## KEBIJAKAN  PROGRAM DANAU LESTARI PROVINSI DATI I BALI
DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009

## Oleh
Dewa Made Atmaja
Staf Pengajar Jurusan Pandidikan Geografi Undiksha, Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Lingkungan UNS atmajadewamade@yahoo.com

## ABSTRAK
Bali  memiliki  empat  buah  danau  alam  yang  terletak  di  tiga  Kabupaten, yakni:  danau  Beratan  di  Kabupaten  Tabanan,  danau  Buyan  dan  Tamblingan  di Kabupaten Buleleng dan danau Batur di Kabupaten Bangli. Keempat danau alam ini  memiliki  fungsi  yang  sangat  vital  sebagai  sumber  daya  alam  khususnya  bagi masyarakat  Bali  dan  memiliki  fungsi  yang  strategis  untuk  menunjang pembangunan  di  Provinsi  Bali.  Ada  fungsi-fungsi  lain  yang  didalamnya  terdapat nilai-nilai yang khas, yakni fungsi ekologis dan fungsi sosial budaya.
Mengingat  besarnya  tekanan  lingkungan  sebagai  akibat  dari  dampak aktivitas  manusia,  maka  diperlukan  upaya-upaya  pelestarian  lingkungan  baik melalui  kegiatan-kegiatan  fisik  maupun  pemberdayaan  peran  serta  dan peningkatan  kesadaran  masyarakat.  Atas  dasar  kepentingan  masing-masing, berbagai instansi pemerintah, swasta maupun LSM, telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pelestarian lingkungan danau. Namun demikian sejauh ini usaha-usaha  tersebut  belum  terkoordinasi  sehingga  berjalan  sendiri-sendiri  yang terkadang mengakibatkan overlaping kegiatan dengan hasil yang berbeda. Pengelolaan danau dengan menerapkan suatu konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu merupakan pendekatan yang sangat konprehensip. Hal ini didasarkan atas  teori  bahwa  pengelolaan  suatu  ekosistem  lingkungan  harus  merupakan keterpaduan  pengelolaan  atas  komponen-komponen  pembentuk  ekosistem lingkungan  itu  sendiri  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  2  UU  No.  32  Tahun  2009. Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu-isu penyelamatan  lingkungan  hidup,  maka  lahirlah  Undang-Undang  Republik Indonesia    Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  dengan  127  pasal.  Kebijakan  program  danau lestari yang dicanangkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang terdiri dari: program  fisik,  program  pengendalian  kerusakan  kawasan  danau  dan  daerah tangkapannya,  program  pengendalian  pencemaran,  program  pelestarian  sumber daya  alam  dan  plasma  nutfah,  program  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat, dan program khusus. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan  kebijakan  program  danau  lestari  oleh Gubernur  Provinsi  Bali  berjalan  sesuai  dengan  norma-norma  yang  tekandung dalam pasal-pasal dan ayat UUPPLH.
Kata-kata kunci: Danau lestari, Implimentasi UU No 32 Tahun 2009

## PENDAHULUAN
Provinsi  Bali  memiliki  empat buah danau alam yang terletak di tiga Kabupaten,   yakni: danau Beratan di Kabupaten  Tabanan,  danau  Buyan dan  Tamblingan  di  Kabupaten  Bule- leng  dan  danau  Batur  di  Kabupaten Bangli.  Keempat  danau  alam  ini memiliki  fungsi  yang  sangat  vital sebagai sumber daya alam khususnya bagi  masyarakat  Bali  dan  memiliki fungsi  yang  strategis  untuk  menun- jang  pembangunan  di  Provinsi  Bali. Sebagai  sumber  daya  alam,  danau dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain  sebagai:    sumber  air  keperluan rumah  tangga,  sumber  air  usaha pertanian,  dan  perikanan.  Sedangkan fungsi  strategis  sebagai  penunjang pembangunan,  danau  dimanfaatkan antara lain sebagai: obyek daya tarik wisata alam, obyek daya tarik wisata budaya,  obyek  daya  tarik  wisata minat  khusus  dan  obyek  penelitian (BAPEDAL, 1999)
Disamping  fungsi-fungsi  se- bagaimana  yang  diuraikan  di  atas, ada fungsi-fungsi  lain  yang didalam- nya  terdapat  nilai-nilai  yang  khas, yakni  fungsi  ekologis  dan  fungsi sosial  budaya.  Sebagai  fungsi  eko- logis  danau  dan  lingkungannya  akan
menciptakan  suatu  kondisi  iklim mikro  yang  khas  dan  mempengaruhi iklim  mikro  yang  akan  menentukan kondisi ekosistem yang luas sehingga mempengaruhi  pola  hidup  masya- rakat, pola bercocok tanam dan jenis- jenis  tanamannya  serta  usaha-usaha yang  lain.  Sebagai  fungsi  sosial  bu- daya  pemanfaatan  danau  khususnya bagi  masyarakat  Bali,  akan  menjadi khas  bila  kita  bandingkan  dengan fungsi  danau  di  luar  Bali.  Bagi masyarakat  Bali  keberadaan  danau memiliki nilai-nilai tersendiri sebagai bagian  dari  ritus  keagamaan  yang sudah turun temurun (Atmaja, 2011).
Pemanfaatan  danau  sebagai sumberdaya  alam  yang  akan  dapat mempengaruhi  keberadaan  danau  itu sendiri,  tidak  hanya  dilihat  dari kegiatan  masyarakat  yang  berada  di sekitar perairan danau atau sempadan danau  saja.  Namun  perlu  diperha- tikan  pula  berbagai  kegiatan  masya- rakat  yang  berada  di  lingkungan daerah  tangkapan  hujannya  ( catch- ment  area ).  Karena  dalam  prinsip ekosistem  daerah  aliran  sungai  dije- laskan  bahwa  keberadaan  suatu  da- nau sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah tangkapannya. Penurunan
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
kualitas  daerah  tangkapan  akan mengakibatkan  penurunan  kualitas danau  yang  berada  didalamnya. Jorgensen (1989) menyatakan bahwa hutan  lindung  dengan  fungsi  hidro- logi sangat erat hubungannya dengan ekosistem  perairan  tawar,  baik  su- ngai  maupun  danau  sehingga  mem- bentuk saling ketergantungan.
Maraknya  kegiatan  masya- rakat  baik  secara  langgsung  maupun tidak  langsung  memanfaatkan  danau dan  lingkungannya  sebagai  sumber atau  obyek  kegiatan  telah  mengaki- batkan  tekanan  lingkungan  yang berakibat  pada  penurunan  kualitas- nya.  Dampak  dari  berbagai  kegiatan usaha  masyarakat  telah  mempenga- ruhi  agen-agen  lingkungan,  baik  air, udara,  kimia,  fisik  tanah,  flora  dan fauna,  iklim  maupun  sosial  budaya dan  ekonomi  masyarakat.  Dampak dari  berbagai  kegiatan  masyarakat akan  semakin  besar  kualitas  dan intensitasnya sejalan dengan berkem- bangnya  jumlah  penduduk  dan  ting- kat  pengetahuannya,  dengan  demi- kian tak pelak di kemudian hari akan terjadi  penurunan  kualitas  lingkung- an yang semakin besar.
Mengingat  besarnya  tekanan lingkungan  sebagai  akibat  dari  dam-
pak  aktivitas  manusia  sebagaimana diuraikan  di  atas,  maka  diperlukan upaya-upaya  pelestarian  lingkungan baik  melalui  kegiatan-kegiatan  fisik maupun  pemberdayaan  peran  serta dan  peningkatan  kesadaran  masya- rakat.  Namun  demikian  upaya-upaya pelestarian haruslah diarahkan kepada  pemanfaatan  danau  sebagai fungsi  yang  paling  ideal,  artinya bahwa  penetapan  baku  mutu  yang diberlakukan  sebagai  tolak  ukur keberhasilan  dari  pengelolaan  sum- ber  daya  air  khususnya  danau.  Hal ini  penting  mengingat  kompleknya manfaat  danau  dan  lingkungannya dalam  menunjang  kehidupan  masya- rakat.  Disamping  itu  yang  perlu  di- perhatikan  adalah  bahwa  peman- faatan  sumber  daya  alam  pada umumnya dan sumber daya alam ka- wasan  danau  pada  khususnya  harus mengacu  kepada  prinsip-prinsip  da- sar  konservasi  sumber  daya  alam sesuai  dengan  Pasal  57  UU  No.32 Tahun  2009  yang  mempunyai  tiga sasaran, yaitu:
1) Perlindungan  terhadap  kelang- sungan proses ekologis sebagai penyangga kehidupan manusia, antara  lain  berupa:  perlindung- an hutan yang berlereng curam
seperti  hutan  lindung,  perlin- dungan  mata  air,  tepian  sungai dan  danau  dalam  bentuk  pe- ngaturan areal dan vegetasinya.
2) Pengawetan plasma nutfah dengan  keanekaragaman  beru- pa  flora  maupun  fauna,  teruta- ma  yang  keadaannya  telah langka,  yang  dilakukan  dalam bentuk: suaka alam dan  di  luar kawasan  konservasi,  meliputi pengawetan plasma nutfah berdasarkan  peraturan  perun- dangan.
3) Pelestarian  Pemanfaatan  di- maksudkan  untuk  menjamin jenis  dan  ekosistem  tersebut, dimana  pemanfaatannya  secara langsung  maupun  melalui  budi daya,  harus  dilaksanakan  atas dasar  prinsip  kelestarian  dan sejauh  mungkin  menghindari terjadinya  erosi  maupun  polusi genetik.
Kepedulian  dunia  Internasio- nal termasuk pula Indonesia terhadap pentingnya  upaya  pelestarian  ling- kungan  hidup  telah  sama-sama  kita maklumi  bahkan  negara  kita  telah mempunyai  beberapa  peraturan  pe- rundang-undangan  antara  lain  yang tercantum  dalam  UUD  1945  tentang
tindakan  berupa  pelestarian  sumber daya  alam  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  umum.  Kemudian  UU No.  4  Tahun  1982  tentang  Keten- tuan-ketentuan    Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sebagaimana  te- lah  diubah  dan  diperbarui  oleh  UU No.  23  Tahun  1997  tentang  Penge- lolaan  Lingkungan Hidup (UUPLH), selanjutnya Undang-Undang tersebut diperbarui  lagi  menjadi  UU  No.  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH),  yang  mana  Undang- Undang  ini  jauh  lebih  lengkap dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya,  karena  undang-undang sebelumnya  mengalami  ketumpulan dalam  pelaksanaannya  dan  masih banyak  rumusan  pasal-pasal  dalam UUPLH  yang  masih  tumpang  tindih dengan  kepentingan  sektoral  ketika diimplementasikan  (Erwin,  2008; Sukanda, 2009).
Masalah-masalah  lingkungan yang sering dibicarakan seperti: ban- jir  di  beberapa  daerah  di  Indonesia, longsor, polusi udara, pencemaran air dan  pencemaran  lainnya,  yang  pada dasarnya  disebabkan  karena  tidak berfungsinya  ekosistem    lingkungan. Penyebab  lain  adalah berdirinya pe-
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
rusahan-perusahan  dengan  segala macam    aktifitasnya    yang    menye- babkan  lingkungan  menjadi  ter- ganggu  dan  masyarakat  menjadi tidak nyaman, karena banyak    peru- sahan-perusahan  tidak  memperhati- kan  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL),  Audit  Ling- kungan, Baku Mutu Lingkungan dan sebagainya  (Rika,  2011).    Pasal  14 UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Ling- kungan  Hidup  (UU  PPLH)  menye- butkan  bahwa  ada  beberapa  ins- trumen dalam pencegahan dan perusakan  lingkungan  hidup  yang seharusnya  dipenuhi  oleh  setiap perusahan-perusahan  atau  kegiatan yang  berdampak  langsung  terhadap lingkungan.
Atas dasar kepentingan masing-masing, berbagai instansi pe- merintah, swasta maupun LSM, telah melakukan  upaya-upaya  yang  me- ngarah  kepada  pelestarian  lingkung- an  danau.  Namun  demikian  sejauh ini  usaha-usaha  tersebut  belum  ter- koordinasi  sehingga berjalan sendiri- sendiri  yang  terkadang  mengaki- batkan overlaping kegiatan  dengan hasil  yang  berbeda.  Untuk  menghi- dari  tumpang  tindihnya  kegiatan  dan
meningkatkan efisiensi kerja maupun anggaran  diperlukan  suatu  bentuk organisasi  atau  wadah  yang  dapat mengarahkan  dan  merupakan  basis orientasi  dalam  penentuan  rencana kegiatan.  Berdasarkan  uraian  di  atas maka dapat dirumuskan tujuan penulisan  sebagai  berikut:  1).  Kebi- jakan program-program danau lestari apa  saja  dicanangkan  oleh  Gubernur Kepada Daerah Provinsi Bali; 2). Ba- gaimana implementasi UU Nomor 32 Tahun  2009  (UUPPLH)  tentang  ke- bijakan  program  danau  lestari  yang dicanangkan oleh Gubernur Bali.

## METODE
Penulisan  karya  ilmiah  ini penulis menggunakan metode kepus- takaan  yaitu  memperoleh  data  dan bahan-bahan  bacaan  dari  berbagai sumber  yang  berhubungan  dengan danau  lestari  dan  implimentasi  UU No  32  Tahun  2009.  Data  mengenai danau  lestari  yang  dikaitkan  dengan UU No 32 Tahun 2009 dianalisis dan dideskripsikan  dalam  bentuk  naratif. Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara siste- matis,  faktual  dan  aktual  mengenai dasar  filosofi  danau  lestari  yang dikaitkan  dengan  UU  No  32  Tahun
2009  tentang  perlindungan  dan  pe- ngelolaan lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN

## Kebijakan Program Danau Lestari
Pengelolaan  danau  dengan menerapkan  suatu  konsep  terpadu dari  berbagai  disiplin  ilmu  merupa- kan  pendekatan  yang  sangat  konpre- hensip.  Hal  ini  didasarkan  atas  teori bahwa  pengelolaan  suatu  ekosistem lingkungan  harus  merupakan  keter- paduan  pengelolaan  atas  komponen- komponen pembentuk ekosistem lingkungan  itu  sendiri  sesuai  dengan Pasal  1  ayat  2  UU  No.  32  Tahun 2009.  Beragam  komponen  penyusun ekosistem  satu  sama  lain  saling pengaruh  mempengaruhi  sehingga untuk  mempelajari  berbagai  jenis komponen  tersebut  membutuhkan spesifikasi  ilmu  pengetahuan seperti: geografi, meteorologi, biologi, kimia, kehutanan, fisika (Annonymous, 1986).
Berdasarkan  konsep  keterpa- duan  pengelolaan  suatu  ekosistem maka  usaha-usaha  yang  berorientasi kepada  pengelolaan  suatu  ekosistem danau  harus  berupaya  pula  untuk memperhatikan  ekosistem  lain  di luarnya  yang  sangat  mempengaruhi
keberadaan  danau  itu  sendiri,  yaitu dengan  apa  yang  disebut  sebagai daerah  tangkapan  ( catchment  area ).
Mengingat  kompleksnya  komponen- komponen  penyusun  kedua  ekosis- tem  tersebut  maka  pada  point  ini akan  dibahas  tentang  program-pro- gram terkait danau lestari.
Untuk  lebih  meningkatkan keberhasilan pelaksanaan norma-nor- ma guna mencapai terciptanya danau lestari, disamping perlu adanya orga- nisasi  atau  kelembagaan  dan  penga- wasan  perlu  diupayakan  pula  ber- bagai  kegiatan  yang  dapat  mendu- kungnya.  Kegiatan  yang  dimaksud- kan  dalam  kontek  ini  adalah  sebagai program,  kegiatan  atau  program- program  yang  ditawarkan  di  bawah ini  dapat  dilaksanakan  oleh  berbagai instansi  pemerintah  khususnya  di lingkungan  kewenangan  Pemda  Tk  I Provinsi  Bali,  swasta  atau  LSM,  dan dasar  hukumnya  adalah  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997, sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya serta  kemampuan  peralatan  dan personelnya (BAPEDA, 1997).
Jenis-jenis kebijakan program sebagaimana  yang  diuraikan  di bawah ini tidak menutup kemungkin- an munculnya sub-sub program yang
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
lebih  spesifik  atau  lebih  khusus sehingga  program  itu  sendiri  dapat dilakukan  oleh  satu  instansi  atau kerjasama  antar  instansi.  Untuk menghindari  tumpang  tindihnya  pro- gram  diperlukan  adanya  koordinasi, oleh  karena  itu  dalam  point  ini  juga disajikan  yang  memuat  jenis-jenis program  dan  instansi-  instansi  mana yang diarahkan untuk melaksanakan- nya  dan  sekaligus  koordinator.  Agar pelaksanaan  berbagai  kebijakan  pro- gram  tersebut  yang  bertujuan  untuk mendukung  terciptanya  kondisi  da- nau  lestari  lebih  terarah    dan  terko- ordinasi  maka  dalam  hal  ini  tidak tertutup  kemungkinan  untuk  diben- tuk  suatu  otoritas  atau  organisasi independen  yang  berwenang  meng- koordinasikan  semua  kegiatan  yang berhubungan  dengan  pengelolaan danau  yang  bertanggung  jawab  ke- pada  Gubernur  Kepala  Daerah  Ting- kat  I  Bali  (BAPEDAL,  1999).  Ada- pun  kebijakan  program-program  da- nau  lestari  yang  dimaksud  antara lain:
1). Program fisik yang terdiri dari:
(1) Pemasangan papan informasi,
program  ini  dapat  diterapkan kepada  empat  buah  danau yang  ada,  dengan  tujuan
utama  memberikan  informasi kepada masyarakat untuk tetap  menjaga  kelestarian  da- nau atau informasi lainnya di- sesuaikan  dengan  isu  yang paling spesifik untuk diangkat di masing-masing danau.
(2) Pembangunan  pos  penjagaan, dimaksudkan  adalah  dalam rangka  memberikan  perlin- dungan  dan  penjagaan  danau itu  sendiri  maupun  pengun- jung.  Penjagaan  danau  misal- nya penjagaan dari kasus pen- cemaran.
(3) Pembangunan  pusat  penge- lolaan  dan  informasi  global, adalah  semacam  pusat  pe- ngolah  data  kondisi  perairan danau  maupun  lingkungan- nya  dan  sumber  informasi yang  disajikan  secara  digital yang  dapat  memanfaatkan teknologi  GIS  ( Geography Information  System ),  LAN ( Local  Area  Network ).  Pro- gram ini tentunya akan ditun- jang  oleh  program-program lainnya.
(4) Pengembangan  sarana  penge- lolaan  sampah,  untuk  pro- gram  ini  hanya  baru  proses
pemisahan  sampah  organik dan anorganik.
(5) Pengembangan  sarana  dan prasarana  potensial  penun- jang pariwisata, misalnya der- maga, rekreasi air, sarana me- mancing,  sarana sky  boat .
Diarahkan  agar  sarana  ter- sebut  lebih  berdaya  guna lebih baik sesuai dengan daya dukung  dan  ramah  lingkung- an.
(6) Pemetaan  daerah  tangkapan di  masing-masing  danau,  ke- giatan  ini  penting  untuk  me- ngetahui  batas-batas  kewe- nangan atau cakupan kegiatan dalam  menentukan  rencana semua  kegiatan  yang  ber- hubungan  dengan  pelestarian danau.
2). Program pengendalian kerusakan kawasan danau dan daerah tang- kapannya,  program  ini  terdiri dari:
(1) Perlindungan  hutan  di  daerah tangkapan,  program  ini  pen- ting  untuk  menjaga  kelesta- rian  hutan  yang  ada  terutama di  daerah  tangkapan  sebagai daerah  resapan.  Kegiatan-ke- giatan di dalamnya antara lain
berupa:  pengendalian  keba- karan  hutan,  pengendalian pencurian  kayu,  penyuluhan, reboisasi  dan  rehabilitasi  ve- getasi yang rusak.
(2) Pengendalian  kerusakan  sem- padan  danau,  program  ini diarahkan  kepada  pengaturan sempadan  danau  yang  digu- nakan  oleh  masyarakat  untuk ladang,  permukiman,  pertani- an, dan peternakan.
(3) Pembersihan  Gulma  di  pera- iran  danau,  sejauh  ini  baru perairan  danau  Buyan  yang sudah  cukup  banyak  ditum- buhi gulma (khususnya eceng gondok).
3). Program pengendalian pencemar- an, program ini terdiri dari:
(1) Pengelolaan  draenase  limbah, program  ini  terutama  diarah- kan  kepada  pengelolaan  lim- bah rumah tangga dan limbah usaha kecil yang pada umum- nya  hanya  dibuang  atau  dia- lirkan  ke  danau  oleh  masya- rakat  yang  bermukim  di  ka- wasan danau.
(2) Pemantauan kualitas air danau.
(3) Pemantauan kualitas udara.
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
(4) Pemantauan kualiras tanah.
(5) Pengendalian  pencemaran  air danau,  program  ini  dilakukan keempat  danau.  Pencemaran air  danau  akibat  limbah  ru- mah  tangga,  pertanian  dan peternakan.
Program di atas (2,3,4) ini dapat dilakukan  secara  rutin  atau  ber- kala  yang  bertujuan  untuk  meli- hat  perkembangan  kualitas  air, udara  dan  tanah  pada  titik-titik sampel  tertentu,  dalam  hal  ini dapat  diterapkan  untuk  semua kawasan danau.
4). Prgram pelestarian sumber daya alam  dan  plasma  nutfah,  pro- gram ini terdiri dari:
(1) Pemantauan  kuantitas  dan kualitas  flora  dan  fauna  dae- rah  tangkapan,  program  ini dapat  dilakukan  secara  tem- porer  dengan  tujuan  untuk selalu  memantau  kelimpahan maupun  kualitas  flora  dan fauna  yang  berada  di  daerah tangkapan di tiap-tiap danau.
(2) Konservasi  flora  dan  fauna langka,  flora  dan  fauna  yang hampir  punah,  perlu  untuk dilakukan  konservasi  untuk meningkatkan populasinya.
Dalam  hal  ini  dapat  pula didahului  dengan  penelitian tentang  flora  dan  fauna  asli yang  telah  punah  maupun yang  langka  untuk  selanjut- nya diadakan konservasi.
(3) Perlindungan flora dan fauna, perlindungan  terhadap  flora dan  fauna  yang  dilindungi dapat  dipadukan  dengan  pro- gram  perlindungan  lainnya. Dalam  hal  ini  penekanannya lebih  kepada  pengawasan, peringatan  dan  penegakan hukum  kepada  masyarakat yang melakukan kegiatan baik  secara  langsung  maupun tidak langsung akan berakibat penurunan populasinya.
(4) Pemetaan  zone  pemanfaatan, dengan mengacu kepada RTRW  yang  ada  dapat  dila- kukan  pemetaan  secara  lebih spesifik  zone-zone  peman- faatan  dengan  batas  kritikal sejauh  daerah  tangkapan,  hal ini bermanfaat untuk memba- tasi  perkembangan  tekanan lingkungan.
5).  Program  peningkatan  pember- dayaan  masyarakat,  program ini terdiri dai:
(1) Penyuluhan  kepada  masyara- kat  sekitar  danau,  berbagai program  penyuluhan  dilaku- kan  oleh  instansi-instansi, terutama yang  sasarannya masyarakat  daerah  kawasan danau  dapat  dilakukan  secara bersama  dan  terpadu  dalam hal  ini  dapat  dikoordinasi oleh salah satu instansi.
(2) Peningkatan  peran  serta  ma- syarakat  dan  lembaga  tradi- sional  dalam  pengelolaan  da- nau secara lestari, program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan  partisipasi  ma- syarakat  dalam  ikut  serta menjaga  kelestarian  danau, dengan  melalui  pembinaan dan peningkatan kinerja orga- nisasi  kemasyarakatan,  lem- baga  tradisional,  desa  adat dan organisasi lainnya.
(3) Peningkatan peran serta usahawan  dalam  pengelolaan danau lestari,  program ini di- maksudkan  untuk  lebih  me- ningkatkan  peran  serta  para usahawan  terutama  yang  ke- giatan  usahanya  berada  di kawasan  danau  dalam  ikut menjaga kelestarian danau.
(4) Usaha  peningkatan  taraf  hi- dup  atau  perekonomian  ma- syarakat,  usaha-usaha  dalam meningkatkan taraf hidup ma- syarakat dapat dilakukan antara  lain  dengan  cara  me- lakukan  pembinaan  terhadap sumber-sumber  yang  dapat mendatangkan pendapatan masyarakat,  misalnya  home industri,  kerajinan,  dan  usaha kecil lainnya. Diharapkan de- ngan  peningkatan  taraf  hidup masyarakat  dapat  mening- katkan  pendidikan  dan  kesa- daran  masyarakat  terhadap lingkungan.
6).   Program  khusus,  dibuatkan program  khusus  yang  meli- batkan  berbagai  sektor  dalam rangka pemanfaatan danau yang  berwawasan  lingkungan,
terdiri dari:
(1) Penelitian-penelitian untuk penyusunan  kriteria  lestari, secara  ekologis  keempat  da- nau alam di Provinsi Bali me- miliki  ciri  ekosistem  yang berbeda. Untuk lebih mening- katkan  keberhasilan  penge- lolaan  masing-masing  danau dan  daerah  tangkapan  hujan-
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
nya  dapat  diupayakan    untuk menyusun suatu kriteria- kriteria  atau  syarat  danau yang  lestari  secara  spesifik untuk  masing-masing  danau. Untuk  itu  perlu  didukung berbagai  penelitian  sehingga diperoleh ukuran-ukuran kua- litas standar kelestarian.
(2) Pengembangan pariwisata terpadu,  sektor  pariwisata merupakan  sektor  dominan dalam  pembangunan  di  Pro- vinsi  Bali.  Khususnya  untuk kawasan  danau  dapat  di- mungkinkan  untuk  dikem- bangkannya  pariwisata  terpa- du, misalnya pariwisata buda- ya  dan  agrowisata  atau  pa- riwisata  alam.  Program    ini dapat  diterapkan  pada  semua danau  dengan  maksud  untuk meningkatkan kualitas obyek- obyek  wisata  dan  menjaga kekhasannya.
(3) Pengembangan perikanan, pe- ngadaan  sumber-sumber  pro- tein  bagi  masyarakat  sangat perlu untuk meningkatkan ke- cerdasan.  Salah  satu  sumber penting  untuk  menyediakan sumber  protein  bagi  ma-
syarakat  di  sekitar  danau adalah  ikan.  Oleh  karena  itu program  pengembangan  peri- kanan  dapat  diterapkan  dan dilaksanakan  oleh  salah  satu instansi pemerintah agar lebih berhasil  dan  ramah  lingkung- an.
(4) Pengembangan  bidang  per- tanian  dan  perkebunan,  bi- dang ini diusahakan oleh ma- syarakat  setempat  secara  tra- disional  telah  banyak  bere- siko  menimbulkan  dampak lingkungan  yang  negatif.  Pe- ngembangan bidang pertanian dan  perkebunan  intensif  yang moderen  dan  ramah  ling- kungan  perlu  untuk  menjadi tolak  ukur  atau  contoh  bagi usaha  pertanian  dan  per- kebunan  masyarakat  setem- pat.  Kehadirannya  juga  dapat menjadi  obyek  wisata  teru- tama  agrowisata  untuk  me- ningkatkan  kualitas  pariwi- sata  setempat.  Program  ini dapat  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  maupun  investor swasta.
(5) Pengembangan  bidang  trans- portasi  dan  telekomunikasi,
perkembangan peradaban ma- nusia  begitu  cepat  dan  pesat tak pelak perkembangan transportasi  dan  telekomu- nikasi  juga  akan  sejalan. Untuk mengantisipasi timbul- nya  dampak  negatif  akibat perkembangan  bidang  trans- portasi  dan  telekomunikasi terutama  di  kawasan  danau, perlu  diupayakan  perencana- an  yang  matang  untuk  me- ngatasi  kebutuhan  tersebut. Program  ini  merupakan  pro- gram  yang  berorientasi  masa depan.
Kebijakan  berbagai  program sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas merupakan  program-  program  yang dapat  dilaksanakan  oleh  berbagai
instansi  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  masing-masing  dengan tidak menutup kemungkinan muncul- nya  jenis  kegiatan  yang  lebih  spe- sifik. Dengan demikian dalam pelak- sanaan  salah  satu  program  tidak tertutup  kemungkinan  untuk  dilak- sanakan  oleh  beberapa  instansi.  Na- mun  demikian  arahan  berikut  ini akan  memungkinkan  lebih  terarah- nya  siapa  buat  apa,  sehingga  nanti- nya  tidak  terjadi  tumpang  tindihnya pelaksanaan  pada  suatu  pekerjaan. Untuk  lebih  jelasnya  tentang  pe- laksanaan  kebijakan  program  danau lestari  yang  dibuat  oleh  Gubernur Kepala  Daerah  Provinsi  Bali  dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel. 1. Jenis Program dan Instansi Pelaksana Program Danau Lestari
No Jenis Program/Kegiatan Instansi Pelaksana/Koordinator (1) (2) (3) I 1 2 3 4 5
6

## Program Fisik
Pemasangan papan informasi. Pembangunan pos penjagaan.
Pembangunan pusat pengelolaan dan informasi global.
Pengembangan sarana pengelolaan sampah. Pengembangan  sarana  prasarana  potensial penunjang pariwisata. Pemetaan  daerah  tangkapan  di  masing masing danau. Pemda Tk. II
MAWIL HANSIP Prop. Bali
BAPEDAL Wilayah II
DKP Tk. II Kanwil PU Prop. Bali
Pemda Tk. I Bali

## II
1
2 3 Program Pengendalian Kerusakan Kawasan Danau/Daerah Tangkapan Perlindungan hutan di daerah Tangkapan Pengendalian kerusakan sempadan danau Pembersihan gulma di perairan danau. Kanwil Kehutanan Prop. Bali Dinas Pertanian Tk. I Bali Kanwil PU Prop. Bali
Kebijakan Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
No Jenis Program/Kegiatan Instansi Pelaksana/Koordinator (1) (2) (3) III 1 2 3 4 5

## Program Pengendalian Pencemaran
Pengelolaan drainase limbah. Pemantauan kualitas air danau.
Pemantauan kualitas udara.
Pemantauan kualitas tanah.
Pengendalian pencemaran air danau. BAPEDAL Wilayah II Biro BLH Prop. Bali
BAPEDAL Wilayah II
Kanwil Kehutanan Prop. Bali
Pemda Tk. I Bali
IV 1 2 3 4
Program  Pelestarian  Sumbr  Daya  Alam dan Plasma Nutfah Pemantauan  kualitas dan kuantitas flora dan fauna daerah tangkapan. Konservasi flora dan faunalangka. Perlindungan flora dan fauna dilindungi Pemetaan zone pemanfaatan. Kanwil Kehut. Prop. Bali Kanwil Kehut. Prop. Bali Kehut. Prop. Bali BAPPEDA Tk. I Bali V 1
2
3 4
Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Penyulhan kepada masyarakat sekitar danau. Peningkatan SDM da peran serta masyarakat dan  lembaga  tradisional  dalam  pengelolaan danau lestari. Peningkatan  peran  serta  usahawan  dalam pengelolaan danau lestari. Peningkatan  taraf  hidup  atau  perekonomian masyarakat. Pemda Tk. II Pemda Tk. II Kanwil Dep. Parsenibud Prop. Bali Kanwil Dep. Sosial Prop. Bali
VI 1 2 3 4
5 6

## Program Khusus
Penelitian  untuk  mendukung  disusunnya kriteria  danau lestari yang spesifik. Pengembangan pariwisata terpadu.
Pengembangan perikanan. Pengembangan bidang pertanian dan perkebunan. Pengembangan  bidang  transportasi  dan telekomunikasi. Pengadaan sumber tenaga listrik Perguruan Tinggi Kanwil Dep. Parsenibud Prop. Bali
Dinas Pertanian Tk. I Bali Dinas Pertanian Tk. I Bali
Kanwil Perhubungan Prop. Bali
Kanwil Dep. Tamben Prop. Bali
Sumber: BAPEDAL Wilayah II, 1999.

## Implementasi Undang Undang No.
32  Tahun  2009  Dalam  Program Danau Lestari
Lingkungan  hidup  sebagai suatu  kesatuan  ruang  dengan  segala komponennya  merupakan  karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain dari hal itu lingkungan hidup juga merupakan ruang  di  mana  aktivitas  berlangsung yang  sekaligus  merupakan  sumber
daya  alam  yang  harus  dikelola sedemikian  rupa  hingga  lebih  baik. Kualitas  yang  lebih  baik  sebagai komponen sumber daya alam ditandai  oleh:  Pelestarian  fungsi sumber  daya  alam;  Peningkatan kemampuan sumber daya alam untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan  (Erwin,  2008; Rachmi,  2011).  Untuk  mencapai
kedua hal itu, aktivitas manusia perlu diatur oleh ketentuan hukum.
Seirama dengan perkembang- an  dunia  yang  menyangkut  semakin tajamnya  isu-isu  penyelamatan  ling- kungan  hidup,  maka  lahirlah  Un- dang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Per- lindungan  dan  Pengelolaan  Ling- kungan  Hidup  (UUPPLH)  dengan 127  pasal.  Lahirnya  undang-undang ini  merupakan  penyempurnaan  dari undang-undang sebelumnya, di mana undang-undang  sebelumnya  banyak ditemui  kelemahannya  terutaman pada  bidang  penegakan  hukum lingkungannya. Perbedaan yang mendasar  dari  UU  Nomor  32  Tahun 2009  dengan  UU  Nomor  23  Tahun 1997  adalah  adanya  penguatan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  ini tentang  prinsip-prinsip  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  didasarkan  pada  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  karena dalam  setiap  proses  perumusan  dan penerapan  instrumen  pencegahan pencemaran  atau  kerusakan  ling- kungan  hidup  serta  penanggulangan dan  penegakan  hukum  mewajibkan pengintegrasian  aspek  transparansi,
partisipasi,  akuntabilitas,  dan  kea- dilan (Rachmi, 2011).
Selain  itu,  Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur:
a. Keutuhan    unsur-unsur  pe- ngelolaan lingkungan hidup;
b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. Penguatan  pada  upaya  pe- ngendalian lingkungan hidup;
d. Penguatan  instrumen  pence- gahan  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup, yang  meliputi  instrumen  ka- jian  lingkungan  hidup  stra- tegis,  tata  ruang,  baku  mutu lingkungan  hidup,  kriteria baku  kerusakan  lingkungan hidup,  amdal,  upaya  penge- lolaan  lingkungan  hidup  dan upaya  pemantauan  lingkung- an  hidup,  perizinan,  instru- men ekonomi lingkungan hidup,  peraturan  perundang- undangan  berbasis  lingkung- an  hidup,  analisis  risiko  ling- kungan  hidup,  dan  instrumen lain  yang  sesuai  dengan  per- kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
e. Pendayagunaan  perizinan  se- bagai  instrumen  pengenda- lian;
f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g. Kepastian  dalam  merespon dan  mengantisipasi  perkem- bangan lingkungan global;
h. Penguatan  demokrasi  ling- kungan  melalui  akses  in- formasi, akses partisipasi, dan akses  keadilan  serta  penguat- an hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. Penegakan  hukum  perdata, administrasi, dan pidana seca- ra lebih jelas;
j. Penguatan  kelembagaan  per- lindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  lebih efektif dan responsif;
k. Penguatan  kewenangan  pe- jabat  pengawas  lingkungan hidup  dan  penyidik  pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Undang-Undang  ini  membe- rikan  kewenangan  yang  luas  kepada Menteri untuk  melaksanakan seluruh kewenangan  pemerintah  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan hidup serta melakukan
koordinasi  dengan  instansi  lain. Pemerintah  memberi  kewenangan yang  sangat  luas  kepada  pemerintah daerah  dalam  melakukan  perlin- dungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  di  daerah  masing-masing.  Se- lain  itu  lembaga  ini  diharapkan  juga mempunyai  ruang  lingkup  wewe- nang  untuk  mengawasi  sumber  daya alam  untuk  kepentingan  konservasi. Begitu  pula  lembaga  ini  butuh  dari APBD yang memadai.
UUPPLH,    mengatur    segala aspek    mengenai    lingkungan  hidup, termasuk di dalamnya adalah menge- nai  penegakan  hukum  lingkungan. UUPPLH  mengatur  tiga  instrumen penegakan  hukum  lingkungan  yaitu: administrasi,  perdata  dan  pidana. Ketiga  instrumen  ini  tidak  terlepas dari  kerjasama  antara  pemerintah dengan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  lingkungan  hidup.    Pasal 62  ayat  (1)  menyebutkan  dalam perlindungan   dan pengelolaan ling- kungan hidup, pemerintah dan pemerintah  daerah  mengembangkan sistem  informasi  lingkungan  hidup untuk  mendukung    pelaksanaan  dan pengembangan kebijakan perlin- dungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Ayat  (2)  sistem  informasi
lingkungan  hidup  dilakukan  secara terpadu  dan  terkoordinasi  dan  wajib dipublikasikan  kepada  masyarakat. Sedangkan  ayat  (3)  sistem  informasi lingkungan  hidup  paling  sedikit memuat  informasi  mengenai  status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan  hidup,  dan  informasi lingkungan  hidup  lain.  Pasal  62  ini bila  diimplementasikan  ke  program danau  lestari  yang  dicanangkan Gebernur  Provinsi  Bali  pada  poin program  fisik  ternyata  sejalan  atau tidak  ke  luar  dari  norma-norma UUPPLH.
Undang-Undang No. 32
Tahun  2009  pasal  63  ayat  (2)  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan  hidup  pemerinth  Provinsi bertugas dan berwenang:
a. Menetapkan  kebijakan  ting- kat Provinsi;
b. Menetapkan  dan  melaksa- nakan  KLHS  tingkat  Provi- nsi;
c. Menetapkan  dan  melaksa- nakan  kebijakan  mengenai RPPLH Provinsi;
d. Menetapkan  dan  melaksan- akan  kebijakan  mengenai amdal dan UKL-UPL;
e. Menyelenggarakan inventari-
sasi  sumber  daya  alam  dan emisi  gas  rumah  kaca  pada tingkat Provinsi;
f. Mengembangkan dan melak- sanakan  kerja  sama  dan  ke- mitraan;
g. Mengkoordinasikan  dan  me- laksanakan pengendalian pencemaran dan/atau ke- rusakan  lingkungan  hidup lintas kabupaten/kota;
h. Melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  pela- ksanaan kebijakan, peraturan daerah,  dan  peraturan  kepala daerah kabupaten/kota;
i. Melakukan  pembinaan  dan pengawasan ketaatan pe- nanggungjawab  usaha  dan/ atau kegiatan terhadap keten- tuan  perizinan  lingkungan dan  peraturan  perundang-un- dangan  di  bidang  perlin- dungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
j. Mengembangkan  dan  mene- rapkan instrumen lingkungan hidup;
k. Memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan
antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
l. Melakukan  pembinaan,  ban- tuan  teknis,  dan  pengawasan kepada  kabupaten/kota  di bidang  program  dan  ke- giatan;
m. Melaksanakan  standar  pela- yanan minimal;
n. Menetapkan  kebijakan  me- ngenai  tata  cara  pengakuan keberadaan  masyarakat  hu- kum adat, kearifan lokal, dan hak  masyarakat  hukum  adat yang  terkait  dengan  perlin- dungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
o. Mengelola  informasi  ling- kungan  hidup  tingkat  Pro- vinsi;
p. Mengembangkan  dan  me- nyosialisasikan  pemanfaatan teknologi  ramah  lingkungan hidup;
q. Memberikan  pendidikan,  pe- latihan, pembinaan, dan penghargaan;
r. Menerbitkan  izin  lingkungan pada tingkat Provinsi;
s. Melakukan  penegakan  hu-
kum  lingkungan  hidup  pada tingkat Provinsi.
Pasal  63  ayat  (2)  ini  jika diimplementasikan dengan kebijakan program  danau  lestari  yang  dica- nangkan  Gubernur  Provinsi  Bali sangat relevan, bahkan pada pasal 63 tersebut  lebih  lengkap  parameternya terutama  tentang  hukum  lingkung- annya  dan  prosedur  perijinan,  se- dangkan  kebijakan  Gubernur  Bali tentang program danau lestari hukum lingkungan  dan  prosedur  perijinan tidak  ditekankan.  Namun  dalam pelaksanaannya  hukum  lingkungan tetap berfungsi sesuai dengan UUPPLH,  sebagai  contoh:  Pada tahun 2010 ada salah satu pengusaha rumah  makan  bangunannya  melang- gar  sempadan  danau  Beratan  dan juga limbahnya mencemari air danau tersebut,  sehingga  pengusaha  ter- sebut  dikenai  sanksi  hukum  dan membayar  ganti  rugi  ke  pemerintah. Ini  sebagai  bukti  bahwa  kebijakan program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009.

## PENUTUP
Simpulan
1). Kebijakan program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Ke- pala Daerah Tingkat  I  Bali  yang
terdiri  dari:  program  fisik,  pro- gram  pengendalian  kerusakan kawasan  danau  dan  daerah tangkapannya,  program  pengen- dalian  pencemaran,  program  pe- lestarian  sumber  daya  alam  dan plasma  nutfah,  program  pening- katan  pemberdayaan  masyara- kat,  dan  program  khusus.  Kebi- jakan  program  tersebut  terlak- sana sesuai dengan prosedur dan tekanan terhadap kerusakan lingkungan bisa diminimkan.
2). Implementasi UU No. 32 Tahun
2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup dengan  kebijakan  program  da- nau  lestari  oleh  Gubernur  Pro- vinsi Bali berjalan sesuai dengan norma-norma  yang  tekandung dalam  pasal-pasal  dan  ayat UUPPLH.  Sehingga  danau-da- nau  yang  ada  di  Provinsi  Bali terhidar dari tekanan lingkungan.
Saran
Sebaiknya semua elemen yang  ada  di  Bali  dari  tingkat  bawah sampai pimpinan daerah harus mendukung  kebijakan  program  da- nau  lestari  yang  dicanangkan  oleh Gubernur  guna  melindungi  sumber daya  alam  agar  tidak  terjadi  degra-
dasi. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Penge- lolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH)  sangat  perlu  disosia- lisasikan  ke  masyarakat,  mengingat masyarakat  kita  sudah  melek  hurup tentunya  mereka  ingin  tahu  tentang bagaimana melestarikan sumber daya alam.

## DAFTAR  PUSTAKA
Annonymous,  1986. Prosiding  Eks- pose  Limnologi  dan  Pemba- ngunan ,  Lembaga  Ilmu  Pe- ngetahuan  Indonesia  Pusat Penelitian dan Pengembangan Limnologi, Bogor.
Atmaja  Dewa  Made,  2011.  Kajian Imbangan Air Danau Batur di Kabupaten  Bangli, Jurnal Media  Komunikasi  Geografi . Vol. 12 No. 2.
BAPEDAL,  1999. Danau  Lestari , Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan Wilayah II.
Denpasar.
BAPPEDA,  1997. Laporan  Utama Studi  AMDAL  Kawasan  Pa- riwisata  Bedugul.  BAPPEDA Dati I Bali. Bali.
..................,    1997. Laporan  Utama Studi  AMDAL  Kawasan  Pa- riwisata  Kintamani.  BAPPE-
DA Dati I Bali. Bali.
Biro  Hukum  dan  Ham,  2010. Himpunan  Peraturan  Perun-
Kebijakan  Program Danau Lestari Provinsi Dati........ (Dewa Made Atmaja)
dang-undangan  Lingkungan Hidup . Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Bali.
Erwin  Muhamad,  2008. Hukum Lingkungan  Dalam  Sistem
Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan  Hidup .  Refika Aditama. Bandung.
Jorgensen, S.E. and R. A. Vollenwei- der  (Eds),  1989.  Guidelines of  Lake  Management.  Vol.  I: Principles  of  Lake  Manage- ment , International Lake Environment Committee, Otsu.
Rachmi  Handayani  I  G.  A.  Ketut,
2012. Implementation of Verdict  of  the  Constitutional Court  of  the  Republic  of
Indonesia  Against  Judicial Review Act No. 7 of 2004 on Water  Resources  in  the  Ex Region  Surakarta  Indonesia. Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization . Vol. 6.
.............,  2011. Pengantar  Hukum Lingkungan . CakraBooks.
Solo. Cetakan I.
Rika  Erawaty,  2011.  Penegakan Hukum  Lingkungan  di  Ka- wasan  Industri  Ditinjau  dari Undang  Undang  Nomor  32
Tahun  2009  Tentang  Perlin- dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada  Kawasan  Industri  Kota Dumai), Risalah  HUKUM , Fakultas Hukum Unmul. Vol.
7 No. 1.
Sukanda  Husin,  2009. Penegakan Hukum  Lingkungan  Indone- sia . Sinar Grafika. Jakarta.
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.