P A L A P A|Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan . Volume 5 Nomor 2 (2016) November

## Konsepsi Politik Islam Klasik

## (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa’ Ar- Rasyidin)
Moch. Yunus, M.Pd.I
Dosen Fakultar Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan Email: mochyunus701@gmail.com
Abstrak:
Islam  sebagai  suatu  agama  yang  memiliki  landasan  hukum  al- Qur´an dan hadith juga merupakan agama yang tak terlepas dari interaksi negara yang merupakan kehidupan sosial kemasyarakatan.  Rasulullah  sebagai  uswatun  hasanah  pada realitanya merupakan sosok pemimpin yang benar-benar mampu menjadi  pemimpin  agama  dan  pemimpin  negara.  Namun,
sepeninggal  Nabi  Muhammad  mengalami  perselisihan  mengenai pemimpin  selanjutnya.  Permasalahan  ini  lebih  meruncing  pasca kepemimpinan  Umar  bin  Khattab,  dan  puncaknya  adalah peristiwa  tahkim atau  lebih  dikenal dengan arbitrase.  Hal inilah yang  kemudian  menjadi  pergolakan  politik  pertama  dalam kepemimpinan  islam.  Pada  suksesi-suksesi  kepemimpinan  masa- masa  tersebut  mengalami  pergolakan  politik  yang  luar  biasa.
Terlepas dari kondisi tersebut Islam masih mampu mengakomodir  masyarakat  yang notabene plural sehingga Islam mengalami  masa-masa  kejayaan  pada  tahun-tahun  pertama tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan  Islam  mempunyai  landasan yang  kuat  dalam  penggalian  hukum  apapun.  Dan  tentunya keadaan  tersebut  merupakan  pembelajaran  yang  penting  bagi islam  untuk  selalu  berhati-hati  mengenai  politik  maupun kekuasaan.
Keywords: Politik, pemimpin, khalifah, tahkim, kekuasaan.

## A. Pendahuluan
Hidup adalah sebuah kesatuan.Dia tidak dapat disekat-sekat.Fungsi agama adalah mengarahkan kehidupan.Oleh karenanya  agama menguasai  kehidupan seutuhnya, bukan hanya salah satu segi kehidupan saja.Inilah alasannya bahwa agama  tidak  hanya  memberikan  suatu  pandangan  mengenai  kehidupan  dan realitas  saja, melainkan juga meletakkan prinsip-prinsip  dasar  yang dijadikan
landasan  bagi  pengaitan  hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  dengan sesamanya,  dan  dengan  Allah. 1 Hubungan  manusia  dengan  sesamanya  akan berimbas  pada  kehidupan  social  kemasyarakatan,  dan  hubungan  manusia dengan Allah disebut dengan ketauhidan.
Masalah  kemasyarakatan  tentunya  berkaitan  dengan  negara.Negara  Islam pertama  kali  terbentuk  ketika  Nabi  Muhammad  SAW  hijrah  ke  Yastrib  dan berposisi  sebagai  pemimpin  negara  (Khalifah).Pengendalian  masyarakat  agar tetap  harmonis,  rukun,  aman,  dan  tentram  serta  diridloi  Allah  memerlukan strategi dan taktik.Adanya tujuan tersebut menimbulkan hasil peradapan yang disebut  dengan  politik  (yang  dalam  hal  ini  melibatkan  kepiawaian  berpolitik seorang pemimpin).

## B. Pembahasan
Politik  berasal  dari  bahasa  Inggris  “politics”,  yang  diambil  dari  kata “polis” yang berarti “Negara Kota”.Pembicaraan politik berarti ada hubungan khusus  antara  manusia  yang  hidup  bersama,  dalam  hubungan  timbul  aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.Selain itu politik juga dikatakan sebagai kebijaksanaan,  kekuatan,  kekuasaan,  pemerintahan,  konflik,  atau  kata-kata yang  serumpun. 2 Dalam  bahasa  arab  politik  disebut  “siyasah” 3 yang  berarti “siasat”, administrasi, ataupun managemen. 4
Pada  dasarnya  politik  mempunyai  ruang  lingkup  negara,  membicarakan politik  pada  galibnya  adalah  membicarakan  negara,  karena  teori  politik menyelidiki  negara  sebagai  lembaga  politik  yang  mempengaruhi  hidup bermasyarakat,  jadi  negara  dalam  keadaan  bergerak. 5 Dalam  hal  ini,  maka
1 Abul A’la Al-Maududi,The Islamic Law and Constitution,  terjmAsep Hikmat, (Bandung: Mizan,1995),13.
2 Inu Kencana Syafi’I, Al-Quran dan Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),74-76
3 Syafi’i, Al-Quran, 72
4 A.W.  Munawir,  Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia,  (Yogyakarta:  Pustaka  Progressif,  1984), 678.
5 Syafi’i, Al-Quran,72.
politik  islam  klasik  tentunya  berobyek  pada  negara  Islam  pada  masa  awal negara Islam muncul.
Kekejaman  yang  dilakukan  oleh  penduduk  Mekkah  terhadap  kaum muslimin  mendorong  Nabi  Muhammmad  untuk  mengungsikan  kaum muslimin  ke  luar  Mekkah.Kekejaman  tersebut  semakin  lama  semakin menyiksa  kaum  muslimin  sampai  mengakibatkan  tragedi  pemboikotan  yang berlangsung  tiga  tahun  pada  tahun  ketujuh  kenabian.Pada  tahun  kesepuluh kenabian  terjadi  Isro’  Mi’roj  yang  diikuti  dengan  perkembangan  besar  pada dakwah  Islam.Sejumlah  penduduk  Yasrib  berhaji  ke  Mekkah  yang  pada akhirnya  mengakibatkan  perjanjian  “Aqabah  Pertama”,  kemudian  disusul dengan perjanjian  “Aqabah Kedua”.Salah satu akibat dari perjanjian ini Nabi Muhammmad  hijrah  ke  Mekkah.  Sejak  saat  itu,  sebagai  penghormatan terhadap  Nabi  nama  kota  Yastrib  diubah  menjadi  “Madinah  al-Nabi”  atau “Madinah Al-Munawwaroh”, dalam istilah sehari-hari disebut Madinah saja. 6
Setelah tiba di Yastrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak    baru  periode  Islam  dimulai.  Berbeda  dengan  periode  Mekkah,  pada periode  Madinah  ini  Islam  merupakan  kekuatan  politik. 7 Dalam  teori  maupun praktek,  Nabi  Muhammmad  menempati  suatu  posisi  yang  unik  sebagai pemimpin  dan  sumber  spiritual  undang-undang  ketuhanan,  sekaligus pemimpin  pemerintahan  Islam  yang  pertama.  Kerangka  kerja  Konstitusional pemerintahan  ini  terungkap  dalam  sebuah  dokumen  terkenal  yang  disebut dengan “Konsitusi Madinah” 8 yang terdiri dari  sepuluh poin, yaitu:
 Nabi  Muhammad  S.A.W.  adalah  ketua  negara  untuk  semua  penduduk Madinah dan segala pertengkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
6 Badri Yatim, Sejarah Peradapan Islam II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 24-25.
7 Ibid, 25.
8 Kholid Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah, terjm Masrohin,
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 1.
 Semua  penduduk  Madinah  ditegah  bermusuhan  atau  menanam  hasad dengki  sesama  sendiri,  sebaliknya  mereka  hendaklah  bersatu  dalam  satu bangsa yaitu bangsa Madinah.
 Semua  penduduk  Madinah  bebas  mengamal  adat  istiadat  upacara keagamaan masing-masing.
 Semua  penduduk  Madinah  hendaklah  bekerjasama  dalam  masalah ekonomi  dan  mempertahankan  Kota  Madinah  dari  serangan  oleh  musuh- musuh dari luar Madinah.
 Keselamatan  orang  Yahudi  adalah  terjamin  selagi  mereka  taat  kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut. 9
Ajaran  islam  memang  tercermin  dalam  sikap,  perbuatan  dan perkataannya. 10 Nabi  Muhammad  SAW  melaksanakan  politik  kenegaraan, mengirim  dan  menerima duta, memutuskan  perang, dan  membuat  perjanjian serta  musyawarah.Tetapi  dalam  kekuasaan  tertinggi  menempatkan  Allah sebagai Raja Yang Maha Suci. 11
Tidak  ada  satupun  nash  yang  “qat’i”  atau  isyarat  yang  jelas  dari  Nabi Muhammad tentang siapa  yang menggantikan  beliau menjadi khalifah,  yang ada  hanya  perintah  Nabi  Muhammmad  kepada  Abu  Bakr  untuk  menjadi imam shalat menjelang beliau wafat. Sebagian orang muslim menafsirkan ini isyarat  kekhalifahan. 12 Karena  itulah  tidak  lama  setelah  beliau  wafat,  belum lagi jenazah beliau dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar telah bermusyawarah  dengan  cukup  alot  untuk  menentukan  orang  yang  tepat sebagai  pemimpin  umat  Islam.Dengan  semangat  ukhuwah  islamiah  yang tinggi, akhirnya Abu Bakr terpilih menjadi khalifah. 13
9 Lihat http://ms.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah
10 Al-Maududi, The Islamic, 13.
11 Syafi’iAl-Quran, 10.
12 Imam Mohammad Abu Zahroh, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam, (Jakarta: Logos, 1996), 22-23
13 Yatim, Sejarah, 35
Pada  masa  Abu  Bakr  banyak  digunakan  untuk  menyelesaikan  “Perang Riddah” yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang menganggap perjanjian yang  mereka  buat  bersama  Nabi  Muhammad  dengan  sendirinya  tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. 14 Disinilah tampak kekuasaan politik yang dijalankan  oleh  Abu  Bakr,  sebagaimana  Nabi  Muhammad  SAW,  bersifat sentral;  kekuasaan  legislatife,  eksekutif,  dan  yudikatif  terpusat  di  tangan khalifah.Begitu  juga  dengan  hukum.Namun,  juga  seperti  Nabi  Muhammad SAW, Abu Bakr selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. 15
Landasan  sistem  politik  Abu  Bakr  terkandung  dalam  pidatonya  setelah penobatan, yang terdiri dari delapan poin, yaitu:
1. Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, namun aku bukanlah yang terbaik diantara kalian.
2. Jika aku berlaku baik, maka bantulah aku
3. Jika aku berlaku jahat, maka tegakkanlah hukum atasku.
4. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat.
5. Taatilah  aku  selama  aku  taat  kepada  Allah  dalam  memerintah  kalian, namun jika aku maksiat, maka tidak ada kata taat kepadaku atas kalian.
6. Ketahuilah,  yang  terkuat  diantara  kalian  di  sisiku  lemah,  hingga  aku mengambil hak darinya. Dan yang terlemah di antara kalian di sisiku kuat, hingga aku mengambil hak untuknya.
7. Tidak  meninggalkan  jihad  oleh  suatu  kaum  kecuali  Allah  akan menimpakan kepada mereka sebuah kehinaan.
8. Tidak tersebar kekejian dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan bala secara menyeluruh. Aku katakan perkataanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah, untukku dan untuk kalian. 16
14 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradapan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 25.
15 Yatim, Sejarah, 36
16 Farid Abdul Khaliq,Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamy Mabadi’ Dusturyyah Asy-Syura Al-‘Adl Al-Musawah, terjm Faturrahman Al-Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005), 6.
Menjelang wafatnya Abu Bakr , beliau memilih dan menunjuk Umar bin Khattab  sebagai  penggantinya  dan  meminta  kaum  muslimin  untuk membai’atnya. 17 Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  instabilitas  politik yang besar kemungkinan akan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan, mengingat pengangkatan khalifah pada zaman Abu Bakr dan juga kondisi muslimin yang baru saja melawan kaum murtad. 18
Usaha-usaha  yang  telah  dimulai  Abu  Bakr  dilanjutkan  pada  masa khalifah  Umar  bin  Khattab.,  yaitu  ekspansi  ke  Damaskus,  Bizantium,  Suria, Mesir  dan  Irak. 19 Pada  masa  ini  kekuatan  politik  sangat  kuat  sebagaimana pada masa Nabi dan Abu Bakr.Umar menyebutkan dirinya sebagai “Khalifah Khalifati  Rasulillah”  (pengganti  dari  Rasulullah).Ia  memperkenalkan  istilah “Amir Al-Mukminin” (komandan orang-orang yang beriman). 20
Umar  bin  Khattab  juga  menggunakan  pidato  politik  untuk  membatasi kekuasaannya 21 yang  oleh  Dr.  Mohammad  Abdul  Qadir  Abu  Fars  memilah pidato ini  menjadi empat unsur penting, yaitu :  a. keadilan, b. persamaan,  c. kekuatan,  d.  permusyawaratan. 22 Pada  masa  ini  perluasaan  daerah  terjadi dengan  cepat  sekali,  sehingga  Umar  bin  Khattab  mengatur  administrasi negara  dengan  mencontoh  administrasi  negara  yang  sudah  berkembang  di Persia.  Administrasi  pemerintah  diatur  menjadi  delapan  propinsi, 23 menertibkan  sistem  pembayaran  gaji  dan  pajak  tanah.Pengadilan  didirikan dalam  rangka  memisahkan  lembaga  yudikatif  dengan  lembaga  eksekutif, membentuk kepolisian untuk menjaga keamanan, mendirikan “Bait Al- Mal”, menentukan mata uang dan menetapkan Tahun Hijriah. 24
17 Supriyadi, Sejarah, 79.
18 Abu Zahroh, Aliran Politik, 26
19 Supriyadi, Sejarah, 25-26.
20 Yatim, Sejarah, 37. 21 Syafi’I, Al-Quran, 435.
22 Ibid, 438.
23 Lihat Badri Yatim, Sejarah, 37.
24 Yatim, Sejarah,, 2.
Sebelum meninggal, Umar bin Khattab membentuk dewan formatur yang bertugas  memilih  penggantinya  kelak,  yaitu  Ali  bin  Abi  Thalib,  Usman  bin Affan,  Sa’ad  bin  Abi  Waqqash,  Abd  Ar-Rahman  bin  Auf,  Zubair  bin Awwam,  Thalhah  bin  Ubaidillah,  dan  Abdullah  bin  Umar  yang  tidak memiliki  hak  suara. 25 Mekanisme  yang  berhak  menjadi  khalifah  adalah  yang dipilih  oleh  anggota  formatur  dengan  suara  terbanyak.  Apabila  suara  sama, Abdullah  bin  Umar  yang  berhak  menentukan.  Apabila  hasilnya  tidak disetujui,  maka  calon  yang  dipilih  Abd  Ar-Rahman  bin  Auf  harus  diangkat menjadi  khalifah.  Kalau  masih  ada  yang  menentangnya,  si  penentang hendaklah dibunuh. 26
Anggota  yang  khawatir  dengan  tata  tertib  pemilihan  tersebut  adalah  Ali bin  Abi  Thalib.  Ia  khawatir  Abd  Ar-Rahman  (yang  masih  mempunyai kedudukan  strategis  ketika  pemilihan)  tidak  bisa  berlaku  adil  karena  antara Usman  binAffan  dan  Abd  Ar-Rahman  terdapat  hubungan  kekerabatan. Akhirnya,  Ali  meminta  Abd  Ar-Rahman  berjanji  untuk  berlaku  adil,  tidak memihak,  tidak  mengikuti  kemauan  sendiri,  tidak  mengistimewakan keluarga,  dan  tidak  menyulitkan  umat.Setelah  Abd  Ar-Rahman  berjanji,  Ali menyetujuinya. 27
Pemilihan  ini  menghasilkan  Usman  bin  Affan  sebagai  khalifah  yang membuat Ali kecewa dengan cara  yang dipakai Abd Ar-Rahman dank arena tidak  adanya  salah  satu  formatur  serta  menyangka  bahwa  sejak  semula  ia telah  merencanakannya  bersama  Usman  bin  Affan  yang  menjadi  khalifah. 28
Pada masa pemerintahan Usman bin Affan ini mulai terlihat perbedaan yang kuat  dan  tajam.  Perbedaan  pendapat  ini  menjadi  pemicu  terjadinya
25 Jindan, Teori, 2..
26 Supriyadi, Sejarah, 87.
27 Ath-Thabari, Ta>rih} Al-Uma>mwa Al-Mulk VII, (Beirut: Da>r Al-Fikri, tn. th), 36.
28 Supriyadi, Sejarah, 88
perpecahan  politik  dan  menjadi  prolog  terbentuknya  madzhab-madzhab politik. 29
Kebijakan-kebijakan  politik  pada  masa  Usman  bin  Affan  ini  ada beberapa juga  yang menambah pemicu pada perbedaaan yang berkelanjutan, antara lain:
1. Usman bin Affan mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah dan  menyebar  ke  berbagai  daerah.  Penyebaran  ini  besar  pengaruhnya terhadap  hukum  Islam  yang  semakin  berkembang  ketika  terjadi pergolakan  politik  di  wilayah-wilayah  Islam. 30 Para  sahabat  ini  pada zaman  Abu  Bakr  dan  Umar  bin  Khattab  selalu  diminta  untuk  disamping mereka sebagi pertimbangan pendapat pada saat bermusyawarah.
2. Dalam  penentuan  pegawai  dan  pengangkatan  pejabat  cenderung memprioritaskan  saudara-saudaranya  sehingga  menimbulkan  ikatan primordial yang tidak berkembang. 31
3. Kelemah-lembutan  sifat  Usman  bin  Affan  terhadap  pejabat-pejabatnya yang  bertentangan  sekali  dengan  dengan  kebijakan  Umar  bin  Khattab yang berbunyi,  “Lebih  baik  saya  menyingkirkan  pejabat  setiap  hari  dari pada membiarkan mereka berlaku zalim mesti hanya sekejap.” 32
Kebijakan  tersebut  dijadikan  peluang  oleh  kelompok-kelompok  yang membenci Islam, untuk melakukan tipu daya terhadap Islam, padahal mereka hidup dibawah naungan Islam. Ada pula kelompok lain yang memeluk agama Islam  hanya  dilahirnya  saja,  sedangkan  batinnya  menyimpan  kekafiran, mereka menabur benih petaka dengan mendengungkan kebaikan Ali bin Abi Thalib dan menyebarkan keburukan Usman bin Affan (terutama Abdullah bin
29 Abu Zahroh, Aliran, 26.
30 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 115-116.
31 Syafi’i, Al-Quran, 441
32 Abu Zahroh, Aliran, 29.
P A L A P A|Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan . Volume 5 Nomor 2 (2016) November
Saba’). 33 Kondisi  ini  yang  memicu  terjadinya  “Al-Fitnah  Al-Kubra”  (fitnah besar)  yaitu  terbunuhmya  Usman  bin  Affan  yang  memperparah  kondisi politik  sehingga  memicu  timbulnya  masalah  keamanan,  sosial,  dan  paham keagamaan yang berkelanjutan. 34
Pengukuhan  Ali  bin  Abi  Thalib  tidak  semulus  pengukuhan  tiga  orang khalifah sebelumnya. Baik pemberontak maupun Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan  Ali  menjadi  khalifah.  Mereka  meminta  Ali  bin  Abi  Thalib untuk bersedia diba’iat. Namun, Ali bin Abi Thalib menolak. Ia menghendaki agar  urusan  ini  diselesaikan  melalui  musyawarah  dan  mendapat  persetujuan dari  sahabat-sahabat  senior. 35 Setelah  umat  islam  mengungkapkan  untuk segera  membutuhkan  pemimpin,  akhirnya  Ali  bin  Abi  Thalib  bersedia diba’iat  menjadi  khalifah.  Namun,  ada  beberapa  sahabat  senior  yang  tidak mau ikut memba’iat Ali bin Abi Thalib. 36
Pada  pemerintahan  Ali  bin  Abi  Thalib  tidak  ada  masa  sedikitpun  yang bisa  dikatakan  stabil. 37 Meskipun  tidak  menyetujui  pembunuhan  Usman  bin Affan,  Ali  bin  Abi  Thalib  menunjukkan  simpati  terhadap  pemberontak  dan tidak mengambil langkah  untuk  menghukum orang  yang bertanggung jawab atas  pertumpahan  darah  itu.  Abdullah  bin  Umar  tidak  sepaham  dan meninggalkan  Madinah.  Muawiyah  mengklaim  sebagai  wali  keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas  dendam  atas  kematian  itu.  Aisyah,  Thalhah  bin  Ubaidillah  dan  Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan. 38
Perang  Jamal  terjadi,  kemudian  perang  Siffin.  Pada  Perang  Siffin  inilah konflik  politik  antara  Ali  bin  Abi  Thalib  dan  Muawiyah  memuncak  dan
33 Ibid, 29-30.
34 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Ilmu Kalam, (Surabaya: IAIN SunanAmpel Press, 2011),16-17.
35 Supriyadi, Sejarah, 93.
36 Ibid, 93. 37 Yatim, Sejarah, 39.
38 W. Montgonery Watt, The Formative Period of Islamic Thought, term. Sukoyo,Zainul Abas, Asyabudin,
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 13.
diakhiri dengan peristiwa “Tahkim”. Kecerdikan berpolitik Amr bin Ash dari pihak  Muawiyah  bin  Abi  Sofyan  sangat  merugikan  Ali  bin  Abi  Thalib  dan berhasil  memperkuat  kekuasaan  Muawiyah  bin  Abi  Sofyan.  Peristiwa “Tahkim”  mengakhiri  masa  Khulafa’  Ar-Rasyidin  dan  melahirkan  tiga kelompok  politik  besar  yang  merupakan  embrio  dari  kelompok  politik  kecil lainnya 39 meskipun  pada  permukaannya  perdebatan  mereka  seputar ketauhidan.

## C. Penutup
Dari paparan di atas dapat ditemukan bahwa secara mutawattir terdapat ijma’ kaum muslimin masa awal, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, untuk  mencegah  mengvakumkan  waktu  dari  (adanya)  imam,  sampai meninggalkan  (pen,  menangguhkan)  sesuatu  yang  sangat  penting,  yakni mengubur  jenazah  Rasulullah  SAW.Bahkan  posisi  khalifah  pasca  Nabi Muhammad SAW selalu dikelilingi oleh tombak dan pedang. Mungkin bisa diragukan  pada  tiga  khalifah  yang  awal,  namun  Ali  bin  Abi  Thalib  dan Muawiyah  tidak  menaiki  tahta  khilafah  kecuali  dibawah  naungan  pedang dan  runcingnya  tombak.  Hal  yang  menarik  untuk  dicatat  adalah dimungkinkan karena pertimbangan politik pula para sahabat yang menjabat sebagai khalifah hanya sedikit sekali meriwayatkan hadist,  yakni Abu Bakr meriwayatkan  142  hadist,  Umar  bin  Khattab  537  hadist,  Usman  bin  Affan 146  hadist,  dan  Ali  bin  Abi  Thalib  586  hadist.  Jumlah  semua  1141  hadist, kurang dari 27 % yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (5374 hadist).
Politik yang fanatik terhadap kepemimpinan mengakibatkan khalifah (pasca  Rasululloh)  yang  meninggal  tanpa  melalui  pembunuhan  hanyalah Abu  Bakr.Khalifah  selanjutnya  meninggal  ataupun  lengser  karena pergolakan  politik.Inilah  yang  menjadi  satu  point  penting  bagi  umat  Islam untuk  selalu  mengevaluasi  diri  dalam  kepentingan  apapun.  Karena  pada
39 Supriyadi, Sejarah, 98-99.
realitanya  sebagaimana  para  sunni  ketahui,  bahwa  para  sahabat  yang  telah terakui  kredibilitasnya  tak  lepas  dari  satu  permasalahan,  yakni  politik. Sebagai  akademis  yang  mengetahui  seluk  beluk  peradaban  dan perkembangan  politik  maka,  sudah  tak  sepatutnya  lagi  memperdebatkan apalagi  menganggap  disi  sendiri  paling  benar  dan  mengkafirkan  madzhab politik yang tidak seide.Walla>hu A’lam.
P A L A P A|Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan . Volume 5 Nomor 2 (2016) November

## Daftar Pustaka
Jindan,  Kholid  Ibrahim.  The  Islamic  Theory  of  Government  According  to  Ibn Taimiyah, terjm Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Khaliq,  Farid  Abdul.  Fi  Al-Fiqh  As-Siyasy  Al-Islamy  Mabadi’  Dusturyyah  Asy- Syura  Al-‘Adl  Al-Musawah,  terjm  Faturrahman  Al-Hamid.  Jakarta: Amzah, 2005.
Maududi,  Abul  A’la  al-.The  Islamic  Law  and  Constitution,  terjm.  Asep  Hikmat. Bandung:     Mizan, 1995.
Munawir,  A.W.  Kamus  Al-Munawir  Arab  Indonesia.  Yogyakarta:  Putaka Progressif, 1984.
Raziq,  ‘Ali  ‘Abd  al-,  Al-Islam  wa  Usul  al-Ahkam,  terjm.  M.  Zaid  Su’di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
Supriyadi, Dedi.  Sejarah Peradapan Islam.Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Surabaya, Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. Ilmu Kalam. Surabaya: IAIN SunanAmpel Press, 2011.
Surabaya,  Tim  Penyusun  MKD  IAIN  Sunan  Ampel.  Studi  Hukum  Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
Syafi’I, Inu Kencana. Al-Quran dan Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Thabari al-.Tarik} Al-Umam wa Al-Mulk VII. Beirut: Dar Al-Fikri, tn. Th
Watt,  W.  Montgonery.The  Formative  Period  of  Islamic  Thought,  terjm. Sukoyo,Zainul Abas, Asyabudin. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
Wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah
Yatim, Badri. Sejarah Peradapan Islam II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
P A L A P A|Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan . Volume 5 Nomor 2 (2016) November
Zahroh, Imam Mohammad Abu. Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam. Jakarta: Logos,1996.