## J u r n a l   I l m i a h   B i s n i s   d a n   E k o n o m i   A s i a

## V o l u m e   1 4   N u m b e r   1   P a g e s   1 4 - 2 5 ,   2 0 2 0
N a t i o n a l l y   A c c r e d i t e d :   N o .   3 / E / K P T / 2 0 1 9
h t t p : / / j u r n a l . s t i e . a s i a . a c . i d / i n d e x . p h p / j i b e k a

## PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA DAN BELANJA KESEHATAN TERHADAP ANGKA KESAKITAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PULAU JAWA
Dania Setira Amru 1* , Estro Dariatno Sihaloho
1,2 Universitas Padjajaran, Indonesia INFO ARTIKEL ABSTRACT
DOI: 10.32812/jibeka.v14i1.135
ISSN-P: 0126-1258
ISSN-E: 2620-875X
Keywords: Mordibity Rate, Health Expenditure,
Expenditure per Capita
This  paper  focuses  on  two  objectives.  First,  this  paper estimates  the  effect  of  expenditure  per  capita  on mordibity  rate  in  regencies  and  cities  in  Java  Island. Second,  this  paper  estimates    the  effect  of  health expenditure or health budget allocation on mordibity rate in regencies and cities in Java Island. Mordibity rate is a percentage  of  people  who  is  sick  in  some  area  at  a certain period of time. This paper uses a Cross Section Data  OLS.  This  paper  uses  cross  section  data  of  113 Regencies  and  Cities  in  Java  Island  from  2018.  This paper  use  mordibity  rate  as  the  dependent  variable, expenditure  per  capita  and  health  budget  allocation  as the independent variable. The result of this paper shows that  Cross  Section  Data  OLS  estimate  expenditure  per capita has a negative and significant effect on mordibity effect.  Cross  section  data  OLS  estimate  health  budget allocation  has  a  negative  and  not  significant  effect  on mordibity rate in regencies and cities in Java Island.

## ABSTRAK
Kata Kunci: Angka Kesakitan, Belanja Kesehatan, Pengeluaran per Kapita
Penelitian  ini  berfokus  pada  dua  tujuan.  Pertama, penelitian ini mengestimasi efek pengeluaran per kapita terhadap  angka  kesakitan  di  kabupaten  dan  kota  di Pulau  Jawa.  Kedua,  penelitian  ini  mengestimasi  efek dari  belanja  kesehatan  alokasi  anggaran  dana kesehatan  terhadap  angka  kesakitan  di  kabupaten  dan kota di Pulau Jawa. Angka Kesakitan adalah persentase dari  masyarakat  yang  sakit  pada  suatu  daerah  dan periode waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan data cross  section  OLS.  Penelitian  ini  menggunakan  data cross  section  dari  113  kabupaten  dan  kota    di  Pulau Jawa  pada  tahun  2018.  Penelitian  ini  menggunakan angka kesakitan sebagai variabel dependen, pengeluaran  per  kapita  dan  alokasi  dana  kesehatan sebagai  variabel  independen.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan  data  cross  section  OLS  mengestimasi pengeluaran  per  kapita  mempunyai  pengaruh  yang negatif  dan  signifikan  terhadap  angka  kesakitan.  Data Cross  section  OLS  mengestimasi  alokasi  dana kesehatan mempunyai pengaruh yang negatif.dan tidak signifikan  terhadap  angka  kesakitan  di  kabupaten  dan kota di pulau Jawa.
© 2020 Jibeka. All rights reserved

## I.  Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  berkembang  yang  mana  sedang  berjalan  untuk menjadi  Negara  maju.  Tentunya  dalam  hal  itu  ditemui  berbagai  permasalahan  yang  harus diselesaikan.  Kesejahteraan  sosial  merupakan  salah  satu concern terbesar  pemerintah Indonesia  saat  ini.  Sesuai  dengan  teks  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 memajukan kesejahteraan  segenap  masyarakat  Indonesia  merupakan  cita-cita  dari  Negeri ini  dan  juga  merupakan  hak  asasi  dari  setiap  manusia.  Sejahtera  menurut  (Notowidagdo, 2016) adalah kondisi aman, sentosa dan berkecukupan serta selamat. Berdasarkan UU no 11  tahun  2009  indikator  mengukur  kesejahteraan  sosial  adalah  dengan  melihat  tercukupi atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan materil, kebutuhan spiritual serta sehat jasmani dan rohani. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial.
Pulau  Jawa  merupakan  salah  satu  pulaui  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di Indonesia. Melihat kemajuan pulau Jawa dibidang teknologi, sumber daya manusia, sumber daya  alam,  dan  yang  lainnya  tetapi  juga  semakin  lama  bermunculan  permasalahan- permasalahan  yang  kompleks  terutama  dibidang  kesehatan  (Amrullah,  2015).Dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan sarana dan prasarana dalam mewujudkannya seperti penanaman modal dalam bidang pendidikan dan kesehatan, maka dari itu sangat diperlukan peran besar pemerintah (Muliza, 2017).

## Gambar 1. Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2017
Sumber: (Badan Pusat Statistik: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi, 2018)
Kesehatan menurut (Sitorus, 2017) adalah hak asasi setiap individu dan juga dapat diartikan sebagai investasi karena apabila seseorang sehat maka ia akan lebih produktif dan akan menghasilkan output pekerjaan yang lebih banyak maka dari itu diperlukan perhatian khusus  baik  dari  pemerintah  maupun  setiap  masyarakat  terutama  masyarakat  Indonesia. Pembangunan  dibidang  kesehatan  merupakan  suatu  usaha  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak  asasi  masyarakat    yakni  memperoleh  pelayanan  dan  fasilitas kesehatan  yang  memadai  dan  baik  serta  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya secara langsung yang mana membantu menurunkan angka kesakitan di daerah kabupaten atau kotaa tersebut (Suarsih, 2017).
Angka  Kesakitan  menurut  UU  Kesehatan  dan  Praktik  kedokteran  nomor  28  adalah nilai  atau  presentase  masyarakat  yang  merupakan  penderita  sakit  yang  terjadi  disuatu daerah  pada  periode  waktu  tertentu.  Angka  kesakitan  dalam  (Budiarto,  2001)  dijelaskan sebagai  indeks  yang  penting  dalam  menentukan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Angka kesakitan  merupakan  indikator  yang  kuat  dalam  menghitung  angka  kematian  dan bagaimana kinerja proses implementasi program penurunan tingkat kematian dan kesakitan di  suatu  daerah.  Berdasarkan  (Hidayat,  2008)  angka  kesakitan  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai macam faktor yakni bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut, kualitas gizi masyarakat, faktor sosial dan faktor ekonomi. Angka kesakitan memperlihatkan
keadaan sesungguhnya dikarenakan mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap penyebab  kemiskinan,  kondisi  tempat  tinggal,  kondisi  air  minum  layak,  dan  kualitas pelayanan  kesehatan  di  suatu  daerah  (Kardjati,  1985).  Status  gizi  dapat  membantu  kita untuk  menyadari  lebih  dini  segala  kemungkinan  resiko  terjangkit  penyakit.  Setiap  daerah kabupaten  atau  kota  mempunyai  permasalahan  mengenai  pangan  dan  kualitas  gizi makanan berbeda dengan daerah lain (Augustyn, 2002).
Kualitas  gizi  masyarakat  bergantung  pada  pendapatan  yang  mereka  hasilkan  atau pengeluaran  yang  mereka  rela  korbankan  untuk  membeli  makanan  serta  minuman  yang sehat.  Kualitas  pelayanan  kesehatan  di  daerah  tersebut  juga  bisa  di  pengaruhi  oleh bagaimana  kualitas  tenaga  kerja  kesehatan  serta  berapa  banyak  dana  yang  pemerintah daerah alokasikan untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat.  Zat gizi  (Soenardi, 2010) adalah unsur yang terdapat dari baik makanan atau minuman yang kita konsumsi, zat gizi ini seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang mana diperlukan untuk menjaga diri agar tetap sehat. Sedangkan menurut (Marmi, 2013) zat gizi adalah ikatan atau unsur  kimia  yang  diperlukan  sebagai  penghasil  energi  untuk  menjaga  metabolism  tubuh sehingga tidak mudah terjangkit penyakit.
Menurut laporan The Legatum Prosperity Index 2017 Indonesia berada diurutan 101 dari  149  negara  jika  dilihat  dari  indeks  kesehatannya.  Apabila  ingin  melihat  tingkat kesehatan disuatu daerah dapat melihatnya melalui data angka kesakitan daerah tersebut, semakin  tinggi  angka kesakitan  di  suatu  daerah maka  semakin  rendah kualitas  kesehatan dari masyarakat daerah tersebut.  Salah satu peran pemerintah  dalam menurunkan angka kesakitan  disuatu  daerah  yakni  dengan  membuat  anggaran  belanja  kesehatan  dan memaksimalkan  fungsinya.  Dalam  (Olivia,  2010)  dijelaskan  bahwa  mencapai  penurunan angka kesakitan di suatu daerah, pembiayaan kesehatan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi  angka  kesakitan  atau  kualitas  kesehatan  di  suatu  daerah.  Alokasi  dana kesehatan  daerah  menjadi  masalah  di  sebagian  daerah  kabupaten  atau  kota  di  Indonesia walaupun kesehatan menjadi prioritas utama hampir di seluruh wilayah Indonesia terutama Jawa  Barat  (Handayani,  2016).  Alokasi  dana  kesehatan  dari  APBN  atau  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  digunakan  untuk  pembangunan  fisik  fasilitas  kesehatan yang  akan  menjadi  investasi  fisik,  Kemampuan  pemerintah  dalam  mengalokasikan anggaran  untuk  dana  pembangunan  kesehatan  bergantung  dari  besarnya  pemasukan daerah tersebut (Aryani, 2007).
Gambar 2. Persentase Belanja Kesehatan Pemerintah Pusat terhadap APBN Tahun 2016-2018.
Sumber:(Kementerian Keuangan, 2017, 2018, 2019)
Gambar 2 menunjukkan pada tahun 2017 persentase belanja kesehatan pemerintah pusat  terhadap  APBN  mengalami  penurunan  menjadi  60.8%  yang  sebelumnya  sebesar 66.1%.  Kemudian  pada  tahun  2018  mengalami  kenaikan  daripada  tahun  2017  adalah sebesar  64.3%.  Dijelaskan  pula  dalam  (Sulastomo,  2007)  bahwa  kenaikan  belanja kesehatan  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  pembayaran  jasa  pelayanan kesehatan dan penggunaan teknologi yang berlebihan.
Pengeluaran  untuk  konsumsi  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  akibat  belanja  yang dilakukan  baik  oleh  individu,  pemerintah  dan  swasta  (Alisjahbana,  2003).  Pengeluaran konsumsi mempunyai hubungan yang positif dengan pendapatan seseorang, semakin besar pendapatannya  maka  semakin  besar  pula  pengeluarannya.  Pengeluaran  suatu  rumah tangga  merupakan  indikator  kemampuan  mereka  dalam  membeli  atau  mengkonsumsi pangan  dan  non  pangan  dalam  keluarga.  Pendapatan  seseorang  merupakan  peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang mana pendapatan itu sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya (Mulazimmah, 2017).
Dijelaskan  dalam  (Arida,  2015)  pengeluaran  per  kapita  adalah  pengeluaran  yang bukan  hanya  pengeluaran  beras  tetapi  juga  pengeluaran  untuk  makanan  lain  dan pengeluaran  untuk  barang  dan  jasa  lainnya.  Kemampuan  suatu  rumah  tangga  dalam memenuhi  kebutuhan  pangan  dan  non  pangannya  dapat  dilihat  dari  besarnya pendapatannya  (Tuankotta,  2012).  Berdasarkan  (Syamsurijal,  2008)  antara    pendapatan atau  kesejahteraan  mempunyai  hubungan  yang unidirectional terhadap  kesehatan, maksudnya  adalah  perbaikan  kondisi  kesejahteraan  yang  mana  akan  mengarah  pada perbaikan kondisi perekonomian akan akan membawa perubahan yakni perbaikan kualitas kesehatan.  Pengeluaran  konsumsi  ini  dapat  digolongkan  sebagai  pengeluaran  belanja makanan dan pengeluaran belanja non makanan. Dijelaskan pula dalam (Alisjahbana, 2003) bahwa  semakin  rendah  tingkat  pengeluaran  konsumsi  masyarakat  maka  akan  semakin rendah  pula  dominan  alokasinya  untuk  belanja  makanan.  Seperti  yang  dijelaskan  pada (Hidayat,  2008)  sebelumnya  pada    bahwa  pendapatan  seseorang  yang  mana  berbanding lurus dengan pengeluaran itu berdampak pada bagaimana kualitas gizi makanan yang kita konsumsi. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan baik maka ada kemungkinan kecil orang tersebut akan terjangkit penyakit.
Belanja  kesehatan  adalah  jenis  anggaran  belanja  pemerintah  daerah  yang digunakan  untuk  membeli  fasilitas  baik  seperti  rumah  sakit,  subsidi  obat  atau  membayar pekerja rumah  sakit  atau  posyandu  atau  apapun  dibidang  kesehatan  di  daerah kabupaten atau  kota  (Mulazimmah,  2017).  Dapat  diamati  biaya  kesehatan  semakin  lama  semakin tinggi,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  semakin  sadar  betapa  pentingnya  kesehatan  dan bagaimana  penyakit  membawa  banyak  dampak  buruk  bagi  kehidupan  mereka.  Dijelaskan dalam  (Handayani,  2016)  bahwa  dalam  menyediakan  pelayanan  kesehatan  yang  baik pemerintah  membutuhkan  suntikan  dana  untuk  dijadikan  sebagai  anggaran  alokasi  dana kesehatan, dana tersebut dapat berasal dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat dan swasta.  Tetapi  dijelaskan  dalam  (Sulastomo,  2007)  bahwa  tingginya  belanja  kesehatan belum pasti memberi pengaruh tingkat kesehatan yang tinggi.
Sesuai dengan Pancasila sila ke-5 bahwa pemerintah harus menjamin terwujudnya kesejahteraan  sosial  masyarakat  Indonesia,  salah  satunya  dengan  memenuhi  pelayanan kesehatan  yang  baik.  Dalam  (Tuankotta,  2012)  jenis  pelayanan  kesehatan  dibedakan menjadi  dua  jenis  yakni  pelayanan  kesehatan  primer  dan  pelayanan  kesehatan  sekunder. Pelayanan kesehatan primer itu diberikan saat masyarakat baru saja mengalami gangguan kesehatan  atau  kecelakaan,  sedangkan  pelayanan  kesehatan  sekunder  adalah  seperti penyediaan  fasilitas  kesehatan  rumah  sakit  sebagai  tempat  rawat  inap.  Salah  satu  bentuk memenuhi  pelayanan  kesehatan  adalah  dengan  membuat  dana  alokasi  daerah  dibidang kesehatan  agar  dapat  menyediakan  fasilitas  kesehatan  yang  optimal  dan  efektif.  Dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  terutama  dibidang  kesehatan  maka  diperlukan pembiayaan, besarnya pembiayaan tersebut tergantung pada komitmen pemerintah daerah tersebut  (Handayani,  2016).  Belanja  Kesehatan  seperti  yang  dijelaskan  dalam (Mulazimmah,  2017)  adalah  jenis  belanja  daerah  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah
kabupaten atau kota dalam rangka mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut yakni pembangunan kesehatan.
Berdasarkan  (Efendi,  2009)  sumber  dana  alokasi  kesehatan  dapat  diperoleh  dari berbagai  macam  sumber,  mulai  dari  pemerintah  pusat,  swasta  dan  lain-lain.  Alokasi  dana kesehatan  juga  dapat  diperoleh  dari  masyarakat  misalnya  dalam  bentuk  biaya  langsung perawatan kesehatan, investasi dibidang pelayanan kesehatan serta dalam bentuk asuransi di  bidang  kesehatan.  Dijelaskan  dalam  (Rachmat,  2016)  bahwa    dana  pemerintah  untuk kesehatan  ditujukan  untuk  membiayai  fasilias  kesehatan  primer,  sekunder  dan  tersier. Pemanfaatan alokasi dana kesehatan  diimplementasikan dengan  memperhatikan berbagai macam  aspek  seperti  teknis  dan  pengalokasiannya  sesuai  dengan  apa  yang  ditujukan secara  efisien  dan  efektif  yang  mana  perlu  dilakukan  secara  transparan.  Pengalokasian dana  kesehatan  atau  pembiayaan  fasilitas  kesehatan  yang  lancar  sangat  mempengaruhi kualitas  penyediaan  atau  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan  juga  pembiayaan  fasilitas kesehatan  yang  diberikan  ke  pemerintah  daerah  adalah  upaya  untuk  mengurangi kesenjangan  dibidang  kesehatan  antar  daerah  di  seluruh  Indonesia.  Menurut WHO  dalam (Sitorus,  2017)  bahwa  untuk  mencapai  angka  kesehatan  yang  ideal  atau  angka  kesakitan yang  rendah  diperlukan  anggaran  minimal  15%  sampai  20%  dari  APBN.  Dijelaskan  pula bahwa anggaran yang tinggi ini diperlukan karena memang seharusnya kesehatan menjadi concern yang  harus  diprioritaskan  oleh  pemerintah.  Dan  dijelaskan  pula  bahwa  untuk melihat  seberapa  besarnya  komitmen  pemerintah  daerah  kabupaten  atau  kota  terhadap pembangunan  kesehatannya  dapat  dilihat  melalui  presentase  anggaran  kesehatannya, apabila  presentase  anggaran  kesehatannya  tinggi  atau  besar  maka  komitmen  pemerintah daerah  tersebut  juga  tinggi  terhadap  pembangunan  kesehatannya.  Ketika  kualitas  fasilitas kesehatan  di  suatu  daerah  baik  akan  menyebabkan  penurunan  angka  kesakitan dikarenakan kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut sudah terjamin.
Menurut  (Handayani,  2016)  terpenuhinya  dana  kesehatan  menjadi  penting  dengan penerapan  desentralisasi  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  penetapan  kebijakan  dan strategi alokasi dana program-program kesehatan di suatu daerah. Alokasi dana kesehatan terdiri  atas  anggaran  pembangunan  kesehatan  atau  belanja  rutin  dan  anggaran  rutin kesehatan  yang  merupakan  belanja  tidak  langsung.  Dijelaskan  dalam  (Tuankotta,  2012) bahwa  pola  hidup  suatu  masyarakat  daerah    dengan  tidak  tercukupinya  konsumsi  akan menaikkan  angka  kesakitan  daerah  tersebut  yang  mana  akan  berpengaruh  terhadap kualitas  masyarakat  sekitar,  semakin  tinggi  angka  kesakitan  semakin  tidak  produktif. Kualitas  kesehatan  disuatu  daerah  dapat  ditentukan  dengan  bagaimana  konsumsi pangannya  atau  makanannya,  konsumsi  pangan  adalah  jumlah,  macam  dan  seberapa seringnya makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
Pangan merupakan bahan makanan yang mana akan diolah menjadi makanan yang siap  dikonsumsi  oleh  masyarakat. Jika  makanannya  berkualitas  bagus maka mengandung banyak  gizi  didalamnya.  Status  gizi  dalam  penjelasan  (Prasetyo,  2013)  adalah  keadaan dimana  seimbangnya  asupan  dan  kebutuhan  terhadap  gizi.  Apabila  status  gizinya  kurang baik berarti terdapat kebutuhan terhadap gizi yang belum terpenuhi. Gizi  dalam (Tuankotta, 2012) mempunyai banyak fungsi atau manfaat bagi tubuh kita, yakni sebagai sumber energi, penyeimbang  metabolisme  dan  kadar  air  dalam  tubuh,  mengobati  jaringan  sel  yang  rusak dan sebagai pertahanan tubuh agar tidak mudah terjangkit suatu penyakit.

## II.  Metode Penelitian
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  paper  ini  adalah  analisis  regresi linear berganda yang mana dalam  (Janie, 2012) dijelaskan bahwa regresi linear berganda digunakan untuk pengujian pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.  Variabel  independennya  adalah    pengeluaran  per  kapita  dengan  alokasi anggaran  dana  kesehatan  atau  belanja  kesehatan  Kabupaten/Kota  di  pulau  Jawa. Sedangkan variabel dependennya adalah angka kesakitan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  paper  ini  adalah  jenis  data cross  section dan dianalisis dengan bantuan aplikasi stata.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Data Statistik Kesejahteraan Seluruh Kab  Kota  di  Pulau  Jawa  yang  dikeluarkan  oleh  BPS  DKI  Jakarta,  BPS  Jawa  Barat,  BPS Banten,  BPS  Jawa  Tengah,  BPS  Jawa  Timur,  dan  BPS  D.I.Yogyakarta  (BPS  Provinsi Banten,  2018;  BPS  Provinsi  D.I.  Yogyakarta,  2018;  BPS  Provinsi  DKI  Jakarta,  2018;  BPS Provinsi  Jawa  Barat,  2018;  BPS  Provinsi  Jawa  Tengah,  2018;  BPS  Provinsi  Jawa  Timur, 2018). Penelitian ini juga menggunakan data Rincian  Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  ProvinsiKabupatenKota  Dalam  APBN  tahun  2018  dari  Kementrian  Keuangan (Kementrian  Keuangan  RI,  2018).  Penelitian  ini  berfokus  pada  melihat  pengaruh  antara pengeluaran  per  kapita  wilayah  tersebut  dan  alokasi  dana  kesehatan  terhadap  angka kesakitan  wilayah  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  data cross  section dan  dianalisis dengan  regresi  linear  berganda    yang  harus  memenuhi  asumsi  klasik  untuk  mendapatkan estimator  persamaan  regresi.  Dengan  kriteria  BLUE  yaitu  bebas  multikolinearitas  dan heterokedastisitas.  Persamaan  umum  dari  regresi  linear  berganda  seperti  yang  dijelaskan dalam (Janie, 2012) dan (Widarjono, 2018) adalah sebagai berikut:
Keterangan:
Y t : Variabel dependen yang diestimasi.
β 1 : Konstanta dari X1/variabel independen 1 atau nilai dari variabel independen 1 apabila tidak dipengaruhi oleh apapun.
β 2 : Konstanta dari X2/variabel independen 2 atau nilai dari variabel independen 2 apabila tidak dipengaruhi oleh apapun.
X 1 : Variabel independen ke 1
X 2 : Variabel independen ke 2
U t : error
Didalam penelitian ini akan melakukan uji asumsi klasik yakni uji heteroskedastisitas dan  uji  multikolinearitas.  Dalam  (Widarjono,  2018)  dijelaskan  bahwa  salah  satu  asumsi penting  yang  dibangun  dalam  model  regresi  adalah  bahwa  variannya  bersifat homoskedastisitas.  Ketika  terlanggarnya  asumsi  ini  tidak  menyebabkan  menunjukkan bahwa  estimator  ini  bias.  Heteroskedastisitas  adalah  kondisi  dimana  varians  di  observasi atau  model  yang  diteliti  tidak  konstan.  Heteroskedastisitas  tidak  menyebabkan  estimator dalam  model  regresi  penelitian  ini  bias  dan  tidak  linear.  Heteroskedastisitas  ini menyebabkan error atau varians dalam model regresi ini menjadi bias, dan dampak lain dari heteroskedastisitas  ini  adalah  menyebabkan  biasnya  matrik varians-kovarians yang digunakan  untuk  menghitung standard  error .  Jika  varian  tidak  minim  maka  perhitungan standard  error tidak  bisa  dipercaya  kevaliditasannya.  Jika  dalam  model  tersebut  tidak mempunyai varians yang  konstan  maka  tidak  akan  mempengaruhi slope ,  tetapi  hanya mempengaruhi intersep.
Berikut ini adalah kriteria dalam uji heteroskedastisitas: Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas
Kriteria: Ho ditolak apabila LM > X 2/ α atau p-value < α Ho tidak dapat ditolak apabila LM < X 2/ α atau p-value > α
Multikolinearitas  adalah  hubungan  linear  antara  variabel  independen  dalam  model regresi.  Adanya  multikolinearitas  masih  menghasilkan  estimator  yang  BLUE  atau Best Linear  Unbiased dan  Estimator,  tetapi  jika  suatu  model  regresi  terdapat  multikolinearitas maka akan mempunyai varians yang besar. Jika suatu model mempunyai standar error dan t  yang  rendah  merupakan  indikasi  awal  adanya  masalah  multikolinearitas.  Gejala multikolinearitas  yang  lain  adalah  model  mempunyai  R 2 atau  koefisien  determinasi  yang tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Untuk menguji apakah dalam model  terdapat  multikolinearitas  dapat  menggunakan command dalam  stata  (Widarjono, 2018).
Penelitian ini juga akan melakukan uji signifikasi yakni uji F-Test dan Uji t. Uji t atau dilakukan  untuk  mengamati  tingkat  signifikasi  pengaruh  dari  masing-masing  variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas, dan variabel lain dianggap konstan atau tetap ( cateris paribus ) pada tingkat signifikasi 5% atau tingkat  kepercayaan  sebesar  95%.  Dengan  tingkat  signifikasi  5%,  n  adalah  jumlah observasi,  k  jumlah  variabel  termasuk  konstanta  dan degree  of  freedom sebesar  df=  n-k (Widarjono, 2018). Hipotesis dari uji t  dapat diamati sebagai berikut:
H 0 : β 1 = 0 (variable independen (bebas) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak bebas))
H a :  β 1 ≠  0  (variabel  independen  (bebas)  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  variabel dependen (tidak bebas))
Kriterianya :
Jika t-test atau t-hitung lebih besar dari t-tabel (t-stat > t-tabel) maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat  ditolak  yang  dapat  diartikan  bahwa  variabel  independen  atau  bebas  secara  parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak bebas.
Jika t-test atau t-hitung lebih kecil dari t-tabel (t-stat < t-tabel) maka Ho tidak dapat di tolak dan Ha ditolak yang dapat diartikan bahwa variabel independen atau bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak bebas.
Uji F-test atau F-hitung mengamati tingkat signifikasi pengaruh variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas pada tingkat signifikasi 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat signifikasi 5%,  n  adalah  jumlah  observasi,  k  jumlah  variabel  termasuk  konstanta  dan degree  of freedom sebesar  df=  n-k(Widarjono,  2018).  Hipotesis  dari  uji F-test dapat  diamati  sebagai berikut:
 H 0 :  β 1 ,  …  β n =  0  (variabel  independen  atau  variabel  bebas  secara  bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas)
 H 1 :  β 1 ,  …  β n ≠  0  (variabel  independen  atau  variabel  bebas  secara  bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas)
Kriteria :
Apabila F-test atau F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka Ho tidak dapat ditolak atau yang dapat diartikan bahwa variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas
Apabila F-test atau  F-hitung  lebih  kecil  daripada  F-tabel  maka  Ho  ditolak  atau  yang  dapat diartikan  bahwa  variabel  independen  atau  variabel  bebas  secara  bersama-sama  atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  dengan  bersumber  dari  badan  pusat  statistik dan  kementerian  keuangan    tahun  2018  per  kabupaten  dan  kota.  Untuk  dataprovinsi  DKI Jakarta  terdapat  6  kabupaten/kota.  Untuk  data  provinsi  Jawa  Barat  terdapat  26 kabupaten/kota. Untuk data provinsi Banten terdapat 8 kabupaten/kota. Untuk data provinsi Jawa  Tengah  terdapat  32  kabupaten/kota.  Untuk  data  provinsi  Jawa  Timur  terdapat  36 kabupaten/kota.  Untuk  data  provinsi  DI  Yogyakarta  terdapat  5  kabupaten/kota.  Berikut  ini adalah  hasil  deskripsi  statistik  angka  kesakitan,  pengeluaran  per  kapita  dan  belanja kesehatan:
Tabel 1. Tabel Deskripsi Statistik Variabel Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max Angka Kesakitan (%) 113  14.33 3.72 6.75  27.04 Pengeluaran Per Kapita (ratusan ribu)  113  11.09 4.2 4.55  26.52 Belanja Kesehatan (juta) 113  22.28 11.93 3.45  64.70
Dari  data  tabel  1  dapat  diamati  bahwa  jumlah  observasi  dari  penelitian  ini  adalah sebanyak  113  kabupaten/kota.  Nilai  minimum  dari  angka  kesakitan  adalah  sebesar  6.75 persen,   nilai maksimumnya adalah sebesar 27.04 persen,  nilai rata-ratanya sebesar 14.33 persen  dengan  standar  deviasi  sebesar  3.72  persen.    Nilai  minimum  dari  pengeluaran perkapita  adalah  sebesar  454.719,6  rupiah,  nilai  maksimumnya  adalah  sebesar  2,652,362 rupiah,  nilai  rata-ratanya  sebesar  1.109.344  rupiah  dengan  standar  deviasi    sebesar 420,018.9 rupiah. Nilai minimum  dari belanja kesehatan adalah sebesar 3,448,872 rupiah, nilai  maksimumnya  adalah  sebesar  64.704.450  rupiah,  nilai  rata-ratanya  sebesar 22.278.070 rupiah dengan standar deviasinya sebesar 11.925.560 rupiah.
Dengan hasil regresi tersebut menunjukkan setiap pengeluaran per kapita meningkat sebesar  Rp.  1.000.000,00    maka  angka  kesakitan  akan  bertkurang  sebesar  0.03352448. dan  setiap  kenaikan  belanja  kesehatan  sebesar  Rp.  Rp.  10.000.000,00  maka  angka kesakitan  akan  berkurang  sebesar  0.0031007.   R 2 pada  regresi  ini sebesar    14.47%  yang dapat  diartikan  bahwa  variabel  independen  yakni  pengeluaran  per  kapita  dan  belanja kesehatan dapat mempengaruhi angka kesakitan sebesar 14.47% sedangkan 85.53%  nya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

## A.  Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel VIF 1/VIF Pengeluaran Per Kapita  1.02  0.984066 Belanja Kesehatan 1.02  0.984066 Mean VIF 1.02 Ho: Tidak terdapat multikolinearitas
Ha: Terdapat Multikolinearitas Kriteria:  mean VIF  5 maka Ho ditolak mean VIF  10 maka Ho ditolak
mean VIF < 10 dan 1/VIF > 0.1 maka Ho diterima Mean VIF < 10
1.02 < 10
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

## B.  Uji Heteroskedastisitas
Breusch – Pagan Test for heteroskedasticity Chi2 (1) = 2.96 Prob > chi2
= 0.0853
Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas Ha:  Terdapat heteroskedastisitas Kriteria:  Ho ditolak apabila LM >X 2/ α atau p-value <  α Ho diterima apabila LM < X 2/ α atau p-value >  α Karena LM < X 2/ α = 2.96 < 5.991 maka Ho diterima Jadi, dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  tingkat  signifikasi  5%  terdapat  cukup  bukti bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

## C.  Uji F-Test
Ho: (tidak  terdapat  pengaruh  variabel  independen  secara  simultan terhadap variabel dependen)
Ha:  setidaknya  ada  1  nilai (minimal  ada  1  variabel  independen  yang mempengaruhi variabel dependen) Kriteria: F-stat  F- table : Ho tidak dapat ditolak
F-stat > F- table : Ho ditolak Df1 = k = 2 Df2 = n – k – 1=110
F-stat  =
= = 9.30492225 F-tabel   = 2.9957  = 5% = 0,05 F-stat > F-tabel
9.30492225  >  2.9957 ,  maka Ho ditolak
Jadi, dengan tingkat signifikasi 5% karena Ho ditolak maka dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  variabel  pengeluaran  per  kapita  dan  belanja kesehatan secara bersama-sama terhadap variabel angka kesakitan, cateris paribus .
D.  Uji t-test Ho: (tidak  terdapat  pengaruh  variabel  pengeluaran  per  kapita  terhadap angka kesakitan)
Ha: (terdapat  pengaruh  variabel  pengeluaran  per  kapita  terhadap  angka kesakitan)
Kriteria: t-stat  t- tabel maka Ho tidak dapat ditolak t-stat > t- tabel maka Ho ditolak Df = n – k – 1=110
t-stat =
= =4.240713456 t-tabel  =1.960  = 5% = 0,05 t-stat > t-tabel 4.240713456 > 1.960,  maka Ho ditolak.
Jadi, dengan tingkat signifikasi 5% karena Ho ditolak maka dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  variabel  pengeluaran  per  kapita  terhadap  angka kesakitan.
Ho: (tidak  terdapat  pengaruh  variabel  belanja  kesehatan  terhadap  angka kesakitan)
Ha: (terdapat pengaruh variabel belanja kesehatan terhadap angka kesakitan)
Kriteria: t-stat  t- tabel maka Ho tidak dapat ditolak t-stat > t- tabel maka Ho ditolak Df = n – k – 1=110
t-stat =
= =0.1148271233 t-tabel  =1.960  = 5% = 0,05 t-stat < t-tabel 0.1148271233 < 1.960,  maka Ho ditolak.
Jadi, dengan  tingkat  signifikasi  5%  karena  Ho  tidak  dapat  ditolak  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel belanja kesehatan terhadap angka kesakitan.

## IV. Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  per  kapita  terhadap  angka  kesakitan  di kabupaten-kota  di  pulau  Jawa  mempunyai  hubungan  yang  negatif  dan  signifikan.  Artinya penambahan  pengeluaran  per  kapita  akan  mengakibatkan  penurunan  angka  kesakitan  di daerah  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  pengeluaran  per  kapita  merupakan  indikator  kualitas gizi makanan masyarakat di daerah tersebut bagus atau tidak sehingga ketika pengeluaran tinggi  maka  gizi  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  juga  tinggi  yang  mana  akan menyebabkan  seseorang  tidak  mudah  terkena  penyakit.  Dan  juga  ketika  seseorang mempunyai  pengeluaran  yang  tinggi,  ia  akan  mudah  mendapatkan  akses  ke  rumah  sakit atau  berobat.  Ketika  mayoritas  masyarakat  di  suatu  daerah  mempunyai  pengeluaran  per kapita  yang  tinggi  maka  secara  signifikan  akan  mengurangi  angka  kesakitan  di  daerah tersebut.  Untuk  belanja  kesehatan  atau  alokasi  anggaran  dana  kesehatan  mempunyai hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap angka kesakitan di kabupaten-kota di pulau  Jawa.  Dalam  (Sihaloho  &  Hardiawan,  2019)  bahwa  belanja  kesehatan  akan berpengaruh  positif  terhadap  angka  harapan  hidup  dan  angka  harapan  hidup  yang  baik ditunjukkan juga dengan angka kesakitan yang rendah. Ketika pemerintah daerah setempat memprioritaskan  anggarannya  untuk  pembangunan  kesehatan  maka  pemerintah  akan menggunakannya  untuk  memperbaiki  kualitas  tempat  berobat  atau  kualitas  tenaga kesehatan  atau  memberikan  pengobatan  gratis  kepada  masyarakat  yang  mana  akan menurunkan  angka  kesakitan  didaerah  tersebut.  Dalam    (Aryani,  2007)  alokasi  anggaran dana kesehatan yang mempunyai hubungan yang tidak signifikan dapat dikarenakan alokasi dana  kesehatan  tidak  menyentuh  ke  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat.  Realisasi penurunan  alokasi  anggaran  dana  kesehatan  banyak  kendala  sehingga  dinas  kesehatan susah untuk mencairkan uangnya. Dijelaskan pula faktor yang sangat mempengaruhi pada proses  impelementasi  dana  kesehatan  adalah  terlalu  lamanya  penetapan  besar  dana anggaran. Turunnya dana alokasi kesehatan dari pemerintah daerah dipengaruhi oleh tepat dan cepatnya jadwal pelaksanaan dan besaran dana. Jika salah satu faktor diatas terlambat pengerjaannya maka lambat pula penurunan dana alokasi kesehatannya.

## Daftar Pustaka
Alisjahbana, A. S. (2003). Analisis Ekonomi Jawa Barat . Bandung: Unpad Press.
Amrullah,  F.  (2015).  Aplikasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  di  Jatinangor. Prosiding-KS: Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 147–300.
Arida,  A.  (2015).  Analisis  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Berdasarkan  Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi. Jurnal Agrisep , 16 (1), 20–34.
Aryani,  N.  (2007).  Analisis  Pembiayaan  Kesehatan  Bersumber  Pemerintah  di  Kabupaten Bogor. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. , 2 (1), 39–48.
Augustyn, G. H. (2002). Pola Konsumsi Pangan dan Status Gizi Anak Usia Balita Pengungsi di  Desa  Waraka  Kecamatan  Amahai  Provinsi  Maluku.  In Community  Nutrition  and Family Studies (Vol. 26, pp. 17–21). Ambon: Fakultas Pertanian.
BPS Provinsi Banten. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten dan Kota di Banten 2018.
BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat  Kabupaten dan Kota di D.I.Yogyakarta 2018.
BPS Provinsi DKI Jakarta. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2018.
BPS  Provinsi  Jawa  Barat.  (2018).  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa Barat 2018.
BPS Provinsi Jawa Tengah. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2018.
BPS  Provinsi  Jawa  Timur.  (2018).  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa Timur 2018.
Budiarto,  E. (2001). Pengantar  Epidemiologi (2nd  ed.).  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC.
Efendi, F. (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas . Jakarta: Salemba Medika.
Handayani,  T.  (2016).  Analisis  Pembiayaan  Kesehatan  Daerah  Bersumber  Publik:  Studi Kasus  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bogor  Tahun  2012,  2013  dan  2014. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 1 (2), 35–43.
Hidayat, A. A. (2008). Pengantar Ilmu Kesehatan Anak . Jajkarta: Salemba Medika.
Janie, D. N. A. (2012). Statistik Deskriptif & Regresi Linearj Berganda Dengan SPSS . Semarang: Semarang University Press.
Kardjati, S. (1985). Aspek Kesehatan dan Gizi Anak Balita.j (1st ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kementerian Keuangan. (2017). Informasi APBN. Kementerian keuangan.
Kementerian Keuangan. (2018). Informasi APBN. Kementerian keuangan.
Kementerian Keuangan. (2019). Informasi APBN. Kementerian keuangan.
Kementrian  Keuangan  RI.  (2018).  Rincian  Alokasi  Transfer  Ke  Daerah  dan  Dana  Desa ProvinsiKabupatenKota Dalam APBN T.A 2018, 1–18.
Marmi. (2013). Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mulazimmah.  (2017).  Hubungan  Pendapatan  Keluarga  Dengan  Status  Gizi  Balita  Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Jurnal Efektor , 4 (2), 18–21.
Muliza.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat Kemiskinan,  dan  PDRB  Terhadap  IPM  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam , 3 (1), 51–69.
Notowidagdo,  R.  (2016). Pengantar  Kesejatraan  Sosial  Berwawasan  Iman  dan  Takwa . Jakarta: AMZAH.
Olivia, S.  (2010). Analisis Politik dan  Kebijakan Pembiayaan  Rumah Sakit Pemerintah DKI Jakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional , 5 (3), 116–124.
Prasetyo,  W.  E.  (2013). Hubungan  Antara  Tingkat  Pendapatan  dan  Pengeluaran  Pangan dan  Non-Pangan  Keluarga  Dengan  Status  Gizi  Anak  Pra  Sekolah  di  Kelurahan Semanggi  dan  Sangkrah,  Kecamatan  Pasar  Kliwon,  Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rachmat,  H.  H.  (2016). Penguatan  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Bidang  Kesehatan  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Sihaloho,  E.  D.,  &  Hardiawan,  D.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Kesehatan  dan  Angka Kemiskinan Terhadap Angka Harapan Hidup Kabupaten Kota di Jawa Barat. Ekspansi: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Perbankan  Dan  Akuntansi , 11 (1),  117–128. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1308
Sitorus, E. (2017). Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Serang Tahun 2014-2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 06 (3), 138–148.
Soenardi, T. (2010). Variasi Makanan Balita . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Suarsih,  S.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Dana  Desa  untuk  Pembangunan  Kesehatan  di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. Jurnal Sistem Kesehatan , 2 (4), 211–217.
Sulastomo. (2007). Manajemen Kesehatan (3rd ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Syamsurijal.  (2008).  Pengaruh  Tingkat  Kesehatan  dan  Pendidikan  Terhadap  Tingkat Pertumbuhan  Pendapatan  per  Kapita  di  Sumatera  Selatan. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 6 (1), 1–9.
Tuankotta,  K.  (2012). Hubungan  Pengeluaran  Rumah  Tangga  untuk  Makanan  Dengan Kecukupan Total Asupan Energi Anak Usia 24-59 Bulan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Universitas Indonesia.
Widarjono,  A.  (2018). Ekonometrika:  Pengantar  dan  Aplikasinya  Disertai  Panduan  Eviews Edisi 5 (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.