## TANGGUNG JAWAB PDAM TIRTA DHARMA KABUPATEN DOM- PU TERHADAP KONSUMEN AIR BERSIH

## THE RESPONSIBILITY OF PDAM TIRTA DHARMA IN DOMPU REGENCY TO THE CLEAN WATER CONSUMER
M. Hijratul Akbar Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Konsentrasi Hukum Bisnis email: omo_bw@yahoo.com
Naskah diterima : 07/ 29/ 2015; direvisi :09/ 09,  2015,; disetujui :11/ 09/ 2015

## Abstract
Research method is conduct by empiric-juridic approach, research on legal regulation especially Law on Consumer Protection and Law on Raw Water Sources, and supported by interviews on informant and respondent. The research result shows that the Law on Consumer Protection has been regulated on bussinesman responsibility in accordance with Article 19 Law on Consumer Protection that bussinesman responsible to give a compensation for the damages, contamination, and/or consumer loss as the result of consuming goods or services that produces or traded. PDAM responsibility constrained by several factors like limited of raw water sources and limited public budgetting for clean water to manage by PDAM, and leak of pipeline because lack of maintenance by PDAM. Consumer dispute settlement on clean water, the society is not fully aware therefore socialization by government is needed, establishment of BPSK and the regulation in form of local government regulation that can protect unresponsible businessman activity.

## Keyword : Consumer Protection, Clean Water

## Abstrak
Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normatif dan Empiris, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUPK dan Undang-Undang Sumber Air Baku, serta didukung dengan wawancara informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan UUPK telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab PDAM terkendala oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber air baku dan anggaran publik untuk air bersih yang masih terbatas untuk pengelolaan PDAM, kemudian terjadi kebocoran pipa pendistribusian karena kurangnya perawatan berkelanjutan dari PDAM. Penyelesaian sengketa konsumen akibat air bersih masyarakat belum sepenuhnya tahu oleh karena itu peran sosialisasi oleh pemerintah sangat dibutuhkan kemudian membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan regulasi berupa peraturan daerah yang bisa memproteksi kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Kata kunci. Perlindungan Konsumen,  Air Bersih

## PENDAHULUAN
a ir meruPakan sumber daya alam yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945
ayat (2) dan ayat (3). Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Undang-undang nomor 7 tahun 2004
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 470~480
tentang sumber daya air, mengemukakan tentang pengelolaan yaitu “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.
Bagi masyarakat Kabupaten Dompu kebutuhan air bersih menjadi masalah yang cukup pelik dan rumit, karena terkendala kekurangan sumber air baku. Sehingga, mengakibatkan pelayanan menjadi kurang. Kendala itu diakibatkan, terjadinya penurunan volume air baku disaluran induk. 1 hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM Tirta Dharma kabupaten Dompu selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan pendistribusian air bersih di kabupaten Dompu tetapi hal tersebut bukan suatu alasan bagi PDAM untuk selalu memberikan layanan yang prima terhadap mayarakat sebagai konsumen. Sebagai perusahaan pemberi jasa dan menyelenggarakan manfaat umum yang sifatnya nirlaba, PDAM tidak seharusnya berorientasi pada keuntungan, melainkan harus lebih berorientasi pada mutu pelayanan yang berkualitas, mampu menyediakan air dengan mutu tinggi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (tidak berwarna, dan tidak berbau), kontinuitas, inovatif, sehingga PDAM Dompu di Kabupaten Dompu dapat mempertahankan diri, dan dimasa depan diharapkan dapat menjadi sebuah perusahaan pemberi jasa yang mandiri, memiliki performance yang dapat dipercaya serta dibanggakan oleh konsumen khususnya masyarakat konsumen di Kabupaten Dompu.
Berdasarkan hasil observasi, pelanggan PDAM Kabupaten Dompu mengeluhkan turunnya kualitas produksi PDAM yang sejak sebulan ini keruh, warga menagih
1 Rafiq, “ Tinkatkan Pelayanan , PDAM Dompu Terus Berbenah”, http:.koranstabilitas.com 2014/09/tingkatkan- pelayanan-pdam-dompu-terus.html posting 10 Septem- ber 2014
janji bupati yang akan menyediakan pasokan air bersih bagi pelanggan PDAM di daerah ini. 2 Hal tersebut dapat diartikan bahwa harapan serta keinginan dari pelanggan atau konsumen tersebut belum tercapai. Hal ini ditandai oleh kasus-kasus ketidakpuasan yang sebagian keluhan secara langsung disampaikan para pelanggan dalam bentuk telepon langsung; melalui SMS, datang ketempat atau ke kantor, dengan menyampaikan adanya air tidak mengalir, rendahnya kualitas air seperti keruh, maupun pipa bocor.
Pada tanggal 24 mei tahun 2013 disiarkan oleh salah satu media televisi di Indonesia redaksi siang Trans7, terjadi demo besar- besaran oleh warga pelanggan ( costumer ), para pendemo turun ke jalan-jalan dengan membakar ban bekas dan memblokir jalan di depan kantor PDAM Dompu, lebih lan- jut massa memaksa masuk ke ruangan kan- tor PDAM Dompu untuk menyampaikan aspirasinya, namun pada saat bersamaan kepala kantor tidak berada di tempat, warga yang kecewa akhirnya memporak-poran- dakan dokumen penting dan melakukan sweeping terhadap pegawai yang berada di kantor PDAM Dompu saat itu.
Peristiwa ini melibatkan warga di kelu- rahan berbeda di Kecamatan Woja Kabu- paten Dompu NTB yang merasa di rugikan oleh pihak PDAM Dompu, sebab dalam rentang waktu yang cukup lama warga di sejumlah kelurahan yang ada di kecamatan woja tersebut sama sekali tidak menerima pasokan air dari PDAM Dompu, namun ironisnya warga tetap diminta prestasinya untuk membayar sejumlah tagihan reken- ing air yang sama sekali tidak mereka nik- mati pada saat itu dengan kata lain pelaku usaha menuntut hak tapi tidak melak- sanakan prestasi atau kewajibannya kepada konsumen. Hal tersebut memberikan bukti bahwa buruknya pelayanan yang dilaku-
2 Admin, “ Bupati Dompu Minta Pelanggan Ikut Se- hatkan PDAM ”, http://NTB Terkini.com/ Posting 17 November 2012
M. Hijratul Akbar | Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen ... kan PDAM Tirta Dharma Dompu sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab dalam pelayanan air bersih dan menjaga ke- amanan serta kenyamanan warga sebagai pelanggan (konsumen) pelayanan air ber- sih di Kabupaten Dompu. Tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam pasal 18 sampai pasal 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pe- rumusan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaku usaha sudah sewajarnya mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya. Perwujudan adanya itikad yang baik tersebut tercermin pada kesediaan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan usaha. 3
Konsumen harus lebih diperhatikan ke- pentingannya supaya tidak selalu berada di pihak yang dirugikan. Dengan ini harus ada pertanggung jawaban dari pihak PDAM Dompu dalam menangani hal-hal yang merugikan konsumen, dan perlu diketahui bahwa pelanggan atau konsumenlah yang membuat PDAM Dompu bisa mendapat provit serta keuntungan ( income ) yang be- sar dari kegiatan usahanya tersebut. Ber- dasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun tesis dengan judul: Tang- gung jawab Tirta Dharma PDAM Kabupat- en Dompu Terhadap Konsumen Air Bersih. Fokus tulisan ini akan mengkaji tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam pelayanan air bersih berdasarkan Undang- undang tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk tanggung jawab PDAM Tirta Dharma dalam upaya penyelesaian sengke- ta konsumen di Kabupaten Dompu
Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode hukum normatif em- piris, yaitu penelitian normatif saling men- dukung dengan penelitian sosio legal atau
3 Kurniawan, hukum perlindungan konsumen ( prob- lematika kedudukan dan kekuatan putusan badan peny- elesaian sengketa konsumen) , UB press, Malang, 2011, hal 25
penelitian hukum empiris ( empirical legal research ) merupakan salah satu jenis pene- litian hukum yang meganalisis dan meng- kaji bekerjanya hukum didalam masyara- kat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hu- kum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam pen- egakan hukum serta pengaruh aturan hu- kum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terha- dap aturan hukum. 4

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Bersih Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kon- sumen
Perlindungan hukum bila dijelaskan ha- rafiah dapat menimbulkan banyak persepsi, perlindungan hukum bisa berarti perlind- ungan yang diberikan terhadap hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbul- kan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfung- sinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.
Perlindungan hukum merupakan gam- baran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hu- kum. Perlindungan hukum adalah suatu
4 Salim HS & Erlies Septiana  Nurbani, Op. cit , hlm. 20
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 472~480
perlindungan yang diberikan kepada sub- yek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegah- an) maupun yang bersifat represif (pemak- saan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Bentuk perlindungan hukum tersebut yaitu sebagai berikut :
1  Perlindungan hukum secara Preventif
Perlindungan preventif yaitu perlind- ungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan mem- beli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa terse- but dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau meman- faatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu.
Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan melihat beberapa hal yang berkai- tan dengan kegiatan pencegahan dalam hal ini kental kaitannya dengan peran pemer- intah sebagai pelaksana pemerintahan yang menjamin keamanan dan kenyamanan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, yaitu :
a. Regulasi
Sesuai dengan amanat undang-un- dang nomor 7 tahun 2004 tentang sum- ber air baku pasal 6 ayat 2 menyatakan “Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasion- al dan peraturan perundang-undangan”. Untuk memperkuat kewenangan pemer- intah tersebut harus disertai dengan regu- lasi yang tepat berupa peraturan daerah yang bisa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air bersih, daerah ka-
bupaten Dompu sudah mempunyai per- aturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut yaitu peraturan daerah no 4 tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Dae- rah Air Minum yang berbentuk BUMD. Serta Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, yang masing menga- tur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air bersih di Kabupaten Dompu saat ini.
b. Sosialisasi
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengetahui hak- hak dan kewajiban apa saja yang dilindungi oleh undang-undang untuk masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sangat pent- ing dilakukan untuk menumbuhkan sikap sadar dan taat hukum dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
Seperti kasus yang kami temukan di Kabupaten Dompu pada saat peraturan bupati nomor 18 tahun 2013 diberlakukan, masyarakat di sejumlah tempat di Kabu- paten Dompu kaget dan merasa diabaikan hal ini dikarenakan masyarakat khususnya pelanggan tidak tahu dengan hal tersebut, imbasnya masyarakat yang merasa bahwa tagihan mereka meroket cukup signifi- kan mendatangi kantor PDAM untuk mengklarifikasi tentang tagihan tersebut ternyata tagihan tersebut sudah masuk tarif baru yaitu Rp.2.700/m³ yang dulu- nya Rp.300/m³ sungguh kenaikan yang sangat luar biasa dan gambaran masyarakat pada saat itu sangat kecewa dengan adanya kenaikan tarif tersebut tetapi seandainya diberikan pemahaman atau diberitahu- kan melalui sosialisasi oleh pemerintah maupun PDAM ke masyarakat akan leb- ih dihargai bahwa pengabilan kebijakan tersebut atas dasar berbagai pertimban- gan yang akan membuat PDAM Dompu bisa bertahan dari keterpurukannya saat ini, sebagai catatan PDAM, masyarakat
M. Hijratul Akbar | Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen ...
pelanggan menginginkan transparansi serta keterbukaan dalam menjalankan ke- giatan usaha dalam pelayanan air bersih oleh PDAM serta dengan adanya kenaikan tarif dasar ini PDAM harus memberikan pelayanan yang terbaik dari yang sebel- umnya, sehingga masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh pelanggan tidak lagi terulang untuk kedepannya.
c. Pembinaan
Dalam Pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlind- ungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Selengkapnya dalam Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa: “Pemerintah bertanggungjawab atas pem- binaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta di- laksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Pembinaan oleh pemerintah atas pe- nyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di- laksanakan oleh Menteri dan/atau men- teri teknis terkait. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koor- dinasi atas penyelenggaraan perlindun- gan konsumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembinaan peny- elenggaraan perlindungan konsumen seb- agaimana  dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen”.
Dari penjelasan di atas penulis tidak menemukan kegiatan pemerintah dae- rah yang mengarah kepada pembinaan khususnya pembinaan terhadap pelaku usaha agar lebih memperhatikan hak-
hak konsumen sebagai perwujudan apa yang diamanatkan oleh UUPK demi untuk menciptakan iklim usaha yang baik den- gan memelihara hubungan sehat antara PDAM dan pelanggan air bersih di kabu- paten Dompu.

## d. Pengawasan
Selain pembinaan, peranan pe- merintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 30 UUPK disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga per- lindungan konsumen swadaya masyarakat adalah  pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan Pe- ngawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan pe r aturan perundang-undangannya. Pe    n gawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan kon- sumen serta penerapan ketentuan pe- raturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.
Bentuk pengawasan dilakukan den- gan cara penelitian, pengujian atau sur- vey, aspek yang diawasi meliputi pemua- tan informasi tentang resiko penggunaan barang,pemasangan dan kelengkapan info pada label/kemasan, pengiklanan dan lain-lain, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
Dalam ketentuan Pasal 30 tersebut di atas juga disebutkan, apabila dalam pen- gawasan ditemukan penyimpangan ter- hadap peraturan perundang-undangan,
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 474~480
pemerintah harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum, sebagaimana sanksi yang diancam oleh UUPK. Tindakan tegas ini akan menin- gkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum perlindungan konsumen yang dibangun pemerintah, meningkat- kan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen, serta mendorong pelaku usaha dalam hal ini PDAM untuk berproduksi air bersih secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik di wilayah kabupaten Dompu.
Lebih lanjut peraturan untuk penga- wasan di atur dalam Pasal 22 perda no- mor 4 tahun 1984 yaitu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh  Inspektorat wilayah kabupaten Dompu, kemudian ha- sil pengawasan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah, artinya legisla- tif mempunyai andil dan tanggung jawab moral untuk memberikan kritik dan saran ke pihak PDAM dalam melakukan pelay- anan terhadap masyarakat sebagai bentuk dari fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan daerah nomor 4 tahun 1984 tentang pendirian perusahaan daerah air minum di kabupaten Dompu.
2.  Perlindungan Hukum secara Represif
Perlindungan represif yaitu perlindun- gan yang diberikan kepada konsumen se- bagai akibat dari penggunaan atau peman- faatan barang atau jasa tertentu oleh kon- sumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini ses- eorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pe- manfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tanpa memperhatikan konsumen tersebut mendapatkannya melalui pembe- lian atau pemberian.
Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana leb- ih ditujukan dalam penyelesian sengketa. Dalam undang-undang perlindungan kon- sumen sudah di atur mengenai sanksi ad- ministrasi dan sanksi pidana yang jelas dan dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam pelayanan air bersih di kabupaten Dompu oleh PDAM belum ditemukan adanya kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari penyelsaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi yang men- jadi dasar pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur secara jelas dalam UUPK, sebagai bentuk adanya regu- lasi yang mengatur tentang hal-hal yang menuju pada tindakan represif tersebut.
Peraturan Bupati Dompu nomor 18 ta- hun 2013 mengatur tentang sanksi admin- istrasi sebagai bentuk dari tindakan repre- sif dari pemerintah daerah yaitu mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 yang antara lain mengatur tentang Pasal 8 ayat (1) “ sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan dan atau pelanggan yang merugikan perusahaan daerah air minum, ayat (2) ben- tuk sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Denda
b.  Penyegelan meter air
c. Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambun- gan air
Dari Pasal di atas cukup memberikan perlindungan untuk memproteksi terhadap kegiatan PDAM sebagai pelaku usaha yang memberikan kewenangan untuk melaku- kan penetapan denda dan penyegelan meter air serta pencabutan instalasi sambungan air ke pelanggan apabila pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mem- bayar sejumlah tagihan rekening air sesuai dengan pemakaian yang seharusnya ke pi- hak PDAM. Dalam hal ini butuh kesadaran dari pihak pelanggan agar lebih memperha-
M. Hijratul Akbar | Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen ...
tikan hal-hal yang menjadi kewajibannya sebagai konsumen yang merupakan hak dari pelaku usaha dan di Kabupaten Dompu sendiri peneliti menemukan ada sebagian kecil pelanggan yang memang sengaja tidak melaksanakan prestasinya ke pihak PDAM dengan alasan yang sama yaitu mereka ti- dak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM, baik itu dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana, kelancaran distribusi air serta kenaikan tarif yang tidak disertai dengan sosialisasi atau pemberitahuan leb- ih dahulu terhadap pihak pelanggan khu- susnya kelompok pelanggan kelas 2 (dua) yaitu rumah tangga.

## B. Tanggung Jawab PDAM Tirta Dhar- ma Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Dompu

## 1.  Landasan Hukum PDAM Tirta Dharma
Landasan hukum pendirian perusahaan daerah air minum daerah Kabupaten Dom- pu yaitu:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Dom- pu Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu.
b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Perusa- haan Daerah Air Minum.
2.  Tanggung jawab PDAM
Kurangnya peralatan akan mempen- garuhi kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat, khususnya pada saat musim penghujan. Karena saat musim pen- ghujan biasanya sumber air yang dikelola oleh PDAM terkena luapan air sehingga menjadi banjir dan keruh. Ini akan men- gakibatkan terganggu supply terhadap air bersih, seperti berubahnya warna air yang di distribuksikan ke pelanggan, hal sema- cam ini membuat masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM, karena kualitas air kurang baik.
Sedangkan ketika musim kemarau, debit air di setiap sumber air baku akan turun, hal ini juga dapat menimbulkan terganggu pendistribusian air, hal yang bisa dilakukan oleh PDAM adalah melakukan pendistri- busian air dilakukan secara bergilir. Untuk itu diperlukan ada penambahan sumber air baku, hal ini harus pikirkan oleh pihak pemerintah dan PDAM karena sumber air baku sekarang tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih ke pelanggan sedan- gkan jumlah pelanggan PDAM dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kemudian mengenai kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PDAM yang juga masih rendah, hal ini disampaikan oleh Bapak M. Noer, se- laku Subag Peralatan Meter, Mekanikal dan Elektrikal berikut ini:
”sarana dan prasarana yang kami punya belum sepenuhnya mampu menjangkau area coverage kami, namun yang menjadi masalah peralatan kami yang berupa alat penjernih kurang jumlahnya” 5
Kualitas dan kuantitas sarana dan prasa- rana yang dimiliki oleh PDAM masih cukup rendah, sehingga masih perlu penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan. Akan tetapi, untuk merevitalisa- si sarana dan prasarana tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit dan hal inilah yang menjadi faktor penghambat PDAM untuk memenuhi tanggung jawabnya kaitan den- gan pelayanan non fisik ke pihak pelanggan di kabupaten Dompu, sehingga kinerjanya sekarang dirasakan masih sangat kurang dalam pelayanannya. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, PDAM masih saja mengambil solusi teknis, seperti misalnya menaikan harga air untuk memperbagus sistem pengolahannya, dan juga PDAM be- ranggapan bahwa terjadinya beberapa fak- tor kendala tidak terlepas dari masyarakat yang tidak sadar akan kewajibanya untuk
5 Noer, sarana dan prasarana dan kendala alat di La- pangan , Dompu 20 april 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 476~480
membayar tagihan tepat waktu maupun ikut menjaga fasilitas yang ada.
Hal ini juga diungkapkan oleh subbag rekening dan tagihan dari pihak PDAM ketika di wawancarai oleh penulis “ jika pelanggan nunggak pembayaran tagihan, to- long ada kesadaran yang tinggi dari pelang- gan, maunya terus mendapat haknya tapi tidak mau memenuhi kewajibannya. Hal tersebut bisa mengganggu pelayanan kami, waktu kita terhambat untuk mengurus hal- hal semacam itu.” 6
Dari uraian diatas dapat kita lihat apa saja yang menjadi faktor yang mempenga- ruhi PDAM dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usa- ha, dan dapat di pahami bahwa PDAM men- ganggap kurangnya pelayanan yang diberi- kan kepada konsumen akibat dari ulah kon- sumen itu sendiri yang kurang sadar dengan kewajibannya sebagai pelanggan yaitu tidak mau membayar tagihan rekening, serta tarif rekening yang di bebankan pada konsumen bernilai sangat kecil sehingga tidak sesuai dengan biaya operasional yang dibutuhkan oleh PDAM Kabupaten Dompu. Kemudian akibat dari tunggakan beberapa konsumen, PDAM mengalami kerugian yang sangat be- sar yaitu 60 hingga 70 juta.
Menyikapi hal tersebut Pemerintah dae- rah menaikan tarif dasar air bersih pada tahun 2013, dengan landasan hukum per- aturan bupati nomor 18 tahun 2013 ten- tang tarif pelayanan perusahaan daerah air minum, pemerintah berdalih bahwa PDAM Dompu dalam keadaan sakit jadi perlu diubah regulasinya mengenai tarif dasar pelayanan air minum karena tarif lama yang digunakan sudah tidak relevan lagi yaitu sebesar RP.300 per meter kubik, sementara biaya operasional pelayanan air bersih PDAM cukup tinggi, perusahaan ini memberikan subsidi kepada kira-kira 6.000 pelanggan sebesar 70 juta setiap bulannya.
6 Subbag Rekening Dan Penagihan, Tunggakan Rek- ening Air, Dompu 20 april 2015
Tarif dasar air Rp.300 m 3 sudah diberlaku- kan oleh perusahaan PDAM selama 9 ta- hun, berkali-kali perusahaan mengajukan kenaikan tarif kepada pemerintah kabupat- en Dompu, namun tidak pernah terealisasi karena untuk mewujudkan kenaikan tarif harus didukung dengan pelayanan yang ba- gus. 7
Kenaikan tarif dasar air mendapat tang- gapan beragam dari pelanggan tetapi ham- pir keseluruhan menolak dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah terse- but, karena kebijakan tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang merata di wilayah kerja PDAM hal ini sangat disesalkan oleh pihak pelanggan karena pada saat para pelanggan akan membayar tagihan pasca kenaikan tarif, tagihan mereka naik hingga 300%, seperti dilansir dari harian warta sumbawa, Kenaikan harga air yang diber- lakukan oleh PDAM Kabupaten Dompu membuat puluhan warga mendatangi Kan- tor PDAM Kab. Dompu, Selasa (11/02), un- tuk mempertanyakan kenaikan tarif terse- but. Puluhan warga tersebut mengeluhkan kenaikan tarif air yang terkesan begitu ti- ba-tiba dan sangat tinggi, karena biasanya warga hanya membayar Rp. 300/m³ atau sekitar Rp. 15 ribu/bulan, namun sekarang warga harus membayar Rp. 2.700/m³ atau sekitar Rp. 100 ribu/bulan.
Kenaikan tarif air yang sangat tiba-tiba dan mengagetkan, menurut warga para pelanggan air PDAM tidak pernah disosia- lisasikan sebelumnya, walaupun menurut pegawai PDAM hal tersebut sudah disosia- lisasikan disetiap desa melalui kadesnya. Warga yang bertahan di Kantor PDAM akhirnya menyatakan akan menunggu sa- linan SK Bupati tentang kenaikan tarif air PDAM, dan berharap pihak PDAM mau turun kelokasi untuk meninjau apa yang menjadi keluhan para pelanggan air PDAM. Warga bahkan sampai membandingkan ke- naikan tarif dengan kualitas air dan pelay-
7 Ntb terkini, Bupati Minta Jangan Nunggak-Nung- gak Pembayaran PDAM. Posting 17 november 2012
M. Hijratul Akbar | Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen ...
anannya, artinya warga berharap ketika tarif air tersebut naik, maka kualitas airnya harus tinggi. Namun kondisinya selama ini warga mengeluhkan kualitas air yang keruh dan kotor, dan juga distribusinya yang sering macet. 8
Menurut Kepala PDAM Dompu Bapak Syamsu Huriah “ pilihan untuk menaikan tarif harus diambil, karena pemerintah dae- rah tidak lagi memiliki subsidi untuk mem- bantu PDAM dalam memulihkan pelayan- an air yang layak dan bersih, lebih lanjut beliau menyatakan bahwa PDAM sekarang lagi sekarat dan mati suri. PDAM sudah 13 tahun, namun tarifnya tidak pernah naik dari tahun ke tahun.
BBM saja naik, apalagi PDAM ini. Ke- naikan tarif ini hanya untuk membantu bi- aya produksi air yang layak dan bersih un- tuk masyarakat kabupaten Dompu. Alasan yang diberikan oleh pihak PDAM cukup masuk akal dan relevan dengan kenyataan yang terjadi sekarang sebab dengan adanya kenaikan tarif tersebut dapat memenuhi bi- aya operasional fisik dan non fisik PDAM sehingga tidak perlu setiap tahun adanya subsidi dari APBD pemerintah daerah ten- tang kekurangan teknis dan lain-lain, na- mun apabila penulis melihat kembali pada tahun 2005 silam, PDAM Dompu pernah menerima  penyertaan modal oleh pemer- intah daerah sebesar Rp. 7,5 Milyar pada proyek Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang pendanaannya diambilkan dari APBD tahun 2005, melalui pos penyertaan modal.
Sungguh penyertaan modal yang san- gat besar untuk pengelolaan air bersih di daerah yang tidak terlalu luas dan jumlah warganya relatif sedikit di Kabupaten Dom- pu dan hal penting yang harus diperhatikan bahwa tidak semua wilayah di kabupaten Dompu mendapatkan akses air bersih dari PDAM, hanya sebagian wilayah saja, yang artinya dengan nominal milyaran tersebut
8 Warta sumbawa, Harga Air Meroket, Warga Datan- gi PDAM Kabupaten Dompu. Posting 11 februari 2014
harusnya PDAM mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk memberikan pelay- anan terbaik untuk pelanggan, sehingga saat sekarang suka tidak suka PDAM harus mengambil opsi untuk menaikan tarif demi menyelamatkan perusahaan BUMD ini dan pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada kerugian besar bagi pelanggan yang ti- dak lain merupakan masyarakat kabupaten Dompu itu sendiri.
Protes masyarakat Dompu berlanjut dengan semakin maraknya demonstrasi pasca kenaikan tarif,  warga pada saat itu juga melakukan aksi perusakan pipa sentral yang berada di desa O’o kecamatan Dompu, menurut pimpinan demonstrasi fauzi
“kenaikan tarif terkesan tiba-tiba, karena tidak ada sosialisasi langsung kepada ma- syarakat, warga juga masih mengeluh- kan pelayanan oleh PDAM pasca kenai- kan tarif air masih keruh dan kotor dan pendistribusian air sering macet”
Merefleksi dari keadaan diatas dapat dikatakan bahwa PDAM telah lalai dalam tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang harus memperhatikan yang berkenaan dengan pelayanan air bersih baik dalam pendistribusian air bagian dari pelayanan fisik ataupun dalam hal pelayanan non fisik seperti merespon sejumlah keluhan dari pelanggan di wilayah kerjanya terse- but. Sedangkan PDAM Dompu pada tahun 2005/2006 silam telah mendapat suntikan dana dari pemerintah daerah melalui pos penyertaan modal namun oleh Bupati saat ini menyatakan bahwa, penyertaan modal tersebut dirasakan belum mampu mewu- judkan prroduksi air bersih, hal itu dikare- nakan terkendala minimnya anggaran un- tuk penyediaan bahan baku kimia berupa Alumsilfat atau tawas.
Oleh karena itu pemerintah daerah se- lama ini membantu perusahaan daerah air minum ini dalam hal penyediaan bahan baku kimia tersebut dengan menggunakan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 478~480
dana kas daerah, sehingga dengan adanya kenaikan tarif air tersebut bisa menjadikan PDAM sebagai perusahaan yang mampu mandiri dan sehat dalam memenuhi sejum- lah biaya-biaya yang dibuthkan dalam keg- iatan operasional PDAM dalam hal melaku- kan pelayanan penyediaan air bersih yang cukup dan selain itu dapat juga memperoleh keuntungan serta income yang jelas dari ke- giatan pelayanan tersebut, sehingga antara PDAM dan pelanggan bisa menjalin kehar- monisan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Na- mun keadaan obyektif dilapangan berdasar- kan observasi dengan adanya kenaikan tarif tersebut tidak serta merta membuat pelayan- an PDAM menjadi maksimal karena masih terbentur oleh sumber air baku, sumber air baku yang ada di krama bura desa O’o seka- rang dirasakan belum memadai, oleh sebab itu pemerintah kabupaten Dompu melalui pernyataan oleh bupati sendiri menyatakan bahwa “setelah proyek penyediaan air ber- sih yang memanfaatkan air baku raba baka terwujud, dan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melalui program Ausaid, sudah mencapai 25 persen, diharapkan pasca tere- alisasinya proyek tersebut, daerah ini akan terwujud penyediaan air bersih bagi warga Dompu sesuai dengan program Millenium Development Goals (MDGs).” 9
Dengan adanya program tersebut sudah tidak ada lagi alasan bagi PDAM untuk ti- dak memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada pelanggan, sebab semua fak- tor yang menjadi kendala atau kelemahan PDAM yang dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya telah ter- penuhi sehingga diharapkan kedepan peru- sahan pelayanan air bersih yang berbentuk BUMD tersebut dapat menjadi perusahan yang bukan hanya mementinkan provit dan keuntungan tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap konsumennya, serta bisa menjadi perusahaan andalan yang mempu-
9 Ibid
nyai reputasi baik dan kreadibilitas tinggi bagi warga masyarakat kabupaten Dompu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal supply kebutuhan air bersih yang layak sesuai dengan standar kesehatan dan bermutu tinggi untuk pelanggan, khusus- nya warga masyarakat kabupaten Dompu.

## SIMPULAN
Ketika konsumen mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pelaku usaha maka secara otomatis UUPK sebagai Umbrella Act atau undang- undang payung yang turut melindungi hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Disamping itu UUPK telah mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa ketika timbul permasalahan terhadap konsumen dan pelaku usaha baik itu sengketa yang ditempuh secara litigasi maupun non litigasi. PDAM Tirta Dharma Kabupaten Dompu dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen tidak memperhatikan amanat-amanat yang terkandung didalam UUPK, sehingga dalam memberikan pelayanan PDAM dinilai masih kurang oleh masyarakat maupun pemerintah. Terbukti dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait permasalahan yang terjadi dilapangan seperti pipa bocor, air keruh, pasokan air kurang lancar, dan atau tidak adanya pasokan air, yang kemudian kejadian tersebut menimbulkan kesan bahwa PDAM Tirta Dharma tidak memberikan layanan terbaik sebagai dasar pemenuhan prestasi terhadap konsumen dan pada akhirnya konsumen yang di- rugikan.
Kemudian tanggung jawab PDAM terk- endala oleh Faktor-faktor antara lain adalah kekurangan sumber air baku serta sarana dan prasarana yang masih kurang dari pihak PDAM, namun dengan adanya hal terse- but PDAM kurang memberikan informasi kepada konsumen terkait kendala-kendala yang dimana informasi tersebut merupakan salah satu hak yang diatur dalam UUPK
M. Hijratul Akbar | Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen ...
yang harus diperoleh secara jelas oleh kon- sumen. Dalam hal sumber air baku yang sudah tercemar tidak hanya menjadi tang- gung jawab PDAM sendiri tetapi juga peran pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Konsumen dalam hal meny- elesaikan permasalahan/ sengketa tidak memiliki banyak pengetahuan untuk me- nyelesaikannya sehingga Penyelesaian yang ditempuh selama ini hanya menyampaikan hal yang bersifat keluhan saja pada pihak PDAM tanpa menempuh jalur-jalur yang lain yang diatur dalam ketentuan UUPK, serta dalam hal ini Pemerintah dalam me- mainkan perannya kurang mensosialisasi- kan fungsi dari Undang-Undang No. 8 Ta- hun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat sehingga kurangnya so- sialisai tersebut akan berdampak pada ma- syarakat yang kurang memahami hak-hak dan kewajibannya yang di atur oleh UUPK sebagai konsumen, dan yang terpenting adalah kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengatasi permasalahan ketika hak- haknya tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

## Daftar Pustaka

## Buku-Buku
Rafiq, “Tinkatkan Pelayanan, PDAM Dom- pu Terus Berbenah”, http:.ko- ranstabilitas.com 2014/09/tingkat- kan-pelayanan-pdam-dompu-terus. html posting 10 September 2014
Admin, “Bupati Dompu Minta Pelanggan Ikut Sehatkan PDAM”, http://NTB Terkini.com/ Posting 17 November 2012 2
Kurniawan, hukum perlindungan kon- sumen (problematika kedudukan dan kekuatan putusan badan peny- elesaian sengketa konsumen), UB press, Malang, 2011,
Salim, HS & Erlies Septiana Nurbani. Pener- apan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan ke-2.
RajaGrafindo. Jakarta. 2014.
Noer, sarana dan prasarana dan kendala alat di Lapangan, Dompu 20 april 2015.
Subbag Rekening Dan Penagihan, Tung- gakan Rekening Air, Dompu 20 april 2015
Subekti dan Tjitrosudibio. 1985 Kitab Un- dang-Undang Hukum Perdata ,.ce- takan kesembilan, Jakarta piradnya paramitha,
Ntb terkini, Bupati Minta Jangan Nunggak- Nunggak Pembayaran PDAM. Post- ing 17 november 2012
Warta sumbawa, Harga Air Meroket, Warga Datangi PDAM Kabupaten Dom- pu. Posting 11 februari 2014

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-undang dasar 1945 amandemen ke IV. Ja- karta: Sekretariat Negara
_______. 1999. Undang-undang nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Ja- karta : Sekretariat Negara
_______. 1999. Undang-undang nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Pe- nyelesaian Sengketa, Jakarta : Sekre- tariat Negara
_______. 2014. Undang-undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah,. Ja- karta : sekretariat Negara
Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Ta- hun 2002 tentang acara Gugatan Perwakilan Kelompok ( class action )
Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan We- wenang  Badan Penyelesaian Seng- keta Konsumen . Jakarta 2011

## Internet dan Artikel
Admin, “ Bupati Dompu Minta Pelanggan Ikut Sehatkan PDAM ”, http://NTB Terkini.com, Posting 17 November 2012
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 480~480
R. Budi Prasetyo, Jenis-jenis Wawancara,
http://prastina.wordpress.com , Post- ing 15 april 2012
Darma. Budi , perbedaan pengeertian barang dan jasa . http://budidarma.com ..
Posting oktober 2010
Rafiq, Tinkatkan Pelayanan , PDAM Dompu Terus Berbenah, http://koranstabili- tas.com posting September 2014
Konsumen dapat menggugat pelaku Usaha Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” Majalah Tempo , 16 Juli 2014
Agung. Pengertian studi kepustakaan, http:// agungblogspot.com . Posting 30 juni 2011
Aman Sinaga, Peran dan Fungsi Badan Peny- elesaian Sengketea Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen , Ja- karta,2004.
Dosen fakultas hukum UNAND, faktor-fak- tor pendorong berkembangnya per- janjian standar , http://fhuk.unand. ac.id/ . Posting 10 April 2013
Wikipedia, jasa , http://id.m.wikepedia.jasa. org . Akses  23  november 2014.