## Problem Dasar Kesenjangan Digital di Asia Tenggara
Ahmad Safril, Amalia Wardahni, Della Febri Ponsela, M. Ahalla Tsauro
Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Sebagai  sebuah  kawasan  yang  terintegrasi,  Asia  Tenggara  sesungguhnya tidak  terkoneksi  baik  secara  digital.  Hal  itu  tampak  dari  lebarnya kesenjangan  akses  digital  antara  Singapura  sebagai  negara  dengan perekonomian  paling  maju  dengan  negara-negara  lainnya  di  kawasan  ini. Akibatnya,  komunikasi  digital  tidak  dapat  dijalankan  secara  lancar  hingga berdampak  pada  interkonektivitas  kawasan.  Inilah  problem  yang  diulas dalam artikel ini dan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa  kesenjangan  digital  di  Asia  Tenggara  disebabkan  oleh  kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan rendahnya pendapatan per kapita sebagian  besar  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah  berkorelasi  dengan kegagalan  para  pengambil  kebijakan  membangun  jaringan  infrastruktur telekomunikasi  yang  memadai  dan  merata  di  semua  wilayah.  Sementara, rendahnya  pendapatan  membuat  masyarakat  tidak  mampu  membeli perangkat  teknologi  seperti  komputer  dan  telepon  genggam  sekaligus  tidak memiliki modal cukup untuk berlangganan akses internet.
Kata  Kunci :  kesenjangan  digital,  kebijakan  pemerintah,  jaringan infrastruktur, pendapatan per kapita, biaya akses digital.
As  an  integrated  region,  Southeast  Asia  is  not  digitally  connected.  It  is indicated  by  the  level  of  digital  divide  between  Singapore  as  the  most developed  country  and  other  countries  in  this  region.  Consequently,  digital communication  still  unable  to  work  smoothly  and  affects  regional interconnectivity.  This  is  a  problem  explored  in  this  article  and  based  on  the research, it is found that the problem is caused by inappropriate government policy  and  the  low  level  of  Gross  Domestic  Product  (GDP)  per  capita  of  the most  people  in  the  region.  Government  policy  is  correlated  to  the  failure  of decision  makers  to  build  adequate  and  equal  telecommunication infrastructure  networks  in  all  areas.  Moreover,  the  low  level  of  income  has caused people unable to buying technology devices such as personal computer and smartphone, as well as subscribing internet access.
Key Words : digital divide, government policy, infrastructure networks, GDP per capita, the cost of digital access.
Perkembangan  pesat  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  tidak menjamin terciptanya kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat di  Asia  Tenggara.  Di  tengah  harapan  terwujudnya  sebuah  komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang terkoneksi secara utuh dalam sebuah kawasan terintegral, kesenjangan digital di Asia Tenggara justru tampak  kentara  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  atau  bahkan  di dalam suatu negara. Menurut International Telecommunications Union (ITU 2008), di antara 300 juta orang yang terkoneksi internet di dunia, kurang  dari  satu  persen  tinggal  di  Asia  Tenggara.  Artinya,  kawasan  ini dapat dikatakan sebagai kawasan yang masih tertinggal secara digital.
Di Asia Tenggara, Singapura adalah negara yang memiliki akses internet paling canggih. Di kala 30 persen penduduk Singapura dapat menikmati akses  internet  dengan  lancar,  hanya  terdapat  0,005  persen  orang  di Kamboja  dan  Vietnam  yang  terkoneksi  dengan  internet.  Dalam observasi yang dilakukan penulis, akses internet di Singapura jauh lebih mudah  didapatkan  daripada  di  Kamboja  dan  Vietnam,  bahkan  di Indonesia dan Thailand. Secara global, Singapura menempati peringkat kedua  (di  bawah  Swedia)  Networked  Readiness  Index  (NRI).  Dalam NRI, posisi Singapura jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (peringkat ke-29), Thailand (ke-77), Indonesia (ke-80), Vietnam (ke-83), dan Filipina (ke-86). Singapura memiliki indeks yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini karena negara kota ini memiliki lingkungan politik dan regulasi yang kuat serta sangat  kondusif  untuk  inovasi  dan  bisnis.  NRI  diukur  berdasarkan  10 pilar: (1) lingkungan politik dan regulasi, (2) iklim bisnis dan inovasi, (3) infrastruktur digital, (4) keterjangkauan, (5) kemampuan dan keahlian, (6)  penggunaan  individu,  (7)  penggunaan  bisnis,  (8)  penggunaan pemerintah, (9) dampak ekonomi, dan (10) dampak sosial. Berdasarkan parameter  itu,  Asia  Pasifik  –termasuk  di  dalamnya  Asia  Tenggara- merupakan  kawasan  yang  dihuni  tidak  hanya  negara-negara  paling inovatif, paling makmur, dan paling terdigitalisasi, tetapi juga ditempati oleh negara-negara paling miskin dan lemah koneksi (Kwang 2012).
Dalam  laporan  lain  yang  dirilis  oleh  Lee  Kuan  Yew  School  of  Public Policy  (searchlightcatalysts.org  2016),  dinyatakan  bahwa  tingkat  akses internet  di  Asia  sangat  bervariasi  antara  yang  paling  kuat  dan  paling lemah. Di kawasan ini, jaringan, perlengkapan, dan harga akses internet sangat  berbeda  sehingga  berdampak  pada  klasifikasi  literasi  digital. Negara-negara bertetangga belum tentu memiliki fakses internet setara. Meskipun  wilayah  Singapura  dan  Indonesia  berbatasan,  indeks  NRI menampakkan  kesenjangan  digital  yang  sangat  lebar  di  antara keduanya. Dibandingkan harga akses internet di Singapura yang hanya 6 dolar  AS  per  Mbps,  biaya  sebesar  12  dolar  AS  per  Mbps  yang  harus dikeluarkan  penduduk  Indonesia  untuk  mendapatkan  akses  internet tergolong  mahal.  Untuk  tiap  Mbps  yang  didapatkan,  warga  Singapura
hanya  perlu  membayar  0,1  persen  pendapatannya,  sementara  di Myanmar, orang harus mengeluarkan 182 persen pendapatannya
Sejumlah  negara  sesungguhnya  telah  memiliki  rencana  strategis  dalam mengatasi  problem  kesenjangan  digital.  Thailand  mengadopsi  Bridging Digital  Divide  Strategic  Plan  (2008-2010)  untuk  melakukan  penelitian dan  pengembangan  TIK,  mengembangkan  industri  teknologi,  dan mengembangkan  teknologi  nirkabel  untuk  memungkinkan  daerah- daerah  terpencil  memiliki  akses  digital  yang  lebih  baik.  Malaysia memperkenalkan  program  penyediaan  pelayanan  program  Internet Desa yang menargetkan penduduk pedesaan dan infrastruktur komputer untuk  sekolah  pedesaan.  Singapura  telah  berkomitmen  untuk menggelontorkan  dana  sebesar  25  juta  USD  untuk  meningkatkan kualitas  TIK.  Namun,  kondisi  berbeda  terjadi  di  Laos,  Kamboja,  dan Myanmar  sebagai  negara-negara  dengan  tingkat  aksesibilitas  paling rendah  di  Asia  Tenggara.  Di  Kamboja,  meskipun  pemerintah  telah mengadopsi  kebijakan  pendidikan  TIK  yang  bertujuan  meningkatkan akses  terhadap  pendidikan  dasar  melalui  penggunaan  teknologi (Richardson 2008), tetapi negara ini memiliki kelemahan regulasi yang menyediakan  pondasi  bagi  persebaran  pasar  telekomunikasi.  Di Myanmar,  instabilitas  negara  mengakibatkan  banyak  proyek  maupun investasi  asing  terhambat.  Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia dalam  bidang  TIK  menyebabkan  ketertinggalan  rakyat  Myanmar  dari para  imigran  bertalenta  dari  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya seperti  Singapura  (Digital  Opportunity  Forum  2005).  Fenomena kesenjangan digital di Asia Tenggara merupakan indikasi perkembangan pesat  TIK  dua  dekade  terakhir  tidak  diiringi  pemerataan  akses  untuk semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan terkait penyebab kesenjangan digital di kawasan ini.

## Faktor Penyebab Kesenjangan Digital
Kesenjangan  digital  merupakan  permasalahan  perbedaan  kesempatan akses  informasi  dan  teknologi  yang  menciptakan  kesenjangan  akses antara  individu,  bisnis,  dan  bahkan  wilayah  geografi  pada  tingkatan sosial  ekonomi  yang  berbeda.  Hal  itu  akan  memunculkan  beragam pertanyaan seperti “Where does it occur and why? What are its causes? How is it to be measured? What are the relevant parameters? What is its extent, that is, how wide is the digital divide? Where is it most critical? What  are  its  effects  likely  to  be  in  the  short  term?  In  the  longer  term? What needs to be done to alleviate it?” (OECD 2001, 4-5).
Menurut  OECD  (2001,  5),  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kuantitas  kesenjangan  digital  adalah  pendapatan, pendidikan,  dan  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan
komunikasi.Pendapatan  menjadi  variabel  yang  dapat  menentukan seberapa kuat akses informasi didapat melalui usaha membayar layanan tersebut.  Pendidikan  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  juga  penting untuk  ditingkatkan  sebagai  kecakapan  tersendiri  untuk  mendapatkan informasi.  Sementara  itu,  jaringan  infrastruktur  telekomunikasi merupakan  hal  paling  mendasar  dalam  masyarakat  digital  karena ketersediaannya  menjadi  syarat  utama  akses  internet.  Ketersediaan komputerisasi  publik  dalam  suatu  wilayah  merupakan  indikator kesiapan  wilayah  itu  dalam  memenuhi  kebutuhan  akses  digital warganya.  Suatu  wilayah  dinyatakan  siap  memenuhi  akses  digital  jika fasilitas  publik  di  dalamnya,  seperti  perpustakaan  dan  kantor  instansi pemerintahan,  mampu memberikan pelayanan  digital secara memadai. Dalam  hal  ini,  dengan  jaringan  infrastruktur  yang  memadai,  negara maju  cenderung  lebih  siap  memasuki  era  digital  daripada  negara berkembang.  Semakin  maju  perekonomian  suatu  negara,  semakin mudah  pemerintahnya  mendanai  proyek-proyek  infrastruktur  digital yang  mampu  menjamin  interkoneksitas  antarwarga.  Sementara  itu, kesenjangan  digital  dalam  sektor  domestik  dapat  dilihat  dari  dua variabel yakni pendapatan dan pendidikan.
Meski  demikian,  Paul  Dimaggio,  Eszter  Hargittai,  Coral  Celeste,  dan Steven Shafe (2001) memandang kesenjangan dapat terjadi tidak hanya disebabkan masalah ekonomi semata, tetapi juga tempat tinggal, status pekerjaan,  pendapatan,  edukasi,  etnisitas,  umur,  gender,  dan  struktur keluarga.  Pippa  Norris  (2001)  menambahkan  tiga  konteks  dalam kesenjangan  digital,  yakni  kesenjangan  global  antara  negara  maju  dan berkembang,  kesenjangan  sosial  antara  negara  kaya  informasi  dengan negara  miskin  informasi,  dan  kesenjangan  demokratis  antara masyarakat  yang  dapat  mengakses  dan  berpartisipasi  dalam  ruang publik dengan masyarakat yang terbatas dalam mengakses cyberspace .
Sejalan dengan Norris, Keniston dan Kumar (2003) menguraikan empat macam kesenjangan digital. Pertama, kesenjangan digital yang terjadi di seluruh dunia baik di negara berkembang atau negara maju yang dalam kesenjangan antara orang kaya, terpelajar dan berkuasa dengan mereka yang tidak kaya, kurang edukasi dan tidak memiliki kekuasaan. Kedua, kesenjangan yang terjadi akibat aspek bahasa dan budayakarena bahasa dan  budaya  tertentu  ternyata  memiliki  tingkat  aksesibilitas  terhadap informasi yang lebih tinggi. Ketiga, kesenjangan yang berkaitan dengan semakin  melebarnya  ketimpangan  antara  negara  kaya  dengan  negara miskin.  Keempat,  kesenjangan  akibat  munculnya  kaum  yang  memiliki kemampuan  dan  tingkat  edukasi  cukup  sehingga  mereka  menjadi pengendali teknologi dan informasi dalam masyarakat informasi, seperti pebisnis,  ilmuwan  dan  konglomerat  teknologi.  Sementara  itu,  Neil Selwyn  (2004)  percaya  bahwa  akses,  penggunaan,  dan  konsekuensi sebagai  tiga  indikator  kesenjangan  digital.  Pendapat  Selwyn  diperkuat
oleh  pandangan  James  Valadez  dan  Richard  Duran  (2007)  yang menyatakan  kesenjangan  digital  tidak  bisa  hanya  dipahami  sebagai permasalahan  fisik  akses  terhadap  TIK,  tetapi  juga  mencakup penggunaannya, bantuan dalam mengaksesnya,  dan konsekuensi sosial yang diakibatkan olehnya.
Namun,  argumen  tersebut  dibantah  oleh  Govindan  Parayil  (2005,  41) yang  berpendapat  kesenjangan  digital  tidak  berkaitan  dengan aksesibilitas, melainkan kesetaraan. Bagi Parayil, terlalu sederhana jika kesenjangan  digital  hanya  dimaknai  sebatas  aksesibilitas.  Sebab,  lebih dari itu, menurut Parayil:
...the  problems  arising  from  these  contradictory  phenomena such  as  worsening  income  and  wage  gaps,  uneven development, asymmetries in intraregional economic growth in parts  of  the  developing  world,  and  the  deepening  income inequalities  in  the  developed  world  after  the  onset  of  the  so- called  informational  economy  and  economic  globalization  are not unrelated or mutually exclusive developments.
Parayil  meyakini  permasalahan  utama  dalam  perekonomian  dunia adalah  adanya  kesenjangan  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin, pemilik  teknologi  dan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  teknologi,  serta masyarakat  kaya  informasi  dan  masyarakat  miskin  informasi. Kesenjangan digital bisa jadi berawal dari permasalahan akses teknologi, tetapi  dampak  sistemiknya  merambat  ke  berbagai  aspek  kehidupan lainnya  dan  berpengaruh  pada  dimensi  sosial, politik,  ekonomi, hingga kultural. Parayil (2005, 48) menambahkan “It has been shown that the digital divide, income inequality, increasing returns, and other aspects of informational  capitalism  are  not  random  or  unconnected  phenomena, but inseparable parts of it.”
Senada  dengan  Parayil,  Alec  van  Gelder  (2006,  32)  menyebut kesenjangan digital bukan hanya kondisi ekonomi yang timpang akibat ketidakmampuan  akses  teknologi  informasi  dan  aset  pengetahuan, tetapi  juga  sebagai bentuk  ketimpangan perkembangan  yang  dirasakan oleh  individu-individu  yang  tidak  mendapatkan  atau  merasakan  hasil nyata  dari  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  negaranya.  Gelder (2006, 31-32) menegaskan:
With  this  more  comprehensive  view  of  all  of  the  genuinely important separators that divide rich and poor, the real ‘digital divide’  might  better  be  defined  as  the  ‘development  divide’ between  countries...  Without  the  tools  of  the  information economy  and  the  infrastructure  that  supports  them,  however, some  argue  that  the  poor,  who  do  not  share  the  fruits  of  this considerable growth are held back by a so-called ‘digital divide’.
Kesenjangan  digital  merupakan  efek  globalisasi  yang  memperlihatkan disparitas penyebaran teknologi dan informasi antara negara maju dan negara berkembang. Proses globalisasi telah mendorong terciptanya TIK yang  harapannya  dapat  dinikmati  semua  kalangan.  Namun,  faktanya, negara-negara  miskin  dan  berkembang  yang  tidak  mampu  beradaptasi dengan  TIK  justru  tertinggal  di  belakang  negara-negara  maju  yang dengan  mudah  memanfaatkannya  (Nwagwu  2006).  Dalam  catatan Mauro Guillen dan Sandra Suarez (2005, 681), di antara sekitar 6 miliar populasi  dunia,  hanya  10  persen  di  antaranya  yang  menggunakan internet.  Mayoritas  pengguna  itu  merupakan  penduduk  negara-negara maju,  yakni  sekitar  60  persen  dari  Singapura,  Amerika  Serikat,  Korea Selatan,  dan  negara-negara  Skandinavia.  Sedangkan,  kurang  dari  1 persen pengguna internet berasal dari Afrika dan Asia Selatan.
Asia Tenggara yang dihuni oleh banyak negara berkembang merupakan kawasan  yang  tertinggal  dari  kawasan  dengan  akses  internet  canggih seperti  Eropa.  Menariknya,  di  kawasan  ini,  Singapura  termasuk  salah satu  negara  yang  memiliki  kapabilitas  digital  tertinggi  di  dunia. Fenomena itu terkonfirmasi melalui observasi lapangan yang dilakukan penulis  di  Indonesia,  Thailand,  Kamboja,  Vietnam,  dan  Singapura. Berdasarkan  analisis  kualitatif  (Silverman  2006)  atas  semua  data  yang ditemukan, baik data-data primer yang didapatkan di lapangan maupun data-data  sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  literatur (Silalahi  2006,  265-268),  secara  eksplanatif  ditemukan  penjelasan bahwa  kondisi  kesenjangan  digital  diAsia  Tenggara  disebabkan  oleh duapersoalan.  Pertama, kebijakan  pemerintah  yang  tidak  tepat  sasaran sehingga  gagal  menyediakan  jaringan  infrastruktur  yang  mampu menyediakan  kemudahan  akses  digital.  Kedua,  pendapatan  per  kapita yang  rendah  sehingga  individu  tidak  memiliki  dana  cukup  untuk membiayai akses digital.

## Kebijakan Pemerintah dan Jaringan Infrastruktur
Di  Asia  Tenggara,kesenjangan  digital  terjadi  akibattiga  kebijakan pemerintah  yang  tidak  tepat  sasaran.  Pertama,  kebijakan  pemerintah terkait penguasaan pasar telekomunikasi yang terdiri dari tiga tingkatan: (1)  monopoli,  (2)  kompetisi  sebagian,  dan  (3)  kompetisi  penuh. Kebijakan  pemerintah  dengan  model  penguasaan  pasar  monopoli berpotensi  menciptakan  kesenjangan  yang  lebih  besar  daripada penguasaan  pasar  secara  kompetitif.  Berkebalikan  dengan  pasar monopoli,  model  penguasaan  pasar  kompetitif  mampu  mengurangi kesenjangan  karena  adanya  efektifitas  kompetisi  yang  terjadi  diantara para  penyedia  jasa  layanan  (Internet  Service  Provider,  ISP)  (OECD 2004).  Melalui  mekanisme  ini,  pemerintah  dapat  memberikan  insentif kepada  operator  untuk  melakukan  bisnis  mereka  di  daerah  pedesaan
dengan  harapan  akan  bermanfaat  untuk  pemerataan  akses  informasi bagi  penduduk  pelosok  yang  biasanya  jauh  dari  layanan  teknologi informasi (Srinuan et al. 2010).
Dalam  sistem  pasartanpa  kompetisi  maupun  regulasi,  para  konsumen, terutama  di  pedesaan,  tidak  merasakan  keuntungan  berupa  bentuk penawaran  yang  beragam,  harga  yang  lebih  terjangkau,  dan  pilihan layanan  yang  memang  lebih  bagus.  Berbanding  terbalik  dengan penguasaan  monopoli,  konsekuensi  yang  harus  diambil  adalah  ketika sektor privat mendominasi sebuah pasar, investor akan lebih cenderung menarik  apa  yang  diinvestasikan  karena  melihat  pola  konsumen  yang tidak seantusias negara dengan model pasar kompetitif.
Mayoritas  negara  Asia  Tenggara,  yaitu  Indonesia,  Malaysia,  Filipina, Singapura,  dan  Vietnam,  memiliki  pasar  kompetisi  penuh.  Di  antara kelima negara itu, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura memiliki regulator  independen.  Di  Indonesia,  permintaan  untuk  akses  internet meningkat  seiring  dengan  kian  terbukanya  situasi  politik  yang mendorong  semakin  bermunculannya  portal  berita  virtual.  Dengan model  pasar  kompetisi  penuh,  perkembangan  akses  teknologi  sangat minim intervensi pemerintah sehingga peran swasta menjadi dominan. Pada  masa  awal  perkembangan  teknologi  informasi,  kalangan  swasta mengoperasikan  warung  internet  yang  dapat  dinikmati  masyarakat untuk  mengakses  media  digital.  Dalam  tahapan  perkembangan berikutnya, ketika telepon seluler canggih yang menawarkan aneka fitur marak  digunakan  masyarakat,  muncul  sejumlah  layanan  internet dengan  menggunakan  kartu  dari  berbagai  perusahaan  penyedia  jasa seperti  Telkomsel,  XL,  Indosat,  dan  lain  sebagainya.  Mereka menawarkan  variasi  tarif  yang  dapat  dipilih  sesuai  kebutuhan konsumen.
Sebaliknya,  di  Myanmar  yang  menerapkan  pasar  monopoli,  penikmat akses  digital  terkonsentrasi  hanya  di  kota-kota  besar  dan  jumlahnya cenderung  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  mereka  yang  tidak mengaksesnya.  Meskipun  internet  telah  berkembang  sejak  2000, kesenjangan  digital  tetapterjadi  akibat  kebijakan  monopoli  pemerintah yang  membatasi  dan  mengontrol  penuh  akses  internet  (ASEAN  & Beyond  2012).  Penerapan  harga  atas  akses  internet  per  jam  membuat masyarakat  berpendapatan  rendah  kesulitan  mengakses.  Dampaknya, pada  2010,  pengguna  internet  di  Myanmar  tidak  lebih  dari  400.000 orang  atau  sekitar  0,8%  dari  populasi  negara  ini.Mayoritas penggunanyaterkonsentrasi di dua kota terbesar, Yangon dan Mandalay.
Kedua,  kebijakan  pemerintah  dalam  bekerjasama  dengan  ISP. Kerjasama  semacam  ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi  biaya  akses internet  melalui  investasi,  baik  dari  ISP  asing  maupun  lokal.  Melalui
kerjasama  ini  diupayakan  tercipta  interkoneksitas  regional  Asia Tenggara.  Persoalannya,  ketika bandwith internasional  dirasa  masih kurang, sebagian  negara  seperti  Laos,  Kamboja, dan  Myanmarmenolak pasar  kompetitif  untuk  ISP.  Dalam  perekonomian,  harga  merupakan daya  tawar  menarik  bagi  para  ISP.Semakin  kompetitif  sebuah  pasar, semakin  bervariasi  harga  yang  ditawarkan  sehingga  memungkinkan pula  munculnya  beragam  inovasi  layanan  dari  ISP.  Ketika  harga  yang ditawarkan turun, maka permintaan akan semakin meningkat sehingga penawaran akan turun menanggapi respon atas jumlah permintaan dari konsumen (ISOC 2015).
Ketiga,  kebijakan  pemerintah  terkait  pemerataan  akses  TIK. Pemerataan  akses  digital  sangat  terkait  dengan  kondisi  geografis dan  jaringan  infratruktur.  Pemerintah  di  suatu  negara  dengan wilayah geografis luas memiliki tantangan besar dalam menjamin pemerataan  akses  digital. Semakin  luas  wilayah  geografis,  semakin kompleks  pula  problem  infrastruktur  yang  dihadapi.  Jaringan infrastruktur  memadai  merupakan  syarat  mutlak  kemudahan  akses digital yang berimplikasi pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi regional sebagai konsekuensi dari interkonektivitas yang diciptakannya. Negara-negara Asia Tenggara telah meliberalisasi industri infrastruktur dengan beberapa sektor yang lebih diregulasi daripada yang lain. Selain itu,  beberapa  negara  juga  telah  melakukan  privatisasi  aset-aset infrastruktur  yang  berdampak  pada  kian  bertambahnya  jumlah  sektor privat yang memiliki aset publik.
Menurut  ASEAN  Investment  Report  2015,  ketersediaan  listrik  yang memadai  memberikan  ruang  tersendiri bagi  setiap  sektor publik  untuk memaksimalkan  penggunaan  alat  telekomunikasi  sehingga  mampu mendorong pertumbuhan  TIK. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 2014), pada 2012 ada 78,5% wilayah di  Asia  Tenggara  yang  teraliri  listrik  dan  diproyeksikan  meningkat hingga  88,1%  pada  2020.  Persoalannya,  muncul  ketimpangan  jika membandingkan  antarnegara.  Singapura,  Malaysia,  dan  Brunei Darussalam  kini  telah  memiliki  ketersediaan  listrik  100%  merata  di seluruh  wilayahnya.  Sementara,  banyak  negara  lain  seperti  Indonesia dan  Filipina  diperkirakan  baru  memiliki  wilayah  yang  teraliri  listrik sepenuhnya  pada  2030.  Yang  paling  parah,  dalam  kondisi  sekarang, Myanmar  memiliki  ketersediaan  listrik hanya  32%.  Kondisi  kian  parah terlihat  di  pelosok,  atau  bahkan  di  daerah  perbatasan.  Di  perbatasan Kamboja dan Vietnam misalnya, jalan raya yang menghubungkan kedua negara  itu  tidak  selalu  diterangi  oleh  lampu-lampu  yang  energinya digerakkan oleh listrik. Tidak meratanya sumber daya listrik yang ada di Asia  Tenggarayang  lantas  disikapi  dengan  kebijakan  pemerintah  yang timpang  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  pertumbuhan  infrastruktur telekomunikasi.
Di  Malaysia,  investasi  pemerintah  lebih  terfokus  di  Kuala  Lumpur daripada  kota-kota  lainnya.  Pada  masa  awal  perkembangan  TIK,  sejak 1993  hingga  krisis  ekonomi  melanda  pada  1998,terjadi  peningkatan disparitas  antara  ibukota  dan  kota-kota  lainnya.  Meskipun  total investasi di sektor telekomunikasi naik dari 0,73% PDB tahun 1987-1991 menjadi 1,52% di tahun 1992-1995, namun peningkatan terbesar terjadi di  Kuala  Lumpur,mencapai  30%  pada  1998.  Tren  selanjutnya menampakkan  peningkatan  serupa  hingga  kini.  Hal  itu  semakin melebarkan  tingkat  kesenjangan  antara  ibukota  dan  kota-kota  lainnya. Konsentrasi  pembangunan  TIK  di  wilayah  Kuala  Lumpur  semakin memudahkan  masyarakat  ibukota  untuk  menikmati  kualitas  pelayanan internet  secara  maksimal,  kondisi  yang  tidak  ditemukan  di  daerah- daerah  pedesaan.  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung  sebuah kesenjangan  digital  telah  tercipta  karena  disparitas  tingkat  investasi  di produk  telekomunikasi  dan  jasa  antara  ibukota  dan  daerah-daerah lainnya di Malaysia.
Di  Myanmar,  jaringan  infrastruktur  telepon  dan  internet  tidak  dapat memenuhi meningkatnya permintaan. Dalam kondisi demikian,proyek- proyek  pengembangan  infrastruktur  TIK  diharapkan    akan meningkatkan  efisiensi  melalui e-government dan  menyempitkan kesenjangan  digital.  Namun,  situasi  yang  tidak  stabil  telah memperlambat kemajuan proyek pengembangan infrastruktur TIK yang tampak dari lenyapnya potensi investasi asing dan melambatnyadukungan  kerjasama  internasional.  Selain  itu,  kurangnya anggaran  serta  mahalnya  harga  listrik  dan  bahan  bakar  juga  menjadi persoalan tersendiri. Upaya mengatasinya dengan membangun lembaga pengembangan TIK, Myanmar Computer Federation (MCF), pada 1998, juga  belum  membuahkan  hasil  meskipun  lembaga  ini  telah  membuka pusat  akses  publik  di  seluruh  wilayah  negara  (The  Internet  Society 2015).
Kondisi semacam itu tidak ditemukan di Singapura yang memiliki luas wilayah  paling  kecil  di  antara  semua  negara  Asia  Tenggara.  Sebagai negara  kecil  dengan  sumber  daya  alam  terbatas,  Singapura  harus bergantung  pada  pengetahuan  sebagai  aset  utama  pengembangan. Menyadari hal itu, sejak awal perkembangan TIK, pemerintah Singapura telah  meluncurkan  kebijakan  untuk  mengurangi  kesenjangan  digital dengan  mengembangkan  ekonomi  berbasis  pengetahuan  pada  1992. Singapura ditopang oleh industri TIKyang menyumbang lebih dari USD 70  miliar  dalam  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Industri  sektor telekomunikasi  ini  diatur  oleh  Singapore  Infocomm  Development Authority  (IDA)  yang  bertanggung  jawab  dalam  perencanaan  dan pengembangan infrastruktur TIK. Dalam melakukannya, IDA memupuk industri  TIK  yang  bersemangat  dan  kompetitif  di  Singapura,  salah satunya  dengan  menarik  investasi  asing  dan  menopang  pertumbuhan
PDB  jangka  panjang  melalui  pengembangan  teknologi  inovatif.  Selain itu,pemerintah Singapura memprivatisasi Singapura Telecommunication Limited (SingTel) agar perusahaan ini lebih leluasa membangun  infrastruktur.  Pemerintah  Singapura  percaya  privatisasi ituakan menghemat biaya melalui standardisasi dan berbagi komputasi sumber daya.Karena itu, Singapura kini memiliki infrastruktur TIK yang berkembang dengan sangat baik (Evers, 2013).

## Pendapatan Per Kapita dan Biaya Akses Digital
Tidak  dapat  dipungkiri,modal  sangat  diperlukan  untuk  mendapatkan akses digital. Karena masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi lebih mampu  membiayai  pengeluaran  untuk  akses  digital  daripada masyarakat dengan pendapatan rendah, maka kesenjangan pendapatan dapat  berimplikasi  pada  kesenjangan  digital.  Kesenjangan  pendapatan adalah perbedaan dalam pendapatan yang dihitung dari rata-rata gross domestic  product (GDP)  per  kapita  dan  tingkat  kemiskinan.  Di  antara semua  negara,  kesenjangan  pendapatan  terlihat  antara  negara-negara ASEAN-6  (Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Indonesia,  Filipina  dan Brunei  Darussalam)  yang  memiliki  tingkat  pendapatan  per  kapita tertinggi  dan  CLMV  (Kamboja,  Laos,  Myanmar  dan  Vietnam)dengan pendapatan per kapita terendah (Alavi & Ramadan 2008). Berdasarkan laporan  yang  dirilis  Bank  Dunia    pada  2015  (Tabel  1),  Singapura memiliki  GDP  per  kapita  tertinggisebesar  US$52.888,  sangat  timpang dengan  GDP  per  kapita  Kamboja  yang  hanya  US$  1.158.  Artinya,  Asia Tenggara diliputi kesenjangan signifikan yang tampak melalui lebarnya jarak jumlah pendapatan antara Singapura dan Brunei Darussalam yang mencapai angka puluhan ribu dolar AS dengan delapan negara lainnya yang tidak melebihi US$ 10.000.
Kesenjangan  pendapatan  per  kapita  berkorelasi  dengan  kesenjangan digital  karena  untuk  mendapatkan  akses  internet,  masyarakat membutuhkan  uang  untuk  membeli  peralatan  teknologi  seperti komputer dan telepon seluler sekaligus berlangganan kuota internet dan wifi .  Meskipun wifi kadangkala  bisa  didapat  secara  gratis,  tetapi  di sejumlah  wilayah  yang  tidak  memiliki  infrastruktur  memadai, masyarakat  perlu  mengeluarkan  uang  untuk  membeli  pulsa  guna berlangganan kuota internet. Dalam masyarakat digital, pulsa tidak lagi berguna  untuk  menelepon  maupun  mengirim  pesan  singkat,  namun juga untuk menikmati dunia maya yang penuh informasi.
Tabel 1. GDP Per Kapita Asia Tenggara Tahun 2015 (dalam US$) No. Negara GDP Per Kapita 1. Singapura 52.888 2. Brunei Darussalam 36.607 3. Malaysia 9.766 4. Thailand 5.816 5. Indonesia 3.346 6. Filipina 2.899 7. Vietnam 2.111 8. Laos 1.812 9. Myanmar 1.203 10. Kamboja 1.158 Sumber: World Bank 2015.
Kebutuhan  modal  inilah  yang  secara  linier  turut  mendeterminasi kemampuan  seseorang  untuk  mendapatkan  akses  digital  dengan mempertimbangkan  pendapatannya.  Tingkat  pendapatan  per  kapita dapat menentukan prioritas kebutuhan  individu. Bagi masyarakat yang memiliki  pendapatan  tinggi,  bukan  perkara  sulit  bagi  mereka  untuk mendapatkan akses digital, apalagi jika hal itu telah menjadi kebutuhan prioritas.  Namun,  bagi  masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  rendah, mereka  lebih  memprioritaskan  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan dan  papan  terlebih  dahulu.  Karena  itu,  warga  negara  Singapura  dan Brunei  Darussalam  dapat  memenuhi  kebutuhan  akses  digital  lebih mudah dengan uang yang mereka miliki. Sementara, bagi warga negara- negara  CLMV  yang  memiliki  pendapatan  per  kapita  antara  US$1.000 dan US$2.000, akses digital tidak saja mudah didapat.
Indikator atas realita tersebut dapat dilihat dari kepemilikan komputer pribadi dan beban biaya berlangganan internet. Pada 2005, ASEAN One merilis  data  mengenai  tingkat  pertumbuhan  rata-rata  penetrasi  TIK  di Asia Tenggaraberdasarkan empat aspek: (1) fixed lines , (2) mobile phone , (3)  pengguna  internet,  dan  (4)  kepemilikan  komputer.  Mengacu  pada data itu, fixed lines rata-rata negara-negara di Asia Tenggara mencapai 3,92%, kepemilikan mobile phone mencapai 41,12%, pengguna internet mencapai  3,15%  dan  kepemilikan  komputer  mencapai  9,83%.  Realita yang  tergambar  dalam  data  itu  memperlihatkan  tingkat  kepemilikan computer  berbanding  lurus  dengan  tingkat  pengguna  internet,  yakni Singapura sebagai pemilik  komputer  terbanyak, juga  sebagai pengguna internet  terbanyak.  Sebaliknya,  Kamboja  dan  Myanmar  menunjukkan tingkat  kepemilikan  dan  pengguna  internet  yang  rendah.Perihal kepemilikan  komputer,  Singapura  menunjukkan  tingkat  kepemilikan
yang  paling  banyak  yakni  62,2  pemilik  per  100  orang;  diikuti  oleh Malaysia,  Brunei  Darussalam,  Thailand,  Filipina,  Indonesia,  Vietnam, Myanmar,  dan  Laos.  Kamboja  menempati  urutan  terakhir  dengan jumlah pemilik komputer sebanyak 0,2 dari 100 orang. Sementara, dari aspek  pengguna  internet,  Singapura  tetaplah  yang  tertinggi  dengan jumlah 5.043 pengguna per 10.000 orang. Myanmar merupakan negara pengguna  internet  terendah  dengan  hanya  5,64  pengguna  dari  10.000 orang (ASEAN One 2005).

## Tabel 2. Biaya Langganan Internet Non-Mobile Per Bulan
Negara Biaya per Bulan (USD) Kamboja $100 per Mbps Indonesia From >$100 to $60/70 per Mbps Laos $100 per Mbps Malaysia $25-30 per Mbps bought in volume Myanmar >$100 per Mbps Filipina $80 per Mbps Singapura <$10 per Mbps bought in volume Thailand $80 per Mbps Vietnam $70 per Mbps Sumber: UNESCAP 2016
Terkait beban biaya berlangganan internet, harga di negara-negara Asia Tenggara  amat  bervariasi.  United  Nations  Economics  and  Social Commission  for  Asia  and  the  Pacific  (UNESCAP  2016)  menyebutkan bahwa  wilayah  yang  memiliki  konektivitas  kabel  di  bawah  laut  seperti Singapura  menikmati harga kompetitif dari kuota internet kurang dari US$10 per Mbps. Sementara, negara lain yang kurang memiliki koneksi seperti  Laos,  Kamboja,  dan  Myanmar,  harus  membayar  setidaknya US$100 US per Mbps (Tabel 2). Jika dibandingkan, tarif berlangganan kuota  internet mobile lebih  murah  daripada non-mobile .Pada  2016, Tech In Asiamerilis data kompilasi biaya 1 GB mobile data dari masing- masing  negara  di  Asia  Tenggara  dengan  mengalkulasi  upah  minimum dan jam kerja yang dibutuhkan untuk memenuhinya (Tabel 3). Hasilnya, meskipun  Singapura  dan  Brunei  Darussalam  memiliki  biaya  terbesar, yakni  sekitar  US$7,  tetapi  besarnya  upah  minimum  yang  dimiliki membuat masyarakat hanya membutuhkan waktu kurang dari dua jam kerja  untuk  dapat  membeli  biaya  paket mobile  data tersebut.  Hal  ini berbeda  dengan  Vietnam  yang  membutuhkan  6  jam  kerja  untuk  dapat
membeli  paket  data  serta  Myanmar  yang  membutuhkan  8  jam  kerja hanya untuk bisa membeli paket mobile data sebesar 1 GB (Tech in Asia, 20  Januari  2016).  Dengan  kata  lain,  untuk  membeli  1  GB  mobile  data, masyarakat  Myanmar  harus  bekerja  dalam  satu  hari,  dengan perhitungan  8  jam  kerja  per  harinya.  Besarnya  tarif  berlangganan internet inilah yang kemudian memicu masyarakat mencari tempat yang menyediakan wifi secara  gratis  seperti  taman  restoran,  kafe,  dan fasilitas-fasilitas publik.
Tabel 3. Biaya Langganan Internet Mobile Per Bulan
Negara Biaya 1 GB Mobile Data (US$) Upah Minimum (US$) Jam Brunei Darussalam 7.09 5.76 1:04 Singapura 7.11 4.03 1:46 Kamboja 1.50 0.66 2:16 Thailand 3.29 1.15 2:51 Malaysia 4.56 1.18 3:51 Laos 4.11 0.84 4:53 Indonesia 2.84 0.54 5:16 Filipina 3.71 0.69 5:22 Vietnam 3.58 0.59 6:04 Myanmar 3.68 0.46 8 Sumber: Tech In Asia 2016
Jika  diklasifikasikan  menurut  pendapatan  per  kapita  tertinggi, menengah,  dan  terendah,  maka  dihasilkan  temuan  berikut.  Pertama, sebagai  masyarakat  dengan  pendapatan  per  kapita  tertinggi,  yakni US$52.888,  bukan  perkara  sulit  bagi  orang  Singapura  untuk mendapatkan telepon seluler canggih dengan harga termahal sekalipun. Ditambah  dengan  dengan  tarif  kuota  internet  yang  sangat  murah dibandingkan  negara-negara  lainnya,  yakni  kurang  dari  US$10,  tidak mengherankan apabila orang Singapura mampu menikmati akses digital dengan mudah dan tanpa hambatan apapun. Kedua, sebagai masyarakat dengan  pendapatan  per  kapita  menengah,  yakni  US$3.346,orang Indonesia  memang  masih  dapat  menjangkau  akses  digital.  Telepon seluler canggih dengan berbagai fitur memang dapat terbeli, tetapi biaya berlangganan internet yang cenderung terus meningkat membuat akses internet  semakin  sulit  dijangkau.  Apalagi,  pemberlakuan  tarif  yang berbeda secara signifikan antarzona wilayah seperti di Jawa dan Papua menyebabkan terjadinya disparitas akses digital antara satu masyarakat dengan  masyarakat  lainnya  dalam  internal  negara.  Tarif  internet  di Papua  yang  mencapai  20  kali  lipat  dibandingkan  di  Jawa  membuat masyarakat  Papua  harus  mengeluarkan  biaya  ekstra  daripada
masyarakat  Jawa  ( Liputan  6 ,  15  Januari  2014).  Ketiga,  sebagai masyarakat  dengan  pendapatan  per  kapita  terendah,  yakni  US$1.203, rata-rataorangMyanmar  tidak  mampu  membeli  telepon  seluler  canggih dan  berlangganan  internet.Kecuali  oleh  orang-orang  yang  memiliki kekayaan  lebih,  akses  digital  sulit  dijangkau  oleh  kebanyakan masyarakat  Myanmar  karena  biaya  yang  dibutuhkan  untuk memperolehnya melebihi pendapatan per kapita mereka.

## Simpulan
Berdasarkan  temuan  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya,  dapat ditarik  empat  kesimpulan  terkait  penyebab  kesenjangan  digital  di  Asia Tenggara.Pertama,  perbedaan  sistem  pasar  yang  dianut  tiap  negara  di Asia  Tenggara,  antara  monopoli,  kompetisi  sebagian,  dan  kompetisi penuh,  berdampak  terhadap  interkonektivitas  antarnegara  dalam  satu kawasan.  Keberhasilan  Singapura  dan  Malaysia  dalam  memeratakan akses  digital  dengan  berlandaskan  sistem  pasar  kompetitif  yang dijalankan tidak diiringi oleh keberhasilan negara-negara lainnya. Model penguasaan  pasar  semacam  itu  amat  terkait  dengan  kebijakan  yang diambil  pemerintah.  Apabila  pemerintah  berhasil  menerapkan    model penguasaan  pasar  secara  kompetitif,  hal  itu  akan  dapat  mengurangi kesenjangan  digital  karena  adanya  efektifitas  kompetisi  yang  terjadi  di antara para penyedia jasa layanan internet.
Kedua,  jaringan  infrastruktur  yang  hanya  terkonsentrasi  di  pusat  kota berdampak  pada  melemahnya  jaringan  di  daerah  pinggiran  sehingga menyulitkan  akses  komunikasi  dan  informasi  antarwilayah.  Sebagai negara  kota,  Singapura  memiliki  jaringan  infrastruktur  sangat  canggih yang  nyaris  tanpa  hambatan  akses.  Kondisi  itu  berbeda  dengan Indonesia  yang  memiliki  wilayah  sangat  luas  dengan  sebagian  di antaranya dikelilingi oleh pegunungan yang menghambat pembangunan infrastruktur.  Ada  tantangan  besar  untuk  memperkuat  infrastruktur secara merata karena hal itu terkait dengan biaya yang sulit dijangkau. Mahalnya  biaya  itu  pula  yang  dirasa  memberatkan  penduduk berpendapatan rendah.
Ketiga,  karena  mengakses  informasi  membutuhkan  modal,  sementara tingkat  pendapatan  per  kapita  di  Asia  Tenggara  berbeda,  maka masyarakat  menengah  ke  bawah  seringkali  tidak  terkoneksi  secara digital  dibandingkan  mereka  yang  kaya.  Masyarakat  berpendapatan tinggi  seperti  di  Singapura  dan  Brunei  Darussalam  dapat  memenuhi kebutuhan  akses  digital lebih  mudah dengan  uang  yang  mereka  miliki. Sementara,  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  negara-negara CLMV, akses digital tidak mudah didapat. Dengan pendapatan  rendah, mereka  lebih  mementingkan  kebutuhan  primernya  yang  tercukupi
daripada memprioritaskan akses informasi yang tidak mereka butuhkan dalam  hidup.  Kondisi  inilah  yang  membuat  interkonektivitas antarlapisan  masyarakat  menjadi  lemah  hingga  menciptakan kesenjangan digital di Asia Tenggara.
Keempat,  permasalahan  kesenjangan  digital  meningkat  seiring  dengan adanya  pendapatan  yang  kian  rendah,  jarak  upah  yang  melebar, perkembangan  yang  tidak  setara,  serta  terciptanya  kondisi  asimetris di dalam  pertumbuhan  ekonomi  intra  kawasan.  Meskipun  satu  dekade terakhir  negara-negara  di  Asia  Tenggara  mengalami  pertumbuhan ekonomi  signifikan,  tetapi  pertumbuhan  tersebut  tidak  mampu menyaingi  Singapura  sebagai  negara  maju.  Tampak  ketimpangan  yang lebar antara perekonomian Singapura dengan sembilan negara lainnya. Hal  itu  berbanding  lurus  dengan  lebarnya  kesenjangan  digital  antara Singapura  dengan  negara-negara  lain.  Di  era  digital,  ketika  kebutuhan akses  internet  masyarakat  Singapura  tercukupi,  masyarakat  di  negara- negara  lain  seperti  Myanmar  dan  Kamboja  masih  harus  memikirkan kebutuhan  primernya  terkait  sandang,  pangan,  dan  papan.  Dalam kondisi  demikian,  tidak  semua  masyarakat  di  Asia  Tenggara  memiliki aksesibilitas sama untuk menikmati dunia digital karena masih banyak di  antaranya  yang  berada  dalam  lingkaran  kemiskinan  dengan pendapatan  yang  rendah.  Kebutuhan  akses  digital  bukanlah  prioritas bagi mereka seperti halnyamasyarakat berpendapatan tinggi yang dapat dengan mudah mendapatkannya.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Artikel dalam Buku
Evers,  Gerke,  2013. Local  Knowledge  and  Digital  Divide:  Focus  on Southeast  Asia .  Bandar  Seri  Begawan:  Institute  of  Asian  Studies, Universiti Brunei Darussalam.
Keniston,  Kenneth  dan  Deepak  Kumar,  2003. The  Four  Digital Divides .New Delhi: Sage Publications. Norris,  Pippa,  2001. Digital  Divide:  Civic  Engagement,  Information Poverty,  and  the  Internet  Worldwide .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Silalahi, Ulber, 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. Silverman, David, 2006. Interpreting Qualitative Data . London: SAGE.
Srinuan, C.et al., 2010. “Digital Divide in ASEAN Countries: Explaining the Gap,” dalam P. Gugler dan J. Chaisse (eds.), 2010. Competitiveness  of  ASEAN  Countries:  Corporate  and
Regulatory  Drivers,  New  Horizons  in  International  Business . London: Edward Elgar, hlm. 153-162.

## Jurnal
Alavi,  Rokiah  dan  Aisha  Al-Alim  Ramadan,  2008.  ”Narrowing Development Gaps in ASEAN,” Journal of Economic Cooperation , 29 (1): 29-60.
Nwagwu,  Williams  Ezinwa,  2006.  “Integrating  ICTS  into  the Globalization  f  the  PoorDeveloping  Countries,” International Development , 22 (3): 167-179.
Parayil,  Govindan,  2005.  “The  Digital  Divide  and  Increasing  Returns:
Contradiction of Informational Capitalism,” The Information Society ,
21 : 41-51.
Richardson, Jayson W., 2008. “ICT in Education Reform in Cambodia:
Problems,  Politics  and  Policies  Impacting  Implementation,”
Information Technologies and International Development, 4 (4): 67-
82. van  Gelder,  Alec,  2006.  “Fashion  and  Foreign  Aid:  A  Realistic  Look  at the „Digital Divide‟,” Review-Institute of Public Affairs , 58 (1): 31-34.
Selwyn, Neil, 2004. “Reconsidering Political and Popular
Understandings  of  the  Digital  Divide,” New  Media  &  Society , 6 (3):
341-362.
Valadez,  James  R.  dan  Richard  Duran,  2007.    “Redefining  the  Digital Divide:  Beyond  Access  to  Computers  and  the  Internet,” The  High School Journal , 90 (3): 31-44.
Guillen,  Mauro  F.  dan  Sandra  L.  Suárez,  2005.  “Explaining  the  Global Digital Divide: Economic, Political and Sociological Drivers of Cross- National Internet Use,” Social Forces, 84 (2): 681-708.

## Laporan
Dimaggio, Paul etal., 2001. “From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality,” Laporan Penelitian untuk the Russell Sage Foundation.
OECD, 2001. Understanding Digital Divide . Paris: OECD Publication.
_____,  2004.“Regulatory  Reform  as  a  Tool  for  Bridging  the  Digital Divide”
[online].https://www.oecd.org/sti/ieconomy/34487084.pdf(diakses 25 Maret 2016). World Bank, 2015.“GDP per Capita” [online]. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2015&
start=1960&view=chart (diakses 26 Februari 2016).
UNCTAD,  2014. Progress  Made  in the Implementation  of  and  Follow- up to the Outcomes of the World Summit on the Information Society at the Regional and International Levels. New York: UNCTAD. UNESCAP, 2016. State of ICT in Asia and the Pacific 2016: Uncovering the Widening Broadband Divide . Bangkok: UNESCAP.

## Artikel Online
Anonim, t.t. “Asia's Digital Divide” [online]. http://www.searchlightcatalysts.org/node/768/Tools(diakses 11
Maret 2016). ASEAN  One,  2005.  “Towards  Closer  Economic  Integration:  Is  the ASEAN Digital Divide Shrinking?” [online]. http://www.asean.org/uploads/archive/article254.pdf  (diakses  29 Maret 2016). ASEAN  &  Beyond,  2012.  “Many  Areas  Don't  Have  Power,  Internet Access, Most Users in Big Cities” [online].http://www.nationmultimedia.com/asean&beyon/digital- divide-between-urban-rural-areas-30186875.html  (diakses  29  Maret 2016). Liputan 6, 2014. ”Tarif Internet di Papua Lebih Mahal 20 Kali Lipat dari Jawa” 15 Januari [online].http://bisnis.liputan6.com/read/800607/tarif-internet-di- papua-lebih-mahal-20-kali-lipat-dari-jawa (diakses 27 Maret 2016). Digital Opportunity Forum, 2005. “Informatization Status in Myanmar” [online].http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/u n-dpadm/unpan042226.pdf(diakses 25 Maret 2016). International  Telecommunication  Union,  2008.  “Committed  to Connecting The World” [online].http://www.itu.int/newsroom/features/ict(diakses 27 Februari 2016). ISOC,  2015.  “Unleashing  the  Potential  of  the  Internet  for  ASEAN Economies”
[online].http://www.internetsociety.org/sites/default/files/ASEAN_I SOC_Digital_Economy_Report_Full_0.pdf (diakses 26 Maret 2016). Kwang,  Kevin,  2012.  “Asian  Countries  Show  Stark  Digital  Divide,”  5 April  [online].  http://www.zdnet.com/article/asian-countries-show- stark-digital-divide/ (diakses 11 Maret 2016).
Tech in Asia, 2016. “The Cost of Mobile Data in Southeast Asia” 20
Januari [online]. https://www.techinasia.com/cost-mobile-data- southeast-asia-infographic(diakses 1 April 2016).
The  Internet  Society,  2015.  “Global  Internet  Report  2015:  Mobile
Evolution and Development of the Internet” [online]. http://www.internetsociety.org/globalinternetreport/2015/section/0
(diakses 1 April 2016).