IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD (STUDI KASUS DPRD KABUPATEN MAMASA PERIODE 2014-2019)
Niko 1
1 Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: niko.unasman@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  legislative  and supervisory  functions  of  the  Mamasa  District  Representative  Council  for the  2014-2019  period  related  to  the  implementation  and  solution.  The study  is  descriptive  qualitative  with  a  case  study  approach.  The  research method uses interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the legislative function which is the direction of motion and performance achievements in terms of stipulating regional regulations that have been determined is still not subject to all formulations in terms of regional  empowerment.  In  the  case  of  the  implementation  of  the supervisory function, even though the DPRD has carried out its utmost in accordance  with  the  mechanism,  but  in  the  community's  evaluation,  the supervisory function has not been running well.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksananan  fungsi legislasi  dan  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Mamasa  periode  2014-2019  terkait  implementasi  serta solusinya. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian menggunakan wawacara, observasi dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  fungsi  legislasi yang  menjadi  arah  gerak  dan  capaian  kinerja  dalam  hal  penetapan peraturan-peraturan  daerah  yang  di  tetapkan  masih  belum  mengena suluruh  formulasi  dalam  hal  pemberdayaan  daerah.  Dalam  hal implemetasi  fungsi  pengawasan,  meskipun  DPRD  telah  melakukan secara  maksimal  sesuai  mekanisme,  nmun  dalam  penilaian masyarakat, fungsi pengawasan belum berjalan baik.
Kata Kunci: Implementasi, Fungsi legislasi, Fungsi pengawasan.
202 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  untuk  mewujudkan  suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual.  Pembangunan  nasional  merupakan  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya,  dan  pada  pelaksanaan  pembangunan  tersebut, Pemerintah  Pusat  telah  menyerahkan  sebagian  kewenangan  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  tumah tangga  atau  pemerintahan  di  daerahnya  masing-masing  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  yang  disebut  dengan  asas desentralisasi (Syaukani HR, 2007: 166).
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  telah  mengalami  pergeseran  dari  pola  sentralisasi pada  masa  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah,  ke  pola  desentralisasi yang  ditandai  dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  32  tahun  2004. Kehadiran  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagai  buah reformasi  merupakan  tonggak  baru  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  membawa  serangkaian  perubahan,  baik  secara  filosofis, paradigma, mekanisme serta pengaturan yang bersifat operasional.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki perbedaan filosofi dan  paradigma  yang  cukup  mendasar  jika  dibandingkan  dengan
Undang-undang sebelumnya.
Bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Maksudnya  bahwa  sebagai  Lembaga  Pemerintahan  Daerah,  DPRD mempunyai  kedudukan  setara  dan  memiliki  hubungan  kerja  bersifat kemitraan  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam  arti  tidak  saling membawahi.  Hubungan  bersifat  kemitraan  berarti  DPRD  merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing.
Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan  membangun  hubungan  kerja  yang  harmonis  dan  satu  sama  lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. Pemerintah daerah memiliki fungsi ganda yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 203
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
pengontrol  yang  dapat  menyetujui  dengan  perubahan-perubahan tertentu  atau  bahkan  menolak  sama  sekali.  Meskpun  demikian  DPRD sekali-sekali  dapat  mengajukan  usul  inisiatif  sendiri  perihal  rancangan perda.
Amendemen  UU  No  2  Tahun  1999  yaitu  UU  No  32  Tahun  2004 Pasal 19  ayat  2  menyatakan  lebih  jelas  tentang fungsi  legislasi  DPRD. Pasal  ini  mencantumkan  penyelenggara  pemerintah  daerah  adalah pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Pasal  40  menegaskan  bahwa  DPRD berkedudukan  sebagai  unsur  pemerintah  daerah,  yang  bersama-sama kepala  daerah  membentuk  Perda  dan  APBD.  Pasal  ini  tidak menyebutkan secara  tersurat  bahwa  DPRD harus  memberikan inisiatif rancangan perda yang ujungnya disahkan menjadi perda. Konteks lebih ke  arah  pola  hubungan  yang  dikembangkan  adalah  kemitraan  dan partnership.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  telah  menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah.
Sebagai  lembaga  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  (pasal  76) DPRD  Kabupaten/Kota  mempunyai  fungsi:  (a)  legislasi;  (b)  anggaran; dan (c) pengawasan (Pasal 77 Undang-Undang 22 Tahun 2003). Pasal 78 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  ayat  (1)  “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:
a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan
Bupati/Walikotauntuk mendapat persetujuan bersama;
b. Menetapkan  APBD  Kabupaten/Kota  bersama-sama  dengan Bupati/ walikota;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  Keputusan Bupati/Walikota,  APBD,  kebijakan  pemerintahan  daerah  dalam melaksanakan  program  pembangunan  daerah,  dan  kerjasama internasional di daerah;
d. Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  Bupati/wakil Bupatiatau  Walikota/Wakil  Walikota  kepada  Menteri  Dalam Negeri melalui Gubernur;
e. Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
f. Meminta  laporan  keterangan  pertanggung  jawaban  Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
Meski saat ini DPRD mendapat peran yang strategis, akan tetapi masih  ada  pertanyaan  tentang  sejauh  mana  DPRD  ini  telah menjalankan tugas  dan  fungsi  yang  dibebankan kepadanya,  khususnya di bidang legislasi. DPRD seharusnya menjadi sumber  inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah yang akan mengikat pada masyarakat,  sebab  merekalah  yang  tahu  mengenai  apa  keinginan masyarakat Daerah. Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD harus dijalankan sebagaimana representasi dari masyarakat yang tercantum dalam Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kenyataannya, mayoritas dari peraturan perundang- undangan dirumuskan dan dipersiapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan DPRD  tinggal  membahas  dan  menyetujuinya.  Undang-Undang  yang dibuat atas inisiatif DPRD hampir tidak ada sama sekali.
DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan  kepentingan  masyarakat  yaitu  memperjuangkan  peningkatan kesejahteraan  rakyat  di  daerah,  dan  menyerap,  menampung, menghimpun  serta  menindak  lanjuti  aspirasi  masyarakat.  Keinginan- keinginan, aspirasi, usulan-usulan, permasalahan, kebutuhan- kebutuhan, kepentingan dan lain-lain yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat  (seperti  kelompok  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan, profesi,  keagamaan,  akademisi,  organisasi  politik,  LSM,  lembaga masyarakat  adat,  dll),  bahkan  masukan-masukan  dari  institusi pemerintah, pada umumnya disalurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut ditampung, diolah, dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai  bentuk kebijakan daerah, termasuk program-program perencanaan pembentukan peraturan daerah atau program legislasi daerah (Bambang Iriana Djajaatmadja, 2006: 34).
Organ  legislatif  tidak  memonopoli  pembuatan  norma-norma umum,  melainkan  hanya  menempati  posisi  tertentu.  Semakin dibenarkan  penyebutannya  sebagai  organ  legislative,  maka  semakin besar peran sertanya dalam pembuatan norma-norma umum. Berkenaan dengan  fungsi  legislasi,  fungsi  ini  mencakup  kegiatan  mengkaji, merancang,  membahas,  dan  mengesahkan  undang-undang  (Jimly Asshidiqie, 2006: 29).
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 205 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik ( good  local  governance ),  diperlukan  penerapan  sistem  pengawasan  yang jelas,  tepat  dan  legitimate,  agar  penyelenggaraan  pemeritahan  daerah dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, serta  bebas  dari  KKN  (LAN:  143.2008).  Tugas,  wewenang  dan  fungsi DPRD  lebih  maksimal  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  yang  dengan  jelas mengatur  bahwa  tugas  dan  wewenang  DPRD  Provinsi,  Kabupaten dan/atau Kota adalah:
a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama Kepala Daerah;
b. Membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  peraturan daerah  mengenai  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  yang diajukan oleh Kepala Daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d. Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada  Presiden melalui Menteri Dalam Negeri  untuk  mendapatkan  pengesahan  pengangkatan  dan/atau pemberhentian serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
e. Memilih  wakil  Kepala  Daerah  dalam  hal  terjadi  kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
f. Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan/atau  Kota  terhadap  rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama internasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
h. Meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
i. Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. Mengupayakan  terlaksananya  kewajiban  daerah  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. Melaksanakan  wewenang  dan  tugas  lain  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
206 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yakni  suatu  penelitian  yang bermaksud memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau  gejala-gejala  lainnya,  terutama  mempertegas  hipotesa-hipotesa agar  dapat  membantu  memperkuat  teori-teori  lama,  atau  di  dalam kerangka  penyusunan  kerangka  baru  (Soerjono  Soekanto,  2010:  10). Dalam  pealaksanaan  penelitian  deskriptif  ini  tidak  terbatas  hanya sampai  pengumpulan  dan  penyusuan  data  saja,  tetapi  juga  meliputi analisa dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif,  yaitu pendekatan  yang  digunakan  oleh  peneliti  dengan  mendasarkan  pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku  yang  nyata,  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250).
Instrumen  penelitian  adalah  alat  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  (Kountur, 2007:159).  Karenanya  instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu alat-alat seperti alat perekam  suara,  kamera,  alat  tulis  dan  pedoman  wawancara.  Pedoman wawancara  digunakan  agar  wawancara  yang  dilakukan  tidak menyimpang  dari  tujuan  penelitian.  Penggunaan  model  wawancara tentu  saja  disesuaikan  dengan  keberadaan  data-data  di  lapangan  yang diperlukan  peneliti.  Dengan  demikian  untuk  wawancara  yang terstruktur, seperangkat pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan  mengklasifikasikan  bentuk-bentuk  pertanyaan  (Moleong,  2006: 41-142).  Wawancara,  dugunakan  untuk  mendapatkan  data  primer, sedangkan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dengan  library  research guna memperoleh bahan-bahan hukum.
Analisa  data  merupakan  proses  pengorganisasian  dan  pengurutan data  dalam  pola,  kategori  dan  uraian  dasar,  sehingga  akan  ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002: 103). Dalam hal ini Penulis melakukan analisa data dengan  sistem  deduksi  yaitu  menarik  dari  hal-hal  yang  umum  menjadi hal-hal  yang  lebih  khusus  cakupannya.  Penulis  menggunakan  model analisis  interaktif  yaitu  data  yang  dikumpilakan  dianalisis  melalui  tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam  model  ini  dilakukan  suatu  proses  siklus  antar  tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 207 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
dan  benar-benar  data  yang  mendukung  penyusuan  laporan  penelitian (Sutopo, 2002: 35).

## HASIL PENELITIAN
Hasil  Pelaksanaan  Fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2014– 2019
Penggunaan  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Mamasa  pada  periode  2014-2019  mengajukan  dan  membahas beberapa Raperda serta mengesahkan beberapa perda yaitu:
a. Tahun 2014:
1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Parkir;
2) Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  retribusi  izin trayek;
3) Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan;
4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Kepada Partai Politik;
5) Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah    Kabupaten  Mamasa Tahun 2014 – 2018;
6) Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa ;
7) Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Mineral;
8) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau  Bahan Asal Ternak;
9) Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2014  Tentang  Bangunan Gedung;
10) Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2014  Tentang  Retribusi  Izin Usaha Perikanan;
11) Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2014  Tentang  Retribusi Pelayanan Kesehatan;
12) Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
13) Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  Pada Balai Benih Ikan (BBI);
14) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan:
208 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
15) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
16) Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa
b. Tahun 2015:
1) Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2015  TentangRencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035;
2) Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji;
3) Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pencalonan,  Pemilihan,  Pelantikan    Dan  Pemberhentian  Kepala Desa;
4) Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil.
c. Tahun 2016:
1) Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tentang  Retribusi Pelayanan Pasar;
3) Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Retribusi Penjualan  Produksi  Usaha  Daerah  Pada  Balai  Benih  Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Hortikultura;
4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.
d. Tahun 2017:
1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 TentangHak Keuangan Dan Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota    Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
2) Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Adat.
e. Tahun 2018:
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamasa    Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Pajak Hiburan.
Dari beberapa perda dan raperda tersebut hanya ada 1 (satu) buah perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Mamasa yaitu Peraturan Daerah tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Pemberdayaan  dan  Pengembangan
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 209
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Lembaga  Adat.  Sedangkan  Peraturan  Daerah  maupun  Rancangan  Peraturan daerah  yang  lain  adalah  atas  inisiatif  dari  Eksekutif.  Dalam  menjalankan fungsi  legislasinya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Mamasa hanya berpartisipasi dalam pembahasan dan pengesahan saja.
Hambatan  dan  pendukung  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan

## Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019
Dari  wawancara  dengan  beberapa  anggota  DPRD  Kabupaten  Mamasa periode  2014-2019  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi, ditemukan  beberapa  faktor  internal  dan  eksternal  yang  menyebabkan  kurang optimalnya  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD  Kabupaten  Mamasa  periode 2014-2019 yaitu:
a. Penyusunan  Prolegda  untuk  jangka  panjang  akan  sulit  dilakukan,  karena sangat  tergantung  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  akan  dibuat di  tingkat  pusat.  Yang  paling  memungkinkan  adalah  penyusunan  rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda.
b. Kurang  optimal  melibatkan  masyarakat/stake  holder  dalam  proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga  pembentuk  Peraturan  Daerah,  maupun  setelah  disahkan  dan diundangkan untuk dilaksanakan
c. Kurang  cermat  dalam  merumuskan  masalah  dan  prioritas  masalahyang harus  diatasi,  kekurangtahuan  mengenai  problem  utama  dankepentingan dan kebutuhan masyarakat;
d. Penyusun/perancang  Peraturan  Daerah  cenderung  berorientasi  pada kepentingan  dan  kebutuhan  Pemerintah  daerah,  atau  berorientasi  pada kepentingan yang mempengaruhinya;
e. Mekanisme  pelaksanaan  koordinasi,  harmonisasi  dan  kerjasama  antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan;
f. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang  berkaitan dengan jumlah dan kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  pelaksana,  biaya  operasional,  sarana dan  prasarana  penunjangnya,  serta  koordinasi  antar  instansi  dalam pelaksanaan di lapangan;.
Pendukung  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019
a. Susun  Prolegda  dengan  koordinasi  Pemerintah  Daerah,  dengan  segala masukan  dari  berbagai  pihak  dapat  tertampung  sehingga  dapat  tercipta suatu  peraturan  daerah  yang  benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Sikapi  perkembangan  Peraturan  Perundang- Undangan baru. Setiap anggota DPRD harus tahu dan paham betul setiap
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
perkembangan  peraturan  perundangan,  dengan  demikian  dalam melaksanakan fungsi legislasinya ada dasar hukum yang jelas.
b. Masyarakat  dan  Stake  Holder  perlu  dilibatkan  dalam  setiap  proses pembentukan  suatu  Peraturan  Daerah  agar  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat dalam tertampung. Selain itu, setelah pengundangan juga perlu sosialisasi  agar  masyarakat  tahu  bahwa  suatu  Peraturan  Daerah  telah diberlakukan dan dipatuhi masyarakat.
c. Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD. Dalam membahas dan menetapkan suatu raperda menjadi perda harus ditetapkan suatu skala prioritas untuk mengetahui hal apa saja yang lebih dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu. Anggota DPRD perlu memahami RPJMD dan RPJPD (perencanaan lain) serta berbagai Peraturan Perundangan. Dengan mengetahui  RPJMD  dan  RPJPDmaka  DPRD  akan  tahu  hal  apa  sajakah yang menjadi skala prioritas pembangunan.
d. Anggota DPRD harus bisa merubah mindset dari Taylor menjadi Designer Kebijakan.  Perbahan  Mindset  ini  sangat  penting  karena  pada  dasarnya anggota DPRD adalah wakil rakyat yang bertugas menyerap setiap aspirasi masyarakatnya.  Jadi  dalam  pembuatan  suatu  peraturan  daerah  DPRD harus  bisa  mengerti  produk  hukum  apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat.
e. Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampudifungsikan secara  baik.  Dengan  pengoptimalan  Badan  LegislatifDPRD  maka  fungsi DPRD  akan  optimal  pula.DPRD  harus  mampumengkondisikan  hubungan antar  alat  kelengkapannya.  Dengan  adanya  suasana  yang  kondusif  dari internal DPRD itu sendiri maka anggota DPRD akan mampu menghasilkan suatu  produk  hukum  yangmaksimal.  DPRD  juga  harus  mampu mewujudkan  Internal  rules  of  Game  yang  memadai  dan  akomodatif. Peraturan  Tata  Tertib  sebagai  Internal  rules  of  Game  harus  mampu memaksimalkan peran dan fungsi DPRD baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah.
f. Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta  koordinasi  antar  instansi  dalam  pelaksanaan  dilapangan  harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sehingga suatu perda yang dibuat tidak hanya sebagai suatu perda yang tidak efektif di masyarakat.

## Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019

## Faktor Organisasi

## 1) Faktor Latar Belakang Politik
Political  background merupakan  latar  belakang  dari  pengalaman seseorang  dalam  berkecimpung  di  dunia  politik.  Berbicara  mengenai  politik,
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 211
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan  mengorganisir  kekuasaan  dan  meraih  kontrol  atas  negara  untuk kepentingan masyarakat.
Berikut  ini  adalah  pernyataan  dari  hasil  wawancara  dengan  Anggota Komisi III Bidang Pembangunan Bapak. Juan Gayang Pongtiku, S.IP tentang kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .
“…  Seluruh  anggota  dewan  memiliki  rasa  kebersamaan  yang  baik.  Latar belakang  politik  terkadang  menjadi  alasan  seseorang  untuk  mendapatkan kekuasaan,  karena  setiap  anggota  dewan  berasal  dari  partai  politik,  dan partai  politik  memiliki  visi  dan  misinya  masing-masing.  Namun  dalam  hal ini  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  lembaga  legislatif  lebih penting,  anggota  dewan  dituntut  harus  sportif  dan  tidak  mementingkan kepentingan individual ataupun kepentingan partai politik. Sehingga untuk mencapai  hasil  yang  baik  diperlukan  kekompakan  antara  anggota  satu dengan anggota yang lainnya...” ( Wawancara, 18 Maret 2019).
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  memiliki political  background seperti individu  yang  ada  di  dalamnya.  Karakteristik  utama  dari political  background adalah  terkait  dengan  nilai.  Nilai  merupakan  prinsip  dasar  yang  dijadikan sebagai  pedoman  hidup  individu,  dengan  kata  lain political  background merupakan  pedoman  bagi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam menjalankan  perannya  khususnya  yaitu  pengawasan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah.  Sesuai  dengan  penelitian  Witono  dan  Baswir  (2003)  yang memberikan  bukti  bahwa political  background memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam menjalankan  fungsinya  yaitu  pengawasan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah.  Dalam  menjalankan  tugasnya  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Mamasa  diharuskan  mengikuti  aturan  kerja  yang  telah ditetapkan  sesuai  bidang  masing-masing,  di  sinilah  latar  belakang  politik terkadang  menyebabkan  perbedaan  sudut  pandang  bahkan  terjadinya perselisihan.

## 2) Faktor Pengetahuan
Berikut ini pendapat  dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Mamasa  Ibu  Elizabeth,  SE  tentang  sejauh  mana pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa tentang proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
“… Supaya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang
politik,  tetapi  juga  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  mekanisme  kerja Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  kebijakan  publik,  konsep  dan  teknik pemerintahan,  teknik  pengawasan,  dan  sebagainya.  Dalam  lingkup pengawasan  terhadap  anggaran  maka  pengetahuan  yang  spesifik  tentang anggaran  akan  mempengaruhi  kinerja  bagi  pihak  yang  melakukan pengawasan,  yaitu  tingkat  efektivitas  pengawasan  dalam  menjalankan fungsi  dan  wewenangnya  tersebut.  Semakin  luas  pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  maka  semakin  besar  kapabilitas  anggota  dewan tersebut  dalam  melakukan  pengawasan  keuangan  daerah.  Dimana pengetahuan  akan  memberikan  kontribusi  lebih  ketika  didukung  dengan pendidikan  dan  pengalaman  yang  cukup  untuk  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawab  masing-masing  anggota  dewan...”  ( Wawancara ,  20  Maret 2019)
Pengetahun  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Mamasa  tentang  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  memiliki  perbedaan pendapat  dengan  masyarakat  yang  cukup  signifikan. Pertama ,  pengetahuan anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengawasan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Mamasa  maupun  Masyarakat. Kedua ,  interaksi pengetahuan  anggaran  dengan  akuntabilitas  publik  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  pengawasan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  baik menurut  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Mamasa  maupun Masyarakat. Ketiga ,  interaksi  pengetahuan  anggaran  dengan  partisipasi masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengawasan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  menurut  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Mamasa,  sedangkan  menurut  masyarakat  tidak  signifikan. Keempat ,  interaksi  pengetahuan  anggaran  dengan  transparansi  kebijakan publik  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengawasan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa maupun Masyarakat. Kelima , terdapat perbedaan antara fungsi  pengawasan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  menurut  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Masyarakat.

## KESIMPULAN
Bahwa  Fungsi  legislasi  DPRD    Kabupaten  Mamasa  yang  menjadi  arah gerak  dan  capaian  kinerja  dalam  hal  penetapan  peraturan-peraturan  daerah yang  di  tetapkan  masih  belum  mengenai  kepada  suluruh  formulasi-formulasi dalam hal pemberdayaan Sumber Daya Alam  dan  Sumber Daya Manusia di Kabupaten  Mamasa.  Meskipun  proses  pembentukan  peraturan  daerah Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 213
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
mengaturnya, namun Kabupaten Mamasa belum mempunyai peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah.
Fungsi  Pengawasan  lembaga  legislasi  daerah  dalam  penerapan  dan realisai  Perda  baik  pemberdayaan  maupun  infrastruktur  sebagai  capaian Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  taraf  kesejahtaraan  masyarakat dalam  pemanfaatan  samara  dan  fasilitas  serta  pelayanan  publik.  Adapun faktor-faktor  pendukung  anggota  dewan  perlu  memahami  dan  menguasai kemampuan legal  drafting, memikirkan  adanya backing  staff (staf  ahli), mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan public  finance ,  serta mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan. Faktor penghambat yakni;  pengalaman  beroganisasi,  latar  belakang  politik,  dan  tingkat pengetahuan.

## SARAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  perlu  lebih  dalam  menelisik  jauh kebutuhan pembangunan daerah baik dari segi kualitas Sumber daya Manusia dan  pemberdayaan  sumber  daya  alam,  dengan  menciptakan  formulasi  yang mengedepankan  kepentingan  pembangunan  daerah.  Penerapan  kebijakan relokasi pedagang-pedang kaki lima sebagai pemberdayaan warga masyarakat masih  belum  tercapai  sebab  dalam  Perda  yang  ditetapkan  sebelumnya  belum menyentuh  sampai  pada  pemberdayaan  lebih  lanjut  dalam  hal  pembinaan sebagai perhatian pemerintah daerah, sebab pengelolaan retribusi yang belum memnuhi syarat sebagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi . Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi RI.
Djajaatmadja,  Bambang  Iriana.  2006.  “Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Dalam  Perencanaan  Pembentukan  Peraturan PerundangUndangan diDaerah”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 3 No 1. Jakarta:)
Kountur,  Ronny.  2007. Metode  Penelitian  untuk  Penulisan  Skripsi  dan  Tesis .
Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PPM.
Lembaga  Administrasi  Negara.  2008. Manajemen  Pemerintahan  Daerah , Jakarta:LAN.
Moleong, Lexy J. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Soekanto, Soerjono. 2010, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Sutopo,  HB.  2002. Pengantar  Penelitian  Kualitatif  (Dasar-Dasar  Teoritis  dan Praktis). Pusat Penelitian Surakarta.
Syaukani,  HR,  2007. Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Witono.  Baswir.  Murni.  Banu.  2003.  “Pengaruh  Personal  Background  dan Political  Culture  terhadap  Peran  DPRD  dalm  Pengawasan  Keuangan Daerah”. Tesis. Yogyakarta: UGM.
Undang-undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,Jakarta:  Pusat Infodata Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-undang 32 tahun 2004
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah