## Legalitas

## Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban

## Ahmad Zulfikar
Fakultas Hukum Universitas Batanghari e-mail: ahmad.zulfikar@unbari.ac.id
Abstrak . Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melakukannya. 1 Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan Norma hukum yang berlaku  di  dalam  Masyarakat.  Pelaku  tindak  pidana  tidak  dilakukan  oleh  orang  dewasa  saja  tetapi  tindak  pidana  juga  dapat dilakukan oleh anak-anak, seperti tindak pidana Penganiayaan dengan cara pengroyokan yang mengakibatkan timbulnya korban kematian. Kejahatan  yang dilakukan  oleh anak-anak dalam tindak pidana  yang dilakukan lebih dari  satu orang atau turut serta dalam melakukan tindak pidana perkelahian dengan pengeroyokan sehingga matinya korban. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh  perorangan,  tentu  akan  mudah  mengidentifikasi  pelakunya.  Namun,  bila  dilakukan  secara  bersama  akan  ditemukan kemungkinan  bahwa  kasus  tersebut  masuk  dalan  pembantuan  dan  penyertaan  dalam  pertanggungjawabannya.  Tulisan  ini membahas mengenai implementasi konsep penyertaan dan pembantuan dalam kasus penganiayaan anak yang pelakunya lebih dari satu orang. Selain itu, juga akan di analisa pertimbangan Hakim dalam kasus pengeroyokan anak pada Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Abdani (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Zikryllah (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Yusuf (16 Tahun), yang sama-sama didakwa dengan melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2)  KUHP.  Dari  pada  itu  maka  menjadi  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  melingkupi  :  1)  Bagaimana  Penerapan  Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Korban.? 2). Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan  sistem  peradilan  anak  menurut  undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  system  peradilan  anak  yang  yang dilakukan  oleh  4  (empat)  orang  anak  menurut  ajaran  deelneming?  Metode  Penelitian  yang  digunakan  ialah  Metode  penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
Kata Kunci: Penganiayaan Anak; Pertanggungjawaban Pembantuan dan Penyertaan Dalam system peradilan anak.
Abstract . A criminal act is an act that is prohibited and punishable by punishment for those who do it. Crime can be said as a form of someone's behavior that violates legal provisions and legal norms that apply in society. Perpetrators of criminal acts are not only committed by adults but criminal acts can also be committed by children, such as the crime of abuse by beating which resulted in the victim's death. Crimes committed by children in crimes that are committed by more than one person or participate in committing criminal acts of fighting with beatings so that the victim dies. If the act was committed by an individual, it would be easy to identify the culprit. However, if it is carried out jointly, it will be found that the case is included in the assistance and participation in its accountability. This paper discusses the implementation of the concept of inclusion and assistance in cases of child abuse where there is more than one perpetrator. Apart from that, the Judge's considerations in the case of beating children will also be analyzed in Court Decision Number 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, on behalf of Rasaki Katigo (16 Years), Court Decision Number 10/Pid.Sus-Anak / 2021/PN Jmb, on behalf of Abdani (16 Years), Court Decision Number 11/Pid.Sus-Children /2021/PN Jmb, on behalf of Muhammad Zikryllah (16 Years), Court Decision Number 12/Pid.Sus-Children /2021 /PN Jmb, on behalf of Muhammad Yusuf (16 years), who was both charged with violating Article 355 Paragraph (1), (2) of the Criminal Code. Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 Paragraph (2) of the Criminal Code. Article 358 Paragraph (2) of the Criminal Code. From that, the formulation of the problem in this study covers: 1) How is the application of the principle of deelneming in criminal acts of abuse by minors resulting in the death of the victim? 2). What is  the Basis for Judges' Considerations in Handing Down Decisions Against Perpetrators of the Crime of Abuse Committed by More than One Person Under the Age of a Different Decision? This study aims to identify and analyze the implementation of the juvenile justice system according to law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system which was carried out by 4 (four) children according to the teachings of deelneming? The research method used is the normative juridical research method, which is library law research conducted by examining library materials or mere secondary data.
Keywords : Child Abuse; Accountability for Assistance and Participation in the juvenile justice system.

## PENDAHULUAN
Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan
1 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, 2011. Hal.98
Norma  hukum  yang  berlaku  di  dalam  Masyarakat.  Berbagai  macam  kejahatan  terhadap tubuh  maupun  nyawa  atau disebut penganiayaan dan pembunuhan. Seperti tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh lain korban. Bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk meninggal dunia.
Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak- anak tanpa terkecuali.
Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah merupakan bagian masalah yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan yang dilakukan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa. 2
Hal ini biasanya disebabkan adanya dendam, pencemaran nama baik, merasa dirugikan, dilecehkan maupun dikarnakan selisih paham, terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan anak dapat pula timbul karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun prilaku serta pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Terlebih Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  serta  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang. 3 Pengertian  tentang  anak  sangat  beragam  dan  sering  dikaitkan  dengan  batas  usia  seseorang,  yang  menjadi kerangka  operasional  dalam  pengkajian  ini  adalah  pengertian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  didalam Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan batas usia seorang adalah telah berumus 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Seiring  banyaknya  kasus  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur,  seperti  kasus  penganiayaan, anak-anak sebagai pelaku kejahatan anak semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan semakin canggih. Tindak Pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan . Moeljatno  mengatakan  bahwa  ajaran  penyertaan  sebagai strafaufdehnungsgrund atau  sebagai  ajaran  yang memperluas  dapat  dipidananya  orang  yang  tersangkut  dalam  timbulnya  suatu  perbuatan  pidana.  Karena  sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas  dapat  di  pidananya  orang  yang  tersangkut  dalam  timbulnya  suatu  perbuatan  pidana ( strafaufdehnungsgrun ). 4
Yang  paling  mengkhawatirkan  adalah  tindak  pidana  itu  dilakukan  oleh  anak-anak.  Tindak  pidana penganiayaan  yang  melibatkan  anak  adalah  suatu  problem  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat.  Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa. Namun tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina di lembaga pembinaan anak. Hal ini karna proses peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan ganti kerugian yang dialami oleh korban dari  penghukuman  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun  terkait  dengan  perbuatan  anak  yang  melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.
Seperti  kasus  yang  terjadi  setelah  pertandingan  futsal  antar  sekolah  menengah  Atas  (SMP)  se-Kota  Jambi dalam rangka perebutan fiala Wakil Wali Cup Kota Jambi, dalam pertandingan antara SMP Muhammadyah lawan SMPN.7 Kota Jambi. Seorang bernama Azka Zonni terlibat perkelahian di pertandingan Futsal. Azka Zonni kesal dan akan  membalas  kekesalannya,  setelah  pertandingan  berakhir  lalu  Azka  Zonni  bertemu  dengan  Rasaki  Katigo  dan Muhammad Zikryllah, Raka dan Zikri dibantu dengan Muhammad Yusuf dan M.Abdani menyiapkan parang untuk membalaskan dendam. Setelah parang siap lalu Azka membawa parang dengan dibonceng oleh Zikri dan juga Raka. Setelah bertemu dengan korban lalu Azka membacok kepala bagian belakang korban, lalu Azka Zonni melarikan diri. Dalam proses hukum tindak pidana ini pelaku anak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang berbeda yakni dengan surat dakwaan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun),
2 Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak , Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 142
3 Wijoyo, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.2
4 Ibid . hal. 123.
Surat  Dakwaan  Nomor  10/Pid.Sus-Anak  /2021/PN  Jmb,  atas  nama  Abdani  (16  Tahun),  Surat  dakwaan  Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Zikryllah (16 Tahun), Surat dakwaan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN  Jmb,  atas  nama  Muhammad  Yusuf  (16  Tahun),  yang  sama-sama  didakwa  dengan  dakwaan  alternatif melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.
Dalam proses hukum  karena pelaku tindak pidana ini masuk dalam tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim wajib melakukan diversi. Dalam proses diversi yang dilakukan majelis hakim penyelesaian secara perdamaian tidak tercapai, dimana orang tua korban  tidak  mau  berdamai.  Tetapi  setelah  diupayakan  oleh  orang  tua  pelaku  maka  terjadilah  perdamaian  di  luar pengadilan dengan keempat orang tua pelaku dan orang tua korban, dan orang tua pelaku sepakat akan memberikan uang  duka,  dan  biaya-biaya  sedekah  untuk  tujuh  hari  almarhum  dan  sebagainya  sebagai  uang  duka  sejumlah Rp.50.000.000,- dan uang sedekah akan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- yang akan ditanggung oleh keempat orang tua  pelaku.  Sehingga  masing-masing  Rp.15.000.000,-.  Dan  pada  saat  penandatangan  surat  perdamaian  diberikan sebesar Rp.30,000.000,- . sisanya akan dibayar masing-masing empat orang tua pelaku sebesar Rp.7.500.000,-. Setelah dengan adanya putusan yang berbeda diantaranya perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun) Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Yusuf (16 Tahun) keduanya dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, sementara terhadap perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Abdani  (16  Tahun),  dan  dakwaan  Nomor  11/Pid.Sus-Anak  /2021/PN  Jmb,  atas  nama  Muhammad  Zikryllah  (16 Tahun),  dijatuhi  hukuman  1  (satu)  Tahun.  Dari  hasil  keputusan  tersebut  membuat  orang  tua  pelaku  yang  anaknya dijatuhi hukuman satu Tahun penjara merasa tidak adil sehingga mereka mengingkari janjinya untuk membayar sisa uang duka yang masing-masing sebesar Rp.7.500.000,- tersebut.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

## Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan
Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti  dan  makna  kata  penganiayaan  tersebut  banyak  perbedaan  diantara  para  ahli  hukum  dalam  memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.
Tindak  pidana  penganiayaan  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  tubuh  dalam  segala  perbuatan- perbuatannya  sehingga  menjadikan  luka  atau  rasa  sakit  pada  tubuh  bahkan  sampai  menimbulkan  kematian. Penganiayaaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 adalah sebagai berikut :
1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.
Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskaannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :
1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :
a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. Jika  perbuatan  itu  menyebabkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama lima tahun.
c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.
Disebut  penganiayaan  ringan  karena  penganiayaan  ini  tidak  menyebabkan  luka  atau  penyakit  dan  tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :
a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak  berbuat  sesuatu  dan  sudah  dimulai  akan  tetapi  tidak  sampai  selesai.  Disini  yang  dimaksud  adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.
3. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.
Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :
a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
b. Jika  perbutan  itu  menimbulkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  di  pidana  dengan pidana  penjara  palang  lama tujuh tahun.
c. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  kematian,  yang  bersalah  di  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun.
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah  berupa  faktor  atau  alasan  pembuat  pidana  yang  bersifat  objektif,  penganiayaan  berencana  apabila menimbulkan  luka  berat  yang  di  kehendaki  sesuai  dengan  (ayat  2)  bukan  disebut  lagi  penganiayaan  berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebgai berikut :
a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
Penganiayan berat ( zwar lichamelijk letsel toebrengt ) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang  lain haruslah  dilakukan  dengan  sengaja. Kesengajaan itu  harus  mengenai ketiga  unsur  dari  tindak  pidana yaitu,  pebuatan  yang  dilarang,  akibat  yang  menjadi  pokok  alasan  diadakan  larang  itu  dan  bahwa  perbuatan  itu melanggar hukum.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.
Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## Unsur Tindak Pidana Penganiayaan
Berdasarkan pada klasifikasi atau pembagian tindak pidana penganiayaan biasa seperti tersebut di atas, maka bisa dibentuk beberapa unsur-unsur dari kejahatan penganiayaan biasa, sebagaimana beriku : 5 1. Adanya unsur kesengajaan;
2. Adanya unsur suatu perbuatan;
3. Adanya  suatu  akibat  perbuatan  yang  ditujukan  guna  menimbulkan  rasa  sakit  pada  tubuh  korban  ataupun menimbulkan luka;
4. Adanya unsur akibat yang menjadi sasaran utamanya.

## Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan
Sesudah di ketahui mengenai penganiayaan secara umum maka selanjutnya perlu pula diketahui jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai pembagian tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi lima jenis yaitu :
1. Tindak pidana penganiayaan biasa
Undang-undang  tidak  mempertegas  apa  arti  sesungguhnya  "penganiayaan".  Menurut  yurisprudensi,  arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh, dan menurut pasal ini masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dan juga sebagai pengertian berikut : 6
5 Ibid.
6 Ibid.hal.54
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya: mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan lain sebagainya.
b. Perbuatan menyembuhkan rasa sakit misalnya: dengan cara mencubit mendepak atau menampakkan memukul menempeleng dan lain sebagainya.
c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: dengan cara mengiris memotong menusuk dengan benda tajam dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan luka pada bagian tubuh orang lain.
d. Perbuatan yang merusak kesehatan orang lain misalnya melakukan perbuatan dengan cara menyiram orang lain (korban) dengan menggunakan air aki atau air keras (kimia) lainnya.
Semuanya  ini  dilakukan  dengan  sengaja  dan  tidak  dengan  maksud  yang  pantas  atau  perbuatan  yang melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, walaupun menimbulkan rasa sakit  pada  sipenderita,  tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  suatu  perbuatan  penganiayaan  karena  perbuatan  dokter tersebut mempunyai maksud yang baik yakni mengobati si penderita yang sakit.
2. Penganiayaan Ringan
Tindak  pidana  ini  disebut  sebagai  kejahatan  ringan  yang  masuk  dalam  pasal  ini  ialah  suatu  tindak penganiayaan yang tidak :
a. Menimbulkan sakit (walaupun tidak menimbulkan rasa sakit)
b. Menimbulkan halangan guna menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari. 7
Perbuatan  itu  misalnya  menempeleng  kepala  walaupun  perbuatan  itu  menimbulkan  rasa  sakit  pada  si penderita namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan bisa menjalankan jabatan serta bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya.
3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu
Maksudnya disini tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu direncanakan oleh pelaku dalam keadaan tenang.  Tindak  pidana  ini  ditentukan  pasal  353  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  yang  isinya menyatakan sebagai berikut :
(1) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, di pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 9 tahun.
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 354 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut:
(1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
Di sini unsur utama yang  memberatkan tindak pidana penganiayaan ini adalah akibat yang ditimbulkan yaitu luka beratnya korban.
Mengenai luka berat itu sendiri diatur dalam pasal 90 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang ditentukan sebagai berikut :
1) Penyakit  atau  luka  yang  tidak  bisa  diharapkan  sembuh  lagi  dengan  sempurna  atau  yang  bisa  mendatangkan bahaya maut.
2) Senantiasa tidak bisa mengerjakan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3) Tidak bisa memakai salah satu panca indra.
4) Cacat besar.
5) Lumpuh (kelumpuhan)
6) Akal atau tenaga tidak berfungsi sempurna lebih lama dari 4 Minggu.
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu
Tindak pidana penganiayaan jenis ini diatur dalam pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menentukan sebagai berikut:
a. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun;
b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.
7 Ibid.

## Pengertian Deelneming
Kata deelneming berasal  dari  kata deelnemen (Belanda)  yang  diterjemahkan  dengan  kata  “menyertai”  dan deelneming diartikan menjadi “penyertaan”. 8
Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan 1 delik pelakunya disebut alleen dader . Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnya terdiri atas :
1. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang 1 digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.
KUHP  tidak  menganut  pembagian  deeleming  menurut  sifatnya.  Deelneming  diatur  dalam  pasal  55  dan  56 KUHP. Untuk jelasnya perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi :
(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka  yang  dengan  memberi,  menjanjikan  sesuatu,  salah  memakai  kekuasaan  atau  martabat,  dengan kekerasan,  paksaan  atau  ancaman  atau  penyesatan  atau  dengan  memberikan  kesempatan,  ikhtiar  atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
(2) Tentang  orang-orang  yang  disebutkan  belakangan,  hanyalah  perbuatan  yang  dibujuk  dengan  sengaja  yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56 KUHP berbunyi : Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:
1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Dengan  berdasarkan  rumusan  pasal  55  KUHP  dan  pasal  56  KUHP  tersebut,  terdapat  5  peranan  pelaku yakni:
1. Orang Yang Melakukan ( dader or doer )
2. Orang Yang Menyuruh Melakukan ( doenpleger)
3. Orang Yang Turut Melakukan ( mededader)
4. Orang Yang Sengaja Membujuk ( uitlokker )
5. Orang Yang Membantu Melakukan ( medeplichtige)
Agar kelima hal tersebut jelas, maka perlu dicermati sebagai berikut;
1. Orang Yang Melakukan Delik (Dader/Doer)
Dalam  besar  bahasa  Belanda,  kata  dader  diartikan  pembuat.  Kata  dader  berasal  dari  kata daad yang  artinya membuat.  Akan  tetapi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  tidak  tercantum  kata  pembuat  melainkan  kata "pelaku" yang artinya antara lain :
a. Orang yang melakukan suatu perbuatan
b. Pemeran, pemain ( sandiwara dan sebagainya)
c. Yang melakukan suatu perbuatan.
Dader dalam  pengertian  luas  adalah  yang  dimuat  dalam  M.v.T  pembentukan  pasal  55  KUHP yang di antara lain mengutarakan:
”Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”. 9
2. Orang Yang Menyuruh Melakukan ( Doenpleger/Manusdomina ).
Ajaran  ini  disebut middelijkedaderschap karena  diartikan  sebagai dader tidak  langsung,  artinya  seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Orang  yang  disuruh  disebut manus  ministra ,  yang  oleh  Prof.  Satochid  Kartanegara disebut onmiddelijk dader . Manus ministra oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.
Yurisprudensi mahkamah agung yang dimuat dalam putusan nomor 137 K/Ke/1956 tanggal 1-12-1956, antara lain memuat:
"Makna  dari  "menyuruh  melakukan"  (doenpleger)  suatu  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum".
8 Lihat M.E Tair & H. Van der Tas dalam Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta, 2005, hlm 153.
9 Lihat Lamintang, op. cit., dalam Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana , Jakarta, 2005, hlm.79

## 3. Orang Yang Turut Melakukan ( Mededader )
Dalam  kamus  Belanda-Indonesia,  Indonesia-Belanda,  kata mede identik  dengan ook yang  dalam  bahasa Indonesia  artinya  "juga".  Jadi mededader berarti  "dader  juga".  Prof.  Satochid  Kartanegara  menerjemahkan mededader dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan", Mr. M.H. tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama.
Antara  kata  "turut  melakukan"  dengan  kata  "bersama-sama"  pada  hakekatnya  tidak  ada  perbedaan namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "bersama-sama".
Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni:
a. Harus ada kerjasama secara fisik.
b. Harus ada kesadaran kerjasama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan :
“Mengenai  syarat  kesadaran  kerjasama  itu dapat  diterangkan  bahwa  kesadaran itu  perlu timbul sebagai  akibat  permufakatan  yang  diadakan  oleh  para  peserta.  Akan  tetapi  sudah  cukup  dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”.
4. Orang Yang Sengaja Membujuk ( Uitlokker)
Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke-2) yang berbunyi sebagai berikut.
"Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaknai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan  paksaan,  ancaman  atau  tipu  atau  dengan  memberikan  kesempatan,  ikhtiar  atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan."
Sebagian  pakar  berpendapat  bahwa uitlokking di  atas  termasuk  deelneming  yang  berdiri  sendiri. Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan pada pasal 55 ayat (1) ke 2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut actor intelectual atau intelectual dader atau provokateur atau uitlokker. Orang  yang  sengaja  membujuk  dengan  orang  yang  menyuruh  memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah:
a. Ada pertanggungjawaban yakni pada doenplegen si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan uitlokking si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada uitlokking ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sedang pada doenplegen tidak ditentukan.
Orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan delik, setidak-tidaknya melakukan percobaan. Orang yang dibujuk tersebut memenuhi persyaratan sebagai pelaku. Dengan demikian, terhadap percobaan ( poging ),  Orang  yang  dibujuk  juga  tidak  dikecualikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Hoge  Raad  yang tercantum pada arrest tanggal 2 Januari 1933, N.J. 1933, No.12582, yang berbunyi :
"Suatu  uitlokking  itu  juga  dapat  dihukum  walaupun  perbuatan  pelaku  materialnya  itu  hanya menghasilkan suatu percobaan yang dapat dihukum".
Sering dipermasalahkan, sejauh mana tanggung jawab si pembujuk dan sejauh mana tanggung jawab orang yang dibujuk.
5. Membantu ( Medeplichtgheid)
Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.
a. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan
b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan pasal 57 ayat 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.
"Untuk  menentukan  hukuman  bagi  pembantu,  hanya  diperhatikan  perbuatan  yang  dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya"
Yang dimaksud perumusan "dengan sengaja memudahkan" adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Mr.M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan:
"Suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum"
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  dimuat  arti  kata  "membantu"  yaitu:  1.  Tolong…,  2. Penolong…,
Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk mededader , bukan lagi membantu.
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
Mengenai rumusan "sengaja" dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa  yang  dilakukannya  itu  akan  memudahkan  pelaksanaan  kejahatan  itu  atau  apa  yang  dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan. Pertanggungjawaban dari membantu diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi :
(1) Maximum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu
(2) Jika  kejahatan  itu  dapat  dihukum  dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup,  maka dijatuhkan hukuman penjara selama lamanya 15 tahun.
(3) Hukuman tambahan untuk kejahatan yang membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
(4) Untuk  menentukan  hukuman  bagi  pembantu  hanya  diperhatikan  perbuatan  yang  dengan  sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  doktriner  yang mengacu pada norma-norma hukum, 10 maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa  peraturan-peraturan  maupun  teori-teori  hukum,  disamping  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. 11
Lebih  jelasnya  lagi  Soerjono  Sekanto  dan  Sri  Mamudji  telah  memberikan  pendapatnya  tentang  penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup : 12
1. Penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  yaitu  penelitian  terhadap  unsurunsur  hukum  baik  unsur  ideal (normwissenschaft/  sollenwissenschaft)  yang  menghasilkan  kaidah-kaidah  hukum  melalui  filsafat  hukum  dan unsur nyata (tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  yaitu  mengadakan  identifikasi terhadap pengertian  pokok  dalam  hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory)
4. Perbandingan  hukum,  yaitu  membangun  pengetahuan  umum  mengenai  hukum  positif  dengan  membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).
Dengan  menganalisis  atau  mengkaji  data  sekunder  dengan  memahami  bahwa  hukum  sebagai  perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan manusia. Maka dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Tindak Pidana Anak
Pengaturan  tentang  tindak  pidana  anak  tidak  terdapat  secara  khusus  melainkan  tersebar  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan.  Disamping  itu,  istilah  tindak  pidana  anak,  dalam  kajian  hukum  pidana  sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi pidana. Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari strafbaar fie t atau delict bahasa belanda, atau crime dalam bahasa Inggris. Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur strafbaar fiet adalah: 13
1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld)
3. Melawan hukum ( onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verbal staand )
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab ( toerekeningsvatbaar person) Van Hamel , menyebutkan unsur-unsur strafbaar fiet adalah :
1. Perbuatan manusia yag dirumuskan dalam undang-undang;
2. Melawan hukum;
10 Bambang Waluyo, 1997, Metode Penelitian Hukum, Semarang, PT. Ghalia indonesia, hlm. 13
11 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  1995,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada, hlm. 13
12 Ibid, hlm. 15
13 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi , Kencana, 2012. Hlm.63
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Patut dipidana.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  terdahulu,  bahwa  dipandang  dari  segi  perbuatan  sesungguhnya  tidak  ada perbedaan  antara  tindak  pidana  anak  dengan  dewasa,  yang  dapat  membedakan  diantara  keduanya  terletak  pada pelakunya  itu  sendiri.  Perbedaan  tersebut  menyangkut  kepada  persoalan  motivasi  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma social, terhadap anak yang demikian  seringkali  masyarakat  mengistilahkan  sebagai  anak  nakal,  anak  jahat,  anak  tuna  sosisal,  anak  pelanggar hukum.  Dengan  istilah  tersebut  terhadapnya  dapat  terhindar  dari  golongan  yang  dikategorikan  sebagai  penjahat ( Criminal ).

## Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak”  adalah keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Dalam  disertasinya  Setyo  Wahyudi, 14 mengemukakan  bahwa  apa  yang  dimaksud  dengan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  adalah  sistem  penegakan  hukum  peradilan  pidana  anak  yang  terdiri  atas  subsistem  penyidikan  anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana  anak.  Dalam  hal  ini  tujuan  sistem  penegakan  peradilan  pidana  anak  menekankan  pada  tujuan  kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU No. 11 tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia 15 yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
Satjipto Rahardjo 16 dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya,  tetapi  mengabaikan  ciri-ciri  yang  lain,  yaitu  bagian-bagian  tersebut  bersama  secara  aktif  untuk mencapai tujuan pokok dari satuan tersebut.
Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Dodi sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yang perumusannya terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik, yaitu : 1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
a. Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  yaitu  pejabat  polisi  negara  republik  Indonesia  sebagaimana  yang dimaksud oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
c. Pemeriksaan  di  sidang  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
d. Petugas  kemasyarakatan  yang  terdiri  atas:  a.  Pembimbing  kemasyarakatan,  b.  Pekerja  sosial  profesional,  c. Tenaga  kesejahteraan  sosial  sebagaimana  dimaksud  oleh  pasal  63  UU  No.  23  tahun  2012  tentang  sistem peradilan pidana anak.
14 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , Sinar Grafika, 2015. Hlm.21
15 Lihat  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dalam R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 22
16 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48-49.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling  berhubungan  satu  sama  lain  dalam  suatu  pola  saling  ketergantungan  seperti  yang  ditentukan  dalam  atau mengikuti hukum acara peradilan anak, yaitu dalam bab III dari UU No. 11 tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks  sosial.  Sifat  yang  terlalu  formal  jika  dilandasi  hanya  untuk  kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan membawa  bencana  berupa  ketidakadilan.  Muladi  menegaskan  bahwa  makna  integrated  criminal  justice  system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan :
a. Sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
b. Sinkronisasi  substansial  yaitu  keserempakan  dan  keselarasan  yang  bersifat  vertikal  serta  horizontal  dalam kaitannya dengan hukum positif.
c. Sinkronisasi  kultural  yaitu  keserempakan  dan  keselarasan  dalam  menghayati  pandangan-pandangan,  sikap- sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan  sistem  peradilan  anak  lebih  dari  sekedar  penjumlahan  dari  komponen-komponennya,  pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan  bahwa  empat  komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana  (kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system .  Apabila  keterpaduan  dalam  bekerja  sistem  tidak  dilakukan,  diperkirakan  akan  terdapat  tiga  kerugian sebagai berikut :
a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi;
c. Tanggung  jawab  masing-masing  instansi  sering  kurang  jelas  terbagi,  maka  setiap  instansi  tidak  terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.
Adapun Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan :
1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
c. Pembinaan pembimbingan pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

## Tinjauan Tentang Putusan Hakim
Dalam mewujudkan adanya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. 17 Pertimbangan hakim bertujuan untuk tercapainya suatu nilai keadilan dan berisikan kepastian hukum. Selain itu manfaat untuk seluruh pihak yang terkait. Maka dari itu pertimbangan harus dilakukan dengan sangat fokus, baik dan cermat. Karena apabila pertimbangan hakim  kurang mendetail baik dan cermat dapat berakibat putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam hukum pidana seorang hakim yang memutuskan perkara dalam hal menjatuhkan pidana lebih kurang terdapat dua alat bukti yang sah untuk membuat hakim mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana tersebut benar adanya telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya hal tersebut sesuai yang dituangkan dalam pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:a. Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c. Surat, d.Petunjuk, d.  Keterangan  terdakwa  atau  hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  sesuai  (pasal 184) 18
Yang wajib menjalankan kekuasaan kehakiman ialah hakim yang memiliki wewenang pada peraturan undang- undang yang ada dan ini dibuat oleh hakim pada putusannya. Dikarenakan fungsi hakim yaitu menetapkan putusan
17 H.  Margono, Asas  Keadilan  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan  Hakim ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2019.Hlm. 118.
18 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana , Bunga Rumpai, Jakarta, 2002, Hal. 11
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
untuk suatu perkara yang disidangkan. Akan tetapi untuk ke proses penjatuhan putusan tidak dapat menetapkan jika hak dalam sebuah kejadian sudah terbukti adanya kesalahan, selain itu terdapat alat bukti pada undang-undang dan harus adanya keyakinan hakim yang didasari kepada moral yang baik. 19
Secara  hakikatnya  nya  ada  tiga  pokok  yang  terdapat  pada  kebebasan  hakim  dalam  melakukan  kekuasaan kehakiman yaitu:
1. Hakim hanya taat pada hukum dan keadilan;
2. Tidak ada yang bisa termasuk pemerintah bisa mengatur atau mengubah keputusan yang hendak ditetapkan oleh hakim;
3. Tidak ada akibat yang diterima oleh hakim saat melaksanakan tugas dan fungsinya. 20
Hakim  mempunyai  wewenang  yaitu  kebebasan hakim  untuk  memeriksa  dan  mengadili sebuah  perkara.  Di mana ini adalah mahkota untuk hakim sehingga agar dapat dikawal dan dihormati untuk seluruh pihak yang terkait. Jadi  tidak  diperbolehkan  pihak  manapun  untuk  menekan  hakim  pada  saat  menjalankan  kewajibannya.  Untuk menjatuhkan putusan ada beberapa pertimbangan yang harus diperiksa di mana baik itu yang berhubungan oleh perkara dari tingkat tindak pidana dan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, dari segi korbannya dan terciptanya keadilan untuk pihak keluarga korban dan masyarakat.
Selain itu hakim pengadilan negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:
1) Kesalahan pelaku tindak pidana. Aspek Kesalahan ini merupakan suatu aspek atau syarat yang penting dalam pemidanaan pelaku tindak pidana. Dan harus ditemukan faktor kesengajaan dan adanya niat pelaku yang harus ditinjau dengan cara normatif.
2) Motif dan tujuan. Setiap tindak pidana yang dilakukan selalu berkaitan dengan perbuatan tersebut, memiliki motif dan tujuan yang sengaja dilakukan untuk melawan hukum.
3) Dengan cara mempertimbangkan pelaku tindak pidana menjalankan perbuatan tindak pidana terdapat unsur yang sudah direncanakan sebelum melakukan tindak pidana tersebut.
4) Ditinjau  dari  aspek  riwayat  hidup  dan  kehidupan  di  masyarakat  maupun  ekonomi  karena  kehidupan  sosial terdakwa dapat menentukan putusan hakim yang akan diterimanya atau bisa saja meringankan hukumannya, yaitu jika pelaku sebelumnya tindak pidana dan dari segi ekonomi pelaku pada klasifikasi seseorang yang memiliki pendapat kalangan menengah ke bawah.
5) Ditinjau dari sikap batin pelaku . hal ini dapat dinilai jika sikap dari pelaku memiliki perasaan menyesal memiliki rasa bersalah dan terdakwa memberikan materiil kepada keluarga korban atas kerugian yang telah dilakukannya.
6) Ditinjau dari sikap dan tindak pelaku. Di mana saat pelaku menjalankan pemeriksaan pelaku bersifat kooperatif dan  memberikan  penjelasan  yang  jelas  serta  pelaku  juga  mengakui  atas  perbuatannya  dan  siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
7) Akibat  pidana  yang  dijatuhkan  untuk  masa  depan  pelaku  yang  memberikan  tujuan  agar  timbul  efek  terhadap terdakwa,  agar  tidak  terulang  kembali  kejadian  yang  telah  dilakukannya,  dilakukan  pembinaan  agar  pelaku nantinya bisa menjadi pribadi untuk lebih baik kedepannya.
8) Penilaian masyarakat akibat terjadinya tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang  sangat  tidak  baik,  sehingga  merupakan  suatu  hal  yang  sah  untuk  terdakwa  diberikan  hukuman  yang merupakan  harapan  dari  masyarakat  agar  tidak  lagi  terjadi  hal  tersebut  dan  tidak  ada  lagi  orang  lain  yang dirugikan. Yang dapat diartikan bahwa ketentuan ini agar terjamin dan adanya keadilan dan kepastian hukum. 21 Hakim  yang  bebas  dan  tidak  memihak  telah  menjadi  ketentuan universa.  Sistem  yang  dianut di  Indonesia, pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dipimpin  oleh  hakim,  hakim  itu  harus  aktif  bertanya  dan  memberi  kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim lah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. 22

## Unsur-Unsur Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.
Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:
a. Pertimbangan Yuridis
19 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif , Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.103
20 Ibid , hal. 104 21 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77
22 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif , Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:
1) Dakwaan  Penuntut  Umum.  Dakwaan  adalah  hal  yang  sangat  penting  pada  hakim  acara  pidana  dikarenakan berdasarkan  dakwaan  tersebut  pemeriksaan  dalam  persidangan  dilakukan.  Dakwaan  tidak  hanya  berisikan tentang  identitas  terdakwa.  Tetapi  juga  terdapat  keterangan  yang  berurutan  tentang  tindak  pidana  yang didakwakan secara lengkap yang berisikan waktu dan tempat kejadian perkara terjadi. Di depan hakim hanya dakwaan yang sudah dibacakan pada saat persidangan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim.
2) Keterangan  Terdakwa.  Pada  pasal  184  butir  e  KUHAP,  bahwa  keterangan  terdakwa  termasuk  merupakan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa yaitu merupakan suatu jawaban atas pertanyaan dari hakim jaksa atau dari  penasehat  hukum  di  mana  suatu  pernyataan  yang  diucapkan  oleh  terdakwa  pada  persidangan  tentang perbuatan yang telah ia lakukan dan dialami sendiri oleh terdakwa.
3) Keterangan Saksi. Keterangan saksi dapat dikatakan merupakan alat bukti, apabila keterangan saksi tersebut berkaitan dengan kejadian perkara tersebut di mana saksi ada di tempat kejadian mendengar kejadian melihat dengan  sendirinya  dan  harus  diceritakan  pada  saat  persidangan  pengadilan  dengan  disumpah.  Sehingga keterangan saksi tersebut bisa dijadikan pertimbangan utama oleh hakim untuk putusannya.
4) Barang-Barang Bukti. Barang bukti disini diartikan adalah benda yang bisa dilakukan penyitaan dan diajukan oleh jaksa di dalam sidang pengadilan yang meliputi:
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d) Benda lain yang memiliki berkaitan langsung tindak pidana yang terjadi.
5) Pasal-Pasal pada peraturan hukum pidana dan di dalam praktek persidangan di mana pasal tersebut ada dikaitkan pada  perbuatan  terdakwa  di  mana  penuntut  umum  dan  hakim  berupaya  untuk  membuktikan  dan  memeriksa menggunakan alat bukti. Dimana apakah perbuatan terdakwa sudah atau telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal peraturan hukum pidana.
b. Pertimbangan non Yuridis / Sosiologis
Hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:
1) Latar Belakang Terdakwa. Suatu keadilan yang menjadi dasar dimana untuk sesuatu menjadi alasan seseorang timbul sebuah keinginan yang ada pada diri terdakwa untuk menjalankan perbuatan tindak pidana kriminal.
2) Akibat Perbuatan Terdakwa. Adapun suatu akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa,  yang  berkaitan  buruk  untuk  korban  dan  masyarakat.  Dalam  skala  besar  yang  menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
3) Kondisi  Diri  Terdakwa.  Kondisi  diri  pada  pertimbangan  ini  dilihat  dari  kondisi  kejiwaannya  maupun  fisik. Sesaat sebelum terjadinya kejahatan dan termasuk dalam status sosial. Yang mana kondisi fisik artinya adalah umur dan kedewasaan terdakwa sedangkan kondisi psikis yaitu berhubungan pada kejiwaan terdakwa seperti (adanya dorongan dari orang lain, pikiran yang tidak menentu, keadaan emosi dan sebagainya) sedangkan untuk status sosial yaitu penilaian yang ada pada masyarakat.
Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam  menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:
a) Mengamati sumber hukum tidak tertulis dan nilai kehidupan yang ada di masyarakat
b) Menilai sifat baik dan buruknya dari terdakwa dan melihat hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.
c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peran korban.
d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Tindak  Pidana  Penganiayaan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  Mengakibatkan  Kematian  (Studi  Kasus  Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, NOMOR: 11/Pid.Sus- Anak/2021/PN Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)
Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian  Dalam  Putusan  Hakim  Nomor:  :  9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb?
a. Posisi para pelaku anak.
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
Terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibakan kematian yakni :
1. Rasaki Katigo berusia 16 Tahun pada 3 April 2021 (pada putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
2. M. Abdani berusia 16 Tahun pada 2 April 2021 (pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
3. Muhammad  Zikryllah berusia 16 Tahun pada 3 April 2021 (pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
4. Muhammad Yusuf berusia 16 Tahun pada 8 April 2021 (pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb). Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada kira-kira jam 19.15 bertempat di daerah Kota Jambi,  Kelurahan  Teluk  Kenali  Kecamatan  Telanai  Pura.  Telah  melakukan  penganiayaan  sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Bermula dari Keributan terjadi antara suporter Futsal SMA 7 Kota Jambi dan SMA Muhammadiyah terjadi bentrok dalam ajang turnamen Futsal Piala Wali Kota yang pada saat itu berlangsung di GOR Kota Baru Jambi. Pada saat itu seorang bernama Azka Zonni terlibat perkelahian di pertandingan Futsal. Selanjutnya Azka Zonni  memberhentikan  Rasaki  Katigo  yang  kebetulan  juga  bersama  dengan  Muhammad  Zikryllah  dengan mengendarai  sepeda  motor  merk  LEXI,  yang  pada  saat  itu  mereka  melakukan  perjalanan  pulang  setelah menonton pertandingan futsal. Selanjutnya Rasaki Katigo pergi bersama Muhammad Zikryllah dan Azka Zonni pergi  ke  daerah  SMP  8.  Pada  saat  di  daerah  SMP  8  Rasaki  Katigo  bertemu  dengan  Fakrul  Rasidi.  Lalu Muhammad  Zikryllah  menyuruh  Fakrul  Rasidi  menghubungi  M.  Abdani  untuk  membawa  senjata  berupa parang.  Selanjutnya  M.  Abdani  dan  Muhammad  Yusuf  datang  dengan  membawa  Parang  berjumlah  2  buah. Setelah  sampai  di  dekat  SMP  8  kemudian Azka  Zonni dan Fakhrul  Rasidin langsung  mengambil  masing- masing satu parang dari tangan Muhammad Yusuf dan M.Abdani. Lalu selajutnya Azka  Zonni Dan Fakhrul Rasidi  mengatakan  “PAYO  KITO  CARI  ORANGNYO”.  Kemudian  Muhammad  Zikryllah  dengan  Rasaki Katigo  menuju  buluran  yang  pada  saat  itu  ada  Azka  Zonni  duduk  di  belakang  dengan  membawa  satu  buah parang. Sepeda yang dikendarai Muhammad Zikryllah dengan tujuan menyerang orang yang memukul Azka Zonni. Sedangkan Fakrul Rasidi, M. Abdani dan Muhammad Yusuf di motor yang lain. Pada saat motor yang dikendarai  Rasaki  Katigo  dekat  dengan  motor  si  korban  Sahrul  Ramadhan  kemudian  Azka  Zonni  langsung mengayunkan parang yang dibawanya dan sebelumnya menebas punggung korban Andik Rama yang pada saat itu Andika diboceng korban Sahrul Ramadhan. Setelah ditebas Azka Zonni lalu Andika Rama berlari ke rumah warga. Setelah itu Azka Zonni mengejar Sahrul Ramadan setelah berhadapan dengan korban Sahrul Ramadhan, Azka Zonni lalu membacok tubuh bagian kepala korban Sahrul Ramadhan setelah itu Azka Zonni melarikan diri.
b. Dakwaan Pelaku Anak dengan Dakwaan Alternatif.
Terdakwa  pelaku  anak  di  dakwa  dengan  dakwaan  alternatif  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan Perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP atau melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 55, 56 ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 358 ayat (2).

## c. Tuntutan Terhadap 4 Pelaku Pidana Anak
1) Tuntutan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
Menyatakan Pelaku Anak Rasaki katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta  dalam  penyerangan  atau  perkelahian  dimana  terlibat  beberapa  orang  yang  melakukan,  selain  tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak rasaki katigo dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.

## 2) Tuntutan: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.
Menyatakan Pelaku Anak ABDANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak M. Abdani dengan pidana penjara  selama  1  tahun  enam  bulan  dikurangi  selama  anak  dalam  tahanan  sementara  dengan  perintah  agar terdakwa tetap ditahan.
3) Tuntutan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.
Menyatakan Pelaku Anak MUHAMMAD ZIKRYLLAH Bin AGUS SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang  yang  melakukan,  selain  tanggung  jawab  masing-masing  terhadap  apa  yang  khusus  dilakukan  jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak Muhammad Zikryllah dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

## 4) Tuntutan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.
Menyatakan  Pelaku  Anak  MUHAMMAD  YUSUF  ALS  UCUP  Bin  ASNAWI  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang  yang  melakukan,  selain  tanggung  jawab  masing-masing  terhadap  apa  yang  khusus  dilakukan  jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum  pelaku  anak  Muhammad  Yusuf  dengan  pidana  penjara  selama  1  tahun  enam  bulan  dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian surat dakwaan. Namun, terhadap ciri-ciri surat dakwaan beserta pihak yang berwenang membuatnya tetap disebutkan. Seperti di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan, yaitu :
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Walaupun  tidak  disebutkan  mengenai  pengertian  surat  dakwaan  tersebut,  namun  terdapat  beberapa  sarjana hukum mencoba memberikan definisi terhadap surat dakwaan, seperti A. Soetomo yang menjelaskan surat dakwaan adalah  surat  yang  dibuat  atau  disiapkan  oleh  penuntut  umum  yang  dilampirkan  pada  waktu  melimpahkan  berkas perkara  ke  pengadilan  yang  memuat  nama  dan  identitas  pelaku  perbuatan  pidana,  kapan  dan  di  mana  perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.
Surat dakwaan dapat dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yaitu sebagai berikut: 1. Syarat  formil sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  yang  memuat  hal-hal  yang berhubungan dengan : (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa. (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. Syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di  lalaikan  yaitu  :  (1)  Uraian  cermat,  jelas,  dan  lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang  di  dakwakan,  dan  (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delecti dan locus delicti).
Pada dasarnya, KUHAP tidak menjelaskan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Adapun bentuk surat dakwaan yang berkembang adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, yaitu sebagai berikut:
1. Dakwaan  Tunggal/Biasa adalah  surat  dakwaan  yang  disusun  dalam  rumusan  “tunggal”.  Surat  dakwaan  hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta “penyertaan” (mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor “alternatif” atau faktor  “subsidair”.  Baik  pelakunya  maupun  tindak  pidana  yang  dilanggar  sedemikian  rupa jelas  dan  sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai  sifat  sederhana  yaitu  sederhana  dalam  perumusannya  maupun  sederhana  dalam  pembuktian  dan penerapan hukumnya.
2. Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak  pidana  yang  didakwakan.  Dakwaan  ini  digunakan  dalam  hal  antara  kualifikasi  tindak  pidana  yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Dakwaan  Kumulatif adalah  surat  dakwaan  yang  didalamnya  terdapat  beberapa  tindak  pidana  masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu tehadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masingmasing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
4. Dakwaan  Subsider merupakan  surat  dakwaan  yang  seringkali  dikacaukan  dengan  pembuatan  surat  dakwaan alternatif  terutama  bagi  mereka  yang  kurang  memahami  penggunaan  dan  maksud  penyusunan  surat  dakwaan tersebut. Penggunaan dalam  praktek  sering  dikacaukan  antara  keduanya.  Dalam  pembuatan  surat  dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta  dari berita acara  Pemeriksaan  penyidikan kurang  jelas terungkap jenis  tindak  pidananya.  Sedangkan dalam  dakwaan  subsidair,  Penuntut  umum  tidak  ragu-ragu  tentang  jenis  tindak  pidananya,  tetapi  yang dipermasalahkan  adalah  kualifikasi  dari  tindak  pidana  yang  akan  didakwakan  apakah  tindak  pidana  tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan  ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan. 5. Surat  Dakwaan  Kombinasi/Campuran adalah  surat  dakwaan  yang  merupakan  kombinasi  dari  dakwaan  yang berbentuk  alternatif  dengan  dakwaan  subsidair  /  antara  dakwaan  kumulatif  dengan  dakwaan  subsidair  /  antar dakwaan  kumulatif  dengan  dakwaan  alternatif,  dan  sebagainya.  Dakwaan  ini  harus  diperhatikan  secara  teliti mengenai bentukbentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru  memperluas  kemungkinan  terdakwa  untuk  lepas  dari  dakwaan.  Timbulnya  bentuk  ini  seiring  dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa  tidak  lepas  atau  bebas  dari  dakwaan,  yakni  karena  kompleknya  masalah  yang  dihadapi  oleh  penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang  tindak  pidana  yang  akan  didakwakan  serta  harus  diketahui  konsekwensi  di  dalam  pembuktian  dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.
Hakim  adalah  sebagai  pejabat  yang  melakukan  tugas  kekuasaan  kehakiman,  yang  diberi  tugas  untuk mengadili,  yaitu  serangkaian  tindakan  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana  berdasarkan  asas bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  di  sidang  pengadilan.  Kepada  hakim  selalu  dituntut  untuk  memberikan  putusan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan bangsa.
Karena  hakim  dalam  menjalankan  tugas  kekuasaan  kehakiman,  maka  kepadanya  diberikan  kebebasan, terutama kebebasan dalam mengambil putusan. Berkaitan dengan perkara pidana yang menganut asas legalitas, maka bagaimana  penerapan  kebebasan  hakim  dalam  mengambil  putusan  perkara  pidana.  Hakim  pada  waktu  mengambil putusan perkara pidana bertitik tolak dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Terhadap surat dakwaan tersebut hakim mempunyai kebebasan menurut undang-undang dan berdasarkan proses pemeriksan serta fakta-fakta yang  diperoleh  di  persidangan,  untuk  menentukan  dakwaan  mana  yang  terbukti  atau  tidak  terbukti,  selanjutnya mernberikan putusan berupa jenis putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila  diambil  putusan  pemidanaan,  jenis  pidana  apa,  berapa  lamanya  dan  bagaimana  pelaksanaannya,  adalah termaasuk kebebasan hakim dalam menentukannya.
Jadi  dari  uraian  tersebut  hakim  memilih  dakwaan  alternatif  ke.3  yaitu  pasal  358  ayat  (2)  KUHP  bukan penyertaan (delneming) dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda?
a) Terdakwa  pelaku  anak  di  dakwa  dengan  dakwaan  alternatif  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  Perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP atau melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 55, 56 ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 358 ayat (2).
Untuk  membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kwalitas Anak  sebagai  pembuat/pelaku  tindak  pidana,  akan  tetapi  haruslah  dibuktikan  apakah  Anak  terbukti  melakukan perbuatan materIil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
Majelis hakim wajib mempertimbangkan apakah peran dari Anak yang nantinya akan dikaitkan dengan unsur ke-3(tiga) dalam dakwaan ini. Turut serta di dalam pasal 358 KUHP disebutkan dan dijelaskan secara khusus dalam  pasal  ini  sehingga  dapat  ditafsirkan  bahwa  turut  serta  dalam  pasal  ini  bukanlah  merupakan  turut  serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP akan tetapi turut serta disini adalah keikutan seseorang dalam melakukan  penyerangan  mulai  dari  tahap  awal  dimana  dalam  dirinya  ada  niat  untuk  melakukan  penyerangan terhadap sekelompok orang  yang nampak dalam sikap ataupun tutur katanya, adapun pihak yang akan diserang terdiri dari bererapa orang ataupun kelompok yang dapat diserang secara acak yang kemudian disertakan dengan perbuatan turut menyerang ke tempat kejadian sudah cukup untuk seseorang dikenakan pasal ini meskipun dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap orang;
Khusus  untuk  orang  yang  turut  serta  dalam  pasal  ini  apabila  dapat  dibuktikan  dirinyalah  yang  telah menyebabkan  seseorang  mati  atau  luka  parah  maka  terhadap  orang  tersebut  selain  dituntut  menurut  pasal  ini dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. (R. Soesilo);
Maka jelas peran dari Anak adalah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan saksi Zikry dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok Syahrul Romadhoni Als Madon;
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat  Beberapa  Orang,  Selain  Tanggung  Jawab  Masing-Masing  Terhadap  Apa  Yang  Khusus  Dilakukan Olehnya” telah terpenuhi oleh perbuatan anak;
Apa  yang  dimaksud  ‘dengan  sengaja’,  adalah  merupakan  sikap  bathin  yang  letaknya  dalam  hati  para terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;
Didalam  KUHP  tidak  memberi  definisi  apa  yang  dimaksud  dengan  kesengajaan  tetapi  dalam MvT ( Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa kesengajaan ( opzet ) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ( willen  en  wettens ).  Sedangkan  dalam  ilmu  pengetahuan  pidana  “kesengajaan”  dipelajari  dalam  beberapa  teori, antara lain :
(1). Teori  Kehendak.  Inti  kesengajaan  ini  adalah  kehendak  untuk  mewujudkan  unsur-unsur  delik  dalam rumusan undang-undang.
(2). Teori  pengetahuan  atau  membayangkan.  Sengaja  berarti  membayangkan  akan  timbulnya  akibat perbuatannya  ;  orang  tidak  bisa  menghendaki  akibat  melainkan  hanya  dapat  membayangkan.  Teori  ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.
Dari  uraian  pertimbangan  unsur  “Turut  Serta  Dalam  Penyerangan  Atau  Perkelahian  Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya” di atas, dapat disimpulkan bahwa anak telah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi Zikry dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok Syahrul Romadhoni Als Madon;
b) Keyakinan Hakim
Karena semua unsur dari Pasal 358 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3(tiga) Penuntut Umum.
Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk mengemukakan  hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak.  Atas  hal  tersebut  ayah  anak  menyatakan  bahwa  ayah  anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:
1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;
Menurut  Penulis  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan “Anak menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama”.
Dalam pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” oleh karenanya hakim sependapat bahwa terhadap anak tidaklah dijatuhi pidana penjara akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat. yang syarat-syaratnya akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan.
Dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat  menyadari  kesalahannya  dan  kembali  ke  tengah  masyarakat  untuk  menjalani  kehidupannya  secara  layak dengan  bekal  kesadaran  penuh  sebagai  warga  negara  yang  taat  hukum  disertai  dengan  tekad  dan  prinsip  untuk senantiasa  lebih  berhati-hati  di  dalam  menapaki  perjalanan  hidup  dengan  tidak  mengulangi  atau  melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;
Perbuatan  Anak  tersebut  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  adalah  atas  rasa solidaritasnya dengan teman dan anak tidak mempunyai peran yang signifikan terhadap kematian korban Syahrul Romadhon  serta  antara  keluarga  Anak  dengan  keluarga  korban  telah  terjadi  perdamaian  sebagaimana  terlampir dalam berkas perkara, maka sesuai dengan asas retoratif justice dan pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” majelis hakim Anak berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah dilakukan pidana dengan bersyarat yang telah ditentukan dalam amar putusan;

## SIMPULAN
1. Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim  Nomor:  9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor  :  10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  11/Pid.Sus- Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor  :  12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb)”  Diterapkan  asas  Penyertaan  ( deelneming) pada keempat pelaku yang bukan dalam arti penyertaan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP, akan tetapi dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP.
2. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjatuhan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb, Nomor:  12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb  telah  melakukan  diversi  terlebih  dahulu  sehingga  dengan  putusan  yang berbeda ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversi yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim , Jakarta, Sinar Grafika, 2019 Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2018 Butarbutar Elizabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT.Refika Aditama, 2018 Zulkarnain, Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi , Pekan Baru, Al-Mujtahadah, 2016 Wijoyo, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2015 Ruba’I Masruchin, Hukum Pidana , Malang, Media Nusa Creative, 2014 Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Soetedjo Wagiati, Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Rafika Aditama, 2013 Gultom Maidi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Medan, Rafika Aditama, 2012 Ali Mahrus , Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2011 Rifai Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif , Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi , Bandung, Kencana, 2009 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta. Sinar Grafika, 2005 Masriani Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2004 Huda  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan , Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.
Ahmad Zulfikar. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban
Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77 Adji Oemar Seno, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta, Erlangga, 1991

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## Jurnal
Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Badan Pembina Hukum Nasional Kemntrian Hukum Dan Ham RI , 2013 Kartika Irwanti, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan , Volume 5, Nomor 3, 2016