## JOURNAL OF EMPOWERMENT

## SOSIALISASI ASAS TUJUAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT DAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

## SOCIALIZATION OF THE PRINCIPLES OF THE OBJECTIVES OF BIPARTITE COOPERATION INSTITUTIONS AND PREVENTION OF INDUSTRIAL RELATIONSHIP DISPUTES
Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
Universitas Suryakancana
ahmadhzul@gmail.com
Masuk: 28 Agustus 2021 Penerimaan: 04 Desember 2021 Publikasi: 31 Desember 2021

## ABSTRAK
Lembaga  Kerja  Sama  Bipartit  merupakan  forum  komunikasi  dan  konsultasi  antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh untuk menciptakan  hubungan  industrial  yang  berkeadilan  menjaga  kelangsungan  hidup, pertumbuhan,  dan  perkembangan  perusahaan,  termasuk  kesejahteraan  pekerja/buruh. sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial,  walaupun  terjadi perselisihan  hubungan  industrial  dapat  selesaikan  secara  musyawarah  (bipartit)  tanpa harus melibatkan pihak ketiga, sehingga mogok dan penutupan perusahaan ( lockout ) tidak perlu  digunakan  untuk  memaksakan  kehendak.  fungsi  hukum  LKS  Bipartit,  adalah: sebagai standard of conduct, sebagai as a tool of social of engeneering, sebagai as a tool of  social  of  control dan  sebagai as  a  facility  on human  interaction untuk  mewujudkan hubungan  industrial  harmonis  ( Industrial  Peace )  yaitu  hak  dan  kewajiban  pengusaha serta  pekerja/buruh  terjamin  dan  dapat  dilaksanakan,  mencegah  potensi  terjadinya perselisihan  hubungan  industrial  dan  kalaupun  terjadi  perselisihan  hubungan  industrial tidak  perlu  melibatkan  pihak  ketiga  karena  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah (Bipartit)  secara  internal  sehingga  mogok  dan  penutupan  perusahaan  ( lock  out )  tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak.
Kata Kunci : Asas; Bipartit; Industrial; Perselisihan.

## ABSTRACT
The Bipartite Cooperation Institution is a forum for communication and consultation between employers  and  representatives  of  trade  unions/labor  unions  and/or  representatives  of workers/laborers  to  create  fair  industrial  relations  to  maintain  the  survival,  growth,  and development  of  the  company,  including  the  welfare  of  workers/labourers.  so  that  it  can prevent industrial relations disputes, even though industrial relations disputes can be resolved by  deliberation  (bipartite)  without  having  to  involve  third  parties,  so  strikes  and  company closures  (lockout)  do  not  need  to  be  used  to  impose  their  will.  The  legal  functions  of  the Bipartite  LKS  are:  as  a  standard  of  conduct,  as  a  tool  of  social  engineering,  as  a  tool  of social  control   and  as   a  facility  on  human  interaction  to  realize  harmonious  industrial relations (Industrial Peace), namely rights and obligations. employers and workers/labourers are guaranteed and enforceable, preventing potential industrial relations disputes and even if industrial relations disputes occur, there is no need to involve third parties because they can be resolved  internally  by deliberation  (Bipartite)  so  strikes  and  company closures  (lock out) do not need to be used to obtrude.
Keywords : Principle; Bipartite; Industrial; Dispute.
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit
Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

## A. PENDAHULUAN
LKS  Bipartit,  adalah  forum  komunikasi  dan  konsultasi  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  hubungan  industrial  di  satu  perusahaan  yang  anggotanya terdiri dari pengusaha dan  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang sudah  tercatat  di instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  atau  unsur pekerja/buruh  (Utami,  2013)  ( Vide Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 32/Men/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Biparti selanjutnya disingkat Permenakertrans RI 32/2008). Serikat pekerja/serikat buruh adalah:    “Organisasi yang dibentuk  dari,  oleh, dan  untuk  pekerja/buruh  baik  di perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan,  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri, demokratis,  dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya ( Vide Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disingkat UUK)”.
Hubungan  industrial  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur pengusaha,  pekerja/buruh,  dan  pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai  nilai Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, selanjutnya disingkat UUD 1945 ( Vide Pasal 1 ayat (16) UUK).
Perselisihan  Hubungan  Industrial  adalah:  “Perbedaan  pendapat  yang mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu perusahaan ( Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  selanjutnya  disingkat  UU  2/2004 PPHI)”.  Pengusaha  adalah  :  “Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan  milik  sendiri.  Orang  perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri  sendiri  menjalankan perusahaan  bukan  miliknya.  Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dipaparkan di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia ( Vide Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c Permenakertrans RI 32/2008)”.
Menurut Pasal 1 ayat (3) huruf a dan b Permenakertrans RI 32/2008, Perusahaan adalah  :“Setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak,  milik  orang perseorangan,  milik  persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta maupun  milik  negara  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan  membayar upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha  lain yang  mempunyai  pengurus  dan  mempekerjakan  orang  lain  dengan  upah  atau imbalan dalam bentuk lain ( Vide Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c Permenakertrans RI 32/2008)”.
Pekerja/buruh adalah “ setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan  dalam  bentuk  lain”.    Serikat  pekerja/serikat  buruh,  adalah:“Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar  perusahaan,  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta  melindungi  hak  dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya ( Vide Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Permenakertrans RI 32/2008)”. Berdasarkan  uraikan  maka  pelaksana  melakukan  sosialisasi  mengenai  tujuan, fungsi  dan  tugas  LKS  Bipartit,  agar  dapat    mencegah  terjadinya  perselisihan
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
hubungan industrial dalam suatu perusahaan khususnya di PT Papyrus Sakti Paper Mill serta membentuk LKS Bipartit dalam suatu perusahaan.

## B. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  soisalisasi  ini  adalah  dengan  memberikan penyuluhan  kepada  para  seluruh  Divisi/Bagian  Personalia  dan  Urusan  Umum (P&GA); Divisi/Bagian Purchasing; Divisi/Bagian Planing Produc Inventory Control (PPIC);  Divisi/Bagian  Pemantauan  Pengelola  Lingkungan  (PPL);  Divisi/Bagian Acounting; dan Divisi/Bagian Electronic Data Processing (EDP), yang berlokasikan di  PT  Papyrus  Sakti  Paper  Mill,  Jalan  Raya  Banjaran  Km  16,2  Kabupaten Bandung,  Jawa  Barat  Indonesia,  Kode  Pos  40379. dilaksanakan  pada  bulan September 2021.

## C. HASIL ATAU PEMBAHASAN
Tujuan  LKS  Bipartit  adalah  menciptakan  hubungan  industrial  yang  harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan dan berfungsi sebagai forum komunikasi dan  konsultasi  antara  pengusaha  dengan  wakil  serikat  pekerja/serikat  buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan,  dan  perkembangan  perusahaan, termasuk  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  mencegah  terjadinya  perselisihan hubungan industrial, untuk melaksanakan fungsinya tersebut LKS Bipartit bertugas : Melakukan  pertemuan  secara  periodik  dan/atau  sewaktu-waktu  apabila diperlukan, mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh (antara lain dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial: penulis)  di  perusahaan  dan  menyampaikan  saran,  pertimbangan,  dan  pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan lainnya (Utami, 2013; Zamhari, 2020) ( Vide Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a, b, c Permenakertrans RI  32/2008).  Tujuan,  Fungsi  dan  Tugas  LKS  Bipartit  sesuai  dengan  Asas,  Tujuan, dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan Asas  Hukum  Ketenagakerjaan  dan  Asas  LKS  Bipartit  “Pembangunan ketenagakerjaan  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  selanjutnya  disingkat  UUD  1945”  ( Vide Pasal  2  UUK). “Pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk  mewujudkan  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil, makmur  dan  merata  baik  materiil  maupun  spritual”  (Vide  penjelasan  pasal  2 UUK)”.
Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, adil, dan merata (Dewi et al., n.d.).  Hal  ini  dalakukan  karena  pembangunan  ketenagakerjaan  menyangkut multidimensi  dan  terkait  dengan  berbagai  pihak,  yaitu  antara  pemerintah, pengusaha,  dan pekerja/buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan  secara  terpadu  dalam  bentuk  kerjasama  yang  saling  mendukung sehingga  hukum  ketenagakerjaan  adalah  asas  keterpaduan  melalui  koordinasi fungsional  lintas  sektoral  pusat  dan  daerah  (Khakim,  2009).Pembangunan ( development ) mengandung pengertian: “Suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh ( growth ), atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju, lebih terorganisir,  arti  literal  ini  bahwa  pertumbuhan  menjadi  karakteristik  lebih menonjol dalam proses pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, keadilan ( equity ) dan kualitas hidup” (Huda, 2017).
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Mengacu  kepada  asas  pembangunan  ketenagakerjaan  dan  pengertian pembangunan  sebagaimana  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  asas  dari  LKS Bipartit  adalah  Pancasila  dan  UUD  1945  mewujudkan  kesejahteraan,  keadilan, kemakmur  secara  merata  baik  materiil  maupun  spritual  para  pihak  dalam hubungan  industrial,  yaitu  terjadinya  pemerataan  ( equity )  dan  kualitas  hidup dalam suatu hubungan industrial. Asas LKS Bipartit pada dasarnya sesuai dengan asas  pembangunan  ketenagakerjaan  dan  pembangunan  nasional  sebagaimana dipaparkan  di  atas,  khususnya  asas  pembangunan  demokrasi,  adil  dan  merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan LKS Bipartit menyangkut multidimensi dan terkait  dengan  berbagai  pihak, yaitu  pihak  pemerintah,  pihak  pengusaha,  pihak pekerja/buruh,  oleh  karena  itu  pembangunan  LKS  Bipartit  dilakukan  secara terpadu  dalam  bentuk    Kerjasama  yang  saling  mendukung  sehingga  asas-asas yang melandasi LKS Bipartit, adalah asas keterpaduan melalui koordinasi semua pihak dalam hubungan industrial.
Tujuan Hukum Ketenagakerjaan dan LKS Bipartit, menurut Manulang, tujuan hukum ketenagakerjaan,  adalah:  Untuk  mencapai/melaksanakan  keadilan  sosial  dalam bidang  ketenagakerjaan;  Untuk  melindungi  tenaga  kerja  terhadap  kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha (Khakim, 2009).
Huruf  a  lebih  menunjukan,  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  harus  menjaga ketertiban, keamanan,  dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi,  untuk  mencapai  ketenangan  bekerja  dan  kelangsungan  berusaha. Adapun huruf b dilatarbelakangi adanya pengalaman selama ini yang kerap kali terjadi  kesewenangan-wenangan  pengusaha  terhadap  pekerja/buruh.  Untuk  itu diperlukan  perlindungan  secara  komprehensif  dan  kongkret  dari  pemerintah (Khakim,  2009). Menurut  Pasal  4  UUK  tujuan  ketenagakerjaan,  adalah: Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;  Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional  dan  daerah; Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan; dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Pemberdayaan  dan  pendayagunaan  tenaga  kerja  dimaksud  untuk  dapat memberikan  kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi  tenaga  kerja  Indonesia. Selanjutnya,  tenaga  kerja  Indonesia  diharapkan  dapat  berpartisipasi  secara optimal    dalam  pembangunan  nasional,  namun  dengan  tetap  menjunjung  tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, tujuan pembangunan ketenagakerjaan, adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai  objek    pembangunan  (Khakim,  2009).  Pemberdayaan  dan pendayagunaan  dapat  dilakukan  melalui  pengembangan  sumber  daya  manusia (SDM) dari pekerja/buruh.
Pengembangan SDM (pekerja/buruh: penulis) didasari pada sebuah filosofi yaitu manusia  (pekerja/buruh:  penulis)  yang  disiplin,  professional,  visioner. Pengembangan  SDM  (pekerja/buruh:  penulis)  tersebut  dititik  beratkan  pada peningkatan  skill,  knowledge  dan  attitude  yang  diimplementasinya  dilakukan melalui  pelaksanaan  program  pelatihan  yang  bersifat  teknis,  manajerial,  dan kepemimpinan, on  job  training, penugasan  (mutasi,  rotasi)  dan  promosi  jabatan. Melalui  program-program  tersebut  diharapkan  seluruh  pegawai  (pekerja/buruh: penulis) mampu menetapkan tujuan, sasaran, proses kegiatan dan tolak ukur unjuk kerjanya  masing-masing  sehingga  menghasilkan  pekerjaan  yang  lebih  efisien, efektif dan produktif (Priansah, 2018). Sehingga tercipta keuntungan perusahaan yang berkorelasi dengan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Pemberdayaan  dan  pendayagunaan  tenaga  kerja  dan/atau  pengembangan SDM sebagaimana dipaparkan di atas, adalah sesuai tujuan LKS Bipartit adalah menciptakan  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis,  dan  berkeadilan  di perusahaan  dan  memberikan  kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi pekerja/buruh  Indonesia  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  optimal    dalam pembangunan nasiona (Priansah, 2018), dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,  menjadikan    pekerja/buruh  sebagai  subjek  pembangunan,  bukan sebagai objek  pembangunan yaitu melalui LKS Bipartit pekerja/buruh dan/atau wakil  pekerja/buruh  dapat  berkomunikasi  dan  berkonsultasi  dengan  pengusaha secara sejajar duduk bersama dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan,  dan  perkembangan  perusahaan, termasuk  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya,  sehingga  LKS  Bipartit dapat  digunakan  sebagai  sarana  ntuk  mencapai/melaksanakan  keadilan  sosial bagi semua pihak dalam hubungan industrial dan untuk melindungi pekerja/buruh terhadap  kekuasaan  yang tidak  terbatas  dari pengusaha,  memberdayakan  dan mendayagunakan  semua  pihak  dalam  hubungan  industrial  (terutama pekerja/buruh)  secara  optimal  dan  manusiawi,  mewujudkan  pemerataan kesempatan  kerja  dan  penyediaan  pekerja/buruh  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan  nasional  dan  daerah.  memberikan  perlindungan  kepada pekerja/buruh dan keluarganya dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Fungsi LKS Bipartit sesuai dengan fungsi hukum, yaitu sebagai standard of conduct, (Dhamayanti, 2021) yakni sandaran  atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain,  sebagai as  a  tool  of  social  of  engeneering, yaitu  sebagai  sarana  atau  alat untuk  mengubah  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik  secara  pribadi  maupun dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebagai as  a  tool  of  social  of  control, yaitu sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia, agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, susila. Sebagai as  a  facility  on  human  interaction, yaitu  hukum  berfungsi    tidak  hanya  untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara  memperlancar  proses  interaksi  sosial  dan  diharapkan  menjadi  pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Dhamayanti, 2021). Fungsi  LKS  Bipartit  sebagai standard  of  conduct, yakni  sandaran    atau  ukuran tingkah  laku  yang  harus  ditaati oleh  semua  pihak  dalam  hubungan  industrial (pengusaha,  pekerja/buruh,  pemerintah)  dalam  hubungan  industrial  dan/atau dalam  melakukan  hubungan  industrial  antara  pekerja/buruh,  pengusaha, pemerintah. Fungsi LKS Bipartit sebagai as a tool of social of engeneering,, yaitu LKS  Bipartit  merupakan  sarana  atau  alat  untuk  mengubah  semua  pihak  dalam hubungan industral kearah yang lebih baik secara pribadi pengusaha dan pribadi pekerja/buruh    maupun  dalam  hubungan  industrial  demi  menciptakan  hubungan industrial  yang  harmonis,  dinamis,  dan  berkeadilan  di  perusahaan.  Fungsi  LKS Bipartit  sebagai as  a  tool  of  social  of  control, yaitu  LKS  Bipartit  sebagai  alat untuk  mengontrol  tingkah  laku  dan  perbuatan  semua  pihak  dalam  hubungan industrial,  agar    tidak  melakukan  perbuatan  yang  melawan  norma  hukum  baik hukum  ketenagakerjaan  maupun  hukum  hubungan  industrial  atau  norma  agama dan  norma    kesusilaan.  Fungsi  LKS  Bipartit  sebagai as  a  facility  on  human interaction, yaitu  LKS  Bipartit  tidak  hanya  untuk  menciptakan  ketertiban,  tetapi juga  menciptakan  perubahan  semua  pihak  dalam  hubungan  industrial  dengan cara  memperlancar  proses  interaksi  sosial  dalam  hubungan  industrial  dan diharapkan  menjadi  pendorong  untuk  menimbulkan  perubahan  dalam  kehidupan
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
dalam hubungan industrial menuju hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam  perusahaan. Fungsi LKS Bipartit sebagai standard of conduct, sebagai as a tool of social of engeneering, sebagai as a tool of social of control, sebagai as a facility on human interaction akan berjalan dengan baik apabila LKS Bipartit  betul-betul  dilaksanakan  semua  pihak  dalam  hubungan  industrial (terutama pengusaha) sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka  pengembangan  hubungan  industrial  untuk  kelangsungan  hidup, pertumbuhan,  dan  perkembangan  perusahaan,  termasuk  kesejahteraan pekerja/buruh keluarganya.
LKS  Bipartit  dan  Hubungan  Industrial  Harmonis  ( Industrial  Peace ),  terciptanya ketenangan kerja dan berusaha, suatu kodisi dinamis di dalam hubungan kerja di perusahaan  di  mana  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting,  yaitu:  Hak  dan  kewajiban terjamin  dilaksanakan;  Apabila  timbul  perselisihan  (industrial:  penulis)  dapat diselesaikan  secara  internal;dan  Mogok  dan  penutupan  perusahaan  ( lock-out ) tidak  perlu  digunakan  untuk  memaksakan  kehendak,  karena  perselisihan (industrial: penulis)  yang  terjadi  telah  dapat  diselesaikan  dengan  baik  (Suwarto, 2003).
Pengertian  hak  dan  kewajiban  terjamin  dilaksanakan,  sebagai  tersebut  dalam huruf  a  di  atas  Suwarto  menyebutnya  kondisi  kerja  ( working  condition )  yaitu merupakan  tingkat  keadaan  ketenagakerjaan  yang  dilihat  dari  pengaturan  hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pimpinan perusahaan. Kondisi  kerja  menurut  Suwarto    dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  garis  besar ialah  norma  kerja  ( labour  legislation )  dan  syarat  kerja  ( terms  of  employment ) (Suwarto, 2003). Norma  kerja  ( labour  legislation ),  pada  dasarnya  adalah  pengaturan  hak  dan kewajiban  bagi  pekerja/buruh  dan  pengusaha  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan,  yang  bersifat  imperatif  dan  wajib,  harus  dilaksanakan, mengikat semua perusahaan, bersifat makro minimal. Makro dalam arti mengikat perusahaan tanpa kecuali baik tempat, ukuran, jenis usaha, sifat badan hukum dan lain  sebagainya  (Zulkarnaen,  2018).  Minimal  dalam  arti  bahwa  dalam  praktek mengenai  hal-hal  yang  diatur  dapat  dilaksanakan  lebih  baik  atau  lebih  besar tergantung  kemampuan  dan  kemauan  perusahaan  secara  individual  (Suwarto, 2003).
Syarat  kerja  ( terms  of  employment ),  adalah  pengaturan  hak  dan  kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha berbagai aspek hubungan kerja yang belum diatur atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan (norma kerja), pengaturan ini  bersifat  mikro-kondisional.  Mikro  dalam  arti  diatur  hanya  untuk  perusahaan tertentu secara individual, kondisional dalam arti pengaturan disesuaikan dengan kondisi  atau  kemampuan  perusahaan  yang  bersangkutan.  Bentuk  syarat  kerja adalah  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  Perjanjian  Kerja  Bersama (Suwarto, 2003).
LKS  Bipartit  dapat  mewujudkan    hubungan  industrial  harmonis  ( industrial  peace ) sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu apabila LKS Bipartit betul-betul berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat  buruh  dan/atau  wakil  pekerja/buruh  sehingga  hak  dan kewajiban  pekerja/buruh  dan  pengusaha  terjamin  dilaksanakan,  melalui    LKS Bipartit  dapat  mencegah  terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial,  kalaupun terjadi  perselisihan industrial dapat diselesaikan secara internal sehingga mogok atau  penutupan  perusahaan  ( lock  out )  tidak  perlu  digunakan  untuk  memaksakan kehendak.
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
LKS  Bipartit,  Hubungan  Industrial  Harmonis  ( Industrial  Peace ),  Asas  Hukum Ketenagakerjaan.  Asas  LKS  Bipartit  sejalan  dengan  asas  pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.“ Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya. Oleh  sebab  itu  pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spritual” ( Vide penjelasan pasal 2 UUK)”.
Asas  pembangunan  ketenagakerjaan    sebagaimana dipaparkan  di  atas,  sejalan dengan  fungsi  LKS,  yaitu  sebagai  forum  komunikasi  dan  konsultasi  antara pengusaha  dengan  wakil  serikat  pekerja/serikat  buruh  dan/atau  wakil pekerja/buruh  sehingga  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  dan  pengusaha  baik yang  bersifat  norma  kerja  (( labour  legislation )  dan  syarat  kerja  ( terms  of employment )  terjamin  dilaksanakan,  hal  ini  merupakan  salah  satu  sarana  untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.
Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  asas pembangunan  nasional,  khususnya  asas  demokrasi,  adil,    dan  merata.  Hal  ini dalakukan  karena  pembangunan  ketenagakerjaan  menyangkut  multidimensi  dan terkait  dengan  berbagai  pihak,  yaitu  antara  pemerintah,  pengusaha,    dan pekerja/buruh.  Oleh  karena  itu  pembangunan  ketenagakerjaan  harus  dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung, sehingga (salah satu  asas:  penulis)  hukum  ketenagakerjaan  adalah  asas  keterpaduan  melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah (Khakim, 2009) Berdasarkan  paparkan  di  atas,  asas  LKS  Bipartit  harus  sesuai  dengan  asas pembangunan  ketenagakerjaan  dan  asas  pembangunan  nasional,  yaitu  asas demokrasi,  asas  keadilan  yang  merata,  asas  multidimensi,  asas  keterkaitan dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial,    asas keterpaduan, asas kerjasama saling ketergantungan, asas saling mendukung, asas demokratis,  asas  keadilan,  asas  merata  untuk  semua  pihak  dalam  hubungan industrial  (pengusaha,  pekerja/buruh  dan  pemerintah),  salah  satu  tujuan  dari semua  asas-asas  LKS  Bipartit  tersebut  di  atas,  adalah  mewujudkan  hubungan industrial harmonis ( industrial peace ).
LKS  Bipartit,  Hubungan  Industrial  Harmonis  ( Industrial  Peace ),  Tujuan  Hukum Ketenagakerjaan.  Menurut  Manulang  tujuan  Hukum  Ketenagakerjaan,    adalah: Mencapai/melaksanakan  keadilan  sosial  dalam  bidang  ketenagakerjaan;  dan Melindungi  tenaga  kerja  terhadap  kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari pengusaha (Khakim, 2009).
Huruf  a  lebih  menunjukan,  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  harus  menjaga ketertiban, keamanan,  dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi,  untuk  mencapai  ketenangan  bekerja  dan  kelangsungan  berusaha . Adapun huruf b dilatarbelakangi adanya pengalaman selama ini yang kerap kali terjadi  kesewenangan-wenangan  pengusaha  terhadap  pekerja/buruh.  Untuk  itu diperlukan  perlindungan  secacara  komprehensif  dan  kongkret dari  pemerintah (Khakim, 2009).
Tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  menurut  Pasal  4  Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), adalah: Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;  Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional  dan  daerah; Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan; dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Pemberdayaan  dan  pendayagunaan  tenaga  kerja  dimaksud  untuk  dapat memberikan  kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi  tenaga  kerja  Indonesia. Selanjutnya,  tenaga  kerja  Indonesia  diharapkan  dapat  berpartisipasi  secara optimal    dalam  pembangunan  nasional,  namun  dengan  tetap  menjunjung  tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, tujuan pembangunan ketenagakerjaan, adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek  pembangunan (Khakim, 2009).
LKS  Bipartit  Mencegah  Terjadinya  Perselisihan  Hubungan  Industrial  dengan tercapainya  asas  dan  tujuan  LKS  Bipartit  sebagaimana  dipaparkan  di  atas, keberadaan  sarana  LKS  Bipartit  dapat  mencegah  terjadinya  perselisihan hubungan  indusrial.  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  2/2004  PPHI), Perselisihan  Hubungan  Industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu perusahaan.
Perselisihan  hak  adalah  perselisihan  yang  timbul  karena  tidak  dipenuhinya  hak (norma  kerja:  penulis),  akibat  adanya  perbedaan  pelaksanaan  atau  penafsiran terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  Bersama  ( Vide Pasal  1  ayat  (2)  UU  2/2004 PPHI).
Perselisihan  kepentingan  adalah  perselisihan  yang  timbul  dalam  hubungan  kerja karena  tidak  adanya  kesesuaian  pendapat  mengenai  pembuatan,  dan/atau perubahan  syaratsyarat  kerja  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja,  atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama  ( Vide Pasal 1 ayat (3) UU 2/2004 PPHI).
Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  adalah  perselisihan  yang  timbul  karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ( Vide Pasal 1 ayat (4) UU 2/2004 PPHI). Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat  buruh  dengan  serikat  pekerja/serikat  buruh  lain  hanya  dalam satu  perusahaan,  karena  tidak  adanya  persesuaian  paham  mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan ( Vide Pasal 1 ayat (5) UU 2/2004 PPHI).
Berdasarkan  paparan  di  atas,  tujuan  LKS  Bipartit  adalah  untuk  mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial demi mewujudkan  hubungan industrial harmonis  ( industrial  peace ),  yaitu  terjamin  dan  terlaksananya  hak  dan  kewajiban pekerja/buruh  dan  pengusaha  minimal  hak  dan  kewajiban  bersifat  norma  kerja ( labour  legislation )  maximal  berupa  syarat  kerja  ( terms  of  employment ),  dengan terjaminnya  hak  dan  kewajiban  bersifat  norma  kerja  ( labour  legislation )  dan syarat kerja ( terms of employment ), maka akan mencegah terjadinya perselisihan hubungan  industrial  baik  berupa  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Hubungan  industrial  harmonis ( industrial  peace )  sebagaimana dipaparkan  di  atas akan  terwujud  apabila  fungsi  LKS  Bipartit  sesuai  Pasal  2,  Pasal  3  dan  Pasal  4 huruf  a,  b,  c  Permenakertrans  RI  32/2008  teraplikasi  dengan  baik,  yaitu  LKS Bipartit  bertugas  :  Melakukan  pertemuan  secara  periodik  dan/atau  sewaktu- waktu apabila diperlukan, mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  permasalahan  hubungan
industrial  (perselisihan  hubungan  industrial:  penulis)  di  perusahaan  dan menyampaikan  saran,  pertimbangan,  dan  pendapat  kepada  pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan  pelaksanaan  kebijakan  perusahaan  dalam  upaya  mencegah  perusahaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berpotensi terjadinya perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditetapkan di atas.
Fungsi  lain  dari  LKS  Bipartit  adalah  menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial secara musyawarah (Bipartit), Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  ( Vide Pasal  1  ayat  (10)  UU 2/2004 PPHI)
Perselisihan  hubungan  industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya  terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  dimulainya  perundingan    Apabila  dalam  jangka waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sebagaimana  dimaksud  di  atas  salah  satu  pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan,  maka  perundingan  bipartit  dianggap  gagal.  Dalam  hal perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  setempat  dengan  melampirkan  bukti  bahwa  upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan ( Vide Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004 PPHI).
Apabila  bukti-bukti  perundingan  bipartit  tidak  dilampirkan,  maka  instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  mengembalikan  berkas  untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. (Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau  para  pihak,  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan setempat  wajib  menawarkan  kepada  para  pihak  untuk  menyepakati  memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh)  hari  kerja,  maka  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  melimpahkan  penyelesaian  perselisihan  kepada  mediator  ( Vide Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 2/2004 PPHI).
Penyelesaian  melalui  konsiliasi  dilakukan  untuk  penyelesaian  perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja,  atau  perselisihan  antar serikat pekerja/serikat buruh dan  Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian  perselisihan  kepentingan  atau  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat  buruh.  Dalam  hal  penyelesaian  melalui  konsiliasi  atau  mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial ( Vide Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 5 UU 2/2004 PPHI).
Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit Menurut Pasal 5 s/d Pasal Permenakertrans RI  32/2008.  Kepengurusan  LKS  Bipartit  di  atur  Dalam  Pasal  10  s/d  13 Permenakertrans  RI  32/2008.  Tata  Kerja  LKS  Bipartit  di  atur  Dalam  Pasal  14 Permenakertrans  RI  32/2008.  Pembinaan  LKS  Bipartit  Di  atur  Dalam  Pasal  15 Permenakertrans  RI  32/2008.  Sedangkan  Pembiayaan  dan  Pelaporan  Kegiatan LKS Bipartit Di atur Dalam Pasal 16 s/d Pasal 17 Permenakertrans RI 32/2008, yang mana instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada Menteri melalui
Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit
Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja.

## D. PENUTUP
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  oleh  lembaga  penelitian  dan pengembangan  masyarakat  (LPPM)  Universitas  Suryakancana  yang  dilakukan oleh Ahmad Hunaeni Zulkarnaen berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat  dari  tempat  pelaksanaan  kegiatan  dan  para  pekerja/karyawan  PT Papyrus  Sakti  Mill  ini  yaitu  +  24  (kurang  lebih  Dua  Puluh  Empat) pekerja/karyawan  PT  Papyrus  Sakti  Mill  sebagaimana  tersebut  di  atas. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini membuat semua pihak dalam hubungan industrial  (pengusaha/pimpinan  perusahaan,  pekerja/karyawan)  di  PT  Papyrus Sakti  Pape  Mill  lebih  memahami  terutama  mengenai    tujuan,  fungsi,  tugas  dan cara  membentuk  LKS  Bipartit  hubungannya  dalam    mencegah  terjadinya perselisihan hubungan industrial di PT Papyrus Sakti Paper Mill yaitu  LKS Bipartit dapat mencegah  terjadinya perselisihan  hubungan industrial dan apabila terjadi perselisihan  melalui  sarana  LKS  Bipartit  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah (bipartit)  sehingga  mogok  atau  penutupan  perusahaan  ( lock  out )  tidak  pernah digunakan untuk memaksakan kehendak, pada akhirnya dengan diaplikasikannya sarana  LKS  Bipartit  terjadi  peningkatan  produktivitas  perusahaan  yang berkorelasi dengan kesejahteraan pekerja/karyawan dan keluarga pekerja/karyawan PT Papyrus Sakti Paper Mill.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  N.  K.  A.  T.,  Darmadha,  I.  N.,  &  Pujawan,  I.  M.  (n.d.).  Penerapan  Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja Pada PT. Sinar Dewata Di Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Universitas Udayana , 1–13. Dhamayanti,  S.  K.  (2021).  Analisis  implementasi  tanggung  jawab  sosial  berbasis stakeholder  pada  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit. Blogchain:  Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain , 1 (2), 86–96.
Huda, N. (2017). Ekonomi Pembangunan Islam . Prenada Media. Khakim,  A.  (2009). Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Citra  Aditya Bakti.
Priansah, D. J. (2018). Perencanaan dan Pengembangan SDM . Alfabeta.
Suwarto. (2003). Hubungan Industrial Dalam Praktek . Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.
Utami,  K.  T.  (2013).  Peran  Serikat  Pekerja  dalam  Penyelesaian  Perselisihan Pemutusan  Hubungan  Kerja. Jurnal  Wawasan  Hukum , 28 (1),  675–686. http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/63/45
Zamhari,  M.  (2020).  Analisis  Efektifitas  Lembaga  Kerja  Sama  Bipartit  dalam Pencegahan  Perselisihan  Hubungan  Industrial  di  Perusahaan. Jurnal Widyaiswara Indonesia , 1 (1), 1–8. http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/17/9 Zulkarnaen,  A.  H.  (2018).  Konfigurasi  Politik  Dan  Karakter  Hukum  Dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan Dan Perjanjian Kerja Bersama. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 4 (1), 89–111. https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.369