## TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN: PERUBAHAN ORGANISASI DAN BUDAYA PEMERINTAHAN MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL
Muhammad Cahyono 1 , Nopa Dwi Saputra 2 , Apep Indra Saputra 3
1 Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera, Musi Rawas
2 Program Studi Kewirausahaan, Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera, Musi Rawas
3 Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera, Musi Rawas e-mail: 1 muhammadcahyono@itms.ac.id , 2 nopadwisaputra@itms.ac.id,
3 apepindrasaputra@gmail.com

## Abstrak
Perubahan  organisasi  dan  budaya  pemerintahan  melalui  teknologi  digital  adalah  proses penting  dalam  transformasi  pemerintah  menuju  model  yang  lebih  responsif,  efisien,  dan berorientasi  pada  Masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Structural  Equation Modeling (SEM)  melalui  perangkat  lunak  AMOS  untuk  mengeksplorasi  dampak  perubahan organisasi dan budaya pemerintahan dimoderasi teknologi digital  terhadap transformasi digital di  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Musi  Rawas.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  ada hubungan  positif  yang  signifikan  antara  Perubahan  Organisasi  terhadap  Transformasi  Digital Pemerintahan.  Hubungan  ini memiliki  estimasi  koefisien  regresi  sebesar  0,824,  dengan  critical ratio  sebesar  8,384,  dan  nilai  p  yang  sangat  rendah.  Selain  itu,  terdapat  juga  hubungan  antara Budaya  Pemerintahan  terhadap  Transformasi  Digital  Pemerintahan  yang  signifikan  secara statistik.  Hubungan  ini  memiliki  estimasi  koefisien  regresi  sebesar  1,026,  dengan  critical  ratio sebesar  14,145,  dan  nilai  p  yang  sangat  rendah.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  positif yang  signifikan  antara  Budaya  Pemerintahan  terhadap  Transformasi  Digital  Pemerintahan. Selanjutnya, transformasi  Digital  mampu  memoderasi  pengaruh  Perubahan  Organisasi  dan Budaya Pemerintahan terhadap Transformasi Digital Pemerintahan.
Kata Kunci: Transformasi Digital; Budaya; Teknologi Digital; Pemerintahan.

## Abstract
Changes  in  government  organization  and  culture  through  digital  technology  are  an important process in the government's transformation towards a more responsive, efficient and community-oriented  model.  This  research  uses  a  Structural  Equation  Modeling  (SEM) approach  using  AMOS  software  to  explore  the  impact  of  changes  in  government  organization and  culture  moderated  by  digital  technology  on  digital  transformation  in  the  Musi  Rawas Regional  Government  (Pemda).  The  research  results  concluded  that  there  is  a  significant positive relationship between Organizational Change and Government Digital Transformation. This relationship has an estimated regression coefficient of 0.824, with a critical ratio of 8.384, and  a  very  low  p  value.  Apart  from  that,  there  is  also  a  statistically  significant  relationship between Government Culture and Government Digital Transformation. This relationship has an estimated regression coefficient of 1.026, with a critical ratio of 14.145, and a very low p value. This  shows  that  there  is  a  significant  positive  relationship  between  Government  Culture  and Government  Digital  Transformation.  Furthermore,  Digital  transformation  is  able  to  moderate the  influence  of  Organizational  Change  and  Government  Culture  on  Government  Digital Transformation.
Keywords: Digital Transformation, Cultur; Digital Technology; Government.
I. PENDAHULUAN
Perubahan sistem dalam pemerintahan  menuju digital  adalah  sebuah langkah  krusial  yang  bertujuan  untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan  efisiensi,  dan  menciptakan pemerintahan  yang  lebih  terbuka  dan responsif. Transformasi ini bukanlah proses
yang  mudah,  tetapi  dengan komitmen yang kuat, pengelolaan yang efektif, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,
pemerintahan digital dapat membawa dampak  yang  signifikan  dalam  penyediaan layanan  publik  yang  lebih  baik  dan responsif. Pentingnya
dukungan stakeholder dalam transformasi digital tidak dapat  diabaikan.  Upaya  untuk  melibatkan dan  memperoleh  dukungan  mereka  dapat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan dan keberlanjutan dari perubahan tersebut.
Transformasi  digital  bukan lagi
hanya  pilihan,  melainkan  suatu  keharusan untuk memastikan pemerintahan atau bisnis
tetap relevan, efisien, dan mampu
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.  Transformasi  digital  juga membuka peluang besar untuk
memperbaiki  cara  kita  bekerja,  hidup,  dan berinteraksi  di  era  digital  ini.  Transformasi digital  pemerintahan  adalah  upaya  untuk memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  guna  meningkatkan  efisiensi, aksesibilitas,  dan  kualitas  layanan  yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.  [1]  Proses  ini  melibatkan penggunaan teknologi untuk mengubah cara pemerintah  bekerja,  berinteraksi  dengan warga,  menyediakan  layanan  publik,  dan mengelola data serta informasi.
Beberapa aspek utama dari transformasi digital pemerintahan meliputi:[2], [3] 1. Peningkatan Layanan Publik:
Pemerintah dapat menyediakan
layanan  yang  lebih  efisien,  cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui aplikasi mobile, portal web,
atau sistem online lainnya.
2. Peningkatan  Efisiensi  Operasional: Penggunaan teknologi memungkinkan  pemerintah  untuk mengotomatiskan proses, mengurangi  birokrasi,  dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan administrasi. 3. Partisipasi  Masyarakat:  Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan  teknologi  seperti platform  partisipasi  online  atau
jaringan sosial.
4. Keamanan  Data:  Perlindungan  data pribadi warga dan keamanan informasi  menjadi  fokus  penting dalam transformasi digital pemerintahan untuk mencegah pelanggaran  privasi  dan  serangan siber. 5. Peningkatan Aksesibilitas Informasi: Membuat informasi publik  lebih  mudah  diakses  dan dimengerti oleh masyarakat melalui platform  online  dan  transparansi informasi.
6. Inovasi:  Mendorong  inovasi  dalam penyediaan layanan publik, misalnya dengan menggunakan kecerdasan  buatan  (AI),  Internet  of Things (IoT), atau teknologi
lainnya.
Meskipun perubahan organisasi dan budaya  pemerintahan  melalui  teknologi digital membawa banyak manfaat, beberapa masalah  yang  dapat  muncul  dalam  proses tersebut antara lain:
1. Kesenjangan Teknologi: Daerah tertentu mungkin mengalami kesenjangan  teknologi,  di  mana  akses internet  atau  infrastruktur  teknologi tidak memadai, menyebabkan ketidakmerataan dalam penerapan transformasi digital.
2. Resistensi  terhadap  Perubahan:  Budaya organisasi yang tidak responsif
terhadap  perubahan  dapat  menjadi hambatan  dalam  adopsi  teknologi  baru. Pegawai  yang  enggan  mengubah  cara kerja mereka atau kurangnya dukungan
dari  pihak  internal  bisa  menghambat kemajuan.
3. Keterbatasan  Sumber  Daya:  Anggaran terbatas  atau  keterbatasan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  keterampilan teknologi  dapat  menjadi  penghalang dalam menerapkan perubahan organisasi dan teknologi digital. 4. Masalah  Keamanan  dan  Privasi  Data:
Dalam  penerapan  teknologi  digital, perlindungan data pribadi dan keamanan  informasi  menjadi  sangat penting. Kekhawatiran tentang kebocoran  data  atau  keamanan  yang lemah  dapat  menghambat  penerimaan teknologi digital.
5. Ketergantungan pada
Teknologi: Terlalu bergantung pada teknologi juga bisa  menjadi  masalah. Kegagalan sistem  atau  masalah  teknis  yang  tidak terduga  bisa  berdampak  besar  pada operasional pemerintah. 6. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan:  Karyawan  pemerintah mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk menggunakan teknologi  baru.  Keterampilan  yang kurang  dapat  menghambat  penerapan dan  penggunaan  yang  efektif  dari  alat dan sistem baru.
7. Kesesuaian  Kebijakan:  Kebijakan  yang tidak  fleksibel  atau  terlalu  kaku  dapat menjadi  hambatan  dalam  mengadopsi teknologi  baru.  Perlu  ada  kebijakan yang  adaptif  dan  dapat  menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Menyadari  dan  mengatasi  masalah- masalah  ini  merupakan  bagian  penting  dari proses  transformasi  digital  pemerintah. Strategi  yang  holistik,  termasuk  investasi dalam  infrastruktur,  pelatihan  pegawai, kebijakan yang sesuai, serta kesadaran akan masalah  keamanan  dan  privasi,  sangat diperlukan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan ini.
Kabupaten  Musi  Rawas  terdiri  dari wilayah  yang  memiliki  keanekaragaman geografis, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan.  Hal  ini  memberikan  potensi dalam  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan pariwisata  alam.  Kabupaten  ini  juga  kaya akan  keberagaman  budaya,  adat  istiadat, dan  kesenian  yang  khas.  Berbagai  kegiatan budaya  tradisional  sering  kali  dijaga  dan dipertahankan oleh masyarakatnya.
Kabupaten  Musi  Rawas  juga  memiliki potensi  untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang signifikan,  terutama  dengan  pengembangan sektor  pariwisata,  pertanian,  dan  industri. Kabupaten  ini  memiliki  kekayaan  alam yang perlu dilestarikan dan dijaga, termasuk hutan, sungai, dan satwa liar.
Seperti  daerah  lainnya,  pemerintah
kabupaten harus memperhatikan peningkatan  kebutuhan  pelayanan  publik, infrastruktur,  dan  akses  terhadap  layanan kesehatan dan
pendidikan bagi penduduknya.  Transformasi  digital  juga dapat  menjadi  faktor  penting  dalam mengakselerasi pertumbuhan dan pelayanan di daerah ini, terutama dalam meningkatkan akses  informasi,  administrasi  publik,  dan koneksi dengan pusat-pusat ekonomi lainnya.
Sebagai  daerah  dengan  potensi  yang beragam,  Kabupaten  Musi  Rawas  memiliki tantangan  dan  peluang  yang  perlu  dikelola secara bijaksana.
Dukungan dari
pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak  terkait lainnya  sangat  penting  dalam  mengelola dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  untuk kemajuan yang berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Transformasi  digital  pemerintahan tidak  hanya  tentang  menerapkan  teknologi baru,  tetapi  juga  melibatkan  perubahan dalam  budaya  organisasi,  kebijakan,  dan proses kerja untuk memaksimalkan manfaat teknologi bagi masyarakat. [4],[5] Transformasi digital memberikan peluang
besar  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan pelayanan public.
Transformasi  digital  yang  berhasil memerlukan  komitmen  pemerintah  untuk tidak  hanya  mengadopsi  teknologi  baru, tetapi  juga  untuk  membangun  infrastruktur yang  kuat,  memberikan  pelatihan  kepada staf,  dan  memastikan  adopsi  yang  luas  di semua tingkatan pemerintahan. Hal ini akan membantu  mewujudkan  pelayanan  publik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perubahan  organisasi  dan  budaya pemerintahan  melalui  teknologi  digital adalah  proses  penting  dalam  transformasi pemerintah  menuju  model  yang  lebih responsif,  efisien,  dan  berorientasi  pada masyarakat.  [6]  Berikut  adalah  beberapa aspek utama yang terlibat dalam perubahan tersebut:
1. Adopsi  Teknologi  sebagai  Bagian  dari Budaya  Organisasi:  Mengubah  budaya organisasi agar teknologi digital dianggap  sebagai  alat  yang  penting dalam meningkatkan kinerja. Ini melibatkan  pengenalan  kebijakan  yang mendukung penggunaan teknologi, pelatihan  karyawan,  dan  membangun sikap yang terbuka terhadap perubahan.
2. Kolaborasi  dan  Keterlibatan  Tim:
Pentingnya kolaborasi lintas departemen  atau  unit  di  pemerintah untuk  mengimplementasikan  teknologi digital.
3. Pembaruan  Proses  dan  Sistem  Kerja: Pemerintah  perlu  meninjau ulang
proses  dan  sistem  kerja  yang  ada, kemudian  menyesuaikannya  dengan teknologi digital. Ini termasuk
otomatisasi  proses  yang  lebih  lambat, penggunaan  data  untuk  pengambilan keputusan,  dan  perubahan  kebijakan yang mendukung inovasi teknologi.
4. Pemberdayaan  Karyawan:  Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan  agar  dapat  menggunakan
teknologi baru. Peningkatan keterampilan ini penting untuk memastikan  bahwa  staf  pemerintah dapat  mengadopsi  teknologi  digital dengan baik. 5. Transparansi dan Responsivitas: Membangun  budaya  transparansi  dan responsivitas kepada kebutuhan masyarakat.  Teknologi  digital  dapat digunakan untuk mempercepat tanggapan terhadap keluhan atau masukan dari masyarakat.
6. Keamanan dan Kepatuhan: Memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dalam  organisasi  pemerintah  melalui teknologi  digital  tetap  memperhatikan aspek  keamanan  data  dan  privasi masyarakat.
Adaptasi terhadap transformasi digital  adalah  proses  yang  melibatkan perubahan budaya, infrastruktur, dan keterampilan.  Ini  memerlukan  komitmen, waktu, dan  investasi  yang  signifikan,  tetapi memiliki  potensi  besar  untuk  membawa manfaat yang luar biasa dalam meningkatkan  efisiensi,  akses,  dan  kualitas layanan  yang  diberikan.  Perubahan  budaya dan  organisasi  merupakan  tantangan  yang kompleks,  tetapi  krusial  untuk  keberhasilan transformasi digital pemerintahan.
Menciptakan lingkungan di mana teknologi diadopsi  secara  luas  dan  terintegrasi  dalam operasi sehari-hari adalah kunci utama bagi pemerintah  untuk  meningkatkan  layanan dan kinerja mereka. [7], [8]
III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  Structural  Equation  Modeling (SEM)  melalui  perangkat  lunak  AMOS untuk  mengeksplorasi  dampak  perubahan organisasi dan budaya pemerintahan melalui teknologi digital terhadap transformasi  digital  di  Pemerintah  Daerah (Pemda) Musi Rawas. [9]
Untuk  mendapatkan  gambaran  yang lebih  luas  dari  berbagai  perspektif,  peneliti melakukan survei terhadap staf pemerintah,
masyarakat setempat, dan pengguna layanan  digital  yang  disediakan  oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari analisis yang dilakukan, diperoleh
hasil sebagai berikut:
1. Hubungan Antar Variabel
Transformasi Digital Pemerintahan memberikan dasar untuk mengambil tindakan kebijakan. Pemerintah dapat fokus pada  pengembangan  budaya  organisasi yang mendukung transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas penerapan teknologi. Budaya yang mendukung transformasi  digital  dapat  mempercepat perubahan,  memungkinkan  inovasi  yang lebih  cepat,  dan  menghasilkan  peningkatan efisiensi  dalam  penyelenggaraan  layanan publik.
Tabel 1. Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label H1 TDP     <---       PO ,824 ,098 8,384 *** S H2 TDP     <---       BP 1,026 ,073 14,145 *** S
Sumber: Amos versi 26 .
Dalam  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  terdapat  beberapa  hubungan  antar variabel yang signifikan secara statistik. Hal ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan positif  yang  signifikan  antara  Perubahan Organisasi  terhadap  Transformasi  Digital Pemerintahan.  Hubungan  ini  memiliki estimasi  koefisien  regresi  sebesar  0,824, dengan critical ratio sebesar 8,384, dan nilai p  yang  sangat  rendah.  Maka dapat dikatakan  bahwa,  organisasi  yang  lebih dinamis,  adaptif,  dan  terbuka  terhadap perubahan  lebih  cenderung  untuk  berhasil dalam menerapkan dan mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas mereka.
Selain  itu,  terdapat  juga  hubungan antara  Budaya  Pemerintahan  terhadap Transformasi  Digital  Pemerintahan  yang signifikan  secara  statistik.  Hubungan  ini memiliki  estimasi  koefisien  regresi  sebesar 1,026,  dengan  critical  ratio  sebesar  14,145, dan  nilai  p  yang  sangat  rendah.  Ini menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  positif yang signifikan antara Budaya Pemerintahan terhadap Transformasi
Digital  Pemerintahan.  Hubungan  yang  kuat antara  Budaya  Pemerintahan  dan
Dengan  adanya  bukti  statistik  yang kuat  yang  menunjukkan  hubungan  yang signifikan antara Budaya Pemerintahan dan Transformasi Digital Pemerintahan, penting untuk  terus  mendorong  dan  memperkuat budaya  yang  mendukung  pengadopsian teknologi  di  sektor  pemerintahan  guna meningkatkan pelayanan dan efisiensi.

## 2. Analisis Moderasi
Tabel 2. Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label TDP     <---       PO ,225 ,058 3,857 *** TDP     <---       BP ,023 ,102 ,222 ,824 TDP     <---       INTERAKSI ,011 ,002 5,789 ***
Sumber: Amos versi 26.
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa variabel Transformasi Digital mampu  memoderasi  pengaruh  Perubahan Organisasi dan Budaya Pemerintahan terhadap Transformasi Digital Pemerintahan.  Hubungan  ini  memiliki  nilai p  yang  sangat  rendah,  dan  membuktikan bahwa Transfiormasi Digital mampu memoderasi pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Pemerintahan terhadap Transformasi Digital Pemerintahan  di  Pemerintahan  Kabupaten Musi Rawas. Dari analisis yang dilakukan,
diperoleh hasil bahwa perubahan organisasi dan budaya pemerintahan melalui teknologi
digital  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  transformasi  digital  di  Pemerintah
Daerah  (Pemda)  Musi  Rawas.  Berikut adalah beberapa dampak yang terjadi:
1. Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan adopsi teknologi digital, Pemda Musi  Rawas  dapat  mengotomatiskan banyak proses administratif, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. 2. Perubahan dalam Pola Kerja: Penggunaan  teknologi  digital  dapat mengubah  cara  pegawai  pemerintah bekerja,  memperkenalkan  pola  kerja yang  lebih  kolaboratif,  fleksibel,  dan terhubung secara online untuk
mendukung  pertukaran  informasi  yang lebih cepat dan efektif. 3. Peningkatan Layanan Publik: Transformasi  organisasi  dan  budaya pemerintahan  melalui  teknologi  digital memungkinkan  Pemda  Musi  Rawas
untuk memberikan layanan publik yang lebih  baik,  cepat,  dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Pemberdayaan  Masyarakat:  Dengan adanya  perubahan  budaya  yang  lebih terbuka  terhadap partisipasi  masyarakat dan pemanfaatan teknologi, masyarakat di  Musi  Rawas  dapat  lebih  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan dan mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan-layanan pemerintah.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:  Perubahan  budaya  yang lebih terbuka dan penggunaan teknologi digital  dapat  mendukung  transparansi dalam proses pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi publik. Dengan memahami bagaimana perubahan organisasi dan budaya
pemerintahan  melalui  teknologi  digital berpengaruh  terhadap  Pemda  Musi  Rawas,
langkah-langkah dapat diambil untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan  hambatan  dalam  proses transformasi digital pemerintahan di wilayah  tersebut.  [2],[3],[10]  Terdapat beberapa  langkah  yang  bisa  diambil  untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan  hambatan  dalam  proses transformasi digital pemerintahan di Pemda Musi Rawas:
1. Audit dan Evaluasi Kebutuhan: Lakukan audit menyeluruh untuk memahami  kebutuhan  dan  tantangan yang  dihadapi  Pemda  Musi  Rawas dalam  mengadopsi  teknologi  digital. Identifikasi  area  yang  membutuhkan perhatian lebih.
2. Rencana  Strategis  dan  Kebijakan:  Buat rencana  strategis  yang  jelas  dan  terarah untuk  implementasi  teknologi  digital. Termasuk  kebijakan  yang  mendukung penggunaan teknologi, termasuk keamanan data dan privasi.
3. Infrastruktur Teknologi yang Memadai: Pastikan  infrastruktur  teknologi  seperti akses internet yang stabil dan perangkat keras  yang  memadai  tersedia  untuk mendukung  implementasi  teknologi digital.
4. Pelatihan  dan  Pendidikan:  Berikan pelatihan yang memadai kepada pegawai pemerintah untuk meningkatkan  keterampilan  mereka dalam  menggunakan  teknologi  digital. Dukungan kontinu dalam pengembangan  keterampilan  sangat penting. 5. Kemitraan dan Kolaborasi: Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan,  industri  teknologi,  atau pemerintah lain yang memiliki pengalaman  dalam  transformasi  digital.
Kemitraan ini dapat memberikan panduan  dan  dukungan  teknis  yang diperlukan.
6. Promosi  dan  Pendidikan  Masyarakat: Tingkatkan  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat  tentang  manfaat  teknologi digital yang disediakan oleh pemerintah.
Kampanye  informasi  dan  pendidikan diperlukan  untuk  memperluas  adopsi teknologi oleh masyarakat.
7. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rutin:
Tetapkan  metrik  dan  kriteria  evaluasi untuk mengukur keberhasilan transformasi  digital.  Evaluasi  rutin  akan membantu  dalam  menyesuaikan  strategi yang diperlukan.
8. Manajemen  Perubahan  yang  Efektif: Dukung  perubahan  organisasi  dan budaya  dengan  manajemen  perubahan yang  baik.  Komunikasi  yang  efektif, dukungan  dari  pihak  kepemimpinan, dan  keterlibatan  pegawai  pemerintah penting untuk suksesnya transformasi.
9. Keamanan  Data  yang  Ketat:  Pastikan keamanan  data  dan  privasi  terjaga. Langkah-langkah  keamanan  yang  tepat harus  diterapkan  untuk  melindungi informasi  sensitif  dari  serangan  siber atau penyalahgunaan.
Dengan menerapkan teknologi digital secara efektif dan mengubah budaya organisasi  untuk  mendukung  transformasi digital, Pemerintah Daerah dapat memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik, meningkatkan  efisiensi,  dan  memenuhi tuntutan  masyarakat  modern  yang  semakin terhubung secara digital. Pemerintah Daerah  yang  berinovasi  dan adaptif terhadap  teknologi  dapat  lebih  mudah beradaptasi  dengan  perubahan-perubahan yang  terjadi,  baik  dalam  situasi  krisis maupun perubahan kebijakan.

## V. KESIMPULAN
Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa perubahan organisasi dan budaya pemerintahan melalui teknologi digital  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap transformasi digital di  Pemerintah
Daerah  (Pemda)  Musi  Rawas.  Dampak yang  signifikan  dari  perubahan  organisasi dan budaya pemerintahan melalui teknologi digital pada Pemda Musi Rawas menunjukkan  bahwa  langkah-langkah  yang diambil  telah  memberikan  perubahan  yang berarti.  Namun,  hasil  seperti  ini  juga menunjukkan  bahwa  masih  banyak  potensi untuk  lebih  meningkatkan  dan  memperluas dampak  positif  dari  transformasi  digital. [11], [12]
Dalam  konteks  ini,  penting  untuk mengevaluasi faktor-faktor
yang mendukung dampak yang signifikan ini dan melihat  bagaimana  hal  tersebut  dapat diperluas  atau  ditingkatkan.  Apa  yang menjadi  pendorong  utama  kesuksesan  ini? Apakah  ada  keberhasilan  yang  spesifik dalam  mengubah  budaya  atau  mengadopsi teknologi  tertentu  yang  dapat  menjadi contoh terbaik?
Di  sisi  lain,  juga  penting  untuk memperhatikan  area-area  di  mana  masih ada hambatan atau kesulitan dalam menerapkan  transformasi  digital.  Analisis lebih  lanjut  tentang tantangan yang dihadapi  dan  bagaimana  mereka  dapat diatasi  akan  membantu  mengidentifikasi langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memperluas  dampak  positif  dari  perubahan tersebut.

## VI. SARAN
Untuk  penelitian  selanjutnya  terkait transformasi  digital  pemerintahan,  berikut adalah beberapa saran yang bisa dipertimbangkan: 1. Studi Lanjutan tentang Pengaruh Langkah  Spesifik:  Fokus  pada  elemen- elemen tertentu dari transformasi digital,
seperti  pengaruh  kebijakan  tertentu, program pelatihan karyawan, atau implementasi  teknologi  spesifik,  untuk memahami dampaknya secara
mendalam.
2. Penelitian  Komparatif  dengan  Daerah Lain:  Bandingkan  transformasi  digital di Pemda Musi Rawas dengan Pemerintah  Daerah  lain  yang  memiliki konteks  yang  serupa  atau  berbeda.  Ini bisa  memberikan  wawasan  tentang praktik  terbaik  dan  perbedaan  yang terjadi.
3. Studi  tentang  Perubahan  Budaya  secara
Spesifik:  Fokus  pada  perubahan  budaya organisasi yang dihasilkan oleh transformasi  digital.  Bagaimana  budaya pemerintahan  berubah,  bagaimana  hal ini memengaruhi interaksi di antara staf, dan  bagaimana  budaya  partisipasi  atau inovasi berubah?
4. Pendekatan  Kualitatif  yang  Mendalam: Gunakan  pendekatan  kualitatif  seperti wawancara  mendalam  atau  observasi lapangan untuk memahami secara lebih mendalam  pengalaman  dan  persepsi staf pemerintah serta masyarakat terkait dengan perubahan yang terjadi. 5. Studi Tentang Ketahanan dan Tantangan:  Teliti  ketahanan  sistem  dan kemungkinan  tantangan  atau  risiko yang  mungkin  terjadi  dalam  proses transformasi  digital.  Hal  ini  dapat membantu dalam mempersiapkan rencana mitigasi risiko.
6. Penelitian  Adopsi  Teknologi  Baru: Fokus pada  adopsi  teknologi baru yang belum  sepenuhnya  diadopsi  dalam konteks pemerintahan daerah. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi ini? 7. Evaluasi  Efek  Jangka  Panjang  pada Kesejahteraan  Masyarakat:  Fokus  pada bagaimana transformasi digital berdampak  pada  kesejahteraan  dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Sisilianingsih,  B.  Purwandari,  I.
Eitiveni, M. Purwaningsih, and P.
Korespondensi, “Analisis Faktor
Transformasi  Digital  Pelayanan  Publik Pemerintah  Di  Era  Pandemi”,  doi:
10.25126/jtiik2023107059.
[2] O.  Yanti,  “Transformasi  pelayanan publik  digital  di  masa  pandemi  covid- 19 untuk mewujudkan e-government di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi,” 2022.
[3] G.  Bangsawan,  “Kebijakan  Akselerasi Transformasi  Digital  di  Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif,” Jurnal  Studi  Kebijakan  Publik ,  vol.  2, no.  1,  pp.  27–40,  May  2023,  doi:
10.21787/jskp.2.2023.27-40.
[4] I.  T.  Firdaus,  M.  D.  Tursina,  and  A.
Roziqin, “Transformasi Birokrasi Digital  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan  Indonesia,” Jurnal  Studi Kepemerintahan , vol. 4, no. 2. [5] R.  Prasetyo  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta  Jalan  Kusumanegara  No, “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri  Kecil  dan  Menengah  Local Government  Role  in  the  Digital Transformation  Acceleration  of  Small and  Medium  Industry,”  vol.  22,  no.  1,
pp. 59–75, 2020, doi: 10.33164/iptekkom.22.1.2020.59-75. [6] R.  Prasetyo  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta  Jalan  Kusumanegara  No, “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri  Kecil  dan  Menengah  Local Government  Role  in  the  Digital Transformation  Acceleration  of  Small and  Medium  Industry,”  vol.  22,  no.  1, pp. 59–75, 2020, doi: 10.33164/iptekkom.22.1.2020.59-75.
[7] E.  T.  Setyasih,  “Transformasi  Digital Pemerintah Daerah Di Era Society 5.0:
Studi  Kasus  Di  Provinsi  Jawa  Barat,”
Tahun , vol. 5, no. 3, p. 59, 2022.
[8] M.  Intan  Purnama  Sari,  M.  Haris
Saputra,  and  M.  Ihsan  Mattalitti, “Transformasi Pelayanan Publik Menuju  Era  Data  Technology  di  Masa New Normal.”
[9] H. Irawan and M. T. Hasan, “Pemodelan  Menggunakan  Sem  Untuk Mengetahui Kepuasan Dan Kepercayaan Serta Loyalitas Pelanggan,”  vol.  13,  no.  1,  2021,  doi: 10.24853/jurtek.13.1.7-14. [10] G. Hazmin and A. Wijayanti, “Pendekatan Berbasis Phygital dalam Menjembatani Kesenjangan dalam Transformasi Digital,” International  Journal  of
Community  Service  Learning ,  vol.  6, no.  2,  pp.  159–166,  Jun.  2022,  doi:
10.23887/ijcsl.v6i2.48470.
[11] S.  Winarno,  M.  Machmud,  and  C. Author,  “Digital  Government  and
Covid  19:  A  Structured  Literature
Review,” Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik ,  vol.  9,  no.  1,  pp.  1–15,  2023,
doi: 10.22219/jurnalsospol.v9i1.27455.
[12] F.  Zahrah  and  R.  Dwiputra,  “Digital
Citizens:  Efforts  to  Accelerate  Digital Transformation,” Jurnal Studi Kebijakan  Publik ,  vol. 2,  no.  1, pp. 1– 11, May 2023, doi: 10.21787/jskp.2.2023.1-11.