Fathira Tri Waladi, Susiana

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI

## LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS ON SCRIPLESS SHARES AS A COLLATERAL OBJECTS
Fathira Tri Waladi 1 , Susiana 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
E-mail: fathirtir2501@gmail.com,
Corresponding author : susiana@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Saham scripless merupakan  salah  satu  objek  jaminan  gadai  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  60  ayat  (2)  UUPT.  Gadai  memberikan  jaminan  pelunasan  utang  debitur  kepada kreditur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1150  KUHPerdata.  Namun,  jaminan  gadai saham scripless berbeda dengan jaminan gadai pada umumnya, dimana objek gadai tidak berada  pada  kreditur  dan  nilai  saham  dapat  berubah  sewaktu-waktu.  Penelitian  ini bertujuan  menjelaskan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  jaminan  gadai  saham scriples s. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum maksimal  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  sistem  gadai  saham scripless. KSEI hanya berperan sebagai penyimpan objek gadai dan tidak berkewajiban untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  kreditur,  sehingga  pada  saat  dilakukan  pencabutan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan, KSEI tidak harus memastikan bahwa hak kreditur  telah  terpenuhi.  Disarankan  agar  dibuat  suatu  aturan  yang  mewajibkan  KSEI untuk memastikan terlebih dahulu bahwa hak kreditur telah terpenuhi sebelum melakukan pencabutan pemblokiran objek gadai.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saham Tanpa Warkat, Jaminan Gadai.

## ABSTRACT
Scripless shares are one of the objects of collateral as regulated in article 60 section (2) of UUPT. Collateral provides guarantee for repayment of debts to creditors as regulated in article 1150 of the Indonesian civil code. Yet, scripless shares collateral are different from general collateral, where the object of collateral is not on the creditor and the value of shares changes anytime.  This study aims to explain the legal protection for the creditor on  scripless  shares  collateral.  Based  on  findings,  the  author  found  that  the  current regulations  have  not  yet  provided  maximum  legal  protection  for  the  creditor  in  the scripless shares collateral system. KSEI only acts as the depositor of the collateral object and  not  obliged  to  guarantee  the  fulfillment  of  the  creditor’s  rights.  Thus,  when  the blocking  of  collateral  shares  is  lifted,  KSEI  does  not  have  to  ensure  that  the  rights  of creditors have been fulfilled. Based on the findings, the author suggests a regulation that obliges  KSEI  to  ensure  the  creditor’s  rights  have  been  fulfilled  to  be  made,  before unblocking the collateral objects.
Keywords: Legal Protection, Scripless Shares, Collateral.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  memiliki  peran  strategis sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  dunia  usaha, baik  usaha  menengah  maupun  kecil  untuk pembangunan  usahanya.  Salah  satu  objek investasi  yang  populer  di  pasar  modal  ialah saham.  Selain  sebagai  sarana  investasi,  saham juga dapat dijaminkan dengan jaminan gadai dan fidusia  untuk  mendapatkan  sejumlah  dana  dari bank.
Ada  dua  unsur  mutlak  yang  harus terpenuhi untuk terjadinya gadai, yaitu harus ada perjanjian  gadai  antara  pemberi  gadai  (debitur sendiri  atau  pihak  ketiga)  dan  pemegang  gadai (kreditur),  kemudian  adanya  penyerahan  benda yang  digadaikan  tersebut  dari  pemberi  gadai kepada  pemegang  gadai  (Usman,  2008).  Gadai saham dianggap telah terjadi apabila kepemilikan  saham  yang  digadaikan  tersebut telah  diberikan  kepada  penerima  gadai.  Setiap gadai  saham  atau  jaminan  fidusia  atas  saham yang  dilakukan  berdasarkan  Pasal  60  ayat  (3) UUPT  wajib  dicatat  dalam  daftar  khusus  daftar pemegang saham.
Gadai  saham  tanpa  warkat  ( scripless ) merupakan  produk  baru  yang  dapat  digunakan untuk  memperoleh  dana  dari  hasil  penjaminan saham. Gadai efek tersebut merupakan salah satu inovasi produk Perum Pegadaian untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang disalurkan  pegadaian  dengan  melihat  potensi pasar saham sekarang ini (Priyanto, 2009). Pada transaksi saham tanpa warkat ( scripless trading ),
tidak  terdapat surat atau bukti tertulis kepemilikan  modal  pada  saham  tersebut,  cara bertransaksi  atau  penyerahannya  dilakukan secara  elektronis,  baik  dalam  proses  maupun penyelesaiannya  (Priyanto,  2009).  Kepemilikan saham  yang  sebelumnya  dinyatakan  dengan sebuah sertifikat telah berubah menjadi sekumpulan data elektronik yang dikenal dengan istilah  sistem  perdagangan  tanpa  warkat ( scripless trading system ), dimana saham–saham tersebut dikonversi dalam bentuk data elektronik dan  disimpan  oleh  PT  Kustodian  Sentral  Efek Indonesia  (selanjutnya  disebut  PT  KSEI)  yang berupa  rekening  efek.  Perkembangan scripless pasti  akan  berdampak  secara  signifikan  bagi pelaksanaan jaminan gadai saham.
Sebagaimana yang kita ketahui salah satu syarat  terjadinya  gadai  yaitu  apabila  telah dilakukan  penyerahan  kekuasaan  ( bezit )  atas barang  yang  menjadi  objek  gadai  kepada pemegang  gadai  ( inbezitsteling ).  Sedangkan pada sistem perdagangan tanpa warkat ( scripless trading )  saham  yang  menjadi  jaminan  tidak berada  dalam  kekuasaan  pemilik  saham,  akan tetapi  berada  pada  pihak  lain  yaitu  dititipkan pada PT KSEI. Selain itu, saham yang harusnya diserahkan  berupa  bentuk  fisik  dalam  aturan gadai telah berubah menjadi tidak berbentuk fisik nyata  lagi  dalam  sistem  perdagangan  tanpa warkat  ( scripless  trading ),  sehingga  tidak mungkin diserahkan langsung secara fisik.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana
Terkait  penyerahan  gadai  berdasarkan ketentuan  Pasal  1152  KUHPerdata,  benda  yang dijadikan  objek  gadai  harus  dilepaskan  dari kekuasaan debitur dan penguasaannya diserahkan  kepada  kreditur  atau  pihak  ketiga (Putri, 2020). Yang terpenting adalah benda yang dijaminkan  harus  dilepaskan  dari  kekuasaan  si pemberi gadai dan diserahkan kepada pemegang gadai ataupun pihak ketiga. Hak gadai dianggap tidak  sah  jika  objek  gadai  tetap  berada  dalam kekuasaan  pemberi  gadai.  Syarat  ini  disebut dengan  istilah inbezitstelling yang  merupakan syarat mutlak dalam jaminan gadai.
Dalam jaminan gadai saham tanpa warkat, barang  jaminan  tidak  diserahkan  langsung kepada  kreditur  melainkan  dititipkan  pada  PT KSEI  sebagai  pihak  ketiga.  Maka  dari  itu, perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  atas pemenuhan  haknya  perlu  diperhatikan,  karena hal  ini  akan  menimbulkan  masalah  dikemudian hari apabila debitur melakukan wanprestasi.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah diuraikan  di  atas  yang  menjadi  permasalahan yaitu  apakah  ketentuan  yang  berlaku  saat  ini telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi kreditur dalam gadai saham tanpa warkat.

## METODE PENELITIAN
Metode  berarti  cara  yang  tepat  untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu  kegiatan  untuk  mencari,  mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya  (Achmadi,  2002).  Penelitian  ini
menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian  ini  digunakan  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  yang  menelaah semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum  yang  sedang  ditangani  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang merujuk pada  prinsip-prinsip  hukum  (Marzuki,  2014). Adapun  tahapan  dalam  penelitian  ini  meliputi tahap  pengumpulan  data,  pemilahan  data,  dan analisa serta penulisan hasil penelitian.
Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  yang  telah terkumpul akan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Data hasil analisis  tersebut  dipaparkan  secara  sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan menguraikan  secara  deskriptif  hasil  data  yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kreditur sebagai pemegang jaminan gadai tentunya  memperoleh  kepastian  hukum  dalam hal memberikan pinjaman kepada debitur selaku individu pemilik saham. Sebagai salah satu objek gadai,  saham  juga  memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi  kreditur  dalam  hal pengambilan  pinjaman/kredit  oleh  debitur. Saham  sendiri  dapat  berupa  saham  berbentuk fisik dan saham tanpa warkat ( scripless ).
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana
Gadai  saham scripless berbeda  dengan gadai  pada  umumnya.  Pada  gadai  saham scripless , objek jaminan tidak dipegang langsung oleh kreditur, namun disimpan oleh pihak ketiga. Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bentuk perlindungan  hukum  yang  diperoleh  kreditur pemegang gadai saham scripless sebagai berikut:
a. Perlindungan Atas Keberadaan,
Keamanan  Dan  Klasifikasi  Saham  Yang Dapat Digadaikan
Perlindungan disini ialah kepastian terhadap  keberadaan,  keamanan  dan  klasifikasi yang  harus  dipenuhi  untuk  melakukan  gadai saham. Saham tanpa warkat atau scripless telah tersimpan secara aman di Kustodian Sentral Efek Indonesia  dalam  bentuk  elektronik.  Jika dibandingkan dengan saham dalam bentuk fisik tentunya  saham  dalam  bentuk  fisik  akan  lebih berpeluang  mengalami  kerusakan  ataupun hilang.  Dalam  pelaksanaan  gadai  saham  juga harus memenuhi  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan  Peraturan  Otoriatas  Jasa Keuangan Nomor 40/POJK/2017 Tentang Kredit Atau  Pembiayaan  Kepada  Perusahaan Efek  dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham ada  beberapa  persyaratan  dalam  menggadaikan saham, yaitu:
1. Tidak dibenarkan untuk menjaminkan saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu 3  (tiga)  bulan  berturut-turut  sebelum  akad kredit atau pembiayaan ditandantangani, hal ini  terdapat  pada  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  a
POJK. Dengan melihat aktivitas perdagangan  saham  selama  3  bulan  terakhir bertujuan  untuk  mengetahui  minat  investor pada  saham  tersebut.  Saham  dengan  tingkat perdagangan yang tinggi tentunya akan lebih mudah  dijual  di  bursa  ketika  dilakukan eksekusi;
2. Tidak dibenarkan untuk menjaminkan saham dengan  harga  pasar  di  bawah  nilai  nominal pada  saat  akad  kredit  atau  pembiayaan ditandatangani, hal ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2) huruf b POJK. Nilai nominal saham merupakan batas minimal penyetoran modal ke  dalam  suatu  perusahaan  (Fakhruddin, 2008). Meskipun saham yang akan digadaikan tersebut masih mengalami transaksi, jika harga saham tersebut berada di bawah  nilai  nominal  di  pasar  modal,  maka saham tersebut tidak dapat dijadikan agunan tambahan  kredit  karena  tidak  memenuhi syarat. Syarat ini menjadi patokan kelayakan suatu  saham  untuk  dijadikan  sebagai jaminan;
3. Nilai saham yang digunakan sebagai Agunan Tambahan  Kredit  atau  Pembiayaan  paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga  pasar  atau  kurs  saham  yang bersangkutan  di  bursa  efek  pada  saat  akad kredit  atau  pembiayaan  ditandatangani,  hal ini  terdapat  pada  Pasal  4  POJK.  Agunan Tambahan  Kredit  atau  Pembiayaan  adalah barang,  surat  berharga  atau  garansi  yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana
dibiayai  yang  ditambahkan  sebagai  agunan. Agunan  saham  tidak  dapat  berdiri  sendiri, saham  hanya  melengkapi  dan  memperkuat keyakinan  akan  kemampuan  debitur  atau sebagai  pelengkap  agunan  tambahan  yang sudah  ada  (Pamungkas,  2010).  Nilai maksimum saham yang dapat digadaikan pun hanya berjumlah 50 persen dari harga saham pada  saat  dijaminkan.  Sehingga  apabila nominal saham pada saat digadaikan bernilai Rp  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah),  maka debitur  hanya  memperoleh  dana  maksimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini  perlu  diperhatikan  guna  memberikan perlindungan  kepada  kreditur  jika  sewaktu- waktu  saham  yang  digadaikan  tersebut mengalami  penurunan  yang  sangat  tajam, sehingga  mengakibatkan  harga  saham  tidak mencukupi  pemenuhan  kebutuhan  jaminan. Karena  sebagaimana  yang  kita  ketahui bahwa fluktuasi atau perubahan harga saham dapat berubah sewaktu-waktu.
Berdasarkan hasil pemaparan Moch Hanafi Fauzi  Seva,  saat  ini  pihak  pegadaian  hanya menerima  saham-saham  yang  terdapat  pada indeks LQ45 untuk digadaikan, karena dianggap memiliki  resiko  yang  lebih  kecil  dan  bersifat liquid (Seva, 2022). Indeks LQ45 adalah indeks harga  saham  yang  terdiri  dari  45  saham  yang paling liquid  (Abdul  R.  Saliman,  2007). Saham yang  termasuk  dalam  daftar  LQ45  akan dievaluasi  setiap  6  (enam)  bulan  (Seva,  2022). Adapun  kriteria  saham  yang  dikelompokkan
dalam indeks LQ45 adalah saham yang dalam 6 bulan  terakhir  memiliki  frekuensi  paling  tinggi dan  mempunyai  nilai  kapitalisasi  pasar  paling besar.
Pegadaian  akan  memberikan  2  pilihan kepada debitur apabila selama pelaksanaan gadai harga saham tersebut turun, yakni melakukan top up call atau force sell (Seva, 2022). Top up call dilakukan  apabila  rasio  uang  pinjaman  debitur sudah  mencapai  75  persen  dari  market  value saham.  Misalnya  harga  saham  saat  digadaikan bernilai 10 juta dan mendapatkan dana dari gadai sebesar  5  juta,  namun  di  tengah  jalan  harga saham  tersebut  turun  menjadi  7,5  juta,  maka pihak  kreditur  dapat  meminta  debitur  untuk melakukan top up rasio anggunan guna menutupi 25  persen  dana  yang  kurang  ataupun  pihak debitur  juga  dapat  mencicil  uang  pinjaman sehingga market  value anggunannya  kembali menjadi 50 persen. Apabila setelah 3 hari debitur tidak  melakukan top  up  call ,  pegadaian  akan langsung  melakukan force  sell atau  menjual saham  tersebut  di  market.  Debitur  sebagai pemilik saham yang tidak memenuhi kewajibannya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang tersebut (Seva, 2022).
Dalam pelaksanaannya, saham yang digadaikan  dapat  saja  mengalami  penurunan yang  sangat  tajam  atau  mengalami  arb  dalam beberapa  hari  berturut.  Hal  ini  tentunya memberikan  resiko  yang  sangat  besar  kepada kreditur  apabila  nilai  saham  yang  digadaikan tersebut turun di bawah 50 persen dalam jangka
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana
waktu kurang dari 3 hari, karena batasan waktu yang  diberikan  oleh  kreditur  terhadap  debitur untuk melakukan top up adalah 3 hari.
b. Perlindungan Berupa Pemblokiran

## Terhadap Saham Yang Digadaikan
Perlindungan  ini  merupakan  perlindungan utama  yang  dibutuhkan  pemegang  gadai  dalam hal  ini  kreditur.  Karena  jika  pemberi  gadai wanprestasi  maka  pemegang  gadai  perlu mengeksekusi  benda  gadai  tersebut  sebagai pemenuhan pembayaran utangnya. Pada Keputusan  Direksi  PT  Kustodian  Sentral  Efek Indonesia  Nomor  KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Jasa Kustodian Sentral yang disebutkan bahwa:
Pasal  2.2.1  menyebutkan:  Pemegang Rekening  dapat  mengagunkan  Efek  dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan  permohonan  agunan  efek  secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan  efek  harus  memuat  keterangan antara  lain:  jumlah,  jenis  Efek,  pihak  yang menerima  agunan  dan  persyaratan  agunan lainnya. Perlindungan hukum akan semakin kuat dengan  adanya  permohonan  tertulis  dari pemegang rekening untuk mengadaikan sahamnya  karena  dapat  dijadikan  sebagai  bukti tertulis  terkait  saham  yang  akan  digadaikan tersebut.
Permohonan  tertulis  tersebut  berisikan jumlah saham yang akan digadaikan, jenis saham dan  pihak  yang  menerima  agunan  tersebut. Selain  itu,  dalam  surat  permohonan  juga  dapat
dilampirkan  persyaratan  gadai  lainnya,  seperti surat kuasa dan perjanjian gadai.
Pihak yang ingin menggadaikan sahamnya diharuskan  untuk  melakukan  administrasi  sub rekening  efek.  Administrasi  sub  rekening  efek tersebut  terdiri  dari  pembukaan  sub  rekening efek,  penutupan  sub  rekening  efek,  perubahan data  sub  rekening  efek  dan  pembekuan  sub rekening efek.
Pemberi gadai diharuskan untuk membuka sub  rekening  untuk  menempatkan  saham  yang digadaikan. Efek yang akan digadaikan tersebut akan dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi  gadai  yang  khusus  digunakan  untuk pencatatan  agunan.  Kustodian  Sentral  Efek Indonesia  akan  mencatat  bahwa  saham  tersebut berada  dalam  jaminan  gadai.  Saham  yang digadaikan tersebut akan diblokir atau dibekukan sehingga tidak dapat ditransaksikan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2.2.2 Peraturan Jasa Kustodian  sentral.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah terjadinya pemindahan hak atas saham yang berstatus gadai tersebut.
Pada  dasarnya  pemilik  rekening  dapat menarik  dana  atau  efek  dari  rekening  efeknya sewaktu  waktu.  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian dalam hal ini KSEI dapat menolak penarikan  dana  tersebut  apabila  rekening diblokir,  dibekukan  atau  dijaminkan  (Rosyadi, 2017). Maka dari itu harus dilakukan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan.
Emiten  juga  wajib  melakukan  pencatatan terhadap saham yang digadaikan di dalam daftar
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana
pemegang  saham  dan  daftar  khusus  pemegang saham  sebagai  syarat disclosure dan  untuk mengantisipasi  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan.  Pemberitahuan  ini  sangat  penting, terlebih  lagi  apabila  pemegang  saham  tersebut merupakan controlling  shareholders atas  suatu emiten.  Hal  ini  menyangkut  pada  perubahan pengendalian perusahaan jika seandainya pemberi  gadai  wanprestasi.  Tentunya  hal  ini sangat  berdampak  pada  perusahaan  tersebut terlebih  lagi  bila  kreditur  memohon  kepada hakim  agar  dapat  memiliki  saham  tersebut (Khair, 2012).
Pemberian  kredit  kepada  debitur  baru dilaksanakan  apabila  kreditur  telah  menerima surat konfirmasi dari PT KSEI bahwa pencatatan agunan  tersebut  berhasil.  Sebagaimana  yang disebutnya  dalam  Pasal  2.2.3  Peraturan  Jasa Kustodian  sentral  PT  KSEI  akan  menerbitkan surat konfirmasi kepada pemegang rekening dan penerima  gadai  sebagai  tanda  bukti  pencatatan agunan.
Perlindungan  lain  yang  diberikan  oleh sistem  perdagangan  tanpa  warkat  ( scripless trading )  berupa  keharusan  kepada  pemegang rekening untuk membuat permohanan pencabutan  status  pencatatan  efek  kembali kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hal ini dilakukan apabila pemberi gadai ingin melakukan  pencabutan  terhadap  saham  yang digadaikan tersebut. Namun demikian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2.2.4 Keputusan  Direksi  PT  Kustodian  Sentral  Efek
Indonesia  Nomor:  KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang  Jasa  Kustodian  Sentral,  KSEI  tidak berkewajiban  untuk  menjamin  dipenuhinya  hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agunan yang dibuat oleh pemberi dan penerima agunan.
Selama gadai tersebut masih tercatat, maka saham  yang  digadaikan  tersebut  akan  terus diblokir  dan  dianggap  sebagai  objek  gadai.  Hal ini  diatur  dalam  Pasal  2.2.6  Peraturan  Jasa Kustodian  Sentral  yang  berbunyi:  Permohonan pencabutan status pencatatan agunan Efek harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening yang  mengajukan  pencatatan  agunan  Efek. Untuk  melakukan  penarikan  agunan,  pemegang rekening harus memenuhi persyaratan penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh KPEI. Dalam Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-16/DIR/KPEI/0718 agunan tersebut merupakan agunan bebas, tidak diblokir  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan memenuhi prosedur penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh KPEI.

## SIMPULAN
Ketentuan  yang  berlaku  saat  ini  belum maksimal  memberikan  perlindungan  hukum bagi kreditur dalam sistem gadai saham tanpa warkat  ( scripless ).  Karena  belum  ada  aturan hukum  yang mengatur perlindungan  terhadap kreditur  apabila  saham  yang  digadaikan mengalami penurunan yang sangat tajam atau arb  dalam  beberapa  hari  berturut,  sehingga
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 269-277.
Fathira Tri Waladi, Susiana
nilai nominal saham yang digadaikan turun di bawah  50  persen  dalam  jangka  waktu  3  hari sebelum  debitur  melakukan  top  up.  Hal  ini memberikan resiko yang  sangat besar  kepada kreditur karena rentan mengalami kerugian.
Tidak  adanya  aturan  hukum  yang mewajibkan  KSEI  untuk  memastikan  hak kreditur telah terpenuhi sebelum dilakukannya pencabutan  pemblokiran  atas  saham  yang
digadaikan  juga  menjadi  alasan  kurangnya perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  atas gadai  saham  tanpa  warkat.  KSEI  hanya berperan  sebagai  penyimpan  objek  gadai  dan pada  saat  dilakukan  pencabutan  pemblokiran terhadap  saham  yang  digadaikan,  KSEI  tidak berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  hak kreditur telah terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdul R. Saliman, (et.al), 2007, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus , Kencana, Jakarta.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
Hendy M. Fakhruddin, 2008, Pasar Modal A-Z , PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
Imron Rosyadi, 2017, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi) , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Jusuf Anwar, 2008, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi , Alumni, Bandung.
Mas Rahmah, 2019, Hukum Pasar Modal , Kencana, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2014 , Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta.
Suharnoko dan Kartini Muljadi, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham , Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
Yoyo Arifardhani, 2020, Hukum Pasar Modal DiIndonesia: Dalam Perkembangan , Kencana, Jakarta.

## Jurnal
Andi  Nur  Priyanto,  2009,  “Gadai  Saham  Dalam  Sistem  Perdagangan  Tanpa  Warkat  (Scripless Trading) Dipegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
Fathira Tri Waladi, Susiana
Annisa  Oktaviananda  Putri,  2020,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Gadai  Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk Dengan PT Aryaputra Teguharta  Dan  PT  Ongko  Multicorpora)”,  Tesis,  Program  Magister  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia.
Martien  Ade  Pamungkas,  2010,  “Tinjauan  Yuridis  Gadai  Saham  Pada  Sistem  Perdagangan  efek Tanpa Warkat Pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia”, Skripsi, Universitas Jember, Jawa Timur.
M. Syahrul Khair, 2012, “Eksekusi Gadai Saham Tanpa Warkat”, Makalah.

## Website
Moch  Hanafi  Fauzi  Seva,  Asisten  Manajer  PT  Pegadaian,  Seminar  Online,  17  Januari  2022, <https://www.instagram.com/tv/CYbgNZrL6gZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>,[diakses 15/4/2022].

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/Pojk.03/2017 Tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek Dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham.
Keputusan  Direksi  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  Nomor:  KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Jasa Kustodian Sentral.
Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-8/PM/2004 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek.