## PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ali Abdul Wakhid  , Abd. Qohar, Liky Faizal

## Abstrak
Pilkada  langsung  diyakini  sebagai  jalan  demokratis  dalam memilih  kepala  daerah  setelah  sekian  lama dalam  kungkungan Rezim  Orde  Baru yang  tidak  memberikan  kesempatan  rakyat menentukan  sendiri  pemimpinnya. 1 Melalui  Pilkada  langsung, rakyat  langsung  dapat  menentukan  pemimpin  daerahnya.
Sehingga  Pilkada  langsung  juga  merupakan  wujud  nyata  asas responsibilitas  dan  akuntabilitas  karena  kepala  daerah  harus bertanggung  jawab  langsung  kepada  rakyat.Penelitian  ini bertujuan  untuk:  bertujuan  untuk:    (1) mengetahui  dan menganalisis  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan  penelitian  dokrinal/normatif. Penelitian  ini  menganalisis  peraturan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan
Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah
 Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung aliabdulwakhid@radenintan.ac.id
1 Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017

## Pendahuluan
Sistem  demokrasi  yang  dianut  Indonesia  tidak  luput  dari  berbagai hambatan  yang  terkadang  menimbulkan  sikap  apatis  bagi  masyarakat. Banyaknya permasalahan yang ada dalam proses perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan dampak langsung dari berbagai rintangan yang ada. Namun,  fakta  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  dalam menilai  berhasil  tidaknya  pelaksanaan  demokrasi  di  tanah  air.  Akan tetapi harus  dipahami sebagai bagian dari demokrasi  yang terus tumbuh dan  berkembang  dalam  proses  transisi  politik  yang  mengalami  berbagai perkembangan perilaku politik negara dan rakyatnya.
Banyaknya permasalahan  yang  tersebut  haruslah  dilihat  sebagai  bagian  dari  proses pendewasaan  politik  menuju  kondisi  perpolitikan  yang  lebih  ideal.
Kendati  harapan  ini  mungkin  sulit  terwujud,  namun  bukan  berarti harapan perubahan pola dan konsepsi politik yang saat ini sedang tumbuh sudah menutup ruang perubahan yang lebih baik.
Seiring  dengan  lahirnya  reformasi,  ada  sejumlah  tuntutan  untuk mengubah  sistem pemilu  dari  demokrasi perwakilan  menjadi  demokrasi secara langsung dimana  rakyat dapat memilih secara langsung presiden, wakil  presiden,  gubernur,  walikota  dan  bupati.  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU No.  22  Tahun  1999) memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk  kekuasaan  dalam  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada).  Dengan dikeluarkannya  UU  No.  22  Tahun  1999  merupakan  sebuah  terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan.
Namun dalam perkembanganya UU No. 22 Tahun 1999 dianggap mempunyai  banyak  kelemahan  dan  perlu  direvisi.  Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945) pada  amandemen  kedua  tahun  2000,  semakin  mendorong untuk dilakukan pula revisi UU No. 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Pilkada secara langsung. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Namun  beberapa  pakar mencatat bahwa UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan di  mana  peran  partai  politik sangat  dominan  dalam  menentukan  calon, tanpa  melalui  mekanisme  yang  demokratis.  Akibatnya  adalah  melalui Putusan  MK  No.  5/PUU-V/2007  dibuka  peluang  calon  perseorangan
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
sebagai  salah  satu entry  point selain  mekanisme  pencalonan  melalui Parpol.
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  yaitu  Undang-Undang No.  8  tahun  2015  dilaksanakan  Pilkada  langsung  dilaksanakan  pada bulan Desember 2015 dan bulan Februari 2017.

## Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  melalui  perwakilan  rakyat  di DPRD  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah.  Koreksi  atas  sistem  pemilihan  kepala  daerah  ini dilakukan  dengan  diimplementasikannya  payung  hukum  pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung,  yakni  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Lahirnya Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 ini sesungguhnya tidak  terlepas  dari  perdebatan  yang  berkembang  di  masyarakat menyangkut eksistensi pemilihan kepala daerah.  Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya  lahir  bersamaan  dengan  Pasal  18A  dan  Pasal  18B,  yaitu pada  perubahan  kedua  UUD  1945  dan  dimasukkan  dalam  Bab  tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945 tetapi  tidak  memasukkan  Pasal  18  ayat  (4)  melainkan  hanya  ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai DPRD. Hal ini, menurut Leo Agustina,  setidaknya  dapat  diartikanbahwa  Konstitusi  tidak  hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22E  ayat  (1)  yang  menyebutkan “pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 2 Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan  oleh  DPRD,  akan  tetapi  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat. Ini  berarti  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  memberi  peluang bagi  rakyat  untuk ikut  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  pengambilan keputusan  yang  sangat  strategis  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang  pemilihan  kepala  daerah secara langsung itu menggunakan rujukan atau konsideran Pasal 1, Pasal 18,  Pasal  18A,  dan  Pasal  18B  UUD  1945.  Frase  “  kedaulatan  di  tangan rakyat”  dan  dipilih  secara  demokratis”  agaknya  menjadi  sandaran pembuat  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  merumuskan diterapkannya  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  untuk menggantikan  pemilihan  kepala  daerah  melalui  sistem  perwakilan melalui  DPRD  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999.  Akan  tetapi,  kata  “dipilih  secara  demokratis”  ini  menurut Susilo  dapat  ditafsirkan  pemilihan  langsung  oleh  rakyat  atau  pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD. 3
Untuk  mewujudkan  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep  yang  tepat,  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  pemilihan kepala  daerah.  Pemilihan  kepala  daerah  merupakan  media  untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat  UUD  1945.  Persoalan  mendasar  mengenai  pemilihan  kepala daerah pada umumnya tersangkut pada pemahaman dan pemaknaan atas kata  “demokratis”  yang  kemudian  diperdebatkan  menjadi  pemilihan langsunglah yang disebut demokratis dan pendapat lain yang menyatakan pemilihan  tak  langsung  pun  sesungguhnya  juga  dapat  demokratis. Mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  disebut  demokratis  apabila
2 Leo Agustina, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h. 79
3 Susilo, Menyongsong Pilkada Yang Demokratis, artikel, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan  Bingham  Powel  (1978)  sebagaimana  dikutip  Saukani,  HR  dan kawan-kawan mengatakan bahwa parameter untuk mengamati
terwujudnya  demokrasi antara  lain:  pemilihan  umum,  rotasi  kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik. 4
Terkait  kebijakan  memilih  sistem  pemilihan  secara  langsung dalam pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari disahkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam  Undang-undang Nomor  22  Tahun  2003,  antara  lain  direposisi  kewenangan  dan  fungsi DPRD,  yakni  fungsi  meminta  pertanggungjawaban  kepala  daerah  dan memilih kepala daerah. Dengan hilangnya fungsi memilih kepala daerah oleh  DPRD,  berarti  istilah  pemilihan  kepala  daerah  secara  demokratis dalam  Pasal  18  ayat  UUD  1945  adalah  pemilihan  langsung  oleh  rakyat. Meskipun  pemilihan  secara  langsung  dipandang  memiliki  makna  positif dari  aspek legitimasi dan  kompetensi,  prase  “dipilih  secara  demokratis” sebagaimana  dimaksud  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  tidak  dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan secara langsung.
Pemilihan  secara  tidak  langsung  atau  perwakilan  pun  dapat diartikan sebagai pemilihan yang demokratis, sepanjang proses pemilihan yang  dilakukan  demokratis. 5 Pemahaman  ini  didasarkan  bahwa  Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18B  UUD  1945.  Dengan demikian,  pemahaman  mendasar  terhadap  ketentuan  pemilihan  kepala daerah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  terutama terkait  prase  “…dipilih  secara  demokratis”  dapat  dimaknai  bahwa pemilihan  kepala  daerah  dapat  dilakukan  dalam  2  (dua)  cara,  yaitu
4 Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: 2002), h. 12-13
5 Leo Agustina, Op.Cit, h.79
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan yang dilaksanakan oleh DPRD.
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Secara  bahasa  demokrasi adalah  keadaan  negara  di  mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi  diterima  oleh  hampir  seluruh  negara  di  dunia.  Diterimanya konsep  demokrasi  disebabkan  oleh  keyakinan  negara-negara  bahwa konsep  ini  merupakan  sistem  tatapemerintahan  yang  paling  unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya.
Presiden  Amerika  Serikat  ke-16,  Abraham  Lincoln,  mengatakan demokrasi adalah  “ government  of  the  people,by  the  people  and  for  the people ”. 6 Istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 SM,  yang pada awalnya  merupakan  respon  terhadap  pengalaman  buruk  monarki  dan kediktatoran di negara-negara kota pada zaman Yunani kuno. Pada waktu itu, demokrasi dipraktikkan sebagai sistem di mana seluruh warga negara merupakan bagian dari lembaga legistatif. Hal ini mudah untuk dilakukan karena jumlah penduduk negara-negara kota kurang-lebih sekitar 10.000 jiwa dan bahwa wanita, anak kecil,serta para budak tidak mempunyai hak politik.
Sedangkan  konsep  pemisahan  kekuasaan  belum  dikenal sebagaimana  yang  sudah  diterapkan  berbagai  negara  saat  ini.  Dapat dimaklumi, mengingat persoalan-persoalan kenegaraan  yang timbul saat itu  belumlah  sekompleks  saat  ini.  Kehidupan  kenegaraan  masih diselenggarakan  dengan  cara-cara  yang  sangat  sederhana.  Oleh karenanya,  kehadiran  lembaga-lembaga  negara  lainnya  dalam  rangka menjalankan  tugas  pokok  kenegaraan  serta  melakukan  pengawasan terhadap  lembaga  negara  lainnya  belum  dipandang  sebagai suatu kebutuhan yang harus direalisasikan.
Dalam  pelaksanaan  demokrasi,  terdapat  beberapa  prinsip  yang harus  dijalankan.  Adanya  pembagian  kekuasaan,  pemilihan  umum  yang
6 Janpatar Simamora, Harian Bisnis Indonesia, 21 Desember 2010
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
bebas,  manajemen  yang  terbuka,  kebebasan  individu,  peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers  yang  bebas,  beberapa  partai  politik,  konsensus,  persetujuan, pemerintahan  yang  konstitusional,  ketentuan  tentang  pendemokrasian, pengawasan  terhadap  administrasi  negara,  perlindungan  hak  asasi, pemerintah  yang  mayoritas,  persaingan  keahlian,  adanya  mekanisme politik,  kebebasan  kebijaksanaan  negara,  dan  adanya  pemerintah  yang mengutamakan musyawarah adalah sederet prinsip yang merupakan ciri- ciri terselenggaranya sebuah demokrasi.
Prinsip-prinsip  negara  demokrasi yang  telah  disebutkan  di  atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur  dan  dicirikan.  Ciri-ciri  ini  yang  kemudian  dijadikan  parameter untuk  mengukur  tingkat  pelaksanaan  demokrasi  yang  berjalan  di  suatu negara.  Parameter  tersebut  meliputi  empat  aspek. Pertama,  masalah pembentukan  negara.  Proses  pembentukan  kekuasaan  akan  sangat menentukan  bagaimana  kualitas,  watak,  dan  pola  hubungan  yang  akan terbangun.
Pemilihan  umum  dipercaya  sebagai  salah  satu  instrumen penting  yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan  yang baik. Kedua,  dasarkekuasaan  negara.  Masalah  ini  menyangkut  konsep legitimasi kekuasaan serta  pertanggungjawabannya  langsung  kepada rakyat. Ketiga adalah  susunan  kekuasaan  negara.  Kekuasaan  negara hendaknya  dijalankan  secara  distributif.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Keempat, masalah kontrol  rakyat.  Kontrol  masyarakat  dilakukan  agar  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.
Keseluruhan  langkah  itu  adalah  upaya  mewujudkan  demokrasi dan  kedaulatan  rakyat  dalam  sistem  pemerintahan.  Dalam  sistem kedaulatan  rakyat,  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat. Kekuasaan  itu  pada  hakikatnya  berasal  dari  rakyat,  diperuntukkan  bagi rakyat, dan dikelola oleh rakyat. Demokrasi tidak dapat hanya dijadikan sebagai  hiasan  bibir  semata dan  bahan  retorika  belaka. Demokrasi  juga tidak  hanya  menyangkut  pelembagaan  gagasan-gagasan  luhur  tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi juga merupakan persoalan tradisi
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dan  budaya  politik yang  egaliter  dalam  realitas  pergaulan  hidup  yang berkeragaman dan menghargai perbedaan. 7
Untuk  tingkatan  daerah,  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang  demokratis.  Demokrasi  sebagai aspek penting  berkaitan  dengan pemerintahan  dengan  hierarki  kekuasaan  yang  terdapat  dalam  suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang mengandung subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya.  Pemilihan  demokrasi lokalini  bukan  berarti  terdapat determinasi  wilayah  pemberlakuan  demokrasi atau  bahkan  terdapat perbedaan  demokrasi  dari  induknya. Demokrasi  lokal  ditujukan  sebagai bagian  utuh  dari  demokrasi  di  Indonesia  dalam  pelaksanaan  rekrutmen elit  politik di  pemerintahan  daerah.  Demokrasi  lokal  merupakan  bagian dari  subsistem  politik  suatu  negara  yang  derajat  pengaruhnya  berada dalam koridor pemerintahan daerah.
Di  Indonesia  demokrasi lokal  merupakan  subsistem  dari demokrasi  yangmemberikan  peluang  bagi  pemerintahan  daerah  dalam mengembangkan  kehidupan  hubungan  pemerintahan  daerah  dengan rakyat  di  lingkungannya.  Semenjak  era  reformasi,  demokrasi yang diusung  mengarah  pada  demokrasi  partisipatif  atau  langsung,salah satunya  karena  banyak  pejabat  politik yang  tidak  melakukan  tanggung jawabnya dengan baik sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain, hal ini memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa, yang akhirnya mendorong  rekrutmen  pejabat  politik  ke  arah  demorasi  langsung. Sehingga  tidak  mengherankan  bila  rekrutmen  hampir  semua  jabatan politik  dilaksanakan  dalam  format  demokrasi  yang  bergerak  pada hubungan state and society secara langsung.
Mulai  dari  pemilihan  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  yang dilanjutkan  dengan  pemilihan umum  presiden  dan  wakil  presiden.  Fase demokrasi langsung  ini  merupakan  era  baru  reformasi  politik di Indonesia  yang  pertama  kali  digelar  sejak  kemerdekaan.  Rekrutmen
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 58
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
politik  skala  nasional  ini  merupakan  perkembangan  demokrasi  yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya.
Bila ditinjau dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangununtuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal  dalam  pemberianlegitimasi pada  elit  eksekutifnya.  Selama  ini rakyat  daerah  memberikan  kedaulatan  hanya  pada  legislatif daerah  saja melalui  pemilu  legislatif.  Maka  merujuk  pada  konsep trias  politica-nya Montesquieu  terkait  sistem  pemisahan kekuasaan  atas  tiga  lembaga negara  untuk  konteks  pemerintahan  daerah  terletak  pada  lembaga eksekutif dan legislatif daerah, sedangkan dalam kerangka yudisial masih menginduk pada kelembagan pusat.
Hal ini terkait dengan pola hubungan pemerintahan pusat daerah  dalam  asas  desentralisasi.  Kedaulatan  rakyat  dalam  kerangka sistem  pemerintahan  dapat  dibagi  ke  dalam  hierarki  demokrasi nasional dan lokal dari tatacara rekrutmen politiknya, namun hal itu bukan berarti memecah  belah  sistem  yang  ada.  Justru  dengan  adanya  pelaksanaan demokrasi  baik  di  tingkat  nasional  maupun  lokal  secara  langsung, perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat akan semakin memperoleh titik penyempurnaan yang lebih baik Demokrasi  yang  pada  hakikatnya  adalah  kedaulatan  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat,  kini  telah  bergeser  menjadi  dari  rakyat,  oleh penguasa,  dan  untuk  pengusaha.  Rakyat  kini  justru  kehilangan  hak-hak dasarnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak terhenti  hanya  dalam  bilik  suara.  Lebih  dari  itu,  dalam  setiap  tahapan kehidupan bernegara dalam skala apa pun, rakyat memiliki hak dan juga kewajiban  untuk  berpartisipasi.  Dinamika  kehidupan  demokrasi secara esensial terletak dalam partisipasi yang lebih luas dan menyeluruh.
Demokrasi  mempunyai  arti  penting  bagi  masyarakat  yang menggunakannya  sebab  dengan  demokrasi maka  terjaminlah  hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara. Deliar Noer  mengemukakan  bahwa  demokrasi  sebagai  dasar  hidup  bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir masyarakat memberikan
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
ketentuan  pada  masalah-masalah  pokok  mengenai  kehidupannya, termasuk  dalam  menilai  kebijaksanaan  negara  karena  kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
Secara  historis  tercatat  bahwa  prinsip  demokrasi lahir  sebagai saudara kembar  dari  prinsip  hukum  dalam  negara-negara  demokrasi moderen.  Jadi  demokrasi  dan  hukum  lahir  dari  ibu  kandung  yang  sama sehingga sering muncul adigum bahwa demokrasi dan hukum ibarat dua sisi dari sebuah mata uang. Tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang  tegak  dan  tidak  akan  ada  hukum  yang  tegak  tanpa  pembangunan kehidupan politik yang demokratis. 8
Demokrasi memiliki kecendrungan yang sama dalam hal prinsip- prinsip yang dianut. Persoalan dalam pilkada di Indonesia saat ini seakan menjadi  menu  harian.  Setiap  media  baik  lokal  maupun  nasional  tidak pernah  kosong  dari  berita  tentang  kericuhan  dalam  setiap  tahapan pilkada.  Dari  proses  pendaftaran  calon,  kampanye,  pemungutan  suara hingga  pengumuman  hasil,  sealalu  dibayangi  peluang  akan  adanya kerusuhan  horizontal  antar  massa  pendukung.  Pilkada  yang  diharapkan menjadi  salah  satu  langkah  konkrit  menuju  demokrasi berubah  menjadi ajang  perebutan  kekuasan  dan  unjuk  kekuatan  semata.  Akhirnya  yang menjadi  korban  adalah  warga  masyarakat,  karena  penyelewengan demokrasi  seperti  ini  akan  melahirkan  pemimpin  yang  tidak  amanah, karena  hanya  berburu  kekuasan  semata,  tentu  saja  dibarengi  dengan motif  ekonomi  yang  akan  muncul  berbarengan  dengan  hadirnya kekuasaan.
Di  dalam  Undang-undang  dasar  pasal  18  ayat  (4)  bahwa Gubernur,  Bupati  dan  walikota  masing-masing  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis. Takaran demokratis ini kemudian diartikan bahwa pemilihan pimpinan  di  tingkat  lokal dan  nasional  harus  dilaksanakan  melalui pemilihan  langsung,  padahal,  hal  ini  adalah  hasil  dari  kinerja perubahanamandemen  UUD  1945  yangdilakukan  secara  parsial  atau yang oleh Denny Indrayana sebagai kekurangan konstitusi.
8 Moh.Mahfud MD., Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara,.
(Yogyakarta: UII Press,1999), h. 176

## 45
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Kekurangan konstitusi  dimulai  pada  saat  perubahan  UUD  1945, karena  saat  itu  belum  disepakati  mengenai  pemilihan  prseiden  secara langsung,  akhirnya  dalam  perubahan  Kedua  UUD  1945  lahir  istilah kompromistis Kepala daerah akan dipilih secara demokratis, yang artinya bahwa  peluang  pilkada  langsung  tidak  diututup,  tapi  juga  tidak  terbuka lebar. Pilkada inilah natinya yang menjadi bom waktu bagi demokrasi di Indonesia.  Demokrasi  yang  diharapkan  hadir  untuk  menjelmakan kedaulatan  rakyat,  justru  menjadi ajang  berebut  pengaruh  dan  uang sebagian kecil elit politik di tanah air, utamanya di tingkat daerah. Denny Indrayana 9 menyatakan bahwa monopoli partai politik dalam perekrutan kepemimpinan nasional memang merisaukan. Monopoli ini menggairahkan korupsi. Sederhananya, korupsi adalah kewenangan yang monopolistik,  tanpa  keterbukaan.  Salah  satu  penyebab  maraknya  politik uang  di  beberapa  pemilihan  kepala  daerah  adalah  monopoli  pencalonan kepala daerah oleh parpol. Padahal kinrja parpol sendiri masih jauh dari semangat antikorupsi.
Korupsi  dalam  proses  pencalonan  kepala  daerah  memang  sangat mungkin  terjadi  ketika  calon  yang  bersangkutan  harus  mendapat  tiket dari partai politik untuk dapat menjadi calon kepala daerah. Praktik jual- beli  dukungan  seperti  ini  semakin  marak  karena  memang  sang  calon membutuhkan  suara  dari  kader-kader  partai  untuk  mendapatkan dukungan  dalam  pemungutan  suara,  meskipun  dalam  kenyataannya, banyak  juga  kader  partai  yang  akhirnya  membelot  atau  memberikan dukungannnya kepada calon lain.
Biaya yang dikeluarkan oleh calon inilah yang potensial menjadi penyebab  korupsi.  Jika  terpilih,  tentu  saja  yang  akan  menjadi  pekerjan rumah  bagi  sang  calon  kepala  daerah  yang  terpilih  adalah  untuk mengembalikan  semua modal  yang  telah  dikeluarkan  dalam  proses politik pencalonannya.
9 Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum. Ketatanegaraan, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 131
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Kita  patut  bersyukur  bahwa  akhirnya  keran  pencalonan  kepala daerah  tidak  lagi  menjadi  monopoli  parpol.  Telah  terbuka  peluang  bagi calon  perseorangan  untuk  ikut  meramaikan  bursa  calon  kepala  daerah. Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  kemungkinan  relasi  hubungan  antara eksekutif dan  legislatif daerah  yang  akan  menjadi  lebih  rumit  karena efektifitas  kerja  eksekutif  daerah  membutuhkan dukungan  politik dari lembaga  legislatif  untuk  melaksanakan  program  kerjanya.  Maka, akomodasi dan kompromi politik akan menjadi  keseharian relasi DPRD dan kepala daerah peresorangan ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian  di  atas,  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  menurut peraturan  perundang-undangan  yaitu  bahwa  pemilihan  kepala daerah  harus  dilakukan  secara  demokratis.  Bahwa  kebijakan politik pemerintah dan DPRD melalui Undang-undang Nomor 32
Tahun  2004  yang  kemudian  revisi  dengan  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  pemilihan  kepala daerah  adalah  pemilihan  yang  dilakukan  secara  langsung merupakan sebuah politik hukum pemilihan kepala daerah. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perkembangan  demokrasi lokal  yang  merupakan  jalan  untuk mewujudkan  demokrasi/kedaulatan  rakyat    di  tingkat  daerah.
Terlibatnya  rakyat  secara  langsung  dalam  pemilihan  kepala daerah  diyakini  akan  dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang demokratis seiring dengan kehendak rakyat.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Leo, Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h. 79
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 HR,  Saukani,  Affan  Gaffar,  dan  Ryass  Rasyid, Otonomi  Daerah  dalam
Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002
Indrayana,  Denny, Negara  Antara  Ada  dan  Tiada:  Reformasi Hukum.
Ketatanegaraan, Jakarta: Kompas, 2008
Mahfud, Moh. MD., Amandemen  Konstitusi  Menuju  Reformasi Tata
Negara,. Yogyakarta: UII Press,1999
Ramsses,  Andi,  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung  dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003
Susilo, Menyongsong  Pilkada  Yang  Demokratis,  artikel,  Jakarta:  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005
Keputusan MK. No. 072-073/PUU-II/2004 Perppu No.  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan
Walikota
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 8 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang UUD 1945 Amandemen IV
Janpatar Simamora, Harian Bisnis Indonesia, 21 Desember 2010