Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
PENATAAN PERIZINAN DAN STATUS PERKEBUNAN TANPA HAK GUNA USAHA DI SULAWESI SELATAN

## Tri Suhendra Arbani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: tri.suhendra@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
This study examines two things, namely the status of state land granted to  PTPN  XIV,  which  has  expired  its  HGU  and  licensing  arrangements  in  the plantation sector, this research uses jurist normative research using a law editor and a conceptual approach. With regard to the PTPN XIV HGU, it is clear that the problems arose due to the unclear land status after the expiration of the HGU permit. From the perspective of the law, it is very clear that land that has expired its HGU is the obligation of PTPN XIV to return it to the state as the party that grants  the  permit.  Improvement  of  the  plantation  licensing  chain  starting  from location  permits,  forest  area  release  permits,  plantation  business  permits, cultivation  plantation  permits,  processing  plantation  business  permits,  land clearing permits.
Keywords: Business Use Rights, Licensing, Plantation.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengakaji  bertujuan  mengkaji  dua  hal  yakni  status  lahan negara yang diberikan kepada PTPN XIV  yang telah masa habis masa HGU nya dan  penataan  perizinan  dibidang  perkebunan,  penelitian  ini  menggunakan penelitian  normative  yuris  dengan  menggunakan  pendekan  undang-undang  dan pendekatan  konseptual.  Permasalahan  tentang  HGU  PTPN  XIV,  sudah  jelas bahwa masalah yang muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya izin HGU tersebut.  dari pandangan aturan hukumya sudah dengan sangat terang bahwa  tanah  yang  sudah  habis  masa  HGUnya  menjadi  kewajiban  PTPN  XIV untuk  mengembalikannya  kepada  negara  sebagai  pihak  yang  memberikan  izin. Perbaikan  rantai  perizinan  perkebunan  dimulai  dari  izin  lokasi,  izin  pelepasan Kawasan  hutan,  izin  usaha  perkebunan,  izin  perkebunan  budidaya,  izin  usaha perkebunan pengelolahan, izin land clearing.
Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Perizinan, Perkebunan.
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan

## PENDAHULUAN
Hak  Guna  Usaha  perkebunan  memiliki  tujuan  agar  lahan  negara  dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi sektor pemasukan bagi negara. Pada perkembangannya perizinan khususnya hak guna usaha perkebunan menjadi masalah diberbagai daerah. Salah satu kasus seperti itu terjadi di Sulawesi-Selatan mengenai pemanfaatan lahan negara menjadi rebutan antara pihak PTPN.. dengan masyarakat  setempat.  Permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan  Hak  Guna  Usaha lahan yang telah habis masa izinya.
Pada  bidang  perkebunan  sendiri  sebenarnya  banyak  permasalahan  lahan  yang telah  berakhir  masa  HGU  nya  yang  kemudian  menjadi  konflik  di  masyarakat. Lahan  itu  baik  dimiliki  oleh  perusahaan  swasta  maupun  BUMN  seperti  PT Perkebunan  Nusantara  (PTPN).  Status  sebagai  Perusahaan  besar  tentunya memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  menego  kesalahan  yang  dibuat.  Bahkan dalam beberapa kasus kesalahan yang telah diperbuat oleh perusahaan-perusahan tersebut malah diberi legalitas.
Di  Sulawesi  Selatan  sendiri,  PT  Perkebunan  Nusantara  (PTPN)  XIV 1 hampir disemua  daerah  mengalami  konflik  dengan  masyarakat.  Konflik  tersebut muncul dari  lahan  yang  dikuasai  oleh  PT  Perkebunan  Nusantara  (PTPN)  telah  berakhir masa  HAK  Guna  Usaha.  Hak  Guna  Usaha atau  biasa  yang  dikenal  dengan HGU merupakan  salah  satu  jenis  hak  kepemilikan  atas  tanah  yang  diatur  oleh negara dalam  jangku  waktu,  guna  perusahaan  pertanian,  perikanan  dan  peternakan. Adapun  jangka  waktu  yang  diberikan  adalah  25  tahun  dan  bisa  diperpanjang kembali menjadi 35 tahun.
Bagi perusahaan yang memegang HGU, maka ada kewajiban untuk membayar pajak  sebagaimana  Pasal  12  ayat  (1)  huruf Peraturan  Pemerintah  Nomor 40  Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah, (PP40/1966)  bahwa  pemegang  HGU  berkewajiban  untuk  membayar  uang  pemasukan kepada negara.
Kasus  konflik  kepemilikan  lahan  tersebut  menjadi  lebih  rumit  Ketika  negara juga  ikut  mengiyakan  tindakan  dari  perusahaan.  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  selaku  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengawasi  izin  yang diberikan  seakan  mendiamkan  permasalahan  ini,  bahkan  ada  juga  lahan  yang diperluas  tapi  tidak  dipantau.  Fakta  lainnya  adalah  tidak  adanya  pengawasan kembali tentang berapa luas lahan sebenarnya apakah ada penambahan lahan yang
1 PTPN  XIV  adalah  perusahaan  perkebunan  milik  negara  alias  badan  usaha  milik  negara (BUMN).  Ia  tersebar  di  tujuh  provinsi  di  Sulawesi,  yakni,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terbesar di Sulsel dengan unit bisnis perkebunan sawit, gula, dan kapas.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
dlakukan diluar dariizin yang telah diberikan. Pada umumnya perpanjangan HGU pihak  BPN  harus  kembali  memantau  berapa  luas  lahan  yang  akan  diperpanjang akan  tetapi  hal  itu  tidak  dilakukan.  Perlunya  kesetaraan  dalam  berusaha  dan perizinan  yang  ketat  akan  menberikan  ruang  transparansi  pengelolaan  SDA. Berdasarkan hasil riset KPK, ada banyak fakta pelanggaran dibidang perizinan di bidang  sumber  daya  alam  terpampang  dengan  jelas  mulai  dari  perusakan lingkungan,  pelanggaran  peruntukan  ruang,  bahkan  pemenuhan  hak  persyaratan perizinan itu sendiri. 2
Perlunya strategi dalam membangun suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan contohnya  saja  memperkuat  penataan  perizinan,  pertukaran  data,  dan  sisnergi pengawasan yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan penerimaan pajak dari pengelolaan SDA. Tanpa adanya data serta pengawasan yang baik justru akan menimbulkan benih kourpsi dan konflik kepentingan didalamnya.
Pembenahan  perizininan  merupakan  hal  paling  mendasar  dalam  pengelolaan SDA  di  Indonesia.  Tanpa  adanya  proses  pembenahan  perizinan,  upaya-upaya yang  dilakukan  seperti  sertifikasi,  Verifikasi  legalitas,  maupun  instrument- instrumen  CSR,  moratorium,  perhutanan  sosial  maupun  reforma  agraria  ibarat pelaksanaan second best . Bahkan intrumen seperti one-map dapat terhenti karena keterbukaan  informasi  perizinan  tidak  mungkin  bisa  diwujudkan  Ketika  masih terjadi  korupsi  perizinan.  Penataan  perizinan  merupakan  salah  satu  fokus  utama dalam  Gerakan  Nasional  Penyelamatan  SDA.  Hal  ini  berdasarkan  pada  temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam tata Kelola sumber daya alam. 3
Ego  sectoral  tentang  Lembaga  mana  yang  harus  mengeluarkan  izin  juga menjadi  persoalan  tersendiri.  Pada  aspek  kewenangan,  potensi  tumpang  tindih pengaturan perencanaan alokasi  ruang  atau  wilayah  terjadi  antara aturan  UU Kehutanan  dengan  UU  Penataan  ruang. Potensi konflik ruang juga terjadi pada tahap  pemanfaatan    ruang/wilayah.  Masalah  inilah  yang  memberikan  celah  atau ruang  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  dengan  berbagai  cara  termasuk tindakan korupsi. Dampak korupsi di sektor sumber daya alam juga bisa bersifat
2 Grahat Nagara, dkk. Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019. h. 71.
3 Dewi  Tresya,  dkk.  Penataan  Perizinan  dalam  Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber Daya  Alam  di  Indonesia,  Jurnal  Antikorupsi  Integritas,  Volume  05  Nomor  2  Desember  Tahun 2019.  h. 16.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
lintas  waktu  yang  berarti  akan  mengancam  keberlangsungan  ruang  hidup  dan pemenuhan hak dasar dari masyarakat. 4
Penelitian ini menjadi sangat dibutuhkan karena Sektor SDA memegang peran penting  bagi  perekonomian  Indonesia.  Rendahnya  tingkat  penerimaan  negara dibandingkan  nilai  produksi  di  sektor  SDA  mendorong  KPK  untuk  menginisiasi program  pencegahan  korupsi  di  sektor  SDA.  Gerakan  Nasional  Penyelamatan SDA (GNP SDA) adalah program pencegahan korupsi  yang diinisiasi oleh KPK yang melibatkan 27 Kementrian dan Lembaga (K/L) sejak 2015. Salah satu fokus GNP SDA adalah melakukan pencegahan korupsi terhadap penerimaan negara di sektor SDA.  Strategi yang diterapkan melalui penguatan kebijakan fiskal dengan tujuan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara.  Perbaikan aspek  kelembagaan di  sektor  SDA  dilakukan  karena  terdapat  banyak  indikasi  korupsi  dalam penerimaan negara di sektor tersebut. 5
Pada  penelitian  ini  mencoba  mengkaji  dua  permasalahan  utama  yakni  status lahan  perkebunan  yang  tak  memiliki  HGU  dan    model  penataan  perizinan  yang baik. Untuk itu dperlukan kajian dalam menganalisis permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  ( legal  research ). 6 Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang,  dan  pendeketan  konseptual.  Tipe penelitian  yang  dipakai  adalah  tipe  penelitian  preskriptif  analisis,  yaitu mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum. 7 Serta memberikan masukan mendasar terkait penyelesaian isu hukum yang dikaji.

## PEMBAHASAN

## A. Status Lahan Perkebunan Setelah Masa berakhirnya HGU
Pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah.  Izin  pengelolaan  sudah  diatur  jelas  mengenai  persyaratan  apa  saja yang  perlu  dipenuhi  dan  masa  jangka  berlakunya.  Perizinan  merupakan  bagian dari  penataan  ( compliance )  melalui  penegakan  hukum  lingkungan,  yang  sering
4 Epakartika,  dkk.  Peran  Masyarakat  Sipil  dalam  Pemberantasan  Korupsi  Sektor  Sumber Daya Alam, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019. h.95.
5 I Mumu Muhajir, dkk. Op.,Cit. h. 5.
6 Johnny, Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing. 2006). h. 57.
7 Peter, Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum,  (Jakarta: Kencana. 2010), h. 22.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
disebut  dengan  pendekatan command  and  control . 8 Izin  tersebut  ada  berbagai macam dan salah satunya Hak Guna Usaha (HGU).
Kasus  yang  terjadi  di  Sulawesi-selatan  berkaitan  dengan  pemberian  izin pengelolaan lahan negara yang dengan diberikan HGU kepada PTPN XIV dengan luas  lahan  seluas  66.484,75  Ha  . 9 Berakhirnya  HGU  maka  secara  yuridis  maka berakhir pula izin untuk mengelola lahan tersebut, kecuali HGU itu diperpanjang kembali  oleh  PTPN.  Dari  segi  pajak,  berakhirnya  HGU  dari  PTPN  maka berakhirlah kewajibannya dalam membayarkan pajaknya.
Berbeda halnya jika HGU PTPN XIV telah berkahir masa HGU nya selama 25 tahun dan tetap mengelola lahan tersebut. Pengelolaan tanpa HGU akan menjadi Ilegal  dan  kewajiban  membayar  pajaknya  menjadi  hilang.  Praktik  inilah  yang kemudian  terjadi  bertahun-tahun  sehingga  menimbulkan  konflik  dengan masyarakat.
Berbagai  LSM  yang  ada  di  Sulawesi-Selatan,  seperti  Koalisi  organisasi masyarakat  sipil  terdiri  dari  Sawit  Watch,  Walhi  Sulawesi  Selatan,  Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  dan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN) Sulsel  menengarai  PT  Perkebunan  Nusantara  XIV  (Persero)  telah  beroperasi ilegal di Kabupaten Enrekang dan Wajo, Sulawesi Selatan. Perusahaan negara ini dinilai  berusaha  tanpa  dilengkapi  hak  guna  usaha  (HGU)  sebagai  syarat  wajib perusahaan  sesuai  putusan  MK  Nomor  138/PUU-XIII/2015,  hasil  uji  materi  UU Perkebunan. PTPN XIV beroperasi di Kecamatan Maiwa, Enrekang 5.230 hektar dan  di  Gilireng  dan  Keera  (Wajo)  seluas  12.170  hektar.  Tindakan  PTPN  XIV dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  merugikan  negara  dari  penerimaan pajak. Negara tak mendapatkan apapun dari tindakan ilegal PTPN XIV  yang tak ber-HGU.  Selama  bertahun-tahun  masyarakat  berhadapan  dengan  Brimob  tanpa henti meneror dan intimidasi masyarakat yang menolak keberadaan PTPN XIV. 10
Konflik  serupa  juga  terjadi  di  Desa  Belapunranga,  Kecamatan  Parangloe, Gowa.  Desa  Belapunranga  adalah  salah  satu  desa  dari  tiga  desa  lainya  (Boring Sallo, Belaboni dan Kelurhan Lanna) yang wilayahnya menjadi lokasi dari PTPN XIV.  diketahui  bahwa  luas  wilayah  HGU  PTPN  XIV  sekitar  600  Ha.  Sebelum
8 Marhaeni Ria Siombo,  Tanggung Jawab PEMDA terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya  dengan  Kewenangan  Perizinan  di  Bidan  Kehutanan  dan  Pertambangan,  Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2 September 2014,  h. 399.
9 Rizki,  Anggriana  Arimbi,  Kembalikan  Tanah  Petani  yang  dirampas  oleh  PTPN  XIV, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN_TANAH_PETANI_YANG _DIRAMPAS_PTPN_XIV%E2%80%9D/, diakases pada tanggal 5 Mei 2020
10 Wahyu,  Chandra,  Tanpa  HGU,  Koalisis  nilai  PTPN  XIV  Operasi  Ilegal  di  SUL-SEL, https://www.mongabay.co.id/2017/07/18/tanpa-hgu-koalisi-nilai-pt-perkebunan-nusantara-xiv- operasi-ilegal-di-sulsel/ diakases pada tanggal 6 Mei 2020
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
dikelola  oleh  PTPN  XIV,  lokasi  yang  kini  sudah  dikuasai  oleh  masyarakat dulunya adalah lokasi Pabrik Kertas Gowa (PKG), namun karena pabrik ini tidak banyak berkembang, lokasi pabrik ini diambil alih oleh PTPN XIV. 11
Konflik  yang  terjadi  dibeberapa  daerah  diatas  dan  di  Kabupaten  Wajo, Enrekang,  Mantadulu  Luwu  Timur  dan  Takalar  hanya  mewakili  dan memperlihatkan  situasi  Agraria  yang terjadi  di  Sulawesi  Selatan.  Penguasaan lahan oleh PTPN XIV juga terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PKS 1 Luwu dengan luas  HGU 9.037 ha.  Pabrik  Gula Bone, di  Kabupaten Bone, dengan luas areal  HGU  7.771.  Pabrik  Gula  Camming,  di  Kabupaten  Bone,  dengan  luas  areal HGU 9.837. Pabrik Gula Takalar, di Kabupaten Takalar, dengan luas areal HGU 7.  970  hektar.  Unit  Sidrap  dengan  luas  areal  HGU  5.090  hektar  di  Kabupaten Sidrap.  Unit  Sakkoli  Wajo  dengan  luas  areal  HGU  4.583  hektar  di  Kabupaten Wajo. Kebun Jeneponto (kapas) dengan luas areal HGU 145 hektar di Kabupaten Jeneponto.  Kebun  Kalosi  (kopi)  dengan  luas  areal  HGU  26  hektar  di  Kabupaten Enrekang. Perkebunan Sawit di Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara seluas  3.102,75  Ha.  Konsesi  PTPN  XIV  di  Kabupaten  Soppeng  seluas  1.002  Ha Serta  penguasaan  lokasi  transmigrasi  di  desa  Mantadulu  Luwu  Utara  seluas  570 Ha. Total penguasaan lahan di Sulawesi Selatan oleh PTPN XIV adalah 66.484,75 Ha 12
Dari kasus diatas berkaitan erat dengan perizinan di bidang sumber daya alam. Perizinan  sendiri  berkaitan  dengan  pemberian  legalitas  kepada  seseorang  atau badan  hukum  tertentu,  baik  dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha.  Izin menjadi  salah  satu  instrumen  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  hukum administrasi,  untuk  mengemudikan  tingkah  laku  para  warga.  Selain  itu  izin  juga dapat  diartikan  sebagai  dispensasi  atau  pelepasan/pembebasan  dari  suatu larangan. 13
Kasus  perizinan  diatas  memberikan  kita  gambaran  ada  masalah  dalam pelaksanaan  dan  pemahanan  yang  berbeda  antara  masyarakat,  pihak  perusahaan dan  pemerintah  sendiri.  Dari  uraian  kasus  tersebut  dapat  kita  analasisi  dari pendekatan  yuridis  peraturan  perundang-undangan.  Setidaknya  ada  3  masalah hukum  yang  timbul  dari  kasus  lahan  negara  tersebut. Pertama ,  legalitas  PTPN XIV dalam megelola lahan negara tanpa HGU; kedua, status dan kewajiban pajak
11 LBH Makassar, Keberhasilan Reklaiming petani, http://lbhmakassar.org/publikasi/cerita- keberhasilan/keberhasilan-reklaiming-petani-belapunranga-atas-hgu-ptpn-xiv/,  diakases  pada tanggal 1 Mei 2020
12
Kembalikan Tanah Petani
yang dirampas oleh PTPN XIV, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN_TANAH_PETANI_YANG _DIRAMPAS_PTPN_XIV%E2%80%9D/, diakases pada tanggal 1 Mei 2020
13 Philipus, M. Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika. 1993), h. 2.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
PTPN  XIV  setelah  berakhirnya  izin  HGU;  dan  ketiga  status  tanah  yang  menjadi rebutan antara masyarakat dan PTPN setelah berakhirnya HGU.
Untuk  menjawab  ketiga  masalah  tersebut,  dapat  dilihat  dari  regulasi  yang mengaturnya.  Pada  peraturan  perundang-undangan  setidaknya  ada  3  aturan  yang berkaitan langsung dengan masalah hak guna usaha dibidang perkebunan.
Table Peraturan Jenis Hak
Jangka Waktu Hak Guna Usaha (HGU) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1966
tentang HGU,
HGB, DAN Hak
Pakai Atas
Tanah Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
 Pasal 29
ayat (1), Jangka
Waktu
Maksimal  25 Tahun
 Pasal 29 ayat (2), Untuk
perusahaan
maksimal  35 Tahun  Dapat
 Pasal  8  ayat
(1) Jangka Waktu Maksimal  35 Tahun  Pasal  8  ayat
(2) Dapat diperpanjang 25 tahun  Pasal 22 , Dapat
diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui 35 tahun
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
diperpanjang
25 tahun
Sumber: Peraturan Perundang-Undangan Pasal 28 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan  bahwa  hak  guna  usaha  ialah  hak  untuk  mengusahakan  tanah yang  dikuasai  langsung  oleh  negara,  dalam  jangka  waktu  yang  telah  diatur. Jangka waktu yang dimaksud adalah 25 tahun yang dpat diperpanjang Kembali.
Masalah  yang  menjadi  akar  konflik  antara  PTPN  dan  masyarkat  ialah masyarakat  beranggapan  bahwa  masa  HGU  pihak  PTPN  telah  berakhir  dan meraka sudah bisa untuk kembali ke tanah tersebut untuk melakukan penanaman atau  berkebun  dibekas  lahan  yang  dikuasai  oleh  PTPN.  Padahal  secara  yuridis tanah  tersebut  dikatakan  sebagai  tanah  negara  yang  berarti  bukan  milik masyarakat  dan  begitu  juga  pihak  PTPN.  Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  4 Peraturan Pemerintah tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunanan dan Hak Pakai Atas Tanah, di jelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara. 14
Sementara  pihak  PTPN  juga  merasa  tanah  tersebut  masih  menjadi  lingkup pengelolaanya  meskipun  masa  berlaku  HGU  nya  telah  berakhir  dengan  alasan bahwa  sedang  pengurusan  untuk  melakukan  perpanjangan.  Padahal  dalam aturannya jelas jika ingin melakukan perpanjangan minimal 2 tahun sebelum masa berakhir  HGU  maka  diakukan  permohonan  perpanjangan  HGU.  Hal  tersebut sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  tentang    Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunanan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  di  jelaskan  bahwa tanah  , dituliskan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atau  pembaharuannya  diajukan  selambat-lambatnya  dua  tahun  sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut. 15
Apabila  tidak  ada  kejelasan  mengenai  status  tentang  HGU  nya  diperpanjang atau  tidak  maka  dapat  dikatakan  itu  telah  hapus.  Hal  itu  sebagaiamana  tertuang dalam  Pasal  34  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Dituliskan  bahwa  Hak  Guna Usaha hapus karena : 16
14 Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643
15 Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643
16 Pasal  34  Undang-Undang  no.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, lembaran negara 1960 – 104, tambahan lembaran negara nomor 2043.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
a. Jangka waktunya berkahir;
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarata tidak dipenuhi;
c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. Dicabut untuk kepentingan umum;
e. Diterlantarkan;
f. Tanahnya musnah;
Salah  satu  poin  jelas  tertulis  bahwa  ketika  jangka  waktunya  telah  berakhir maka  secara  otomatis  HGU  orang  atau  badang  hukum  dinyatakan  dihapus.  Jadi status  tanah  PTPN  XIV  yang  telah  habis  masa  izin  HGU  nya  dapat  dikatakan hapus, dan tanahnya kembali menjadi tanah negara.
Dari  segi  pajak,  Adapun  kewajiban  bagi  PTPN  XIV  sebagai  pemegang  HGU maka  menurut  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  tentang    Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunanan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  di  jelaskan  bahwa  tanah Pemegang  hak  guna  usaha  berkewajiban  untuk:  Membayarkan  uang  pemasukan kepada  negara,  menyerahkan  kembali  tanah  yang  diberikan  dengan  hak  guna usaha  kepada  negara  sesudah  HGU  tersebut  hapus,  menyerahkan  sertifikat  HGU yang  telah  dihapus  kepada  kepala  kantor  pertanahan.  Jadi  ada  kewajiban  yang mesti dilaksanakan oleh PTPN XIV sebagai pemegang HGU. 17
Permasalahan  tentang  HGU  PTPN  XIV,  sudah  jelas  bahwa  masalah  yang muncul  akibat  ketidakjelasan  status  tanah  pasca  berakhirnya  izin  HGU  tersebut. dari  pandangan  aturan  hukumya  sudah  dengan  sangat  terang  bahwa  tanah  yang sudah  habis  masa  HGUnya  menjadi  kewajiban  PTPN  XIV  untuk mengembalikannya  kepada  negara  sebagai  pihak  yang  memberikan  izin  .  kedua, kewajiban  pajak  PTPN  XIV  sdah  menjadi  tidak  wajib  setelah  masa  berlakunya HGU  telah  berakhir,  andaipun  PTPN  masih  tetap  membayar,  hal  itu  tidak memiliki  aturan  yang  jelas  sebai  landasan  pemungutan  iuaran  atas  pemakaian lahan  negara.  Ketiga,  masyarakat  juga  tidak  dapat  serta  merta  memasuki  atau menjadikan  lahan  bekas  PTPN  XIV  untuk  lansgung  Kembali  dijadikan  lahan bertanam atau berkebun, hal itu karena status lahan negara.

## B. Penataan Perizinan SDA dalam Bidang Perkebunan
Salah satu faktor terjadinya korupsi di sektor SDA karena pemahaman bahwa kekayaan  alam  kita  bukan  bagian  dari  kekayaan  negara.  Hal  tersebut  seperti membuka  ruang  bagi  siapun  pemodal  yang  ingin  mengelola  sumber  daya  alam
17 Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1966  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
untuk  dibentangkan  karpet  merah.  Banyaknya  aturan  yang  tumpang  tindih sehingga membuat penegak hukum menjadi multitafsir terhadap pencegahan dan pengekan  hukum  di  bidang  SDA.  Belum  lagi  konflik  kepentingan  dari dikeluarkannya  banyak  kebijakan  khususnya  pemberian  izin.  Serta  masalah  ego kelembagaan dalam pengelolaan SDA di Indonesia.
Sumber daya alam dikemukakan oleh Gibbs dan Bromley yang menyebutkan: “natural  resources  (sumber  daya  alam)  exist  as  stock,  such  as  coal  or  mineral deposits, or flows such as water, sunlight, forest or fisheries. 18
Perizininan dibidang sumber daya alam menjadi begitu menarik karena banyak kepentingan  yang  ada  didalamnya.  Kepentingan-kepentingan  tersebut  kemudian menjadi  berbut  dalam  mengekplorasi  SDA  di  Indonesia.  perizinanan  disektor pertambangan sering menjadi lahan bagi para elit dalam merubah rugulasi dalam memuluskan izin para pengusaha.
Selain hal itu ada juga perizinan  terhadap lintas sektor yang dapat berlaku atas empat  sektor  tersebut.  seperti  dalam  konteks  usaha  secara  umum  (missal  harus memperoleh izin berusaha di Indonesia), penataan ruang (missal izin lokasi untuk memastikan  kesesuaian  dengan  rencana  tata  ruang),  izin  lingkungan  hidup,  serta yang  terkait  dengan  hak  atas  tanah  (misal  hak  Guna  Usaha/HGU      untuk perkebunanan). 19
Berkaitan  dengan  kasus  PTPN  yang  dikaji,  permasalahn  utamanya  adalah perizinan yang tidak dipantau sehingga yang ada adalah konflik antara perusahaan dengan  masyarakat.  Pentingnya  tata  kella  perizinan  yang  baik  dan  terpadu menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam  mengurangi  korupsi  di  bidang  SDA  dan Koflik dengan masyarakat.
Penataan  perizinan  dalam  praktiknya  mengandung  kompleksitas  yang  tinggi karena objek yang menjadi sasaran adalah keluaran dari peristiwa di masa lampau, sementara  informasi  dan  data  tidak  terdokumentasi  dengan  baik.  Kajian  dari berbagai  daerah  lain  menemukan  beberapa  isu  yang  penting  untuk  menjadi sasaran keberlanjutan penataan perizinan ke depan: 20
a. Penataan Perizinana belum menyasar perizinan Lingkungan;
b. Izin sosial belum dilihat sebagai elemen penting dalam penataan perizinan;
c. Penerbitan  Izin  Beelum  Terimplementasikan  secara  konsisten  sampai  ke tingkat tapak;
18 Yance, Arizona. Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya  Alam, (Jakarta: Huma, 2008). h. 1.
19 Dewi teresya, dkk, Op.Cit, h. 18
20 Ibid., h.24-26.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
d. Sistem  Informasi  dan  Data  Berbasis  Elektronik  dalam  Jaringan  telah terbangun,  namun  muatannya  belum  lengkap  dan  mutakhir  kecuali  untuk perikanan tangkap;
e. Belum  ada  upaya  yang  sistemik  dan  komperhensif  untuk  memperkuat sistem  perizinan  sebagai  sistem  pengendalian  pengelolaan  sumber  daya alam; 21
Perbaikan rantai perizinan perkebunan 22
a) izin lokasi
b) izin pelepasan Kawasan hutan
c) izin usaha perkebunan
d) izin perkebunan budidaya
e) izin usaha perkebunan pengelolahan
f) izin land clearing
Penataan Perizinan dimasa akan datang membutuhkan sinergitas dan elobarasi dari  berbagai  instansi,  karena  fakta  yang  ada  adanya  tumpeng  tindih  dalam pemberian  izin.  Carut  marutnya  tata  Kelola  perizinan  disatu  sisi  memberikan ruang  besar  kepada  pengusaha  dalam  melakukan  lobi  dengan  pejabat  yang  pada akhirnya  akan  berdampak  pada  ekspolrasi  sumber  daya  alam  tanpa  kontrol  dan pengawasan.
Pada  penelitian  ini  pada  dasarnya  masih  banyak  hal  yang  perlu  dikaji  secara menndalam  khsusunya  merumuskan  model  perizinan  yang  lebih  fleksibel  dan tidak  saling  tumpang  tindih  sehingga  ada  model  baru  yang  dijalankan.  Potensi sumber daya alam Indoensia sangat melimpah di berbagai sektor dan bidang, akan tetapi  kurang  baiknya  pelaksanaan  dan  pengawasan  menjadikannya  lahan  subur praktik korupsi.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Permasalahan  tentang  HGU  PTPN  XIV,  sudah  jelas  bahwa  masalah  yang muncul  akibat  ketidakjelasan  status  tanah  pasca  berakhirnya  izin  HGU tersebut.  dari pandangan aturan hukumya sudah dengan sangat terang bahwa tanah yang sudah habis masa HGUnya menjadi kewajiban PTPN XIV untuk mengembalikannya  kepada  negara  sebagai  pihak  yang  memberikan  izin  . kedua,  kewajiban  pajak  PTPN  XIV  sdah  menjadi  tidak  wajib  setelah  masa berlakunya  HGU telah berakhir, andaipun PTPN masih tetap membayar, hal
21 Syahrul, The Improvement of Palm-Oil Trees Farm Bsines Permits Govarnance In Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, Nomor 2, Agustus 2018, h.350-353.
22 Ibid,.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
itu  tidak  memiliki  aturan  yang  jelas  sebai  landasan  pemungutan  iuaran  atas pemakaian  lahan  negara.  Ketiga,  masyarakat  juga  tidak  dapat  serta  merta memasuki atau menjadikan lahan bekas  PTPN XIV untuk lansgung Kembali dijadikan lahan bertanam atau berkebun, hal itu karena status lahan negara.
2. Perbaikan rantai perizinan perkebunan dimulai dari izin lokasi, izin pelepasan Kawasan hutan, izin usaha perkebunan, izin perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan pengelolahan, izin land clearing, Penataan Perizinan dimasa akan datang  membutuhkan  sinergitas  dan  elobarasi  dari  berbagai  instansi,  karena fakta yang ada adanya tumpeng tindih dalam pemberian izin. Carut marutnya tata  Kelola  perizinan  disatu  sisi  memberikan  ruang  besar  kepada  pengusaha dalam  melakukan  lobi  dengan  pejabat  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak pada ekspolrasi sumber daya alam tanpa kontrol dan pengawasan.
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Johnny,  Ibrahim. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  (Malang: Bayu Media Publishing. 2006).
Peter, Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum ,  (Jakarta: Kencana. 2010)
Philipus, M. Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan , (Surabaya: Yuridika. 1993).
Yance, Arizona. Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam , (Jakarta: Huma, 2008).

## Jurnal
Epakartika,  dkk. Peran  Masyarakat  Sipil  dalam  Pemberantasan  Korupsi  Sektor Sumber Daya Alam . Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019.
Dewi  Tresya,  dkk. Penataan  Perizinan  dalam  Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia . Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019.
Grahat  Nagara,  dkk. Persoalan  Struktural  dalam  Politik  Penegakan  Hukum Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Antikorupsi Integritas, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019.
Marhaeni  Ria  Siombo. Tanggung  Jawab  PEMDA  terhadap  Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidan Kehutanan  dan  Pertambangan .  Jurnal  Dinamika  Hukum , Volume  14 Nomor 2 September 2014.
Syahrul. The  Improvement  of  Palm-Oil  Trees  Farm  Bsines  Permits  Govarnance In Aceh . Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, Nomor 2 Agustus 2018.

## Website:
Rizki,  Anggriana  Arimbi,  Kembalikan  Tanah  Petani  yang  dirampas  oleh  PTPN XIV,
http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN_TA NAH_PETANI_YANG_DIRAMPAS_PTPN_XIV%E2%80%9D/, diakases  pada tanggal 5 Mei 2020
Wahyu, Chandra, Tanpa HGU,  Koalisis nilai PTPN XIV Operasi  Ilegal di SUL- SEL, https://www.mongabay.co.id/2017/07/18/tanpa-hgu-koalisi-nilai-pt- perkebunan-nusantara-xiv-operasi-ilegal-di-sulsel/ diakases  pada  tanggal  6 Mei 2020 LBH Makassar, Keberhasilan Reklaiming petani, http://lbhmakassar.org/publikasi/cerita-keberhasilan/keberhasilan- reklaiming-petani-belapunranga-atas-hgu-ptpn-xiv/ ,  diakases  pada  tanggal
1 Mei 2020
Penataan Perizinan dan Status Perkebunan                                         Tri Suhendra Arbani Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan
Kembalikan Tanah Petani yang dirampas oleh PTPN XIV, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN_TA NAH_PETANI_YANG_DIRAMPAS_PTPN_XIV%E2%80%9D/, diakases  pada tanggal 1 Mei 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  no.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  lembaran  negara  1960  –  104,  tambahan  lembaran  negara nomor 2043.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3643