## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tintak Pidana Pencucian Uang)
Oleh :
Reynaldi Putra Rosihan 1

## A bstract
The issuance of Government Regulation Number  43  of  2015  concerning  Reporting Parties  in the  Prevention  and Eradication  of  the Crime  of  Money  Laundering,  as  in  Article  3  of this Government Regulation affirms that a notary is  the  reporting  party  for  the  alleged  crime  of money  laundering  on  the  deed  he  has  made.  If this reporting obligation is not carried out by the notary and the deed that has been made by him is  related  to  the  crime  of  money  laundering, according  to  the  provisions  of  Article  5  of  Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and  Eradication  of  the  Crime  of  Money Laundering,  he  will  be  subject  to  the  criminal sanctions  and  fines.  In  this  regard,  it  is necessary  to  examine  more  deeply  the consideration  of  including  a  notary  as  the reporting party in the prevention and eradication of  the  crime  of  money  laundering  against  the deed he made.
Notaries  are  involved  as  reporting parties  in  the  prevention  and  eradication  of  the crime  of  money  laundering  because  the prevention  and  eradication  of  the  crime  of money  laundering  in  Indonesia  has  not  been maximal  with  the  increasingly  sophisticated mode  of  money  laundering  because  it  utilizes the  notary  profession  as  a  means  of  money laundering by the perpetrators to smoothen their actions  against  money  which  is  obtained  from the  proceeds  of  crime  and the  involvement  of  a notary. Reporting implementation mechanism by a  notary  as  a  party  to  report  money  laundering crimes,  First,  the  reporting  party  is  obliged  to apply the principle of recognizing service users,
1 Mahasiswa  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
then to carry out the reporting to the PPATK, the notary is obliged to register and fill in the report by  assigning  a  reporting  officer,  registering through  the  Gathering  Reports  and  Information Processing System (GRIPS) application.
Keywords  :  Notary,  Prevention,  Eradication, Money Laundering.

## A bstrak
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  sebagaimana  dalam Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  ini  ditegaskan bahwa  notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang  dibuatnya.  Bila  kewajiban  pelaporan  ini tidak  dilaksanakan  notaris,  dan  akta  yang dibuatnya terkait tindak pidana pencucian uang, menurut  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,  akan  terkena  sanksi  pidana  dan  denda. Berkaitan dengan hal ini, perlu dikaji lebih dalam pertimbangan  memasukkan  notaris  sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang terhadap akta yang dibuatnya.
Notaris dilibatkan sebagai pihak pelapor dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang  karena  belum/tidak maksimalnya  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia dengan  modus  pencucian  uang  yang  semakin canggih  karena  memanfaatkan  profesi  notaris sebagai  sarana  pencucian  uang  oleh  pelaku pencucian  uang  untuk  memuluskan  aksinya terhadap  uang  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan dan dengan dilibatkannya notaris.Mekanisme  pelaksanaan  pelaporan  oleh notaris  sebagai  pihak  pelapor  tindak  pidana pencucian  uang.  Pertama  pihak  pelapor  wajib menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa kemudian untuk melaksanakan pelaporan kepada PPATK notaris wajib  melakukan registrasi dan pengisian laporan dengan menetapkan  petugas  pelaporan,  melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
registrasi melalui aplikasi Gathering Reports and
Information Processing System (GRIPS).
Kata Kunci : Notaris, Pencegahan,
Pemberantasan, Pencucian uang.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Salah  satu  kejahatan white  collar  crime yang  mendapat  perhatian  khusus  dari  dunia internasional  termasuk  Indonesia  adalah  tindak pidana  pencucian  uang  (TPPU)  atau  yang  lebih dikenal  dengan  istilah money  laundering . Mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian  uang  atau money  laundering sampai sekarang  masih  belum  terdapat  definisi  atau pengertian yang universal dan komprehensif. 2
Definisi  atau  pengertian  TPPU  telah banyak  diutarakan  oleh  para  ahli  hukum,  salah satunya adalah Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan  TPPU  atau money  Laundering
sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  uang haram dengan cara memasukkan uang tersebut ke  dalam  sistem  keuangansehingga  uang tersebut  kemudian  dapat  tampak  sepert  uang yang  halal  ketika  dikeluarkan  dari  sistem keuangan  tersebut.  Sutan  Remy  Sjahdeini menambahkan  tujuan  utama  pelaku  pencucian uang  adalah  untukmenghindari  tindakan  para penegak  hukum  yang  mengancam  harta  haram tersebut. 3 Menurut Nicholas Clark pada umumnya  proses  pencucian  uang  terdiri  dari
2 R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 21.
3 Sutan  Remy  Sjahdeini, Seluk-Beluk  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan  Terorisme , Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal. 5.
tiga  tahap  yaitu placement,  layering dan integration . 4
Dalam
perkembangannya untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian  uang  dibentuklah  Undang-undang Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU  PPTPPU).  Walaupun  sudah  dua  kali mengalami  perubahan,  UU  PPTPPU  ini  dinilai masih  kurang  optimal  dalam  mencegah  dan memberantas  TPPU.  Salah  satu  kelemahan yangada  di  UU  PPTPPU  adalah  sempitnya cakupan  pihak  pelapor 5 yang  diwajibkan  untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakankepada  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Pihak Pelapor  merupakan  pihak    yang  penting  dalam melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan TPPU mengingat pihak pelaporlah yang berhadapan  secara  langsung  dengan  pelaku kejahatan  yang  ingin  melakukan  pencucian uang. Peran penting yang dimainkan oleh pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU ini dikarenakan UU PPTPPU memberikan beberapa kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh pihak pelapor, kewajiban pertama adalah pihak pelapor wajib menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa ( Know  Your  Consumer ).  Melalui  penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  ini  pelapor berkewajiban melakukan identifikasi dan verivikasi  Pengguna,  kewajiban  kedua  yang dibebankan  kepada  pihak  pelapor  adalah adanya  kewajiban  bagi  pihak  pelapor  untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan
4 Nicholas  Clark, The  Impact  of  Recent  Money Laundering  Legislation  on  Financial  Intermediaries ,Dick  J. Int’l.L, vol. 14, hal. 470.
5 Menurut  pasal  1  angka  11  UU  PPTPPU  definisi pihak  pelapor  adalah  Setiap  Orang  yang  menurut  Undang- Undang  (Pasal  17  ayat  1  UU  PPTPPU)  ini  wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mencurigakan  yang  dilakukan  oleh  pengguna jasa. 6
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana  Pencucian  Uang,  sebagaimana  dalam Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  ini  ditegaskan bahwa  notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya.
Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan peraturan pelaksana ketentuanPasal 17 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang.Pasal  8  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015
Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan
bahwa “Pihak Pelapor
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  wajib menyampaikan  laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk
kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama Pengguna Jasa, mengenaipembelian dan penjualan  properti,  pengelolaan  terhadap  uang, efek,  dan/atau  produk  jasa  keuangan  lainnya, pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan, rekening  deposito,  dan/atau  rekening  efek, pengoperasian  dan  pengelolaan  perusahaan; dan/ataupendirian,  pembelian,  dan  penjualan badan hukum”. 7
Peraturan  Pemerintah  ini  mewajibkan notaris  harus  melaporkan  ke  PPATK  (Pusat
6 Fithriadi  Muslim,  Journal  on  anti  money Laundering ,”Fungsi
Laporan
TransaksiKeuangan
Mencurigakan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ”,  Depok,  Pusat  Kajian  Anti Pencucian  Uang  Indonesia  Indonesia  Research  Center  for AML- CFT (IRCA), 2013, hal. 15.
7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan) terkait  adanya  dugaan  tindak  pidana  pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris  selaku  pejabat  umum.  Bila  kewajiban pelaporan  ini  tidak  dilaksanakan  notaris,  dan akta  yang  dibuatnya  terkait  tindak  pidana pencucian  uang,  menurut  ketentuan  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana  Pencucian  Uang,  akan  terkena  sanksi pidana  dan  denda.  Berkaitan  dengan  hal  ini, perlu dikaji lebih dalam pertimbangan memasukkan  notaris  sebagai  pihak  pelapor dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang  terhadap  akta  yang dibuatnya.
Berdasarkan  hal  ini  perlu  dikaji  lebih dalam  dengan  diadakannya  penelitian  untuk mengetahui    notarissebagai  pihak  pelapor dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang dapat  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Mengapa  Notaris  dilibatkan  sebagai  pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang berdasarkan PP No.43 Tahun 2015?
2.  Bagaimanakah pelaksanaan pelaporan notaris  sebagai  pihak  pelapor tindak  pidana pencucian uang ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum
terhadap  notaris  sebagai  pihak  pelapor tindak pidana pencucian uang ?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah yang akan diteliti.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang mengkaji  norma-norma  hukum  yang  bersumber dari peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini, norma hukum yang dikaji  adalah  bersumber  dari  Pasal  3  huruf  (b) PP  RI  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tintak Pidana Pencucian Uang.
II.  Hasil dan Penelitian A.  Alasan  Notaris  Dilibatkan  Sebagai
Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Paradigma follow  the  money 8 ini  dalam memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang kurang  efektif  apabila  tidak  didukung  dengan adanya  laporan-laporan  transaksi  keuangan mencurigakan  yang  dilakukan  oleh  pihak pelapor. Laporan TKM ini merupakan salah satu unsur  yang  paling  efektif  dalam  pencegahan dan  pemberantasan TPPU. Laporan TKM yang
8 follow  the  money (“menelusuri  aliran  uang”) merupakan  pendekatan  baru  untuk  memberantas  tidak pidana  pencucian  uang,  pendekatan  ini  lebih  mudah dibandingkan  dengan  pendekatan  konvensional  yang mengejar  pelaku  tindak  pidana  atau  follow  the  suspect karena  pelaku  atau  saksi  bisa  saja  berkata  bohong,  tetapi aliran  uang  tidak  akan  bisa  ditutup-tutupi.  Paradigma  baru dalam  penanganan  kejahatan  ini  juga  memudahkan penegak  hukum  untuk  menelusuri  tindak  pidana  pencucian uang serta tindak  pidana  lain  dan tujuan  yang paling utama adalah  mengembalikan  kerugian  negara  yang  dilakukan oleh  pelaku  kejahatan.  Perlu  dicatat  bahwa  hasil-hasil kejahatan merupakan “lifeblood of the crime”.
diberikan  oleh  pihak  pelapor  kepada  PPATK merupakan  langkah  awal  bagi  PPATK  untuk menelusuri  para  pelaku  yang  terlibat  dalam pencucian  uang  serta  menelusuri  aliran  dana yang dilakukan pelaku TPPU. Dengan mengetahui  aliran  dana  TKM  juga  sangat membantu  aparat  penegak  hukum  untuk mengungkap  aktor-aktor  dibalik  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan.
Dampak  dari  Notaris  dan  PPAT  yang tidak  dikategorikan  sebagai  pihak  pelapor adalah  Notaris  dan  PPAT  tidak  berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan  yang  dilakukan  oleh  pengguna jasa.  Padahal  modus  pencucian  uang  dengan menggunakan modus jual belireal estate sedang marak  terjadi  di  Indonesia.  Dengan  tidak melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan  maka  aparat  penegak  hukum akan  kesulitan  dalam  melakukan  pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang.  Padahal  pada  asasnya  pembangunan rezim  anti  pencucian  yang  kuat  membutuhkan kerja  sama  antara  pihak  pelapor,  masyarakat, serta aparat penegak hukum.
Modus  operandi  dari  pencucian  uang yang  semakin  canggih  karena  memanfaatkan profesional  di  bidang  keuangan  atau  hukum dengan  keahlian,  pengetahuan,  dan  akses khusus  kepada  sistem  keuangan  global,  yang mencoba memanfaatkan peluang melalui keahlian  mereka  untuk  mengamankan  hasil tindak  pidana.  Salah  satu  bentuk  TKM  yang menjadi modus  pelaku  TPPU  adalah  bisnis  jual beli real estate dan perumahan.
Seiring dengan semakin ketatnya lembaga-lembaga  perbankan  membuat  para pelaku  TPPU untuk  mengalihkan  modus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pencucian  uangnya  ke  jual  beli  real  estate/ tanah  dan/atau  bangunan.  Setidaknya  ada  dua faktor pendukung mengapa pelaku lebih banyak menggunakan  modus  pencucian  uang  dengan cara  jual  beli  real  estate  yaitu,  pertama  real estate  merupakan  salah  satu  bentuk  investasi yang sangat menjanjikan karena nilai ekonomisnya terus mengalami peningkatan.
Faktor  pendukung  kedua  mengapa pelaku  TPPU  menggunakan  modus  pencucian uang  melalui  penggunaan  jasa  Notaris  karena kedua  profesi  ini  dianggap  tidak  dikategorikan sebagai  pihak  pelapor  dalam  UU  PPTPPU. Tidak  seperti  lembaga  perbankan  dan  lembaga pembiayaan  yang  dikategorikan  sebagai  pihak pelapor  yang  wajib  menyampaikan  laporan apabila terdapat TKM.
pihak pelapor dalam membantu penegakan  hukum  khususnya  UU  PPTPPU. Dengan  mendasarkan  pada  laporan  dan/atau informasi  dari  Pihak  Pelapor,  instansi,  atau pihak  terkait  lainnya,  selanjutnya  PPATK melakukan  analisis  apakah  benar  transaksi yang  dilaporkan  oleh  pihak  pelapor  tadi  betul merupakan  transaksi  yang  bertujuan  untuk melakukan pencucian uang. Dengan mengetahui  aliran  dana  TKM  juga  sangat membantu  aparat  penegak  hukum  untuk mengungkap  aktor-aktor  dibalik  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan.
B.  Proses  Pelaksanaan  Pelaporan  Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam  ketentuan  Pasal  3  PP  43/2015 dinyatakan bahwa profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan
Perencana  Keuangan  termasuk  ke  dalam bagian  Pihak  Pelapor  yang  wajib  dan  turut mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian  uang.  Oleh  karena  itu,  para  profesi khususnya  Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor  perlu melakukan  upaya  pencegahan  yang  lebih mendalam.  Sebagaimana  yang  termuat  dalam ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  yang menyebutkan  bahwa  “Pihak  Pelapor  wajib mener apkan prinsip mengenali Pengguna Jasa”.
Prinsip  mengenali  pengguna  jasa  bagi Pihak  Pelapor  berlaku  secara  mutatis  mutandis yang  artinya  bahwa  berlaku  juga  perubahan- perubahan yang diperlukan terhadap penerapan prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Pihak Pelapor.  Dalam  Pasal  18  UU  TPPU,  diatur penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa, sebagai berikut:
Pasal 18
(1)  Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan  ketentuan  prinsip  mengenali Pengguna Jasa.
(2)  Pihak  Pelapor  wajib  menerapkan  prinsip mengenali  Pengguna  Jasa  yang  tetapkan oleh  setiap  Lembaga  Pengawas  dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)  Kewajiban  menerapkan  prinsip  mengenali
Pengguna  Jasa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
a.  Melakukan  hubungan  usaha  dengan
Pengguna Jasa; b.  Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan mata uang rupiah  dan/  atau mata  uang  asing  yang nilainya  paling  sedikit  atau  setara dengan  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah);

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak pidana pendanaan terorisme; atau
d.  Pihak  Pelapor  meragukan  kebenaran informasi  yang  dilaporkan  Pengguna Jasa.
(4)  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan
Pihak  Pelapor  dalam  menerapkan  prinsip mengenali Pengguna Jasa.
(5)  Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
a.  Identifikasi Pengguna Jasa;
b.  Verifikasi Pengguna Jasa; dan
c.  Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
(6)  Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
Oleh karena itu, dalam rangka mengenali pengguna jasa baik terhadap orang-perorangan, korporasi  maupun  perikatan  lainnya  diperlukan tindakan Notaris untuk melakukan pengumpulan informasi  dengan  meneliti  kebenaran  dokumen identitas  Pengguna  Jasa  seperti  Kartu  Tanda Penduduk,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  dan spesimen  tanda  tangan  Pengguna  Jasa.  Selain meneliti  kebenaran  dokumen  formil  tersebut untuk benar-benar meyakini identitas Pengguna Jasa,  maka  Notaris  juga  diwajibkan  bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.
laporannya atas dugaan transaksi keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK,  maka untuk  memberikan  kepastian  hukum  PPATK menerbitkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan
Bagi  Profesi  (selanjutnya  disebut  Perka  PPATK 11/2016).  Dalam  Perka  PPATK  11/2016,  diatur mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan  mencurigakan  yang  wajib  dilaporkan kepada  PPATK  yang  dilakukan  oleh  Profesi untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama Pengguna Jasa, mengenai:
a.  Pembelian dan penjualan properti;
b.  Pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
c.  Pengelolaan  rekening  giro,  rekening tabungan,  rekening  deposito,  dan/  atau rekening efek;
d.  Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ atau
e.  Pendirian,  pembelian,  dan  penjualan
badan hukum. 9
Kemudian, untuk melaksanakan pelaporan kepada PPATK, Profesi wajib melakukan  registrasi  dan  pengisian  laporan, yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dalam ketentuan  Pasal  6  Perka  PPATK  11/2016, antara lain:
a.  Menetapkan petugas pelaporan;
Penetapan  petugas  pelaporan,  wajib dilakukan oleh Profesi dengan
menetapkan: petugas pendaftar,
petugas  pelapor,  petugas  administrasi dan  petugas  penghubung.  Petugas tersebut  dapat  melakukan  rangkap jabatan  apabila  Profesi  merupakan orang perseorangan atau Profesi merupakan Korporasi dengan memperhatikan  aspek  pengendalian
intern. 10
9 Pasal  3  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia    Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris.
10 Pasal  7  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia    Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Melakukan  registrasi  melalui  aplikasi GRIPS;
Dalam  melakukan  registrasi,  Profesi wajib mengakses website aplikasi GRIPS pada alamat website https://grips2.ppatk.go.id. Selanjutnya, diperlukan pengisian registrasi melalui 4
(empat) langkah besaran, yakni:
1)  pengisian data perusahaan,
2)  pengisian data petugas,
3)  pengisian data pendukung, dan
4)  pengisian data petugas pendaftar.
Secara  lebih  lanjut  hal  tersebut  dapat  dilihat dalam gambar terlampir di bawah ini: Registrasi  tersebut  meliputi  nama  Profesi, bentuk  usaha,  nomor  NPWP,  kategori Profesi, dan data petugas. Setelah, registrasi selesai  dilakukan,  maka  Profesi  wajib menyampaikan  hasil  registrasi  yang  telah diotorisasi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja yang  ditunjukan  kepada  Kepala  PPATK  Up Direktur Pelaporan. 11
c.  Melakukan pelaporan ke PPATK.
Laporan  transaksi  keuangan  mencurigakan wajib  memuat  informasi  paling  sedikit mencakup orang-perorangan, korporasi, rincian  transaksi  yang  dilaporan,  informasi lainnya, dan identitas beneficial owner orang perseorangan/  korporasi.  Pengisian  laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan melalui Aplikasi GRIPS yang dilakukan oleh Petugas  Pelapor  dengan  cara  mengisi (entry)  secara  manual  laporan  transaksi keuangan  mencurigakan  pada  Aplikasi GRIPS,  atau  mengunggah  (upload)  file  ke Aplikasi  GRIPS  dalam  format  Microsoft
Tentang Penerapan Prinsip Mengenal  Pengguna Jasa Bagi Notaris.
11 Pasal  8  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia    Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal  Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Excel.  Selanjutnya,  penyampaian  laporan transaksi  keuangan  mencurigakan  wajib disampaikan secara elektronis  melalui Aplikasi  GRIPS  ke  jaringan  telekomunikasi yang  ditunjukan  langsung  ke  database PPATK melalui web based application.
C.  Perlindungan  Hukum  Kepada  Notaris Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
laporan  yang  diberikan  oleh  pelapor kepada aparat penegak hukum adalah perbuatan yang mengandung resiko yang besar terhadap  keselamatan  dirinya,  keluarganya serta  harta  benda  miliknya  sehingga  Negara harus  dapat  memberikan  kepastian  hukum mengenai  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada pelapor beserta keluarganya. Perlindungan  hukum  bagi  pihak  pelapor  atas transaksi  keuangan  mencurigakan  terkait  tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu sebelum  berlakunya  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (TPPU)  dan  sesudah  berlakunya  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU).  Sebelum berlakunya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU),  perlindungan  atas  hak-hak  pelapor diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 12
Secara khusus perlindungan bagi Pelapor  dan  Saksi  tindak  pidana  pencucian uang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2003  tentang  Tata  Cara Perlindungan  Khusus  Bagi  Pelapor  dan  Saksi Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Ketentuan teknis  dalam  pemberian  perlindungan  bagi pelapor  dan  saksi  dalam  tindak  pidana
12 Secara  khusus  Undang-Undang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  tidak  mengatur  mengenai  perlindungan bagi  pelapor,  tetapi  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang- Undang  ini  berlaku  untuk  saksi  dan  korban  semua  tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pencucian  uang  kemudian  diatur  melalui Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (KAPOLRI)  Nomor  17  Tahun  2005 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Perlindungan Khusus  terhadap  Pelapor  dan  Saksi  dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ketentuan mengenai perlindungan khusus  ditegaskan  dalam  pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa  setiap  pelapor  dan  Saksi  dalam  perkara tindak  pidana  pencucian  uang  wajib  diberikan perlindungan  khusus  baik  sebelum,  selama maupun  sesudah  proses  pemeriksaan  perkara. Bentuk  perlindungan  khusus  yang  dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan  dan  penyamaran  identitas,  dan memberikan  keterangan  tanpa  bertatap  muka (konfrontasi)  dengan  tersangka  atau  terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. 13
Lebih
lanjut mengenai teknis pelaksanaannya,  telah  dikeluarkan  Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan  Khusus  Terhadap  Pelapor  dan Saksi  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Perlindungan khusus menurut Peraturan KAPOLRI  ini  adalah  suatu  bentuk  perlindungan yang  diberikan  oleh  aparat  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  untuk  memberikan  rasa aman  terhadap  pelapor  atau  saksi  dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau  hartanya  termasuk  keluarganya.  Pemohon perlindungan  khusus  adalah  pelapor,  saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau hakim.
Pengaturan mengenai perlindungan bagi  Pelapor  dan  Saksi  dalam  Undang-Undang
13 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.
Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat  didalam  Bab  IX  yaitu  terdapat  pada pasal  83-87.  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan pengaturan  perlindungan-perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  pihak  pelapor  atas jasanya  yang  melaporkan  transaksi  keuangan mencurigakan  terkait  tindak  pidana  pencucian uang.  Bentuk  perlindungan  hukum  pertama yang  diberikan  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU)  adalah  kewajiban hukum  bagi  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan  identitas  dari  pelapor  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 14
III.  Kesimpulan & Saran

## A.  Kesimpulan
1.  Notaris  dilibatkan  sebagai  pihak  pelapor dalam  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena belum maksimalnya
pencegahan
dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang di Indonesia dengan modus pencucian uang yang semakin canggih karena memanfaatkan profesi notaris sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku pencucian  uang  untuk memuluskan  aksinya terhadap  uang  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan  dan  dengan  dilibatkannya  notaris sebagai  pihak  pelapor  maka  menambah kemudahan bagi PPATK untuk mengungkap tindak  pidana  pencucian  uang  yang  terjadi di Indonesia.
2.  Pelaksanaan pelaporan oleh notaris sebagai pihak  pelapor  tindak  pidana  pencucian
14 Pasal  83  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
uang. Pertama pihak pelapor wajib menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna jasa kemudian untuk melaksanakan pelaporan  kepada  PPATK  notaris  wajib melakukan  registrasi  dan  pengisian  laporan dengan  menetapkan  petugas  pelaporan,
melakukan registrasi melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) laporan transaksi  keuangan  mencurigakan  wajib memuat  informasi  paling  sedikit  mencakup
orang-perorangan, korporasi, rincian transaksi  yang  dilaporkan, informasi  lainnya dan identitas pemilik sebenarnya (Beneficial Owner)  orang-perseorangan  atau  korposasi yang dilaporkan.
3.  Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak pelapor  tindak pidana pencucian  uang  yaitu  notaris  tidak  dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan  oleh  kliennya  berdasarkan  Pasal 29  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  uang  serta  demi terjaminnya perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi profesi Notaris juga di
tegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan  bahwa  setiap  pelapor  dan
Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian
uang wajib
diberikan
perlindungan  khusus  baik  sebelum  maupun sesudah  proses  pemeriksaan  perkara. Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  ini bertujuan,  agar  hak  dan  kewenangan
maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan  oleh  UndangUndang  Jabatan Notaris dan Kode Etik dilakukan berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku,  baik itu berdasarkan
hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi.

## B.  Saran
1.  Diharapkan  Notaris  aktif  dalam  melakukan pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang  sebagai  pihak pelapor.
2.  PPATK perlu terus melakukan perkembangan  terhadap  aplikasi  Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS)  agar  notaris  bisa  lebih  praktis dalam  melakukan  pelaporan  yang  di  input ke pada PPATK.
3.  Diharapkan pemerintah dan dewan perwakilan  rakyat  untuk  secara  tegas membuat  aturan  notaris  sebagai  pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantan tindak pidana pencucian uang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia , Bandung, BooksTerrace & Library, 2008.
Fithriadi  Muslim,  Journal  on  anti  money
Laundering ,”Fungsi  Laporan  Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ”, Depok, PusatKajian Anti PencucianUang  Indonesia  Indonesia Research  Center for AML-  CFT (IRCA),
2013.
Nicholas  Clark, The  Impact  of  Recent  Money Laundering  Legislation  on  Financial Intermediaries ,Dick J. Int’l.L, vol. 14.
R.  Wiyono, Pembahasan Undang-Undang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Sinar Grafika, , Jakarta, 2014.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Seluk-Beluk  Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007. Yunus Husein , Journal  On Anti Monye Laundering “Urgensi Gatekeeper Sebagai  Pelapor  Dalam  Rezim  Anti-
Pencucian  Uang  Indonesia ” Depok, Pusat  Kajian  Anti  Pencucian  Uang Indonesia  Indonesia  Research  Center For Aml-Cft (Irca), 2013.
.