## DEMOGRAFI POLITIK SUMATERA UTARA: ANALISIS PILIHAN POLITIK
MASYARAKAT BERDASARKAN PERSEBARAN PENDUDUK, AGAMA DAN ETNIS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 DI KOTA MEDAN
Budi Ali Mukmin 1 , Muhammad Ridha Syafii Damanik 2
1 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 2 Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia Email: bamsarumpaet@gmail.com

## Abstrak
Studi demografi memberikan kemudahan bagi kajian ilmu politik dalam hal pemetaan potensi diluar dari variabel non-demografi. Jika studi demografi memberikan data kuantitatif yang berkaitan tentang jumlah populasi penduduk, golongan usia, data gender, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan ekonomi, maka kajian ilmu politik dapat menjadikan data tersebut untuk penentuan basis para pemilih yang dilihat dari jumlah penduduk, mampu mengetahui isu  apa  yang  tepat  untuk  kampanye  yang  dilihat  dari  usia  penduduk,  kajian  ilmu  politik mampu mengemas isu kampanye yang tepat jika dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan  ekonomi.  Demografi  politik  di  Sumatera  Utara  pada  pilkada  Sumatera  Utara tahun 2018 menyuguhkan data yang menarik untuk dianalisis. Kota Medan yang dijadikan sebagai  lokus  kajian  memberikan  sinyalemen  bahwa  pola  persebaran  penduduk  yang berdomisili pada masing-masing Kecamatan di Kota Medan tidak bisa dianggap sebagai pola domisili biasa. Jika ditelisik lebih jauh pola pemukiman penduduk di Kota Medan ternyata telah membentuk pola pemukiman yang dihuni berdasarkan kesamaan agama, kesamaan etnis, dan kesamaan asal daerah pada masing-masing Kecamatan. Hal ini tampaknya berimplikasi terhadap pilihan-pilihan politik yang diambil oleh penduduk di Kota Medan dalam pilkada gubernur Sumatera Utara dimana isu agama, isu etnisitas dan isu-isu ke-daerahan ‘putra daerah’ menjadi vote getter untuk meraih tampuk kekuasaan.
Kata kunci: Demografi Politik, Vote Getter, Pemilihan Kepala Daerah

## PENDAHULUAN
Mendefinisikan
demografi politik merupakan  bagian  yang  sangat  sulit  dalam tulisan  ini.  Terbatasnya  literatur  yang membahas tentang demografi  politik secara kongkrit  memberikan  sinyalemen  bahwa kajian demografi politik penting untuk dikaji lebih jauh dalam kajian ilmu politik. Untuk menerjemahkan  defenisi  demografi  politik, tulisan  ini  diawali dengan  pendefinisian makna  demografi  itu  sendiri.  Keyfitz mengatakan  bahwa  demografi  merupakan analisis  terhadap  variable  kependudukan yang  di  dalamnya  tercakup  aneka  metode
perhitungan  dan  hasil  substantif  mengenai angka kematian, kelahiran, migasi penduduk dan  jumlah  populasi  penduduk  (2000;  219). Keyfitz  menambahkan  bahwa  demografi merupakan  kajian  interdisipliner  yang  bisa saja menggandeng ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu  politik,  sosiologi,  antropologi  dan sebagainya.
Tulisan  ini  tidaklah  memfokuskan kepada  dua  variabel  yang  ditekankan  oleh pakar  demografi  yakni  variable  stok  yang bersifat statis dan variable flow yang bersifat dinamis  (2000;  219).  Oleh  sebab  itu,  kajian ilmu  politik  memasuki  ranah  demografi
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
tatkala  ada  perubahan-perubahan  perilaku, budaya,  dari  masing-masing  penduduk sebagai  akibat  dari  perubahan-perubahan sistem  politik.  Dengan  bahasa  yang  lain Youke (dalam Lupiyanto, 2014) mengatakan bahwa  variabel  demografi  akan  sering berhubungan dengan variabel non-
demografi, dan hubungan tersebut melahirkan demografi politik yang
mempelajari hubungan aspek penduduk dan dinamika politik.
Hal  inilah  yang  dikatakan  oleh Tirtosudarmo dalam demografi tidak hanya sebatas  melihat  jumlah  penduduk  dengan angka  kuantitatif  semata,  melainkan  juga harus dilihat secara holisitik yang disebutnya melalui  pendekatan  Kebudayaan  (2007;  6). Bagi  Tirtosudarmo  dalam  pendekatan kebudayaan migrasi penduduk ataupun pola persebaran  penduduk  tidak  semata-mata perpindahan belaka, namun pola persebaran penduduk  juga  dapat  dipandang  sebagai proses  perpindahan  sumber  daya  sosial- budaya (2007; 6) maupun etnis dan agama.
Kajian demografi  bukanlah kajian yang baru dalam khazanah keilmuan di Indonesia. Selama  ini,  kajian  demografi  cenderung terbatas pada penyuguhan data yang bersifat angka-angka  yang  meliputi  komposisi penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk serta meliputi berbagai perubahan-perubahan tentang data
kependudukan  (fertilitas,  mortalitas  dan migrasi  kependudukan).  Meminjam  istilah yang digunakan oleh Permana bahwa kajian demografi  acap  kali  dikaitkan  dengan dengan angka-angka statistik numerik yang domainnya  lebih  mengarah  kepada  studi kependudukan yang kemudian angka-angka tersebut  terpatri  dalam  sebuah  tabulasi sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan bagi  orang-orang  yang  bekepentingan dengan  data-data  tersebut  (Permana,  2013). Tak  ayal  bila,  sebagian  orang  berpendapat bahwa kajian demografis cenderung bersifat
statis dan tidak begitu menarik. Namun tidak bisa  dipungkiri  juga  kajian  demografi memiliki  kontiribusi  untuk  mendukung eksistensi khazanah keilmuan yang ada saat ini  baik  ilmu  eksakta,  ekonomi,  geografi, antropologi,  sosiologi,  kesehatan  maupun bagi ilmu politik.
Dekade  1980-an  Orde  Baru  pernah melakukan  kebijakan  transmigrasi  bagi orang-orang  dari  pulau  Jawa  ke  pulau Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi  maupun daerah lainnya di Indonesia. Sekilas tampak bahwa  kebijakan  tersebut  untuk  menahan laju pertumbuhan yang cepat di Pulau Jawa dan sekaligus untuk mengisi kekosongan di wilayah-wilayah yang sedikit penduduknya. Kajian  demografi  yang  menyuguhkan berbagai  macam  data  kependudukan dijadikan  sebagai  legitimasi  para  penguasa untuk  menerapkan  kebijakannya.  Namun tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  identitas  etnis, agama  dan  identitas  budaya  yang  melekat bagi  setiap  penduduk  yang  melakukan transmigrasi  berdampak  banyak  hal  bagi eksistensi  kehidupan  sosial,  agama  dan budaya  penduduk  lokal.  Peleburan  budaya baru dengan budaya lokal dapat menimbulkan dua sisi yakni sisi positif dan sisis  negatif.  Peleburan  budaya  akan berdampak  positif  jika  masing-masing budaya  yang  mereka  miliki  mampu meredam setiap konflik yang ada, dan juga bisa  mengarah  kepada  negatif  jika  masing- masing  identitas  mereka  memiliki  tingkat kecurigaan  tinggi  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Hal  inilah  yang  tampaknya luput  dari  kajian  demografi  yang  sangat positivisitik  dan  tidak  memperhatikan dampak-dampak  lain  dari  perubahan komposisi penduduk.
Muncul  pertanyaan  bagi  kita,  seberapa pentingkah  kajian  demografi  untuk  melihat dinamuka  politik  saat  ini?  Mengapa Demografi  Politik  dianggap  mampu  untuk
melihat  tren  sikap  politik  penduduk Indonesia?
Bagi  kalangan  ilmuan  politik  di Indonesia,  kajian  demografi  berkontribusi melahirkan  lembaga-lembaga  konsultan politik  yang  melakukan  kegiatan  survey politik.  Perubahan  sistem  pemilu  di Indonesia yang semula bersifat otoritatif dan kini  mengacu  kepada  pemilihan  langsung yang dimulai tahun 2004 memberikan ruang tersendiri  bahwa  kajian-kajian  demografi menjadi  rujukan  utama  dalam  penyajian data-data kependudukan yang bisa diterjemahkan untuk melihat serta menakar pilihan-pilihan  politik  yang  akan  diambil oleh setiap penduduk yang memiliki hak-hak politiknya.  Oleh  sebab  itu,  munculnya hibridasi  antara  kajian  demografi  dengan kajian politik yang melahirkan sebuah kajian demografi  politik  yang  secara  sederhana dapat  dimaknai  dengan  penggalian  data- data  kependudukan  serta  perubahan- perubahan  sosial  kependudukan  yang disajikan  dengan  pembahasan-pembahasan politik.
Saat  ini,  kajian  demografi  politik Indonesia  cepat  berevolusi pasca  reformasi tahun 1997-1998 terutama berkaitan tentang perubahan  perilaku  masyarakat  sebagai akibat  berubahnya  dari  sistem  politik Indonesia.  Jika  pada  pemilu  tahun  1999 kajian  demografi  hanya  dimanfaatkan sebagai pemberian data-data kependudukan semata, maka pada pemilu tahun 2004 (baik pemilihan anggota  legislatif/pemilihan kepala  daerah  bupati  dan  walikota)  hingga pemilu  serentak  yang  akan  digelar  tahun 2019  kajian  demografi  politik  memiliki berbagai  macam  fungsi  penting;  (1)  kajian demografi  politik  menjadi  rujukan  bagi kalangan  elit  politik  maupun  partai  politik sebagai bahan pertimbangan untuk berkontestasi  dalam  pertarungan  politik karena
demografi politik dapat menyuguhkan  data  yang  dimulai  dari  data
tingkat  keterkenalan  seseorang,  tingkat kesukaan  seseorang  bahkan  sampai  pada tingkat  keterpilihan  seseorang  yang  dapat diprediksi dengan tingkat ke akuratan yang tinggi.  (2)  kajian  demografi  politik  dapat melacak  tingkat  kepuasaan  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintahan  yang  ada. Bahkan  kajian  demografi  politik  dapat menjadi rujukan utama bagi para pemimpin untuk mengambil langkah-langkah kebijakan  strategis.  (3)  istilah  dunia  politik ‘adalah  dunia  yang  abu-abu’  kini  tidak  lagi menjadi  pakem  yang  resmi,  karena  dengan kajian demografi politik dapat dijadikan alat untuk memprediksi tentang dinamika politik yang  berkembang  di  even-even  politik berikutnya.
Tulisan  ini  sebenarnya  ingin  melihat demografi  politik  di  Sumatera  Utara  dari hasil  pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara yang  telah  selesai  diselenggarakan  pada tanggal  27  Juni  2018  yang  dilihat  dari  pola persebaran penduduk, agama dan persebaran  etnis.  Namun  tulisan  ini  juga membatasi  ruang  gerak  kajiannya  yang hanya membatasi pada wilayah Kota Medan dengan  21  Kecamatan  sebagai  fokus  utama untuk  melihat  demografi  politik  pada pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara.  Kota Medan  dianggap  penting  sebagai  lokus utama untuk melihat demografi di Sumatera Utara karena Kota ini, merupakan salah satu Kota yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi  mulai  dari  komposisi  persebaran penduduk,  agama,  dan  maupun  dari persebaran etnis. Selain itu, Kota Medan juga dapat  dikategorikan  sebagai  barometer dinamika  politik  yang  ada  di  Sumatera Utara.  Langkah  selanjutnya  yang  hendak dituju  dalam  tulisan  ini  adalah  mencoba melihat  kemungkinan  seperti  apa  dinamika politik di Sumatera Utara menjelang Pemilu serentak (Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Pemilihan  Legislatif,  Pemilihan DPD) pada tanggal 27 April 2019.
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Demografi Politik Kota Medan
Dinamika politik kota Medan
menyajikan  sebuah  fenomena  yang  unik. Selain tingkat keragaman agama, etnis yang tinggi, ternyata pola persebaran penduduk di Kota Medan juga memiliki karakteristik yang unik  dalam  penentuan  pilihan-pilihan politiknya.  Hal  lain  yang  tidak  bisa dipisahkan  dalam  dinamika  politik  di  Kota Medan  adalah  masih  kuatnya  pendekatan- pendekatan primordial yang kerap
berselingkuh  dengan  tiga  jalinan  terlarang yakni hubungan antara pengusaha, penguasa,  premanisme  dalam  kontestasi politik.  Secara  gamblang  Hadiz  (2005) mengatakan  bahwa  sangat  sulit  untuk menyaingi Sumatera Utara dalam sosial lika- liku  kekuatan  politik  dari  pengaruh premanisme,  dan  kekuatan  premanisme mempunyai sejarah yang panjang di Provinsi ini.
Ini Medan Bung, merupakan simbolisasi yang  menunjukkan  bagaimana  kerasnya kehidupan sosial di Kota Medan. Gaya suara yang keras, sifat pemberani, adalah karakter yang khas dari slogan ini. Di Kota Medan kita sangat  akrab  dengan  banyak  organisasi- organisasi  kepemudaan  yang  dimulai  dari organisasi  Pemuda  Pancasila  (PP),  Ikatan Pemuda  Karya  (IPK),  KNPI,  AMPI,  FKPPI dan sebagainya (Mukmin, 2010). Pada masa Orde Baru keberadaan organisasi kepemudaan bisa di katakan di bawah satu wadah  partai  politik  yakni  Golkar  yang bertujuan  untuk  mendukung    dan  serta menjaga  eksistensi  suara  Golkar  pada
pemilihan umum. Namun setelah reformasi bergulir keberadaan organisasi ini mempunyai fungsi yang berbeda.
Organisasi-organisasi  kepemudaan  yang banyak berdiri kerap di jadikan sebagai basis untuk  mencari  nama  dan  pengaruh kekuasaan,  serta  di  jadikan  sebagai  alat untuk melakukan praktek pungli di berbagai pusat kegiatan bisnis.
Selain organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi keagamaan juga banyak  eksis  di  Kota  Medan,  yang  dimulai dari  Organisasi  Muhammadiyah,  Al- Washliyah,  Nahdatul  Ulama  dari  kalangan muslim,  begitupun  organisasi-organisasi dari  agama  Kristen,  Organisasi  Hindu  dan Organisasi  Konghucu  dari  kalangan  etnis Tionghoa  juga  memainkan  ritme  dalam dinamika  politik  di  Kota  Medan.  Dinamika politik  Kota  Medan  semakin  unik,  tatkala pola  persebaran  penduduk  menunjukkan identitas etnis, agama, budaya, dalam setiap kontestasi politik (Mukmin, 2010).
Kajian demografi politik menjadi kajian yang  dapat  dijadikan  alat  analisis  untuk melihat  perubahan-perubahan  perilaku politik  dari  masyarakat  yang  ada  di  Kota Medan.  Selain,  untuk  melihat  perubahan perilaku politik, demografi politik juga dapat dijadikan  alat  analisis  untuk  memprediksi bagaimana perubahan perilaku politik untuk tahun-tahun  kedepannya.  Jika  dilihat  dari komposisi  penduduknya,  maka  penduduk Kota  Medan  berjumlah  2.29.408  jiwa  (BPS Kota Medan, 2016).
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan penduduk Kota Medan pada rentang waktu Tahun 2010, 2015, dan 2016 ( Sumber: Analisis Data BPS Kota Medan-Statistics of Medan Municipality, Population on December 2016 )
Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kota Medan terletak di  Kecamatan  Medan  Deli  yaitu  sebanyak 184.762  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan tahun  2015-2016  sebanyak  1,82%.  Posisi kedua terletak di kecamatan Medan Marelan dengan  jumlah  penduduk  167.984  jiwa dengan  laju  pertumbuhan  kurun  waktu 2015-2016  sebanyak  3,52%,  dan  diurutan ketiga jumlah penduduk terbanyak terletak di  kecamatan  Medan  Helvetia  dengan jumlah 151.581 jiwa dengan laju pertembuhan  kurun  waktu  2015-2016 sebanyak  0,57%.  Dilain  pihak  kecamatan yang  jumlah  penduduknya  paling  sedikit
terletak  di  kecamatan  Medan  Baru  dengan jumlah  penduduk  40.560  jiwa,  kecamatan Medan  Maimun  dengan  jumlah  penduduk 40.690  jiwa  dan  Medan  Polonia  dengan jumlah penduduk 56.513 jiwa.
Pola  persebaran  penduduk  di  Kota Medan  memang  memiliki  cacatan  yang unik.  Indikasi  itu  dapat  dilihat  dari  pola persebaran  domisili  penduduk  di  Kota Medan  membawa  ciri  khas  dan  identitas masing-masing  baik  dari  segi  agama,  etnis bahkan  sampai  kepada  afilisasi  politiknya. Demografi  dari  domisili  penduduk  yang dilihat  dari  basis  agama/perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.
80.942 123.851 113.143 141.395 96.544 72.580 39.581 52.794 39.516 98.317 112.744 144.257 61.749 70.771 108.633 93.328 133.579 166.793 111.173 140.414 95.506 85.613 132.012 123.850 146.061 98.992 74.439 40.663 55.949 40.540 106.150 115.785 150.721 63.374 72.683 111.420 95.882 137.178 181.460 117.472 162.267 98.113 86.425 133.577 126.340 146.388 99.021 74.461 40.690 56.513 40.560 107.831 115.837 151.581 63.390 72.717 111.438 95.936 137.239 184.762 118.551 167.984 98.167 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 Me d an T un tu ng an Me d an Jo ho r Me d an A m pl as Me d an D en ai Me d an A re a Me d an K ota Me d an M aimun Me d an P olo nia Me d an B aru
Me d an S elay an g Me d an S un gg al
Me d an H elv eti a Med an P eti sa h
Me d an B arat
Me d an T im ur Me d an P erj u an gan
Me d an T em bun g
Me d an D eli Me d an L ab uh an Med an M arelan Me d an B elaw an Jum la h Pen duduk (jiw a) 2010 2015 2016
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167

## Gambar 2. Sebaran Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Medan/Kecamatan
( Sumber: Kantor Kementrian Agama Kota Medan yang dikutip dari BPS Kota Medan, 2016)
Gambar 3. Peta Sebaran Pemeluk Agama Mayoritas tiap Kecamatan di Kota Medan
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 M eda n Tu ntu ng an M eda n Jo ho r Me da n Ampl as Me da n D ena i M eda n Ar ea M eda n K ota M eda n M ai mu n M ed an P ol oni a Me da n Ba ru M eda n Se la ya ng M eda n Su ng ga l M eda n H el vet ia M eda n P et is ah M eda n Ba ra t M eda n Ti mu r Me da n P er ju ang an M eda n Tem bu ng M eda n Del i M ed an La bu ha n M eda n M ar el an M eda n Bel aw an Ju ml ah Peng anu t ( jiwa ) Islam Kristen Protestan Kristen Katolik
Hindu Budha Lainnya
Secara  keseluruhan,  agama  Islam merupakan  agama  mayoritas  penduduk Kota  Medan  (Gambar  2).  Terdapat  19 Kecamatan  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Islam,  satu  kecamatan  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Kristen Protestan yaitu di Kecamatan Medan Timur, dan  satu  kecamatan  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Buddha  yaitu  di Kecamatan  Area  (Gambar  3).  Hanya  saja, data  ini  tidak  dapat  dijadikan  bahwa terdapat  dominasi  penuh  dari  satu  agama. Tabulasi  di  atas  sebenarnya  menunjukkan kondisi  dimana  pada  masing-masing kecamatan  tingkat  pluralitas  agama  cukup tinggi. Dalam kajian ilmu politik, tentu saja tabulasi  di  atas  memiliki  makna  penting
karena acap kali pilihan-pilihan politik dari masing-masing penduduk didasarkan pada pilihan agama.
Tidak  adanya  dominasi  dari  etnis tertentu  yang  ada  di  Kota  Medan  juga memberikan  sinyalemen  bahwa  Kota  ini juga  memiliki  tingkat  keragaman  yang tinggi  dari  segi  etnisitasnya.  Beberapa pengamat  mengatakan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  keragaman  etnis  tidak menutup  kemungkinan  semakin  tinggi ruang-ruang  konflik  terbuka.  Pada  Tabel  1 disajikan tabulasi data persebaran persebaran  penduduk  berdasarkan  etnis yang terkonsentrasi pada beberapa kecamatan. Tabel 1. Pola persebaran penduduk berdasarkan etnis/perkecamatan N0 Jenis Suku Persentase % Basis Kecamatan 01 Jawa 12,85 - 59,42 % Medan Deli, Medan Marelan, Medan Polonia 02 Melayu 2,22 - 23,65% Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Belawan 03 Tapanuli/Toba 5,31 - 26,78% Medan  Kota,  Medan  Medan  Denai,  Medan Helvetia, 04 Tionghoa 0,20 -29,94 % Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Maimun 05 Tapsel/Madina 4,48 - 24,36% Medan  Tembung,  Medan  Barat,  Medan  Timur, Medan Amplas 06 Karo 0,64 - 32,50% Medan Baru, Medan Selayang, Medan Tuntungan 07 Simalungun 0,63 - 3,28% Medan Selayang, Medan Tuntungan, 08 Pakpak/Dairi 0,20 - 2,48% Medan Johor, Medan Tuntungan 09 Nias 0,18 - 1,82% Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas 10 Pesisir/Tapteng 0,09 - 0,61% Medan Barat, Medan Belawan, Medan Johor 11 Minangkabau 2,77-30,93% Medan  Area,  Medan  Denai,  Medan  Maimun, Medan Kota 12 Tamil/India 0,09 - 6,27% Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru 13 Arab 0,02 -  0,35% Medan Area, Medan Timur, Medan Perjuangan Jumlah 100,00%
Sumber diolah dari data BPS Kota Medan: Persentase Penduduk Kota Medan Menurut Suku tahun 2004.
Data yang tersaji di atas merupakan data yang  dioalah  dari  BPS  Kota  Medan  pada tahun  2004.  Pencarian  data  terkini  yang berkaitan tentang peta persebaran penduduk berdasarkan etis memang terasa sulit  karena  tidak  semua  tersedia  di  dalam website  BPS  Kota  Medan.  Namun  data  ini masih  cukup  relevan  untuk  melihat  letak
dimana  konsentrasi  persebaran  penduduk berdasarkan persebaran etnis.
Jika  melihat  tabulasi  di  atas,  etnis  Jawa merupakan  etnis  terbesar  yang  mencapai 31,43%,  kemudian  di  ikuti  oleh  etnis  Batak yang terdiri dari beberapa cluster mencapai 17,51%, etnis Tionghoa yang berada di Kota Medan  mencapai  11,34%,  sedangkan
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
keberadaan  etnis  Melayu  mencapai  2,22% hingga 23,28%.
Karakter  dari  berbagai  etnis  yang memiliki keahlian tertentu ternyata mempengaruhi pola pemukiman penduduk. Daerah-daerah  pusat  perkotaan  sebagai pusat  perdagangan  cenderung  di  dominasi dari  dua  etnis,  yakni  etnis  Tionghoa  dan etnis Minangkabau. Gedung-gedung pertokoan yang sekaligus di jadikan sebagai tempat  tinggal  adalah  karakter  khas  dari pelaku  ekonomi  etnis  Tionghoa.  Di  laih pihak  etnis  Minangkabau  terkonsentrasi  di pusat  kota  Medan  yang  berprofesi  sebagai pedagang kelas menengah kebawah, sebagai penjual  pakaian,  membuka  rumah  makan khas  Minang  ataupun  berprofesi  sebagai pemotong rambut.
Daerah Medan Denai yang menjadi pusat perkantoran  maupun  pusat  pemerintahan banyak  di  huni  oleh  etnis  Batak  Tapanuli. Aktifitas  perdagangan  sebenarnya  juga  di lakukan  oleh  etnis  Batak  ini,  akan  tetapi perdagangannya berbeda dengan apa yang di lakukan oleh etnis Minang ataupun etnis Tionghoa.  Kegiatan  perdagangan  yang sering di lakukan oleh etnis Batak ini adalah berjualan  buah-buahan  ataupun  berjualan sayur-mayur di pusat perbelanjaan.
Untuk  etnis  Jawa,  sebahagian  mereka memang  ingin  melepaskan  predikat  kuli dengan mencoba untuk mencari peruntungan  ke  pusat  kota  Medan  dengan berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, pramuniaga  di  pusat  pertokoan  Tionghoa ataupun  sebagai  pelayan  di  sebuah restauran.  Sebahagian  besar  penyebaran dari etnis Jawa masih tetap berada di bekas- bekas  perkebunan  dahulu  yakni  daerah Medan Deli.
Jika  etnis  Batak  Toba/Tapanuli,  Etnis Tionghoa, Minang, maupun Jawa berlomba- lomba untuk mencari peruntungan baru ke pusat-pusat perdagangan, maka hal ini tidak terjadi  dengan  etnis  Melayu  dan  etnis
Mandailing.  Etnis  Melayu  dan  Mandailing tidak  terlalu  berminat  untuk  menetap  di pusat-pusat kegiatan perekonomian. Mereka  cenderung  mencari  daerah-daerah yang tingkat ketenangan cukup tinggi. Etnis Melayu  dan  Mandailing  memilih  menjual rumah-rumah mereka yang berada di pusat kota Medan dan kemudian mereka membeli rumah di pinggiran Kota Medan (Pelly, 2007; 686).  Dari  segi  pekerjaannya  biasanya mereka  berprofesi  sebagai  guru  di madrasah-madrasah sampai menjadi pengajar di perguruan tinggi.

## PEMBAHASAN
Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara  yang diselenggarakan tanggal 27 Juni tahun 2018 telah  selesai  dilaksanakan  dan  telah menahbiskan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai pemenang dengan mengatongi  57,41%  atau  total  memperoleh 3.234.017 suara dan mengalahkan pasangan Djarot  Saiful  Hidayat  yang  berpasangan dengan Sihar P.H Sitorus yang memperoleh 42,59%  atau  memperoleh  2.399.218  suara (KPU,  2018).  Untuk  Kota  Medan  sendiri, jumlah  total  pemilih  dalam  pemilihan Gubernur  Sumatera  Utara  berjumlah  1.548. 887  dan  pemilih  yang  menggunakan  hak pilih dalam pemilihan Gubernur tahun 2018 berjumlah  925.334  (KPU,  2018).  Tingkat partisipasi  pemilih  dalam  Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 mengalami  peningkatan  jika  dibandingkan dengan  pemilihan  Gubernur  pada  pada tahun 2013 silam. Pada pemilihan Gubernur Sumatera  Utara  pada  tahun  2013  di  Kota Medan  jumlah  partisipasi  pemilih  hanya mencapai  36,62%  dan  pemilih  yang  tidak berpartisipasi  berkisar  63,38%  (Detik.com, 12/03/2013).  Pada  pemilihan  Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 Total partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Sumuatera Utara berjumlah 58,39% dimana tingkat partisipasi pemilih laki-laki
berjumlah  55,96%  dan  tingkat  partisipasi pemilih perempuan berjumlah 60,72% (KPU,
2018).
Berikut  ini  adalah  rekapitulasi  hasil suara  dari  pemilihan  Gubernur  Sumatera Utara  tahun  2018  yang  dilihat  dari  21 Kecamatan yang ada di Kota Medan.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon/Kecamatan di Kota Medan
No Kecamatan Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih Tingkat Partisipasi Pemilih Total Suara Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur ERAMAS DJOSS 01 Medan Tuntungan 65 244 39.372 60,3 % 38.669 32,3% 67,7% 02 Medan Johor 106.468 60.210 56,6 % 58.955 64,4% 35,6% 03 Medan Amplas 81.033 49.783 61,4 % 48.846 69,4% 30,6% 04 Medan Denai 105.524 61.035 57,8 % 60.519 64,0% 36,0% 05 Medan Area 79.924 48.922 61,2 % 48.465 68,2% 31,8% 06 Medan Kota 69.202 39.026 56,4 % 37.653 43,6% 56,4% 07 Medan Maimun 41.614 21.170 50,9 % 21.291 68,2% 31,8% 08 Medan Polonia 37.181 21.359 57,4 % 21.256 54,9% 45,1% 09 Medan Baru 31.533 16.875 53,5 % 16.680 38,5% 61,5% 10 Medan Selayang 70.956 42.760 60,3 % 42.340 51,2% 48,8% 11 Medan Sunggal 88.124 47.917 54,4 % 46.668 63,5% 36,5% 12 Medan Helvetia 99.374 61.425 61,8 % 61.091 56,7% 43,3% 13 Medan Petisah 52.484 29.527 56,3 % 29.541 40,2% 59,8% 14 Medan Barat 64.462 35.581 55,2 % 35.064 56,3% 43,7% 15 Medan Timur 82.577 51.264 62,1 % 51.011 56,5% 43,5% 16 Medan Perjuangan 73.758 44.822 60,8 % 44.135 57,6% 42,4% 17 Medan Tembung 96.548 55.819 57,8 % 56.018 66,3% 33,7% 18 Medan Deli 111.783 61.828 55,3 % 61.815 69,2% 30,8% 19 Medan Labuhan 78.252 46.498 59,4 % 45.379 67,2% 32,8% 20 Medan Marelan 84.986 55.218 65,0 % 54.823 80,6% 19,4% 21 Medan Belawan 63.860 34.933 54,7 % 34.753 66,9% 33,1%
Sumber; KPU RI yang di doanload dari https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/sumatera_utara/kota_medan Keterangan;
 ERAMAS singkatan dari Pasangan Edy Rahmayadi dan Mus Rajeksha
 Djoss singkatan dari pasangan Djarot dan Sihar Sitorus
 Rekapitulasi ini tidak memasukkan data surat suara yang tida sah
Merujuk data rekapitulasi hasil
perolehan suara dalam pemilihan Gubernur Sumatera  Utara  tahun  2018  yang  disajikan oleh  KPU,  pasangan  Edy  Rahmayadi  dan Musa  Rajekshah  (ERAMAS)  unggul  di  17 Kecamatan sedangkan pasangan Djarot dan Sihar  Sitorus  (Djoss)  hanya  unggul  di  4 Kecamatan  yakni  Kecamatan  Medan Tuntungan,  Kecamatan  Medan  Kota, Kecamatan  Medan  Baru  dan  Kecamatan Petisah.
Tingginya  tingkat  pluralitas  Kota Medan  baik  dari  segi  Agama,  Etnis  dan
Budaya  memberikan  efek  yang  besar terhadap  isu  yang  berkembang  dalam pemilihan Gubernur. Hampir sama dengan pemilihan  Gubernur  yang  dilaksanakan pada  tahun  2008,  tahun  2013  sampai pemilihan Gubernur pada tahun 2018 bahwa isu  yang  berkembang  pada  pemilihan Gubernur  Sumatera  masih  meliputi  tiga aspek  yang  sama  yakni;  isu  agama,  politik identitas  etnis,  dan  isu  putra  daerah (Sarumpaet dan Nababan, 2014). Oleh sebab itu,  adu  gagasan  yang  berkaitan  visi  dan misi  dari  masing-masing  kandidat  yang
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
bertarung  dalam  pilkada  tidak  terlihat dengan  jelas.  Gagasan  visi  dan  misi  untuk membangun  Sumatera  Utara  seolah-olah hanya  terpampang  dalam  baliho,  spanduk maupun  dalam  iklan  kampanye  di  media cetak maupun online.
Dalam  kajian  politik  dan  demokrasi, tidak ada larangan untuk menggunakan isu agama,  identitas  etnis  maupun  isu  putra daerah  karena  hal  tersebut  merupakan bagian dari cost politics. Hanya saja, jika kita melihat dari pembangunan dan konsolidasi demokrasi di Sumatera Utara, tentu saja hal ini sangat menghawatirkan karena hal yang terjadi  justru  pengkhianatan  terhadap demokasi  itu  sendiri  dengan  munculnya politisasi  agama,  politisasi  etnis  dan politisasi  isu  putra  daerah  demi  meraih tampuk  kekuasaan.  Oleh  sebab  itu,  tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana tiga isu  tersebut  masih  begitu  kuat  pada pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara  tak terkecuali pada Pilkada
yang diselenggarakan tahun 2018.

## Isu Agama
Pemilihan  Gubernur  Jakarta  yang dilaksanakan pada tahun 2017 memberikan dampak  yang  luar  biasa  bagi  dinamika politik  di  Indonesia  pada  umumnya  tak terkecuali sangat berpengaruh pada pilkada di Sumatera Utara. Terlibatnya Djarot Saiful Hidayat dalam pilkada Gunernur Sumatera Utara yang nota bene adalah pasangan Ahok (Basuki  T  Purnama)  ketika  pilkada  DKI berimplikasi  pada  tingginya  sentimen agama  dalam  Pilkada  Sumatera  Utara. Meskipun  Djarot  merupakan  seorang muslim  ternyata  hal  tersebut  tidak menghilangkan  memori  orang-orang  di
Sumatera  Utara  bahwa  beliau  pernah berpasangan  dengan  Ahok  yang  dianggap menghina  ummat  Islam  dengan  cuitannya terhadap  ‘surat  Almaidah’.  Berpasangan dengan Sihar Sitorus yang beragama nasrani semakin  mengukuhkan  bahwa  pilkada Sumatera  Utara  seolah-olah  menjadi pertarungan  agama.  Hal  inilah  yang dikatakan oleh Rasmussen bahwa persoalan agama akan selalu penting bagi manusia dan agama memiliki kapasitas untuk mempengaruhi  cara  menjalani  hidup  dan cara bertindak seseorang dalam
pengambilan  keputusan,  termasuk  dalam pengambilan  keputusan-keputusan  politik (2013; 1359).
Merujuk  rekapitulasi  perolehan  suara yang  disajikan  oleh  KPU,  dan  dilihat  dari persebaran  penduduk  berbasiskan  agama tampaknya hal ini berbanding lurus dengan hasil  perolehan  suara  yang  diperoleh  pada masing-masing kandidat. Kecamatan- kecamatan  yang  populasi  penduduknya mayoritas  beragama  Islam  menjatuhkan pilihan  politik  terhadap  pasangan  Edy Rahmyadi  dan  Musa  Rajekshah.  Dilain pihak  3  Kecamatan  yang  populasinya penduduknya Muslim lebih sedikit, pilihan jatuh  kepada  pasangan  Djarot  Saiful  dan Sihar Sitorus. Berikut ini adalah konfigurasi pilihan-pilihan  politik  berdasarkan  pola persebaran penduduk berdasarkan agama.
Sentimen  agama  memang  menjadi penentu  dalam  pilkada  Sumatera  Utara pada  tahun  2018.  Merujuk  tabulasi  di  atas dapat  dilihat  bahwa  basis-basis  penduduk yang ber-agama Islam menjatuhkan pilihan politik  kepada  pasangan  Edy  Rahmayadi dan Pasangan Musa Rajekshah (Gambar 4).
Gambar 4. Peta Sebaran Suara pada Pemilihan Gubernur 2018 di Kota Medan
Dilain  pihak,  basis-basis  penduduk yang  diluar  basis  agama  Islam  seperti Medan  Kota,  Medan  Baru  dan  Medan Petisah  yang  lebih  banyak  konfigurasi agama  Kristen  (Katolik  dan  Protestan),
Budha,  Hindu  dan  Konghucu  tampaknya menjatuhkan  pilihan  kepada  pasangan Djarot  Saiful  Hidayat  dan  Sihar  Sitorus. Pilihan  politik  tersebut  sebenarnya  dapat dipahami karena sosok seorang Sihar Sitorus
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
berasal  dari  agama  kristen  yang  mereka anggap  sama  dengan  identitas  agama mereka.  Beberapa  kalangan  etnis  Tionghoa juga  menjatuhkan  pilihan  politik  kepada pasangan  Djarot  Saiful  Hidayat  dengan Sihar  Sitorus,  karena  sebagian  orang Tionghoa  juga  menganut  ajaran  agama Kristian.
Konsekuensi logis dari tidak adanya mayoritas agama di Kota Medan menjadikan kedua pasangan calon
saling memperebutkan  basis-basis  agama  sebagai vote  getter  diakar  rumput.  Oleh  sebab  itu, peningkatan  partisipasi  dalam  pilkada Sumatera  Utara  pada  tahun  2018  bisa  jadi bukan  karena  didorong  dengan  semangat partisipasi  politik  yang baik  sebagai  upaya konsolidasi  demokrasi,  melainkan  karena didorong  oleh  tingginya  spirit  kesamaan identitas-identitas  agama.  Secara  teoritis prilaku  politik  yang  terlihat  dalam  pilkada Sumatera  Utara  lebih  kepada  perilaku politik yang mengedepankan aspek pendekatan  sosiologis  dimana  kesamaan- kesamaan  baik  berupa  identitas  gender, organisasi bahkan kesamaan agama berperan  besar  untuk  menentukan  pilihan- pilihan politik masing-masing individu.

## Identitas Etnis
Selain  penggiringan  agama  sebagai vote  getter  diakar  rumput,  politik  identitas etnis  juga  terjadi  dalam  pilkada  Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018.
Pertanyaan yang selalu muncul adalah, etnis mana  yang  berhak  untuk  memimpin Sumatera  Utara?  Dalam  catatan  beberapa penelitian  yang  telah  dilakukan,  muncul sebuah anekdot yang dikenal dengan ‘Rehap Lunas’  sebagai  singkatan  dari  Siregar,
Harahap,  Lubis  dan  Nasution  yang  selalu menjadi  pemegang  kekuasaan  (Nuryanti, 2004;  208).  Perlahan-lahan  dominasi  etnis batak  mulai  terkikis  dengan  naiknya beberapa  calon  gubernur  dan  wakil gubernur  yang  berlatar belakang  dari  etnis Jawa,  Melayu,  maupun  dari  Tionghoa. Menjadi catatan bagi penting bahwa isu ini juga  mempunyai  tingkat  sensitifitas  yang hampir  sama  dengan  isu  agama  yang  bisa saja  memunculkan  sebuah  konflik  bersifat komunal  seperti  apa  yang  terjadi  pada pemilihan kepala daerah dibeberapa daerah lainnya.
Dari  kedua kandidat  yang  saling bertarung dalam pilkada Gubernur Sumatera  Utara  tahun  2018  memainkan identitas  etnis  untuk  sebagai  pendulang suara  diakar  rumput.  Tentu  saja,  hal  ini sangat menghawatirkan bagi perkembangan demokrasi  karena  fungsi  dari  partai  politik tidak  berjalan  dengan  baik  sebagai akomodasi  dari  kepetingan  masyarakat Sumatera  Utara.  Ada  kesan  bahwa  para kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan gubernur mengejar perkumpulan-perkumpulan ataupun
paguyuban-paguyuban yang yang diwadahi oleh berbagai  etnis (etnis  batak,  etnis  jawa, etnis  melayu,  minangkabau,  tamil  dan tionghoa) dan agama untuk menjadi  mesin pendulang suara yang efektif. Hal ini dapat terjadi  mengingat  tidak  ada  etnis  ataupun agama  yang  dominan.  Sangat  wajar  jika politik  identitas  etnis  dan  agama  akan dijadikan  sebagai  mesin  kekuatan  politik yang  mempengaruhi  para  pemilih.  Berikut ini  adalah  tabulasi  rekapitulasi  perolehan suara berbasis sentimen etis di Kota Medan.
Tabel 3. Rekapitulasi hasil perhitungan suara berdasarkan domisili berbasiskan Etnis
N0 Jenis Suku Persentase % Basis Kecamatan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus 01 Jawa 12,85 - 59,42 % Medan Deli 69,2% 30,8% Medan Marelan 80,6% 19,4% Medan Polonia 54,9% 45,1% 02 Melayu 2,22 - 23,65%  Medan Labuhan 67,2% 32,8% Medan Marelan 80,6% 19,4% Medan Belawan 66,9% 33,1% 03 Tapanuli/Toba 5,31 - 26,78%  Medan Kota 43,6% 56,4% Medan Denai 64,0% 36,0% Medan Helvetia 56,7% 43,3% 04 Tionghoa 0,20 -29,94 %  Medan Area 68,2% 31,8% Medan Kota 43,6% 56,4% Medan Maimun 68,2% 31,8% Medan Petisah 40,2% 59,8% Medan Barat 56,3% 43,7% 05 Batak Tapsel 4,48 - 24,36%  Medan Tembung 66,3% 33,7% Medan Barat 56,3% 43,7% Medan Timur 56,5% 43,5% Medan Amplas 69,4% 30,6% 06 Karo 0,64 - 32,50%  Medan Baru 38,5% 61,5% Medan Selayang 51,2% 48,8% Medan Tuntungan 32,3% 67,7% 07 Simalungun 0,63 - 3,28% Medan Selayang 51,2% 48,8% Medan Tuntungan 32,3% 67,7% 08 Pakpak/Dairi 0,20 - 2,48% Medan Johor, 64,4% 35,6% Medan Tuntungan 32,3% 67,7% 09 Nias 0,18 - 1,82% Medan Tuntungan 32,3% 67,7% Medan Johor 64,4% 35,6% Medan Amplas 69,4% 30,6% 10  Pesisir/Tapteng 0,09 - 0,61% Medan Barat 56,3% 43,7% Medan Belawan 66,9% 33,1% Medan Johor 64,4% 35,6% 11 Minangkabau 2,77-30,93% Medan Area 68,2% 31,8% Medan Denai 64,0% 36,0% Medan Maimun 68,2% 31,8% Medan Kota 43,6% 56,4% 12 Tamil/India 0,09 - 6,27% Medan Polonia 54,9% 45,1% Medan Petisah 40,2% 59,8% Medan Baru 38,5% 61,5% 13 Arab 0,02 -  0,35%  Medan Area 68,2% 31,8% Medan Timur 56,5% 43,5% Medan Perjuangan 57,6% 42,4%
Sumber: diolah dari data BPS Kota Medan tahun 2004 dan diolah rekapitulasi perhitungan suara KPU RI tahun 2018
Jika kita membandingkan data yang tersaji  pada  Tabel  1  tentang  domisili  etnis berbasiskan kecamatan dengan rekapitulasi
hasil  suara  yang  disajikan  oleh  KPU, identitas  etnis  yang  melekat  pada  masing- masing  kandidat  mempengaruhi  para
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
pemilih. Tabel di atas memberikan petunjuk bahwa karakter yang dimiliki para masing- masing  kandidat  mampu  dimanfaatkan dengan  baik.  Kedekatan  jarak  emosional baik diwakili oleh sentimen marga (khusus bagi  Batak),  Melayu,  Jawa,  tampak melakukan  afiliasi  yang  harmonis  diantara beberapa kandidat. Untuk orang-orang etnis batak yang terdiri dari Batak Tapanuli Utara, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Dairi dan Nias pilihan-pilihan politik jatuh  pada  pasangan  Djarot  dan  Sihar Sitorus. Sosok seorang Sihar yang bermarga sitorus  dan  beragama  kristen  dianggap mewakili  identitas  etnis  batak  lainnya. Namun,  anomali  terjadi  bagi  figur  seorang Djarot  yang  memiliki  identitas  etnis  Jawa. Suara dari etnis jawa tidak seutuhnya penuh kepada  Djarot,  bahkan  etnis  jawa  lebih banyak  menjatuhkan  pilihannya  kepada pasangan  Edy  Rahmayadi  dan  Musa Rajekshah. Salah satu alasan mengapa etnis jawa  suaranya  terbelah  di  Kota  Medan adalah  karena  figur  Djarot  tidak  mewakili penuh  suara-suara  kebutuhan  etnis  jawa yang ada di Kota Medan.
Dilain pihak, pasangan Edy
Rahmayadi dan Musa Rajekhshah didukung penuh oleh etnis Melayu sebagai akar basis massanya dari Edy Rahmayadi. Etnis Jawa, Mandailing, Minangkabau, Tamil, Aceh, dan Arab menjatuhkan pilihan kepada pasangan tersebut.  Tertariknya  etnis  arab  kepada pasangan  ini  tak  lain  dari  hadirnya  figur Musa  Rajehkshah  yang  memiliki  garis keturunan arab.
Bangkitnya  politik  identitas  etnis dalam  pilkada  Sumatera  Utara  pada  tahun 2018 menunjukkan bahwa dinamika politik lokal  masih  sangat  sulit  untuk  dilepaskan dari  bayang-bayang  ikatan  primordial.  Hal inilah  yang  dikatakan  oleh  Cohen  bahwa etnis  merupakan  sebuah  fenomena  politik, karena  dalam  etnis  terkandung  nilai-nilai tradisional yang memiliki karakter tertentu, dan  dari  karakteristik  yang  di  miliki  etnis dapat  di  gunakan  sebagai  mekanisme  dari
pensejajaran  politik  ketika  terjadi  interaksi di  antara  beberapa  identitas  etnis  (Cohen 1996; 83-84).

## Isu Putra Daerah
Isu  putra  daerah  merupakan  isu yang  tak  kalah  penting  dalam  pilkada Sumatera  Utara  tahun  2018.  Lihat  saja  isu yang  digaungkan  oleh  pasangan  Edy Rahmayadi  dan  Musa  Rajekshah  ketika debat publik yang dilaksanakan oleh KPUD Provinsi  Sumatera  Utara.  Pasangan  ini memberikan klaim bahwa putra daerah lah yang  tau  akar  permasalahan  yang  ada  di Sumatera Utara dan bukan pemimpin impor dari  Jakarta  yang  mampu  menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumatera Utara. Slogan  ini  tentu  saja  tamparan  untuk pasangan  Djarot  dan  Sihar  Sitorus  dimana kita  ketahui  bersama  bahwa  Djarot  bukan berasal dari Sumatera Utara.
Pendekatan ekologis sangat berpengaruh  pada isu  ini  dimana  asal-usul tempat kelahiran, tempat berkarir mempengaruhi  pilihan-pilihan  masyarakat yang  ada  di  Kota  Medan.  Perubahan mekanisme  dalam  sistem  pemilihan  kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan tidak  lagi  melalui  meknisme  DPRD  pada tahun  2005  memberikan  sumbangan  besar atas  meningkatnya  isu  putra  daerah.  Dari proses  pemilihan    secara  otomatis  akan berdampak  langsung  terhadap  penciptaan kompetisi  terbuka  dalam  mewujudkan konsolidasi  demokrasi  di  tingkat  lokal. Maka  dari  itu  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa pencitraan politik untuk menaikkan elektabilitas dalam pemilihan kepala daerah sering  menggunakan  isu  ‘putra  daerah’ sebagai bahan
kampanye untuk menggerakkan basis pemilih. KESIMPULAN Jatuhnya rezim Orde Baru,
pergulatan politik identitas agama, identitas etnis dan  sentiment   kedaerahan karakter
yang  khas  dalam  dinamika  politik  lokal yang  ada  di  Indonesia  tak  terkecuali  di Sumatera  Utara. Untuk Kota  Medan  sudah menjadi rahasia umum apabila dalam setiap kontestasi politik, identitas etnis, agama dan isu putra daerah kerap dijadikan instrumen vote  getter.  Jika  dilihat  dari  hubungan interaksi  sosial  antara  etnis  yang  ada  di Medan,  pada  dasarnya  hubungan  itu berjalan  dengan  normal.  Akan  tetapi  tidak bisa  dipungkiri  juga  bahwa  tingkat kecurigaan diantara masing-masing etnis itu sangat  tinggi.  Efek  yang  ditimbulkan  dari kecurigaan itu dimana antara etnis tersebut saling  mengandalkan  ikatan  primordial yang  ada  sebagai  basis  pergerakan  politik jika  berhadapan  dengan  kontestasi  politik. Dominasi  etnis  Batak,  Melayu,  Jawa, Tionghoa  dalam  memperoleh  jabatan- jabatan  politik  merupakan  indikasi  kuat bagaimana  kedua  etnis  tersebut  mampu mengelola  potensi  kekuatan  etnis  sebagai basis pendukung untuk menduduki pos-pos kekuasaan.
Demografi Politik di Sumatera Utara pasca  pilkada  Gubernur  Sumatera  Utara pada  tahun  2018  setidaknya  memberikan gambaran bagaimana potensi untuk melihat kontestasi  politik  tahun  kedepannya. Perhelatan  politik  akbar  seperti  pemilu serentak  baik  pemilu  Presiden,  DPR  RI,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 untuk wilayah Sumatera Utara harus benar-benar
mempertimbangkan banyak hal yang harus diketahui  seperti  bagaimana  menetapkan isu-isu  yang  tepat  jika  dilihat  pada  tingkat usia penduduk di Kota Medan, menetapkan paket kebijakan apa yang cocok dikampanyekan  jika  dilihat  dari  tingkat pendidikan  dan  pertumbuhan  ekonomi penduduk di Kota Medan dan menetapkan tema  kampanye  seperti  apa  yang  tepat untuk menarik para pemilih jika dilihat dari segi  gender.  Namun  beberapa  hal  di  atas bisa  saja  tidak  berjalan  sesuai  dengan  apa yang  direncanakan  ketika  para  masing-
masing  para  kandidikat  yang  berkontestasi abai  terhadap  tiga  isu  utama  yakni  isu bagaiamana  mengemas  isu  agama  yang relevan,  bagaimana  pengelolaan  isu-isu identitas  etnis,  dan  isu  kedaerahan yang berkaitan  tentang  akomodasi  kepentingan- kepentingan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  Kota  Medan.  (2017).  Medan  dalam Angka 2017.
Cohen, A. (1996). Ethnicity and politics. Ethnicity, 83-84.
Detik.com. (2013). Angka Golput di Medan dalam Pilgub SUMUT Mencapai  63, 38%. 12 Maret 2013
Hadiz,  V.  R.  (2005). Dinamika  kekuasaan:
ekonomi  politik  Indonesia  pasca-
Soeharto. LP3ES.
KPU Republik Indonesia. (2018). Rekapitulasi  Pemilihan  Gubernur Sumatera  Utara.  Didownload  dari https://infopemilu.kpu.go.id/pilka da2018/hasil/cepat/t1/sumatera_ut ara/kota_medan
Keyfitz,  N.  (2000).  Demography.  Dalam Ensiklopedia  Ilmu-Ilmu  Sosial.  PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Lupiyanto, Ribut. (2014). “Demografi Politik Pemilu  2014”  dalam  Kompas.  Edisi 30/1/2014
Mukmin, B. A. (2010). Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan. Tesis. Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Sarumpaet, B. A. M., & Nababan, R. (2014). Afiliasi  Politik  Etnis  Tionghoa  di Kota  Medan  Dalam  Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
2013. Jurnal  Kewarganegaraan, 22(01), 85-103.
Nuryanti,  S.  (2007).  Kinerja  DPRD  Medan dan Simalungun. Partai dan Parlemen Lokal  Era  Transisi  Demokrasi  di Indonesia. LIPI, Jakarta.
Pelly,  U.  (2007).  Orang  Melayu  di  Kota Medan.  dalam  Koentjaraningrat,
Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam  Perubahan.  Balai  Kajian  dan Pengembangan Budaya Melayu dan Adicita. Karya Nusa, Yogyakarta.
Rasmussen,  Bryan, A.S. (2013). Agama  dan Politik  Amerika.  dalam  Ilmu  Politik Dalam  Paradigma.  Abad  Ke-21  Jilid II.  Kencana  Prenada  Media  Grup. Jakarta.
Tirtosudarmo,  R.  (2007).  Mencari  Indonesia Demografi Politik Pasca-Seoharto. LIPI. Jakarta.
Permana, Y. S. (2013). Sekilas tentang Politik Demografi.  didownload  melalui http://www.politik.lipi.go.id/kolo m/kolom-2/politik-nasional/798- sekilas-tentang-politik-demografi .