INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7846-7860 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Ekspedisi Lokal (Studi di Boncuss Fast Courier)
Lalu Achmad Fathoni 1 ✉ , Putri Raodah 2 , Riska Ari Amalia 3
Universitas Mataram, Indonesia
Email: laluachmadfathoni@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Keberadaan layanan jasa ekspedisi lokal menjadi alternatif bagi masyarakat. Meskipun ada perbedaan skala usaha antara Go-Jek dan Grab serta jasa kurir lokal tak lantas menghilangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajban selalu menjadi isu awal terjadinya sengketa, sehingga  segala  hubungan  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dapat  menjadi  objek  sengketa. Usaha  yang  dirintis  Boncuss  Fast  Courier  merupakan  usaha  lokal  yang  terbilang  baru  di  Lombok, sehingga prosedur perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ekspedisi lokal tentu memiliki  perbedaan  dengan  perusahaan unicorn  milik  Go-Jek  dan  Grab.  Metode  penelitian  yang digunakan  normatif  empiris  menggunakan  data  sekunder,  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), serta pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Boncuss Fast Courier memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui itikad baik ganti rugi bagi komplain konsumen meski belum secara komprehensif serta metode penyelesaian sengketa dengan konsumen berupa  negosiasi,  yakni  penyatuan  konsensus  terhadap  para  pihak  untuk  mendapatkan win-win solution.
Kata Kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen

## Abstract
The  existence  of  local  expedition  services  is  an  alternative  for  the  community.  Although  there  are differences  in  business  scale  between  Go-Jek  and  Grab  and  local  courier  services,  it  does  not necessarily eliminate the rights and obligations between business actors and consumers. Rights and obligations are always the initial issue of a dispute, so any relationship that gives rise to rights and obligations can become the object of a dispute. The business pioneered by Boncuss Fast Courier is a relatively new local business in Lombok, so the consumer protection procedures carried out by local expedition business actors certainly have differences with unicorn companies owned by Go-Jek and Grab.  The  research  method  used  is  normative  empirical  using  secondary  data,  using  a  statute approach,  conceptual  approach, and  sociological approach.  The  results  showed that  Boncuss  Fast Courier provides protection to consumers through good faith compensation for consumer complaints even though it is not yet comprehensive and the method of resolving disputes with consumers in the form of negotiations, namely the unification of consensus on the parties to get a win-win solution. Keyword: Consumer Protection Law, Consumer Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Berbisnis  merupakan  aktifitas  responsif  karena  mengikuti  perkembangan  di masyarakat. Tak heran jika aktifitas bisnis mengalami perkembangan dengan pesat sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan bisnis, ada 2 (dua) subjek yang terlibat, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa pelaku usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik  Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  usaha  dalam  bidang ekonomi. Sedangkan pengertian konsumen dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang berarti bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Secara  umum  ada  2  (dua)  jenis  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha.  Usaha tersebut dapat berupa barang dan dapat berupa jasa. Usaha barang dan jasa tak lepas dari perkembangan teknologi. Khusus untuk layanan jasa, penggunaan teknologi memudahkan pemasaran  layanan  tersebut,  terutama  layanan  jasa  transportasi.  Beberapa  Pihak  yang berada dalam lingkup pengangkutan/transportasi tersebut adalah :
1. Pengangkut,  dalam  perjanjian  pengangkutan  penumpang,  pihak  pengangkut  yakni
pihak  yang berkewajiban  memberikan  jasa  angkutan  penumpang  dan  berhak  atas penerimaan  pembayaran  tarif  (ongkos)  angkutan  yang  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan.
2. Penumpang,  yang  mempunyai  arti  pihak  yang  berhak  menerima  jasa  angkutan penumpang dan berkewajiban membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai dengan yang di tetapkan diawal transaksi.
Istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang (penumpang).  Eksistensi  layanan  jasa  pengangkutan  atau  ekspedisi  dimulai  sejak berdirinya  PT  Pos Indonesia. Dikutip  melalui website  resminya, PT Pos Indonesia resmi berdiri sejak tanggal 26 Agustus 1746. PT  Pos Indonesia  merupakan jasa ekspedisi milik pemerintah  yang  melayani  pengiriman  barang  antar  kota  dan  antar  provinsi  di  seluruh Indonesia. Hingga saat ini, layanan jasa ekpedisi tidak hanya dimiliki oleh pemerintah. Pihak swasta juga turut mendirikan jasa ekspedisi sebagai alternatif bagi masyarakat. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) merupakan salah satu contoh perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspedisi barang antar kota dan antar provinsi serta memiliki banyak armada.
Bisnis yang terus berkembang membuat pelaku usaha terus melihat peluang usaha dari kebutuhan masyarakat. Jika ekspedisi yang ada hanya melayani pengiriman antar kota dan antar provinsi, maka pelaku usaha mulai berinovasi untuk melayani pengiriman dalam kota yang berbasis teknologi. Keberadaan perusahaan unicorn seperti PT Gojek Indonesia dan PT Grab Teknologi Indonesia merupakan pelopor layanan antar jemput penumpang dan  layanan  antar  jemput  barang berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Layanan ini dapat digunakan jika diakses melalui aplikasi Gojek untuk PT Gojek Indonesia dan aplikasi Grab untuk PT Grab Teknologi Indonesia. Khusus untuk layanan antar jemput barang, baik Gojek maupun Grab hanya melayani antar jemput barang dalam jarak yang relatif dekat. Layanan  dalam  Gojek  maupun  Grab  diimbangi dengan  harga  yang  lumayan  menguras kantong jika  digunakan terus menerus. Inovasi yang  berkembang atas layanan jasa turut menginspirasi  usaha-usaha  kecil  dan  menengah  untuk  membuat usaha  sejenis  namun dengan harga yang lebih murah.
Di Lombok, jasa ekspedisi lokal mulai berkembang, contohnya Boncuss Fast Courier. Usaha  jasa  ini  tidak  memiliki  aplikasi  sejenis  Go-Jek  dan  Grab,  namun  menjanjikan masyarakat  dapat  menikmati  layanan  antar  jemput  barang  dengan  harga  yang  murah. Strategi pemasaran jasa ekspedisi lokal banyak menggunakan media sosial dan platform akun selebgram berbayar. Pemasaran melalui media sosial menjadi trend bagi pelaku usaha karena  dinilai  lebih  efektif  menarik  konsumen.  isi  promosi  jasa  kurir  lokal  menjanjikan jangkauan  pengangkutan  yang  lebih  luas  dibanding  Go-Jek  dan  Grab,  yakni  dapat
menjangkau  jarak  antar  kota  dan  antar  kabupaten  yang ada  di Pulau  Lombok.  Adapun sistem pemesanan  layanan  jasa  kurir  menggunakan whatsapp yang  dikelola  oleh  admin Boncuss  Fast  Courier.  Pesanan  kemudian  diteruskan  pada  kurir  agar  kurir  mengambil pesanan konsumen. Pelayanan berjalan tanpa adanya kesepakatan tertulis antara konsumen dengan pelaku usaha melalui kurir.
Keberadaan layanan jasa kurir lokal menjadi alternatif bagi masyarakat. Meskipun ada  perbedaan skala usaha antara Go-Jek dan Grab  serta  jasa ekspedisi  lokal tak lantas menghilangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajban selalu menjadi isu awal terjadinya sengketa, sehingga segala hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat menjadi objek sengketa.
Usaha yang dirintis Boncuss Fast Courier merupakan usaha lokal yang terbilang baru di Lombok, sehingga prosedur perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ekspedisi  lokal  tentu  memiliki  perbedaan  dengan  perusahaan unicorn  milik  Go-Jek  dan Grab.  Perlindungan  konsumen  syarat  akan  suatu  sengketa  yang  membutuhkan penyelesaian yang solutif tanpa melihat jangkauan usaha, meskipun usaha masih berbentuk UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) sehingga akan sangat menarik jika topik Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Jasa Kurir Lokal (Studi di Boncuss Fast Courier) dikembangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris atau socio-legal research yaitu penelitian  yang  membahas  bagaimana  keberlakuan  hukum  di  tengah  masyarakat.  Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran  secara  rinci  dan sistematis  tentang  permasalahan yang  diteliti.  Analitis  dimaksudkan  berdasarkan  gambaran  fakta  yang  diperoleh  akan dilakukan analisis  secara  cermat  bagaimana menjawab permasalahan.

## 2. Metode Pendekatan
Guna memperoleh informasi yang aktual dalam menunjang metode penelitian dan agar diperoleh hasil penelitian yang komperehensif, terdapat beberapa pendekatan akan yang digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu:
a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( Statute Approach)
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( Statute  Approach)  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  bertalian  dengan  isu  hukum  yang
sedang  ditangani.  Rencana  penelitian  ini akan digunakan untuk  meneliti  bagaimana Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Ekspedisi Lokal dalam hukum bisnis.
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach)
Pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
c. Pendekatan sosiologis (Sociological Approach)
Pendekatan  sosiologi  merupakan  pendekatan  dengan  turun  langsung  ke  lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum pada masyarakat setempat.

## 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data
Penelitian  ini  menganalisis  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  mengenai  peraturan  perlindungan  konsumen.  Bahan  hukum sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  kepustakaan,  publikasi  terutama  buku-buku  hukum, disertasi,  tesis  serta  jurnal  hukum.  Bahan  hukum  tersier  berupa  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data utama sebagai  pendukung  analisis  adalah  data  wawancara  dengan  narasumber  dan responden terkait perlindungan konsumen terhadap layanan usaha ekspedisi lokal.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data
Teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan dengan cara studi pustaka ( library study) dan studi lapangan (field research). Studi pustaka yaitu studi terhadap dokumen- dokumen  yang  relevan  dengan  penelitian  di  perpustakan,  data  yang  dihasilkan  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara ( interview) menggunakan daftar wawancara terbuka  kepada  narasumber  atau  informan  dan  responden  pelaku  usaha  serta  daftar pertanyaan tertutup bagi responden konsumen. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.  Sedangkan responden  dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Boncuss Fast Courier dan sampel konsumen Boncuss Fast Courier.

## 5. Analisis Bahan Hukum/Data
Bahan hukum/Data yang diperoleh dalam penelitian akan diinventarisasi, diklasifikasi, diuraikan,  dihubungkan  dan  dianalisis.  Atas  seluruh  bahan  hukum  dan  data yang  ada, dilakukan  sistematisasi.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  dilakukan  untuk  mempermudah analisis terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Analisis data merupakan bagian yang amat penting. Analisis menjadikan data dapat diberi arti dan makna  yang  berguna untuk menjawab masalah yang diteliti.
Kegiatan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menginventarisasi peraturan  perundang-perundangan  yang  terkait  dengan  persoalan  yang  menjadi  obyek kajian.  Data  yang  terkumpul  akan  diidentifikasikan  kemudian  dilakukan  penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai  data sekunder  yang  terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada  tahap  akhir  akan  ditemukan  hukum  secara  konkretnya,  sehingga  penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yang  menganalisa peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  umum  yang  terkait  dengan penelitian ini dan kemudian  membuat konsep perlindungan konsumen terhadap layanan jasa ekspedisi lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Usaha Ekspedisi Lokal (Boncuss Fast Courier) Dalam  kegiatan  berbisnis,  pelaku  usaha  maupun  konsumen  adalah  pihak  yang berkedudukan seimbang. Prinsip pelaku usaha adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya, dengan  pengeluaran  yang  seminim  mungkin.  Prinsip  ini  melemahkan  posisi  tawar konsumen sebagai objek dari bisnis tersebut, sehingga diperlukan adanya regulasi untuk melindungi konsumen dari persaingan pasar yang tidak sehat.
Secara  umum  perlindungan  konsumen  sudah  diatur  dalam  UUPK.  Namun implementasi  yang  berbeda  dapat  ditemukan  di  lapangan.  Ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD), perusahaan jasa pengiriman barang tergolong sebagai ekspeditur.  Pasal  86  KUHD  menyatakan  bahwa  ekspeditur  adalah  seseorang  yang pekerjaannya  menyelenggarakan  pengangkutan  barang-barang  dagangan  dan  barang- barang  lain  di  darat  atau  di  perairan.  Ekspeditur  bertanggung  jawab  terhadap  barang- barang yang telah diserahkan oleh pengirim untuk menyelenggarakan pengiriman sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Ekspeditur juga berkewajiban untuk menjaga barang agar barang sampai dalam keadaan utuh dan rapi seperti saat dikirim.
Saat ini layanan yang ditawarkan jasa ekspedisi kepada konsumen sangat kompetitif. Perusahaan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan melakukan efisiensi biaya operasional. Hal tersebut juga dilakukan oleh Boncuss Fast Courier selaku perusahaan local yang menawarkan kemudahan akses bagi konsumen untuk pelayanan antar jemput barang dengan biaya terjangkau. Dimulai dari coba-coba, usaha milik Boncuss Fast Courier kini memiliki jumlah konsumen yang cukup besar.
Boncuss  Fast  Courier  merupakan  perusahaan  yang  berdiri  pada  tahun  2020. Perusahaan  ini  bergerak  di  bidang  ekspedisi  local  karena  utamanya  hanya  melayani pengantaran di Kota Mataram, dan dari Kota Mataram ke kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Namun hingga saat ini belum ada layanan yang mengantar paket ke Kabupaten Lombok Utara karena kekurangan armada. Pengantarannya hanya berupa jasa pengantaran barang antar konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang  dan  /atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  baik  bagi  kepentingan  sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan.   Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berdiri, maka perlindungan konsumen menjadi  kajian  yang  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Untuk  mendapatkan  gambaran umum mengenai perlindungan konsumen yang  telah dilakukan oleh  Boncuss  Fast Courier, maka kami melakukan metode wawancara terbuka dengan Rizky Hidayat selaku owner  atau pemilik dari Boncuss Fast Courier dengn metode pengolahan kualitatif.
Boncuss Fast Courier merupakan usaha ekspedisi yang bergerak di bidang pengantaran barang di sekitar Pulau Lombok, namun utamanya di Kota Mataram saja. Untuk lokasi Kantor usahanya  menggunakan  rumah  pribadi  yang  terletak  di  Kecamatan  Narmada,  Lombok Barat. Namun pelaku usaha ini belum terdaftar dalam dinas perdagangan UMKM Lombok barat pihaknya  mengaku belum  mendaftarkan dikarenakan usaha ini terbilang baru dan sedang  merintis  sehingga  kestabilan  keuntungan  belum  bisa  dipastikan.  Dalam  pola perekrutan  karyawannya  dilakukan  pengumuman  melalui  media  sosial  serta menginformasikan kepada kolega terdekat sehingga untuk saat ini jumlah karyawan kurang lebih sekitar 20 orang.
Dalam kegiatannya, Boncus Fast Courier memiliki 3 (tiga) layanan, yaitu cuss anterin (kurir mengantarkan pesanan konsumen), cuss ambilin (kurir mengambilkan barang konsumen), cuss beliin (kurir membelikan barang konsumen) dan ketiganya hanya berlaku untuk jenis barang saja. Transportasi yang digunakan dalam melakukan kegiatan berupa sepeda motor dengan  dilengkapi  kotak  cukup  besar  di  bagian  belakang.  Untuk  menggunakan  jasa tersebut pihak Boncus fast Courier hanya menggunakan aplikasi whatsapp yang dikelola admin dan belum memiliki aplikasi khusus jasa online pada umumnya. Kemudian jangkauan
yang bisa dilakukan dari Mataram dan sekitarnya, Mataram ke Lombok Barat, Mataram ke Lombok  Tengah,  serta  Mataram  ke  Lombok  Timur.  Dalam  setiap  kegiatan  usaha  tidak terlepas dari risiko, semisal ada barang konsumen yang rusak dalam pengantaran, pihak Boncus  Courier  menawarkan  penggantian  kerugian  kepada  konsumen  secara  langsung karena memang tidak ada SOP dalam kegiatan usaha tersebut untuk melakukan klaim ganti kerugian. Pemerintah daerah juga belum mewadahi kegiatan usaha sejenis yang marak di Kota Mataram, sehingga pengaturannya belum ada.
Umumnya usaha terdiri atas usaha mikro,  usaha  kecil, usaha menengah,  serta usaha besar. Definisi keempatnya dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik orang  perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang  perorangan atau  badan usaha  yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh  orang perorangan atau  badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang  meliputi  usaha  nasional  milik  negara  atau  swasta,  usaha  patungan,  dan  usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan dengan melihat   fakta empiris di lapangan,  Boncuss  termasuk  ke  dalam  golongan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) karena memiliki karakteristik yang sama dengan UMKM secara umum, yaitu :
1. Mempunyai  skala  usaha  kecil,  baik  modal,  penggunaan  tenaga  kerja  maupun orintasi pasar.
2. Banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota-kota atau daerah pinggiran kota besar.
3. Status usaha milik pribadi atau keluarga.
4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis geografis).
5. Pola  bekerja  sering  kali  part  time  atau  sebagai  usaha  sampingan  dari  kegiatan ekonomi lainnya
6. Memiliki kemampuan terbatas dalam  mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sendiri masih sederhana.
7. Struktur  permodalannya  sangat  tergantung  pada  fiskal  aset,  berarti  kekurangan modal  kerja  dan  sangat  tergantung  terhadap  sumber  modal  sendiri  serta lingkungan pribadinya.

## 8. Seringkali tidak memiliki izin usaha.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa Boncuss termasuk ke dalam UMKM karena usaha Boncuss masih lingkup berskala lokal, belum sepenuhnya berbasis teknologi, serta memiliki administrasi yang sederhana. Namun apapun status sebuah usaha, baik usaha yang berbadan hukum maupun non berbadan hukum terikat pada UUPK.
Merujuk  pada  Pasal  1  UUPK,  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk :
1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Baik  konsumen  maupun  pelaku  usaha  sama-sama  memiliki  hak  dan  kewajiban. Konsumen  wajib  membaca  petunjuk informasi yang ada  pada produk atau  layanan  dan beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  sesuai  dengan  nilai  jual  yang disepakati.  Sedangkan  pelaku  usaha  wajib  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur pada konsumen, memperlakukan konsumen, dengan adil, menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi, serta memberikan
ganti rugi atau kompensasi  kepada  konsumen  yang  dirugikan atas produk  atau layanan tersebut  dan  kerugian  jika  produk  atau  layanan  yang  diterima  tidak  sesuai  yang diperjanjikan.
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability.  Sepanjang  pelaku  usaha  mampu  membuktikan  bahwa  kesalahan  bukan  pada dirinya, pelaku usaha dapat diibebaskan dari prinsip product liability. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab tersebut adalah:
a. Jika produsen tidak mengedarkan produknya;
b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada saat produk diedarkan, namun baru timbul kemudian.
c. Produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomi maupun dibuat atayu diedarkan dalam rangka bisnis;
d. Cacat  tersebut  akibat  keharusan  memenuhi  kewajiban  yang  ditentukan  dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
e. Secara ilmiah dan teeknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Boncuss Fast Courier, Perusahaan sudah beritikad baik menjalankan kewajiban pelaku usaha sebagaimana tertera dalam Pasal 7  UUPK.  Pelaku  usaha  juga  sudah  beritikad  baik  untuk  memenuhi  hak-hak  konsumen sebagaimana tertera dalam Pasal 4 UUPK, tetapi perlindungan konsumen yang diusahakan masih lemah secara hukum karena belum memiliki standar operasional prosedur klaim ganti rugi, serta informasi yang jelas secara tertulis mengenai hak dan tanggung jawab konsumen serta Boncuss Fast Courier sendiri. Informasi mengenai hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha biasanya dicantumkan dalam perjanjian baku. Dimana dalam perjanjian tersebut,  pelaku  usaha  sudah  menentukan  klausul  secara  sepihak  dan  konsumen  hanya diberikan hak untuk menyetujui atau tidak setuju. Keberadaan prosedur tertulis juga belum dilakukan secara komprehensif karena menurut Rizky Hidayat selaku pendiri Boncuss Fast Courier, perusahaannya masih berbenah dalam melakukan pembaharuan administratif serta masalah yang ditemui di lapangan, kerugian barang konsumen berupa barang hilang atau rusak sangat jarang terjadi. Bahkan menurut data perusahaan, kerugian konsumen hanya terjadi 1 (satu) skali, yaitu karena kue yang diantar kurir berubah bentuk. Saat itu konsumen mengeluh  kepada  admin  Boncuss  Fast  Courier,  dan  admin  menyampaikan  permohonan maaf serta  beritikad baik untuk mengganti barang yang rusak tersebut. Namun konsumen menerima permintaan maaf, bahkan membebaskan Boncuss Fast Courier dari ganti rugi.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Boncuss  Fast  Courier  sudah  beritikad  baik  dalam memberikan  perlindungan  kepada  konsumen,  namun  kurang  maksimal  karena  belum adanya standar operasional prosedur serta informasi yang jelas secara tertulis mengenai hak dan tanggung jawab konsumen.

## 2. Metode Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Layanan Jasa Ekspedisi Lokal Boncuss Fast Courier
Dalam  kegiatan berbisnis, perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen kerap terjadi. Perselisihan dapat terjadi antara pelaku usaha di bidang jual beli barang, maupun di bidang pelayanan, contohnya layanan ekspedisi. Baik ekspedisi berskala nasional maupun ekspedisi  berskala  lokal  memiki  potensi  perselisihan  atau  sengketa  dengan  konsumen. Menurut  Shidarta  sengketa  konsumen  adalah  sengketa  berkenaan  dengan  pelanggaran hak-hak konsumen. Sedangkan A.Z. Nasution mengemukakan, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa  konsumen)  dalam  hubungan  hukum  satu  sama  lain,  mengenai  produk  konsumen tertentu.
Pada dasarnya tidak ada yang menghendaki terjadinya  sengketa, sehingga setiap sengketa diupayakan untuk diselesaikan dengan metode win-win solution.  Dalam layanan ekspedisi berskala nasional yang melayani pengantaran barang antar kota antar provinsi, permasalahan yang kerap terjadi adalah barang hilang atau barang rusak. Masalah yang sama  juga  kerap  dialami  oleh  ekspedisi  berskala  lokal.  Setiap  layanan  ekspedisi  wajib memiliki layanan customer care atau layanan complain konsumen. Layanan customer care biasanya dijumpai di kantor cabang terdekat, atau kantor induk usaha ekspedisi tersebut. Dalam beberapa Perusahaan ekspedisi skala nasional, layanan ini juga dapat diakses melalui email dan whatsapp. Keberadaan layanan customer care merupakan upaya pelaku usaha dengan  konsumen  dalam  mencapai win-win  solution  melalui  penyelesaian  yang diselesaikan secara internal. Layanan ini juga dimiliki oleh Boncuss Fast Courier. Layanan customer  care  dan  layanan  pemesanan  jasa  ekspedisi  lokal  Boncuss  Fast  Courier  dapat disampaikan pada nomor yang sama.
Pasal 23 UUPK memberikan 2 (dua) alternatif penyelesaian sengketa, yakni melalui pengadilan  dan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan  badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian melalui BPSK merupakan jalur non litigasi  yang  penyelesaiannya  melalui  mediasi  dan  arbitrase.  Sedangkan  penyelesaian melalui badan peradilan adalah jalur litigasi biasa, yakni konsumen mmelayangkan gugatan kepada badan peradilan yang sesuai dengan kompetensinya dan ditujukan kepada pelaku
usaha.  Secara  terpisah,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya  disebut  UU  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa)  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  Konsultasi  merupakan  suatu tindakan  yang  bersifat  personal  antara  suatu  pihak  tertentu,  yang  disebut  dengan  klien dengan  pihak  lain  yang  merupakan  pihak  konsultan,  yang  memberikan  pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran konsultan  hanya  sebatas  memberikan  pendapat  hukum,  bukan  sebagai  pemutus sengketa.  Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah proses consensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh  kesepakatan diantara mereka. Sedangkan mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang berarti  pihak  ketiga  (mediator)  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  membuat  keputusan. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator  lebih  bersifat  aktif,  dengan  mengambil  inisiatif  menyusun  dan  merumuskan langkah-langkah  penyelesaian,  yang  selanjutnya  ditawarkan  kepada  para  pihak  yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Pengertian arbitrase dapat dijumpai pada Pasal 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Sengketa bisnis  dapat terjadi pada usaha makro maupun UMKM. Pasal 23 UUPK dan dan Pasal 1 ayat (10) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Saat ini tren penyelesaian sengketa mengarah ke arah jalur non litigasi karena proses lebih singkat serta biaya lebih murah. Jika melalui proses peradilan, maka Upaya hukum ditempuh mulai dari pengadilan negeri, jika tidak puas dengan putusan peradilan negeri maka dapat melakukan banding ke pengadilan tinggi, dan terakhir Upaya kasasi dan peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Proses  peradilan  yang  lama  dan  berjenjang  tersebut  membuat  para  pelaku  bisnis  lebih senang  menempuh  jalur  non  litigasi  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
Menurut  Rizky  Hidayat,  jalur  alternatif  penyelesaian  sengketa  digunakan  oleh Boncuss Fast Courier karena perkara yang diselesaikan memiliki nilai harga yang terjangkau dan  memang  tidak  pernah  digugat  oleh  konsumen  melalui  pengadilan  setempat.  Heru Hermanto  selaku  kurir  Boncuss  Fast  Courier  mengatakan  bahwa  Ia  pernah  menangani komplain konsumen terkait dengan keterlambatan barang, namun Ia memohon maaf dan permakluman pada konsumen karena banyaknya barang yang diantar. Sebagaimana yang telah  dijabarkan  pada  pembahasan  sebelumnya,  ada  2  (dua)  keluhan  konsumen  yang pernah ditangani, yaitu keluhan mengenai keterlambatan barang dan kerusakan barang, yaitu  kue,  sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Namun Rizky Hidayat  menuturkan bahwa  seluruh  keluhan  diselesaikan  secara  kekeluargaan      melalui  admin  Boncuss  Fast Courier.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  penyelesaian  yang  paling  banyak dipakai  adalah  metode  negosiasi,  yakni  mempertemukan  keinginan  para  pihak  untuk mencapai kesepakatan.

## SIMPULAN
Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, hak tersebut harus dijamin dan dilindungi, salah satunya melalui perlindungan konsumen  yang  diatur  oleh  negara  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  UUPK.  Namun  dalam kenyataannya dimana pihak konsumen selalu lebih lemah, sehingga memerlukan hukum perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah di atur dalam pasal  4  UUPK  terkait  hak-hak  konsumen.  Boncuss  Fast  Courier  sudah  memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui itikad baik ganti rugi bagi komplain konsumen meski  belum  secara  komprehensif.  Kemudian  metode  penyelesaian  sengketa  dengan konsumen  yang  banyak  digunakan  oleh  Boncuss  Fast  Courier  adalah  metode  negosiasi, yakni penyatuan konsensus terhadap para pihak untuk mendapatkan win-win solution.

## DAFTAR PUSTAKA
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.
Celiana Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen. Ed.1. Cet.7. Sinar Grafika, Jakarta, 2018,
Sunaryati  Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada  Akhir  Abad ke-20,  Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafino Persada, Depok, 2016, hlm. 164.
Aulia  Muthiah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  :  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm.125.
Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution and Arbitrase) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.4.
Sudiarto, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm.37.
Dimas  Bagus  Wicaksono, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  GoJek  (Layanan Tranportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Justitia Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2, Oktober 2017, hlm. 323.
Wahyu  Simon  Tambupolon, Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hlm 54.
Muchammad  Arya  Zamal  dan  Gradiyan  Budi  Pratama. Optimasi  Logistik  dan  Faktor Keselamatan untuk Operasi Angkutan Barang berbasis Sepeda Motor: Kajian Pustaka, Jurnal Ergonomi dan K3, Vol. 6, No.1, Maret 2021, hlm. 23.
Fitriyanto Purwo Nugroho, Jurnal Ilmu Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Oleh PO. Nusa Dalam Mengangkut Penumpang Dan Barang Bawaan Di Surakarta, Rechstaat, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014, Hlm.3.
Dewa  Kadek  Kevin  Patria  dan  Putri  Ariana, Tanggung  Jawab  Perusahaan  Jasa  Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Xpress), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9, Agustus 2020, hlm. 1369.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm 693.
Isono dan Heryadi dalam Suyadi, Syahdanur, Susie Suryani, Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau, Vol. 29, No. 1, Juni 2018, hlm. 4.
Bustamaar, Sengketa  Konsumen  Dan  Teknis  Penyelesaiannya  Pada  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 14, No. 1, Oktober, 2016, hlm. 38.
https://www.posindonesia.co.id
https://kbbi.web.id/ekspedisi .
https://disperindag.sumbarprov.go.id /details/news/9218
https://www.djkn.kemenkeu.go.id /kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-
Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html
https://business-law.binus.ac.id /2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian- sengketa/
Wawancara dilakukan tanggal 6 Juli 2023