## Legalitas
Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
M. Taufan, Ibrahim, dan * Fatriansyah Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
* e-mail koresponden : drfatriansyah@gmail.com
Abstrak . Berdasarkan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  ditegaskan bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan,  tentu  saja  apabila  kita  artikan  bahwa  setiap  orang  baik  itu mereka yang mampu dalam segi ekonomi ataupun tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk memahami dan  menganalisis  implementasi  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  pasien  tidak mampu  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  di  RSUD  KH  Daud Arif  Kuala  Tungkal,  dan  untuk  menganalisis  kendala  apa  yang dihadapi dan upaya apa  yang  dilakukan  dalam  implementasi  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat tidak mampu atau miskin berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  di RSUD  KH  Daud  Arif  Kuala  Tungkal.  Metode  penelitian  bersifat deskriptif  yang menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  diperoleh  yaitu bahwa  Implementasi  pelayanan Kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  di  RSUD  KH Daud  Arif  Kuala  Tungkal  antara  lain  adalah;  pelayanan  administrasi, pelayanan medis,  dan  pelayanan  obat-obatan  telah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  namun masih  kurang  maksimal.  Kendala yang  di  temukan  dalam  pelaksanaan  pelayanan Kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  /kurang  mampu  di  RSUD  KH  Daud  Arif Kuala Tungkal antara  lain adalah : ketidaktepatan sasaran jaminan kesehatan masyarakat berdasarkan kriteria miskin, pelayanan kesehatan yang masih kurang maksimal  dan  kurangnya  informasi  mengenai  program  bantuan  pelayanan kesehatan  terhadap masyarakat  miskin.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi kendala  tersebut antara lain  melakukan  pembaharuan  data masyarakat miskin/kurang mampu, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Saran yang  dapat  penulis  berikan Pemerintah  Kabupaten  Tanjab  Barat  harus  melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  program kesehatan  untuk  masyarakat  miskin  untuk  mengetahui  perkembangan  program  tersebut,  melalui  evaluasi  program  ini diharapkan pemerintah  mengetahui  apa  yang  dirasakan  dan  diharapkan  masyarakat,  selain  itu pemerintah  harus  mendata  dan melakukan verifikasi serta validasi secara langsung agar  penerima  program  benar-benar  warga  miskin  yang  membutuhkan,  dan perlu adanya  revitalisasi  agen  sosialisasi  program  kepada  masyarakat  agar  sumber informasi  mengenai  program  dapat  diterima oleh  seluruh  masyarakat  miskin  serta perlu  memberikan  beasiswa  kepada  tenaga  medis  sehingga  dapat  meningkatkan kompetensi  dan  tercapainya  pelayanan  kesehatan  yang  prima  serta  terpenuhinya sumber  daya  manusia  kesehatan  yang berkualitas.
Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Kesehatan, Pasien Tidak Mampu
Abstract . Based on Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it has been emphasized that everyone has the right to obtain health services, of course if we mean that everyone is good those who are economically capable or not able to get health services.  The purpose of this study was to understand and analyze the implementation of the provision of health care rights for underprivileged patients based on  Law No. 44 of 2009 at RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, and to analyze what obstacles were faced and what efforts were made in implementing health services for the community. incapable or poor based on Law No. 44 of 2009 at RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal. The research method is descriptive using the type  of empirical juridical research. The results obtained are that the implementation of health services for the poor at RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal include; administrative services, medical services, and drug services have been implemented quite well but are still not optimal. Constraints found in the implementation of health services for the poor / underprivileged at KH Daud Arif Kuala Tungkal Hospital include: inaccuracy in targeting public health insurance based on poor criteria, health services that are still  not  optimal  and  lack  of information  about  health  care  assistance  programs  for  the  community.  poor.  Efforts  made  to overcome these obstacles include updating data on the poor/underprivileged, fulfilling health human resources, and conducting socialization  to  the  community.  The  suggestion  that  the  author  can  give  is  that  the  West  Tanjab  Regency  Government  should evaluate the implementation of health programs for the poor to find out the development of the program, through this program evaluation, it is hoped that the government will know what the community feels and expects, besides that the government must collect data and verify and validate regularly directly so that program recipients are really poor people in need, and there is a need for revitalization of program socialization agents to the community so that sources of information about the program can be accepted by all poor people and need to provide scholarships to medical personnel so that they can improve competence and achieve excellent health services and the fulfillment of quality health human resources.
Keywords: Implementation, Health Services, Poor Patients

## PENDAHULUAN
Untuk  mencapai  tujuan  nasional  seperti  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
diselenggarakan  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  dalam  rangkaian  program  pembangunan  yang menyeluruh  terarah  dan  terpadu.  Upaya  pembangunan  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan  suatu tingkat  kehidupan masyarakat  secara  optimal,  termasuk  peningkatan  kesehatan.  Tujuan  pembangunan  kesehatan  sebagai  komitmen nasional  dapat  dilihat  pada  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyatakan bahwa: “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi  setiap  orang  agar  terwujud derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  menjelaskan  bahwa kesehatan  adalah  keadaan sehat,  baik secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial dan  ekonomis.  Dan  juga  telah  ditetapkan  bahwa  setiap  setiap  elemen  masyarakat  baik  individu,  keluarga,  berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya karena merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan upaya  untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  28H  ayat  (1)  “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  medapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.”  dan  pasal  34  ayat  (3)  “Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai  peran  sangat  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  adalah rumah  sakit. Rumah  Sakit  merupakan  lembaga  dalam  mata  rantai  Sistem  Kesehatan  Nasional  dan  mengemban  tugas  untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan dirumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional bidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu  untuk  selalu  dibenahi  agar  bisa  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  terbaik  untuk  masyarakat.  Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah.  Mengingat  bahwa  sebuah Negara  akan  bisa  menjalankan  pembangunan  dengan  baik  apabila  didukung  oleh  masyarakat  yang  sehat  secara jasmani dan rohani.
Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  berdasarkan  pada perikemanusiaan,  pemberdayaan  dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain  ibu,  bayi,  anak,  Lanjut  Usia  (Lansia)  dan  keluarga  miskin  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang optimal  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia,  disamping sandang,  papan  dan  pangan. Tanpa  hidup  yang  sehat,  hidup  manusia  menjadi  tanpa  arti,  sebab  dalam  keadaan  sakit,  manusia  tidak  mungkin dapat  melakukan  kegiatan  sehari-hari  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  setiap  orang  yang  sakit  pasti  berusaha  untuk memperoleh  pengobatan  dan  perawatan  supaya  sehat  kembali.  Dalam  keadaan  yang  demikian,  maka  orang  yang sakit  akan  pergi  ke  dokter  untuk  mendapatkan  pengobatan.  Seseorang  yang  dalam  keadaan  sakit  sehingga membutuhkan pertolongan dari seorang dokter sering disebut dengan istilah sebagai pasien.
Hak pasien harus diberikan kepada semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin  yang  kemudian  juga  tergolong  ke  dalam  fakir  miskin  harus  dipelihara  oleh  negara  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945. Maka  dari  itu, peran pemerintah dalam pemeliharaan masyarakat miskin ini juga termasuk pemeliharaan kesehatan mereka.
Sejalan dengan  pengaturan  tersebut,  maka  berdasarkan  Pasal  17  Undang-  undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan menyatakan Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Masyarakat miskin biasanya lebih rentan terhadap penyakit dan  mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah.
Pada dasarnya kebutuhan akan kesehatan ini menjadi segala-galanya dibandingkan dengan kebutuhan akan uang sekalipun, dikarenakan  terkadang uang banyak sekalipun tetapi selalu sakit-sakitan dan hal ini percuma saja. Tentu  saja  ini  menjadi  gambaran  bahwa  kesehatan  memiliki  kedudukan  pertama.  Walaupun  mereka  memegang prinsip  “untuk  apa  duit  banyak  daripada  sakit- sakitan”,  tetapi  apalah  daya  masyarakat  ekonomi  rendah  yang terkadang harus lupa untuk menjaga kesehatannya hingga mengakibatkan mereka  merasakan sakit. 1
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Bagi  masyarakat  golongan  ekonomi  atas,  memang  sangatlah  mudah  untuk  memilih  rumah  sakit  yang mereka  inginkan.  Berbeda  halnya  dengan  mereka  dengan  ekonomi  bawah  yang  selalu  fikir  panjang  untuk  berobat kerumah sakit karena takut akan mahalnya biaya pengobatan dirumah sakit. Dengan kondisi keuangan yang hanya cukup makan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih merawat diri sendiri dirumah dengan obat yang dibeli dari warung sesuai dengan keluhan yang mereka rasakan. 2
Berdasarkan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tentu saja apabila kita artikan bahwa setiap orang  baik  itu  mereka  yang  mampu  dalam  segi  ekonomi  ataupun  tidak  mampu  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, melalui dasar hukum diatas dinyatakan tidak ada diskriminasi atau pembedaaan tindakan medis.  Lebih  diperjelas  lagi  mengenai  pelayanan  kesehatan  ini  menurut  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan didalam pasal 32 yang menyatakan bahwa :
(1) Dalam  keadaan   darurat,   fasilitas   pelayanan   kesehatan,   baik pemerintah maupun swasta, wajib  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  penyelamatan  nyawa  pasien  dan  pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
(2) Dalam  keadaan  darurat,   fasilitas   pelayanan   kesehatan,   baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Kehadiran Undang-Undang ini diharapkan agar rumah sakit tidak ada lagi alasan untuk menolak masyarakat kurang mampu untuk datang berobat. Karena hal mengenai nyawa pasien diharapkan rumah sakit memberi pelayanan medis demi nyawa seseorang apalagi mereka yang tidak membawa uang sepeserpun. Berkaitan dengan penjelasan di atas,  nyatanya  pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  untuk  masyarakat  miskin  atau  kurang  mampu  itu  masih  sangat kurang  maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. Realisasi pelaksanaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus masyarakat miskin yang sakit dan terlantar tidak mendapatkan pelayanan Kesehatan. Sebagai contoh dalam hal ini ialah pak Amin 53 tahun warga  masyarakat  yang  berdomisili  di  Jl.  Delima  RT.  10  Kel.  Kampung  Kec.  Tungkal  Ilir  Kab.  Tanjung  Jabung Barat,  Jambi.  Pak  Amin  telah  3  tahun  menahan  sakit  yang  dideritanya,  dikarenakan  keterbatasan  biaya  untuk mengobati  penyakit  hernianya  ke  rumah  sakit.  Diketahui  bahwa  Pak  amin  hanyalah  seorang  petani  biasa  yang mencari penghidupan dengan penghasilan yang secukupnya untuk kehidupan sehari-hari. Penyakit yang diderita pak amin menyebabkan dia mengalami penurunan fisik yang menyebabkan kemampuannya untuk beraktifitas menurun, namun  dengan  adanya  bantuan  dari  kepala  dinas Kesehatan  pak  amin  mendapatkan  bantuan  untuk  mendapatkan pelayanan Kesehatan di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal. 3 Demikian pula Rosnah 60 tahun warga RT 18 Jalan manunggal 2 Kelurahan Tungkal 2 Kecamatan Tungkal Ilir  Kab.  Tanjung  Jabung  Barat  Provinsi  Jambi.  Rosnah tinggal  sendirian  dan  tidak  menetap  disuatu  tempat  berpindah  -  pindah  kontrakkan  yang  lain  dengan  menderita penyakit komplikasi diabetes, ginjal dan jantung. Pada tanggal 01 februari 2021 Rosnah dibawa berobat ke Rumah Sakit  oleh  petugas  Puskesmas  Pembantu,  namun  hal  tersebut  tidak  membuat  Rosnah  mendapatkan  Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  melainkan atas bantuan pribadi seorang Tenaga Kesehatan. 4
Dapat  diartikan  bahwa  dari  contoh  kasus  di  atas  bahwa  pelayanan Kesehatan  terhadap  masyarakat  kurang mampu masih sangat memprihatinkan. Selanjutnya indeks pelaksanaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut juga  dapat tergambar  dalam  data  pasien  masyarakat  miskin  yang  mendapatkan pelayanan kesehatan tahun 2021 di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal.
Dari data yang di peroleh penulis tercatat sebanyak 7.314 jumlah pasien umum, 449 pasien JAMKESDA, 527 JAMPERSAL, dan 22.178  pasien JKN/BPJS yang terdiri dari pasien rawat jalan, pasien rawat inap, dan pasien IGD yang terdaftar di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal dalam periode januari sampai dengan desember 2021. Dari data  diatas  diketahui  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  berobat  melalui  jalur  umum  dibandingkan menggunakan  program  bantuan  dari  pemerintah.  Dari  data  yang  penulis  peroleh  diketahui  bahwa jumlah  dari keseluruhan  masyarakat  miskin  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  tercatat  pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  pada  Desember  2021  yaitu  berjumlah  95.819  jiwa sementara  terdapat  131.326  jiwa  kepesertaan  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI).  Artinya  belum  banyak  masyarakat miskin yang mendapatkan  pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin tersebut, dikarenakan masih banyaknya jumlah masyarakat yang berobat melalui jalur umum. Tidak hanya itu dari data yang di peroleh penulis terdapat 265 kasus pasien tidak mampu yang menunggak pembayaran jaminan dan yang tidak  mempunyai  jaminan  sosial  sehingga  pasien  tersebut  mengalami  kendala  dalam  proses  pengobatannya, sedangkan  di  satu  sisi  kebutuhan  masyarakat  atau  pasien  tersebut  harus  segera  di  tanggulangi.  Hal  ini  menjadi problematika dalam hal pemenuhan hak dari masyarakat tidak mampu tersebut, dengan adanya pengaturan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, seharusnya pemenuhan hak dapat dilaksanakan oleh pihak
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Rumah sakit dengan menggunakan anggaran yang sesuai dari pemerintah setempat.
Upaya  untuk  meningkatkan  kesehatan  penduduk  miskin  penting,  karena pertumbuhan ekonomi  suatu  Negara diperlukan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Untuk mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan pemenuhan kebutuhan kesehatan yang memadai, karena dengan SDM yang sehat memungkinkan untuk memiliki produktivitas  kerja tinggi, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju. Perhatian terhadap aspek kesehatan dalam hal ini layanan kesehatan masyarakat miskin perkotaan, sangat penting karena dapat menekan angka kemiskinan sehingga dapat menjadi faktor untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan keluarga.
Kewajiban  pemerintah  untuk  dapat  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  Kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat dapat  dilihat  dalam  berbagai  pengaturan  Perundang-undangan  di  Indonesia.  Namun  jika  dilihat  berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
b. menjamin  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit  bagi  fakir  miskin,  atau  orang  tidak  mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
d. memberikan  perlindungan  kepada  Rumah  Sakit  agar  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara profesional dan bertanggung jawab;
Namun  dalam  secara  keseluruhan  penjelasan  mengenai  mekanisme pelayanan  Kesehatan  bagi  masyarakat tidak mampu atau miskin tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dan jelas bagaimana pengkategorian masyarakat tidak  mampu  atau  miskin  yang  dimaksud,  yang  berhak  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  tersebut.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  penulis  rasa  perlu  dilakukan  penelitian  yang  membahas  lebih  lanjut  mengenai  hal  tersebut melalui tesis ini, yang diberi judul yaitu: Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi pemberian hak pelayanan kesehatan pasien tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam implementasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal?
3. Upaya  apa  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  pelaksanaan  implementasi pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat tidak  mampu atau miskin berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  di  RSUD  KH Daud Arif Kuala Tungkal?

## METODE
Spesifikasi  Penelitian  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  empiris,  yaitu  penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  yang  dengan  dimaksudkan  kata  lain  yang  merupakan  jenis  penelitian hukum  sosiologis  dan  dapat  disebutkan  dengan  penelitian  secara  lapangan,  yang  mengkaji  ketentun  hukum  yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. 23 Atau dengan kata lain yaitu  suatu  penelitian  yang dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  telah  terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud dengan  mengetahui  dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. 24

## PEMBAHASAN
Implementasi  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Pasien  Tidak  Mampu  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal

## 1) Profil RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi dengan luas  wilayah  secara  keseluruhan  5.009.82  Km 2 ,  terdiri  dari  daratan  seluas  4.842,55  Km 2 dan  perairan/laut  seluas 141,7 Km 2 yang  merupakan 9,38 % dari total luar Provinsi Jambi, terletak antara 0 O 53’ – 01 O 41’ Lintang Selatan dan 103 O 23’ -104 O 21’ Bujur Timur.
Jumlah  Penduduk  Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  pada Tahun  2021 adalah 320.606 jiwa yang tersebar pada 13
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Kecamatan  dan  134  Desa  /  Kelurahan.  Jumlah  penduduk  terbanyak  berada  di  Kecamatan  Tungkal  Ilir  dengan 73.056  jiwa  serta  kepadatan  penduduk  terpadat  dengan  728  jiwa  per  Km 2 .  Sedangkan  Kecamatan  Batang  Asam merupakan kecamatan dengan kepadatan  penduduk yang terendah dengan kepadatan 32 jiwa per Km 2 dengan luas wilayah 1.042,37 Km 2 .
2) Untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 13 Kecamatan terdiri dari 16 Puskesmas, 2 RSUD, 71 Puskesmas Pembantu dan 106 Poskesdes.
Pada  awalnya  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  K.H.  Daud  Arif  Kuala  Tungkal  adalah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Tingkat II Kabupaten Tanjung Jabung Tipe D yang dibangun tahun 1984. Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Kelas Rumah  Sakit  dari  Tipe  D  menjadi  Tipe  C,  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  : 549/MENKES/SK/VI/96 tanggal 5 Juni 1996, dengan jumlah tempat tidur sebanyak 50 Tempat Tidur.
Setelah  ada  pemekaran  Kabupaten  Tanjung  Jabung  pada  tahun  1999,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Tingkat  II Kabupaten Tanjung Jabung berubah nama  menjadi  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  K.H.  Daud  Arif  Kuala  Tungkal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah dan  yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor  15  tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat.
Sesuai  Perda  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Nomor  15  tahun  2008  tersebut  dinyatakan  bahwa  Rumah  Sakit Umum  Daerah  K.H.  Daud  Arif  Kuala  Tungkal  mempunyai  tugas  melaksanakan  upaya  penyembuhan,  pemulihan yang  dilaksanakan  secara  serasi,  terpadu  dengan  upaya  peningkatan  serta  pencegahan  dan  melaksanakan  upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada tahun 2017 RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) KH.  Daud  Arif Kuala Tungkal  berdasarkan  Surat Keputusan  Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 445/614/RSDU/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. 82 a. Jasa dan Produk Unggulan RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal menyediakan layanan berupa:
1) Pelayanan Rawat Jalan RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal
a. Klinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
b. Klinik Spesialis Penyakit Dalam
c. Klinik Spesialis Penyakit Anak
d. Klinik Spesialis Penyakit Bedah
e. Klinik Spesialis Penyakit Mata
f. Klinik Spesialis Penyakit Telinga, Hidung dan tenggorokan (THT)
g. Klinik Penyakit Gigi dan Mulut
h. Klinik Spesialis syaraf ( seminggu sekali )
i. Klinik Umum
j. Klinik PEDADA
k. Ruang Pojok Laktasi
2) Pelayanan Rawat Inap RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal
3) Pelayanan Gawat Darurat
pelayanan gawat darurat (bedah), pelayanan gawat non darurat (non bedah), pelayanan darurat non gawat (umum) dan pelayanan observasi  (one day care) yang dibuka selama 24 jam dan Pelayanan Ponek.
4) Pelayanan Kamar Operasi
Pelayanan kamar operasi yang ada dirumah sakit adalah Operasi Bedah, Operasi Kebidanan/Obgyn, dan Operasi Mata.
5) Pelayanan Penunjang
a) Pelayanan  Penunjang  Medis:  instalasi  laboratorium,  UTD  RS,  instalasi  radiologi,  instalasi  farmasi,  instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, Rekam Medis dan IDT (diagnostic Therapy), Kamar mayat dan Ambulance.
b) Service  :  instalasi  IPSRS,  instalasi  pengolahan  air  limbah,  instalasi loundry,  generator  set,  sentral  air  bersih, dan musholla.
b. Kinerja Rumah Sakit RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal
Suatu  perencanaan  yang  baik  selalu  didasarkan  pada  kondisi  obyektif  lingkungan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk proyeksi rencana tindak. Sampai sejauhmana pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja, agresifitas, pertumbuhan, daya  saing  dan  budaya  kerja  pada  RSUD K.H.  Daud Arif  Kuala Tungkal  maka  akan  diuraikan analisa lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

## 1)  Kunjungan Pasien
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  jumlah  kunjungan  pasien  pada  RSUD  KH  Daud  Arif  Kuala  Tungkal
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
periode januari – desember 2021 berjumlah 30.489 pasien dengan rincian pasien JKN-KIS sebanyak 22.178 pasien, Jamkesda/SKTM 449 pasien, Umum 7.314, In health 21 Pasien dan Jampersal 527 pasien.
Salah  satu  kinerja  pelayanan  adalah  bagaimana  memperoleh  gambaran  dari  perilaku  pelanggan.  Terdapat indikator-indikator yang dapat  menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu:
a. Cakupan  Kunjungan  Pasien:  Perkembangan  kunjungan  rawat  jalan  selama  5  tahun  terakhir  menunjukkan kecenderungan naik turun dari 30.859 kunjungan pada tahun 2017 menjadi 21.421 kunjungan pada tahun 2021, rata-rata pertahun 29.515 kunjungan. Komposisi jumlah kunjungan pasien rawat jalan dibagi dalam 2 klasifikasi sebagai berikut:
1) Customer Acquistion , indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat ”pasien baru” rawat jalan  menggunakan  jasa  layanan  yang  disediakan.  Berdasarkan  data  historis  5  tahun  terakhir  menunjukkan kecendrungan  naik.  Rata-rata  kunjungan  pasien  baru  per  tahun  selama  5  tahun  terakhir  mencapai  11.876 kunjungan,  dengan  jumlah  kunjungan  tertinggi  pada  tahun  2021  sebanyak  17.094  kunjungan  dan  terendah pada tahun 2017 sebanyak 6.698 kunjungan.
2) Customer  Loyality ,  indikator  ini  bertujuan  untuk  mengukur  sampai  sejauhmana  Rumah  sakit  mampu mempertahankan  pasien  lama  (kunjungan  ulang)  rawat  jalan  untuk  menggunakan  jasa  layanan  yang disediakan. Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir rata-rata kunjungan rawat jalan pasien lama per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 17.640 Kunjungan. Kunjungan pasien lama terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 4.327 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 27.272.

## 2) Sumber Daya Manusia
Pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya pemenuhan kesehatan masyarakat yang komprehensif  yang salah satunya adalah dengan penyediaan  sumber  daya  manusia  kesehatan  yang  kompeten  dan  merata  di  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengaturan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang ada.
Dalam  pencapaian  mutu  layananan  pada  perspektif  proses  bisnis  internal,  dibutuhkan  upaya  manajemen dalam  penyediaan  sumber  daya  pelayanan  baik  dari aspek  sumberdaya  manusia,  infrastruktur  dan  sistem  dan prosedur. Pada tahun 2021 Jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal sebanyak 426 terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  156  Orang  (36,62%)  dan  tenaga  Honor/TKK  270  Orang  (63,38%).  Dari  jumlah keseluruhan  yang  terbanyak  adalah Perawat/Bidan  yaitu  mencapai  183  orang  (42,96%),  sedangkan  paling  sedikit adalah Tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi) hanya mencapai 29 orang (6,81%) dari total tenaga. Jumlah tenaga Paramedis non Perawatan 102 Orang (23,94%) dan Jumlah tenaga Administrasi dan umum sebanyak 98 orang (23,00%). Kondisi tersebut menimbulkan beban biaya tetap yang tinggi karena jumlah tenaga administrasi yang tidak berkorelasi langsung dengan pelayanan. Adapun perkembangan komposisi tenaga RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Sedangkan  jumlah  tenaga  spesialis  dasar  dan  dokter  spesialis  penunjang  yang  ada  sampai  tahun  2021 mempunyai  tenaga  Dokter  Umum  dan  Dokter  Spesialis  yaitu:  Dokter  Umum  12  orang  dan  Dokter  Gigi  3  orang, Dokter Spesialis (PNS) 2 orang dan Dokter Spesialis (Kunjungan/Kontrak) 3 Orang.
3) Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Sehat  adalah  bagian  penting  dalam  hidup  manusia  yang  sangat  didambakan.  “Setiap  orang  berhak  atas kesehatan” sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehat sebagai bagian dari hak hidup yang merupakan inderogable right yaitu hak yang tidak bisa diganggu  gugat dalam keadaan apapun. “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”, ketentuan ini tertuang jelas dalam  hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  Pasal  28H  ayat  (1).  Namun sayangnya dalam implementasinya tidak seindah redaksi dalam sebuah konstitusi. Bahaya laten penyimpangan teori dengan praktek serta penyimpangan ketentuan tertulis dengan pelaksanaan UU tetap terjadi.
“Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan diskrimiatif itu”. Pernyataan tegas menentang diskriminasi tersebut tertuang  dalam  UUD  NRI  1945  Pasal  28I  ayat  (2).  Ketentuan  tersebut  berlaku  secara  universal  diberbagai  bidang dalam  yurisdiksi  NRI.  Termasuk  dalam  bidang  kesehatan  meski  masih  terdapat  perbedaan  pelayanan  antara golongan miskin dan kaya. “Orang miskin dilarang sakit” dan “Anda mau sakit harus kaya dulu”. Seakan pernyataan tersebut menjadi slogan dalam pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dr. Hamonangan Sitompul selaku Direktur RSUD KH Daud Arif  Kuala  Tungkal,  diperoleh  keterangan  bahwa  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  semua  pasien  adalah  mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lengkap dan paripurna. Begitu juga halnya dengan pasien tidak mampu, harus diberikan
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
pelayanan dengan baik sesuai dengan standar kompetensi medis. 83 Untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien  tidak  mampu,  menurutnya  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Pelayanan  Kesehatan  di  RSUD  KH  Daud  Arif  Kuala  Tungkal  terhadap pasien  atau  masyarakat  kurang memiliki  prinsip  kesama  rataaan  sebagaimana pemenuhan  terhadap  hak-hak  pasien  berdasarkan  Pasal  32  Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menjelaskan Setiap pasien mempunyai hak:
a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh  layanan  kesehatan  yang  bermutu  sesuai  dengan  standar profesi dan standar prosedur operasional;
e. memperoleh  layanan  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  pasien  terhindar dari kerugian fisik dan materi;
f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
h. meminta  konsultasi  tentang  penyakit  yang  dideritanya  kepada  dokter  lain  yang  mempunyai  Surat  Izin  Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
j. mendapat  informasi  yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan  medis,  alternatif tindakan,  risiko  dan  komplikasi  yang mungkin  terjadi,  dan  prognosis  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  serta perkiraan biaya pengobatan;
k. memberikan  persetujuan  atau  menolak  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap penyakit yang dideritanya;
l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m. menjalankan  ibadah  sesuai  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  selama  hal  itu  tidak  mengganggu  pasien lainnya;
n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
q. menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit  apabila  Rumah  Sakit  diduga  memberikan  pelayanan  yang  tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
r. mengeluhkan  pelayanan  Rumah  Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  melalui  media  cetak  dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  sudah  dibentuk  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengatur  secara  jelas,  cermat,  dan  lengkap  setiap  aspek kesehatan.  Mulai  dari  pengertian-pengertian  penting  dalam  hukum  kesehatan,  asas  dan tujuan,  hak  dan  kewajiban, tanggung jawab pemerintah, sumber daya di bidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan  kesehatan,  pembinaan  dan  pengawasan,  dan  berbagai  hal  lain  yang  terkait  dengan  kesehatan  yang diatur dalam tiap babnya.
Sementara  itu  jika  mengacu  pada  pengaturan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit  yang  menjelaskan  mengenai  tujuan  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  adalah  mempermudah  akses masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan.  Namun  kenyataan  dalam  pelaksanaannya  tidak  sebanding dengan pengaturan dalam Undang-undang tersebut.
Kalau berpandangan dari segi teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dilakukan upaya  kesehatan  terhadap  setiap  warga  negara.  Tidak  ada  diskriminasi  seperti  hal  di  Indonesia  antara  miskin  dan kaya. Ekonomi yang sulit adalah musuh terbesar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan tertulis Pasal 1 angka 11 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa:
“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian  yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dr. Hamonangan Sitompul selaku Direktur RSUD KH Daud Arif  Kuala  Tungkal  bentuk  pelayanan  Kesehatan yang  diberikan  kepada  masyarakat  kurang  mampu  di  lingkungan RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal antara lain ialah; 84
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal

## a. Pelayanan administrasi
Pelayanan  administrasi  merupakan  pintu  pertama  setiap  pasien  yang  akan  mendapatkan  pelayanan kesehatan. Sudah seharusnya di pintu pertama ini setiap petugas administrasi menerapkan program pelayanan yang maksimal,  tidak  menutup  kemungkinan  proses  penyembuhan  pasien  akan  lebih  cepat. Karena  pelayanan  yang  baik akan menempengaruhi proses penyembuhan pasien.
Menurut hasil wawancara dengan salah satu pasien RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal bernama Latifu Rahmah (pengguna JKN-KIS), mengemukakan bahwa: 85
“Saya menerima Kartu Indonesia Sehat sejak tahun 2017. Jika berobat ke rumah sakit sekarang sudah tidak lagi  berbelit-belit,  langsung  mendapatkan  penanganan,  bahkan  dokter  jaga  langsung  memberikan  pelayanan. Pelayanan  kesehatan  saat  darurat  sudah  cukup  bagus  beserta  perawatnya  juga,  bagaimanapun  saya  berterimakasih karena mendapat bantuan dengan cepat”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pasien  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  yang menyangkut  kondisi  darurat  sekalipun  tidak  mengalami  hambatan.  Dalam  pelayanan  prima  seorang  petugas pelayanan  yang memberikan  jasa  dituntut  untuk  memahami  kondisi  sosial  dan  psikologis  pasien  saat  datang  ke tempat  berobat  mereka  membutuhkan  pertolongan,  harapan  yang  didapatkannya  adalah  perlakuan  yang menyenangkan,  yang  akan  dapat  membantu  proses  penyembuhan  pasien,  sekaligus  akan  memberikan  citra  positif pada lembaga pemberi pelayanan jasa tersebut tak terkecuali di bidang kesehatan.
b. Pelayanan Medis
Petugas dalam hal ini dokter justru yang sepenuhnya telah melakukan pelayanan kesehatan dengan berbasis altruis. Pada saat pasien masuk ruang pemeriksaan dokter, dengan senyum dokter menyapa pasiennya dan menyapa menanyakan  apa  keluhanhya  dan  dengan  sabar  pula  dokter  mendengarkan  keluhan  pasiennya  sambil  mencatatnya dalam  rekam  medik  yang  sudah  disiapkan  sebelumnya.  Rata-rata  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  terutama berkaitan  dengan  pemeriksaan  sudah  memahami  kondisi  psikologis  pasiennya,  terbukti  saat  dilakukan  observasi perlakuan dokter terhadap pasien yang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam bersikap, setelah ditanyakan ke dokter  yang  bertugas  saat itu  mengemukakan,  bahwa :  “hal ini  dilakukan  karena menurutnya  tidak  semua  penyakit yang  diderita  pasien  itu  murni  karena  penyakit  fisik  bisa  juga  karena  kondisi  psikis,  sehingga  menurutnya dibutuhkan perhatian  juga  secara  manusiawi  dan  personal” 86 dengan  sabar  dan  telatennya  para  dokter  tersebut memeriksa pasien. 1 pasien rata-rata bias memakan waktu 10-25 menit bahkan ada yang sampat ¾ jam jika memang dibutuhkan pemeriksaan yang serius terhadap penyakit yang diderita pasiennya. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sudah berubah orientasi dari pada pendekatan medicine ke pendekatan humanis.
Hasil  wawancara  dengan  seorang  pasien  laki-laki  dengan  profesi  tukang  ojek  yang  menggunakan  KIS  di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal mengemukakan bahwa:
“Saya  merasa  cukup  puas  dengan  pelayanan  yang  di  berikan  pihak  RSUD,  suster  dan  dokternya  ramah mas, banyak senyum, mungkin karena  masih muda- muda susternya, keluarga saya  yang mengantar dan menjenguk saya juga merasakan hal yang sama. Pokoknya sekarang beda dengan yang dulu, sekarang sudah sangat baik cekatan dan langsung ditangani. Persyaratanya mudah juga tinggal kita tunjukkan kartu KIS, kalau tidak punya disuruh minta SKTM  dari  RT/RW  setempat,  Tim  medis  cukup  merespon  laporan  dari  pihak  pasien.  Alhamdulillah  lancar administrasinya  dan  tidak  di  persulit.  Ya  kalau  bisa  tau  penderitaan  dan  kesulitan  keadaan  kami,  saya  percaya petugas  yang  peduli  akan  mempermudah  kami  menerima  perawatan  dan  pengobatan  dengan  menggunakan  kartu ini’’. 87
Dari pernyataan pasien tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dari pendekatan medicine ke pendekatan  humanistic,  karena  memang  tidak  semua  penyakit  disebabkan  karena  kondisi  sakit  semata,  melainkan faktor  sosial  dan  kondisi  psikologis  juga  ikut  berperan  serta  mempengaruhi  kesehatan  seseorang,  bahkan  dalam penyembuhan  pasien,  tidak  mutlak  obat-obatan,  dengan  pasien  bercerita  tentang  kondisi  sosial psikologisnya  yang melatar belakangi terjadinya kondisi sakit tersebut sudah merupakan bagian dari proses penyembuhan.
Masyarakat  miskin  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dengan mempergunakan kartu KIS atau SKTM/JAMKESDA, dimana dalam penanganannya tidak dibedakan dengan pasien umum yang lainnya. Masyarakat kategori ini berhak mendapatkan pelayanan  di  bidang  kesehatan  dengan  sumber pembiayaan  baik  dari  APBN maupun APBD. Ini semua merupakan wujud dan tanggungjawab Pemerintah terhadap tingkat kesehatan warga negara secara menyeluruh, paling tidak terpenuhinya standar kesehatan masyarakat.
c. Pelayanan Obat-Obatan
Dalam memberikan pelayanan obat-obatan petugas terkesan bersikap formal dan kaku, hal ini disebabkan karena banyaknya resep yang harus dilayani, sehingga tidak lagi memperhatikan faktor  manusia penerima layanan. Sehubungan dengan pelayanan obat-obatan salah satu petugas di bagian mengemukakan bahwa:
“Kami  berusaha  semaksimal  mungkin  melayani  dengan  sebaik  mungkin,  dengan  antri  sesuai  dengan kedatangan  diapotik  ini,karena  meracik  obat  membutuhkan  ketelitian,  saya  percaya  para  pasien  mengerti  akan  hal
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
ini. Namun rata-rata pasien disini tidak membutuhkan obat racikan, tetapi sudah dalam bentuk kapsul/tablet, namun demikian  kami  tetap  berahati-  hati  dan  selalu  teliti jangan  sampai  salah  dalam  memberikan  obet,  karena  akibatnya bisa fatal.” 88
Hasil  wawancara  penulis  dengan  pasien  dengan  program  KIS  yang  sedang  antri  di  tempat  pengambilan obat tersebut Bu Yuli menyatakan bahwa:
“Saya rutin berobat kesini sampai petugasnya hafal semua, saya menderita penyakit darah tinggi dan harus mengkonsumsi obat setiap harinya. Setiap berobat kesini saya mesti berangkat pagi, karena antriannya di 3 tempat di bagian  administrasi,  di  pelayanan  dokter  dan  di  bagian  obat.  Untuk  mengambil  obat  antriannya  banyak,  karena banyaknya pasien yang berobat ke RS ini, makanya saya kalau sudah diperiksa dokter dan mengambil obat tetap saya antrikan  untuk  mendapatkan  nomor,  tetapi  saya  bilang  ke  petugas  obatnya  saya  ambil  besok  paginya.  Dan  besok paginya saya minta tolong anak saya untuk mengambil, hal ini saya lakukan  untuk menghindari antri panjang dan saya kalau sudah lama menunggu jenuh yang akhirnya kepala saya pusing”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di cermati bahwa apa yang dilakukan pasien tersebut menjadi alternatif pilihan yang dapat memperlancar proses pengambilan obat dengan catatan obat yang di rumah belum habis total, artinya saat memutuskan untuk mengambil obat esok harinya, pasien tersebut masih mempunyai obat cadangan yang dapat dikonsumsi selama belum mendapatkan obat yang baru. Kondisi ini tentunya dapat dimaklumi sehingga petugas  tidak  lagi  berkomunikasi  yang  menurutnya  tidak  perlu  mengingat  banyaknya  antrian  setiap  hari  di  tempat pengambilan  obat,  sehingga  komunikasi  yang  terjadi  antara  pasien  dan  petugas  di  tempat  ini  adalah  komunikasi yang  bersifat  formalitas,  dimana  petugas  memanggil  untuk  memberikan  nomor  antrian  dan  komunikasi  di  saat memberikan obat dengan menjelaskan cara mengkonsumsi obat tersebut.

## Kendala dalam Pelaksanaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  hambatan  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  bagi masyarakat tidak mampu di  wilayah RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal ialah;
1. Ketidaktepatan Sasaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kriteria Miskin
Kesehatan merupakan bagian dari keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa:  “…kesehatan  merupakan  dasar  dari diakuinya derajat  kemanusiaan.  Tanpa  kesehatan,  seseorang  menjadi  tidak  sederajat  secara  kondisional.  Tanpa  kesehatan, seseorang  tidak  akan  mampu  memperoleh  hak-hak  lainnya.  Sehingga  kesehatan  menjadi  salah  satu  ukuran  selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia.”
Dari data dalam tabel di atas dapat dicermati bahwa jumlah keseluruhan masyarakat  miskin  yang  berobat sangatlah  sedikit.  Dengan  total  keseluruhan 14.144 orang pertahunnya angka tersebut menunjukkan bahwa kurang lebih  15%  dari  jumlah  keseluruhan  Masyarakat  Miskin  yang  Tercatat  dalam  Data  Terpadu  Dinas  Sosial  Tanjung Jabung Barat yang berobat. Artinya terdapat kesenjangan  yang  sangat  jauh  antara  jumlah  keseluruhan  masyarakat miskin  dan  jumlah  masyarakat  miskin  yang  terdata  berobat  ke  RSUD  KH  Daud  Arif  Kuala  Tungkal.  Berdasarkan hasil  wawancara  terhadap  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial  dan  Penanganan  Fakir  Miskin  Dinas  Sosial Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  menjelaskan  bahwa  “kurang  lebih  dari  keseluruhan  masyarakat  miskin  yang terdata  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial kebanyakan  masyarakat  tersebut  tidak  sanggup  untuk  berobat kerumah  sakit  dan  memilih  untuk  takut  terlebih  dahulu  sebelum  berusaha  untuk  berobat  ke  rumah  sakit  atau puskesmas  terdekat.  Tidak  hanya  itu  kendala  yang  menyebabkan  kurangnya  minat  kebanyakan  masyarakat  tidak memilih  berobat  ke  rumah  sakit  adalah  karena  kurangnya  penyampaian  informasi  bantuan  pemerintah  untuk  dapat meringankan  biaya  pengobatan  di  rumah  sakit  ataupun  puskesmas  terdekat.  Ketidaktepatan  program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menyebabkan dampak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2012, penentuan kepesertaan KIS menggunakan data survei BPS tahun 2011 oleh  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  bekerja  sama  dengan  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K).  Jaminan  kesehatan  merupakan  jaminan  perlindungan  kesehatan  agar  peserta  memperoleh manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang  diberikan kepada setiap orang yang telah  membayar  iuran,  atau  iurannya  dibayar  oleh  pemerintah.  Tujuan  dari program ini  adalah  melaksanakan  penjaminan  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.
Jumlah penduduk dan rumah tangga miskin ditetapkan oleh BPS dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis  kemiskinan  didapatkan  dari  survei  modul  konsumsi  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  yang ditetapkan  dalam  rupiah  per  orang  per  bulan  dan  terdiri  dari  komoditas  makanan  dan  komoditas  nonmakanan. Komponen komoditas makanan akan digunakan untuk membentuk garis kemiskinan makanan (GKM) dan komoditas nonmakanan  akan  digunakan  untuk  membentuk  garis  kemiskinan  nonmakanan  (GKNM).  Penduduk  dengan  nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Namun wewenang pendataan
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
penduduk  miskin  diwilayah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dewasa  ini  beralih  kepada  Dinas  Sosial  setempat, melalui perangkat kecamatan dan desa setempat.
Terdapat dua jenis data kemiskinan, yaitu kemiskinan makro dan mikro. Kemiskinan makro bersumber dari Susenas  dengan  dasar  GKM  dan  GKNM  yang  digunakan  oleh  BPS  sebagai  penentu  jumlah  penduduk  dan  rumah tangga miskin. Sedangkan data kemiskinan mikro menggunakan pendekatan non- moneter bersumber dari Pendataan Program  Perlindungan  Sosial  (PPLS)  dan  menyediakan  data  jumlah  rumah  tangga  sasaran  menurut  nama  dan alamat.
Pendataan  data  kemiskinan  mikro  di  laksanakan  dari  unit  terkecil,  mulai  dari  rumah  tangga,  rukun warga, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Jika pendataan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin ini melebihi kuota yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan terdapat penduduk yang sebenarnya miskin tetapi tidak masuk cakupan PBI. Peserta PBI adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berjenjang dari pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya sampai mendapat  pelayanan  kesehatan  rujukan  di  Rumah  Sakit.  Pada  tahun  2021  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat terdapat 131.326 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari 109.399 peserta PBI APBN, 9.211 peserta PBI  APBD  Provinsi  dan  12.716  peserta  PBI  APBD  Kabupaten  yang  dilayani  pada  16  Unit  Puskesmas  diseluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk pelayanan kesehatan rujukan hanya tersedia 2 (dua) Rumah Sakt di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Secara  keseluruhan  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  PBI  dilayani  pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada periode januari 2021 sampai dengan desember 2021 sebanyak 40.510 orang peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari Rawat Jalan sebanyak 38.024 orang dan Rawat Inap sebanyak 269 orang. Dengan jumlah peserta Penerima  Bantuan  Iuran yang melebihi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berjumlah  95.819  jiwa  seharusnya  tidak  ada  lagi  masyarakat  miskin  atau  kurang  mampu  yang  tidak  mempunyai jaminan dan belum termasuk ke data Penerima Bantuan Iuran tersebut.
Ketidaktepatan sasaran program KIS juga sejalan dengan penemuan di lingkungan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa terdapat permasalahan dalam program KIS. Permasalahan tersebut adalah data peserta yang belum akurat, sosialisasi yang belum optimal, adanya pungutan untuk mendapatkan kartu, adanya peserta yang tidak menggunakan kartu ketika berobat.
Selain  itu,  permasalahan  penentuan  kriteria  miskin  oleh  pihak  daerah,  khususnya  pihak  pemerintah  desa merasa  kesulitan  dalam  menentukan pesertaan  berdasarkan  banyak  kriteria  yang  ada.  Menurut  mereka,  kriteria miskin yang ada tersebut sangat sulit dijadikan pedoman dalam menentukan warga yang berhak mendapatkan KIS. Hal  ini  dikarenakan  cukup  banyak  warga  yang  terlihat  mampu,  namun  sebenarnya  sangat  membutuhkan  bantuan kesehatan,  seperti  warga  yang  memiliki  penyakit  kronis.  Menurut  M.  Arysad,  SKM  Dinas  Kesehatan  Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;
“Kebijakan  KIS  dan  SKTM  sudah  cukup  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  miskin  Kabupaten  Tanjung Jabung. Barat namun berkaitan dengan standar pelayanan kesehatan tetapi masih di sayangkan belum tepatnya siapa yang seharusnya menerima kartu tersebut sehingga tidak sia – sia pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar. Idealnya pelayanan dari pihak Rumah Sakit adalah tinggal melayani saja tanpa harus mensosialisasikan bagaimana cara  masyarakat  miskin  mengakses  kesehatan  apalagi  mengurusi  masyarakat  miskin  yang  sangat  memprihatinkan, dan  seharusnya  keadaan  tersebut  dapat  masuk  dalam  basedata  dinsos  serta  di  beri  kartu  tertentu  untuk  dapat mengakses kesehatan di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal” 94
Secara  tidak  langsung,  ketidaktepatan  target  program  JKN-KIS  akan  berdampak  pada  alokasi  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  program Jamkesda/SKTM  pada  umumnya  berasal  dari  APBD  yang  berfungsi  untuk  menjamin  peserta  daerah  yang  tidak tercakup KIS.
2. Pelayanan Kesehatan yang Masih Kurang Maksimal
Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait mengenai pelayanan Kesehatan masyarakat miskin di RSUD KH Daud Arif  Kuala  Tungkal  masih  ditemukannya  kendala  yaitu  berupa  kurang  maksimalnya  kualitas  pelayanan  bagi masyarakat miskin yang berobat.
Hal  tersebut  dikarenakan  masih  kurangnya  jumlah  sumber  daya  manusia  /  tenaga  medis  di  RSUD  KH  Daud  Arif Kuala  Tungkal,  maka  dari  itu  untuk  pelayanan  kesehatan  dokter  spesialis  tidak  dilaksanakan  tiap  hari,  sehingga masih  banyaknya  pasien  yang  harus  mengikuti  jadwal  kunjungan  dokter  spesialis  untuk  mendapatkan  pelayanan, artinya pada hari – hari tertentu akan terjadi antrian pasien untuk berobat dan bukan hanya bagi masyarakat miskin saja namun dampak dari kendala tersebut bersifat umum bagi semua pasien RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal. 3. Penyampaian  Informasi  Mengenai  Program  Pemerintah  Bantuan  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Mayarakat Miskin
Penyampaian  informasi  atau  penyampaian  pesan  merupakan  peran  dan  fungsi  komunikasi.  Salah  satu bagian komunikasi yang memiliki peran cukup besar adalah sumber informasi. Sumber informasi akan memberikan
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
peluang  besar  terhadap  proses  komunikasi  atau  pertukaran  informasi.  Keberhasilan  komunikasi  yang  dilakukan pemerintah  akan  memberikan  pengetahuan  yang baik bagi masyarakat peserta KIS atau jamkesda, sehingga dengan pengetahuan yang  baik  dari  peserta  KIS  diharapkan  program  KIS  akan  berjalan  dengan  baik. Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  (KIS)  dan  Jaminan  Kesehatan  Daerah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  (JAMKESDA) merupakan  program pembangunan  yang dilaksanakan pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung Barat  dengan  tujuan  meningkatkan  derajat  hidup  masyarakat miskin.  Program  pemerintah  di  bidang  pelayanan kesehatan  ini  dilaksanakan secara  menyeluruh  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Masyarakat peserta  KIS  dan  Jamkesda  sebagai  pihak  yang  menjadi  objek  dari program  pembangunan  ini  seharusnya  memiliki pengetahuan  yang  cukup mengenai  program  tersebut.  Agar  peserta  KIS  dan  Jamkesda  mendapatkan pengetahuan yang  cukup  maka  diperlukan  penyampaian  informasi  yang  baik  dari  pihak  penyelenggara  program  kepada masyarakat miskin.
Menurut  M.Arsyad,  SKM  Kabid  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  Dinas Kesehatan  permasalahan  yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tergolong miskin adalah:
“Banyaknya  anggota  masyarakat  terutama  kaum  dhuafa  yang  tidak  mengetahui tentang  adanya  program KIS dan/Jamkesda serta terdapat manipulasi data dan informasi yang dilakukan oleh pasien yang ingin mengikutkan dirinya  dalam  program  bantuan  pelayanan  Kesehatan  ini,  dimana  terkadang  ada  yang  seharusnya  mampu  tetapi masih saja mengurus SKTM.”
Dari hasil wawancara penulis dengan Dr. Nani tercatat sebanyak 7.314 jumlah  pasien  umum,  449  pasien JAMKESDA,  527  pasien  JAMPERSAL,  dan 22.178 pasien JKN/BPJS  yang terdiri dari pasien rawat jalan, pasien rawat inap,  dan pasien  IGD  yang  terdaftar  di  RSUD  KH.  Daud  Arif Kuala Tungkal  dalam  kurun  waktu 1  tahun. 97 Dari  data  yang  penulis  peroleh  diketahui  bahwa  tercatat  lebih  banyaknya  masyarakat  yang  berobat  melalui  jalur umum dibandingkan menggunakan program bantuan dari pemerintah.
Informasi  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  Jaminan  Kesehatan  sangat  kurang  dan  hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya  masyarakat yang  mendapatkan pelayanan Kesehatan dengan jalur umum yang  sebagaimana  diketahui  bahwa  itu  dapat  memberatkan  biaya  berobat  bagi  masyarakat  tersebut.  Dari  jumlah keseluruhan  masyarakat  miskin  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  tercatat  pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yaitu  berjumlah  95.819  orang,  artinya  masih  sangat  kurang dari  jumlah  keseluruhan  masyarakat  yang  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat miskin tersebut, dikarenakan masih banyaknya jumlah masyarakat  yang berobat melalui jalur umum.
Tidak hanya itu dari data yang di peroleh penulis terdapat 265 kasus pasien tidak mampu yang menunggak pembayaran jaminan dan yang tidak mempunyai jaminan sosial sehingga pasien tersebut mengalami kendala dalam proses  pengobatannya,  sedangkan  di  satu  sisi  kebutuhan  masyarakat  atau  pasien  tersebut  harus  segera  di tanggulangi.  Hal  ini  menjadi  problematika dalam  hal  pemenuhan  hak  dari  masyarakat  tidak  mampu  tersebut, dengan  adanya  pengaturan  pelayanan  Kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  atau  kurang  mampu,  seharusnya pemenuhan  hak  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak  Rumah  sakit  dengan  menggunakan  anggaran  yang  sesuai  dari pemerintah setempat.

## Upaya  yang  dilakukan  dalam  Mengatasi  Kendala  Pelaksanaan  Implementasi Pelayanan  Kesehatan  Bagi Masyarakat  Tidak  Mampu  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Di  RSUD  KH  Daud  Arif Kuala Tungkal
Berdasarkan hasil penelitian penulis upaya yang dilakukan  untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di wilayah RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal ialah;
1. Pembaharuan Data Masyarakat Miskin/Kurang Mampu Berdasarkan Skala Waktu Tertentu
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  Bersama  pihak  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat menyatakan  bahwa  solusi  dari  tidak  tepatnya  sasaran  bantuan  dari  program  KIS  dan  JAMKESDA  dapat  di tanggulangi  dengan  melakukan  pembaharuan  data  masyarakat  miskin/kurang  mampu  setiap bulannya,  pendataan tersebut  dilakukan  dari  tingkat  RT  kemudian  merujuk kepada  tingkat  Kecamatan  setempat  dan  dilaporkan  ke Dinas  Sosial,  oleh  karena  itu  dari  pengumpulan  data  tersebut  per  bulannya  dapat  dilihat  jumlah  pembaharuan penduduk  miskin/kurang  mampu  yang  membutuhkan  program  bantuan  KIS  dan  JAMKESDA.  Dan  untuk mengakomodir penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan pada maret 2021 sampai dengan Maret 2022 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerbitkan 700  kartu  berobat  yang  akan  terintegrasi  ke Jaminan  Kesehatan  Nasional (KIS). Sebanyak 399 kartu sudah di distribusikan ke masyarakat, sedangkan 211 kartu sudah terintegrasi dan 174 kartu masih proses integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional. 98
Pembaharuan  data  tersebut  dilakukan  dengan  prosedur  alur  pendataan  bermula  dari  lingkup  masyarakat kecil  yaitu  diawali  dengan  pendataan  yang  dilakukan  oleh  RT/RW,  kemudian  dilanjutkan  kepada  Desa/Kelurahan dan selanjutnya pada tingkat Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya pada tingkat lanjut hingga ke input data Pusat. 99
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Pembaharuan  data  masyarakat  miskin  diharapkan  dapat  membantu  penyaluran  bantuan  yang  seharusnya  kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar membantu  program pemerinta secara maksimal dan tepat sasaran.
Selain  itu  untuk  mengurangi  kecurangan  dalam  pendataan  masyarakat  miskin  perlunya  pengawasan  dan transparansi  data  dari  aparat  masyarakat  Desa/Kelurahan  setempat  dengan  cara  mengumumkan  hasil  pendataan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi agar masyarakat dapat mengawasi jalannya program bantuan pemerintah tersebut.
2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  maksimal  diperlukan  sumber  daya  kesehatan  yang berkualitas  salah  satunya  adalah  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  manusia  rumah  sakit  terdiri  atas  tenaga kesehatan  dan  tenaga  non  kesehatan  yang  telah  ditentukan  jenis  dan  jumlahnya.  Untuk  rumah  sakit,  pemerintah telah  menetapkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  56  Tahun  2014  tentang  Klasifikasi  dan  Perijinan  Rumah Sakit  yang  didalamnya  salah  satu  yang  diatur  adalah  kebutuhan  SDM  minimal  di  rumah  sakit  agar  mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tahap awal pemenuhan SDM  Kesehatan  yang  kompeten  dan  merata  telah  melaksanakan  perencanaan  kebutuhan  SDM  Kesehatan. Perencanaan  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan (SDMK)  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  jumlah,  jenis, dan kualifikasi tenaga yang tepat di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang  optimal.  Disamping  pemenuhan  jumlah  tenaga  sesuai  dengan  hasil  perencanaan  kebutuhan,  hal  yang  tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas dan mutu tenaga kesehatan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 3. Melakukan Survei Kriteria Masyarakat Miskin
Selain  upaya  penanggulangan  yang  telah  di  jelaskan  di  atas,  ketidak  tepatan  sasaran  bantuan  Kesehatan dengan  ketentuan  kriteria  masyarakat  miskin  juga  dapat  di  tanggulangi  dengan  melakukan  survey  terhadap masyarakat  miskin  dengan  menggunakan  acuan  sebagaimana  yang  telah  di jelaskan  dalam  ketentuan  Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan  Orang  Tidak  Mampu  yaitu  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu  yang  berasal  dari  Rumah  Tangga  memiliki kriteria;
a. tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan/atau  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak mempunyai kemampuan  memenuhi kebutuhan dasar;
b. mempunyai  pengeluaran  sebagian  besar  digunakan  untuk  memenuhi  konsumsi  makanan  pokok  dengan  sangat sederhana;
c. tidak  mampu  atau  mengalami  kesulitan  untuk  berobat  ke  tenaga  medis, kecuali  Puskesmas  atau  yang  disubsidi pemerintah;
d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
e. mempunyai  kemampuan  hanya  menyekolahkan  anaknya  sampai  jenjang  pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama;
f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah  usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 M 2 /orang; dan
k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
Dengan  kriteria  yang  telah  di  jelaskan  di  atas  maka  telah  jelas  bagaimana  kualifikasi  masyarakat  yang dapat di katakan miskin yang dapat didata oleh pihak aparat Desa atau pihak survey pendataan masyarakat miskin atau kurangmampu.
4. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program Bantuan Pemerintah
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  Bersama  pihak  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat Menurut M. Arsyad, SKM terkait permasalahan yang dihadapi pemerintah setempat telah melakukan solusi dengan melakukan  sosialisasi  secara  rutin  kepada  masyarakat,  melalui  perangkat  Desa  berkordinasi  dengan  masyarakat setempat untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan Kesehatan masyarakat secara merata dan adil agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Sosialisasi dilakukan atas dasar banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang program pemerintah mengenai  bantuan  dalam  bidang Kesehatan  ini,  sosialisasi  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi kepada  Lurah,  RW,  RT  dan  tokoh  masyarakat  tentang  kriteria  warga  yang  berhak  menerima  bantuan  pemerintah berupa  jamkesda  atau  bantuan  sosial lainnya  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan.  Dengan  adanya  kegiatan sosialisasi ini diharapkan kedepannya dapat menjamin tepat sasarannya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang
M. Taufan, Ibrahim, dan Fatriansyah. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien            Tidak Mampu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal

## membutuhkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  terdahulu,  dapat  ditarik  kedalam  beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Implementasi  pelayanan  Kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  di  RSUD  KH Daud  Arif  Kuala  Tungkal  telah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal pada pelayanan kesehatan kunjungan dokter spesialis.
2. Kendala  yang  di  temukan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  bagi  masyarakat miskin /  kurang  mampu di RSUD KH Daud  Arif Kuala Tungkal antara lain adalah : ketidaktepatan sasaran jaminan kesehatan masyarakat berdasarkan  kriteria  miskin,  belum  terpenuhinya  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  sesuai  kebutuhan  Rumah Sakit  dan  kurangnya  Informasi  Mengenai  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  terhadap  masyarakat  miskin. Terhadap kendala-kendala tersebut perlu dilakukan upaya
3. Untuk  mengatasi  kendala  Implementasi  pelayanan  Kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  di  RSUD  KH  Daud  Arif Kuala  Tungkal  telah  dilakukan  upaya  antara  lain  :  dengan  melakukan  pembaharuan  data  masyarakat miskin/kurang  mampu berdasarkan  skala  waktu  tertentu  yaitu  sistem  alokasi  dan  basis  data  penduduk  miskin harus valid dan pengecekan ulang data validasi, penyesuaian data antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penanganan  peserta  yang belum  terdata  sebagai  peserta,  memperbarui  basis  data  peserta  DTKS  yang  dilakukan secara berkala untuk meminimalkan adanya ketidaktepatan sasaran, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kompetensi,  serta  melakukan  sosialisasi  bantuan  pelayanan  Kesehatan  dari pemerintah, agar informasi bantuan pemerintah tersebut dapat tersampaikan secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  PT.  Citra  Aditya Bakti. Bandung. Asih Eka Putri, Paham SJSN  Sistem Jaminan Sosial Nasional , Jakarta, Friedrich Ebert-Stiftung, 2014 Atik Purwandi. Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme , Kedokteran EGC, Jakarta, 2008
Azwar, A. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007. Bahder  Johan  Nasution,  2008. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju, Bandung. Cecep Triwibowo. Etika dan Hukum Kesehatan , PT Medika, Jogyakarta, 2014 Departemen  Pendidikan Indonesia.  2008. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai Pustaka. Jakarta. Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit , Keni Media, Bandung, 2012 Gerson, R.F. Mengukur Kepuasan Pelanggan . Jakarta: PPM. 2004 Hadi Setia Tunggal, Memahami Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia , Jakarta, Harvarindo, 2015 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 Hermein Hadiati koeswadji, hukum untuk perumahsakitan , citra aditya bakti, Bandung, 2002 Imbalo, S. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta: ecg, 2006
J.C.T. Simorangkir, dkk, 1980, Kamus Hukum , Aksara Baru, Jakarta.
Kartonegoro,  2015. Diktat Kuliah Hukum Pidana , Balai  Lektur  Mahasiswa, Jakarta.

## Jurnal
Departemen Kesehatan RI. Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, Depkes RI. 2014 Moh.Nurhasim,dkk, Utilisasi,  Pelayanan  dan  Jaminan  Kesehatan  Penduduk  Miskin  “The  Unreach”  di  Kota Bandung (Studi  Kasus)  Jurnal  Seminar Akhir  Penelitian  Program  Riset  Kompetitif  LIPI  Bidang  VII  Sub Program “Critical and Strategic Social Issues” Desember 2009, Jakarta

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang  Rumah Sakit