Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Analisis  Pengaruh Corporate  Social  Respnsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
Rahdiansyah 1 & Ali Ismail Shaleh 2
1. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: rahdiansyah@law.uir.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. E-mail: aliismailshaleh@gmail.com
Abstract: Currently,  the  issue  of  Environmental  Management  is  still  a  hot  topic  of discussion,  especially  regarding  Environmental  Management  at the  regional  level. This research was conducted with the aim of understanding whether the local government has committed to environmental control. The method used in this research is descriptive research. By explaining what has been researched. The type of research in this writing includes the type of doctrinal/normative legal research. The data was collected by using a literature study technique, then processed in a qualitative way. There are several laws and regulations related to environmental control and management in Indonesia, namely Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several other  laws.  Given  the  condition  of  local  governments  that  may  still  be  far  from  the attention of the central government, local governments are now committed to realizing Environmental Management at their respective regional levels by using environmental- based budgets. However, there are still few local governments that use environmental- based budgets in managing environmental conditions in their areas.
Keywords: Environmental Issues, Management of The Environment, Green Budget

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sejak  awal  kemerdekannya  memiliki  satu  tujuan  nasional  sekaligus  cita-cita yang  selalu  diusahakan  yakni  untuk  melindungi  segenap  bangsa  indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua cita-cita tersebut selalu diupayakan dengan berbagai cara.  Tujuan  nasional  kesejahteraan  umum  dapat  tercapai  dengan  cara  melakukan pembangunan  yang  berkelanjutan  melalui  perekonomian  nasional  dan  pembangunan sosial.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah mengatur  mengenai  aspek  perekonomian  nasional  pada  pasal  33  dan  aspek pembangunan sosial pada pasal 34. Pada konstitusi indonesia tersebut telah diatur dasar- dasar  mengenai  dua  hal  yang  esensial  demi  mencapai  kesejahteraan  umum  yakni ekonomi dan sosial.
Tanggung  jawab  dari  sisi  ekonomi  dan  sosial  dibebankan  kepada  negara  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut  juga diperuntukkan kepada  golongan  yang  mampu  berusaha,  sebagaimana  tercermin  dalam  semangat kekeluargaan  dan  kebersamaan  dalam  perekonomian  nasional.  Tanggung  jawab  yang
dibebankan  kepada  kelompok  atau  golongan  mampu  berusaha  (usaha  besar)  kepada masyarakat atau kelompok usaha lainnya (kelompok usaha kecil) merupakan wujud dari partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  program  pemerintah.  Partisipasi  ini  penting karena  sekalipun  negara  dapat  menjadi  pengatur  yang  kuat  (state  centralism),  namun dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  keadilan  sosial  utamanya  dalam  era globalisasi dewasa ini karena nampaknya negara tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan sektor bisnis dalam pelaksanaan fungsi pengaturannya. (Petrus, 2013) Oleh  karena  itu  salah  satu  solusi  terbaik  untuk  mengimbangi  dan  meringankan  beban tanggung jawab negara adalah dengan mengalihkan sebagian kepada perusahaan. Adopsi yag berhasil pada pembangunan yang berkesinambungan ini membutuhkan pemerintah untuk  memberikan  komitmen  yang  pasti  dalam  melindungi  lingkungan  dan  pada  saat yang  bersamaan  komitmen  pada  diri  sendiri  untuk  menjaga  kesejahteraan  warga negaranya. (Midgley, 1997)
Sektor bisnis atau perusahaan memiliki peran yang krusial dalam pembangunan ekonomi. Diantaranya  adalah  untuk  meningkatan  investasi  yang  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Perkembangan  ekonomi  dalam  suatu negara  tidak  lepas  dari  peranan  perusahaan.  Oleh  karena  itu  dalam  pembangunan ekonomi  harus  ada  sinergi  yang  positif  serta  komitmen  yang  kuat  antara  negara  dan perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut. Lebih dari itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan  tidak  hanya  terbatas  pada  tanggung  jawab  ekonomi  saja,  namun  juga merambah ke tanggung jawab sosial.(Shaleh & Meiyona, 2022)
Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau yang juga dikenal dengan istilah  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  sejak  dulu  telah  menjadi  kebutuhan  yang dirasakan  baik  oleh  pemerintah,  masyarakat  maupun  perusahaan  tersebut  dengan prinsip  kemitraan  yang  saling  menguntungkan.  TJSL  Perusahaan  memberikan  implikasi positif  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  meringankan  beban  pembiayaan, pembangunan  pemerintah,  memperkuat  investasi  perusahaan,  serta  memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. (Wahyudi & Azheri, 2008)
TJSL  Perusahaan  merupakan  partisipasi  dan  kontribusi  perusahaan  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, yakni bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Konsep awal TJSL Perusahaan  bermula  dari  pemikiran  para  pemimpin  perusahaan  pada  masanya menjalankan  usahanya  dengan  berbasis  kepada  konsep  derma  (charity)  dan  prinsip perwalian  (stewardship  principle).    Pada  periode  awal  tahun  1970-an  para  pemimpin perusahaan terkemuka di amaerika serikat kemudian membentuk Commite for economic development  (CED).    CED  menyebutkan  bahwa  kontrak  sosial  antara  masyarakat  dan pelaku  usaha  telah  mengalami  perubahan  substansial  dimana  pelaku  usaha  dituntut untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat serta mengindahkan nilai-nilai  kemanusiaan.    Artinya  disini  pada  masa  itu  perusahaan  dituntut  untuk memberikan  kontribusi  lebih  bagi  kehidupan  bangsa  amerika  yang  bukan  sekedar memasok sejumlah barang dan jasa. (Febrian & Nugraha, 2015)
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dianggap  perlu  suatu pengaturan  dalam  bentuk  peraturan  daerah    yang  memuat  mengenai  pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten rokan hilir.

## 2. Hasil dan Pembahasan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Rokan Hilir
Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berpindah secara sembarangan dari rezim  Soeharto  yang  sangat  tersentralisasi,  melalui  periode  di  akhir  1990-an  dengan tuntutan  bermotif  politik  (diamanatkan  secara  umum,  dan  tidak  selalu  damai)  untuk otonomi administrasi dan politik yang lebih besar di tingkat daerah, dan pada akhirnya menuju  desentralisasi  kewenangan  pemerintah  (terutama  fiskal)  yang  lebih  hati-hati kepada  pemerintah  provinsi  dan  daerah.  Terutama  selama  beberapa  tahun  terakhir, Indonesia berhasil membuat langkah besar dalam apa yang oleh seorang penasihat senior Kementerian  Keuangan  Indonesia  disebut  sebagai  'program  desentralisasi  fiskal  yang ambisius', dan sekarang 'bergerak cepat dari tahun-tahun pengawasan pusat yang ketat menjadi  sistem  pemerintahan  daerah  yang  jauh  lebih  terdesentralisasi  dan  otonom  ' (Prasojo  &  Kurniawan,  2008).  Langkah  paling  signifikan  menuju  desentralisasi  fiskal dilakukan  oleh  DPR  melalui  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18/1997;  Undang- Undang  Nomor  22/1999;  Undang-Undang  Nomor  25/1999;  UU  Nomor  34/2000 (mengubah UU Nomor 18/1997), dan di akhir tahun 2004, diundangkannya UU Nomor 32/2004  dan  UU  Nomor  33/2004,  yang  masing-masing  menggantikan  UU  Nomor  22 Tahun  1999  dan  UU  Nomor  25/1999.  Berkenaan  dengan  distribusi  pendapatan pemerintah  dan  sejumlah  wilayah  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi  dan daerah. (Prasojo & Kurniawan, 2008).
Paham  tentang  CSR  tidak  terlepas  dari  konsep  diakuinya  perseroan  terbatas  sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak. Setelah konsep tentang perseroan sebagai separate legal entity  diakui,  muncul  beberapa  konsep  baru  bahwa  bukan  hanya  manusia  yang  dapat melakukan  tindak  pidana,  namun  perseroanpun  dapat  melakukan  tindak  pidana.Jadi perseroan juga harus memperhatikan dengan cermat tindak tanduknya dalam lalu lintas hukum.
Perkembangan yang lebih mutakhir dari paham tentang perseroan yang kedudukannya semakin  mirip  dengan  manusia,  adalah  konsep  tentang  perseroan  sebagai  good corporate  citizen  yang  menegaskan  bahwa  perseroan  sebagaimana  layaknya  manusia tidak  boleh  hanya  memperhatikan  kepentingan  dirinya  sendiri,  namun  harus  menaruh perhatian  pula  terhadap  kebutuhan  masyarakat  sekelilingnya  bahkan  pada  masyarakat pada  umumnya  yang  masih  memerlukan  bantuan.  Perseroan  sebagai  good  corporate citizen sangat diharapkan kepekaannya terhadap kebutuhan masyarakat dan perseroan tidak boleh bersikap egois atau hanya memperhatikan tujuan perseroan yang mendasar yaitu mengejar keuntungan atau laba bagi perseroan.
Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai  kewajiban  ekonomis  dan  legal  kepada  pemegang  saham  (shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan
(stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup,  beroperasi,  dan  bertahan  serta  memperoleh  keuntungan  tanpa  bantuan  dari berbagai  pihak.    Jadi  CSR  lebih  menunjukkan  kepedulian  perusahaan  terhadap kepentingan  pihak-pihak  lain  secara  lebih  luas  daripada  hanya  sekedar  kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan  dengan  pelanggan  (customers),  karyawan  (employers),  komunitas masyarakat, investor, pemerintah dan pemasok (supplier) serta kompetitornya sendiri.
Selama  ini  image  yang  berkembang  pada  sebagian  besar  perusahaan  sehubungan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial secara tradisional dianggap sebagai wujud paling  urgen  sebagai  implementasi  CSR.  Bahkan  ada  image  yang  menyatakan  bahwa keterlibatan  perusahaan  pada  kegiatan  sosial  inilah  satu-satunya  kegiatan  CSR.  Oleh karena itu, diharapkan perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan,  melainkan  juga  ikut  memikirkan  kebaikan,  kemajuan  dan  kesejahteraan masyarakat  dengan  keterlibatannya  dalam  berbagai  kegiatan  sosial  dalam  mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk  diantaranya  pembangunan  rumah  ibadah,  membangun  sarana  dan  prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma, dan lain sebagainya.
Dari sekian banyak bentuk kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yang paling  banyak  mendapatkan  sorotan  adalah  kegiatan  sosial  yang  dapat  memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.Kegiatan ini didasarkan atas konsep keadilan distributif  atau  keadilan  ekonomi  dari  Aristoteles  yang  prinsipnya  menyatakan  bahwa distribusi ekonomi baru dianggap adil apabila dibagi merata bagi semua warga.  Kegiatan ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  membangun  pola  kemitraan  dan  pembinaan  antara pengusaha  besar,  kecil,  dan  koperasi.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk membangun pola kemitraan dan pembinaan antara pengusaha besar, kecil, dan koperasi. Ada  beberapa  alasan  mengapa  perusahaan  dilibatkan  dan/atau  melibatkan  diri  dalam kegiatan sosial tersebut:
a. Perusahaan dan karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat;
b. Perusahaan  telah  diuntungkan  dengan  mendapatkan  hak  untuk  mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat dan mendatangkan keuntungan  bagi  perusahaan.  Pada  tingkat  tertentu  masyarakat  telah  berjasa  dengan menyediakan tenaga professional bagi perusahaan;
c. Perusahaan  telah  memperlihatkan  komitmen  moralnya  untuk  tidak  melakukan aktifitas yang merugikan masyarakat; dan
d. Sebagai  upaya  menjalin  interaksi  dan  komunikasi  antara  perusahaan  dengan masyarakat,  supaya  keberadaan  perusahaan  dapat  diterima  di  tengah-tengah masyarakat. Pada tingkatan tertentu akan melahirkan rasa memiliki (sence of belongings) masyarakat terhadap perusahaan
Problematika & Solusi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menginplementasikan CSR di Daerah .
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta sebenarnya dapat dilaksanakan dalam upaya pembiayaan PPLH, namun hal ini bukan menjadi pilihan utama, karena pada dasarnya  pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  tersendiri  untuk  menyusun anggaran  PPLH namun memiliki beberapa kendala yang diantaranya adalah:
1. Rendahnya  Komitmen  dan  Lemahnya  Landasan  Hukum  Yang  Dimiliki  Oleh Pemerintah Daerah
Atensi yang diberikan pemerintah daerah dalam bidang perlindungan lingkungan hidup dirasa belum mencapai titik yang baik, karena dalam prakteknya prinsip ini belum  menjadi  agenda  prioritas  dari  kebijakan  pembangunan  daerah  masing- masing.  Belum  mencapai  titik  dimana  urusan  perlindungan  lingkungan  menjadi bahan utama dalam menentukan sebuah kebijakan untuk kedepannya.
Minimnya  tingkat  komitmen  di  pemerintahan  daerah  memberikan  efek  dalam perumusan  kebijakan  dan  program  lingkungan  hidup,  dan  tentu  saja mempengaruhi  nilai  maksimum  dan  minimum  anggaran  yang  akan  dialokasikan untuk bidang lingkungan hidup, dimana motivasi yang diberikan oleh pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  masih  minim,  dan  juga  pada  tingkat  daerah pendapatan  untuk  dialokasikan  untuk  mencapai  target  masih  kurang  sehingga banyak  dari  pihak-pihak  pemerintah  provinsi  ataupun  kabupaten  membuat penafsiran tersendiri terkait regulasi yang ada tentang anggaran PPLH bahkan ada yang membuat peraturan sendiri.

## 3. Kesimpulan
Di  dalam  RUU  Cipta  Kerja  memiliki  11  klaster  yang  salah  satu  diantaranya  mengatur tentang ketenagakerjaan, dimana klaster ini  melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi  satu  yakni  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan, Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2004  tentang  sistem  jaminan  sosial,  dan  Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Sosial media merupakan  sarana  untuk  berbagi  informasi,  namun  apabila  tidak  diimbangi  dengan kesadaran dan etika yang tepat dapat menyebabkan terjadinya penyebaran berita palsu atau yang biasa disebut hoax.
Ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR,  dan  masyarakat  sehingga  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  ini  memakan  waktu  yang cukup lama. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berada dalam kemajuan teknologi maupun kemajuan cara berfikir untuk selalu menggunakan teknologi dan cara berfikir  modern  yang  baik  untuk  meminimalisir  adanya  kejadian  yang  tidak  diinginkan. Seperti akan terjadinya penyebaran hoax olehg oknum yang tidak bertanggung jawab dan suka membuat onar.
Hoax adalah berita yang tersebar dalam masyarakat namun  kebenarannya tidak dapat ditemukan sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa kabar yang disebarkan adalah berita  palsu.  Hoax  yang  ada  pada  masyarakat  modern  tidak  dapat  diantisipasi  karena dengan  kemajuan  teknologi  yang  ada  membantu  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab dalam meluncurkan aksinya. Teknik yang digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan  menggunakan  media  sosial  masyarakat  akan  terarah  untuk  percaya  dengan
mudah  akan  isu – isu  yang  berkembang.  Berita  Hoax  dalam  Prespektif  Literasi  Media Proses Literasi media adalah sebuah proses untuk mengakses, mengevaluasi dan serta menganalisa  informasi  yang  diterima  dari  media,  dengan  menggunakan  proses  literasi maka pendengar media akan lebih kritis dalam menerima informasi.
DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang  perubahan  pasal  42  Ayat  1  UU  13  Tahun  2003  :  setiap  pemberi  kerja  yang memperkerjakan tenaga kerja asing harus melalui syarat dan peraturan 11.
Penyebaran  berita  tentang  RUU  Cipta  Kerja  yang  isinya  menindas  masyarakat  kecil semakin menyebar luas kemudian menjadikan emosi masyarakat terutama para buruh dan  mahasiswa  semakin  memuncak  akibatnya  demo  terjadi  di  beberapa  daerah  di Indonesia  untuk  menolak  peresmian  RUU  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law,  kerusakan terjadi  dimana – mana  akibat  demo  yang  terjadi  secara  brutal.  Masyarakat  yang mengetahui klarifikasi tersebut tidak begitu mudah percaya karena ada kontradiksi antara anggota DPR yang berusaha mengemukakan pendapatnya tentang isi RUU namun tidak dihiraukan  oleh  ketua  DPR  pada  saat  sidang  peresmian  sampai  terjadinya  pemutusan saluran  mic  kepada  anggota  DPR  yang  mengkritisi  RUU  Cipta  Kerja  oleh  atasan  DPR tersebar luas dimasyarakat.

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,  Raja Grafindo, Jakarta.
Andrew Shandy Utama, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru Kota
Pekanbaru”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018.
Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory , Rajawali Pers, Jakarta.
Bagir manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit Ind-Hill Co, Jakarta.
Christa Talitha Amandea, Rayini Dahesihsari, “ Tanggung Jawab Perusahaan: Tinjauan Dari Sisi Karyawan ”, Manasa Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014. Cohon dan Uphoff dalam Ndraha, Talizuduhu, 1990, Pembangunan Masyarakat , PT. Rineka Cipta, Jakarta. Dadek Nandemar, dkk, Corporate Social Responsibilty (CSR) Berkeadilan Sosial, Accounting Profession Journal (ApaJi), Vol. 2 No 2, Bulan Juli 2020. Dayanto, 2017, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukanya Berbasis Good Legislation, Deepublish Publisher, Yogyakarta. Djuhaendah Hasan, 2009, Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta. Erni R. Ernawan, 2007, Business Ethics , Alfabeta, Bandung.
Febrian dan Adrian Nugraha, “Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat,” Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan , Vol. 26, No. 3, 2015.
Henry R. Cheeseman, 2000, Countemporary Business, 3rd ed , Upper Saddle River, New Jersey.
Herlien Budiono, “Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan (Dilema Perusahaan di antara Negara, Masyarakat, dan Pasar)”, Jurnal Legislasi . Volume 6, Nomor 2 Juni 2009.
International Standard ISO 26000: Guideline on Social Responsibility, (Jeneva: ISO, 2010) Ismail Solihin, 2008, Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability,
Bandung: Salemba Empat.
Isya W., dan Busyra A., 2008, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi ,  In-TRANS Institut, Malang.
Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang , Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
J. Thomas Lindblad, et.al, 2002, Fondasi Historis Ekonomi Indonesia , diterjemahkan oleh S. Nawianto, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Sosial Dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010.
Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1998, Filsafat Hukum dan Refleksinya , PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. Maria Nindita Radyati , 2015, Sustainable Business and Corporate Sustainable Responsilbilty (CSR) , Jakarta,  Universitas Trisakti.
Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor -Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility” Jurnal Nominal , Vol I, No I, 2012. Melia Famiola Bambang Rudito, 2013, CSR ( Corporate Social Responsibility) , Rekayasa Sains, Bandung.
Midgley, J, 1997, Social Welfare in Global Context. SAGE Publications. California. Misahardi Wilamarta, 2002, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance , Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta