EVALUASI PELAKSANAAN  PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BUTON
La Asiri 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton E-mail: laasiriaris72@gmail.com
Abstrak ; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Perekaman KTP-el di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buton.  Penelitian  ini  menggunakan  teori kriteria  evaluasi    William  N.  Dunn  ,  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  dan  responsifitas.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif,  dalam  pemilihan  informan menggunakan  metode purposive  sampling. Adapun  teknik  yang  peneliti  gunakan  adalah  wawancara, obsevasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  lapangan.  Komponen dalam  analisis  data  diantaranya,  reduksi  data,  display  data,  mengelompokkan  data,  dan menyimpulkan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  data  dapat  disimpulkan  bahwa  program  KTP-el  sudah dicapai  namun  belum  maksimal,  dimana  masih  banyaknya  ketidaksesuaian  NIK  di  Kartu  Keluarga dengan  KTP-el,  kemudian  seiring  dengan  kekosongan  balngko  KTP-el  menyebabkan  pelayanan menjadi  terlambat  dan  banyaknya  data duplicated  record karena  belum  adanya  pengecekkan biometrik.  Adapun  saran  dalam  penelitian  ini  adalah  perlunya  dilakukan  sosialisasi  secara komprehensif dan perlunya ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik supaya lebih efektif dan efisien.
Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan KTP-el.
Abstract ;  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Evaluation  of  the  Implementation  of Recording  of  KTP-el  in  the  Department  of  Population  and  Civil  Registration  of  Buton  Regency.  This study  uses  William  N.  Dunn's  evaluation  criteria  theory,  namely  effectiveness,  efficiency,  adequacy, and  responsiveness.  This  research  method  uses  qualitative  methods  with  descriptive  techniques,  in the selection of informants using purposive sampling method. The techniques that researchers use are interviews,  observation,  and  documentation.  Analysis  of  the  data  used  is  field  data  analysis. Components  in  data  analysis  include,  data  reduction,  data  display,  grouping  data,  and  concluding. Based on the results of the research, it can be concluded that the KTP-el program has been achieved but not yet maximized, where there are still many incompatible NIKs on the Family Card with the KTP- el, then along with the vacancy of the KTP-el board, the service has been delayed and the number of duplicated records due to the absence biometric checking. The suggestion in this research is the need for comprehensive socialization and the need to add applications to check biometrics to make it more effective and efficient.
Keywords: Evaluation, Policy, KTP-el.

## Pendahuluan
Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan  Pasal  1  ayat (1)  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan dan  penertiban    dokumen  serta  data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi  Kependudukan  sebagai  suatu sistem  diharapkan  dapat  memberikan pemenuhan  hak-hak  administratif,  seperti pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang berkenaan dengan dokumen kependudukan,  tanpa  adanya  perlakuan yang diskriminatif.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tertibnya
database
kependudukan  akan  membangun database kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota,  provinsi  dan  pusat  yang mana tersambung (online) dengan provinsi dan  pusat  menggunakan  SIAK  (Sistem Infomasi  Administrasi  Kependudukan). Dalam  UU  RI  No.  24  Tahun  2013 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  atau  yang disingkat  SIAK  adalah  sistem  informasi yang  memanfaatkan  teknologi  informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan  di  tingkat  penyelenggara dan  instansi  pelaksana  sebagai  satu kesatuan.
Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yaitu setiap penduduk  wajib  memiliki  NIK.  Nomor Induk  Kependudukan  wajib  dicantumkan pada  setiap  dokumen  kependudukan  dan dijadikan  dasar  penerbitan  paspor,  SIM, NPWP  dan  penerbitan  dokumen  lainnya. Dalam  rangka  mewujudkan  kepemilikan  1 (satu)  KTP  untuk  1(satu)  penduduk,  maka dari itu diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi
administrasi  ataupun  teknologi  informasi dengan  melakukan  verifikasi  dan  validasi dalam  sistem database kependudukan. Kemudian tertibnya dokumen kependudukan  dimaksudkan  agar  tidak adanya  dokumen  kependudukan  yang ganda  dan  pemalsuan  data.  Salah  satu bentuk  dokumen  kependudukan  yang penting  di  Indonesia  adalah  Kartu  Tanda Penduduk (KTP).
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berkewajiban  dan  bertanggung  jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan  pada  tahun  2006  membuat suatu    program  strategis  nasional  yaitu KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP elektronik
(KTP-el)  sebagai  salah  satu  langkah pencapaian e-government untuk  mengatasi problematika kependudukan terutama pencatatan dan kependudukan, KTP ganda, pemalsuan  KTP  yang  diharapkan  akan mendukung  terciptanya  keakuratan  data penduduk. KTP-el bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara  nasional.  Sehingga  seorang  warga negara  hanya  memiliki  satu  KTP  yang berlaku  di  wilayah  administratif  manapun di Indonesia.
KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari administrasi  maupun  teknologi  informasi dengan berbasis pada database administrasi kependudukan. KTP-el sebagai  kartu  identitas  penduduk  berbasis Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang dilengkapi  dengan  rekaman  elektronik yang  berisi  biodata,  foto,  sidik  jari,  iris mata  dan  tanda  tangan  penduduk.  KTP-el merupakan  sebuah  inovasi  yang  dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan  kepemilikan  satu  KTP  satu penduduk.
Pembuatan  KTP  elektronik  juga memanfaatkan  teknologi  informasi  yaitu menggunakan sistem pengamanan biometrik, seperti fingerpint (sidik jari) dan pemindai mata. Selain itu, untuk mendukung  pembuatan  KTP  elektronik  ini diperlukan  alat-alat  seperti  komputer,
signature  pad ,  kamera,  dan  lain-lain.  Data penduduk  yang  telah  terekam  secara digital  kemudian  akan  dikirimkan  melalui jaringan internet kepada pemerintah pusat dan disimpan dalam satu database nasional.  Di  masa  mendatang database tersebut  dapat  diakses  oleh  masyarakat untuk mengurus surat perizinan, pembukaan  rekening  bank,  dan  fasilitas pelayanan  publik  lainnya.  (Sumber  :  Draft Materi  sosialisasi  pelaksanaan  KTP-el  oleh DKCS Kabupaten Buton Tahun 2017)
KTP-el  menjadi  sangat  penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia dihadapkan  pada  beberapa  permasalahan yang  berkaitan  dengan  lemahnya  sistem Administrasi  Kependudukan  di  Indonesia. Diantara  masalah  tersebut  adalah  mulai dari  orang  yang  meninggal  yang  masih mendapatkan hak suara ataupun kepemilikan KTP ganda yang menyebabkan
permasalahan pada
kepemilikan  hak  suara  ganda  dalam pemilu.  Jumlah  KTP  palsu  yang  sangat besar  dapat  dipastikan  bahwa  dengan menggunakan  KTP  manual  pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi  penggunaan  KTP  manual, karena  KTP  manual  dapat  dibuat  dengan mudah  dimana  saja,  apalagi  jika  memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan.
Sejauh  ini  program  KTP-el  sudah dilaksanakan  hampir  di  seluruh  Indonesia.
Di  Kabupaten  Buton  berdasarkan  data Primer Disdukcapil Kabupaten Buton 2017 bahwa  ada  peningkatan  dari  kepemilikan Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  dua tahun  terakhir,  Tahun  2016  jumlah kepemilikan  KTP-el  adalah  45.388  jiwa dari  98.156  jiwa  penduduk  atau  52.768 jiwa  penduduk  yang  belum  memiliki  KTP- el  dengan  persentase  sebesar  53,76  %. Sedangkan  ditahun  2017  dari  total  jumlah penduduk  yang  wajib  memiliki  KTP-el yakni  99.352  jiwa  yang  memiliki  KTP-el sejumlah  48.627  jiwa  atau  50.725jiwa belum  memiliki  KTP-el  dengan  pesentase 51,06  %.  Sementara  progres  capaian kepemilikan  KTP-el  hingga  Desember 2017telah  tercapai.  Namun  kenyataannya masih  banyak  permasalahan  antara  lain: KTP-el  ganda,  alamat  tidak  benar  dan tanggal  lahir  yang  juga  tidak  sesuai, ditambah  lagi  lambatnya  proses  distribusi blangko  KTP-el  yang  diperoleh  Kabupaten Buton  menjadi  hambatan  dalam  proses pembuatan  atau revisi KTP-el yang bermasalah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang permasalahan diatas, maka fokus penelitian ini adalah untuk melihat
bagaimana evaluasi pelaksanaan
perekaman kartu tanda penduduk elektronik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Buton.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  Evaluasi  Pelaksanaan
Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Buton

## Metode  Penelitian
Penelitian  ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu metode untuk menggambarkan atau melukiskan  suatu  peristiwa  untuk  diambil kesimpulan  secara  umum,  Hadi  (1984:  3). Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin  mengenai  evaluasi  pelaksanaan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buton. Penelitian  ini  terdiri  dari  satu  variabel yakni  evaluasi  pelaksanaan  perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Penentuan sampel dengan teknik purposive sampling berjumlah  9  orang,  baik  dari pegawai  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Buton maupun dari masyarakat pemilik KTP-el.
Sumber  data  penelitian  ini  terdiri atas  :  1)  data  primer  yakni  data  yang langsung  diperoleh  dari  lapangan  melalui observasi dan wawancara; 2) data sekunder  yakni  data  yang  diperoleh melalui penelusuran berbagai dokumentasi yang  relevan  dengan  masalah  penelitian. Teknik  analisis  data  menggunakan  model interkatif  yang  telah  dikembangkan  oleh Miles  dan  Huberman  (2007:  15-21)  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan
Uraian  pembahasan  dalam  penelitian ini  dengan  mengacu  pada  enam  indikator meliputi:    efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.
a. Efektivitas
Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target pelaksanaan perekaman KTP-el  sudah  mendekati  target  yang diharapkan. Namun perubahan yang hendak dicapai belum bisa dirasakan, yaitu belum tertibnya administrasi kependudukan  dengan  masih  banyak ditemukan  data  ganda,  adanya  ketidak sesuaian  Nomor  Induk  Kependudukan KTP-el  dengan  NIK  dalam  Kartu  Keluarga, sebagaimana pelaksanaan KTP-el ini untuk mewujudkan satu NIK untuk satu penduduk.  Saat  ini  Disdukcapil  Kabupaten Buton  masih  membutuhkan  waktu  supaya pelaksanaan  KTP-el  di  Kabupaten  Buton bisa benar-benar efektif, kendati masih ada sejumlah  data  kependudukan  yang  perlu diverifikasi dan divalidasi.
Di  sadari  bahwa  program  KTP-el  ini masih terdapat beberapa hambatan  dalam pelaksanaannya yaitu masih kurang memadainya  sarana  dan  prasarana  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alat  perekaman  sering  mengalami  eror atau  tidak  berfungsi  seperti  saat  awal dilaksanakannya  program  ini,  kebanyakan alat  pemindai  mata  juga  sering  mengalami gangguan. Pada awalnya disetiap
kecamatan memiliki satu set alat perekaman  namun  dalam  beberapa  waktu terakhir    ini  juga  sering  mengalami gangguan  teknis.  Kemudian  hambatan lainnya yakni keterbatasan blangko KTP-el yang  sering  kehabisan  dalam  beberapa waktu  lamanya,  kadang    berminggu- minggu    bahkan  sampai  berbulan-bulan menunggu.  Sementara      pengadaan  dan penyediaan blangko KTP-el sesuai Peraturan  Presiden  No.26  Tahun  2009 merupakan kewenangan pusat yang dilakukan secara bertahap. Dalam pengadaan  blangko  KTP-el,  masalahnya adalah  Kemendagri  tidak  mengacu  pada berapa  banyak    KTP-el  yang  dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Blangko KTP-el yang  didistribusikan  sejauh  ini  hanya berpatokan  pada  data  perekaman  yang masuk  ke  pusat,  sementara  kebutuhan  riil blangko  KTP-el    melampauhi  jumlah anggota  masyarakat  yang  memerlukah KTP-el.

## b. Efisiensi
Efisiensi    merupakan  salah  satu bentuk  kriteria  didalam  proses  evaluasi pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Buton. Berdasarkan hasil penelitian, Disdukcapil  selaku  pelaksanaa  dalam upaya  percepatan  pencapaian  perekaman KTP-el  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat dengan mengadakan
pelayanan  keliling  atau  jemput  bola  yang dilakukan tiap kecamatan.
Selanjutnya prosedur dalam pembuatan  KTP-el  diawali  dengan  surat pengantar  dari  Kelurahan/Desa  tempat domisili  penduduk.  Tetapi  saat  ini  sesuai dengan  surat  edaran  dari  Kemendagri Nomor  471.13/24150  tentang  Pelayanan Jemput  Bola  Perekaman  KTP-el,  Menteri Dalam  Negeri  menegaskan,  seiring  dengan semakin tertatanya database kependudukan  seluruh  indonesia,  maka dalam  pelayanan  perekaman,  penerbitan, dan  penggantian  KTP-el  yang  rusak  dan tidak berubah elemen data kependudukan, perlu  penyederhanaan  prosedur.  Cukup dengan  menunjukkan  foto  copy  kartu keluarga dan tanpa pengantar dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
Namun  dalam  praktiknya  masih terjadi pro dan kontra karena masih belum sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan  oleh  Kemendagri,  hal  ini terbukti  untuk  pembuatan  KTP-el  di kecamatan  masih  perlu  pengantar  dari Kelurahan/Desa.  Kebijakan  yang  dibuat Kemendagri dalam penyederhanaan prosedur  pembuatan  KTP-el  Kabupaten Buton belum terlaksana dengan baik.
Temuan di lapangan, mengenai kriteria  efisiensi  yang  berkenaan  dengan ketepatan waktu dalam pembuatan KTP-el, dapat  diketahui  bahwa  KTP-el  belum efisien. Karena kekosongan blangko
Disdukcapil  maka  pembuatan  KTP-el  tidak tepat  waktu  yaitu  lebih  dari  14  hari  kerja, padahal  sesuai  SOP  pelayanan  pembuatan KTP-el  paling  lama  adalah  14  hari  kerja. Untuk  mengatasi  kekososngan  blangko tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buton mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el.  Surat  tersebut  dibuat  hanya mereka  yang  sudah  memiliki  NIK  dalam KTP-el  atau  yang  sudah  berstatus “Print Ready Record” atau sudah siap cetak. Surat tersebut  ditandatangani Kepala Dinas, dan didalam  Surat  Keterangan  Pengganti  KTP- el tertulis bahwa surat keterangan tersebut sebagai  pengganti  KTP-el  yang  bersifat sementara  yang  dapat  digunakan      untuk kepentingan  pengurusan    BPJS,  Perbankan dan lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penggunaan surat  keterangan  tersebut  tidak  benar- benar  efektif  dapat  digunakan  untuk pelayanan  publik  layaknya  KTP-el    asli.  Di sejumlah  instansi  pemerintah  dan  swasta tetap menolak penggunaan Surat Keterangan  Pengganti  KTP-el  dengan berbagai alasan prosedural yang berlaku di instansi  masing-masing.        Saat  ini  sudah sekitar  95%  penduduk    Indonesia  yang melakukan  perekaman  KTP-el,  sehingga semakin  banyak  yang  merekam  semakin lama  pula  untuk  proses  penunggalan  hasil perekaman  KTP-el.  Artinya,  penduduk
yang  baru  melakukan  perekaman  tentu membutuhkan  waktu  yang  sedikit  lebih lama menunggu pencetakan KTP-el nya.

## c. Kecukupan
Indikator  ini    merupakan  salah  satu bentuk  kriteria    dalam  proses  evaluasi pelaksanaan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten  Buton.  Dalam  hal  ini  hasil  yang diinginkan  merupakan  kesesuaian  proses pelaksanaan  KTP-el  dengan  kepuasan  dan tinggkat  kebutuhan  masyarakat.  Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya  mengharapkan  suatu  perubahan yng  lebih  baik  dan  dapat  memuaskan dalam pelaksanaannya.
Kriteria  kecukupan  yaitu  berkaitan dengan kemampuan program KTP-el dalam  menekan  jumlah  data  ganda  dan berkaitan  dengan  kecukupan  sarana  dan prasarana  dalam  pelaksanaan  program KTP-el. Pada temuan di lapangan, program KTP-el  sedikit  demi  sedikit  mengurangi jumlah  ganda.  Hanya  saja  masih  butuh waktu,  karena  masih  banyak  data  yang perlu dirapikan sehingga dapat mewujudkan  tertib  NIK,  tertib Database serta tertib dokumen.
Kecukupan  juga  berkenaan  dengan sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dalam pencapaian  target,  dapat  menurunkan jumlah data penduduk ganda di Kabupaten Buton.  Untuk  mencapai  target  tentunya dibutuhkan  sarana  dan  prasarana  yang memadai guna optimalisasi dalam
pelaksanaan program KTP-el di Kabupaten Buton  ini.  Permasalahan  blangko  kosong, peralatan  perekaman  yang  sudah  mulai kurang  berfungsi,  serta  kualitas  SDM  yang perlu  ditingkatkan  menyebabkan  hasil yang  diinginkan  dalam  program  KTP-el  ini masih belum begitu optimal.

## d. Perataan
Perataan
berkaitan dengan bagaimana  suatu  kebijakan  yang  dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusi pelayanannya atas dasar kesamaan manfaat  yang  diberikan.  Pada  proses pelaksanaan KTP-el oleh Disdukcapil Kabupaten Buton, pihak pemerintah harusnya  melaksanakan  dengan  adil  tanpa adanya diskriminasi sehingga proses pelaksanaan KTP-el dalam upaya penertiban  administrasi  kependudukan dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian,
pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  sebagai  pelaksana  teknis dalam program KTP-el yang telah menunjuk  untuk  setiap  kecamatan,  belum mencakup semua karena peserta sosialisasi  terbatas  60  orang.  Disdukcapil menginginkan  agar  peserta  yang  hadir adalah mereka yang belum pernah mengikuti  sosialisasi  sebelumnya,  bukan perwakilan  dari  Kelurahan/Desa  yang sudah  pernah  mendapat  sosialisasi.  Selain
sosialisasi yang disampaikan oleh
Disdukcapil kepada peserta belum diteruskan secara merata kepada masyarakat  di  desanya  masing-masing. Akibatnya   masih ada sebagian masyarakat yang belum benar-benar memahami program  KTP-el  tersebut.  Berdasarkan keterangan informan bahwa pihak pelaksana  sangat  penting  perannya  guna keberhasilan pelaksanaan program KTP-el. Dalam  sosialisasi  tersebut  dinas  juga terkendala dengan anggaran yang terbatas. Sebab    sebuah  program  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  sudah  semestinya didukung  oleh  sumber  dana  yang  cukup, karena  kebijakan  tidak  akan  berjalan dengan  baik  jika  tidak  didukung  oleh anggaran yang memadai.

## e. Responsivitas
Responsivitas    berkenaan  dengan seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.  Program  pelaksanaan  KTP-el  ini diharapkan  mampu  mendorong  seluruh jajaran  pemerintahan  mulai  dari    pusat hingga  daearh  untuk  memenuhi  berbagai tuntutan  kebutuhan  masyarakat  agar  hasil yang    dicapai  dapat  lebih  maksimal  dan optimal  serta  memberikan  kemudahan terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang dilayani.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan KTP-el
di Disdukcapil
Kabupaten  Buton  mendapatkan  respon yang  baik.  Dengan  adanya  instruksi Kemendagri tentang estimasi waktu perekaman  KTP-el  paling  lambat  30 september  2006,  hal  ini  mendorong masyarakat  datang  ke  kecamatan  dan dinas untuk melakukan perekaman KTP-el. Sebelum  adanya  instruksi  pemerintah, biasanya  pelayanan  pembuatan  KTP-el baik  di  kecamatan-kecamatan  maupun  di kantor  Disdukcapil  sendiri  tidak  terlalu ramai.
Namun  saat    berlakunya  instruksi tersebut,  jumlah  antrian  untuk  perekaman KTP-el dari  hari ke hari terus menagalami peningkatan.  Karena  masih  banyaknya jumlah  anggota  masyarakat  yang  belum melakukan  perekaman  KTP-el,  sehingga hal  ini  pula  yang  mendorong  pemerintah untuk  memperpanjang  waktu  perekaman sampai dengan pertengahan tahun 2017.
Antusiasme  masyarakat  yang  cukup tinggi  rupanya  tidak  diimbangi  dengan sarana  dan  prasarana  yang  memadai seperti  keterbatasan  jumlah  blangko  KTP- el.  Kondisi  ini  tentu  menjadi  paradoks, karena disatu sisi pemerintah mengistruksikan agar msyarakat melakukan perekaman KTP-el tetapi disaat yang  bersamaan  pemerintah  juga  belum sepenuhnya memenuhi ketersediaan blangko  KTP-el,  sehingga  tidak  sedikit anggota masyarakat yang merasa kecewa.
f. Ketepatan
Kriteria ini berkenaan dengan apakah
suatu kebijakan dapat memberikan manfaat  bagi  masyarakat.  Pada  temuan dilapangan  program  KTP-el  memberikan dampak  yang  baik  bukan  saja  untuk masyarakat  sendiri,  melainkan  juga  untuk memberikan data valid yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti  kebutuhan  data  pemilu  atau  data kependudukan    yang  berhubngan  dengan rencana pembangunan dimasa datang.
Berdasarkan temuan dilapangan, masyarakat mengungkapkan bahwa program  KTP-el  ini    diharapkan  dapat meminimalisir  berbagai  tindak  kejahatan seperti penipuan, pemalsuan dokumen dan terorisme.  Karena  satu  NIK  KTP-el  untuk satu penduduk sehingga tidak bisa digandakan  dan database menjadi  lebih akurat.

## Kesimpulan
Simpulan dalam penelitian ini adalah:  1)  Program  perekaman  KTP-el yang  diterapkan  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buton belum  efektif,  dikarenakan  masih  banyak mengalami kendala sehingga belum
tercapainya tertib administrasi
kependudukan;  2)  Program  ini  belum efisien  karena  membutuhkan  waktu  yang lama bagi yang baru melakukan perekaman  KTP-el.  Semakin  banyak  yang
melakukan  perekaman  KTP-el  semakin lama penunggalan hasil perekaman KTP-el. 3)  Masih  belum  terpenuhinya  kebutuhan masyarakat secara merata karena Disdukcapil Kabupaten Buton sering kehabisan  blangko  KTP-el,  diman  pusat hanya  memberikan  blangko  sesuai  data perekaman  yang  masuk  ke  pusat  padahal Kabupaten  Buton  memerlukan  banyak blangko  KTP-el;  4)  Program  KTP-el  yang telah diterapkan di Disdukcapil Kabupaten Buton sudah tepat, karena seiring berjalannya waktu jumlah data ganda akan semakin sedikit sehingga database menjadi benar-benar valid.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Achmadi  dan  Narbuko  2004.
Metode  Penelitian.Bumi  Aksara. Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik, PT. Rineka Cipta. Jakarta. Danim,  Sudarwan.  2002.  Menjadi  Peneliti Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung. Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
Leo.  2008.  Politik  dan  Kebijakan  Publik.
AIPI: Bandung
Miles,  Mathew  dan  Michael  Huberman. 2007.  Analisis  Data  Kualitatif (BukuSumber  Tentang  Metode- Metode
Baru).UniversitasIndonesia  (UI- Press).Jakarta Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung Nawawi,  Ismail.  2013.  Budaya  organisasi kepemimpinan  dan  Kinerja.PT. Fajar Iterpratama Mandiri.Jakarta.Silalahi,  Ulber. 2010.  Metode  Penelitian  Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Nugroho,  R.  2012.  Kebijakan  Publik
Formulasi,  Implementasi  dan
Evaluasi.Jakarta : Gramedia. Parsons,  Wayne.  2008.  Public  Policy: Pengantar  Teori  dan  Praktik Analisis Kebijakan. Prenada Media: Jakarta. Suandi, I Wayan.2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum DalamPenyelenggaraan Pemerintah Daerah.Bali Universitas Udayana. Sudjarwo. 2004. Buku Pintar Kependudukan.  Penerbit:  PT. Grasindo. Jakarta. Soekarno  SD.  2003.  Public  Policy.Surabaya : Airlangga University Press. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R dan D.Bandung : ParsonAlfabeta. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik(Teori,  Proses,  dan  Studi
Kasus). Buku Seru: Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan:

## Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Undang-UndangRepoblik  Indonesia  Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan  Presiden  RI  No.26  Tahun  2009 tentang Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan. Instruksi  Presiden  nomor  3  tahun  2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan e-
government.