  para  pihak  atau  ada  pihak yang  merasa  dirugikan  maka  para pihak yang bersengketa boleh mengajukan sengketa ini ke
Pengadilan  Negeri    Kabupaten  Lima Puluh  Kota.  (S.  Datuak  Paduko  Sati, 2020)
Jadi  peran  KAN  Bukik  Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  adalah sebagai  penengah  atas  setiap  sengketa berdasarkan  ketentuan  Perda  Nomor  7 tahun  2018  Tentang  Nagari  dimana langkah-langkah penyelesaian wajib didahului  dengan  musyawarah  di  tingkat keluarga,  kaum,  dan  pesukuan.  KAN dapat  bertindak  sebagai  penengah  dalam menyelesaikan  sengketa  apabila  ketiga langkah  tersbut  telah  di  tempuh  para keluarga  yang  bersengketa  tapi  pada kenyataannya  dalam  melaksanakan  peran
tersebut  peran  tersebut  ditemui  kendala- kendala.
Peranan  KAN  dalam  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Ulayat  di  Minangkabau Menurut ajaran Adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat  hukum  adat  diselesaikan  oleh mamak  kepala  waris  dalam  kaum  (Titin Fatimah dan Hengki Andora, 2018)
Kemudian bila putusan tidak memuaskan  salah  satu  pihak  maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  7    Tahun  2018 Tentang  Nagari  Tugas  dan  wewenang KAN  secara  rinci  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  7  tahun  2018  Tentang Nagari  dimana  dalam  Pasal  7  sebagai berikut: “Kerapatan Adat Nagari
mempunyai:
(1) Tugas sebagai berikut : a.  Mengawasi  penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
b.  Menyusun  peraturan  Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
c.  Membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Nagari tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Nagari.
(2)  Kerapatan
Adat Nagari mempunyai  wewenang  sebagai berikut : a.  Memilih  dan  mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
b.  Menyalurkan aspirasi
masyarakat Nagari;
c.   Melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  adat istiadat dan budaya Nagari;
d.  Meminta pertanggungjawaban
pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan e.  Melestarikan  nilai-nilai  adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari . Penyelesaian sengketa dalam
peradilan KAN selalu  diusahakan secepat mungkin,  untuk  menghindari  keresahan dalam  masyarakat.  Tidak  jarang  terjadi dalam  peradilan  KAN  Kenagarian  Bukik Sikumpa  suatu  keputusan  diambil  tiga kali  sidang,  tetapi  cepat  atau  lambatnya keputusan  terhadap  sebuah  perkara  akan sangat  ditentukan  dan  tergantung  oleh kasus  yang  akan diselesaikan, merupakan suatu keputusan (vonis) bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.
Adapun  hasil  wawancara  peneliti dengan  Datuak  Mangkudun  sebagai anggota    KAN  di  Kenagarian  Bukik Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota mengenai  Prosedur    persidangan  sampai dengan  pengambilan  keputusan,  sebagai berikut:
a. Pemanggilan  pihak  penggugat  yang mengajukan gugatan.
b. Setelah pemanggilan
itu dirundingkan  oleh  ninik  mamak pengadilan adat.
c. Ditanya masing-masing mamak kepala  waris  dalam  sidang  oleh anggota  sidang  untuk  diketahui  asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dsb.
d. Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan  adat  atau  tidak.  Begitu juga  untuk  pihak  kedua  (tergugat) sama  bunyinya  sebagaimana  hal diatas.
e. Kalau  mau  diselesaikan  oleh  KAN, baru  bukti-bukti  diseleksi  dan  dikaji oleh KAN dengan ketentuan sidang:
1. Tiga kali sidang untuk penggugat
2. Dipanggil  pihak  kedua  sebagai tergugat,  juga  sama  tiga  kali sidang sebagaimana penggugat
3. Setelah  itu  dipertemukan  lagi antara  penggugat  dan  tergugat, terjadi  daksaan  dan  jawaban- jawaban  serta  tangkisan  yang diajukan selama persidangan berlangsung.
4. Bukti-bukti  yang  diajukan  baik tertulis  berupa  surat  maupun berupa  keterangan  saksi  yang dikemukakan dalam persidangan
5. Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara
6. Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang  berperkara  serta  Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Lurah
f. Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah ”sudah siang  hari,  sudah  nampak  bulan” telah  jelas  dan  nyata  persoalannya, baru  KAN  memberikan  keputusan (vonis) berupa kesimpulan.
Keputusan  atau  kesimpulan  yang diambil  majelis  hakim  dalam  KAN  dapat berupa :
1. Mengabulkan  gugatan,  jika  gugatan terang (jelas)
2. Memenangkan  tergugat  jika  gugatan tidak terang
3. Jika dalam perkara itu keterangan para pihak  sama  kuat  maka  dianjurkan untuk  melaksanakan  pembagian  harta tersebut sama banyak
4. Hukum bersumpah, jika persengketaan pembagian  harta  sama  banyak  tidak dapat  dilakukan  karena  para  pihak tidak mau melaksanakan, maka melalui sumpah  ini  salah  satu  pihak  akan melepaskan  harta  tersebut.  (Datuak Mangkudun, 2020).
Majelis  Hakim  dalam  pengadilan KAN tidak dapat memaksanakan keputusannya,  disamping  itu  juga  dibuka atau  terbuka  kesempatan  bagi  para  pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan  perkaranya  ke  Pengadilan Negeri (S. R. Fatmi and U. Jember, 2018)
Bentuk-bentuk  Kasus  Sengketa  yang masuk  pada  KAN  dKenagarian  Bukik Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota berdasarkan  ketentuan  Peraturan    Daerah Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Nagari Fungsi  menyatakan  bahwa  bahwa  pada Pasal 15 menyatakan:
(1)   Pada  setiap  Nagari,  Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat  Nagari  sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  masyarakat tertinggi  di  Nagari  sesuai  adat salingka Nagari.
(2)  Sebelum  sengketa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan  oleh  Peradilan  Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu  pada  tingkat  keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.
(3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
a.    Menyelesaikan  sengketa  sako dan  pusako  secara  bajanjang
naiak  batanggo  turun  melalui proses perdamaian;
b.    Penyelesaian  perkara  perdata adat  melalui  musyawarah  dan mufakat berdasarkan
kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih”  untuk  dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
c.    Memberi  sanksi  adat  kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai  dengan  ketentuan  Adat Salingka Nagari.
Jadi  Kerapatan  Adat  Nagari  yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan  dari  Ninik  Mamak  yang  telah ada  dan  diwarisi  secara  turun  temurun sepanjang  adat  dan  berfungsi  memelihara kelestarian adat serta menyelesaian perselisihan sako dan pusak o”  (Amran, 2017).
Bentuk-bentuk kasus pada masyarakat  hukum  adat  di  Minangkabau meliputi  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  Sako  (yakni  sengketa  gelar),
Pusako (yakni sengketa Tanah
Ulayat/tanah adat),  dan warisan.
Sementara  kasus  yang  ditangani KAN  di  Kenagarian  Bukik  Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu  2018-2020  terdiri  dari  kasus  Sako, Pusako,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini:
No Jenis Kasus 2018 2019 2020 1 Sako 1 1 2 2 Sengketa Ulayat 2 4 5 3 Warisan 2 1 2 Jumlah 5 6 9
Sumber Data : KAN Kenagarian Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota
Dari data tabel diatas, setelah peneliti mengadakan  wawancara  lanjutan  dengan Bapak  S.  Datuak  Paduko  Sati  sebagai ketua KAN di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota pada  hari Kamis  Tanggal    12  Desember  2019, Pukul  11.00  WIB    yang  menjelas  kan bahwa  :kasus  tanah  ulayat  yang  telah diselesaikan  pada  tingkat  KAN  di
Kenagarian Bukik Sikumpa adalah sebagai berikut:
1. Tahun  2018  kasus  tanah  ulayat berjumlah : 2 kasus.
2. Tahun  2019  kasus  tanag  ulayat berjumlah : 4 kasus.
3. Tahun  2020  kasus  tanah  ulayat berjumlah : 6 kasus.
Maka kenyataannya  yang dilanjutkan kepengadilan  Negeri  Kabupaten  Lima Pulih Kota adalah sebagai berikut:
1. Tahun  2018  kasus  tanah  ulayat berjumlah : 1 kasus.
2. Tahun  2019  kasus  tanag  ulayat berjumlah : 3 kasus.
3. Tahun  2020  kasus  tanah  ulayat berjumlah  :  4  kasus  ( Datuak  Paduko Sati, 2020).
Dari hasil wawancara penulis dengan ketua KAN Kenagarian Bukik Sikumpa di atas penulis berkesimpulan bahwa kurangnya  peran  dari  anggota  KAN dengan  adanya  kasus  Tanah  ulayat
walaupun  telah  diselesaikan  pada  tingkat KAN  Kenagarian  Bukik  Sikumpa,  tapi masih  dilanjutkan  kePengadilan  Negeri Kabupaten Lima Puluh Kota.
Jadi  Kenagarian  Bukik  Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  seperti  juga nagari-nagari lain di Minangkabau mempunyai  lembaga  Kerapatan  Adat Nagari  dengan  prinsip  duduk  dengan musyawarah, sedangkan Kenagarian
Bukik  Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh
Kota    menganut  kelarasan  Koto  Piliang, namun Kerapatan Adat Nagari, khususnya dalam proses penyelesaiannya, menyelesaikan sengketa secara musyawarah duduk bersama-sama sehingga keputusan didapat atas musyawarah  mufakat,  bukan  keputusan pimpinan saja.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana peranan  Kerapatan  Adat  Nagari  di Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  ,  peneliti  melakukan wawancara dengan anggota KAN
Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  tujuannya  adalah  untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan  Adat  Nagari  di  Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh.
Dari  hasil  keterangan  anggota  KAN tersebut  bahwa  terdapat  empat  bentuk masalah tanah ulayat di Kenagarian Bukik
Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  .
Bila  diurutkan  dari  yang  paling  sering terjadi adalah sebagai beikut:
1. Masalah/sengketa warisan tanah.
2. Bentuk
kedua adalah
masalah/sengketa  batas-batas  tanah ulayat.
3. Masalah/sengketa  pemanfaatan  tanah dan pembagian hasil.
4. Masalah/sengketa  gadai  dan  atau  jual beli tanah.
Namun  dari  bentuk-bentuk  sengketa yang terjadi di Kenagarian Bukik Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota, mayoritas masyarakat yang pernah mengalami  sengketa  tanah  ulayat  lebih memilih menyelesaikan dengan
mengajukan  ke  instansi  yang  berwenang seperti pengadilan.
Maka  disini  disimpulkan  sesuai keterangan dari beberapa orang masyarakat menunjukan peranan Kerapatan Adat Nagari dalam
menyelesaikan  masalah  tanah  ulayat sudah  melemah,  karena  lebih  cenderung memilih  menyelesaikan  masalah  tanah ulayat  melalui  instansi  yang  berwenang dengan  alasan  bahwa  memiliki  kekuatan hukum  tetap  atau  mengikat  meskipun tentang  penyelesaian  sengketa  pusaka tinggi  agar  terlebih  dahulu  melalui Kerapatan  Adat  Nagari,  serta  pada  Pasal 12  dan  13  dalam  Perda  Nomor  Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan bahwa:
Pasal 12
(1)  Sengketa  tanah  ulayat  di  nagari diselesaikan  oleh  Kerapatan  Adat
Nagari menurut ketentuan
sepanjang  adat  yang  berlaku,
“ bajanjang naiak batanggo turun ” dan  diusahakan  dengan  jalan perdamaian  melalui  musyawarah dan mufakat dalam bentuk
keputusan perdamaian.
(2)  Apabila  keputusan  perdamaian tidak  diterima  oleh  pihak  yang bersengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak- pihak  yang  bersengketa  dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. (3)  Keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.
Pasal 13 (1) Sengketa tanah ulayat antar nagari,
diselesaikan  oleh  Kerapatan  Adat Nagari antar nagari yang bersengketa,  menurut  ketentuan sepanjang  adat yang  berlaku secara  musyawarah  dan  mufakat dalam bentuk perdamaian.
(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota  maupun  Propinsi dapat  diminta  untuk  menjadi mediator. (3) Apabila tidak tercapai penyelesaiaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2,  dapat mengajukan perkaranya ke pengdilan negeri.
Namun banyaknya hakim yang cenderung menerima perkara-perkara tersebut tanpa terlebih dahulu diselesaikan oleh  Kerapatan  Adat  Nagari,  semakin membuat masyarakat cenderung langsung
memilih  jalur  pengadilan.  Para  hakim tersebut bepegangan pada Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1), yaitu:
“Pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Tidak  hanya  itu,  dengan  kurangnya sosialisasi Surat Edaran Pengadilan
Tinggi yang menghimbau seluruh Pengadilan  Negeri  Sumatera  Barat  untuk menyelesaikan  sengketa  tanah  ulayat terlebih  dahulu  harus  melalui  Kerapatan Adat  Nagari, dianggap sebagai salah satu alasan kenapa masalah tanah ulayat dapat langsung  diselesaikan  ke  Pengadilan Negeri  tanpa  melalui  Kerapatan  Adat Nagari. Hasil penyelesaian masalah tanah ulayat  yang  diselesaikan  secara  adat dianggap sering dan akan cenderung berat sebelah  (hanya  memuaskan  salah  satu pihak)  serta  dianggap  tidak  punya kekuatan  hukum  tetap  atau  mengikat membuat responden yang pernah mengalami masalah tanah ulayat cenderung  tidak  memilih  menyelesaikan secara adat (Sri Yuardita, 2020).
Tidak semua masyarakat yang pernah mengalami masalah tanah ulayat menyelesaikan masalahnya melalui
Kerapatan Adat Nagari, adanya masyarakat  yang  menyelesaikan  sendiri secara musyawarah mufakat dan mengajukan  ke  instansi  yang  berwenang seperti  pengadilan,  menunjukkan  bahwa
kurang  sebagian  besar  dari  masyarakat kurang percaya terhadap peranan Kerapatan  Adat  Nagari  sendiri  (L.  H. Sigiro, 2016)
Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan  bahwa  lembaga  Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang  memfasilitasi  perdamaian  bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat  keputusan-keputusan  Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang  bersifat  mengadili.  Kerapatan  Adat Nagari  dalam  hal  ini  memposisikan lembaganya  sebagai  lembaga  peradilan yang  bisa  memutuskan  seperti  halnya putusan  yang  diberikan  oleh  lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan  Adat  Nagari  yang  menentukan kepemilikan  suatu  kaum  atau  orang perseorangan atas objek yang disengketakan,  dan  bukan  lagi  sebagai lembaga mediasi adat (Asmawati, 2014).
Selain  tidak  sesuai  dengan  maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan  Adat  Nagari  sebagai  lembaga mediasi  adat,  keputusan  Kerapatan  Adat Nagari  yang  bersifat  mengadili  tersebut tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan kekuatan  eksekutorial.  Belum tentu pihak yang  dirugikan  atau  dikalahkan  dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan  Adat  Nagari.  Jika  pihak  yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari  tidak dengan  sukarela  melaksanakan  keputusan maka  pihak  yang  diuntungkan  atau
dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana  yang  disebutkan  dalam keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari  karena lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari  tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan eksekusi (R. Syarfina, 2019)
2.  Kendala  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah ulayat di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfakri Utama Putra sebagai Wali Nagari    di  Kenagarian  Bukik  Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  mengenai kendala  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah ulayat  di  Kenagarian  Bukik  Sikumpa Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat (pihak  yang  bersengketa)  tentang ketentuan  hukum  tanah  ulayat  kaum, menyebabkan sengketa diantara mereka susah untuk dicarikan penyelesaiannya.
2. Kurangnya kepercayaan anggota kaum  terhadap  ninik  mamak  mereka dan  telah  memudarnya  peran  dan tanggung jawab ninik mamak kepada kemenakannya  dan  terhadap  tanah ulayat kaumnya (harta pusaka tingginya).
3. Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh Kerapatan  Adat  Nagari  tidak  cepat, jangka  waktunya  lama  dan  hampir sama  dengan  jangka  waktu  yang diselesaikan  melalui  Pengadilan  juga di  setiap  mengadakan  pertemuan
harus  menyediakan  makanan  dan minuman,  sementara  anggaran  untuk itu tidak disediakan.
4. Kurangnya  Pengetahuan  anggota,  hal ini  dapat  dilihat  pada  anggota  KAN tersebut  yang  mahir  dalam  petatah dan  petitih,  tetapi  dari  segi  keilmuan dalam  menyelesaikan  perkara  masih kurang  pada  anggota  KAN  tersebut. KAN (Datuak Paduko Sati, 2020)
Hasil  penyelesaian  masalah  tanah ulayat  yang  diselesaikan  secara  adat dianggap sering dan akan cenderung berat sebelah  (hanya  memuaskan  salah  satu pihak)  serta  dianggap  tidak  punya kekuatan  hukum  tetap  atau  mengikat membuat responden yang pernah mengalami masalah tanah ulayat cenderung  tidak  memilih  menyelesaikan secara  adat.  Tidak  semua  masyarakat yang  pernah  mengalami  masalah  tanah ulayat menyelesaikan masalahnya melalui Kerapatan Adat Nagari, adanya masyarakat  yang  menyelesaikan  sendiri secara musyawarah mufakat dan mengajukan  ke  instansi  yang  berwenang seperti  pengadilan,  menunjukkan  bahwa kurang  sebagian  besar  dari  masyarakat kurang percaya terhadap peranan
Kerapatan Adat Nagari sendiri.
Masyarakat cenderung tidak percaya pada peranan  Kerapatan  Adat  Nagari  (dalam hal  ini  mengenai  sengketa  tanah  ulayat), disebabkan oleh:
a. Kurangnya kepercayaan dari
masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan
penyelesaian  tersebut  dapat  memberi kepastian hukum.
b. Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara  lain  seperti  sanksi  apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
c. Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh Kerapatan  Adat  Nagari  tidak  cepat, jangka  waktunya  lama  dan  hampir sama  dengan  jangka  waktu  yang diselesaikan melalui Pengadilan, tidak mudah karena prosesnya bertingkat  dan  tidak  murah  karena setiap  mengadakan  pertemuan  harus menyediakan  makanan  dan  minuman ( M. Nazir, 1998).
Seperti  yang dijelaskan  pada sub-bab sebelumnya, salah satu yang
menyebabkan melemahnya peranan
Kerapatan  Adat  Nagari  adalah  kurang berperannya  para  ninik  mamak  yang  ada
Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten
Lima Puluh  Kota.  Hampir sebagian besar
Datuk-Datuk di Kenagarian Bukik
Sikumpa  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota tidak berdomisili di daerah tersebut,  yang ada  justru  hanya  para  wakil  dari  masing- masing  datuk  saja  serta  kurang  pedulinya para  ninik  mamak  yang  ada  di  rantau terhadap kemenakannya. Hal ini membuat melemahnya  peran  ninik  mamak  dalam hal pengawasan terhadap kaumnya.
Karena  jauhnya  jarak  antara  para  ninik mamak  dan  kemenakannya  menyebabkan para ninik mamak tersebut tidak mengetahui  permasalahan-  permasalahan yang dialami oleh kemenakannya.
Tidak  hanya  itu,  kurang  pedulinya para  ninik  mamak  yang  berada  di  rantau membuat  para  kemenakan  atau  kaumnya yang bersengketa mengambil jalur penyelesaiannya sendiri tanpa merundingkan dengan para ninik mamaknya, baik itu langsung menyelesaikan melalui pengadilan ataupun cara penyelesaian lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan yang seharusnya  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  menjadi  besar  hingga  bisa diajukan ke pengadilan.
Melemahnya peran ninik mamak juga mengakibatkan melemahnya peranan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  tersebut.  Melemahnya Kerapatan  Adat  Nagari  juga  dikarenakan adanya perubahan pada masyarakat disana.  Bila  dahulu  masyarakat  nya bersifat  komunal,  sekarang  sudah  mulai mengalami  perubahan  yaitu  menjadi individual.  Masyarakat  disana  sudah banyak yang hanya mulai memikirkan diri sendiri.  Sehingga  hukum  adat  pun  lama kelamaan mulai melemah.
Salah  satu  bukti  bahwa  sistem  adat mulai mengalami penurunan  adalah banyaknya ditemukan penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan,  yang  juga berdampak  pada  peranan  Kerapatan  Adat Nagari.
Peran  ninik  mamak  yang  terpecah Niniak  mamak  menjadi  unsur  dalam KAN. Niniak mamak juga dapat menimbulkan  perpecahan,  ada  niniak mamak  yang pro pada pihak lain dan ada pula  niniak  mamak  yang  pro  pada  anak
kemenakannya. Dalam proses penyelesaian  sengketa  tersebut sulit dibedakan  mana  niniak  mamak  yang benar-benar mendukung kemenakannya.Juga kendala lainnya tentang pengetahuan prosedur hukum/adat yang  rendah  Wawasan  yang  kurang tentang  bagaimana  prosedur  hukum  atau adat  yang  benar  yang  harus  ditempuh (Arwana, Y. C., & Arifin, R. 2019).
Berdasarkan wawancara dengan Datuak  Paduko  Rajo  sebagai  anggota KAN  di  Kenagarian  Bukik  Sikumpa
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota mengenai Upaya  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) untuk Mengatasi Kendala dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat  di Kenagarian  Bukik  Sikumpa  Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat  (pihak  yang  bersengketa)
tentang ketentuan hukum tanah ulayat kaum,  dengan  cara  memberikan penjelasan-penjelasan dan menyediakan waktu untuk berkonsultasi  dengan  pemuka  adat,
sehingga  mereka  yang  bersengketa tersebut  paham  tentang  ketentuan hukum tanah ulayat kaum.
2. Meningkatkan  kepercayaan  anggota kaum  terhadap  ninik  mamak  mereka terhadap  telah  memudarnya  peran dan  tanggung  jawab  ninik  mamak kepada kemenakannya mengenai tanah  ulayat  kaumnya  (harta  pusaka tingginya) dengan cara lebih meningkatkan  silaturahmi  dan  juga sering  bertukar pikiran  dengan ninik mamak, sehingga kepercayaan
terhadap  ninik  mamak  juga  semakin meningkat.
3. Karena pada kenyataannya penyelesaian  yang  dilakukan  oleh Kerapatan  Adat  Nagari  tidak  cepat, jangka  waktunya  lama  dan  hampir sama  dengan  jangka  waktu  yang diselesaikan melalui Pengadilan maka sebagai solusinya setiap sengketa tanah ulayat yang dipersengketakan  tersebut  di  beri jangka  waktu  untuk    diselesaikan secara  cepat  dan  tepat  dan  anggota KAN  lebih  fokus  dan  lebih  serius terhadap proses penyelesaiannya, juga di setiap mengadakan pertemuan harus  menyediakan  makanan  dan minuman,  maka  dibuatkan  anggaran untuk hal itu .

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  penulis  buat  dan penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Peran KAN Bukik Sikumpa
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  adalah sebagai penengah atas setiap sengketa berdasarkan  ketentuan  Perda  Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari dimana langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah ulayat wajib didahului dengan musyawarah di tingkat keluarga,  kaum,  dan  pesukuan.  KAN dapat  bertindak  sebagai  penengah dalam menyelesaikan sengketa apabila ketiga langkah tersbut telah di tempuh para keluarga yang bersengketa. Tapi kenyataannya
dalam peran tersebut ditemui kendala-kendala.
2. Kendal-kendala tersebut adalah: kurangnya  pengetahuan  masyarakat (pihak  yang  bersengketa)  tentang ketentuan  hukum  tanah  ulayat  kaum, Kurangnya kepercayaan anggota kaum  terhadap  ninik  mamak  mereka dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan  Adat  Nagari  tidak  cepat, jangka  waktunya  lama  dan  hampir sama  dengan  jangka  waktu  yang diselesaikan  melalui  Pengadilan  juga di  setiap  mengadakan  pertemuan harus  menyediakan  makanan  dan minuman,  sementara  anggaran  untuk itu tidak disediakan dan juga kurangngya  pengetahuan  anggota KAN,  maka  upaya  yang  dilakukan adalah:  meningkatkan  pengetahuan masyarakat  (pihak  yang  bersengketa) tentang ketentuan hukum tanah ulayat kaum,  dengan  cara  memberikan penjelasan-penjelasan dan menyediakan waktu untuk
berkonsultasi  dengan  pemuka  adat, meningkatkan  kepercayaan  anggota kaum  terhadap  ninik  mamak  mereka terhadap  telah  memudarnya  peran dan  tanggung  jawab  ninik  mamak kepada  kemenakannya  cara  lebih meningkatkan  silaturahmi  dan  juga sering  bertukar pikiran dengan ninik mamak, sehingga kepercayaan terhadap  ninik  mamak  juga  semakin meningkat  dan  sengketa  tanah  ulayat yang  dipersengketakan  tersebut  di beri jangka waktu untuk  diselesaikan secara  cepat  dan  tepat  dan  anggota KAN  lebih  fokus  dan  lebih  serius
terhadap proses penyelesaiannya, juga di setiap mengadakan pertemuan harus  menyediakan  makanan  dan minuman,  maka  dibuatkan  anggaran untuk  hal  itu.  Dan  menambah pengetahuan  anggota  KAN  dengan meningkatkan pendidikan ( S 1 dan S 2terutama dibidang Hukum),
mengikuti pelatihan-pelatihan- seminar-seminar dan Bimtek.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul: “ Peran  Kerapatan  Adat Nagari  (KAN)  dalam  Menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat.
Sebagai manusia biasa penulis menyadari  bahwa  dalam  penulisan  dan penyajian  karya  ilmiah  ini  masih  banyak kekurangan  dan  jauh  dari  kesempurnaan bila ditinjau dari segi  ilmiah maupun tata bahasa, yang disebabkan karena keterbatasan  kemampuan  yang  penulis miliki.  Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum  selaku  Ketua  Sekolah  Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.
2. Bapak  Rahmat  Fauzi  SHI  MA
sebagai  ketua  LPPM  Sekolah  Tinggi
Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.

## DAFTAR PUSTAKA
H. Idurs Hakimi Dt. R. Penghulu. (2013).
Pokok-pokok  Pengetahuan  Adat Alam  Minangkabau,  Sekretariat LKAAM , Sumbar
Nurullah.  (1999). Tanah  Ulayat  Menurut Ajaran  Adat  Minangkabau ,  PT. Singgalang Press, Padang.
M.  Nazir.  (1998). Hukum  Acara  Adat Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Tanah , Diklat, Padang
A.A.  Navis.  (1994). Alam  Terkembang Jadi  Guru,  Adat  dan  Kebudayaan Minangkabau ,  Penerbit  PT.  Grafiti,
Jakarta Shrimanti Indira Pratiwi. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanak Ulayat  antara  masyarakat  Hukum ,
Jurnal Hukum, Vol.4 No. 1, hal. 28- 45;
Titin  Fatimah  dan  Hengki  Andora.
(2018). Pola Penyelesaian Sengketa
Tanah  Ulayat  di  Sumatera  Barat,
Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.4.  No.  1, Hal. 40-75
Amran.  (2017). Penyelesaian  Sengketa Tanah Ulayat melalui lembaga adat di  Minang  Kabau  Sumatera  Barat,
Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 3 No.2, Hal.1-19
Ahyuni  Yunusdan  Ahmad  Ali  Muddin.
(2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat ,  Jurnal  Kertha  Patrika,
Vol. 41 No.3, Hal. 15-35
Sri Yuardita. (2020). Sengketa
Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  kaum dalam  suku  Caniago  di  Kecamatan Lubuk  Kilangan  Kota  Padang , Journal  Ilmu  Hukum  Vol.  2  No.  1,
Hal. 45-60 Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia. JALREV  (Jambura  Law Review), 1(2), 212– 236. https://doi.org/https://doi.org/1 0.33756/jalrev.v1i2.2399
Asmawati.  (2014). Mediasi  Salah  Satu Cara  dalam  Penyelesaian  Sengketa
Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum , 1,
54–66. Retrieved
from https://media.neliti.com/media
/publications/43283-ID-mediasi- salah-satu-cara-dalam-penyelesaian- sengketa-pertanahan.pdf
Nova  Yarsina.  (2018). Perlindungan
Hukum  Terhadap  Tanah  Ulayat
Yang  Telah  Bersertifikat,  di  Kota Bukittinggi,
Jurnal Cendekia
Hukum:  Vol.  3,  No  2,  Maret  2018, Hal.166-175
Ratih  Agustin  Wulandari,  Muhammad Sukron,  Raimon  Efendi.  (2020). Analisa  Hukum  Peralihan  Hak Tanah Ulayat kaunm yang belum di
Daftarkan di Kabupaten Dhamasraya , Jurnal Cendekia
Hukum:  Vol.  6,  No  1,  September 2020, Hal. 61-71
L.  H.  Sigiro.  (2016).  “ Analisis  Hukum Tentang  Pendaftaran  Tanah  Ulayat yang  Menjadi  Hak  Perorangan Pada  Tanah  Ulayat  di  Kabupaten
Dair i,”  Premise  Law  J.,  vol.  17,
2016.
S.  R.  Fatmi  and  U.  Jember.  (2018). Permohonan  Tanah  Ulayat  di Minangkabau  Menjadi  Tanah  Hak Milik ,  Lentera  Huk.,  vol.  5,  no.  3, pp. 392–407, 2018, doi: 10.19184/ejlh.v5i3.8291.
R.  Syarfina.  (2019). Pengaruh  Hukum Adat  Dalam  Proses  Peralihan  Hak Tanah  Ulayat  Pada  Pembangunan Perluasan  Bandara  Di  Jayapura , Otentik’s J. Huk. Kenotariatan, vol. 1, no. 1, pp. 47–53, 2019.