## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EFEKTIFITAS  PENERAPAN  SANKSI  ADMINISTRASI  TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN               PELANGGARAN VISA DI BALI
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi 1 , Anak Agung Istri Vera Arifiani 2
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
2 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Email : sagungindradewi@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Foreign Citizen Violation,
The  application of
Immigration
Administrative Sanctions. The problem of international migration at this time has become a problem for every country, be it country of origin, country of destination or country of transit. Several government policies related to granting visas to  foreign  nationals  are  expected  to  encourage  the number of foreign arrivals to Indonesia. However, the existence of these policies has resulted in an increase in the number of immigration violations in Indonesia.
The  main  problems  in  research  on  Immigration administrative  sanctions  against  foreigners  in Indonesia  in  terms  of  Law  Number  6  of  2011 concerning  Immigration  are:  How  effective  is  the implementation of administrative sanctions against visa violators by foreign nationals and How are the efforts  of  immigration  officers  in  preventing  visa violations by foreign nationals? foreign nationals in Bali. The research method that the author uses is an empirical type with the aim of the study being to see the effectiveness of administrative sanctions against foreign  nationals  who  violate  visas  in  Bali.  The theories  used  are  Legal  Certainty  Theory,  Legal Effectiveness  Theory,  Law  Enforcement  Theory, Authority Theory, Justice Theory and Benefit Theory. The  results  of  the  study  indicate  that  application administrative sanctions for violations of visas in the
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 892
Bali  Region  have  not  been  effective,  it  can  be  seen from the data obtained in the field during the last five years there are still many foreign nationals who have been caught in violation cases and during the last five years the number of cases violations in Bali continue to increase. This shows that administrative sanctions do not provide a deterrent effect for perpetrators and other  foreigners.  Therefore,  the  immigration authorities  should  be  firm  in  bringing  cases  of violations and misuse of visas to court. Immigration officers' efforts to prevent visa violations in Bali are in the form of preventive and repressive measures, the Immigration Office in Bali coordinates with relevant agencies or agencies, receives reports and follows up on any reports, takes action against foreign nationals who  violate.  Obstacles  faced  by  the  Immigration Office  in  preventing  the  abuse  of  visa-free  visits  for foreigners  in  Bali  are  internal  factors  including limited human resources, limited operational budget for  immigration  control,  low  expertise  of immigration  officers  in  supervising  foreigners,  and external  factors,  namely  the  role  of  the  community that has not been supportive immigration officers in providing correct information regarding the presence and activities of foreign nationals. Abstrak Kata kunci:
Efektifitas Penerapan, Pelanggaran Visa, Sanksi Administratif.
Corresponding Author: Anak Agung Sagung Ngurah
Indradewi
Problem  imigrasi  Internasional  pada  masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik  negara  asal,  negara  tujuan  maupun  negara transit.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  terkait dengan pemberian visa kepada warga negara asing diharapkan mampu mendorong jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut,  meningkatkan  jumlah  pelanggaran dibidang  keimigrasian  di  Indonesia.  Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggara visa oleh orang asing  di  Bali  dan  Upaya  petugas  imigrasi  dalam mencegah  timbulnya pelanggaran  visa  oleh  warga negara  asing  di  Bali.  Metode  penelitian  dengan menggunakan  jenis  penelitian  empiris,  bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, data  sekunder  dan  data  tersier.  Teknik
pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah teknik  studi  dokumen  dan  teknik  wawancara,
kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap tindak  pelanggaran  visa  di  Wilayah  Bali  belum efektif, hal ini dapat diketahui dari data-data yang diperoleh  dilapangan  selama  kurun  waktu  lima tahun terakhir masih banyak Warga Negara Asing yang  terjerat  kasus  pelanggaran  dan  selama  lima tahun  terakhir  terakhir  jumlah  kasus  pelanggaran di Bali terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Efektifitas  penerapan  sanksi  administrasi  tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang asing lainnya.  Oleh  karena  itu  sudah  seharusnya  pihak keimigrasian  bersikap  tegas  membawa  kasus pelanggaran  dan  penyalahgunaan  visa  ke pengadilan.  Upaya  petugas  imigrasi  untuk mencegah  pelanggaran  visa  di  Bali  berupa  upaya preventif  dan  represif,  Kantor  Imigrasi  di  Bali melakukan  pengkoordinasian  dengan  badan  atau instansi terkait, menerima laporan dan menindaklanjuti setiap adanya laporan, melakukan penindakan  terhadap  Warga  Negara  Asing  yang melakukan  pelanggaran.  Kendala  yang  dihadapi kantor  Imigrasi  dalam mencegah  penyalahgunaan bebas visa kunjungan bagi orang asing di Bali yakni faktor  internal  diantaranya  keterbatasan  SDM, keterbatasan  anggaran  operasional  pengawasan keimigrasian,  dan  faktor  eksternal  yakni  peran masyarakat  yang  belum  mendukung  petugas imigrasi dalam memberikan keterangan yang benar terkait  keberadaan  dan  kegiatan  warga  negara asing.
@Copyright 2021.
I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  hukum  ( rule  of  Law )  mengamanatkan  agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan atas hukum. Menyadari akan hal tersebut dalam penyelenggaraan  pembangunan nasional,  perlu  diikutsertakan  pembangunan  hukum  sebagai        salah  satu esensi  dari  pembangunan  nasional.  Dikaitkan  dengan  keimigrasian,
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 894
keimigrasian merupakan  bagian  dari  perwujudan  pelaksanaan  penegakan kedaulatan  atas  wilayah  Indonesia. Humans  are  basically  creatures  who always  want  to  hang  out  and  gather  with  other creatures and like  to  be sociable. Therefore, humans are called social beings. No human being  can  live alone and apart from other societies  throughout  the  history  of  life. Humans live  in  group  bonds  as  a  social  unit, and  always  need  help  from  others. To establish a relationship with each other, humans interact, in this case called social interaction.
Kutipan diatas menunjukan bahwa adanya pergaulan kehidupan sosial masyarakat  luas  dibutuhkan  pegaturan  yang  baik  sehingga  keimigrasian memiliki  peran  yang  sangat  startegis  dalam  mengatur  perindahan masyarakat  atau  penduduk  yang  akan  keluar  masuk  wilayah  Indonesia. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang  menyatakan:  (1)  Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; (2) Setiap orang  asing  yang  masuk  Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang- Undang  ini  dan  perjanjian  internasional.Adanya  kebijakan  Bebas  Visa Kunjungan  Singkat  (BVKS)  dan  pemberian  fasilitas Visa  On  Arrival  (VOA) berakibat  semakin  terbukanya  pintu-pintu  kedatangan  orang  asing  yang mempengaruhi  peningkatan  jumlah  Tempat  Pemeriksaan  Keimigrasian (TPI) di Indonesia yang tidak serta merta didukung peningkatan sumber daya manusia.
Keimigrasian  merupakan  bagian  dari  perwujudan  pelaksanaan penegakan  kedaulatan  atas  Wilayah  Indonesia  dalam  rangka  menjaga ketertiban  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara menuju  masyarakat  yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  konteks hukum  progresif,  hukum  tidak  hanya  menjalankan  dengan  kecerdasan intelktual, melainkan  dengan  kecerdasan  spiritual.  Menjalankan  hukum haruslah  dengan  determinasi,  empati,  dedikasi,  komitmen  terhadap penderitaan  bangsa  untuk berani mencari  jalan lain guna mensejahterkan rakyat.
Orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah  keimigrasian  maupun  kenegaraan.  Kedua,  orang  asing  tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum.
Untuk  melihat  penegakan  hukum  secara  holistik  maka  penegakan hukum  Keimigrasian  dapat  dilihat  dari  perbandingan  jumlah  tindakan
administratif keimigrasian dan tindakan pidana keimigrasian (pro justitia) . Penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui  Tindakan  Administratif Keimigragrasian  Tahun  2016  sebanyak  336  orang,  Tahun  2017  sebanyak 353  orang,  Tahun  2018  sebanyak  449  orang,  Tahun  2019  sebanyak  679 orang  dan  Tahun  2020  sebanyak  248  orang.  Sedangkan  Tindakan  Pidana Keimigrasian Tahun 2016 sebanyak 3 orang, Tahun 2017 sebanyak 3 orang, Tahun  2018  sebanyak  3  orang,  Tahun  2019  sebanyak  6  orangdan Tahun 2020 sebanyak 2 orang.
Berdasarkan  uraian  diatas  Efektifitas  penerapan  sanksi  administrasi lebih  banyak  digunakan  dalam  penyelesaian  kasus  pelanggaran keimigrasian.  Untuk  kepentingan  supremasi  dan  penegakan  hukum  serta menjaga  kewibawaan  negara,  maka  terhadap  orang  asing  yang menyalahgunakan izin keimigrasian (visa) dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam  pasal  75  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap  orang  asing  di  luar  proses  peradilan.  Dengan  diberlakukannya sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap warga negara asing  bukannya  memberikan  efek  jera  namun  tindak  pelanggaran  yang terjadi  malah  semakin  meningkat.  Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas, terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dikaji,  antara  lain  sebagai  berikut: Bagaimana  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap  pelanggar  visa  oleh warga negara asing di Bali dan Bagaimanakah upaya petugas imigrasi dalam mencegah  timbulnya  pelanggaran  visa  oleh  warga  negara  asing  di  Bali. Merujuk  pada  pemaparan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  dan membahas  isu  hukum  dengan  judul:  “  Efektifitas  Penerapan  Sanksi Adminstrasi  Terhadap  Warga  Negara  Asing  Yang  Melakukan  Pelanggaran Visa  di  Bali” Berdasarkan  uraian  diatas  maka  pokok  permasalahan  dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana  efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar visa oleh warga negara asing di Bali?; 2)Bagaimanakah upaya  petugas  imigrasi  dalam  mencegah  timbulnya  pelanggaran  visa  oleh warga negara asing di Bali?
Menganalisis permasalahan dalam penelitaian ini, penulis menggunakan teori sebgai berikut:
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang  dan  akan  jelas  pula  penerapanya. Dengan  kata  lain  kepastian  hukum  itu  berarti  tepat  hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Menurut Sudikno Mertokusumo,  menyatakan  kepastian  hukum  merupakan  sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara baik. Kepastian  Hukum  mengehendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum  berfungsi  sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 896

## 2. Teori Kewenangan
S.F. Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah  kemampuan  bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang yang  berlaku  untuk  melakukan  hubungan-hubungan  hukum. Wewenang  itu  dapat  mempengaruhi  terhadap  pergaulan  hukum, setelah  dinyatakan  dengan  tegas  wewenang  tersebut  sah,  baru kemudian  tindak  pemerintahan  mendapat  kekuasaan  hukum (rechtskracht). Kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga, yaitu: Atribusi, delegasi dan mandat.
3. Teori Penegakan Hukum
Kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan dalam  kaidah-kaidah  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Teori  Penegakan Hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman  menekankan  dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja dalam suatu sistem yang meliputi  aparatur  hukum  serta  sarana  dan  prasarana  hukum  itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.
4. Teori Efektivitas Hukum
Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat  dampak  hukum  yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun  merubah  perilaku  manusia  sehingga  menjadi  perilaku hukum.  Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  efektif  adalah  taraf sejauh  mana  suatu  kelompok  dapat  mencapai  tujuannya.  Hukum dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat  dampak  hukum  yang  positif, pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing ataupun  merubah  perilaku  manusia  sehingga  menjadi  perilaku hukum.  Sehubungan  dengan  persoalan  efektivitas  hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun  juga  dengan  proses  pengadilan.  Ancaman  paksaan  pun merupakan  unsur  yang  mutlak  ada  agar  suatu  kaidah  dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat  kaitannya  dengan  efektif  atau tidaknya  suatu  ketentuan  atau aturan hukum.
5. Teori Kemanfaatan
Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan ( happines ), sehingga penilaian  terhadap  baik-buruk  atau  adil-tidaknya  suatu  hukum bergantung  kepada  apakah  hukum  itu  memberikan  kebahagiaan kepada  manusia  atau  tidak.  Dengan  demikian  berarti  bahwa  setiap penyusunan  produk  hukum  (peraturan  perundang-undangan) seharusnya  senantiasa  memperhatikan  tujuan  hukum  yaitu  untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.
6. Teori Keadilan
Keadilan  pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  yang  relatif,  setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya,  Ketika seseorang  menegaskan  bahwa  ia  melakukan  suatu keadilan,  hal  itu  tentunya  harus  relevan  dengan  ketertiban  umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan  sangat  bervariasi dari  satu  tempat  ketempa  lain,  setiap  skala  didefinisikan  dan sepenuhnya  ditentukan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Data  yang digunakan  diperoleh  langsung  dari masyarakat  dan  dari  bahan  pustaka, selanjutnya  ada  dua  jenis  data,  yaitu:  data  primer  ( primary data  atau basic data ) dan data skunder (secundary data) . Pada penelitian hukum empiris di kenal teknik-teknik, yaitu studi dokumen,  wawancara, dan observasi. Teknik pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  teknik  studi  dokumen  dan teknik  wawancara.  Penentuan  subyek  dalam  penelitian  ini  menggunakan pengambilan sampel berupa non probability sampling. Berdasarkan data yang berhasil  dikumpulkan,  baik data  primer  maupun  data  sekunder  dan  data tersier,  kemudian  diolah  dan  dianalisa dengan  mempergunakan  teknik analisa deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar visa oleh warga negara asing di Bali
Secara  umum  efektivitas  menurut  Benveniste  berarti  bagaimana perangkat peraturan tersebut berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang dilandasi penetapan undang-undang tersebut, serta mampu dan fleksibel mengatasi setiap perkembangan yang timbul dari dalam  ataupun  dari  luar  instansi  pelaksana  peraturan  tanpa  harus merugikan tujuan/fungsi peraturan tersebut”. Suatu instrumen hukum akan dikatakan memiliki efektivitas yang baik dalam melakukan tugas dan  fungsinya  manakala  dapat  diterapkan  secara  baik  dengan  rasa keadilan  yang  tinggi.  Peraturan-peraturan  hukum  positif  tidak  boleh bertentangan  satu  sama  lain,  karena  sistem  hukum  mempunyai  sifat yang konsisten. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, dimana konflik merupakan hal yang tidak mustahil untuk terjadi akibat persinggungan antara kepentingan- kepentingan tersebut.
Pada sisi lain perangkat hukum dengan proses penegakkannya juga tidak  bersinggungan  dengan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  setiap orang.  Berbagai  pertimbangan  objektif,  logis  dan  ekonomis  dapat dijadikan indikator bagi efektivitas penerapan perangkat hukum dalam rangka mengawal kedaulatan negara.
Terdapat  dua  pendekatan  dalam  Ilmu  Pengetahuan  perundang- undangan  untuk  mengkaji  efektivitas  suatu  ketentuan  perundang-
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
898
undangan ( Gusetzgebungwissenschaft ), yang dapat dipakai sebagai pisau analisis yaitu:
a. Efektivitas  suatu  ketentuan  perundang-undangan  dilihat  dari aspek validity /geltung atau  daya  laku  suatu  norma  (perspektif pendekatan  keabsahan/ validity ),  yaitu  dibentuk  oleh  ketentuan hukum  yang  lebih  tinggi  atau  oleh  lembaga  wang  berwenang membentuknya; b. Efektivitas  suatu  ketentuan  perundang-undangan  dilihat  dari aspek  efisiensi  suatu  norma  yaitu  sejauh  mana  ketentuan perundang-undangan  yang  dioperasionalkan  itu  benar-benar ditaati atau tidak. Pemerintah menjalankan pemerintahan, terdiri atas pemerintahan  politik  dan  pemerintahan  administratif.  Pelaksanaan teknis  administrasi  negara,  menjalankan  pemerintahan  (dalam  arti terbatas dan politik) berarti:
a. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Undang-undang adalah setiap peraturan atau ketentuan yang dirumuskan secara umum, abstrak, impersonal dan imperatif artinya sifat memaksa dan tidak dapat dilawan oleh siapapun;
b. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara (penertiban, pemanggilan,  pendidikan,  penyuluhan  dan  sebagainya  tanpa pandang orang perorangan);
c. Menjalankan  kepolisian  (bertindak  langsung  terhadap  setiap pelanggar undang- undang tanpa pandang bulu);
d. Melakukan peradilan (penyelesaian persengketaan hukum, atau membentuk badan pengadilan untuk itu). Penegakan  hukum  tidak  dapat  serta  merta  diatur  semuanya  dalam ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Seperti  halnya  perkembangan manusia  dan  interaksinya  dalam  memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya  menciptakan  berbagai  macam  kejahatan  dan pelanggaran yang  faktanya  ketentuan  hukum  seringkali  sudah  banyak  tertinggal dengan  kemajuan-kemajuan  masyarakat.  Oleh  karenanya  kesiapan petugas  imigrasi  dalam  mengatur  lalu-lintas  orang  asing  dengan berbagai  aspek  kegiatannya  mutlak  menentukan efektivitas  dalam rangka penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Indonesia.  Hukum  keimigrasian  juga  tidak  menutup  kemungkinan pengaturan bagi warga negara Indonesia yang diduga keberadaannya dapat  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  nasional,  tentunya dengan  analisa  dan  pertimbangan  yang  objektif  dan  mendalam. Direktur  Jenderal  Imigrasi  bertanggung  jawab  menyusun  dan mengelola sistem informasi manajemen keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  di  dalam  atau  di  luar  Wilayah
Indonesia.  Ruang  lingkup  evaluasi  pengelolaan  manajemen keimigrasian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Evaluasi  penelitian  kebijakan  dan  peraturan  perundangan- undangan  yang digunakan  sebagai  pedoman  mekanisme  dan prosedur  pengelolaan  manajemen  keimigrasian.  Hal  ini dmaksudkan  untuk  mengidentifikasi  area  mana  yang  perlu diperkuat  dan  dikembangkan  supaya  dapat  membantu pengelolaan manajemen keimigrasian dn pengawasan lalu lintas manusia; b. Evaluasi  terhadap  dokumen-dokumen  keimigrasian  (paspor, visa,  izin  tinggal,  cap keimigrasian)  baik  dari  segi  kualitas pengamanan  agar  tidak  mudah  dipalsukan  termasuk prosedur permohonan, pemberian dan penolakan permohonan dokumen keimigrasian. Teori  Penegakan  Hukum  menurut  Soerjono  Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup.  Jika  dikaitkan  dengan  proses  penegakan  hukum keimigrasian  baik  melalui  pendekatan  administratif  maupun  pidana keduanya  membutuhkan  kesiapan  sarana  dan  prasarana  penunjang, dimulai  dari  formulasi  perangkat  aturan  hukumnya,  kesiapan  para pelaksana  dilapangan  hingga  dukungan  anggaran  yang  memadai. Tingkat profesionalisme yang tinggi haruslah ditunjang dengan sarana dan prasarana perangkat keras maupun lunak yang memadai, sehingga kebijakan  dan  program  diatas  kertas  dapat  diwujudkan  dalam kenyataan sejarah.
Sanksi  yang  diberikan  kepada  warga  negara  yang  melakukan tindak pelanggaran dan penyalahgunaan visa bisa bersifat pidana dan bisa  juga  bersifat  administrasi.  Berdasarkan teori  kemanfaatan yang dikemukakan  oleh  Jeremy  Bentham  salah  satu  tokoh  yang mengemukakan  aliran utilitarianisme .  Bentham  menerapkan  salah satu  prinsip  aliran utilitarianisme ke  dalam  lingkungan  hidup,  yaitu manusia  akan  bertindak  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan  kebahagiaan  atau  tidak.  Pembentuk  undang-undang hendaknya  dapat  melahirkan  undang-undang  yang  dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip  tersebut,  perundangan  itu  hendaknya  dapat  memberikan kebahagian  terbesar  bagi  sebagain  besar  masyarakat  ( the  greates happiness for the greatest number ).
Dengan  penjatuhan  sanksi  administrasi  kepada  warga negara  asing  yang melakukan pelanggaran visa diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penegakkan hukum imigrasi di Indonesia.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 900
Selanjutnya data warga negara asing yang melakukan pelanggaran visa di Bali tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

## Tabel 2
Data Pelanggaran Visa Oleh Warga Negara Asing di Bali
Sumber: Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Berdasarkan  data  yang  terdapat  pada  tabel  2  diatas, menunjukkan jumlah pelanggaran visa dari tahun 2016 sampai dengan tahun  2020.  Data  pada  tabel  3,  dapat  diketahui  jumlah  warga  negara asing  yang  melakukan  pelanggaran  visa  di  wilayah  Bali  mengalami peningkatan  dari  tahun  2016  sampai  2019  namun  pada  tahun  2020 terjadi  penurunan.  Puncak  pelanggaran  visa  terjadi  pada  tahun  2019, yaitu  sebanyak  679  kasus.  Sedangkan  pada  tahun  2020,  jumlah pelanggaran  visa  menurun  di  angka  157  kasus  yang  disebabkan  oleh adanya Pandemi Covid-19, sehingga membuat tingkat kunjungan ke Bali dan pelanggaran visa warga negara asing menjadi menurun.
Dibawah  ini  disajikan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian tentang pemberian dan perpanjangan visa tahun 2016-2020.
No Bulan Tahu n 2016 2017 2018 201 9 2020 1 Januari 8 29 33 52 13 2 Februari 10 40 37 50 10 3 Maret 6 12 35 55 6 4 April 8 13 30 57 8 5 Mei 7 17 38 58 17 6 Juni 12 19 39 53 9 7 Juli 10 20 38 50 8 8 Agustus 12 18 37 67 13 9 September  13 27 39 69 22 10  Oktober 11 22 41 71 23 11  Nopember  13 28 45 63 13 12  Desember  11 22 39 57 6 Tota l 113 265 449 679 157
Tabel 3 Pemberian Visa Bagi Warga Negara Asing di Bali No Kegiatan Tahu n 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pemberi an Visa 3.044.292  2.011.857  6.027.159  6.239.543  1.092.257 Perpanjang an Visa 104.310  36.641 98.779 104.310  51.081 Sumber: Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
Berdasarkan  data  yang  terdapat  pada  tabel  3  diatas,  menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan pemberian visa kunjungan di Bali dan  perpanjangan  visa.  Pemberian  visa  untuk  orang  asing  terbanyak terjadi  pada  tahun  2019,  yaitu  sebanyak  6.239.543,  sedangkan untuk permohonan perpanjangan visa pada tahun 2016 dan tahun 2019 sama- sama  104.310. Dari  data  yang  ditunjukkan  pada  tabel  2  ini  dapat diketahui  bahwa  total  jumlah  pemegang visa  kunjungan  di  Bali  pada tahun 2016-2020 sebanyak 395.121 Warga Negara Asing.
Data  presentase  pemegang  visa  dengan  tingkat  pelanggaran  di wilayah Bali akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4 Presentase Data Pemegang Visa Dengan Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing Di Bali Tahu n Pemegang Visa Pelanggar an Presenta se 2016 3.044.292 113 0.004 2017 2.011.857 265 0.013 2018 6.027.159 449 0.007 2019 6.239.543 679 0.011 2020 1.092.257 157 0.014 Sumber: Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Data pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada  warga  negara asing  yang  tinggal  di  wilayah  Bali  yang  dikenakan tindakan  administratif  keimigrasian  karena  pelanggaran.  Data  ini menunjukkan bahwa, semakin banyak warga negara asing yang memiliki visa  maka  semakin  banyak  terjadi  pelanggarannya.  Pada  tahun  2018, jumlah pemegang  visa  sebanyak  6.027.159  dengan  jumlah  pelanggaran sebanyak  449  kasus kemudian  pada  tahun  2019,  jumlah  pemegang  visa 6.239.543  dengan  jumlah  pelanggaran sebanya  679  kasus.  Pelanggaran terhadap  visa  ini  sudah  melalui  proses  penegakkan  hukum  dengan menerapkan  sanksi  administrasi.  Walaupun  pihak  imigrasi  telah melakukan penindakan dengan mengenakan sanksi administrasi kepada warga  negara  asing  yang  melakukan  pelanggaran  visa,  namun  masih
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 902
banyak  terjadi  pelanggaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sanksi administrasi  tidak  efektif  untuk  menangani  tindak  pelanggaran  visa  di Bali. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak keimigrasian bersikap tegas membawa kasus pelanggaran ke pengadilan.
Untuk  menguatkan  hasil  penelitian  ini,  penulis  melakukan pengambilan sample kepada 10 (sepuluh) orang Warga Negara Asing yang telah  diberikan  Sanksi  administratif keimigrasian  dan  ditempatkan  di ruang karantina imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, dalam rangka  menunggu  proses  pendeportasian  melalui  metode purposive sampling. Adapun hasil yang penulis dapat dilapangan:

## Tabel 5
Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Warga Negara Jumlah Responde n Jenis Kelami n (P/L) Pelanggaran  Jera Tidak Jera Aljazair 1 L Overstay V Amerika Serikat 1 L Overstay V Burkina Faso 1 L Penyalahguna an Visa V India 1 L Overstay V Italia 1 L Overstay V Mesir 1 L Overstay V Nigeria 2 L Overstay V V Pantai Gading 1 L Overstay V Venuzuela 1 P Overstay V Sumber: Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
Berdasarkan  tabel  diatas  pelanggaran  visa  oleh  warga  negara  asing mayoritas dilakukan oleh warga negara asing berjenis kelamin laki-laki, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan cenderung pelanggaran terkait lewat  batas  waktu  pengunaan  visa  ( overstay ),  dari  sepuluh  orang responden  yang  diambil  3  (tiga)  orang  menyatakan  jera  dan  7  (tujuh) orang menyatakan tidak jera terhadap sanksi administratif keimigrasian yang diberikan oleh pihak imigrasi di Bali.
Teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.16 Efektivitas  penerapan  sanksi  bagi  warga  negara  asing  pelaku pelanggaran  visa  yang  selama ini hanya dikenai tindakan administrasi yang  dirasa  belum  efektif  penerapan  sanksi  di  lapangan.  Hal  ini dikarenakan keimigrasian tidak memiliki anggaran khusus untuk biaya perkara di pengadilan, sehingga dirasa dengan sanksi administrasi yang dipraktekkan  selama  ini  dianggap  sudah  memberikan  efek  jera  bagi warga  negara  asing  yang  melakukan pelanggaran  visa,  akan  tetapi faktanya kasus pelanggaran terus meningkat dan masih banyak warga negara  asing  yang  tidak  jera  dengan  sanksi  yang  diberikan.  Perlu diterapkan pemberian sanksi yang lebih tegas untuk penegakan hukum keimigrasian  bagi  warga  negara  asing  yang  melanggar  ketentuan keimigrasian.
3.2 Upaya  Petugas  Imigrasi  Dalam  Mencegah  Pelanggaran  Visa  Oleh
Warga Negara Asing Di Bali
Visa  bagi  Warga  Negara  Asing  (WNA)  merupakan  Keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk Pemberian Izin  tinggal.  Adapun  warga  negara  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia pada  umumnya  menggunakan  fasilitas  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK) ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang  keimigrasian  dilakukan  dengan prinsip  yang  bersifat  “selektif” ( selective  policy ).  Berdasarkan  prinsip  ini,  hanya  orang  asing  yang diizinkan  masuk  ke  Indonesia  adalah  orang  asing  yang  memberikan manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  negara  Republik Indonesia  serta  tidak  membahayakan  keamanan  dan,  ketertiban,  juga tidak  bermusuhan  baik  terhadap  rakyat,  maupun  terhadap  Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Namun temuan dilapangan adalah didapati beberapa Warga Negara Asing  yang  dengan  sengaja  melanggar  aturan  yang  sudah  ditetapkan dalam Undang-Undang Keimigrasian. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut tentu ditindak sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Dalam  penindakan  pelanggaran  tersebut  terdapat beberapa  cara  penanggulangan  yang  sesuai  dengan  ketentuan Keimigrasian. Ketentuan tersebut dibedakan atas 2 (dua) upaya yaitu:
1. Upaya Preventif
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 904
Upaya  preventif  dilakukan  sebelum  pelanggaran  penyalahgunaan visa, sehingga upaya ini dimaksudkan untuk memelihara situasi dan kondisi  yang  ada,  serta  mencegah  segala  kemungkinan  yang  akan terjadi  terhadap  penyalahgunaan  visa.  Pengawasan  keimigrasian adalah  suatu  pengawasan  terhadap  orang  asing,  pengawasan keimigrasian  meliputi  pengamatan  dan  pemeriksaan  segala kegiatannya  mulai  dari  rencana  dan  keberadaan  orang  asing  di Indonesia  sampai  dengan  meninggalkan  Indonesia.  Upaya pengawasan  orang  asing  dalam  rangka  mencegah  timbulnya pelanggaran  visa  terdiri  dari:  pengawasan  administrative  dan pengawasan operasional
2. Upaya Represif
Adapun tindakan yang dilakukan dari upaya represif ini adalah litigasi dan nonlitigasi.
a. Litigasi
Pasal  119  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian disebutkan:
“Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang  sah  dan  masih  berlaku  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  8  dipidana  denda  penjara  paling  banyak Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah).” Jadi upaya represif berupa litigasi merupakan tindakan yuridis, dimana  orang  asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan maksud pemberian visa dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim  dan  kemudian  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.
b. Non Litigasi Adapun tindakan yang dilakukan dari upaya represif ini adalah tindakan  administratif.  Tindakan  administratif  keimigrasian dilakukan  sebagai  tindakan  yang merupakan  non  pro  justicia dan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.
IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Efektivitas  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap  pelanggar  visa oleh  warga  negara  asing  di  Bali  belum  efektif  dan  tidak  cukup memberikan  efek  jera.  Hal  ini  terlihat  dari  data  pelanggaran  visa tahun  2016  sampai  dengan  2020,  yang  menunjukkan  peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena alasan pandemi covid-19. Meskipun telah dilakukan  penindakan  berupa  sanksi  administrasi  bagi  warga negara asing yang melakukan pelanggaran visa, namun kenyataannya
jumlah pelanggaran visa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2. Upaya petugas imigrasi dalam mencegah timbulnya pelanggaran visa oleh  warga  negara asing  di  Bali  adalah  dengan  menerapkan  Upaya Preventif  berupa  pengawasan,  yaitu  Pengawasan  Administratif  dan Pengawasan  Operasional  dan  Upaya  Represif  berupa  Tindakan Litigasi dan Non Litigasi terhadap orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia.
4.2. Saran
1. Perlu adanya upaya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas,  intensif  dan  konsisten  dengan  cara  melakukan  pengawasan administrasi dan operasional, sehingga penegakan hukum terhadap warga  negara  asing  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Sebaiknya  diperlukan  perbaikan  fasilitas  dan  sarana  serta  sistem keimigrasian yang ada, termasuk arah pandang terhadap orang asing yang  ada  di  Indonesia,  agar  keimigrasian  Indonesia  dapat  terus dikembangkan. Serta saling berkoordinasi antar instansi/ stakeholder lainnya menjadi poin penting untuk dilakukan, dan masyarakat juga dilibatkan dalam fungsi  kontrol warga  negara asing yang berada di wilayah tempat mereka  tinggal,  sehingga  dengan  adanya  kerjasama yang  baik  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  warga  negara  asing tidak  akan  memiliki  peluang  yang  luas  untuk  melanggar ketentuan keimigrasian yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undag (Legisprudence) , Kencana, Jakarta Wahyudin  Ukun,  2004, Deportasi  Sebagai  Instrumen  Penegakan  Hukum  dan Kedaulatan  Negara di  Bidang  Keimigrasian ,  PT.  Adi  Kencana  Aji, Jakarta.
Sahya  Anggara,2012, Perbandingan  Administrasi  Negara ,  Pustaka  Setia, Bandung. SF, Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, 2005, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali,  Jakarta.  Soerjono
Soekanto, 2014, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  2016, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  (Cet  II), Liberti, Yogyakarta, Teguh  Prasetyo,  2013, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 906

## JURNAL
Alan Hasan, Jan-Mar 2015, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, Lex Societatis, Vol. III/No. 1/, p. 1.
Indradewi,  A.  A.  S.  N.  (2013).  Karakteristik  Dasar  dan  Urgensi  Pemikiran Hukum  Progresif  dalam  Konteks  Penegakan  Hukum. Widyasrama ,
22 (2).
Ni  Luh  Sri  Mahendra  Dewi.  (2020).  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA PUNGUTAN  LIAR  YANG  DILAKUKAN  DESA  ADAT  DITINJAU  DARI PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF. Kerta Dyatmika , 17 (1), 86-95 SH.,MH,  I.  W.  A.  (2017).  TINJAUAN  YURIDIS  SANKSI  PIDANA  TERHADAP PENISTAAN
AGAMA. Kerta Dyatmika , 14 (1).
Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). Non Litigation Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes. LEGAL BRIEF, 10(2).

## PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216).
Peraturan Pemerintah  Nomor 31  Tahun  2013  tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5409).
Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  51  Tahun  2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Teknis  Permohonan  dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.