Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMUAT TANDA TANGAN PALSU OLEH NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin)
Cipta Primadasa 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ciptaprimadasa9@gmail.com 1 , mohfajrimekka@gmail.com 2
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
A  negligent  notary  will  cause  problems  that  can  cause  legal  defects  in  the  notary  deed  and cause  a  lawsuit  on  the  notary.  there  is  an  omission  of  a  notary  because  the  notary  does  not pay  attention  in  the  principle  of  prudence  therefore  the  Notary  in  the  process  of  making  an authentic deed so that in practice there are often problems that often arise due to the crimes of the parties such as falsifying identity, fake signatures, fake receipts, false certificates and fake letters  that  cause  legal  defects  in  the  notary  deed  and  result  in  criminal  and  civil  law loopholes  for  the  notary,  even  in  practice,  there  are  often  notaries  called  both  as  witnesses and  even  as  suspects  because  of  their  problematic  deeds.  This  research  method  uses Normative Juridical. The problem in this study is how to compensate for losses due to actions that have been done by notaries based on decision No. 148 / Pid.B / 2019 / PN. Gin? and why the judge's  consideration in  the decision Number 148 / Pid.B /  2019 / PN. Gin stated that a Notary who is proven to falsify signatures is not  a criminal offense? The conclusion of this study is because the incorrect signature is to imitate the signature of others, whether with his consent or not. Notaries are faced with a loss where obtaining letters and information by the parties is false then it can harm a notary who has carried out his duties in good faith is even considered to participate because the parties provide false statements into the authentic notary deed.
Keywords: Notary, Fake Signature, Notary Deed
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: ciptaprimadasa9@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Profesi  seorang jabatan  Notaris telah lama dikenal  di  Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia  merdeka  yaitu  pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Pada  awalnya, keberadaan  Notaris  merupakan  suatu  kebutuhan  bangsa  Eropa  di  Indonesia  dalam  upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan 1
Institusi  Notaris  lahir  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  kehendak negara  atau  Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  lembaga  yang  diciptakan  oleh  negara  untuk nmenjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu, kepada Jabatan Notaris. 2
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 3
Suatu jabatan Notaris lahir atas kehendak aturan hukum yang mempunyai artian dalam masyrakat  untuk  membantu  dan melayani  masyarakat  yang menginginkan sebuah alat bukti tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  suatu  keadaan  dalam  peristiwa  atau  perbuatan hukum.  Dengan  dasar  tersebut  seseorang  yang  diangkat  menjadi  Notaris  harus  mempunyai semangat dalam melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah di layani oleh seorang notaris dapat memberikan sebuah honor kepada notaris.
Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.  Menempatkan Notaris  sebagai  jabatan  merupakan  suatu  bidang  pekerjaan  atau  tugas  yang  sengaja  dibuat aturan  hukum  untuk  keperluan  dan  fungsi  tertentu  (kewenangan  tertentu)  serta  bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  yang  harus  selaras  dengan  mereka yang  menjalankan  tugas  jabatan  notaris  sebagai  orang  yang  dipercaya.  Notaris  sebagai jabatan  yang  kepercayaan  tidak  berarti  apa-apa  jika  ternyata  mereka  menjalankan  tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 4
Jabatan  Notaris  timbul  karena  kebutuhan  masyarakat  dan  bukan  merupakan  jabatan yang  sengaja  diciptakan  dan  kemudian  disosialisasikan  kepada  masyaratakat 5 .  Dalam Jabatannya,  seorang  Notaris  dianggap  sebagai  pejabat  tempat  dimana  seseorang  dapat memperoleh  nasihat  yang  dapat  digunakan  serta  segala  sesuatu  yang  ditulis  dan  ditetapkan atau dituangkan dalam suatu  dokumen yang memiliki  kekuatan autentik  dalam suatu  proses hukum 6 .  Fungsi  kecakapan  menulis  inilah  yang  merupakan  dasar  dari  apa  yang  dewasa  ini dinamakan sebagai Notariat. 7
1 Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris , (Yogyakarta: Dunia Cerdas 2013), hlm. 2-3.
2 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh , Memahamai Majelis Kehormatan Notaris , (Semarang: Sinergi Offset,2016), h. 1
3 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.
4 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,  (Bandung:  Refika  Aditama), 2009, hlm. 83.
5 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa mendatang , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.
6 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris , (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 157.
7 Soertardjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris  di  Indonesia  (reglement  op  het  Notaris-ambt  in  Indonesie),  yaitu  sebagai  Pejabat Umum.  Pejabat  Umum,  yaitu  orang  yang  memegang  jabatan  untuk  mengurus  kepentingan orang banyak. Kewenangan Notaris dalam ketentuan ini yaitu untuk  membuat  akta autentik maupun akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan. 8
Sebagai  seorang  pejabat  umum  yang  diberikan  tugas  oleh  kekuasaan  umum  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat  sebuah  Profesi  notaris  sangatlah  terkenal  di  kalangan masyarakat,  keberadaannya  semakin  dibutuhkan  dalam  membuat  suatu  alat  bukti  tertulis yang  bersifat  autentik  dari  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Maka dari  itu  tidak  jarang  berbagai  peraturan  perundang-undangan  mewajibkan  perbuatan  hukum tertentu  dibuat  dalam  akta  autentik.  Seorang  Notaris  dan  produk  aktanya  bisa  diartikan sebagai  suatu  upaya  negara  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi anggota masyarakat.
Akta  adalah  tulisan  yang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  tentang  suatu  peristiwa (perbuatan,  perjanjian  maupun  ketetapan)  dan  ditandatangani. 9 Akta  autentik  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Hal  ini  senada  dengan  bunyi  Pasal  1870  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “Suatu  akta  autentik  memberikan  diantara para  pihak  beserta  ahli  waris-ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” 10
Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sangat  kuat mengingat  akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna,  maka  tidak  jarang  berbagai peraturan  perundangan  mewajibkan  peraturan  hukum  tertentu  dibuat  dalam  akta  autentik, seperti  pendirian  perseroan  terbatas,  koperasi,  akta  jaminan  fidusia,  dan  sebagainya  di samping  akta  tersebut  dibuat  atas  permintaan  para  pihak.  Hukum  positif  di  Indonesia  telah mengatur  jabatan  notaris  dalam  suatu  undang-  undang  khusus,  pemerintah  bersama  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris. 11 Akta  menurut  Sudikno  Mertokusumo  merupakan  surat  yang  diberi  tanda tangan yang memuat  peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu  hak atau perikatan, yang buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 12
Mengingat  kedudukan  dan  kewenangan  Notaris  yang  istimewa  dalam  melayani kepentingan umum maka dalam hal ini seorang Notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan  etika.  Dalam  menjalani  jabatannya  sebagai  seorang  Notaris,  maka  Notaris  harus berpegang pada dasar-dasar ketentuan dalam kode etik Notaris. Kode etik adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan jabatan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dalam  hal  ini  yang  diterapkan  adalah  kode  etik  Notaris.  Keadaan  demikian  bila  dikaitkan dengan  jabatan  Notaris  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  keterampilan  teknis  tanpa disertai dengan pendidikan keterampilan tanggung jawab dan etika adalah berbahaya. 13
Di zaman modern pada saat ini, dunia hukum mengalami suatu perkembangan tak luput juga perkembangan kejahatan didalam dunia hukumpun ikut berkembang, kejahatan didalam
8 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Efektivitas  Majelis  Pengawas  Notaris,  (Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, 2015), hlm. 29.
9 R Subekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.25
10 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek],  diterjemahkan  oleh  Subekti  R,  dan  R.  Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1870.
11 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika , (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 5.
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.
13 Otje Salman dan Eddy Damian, eds., Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cet. Kedua, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm.67
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum  berkembang  karena  adanya  suatu  tujuan  dan  niat  yang  tidak  baik  yang  diinginkan oleh oknum-oknum tertentu. Suatu kejahatan yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah salah  satunya  profesi  notaris . Notaris  seringkali  dalam  praktiknya  terlibat  dengan  perkara hukum  baik  sebagai  saksi  maupun  sebagai  tersangka. 14 Keterlibatan  Notaris  dalam  perkara hukum  disebabkan  adanya  kesalahan  pada  akta  yang  dibuatnya,  Notaris  harus  dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak 15 .  Notaris  pada  dasarnya  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana,  karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. 16
Notaris  akhir-akhir  ini  sering  dipermasalahkan  karena  akta  autentik  yang  dibuatnya diduga mempunyai unsur- unsur yang bisa merugikan para pihak tertentu, hal ini disebabkan karena  kurang  kehati-  hatian  notaris  terhadap  para  pihak  yang  menghadap  membuat  akta autentik  yang  sering  mengambil  kesempatan  demi  keuntungannya  sendiri  dengan  cara melakukan  kejahatan  seperti  memberikan  surat  palsu,  keterangan  palsu  dan  tanda  tangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh notaris.
Akta  notaris  harus  memberikan  kepastian  bahwa  sesuatu  kejadian  dan  fakta  tersebut dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan  dalam  pembuatan  akta.  Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan kepastian  tentang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  waktu  menghadap,  dan  para  pihak  yang menghadap,  paraf  dan  tanda  tangan  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta  membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak). 17
Seharusnya  seorang  Notaris  dalam  bertugas  menjalankan  suatu  pekerjaanya  yaitu sebgai  pejabat  umum  harus  professional  yang  menjalankan  tugasnya  harus  mengutamakan suatu tindakanya berlandsakan kode etik dan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku,  bekerja  sesuai  Standar  Operasional  Prosedural  (SOP)  dalam  memulai  suatu pekerjaan,  menjalankan  dan  menghasilkan  penyuluhan  hukum  terhadap  para  penghadap dengan kinerja yg dapat dipercaya dan amanah.
Seorang  Notaris  jika  tidak  teliti  dan  tidak  hati-hati  dalam  membuat  suatu  akta  maka seorang notaris tidak memegang prinsip kehati-hatian maka dari itu sebelum notaris membuat suatu akta, Notaris harus bertindak secara hati-hati dalam memeriksa dan meneliti fakta yang berkaitan  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seorang  Notaris  wajib  memerhatikan suatu  kelengkapan  dan  keabsahan  suatu  alat  bukti  atau  dokumen-dokumen  yang  di perlihatkan dihadpan seorang pejabat umum yaitu Notaris, serta Notaris wajib memerhatikan apa  yang  disampaikan  oleh  para  penghadap  karena  keterangan  dan  pernyataan  penghadap adalah suatu dasar pertimbangan seorang Notaris dalam membuat akta.
Tanggung  jawab  Notaris  tidak  hanya  secara  hukum  tetapi  juga  Notaris  bertanggung jawab  secara  moral.  Dalam  hal  Notaris  menemukan  hambatan,  maka  Notaris  harus melakukan  konsultasi  kepada  instansi/pihak  yang  berwenang  agar  produk  yang  dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan 18 ,
Terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena  dalam  Undang-  Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  secara  jelas  prinsip-  prinsip atau langkah-langkah notaris  untuk  bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta,
14 Mulyoto, 2010, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV. Jakarta: Cakrawala Media, hlm. 2
15 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, (Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS), 2009), hlm. 82
16 Pieter  Latumaten,  Kebatalan  dan  Degredasi  Kekuatan  Bukti  Akta  Notaris  Serta  Model  Aktanya,  Makalah  yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 2009.
17 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris , (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 19.
18 Oddy  Marsa  JP ,  “Kewenangan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  Pada  Bank Perkreditan  Rakyat  (Suatu  Studi  Pada  Bank  Tjandra  Artha  Lestari  Bandar  Lampung) ,”  (Jurnal  Capelo  Vol.3  No.1, 2019), hlm. 22
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sehingga  notaris  tidak  memiliki  pedoman  dan  tuntunan  yang  berguna  untuk  mencegah terjadinya  kejahatan  dalam  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris.  Kekaburan  norma  dalam UUJN-P  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  disebutkan  mengenai kewajiban  notaris  yaitu  dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak  amanah, jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan hukum 19
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam  membuat  akta  tidak  boleh  membuat  kesalahan,  karena  tugas  jabatannya  hanya mengkonstatir  apa  yang  diberikan  kepadanya,  apa  yang  dilihat  dan  dialaminya  saja,  dan mencatat  dalam  suatu  akta.  Hal  ini  memang  ada  benarnya,  tetapi  tidak  dapat  diterapkan  di setiap  dunia  praktek.  Notaris  masih  mungkin  membuat  kesalahan  tapi  terbatas  sekali, diantaranya adalah kesalahan penulisan. 20
Maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seharusnya memegang teguh  prinsip  kehati-hatian,  cermat  dan  teliti.  Hal  ini  disebabkan  karena  kelalaian  Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan,  disisi  lain  dapat  pula  mengakibatkan  akta  yang  dibuatnya  tidak  memiliki kekuatan yang sempurna seperti akta autentik. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan  tercabutnya  hak  seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu  kewajiban, oleh  karena  itu  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  mematuhi  berbagai ketentuan  yang  tersebut  dalam  UUJN. 21 Oleh  karena  itu,  profesi  Notaris  memerlukan  suatu tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial. 22
Terdapat salah satu contoh kasus yang dimana seorang notaris di Kota Bali  melakukan perbuatan menyuruh melakukan dan ikut serta dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang yang di peruntukan untuk  sebagai  bukti  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  menyuruh  orang  lain  agar  memakai surat tersebut seolah-olah isi surat tersebut benar dan tidak palsu. Hal tersebut membuat akta yang di buat oleh notaris tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan notaris  tersebut  di  hukum  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin.
Bedasarkan  Kasus  tersebut  dapat  dilihat bahwa, karena tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain, baik dengan persetujuannya ataupun tidak. 23 Di  dalam  buku  kejahatan  pemalsuan  surat  yang  ditulis  oleh  Adami  Chazawi  disebutkan bahwa  ada  suatu  Arrest  HR  (14-  4-1913)  yang  menyatakan,“Barang  siapa  dibawah  suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.” 24
Notaris  dihadapkan  dalam  suatu  kerugian  yang  dimana  mendapatkan  surat  dan keterangan oleh para pihak tersebut adalah palsu maka hal tersebut dapat merugikan seorang notaris  yang  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  itikad  baik  malah  dianggap  turut  serta karena  para  pihak  memberikan  keterangan  palsu  kedalam  akta  autentik  notaris.  Seharusnya
19 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-  Undang  Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris) ,  (Surabaya: PT  .  Refika  Aditama,  2015),  (Selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 1.
20 Mudofir  Hadi,  “Pembatalan  Isi  Akta  Notaris  Dengan  Putusan  Hakim” Majalah  Varia  Peradilan  Tahun  VI  Nomor  72, (Jakarta: Garuda Metropolitan, 1991), hlm. 142.
21 Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika , hlm. 6.
22 Shafira  Khairunnisa,  Roesnastiti  Prayitno  Dan  Widodo  Suryandono, Notaris  Yang  Melakukan  Pemalsuan  Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Judul Akta, (2018), hlm. 3.
23 Adami Chazawi , Kejahatan Mengenai Pemalsuan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100.
24 Ibid ., hlm. 101.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Notaris  dan  para  pihak  agar  bisa  terhindar  dari  segala  risiko  baik  berupa  sanksi  maupun pembatalan  akta  autentik  maka  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik  di  hadapan  Notaris seharusnya  seorang  Notaris  dan  para  pihak  harus  melaksanakan  prinsip  atau  asas  kehati- hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN-P  yang  masih  belum  jelas  mengatur penjelasan  bagaimana  perlindungan  notaris  dalam  bertindak  dalam  proses  pembuatan  akta autentik dan untuk melakukan suatu pencegahan agar notaris bisa menjaga serta melindungi jabatan notaris  agar nantinya notaris  dapat  bertindak lebih berhati-hati dalam membuat  akta autentik.
Dengan  demikian  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai    terkait  dampak  bagi Notaris  yang  bersangkutan  atas  dokumen  palsu  dan  keterangan  palsu  yang  diberikan  oleh para  penghadap  tersebut,  yang  kemudian  merujuk  kepada  pentingnya  bagi  Notaris  dalam menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengenal  para  penghadap  dan  penulis  ingin memberikan  masukan  bahwa  perlu  diperjelas  kembali  tentang  kewajiban  notaris  untuk melakukan prinsip-prinsip kehati- hatian dalam proses pembuatan akta autentik agar nantinya akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum.

## METODE PENELITIAN
Bentuk  Penelitian  Penelitian  yang  digunakan  berbentuk  yuridis  normatif,  penelitian bertujuan  untuk  menelaah  asas-asas  hukum  dan  sumber  hukum  tertulis.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  melalui  penelusuran  sumber  hukum  primer,  sumber  hukum sekunder  dan  sumber  hukum  tersier.  Penelitian  dengan  yuridis  normatif  bertujuan  untuk menelaah norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis. Jenis Data sejalan dengan penelitian secara  normatif,  maka  penelitian  ini  mengandung  bahan  hukum  sekunder.  Salah  satu keuntungan bahan sekunder memiliki kemungkinan untuk memperkokoh dan memperluasdasar-dasar  serta  menarik  generalisasi  dari  hasil-hasil  penelitian. 25 Alat Pengumpulan  Data  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  menggunakan  studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, dimana studi dokumen digunakan untuk mencari data  sekunder.  Tujuan  dari  studi  dokumen  yaitu  untuk  mempelajari  pengetahuan  dasar mengenai tanggungjawab dari profesi itu sendiri dari berbagai literatur yang ada

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Notaris dalam pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  mengatur  oleh Undang-Undang  kepada  Notaris  ialah  yang  membuat  akta  otentik,  hal  ini  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah 26 : 1. Notaris  berwenang membuat  akta otentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semua  itu
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet.19, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.35
26 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualiakan  kepada  pejabat  lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusu;
b. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
f. Mebuat akta Risalah Lelang
3. Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. 27 Notaris berwenang melakukan  semua  pembuatan  akta  untuk  semua  Tindakan-tindakan  kecuali  untuk  suatu tindakan  yang  menjadi  kewenangan  pejabat  lain  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang, apabila dilihat hal tersebut seperti akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan  sipil  serta  akta-akta  lainnya  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan atas akta itu.
Akta  adalah  tulisan  yang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  tentang  suatu  peristiwa (perbuatan,  perjanjian  maupun  ketetapan)  dan  ditandatangani. 28 Akta  autentik  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Hal  ini  senada  dengan  bunyi  Pasal  1870  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “Suatu  akta  autentik  memberikan  diantara para  pihak  beserta  ahli  waris-ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” 29
Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sangat  kuat mengingat  akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna,  maka  tidak  jarang  berbagai peraturan  perundangan  mewajibkan  peraturan  hukum  tertentu  dibuat  dalam  akta  autentik, seperti  pendirian  perseroan  terbatas,  koperasi,  akta  jaminan  fidusia,  dan  sebagainya  di samping  akta  tersebut  dibuat  atas  permintaan  para  pihak.  Hukum  positif  di  Indonesia  telah mengatur  jabatan  notaris  dalam  suatu  undang-  undang  khusus,  pemerintah  bersama  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris. 30 Akta  menurut  Sudikno  Mertokusumo  merupakan  surat  yang  diberi  tanda tangan yang memuat  peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu  hak atau perikatan, yang buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 31
Pembuatan  akta  harus  memiliki  intergritas  dan  moralitas  demi  terwujudnya perlindungan  dan  kepastian  hukum.  para  pihak  dalam  suatu  akta  otentik  sudah  pasti mengharapkan  kepentingannya  dapat  terlindungi  dan  kepadanya  dapat  diperoleh  kepastian hukum  mengenao  perbuatan  yang  dituangkan  dalam  akta  otentik.  Keinginan  tersebut  yang diharapkan bisa diperoleh dari pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan alat bukti yang  sempurna  dan  mengikat,  namun  jika  sampai  kepentingannya  menjadi  hilang kepastiannya akibat kelalaian pejabat umum dan mengakibatkan akta otentik yang dibuatnya menjadi  kehilangan  kekuatan  pembuktian  sempurna  maka  para  pihak  yang  dirugikan  dapat
27 Ibid , hlm. 48.
28 R Subekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.25
29 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek],  diterjemahkan  oleh  Subekti  R,  dan  R.  Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1870.
30 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Prespektif  Hukum  dan  Etika ,  (Yogyakarta  :  FH  UII  Press, 2009), hlm. 5.
31 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menggugat  Notaris  atau  Notaris  Pengganti  untuk  membayar  sejumlah  ganti  rugi  dan  bunga yang ditimbulkan dari kelalaiannya. 32
Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat  akta  autentik  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1),  Undang-  undang  Nomor  30  Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi: 33
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang
Hadirnya  Notaris  di  tengah  masyarakat  diharapkan  mampu  menyiratkan  apa  yang dikehendaki oleh para pihak sebagai sebuah akta yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sehingga tidak membutuhkan alat bukti lainnya. Produk dari Notaris memiliki sifat  otentik  seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris:  Akta  yang  dibuat  oleh Notaris  mempunyai  sifat  otentik  bukan  oleh  karena  Undang-Undang  menetapkan  demikian tetapi  oleh  karena  akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum (pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Undang-Undang)  yang  berwenang  untuk  itu  sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 34
Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak  tidak  hati-hati  yang  berakibat  menimbulkan  permasalahan  hukum  ,  hal  tersebut menjadi  celah  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata  bagi  sang  Notaris.  Ketika  terjadi sengketa  Notaris  akan  dipanggil  dan  dimintai  keterangan  sebagai  saksi  Tidak  sedikit  waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal itu disebabkan karena para pihak yang membuat  akta  autentik  memberikan  dokumen  palsu  ataupun  memberikan  keterangan  palsu kepada  notaris  yang  dalahm  hal  ini  Notaris  tidak  punya  prinsip  kehati-hatian  sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.
Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seorang notaris dalam menjalankan  fungsi  dan  jabatannya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan diberlakukannya prinsip  kehati-hatian  tidak  lain  adalah  agar  notaris  selalu  dalam  rambu-rambu  yang  benar. Dengan  diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  diharapkan  agar  kepercayaan  masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat. Pada dasarnya  sikap  kehati-hatian  Notaris/PPAT  dalam  menjalankan  jabatannya  berawal  dari perbedaaan dan ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Dalam hal ini Notaris/PPAT sebagai  pihak  yang  netral  hanya  sebagai  pejabat  pembuat  akta  yang  membingkai  dengan perangkat  hukum  untuk  mengikat  para  pihak,  sehingga  tercapainya  perjanjian  dari  sisi kepastian  dan  keadilan  diantara  para  pihak  terakomodasi  melalui  hubungan  perjanjian  yang bekerja secara seimbang.
32 Sam  Dwi  Zulkarnaen,  “Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Menjalankan  Jabatannya,”  Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
33 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris , (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), hlm. 25.
34 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.50.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seharusnya memegang teguh  prinsip  kehati-hatian,  cermat  dan  teliti.  Hal  ini  disebabkan  karena  kelalaian  Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan,  disisi  lain  dapat  pula  mengakibatkan  akta  yang  dibuatnya  tidak  memiliki kekuatan yang sempurna seperti akta autentik. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan  tercabutnya  hak  seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu  kewajiban, oleh  karena  itu  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  mematuhi  berbagai ketentuan  yang  tersebut  dalam  UUJN. 35 Oleh  karena  itu,  profesi  Notaris  memerlukan  suatu tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial. 36
Akta  notaris  harus  memberikan  kepastian  bahwa  sesuatu  kejadian  dan  fakta  tersebut dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan  dalam  pembuatan  akta.  Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan kepastian  tentang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  waktu  menghadap,  dan  para  pihak  yang menghadap,  paraf  dan  tanda  tangan  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta  membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak) 37

## Ganti  Kerugian  Akibat  Perbuatan  Yang  Telah  Dilakukan  Notaris  Berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin
Notaris,  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  keahlian  khusus  yang  menuntut pengetahuan  luas,  serta  tanggung  jawab  yang  berat  untuk  melayani  kepentingan  umum  dan inti  tugas  notaris  adalah  mengatur  secara  tertulis  dan  autentik  hubungan-hubungan  hukum antara para pihak yang secara mufakat, meminta jasa notaris. Menurut Ismail Saleh. Notaris perlu  memperhatikan  apa  yang  disebut  sebagai  perilaku  profesi  yang  memiliki  unsurunsur sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang. 38
Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:
1. penguatan  persyaratan  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Notaris,  antara  lain,  adanya surat  keterangan  sehat  dari  dokter  dan  psikiater  serta  perpanjangan  jangka  waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan  kewajiban,  larangan  merangkap  jabatan,  dan  alasan  pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. penyesuaian  pengenaan  sanksi  yang  diterapkan  pada  pasal  tertentu,  antara  lain, berupa  pernyataan  bahwa  Akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai  akta di  bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
35 Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika , hlm. 6.
36 Shafira  Khairunnisa,  Roesnastiti  Prayitno  Dan  Widodo  Suryandono, Notaris  Yang  Melakukan  Pemalsuan  Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Judul Akta, (2018), hlm. 3.
37 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris , (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 19.
7. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. Penegasan  untuk  menggunakan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.
Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  tersebut  Dalam  kasus  ini  terdapat  suatu kelalaian seorang notaris karena notaris kurangnya memperhatikan dalam asas kehati-hatian karena  itu  Notaris  dalam  proses  membuat  suatu  akta  autentik  sehingga  dalam  prakteknya sering  timbul  permasalahan  yang  sering  terjadi  karena  kejahatan  para  pihak  seperti melakukan pemalsuan identitas, tanda tangan palsu, kwitansi palsu, sertifikat palsu dan surat palsu yang mengakibat kan cacat hukum pada akta notaris dan berakibat adanya celah hukum pidana  dan  perdata  bagi  sang  notaris,  Bahkan  dalam  prakteknya  sering  terjadi  notaris  ikut dipanggil baik sebagai saksi bahkan sebagai tersangka karena aktanya yang bermasalah.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN-P  yang  masih  belum  jelas  mengatur penjelasan  bagaimana  perlindungan  notaris  dalam  bertindak  dalam  proses  pembuatan  akta autentik dan untuk melakukan suatu pencegahan agar notaris bisa menjaga serta melindungi jabatan notaris  agar nantinya notaris  dapat  bertindak lebih berhati-hati dalam membuat  akta autentik.
Tuntutan  ganti  rugi  kepada  notaris  oleh  pihak  lain  yang  dirugikan  akibat  melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  telah  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  menggunakan  jasa  pelayanan  hukum  kepada notaris. Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, maka pihak notaris akan berupaya untuk secara cermat dan teliti dalam melakukan perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  pertimbangan  hakim  pada  putusan  Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Gin Habib adi
Seorang notaris di Kota Bali melakukan perbuatan menyuruh melakukan dan ikut serta dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang yang di peruntukan untuk sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk  menyuruh orang lain  agar memakai  surat tersebut  seolah-olah isi surat  tersebut  benar dan  tidak  palsu.  Hal  tersebut  membuat  akta  yang  di  buat  oleh  notaris  tersebut  dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum dan notaris tersebut di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin.
Karena  tanda  tangan  yang  tidak  benar  adalah  dengan  meniru  tanda  tangan  orang  lain, baik dengan persetujuannya ataupun tidak. 39 Di dalam buku kejahatan pemalsuan surat yang ditulis  oleh  Adami  Chazawi  disebutkan  bahwa  ada  suatu  Arrest  HR  (14-  4-1913)  yang menyatakan,  “Barang  siapa  dibawah  suatu  tulisan  membubuhkan  tanda  tangan  orang  lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.” 40
Notaris  dihadapkan  dalam  suatu  kerugian  yang  dimana  mendapatkan  surat  dan keterangan oleh para pihak tersebut adalah palsu maka hal tersebut dapat merugikan seorang notaris  yang  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  itikad  baik  malah  dianggap  turut  serta karena  para  pihak  memberikan  keterangan  palsu  kedalam  akta  autentik  notaris.  Seharusnya
39 Adami Chazawi , Kejahatan Mengenai Pemalsuan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100.
40 Ibid ., hlm. 101.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Notaris  dan  para  pihak  agar  bisa  terhindar  dari  segala  risiko  baik  berupa  sanksi  maupun pembatalan  akta  autentik  maka  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik  di  hadapan  Notaris seharusnya  seorang  Notaris  dan  para  pihak  harus  melaksanakan  prinsip  atau  asas  kehati- hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.
Penandatangaan  akta  lazim  dilakukan  ditempat  kantor  notaris,  hal  ini  juga  didukung dengan  terminologi  klien  yang  digunakan  pada  UUJN  dengan  penyebutan  penghadap. Penghadap  berasal  dari  kata  hadap  atau  bermakna  muka.  Penghadap  merupakan  kata  kerja untuk seseorang melakukan kegiatan dalam menghadiri atau bertemu seorang yang lain yang dituju.  Sifat  penghadap  dalam  UUJN  diartikan  klien  mendatangi  notaris  (kantornya)  untuk membuatkan suatu akta notariil (autentik). Kesimpulan dari konsep berfikir ini diterjemahkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang ingin membuatkan akta notariil (autentik) dimuka pejabat  umum  (notaris)  wajib  hadir  dan  bertandatangan  di  kantor  notaris  untuk  memenuhi ketentuan UU Notaris.
Sudah merupakan kewajiban dari notaris dalam hal penandatanganan akta, merupakan hal  yang  sangat  diperlukan  dan  merupakan  kewajiban  dari  notaris  untuk  dapat mempetanggungjawabkan  setiap  akta  yang  dibuat  dan  di  tanda  tanganinya.  Ketentuan  pasal 38  ayat  4  huruf  b  wajib  terpenuhi  dengan  cara  menuangkan  dalam  akta  dimana  tempat penandatanganan  apabila  dilaksanakan  diluar  kantor  notaris  yang  masih  masuk  dalam wilayah  jabatannya.  Tidak  terpenuhinya  ketentuan  pasal  ini  mengakibatkan  notaris  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  mungkin  akan  timbul  dikarenakan  akta  notariil terdegradasi dan bernilai sebagai akta dibawah tangan.

## KESIMPULAN
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya  seharusnya memegang teguh prinsip kehati-hatian,  cermat  dan  teliti.  Hal  ini  disebabkan  karena  kelalaian  Notaris  dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak  yang berkepentingan,  disisi  lain  dapat  pula  mengakibatkan  akta  yang  dibuatnya  tidak  memiliki kekuatan yang sempurna seperti akta autentik. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan  tercabutnya  hak  seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu  kewajiban, oleh  karena  itu  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  mematuhi  berbagai ketentuan  yang  tersebut  dalam  UUJN.  Tuntutan  ganti  rugi  kepada  notaris  oleh  pihak  lain yang  dirugikan  akibat  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam perubahan  akta  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan hukum kepada notaris
Kemudian minuta akta yang tandatangannya dipalsukan dan disuruh oleh notaris dapat mengakibatkan aktanya cacat hukum dan hanya mempunyai pembuktian di bawah tangan dan apabila tidak dapat membuktikan kebenarannya maka aktanya juga tidak dapat berlaku lagi. Mengingat  terdapatnya  asas  praduga  sah  tersebut.  Ketentuan  pasal  38  ayat  4  huruf  b  wajib terpenuhi  dengan  cara  menuangkan  dalam  akta  dimana  tempat  penandatanganan  apabila dilaksanakan  diluar  kantor  notaris  yang  masih  masuk  dalam  wilayah  jabatannya.  Tidak terpenuhinya  ketentuan  pasal  ini  mengakibatkan  notaris  wajib  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  mungkin  akan  timbul  dikarenakan  akta  notariil  terdegradasi  dan  bernilai sebagai akta dibawah tangan. D iharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal terbukti Notaris memalsukan akta maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai  kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Kemudian, dalam menjatuhkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
putusan  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  akta  autentik  hakim  seharusnya  dapat memperhatikan dan memberikan pertimbangan kepada putusannya agar dapat dan betul-betul memberikan  egek  jera  agar  sewaktu-waktu  para  pihak  yang  berbuat  tidak  mengulangi perbuatannya kembali.

## REFERENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Indonesia. Undang-undang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491. Indonesia, Peraturan  Jabatan  Notaris  di  Indonesia [ Reglement  Op  Het  Notaris-Ambt  in Indonesia ]. Staatsblad 1860 No. 3
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] . diterjemahkan oleh Subekti R, dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.

## BUKU
Adjie,  Habib. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik.
Bandung: Refika Aditama, 2009.
Adjie, Habib. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris . Surabaya: Refika Aditama, 2010. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris) . Surabaya: PT. Refika Aditama, 2015. Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh . Memahamai Majelis Kehormatan Notaris . Semarang: Sinergi Offset, 2016
Anshori,  Abdul  Ghofur. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Prespektif  Hukum  dan  Etika . Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Chazawi, Adami . Kejahatan Mengenai Pemalsuan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Darus,  M.  Luthfan  Hadi. Hukum  Notariat  dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris . Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
Ikatan Notaris  Indonesia, Pengurus  Pusat. Jati Diri Notaris Indonesia,  Dulu, Sekarang, dan di Masa mendatang , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008. hlm. 40. Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000.
Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. Ke Notaris . Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS), 2009.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006. Mulyoto.  Kesal ahan  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Perubahan  Dasar  CV. Jakarta: Cakrawala Media 2010
Salaman,  Otje  dan  Eddy  Damian.  Eds. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan .  Cet. Kedua. Bandung: PT Alumni, 2011.
Silihandari,  Hartanti  &  Nisya  Rifiani .  Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Notaris. Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2013.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cet.19. Depok: Rajawali Press, 2019
Soemoatmodjo,  Soertardjo.  Apakah  Notaris  Pejabat  Pembuat  akta  Tanah  Pejabat  lelang. Yogyakarta: Liberty, 1986.
Subekti, R. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita, 1996. Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1983.

## ARTIKEL & JURNAL
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Efektivitas Majelis Pengawas Notaris. Jakarta:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
JP,  Oddy  Marsa.  “Kewenangan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Suatu  Studi  Pada  Bank  Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung).” Jurnal Capelo Vol.3 No.1 (Januari-Juni 2019).
Khairunnisa,  Shafira,  Roesnastiti  Prayitno  Dan  Widodo  Suryandono. Notaris  Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Judul Akta. 2018. Latumaten,  Pieter. Kebatalan  dan  Degredasi  Kekuatan  Bukti  Akta  Notaris  Serta  Model Aktanya .  Makalah  yang  disampaikan  pada  Kongres  XX  Ikatan  Notaris  Indonesia. Surabaya, 2009

## TESIS
Zulkarnaen, Sam Dwi. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Jabatannya,” Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.