## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DI KALIMANTAN TIMUR
Muhammad Zaini 1
Sarwo Eddy Wibowo 2
(
1) University of Mulawarman
Jalan Kuaro No. 1 Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur, 75119,
Indonesia
mzaini@gmail.com 2) University of 17 Agustus 1945 Samarinda
Jalan Juanda 80 Samarinda, Kalimantan Timur, 75124 Indonesia eddibowo@gmail.com

## ABSTRACT
The  Natural  Production  Forest  Management  (NPFM)  policy  in  East Kalimantan has led to massive deforestation and degradation of East Kalimantan’s natural  forests.  Until  2012,  almost  70%  of  East  Kalimantan’s  natural  forest production  has  been  damaged,  more  than  that  80%  of  East  Kalimantan’s  forestry business has gone bankrupt. While the ecological and social losses are not countless. This is inseparable form the weaknesses in the NPFM policy operating system.
In the perspective of administrative science, the effectiveness of NPFM policy implementation is related to the six administrative principles (Max Weber) in NPFM policy.  The  six  neglected  administrative  principles  are  :  1)  The  principle  of specialization  of  organizational  functions,  resulting  in  overlapping  organizational functions  Bureaucracy,    Corporations  and  Operations  in  NPFM  operation;  2)  the formal  hierarchical  structure  principle,  as  result  there  is  no  NPFM  tiered supervision  system;  3)  Priciple  of  formal  rules  and  standard  operating  prosedures (SOP),  as  a  result,  the  NPFM  deviation  since  the  process  of  licensing, implementation  and  distribution  of  results;  4)  Impersonal  relationships,  as  a  result bureaucratic  decisions  tend  not  to  be  objective;  5)  The  principle  of  special competence  (professional),  consequently  the  NPFM  operation  results  are  not optimal;  6)  The  principle  of  employing  is  in  accordance  with  competence, consequently the NPFM performance is poor.

## Keywords:  NPFM Policy, Suistanable Forest, forest management

## PENDAHULUAN
Hutan
produksi merupakan bagian  dari  sumber  daya  alam  yang dapat
diperbaharuhi ( renewable
resources ),  semestinya  dikelola  dengan
bijak agar terjamin kelestarian fungsinya secara berkelanjutan. Degradasi  hutan  produksi,  sebagai bagian  dari  hutan  alam  di  Indonesia akan mempengaruhi fungsi hutan secara
ekonomi  dan  ekologi  hutan.  Kerusakan hutan di bumi berdampak terganggunya keseimbangan  fungsi  ekologi  dan ekosistem  global.  Gangguan  fungsi ekologi  dan  ekosistem  global  saat  ini ditandai  dengan  adanya  perubahan iklim ( climate change ) dan peningkatan suhu  rata-rata  bumi  yang  kita  kenal dengan  pemanasan  global  ( global warming) .  Saat  ini  manusia,  hewan, iklim,  tanah  telah  terkena  dampak pemanasan global.
Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi  Lestari  (PHPL)  yang  tidak efektif  dilaksanakan  oleh  unit-unit usaha  kehutanan  swasta  pemegang IUPHHK  (Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasi  Hutan  Kayu),  yang  ada  di Kalimantan timur khususnya dan umumnya  di  seluruh  Indonesia  adalah masalah serius. Penurunan
produktivitas  kayu  dari  hutan  alam produksi secara terus menerus, kemerosotan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan samapai  titik  terendah,  dan  PHK  besar besaran  dari  sektor  usaha  sejak  tahun 2003  sampai  sekarang  (2014),  bahkan gulung  tikarnya  lebih  dari  80%  sektor usaha kehutanan adalah indikator adanya  masalah  besar  dalam  sektor usaha kehutanan.
Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam  Produksi  Lestari  (PHPL)  yang selama ini pengoperasiannya diserahkan kepada  unit  manajemen  swasta  dengan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK),  telah  membuka  berbagai bentuk penyimpangan. Operasi kebijakan  PHPL  oleh  swasta  tanpa sistem  administrasi  yang  layak  untuk menjamin  adanya  akuntabilitas  dan transparansi mulai dari perizinan, pelaksanaan, perdagangan/penjualan, dan  pembagian  hasil  hutan  membuat usaha  kehutanan  benar-benar  tidak layak secara ekonomis, ekologis, maupun sosial. Semuanya telah berdampak buruk bagi praktek PHPL.di lapangan.
kehutanan memberikan kontribusi penting  bagi  perekonomian.  Tercatat 3,6%  PDB  Indonesia  disumbang  dari sektor  kehutanan.  Periode  tahun  1988- 1998  sektor  industri  kehutanan  masih berkontribusi  bagi  penerimaan  devisa rata-rata  sebanyak  20%  dari  total penerimaan
devisa
negara (Kartodirdjo,1999). Namun dalam waktu  yang  bersamaan  hutan  alam Indonesia  mengalami  kerusakan  secara besar-besaran  dalam  waktu  yang  relatif singkat.
Secara  administrasi,  kebijakan PHPL juga
dihadapkan pada permasalahan  dengan  kebijakan  sektor lain.  Hal  ini  terbukti  dengan  belum adanya  integrasi  (keterpaduan)  dan harmonisasi  antar  kementerian  terkait. Salah satu indikator adanya masalah ini adalah  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  (RTRW)  Kalimantan  Timur yang sudah selama dua periode pemerintahan  2004-2009  dan  2009- 2014  belum  mendapat  pengesahan  dari pemerintah  pusat.  Namun  kenyataan  di lapangan,  alih  fungsi  kawasan  hutan  di Kalimantan  Timur  untuk  area  kegiatan usaha non kehutanan seperti
pertambangan, perkebunan, dan pertanian  dan  lain-lain  berjalan  terus. Berdasarkan  paparan  uraian  pada  latar belakang  penelitian  ini,  maka  dalam penelitian ini mengangkat judul “Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Hutan  Produksi  Lestari  di  Kalimantan Timur”.
1. Bagaimana  Implementasi  kebijakan Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari (PHPL) di Kalimantan Timur, memenuhi  kelayakan  sebagai  Sistem Pengendalian  Intern  (SPI)  untuk menjamin  efektivitas  pelaksanaan kebijakan PHPL?
2. Apakah implementasi kebijakan pengelolaan  Hutan  Produksi  lestari efektif  dalam  pengelolaan  hutan produksi di Kalimantan Timur?

## KERANGKA TEORITIS
Manajemen Hutan Lestari ( Sustainable Forest Manajemen )
Kesadaran terhadap adanya ancaman kepunahan hutan dan kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi  dan  budaya  setempat  terkait usaha  pelestarian  hutan,  mendorong tumbuhnya  konsep  tentang  manajemen hutan  lestari.  Manajemen  hutan  lestari ( Sustainable Forest Manajemen ) dibangun  untuk  mengatasi  masalah kontradiksi  fungsi  sosial, ekonomi, ekologi  hutan.  Sehingga  manajemen hutan  lestari  harus  mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, kepentingan  bisnis  kehutanan  dan kepentingan  ekologi  secara  harmonis dan seimbang.
Manajemen hutan lestari
merupakan  konsep  pengelolaan  hutan yang  menjaga  fungsi  ekologis  dan fungsi ekonomi hutan secara berkelanjutan.  Manajemen  hutan  lestari di  Indonesia  masih  berorientasi  sebagai teknik mengelola hutan untuk
mengambil manfaat ekstrinsik langsung hutan  berupa  kayu  yang  nilainya  tidak
lebih dari 5% total hasil. hutan (Sutisna, 2008).  Bahkan  menurut  hasil  penelitian IPB  (1999)  nilai  ekstrinsik  langsung hutan  berupa  kayu  dan  hasil  hutan  non kayu  hanya  4,5%  dari  total  nilai  hutan. Pengusahaan  hasil  hutan  yang  hanya berorientasi manfaat ekstrinsik langsung tidak  memenuhi  kriteria  layak  secara ekonomis (Mamat, 2010)
Salah satu faktor kegagalan pengelolaan  hutan  adalah  kelemahan kebijakan  dalam  operasi  kebijakan PHPL.  Sistem  kebijakan  PHPL  yang ada  tidak  ada  Sistem  Pengendalian Internal (SPI) dalam
rangka mengamankan  hak-hak  Negara,  hak masyarakat  dan  melestarikan  fungsi ekologi  hutan.  Ketentuan  administrasi perizinan yang tidak sesuai prinsip. Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL)
Kebijakan pengelolaan hutan alam  sebagai  hutan  produksi  yang dikeluarkan  pemerintah  Indonesia  yang tertuang  dalam  kebijakan  silvikultur
PHPL (Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari) mencerminkan bahwa orientasi kebijakan kehutanan Indonesia masih  berorientasi  pada  pengelolaan hasil  hutan  yang  tidak  lebih  dari  5% tersebut.
Manajemen  hutan  lestari  yang
dibangun Pemerintah Indonesia dituangkan  dalam  kebijakan  silvikultur PHPL, merupakan rangkaian keputusan dan peraturan pemerintah dalam mengelola  kawasan  hutan  alam  yang ditetapkan  sebagai  hutan  produksi. Manajemen kebijakan pengelolaan hutan alam produksi lestari dimulai dari kebijakan  perizinan  usaha  Kehutanan, kebijakan  silvikultur  untuk  pengelolaan hutan  produksi  dan  kebijakan  penataan organisasi dan prosedur tata usaha hasil hutan.
Operasi  kebijakan  PHPL  untuk pengelolaan hutan alam produksi lestari yang  perlu  dikontrol  meliputi;  (1) sistem  perizinan  (2)  sistem  silvikultur dan  teknik  pemanenan  ( logging ),  (3) penata-usahaan hasil hutan yang berupa produksi  (kayu  dan  non  kayu)  dan  (4) perdagangan/ distribusi hasil hutan.
Sesuai  amanat  Konstitusi,  pasal 33  ayat  3  UUD  1945.  Keberadaan BUMN  Kehutanan  sebagai  lembaga Korporasi  Kehutanan  Negara  yang bertanggungjawab menjalankan regulasi  dan  kebijakan  PHPL  yang dibuat  oleh  Kementerian  Kehutanan. Untuk itu BUMN Kehutanan kehutanan bertanggungjawab menjalankan peraturan  kebijakan  kehutanan,  untuk
mengelola  dan  memanfaatkan  hutan sebagai  sumber  daya  strategis  milik Negara  untuk  kesejahteraan  rakyat  dan menghasilkan keuntungan.
Untuk profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi
pengelolaan  sumberdaya  hutan  bagi kepentingan bangsa dan negara,
selanjutnya PT PERHUTANI
bersinergi  dengan  lembaga  pelaksana kebijakan  PHPL,  untuk  melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan hutan  produksi  secara  lestari  kepada unit-unit  operasi  usaha  kehutanan  yang secara professional. Lembaga profesional pelaksana (operator)
kebijakan  PHPL  bisa  dibentuk  oleh negara,  maupun  unit-unit  operasi  usaha kehutanan  swasta  yang  telah  ada. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi, pengelolaan hutan alam produksi lestari secara ekonomi, ekologi dan sosial bisa ditingkatkan.
Kebijakan silvikultur
Untuk mewujudkan sasaran kebijakan  PHPL  maka Kemenhut Mengembangkan Kebijakan sistem Silvikultur PHPL. Silvikultur merupakan  ilmu  dan  seni  untuk mengelola tegakan hutan melalui pembangunan dan pengendalian tegakan,  pertumbuhan,  struktur  dan
komposisi tegakan, dan kualitas tegakan sesuai degan tujuan pengelolaan  hutan  yang  ditetapkan (Sutisna,  2008).  Sistem  silvikultur sesuai  Peraturan  Menteri  Kehutanan No.  P.  11/Menhut-II/2009,  adalah sistem  pemanenan  sesuai  tapak/tempat tumbuh berdasarkan
formasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis  dan  edafis  dan  tipe-tipe  hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Sistem silvikultur merupakan subsistem pengelolaan  hutan,  untuk  menjamin kelestarian ekosistem hutan yang meliputi :
a. Seni memproduksi hutan.
b. Penerapan pengetahuan silvika dalam perlakuan-perlakuan terhadap hutan.
c. Teori dan praktek pengendalian pembangunan hutan.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis dalam penelitian  ini  menggunakan  metode analisis deskriptif kualitatif dan. Data primer  dan  data  sekunder  yang  telah terkumpul  diverifikasi,  disusun  dan diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.  Adapun  obyek  penelitian
ini  Dinas  Kehutanan  di  Kaltim  yang merupakan  administrator  kebijakan
PHPL yang dibuat pemerintah. Laporan hasil pengelolaan HPH/IUPHHK  aktif  yang  ada  pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik observasi, studi
dokumen, wawancara  tersetruktur,  dan  angket. Adapun  data  yang  diperoleh  terdiri atas :
a.  Data sekunder
Data  sekunder  dikumpulkan  dari sumber-sumber
Kementerian Kehutanan,  dari  buku  laporan Dinas  Kehutanan  Propinsi  dan Kabupaten/kota, Biro Pusat Statistik  Kaltim,  dan  laporan  dari lembaga pemerintah
serta informasi/laporan  tahunan  dari unit-unit  manajemen  IUPHHK  di Kaltim. b.  Data Primer.
Pengambilan  data  primer  dilakukan dengan  interview  terhadap  informan dari  unsur-unsur stakeholder dalam pelaksanaan  kebijakan  PHPL,  mulai dari  unsur  birokrasi,  korporasi  dan operator  di  lapangan.  Data  primer
diperoleh melalui wawancara mendalam  dengan  para  pihak  terkait dalam  operasi  kebijakan  PHPL dalam  usaha  kehutanan,  dengan menggunakan  menggunakan  daftar pertanyaan dan diskusi dengan stakeholder yang  berada  di  obyek penelitian.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Admininistrasi PHPL yang meliputi Penataan organisasi/kelembagaan, perencanaan,  mekanisme  perizinan, sistem silvikultur,
tata- usaha/tataniaga  hasil  hutan,  dan pengawasan/  pengendalian  dalam pengelolaan sumber daya hutan yang diamanatkan  negara  untuk  dikelola dg lestari guna mewujudkan masyarakat  adil,  makmur  dalam wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sesuai  PP  No  5  Th  2007 menunjukkan  kelemahan  mendasar sebagai berikut :
Kelemahan Sistem Organisasi (Kelembagaan/Institusi PHPL)
Sebuah usaha yang
professional  perlu  ada  unit-unit organisasi spesifik yang memisahkan fungsi  negara  sebagai  pemilik  ( regulator) fungsi pengelola
(administrator)  dan  fungsi  pelaksana
(operator).  Dalam  sistem  organisasi pengusahaan  hutan  permasalahannya pemisahan  fungsi,  sebagai  sistem pengendalian bisnis kehutahan belum ada dan belum diberdayakan: 1. Fungsi regulator dijalankan
organisasi  Negara  dengan  yakni Birokrasi  yakni  KEMENHUT: Sebagai pengambil kebijakan,
pembuat  peraturan  (regulator), jangan  mengurusi  soal  lain,  agar tidak terjadi konflik kepentingan.
2. Fungsi  administrator  dijalankan
BUMN di bawah KEMENTERIAN  BUMN  yang bergerak di bidang usaha kehutanan:  Sebagai  administrator BUMN kehutanan bertanggungjawab  melaksanakan kebijakan dan peraturan kehutanan yang berlaku, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya hutan  yang  dipercayakan  untuk dikelola  dalam  rangka  mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).
3. Fungsi Operator Usaha kehutanan, yakni Unit-unit organisasi Manajemen HPH/IUPHHK: sebagai pelaksana dibawah
kendali pemerintah melalui kementerian BUMN yang bertanggungjawab penuh mengoperasikan  usaha  kehutanan guna mewujudkan kebijakan
PHPL di lapangan. 4. Fungsi organisasi pengawas usaha kehutanan, yakni lembaga pengawas independen (LPI)
lembaga  swadaya  masyarakat  dan lembaga  negara  terkait  seperti BPK, KPK.
Implementasi  hutan  produksi lestari tidak memenuhi unsur administrasi  sebagai  SPI,  ditambah lagi  kelemahan  organisasi  birokrasi dan  korporasi, juga  adanya  fungsi yang  tumpang  tindih  ( overlapping ) antara fungsi birokrasi dan korporasi, menjadi  peluang  korupsi  bagi  para birokrat  dan  korporat  pada  semua tingkat.
Kelemahan administrasi perizinan  (IUPHHK)  nampak  pada ketentuan  keterlibatan  kepala  daerah dalam memberikan rekomendasi perizinan  usaha  kehutanan,  batas waktu keluarnya izin yang tidak jelas dan  biaya  penerbitan  izin  yang  tidak transparan.  Semua  itu  merupakan bagian dari celah-celah yang dimanfaatkan  oknum  pejabat  dan
birokrat  terkait  untuk  memungut biaya  tidak  resmi  (korupsi)  yang jumlahnya mencapai 70 s.d. 80% dari total  pungutan  yang  dibayar  unit manajemen UPHHK (Anonym, 2012).  Menurut  kajian  KPK  (2014) masih ada 20 celah dalam
administrasi perizinan usaha kehutanan  yang  membuka  peluang timbulnya biaya tidak resmi (korupsi). Pemerintah (Kemenhut) sebagai representasi Negara pengemban  amanah  mengurus  dan
mengusai  sumber  daya  hutan  alam,
seharusnya
berperan dalam pembuatan  sistem  administrasi  dan kebijakan  PHPL  yang  layak  secara ekologi,ekonomi  dan  sosial.  Dalam prakteknya kemenhut sebagai birokrasi  yang  seharusnya  sebagai regulator,  merangkap  fungsi  sebagai korporasi  yang  menjalankan  peran administrator usaha  kehutanan  yang pencari keuntungan, sekaligus
pengawas  ( supervisor )  operasi  usaha kehutanan tanpa dilengkapi
organisasi penunjang efektivitas fungsi-fungsi yang seharusnya
ditangani secara terpisah dan
professional.
Perizinan
usaha kehutanan  juga  masih  didominasi
Izin  Usaha  Pemenafaatan  Hasil Hutan  Kayu  (IUPHHK)  oleh  pihak swasta  yang  bersifat  sementara  (20 tahun).  Perusahaan  Negara  kurang banyak berperan dalam operasi usaha kehutanan.
Sistem  administrasi  perizinan yang  seharusnya  hanya  memberikan
IUPHHK kepada unit-unit manajemen  yang  berkomitmen  dan profesional  menjalankan  kebijakan PHPL  untuk  mewujudkan  tujuan kebijakan PHPL ternyata tidak mencapai tujuan. Unit-unit manajemen  IUPHHK  yang  tidak profesiaonal dan berkomitmen mewujudkan  PHPL  bisa  mendapat konsesi IUPHHK.  Akibatnya mereka tidak  menerapkan  kebijakan  PHPL dalam mengelola hutan.
Administrasi  kebijakan  PHPL seharusnya  secara  ilmiah  memenuhi syarat  kelayakan  sebagai  Sistem
Pengendalian Internal (SPI) sebagaimana  dikemukakan  Mulyadi (2009;166) kenyataannya belum berfungsi.  Administrasi  kebijakan PHPL  yang  ada  belum  memenuhi  5 unsur SPI sebagai berikut :
1. Struktur organisasi membagi tugas dan fungsi
2. Pemisahan tanggung jawab
fungsional;
3. Sistem  wewenang  dan  prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan keamanan transaksi;
4. Praktek yang sehat dalam melaksanakan setiap fungsi;
5. Karyawan profesional sesuai
dengan tanggung jawabnya.
Administrasi  kebijakan  PHPL yang  ada  belum  memenuhi  prinsip- prinsip  administrasi  yang  efektif menurut  Weber,  dalam  Wartiningsih (2010), yang mana seharusnya
memenuhi enam (6) prinsip
administrasi yang baik yakni:
Prinsip  pembagian  kerja  kepada organisasi (secara terpisah): 1. Prinsip  jenjang hierarkhi posisi
(setiap  posisi  bawahan  diperintah dan dikontrol oleh atasan;
sehingga ada sistem rantai kontrol;
2. Aturan  formal  yang  mengatur perilaku  pekerja  secara  dengan
standard, yang menjamin kepastian lingkungan dan
performa kerja;
3. Hubungan impersonal yang meniadakan ikatan emosional atasan  bawahan,  untuk  menjamin kejelasan posisi;
4. Kompetensi  khusus  dan  latihan untuk menempati kedudukan administratif (dengan seleksi ketat administrator agar tidak  ada pengangkatan  dan  pemberhentian suka-suka);
5. Mempekerjakan karyawan berdasarkan  kompetensi  (untuk menciptakan  kinerja  individu  dan organisasi.
6. Hasil operasi kebijakan silvikultur
PHPL  di  Kaltim  tercermin  pada indikator sebagai berikut:
a. Penerimaan Negara Sektor
Kehutanan b. Berbagai pungutan yang dikenakan pada sektor
kehutanan  ada  8  jenis,  yakni  : a.  IIUPH  (Iuran  Ijin  Usaha Pemanfaatan  Hutan);  b.  DR (Dana  Reboisasi);  c.  PSDH (Provisi Sumberdaya Hutan); d.
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);  e.  PPh  (Pajak Penghasilan);  f.  PPN  (Pajak Pertambahan  Nilai);  g.Ganti rugi  tegakan;  h.  Iuran  Hasil Hutan.  S  ebagai  perbandingan di  Negara  lain  pungutan  usaha kehutanan di Negara lain paling  banyak  dua  pungutan.
Pungutan yang dikenakan tanpa
memperhitungkan  rasionalitas dan  kemampuan  finansial  unit usaha, sehingga sangat membebani pengusaha. Akibatnya menurut APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)  profitabilitas  sektor
usaha  kehutanan  mendekati  0,
(harga  jual  =  harga  pokok). Pungutan/iuran sector kehutanan tersebut tidak dikembalikan  ke  usaha  untuk
pembangunan  kembali  hutan yang rusak.
c. Selain tarif pajak dan pungutan resmi kehutanan, maka pungutan  tidak  resmi  menurut nara  sumber  dari  unit-unit manajemen di tempat penelitian (Anonim, 2012) jumlahnya lebih besar dari tarif pajak  dan  pungutan  resmi. Sehingga  beban  biaya  yang memberatkan sektor usaha
kehutanan  yang  mengancam kelestarian hutan dan kelestarian  usaha  kehutanan. Tujuan meningkatkan pendapatan  negara  dari  sektor kehutanan dengan aneka pungutan tidak berhasil
mencapai  tujuan.  Penurunan PNBP adalah akibat banyaknya sektor  usaha  kehutanan  yang gulung tikar (jatuh pailit) yakni lebih dari 80% usaha kehutanan gulung tikar.
Banyaknya  usaha  kehutanan gulung tikar karena merosotnya produktivitas  hasil  hutan  kayu, dan  kemerosotan  produktivitas kayu tersebut diakibatkan persediaan  kayu  hutan  alam makin  menipis.  Menipisnya persediaan  kayu  hutan  alam akibat  hutan  alam  dieksploitasi melebibihi  daya  dukung  lestari ( overeksploitation ) baik dengan legal logging maupun illegal logging .
Pungutan sektor usaha kehutanan yang besarnya tidak rasional, melampaui batas ( overcost ), yang  terdiri  dari  8  item  tersebut, ditambah  pungutan  tidak  resmi  .  Di mana menurut ketua APHI (Suparna,2013) total pungutan sektor usaha  kehutanan  mencapai  20-30  % dari  biaya  produksi,  dan  hasil informasi  dari  pelaku  usaha  pada unit-unit  manajemen,  pungutan  tidak resmi  jauh  lebih  besar  dari  pungutan resmi,  mencapai  70-80%  dari  total
pungutan  yang  harus  di  bayar perusahaan.  Aneka  pungutan  yang tidak  proporsional  tersebut  telah mengorbankan biaya untuk kelestarian hutan alam. Undang-undang Nomor 32
Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup telah  mengamanatkan  bahwa  untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan  hidup  dan  keselamatan masyarakat,  setiap  perencanaan  tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategic (KLHS),  dan  ditetapkan  dengan memperhatikan  daya  dukung  dan daya tampung lingkungan hidup .
Tidak efektifnya tujuan kebijakan  eksploitasi  hutan  alam secara  ekologi  termanifestasi  berupa terganggunya siklus hidrologi dengan peningkatan  aliran  air  di  permukaan tanah pada waktu hujan, dan fluktuasi debit air sungai yang sangat tajam  antara  musim  hujan  dan kemarau,  peningkatan  intensitas  dan frekuensi  bencana  ekologis  seperti banjir, erosi, dan penurunan
kesuburan tanah, peningkatan
sedimentasi yang menurunkan kualitas  air  sungai,  mengancam kelestarian  keanekaragaman  hayati
(flora  dan  fauna)  dan  terjadinya perubahan  iklim  mikro.  Adapun perhitungan secara rinci tidak efektifnya  kebijakan  PHPL  sebagai berikut:

## Gangguan Fungsi Hidrologi
Fungsi  hidrologi  yang  terganggu sebagai dampak eksploitasi hutan adalah  penurunan  kemampuan  hutan mengatur tata air, di mana hutan mampu mengurangi laju aliran permukaan pada saat  hujan,  menyimpan  dalam  bentuk air tanah dan mengalirkan air hujan secara  relatif  stabil  ke  sungai- sungai,  mata  air  dimusim  kemarau sehingga tidak terjadi kekeringan (krisis air)  dimusim  kemarau.  Beberapa  hasil kajian ilmiah menyatakan bahwa dalam hutan  tropika  basah  terjadi  kenaikan simpanan  air  tanah  sebanyak  10  %  dan penurunan  simpanan  air  sebagai  reaksi terhadap  pemanenan  kayu  berbanding lurus  dengan  jumlah  tajuk  yang  hilang. Sementara  aliran  permukaan  akan berkurang  sejalan  dengan  pertumbuhan hutan  tersebut  menjadi  keadaan  seperti semula sebelum pemanenan Peningkatan Erosi Tanah
Erosi  tanah  tidak  akan  menjadi masalah  signifikan  pada  daerah  yang kondisi  hutannya  masih  baik.  Erosi tanah  adalah  akibat  eksploitasi  hutan
kayu  yang  menurunkan  strata  tajuk tegakan,  tumbuhan  bawah,  tumbuhan pemanjat, dan seresah yang kesemuanya memberikan perlindungan terhadap tanah  dari  dampak  air  hujan  yang tercurah.  Tidak  adanya  perlidungan hutan  terhadap  tanah  berpotensi  besar meningkatkan  erosi,  apalagi  adanya limpasan air yang cukup besar di daerah hujan tropis

## Penurunan Kesuburan Tanah
Dalam  mata  rantai  ekosistem hutan  berfungsi  dalam  menjaga stabilitas  kesuburan  tanah.  Selama hutan  dalam  keadaan  lestari  tanpa gangguan  berarti,  maka  siklus  zat hara dalam ekosistem hutan berlangsung  tertutup (closed  mineral cycling) karenanya  kesuburan  tanah di  bawah  vegetasi  hutan dapat dipertahankan dan berlangsung lama. Siklus  zat  hara  dalam  hutan  akan terputus, bilamana hutannya mengalami pemanenan tanpa mempertimbangkan  daya  dukung lestari  dan  sistem  silvikultur  yang salah  dan  berakibat  keseluruhan pohon  ditebang  habis.  Atau  dialih fungsi untuk penggunaan lain seperti perkebunan, hutan tanaman, pertanian dan sebagainya.
Peningkatan Sedimentasi
Sedimentasi (pengendapan) dipahami  sebagai  terangkutnya  unsur- unsur  tanah  yang  terbawa  oleh  oleh limpasan  air  atau  aliran  air  permukaan, yang selanjutnya mengendap pada suatu tempat  karena  kecepatan  alirannya melambat atau terhenti pada saluran air, sungai,  waduk,  danau  maupun  kawasan tepi  teluk/laut.  (Arsyad  1989).  Erosi dapat  mempengaruhi  kesuburan  tanah yang bisanya mendominasi DAS bagian hulu  dan  dapat  memberikan  dampak negatif berupa pendangkalan pada DAS bagian hilir (sekitar muara sungai) yang berasal dari hasil sedimentasi.
Penebangan hutan dari segi hidrologi akan meningkatkan sedimentasi  dan  perubahan  pola  aliran sungai.  Pengaruh  negatifnya  terhadap DAS  mengakibatkan  sedimentasi  di sungai  yang  akan  berdampak  pada daerah  hilir.  Sumber  utama  endapan terutama  berasal  dari  erosi  berat  yang terjadi pada jalan angkutan, jalan sarad, tempat  pengumpulan  kayu,  tempat penimbunan  kayu  dan  tempat-tempat penyeberangan  yang  tertimbun  tanah. Laporan Hamzah (1978) dalam supriadi (2012) menunjukkan terjadinya peningkatan  kandungan  lumpur  pada bagian  sungai  yang  letaknya  dekat
dengan  daerah  eksploitasi  kayu  di Kalimantan Timur.

## Penurunan Keanekaragaman Hayati
Hutan  hujan  tropis  merupakan
gudang bagi
penyimpan keanekaragaman  hayati.Laporan  WWF (2012)  setiap  1  km2  hutan  Kalimantan Timur  yang  masih  virgin  (di  Malinau) mengandung  tidak  kutang  dari  15.000 jenis  vegetasi,  6000  vegetasi  endemik, termasuk 155 jenis dipterokarpa.
Kekayaan  vegetasi  Kalimantan  Timur merupakan tertinggi di dunia.
Penebangan  hutan  akan  berdampak pada  hilang  atau  rusaknya  habitat  bagi keanekaragaman  hayati  ( biodiversity ) baik  vegetasi  maupun  satwa  liar. Penebangan  hutan  akan  mengakibatkan kerusakan  yang  terlalu  berat  pada vegetasi, berdampak sulitnya pemulihan kembali  dan  menyebabkan  kualitas  dan produktifitas hutan menurun.
Pemanenan kayu dari hutan tropis telah memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi  manusia,  sekaligus  menimbulkan masalah  lingkungan.  Penebangan  hutan akan  mengakibatkan  perubahan  kondisi biologis  dan  habitat  dari  kondisi  hutan awal  yang  tidak  dapat  dihindari. Berbagai  species  yang  secara  ekonomi mungkin  lebih  penting  dari  pada  kayu yang hilang atau punch .
Beberapa hasil penelitian
menunjukan  dampak  eksploitasi  hutan terhadap  penurunan  keanekaragaman satwa  liar,  karena  eksploitasi  hutan berakibat berkurangnya kelimpahan makanan  dan  habitat  bagi  satwa  liar berkembang biak.

## Perubahan iklim mikro
Deforestasi  sering  diposisikan sebagai penyebab signifikan terjadinya  perubahan  iklim  makro, meskipun  emisi  CO2  lebih  banyak berasal  dari  kegiatan  pembakaran bahan  bakar  fosil.  Hutan  dengan kandungan biomass yang tinggi memiliki  peran  dalam  mempengaruhi iklim mikro, peran tersebut diantaranya:  (1)Kemampuan  hutan menyerap dan menyimpan Karbon (C) yang ada di atas tanah melalui seluruh bagian  tubuh  pohon,  karbon  pada permukaan  tanah  yang  ada  pada humus dan seresah, serta karbon yang ada  di  bawah  tanah  (perakaran  dan karbon  pada  tanah),  (2)  Kemampuan menghasilkan  Oksigen  (O2)  yang dilepas ke atmosfir, dan menghasilkan emisi karbon hasil penebangan pohon, konversi  hutan,  kebakaran  hutan  (3) hutan  juga  memiliki  kemampuan menyerap Karbon
(dengan mengurangi  emisi  GRK)  melalui
photosintesa (pepohonan  menyerap karbon (C02) di siang hari. Temuan Masalah Implementasi Kebijakan PHPL
Implementasi PHPL lebih dikuasakan  pada  KPH.  Apabila  dikaji dari  hubungan  relasi  antara  Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) dan korporasi  selama  ini  merupakan  mitra yang  bekerjasama  dalam  kegiatan perhutanan di Indonesia. KPH dalam PP no.  6  tahun  2007  memberikan  peranan yang  luas  mencakup  KPH yang merupakan wilayah
pengelolaan
hutanyang  memiliki  tugas  kesatuan pengelolaan hutan yang mencakupperencanaan  dan  pengeloaan yang meliputi rehhabilitasi
, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.
KPH  memiliki  3  fungsi  sebagai teknis  penyelenggaraan  tata  kelola hutan, fungsi manajerial terkait perencanaan  hingga  evaluasi  kebijakan hutan, fungsi bisnis mendorong investasi  korporasi  untuk  hadir  dalam menanamkan  modal  di  hutan.  Fungsi bisnis mendorong KPH bermitra dengan korporasi  melalui  sebuah  forum  FGD ( focus  Grup  Discussion ).  Selama  ini korporasi besar telah melakukan kegiatan  penebangan  kawasan  hutan
produksi  lesatri  untuk  memanfaatkan sumber  daya  hutan  menjadi  barang- barang yang diutuhkan oleh masyarakat luas  hingga  di  ekspor  ke  mancanegara. KPH perlu bekerjasama dengan korporasi  dan  meletakkan  kesepakatan bahwa  selain  di  eksplorasi  hutan  harus di tanam kembali. Hal ini sesuai dengan tujuan dari KPH yakni mengelola hutan secara  lesatri  dan  memberikan  manfaat bagi  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar kawasan  hutan.  Namun  hal  ini  belum tentu akan terlaksana mengingat problematika eksplorasi hutan membawa  keuntungan  bagi  satu  pihak semata, di lain pihak banyak masyarakat yang  dirugikan.  Mengingat  riset  ini mengacu pada KPHP kesatuan pengelolaan hutan produksi maka wilayah  hutan  yang  menjadi  prioritas didonminasi oleh kawasan hutan produksi yang memproduksi hasil hutan kayu.
Keberadaan  petugas  KPHP  di
lapangan terkadang memiliki kesalahpahaman. Masyarakat
menganggap bahwa keberadaan petugas KPHP  yang  menyusuri  hutan  produksi merupakan oknum yang menjadi ancaman  bagi  mereka  karena  akan mengusik mata pencaharian masyarakat sehari-hari.  Masyarakat  perlu  adanya
sosialisasi  dan  diskusi  agar  keberadaan Petugas KPHP di lapangan adalah pihak yang  akan  mebantu  terlaksananya pemanfaatan  hutan  yang  berguna  bagi masyarakat  sekitar  dan  membawa dampak  ekonomi  dan  kesejahteraan. KPHP  dan  Korporasi  mengupayakan kegiatan  pengelolaan  desa  dalam  hal pembiayaan  community  development dengan  menggagas  tata  kelola  lokasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat.  Hal  ini  diimplementasikan melalui  serangkaian  kegiatan  yang dimotori oleh tokoh setempat.
Selama  ini  tata  kelola  hutan belum  maksimal  sehingga  hutan  bila  di eksplorasi  secara  tidak  terkendali  akan mengalami  degradasi  dan  deforsrtrasi sehingga  muncul  masalah  lingkungan yang perlu penaganan serius. KPH yang
mnerupakan lembaga
yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan  perlu  memperhatikan  eksistensi KPH diperlukan masyarakatsebagai mediasi  apabila  terjadi  konflik  yang terjadi,  KPH  juga  dapat  memberikan hak  akses  bagi  masyarakat  apabila masyarakat  ingin  sumber  daya  hutan, korporasi  yang  emnanamkan  modal atau  melakukan  kegiatan  eksplorasi dapat  di  audit  dan  pelru  kejelasan investasi yang dilakukan selama ini.
KPH  perlu  menggerakan  dan memberdayakan  Masyarakat  sebagai wujud  kemitraan  dan  fasilitator  untuk menggali  potensi  sumber  daya  hutan. Pemerintah  memberikan  SK  hutan tanaman  legal.  Walaupun  ada  konflik namun aturan diarahkan untuk diselesaikan  secara  bersama.  KPH melakukan  Manajemen  dan  tata  kelola hutan  hal  ini  dapat  kita  lihat  di  tugas pokok dan fungsi KPH yang meliputi : 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
2. Pemanfataan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
3. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
4. Pemanfatan hutan di wilayah tertentu
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam
Berdasarkan  tugas  pokok  fungsi di atas, KPH memiliki tugas pokok dan fungsi secara terstruktur untuk mengelola  dan  mengevaluasi  kegiatan hutan  di  lapangan.  Namun  praktek  di lapangan  yang  berbicara  ketika  pihak KPH  terjun  dan  mengalami  sendiri kegiatan  hutan  di  lapangan  masih banyak  yang  belum  sesuai  antara kebijakan  tata  kelola  dan  kendala  yang dihadapi di lapangan.
Tata hutan dan penyusunan rencanapengelolaan  hutan  bagi  pihak KPH perlu dikajisecara mendalamkarena  halini  juga  memiliki eterhubungan  dengan  berbagaipihak terutama perusahaan
yang akanmelaksanakanRKT (rencanakerja tahunan).  Perusahaan  perlu  melakukan kegiatan  laporan  rencana  dan  realisasi yang  telah  dilakukan  baik  perusahaan yang  telah  HTI  dan  hutan  produksi. Hutan  produksilestari  merupakan  hutan yang  dapat  dimanfaatkan  hasil alamnya namun jangan sampai terjadi
overlapping  yang  menyebabkan  hutan menjadi  gundul  dan  berakibat  pada bencana dan kerusakan alam.
Pemantauan  dan  pengendalian  yang dilakukan  oleh  jajaran  pemerintah  baik di bawah kementerian, Dinas kehutanan Provinsi,  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi,  hingga  masyarakat  sekitar akan  membantu  proses  monitoring  dan evaluasi. Namun apabiladikaji ke lapangan  kegiatan  monitoring  dan pemantauan terkadang memiliki kelemahan  terkait  proses  kegiatan  dan kewenangan yang tumpang tindih.
Pemanfataan  hutan  dalam  hal pemantauan  dan  pengendalian  terhadap pemegang ijin HPH atau para pengusaha hutan telah dilakukan
dengan bekerjasama dengan LSI (lembaga  standarisasi  Indonesia)  yang merupakan  lembaga  independen  yang bekerjasama  dengan  lembaga  akreditasi KAN  (Komite  Akreditasi  Nasional)  . Dinas kehutanan provinsi secara proporsional  bekerjasma  dengan  LSI melakukan tata kelola manjaemen hutan dan melaksnakan pendataan.
Saat  ini  hutan  di  Kalimantan mengalami  masa-masa  kritis  akibat penebangan  liar  dan  illegal  logging akibat  pembukaan  lahan  yang  terjadi secara  besar-besaran.  Hutan  perlu kebijakan  dalam  pengelolaannya  bukan hanya  untuk  dimanfaatkan  semata namun perlu dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi Perlindungan  hutan  dan  konservasi alam.  Hal  ini  berguna  untuk  mencegah bencana  alam  dan  tetap  menjaga kelestarian  alam.  Pemerintah  melalui dinas  kehutanan  Provinsi  mewajibkan para  pengusaha  hutan  untuk  terus melaporkan  rencana  kerja  tahunan perusahaanm  mulaidari  perencanaan hingga  realisasi  yang  terjadi  dalam kurun waktu 1 tahun.
Hutan  alam  RHU  yang  terdapat pada 1 peta akan di audit pemantauannya melalui Dirjen
kementerian  yang  terdiri  dari  13  dirjen diantaranya :
1. Sekjen KLHK
2. Planologi kehutanan dan tata lingkungan
3. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem
4. Pengendalian Daerah Aliran sungai dan hutan lindung,
5. Pengelolaan hutan dan produk lestari
6. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
7. Pengelolaan sampah, limbah, dan B3
8. Pengendalian perubahan iklim
9. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan,
10. Penegakan hokum lingkungan hidup dan kehutanan,
11. Irjen KLHK,
12. Badan pengembangan SDM ,
13. Badan penelitian pengembagan dan inovasi KLHK
Dipihak lain ada
UPT kementerian  yang  memantau  secara teknis  di  lapangan.  UPT  Kementerian bersama  KPH,  dinas,  dan  masyarakat akan  mengelola  dan  memantau  akses informasi. Mediasi, dan kegitan- kegiatan  terkait  aturan  hutan  adat  serta klaim yang terjadi di lapangan.
Beragam  masalah  dan  konflik  dapat terjadi  dilapngan  salah  satuya  adalah klaim  masyarakat  sekitar  mengenai hutan  adat leluhur  yang  secara  eksplisit dilakukan  masyarakat  lokal  dan  di dukung  oleh  LSM  misalnya  saja  yang terjadi  di  HPL  DAS  Belayan  yang dimotori  oleh  LSM  Masyarakat  Adat Nusantara  dan  NGO  asing  yang  turut mendampingi masyarakat dalam
advokasi. Pada segi manajemen terutama  manajemen  kontrol,  KPH (Kesatuan  pengelolaan  Hutan)  masih belum  detail  kecuali  dari  provinsi  ada pelimpahan  hak.  Wewenang  utama mengenai  tata  kelola  hutan  terpusat pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  karena secara  keseluruhan  didominasi  oleh hutan  konservasi  dan  hutan  produksi lestari  sehingga  wilayah  kerjanya  lintas provinsi. Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH melakukan pendataan dan mendampingi semua lapisan masyarakat sebagai  komitmen  untuk  mempecepat pembangunan hutan di daerah-daerah.
Hutan  produksi  lestari  berusaha untuk  menjamin  kayu  yang  ditebang melalui  serangkaian  aktivitas  legal melalui  pengelolaan  hutan.  Sifatnya yang  produktif  dan  memiliki  tingat verifikasi yang tinggi dalam pemanfataan  kayu  bagi  pemegang  ijin
dan  hak  pengelolaan  hutan.  Wujud hutan  produksi  lestari  terdapat  jalur aturan  baku  dalam  tebang  pilih  agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pembabatan  secara  liar.  Prinsip  tebang pilih tanam merupakan konsep produksi lestari  yang  memiliki  dampak  positif bagi  pemulihan  kondisi  alam  melalui target aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan
pengelolaan  hutan  produksi  lestari (PHPL)  yang  diterapkan  di  Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 1. Bahwa kebijakan PHPL di
Kalimantan  Timur  belum  efektif,  di mana  sistem  administrasi  dalam pelaksanaan  PHPL  kurang  berfungsi sebagai  sistem  pengendalian  intern (SPI)  guna  menjamin  terlaksananya Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  Alam Produksi Lestari (PHPL) di
lapangan. Sehingga kelemahan kebijakan  dari  administrasi  tersebut mengakibatkan  hilangnya  hak-hak Negara/  berupa  Pedapatan  dari  hasil pengusahaan hutan lestari, hilangnya hak  masyarakat  berupa  kelestarian lingkungan dan pekerjaan, dan hancurnya ekosistem, serta
kemerosotan  dunia  usaha  kehutanan
lestari secara terus menerus.
Kelemahan administrasi dalam
pelaksanaan (operasi) kebijakan
PHPL  lemah  dalam  hal  sebagai berikut:
a. Fungsi-fungsi organisasi pengusahaan  kehutanan  masih belum efektif. Lembaga pengawas seperti  LPI  (Lembaga  Pengawas Independen), belum efektif mengaasi,  lembaga  independen pengawasan  serti  BPK,  KPK belum  difungsikan  dalam  ikut mengawasi usaha kehutanan.
b. Lemahnya  pengawasan  berakibat penyimpangan dalam usaha kehutanan baik secara pengelolaan adminitrasi dilakukan oleh  banyak  pihak  terkait  dan penegakan  hukum  dalam  usaha kehutanan lemah.
2. Bahwa kebijakan teknis pebudidayaan hutan (silvikultur) PHPL  yang  berlaku  yakni  TPTI (Tebang  Pilih  Tanam  Indonesia) maupun  TPTII  (Tebang  Pilih  Tanam Indonesia  Intensif),  yang  sebenarnya belum  memenuhi  kriteria  kelayakan mewujudkan  hutan  produksi  lestari, karena:
3. Sebenarya  Kebijakan  PHPL  baik silvikultur  TPTI  maupun  TPTII
secara teknis cukup layak mewujudkan  PHPL,  jika  diterapkan secara  penuh  sesuai  prosedur  yang
ada.  Kurang  dilaksanakannya  PHPL lebih banyak karena faktor ekonomis, seperti pertimbangan
biaya  dan  lemahnya  pengawasan pemerintah. Banyaknya
biaya
transaksi (pada birokrasi) juga mendorong  tidak  dilaksanakannya teknik silvikultur
4. Kurang  berhasilnya  TPTI  maupun TPTII terutama karena tidak diterapkannya kebijakan sebagaimana  mestinya  di  lapangan. Tidak  diterapkannya  TPTI  maupun TPTII karena terkait dengan kesimpulan pertama, yakni persoalan administrasi dalam pelaksanaan PHPL yang lemah.

## SARAN
Untuk efektivitas penerapan kebijakan  PHPL  di  Kalimantan  Timur peneliti menyarankan sebagai berikut:
1. Di  era  otonomi  daerah  Pemerintah Daerah hendaknya diberi hak mengembangkan sistem PHPL sendiri  dengan  administrasi  dan kebijakan  silvikutur  PHPL  yang sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya dan  lingkungan  alam  daerah  untuk diusulkan kepusat.
2. Sistem  Administrasi  PHPL  Daerah dilaksanakan di bawah kendali
Pemerintah Daerah dengan dukungan sistem Organisasi/Kelembagaan profesional  sebagai  berikut;  (1) Oganisasi Birokrasi (Dinas Kehutanan)  sebagai  regulator,  (2) Organisasi Korporasi (BUMD Kehutanan)  sebagai  administrator,
(3)  Unit-Unit  IUPHHK  terpadu dalam  kawasan  KPHAP  (Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Alam  Produksi) sebagai operator.
Sistem Administrasi  kebijakan  PHPL  yang ada  hendaknya  dibangun  memenuhi unsur-unsur  Sistem  Pengendalian Intern  (SPI)  untuk  menciptakan transparansi dan akuntabilitas sebagai berikut; (1) Struktur organisasi  yang  membagi  setiap fungsi; (2) Pemisahan tanggungjawab fungsional; (3)
Sistem  wewenang  dan  prosedur pencatatan  memberikan  keamanan transaksi;  (4)  Praktek  yang  sehat sesuai  standar  prosedur  operasi;  dan (5) penempatan pejabat, birokrat, dan petugas profesional sesuai tanggungjawabnya.
3. Hendaknya pemerintah pusat merevisi  untuk  menyempurnakan sistem administrasi kebijakan PHPL.
Penyempurnaan mulai
sistem
organisasi/birokrasi,  korporasi  dan pengorganisasian  unit-unit  operasi IUPHHK  dan  kelembagaan  terkait bisnis kehutanan dengan memisahkan secara profesional fungsi birokrasi, fungsi korporasi dan fungsi operasi usaha kehutanan.
4. Hendaknya  kebijakan  PHPL  di Indonesia  yang  akan  datang  lebih mengembangkan alternatif pengelolaan  hasil  hutan  bukan  kayu dan  jasa-jasa  kehutanan  yang  tidak merusak  ekosistem  hutan.  Usaha kehutanan  bukan  kayu  seperti  usaha hutan  wisata  ( Eco-Tourism ),  jasa lingkungan, perdagangan karbon
dengan mekanisme REDD ( Reducing Emision Degradation and
Deforestation ) dan lain sebagainya, yang  akan  mendatangkan  manfaat lebih  besar,  baik  secara  ekonomi, ekologi maupun sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
FWI  (Forest  Wacht  Indonesia).  2001.
Potret Keadaan Hutan Indonesia .
http://fwi.or.id/wp.content/upload s/2013
Kartodihardjo,  Hariadi.  2012. Studi Kelayakan Proyek . UPP YKPM:Yogyakarta.
Mulyadi.  2009. Sistem  Akuntansi .
Salemba Empat: Jakarta
Suharjo,  Bambang  Heru.  2007. Studi Kelayakan  Proyek .  Penerbit  CV Andi: Yogyakarta.
Suparna, Nana. 2013. http://m.bisnis.com/industri/read Sutisna,  Maman.  2005. Silvikultur Hutan Alami Indonesia . Direktorat  Pembinaan  Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,
Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi,  Universitas  Mulawarman,
Samarinda. Sutisna, Maman.,2008. Usaha Kehutanan  Nirkayu  di  Hutan Negara dan Hutan Milik . Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda. Zulkifli,  Hasan.  2012.  Sisa  Hutan Indonesia 45 juta ha. www.m.republica.co.id