Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 555-561| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4136.555-561

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT PEMBUBARAN BADAN HUKUM REKSA DANA
I Gede Satyawan Pradnya Wiguna, I Nyoman Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia satyapw156@gmail.com, budiathaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Reksadana  adalah  instrumen  investasi  diatur  dalam  peraturan  nomor  23/POJK/04/2016  tentang  reksa  dana, sebagai  pedoman  bagi  manajer  investasi,  melindungi  hak  para  investor,  kurang  teliti  investor  dalam  memilih produk  reksadana  dan  menentukan  manajer  investasi  yang  tepat  dan  aman  sehingga  diperlukan  perlindungan hukum  Bagi Investor Reksa Dana. Tujuan penelitian  ini untuk menganalisa  akibat hukum bagi  investor terkait pembubaran  badan  hukum  reksa  dana  serta  perlindungan  hukum  bagi  investor reksa  dana  terkait  pembubaran badan  hukum  reksa  dana.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan  melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  digunakan  sebagai  sumber  bahan-bahan  hukum  dalam  studi  ini. Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi investor terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana diatur dalam  pasal  50  Peraturan  OJK  jika  produk  reksa  dana  dibubarkan  investor  tidak  dapat  melakukan  penjualan kembali setelah pembubaran produk reksadana, perlindungan bagi investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksadana, apabila terjadi kerugian terhadap produk reksadana yang diakibatkan oleh manajer investasi, manajer investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian karena tindakannya.
Kata Kunci : Investor, Perlindungan Hukum, Reksa Dana

## Abstract
Mutual funds are investment instruments regulated in regulation number 23/POJK/04/2016 concerning mutual funds,  as  a  guide  for  investment  managers,  protecting  the  rights  of  investors,  investors  are  not  careful  in choosing mutual fund products and determining the right and safe investment manager so that legal protection is  needed  for  Mutual  Fund  Investors.  The  purposes  of  this  study  are  to  analyze  the  legal  consequences  for investors related to the dissolution of a mutual fund legal entity and legal protection for mutual fund investors related  to  the  dissolution  of  a  mutual  fund  legal  entity.  The  method  used  is  normative  legal  research  with  a statutory  approach.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  done  through  recording  and  documentation studies. Primary and secondary sources of legal materials are used as sources of legal materials in this study. Then, the legal materials and data are managed using interpretation analysis. The results of the study show that the  legal  consequences  for  investors  related  to  the  dissolution  of  the  mutual  fund  managing  legal  entity  are regulated in article 50 of the OJK Regulation if the mutual fund product is dissolved the investor cannot resell after the dissolution of the mutual fund product, protection for mutual fund investors is related to the dissolution of the mutual fund managing legal entity, if there is a loss to the mutual fund product caused by the investment manager, the investment manager must be responsible for the loss due to his actions.
Keywords: Investors, Legal Protection, Mutual Funds

## I. PENDAHULUAN
Diera  globalisasi  permasalahan  yang  dihadapi  pelaku  bisnis  menjadi  sangat  banyak  terutama mengenai  persaingan  dengan  para  pelaku  bisnis  yang  baru  bermunculan  sehingga  pemerintah menggabungkan  beberapa  peraturan  guna  membatasi  tindakan  para  pelaku  bisnis  tersebut  yaitu dengan  diterbitkannya  Undang-undang  mengenai  Pasar  Modal  yaitu  UU  Nomor  8  Tahun  1995. Tempat  guna  mengumpulkan  uang  masyarakat  yang  akan  dikembangkan  oleh  perusahan  yang bergerak  di  bidang  investasi  untuk  kepentingan  bersama,  baik  itu  swasta  maupun  pemerintah  yang memerlukan  dana  dengan  menerbitkan  obligasi  lalu  menjualnya  kepada  pada  para  investor  melalui pasar modal (Tavinayati & Qamariyanti, 2009) . Sebuah alternative yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam  berinvestasi  adalah  reska  dana  terutama  bagi  masyarakat  yang  baru  ingin  mencoba  investasi
dalam jumlah yang kecil dan relatif aman. Investasi dapat diartikan sebagai proses penembangan dana atau uang (Poerwadarminta, 1985) . Sedangkan Sunariyah mengartikan investasi ialah suatu kegiatan penanaman  modal  dalam  bentuk  aktiva  yang  memiliki  tenggang  waktu  yang  cukup  lama  yang  suatu saat akan mendapatkan suatu keuntungan pada akhirnya (Sunariyah, 2000) .
Sebagai  tempat  berinvestasi  suatu  Reksadana  dibutuhkan  dalam  memudahkan  masyarakat saat  berinvestasi  di  pasar  modal/kapital.  Reksa  dana  dibuat  sang  Manajer  Bank  Kustodian  dengan sebuah  akta  kontrak  kolektif  yang  dibentuk  notaris.  Dalam  pengelola  dana  investasi  yang  terkumpul dari  masyarakat  atau  investor  buat  diinvestasikan  ke  pada  portofolio  akan  dikelola  oleh  manajer investasi, misalnya, obligasi, dan saham. Sementara itu yang memiliki posisi sebagai penyimpan dana atau  portofolio  adalah  bank  kustodian  dan  melakukan  proses  administrasi  Reksa  dana.  Tempat berinvestasi bagi investor yaitu reksa dana dimana dapat berinvestasi ke beberapa instrumen investasi yang  ada  pada  pasar.  Investor  tak  perlu  susah  payah  mengatur  dan  mengurus  portofolionya  sendiri. Tempat  untuk  berinvestasi  yang  dikelola  oleh  seorang  manajer  yang  berbentuk  saham,  obligasi  dan pasar  uang  dalam  bentuk  portofolio.  Wadah  seperti  reksa  dana  merupakan  bentuk  pengelolaan  dana dan  juga  sebagai  modal  awal  investor  dalam  berinvestasi  di  berbagai  instrumen  pada  pasar  modal melalui pembelian unit penyertaan reksa dana. Reksa  dana  dapat  meminimalisir  peran  pemodal  asing karena  reksa  dana  sebagai  yang  dipilih  masyarakat  dalam  menghimpun  dana.  Dimana  kita  ketahui bersama bahwasanya pemodal asing sangat dominan dalam perdagangan di bursa efek. Karena pada dasarnya  keadaan  ketahanan  pasar  Indonesia  berada  di  bawah  kendali  mereka.  Masyarakat  sangat membutuhkan  reksa  dana  bukan  saja  dalam  investasi  namun  juga  reksadana  sebagai  Trilogi  yang mendukung  keberhasilan  Ketahanan  Nasional  di  bidang  Pasar  Modal  Indonesia  Pembangunan. (Usman,  1999) .  Cara  berinvestasi  yang  mudah  bagi  masyarakat  dan  pelengkap  berinvestasi  lewat reksadana  karena  bentuk  investasi  ini  bukan  dikeluarkan  oleh  perusahaan  maupun  bank.  Selain  itu sebagai  wadah  dan  transportasi  masyarakat  dalam  berinvestasi  dalam  bentuk  saham,  obligasi  dan bukan deposito.
Suatu  instrumen  untuk  memposisikan  uang  atau  harta  kekayaan  dalam  bentuk  modal  untuk mendapatkan  keuntungan  atau  hasil  yang  lebih  dengan  membeli  saham,  obligasi  properti  dan  lain- lain.  Berinvestasi  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  meluangkan  pikiran  waktu  dan  tenaga  untuk mendapat  keuntungan  di  masa  mendatang.  Berdirinya  suatu  perusahan  investasi  dapat  dipicu  karena kesulitan  masyarakat  dalam  usaha  memulai  berinvestasi  sehingga  perusahaan  ini  akan  membantu masyarakat dalam berinvestasi dan mengurus surat-surat berharga. Berinvestasi di pasar modal dapat mendatangkan  manfaat  maupun  keuntungan  dari  sifat  likuiditas  dari  investasi  ini.  Dimana  Investor dapat  memiliki  sekuritas  yang  akan  memberi return yang  baik  dan  menjual  sekuritas  ini  pada  saat memerlukan dana atau juga bisa menggantinya dengan sekuritas lain bila prospek sekuritas lain lebih menguntungkan.  Selain  itu  setiap  investor  dapat  melakukan  diversifikasi  dengan  menanamkan dananya pada jenis sekuritas yang berbeda (Tandelilin, 2001) . Investor biasa melakukan kegiatan/aktivitas  investasi  menggunakan  tujuan  buat  memperoleh  return  yang  lebih  memuaskan berdasarkan  dalam  risiko  yang  dihadapinya  dan  lebih  tinggi  berdasarkan  investasi  dalam  aset  yang bebas risiko. Investasi dalam aset yang bebas risiko sebagai baku minimal berdasarkan apa yang akan diperoleh  apabila  melakukan  investasi  dalam  saham.  Tentu  saja  tujuan  akhir  berdasarkan  investor melakukan  investasi  dalam  saham  merupakan  buat  menaikkan  kemakmuran  hidupnya.  Selanjutnya para investor wajib mengelola dananya secara efektif menggunakan berusaha membeli saham-saham yang mempunyai risiko yang masih bisa diterima sebagai akibatnya return yang akan diterima masih melebihi risiko yang dihadapi. Untuk meminimalisir risiko dalam investasi, seseorang investor wajib acap kali melakukan diversifikasi pada investasi mereka.
Investor  pula  wajib  mengkombinasikan  banyak  sekali  sekuritas  pada  investasi  buat meminimalkan  risiko  yang  kemungkinan  akan  muncul.  Diversifikasi  dalam  investasi  menciptakan investor  bisa  meminimalkan  risiko  menggunakan  permanen  memperhatikan  return  yang  diterima. Bentuk konkret diversifikasi risiko galat satunya merupakan Reksa dana. Walaupun  reksa  dana  tidak berbentuk  badan  hukum,  tetapi  menjadi  sebagai  tempat  investasi  dengan  mempunyai  ciri  khas dipisahkan  harta  berdasarkan  pendiri  dan  yang  menjalankan  usahanya,  sebuah  reksa  dan  Kontrak Investasi  Kolektif  (KIK)  mempunyai  peluang  buat  bubarkan  dan  harta  para  pendiri  dan  yang mengelolah  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  buat  menganti  kerugian  yang  dialami  para investor.  Sebab  itu,  para  investor  wajib  mempunyai  keyakinan  terhadap  pengelola  reksa  dana  (KIK)
dan  juga  pengelola  reksa  dana  Kontrak  Investasi  Kolektif  (KIK)  wajib  mempunyai  itikad  baik, profesionalisme  dan  terbuka  terhadap  pemilik  dana  yang  di  investor,  terutama  pada  menaruh  berita pada warga pemodal. Namun  pada  pada  hal  ini  risiko  kerugian  yang  dialami  investor  baik  yang ditimbulkan  dari  manajemen  pengelolaan  investasi  yang  sudah  dilakukan  dengan  professional  juga kekeliruan  atau  tindakan  lalai  manajer  investasi  saat  pengelolaan  produk  reksa  dana.  produk  tidak dijamin  oleh  pemerintah  sebagai  produk  perbankan  dengan  bentuk  simpanan  yang  bergantung  pada pengendalian suku bunga perbankan pemerintah dan adanya agunan terhadap aset nasabah simpanan dari  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  Dengan  demikian  sangat  tinggi  peluang  terjadinya  tindak pidana,  PMH  dan  wanprestasi  pada  pengelolaan  reksa  dana.  Akibatnya  terjadi  keadaan  yang merugikan  dan  bila  investor  tidak  mengetahui  hal  tadi,  sebagai  akibatnya  investor  mampu  terlambat pada merogoh keputusan buat mengambil tindakan yang dapat mengamankan investasinya, contohnya menggunakan menarik dana miliknya berdasarkan Reksa dana (Hadisoeprapto, 1996) .
Teori  perundang-undangan  terdiri  berdasarkan  teori  perundang-undangan  dan  tata  urutan pembentukannya  yang  relevan  menggunakan  stufenbau  theorie (Atmadja,  I  Dewa  Gede  Budiartha, 2018) .  Pembubaran  reksa  dana  diatur  pada  pasal  45  peraturan  otoritas  jasa  keuangan  angka 23/POJK/04/2016 mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, suatu produk reksa dana akan  dibubarkan  bila  pada  waktu  90  hari  bursa  reksa  dana  yang  baru  menerima  pernyataan  efektif dana  yang  dikelolanya  kurang  berdasarkan  10  milyar  rupiah  atau  buat  reksadana  menggunakan penjaminan, reksa dana yg terproteksi, reksa dana indeks menggunakan penawaran terbatas yg produk reksa  dana  tadi  sudah  berjalan  bila  pada  saat  120  hari  bursa  berturut-turut  sehabis  pernyataan registrasi reksa dana sebagai efektif dana yang dikelolanya  wajib mencapai 10 milyar rupiah. Selain kondisi tadi reksa dana bisa dibubarkan bila diperintahkan sang otoritas jasa keuangan menggunakan peraturan  perundang-undangan  terkait  pasar  kapital  dan  bila  sudah  terjadi  konvensi  antara  pihak manajer investasi dan pihak bank kustodian terkait menggunakan pembubaran reksa dana. Maka dari itu penelitian ini begitu krusial dilaksanakan menimbang masih sering  warga pendaftar produk reksa dana yang belum mengetahui dan tahu aspek aturan yang terjadi dalam pengelola reksa dana, terutama nasabah pemilik unit penyertaan menjadi pemilik kapital (investor) yang paling berpotensi mengalami kerugian. Maka untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana tempat investor menanamkan modalnya.
Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Permana  &  Artha  (2018) menyatakan  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  investor  yang  terdapat  dalam  UUPM  dan  POJK  APERD  belum memberikan  kepastian  hukum  dalam  hal  bentuk  dan  besaran  ganti  rugi  yang  didapat  investor  yang dimuat  dalam  Pasal  111  UUPM  dan  Pasal  34  POJK  APERD  sehingga  menyebabkan  kekaburan norma. Sedangkan menurut Asriati & Baddu (2021) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan  secara  preventif  dan  represif  oleh  OJK.  Lebih  lanjut, Hartanto  (2014) mengungkapkan secara  umum,  pemegang  Unit  Penyertaan  selaku  konsumen  reksa  dana  selain  memiliki  hak sebagaimana  diatur  pada  peraturan  Bapepam  LK  atau  OJK.  Dari  fenomena  tersebut  maka dilakukannya  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  akibat  hukum  bagi  investor  terkait pembubaran  badan  hukum  reksa  dana  serta  perlindungan  hukum  bagi  investor  reksa  dana  terkait pembubaran badan hukum reksa dana.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang meletakan aturan menjadi bangunan sistem  norma  sebagai  metode  penelitian  dalam  studi  ini  yakni  mengenai  asas-asas  hukum,  doktrin, norma-norma, kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Adapun tipe pendekatan yang  diaplikasikan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan.  Peneliti  mengumpulkan  bahan  hukum yang  diperlukan  melalui  studi  pencatatan  dan  dokumentasi.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti literature.  Bahan  hukum  yang  telah  berhubungan  dengan  permasalahan  telah  terkumpul.  Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Akibat Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana
Akibat Hukum bagi investor terkait pembubaran badan hukum reksa dana, Dana yang di peroleh dari masyarakat  akan  di  investasikanke  berbagai  efek  dan  di  perdagangkan  di  pasar  uang  ataupun  pasar modal  dengan  diterbitkanya  unit  penyertaan  pada  masyarakat.  dalam  berinvestasi  di  reksa  Dana adalah  Risiko  Pembubaran  mungkin  saja  terjadi.  Apabila  suatu  Reksa  Dana  dibubarkan,  maka  tidak akan  mengakibatkan  Manajer  Investasinya  ikut  bubar.  Sebab  Reksa  Dana  ini  merupakan  sebuah produk  manajer  investasi  yang  menjadi  pengembang  dana  Reksa  Dana  adalah  entitas  yang  sama sekali berbeda. Satu Manajer Investasi dapat mengelola beberapa produk Reksa Dana, dan jika salah satu  produk  Reksa  Dana  tersebut  dibubarkan,  maka  tidak  akan  otomatis  menyebabkan  Manajer Investasinya ikut bubar pula. Antara kekayaan yang dimiliki oleh Reksa Dana dengan kekayaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi maupun kekayaan yang dimiliki oleh Bank Kustodian adalah terpisah dan  masing-masing  memiliki  pembukuan  sendiri.  Reksa  Dana  yang  memiliki  harta  kekayaan  tidak bisa di sita begitu saja, jika seorang manajer investasi dan/atau Bank kustodian mengalami Pailit Jika terjadi  Pembubaran  dan  Likuidasi  suatu  Reksa  Dana,  maka  pihak  yang  paling  dirugikan  adalah Investor Pemegang Unit Penyertaan. Yang diatur dalam pasal 50 Peraturan OJK mengenai Reksadana menjelaskan  bahwa  apabila  produk  reksadana  telah  dibubarkan  maka  investor  reksadana  tidak  dapat melakukan penjualan  kembali  setelah pengumuman mengenai pembubaran produk reksadana.  Sebab akibat  dari  dibubarkannya  Reksa  Dana  tersebut  maka  harapan  Investor  Pemegang  Unit  Penyertaan untuk  memperoleh  keuntungan  dari  investasinya  akan  sirna.  Selain  itu,  Investor  akan  memperoleh hasil  Likuidasi  terkadang  nilainya  jauh  lebih  kecil  dari  dananya  semula  yang  diinvestasikan  di reksadana (output lebih kecil dari input).
Saat  di  Likuidasi  Reksa  Dana,  maka  yang  bertindak  sebagai  Likuidator  adalah  dalam mengelola  Reksa  Dana  tersebut  yakni  manajer  investasi.  Tugas  utama  manajer  investasi  adalah membagi  hasil  likuidasi  secara  seimbang  berdasarkan  sama  rata  bagian  dari  Unit  Penyertaan  yang dikuasai pemegang Unit Penyertaan masing-masing. Jika yang diperoleh akibat Likuidasi Reksa Dana tersebut  tidak  mencukupi  untuk  dibagikan  kepada  pemegang  Unit,  maka  berapapun  kecilnya perolehan  Likuidasi  Reksa  Dana  ini  tetap  harus  dibagikan  kepada  pemegang  Unit  Penyertaan  secara seimbang  dikurangi  beban-beban  yang  merupakan  kewajiban  Reksa  Dana  sebagaimana  telah disebutkan di atas. Pengaturan yang demikian dapat merugikan  Investor Pemegang Unit  Penyertaan. Karena berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 25 Kontrak Investasi Kolektif menyatakan bahwa  Reksa  Dana  Kontrak  Investasi  Kolektif  dapat  dibubarkan  apabila  Nilai  Aktiva  Bersihnya menjadi  kurang  dari  Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)selama  90  (sembilan puluh)hari bursa berturut-turut -turut. Jika Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan untuk memenuhi 7 (tujuh)  beban-beban  yang  harus  dipenuhi  oleh  Reksa  Dana  sebagaimana  disebutkan  diatas  dan dibagikan  ke  para  Investor  Pemegang  Unit  Penyertaan  sebagai  hasil  Likuidasi,maka  Nilai  Aktiva Bersih  tersebut  pasti  akan  habis  tanpa  sisa  atau  jika  masih  ada  sisa  pasti  nilainya  sangat  kecil  sekali dan tidak akan dibagikan kepada semua Investor Pemegang Unit Penyertaan tersebut.
Apabila  Investor  Pemegang  Unit  Penyertaan  dirugikan,  maka  Investor  tersebut  dapat menuntut ganti rugi. Kerugian yang disebabkan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian baik bagi  Pemerintah  atau  agi  perusahan  yang  membutuhkan  dana  menggunakan  surat  berharga  yakni saham,  obligasi  dan  surat  berharga  yang  lainnya,  yang  menjadi  sarana  investasi  ReksaDana)  yang menyebabkan  terjadinya  kerugian  tersebut.  Di  Dalam  Ketentuan  Pasal  111  UU  Nomor  mengenai Pasar  Modal  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  setiap  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  adanya peraturan  Pasar  Modal.  Ketentuan  Pasal  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengajukan gugatan  gugatan.  Ketentuan  mengenai  Pertanggungjawaban  yang  terdapat  didalam  pasal  tersebut adalah  sangat  luas,  karena  tidak  disebutkan  secara  spesifik  perbuatan-perbuatan  yang  ditentang  oleh para pihak tertentu tetapi memperlihatkan kepada tiap-tiap pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal Dan peraturan lainya. Jika yang menyebabkan kerugian tersebut adalah Manajer  Investasi  dan/atau  Bank  Kustodian,  maka  Investor  Pemegang  Unit  Penyertaan  Reksa  Dana tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi terlebih dahulu serta dapat menyelesaikan sengketanya  terlebih  dahulu.  Jika  setelah  60  (enam  puluh)  hari  perdamaian  antara  Pemegang  Unit Penyertaan  dengan  Manajer  Investasi  dan/atau  Bank  Kustodian  tidak  tercapai,  maka  penyelesaian selanjutnya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan jika yang menyebabkan
kerugian  adalah  pihak  lain,  baik  Pemerintah  atau  Perusahaan  yang  membutuhkan  dana  investasi melalui  penerbitan  surat  berharga  yaitu  saham,  obligasi  dan  lainnya  yang  menjadi  sarana  investasi ReksaDana),  maka  Investor  Pemilik  Unit  Penyertaan  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  dan  ganti rugi  kepada  yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab  akibat  terjadinya  kerugian.  Gugatan  ini  dapat diajukan kepada Badan Peradilan Umum maupun kepada Badan Arbitrase yang sudah di setujui oleh Investor  pemegang  Unit  Penyertaan  Reksa  Dana  tersebut  dengan  orang-orang  yang  telah mengakibatkan terjadinya kerugian itu.
Apabila  Manajer  Investasi  melarikan  diri  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  yang  menangani tata kelola Reksa Dana maka Bank Kustodian ikut bertanggung jawab atas Reksa Dana yang dikelola oleh  Manajer  Investasi  tersebut.  Investor  Pemegang  Unit  Reksa  Dana  tersebut  yang  dirugikan  dapat menggugat Bank Kustodian dengan dasar Pasal 3 yang terdapat di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Menurut Pasal ketentuan tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian semuanya mengikatkan diri pada  para  Investor  Unit  Penyertaan  dan  masing-masing  juga  berjanji  untuk  melaksanakan  sebaik mungkin kepentingan Investor Unit Penyertaan. Jika Manajer Investasi adalah tanggung jawab Bank, maka  Bank  Kustodian  dianggap  tidak  melaksanakan  dengan  baik  dalam  pelaksanaan  Pengawasan Intern  kepada  Manajer  Investasi  tersebut.  Yang  dimaksud  dengan  Pengawasan  Intern  adalah pengawasan  secara  sistem  yang  dilaksanakan  melalui  Kontrak  Kolektif  yang  memisahkan  fungsi penyimpanan milik Bank Kustodian dan fungsi Pengelolaan milik Manajer Investasi ,dimana masing- masing  pihak  dapat  saling  mengontrol  dan  mengawasi  untuk  mengetahui  apakah  pihak  lawan kontraknya  sudah  menjalankan  semua  kewajiban  tertulis  dalam  Kontrak  Investasi  Kolektif  tersebut. Adapun  Argumentasi  yang  dapat  penulis  sampaikan  mengenai  Akibat  hukum  investor  reksa  dana terkait  pembubaran  badan  hukum  pengelola  reksa  dana  menurut  pasal  50  Peraturan No.23/POJK.04/2016  mengenai  Reksadana  Kontrak  Investasi  Kolektif  menjelaskan  bahwa  apabila reksadana telah dibubarkan maka investor reksadana tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pengumuman  mengenai  pembubaran  reksadana.  Menurut  pasal  46  huruf  c  dijelaskan  bahwa reksadana wajib dibubarkan paling lambat 10 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  45  huruf  a  dan  b.  Meskipun  demikian  bentuk  perlindungan  hukum  bagi investor reksa dana terkait pembubaran badan hukum pengelola reksa dana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Pasar Modal menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian terhadap suatu reksadana yang diakibatkan oleh manajer investasi, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab manajer investasi.

## 2. Serta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Reksa  Dana  Terkait  Pembubaran  Badan  Hukum Reksa Dana
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  bagi  investor  Reksa  dana  yaitu  jaminan  yang  terhadap norma,  kaedah,  peraturan,  hukum  positif  dilekatkan  kepada  orang  atau  badan  usaha.  Dimana  orang atau  badan  usaha  yang  membeli  suatu  produk  investasi  dan  menanamkan  modalnya  dengan  bantuan jasa  penitipan  kustodian  melalui  perbankan.  dimana  OJK  bertanggung  jawab  secara  langsung  pada Menteri  Keuangan.  OJK  juga  yang  memiliki  wewenang  guna  menjamin  perlindungan  pasar  modal yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan  secara  Preventif  adalah  salah  satu  bentuk Perlindungan dijalankan pemerintah untuk  tujuan pencegahan  sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pada peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah diatur dengan harapan mencegah pelanggaran dan sebagai batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dalam rambu-rambu tertentu. Bentuk Perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  terhadap  investor  reksa  dana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  65  Peraturan  OJK  Tentang  Reksadana  KIK  adapun  normanya  adalah  manajer  investasi  wajib memastikan  investor  reksadana  telah  menerima  dan  memastikan  calon  investor  reksadana  telah membaca  isi  dari  prospektus  reksa  dana  sebelum  membeli  produk  reksadana.  Perlindungan  terhadap investor  dalam  hukum  preventif  bisa  dengan  melakukan  tindakan  keterbukaan  informasi.  Ini merupakan bentuk perlindungan mendasar selain larangan manipulasi yang diatur Pasal 90 sampai 99 UUPM serta keahlian dari manajer investasi saat mengelola dana milik investor, yang merupakan hal wajib  untuk  dijalankan  oleh  perusahaan  public  adalah  keterbukaan  informasi.  Yang  berartinya, perusahaan  publik  yang  telah  menerima  dana  publik  yaitu  investor  reksa  dana  serta  beberapa sahamnya  milik  public  sebab  itu,  perusahaan  menjadi  wajib  untuk  bersikap  terbuka  kepada  semua pihak yang memerlukan informasi berkaitan kinerja perusahaan itu.
Bentuk  Perlindungan  Represif  yaitu  upaya  hukum  terakhir  yang  dijamin  oleh  hukum  yang berbentuk sanksi yaitu denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah sengketa telah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Apabila  kesepakatan  penyelesaian  secara  Pengaduan tidak  dapat  tercapai,  Penyelesaian  Sengketa  sebagaimana  diatur  lebih  lanjut  pada  Penyelesaian Sengketa  di  pengadilan  dapat  dilakukan  oleh  Pemegang  Unit  Penyertaan  dan  Manajer  Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan yaitu Penyelesaian Sengketa dapat menggunakan Peraturan  dan  Acara  BAPMI  dan  tunduk  pada  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  mengenai Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa dan peraturan terkait lainya melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Berdasarkan kedua macam perlindungan hukum ini pada umumnya dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak  subyek  hukum  yang  dilanggar  dengan  cara  mengajukan keberatan  dan  mengajukan  pendapatnya  kepada  pemerintah  serta  memberikan  hak  kepada  warga negara  untuk  mengajukan  tuntutan  kepada  lembaga  peradilan  yang  berwenang.  Pendapat  penulis berkenaan dengan upaya preventif dan represif adalah upaya pertama yang dapat ditempuh oleh pihak manajer investasi untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Upaya yang dilakukan untuk mencegah  terjadinya  masalah  menjadi  preventif  yaitu  dengan  mengalikan  norma-norma  atau  nilai- nilai  yang  baik  yang  mana  norma  tersebut  terinternalisasi  dalam  pribadi  manusia  secara  sendirinya. Walaupun  masih  memungkinkan  untuk  dilakukannya  pelanggaran  namun  niatnya  tersebut  untuk melakukan  tidak  akan  terjadi  pelanggaran  atau  kelalaian.  faktor  niat  menjadi  hilang  dalam  upaya hukum  preventif  meskipun  kesempatan  tetap  ada.  yang  ditekankan  dalam  upaya  preventif  adalah meniadakan  kesempatan  untuk  dilakukannya  pelanggaran  atau  kelalaian.  Jika  setelah  dicegah gangguan  nyata  masih  terjadi  maka,  dari  sinilah  harus  diambil  sikap  Penegakan  Hukum,  hal  inilah yang  dapat  disebut  dengan  upaya  Represif.  Dimana  upaya  represif  berupa  proses  tindakan  yang dilakukan bagi manajer investasi yang menentang peraturan yang berlaku dan diproses secara hukum lalu dihukum dengan sanksi sesuai dengan ketentuan UU.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Akibat  hukum  investor  reksa  dana  terkait  pembubaran  badan  hukum  pengelola  reksadana, Pembubaran  dan  Likuidasi  Reksa  Dana  dapat  dikatakan  sebagai  resiko  dan  akibat  yang  bisa  saja terjadi.  Kerugian  yang  dialami  Investor  Pemegang  Unit  Penyertaan  akibat  pembubaran  tersebut  bisa meminta  pertanggung  jawaban  kepada  pihak-pihak  Manajer  Investasi  atau  Bank  Kustodian  atau Pihak-pihak lain yang bersangkutan yang menyebabkan kerugian bagi investor. Bentuk perlindungan dari  hukum  bagi  investor  reksa  dana  terkait  pembubaran  badan  hukum  reksa  dana  ada  dua  bagian, yakni  perlindungan  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif.  Perlindungan  hukum  yang bersifat preventif terhadap investor reksa dana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Otoritas mengenai  Kontrak  Investasi  Kolektif  Reksa  dana.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  bagi investor  diatur  pada  peraturan  Nomor  2/SEOJk.07/2014  mengenai  Pelayanan  dan  Penyelesaian Pengaduan  Konsumen  Pada  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dan  Pasal  apabila  produk  reksadana dibubarkan  tetapi  terdapat  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  adalah  investor  dapat  meminta tanggung jawab dalam bentuk penggantian kerugian yang diatur dalam Undang-undang.

## 2. Saran
Bagi  masyarakat  khususnya  Calon  investor  sebelum  berinvestasi  dalam  bentuk  reksa  dana, masyarakat sebagai seorang calon investor harus teliti dalam memahami dan mengerti terlebih isi dari prospectus.  reksadana  dalam  melakukan  pembelian  produk  reksadana,  karena  prospektus  tersebut berisi informasi lengkap mengenai produk reksadana dan yang lebih penting investor reksadana dapat mengetahui rekam jejak manajer investasi dan kondisi keuangan dari produk reksadana tersebut. Bagi Manajer Investasi sebagai pihak yang dipercaya pengelolaan reksadana seharusnya menjalankan tugas dan  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  OJK  agar  manajer  investasi  tidak  merugikan para  investor  reksadana,  karena  dalam  Undang-undang  Pasar  Modal  diatur  Pasal  27  ayat  2 menyebutkan  bahwa  apabila  terjadi  kerugian  terhadap  produk  reksadana  yang  diakibatkan  oleh manajer  investasi,  maka  kewajiban  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  timbul  menjadi milik  manajer  investasi.  Saran  bagi  OJK  yang  mempunyai  wewenang  pada  pengaturan  serta pengawasan  mengenai  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan  seperti  pada  perasuransian,  lembaga
pembiayaan,  pasar  modal  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya  hendaknya  harus  dapat  menjamin keadilan, kepastian, kemanfaatan dari produk hukum yang diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriati,  &  Baddu,  S.  (2021).  Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  dan  Perlindungan  Bagi Investor selaku Konsumen. PLENOJURE: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 38–53. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang . Hadisoeprapto, H. (1996). Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan . Liberty, Yogyakarta. Hartanto,  R.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Unit  Penyertaan  Dalam  Reksadana.
Jurnal Hukum Bisnis , 33 (4), 366–377.
Permana,  I.  G.  M.  A.,  &  Artha,  I.  G.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Dalam Reksadana Secara Online. Kertha Semaya , 6 (9), 1–16. Poerwadarminta, W. J. S. (1985). Kamus Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Sunariyah. (2000). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal . UPP YKPN, Makassar. Tandelilin, E. (2001). Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio . BPFE, Yogyakarta. Tavinayati, & Qamariyanti, Y. (2009). Hukum Pasar Modal di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. Usman, M. (1999). Bunga Rampai Reksa Dana . Balai Pustaka, Jakarta.