Vol 9 No. 2 April 2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.5120/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Pendidikan Moral Politik tentang Pidana Anak pada Tingkat Sekolah Menengah sebagai upaya pencegahan kejahatan anak

## Anestasia Kudadiri, Joko Setiyono
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Article Info Abstract Article history: Accepted : 29 April 2023 Publish : 30 April 2023 Crime  as  a  social  phenomenon  is  not  only  committed  by  adults  but  also  by  children. Prevention  efforts  are  needed  as  a  preventive  measure  for  the  occurrence  of  crimes, especially  crimes  that  are  regulated  and  threatened  by  the  law.  This  prevention  can  be done  in  schools  through  political  moral  education.  Political  moral  education  provides children with an understanding of their position as citizens  who are bound by rights and obligations,  including  penalties  or  criminal  sanctions  that  can  be  imposed  on  them  if children  behave  defiantly  and  violate  the  law. This  article  discusses  what  crimes  can  be imposed  on  children  and  prevention  efforts  that  can  be  done  through  teaching  in secondary schools.

## Keywords:
Pendidikan politik, pendidikan moral, kejahatan anak
Article Info Abstract Article history: Diterima : 29 April 2023 Terbit : 30 April 2023 Kejahatan  sebagai  fenomena  sosial  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  tetapi  juga anak-anak.  Upaya  pencegahan  diperlukan  sebagai  langkah  preventif  terjadinya  kejahatan terutama  kejahatan  yang  diatur  dan  diancam  dengan  pidana.  Pencegahan  ini  dapat dilakukan di sekolah melalui pendidikan moral politik. Pendidikan moral politik memberi pemahaman anak mengenai kedudukannya sebagai warga negara yang terikat dengan hak dan kewajiban, termasuk hukuman atau sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadapnya apabila  anak  berperilaku  menyimpang  dan  melanggar  hukum.  Penelitian  ini  mambahas apa  saja  pidana  yang  dapat  dikenakan  terhadap  anak  dan  upaya  pencegahan  yang  dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah menengah.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Anestasia Kudadiri Anestasiakudadiri@gmail.com Universitas Diponegoro

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom  dan  mengembangkan  dimensi  sosialnya  dalam  kaitan  dengan  kedudukannya  sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan,  sehingga  pribadi  individu  bisa  berkembang  dan  menjadi  lebih  aktif  dan  kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya. Pada intinya pendidikan politik adalah pemahaman politik  atau  pemahaman  akan  aspek-aspek  politik  sebuah  permasalahan.  Pemahaman  politik disini berarti pemahaman konflik yang ada dalam masyarakat.
Warga  negara  merupakan  hasil  terjemahan  dari  kata  bahasa  Inggris  yaitu citizen yang memiliki  makna  yaitu  warga  negara  atau  juga  dapat  diartikan  sebagai  sesama  penduduk  serta individu setanah air. Untuk mencapai tujuan pendidikan politik yaitu menciptakan warga negara yang  sadar  akan  kedudukannya  sebagai  warga  negara  maka  idealnya  pendidikan  politik dilakukan sejak tahap pendidikan dasar. Penanaman akan nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pendidikan lainnya.
Selain pendidikan politik, pendidikan moral juga sangat diperlukan dalam tingkat Sekolah Menengah.  Kurikulum  merdeka  yang  saat  ini  telah  dijalankan  salah  satunya  menitikberatkan pada  karakter  pelajar  dengan  harapan  terbentuknya  pelajar  yang  berkarakter  pancasila.  Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta
menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Karakter pancasila yang dimaksud adalah 1)  Beriman,  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  berakhlak  mulia;  2)  Berkebinekaan global;  3) Bergotong royong; 4)Mandiri; 5) Bernalar Kritis dan 6) Kreatif.
Salah satu pendidikan moral politik yang perlu diperkenalkan terhadap warga negara sejak dini adalah pendidikan mengenai kejahatan terkhusus kejahatan pada anak. Kejahatan pada anak mencakup kejahatan oleh atau terhadap anak  yang semakin hari mengalami peningkatan. Oleh sebab  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  urgensi  pendidikan  moral  politik  tentang kejahatan anak pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  normatif.  Data  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  berupa  Perundang-undangan  yaitu  Undang-undang  No  11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil  penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk  uraian  naratif  yang  disajikan  dalam  bentuk deskriptif-analitis.  Sajian  dalam  bentuk  narasi  ini  diharapkan  mampu  mengelaborasi  seluruh realitas  normatif  yang  terkait  dengan  pengaturan  mengenai  kejahatan  oleh  anak  dan  upaya pencegahannya di tengah-tengah masyarakat.

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Pendidikan Moral Politik di Indonesia
Pendidikan  dilakukan  secara  sengaja  dengan  tujuan  tertentu.  Dalam  kaitannya  dengan tujuan  politik,    Ruslan    berkeyakinan  bahwa  pendidikan  atau  pengajaran  dapat  melakukan peran  pembantu  dalam  merealisasikan  tujuan  sistem  politik,  yakni  melalui  pengokohan fungsi-fungsi  sistem  politik  kedalam  jiwa  dan  akal  masyarakat.  Fungsi-fungsi  tersebut meliputi (1) fungsi ideologis, dalam hal mana kekuasaan politik menetapkan suatu ideologi yang  memaksa  masyarakat  harus  hidup  sesuai  dengannya,  sehingga  ia  menjadi  identitas masyarakat.  Dalam  hal  ini,  sistem  pendidikan  menjadi  penting  karena  dapat  digunakan sebagai  wahana  untuk  mendidikkan  nilai-nilai  ideologi  kepada  masyarakat,  utamanya generasi muda; (2) fungsi pengembangan, dalam arti bahwa pendidikan dapat menjembatani gap  yang  terjadi  antara  perkembangan  politik,  konstitusi,  dan  peraturan  perundang- undangan  dengan  pemahaman,  kesadaran,  dan  orientasi  masyarakat;  (3)  fungsi  distribusi, yakni untuk merealisasikan kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan belajar sebagaimana sistem  politik  melalui  konstitusi  menentukan  kesempatan  yang  sama  kepada  warga  negara baik dalam lapangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi; dan (4) fungsi  balasan, di mana pendidikan  seperti  halnya  kekuasaan  politik  dapat  memberikan  balasan  dan  sanksi  kepada peserta  didik,  namun  yang  diutamakan  dalam  sistem  pendidikan  adalah  balasan  positif kepada siapapun yang melakukan perbuatan baik.
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  dirasa  perlu  untuk  memperkenalkan  kepada  peserta didik bukan hanya balasan yang bersifat positif namun juga konsekuensi apabila melakukan penyimpangan  dalam  masyarakat.  Pokok  bahasan  ini  telah  ditemui  dalam  pelajaran Sosiologi mengenai penyimpangan dan pengendalian sosial namun belum membahas secara mendalam  mengenai  kejahatan  anak  mengingat  meningkatnya  kasus  kejahatan  anak  yang menyita  perhatian  masyarakat.  Indonesia  telah  mengatur  mengenai  kejahatan  oleh  dan terhadap  anak  ini  melalui  undang-undang  Sistem  Peladilan  Anak.  Sebagai  upaya pencegahan terjadinya kejahatan oleh dan terhadap anak, maka sistem peradilan pidana anak perlu disosialisasikan di sekolah tingkat menengah.
B. Kejahatan Anak dan Faktor Pendorongnya
i. Pengetian Anak
Dilihat dari aspek psikologis, seseorang akan mengalami proses tumbuh kembang sejak lahir hingga lanjut usia. Untuk  menentukan  kriteria  seorang  anak,  disamping  ditentukan atas    dasar    batas    usia,   juga    dapat  dilihat    dari    pertumbuhan    dan   perkembangan    jiwa
yang  dialaminya.  Dalam  hal  fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:
1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
a.Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
b.Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
c.Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa   remaja,   antara   umur   13-20   tahun.  Masa   remaja   adalah   masa   dimana perubahan    cepat    terjadi    dalam    segala    bidang;    pada    tubuh    dari    luar    dan    dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa  dewasa  muda,  antara  umur  21-25  tahun.  Pada  masa  dewasa  muda  ini  pada umumnya  masih  data  dikelompokkan  kepada  generasi  muda.
Sementara  itu,  menurut  Konvensi  Hak  Anak  tahun  1989,  anak  adalah  semua  orang yang  belum  berusia  18  tahun.  Selanjutnya,  undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak memberikan  pengertian  tentang  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Anak  yang berhadapan dengan hukum antara lain adalah 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, 2) Anak  yang menjadi korban tindak pidana yaitu semua orang yang belum berusia delapan belas tahun dan 3) anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun.
Ukuran  usia  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  secara  umum  lebih  dikenal  dengan fase remaja. Pada fase ini seseorang akan mengalami pencarian jati diri dan seringkali dalam prosesnya secara tidak sadar melakukan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan mereka ii. Kejahatan anak
Suatu  perbuatan  itu  disebut delinquency apabila  perbuatan-perbuatan  tersebut bertentangan  dengan  norma-norma  yang  ada  pada  masyarakat  di  mana  ia  hidup,  suatu perbuatan  yang  anti  sosial  dimana  didalamnya  terkandung  unsur-unsur  anti  normatif.  Jadi, kejahatan bukan hanya terbatas pada apa yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  oleh  masyarakat  dipandang  “jahat”.  Pada  anak  dan remaja, penyimpangan lebih sering disebut sebagai kenakalan namun istilah kejahatan perlu diperkenalkan  agar  remaja  mengerti  batasan  dan  perbuatan  apa  saja  yang  termasuk kejahatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.
Dalam Hukum Pidana terdapat dua perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atau pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dasar pembedaan yang lainnya  yang membedakan antara kejahatan  dan  pelanggaran  adalah  pada  berat  atau  ringannya  pidana  yang  diancamkan. Kejahatan  diancam  dengan  pidana  yang  berat  seperti  pidana  mati  atau  pidana  penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan. S.R  Sianturi  mengatakan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  apabila  memenuhi unsur-unsur  sebagai  berikut:  a)  adanya  subjek;  b)  adanya  unsur  kesalahan;  c)  perbuatan bersifat  melawan  hukum;  d)  suatu  tindakan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  undang- undang/perundang-undangan  dan  terhadap  yang  melanggarnya  diancam  pidana;  e)  dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.
Jadi,  kejahatan  anak  perbuatan  melawan  peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu waktu tertentu yang dilakukan oleh individu yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun sebagaimana diatur didalam undang-undang. Kejahatan oleh anak terus terjadi dan menyita  perhatian  publik.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  mencatat  54  orang   anak yang berhadapan  dengan hukum  sepanjang tahun 2022. Kasus  tersebut  meliputi  14 (empat belas)  kasus  kepemilikan  senjata  tajam,  13  (tiga  belas)  kasus  penganiayaan,  11  (sebelas) kasus pencurian, 2 (dua) kasus kecelakaan lalu lintas, 2 (dua) kasus penyalahgunaan napza, 2 (dua) kasus pornografi di dunia maya 3 (tiga) kasus kejahatan seksual.
Kejahatan  ini  dapat  terus  mengalami  peningkatan  apabila  tidak  dilakukan  upaya pencegahan  dan  pengendalian  kejahatan.  Penyelesaian  di  pengadilan  harus  dipandang sebagai  obat  terakhir  karena  dapat  menghambat  berlangsungnya  kehidupan  normal  anak.
Untuk  itu,  upaya  pencegahan  perlu  diperkuat  melalui  penanaman  nilai  dan  norma  agar tercipta anak-anak yang memiliki karakter dan tidak menyimpang.
iii. Faktor pendorong kejahatan anak
Kejahatan  baik  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  maupun  anak  tentu  saja  didorong oleh  faktor-faktor  baik  yang  berasal  dari  diri  pelaku  itu  sendiri  maupun  faktor  dari  luar dirinya.  Faktor  dari  dalam  diri  anak  yang  mendorong  untuk  berperilaku  jahat  adalah  tidak terpenuhinya  kebutuhan  pada  anak.  W.I  Thomas  dalam studinya tentang  kenakalan remaja menyimpulkan ada empat kebutuhan pokok (four wishes) remaja, yaitu:
a) Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman;
b) Kebutuhan  untuk  memperoleh  pengalaman  baru  sebagai  usaha  untuk  memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan, sensasi;
c) Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta dan persahabatan;
d) Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestise. Dia  berpendapat  bahwa  frustasi  merupakan  sebab  utama  terjadinya  kenakalan  remaja. Selanjutnya  dikatakan,  sebab-sebab  timbulnya  frustasi  tersebut  karena  tidak  terpenuhinya empat kebutuhan remaja tersebut.
Sedangkan faktor eksternal terjadinya kejahatan anak adalah sebagai berikut:
a) Lingkungan  keluarga;  keadaan  lingkungan  keluarga  yang  menjadi  sebab  timbulnya kenakalan  ramaja  seperti  keluarga  yang  broken  home,  rumah  tangga  yang  berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga  yang kurang, semua ini merupakan sumber  yang memicu terjadinya kenakalan remaja.
b) Pegaruh dari lingkungan sekitar; Bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal yang negatif.
c) Tempat pendidikan; Kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah, sering membolos pada saat jam pelajaran, sering melanggar peraturan sekolah

## C. Pidana terhadap anak
Indonesia melalui Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak mengatur mengenai penyelesaian perkara Pidana Anak di pengadilan. Dalam undang- undang  ini  diatur  pidana  atau  hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak.  Pidana adalah ganjaran, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melalui putusan  pengadilan.  Secara  umum,  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  terbagi  atas  Pidana Pokok  dan  pidana  tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
a. pidana pokok:
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
b. pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
Pidana  terhadap  pelaku  anak  diatur  secara  khusus  melalui  Pasal  71  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:
a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat: a) pembinaan di luar lembaga; b) pelayanan masyarakat; atau c) pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.
b. Pidana tambahan terdiri atas:
1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.
Selain  pidana,  anak  juga  dapat  dikenai  tindakan  sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  82 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, diantaranya:
a) pengembalian kepada orang tua/Wali;
b) penyerahan kepada seseorang;
c) perawatan di rumah sakit jiwa;
d) perawatan di LPKS;
e) kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta;
f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) perbaikan akibat tindak pidana
Meskipun  pidana  anak  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan Anak,  namun  anak  juga  dapat  dijatuhi  pidana  pokok  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10 KUHP  dengan  beberapa  batasan  yaitu  1)  maksimal  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  anak adalah  ½  dari  pidana  maksimal;  2)  apabila  perbuatan  yang  dilakukan  diancam  dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana maksimal adalah 10 tahun.
Anak  dalam  rentang  usia  12-18  tahun  adalah  mereka  yang  dalam  tahap  sekolah menengah  pertama  dan  akhir.  Penulis  berpendapat  bahwa  perlu  diperkenalkan  mengenai pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kejahatan oleh  anak.  Materi  mengenai  pidana  anak  ini  dapat  dimuat  dalam  mata  pelajaran Kewarganegaraan maupun Sosiologi sesuai tingkat pemahaman pelajar.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa,  yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom  dan  mengembangkan  dimensi  sosialnya  dalam  kaitan  dengan  kedudukannya  sebagai warga  negara.  Anak,  sebagai  bagian  dari  warga  negara  diharapkan  dapat  mengenal  hak  dan kewajibannya serta memahami tentang nilai dan norma yang hidup dalam kelompok masyarakat melalui pendidikan moral. Perilaku menyimpang sebagai pembelokan akan nilai dan norma oleh anak  sering  terjadi  karena  anak  tidak  memahami  konsekuensi  dan  ganjaran  yang  akan  mereka dapatkan.  Ketidaktahuan  ini  dapat  menyebabkan  anak  melakukan  penyimpangan  yang  lebih besar  bahkan  penyimpangan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  dan  diancam  dengan  pidana. Untuk  itu,  sosialisasi  tentang  Pidana  Anak  diperlukan  sejak  mereka  berada  di  sekolah  tingkat menengah sebagai upaya pencegahan peningkatan kejahatan oleh anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Artikel Ilmiah
Badan Standar, K. d. (2022). Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dr. Eko Handoyo, M.Si & Puji Lestari, S.Pd.,M.Si. (2017). Pendidikan Politik. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
Karlina, L. (t.thn.). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. Jurnal Edukasi Nonformal . Mohd. Yusuf D.M, dkk. ("2022). Kejahatan Anak dibawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris .
Prof. Dr. Suteki, S.H..,M.Hum, Galang Taufani, S.H.,M.H. (2017). Metode Penelitian Hukum. Semarang: RAJAWALI PERS.
Prof. Dr.I.S. Susanto, S. (2011). KRIMINOLOGI. Yogyakarta: GENTA PUBLISHING.
Suryarandika, R. (2023, Februari 28). KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022. Jakarta, Indonesia.

## Undang-undang
Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kitab Undang-undang Hukum Pidana