## PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA PADA MALAM HARI PADA FASILATAS UMUM
(Studi Penelitian di Kabupaten Bireun)
Muhibuddin
Adalah Dosen Fakultas Tarbiyan & Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh muhibuddinarraniry@gmail.com

## Abstrak
Perdebatan  tentang  pekerja  perempuan  dalam  berbagai  aspeknya  dan  persoalan  yang dialami para pekerja perempuan lebih disebabkan diantaranya oleh konstruk sosial budaya mereka di tengah-tengah masyarakat serta perbedaan penafsiran dalam agama. Penafsiran yang  timpang  dan  generalisasi  terhadap  perempuan  pekerja  malam  yang  identik  dengan pekerjaan  yang  sarat  maksiat  dapat  membelenggu  kesempatan  kaum  perempuan  untuk mencari  rizki  yang  halal  di  malam  hari.  Seting  sosial  budaya  masyarakat  Aceh  yang  di daerah tertentu masih cukup kental dengan nilai tradisional sepertinya belum mengizinkan kaum perempuan berada di luar domain domestik secara leluasa, konon lagi hingga malam hari.  Hal  ini  berbeda  dengan  apa  yang  dialami  oleh  mayoritas  kaum  laki-laki  di  Aceh. Sementara  ruang  dan  waktu  kerja  bagi  kaum  perempuan  masih  dibatasi  pada  tempat- tempat tertentu dan jam kerja pagi hingga sore hari saja. Pembatasan secara sosial-budaya saja sudah mengekang ruang gerak kaum perempuan, apalagi ditambah dengan formalisme agama  yang  dipahami  dan  digeneralisasi  secara  seadanya.  Ulama  sebagai  elemen  penting dalam masyarakat Aceh memegang peranan signifikan terhadap pelaksanaan syari`at Islam di  Aceh  terutama  pada  ranah  penerapan  Qanun  Khalwat.  Melalui  pandangan  dan pertimbangnya,  ulama  mampu  merekomendasi  pemerintah  Aceh  untuk  melindungan masyarakat  pada  umumnya  dan  kaum  perempuan  khususnya  dari  berbagai  kemungkinan pelanggaran  syari`at  Islam.  Apakah  yang  dilakukan  oleh  kaum  perempuan  pekerja  itu sendiri  maupun  oleh  masyarakat  pengguna  jasa  kaum  perempuan  pekerja  tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama dayah terkait dengan fenomena semakin maraknya  kaum  perempuan  yang  bekerja  pada  fasilitas  umum  sampai  malam  hari  di wilayah Kabupaten Bireun khususnya dan di seluruh Aceh pada umumyn terbagi kepada tigaa tipologi pandangan, yaitu; (a) membolehkan dan kemashlahatannya (baik buruknya) diserhkan kepada kaum perempuan sendiri untuk mempertimbangkannya, (b) membolehkan dengan  sejumlah  catatan  demi  kehati-hatian,  (c)  melarang  dengan  sejumlah  dalil  dan kekhawatiran.
Kata Kunci: ulama daya &, perempuan pekerja.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum

## A. Pendahuluan
Beberapa  teori  mengenai  kesetaraan  peran  laki-laki  dan  perempuan  yang umumnya  dikemukakan  oleh  para  feminis  kontemporer  didasarkan  pada pertanyaan mendasar “apa peran perempuan?” Secara esensial ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama , bahwa posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan  situasi  berbeda  dari  yang  dialami  laki-laki  dalam  situasi  itu. Kedua , posisi  perempuan  dalam  kebanyakan  situasi  tidak  hanya  berbeda,  tetapi  juga kurang  menguntungkan  atau  tidak  setara  dibandingkan  dengan  laki-laki. Ketiga , bahwa  situasi  perempuan  harus  pula  dipahami  dari  sudut  hubungan  kekuasaan langsung  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan  “ditindas”,  dalam  arti dikekang,  disubordinasikan,  dibentuk,  dan digunakan,  serta  disalahgunakan  oleh laki-laki. Keempat perempuan  mengalami  perbedaan,  ketimpangan  dan  berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan  dan  hak  istimewa  berdasar  kelas,  ras,  etnisitas,  umur,  status perkawinan, dan posisi global. Masing-masing berbagai tipe teori feminis itu dapat digolongkan sebagai teori perbedaan gender, atau teori ketimpangan gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan sruktural. 1
Perbedaan  gender  sesungguhnya  tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  tidak melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities ).  Namun  yang  menjadi persoalan  ternyata  perbedaan  gender  telah  melahirkan  berbagai  ketidakadilan, baik  bagi  kaum  laki-laki  dan  terutama  bagi  kaum  perempuan.  Ketidakadilan gender  merupakan  sistem  dan  struktur  di  mana  baik  kaum  laki-laki  dan perempuan  menjadi  korban  dari  sistem  tersebut.  Ketidakadilan  gender termanifestasikan  dalam  pelbagai  bentuk  ketidakadilan  yakni:  marginalisasi  atau proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau  anggapan  tidak  penting  dalam keputusan  publik,  pembentukan  sterotipe  atau  melalui  pelabelan  negatif, kekerasan  ( violence ),  beban  kerja  lebih  panjang  dan  lebih  banyak  ( burden ),  serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. 2
Pada  pekerja  sektor  informal  dengan  potensi  besaran  masalah  lebih  tinggi  dan kompleks  memerlukan  penanganan  khusus  dengan  pendekatan  yang  bersifat
1 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory , 6th Edition, diterjemahkan, Teori Sosiologi Modern , oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal: 414-416
2 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 5-6.

## Muhibuddin
terintegrasi  dan  komprehensif  serta  keagamaan.  Pemberdayaan  dan  penyediaan fasilitas pelayanan yang dapat menunjang pemenuhan hak-hak pekerja perempuan oleh stakeholder terkait  diharapkan  bersinergi  untuk  mengurangi  dan  mencegah tidak  terpenuhinya  hak-hak  mereka  sesuai  ketentuan  dengan  memegang  prinsip keadilan dan kesejahteraan.
Perdebatan  tentang  pekerja 3 perempuan  dalam  berbagai  aspeknya  dan  persoalan yang dialami para pekerja perempuan lebih disebabkan diantaranya oleh konstruk sosial  budaya  mereka  di  tengah-tengah  masyarakat  serta  perbedaan  penafsiran dalam agama. Dalam hal ini diperlukan kesadaran kolektif untuk merekonstruksi nilai-nilai  luhur  sosial  budaya  mereka  agar  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan kebijakan negara yang didasari oleh suatu keinginan dan tujuan yang mulia serta kepentingan  universalitas  kemanusaiaan  sehingga  kasuistik  di  lapangan  bisa dihindari atau dikurangi. 4
Sebagian  besar  kota-kota  di  wilayah  Provinsi  Aceh,  seperti  Banda  Aceh 5 , Meulaboh, Bireun, Lhoekseumawe dan Langsa kini berkembang menjadi kota yang ramai dan sibuk dengan beragam aktivitas warganya.  Padahal sebelumnya, kota- kota ini hanyalah pusat administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dan  pusat  pendidikan,  perkantoran  dan  bisnis.  Namun  dalam  perkembangan belakangan  ini,  terutama  pasca  penyelesaian  konflik  antara  pihak  GAM  dan Pemerintah RI dengan ditandatanganinya MoU Helsinki (15 agustus 2005) dan juga pasca  musibah  gempa  bumi  dan  gelombang  tsunami  (26  Desember  2004)  yang meluluhlantakkan  sejumlah  kota  yang  diantaranya  terletak  di  pinggiran  pantai
3 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kosakata  pekerja  diartikan  secara  luas  dengan  orang  yang bekerja  (melakukan  suatu  pekerjaan/perbuatan,  berbuat  sesuatu),  orang  yang  menerima  upah  atas  hasil kerjanya;  buruh,  karyawan,  serta  diberikan  beberapa  frase  kata,  yaitu  pekerja  harian,  pekerja  ilegal,  pekerja kasar, pekerja mingguan, pekerja musiman, pekerja pabrik, pekerja seks komersial dan pekerja terampil. Kita pun sering menjumpai atau bisa menyusun banyak gabungan kata, kata majemuk yang diawali dengan kata pekerja,  seperti  pekerja  formal  pekerja  profesional,  pekerja  tetap,  lepas,  pekerja  legal,  pekerja  keras,  pekerja anak,  pekerja  laki-laki,  pekerja  perempuan  dan  seterusnya.  Pekerja  juga  diartikan  dengan  setiap  orang  yang dapat  bekerja  guna  menghasilkan  barang  atau jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat.
4 Selamat  Riyadi, Paradigma  Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Pekerja  di  Dunia  Kerja  dan  Kesehatan Reproduksi  Dalam  Perspektif  Islam,  Negara  dan  Realitas ,  Makalah  Mata  Kuliah  Kajian  Islam  Komprehansif  pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.
5 Banda  Aceh  adalah  kota  pelabuhan  yang  letaknya  paling  strategis  di  ujung  pulau  Sumatera  dan berhadapan  langsung  dengan  Selat  Malaka  dan  Samudera  Hindia.  Banda  Aceh  resmi  berdiri  pada  22  April 1205 M/1 Ramadhan 601 H dengan luas wilayah 61.36 Km2. Jumlah penduduknya sekitar 230.473 jiwa (data: 2013). Wilayah administrasi pemerintahan terdiri 9 kecamatan dan 90 gampong (desa). Lihat profil singkat kota Banda  Aceh  dalam  Lihat  Mawardi  Nurdin, Strategi  Membangun  Kota  Banda  Aceh  Berbasis  Kompetensi ,  Jakarta: Indomedia Global, 2011, hal.ix.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
atau pesisir ini seperti Banda Aceh dan Meulaboh, kini berubah menjadi kawasan bisnis  terbesar  di  kawasan  Sumatera  bagian  Utara,  setelah  kota  Medan  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan. 6 Tidak  itu  saja,  sejumlah  lembaga  non- pemerintah  seperti  LSM  yang  bergerak  di  berbagai  sektor  dan  isu  kini  semakin eksis  di  kota  ini.  Sehingga  tidak  mengherankan  bila  lembaga-lembaga  tersebut merekrut  sekian  banyak  tenaga  kerja.  Demikian  juga  dengan  pangsa  bisnis  yang ada  di  daerah  ini  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  banyak  guna  melayani masyarakat  konsumen  yang  meminati  produk  mereka.  Di  antara  tenaga  kerja  itu yang  mengisi  berbagai  usaha  bisnis  tersebut  adalah  kaum  perempuan.  Dengan berbagai  pertimbangan,  pemilik  bisnis  cenderung  memilih  perempuan  sebagai mitra  kerja  bisnis  mereka.  Akibatnya,  nyaris  di  hampir  semua  sektor  usaha, prempuan  mendominasi  lapangan  kerja  yang  tersebut.  Tidak  jarang,  kompetisi bisnis yang ketat membuat sebagian usahawan menambah jam kerja hingga malam hari.
Sementara  itu,  steriotype  terhadap  perempuan  yang  bekerja  sampai  malam  hari masih  saja  bernada  minor  serta  dipandang  sumbang  dan  negatif  dalam  kultur masyarakat Aceh.  Seting  sosial  budaya  masyarakat  Aceh yang  di daerah  tertentu masih cukup kental dengan nilai tradisional sepertinya belum mengizinkan kaum perempuan  berada  di  luar  domain  domestik  secara  leluasa,  konon  lagi  hingga malam hari. Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh mayoritas kaum laki- laki  di  Aceh.  Mereka  tidak  memiliki  hambatan  budaya,  sosial  maupun  doktrin agama  yang  menghambat  ruang  gerak  mereka  sampai  pada  malam  haripun. Sementara  ruang  dan  waktu  kerja  bagi  kaum  perempuan  masih  dibatasi  pada tempat-tempat tertentu dan jam kerja pagi hingga sore hari saja. Pembatasan secara sosial-budaya  saja  sudah  mengekang  ruang  gerak  kaum  perempuan,  apalagi ditambah  dengan  formalisme  agama 7 yang  dipahami  dan  digeneralisasi  secara seadanya.
6 Data  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Aceh  menyebutkan  bahwa  setelah  tiga  tahun terjadinya  gempa  bumi  dan  tsunami  (2007),  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Banda  Aceh cukup signifikan seperti di sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah. Bandingkan dengan saat ini (2014)  atau  delapan  tahun  setelah  tsunami,  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  secara  cukup  stabil.  Mawardi Nurdin, Strategi Membangun …., hal.55.
7 Syari`at  Islam  yang  diterapkan  di  Aceh  pada  umumnya  dan  Kota  Banda  Aceh  Khususnya  harus dipahami  secara  luas  dan  terbuka,  tidak  sebatas  yang  ada  dalam  qanun.  Karena  masih  banyak  persoalan krusial  dalam  masyarakat  Muslim  yang  memiliki  kepentingan  lebih  banyak,  namun  belum  terserap sepenuhnya  di  dalam  aturan  daerah  (qanun).  Tetapi  substansi  dari  perilaku  bersyari`at  itu  adalah  sikap

## Muhibuddin
Ulama  sebagai  elemen  penting  dalam  masyarakat  Aceh  memegang  peranan signifikan  terhadap  pelaksanaan  syari`at  Islam  di  Aceh.  Melalui  pandangan  dan pertimbangnya,  ulama  mampu  merekomendasi  pemerintah  Aceh  untuk melindungan  masyarakat  pada  umumnya  dan  kaum  perempuan  khususnya  dari berbagai  kemungkinan  pelanggaran  syari`at  Islam.  Apakah  yang  dilakukan  oleh kaum  perempuan  pekerja  itu  sendiri  maupun  oleh  masyarakat  pengguna  jasa kaum perempuan pekerja tersebut. Alasan inilah sebagai salah satu motivasi yang mengantar peneliti sehingga menawarkan riset ini.
Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pandangan  ulama  di  Kabupaten Bireun terhadap kaum perempuan yang bekerja malam hari pada fasilitas umum? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian Islam dan gender ini adalah untuk menyaring  dan  memetakan  pandangan  ulama  di  Aceh  terhadap  perempuan pebekerja  malam  hari  pada  fasilitas  umum.  Dilihat  dari  permasalahan  yang diuraikan  di  atas,  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  sosial  keagamaan berbasis gender. Dimana penelitian ini mengangkat isu tentang pekerja perempuan yang  dengan  berbagai  alasan  kian  marak  berada  di  tempat-tempat  umum  di seluruh Aceh.
Penelitian ini berangkat dari kerangka teori fungsional struktural ( fungsionalisme ) 8 yang dikembangkan Robert Merton dan Talcott Parsons, namun kemudian dilihat dalam  perspektif  kajian  sosiologis,  di  mana  setiap  anggota  masyarakat  baik  laki- laki  mapun  perempuan  memainkan  perannya  menurut  kapasitas  masing-masing. Interaksi  sosial  diantara  mereka  terkadang  berlangsung  paralel  dan  tidak  jarang juga  timbul  konflik.  Relasi  sosial  semacam  ini  memungkinkan  suatu  komunitas sosial melakukan bargaining yang memadai untuk saling menjaga harmonisasi dan sub-ordinasi sekaligus.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.    Sumber  data utama dalam penelitian ini adalah pribadi atau perorangan (informan) dan proses kegiatan yang
akhlakul karimah dalam keseharian. Syari`ah kultural berupa kesadaran kolektif warga kota terhadap ajaran agama lebih diharapkan dari pada syari`ah struktural yang dipaksakan melalui perangkat negara.
8 Teori  ini  memandang  masyarakat  sebagai  system  yang  terdiri  atas  bagian  yang  saling  berkaitan (agama,  pendidikan,  struktur  politik  sampai  rumah  tangga).  Masing-masing  bagian  secara  secara  terus menerus mencari keseimbangan ( equalibirium ) dan harmoni. Adapun interaksi terjadi karena adanya konsesus, pola yang normative dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing bagian akan vepat  menyesuaikan  diri  untuk  mencapai  keseimbangan  kembali.  Para  penganut  teori  ini  menganggap masyarakat  akan  berubah  namun  tidak  ditetapkan  berapa  lama  evolusinya.  Lihat,  Mansoer  Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 32.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
dilakukan oleh masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive  sampling ,  yang  berarti  memilih  anggota  populasi  tertentu  saja untuk dijadikan sampel. Adapun yang dijadikan informan adalah beberapa ulama dayah yang ada di Kabupaten Bireun. Selain data primer di atas, dalam penelitian ini  dipakai  juga  data  sekunder  yang  berasal  dari  media  cetak  dan  elektronik, laporan,  dan  catatan-catatan  yang  terkait  dengan  objek  penelitian.  Data  sekunder ini  digunakan  untuk  mendapatkan  berbagai  informasi  dan  peristiwa  yang  terjadi dalam  masyarakat,  yang  tidak  terekam  melalui  observasi  dan  wawancara mendalam.  Karena  itu,  analisis  data  yang  dilakukan  lebih  terfokus  pada  analisis kontekstual, dengan melihat hubungan satu data ke dalam sistem dimana data itu berasal.  Analisis  dilakukan  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan,  direduksi sedemikian  rupa  sesuai  dengan  kerangka  konseptual  dan  pertanyaan  penelitian. Selanjutnya, data itu diklasifikasi, diverifikasi, dan diinterpretasikan.
Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bireun. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional  (dayah)  dengan  memawancai sejumlah  ulama  atau  pimpinan  dayah.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengkaji secara  mendalam  tentang  pandangan  ulama  dayah  terhadap  perempuan  pekerja malam  hari  pada  pelayanan  umum.  Secara  umum,  penelitian  ini  juga  berupaya mengungkap  perhatian  dan  kepemihakan  pemerintah  (umara)  Kabupaten  Bireun terhadap perempuan pekerja malam hari. Data yang dihimpun, kemudain dianalis secara kritis dan kemudian dideskripsikan  secara naratif. 9

## B. Pembahasan
Secara  etimologis,  kata  ` ulama merupakan  bentuk  jamak  dari  kata `alim (bahasa Arab) yang artinya mengetahui, mendalami atau mahir. Secara terminologis, ulama dipahami  seseorang  yang  mendalami  agama  Islam  ( tafaqqahu  fi  al-din ),  seperti ungkapan;  ”orang  itu  faqih  betul  dalam  agama,  maksudnya  seseorang  yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Dalam makna yang terbatas,  ulama  tidak  jarang  diidentikkan  dengan  keluaran  (alumnus)  lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Sementara dalam makna yang lebih modern,  ulama  dipahami  sama  dengan  sarjana,  intelektual,  pemikir,  pembaharu, atau  mujaddid  Islam.  Kalau  di  Jawa  ulama  lebih  populer  dengan  sebutan  ‟kiyai‟,
9 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 3.

## Muhibuddin
maka dalam konteks Aceh, ulama disebut dengan ” teungku ” atau sering disingkat dengan Tgk .
Dalam  tatanan  sosio-kultural  di  Aceh  terdapat  struktur  sosial  yang  mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti adanya pemimpin formal dan non formal dalam setiap  komunitas  sosial.  Mereka  adalah  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  dan  tokoh  pejuang.  Kesemua  tokoh  informal  ( informal  leader )  tersebut diakui  oleh  masyarakat  dengan  diberi  peran  masing-masing  dalam  kehidupan sosio-kultural  kemasyarakatan.  Dalam  konteks  inilah  ulama  di  Aceh  berperan sebagai salah satu elemen pemimpin ( imam ) non-formal memiliki peran signifikan dalam  struktur  masyarakat  paling  bawah  (desa).  Ulama  adalah  salah  satu  pilar masyarakat  di  Aceh  khususnya.  Keberadaan  ulama  dalam  masyarakat  Aceh menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi kehidupan. Karena demikian strategisnya  kedudukannya  dalam  masyarakat,  para  ulama  cukup  disegani  dan dihormati. Setiap sikap dan gerak serta tutur katanya  menjadi panutan. Sehingga dalam struktur pemerintahan desa (istilah Aceh: gampoeng ), ulama menempati satu bidang  penting,  yaitu  sebagai  imam  yang  menangani  urusan  keagamaan  (istilah Aceh: teungku imuem ).
Dalam  konteks  kehidupan  kenegaraan,  Aceh  memiliki  sejumlah kekhususan.  Secara  yuridis,  pemberlakuan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001 tentang otonomi khusus  bagi Daerah Istimewa Aceh, tidak hanya perubahan nama menjadi  provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  tetapi  juga  menyangkut  kebijakan untuk  mengatur  tata  kehidupan  politik,  pemerintahan  dan  kemasyarakatan  yang selama  ini  menjadi  kewenangan  pemerintahan  pusat  dilimpahklan  kepada pemerintah  daerah. 10 Kehadiran  Undang-Undang  tersebut  sebagai  implementasi terhadap  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Aceh, khususnya  dalam  pelaksanaan  Syari‟at  Islam,  penyelenggaraan  pendidikan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan adat dan peran serta kedudukan ulama  dalam  penetapan  kebijakan  pemerintah  Aceh.  Dalam  implimentasi
10 UU  No.  22/1999  menyerahkan  setidaknya  11  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah, da nada 5 bidang yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat, antara lain urusan agama. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa proses legislasi dalam bentuk Perda tidak lagi harus disahkan oleh pemerintah pusat asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Akan tetapi UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan sebaliknya, dimana sebuah Perda harus mendapatkan pengesahan pusat.  Namun  dalam  hal  ini  Aceh  dikecualikan  sebagaimana  dibenarkan  UU  No.44/1999,  UU  No.  18/2001, dan UU No.11/2006.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
keistimewaan  Aceh  dan  otonomi  daerah  Aceh  khususnya  tentang  pelaksanaan syari`at  Islam  telah  diberlakukan  tiga  qanun, 11 masing-masing  yaitu  Qanun No.13/2003  tentang  perjudian  ( maisir ),  Qanun  No.14/2003  tentang  mesum ( khalwat ), dan  Qanun No.15/2003 tentang minuman keras ( khamar ). Saat ini ketiga qanun  tersebut  telah  diterapkan  dalam  bentuk  pelaksanaan  hukum  cambuk  bagi yang melanggar ketiga tersebut.
Dengan terwujudnya sejumlah produk perundang-undangan ( qanun ) yang diakui dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia, maka formalisasi syari`at Islam di Aceh disenyalir telah final. Apalagi dengan kehadiran UU-PA  No. 11/2006 12 ikut memperkuat  posisi  Aceh  untuk  memberlakukan  seluruh  hukum  Islam  ( syari`ah kaffah ). Di samping itu, pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada Aceh untuk  melaksanakan  syari`at  Islam  disahuti  dengan  baik  oleh  pemerintah  Aceh dengan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2000  tentang  Palaksanaan Syari`at  Islam  sebagai  penjabaran  dari  UU.  No.  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi  Daerah  istimewa  Aceh  yang  dijadikan sebagai starting  point  legality penerapan  Syari`at  Islam  di  Aceh.  Dalam  Perda  No. 5/2000  disebutkan  bahwa  penerapan  syari`at  Islam  akan  berlaku  dalam  semua aspek  kehidupan;  aqidah,  ibadah,  transaksi  ekonomi,  akhlak,  pendidikan  dan dakwah,  baitul  mal,  tata  cara  berbusana,  perayaan  hari  raya  Islam,  pembelaan peradilan serta pembentukan lembaga pengawas pelaksanaan syari`ah Islam yang dikenal dengan wilayatul Hisbah (WH). 13
11 Pengertian qanun menurut  UU  No.  18  Tahun  2001  pada  pasal  1  ayat  8  adalah  peraturan  daerah sebagai  pelaksanaan  undang-undang  di  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1  ayat  21  dijelaskan,  Qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Lihat  Pemerintah  Aceh,
Qanun Provinsi NAD, diakses di
http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/qanun_prov_nad_2002.pdf,  tanggal  21  Maret  2014. Lihat juga Muslim Zainuddin, Problematika Hukuman Cambuk di Aceh , Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Pemerintah Aceh, 2011, hal. 47.
12 Lihat  UU  No.  11/2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  Bab  VI  Pasal  20  yang  menyebutkan; Penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  kabupaten/kota  berpedoman  pada  asas  umum penyelenggaraan  pemerintahan  dan  asas  ke-Islaman.  Dilanjutkan  dengan  Bab  XVII  Pasal  125-127  mengatur tentang syari`at Islam danpelaksanaannya.
http://www.kbri canberra.org.au/s_issues/aceh/regulasi/uu%20aceh.pdf, akses pada 23/3/2014.
13 Dalam  sejarah  peradilan  Islam  terdapat  tiga  lembaga  penegak  hokum  dengan  masing-masing kewenangannya sendiri, yaitu; Pertama, Wilayatul Qadha (pengadilan biasa). Kedua, Wilayatul Mazhalim (mirip PTUN atau KPK). Ketiga, Wilayatul Hisbah . Yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan ketertiban masyarakat yang  menyangkut  dua  hal, yaitu amal  ma`ruf dan nahi  munkar .  Dengan  kata  WH  ini adalah  ujung  tombak  di lapangan  yang  mengawasi  pelaksanaan  syari`at.  Di  Aceh  WH  lebih  popular  dikenal  dengan  istilah  Polisi

## Muhibuddin
Pada 2002 terbitlah Perda yang kemudian disebut Qanun No. 10 tentang Peradilan Syari`at Islam, dengan lembaga Mahkamah Syar`iyah yang memiliki kewenangan lebih  luas  dari  pengadilan  syari`ah  umumnya  di  Indonesia.  dari  masalah muamalah hingga jinayat, Qanun No. 11/2002 tentang pelaksanaan hokum Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam yang merupakan peraturan pertama yang  mengatur  perilaku  tertentu  termasuk  larangan  menyebarkan  ajaran  sesat. Pada  tahun  2003  lahir  lagi  Qanun  No.  12,13,  dan  14  tentang  khamar,  maisir  dan khalwat  dengan  hukuman  cambuk  bagi  yang  melanggarnya.  Tahun  2004  lahir Qanun No. 7 tentang Pengelolaan Zakat melalui pembentukan Baitul Mal . 14 Dengan demikian,  penerapan  syari`at  Islam  di  Aceh  menurut  pengamat  hukum  Islam seperti  Daniel  E.  Price  dinyatakan  sudah  berada  pada  level  keempat  (hukum pidana Islam atau jinayah ). 15 Hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun No. 12, 13 dan  14  tahun  2003  merupakan  implimentasi  sebagian  hukum  jinayah  di  Aceh. Bentuk  pelanggaran  jinayah  seperti  korupsi  atau  pencurian  dan  hukumannya (potong tangan) hingga kini masih dalam perdebatan sengit di DPRA.
Pemerintah  Aceh  memahami  bahwa  pelaksanaan  syari`at  Islam  masih  belum sempurna  ( kaffah ),  baik  dari  dukungan  elit  politik  yang  belum  sepenuhnya memperioritaskan pembahasan qanun syari`ah, aspek cakupan syari`at yang masih luas maupun dari sistem penerapannya  yang masih  menyimpan  banyak masalah dan kelemahan. Karena itu format ideal implimentasi syari`at Islam di Aceh masih terus dilakukan. Hal ini pula yang menjadi sorotan banyak pihak dan mengkritisi realisasi syari`at Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Isu-isu kontemporer menjadi  masalah  yang  paling  dominan  dihadapkan  dengan  formalisasi  hukum Islam  di  ruang  publik.  Di  antaranya  seperti  masalah  HAM,  gender  dan  hak  sipil serta  kebebasan  kaum  perempuan  dalam  beremansipasi  di  luar  ranah  domestik,
Syari`at.  Lihat  Rusydi  Ali  Muhammad dan  Khairizzaman, Konstelasi  Syari`at  Islam  di  Era  Global ,  Banda  Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2011, hal. 74.
14 Baitul Mal adalah suatu lembaga atau badan di tigkat provinsi dan kab/kota yang bertugas sebagai pengelola harta (kekayaan) agama seperti zakat, waqaf dan harta agama lainnya. Lihat UU-PA Bab XXIV Pasal 191, Qanun No. 7/2004 tentang tentang pengelolaan zakat oleh Baitul Mal. Wewenang lembaga ini antara lain menerima denda dari pelanggar syari`at Islam dan mengumpulkan dan membagikan zakat.
15 Adapun level pertama (hukum keluarga), level kedua (hukum ekonomi), level ketiga (praktek ritual keagamaan).  Hanya  level  kelima  aja  (Islam  sebagai  dasar  negara)  yang  tidak  ditempuh  di  Aceh).  Menurut Arskal Salim hal ini merupakan sebuah dinamika dengan progresivitas tinggi untuk ukuran Aceh yang terbelit dalam  konflik  sosial-politik  yang  berkepanjangan  dan  kompleks.  Lihat,  Arskal  salim  dan  Azyumardi  Azra, Syari`a and Politics in Modern Indonesia , Pasir Panjang: ISEAS, 2003, hal. 11.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
dan  hak  kaum  minoritas,  demokrasi,  pluralisme  dan  multikulturalisme. 16 Reaksi kritik  pada  umumnya  ditujukan  terhadap  landasan  sistem  syari`ah  berupa formalisasi  hukum  fikih  dalam  perundang-undangan  sehingga  terkesan  negara telah  mencampuri  hak  pribadi  rakyat  dalam  masalah  hubungan  vertical  dengan Tuhannya.  Masalah  ibadah  dan  tata  cara  berbusana  dianggap  sebagai  wilayah privasi dimana negara tidak patut mencampurinya  apalagi diatur dengan qanun. Lebih  lagi  selama  ini  penerapan  syari`at  lebih  tertuju  pada  hukuman,  sedangkan dimensi  lunak  syari`at  seperti  pendidikan,  keadilan  hukum  dan  pemerataan ekonomi belum menjadi perioritas. 17 Kesan negatif lain yang  juga  penting  adalah munculnya  citra  buruk  terhadap  kaum  perempuan,  seolah-olah  syari`at  Islam subjeknya hanya untuk kaum perempuan.
Siti  Musdah  Mulia,  salah  seorang  pakar  hukum  Islam  yang  juga  pemerhati  isu gender  di  Indonesia  dalam  sebuah  tulisannya 18 menjelaskan  bahwa  sebenarnya gagasan  awal  otonomi  daerah  di  Indonesia  adalah  membangun  sistem pemerintahan yang demokratis dengan ciri utama partisipasi seluruh masyarakat, termasuk  di  dalamnya  perempuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial. Tetapi  menurutnya  selama  ini  esensi  ini  terabaikan  dan  cenderung  diartikan sebagai  kewenangan  kepada  daerah  agar  leluasa  mengatur  wilayahnya  menjadi lebih  mandiri  dan  lebih  berkembang  sehingga  masyarakatnya  menjadi  lebih sejahtera.  Namun  setelah  sepuluh  tahun  pelaksanaannya,  harapan  itu  justru semakin  menjauh,  dan  malahan  membuat  masyarakat,  khususnya  kaum perempuan  termarginalkan.  Diantara  produk  otonomi  daerah  yang  paling  ramai dibicarakan adalah Perda syari`at Islam, sebuah kebijakan daerah yang berorientasi pada  ajaran  moral  Islam.  Perda  tersebut  dianggap  bermasalah  karena  sebagian isinya  secara  structural  dan  spesifik  mengatur  kaum  perempuan.  Ironisnya, pengaturan itu bukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan, melainkan sebagai  pengucilan  dan  pembatasan.  Perda-perda  itu  meneguhkan  subordinasi perempuan;  membatasi  hak  kebebasan  perempuan  dalam  berbusana,  membatasi ruang  gerak  dan  mobilitas  perempuan,  serta  membatasi  waktu  berkreativitas
16 Abidin  Nurdin, Syari`at  Islam  dan  Isu-Isu  Kontemporer ,  Banda  Aceh:  Dinas  Syari`at  Islam  Provinsi Aceh, 2011, hal. v.
17 Zulkarnain, Menelusuri Pelaksanaan  Syari`at  Islam ,  Banda  Aceh:  Dinas  Syari`at  Islam  Provinsi  Aceh, 2011, hal. vi.
18 Siti Musdah Mulia, Peminggiran Perempuan Dalam Perda Syari`at , dalam Jurnal Tashwirul Afkar, edisi No. 20 Tahun 2006, hal. 21.

## Muhibuddin
perempuan  pada  malam  hari.    Secara  eksplisit,  Perda  itu  mengekang  hak  dan kebebasan  asasi  manusia  perempuan,  menempatkan  perempuan  hanya  sebagai objek  hokum  dan  bahkan  lebih  rendah  lagi  sebagai  objek  seksual.    Perda  yang mengandung pembatasan kedaulatan terhadap perempuan berpotensi melahirkan perilaku kekerasan terhadap perempuan.
Dalam aspek hukum, perempuan cukup berat mengalami peneguhan subordinasi. Sehingga  muncul  kesan  dimana  ranah  hukum  terlihat  tidak  bersahabat  dengan perempuan. Posisi perempuan cukup marginal di mata hukum, sosial dan budaya. Indikasi  ini  membuktikan  secara  nyata  bahwa  ketimpangan  gender  dalam  relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih cukup kuat. Ketimpangan gender jelas merupakan  masalah  sosial  yang  mesti  ditemukan  solusinya  secara  integratif dengan  menganalisis  berbagai  faktor  yang  turut  serta  melanggengkannya, termasuk  di  dalamnya  faktor  hukum  yang  seringkali  mendapatkan  legitimasi agama.  Analisis  terhahadap  kasus-kasus  hukum  mengungkapkan  bahwa ketimpangan  gender  dalam  bidang  hukum  dijumapai  pada  tiga  aspek  hukum sekaligus, yaitu pada materi hukum ( content of law ), budaya hukum  ( culture of law ), dan  struktur  hukumnya  ( structure  of  law ).  Pada  aspek  struktur,  ketimpangan gender  ditandai  oleh  masih  rendahnya  sensivitas  gender  di  lingkungan  penegak hukum. 19 Pada  aspek  budaya  hokum  juga  masih  cukup  dipengaruhi  nlai-nilai patriarkhi  yang  kemudian  mendapat  legitimasi  kuat  dari  interpretasi  agama. Sehingga  tidak  mengherankan  agama  dituduh  sebagai  salah  satu  unsur  yang melanggengkan budaya patriarkhi dan mengekalkan ketimpangan relasi gender. 20
Mencermati  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  penerapan  syari`at  Islam  di beberapa  daerah  di  Indonesia,  termasuk  di  Aceh  dinilai  telah  membawa  dampak tertentu  bagi  masyarakat,  terutama  terhadap  kaum  perempuan.  Adapun  dampak yang  paling  sederhana  adalah  berpotensi  munculnya  rasa  takut  ( fear )  yang terstruktur pada sebagian masyarakat. Sementara dampak yang lebih jauh adalah dapat  mendorong  fermentasi  hak-hak  dasar  ( civil  liberties )  manusia  atas  nama konservasi doktrin agama (syari`ah). Tidak hanya ini saja penerapan syari`ah Islam juga  merefleksikan  ketidakmampuan  mengapresiasi  ajaran  Islam  secara  spiritual dan  aktual  yang  apresiatif  terhadap  prinsip-prinsip  kemanusiaan  yang  justru
19 Dalam  konteks  penegakan  hukum  syari`at  di  Aceh,  aparat  penegak  hukum  yang  sering  disorot adalah WH ( Wilayatul Hisbah ) sebagai polisi syari`ah.
20 Siti Musdah Mulia, Peminggiran Perempuan….., hal. 27.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
menjadi  tujuan  luhur  syari`ah. 21 Seorang  Muslim  yakin  dan  percaya  sepenuhnya bahwa  apa  yang  disyari`atkan  Allah  sebagai  pencipta  kepada  manusia  pasti merupakan tuntunan yang luhur dan ideal sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai solusi atas persoalan dan polemik pemberlakuan syari`at Islam, sejumlah intelektual  Muslim  merekomendasikan  kepada  pemerintah  agar  lebih memperioritaskan  perlindungan  dan  pemberdaayaan  kaum  perempuan  dengan berbagai kebijakan yang akomodatif, partisipatif dan konstributif bagi perempuan khususnya  daripada  mengatur,  mengekang,  membatasi  hak  dan  ruang  gerak perempuan.  Di  masa  depan,  pemerintah  daerah  yang  menegakkan  syari`at  Islam untuk tidak lagi melahirkan aturan yang kurang relevan bagi upaya mewujudkan keadilan  dan  kesejahteraan  warga  masyarakat.  Qanun  seperti  aturan  berbusana bagi  perempuan,  larangan  bekerja  malam,  larangan  berkhalwat  dan  sejenisnya dinilai  kurang  akomodatif  terhadap  kreativitas  dan  kebebasan  perempuan. Sebaliknya,  Pemerintah  Aceh  lebih  mendorong  terhadap  lahirnya  qanun-qanun yang  bersifat  akomodatif  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan,  keadilan  dan kesejahteraan,  seperi  qanun  tentang  Perlindungan  Anak  dari  segala  bentuk eksploitasi  dan  penelantaran,  qanun  tentang  perlindungan  terhadap  kelompok rentan,  seperti  pengemis,  pengamen,  pemulung,  lansia,  penyandang  cacat, pengungsi, buruh kasar, dan pekerja migran.
Secara  mayoritas,  para  ulama  dayah  di  Aceh  memandang  bahwa  perempuan pekerja  di  luar  rumah  (keluar  zona  nyaman)  pada  prinsipnya  dibolehkan (dibenarkan) atau diberi pilihan bagi perempuan. Kendati demikian, pembolehan tersebut  diikuti  ketentuan-ketentaun  yang  mengikat  dan  membatasi  perempuan demi  menjaga  peran  dan  tanggungjawab  utamanya  dalam  keluarga  (pendidik, pencurah  perhatian  dan  pemberi  kasih  sayang)  dan  mampu  menghadirkan kemashlahatan  (keselamatan,  kenyamanan,  dan  kesejahteraan)  dirinya  di  tempat umum.  Oleh  karena  itu,  pada  prinsibnya  mayoritas  ulama  dayah  di  Aceh  pada umumnya dan di wilayah kabupaten Bireun khususnya memahami secara seksama ruang  gerak  kaum  perempuan  dalam  mengaktualisasikan  potensi  diri  di  tengah masyarakat  dan  mengambil  berbagai  peran  dalam  pembangunan  bangsa.
21 Sukron  Kamil  dan  Chaider  S.  Bamualim, Syari`ah  Islam  dan  HAM;  Dampak  Perda  Syari`ah  Terhadap Kebebasan sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim , Jakarta: CSRC,  2011, hal.112.

## Muhibuddin
Perubahan dan tuntutan zaman yang menghendaki ikut sertanya partisipasi kaum perempuan  ke  ranah  publik  bersama  kaum  laki-laki  merupakan  sebuah keniscayaan yang tidak mungkin ditolak.
Untuk  menghadirkan  kemashlahatan  tersebut,  perempuan  pekerja  harus  sangat selektif  dalam  memilih  profesi  pekerjaannya,  kemudian  juga  mahir  memproteksi dirinya  dengan  sikap,  perilaku  (akhlak  mulia)  dan  busana  (atribut  pakaian)  yang dipakainya,  serta  menjaga  pandangan  dan  gaa  komunikasina  dengan  lawan  jenis yang bukan mahramnya sebagaimana yang dituntun dalam ajaran Islam. Memang diakui  oleh  para  ulama  dayah  bahwa  untuk  memenuhi  semua  kriteria  ini  bukan pekerjaan  mudah  bagi  kaum  perempuan,  konon  lagi  jika  sudah  berkeluarga  dan memiliki anak-anak. Sehingga tanggungjawab perempuan di rumah menjadi lebih besar  dan  menyita  waktunya  yang  lebih  banyak  untuk  keluarga.  Jika  ia  harus bekerja  di  luar rumah  dengan  durasi  waktu  yang  lama  di  siang  hari  atau  hingga malam  hari,  maka  konsekuensi  dari  pekerjaannya  itu  akan  terimbas  pada  peran dan tanggungjwabnya di rumah.
Senada  dengan  pandangan  di  atas,  pandangan  yang  nyaris  sama  juga  terlihat dalam  dialog  berikut  ini.  Seorang  perempuan  merasa  terpaksa  untuk  bekerja. Karena  tidak  ingin  mengecewakan  ayahnya  sehingga  ia  tetap  bekerja  walaupun dalam  keadaan  kurang  ikhlas.  Dia  berpendapat  bahwa  kewajiban  untuk  bekerja adalah  bagi  laki-laki  bukan  wanita.  Sebaik-baiknya  wanita  adalah  yang  bisa menjadi  ummul  mukmin  bagi  keluarganya,  menjadi  istri  shalihah,  menjaga kehormatan  suaminya  jika  suaminya  tidak  ada,  menjadi  seorang  ibu  yang penyayang  bagi  anaknya.  Memang,  tidak  ada  yang  salah  dari  pendapatnya  itu. Tetapi pendapatnya itu ditujukan bagi seorang wanita yang sudah menikah. Lalu bagaimana halnya dengan seorang wanita yang belum menikah?
Menurut  pendapat  ulama  ini,  selama  perempuan  masih  belum  menikah  ada baiknya  ia  bekerja.  Sebab  bekerja   bisa  membantu  dan  mengurangi  beban  orang tua.  Dengan  memiliki  penghasilan  sendiri  perempuan  bisa  memenuhi  kebutuhan diri sendiri tanpa harus meminta-minta pada orang tua dan justru malah lebih baik lagi karena bisa memberi sebagian gaji kepada orang tua, dan juga bisa bersedekah kepada orang lain dengan hasil keringat sendiri. Menyoal hal ini ia mengutip sabda Nabi SAW yang menyebutkan bahwa "Tiada seorang pun yang makan lebih baik
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
dari  orang  yang  makan  hasil  dari  tangannya  sendiri”  (HR.  al-Bukhari,  No  1966, dalam kitab Fathul Bari , 4/306).
Dalam Islam tidak ada larangan bagi laki-laki atau perempuan untuk bekerja, baik di  dalam  ataupun  di  luar  rumah.  Dalam surat al-Nahl,  ayat  97  disebutkan  secara tegas  bahwa  untuk  meciptakan  kehidupan  yang  baik  ( hayatan  thayyibah ) dipersyaratkan  peran  aktif  setiap  orang  beriman,  lelaki  dan  perempuan  (secara eksplisit  disebutkan lelaki  dan  perempuan),  tentu  dengan  melakukan  aktifitas- aktifitas yang positif ( amalan shalihah ). Sementara itu menurut para ulama tentang hukum  wanita  karir  terdapat  beberapa  perbedaan  pendapat.  menurut  beberapa ulama  tentang hukum wanita bekerja dalam Islam di luar rumah adalah pertama mubah atau  diperbolehkan.  Golongan  ulama  ini  berpendapat  bahwa  Islam  tidak melarang  wanita  bekerja  di  luar  rumah,  asalkan  mereka  memahami  syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits-hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam.
Di  dalam surat al-Qashash  ayat-23-28,  juga  dikisahkan  mengenai  dua  puteri  Nabi Syu'aib as yang bekerja menggembala kambing di padang rumput, yang kemudian bertemu  dengan  Nabi  Musa  AS.  Surat al-Naml  ayat  20-44,  juga  mengapresiasi kepemimpinan (karir politik) seorang perempuan yang bernama Balqis. Disamping ayat-ayat  lain  yang  mengisyaratkan  bahwa  perempuan  itu  boleh  bekerja menyusukan anak dan memintal benang.
Dalam  praktek  kehidupan  zaman  Nabi  SAW,  banyak  riwayat  menyebutkan, beberapa  sahabat  perempuan  bekerja  di  dalam  dan  di  luar  rumah,  baik  untuk kepentingan  sosial,  maupun  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Sebutlah misalnya   isteri  Rasulullah  SAW  Khadidjah ra. adalah  seorang  wanita  pebisnis. Bahkan  harta  hasil  jerih  payah  bisnis  Khadijah  ra  itu  amat  banyak  menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya.
Demikian  pula  dengan 'Aisyah  ra.  Semasa  Rasulullah  masih  hidup,  beliau  sering kali  ikut  keluar  Madinah  dalam  berbagai  operasi  peperangan.  Dan  sepeninggal Rasulullah  SAW,  Aisyah  adalah  guru  dari  para  shahabat  yang  memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Asma bint Abu Bakr, isteri  sahabat  Zubair  bin  Awwam,  bekerja  bercocok  tanam,  yang  terkadang

## Muhibuddin
melakukan  perjalanan  cukup  jauh.  Di  dalam  kitab  hadits  Shahih  Muslim, disebutkan  bahwa  ketika  Bibi  Jabir  bin  Abdullah  keluar  rumah  untuk  bekerja memetik kurma, dia dihardik oleh seseorang untuk tidak keluar rumah. Kemudian dia  melapor  kepada  Nabi  Saw,  yang  dengan  tegas  mengatakan  kepadanya: "Petiklah kurma itu, selama untuk kebaikan dan kemaslahatan".
Di  dalam  literatur  fikih  (jurisprudensi  Islam)  juga  secara  umum  tidak  ditemukan larangan  perempuan  bekerja,  selama  ada  jaminan  keamanan  dan  keselamatan, karena  bekerja  adalah  hak  setiap  orang.  Variasi  pandangan  ulama  hanya  muncul pada  kasus  seorang  isteri  yang  bekerja  tanpa  restu  dari  suaminya.  Kemudian pertanyaan  yang  muncul  adalah:  apakah  seorang  isteri  yang  bekerja  tanpa  restu suami  dianggap  melanggar  peraturan  agama?  Kalau  lebih  jauh  menelusuri lembaran-lembaran  literatur  fikih,  dalam  pandangan  banyak  ulama  fikih,  suami juga  tidak  berhak  sama  sekali  untuk  melarang  isteri  bekerja  mencari  nafkah, apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau  karena  yang  lain  (lihat  fatwa  Ibn  Hajar,  juz  IV,  h.  205  dan  al-Mughni  li  Ibn Qudamah, juz VII, h. 573).
Lebih  tegas  lagi  dalam  fikih  Hambali,  seorang  lelaki  yang  pada  awalnya  sudah mengetahui dan menerima calon isterinya sebagai pekerja (baca : Perempuan Karir) yang  setelah  perkawinan  juga  akan  terus  bekerja,  suami  tidak  boleh  kemudian melarang  isterinya  bekerja  atas  alasan  apapun  (lihat  Wahbah  Zuhaili, al-fiqh  al- Islami wa adillatuhu , Juz. VII, hal. 795).
Dewasa  ini  wanita  telah  banyak  berpartisipasi  dalam  dunia  pekerjaan  seperti halnya  laki-laki  dan  hal  ini  juga  merupakan  kebanggan  tersendiri  bagi  keluarga. Sebuah  keluarga  biasanya  akan  merasa  bangga  jika  putrinya  dapat  bekerja  dan memiliki  karir  di  luar  rumah.  Apalagi  jika  pekerjaan  tersebut  menunjang  profesi dan menghasilkan pendapatan yang  tinggi. Masyarakat juga menganggap bahwa keberadaan  wanita  karir  merupakan  suatu  kemajuan  suatu  bangsa  yang  patut dibanggakan. Wanita  karir  adalah  wanita  yang  memasuki  dunia  usaha  atau pekerjaan  dan  menghabiskan  lebih  banyak  waktunya  di  luar  rumah  atas  tujuan tertentu  misalnya  mencari  nafkah  keluarga,  menyalurkan  bakat,  dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Adakalanya seorang wanita sangat  mementingkan  karir  dan  ia  lupa  akan  tugasnya  sebagai  seorang  wanita. Lalu bagaimanakah hukum wanita yang bekerja terutama di luar rumah?

## Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
Isu  wanita  karir  atau  wanita  yang  bekerja  bukanlah  merupakan  hal  baru  dalam masyarakat  saai  ini.  Sejak  manusia  diciptalan  oleh  Allah  dan  mula  berkembang biak,wanita  sudah  pun  bekerja  naik  didalam  rumah  maupun  di  luar  rumah. Meskipun  demikian,  wanita  karir  saat  ini  merujuk  pada  mereka  yang  bekerja diluar  rumah  seperti  di  kantor  dan  mendapatkan  gaji.  Dalam  al-Qur‟an  juga dijelaskan  bahwa  setiap  manusia  hendaknya  mencari  rezeki  dengan  cara  bekerja sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  (QS.  al-Jumu‟ah/62:10),  dan  (QS.  al- Qasas/28:77).
Dalam  (QS.  al-Nisa  ayat  32)  difahami  bahwa  setiap  manusia  termasuk  wanita berhak  untuk  bekerja  dan  mendapat  ganjaran  yang  setimpal  apa  yang  mereka kerjakan.  Sehingga  dalam  islam  hukum  wanita  yang  bekerja  adalah  mubah  atau diperbolehkan.  Meskipun  tidak  ada  larangan  bagi  wanita  untuk  bekerja,  namun hendaknya  jenis  pekerjaan  itu  tidak  diharamkan  dan  tidak  mengarah  pada perbuatan  haram,  seperti  perjalanan  sehari  semalam  tanpa  ada  mahram  atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara pria dengan wanita. Memang  tidak  ada  dalil  yang  qath'i  tentang  haramnya  wanita  keluar  rumah, namun  para  ulama  tetap  menempatkan  beberapa  syarat  atas  kebolehan  wanita keluar rumah.
Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah adalah sebagai  berikut  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Abd  al-Rabb  Nawwab  al-Din  dan pendapat ini dipegang oleh ulama dayah di Aceh, yaitu; Pertma harus mengenakan pakaian yang menutup aurat ( al-hijab ). Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib  dipenuhi  sebelum  seorang  wanita  keluar  rumah  (QS.  al-Ahzaab:  27). Berpakaian  secara  syar‟i,  yaitu  pakaian  yangi  menutup  aurat  perempuan. Menutupi  seluruh  tubuh  selain  bagian  yang  dikecualikan  (wajah  dan  telapak tangan),  tebal  dan  tidak  transparan,  longgar  dan  tidak  ketat,  tidak  berwarna mencolok (yang menggoda), dan tidak memakai wewangian yang berlebihan (QS. al-Nur: 31). Di dalam ayat tersebut, Allah melarang wanita memperlihatkan bagian tubuh serta perhiasan mereka kepada lelaki asing yakni lelaki  yang  bukan suami atau yang bukan muhrimnya (baca  muhrim dalam islam dan pengertian mahram dalam islam). Para wanita diwajibkan untuk menutup aurat mereka kecuali bagian yang boleh nampak seperti wajah dan telapak tangan.

## Muhibuddin
Kedua,  mampu  menghindari  fitnah.Kebolehan  wanita  keluar  rumah  akan  batal dengan  sendirinya  manakala  ada  fitnah,  atau  keadaan  yang  tidak  aman.  Hal  ini sudah  merupakan  ijma`  ulama.  Syarat  ini  didapat  dari  hadits  Nabi  SAW  tentang kabar  beliau  bahwa  suatu  ketika  akan  ada  wanita  yan  berjalan  dari  Hirah  ke Baitullah sendirian tidak takut apa pun kecuali takut kepada Allah SWT. Abd al- Rabb menjelaskan, syarat tersebut berdasarkan alasan bahwa semua yang ada pada wanita  adalah  aurat.  Adapun  untuk  menghindari  fitnah  sebaiknya  wanita menghindari pekerjaan dimana pria dan wanita bercampur baur. Inilah mengapa kedudukan  wanita  dalam  islam  dimuliakan  dan  mereka  harus  senantiasa  dijaga dari fitnah dan bahaya yang muncul di luar rumah. aman dari fitnah, yaitu wanita tersebut  sejak  menginjakkan  kaki  keluar  rumah  sampai  kembali  lagi  ke  rumah, mereka terjaga agamanya, kehormatannya, serta kesucian dirinya. Untuk menjaga hal-hal  tersebut,  Islam  memerintahkan  wanita  yang  keluar  rumah  untuk menghindari khalwat (berduaan  dengan  laki-laki  yang  bukan  mahram,  tanpa ditemani  mahramnya), ikhtilath (campur  baur  antara  laki-laki  dan  wanita  tanpa dipisahkan  oleh  tabir),  menjaga  sikap  dan  tutur  kata  (tidak  melembutkan  suara, menundukkan  pandangan,  serta  berjalan  dengan  sewajarnya,  tidak  berlenggak- lenggok).
Ketiga,  sebaiknya mendapatkan izin dari orang  tua, wali atau suaminya. Seorang wanita  tidak  boleh  meninggalalkan  rumahnya  tanpa  izin  dari  suaminya.  Oleh karena  itu  seorang  wanita  boleh  bekerja  atas  izin  mereka  dan  tentunya  dengan tujuan pekerjaan yang jelas dan tidak mendatangkan mudharat (QS. al-Nisa‟/ 4:34) Mendapatkan izin dari wali. Wali adalah kerabat seorang wanita yang mencakup sisi nasabiyah (garis  keturunan,  seperti  dalam  al-Nur:31),  sisi sababiyah (tali pernikahan, yaitu suami), sisi ulul arham (kerabat jauh, yaitu saudara laki-laki seibu dan paman kandung dari pihak ibu serta keturunan laki-laki dari keduanya), dan sisi  pemimpin  (yaitu  hakim  dalam  pernikahan  atau  yang  mempunyai  wewenang seperti  hakim).  Jika  wanita  tersebut  sudah  menikah,  maka  harus  mendapat  izin dari suaminya. Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan.  Izin  dari  suami  harus  dipahami  sebagai  bentuk  kasih  sayang  dan perhatian  serta  wujud  dari  tanggung-jawab  seorang  yang  idealnya  menjadi
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
pelindung.  Namun  tidak  harus  juga  diterapkan  secara  kaku  yang  mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita.
Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun para ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa  perempuan  dapat  melakukan  pekerjaan  apa  pun  selama  ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama  dan  susila  tetap  terpelihara.  "Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka  meryuruh  (mengerjakan)  yang  ma'ruf  mencegah  dari  yang  munkar, mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  dan  mereka  taat  kepada  Allah  dan  Rasul- Nya..." (QS. al-Taubah: 71). 22
Keempat, pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajibannya di rumah. Wanita boleh saja  bekerja  di  luar  rumah  untuk  mencari  nafkah  asalkan  ia  tidak  melalaikan tugasnya  untuk  mengurus  rumah  tangga  atau  keluarganya.  Waktu  yang  dimiliki wanita sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia tetap harus  mengerjakan  pekerjaan  rumah  dan  mendidik  anak-anaknya  (baca pendidikan  anak  dalam  islam  dan  cara  mendidik  anak  dalam  islam).  Tugas tersebut  sebenarnya  tidak  boleh  dilimpahkan  pada  pembantu  atau  asisten  rumah tangga karena pembantu bukanlah orang yang tepat untuk menjaga dan mendidik seorang anak. Biasanya wanita karir cenderung sudah merasa lelah jika ia pulang bekerja  sehingga  tidak  memiliki  banyak  waktu  untuk  keluarganya.  Yaitu kewajibannya  terhadap  suami  dan  anak-anaknya  yang  merupakan  kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi.
Kelima,  pekerjaannya  tidak  menjadi  pemimpin  bagi  kaum  lelaki.  Hal  ini  sesuai dengan  penjelasan  ulama  Abd  al-Rabb  bahwa  wanita  tidak  boleh  menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu masyarakat atau suatu negara, berdasarkan hadis Rasulullah  s.a.w  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  kaum  yang  melantik  wanita menjadi  pemimpin  tertinggi  tidak  akan  mempeoleh  kemenangan  atau  kejayaan selamanya.  Sementera  itu,  hukum  perempuan  pekerja yang  kedua  adalah  haram. Adapun  ulama  lain  berpendapat  bahwa  wanita  karir  tidak  sesuai  dengan  ajaran islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus
22 http://www.nunuamir.com/2011/05/bolehkah-wanita-bekerja.html,  diakses  pada  Selasa  4 Oktober 2016.

## Muhibuddin
keluarga  dan  anak-anaknya  (baca  membangun  rumah  tangga  dalam  islam).  Para ulama  berpendapat  demikian  mengingat  wanita  yang  bekerja  diluar  rumah  atau wanita karir cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan  terkadang  jika  ia  memiliki  penghasilan  yang  melebihi  suaminya  ia  akan merasa  lebih  baik  dan  memicu  sikap  durhaka  pada  suami  (baca  ciri-ciri  istri durhaka).
Adapun  dikhawatirkan  wanita  karir  yang  sibuk  bekerja  dan  ia  belum  menikah, wanita  tersebut  cenderung  akan  mengesampingkan  pernikahan  (baca  hukum pernikahan dan rukun nikah dalam islam) dan lebih mementingkan karirnya.  Dan yang  lebih  parah,  jika  seorang  wanita  berselingkuh  9baca  perselingkuhan  dalam rumah  tangga)  di  tempat  kerjanya  dan  mengakibatkan  adanya  perceraian  atau talak (baca hukum talak dalam pernikahan dan perbedaan talak satu, dua dan tiga). Sedangkan  hukum  perempuan  pekerja  yang  ketiga  adalah  wajib.  Hukum  wanita bekerja  dalam  islam  dapat  menjadi  wajib  apabila  tidak  ada  orang  lain  dalam keluarga yang dapat menafkahinya seperti orangtua yang sakit dan lanjut usia dan tidak  ada anak  lain yang  dapat  mencari nafkah. Adapun  seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi  untuk  bekerja.  Meskipun  terdapat  perbedaan  pendapat,  tidak  disebutkan dalam  al-Qur‟an  bahwa  wanita  tidak  diperbolehkan  untuk  bekerja.  Dalam  islam, wanita  bisa  bekerja  terutama  jika  ia  memenuhi  syarat  dan  syariat  atau  ketentuan dalam islam  serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya  menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerjaan mulia lainya. 23
Keenam,  tidak  berkhalwat  antara  pria  dan  wanita . Sabda  Rasulullah  Saw  “tidak boleh berkhalwat (bersepi-sepian) antara laki-laki dengan wanita kecuali bersama wanita tadi ada mahram” Sebagaimana antara dalil yang menunjukkan keperluan untuk tidak bercampur dan berasak-asak dengan kumpulan lelaki sewaktu bekerja (QS.al-Qashash:  24  ).  Keharusan  adanya  mahram  ketika  melakukan  safar,  hal  ini berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam , “ Seorang wanita tidak boleh melakukan  safar  kecuali  bersama  mahramnya .”  (HR.  Bukhari  dalan  Shahihnya  (No. 1862),  Kitab  “ Jazaa-ush  Shaid ”,  Bab  “ Hajjun  Nisaa ‟”;  Muslim  (no.  1341),  Kitab  “ al- Hajj ”, Bab “ Safarul Mar-ah ma’a Mahramin ilal hajji wa Ghairihi ”, dari Ibnu „Abbas).
23 http://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-bekerja-dalam-islam,  akses  pada  Selasa  4 Oktober 2016.

## Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
Ketujuh,  tidak  tabarruj  atau  memamerkan  perhiasan  dan  kecantikan.  Wanita dilarang  memamerkan  perhiasan  dan  kecantikannya,  terutama  di  hadapan  para laki-laki  (QS.  al-Ahzaab  33).  Kedelapan,  tidak  Melunakkan,  Memerdukan  atau Mendesahkan  Suara.  Para  wanita  diharamkan  bertingkah  laku  yang  akan menimbulkan  syahwat  para  laki-laki.  Seperti  mengeluarkan  suara  yang  terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya (QS. al-Ahzaab 32).
Kedelapan, menjaga Pandangan. Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya (QS. al-Nur: 30-31). Pandangan ulama terhadap kebolehan perempuan  bekerja  di  luar  rumah  sebagaimana  dipaparkan  di  atas mengindikasikan  kehati-hatian  ulama  tersebut  terhadap  tidak  terpenuhinya  atas sejumlah  kriteria  yang  ditawarkan.  Sehingga  menurut  pendapat  ulama  dengan versi  sangat  hati-hati  ini,  sebaik-baik  tempat  bagi  perempuan  adalah  di  dalam rumahnya  atau  rumah  suaminya  (QS.  al-Ahzab:  33).  Adapun  yang  dimaksud dengan ayat ini adalah hendaklah wanita berdiam di rumahnya dan tidak keluar kecuali  jika  ada  kebutuhan.  Sehingga  jika  ada  pekerjaan  bagi  wanita  yang  bisa dikerjakan  di  rumah,  itu  tentu  lebih  layak  dan  lebih  baik.  Dan  perlu  ditekankan kewajiban  mencari  nafkah  bukanlah  jadi  tuntutan  bagi  wanita.  Namun  prialah yang diharuskan demikian (QS. al-Thalaq: 7).

## C. Simpulan
Pandangan ulama dayah terkait dengan fenomena semakin maraknya kaum perempuan  yang  bekerja  pada  fasilitas  umum  sampai  malam  hari  di  wilayah Kabupaten Bireun khususnya dan di seluruh Aceh pada umumyn terbagi kepada tigaa  tipologi  pandangan,  yaitu;  (a)  membolehkan  dan  kemashlahatannya  (baik buruknya) diserhkan kepada kaum perempuan sendiri untuk mempertimbangkannya,  (b)  membolehkan  dengan  sejumlah  catatan  demi kehatihatian,  (c)  melarang  dengan  sejumlah  dalil  dan  kekhawatiran.  Tipologi pertama  didominasi  oleh  ulama  dayah  yang  lebih  mengedapankan  pola  pikir moderasi  dan  memiliki  latar  pendidikan  tinggi  keagamaan  di  jalur  formal. Sementara tipologi kedua lebih didominasi oleh ulama dayah yang hanya berlatar belakang pendidikan dayah dan mulai membuka pergaulan dengan pihak-pihak d luar dayah, namun pemikirannya masih dipengaruhi oleh iklim pemikiran dayah
yang  cukup  kental  dengan  pemahaman  teks  secara  literal.  Sedangkan  tipologi ketiga  adalah  pemikiran  ulama  dayah  yang  sama  sekali  menutup  diri  terhadap perubahan dan tuntutan perkembangan zaman.
Ulama  dayah  ang  termasuk  dalam  tipologi  yang  pertama  berpendapat bahwa  dalam  tataran  kemanusiaan  (insaniyah)  kaum  perempuan  sama  hak  dan kesempatannya  sebagaimana  kaum  kaum  laki-laki  di  domain  luar  domistiknya. Mereka  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mengaktualisasikan  potensi  dan kapasitasnya  di  ranah  publik  sesuai  dengan  kemampuannya  masing-masing. Kaum perempuan dibolehkan berkiprah dalam masyarakat dalam pelbagai profesi yang  digelutinya.  Tidak  ada  hambatan  sedikitpun  bagi  kaum  perempuan  untuk mendedikasikan  kapabilitasnya  di  berbagai  lini  kehidupan  untuk  mengisi  dan berperan serta dalam pembangunan negara, agama dan umat. Konon lagi, kualitas dan  karakteristik  kaum  perempuan  dalam  aspek-aspek  tertentu  memiliki keunggulan  dari  pada  kaumk  laki-laki.  Jadi  tidak  ada  salahnya  mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan professional.
Di  samping  itu,  pendapat  ulama  pada  tipologi  yang  kedua  adalah dibolehkannya kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah dan bahkan hingga malam  hari.  Kobolehan  ini  didasarkan  pada  persamaan  hak  kaum  perempuan dengan  kaum  laki-laki  dalam  memainkan  perannya  dalam  derap  langkah pembangunan  negeri.  Selain  itu,  kebutuhan  terhadap  keterlibatan  kaum perempuan  di  ranah  publik  sudah  semakin  terbuka  sehingga  peluang  ini  harus dimanfaatkan  oleh  kaum  perempuan.  Dukungan  ulama  terhadap  kaum perempuan  untuk  bekerja  di  luar  rumah  terlebih  setelah  melihat  ada  sejumlah lapangan kerja yang lebih berhasil apabila mengikutsertakan kaum perempuan di dalamnya. Jadi kebolehan ini disandarkan pada dua alasan kuat, yaitu hak setiap insan  dan  kebutuhan  dunia  kerja  terhadap  skil  kaum  perempuan  yang  unik dibandingkan dengan kemampuan kaum laki-laki di bidang yang dimaksud.
Walaupun  ulama  dalam  tipologi  yang  kedua  membolehkan  kaum perempuan bekerja di luar rumah bahkan hingga malam hari pada fasilitas layanan umum, namun mereka juga berusaha mengingatkan kaum perempuan untuk lebih hati-hati  dan  selektif  menerima  suatu  pekerjaan  dan  juga  shift  (jadwal)  kerjanya yang  relevan  dan  ramah  terhadap  kaum  perempuan.  Ulama  pada  tipologi  ini melihat  bahwa  pekerjaan  di  ranah  publik  sangat  rentan  terjadinya  eksploitasi
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
terhadap kaum perempuan, baik dari segi fisik, mental dan upah yang diperoleh. Sistem  ekonomi  kapitalis  telah  merambah  sebagian  besar  lapangan  kerja  di perkotaan yang menjadikan kaum perempuan pekerja sebagai objek ekonomi yang mudah  dan  murah  untuk  dibeli  oleh  sebuah  perusahaan  atau  lembaga  ekonomi lainnya.
Untuk  itu  ulama  dayah  pada  tipologi  ini  mengingatkan  kaum  perempuan untuk tidak lupa kembali ke rumah. Sebab di sana ada kewajiban dan kemuliaan yang  lebih  besar  yang  dipersembahkan  Allah  untuk  kamum  perempuan,  yaitu tugas reproduksi, pendidikan dan pengasuhan generasi ( parenting ). Bekerja di luar rumah hanyalah sebuah pilihan lain ketika pengabdian di rumah sudah dilakukan, ketika sudah sangat membutuhkan dan ketika  sudah sangat dibutuhkan. Jikapun harus bekerja di luar rumah, maka faktor syari`at (agama), psikologis dan fisiologis kaum perempuan  menjadi pertimbangan  penting yang  harus diputuskan terlebih dahulu. Di samping kesiapan si perempuan, juga harus memperhtikan pihak-pihak lain yang menyertainya, seperti pasangan (suami) dan anak-anak mereka. Sehingga kendatipun  harus  bekerja  di  luar,  aspek  kemashalahatan  diri  dan  keluarga  tetap sebagai perioritas mutlak yang menjadi bahan pertimbangan.
Alasan-alasan terhadap kerap terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan di lokasi kerja sangat mengkhawatirkan ulama dayah pada tipologi ini. Karena  itu  menurut  mereka  silakan  kaum  perempuan  mengambil  bagian  dalam beragam  aktivitas  di  masyarakat.  Namun  kaaum  perempaun  harus  lebih  selektif dibandingkan  dengan  kaum  laki—laki  dalam  memilih  dan  menentukan  jenis pekerjaan  dan  waktunya  sekaligus.  Jenis  pekerjaan  yang  rentan  atau  memiliki kemungkinan  terhadap  ressiko  yang  harus  dialami  sejatinya  patut  dihindari  dan ditolk  hendaknya.  Pendekatan  kehati-hatian  dalam  menentukan  pekerjaan  dan jadwalnya  ini  terhadap  kaum  perempuan  yang  hendak  bekerja  di  luar  rumah dengan  segala  tantangannya  dijadikan  pertimbangan  awal  disebabkan  mereka lebih  melihat  pada  perempuan  sebagai  subjek  yang  harus  dimuliakan  sehingga perlu  dihindari  dan  dilindungi  dari  pelbagai  kemungkinan  buruk.  Karena  itu, sekali  lagi  ulama  dayah  dengan  tipe  keduanya  pada  prinsipnya  membolehkan perempuan  bekerja  hingga  larut  malam,  tetapi  dengan  pertimbangan- pertimbangan matang.

## Muhibuddin
Pandangan  tipe  inilah  yang  mendominasi  pemikiran  ulama  dayah  dalam  tahun- tahun terakhir ini di kawasan Bireun khususnya dan di daerah lain di Aceh pada umumnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dayah  dengan  segala  pernak- perniknya  telah  berhasil  menggulirkan  arus  baru  dalam  pergumulannya  dengan perubahan  dan  perkembangan  zaman  tanpa  harus  menghilangkan  jati  diri  dan karakteristik dayah yang sesungguhnya. Transformasi pemikiran ulama dayah dari corak  tradisional  normatif  menjadi  coral  semi-moderat  dan  cenderung  moderat tentu  tidak  terlepas  dari  munculnya  era  keterbukaan  dayah  terhadap  kemajuan masyarakat  di  luar  dayah.  Sebab  ulama  dayah  menyadari  bahwa  konstribusi mereka  sangat  diharapkan  masyarakat  dalam  memberi  referensi  hukum  demi kenyamanan  umat.  Demikian  juga  ulama  dayah  menyadari  bahwa  eksistensi ulama  di  mata  masyarakat  akan  tetap  terjaga  apabila  ulama  mampu  memainkan perannya sebagai guide life bagi masyarakat. Karena itulah, dukungan pandangan sekaligus  bimbingan  ulama  kepada  kaum  perempuan  karier  merupakan  suatu apresiasi  ulama  dayah  kepada  umat  dalam  aktivitasnya  sehari-hari.  Pandangan ulama dayah terkait dengan fenomena semakin maraknya kaum perempuan yang bekerja  pada  fasilitas  umum  sampai  malam  hari  di  wilayah  Kabupaten  Bireun khususnya  dan  di  seluruh  Aceh  pada  umumyn  terbagi  kepada  tigaa  tipologi pandangan,  yaitu;  (a)  membolehkan  dan  kemashlahatannya  (baik  buruknya) diserhkan  kepada  kaum  perempuan  sendiri  untuk  mempertimbangkannya,  (b) membolehkan  dengan  sejumlah  catatan  demi  kehatihatian,  (c)  melarang  dengan sejumlah dalil dan kekhawatiran. Tipologi pertama didominasi oleh ulama dayah yang  lebih  mengedapankan  pola  pikir  moderasi  dan  memiliki  latar  pendidikan tinggi keagamaan di jalur formal. Sementara tipologi kedua lebih didominasi oleh ulama dayah yang hanya berlatar belakang pendidikan dayah dan mulai membuka pergaulan  dengan  pihak-pihak  d  luar  dayah,  namun  pemikirannya  masih dipengaruhi  oleh  iklim  pemikiran  dayah  yang  cukup  kental  dengan  pemahaman teks secara literal. Sedangkan tipologi ketiga adalah pemikiran ulama dayah yang sama sekali menutup diri terhadap perubahan dan tuntutan perkembangan zaman. Ulama  dayah  yang  termasuk  dalam  tipologi  yang  pertama  berpendapat bahwa  dalam  tataran  kemanusiaan  (insaniyah)  kaum  perempuan  sama  hak  dan kesempatannya  sebagaimana  kaum  kaum  laki-laki  di  domain  luar  domistiknya. Mereka  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mengaktualisasikan  potensi  dan
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
kapasitasnya  di  ranah  publik  sesuai  dengan  kemampuannya  masing-masing. Kaum perempuan dibolehkan berkiprah dalam masyarakat dalam pelbagai profesi yang  digelutinya.  Tidak  ada  hambatan  sedikitpun  bagi  kaum  perempuan  untuk mendedikasikan  kapabilitasnya  di  berbagai  lini  kehidupan  untuk  mengisi  dan berperan serta dalam pembangunan negara, agama dan umat. Konon lagi, kualitas dan  karakteristik  kaum  perempuan  dalam  aspek-aspek  tertentu  memiliki keunggulan  dari  pada  kaumk  laki-laki.  Jadi  tidak  ada  salahnya  mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan professional.
Di  samping  itu,  pendapat  ulama  pada  tipologi  yang  kedua  adalah dibolehkannya kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah dan bahkan hingga malam  hari.  Kobolehan  ini  didasarkan  pada  persamaan  hak  kaum  perempuan dengan  kaum  laki-laki  dalam  memainkan  perannya  dalam  derap  langkah pembangunan  negeri.  Selain  itu,  kebutuhan  terhadap  keterlibatan  kaum perempuan  di  ranah  publik  sudah  semakin  terbuka  sehingga  peluang  ini  harus dimanfaatkan  oleh  kaum  perempuan.  Dukungan  ulama  terhadap  kaum perempuan  untuk  bekerja  di  luar  rumah  terlebih  setelah  melihat  ada  sejumlah lapangan kerja yang lebih berhasil apabila mengikutsertakan kaum perempuan di dalamnya. Jadi kebolehan ini disandarkan pada dua alasan kuat, yaitu hak setiap insan  dan  kebutuhan  dunia  kerja  terhadap  skil  kaum  perempuan  yang  unik dibandingkan dengan kemampuan kaum laki-laki di bidang yang dimaksud.
Walaupun  ulama  dalam  tipologi  yang  kedua  membolehkan  kaum perempuan bekerja di luar rumah bahkan hingga malam hari pada fasilitas layanan umum, namun mereka juga berusaha mengingatkan kaum perempuan untuk lebih hati-hati  dan  selektif  menerima  suatu  pekerjaan  dan  juga  shift  (jadwal)  kerjanya yang  relevan  dan  ramah  terhadap  kaum  perempuan.  Ulama  pada  tipologi  ini melihat  bahwa  pekerjaan  di  ranah  publik  sangat  rentan  terjadinya  eksploitasi terhadap kaum perempuan, baik dari segi fisik, mental dan upah yang diperoleh. Sistem  ekonomi  kapitalis  telah  merambah  sebagian  besar  lapangan  kerja  di perkotaan yang menjadikan kaum perempuan pekerja sebagai objek ekonomi yang mudah  dan  murah  untuk  dibeli  oleh  sebuah  perusahaan  atau  lembaga  ekonomi lainnya.
Untuk  itu  ulama  dayah  pada  tipologi  ini  mengingatkan  kaum  perempuan untuk tidak lupa kembali ke rumah. Sebab di sana ada kewajiban dan kemuliaan

## Muhibuddin
yang  lebih  besar  yang  dipersembahkan  Allah  untuk  kamum  perempuan,  yaitu tugas reproduksi, pendidikan dan pengasuhan generasi ( parenting ). Bekerja di luar rumah hanyalah sebuah pilihan lain ketika pengabdian di rumah sudah dilakukan, ketika sudah sangat membutuhkan dan ketika  sudah sangat dibutuhkan. Jikapun harus bekerja di luar rumah, maka faktor syari`at (agama), psikologis dan fisiologis kaum perempuan  menjadi pertimbangan  penting yang  harus diputuskan terlebih dahulu. Di samping kesiapan si perempuan, juga harus memperhtikan pihak-pihak lain yang menyertainya, seperti pasangan (suami) dan anak-anak mereka. Sehingga kendatipun  harus  bekerja  di  luar,  aspek  kemashalahatan  diri  dan  keluarga  tetap sebagai perioritas mutlak yang menjadi bahan pertimbangan.
Alasan-alasan terhadap kerap terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan di lokasi kerja sangat mengkhawatirkan ulama dayah pada tipologi ini. Karena  itu  menurut  mereka  silakan  kaum  perempuan  mengambil  bagian  dalam beragam  aktivitas  di  masyarakat.  Namun  kaaum  perempaun  harus  lebih  selektif dibandingkan  dengan  kaum  laki—laki  dalam  memilih  dan  menentukan  jenis pekerjaan  dan  waktunya  sekaligus.  Jenis  pekerjaan  yang  rentan  atau  memiliki kemungkinan  terhadap  ressiko  yang  harus  dialami  sejatinya  patut  dihindari  dan ditolk  hendaknya.  Pendekatan  kehati-hatian  dalam  menentukan  pekerjaan  dan jadwalnya  ini  terhadap  kaum  perempuan  yang  hendak  bekerja  di  luar  rumah dengan  segala  tantangannya  dijadikan  pertimbangan  awal  disebabkan  mereka lebih  melihat  pada  perempuan  sebagai  subjek  yang  harus  dimuliakan  sehingga perlu  dihindari  dan  dilindungi  dari  pelbagai  kemungkinan  buruk.  Karena  itu, sekali  lagi  ulama  dayah  dengan  tipe  keduanya  pada  prinsipnya  membolehkan perempuan  bekerja  hingga  larut  malam,  tetapi  dengan  pertimbangan- pertimbangan matang.
Pandangan  tipe  inilah  yang  mendominasi  pemikiran  ulama  dayah  dalam  tahun- tahun terakhir ini di kawasan Bireun khususnya dan di daerah lain di Aceh pada umumnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dayah  dengan  segala  pernak- perniknya  telah  berhasil  menggulirkan  arus  baru  dalam  pergumulannya  dengan perubahan  dan  perkembangan  zaman  tanpa  harus  menghilangkan  jati  diri  dan karakteristik dayah yang sesungguhnya. Transformasi pemikiran ulama dayah dari corak  tradisional  normatif  menjadi  coral  semi-moderat  dan  cenderung  moderat tentu  tidak  terlepas  dari  munculnya  era  keterbukaan  dayah  terhadap  kemajuan
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
masyarakat  di  luar  dayah.  Sebab  ulama  dayah  menyadari  bahwa  konstribusi mereka  sangat  diharapkan  masyarakat  dalam  memberi  referensi  hukum  demi kenyamanan  umat.  Demikian  juga  ulama  dayah  menyadari  bahwa  eksistensi ulama  di  mata  masyarakat  akan  tetap  terjaga  apabila  ulama  mampu  memainkan perannya sebagai guide life bagi masyarakat. Karena itulah, dukungan pandangan sekaligus  bimbingan  ulama  kepada  kaum  perempuan  karier  merupakan  suatu apresiasi ulama dayah kepada umat dalam aktivitasnya sehari-hari.

## Muhibuddin

## Daftar Pustaka
Abidin Nurdin, Syari`at Islam  dan Isu-Isu  Kontemporer , Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Aceh, 2011.
Abu  Huraerah, Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat;  Model  dan  Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan , Bandung: Humaniora, 2008. Agus  Salim, Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial  –  Buku  Sumber  Untuk  Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
A  Naufal  Ramzy  (ed), Islam  dan  Transformasi  Sosial  Budaya ,  Jakarta:  Defiri  Ganan, 1993.
Anselm  Strauss  dan  Juliet  Corbin, Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif ,  Terj. Muhammad    Shodiq  dan  Imam  Muttaqien,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003.
Arskal  Salim  dan  Azyumardi  Azra, Syari`a  and  Politics  in  Modern  Indonesia ,  Pasir Panjang: ISEAS, 2003.
Bagja  Waluya, Sosiologi:  Menyelami  Fenomena  Sosial  di  Masyarakat, Bandung:  Setia Purna Inves, 2007.
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial ; Berbagai Alternatif Pendekatan , Jakarta: Kencana, 2005.
Fajran Zain dan Saiful Mahdi (ed), 2008, Timang; Aceh Perempuan Kesetaraan , Aceh Institut Banda Aceh.
Farid Wajdi Ibrahim,  dkk, Laporan Penelitian, Problematika Pengemis di  Banda Aceh dan Format penanggulangannya, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011. Isbandi  Rukminto    Adi, Intervensi  Komunitas  Pengembangan  Masyarakat  Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Ismail  Nawawi. Pembangunan  dan  Problema  Masyarakat ,  Surabaya:  Putra  Media Nusantara, 2009.
James  M.Henslin, Sosiologi  dengan  Pendekatan  Membumi, Jakarta:  Gelora  Aksara Pratama, 2006.
Kuntowijoyo, Budaya & Masyarakat, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999. Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. M.  Din  Syamsuddin, Etika  Agama  Dalam  Membangun  Masyarakat  Madani ,  Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Mawardi Nurdin, Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi , Jakarta: Indomedia Global, 2011.
Muslim  Zainuddin, Problematika  Hukuman  Cambuk  di  Aceh ,  Banda  Aceh:  Dinas Syari`at Islam Pemerintah Aceh, 2011.
Noeng  Muhajir, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  edisi  III,  cet.  VII,  Yogyakarta:  Reka Sarasin, 1996.
Rulam Ahmadi, Memahami Metode Penelitian Kualitatif , Malang: UNM Press, 2005.
Pandangan Ulama Dayah terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum
Rusydi  Ali  Muhammad  dan  Khairizzaman, Konstelasi  Syari`at  Islam  di  Era  Global , Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2011.
-------, Kearifan Tradisional  Lokal;  Penyerapan Syari`at Islam  Dalam  Hukum  Adat Aceh , Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2011.
Siti  Musdah  Mulia, Peminggiran  Perempuan  Dalam  Perda  Syari`at ,  dalam  Jurnal Tashwirul Afkar, edisi No. 20 Tahun 2006.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development , Bandung: Alfabeta, 2007.
Sukron  Kamil  dan  Chaider  S.  Bamualim, Syari`ah  Islam  dan  HAM;  Dampak  Perda Syari`ah Terhadap Kebebasan sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim , Jakarta: CSRC,  2011.
Zulkarnain, Menelusuri Pelaksanaan Syari`at Islam , Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Aceh, 2011.