## Studi Kasus Opini Masyarakat Terkait Keterbukaan Komunikasi Pemerintah Desa dalam Penanganan COVID-19

## Novita Ika Purnamasari Universitas Amikom Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 E -mail: vitavincentia@amikom.ac.id .

## Abstract
This  research  is  based  on  facts  that  when  conveying  information  about  COVID-19  patients,  the  village government  is  reluctant  to  disclose  data  that  the  community  needs  on  the  grounds  of  reducing  anxiety. Surprisingly, it was found that several village government managers had secretly conveyed information about COVID-19 only to those closest to them and asked them to keep their mouths shut. The purpose of this study is to analyze the problem of information disclosure, which is an obstacle for the village government to carry out information disclosure based on the opinion of people in the Sumbermulyo sub-district and some members of the village government regarding COVID-19. A case study is used in this research, with observation ranging from June 2020 to February 2021, involving six informants. Through this research, it is known that communication problems occur in systems that have power, namely the village government, where each task force has different rules and policies; the personal closeness factor is the reason for the lax handling of COVID-19 and the willingness to disclose information only to few people closest to them personally. Secretly, there is a wish that patient data is not disclosed transparently because of fears it will affect the sub-district COVID-19 distribution score, and there is no structured communication that forces the community to make their policies.
Keywords: COVID-19, information disclosure, communication crisis, village government

## Abstrak
Penelitian  ini  didasari  dari  ditemukannya  fakta  dalam  menyampaikan  informasi  pasien  COVID-19, pemerintah desa enggan membuka data yang dibutuhkan masyarakat dengan alasan mengurangi kegelisahan. Mengejutkannya,  ditemukan  beberapa  pengelola  pemerintah  desa  yang  secara  diam-diam  menyampaikan informasi COVID-19 hanya pada orang-orang terdekat dan meminta mereka untuk tutup mulut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan keterbukaan informasi yang menjadi penghambat pemerintah desa untuk menjalankan keterbukaan informasi dengan didasari dari opini masyarakat kecamatan Sumbermulyo maupun sebagian  anggota  pemerintah  desa  terkait  COVID-19.  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan rentang pengamatan Juni 2020 hingga Februari 2021 serta melibatkan enam informan. Melalui penelitian ini diketahui bahwa problem komunikasi terjadi pada sistem yang memiliki kuasa yaitu pemerintah desa di mana masing-masing satuan unit tugas memiliki aturan dan kebijakan berbeda, faktor kedekatan personal menjadi alasan longgarnya penanganan COVID-19 dan kesediaan mengungkap informasi hanya pada beberapa orang terdekat secara diam-diam, adanya keinginan agar data pasien tidak diungkap transparan karena dikhawatirkan berpengaruh pada skor sebaran COVID-19 kecamatan, dan tidak adanya komunikasi terstruktur yang membuat masyarakat harus membuat kebijakan sendiri.
Kata kunci: COVID-19, keterbukaan informasi, krisis komunikasi, pemerintah desa

## Pendahuluan
Sejak kasus COVID-19 di Indonesia diumumkan awal Maret 2020, hingga 3 Februari 2021  jumlah  pasien  terkonfirmasi  COVID-19 di  Indonesia  telah  mencapai  1.099.687  jiwa. Dari data tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  berada  di  peringkat  11  dengan  jumlah
kasus  positif  22.047  atau  2%  dari  kasus nasional (Covid19.go.id, n.d.). Meskipun tidak melakukan kebijakan pembatasan sosial, namun  di  bulan  Oktober  2020,  DIY  berada  di peringkat 22 dari peta sebaran COVID-19 dan peringkat 19 di bulan Desember pada tahun yang sama (Satuan Tugas Penanganan Covid, n.d.)).
DOI: https://doi.org/10.31315/jik.v21i3.4540 Submitted: 23 February 2021, Revised: 31 October 2022, Accepted: 30 December 2023
Dari tiga perbandingan waktu tersebut, dapat dikatakan  bahwa  pasien  COVID-19  di  DIY mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

## Gambar 1. Tren Perkembangan Kasus COVID-19 di
Daerah Istimewa Yogyakarta Sumber: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,

## 2021
Berdasarkan tren kasus yang terdapat dalam  gambar  1,  dapat  dilihat  bahwa  setiap bulannya  terjadi  kenaikan  jumlah  pasien mulai  dari  pasien  sembuh,  dirawat,  isolasi mandiri  maupun  meninggal  dunia.  Hal  ini sekaligus  merupakan  fakta  bahwa  sebaran virus  Corona  terjadi  secara  massif  dari  waktu ke  waktu,  terutama  menuju  akhir  tahun.
Dari  5  kabupaten  di  DIY,  Bantul merupakan kabupaten peringkat ke-2 terbanyak jumlah pasien COVID-19 setelah Sleman, dengan total  kasus  terkonfirmasi  22.273  kasus  terdiri 4.467 orang pasien sembuh, 139 orang meninggal dunia, dan 1.633 orang masih dalam perawatan.
Desember  2020  hingga  Februari 2021,  Kabupaten  Bantul  bahkan  termasuk dalam kabupaten dengan zona resiko tinggi. Masuknya Bantul dalam zona tersebut disinyalir karena adanya kelonggaran kebijakan penanganan COVID-19 yang diiringi juga dengan tracing pasien yang tidak dilakukan secara  ketat  khususnya  kepada  warga  yang datang dari luar Bantul, misalkan pemudik.
Gambar 2. Perbandingan skor zonasi dan kondisi sebaran COVID-19 di Kabupaten Bantul Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021
Hasil  pengamatan  disertai  data  yang diakses melalui akun Instagram @pemkabbantul ditemukan fakta bahwa  sejak November 2020 hingga  akhir  Januari  2021,  setiap  harinya terjadi  penambahan  pasien  dengan  jumlah  40- 50  pasien  COVID-19  baik  yang  terkonfirmasi positif  maupun  isolasi  mandiri.  Secara  khusus, dipilihnya  kecamatan  Bambanglipuro  sebagai lokus penelitian ini tidak lepas dari data yang penulis dapatkan dari Gugus Penanganan COVID-19 setempat yang menyatakan bahwa  kecamatan  ini  termasuk  dalam kategori  “merah”  terlebih  desa  Sumbermulyo.
Di  sebuah  tempat  peribadatan,  peneliti menemukan  fakta  bahwa  pemimpin  tempat tersebut sengaja melonggarkan kebijakan yang dibuat dengan pertimbangan agar masyarakat yang datang beribadah dapat semakin meningkat jumlahnya  karena  pemimpin  tempat  tersebut merasa kondisi yang ada tidak benar-benar berbahaya sehingga masyarakat perlu diberikan ketenangan dengan melonggarkan kebijakan yang ada. Mengejutkannya, hal ini diketahui oleh satuan tugas penanganan COVID-19 yang ada
di  lingkungan  peribadatan  maupun  kelurahan terkait.  Sungguh  hal  yang  memprihatinkan ditengah  kondisi  yang  tidak  baik-baik  saja. Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di Jawa- Bali  petengahan  Januari  2021  tidak  mampu membawa  dampak  signifikan  dalam  mengurai sebaran COVID-19 di kabupaten ini. Pada kondisi  tersebut,  masyarakat  merasa  bahwa kebutuhan  keterbukaan  akses  informasi  dan keterlibatan pemerintah desa dalam penyampaian informasi seputar testing, tracing dan treatment (3T) pasien  COVID-19  yang  terkonfirmasi, hingga  penerapan  langkah  preventif  antisipasi diperlukan.  Salah  satu  warga  bernama  Damar (47  tahun,  dalam  interview  24  Juni  2021) yang  berdomisili  di  kelurahan  Sumbermulyo mengatakan bahwa hampir satu tahun pandemi COVID-19 terjadi tidak lantas membuat pemerintah  desa  bekerjasama  dengan  warga dalam  mengatasi  informasi  hoaks  COVID-19. Menurutnya, ada kesan bahwa pemerintah desa Sumbermulyo tidak memberikan edukasi serta antisipasi dalam tindakan nyata bagi warga. Saat angka  COVID-19  semakin  tinggi,  pemerintah desa  justru  membatasi  akses  informasi  bahkan memilah  informasi  COVID-19  yang  akan disampaikan pada masyarakat. Lebih disayangkan lagi, kebijakan antisipasi penyebaran COVID-19 justru semakin dilonggarkan dan tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat desa yang berani melakukan kegiatan berkerumun yang akhirnya menimbulkan kecemasan bagi para warga yang merasa pandemic COVID-19 sedang tinggi.
Sebagai contoh ketika peneliti bertanya pada salah satu anggota Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  COVID-19  Kelurahan Sumbermulyo terkait siapa pasien yang terkonfirmasi  dan  di  rawat  di  Rumah  Sakit khusus COVID-19, anggota tersebut mengatakan “tidak  tahu”.  Jawaban  itu  menimbulkan pertanyaa terkait keterbukaan informasi pasien. Akhirnya,  peneliti  harus  mencari  tahu  dari tokoh  agama  setempat  untuk  mendapatkan informasi  terkait  daftar  pasien  terbaru  pada hari  tersebut  di  kecamatan  Sumbermulyo.
Di  satu  sisi,  pemerintah  pernah menghimbau agar warga masyarakat menghormati batasan privasi yang menyangkut kenyamanan  pasien  dan  keluarga,  faktanya pemerintah  desa  kelurahan  setempat  telah salah  mengartikan  himbauan  tersebut  dengan menutup  informasi tracing yang  harusnya dilakukan sebagai langkah  preventif penyebaran COVID-19. Himbauan pemerintah menekankan pada  akses  informasi  personal  pasien  yang dibatasi namun sebenarnya di satu sisi pemerintah juga meminta agar satuan tugas COVID-19 juga melakukan tracing kepada  pihak-pihak  yang melakukan kontak erat dengan pasien. Pada contoh kasus ini, pemerintah desa telah berbeda dalam  mengartikan  himbauan  pemerintah.
Keterbukaan  informasi  merujuk  pada hak  bagi  warga  masyarakat  untuk  memperoleh akses informasi yang dibutuhkan atas kebijakan maupun  penyelesaian  suatu  permasalahan. Skor  Indeks  Keterbukaan  Informasi  Publik (IKIP)  Indonesia  tercatat  sebesar  71,37  pada 2021. Skor tersebut masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan indikatornya, jaminan hukum  atas  akses  informasi  mendapatkan  skor terbaik,  yakni  79,15.  Sementara,  indikator IKIP  yang  mendapatkan  skor  terendah adalah  dukungan  anggaran  pengelolaan informasi,  yakni  61,7  poin  (Rizaty,  2021).
Keterbukaan  informasi  hanya  mampu dicapai apabila stakeholders dalam  hal  ini pemerintah  desa  dan  warga  masyarakat bekerjasama  dalam  penyediaan  informasi secara  jelas  namun  tetap  menghormati  batasan yang ada. Sementara bagi warga masyarakat, keterbukaan informasi berfungsi agar masyarakat mendapatkan data secara valid berdasarkan informasi yang ada, diberikan hak dan keleluasaan mengakses  informasi,  dibekali  dengan pengetahuan dalam membedakan hoaks sehingga warga mampu memilih informasi yang relevan.
Dalam contoh kasus pertama ini, ketika pemerintah  desa  sejak  awal  telah  menutupi akses  informasi  atas  pasien  COVID-19  serta memilih  hanya  memberikan  informasi  secara diam-diam  oleh  pemerintah  desa,  dan  bahkan
memutuskan tidak melakukan tracing dengan pemikiran jika tracing dilakukan maka rapot merah  kelurahan  akan  diketahui  publik. Kasus lain terjadi ketika salah satu warga meninggal  dengan  dugaan  positif  COVID-19 lalu dimakamkan dengan protokol pemakaman COVID-19  tanpa  persetujuan  keluarga  bahkan dengan  kondisi  informasi  simpang  siur  karena hasil  pemeriksaan  rumah  sakit  belum  keluar. Pemerintah  desa  secara  tegas  menyampaikan bahwa  setuju  atau  tidak,  setiap  orang  yang meninggal  dengan  hasil  pemeriksaan  yang belum keluar, maka wajib dimakamkan dengan protokol  COVID-19.  Kasus  lain  adalah  ketika ada pasien meninggal karena COVID-19 namun tracing yang dilakukan pemerintah desa melalui Satgas COVID-19 sebatas pada lingkup keluarga inti sebagai pihak yang melakukan kontak erat. Pihak  lain  di  luar  keluarga  misalkan  tetangga atau orang lain yang sebelumnya berinteraksi dan melakukan kontak erat justru tidak dilakukan tracing dengan alasan: tidak perlu. Fakta lain ditemukan bahwa di beberapa pedusunan, penduduk dari luar kota dapat pulang dan leluasa masuk ke kampung untuk tinggal bersama keluarga tanpa perlu melakukan karantina  mandiri  atau  tes  kesehatan  terlebih dahulu dengan dalih telah mendapatkan ijin dari pengurus  dusun  setempat.  Padahal,  sudah  ada himbauan  pemerintah  bahwa  setiap  warga  dari luar kota wajib melakukan karantina mandiri di  shelter-shelter  yang  telah  disiapkan  oleh pemerintah desa. Namun, pemerintah desa dalam kenyataan  di  lapangan  justru  menyerahkan keputusan pada ketua dukuh yang bersangkutan.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa diberikan keleluasaan membuat dan merancang sendiri kebijakan yang akan dilakukan tanpa perlu  mengindahkan  himbauan  pemerintah bahwa  pemudik  wajib  melakukan  karantina mandiri  terjadi  masalah  mendasar  yang  layak diteliti  yaitu  bagaimana  pemerintah  desa kelurahan  Sumbermulyo  menjalankan  fungsi keterbukaan  informasi  jika  setiap  elemen pemangku  pemerintah  mengambil  jalan  pintas dengan membuat aturan dan penerapannya
sendiri?  Bagaimana  hak  warga  masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  terpercaya  dapat diwujudkan dari birokrasi yang terkesan tebang pilih?  Untuk  itulah  penelitian  ini  dilakukan dengan tujuan menganalisis opini warga masyarakat dalam pelayanan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Sumbermulyo terkait penanganan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan keterbukaan informasi yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam menjalankan keterbukaan informasi dengan didasari dari opini masyarakat kecamatan Sumbermulyo maupun sebagian anggota  pemerintah  desa  terkait  COVID-19. Hal  ini  penting  dilakukan  karena    penerapan kebijakan dan upaya mengatasi pandemi memerlukan kerjasama pemegang kuasa yaitu pemerintah  desa  dan  warga  masyarakat  yang bernaung  di  bawahnya.  Apabila  kerjasama dan  kesadaran  akan  keterbukaan  informasi tidak  dicapai,  masing-masing  pihak  tidak akan  pernah  mengimplementasikan  langkah pencegahan  COVID-19  dengan  tepat  dan kontinu.  Masyarakat  juga  berhak  tahu  sebuah informasi  dengan  kejelasan  dari  pihak  yang dipercaya guna meningkatkan kewaspadaan sekaligus perluasan sebaran COVID-19.
Sementara itu, di jalanan, peneliti dengan mudah  menemukan  kegiatan  yang  memicu kerumunan seperti berkumpul, resepsi pernikahan hingga  rapat  pun  mulai  diadakan  dengan  tidak memedulikan jaga jarak. Ijin penyelenggaraan kegiatan  dapat  diberikan  pemerintah  desa setempat  dan  berlaku  sebagai  “informasi”, bukan aturan tegas. Tidak jarang jajaran pemerintahan  pun  justru  bergabung  di  dalam kegiatan tersebut dengan tidak menggunakan masker maupun menerapkan protokol kesehatan dengan seringkali mengatakan pada warga untuk  tidak  khawatir  tertular  COVID-19. Ketidaktegasan pemerintah desa berakibat dalam  rentang  waku  satu  minggu,  jumlah pasien suspect COVID-19 di Bambanglipuro khususnya  Sumbermulyo  meningkat  secara cepat. Beberapa pasien merupakan orang
tanpa gejala (OTG), terpapar saat melakukan perjalanan  keluar Yogyakarta  atau  tertular  dari keluarga  yang  baru  saja  mudik.  “Ini  belum termasuk orang-orang yang sebenarnya kena COVID-19  tapi  dirahasiakan”,  ujar  Gunardi selaku  warga  kelurahan  Sumbermulyo. “Belum lagi hasil rapid test yang tidak valid oleh  rumah  sakit  yang  memberikan  surat keterangan  dengan  hanya  mengganti  nama pasien  di  form  yang  ada,  dengan  template keterangan  yang  sama  yaitu  “negatif  Sars- COVID-19” pada pasien yang melakukan pemeriksaan  meskipun  hasil  pemeriksaan sebenarnya  positif.  Permainan  ini  terjadi dan  saya  tahu  karena  surat  keterangan bebas COVID-19 dijadikan legalitas semata agar dapat masuk ke desa yang dituju atau mengikuti  acara  tertentu”,  ujar  Alex  warga Sumbermulyo (bukan nama sebenarnya).
Berbagai  kebijakan  pemerintah  desa sengaja dibuat, namun tidak jarang menimbulkan bias  informasi  yang  berujung  kebingungan masyarakat  akan  sikap  labil  pemerintah desa dalam penerapan protokol COVID-19. Ketidaksinergisan pelaksanaan program membuat  pemerintah  pusat  dan  daerah  bahkan seolah tidak sejalan dalam pelaksanaan kebijakan.
Dalam  hal  informasi,  meskipun sosialisasi, pembuatan sarana cuci tangan di tempat umum, pemasangan poster mencuci tangan secara benar atau penggunaan masker telah diserukan, masih ada saja masyarakat yang tidak peduli. Tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar  kebijakan  oleh  Satgas  COVID-19 kelurahan  maupun  kecamatan  berakibat minimnya  komitmen  dan  kesadaran  bahaya COVID-19 dalam pikiran masyarakat secara masif. Sementara bagi masyarakat, simpang siur penerapan kebijakan, ketidakterbukaan informasi yang dibutuhkan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap  kinerja  pemerintah  desa  sehingga beberapa  dusun  memilih  untuk  membuat  dan menerapkan aturan pencegahan COVID-19 tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Masyarakat  pun  terkesan  “lelah”  dan makin abai dengan protokol kesehatan. Mari kita
bandingkan dengan kondisi di awal Maret ketika Presiden  Joko  Widodo  menyatakan  dua  pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat secara cepat bersinergi melakukan aksi preventif dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyemprot  rumah  dan  tempat-tempat  umum dengan  desifektan,  melakukan  kebijakan lockdown atau pembatasan keluar-masuk wilayah, mengurangi interaksi dan bepergian ke tempat- tempat umum, serta tertib menggunakan masker. Munculnya anomali sikap masyarakat ini tidak lepas dari peran komunikasi publik yang  hendaknya  dijalankan  dan  dipatuhi oleh  masyarakat.  Sebagaimana  teori  sistem komunikasi  Nikhlas  Luhmann,  bahwa  dalam sebuah  sistem  dimungkinkan  munculnya permasalahan yang timbul dari sistem itu sendiri, aktor  yang  terlibat  atau  bahkan  keduanya. Penelitian ini menganalisis problem komunikasi publik  yang  dilakukan  pemerintah  kecamatan Bambanglipuro dengan mengambil kasus spesifik  di  kelurahan  Sumbermulyo  dengan melakukan  studi  kasus  keterbukaan  informasi pemerintah  desa  setempat  dan  partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 02  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) diatur agar badan publik menginformasikan  jenis  penyakit,  persebaran, daerah  yang  menjadi  sumber  penyakit  dan pencegahannya  (Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  Republik  Indonesia,  2020). Penelitian terkait komunikasi publik dan keterbukaan  informasi  pernah  dilakukan, sekaligus menjadi acuan pelaksanaan penelitian ini.  Tiara  Indah  dan  Puji  Hariyanti  (2018) melakukan  penelitian  terkait  “ Implementasi Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya” (Indah Tiara dan  Puji  Hariyanti,  2018).  Hasil  penelitian menunjukkan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi  berpengaruh terhadap  implementasi  kebijakan.  Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian Tiara Indah dan Puji  Hariyanti  adalah  penelitian  sebelumnya mengkaji  implementasi  kebijakan  pada  ranah dinas yang bersangkutan. Pada penelitian ini, masyarakat diminta memberikan pendapatnya terkait komunikasi public yang dilakukan pemerintah desa Sumbermulyo terkait keterbukaan informasi sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penanganan pasien COVID-19.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh Itsna  yang  mengkaji  tentang    “ Opini  Publik Cerminan  dari  Pemerintah  dan  Kebijakannya ” (Khusna,  2016).  Hasil  penelitian  menunjukan opini  publik  terkait  kebijakan  dipengaruhi dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, media massa, kelompok kepentingan dan opinion leader . Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya  adalah  analisis  peran  pemangku kepentingan,  tokoh  pembuat  kebijakan dan  aparat  pemerintahan  dalam  penerapan kebijakan  dan  keterbukaan  informasi  bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji opini warga  masyarakat  atas  keterbukaan  informasi pemerintah  desa  yang  meliputi  peran  Satgas COVID-19, kebijakan local yang diterapkan dan  keterbukaan  informasi  yang  dijalankan. Sehingga,  penelitian  ini  mampu  menjadi  tolak ukur apakah pemerintah desa sekedar membuat kebijakan namun tidak memastikan perwujudan berlangsung ketat (sebatas membuat kebijakan tanpa dilakukan pemantauan dan penerapan sanksi  yang  tegas)  atau  pemerintah  desa  tidak melakukan  keterbukaan  informasi  dengan pertimbangan tertentu yang sengaja dibuat. Menurut Nimmo dalam Riyanto (2011) opini  publik  dipahami  sebagai  pengetahuan dan sikap publik terkait isu-isu public (Rianto, 2011). Opini publik diartikan sebagai akumulasi pendapat individual tentang isu yang dibicarakan  secara  terbuka  dan  berpengaruh pada sekelompok orang. Dengan kata lain, opini publik merupakan penilaian sosial atas sebuah informasi, masalah atau isu yang penting berdasarkan pada proses interpretasi dan kesadaran diri masyarakat. Opini publik muncul sebagai sikap dari kontroversi pernyataan atau
kebijakan yang dibuat pemerintah atau seseorang. Timothy  W.  Coombs  dan  Holladay S.J. menggagas teori Situational  Crisis Communication Theory (SCCT) yang mendukung timbulnya opini publik atau reaksi publik terhadap sebuah krisis dan strategi krisis ( crisis response ). SCCT mengantisipasi reaksi publik terhadap krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi (Coombs, 2000). Menurut teori ini, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis, dimana atribusi tersebut akan menentukan reputasi organisasi. Atribusi pada dasarnya adalah persepsi publik terhadap krisis. Pada penelitian ini, persepsi publik ditentukan dari  opini  warga  keluarahan  Sumbermulyo terkait  kebijakan  keterbukaan  informasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  setempat.
Selain kajian atas opini publik dalam struktur sistem-aktor sebagaimana dikemukakan  oleh  Niklas  Luhmann,  sistem komunikasi  didefinisikan  Luhmann  sebagai sebuah  interaksi  autopoiesis  di  mana  sebuah sistem membentuk diri mereka sendiri dengan operasi berupa komunikasi. Sistem autopoietis menempatkan  masyarakat  memenuhi  empat karakteristik yaitu sistem tertutup, merujuk pada dirinya sendiri, menata batas-batas dan struktur internalnya sendiri, serta menghasilkan unsur-unsur dasar yang membangun sistem.
Pada penelitian ini, opini publik yang  dimaksud  adalah  opini  masyarakat terkait  keterbukaan  informasi  yang  dilakukan pemerintah desa melalui pelaksanaan rangkaian kebijakan penanganan COVID-19 dan opini yang dibentuk masyarakat sebagai respon keterbukaan komunikasi dan kebijakan  yang ada.  Dipilihnya  kecamatan  Bambanglipuro karena dari pengamatan penulis sejak Oktober 2020  hingga  awal  Februari  2021,  kecamatan tersebut termasuk dalam 4 besar kecamatan dengan  jumlah  pasien  positif  COVID-19  dan pasien  sembuh  COVID-19  tertinggi  di  Bantul sementara  dipilihnya  kelurahan  Sumbermulyo karena  keluarahan  ini  menjadi  zona  merah tertinggi di kecamatan Bambanglipuro.
Penelitian ini penting dilakukan
mengingat  fungsi  pemerintah  desa  sebagai pemangku  kuasa  dalam  ranah  pemerintah  desa hendaknya  mampu  menggerakkan  segenap pihak  termasuk  masyarakat  untuk  mematuhi protokol  kesehatan,  memberikan  sanksi  dan teguran atas pelanggaran, juga membuka informasi  kepada  masyarakat  dengan  tujuan agar  masyarakat  menjadi  lebih  waspada dan tracing dapat dilakukan secara detail. Adanya opini publik dari masyarakat berguna untuk menunjukkan gambaran langkah yang mereka lakukan dalam menyikapi keterbukaan  informasi  dan  komunikasi  publik atas kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dan  bagaimana  pemerintah  desa  setempat menjalankan fungsi dalam mengontrol penyebaran virus. Kebaharuan yang penulis tawarkan adalah tampilan data terbaru berupa opini masyarakat, faktor  yang  mempengaruhi  terbentuknya  opini warga dan peran warga masyarakat dalam mengakses  informasi  terkait  COVID-19.

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian  kualitatif  dengan  paradigma kritis.  Penelitian  kualitatif  memfokuskan perhatian  pada  pendekatan  interpretatif  dan naturalistik  terhadap  objek  kajiannya.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus menyelidiki fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata dengan  batas-batas  antara  fenomena,  waktu dan konteks melalui serangkaian bukti. Subjek  penelitian  adalah  warga masyarakat  di  kelurahan  Sumbermulyo. Adapun  kriteria  subjek  penelitian  adalah: mengerti  kebijakan  pemerintah  desacdalam penanganan COVID-19, melaksanakan dan atau  tidak  melaksanakan  kebijakan  kesehatan tersebut, bersedia dilakukan wawancara secara online dengan pertimbangan masa pandemi, merupakan  bagian  dari  pemerintah  desa/ satgas  COVID-19  yang  membaca  himbauan pemerintah  melalui  media  komunikasi/ sosial,  dan  demi  kenyamanan  dan  kerahasiaan
penelitian masing-masing informan selanjutnya diberikan sebutan informan 1 hingga informan 6.
Dalam melakukan pengumpulan data, penulis membuat rangkaian pertanyaan untuk selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan  enam  informan.  Adapun  tahap  yang dilakukan untuk pengumpulan data meliputi: penelusuran  pihak-pihak  pemerintah  desa yang  memahami  kasus  ini,  perwakilan warga masyarakat yang bersedia dilakukan diskusi,  selanjutnya  penulis  menghubungi enam    informan  untuk  melakukan  kesepakatan wawancara, kemudian penulis membuat tema- tema yang akan digunakan dalam wawancara.
Setelah  wawancara  dilakukan,  penulis melakukan transkrip wawancara diikuti dengan reduksi data yaitu membuang bagian wawancara yang dinilai tidak relevan terhadap penelitian ini. Demi kepentingan penelitian, hak perlindungan nama pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara ini penulis sepakati untuk dilindungi dengan menyebut informan 1, informan 2 dan informan 3.

## Hasil dan Pembahasan
Pasal 28F UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia” (Kompas.com, 2022). Keterbukaan  informasi  menjadi  salah  satu indikator  sebuah  negara  demokratis  yang menjamin  kebebeasan  dan  hak  masyarakat dalam mengakses dan menggunakan informasi  dengan  catatan  tidak  melanggar aturan atau kebijakan yang ada serta tidak menyangkut  hasl-hal  yang  bersifat  privasi.
Sorotan  terhadap  penanganan  kasus COVID-19  dilakukan  tidak  hanya  menyasar pada  sikap  masyarakat  dalam  menghadapi COVID-19  namun  juga  keterbukaan  informasi serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penanganan pasien COVID-19.
“Teman  saya  bisa  pergi  ke  Magelang bebas tanpa diperiksa surat ijin masuk Yogya atau mendapat hukuman karena tidak pakai masker, bebas, santai Mbak .. Kemarin diminta menutup jalanan kampung dan membuat semprotan desinfektan,  kampung  saya  melakukan. Kami membuat kebijakan tapi disesuaikan kondisi kampung. Malahan , saya dan warga berkumpul  tidak  menggunakan  masker.  Yang lain  juga  begitu,  tapi  sehat-sehat  saja kog ”, ujar  informan  3  (wawancara  Januari  2021). Dari  hasil  interview  yang  dilakukan diketahui  bahwa  menurut  informan  3, pemerintah  desa  tidak  tegas  dalam  menempuh kebijakan terkait sangsi penggunaan masker maupun  langkah  preventif  lain  dan  justru beberapa  anggota  pemerintah  desa  dinilai tidak  memberikan  contoh  yang  baik  dengan tetap melakukan kegiatan berkumpul yang memicu sebagian masyarakat lain yang tidak percaya  COVID-19  melakukan  hal  serupa. Dukungan  pemerintah  desa  dalam penanganan pasien COVID-19 dianggap bagus oleh informan 1 yang merupakan mantan pasien COVID-19 di kecamatan Bambanglipuro. “Suport  pemerintah  desa  saat  saya  dinyatakan positif COVID-19, bagus. Jadi, selang beberapa jam  setelah  saya  dinyatakan  reaktif rapid  test , saya diminta karantina oleh dokter kecamatan”, ujarnya dalam interview 13 Desember 2020. Menurut informan 1, sikap tanggap ini termasuk juga dalam bentuk dukungan secara moril dengan terus memantau kondisi informan sejak sebelum dirawat di rumah sakit hingga dinyatakan sembuh. Upaya penanganan pasien COVID-19 menurut  informan  1  dilakukan  terus  menerus dengan  mengusahakan  ketersediaan  kamar rawat  dan  balai  karantina  mandiri  di  daerah kecamatan Bambanglipuro. Sayangnya, menurut informan 1 terdapat protokol yang dirasa kurang menjadi  perhatian  oleh  pemerintah  desa  yaitu menyatukan pasien reaktif ke dalam satu ruangan padahal belum dipastikan hasil swab PCR yang dilakukan.  Kondisi  ini  membahayakan  pasien lain  apabila  ternyata  hasil  tes  PCR  negatif. “Agak  aneh  memang  karena  saya  disatukan
dengan 2 teman lainnya yang sama-sama reaktif selama  tiga  hari,  padahal  hasil  PCR  di  hari ke-3  menunjukkan  mereka  negatif  dan  saya positif.  Namun  mereka  tidak  di  tes  lagi”,  ujar informan  1.  Ketika  informan  1  menanyakan alasan mengapa 2 pasien lain tidak dilakukan tes  lagi,  petugas  kesehatan  menyatakan  bahwa hal  ini  berdasarkan  koordinasi  antara  pihak karantina  dan  pemerintah  desa  setempat.
Pendapat tersebut berbeda dengan informan  2  dan  3  yang  menyatakan  bahwa komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa setempat mulai dari jajaran paling dasar  di  tingkat  desa  hingga  kecamatan belum  maksimal.  Informan  2  mengatakan, keterbukaan  informasi  terkait  data  pasien misalnya,  justru  ditutup-tutupi  oleh  beberapa kalangan  pejabat  pemerintahan  desa  setempat. Padahal,  informasi  terkait  pasien  penting bagi  masyarakat  khususnya  untuk  melakukan tracing dan mewaspadai penyebaran virus. Longgarnya  proteksi  pemerintah  desa paling  sering  dijumpai  di  tingkat  pedukuhan. Informan  3  mengatakan,  pemangku  kebijakan setempat  justru  sering  terlihat  ikut  terlibat dalam kegiatan berkerumun, seperti kenduri atau  pelaksanaan  resepsi.  Harusnya,  sanksi diberikan bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar  aturan  batas  jumlah  yang  diijinkan atau jika kegiatan tidak sesuai dengan protokol  kesehatan.  Namun  hal  ini  justru tidak  dipedulikan  oleh  pihak  RT  setempat.
Informan  4  dan  5  yang  selain  terlibat sebagai bagian dari Satgas COVID-19 Kecamatan Sumbermulyo juga mengakui bahwa sebenarnya masing-masing Satgas memiliki kebijakan sendiri dan cara menjalankan yang berbeda-beda.
“Sebenarnya  kami  ingin  membuka  data tentang pasien COVID-19 agar bisa dilakukan tracing lebih luas, tapi kalau koordinator Satgas tidak mengijinkan, mau bagaimana lagi?”, ujar informan 4 . Sementara  itu,  informan  5  berpendapat bahwa  adanya  ketidakberesan  kebijakan dan  keterbukaan  informasi  dipengaruhi  dari instruksi  jajaran  lebih  atas  yang  khawatir jika  data  benar-benar  dibuka,  maka  jumlah
angka pasien di kecamatan Sumbermulyo akan  meningkat  dan  berpengaruh  pada laporan  harian  ke  tingkat  Kabupaten  Bantul. “Takutnya nanti jadi rapot merah untuk kecamatan,  padahal  sebagai  warga  saya  juga rasanya ingin menyebarkan ke warga. Akhirnya ya diam-diam saya sampaikan ke keluarga atau teman warga terdekat alias diam-diam”, ujar informan 5. Bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 tidak selalu diimbangi dengan  makin  ketatnya  komitmen  kesehatan. Informan 1 memandang semakin hari masyarakat abai  menerapkan  protokol  kesehatan.  Sebagai contoh mengenakan masker tidak sesuai standar, bahkan  ia  pernah  menemukan  pemerintah desa setempat yang justru tidak mengenakan masker,  padahal  mereka  adalah  contoh  bagi masyarakat. Kondisi lain yang ditemukan adalah  tidak  konsistennya  pemerintah  desa dalam pelaksanaan kebijakan terkait penerapan protokol  kesehatan  tampak  pada  saat  beberapa perwakilan  desa  justru  menjemput  informan 1  dari  rumah  sakit  covid  setelah  dinyatakan sembuh, kemudian membawanya menggunakan mobil dengan beberapa orang didalamnya. Peluang menularkan sebaran COVID-19 dapat  terjadi  dari  pihak  yang  tidak  dirawat sebelumnya yaitu anggota penjemput yang belum  diketahui  terpapar/membawa  potensi COVID-19  atau  tidak.  Pemerintah  desa  pun tidak menerapkan pembatasan jarak dan jumlah peserta yang diijinkan ikut dalam mobil yang menjemput  informan  1  sehingga  dalam  mobil yang sama, 6-8 orang tetap duduk berdekatan. Padahal,  mengacu  pada  aturan  protokol kesehatan, meskipun seseorang telah dinyatakan sembuh COVID-19, namun pihak terkait masih harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sebelum berinteraksi dengan masyarakat. Dengan  dalih  yang  menjemput  adalah  petinggi kecamatan  dan  jajaran  di  bawahnya,  maka mantan pasien pun tidak berani menegur tindakan penjemputan berkerumun yang dilakukan. Menurut  informan  2,    pengetahuan terkait perkembangan COVID-19 tidak melulu bisa  diakses  informasinya  dari  pemerintah
desa  setempat.  Bahkan,  yang  sering  terjadi, masyarakat  tidak  memperoleh  data  atau informasi  siapa  saja  orang-orang  sekitar  yang terpapar  COVID-19.  “Akhirnya  kami  hanya menerka-nerka”, ujar informan 2. Sementara itu, bagi informan 3, contoh kasus ketidakterbukaan informasi  pemerintah  pada  masyarakat tampak  saat  ada  pejabat  pemerintah  kelurahan setempat yang terpapar, lalu dijemput mobil ambulance namun  masyarakat  tidak  diberitahu informasinya  oleh  orang-orang  yang  bekerja di  kelurahan  setempat.  Kondisi  semacam  ini tidak pantas dilakukan karena bagaimanapun, tracing kontak terhadap pasien perlu dilakukan tidak  hanya  sebatas  pada  3  atau  5  orang terdekat dengan kontak erat tapi siapa saja yang  pernah  berinteraksi  dengan  pasien  dalam rentang  waktu  terdekat.  Pemahaman  kesehatan semacam ini nyatanya belum menjadi kesadaran semua  elemen  pejabat  pemerintahan  desa.
Bagi  informan  4  dan  6,  pemerintah desa  terkesan  sengaja  menutup  informasi perkembangan COVID-19 dengan membatasi berbicara topik pasien COVID-19. Kalaupun ada warga yang bertanya, biasanya mereka akan berbisik dalam menyampaikan sehingga  terkesan  data  ini  sebagai  “rahasia”.
Menurut  informan  5,  salah  satu  alasan mengapa  pemerintah  desa  tidak  melakukan keterbukaan informasi adalah karena sebenarnya pemerintah  desa  mulai  tidak  peduli  dengan aturan  dan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah desa  sehingga  terkesan  sebagai  himbauan semata.  Maka  langkah  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  langsung  membuat  praktek kebijakan  baru  dengan  minim  informasi.  Jika sesama  warga  bertanya,  informan  5  akan langsung  menjelaskan  bahwa  setiap  desa memiliki kebebasan mengatur warganya sendiri.
Informan 1 mengungkapkan, dalam akses informasi kebijakan terbaru, protokol kesehatan dan pasien covid justru seringkali didapatkan tidak dari pemerintah desa melainkan televisi, koran, atau pembicaraan dari masyarakat setempat.
“Pemerintah  desa  seringkali  kalau  ditanya dijawab emboh (tidak  tahu). Ya  kami  cuma
getok tular saja, tau-tau nanti dapat kabar kalau si A kena covid, tapi ga dibuka apakah masih  reaktif  atau  positif.  Malah  sering kami  ga  tau  infonya,  jadinya  menebak- nebak. Apalagi dalam kondisi sekarang saat jumlah  orang  kena  covid  makin  banyak harusnya datanya dibuka”, imbuh informan 1.
Sikap  kurang  peduli  pemerintah desa juga tampak ketika tidak ada bantuan dana atau penyediaan sarana pendukung kesehatan  bagi  desa-desa  untuk  pengadaan semprotan  desinfektan  atau  fasilitas  kesehatan lainnya.  Sehingga,  masing-masing  desa harus melakukannya secara swadaya. Menurunnya  ketelatenan  pemerintah desa dalam melakukan keterbukaan informasi  dan  pengetatan  protokol  kesehatan juga tampak dari data perkembangan
COVID-19
harian di kecamatan Bambanglipuro  yang  kurang  informatif. “Saya  pernah  membaca  data  COVID-19 kecamatan  yang  disitu  tertulis  jumlah  kasus sebuah  pedukuhan  100  orang,  meninggal 4 orang. Sementara, yang meninggal itu kejadian  COVID-19  hingga  awal  Desember 2020. Dalam gambar tersebut ditulisnya data  harian.  Harusnya  dibuat  data  harian berapa  penambahan,  berapa  yang  sembuh dan  yang  meninggal  per  hari,  bukan  justru ditotal  secara  mentah.  Data  ini  bahaya kalau  dibuatnya  salah”,  ujar  informan  3.
Pemerintah desa hendaknya tidak hanya memberikan  informasi  setiap  ada  kasus penambahan pasien covid-19, namun kemampuan pemerintah dalam membuat laporan dan menyebarluaskan pada masyarakat menjadi informasi  yang  penting  dan  sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya  penyebaran  covid-19.  Penulis  pun menemukan  contoh  gambar  yang  memuat  data informatif  terkait  sebaran  COVID-19  yang mudah dipahami dan informatif bagi masyarakat sebagai berikut:
Gambar 3. Peta sebaran COVID-19 di Desa Sumbermulyo dan Pedukuhan Gilangharjo Sumber: W hatsapp gugus tugas COVID-19 Sumbermulyo
Jika dicermati, gambar di atas memuat data  jumlah  kasus  harian  yang  lengkap. Sehingga,  pemerintah  desa  kedua  tempat ini  telah  berusaha  memberikan  informasi yang lengkap pada masyarakat sekaligus memberikan ajakan untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan pun tetap dilakukan namun dengan menerapkan  rangkaian  protokol  kesehatan.
Sayangnya, pelaksanaan kebijakan COVID-19 dengan aturan berbeda-beda tetap dirasa  oleh  informan  2  karena  adanya  aturan yang  justru  diubah  atau  terkesan  “karet”  oleh Satgas  COVID-19  yang  ada.  “Ada  kebijakan kalau  data  pasien  terkonfirmasi  COVID-19 di  kecamatan  hingga  menyentuh  20%  maka kegiatan peribadatan dihentikan. Ini menyentuh 24%  lebih  tapi  tidak  dihentikan  dengan  alasan yang terjangkit di kecamatan belum sampai 200  kasus.  Alternatif-alternatif  kebijakan  ini yang justru mengkhawatirkan, ujar informan 2”.
Pernyataan  informan  2  tersebut memunculkan  rasa  heran  dari  peneliti  karena aturan  yang  dibuat  oleh  masing-masing satgas  bisa  berbeda-beda.  Lantas  di  mana sebenarnya  acuan  pertimbangan  sebuah lokasi  dapat  di  tutup/ lockdown sementara ketika kasus COVID-19 semakin tinggi.
Informan  6  dan  4  mengakui  bahwa informasi  ketersediaan  tempat  tidur  di  rumah sakit  khusus  COVID-19  seringkali  ditutup- tutupi dengan tujuan agar warga tidak langsung
meminta dirawat di rumah sakit namun memilih karantina  mandiri.  Informan  5  menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, upaya penjemputan pasien  COVID-19  dilakukan  sore  hari  hingga malam dan terkesan diam-diam. Sebagai contoh, kendaraan penjemputan tidak menggunakan sirine  agar  warga  tidak  mengetahui  adanya pasien COVID-19 di sekitar lingkungan mereka. Dari pengamatan penulis, kegiatan peribadatan tetap dilakukan meskipun dengan protokol  kesehatan.  Saat  penulis  berbincang dengan salah seorang petugas Satgas, dijelaskan bahwa sistem lockdown yang selama ini dilakukan di  tempat  peribadatan  tersebut  adalah  jika  ada anggota  yang  terkonfirmasi  positif  COVID-19 maka komunitas yang berasal dari lokasi yang sama dilarang masuk ke area peribadatan selama 14 hari. Hal ini sekaligus sebagai sanksi penerapan  protokol  kesehatan.  Saat  penulis bertanya bagaimana dengan kemungkinan kontak erat tidak hanya dengan masyarakat lokasi setempat namun juga potensi lingkungan yang lain, petugas satgas tidak mampu menjawab. Dari kejadian tersebut, penulis berpendapat  bahwa  dalam  menjalankan kebijakan  yang  ada,  pemerintah  desa  dengan gugus penanganan COVID-19 ataupun satgas COVID-19 yang dibentuk mulai dari pedukuhan, desa, kecamatan maupun lingkungan peribadatan memiliki kebijakan berbeda-beda. Dalam system-aktor  yang  disampaikan  Luhmann, kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  permasalahan ada di tingkat sistem yang tidak memiliki aturan dan sanksi tegas terkait apa yang diijinkan dan tidak, skema penutupan tempat ibadat yang  tegas  hingga  keterbukaan  informasi dan tracing pasien COVID-19 secara rinci. Kondisi  ini  berpengaruh  pada  sikap masyarakat yang kemudian mempertanyakan bagaimana sebenarnya sikap pemerintah desa dan satgas  terkait  terhadap  penanganan  COVID-19 karena masyarakat merasa aturan yang ada tidak dilaksanakan  dengan  tegas  dan  ambigu.  Salah seorang  lurah  desa  setempat  pernah  mengajak masyarakat melakukan kegiatan mancing bersama dengan tujuan untuk refreshing dengan
tidak  mengindahkan  protokol  kesehatan. Kegiatan tersebut justru dipublikasikan oleh pejabat desa terkait dalam status whatsapp- nya  dan  menunjukkan  bahwa  pejabat  desa yang  bersangkutan  tidak  memberikan  contoh yang baik. Dengan kondisi seperti ini, pejabat desa justru mengajak masyarakat mengikuti kegiatan yang ada bahkan mengabaikan standar protokol  kesehatan.  Masyarakat  pun  tampak menikmati kegiatan memancing yang dilakukan.
Terkait  dengan  keterbukaan  informasi pasien COVID-19 dan keluarga yang terpapar, seluruh  informan  sepakat  bahwa  pemerintah desa  tidak  menjalankan  fungsi  tersebut  dengan baik. Hal ini terbukti dari pernyataan informan 4  dan  5  yang  menyebut  bahwa  kebutuhan informasi  hanya  akan  disampaikan  pada  pihak tertentu  dalam  hal  ini opinion  leader yang terdiri dari pemimpin tempat ibadat, rumah sakit dan warga tertentu yang memiliki kedekatan dengan  pejabat  pemerintah  desa  setempat.
Dibatasinya  informasi  seputar  pasien COVID-19 bertujuan agar warga tidak khawatir  dengan  kondisi  sebaran  COVID-19 yang  ada.  Namun,  bagi  informan  6,  informan 1  dan  informan  3,  ketidakadilan  informasi yang diberikan pada warga berdampak pada tracing tidak dapat dilakukan dengan optimal sehingga  warga  seolah  “menunggu  giliran” terpapar  COVID-19.  Menurut  ketiga  informan tersebut,  ketidakterbukaan  informasi  justru membawa kerugian bagi warga karena warga tidak dapat merancang kebijakan lokal di ranah dusun mereka sendiri. Hal ini diperparah ketika  kebutuhan  obat-obatan  COVID-19 bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah  tidak  mendapat  akses  informasi  secara gratis  oleh  pemerintah  desa  setempat.  Dengan kata  lain,  warga  yang  membutuhkan  bantuan lebih  banyak  didukung  dari  saudara  atau kerabat yang memberikan bantuan. Semakin banyak kerabat yang dimiliki maka potensi menerima pertolongan akan lebih terbuka lebar. Kedekatan personal juga mempengaruhi ketersediaan informasi dan kesediaan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah desa untuk
memberikan kelonggaran aturan serta informasi terkait pasien COVID-19. Menurut informan 2 dan  3,  informasi  pasien  COVID-19  diperoleh dari pemimpin peribadatan yang menyampaikan data pasien COVID-19 dengan menjabarkan detail person  by  person dalam percakapan lisan. Pemimpin peribadatan tersebut meminta informan  2  dan  3  untuk  menjaga  informasi karena  menurut  yang  bersangkutan,  informasi tersebut  bersifat  tertutup  dan  tidak  dapat diketahui  masyarakat  secara  luas. Tidak  jarang pasien COVID-19 sengaja ditutup-tutupi karena keluarga atau pasien tersebut merasa malu sehingga  meminta  pejabat  desa  merahasiakan. “Ada  pemimpin  agama  dan  pejabat  desa yang terpapar COVID-19 dan dirawat secara diam-diam karena malu jika masyarakat tahu.  Akhirnya tracing hanya  dilakukan pada  keluarga  inti,  padahal  orang  tersebut berinteraksi dengan warga yang lain. Toh , tidak ada sangsi apapun. Jadi wacana tracing itu sekedar wacana karena prakteknya kalau memiliki kuasa maka tracing tidak perlu dilakukan secara luas sesuai arahan pemerintah. Jadi, data di kelurahan bisa jadi lebih sedikit dibanding yang di lapangan”, ujar informan 2 Terkait dengan pemakaman COVID-19, dari  data  yang  penulis  dapatkan,  diketahui bahwa kedekatan personal juga berdampak pada tidak  dibukanya  beberapa  hasil  pemeriksaan COVID-19 ke masyarakat umum. Tidak jarang masyarakat  menerka-nerka  hasil  pemeriksaan jenazah yang berpeluang menimbulkan kesalahan informasi  yang  tersebar  secara  luas.  Bahkan, ditemukan  juga  aturan  pemakaman  jenazah yang  berbeda-beda  antar  desa  meskipun  masih dalam satu kelurahan. Ada yang jenazah segera dimakamkan  tanpa  menunggu  hari  berikutnya, namun ada pula jenazah yang baru dimakamkan hari berikutnya padahal ketika hasil test keluar, diketahui  yang  bersangkutan  meninggal karena  COVID-19.  “Beberapa  kejadian bahkan  keluarga  yang  berduka  menerima kunjungan pelayat di rumah. Ini juga diketahui pemerintah  desa  dan  dibiarkan  saja.  Lalu kontrolnya ada di mana?”, ungkap informan 1.
Dari rangkaian data yang didapatkan penulis di atas, dalam penanganan COVID-19, pemerintah  desa  kelurahan  Sumbermulyo belum  maksimal  dalam  memenuhi  fungsi keterbukaan  informasi,  mengimplementasikan aturan dan tidak sepenuhnya tertib melakukan kontrol atas penerapan protokol kesehatan.  Kondisi  ini  berpengaruh  pada sikap masyarakat yang kemudian menjadi longgar  dalam  melakukan  protokol  kesehatan dan  enggan  mematuhi  aturan  yang  ada.
Merujuk pada konsep sistem-aktor Niklas  Luhmann  bahwa  pembentukan  sistem sosial bukan karena adanya kesepakatan bersama diantara para individunya, namun justru karena adanya perbedaan, dalam kasus  keterbukaan  informasi  penelitian  ini, perbedaan kebijakan dan ketidakmampuan warga  dalam  mengakses  informasi  publik terkait COVID-19 justru mendatangkan masalah  dan  mengganggu  system  yang  ada.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  bagi warga  yang  tidak  dapat  mengakses  informasi melalui grup whatsapp ataupun media sosial, mereka sebatas menunggu bantuan tetangga saja. Namun, bagi warga yang memiliki kedekatan dengan salah satu pejabat pemerintah desa,  tidak  jarang  pejabat  pemerintahan desa tersebut akan datang menengok pasien  karantina  mandiri  ke  rumahnya.
Warga masyarakat selanjutnya membentuk kelompok-kelompok yang bertugas untuk memberikan bantuan berupa kiriman makanan bagi pasien COVID-19 yang melakukan karantina  mandiri.  Ketua  RT  dan  tokoh  agama masing-masing dusun bekerja mendistribusikan bantuan  dan  melakukan  sosialisasi  ke  rumah- rumah  dengan  tetap  memerhatikan  protokol kesehatan yang ada. Tidak jarang pula, ketua RT menjadi penghubung kebutuhan obat-obatan dan pengambilannya  di  Puskesmas  terdekat. Warga pun tidak lagi mengandalkan pejabat desa dalam hal akses informasi dan bantuan, namun berganti mengandalkan  Ketua  RT  atau  tokoh  warga terkait yang sigap memberikan pertolongan dan penyampaian informasi dengan memasukan salah

## 494 Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 21 Nomor 3, Desember 2023 halaman 482-497
satu anggota keluarga ke grup whatsapp dusun. Permasalahan  sistem  ini  menyebabkan masyarakat  menjadi  pihak  yang  terdampak karena tidak tegasnya batasan aturan yang dibuat  sepihak  oleh  pejabat  desa.  Sebagai contoh,  di  awal  November  satgas  covid mengijinkan penyelenggaraan kegiatan resepsi dengan mengundang 800 tamu undangan dan mendapatkan persetujuan dari kecamatan. Bahkan,  penjagaan  kegiatan  dilakuka  oleh beberapa  pejabat  desa  terkait.  Hal  ini  lantas menimbulkan kecemburuan sekaligus kebingungan dari warga yang disatu sisi berusaha mencegah penyebaran COVID-19 dengan usaha- usaha  yang  melibatkan  masyarakat  setempat, namun  disi  lain  pejabat  desa  yang  seharusnya tegas membuat aturan dan memberikan informasi kepada warga justru tidak melakukan tugasnya dan  memilih  membuat  keputusan  sepihak. Dualisme kebijakan dari kasus tersebut memberikan  gambaran  fakta  inkonsistensi pelaksanaan  protokol  kesehatan  dan  aturan yang  bersifat  “karet”.    Kegiatan  memancing bersama  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dan masyarakat sebagai bentuk refreshing dan menciptakan  kerumunan  berpengaruh  terhadap timbulnya krisis komunikasi yang sejalan dengan Situational  Crisis  Communication Theory  (SCCT) .  Organisasi  dalam  hal  ini pejabat  pemerintah  desa  (kelurahan)  dianggap sebagai  pihak  yang  berpotensi  menyebabkan krisis komunikasi dalam penerapan keterbukaan  informasi.  Pemerintah  desa  yang tidak terbuka dengan data-data dan tracing COVID-19 justru berpeluang menjadi agen yang menyumbang potensi sebaran COVID-19 yang  lebih  tinggi  lagi  bagi  warga  setempat. Terbentuknya opini publik dari warga masyarakat yang memandang bahwa pemerintah desa telah gagal memenuhi fungsi keterbukaan informasi didasarkan dari ketidakadanya kejelasan informasi yang berhak didapat oleh warga secara umum.  Bahkan  minimnya  koordinasi  dengan tokoh  publik  warga  setempat  berdampak  pada akses  informasi  yang  harus  dilakukan  secara mandiri oleh Ketua RT maupun tokoh masyarakat
yang mewakili warga setempat. Belum lagi ketika pejabat desa tidak mampu menjelaskan mengapa membuat aturan dan kebijakan yang dilaksanakan  berbeda-beda  oleh  warga  yang berbeda  juga  menunjukan  bahwa  pejabat  desa tidak  memberikan  keadilan  informasi  dan salah  dalam  menjalankan  kebijakan  yang  ada.
Ketika  warga  membutuhkan  informasi, satgas  maupun  pejabat  pemerintah  harus berkoordinasi satu sama lain, atau dengan kata lain  tidak  langsung  memberikan  informasi yang  dibutuhkan.  Tidak  jarang,  beberapa pejabat  desa  bermain  “tebak”  data  pasien jika ada warga yang bertanya. Namun, pada warga tertentu, pejabat desa dapat bersikap terbuka dan menjelaskan informasi secara rinci.
Pejabat  desa  sebagai  sebuah  sistem telah  membentuk  mekanisme  kebijakannya sendiri tanpa mempertimbangkan warga yang membutuhkan  kejelasan  informasi.  Dalam komunikasi krisis maupun sistem komunikasi, sikap pejabat yang demikian berpotensi mengganggu stabilitas sistem dan dapat memperparah krisis yang ada. Sebab, jika masing- masing sistem membuat aturan tanpa melibatkan serta  menginformasikan  kepada  agen/  warga masyarakat, maka sistem tersebut membatasi diri dari kemampuannya mengembangkan diri dan memperluas informasi untuk mengurangi dampak buruk  krisis  yaitu  kesimpangsiuran  informasi seputar COVID-19 dan tindakan antisipasi yang perlu dilakukan dalam penanganan COVID-19.
Warga tidak dapat mengandalkan pejabat desa namun warga dapat mengandalkan Ketua RT maupun tokoh masyarakat desa setempat untuk mengamankan warganya dari COVID-19 dengan membentuk kelompok warga bantu warga dengan tujuan menumbuhkan toleransi antar masyarakat.

## Kesimpulan
Melalui penelitian ini didapatkan kesimpulan  bahwa  keterbukaan  informasi masih  menjadi  permasalahan  khususnya  bagi pemerintah  desa  setempat.  Permasalahan yang  timbul  adalah  tidak  tegasnya  kebijakan
dan aturan yang membatasi serta pelaksanaan yang dilakukan pada masyarakat. Perbedaan aturan muncul antar satgas atau gugus yang dibentuk baik diranah pemerintah desa maupun kecamatan  yang  berdampak  pada  lemahnya sikap kesadaran masyarakat untuk taat pada protokol  kesehatan  yang  ada  dan  mematuhi aturan penyelenggaraan kegiatan masyarakat.
Akibatnya,  makin  hari  sikap  abai dan menyepelekan penyebaran COVID-19 makin  rentan  terjadi.  Pejabat  pemerintah  desa pun tidak tegas dalam memberikan edukasi, pendampingan  maupun  contoh  penerapan aturan  kesehatan.  Tidak  jarang,  mereka  justru memberikan  contoh  yang  buruk.  Adanya kesalahan persepsi aturan yang dibuat di ranah kecamatan berdampak pada masing-masing pejabat desa, penyelenggara kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan justru membuat aturan tambahan yang bersifat “karet” atau solusi yang mempermudah atau melonggarkan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi memicu kerumunan. Keterbukaan  informasi  pun  menjadi masalah  serius  karena  tidak  sedikit  pelaksana pemerintahan desa setempat yang justru menutup- nutupi status pasien yang sebenarnya berguna bagi tracing kontak pasien dan masyarakat namun disisi lain melonggarkan kebijakan yang dibuat sepihak  demi  keuntungan  pihak-pihak  tertentu. Keterbukaan informasi dalam penelitian ini justru dilakukan oleh tokoh masyarakat dan Ketua RT yang secara sigap memasukan masing- masing perwakilan keluarga ke dalam grup whatsapp sekaligus mengirim update informasi terbaru seputar COVID-19 melalui grup tersebut.
Selanjutnya,  faktor  kedekatan  personal menjadi alasan longgarnya penanganan COVID-19 dan kesediaan mengungkap informasi hanya pada beberapa orang terdekat secara diam- diam. Hal ini ditemukan dari kenyataan bahwa data  pasien  dan  informasi  dibuka  hanya  pada orang-orang tertentu yang dekat secara personal
yang menyebabkan informasi rawan hoaks dan justru berdampak pada kegelisahan masyarakat.
Selain  itu,  dari  hasil  interview  yang dilakukan  diketahui  bahwa  faktor  peringkat penilaian  harian  dan  mingguan  menjadi  tolak ukur peningkatan atau penurunan pasien COVID-19  per  kelurahan  dan  kecamatan yang berdampak pada sorotan kebijakan yang dilakukan  oleh  masing-masing  satuan  tugas penangan COVID-19 yang membuat “tekanan” pada  pemerintah  desa  agar  kawasannya  dapat segera  memperoleh  penilaian  “hijau”  sehingga segala aktivitas dapat diberikan kelonggaran. Dengan kata lain, ambisi agar sektor ekonomi, peribadatan maupun aktivitas masyarakat menjadi pertimbangan pengelola kebijakan desa setempat mengurangi informasi yang ada bahkan tidak semua data pasien dimasukan karena setiap kelurahan dan kecamatan di kabupaten berlomba memperoleh  predikat  hijau  sesegera  mungkin. Hal  ini  patut  disayangkan  karena  engan  tujuan sepihak,  ada  yang  harus  dikorbankan  yaitu peluang  masyarakat  memeroleh  kejelasan informasi secara kredibel maupun membiasakan masyarakat  mengetahui  fakta  yang  sebenarnya terkait COVID-19 yang terjadi di sekitar mereka.
Hal  terakhir  yang  penulis  temukan dalam penelitian ini adalah permasalahan tidak adanya komunikasi terstruktur yang membuat masyarakat  harus  membuat  kebijakan  sendiri. Pemerintah  desa  lebih  menjalankan  fungsinya sebagai pemangku kepentingan level desa yang minim koordinasi denga masyarakat. Akibatnya, setiap pedusunan akan membuat aturan mereka sendiri  atau  bahkan  melonggarkan  aturan  yang ada karena sifat informasi yang disampaikan oleh pemerintah  desa  adalah  himbauan  yang  berarti boleh dilakukan dengan konsekuensi pendanaan dan  penanganan  secara  mandiri  atau  memilih untuk tidak melakukan kebijakan yang ada dengan pertimbangan kesepakatan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Aritonang, Agusly Irawan. 2021. Kebijakan Komunikasi  di  Indonesia  Gambaran Implementasi  UU  No.14  tahun  2008 . Diakses  dari  http://jurnalaspikom.org/ index.php/aspikom/article/view/24
Bantulkab.go.id  diakses  dari  https://corona. bantulkab.go.id/ pada 3 Februari 2021
Baharuddin,  Tawakkal.  2019. Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara 2019 . Diakses dari https://www. researchgate.net/publication/345172666_ Keterbukaan_Informasi_publik_Studi_ Pada_Keberhasilan_Pemerintah_Daerah_ Kabupaten_Luwu_Utara_2019
DOI: 10.47650/jglp.v2i2.133 Cooms, W.Timothy & Lainen Schmidt (2000). An  empirical  analysis  of  image restoration:  Texaco’s  racism  crisis . Journal  of  Public  Relations.DOI: 10.1207/ S1532754XJPRR1202_2 Covid19.go.id. 2020. Data Sebaran . Diakses dari https://covid19.go.id/ pada 16 Desember 2020 pukul 20.00 wib
Corona.Jogjaprov. Data  Statistik . Diakses dari https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik 3 Februari 2021 pada 3Februari 2021 Detik.com.2020. Ini  daftar  37  pernyataan blunder  pemerintah  soal  corona. Diakses melalui situs https://news.detik.com/ berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan- blunder-pemerintah-soal-corona-versi- lp3es/3 pada tanggal 3 Juni 2020
Eriyanto. 2019. Media dan Opini Publik . Depok: Rajawali Pers Handaka, Tatag. Hermin Indah Wahyuni, Endang Sulastri,  Paulus  Wiryono.  2016. Sistem Komunikasi Pemerintah dan Kompleksitas Ikon Kambing PE di Kabupaten Purworejo . Jurnal  Komunikasi  Vol.  X  No.  02, September 2016: 183-192 Indah,  Tiara  dan  Puji  Hariyanti,  2018.
Implementasi Kebijakan  Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya . Jurnal komunikasi Volume 12,  Nomor  2,  April  2018  akses  https://
journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/ view/10967 atau  https://doi.org/10.20885/ komunikasi.vol12.iss2.art3 30 Oktober 2020 Johny  G.  Plate.  2020. ISKI  Talk  bersama menghadapi COVID-19 . 19 Mei 2020 Kompas.com. 2022. Batasan  Keterbukaan Informasi . diakses dari https://nasional. kompas.com/read/2022/05/15/01150051/ batasan-keterbukaan-informasi-publik pada 18 Maret 2023
Kriyantono, R. (2012). Public Relation & Crisis Management:  Pendekatan  Critical  Public Relations  Etnografi  Kritis  &  Kualitatif . Jakarta: Kencana Khusna,  Itsna  Hidayatul.  2016. Opini Publik  Cerminan  dari  Pemerintah  dan Kebijakannya . Jurnal PROMEDIA, vol. II,  no.  1,  hal  120-137  diakses  dari  http:// journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/ article/view/313/217 Kompas.com. 2020. Tiga Kali Jokowi Ingatkan Menterinya  Karena  Komunikasi  Publik yang  buruk .  Diakses  dari  https://nasional. kompas.com/read/2020/10/22/08181331/ tiga-kali-jokowi-ingatkan-menterinya- k a r e n a - k o m u n i k a s i - p u b l i k - y a n g - buruk?page=all Mas Jerry I, Raden. 2017. Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. Jurnal Wacana Vol.  16  No.2, Hlm. 171-179 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. Data  Statistik  COVID-19. diakses  https:// corona.jogjaprov.go.id/data-statistik 24
Oktober Riyanto, Puji. 2010. Opini Publik, Agenda Setting dan  Kebijakan  Publik . Jurnal Komunikasi Vol.5 No.1 Hlm. 31-40 diakses dari https:// journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/ view/5775 Rizaty, Monavia Ayu. 2021. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Sebesar 71,37 pada 2021.  Diakses  dari  https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2021/09/23/ indeks-keterbukaan-informasi-publik- indonesia-sebesar-7137-pada-2021 pada 18 Maret 2023
Satuan Tugas Penanganan Covid19. 2020. Peta Sebaran  Covid  Nasional. diakses dari https://covid19.go.id/peta-sebaran tanggal 24 Oktober 2020 pukul 09.18 WIB UMY.  2020. Dinamika  Komunikasi  Di  Masa Pandemi Covid -19. Yogyakarta:

## Laboratorium  Ilmu  Komunikasi  Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
Zonasi resiko covid-19 menurut kecamatan, diakses dari https://corona.bantulkab.go.id/ pada 24 Oktober 2020