## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858

## Penyuluhan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pemilihan  Umum (PEMILU) Tahun 2019
(Studi  Kasus  pada  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan  (POLTEKIP)  Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat)
Extension  of  2019  General  Election  Legislation  (Case  Study  at  the  Penitentiary Polytechnic)  of  the  Indonesian  Ministry  of  Law  and  Human  Rights,  Depok,  West Java)
Yoyon M Darusman 1 , Susanto 2 , RR Dewi Anggraeni 3 , Rizal S Gueci 4 , Oksidelfa Yanto 5
1-5 Universitas Pamulang, email : yoyon.darusman@yahoo.co.id
Abstrak. Pengabdian  ini  berjudul  Penyuluhan  Peraturan  Perundang-undangan  Pemilihan  Umum (PEMILU)  Tahun  2019  (Studi  Kasus  pada  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan  (POLTEKIP) Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  Depok,  Jawa  Barat).  Tujuan  umum  dari  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  adalah  memberikan  materi-materi  tentang  Hukum  dan  Ilmu  Perundang- undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia.  Metode yang digunakan adalah pada  Tahap  Persiapan  menggunakan  :  Pendekatan  dan  kunjungan  langsung  dengan  Direktur Poltekip  dan  para  pejabat  yang  terkait.  Pemantapan  dan  penentuan  lokasi  PKm  dengan mengkoridinasikan  dengan  para  pihak  terkait,  Direktur  Pascasarjana,  Ketua  Prodi  MH,  para Dosen,  mahasiswa  dan  alumni.  Penyusunan  bahan  ajar/materi  pelatihan  dan  sosialisasi  yang meliputi  :  Infocus,  Slide  serta  handsout.  Pada  Tahap  Pelaksanaan  :  Pelatihan  serta  sosialisasi materi yang bersifat tutorial yang disampaikan langsung oleh para nara sumber. Tanya jawab serta diskusi  secara  dua  arah  antara  para  nara  sumber  dengan  para  peserta  PKM.  Kesimpulan  dalam PKM  ini  bahwa  sosialisasi  tentang  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan  yang  disampaikan kepada  para  ASN  dan  PNS  di  lingkungan  Poltekip  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  yang kebetulan  sedang  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan.  Dengan  pemberian  materi-materi tambahan  berupa  wawasan  tentang  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan  dapat  memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat..
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Perundang-Undangan Pemilu
General  Election  Legislation  (Case  Study  at  the  Penitentiary  Polytechnic  (POLTEKIP)  Ministry  of Law and Human Rights, Depok, West Java). The general objective of community service activities is  to  provide  material  on  the  Law  and  Science  of  Law  currently  in  force  in  the  Indonesian  legal system. The method  used  is in the  Preparation  Phase  to use: Approach and direct visits with the Director of Poltekip  and relevant officials. Consolidation and determination of the location of PKm by  correlating  with related  parties,  Postgraduate Director,  Chair  of  MH  Study  Program,  Lecturers,
website. :
http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH
Vol. 1 • No. 1 • Oktober 2019
Pege ( Hal. ) : 1 – 9
ISSN ( online )   : 2686-5858
ISSN ( print )     :  2686-1712
© LPPM Universitas Pamulang JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email  : humanis.unpam@gmail.com

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858 students and alumni. Preparation of teaching materials / training materials and socialization which includes:  Infocus,  Slide  and  handsout.  In  the  Implementation  Stage:  Training  and  socialization  of tutorial  material  delivered  directly  by  resource  persons.  Question  and  answer  and  two-way discussion between the resource persons and PKM participants. The conclusion in this PKM is that the socialization of Law and Legislation is delivered to the ASN and PNS in the Poltekip Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia who happen to be doing education and training. By providing additional material in the form of insights on Law and Legislation can provide insights into the understanding of the law to the training participants.
Keywords: General Elections, Election Legislation

## PENDAHULUAN
Perguruan  Tinggi  berkewajiban  untuk melaksanakan  Tridharma  Perguruan  Tinggi sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  :  12  Tahun  2012 tentang  Perguruan  Tinggi.  Dalam  Pasal  1 Ayat    (9)  dijelaskan  bahwa  Tridharma Perguruan  Tinggi  yang  selanjutnya  disebut Tridharma  adalah  kewajiban  Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat  (PKM).  Dosen  sebagai  salah unsur  penting  dari  perguruan  tinggi  memiliki kewajiban  untuk  melaksanakan  Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mentransformasi keilmuan
dan intelektualitas, sebagaimana yang disebutkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (14) menjelaskan  bahwa  Dosen  adalah  pendidik profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,  dan  menyebarluaskan Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  melalui Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat.  Salah  satu  bagian  dari Tridharma  Perguruan Tinggi  sebagai  bagian dari  kewajiban  adalah  pengabdian  kepada masyarakat,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  1  Ayat    (11)  bahwa  Pengabdian kepada  Masyarakat  adalah  kegiatan  sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Hal  ini menjadi  sangat  penting  dalam  memberikan kontribusi positif dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.
Universitas Pamulang (Unpam) adalah salah  satu  Perguruan  Tinggi  Swasta  yang
secara  konsisten  menyelenggarakan  P3KM sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang dalam pelaksanaannya P3KM di Unpam diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).  LP2M  Unpam  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  mendorong  dan mengarahkan  kegiatan-kegiatan  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud  dari  Tridharma  Perguruan  Tinggi. Setiap  pelaksanaan  kegiatan  PKM  yang diselenggarakan oleh seluruh Program Studi harus berkordinasi dengan LP2M. Dalam hal ini  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat sedang  digalakan  sebagai  bagian  dari rangkaian akademik dosen dalam memberikan  wawasan  dan  pemahaman tentang  tugas  pokoknya  sebagai  pendidik yang  wajib  mentranformasikan  keilmuannya kepada masyarakat.
Program Studi Ilmu Hukum S2 Unpam akan  menyelenggarakan  PKM  ke  Kantor Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan  (Poltekip) Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  yang beralamat  di  Jl.  Raya  Gandul  Cinere  Kota Depok  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagai  bagian dari  implementasi  kerja  sama  yang  selama ini  telah  terjalin.  Kegiatan  PKM  dimaksud  di dalamnya  meliputi  pelatihan  dan  sosialisasi tentang  Hukum  dan  Ilmu  Perundang- Undangan  yang  akan  disampaikan  kepada para  ASN  dan  PNS  di  lingkungan  Poltekip Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  yang kebetulan  sedang  melakukan  pendidikan dan  pelatihan.  Dengan  pemberian  materi- materi  tambahan  berupa  wawasan  tentang Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858 diharapkan  dapat  memberikan  wawasan dalam  pemahaman  tentang  hukum  kepada para peserta diklat.
Pelaksanaan PKM Program Studi Ilmu Hukum  S2  dilaksanakan  melibatkan  Dosen Tetap,  Para  Mahasiswa  dan  Alumni  Ilmu Hukum S2. Adapun biaya pelaksanaan PKM didukung  oleh  Yayasan  Sasmita  Jaya  dan Swadaya  Dosen  Tetap  pada  Prodi  Ilmu Hukum  S2.  Tentunya  sinergi  keterlibatan pimpinan prodi, dosen tetap, mahasiswa dan alumni diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam memahami bagaimana pentingnya  kontribusi  nyata  dari  Perguruan Tinggi kepada masyarakat.
Akhirnya,  semoga  pelaksanaan  kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu  Hukum  S2  bekerja  sama  dengan
Politeknik
Ilmu
Pemasyarakatan
(POLTEKIP)  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI  mampu  memberikan  kemanfaatan  yang nyata  kepada  Dosen,  Mahasiswa  dan Alumni tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi dan sudah tentu materi-materi yang disampaikan  kepada  peserta  Diklat  yang nota bene merupakan bagian dari masyarakat,  mampu  menambah  nilai-nilai keilmuan  di  bidang  hukum  dan  perundang- undangan.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat  (PKM)  Universitas  Pamulang (UNPAM)  yang  berjumlah  lima  dosen terpanggil  untuk  ikut  serta  membantu  dalam menciptakan wirausahawan untuk pengentasan  pengangguran  dengan  judul PKM: Penyuluhan  Peraturan  Perundang- undangan  Pemilihan  Umum  (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada  Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa  Barat). Tujuan  umum  dari  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah memberikan  materi-materi  tentang  Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia.

## METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan adalah pada Tahap Persiapan menggunakan :
Pendekatan dan kunjungan langsung dengan  Direktur  Poltekip  dan  para  pejabat yang  terkait.  Pemantapan  dan  penentuan lokasi  PKm  dengan  mengkoridinasikan dengan para pihak terkait, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi MH, para Dosen, mahasiswa  dan  alumni.  Penyusunan  bahan ajar/materi  pelatihan  dan  sosialisasi  yang meliputi  :  Infocus,  Slide  serta  handsout. Pada  Tahap  Pelaksanaan  :  Pelatihan  serta sosialisasi  materi  yang  bersifat  tutorial  yang disampaikan  langsung  oleh  para  nara sumber.  Tanya  jawab  serta  diskusi  secara dua  arah  antara  para  nara  sumber  dengan para peserta PKM. (Anggraeni, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pra Kegiatan
Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan (POLTEKIP)  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI, Depok, Jawa Barat berjalan dengan baik dan  lancar  yang  diselenggarakan  oleh  Tim Dosen  Universitas  Pamulang  Tangerang. Universitas  Pamulang  (UNPAM)  merupakan kampus  yang  berdiri  di  bawah  naungan Yayasan Sasmita Jaya yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang.
UNPAM membuka diri untuk melakukan  berbagai  kerjasama  dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan  ilmu,  institusi,  teknologi  dan seni  dalam  rangka  pelaksanaan  Tri  Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian  dan  Pengabdian.  UNPAM  sudah mempunyai jaringan dengan berbagai lembaga  lain  yakni  pemerintah  pusat, pemerintah  propinsi,  pemerintah  kabupaten, dunia  usaha,  swasta  maupun  dengan masyarakat.
Meskipun  lokasi  kampus  Unpam berada di provinsi Banten tidak menghalangi untuk  melaksanakan  pengabdian  kepada masyarakat  di  Kota  Depok,  Provinsi  Jawa Barat,  maka  sudah  menjadi  kewajiban  bagi perguruan  tinggi  untuk  ikut  serta  membantu berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.  Sudah  selayaknya  kehadiran

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858 perguruan  tinggi  agar  dapat  benar-benar dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  baik yang dekat maupun yang jauh.
Pertama kali  kami  melakukan survey lokasi  yang  akan  dijadikan  tempat  untuk pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  Depok, Jawa  Barat.  Kemudian  dilanjutkan  dengan pengajuan  proposal  pengabdian  kepada masyarakat  dengan  judul  “Penyuluhan Peraturan  Perundang-undangan  Pemilihan Umum  (PEMILU)  Tahun  2019  (Studi  Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI,  Depok,  Jawa  Barat) ”.  Setelah  proposal disetujui,  kami  melakukan  persiapan  materi dan  bahan-bahan  yang  akan  digunakan dalam  kegiatan  ini.  Persiapan  ini  dilakukan agar peserta dapat dengan mudah memahami materi yang kami berikan.
Tentang  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan (POLTEKIP)
Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) merupakan perguruan tinggi kedinasan  yang  terletak  di  bawah  naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,  didirikan  atas  pertimbangan  adanya kebutuhan  sumber  daya  manusia  di  bidang Pemasyarakatan yang mendesak sehubungan  dengan  adanya  perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di  Indonesia  dari  Sistem  Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan.
Akademi  ini  didirikan  sebagai  Kawah Candradimuka kader-kader Pemasyarakatan di  Indonesia  dan  memiliki  tugas  pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan  profesional  program  Diploma  IV yang  ditujukan  pada  keahliaan  khusus  di bidang Pemasyarakatan.

## Demokrasi
Demokrasi  dapat  dimaknai  sebagai wujud  kebersamaan  dalam  Negara  juga merupakan  hak  sekaligus  kewajiban  bagi warga  Negara  karena  system  kekuasaan yang  berlaku  adalah  : “Res  publica” dari, oleh  ,dan  untuk  rakyat.  Demokrasi  berasal
dari  bahasa  yunani.  Yakni  kata “Demos” berarti  rakyat  atau  penduduk  suatu  tempat dan “cratein” atau  “demos”  yang  berarti kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian  secara  tata  bahasa  demokrasi dapat  diartikan  kekuasaan  atau  kedaulatan rakyat.
Walaupun  sebenarnya  ditinjau  dari pemahaman  agama  bahwa  kekuasaan rakyat  di  bumi  adalah  kekuasaan  rakyat, karena  memang  pada  saat  umat  manusia diturunkan  kebumi  sekaligus  diserahkan pengaturannya  oleh  Tuhan kepada manusia atau  rakyat  yang  diciptakannya,  sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya mengadopsi  dari agama disesuaikan dengan kehidupan. (Darusman, 2012)
Dalam  negara  demokrasi  seperti
Indonesia yang menerapkan system demokrasi Pancasila sekarang ini mempraktikan  pemilihan  umum  Presiden dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  dalam agenda
Pemilihan Umum serentak. Dikatakan  Pmilu  Serentak  karena  dalam Pemilu yang dipilih calon Presiden dan wakil presidena bersamaan dengan DPRD Provindi,  DPRD  Kabupaten/Kora,  DPD. Dengan  pemilihan  langsung  diharapkan akan  mendapatkan  sosok  pemimpin  yang baik.
Sosok pemimpin yang baik mempunyai  peran  penting  dalam  kehidupan suatu  bangsa  dan  negara.  Karena  dengan kepemimpinan yang baik, suatu bangsa dan negara dapat menghadapi berbagai rintangan dan persoalan yang akan menghadang.  Dengan  demikian,  nantinya masyarakat secara keseluruhan akan terlindungi dan tersejahterakan. Agar semua itu  bisa  terujud,  maka  sudah  saatnya  kita menyiapkan  pemimpin  untuk  masa  depan sedini  mungkin.  Jika  tidak,  jangan  harap kemakmuran  bagi  rakyat  akan  tercipta.  Jika kemakmuran  rakyat  tidak  tercipta  itu  berarti negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  akan selalu dibayang-bayangi bahaya disintegrasi yang tak berkesudahan. (Yanto, 2003).

## Pemilihan Umum (Pemilu)

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858
Tim dosen telah melakukan
investigasi di lapangan dan bertemu dengan pihak  terkait  dan  diperoleh  informasi  bahwa pada  Lembaga  Pemasyarakatan  diperlukan pengetahuan  mengenai  pemilu  karena  para warga  binaan  memperoleh  hak  untuk menyalurkan  hak  pilihnya,  oleh  karenanya pegawai  LP  atau  pihak  lainnya  perlu diberikan penyulihan dan pembekalan pengetahuan mengenai pemilu.
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden Republik  Indonesia  periode  2019-2024. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Peresiden  tahun  2019  ini  diikuti  oleh  2 pasangan  calon  yaitu  :  Pasangan  Nomor Urut  1  (Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin), Pasangan  nomor  urut  2  (Prabowo  Subianto dan  Sandiaga  Salahudin  uno).  Berikut adalah gambar dari pasangan calon.
selain  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  pada  pemilu  2019  juga  memilih caoln  anggota  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota  yang  calonnya  diajukan oleh partai politik.
Adapun  partai  politik  peserta  pemilu 2019 adalah sebagai berikut :
Selain    memilih  anggota  DPRD Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dalam  Pemilu 2019  juga  memilih  anggota  DPD.  Khusus simulasi dalam PKM ini DPD yang ditayangkan  adalah  calon  anggota  DPD Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

## Dasar Hukum Pemilu Tahun 2019
Pemilu  2019  sebagai  puncak  pesta demokrasi 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan  pada  tanggal  17  April  2019 yang  akan  memilih  para  anggota  dewan legislatif  DPR  RI,  DPD  RI  dan  DPRD  serta akan  memilih  presiden  dan  wakil  presiden. Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan  pada  tanggal  17  April  2019 yang  akan  memilih  para  anggota  dewan

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858
legislatif  DPR  RI,  DPD  RI  dan  DPRD  serta akan memilih presiden dan wakil presiden.\
Pemilu  2019  akan  tetap  memakai metode  e-voting  seperti  pada Pemilu  2014. Pada  rapat  koordinasi  yang  dihadiri  oleh Panja  RUU  Pemilu  DPR  RI,  Pemerintah, KPU  dan  Bawaslu  memutuskan  bahwa masa  kampanye  dipersingkat  menjadi  6 bulan  saja  yang  direncanakan  dimulai  pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 13 April  2019.  Sedangkan  untuk  tahapan pelaksaan  Pemilu  2019  akan  dipersingkat menjadi  18  bulan  saja  yang  akan  dimulai pada tanggal 1 Oktober 2017.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenaggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD  dan  Pilpres  tahun  2019  yang diselenggarakan  secara  serentak.  Pemilu dilaksanakan  berdasarkan  asas  Langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara  pemilu  harus  melaksanakan Pemilu
berdasarkan pada -asas sebagaimana
dimaksud,
dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Berikut  adalah  tahapan  Pemilu  yang diperloeh dari situs resmi KPU  RI :
Tahapan Pemilu Tahapan pada Pemilu 2019
Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal Tahapan 17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019 Perencanaan Program dan Anggaran 1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019 Penyusunan Peraturan KPU 17 Agustus 2017 - 14 April 2019 Sosialisasi
Tanggal Tahapan 3 September 2017 - 20 Februari 2018 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 19 Februari 2018 - 17 April 2018 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 9 Januari - 21 Agustus 2019 Pembentukan Badan Penyelenggara 17 Desember 2018 - 18 Maret 2019 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 17 April 2018 - 17 April 2019 Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri 17 Desember 2017 - 6 April 2018 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) 26 Maret 2018 - 21 September 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20 September 2018 - 16 November 2018 Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 24 September - 16 April 2019 Logistik 23 September 2018 - 13 April 2019 Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 22 September 2018 - 2 Mei 2019 Laporan dan Audit Dana Kampanye 14 April 2019 - 16 April 2019 Masa Tenang 8 April 2019 - 17 April 2019 Pemungutan dan Perhitungan Suara

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858 Tanggal Tahapan 18 April 2019 - 22 mei 2019 Rekapitulasi Perhitungan Suara Jadwal menyusul Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota 23 Mei 2019 - 15 Juni 2019 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Jadwal menyusul Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi dibacakan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Juli - September 2019 Peresmian Keanggotaan Agustus - Oktober 2019 Pengucapan Sumpah /Janji
Sumber : https://infopemilu.kpu.go.id/
Sosialisasi  tentang  Hukum  dan  Ilmu Perundang-Undangan  yang  disampaikan kepada para  ASN dan  PNS di  lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI Penyuluhan  dan  Pembekalan  yang diberikan  oleh  tim  PKM  adalah  pemberian wawasan  mengenai  Hukum  dan  Ilmu Perundang-Undangan  yang  disampaikan kepada  para  ASN  dan  PNS  di  lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI.
Pembekalan  oleh  Tim  PKM  meliputi materi
Sosialisasi  Peraturan  Perundang- Undangan Pemilihan Umum  (PEMILU)
Tahun 2019, Peraturan Perundangan- undangan  tentang  Tindak  Pidana  Pemilu,
Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden,  Peraturan  Perundang-Undangan tentang  Kenetralan  ASN  /  PNS  dalam Pemilu,  dan  Bagaimana  Cara  Melaporkan tentang  Proses  Pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

## Gambar 1 : Ketua Pengabdi Yoyon M Darusman Sedang Memberikan Penyuluhan
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  Tim PKM  sedang  memberikan  materi  mengenai Sosialisasi  Peraturan  Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019.
Dr.  Yoyon  M.  Darusman,  SH,  MM yang  merupakan  Hukum  Tata  negara menyampaikan  secara  umum  mengenai Pemilu diantaranya Landasan Filosofis Pemilu  sebelum  dan  sesudah  amandemen UUD 1925. Selanjutnya diberikan penjelasan secara detail mengenai konsep teori demokrasi, dan pemilu secara umumnya.
Pembekalan  mengenai  Peraturan Perundangan-undangan tentang Tindak Pidana  Pemilu  di  berikan  oleh  Dr.  Oksidelfa Yanto,  SH,  MH  yang  merupakan  pakar hukum  pidana.  Secara  detail  dijelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan  tindak  pidana  pemilu  termasuk tata cara pemeriksaan dan penyelesaiannya baik pengadilan maupun non pengadilan.
Pelaksanaan  Teknis  Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil  Presiden  disampaikan  oleh Dr.  RR  Dewi  Anggraeni,  SH,  MH.  Yang menjelaskan secara rinci mulai dari tahapan- tahapannya  kemudia  hal-hal  yang  harus

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858 dilakukan  oleh  pemilih  maupun  panitia pemilihan.
Penjelasan  teknis  ini  penting  karena banyak rakyat yang kurang paham terutama warga  binaan  karena  minimnya  informasi. Penjelasan  teknis  ini  sangat  berfungsi  agar peserta  diklat  mampu  memberikan  secara rinci juga teknis kepada warga binaan.
Penyampaian  Peraturan  Perundang- Undangan  tentang  Kenetralan  ASN  /  PNS dalam Pemilu disampaikan oleh Dr. Bambang  Wiyono,  SH,  MH.  Kenetralan ASN/PNS  sangat  penting  karena  mereka memberika    pelayanan  kepada  masyarakat sehingga  tidak  memandang  Suku  Ras, Agama  serta  pilihan  politik  atau  pandangan politik.
Materi  terakhir mengenai  Bagaimana
Cara
Melaporkan tentang Proses Pelanggaran-pelanggaran Pemilu
disampaikan  oleh  Dr.  Rizal  S  Gueci,  SH, MIC  yang  didampingi  oleh  Dr.  Susanto,  SH, MM,  MH.  Penjelasan  teknis  mengenai pelaporan, pendapingan dan lainnya dijelaskan  secara  detail  termasuk  mengenai hukum  acara  dalam  pelaporan  ke  Bawaslu atau  lembaga  lain  tidak  terbatas  pada  KPU, Kepolisian  dan  lembaga  lainnya  termasuk LPSK  jika  terdapat  kemungkinan  adanya intimidasi terhadap saksi/korban akan tindak pidana pemilu.
Tidak  saja  mengenai  tindak  pidana pemilu namun mengenai pelanggaran- pelanggaran dari berbagai sisi baik administrasi, perdata, pidan dan lainnya.
Sesi  penting  selanjutnya  adalah Tanya  jawab  antara  peserta  dan  Tim  PKM untuk  menggali  wawasan  mengenai  pemilu 2019.  Permasalahan-permasalahan  dalam tema penyuluhan.
Gambar 2 : Antusiasme Peserta
Peserta  sangat  antusiasme  dalam mendengarkan penyampaian materi.

## Gambar 3 : Foto Bersama Tim PKM (Dosen & Peserta)

## Kesimpulan dan Saran
Pengabdian  masyarakat  ini  belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan sesuai dengan  yang  ditetapkan,  tetapi  kegiatan penyuluhan  ini  telah  memberikan  kontribusi positif  bagi  upaya  mewujudkan  pemilu  2019 yang  taat  asa,  taat  aturan  dan  mempunyai landasan filosofis dan teoritis.
.

## KESIMPULAN
Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  Depok, Jawa Barat) yaitu:
1.  Sosialisasi  tentang  Hukum  dan  Ilmu Perundang-Undangan  yang  disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan.
2.  Dengan pemberian materi-materi tambahan  berupa  wawasan  tentang Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat.

## Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis ISSN ( print ) : 2686-1712  & ISSN ( online ) : 2686-5858

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  D.  (2019,  May).  Freedom  of  parties  to  determine  the  form  and  content  of  the agreement  in  a  contract  of  construction  services.  In Business  Innovation  and Development  in  Emerging  Economies:  Proceedings  of  the  5th  Sebelas  Maret International  Conference  on  Business,  Economics  and  Social  Sciences  (SMICBES 2018), July 17-19, 2018, Bali, Indonesia (p. 485). CRC Press.
Darusman,  Y.  M.  (2012).  Sistem  Parlemen  Threshold  (Ambang  Batas)  Tantangan  Atau Ancaman  Dalam  Perkembangan  Demokrasi  Indonesia. Jurnal  Surya  Kencana  Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan), 2(2), 1-23.
Susanto,  S.,  &  Iqbal,  M.  (2019,  April).  Dinamika  Penegakan  Hukum  Pada  Konteks Keterbukaan  Informasi  Keuangan  Partai  Politik.  In Proseding  Seminar  Nasional Akuntansi (Vol.  2,  No.  1).  Susanto,  S.,  &  Iqbal,  M.  (2019,  April).  Dinamika  Penegakan Hukum  Pada  Konteks  Keterbukaan  Informasi  Keuangan  Partai  Politik.  In Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1).
Yanto,  O.  (2003).  Menimbang  Calon  Pemimpin  Nasional  Dengan  Pemilihan  Secara Langsung. Jurnal Universitas Paramadina Vol , 3 (1), 77-90.
http://kinibisa.com/universitas/detail/universitas-kedinasan/politeknik-ilmu-pemasyarakatan- poltekip
http://www.pemilu.com/pemilu-2019/
https://infopemilu.kpu.go.id/https://infopemilu.kpu.go.id/