## INVESTASI DAERAH DAN E-GOVERNMENT SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH

## ABSTRACT
Regional  independence  is still  homework  for  most  local  governments,  as  can  be  seen  from  small contributions  of  most  local  governments.  This  study  aims  to  examine  empirically  the  effect  of regional investment and e-government on regional independence with samples of 33 provinces in Indonesia in 2019. Regional investment is measured by the amount of long-term investment in the balance  sheet,  while  e-government  is  measured  by  the  results  of  the  SPBE  evaluation.  Data processing is using IBM SPSS 26 software with multiple regression analysis methods with qualified requirements in the classical assumption test. Based on the calculation of regional investment, there is a significance value of 0.015. The value is <0.05 so it can be concluded that regional investment has significant effects on regional independency. These results can also be interpreted that funds which are invested by local governments to local companies can contribute in increasing the local income. However, different results were obtained by the e-government variable which produced a significant value of 0.080 and the value is > 0.05, so it can be concluded that e-government has no significant  effect  on  regional  independency.  These  results  of  study  are  expected  to  provide recommendations to local governments to invest continuously in regional companies, especially to those that  are productive in generating profits, fixing and improving the electronic-based public services,  especially  concerning  in  increasing  local  income  as  an  important  element  in  regional independence.

## Keywords: local revenue, long-term investment, SPBE

## ABSTRACT
Kemandirian  daerah  nyatanya  sampai  saat  ini  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  sebagian besar pemerintah daerah, terlihat dari kontribusi pendapatan asli daerah yang masih relatif kecil di  sebagian  besar  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  secara  empiris pengaruh dari investasi daerah dan e-government terhadap kemandirian daerah dengan sampel 33  Provinsi  di  Indonesia tahun  2019.  Investasi  daerah  diukur  dengan  jumlah  investasi  jangka panjang dalam laporan neraca dan e-government diukur dengan hasil evaluasi SPBE. Pengolahan data  menggunakan software IBM  SPSS  26  dengan  metode  analisis  regresi  berganda  dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dalam uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil perhitungan investasi daerah didapat nilai signifikansi sebesar 0,015 dan nilai tersebut < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Hasil tersebut juga dapat diartikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun hasil berbeda didapat oleh  variabel e-government yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar  0,080  dan  nilai  tersebut  >0,05,  sehingga  disimpulkan  bahwa e-government tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kemandirian  daerah.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  daerah  untuk  dapat  terus  berinvestasi  kepada perusahaan  daerah,  terutama  yang  produktif  dalam  menghasilkan  laba  dan  berupaya memperbaiki  serta  meningkatkan  pelayanan  publik  berbasis  elektronik,  terutama  dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai unsur penting dalam kemandirian daerah.
Kata kunci: pendapatan asli daerah, investasi jangka panjang, SPBE Klasifikasi JEL : H1, M48
Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, Ibnu Hamzami Ulfi* Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

## 116 | Bina Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Pemerataan  pembangunan  di  Indonesia  dapat  dicapai  dengan  otonomi  daerah,  karena daerah  diberikan  tanggung  jawab  serta  kesempatan  yang  lebih  besar  dan  luas  untuk  dapat mengatur daerahnya sendiri dan mengelola keuangannya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat  setempat.  Sehingga  diharapkan  mampu  membuat  daerah  menjadi  lebih  mandiri dalam  mengurus  segala  keperluan  urusan  pemerintahannya.  Namun  konsekuensi  lain  dari otonomi  daerah  ialah  pemerintah  daerah  (pemda)  dituntut  mampu  mencari  sendiri  sumber- sumber  penerimaan  keuangan  dengan  didasarkan  kepada  potensi  daerah  yang  dimiliki,  yang kemudian digunakan seluas-luasnya untuk membiayai seluruh urusan pemerintahan daerahnya termasuk  dalam  hal  pembangunan  (Ahmad,  2011;  Ndaparoka  et  al.,  2018).  Kondisi  tersebut mencerminkan tercapainya tujuan dari otonomi daerah yaitu kemandirian.  Andriani  & Wahid, (2018);  Saleh  (2020);  Tahar  &  Zakhiya  (2011)  serta  Tolosang  (2018)  menyatakan  bahwa pendapatan  asli  daerah  erat  kaitannya  dengan  kemandirian  suatu  daerah.  Oleh  karenanya bagaimana  kemampuan  pemda  mencari  sumber-sumber  penerimaan  yang  ada  di  daerah  dan mampu mengelolanya dengan baik tentu sangat diharapkan.
Namun nyatanya, setelah berjalan selama 20 tahun, otonomi daerah dapat dikatakan belum sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Terlihat  dari  masih  banyaknya  daerah-daerah  yang  sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020) menyampaikan bahwa sebagian besar daerah saat ini masih tergolong belum mandiri secara finansial.
Tabel 1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018-2020 PAD 2018 2019 2020* Pemda  % Pemda  % Pemda  % 0% - 25% 480 88,56 477 88,01 473 87,27 >25% - 50% 50 9,23 54 9,96 55 10,15 >50% - 75% 11 2,03 10 1,85 13 2,40 >75% - 100%  1 0,18 1 0,18 1 0,18 Total 542 100 542 100 542 100 Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)
Terlihat pada tabel 1 bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki porsi PAD yang kecil terhadap total pendapatan daerah, 87 persen pemerintah daerah pada tahun 2020 memiliki kontribusi  PAD  dibawah  25  persen.  Walaupun  angka  tersebut  menunjukkan  penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena mencerminkan  sebagian  besar  pemerintah  daerah  masih  membutuhkan  pembiayaan  yang bersumber  dari  pemerintah  pusat  dalam  menggerakkan  roda  pemerintahannya.  Hal  ini  tentu menjadi beban yang sangat besar bagi pemerintah pusat, terlebih lagi di masa sulit seperti saat pandemi sekarang ini. Sejalan dengan penjelasan di atas, Martini et al (2019) mengatakan saat ini di  dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kebanyakan  pemerintah daerah di Indonesia mengalami kontribusi pendapatan asli daerah yang relatif kecil.
Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dapat dicapai melalui peningkatan realisasi pendapatan daerah (Normalita & Mahmud, 2017; Ruliana, 2015; Saleh, 2020). Mandirinya suatu daerah  berarti  pemerintah  daerah  akan  lebih  leluasa menentukan  arah serta  kebijakan  dalam pengelolaan keuangan daerah untuk ditujukan dalam membangun daerah serta menyejahterakan masyarakat setempat tanpa adanya intervensi dari pihak  siapapun selama tidak bertentangan dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Kebijakan  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah
dapat ditempuh dengan berbagai upaya, namun secara umum ada dua cara utama yang dapat dilakukan, yaitu intensifikasi dengan menghitung kembali seakurat mungkin dan ekstensifikasi yaitu mengadakan penggalian sumber-sumber baru objek penerimaan daerah (Firdausy, 2017). Salah satu cara ekstensifikasi adalah dengan mengalokasikan sebagian dananya untuk dilakukan investasi  dengan  tujuan  bisa  mendapatkan  keuntungan  di  kemudian  hari,  sehingga  dapat membantu  berkontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Investasi  mempunyai  peranan penting untuk pembangunan ekonomi (Mirsan et al., 2019). Salah satu bentuk investasi adalah dengan penyertaan modal kepada perusahaan daerah atau lebih dikenal dengan BUMD.
Peran  BUMD  sangat  penting  karena  dapat  memberikan  pelayanan  yang  tidak  mampu diberikan oleh pemerintah daerah, dan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Sehingga penyertaan modal tersebut akan sangat membantu BUMD dalam menjalankan usahanya  karena  akan  meningkatkan  permodalan  perusahaan  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  aset serta kapasitas  produksi,  baik itu  dari segi  barang  maupun  jasa.  Kapasitas produksi yang meningkat berarti peningkatan juga dalam output yang dihasilkan untuk kemudian dijual dan diharapkan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pemerintah daerah selaku pihak yang  berinvestasi  akan  mendapatkan  sebagian  keuntungan  tersebut  yang  kemudian  diakui sebagai  pendapatan  asli  daerah.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  investasi mampu  berkontribusi  terhadap  pendapatan  daerah.  Uraian  tersebut  didukung  oleh  penelitian yang dilaksanakan oleh Maulizar et al (2017) dengan melihat bagaimana hasil penyertaan modal (investasi) yang ditempatkan Pemerintah Provinsi Aceh di Bank Aceh ternyata mampu membantu meningkatkan  produktivitas  perusahaan  sehingga  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan perusahaan  tersebut.  Laba  yang  diperoleh  oleh  Bank  Aceh  mampu  berkontribusi  terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Terjadinya  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  tentu  akan berdampak secara langsung kepada peningkatan kemandirian daerah (Saleh, 2020).
Namun  berdasarkan  Ringkasan  Neraca  Tahun  2019  yang  dirilis  oleh  Kementerian Keuangan,  sampai  saat  ini  investasi  pemerintah  daerah  masih  tergolong  kecil  bahkan  ada beberapa  daerah  yang  tidak  melakukan  investasi.  Permasalahan  lainnya  adalah  bagaimana kontribusi  dari  BUMD  itu  sendiri  yang  kurang  berperan  sebagai  sumber  pendapatan,  padahal tujuan didirikannya perusahaan-perusahaan daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan daerah (Nugraha, 2019). Nurmiati et al (2019) menyatakan hal yang serupa, bahwa realisasi keuntungan dari BUMD selama ini belum ada yang mencapai target yang telah ditetapkan. Menjadi salah satu bagian dalam pendapatan asli daerah, nyatanya selama ini keberadaan perusahaan daerah belum mampu menjadi kontributor utama bagi  penerimaan  daerah  (Maulizar  et  al.,  2017).  Padahal  sebagian  besar  BUMD  mendapatkan sumber  daya  yang  melimpah  yang  dipercayakan  untuk  dikelola  sebaik  mungkin  namun  tidak kunjung membuahkan hasil sehingga memberikan kontribusi yang kurang diharapkan (Kelbulan, 2015).
Prof.  Bambang  selaku  Guru  Besar  di  IPB  (Zulfikar,  2021)  menyampaikan  bahwa  peran BUMD  saat  ini  tergolong  masih  rendah,  seharusnya  hasil  dari  BUMD  dapat  membantu  APBD. Triyanto (2017) menyampaikan hal serupa bahwa di Kalimantan Barat, penyertaan modal daerah (investasi daerah) tidak terlalu berkontribusi secara substansial terhadap pendapatan asli daerah (PAD)  karena  hanya  beberapa  perusahaan  daerah  saja  yang  mampu  berkontribusi  dengan menghasilkan  laba,  seperti  BUMD  yang  bergerak  dalam  perbankan  seperti    BPD,  namun selebihnya belum mampu berkontribusi seperti yang diharapkan.
Ekstensifikasi  penerimaan  pendapatan  dapat  dibantu  dengan  teknologi.  Seperti  yang terlihat saat ini bahwa teknologi telah menawarkan suatu kemudahan dalam proses pekerjaan menjadi  lebih  efisiensi,  efektif,  adanya  perbaikan  tata  kelola  serta  peningkatan  dalam  kinerja. Melihat  manfaat  ini,  pemerintah  di  seluruh  dunia  mulai  mencoba  memfokuskan  perhatiannya terhadap  penerapan  teknologi  dalam  kegiatan  pemerintahan  atau  dikenal  dengan  istilah e-

## 118 | Bina Ekonomi
government . E-Government telah  menjadi  suatu  konsep  yang  familiar  sebagai  bagian  dari berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Transisi  dari  pemerintahan  yang tradisional  menjadi  pemerintahan  berbasis  elektronik  sepertinya  tidak  bisa  dihindarkan  lagi. Teknologi memungkinkan organisasi publik mendapatkan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi pengiriman layanan, dan memungkinkan warga untuk bisa memberikan umpan balik mengenai kebijakan publik dan berdiskusi secara online dengan pejabat yang bersangkutan dan warga lainnya (Manoharan & Ingrams, 2018).
Masyarakat saat ini mulai mengharapkan mendapatkan pelayanan publik di pemerintahan seperti layanan perbankan online atau belanja online (Benjamin & Potts, 2018) dan salah satu urusan  yang  akan  berdampak  dengan  hadirnya  teknologi  adalah  pengelolaan  perpajakan  dan retribusi daerah. Penggunaan teknologi saat ini memungkinkan masyarakat membayar pajak atau retribusi  dengan  cara  yang  simpel  dan  mudah,  cukup  dengan  membuka  aplikasi  yang  telah disediakan  dari smartphone yang  terhubung  dengan  internet  maka  masyarakat  sudah  dapat melakukan pembayaran pajak atau retribusi secara online tanpa harus datang langsung. Efisiensi proses  tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  partisipasi  dan  kontribusi  publik  dalam membayar  pajak  daerah  maupun  retribusi  daerah.  Penggunaan  teknologi  juga  berarti  dapat menjangkau ke daerah yang lebih luas sehingga penerimaan pajak menjadi lebih besar (Edmiston, 2003).  Peran e-government dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  dapat  ditemukan  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purwokoadi  (2014)  yang  melihat  bagaimana  hasil cash administration setelah diterapkannya e-government pada proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan hasil penelitian yaitu e-government ternyata mampu dan memiliki pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja cash  administration .  Namun  hasil  negatif  dari penerapan e-government terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmatunnisa et al (2021) yang  meneliti  terkait  “Efektivitas  Pelayanan  Permoh onan  Perizinan  Mendirikan  Bangunan dengan Berbasis Elektronik Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan ”, yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  dengan  berbasis elektronik masih dirasa sangat kurang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  meneliti  variabel-variabel  tersebut,  namun  masih terbatas pada wilayah tertentu saja yang lebih kecil dan tidak secara nasional, sehingga tidak bisa diambil  kesimpulan  secara  umum  terkait  kondisi  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Selain  itu beberapa penelitian terdahulu hanya melihat bagaimana penerapan e-government pada satu sisi saja  seperti  hanya  melihat  dari  segi  pajak  atau  retribusi  daerah.  Sedangkan  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji kembali secara empiris apakah investasi daerah dan implementasi e- government di  pemerintah  daerah  mampu  berkontribusi  dalam  meningkatkan  kemandirian daerah dengan menggunakan 33 Provinsi sebagai sampel dan juga dengan menggunakan hasil evaluasi SPBE yang mencerminkan secara keseluruhan keadaan implementasi e-government di suatu  pemerintah  daerah,  sehingga  akan  didapatkan  gambaran  utuh  terkait  kondisi  yang sebenarnya di pemerintah daerah di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan  serta  pandangan  baru  terhadap  implikasi  dari  investasi  daerah  dan e-government terhadap kemandirian pemerintah daerah di Indonesia serta dapat memberikan masukan serta bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  daerah  dalam  membuat  kebijakan  atau  keputusan  terkait investasi  daerah,  penerapan e-government serta  upaya  dalam  membantu  meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga tercipta kemandirian daerah.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Stewardship Theory
Teori Stewardship merupakan suatu teori yang merefleksikan suatu kondisi di mana para manajemen  tidak  terdorong  oleh  tujuan-tujuan  secara  individu  tetapi  lebih  ditujukan  kepada pencapaian tujuan secara bersama demi yang lebih besar yaitu kepentingan organisasi (Sudaryo et  al.,  2017).  Berdasarkan  teori  ini,  pada  hakekatnya  manajemen  selalu  ingin  melaksanakan pekerjaan  dengan  sebaik  mungkin  dan  ketika  terjadi  suatu  pertentangan  maka  pihak steward tidak berusaha menentangnya karena merasa bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan dan merupakan usaha yang dinilai rasional dalam mencapai tujuan organisasi.
Teori Stewardship mampu  diaplikasikan  pada  bidang  akuntansi  sektor  publik,  dan semenjak  perkembangannya,  akuntansi  sektor  publik  memang  disiapkan  guna  memenuhi kebutuhan  informasi  bagi  hubungan  antara  pelayan  dengan principals (Sudaryo  et  al.,  2017). Pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk melayani masyarakat demi mencapai suatu keadaan yang sejahtera. Karenanya institusi pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang prima dan profesional.
Teori  ini  juga  yang  mendasari  bahwa  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi kepada perusahaan daerah agar perusahaan tersebut dapat  bekerja  secara  optimal  dan  melakukan  ekspansi  usahanya  dalam  rangka  melayani  dan menjangkau  masyarakat  yang  lebih  luas.  Selain  itu  pemerintah  juga  memberikan  kemudahan dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan menghadirkan layanan publik berbasis elektronik. Terlaksananya  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  baik  oleh  pemerintah  daerah  akan menimbulkan  rasa  aman  dan  timbul  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah. Sehingga mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi memilih pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah yang tercermin dalam peningkatan penerimaan daerah. Tingginya penerimaan daerah kemudian akan dibelanjakan lagi dalam berbagai kegiatan seperti untuk menanggulangi kemiskinan, pemerataan pembangunan masyarakatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian daerah termasuk upaya dalam dalam menyejahterakan masyarakatnya.

## Otonomi Daerah, Kemandirian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Berlakunya  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  berarti  terjadinya  pemberian wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  untuk  kemudian  menjadi  tanggung jawab  daerah  tersebut.  Otonomi  daerah  menjadikan  pemerintah  daerah  saat  ini  memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam mengatur daerahnya secara mandiri, termasuk juga dalam urusan  pembangunan  daerah.  Yuliandriansyah  (Patarai,  2018)  menyebutkan  bahwa  pilihan terbaik  dalam  rangka  mendorong  kemandirian  serta  pembangunan  daerah  yang  efektif  dan efisien  adalah  dengan  otonomi  daerah.  Secara  prinsipiil,  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintahan  daerah,  ditujukan  untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  utama pemerintahan  yang  mencakup  pelayanan  ( service ),  pemberdayaan  ( empowerment )  serta pembangunan ( development ) dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat (Patarai, 2018).
Dengan  pendekatan  berbasis  wilayah,  dimungkinkan  untuk  lebih  memperhatikan  dan melihat  potensi  sumber  daya  alam  maupun  manusia  yang  dimiliki,  perkembangan  teknologi, sosial ekonomi dan budaya, letak geografis, dan lainnya dari sudut daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu menggali dan memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya agar lebih berdaya guna, dan  juga  harus  bisa  melaksanakan  pembangunan  secara  inovatif  dan  kreatif  untuk  menjawab tantangan kemandirian ekonomi tersebut sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.
Ketergantungan fiskal telah ditengarai sebagai salah satu faktor penghambat keberhasilan pembangunan pasca-pelaksanaan otonomi daerah (Ahmad, 2011). Oleh karenanya pemerintah

## 120 | Bina Ekonomi
daerah  saat  ini  telah  dituntut  mulai  berfokus  dan  memperhatikan  bagaimana  caranya  dalam meningkatkan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerahnya  (PAD)  sebagai  upaya  mencapai kemandirian  daerah  (Tolosang,  2018).  Pendapatan  asli  daerah  sangat  erat  kaitannya  dengan kemandirian daerah (Andriani & Wahid, 2018; Handayani & Erinos, 2020; Tahar & Zakhiya, 2011; Tolosang,  2018).  Mangantar  (2018)  menyatakan  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus menjadi prioritas penting bagi pemerintah daerah.
Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  otonomi  daerah  tersebut  serta  memperkuat struktur  keuangan  dalam  APBD,  maka  kontribusi  PAD  perlu  untuk  terus  ditingkatkan  karena merupakan salah satu ukuran kemampuan daerah serta cerminan dari kemandirian keuangan daerah (Sari et al., 2018). Ruliana (2015) serta Normalita & Mahmud (2017) menyatakan bahwa tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  realisasi pendapatan  daerah.  Kemandirian  disini  dapat  diartikan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  telah mampu  untuk  membiayai  hampir  semua  kegiatan  pemerintahan  serta  pembangunan  dengan hanya  dengan  sedikit  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Semakin  mandiri  suatu  wilayah  maka pemerintah  daerah  setempat  akan  lebih  leluasa  dalam  mengelola  keuangannya  tanpa  ada intervensi  dari  pihak  lain  selama  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  yang  ada. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Andriani & Wahid (2018); Tahar & Zakhiya  (2011)  serta  Tolosang  (2018)  mempertegas  hal  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa secara signifikan pendapatan asli daerah mempengaruhi kemandirian daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah  di  setiap  pemerintah  daerah  menunjukkan  tingkat pencapaian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat (Normalita & Mahmud, 2017). Hal penting dengan hadirnya otonomi daerah adalah pemerintah daerah  dapat  lebih  fokus  dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  penurunan  tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemerataan pendapatan dan memperkecil kesenjangan. Karena tugas utama dari pemerintah adalah untuk menyejahterakan masyarakatnya.

## Investasi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Daerah
Pemerintah  daerah di Indonesia perlu mengkaji keseriusan dalam mengelola  anggaran dan pendapatan daerah seperti yang dilakukan di beberapa negara maju (Suratno, 2018). Oleh sebab  itu,  perlu  diberlakukannya  upaya-upaya  yang  bertujuan  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  sehingga  tercipta  kemandirian  daerah  antara  lain  dengan  cara  berinvestasi.  PP  No  63 Tahun  2019  menyatakan  bahwa  investasi  daerah  dapat  dilakukan  dengan  menempatkan sejumlah dana dalam kurun waktu yang panjang ke dalam bentuk surat berharga maupun secara langsung untuk memperoleh manfaat di masa selanjutnya.
Salah satu bentuk investasi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan penyertaan modal secara langsung kepada perusahaan daerah atau dikenal dengan nama BUMD dengan harapan mendapatkan sebagian keuntungan di kemudian hari. Investasi oleh pemerintah akan  sangat membantu  BUMD dalam meningkatkan  pelayanan  dan ekspansi  usahanya  karena perusahaan  akan  memiliki  kecukupan  modal  yang  dapat  digunakan  dalam  meningkatkan produktivitasnya  sehingga  akan  menghasilkan output yang  lebih  besar  yang  kemudian  akan menghasilkan  laba.  Modal  merupakan  persoalan  utama  dalam  menggerakkan  kegiatan  suatu badan  usaha,  karena  menyangkut  dengan  keseluruhan  harta  yang  dapat  diputar  untuk kelangsungan  usaha  (Maulizar  et  al.,  2017).  Oleh  karenanya  analisis  yang  mendalam  sebelum dilakukannya  keputusan  terkait  investasi  akan  sangat  diperlukan  dan  akan  membantu pemerintah dalam menentukan perusahaan mana yang layak diberikan penyertaan modal dan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah.
Pemerintah  daerah  dalam  berinvestasi  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip transparansi,  akuntabilitas,  independensi,  kewajaran,  kesetaraan,  profesionalitas  serta  kehati- hatian. Selain itu perencanaan pembangunan daerah juga perlu diperhatikan dalam menentukan alokasi  investasi  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  penggunaan  sumber  daya  publik  yang tersedia di daerah (Kusmayadi, 2015). Oleh karenanya sebelum keputusan kebutuhan investasi dibuat,  pemerintah  harus  melakukan  evaluasi  kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  terlebih dahulu. Mardiasmo (2018) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi penentuan kebutuhan invest asi adalah: “1) Inventarisasi investasi, yang memuat daftar nama dan jenis  nilai  investasi,  kondisi,  barang  modal  yang  saat  ini  ada,  apakah  baik  ataukah  buruk;  2) memeriksa cakupan layanan dengan investasi yang sekarang ada; 3) tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang; 4) Inventarisasi kebutuhan investasi; dan 5)  evaluasi  kelayakan  investasi  meliputi  aspek-aspek  teknis,  sosial-budaya,  finansial,  ekonomi dan aspek distribusi”.
Investasi  daerah  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  seharusnya  mampu berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Kontribusi tersebut tentu akan meningkatnya jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sehingga mampu meningkatkan juga kemandirian daerah. Oleh karenanya salah  satu  aspek yang perlu  diberdayakan adalah  investasi daerah (Wahyono, 2021). Sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Investasi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah

## E-Government dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Daerah
Di era serba digital seperti saat ini, dorongan akan penggunaan teknologi terasa begitu kuat,  tidak  terkecuali  dalam  bidang  pemerintahan.  Secara  sederhana e-government dapat didefinisikan  sebagai  penggunaan  teknologi  informasi  oleh  pemerintah  dalam  melaksanakan tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  (Rokhman,  2011).  Penggunaan  teknologi  tersebut memungkinkan  organisasi  publik  mendapatkan  efisiensi  melalui  penyederhanaan  dan otomatisasi pengiriman layanan, dan juga memungkinkan warga untuk bisa memberikan umpan balik mengenai kebijakan publik dan berdiskusi secara online dengan pejabat yang bersangkutan dan  warga  lainnya  (Manoharan  &  Ingrams,  2018).  Diharapkan  dengan  penerapan  teknologi tersebut  bisa  menghasilkan  transisi  proses  kerja  yang  lebih  simpel,  responsif,  adanya keterbukaan,  akuntabel,  serta  mampu  mengurangi  kecurangan  dan  menjadi  solusi  atas permasalahan yang selama ini terjadi di pemerintahan.
Pada  hakikatnya e-government adalah  untuk  perbaikan  tata  kelola  pemerintah  dengan bantuan teknologi (kominfo.go.id, 2019) dengan mengubah sistem kerja dari yang semula manual menjadi  sistem  kerja  secara  elektronik.  Oleh  karena  itu  selama  proses  transisi  tersebut  perlu dikelola  dan  dievaluasi  dengan  benar  sehingga  bisa  berjalan  lancar. E-Government umumnya dikonsep sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah yang dikombinasikan  dengan  perubahan  organisasi  untuk  meningkatkan  struktur  dan  operasi pemerintahan (Twizeyimana & Andersson, 2019). Jauhari et al (2015) dan Sutopo et al (2017) menyatakan bahwa terjadinya peningkatan kinerja pemerintah daerah karena adanya dampak positif dari diterapkannya e-government .
Di Indonesia istilah  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk merujuk kepada e-government . Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mereformasi birokrasi serta upaya dalam mendukung percepatan implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah  Daerah  (ETPD)  yang  bertujuan  untuk mengoptimalkan  penerimaan  daerah,  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  serta mendukung  diterapkannya  transaksi  digital  oleh  masyarakat  umum,  meningkatkan  integrasi

## 122 | Bina Ekonomi
ekonomi, mewujudkan keuangan yang inklusif seperti yang tercantum dalam Keppres No 3 Tahun 2021.
Contoh  peningkatan  pendapatan  daerah  berbasis  elektronik  dapat  terlihat  dari  upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pajak restoran dengan menggunakan alat tapping box .  Seperti  yang  dikutip  dari  merdeka.com  (2018)  bahwa  Pemerintah  Kota  Bandung menempatkan  sejumlah tapping  box (alat  yang  berfungsi  untuk  merekam  setiap  transaksi)  di sejumlah  lokasi  seperti  hotel,  restoran,  maupun  tempat  hiburan  dan  dengan  alat  ini  setiap transaksi tercatat secara real time ke dalam sistem perpajakan Pemerintah Kota Bandung, alat ini juga  dapat  berfungsi  untuk  meminimalkan  kebocoran  pajak.  Kepala  BPPD  Kota  Bandung  Ema Sumarna  (merdeka.com,  2018)  mengatakan  pada  tahun  2016  lalu  Pemerintah  Kota  Bandung mengadakan tapping  box senilai  Rp  2,75  miliar  dan  mampu  memperolehkan  pajak restoran/tempat hiburan sebesar Rp 24,5 miliar. Hal ini tentu menjadi suatu pencapaian yang fantastis dan menjadikan bukti nyata bahwa penggunaan teknologi dalam kegiatan pemerintah mampu berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD). Hasil serupa didapatkan oleh Bahtiar et al (2021) yang melaksanakan penelitian di Jawa Barat dengan melihat bagaimana implementasi e-government serta  dampaknya  terhadap  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  berbasis aplikasi di Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi hubungan yang positif dari layanan aplikasi yang digunakan yaitu SAMSAT Mobile terhadap realisasi penerimaan pajak dan ini meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  serta  hasil  dari  sejumlah  penelitian  terdahulu  yang menyatakan bahwa teknologi mampu berkontribusi meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan secara langsung akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. Sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Implementasi e-government memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  kemandirian daerah
Berdasarkan  uraian  serta  didukung  dengan  teori  yang  ada,  maka  dapat  dibuatkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3. METODE DAN DATA

## Populasi dan Sampel
Pemerintah Provinsi di Indonesia menjadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini yang berjumlah 34 Provinsi dengan rentang waktu observasi selama satu tahun yaitu tahun 2019. Diharapkan  dengan  digunakannya  pemerintah  daerah  tingkat  Provinsi  dapat  mewakili  dan merepresentasikan keadaan pemerintah daerah secara utuh di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai berikut
yaitu: 1) Provinsi yang Laporan Neraca tahun 2019 dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan; 2) Provinsi yang hasil evaluasi SPBE tahun 2019 dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (MENPANRB);  3)  Provinsi  yang  hasil  Indeks Kemandirian  Fiskal  tahun  2019  dipublikasikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK  RI).  Berdasarkan  kriteria  tersebut  didapatkan  sampel  sejumlah  33  Provinsi dengan data observasi berjumlah 33 data. Provinsi yang tidak dijadikan sampel adalah Provinsi Papua karena hasil Indeks Kemandirian Fiskalnya tidak ada, selain itu dikarenakan keterbatasan data yang tersedia untuk tahun 2020 tidak dapat diteliti.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang  diambil  dari beberapa  laporan  seperti  Laporan  Neraca,  Laporan  Hasil  Reviu  Kemandirian  Fiskal  dan Rekapitulasi  Hasil  Evaluasi  SPBE.  Data  dan  laporan  tersebut  diperoleh  peneliti  dari  berbagai instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  dalam  menghimpun  data-data  tersebut,  yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

## Pengukuran Variabel
Pada penelitian ini kemandirian daerah adalah variabel dependen (Y) yang diukur dari hasil evaluasi  Indeks  Kemandirian  Fiskal  (IKF)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan sedangkan variabel independennya adalah Investasi Daerah (Inv_D) yang diukur dengan jumlah investasi jangka panjang  yang tercantum dalam neraca yang dipublikasikan oleh  Kementerian Keuangan dan e-government yang diukur dengan hasil evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Kemandirian Daerah
Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai kondisi yang menggambarkan suatu daerah yang mampu mengurus berbagai urusan pemerintahannya secara mandiri dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal tersebut juga merupakan suatu kondisi yang mencerminkan tingkat kebutuhan suatu daerah terhadap sumber dana yang berasal dari luar  daerahnya  (eksternal)  atau  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  pusat.  Kemandirian  suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian. Jika hasil rasio tersebut rendah mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  sangat  membutuhkan  bantuan  pemerintah pusat  dalam  membiayai  kegiatan  pemerintahannya,  namun  jika  hasil  semakin  tinggi  hasil perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu membiayai semua urusan pemerintahannya dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerahnya. Rasio kemandirian  juga  dapat  merepresentasikan  bagaimana  peran  masyarakat  dalam  membangun daerah yang dapat terlihat dari nilai realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan lain sebagai salah satu unsur utama pendapatan asli daerah (Patarai, 2018).
Kemandirian daerah diukur dengan cara menghitung rasio kemandirian fiskal. Perhitungan rasio kemandirian fiskal dalam penelitian ini menggunakan rumus yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam menghitung Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Rumus perhitungan IKF  adalah  dengan  menggunakan  rumus  yang  dikembangkan  oleh  Hunter  (1977)  namun disesuaikan  dengan  kondisi  APBD  di  Indonesia  yang  sedikit  berbeda  dengan  struktur  yang digunakan  oleh  Hunter  (1977),  sedangkan  untuk  klasifikasi  hasil  perhitungan  digunakan klasifikasi yang dikembangkan oleh Sampurna (2018) seperti dikutip dari Laporan Hasil Reviu 2019 BPK RI yang terdiri dari empat klasifikasi yaitu: “ belum mandiri, menuju mandiri, mandiri dan sangat mandiri ” . Rumus perhitungan IKF adalah sebagai berikut:
IKF = 1 - 𝑇𝑟𝐺𝑃+𝑇𝑟𝑆𝑃+𝐵+𝑅𝐸𝑉𝑆𝐻 𝑅𝐸𝑉𝑂𝑅+𝑇𝑟𝐺𝑃+𝑇𝑟𝑆𝑃+𝐵+𝑅𝐸𝑉𝑆𝐻 (1) Keterangan: IKF :    Indeks Kemandirian Fiskal REVOR :  Penjumlahan dari seluruh unsur pendapatan asli daerah. TrGP :  Bantuan dana dari pemerintah pusat: DAU, Dana Otsus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Transfer antar Daerah. TrSP :    Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik dan DAK Fisik) B :    Pinjaman Daerah REVSH :  Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari: DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, DBH Cukai yang  bersumber  dari  cukai  hasil  tembakau  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan, DBH Sumber Daya Alam.

## Investasi Daerah
PP No 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah menjelaskan bahwa investasi adalah “ menempatkan sejumlah dana dalam kurun waktu tertentu ke dalam instrumen keuangan seperti surat berharga maupun dapat dilakukan secara langsung dengan tujuan memperoleh manfaat di masa mendatang ” .
Definisi  tersebut  jelas  menyatakan  bahwa  penempatan  sejumlah  dana  oleh  pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat membantu berkontribusi dalam  pendapatan  asli  daerah  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk  menyejahterakan masyarakatnya  dan  juga  pembangunan  daerah.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  investasi daerah memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Variabel  investasi  daerah  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  jumlah  dana  yang dialokasikan (penyertaan modal) oleh pemerintah daerah di akun investasi jangka panjang yang tercantum dalam Laporan Neraca.
Inv_D = ∑ inv. jangka panjang (non per manen + permanen) (2) Keterangan:
Inv_D : Investasi Daerah

## E-Government
Secara sederhana e-government adalah digunakannya teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional pemerintahan (Rokhman, 2011). E-Government di Indonesia merujuk pada istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 dan untuk melihat bagaimana tingkat kematangan ( maturity level ) dari pelaksanaan SPBE di  instansi  pemerintahan  maka  dilakukan  penilaian  evaluasi  SPBE  dengan  merujuk  kepada Permenpanrb No 5 Tahun 2018 sebagai dasar evaluasi. Evaluasi tersebut juga sebagai salah satu sarana untuk dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Struktur domain, aspek dan indikator merupakan tiga struktur utama yang dinilai dalam mengevaluasi SPBE dengan masing-masing diberikan bobot dan skor untuk dinilai.
Hasil  evaluasi  akan  menggambarkan  tingkat  kematangan  pelaksanaan  SPBE  secara keseluruhan di suatu  pemerintah  daerah. Ada lima tingkatan terkait maturity level SPBE yaitu
memuaskan,  sangat  baik,  baik,  cukup  dan  kurang.  Semakin  tinggi  nilai  indeks  SPBE  yang didapatkan oleh suatu pemerintah, baik pusat maupun daerah maka merepresentasikan bahwa pemerintah  tersebut  telah  memiliki  tata  kelola  pemerintahan  berbasis  elektronik  yang  baik, efektif, efisien, menghasilkan komunikasi dua arah bagi penggunanya, adanya integrasi dengan aplikasi lain, akuntabel, serta terjaminnya keamanan datanya. Semua hal tersebut sesuai dengan prinsip SPBE. Secara sederhana rumus perhitungan SPBE dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Indeks SPBE it = (domain1 x bobot) + (domain2 x bobot) + (domain3 x bobot)
(3)
Domain n = = ( 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑛 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘) + ( 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑛 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘) + n (4)
Aspek n = ∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (5)

## Metode Analisis
Penelitian ini dalam menganalisis data digunakan metode uji statistik deskriptif dan juga regresi  linier  berganda  dengan  bantuan software IBM  SPSS  26.  Kemudian  dilanjutkan  dengan menguji asumsi klasik dengan empat tahap uji yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas serta heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk melihat data dalam penelitian yang diobservasi harus berdistribusi normal, untuk menghindarkan bias dan tidak boleh ada hubungan antara masing-masing variabel independen di dalam suatu model regresi berganda (Chandrarin, 2017).  Serta  uji  hipotesis  yang  memenuhi  syarat  uji  koefisien  determinasi,  uji  F  dan  uji  t. Berdasarkan  uraian  diatas  sebelumnya,  dapat  dibuatkan  model  rumus  perhitungan  regresi berganda untuk pengujian hipotesis 1 dan 2 sebagai berikut:
IK Fit = α + β 1 INV_Dit + β 2 SPBEit + e (6) Keterangan: IKFit :  Indeks Kemandirian Fiskal pemda i pada tahun t α :  Konstanta β 1,2
:  Koefisien regresi
SPBEit :  Indeks SPBE pemda i pada tahun t Inv_Dit :  Jumlah investasi pemda i pada tahun t e :  Tingkat kesalahan penduga dalam model ini

## 4. PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Berdasarkan metode pemilihan sampel di atas, digunakan 33 Pemerintah Provinsi sebagai sampel dengan 33 data observasi. Hasil pengujian statistik deskriptif di bawah ini menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi variabel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation INV_D 33 4064.88  61410334.18 3535613.57 10687000.24 SPBE 33 1.00 3.85 2.46 0.74 IKF 33 0.04 0.71 0.36 0.16

## 126 | Bina Ekonomi
Valid N (listwise) 33
Sumber: olah data SPSS (2021)
Keterangan: INV_D :  Investasi Daerah (dalam jutaan rupiah) SPBE :  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik IKF :  Indeks Kemandirian Fiskal
Berdasarkan tabel 2 terlihat nilai investasi daerah terkecil adalah 4.064,88 (dalam jutaan rupiah) yang merupakan nilai investasi di Provinsi Maluku Utara sedangkan nilai investasi yang terbesar adalah 61.410.334,18 (dalam jutaan rupiah) yang merupakan nilai investasi daerah di Provinsi  DKI  Jakarta.  Rata-rata  variabel  SPBE  menghasilkan  nilai  2,46  (dibulatkan)  dan  jika merujuk  kepada  tabel  tingkatan  kematangan  akan  didapatkan  hasil  tingkatan  cukup.  Nilai tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  pelaksanaan e-government di  Indonesia  telah  dilaksanakan dengan cukup baik dengan sifat layanan yang bersifat dua arah, pelaksanaan didasarkan dengan dasar-dasar  manajemen,  namun  layanan  yang  diberikan  sebatas  berdasarkan  standar  unit organisasi  masing-masing  dan  belum  secara  menyeluruh.  Provinsi  dengan  nilai  Indeks  SPBE tertinggi  adalah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  nilai  3,85,  sedangkan  yang  terendah  adalah Provinsi Maluku Utara dengan nilai 1,00. Selanjutnya nilai rata-rata untuk Indeks Kemandirian Fiskal  (IKF)  Provinsi  di  Indonesia  adalah  0,36  (dibulatkan)  dan  jika  diinterpretasikan  dengan menggunakan  tabel  klasifikasi  dikutip  dari  Laporan  Hasil  Reviu  2019  BPK  RI  maka  posisinya berada  di  tingkat  kondisi  menuju  mandiri  artinya  pendapatan  asli  daerah  sudah  mulai  dapat berkontribusi  namun  secara  umum  masih  membutuhkan  pembiayaan  yang  berasal  dari pemerintah pusat. Hasil Indeks Kemandirian Fiskal tertinggi pada tahun 2019 diraih Provinsi DKI Jakarta  dengan  nilai  0,71  yang  artinya  sudah  mampu  membiayai  urusannya  dengan  hasil pendapatan asli daerah sedangkan dana dari pusat hanya sebatas dana perbantuan dan Provinsi dengan nilai IKF terendah didapat oleh Provinsi Papua Barat. Terlihat masih terjadi kesenjangan yang  begitu  besar  terutama  antara  daerah  di  wilayah  timur  dengan  daerah  di  wilayah  barat Indonesia, khususnya wilayah yang berada di Pulau Jawa.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 33 Normal Parameters a,b 0.000 0.000 0.136 0.107 Most Extreme Differences 0.094 0.096 0.094 0.078 -0.074 -0.096 Test Statistic 0.094 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 c,d
Sumber: olah data SPSS (2021)
Pengujian pertama dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas dengan menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test sebagai alat uji. Pada tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi (sig.)
hasil  perhitungan one  sample  kolmogorov-smirnov  test sebesar    0,200  dan  nilai  tersebut  lebih besar dari 0,05. Apabila hasil signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini datanya berdistribusi secara normal.

## Uji Autokorelasi

## Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 0.561 a 0.315 0.269 0.141 1.827 a. Predictors: (Constant), SPBE, INV_D
b. Dependent Variable: IKF
Sumber: olah data SPSS (2021)
Pengujian kedua adalah uji autokorelasi Durbin-Watson. Pada tabel 4 terlihat nilai Durbin- Watson (d) adalah 1,827, apabila dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson untuk mencari nilai batas  atas  (dU)  dengan  n=33;  k  (jumlah  sampel  independent)  =  2  maka  didapat  nilai  sebesar 1,50784 yang berarti nilai Durbin-Watson (d) > dari dU. Kemudian kita mencari nilai (4-dU) maka akan  didapat  hasil  4  -  1.50784  =  2,4921.  Sehingga  didapatkan  nilai  Durbin-Watson  yang dihasilkan terletak antara nilai dU dan nilai (4-dU) atau 1,50784 < 1,827 < 2,4921, sehingga bisa disimpulkan tidak terjadinya autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Tolerance VIF 1  (Constant) 0.183 0.088 INV_D 6.265E-9 0.000 0.915 1.093 SPBE 0.064 0.035 0.915 1.093 Sumber: olah data SPSS (2021)
Selanjutnya dilakukan pengujian multikolinearitas, yang tujuannya untuk menguji antara masing-masing  variabel  independent  apakah  terdapat  korelasi  atau  tidak,  karena  seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel independen di model regresi yang baik (Chandrarin, 2017). Pada tabel 5 hasil untuk nilai tolerance serta VIF untuk masing-masing variabel INV_D (investasi daerah)  dan  SPBE  adalah  sebesar  0,915  dan  1,093.  Sebagai  dasar  pengambilan  keputusan pengujian multikolinearitas bahwa nilai tolerance harus > dari 0,10 dan nilai VIF harus < nilai 10,00. Jika melihat hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya suatu gejala multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0.130 0.055 2.359  0.025 INV_D -4.394E-10 0.000 -0.055 -0.289  0.775

## 128 | Bina Ekonomi
SPBE -0.010 0.022 -0.083 -0.437  0.665
a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: olah data SPSS (2021)
Pengujian  keempat  dari  uji  asumsi  klasik  adalah  dilakukannya  uji  heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  Hasil  pengujian  heteroskedastisitas  dengan  uji  glejser  menghasilkan  nilai signifikan untuk variabel INV_D (X1) sebesar 0,775 dan untuk variabel SPBE (X2) sebesar 0,665. Sebagai  dasar  keputusan  bahwa  apabila  nilai  signifikan  (sig.)  >  dari  0,05  berarti  tidak  terjadi gejala  heteroskedastisitas  dan  dari  nilai  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini. Dari hasil pengujian asumsi klasik maka dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda.

## Uji Regresi
Dilakukannya uji F bertujuan melihat apakah variabel independen (investasi daerah dan e- government )  secara  bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen (kemandirian daerah). Dasar pengambilan kesimpulan dalam uji F adalah dengan melihat hasil dari  nilai  signifikansi  atau  dengan  membandingkan  nilai  F  hitung  dengan  F  tabel.  Jika  hasil signifikansi (sig.) < 0,05 maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima namun apabila hasil  signifikansi  (sig.)  >  0,05  maka  hipotesis  penelitian  yang  diajukan  ditolak.  Jika  dasar pengambilan kesimpulan dengan menggunakan F hitung maka berlaku ketentuan yaitu jika nilai F hitung > F tabel maka hipotesis yang diajukan dapat diterima dan sebaliknya.
Tabel 7. Uji F-statistik Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 0.274 2 0.137 6.890 0.003 b Residual 0.596 30 0.020 Total 0.870 32 a. Dependent Variable: IKF b. Predictors: (Constant), SPBE, INV_D
Sumber: olah data SPSS (2021)
Hasil pengujian uji F pada tabel 7 menghasilkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,003, dan nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel X 1 atau investasi daerah dan variabel X 2 atau e-government berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel Y atau Indeks Kemandirian Fiskal.
Setelah  dilakukan  pengujian  uji  F  dan  didapatkan  kesimpulan  atas  hasil  tersebut selanjutnya adalah memaknai hasil dari koefisien determinasi (R square). Nilai R square dapat dimaknai sebagai kontribusi pengaruh yang dapat diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil R square pada penelitian kali ini adalah sebesar 0,315 atau 31,5 persen (lihat tabel 4) dan dapat diartikan bahwa variabel investasi daerah dan implementasi SPBE secara simultan  berpengaruh  sebesar  31,5  persen  terhadap  variabel  Indeks  Kemandirian  Fiskal, sedangkan sisanya sebesar 68,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Tabel 8. Uji t-statistik
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 0.183 0.088 2.073 0.047 INV_D 6.265E-9 0.000 0.406 2.570 0.015 SPBE 0.064 0.035 0.287 1.815 0.080
Sumber: olah data SPSS (2021)

## Pengaruh Investasi Daerah terhadap Kemandirian Daerah
Ruliana (2015) serta Normalita & Mahmud (2017) menyatakan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat dilakukan melalui peningkatan realisasi pendapatan daerah. Semakin tinggi  penerimaaan  pendapatan  asli  daerah  maka  daerah  tersebut  akan  semakin  berkurang terhadap  kebutuhan  pendanaan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat.  Hal  tersebut  tentu  akan berdampak baik di mana pemerintah pusat dapat mengalokasikan dananya ke daerah lain yang lebih membutuhkan sehingga dapat mengurangi kesenjangan fiskal dan bagi pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam mengelola keuangannya yang ditujukan untuk membangun daerahnya sesuai  dengan  preferensi  warga.  Upaya  dalam  mengoptimalkan  peningkatan  pendapatan  asli daerah dapat dilakukan dengan cara berinvestasi.
Investasi daerah pada penelitian ini dicerminkan dengan jumlah investasi jangka panjang (non permanen dan permanen) yang terdapat di Laporan Neraca sebagai salah satu laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Investasi tersebut dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan  untuk  memperoleh  manfaat  di  kemudian  hari  yang  dapat  berkontribusi  terhadap penerimaan daerah. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan salah satu caranya dengan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan didirikannya perusahaan daerah  adalah  untuk  mencari  laba  (Nugraha,  2019)  dan  diharapkan  laba  tersebut  dapat membantu peningkatan pendapatan daerah.
Pada  tabel  8,  hasil  uji  t-statistik  untuk  nilai  signifikansi  variabel  investasi  daerah  (X 1 ) sebesar  0,015.  Sebagai  dasar  dalam  pengambilan  kesimpulan  pada  uji  t  adalah  apabila  nilai signifikansi (sig.) < 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima dan jika > 0,05 maka ditolak. Karena nilai 0,015 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa investasi daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang didapat oleh Mirsan et al (2019) yang menyatakan  bahwa  investasi  berpengaruh  positif  terhadap  derajat  kemandirian  fiskal  daerah. Investasi yang dilakukan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Daerah mampu memberikan peningkatan modal sehingga BUMD tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksinya, baik itu dari segi barang maupun jasa. Kapasitas produksi yang meningkat berarti peningkatan juga dalam output yang dihasilkan untuk kemudian dijual dan diharapkan mendapatkan keuntungan yang maksimal.  Keuntungan  yang  dihasilkan  tersebut  tentu  akan  sangat  berkontribusi  terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririn et  al  (2014)  dan  Batik  (2013),  yang  menyatakan  bahwa  investasi  berpengaruh  secara  positif terhadap  peningkatan  asli  daerah,  semakin  tinggi  nilai  investasi  maka  semakin  tinggi  pula pendapatan asli daerah dan secara langsung akan berdampak pada kemandirian daerah.
Hasil ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dananya untuk  berinvestasi  pada  BUMD.  BUMD  memiliki  peran  penting  dalam  peningkatan  ekonomi daerah  serta  dapat  memberikan  pelayanan  publik  yang  tidak  bisa  diberikan  oleh  pemerintah daerah selama ini.
Pengaruh e-government terhadap Kemandirian Daerah

## 130 | Bina Ekonomi
E-Government secara sederhana dapat didefinisikan sebagai adanya penggunaan teknologi informasi  dan  komunikasi  di  dalam  kegiatan  pemerintahan.  Digunakannya  teknologi  ini diharapkan adanya perubahan proses kerja yang lebih efektif, efisiensi, perbaikan tata kelola dan peningkatan  kinerja.  Penggunaan  teknologi  di  pemerintahan  diharapkan  akan  membuat pemerintah lebih responsif dan terbuka kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat lebih mudah memberikan umpan balik kepada pemerintah. Teknologi juga dapat membuat jangkauan pelayanan publik menjadi luas.
Salah satu tujuan dari implementasi SPBE adalah untuk mendorong dalam perubahan cara kerja  dari  yang  semula manual  menjadi  elektronik,  termasuk  dalam  bertransaksi  keuangan  di pemerintahan.  Pemerintah  saat  ini  dituntut  untuk  bisa  menghadirkan  layanan  pembayaran pajak/retribusi seperti ketika masyarakat menggunakan aplikasi perbankan atau seperti ketika sedang  berbelanja online .  Proses  di  mana  perusahaan  yang  sukses  telah  bertransisi  menuju kematangan digital sedang direplikasi di sektor publik (Benjamin & Potts, 2018). Oleh karenanya salah satu urusan pemerintahan yang akan terdampak adalah dalam pelayanan pajak/retribusi daerah.  Pembayaran  pajak/retribusi  dimungkinkan  menjadi  lebih  mudah,  cukup  dengan membuka  aplikasi  dari  smartphone  yang  terhubung  ke  internet  maka  sudah  dapat  dilakukan pembayaran pajak/retribusi daerah. Kemudahan yang ditawarkan serta adanya efisiensi dari segi waktu dan biaya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah, yang kemudian tercermin dalam peningkatan PAD. Peningkatan kontribusi PAD dalam pendapatan  daerah  tentu  akan  membuat  daerah  tersebut  mandiri  secara  fiskal.  Pengelolaan pajak/retribusi  daerah  secara  elektronik  juga  dapat  meminimalkan  kebocoran  pajak/retribusi dan juga mengurangi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pada tabel  8, hasil uji  t-statistik untuk variabel SPBE  (X 2 ) adalah  sebesar 0,080.  Sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada uji t-statistik adalah apabila nilai signifikansi (sig.) lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  yang  diajukan  diterima  dan  jika  sebaliknya  maka  ditolak. Karena nilai 0,80 > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi e-government tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan, ditolak.
Hasil  penelitian  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hanum  (2020)  yang menyatakan  bahwa  hasil  nilai  Indeks  SPBE  ( e-government )  tidak  memiliki  hubungan  dengan pendapatan asli daerah (PAD) selaku faktor penentu dalam kemandirian daerah. Hasil ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah tingkat kematangan Indeks SPBE yang masih  berada  pada  nilai 2,46  atau  dengan  predikat  cukup.  Pada  tingkat ini  tentu  pelaksanaan SPBE  masih  banyak  kekurangan/kendala,  seperti  yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Avianto  &  Amelia  (2021)  yang  menemukan  bahwa  faktor  implementasi e- government belum dapat berjalan optimal adalah infrastruktur yang tidak memadai, pemahaman user yang kurang memadai dalam menggunakan perangkat maupun aplikasi dan ketersediaan dana yang belum memadai.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa  investasi  daerah  di berbagai  Provinsi  di  Indonesia  berpengaruh  positif  dan  mampu  meningkatkan  nilai  Indeks Kemandirian  Fiskal.  Artinya  dengan  dilakukannya  penyertaan  modal  oleh  pemerintah  daerah kepada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu faktor penting dalam kemandirian daerah. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah daerah untuk membantu BUMD dengan meningkatkan nilai investasinya. Namun pemerintah daerah juga perlu melakukan analisis yang mendalam sebelum diambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan Badan Usaha Milik Daerah mana yang
mempunyai  produktivitas,  tata  kelola  dan  kondisi  keuangan  yang  baik  sehingga  mampu menghasilkan  laba  yang  tinggi.  Pemerintah  daerah  juga  perlu  meningkatkan  semangat berwirausaha  bagi  BUMD  (Suratno,  2018),  selain  itu  pemerintah  daerah  perlu  melakukan pengawasan  dan  evaluasi  secara  komprehensif  terhadap  kondisi  Badan  Usaha  Milik  Daerah, sehingga akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya.
Hasil penelitian terhadap variabel e-governmnt yang diukur dengan hasil nilai Indeks SPBE di  tingkat  Provinsi  di  Indonesia  ternayata  belum  mampu  berkontribusi  dalam  kemandirian daerah. Potensi e-government untuk dapat berkontribusi berdasarkan literatur sebenarnya ada namun  dalam  konteks  penerapannya  di  Indonesia  diperlukan  perbaikan  dan  peningkatan  di sejumlah hal, seperti perlu ditingkatkannya standar pelayanan SPBE yang dapat berlaku secara menyeluruh  dan  bukan  hanya  sebatas  pada  tingkat  unit  organisasi.  Sosialisasi  terkait  standar nasional  SPBE  serta  evaluasi  secara  mendalam  dan  terus  menerus  dinilai  mampu  untuk meningkatkan layanan SPBE di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengadakan  infrastruktur  teknologi  diharapkan  dapat  mengurangi  ketimpangan/kesenjangan yang  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Selain  itu,  disarankan  juga  untuk  dapat menghadirkan  layanan  SPBE  yang  dapat  memudahkan  masyarakat  mendapatkan  pelayanan publik dari pemerintah. Kemudahan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi/berkontribusi dalam membangun daerahnya dan salah satunya tercermin dalam  peningkatan  asli  daerah.  Hadirnya  SPBE  sangat  penting  terlebih  lagi  saat  ini  Indonesia sedang  berupaya  menghadirkan smart  city ,  dan  perubahan  tersebut  harus  dimulai  dari pemerintah.
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah  jangka  waktu  yang  digunakan  dalam  penelitian yang  hanya  menggunakan  data  tahun  2019,  dikarenakan  data  tahun  2020  tidak  ada/tidak lengkap. Bagi penelitian ke depannya disarankan untuk menambah variabel lain, baik itu dari segi internal  maupun  eksternal.  Karena  kemandirian  daerah  dapat  disebabkan  banyak  faktor  baik secara mikro maupun makro ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, I. (2011). Regional Fiscal Independence in East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets , 3 (2), 189 – 198.
Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). Jurnal Akuntansi , 13 (1), 30 – 39.
Avianto,  B.  N.,  &  Amelia,  N.  (2021).  Penerapan  E-Government  Melalui  Sistem  Informasi Pengendalian  Tagihan  (SINTAG)  di  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI. International  Journal  of Social and Public Administration , I No.I . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 .
Bahtiar,  R.,  Myrna,  R.,  &  Susanti,  E.  (2021).  Digital  Government  Dalam  Pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  Berbasis  Aplikasi  SAMSAT  Mobile  Jawa  Barat  (SAMBARA)  di  Jawa Barat. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 7 (2), 230 – 253.
https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5675
Batik,  K.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Investasi,  PDRB,  Jumlah  Penduduk,  Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 11 (1), 125 – 147.
Benjamin,  K.,  &  Potts,  H.  W.  (2018).  Digital  transformation  in  government:  Lessons  for  digital health? DIGITAL HEALTH , 3 , 1 – 5. https://doi.org/10.1177/2055207618759168

## 132 | Bina Ekonomi
Chandrarin, G. (2017). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif (3rd ed.). Salemba Empat. Edmiston, K. D. (2003). State and Local E-government Prospects and Challenges. American Review of Public Administration , 33 (1), 20 – 45. https://doi.org/10.1177/0275074002250255 Firdausy, C. M.  (Ed.). (2017). Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli  Daerah  Dalam Pembangunan Nasional . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Handayani,  T.  U.,  &  Erinos.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018).
Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (1), 2348 – 2361. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/19
Jauhari, A., Basri, H., & Shabri, M. (2015). Penerapan Good Governance Berbasis E-Government dan  Reformasi  Birokrasi  dalam  Rangka  Meningkatkan  Kinerja  Satuan  Kerja  Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi , 4 (3), 57 – 70.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, (2021). kominfo.go.id.  (2019). Terapkan  e-Government  untuk  Tingkatkan  Layanan  Publik . https://www.kominfo.go.id/content/detail/19786/terapkan-e-government-untuk- tingkatkan-layanan-publik/0/berita_satker
Kusmayadi, R. C. R. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah. Jurnal Pusaka , 3 (1), 65 – 80.
Mangantar,  M.  (2018).  An  Analysis  of  the  Government  Financial  Performance  Influence  on Community  Welfare  in  North  Sulawesi  Province  Indonesia. International  Journal  of Economics and Financial Issues , 8 (6), 137 – 143. https://doi.org/10.32479/ijefi.6949 Manoharan,  A.  P.,  &  Ingrams,  A.  (2018). Conceptualizing  E-Government  from  Local  Government
Perspectives . State and Local Government Review , 50 (1), 56 – 66. https://doi.org/10.1177/0160323x18763964 Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). CV. ANDI OFFSET.
Martini, R., Rachma Sari, K., & Wayan Karman, I. (2019). Financial Independence of The South Sumatra Regional Government. 2nd Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology , 360 – 364. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Maulizar, H., Rasyidin, M., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan , 3 (3). merdeka.com. (2018). Tahun ini, BPPD akan tambah 375 mesin tapping box senilai Rp 3 miliar . https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/tahun-ini-bppd-akan-tambah-375-mesin- tapping-box-senilai-rp-3-miliar-180420b.html
Mirsan,  Muh.  A.,  Hamzah,  N.,  &  Sjufri,  M.  (2019).  Pengaruh  Investasi,  PDRB  Perkapita  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Derajat  Kemandirian  Fiskal  (Studi  Kasus  Provinsi Sulawesi Selatan). PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 (2).
Ndaparoka,  D.  S.  R.,  Rantelobo,  A.  T.,  &  Samadara,  S.  (2018).  Model  Pengukuran  Kemampuan Keuangan  Daerah  Melalui  Kemandirian  Fiskal  dan  Derajat  Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas  dan  Transparansi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APBD)  Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit , 3 (1), 19 – 28.
Normalita, I. S., & Mahmud, A. (2017). Accounting Analysis Journal Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence. AAJ: Accounting Analysis Journal , 6 (2), 219 – 228. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan- fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/
Nurmiati,  Diana,  F.,  &  Murbayani.  (2019).  Kontribusi  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. In Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur , 89 – 100. Patarai, M. I. (2018). Kinerja Keuangan Daerah (2nd ed., Vol. 2). De La Macca.
Permenpanrb  No  5  Tahun  2018,  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Perpres  No  95  Tahun  2018,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
PP No 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
Purwokoadi,  S.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Aplikasi  e-government  Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kinerja Cash Adminstration. DIA, Jurnal Administrasi Publik ,
12 (1), 1 – 18.
Rahmatunnisa,  N.  A.  H.,  Suswondo,  S.,  &  Supriatna,  I.  (2021).  Analisis  Efektivitas  Pelayanan Permohonan  Perizinan  Mendirikan  Bangunan  Dengan  Berbasis  Elektronik  Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (2),
317 – 327.
Ririn, T., Prihatni, R., & Murdayanti, Y. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik  Regional  Bruto  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Jurnal  Ilmiah  Wahana Akuntansi , 9 (1), 36.
Rokhman,  A.  (2011).  E-Government  Adoption  in  Developing  Countries;  the  Case  of  Indonesia. Journal  of  Emerging  Trends  in  Computing  and  Information  Sciences , 2 (5),  228 – 236. http://www.cisjournal.org
Ruliana, T. (2015). Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesian. Journal of Asian Scientific Research , 5 (7), 340 – 348.
https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.7/2.7.340.348
Saleh,  H.  (2020).  Determinan  Faktor  Penerimaan  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. BINA Ekonomi , 24 (1), 26 – 40.
Sari,  P.,  Garvera,  R.  R.,  &  Sihabudin,  A.  A.  (2018).  What  is  the  Contribution  of  Local  Original Revenue to Regional Financial Independent? Journal of Public Administration Studies , 3 (2),
78 – 81. Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah (P. Christian, Ed.; 1st ed.). CV. ANDI OFFSET.
Suratno, A. P. S. (2018). Effect of Government Investment and Capital Participation on Local Own-
Source Revenue: The Case of Indonesia. European Research Studies Journal , XXI (4), 368 – 377. Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, audit opinion, and performance  of  local  government  administration  in  Indonesia. Australasian  Accounting, Business and Finance Journal , 11 (4), 6 – 22. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2 Tahar,  A.,  &  Zakhiya,  M.  (2011).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah. Jurnal Akuntansi  Dan Investasi , 12 (1), 88 – 99.
Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 18 (03).
Triyanto, H. (2017). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) , 5 (3).

## 134 | Bina Ekonomi
Twizeyimana,  J.  D.,  &  Andersson,  A.  (2019).  The  public  value  of  E-Government – A  literature review. In Government Information Quarterly (Vol. 36, Issue 2, pp. 167 – 178). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001
Wahyono,  D.  (2021).  Investasi  Daerah  dalam  Teori  Modernisasi. Kabilah:  Journal  of  Social Community , 6 (1). Zulfikar,  M.  (2021). Pakar  paparkan  penyebab  indeks  kemandirian  fiskal  daerah  rendah . https://www.antaranews.com/berita/2060118/pakar-paparkan-penyebab-indeks- kemandirian-fiskal-daerah-rendah