## PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  sering  terjadi  di dalam  rumah  tangga  dan  sangat
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
jarang  dikemukakan  secara  umum dikarenakan  korban  sengaja  tidak mau  memberitahukan  kepada  orang lain  sekalipun  keluarga  dimana korban  menganggap  bahwa  keadaan yang  dialaminya  merupakan  perkara

## DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI
Suzanalisa 1

## Abstract
This study aims to determine and analyze the effectiveness of Law Number 23 Year 2004 in  the  settlement  of  cases  of  domestic  violence  in  the  jurisdiction  of  Jambi  City  and explain the concept of reform Law No. 23 of 2004 in solving cases of domestic violence in the  jurisdiction  of  the  city  of  Jambi. This  research  uses  "Juridical  Empirical"  method  of studying  the  existing  legislation  and  then  connected  with  the  implementation  of  Law Number 23 Year 2004 in the settlement of cases of domestic violence in the jurisdiction of Jambi City in the criminal justice system. The result of the research was obtained 1. Not yet effective Law Number 23 Year 2004 in the settlement of cases of domestic violence in jambi  city  law  is  influenced  by  law  enforcement  factors  that  is  the  benchmark  of  legal effectiveness  is  The  existence  of  weaknesses  in  Law  Number  23  Year  2004,  Lack  of understanding  and  lack  of  coordination  between  institutions  that  are  obliged  to  provide services to victims of Domestic Violence, Lack of safe and convenient facilities for victims to  tell  the  psychological  trauma  experienced  so  that  from  various  explanations  of  the victims to be input to law enforcement, Still an opinion that assumes Domestic Violence is a  non-criminal  family  affair  that  can  be  resolved  by  law.  2.  The  concept  of  renewal  of Law Number 23  Year 2004 in resolving cases of domestic violence in the  jurisdiction of the City of Jambi namely a. amendment of Law Number 23 Year 2004 with regard to the relationship  of  roles  and  responsibilities  of  the  State  in  facing  the  domestic  violence problem  between  husband  and  wife  in  Indonesia  as  well  as  the  interests  of  the  people around  the  victims,  especially  the  children  of  the  marriage  and  still  accommodate  the difference  religious  law  that  applies  to  every  adherent  and  socio-cultural  values  of society;  b.  The  need  of  the  victim  (perspective)  perspective  in  solving  the  problem  of Domestic  Violence  is  that  the  victim  is  placed  as  the  main  actor  not  as  a  complement which  is  only  confessed.  c.  the  existence  of  structural  alignment  in  each  subsystem  of criminal  justice  system  that  is  Police,  Prosecutor,  Courts  and  Penitentiary  also  in functional relationship in an integrated manner by considering the necessity and interest of  victim  by  referring  to  gender  fair  values  become  the  basis  of  effort  of  fostering  of Criminal  Justice  System  gender  equality.  Recommendations  submitted  are  1.  To  hasten the amendment (amendment) of Law Number 23 Year 2004; 2. To immediately implement a  gender  justice  criminal  justice  system  in  providing  protection  and  enforcement  of human  rights,  gender  equity  and  justice,  protection  of  victims,  non-discrimination principle; 3. an increase in the number of law  enforcement officers ranging from police, prosecutors, judges, lawyers who have gender equality principles as well as to prisons in fostering  perpetrators  in  prisons;  4.  improving  the  quality  of  law  enforcers  through gender-based  seminars,  gender-based  exercises,  to  obtain  the  desired  impression  of  law enforcement through the criminal justice system as a forum for obtaining justice and legal certainty.
Keywords: Effectiveness of Law Number 23 Year 2004, Domestic Violence, The Concept of Renewal
yang  biasa  dalam  rumah  tangga  dan hal  ini  bukan  perbuatan  tindak pidana  ,  merasa  ranah  peribadi,  dan berusaha untuk menutupi serta membela  pelaku  walaupun  telah mengalami  kekerasan.  selanjutnya korban menganggap bahwa keutuhan rumah  tangga  lebih  penting,  lebih- lebih  lagi  korban  adalah  berprofesi ibu rumah tangga dan apabila pelaku (suami)  diperkarakan  tindak  pidana maka  akan  mengganggu  hubungan rumah tangga dan anak-anak. Korban beranggapan  bahwa  kekerasan  yang dialaminya, apabila dilaporkan kepada aparat Polisii akan menambah kerumitan dan penderitaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang  dialami  oleh  korban  dalam rumahtangga seperti disebutkan diatas, kebanyakkan korbannya adalah  perempuan  khususnya  istri,
sedangkan  pelakunya  adalah  suami dengan  jenis  kekerasan  fisik  dalam rumah  tangga  yang  terbanyak.  Hal ini  diperoleh  data  meningkatnya angka  korban  perempuan  (istri) berdasarkan  hasil  laporan  Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS
Perempuan)  semenjak  tahun  2010 hingga tahun 2014. Pada tahun 2010 jumlah  korban  terhadap  golongan istri  sebanyak  98.577  kasus,  pada tahun 2011 jumlah korban meningkat menjadi  110.468  kasus,  pada  tahun 2012  meningkat  menjadi  203.846 kasus,  pada  tahun  2013  meningkat menjadi  263.285  kasus,  dan  pada tahun  2014  meningkat  menjadi 293.220  yang  tersebar  di  seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan jumlah istri sebagai korban KDRT maka diperlukan  pengendalian  terhadap kejahatan  kekerasan  dalam  rumah tangga  melalui  penegakan  hukum, namun  kenyataannya  95%  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga khususnya  terhadap  istri  sebagai
korban lebih memilih menyelesaikannya  ke  Pengadilan Agama  menjadi  alasan  permohonan gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama bagi  korban  beragama  Islam  dan Pengadilan  Negeri  bagi  korban beragama  non  islam  dibandingkan melalui  mekanisme  sistem  peradilan pidana untuk mencapai keadilan bagi korban  karena  hak  untuk  hidup aman,  hak-hak  untuk  tidak  disiksa telah diganggu, dan sebagai efek jera bagi pelaku (suami).
Hal  ini  pun    terjadi  di  kota Jambi  dimana  permohonan  gugatan cerai dengan alasan adanya kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dialami  istri  di  Pengadilan  Agama Jambi  mencapai  95%  lebih  banyak sebagai  pengadilan  yang  memiliki wewenang untuk memutuskan
perceraian  bagi  perkawinan  menurut Undang  Undang  yang  berlaku  untuk penduduk  yang  beragama  islam sebagai  agama  mayoritas  di  Kota Jambi dibandingkan penegakan hukum  melalui  sistem  peradilan pidana  di  Peradilan  Tingkat  Pertama yaitu  Pengadilan  Negeri  Jambi. Pengadilan  Negeri  Jambi  jumlah perkara pada tahun pada tahun Tahun 2014  sebanyak  3  kasus,  Tahun  2015 sebanyak  6  kasus,  dan  pada  tahun 2016 sebanyak 7 perkara. Sedangkan di Pengadilan Agama Jambi menunjukkan jumlah perkara
kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagai  alasan    permohonan  gugatan cerai yaitu pada tahun 2014 sebanyak 865,  pada  tahun  2015  sebanyak  779 dan  pada  tahun  2016  sebanyak  873 kasus.
Diketahui  bahwa  kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan  secara  hukum  melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHP sebagai  Lex  generalist  dan  Undang
Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  sebagai  Lex Specialist  penegakan  hukum  yang telah  diatur  oleh  Negara  Indonesia.
Jika  dihubungkan  dari  banyaknya permohonan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama  yang disebabkan perbuatan  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dialami  oleh  istri sebagai  alasan  permohonan  yang berakhir  diterimanya  gugatan  cerai istri sebagai penggugat kepada suami sebagai  tergugat  yaitu  perceraian sebagai  tanda  putusnya  perkawinan serta  putusnya  terhadap  hak  dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orangtua  kepada  anak  dan  harta benda selama perkawinan sebagaimana  diatur  dalam  Undang Undang  No.1  Tahun1974  tentang Perkawinan  Pasal  30  sampai  dengan
Pasal  49  namun  dilain  sisi  bahwa perceraian yang telah terjadi bukanlah  sebagai  penegakan  hukum terhadap  pelaku  KDRT  dikarenakan tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku,  dan  pelaku  dapat  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga kembali  terhadap  pasangan  barunya lagi  dengan  derajat  /  kekuatan  yang lebih tinggi. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan melalui  proses  peradilan  pidana sangat sedikit sekali sehingga ditemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan  dalam  proses penegakan  hukum    terhadap  tindak pidana  kekerasan  dalam rumah tangga  yang  merupakan  penerapan hukum  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Uraian-uraian yang telah dikemukan ini maka sangat diperlukan  kajian  efektifitas  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 dalam  penyelesaian  kasus  kekerasan
dalam  rumah  tangga  di  wilayah hukum Kota Jambi.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan, maka perumusan
masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: 1)  Bagaimana  efektivitas  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 dalam  penyelesaian  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  wilayah hukum  Kota  Jambi?  2)  Bagaimakah konsep pembaharuan Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 dalam menyelesaikan kasus
kekerasan  dalam  rumah  tangga  di wilayah hukum Kota Jambi ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis akan menggunakan
metode penelitian  yuridis  empiris  dengan mempelajari  peraturan  perundang- undangan yang ada kemudian dihubungkan  dengan  pelaksanaan penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana KDRT dalam sistem peradilan pidana. dengan cara memadukan  bahan-bahan  hukum (yang  merupakan  data  sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dilakukan interpretasi,  menilai  dan  melakukan evaluasi  terhadap  semua bahan hukum  kemudian  hasilnya  diuraikan secara deskriptif.
Efektifitas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian  Kasus  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Efektivitas  Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Di  Wilayah  Hukum  Kota
Jambi Negara memberi jaminan perlindungan  dan  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum  kepada semua  warga  negara  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  28H  ayat  (2) dan  Pasal    28I  ayat  (2)  UUD  1945.
Walaupun  demikian  cukup  banyak dasar-dasar dan peraturan baik langsung  mahupun  tidak  langsung menyumbang  terhadap  penegakan hukum  terhadap  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT).  Kasus KDRT suami terhadap isteri merupakan persoalan internal keluarga  memandangkan  pelaku  dan korban  diikat  oleh  suatu  ikatan perkaiwinan  yang  telah  ditetapkan oleh  kerajaan  dalam  Undang-undang Nombor  1  Tahun  1974  tentang perkahwinan  dan  undang-undang adat  sebagai  wujud  dasar  adat masing-masing  daerah  di  Indonesia. berlakunya  KDRT  yang  dialami koban  terutama  isteri  merupakan tindakan  pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat  manusia  sebagaimana  telah dicurahkan dalam landasan Konstitusional  UUD  1945  yaitu
Pasal    28G  bahwa  "Setiap  orang berhak atas perlindungan diri pribadi ,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ". Keluarga ingin membina keluarga  bahagia  dan  penuh  rasa saling  mencintai  baik  secara  lahir maupun  batin,  dengan  kata  lain bahwa  setiap  keluarga  sungguh menghendaki dapat membina keluarga  harmoni  dan  bagia  yang sering  disebut  keluarga  sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya  bahwa  tidak  semua keluarga  dapat  berjalan  dengan lancar dalam mengharungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebagiaan  dan  saling  mencintai  dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau
kesedihan dan saling takut dan benci
di  antara  sesamanya.  Penyebab pemicunya adalah adanya Kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT),  di mana perbuatan ini dilakukan karena disebabkan  oleh  keadaan-keadaan yang  tidak  disengajakan  sebagai faktor-faktor penyebab.
Penyebab KDRT terjadi karena empat  faktor,  yaitu:  faktor  individu pelaku,  sebagai  contoh  tumbuh  dan berkembang  dalam  keluarga  yang penuh  dengan  Kekerasan  atau  anak yang  memang  mengalami  trauma Kekerasan  dari  orang  tuanya;  faktor keluarga,  misalnya  dominasi  figur suami  dalam  keluarga,  kemudian penggunaan  alkohol  dan  adanya konflik-konflik  perkawinan;  faktor komuniti,  seperti  sosial  ekonomi yang  rendah,  pengangguran,  dan pengaruh  kenakalan  alam  sekitar; faktor  struktur,  misalnya  kejantanan yang  dipersepsikan  sebagai  dominan dan agresif, udaya patriarkhis,
toleransi terhadap Kekerasan.
Bila dilihat dari pelaku KDRT,
bahwa secara psikologi atau psikiatri juga  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dimaksudkan yaitu mengecewakan; Merupakan gangguan  atau  kegagalan  dalam mencapai  tujuan,  bila  individu  tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan mendorong  munculnya  kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam  perilaku  KDRT;  tekanan; suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini
dirasakan  akibat  tekanan  lingkup.
Tekanan  yang  cukup  berat  yang kemudian terkumpul akan menimbulkan  Kekerasan ;    Usia  / Umur; Usia seseorang mempengaruhi  manifestasi  perilaku Kekerasan  pada  individu,  karena semakin banyak jumlah umur manusia  maka  semakin  tinggi  pula kepercayaan    diri  seseorang,  karena
penambahan usia akan lebih membuat  seseorang  dapat  melihat norma-norma yang pernah dipelajarinya sehingga dapat menghalang timbulnya perilaku Kekerasan. Sedangkan faktor  eksternal dimaksudkan  yaitu  Situasi  Keluarga, Suasana dalam keluarga yang minimum  komunikasi  dan  interaksi mempunyai  potensi  besar  untuk memunculkan  perilaku  Kekerasan. suasana  keluarga  yang  tidak  sehat antara lain karena kurangnya interaksi  dalam  keluarga,  kurangnya penerimaan,  kurangnya  kebagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan sokongan emosi membuat Kekerasan  mudah  muncul;  Pengaruh Media Televisi, Adegan-adegan Kekerasan  yang  ditayangkan  dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang bisa mempengaruhi    jenis-jenis  tingkah laku  Kekerasan.  Kekerasan  juga muncul karena adanya krisis keluarga  yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga. Faktor-faktor yang telah diuraikan ini ditemukan lebih banyak menjadi alasan perceraian di
Pengadilan  Agama  Jambi  bagi  yang beragama  Islam  dan  Pengadilan Negeri  bagi  yang  beragama  Non- Islam  dibandingkan  diproses  melalui sistem  peradilan  pidana  sebagai wujud  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  KDRT.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  di  Pengadilan Agama terkait dengan paling banyak perkara  perceraian  dengan  alasan KDRT  bagi  pasangan  suami  istri yang beragama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia khususnya  di  Kota  Jambi  di  peroleh pada tahun 2014 sebanyak 865, pada tahun  2015  sebanyak  779  dan  pada
tahun  2016  sebanyak  873  kasus. Selanjutnya  di  Pengadialan  Negeri
Jambi  yang  merupakan  peradilan tingkat pertama dalam proses peradilan  pidana  terkait  dengan perkara tindak pidana KDRT
diperoleh  Tahun  2014  sebanyak  3 kasus, Tahun 2015 sebanyak 6 kasus, dan  pada  tahun  2016  sebanyak  7 perkara. Data yang diperoleh tampak ketimpangan  yang  tinggi  sekali dimana  permohonan  gugatan  cerai dengan  alasan  adanya  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dialami istri  di  Pengadilan  Agama  Jambi mencapai 95% lebih
Diketahui  bahwa  Kekerasan
dalam  rumah  tangga  merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan  secara  hukum  melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHP sebagai  Lex  generalist  dan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  sebagai  Lex Specialist  penegakan  hukum  yang telah diatur oleh Negara Indonesia. Jika dihubungkan dari banyaknya permohonan perkara gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama yang disebabkan perbuatan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dialami  oleh  istri  sebagai  alasan permohonan yang berakhir
diterimanya gugatan cerai istri sebagai  penggugat  kepada  suami sebagai  tergugat  yaitu  perceraian sebagai  tanda  putusnya  perkawinan serta  putusnya  terhadap  hak  dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orangtua  kepada  anak  dan  harta benda selama perkawinan
sebagaimana  diatur  dalam  Undang Undang  No.1  Tahun1974  tentang
Perkawinan  Pasal  30  sampai  dengan Pasal  49  namun  dilain  sisi  bahwa perceraian yang telah terjadi bukanlah  sebagai  penegakan  hukum
terhadap  pelaku  KDRT  dikarenakan tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku,  dan  pelaku  dapat  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga kembali  terhadap  pasangan  barunya lagi  dengan  derajat  /  kekuatan  yang lebih tinggi. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan melalui  proses  peradilan  pidana sangat sedikit sekali sehingga ditemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan  dalam  proses penegakan  hukum    terhadap  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  merupakan  penerapan hukum  Undang  Undang  Nomor  23
Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana menurut Soerjono  Soekanto    bahwa  tolok ukur  dari  efektivitas  hukum  terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum. Maka  melalui  tulisan  ini  akan dijelaskan  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT, sebagai berikut: Faktor Hukum sendiri Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UUPKDRT) merupakan asas pencegahan  dan  pencegahan  KDRT untuk  berdisiplin  sosial  disebabkan kekerasan  rumah  tangga  masih  dan akan  terus ada di  masyarakat  karena dengan  kehidupan  yang  berumah tangga yang berakhlak baik membentuk pribadi yang baik, apabila  telah  terjadi  KDRT  maka akan  dapat  merusak  perilaku  pribadi bangsa  Indonesia  disamping  itu UUPKDRT  menjawab  cadangan- cadangan  dalam  membina  sistem hukum yang memberi jaminan perlindungan, keadilan,
kesaksamaan,  setiap  orang  di  depan undang-undang  serta  menunjukkan
bahawa  Negara  Indonesia  telah  ada peruntukan  dalam  lingkup  rumah tangga. Penegakan hukum KDRT dalam  UUPKDRT  telah  berawal dari dasar pertimbangan diundangkannya iaitu jaminan
perlindungan  Negara  bersama  dan  / atau  masyarakat  dari  segala  bentuk kekerasan  atau  ancaman  kekerasan penyiksaan,  atau  perlakuan  yang merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaan  dalam rumah tangga yang  merupakan  pelanggaran  hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi yang kebanyakan dialami korban adalah wanita. Selanjutnya  dilihat  pada  asas  dan tujuan  dari  hukum    ini  iaitu  saling menghormati, keadilan dan kesaksamaan gender, bukan diskriminasi dan perlindungan korban  yang  mencerminkan  prinsip yang  dianut  oleh  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan rumah tangga. Tujuan  adanya  UUPKDRT  di mana permasalahan suami isteri yang mengakibatkan kekerasan rumah tangga  telah  mengalami  perubahan yang  memberi  kesan  pada  anjakan paradigma di masyarakat sebagaimana  disyorkan  oleh  aktivis dan pemerhati wanita (kaum feminism)  adanya  undang-undang yang jelas dan perundangan kejahatan  kepada  pelakunya  akibat terus  meningkatnya  tindak  pidana KDRT yang telah ditentukan. Ketidakmampuan KUHP
menyentuh  tindak  pidana  kekerasan rumah  tangga  digolongkan  sebagai penyiksaan  sehingga  dijatuhkan  oleh hakim  iaitu  Pasal  351  (paling  lama lima tahun) dan Pasal 356 (ditambah satu  pertiga),  dan  pelaksanaan  di lapangan  bahawa  pelaku  dijatuhkan
perundangan  jenayah  lebih  rendah dalam masa beberapa hari atau bulan (masa  percubaan)  dengan  telah diterbitkan  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga yang menjelaskan  secara  terperinci  modus operandi kejahatan berupa kekerasan fisik,  kekerasan  psikologi,  kekerasan seksual  dan  penelantaran  rumah tangga; hak-hak korban; perlindungan  hukum  dari  peranan pemerintah  dan  masyarakat  serta perlindungan  daripada  penegakan hukum    mulai  dari  tahap  aduan sampai  keputusan  hakim  dibantu oleh pekerja / sukarelawan sosial dan tenaga  kesehatan;  dan  perundangan tindak  pidana  yang  pelaku  sesuai dengan  modus  operandi  kekerasan yang dilakukan terhadap korban.
Kaedah-kaedah dalam UUPKDRT    secara  konsideran  telah memenuhi  nilai-nilai  falsafah  dasar Negara  Indonesia  iaitu  Pancasila.
Adapun  pertimbangan  dimaksudkan adalah  bahawa  Kekerasan  rumah tangga  merupakan  pelanggaran  hak
Asasi Manusia dan kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan,  dan merupakan  bentuk diskriminasi yang perlu dihapuskan selaras dengan Sila ke-2  Pancasila  "kemanusiaan  yang Adil dan Beradab, selanjutnya
Negara  Indonesia  sebagai  bangsa yang  mengakui  kereligiusitas  agama yang  dianuti.  Sebagaimana  pendapat dari  pertama,  Augustine  menyatakan "undang-undang  yang  tidak  adil  itu bukanlah  undang-undang"  ;  kedua, Bodin  menyatakan  "undang-undang tanpa  keadilan  boleh  disamakan dengan  badan  tanpa  jiwa",  maka kaedah  Undang-undang  Nombor  23 Tahun 2032104 merupakan penghormatan dan perlindungan wanita dalam rumah tangga melainkan kemanfaatannya diperlukan untuk mencapai keadilan.
Undang  Undang  Nomor  23
Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga, menyatakan  di  dalam  Pasal  52 menyatakan bahwa Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  merupakan delik  Aduan  sehingga  hal  ini memberikan  batasan  ruang  lingkup penegakan  hukum  KDRT  di  dalam rumah  tangga,  padahal  diketahui bahwa dampak dari kekerasan seksual  yang  dialami  korban  lebih besar  bagi  fisik,  psikologis,  mental korban.Adapun  bagi  suami  yang melakukan  tindak  kekerasan  seakan- akan  dilindungi  dengan  adanya ketentuan  tersebut.  Karena  dalam delik  aduan  relatif    hanya  korban atau keluarganya yang berhak mengadukan perbuatan pelaku, sedangkan dalam delik aduan absolute  hanya  korban  yang  berhak melakukan pengaduan, dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang KDRT tidak dijelaskan apakah termasuk delik aduan absolute atau delik aduan relative. Lebih jelasnya UUPKDRT dalam pelaksanaan semenjak diundangkan  sampai  saat  ini  belum maksimal dalam keterlibatan
penegakan  hukum  tindak  pidana KDRT    disebabkan  tidak  memenuhi rasa  keadilan  kepada  korban  (isteri), dan  juga  disokong  oleh  faktor pencetus  terus  berlakunya  kekerasan rumah tangga antara suami dan isteri di  Indonesia,  diantaranya:  kesalahan dalam memahami budaya, disharmonisasi  dari  tekanan  sosial ekonomi  yang  rendah,  peranangai dan  tabiat  pelaku  yang  kasar,  gagal dalam  kerjaya  dan  pekerjaan  serta pendidikan sehingga dalam penanganannya  memerlukan  proses yang hati-hati. Implementasi UUPKDRT masih  dijumpai  proses  penyelesaian permasalahan  KDRT  antara  suami isteri  (pada  tatanan  konkrit)  tidak
berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan  permasalahan  baru,
yang  pada  akhirnya  korban  tidak mendapatkan keadilan. Permasalahan baru  dimaksud  bagaimana  dengan memperjuangkan  kehidupan  rumah tangga  yang  ditinggalkan  suami  dari segi  sandang,  papan  dan  pangan isteri  dan  ahli  yang  masuk  dalam lingkup  keluarga  ini  selama  suami menjalani  masa  hukuman,  sehingga hal  ini  tidak  bersesuaian  dengan tujuan diundangkannya UUPKDRT.
Penegak  hukum  dalam  fungsi hukum  terhadap  jenayah  kekerasan rumah tangga berpanduan patuh pada sistem  kehakiman  yang  termaktub oleh  hukum  acara  pidana  dan  lebih mengedepankan prinsip individualistic berjumlah pelaksanaan  perlindungan  korban menurut  UUPKDRT.  Selanjutnya ketentuan batasan dalam UUPKDRT
bersifat alternative, pelaku kekerasan rumah  tangga  boleh  memilih  untuk membayar denda daripada menjalankan  penjara  maka  akan menimbulkan  ketidakadilan  kepada korban. Sehingga disimpulkan bahawa UUPKDRT hanya menetapkan  peranan  Negara  dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman umum  pada  masyarakat  sedangkan perlindungan  korban  sebagai  korban utama, anggota dalam lingkup keluarga  sebagai  korban  penyokong tidak termaktub dalam wujud kepastian undang-undang maka diperolehi bahawa terdapat kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT. Adapun secara terperinci kelemahan- kelemahan dalam UUPKDRT dirincikan dalam tabel berikut: Kelemahan-kelemahan dalam

## UUPKDRT
Pasal 2 ayat 2 Lingkup  rumah  tangga  dalam Undang-Undang ini meliputi
Orang  yang  bekerja  sebagaimana dimaksud  huruf  c  dipandang sebagai  anggota  keluarga  dalam jangka  waktu  selama  berada dalam rumah tangga yang bersangkutan Kelemahan Perlindungan hukum terhadap orang  yang  bekerja  dalam  rumah tangga  tidak  dapat  diselesaikan permasalahan  ini  dengan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004 karena banyak kerumitan
permasalahan  lain  yang  perlu dilindungi  bukan  saja  kekerasan sehingga  hendaknya  mempunyai Undang-undang tersendiri
Pasal 4 perkara d Penghapusan  kekerasan  rumah tangga bertujuan: memelihara keutuhan  rumah  tangga  yang harmoni dan sejahtera.
Kelemahan
selama  suami  sebagai  pelaku menjalani  masa  hukuman  maka terganggunya
memperjuangkan
kehidupan  rumah  tangga  yang ditinggalkan  suami  dari  segi sandang,  papan  dan  pangan  isteri dan  ahli  yang  masuk  dalam lingkup  keluarga  ini,  sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga.
Dan apabila telah menjalankan masa hukuman suami yang hendak kembali kepada istri dan anak-anak berhadapan  dengan  hukum  Islam karena  telah  jatuh  talak  karena tidak memberikan keperluan lahiriah dan batiniah selama menjalani  masa  tahanan  sehingga menimbulkan  permasalahan  baru kembali.
Pasal 10 Hak-Hak Korban Kekerasan  rumah tangga Kelemahan Tidak adanya pihak yang bertanggungjawab  secara  material terhadap keluarga yang ditinggalkan
apabila  memiliki  anak  pasca penetapan  hakim  kepada  pelaku (suami), suami  adalah ketua keluarga  yang  bertanggungjawa terhadap  kelangsungan  kehidupan rumah tangga selanjutnya Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Tentang Kewajiban Pemerintah  dan Masyarakat Kelemahan Tidak adanya penegasan pengaturan lebih lanjut diwujudkan dalam peraturan daerah  masing-masing  sedangkan sistem pemerintah daerah menganut  sistem  otonomi  daerah karena  hal  berpengaruh  pada tindakan pemerintah daerah masing-masing  dalam  penegakan undang-undang  kekerasan  rumah tangga Pasal 16 sampai dengan 38 Tentang Perlindungan korban Kelemahan Tidak adanya penegasan pengaturan lebih lanjut diwujudkan dalam peraturan daerah masing -masing  sedangkan sistem pemerintah daerah menganut  sistem  otonomi  daerah karena  hal  berpengaruh  pada perlindungan  korban  dan  anggota lingkup  rumah  tangga  terutama anak-anak
Pasal 39 sampai dengan Pasal 43
Tentang Pemulihan Korban Kelemahan Tidak ada indicator-indikator batas  dinyatakan  korban  telah kembali  sehat  seperti  sedia  kala atau  bentuk  ganti  rugi  yang  layak dan memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan  suatu  kes  dalam mencapai  keadilan  dan  kepastian hukum

## Faktor Penegak Hukum
Penegakan hukum adalah suatu rangkaian  kegiatan  dalam  rangka
usaha pelaksanaan ketentuan-
ketentuan  hukum  baik  yang  bersifat penindakan maupun pencegahan yang  mencakup  seluruh  kegiatan baik  teknis  maupun  administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak  hukum  sehingga  dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib  untuk  mendapatkan  kepastian hukum  dalam  masyarakat,  dalam rangka  menciptakan  kondisi  agar pembangunan  disegala  sektor  itu dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah. yang  dimaksud  penegak  hukum dalam disini adalah Polri, Kejaksaan,
Pengadilan, dan masyarakat.keberhasilan hukum pidana  untuk  menanggulangi  tindak pidana KDRT tidak hanya ditentukan oleh  peraturan  perundang-undangan saja  melainkan  juga  keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan. Kurangnya  koordinasi  antara lembaga  yang  berkewajiban  untuk memberikan pelayanan kepada korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, mengakibatkan terhambatnya upaya penegakan hukum  dan  pemenuhan  hak-hak korban.  Seorang  korban  jika  tidak didampingi  oleh  seorang  advokat, maka  korban tersebut  tidak  mengerti akan hak-haknya sebagai korban.
Keterkaitan  antara  lembaga pendampingan  korban  dalam  hal memberikan pelayanan untuk
memenuhi  hak-hak  korban  sangat penting  artinya  untuk  penegakan hukum dan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dari  kasus-kasus  tersebut diatas, terlihat tidak adanya koordinasi  antar  lembaga  pelayanan korban, karena sebagian besar lembaga tersebut tidak ada.Diantaranya, korban tidak mendapatkan hak pendampingan dari
advokat,  pekerja  sosial,  relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Dengan tidak lengkapnya lembaga-lembaga yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada keluarga  korban,  pelayanan  yang diberikan  kepada  korban  tidak  dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akibatnya, perlakuan terhadap korban  KDRT,  sama  saja  dengan perlakuan kepada korban-korban lainnya  dalam  kasus  tindak  pidana secara umum. Hak-hak korban KDRT sebagian tidak dapat diimplementasikan sebagaimana yang  telah  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor sarana dan prasarana Faktor  ini  merupakan  tulang punggung penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  KDRT  sebab kebedaaannya merupakan pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil.Misalnya  ruangan  konsultasi yang disediakan oleh Unit PPA yang dapat  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  bagi  korban  menceritakan trauma  psikologis  yang  dialami sehingga  dari  berbagai  penjelasan- penjelasan  korban  menjadi  bahan masukan  kepada  penegak  hukum khususnya kepolisian sebagai penegak  hukum  yang  pertama  kali menerima  laporan  pengaduan  dari masyarakat. Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri Masih  ada  pendapat  yang mengangap  KDRT  adalah  urusan keluarga bukan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum. Pendapat  demikian  masih  mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga masih
merupakan  hambatan  bagi  penegak hukum  untuk  melakukan  penegakan hukum  kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga.Kebanyakan  kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, tidak dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat  yang  melihat  terjadinya tindak  pidana  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga. Masyarakat masih takut melaporkan  kasus  kekerasan  yang diketahuinya  terjadi,  karena  takut dianggap ikut campur dalam masalah keluarga orang lain. Dari kasus  yang ada,  diketahui  bahwa  tidak  ada partisipasi masyarakat untuk melaporkan  kasus  tersebut  kepada kepolisian. Selanjutnya Herlina, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di dalam  rumah  tangga  juga  bersumber dari  manusianya  (korban).  Adapun alasan  korban tidak  melaporkan  atau mencabut  tindak  pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :
1. Sikap  ragu-ragu  dan  kurang percaya diri dari korban, menyulitkan untuk meminta keterangan  secara  jelas  tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya. 2. Kurangnya  personil  penyidik dan  pengetahuan  dalam    yang menangani dan memberikan pelayanan khusus kepada korban KDRT di Polres.
3. Kurangnya Personil Satgas  yang memberikan  yang  menangani dan memberikan pelayanan khusus  kepada  korban  KDRT  di P2TP2A  di  tingkat  Provinsi maupun Kota
4. Belum  maksimalnya  koordinasi antara  instansi  terkait  yang menangani pelayanan perempuan  dan  anak  korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Belum  maksimalnya  pelayanan rumah  aman,  sehingga  sulit memberikan perlindungan kepada  korban  dan  hak-haknya karena  rasa  aman  yang  oleh korban dipengaruhi oleh tekanan yang berdampak terhadap psikologi korban. 6. Belum  maksimalnya  tersedianya dana  yang  diperuntukkan  secara khusus untuk penangan permasalahan  perempuan  dan anak  sebagai  korban  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
7. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman  korban  terhadap hukum,  sehingga  korban  tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh suami merupakan perbuatan pidana  atau  perbuatan  yang dapat  dihukum,  oleh  karena  itu, korban  memilih  mendiamkan saja  permasalahan  tersebut  dan tidak  melaporkannya  kepada pihak kepolisian.
8. Korban berusaha bersabar dengan tindakan kekerasan yang dialaminya, karena masih berharap akan adanya perubahan sikap dan prilaku dari pelaku.
9. Korban berpendapat bahwa
kekerasan yang dialaminya adalah  takdir,  karena  anggapan korban  yang  meyakini  seorang isteri  harus  patuh  dan  menurut kepada suami, meski diperlakukan  kasar  dan  sering mengalami tindak kekerasan 10. Korban mempunyai ketergantungan  secara  ekonomi kepada pelaku kekerasan. 11. Korban  takut  kasus  tersebut dilaporkan  atau  diketahui  orang lain,
12. Korban  takut  dengan  ancaman suami
13. korban khawatir terhadap
anggota keluarga yang lain, yang akan  menuduh  korban  sebagai
orang yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. 14. Korban  terlambat  melaporkan tindak  pidana  kekerasan  yang dialaminya, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang Kemudian Herlina juga menjelaskan  selain  faktor  dari  diri sendiri,  faktor  yang  tak  kalah pentingnya adalah dari pihak keluarga korban.Pihak keluarga korban  beranggapan  kasus  tersebut adalah  kasus  keluarga  yang  bersifat pribadi dan dapat dilakukan penyelesaiannya dalam keluarga.Anggapan demikian mengakibatkan  ditudingnya  korban sebagai  orang  yang  tidak  dapat menyelesaikan  permasalahan  rumah tangga  sendiri  dan  dituduh  telah melakukan  perbuatan  memalukan keluarga.Dari  pengakuan  korban, dapat  terlihat  peran  keluarga  yang mempengaruhi korban untuk melaporkan  kasus  kekerasan  yang dialaminya.Hal  tersebut  merupakan kendala  dan  dapat  mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap  kasus KDRT.

## Faktor Kebudayaan
Budaya yang dimiliki oleh adat istiadat  Indonesia  yang  dominan bahwa  laki-laki  sebagai  pemegang kuasa (kepala keluarga) yang menganut  paham  paternalistic  dan pemahaman  agama  yang  sempit menyatakan  bahwa  laki-laki  adalah pemimpin  apalagi  di  dalam  rumah tangga sehingga Korban berpendapat bahwa  kekerasan  yang  dialaminya adalah  takdir,  karena  anggapan korban  yang  meyakini  seorang  isteri harus  patuh  dan  menurut  kepada suami, meski diperlakukan kasar dan sering  mengalami  tindak  kekerasan dan  istri  hendaknya  mengoreksi  diri sendiri  alasan  laki-laki  melakukan pemaksaan  kebutuhan  dibandingkan
suami (pelaku) harus selingkuh  yang dapat  berakibat  bagi  pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam  rangka  menurunkan tindak  pidana  KDRT  yang  sangat sulit  diungkapkan  di  publik  dalam penegakan hukumnya maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan  mengenai  Hak  Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuan;  menyebarkan  informasi dan  mempromosikan  prinsip  hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan  dan  anak  serta  menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan  masalah;  mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan  jender;  mempromosikan sikap  tidak  menyalahkan  korban melalui  media.  Sedangkan  untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya  mencari  bantuan  pada Psikolog  untuk  memulihkan  kondisi psikologisnya.
Suami  sebagai  pelaku  KDRT,
hendaknya  ditumbuhkan  kesadaran melalui sosialisasi tentang pentingnya    bantuan  oleh  Psikolog agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan  dapat  terkuak  dan  belajar untuk  berempati  dengan  menjalani terapi. Karena tanpa adanya perubahan  dalam  pola  pikir  suami dalam  menerima  dirinya  sendiri  dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi. Sedangkan bagi istri yang  mengalami  kekerasan  juga perlu menjalani terapi untuk mengembalikan kembali rasa percaya  diri,  aman  dan  dapat meminta  bantuan  pada  Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani  kasus-kasus  kekerasan pada  perempuan  agar  mendapat perlidungan.
(1) Suami  dan  istri  juga  perlu untuk  terlibat  dalam  terapi kelompok  dimana  masing- masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa  hubungan  perkawinan yang  sehat  bukan  dilandasi oleh kekerasan namun
dilandasi  oleh  rasa  saling empati.  Selain  itu,  suami  dan istri  perlu  belajar  bagaimana bersikap  asertif  dan  me- manage  emosi  sehingga  jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan  karena  berpotensi anak akan mengimitasi perilaku  kekerasan  tersebut.
Oleh  karena  itu,  anak  perlu diajarkan bagaimana bersikap empati  dan  memanage  emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua. Konsep Pembaharuan Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga

## Di Wilayah Hukum Kota Jambi
Kasus  –  kasus  tindak  pidana KDRT  yang  terus  meningkat  di wilayah  hukum  kota  Jambi  yang sangat sulit diungkap di muka public dan  lebih  banyak  terungkap  sebagai alasan perceraian di muka
Pengadilan  Agama  Jambi  maka diperlukan konsep pembaharuan dimulai dari masyarakat perlu
digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuan; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  serta  menolak  kekerasan sebagai  cara  untuk  memecahkan masalah;  mengadakan  penyuluhan untuk mencegah kekerasan;
mempromosikan  kesetaraan  jender;
mempromosikan sikap tidak menyalahkan  korban  melalui  media. Sedangkan  untuk  pelaku  dan  korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Suami sebagai pelaku Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, hendaknya  ditumbuhkan  kesadaran melalui sosialisasi tentang pentingnya    bantuan  oleh  Psikolog agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan  dapat  terkuak  dan  belajar untuk  berempati  dengan  menjalani terapi. Karena tanpa adanya perubahan  dalam  pola  pikir  suami dalam  menerima  dirinya  sendiri  dan istrinya maka kekerasan seksual akan kembali terjadi. Sedangkan bagi istri yang  mengalami  kekerasan  juga perlu menjalani terapi untuk mengembalikan kembali rasa percaya  diri,  aman  dan  dapat meminta  bantuan  pada  Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani  kasus-kasus  kekerasan pada  perempuan  agar  mendapat perlidungan. Suami  dan  istri  juga  perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan  perkawinan  yang  sehat bukan  dilandasi  oleh  kekerasan namun  dilandasi  oleh  rasa  saling empati.  Selain  itu,  suami  dan  istri perlu  belajar  bagaimana  bersikap asertif dan me-manage emosi
sehingga jika ada perbedaan pendapat  tidak  perlu  menggunakan kekerasan  karena  berpotensi  anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut.  Oleh  karena  itu,  anak  perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini mungkin  namun  semua  itu  harus diawali dari orangtua.
Selanjutnya adanya hasil penelitian adanya kelemahan-
kelemahan  pada  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2004  yang  telah diimplementasikan  dalam  penegakan hukum  KDRT  selama  13  tahun sebagaimana dijelaskan pada subbab.
A  diatas,  maka  konsep  pemaharuan adalah melakukan perubahan (amandemen) Undang Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memperhatikan  hubungan    peranan dan  tanggung  jawab  Negara  dalam menghadapi  permasalahan  KDRT antara  suami  dan  istri  di  Indonesia serta  kepentingan  orang-orang  di sekeliling korban terutama anak-anak hasil perkawian dan tetap menampung perbedaan hukum agama yang berlaku kepada tiap-tiap pemeluknya  dan  nilai-nilai  sosial budaya  masyarakat.  Sebagaimana prinsip  yang  dianut  hukum  adat tujuan  dijatuhkannya  suatu  batasan bukan  saja  memberikan  efekjera kepada pelaku melainkan mengembalikan keseimbangan hukum  yang  telah  terganggu  di tengah masyarakat. Diperlukannya pandangan (persfektif) korban dalam penyelesaian masalah KDRT. Perspektif  korban  juga  menjadi prasyarat dalam pelaksanaan keadilan yang memang sudah saatnya  dibangunkan  sebagai  jalan keluar dari terlambatnya penyelesaian KDRT di tengah
masyarakat. Kepentingan untuk perlindungan  korban  boleh  dicapai dengan meletakkan perspektif korban baik  sebagai  salah  satu  prasyarat dalam pembuatan perundangan mahupun fungsi penguatkuasaan undang-undang sehingga korban
diletakkan  sebagai  pelaku  utama bukan sebagai pelengkap yang hanya diambil  pengakuannya  saja.  Sebagai
subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi  –  informasi  atas  usaha- usaha hukum yang berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang ingin  diperolehinya  dan  dipulihkan keadaan  dirinya  atas  perampasan hak-haknya  dan  keganasan  yang dialaminya  dan  Penglibatan  korban sendiri  merupakan  sebab  daripada usaha  pemulihan  kehidupan  korban dan  pencegahan  dari  berulang  yang melanggar  hak-hak  dan  martabat menusia.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  penyebaran  dan  sosialisasi hak korban. Pentingnya perlindungan terhadap korban.
Disamping  itu  juga  disokong oleh  adanya  penyelarasan  secara struktural di masing-masing subsistem  sistem  peradilan  pidana yaitu  Polisi,  Jaksa,  Pengadilan  dan lembaga Pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu.
Perpaduan antara penegak hukum  yang  berorientasikan  kepada kedaulatan  kekuasaan  hukum  akan dapat kurang harmonisasi komunikasi dan kurangnya koordinasi  antara  penegak  hukum, sehingga  akan  membawa  tenaga yang positif dalam proses penegakan hukum dan menutup peluang timbulnya  kepentingan  subjektif  dan ego  sektoral  /  institusi  yang  dapat merugikan  keadilan  dan  kepastian hukum dan kontra produktif terhadap penegakan hukum dan penguatkuasaan  Hak  asasi  manusia.
Keperluan  dan  kepentingan  korban dengan merujuk pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari usaha membina  Sistem  Peradilan  Pidana yang    berkeadilan  gender.  Dengan demikian  konsep  ini  bertitik  tolak pada perspektif korban yang meletakkan korban pada pusat berjalannya sistem kehakiman.
Lebih  jelasnya  pihak-pihak yang berkaitan dalam Sistem
Peradilan  Pidana  yang    berkeadilan gender adalah sukarelawan pendamping, ahli psikologi, pengacara/advokat,    pihak  rumah sakit, penyedia rumah aman, instansi Polisi  atau  Unit  Pelayanan  Wanita dan  Anak,  Instansi  Jaksa,  Instansi Pengadilan  dan  Instansi  Rumah
Tahanan Negara yang konsep kerjanya berpijak kepada Perlindungan  dan  Penguatkuasaan atas Hak Asasi Manusia, Keseksamaan  dan  keadilan  gender, Perlindungan terhadap Korban, Prinsip Non Diskriminasi. Adanya perubahan (amandemen) UUPKDRT dan ditunjang  dengan  berkerjanya  sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu  yang  berkeadilan  gender diharapkan  bukan  hanya  diarahkan kepada tujuan pencegahan kejahatan, tetapi juga diarahkan kepada pengendalian  berlakunya  kejahatan dalam  batas-batas  toleransi  yang boleh  diterima  dan  mengembalikan kepercayaan  masyarakat  terhadap kesangsian  fungsi  hukum  dan  aparat penegak  hukum  dalam  penegakan hukum khususnya KDRT.
Untuk  mengoptimalkan  sistem peradilan pidana  terpadu maka diperlukannya  pertama  :peningkatan jumlah  para  penegak  hukum  mulai dari  polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara yang  mempunyai  asas  berkeadilan gender  begitupun  pada  Lembaga pemasyarakatan dalam membina para pelaku di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua : peningkatan    kualitas  para  penegak hukum melalui seminar-seminar berasaskan  gender,  latihan-latihan berasaskan gender, baik skala nasional  mahupun    Internasional terkhusus  bagi  penyidik  Kepolisian, Jaksa,  Hakim,  Tenaga  Ahli  ataupun sukarelawan  hendaknya  mempunyai keahlian  hukum,  psikologi  agar memahami, logika pemikiran
menghadapi  korban  KDRT  sehingga diperoleh  kesan  yang  diharapkan penegakah  hukum  melalui  sistem peradilan  pidana    sebagai  wadah untuk  mendapatkan  keadilan  dan kepastian hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan  permasalahan  di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Belum  efektif  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2004  dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  di  wilayah hukum  Kota  Jambi  dikarenakan 95  %  kasus  kekerasan  kekerasan dalam  rumah  tangga  dijadikan sebagai  alasan  perceraian  di Pengadilan  Agama  bagi  yang beragama Islam dan di Pengadilan
Negeri  bagi  yang  beragama  Non- Islam dibandingkan melalui proses  peradilan  agama  hal  ini dipengaruhi faktor-faktor penegakan  hukum  sebagai  tolok ukur  efektifitas  hukum  sebagai berikut :
a. Adanya  kelemahan-kelemahan pada  Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2004
b. Kurangnya  pemahaman  dan kurangnya  koordinasi  antara lembaga  yang  berkewajiban untuk  memberikan  pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengakibatkan  terhambatnya upaya  penegakan  hukum  dan pemenuhan hak-hak korban
c. Kurangnya fasilitas  yang aman dan nyaman bagi korban menceritakan trauma psikologis yang dialami sehingga dari berbagai penjelasan-penjelasan  korban menjadi bahan masukan kepada penegak hukum d. Masih  adanya  pendapat  yang mengangap KDRT adalah
urusan keluarga bukan kejahatan yang dapat diselesaikan    melalui  hukum. Pendapat demikian masih mewarnai  berbagai  kalangan dalam  masyarakat,  sehingga masih  merupakan  hambatan bagi  penegak  hukum  untuk melakukan  penegakan  hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2. Konsep  pembaharuan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 dalam menyelesaikan kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  di wilayah hukum Kota Jambi : a. Melakukan perubahan (amandemen)  Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memperhatikan hubungan peranan  dan  tanggung  jawab Negara dalam menghadapi permasalahan  KDRT  antara suami  dan  istri  di  Indonesia serta  kepentingan  orang-orang di  sekeliling  korban  terutama anak-anak  hasil  perkawinan dan tetap menampung perbedaan hukum  agama yang berlaku kepada tiap-tiap pemeluknya dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. b. Diperlukannya pandangan (persfektif) korban dalam penyelesaian  masalah  KDRT yaitu korban diletakkan sebagai  pelaku  utama  bukan sebagai  pelengkap  yang  hanya diambil  pengakuannya  saja. Sebagai subjek  ia  berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi – informasi atas usaha-usaha hukum yang berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan yang  ingin  diperolehinya  dan dipulihkan  keadaan  dirinya atas  perampasan  hak-haknya
dan keganasan yang dialaminya  dan  Penglibatan korban sendiri merupakan sebab daripada usaha pemulihan  kehidupan  korban dan  pencegahan  dari  berulang yang  melanggar  hak-hak  dan martabat menusia c. Adanya  penyelarasan  secara struktural  di  masing-masing subsistem sistem peradilan pidana  yaitu  Polisi,  Jaksa, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan  juga  dalam hubungan  fungsional  secara terpadu dengan memperhatikan keperluan dan kepentingan korban  dengan  merujuk  pada nilai-nilai  yang  adil  gender menjadi dasar dari usaha membina Sistem Peradilan
Pidana  yang    berkeadilan gender DAFTAR PUSTAKA Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan  Di  Indonesia  Dan Malaysia, Penelitian  FH  UI,
Jakarta, 2012
A. Gunawan Sefliardja. 1990. Dialetika  Undang-Undang  dan Moral  Dalam  Pembangunan Masyarakat lndonesia. Kanisius. Yogyakarta, 1990 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual , Refika Aditama, Jakarta, 2001. Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan
Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995 Adami  Chazawi, Stelsel  Pidana  , Tindak  Pidana,  Teori  –  Teori Pemidanaaan dan Batas Berlakunya  Hukum  Pidana, Bagian  2,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta,  2001
Arkinson  dan  Atkinson,: Pengantar Psikologi ,  Jilid  I,  Alih  Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga,Jakarta, 1987 Arkinson  dan  Atkinson,: Pengantar Psikologi ,  Jilid  I,  Alih  Bahasa
Nurjanah  Taufik,    Erlangga, Jakarta, 1987 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2006
E.Koswara, Agresi  Manusia ,  Rosda Ofset, Bandung, 1988
E.  Kristi  Poerwandari, Pemahaman Bentuk  Kekerasan  Terhadap Perempuan  dan  Alternative
Pemecahannya ,  Pusat  Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta,  2000 EN Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan , Rifka Annisa Crisis Center, Yogyakarta, 2002 H.  L.A.  Hart.  1972.  The  Concept  of Law. Oxford University Press. Istiadah, Pembagian  Kerja  Rumah Tangga Dalam Islam, Lembaga  Kajian  Agama  Dan Jender dengan PSP, Jakarta L.De Clerg, Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan” ,    Rasindo, Jakarta, 1994 Leden Marpaung, Proses Penanganan  Perkara  Pidana Penyelidikan  dan    Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Muladi  dan  Barda  nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung,
1992
Muchsin, Ikhtisar  Ilmu  Hukum ,  Cet pertama,BP Iblam, Jakarta,
2006
Mardjono    Reksodiputro, Masalah Sistem  Peradilan  Pidana ,  UI
Press, Jakarta, 1997
Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis ,  Sinar  Grafika, Jakarta,  2010 Mardjono  Reksodiputro. Hak  Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta,  1994 Mustafa  Abdullah,:  “ Peran-peran menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan” , Seminar Unbari, Jambi, 2002 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana , Yayasan  Badan  Peerbit  Gajah Mada, Jogyakarta, 1955 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta,  Jakarta,
2002
Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi ,
Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008 Oemar  Seno  Adji, Hukum  Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1980 Roeslan Saleh, Stesel Pidana Indonesia , Aksara Baru, Jakarta, 1988 Ridwan  Mansyur,  “ Mediasi  Panel Terhadap  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga”, Gema Yustisia  Indonesia,  Jakarta, 2010 Rika  Saraswati, Perempuan  dan Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga ,                     PT.
Citra  Adtya  Bakti,  Bandung, 2009 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Jakarta, 1983 Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986 Saparinah Sadli, Pengalaman Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan, 2002 Suzanalisa, Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga  Di  Kota  Jamb i,  Tesis Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2003 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  ,
Suatu  Tujuan  Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu
Pengantar ,    PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Sagung Putri, M.E.Purwani, Viktimisasi  Kriminal  terhadap Perempuan , Kerta Patrika, Vol.
33 Nomor  1, Januari  2008
S.  Miyenti, Kekerasan  Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga , Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007 Sidik  Sunaryo, Sistem  Peradilan Pidana, Penerbit  Universitas Muhammadyah Malang, Malang, 2004 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta, 2006 B Tapi Omas Ihromi, dkk,
Penghapusan    Diskriminasi Terhadap  Wanita ,    Alumni, Bandung,  2006