## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Astri Fuji 1 , Qadir Gassing 2 , Hadi Daeng Mapuna 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : astrifuji31@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Peran  Kantor  Urusan  Agama  Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Manggala,  Antang,  Kota  Makassar).  Pokok  masalah  dibagi  menjadi  dua  sub  masalah:  1. Bagaimana tingkat perkembangan resepsi pernikahan di Kecamatan Manggala, Antang Kota Makassar  selama  masa  pandemi covid-19 ?  2.  Bagaimana  respon  masyarakat  terhadap  peran KUA Kecamatan Manggala, Antang Kota Makassar dalam meminimalisir resepsi pernikahan? Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian lapangan.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  masyarakat  sekitar  yang  telah melangsungkan  resepsi  pernikahan  pada  masa  pandemi Covid-19 dan  narasumber  terkait dengan  judul  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian,  resepsi  pernikahan  merupakan  bentuk eksistensi  diri  oleh  adat  Bugis  Makassar yang  sampai  saat  ini  masih  dipertahankan  ditengah masyarakat. Implikasi dari penelitian ini: 1) Orang  yang akan melakukan resepsi pernikahan terlebih  dulu  berkonsultasi  atau  berkomunikasi  terlebih  dahulu  dengan  imam  kelurahan, kepala  KUA  atau  pemerintah  setempat  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  diperbolehkan  dan tidak diperbolehkan dalam acara tersebut. 2) Pasangan atau keluarga bersangkutan yang  ingin menikah  dan  berencana  menggelar  resepsi  harus  memenuhi  syarat  protokol  kesehatan, sehingga resepsi berjalan dengan lancar dan hikmat.
Kata Kunci: Resepsi, Pernikahan, Pandemi Covid-19 .

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is  the  Role  of  the  Office  of  Religious  Affairs  in  Minimizing Wedding  Receptions  During  the  Covid-19  Pandemic  (Case  Study  in  Manggala  District, Antang, Makassar City). The main problem is divided into two sub-problems: 1. What is the level  of  development  of  wedding  receptions  in  Manggala  District,  Antang  Makassar  City during  the  Covid-19  pandemic?  2.  How  is  the  community's  response  to  the  role  of  KUA  in Manggala  District,  Antang  Makassar  City  in  minimizing  wedding  receptions?  Descriptive Qualitative  Research  is  the  type  of  research  used  in  this  paper,  namely  in  the  form  of  field research. The sources of data for this research are the surrounding community who have held wedding receptions during the Covid-19 pandemic and resource persons related to the title of the study. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study, the wedding reception is a form of self-existence by the Bugis Makassar custom  which  is  still  maintained  in  the  community.  The  implications  of  this  study:  1)  The
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
person who will conduct the wedding reception first consults or communicates with the village priest, head of KUA or local government to find out what is allowed and not allowed in the event.  2)  The  couple  or  family  concerned  who  want  to  get  married  and  plan  to  hold  a reception must meet the health protocol requirements, so that the reception runs smoothly and wisely.
Keywords: Wedding, Reception, Covid-19 Pandemic.

## A. Pendahuluan
Saat  ini  Indonesia  sudah  hampir  tiga  bulan  lebih  dalam  lingkaran  Pandemi Covid-19 . Virus ini terdeteksi pertama kali di Wuhan China pada bulan Desesmber 2019. Virus ini dapat  menyerang  pada  saluran  pernafasan  yang  dimana  virus  ini  mengakibatkan  panas badan,  gatal  tenggorokan  atau  batuk  tidak  berdahak,  influenza,  dada  terasa  sesak  serta radang atau sakit tenggorakan.
Penularan  Covid-19  begitu cepat  sehingga  banyak  menghasilkan  korban  pada  beberapa negara  termasuk  Indonesia.  Akibat  dari  maraknya  Covid-19  membuat  aktivitas keseharian semuanya sebagaian dikerjakan didalam Rumah seperti, bekerja, perkuliahan, proses  belajar  mengajar  dan    akivitas  semacamnya.  Hingga  akhirnya  tempat  beribadah juga  ditutup  sementara  waktu  agar  dapat  memutus  rantai  penyebaran  covid-19.  Ada banyak  cara  yang  telah  diterapkan  oleh  Pemerintah  mulai  dari  penerapan  membatasi jarak, berdiam diri di Rumah hingga sampai pada penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala  Besar)  diberbagai  daerah.  Namun,  virus  corona  tetap  merajelela  dan  semakin meningkat karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Mengingat  banyaknya  aktivitas  yang  harus  dikerjakan  dari  Rumah,  maka  resepsi pernikahan  pun  juga  termasuk  didalamnya.  Menggelarkan  sebuah  resepsi  pernikahan harus  dihentikan  sementara  waktu  sebab,  gelaran  resepsi  pernikahan  itu  menyebabkan sebuah  perkumpulan  ditambah  lagitidak  sedikit  masyarakat  yang  tidak  menjaga kebersihan dan kesehatan serta malas atau tidak mau memakai masker.
Berikut  Imam  Ahmad  meriwayatkan  hadits  marfu'  dari  Hasan,  dari  Imran  Ibnu  al- Hushoin
ى َو َر َو ُ ماَم ِلإْا ُ دَمْحَأ ُِنَع ُِنَسَحْل ُْنَعا َُنا َرْمِع ُِنْباْيَص حْلاِناًع ْو ف ْرَم
(ُ َحاَكِنَلاَّلاِإٍّ يِل َوِبِنْيَدِهاَش َو)
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna

## Terjemahnya :
"Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."
Tafsiran  dari  hadist  diatas  tidak  menjelaskan  atau  menyebutkan  mengenai  resepsi pernikahan  itu  harus  dilaksanakan  dan  pernikahan  akan  batal  jika  tidak  menggelar resepsi pernikahan.
Tim  Redaksi  Nusantara  Aulia  menjelaskan  pada  halaman  6  bahwa  Pernikahan merupakan hubungan lahir batin dari seorang lelaki dan perempuan yang dimana sebagai pasangan  suami  istri  yang  memiliki  keinginan  membinah  keluarga  (Rumah  Tangga) berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa agar hidup kekal dan bahagia 1
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mustaqan  qhalizhan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah”.  Lebih  lanjut dalam  KHI  pasal  3  dinyatakan  bahwa  “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 2
Dalam skripsi Badru Tamam, berbicara mengenai resepsi atau perayaan pesta pernikahan sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. bahkan sudah diterapkan. Hal ini pun  dibiarkan  oleh  Islam  dan  bahkan  disunnahkan  dalam  situasi  gembira  guna melahirkan perasaan senang. 3
Di  Indonesia  sendiri  hal  merayakan  pesta  pernikahan  atau  menggelar  acara  resepsi pernikahan itu adalah hal yang wajar dilakukan. Dimana terdapat sepasang kekasih yang telah resmi menikah diadakan dengan pesta yang meriah. Dengan mengundang berbagai penyanyi dangdut terkenal serta mengundang banyak orang atau tetangga setempat untuk turut hadir dalam acara yang berbahagia.
Di  Kota  Makassar,  Antang  Kecamatan  Manggala,  Kelurahan  Biringromang  itu  sudah sering  dijumpai  acara  resepsi  pernikahan  dengan  begitu  meriahnya  paling  tidak  pihak keluarga menyewa soundsystem.
1 Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nusantara Aulia), hlm. 76.
2 Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  Inpress  RI  No.  7, (Jakarta:  Departemen  Agama  RI 2001), hlm. 7.
3 Badru Tamam, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan, (Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 2015).
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Selain itu, resepsi bagi masyarakat Bugis Makassar adalah kemuliaan, kehormatan, dan eksistensi  diri.  Namun,  bagaimana  jika  ditengah Covid-19 apakah  bisa?  Jawabannya singkat. Tentu saja bisa. Tapi memiliki perbedaan ketika mengadakan ditengah Pandemi virus Corona dengan pernikahan yang biasa. Tentu, ada prosedur yang mesti ditaati demi kebaikan bersama.
Untuk  melakukan  resepsi  pernikahan  ditengah  pandemi  Covid-19  itu  artinya,  pihak keluarga  sudah  harus  siap  dengan  segala  pembatasan  yang  berlaku  dan  diatur  dalam protokol  kesehatan  baik  pada  akad  sampai  pada  resepsinya.  Sebab,  ini  penting  untuk mengantisipasi penularan virus dikalangan tamu dan diri sendiri.
Sudah  tampak  jelas  pada  prosedur  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama  sebagai pandauan  bagi  pasangan  yang  ingin  menikah  ditengah  pandemi  baik  didalam  maupun diluar  KUA  (Kantor  Urusan  Agama).  Kemenag  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pelayanan  Nikah  pada  masa  pandemi  pada  tanggal  10 Juni  2020.  Surat  ini  memberikan  keleluasaan  sekaligus  prosedur  untuk  pasangan  yang melangsungkan akad nikah ditengah Covid-19. Maka dari itu, apabila resepsi pernikahan dilakukan  ditengah  pandemi  Covid-19  mustahil  dilakukan  apabila  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Karena,  ketika  terdapat  pasangan  yang  tidak  mendaftarkaan pernikahannya  atau  bahkan  melangsungkannya  tidak  dihadapan  pegawai  pencatatan nikah  maka  bisa  saja  akan  menanggung  resiko  yuridis,  dan  bahkan  pernikahannya  bisa saja  dikualifikasikan  sebagai  pernikahan  yang  liar  dalam  bentuk  kumpul  kebo.  Ketika pasangan  telah  melakukan  akad,  terlebih  dahulu  baiknya  berkonsultasi  dengan  pihak yang berwenang terkait gelaran resepsi pernikahan seperti, petugas KUA (Kantor Urusan Agama)  dan  gugus  tugas  penanganan  Covid-19  setempat.  Untuk  lebih  memastikan resepsi  bisa  terselenggara  dengan  lancar  dan  tidak  menjadi  sebuah  kluster  penularan virus yang baru ketika resepsi telah selesai. 4
Mengenai lembaga yang berhak menangani persoalan pernikahan merupakan badan yang telah dibentuk oleh negara, KUA dalam hal ini ialah PPN atau Pegawai Pencatat Nikah dibawah  struktur  Departemen  Agama  sedangkan  badan  lainnya  mengatur  mengenai
4 Zainun  Nur Hisyam Tahruz, Jurnal Dunia Dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi  Kesehatan  dan Mortalitas Akibat Covid-19 . (Universitas Indonesia, Maret 2020).
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
perkawinan  misalnya,  perceraian,  pembagian  harta  gono  gini  dan  sebagainya  ialah Pengadilan Agama.
Negara  kita  memiliki  peraturan  mengenai  pernikahan.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah  aturan  mengenai  pernikahan  yang  mendapat  justifikasi  oleh  pemerintah  dengan dikeluarkannya  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 serta  masih  banyak  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pernikahan  bagi  umat muslim. 5
Selanjutnya, penulis berniat melakukan penelitian serta mengkaji mengenai sejauh mana peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  meminimalisir  resepsi  pernikahan  ditengah pandemi  covid-19  pada  masyarakat  Antang  Kec.  Manggala  Kel.  Biringromang  Kota Makassar.  Sebab,  yang  menjadi  fokus  penelitian  kali  ini  ialah,  langkah  apa  saja  yang dilakukan  oleh  KUA    (Kantor  Urusan  Agama)  Kec.  Manggala  Kel.  Biringromang, Antang  Kota  Makassar  melihat  gelaran  resepsi  pernikahan  disaat  virus  corona  masih tersebar.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  Kualitatif  Deskriptif  merupakan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang termasuk  dalam  wilayah  Kelurahan  Biringromang  yang  telah  melangsungkan  resepsi pernikahan  pada  masa  pandemi Covid-19 dan  narasumber  terkait  dengan  judul penelitian.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara  dan    dokumentasi.  Lalu  teknik  pengolahan  dan  analisis  data    dilakukan dengan    melalui    tiga  tahapan  yaitu:  Reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Tingkat  Perkembangan  Resepsi  Pernikahan  di  Kecamatan  Manggala, Kelurahan Biringromang pada masa Pandemi Covid-19.
5 Marzuki Wahid dari Rumadi, Fiqh Mazhab Negara:Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Cet. 1: Yogyakarta: LKIS. 2001), hlm. 21.
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Pada  masa  Pandemi  Covid-19  pelaksanaan  akad  nikah  hanya  dilayani  bagi pasangan  yang  sudah  mendaftarkan  diri  sebelum  tanggal  1  April  2020  tahun  lalu. Itupun  Kepala  KUA  Kecamatan  Manggala  Bapak  Musliadi  menghimbau  agar mematuhi  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  oleh Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Bimbingan  Masyarakat  (Binmas)  Islam  Kementerian Agama (KEMENAG).  Sebelumnya semakin meningkatnya pasien positif covid 19 di  Kota  Makassar  pada  awal-awal  Pandemi  Covid-19,  membuat  Pemerintah  Kota Makassar  memberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Kecil  (PSBK)  di  empat kecamatan zona merah, yakni Rappocini, Tamalate, Manggala, dan Panakkukang.
Awalnya,  akad  hingga  ke  resepsi  pernikahan  digelar  begitu  hikmat  dan  penuh kebersamaan.  Masyarakat  Kelurahan  Biringromang  beramai-ramai  menentukan acara  bahagia  tanpa  ketakutan.  Namun,  saat  Pandemi  Covid-19  mulai  menyerang saat  itu  masyarakat  Kelurahan  Biringromang  masih  tidak  terlalu  paham  dengan adanya  wabah  tersebut.  Masih  ada  beberapa  persen  masyarakat  yang  tetap berkumpul.  Tapi  seiring  berjalannya  waktu  sedikit  demi  sedikit  masyarakat Kelurahan  Biringromang  mulai  beradaptasi  dan  memahami  kondisi  yang  sedang melanda dunia.
Imbasnya,  Kepala  KUA  Kecamatan  Manggala  Bapak  Musliadi  mengatakan terdapat  9  (sembilan)  pasangan  yang  menunda  melaksanakan  akad  nikah  ketika awal  Pandemi  Covid-19.  Artinya,  ketika  suatu  akad  belum  dilaksanakan  maka resepsi  pernikahan  pun  belum  bisa  digelar.  Awal  Pandemi  Covid-19  memang sedikit menurunkan minat masyarakat Kelurahan Biringromang untuk melaksanakan  resepsi  pernikahan.  Ada  banyak  pertimbangan  yang  sempat  peneliti temukan  ketika  sedang  melakukan  wawancara  ditengah  masyarakat  Kelurahan Biringromang.
Konfirmasi  yang  didapatkan  peneliti  dari  Bapak  Musliadi  pada  29  Maret  2021 waktu  08:23  Wita-Selesai  bahwa  alasan  mengapa  pihak  yang  bersangkutan menunda  pelaksanaan  pernikahannya  karena  negara  sedang  dilanda  wabah.  Dan penundaan  tersebut  sampai  waktu  dan  kondisi  membaik  yang  ditentukan  oleh
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Pemerintah.  Penundaan  yang  dilakukan  sejak  bulan  April  yang  telah  mendaftar pada bulan sebelumnya.
Hal inilah yang menyebabkan, pihak pemerintah setempat mulai dari Kepala KUA Kecamatan  Manggala  hingga  Imam  Kelurahan  Biringromang  memberikan  batasan jumlah  yang  hadir  tidak  lebih  dari  10  (sepuluh)  orang.  Anggota  keluarga  yang mengikuti  prosesi akad  nikah sampai  pada  resepsi  pernikahan  harus  telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker. Petugas, wali nikah, dan pasangan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker  pada  saat  ijab  kabul.  Untuk  diketahui  Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag menerbitkan  surat  edaran  baru  terkait  protokol  penanganan  Covid-19  pada pelayanan  kebimasislaman.  Dalam  surat  edaran  tersebut  pemerintah  berharap masyarakat  dapat  menunda  atau  menjadwal  ulang  rencana  pelaksanaan akad nikahnya  selama  darurat  Covid-19.  Meski  begitu,  pendaftaran  layanan  pencatatan nikah  tetap  dibuka.  Akan  tetapi  mekanisme  tidak  dengan  tatap  muka,  melainkan melalui mekanisme secara online. 6
2. Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Dalam  Meminimalisir  Resepsi Pernikahan  di  Kecamatan  Manggala,  Kelurahan  Biringromang,  pada  masa Pandemi Covid-19.
Kementerian  Agama  (Kemenag)  melalui  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah. Dalam Surat  Edaran  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pelayanan  Nikah  pada  Masa Pandemi Covid-19 yang  diterbitkan  10  Juni  2020  disebutkan  masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Meski demikian, ada syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi calon pengantin  bila  ingin  melangsungkan  akad nikah di luar KUA.
6 Penulis:  Kaswadi  Anwar  |  Editor:  Suryana  Anas  Artikel  Tribun  Timur  “Imbas  Covid-19” https://makassar.tribunnews.com/2020/04/09/imbas-covid-19sembilanpasangandikecamatanmanggala-tunda- akad-nikah?page=2 . (diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 22:05 Wita).
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
"Dengan  terbitnya  edaran  ini,  maka  calon pengantin  diperkenankan  untuk melangsungkan  akad  nikah  di  KUA,  rumah,  masjid, atau  pun  gedung  pertemuan," kata  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  Kamaruddin  Amin.  Ia  menambahkan,  untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. Sementara  untuk  pelaksanaan akad  nikah  di  masjid  atau  gedung  pertemuan,  dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang.
Bimas  Islam menerbitkan edaran ini  untuk  memberikan  rasa aman  sekaligus  tetap mendukung  pelaksanaan  pelayanan  nikah  dengan  tatanan  normal  baru  (new normal).  Dengan  edaran  ini,  berharap  pelayanan  nikah  dapat  tetap  dilaksanakan, namun  risiko  penyebaran  wabah  Covid-19  dapat  dicegah  atau  dikurangi.  Surat Edaran ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi  Covid-19  dengan  tetap  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
Ini  untuk  melindungi  pegawai  KUA  Kecamatan  serta  masyarakat  pada  saat pelaksanaan  tatanan  normal  baru  pelayanan  nikah  terkhusus  dalam  KUA Kecamatan Manggala. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan.
Adapun ketentuan dalam Surat Edaran tersebut antara lain:
1. Layanan  pencatatan  nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran  nikah  dapat  dilakukan  secara  online  antara  lain  melalui  website simkah.kemenag.go.id,  telepon,  e-mail  atau  secara  langsung  ke  KUA Kecamatan;
3. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1  dan  angka  2  dan/atau  terkait proses  pendaftaran  nikah,  pemeriksaan  nikah  dan  pelaksanaan  akad  nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta  prosesi  akad  nikah  yang  dilaksanakan  di  KUA  atau  di  rumah  diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA  Kecamatan  wajib  mengatur  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  petugas, pihak  Catin,  waktu  dan  tempat  agar  pelaksanaan  akad  nikah  dan  protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam  hal  pelaksanaan  akad  nikah  di  luar  KUA,  Kepala  KUA  Kecamatan dapat  berkoordinasi  dan  bekerja  sama  dengan  pihak  terkait  dan/atau  aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam  hal  protokol  kesehatan  dan/atau  ketentuan  pada  angka  5  dan  angka  6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala  KUA  Kecamatan  melakukan  koordinasi  tentang  rencana  penerapan tatanan  normal  baru  pelayanan  nikah  kepada  Ketua  Gugus  Tugas  Kecamatan; dan
11. Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  melakukan  pemantauan dan  pengendalian  pelaksanaan  tatanan  normal  baru  pelayanan  nikah  di wilayahnya masing-masing.

## Contoh Kasus I
Resepsi  pernikahan  pada  salahsatu  anak  warga  dari  Kelurahan  Biringromang  di Perumahan  Dosen  Unhas  (PERDOS)  Antang,  Jalan  Pertanian  RT  005/RW  005. Peneliti melakukan wawancara kepada salahsatu pasangan suami istri dengan inisial Bapak M.S dengan Ibu S. Keluarga ini mengadakan resepsi pernikahan pada masa Pandemi  Covid-19.  Pernikahan  putranya  pada  saat  itu  digelar  pada  akhir  tahun
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
2020. Pada intinya Ibu S menjelaskan bahwa:
“Resepsi  pernikahan  itu,  ialah  mempersatukan  seorang  anak  atau  seorang manusia.  Laki-laki  dan  perempuannya  untuk  membinah  rumah  tangga  kedepan. Kalau  mengenai  Corona  yang  saya  tau  itu,  Corona  itu,  yang  sekarang  yang  saya tau  itu.  Cepat  sekali  menyebar.  Jadi,  akhirnya  kekita  atau  ke  masyarakat  atau  ke manusia itu kan takut dengan adanya Corona. Makanya dilarang kumpul, dilarang membuat  aktivitas  atau  bagaimana-bagaimana  yang  pada  intinya  dilarang membuat  keramaian.  Jadi,  kalau  melihat  kondisi  sekarang,  kalau  terjadi  kan  ada dua.  Ada  istilah  keharusan.  Yang  harus  diharuskan,  ini  kan  namanya  kewajiban. Kita  tau  memang  Pandemi  tapi  kan  ada  aturan  Portokol  Kesehatan  dengan  atur jarak,  cuci  tangan  harus  disiapkan  dan  sebagainya.  Maka  dari  itu  pada  saat resepsi  pernikahan  anak  saya  digelar  itu  kami  mendapatkan  izin  dari Pemerintah dengan ketentuan ikut aturan. Waktu akad pun dilaksanakan di Rumah dan dihadiri oleh  pihak  KUA  Kecamatan  Manggala.  Pada  dasarnya  pihak  KUA  Kecamatan Manggala dan Pemerintah setempat itu sudah menerapkan berbagai cara sehingga tidak  mengecewakan  warganya  namun  juga  tertib  dalam  memutus  mata  rantai Corona”. (Wawancara Selasa, 30 Maret 2021 waktu: 14.42 Wita).
Seperti pada wawancara yang peneliti lakukan diatas, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa  peran  KUA  Kecamatan  Manggala,  Kelurahan  Biringromang  itu  sudah dijalankan dengan baik. Sehingga resepsi pernikahan yang dikatakan itu merupakan eksistensi dari masyarakat Makassar tetap bisa dijalankan namun, dengan berbagai kebijakan  dan  aturan  agar  tidak  menghasilkan  sebuah  keramaian  yang  serentak,. Jadi sistem mengatur agar dapat menimalisir segala kegiatan agar berjalan dengan baik melalui protokol kesehatan.

## Contoh Kasus II
Resepsi  pernikahan  pada  salahsatu  anak  warga  dari  Kelurahan  Biringromang  di Perumahan  Dosen  Unhas  (PERDOS)  Antang,  Jalan  Pertanian  Blok  E  Nomor  50. Peneliti melakukan wawancara kepada salahsatu pasangan suami istri dengan inisial
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Bapak  R  dengan  Ibu  K.  Keluarga  ini  mengadakan  resepsi  pernikahan  pada  masa Pandemi  Covid-19.  Pernikahan  putranya  pada  saat  itu  digelar  pada  tahun  2020. Pada intinya narasumber menjelaskan bahwa:
“Jadi anak saya menikah itu, waktu ada memang mi virus Corona. Kalau ditanya ka  tentang  resepsi  pernikahan  yang  saya  tau  itu  ada  wali,  ada  imam,  ada  saksi yang  hadir  dalam  resepsi  itu.  Kalau  virus  Corona  yang  saya  ketahui  itu  dia menular,  terjangkit  penyakit.  Terus,  dimasa  Pandemi  saat  ini  ketika  ada masyarakat  yang  akan  lakukan  itu  tadi,  resepsi  pernikahan  tentu  kalau  saya  itu harus  mematuhi  protokol  kesehatan  paling  utama  dan  mendengarkan  usulan pemerintah. Karena keluarga saya saja sebelum adakan resepsi itu diberikan dulu arahan sama pemerintah. Misal pada saat itu toh pihak KUA Kecamatan Manggala dan Imam Kelurahan Biringromang itu memberitahukan kepada kami bahwa harus sediakan cuci tangan dan lain-lain baru kami bisa diizinkan untuk adakan resepsi. Karena  ditunda  saja  ini  belum  ada  jaminan  kalau  tidak  adami  tahun  depan Corona, jadi bilang maki saja tetap dilaksanakan tapi teratur dan ikut dengan apa yang  ditentukan  sama  pihak  pemerintah  setempat.  Waktu itu  juga  pada  saat  akad itu  dilaksanakan  di  rumah  sayaji  juga  dan  disaksikan  langsung  oleh  Imam Kelurahan  Biringromang  dan  pihak  KUA  Kecamatan  Manggala”. (Wawancara Selasa, 30 Maret 2021 waktu: 13.15 Wita).
Peran KUA Kecamatan Manggala pada Kelurahan Biringromang sangatlah penting. Karena  kebijakan  yang  dikeluarkan  itu  bernilai  arahan  yang  patut  dipatuhi  warga setempat  ketika  ingin  melaksanakan  akad  sampai  pada  resepsi  pernikahan.  Bukan hanya  itu,  pemerintah  setempat  perlu  menjadikan  hal  ini  sebuah  keharusan  dalam mengarahkan  masyarakat  betapa  pentingnya  menjaga  jarak  ditengah  Pandemi Covid-19  namun,  dengan  tidak  pula  mengabaikan  hal-hal  yang  sudah  menjadi keharusan  pemerintah  untuk  mengawal  kegiatan  yang  harus  segera  dilaksanakan seperti halnya resepsi pernikahan.
Kurang  lebih  peneliti  melakukan  proses  wawancara  dengan  warga  Kelurahan Biringromang  sejumlah  8  orang  yang  secara  langsung  melaksanakan  resepsi
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
pernikahan  dan  perwakilan  pemerintah  setempat  seperti  pihak  KUA  Kecamatan Manggala,  pihak  pegawai  Kecamatan  Manggala,  Lurah  Biringromang,  Ketua  RT 005,  dan  Imam  Kelurahan  Biringromang.  Pada  dasarnya  yang  terpenting  pihak KUA Kecamatan Manggala menjelaskan bahwa:
“Resepsi  pernikahan  ketika  kita  berbicara  terkait  rukun  dan  syarat  pernikahan maka,  resepsi  bukanlah  sebuah  kewajiban  sebenarnya.  Namun,  hal  itu  menjadi penting  bagi  warga  masyarakat  Makassar  terkhususnya  Kecamatan  Manggala Kelurahan  Biringromang  karena  seperti  yang  dikatakan  adinda  Astri  bahwa  itu merupakan  sebuah  eksistensi  diri  dari  masyarakat  Makassar.  Ada  suatu kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Makassar ketika mampu menjalankan rentetan  pernikahan  hingga  awal  sampai  pada  akhir,  akad  sampai  resepsinya. Bahkan  ada  daerah  tertentu  kita  di  Sulawesi  Selatan  yang  memiliki  adat  khusus dalam  melaksanakan  yang  namanya  pernikahan.  Contohnya  Kajang.  Nah  yang menarik  peran  KUA  dalam  meminimalisir  resepsi  pernikahan.  Sebenarnya  yang lebih  berwenang  dan  memiliki  tupoksi  secara  wajib  itu  adalah  pihak  Satgas, Kemenag  dan  hmmmm  intinya  pihak  yang  terlibat  langsung  dengan  penanganan Covid-19. Tapi, kami juga sebagai KUA yang mengurus dan  menjalankan prosesi pernikahan  masyarakat  itu  merasa  perlu  terjun  dalam  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  yang  datang  kepada  kami  untuk  melakukan  akad  maka  kami pasti akan memberitahukan sebab dan akibat ketika menjalankan dimasa Pandemi atau ketika menunda, dan kami tentu akan mengarahkan ketika warga tadi bertekad untuk  tetap  melaksanakan  resepsi  pernikahan  bahwa  harus  mematuhi  protokol kesehatan ketika tidak dilakukan, kami tidak akan segan untuk menindaklanjuti hal tersebut.  Tujuannya  apa,  guan  masyarakat  sadar  pentingnya  jaga  jarak  dimasa sekarang.  Juga  berguna  agar  masyarakat  tidak  berdesak-desakan  atau  terburu- buru  dalam  melaksanakan  resepsi.  Makanya  kami  membatasi  waktu  pelaksanaan dan  warga  yang  diperbolehkan  turut  meramaikan  itu  siapa  saja.  Jadi  kami  tidak melarang, hanya saja membatasi dan memberikan saran agar warga 1 dan yang 2 bisa  mengatur  waktu  acaranya.  Takutnya  mereka  melaksanakan  diwaktu  yang sama  dan  tempat  yang  berdekatan,  kan  kita  sebagai  pemerintah  setempat  malu
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
degan pemerintah atau KUA yang ada di Kecamatan lainnya. Ketika warga tidak mematuhi  protokol  kesehatan  maka  tentunya  yang  menjadi  sorotan  adalah pemerintah  setempat.  Apalagi  soal  pernikahan  itu  pasti  masyarakat  taunya  KUA yang  memberikan  segala  kebijakan”. (Wawancara  Senin,  29  Maret  2021  waktu: 08.23 Wita).
Pada masa Pandemi Covid-19 segala aktivitas yang tadinya terbiasa dilakukan harus mesti difilter agar dapat menyelamatkan masyarakat sekitar. Ini merupakan wabah yang begitu memperihatinkan untuk seluruh dunia dengan terkhusus Indonesia. Kasus  Pandemi Covid-19 di  Indonesia  terus  meningkat,  hal  ini  perlu  menjadi perhatian  bagi  kita  semua  warga  negara  di  Indonesia.  sebab,  ini terlalu  dipandang tidak  penting  dalam  lingkungan  sekitar. Sampai  kapan  Indonesia  akan  seperti  ini? kalau bukan kita yang akan mengubahnya, siapa lagi?
Meskipun  Ketua  Satuan  Tugas Covid-19 meminta  masyarakat  untuk  tidak  perlu panik dalam menghadapi wabah virus ini, namun tetap saja kita semua semestinya tetap  waspada  dan  menjaga  kebersihan  dengan  semestinya.  Selain  Indonesia,  ada Amerika  Serikat,  India  dan  Brazil  yang  menempati  posisi  tiga  teratas  sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak.
Indonesia berada di ranking 19 untuk kasus Covid-19 hal ini terus meningkat secara bertahap hingga menyentuh diatas 95%. Ada banyak dampak kenapa hal ini terjadi. Dikarenakan  Demo  yang  berkepanjangan,  masa  liburan  panjang.  Hingga  pada pertemuan-pertemuan  yang  menimbulkan  kerumunan.  Hal  ini  juga  dikarenakan banyak masyarakat yang menyepelekan untuk tidak menggunakan masker.
Terakhir dibulan Januari adalah suatu hal yang begitu kelabu bagi Indonesia karena perkembangan Covid-19 sudah tembus 10 ribu kasus baru. Dengan tambahan rekor 10.617  kasus  konfirmasi,  maka  secara  kumulatif  jumlah  penduduk  yang  telah dinyatakan terinfeksi virus Corona sudah dinyatakan terinfeksi virus Corona sudah tembus angka psikologis 808.340 kasus.
Kasus kematian akibat Covid-19 bertambah pada level yang juga tinggi, yaitu 233 orang.  Total  akumulasi  kasus  kematian  ada  23.753  orang.  Sedangkan  angka
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
positive pada masa ini juga sangat tinggi yaitu 24,92%. Angka ini lebih tinggi 5 kali lipat dari standar maksimal angka positive rate WHO.
Jika  dikaitkan  dengan  salahsatu  kegiatan  yang  menimbulkan  keramaian  yakni resepsi pernikahan tentu memerlukan penjagaan yang sangat ketat. Mulai dari tidak boleh bersalaman dan menjaga jarak, serta menggunakan masker.
Resepsi  pernikahan  tentu  sudah  menjadi  tradisi  bagi  kebanyakan  orang  untuk merayakan,  mensyukuri  dan  mengenang  momen  terindah  dalam  hidup  mereka. Namun,  melihat  kondisi  Pandemi Covid-19 ,  resepsi  yang  seharusnya  diliputi  rasa gembira dan kebahagiaan bisa berubah menjadi malapetaka.
Resepsi pernikahan dimasa Pandemi Covid-19 pada 2020, acara pernikahan hanya boleh  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  di  rumah  ibadah.  Acara resepsi  pernikahan  juga  hanya  boleh  dihadiri  oleh  keluarga  inti  dari  kedua  belah pihak.  Jika,  nekat  dan  berani  mengadakan  pesta  secara  besar-besaran,  pemerintah setempat akan memberikan sanksi kepada penyelenggara.
Saat ini memang sudah diperbolehkan, meski begitu acara resepsi pernikahan harus tetap  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu.  Penyelenggara  dan  tamu  yang  hadir  juga diwajibkan menaati protokol kesehatan.
Demi kenyamanan pula, peneliti memberikan sebuah pandangan yang mungkin bisa dijadikan sebuah masukan ketika masyarakat tetap saja ingin melaksanakan resepsi pernikahan  dimasa  Pandemi Covid-19 .  Sebaiknya  menghindari  sajian  makanan secara prasmanan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus Corona . Jumlah tamu dibatasi,  tamu  undangan  tidak  boleh  lebih  dari  50%  dari  kapasitas  asli  tempat penyelenggara pesta. Meski demikian, maka dapat disaksikan secara daring virtual. Penulis pernah mendapatkan resespsi pernikahan yang dimana pengantin mensiasati dengan mengadakan live streaming prosesi pernikahan.
Selama  peneliti  terjun  ke  Lapangan  secara  langsung  untuk  melakukan  penelitian, peneliti  mendapatkan  tips  penting  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dalam menjalankan  perannya  dalam  hal  pernikahan.  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Manggala Kelurahan Biringromang memberikan beberapa saran dan arahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yakni:
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
1. Sebaiknya mengubah susunan tamu
2. Memilih tempat yang aman dan nyaman
3. Menentukan dengan cermat cara penyajian makanan di pesta pernikahan
4. Membuat susunan protokol kesehatan dengan struktur
5. Siapkan sesuatu yang dapat disaksikan dan dihadiri secara signifikan
Uniknya  ketika  peneliti  menarik  dari  segi  Tinjauan  Hukum  Islam,  perkembangan ketentuan hukum atas penyelenggaraan resepsi (walimatul ursy) ditengah pandemi ini. Pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.  Dalam  surat  edaran  memang  tidak  disebutkan  perihal  resepsi  secara langsung,  yang  disebutkan  hanyalah  akad  sebagai  contoh  dari  kegiatan  pertemuan masyarakat di rumah ibadah, sesuai fungsi sosialnya. Terlebih lagi resepsi sekarang sudah banyak dilaksanakan di gedung pertemuan.
Demikian  Maklumat  Kapolri  yang  ditaati  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Manggala  Kelurahan  Biringromang,  yang  telah  mengeluarkan  Maklumat  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  MAK/2/III/2020  Tahun  2020  tentang Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus Corona .
Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada larangan formal untuk melakukan resepsi  pernikahan.  Saat  ini  pun,  pemerintah  cenderung  hanya  menghimbau  agar masyarakat  membatasi  kegiatan,  atau  melaksanakannya  dengan  menaati  protokol kesehatan.
Posisi  resepsi  dari  sisi  agama,  telah  ditentukan  bahwa  perkawinan  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya. Mengingat pada Pasal 2 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  garis  besar  menjelaskan  apa itu  pernikahan  atau  perkawinan.  Dalam  hal  ini  resepsi  pernikahan  tidak  harus  ada dalam  rangakaian  pernikahan.  Kegiatan  resepsi  ini  tidak  menentukan  keabsahan pernikahan.  Secara  hukum  Islam  resepsi  pernikahan  hukumnya  adalah  sunnah,
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
dilaksanakan  dapat  pahala  dan  ketika  tidak  dilaksanakan  tidak  apa-apa.  Ini dikuatkan dengan hadist Rasulullah saw.
Rasulullah  saw.  bersabda  : “Selenggarakanlah  walimah(resepsi)  meskipun  hanya dengan menyembelih seekor kambing.”
Dari  Anas  bin  Malik,  ia  berkata  : “Sesungguhnya  Rasulullah  SAW.  mengadakan walimah  ketika  menikah  dengan  Shofia  dengan  makanan  gandum  dan kurma.” (HR. Ibnu Majah)
Juga dari Anas bin Malik, ia berkata : “Aku tiada pernah melihat Rasulullah SAW. melakukan  walimah  untuk  istri-istrinya  seperti  yang  beliau  lakukan  dalam walimahan ketika beliau menikah dengan Zainab, yaotu beliau menyembelih seekor kibas(domba).” (HR. Ibnu Majah)
Juga dari Anas bin Malik, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw. melihat pada Abdurrohman bin Auf terdapat bekas minyak wangi, lalu Nabi bertanya, “Ada apa gerangan? Mengapa kamu melakukan ini ?” Lalu Abdurrohman menjawab, “Wahai  Rasulullah  SAW.  saya  telah  menikah  dengan  seorang perempuan  dengan  mahar  sekeping  emas.” Lalu  Rasulullah  menjawab, “Semoga Allah  memberikan  barokah  padamu  dan  adakanlah  walimah  walaupun  hanya dengan menyembelih seekor kibas(domba).” (HR. Ibnu Majah)
Siti  Aisyah  berkata,  Rasulullah  saw.  pernah  bersabda: “Umumkanlah  pernikahan itu, dan jadikanlah masjid-masjid sebagai tempat mengumumkannya, dan tabuhlah rebana-rebana.” (HR. Tirmidzi)
Dari  hadits-hadits  diatas,  dapat  kita  ketahui  dengan  jelas  bahwa  Rasulullah  saw. menyarankan  umatnya  untuk  menyelenggarakan walimah (resepsi)  sebagaimana pada  beberapa  hadits  diatas  telah  menjelaskan  bahwa  Rasulullah  saw.  sendiri mengadakan resepsi pada saat beliau menikah, hal tersebut merupakan contoh dari Rasulullah saw. untuk umatnya. Dan apabila ada yang menikah, hendaknya mereka mengumumkan hal tersebut untuk membedakan dengan orang yang berzina, maka dari itu pernikahan perlu diumumkan.
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Jadi,  hukum  resepsi  dalam  Islam  adalah  tidak  wajib  atau  sunnah  untuk diselenggarakan,  namun  alangkah  baiknya  apabila  menyelenggarakan  resepsi walaupun hanya sederhana, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw.
Dasar Hukum peneliti berbicara hal ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam;
3. Surat  Edaran  Menteri  Agama  Nomor  SE.15  Tahun  2020  tentang  Panduan Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di  Rumah  Ibadah  dalam  Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
4. Maklumat  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  MAK/2/III/2020 Tahun  2020  tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Awal  Pandemi  Covid-19  memang  sedikit  menurunkan  minat  masyarakat  Kelurahan Biringromang  untuk melaksanakan  resepsi  pernikahan.  Ada  banyak  pertimbangan  yang sempat  peneliti  temukan  ketika  sedang  melakukan  wawancara  ditengah  masyarakat Kelurahan Biringromang. Konfirmasi yang didapatkan peneliti dari Bapak Musliadi pada 29  Maret  2021  waktu  08:23  Wita-Selesai  bahwa  alasan  mengapa  pihak  yang bersangkutan menunda pelaksanaan pernikahannya karena negara sedang dilanda wabah. Dan  penundaan  tersebut  sampai  waktu  dan  kondisi  membaik  yang  ditentukan  oleh Pemerintah.  Penundaan  yang  dilakukan  sejak  bulan  April  yang  telah  mendaftar  pada bulan sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan, pihak pemerintah setempat mulai dari Kepala KUA Kecamatan Manggala hingga Imam Kelurahan Biringromang memberikan batasan jumlah yang hadir tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang.
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna

## 2. Saran
Peran  KUA  Kecamatan  Manggala  pada  Kelurahan  Biringromang  sangatlah  penting. Karena  kebijakan  yang  dikeluarkan  itu  bernilai  arahan  yang  patut  dipatuhi  warga setempat  ketika  ingin  melaksanakan  akad  sampai  pada  resepsi  pernikahan.  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Manggala  Kelurahan  Biringromang  memberikan  beberapa saran  dan  arahan  dalam  pelaksanaan  resepsi  pernikahan  yakni:  Sebaiknya  mengubah susunan tamu; Memilih tempat yang aman dan nyaman; Menentukan dengan cermat cara penyajian  makanan  di  pesta  pernikahan;  Membuat  susunan  protokol  kesehatan  dengan struktur; Siapkan sesuatu yang dapat disaksikan dan dihadiri secara signifikan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Assegaf, Rachman Abd. Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (Yogyakarta: Ganna Media, 2005).
Anonimous  Hakim, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
Al-Hamdani  H.S.A., Risalah  Nikah, terjemah  Agus  Salim  (Jakarta:  Pustaka  Amani,  2002), Edisi ke-2.
Ash-Shiddieqi, Hasbi Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989).
Abidin  Slamet  dan  Aminuddin, Fiqh  Munakahat  I (Bandung:  Pustaka  Setia,  1999),  hlm 9,Supiana  dan  M.  Karman, Materi  Pendidikan  Agama  Islam (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ket-3.
Al-Mufarraj,  Sulaiman Bekals  Pernikahan : Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah,  Syair,  Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitshi Press, 2003).
Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  Inpress  RI  No.  7, (Jakarta:  Departemen Agama RI 2001).
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Cet.  I:  Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Darajat Zakiyah dkk, Ilmu Fikih (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II.
Hadi, Sutrisno Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986).
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
Ridwan, Saleh Muhammad Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Makassar: Alauddin Universtiy Press, 2014).
Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nusantara Aulia).
Tahido  Yanggo,  Hj.  Huzaimah Masail  Fiqhiyah,  Kajian  Hukum  Islam  Kontemporer (Bandung: Angkasa, 2005).
Wahid  Marzuki  dari  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia (Cet. 1: Yogyakarta: LKIS. 2001.
Yafie  Ali, Pandangan  Islam  terhadap  kependudukan  dan  keluarga  berencana, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982).
Zahrah Abu Muhammad, Ushul Fikih, terjemah Saefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

## Jurnal
Aisyah,  Nur.  “Dispensasi  Pernikahan  Dibawah  Umur  Pada  Masyarakat  Islam  di  Kabupaten Jeneponto”. Jurisprudentie 4, no 2. (2017): h. 176.
Andi Rahmah, Syamsiar Arief, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurisprudentie 5. No 2, (2018): h. 260.
Arif, Anggraeni. “Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, Jurisprudentie 2, no 2 (2015):h. 31
Bokido, Rosdalina. “Pernikahan dibawah Umur : Penyebab dan Solusinya.” Jurisprudentie 5. No 2, (2018): h. 189.
Chotban,  Sippah.  “Peran  Istri  Menafkahi  Keluarga  dalam  Pranata  Kehidupan  Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun.” Al - Risalah 19, no 1 (2019): h. 111.
Farid,  Miftah.  “Nikah  Online  dalam  Perspektif  Hukum”, Jurisprudentie 5.  No  1.  (2018):  h.
176.
Hamzah, “Peran Kepala KUA dalam menangani kasus perkaeinan usia anak.”. Jurisprudentie
6, No 1. (2019): h. 177.
Kalsum,  Ummu.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Nafkah  Istri  dalam  Kasus  Cerai  Talak  di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.” Jurisprudentie 6. No 2, (2019): h. 249.
Kasmanita,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga”. Jurisprudentie 6. No 2 (2019): h. 241.
Massadi,  “Implementasi  Asas  Dispensasi  Kawin  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi Agama Palu Perpektif Maslahah”. Jurisprudentie 5. No 2,(2018): h. 142.
Nasution,  Khoiruddin,  Syamruddin  Nasution.  2017.  “Peraturan  dan  Program  Membangun Ketahanan  Keluarga:  Kajian  Sejarah  Hukum”, Asy - Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum 51, no 1 (2017).
Nur  Hidayanti,  Hartini.  “Relevansi  Kafa’ah  Perspektif  Adat  dan  Agama  Dalam  Membina Rumah Tangga Yang Sakinah , Qadauna 1, no 2 (2020): h.9.
Riyanto,  Mahmud  Hadi.  “Eksistensi  Mediasi  terhadap  Perkara  Perceraian  di  Wilayah  PTA Makassar”. Jurisprudentie 5. No 1, (2018): h. 145.
Sulfiyah,  Husna.Tahir,  Hartini,”  Konsep  Kafa’ah  Pada  Perkawinan  Anggota  Tni  Dalam Perspektif Hukum Islam” , Qadauna 2, No1,(2020): h.206
Tahir,  Hartini.  “Kedudukan  Wanita  dalam  Hukum  di  Indonesia”, Al - Qadau 1,  no  2  (2014): h.88.
Tahir, Hartini. Bahri.Fennomena Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019), Qadauna 1, (2020): h. 496.
Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections-More Than Just the Common Cold JAMA. 2020:323(8):707-708. doi:10.1001/jama.2020.0757
Zainun  Nur  Hisyam  Tahruz,  Jurnal Dunia  Dalam  Ancaman  Pandemi:  Kajian  Transisi Kesehatan dan Mortalitas Akibat Covid-19 . (Universitas Indonesia, Maret 2020).

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Badru Tamam, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan, (Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 2015).
Maulana  Muzaki  Fatawa,  Skripsi,  “ Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Dalam Meminimalisir  Pernikahan  Dini  (Studi  Kasus  di  KUA  Kec.  Mranggen  Kabupaten Demak”, 2018, UIN Walisongo Semarang.

## Websites
Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.  Coronavirus  (COVID-19)  [Internet].  [2020]-
[cited  2020  Feb  2].  Available  from: https://www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html diakses Pada 22 Juni 2021.
Heldavidson,  First  Covid-19  case  happened  in  November,  China  government  records  show- report2020, diakses dari https://www.theguardian.com/word/2020/mar/13/first- government-records-show-report Pada 4 September 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri Agama No.157 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011.