Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah  dalam Otonomi  Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

## KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM OTONOMI DAERAH DAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

## Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  evipurnamawatiplg@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang E-mail:  bambangsugianto1969@gmail.com

## Abstract
Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an effort to create jobs through efforts to protect the empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises, improve the  investment ecosystem  and facilitate the  central government's investment business  and accelerate national strategy projects as a breakthrough in our legal system in the formation of laws and regulations, especially related to regional autonomy, the form of regional autonomy provides regional independence as a region that is able to manage regulations for accelerating development. However, the Omnibus Law is very much against regional autonomy, including in the licensing system and some regional authorities are taken by the central government. For this reason, it is  necessary to immediately make changes and adjustments to the concept of regional autonomy as regulated in the Indonesian constitution so that there is harmony in the regulation and  implementation of  development related to  the position of  the  governor as regional head. The presence of the Omnibus Law on Job Creation, which has been ratified by the House of Representatives and officially applies in Indonesia, is a hope that is believed to be a strategy and hope in realizing simple, clean, and transparent public services so that it can encourage higher economic growth and investment and can create more new jobs and take advantage of local wisdom to overcome unemployment in the region.
Keywords: Regional Authority and Autonomy

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional sebagai terobosan sistem hukum kita dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan,  terutama yang berhubungan dengan otonomi daerah,  Wujud otonomi daerah memberikan kemandirian daerah sebagai daerah yang mampu akan mengelola regulasi untuk percepatan pembangun. Akan tetapi Omnibus Law  sangat bertentangan dengan otonomi daerah, termasuk dalam sistem perizinan dan beberapa kewenangan daerah diambil oleh pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan segera perubahan dan penyesuai terhadap konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia supaya ada keserasian dalam regulasi dan pelaksanaan pembanguan yang berhubungan kedudukan gubernur sebagai kepal daerah. Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja sudah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan resmi berlaku di Indonesia adalah   harapan yang diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih tinggi dan dapat menciptakan lebih  banyak  lapangan  kerja  baru  dan  memanfaatkan  kearifan  lo kal  untuk  mengatasi pengangguran di daerah.
Kata kunci  : Kewenangan dan Otonomi Daerah
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah  dalam Otonomi  Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

## PENDAHULUAN
Terjadinya
penciptaan
hukum ( rechtschepping ) lahir dengan adanya  sistem  kaidah  hukum  yang berlaku  umum dilakukan atau terjadi melalui  beberapa  cara  yaitu  melalui putusan hakim (yurisprudensi).
Kebiasaan  yang  tumbuh  sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat
atau negara , dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan  tertulis pejabat atau lingkungan  jabatan  yang  berwenang yang  berlaku  secara  umum.  Secara tidak  langsung,  hukum  dapat  pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang  diterima  dan digunakan dalam pembentukan hukum. 1
Bertolak  dari  fakta empirik masa lalu mengenai ketidak- berdayaan  DPR  dalam  tugas  dan fungsi  legislasinya. Sebagaimana diketahui, bahwa pada era pemerintahan  Orde  Baru,  Dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi,  DPR hanya  sekedar  lembaga  kemitraan saja  dan  sering  disebut  sebagai
1 Ilmu Perunda ng-unda ngan, https://suduthukum.com/2015/03/uu-ilmu- perunda ng-unda nga n.html, 2022.
tukang stempel (rubber stamp) dalam tugas  kelegislasian.  Pembentukan hukum diperlukan penguatan terhadap  kedudukan  dan  fungsi Lembaga  Dewan Perwakilan  Rakyat melalui  amandemen pasal 20 ayat (1) Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan peraturan  perundang-undangan yang lahir  menjadi Ius Constitutum betul- betul memperhatikan  nilai-nilai  yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga  undang-undang itu  mampu menampung kepentingan rakyat. Setiap  rancangan  undang-undang yang diajukan atas inisiatif pemerintah dengan mudah
mendapatkan persetujuan  oleh  DPR. Demikian  pula  dalam  pelaksanaan fungsi pengawasan (kontrol) anggota DPR tidak  mampu  mengembangkan sikap kritis dalam setiap persidangan di  DPR,  termasuk  dalam  menilai setiap  kebijakan  yang  ditempuh pemerintah.  Berpuluh-puluh  tahun DPR tidak mampu  menjadi  lembaga penyeimbang  dan  kontrol  terhadap kekuasaan pemerintah. Bahkan
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
kehadiran DPR  hanya  sekedar sebagai  penguat  legitimasi  setiap kebijakan yang ditempuh  oleh
Presiden.
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan,
pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan,  rangkaian  tahapan tersebut  sebagaimana ditentukan dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Walau  tidak  semua  jenis  peraturan perundang-undangan
memiliki proses  yang  sama  di  setiap  tahapan. Setiap  jenis  peraturan  perundang- undangan  memiliki  materi  muatan yang  berbeda-beda,  masing-masing memiliki  fungsi tertentu.
Tahapan  dan  proses  dalam pembentukan perundang-undang dengan  tujuan supaya  undang- undang  yang  dilahirkan  memenuhi unsur yaitu, Kejelasan tujuan,
Kelembagaan  pembentuknya,  asas keserasian  dalam  hierarki,  dapat
2 Ba mbang  Sugia nto  da n  Evi  Okta rina,
Hukum Tata Negara (Ja ka rta : Ra jawali Pers, 2020).
dilaksana  dan  kedayagunaan  dan kehasilgunaan.
2 Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan  cara  utama  penciptaan hukum, peraturan perundang- undangan  merupakan  sendi  utama sistem  hukum  nasional.  Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai  sendi  utama  sistem  hukum nasional    karena  dengan  tujuan mampu  memciptakan  kesejahteraan masyarakat.
Undang –  Undang Tentang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menyerap  tenaga  kerja  Indonesia seluas – luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih  dikenal  dengan Omnibus  Law yang  ditetapkan  dan  disahkan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagai program politik hukum dalam pembentukan sistem  hukum nasional, akan  tetapi  terhadap  Omnibus  Law banyak  menimbulkan  persoalan  dan pertentangan, tetapi ada juga
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
mengatakan
undang-undang Omnibus  Law  langka  baik  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk mewujudkan  pelayanan  yang  baik dalam  berinvestasi,  tetapi  sisi  lain banyak  juga  yang  menolak  dimana dianggan  merugikan masyarakat terutama pihak buruh.
Perbedaan  sikap  terhadap Omnibus  Law  diperlukan  suatu pengkajian  secara  mendalam  baik secara  teori  dan filosofinya  terhadap undang-undang  omnibus  law,  serta bagaimana  pengaruhnya  terhadap Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah selaku Daerah Otonomi yang mandiri untuk  mengurus  rumah  tangga. Lahirnya Undang-Undang  Cipta Kerja  tentu  berdampak  terhadap beberapa  kewenangan  Pemerintahan Daerah  tidak  berlaku  lagi,  terutama yang  berhubungan  dengan  izin  dan regulasi  dalam  investasi,  hal  ini mendorong penulis mengkaji Omnibus  Law pengaruhnya  terdapat Otonomi Daerah.
Omnibus  law  adalah  suatu rancangan undang-undang yang mencakup  lebih  dari  satu  aspek
3 Media  Kompa s.com, Tentang Omnibus Law , 21 Ja nua ri 2020.
undang-undang yang digabung menjadi satu undang- undang, omnibus merupakan proses pembuatan  peraturan  yang  bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu  terkait.
Konsep  omnibus  law  yang dikemukakan  oleh  Presiden  Jokowi banyak  berkaitan  dengan  bidang ketenagakerjaan dan di sektor ekonomi. Diberitakan ada  dua omnibus law yang diajukan pemerintah,  yaitu  Cipta  Kerja  dan Perpajakan. 3 Secara keseluruhan, ada 11  (sebelas)  klaster  yang  menjadi pembahasan  dalam  Omnibus  Law
UU Cipta
Kerja, yaitu: Penyederhanaan  perizinan,  masalah pertanahan dan persyaratan investasi, ketenagakerjaan  dan kemudahan dan perlindungan  UMKM.  Kemudahan berusaha  di  dukungan  riset  dan inovasi  administrasi  pemerintahan pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) sementara  itu  Undang-  Undang
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
Tentang  Cipta  Kerja  yang  baru  saja disahkan terdiri atas 15  bab dan 174 pasal. 4 Dalam Omnibus Law mengatur  berbagai  hal  mulai  dari ketenagakerjaan  hingga  lingkungan hidup dan perizinan.
Dari  definisi  omnibus  yang diartikan  sebuah  Undang  –  Undang (UU)  dalam  satu  bentuk  yang mengatur bermacam-macam hal yang  terpisah  dan  berbeda,  dan seringkali  menggabungkan  sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sedemikian  rupa  sehingga  dapat memaksa  eksekutif  untuk menerima ketentuan  yang  tidak  disetujui  atau juga membatalkan seluruh pengundangan.  Dari  segi  hukum,
kata Omnibus memang sering disandingkan  dengan  kata law atau bill .  Artinya adalah sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi  atau   hasil  penggabungan beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.
Sementara,  definisi  yang lebih sederhana Omnibus Law adalah undang-  undang  yang  terdiri  dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk
4 Unda ng  –  Unda ng  Nomor  11  Ta hun 2020 Tenta ng Cipta  Kerja
mengubah  dan/atau  mencabut  satu atau  beberapa  undang-undang  yang ada  dan/atau  untuk  membuat  satu atau  beberapa  undang-undang  baru. Dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR  RI  dalam  rangka  Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
(Wapres)  Terpilih  Periode  2019-
2024, Presiden Joko Widodo
menyebut  salah  satu  hal  yang  akan dikerjakan  dalam  periode  kedua yakni  menyederhanakan  regulasi. Pemerintah menurut Presiden Jokowi akan  mengajak  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  untuk  menerbitkan undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan  Kerja  dan  Undang  – Undang Pemberdayaan UMKM.
Hubungan  Omnibus  Law dengan  sistem  hukum  Indonesia melahirkan  babak  baru  dalam  legal drafting  di  Indonesia,  dimana  lebih dari  70  tujuh  puluh  undang-undang yang  berhubungan  dengan  ekonomi mengalami  perubahan  dengan  satu undang-undang yaitu Undang- Undang Cipta  Kerja.  Lahir  undang- undang cipta  kerja  tentu melahirkan sistem  politik  hukum  yang  baru diantaranya:
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
1. Kemudahan dalam
berinvestasi   di Indonesia yang berhubungan  dengan  proses perizinan
2. Mencegah  terjadinya  praktek- praktek  korupsi  dan  kolusi dalam proses perizinan.
3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi  melalui  penyediaan peluang tenaga kerja  baru.
4. Mengutamakan  UMKM  lebih bisa  bersaing  dengan  pasar, serta  mempermudah  proses perizinan  dalam  mendirikan
UMKM.
Dalam  proses pembentukan hukum    dalam sistem hukum
kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis
( geschrevenrecht,  written  law) . 5 Oleh karena itu  politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan  peraturan  perundang- undangan  sebagai  instrumen  utama. Omnibus  Law  merupakan  instrumen yang  efektif  dalam  pembaharuan hukum  ( law  reform )  dibandingkan dengan penggunaan hukum  kebiasaan atau  hukum  yurisprudensi.  Peraturan perundang-undangan  Omnibus  Law
5 Lutfil  Ansori,  2019, Legal  Drafting Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan
tidak hanya melakukan fungi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Tetapi  Omnibus  Law  juga  dapat menciptakan harmonisasi serta menghilangkan  multi  tafsir  terhadap undang-undang.
Fungsi pembaharuan hukum melalui peraturan perundang- undangan  Omnibus  Law  antara  lain dalam  rangka  mengganti  peraturan perundang-undangan yang selama ini tidak  berdampak  positif  menjadi efektif. Pluralisme peraturan perundang-undang dan sistem hukum yang berlaku hingga saat  ini merupakan salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum dan jaminan untuk  investasi  yang  harus  ditata kembali.  Penataan kembali  berbagai sistem  hukum  tersebut  tidaklah dimaksudkan  meniadakan  berbagai sistem  hukum  –  terutama  sistem hukum  yang    hidup  sebagai  satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional dalam Omnibus Law adalah dalam rangka
Perundang- unda nga n  (Ja ka rta :  Ra ja wa li Pers,  2019).
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
mengintegrasikan  berbagai  sistem hukum  tersebut  sehingga  tersusun dalam  satu  tatanan  yang  harmonis satu sama lain.  Mengenai  pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung  pada  kebutuhan  hukum masyarakat.  Kaidah  hukum  dapat berbeda  antara  berbagai  kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan  kebutuhan  masyarakat  yang bersangkutan.
Penulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana hubungan otonomi  daerah  dan  omnibus  law dalam kepastian hukum berinvestasi. Selain  itu  juga  terkait  pada  peran pemerintah  dalam  upaya  kepastian hukum  berinvestasi  dan  stabilitas daerah.

## PEMBAHASAN
A. Hubungan  Otonomi  Daerah dan  Omnibus  Law  Kepastian Hukum Berinvestasi Otonomi Daerah diberlakukan melalui Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kebijakan  otonomi  daerah  terdapat hak,  wewenang,  dan  kewajiban
6 “KPPOD:  Akiba t UU Cipta  Kerja , Otda Mengalami Penyempitan,”
daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi  daerah  bertujuan  untuk peningkatan dalam pelayanan masyarakat  yang  semakin  baik,  juga untuk  pengembangan kehidupan demokrasi,  melakukan  pemerataan wilayah  daerah,  mendorong  adanya pemberdayaaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat,  mengembangkan  peran dan  fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6
Otonomi  daerah  membuka selebar-lebar kesempatan bagi penciptaan sumber-sumber pertumbuhan dan
pusat-pusat ekonomi baru. Ruang kesempatan ini diperoleh  karena  daerah  memiliki modalitas  kuat  yaitu  kewenangan urusan dan fiscal, berbekal  modalitas ini,  daerah  memiliki  ruang  untuk berinovasi dalam melakukan pelayanan publik untuk memperbaiki tata  kelola,  dan  meningkatkan  daya
https://www.kppod.org/berita /view?id=881, 2022.
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
saing. 7 Hadirnya Omnibus Law Cipta  Kerja  adalah  harapan  yang diyakini  sebagai  sebuah  strategi  dan harapan dalam mewujudkan pelayanan  publik  yang  sederhana, bersih, dan transparan sehingga dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi dan investasi  yang  lebih  tinggi  serta dapat  menciptakan  lebih  banyak lapngan  kerja  baru  untuk  mengatasi pengangguran di Indonesia. Masalah perizinan  yang  sangat  banyak  dan prosedur  perizinan  yang  berbelit- belit serta pungutan yang meberatkan investor  menjadi  salah  satu  faktor yang  diyakini  menghalangi  dan menghambat  daya  tarik  investasi  di Indoensia.
Undang-undang  Omnibus Law  diharapkan  menjadi  instrumen kebijakan  untuk mereformasi  sistem hukum untuk menghapus dan menyederhanakan berbagai jenis perizinan  dan  non-perizinan  yang diamanatkan dalam berbagai undang- undangan sektoral dengan tidak perlu merevisi undang-undang  tersebut satu persatu.
7 Ni’ma tul  Huda , Hukum    Pemerintahan Daerah    dalam    Praktek    dan    Teori ( Ba ndung:  Nusa  Media , 2017).
Materi muatan dalam Omnibus Law Cipta Kerja
menguatkan  pola  yang  mengarah pada  kesimpulan  terjadinya  praktik resentralisasi  kekuasaan  yang  juga ditemukan  dalam  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah.  Pola  tersebut terbentuk  dengan  lahirnya  undang- undang  yang  memiliki  pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah  daerah  dan  instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat. Sehingga dalam praktik resentralisasi ini  sejatinya  telah  melanggar  pada original  intens  yang  melahirkan ketentuan  dalam  konstitusi  yang menyatakan  bahwa  otonomi  seluas- luasnya  dimiliki  oleh  pemerintah daerah. 8
Arah dan pola  resentralisasi tersebut tentu melanggar asas desentralisasi  yang  susah  payah dibangun dan bahkan  dijamin  dalam konstitusi.  Desentralisasi  memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan  dari  pusat  kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya  sendiri  (daerah-daerah
8 Muha mmad Addi Fa uza ni, "UU  Cipta  Kerja da n Ha k Otonomi Da era h" selengka pnya https://news.detik.com/kolom/d-5203031/uu- cipta -kerja -da n-hak-otonomi-daera h, 2020.
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
otonom).  Desentralisasi  juga  cara atau  sistem  untuk  mewujudkan demokrasi yang memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. 9 Omnibus Law melebar dengan membangun berbagai  asumsi yang menyasar dan  membawa konsekuensi  pada  berbagai  aspek yang sangat fundamental. Salah satu asumsi yang dibangun adalah keberadaan  otonomi  daerah  sebagai salah  satu  penghambat  investasi, sehigga  dalam  undang-  undang Omnibus  Law  akan  terlihat  sangat jelas adanya keinginan untuk mereduksi  makna  otonomi  daerah dan  mereduksi  kedudukan  daerah otonom yang  dapat berdampak  pada demokrasi  lokal  dan  kemajemukan daerah di Indonesia.
Ketentuan dalam Pasal 162, 163, 164,  166 dan pasal 176   Undang – Undang  Omnibus  Law mengubah pasal  16,  250,  251,  252,  260,  292A pasal baru, 300, 349, 350, 402A pasal baru. 10 Dengan  Omibus  Law  Cipta Kerja menempatkan pemerintah daerah sebagai
pelaksana kewenangan  Presiden  yang  sejajar
9 Muha mmad Addi Fa uza ni
dengan
kementerian/lembaga.
Konstruksi demikian itu
menenpatkan  daerah  otonom  tidak lagi  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  ( locality /rakyat  daerah)  yang berhak mengatur diri sendiri berdasarkan azas otonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam  Pasal  18  Undang  Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
malain menjadi sebuah instansi/jabatan yang berada dibawah
Presiden. Pemikiran  ini kelihatannya dibangun untuk menempatkan semua kebijakan dan keputusan pemerintahan  tersentralisasi  pada pemerintah  pusat.  Daerah  otonom adalah  sekolompok  warga  negara (masyarakat  hukum) yang mendiami wilayah  tertentu yang  oleh  undang- undang  diberi  hak  untuk  mengatur urusan  tertentu berdasarkan prakarsa sendiri (azas otonomi).
Keberadaan  daerah  otonom adalah wujud pengakuan negara akan keberagaman masyarakat yang mempunyai  nilai,  budaya, keyakinan dan  kondisi  yang  berbeda-beda. Mereka  oleh  konstitusi  dan undang- undang  diberi  hak  untuk  mengatur
10 Unda ng – Unda ng Nomor  11 Ta hun 2020 Tenta ng Cipta  Kerja
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
diri  sendiri  berdasarkan  nilai-nilai, budaya dan kondisi lokal yang dapat berbeda  satu  sama  lain.  Untuk menyelenggarakan  hak-hak  otonomi tesebut, maka rakyat daerah membentuk  pemerintahan  daerah yaitu DPRD dan Pemerintah  Daerah yang  diberi  mandat  oleh  rakyat daerah.  Kewenangan dan  kekuasaan
DPRD dan Kepala
Daerah merupakan pancaran dari hak otonomi, rakyat daerah yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang, bukan pancaran dari kekuasaan  Presiden.  Oleh  karena itulah  maka  anggota  DPRD  dan Kepala  Daerah  dipilih  oleh  rakyat, bukan ditunjuk oleh Presiden. Menempatkan  pemerintah  daerah sebagai pelaksana kewenangan
Presiden  merupakan  pengingkaran
kepada asaz otonomi yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.
Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  tentu  adanya pergesaran dan pengurangan kewenangan apakah  kewenang  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dan Kewenangan  yang  dimiliki  oleh
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD), pergeseran  kewenangan dengan  tujuan  supaya  reformasi birokrasi  lebih  sederhana  dan  tidak merugikan pihak investor. Penyederhanaan dan pergeseran kewenangan ini terhadap asas kepastian  hukum  tetap  terjaga  dan program pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat  banyak  pada  umumnya. Kebijakan  dan  kemudahan  ber- investasi harus dirancang sedemikian rupa  dalam  Omnibus  Law  Undang- undang  Cipta  Kerja  yang  bertujuan agar  pertumbuhan  ekonomi  dan pembukaan  lapangan  kerja  semakin baik,  namun  kebijakan  tersebut seyogyanya tidak mengganggu sistem  ketatanegaraan  yang  sudah dibangun dalam konstitusi.
Terkait kewenangan otonomi  daerah,  ada  peningkatan yang  diperoleh  dari  pemberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja  yaitu berpotensi
memperkuat desentralisasi ekonomi berupa
peningkatan  peran  swasta.  Namun masalah yang terjadi adalah ketidakpastian  prinsip  pembagian urusan pemerintahan konkuren
(bersaingan).
Kemudian
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
penyempitan  kewenangan  daerah dalam  hal  tata  ruang  dan  perizinan sektoral, khususnya perdagangan dan perindustrian. 11
Diharapkan  adanya  konsultasi terbuka  dengan  melibatkan  banyak pihak  akan  menjamin  hadirannya Omnibus  Law  membuat  sistem hukum  Indonesia  yang  lebih  baik dalam membangun  bangsa Indonesia di  masa  depan,  terutama  bidang ekonomi dan investasi.
B. Kewenangan Pemerintah Dalam Upaya Kepastian Hukum Berinvestasi dan

## Stabilitas  Daerah
Kewenangan pemerintah sebagai  dasar  utama  baik  setiap tindakan  dan  perbuatan  hukum dari  setiap  level pemerintahan, dengan  adanya  dasar  kewenangan yang  sah  maka  setiap  tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh  setiap  tingkatan  pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan  hukum  yang  sah  dan apabila tanpa ada dasar kewenangan,
11 “KPPOD:  Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan,” https://www.kppod.org/berita /view?id=881, 2022.
maka  setiap  tindakan  dan perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik.
Secara umum, kewenangan
pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat serta tugas pembantuan. 12
Kepastian hukum dan stabilitas  politik  suatu  Negara  dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  dan  penyediaan  lapangan kerja.  Berdasarkan  laporan  terbaru Bank Dunia berjudul Doing Business 2019:  Training  for  Reform ,  yang dirilis  awal  November  2018,  patut menjadi  perhatian  karena  menurut penilaian Bank Dunia tingkat kemudahan  berbisnis  di  Indonesia menurun  dari  peringkat  72  pada tahun lalu menjadi peringkat 73 pada tahun ini. Turunnya peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) sungguh  menjadi
12 Ali  Amrin, Da da ng Abdulla h, M.Ya sir Said, “Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepa stia n Hukum da la m Berinvesta si di Da era h, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah , Vol. 4 No. 2, 2019:369-372.
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
sebuah ironi untuk pemerintah. Ironis itu mengingat  tahun lalu  pemerintah meluncurkan berbagai paket perekonomian  dengan harapan tahun ini Indonesia  dapat  menembus peringkat  40  sebagaimana  target yang  dicanangkan  Presiden  Joko Widodo.  Namun,  faktanya  tingkat EoDB Indonesia justru turun menjadi peringkat 73 dari 190 negara. 13
Indikasi  turunnya  peringkat EoDB Indonesia sebenarnya  tampak dari realisasi  penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang mengalami penurunan  hingga  sampai  20%. Penurunan  investasi  dan  kurangnya penyerapan  tenaga  kerja,  maka Pemerintah  harus  segera  berbenah untuk  menaikkan  rating  EoDB, sehingga  investasi  yang  ditanamkan di Indonesia dapat kembali
meningkat.  Indonesia  memerlukan investasi karena  investasi akan berpengaruh  pada  GDP (Gross Domestic  Product) atau  PDB  dan pertumbuhan ekonomi. Untul memperbaiki rating kemudahan berusaha  (EoDB)  pemerintah  perlu mengidentifikasi  masalah  dengan
13 Rio Christia wa n, “ Memba ngun Iklim Investasi dengan Kepastian Hukum,”
tepat.  Sebagaimana  laporan  Bank Dunia bahwa rating EoDB Indonesia mengalami penurunan karena disebabkan  oleh  lima  faktor  utama, yakni:
1. Persoalan perizinan,
2. Perlindungan investor minoritas,
3. Kemudahan  perdagangan lintas batas,
4. Dan terkait penegakan Hukum (law  enforcement) atas kontrak dagang.
5. Stabilitas politik di
Indonesia
Jika  ditelaah  lebih  lanjut,
turunnya  rating  EoDB  Indonesia disebabkan faktor business uncertainty yang masih tinggi (tingkat ketidakpastian terhadap investasi masih  tinggi). Kelima faktor  yang  menyebabkan  turunnya rating EoDB bermuara pada business uncertainty.  Kekhawatiran  investor akan  business  uncertainty  adalah mengingat risiko  dari business  uncer tainty  adalah  business  interruption (gangguan investasi).
Oleh  karena  itu  Pemerintah
https://www.berita sa tu.com/news/520955/me mba ngun-iklim-investa si-denga n-kepa stian- hukum, 2020.
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
dan Legislatif melalui  Omnibus Law Undang-Undang Cipta  Kerja  adalah hal  yang  tepat  dimana  prinsip undang-undang Cipta Kerja bertujuan, yaitu: 1. Memberikan Kepastian
Hukum untuk Investasi
2. Proses  perizinan  yang  lebih mudah
3. Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya simpel, dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berusaha secara mudah 4. Pemerintah mendorong reformasi pajak dengan
memberikan berbagai macam  insentif melalui  UU Cipta Kerja untuk daerah. Kepastian  Hukum  salah  satu faktor  yang  menyebabkan  turunnya rating  EoDB  Indonesia  sebenarnya hanya bermuara  pada satu hal, yakni investor  perlu  iklim  investasi  yang mampu memberikan kepastian hukum  bagi  para  investor.  Terkait
dengan persoalan kepastian enforcing contract (pelaksanaan kontrak niaga) , investor belum dapat merasakan  kepastian  hukum  dan kenyamanan  termasuk  lambatnya
proses perizinan pada tingkat pemerintah daerah. Padahal stabilitas politik dan kepastian hukum termasuk kemudahan perizinan merupakan  faktor  penentu  untuk berinvestasi  di  suatu  Negara  dan daerah.  Oleh  karena  itu  pemerintah bersama  dengan  legislatif  membuat suatu undang-undang yaitu Omnibus Law.
Dengan demikian  kepastian hukum dan stabilitas harus ditingkatkan kualitas  dan jumlahnya, serta harus dibangun budaya peradilan  yang  bebas  dari  korupsi sehingga  membuat  investor nyaman. Termasuk juga kemudahan perdagangan  lintas  batas  terhadap persoalan  ini  pemerintah  Indonesia harus  melakukan  reformasi  di tubuh Ditjen Bea Cukai dengan memangkas prosedur ekspor-impor serta dibarengi  upaya  untuk  menurunkan biaya  logistik.  Saat  ini  dengan prosedur birokrasi ekspor-impor yang masih berbelitbelit menyebabkan  biaya  logistik  yang tinggi hingga  25% dari PDB. Dalam perspektif  economic  analysis  of  law (analisa  hukum  dari ekonomi),  serta pembangunan infrastruktur di perbatasan,  pelabuhan  transhipment,
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
dari perbaikan akses jalan  dari sentra ekonomi  dan  industri  menuju  akses pengangkutan akan memberikan
kepastian hukum bagi para investor.
Upaya yang
dapat dilakukan  pemerintah  dalam  hal  ini adalah melakukan sinkronisasi  aturan korporasi,  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  pasar  modal,  dan  instansi terkait  lainnya  pada  ketentuan  izin berusaha.  Demikian  juga  seiring perbaikan  pada  aspek  penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik, pemerintah  daerah akan mencari  dan menggali  kemampuan  serta  potensi yang  ada sehingga  mereka  biasanya mengundang  investor,  baik  lokal maupun  asing,  untuk  berinvestasi dalam rangka  pengembangan  daerah tersebut.  Dalam  menarik  minat investor,  biasanya  pemerintah  akan memberikan  jaminan,  baik  berupa keamanan dalam berinvestasi maupun perlindungan hukum, dengan menciptakan perangkat aturan  agar  proses  tanam  modal  di daerahnya berjalan lancar dan memberikan faedah bagi kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kemudahan berinvestasi untuk mengundang masuknya investor, baik asing
maupun  lokal.  Tentu,  kemudahan berinvestasi  mencakup  juga  adanya kepastian  hukum  bagi  investor. Siapapun investornya, perlakuan yang adil menjadi kunci penting atas sukses ekonomi bangsa.

## KESIMPULAN
Kewenangan pemerintah sebagai  dasar  dalam  setiap  tindakan dan  perbuatan  hukum  dari  setiap level  pemerintahan,  terkait Omnibus Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja pemerintah membuat kebijakan dalam memberikan  kepastian hukum untuk investasi, juga proses perizinan yang  lebih  mudah.  Indonesia  bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya  simpel,  dan  memberi kesempatan  kepada  rakyat  untuk berusaha  secara  mudah.  Pemerintah mendorong  reformasi  pajak  dengan memberikan berbagai macam insentif  melalui  UU  Cipta  Kerja untuk daerah. Serta terkait kepastian hukum  dan  stabilitas  politik  suatu Negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
Omnibus  Law  Cipta  Kerja hadir  dalam  rangka  menunjang stabilitas politik dan  kepastian hukum termasuk kemudahan
Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386
perizinan  merupakan  faktor penentu untuk  berinvestasi  di  suatu  negara dan daerah.
Diharapkan adanya peningkatan  kualitas  dan  kuantitas dalam memberikan  kepastian hukum dan  stabilitas  politik  dalam  negeri, juga harus dibangun budaya peradilan  yang  bebas  dari  korupsi sehingga  membuat  investor  nyaman berinvestasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Amrin, Dadang Abdullah, M.Yasir Said,  “Kebijakan  Pemerintah
yang Menjamin Kepastian Hukum  dalam  Berinvestasi  di Daerah, Prosiding Seminar
Nasional  Lingkungan  Lahan Basah , Vol. 4  No. 2, 2019:369- 372.
Bambang  Sugianto dan Evi Oktarina,
Hukum  Tata  Negara, Jakarta:
Rajawali Pers, 2020. https://www.beritasatu.com/news/520 955/membangun-iklim- investasi-dengan-kepastian- hukum, 2020.
Ilmu Perundang-undangan,
https://suduthukum.com/2015/0
3/uu-ilmu-perundang-
undangan.html, 2022.
“KPPOD:  Akibat  UU  Cipta  Kerja, Otda Mengalami  Penyempitan,” https://www.kppod.org/berita/vi ew?id=881, 2022.
Lutfil  Ansori,  2019, Legal  Drafting Teori dan Praktek  Penyusunan
Peraturan Perundang- undangan,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2019. Media Kompas.com, Tentang
Omnibus Law , 21 Januari  2020.
Muhammad Addi Fauzani, "UU Cipta
Kerja dan Hak Otonomi Daerah" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d -5203031/uu-cipta-kerja-dan- hak-otonomi-daerah, 2020. Ni’matul  Huda, Hukum Pemerintahan   Daerah  dalam Praktek  dan   Teori, Bandung: Nusa Media, 2017.
Rio Christiawan, “ Membangun  Iklim Investasi dengan Kepastian
Hukum,”
Undang –  Undang  Nomor  11  Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja