## URGENSI PENUNJUKAN ARBITER OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES ARBITRASE
Zuhairi Bharata Ashbahi Pengadilan Agama Kuala Kapuas E-mail: zuhairibharata@yahoo.co.id

## Abstract :
Arbitrators  have  very  important  role  in  the  process  of  dispute  settlement  through  arbitral  institusion. Therefore, Act number 30 of 1999 concerning Arbitration  and Alternative Dispute Resolution regulates the procedure of the appointment of an arbitrators in case of dispute among the parties. The Chairman of District Court is given the authority by the act to resolve the disputes on the appointment of arbitrators, both disputes in as ad hoc arbitration and institusional arbitration. Nonetheles, it is qustionable and the aothority on the settlement of disputes concerning the appointment aof the arbitrators given by the act to the Chairman of district court. Its is also because the spirit which is expented to be built from the disputes settlement  is  the  late  process  as  a  result  of  the  procedural  and  administrative  factors  can  be  avoided. Besides, is the authority in accordance with the principle of simple, quick and inexpensie trial. It wil not become  simple  because  the  forum  must  be  moved.  It  will  not  become  quick  because  it  still  take  time  to settle it and it will requires costs for the trial at the court.
In addition to, the Chairman of  District Court should have the certain criteria in appointing arbitrators because  the  requirements  stipulated  in  Article  2  or  Act  Number  30  of 1999  concerning  Arbitration  and Alternative  Dispute  Resolution  is  not  clear  on  what  kind  of  persons  are  considered  as  experts  in  their field and who has the authority to evaluate that someone is expert in his/her field.
Keywords: Appontment of Arbitrators, Priciples of Simple, Quick dan Unexpnsive Trial

## Abstrak :
Arbiter  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga arbitrase.  Oleh  karenanya,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tata cara penunjukan arbiter manakala terjadi sengketa diantara para pihak.  Ketua  Pengadilan  Negeri  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  tersebut  untuk menyelesaikan sengketa penunjukan arbiter, baik itu sengketa yang ada pada lembaga arbitrase  ad hoc maupun    institusional.  Namun  demikian,  patut  untuk  dipertanyakan  tentang  kewenangan  penyelesaian sengketa  penunjukan  arbiter  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri dengan  mengingat  bahwa  spirit  yang  ingin  dibangun  dari  penyelesaian  sengketa  adalah  keterlambatan proses  akibat  hal  prosedural  dan administratif  dapat dihindari.  Disamping  itu,  apakah  kewenangan  itu telah  sesuai  dengan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Pada  intinya,  penunjukan  arbiter  yang dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  sesuai  dengan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Tidak  menjadi  sederhana  karena  harus  berpindah  forum,  tidak  menjadi  cepat  juga  karena  masih memerlukan  waktu  dalam  penyelesaiannya  dan  juga  masih  memerlukan  biaya  untuk  berperkara  di pengadilan.
Selain  itu,  Ketua  Pengadilan  Negeri  seharusnya  mempunyai  kriteria-kriteria  tertentu  dalam  menunjuk seorang arbiter  karena  ketentuan  tentang  syarat  untuk  menjadi  arbiter  pada  Pasal 12  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak jelas tentang siapa orang  yang  ahli  di  bidangnya  disamping  siapa  yang  berhak  menilai  seseorang  itu  ahli  di  bidangnya. Apakah  keahlian  itu  semata-mata  karena  anggapan  atau  harus  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
Kata kunci: Penunjukan Arbiter dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

## PENDAHULUAN
Lembaga  peradilan  merupakan  suatu lembaga  yang  berfungsi  sebagai  salah  satu wadah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan  atau  sengketa  diantara  para pihak  yang  berperkara  agar  masing-masing hak asasinya dapat terlindungi.
Sengketa yang terjadi pun macamnya beragam.  Ada  yang  berkenaan  dengan pengingkaran  atau  pemecahan  perjanjian (breach  of  contract), perbuatan  melawan hukum (onrechmatige  daad), sengketa  hak milik,  perceraian,  pailit,  penyalahgunaan wewenang  oleh  penguasa  yang  merugikan pihak tertentu dan sebagainya. 1
Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan  melalui  pengadilan  ataupun  di luar  pengadilan.  Jika  memilih  melalui pengadilan maka penyelesaiannya berpedoman  pada  hukum  acara  yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus  dipenuhi.  Sedangkan  penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dan prosedur  penyelesaian  atas  suatu  sengketa diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  pihak yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan
1 M.  Yahya  Harahap.  2005. Hukum  Acara Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan, Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 179.
berbagai  cara  antara  lain  melalui  negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 2 Menurut
Rachmadi Usman, penyelesaian  sengketa  di  dalam  pengadilan pada  intinya  akan  menghasilkan  suatu kesepakatan  yang  adversarial  yang  belum mampu  merangkul  kepentingan  bersama, cenderung  menimbulkan  masalah  baru, lambat dalam penyelesaiannya serta membutuhkan biaya yang mahal. 3
Realita  seperti  tergambar  di  ataslah yang  menyebabkan  banyak  orang  mencoba untuk memilih penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  atau alternative  dispute resolution. Karena  memilih  menyelesaikan sengketa  melalui  arbitrase  atau alternative dispute resolution dapat menghasilkan suatu kesepakatan win-win  solution, dijamin kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari kelambatan  yang  diakibatkan  oleh  hal prosedural  dan administratif,  menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan  dan  tetap  menjaga  hubungan baik. 4
Sebagai  salah  satu  bentuk  ADR, akhir-akhir  ini  memang  pelaku  bisnis  lebih cenderung memilih lembaga arbitrase
2 Masdari  Tasmin. Penyelesaian  Sengketa perdata  di  Luar  Pengadilan  (Non  Litigasi). Bahan Kuliah Program S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, hlm. 5.
3 Rachmadi  Usman.  2003. Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, hlm. 3.
4 Ibid.
sebagai forum untuk menyelesaikan sengketanya,  karena  selain  prosesnya  cepat juga  kerahasiaan  dari  sengketanya  itu  dapat terjaga  dengan  baik.  Kelebihan-kelebihan arbitrase  secara  limitatif  juga  disebutkan dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai berikut: a)  Kerahasiaan  sengketa  para  pihak dijamin; b) Keterlambatan  yang diakibatkan karena  hal  prosedural  dan  administratif dapat dihindari; c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar  belakang  yang  cukup  mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; d)  Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan hukum  untuk  menyelesaikan  masalahnya serta  proses  dan  tempat  penyelenggaraan arbitrase;  dan  e)  Putusan  arbiter  merupakan putusan  yang  mengikat  para  pihak  dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana  saja  ataupun  langsung  dapat dilaksanakan.
Tetapi  meskipun  dengan  berbagai kelebihannya ternyata proses dalam arbitrase tidak  selalu  lancar.  Tidak  selalu  lancar dalam  artian  ketika  para  pihak  sudah menentukan bahwa permasalahannya diselesaikan  melalui  forum  arbitrase,  tetapi ternyata  masih  juga  ada  proses  yang  harus diselesaikan  di  luar  forum  tersebut  (melalui Pengadilan)  manakala  terjadi  perselisihan dalam menentukan seorang arbiter.
Dalam  Pasal  13  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif
Penyelesaian Sengketa menyebutkan  yang  pada  pokoknya  adalah jika  para  pihak  tidak  dapat  mencapai kesepakatan  mengenai  pemilihan  arbiter atau  tidak  ada  ketentuan  yang  dibuat mengenai  pengangkatan  arbiter,  Ketua Pengadilan  Negeri  menunjuk  arbiter  atau majelis  arbitrase.  hal  ini  juga  berlaku  bagi Pasal 14 dan 15 undang-undang terkait.
Seperti yang telah disinggung di atas bahwa  proses  arbitrase  tidak  selalu  lancar adalah  karena  ada  hal-hal  yang  harus diselesaikan  di  luar  forum  tersebut  (melalui Pengadilan)  manakala  terjadi  perselisihan dalam  menentukan  seorang  arbiter.  Padahal dinamika  masyarakat  menghendaki  forum arbitrase justru ingin mengedepankan semangat  menyelesaikan  sengketa  secara sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  karena seperti  kita  juga  ketahui  bersama  bahwa proses  untuk  berperkara  di  pengadilan  juga harus  memerlukan  beberapa  waktu  dan biaya.
Terhadap  ketentuan  tersebut  di  atas juga  terdapat  konsep  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  sesuai dengan  doktrin  hukum  atau  dinamika masyarakat karena masyarakat justru menghendaki proses penyelesaian sengketanya  diselesaikan  dengan  sederhana dan  cepat  yang  pada  akhirnya  memilih
arbitrase sebagai forum penyelesai sengketanya.
Hal  lain  yang  juga  perlu  untuk diperhatikan adalah ketika Ketua Pengadilan Negeri  telah  diberikan  wewenang  untuk menunjuk  seorang  atau  majelis  arbitrase adalah  tidak  adanya  kriteria-kriteria  khusus yang menjadi penilaian dalam menunjuknya. Juga  syarat  untuk  menjadi  arbiter  yang dinilai oleh penulis masih terdapat kekaburan  terkait  waktu  lima  belas  tahun tersebut  siapa  yang  menilai  dan  apakah  hal itu berlangsung secara terus-menerus.
Penunjukan  arbiter  bisa  jadi  akan  menjadi sesuatu  yang  urgen  karena  posisi  seorang arbiter  tidak  lain adalah  sebagai  hakim  bagi sengketa yang diajukan kepadanya.
Hal  ini  penting  mengingat  semangat yang  ingin  dibangun  dari  proses  arbitrase adalah  pemeriksaan  yang  ahli  di  bidangnya dan  jangan  sampai  menujuk  arbiter  yang bukan  pada  ahlinya  sehingga  memunculkan efek subyektifitas penunjukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis tertarik  untuk  menjadikannya  sebagai  isu hukum  dengan  mengangkat  urgensi  dari penunjukan  arbiter  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  dalam  proses  arbitrase,  apakah  telah sesuai  dengan  asas  pemeriksaan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan untuk mendapatkan  jawaban  secara  komprehensif terhadap isu hukum yang sedang diangkat.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua pokok masalah yang akan dibahas dan dikaji
sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas yaitu:
1)  Apakah  penunjukan  arbiter  dalam  proses arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri telah sesuai  dengan  asas  pemeriksaan  secara sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan?  2)  Apa yang  menjadi  dasar  penilaian  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  dalam  menunjuk  arbiter dalam proses arbitrase?

## PEMBAHASAN
Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan dalam  Hukum  Acara  Perdata  dan Arbitrase
Ketentuan  arbitrase  terdapat  dalam Pasal  377  HIR  dan  Pasal  705  R.Bg ( Rechtsreglement  Buitengewesten )  dimana dalam  ketentuan  tersebut  di  ataslah  yang menjadi  landasan  titik  tolak  keberadaan arbitrase  dalam  kehidupan  dan  praktek hukum.  Sudah  jelas  terlihat  berdasarkan pasal  377  HIR  tersebut  di  atas  memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketanya di luar jalur pengadilan apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian sengketanya  pun  diserahkan  kepada  arbiter atau  juru  pisah  tersebut  dan  oleh  undang- undang  telah  dilimpahkan  fungsi  dan kewenangan untuk memutus persengketaan. 5 Setelah
Indonesia merdeka, ketentuan hukum yang ada sebelum
5 M.  Yahya  Harahap.  2001. Arbitrase Ditinjau  dari  Reglemen  Acara  Perdata  (RV), Peraturan  Prosedur  BANI,  (ICSID),  UNCITRAL Arbitration Rules. Jakarta: Sinar Grafika ., hlm. 2.
Indonesia  merdeka  tetap  diberlakukan. 6
Momentum bersejarah dikuatkannya pengaturan  dan  kedudukan  arbitrase  dan alternatif peyelesaian sengketa adalah setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Tentu  saja  lahirnya undang-undang  dimaksud  membuat  hati para  pencari  keadilan  seperti  berbunga- bunga  karena  timbul  secercah  harapan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien. 7
Yang  perlu  dicatat  dan  diperhatikan adalah  bahwa  asas  pemeriksaan  pada arbitrase  adalah  tetap  sejalan  dengan  asas pada  proses  acara  perdata  bahwa  sengketa diselesaikan  secara  sederhana,  cepat  dan biaya ringan. Karena pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi mempunyai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang juga menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada  asas  tersebut  serta  tidak  bertele-tele dan berbelit-belit.
Prinsip  atau  asas  ( rechtsbeginsellen ) yang dianut oleh Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  tersebut  di  atas,
6 Rachmadi Usman. Op.Cit. , 115.
7 Munir  Fuady.  2000. Arbitrase  Nasional, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis .  Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.
apabila dihubungkan dengan prinsip pemeriksaan  yang  dianut  oleh  lembaga arbitrase adalah sejalan. Hal ini dapat dilihat dari  ketentuan  Pasal  48  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  yang menyebutkan: “ Pemeriksaan atas  sengketa  harus  diselesaikan  dalam waktu  paling  lama  180  hari  (seratus delapan  puluh)  hari  sejak  arbiter  atau majelis arbitrase terbentuk .” 8 Adanya jangka  waktu  (batas  waktu)  penyelesaian proses  arbitrase  tersebut  secara  tersirat menggambarkan bahwa pembentuk undang- undang  ingin  agar  dalam  prosesnya, arbitrase  harus  selesai  dalam  waktu  seratus delapan  puluh  hari.  Pembatasan  waktu penyelesaian  tersebut  juga  seolah-olah menjadi  pesan  kepada  para  pihak  maupun arbiter untuk segera menyelesaikan sengketanya  melalui  arbitrase.  Sehingga, prinsip atau asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun secara  tersirat  ada  dalam  proses  arbitrase. Salah  satu  hal  itulah    yang  membuat  para pedagang  memilih  arbitrase, karena  di  mata mereka, waktu sangatlah penting.
8 Suleman Batubara. 2010. Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian
Sengketa . http://batubarasuleman.blogspot.co.id/2010/11/arb itrase-dan-alternatif-penyelesaian.html.
Diakses tanggal  9  Mei  2016.  Lihat  Juga:  Suleman  Batubara dan  Orinton  Purba.  2013. Arbitrase  Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL,  dan  SIAC .  Jakarta:  Raih  Asa  Sukses,  hlm. 24.
Berlambat-lambat  dalam  usaha    berarti kerugian secara finansial. 9
Berarti  asas-asas  hukum  adalah dasar-dasar  atau  petunjuk  arah (richtlijn) dalam  pembentukan  hukum  positif,  yang oleh  Meuwissen diungkapkan “Daaraan ontleent  het  positieve  recht  zijn  ‘rechtszin’. Daarin  ligt  ook  het  onterium  waarmee  de kwaliteit  van  heit  recht  kan  worden beoordeeld  …  het  recht  wordt  begrepen tegen de achtergrond van een begisel … van een  fundered  principe (Dari  asas  itulah hukum positif memperoleh makna “ hukumnya” .  Didalamnya  juga  terdapat kriteria yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai. Hukum itu dapat dipahami dengan  berlatar  belakang  suatu  asas.  Suatu asas yang melandasi). 10
Asas-asas  hukum  di  atas  merupakan ratio legis peraturan hukum yang bersangkutan,  yaitu  mengandung  penjelasan mengapa suatu peraturan hukum  itu dikeluarkan.  Rumusan  asas-asas  hukum tampak  lebih  padat  jika  dibandingkan dengan  rumusan  peraturan  hukum  yang dilahirkan.  Asas-asas  hukum  itu  tidak  akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan  hukum,  melainkan  tetap  saja  ada
9 Huala  Adolf.  2014. Dasar-Dasar,  Prinsip dan  Filosofi  Arbitrase .    Bandung:  Keni  Media,  hlm. 32.
10 J.J.H.  Bruggink.  1999. Refleksi  Tentang Hukum. Diterjemahkan  Arief  Sidharta,  Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.
dan  akan  melahirkan  peraturan-peraturan hukum selanjutnya. 11
Asas  pemeriksaan  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan  juga  dikenal  pula  dengan nama informal procedure and can be motion quickly. 12 Sederhana mengacu pada
“ complicated ” tidaknya penyelesaian perkara.    Maka  asas  sederhana  artinya caranya  yang  jelas,  mudah  dipahami  dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya  dengan  jelas  dan  pasti  (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan  dengan  jelas,  terbuka  runtut  dan pasti,  dengan  penerapan  hukum  acara  yang fleksibel  demi  kepentingan  para  pihak  yang menghendaki acara yang sederhana. 13
Sudikno Mertokusumo menggambarkan  sebuah  asas  yang  cepat adalah  tidak  hanya  proses  pemeriksaan sidang  yang  cepat  tetapi  juga  pembuatan berita  acara  sampai  pada  penandatanganan putusan  oleh  hakim  dan  pelaksanaannya. 14
Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan  untuk  mengenyampingkan
11 Ibid . 12 Krisna  Harahap.  2008. Hukum  Acara Perdata  Mediasi,  Class  Action,  Arbitrase .  Bandung: Grafitri Budi Utami, hlm. 14.
13 Fandytiawan. 2014. Makalah
Elektabilitas  Penerapan  Asas  Peradilan  Cepat, Sederhana  dan  Biaya  Ringan  Terhadap  Hukum Pidana . http://matfa- setiawan.blogspot.co.id/2014/06/makalah- elektabilitas-penerapan-asas.html.  Diakses  tanggal  9 Mei 2016. 14 Sudikno  Mertokusumo.  2009. Hukum Acara  Perdata  Indonesia. Yogyakarta:  Liberty , hlm. 36.
ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.  Artinya,  yang  menjadi  cita-cita dari  asas  ini  adalah  bagaimana  proses peradilan dapat berjalan secara profesional. 15
Mengapa  asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  sangat  perlu  untuk  diterapkan dalam praktek penyelesaian perkara? Hal ini tidak  terlepas  dari  sebuah  proses  peradilan yang  cepat  itu  sendiri  juga  merupakan cerminan  keadilan  itu  sendiri.  Bagaimana tidak,  jika  objek  yang  disengketakan  terjadi pada  masa  tertentu,  kemudian  proses peradilan  yang  terjadi  selesai  sepuluh  atau dua puluh tahun kemudian maka nilai objek tersebut sudah tidak ada artinya dan keadilan yang  diperoleh  dari  putusan  itupun  sudah palsu  dan  hilang  ditelan  nilai  inflasi  dan fluktuasi moneter.
Mengutip  pendapat  M.  Yahya
Harahap  yang  pada  intinya  menyatakan: Bahwa  dalam  suatu  putusan  yang  cepat dan tepat  terkandung  keadilan  yang  bernilai lebih.  Ketepatan  putusan  sesuai  dengan aturan  hukum  itu  saja  sudah  mengandung nilai  keadilan  tersendiri,  dan  kecepatan penyelesaiannya  itupun  juga  mengandung nilai  keadilan  tersendiri.  Sehingga  terhadap putusan  yang  cepat  dan  tepat  terdapat
15 Christine  Susanti.  2012.  “ Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di  Pengadilan  Hubungan  Industrial ”.  Artikel  dalam Law Review Volume XII No. 1 - Juli 2012 , hlm. 92.
penjumlahan  rasa  nilai  keadilan  yang  saling mengisi dalam penegakan hukum. 16
Adil,  tepat  guna  dan  berdaya  guna merupakan  ciri-ciri  peradilan  yang  unggul,  hal ini  adalah  sejalan  dengan  asas-asas  peradilan yang  baik  dalam  peradilan  di  Indonesia  yang menyatakan  setiap  orang  berkedudukan  sama di depan hukum, peradulan dilaksanakan secara tepat  waktu,  terjadual  dengan  baik,  tidak berbelit-belit sehingga bisa menghindari pemborosan biaya. 17
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, telah  nyata  bahwa  asas  pemeriksaan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  selain  ada dalam  hukum  acara  perdata  juga  ada  dalam pemeriksaan  arbitrase.  Betapa  pentingnya  asas tersebut  sehingga  dalam  proses  pemeriksaan sengketa  seharusnya  lebih  mengedepankan nilai-nilai  keadilan  melalui  sederhana  dan cepatnya  proses  berperkara  baik  itu  melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri Dalam Menunjuk  Arbiter dan  Kaitannya Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Arbitrase  pada  dasarnya  merupakan proses  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.  Namun  demikian,  pengadilan tetap  mempunyai  peran  dalam  pendaftaran, pengakuan,  dan  pelaksanaan  putusan  yang dibuat  oleh  forum  arbitrase  tersebut.
16 M.  Yahya  Harahap. 2005. Kedudukan, Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama .  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.
17 Cicut  Sutiarso. Pelaksanaan  Putusan Arbitrase  dalam  Sengketa  Bisnis .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 72.
Meskipun  tiap  masyarakat  memiliki  cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi dalam dunia perdagangan  mulai  dikenal  bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan  dan  memberi  rasa  aman serta  keadilan  bagi  para  pihak,  yang  salah satunya adalah penyelesaian sengketa perdagangan di luar pengadilan.
Namun  dengan  daya  tarik  yang dimilikinya,  akhir-akhir  ini  banyak  pihak yang  mempercayai  untuk  penyelesaian sengketanya kepada badan arbitrase.
Arbitrase  sebagai  salah  satu  lembaga penyelesai  sengketa  di  luar  pengadilan  atau yang  lazim  disebut Alternative  Dispute Resolution  (ADR) mempunyai  prosedur yang  lebih  sederhana  dengan  jangka  waktu yang  singkat,  dan  pemeriksaan  perkara dilakukan secara tertutup.
Seperti  diungkapkan  oleh  Gatot Soemartono,  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase dinilai lebih menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut: 18 1)
Kecepatan  dalam  proses;  2)  Pemeriksaan ahli di bidangnya; 3) Sifat Konfidensialitas;
Para  pihak  sering  kali  memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan  yang  lebih  besar  kepada keahlian  arbiter.  Tetapi  meskipun  dengan berbagai kelebihannya, proses arbitrase juga ada sisi kelemahannya. Salah satu
18 Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi  di  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, hlm. 10-13.
kelemahan  dari  proses  arbitrase  adalah ketergantungan mutlak pada arbiter. 19
Mengigat  pentingnya  peran  arbiter dalam  proses  arbitrase  tersebut,  ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 30  tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  mengatur mekanisme  penunjukan  arbiter  manakalah terjadi deadlock atau  ketidaksepakatan dalam  pemilihan  seorang  arbiter.  Dan  telah nyata  terlihat  bahwa  peran  dan  kewenangan Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  menunjuk arbiter  sangatlah  luas.  Dalam  segala  aspek, jenis arbitrase (institusional maupun ad hoc) atau  format  arbiter  manakala  para  pihak terjadi  ketidaksepakatan  dalam  penujukan arbiter  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadilinya  untuk  selanjutnya  menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
Dalam  hal  arbiter  ditunjuk  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri,  memang  hal tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai  sengketa  penunjukan  arbiternya. Tetapi  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  atau spirit yang ingin dibangun dari penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  adalah  cepatnya proses  dan  tidak  bertele-tete,  maka  hal tersebut perlu untuk dipertanyakan.
Bukankah penjelasan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
19 Ibid ., hlm. 14-15. Lihat juga: http://gatot- arbitrase.blogspot.co.id/2008/12/keuntungan- arbitrase.html. Diakses  tanggal 17 Mei 2016.
Alternatif Penyelesaian
Sengketa menawarkan  salah  satu  kelebihan  arbitrase adalah  keterlambatan  yang  diakibatkan karena  hal  prosedural  dan  administratif dapat dihindari?
Penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri manakala terjadi sengketa  penujukan  arbiter  pada  dasarnya tidak  menjadi  sederhana  lagi.  Karena berpindahnya forum tersebut yang semula di lembaga  arbitrase  kemudian  berpindah  ke forum  lembaga  peradilan.  Tidak  menjadi cepat  juga  karena  memang  masih  juga diperlukan waktu atau proses untuk pengajuannnya  ke  pengadilan  disamping tidak adanya jangka waktu yang pasti terkait penunjukan  arbiter  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri.  Bisa  saja  dengan  alasan  yang bermacam-macam,  pengadilan  mendalilkan harus  mencari  arbiter  yang  memang  sesuai dengan  perkara  yang  sedang  disengketakan sehingga  harus  memakan  waktu  yang  lama. Disamping  itu,  juga  masih  perlunya  biaya untuk berperkara di pengadilan untuk proses tersebut.
Melihat sebuah kondisi yang digambarkan  tersebut  di  atas,  secara  umum, jika  sengketa  penunjukan  arbiter  diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri maka pada dasarnya  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya  ringan.  Tidak  menjadi  sederhana karena berpindah forum, tidak menjadi cepat karena  tidak  ada  batas  waktu  dalam  proses
penunjukan  arbiternya  dan  juga  masih memerlukan biaya.
Jika  dianalogikan  sesuai  dengan spririt  dan  asas  pemeriksaan  melalui arbitrase yang dapat menghindari keterlambatan  yang  diakibatkan  karena  hal prosedural  dan  administratif,  atau  jika  spirit sederhana, cepat dan biaya ringan  itu secara abstrak ada dari ketentuan bahwa pemeriksaan  arbitrase  harus  selesai  paling tidak  seratus  delapan  puluh  hari,  maka penunjukan  arbiter  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  yang  tanpa  limit  waktu  yang  pasti tentunya bertentangan dengan asas pemeriksaan  yang  sederhana,  cepat  dan biaya ringan.
Sekedar  gambaran,  bahwa  ternyata kekaburan  aturan  yang  ada  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut terutama mengenai intervensi  lembaga  peradilan  dalam  proses arbitrase  memberikan  dampak  pada  proses penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase. Meskipun  bukan  contoh  mengenai  sengketa penunjukan arbiter, tetapi paling tidak cukup untuk memberikan gambaran tentang kaburnya  aturan  dimaksud  sehingga  para pakar  yang  dihadirkan  ke  persidangan  pun memberikan  penafsirannya  yang  berbeda terhadap suatu kasus tertentu.
Seperti  kasus  yang  terjadi  antara Direktur  PT.  Citra  Televisi  Pendidikan Indonesia  (PT.  CTPI)  Mohammad  Jarman
terhadap  BANI  dan  PT.  Berkah.  Dalam kasus  tersebut,  meskipun  para  pihak  (PT. Citra  Televisi  Pendidikan  Indonesia  (PT. CTPI)  dan  PT.  Berkah)  telah    bersepakat untuk  menyelesaikan  sengketanya  melalui badan  arbitrase  BANI,  tetapi  ternyata  justru di  kemudian  hari  salah  satu  pihak    yaitu Direktur  PT.  Citra  Televisi  Pendidikan Indonesia  (PT.  CTPI)  Mohammad  Jarman mengajukan gugatan hak ingkar ke pengadilan.
Dalam  kasus  tersebut  juga,  BANI dan PT. Berkah mengajukan saksi ahli yaitu Hikmahanto  Juwana.  Dalam  keterangannya, Hikmahanto Juwana memberikan pandangannya  bahwa  “Arbitrase  permanen mempunyai  para  arbiter  dan  punya  hukum acara  yang  berlaku  sendiri.  Sedangkan arbitrase ad  hoc yang  tidak  membentuk lembaga  arbitase  tertentu,  maka  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi arbitrase ad hoc itu.” 20
Lebih  lanjut  menurut  Hikmahanto Juwana  dalam  memberikan  keterangannya sebagai saksi ahli adalah sebagai berikut: 21
Dalam sidang ini, Hikmahanto juga menjelaskan  mengenai  hak  ingkar  yang dapat diajukan oleh para pihak yang merasa dirinya  dirugikan  atas  pemilihan  arbiter
20 http://www.hukumonline.com/berita/b aca/lt5476df516e404/hikmahanto--uu-arbitrase-tak- berlaku-bagi-bani. Diakses tanggal 23 Mei 2016.
21 Ibid .
yang  dianggap  tidak  independen  dan memiliki  konflik  kepentingan.  "Hak  ingkar adalah hak yang diberikan para pihak untuk menyatakan  saya  tidak  setuju  dengan penunjukan arbiter karena dia tidak memberikan rasa keadilan," ujarnya.
Hikmahanto  berpendapat,  hak  ingkar  ini hanya  dapat  dilakukan  kepada  badan  yang sudah dipilih oleh masih-masing pihak. Jadi, jika  para  pihak  sudah  memilih  badan arbitrase  permanen,  maka  pengadilan  tidak memiliki  kompetensi  untuk  menerima  hak ingkar  tersebut.  "Jika  para  pihak  sudah memilih badan arbitase yang akan memutus sengketanya,  maka  yang  berlaku  bagi  para pihak  adalah  ketentuan  dalam  peraturan badan arbitrase tersebut, termasuk ketentuan hak  ingkar,"  tambahnya.  Kuasa  hukum Pemohon  (PT.  Citra  Televisi  Pendidikan Indonesia (PT. CTPI), Harry Ponto mencecar  pandangan  Hikmahanto  ini,  yakni apakah  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  boleh  dilanggar  oleh ketentuan suatu badan arbitrase permanen di Indonesia.  "Jadi, jika ketentuan dalam Pasal 12  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  yang  menyatakan bahwa  arbiter  harus  minimal  berusia  35 tahun,  maka  Apakah  boleh  BANI  memiliki ketentuan  batas  usia  minimal  arbiter  30 tahun?" tanya Harry. Hikmahanto berpandangan  hal  tersebut  bisa  saja  terjadi.
"Ya,  berdasarkan  semua  ketentuan  badan arbitrase  baik  yang  saya  lihat  di  seluruh negara  maka  ketentuan  BANI  boleh menyimpang  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Arbitrase,  termasuk  dengan  usia minimal  arbiter,"  tegasnya.  Lebih  lanjut, Hikmahanto  menjelaskan  semua  peraturan yang  mengatur  hukum  acara  yang  terdapat dalam  bab  IV  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  otomatis  gugur  jika para  pihak  sudah  memilih  badan  arbitase permanen  untuk  menyelesaikan  sengketa diantara  mereka.  "Jika  para  pihak  sudah memilih  BANI,  maka  yang  berlaku  adalah ketentuan BANI, termasuk dengan ketentuan  hak  ingkar  yang  dapat  diajukan kepada  pengadilan.  Hak  ingkar  yang  dapat diajukan ke pengadilan hanya untuk arbitase yang  bersifat  ad  hoc,  bukan  arbitrase institusional  seperti  BANI,"  Hikmahanto lagi.
DASAR

## PENILAIAN
KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM MENUNJUK ARBITER ATAU

## MAJELIS ARBITRASE
Syarat  Untuk  Menjadi  Arbiter  dan  Tata
Cara Pengangkatan Arbiter
Arbiter dalam proses arbitrase memegang  peranan  yang  sangat  penting terutama dalam kaitannya memimpin jalannya  proses  tersebut.  Dalam  hal  ini arbiter  harus  berada  di  posisi  netral  dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.
Mengingat  pentingnya  arbiter  dalam proses  arbitrase  tersebut  sehingga  Gatot Somartono memberikan pendapatnya sebagai  berikut:  Kualitas  (proses)  arbitrase tergantung sepenuhnya pada kualitas arbiternya.  Apakah  proses  pemeriksaan arbitrase  akan  berjalan  lancar,  apakah pertimbangan  yang  diberikan  berbobot, apakah  putusan  yang  dijatuhkan  memenuhi rasa  keadilan  dan  kepatutan,  serta  syarat- syarat  kewajaran  sehingga  dapat  diterima oleh  para  pihak,  semua  itu  tergantung  pada kemampuan  arbiternya 22 dan  karenanya arbiter tersebut adalah orang yang profesional di bidangnya.
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa  tidak  semua  orang  bisa  menjadi seorang  arbiter,  karena  arbiter  tak  ubahnya sebagai hakim yang masyarakat memberikan julukan  sebagai  wakil  Tuhan  di  dunia, sehingga  untuk  menjadi  seorang  pengadil haruslah  ada  batasan  dan  syarat  yang  harus dipenuhi agar martabat dan wibawa lembaganya  juga  ikut  terangkat  karena adanya  elemen  atau  unsur  arbiter  yang unggul. 23
Rumusan di atas memberikan gambaran  bahwa  tidak  semua  kerja  dan pekerjaan bisa dikatakan professional, karena di dalam tugas profesional itu sendiri terdapat beberapa indikasi atau ciri-ciri atau kriteria.  Di  antara  kriteria  tersebut  adalah
22 Gatot Soemartono. Op.Cit. , hlm. 57.
23 Ibid .
sebagaimana  diuraikan  ini: 24 1)  Bersifat khusus/spesialisasi. Maksudnya, adalah seorang  penyandang  sebutan  profesional mutlak  memerlukan  landasan  intelektual. Sebuag  profesi  adalah  sebuah  pekerjaan dalam  bidang  tertentu  yang  memiliki keterkaitan  dengan  bidang  keahlian  yang khusus  yang  diperoleh  melalui  jenjang pendidikan  khusus  atau  pelatihan.  Makna kekhususan  atau  spesialisasi  dalam  konteks profesi  menuntut  seseorang  profesional harus berkonsentrasi pada bidang profesinya.  Oleh  karenanya,  sangat  tidak meungkin  seorang  profesional  memiliki perangkapan  berbagai  pekerjaan  lain  di  luar bidang profesinya. 2) Keahlian dan keterampilan.  Suatu  profesi  dilatarbelakangi oleh  suatu  keahlian  dan  keterampilan  yang diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan secara  khusus.  Dalam  kelompok  keahlian dan  keterampilan  termuat  suatu  standar kualifikasi,  baik  berdasarkan  ketentuan pemerintah  maupun  standar  khusus  sebuah profesi. 3) Tetap atau terus-menerus. Sebuah profesi  melakukan  aktivitas  kerjanya  tidak berubah-ubah, terus-menerus dan berlangsung  untuk  jangka  waktu  lama sampai  pensiun  atau  purna  tugas,  bahkan hingga berakhir masa kerja profesi dari yang bersangkutan. 4) Mengutama-kan pelayanan. Sebuah
profesi harus
mendahulukan  unsur  pelayanan  kepada
24 I Gede A.B. Wiranata. 2005. Dasar-Dasar Etika  dan  Moralitas  (Pengantar  Kajian  Etika  Profesi Hukum). Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 247.
masyarakat  atau  kelompok  di  luar  anggota kelompok  profesinya.  Unsur  pelayanan didahulukan  meskipun  ada  unsur  lain, seperti biaya dan lain-lain. 5)
Tanggungjawab.  Profesi  menuntut  adanya pelaksanaan kerja atas dasar tanggungjawab. 6)  Organisasi  profesi.  Seorang  profesional tergabung  di  dalam  sebuah  kelompok menurut  bidang  keahlian  dari  cabang  ilmu yang  dikuasai  dan  digelutinya.  Organisasi profesi  merupakan  wadah  pengembangan dan  tempat  berhimpunnya  para  profesional, termasuk menyelesaikan aneka ragam permasalahan profesi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  pada  Pasal  12 memberikan  persyaratan  bagi  siapa  saja yang  ingin  menjadi  seorang  arbiter  sebagai berikut:
1) Yang  dapat  ditunjuk  atau  diangkat sebagai  arbiter  harus  memenuhi  syarat:
a)  Cakap  dalam  melakukan  tindakan hukum;  b)  Berumur  paling  rendah  35
(tiga  puluh  lima)  tahun;  c)  Tidak mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah atau  semenda  sampai  dengan  derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; d) Tidak mempunyai
kepentingan  finansial  atau  kepentingan lain  atas  putusan  arbitrase;  e)  Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di  bidangnya  paling  sedikit  15  (lima belas) tahun.
2) Hakim,  Jaksa,  Panitera  dan  pejabat peradilan  lainnya  tidak  dapat  ditunjuk
atau diangkat sebagai arbiter.
Ada  baiknya  untuk  membandingkan beberapa  syarat  untuk  menjadi  arbiter  pada lembaga arbitrase institusional seperti BANI atau BAPMI dengan persyaratan yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Adapun  pengaturan mengenai  syarat  tersebut  adalah  sebagai berikut:  Untuk  dapat  diangkat  dan  ditunjuk menjadi  arbiter  menurut  BAPMI  adalah arbiter  yang  terdaftar  dalam  daftar  arbiter BAPMI. Pengaturan mengenai syarat arbiter ini  tertuang  dalam  Peraturan  BAPMI  Kep- 03/BAPMI/11.2002  dalam  pasal  3  dimana terdapat 15 syarat menjadi arbiter di BAPMI yaitu  dapat  menjadi  Arbiter  dalam  proses Arbitrase BAPMI, seseorang harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut: 25
syarat  pokok: a) warga  negara  Indonesia; b) cakap  melakukan  tindakan  hukum; c) berumur paling  rendah  35  tahun;  dan d) memiliki
25 Lihat: http://www.bapmi.org/en/arbitrators_requirements .php. Diakses tanggal 21 Juni 2016.
pengalaman  serta  menguasai  secara  aktif bidangnya  paling  sedikit  15  Tahun; e) tidak pernah  dihukum  karena  suatu  tindak  pidana kejahatan  berdasarkan  putusan  yang  telah mempunyai kekuatan pasti; dan e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap; f) bukan  merupakan  pihak-pihak  yang dilarang  untuk  menjadi  Arbiter  oleh  ketentuan perundang-perundangan  yang  berlaku; e) tidak termasuk dalam Daftar  Orang Tercela dan/atau daftar  orang  yang  tidak  boleh  melakukan tindakan tertentu di bidang pasar modal sesuai dengan  daftar  yang  dikeluarkan  oleh  BAPEPAM dan/  atau  tidak  pernah  dihukum  karena  suatu tindak  pidana  yang  terkait  dengan  masalah ekonomi  dan/  atau  keuangan;  dan g) memahami  ketentuan  perundang-perundangan di bidang pasar modal dan bidang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia;
f) memahami  Peraturan  Dan  Acara  BAPMI; g) bukan  merupakan  pejabat  di  bidang  pengawas pasar  modal,  direksi  bursa  efek,  atau  lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian;  h) serta bukan merupakan pejabat aktif dari instansi peradilan, kejaksaan atau kepolisian.
syarat  tambahan  (opsional  sebagai bahan  pertimbangan)    a)  terdaftar  sebagai anggota  dari  asosiasi,  himpunan,  ikatan dan/atau  bentuk  organisasi  lain  yang  telah menjadi  anggota  BAPMI;  b)  berpendidikan minimun  sarjana  atau  setara;    c)  telah memperoleh  izin  orang-perorangan  profesi pasar  modal  dari  BAPEPAM  atau  terdaftar
sebagai  profesi  penunjang  pasar  modal  di BAPEPAM.
Syarat  untuk  menjadi  arbiter  BANI sepertinya  tidak  terlalu  mendetail  seperti syarat  untuk  menjadi  arbiter  BAPMI tersebut  di  atas.  Hanya  saja,  BANI menghendaki  setiap  arbiter  harus  mereka yang  diakui  termasuk  dalam  daftar  arbiter yang  disediakan  oleh  BANI  dan/atau memiliki  sertifikat  ADR/Arbitrase  yang diakui  oleh  BANI  dapat  bertindak  selaku arbiter.  Untuk  selainnya,  syarat  tersebut mengikuti  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang.  Adanya  beberapa  syarat tambahan  yang  dibuat  oleh  lembaga arbitrase  institusional  seperti  BANI  atau BAPMI tidak lain adalah untuk menunjukkan  bahwa  untuk  menjadi  arbiter memang harus benar-benar profesional.
Seperti yang diungkapkan oleh Guru Besar  Universitas  Airlangga  Surabaya, Basuki Rekso Wibowo sebagaimana dikutip oleh Slamet Hariyanto, mengkritisi beberapa syarat untuk dapat menjadi arbiter sebagaimana tertuang dalam undang- undang.  Basuki  Rekso  Wibowo  menilai tentang  syarat  arbiter  dari  undang-undang dimaksud  terdapat  kelemahan-kelemahan, antara lain: 26 a) Rumusan Pasal 12 huruf (e) tidak  jelas  apa  ratio  legisnya  penentuan  15 tahun  pengalaman  dan  menguasai  secara
26 Slamet  Hariyanto.  2008. Menggagas Revisi  UU  Nomor  30  Tahun  1999 .  lihat: https://slamethariyanto.wordpress.com/2008/12/20 /menggagas-revisi-uu-nomor-30-tahun-1999-bagian- ii-habis.  Diakses tanggal 30 Juni 2016.
aktif  di  bidangnya.  b)  Persoalan  penentuan 15 tahun dihitung dari mana serta apakah hal itu  berlangsung  secara  terus  menerus?  c) Persoalan  lainnya  siapa  yang  kompeten menilai  adanya  pengalaman  dan  menguasai secara  aktif  di  bidangnya  tersebut?  Apakah semata-mata  berdasarkan  anggapan  atau harus dibuktikan melalui sertifikasi keahlian yang  diterbitkan  oleh  asosiasi  profesi  atau lembaga yang kompetensi?
Penilaian  Yang  Menjadi  Ukuran  Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dalam

## Menunjuk Arbiter
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas bahwa Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri diberikan  kewenangan  olah  undang-undang untuk  menunjuk  arbiter  atau  majelis arbitrase.  Penunjukan  tersebut  juga  sesuai keadaan-keadaan  tertentu  seperti  tidak sepakatnya  tentang  penunjukan  arbiter tunggal  atau  jika  dalam  waktu  tertentu  para pihak  tidak  dapat  menunjuk  arbiter  atau majelis arbitrase.
Lembaga  peradilan  sebagai  lembaga pengadil bukan hanya saja tempat menyelesaikan  beragam  sengketa  di  dalam masyarakat,  tetapi  juga  sebagai  lembaga yang  dalam  pengertian  yang  “ abstrak ” memberikan  rasa  keadilan.  Menurut  Eman Suparman,  hal  memberikan  keadilan  berarti yang  bertalian  dengan    tugas  badan peradilan  atau  hakim  dalam  memberi keadilan,  yaitu  memberikan  kepada  yang bersangkutan  konkretnya  kepada  yang
mohon  keadilan,  apa  yang  menjadi  haknya atau apa hukumnya. 27
Dilarangnya pengadilan campur tangan dalam proses arbitrase menurut Gatot Soemartono adalah hanya untuk menegaskan  bahwa  arbitrase  adalah  sebuah lembaga  yang  mandiri  (independen),  dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase. 28
Arbiter  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  haruslah  arbiter  yang memang telah memenuhi syarat sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Tetapi menurut hemat penulis, syarat tersebut  masih  dirasa  ada  kekaburan- kekaburan  sehingga  perlu  diperjelas  lagi. Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Basuki Rekso  Wibowo  seperti  uraian  di  atas  dan mungkin sebagai perbandingan, dapat dilihat beberapa  syarat  untuk  menjadi  advokat sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Jika  dibandingkan  dengan  syarat- syarat  yang  ada  untuk  menjadi    arbiter, syarat  untuk  menjadi  advokat  tampak  lebih mendetail dan sistematis. Padahal, tugas dan tanggungjawab  seorang  arbiter  bukannya lebih  ringan  dari  seorang    advokat  tetapi justru sebaliknya. Jika advokat dari satu sisi
27 Eman  Suparman.  2012. Arbitrase  dan Dilema  Penegakan  Keadilan .  Jakarta:  Fikahati Aneska, hlm. 76.
28 Gatot Soemartono. Op.Cit ., hlm. 71.
membela  kliennya  disamping  menegakkan hukum, maka para arbiter berdiri di atas dua kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa untuk menegakkan hukum dan   keadilan.
Profesional  itu  adalah  seseorang yang  memiliki  3  hal  pokok  dalam  dirinya diantaranya  adalah Skill , Knowledge ,  dan Attitude . Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge ,  tak  hanya  ahli  di  bidangnya, tapi  ia  juga  menguasai,  minimal  tahu  dan berwawasan  tentang  ilmu-ilmu  lain  yang berhubungan dengan bidangnya. Dan  yang  terakhir  adalah Attitude ,  bukan hanya  pintar  dan cerdas  tapi  dia  juga  punya etika  yang  diterapkan  dalam  bidangnya. 29
Dan  oleh  karenanya,  maka  penunjukannya pun tidak cukup hanya tertuang dalam syarat yang  tertuang  dalam  undang-undang  terkait tetapi  meliputi  beberapa  kriteria  profesi yang profesional.
Yang  dimaksud  dengan  kriteria 30 adalah ukuran  yang menjadi dasar penilaian atau  penetapan  sesuatu.  Sedangkan  syarat 31 adalah    janji  (sebagai  tuntutan  atau permintaan  yang  harus  dipenuhi),  atau  bisa jadi segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya). Berdasarkan  pengertian    tersebut  di  atas, maka pengertian kriteria jangkauannya akan
29 Budi Santoso. 2012. Definisi Profesional . http://  Definisi  Profesional_Budi  Santoso.html. Diakses tanggal 19 Juli 2016.
30
Anonim. http://kbbi.co.id/arti- kata/kriteria. Diakses tanggal 10 Juli 2016.
31 Anonim. http://kbbi.web.id/syarat. Diakses tanggal 10 Juli 2016.
lebih  luas  dibandingkan  dengan  syarat. Mungkin  bisa  saja  orang  tersebut  telah memenuhi  syarat  untuk  menjadi  seorang arbiter, tetapi belum tentu memenuhi kriteria sebuah  profesi  yang  profesional  untuk menjadi seorang arbiter.
Dalam  pembahasan  ini,  penulis hanya  akan  membatasi  penujukan  arbiter yang  dilakukan  oleh  Hakim  atau  Ketua Pengadilan Negeri. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa Hakim atau Ketua Pengadilan  Negeri  diberikan  kewenangan oleh undang-undang untuk menunjuk seorang  arbiter  berdasarkan  suatu  keadaan- keadaan tertentu.
Penujukan  arbiter  oleh  Hakim  atau Ketua  Pengadilan  Negeri  tersebut  jangan sampai menimbulkan kesan bahwa penunjukan tersebut didasarkan atas pertimbangan  yang  subjektif  apalagi asal- asalan. Karena  peran  arbiter  dalam  proses arbitrase  sebagaimana  uraian  di  atas  adalah sangat urgen sekali.
Untuk mewujudkan objektifitas penunjukan  arbiter  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri, maka dalam prakteknya Hakim atau Ketua  Pengadilan  Negeri  jangan  hanya terpaku  pada  syarat  normatif  yang  ada  saja karena  syarat  yang  tertuang  dalam  undang- undang  masih  sangat  abstrak  dan  banyak multitafsir.
Hakim dalam tugasnya untuk melakukan  suatu  konkretisasi  hukum  harus mampu menjadi interpretator yang
mumpuni  sehingga  mampu  menangkap semangat  keadilan  yang  substansif  serta jangan  terjebak  pada  kekauan  normatif- prosedural.
Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri haruslah mempunyai pemikiran yang progresif  untuk  mendobrak  norma  yang memang  dirasa  kurang  memenuhi  rasa keadilan  dan  rasa  objektifitas.  Sebagaimana ajaran  dalam  teori  hukum  progresif  yang dicetuskan  oleh  Satjipto  Raharjo 32 yang memberikan  doktrin  bahwa  Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak  hanya  sekedar  kata-kata  hitam-putih dari  peraturan  ( according  to  the  letter) , melainkan  menurut  semangat  dan  makna lebih  dalam  ( to  very  meaning )  dari  undang- undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya  kecerdasan  intelektual,  melainkan dengan  kecerdasan  spiritual.  Dengan  kata lain,  penegakan  hukum  yang  dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen  terhadap  penderitaan  bangsa  dan disertai  keberanian  untuk  mencari  jalan lain daripada yang biasa dilakukan.
Memutus menurut hukum merupakan  tugas  pertama  dan  terakhir seorang  hakim.  Hukum  adalah  pintu  masuk dan  keluar  setiap  putusan  hakim  dan menurut  Wiarda-Koopmans  ada  keterkaitan antara  hukum  dan  tujuan  hukum  sehingga ada  tiga  fungsi  hakim  dalam  menerapkan
32 Satjipto  Rahardjo.  2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2.
hukum  yang  pada  intinya  adalah  sebagai berikut: 33
Pertama ,  fungsi  hakim  menerapkan hukum  yang  apa  adanya  ( rechtstoepassing ).
Fungsi  ini    menempatkan  hakim  semata- mata  hanya  menempelkan  suatu  peristiwa hukum  dengan  ketentuan  yang  ada.  Hakim yang demikian ini bertindak seperti layaknya sorang penjahit yang menempelkan  atau  melekatkan  dengan jahitan  bagian-bagian  kain  yang  sudah dipotong  sesuai  dengan  tempatnya  masing- masing.
Kedua, fungsi  hakim    sebagai penemu  hukum,  hakim  bertindak  sebagai penerjemah  sebuah  teks  hukum  atau memberi  makna  pada  aturan  hukum  agar suatu  pengertian  hukum  dapat  secara  aktual sesuai  dengan  peristiwa  hukum  konkret yang terjadi dan untuk menghindari penyalahgunaan  maka  penemuan  hukum dapat  dilakukan  dengan  instrumen  atau metode  penafsiran,  analogi,  penghalusan hukum  ( rechtsverfijning ),  konstruksi  hukum dan argumentum a contrario .
Ketiga, fungsi hakim sebagai pembuat  hukum  dikonstruksikan  sebagai upaya  hakim  yang  harus  memutus  tetapi tidak  tersedia  aturan  aturan  hukum  yang dapat  dijadikan  dasar.  Tugas    menciptakan hukum ini diperlukan apabila ada kekosongan hukum ( rechtsvacuum ).
33 Sunarto. 2014. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata . Jakarta: Kencana , hlm. 63-64.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:  1)  Penunjukan  arbiter  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  sebagaimana  maksud ketentuan  Pasal  13,  14  dan  15  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya tidak sesuai dengan asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya  ringan.  Tidak  menjadi  sederhana karena  berpindahnya  forum  tersebut  yang semula  di  lembaga  arbitrase  kemudian berpindah  ke  forum  lembaga  peradilan. Tidak  menjadi  cepat  karena  memang  masih juga  diperlukan  waktu  atau  proses    untuk pengajuannnya  ke  pengadilan  disamping tidak adanya jangka waktu yang pasti terkait penunjukan  arbiter  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri.  Juga  masih  perlunya  biaya  untuk berperkara  di  pengadilan  untuk  proses tersebut.  2)  Penilaian  yang  dilakukan  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  menunjuk seorang  arbiter  atau  mejelis  arbitrase  harus tetap mengacu kepada syarat yang ditentukan  oleh  Pasal  12  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Tetapi karena syarat tersebut juga masih mengandung  kekaburan  tentang  tidak  jelas apa  ratio  legisnya  penentuan  15  tahun pengalaman  dan  menguasai  secara  aktif  di bidangnya,  juga  persoalan  penentuan  15
tahun  dihitung  dari  mana  serta  apakah  hal itu  berlangsung  secara  terus  menerus  serta siapa  yang  kompeten  menilai  adanya pengalaman  dan  menguasai  secara  aktif  di bidangnya  tersebut,  maka  hakim  dalam menunjuk arbiter harus mempunyai kriteria- kriteria tertentu yang mengarah pada kriteria profesi yang profesional.
Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan tersebut  di  atas  adalah  sebagai  berikut:  1) Ketentuan mengenai penunjukan arbiter oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  terdapat dalam  Pasal  13,  14  dan  15  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hendaknya diberi  batasan  yang  lebih  jelas  sehingga dalam aplikasinya tidak bertentangan dengan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Terutama  jika  perkara tersebut  telah diperjanjikan  untuk  diselesaikan  melalui arbitrase  institusional  seharusnya  dalam semua  prosesnya  harus  mengikuti  prosedur dan  acara  lembaga  arbitrase  institusional tersebut  termasuk  sengketa  penunjukan arbiter.  2)  Ketentuan  yang  ada  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  yang  mengatur tentang syarat untuk menjadi seorang arbiter hendaknya  perlu  mengatur  lebih  jelas  dan tegas yang lebih mendetail seperti persyaratan  untuk  menjadi  advokat  atau dengan membandingkan dengan syarat yang
harus  ada  untuk  menjadi  arbiter  dalam lembaga
BAPMI.
Disamping itu, penunjukan  arbiter  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  hendaknya  juga  memperhatikan beberapa  kriteria  profesi  yang  profesional seperti: a) Memiliki sertifikat yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  mempunyai kompetensi  untuk  menilai,  b)  Memiliki banyak  pengalaman  sebagai  arbiter  dalam menyelesaikan  sengketa. c) Secara personal tidak kenal satu sama lain dengan para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid,  Priyatna.  2002. Arbitrase  dan Alternative  Penyelesaian  Sengketa, Suatu  Pengantar. Jakarta:  Fikahati Aneska
Adolf,  Huala.  2004. Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional . Jakarta: Sinar Grafika
----------.  2014. Dasar-Dasar,  Prinsip  dan Filosofi  Arbitrase .    Bandung:  Keni Media
Arifin .  1995. Kapita  Selekta  Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
Batubara, Suleman dan Orinton Purba. 2013.
Arbitrase  Internasional,  Penyelesai- an  Sengketa  Investasi  Asing  Melalui ICSID,  UNCITRAL,  dan  SIAC . Jakarta: Raih Asa Sukses Bruggink,  J.J.H.  1999. Refleksi  Tentang
Hukum. Diterjemahkan Arief
Sidharta,  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti Badan Pembinaan
Hukum Nasional
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  2010. Masalah  Hukum
Arbitrase  Online. Jakarta:    Badan Pembinaan Hukum Nasional Fuady,  Munir.  2000. Arbitrase  Nasional, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti Harahap,  Krisna.  2008. Hukum  Acara Perdata  Mediasi,  Class  Action,
Arbitrase .  Bandung:  Grafitri  Budi
Utami
Harahap,  M.  Yahya.  2005. Hukum  Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan  Putusan  Pengadilan, Jakarta:
Sinar Grafika
------------.2005. Kedudukan,  Kewenangan dan Acara Peradilan Agama .
Jakarta: Sinar Grafika
------------.2001. Arbitrase  Ditinjau  dari Reglemen  Acara  Perdata  (RV), Peraturan  Prosedur  BANI,  (ICSID),
UNCITRAL Arbitration
Rules.
Jakarta: Sinar Grafika
Margono,  Suyud.  2000. Alternative  Dispute
Resolution  (ADR)  dan  Arbitrase .
Jakarta: Ghalia Indonesia
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2008. Pengantar
Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
------------.  2005. Penelitian    Hukum .
Jakarta: Kencana
Mertokusumo,  Sudikno.  1999. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar .
Yogyakarta: Liberty
------------. 2007. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty ------------.  2009. Hukum  Acara  Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis .
Yogyakarta: Genta Publishing
Soemartono,  Gatot.  2006. Arbitrase  dan Mediasi  di  Indonesia .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Subekti,  R..  1992. Arbitrase  Perdagangan.
Bandung: Bina Cipta Sunarto.  2014. Peran  Aktif  Hakim  Dalam Perkara Perdata . Jakarta: Kencana Suparman,  Eman.  2012. Arbitrase  dan
Dilema Penegakan Keadilan . Jakarta: Fikahati Aneska Sutiarso, Cicut. Pelaksanaan Putusan Arbitrase  dalam  Sengketa  Bisnis .
Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia
Tasmin,  Masdari. Penyelesaian  Sengketa perdata  di  Luar  Pengadilan  (Non Litigasi). Bahan Kuliah Program S-2 Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Usman,  Rachmadi.  2003. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .
Bandung: Citra Aditya Bakti
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani.  2000.
Seri Hukum Bisnis: Hukum
Arbitrase. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
Winarta,  Frans  Hendra.  2013. Hukum
Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional. Jakarta: Sinar Grafika
Wiranata, I Gede A. B.. 2005. Dasar-Dasar Etika  dan  Moralitas  (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum).
Bandung: Citra Aditya Bakti