## Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off
Arian Taga, Kholil Nawawi, Ahmad Mulyadi Kosim Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat Email: ariantaga2@gmail.com
Abstrak: Di dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan  bahwa  UUS  wajib  memisahkan  UUS  menjadi  BUS  apabila: (a)  Nilat  aset  UUS  telah  mencapai  50%  (lima  puluh  persen)  dari  total nilai  aset  BUK  induknya,  (a)  Paling  lambat  15  (lima  belas)  tahun  sejak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.  BUK  yang  memiliki  UUS  dapat  memisahkan  UUS  sebelum terpenuhinya  kondisi  sebagaimana  dimaksud  dengan  memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peta turan Bank
Indonesia.Pemisahan (Spin-Off) merupakan  lembaga  baru  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No  40  Tahun  2007  tentang  perseroam  terbatas (UU  Perseroan  Terbatas)  dan  UU  Perbankan  Syariah.  Secara  umum,
Spin-Off menggambarkan  suatu  tambahan  atau  produk  derivatif  atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah Spin-Off sering  dihubungkan  dengan  pembentukan  perusahaan  baru,  di  mana termasuk  produk  barunya  adalah  hal  yang  sama  atau  salinan  dari organisasi  induk,  dan  menimbulkan  aktivitas  ekonomi  yang  baru. Pemisahan  ini  bisa  berbeda  bentuk,  tapi  umumnya  memerlukan perubahan  yang  penting  pada  kontrol,  risiko,  dan  distribusi  keuntungan. Unsur  lainnya  yaitu  transfer  teknologi  dan  hak  kepemilikan  dari  induk kepada  pemilik  baru.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank  Syariah  sebelum  dan  sesudah  Spin-Off.  Dalam  hal  ini  objek penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  Bank  BNI  Syariah.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu  laporan  yang  telah  dipublikasi  oleh  bank  tersebut.Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Bank  BNI  Syariah menunjukkan    perbedaan  kinerja  keuangan  antara  sebelum  dan  sesudah Spin-Off terjadi  pada  aset,  keuntungan  bank,  dan  dana  pihak  ketiga
(DPK).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perkembangannya  setelah  melakukan Spin-Off :
Kata kunci: Perbankan syariah, spin-off, uus, bus.

## Pendahuluan
Di Indonesia perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi dalam kerangka besar sistem  kebijakan  ekonomi  di  Indonesia,  paling  tidak,  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas perbankan  di  tanah  air  telah  menetapkan  perbankan  syariah  sebagai  salah  satu  pilar penyangga dual-banking  system dan  mendorong pangsa  pasar  bank-bank  syariah  yang lebih  luas  sesuai  cetak  biru  perbankan  syariah.  Begitu  juga  halnya,  Departemen Keuangan  melalui  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam LK)  telah  mengakui  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  nonbank  seperti  asuransi dan  pasar  modal  syariah.  Sementara  itu,  Departemen  Agama  telah  mengeluarkan akreditasi  bagi  organisasi-organisasi  pengelola  zakat,  baik  itu  ditingkat  pusat  maupun daerah. 1
Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  Perbank  Nasional  telah  mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka membentuk lembaga perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, selain melalui pendirian Bank Umum Syariah  (BUS),  layanan  perbankan  syariah  dapat  diberikan  oleh  Bank  Umum Konvensional (BUK) melalui Islamic  window dengan terlebih dahulu  membentuk  Unit Usaha Syariah (UUS). 2
Bank  Syariah  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dalam  meningkatkan kesempatan  kerja  dan  kesejahteraan  ekonomi  sesuai  dengan  nilai  Islam.  Bank
1 Amir  Makmur,  Rukmana, Bank  Syari’ah;  Teori,  Kebijakan,  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia, Jakarta, Erlangga, 2010, h. 3.
2 Abdul Ghofur Ansori, Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 1.
berdasarkan  prinsip  syariah  atau  bank  syariah  juga  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga intermediasi  ( intermediary  institution ),  yaitu  mengerahkan  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  kembali  dana-dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya dalam  bentuk  fasilitas  pembiayaan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah,  yaitu  prinsip pembagian  keuntungan  dan  kerugian  ( profit  and  loss  sharing  principle atau  PLS principle ).  Selain  memberikan  jasa-jasa  pembiayaan  bank,  bank  syariah  juga memberikan  jasa-jasa  lain,  seperti  jasa  pengiriman  uang,  pembukaan letter  of  credit , jaminan bank dan jasa-jasa lainnya. 3
Dalam  perkembangannya,  bank  syariah  tidak  hanya  diminati  oleh  umat Islammelainkan  juga  oleh  umat  non  Islam,  sehingga  beberapa  bank  konvensional  baik nasional  maupun  internasional  banyak  yang  mendirikan  Bank  Umum  Syariah  (BUS) yang berasal dari pendirian BUS baru, konversi dari bank, spin off dan konversi spin off . Hanya ada 2 bank yang betul-betul spin off yaitu PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dan PT. Bank Jabar & Banten Syariah (BJB Syariah). 4
Hingga  januari  2018  saat  ini,  dari  34  lembaga  keuangan  syariah  berupa  bank, baru  ada  13  lembaga  keuangan  syariah  yang  berbentuk  Bank  Umum  Syariah  (BUS), sisanya  masih  berupa  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Beberapa  diantaranya  merupakan hasil dari proses mekanisme pembentukan BUS. 5

## Tabel 1.1
Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia, Agustus 2018.

## Bank Umum Syariah
1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. Bank Muammalat Indonesia
3. PT. Bank Victoria Syariah
4. PT. Bank BRI Syariah
5. PT. Bank Jabar Banten Syariah
6. PT. Bank BNI Syariah
7. PT. Bank Syariah Mandiri
3 Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah ,Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007,h. 1.
4 Achmad Chotib: “Studi Kinerja PT. Bni Syariah Sesudah Pemisahan ( Spin off )”, Akuntabilitas , No. 2, Vol 7 (Agustus 2014), h. 95.
5 Statistik Perbankan Syariah (SPS) – Agustus 2018, h. 5.
8. PT. Bank Mega Syariah
9. PT. Bank Panin Dubai Syariah
10. PT. Bank Syariah Bukopin
11. PT. BCA Syariah
12. PT. Maybank Syariah Indonesia
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

## Tabel 1.2
Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, Agustus 2018
Unit Usaha Syariah
1. PT  Bank  Danamon  Indonesia, Tbk
2. PT Bank Permata, Tbk
3. PT  Bank  Maybank  Indonesia, Tbk
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk
6. PT Bank Sinarmas
7. PT  Bank  Tabungan  Negara (Persero), Tbk.
8. BPD DKI
9. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 10. BPD Jawa Tengah
11. BPD Jawa Timur, Tbk
12. BPD Sumatera Utara
13. BPD Jambi
14. BPD Sumatera Barat
15. BPD Riau dan Kepulauan Riau
16. BPD  Sumatera  Selatan  dan Bangka Belitung
17. BPD Kalimantan Selatan
18. BPD Kalimantan Barat
19. BPD Kalimantan Timur
20. BPD  Sulawesi  Selatan  dan Sulawesi Barat
21. BPD Nusa Tenggara Barat
Bank  syariah  dikembangkan  melalui  dua  konsep,  yaitu  melalui  konsep islamic windows dan office  channelling. Penerapan  konsep islamic  windows yakni  terlebih dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  di  kantor  pusat  Bank  Umum Konvensional  (BUK)  yang  bersangkutan.  Sedangkan office  channelling merupakan istilah  yang  digunakan  Bank  Indonesia  untuk  menggambarkan  penggunakan  kantor BUK  dalam  melayani  transaksi-transaksi  dengan  skim  syariah,  dengan  syarat  bank tersebut  telah  memiliki  UUS. 6 Dalam  rangka  meningkatkan  akses  masyarakat  kepada jasa perbankan syariah, Bank Indonesia melalui Peraturan Perbankan Syariah (PBI) No. 8/3/PBI/2006  pasal  38  ayat  2  membolehkan  kantor  cabang  BUK  yang  memiliki  UUS
6 Hendro  Wibowo,  “Office  Channelling”. http://hndwibowo.blogspot.co.id/2008/07/office- channelling.html , akses pada 15 maret 2018
untuk melayani transaksi syariah sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efesien karena bank tersebut tidak lagi harus membuka kantor cabang UUS di banyak tempat. 7
Namun  sejak  diberlakukannya  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah,  maka  persoalan  pengembangan  perbankan  syariah  diatur  melalui  mekanisme baru,  yaitu  mekanisme akuisisi dan konversi  bank konvensional  menjadi  bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: Pertama , bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya  menjadi  syariah  dan  melepaskan  serta  menggambungkan  UUS-nya dengan  bank  yang  baru  dikonversi  tersebtu. Kedua, bank  umum  konvensional  yang belum  memiliki  UUS,  mengakuisisi  bank  yang  relatif  kecil  dan  mengkonversinya menjadi  syariah. Ketiga, bank  umum  konvensionla  melakukan  pemisahan  ( Spin-Off ) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri. 8
Spin -Off merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan  untuk memisahkan  usaha  yang  mengakibatkan  seluruh  aktiva  dan  pasiva  perseroan  beralih karena  hukum  kepada  dua  perseroan  atau  lebih  atau  sebagian  aktiva  dan  pasiva perseroan beralih karena hukum pada satu perseroan atau lebih. Pemisaha dalam UUPS adalah  pemisahan  usaha  dari  satu  bank  kepada  dua  badan  usaha  atau  lebih,  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perundang-undangan. 9
Dalam  perundangan  keberadaan  UUS  merupakan  syarat  agar  bank  umum konvensional dapat memberikan layanan syariah. Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja  atau  divisi  dari  Bank  Umum  Konvensional  masih  terus  diakui  keberadaannya dalam  undang-undang  yang  khusus  mengatur  perbankan  syariah.  Hal  ini  ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 dalam pasal 68 ayat (1) yang  menyatakan  bahwa dalam hal  Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS  yang  yang  nilai  asetnya  telah mencapai  paling  sedikit  50%  dari  total  nilai  aset  bank  induknya  atau  15  tahun  sejak berlakunya  UU  No.  21  tahun  2008  ini,  maka  Bank  Umum  Konvensional  yang
7 Lihat Pasal 38 ayat (2)
8 Abdul Ghofur Ansori, Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi , h. 1.
9 Ibid, h. 64.
dimaksudkan  ini  wajib  melakukan  pemisahan  UUS  tersebut  menjadi  Bank  Umum Syariah. 10 Terlihat  dari  redaksional  pasal  tersebut,  pemisahan  UUS  bersifat  wajib setelah  memenuhi  salah  satu  dari  persyaratan  yang  ditentukan,  sekaligus  mempertegas pernyataan bahwa keberadaan UUS sejak awal bersifat sementara. 11
Pada dasarnya pendirian  UUS bertujuan agar Bank Umum  Konvensional dapat menjalankan  dan  memberikan  layanan  syariah.  UUS  juga  didefenisikan  sebagai  unit kerja  dari  Bank  Umum  Konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor atau  unit  yang  menjalankan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu banyak  pihak  yang  sejak  awal  meragukan  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam operasionalnya,  karena  praktis  terjadi  pencampuran  pengelolaan  antara  konvensional dan  syariah  mengingat  masih  dalam  satu  badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT). Sehingga  dari  kondisi  sosiologis  inilah  yang  melatar  belakangi  arti  pentingnya pemisahan  ( Spin-Off )  UUS  dari  BUK  sehingga  akan  menjadi  BUS  sebagai  badan hukum mandiri. Dengan berubahnya UUS menjadi BUS pasca pemisahan, maka ruang lingkup  kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan  lebih  luas.  Diantaranya  adalah menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, tabungan, atau bentuk lainnya, juga  menghimpun  dana  dalam  bentuk  investasi  berupa  deposito, tabungan  dan  lainnya dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. 12
Berangkat  dari pemaparan  latar belakang di atas,  maka penyusun tertarik  untuk melakukanpenelitian  yang dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off ”
Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian  ini adalah untuk mengetahui proses pemisahan  Unit  Usaha  Syariah  Bank  Umum  Konvensional  menjadi  Bank  Umum Syariah  serta  untuk  mengetahui  perbedaan  kinerja  perbankan  syariah  sebelum  dan sesudah Spin-Off .
10 Lihat Pasal 68 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2008
11 Khotibul  Umam,  “Peningkatan  Ketaatan  Syariah  melalui  Pemisahan  ( Spin-Off )  Unit  Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, Mimbar Hukum , No. 3, Vol 22 (Oktober 2010), h. 609.
12 Khotibul  Umam,  “Peningkatan  Ketaatan  Syariah  melalui  Pemisahan  ( Spin-Off )  Unit  Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, Mimbar Hukum , No. 3, Vol 22 (Oktober 2010), h. 620.

## Tinjauan Teoritis

## A. Bank Syari’ah
1. Pengertian Bank Syariah
Perbankan dalam kehidupan  suatu negara adalah  salah satu agen pembangunan ( agent  of  development ).  Hal  ini  dikarenakan  adanya  fungsi  utama  dari  perbankan  itu sendiri  yaitu  sebagai  lembaga  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  meyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau pembiyaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan. Dana yang terkumpul di  Bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. 13
Kata  ”bank"  dapat  ditelusuri  dari  kata banque dalam  bahasa  Prancis  dan  dari banco dalam Bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau brangkas. Konotasi kedua kata ini menjelaskan fngsi dasar yang ditunjukkan bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan  fungsi  sebagai  tempat  menyimpan  benda-benda  berharga  seperti  emas, berlian,  uang  dan  sebagainya.  Dewasa  ini  peti-peti  bank  berarti portepel  aktiva yang menghasilkan ( portofolio of  earning  assets ) yaitu Portofolio  yang  memberi  bank darah kehidupanyang  disebut  sebagai  laba  bersih  Setelah  pengeluaran-pengeluaran  pajak. Pada  abad  12  kata banco di  Italia  merujuk  pada  meja,  counter  atau  tempat  usaha penukaran uang ( money changer ). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa. 14
Bank  syariah  juga  merupakan  bank  yang  dalam  aktivitasnya  baik  dalam penghimpunan  dana  maupun  dalam  rangka  penyaluran  dananya  memberikan  dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah. 15
13 Abdul  Ghofur  Anshori, Kapita  Selekta  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, UII  Press, Yogyakarta, 2008, h. 3.
14 Wendra  Yunaldi, Potret  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  ;  Melacak  Keabsahan  Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia, Centralis, Jakarta, 2007,  h. 11.
15 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, h. 14.
Bank  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  bank  syariah,  seperti  halnya  bank konvensional,  juga  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  intermediasi  ( intermediary institution ),  yaitu  mengerahkan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana- dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam  bentuk  fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan  bunga  ( interest  free ),  tetapi  berdasarkan  prinsip    syariah,  yaitu  prinsip pembagian  keuntungan  dan  kerugian  ( profit  and  loss  sharing  principle  atau  PLS principle ).  Seperti  juga  bank  konvensional,  selain  memberikan  jasa-jasa  pembiayaan bank,  bank  syariah  juga  memberikan  jasa-jasa  lain,  seperti  jasa  kiriman  uang, pembukaan letter  of  credit ,  jaminan  bank,  dan  jasa-jasa  lain,  yang  biasanya  diberikan oleh bank konvensional. 16
Karnaen  dan  Antonio  (1992)  membedakan  bank  Islam  menjadi  dua  pengertian yaitu  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  islam  dan  bank  yang tata  cara  beroperasinya  mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  Al-Qur’an  dan Hadits. 17 Mereka  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  bank  yang  beroperasi sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah  Islam  adalah  bank  yang  dalam  operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam, sedangkan  bank  yang tatacara beroperasi yang sesuai dengan prinsip Alquran dan Hadist adalah bank yang tata cara beroprasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum pada Alquran dan Hadist.
Perbankan  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menerapkan  nilai-nilai Syariah,  dimana  termasuk  juga  didalamnya  adalah  larangan  penerapan  segala  unsur riba, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut:
َء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي َٰٓ وَب ِ رلٱ  َنِم َيِقَب اَم ْاو ُرَذ َو َ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱ ْاوُنَما
ِإ ْا مُتنُك ن َنيِنِم ۡؤُّم ٢٧٨
ۖۦِهِلوُس َر َو ِ َّللَّٱ َنِ م  ٖب ۡرَحِب ْاوُنَذۡأَف ْاوُلَعۡفَت  ۡمَّل نِإَف
َنوُمَل ۡظُت  َلَ َو َنوُمِل ۡظَت  َلَ  ۡمُكِل  َو ۡمَأ  ُسوُء ُر  ۡمُكَلَف  ۡمُتۡبُت نِإ َو
٢٧٩
16 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, h. 1.
17 Karnaen  P,  Antonio  S, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam, Dana  Bhakti  Wakaf,  Yogyakarta, 1992, h. 1.
Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa  riba (yang  belum  dipungut)  jika  kamu  orang-orang  yang  beriman.  Maka  jika  kamu  tidak mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  maka  ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  maka  bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S Al Baqarah : 278-279)
Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank Syariah adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah. 18
Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum  Konvensional  yang  berfungsi  sebagai kantor induk  dari kantor atau unit  yang  melaksanakan kegiatan usaha  berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor  cabang  dari  suatu  Bank  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 19
Dalam  beberapa  hal, bank konvensional dan  bank syariah  memiliki persamaan, terutama  dalam  sisi  teknis  penerimaan  uang,  mekanisme  transfer,  teknologi  komputer yang  digunakan,  syarat-syarat  umum  memperoleh  pembiayaan  seperti  KTP,  NPWP, proposal,  laporan  keuangan,  dan  sebagainya.  Akan  tetapi,  terdapat  banyak  perbedaan mendasar  di  antara  kedua  nya  Perbedaan  itu  menyangkut  aspek  legal,  struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 20
18 UU No 21 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 7
19 UU No 21 Tahun 2008
20 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Depok, 2001, h. 29-34.

## a. Akad dan Aspek Legalitas
Dalam  bank  syariah,  akad  yang  dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan ukhrawi  karena  akad  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Seringkali  nasabah berani  melanggar  kesepakatan/  perjanjian  yang  telah  dilakukan  bila  hukum  itu  hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban  hingga yaumil  qiyamah nanti.  Setiap  akad  dalam  perbankan syariah,  baik  dalam  hal  barang,  pelaku  transaksi,  maupun  ketentuan  lainnya,  harus memenuhi ketentuan akad.
b. Lembaga Penyelesaian Sengketa
Berbeda  dengan  perbankan  konvensional,  jika  pada  perbankan  syariah  terdapat perbedaan  atau  perselisihan  antara  bank  dan  nasabahnya,  kedua  belah  pihak  tidak menyelesaikannya  di  peradilan  negeri,  tetapi  menyelesaikannya  sesuai  tata  cara  dan hukum materi syariah.
Lembaga  yang  mengatur hukum  materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia  dikenal  dengan  nama  Badan  Arbitrase  Muamalah  Indonesia  atau  BAMUI yang  didirikan  secara  bersama  oleh  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  dan  Majelis Ulama Indonesia.
c. Struktur Organisasi
Bank  syariah  dapat  memiliki  struktur  yang  sama  dengan  bank  konvensional, misalnya  dalam  hal  komisaris  dan  direksi,  tetapi  unsur  yang  amat  membedakan  antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang  bertugas  mengawasi  operasional  bank  dan  produk-produknya  agar  sesuai  dengan garis-garis syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  biasanya  diletakkan  pada  posisi  setingkat  Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal  ini untuk menjamin efektivitas dari setiap Opini  yang diberikan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah.  Karena  ini,  biasanya  penetapan  anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  itu  mendapat  rekomendasi  dari  Dewan  Syariah Nasional.

## 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan  yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam. Tugas  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  untuk  mendiskusikan  masalah  masalah  yang berkaitan  dengan  transaksi  bisnis  yang  dihadapkan  kepadanya  sehingga  semua transaksi-transaksi  tersebut  selalu  berada  pada  koridor  Syariah  Islam. 21 Hal  ini  karena transaksi-tmnsaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional.  Karena  itu,  diperlukan  garis  panduan  (guidelines)  yang  mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
1) Dewan Syariah Nasional (DSN)
Dewan  Syariah  Nasional  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  yang  mempunyai  fungsi  melaksanakan  tugas-tugas  MUI  dalam menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  aktifitas  lembaga  keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  (Syariah)  dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan pedoman  dalam  kegiatan  transaksi  di  lembaga  keuangan  syariah.  DSN  melalui  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  melakukan  pengawasan  terhadap  penerapan  prinsip  syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS). 22

## d. Bisnis dan Usaha yang dibiayai
Dalam  bank  syariah  ,  bisnis  dan  usaha  yang    dilaksanakan  idak  terlepas  dari saringan  syariah.  Karena  itu,  bank  syariah  tidak  akan  mungkin  membiayai  usaha  yang terkandung  di  dalamnya  hal-hal  yang  diharamkan.  Suatu  pembiayaan  tidak  akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.
1. Apakah objek pembiayaanya halal atau haram ?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatab untuk masyarakat ?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila ?
21 Karnaen  P,  Syafii  Antonio  , Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam, Dana  Bhakti  Wakaf, Yogyakarta, 1992, h. 2.
22 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ , tanggal akses 13 September 2018
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian.
5. Apakah  proyek  dapat  merugikan  syiar  Islam,  baik  langsung  maupun tidak langsung ?
e. Lingkungan Kerja dan Corporarate Culture
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.  Setiap  karyawan  harus  memiliki  etika  islami, skill  full dan  memiliki profesionalitas  serta  integritas  dalam  bekerja.Selain  itu,  cara  berpakaian  dan  tingkah laku  dari  para  karyawan  merupakan  cerminan  bahwa  mereka  bekerja  dalam  sebuah lembaga  keuangan  yang  membawa  nama  besar  Islam.  Demikian  pula  ketika menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.
f. Perbandingan antara Bank syariah dan Bank Konvensional
Perbandingan  antara  bank  syariah  dan  konvensional  disajikan  dalam  tabel berikut. 23
Bank Syariah Bank Konvensional
1. Melakukan  Iventasi  -  investasi yang halal saja.
2. Berdasarkan  prinsip  bagi  hasil, jual beli atau sewa. 24
 Penentuan  nisbah  bagi hasil  dibuat  pada  waktu akad.
 Bila  nasabah  mengalami kegagalan usaha dan
terlambat bayar tidak dikenakan denda maupun kewajiban lainnya.
3. Profit dan falah oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.
5. Penghimpunan  dan  penyaluran
1. Investasi yang halal dan haram
2. Memakai perangkat bunga
 Penetuan  suku  bunga  dibuat pada waktu akad  tanpa melihat kemungkinan laba/rugi yang akan diperoleh.
 Bila nasabah mengalami
kegagalan usaha dan terlambat  bayar  dikenakan denda bunga dan kemungkinan sita jaminan. 3. Profit Oriented
4. Hubungan  dengan  nasabah  dalam bentuk debitor-debitor.
23 Syafii Antonio , Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 35.
24 Isriani  Hardini,  Muhammad  H  Giharto, Kamus  Perbankan  Syariah  ;  dilengkapi  penjelasan sssingkat dan perbandingan dengan bank konvensional, Marja, Bandung, 2007, h. 122.
dana  harus  sesuai  dengan  fatwa
Dewan Pengawas Syariah 5. Tidak terdapat dewan sejenis.

## 2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah
Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  fungsi  intermediasinya berdasarkan  prinsip-prinsip  syariat  islam.  Fungsi  dan  peranan  bank  syariah  antara  lain adalah 25 :
a. Penghimpunan Dana
Bank syariah  memiliki  fungsi untuk menghimpun dana dari  masyarakat. Perbedaan  fungsi  penghimpunan  dana  antara  bank  syariah  dengan  bank konvensional  adalah  pada  bank  konvensional  penabung  akan  mendapat  balas jasa  dalam  bentuk  bunga,  sedangkan  pada  bank  syariah  penabung  akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil.
b. Penyaluran Dana
Dana  yang  telah  dihimpun  atau  dikumpulkan  oleh  bank  syariah  dari nasabah,  selanjutnya  akan  disalurkan  kembali  ke  nasabah  lain  dengan  sistem bagi hasil.
c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank
Dalam  kapasitas  ini,  bank  syariah  mempunyai  fungsi  yaitu  memberikan layanan  seperti  jasa  transfer,  pemindahan  buku,  jasa  tarik  tunai  dan  juga  jasa perbankan lainnya. Kemudian tujuan didirikannya Bank Syariah adalah: 26
1. Menyediakan  lembaga  keuangan  perbankan  sebagai  sarana  meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
25 http://www.spengetahuan.com/2017/09/pengertian-bank-syariah-sejarah-fungsi-tujuan-ciri-jenis- produk.html diakses pada tanggal 5 September 2018
26 Muhammad Firdaus, Konsep dan Implementasi Bank Syariah , Renaisan, Jakarta, 2007, h. 27.
3. Menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat islam, yang pada  awalnya  enggan  berhubungan  dengan  bank.  Karena  mereka  menganggap bahwa  bank  konvensional  adalah  bank  yang  berdasarkan  bunga  dan  itu  sama dengan riba yang dilarang oleh agama islam.
4. Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan,  yang pada gilirannya dapat  meningkatkan pastisipasi  masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
5. Untuk  mendidik  masyarakat  agar  berpikir  secara  ekonomis,  berperilaku  bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Bank Syariah atau Bank Islam pertama kali dikenal di Mesir, ditandai dengan lahirnya  Bank  tanpa  bunga  di  Desa  Mit  Ghamir  di  tepi  sungai  Nil  Mesir  tahun 1960-an  oleh  Dr.  Abdul  Hamid  an  Naggar.  Kemudian  Bank-Bank  Islam berkembang  biak  karena  disatu  pihak  permintaan  permintaan  pasar,  dan  di  lain pihak,  usaha-usaha  keras  negara-negara  Teluk  kaya  minyak  pendukung  utama perbankan  Islam.  Bank-bank  Islam  mulai  bertambah  jumlahnya  setelah  kelahiran mereka pada 1960-an. Dari hanya satu bank di dunia pada awal 1970-an, jumlahnya terus bertambah  menjadi sembilan pada tahun 1980. Mereka adalah Nasser Social Bank (1971), Islamic Development Bank (1975), Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic  Bank  Mesir (1977), Faisal  Islamic  Bank  Sudan (  1977), Kuwait  Finance House (  1977), Bahrain  Islamic  Bank (1979),  dan International  Islamic  Bank  for Investment and Development (1980). Antara 1981 dan 1985, dua puluh empat bank dan  lembaga  keuangan  Islam  didirikan  di  Qatar,  Sudan,  Bahrain,  Malaysia, Bangladesh,  Senegal,  Guinea,  Denmark,  Swiss,  Turki,  Inggris,  Yordania,  Tunisia, dan Mauritania. Masih banyak lagi bank dan lembaga keuangan Islam yang sedang didirikan  di  hampir  semua  negara  Muslim.  Bahkan  di  negara-negara  nonMuslim dimana  minoritas  Muslim  signifikan  berada,  seperti  di  Amerika  Serikat  atau Australia,  usaha-usaha  sedang  dilakukan  untuk  membentuk  lembaga-lembaga
keuangan  Islam.  Di  samping  bank-bank  pribadi,  sistem  perbankan  Pakistan,  Iran, dan Sudan jelas berjalan berdasarkan beberapa asas Islam. 27
Berkembangnya  Bank  Syariah  di  negara-negara  Islam  berpengaruh  ke Indonesia.  Pada  awal  periode  1960-an,  diskusi  mengenai  Bank  Syariah  sebagai  pilar Ekonomi Islam  mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen  A.  Perwa  Atmaja,  M.  Dawan  Raharjo,  A.M.  Saefuddin,  M.  Amien  Aziz  dan lain-lain.  Beberapa  uji  coba  pada  skala  yang  relatif  terbatas  telah  diwujudkan.  Di antaranya  adalah Baitul  Tanwil-Salman ,  Bandung,  yang  sempat tumbuh  mengesankan.
Di Jakarta juga di bentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni “Ridho Gusti”. 28
Kemudian prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan  pada  tahun  1990.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  18-20 Agustus  1990  menyelenggarakan  lokakarya  Bunga  Bank  dan  Perbankan  di  Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahisd Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. yang kemudian  dibentuk    kelompok  kerja  untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia. Kelompok  kerja  tersebut  diberi  nama  Tim  Perbankan  MUI.  Tim  Perbankan  MUI bertugas  melakukan  pendekatan  dan  konsultasi  dengan  berbagai  pihak  terkait  untuk menggali  ide  dan  dukungan  guna  berdirinya  perbankan  yang  bercirikan  Islam  di Indonesia,  hingga  berdirilah  PT  Bank  Muammalat  Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991 dan beroperasi pada tahun 1992. 29
Bank Muammalat Indonesia  merupakan  bank syariah  yang pertama didirkan di Indonesia,  walaupun  perkembanganya  agak  lambat  bila  dibandingkan  dengan  negara- negara  lainya.  Pada  periode tahun  1992-1998  hanya  ada  satu  unit  Bank  Syariah.  Bank syariah  di  Indonesia  mulai  berkembang  secara  signifikan  pasca  keluarnya  UU  Nomor 10  Tahun  1998  sebagai  amandemen  dari  UU  Nomor  7  Tahun  1992.  UU  Nomor  10
27 Abdullah  Saeed, Menyoal  Bank  Syariah  ;  Kritik  atas  Interprestasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo- Revivalis, Paramadina, Jakarta, 2004, h. 16.
28 Wendra  Yunaldi, Potret  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  ;  Melacak  Keabsahan  Landasan Yuridis Praktek Perbankan Syariah di Indonesia , Centralis, Jakarta, 2007,  hal. 17
29 Amir  Machmud,  Rukmana, Bank  Syariah,  Teori,  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 20
Tahun 1998  menjadikan  semakin kuatnya  landasan  hukum  Bank Syariah di Indonesia, dan  memperbolehkan  Bank  Umum  diperbolehkan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah,  yaitu  melalu  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Hingga  Januari 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah di Indonesia. 30
Pembentukan  BMI  ini  diikuti  oleh  pendirian  bank-bank  pengkreditan  rakyat syariah  (BPRS).  Namun  karena  lembaga  ini  masih  dirasakan  kurang  mencukupi  dan belum  sanggup  menjangkau  masyarakat  Islam  lapisan  bawah,  maka  dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Bait al Maal wat Tamwil (BMT) – atau Bait  al  Qiradh menurut  masyarakat  Aceh  pada  saat  itu.  Setelah  dua  tahun  beroperasi, Bank  Muamalat  mensponsori  pendirian  asuransi  Islam  pertama  di  Indonesia,  yaitu Syarikat  Takaful  Indonesia,  dan  menjadi  salah  satu  pemegang  sahamnya.  Selanjutnya pada 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang  kemudian  diikuti  dengan  beroperasinya  lembaga  reksadana  syariah  oleh  PT Danareksa.  Pada  tahun  yang  sama,  berdiri  pula  sebuah  lembaga  pembiayaan ( multifinance ) syariah, yaitu BNI- Faisal Islamic Finance Company . 31

## B. Spin off

## 1. Defenisi Spin-Off
Pemisahan  ( Spin-Off) adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan untuk  memisahkan  usaha  yang  mengakibatkan  seluruh  aktiva  dan  pasiva  perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan  beralih  karena  hukum  kepada  satu  perseroan  atau  lebih.  Pemisahan  dalam UUPS  adalah  pemisahan  usaha  dari  satu  bank  menjadi  dua  badan  usaha  atau  lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 32
30 Statistik Perbankan Syariah (SPS) – Agustus 2018 hal. 5
31 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Azkia Publisher, Jakarta, 2009, hal. 8
32 Abdul Ghofur Ansori, Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 64
Pemisahan (Spin-Off) merupakan  lembaga  baru  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No  40  Tahun  2007  tentang  perseroam  terbatas  (UU  Perseroan  Terbatas)  dan UU Perbankan Syariah. 33
Secara  umum, Spin-Off menggambarkan  suatu  tambahan  atau  produk  derivatif atau  turunan  atau  hasil  dari  sesuatu  tiruan  usaha  sebelumnya.  Istilah Spin-Off sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah  hal  yang  sama  atau  salinan  dari  organisasi  induk,  dan  menimbulkan  aktivitas ekonomi  yang  baru.  Pemisahan  ini  bisa  berbeda  bentuk,  tapi  umumnya  memerlukan perubahan  yang penting  pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur  lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. 34
Menurut Pasal 1 ayat 12 UU PT No.40 tahun 2007 tentang Persereoan Terbatas, Spin off merupakan sebuah pemisahan yang didefinisikan sebagai berikut : “ Perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan  untuk  memisahkan  usaha  yang  mengakibatkan seluruh  aktiva  dan  pasiva  persereoan  beralih  kepada  2  (dua)  perseroan  atau  lebih  atau sebagian  aktiva  dan  pasiva  perseroan  beralih  karena  hukum  kepada  1  (satu)  perseroan atau lebih.” 35
Black’s  Law  Dictionary  bahwa Spin  off adalah  :  “sebuah  divestasi  perusahaan dimana  sebuah  divisi  dari  korporasi  menjadi  perusahaan  independen  an  saham perusahaan yang baru didistribusikan kepada pemegang saham korporasi.” 36
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/10/PBI/2009  tanggal  19  Maret 2009,  Pemisahan  ( Spin-Off )  adalah  pemisahan  usaha  dari  satu  BUK  (Bank  Umum Konvensional)  menjadi  dua  badan  usaha  atau  lebih  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
33 Sulasi  Rongiyati, Pengembangan  Perbankan  Syariah  Pelaksanaan  Kewajiban  Pemisahan Unit Usaha Sariah. Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 6 Tahun 2015
34 Amalia  Nasuha, Dampak  Kebijakan  Spin-Off    Terhadap  Kinerja  Bank  Syariah. Al-Iqtishad, Vol. 14, No. 2, Tahun 2012
35 Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007
36 Tisnawan, Hilman, Spin off, Konstruksi Hukum dalam Upaya Pegguatan Struktur Perbankan Nasional , Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol 7 No 1 Januari 2009, h. 2
perundang-undangan yang berlaku, sedangkan  menurut Elfring and Foss (2000) ; “ spin off is An individual or an organizational unit leaving an existing firm to start as a new firm on the basis of his/their specific knowledge and competence”. 37
Dari uraian berbagai definisi diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Spin off (Pemisahan)  adalah  bentuk  pelepasan  investasi  yang  mengakibatkan  suatu  anak perusahaan atau divisi menjadi independen. Biasanya, kepemilikan atas perusahaan baru tersebut didistribusikan ke para pemegang saham induk perusahaan secara pro rata . 38
Serupa  dengan  pelepasan  ( Self-off ),  pemisahan  ( Spin-Off )  melibakan  keputusan divestasi  atas  sebuah  unit  bisnis,  seperti  anak  perusahaan  yang    berdiri  sendiri  atau sebuah divisi. Dalam spin  off unit bisnis tersebut tidak dijual secara tunai atau melalui sekuritas. Akan tetapi, saham biasa dalam unit tesebut akan didistribusikan kepada para pemegang  saham  perusahaan  secara  prorata,  selanjutnya  unit  tersebut  akan  beroperasi sebagai  perusahaan  yang  benar-benar  terpisah.  Contohnya,  pada  tahun  1997, Pepsico.Inc, memisahkan kepemilikanya atas restoran seperti KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell,  menjadi  sebuah  perusahaan  bernilai  $  10  Juta  dengan  nama  Tricon  Global Restaurants.  Aset  fisik  dan  orang-orangnya  dilibatkan  dalam  pemisahaan.  Tidak  ada kewajiban  pajak  bagi  pemegang  saham  pada  waktu  pemisahaan  karena  pajak  hanya muncul  ketika  saham  biasa  tersebut  dijual.  Setelah  pemisahan  tersebut,  Tricon beroperasi secara independen dengan saham biasa yang diperdagangkan dengan simbol singkatan ( ticker simbol ) YUM di New York Stock Exchange. 39
Fenomena spin  off menjadi  alternatif  strategi  yang  dipilih  oleh  berbagai perusahaan, mengingat pelaksanaan strategi tersebut terbukti memberikan dampak yang positif  bagi  kinerja  perusahaan.  Praktek spin  off oleh  perusahaan-perusahaan  di  Eropa
37 Rifin A, Saptono IT, Dewati HR  ,  “Pemilihan Metode Spin off  Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan  Analisa  Faktor  (Studi  Kasus  PT.  BNI  Syariah  dan  PT.  Bank  Syariah  BRI)” . Buletin  Al- Muzaraah, Vol. 3 No. 2, h. 124.
38 Fitrisari  D,  Arnos  k, Prinsip-prinsip  Manajemen  Keuangan, Buku  2,  Edisi  12.  Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2005, h. 623.
39 “Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan” , Buku 2, Edisi  12. Penerbit  Salemba Empat.  Jakarta. 2005, h. 505.
berhasil  meningkatkan  daya  saing  dan  kesempatan  kerja  di  negara-negara  yang tergabung dalam Uni Eropa. 40

## 2. Landasan Hukum Spin-Off
Dari  beberapa  definisi  diatas,  berikut  akan  dibahas  aspek  hukum  pemisahan berdasarkan  undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Di Indonesia, praktek spin  off telah  lama dikenal  sebagai satu bagian kontruksi yang  banyak  digunakan  dalam  merestrukturisasi  hukum,  namun  baru  dilegislasikan setelah diatur dalam UU No 40 Tahun 2007. 41
Aksi spin  off oleh  pelaku  industri  perbankan  mulai  dikenal  setelah dikeluarkannya  beberapa  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang spin  off tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  tanggal  16  Juli  2008,  disebutkan  dalam  UU  No  21  ayat  (1)  disebutkan  dalam Bank  Umum  Konvensional  memiliki  UUS  yang  asetnya  telah  mencapai  paling  sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset bank  induknya atau 15 tahun  sejak  berlakunya undang-undang  ini,  maka  Bank  Umum  Konvensional  dimaksud  wajib  melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.  Selain UU No 21 Tahun 2008, Spin  off juga  diatur  dalam    Undang-Undang  Republik  Indonesia  no.  19  tahun  2008 tanggal  7  Mei  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara,  sedangkan  peraturan tentang  pelaksanaan spin  off diatur  dalam    Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  no. 11/10/PBI/2009  tanggal  19  Maret  2009  tentang  Unit  Usaha  Syariah.  Selain  melalui peraturan tersebut, spin off juga didorong secara tidak langsung oleh kebijakan lainnya, salah  satunya  blue  print  Bank  Indonesia  tentang  upaya  pengembangan  perbankan syariah yang secara implisit menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencapai pangsa
40 Rifin A, Saptono IT, Dewati HR  ,  “Pemilihan Metode Spin off  Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan  Analisa  Faktor  (Studi  Kasus  PT.  BNI  Syariah  dan  PT.  Bank  Syariah  BRI) ”. Buletin  Al- Muzaraah, Vol. 3 No. 2, h. 124.
41 Ahmad  Nizar,“Analisis  Tingkat  Efisiensi  Bank  Umum  Syariah  Sebelum  dan  Sesudah  Spin off” , h.32.
pasar  perbankan  syariah  5%  dari  perbankan  nasional  pada  tahun  2011  adalah  dengan mendorong  terjadinya Spin-Off (Unit  Usaha  Syariah)  UUS  menjadi  Bank  Umum Syariah (BUS). 42
Terkait  dengan  Pemisahan  ( Spin-Off ),  dalam  Pasal  68  UUPS  disebutkan bahwa: 43
1. Dalam  hal  Bank  Umum  Konvensional  memiliki  UUS  yang  nilai  asetnya  telah mencapai  paling  sedikit  50  %  (lima  puluh  persen)  dari  total  nilai  aset  bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Pemisahan  dan  sanksi  bagi  Bank  Umum Konvensional  yang  tidak  melakukan  Pemisahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Dalam  pasal  135  ayat  1  UUPT  menjelaskan  bahwa  pemisahan  dapat  dilakukan dengan  cara  pemisahan  murni  atau  pemisahan  tidak  murni.  Pemisahan  murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan  lain  atau  lebih  yang  menerima  peralihan  dan  perseroan  yang  melakukan pemisahan  tersebut  berakhir  karena  hukum.  Sedangkan  pemisahan  tidak  murni mengakibatkan  sebagian  aktiva  dan  passiva  Perseroan  beralih  karena  hukum  kepada perseroan  lain  atau  lebih  yang  menerima  peralihan,  dan  perseroan  yang  melakukan pemisahan tersebut tetap ada. 44
42 Ahmad  Nizar,  “Analisis  Tingkat  Efisiensi  Bank  Umum  Syariah  Sebelum  dan  Sesudah  Spin off” , h. 124.
43 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi , h. 65.
44 Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007

## Metodologi Penelitian
Metode  pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Kualitatif,  yaitu penelitian  yang  datanya  diperoleh  baik  berupa  hasil  Wawancaradan  dokumentasi. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkapkan  gejala secara  holistik-kontekstual  melalui  pengumpulan  data  dari  latar  alami  dengan memanfaatkan  diri  peneliti  sebagai  instrumen  kunci.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan  pendekatan  induktif,  di  mana  proses  dan makna  (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan,  sehingga  laporan  penelitian  kualitatif disusun  dalam  bentuk  narasi  yang  bersifat  kreatif  dan  mendalam  serta  menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. 45
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif,  yaitu merupakan  penelitian  terhadap  masalah-masalah  berupa  fakta-fakta  saat  ini  dari  suatu populasi.  Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  menguji  hipotesis  atau  menjawab pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  current  status  dari  subyek  yang  diteliti.  Tipe penelitian  ini  umumnya  berkaitan  dengan  opini  (individu,  kelompok  atau organisasional), kejadian, atau prosedur. 46
Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kepatuhan syariah sehingga dari apa yang  di  amati  oleh  peneliti  mendapatkan  model  atau  teknik  dalam  pengawasan kepatuhan  syariah.  Selain  itu,  dengan  pendekatan  kualitatif  diharapkan  dapat diungkapkan situasi dan permasalahan  yang dihadapi dalam kegiatan perbankan dalam masalah kepatuhan syariah.
45 Fakultas  Agama  Islam.  (2014). Panduan  Penulisan  Skripsi. Bogor:  Fakultas  Agama  Islam UIKA, h. 2-3.
46 Nur  Indriantoro  dan  Bambang  Supomo, Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  dan Manajemen , Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009, h. 26.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Sejarah Singkat Objek Penelitian
Tempaan  krisis  moneter  tahun  1997  membuktikan  ketangguhan  sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan  maslahat  mampu  menjawab  kebutuhan  masyarakat  terhadap  sistem perbankan  yang  lebih  adil.  Dengan  berlandaskan  pada  Undang -undang  No.10 Tahun  1998,  pada  tanggal  tanggal  29  April  2000  didirikan  Un it  Usaha  Syariah (UUS)  BNI  dengan  5  kantor  cabang  di  Yogyakarta,  Malang,  Pekalongan,  Jepara dan  Banjarmasin.  Selanjutnya  UUS  BNI  terus  berkembang  menjadi  28  Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.
Disamping  itu  nasabah  juga  dapat  menikmati  layanan  syariah  di  Kantor Cabang  BNI  Konvensional  (office  channelling)  dengan  lebih  kurang  1500  outlet yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Di  dalam  pelaksanaan  operasional perbankan,  BNI  Syariah  tetap  memperhatikan  kepatuhan  terhadap  aspek  syariah. Dengan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  saat  ini  diketuai  oleh  KH.Ma’ruf Amin,  semua  produk  BNI  Syariah  telah  melalui  pengujian  dari  DPS  sehingga telah memenuhi aturan syariah.
Berdasarkan
Keputusan Gubernur
Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010  tanggal  21  Mei  2010  mengenai  pemberian  izin  usaha kepada  PT  Bank  BNI  Syariah.  Dan  di  dalam  Corporate  Plan  UUS  BNI  tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun  2009.  Rencana  tersebut  terlaksana  pada  tanggal  19  Juni  2010  dengan beroperasinya  BNI Syariah  sebagai  Bank  Umum  Syariah  (BUS). Realisasi  waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang  kondusif  yaitu  dengan  diterbitkannya  UU  No.19  tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dan  UU  No.21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.  Disamping  itu,  komitmen  Pemerintah  terhadap  pengembangan
perbankan  syariah  semakin  kuat  dan  kesadaran  terhadap  keunggulan  produk perbankan syariah juga semakin meningkat.
B. Proses Spin-Off Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional
Dalam PBI No. 11/ 10/ PBI/ 2009 tentang unit Usaha Syariah, Pemisahan ( Spin- Off )  diartikan  sebagai  pemisahan  usaha  dari  satu  BUK  (Bank  Umum  Konvensional) menjadi  dua  badan  usaha  atau  lebih  sesuai  dengan  ketentuan  pera  turan  perundang- undangan yang berlaku. 47
Begitu  halnya  di  dalam  Pasal  68  UUPS,  Pasal  40  PBI  No.  11/10/  PBI  /  2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila:
a. Nilat  aset  UUS telah  mencapai  50%  (lima  puluh  persen)  dari  total  nilai  aset BUK induknya; atau
b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunyaUndang-Undang Nomor 21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  BUK  yang  memiliki  UUS  dapat memisahkan  UUS  sebelum  terpenuhinya  kondisi  sebagaimana  dimaksud dengan  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Peta  turan  Bank Indonesia.
Pemisahan  UUS  dari  BUK  dapat  dilakukan  dengan  dua  macam  cara,  yaitu dengan  mendirikan BUS  baru atau  mengalihkan  hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang  telah  ada.  Pendirian  BUS  hasil  Pemisahan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  izin Bank  Indonesia.  Pemberian  izin  pendirian  BUS  hasil  Pemisahan  dilakukan  dalam  2 (dua) tahap, yaitu 48 :
a. persetujuan  prinsip,  yaitu  persetujuan  untuk  melakukan  persiapan  pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
b. izin  usaha,  yaitu  izin  yang  diberikan  setelah  BUS  hasil  Pemisahan  siap melakukan kegiatan operasional.
47 Pasal 1 angka 14 PBI No. 11/10/PBI/2009
48 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi , h.
Apabila  izin  pemisahan  telah  diperoleh,  maka  konsekuensi  hukumnya  yakni bahwa  BUS  hasil  Pemisahan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  izin  usaha  diberikan.  Pelaksanaan  kegiatan  usaha sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.  Apabila  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  ,  BUS  hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau  kembali.  Kemudian  dalam  hal  izin  usaha  BUS  hasil  Pemisahan  dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUS  yang memiliki UUS paling lambat  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  izin  usaha  BUS  hasil  Pemisahan dibatalkan. 49
BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS hasil Pemisahan.
Kemudian  Pemisahan  Unit  Usaha  Syariah  dengan  cara  pengalihan  Hak  dan Kewajiban  Kepada  Bank  Umum  Syariah  diatur  melalui  Pasal  52  hingga  Pasal  54  PBI No.  11/  10/  PBI/  2009.  Pasal  52  intinya  menyebutkan  bahwa  pengalihan  hak  dan kewajiban  kepada  Bank  Umum  Syariah  hanya  dapat  dilakukan  dengan  persetujuan Bank  Indonesia  dan  rencana  pengalihan  wajib  diumumkan  oleh  Bank  Umum Konvensional  (BUK)  yang  memiliki  UUS  dalam  surat  kabar  yang  memiliki  peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.
Kemudian  dalam  Pasal  53  disebutkan  bahwa  BUK  Yang  memiliki  UUS  wajib mengalihkan  hak  dan  kewajiban  UUS  kepada  BUS  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari setelah  persetujuan  pengalihan  diberikan.  Pelaksanaan  pengalihan  hak  dan  kewajiban UUS  kepada  BUS  dimaksud  wajib  dilaporkan  oleh  BUK  yang  memiliki  UUS  paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. BUS selaku penerima Pemisahan wajib  melaporkan  kondisi  keuangannya  setelah  menerima  pengalihan  hak  dan kewajiban  UUS  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah  tanggal  pelaksanaan.  Apabila
49 Pasal 50 PBI No. 11/10/PBI/2009
dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  pengalihan  hak  dan  kewajiban  UUS  kepada BUS  penerima  Pemisahan  belum  dilakukan,  maka  persetujuan  pengalihan  yang  telah diberikan  akan  ditinjau  kembali.  Dalam  hal  persetujuan  pengalihan  dibatalkan,  maka seluruh  kewajiban  UUS  wajib  diselesaikan  oleh  BUK  yang  memiliki  UUS  paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.
Berikutnya  dalam  Pasal  54  disebutkan  bahwa  BUK  yang  memiliki  UUS  wajib mengajukan  permohonan  pencabutan  izin  usaha  UUS  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari sejak hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS. 50
BUK  yang  telah  memperoleh  persetujuan  pencabutan  izin  usaha  UUS  wajib untuk: 51
a. Menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
b. Mengumumkan  rencana  penghentian  kegiatan  izin  usaha  UUS  dan  rencana penyelesaian  kewajiban  UUS  dalam  2  (dua)  surat  kabar  harian  yang  salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan pencabutan izin usaha UUS; dan
c. Menyelesaian seluruh kewajiban BUK yang tercatat dalam laporan keuangan UUS.  Pelaksanaan  penghentian  kegiatan  UUS  wajib  dilaporkan  oleh  BUK yang  memiliki  UUS  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah  tanggal penghentian.
C. Perkembangan Perbankan Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off
Berikut ini adalah hasil dari gambaran laporan keuangan  Bank BNISyariah hasil Spin-Off dilihat dari aset, Dana Pihak Ketiga(DPK), dan keuntungan bank.

## 1. Aset
Aset  ( assets ) adalah  sumber  daya  yang  dikuasai  oleh  perusahaan  sebagai akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  darimana  manfaat  ekonomi  di  masa  depan
50 Pasal 56 PBI No. 11/10/PBI/2009
51 Ibid
diharapkan  akan  diperoleh  perusahaan.  Aset  perusahaan  berasal  dari  transaksi atau  peristiwa  lain  yang  terjadi  di  masa  lalu.  Perusahaan  biasanya  memperoleh aset  melalui  pengeluaran  berupa  pembelian  atau  produksi  sendiri.  Akan  tetapi, tidak  adanya  pengeluaran  yang  bersangkutan  tidak  mengecualikan suatu barang atau  jasa  memenuhi  definisi  aset,  misalnya  barang  atau  jasa  yang  telah didonasikan  kepada  perusahaan  dapat  dianggap  sebagai  aset. 52 Berikut merupakan  grafik  perkembangan  aset  Bank  BNI  Syariah  sebelum  dan  sesudah Spin-Off .
Gambar 4.1
52 http://accounting-media.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-definisi-aset liabilitas.html diakses pada 15 Oktober 2018
Dari  grafik  di  atas  dapat  dilihat,  pada  sisi  aset,  Bank  BNI  Syariah  konsisten meningkatkan  aset  nya  selama  tiga  tahun.  Aset  BNI  Syariah  di  tahun Spin-Off -nya meningkat  33%  dari  tahun  sebelumnya,  2009.  Satu  tahun  berikutnya,  2011,  aset  BNI Syariah tumbuh 15%.

## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana dari pihak luar atau dana dari pihak ke tiga adalah dana yang dimiliki bank secara  tidak  permanen.  Dana  tersebut  yang  sewaktu–waktu  ditarik  kembali. Berdasarkan  data  empiris  selama  ini,  dana  yang  berasal  dari  pemilik  bank  itu  sendiri ditambah dengan cadangan  modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang tanam kembali  pada  bank  baru  mencapai  7%  dari  total  aktiva  8%.9 Jadi  dana  pihak  ke  tiga adalah sejumlah  uang  yang  dimiliki  bank dan  berasal  dari  pihak  luar  yang  menyimpan uangnya. Dengan kata lain uang yang dimiliki bukan milik bank sendiri tapi titipan dari pihak  luar. Bank hanya sebagai  lembaga  yang  menghimpun kemudian  akan  disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 53
53 http://www.keuangankita.com/2017/12/dana-pihak-ketiga-dpk-pada-bank-syariah.html diakses pada 15 Oktober 2018
- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 sebelum spin-off
sesudah spin-off

## pertumbuhan  aset sebelum dan sesudah Spin-Off
Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  yang  biasa  disebut  simpanan,  telah  dijelaskan  oleh Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (UU  Perbankan).  Dalam penjelasannya  tersebut  yang  dimaksud  DPK  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  Lebih  jauh,  dalam  beberapa  literatur  manajemen  perbankan,  yang  dimaksudkan DPK  ialah  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  luas  yang  merupakan  sumber  dana terpenting  bagi  kegiatan  operasional  suatu  bank  dan  merupakan  ukuran  keberhasilan bank tersebut  jika  mampu  membiayai operasionalnya dari  sumber dana  ini. 54 Berikut adalah  grafik  perkembangan  dana  pihak  ketiga  Bank  BNI  Syariah  sebelum  dan sesudah Spin-Off.
Gambar 4.2 Da ri sisi pe nghimpun an  dana,  dana  pihak  ketiga  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Bank  BNI  Syariah  dalam penelitian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik.  Kinerja penghimpunan dana BNI Syariah  meningkat  sebesar  21%  di  tahun Spin-Off nya,  dan  25%  tahun  berikutnya.  Hal
54 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 2008 2009 2010 2011
2012 sebelum spin-off sesudah spin-off

## pertumbuhan  dana pihak ketiga sebelum dan
sesudah Spin-Off
ini menunjukkan bahwa setelah Unit Usaha Syariah Bank BNI melakukan Spin-Off atau melakukan  pemisahan  menjadi  Bank  BNI  Syariah  mengalami  peningkatan  dan perkembangan dari sebelumnya. Peningkatan dan pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank  BNI  Syariah  diantaranya  dipicu  oleh  berkembanganya  dan  semarakanya sosialisasi literasi ekonomi syariah di Indonesia.

## 3. Keuntungan Bank
Laba  adalah  pendapatan  bersih  yang  dilihat  dari  selisih  antara  pendapatan total  perusahaan  dengan  biaya  totalnya.    Menurut  Kusnadi  dkk  (2004),  besarnya laba  dapat  dilihat  dari  laporan  laba  rugi  perusahaan  yang  menunjukkan  sumber darimana  penghasilan  diperoleh  serta  beban  yang  dikeluarkan  sebagai  beban perusahaan.    Perusahaan  akan  memperoleh  keuntungan  apabila  penghasilan  yang diperoleh  lebih  besar  dari  beban  yang  dikeluarkan  dan  dikatakan  rugi  apabila sebaliknya.  Berikut  ini  merupakan  grafik  pertumbuhan  keuntungan  Bank  BNI Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off.
Gambar 4.3
Dari grafik diatas, dilihat dari segi  laba  yang diperoleh oleh Bank BNI Syariah setelah  melakukan Spin-Off mengalami  peningkatan.  Bahkan  setelah  melakukan Spin-
(250,000) (200,000) (150,000) (100,000) (50,000) - 50,000 100,000 150,000 200,000 2008 2009 2010 2011 2012 sebelum spin-off sesudah spin-off
Pertumbuhan laba (rugi) sebelum dan sesudah Spin-Off
Off , Bank BNI Syariah berhasil bangkit dari kerugian yang diperoleh di tahun sebelum Spin-Off ,  ketika  masih  berstatus  Unit  Usaha  Syariah.BNI  Syariah  yang  membukukan laba positif selama 3 tahun berturut-turut.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hasil yaitu:
1. Pemisahan UUS dari BUK dapat  dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil Pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Persetujuan  prinsip,  yaitu  persetujuan  untuk  melakukan  persiapan  pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
b. Izin  usaha,  yaitu  izin  yang  diberikan  setelah  BUS  hasil  Pemisahan  siap melakukan kegiatan operasional.
2. Kinerja  keuangan  Bank  BNI  Syariah  menunjukkan  bahwa  perbedaan  kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah Spin-Off terjadi pada aset, keuntungan bank, dan  dana  pihak  ketiga  (DPK).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perkembangannya  setelah melakukan Spin-Off :
a. Peningkatkan aset selama tiga tahun berturut-turut. Aset BNI Syariah di tahun Spin-Off -nya  meningkat  33%  dari  tahun  sebelumnya,  2009.  Satu  tahun berikutnya, 2011, aset BNI Syariah tumbuh 15%.
b. Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Bank  BNI  Syariah dalam  penelitian  ini  menunjukkan  kinerja  yang  sangat  baik.  Kinerja penghimpunan dana BNI Syariah meningkat sebesar 21% di tahun Spin-Off nya dari tahun sebelumnya, tahun 2009, dan  25% tahun berikutnya.
c. Laba  yang  diperoleh  oleh  Bank  BNI  Syariah  setelah  melakukan Spin- Off mengalami  peningkatan.  Bahkan  setelah  melakukan Spin-Off ,  Bank  BNI
Syariah  berhasil  bangkit  dari  kerugian  yang  diperoleh  di  tahun  sebelum Spin- Off ,  ketika  masih  berstatus  Unit  Usaha  Syariah.BNI  Syariah  yang membukukan laba positif selama 3 tahun berturut-turut.

## Daftar Pustaka
Ansori,  Abdul  Ghofur, Pembentukan  Bank  Syariah  melalui  Akuisisi  dan  Konversi:
Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010
_________________, Kapita  Selekta  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, UII  Press, Yogyakarta
Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Depok, 2001
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Azkia Publisher, Jakarta, 2009 Dewi, Fitriasari dan Deny Arnos kwary, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, Buku 2,
Edisi 12. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2005
Firdaus, Muhammad, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta, 2007 Hardini,  Isriani  dan  Muhammad  H  Giharto,  Kamus  Perbankan  Syariah  ;  dilengkapi penjelasan  sssingkat  dan  perbandingan  dengan  bank  konvensional,  Marja, Bandung, 2007
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009
Iskandar,  Metode  Penelitian  Kualitatif;  Aplikasi  untuk  Penelitian  Pendidikan,  Hukum, Ekonomi  dan  Manajemen,  Sosial,  Humaniora,  Politik,  Agama  dan  Filsafat, Gaung Persada, Jakarta, 2009
Karim,  Adiwarman,    Bank Islam,  Analisiis  Fiqh  dan  Keuangan.  Rajagrafindo Persada,
2004, Jakarta
Machmud,  Amir  danRukmana,  Bank  Syariah,  Teori,  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010
Makmur,  Amir  dan  Rukmana,  Bank  Syari’ah;  Teori,  Kebijakan,  dan  Studi  Empiris  di Indonesia, Jakarta, Erlangga, 2010
Masyhudzulhak,”  memahami  penulisan  Ilmiah  dan  Metodologi  penelitian”,  Bengkulu: LPPS,2012
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
Nizar,  Ahmad,  Analisis  Tingkat  Efisiensi  Bank  Umum  Syariah  Sebelum  dan  Sesudah Spin  off,  Skripsi  Sarjana  pada  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta:  tidak diterbitkan, 2015
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  Muhammad  Syafii  Antonio,  Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992
Prastowo,Andi,Metode  Penelitian  Kualitatif;  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011
Rodoni,Ahmad,Lembaga Keuangan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008
Saeed,  Abdullah,  Menyoal  Bank  Syariah  ;  Kritik  atas  Interprestasi  Bunga  Bank  Kaum
Neo-Revivalis, Paramadina, Jakarta, 2004
Sjahdeini.  Sutan  Remy,  Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D,  Bandung:  Alfabeta, 2015
Supardi,  Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Dan  Bisnis,    Yogyakarta:  UII  Press Yogyakarta, Januari 2005
tanjung,  Hendri  dan  Abrista  Devi,  Metodologi  penelitian  Ekonomi  Islam,  Jakarta: Gramata Publishing, 2013
Usman,  Husaini  dan  Purnomo  Setiady  Akbar,  Metodologi  Penelitian  Sosial, Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2017
Usman, Rachmadi,Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia; Implementasi dan Aspek Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
Yunaldi,  Wendra,  Potret  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  ;  Melacak  Keabsahan Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia, Centralis, Jakarta, 2007
Achmad  Chotib:  “Studi  Kinerja  PT.  Bni  Syariah  Sesudah  Pemisahan  (Spin  off)”, Akuntabilitas, No. 2, Vol 7 (Agustus 2014
Amalia  Nasuha,  Dampak  Kebijakan  Spin-Off    Terhadap  Kinerja  Bank  Syariah.  Al- Iqtishad, Vol. 14, No. 2, Tahun 2012
Khotibul  Umam,  “Peningkatan  Ketaatan  Syariah  melalui  Pemisahan  (Spin-Off)  Unit Usaha  Syariah  Bank  Umum  Konvensional”,  Mimbar  Hukum,  No.  3,  Vol  22 (Oktober 2010)
Rifin  A,  Saptono  IT,  Dewati  HR    ,  “Pemilihan  Metode  Spin  off  Unit  Bisnis  Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI)”. Buletin Al- Muzaraah, Vol. 3 No. 2
Rifin  A,  Saptono  IT,  Dewati  HR    ,  “Pemilihan  Metode  Spin  off  Unit  Bisnis  Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI)”. Buletin Al- Muzaraah, Vol. 3 No. 2
Sulasi Rongiyati, Pengembangan Perbankan Syariah Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Sariah. Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 6 Tahun 2015
Tisnawan,  Hilman,  Spin  off,  Konstruksi  Hukum  dalam  Upaya  Pegguatan  Struktur Perbankan  Nasional,  Buletin  Hukum  dan  Kebanksentralan,  Vol  7  No  1  Januari 2009
Peraturan Perbankan Syariah (PBI)  No. 11/10/PBI/2009
Peraturan Perbankan Syariah (PBI) No. 8/3/PBI/2006 Statistik Perbankan Syariah (SPS) – Agustus 2018
Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007
http://accounting-media.blogspot.com http://hndwibowo.blogspot.co.id http://www.keuangankita.com http://www.spengetahuan.com https://dsnmui.or.id https://id.wikipedia.org .