## ETIKA AJARAN AGAMA BUDDHA UNTUK MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA DALAM KEBERSAMAAN
Arif Muzayin Shofwan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar arifshofwan2@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  etika  ajaran  agama  Buddha  untuk  membangun  bangsa  dan  negara  dalam kebersamaan. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menggali data dari beragam buku bacaan yang sesuai dengan topik yang dikaji. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Pertama, ada tiga etika paling urgen dalam ajaran agama Buddha untuk membangun bangsa dan negara, antara lain: etika pimpinan negara, etika politisi dan legislatif, dan etika penegak hukum dan media. Apabila tiga etika tersebut sudah terealisasi, maka bisa merambah pada etika berikutnya, antara lain: etika tokoh agama, para profesional, dan usahawan, etika reformasi sosial, etika menjalin kebersamaan, etika reformasi sosial, etika berhadapan dengan oposisi, etika pendidikan dan keilmuan, etika  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan  etika  bermusyawarah.  Kedua,  tujuan  dari  beragam  etika berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan harmonis dalam kebersamaan., antara lain:  keharmonisan  dalam  disiplin  moral,  pandangan,  berbagi  keuntungan,  perbuatan,  ucapan,  dan pikiran.
Kata Kunci: Etika, Agama Buddha, Bangsa, dan Negara

## Abstract
This study examines the ethics of Buddhist teachings to build the nation and state in togetherness. The  method  used  is  a  literature  review  by  digging  data  from  various  reading  books  that  are  in accordance with the topic being studied. The results of this study can be explained as follows. First, there are three most urgent ethics in the teachings of Buddhism to build the nation and state, among others:  the  ethics  of  state  leaders,  the  ethics  of  politicians  and  legislators,  and  the  ethics  of  law enforcement  and  the  media.  If  the  three  ethics  have  been  realized,  it  can  be  expanded  to  the  next ethics,  including:  ethics  of  religious  leaders,  professionals,  and  entrepreneurs,  ethics  of  social reform,  ethics  of  building  togetherness,  ethics  of  social  reform,  ethics  of  dealing  with  opposition, ethics of education and science, ethics environmental management, and deliberation ethics. Second, the  purpose  of  the  various  ethics  of  the  nation  and  the  state  is  to  create  a  harmonious  life  in togetherness,  including:  harmony  in  moral  discipline,  views,  sharing  profits,  deeds,  words,  and thoughts.
Keywords: Ethics, Buddhism, Nation, and State

## PENDAHULUAN
Istilah  “etika”  menurut  para  pakar memiliki  banyak  makna  atau  arti.  Jerkily (1964: 7) menyatakan bahwa etika berasal dari kata  “ ethos ”  berarti  kebiasaan,  adat. Sedangkan  Preisker  (1985:  201)  mengartikan etika  sebagai  kebiasaan,  kegunaan,  adat, peraturan, kultus, dan hukum. Etika berhubungan  erat  dengan  kelakuan  manusia dan  cara  manusia  melakukan  perbuatannya. Kelakuan  yang  dinyatakan  perbuatan  itu menunjukkan  pada  dua  hal,  yakni  positif  dan negatif  .  Pengertian  baik  menunjuk  pada  hal yang  baik.  Sedangkan  pengertian  negatif menunjuk  kepada  hal  yang  jahat  dan  tidak baik. Etika hendak mencari ukuran baik, sebab yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan ukuran  baik  itu  adalah  buruk  atau  jahat (Brotosudarmo, 2007: 5). Oleh sebab itu, tugas etika adalah menyelidiki, mengontrol perbuatan-perbuatan, mengoreksi dan membimbing  serta  mengarahkan  tindakan yang  seharusnya  dilakukan  agar  dapat memperbaiki  tindakan  atau  perbuatannya (Poedjawijatna, 1977: 25-26).
Sementara itu, menurut Kamus Umum Bahasa  Indonesia  dijelaskan  bahwa  etika merupakan  bagian  ilmu  pengetahuan  tentang akhlak  atau  moral  (Poerwodarminta,  1986: 278).  Tak  jauh  dari  hal  tersebut,  Brownlee (1987:  16)  menyatakan  bahwa  istilah  etika ditinjau dari segi makna atau arti hampir sama dengan istilah moral. Tetapi dalam pemakaian ilmiah,  moral  biasanya  hanya  menyangkut kebaikan  atau  keburukan  secara  lahiriah  atau kelihatan  dari  apa  yang  sebenarnya  terjadi. Sedangkan etika adalah suatu perbuatan yang dilakukan  dengan  sengaja  sebagai  hasil keputusan yang tegas berdasarkan analisa dan olahan akal budi yang menyangkut pemikiran sistematik  tentang  kelakuan,  motivasi  dan keadaan  batin  yang  menyadarinya.  Dengan demikian,  etika  lebih  dalam  artinya  daripada moral.  Etika  lebih  umum  dan  memandang kaidah-kaidah atau norma-norma serta merupakan ilmu dinamis (Darmaputera, 1987: 5-6).
Dalam konteks kajian ini, membangun bangsa  dan  negara  dalam  kebersamaan  tentu saja  memerlukan  etika.  Ada  banyak  etika
ajaran  agama  Buddha  untuk  membangun bangsa  dalam  kebersamaan.  Mahasthavira (2013:  19)  menyatakan  bahwa  etika  dan  sila dalam  agama  Buddha  adalah  panduan  untuk dapat  menimbulkan  harmoni  dalam  hati  dan pikiran.  Ciri  etika  dan  sila  adalah  ketertiban dan  ketenangan.  Fungsi  etika  dan  sila  adalah mengarahkan  kelakuan  yang  salah  agar menjadi  benar  dan  menjaga  seseorang  agar tetap  tidak  berada  dalam  sikap  salah.  Wujud etika  dan  sila  adalah  kewaspadaan  dan pengendalian  yang  diwujudkan  pada  saat berfikir,  berucap,  dan  berbuat.  Tujuan  etika dan  sila  adalah  kemurnian,  kebaikan,  dan kebenaran berkehidupan. Perkembangan etika dan  sila  adalah  malu  berbuat  jahat  ( hiri )  dan takut akibat perbuatan jahat ( ottapa ). Keduanya  ini  adalah  pelindung  dunia.  Jika tidak ada keduanya, manusia akan berkecamuk dalam  kekacauan  yang  merugikan  dirinya sendiri maupan masyarakat lainnya.
Lanjut Mahasthavira (2013: 16) bahwa etika  merupakan  dasar  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Etika  adalah  barometer peradaban  bangsa.  Etika  menjadi  bagian  dari kultur sosial dan antropologis bangsa Indonesia. Yakni, konstruksi etika kebangsaaan  yang  berdasarkan  Pancasila. Prinsip  dan  formulasi  Pancasila  adalah  etika berbangsa  dan  bernegara  yang  religius, berperikemanusiaan,  persatuan,  demokrasi, dan keadilan.  Dengan  demikian,  prinsip  etika berbangsa  dan  bernegara  yang  berdasarkan Pancasila,  apabila  tidak  dilaksanakan  maka bangsa  bagaikan  kehilangan  kompas  dan negara  tidak  mempunyai  haluan  dan  sasaran yang  hendak  dicapai.  Sabda  Sang  Buddha terkait  etika  berbangsa  dan  bernegara  sudah sangat jelas: “Negara yang mendambakan tiga macam kemuliaan, yaitu kemasyhuran, kemakmuran,  dan  kedamaian,  hendaknya memegang  teguh  prinsip  dan  melaksanakan etika (sila)” (Khuddaka Nikaya, Silava Thera).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan penelitian  ini  adalah  sebagaimana  berikut, antara lain: (1) untuk mengungkap etika-etika membangun  bangsa  dan  negara  dalam kebersamaan  menurut  ajaran-ajaran  agama Buddha;  dan  (2)  untuk  mengungkap  tujuan etika  berbangsa  dan  bernegara  tersebut diajarkan  dalam  agama  Buddha.  Dari  dua
tujuan tersebut diharapkan dapat menyumbang wawasan  keilmuan  Buddhis  kepada  para akademisi,  guru,  peneliti,  dan  masyarakat umum khususnya yang beragama Buddha.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  kualitatif  ini  menggunakan studi  kepustakaan  ( library  research )  dalam melakukan  penelitiannya.  Nazir  (1998:  122) menyatakan  bahwa  studi  kepustakaan  adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan- laporan  yang  ada  hubungannya  dengan masalah  yang  dipecahkan.  Menurutnya,  studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana  peneliti  menentukan  sebuah  topik kemudian  melakukan  kajian  dengan  topik yang sedang diteliti (Ibid, 122).
Tak jauh dari pengertian di  atas, studi kepustakaan  diartikan  sebagai  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan  data  pustaka  mulai  dari membaca,  mencatat,  serta  mengolah  bahan penelitian  (Zed,  2003:  3).  Dengan  demikian, penelaahan  buku-buku,  bacaan-bacaan,  dan catatan-catatan  yang  terkait  dengan  kajian penelitian  ini  merupakan  sesuatu  hal  yang urgen. Sebab penggalian dari data-data terkait itulah  yang  akan  menjadikan  penelitian  ini berhasil secara maksimal.

## ANALISIS KAJIAN
Etika  Membangun  Bangsa  dan  Negara Ajaran Buddha
Sang  Buddha  banyak  mengajarkan etika  dalam  membangun  bangsa  dan  negara. Beberapa etika untuk membangun bangsa dan negara  dalam  kebersamaan  tersebut  ada  yang berkaitan  dengan  etika  pemimpin  negara, penegak  hukum,  legislatif,  politisi,  rakyat biasa, dan semacamnya. Tentu saja, membahas dan  mengkaji  etika-etika  tersebut  menjadi sangat  urgen  bagi  suatu  bangsa  dan  negara dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Selain  itu,  mengkaji  dan  membahas  hal tersebut  mengandung  banyak  manfaat  bagi umat  Buddha.  Ternyata  Sang  Buddha  tidak hanya mengajarkan ajaran yang sifatnya hanya ke dalam diri belaka. Namun, beliau juga peka terhadap  fenomena  di  luar  diri,  seperti kenegaraan,  kebangsaan,  dan  semacamnya. Berikut  pembahasan  beragam  etika  dalam
membangun  bangsa  dan  negara  menurut perspektif Buddhisme.
1. Etika Pimpinan Negara Seorang  pimpinan  negara  hendaknya memiliki etika-etika sebagai pimpinan. Seorang  pimpinan  negara  hendaknya  selalu memperbaiki dirinya, menguji tingkah lakunya dengan  hati-hati  dalam  perbuatan,  perkataan, dan  pikiran,  mencoba  untuk  mengetahui  dan mendengarkan  pendapat  rakyat,  dan  lain sebagainya. Mahasthavira (2013: 22)
mengutip  Kitab Majjhima  Nikaya yang menyebutkan  sebagai  berikut:  “Raja  (baca; pimpinan negara)  selalu  memperbaiki dirinya dan menguji tingkah lakunya dengan hati-hati dalam  perbuatan,  perkataan,  dan  pikiran, mencoba untuk mengetahui dan mendengarkan pendapat rakyat, seperti apakah dia telah melakukan kekurangan dan kesalahan dalam  mengatur  kerajaan  (negara)-nya.  Jika ternyata  dia  memerintah  dengan  tidak  benar, rakyat  akan  mengeluh  bahwa  mereka  merasa ditindas  oleh  penguasa  yang  buruk  dengan perlakuan  tidak  adil,  hukuman,  pajak,  atau segala  bentuk  korupsi,  dan  mereka  akan bereaksi  menentangnya  dengan  satu  atau  lain cara. Sebaliknya, bila dia memerintah dengan benar, mereka akan memberkatinya demikian, “semoga Yang Mulia panjang umur”.
Selain  itu,  dalam  hal  etika  atau  moral bagi  pimpinan  negara,  Mahasthavira  (2013: 21-22) dengan mengutip Kitab Milinda Panha menyebutkan demikian: “Jika seseorang yang tidak  sehat,  tidak  kompeten,  tidak  bermoral, tidak layak, tidak mampu, dan tidak berharga untuk  kedudukan  raja  (konteks  sekarang adalah  presiden),  telah  menobatkan  sendiri sebagai  raja  atau  penguasa  dengan  otoriter besar, dia tentu akan menjadi sasaran hukuman oleh  rakyat,  karena  dengan  tidak  pantas  dan tidak berharga, dia telah menempatkan dirinya sendiri  secara  tidak  benar  dalam  kursi kedaulatan.  Penguasa,  seperti  siapapun  yang melanggar  kode  moral  dan  peraturan  dasar segala  hukum  sosial  umat  manusia,  juga merupakan  sasaran  terhadap  hukuman;  dan lebih  lanjut,  terkecamlah  penguasa  yang bertindak sebagai perampok rakyat”. Demikianlah hal-hal yang harus dihindari oleh pimpinan suatu negara dan bangsa.
Tak  jauh  dari  hal  di  atas,  seorang pimpinan  negara  harus  menjauhi  sifat keserakahan,  iri  hati,  dan kebohongan. Sebab pimpinan  yang  bisa  melenyapkan  sifat-sifat tersebutlah yang pantas disebut pimpinan yang arif bijaksana. Dalam Kitab Suci Dhammapada disebutkan:  “Bukan  hanya pandai bicara, dan bukan pula karena memiliki wajah bagus seseorang dapat menyebut dirinya orang baik, apabila dia masih bersifat iri hati, kikir,  dan  suka  menipu.  Tetapi,  dia  yang memotong,  mencabut,  dan  memutuskan  akar sifat iri hati, kekikiran, serta dusta, maka orang dia  patut  disebut  orang  baik” (Dhammattha Vagga ,  262-263).  Dengan  demikian,  etika pimpinan negara di antaranya adalah tidak iri hati,  mengakui  persaman  hak,  menolak diskriminasi,  meningkatkan  kondisi  sosial- ekonomi, pemerataan kekayaan, tidak berbohong,  tidak  menjalankan  pemerintahan dengan keserakahan, dan semacamnya.
Sementara  itu,  dalam  kisah  Jataka disebutkan  bahwa  Sang  Buddha  memberikan sepuluh  peraturan  bagi  kepala  negara  yang baik,  yang  terkenal  dengan  sebutan  “ Dasa Raja Dhamma ”. Sepuluh etika bagi pimpinan negara  tersebut,  antara  lain:  (1) dana ,  yakni memberikan  kesejahteraan  kepada  yang memerlukan;  (2) sila ,  yakni  memiliki  moral yang  tinggi;  (3) paricagga ,  yakni  bersedia mengorbankan  semua  kesenangan  pribadi, nama  dan  keagungan,  hingga  nyawa  demi kepentingan rakyat; (4) ajjava , yakni jujur dan bersih;  (5) maddava ,  yakni  ramah  dan  tidak bengis; (6) tapa , yakni mampu mengendalikan diri; (7) akkodha, yakni bebas dari kebencian; (8) avihimsa ,  yakni  tanpa  kekerasan;  (9) khanti ,  yakni  rendah  hati  dan  sabar;  dan  (10)
avirodha ,  yakni  tidak  bermusuhan  (Widya,
2010: 20-22).
2. Etika Politisi dan Legislatif
Mahasthavira  (2013:  20)  menyatakan bahwa saat sekarang, banyak politisi berkuasa yang  mereka  sadari  atau  tanpa  disadari  kerap membuat  pernyataan  dan  melemparkan  isu yang menciptakan kegaduhan politik. Tingkah lakunya  yang  ditampilkan  di  media  pun mengabaikan norma kesopanan publik. Kecenderungan tindakan mereka hanya untuk mengejar  kepentingan  pribadi,  kekuasaan, pengaruh,  mengabaikan  tugas  dan  kewajiban
utama  mereka  untuk  membangun  bangsa  dan memakmurkan  negara.  Padahal,  figur  para pimpinan,  politisi,  menteri,  dan  pejabat seharusnya mampu memberikan suri tauladan kepada  rakyatnya.  Sebab  bila  semua  itu  bisa menjadi  suri  tauladan  yang  baik,  maka imbasnya  pun  juga  merambah  pada  yang dipimpinnya. Dalam Kitab Angguttara Nikaya , Sang Buddha pernah bersabda: “Jika penguasa  suatu  negara  adil  dan  baik,  para menteri  menjadi  adil  dan  baik,  jika  para menteri  adil  dan  baik,  para  pejabat  tinggi menjadi adil dan baik, jika para pejabat tinggi adil dan baik, para bawahan menjadi adil dan baik;  jika para  bawahan adil dan baik,  rakyat menjadi adil dan baik”.
Selanjutnya,  terkait  etika  legislatif, Mahasthavira  (2013:  20-21)  menyatakan bahwa  wakil  rakyat  dipilih  oleh  rakyat  untuk tujuan  membangun  kesejahteraan  rakyat. Bilamana wakil rakyat yang menjadi legislatif membuat peraturan yang justru menyengsarakan  rakyat,  berarti  mereka  telah mengkhianati  kepercayaan  yang  diembankan oleh rakyat kepada mereka. Pembuat peraturan seharusnya memahami dan mematuhi peraturan, bukan malah sebaliknya melanggar peraturan. Tugas utama wakil rakyat seharusnya  mengontrol  tindakan  pemerintah, bukan  justru  meminta  jatah  dari  pemerintah. Wakil rakyat adalah panutan rakyat, semestinya tindakan mereka tidak memalukan rakyat. Mengetahui apa yang harus dilakukan adalah kebijaksanaan. Mengetahui bagaimana harus  melakukan  sesuatu  adalah  ketrampilan. Dapat  melakukan  sebagaimana  mestinya adalah pelayanan.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  tampak dalam Kitab Majjhima Nikaya disebutkan lima penghidupan yang salah, antara lain: (1) hidup dengan jalan menipu orang lain; (2) membual dan menjilat; (3) memeras dengan menjilat dan memfitnah; (4) menggelapkan atau menyulap; dan (5) mengambil keuntungan yang salah/korupsi  ( Majjhima  Nikaya 3,  75).  Lima hal inilah yang harus dihindari oleh politisi dan legislatif guna membangun kehidupan bangsa dan negara dalam kebersamaan sebagai bagian dari  etika  Buddhisme.  Untuk  menegaskan beberapa  etika  bagi  politisi  dan  legislatif tersebut,  Mahasthavira  (2013:  21)  mengutip Kitab Suci  Dhammapada  292 yang berbunyi:
“Orang yang melakukan apa yang seharusnya tak  dilakukan  dan  tak  melakukan  apa  yang seharusnya  dilakukan,  maka  kekotoran  batin akan  terus  bertambah  dalam  diri  orang  yang sombong dan malas seperti itu”.
3. Etika Penegak Hukum dan Media
Mahasthavira  (2013:  23)  mengutip kisah  Jataka  yang  menyebutkan  bahwa penguasa atau hakim yang menghukum orang yang  tidak  bersalah  dan  tidak  menghukum orang yang berbuat jahat,  maka  mereka  tidak layak  memerintah  suatu  negara.  Dengan demikian, etika seorang penguasa atau hakim di  antaranya  adalah  berhati-hati  dalam memutuskan  berbagai  persoalan,  berusaha memutuskan  persoalan  secara  adil.  Dalam Kitab  Suci Dhammapada disebutkan:  “Dia yang  memutuskan  segala  sesuatu  dengan tergesa-gesa, tidak dapat dikatakan orang yang adil.  Orang  bijaksana  hendaknya  memeriksa dengan teliti, mana yang benar dan mana yang salah.  Dia  yang  mengadili  orang  lain  dengan tidak  tergesa-gesa,  bersikap  adil  dan  tidak berat  sebelah,  yang  senantiasa  menjaga kebenaran, dia pantas disebut orang yang adil” ( Dhammattha Vagga , 256-257).
Selanjutnya  penting  pula  membahas etika  media  yang  saat  ini  terkadang  terlalu vulgar  dalam  memberitakan  kejahatan  dan keburukan. Mahasthavira (2013: 24)
menyatakan  bahwa  peran  dan  fungsi  media elektronik maupun cetak saat ini bukan hanya sekedar menyampaikan berita, ilmu pengetahuan  dan  tayangan  hiburan  yang dirasakan  masih  kurang  mendidik  dan membangun  moral  bangsa.  Untuk  mencegah kekotoran  batin  masyarakat  dan  kerusakan mental para penonton, kiranya semua tayangan harus  terlebih  dahulu  difilter,  harus  sesuai waktu  dan  kegunaannya.  Media  harus mengutamakan  peran  dan  kontribusi  untuk mendidik dan mendewasakan pikiran, mencerdaskan  dan  menumbuh  kembangkan kebijaksanaan masyarakat.
Terkait  etika  media,  baik  elektronik maupun  cetak,  Mahasthavira  (2013:  25) mengutip pepatah Tiongkok berikut: “Promosikan  kebaikan  orang  di  mana  saja, sebaliknya  berita  keburukan  orang  jangan dipublikasikan”.  Hal  tersebut  mengandung maksud  agar  masyarakat  tidak  meniru
keburukan,  mereka  harus  selalu  meniru  dan belajar  kebajikan,  serta  malu  melakukan kejahatan.  Lanjut  Mahasthavira  mengutip Kitab Majjhima Nikaya 2, 78 berikut: “Tidak menceritakan keburukan orang lain, sekalipun ditanya,  apalagi  jika  tidak  ditanya.  Bila  perlu berbicara,  sepatutnya  dikemukakan  dengan hati-hati,  inilah  sikap  bicara  orang  yang bijaksana.  Selanjutnya,  ditanya  atau  tidak ditanya  selalu  menceritakan  kebaikan  orang lain.  Jika  ditanya  perlu  untuk  berbicara, sepatutnya  memuji  kebaikan  orang  lain tersebut  dengan  terus  terang,  tanpa  keraguan dan jelas. Inilah arti dari perkataan bijaksana”.
Demikianlah  beragam  etika  yang menurut penulis paling urgen dalam membangun  bangsa  dan  negara.  Walaupun dalam  hal  tersebut  masih  banyak  etika-etika yang  harus  dirajut,  namun  ketiganya  di  atas telah mencakup problem negara yang saat ini perlu dibenahi. Selanjutnya, rajutan etika bisa dikembangkan  lagi  ke  arah  yang  lebih  luas, sebagaimana etika-etika berbangsa dan bernegara yang disebutkan oleh Mahasthavira (2013:  20-28)  sebagaimana  berikut,  antara lain:  etika  tokoh  agama,  para  profesional, usahawan, dan lainnya. Selain itu, Mahasthavira  juga  menyebutkan  beberapa etika lain, diantaranya: etika reformasi sosial, etika  menjalin  kebersamaan,  etika  reformasi sosial, etika berhadapan dengan oposisi, etika pendidikan  dan  keilmuan,  etika  pengelolaan lingkungan  hidup,  dan  etika  bermusyawarah. Menurut  hemat  penulis,  rajutan  etika  yang disebutkan belakangan ini akan berjalan lancar apabila rajutan etika utama yang paling urgen di atas dapat berproses dengan baik dan benar.

## Tujuan Etika Buddhis Membangun Bangsa dan Negara
Tujuan  dari  etika  membangun  bangsa dan negara sebagaimana yang tersebut di atas pada  intinya  adalah  untuk  mewujudkan kehidupan  harmonis  dalam  kebersamaan. Mahasthavira  (2011:  9)  menyatakan  bahwa keharmonisan  berarti  adanya  keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Sebuah kebersamaan  dibangun  dari  keharmonisan. Tanpa  keharmonisan  akan  sulit  terealisasikan kebersamaan  yang  positif,  bermanfaat,  dan saling menguntungkan. Menurut Mahasthavira (2011:
9) dinyatakan bahwa untuk
menciptakan kebersamaan dalam kemanusiaan diperlukan enam prinsip keharmonisan sebagai berikut, antara lain:
1. Keharmonisan dalam disiplin moral, yakni harmonis  dalam  ketaatan  dan  kepatuhan pada  kemoralan  ( sila ),  malu  berbuat  jahat, dan takut akan akibat berbuat jahat.
2. Keharmonisan  dalam  pandangan,  yakni harmonis dalam pelatihan bersama berdasarkan pengertian yang sama.
3. Keharmonisan  berbagi  keuntungan,  yakni harmonis dalam membagikan keberuntungan  secara  adil  dan  seimbang serta tidak merugikan.
4. Keharmonisan  dalam  perbuatan,  yakni harmonis  dalam  perbuatan  baik  yang bermanfaat,  saling  melindungi,  dan  tidak melukai satu sama lainnya.
5. Keharmonisan dalam ucapan, yakni harmonis  dalam  ucapan  yang  bermanfaat, saling  mengingatkan  satu  sama  lainnya, saling  menganjurkan  melakukan  kebaikan dan mencegah kejahatan.
6. Keharmonisan dalam pikiran, yakni harmonis dalam pikiran positif, bermanfaat dalam  persahabatan,  menghormati  peran dan  pengabdian  masing-masing  individu maupun kelompok.
Sebagai  warga  negara  Indonesia  tentu saja  harus  menyadari  bahwa  bangsa  ini terbangun dari  berbagai  macam  suku,  agama, budaya,  dan  semacamnya.  Oleh  sebab  itu, kebersamaan  bersama  harus  dirangkai  dalam perpaduan  berbagai  unsur  yang  harmonis. Mahasthavira  (2013:  19)  menyatakan  bahwa bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang multietnik,  multikultural,  dan  multireligious. Keragaman  tersebut  merupakan  karunia  dan kekayaan  tak  ternilai  yang  dimiliki  bangsa Indonesia.  Keragaman  tersebut  perlu  ditata dengan baik dan bijak, dikelola, dikreasi, dan dilestarikan  dalam  bingkai  kesatuan  untuk membangun  perpaduan  harmonis  yang  asri, tanpa  diskriminasi,  guna  merajut  masa  depan peradaban  luhur  bangsa  Indonesia  yang berwarna-warni.
Lanjut Mahasthavira yang menyatakan bahwa adanya keragaman seperti itu merupakan  kodrat  alamiah  yang  telah mengakar dan sudah terjadi di muka bumi ini. Adapun bila terdapat adanya keseragaman itu
merupakan  sebuah  bentukan  dan  produk  atas kepentingan  yang  tidak  alamiah.  Dengan demikian,  secara  etis  setiap  warga  Indonesia berkewajiban  menghormati,  bersinergi,  dan melestarikan keragaman tersebut dalam bingkai  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Yakni, walaupun berbeda entitas tetapi tetap manunggal,  walaupun  berbeda-beda  tetapi tetap  dalam  bingkai  persatuan.  Realitas  hal tersebut  adalah  kedudukan  dan  kewajiban setiap  warga  Indonesia  adalah  sederajat  dan saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan yang bermanfaat, saling merangkul kebersamaan  untuk  mengisi  pembangunan nasional.
Tak jauh dari hal di atas, Mahasthavira (2013:  9)  menyebutkan  bahwa  kebersamaan umumnya dibentuk dari kesamaan pandangan visi  dan  misi  yang  berdasarkan  motivasi pikiran terang dan seimbang. Secara normatif, kebersamaan  yang  langgeng  hanya  bisa dibentuk  dan  dilaksanakan  apabila  manusia telah  terbebas  dari  keserakahan,  kebencian, dan  kebodohan.  Hanya  manusia  arif  yang memiliki  belas  kasih  universal  dan  bekerja tanpa  pamrih  saja  yang  dapat  menjalin kebersamaan  secara  utuh,  lahir  dan  batin. Mereka ini secara tekun, ulet, dan gigih terus mengajarkan  kebaikan  untuk  dunia.  Mereka bagaikan  lilin  yang  rela  terbakar  untuk menerangi kegelapan dunia.
Sementara  itu,  Saccapiyo  (2016) dengan mengutip Kitab Anguttara Nikaya 11, 32 menyatakan bahwa Sang Buddha memerinci  empat  hal  yang  menunjang persahabatan  dan  kebersamaan. Pertama, dāna,  yakni  kerelaan  atau  pemberian. Pemberian  tidak  harus  berupa  materi,  namun bisa  berupa  non-materi.  Seseorang  bisa memberikan  senyuman,  memberikan  maaf, memberi  sapaan  yang  baik,  dan  lainnya. Kedua, piyavācā, yakni ucapan yang baik dan halus.  Ucapan  yang  baik  dan  halus  bisa menyebabkan  suasana  persahabatan  yang harmonis. Sedangkan ucapan yang buruk dan kasar  bisa  menyebabkan  pertengkaran  dan konflik. Ketiga, atthacariyā, yakni melakukan hal  yang  bermanfaat  untuk  orang  lain. Perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  orang  lain dapat  menimbulkan  rasa  persahabatan  dan kebersamaan.  Keempat,  samānattatā,  yakni tidak  sombong.  Sikap  tidak  sombong  dapat
menimbulkan kehidupan yang harmonis dalam kebersamaan.  Sementara  sikap  angkuh  dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan.

## KESIMPULAN
Dari  analisis  kajian  di  atas  dapat disimpulkan sebagaimana berikut, antara lain: Pertama,  etika  merupakan  dasar  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Etika  adalah barometer peradaban bangsa. Tujuan etika dan sila adalah kemurnian, kebaikan, dan kebenaran berkehidupan. Perkembangan etika dan  sila  adalah  malu  berbuat  jahat  ( hiri )  dan takut akibat perbuatan jahat ( ottapa ).
Kedua, ketika membangun bangsa dan negara  dalam  kebersamaan  terdapat  beberapa etika paling urgen dalam perspektif Buddhisme yang harus direalisasikan sebagaimana  berikut,  antara  lain:  (1)  etika pimpinan  negara;  (2)  etika  politisi  dan legislatif; (3) etika penegak hukum dan media. Kemudian, setelah beberapa etika yang paling urgen  tersebut  direalisasikan,  lalu  bisa merambah beberapa etika yang lainnya.
Ketiga, beberapa etika lain yang harus dirajut  dalam  membangun bangsa dan negara dalam  kebersamaan,  antara  lain:  etika  tokoh agama, para profesional, dan usahawan. Selain itu ada beberapa etika lain, diantaranya: etika reformasi sosial, etika menjalin kebersamaan, etika  reformasi  sosial,  etika  berhadapan dengan oposisi, etika pendidikan dan keilmuan, etika pengelolaan lingkungan hidup, dan etika bermusyawarah.
Keempat,  tujuan  dari  beragam  etika berbangsa  dan  bernegara  pada  intinya  adalah untuk mewujudkan kehidupan harmonis dalam kebersamaan.,  antara  lain:  keharmonisan dalam  disiplin  moral,  pandangan,  berbagi keuntungan, perbuatan, ucapan, dan pikiran.
Kelima, ada empat hal yang menunjang persahabatan  dan  kebersamaan,  antara  lain: dāna ,  yakni  kerelaan  atau  pemberian; piyavācā ,  yakni  ucapan  yang  baik  dan  halus; atthacariyā ,  yakni  melakukan  hal  yang bermanfaat untuk orang lain; dan samānattatā , yakni tidak sombong.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Brownlee, Malcolm (1987). Pengambilan Keputusan  Etis  dan  Faktor-Faktor  yang
Ada di  Dalamnya. Jakarta:  BPK  Gunung Mulia.
2. Brotosudarmo,  Pdt.  R.M.  Drie  S,  S.Th., M.Th.,  M.Si  (2007). Etika  Kristen  untuk Perguruan  Tinggi .  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
3. Darmaputera,  Eka  (1987). Perkenalan Pertama . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
4. Dhammadhiro, Bhikkhu [penyaji],
(2005). Paritta  Suci:  Kumpulan  Pāli Wacana untuk Upacara dan Pūjā . Jakarta: Sangha Theravāda Indonesia.
5. Jerkily  (1964).  Etika  Kristen  Bagian Umum. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
6. Mahasthavira, YM. Bhiksu Tadisa
Paramita  (2013).  “Etika  Berbangsa  dan Bernegara dalam Perspektif Ajaran Buddha” dalam
Harmoni , No. 25/01/IV/HAR/13. 7. -------- (2011). “Togetherness In Humanity (Kebersamaan dalam Kemanusiaan)”  dalam Harmoni ,  No. 21/03/XI/11.
8. Nazir,  Moh.  (1998). Metode  Penelitian .. Jakarta: Ghalia Indonesia.
9. Preisker,  (1985).  “Ethos”  dalam  Gerhard Kittel  (ed). Teological  Dictionary  of  The New  Testament. Grand  Rapids  Mi: William  Eerdmans  Publishing  Co  and Paternoser Press.
10. Poedjawijatna  (1977). Etika,  Filsafat, Tingkah Laku . Jakarta: Obor.
11. Poerwodarminta,  W.J.S  (1986). Kamus Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
12. Saccapiyo,  Bhikkhu  (2016).  “Hidup Harmonis Dambaan Setiap Orang” dalam http://www.dhammacakka.org .
13. Tim  Penulis  (2005). Tipitaka  Kitab  Suci Agama  Buddha  Dhammapada  Sabda
Sabda Buddha Gotama . Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Keagamaan Buddha Indonesia.
14. Widya,  Dharma  K.  (2010). Penuntun Berorganisasi .  Jakarta:  DPD  Pemuda Theravada Indonesia DKI Jakarta.
15. Zed,  Mestika.  (2003). Metode  Penelitian Kepustakaan ..  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia