Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES)
David Fernando (1) , Razico P Putra (2) , Satria Yulanda (3)
1,2,3 Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI. Indonesia e-mail:davidfernando190999@gmail.com, razicopp@gmail.com, satriayulanda1582@gmail.com

## ABSTRACT
The  United  Nations  has  formed  a  special  international  organization  that  is  responsible  for handling  refugees  internationally.  The  organization  is  called  the  United  Nations  High Commissioner  for  Refugees  (UNHCR).  This  international  organization  deals  specifically  with refugees,  asylum  seekers,  stateless  people  and  internally  displaced  persons.  The  tasks  of  the UNCHR  include  determining  refugee  status,  relations  with  government  and  capacity  building, community-based  cooperation  and  protection,  comprehensive  solutions,  and  preventing statelessness.  UNHCR  plays  an  important  role  as  a  determinant  of  refugee  status  and  as  an initiator  /  facilitator  of  protection  and  assistance  for  refugees.  Apart  from  that  in dealing  with refugees. UNHCR carries out various strategic collaborations with other regional / international organizations such as UNICEF, UNDP, UNWFP, WHO. UNHCR is a special UN organization that  was  formed  for  the  purpose  of  protecting  and  guaranteeing  human  rights  and  efforts  to humanize  international  refugees,  as  a  result  of  a  war  or  prolonged  armed  conflict,  internal conflicts and various other domestic problems.
Keywords :Cooperation, Immigration, Refugees, UNHCR

## ABSTRAK
PBB membentuk suatu organisasi internasional khusus yang bertanggungjawab dalam penanganan pengungsi  secara  internasional.  Organisasi  tersebut  dinamakan  United  Nations  High Commissioner  for  Refugees  (UNHCR).  Organisasi  internasional  ini  secara  khusus  menangani pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaran, dan pengungsi internal. Tugas dari UNCHR meliputi tentang penentuan status pengungsi, relasi dengan pemerintah dan peningkatan kapasitas, kerjasama dan perlindungan berbasis komunitas, solusi komprehensif, dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan. UNHCR berperan penting sebagai determinator status pengungsi dan  sebagai  inisiator/fasilitator  perlindungan  dan  bantuan  terhadap  para  pengungsi.  Selain  itu dalam  menangani  pengungsi  UNHCR  melakukan  berbagai  kerjasama  yang  strategis  dengan organisasi  regional/internasional  lainnya  seperti  UNICEF,  UNDP,  UNWFP,  WHO.  UNHCR merupakan organisasi khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya.
Kata kunci: Kerjasama, Imigrasi, Pengungsi, UNHCR
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Pendahuluan
PBB  membentuk  suatu  organisasi internasional khusus yang bertanggungjawab dalam penanganan pengungsi secara internasional. Organisasi tersebut dinamakan United  Nations  High  Commissioner  for Refugees  (selanjutnya  disebut  UNHCR). Organisasi  internasional  ini  secara  khusus menangani pengungsi, pencari suaka, orang- orang tanpa kewarganegaran, dan pengungsi internal.  Tugas  dari  UNCHR  meliputi tentang  penentuan  status  pengungsi,  relasi dengan pemerintah dan peningkatan kapasitas,  kerjasama  dan  perlindungan berbasis komunitas, solusi komprehensif, dan mencegah  keadaan  tanpa  kewarganegaraan. UNHCR merupakan organisasi khusus PBB yang  dibentuk  untuk  tujuan  melindungi  dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para
pengungsi internasional,  sebagai  akibat  dari  suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan,  pertikaian  internal  dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya.
Disadari  bahwa  problem  migrasi internasional  pada  masa  sekarang  ini  telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal,  negara  tujuan  maupun  negara  transit. Masalah  ini  juga  bukan  hanya  menjadi masalah  negara  berkembang  tetapi  juga urusan negara maju yang umumnya menjadi negara  tujuan.  Semua  ini  merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu dan yang  lain.  Banyak  negara  maju  membuat suatu  ketentuan  ketat  dalam  menghadapi kaum migran atau pengungsi asing.
Parameter  yang  digunakan  salah  satunya melalui  hukum  yang  ketat  tetapi  tetap memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia.  Hal  tersebut  merupakan  cara  baru dalam mengatur persoalan migrasi internasional. Pada umumnya
negara-negara berpandangan bahwa masalah migrasi internasional  dapat  diselesaikan  secara mandiri. Namun masalah migrasi internasional  ini  diperlukan  kerjasama  antar negara atau perlu dikaji dalam hal hubungan
internasional yang saling terkoneksi. Migrasi internasional tidak sekedar masalah pencarian  kerja  di  suatu  negara,  tetapi  juga menyangkut status hukum, perlindungan, dan hak asasi manusia.
Berdasarkan  pada  Konvensi  1951 tentang  status  pengungsi,  mendefinisikan pengungsi yaitu adalah orang yang dikarenakan  oleh  ketakutan  yang  beralasan akan  penganiayaan,  yang  disebabkan  oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam  kelompok  sosial  dan  partai  politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan  tidak  menginginkan  perlindungan  dari negara tersebut.
Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951. Oleh karena itu Indonesia menyerahkan  penanganan  pengungsi  pada UNHCR.  Serta  melakukan  aktifitasnya berdasarkan mandat dari pihak penandatanganan  pada  konvensi  1951  di negara-negara yang
bukan pihak penandatangan.  Oleh  sebab  itu  Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok  orang  yang  meminta  status pengungsi diakui sebagai pengungsi.
Kewenangan  tersebut  dilakukan  oleh UNHCR mengingat Indonesia bukan negara konvensi  1951  dan  protokol  tahun  1967. Indonesia juga tidak memiliki payung hukum untuk menghadapi pengungsi yang masuk ke Indonesia.  Indonesia  melakukan  tindakan penampungan  pada  Rudenim  yang  untuk selanjutnya  dilakukan  deportasi  ke  negara asal.

## Metode

## Tugas  dan  Peranan  UNHCR  Secara
Umum
UNHCR  adalah  sebuah  lembaga  yang mempunyai prosedur
tetap dalam memberikan  bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) berupa  perlindungan  internasional.  Kalau menyinggung  penerapan  HAM  yang  efektif maka  penerapan  HAM  harus  dilihat  secara kontekstual. Asas-asas yang ada dalam HAM
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
yang sifatnya universal tapi di sisi lain tidak bisa diterapkan secara sama di dalam konteks yang  berbeda-beda.  Asas-asas  HAM  yang sifatnya  universal  dalam  artian  bahwa  tidak ada  satupun  negara  di  dunia  ini  yang  dapat menepuk  dada  dan  mengatakan  bahwa  ia tidak mempunyai masalah HAM.
UNHCR  dibentuk  sebagai  sebuah manifestasi  penegakan  HAM  di  mana mempunyai peranan khusus
dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Secara umum konsep ini  berisikan  pencegahan  bagaimana  agar pengungsi ada pemulangan kembali, bantuan dalam  proses  pencarian  suaka,  bantuan  dan nasihat hukum, pemajuan dan penyelenggaraan  keamanan  fisik  bagi  para pengungsi,  pemajuan  dan  pembantuan pemulangan  kembali  secara  sukarela  dan membantu  para  pengungsi  untuk  bermukim kembali.
Kepercayaan terhadap kredibilitas UNHCR  sebagai  sebuah  lembaga  yang menangani  pengungsi  dengan  pemberian mandat  untuk  pemberian  perlindungan terhadap pengungsi internasional merupakan sebuah harapan bahwa kedepannya UNHCR mampu  memberikan  solusi  yang  sifatnya permanen  terhadap  para  pengungsi  dengan jalan  membantu  pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku  lainnya  atau  pun  organisasi- organisasi  kemanusiaan  yang  terkait  untuk memberikan fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi.
Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik  sesuai  dengan  Resolusi  Majelis  Umum PBB  No.  428  (V),  diminta  kepada  negara- negara  di  dunia  untuk  bekerja  sama  dengan UNHCR dalam pelaksanaan fungsi- fungsinya  mengenai  para  pengungsi  yang berada  di  bawah  wewenang  kantornya, terutama dengan :
1. Menjadi peserta setiap Konvensi internasional untuk melindungi pengungsi  serta  melaksanakan  aturan dalam Konvensi tersebut; 2. Membuat persetujuan-persetujuan khusus dengan UNHCR untuk
pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperkirakan  akan  memperbaiki  situasi pengungsi dan untuk mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan
perlindungan;
3. Tidak  mengenyampingkan  pengungsi yang dalam kategori paling miskin;
4. Membantu  UNHCR  dalam  upaya-upaya untuk mempromosikan repatriasi sukarela;
5. Mempromosikan pembubaran pengungsi terutama dengan memudahkan pewarganegaraan mereka;
6. Memberikan  dokumen  perjalanan  dan dokumen  lain  pada  pengungsi  seperti yang  biasanya  diberikan  kepada  orang- orang  asing  lain  oleh  instansi-instansi nasional  mereka.  Terutama  dokumen- dokumen yang akan memudahkan pemukiman kembali pengungsi;
7. Mengizinkan pengungsi untuk memindahkan aset mereka, terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;
8. Memberikan  informasi  kepada  UNHCR mengenai  jumlah  dan  kondisi  para pengungsi,  serta  hukum  dan  peraturan- peraturan mengenai mereka.
Pengungsi sebagaimana tersebut di atas segera berhenti jika;
1. Yang bersangkutan secara sukarela telah memanfaatkan  Kembali  perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya; atau
2. Yang  bersangkutan  telah  kehilangan kewarganegaraanya,  dan  dia  secara sukarela  telah  memperolehnya  kembali; atau
3. Dia menikmati perlindungan dari negara barunya itu; atau
4. Dia telah Kembali ke negara asalnya; atau
5. Dia  tidak  lagi  dapat  dianggap  sebagai pengungsi karena keadaan yang membuatnya diterima sebagai pengungsi telah  berakhir.  Jadi  alasan  yang  bersifat ekonomi belaka untuk menjadi pengungsi tidak  dapat  diterima  sebagai  kompetensi UNHCR; atau
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
6. Dia  tidak  punya  kewarganegaraan  tetapi keadaan  yang  membuat  dia  kehilangan kewarganegaraan telah berakhir. Selain perlindungan internasional, UNHCR juga diberikan kewenangan untuk:
1. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional  tentang  perlindungan  dan mengawasi aplikasinya serta mengusulkan amandemennya;
2. Mempromosikan melalui perjanjian- perjanjian  khusus  dengan  pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki  keadaan  pengungsi  dan mengurangi  jumlah  pengungsi  yang membutuhkan perlindungan;
3. Membantu  usaha-usaha  pemerintah  dan swasta  untuk  mempromosikan  repatriasi sukarela atau pengasimilasian komunitas di negara baru;
4. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan  tidak  menyampingkan  orang- orang  yang  benar-benar  dalam  keadaan yang sangat miskin;
5. Mempercepat  memperoleh  izin  bagi pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama  untuk  kebutuhan  pemukiman kembali (resetlement);
6. Memperoleh  informasi  dari  pemerintah- pemerintah  tentang  jumlah  dan  keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
7. Menjalin  hubungan  dengan  pemerintah- pemerintah  dan  organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
8. Mengadakan  hubungan  baik  dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
9. Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha  koordinasi  swasta  yang terkait dalam meningkatkan kesejateraan pengungsi.
Kerjasama  UNHCR  dalam  mengatasi pengungsi di Indonesia
UNHCR  berperan  untuk  mengurus identitas mereka sebagai pengungsi
(refugees) agar mereka tidak di deportasi oleh Pejabat  Imigrasi  Indonesia.  Dan  dalam melaksanakan  tugasnya,  UNHCR  sangat terikat  pada  asas  legalitas,  yang  mana UNHCR  hanya  dapat  melaksanakan  tugas berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertulis  dalam  Statuta,  Konvensi,  dan Protokol  mengenai  Status  Pengungsi,  juga mandat  yang  di  perintahkan  oleh  Majelis Umum  bila  terjadi  situasi  yang  mendesak, dan ketentuan-ketentuan perundang- undangan dari Pemerintah Indonesia.
Peran  UNHCR  Indonesia  terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia  adalah  sebagai  organ  perwakilan PBB  yang  berkewajiban  untuk  memberikan perlindungan kepada para pengungsi, dengan memberikan  akses  keamanan  untuk  para pengungsi  dengan  menjamin  mereka  masuk ke wilayah yang aman, bahwa mereka dapat menikmati  keamanan  dari  kekerasan  dan penganiayaan,  bahwa  mereka  tidak  dipaksa kembali  (refoulement)  ke  wilayah  di  mana kehidupan  atau  kebebasan  mereka  akan terancam,  bahwa  mereka  juga  diperlakukan sesuai  standar  hak  asasi  manusia.  UNHCR juga  berperan  untuk  mengadvokasi  dan mempromisikan
prinsip-prinsip
perlindungan  internasional  dan  mandat UNHCR  dengan  Pemerintah  Indonesia melalui pertemuan, pelatihan, dan korespondensi  untuk  memastikan  bahwa Negara  Indonesia  menerapkan  prinsip- prinsip  ini  dalam  melindungi  orang-orang yang  menjadi  perhatian  UNHCR,  yaitu pencari  suaka,  pengungsi,  dan  imigran. UNHCR akan selalu memberikan perlakuan yang  menjunjung  tinggi  kemanusiaan  untuk melindungi  para  pengungsi  yang  dalam keadaanrentan (vulnerable).
Kerjasama  Indonesia  dan  UNHCR telah  berlangsung  sejak  tahun  1979  yaitu lewat Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and United Nations High  Commissioner  for  Refugees  regarding the  Establishment  of  the  Office  of  the UNHCR  Representative  for  Indonesia  yang ditandatangani  pada  tanggal  15  Juni  1979.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pada  intinya,  perjanjian  atau  kesepakatan tersebut menyatakan bahwa UNHCR diperbolehkan untuk membuka kantor regional  di  Indonesia  dan  turut  membantu Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia.
Kerjasama penanganan pengungsi pertamakalinya dilakukan pada saat kedatangan  pengungsi  dari  Vietnam.  Dalam rangka  untuk  penampungan  pengungsi tersebut,  Indonesia  menyediakan  Pulau Galang  untuk  ditempati  pengungsi  dan mengambil  kebijakan  untuk  mempercepat proses  repatriasi  atau  pemulangan  secara sukarela bagi pengungsi Vietnam tersebut ke negara asalnya. UNHCR turut serta bekerjasama  dengan  Indonesia  untuk  proses pemulangan  tersebut  dengan  memberikan bantuan dana bagi pengungsi yang berkenaan dengan  pemulangan  mereka  yaitu  seperti uang  paket  dan  uang  penerbangan.  Selain bantuan  dana  tersebut,  tentunya  UNHCR juga  melaksanakan  tugasnya  dalam  rangka untuk penetapan status pengungsi bagi orang- orang  yang  memenuhi  kriteria  pengungsi baik menurut instrument internasional maupun instrument regional yang diakui.
Penetapan  tersebut  dilakukan  oleh UNHCR  dikarenakan  Indonesia  bukan merupakan  negara  pihak  Konvensi  Jenewa 1951  dan  Protokol  New  York  1967.  Bagi negara  pihak  dari  instrument  internasional tersebut,  tentunya  negara  pihak  dapat melakukan prosedur penentuan status pengungsi secara mandiri. Meskipun begitu, UNHCR  juga  tetap  bekerjasama  dengan Indonesia terkait permohonan baru dari status pengungsi.  Dari  pihak  Indonesia  akan membawa  permohonan  baru  pengungsi  di Indonesia  kepihak  UNHCR.  Kemudian  jika status  pengungsi  disetujui,  pihak  UNHCR akan  memberikan  izin  tinggal  di  Indonesia dengan  sepersetujuan  Pemerintah  Indonesia sampai dengan pengungsi tersebut mendapatkan penempatan. Pada tahun 2015, Indonesia  dan  UNHCR  kembali  menjalin kerjasama  yang  dalam  hal  ini,  Indonesia diwakili  oleh  Komisi  Nasional  Hak  Asasi
Manusia  (Komnas  HAM)  Indonesia.  Kedua pihak  menandatangani  Nota  Kesepahaman untuk  meningkatkan  advokasi  dan  langkah lainnya  yang  dirancang  untuk  perlindungan hak asasi manusia para pengungsi dan pihak lain  yang  berada  di  bawah  mandat  UNHCR di  Indonesia.  Kemudian  kedua  belah  pihak, baik  UNHCR  dan  Indonesia,  membentuk pula suatu jaringan lembaga guna koordinasi mengenai penanganan penyelundupan manusia,  pengungsi,  dan  pencari  suaka. Jaringan  lembaga  tersebut  disebut  dengan Desk Koordinasi Penanganan Penyelundupan  Manusia,  Pengungsi,  dan Pencari Suaka (P2MP2S). Kerjasama Drirektorat Jenderal
Imigrasi  dengan  UNHCR  antara  lain berkontribusi dalam mengatasi permasalahan pengungsi Internasional Di Indonesia. Penanganan  pengungsian  dapat  dilakukan UNHCR melalui: repatriasi sukarela, permukiman lokal, dan pemukiman kembali di negara ketiga. Penangan melalui repratiasi sukarela  sangat  bergantung  pada  faktor kondisi  di  negara  asal  yang  kondusif, sebagaimana UNHCR mengupayakan pemulangan  47  ribu  pengungsi  Kamboja secara sukarela dari Thailand. Demikian pula pada  repatriasi  sekitar  1,7  juta  pengungsi Mozambique yang kembali antara tahun1993 .Selain  itu  UNHCR  juga  mengupayakan bantuan-bantuan  bagi  proyek  pemukiman lokal,  baik  wilayah  pedesaan  maupun  kota kepada  pengungsi.  Bagi  pengungsi  yang tidak dapat kembali ke negara asal atau tidak merasa aman di negara yang menampungnya, satu-satunya  solusi  adalah  dimukimkan  di negara  ketiga.  Pada  tahun  1996  sekitar 35.000  pengungsi  dari  sekitar  40  negara penampung  dimukimkan  kembali  oleh UNHCR keberbagai negara di dunia.
Secara umum, UNHCR sebagai organisasi internasional dan Kemenkumham sebagai  perwakilan  pemerintah  Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi orang-orang  dari  luar  negeri  dari  segala ancaman negara asal mereka. Terkait dengan strategi  yang  dirancang  oleh  UNHCR
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
maupun  Kemenkumham  yang  paling  utama adalah  dengan  memperkuat  komunikasi dalam  hal  pencarian,  penemuan  hingga pertolongan  pengungsi  yang  datang  ke Indonesia. Kedatangan pengungsi bisa terjadi dua kasus yaitu, saat mereka datang, mereka akan  melakukan  self  report  dan  meminta kepada  UNHCR  untuk  dapat  melakukan registrasi.  Ada  juga  kasus  ketika  mereka datang, mereka ditangkap di pelabuhan atau bandara. Ketika hal seperti itu terjadi, pihak imigrasi akan  melakukan  Operasi  Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan yang tertera di Pasal 6 bahwasanya lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian  dan  Pertolongan  melaksanakan operasi  Pencarian  dan  Pertolongan  terhadap kapal  yang  diduga  berisi  Pengungsi  yang melakukan  panggilan  darurat.  Selanjutnya pada  Pasal  7  disebutkan  bahwa  operasi  ini melibatkan  instansi  terkait  meliputi  Tentara Nasional  Indonesia,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut  dan  kementerian/lembaga  pemerintah non  kementerian  terkait  lainnya  yang melaksanakan  tugas  di  perairan  wilayah Indonesia.

## Kesimpulan
Dari pembahasan
yang telah
dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan yaitu :
1. UNHCR  sebagai  badan  yang  memiliki tugas dan tujuan khusus untuk menangani permasalahan  pengungsi  memiliki  peran yang penting dalam memberikan perlindungan  dan  bantuan  bagi  para pengungsi dimana mereka berada di luar negaranya  sesuai  dengan  mandat  yang diberikan  PBB  kepada  badan  tersebut. Peran  utama  yang  dilakukan  oleh UNHCR  dalam  menangani  pengungsi adalah sebagai penentu status kepengungsian
(determinator) bagi
pengungsi  yang  keluar  dari  negaranya dan  masuk  ke  negara  lain.  Selain  itu,
UNHCR  juga  memiliki  peran  sebagai inisiator dan fasilitator (penyedia) perlindungan  dan  bantuan  kemanusiaan bagi  para  pengungsi  suriah  di  tempat pengungsian.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  kesejahteraan  dan keamanan  para  pengungsi  di  tempat pengungsiannya dapat terjamin dan hak- hak dasar mereka sebagai manusia dapat terpenuhi dengan baik.
2. UNHCR  sebagai  badan  yang  bertugas menangani  masalah  pengungsi  global secara umum dan pengungsi suriah secara khusus  juga  menyadari  hal  ini  sehingga dalam  penanganan  pengungsi,  UNHCR melakukan Kerjasama dengan organisasi- organisasi  internasional  dan  regional untuk bersama-sama menghadapi masalah  pengungsi  ini.  Organisasi- organisasi  tersebut  antara  lain  UNDP, WHO,  UNICCEF,  UNWFP,  UNFPA. Kerjasama  ini  dilakukan  dengan  tujuan agar bantuan kemanusiaan dan perlindungan  terhadap  para  pengungsi dapat  tersalurkan  dengan  baik  dan  hak- hak dasar mereka dapat terpenuhi.

## Daftar Pustaka
Setiyono,  Joko.  2017.  "Kontribusi  UNHCR
Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 46.3 : 275- 281. Suyastri,  Cifebrima.  2020.  "Pendekatan Hubungan  Internasional  Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR." Frequency  ofInternational  Relations (FETRIAN) 2.1 : 88-113. Rachman,  Mohamad  Iqbal  Jamilurir.  .2018. "Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
TerkaitDalamPenangananPengungsi. " Jurist-Diction 1.1 : 262-285.

## M. Saeri. 2012. “Jurnal Transnasional: Teori
Hubungan Internasional, sebuah Pendekatan Pradigmatik”. Volume 1, Nomor 2. Hlm 15-17. P.  S.,  &  Patunru,  A.  U.  T.  2020.  Peranan United  Nation  High  Commisioner For  Refugees  (Unhcr)  Terhadap Pengungsi Korban Di Suriah.