Yogi Gumilar, Prani Sastiono (2024) Sertipikasi Tanah Untuk Produksi Pertanian, (06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## SERTIPIKASI TANAH UNTUK PRODUKSI PERTANIAN
Yogi Gumilar, Prani Sastiono Universitas Indonesia, Indonesia Email:  gummy25@gmail.com, pranisastiono@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  Sertipikasi  Lahan  secara  masif  dilakukan  pemerintah  sejak  tahun  2017 hingga saat  ini, kebijakan Sertipikasi  lahan selain untuk  memberikan kepastian hukum diharapkan  mampu  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai  salah  satu  akses  modal terutama sektor pertanian. Tujuan penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap  produksi  padi  wilayah  Indonesia.  Riset  ini  menerapkan  analisis  regresi  data panel  yang  menganalisis  Kebijakan  Sertipikasi  lahan  pada  satuan  tingkat Kabupaten/Kota  dengan  periode  tahun  2017  hingga  tahun  2020.  Temuan  riset membuktikan  jika  tidak  ditemukan  pengaruh  yang  signifikan  oleh  Sertipikasi  Lahan, Curah  Hujan,  maupun  Angkatan  Kerja  sektor  pertanian.  Variabel  yang  memiliki dampak  signifikan  terhadap  produksi  padi  adalah  luas  lahan  pertanian.  Dengan demikian, riset ini sejalan dengan riset terdahulu  dengan pembuktian apabila tidak ada perbedaan signifikan pada produktivitas usaha tani padi akibat adanya perubahan status kepemilikan tanah pada rumah tangga usaha tani padi di Indonesia.   Namun pemerintah perlu  menaruh  perhatian  berlebih  pada  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  luas  lahan pertanian,  karena  secara  empiris  dan  signifikan  dapat  meningkatkan  produksi  sektor pertanian di Indonesia.
Kata  kunci :  Produksi  Padi,  Sertipikasi  Lahan,  Luas  Lahan  Pertanian,  Curah  Hujan, Angkatan Kerja Pertanian

## Abstract
The Land Titling policy has  been massively carried out  by the government  since 2017 until  now,  the  land  Sertipication  policy  in  addition  to  providing  legal  certainty  is expected to be utilized by the community as one of the access to capital, especially the agricultural  sector.  This  research  discusses  the  effect  of  land  certification  on  rice production  in  Indonesia.  This  research  applies  panel  data  regression  analysis  that analyzes the Land Sertipication Policy at the Regency / City level unit with the period 2017 to 2020. The research findings prove that there is no significant influence by land certification, rainfall, or labor force in the agricultural sector. The variable that has a significant impact on rice production is the size of agricultural land. Thus, this research is in line with previous research by proving that there is no significant difference in the productivity  of  rice  farming  due  to  changes  in  land  ownership  status  of  rice  farming households  in  Indonesia.      However,  the  government  needs  to  pay  more  attention  to policies  that  can  increase  the  size  of  agricultural  land,  because  empirically  and significantly it can increase the production of the agricultural sector in Indonesia.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024
Keywords: Rice Production, Land Titling, Agricultural Land Area, Rainfall,

## Agricultural Workforce

## PENDAHULUAN
Swasembada Pangan Indonesia adalah upaya untuk mencapai kemandirian pangan di  Indonesia,  yaitu  produksi  pangan  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri.  Konsep  swasembada  pangan  Indonesia  mendorong  produksi  pertanian  yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor pangan (Husnain, Kasno, & Rochayati, 2016) . Untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia perlu  mengembangkan  sektor  pertanian  secara  holistik,  termasuk  pengembangan infrastruktur  pertanian,  peningkatan  akses  petani  terhadap  sumber  daya  dan  teknologi pertanian,  serta  penguatan  kelembagaan  pertanian.  Selain  itu,  diversifikasi  usaha pertanian  dan  peningkatan  nilai  tambah  produk  pertanian  juga  menjadi  fokus  untuk mencapai  swasembada  pangan.  Upaya  untuk  mencapai  swasembada  pangan  Indonesia terus  dilakukan  oleh  pemerintah,  petani,  dan  pemangku  kepentingan  terkait.  Tujuan jangka  panjangnya  adalah  untuk  mencapai  keamanan  pangan  yang  berkelanjutan, mengurangi  ketimpangan  akses  terhadap  pangan,  dan  meningkatkan  kualitas  pangan bagi masyarakat Indonesia (Husnain et al., 2016).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan, mengamanatkan  sebisa  mungkin  pemenuhan  konsumsi  pangan  harus  dipenuhi  oleh produksi  dalam  negeri  (Suryana,  2013).  Sejak  tahun  2019  hingga  2021  Indonesia memperoleh  penghargaan  dari  International  Rice  Research  Institute  yang  menyatakan sistem ketahanan pangan Indonesia yang sangat  baik  dan mencapai  swasembada beras selama  3  tahun  berturut-turut  setelah  selama  hampir  30  tahun  Indonesia  absen  dari penghargaan  tersebut,  yang  berarti  Indonesia  masih  belum  bisa  mendapatkan  predikat swasembada  pangan.  Namun  kondisi  tersebut  tidak  dapat  dipertahankan  pada  tahun 2023,  presiden  Republik  Indonesia  kembali  membuka  keran  impor  beras  sebanyak  2 juta  ton  yang  dilakukan  secara  berkala.  Kondisi  tersebut  mengartikan  Indonesia  masih belum  sepenuhnya  swasembada  beras,  karena  masih  harus  melakukan  impor  dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya.
Bahwa  berdasarkan  data  Badan  Pangan  Nasional  yang  diamanahkan  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2015  tentang  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi (Saragih,  2017),  membentuk  peta  ketahanan  dan  kerentanan  pangan  yang  dibagi berdasarkan satuan provinsi yang dinilai berdasarkan aspek ketersediaan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Informasi tersebut disusun dalam upaya menyediakan sumber informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan terutama dalam kategori ketahanan pangan.
Berdasarkan  data  tersebut  masih  terdapat  beberapa  wilayah  di  Indonesia  yang statusnya  masuk  kedalam  rentan  terhadap  kerawanan  pangan,  wilayah  yang  masih banyak  masuk  kedalam  kategori  rentan  adalah  provinsi  Indonesia  bagian  timur,  mulai dari Papua hingga dan Maluku, bahkan masih ada sebagian kecil di wilayah Kalimantan
dan Sumatra (Rachmaningsih & Priyarsono, 2012). Kondisi tersebut menunjukan bahwa walaupun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  Indonesia  mendapat  kategori  swasembada pangan, namun karena tidak meratanya produksi padi di Indonesia, masih menyebabkan beberapa daerah rentan terhadap kerawanan pangan.
Gambar 1. Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023 (Wardana, Rahmawati, Dzunnurain, & Kartiasih, 2023) .
Selain dari faktor dalam negeri, terdapat juga faktor yang berasal dari luar negeri yang  membuat  Indonesia  harus  lincah  dalam  mengambil  kebijakan  tentang  pangan. Faktor  luar  negeri  yang  dapat  berpengaruh  adalah  kondisi  geopolitik  yang  mulai memanas belakangan ini. Seperti kondisi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ataupun memanasnya hubungan perdagangan Cina dengan Amerika yang  dapat  sangat mempengaruhi perekonomian dunia terutama pangan (Hakim & Sadiyin, 2022). Karena sebagaimana  kita  tahu  bahwa  negara-negara  tersebut  merupakan  negara  produsen  dan pengekspor  gandum  terbesar  di  dunia.  Dengan  kondisi  geopolitik  yang  ada  dapat membuat ketersediaan gandum dunia akan terganggu, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan  terhadap  ketersediaan  beras  akibat  adanya  efek  substitusi  dan  jalur perdagangan  dunia  yang  terganggu.  Seluruh  kondisi  tersebut  semakin  meyakinkan bahwa  Indonesia  harus  berdaulat  terhadap  kebutuhan  pangan  secara  nasional  bahkan jika  dimungkinkan  harus  surplus  dalam  mengantisipasi  kondisi  perubahan  iklim  yang dapat mengganggu produksi pertanian padi.
Di  Negara  Republik  Indonesia  tanah  secara  umum  memiliki  fungsi  digunakan untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  Pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  33  ayat  3  mengamanatkan  agar  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Pernyataan  tersebut  juga  sejalan  dengan Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  yang  pada  pasal  2  ayat  3 membahas tentang kewenangan negara dengan tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat  dalam  kebangsaan,  kesejahteraan,  dan  kemerdekaan  merupakan nilai  manfaat  yang  harus  diperoleh.  Selain  itu  juga  pada  pasal  6  UUPA  disebutkan bahwa tanah yang sudah dilekati harus memiliki fungsi sosial, hal tersebut berarti tanah
harus  memberikan  manfaat  dengan  tujuan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  baik bagi  individu  yang  memiliki  hak  atas  tanah  tersebut  maupun  kepada  negara  dan masyarakat dan negara (Ruslina, 2012).
Apabila  dilihat  dari  gagasan  dan  tujuan  mulia  dari  para  pendiri  negara  Republik Indonesia  tentang  fungsi  dan  tujuan  tanah  bagi  masyarakat,  tentunya  kesejahteraan masyarakat  akan  dapat  terwujud  dengan  adanya  penggunaan,  kepemilikan,  dan penggunaan  tanah.  Namun  berdasarkan  situasi  yang  terdapat  pada  lapangan,  banyak masyarakat  yang  masih  tidak  memiliki  tanah  sebagai  sumber  penghidupan  yang mencukupi.  Selain  itu  juga  masih  banyak  ditemui  di  masyarakat  kondisi  tanah  yang sudah  dikuasi  namun  tidak  diketahui  alas  hak  nya,  terutama  untuk  hak  milik. Berdasarkan  data  sensus  pertanian  BPS  pada  tahun  2013,  jumlah  rumah  tangga  yang memiliki profesi sebagai petani sebanyak 26,14 juta, dan dari jumlah tersebut 14,62 juta (56,12%) sebagai petani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,3 Ha (3.000m2).
Banyak  program-program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan fungsi  mulia  tanah  yaitu  sebagai  kemakmuran  rakyat  secara  menyeluruh.  Kebijakan Pemerintah  berperan  dalam  mengakomodasi  maksud  mulia  ini  yakni  reforma  agraria. Sebenaranya  reforma  agraria  di  Republik  Indonesia  sudah  dicanangkan  semenjak periode  orde  baru,  namun  pada  penerapan  secara  besar-besaran  baru  diterapkan  pada tahun  2013  melalu  program  Prona  dan  Program  PTSL  pada  tahun  2017.  Kebijakan inilah  yang  dirasa  oleh  masyarakat  sebagai  titik  balik  reformasi  agraria  di  Republik Indonesia.
Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  berbagai  pokok  Agraria mengamanatkan hal penting yakni tentang terjaminnya kejelasan hukum terkait hak atas tanah.  Kepastian  hukum  ini  sangat  dibutuhkan  guna  keamanan  saat  individu  telah memiliki tanda bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah mampu terpenuhi, maka dari itu  saat  kedepannya  dilaksanakan  aktivitas  ekonomi  terhadap  sebidang  tanah  ini  tanpa terdapat ketakutan terjadinya kehilangan terhadap investasi yang telah diterbitkan. Oleh karena  itu  negara  harus  menjamin  kepastian  hukum  hak  terhadap  tanah  dari  sistem pendataan tanah yang sistematis.
Ada  cara  yang  dianggap  paling  efektif  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap  penguasaan  dan  kepemilikan  hak  terhadap  tanah  yakni  dengan  pendaftaran tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang gencar- gencarnya  untuk  memperbaiki  sistem  manajemen  pertanahan  melalui  database pertanahan,  database  pertanahan  itu  akan  dapat  dicapai  jika  semua  bagian  tanah  yang berada pada wilayah  Indonesia seluruhnya telah tercatat.  Sebab itu kegiatan pendataan tanah  yang  sistematis  merupakan  prioritas  utama  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Presiden  Republik  Indonesia  mematok  semua bagian  wilayah  Indonesia  telah  terpetakan  seluruhnya  ditahun  2025,  kebijakan  yang diterapkan pemerintah yakni  melalui kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap yang dilansir ditahun 2016 yang masih berjalan hingga saat ini.
Perselisihan yang berlangsung dalam penduduk belakangan ini sering dipicu oleh masalah  pertanahan,  tidak  lain  tidak  bukan  adalah  terkait  hak-hak  keperdataan
seseorang  terhadap  bidang  tanah  yang  belum  terpetakan.  Masalah  pertanahan  akibat belum  terdaftarnya  bidang  tanah  ini  bukan  hanya  terjadi  pada  cakupan  besar  saja, bahkan  banyak  permasalahan  pertanahan  terjadi  pada  lingkup  keluarga  kandung  yang masih  memiliki  hubungan  darah  diantara  para  pihaknya.  Kondisi  itulah  yang membuktikan  pentingnya  bidang  tanah  yang  terdaftar  melalui  Sertipikat  sebagi  bukti hukum  yang  sah  terhadap  kepemilikan  dan  penguasaan  bidang  tanah  yang  dimiliki. Rendahnya  laju  proses  pendataan  tanah  pada  wilayah  Indonesia  merupakan  satu  poin sebagai perhatian pemerintah pada kebijakan pendaftaran tanah, dalam menindaklanjuti permasalahan  tersebut,  Pemerincah  pada  tahun  2016  mencanangkan  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  atau  yang  biasa  disingkat  PTSL  dijalankan melaui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
PTSL  merupakan  kebijakan  pertama  terkait  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan sesuai sistematis dan masif terhadap semua bagian tanah tergolong belum terpetakan di wilayah  Indonesia  dengan  cara  mendekat,  merapat  dan  menyeluruh.  Oleh  karena kebijakannya  dilaksanakan  secara  masif  dan  menyeluruh,  pelaksanaan  kebijakan  ini dilakukan  pada  satuan  tingkat  Desa  atau  Kelurahan.  Melalui  kebijakan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  tersebut  diingkan  penduduk  mempunyai  kepastian  hukum terhadap bidang tanah kepemilikannya.
Sertipikat  sebagai  dasar  bukti  terkuat  pada  hak  dari  tanah  sebagai  tanda penguasaan  dan  kepemilikan.  Pada  kebijakan  Pendaftara  Tanah  Sistematis  Lengkap, pemerintah hanya membebankan biaya administrasi dan biaya turun pengukuran lapang saja dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Kondisi tersebut diharapkan masyarakat berperan aktif dalam kebijakan PTSL sehingga keseluruhan bidang tanah pada wilayah Indonesia tercatat ditahun 2025.
Kebijakan PTSL ini dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  dalam  rangka  mencukupi  keperluan  dasar  penduduk  terkait sandang, pangan, dan papan. Program PTSL pertama kali diatur oleh Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017 tertakit PTSL. Pada tahun pertamanya, PTSL berhasil melakukan pendataan tanah yang pertama sebanyak 5,2 juta bidang di seluruh Indonesia. Berdasarkan keseluruhan jumlah bisang  tanah  diperkirakan  sebanyak  126  Juta  yang  berada  di  seluruh  Indonesia,  baru sebanyak 51 juta bidang yang terdaftar, sisanya merupakan target objek kebijakan PTSL ini.
PTSL merupakan wujud hadirnya pemerintah ketika berkontribusi pada ketetapan hukum  pada  penguasaan  dan  kepemilikan  bidang  tanah  yang  dimiliki  oleh  penduduk Indonesia.  Melalui  adanya  Sertipikat  Hak  atas  tanah,  masyarakat  diharapkan  mampu memanfaatkannya  untuk  kepentingan  permodalan  bagi  individu  maupun  skala  besar. Sertipikat  hak  atas  tanah  yang  dipeoleh  masyarakat  ini  bisa  digunakan  untuk  jaminan bagi  penambahan  modal.  Sehingga  masyarakat  yang  sebelumnya  memiliki  masalah akibat  kurangnya  modal  dalam  perekomian  rumah  tangganya,  kondisi  tersebut  dapat teratasi  dengan  hadirnya  Sertipikat  Hak  atas  tanah  ini.  Sertipikat  hak  atas  tanah  ini mampu  dijadikan  jaminan  bagi  perbankan  dalam  memberikan  pinjaman  bagi
masyarakat.  Denganbertambahnya  modal  yang  dimiliki,  maka  diharapkan  kemungkan pertumbuhan ekonomi pada skala rumah tangga dapat meningkat.
Berdasarkan  riset  dengan  lokasi  peninjauan  pada  Provinsi  Jawa  Tengah memperlihatkan  bahwa  sertipikasi  hak  atas  tanah  tidak  secara  langsung  berdampak signifikan  pada  peningkatan  produksi  pertanian.  Meningkatnya  produksi  pertanian diperkirakan  cenderung  dipengaruhi  perilaku  petani  dan  teknologi  usaha  tani.  Tujuan utama dari sertipikasi lahan adalah sebagai kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasan  bidang  tanah  yang  dimiliki.  Walaupun  sertipikat  hak  atas  tanah  mampu digunakan jaminan guna memperoleh bantuan modal dari bank, tetapi secara fakta jika secara  keseluruhan  petani  yang  berada  pada  Provinsi  Jawa  Tengah  merupakan  petani penggarap, sedangkan pemilik lahan berdomisili di luar kabupaten atau berada jauh dari lokasi  lahan  pertanian  tersebut.  Yang  mengabkibatkan,  usaha  dalam  mempengaruhi karakter petani akan cenderung lebih sukar (Agustin, Sinuraya, & Pasaribu, 2011).
Walaupun  demikian,  Sertipikasi  hak  atas  tanah  merupakan  prosedur  ketika menangkal  terlaksananya  pengalih  fungsian  lahan.  Proses  tersebut  dilaksanakan  untuk bidang tanah dengan lokasi di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Banyak kecemasan oleh berbagai pihak jika melalui sertipikasi hak atas tanah terhadap lahan pertanian dapat memunculkan jalur untuk adanya kepentingan yang berujung pada alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  usaha  non-pertanian.  Dengan  adanya  kepastian  hukum hak  atas  tanah  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomis  dari  tanah  tersebut,  sehingga  dapat menekan  laju  peralihan  tanah  kepada  pihak-pihak  yang  ingin  mengalihfungsikan lahannya  menjadi  non  pertanian.  meningkatnya  produksi  pertanian  lebih  dipengaruhi oleh input, perilaku petani dan teknologi usaha tani (Agustin et al., 2011).
Aspek produksi seperti tanah diharapkan berperan memutuskan prosedur produksi yang  memberikan  pengaruh  pada  efisiensi  penyediaan  sumber  daya  dan  distribusi pendapatan  (Iqbal  &  Rachmah,  2018).  Tanah  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  cukup strategis sehingga harus diatur dan dikelola penggunaannya, agar semaksimal mungkin bermanfaat  mendukung  kesejahteraan  rakyat  (Jamaluddin,  Nursadrina,  Nasrullah, Darwis,  &  Salam,  2021).  Peningkatan  produktivitas  pertanian  akan  memacu peningkatan  hasil  produksi  pertanian  sehingga  meningkatkan  perekonomian  Indonesia (Dia,  Dia,  &  Hamid,  2023).  Data  Sakernas  BPS  (2020)  menunjukkan  bahwa  sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 30.21% sebanyak 37,99% laki-laki dan 62,01% perempuan.
Syahyuti,  (2004)  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  secara  terbatas  program reformasi  agraria,  yakni  dalam  wilayah  yang  penduduk  dan  konflik  terkait  pertanahan dengan golongan ringan, diutamakan wilayah pada luar pulau Jawa merupakan peluang realistis  untu  dilakukan.  Selain  itu  juga  redistribusi  lahan  disuatu  daerah  dapat beroperasi  dengan  cara  efektif  maupun  efisien  dengan  dukungan  aspek-aspek  lainnya yang  terdiri  dari  infrasturktur,  segala  gambaran  jenis  bisnis  yang  akan  dibuat  oleh masyarakat,  teknologi  yang  masuk  ke  masyarakat,  pasar  yang  mendukung  serta dukungan permodalan yang disediakan untuk usaha pertanian.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu belum mampu menjelaskan perubahan perilaku  yang  terjadi  akibat  adanya  kebijakan  yang  dilakukan.  Semua  penelitian mengacu  pada  output  ataupun  outcome  dari  kebijakan  tersebut,  padahal  sebelum mencapai  output  ataupun  outcom  dari  kebijakan  tersebut  banyak  faktor  yang  mungkin mempengaruhi  hasil  didalamnya.  Oleh  karena  itu  dalam  riset  ini  akan  memiliki  fokus pada perilaku (behaviour) yang timbul akibat adanya kebijakan yang dilakukan.
Akibat  yang  dihasilkan  pada  riset  ini  mampu  berguna  untuk  pihak  pemerintah Republik Indonesia secara umum, ataupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk mengarahkan kebijakan terkait reforma agraria kedepannya. Sehingga  tujuan  mulia  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  pasal  33  ayat  3  dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dapat  tercapai,  yaitu penggunaan  SDA  yang  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu  juga penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  Bank  Perkreditan  Masyarakat  ataupun  lembaga kreditur  lainnya  terutama  didaerah  pedesaan  untuk  mengambil  kebijakan  terkait pengajuan agunan berupa sertipikat tanah yang akan diajukan oleh masyarakat sehingga dari  sisi  materi  lembaga  tersebut  telah  siap  dalam  menghadapi  perubahan  perilaku masyarakat  yang  terjadi  jika  penelitian  ini  benar  membuktikan  adanya  perubahan perilaku  yang  terjadi  di  masyarakat  akibat  adanya  kebijakan  Program  Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL).

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  menerapkan  metode  pendekatan  kuantitatif  berdasarkan  data  yang tersedia. Metode penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian membutuhkan cara perhitungan  secara  cermat  pada  variabel  yang  digunakan  sebagai  objek  riset  dalam rangka  menemukan  kesimpulan  yang  mampu  digunakan  sebagai  generalisasi  tanpa mempertimbangankan unsur situasi, kondisi dan waktu. Sesuai kondisi tersebut, mampu diperoleh  kesimpulan  jika  metode  kuantitatif  adalah  metode  yang  dilakukan  ketika peneliti akan melakukan pengujian hipotesis melalui cara penggunaan uji data statistik secara  tepat.  Didasarkan  dari  latar  belakang  maupun  rumusan  masalah,  riset  ini menerapkan pendekatan kuantitatif guna manilai dampak kebijakan program Sertipikasi Tanah terhadap Pemanfaatan Lahan sebagai Modal serta Peningkatan Sektor Pertanian (Sugiarto, 2022).
Sesuai  kerangka  konsep  riset,  menunjukkan  apabila  analisis  model  yang  ada dalam  riset  ini  mampu  dijabarkan  menjadi  2  bagian,  yaitu  model  1  yang  merupakan gambaran  sertipikasi  tanah  terhadap  akses  modal  melalui  Hak  tanggungan  Sertipikat, sedangkan  model  2  untuk  menggambarkan  mengenai  pengaruh  sertipikasi  terhadap produksi padi. jika dijabarkan secara persamaan dapat digambarkan sebagai berikut: Model 1 (OLS) dan Model 2 (Fixed Effect)
ln.Nilai_Agunan it =  β 0 +  β 1 ln.Sertipikasi it +  β 2 ln.Luas_Lahan it +  β 2 ln.Angkatan_Kerja it + β 2 ln.Curah_Hujan it + α i + ε it Model 3 (OLS) dan Model 4 (Fixed Effect)
ln.Produksi_Padi it =  β 0 +  β 1 ln.Sertipikasi it +  β 2 ln.Luas_Lahan it +  β 2 ln.Angkatan_Kerja it + β 2 ln.Curah_Hujan it + α i + ε it dimana  Nilai_Agunan  adalah  Jumlah  Nilai  yang  diagunkan  terhadap  Sertipikat Lahan Pertanian, Produksi Padi adalah  Produksi  Usaha  Tani  Padi  GKG,  Luas Lahan adalah Luas Lahan Pertanian,
Angkatan  Kerja  adalah  Angkatan  Kerja  yang  berada  pada  sektor  pertanian, Curah_Hujan adalah Jumlah Curah Hujan, I adalah Kabupaten/Kota (515 Objek), dan t adalah tahun (2017-2020, periode tahun)
Tabel 1. Variabel yang digunakan dalam model Variabel Satuan Keterangan Variabel Dependen Produksi Ton Produksi  Usaha  Tani  Padi  berdasarkan Gabah Kering Giling (GKG), Data BPS Variabel Independen Jumlah Sertipikasi Lahan Buah Jumlah Sertipikasi Lahan Pertanian, Data Kementerian ATR/BPN Nilai Sertipikat Diagunkan Jutaan Jumlah  Nilai  yang  diagunkan  terhadap Sertipikat Lahan Pertanian, Data Kementerian ATR/BPN Variabel Kontrol Luas Lahan Pertanian Hektare Dihitung  menggunakan  kerangka  sample area (KSA), Data Badan Pusat Statistik Angkatan Kerja Pertanian  Orang Dihitung menggunakan pembobotan terhadap data Sakernas Curah Hujan mm Dihitung  berdasarkan  total  curah  hujan selama  satu  tahun,  Data  Badan  Pusat Statistik
Riset  ini  peneliti  mengambil  data  berdasarkan  informasi  sekunder  yang didapatkan  dari  aplikasi  internal  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional.  Untuk  data  berupa  banyaknya  sertipikat  yang dihasilkan  oleh  adanya  program  Sertipikasi  Tanah,  Jumlah  Sertipikat  yang  diagunkan dan  Nilai  Sertipikat  yang  diagunkan  bersumber  dari  aplikasi  statistik  internal Kementerian  ATR/BPN,  sedangkan  untuk  mengenai  data  variabel  kontrol  luas  lahan pertanian dan curah hujan datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang berada di tingkat  Pusat  maupun  daerah.  Kemudian  untuk  data  angkatan  kerja  pertanian,  data diperoleh  dari  Sakernas  periode  bulan  Agustus  yang  diperoleh  tiap  tahunnya.  Seluruh data yang diguinakan merupakan data sekunder. Maka dari itu diharapkan temuan riset ini  tidak  menghasilkan  data  yang  bias,  karena  seluruh  data  yang  dipergunakan  dalam riset ini ini berdasarkan data dalam kondisi yang sesungguhnya.
Penelitian  ini  tidak  menggunakan  metode  sampel  melainkan  menggunakan metode populasi. Dengan diambilnya seluruh sampel yang ada sebagai objek penelitian
diharapkan  penelitian  ini  lebih  menghasilkan  data  yang  andal  sehingga  pengambil kebijakan  dapat  benar-benar  memperhitungkan  kebijakan  yang  harus  diambil  agara hasil yang diperoleh lebih tepat sasaran. Dengan diambilnya data dari seluruh populasi memiliki kelebihan  dan kekurangan tersendiri yaitu jika secara kelebihan dapat terlihat jelas  bahwa  hasil  akan  bersifat  lebih  andal,  namun  dari  sisi  kekurangan  penelitian tersebut  dapat  menghabiskan  waktu  yang  lama,  kemudian  terutama  data-data  yang berasal  dari  provinsi  Timur  seperti  Papua  dan  Papua  Barat  akan  memiliki  hasil  yang bias karena data-data yang berasal  dari Provinsi  tersebut  dapat  dikatakan kurang cepat dalam  melakukan  pemutakhiran  data,  sehingga  data  yang  ada  merupakan  data  dari beberapa waktu yang lalu.
Untuk periode observasi penelitian yang digunakan adalah diawali di tahun 2017 hingga  tahun  2020.  Tahun  tersebut  dipilih  dengan  tujuan  dapet  melihat  adanya perubahan  perilaku  yang  terjadi  setelah  adanya  program  Sertipikasi  Tanah  tersebut dilaksanakan. Program Sertipikasi Tanah tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2017 hingga  saat  ini  masih  berlangsung.  Periode  observasi  penelitian  dilakukan  4  tahun setelah  kebijakan  program  tersebut  dijalankan.  Periode  tersebut  dianggap  mampu menggambarkan  perubahan  perilaku  yang  terjadi  akibat  adanya  kebijakan  program tersebut.  Satuan  unit  analisis  penelitian  yang  digunakan  dalam  riset  ini  yakni  data  di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Jika satuan Unit analisis yang diginakan dalam penelitian ini semakin kecil maka diharapkan dampak kebijakan yang dihasilkan di  masa yang  akan datang akan lebih spesifik dan sesuai sasaran.
Bertambahnya jumlah agunan yang diajukan oleh masyarakat, diharapkan mampu mendorong  masing-masing  sektor  untuk  berkembang  lebih  pesat.  Dengan  adanya sertipikat yang dimiliki oleh para pelaku industri ekonomi produktif baik itu pada sektor pertanian,  nelayan,  transmigrasi  ataupun  UMKM  mampu  mengurangi  masalah  yang terjadi yaitu dari modal. Para pelaku ekonomi pada sektor tersebut memiliki modal yang lebih  besar  dalam  pengelolaan  usahanya  yang  diharapkan  kedepannya  akan meningkatkan  hasil  produksi,  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  yang tercantum  pada  UUD  1945  dan  UUPA  akan  lebih  cepat  tercapai.  Namum  hal  tersebut masih  perlu  dukungan  dari  pemerintah  dalam  rangka  mempercepat  laju  pertumbuhan ekonomi  pada  sektor  tersebut,  salah  satunya  adalah  teknologi  yang  belum  mampu disediakan oleh pasar pedesaan sehingga pemerintah dianggap harus turun tangan dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  Fixed  Effect  Model,  dalam  proses estimasinya  Fixed  Effect  Model  akan  menghasilkan  intersep  yang  bervariasi  antar objek, namun variasi tersebut tidak terjadi antar waktu, sedangkan untuk koefisien slope memiliki  sifat  yang  tetap  pada  antar  waktu  maupun  antar  individu.  Estimasi  model seperti ini juga biasa disebut Least Square Dummy Variable (LSDV).
Bahwa  berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  terhadap  data  yang  diperoleh, terhadap  variabel  produksi  padi  dengan  jumlah  tertinggi  dimiliki  oleh  Kabupaten
Indramayu pada tahun 2017 dengan produksi padi sejumlah 1.414,73 ton per tahunnya, sedangkan  untuk  produksi  padi  terendah  berada  pada  Kotamadya  Jakarta  Pusat  yang sama  sekali  tidak  ada  jumlah  produksi  padinya.  Untuk  variabel  jumlah  Sertipikasi Tanah pertahunnya paling besar dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 dengan  Jumlah  85.512  Sertipikat,  sedangkan  untuk  jumlah  terendah  ada  pada Kotamadya Jakarta Pusat.
Variabel  Nilai  Sertipikat  yang  diagunkan  paling  tinggi  berada  di  Kabupaten Bekasi  pada  tahun  2017  dengan  nilai  6.675,97  milliar  rupiah,  sementara  untuk  nilai terndahnya berada pada Kotamadya Jakarta Pusat yang tidak memiliki lahan pertanian. Pada  variabel  angkatan  kerja  pertanian  jumlah  paling  tinggi  dimiliki  oleh  Kabupaten Jember  pada  tahun  2017  dengan  jumlah  528.191  orang,  sedagkan  untuk  terendahnya berada pada Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dengan jumlah 371 orang.
Untuk  variabel  luas  lahan  pertanian  yang  memiliki  nilai  paling  tinggi  adalah Kabupaten  Singkawang  pada  tahun  2017  dengan  luas  lahan  pertanian  seluas  332.173 Hektare, sedangkan untuk terendahnya berada pada Kotamadya Jakarta Pusat yang tidak memiliki sama sekali lahan pertanian. Variabel lain yang digunakan adalah curah hujan dalam  satu  tahun,  yang  memiliki  curah  hujan  tertinggi  dalam  satu  tahun  adalah Kabupaten  Maluku  Tenggara  pada  Tahun  2017  dengan  curah  hujan  dalam  satu  tahun sebanyak  5.041  mm,  sedangkan  untuk  curah  hujan  terndah  ada  pada  kabupaten  Tojo Una-Una  pada  tahun  2020  tanpa  curah  hujan.  Jika  disarikan  kedalam  tabel  dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2 . Nilai Statistik Deskriptif Variabel Maksimum Minimum Mean Std. Dev Produksi padi (Ton) 1.414.731 0 87.414,96 170.606,3 Sertipikasi tanah (buah) 85.512 0 8.324,373 13.155,76 Nilai sertifikat digunakan (miliar) 6.675,97 0 441,225 3.135,54 Angkatan kerja pertanian (orang) 528.191 371 81.932,25 79.937,97 Luas lahan pertanian (Ha) 332.173 0 15.179,39 31.491,01 Curah hujan (mm) 5.041 461 2.287,03 877,64
Tabel 3. Statistik Deskriptif Varibel Variabel Terendah Tertinggi Produksi padi (Ton) Jakarta pusat Kab. Indramayu (2017) Sertipikasi tanah (buah) Jakarta pusat Kab. Bojonegoro (2019) Nilai sertifikat digunakan (miliar) Jakarta pusat Kab. Bekasi (2017) Angkatan kerja pertanian (orang) Kota Yogyakarta (2017) Kab. Jember (2017) Luas lahan pertanian (Ha) Jakarta pusat Singkawang (2017) Curah hujan (mm) Kab. Tojo Una-Una (2020) Kab. Maluku Utara ( 2017)
Setelah  diperoleh  model  estimasi  yang  BLUE,  maka  proses  selanjutnya  adalah melakukan  uji  statistik  terhadap  masing-masing  model,  kemudian  diperoleh  hasil sebagaimana berikut :
Tabel 4. Uji Statistik Model 1 Uji Statistik Hasil Uji Uji F-Stat Prob>F = 0,0000     Alpha = 0,05 (Prob>F) < Alpha, H0 ditolak Model  yang  dipakai  eksis  (simultan  dan berpengaruh) R 2 5,91 % Uji t- stat Sertipikasi P>ItI = 0,015      Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan Angkatan Kerja Pertanian P>ItI = 0,001     Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan Luas Lahan P>ItI = 0,000   Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan Curah Hujan P>ItI = 0,000      Alpha = 0,05
(P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  informasi  bahwa  persamaan  model  1  adalah eksis.  Variabel  independen  berpengaruh  dan  simultan  terhadap  variabel  dependennya. Dengan  nilai  R 2 sebesar  5,91  %  berarti  variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependennya  sebesar  5,91%,  kemudian  bagian  lainnya  mendapat  pengaruh  dari berbagai aspek diluar riset ini. Seluruh variabel merupakan variabel mempengaruhi dan signifikan di level kepercayaan 5%.
Tabel 5. Uji Statistik Model 2 Uji Statistik Hasil Uji Uji F-Stat Prob>chi2 = 0,0000      Alpha = 0,05 (Prob>F) < Alpha, H0 ditolak Model yang dipakai eksis R 2 52,00% Uji t-stat Sertipikasi P>ItI = 0,177      Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan Angkatan Kerja Pertanian P>ItI = 0,000     Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan Curah Hujan P>ItI = 0,884     Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan Luas  Lahan Pertanian P>ItI = 0,000      Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  informasi  bahwa  persamaan  model  2  adalah Variabel  independen  memberikan  pengaruh  dan  simultan  pada  variabel  dependennya. Dengan  nilai  R 2 sebesar  52,00%  berarti  variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependennya  sebesar  52,00%,  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain diluar  pengujian.  Nilai  P>ItI  untuk  variabel  yang  berada  dibawah  nilai  alpha  yaitu sebesar  0,05  adalah  variabel  angkatan  kerja  pertanian  dan  luas  lahan  pertanian,  hal tersebut  menunjukan  jika  variabel  tersebut  secara  signifikan  mempengaruhi  variabel dependennya  sedangkan  untuk  variabel  sertipikasi  dan  curah  hujan  tidak  signifikan dalam mempengaruhi variabel dependennya.

## Tabel 6. Uji Statistik Model 3
Uji Statistik Hasil Uji Uji F-Stat Prob>F = 0,0000      Alpha = 0,05 (Prob>F) < Alpha, H0 ditolak Model  yang  dipakai  eksis  (simultan  dan berpengaruh) R 2 48,72% Uji t-stat Sertipikasi P>ItI = 0,824     Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan Angkatan Kerja Pertanian P>ItI = 0,323      Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan Curah Hujan P>ItI = 0,38      Alpha = 0,05
Uji Statistik Hasil Uji (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan Luas  Lahan Pertanian P>ItI = 0,000      Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  informasi  bahwa  persamaan  model  3  adalah eksis.  Variabel  independen  berpengaruh  dan  simultan  terhadap  variabel  dependennya. Dengan  nilai  R 2 sebesar  48,72%  berarti  variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependennya  sebesar  48,72%,  sementara  yang  lain  mendapat  pengaruh  oleh  variabel eksternal pengujian. Variabel Luas Lahan Pertanian dan sertipikasi merupakan variabel mempengaruhi  dan  signifikan  di  level  kepercayaan  5%.  Sedangkan  untuk  variabel lainnya  seperti  Angkatan  Kerja  Pertanian  dan  Curah  Hujan  tidak  signifikan mempengaruhi varibel dependennya.
Bahwa sesudah melakukan pengujian pemilihan model, uji asumsi klasik dan uji statistik, maka terhadap keseluruhan model dapat dijabarkan diantaranya:
Tabel 7. Hasil pengujian keseluruhan model Model 1 Model 2 Model 3 Variabel Nilai Agunan Produksi Padi Produksi Padi Sertipikasi 0,055** (0,022) 0,032 (0,024) -0,006 (0,030) Angkatan Kerja Pertanian -0,197*** (0,061) 0,353*** (0,045) 0,097 (0,098) Curah Hujan 0,159*** (0,055) 0,009 (0,067) 0,087 (0,074) Luas Lahan Pertanian -0,066*** (0,014) 0,440*** (0,014) 0,420*** (0,027) Constant 4,954*** (0,785) 2,712*** (0,715) 5,348*** (1,232) Observations 2.060 2.060 2060 R-squared 5,91% 52,00% 48,72% Fixed Effect Yes No Yes Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Bahwa  berdasarkan  hasil  uji  statistik  tersebut  terhadap  Model  1  yaitu  dalam menguji  pengaruh  Sertipikasi  terhadap  nilai  agunan  diperoleh  hasil  bahwa  Sertipikasi berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  akses  kredit  dalam  hal  ini  pembebanan Sertipikat  melalui  hak  tanggungan.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  apa  yang  telah  diteliti oleh  Hombrados  (2015)  di  Tanzania  yang  menguji  dampak  adanya  sertipikat  tanah terhadap produksi dan investasi di sektor pertanian, hasil penelitian menunjukan bahwa sertipikat  tanah  dapat  memberikan  peluang  dalam  akses  kredit  formal  melalui penggunaan  sertipikat  sebagai  jaminan  kredit.  Dengan  aset  berupa  tanah  yang terepresentasi  dalam  bentuk  sertipikat,  masyarakat  dapat  mengakses  modal  dalam
peningkatan investasi di sektor pertanian yang pada akhirnya meningkatkat produksi di sektor pertanian.
Sertipikasi  lahan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akses  kredit ditemukan juga pada penelitian Byamugisha (1999) di Thailand yang meneliti pengaruh pendafataran  tanah  atau  sertipikasi  tanah  terhadap  peningkatan  akses  kredit.  Pada penelitian  tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  pendaftaran tanah  atau  sertipikasi  tanah  terhadap  peningkatan  akses  kredit  di  pedesaan  Tahiland. Penelitian  tersebut  menunjukan  dengan  meningkatnya  akses  kredit  melalui  sertipikasi lahan,  para  petani  Thailand  mampu  meningkatkan  nilai  investasinya  terhadap  tanah dengan  peningkatan  modal  di  sektor  pertanian  dari  kredit  yang  diperolehnya  tersebut sehingga  berujung  pada  meningkatkan  produksi  tani  padi  yang  mengakibatkan meningkatnya pendapatan yang dimiliki oleh para petani.
Berdasarkan  hasil  pengujian  estimasi  yang  dilakukan  pada  model  2  dan  3, diperoleh  hasil  bahwa  sertipikat  tanah  pertanian  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  peningkatan  produksi  padi.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  hasil penelitian  Pender  (2004)  di  Uganda  yang  meneliti  bagaimana  strategi  untuk meningkatkan  produktifitas  sektor  agrikultur  dan  pengurangan  lahan  pertanian (Indonesia,  2012).  Pada  penelitian  tersebut  dinyatakan  bahwa  sertipikat  tanah  tidak memberikan dampak yang signifikan dikarenakan bukti kepemilikan sebelumnya sudah dianggap  aman  dalam  memberikan  kepastian  hukumnya,  selain  itu  juga  bukti kepemilikan  sebelumnya  sudah  dianggap  lebih  mudah  diperjualbelikan,  sehingga sertipikat  lahan  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  peningkatan produksi sektor pertanian.
Bahwa  sertipikasi  lahan  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap produksi  pertanian  juga  ditemukan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lawin  & Tamini, (2018) di Benin, pada penelitiannya disimpulkan bahwa sertipikasi lahan tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  produksi  padi  dikarenakan para  pemilik  sertipikat  lahan  atau  pemilik  tanah  tersebut  secara  hukum  bukan merupakan petani penggarap lahan tersebut. Sehingga para pemilik lahan tersebut hanya menggunakan  sertipikat  sebagai  kepastian  hukum  dalam  meningkatkan  perasaan  atas jaminan keamanan aset tanah.
Pada  penelitiannya,  Mustofa  &  Bakce,  (2023)  sertipikat  atas  tanah  dapat meningkatkan produksi pertanian melalui beberapa jalur, salah satu diantaranya adalah dengan peningkatan  akses  terhadap kredit yang selanjutnya akses kredit tersebut  dapat dimanfaatkan  oleh  para  petani  dalam  meningkatkan  investasi  pada  faktor  pendukung produksi  pertanian  tersebut  seperti  mesin  pertanian,  pupuk  dan  benih  yang  berkualitas serta  faktor  pendukung  lainnya.  Namun  jika  akses  terhadap  kredit  yang  berasal  dari sertipikat  lahan  tersebut  tidak  dimanfaatkan  dalam  rangka  investasi  faktor  pendukung produksi pertanian maka tujuan akhri berupa peningkatan produksi pertanian tidak akan tercapai.
Bahwa dalam rangka membuat hasil penelitian lebih spesifik agar kebijakan yang diambil  lebih  tepat  guna,  peneliti  melakukan  klasifikasi  terhadap  PDRB  provinsi  yang
memiliki kategori rendah dan tinggi. Kategori tersebut diambil berdasarkan nilai PDRB pertanian yang diambil dalam satu tahun, jika PDRB pertanian suatu provinsi lebih dari 30  triliun  maka  provinsi  tersebut  diklasifikasikan  sebagai  provinsi  dengan  PDRB pertanian  nilai  tinggi,  sedangkan  untuk  provinsi  yang  memiliki  nilai  PDRB  pertanian dibawah 30 triliun, maka provinsi tersebut dikategorikan sebagai provinsi dengan nilai PDRB pertanian rendah.
Terhadap  klasifikasi  tersebut  dilakukan  pengujian  model  kembali  mengenai dampak  sertipikasi  terhadap  akses  kredit  berupa  hak  tangggungan  dan  kemudian menguji dampak sertipikasi terhadap produksi padi secara keseluruhan. Berdasarkan uji model  tersebut  dengan  kalsifikasi  PDRB  pertanian  tingkat  provinsi  diperoleh  hasil sebagaimana berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Model dengan Klasifikasi PDRB
PDRB Pertanian Rendah PDRB Pertanian Tinggi Model 1 Model 3 Model 1 Model 3 Variabel Nilai Agunan Produksi Padi Nilai Agunan Produksi Padi Sertipikasi 0,130*** (0,034) -0,004 (0,058) -0,012 (0,029) -0,012 (0,034) Angkatan Kerja Pertanian -0,1397 (0,077) 0,095 (0,109) -0,266*** (0,100) 0,111 (0,202) Curah Hujan 0,064 (0,082) 0,064 (0,133) 0,296*** (0,072) 0,092 (0,065) Luas Lahan Pertanian -0,007 (0,031) 0,359*** (0,069) -0,105*** 0,012 0,450*** (0,020) Constant 3.324*** (0,964) 5,227*** (1,541) 6,056*** (1,323) 5,279** (2,479) Observations 820 820 1240 1240 R-squared 4,14% 33,75% 8,60% 53,06% Fixed Effect Yes Yes Yes Yes Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan pengujian secara agregat, dapat disimpulakan bahwa Sertipikasi Lahan secara signifikan mempengaruhi akses kredit berupa pengingakatan nilai agunan melalui  sertipikat  lahan  yang  dijadikan  sebagai  jaminan,  namun  secara  agregat Sertipikasi  Lahan  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  produksi  padi. Dalam  rangka  mempertajam  analisa,  penelitian  ini  juga  meneliti  pengaruh  dari sertipikasi  lahan  terhadap  akses  kredit  dan  produksi  pada  daerah  yang  dikalsifikasi berdasarkan PDRB Pertanian yang memiliki nilai rendah dan tinggi. Pada daerah yang memiliki  PDRB  pertanian  rendah,  sertipikasi  lahan  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  akses  kredit  berupa  nilai  agunan,  sedangkan  untuk  produksi  padi,  sertipikasi tidak  memilki  dampak  yang  signifikan.  Pada  daerah  yang  masuk  kedalam  klasifikasi nilai  PDRB  pertanian  tinggi,  sertipikasi  lahan  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap peningkatan akses kredit maupun produksi padi.
Berdasarkan kerangka konseptual, tidak signifikannya pengaruh sertipikasi lahan terhadap produksi padi dapat disebabkan oleh beberapa diantaranya yakni adanya bukti kepemilikan  sebelumnya  sudah  dianggap  aman  dalam  memberikan  kepastian hukumnya, selain itu juga bukti kepemilikan sebelumnya sudah dianggap lebih mudah diperjualbelikan. Para pemilik sertipikat lahan atau pemilik tanah tersebut secara hukum bukan  merupakan  petani  penggarap  lahan.  Kredit  yang  berasal  dari  sertipikat  lahan tersebut  tidak  dimanfaatkan  dalam  rangka  investasi  faktor  pendukung  produksi pertanian.

## BIBLIOGRAFI
Agustin,  Nur  K.,  Sinuraya,  Julia  F.,  &  Pasaribu,  Sahat  M.  (2011).  Sertifikasi  Lahan Pertanian Mendorong Peningkatan Produksi  Pangan. Sm  Pasaribu, Hp Saliem,  H. Soeparno, E. Pasandaran, & F. Kasryni, Konversi ….
Dia,  Halimah  S.,  Dia,  Halimah  S.,  &  Hamid,  Rahmad  Solling.  (2023).  Peran  Modal Kerja,  Tenaga  Kerja,  Dan  Luas  Lahan  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Petani. Peran  Modal  Kerja,  Tenaga  Kerja,  Dan  Luas  Lahan  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Petani, 6(1), 479–491.
Hakim,  Ahmad  Burhan,  &  Sadiyin,  Moh.  (2022).  Pengaruh  Perang  Rusia-Ukraina Terhadap  Stabilitas  Hubungan  Politik  Indonesia  Dan  Rusia.  Journal  Of International Relations, 2(2), 14–21.
Husnain,  Husnain,  Kasno,  Antonius,  &  Rochayati,  Sri.  (2016).  Pengelolaan  Hara  Dan Teknologi  Pemupukan  Mendukung  Swasembada  Pangan  Di  Indonesia.  Jurnal Sumberdaya Lahan, 10(1).
Indonesia,  Kementrian  Keuangan  Republik.  (2012).  Kajian  Nilai  Tambah  Produk Pertanian. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta (Id). Kemenkeu.
Iqbal,  Muhammad,  &  Rachmah,  Iqlima.  (2018).  Konsep  Perlindungan  Tenaga  Kerja Kontrak  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Jurnal  Justisia:  Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 2(2), 154–171.
Jamaluddin,  Jamaluddin,  Nursadrina,  Nursadrina,  Nasrullah,  Muh  Nasrullah  Muh, Darwis,  Muh,  &  Salam,  Rudi.  (2021).  Efektivitas  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Dalam  Rangka  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Pada Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar.  Jurnal  Pallangga  Praja  (Jpp), 3(2), 11–17.
Lawin,  Kotchikpa  Gabriel,  &  Tamini,  Lota.  (2018).  Droits  De  Propriété  Foncière  Et Performance Des  Petits  Producteurs Agricoles Des Pays En Développement: Une Synthèse De La Littérature Empirique. Cirano Working Papers, (2018s-05).
Mustofa,  Riyadi,  &  Bakce,  Riati.  (2023).  Aspek  Sosial  Dan  Ekonomi  Usaha Perkebunan  Kelapa  Sawit  Rakyat  Di  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Media  Bina Ilmiah, 17(7), 1487–1498.
Rachmaningsih,  Triana,  &  Priyarsono,  D.  S.  (2012).  Ketahanan  Pangan  Di  Kawasan Timur Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 13(1), 1.
Ruslina,  Elli.  (2012).  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 9(1), 49–82.
Saragih, Juli Panglima. (2017). Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Jurnal Pangan, 26(1), 57–80.
Sugiarto, Ir. (2022). Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Andi. Suryana,  A.  (2013).  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan.
Disampaikan Dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana Dan Pascasarjana, Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor.
Syahyuti,  Syahyuti.  (2004).  Kendala  Pelaksanaan  Landreform  Di  Indonesia:  Analisa Terhadap  Kondisi  Dan  Perkembangan  Berbagai  Faktor  Prasyarat  Pelaksanaan Reforma  Agraria.  Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi,  22(2),  89–101.  Indonesian Center For Agricultural Socioeconomic And Policy Studies.
Wardana, Ardian Putra, Rahmawati, Iftina Ika, Dzunnurain, Zena Azzahra, & Kartiasih, Fitri.  (2023).  Determinan  Skor  Pola  Pangan  Harapan  Di  Indonesia  Tahun  2022. Seminar Nasional Official Statistics, 2023(1), 889–898.

## Copyright holder:
Yogi Gumilar, Prani Sastiono (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: