TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 04  No. 1 Juni  2018

## STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 19 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI
Nuraisyah dan Zul Anwar Ajim
IAIN Padangsidimpuan zulanwar.ajimhrp@gmail.com

## Abstract
Diverse consumer needs spur businesses to provide various goods or services. Consumers easily fulfill their needs, but on the other hand consumers do not pay attention to the condition of the products offered by business actors. So, it is  not  uncommon  for  products  received  by  consumers  to  cause  material  or physical  losses.  Compensation  is  a  means  that  can  be  used  to  provide protection  for  consumers  against  defective  products  produced  by  business actors. The problem in this study is the comparison of rules in Islamic law and Law Number 8 of 1999 Article 19 concerning Consumer Protection, Equations and differences in compensation according to Islamic law and Law Number 8 of  1999  Article  19  concerning  consumer  protection.  This  study  aims  to determine  the  comparative  rules  in  Islamic  law  and  Law  Number  8  of  1999 Article  19  concerning  Consumer  Protection,  and  to  find  out  the  similarities and differences in compensation according to Islamic law and Law Number 8 of  1999  Article  19  concerning  consumer  protection.  The  method  used  in  this research is library research, which is a series of studies relating to library data collection methods, or research  whose object of research is explored through various  library  information  (books,  insoklepedia,  scientific  journals, newspapers, magazines, and documents). The results of the research obtained indicate that compensation in Islam if it is related to soul or life, compensation is  imposed  on  diyat,  whereas  if  it  relates  to  property,  it  will  be  subject  to daman or compensation in the form of assets. While in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, both losses involving the soul and property are  all  valued  by  assets  (money).  Both  laws  also  provide  provisions  for compensation in the form of replacement of goods such as or similar, and both provide legal efforts to fulfill consumer rights. While the differences in Islamic law do not distinguish between early consumers and end consumers. Because consumers  are  all  users  of  goods  if  the  goods  are  used  up  directly  or  for further production. Whereas in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that receives compensation is the final consumer.
Keywords : Islamic Law, Law, and Consumer Protection

## Abstrak
Kebutuhan  konsumen  yang  beragam  memacu  pelaku  usaha  menyediakan berbagai  produk  barang  atau  jasa.  Konsumen  dengan  mudah  memenuhi kebutuhannya,  namun  disisi  lain  konsumen  tidak  memperhatikan  kondisi
Vol. 04  No. 1 Juni  2018
produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha.  Sehingga  tidak  jarang  produk yang diterima oleh konsumen menimbulkan kerugian materil atau fisik. Ganti rugi  merupakan  sarana  yang  dapat  digunakan  untuk  memberikan perlindungan  bagi  konsumen  terhadap  produk  cacat  yang  di  produksi  oleh pelaku  usaha.  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  komparasi  aturan  dalam hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  19  tentang Perlindungan  Konsumen,  Persamaan  dan  perbedaan  dalam  pemberian  ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19  tentang  perlindungan  konsumen.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  komparasi  aturan  dalam  hukum  Islam  dan  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  Pasal  19  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  19  tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  kepustakaan  ( library  research), yaitu  serangkaian  penelitian  yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  atau  penelitian  yang objek  penelitiannya  digali  melalui  beragam  informasi  kepustakaan  (buku, insoklepedia,  jurnal  ilmiah,  koran,  majalah,  dan  dokumen).  Hasil  dari penelitian  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  pemberian  ganti  rugi  dalam Islam jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka ganti rugi dikenakan diyat , sedangkan  jika  berkaitan  dengan  harta  benda  maka  dikenakan daman atau ganti  rugi  berupa  harta  pula.Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  baik  kerugian  yang menyangkut  jiwa  maupun  harta  benda  semuanya  dinilai  dengan  harta kekayaan  (uang).Kedua  hukum  tersebutjuga  memberikan  ketentuan  ganti rugi  berupa  penggantian  barang  yang  semisal  atau  sejenis,  dan  sama-sama memberikan  upaya  hukum  pemenuhan  hak-hak  konsumen.  Sedangkan perbedaannya  dalam  hukum  Islam  tidak  membedakan  konsumen  awal  dan konsumen  akhir.  Karena  konsumen  merupakan  semua  pemakai  barang apabila  barang  itu  digunakan  langsung  habis  atau  untuk  produksi selanjutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  yang  mendapatkan  ganti  rugi  adalah  konsumen akhir.
Kata Kunci : hukum Islam, Undang-undang, dan Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN
Pengertian  konsumen  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain dan  tidak  untuk  diperdagangkan. 1 Sesuai  dengan  bunyi  penjelasan  Pasal  1 ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  kata  pemakai
1 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
menekankan  konsumen  adalah  konsumen  akhir  ( ultimate  consumer ).Istilah pemakai  dalam  hal  ini  tepat  digunakan  dalam  rumusan  ketentuan  tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil  dari  transaksi  jual  beli.  Artinya,  sebagai  konsumen  tidak  selalu  harus memberikan  prestasinya  dengan  cara  membayar  uang  untuk  memperoleh barang  dan/  atau  jasa  itu.  Dengan  kata  lain,  dasar  hubungan  hukum  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak  perlu  harus  kontraktual  ( the  privity  of contract ). 2
Sedangkan  dalam  Islam,  para  ahli  hukum  Islam  terdahulu (fukaha) tidak  pernah  mendefenisikan  konsumen  dan  menjadikannya  sebagai  suatu objek kajian hukum secara khusus.Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang  prinsip-prinsip  konsumen  dan  perlindungan  konsumen.Sehingga defenisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.
Dalam  hukum  Islam  tidak  membedakan  antara  pemakai  awal  dengan pemakai akhir seperti dimaksud dalam definisi konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun  1999.Karena  hak  yang  sah  menurut  definisi  konsumen  dalam  Islam tersebut  adalah  untuk  mengecualikan  pemilik  yang  tidak  sah  sehingga  risiko pemakaian  tidak  dapat  ditanggung  oleh  pemilik  barang  sesuai  dengan  asas tanggung jawab.
Dari  definisi  konsumen  dapat  dilihat  bahwa  perlindungan  konsumen menurut  Islam  lebih  tegas  karena    mengatur  tentang  halal  suatu  produk  dan bagaimana dari pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dalam hukum ekonomi tidak mengatur  masalah  tersebut,  hanya  mengatur  pemenuhan  kebutuhan  tanpa melihat  dari  aspek  moralitas.  Tentunya  akan  berdampak  ketidakadilan  dalam masyarakat.
Kerugian  yang  diderita  seseorang  karena  perbuatan  orang  lain  harus diberi  ganti  rugi  yang  disebut  dengan Jawābir (penutup  maslahat  yang  hilang).
2 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 4.
Vol. 04  No. 1 Juni  2018
Jawābir diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak. Dari penyebab ganti rugi yang akan dibahas dalam hal ini adalah Damān Itlāf .Sifat dari kerugian cacat  produk  ini  dapat  dimasukkan  dalam  perbuatan  tersalah  atau ketidaksengajaan.Dalam  penyebab  ganti  rugi  ini  kurang  mendapat  perhatian baik pihak produsen ataupun konsumen sendiri karena minimnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen.
Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  19  ayat  1tentang  Perlindungan  Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Dari  sini  dapat diketahui  bahwa  tanggung  jawab  pelaku  usaha  meliputi  tanggung  jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran. Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya adanya produk barang atau jasa yang  cacat  akan  tetapi  juga  meliputi  segala  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen.  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  19  ayat  3  disebutkan  bahwa  pemberian ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu    (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  ketentuan  waktu  sesuai akad untuk mengembalikan barang yang cacat.
Minimnya  pengetahuan  tentang  perlindungan  konsumen  baik  dari pihak  konsumen  maupun  pelaku  usaha  dalam  pemberian  ganti  rugi  terhadap kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dalam  produk  cacat,  memberikan kesempatan  penulis  untuk  menelitinya  dan  menjadikan  judul  skripsi,  yang berjudul ‚Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi‛.
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui komparasi aturan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 .
2. Untuk  mengetahui  Persamaan  dan  Perbedaan  Pemberian  Ganti  Rugi  dalam Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan berguna bagi para pembaca pada umumnya.
2. Sebagai  bahan  perbandingan  bagi  mahasiswa  yang  meneliti  permasalahan yang  berbeda  dalam  ruang  lingkup  yang  sama  mengenai  perlindungan konsumen.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di IAIN Padangsidimpuan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustkaan  ( library  research), yaitu  serangkaian  penelitian  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan data  pustaka,  atau  penelitian  yang  objek  peneliitiannya  digali  melalui beragam  informasi  kepustakaan  (buku,  insoklepedia,  jurnal  ilmiah,koran, majalah,  dan  dokumen). 3 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach ).Pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  perundang-undangan  yang  bersangkut  paut dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi.  Pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach) beranjak  dari  pandangan-pandangan  di dalam  ilmu  hukum.Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab  pemahaman terhadap  pandangan/  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.Pandangan/doktrin akan
3 Nana  Syaodih, Metode  Penelitian  Pendidikan, (Bandung  :  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2009), hlm. 52.
Vol. 04  No. 1 Juni  2018
memperjelas  ide-ide  dengan  memberikan  pengertian-pengertian  hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
Sumber  Data  Primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh langsung dari sumber aslinya sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2) Muhammad  &  Alimin,  Etika  &  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi Islam
Sumber  Data  Sekunder  merupakan  sumber  data  yang  memberikan  penjelasan mengenai  sumber  data  primer,  yang  diperoleh  peneliti  melalui  pendapat  para ahli hukum dalam buku-buku sebagai berikut :
1) Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen
2) Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen
3) Dr. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen
4) Janius Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
5) Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
6) Fiqh Muamalah
7) Ali Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar
Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis menggunakan studi  komparatif  yaitu  perbandingan.  Yakni  penelitian  yang  bertujuan  untuk membandingkan  antara  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  19  tentang  Perlindungan  Konsumen. Kemudian dari hasil tersebut di komparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk ditarik kearah suatu kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  komparasi,  yaitu  dengan  cara  membandingkan objek  penelitian  dengan  konsep  pembanding.  Dalam  penelitian  ini  akan dihasilkan 2 kemungkinan:
a) Simpulan  menyatakan  bahwa  konsep  yang  diteliti  sama  dengan  konsep pembanding
b) Simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berbicara  mengenai  ganti  rugi  hukum  Islam  dan  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai alasan masing-masing mengenai permasalahan yang dibahas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

## Konsumen
Konsumen dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep-konsep harta, hak  dan  kepemilikan  baik  dilakukan  dengan  adanya  transaksi  terlebih  dulu maupun  tidak.  Defenisi  konsumen  sesuai  dengan  prinsip-prinsip perlindungan  konsumen  dalam  Islam  adalah  setiap  orang,  kelompok,  atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena hak yang sah, baik ia  dipakai  untuk  pemakaian  akhir  ataupun  untuk  proses  produksi selanjutnya.  Dalam  Islam  konsumen  berarti  seorang  Muslim  yang  harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis. Jadi,  Konsumen  dalam  hukum  Islam  tidak  hanya  terbatas  pada  orang perorang  saja,  tetapi  juga  mencakup  badan  hukum  seperti  yayasan, perusahaan,  atau  lembaga  tertentu.  Karena  bukan  tidak  mungkin  produk cacat  yang  dipakai  oleh  konsumen  komersial  atau  konsumen  antara  untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali, akan melahirkan produk baru yang cacat  pula.  Kondisi  ini  juga  akan  menimbulkan  kerugian  pada  konsumen akhir  yang  mengonsumsi  produk  tersebut,  sekaligus  juga  merugikan  pihak konsumen  komersial  dan  konsumen  antara  yang  harus  bertanggung  jawab terhadap  produknya.  Maka  perlindungan  konsumen  dalam  Islam sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen
Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan kembali.  Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  dikenal
Vol. 04  No. 1 Juni  2018
dengan  istilah  konsumen  akhir  dan  konsumen  perantara.  Konsumen  akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan antara adalah  konsumen  yang  menggunakan  suatu  produk  sebagai  bagian  dari proses  produksi  suatu  produk  lainnya.  Pengertian  konsumen  dalam  UU  ini adalah  konsumen  akhir.  Upaya  dalam  perlindungan  konsumen  di  Indonesia didasarkan  pada  beberapa  asa  dan  tujuan  yang  diharapkan  mampu memberikan  acuan  dalam  aplikasinya  pada  tingkatan  praktis  yaitu  asas kemanfaatan  yang  didalamnya  meliputi  asas  kemanan  dan  keselamatan konsumen,  asas  keadilan  yang  didalamnya  asas  keseimbangan,  dan  asas kepastian hukum.
Bentuk  jaminan  dari  pelaku  usaha  kepada  konsumen  dalam  transaksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dalam  setiap  transaksi  ekonomi  adanya  jaminan  dari  pelaku  usaha mutlak  diperlukan  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  konsumen  dan  tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dalam hukum Islam bentuk jaminan transaksidari pelaku usaha adalah pemberian hak khiyar kepada konsumen.  Pembeli  atau  konsumen  dapat  menggunakan  hak khiyar ini  untuk menjaga  terjadinya  perselisihan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Hak khiyar yang  cocok  digunakana  dalam  melakukan  transaksi  adalah Khiyar  ‘aib yaitu  hak  untuk  membatalkan  atau  melangsungkan  jual  beli  bagi  kedua  belah pihak  yang  berakad,  apabila  terdapat  suatu  cacat  pada  objek  yang diperjualbelikan,  dan  cacat  itu  tidak  diketahui  pemiliknya  ketika  akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.
Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk jaminan  yang  diberikan  pelaku  usaha  kepada  konsumen  adalah  pemberian garansi.  Garansi  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  bentuk  layanan  yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan
terhadap  hak-hak  konsumen,  yaitu  hak  untuk  memperoleh  barang  yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.
Bentuk  tanggung  jawab  pemberian  ganti  rugi  dalam  hukum  Islam  dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19
Ketika  hak-hak  konsumen  tidak  dapat  dilindungi  sehingga menyebabkan  adanya  kerugian,  maka  suatu  bentuk  ganti  rugi  merupakan tindakan  yang  adil  atas  perbuatan  yang  ditimbulkan  tersebut.  Pemberian  ganti rugi  ini  dimaksudkan  untuk  mengganti  kerusakan  atau menutup  kerugian  atas pelenyapan harta. Ganti rugi rugi yang diberikan baik yang menyangkut materi maupun jiwa hal ini sama-sama diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19.
Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan ta’wid dan daman yang secara  umum  merupakan  pemberian  untuk  mengganti  atau  menutup  kerugian yang  benar-benar  bukan  merupakan  kerugian  yang  diperkirakan  akan  terjadi karena  adanya  peluang  yang  hilang.  Kata daman diartikan  sebagai  ganti  rugi seperti  didefenisikan  dalam Majallah  al-Ahkam  al-‘Adliyyah sebagai  penyerahan suatu  harta  pada  orang  lain,  apabila  harta  tesebut  harta al-mithli (serupa  dan dapat diukur atau dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta al-mithli pula,  akan  tetapi  harta  tersebut  harta qiami (harta  yang  tidak  dapat  diukur dengan  tepat  dan  tidak  terdapat  jenis  yang  sama  dalam  satuannya  dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta qiami tersebut.
Sedangkan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  adalah  ganti  rugi.  Abdulkadir  Muhammad mengatakan bahwa ganti rugi itu terdiri dari unsur yaitu :
a. Ongkos  atau  biaya  yang  telah  dikeluarkan,  misalnya  ongkos  cetak,  biaya materai, biaya iklan.
b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur, misalnya  membusuknya  buah-buahan  karena  keterlambatan  penyerahan,
Vol. 04  No. 1 Juni  2018
ambruknya  rumah  karena  konstruksi,  sehingga  merusak  perabotan  rumah tangga
c. Bunga  atau  keuntungan  yang  diharapkan,  misalnya  bunga  berjalan  selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.

## Penyebab  Ganti  Rugi  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  8

## Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen
Penyebab  ganti  rugi  dalam  Islam  adalah daman  ‘aqd yaitu  adanya kecacatan  atau  kerusakan  dalam  produk  yang  di  transaksikan  dan al-maghrur yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain serta adanya perusakan ( itlaf) .
Kedua  hal  ini  sangat  dihindari  dalam  transaksi  ekonomi  Islam.  Artinya  pihak pelaku  usaha  harus  memperhatikan  prinsip  maslahah  dalam  memperoleh keuntungan.  Sebagaimana  dalam  Islam  tujuan  transaksi  ekonomi  yaitu memberikan  maslahah  yang  maksimum  bagi  konsumen.  Walaupun  dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, tetapi tidak ada larangan untuk memperoleh keuntungan selama kegiatan produksi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dan hukum Islam.
Sedangkan ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal kerugian harta maupun kerugian fisik yaitu berupa kerugian karenan cacat  dan  kerugian  akibat  penggunaan  produk yang  cact  tersebut  bukanlah  hal yang  penting  dalam  kasus  perlindungan  konsumen.  Namun  yang  terpenting adalah  konsumen  mengalami  kerugian  karenan  mengkonsumsi  suatu  produk tertentu. Ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran,  dan/  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/  atau  pemberian
santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dengan  kata  lain  ganti  rugi  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Pasal  19  adalah  ganti  rugi  secara  subjektif.  Walaupun  kerugian  yang diderita  dapat  berupa  kerugian  fisik  seseorang  atau  kerugian  yang  menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan harta kekayaan (uang).

## Waktu  pemberian  ganti  rugi  dalam  hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dalam  hukum  Islam,  para  ulama  ahli  fikih  sepakat  bahwa  tidak  ada waktu  tertentu  sesuai  dengan  akad  untuk  mengembalikan  barang  yang  cacat. Karena cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti  maka  barang  itu  boleh  dikembalikan  atau  transaksi  itu  boleh digagalkan.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1 menyatakan  pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  hari setelah  tanggal  transaksi.  Batas  waktu  tujuh  hari  tersebut  tidak  dimaksudkan untuk  menjalani  proses  pembuktian,  tetapi  hanya  memberikan  kesempatan kepada  konsumen  untuk  membayar  atau  mencari  solusi  lain,  termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Padahal tidak sedikit pula konsumen yang mengonsumsi barang dan/ atau jasa pada hari kedelapan setelah transaksi, bila  tidak  mendapatkan  ganti  kerugian  walaupun  secara  nyata  konsumen tersebut  menderita  kerugian,  maka  sesungguhnya  rumusan  pasal  ini  sangat merugikan konsumen.
Vol. 04  No. 1 Juni  2018

## PENUTUP
Konsumen dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep-konsep harta, hak  dan  kepemilikan  baik  dilakukan  dengan  adanya  transaksi  terlebih  dulu maupun  tidak.    Konsumen  dalam  hukum  Islam  tidak  hanya  terbatas  pada orang  perorang  saja,  tetapi  juga  mencakup  badan  hukum  seperti  yayasan, perusahaan,  atau  lembaga  tertentu.    Dalam setiap  transaksi ekonomi  adanya jaminan  dari  pelaku  usaha  mutlak  diperlukan  sebagai  bentuk  perlindungan bagi  konsumen  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  produk  yang ditawarkannya.  Dalam  hukum  Islam  bentuk  jaminan  transaksidari  pelaku usaha  adalah  pemberian  hak khiyar kepada  konsumen.  Dalam  hukum  Islam ganti rugi berkaitan dengan ta’wid dan daman yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar bukan merupakan  kerugian  yang  diperkirakan  akan  terjadi  karena  adanya  peluang yang hilang. Penyebab ganti rugi dalam Islam adalah daman ‘aqd yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang di transaksikan dan al-maghrur yakni  adanya  perbuatan  tipu  daya  dari  pihak  lain  serta  adanya  perusakan ( itlaf) . Kedua hal ini sangat dihindari dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam hukum Islam, para ulama ahli fikih  sepakat bahwa tidak ada waktu tertentu sesuai  dengan  akad  untuk  mengembalikan  barang  yang  cacat.  Karena  cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti maka  barang  itu  boleh  dikembalikan  atau  transaksi  itu  boleh  digagalkan. Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  pasal  19  ayat  1 menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata, Bandung :  Citra Aditya Bakti, 2000.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta  : Rajawali Pers, 2005.
Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta  :  Sinar Grafika, 2009.
Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta : Kencana, 2007.
Faisar Ananda, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010.
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005.
Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid , Semarang : CV. Asy-Syifa, 1990.
Imam  Muhammad  Asy  Syaukani, Nailul  Authar  Syarh  Muntaqa  Al-Akhbar  Min Ahadits Sayyid Al-Akbar Juz V, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1994.
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Mariam Darus Badrul Zaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Bandung : Alumni, 1981.
Muhammad  &  Alimin, Etika  &  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi  Islam , Yogyakarta : BPFE, 2004.
Muhammad  Djakfar, Hukum  Bisnis  Membangun  Integrasi  Perundangan  Nasional dengan Syariah, Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2009.
Morissan, Metode Peneletian Survey , Jakarta Kencana, 2012.
Nasution  Az, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar, Jakarta  :  Diadit Media, 2002.
Simorangkir, dkk, Kamus Hukum , Jakarta : Aksara Baru, 1980.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Grasindo, 2000.
Vol. 04  No. 1 Juni  2018
Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas & Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqh
Muamalat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
Usman Rachmadi, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Jakarta : Djambatan, 2000.
WJS. Poerwadharminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Zulham, Edisi Revisi Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Kencana, 2013.