## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Anik Tri Haryani 1 , Retno Iswati 2 ,Muhammad Candra Wijaya 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Taman Asri II No 191, Kota Madiun, Kode Pos 63137 E-mail : anik@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Administrasi Negara, Universitas Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu No 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133
E-mail : retnoiswati@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Universitas Merdeka Madiun, Jl. Tawang Bhakti, Kota Madiun, Kode Pos 63113 E-mail : candrawijaya37@gmail.com
Abstract-This research was made with the aim of examining the law relating to the implementation of recall for members of the DPRD  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta.  Recall  is  regulated  in  Act  Number  17  year  2014  about  People's  Consultative Assembly,  the  People's  Representative  Council,  the  Regional  People's  Representative  Council.  This  research  studied  about suitability of recall implementation with the regulations and the impact on democratic system in Indonesia as a result of recall by members of the DPRD in Special Region of Yogyakarta. The author uses empirical legal research by collecting results from observations and data which supported by interviews with informants. In addition, the author is guided by the rules / regulation in Indonesia. The results of this research are the recall members of the DPRD Yogyakarta have a suitability with Act Number 17 year 2014 about People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council. However, the implementation of recall in accordance with these regulations cannot prevent political parties from taking their right to do recall for personal interests of the political parties.
Keywords: Legislative, Political Party, Interim Replacement

## I. PENDAHULUAN
Partai  politik  merupakan  salah  satu  pilar  yang  ikut  membentuk  terwujudnya  keberhasilan  sistem  demokrasi  di Indonesia,  yakni  sebagai  pelaksana  kedaulatan  rakyat.  Adanya  partai  politik  di  Indonesia  dapat  membentuk  dan  ikut mengatur tatanan sistem negara sebagai penghubung aspirasi antara pemerintah dengan rakyat.
Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dapat tercermin melalui pemilihan langsung wakil-wakil pemerintah yang telah masuk dalam partai politik tersebut, salah satunya adalah melalui pemilihan legislatif. Pejabat yang terpilih dan masuk  dalam  lembaga  legislatif  tersebut  kemudian  akan  mengisi  posisi-posisi  penting  dalam  pemerintahan,  antara  lain Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Provinsi  (DPRD).
Ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah lembaga legislatif dalam lingkup pemerintah pusat, yakni DPR.
Anggota  DPR  akan  mewakili  aspirasi  rakyat  selama  masa  jabatannya,  yaitu  selama  5  tahun  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (MD3). 1 Meskipun  begitu  pada  beberapa kondisi,  masa jabatan tersebut tidak secara  mutlak akan didapatkan oleh anggota  DPR  yang terpilih  karena dapat  terjadi mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).
1 Perubahan  atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32 di akses pada hari Jumat, 19 Juni 2020, pukul 10:19 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Sistem  Penggantian  Antar  Waktu  dalam  kerangka  kerja  pemerintahan  DPR  muncul  sebagai  akibat  pelaksanaan kerja dalam pemerintahan  membawa beban dan  tanggungjawab serta  konsekuensi politik  yang besar. Disamping adanya potensi jeratan hukum akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan, anggota DPR juga menghadapi tantangan untuk digugat secara politis oleh partai politik induk dan konstituen, serta oleh masyarakat.
Dalam  implementasinya,  selain  mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam  menampung  dan  menyampaikan  aspirasi masyarakat,  DPR  juga  merupakan  wakil  dari  partai  politik  dan  menyuarakan  suara  partai  politik.  Munculnya  sistem Penggantian Antar Waktu dalam kerangka kerja politik tersebut merupakan bukti penguat bahwa partai politik tetap turut serta  dalam  sistem  pemerintahan  anggotanya.  Implementasi  sistem  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  yang  terjadi  pada partai  politik  saat  ini  terkesan  tertutup  atau  tidak  secara  transparan  menjelaskan  kepada  masyarakat  tentang  metode penggantian anggota dari partai politik yang sama.
Hal tersebut akan berdampak pada sistem demokrasi, dimana seharusnya wakil rakyat adalah orang yang terpilih dalam  pemilu  sedangkan  dalam  sistem  Penggantian  Antar  Waktu,  pihak  yang  terpilih  atau  menggantikan  adalah  pihak yang  berbeda  sama  sekali  dari  proses  pemilihan  awal.  Mekanisme  penggantian  antar  waktu  tidak  menggunakan mekanisme  pemilihan  ulang  dan/atau  prosedur  tambahan  untuk  meningkatkan  nilai  prosentase  suara  pada  orang  yang digantikan.
Mekanisme  dan  aturan  terkait  sistem  Penggantian  Antar  Waktu  sempat  ditiadakan  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  No.  4  Tahun  1999  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghapusan sementara Penggantian Antar Waktu tersebut adalah dalam rangka penguatan parlemen pada tatanan/sistem pemerintahan Indonesia.
Penghapusan  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  mengakibatkan  adanya  polemik  terhadap  anggota  dewan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak adanya sanksi-sanksi yang tegas terhadap tindakan yang asusila dan/atau tidak pantas  pada  lingkup  partai  politik,  seperti  berpindah  partai  politik,  perbuatan  amoral,  ataupun  pelanggaran  kode  etik pemerintahan.  Adanya  permasalahan-permasalahan  tersebut  juga  tidak  secara  transparansi  diketahui  oleh  publik  yang menginginkan  bahwa  anggota  dewan  sebagai  penyalur  aspirasi  mereka  merupakan  pihak  yang accountable , baik  kinerja politiknya maupun etika perilakunya. 2
Setelah mekanisme Penggantian Antar Waktu diberlakukan kembali, timbul permasalahan lain, salah satunya adalah  wewenang Penggantian  Antar Waktu  yang disalah artikan oleh petinggi-petinggi partai. Anggota dewan  yang tidak sejalan dengan pendapat partai akan  mendapat sanksi dan dapat diberhentikan  melalui  mekanisme Penggantian Antar Waktu.
2 Sebastian Salang, 2009, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan , PT. Penebar Swadaya, Jakarta, hal. 269

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tercatat  55  anggota  dewan  yang  terpilih  secara  sah  melalui  mekanisme pemilu dan berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 Namun dalam  perjalanannya,  terdapat  4  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yang mengalami sistem Penggantian Antar Waktu selama masa periode 2014 – 2019. Dari latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  Pelaksanakan  Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ?
2. Bagaimana implementasi Penggantian antar waktu anggota (PAW) DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana Penggantian antar waktu dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ideal dalam sistem perwakilan ?
Penelitian  ini  secara  rinci  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model yuridis analisis yang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber yaitu data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui  teknik  wawancara  dengan  narasumber. Data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur serta hasil penelitian lainnya.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanakan  Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  (PAW)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun

## 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Pada  dasarnya  DPRD  mempunyai  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Fungsi  legislasi  diwujudkan dalam  membentuk  Peraturan  Daerah  bersama  Kepala  Daerah,  Fungsi  anggaran  diwujudkan  dalam  menyusun  dan menetapkan  APBD  bersama  Pemerintah  Daerah,  dan  Fungsi  pengawasan  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan terhadap  pelaksanaan  Undang  Undang,  Peraturan  Daerah,  Keputusan  Kepala  Daerah  dan  kebijakan  yang  ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3 E-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, menulis referensi dari Internet, 2 September 2014, https://www.dprd-diy.go.id/selamat-dan-sukses-anggota-dewan-dprd-diy-periode-2014-2019/ , di unduh pada hari Jumat, 19 Juni 2020, pukul 10:20 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Terdapatnya  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  atau  biasa  diistilahkan  dengan  hak recall yang dapat mengganti anggota dewan perwakilan terpilih dengan anggota baru menimbulkan problematika kompleks. Tak jarang  anggota  dewan  perwakilan  memiliki  konflik  antara  menjadi  wakil  rakyat  atau  wakil  partai  politik  yang diakibatkan oleh kultur sistem perpolitikan Indonesia. Penggantian anggota perwakilan dari partai pengusung terhadap kadernya tersebut merupakan hak yang akan mengakibatkan DPR akan terbatasi untuk menjalankan amanat rakyat. 4
Peraturan yang sampai saat ini berlaku secara positif dan dijadikan acuan tercantum pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Selanjutnya akan disebut UU MD3) yang membahas keseluruhan tentang PAW. Walaupun telah dilakukan 3 (tiga) kali perubahan dalam UU MD3 yang diatur pada UU No. 42 Tahun 2014 , UU  No.  2  Tahun  2018  dan  UU  No.  13  Tahun  2019  namun  dalam  ketiga  perubahan  tersebut  tidak  ada  pasal  yang berubah dalam pengaturan PAW.
Menurut  UU  MD3,  sebelum  diberlakukan  penggantian  antar  waktu  maka  harus  ada  pejabat  yang  berrhenti atau diberhentikan. Alasan diberhentikan antar waktunya seorang anggota lembaga perwakilan diatur pada Pasal 239 ayat  (1)  dimana  anggota  DPR  berhenti  antar  waktu  dikarenakan  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri,  dan diberhentikan.  Poin  ketiga  yaitu  diberhentikan  memiliki  pengaturan  yang  lebih  mendetail  di  pasal-pasal  berikutnya. Penggantian dari anggota DPR ataupun DPRD akan melalui proses yang cukup panjang dan banyak syarat yang harus terpenuhi.  Adapun  keputusan  untuk  mengganti  antar  waktu  dari  angggota  DPR  dan  DPRD  seluruhnya  tergantung kepada parai politik pengusung. Pasal 239 ayat (2) UU MD3 menyebut, partai pengusung hanya boleh melaksanakan PAW terhadap anggotanya apabila :
1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
6) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
7) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4 Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, 2018, hal. 445

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
8) Menjadi anggota partai politik lain.
Berhentinya  anggota  dewan  akibat  keputusan  partai  tidak  serta  merta  dapat  langsung  mengganti  anggotanya sesuai  kehendak  sendiri.  Hal    tersebut  disebabkan  ada  mekanisme  dan  ketentuan  lanjutan  yaitu    bersinergi  dengan Komisi    Pemilihan    Umum    (KPU).  Menurut    Peraturan    Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  No.6    Tahun  2017 tentang    Penggantian    Antar    Waktu    (PAW)    DPR,    DPD   dan    DPRD  Kabupaten/  Kota,  setelah  segala  ketentuan terpenuhi untuk memberhentikan antar waktu seorang anggota maka pimpinan partai politik  beserta  pimpinan  DPR meminta    peresmian  pemberhentian  kepada  Presiden.  Setelah  diresmikan  oleh    presiden  lalu  langkah  selanjutnya adalah  meminta  KPU  untuk    memberikan    nama    calon  anggota    dewan    pewrwakilan    yang    memiliki    suara terbanyak  kedua serta  dengan  partai  dan  daerah  pemilihan  yang  sama dengan yang diberhentikan.
Proses  mekanisme  terakhir  yang  dilaksanakan  adalah  pimpinan  DPR  meminta  presiden  agar  menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atau dalam halnya DPRD meminta gubernur menerbitkan surat keputusan. Pelantikan dan sumpah jabatan anggota DPR yang baru akan dilaksanakan dihadapan pimpinan DPR sesuai dengan Pasal 78 UU MD3. Pemegang jabatan baru akan melaksanakan tugasnya sampai masa jabatan DPR pada  masa itu habis. Namun perlu  diketahui  apabila  masa  jabatan  yang  tersisa  hanya  6  bulan  maka  proses  PAW  tidak  dapat  dilaksanakan. Pengaturan diatas berlaku sama terhadap DPRD namun peresmian anggota dewan  perwakilan baru harus mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati atau Walikota daerah pemilihan setempat.
Ketentuan  partai  politik  dapat  memakai  hak recall diperkuat  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  008/PUUVI/2006.  Putusan  ini  mempertimbangkan  bahwa  partai  politik  yang  memiliki  hak recall merupakan implikasi  dari  UUD  NRI  1945  karena  telah  memberikan  wewenang  yang  luas  dan  signifikan  keapda  partai  politik yang ada. 5
PAW merupakan suatu pengisian jabatan anggota legislatif berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui mekanisme pemilu secara langsung. Dalam hal inilah problematika muncul ketika  ditinjau  dari  sistem  proposional  terbuka  karena  pada  nantinya  anggota  dewan  perwakilan  yang  telah  terpilih dari  suara  rakyat  dalam  pemilihan  legislatif  dapat  digantikan  akibat  konflik  internal  partai.  Adanya  mekanisme  ini akan  cenderung  menunjukkan  bahwa  rakyat  sebagai  konstituen  tidak  memiliki  kontrol  lagi  setelah  pemilihan legislatif selesai dilaksanakan.
5 I Made Gemet Dananjaya Suta, “Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Partai Politik Yang Dibubarkan Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 06, No. 03, 2018, hal. 6

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## 2. Implementasi Penggantian Antar Waktu DPRD DIY
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  DPRD  DIY yang di laksanakan di kantor KPU DIY terdapat 4 orang anggota DPRD DIY yang telah di PAW pada masa periode 2014-2019.
Deskripsi terkait terjadinya mekanisme PAW pada setiap anggota DPRD terpilih diantaranya sebagai berikut :
1) Drs. Rojak Harudin, terpilih sebagai DPRD Dapil 7, Partai PKB, jumlah suara di peroleh sebesar 4.700 peringkat 1  mengundurkan  diri  dan  digantikan  oleh  Endang  Setyani,  S.H.  Dapil  7, jumlah  suara  3.974 peringkat  2.  PAW anggota  DPRD  DIY  tersebut  mengacu  pada  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  No.  161.34-319  Tahun 2015.
2) Heri  Sumardiyanta,  terpilih  sebagai  DPRD  Dapil  4  Partai  Gerindra,  jumlah  suara  di  peroleh  sebesar  5.169 peringkat  1,  karena  meninggal  dunia  pada  tanggal  4  Mei  2017  di  gantikan  oleh  Albani.  Dapil  4,  jumlah  suara 3.882 peringkat 2. Pelantikan tersebut didasarkan pada peraturan DPRD DIY No.1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.
3) Drs.  Sutata,  terpilih  sebagai  DPRD  Dapil  DIY.7  dari  Partai  PAN,  jumlah  suara  yang  di  peroleh  sebesar  16.277 peringkat 2, karena memgundurkan diri berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011. Di gantikan oleh Hj. Tutiek Masria Widyo, S.E. Dapil DIY.7, jumlah suara 15.868 peringkat 3. PAW  tersebut mengacu berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34-377 Tahun 2018.
4) H.M.  Anwar  Hamid,  S.Sos.  terpilih  sebagai  DPRD  Dapil  4,  Partai  PKB,  jumlah  suara  15.736  peringkat  1  di gantikan  oleh  Sholeh  Wibowo,  S.Ag  Dapil  4,  jumlah  suara  2,996  peringkat  2.  PAW  dilaksanakan  sesuai Keputusan Mendagri No 161.34-5627-2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota DPRD DIY dan Keputusan Mendagri No 161.34-5628-2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pengganti  Antar Waktu Anggota DPRD DIY.
Keempat  pelaksanaan  PAW  yang  dilaksanakan  di  Yogyakarta  telah  sesuai  dengan  prosedur  sebagai  mana dalam  Undang-undang,  namun  prosedur  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  dari  awal  telah  berpotensi dimanfaatkan  oleh  kepentingan  politik  tertentu.  Namun  tidak  berarti  bahwa  partai  politik  boleh  menegaskan  atas kedaulatan  rakyat  sebagai  asas  fundamental  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Harus  dipahami  bahwa  hal  itu  lebih disebabkan  karena  pada  masa  lalu  (masa  Orde  Baru)  peran  partai  politik  telah  didegradasikan  oleh  negara  dan kedaulatan  rakyat  bergeser  menjadi  kedaulatan  penguasa  negara.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  pergeserannya  bukan pergeseran dari kedaulatan negara/pemerintah ke kedaulatan parpol, melainkan harus dikembalikan ke arah kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota DPR yang dimaksud oleh Pasal 22B UUD 1945 pengaturan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
dalam  Undang-Undang  atau  kode  etik  perilaku  sebagai  wakil  rakyat  tidak  perlu  dilakukan  karena  Penggantian  Antar Waktu (PAW) oleh partai politik induknya.
Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban  aspirasi  rakyat  menjadi  tumpul  dan  tidak  efektif  karena  ada  ancaman  recall,  sebaliknya  berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan  sehingga  yang  bersangkutan  bisa  merusak  citra,  bukan  hanya  citra  partai  politik  yang  bersangkutan melainkan juga citra DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat.
3. Pergantian  Antar  Waktu  Dalam  Struktur  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Yang  Ideal  Dalam  Sistem Perwakilan.
Masalah  PAW  atau  Pergantian  Antar  Waktu  anggota  DPRD  cukup  ramai  diperbincangkan  belakangan  ini.
Seperti  kita  ketahui,  pada  DPRD  Provinsi.  Memasuki  dua  tahun  masa  tugas  DPRD,  masalah  yang  juga  ramai diperbincangkan adalah usulan PAW karena perjanjian internal partai. Masa pra pemilu, terdapat beberapa caleg yang melakukan  kesepakatan  internal  jika  terpilih,  caleg  nomor  urut  satu  akan  melakukan  PAW  dengan  nomor  urut berikutnya. Untuk masa jabatan masing-masing dua-setengah tahun misalnya. Kesepakatan internal ini ada yang dibuat di  depan  notaris,  dengan  diketahui  oleh  pengurus  partai.  Pertanyaannya  adalah  dapatkah  kesepakatan  internal  ini dijadikan dasar untuk dilakukan PAW?
Masalah  PAW  diatur  secara  jelas  dalam  UU  No  17  Tahun  2014,  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Anggota MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Dan  dalam  undang-undang  tersebut,  pergantian  antar  waktu  (PAW)  anggota  DPRD dimungkinkan untuk dilakukan. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur bahwa pergantian antar waktu anggota DPRD karena  alasan  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri  sebagai  anggota  atas  permintaan  sendiri  secara  tertulis,  dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
Dari  penjelasan  diatas  tersebut,  ada  dua  alasan  yang  paling  mungkin  untuk  dilaksanakannya  PAW.  Yakni karena ada anggota DPRD yang meninggal dunia, atau partai menarik keanggotaannya di DPRD dan menggantikannya dengan  anggota  DPRD  yang  baru  dari  partai  tersebut.  Sementara  alasan  mengundurkan  diri  atas  permintaan  sendiri, sangat  jarang  ada.  Secara  umum,  yang  berhak  menarik  keanggotaan  di  DPRD  ini  dikenal  sebagai  hak  partai  politik yang mengusungnya menjadi anggota dewan.
Disini dapat kita lihat bahwa KPU bukan yang memiliki wewenang untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW).  KPU  hanya  berhak  melakukan  verifikasi  administrasi  persyaratan  calon  yang  akan  menjadi  anggota  baru

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
DPRD  karena  proses  PAW.  Dalam  kasus  ada  anggota  DPRD  yang  meninggal  dunia,  maka  partai  politiklah  yang mempunyai hak untuk mengganti anggotanya di DPRD. Prosedurnya adalah, partai politik mengusulkan kepada DPRD untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu anggotanya yang meninggal dunia, dan mengusulkan nama calon yang akan  menggantikan. Kemudian pimpinan DPRD  menyampaikan kepada KPU nama anggota  yang diberhentikan, dan nama  calon  pengganti  yang  diusulkan  oleh  partai  politik.  KPU  kemudian  melakukan  verifikasi  administrasi.  Jika verifikasi  menunjukkan  bahwa  calon  pengganti  memenuhi  persyaratan,  maka  hasil  verifikasi  kemudian  disampaikan oleh  KPU  kepada  DPRD,  dan  DPRD  melalui  bupati  mengirim  hasil  verifikasi  tersebut  kepada  gubernur  untuk penetapan. Keputusan Gubernur tentang penetapan ini turunnya paling lambat satu bulan sejak diusulkan.
Paling  tidak  ada  dua  yang  dapat  ditarik  dari  penjelasan  sebelumnya.  Pertama,  adalah  mungkin  dan  sah menurut  hukum  untuk  dilakukan  Penggantian  Antar  Waktu  baik  karena  alasan  anggota  meninggal  dunia,  maupun karena  diusulkan  adanya  pergantian  oleh  parpol.  Kedua,  kewenangan  yang  melakukan  Penggantian  Antar  Waktu adalah  kewenangan  partai  politik.  Tentu,  mekanisme  dan  siapa  calon  yang  mengganti  harus  sesuai  peraturan perundang-undangan dan keputusan KPU tentang Penggantian Antar Waktu. Berkaitan dengan perjanjian antar calon di  internal  partai  antara  calon  nomor  urut  1  dengan  2,  untuk  berbagi  masa  jabatan,  apakah  mungkin  dilakukan Penggantian  Antar  Waktu.  Perjanjian  internal  adalah  hak  dari  partai  politik,  jadi  Penggantian  Antar  Waktunya dimungkinkan.  Yakni  dengan  memakai  alasan  pergantian  antar  waktu  tersebut  diusulkan  oleh  partai.  Hal  menarik anggotanya  dari  lembaga  DPRD  adalah  hak  partai.  Jadi  jika  ada  perjanjian  di  internal  partai,  hal  itu  dapat  ditindak lanjut.  Tentu  dengan  mekanisme  pengusulan  PAW  yang  sama  dengan  kasus  anggota  yang  meninggal  dunia.  Yakni partai mengirim surat ke DPRD untuk menarik calonnya dari DPRD, dan mengusulkan calon penggantinya. Dalam hal penarikan anggota DPRD oleh partai, tidak ada kewenangan DPRD untuk menghalanginya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Penggantian Antar Waktu (PAW) seorang anggota DPR tidak dilaksanakan asal copot, tetapi dilakukan, mengacu pada  aturan  dan  mekanisme  hukum  yang  telah  ditetapkan,  dalam  hal  ini  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sedangkan  operasional  pelaksanaannya  dijabarkan  dalam  Peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat    Republik  Indonesia  Nomor  1/DPR  RI/I/2009-2010  tentang  Tata  Tertib.  Bahwa  sebagai  negara  demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Hal  ini  didasari  pada  pelaksanaan  demokrasi  tidak  langsung  yang  dilaksanakan  melalui  pemilihan  umum  untuk membentuk  dan  tentunya  keberadaan  partai  politik  sebagai  peserta  pemilihan  umum.  Partai  politik  pada  pokoknya

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
memiliki  kedudukan  (status)  dan  peranan (role) yang  sentral  dan  penting  dalam  setiap  sistem  demokrasi  karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.
Pelaksanaan  penggantian  antar  waktu  (PAW)  DPRD  Provinsi  DIY  dalam  periode  2014-2019  telah  memenuhi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  cukup  persyaratan  untuk  melakukan  PAW  anggota  DPRD  Provinsi D.I. Yogyakarta. Namun demikian pelaksanaan penggantian antar waktu yang telah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan  tidak  dapat  mencegah  partai  politik  untuk  menggunakan  hak  penggantian  antar  waktu  untuk  kepentingan politik  dan  para  konstituen  tidak  dapat  melakukan  apapun  dalam  hal  ini.  Sehingga  dapat  dikatakan  pelaksanaan Penggantian Antar Waktu hingga saat ini masih jauh dari konsep yang ideal.
Penggantian  Antar  Waktu  merupakan  kewenangan  mutlak  yang  dimiliki  oleh  partai  politik,  padahal  konstituen lah (rakyat) yang sepatutnya terlibat aktif dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu karena rakyatlah yang memilih sebagai  perwakilannya  mensuarakan  suara  rakyat,  setidaknya  dalam  gagasan  yang  demikian  penting  untuk menempatkan  anggota  DPR  di  parlemen  sebagai  perwakilan  rakyat  bukan  perwakilan  dari  suatu  kelompok  tertentu yang berkepentingan lain.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arbi Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia , CV Rajawali, Jakarta.
Bagir Manan, 2003, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru , FH-UII Press, Yogyakarta..
Bagir Manan, 2003 , Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII Press, Yogyakarta.
Bintan R. Saragih, 1988 , Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta.
Fajlurahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2008, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis ,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstiusi, Jakarta.
Muhadam Labolo, 2014, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Prof. Dr. Thomas Meyer, 2012, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi , Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
Sebastian Salang, 2009, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan , PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
Soelistyawati Ismail Gami, 1984, Pengantar Ilmu Politik , Galia Indonesia, Jakarta.
Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux , Widya Karya, Semarang.
Tim Prima Pena , 2006 , Kamus Besar Bahasa Indonesia , , Gitamedia Press, Jakarta.

## B. Jurnal
Ellya Rosana, “Partai Politik dan Pembangunan Politik” , Jurnal TAPIS, Vol. 8 No.1, 2012.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
I Made Gemet Dananjaya Suta, “Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Partai Politik Yang Dibubarkan Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 06, No. 03, 2018.
Jimly  Asshiddiqie,  Partai  Politik  dan  Pemilihan  Umum  sebagai  Instrumen  Demokrasi, Jurnal  Konstitusi ,  Vol  3,  No  4, 2006.
M.  Agus  Santoso,  Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan, Jurnal  hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Vol. 1 NO. 4 Tahun 2011.
Miki  Pirmansyah,  “Eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Sistem  Bikameral  di  Indonesia”, Jurnal  Cita  Hukum, Vol. II No. 1, Juni 2014.
Muhamad  Aljebra  Aliksan  Rauf,  “Hak  Recall  Partai  Politik  Terhadap  Status  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, 2018.
Ngurah Agung Putra Prawira, “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia”. Kertha Negara Journal Ilmu Hukum, 2019.
Nike K. Rumokoy , 2012 , Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Hukum Unsrat , Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012.
Susi Dwi Harijanti, Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi, Jurnal Konstitusi , Vol. I, No. 1, 2009.
Zulkifly Hamid, Introduction to Political Science, terj. Pengantar Ilmu Politik , Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2003  Tentang  Susunan  Dan  Kedudukan  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20l8 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## D. Internet
https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32 di akses pada hari Jumat, 19 Juni 2020, pukul 10.19 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
https://www.dprd-diy.go.id/selamat-dan-sukses-anggota-dewan-dprd-diy-periode-2014-2019/ di  akses  pada  hari  Jumat, 19 Juni 2020. Pukul 10:20 WIB
https://diyppid.kpu.go.id/ Data PPID KPU Daerah Istimewa Yogyakarta di akses pada hari Jumat, 19 Juni 2020. Pukul 10:38 WIB
https://www.dprd-diy.go.id/selamat-dan-sukses-anggota-dewan-dprd-diy-periode-2014-2019/ di  akses  pada  hari  Jumat 19 Juni 2020. Pukul 10:41 WIB