## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KECURANGAN DALAM UJIAN PENERIMAAN POLRI DI POLRES TANAH KARO
Oleh Escha Gusnadhi Priyatna 1)
T. Riza Zarzani 2)
Henry Aspan 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
eschagusnadhipriyatna@gmail.com 1)
trizazarzani@gmail.com 2)
henryaspan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Professional  admission  of  Police  members  is  a  must  as  stipulated  in  the  Regulation  of  the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the Admission  of  Prospective  Police  Members.  Polri  uses  a  face  recognition  system  to  prevent fraud  when  conducting  the  Police  admission  exam.  Through  the  Decree  of  the  Head  of  the National  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  Number:  Kep/381/III/2022  concerning  the Integrated  Admission  of  Police  Officers  Wave  II  fiscal  year  2022  and  based  on  the announcement Number: Peng/20/III/DK.2.1./2022 concerning The Socialization of Integrated Admissions of Police Officers  Wave II Fiscal Year 2022 using face recognition  is an effort made by the Police in preventing fraud during the Police admission exam. Starting in 2022, the karo land resort police has implemented a face recognition system as a face recorder to validate the authenticity of the identity of the participants of the Police admission exam.
Keyword: Police Admission Exam, face recognition

## ABSTRAK
Penerimaan anggota Polri secara professional merupakan keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Penerimaan  Calon  Anggota  Polri.  Polri  menggunakan  sistem face  recognition (perekaman wajah) untuk mencegah terjadinya kecurangan saat melakukan ujian penerimaan Polri.  Melalui  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022  serta  berdasarkan  pada  pengumuman  Nomor:  Peng/20/III/DK.2.1./2022  tentang Sosialisasi  Penerimaan  Terpadu  Bintara  Polri  Gelombang  II  Tahun  Anggaran  2022 penggunaan face  recognition merupakan  upaya  yang  dilakukan  Polri  dalam  mencegah kecurangan saat ujian penerimaan Polri. Mulai tahun 2022 Kepolisian resort tanah karo telah menerapkan sistem face recognition sebagai perekam wajah untuk validasi keaslian identitas diri peserta ujian penerimaan Polri.
Kata Kunci: Ujian Penerimaan Polri, face recognition

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum yang berkewajiban melindungi
kesejahteraan  warganya  dari  ancaman
yang  membahayakan  warga  Indonesia sehingga  dapat  terwujudnya  keselarasan dalam  bermasyarakat.  Diperlukan  pihak berwajib  yang  cukup  kuat  sebagai
penegak  hukum  dan  mediator  antara masyarakat  yang  agar  mau  melindungi masyarakat  yang  lemah  begitu  juga sebaliknya. Pihak yang cukup kuat dalam upaya  penegakan  hukum  diIndonesia adalah  lembaga  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Sesuai  pasal  1  ayat  3  UUD  1945 yang  berarti  bahwa  segala  tindakan warga Negara Indonesia harus senantiasa dilandasi dan dapat
dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Keberagaman  penduduk  Indonesia  dari segi agama, suku, budaya, status ekonomi,  dan  sosial  yang  memiliki kepentingan pribadi masing-masing serta sifat alamiah manusia untuk mempertahankan keinginanya yang menyebabkan  sering  kali  berbenturan dengan kepentingan orang lain kemudian hal  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik di dalam masyarakat.
Kata  polisi  berasal  dari  bahasa Yunani politetia yang  merupakan  judul sebuah  buku  karangan  Plato.  Buku tersebut  berisi  tentang  teori  dasar  polis atau  Negara,  kemudian  muncul  kata politic hasil  kata  serapan  dari politetia yang  berarti  tata  cara  mengatur  sistem pemerintahan  selanjutnya  berkembang menjadi policy yaitu  atribut  pengaturan Negara.
Bintara  polisi  sering  disebut dengan  Brigader  Polisi  (Brigpol)  yang terdiri  atas  Brigader  Polisi  laki-laki  dan Brigader Polisi perempuan. Untuk penerimaan  Brigader  Polisi  perempuan biasanya  memiliki  sebutan  khusus,  yaitu penerimaan Polisi Wanita (POLWAN)
Namun  dalam  ujian  penerimaan Polri  ternyata  ditemukan  adanya  sebuah kecurangan,  banyak  pihak-pihak  dari Kepolisian  yang  menyalahgunakan  ujian penerimaan  Polri  untuk  sebuah  bisnis gelap.  Tentu  saja  hal  ini  membuat  citra Kepolisian tercoreng, padahal selama ini Polri  menekankan  bahwa  Polri  selalu mengedepankan prinsip dasar penerimaan  calon  anggota  Polri  dengan bersih, transparan, akuntabel, dan
humanis.
Pada  tahun  2021  Kabid  Humas Polda  Sumut  Kombes  Hadi  Wahyudi membenarkan  penangkapan  Bripka  LA yang  diduga  terlibat  dalam  pencaloan calon  siswa  bintara.  Seorang  oknum Polwan  Bripka  LA  telah  diamankan  dan diperiksa  secara  intensif  oleh  Bid Propam  Polda  Sumut.  Oknum  Polwan tersebut  mengurus  28  calon  siswa Bintara  agar  lulus  seleksi  menjadi anggota  Polri.  Nama  Bripka  LA  tercuat setelah  petugas  mengintrogasi  sejumlah joki  dalam  ujian  akademik  calon  siswa Bintara. Berdasarkan fakta
diatas menunjukan  bahwa  perlu  adanya  seleksi penerimaan  Calon  Anggota  Polri  guna dapat  memenuhi  jumlah  personel  Polri dengan  berpihak  pada  prinsip  tata  kelola yang bertanggung jawab. Seleksi penerimaan  ini  Polri  wajib  berorientasi pada  pedoman  kebijakan  yang  ditetapkan guna  menghasilkan  Bintara  Polri  yang berkualitas.
Salah  satu  solusi  yang  dilakukan untuk  mengembalikan  citra  atau  nama baik  Polri  terkait  kasus  suap  atau  pungli rekrutmen anggota Polri dan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri dengan mensosialisasikan Penerimaan Polri dengan Bersih,
Transparan,  Akuntabel  dan  Humanis kepada masyarakat.
Polres  Tanah  Karo  pun  ikut mengambil  peran  dengan  melaksanakan fakta  integritas  dan  sumpah  kepada panitia seleksi penerimaan anggota Polri. Penerimaan  Polri  dilakukan  dengan menerapkan  Grand  Strategi  Polri  tahun 2021-2025  yaitu  strategi  menuju  Polri yang  unggul  ( Stright  for  excellence )  dan diharapkan  melalui  proses  penerimaan Polri  ini  didapatkan  generasi-generasi penerus yang unggul dan dapat mendukung  mewujudkan  polri  yang unggul  di  masa  depan.  Polres  Tanah Karo juga
berkomitmen akan melaksanakan  seleksi  penerimaan  Polri
sesuai  dengan  Fakta  Integritas  demi mewujudkan Polri yang unggul. Saat ini, Polri  menggunakan face  recognition yang  merupakan  sistem  perekaman wajah  siswa  calon  anggota  Polri  yang akan  melakukan  ujian  penerimaan  Polri sebagai  upaya  penanggulangan  tindakan kecurangan  dalam  ujian  penerimaan Polri.
Face  Recognition (FR)  Polri adalah  sarana  sekuritas  di  lingkungan Polri  untuk  menyampaikan  informasi secara online adanya indikasi kecurangan saat  dilakukan  penerimaan  Polri  dengan cara merekam wajah siswa calon anggota Polri  sebagai  identitas  asli.  Dengan menerapkan face  reognition sebagai upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri semua  siswa  calon  anggota  Polri  merasa ada  yang  mengawasi.  Sehingga  tercipta tata  laksana  penerimaan  Polri  yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

## 2. METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan upaya penganggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri di  Polres  Tanah  Karo  melalui fase recognition .  Metode  pendekatan  yang digunakan yuridis  normatif didukung pendekatan yuridis  empiris dengan menggunakan  data  sekunder  dan  data primer. Teknik pengumpulan data sekunder  dengan  studi  kepustakaan  dan data  primer  dengan  wawancara.  Data akan  dianalisis  secara  kualitatif  dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Penanggulangan Tindakan Kecurangan Dalam Ujian Penerimaan Polri Di Polres Tanah Karo Proses penerimaan Polri dilakukan  untuk  memberi  kesempatan kepada  setiap  warga  negara  sesuai dengan persyaratan untuk ikut berkompetisi secara adil untuk
mewujudkan  birokrasi  kepolisian  yang professional.  Siswa  calon  anggota  Polri mendapatkan kesempatan
untuk mengikuti  setiap  proses  dengan  baik, sehingga  akan  diperoleh  Bintara  Polri yang  professional  nanti  dalam  menjalan tugas.  Terpilihnya  Bintara  Polri  yang professional  sangat  mendukung  untuk kegiatan pembangunan, karena
terciptanya  ketertiban  dan  keamanan dalam masyarakat. Proses tahapan penerimaan  dilaksanakan  secara  terbuka kepada  calon  anggota  Polri  dimana  pada saat  seleksi  setiap  calon  anggota  Polri dapat  melihat  secara  langsung  hasil  dari seluruh  tahapan  seleksi  sebagai  bentuk transparan dalam penyelenggaraan. Proses  mulai  dari  penerimaan  berkas hingga  kelulusan  akhir  semua  akan dalam pengawasan.
Berkaitan dengan penerimaan calon anggota Polri, dalam pelaksanaannya  di  Polres  Tanah  Karo mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Dimana dalam  peraturan  tersebut  terdapat  prinsip- prinsip   penerimaan  calon  anggota  Polri sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  2 yang menyebutkan  sebagai berikut:
1.  Bersih,  yaitu  penerimaan  calon anggota  Polri  dilakukan  secara obyektif, jujur, adil  dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2.  Transparan,  yaitu  penerimaan  calon anggota  Polri  dilaksanakan  secara terbuka   dengan  pengawasan  pihak Internal,  eksternal  dan  membuka akses kepada publik;
3.  Akuntabel,  yaitu  proses  dan  hasil penerimaan  calon  anggota  Polri dapat  dipertanggungjawabkan;
4.  Humanis,  yaitu  penerimaan  calon anggota  Polri  dilakukan  dengan sikap ramah, santun dan menjunjung  tinggi  nilai  hak  asasi manusia.
Prinsip  ini  dikenal  dengan  prinsip BETAH  (Bersih,  Transparan,  Akuntabel
dan Humanis)  yang menjadi acuan dalam penerimaan sumber daya manusia di Polri yang bertujuan untuk mewujudkan personil  Polri  yang  berkualitas,  unggul dan  kompetitif.  Prinsip  ini  merupakan wujud keseriusan Polri dalam mencari dan menerima  calon  anggota  Polri  sesuai dengan  sasaran   yang  ingin  dicapai  yaitu mendapatkan  anggota  Polri  yang  terbaik melalui prinsip BETAH.
Membahas adanya tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan polri, terdapat  adanya  upaya  penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan  Polri,  Polres  Tanah  Karo menggunakan face  recognition yang merupakan  sistem  dengan  cara  merekam wajah  siswa  calon  anggota  Polri  sebagai identitas  asli.  Hadirnya face  recognition yang diterapkan merupakan upaya preventif dalam pencegahan adanya kecurangan dalam ujian penerimaan Polri. Upaya preventif ini lebih kepada pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak pidana  atas  kecurangan  saat  penerimaan yang terjadi. Dengan adanya face recognition yang  dapat  digunakan  oleh panitia  ujian  penerimaan  Polri  untuk merekam  dan  validasi  wajah  siswa  calon anggota  Polri  secara  langsung.  Sehingga setiap  pihak  pada  ujian  Penerimaan  Polri merasa  diawasi  dan  kemungkinan  untuk berbuat  curang  pada  ujian  penerimaan anggota Polri semakin kecil.
Kendala Penanggulangan Tindakan Kecurangan  Dalam  Ujian  Penerimaan Polri
Dalam  proses  ujian  penerimaan  Polri tentulah  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik mulai  dari  proses  sosialisasi  sampai dengan  tahap  penentuan  akhir.  Adanya ditemukan  kecurangan  pada  tahapan  ujian penerimaan  Polri,  sehingga  dilakukan upaya  pencengahan  dengan  adanya  sistem face  recognition yang  digunakan  untuk merekam  dan  validasi  wajah  siswa  calon anggota  Polri  secara  langsung  sebagai identitas  asli.  Saat  pengembangan face recognition terdapat  beberapa  kendala sebagai berikut:
Kendala  pertama,  pada  faktor  hukum dalam  penerapan face  recognition ini belum  terdapat  regulasi  khusus  setingkat undang-undang yang mengaturnya. Sistem face  recognition diterapkan  pada  ujian penerimaan  Polri  tahun  2022  dan  dari hasil   penelitian,  penulis  mendapatkan fakta  bahwa  yang  menjadi  landasan lahirnya face  recognition ini  dalam penerimaan  calon  anggota  Polri  yaitu berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  Peraturan  Kepala Kepolisian   Negara  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri yang dalam pelaksanannya  mengacu  pada  Keputusan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang  Penerimaan  Terpadu  Bintara  Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan  pada  pengumuman  Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi  Penerimaan  Terpadu  Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022. Dari  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa, belum adanya undang-undang  yang secara khusus mengatur  pemberlakuan face recognition .
Kendala kedua, pada sarana dan prasarana penggunaan face recognition , yaitu Ketidakstabilan  jaringan  saat  penggunaan face  recognition menjadi  kendala  yang sangat  berpengaruh  dalam  jalannya  ujian penerimaan Polri, webcam yang digunakan harus  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan  dan  pencahayaan  saat  proses perekaman  wajah  untuk  ujian  penerimaan Polri  yang  sangat  berpengaruh  untuk validasi keaslian identitas.

## 4. SIMPULAN
1. Upaya penganggulangan tindakan kecurangan  dalam  ujian  penerimaan Polri  pada  proses  penerimaan  calon anggota  Polri  menggunakan face recognition adalah  dengan  melakukan perekaman  wajah  untuk  memvalidasi keaslian  identitas  calon  anggota  Polri di  Polres  Tanah  Karo  yang  akan
melakukan  ujian  penerimaan  Polri agar  tidak  adanya  kecurangan  yang terjadi  saat  ujian  berlangsung  sesuai dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2016  tentang  Penerimaan Calon  Anggota  Polri  yang  dalam pelaksanannya mengacu pada Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022  tentang  Penerimaan Terpadu  Bintara  Polri  Gelombang  II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan
Terpadu  Bintara  Polri  Gelombang  II Tahun Anggaran 2022.
2. Kendala  dalam  pelaksaan  sistem face recognition sebagai upaya penanggulan tindakan kecurangan dalam  ujian  penerimaan  Polri  yaitu berkaitan dengan faktor hukum dalam penerapan face  recognition ini  belum terdapat  regulasi  khusus  setingkat undang-undang  yang  mengaturnya dan sarana prasarana penggunaan face recognition , yaitu Ketidakstabilan
jaringan saat penggunaan
face
recognition  menjadi  kendala  yang sangat  berpengaruh  dalam  jalannya ujian  penerimaan  Polri, webcam yang digunakan harus sesuai dengan standar  yang  telah  ditentukan  dan pencahayaan  saat  proses  perekaman wajah  untuk  ujian  penerimaan  Polri yang sangat berpengaruh untuk validasi  keaslian identitas siswa calon anggota Polri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  Nomor  10
Tahun  2016  tentang  Penerimaan Calon Anggota Polri; Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor:
Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan  Terpadu  Bintara  Polri Gelombang  II  Tahun  Anggaran 2022; Pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022  tentang
Sosialisasi  Penerimaan  Terpadu Bintara  Polri  Gelombang  II  Tahun Anggaran 2022;
Gana  Eduka,  Tim.  Buku  Babon  Sukses Tes  TNI  POLRI.  Jakarta.  Visi Media Pustaka. 2020;
Jurdi,  Fajlurrahman.  Hukum  Tata  Negara Indonesia. Jakarta. Kencana. 2019; Saputra, Eggy. Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi Pada  Proses  Penerimaan  Calon Anggota Polri Melalui Whistleblowing System. 2022.