## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 300-304 ISSN 2722-7987 (Media Online)

## Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN

## Dani Habibi, Winda Nuryani
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia Email: 1 danihabibi45@gmail.com 2 wwinda7890@gmail.com
Abstrak −Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  salah  satu  peradilan  yang  ada  di  Indonesia  yang  salah  satu  tugasnya menyelesaikan perkara di bidang administrasi negara. Hasil dari setiap penyelesaian sengekat di pengadilan memunculkan suatu  hal yang disepakati  bersama  oleh  para  hakim yaitu  yang  disebut  dengan  Putusan Pengadilan.  Berbeda  dengan putusan  pengadilan  dari peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara masih memiliki kekurangan  dalam  hal  proses  pelaksaan  putusan  pengadilan.  Hal  tersebut  dikarenakan  yang  disengketakan  yaitu  berkaitan  dengan keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  adminitrasi  negara  yang  dalam  hal  ini  di  Indonesia  belum  memiliki  sistem  lembaga eksesutorial yang memaksa kepada pejabat administrasi negara untuk membuat kembali keputusan administrasi negara sesuai dengan amar  yang  ada  di  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Hukum  Normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu akan menjabarkan mengenai Yaitu Pertama mengenai Perumusan Pasal 116 yang termuat  di  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha,  Kedua  mengenai  Problematika  terhadap  Penerapan  Pasal  116  Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan putusan pengadilan.
Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Hakim, Eksekusi Putusan, Perlindungan Hukum.
Abstract − The State Administrative Court is one of the courts in Indonesia, which one of the tasks is to resolve cases in the field of state  administration.  The  results  of  each  deliberate  settlement  in  court  give  rise  to  something  that  is  mutually  agreed  upon  by  the judges,  namely  the  so-called  Court  Decision.  In  contrast  to  court  decisions  from  other  courts  such  as  the  General  Courts,  Military Courts  and  Religious  Courts,  the  State  Administrative  Court  still has  shortcomings in  the  process  of  implementing court  decisions. This is because what is disputed is that it relates to decisions issued by state administrative officials, which in this case in Indonesia does not yet have an excess system of institutions which forces state administrative officials to re-make state administrative decisions in accordance with the provisions in court decisions. This study uses Normative Law research with  a statutory approach. The results of  this research  are to  describe the first, regarding the formulation  of  Article  116  which  is contained in  the  Law  on  Administrative Courts, Second regarding the Problems with the Application of Article 116 of the Law on State Administrative Courts related to the implementation of court decisions.
Keywords : Administrative Court, Judge Decision, Decision Execution, Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) bukan sistem peradilan yang baru ada, melainkan sudah lama ada  di  Indonesia.  Peradilan  ini  ditopang  dengan  dasar  hukum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN). Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki karakter  yang  sedikit  berbeda  dengan  peradilan  lain  misalnya  di  Perancis  dan  Meksiko  yang  mengklasifikasikan peradilan administrasi  berdasarkan  permasalahan  yang  ada.  Bandingkan  juga dengan  sistem  peradilan  administrasi di Uni  Eropa.  Lahirnya  UU  PERATUN  dikatakan  penting  artinya  bagi  bangsa  Indonesia,  mengingat  undangundan  ini memberikan  landasan  pada  badan  yudikatif  untuk  menilai  tindakan  badan  eksekutif  serta  mengandung  perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  peradilan  administrasi  negara  (PTUN)  dibentuk  dalam  rangka  memberikan perlindungan  (berdasarkan  keadilan,  kebenaran  dan  ketertiban  dan  kepastian  hukum)  kepada  rakyat  pencari  keadilan ( justiciabelen )  yang  merasa  dirinya  dirugikan  akibat  suatu  perbuatan  hokum  publik  oleh  pejabat  administrasi  negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi pengadilan administrasi negara (PTUN) sesuatu yang wajib,  dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan  hokum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.
Kehadiran  Undang-Undang  PTUN  sangat  memberi  dampak  khususnya  bagi masyarakat  luas  di  era  globalisasi ini,  dalam  hal melindungi  hak-hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat itu  sendiri.  Sehingga dapat menjamin  kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk lingkungan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kembali oleh  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  (selanjutnya  disebut  UU  PERATUN),  dalam  Pasal  47  mengatur  tentang kompetensi  PTUN  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia  yaitu  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Termasuk juga di dalamnya untuk memaksa Pejabat TUN yang dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan TUN untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 300-304

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Tahap akhir dari  penyelesaian  sengketa TUN  pada  pengadilan  tata  usaha  negara  (PTUN) adalah  eksekusi  atau pelaksanaan  putusan  Peratun  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Eksekusi  mengandung makna  pelaksanaan  putusan  oleh  atau  dengan  bantuan  pihak  lain  di  luar  para  pihak  yang  bersengketa.  Hakikat  dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Inilah tahap yang sangat menentukan tingkat kemampuan dan keberhasilan setiap putusan badan peradilan menyelesaikan sengketa di dalam sebuah negara hukum.
Persoalan lain yang sering muncul berkenaan dengan pelaksanaan putusan adalah banyaknya pejabat yang kalah berperkara,  namun  tidak  mau  melaksanakan  putusan  PTUN  meskipun  sudah  diberi  peringatan.  Menurut  Benjamin Mangkudilaga,  ada  sejumlah  pejabat  yang  tidak  mematuhi  putusan  pengadilan,  perbandingannya  sekitar  60%  yang melaksanakan  dan  40%  membandel.  Terhadap  ketidakpatuhan  pejabat  ini  muncul  sejumlah  usulan.  Benjamin mengusulkan  agar  pejabat  yang  membandel  dikenakan  pidana  atau  diumumkan  secara  terbuka,  sedangkan  Abdul Hakim  Garuda  Nusantara  mengusulkan  agar  pejabat  yang  membandel  tersebut  dikategorikan  melakukan contempt  of court .  Menurutnya contempt  of court tidak hanya terbatas pada  pelecehan di depan  sidang, tetapi  juga  tindakan yang melecehkan pengadilan.
Diduga  kuat  bahwa  persoalan tidak dipatuhinya  putusan  pengadilan  tersebut  antara lain karena  kepada  pejabat yang  bersangkutan  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  terhadap  pihak  ketiga.  Kondisi  ini  merupakan  suatu  fakta  yang memprihatinkan  bahwa  keberadaan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  belum  dapat  membawa  keadilan  bagi  masyarakat dalam  lingkup  administrasi  pemerintahan.  Prinsip  adanya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  untuk  menempatkan  kontrol yudisial  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  menjadi  bias  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Bila suatu  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial,  bagaimana  mungkin  hukum  dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  tidak  ada  beban  tanggung  jawab  dan  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pejabat in  persoon .  Dalam perkembangannya,  sanksi  terhada  pejabat  yang  tidak  mematuhi  putusan  pengadilan  itu  mendapatkan  tempat  dalam hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut UU PERATUN) menjelaskan mengenai proses pelaksanaan putusan PTUN.
Hingga diberlakukannya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut  UU PERATUN) masih adanya problematika hukum  yang  masih  ada  berkaitan  dengan  pelaksanaan  putusan  PTUN.  Masih  banyaknya  pejabat  TUN  sebagai  pihak yang kalah yang sepatutnya wajib melaksanakan putusan pengadilan TUN tetapi pada kenyatannya malah mengabaikan perintah putusan pengadilan TUN. Hal ini menjadikan suatu tujuan UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak  memenuhi  tujuan  dari  undang-undang  tersebut  yaitu  dengan  tujuan  konsep  adanya  suatu  Perlindungan  Hukum kepada  rakyat  terhadap  tindakan  pemerintah  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, tulisan  ini  akan  disusun  sebagai  berikut.  Setelah  Pendahuluan  dan  penjabaran Metode  Penelitian,  masuk  pada  bagian  Pembahasan  yang  disajikan  dalam  dua  sub  pembahasan.  Yaitu Pertama mengenai  Perumusan  Pasal  116  yang  termuat  di  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha, Kedua mengenai Problematika terhadap Penerapan Pasal 116  UU PERATUN terkait pelaksanaan putusan PTUN. Bagian terakhir yaitu berupa Kesimpulan akan menguraikan beberapa kalimat penutup mengenai penerapan Pasal 116 UU PERATUN masih belum  maksimal  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya  lembaga  eksekutorial  dalam  pelaksanaan  Putusan  PTUN  di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  Yuridis  Normatif.  Metode  pendekatan yuridis normatif adalah  suatu  prosedur  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dan sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  ajeg  dalam  penelitian  hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah dan  cara-cara  kerja  ilmu  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  obyeknya  hukum  itu  sendiri  (Jhony  Ibrahim,  2006). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perumusan Pasal 116 yang termuat di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
Putusan  hakim adalah  suatu pernyataan yang  oleh  hakim,  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang untuk itu, diucapkan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri  atau menyelesaikan  suatu-perkara atau  sengketa  antara para  pihak.  Melalui  definisi  ini  tampak  bahwa  putusan  hakim  itu  bertujuan  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 300-304

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
sengketa. Dalam PTUN, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, sebagai  akibat  dikeluarkannya  KTUN,  termasuk  sengketa  kepegawaian.  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Telah  disebutkan  bahwa  putusan  hakim  PTUN  Itu  membebankan  kewajiban  yang  harus  dipikul  oleh  tergugat. Sebagai suatu kewajiban isi putusan itu harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh tergugat dan pelaksanaan putusan PTUN hanya  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "hanya  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  dilaksanakan".  Ketentuan  pasal ini dengan  sendirinya  menolak  pelaksanaan  putusan yang  belum memperoleh kekuataan  hukum  tetap  ( uivoorbaar bij vooraad ).
Putusan pengadilan tata usaha negara yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ). Yang demikian sebagaimana bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  “Hanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  dilaksanakan”. Ketentuan  Pasal  115  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  menurut Philipus M. Hadjon merupakan formulasi pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa putusan yang dijalankan adalah putusan yang sifatnya sudah tetap. Hal itu berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau  dibatalkan. Dengan demikian,  sifat  putusan  ini  memiliki  kekuatan  mengikat  yang  sesuai  dengan  “salah  satu  asas  putusan  dalam  hukum acara  peradilan tata  usaha  negara,  yakni erga  omnes yang artinya  putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  mengikat umum.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:
1) Dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara;
2)  Putusan  tersebut  mempunyai  daya  mengikat  bagi  setiap  orang  ( erga  omnes ),  tidak  hanya  mengikat  kedua belah pihak yang berperkara ( inter partes ) seperti halnya dalam perkara perdata;
3) Putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna; dan
4)  Putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  berarti  bahwa  isi  putusan  tersebut  dapat dilaksanakan.  Bahkan,  jika  perlu  dengan  upaya  paksa  jika  pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau  melaksanakan  dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan.
Ketentuan  Pasal  116  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  lebih menitikberatkan pada pelaksanaan ( executie ) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan hierarkhis.  Hal  demikian  dikarenakan  ada  keterlibatan  pejabat  yang  lebih  tinggi  atau  pejabat  atasan.  Bahkan,  sampai kepada  Presiden  sebagai  penanggungjawab  tertinggi  kekuasaan  pemerintahan  ( bestuur ).  Namun  demikian,  atas  dasar kurang  efektifnya  pelaksanaan  ( executie )  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  maka pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, pelaksanaan hierarkis tidak dipertahankan dan  diganti  dengan  pemberian  upaya  paksa  berupa  pengenaan  sanksi  administratif  dan  pembayaran  uang  paksa ( dwangsom )  serta  pengumuman  (publikasi)  di  media  massa.  Yang  demikian  diatur  dalam  Pasal  116  Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Berkenaan dengan hal tersebut, Paulus Efendi Lotulung menyatakan bahwa meskipun revisi terhadap ketentuan Pasal  116  tersebut  merupakan  kemajuan  dalam  pengembangan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  ( executie )  suatu putusan  pengadilan  tata  usaha negara, namun problema  yang  muncul  dalam  hal  pembayaran  uang  paksa  ( dwangsom ) adalah  sebagai  berikut:  1)  Perlu  adanya  produk  hukum  yang  mengatur  tentang  prosedur  dan  mekanisme  cara pembayaran uang paksa ( dwangsom ) seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembayaran Ganti  Rugi  Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara;  2)  Kapan  dapat  ditentukan  jumlah  uang  paksa  ( dwangsom )  yang  harus dibayarkan; dan 3) Terhadap siapa uang paksa tersebut harus dibebankan, apakah pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan atau pada pejabat pribadi yang enggan melaksanakan putusan ?
Selain  masalah  penerapan  uang  paksa,  Paulus  Efendi  Lotulung  juga  menyoroti  masalah  penjatuhan  sanksi administratif bagi pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ). Dikatakannya, problematika penerapan sanksi administratif meliputi: 1) Sanksi administratif yang bagaimana yang dapat diterapkan;
2) Peraturan dasar tentang sanksi administratif mana yang dapat dipergunakan sebagai acuan; dan
3) Bagaimana bentuk mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif yang harus diterapkan ?
Dari  sekelumit  problematika  yang  ada  sebagaimana  pada  ulasan  sebelumnya,  dilakukan  perubahan  terhadap Pasal 116, yaitu diberlakukannya perubahan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Ketentuan  Pasal  116  pada  perubahan  kedua  tahun  2009  tampaknya  memberikan  suatu  formulasi  pasal  yang mengkombinasikan  antara  Pasal  116  lama  di  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dengan  Pasal  116  perubahan  pertama  pada  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 300-304

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketentuan ayat  (6)  yang  menjadikan  Presiden  sebagai  tumpuan  terakhir  untuk  dapat  memerintahkan  pejabat  yang  dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ). Ketentuan tersebut merupakan ciri eksekusi hierarkhis yang semula diatur dalam Pasal 116 lama tahun 1986, meskipun tidak  secara  berjenjang  melalui  pejabat  atasan,  namun  hal  tersebut  tetap  membebankan  kepada  Presiden  sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang dibebani kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ).

## B. Problematika terhadap Penerapan Pasal 116 UU PERATUN terkait pelaksanaan putusan PTUN
Ketentuan  imperatif  pelaksanaan  putusan  PTUN  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  menyebabkan tidak  dapat  dilaksanakannya  suatu  putusan  PTUN.  Disini  terlihat  masih  banyaknya  pejabat  TUN  yang  tidak  mau melaksanakan  putusan  PTUN  dan  ini  menyebabkan  adanya  kerugian  bagi  pihak  Penggugat  yaitu  rakyat  yang  sedang mencari  suatu  bentuk  perlindungan  hukum,  yaitu  melalui  sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Para  hakim  tidak memiliki  banyak  informasi  mengenai  ketidakpatuhan  pejabat,  mereka  hanya  mendapat  informasi  ketika  penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Hasil dari eksekusi ini biasanya adalah surat dari pejabat yang lebih tinggi kepada tergugat dengan instruksi untuk melaksanakan putusan. Banyak kasus ketidakpatuhan terhadap putusan yang dilaporkan di  media.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  penghinaan  terhadap  pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Untuk  apa  suatu pengadilan dibentuk bila putusannya tidak dilaksanakan. Tujuan para penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata  Usaha  Negara  adalah  untuk  mencari  keadilan.  Namun  disaat  penggugat  telah  mendapatkan  kemenangannya, ternyata  putusan  pengadilan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  hanya berdasarkan  pada  rasa  kesadaran  diri  dari  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Agar  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dihormati  oleh  para  tergugat,  maka  upaya  paksa  sangat  penting  untuk  diterapkan  dalam  rangka  menjaga  marwah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dalam  kenyataannya,  meskipun  putusan  pengadilan  TUN  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  bukan  berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan semudah itu. Tidak semua orang yang dikenai putusan akan mau melaksanakan putusan  ini  sehingga  kadang-kadang  diperlukan  upaya  paksa,  dalam  hal  ini  aparat  keamanan.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaan putusan PTUN, keberadaan aparat keamanan tidak dimungkinkan. Hal yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa. Beberapa kendalanya adalah:
1) Tidak  adanya  lembaga  eksekutorial  khusus  atau  lembaga  sanksi  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan putusan.
Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk  perkara  perdata  (Pasal  195  s/d  Pasal  208  HIR  dan  Pasal  1033  Rv),  dan  ada  jaksa  sebagai  eksekutor  putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer.
Peradilan  Agama, menurut ketentuan  pasal  95,  98  dan  103  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 juga  sudah dapat  melaksanakan  secara  paksa  (Eksekusi)  atas  penetapan  dan  putusannya  termasuk  melaksanakan  segala  macam bentuk sita ( beslag ).
Sementara itu dengan Peratun, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierakhi sampai tingkat Presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya ? Sampai saat ini tidak ada. Inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

## 2) Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN.
Pejabat TUN seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang  akan  dikenakan  apabila  ia  melanggar  hukum  atau  karena  ia  merasa  kepentingan-kepentingannya  akan  terjamin apabila  ia  menaati  hukum,  atau  karena  ia  merasa  hukum  yang  berlaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam dirinya.  Dalam  hal ini, pihak yang  kalah dalam  sengketa  tentunya akan merasa  bahwa kepentingannya  tidak  terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak  adanya  sanksi juga membuat  pejabat  TUN tidak  merasa  takut apabila  ia  tidak menjalankan  putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran  hukum  Badan atau  Pejabat  TUN  adalah  sangat  besar  pengaruhnya terhadap dipatuhi  atau  tidaknya  putusan Hakim  Peratun,  karena  secara  normatif  eksekusi  putusan  Hakim  Peratun  lebih  menyandarkan  pada  kerelaan  Pejabat yang  bersangkutan  untuk  melaksanakannya  ( floating  execution ).  Dengan  hanya  menyandarkan  pada  kerelaan,  tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.
3) Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN.
Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  yang menyebutkan  bahwa  pengadilan  dapat  meminta  atasan  pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  atau  bahkan presiden untuk ‘memaksa’ tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 300-304

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.
Oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah  revisi  terhadap  Undang-Undang  atau  peraturan  pelaksana  yang  mengatur secara  detail  pelaksanaan  putusan  PTUN  dan  akibatnya  bila  tidak dipatuhi  sehingga  di  kemudian  hari  putusan  PTUN akan dengan mudah dapat dilaksanakan.

## 4. KESIMPULAN
Perumusan  Pasal  116  di  dalam  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  memunculkan  berbagai pengaturan  baik  dari  undang-undang  awal  hingga  perubahannya.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih menitikberatkan pada pelaksanaan ( executie ) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan hierarkhis. Hal demikian dikarenakan ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan. Bahkan, sampai kepada Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi kekuasaan pemerintahan ( bestuur ). Kemudia pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara pelaksanaan  hierarkis  tidak  dipertahankan  dan  diganti  dengan  pemberian  upaya  paksa  berupa  pengenaan  sanksi administratif  dan  pembayaran  uang  paksa  ( dwangsom )  serta  pengumuman  (publikasi)  di  media  massa.  Kemudian ketentuan  Pasal  116  pada  perubahan  kedua  tahun  2009,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tampaknya memberikan suatu formulasi pasal yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 116 perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini sangat  jelas  terlihat  pada  ketentuan  ayat  (6)  yang  menjadikan  Presiden  sebagai  tumpuan  terakhir  untuk  dapat memerintahkan  pejabat  yang  dibebankan  kewajiban  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ).
Problematika terhadap Penerapan Pasal 116 UU PERATUN terkait pelaksanaan putusan PTUN didasarkan pada beberapa  aspek  yaitu  :  a.  Tidak  adanya  lembaga  eksekutorial  khusus  atau  lembaga  sanksi  yang  berfungsi  untuk melaksanakan putusan; b. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN; c. Tidak adanya  pengaturan  yang  lebih  tegas mengenai  pelaksanaan putusan  PTUN.  Hal  ini  yang menyebabkan masih adanya pejabat TUN yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan perintah pututsan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## REFERENCES
Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Banyumedia Publishing. Paulus Efendi Lotulung. 2013. Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan . Jakarta: Salemba Humanika.
Paulus  Effendi  Lotulung.  2013. Lintasan  Sejarah  dan  Gerak  Dinamika  Peradilan  Tata  Usaha  (PERATUN) .  Jakarta: Salemba Humanika.
Phillipus  M.  Hadjon.  1993. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  The  Indonesian  Administration Law) . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Roihan A. Rasyid. 2001. Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rozali Abdullah. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada. SF Marbun. 2004. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Press. Sudikno Mertokusumo. 1981. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Udiyo Basuki. 2013. Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Suka Press. Victor Situmorang dan Soedibyo. 1987. Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Bina Aksara. Markus  Zimmer  dkk.  2009. International  Journal  for  Court  Adminitration. International  Association  for  Court Administration. Number 1 Vol. 2.
Hendrik  Salmon.  2010. Eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dalam  Mewujudkan  Suatu  Pemerintahan yang Baik . Jurnal Sasi Nomor 4 Vol. 16
Ridwan. 2002. Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Purwanto,  A.,  Sunarsi,  D.,  &  Wijoyo,  H.  (2020).  Penerapan  Perluasan  Arti  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1(2), 99-103.
Sergio  Lopelez  Ayllon  dkk.  2015. A  Comparative-Empirical  Analysis  of  Administrative  Coutrs  in  Mexico. Mexican Review Law. Number 2 Vol. VII.
Uwaisyah  Rani.  2014. Urgensi  Upaya  Paksa  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara .  JOM Fakultas Hukum Nomor 2 Volume I.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 300-304 ISSN 2722-7987 (Media Online)