-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## ANALISIS TERHADAP PERDAMAIAN DALAM PKPU DAN PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA KASUS KEPAILITAN PT NJONJA MENEER

## Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro Email : ivan7197@ymail.com

## Abstract
Reconciliation  agreement  that  have  been  ratified  through the  Suspension  Of  Obligation For  Payment  Of  Debts  process  are  sometimes  denied  by  debtors.  If  the  reconciliation agreement that has been ratified is denied by the debtor, the creditor can submit a request to  cancel  the  peace  so  that  the  peace  agreement  is  canceled  and  the  debtor  is  declared bankrupt.A  request  to  cancel  the  reconciliation  agreement  can  be  submitted  if  it  meets the conditions for bankruptcy as regulated in the provisions of Article 170  paragraph (1) of  Law  No.  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Suspension  Of  Obligation  For Payment Of Debts. The method used in this research is normative juridical. The research objective  is  to  find  out  and  analyze  the  legal  considerations  of  judges  who  cancel  PT Njonja  Meneer  reconciliation  agreement  and  the  legal  consequences  arising  for  debtors and creditors after the reconciliation agreement and the annulment of peace. The results of this research arethe reconciliation agreement that has  been ratified  creates rights and obligations  for  both  creditors  and  debtors.The  consideration  of  the  Panel  of  Judges accordance  with  the  provisions  of  Article  170  paragraph  (1)  of  Law  No.  37  of  2004 concerning  Bankruptcy  and  Suspension  Of  Obligation  For  Payment  Of  Debts  and  the result  of  the  cancellation  of  the  reconciliation  agreement  that  had  been  ratified,  the debtor is declared bankrupt.
Keywords :  Bankruptcy;  Suspension  Of  Obligation  For  Payment  Of  Debts; Reconciliation; Cancellation of the ratified reconciliation

## Abstrak
Perjanjian  perdamaian  yang  telah  dihomologasi  melalui  proses  PKPU  kadangkala diingkari oleh debitor. Apabila perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi diingkari oleh debitor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian agar perjanjian  perdamaian  tersebut  dibatalkan  dan  debitor  dinyatakan  pailit.  Permohonan pembatalan perdamaian dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  dan menganalisis pertimbangan  hukum  hakim  yang  membatalkan perjanjian perdamaian PT Njonja  Meneer  dan  akibat  hukum  yang  timbul  bagi  debitor  maupun  kreditor  setelah adanya  perdamaian  dan  pembatalan  perdamaian.  Hasil  dari  penelitian  ini adalahperjanjian perdamaian  yang telah dihomologasi  menimbulkan  hak dan kewajiban baik  bagi  kreditor  maupun  debitor.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  telah  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  170  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  dan  akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitor dinyatakan pailit.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## Kata Kunci : Kepailitan; PKPU; Perdamaian; Pembatalan Perdamaian

## A. Pendahuluan
Berkembangnya  dunia  akibat  proses  globalisasi  akan  membawa  dampak  bagi kehidupan  di  berbagai  sektor,  salah  satunya  adalah  sektor  ekonomi.  Para  pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang  telah  dibangun.  Berbagai  cara  ditempuh  oleh  para  pelaku  usaha  untuk  dapat mengembangkan  perusahaannya  sehingga  dapat  bersaing  dan  tidak  tertinggal  dari pelaku  usaha  lain  yang  sudah  semakin  melaju  ke  depan.  Salah  satu  caranya  dapat berupa  peminjaman  dana  kepada  suatu  lembaga  keuangan  maupun  kepada  suatu badan  hukum.  Dana  ini  menjadi  suntikan  modal  untuk  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.
Perusahaan  sering  kali  tidak  dapat  mencapai  target  usahanya  secara  maksimal sehingga kondisi keuanganperusahaan tidak berjalan baik dan perusahaan mengalami kerugian.  Untung  dan  rugi  dalam  dunia  usaha  merupakan  hal  yang  pasti  terjadi, namun  akan  menjadi  masalah  apabila  kerugian  tersebut  terjadi  secara  terus menerus.(Sastrawidjaja,  2010)Hal  ini  akan  berpengaruh  besar  terhadap  kemampuan perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  utang-utangnya  kepada  bank atau kepada para kreditor lainnya.
Mengantisipasi kondisi permasalahan tersebut diperlukan kaidah-kaidah hukum untuk  menjamin  adanya  kepastian,  ketertiban,  penegakan  dan  perlindungan  hukum. Dengan  adanya  kaidah  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran  tersebut diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian adil dan produktif, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan dan  mendukung  pembangunan  nasional  yang  dapat  memberikan  kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat secara merata dalam lingkungan multi dimensi yang stabil, seimbang,  harmonis,  aman  dan  tertib.(Sudarsono,  1998)  Produk  hukum  nasional  itu diharapkan  mampu  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian nasional,  serta  mengamankan  dan  mendukung  hasil  pembangunan  nasional.(Sinaga, 2012)
Undang-undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  merupakan  produk  hukum  nasional  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perkembangan  hukum   masyarakat.  Tepat  tanggal   18  Oktober  2004, diterbitkan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU) sebagai dasar pengaturan hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha.
Kepailitan  berawal  dari  debitor  yang  ternyata  tidak  melunasi  utang  pada waktunya  karena  suatu  alasan  tertentu  sehingga  berakibat  harta  kekayaan  debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada  di  kemudian  hari,  menjadi  agunan  atas  utangnya  dapat  dijual  untuk  menjadi sumber  pelunasan  utang-utangnya.  Harta  kekayaan  debitor  yang  menjadi  agunan tersebut  tidak  hanya  digunakan  untuk  membayar  utangnya,  tetapi  juga  menjadi agunan  bagi  semua  kewajiban  lain  yang  timbul  karena  perikatan-perikatan  lain maupun  kewajiban  yang  timbul  karena  undang-undang.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal 1131 KUHPerdata. (Sjahdeini, 2002)
Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  adalah  salah  satu  alternatif  untuk mencegah  kepailitan  seorang  debitor  yang  tidak  dapat  membayar  tetapi  yang mungkin  dapat  membayar  di  masa  yang  akan  datang.  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  memberikan  keringanan  sementara  kepada  Debitor  dalam menghadapi  para  Kreditor  yang  menekan  dalam  rangka  mereorganisasi  dan melanjutkan  usaha  dan  akhirnya      memenuhi      kewajiban      debitor      terhadap tagihan-tagihan para kreditor.(Hoff, 2000)
PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun  kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  debitor  tidak  dapat  melanjutkan membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.(Hartini,  2008) Kreditor  dapat  memohon  agar  kepada  debitor  diberi  penundaan  kewajiban pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan  debitor  mengajukan  rencana  perdamaian yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  kreditornya (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).(Sunarmi, 2010)
Terdapat  dua  kemungkinan  sebagai  hasil  dari  pengajuan  rencana  perdamaian tersebut.Pertama, rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima oleh para kreditor,  sehingga  membawa  konsekuensi  Pengadilan  harus  menyatakan  debitor pailit.  Debitor  pailit  tidak  boleh  menawarkan  lagi  perdamaian  yang  baru  apabila rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  debitor  atau  perdamaian  tersebut  ditolak pengesahannya/tidak  dihomologasi  (Pasal  163  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004).  Kedua,  rencana  perdamaian  yang  diajukan  debitor  diterima  oleh  para kreditor.Apabila  perdamaian  tersebut  disetujui  oleh  kreditor,  maka  perdamaian
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tersebut  memerlukan  pengesahan  oleh  Pengadilan  Niaga  (ratifikasi)  dalam  suatu sidang  yang  disebut  dengan  istilah  homologasi.  Perdamaian  yang  telah  disahkan berlaku  terhadap  semua  kreditor  yang  terhadapnya  pengunduran  pembayaran berlaku. PKPU berakhir segera setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dan  pengurus  telah  mengumumkan  pengakhiran  ini  dalam Berita  Negara  Republik  Indonesia  dan  paling  sedikit  2  (dua)  surat  kabar harian.(Rudhy A. Lontoh, 2001)
Perdamaian  didefinisikan  sebagai  perjanjian  antara  debitor  dan  para kreditornya  dimana  klaim  dari  kreditor  disetujui  untuk  dibayar  sebagian  atau seluruhnya.(Santiagio,  2012).  Dalam  hal,  jika  telah  tercapai  perdamaian,  tetapi kemudian  dengan  alasan  apa  pun  ternyata  pihak  debitor  pailit  tidak  dapat melaksanakan  perdamaian  tersebut,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  170  ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan  salah  satu  kreditor  dan  kemudian  proses  kepailitan  dibuka  kembali. Prosedur  untuk  membatalkan  perdamaian  ini  sama  dengan  prosedur  untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan.  Apabila  usul  pengakhiran  perdamaian  diterima  dan  sudah  mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk  selanjutnya  berlaku  kembali  ketentuan-ketentuannya  yang  berkenaan  dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.(Fuady, 2014)
Landasan  teori  pada  suatu  penelitian  merupakan  dasar-dasar  operasional penelitian.  Landasan  teori  dalam  suatu  penelitian  adalah  bersifat  strategis  yang memberikan  realisasi  pelaksanaan  dalam  penelitian.(S.,  2005)  Teori  yang akandigunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori Perlindungan  Hukum.Berbagai  studi  tentang  hubungan  hukum  dan  pembangunan ekonomi  menunjukan  bahwa  pembangunan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa pembaharuan  hukum.  Dengan  terhambatnya  investasi  akibat  dari  tidak  adanya kepastian  hukum  dan  tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang  antara  debitor, kreditor  dan  pihak  yang  berkepentingan  akan  mengancam  stabulitas  pembangunan perekonomian secara keseluruhan.(Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, 2014)
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo  awal  mula darimunculnya  teori  perlindungan  hukum  ini  bersumber  dari  teori  hukum  alam ataualiran  hukum  alam.  Menurut  aliran  hukum  alam  menyebutkan  bahwahukum  itu bersumber  dari  Tuhan  yang  bersifat  universal  dan  abadi,  serta  antarahukum  dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
moral  tidak  boleh  dipisahkan.(Raharjo,  2000)  Para  penganut  aliran  ini  memandang bahwa  hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan  aturan  secara  internal  dan  eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.
Fitzgerald  menjelaskan  teori  perlindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalammasyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan terhadapkepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan  di lain  pihak.  Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  kepentingan tersebut.  selanjutnya  dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu  sifat  dan  sekaligus merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman) kepada masyarakat.(Raharjo, 2004)
Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai  tindakan  pemerintah   yang   bersifat  preventif  dan  represif.Perlindungan hukum  yang  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  putusan  berdasarkan  diskresi.  Perlindungan yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa,  termasuk penanganan di lembaga peradilan.(Hadjon, 1987)
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  rakyat  Indonesia  merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yangberdasarkan pancasilla.  Setiap  orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  darihukum.  Hampir seluruh  hubungan  hukum  harus  dapat  perlindungan  dari  hukum.  Oleh  karena  itu, terdapat  banyak  macam  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  bagi  rakyat meliputi dua hal, yakni:(Mertokusumo, 2009)
a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapat  sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif.
b. Perlindungan  hukum  represif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  melalui Pengadilan guna menyelesaikan sengketa.
Kasus  di  bawah  ini  merupakan  suatu  contoh  Pembatalan  Putusan  Perdamaian (Homologasi)  dalam  Kepailitan  dimana  Hendrianto  Bambang  Santoso  (selanjutnya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
disebut  Pemohon),  mengajukan  permohonan  pembatalan  perjanjian  perdamaian tertanggal  20  Juni  2017  yang  telah  disepakati  oleh  Pemohon  dengan  PT  Njonja Meneer, beralamat di Jalan Raden Patah No. 191-199, Semarang, diwakili oleh Paul Saerang  selaku  Direktur  Utama  (selanjutnya  disebut  Termohon/Debitor)  kepada Pengadilan  Negeri  Niaga  Semarang  dengan  register  Nomor:  11/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.
Pengadilan  Negeri  Niaga  Semarang  telah  menyatakan  Termohon/Debitor berada  dalam  keadaan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya disingkat  dengan  PKPU)  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  pengadilan. Selama  proses  PKPU  tersebut,  Termohon/Debitor  telah  mengajukan  beberapa  kali rencana  perdamaian  di  mana  dalam  rencana  perdamaian  terakhir  tertanggal  27  Mei 2015.  Dalam  pemungutan  suara  (voting)  masing-masing  pihak  menyetujui  adanya penyelesaian  utang  Termohon  kepada  Pemohon  dan  dituangkan  pada  perjanjian perdamaian    pada    tanggal  27  Mei  2015.  Namun    seiring  berjalannya  waktu, Termohon  telah  lalai  dalam  memenuhi  perjanjian  perdamaian  yang  telah  masing- masing pihak setujui.
Menurut  Pasal  170  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  mengatur sebagai berikut
“Kreditor  dapat  menuntut  pembatalan  suatu  perdamaian  yang  telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”
Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  dengan pertimbangannya  menyatakan  bahwa  Termohon  telah  lalai  dalam  perjanjian perdamaian  tersebut  yang  dituangkan  pada  putusan  pengadilan  dengan  register Nomor: 1 1 /Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Smg  bahwa  Termohon  PT  Njonja  Meneer  telah  lalai  dalam melaksanakan  isi  Perjanjian  Perdamaian  tertanggal  27  Mei  2015  yang telahdisahkanmelalui Putusan Homologasi Nomor: 01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Smg Tertanggal  1 Juni 2015.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  kesamaan  masalah  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  untuk  dijadikan  perbandingan  agar  terlihat keorisinalitasan dari penulis.
Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Aprilli Dayanti yang melakukan penelitian  tentang  “Akibat  Hukum  Pembatalan  Perdamaian  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Terhadap  Imbalan  Jasa  Pengurus“.  Dalam  penelitian  tersebut
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
memang  ada  kesamaan  dengan  penelitian  penulis  yaitu  tentang  pembatalan perdamaian  dalam  PKPU,  namun  permasalahan  yang  diteliti  oleh  saudara  Aprilli Dayanti lebih menekankan kepada imbalan jasa yang akan diberikan kepada Kurator setelah ia menyelesaikan tugas-tugasnya membereskan harta debitor pailit.  (Dayanti, 2019)
Penelitian  yang  kedua  pernah  dilakukan  oleh  Febri  Yanti  Casanova  yang melakukan    penelitian  tentang  “Analisis  Homologasi  Dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  Sebagai  Upaya  Pencegah  Terjadinya  Kepailitan  (Studi Putusan  No.  59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.)“.  Dalam  penelitian  tersebut memang  ada  kesamaan  dengan  penelitian  penulis  yaitu  tentang  akibat  perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU, namun permasalahan yang diteliti oleh  saudara  Febri  Yanti  Casanova  hanya  menerangkanakibat  hukum  perjanjian perdamaian  yang  telah  dihomologasi  secara  umum  tanpa  menyebutkan  dasar-dasar hukumnya.(Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, 2018)
Penelitian  yang  ketiga  pernah  dilakukan  oleh  Adheria  Juniresta  yang melakukan    penelitian  tentang  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Keadaan  Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT.  Metro  Batavia)“.  Dalam  penelitian  tersebut  memang  ada  kesamaan  dengan penelitian  penulis  yaitu  tentang  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  putusan pailit,  namun  permasalahan  yang  diteliti  oleh  saudara  Adheria  Juniresta  hanya menekankan  kepada  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  putusan  pailit  saja  tanpa menyebutkan akibat dari putusan hakim tersebut.(Juniresta, 2018)
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  ditarik  perbedaan  antara  penelitian-penelitian terdahulu  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Penelitian  yang  akan penulis  lakukan  lebih  mengarah  kepada  akibat  hukum  perjanjian  perdamaian  yang telah  dihomologasi  secara  lebih  rinci  disertai  dengan  penyebutan  dasar  hukumnya dan  lebih  mengarah  kepada  kesesuaian  pertimbangan  hakim  dalam  memutus pembatalan  perjanjian  perdamaian  PT  Njonja  Meneer  dan  akibat  hukumnya  yang timbul  bagi  debitor  maupun  kreditor  setelah  adanya  perjanjian  perdamaian  dan pembatalan perjanjian perdamaian.
Berdasarkan uraian diatas makapermasalahan yang dapat disusun antara lain:
1. Bagaimana  akibat  hukum  putusan  perdamaian  pada  PKPU  dalam  kasus  PT Njonja Meneer (Studi pada putusan Nomor 01/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Niaga.Smg)?
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
2. Apakah  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  permohonan pembatalan  perdamaian  pada  PKPU  sudah  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
3. Bagaimana  akibat  hukum  putusan  pembatalan  perdamaian  pada  PKPU  dalam kasus  PT  Njonja  Meneer  (Studi  pada  putusan  Nomor  1 1 /Pdt.Sus- Pailit/2017/PN.Niaga.Smg  jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg)?

## B. Metode
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan Yuridis  Normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan  pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum.(Amiruddin, 2004) Data  sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier,  sehingga  dalam  mengolah  dan  menganalisis  bahan  hukum  tersebut tidak  bisa  melepaskan  diti  dari  berbagai  penafsiran  yang  dikenal  dalam  ilmu hukum.Spesifikasi penelitian yang digunakkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis(Ashofa,  2001)  yaitu  riset  yang  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaanya  hukum  positif  serta  fenomena  yang terdapat  dalam  prakteknya  nyata mengenai  pelaksanaan  peninjauan  kembali  kepada    utang  yang  memiliki  nominal yang  berbeda  sehingga  menimbulkan  sengketa,  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan. Dalam  penelitian  ini  penulis  bermaksud  menggambarkan  dan  melaporkan  secara rinci,  sistimatis,  dan  menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan tatacara  pengajuan  permohonan  pembatalan  perdamaian  hingga  akibat  hukum  atas dikabulkannya  pembatalan  putusan  perdamaian  (Homologasi).Pengumpulan  data adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa  atau  hal-hal  atau  keterangan-keterangan  atau karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  yang  akan  menunjang  atau mendukung  penelitian.(Hasal,  2002)  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan berisi  pengumpulan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  serta bagaimana  bahan  hukum  tersebut  diinventarisasi  dan  diklasifikasi  dengan menyesuaikan  masalah  yang  dibahas.(Ibrahim,  2005)  Pencarian  dan  pengumpulan data difokuskan dan dibatasi pada pokok-pokok permasalahannya, agar pembahasan penelitian  ini  menjadi  tidak  kabur  atau  menyimpang.  Berdasarkan  sumber
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pengambilannya, maka Penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian  ini.Kesimpulan dari  hasil penelitian  yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  karena  penelitian  ini berawal  dari  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positif,  sedangkan analisis  kualitatif  merupakan  metode  analisis  yang  menggunakan  data  yuridis  yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan  menelaah konsep- konsep,  asas-asas,  doktrin-doktrin,  disajikan  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang dipisah-pisahkan  menurut  kategorisasi.  Kualitatif  juga  merupakan  metode  analisis yang  menggunakan  data  yuridis  yang  tidak  didasarkan  atas  suatu  jumlah  atau kuantitas tertentu.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Putusan  Perdamaian  pada  PKPU  dalam  kasus  PT  Njonja Meneer pada Putusan
Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-

## PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. bagi Debitor dan Kreditor
Dalam  Putusan  Perjanjian  Perdamaian  pada  Putusan  Homologasi  Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg  yang  diputuskan  pada  tanggal  1  Juni 2015,  Majelis  Hakim  memutuskan  menyatakan  sah  Perjanjian  Perdamaian tanggal 27 Mei 2015 yang telah disepakati oleh Debitor, dengan para kreditornya. Dengan  disahkannnya  perjanjian  perdamaian  tersebut,  maka  penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 288 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :
“Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  berakhir  pada  saat  putusan pengesahan  perdamaian  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  pengurus wajib  mengumumkan  pengakhiran  ini  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia  dan  paling  sedikit  2(dua)  surat  kabar  harian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”
Timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah menyepakati isi perjanjian perdamaian, setelah perjanjian perdamaian disahkan  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :
“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang  tidak  menyetujui  rencana  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 281 ayat (2).”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Niaga.Smg,  seluruh  kreditor  yang  terdiri  dari  kreditor  separatis dengan  jumlah  suara  6.820  (enam  ribu  delapan  ratus  dua  puluh)  enam  ribu delapan  ratus  dua  puluh)  suara  dan  kreditor  konkuren  dengan  jumlah  suara 10.945  (sepuluh  ribu  sembilan  ratus  empat  puluh  lima)  suara  semuanya  hadir, sehingga isi perjanjian berlaku bagi semua kreditor. Pihak kreditor dikelompokan menjadi 3 yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.
Kreditor  Separatis  dalam  kasus  kepailitan  PT  Njonja  Meneer  adalah  PT Bank  Papua.  Kreditor  separatis  adalah  kreditor  pemegang  hak  jaminan  terhadap hipotek, gadai,  hak tanggungan, dan  jaminan  fidusia  yang dapat menjual sendiri benda  jaminan  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan  dan  golongan  ini  dapat dikatakan sebagai kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan. Kreditor separatis memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dari  kreditur  preferen  dan  kreditor  konkuren. Dengan  demikian,  maka  PT  Bank  Papua  memiliki  hak  untuk  didahulukan pelunasan tagihannya oleh debitor dari kreditor lainnya baik kreditor preferen dan kreditor konkuren.
Kreditor  Preferen  dalam  kasus  kepailitan  PT  Njonja  Meneer  adalah  KPP Madya  Semarang  dan  KPP  Pratama  Gayam.  Kreditor  preferenkreditor  yang mempunyai  hak  mendahului  karena  sifat  piutangnya  oleh  undang-undang  diberi kedudukan istimewa ( privilege ), namun kedudukan kreditor preferen lebih rendah dari  kedudukan  kreditor  separatis.  Dengan  demikian,  maka  KPP  Madya Semarang  dan  KPP  Pratama  Gayam  memiliki  hak  untuk  didahulukan  pelunasan tagihannya oleh debitor dari kreditor konkuren.
Kreditor  Konkuren  dalam  kasus  kepailitan  PT  Njonja  Meneer  adalah  PT Nata  Meridian  Investara,  Sulistyo/Alpha  Fragance,  Fatimah/PD  Kondang  Jaya, Kwee  Li  Chen/CV  Senita,  Toni  Budi  Harja/TJ  Intan,  Wahadi/PT  Allegra  Tri Mitra,  Chozin  Ahmad  Fauzy/CV  Kartini  Jaya,  Suwaji,  Siti  Fatimah/Johar, Romadhon/UD  Kartika,  Cornelius  Edy  Hasan/Pj  Ada  Rasa,  Cokro  Soegito/PT Supratik  Suryamas,  Ngasri/Sanggar  Tanaman  Sumber  Asri,  Njo,  Joko  Santosa, Rosy  Juliati/Roesmata,  Wahyu  Ahadiyah/Kemika  Raya,  Leo  Susanto  & Monasroh,  Heru  Budiyanto/PT  Quabran  Sinergi  Komunika,  Hendrianto Bambang,  Mohammad  Ashar  qq  Jaya  Abadi,  Mohammad  Ashar  qq  Duta Makmur,  Mohammad  Ashar  qq  Matahari,  Mohammad  Ashar  qq  Dezar  Plastik, Mohammad  Ashar  qq  Hasil  Tani,  Susanto  Setiadi/Kopkar  Srikaton,  Karyawan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Njonja  Meneer,  Wasis  Wisnu  Wardhana,  Ary  Wibowo,  S.H.,  Yuli  Setyowati, Ratna  Apriliani,  Herman  Hartono,  Mochamad  Chandra  Basuki.  Kreditor konkuren  adalah  kreditor  yang  mempunyai  hak  mendapatkan  pelunasan  secara bersama-sama  tanpa  hak  yang  didahulukan  sehingga  pelunasan  tagihannya dilakukan setelah kreditor separatis dan kreditor preferen.
Dalam Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, Pihak Debitor yang menyepakati rencana perdamaian dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer adalah PT Njonja Meneer.
Menurut  Pasal  1  angka  3  UU  No  37  Tahun  2004,  Debitor  adalah  orang  yang mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau  undang-undang  yang  pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
Pihak  debitor  dan  pihak  kreditor  sebagaimana  telah  disahkan  dalam perjanjian  perdamaian  dalam  Putusan  Homologasi  Nomor  01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Smg memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  masing-masing  pihak.  Sebagai  debitor,  PT  Njonja  meneer  berkewajiban untuk  membayarkan  utang-utangnya  kepada  para  kreditornya  sesuai  dengan jumlah tagihan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian  yang telah  disepakati  dan  disahkan.  Adapun  cara  pembayaran  dan  jangka  waktu terhadap  tagihan  tersebut  diatas  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:
1. Kreditur Separatis
Pembayaran  kepada  Kreditur  Separatis  akan  dibayarkan  sesuai  jadwal sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank.
2. Kreditur Preferen
Pembayaran  kepada  Kreditur  Preferen  akan  dibayarkan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kreditur Konkuren
Pembayaran  kepada  Kreditur  Konkuren  akan  dibayarkan  dengan  cara  dicicil mulai akhir bulan juli 2015, yaitu sebagai berikut:
- Jumlah  utang  sampai  dengan  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah) dicicil  selama 1 (satu) tahun, dimulai akhir bulan  Juli 2015 hingga bulan Juni 2016;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
- Jumlah  utang  diatas  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  sampai dengan  Rp.  350.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dicicil  selama  2  (dua) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2017;
- Jumlah utang diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai  dengan  Rp.  750.000.000,-  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) dicicil selama 3 (tiga) tahun, dimulai akhir bulan  Juli 2015  hingga  bulan Juni 2018;
- Utang  kepada  Koperasi  Srikaton  akan  dicicil  setiap  bulan  dalam  jangka waktu 3 tahun;
- Utang kepada PT Nata Meridian Investara akan  diselesaikan dengan cara mencicil setiap bulannya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai sejak 29  Juli  2015  hingga  29  Juni  2018  sesuai  dengan  Akta  Perjanjian Perdamaian No. 26 tanggal 27 April 2015;
- Jumlah utang diatas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-  (lima  milyar rupiah) dicicil  selama  4 (empat) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2019;
- Utang  kepada  karyawan  akan  dicicil  selama  4  (empat)  tahun,  setiap bulannya.
- Jumlah  utang  diatas  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah)  sampai dengan  Rp.  35.000.000.000,-  (tiga  puluh  lima  milyar  rupiah)  dicicil selama  5  (lima)  tahun,  dimulai  akhir  bulan  Juli  2015  hingga  bulan  Juni 2020.
Berdasarkan  uraian  diatas,  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan  dan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  mengakhiri  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  dan  debitor  harus  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara  pembayaran  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Jika  pihak  debitor  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  telah ditentukan  dalam  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disepakati,  maka  para kreditor  sebagai  pihak  yang  dirugikan  atas  tidak  terlaksananya  perjanjian
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perdamaian  dapat  menuntut  pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang  telah disahkan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 UU No 37 Tahun 2004.
2. Kesesuaian  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pembatalan  Perdamaian pada  Putusan  Nomor:  11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg.  jo.  Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan  rencana  perdamaian  yang  telah  disahkan  dengan  Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 1 Juni 2015, maka  berlaku  kewajiban  pembayaran  utang  kepada  kreditor  yang  harus dilaksanakan  oleh  debitor  dan  hak  berupa  penerimaan  pelunasan  piutang  yang diterima  oleh  kreditor  dari  debitor.  Setelah  berjalan  selama  2  (dua)  tahun  sejak Putusan  Homologasi  diputus,  pihak  kreditor  merasa  dirugikan  oleh  debitor. Kerugian  itu  berupa  tidak  dibayarnya  utang  sesuai  dengan  cara  yang  telah disepakati oleh debitor kepada kreditor. Dengan tidak dilaksanakannya perjanjian perdamaian tersebut oleh debitor, Hendrianto Bambang Santoso selaku Pemohon sebagai  salah  satu  kreditur  konkuren  yang  memiliki  piutang  kepada  PT  Njonja Meneer selaku Termohon sebagaimana telah disahkan dalam putusan homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian  perdamaian  kepada  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Niaga Semarang.  Pemohon  dalam  mengajukan  permohonannya  kepada  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA. dan Kuntowati Sri Haryani, S.H., CLA.
Alasan  pemohon  dalam  mengajukan  permohonannya  adalah  debitor  telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati.  Kelalaian tersebut  berupa  Termohon  melakukan  pembayaran  utangnya  dengan  bilyet  giro kosong. Termohon  melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon dengan 6 (enam)  lembar  bilyet  giro,  namun  pada  saat  Pemohon  akan  mencairkan  bilyet giro tersebut, Pihak Bank Penerbit yaitu PT Bank Central Asia Tbk., KCU Solo, menolak pencarian tersebut dengan alasan saldo tidak cukup.
Menurut  ketentuan  Pasal  170  Ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan  dan  PKPU,  kreditor  dapat  menuntut  pembatalan  suatu perdamaian yang  telah  disahkan  apabila  debitor  lalai  memenuhi  isi  perdamaian tersebut. Perdamaian  dalam  proses  PKPU  yang  disetujui  oleh  para  kreditor  dan telah mendapatkan  pengesahan  oleh  Pengadilan  Niaga  dapat  dimintakan pembatalan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
oleh  para  kreditor,  jika  debitor  tidak  memenuhi  isi  perdamaian  yang telah disepakati.
Dalam  memutus perkara pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan PT Njonja  Meneer,  Pertimbangan  Hakim  yang  pertama  adalah  berdasarkan  pada proposal  perjanjian  perdamaian  yang  diajukan  oleh  Termohon,  secara  tegas disebutkan  untuk  jumlah  utang  di  atas  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah) sampai  dengan  Rp.  35.000.000.000,-  (tiga  puluh  lima  milyar  rupiah)  dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.
Pertimbangan  kedua,  Bahwa  total  jumlah  pembayaran  Termohon  kepada Pemohon  yang  diakui  dan  dibenarkan  adalah  baru  sejumlah  Rp.  412.094.000 (empat  ratus  duabelas  juta  sembilan  puluh  empat  ribu  rupiah)  dari  Rp 7.040.970.500,-  (tujuh  milyar  empat  puluh  juta  sembilan  ratus  tujuh  puluh  ribu lima ratus rupiah).
Pertimbangan  ketiga,  Bahwa  Termohon  melakukan  pembayaran  dengan menerbitkan  Bilyet  Giro,  akan  tetapi  Bilyet  Giro  tersebut  ketika  dicairkan  oleh Pemohon  ternyata  diblokir  oleh  Pihak  Bank  dengan  alasan  rekening  Termohon telah ditutup.
Hendrianto  Bambang  Santoso  selaku  kreditor  konkuren  dalam  kasus kepailitan  PT  Njonja  Meneer  memiliki  total  tagihan  kepada  PT  Njonja  Meneer sebesar  Rp.  7.040.970.500,-  (tujuh  miliar  empat  puluh  juta  sembilan  ratus  tujuh puluh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Sesuai  dengan  isi  rencana  perdamaian,  maka pelunasan  utang  bagi  Hendrianto  Bambang  Santoso  akan  dilunasi  dengan  cara dicicil  oleh  PT  Njonja  Meneer  selama  5  tahun,  dimulai  akhir  Juli  2015  hingga Juni  2020.  Dalam  memenuhi  perjanjiannya,  PT  Njonja  Meneer  melakukan pembayaran kepada Hendrianto Bambang Santoso  dengan mencicil sebanyak 14 kali.  Keseluruhan total pembayaran  yang telah dilakukan debitor dengan  14 kali pencicilan  kepada  kreditor  adalah  sebesar  Rp  412.094.000,-  (empat  ratus  dua belas  juta sembilan puluh empat ribut rupiah). Sesuai dengan  hal tersebut, maka PT  Njonja  Meneer  telah  melaksanakan  perjanjian  perdamaian  tersebut  sesuai dengan yang disepakati dengan Hendrianto Bambang Santoso.
Mengenai  total  jumlah  pembayaran  PT  Njonja  Meneer  kepada  Hendrianto Bambang  Santoso  yang  baru  sejumlah  Rp.  412.094.000  (empat  ratus  duabelas juta  sembilan  puluh  empat  ribu  rupiah)  dari  Rp  7.040.970.500,-  (tujuh  milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dalam waktu
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pembayaran  yang  sudah  berjalan  selama  2  (dua)  tahun  sejak  bulan  Juli  2015 hingga bulan Juli 2017, Majelis Hakim menilai  bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan  oleh  PT  Njonja  Meneer  kepada  Hendrianto  Bambang  Santoso  tidak sebanding dan tidak signifikan dalam jangka waktu pembayaran yang cukup lama selama 2 (dua) tahun.
PT  Njonja  Meneer  dalam  melakukan  pembayarannya  menerbitkan  bilyet giro, namun ketika bilyet giro tersebut akan dicairkan oleh Hendrianto Bambang Santoso,  bilyet  giro tersebut  diblokir  oleh  pihak  bank  dan  Hendrianto  Bambang Santoso  menerima  surat  keterangan  penolakan  dari  pihak  bank  dengan  alasan rekening  PT  Njonja  Meneer  telah  ditutup.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  PT Njonja  Meneer  telah  melakukan  wanprestasi  dalam  memenuhi  kewajiban pembayaran utangnya kepada Hendrianto Bambang Santoso.
Wanprestasi  merupakan  tindakan  yang  tidak  melaksanakan  Pasal  1233 KUH  Perdata.  Pasal  1233  KUH  Perdata,  menentukan:  “Tiap-tiap  perikatan dilahirkan  baik  karena  persetujuan,baik  karena  undang-undang.”(Kadir, 2014)Selain  itu,  dengan  adanya  surat  keterangan  penolakan  dari  pihak  Bank penerbit yang menyatakan bahwa rekening PT Njonja Meneer telah ditutup, maka PT  Njonja  Meneer  terbukti  tidak  lagi  dalam  keadaan  mampu  membayar.  Dalam beberapa jurisprudensi telah di interpretasikan arti “keadaan berhenti membayar” secara lebih luas(Asikin, 1994), yakni:
1. Keadaan  berhenti  membayar  tidak  sama  dengan  keadaan,  bahwa  kekayaan debitur  tidak  cukup  untuk  membayar  utangnya  yang  sudah  dapat  ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar utangnya itu;
2. Debitur dapat dianggap dalam keadaan berhenti  membayar walaupun utang- utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  PT  Njonja Meneer  telah  dalam  keadaan  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran utangnya  kepada  Hendrianto  Bambang  Santoso.  Majelis  Hakim  mengaitkan  hal tersebut  dengan  Pasal  170  ayat  (1)  UUK-PKPU  yang  mengatur  tentang  syarat pengajuan  permohonan  pembatalan  perdamaian  dengan  menyertakan  alasan bahwa  debitor  telah  lalai  dalam  memenuhi  isi  perdamaian.  Pasal  170  ayat  (1) UUK-PKPU, menyatakan bahwa:
“Kreditor  dapat  menuntut  pembatalan  suatu  perdamaian  yang  telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Majelis  Hakim  menilai  bahwa  unsur  kelalaian  sebagaimana  disebut  dalam Pasal  170  ayat  (1)  UUK-PKPU  telah  dilakukan  oleh  PT  Njonja  Meneer  dan terpenuhi.  Sehingga  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  mempertimbangkan putusan pembatalan perdamaian pada putusan Nomor: 11/Pdt.Sus- Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg  jo.  Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  170  ayat  (1)  UU  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Dalam  Putusan  Pembatalan  Perdamaian  pada  Putusan  Nomor  11/Pdt.Sus- Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2017,  Majelis Hakim memutus, Pertama, Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Kedua,  menyatakan  batal  Perjanjian  Perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh Majelis  hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  yang dituangkan  dalam  Putusan  Pengesahan  Perdamaian  (Homologasi)  Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.tanggal 8 Juni 2015;
Ketiga,  menyatakan  Termohon  PT  Njonja  Meneer,  berkedudukan  di Semarang,  jalan  Raden  Patah  No.  191-199,  dalam  keadaan  pailit  dengan  segala akibat hukumnya;
Keempat,  menunjuk  Edy  Suwanto,  S.H.,  M.H.,  Hakim  Niaga  pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas;
Kelima,  mengangkat  2  (dua)  Kurator  yaitu  Wahyu  Hidayat,  S.H.,  Kurator dan  Pengurus  yang  terdaftar  di  Kementrian  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  dengan  Surat  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan  Pengurus  Nomor: AHU.AH.04.03-19 dan Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus  yang terdaftar di  Kementrian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  dengan  Surat  Bukti Pendaftaran  Kurator  dan  Pengurus  Nomor:  AHU.AH.04.03-23,  sebagai  Tim Kurator  untuk  melakukan  pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta  Pailit Termohon.
Keenam, menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
Ketujuh,  menghukum  Termohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Putusan  pembatalan  perdamaian  diputus paling  lambat  60  (enam  puluh) hari  setelah  permohonan  pembatalan  perdamaian didaftarkan.  Permohonan pembatalan  perdamaian  didaftarkan  oleh  Hendrianto  Bambang  Santoso  pada tanggal  20  Juni  2017  dan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Semarang  memutus permohonan tersebut pada tanggal 28 Juli 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU No 37 Tahun 2004.
Menurut ketentuan Pasal 291 Ayat (2) UU No.37 Tahun 2004, debitor juga harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, sehingga PT Njonja Meneer dinyatakan sebagai debitor pailit pada tanggal 28 Juli 2018.  Putusan  pembatalan  perdamaian memerintahkan  supaya  kepailitan  dibuka kembali,  dengan  pengangkatan  seorang hakim  pengawas,  kurator  dan  anggota panitia kreditor, apabila dalam kepaillitan terdahulu ada suatu panitia seperti  itu, ketentuan  ini diatur dalam Pasal 172  Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.  Setelah kepailitan  dibuka  kembali,  maka  tidak  dapat  lagi  ditawarkan  perdamaian dan kurator  harus  segera  melakukan  tindakan  pemberesan  terhadap  harta  pailit tersebut,  hal  ini  berdasarkan    ketentuan  Pasal  175  Ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun 2004.
3. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perdamaian dalam kasus kepailitan PT Njonja  Meneer  pada  Putusan  Nomor  11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. bagi Debitor dan Kreditor
Dengan  dibatalkannya  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan    dalam
Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.  tanggal  8  Juni  2015  oleh  Majelis  Hakim,  maka timbul  akibat  hukum  bagi  pihak  debitor  maupun  pihak  kreditor  sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.
Akibat  hukum  bagi  debitor  dengan  dibatalkannya  perjanjian  perdamaian yang telah disahkan,  maka  berlaku ketentuan-ketentuan  yang  berlaku dalam UU No  37  Tahun  2004.  Ketentuan  yang  pertama  adalah  debitor  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang  termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit dihitung  sejak  pukul  00.00  waktu  setempat.  Artinya  hak  untuk  menguasai  dan mengurus harta pailit berpindah kepada Kurator.(Rahmani, 2018)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Segala gugatan  hukum  yang  bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor  pailit  harus  dimajukan  terhadap  kuratornya.  Selanjutnya  bila  gugatan- gugatan  hukum  yang  diajukan  atau  dilanjutkan  terhadap  debitor  pailit  tersebut mengakibatkan  penghukuman  debitor  pailit,  menurut  Pasal  26  Nomor  37 Tahun 2004  UUK  dan  PKPU,  penghukuman  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum terhadap  harta  kekayaan  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam  harta  pailit  ( boedel pailit).
Ketentuan  kedua  adalah  debitor  dinyatakan  sebagai  debitor  pailit,  hal  ini sesuai  dengan  Pasal  291  ayat  (2)  UU  nomor  37  Tahun  2004.  Definisi  debitor pailit terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU  Nomor 37 Tahun 2004, Debitor pailit adalah  debitor  yang  sudah  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan.  PT Njonja  Meneer  telah  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Nomor:  11/Pdt.Sus- Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg  jo.  Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Dengan  dinyatakan  pailit  oleh  putusan  pengadilan,  maka  PT  Njonja  Meneer disebut sebagai debitor pailit.
Ketentuan  ketiga  adalah  setelah  kepailitan    dibuka    kembali,    maka    tidak dapat  lagi  ditawarkan  perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan  terhadap  harta  pailit  tersebut,  ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  175 Ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004.  Jadi  Akibat  hukum  dengan  dibatalkannya perjanjian perdamaian, sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku dalam UU Nomor 37  Tahun  2004,  maka  PT  Njonja  Meneer  kehilangan  independensinya  dalam menguasai  harta  kekayaannya  dan  penguasaan  harta  benda  tersebut  berada  pada penguasaan kurator, PT Njonja Meneer dinyatakan sebagai debitor pailit serta PT Njonja  Mener  tidak  dapat  menawarkan  perdamaian  lagi  terhadap  para kreditornya.
Sedangkan  akibatnya  bagi  kreditor  maka  ketentuan  Pasal  176  UU  No  37 Tahun  2004  berlaku.  Dalam  hal  kepailitan  dibuka  kembali,  Harta  pailit  dibagi antara para kreditor dengan cara:
a. Jika kreditor lama  maupun kreditor baru belum  mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata ;
b. Jika  telah  dilakukan  pembayaran  sebagian  kepada  kreditor  lama,  kreditor lama  dan  kreditor  baru  berhak  menerima  pembayaran  sesuai  dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
c. Kreditor lama dan kreditor baru berhak  memperoleh pembayaran secara pro rata atas  sisa  harta  pailit  setelah  dikurangi  pembayaran  sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
d. Kreditor  lama  yang  telah  memperoleh  pembayaran  tidak  diwajibkan  untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  sampaikan,  maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Akibat Hukum Putusan Perdamaian dalam PKPU
Akibat  hukum  putusan  perdamaian  adalah  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  berakhir  dan  timbul  hak  serta  kewajiban  yang  wajib dilaksanakan  oleh  debitor  dan  kreditor.  Debitor  berkewajiban  untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan ketentuan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dalam Putusan Pembatalan Perdamaian serta Akibat Hukumnya Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat
(1)  UU  No.  37  Tahun  2004  bahwa  debitor  telah  melakukan  wanprestasi  dalam memenuhi  isi  perjanjian  yang  telah  disahkan.  Dengan  adanya  wanprestasi  yang dilakukan oleh debitor tersebut, maka unsur kelalaian dalam  ketentuan Pasal 170 ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  terpenuhi  dan  tidak  ada  alasan  hakim  untuk menolak mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian
3. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perdamaian
Akibat hukum putusan pembatalan perdamaian bagi debitor adalah debitor demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya, debitor  dinyatakan  sebagai  debitor  pailit  dan  setelah  dibukanya  kembali  proses kepailitan,  maka  tidak    dapat    lagi    ditawarkan    perdamaian  dan  kurator  harus segera  melakukan  tindakan  pemberesan  terhadap  harta  pailit.  Sedangkan  bagi kreditor,  kreditor  lama  (kreditor  yang  utangnya  diakui  sebelum  debitor  diputus pailit)  dan  kreditor  baru  (kreditor  yang  utangnya  diakui  setelah  debitor  diputus pailit)  berhak  memperoleh  pembayaran  secara pro rata  atas  sisa  harta  pailit
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
setelah  seluruh  total  piutangnya  dikurangi  dengan  sebagian  pembayaran  yang telah dibayarkan oleh debitor.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Amiruddin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha.
Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Asikin,  Z.  (1994). Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha.
Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori & Praktek . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya:  PT. Bima Ilmu.
Hartini,  R.  (2008). Hukum  Kepailitan  Edisi  Revisi  Berdasarkan  UU  No.  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang . Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.
Hasal,  M.  I.  (2002). Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya . Bogor: Ghalia Indonesia.
Hoff, J. (2000). Undang-Undang Keapilitan di Indonesia (2nd ed.; K. Mulyadi, Ed.). Jakarta: Tatanusa.
Ibrahim,  J.  (2005). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Banyumedia Publishing.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Raharjo, S. (2004). Permasalahan Hukum di Indonesia . Bandung: Alumni.
Rudhy  A.  Lontoh,  D.  K.  dan  B.  P.  (2001). Penyelesaian  Utang-Piutang  Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: PT. Alumni. S.,  K.  M.  (2005). Metode  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Filsafat  (Paradigma  Bagi Pengembangan  Penelitian  Indiplisine  Bidang  Filsafat,  Budaya,  Sosial, Semiyoka, Sastra, Hukum dan Seni) . Yogyakarta: Paradigma. Santiagio,  F.  (2012). Pengantar  Hukum  Bisnis .  Jakarta:  Penerbit  Mitra  Wacana Media.
Sastrawidjaja,  M.  S.  (2010). Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Pembayaran Utang . Bandung: Alumni.
Sinaga, S. M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia . Jakarta: Tatanusa.
Sjahdeini,  S.  R.  (2002). Hukum  Kepailitan:  Memahami  Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 . Jakarta: Grafiti.
Sudarsono. (1998). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sunarmi. (2010). Hukum Kepailitan: Edisi 2 . Jakarta: Sofmedia.

## Jurnal
Casanova,  Febri  Yanti,  Lindati  Dwiatin  &  Dianne  Eka  R.  (2018).Analisis Homologasi  Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Sebagai  Upaya  Pencegah  Terjadinya  Kepailitan  (Studi  Putusan  No. 59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst). Pactum  Law  Jurnal, Vol.  1,  (No.  2),  p. 90.
Kadir,  Y.  (2014).  Pembuktian  Sederhana  Dalam  Kepailitan. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol. 3, (No. 1), p. 12.
Prihatmaka, Hervana Wahyu., Sunarmi,& Hendra, Rahmad. (2014). Insolvensi dalam
Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst  antara  PT.  Telekomunikasi  Selular  VS  PT. Primajaya Informatika). Fiat Justicia , Vol. 8, (No. 2), p. 335.
Rahmani,  I.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Kepada  Pembeli  Dalam  Kepailitan Pengembang  ( Developer )  Rumah  Susun. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune , Vol. 1, (No. 1),p. 80.

## Skripsi
Dayanti,  A. (2019). Akibat Hukum Pembatalan  Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus. Universitas Sumatera Utara.
Juniresta, A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi  Debitor Dalam Kepailitan  (Studi  Putusan  Pailit  PT.  Perindustrian  Njonja  Meneer  dan  PT. Metro Batavia). Universitas Brawijaya.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

## Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor : 01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.
Putusan Homologasi Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.
Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor : 11/Pdt.Sus-
Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.