## Strategies for Sustainable Use of Seagrass Ecosystem in Coastal Area around
Borgo Village, Belang District, Southeast Minahasa Regency
(Strategi Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Padang Lamun Di Wilayah Pesisir Sekitar
Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)
Agung Juliantho Losung *1 , Carolus Paulus Paruntu 2 , Billy Theodorus Wagey 2 , Kakaskasen Andreas Roeroe 2 , Fitje Losung 2 , Hariyani Sambali 2
1 Program Studi Ilmu Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia
2 Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia
*Corresponding author: carolusparuntu@unsrat.ac.id
Manuscript received: 7 July 2023. Revision accepted: 23 July 2023.

## Abstract
The objective of this research is to formulate strategies for the sustainable use of the seagrass ecosystem  in  the  coastal  area  around  Borgo  Village,  Belang  District,  Southeast  Minahasa Regency as a public policy recommendation that can be given to the local regional government. The  research  method  is  a  survey  method  with  an  interview  technique  using  a  questionnaire addressed  to  the  heads  of  relevant  agencies  as  resource  persons.    The  formulation  of  priority strategies is analyzed through the following stages: 1) Establishing the vision, mission and values of the organization, 3) Analysis of the strategic environment, 4) Analysis of the final conclusions of internal and external factors, 5) SWOT analysis matrix, and (6) Determining  critical success factors  through  strategic  choice  analysis.  The  research  results  obtained  6  priority  strategies, namely: 1) Make academic papers as a data base on: a) coastal and marine resource profiles, b) social, economic and cultural data, and c) legal data and community institutions in the region the coast  of  Borgo  Village  and  its  surroundings;  2)  Carry  out  technical  guidance,  counseling  and outreach to the coastal communities of Borgo Village and its surroundings; 3) Provide guidance to fishermen and input to the government of Southeast Minahasa Regency so that the seagrass ecosystem area on the coast of Borgo Village and its surroundings is not used as a boat mooring location  and  a  location  for  disposal  of  marine  debris  or  household  waste;  4)  Make  standard operational  procedures  on  boat  moorings,  disposal  of  marine  debris,  household  waste,  and marine  conservation  techniques  for  the  coastal  communities  of  Borgo  Village  and  its surroundings;  5)  Empowerment  of  fishermen  or  coastal  communities  in  Borgo  Village  and  its surroundings  in  order  to  carry  out  the  task  of  supervising  and  monitoring  coastal  and  marine resources,  as  well  as  fostering  the  quality  and  processing  of  fishery  products;  and  6)  Make  a spatial plan for the Minapolitan area in the coastal area of Belang Regency based on Regional Regulation Number 1 of 2017 of North Sulawesi Province.
Keywords : Borgo Village, seagrass ecosystem, sustainable use, priority strategy

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  merumuskan  strategi  pemanfaatan  berkelanjutan  ekosistem  padang lamun  di  pesisir  sekitar  Desa  Borgo,  Kecamatan  Belang,  Kabupaten  Minahasa  Tenggara sebagai  rekomendasi  kebijakan  publik  untuk  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  setempat. Metode  penelitian  adalah  metode  survei  dengan  teknik  wawancara  menggunakan  kuesioner ditujukan  kepada  pimpinan  instansi  terkait  sebagai  narasumber.    Perumusan  strategi  prioritas dianalisis melalui tahapan: 1) Menetapkan visi, misi dan nilai organisasi, 3) Analisis lingkungan strategis, 4) Analisis kesimpulan akhir faktor internal dan eksternal, 5) Matriks analisis SWOT, dan  (6)  Menetapkan  faktor-faktor  kunci  keberhasilan  melalui  analisis  pilihan  strategis.    Hasil penelitian diperoleh 6 strategi prioritas, yaitu: 1) Membuat naskah akademik sebagai database tentang: a) profil sumber daya pesisir dan laut, b) data sosial, ekonomi dan budaya, dan c) data hukum dan kelembagaan  masyarakat di  pesisir Desa Borgo  dan sekitarnya; 2)  Melaksanakan bimbingan  teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan
sekitarnya; 3) Memberikan pembinaan kepada nelayan dan masukan kepada Pemerintah Kab. Minahasa  Tenggara,  agar  di  area  ekosistim  lamun  pesisir  Desa  Borgo  dan  sekitarnya  tidak dijadikan lokasi penambatan perahu dan tempat pembuangan sampah laut atau limbah rumah tangga;  4)  Membuat  SOP tentang  tambatan  perahu,  tempat  pembuangan  sampah  laut  dan limbah  rumah  tangga,  dan  teknis  konservasi  laut  kepada  masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya;  5)  Memberdayakan  nelayan  atau  masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan  sekitarnya dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sumber daya pesisir dan laut, serta pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; dan 6) Membuat perencanaan penataan ruang di kawasan Minapolitan wilayah pesisir Belang berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2017 Prov. SULUT.
Kata kunci: Desa Borgo, ekosistim lamun, pemanfaatan berkelanjutan, strategi prioritas

## PENDAHULUAN
Ekosistem  wilayah  pesisir  pada umumnya  terbentuk  oleh  tiga  komponen ekosistim,  yaitu  padang  lamun,  terumbu karang, dan mangrove.  Salah satu sumber daya  alam  (SDA)  yang  berperan  penting sebagai produsen primer, yaitu keberadaan ekosistem  padang  lamun.    Sakey dkk . (2015) menyatakan
bahwa lamun (Angiospermae) adalah tumbuhan berbunga yang mampu beradaptasi dengan  maksimal  di  perairan  laut  yang bersalinitas  tinggi,  memiliki  rhizoma,  akar dan  daun  sejati,  serta  hidup  terbenam  di dalam air.  Tumbuhan lamun memiliki jenis keanekaragam tinggi dan diketahui terdapat  sekitar  60  jenis  lamun  di  dunia. Wagey
(2013) menyatakan bahwa keanekaragaman  jenis  lamun  yang  tinggi ini  meningkatkan  minat  yang  besar  bagi para  peneliti  untuk  melakukan  evaluasi berbagai parameter struktural dan dinamis tentang ekosistem padang lamun. Kurniawan dkk. (2020)  meyatakan  bahwa telah ditemukan 24 jenis lamun di kawasan Indo-Pasifik,  dimana  16  jenis  lamun diantaranya  berada  di  perairan  Indonesia, yaitu Halophila  sulawesii , Cymodocea serrulata , C. rotundata , Halodule spinulosa , Enhalus  acoroides , Halophila  decipiens,
Halodule
pinifolia , Halophila ovalis ,
Halophila minor , Halodule uninervis , Halophila  major , Syringodium  isoetifolium , Thalassia  hemprichii , Thalassodendron ciliatum , Ruppia  maritima dan Halophila beccarii .
Rahmawati dkk .  (2014)  menyatakan bahwa  padang  lamun  sebagai  ekosistem yang dapat dijumpai di wilayah pesisir pada
kedalaman sekitar 5 m saat air pasang, dan bagaimanapun  sebagian  jenis  lamun  bisa bertumbuh  sampai  pada  kedalaman  30  m di  dasar  laut,  jika  kondisi  lingkungannya masih  berada  pada  toleransi  lingkungan yang baik. Keberadaan ekosistem lamun di wilayah pesisir  Indonesia biasanya berada di  dekat  hutan  pantai  dan  pantai  berpasir, atau  berada  di  antara  ekosistem  terumbu karang dan ekosistem mangrove.
Wangkanusa dkk. (2017)  menyatakan bahwa peranan dan fungsi lamun bergantung  pada  biomassa  total,  panjang daun, lebar daun, dan jumlah helaian daun. Perkembangan  bagian-bagian  tumbuhan lamun  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh salah satu parameter yang sangat penting, yaitu kondisi lingkungan perairan setempat. Parameter ini harus dipahami dengan baik dalam rangka upaya pengelolaan lamun di suatu  wilayah.    Padang  lamun  adalah ekosistem  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  berbagai  jenis  biota  laut,  dan bagaimanapun ekosistem ini sangat mudah terancam  rusak,  baik  akibat  faktor  alam maupun  faktor  manusia  (Hernawan dkk ., 2017). Kabupaten Minahasa Tenggara (Kab. MITRA)  berdasarkan  posisi  lintang  dan bujur  berada  di  antara  garis  124030’24”  - 124056’24”  BT  dan  1008’19”  –  0050’46” LU,  secara  administratif  terbagi  atas  12 wilayah  kecamatan,  9  kelurahan,  dan  135 desa.  Kab. MITRA memiliki panjang garis pantai  102  km  (Perda  Kab.  MITRA  No.  4, 2021).    Wilayah  pesisir  Kab.  MITRA memiliki  tiga  ekosistim  sumber  daya  alam yang  potensial,  yaitu  lamun,  terumbu karang  dan  mangrove.    Wilayah  pesisir
sekitar  Desa  Borgo  mempunyai  potensi ekosistem  padang  lamun  yang  produktif dan perlu dijaga kelestariannya.  Namun di wilayah  pesisir  sekitar  Desa  Borgo  ini ditemukan  adanya  tekanan  lingkungan yang  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia, seperti  jalur  dan  tempat  pendaratan  kapal nelayan, serta tempat pembuangan sampah  dan  limbah  rumah  tangga  di  laut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem padang lamun di wilayah pesisir
sekitar  Desa  Borgo,  Kec.  Belang,  Kab. MITRA  sebagai  rekomendasi  kebijakan publik  yang  dapat  diberikan  kepada Pemerintah Daerah setempat.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di wilayah pesisir  sekitar  Desa  Borgo,  Kec.  Belang, Kab.  MITRA  (Gambar  1).    Periode penelitian  adalah  6  bulan,  dari  Juni  - Desember 2022.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  metode survei
dengan cara wawancara menggunakan kuesioner ditujukan kepada para pemangku
kepentingan ( stakehoulders ), yaitu para pejabat instansi terkait  sebagai  narasumber,  seperti  dari Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Daerah (DKPD)  Provinsi  Sulawesi  Utara  (Prov. SULUT);  Badan  Keamanan  Laut  Republik Indonesia  (BAKAMLA  RI)  di  SULUT; Kelompok  Nelayan  dan  Pemerintah  Desa Borgo,  Dinas  Perikanan,  dan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. MITRA.  Data penelitian berupa  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  meliputi  data  bioekologi  dan data  lainnya  yang  diperoleh  melalui  hasil wawancara,  sedangkan  data  sekunder yaitu  data  dari  instansi  terkait  dan  yang ditelusuri  melalui    pustaka online atau offline .  Tahap-tahap  pelaksaan  penelitian,
yaitu:  a)  menetapkan  objek  penelitian;  b) menetapkan visi, misi dan nilai organisasi;
c)  kajian  lingkungan  strategis  (faktor internal  dan  eksternal);  d)  kajian  KAFI (kesimpulan akhir faktor internal) dan KAFE (kesimpulan  akhir  faktor  eksternal);  e) matriks analisis SWOT dan analisis pilihan strategi  dalam  rangka  merumuskan  FKK (faktor-faktor  kunci  keberhasilan)  sebagai strategi prioritas dalam rangka pemanfaatan berkelanjutan ekosistem padang  lamun  di  wilayah  pesisir  sekitar Desa  Borgo,  Kec.  Belang,  Kab.  MITRA (Rangkuti,  2015;  Bahagia, dkk., 2016;
Paruntu  dan  Rumengan,  2018;  Paruntu, dkk., 2022).

## Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui kajian manajemen strategi, fokus pada perencanaan strategis, yaitu dengan menetapkan visi, misi dan nilai organisasi, analisis SWOT dan analisis pilihan strategi
untuk  mencapai  strategi-strategi  prioritas, yang  disebut  juga  faktor-faktor  kunci keberhasilan organisasi sehubungan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Telaahan Visi dan Misi
Hasil kajian visi dan misi Pemerintah Prov.  SULUT  khususnya  pada  sektor kelautan dan perikanan dijabarkan berdasarkan  visi  dan  misi  KKP  Tahun 2020-2024.    Visi  pembangunan  Prov. SULUT Tahun 2021-2026 didasarkan pada visi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  yaitu: “Sulawesi  Utara  Maju  dan  Sejahtera sebagai  Pintu  Gerbang  Indonesia  ke  Asia Pasifik”.    Selanjutnya  misi  pembangunan Sulawesi  Utara  adalah:  1)  Peningkatan kualitas  manusia  Sulawesi  Utara;  2) Penguatan  ekonomi  yang  bertumpu  pada industri  pertanian,  perikanan,  pariwisata dan  jasa;  3)  Pembangunan  infrastruktur dan perluasan konektivitas;
4)
Pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan 5) Pemerintahan yang baik dan bersih didukung  oleh  sinergitas  antar  daerah (Perda  Sulut  No.  4,  2021).    Misi pembangunan SULUT berhubungan dengan kelautan dan perikanan adalah misi ke-2,  yaitu: “ Penguatan  ekonomi  yang bertumpuh pada industri pertanian, perikanan,  pariwisata  dan  jasa”.    DKPD Prov.  SULUT  adalah  lembaga  yang strukturnya  di  bawah  Gubernur  dan  Wakil Gubernur mempu nyai tujuan “memperkuat ketahanan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan  kelautan  dan  perikanan yang mandiri dengan pengelolaan sumber
daya  secara  berkelanjutan”  (DKPD  Prov. SULUT, 2021).

## Nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi yang merupakan nilai-nilai budaya kerja DKPD Prov. SULUT teridentifikasi sebagai berikut: 1) Akuntabilitas  ( accountability ),  yaitu  dalam pengambilan keputusan pemerintah bertanggung  jawab  kepada  publik  dan pemangku kepentingan ( stakehoulders ); 2) Taat  hukum  ( rule  of  law ),  yaitu  legislasi yang adil dan tidak diskriminatif, khususnya Undang-undang  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia;  3)  Transparansi  ( transparency ), yaitu  berdasarkan  arus  informasi  yang bebas, informasi tentang proses pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan pekerjaan  lembaga  dapat  tersedia  bagi mereka yang membutuhkannya (Posundu,
dkk. , 2015).

## Analisis Lingkungan Strategis
Organisasi  yang  bertanggung-jawab berhubungan dengan kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Utara adalah DKPD  Prov.  SULUT.   Dalam  konteks pengelolaan  sumber  daya  ekosistem padang lamun yang berkelanjutan khususnya di Desa Borgo, maka diperlukan strategi yang tepat dan sesuai berdasarkan analisis lingkungan strategis, yaitu pencermatan lingkungan internal/PLI organisasi  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan pencermatan  lingkungan  eksternal/PLE organisasi (peluang dan ancaman) (Usodo, 2015;  Paruntu  &  Rumengan,  2018; Hidayat, dkk., 2019; Paruntu, dkk. 2022).  PLI dan PLE organisasi ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1 .  PLI dan PLE organisasi
P L
I Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) 1.  Kab.  MITRA  memiliki  panjang  garis  pantai  102  km yang  memiliki  sumberdaya  alam  laut,  antara  lain ekosistem padang lamun beserta biota-biota asosiasinya sebagai penunjang ekonomi masyarakat pesisir.
2.  Adanya  naskah  PERDA  Prov.  SULUT  No.  1  Tahun 2017  tentang  RZWP3K  (Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil)  Prov.  SULUT  Tahun
2017-2037,  dimana  wilayah  pesisir  Belang  Kab.
MITRA  adalah  bagian  daripada  wilayah  tata  ruang laut daerah Prov. SULUT.
1.  Belum  adanya  dokumen  resmi  tentang  profil  sumber daya  pesisir  dan  laut  Kab.  MITRA  yang  berisi khususnya database tiga  ekosistem  utama  wilayah pesisir, yaitu ekosistem lamun, mangrove dan terumbu karang.
2.  Ekosistem lamun di perairan Desa Borgo berdasarkan hasil  penelitian  saat  ini  memiliki  nilai  rata-rata penutupan  relatif  jenis,  yaitu  33,34  %.    Nilai  tersebut berada pada kisaran 30 - 59,9 % dan menurut Kepmen LH  No.  200  Tahun  2004,  bahwa  itu  tergolong  pada kisaran nilai kurang kaya / kurang sehat;
P L I Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness)
3.  DKPD  Prov.  SULUT  periode  2021-2026  memiliki Kepala Dinas yang berlatar belakang ilmu perikanan dan ilmu kelautan, yang tentunya memahami segala permasalahan  wilayah  pesisir  termasuk  ekosistem padang lamun.
4.  Terdapatnya  bidang  penataan  ruang  laut  dan pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan (PRL-PSDKP)  di  DKPD  Prov.  SULUT  yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan  pembinaan,  bimbingan  teknis,  serta melakukan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan pemerintah  di  bidang  pemanfaatan  ruang  luat, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5.  Terdapatnya  Pergub  No.  59  tahun  2017  tentang pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) pada  DKPD  Tipe  A  Prov.  SULUT,  dimana  UPTD Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah II terletak di  Kab.  MITRA  dan  mempunyai  salah  satu  tugas pokok,  yaitu  memfasilitasi  kegiatan  penyuluhan, pengawasan sumber daya ikan (SDI), karantina ikan, publikasi  hasil  penelitian,  pemantauan  wilayah pesisir,  wisata  bahari,  pembinaan  mutu  serta pengelolaan  hasil  perikanan  dan  melaksanakan kegiatan  konservasi  sumber  daya  kelautan  dan perikanan.
3.  Selanjutnya  nilai  indeks  keanekaragaman  spesies pada ekosistem padang lamun di perairan Desa Borgo berdasarkan  hasil  penelitian  sekarang  ini,  yaitu  0,68 dan nilai ini menurut Krebs (2000) bahwa berada pada kisaran H’ < 1, yang tergolong pada kategori rendah. 4.  Belum  adanya  kegiatan-kegiatan  terprogram  yang dilakukan  oleh  instansi  pengelola,  DKPD  Prov. SULUT, seperti penyuluhan, sosialisasi, pengawasan SDI,  pemantauan  wilayah  pesisir,  wisata  bahari, publikasi  hasil  penelitian,  serta  melaksanakan kegiatan  konservasi  sumber  daya  pesisir  dan  laut secara  berkelanjutan,  seperti  ekosistem  lamun  yang ada di pesisir sekitar Desa Borgo.
P
L E Peluang (Opportunities)
Ancaman (Threats)
1. Dalam UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan  perairan  di  sekitarnya  diprioritaskan  untuk kepentingan  konservasi,  pendidikan  dan  pelatihan, penelitian  dan  pengembangan,  budi  daya  laut, pariwisata,  usaha  perikanan  dan  kelautan  serta industri  perikanan  secara  lestari,  pertanian  organik, peternakan, dan pertahanan dan keamanan negara.
2. Terdapatnya  dokumen  PERDA  Kab.  MITRA  No.  4 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  PERDA  No.  3 tentang  RPJMD  Kab.  MITRA  Tahun  2018-2023, dimana Kec. Belang termasuk dalam kawasan pusat perkembangan industri perikanan sebagai penunjang Minapolitan di kawasan pesisir.
3. Terdapatnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  (RIPPARDA)  Kab.  MITRA dimana  Desa  Borgo  menjadi  salah  satu  lokasi kawasan pariwisata.
4. Desa  Borgo  memiliki  jumlah  penduduk  yang didominasi  oleh  nelayan  sebesar  70  %,  yang  dapat dijadikan  sebagai  objek  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  pesisir  sehubungan  dengan  potensi ekosistem lamun.
1.  Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  pesisir Desa  Borgo  tentang  ekosistem  padang  lamun  baik secara  biologi,  ekologi,  peran  dan  fungsinya,  karena selama  ini  masyarakat  belum  pernah  menerima pelatihan,  penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang  ilmu bioekologi  wilayah  pesisir  dari  akademisi  maupun dinas/instansi terkait.
2.  Pemanfaatan  area  padang  lamun  sebagai  tempat penambatan  perahu  oleh  nelayan  serta  adanya rencana  pembangunan Water  Break dari  Pemerintah Kab.  MITRA  untuk  penambatan  perahu  di  lokasi penelitian yang dapat berdampak rusaknya ekosistem padang lamun di perairan sekitar Desa Borgo.
3.  Adanya  pencemaran  lingkungan  berupa  sampah plastik dan limbah rumah tangga lainnya karena tidak adanya  tempat  pembuangan  sampah  resmi  di  Desa Borgo.
4.  Belum adanya program dan kegiatan dari Pemerintah Desa Borgo untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem padang lamun yang berada di perairan sekitar Desa Borgo.
5.  Belum adanya perencanaan pengelolaan dari BAPPEDA  Kab.  MITRA  untuk  pelestarian  dan keberlanjutan  ekosistem  padang  lamun  di  perairan Desa Borgo.
6.  Belum  terdapatnya  program  dan  kegiatan  dari BAKAMLA  RI  untuk  menjaga  keberlanjutan  wilayah pesisir,  termasuk  ekosistem  padang  lamun  yang  ada di  pesisir  Desa  Borgo,  seperti  patroli  keamanan, karena belum adanya alat transportasi yang memadai seperti  kapal  patroli  yang  beroperasi  sampai  ke wilayah perairan Kab. MITRA.

## Analisis KAFI dan KAFE
Setelah  analisis  lingkungan  strategis  organisasi (PLI/PLE), maka  dilanjutkan  dengan analisis KAFI dan KAFE (Lihat Tabel 2 dan Tabel 3).

## Tabel 2. Identifikasi Lamun di perairan sekitar Pantai Ratatotok
Faktor Internal Bobot Rating SCORE (Bobot x Rating) PRIORITAS Kekuatan:
1.  Kab. MITRA memiliki panjang garis pantai 102 km yang memiliki sumberdaya alam laut, antara lain ekosistem padang lamun beserta biota-biota asosiasinya sebagai penunjang ekonomi masyarakat pesisir. 11 3 33 V 2.  Terdapatnya  naskah  PERDA  Prov.  SULUT  No.  1 Tahun  2017  tentang  RZWP3K  Prov.  SULUT  Tahun 2017-2037, dimana wilayah pesisir Belang Kab. MITRA adalah bagian daripada wilayah tata ruang laut daerah Prov. SULUT. 13 4 52 II 3.  DKPD  Prov.  SULUT  periode  2021-2026  memiliki Kepala  Dinas  yang  berlatar  belakang  ilmu  perikanan dan  ilmu  kelautan,  yang  tentunya  memahami  segala permasalahan  wilayah  pesisir  termasuk  ekosistem padang lamun. 11 4 44 IV 4.  Terdapatnya  bidang  PRL-PSDKP  di  DKPD  Prov. SULUT yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
memberikan  pembinaan,  bimbingan  teknis,  serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah  di  bidang  pemanfaatan  ruang  luat, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 12 4 48 III
5. Terdapatnya  Peraturan  Gubernur  No.  59  tahun  2017 tentang pembentukan UPTD pada DKPD Tipe A Prov.
SULUT,  dimana  UPTD  Pengelolaan  Pelabuhan Perikanan Wilayah II terletak di MITRA dan mempunyai salah  satu  tugas  pokok,  yaitu  memfasilitasi  kegiatan penyuluhan, pengawasan SDI, karantina ikan, publikasi hasil  penelitian,  pemantauan  wilayah  pesisir,  wisata bahari,  pembinaan  mutu  serta  pengelolaan  hasil perikanan  dan  melaksanakan  kegiatan  konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. 14 4 56 I

## Kelemahan:
1. Belum  adanya  dokumen  resmi  tentang  profil  sumber daya  pesisir  dan  laut  Kab.  MITRA  yang  berisi khususnya database tiga  ekosistem  utama  wilayah pesisir,  yaitu  ekosistem  lamun,  ekosistem  mangrove dan ekosistem terumbu karang. 14 4 56 I
2. Ekosistem lamun di perairan Desa Borgo berdasarkan hasil  penelitian  saat  ini  memiliki  nilai  rata-rata penutupan  relatif  jenis,  yaitu  33,34  %.    Nilai  tersebut berada pada kisaran 30 - 59,9 % dan menurut Kepmen LH  No  200  Tahun  2004,  bahwa  itu  tergolong  pada kisaran  nilai  kurang  kaya  /  kurang  sehat;  Selanjutnya nilai  indeks  keanekaragaman spesies  pada  ekosistem padang  lamun  di  perairan  Desa  Borgo  berdasarkan hasil penelitian saat ini, yaitu 0,68 dan nilai ini menurut
Krebs (2000) bahwa berada pada kisaran H’ < 1, yang tergolong pada kategori rendah. 13 4 52 II 3.  Belum  adanya  kegiatan-kegiatan  terprogram  yang 12 4 48 III
dilakukan  oleh  instansi  pengelola,  yaitu  DKPD  Prov. SULUT,  seperti  penyuluhan,  sosialisasi,  pengawasan SDI,  pemantauan  wilayah  pesisir,  wisata  bahari, publikasi hasil penelitian, serta melaksanakan kegiatan konservasi  sumber  daya  pesisir  dan  laut  secara berkelanjutan,  seperti  ekosistem  lamun  yang  ada  di pesisir sekitar Desa Borgo. JUMLAH 100 Tabel 3. Analisis KAFE FAKTOR EKSTERNAL Bobot Rating SCORE (Bobot x Rating) PRIORITAS

## Peluang:
1.  Dalam UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU  No.  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan  WP3K pada  Pasal  23  ayat  (2)  menyebutkan  pemanfaatan pulau-pulau  kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan,  budi  daya  laut,  pariwisata,  usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan pertahanan dan keamanan negara.
9 3 30 IV
2. Terdapatnya  dokumen  PERDA  Kab.  MITRA  No.  4 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  PERDA  No.  3 tentang  RPJMD  Kab.  MITRA  Tahun  2018-2023, dimana  Kec.  Belang  termasuk  dalam  kawasan  pusat perkembangan  industri  perikanan sebagai penunjang Minapolitan di kawasan pesisir. 10 4 40 III 3. Terdapatnya dokumen RIPPARDA Kab. MITRA dimana Desa Borgo menjadi salah satu lokasi kawasan pariwisata. 10 4 40 II
4. Desa Borgo memiliki jumlah penduduk yang didominasi oleh nelayan sebesar 70 %, yang dapat dijadikan sebagai objek pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sehubungan dengan potensi ekosistem lamun. 11 4 44 I
Ancaman:
1.  Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  pesisir
Desa  Borgo  tentang  ekosistem  padang  lamun  baik secara  biologi,  ekologi,  peran  dan  fungsinya,  karena selama  ini  masyarakat  belum  pernah  menerima pelatihan,  penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang  ilmu bioekologi  wilayah  pesisir  dari  akademisi  maupun dinas/instansi terkait.
12 4 52 I
2. Pemanfaatan  area  padang  lamun  sebagai  tempat penambatan  perahu  oleh  nelayan  serta  adanya rencana pembangunan Water Break dari Pemerintah Kab.  MITRA  untuk  penambatan  perahu  di  lokasi penelitian yang dapat berdampak rusaknya ekosistem padang lamun di perairan sekitar Desa Borgo.
11 4 48 II 3. Terdapatnya pencemaran lingkungan berupa sampah plastik dan limbah rumah tangga lainnya karena tidak adanya  tempat  pembuangan  sampah  resmi  di  Desa Borgo. 10 4 44 III 4. Belum adanya program dan kegiatan dari Pemerintah 9 4 36 IV
Desa Borgo  untuk  menjaga  kelestarian dan keberlanjutan  ekosistem  padang  lamun  yang  berada di perairan sekitar Desa Borgo.
5. Belum adanya perencanaan pengelolaan dari BAPPEDA  Kab.  MITRA  untuk  pelestarian  dan keberlanjutan  ekosistem  padang  lamun  di  perairan Desa Borgo. 9 3 27 V 6. Belum  adanya  program  dan  kegiatan  dari  BAKAMLA untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir, termasuk  ekosistem  padang  lamun  yang  ada  di perairan  Desa  Borgo,  seperti  patroli  keamanan, karena belum adanya alat transportasi yang memadai seperti  kapal  patroli  yang  beroperasi  sampai  ke wilayah perairan MITRA.
9 3 27 VI JUMLAH 100 Keterangan : 1. Bobot adalah dampak yang kemungkinan dapat menimbulkan pada keberhasilan organisasi di masa sekarang dan yang akan datang.  Jumlah total bobot = 100;
2. Rating adalah bernilai 4 (sangat menonjol) - bernilai 1 (paling tidak menonjol) didasarkan pada respons organisasi pada setiap faktor;
3. Score yaitu hasil perkalian bobot dan rating;
4. Kesimpulan adalah cara memberi urutan prioritas pada faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Dari kajian KAFI dan KAFE di atas, maka tahapan selanjutnya adalah matriks analisis SWOT (Tabel 4).
Tabel 4. Matriks Analisis SWOT
KAFI KAFE KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
1. Terdapat  Pergub  No.  59  tahun 2017  tentang  pembentukan  UPTD pada  DKPD  Tipe  A  Prov.  SULUT, dimana UPTD Pengelolaan
Pelabuhan  Perikanan  Wilayah  II terletak  di MITRA  dan mempunyai salah  satu  tugas  pokok,  yaitu memfasilitasi kegiatan penyuluhan, pengawasan  SDI,  karantina  ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata  bahari,  pembinaan  mutu serta  pengelolaan  hasil  perikanan dan melaksanakan kegiatan konservasi  sumber  daya  kelautan dan perikanan. 1. Belum adanya dokumen resmi tentang  profil  sumber  daya  pesisir dan  laut  Kab.  MITRA  yang  berisi, khususnya database tiga  ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu ekosistem lamun, ekosistem mangrove  dan  ekosistem  terumbu karang. 2. Terdapatnya naskah PERDA Prov. SULUT No. 1 Tahun 2017 tentang RZWP3K  Prov.  SULUT  Tahun 2017-2037, dimana wilayah pesisir Belang Kab. MITRA adalah bagian daripada  wilayah  tata  ruang  laut daerah Prov. SULUT. 2. Ekosistem  lamun  di  perairan  Desa Borgo  berdasarkan  hasil  penelitian saat  ini  memiliki  nilai  rata-rata penutupan relatif jenis, yaitu 33,34 %.
Nilai tersebut berada pada kisaran 30 - 59,9 % dan menurut Kepmen LH No 200 Tahun 2004, bahwa itu tergolong pada  kisaran  nilai  kurang  kaya  / kurang  sehat;  Selanjutnya  nilai indeks  keanekaragaman  spesies pada  ekosistem  padang  lamun  di perairan  Desa  Borgo  berdasarkan hasil  penelitian  saat  ini,  yaitu  0,68 dan  nilai  ini  menurut  Krebs  (2000) bahwa  berada  pada  kisaran  H’  <  1, yang tergolong pada kategori rendah.
3. Terdapatnya  bidang  PRL-PSDKP di  DKPD  Prov.  SULUT  yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan, bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan  pemerintah  di bidang  pemanfaatan  ruang  luat, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Belum  adanya  kegiatan-kegiatan terprogram  yang  dilakukan  oleh instansi pengelola, yaitu DKPD Prov. SULUT, seperti penyuluhan, sosialisasi, pengawasan SDI, pemantauan  wilayah  pesisir,  wisata bahari,  publikasi  hasil  penelitian, serta melaksanakan kegiatan konservasi  sumber  daya  pesisir  dan kaut  secara  berkelanjutan,  seperti ekosistem lamun yang ada di wilayah pesisir sekitar Desa Borgo. PELUANG (O) STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 1 . Desa  Borgo  memiliki jumlah penduduk yang didominasi oleh nelayan sebesar 70 %, yang  dapat  dijadikan sebagai objek pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sehubungan dengan potensi ekosistem lamun. 1.1 1.2;3.2 1.3. 2.1 2.2 2.3;3.3 Pelabuhan  Perikanan  Wilayah  II Kab. MITRA memberdayakan
nelayan  atau  masyarakat  pesisir
Desa Borgo dan sekitarnya secara bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sumber  daya  wilayah pesisir termasuk ekosistem padang lamun dan biota-biota asosiasinya, serta pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
Dinas  Pariwisata  Kab.  MITRA mengajak  kerjasama  Pelabuhan Perikanan  wilayah  II  MITRA  dan Bidang  PRL-PSDKP  DKPD  Prov. SULUT untuk mendukung program Desa Borgo dan wilayah pesisirnya menjadi salah satu lokasi kawasan pariwisata di Kab. MITRA.
Pelabuhan  Perikanan  wilayah  II Kab.  MITRA  mendukung  program Pemerintah  Kab.  MITRA  yang dalam  RPJMD  disebut  bahwa
Belang sebagai
kawasan
Minapolitan.
Nelayan  dan  masyarakat  pesisir Desa  Borgo  dapat  memanfaatkan peraturan  tata  ruang  laut  (Perda
1/2017)  dalam  memberdayakan kawasan pemanfaatan umum, khususnya zona perikanan tangkap  dan  budidaya  di  Kab.
MITRA  untuk  mata  pencarian mereka.
Dinas  Pariwisata  Kab.  MITRA dapat memberdayakan Perda 1/2017  tentang  tata  ruang  laut, khususnya  kawasan  pemanfaatan umum  zona  pariwisata  untuk mewujudkan program wisata bahari Desa Borgo yang ada dalam dokumen RIPPARDA mereka.
Pemerintah  Kab.  MITRA  dengan pendampingan  dari  Bidang  PRL- PSDKP DKPD Prov. SULUT membuat  perencanaan  penataan ruang  di  kawasan  Minapolitan pesisir Belang dengan memanfaatkan Perda 1/2017 Prov. Sulut tentang RZWP3K (tata ruang laut) dan RPJMD (2018-2023) Kab. 1.1;1.2; 1.3 2.1. 2.2;2.3; 3.1;3.2; 3.3 Pemerintah  Kab.  MITRA  bekerja sama  dengan  Pemerintah  (DKPD)
Prov.  SULUT  dan  pihak  akademisi (seperti UNSRAT dan UNIMA) membuat naskah (dokumen)
akademik  sebagai data  base, yang berisi  seperti:  1)  profil  sumber  daya wilayah  pesisir,  termasuk  ekosistem padang lamun, mangrove dan terumbu  karang,  2)  data  sosial, ekonomi  dan  budaya  masyarakat pesisir, 3) data hukum dan kelembagaan dalam rangka melengkapi  dokumen  RIPPARDA Dinas  Pariwisata  dan  dokumen RPJMD Kab. MITRA, yang
menyebutkan bahwa kawasan pesisir  Desa  Borgo  Kec.  Belang menjadi  salah  satu  lokasi  kawasan pariwisata dan Minapolitan
Memberdayakan  masyarakat  pesisir Desa  Borgo  dan  sekitarnya  dalam rangka  menjaga  kelestarian  dan keberlanjutan ekosistem padang lamun (seperti tidak dijadikan tempat tambatan perahu, tempat pembuangan  sampah  dan  limbah rumah  tangga,  dan  tidak  melakukan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan) dalam rangka meningkatkan  nilai  penutupan  relatif jenis dan nilai indeks keanekaragamannya. Dinas Pariwisata Kab. MITRA bekerja  sama  dengan  DKPD  Prov. SULUT membuat
program penyuluhan  dan  sosialisasi  untuk edukasi  kepada  masyarakat  pesisir dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem  padang  lamun  di  wilayah pesisir Belang, termasuk Desa Borgo sebagai salah satu upaya terwujudnya  program  wisata  bahari yang ada dalam dokumen RIPPARDA  dan  sebagai  kawasan pusat perkembangan industri perikanan sebagai penunjang
Minapolitan  seperti  yang  terdapat dalam dokumen RPJMD Kab. MITRA. 2 . Terdapatnya  dokumen RIPPARDA Kab. MITRA  dimana  Desa Borgo  menjadi  salah satu  lokasi  kawasan pariwisata.
3 Terdapatnya  dokumen PERDA  Kab.  MITRA No.  4  Tahun  2021 tentang Perubahan Atas  PERDA  No.  3 tentang  RPJMD  Kab. MITRA  Tahun  2018- 2023,  dimana  Kec. Belang termasuk dalam  kawasan  pusat perkembangan industri perikanan sebagai penunjang  Minapolitan di kawasan pesisir.
3.1. MITRA, dimana disebutkan Belang merupakan kawasan industri
perikanan dan minapolitan.
Bidang  PRL-PSDKP  DKPD  Prov. SULUT  bertugas  mengedukasi nelayan  dan  masyarakat  pesisir Desa  Borgo  melalui  penyuluhan dan sosialisasi sehubungan dengan  pemanfaatan  ruang  laut dan pengawasan sumberdaya kelautan  dan  perikanan  dalam rangka  kelestarian  wilayah  pesisir termasuk ekosistem padang lamun.
ANCAMAN (T) STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 1 . Masih rendahnya pemahaman masyarakat pesisir Desa  Borgo  tentang ekosistem padang lamun baik secara biologi,  ekologi,  peran dan  fungsinya,  karena selama ini  masyarakat belum pernah menerima pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi tentang ilmu bioekologi wilayah pesisir  dari  akademisi maupun  dinas/instansi terkait. 1.1;2.1; 3.1 1.2;1.3; 2.2;2.3; 3.2;3.3 PRL-PSDKP dan Pelabuhan Perikanan  Wilayah  II  Kab.  MITRA DKPD  Prov.  Sulut  bekerja  sama dengan pihak
akademisi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi kepada  masyarakat  pesisir  Desa Borgo  dan  sekitarnya  tentang  tata ruang  laut,  fungsi  dan  peranan ekosistem  padang  lamun  dalam rangka  keberlanjutan  ekosistem dan  kesejahteraan  masyarakat pesisir.
PRL-PSDKP dan Pelabuhan
Perikanan  Wilayah  II  Kab.  MITRA DKPD  Prov.  Sulut  memberikan pembinaan  kepada  nelayan  dan masukan kepada Pemerintah Kab. Mitra  agar  area  padang  lamun  di wilayah  pesisir  Belang,  termasuk
Desa  Borgo  dan  sekitarnya  tidak dijadikan sebagai lokasi
penambatan  perahu  dan  tempat pembuangan  sampah  laut  atau limbah  rumah  tangga  sehubungan dengan  keberlanjutan  ekosistem tersebut. 1.1;1.2; 1.3;2.1; 2.2;2.3; 3.1;3.2 Pemerintah  Kab.  MITRA  bekerja sama  dengan  DKPD  Prov.  SULUT membuat SOP ( Standard Operasional Procedure ) tentang tambatan perahu, tempat pembuangan sampah laut dan
limbah rumah tangga, serta bimbingan  teknis  konservasi  laut kepada  masyarakat  pesisir  Belang, termasuk  Desa Borgo  dalam  rangka kelestarian  ekosistem  khususnya padang  lamun,  yang  dapat  menjadi bagian dari data base profil
sumberdaya kelautan dan perikanan Minahasa Tenggara. 2 . Pemanfaatan area padang lamun sebagai tempat penambatan perahu  oleh  nelayan serta  adanya  rencana pembangunan Water Break dari  Pemerintah
Kab. MITRA untuk penambatan perahu di lokasi  penelitian  yang dapat berdampak rusaknya ekosistem padang lamun di perairan  sekitar  Desa Borgo.
3 . Terdapatnya pencemaran lingkungan berupa sampah  plastik  dan limbah  rumah  tangga lainnya  karena  tidak adanya tempat pembuangan  sampah resmi di Desa Borgo.

## Analisis Pilihan Strategis
Dari analisis SWOT di atas dilanjutkan dengan analisis pilihan strategis untuk mencapai FKK sebagai strategi pilihan (prioritas) (Lihat Tabel 5).
Tabel 5. Analisis pilihan strategis untuk mencapai FKK
ASUMSI STRATEGI KETERKAITAN DENGAN URUTAN PILIHAN ASUMSI STRATEGI VISI MISI NILAI 1 2 3 4 5 1 2 3 A. STRATEGI (SO) 1.1 Pelabuhan  Perikanan  Wilayah  II  Kab. MITRA  memberdayakan  nelayan  atau masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya
secara
bersama-sama melaksanakan  tugas  pengawasan  dan pemantauan  sumber  daya  wilayah  pesisir termasuk  ekosistem  padang  lamun  dan biota-biota  asosiasinya,  serta  pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
4 4 4 3 3 2 3 3 3 29 (V) 1.2;3.2 Dinas  Pariwisata  Kab.  MITRA  mengajak kerjasama Pelabuhan Perikanan wilayah II Kab.  MITRA  dan  Bidang  PRL-PSDKP DKPD  Prov.  SULUT  untuk  mendukung program Desa Borgo dan wilayah pesisirnya  sebagai  salah  satu  lokasi kawasan pariwisata di Kab. MITRA.
4 3 4 2 3 2 3 3 3 27 1.3 Pelabuhan  Perikanan  wilayah  II  Kab. MITRA  mendukung  program  Pemerintah Kab.  MITRA  yang  dalam  RPJMD  disebut bahwa Belang sebagai kawasan Minapolitan.
4 3 4 2 3 2 3 3 3 27 2.1 Nelayan  dan  masyarakat  pesisir  Desa Borgo dapat memanfaatkan peraturan tata ruang laut (Perda 1/2017) dalam
memberdayakan  kawasan  pemanfaatan umum, khususnya zona perikanan tangkap dan  budidaya  di  Kab.  MITRA  untuk  mata pencarian mereka. 4 3 4 2 2 2 3 3 3 26 2.2 Dinas  Pariwisata  Kab.  MITRA  dapat memberdayakan  Perda  1/2017  tentang tata  ruang  laut,  khususnya  kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata untuk mewujudkan  program  wisata  bahari  Desa Borgo yang ada dalam dokumen
RIPPARDA mereka.
4 3 4 2 2 2 3 3 3 26 2.3;3.3 Pemerintah Kab. MITRA dengan pendampingan  dari  Bidang  PRL-PSDKP DKPD Prov. SULUT membuat perencanaan  penataan  ruang  di  kawasan Minapolitan pesisir Belang dengan memanfaatkan  Perda  1/2017  Prov.  Sulut tentang  RZWP3K  (tata  ruang  laut)  dan RPJMD (2018-2023) Kab. MITRA, dimana disebutkan  Belang  merupakan  kawasan industri perikanan dan Minapolitan.
4 3 4 4 3 2 3 3 3 29 (VI) 3.1 Bidang  PRL-PSDKP  DKPD  Prov.  SULUT bertugas mengedukasi nelayan dan masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya melalui bimbingan teknis, penyuluhan  dan  sosialisasi  sehubungan dengan  pemanfaatan  ruang  laut  dan pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan dalam rangka kelestarian wilayah pesisir termasuk ekosistem
padang lamun.
4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 B. STRATEGI (ST) 1.1;2.1; PRL-PSDKP  dan  Pelabuhan  Perikanan 4 4 4 4 4 2 3 3 3 31 (II)
3.1 Wilayah  II  MITRA  DKPD  Prov.  SULUT
bekerja  sama  dengan  pihak  akademisi melaksanakan  kegiatan  bimbingan  teknis,
penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya  tentang  tata  ruang  laut,  fungsi dan  peranan  ekosistem  padang  lamun dalam rangka keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir .
1.2;1.3; 2.2;2.3; 3.2;3.3 PRL-PSDKP  dan  Pelabuhan  Perikanan Wilayah  II  Kab,  MITRA  DKPD  Prov.  Sulut memberikan  pembinaan  kepada  nelayan dan  masukan  kepada  Pemerintah  Kab.
MITRA agar area padang lamun di wilayah pesisir  Belang,  termasuk  Desa  Borgo  dan sekitarnya  tidak  dijadikan  sebagai  lokasi penambatan
perahu dan tempat
pembuangan  sampah  laut  atau  limbah rumah tangga sehubungan dengan keberlanjutan ekosistem tersebut. 4 4 4 3 4 2 3 3 3 30 (III) C. STRATEGI (WO) 1.1;1.2; 1.3 Pemerintah  Kab.  MITRA  bekerja  sama dengan  Pemerintah  (DKPD)  Prov.  SULUT dan pihak akademisi (seperti UNSRAT dan UNIMA)  membuat  naskah  (dokumen) akademik  sebagai data  base, yang  berisi seperti:  1)  profil  sumber  daya  wilayah pesisir, termasuk ekosistem padang lamun, mangrove  dan  terumbu  karang,  2)  data sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat pesisir,  3)  data  hukum  dan  kelembagaan dalam rangka melengkapi dokumen RIPPARDA Dinas Pariwisata dan dokumen RPJMD  Kab.  MITRA,  yang  menyebutkan bahwa  kawasan  pesisir  Borgo  Belang (dimana  lokasi  penelitian  berada)  menjadi salah  satu  lokasi  kawasan  pariwisata  dan minapolitan . 4 4 4 4 4 2 3 3 3 31 (I) 2.1 Memberdayakan  masyarakat  pesisir  Desa Borgo  dan  sekitarnya  dalam  rangka menjaga  kelestarian  dan  keberlanjutan ekosistem  padang  lamun  (seperti  tidak dijadikan tempat tambatan perahu, tempat pembuangan  sampah  dan  limbah  rumah tangga, dan tidak melakukan penangkapan ikan  yang  tidak  ramah  lingkungan)  dalam rangka  meningkatkan  nilai  penutupan relatif
jenis dan nilai indeks
keanekaragamannya .
4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 2.2;2.3; 3.1;3.2; 3.3 Dinas  Pariwisata  MITRA  bekerja  sama dengan  DKPD  Prov.  SULUT  membuat program penyuluhan dan sosialisasi untuk edukasi kepada  masyarakat  pesisir dalam rangka  meningkatkan  kualitas  ekosistem padang  lamun  di  wilayah  pesisir  Belang, termasuk  Desa  Borgo  sebagai  salah  satu upaya  terwujudnya  program  wisata  bahari yang ada dalam dokumen RIPPARDA dan sebagai  industri  pusat  perkembangan industri  perikanan  sebagai  penunjang
Minapolitan  seperti  yang  terdapat  dalam dokumen RPJMD Kab. MITRA.
4 3 4 3 3 2 3 3 3 28
D. STRATEGI (WT)
1.1;1.2 1.3;2.1; 2.2;2.3; 3.1;3.2; 3.3 Pemerintah  Kab.  Mitra  bekerja  sama dengan  DKPD  Prov.  Sulut  membuat  SOP ( Standard Operasional Procedure ) tentang tambatan  perahu,  tempat  pembuangan sampah  laut  dan  limbah  rumah  tangga, serta  bimbingan  teknis  konservasi  laut kepada masyarakat pesisir Belang,
termasuk  Desa  Borgo  dalam  rangka kelestarian  ekosistem  khususnya  padang lamun,  yang  dapat  menjadi  bagian  dari
data base profil sumberdaya kelautan dan perikanan Minahasa Tenggara. 4 4 4 3 4 2 3 3 3 30 (IV)

## Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
Berdasarkan  hasil  kajian  pada  Tabel 5,  bahwa  terdapat  13  (tiga  belas)  strategi dalam  rangka  pemanfaatan  berkelanjutan ekosistem padang lamun di perairan Desa Borgo,  Kec.  Belang,  Kab.  MITRA,  yang kemudian diambil 6 (enam) strategi urutan teratas  (prioritas)  sebagai  faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors ),  sebagai  berikut:  1)  Pemerintah Kab. MITRA bekerjasama dengan Pemerintah  Prov.  SULUT  (DKPD)  dan pihak  akademisi  (seperti  UNSRAT  dan UNIMA)  membuat  naskah  (dokumen) akademik  sebagai database ,  seperti  a) profil  sumber  daya  pesisir  dan  laut, termasuk ekosistem lamun, mangrove dan terumbu  karang,  b)  data  sosial,  ekonomi dan  budaya  masyarakat  pesisir,  c)  data hukum  dan  kelembagaan  dalam  rangka melengkapi  dokumen  RIPPARDA  Dinas Pariwisata  dan  dokumen  RPJMD  Kab. MITRA, yang menyebutkan bahwa kawasan pesisir di sekitar Desa Borgo dan sekitarnya  menjadi  salah  satu  lokasi kawasan  pariwisata  dan  Minapolitan.
Sucipto (2017) menyatakan bahwa perancangan database merupakan proses membuat  data  yang  digunakan  untuk memberikan  kebutuhan  informasi  dari suatu  organisasi;  2)  PRL-PSDKP  dan Pelabuhan  Perikanan  Wilayah  II  Kab. MITRA  DKPD  Prov.  SULUT  bekerjasama dengan  pihak  akademisi  melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi  kepada  masyarakat  pesisir Desa  Borgo  dan  sekitarnya  tentang  tata ruang  laut,  fungsi  dan  peranan  ekosistem padang lamun dalam rangka keberlanjutan ekosistem  dan  kesejahteraan  masyarakat pesisir. Muti’ah dkk. (2019)  menyatakan bahwa sosialisasi, edukasi, dan bimbingan
teknis merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan
pengetahuan kepada masyarakat  pesisir  tentang  perlindungan dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan; 3) PRL-PSDKP dan Pelabuhan  Perikanan  Wilayah  II  MITRA DKPD
Prov. SULUT memberikan pembinaan  kepada  nelayan  dan  masukan kepada Pemerintah Kab. MITRA agar area padang  lamun  di  wilayah  pesisir  Belang, termasuk Desa Borgo dan sekitarnya tidak dijadikan  sebagai  lokasi  penambatan perahu  dan  tempat  pembuangan  sampah laut atau limbah rumah tangga sehubungan dengan  keberlanjutan  ekosistem  tersebut. Suryadi  &  Sufi  (2017)  menyatakan  bahwa pengertian pemberdayaan masyarakat yaitu usaha menaikkan harkat dan martabat  masyarakat  untuk  melepaskan diri  dari  lingkungan  keterbelakangan  dan kemiskinan, sedangkan arti dari memberdayakan yaitu memberikan kemampuan  dan  kemandirian  kepada masyarakat;  4)  Pemerintah  Kab.  MITRA bekerjasama  dengan  DKPD  Prov.  SULUT membuat  SOP  tentang  tambatan  perahu, tempat  pembuangan  sampah  laut  dan limbah rumah tangga, serta teknis konservasi laut kepada masyarakat pesisir wilayah  Belang,  termasuk  Desa  Borgo dalam rangka  kelestarian ekosistem, khususnya  padang  lamun,  yang  dapat menjadi bagian dari database profil sumber daya  pesisir  dan  laut  Kab.  MITRA.      SOP dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik  mempunyai  berbagai  fungsi,  yaitu sebagai  alat  koreksi,  deteksi  dan  evaluasi terhadap setiap penyimpangan yang terjadi,  seperti  penyimpangan  dari  tugas pokok dan fungsi, dalam rangka memaksimalkan kinerja setiap satuan kerja perangkat  daerah  ke  tahapan  yang  lebih
handal dan profesional, efesien dan efektif, serta transparan (Sari, 2019); 5) Pelabuhan
Perikanan Wilayah II Kab. MITRA
memberdayakan nelayan atau masyarakat pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya  secara bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan  dan  pemantauan  sumber daya  wilayah  pesisir  dan  laut,  termasuk ekosistem lamun dan biota-biota asosiasinya,  serta  pembinaan  mutu  dan pengolahan  hasil  perikanan.    Basri (2020) menyatakan  bahwa  pengawasan  dan pemantauan  sumber  daya  alam  wilayah pesisir  bermanfaat  dalam  pengelolaan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan sesuai dengan perencanaan strategis yang dibuat; 6) Pemerintah Kab. MITRA dengan pendampingan  dari  Bidang  PRL-PSDKP
DKPD
Prov.
SULUT
membuat perencanaan  penataan  ruang  di  kawasan Minapolitan wilayah pesisir Belang dengan memanfaatkan  Perda  No.  1  Tahun  2017 Prov.  SULUT  tentang  RZWP3K  dan RPJMD  (2018-2023)  Kab.  MITRA  yang berlaku, dimana disebutkan bahwa wilayah pesisir Belang merupakan kawasan industri perikanan dan Minapolitan. Kasworo
(2017)  menyatakan  bahwa  penetapan RZWP3K dapat
membantu mengindentifikasi dan menetapkan daerah prioritas  untuk  pengembangan  WP3K, seperti  untuk  transportasi  laut,  ekowisata bahari,  konservasi,  industri  terpadu,  dan pertahanan  keamanan, disamping  itu juga dapat  meminimalkan  atau  mencegah dampak  negatif  untuk  ekosistem  WP3K tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini yaitu dirumuskannya  6  (enam)  strategi  prioritas dalam  rangka  pemanfaatan  berkelanjutan ekosistem padang lamun di wilayah pesisir sekitar  Desa  Borgo,  Kec.  Belang,  Kab. MITRA, sebagai berikut:
1.  Membuat naskah (dokumen) akademik sebagai database tentang:  a)  profil sumber daya pesisir dan laut di wilayah pesisir  sekitar  Desa  Borgo,  b)  data sosial,  ekonomi  dan  budaya,  dan  c)
data hukum dan kelembagaan masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya;
2.  Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi kepada masyarakat pesisir Desa Borgo dan sekitarnya;
3.  Memberikan pembinaan kepada
nelayan dan masukkan kepada Pemerintah  Kab.  MITRA,  agar  supaya di  area  ekosistim  padang  lamun  di wilayah  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya tidak dijadikan lokasi penambatan perahu dan tempat pembuangan  sampah  laut atau  limbah rumah tangga;
4.  Membuat SOP tentang  tambatan perahu,  tempat  pembuangan  sampah laut  dan  limbah  rumah  tangga,  dan teknis konservasi laut kepada masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya;
5.  Memberdayakan
nelayan atau masyarakat  pesisir  Desa  Borgo  dan sekitarnya dalam
rangka melaksanakan  tugas  pengawasan  dan pemantauan  sumber  daya  pesisir  dan laut,  termasuk  ekosistem  padang lamun  dan  biota-biota  asosiasinya, serta pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
6.  Membuat perencanaan penataan ruang di kawasan Minapolitan wilayah pesisir Belang  dengan  berdasarkan  pada Perda No. 1 Tahun 2017 Prov. SULUT
tentang RZWP3K dan RPJMD setempat yang berlaku.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka disarankan  bahwa  6  (enam)  strategi prioritas  sebagai  naskah  akademik  yang telah dirumuskan di atas direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi SULUT, Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Daerah  untuk dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam rangka menghasilkan produk kebijakan  publik  di  bidang  kelautan  dan perikanan sehubungan dengan pemanfaatan berkelanjutan ekosistim
padang  lamun  di  wilayah  pesisir  sekitar Desa  Borgo,  Kec.  Belang,  Kab.  MITRA, Prov. SULUT.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan kepada DKPD Prov. SULUT; BAKAMLA RI, Dinas  Perikanan,  BAPPEDA,  dan  Dinas Pariwisata  Kab.  MITRA,  Pemerintah  dan Kelompok Nelayan Desa Borgo yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian.    Disamping  itu,  disampaikan terima  kasih  juga  kepada  Pimpinan  FPIK dan  UNSRAT  Manado  sebagai  lembaga pendidikan  yang  unggul  dan  berbudaya, yang telah memberikan fasilitas pendidikan dan pengajaran, serta penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahagia,  Y.,  Paruntu,  C.  P.,  Darwisito  S.
2016.  Deskripsi  SWOT,  KAFI  Dan KAFE  Terhadap  Hasil  Penelitian  Di Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas
Peikanan  Dan  Ilmu  Kelautan  Unsrat. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Sam Ratulangi.
9 hal.
Basri, H. 2020. Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Malikussaleh. Jurnal Ilmu Hukum Reusam. 27 hal. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2021. Rencana  Strategis  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Daerah  (Renstra DKPD)  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2021-2026. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara. Manado.
Hernawan,  E.  U.,  Sjafrie,  N.  D.  M., Supriyadi,  H.,  Suyarso,  Yulia,  I.  M., Anggraini, K., & Rahmat. 2017. Status PADANG  LAMUN  Indonesia  2017. COREMAP-  CTI  Pusat  Penelitian Oseanografi – LIPI. 26 hal.
Hidayat,  S.,  Rumengan,  A.  P.,  Darwisito,
S., Ompi M., Mingkid, W. M., Wagey, B.  T.,  Paruntu  C.  P.  2019.  Studi Perumusan Strategi Pengelolaan
Ekowisata Bahari Kota Manado di Era Revolusi  industri  4.0  Berdasarkan
Analisis  SWOT.  Program  Studi  Ilmu
Kelautan.  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu  Kelautan.  Universitas  Sam Ratulangi.15 hal.
Kasworo,  Y.  2017.  Urgensi  Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jurnal rechtsvinding. 3 hal.
Krebs C. J. 2000. Ecological Methodology. 2nd Edition. New York. 620 hal.
Kurniawan,  F.,  Zulhamsyah,  I.,  Robba,  F. D.,  Fitriyah,  A.,  Ario,  D.,  Adriani,  S., Mohammad,  M.  K.,  Niken,  T.  M.  P., Inna,  P.  A.,  &  Aliati,  I.  2020.
“Rediscovering Halophila Major (Zollinger) Miquel (1855) in Indonesia.”  Aquatic  Botany  161 (November 2019): 103171. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.201 9.103171 .
Muti’ah,  Siahaan,  J.,  Supriadi.  2019.
Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat  Pesisir  tentang  Cara Menjaga Kebersihan Pantai dan Cara Pengukuran Jumlah Sampah.
Program  Studi  Pendidikan  Kimia. Universitas Mataram. Mataram. 6 hal. Paruntu, C. P. dan Rumengan, A. P. 2018. Panduan  Praktis  Analisis  Kebijakan Kelautan  dan  Perikanan.  Unsrat Press. 169 hal.
Paruntu, C.P., Rumengan, A. P., Wagey, B.
T.  2022.  Perencanaan  Strategis Kelautan  dan  Perikanan.  Penerbit Major. Minahasa Utara. 108 hal.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Minahasa Tenggara  Nomor  4  Tahun  2021. Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara  Nomor  3  Tahun  2019 Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Tahun  2018-2023.    Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Tengggara. Ratahan.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor  4  Tahun  2021  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Manado.
Posundu, S. A. R., Kepel, C. R., Mandagi,
V.  S.,  Kalalo,  P.  F.,  Paruntu,  C.  P.,
Mingkid,  W.,  Boneka,  F.  B.  2019. Kajian  Strategi  Pembangunan  Zona Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata Di Teluk Manado. Program Studi Magister Ilmu Perairan. Fakultas  Perikanan  dan    Ilmu
Kelautan, Universitas Sam Ratulangi. Manado. 15 hal.
Rangkuti, F. 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi  Abad  21 . Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama. 188 hal. Rahmawati,  S.,  Irawan,  A.,  Supriyadi,  I.H. dan  Azkab  M.H.  2014.  Panduan Monitoring Padang Lamun.
Sakey, W. F., Wagey, B.T., Gerung, G. S. 2015.  Variasi  Morfometrik  Pada
Beberapa Lamun Di Perairan Semenanjung Minahasa. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. Vol. 1 No. 1. 7 hal. Sari,  R.  E.  2019.  Implementasi  Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan  Tugas  Pemerintah  di Lingkungan  Dinas  Pekerjaan  Umum Dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Kutai  Barat.  Fisipol,  Universitas  17 Agustus 1945 Samarinda.
Samarinda. 10 hal.
Sucipto.  2017.  Perancangan Active  Data Base  System pada  Sistem  Informasi Pelayanan  Harga  Pasar.  Universitas Nusantara PGRI. Kediri. 9 hal.
Suryadi  A.  M.,  &  Sufi.  2019.  Strategi Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan Nelayan  (Studi  Di  Kantor  Camat Muara  Batu  Kabupaten Aceh  Utara). Program  Studi  Administrasi  Bisnis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Malikussaleh. 23 hal. Usodo, G. M. P. 2015. Perumusan Strategi
Pada  Organisasi  Public  Di  Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kepanjen Kabupaten Malang. Jurusan Managemen. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang. 14 hal. Wagey,  B.  T.  2013.  Morphology  and Genetic Charsacterization of Seagrass Genus Halodule in Central Visayas Philipines. Disertation. Siliman University. 15 hal
Wangkanusa, M., Kondoy, K., Rondonuwu,
A. B. 2017. Identifikasi Kerapatan dan Karakter Morfometrik Lamun Enhalus acoroides pada Substrat yang
berbeda.  Jurnal  Ilmiah  Platax  Vol.
5:(2). 11 hal.