## TINJAUAN HISTORIS SOSIOLOGIS TERHADAP TRADISI KONDANGAN PERNIKAHAN SEBAGAI AKAD HUTANG
M. Suharto 1 , Ismatul Maula 2 , Adnan Nuril 3 , Alfin Fikriyan 4
1,2,3,4 STAI Al Hikmah 2 Brebes Email: mukhamadsuharto@staialhikmahdua.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tradisi kondangan pernikahan sebagai akad  hutang  di  masyarakat  Jawa  ditinjau  dengan  perspektif  historis-sosiologis,  serta menemukan  munculnya  tradisi  kondangan  sebagai  akad  hutang.  Persoalan  yang  diangakat adalah  bagaimana  tradisi  kondangan  di  masyarakat  dan  bagaimana  pergeseran  maknanya menjadi hutang secara historis dan keberadaannya di masyarakat adakah sanksi hukum atau sosialnya. Jenis penelitian ini merupakan field research dengan sifatnya kualitatif. Data yang diambil menggunakan hasil wawancara, dan juga observasi. Selain itu kajian pustaka diambil sebagai  data  pendukung  teori  dan  konseptual  dari  variabel  penelitian.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  historis  sosiologis  sebagai  analisa  tradisi  tersebut  yang  di  gali  dari  segi sejarah  dan  keberadaannya  dalam  mayarakat,  yang  digali  dari  empat  kabupaten  di  Jawa Tengah.  Tehnis  analisis  datanya  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  menjabarkan gambaran lapangan yang ditemukan dari penelitian ini. Adapun hasil yang didapatkan adalah bahwa  dari  empat  kabupaten Tegal,  Brebes,  Banyumas  dan  Purbalingga  hampir  50  %  dari responden  menyatakan  adanya  praktik  tradisi  kondangan  dan  dilakukan  sejak  lama  oleh masyarakat. Secara umum tehnis pelaksanaanya sama, perbedaan hanya terletak pada status sosial dalam pencatatan hutang dalam kondangan tersebut. Sejatinya tradisi tersebut berlandas pada  asas  tolong  menolong  namun  bergeser  menjadi  akad  hutang  yang  sudah  diakui  dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat. Secara sosiologis praktik tradisi ini tidak adanya perlawanan  ataupun  perseteruan  antar  masyarakat,  namun  sebagian  menyayangkan  karena menjadi  nilai  kapitalis.  Perubahan  makna  dan  nilai  tradisi  tersebut  tidak  disadari  asal  mula munculnya namun seiring berjalan masa dan status sosial serta modernitas menghasilkan hal tersebut. Akan tetapi sanksi hukum tidak ada dasar maupun implementasinya dimasyarakat, hanya saja secara sosial adanya gunjingan dan seolah aib jika ada pelanggaran masyarakat yang tidak membayar hutang dalam kondangan pernikahan tersebut.

## Kata Kunci: Kondangan, Historis, Sosiologis, Akad Hutang.

## Abstract
This research aims to analyze how the tradition of wedding invitations as a debt contract in Javanese society is viewed from a historical-sociological perspective, as well as discovering the emergence of the tradition of invitations as a debt contract. The issue raised is what the tradition  of  invitations  is  in  society  and  how  its  meaning  has  shifted  to  become  a  debt historically  and  whether  its  existence  in  society  has  legal  or  social  sanctions.  This  type  of research  is  field  research  with  a  qualitative  nature.  Data  taken  using  interviews  and observations. Apart from that, the literature review was taken as theoretical and conceptual supporting data for the research variables. The approach used is historical sociological as an analysis of this tradition which is explored in terms of history and its existence in society, which is explored from four districts in Central Java. The data analysis technique uses descriptive analysis by describing the description of the field found from this research. The results obtained were that from the four districts of Tegal, Brebes, Banyumas and Purbalingga, almost 50% of
respondents stated that there was a traditional practice of invitations and had been carried out for a long time by the community. In general, the technical implementation is the same, the only difference lies in the social status in recording debts at the event. In fact, this tradition is based on the principle of mutual assistance, but it has shifted to a debt agreement that has been recognized and practiced by the majority of society. Sociologically, this traditional practice does not have any resistance or conflict between communities, but some regret it because it has become a capitalist value. Changes in the meaning and values of tradition are not realized at the  origin  but  over  time,  social  status  and  modernity  have  resulted  in  this.  However,  legal sanctions have no basis or implementation in society, only socially there is gossip and it seems like a disgrace if there is a violation of society by not paying debts at the wedding ceremony.
Keywords: Invitation, Historical, Sociological, Debt Contract.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  berbagai  budaya  dan  adat  istiadat  yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat. Indonesia terdiri dari suku, Bahasa, adat istiadat yang bermacam-macam. Masyarakat Jawa memliki banyak tradisi yang kesakralan hingga saat ini terus  diyakini  dan  dilaksanakan.  Salah  satu  tradisi  yang  masih  dilestarikan  di  masyarakat Indonesia  adalah  tradisi  kondangan.  Kondangan  yakni  suatu  pemberian  suka  rela  warga masyarakat  kepada  anggota  keluarga,  sahabat  dan  tetangga  yang  tengah  memiliki  hajat (Rohmah  &  Purwantoro,  2023).  Kondangan  sejatinya  dimaksudkan  untuk  membantu meringankan beban orang yang menggelar hajat, seperti pernikahan, hitanan, pindah rumah, dan  lain-lain.  Tradisi  kondangan  atau  dikenal  dengan  istilah  lain  seperti  sumbang  manten, masyarakat Jawa lebih mengenal istilahnya dengan “bowo, buwuh, atau buwuhan”.
Selain  itu  Wignjodipoero  dalam  Eviana  Dwi  (2019)  penggunaan  istilah  masyarakat dalam adat budaya tolong menolong adalah “sambat sinambat” dan “sumbang menyumbang” menurut  adat  Jawa,  penyumbangan  dalam  adat  Priangan,  passalog  bagi  orang  Bugis.  Bagi masyarakat  Sunda dikenal  dengan  ondangan  dan adat   marsiadapari bagi masyarakat  Batak serta    adat  mahosi  dalam  masyarakat Ambon  (Saputri  & Ashari,  2019).  Terdapat  berbagai macam  istilah  lain  seperti  sambat  sinambat  dan  sumbang-menyumbang  (Rachmawati  & Anwar, 2021). Dalam acara pernikahan, misalnya, bantuan yang timbul dari tradisi kondangan bisa  berupa  barang  (bahan  pokok  seperti  beras),  uang  atau  yang  biasa  disebut  amplopan, ataupun jasa oleh kaum wanita untuk membantu aktifitas di dapur.
Namun,  pemahaman  yang  seharusnya  melekat  dalam  tradisi  kondangan,  seperti pemberian yang dimaksudkan untuk membantu dan meringankan beban orang yang menggelar hajat  dalam  praktiknya  justru  terdapat  suatu  pemahaman  dan  keyakinan  bahwa  “ada kewajiban”  untuk  membalas  kembali  atas  apa  yang  sudah  diberikan  menjadi  hutang  yang sesuai  nilai  serta  bentuk  yang  telah  diberikan.  Hubungan  timbal  balik  tersebut  berlangsung terus-menerus dan tradisi kondangan tetap ada seiring dengan perkembangan zaman. Namun, pergeseran pemahaman dan pemaknaan inilah yang membuat nilai asli dari tradisi kondangan berubah,  dari  semangat  gotong  royong  yang  bernilai  sosial  menjadi  hutang  piutang  yang bernilai ekonomis. Praktisnya, diketahui bahwa bantuan yang diberikan dalam tradisi ini dapat berupa sembako seperti minyak, gula dan beras, ada juga berupa uang yang disebut amplopan atau ngamplopi (Jawa) dan bisa juga bentuk jasa dengan istilah rewang, biodho atau sinoman (Jawa,  yaitu  para  wanita  membantu  sohibul  hajat  dalam  urusan  masak-memasak  dan menyiapkan  kebutuhan  dapur  atau  “melekan”  yakni  tetangga  dan  sanak  saudara  bermalam dirumah pemilik hajat.
Pada  acara  perkawinan  bantuan  yang  diberikan  bermacam-macam  sesuai  dengan budayat  masyarakat  setempat.  Di  wilayah  pedesaan,  sumbangan  yang  diberikan  biasanya barang  hasil  pertanian  terutama  beras.  Sedangkan  pada  masyarakat  kota  sumbangan
kebanyakan berupa uang (amplop). Selain itu, kondangan ini juga bisa mengarah pada unsur menabung  atau  piutang  yang  diharapkan  akan  kembali,  di  mana  tradisi  tersebut  berbentuk balasan terhadap pemberian kepada pemilik hajat. Sehingga, terjadilah hutang-piutang yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan sebelumnya. Pada saat pelaksanaan hajatanpun  terdapat  orang  yang  bertugas    menerima  tamu  serta  mencatat  tamu  yang  hadir dengan jumlah besaran sumbangan yang diberikan (Saputri & Ashari, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terdapat  dua  kategori  makna  sumbangan  dalam pernikahan. Pertama, yakni bantuan kebutuhan pokok maupun tenaga bantuan yang diberikan kepada pemilik hajat yang tercatat dalam akad “hutang-piutang” yang pada dasarnya bertujuan mengurangi beban yang ditanggung ketika proses pelaksanaan hajatan. Kedua, bersifat hibah yakni  tolong  menolong  atau  dalam  hukum  adat  dikenal  dengan  “beri-memberi”.  Fenomena tersebut  menggambarkan  bahwa  akad  yang  terjadi  pada  sistem  sumbangan  manten  dalam praktik kondangan tersebut terdapat dua nilai yang berbeda yaitu ada unsur “hibah”, dimana sang pemberi tulus menyerahkan bantuannya kepada sohibul hajat. Dan sisi lain mengandung unsur “tumpangan” yang mempunyai nilai piutang dikarenakan adanya kontrak sosial sehingga pengembaliannya diwajibkan secara tersirat.
Dari  paparan  tradisi  di  atas  jelas  menginformasikan  bahwa  di  Indonesia  tidak  dapat dinafikan lagi adanya adat istiadat yang belum bisa digantikan oleh zaman dan kemajuan masa saat  ini.  Dari  segi  sejarah  belum  banyak  ditemukan  telaah  yang  memberikan  gambaran langsung  bagaimana  adat  sumbangan  dalam  upacara  pernikahan  ini  beralih  menjadi  akad hutang piutang yang secara umum, khususnya pulau Jawa menganggap itu  sebagai sesuatu yang biasa dan tidak adanya kebatilan dalam akad tersebut. Masyarakat Jawa khususnya dapat dikatakan sudah mengiyakan adat sumbangan tersebut selain hibah tapi juga lebih kepada akah hutang atau tabungan yang dapat ditarik pada masanya dibutuhkan. Dalam hukum Islam, adat istiadat dikatakan `urf, dimana `urf ada yang shahih (bagus) dan ada juga yang fasid (rusak). Adat kebiasaan juga dapat ditetapkan sebagai hukum yang sah jika memang tidak berbenturan dengan ketentuan syari`at dan sudah dilakukan masyarakat secara umum dan terus menerus (Al Burnu & Muhammad Shidqi, n.d.)
Banyak penelitian yang telah meneliti tentang tradisi kondangan atau nama lain dengan bentuk tradisi serupa yang menganalisanya dari berbagai perspektif keilmuan, seperti hukum Islam,  nilai  budaya,  makna  simbolik,  ekonomi,  maupun  implementasi  tradisi  tersebut  di masyarakat  luas.  Salah  satunya  diantaranya  adalah  penelitian  oleh  Eviana  Dwi  Saputri  dan Muhammad Hasyim Ashari yang berjudul “Tradisi Buwuh dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokrawu Kota Malang”. Dalam hal tersebut penulis menjelaskan adanya kebiasaan “tradisi buwuh yang terjadi di Kelurahan Lowokwaru Kota Malang” dalam perspektif akuntansi piutang maupun hibah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian  tersebut  menghasilkan  temuan  berupa  adanya  dua  perspektif  dalam  menyikapi permasalahan tersebut, yaitu pendapat yang meyakini bahwa tradisi buwuh merupakan hibah dan pendapat yang meyakini bahwa tradisi buwuh merupakan piutang.
Dari  beberapa  penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  peneliti  belum menemukan penelitian yang secara khusus meninjau tradisi kondangan dalam aspek historis maupun sosologis dari ranah teori hukum. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini di mana analisa historis maupun sosiologis dari ranah hukum belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui latar belakang, sejarah, akar permasalahan munculnya pergeseran pemaknaan dan pemahaman atas tradisi kondangan berikut motivasi yang muncul, serta pandangan hukum Islam secara sosial terhadap tradisi kondangan. Secara spesifik, penulis akan  menuangkannya  ke  dalam  dua  rumusan  masalah,  yaitu  bagaimana  tradisi  kondangan pernikahan  sebagai  akad  hutang?  dan  (2)  bagaimana  tinjauan  historis-sosiologis  terhadap tradisi kondangan?

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Ada banyak penelitian terdahulu mengenai tradisi kondangan, terlebih ketika tradisi ini memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap daerah. Diantaranya adalah tulisan yang berjudul Analisis Urf terhadap Tradisi Appasumbang Doe sebagai Piutang dalam Perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang ditulis oleh St. Maryam dan  Azman  (Maryam  &  Arsyad,  2022a).  Penelitian  tersebut  difokuskan  pada  aspek  urf (kebiasaan) yang terjadi di masyakarat desa Tanammawang serta dampak hukum (positif) yang ditimbulkan. Dalam artikel tersebut hanya difokuskan pada analisis perbandingan hukum Islam dan  hukum  positif  serta  dampak  sosial  bagi  masyarakat  atas  hukum  yang  bersumber  dari kebiasaan (urf). Walaupun terdapat analisis sosial dalam tulisannya, namun belum ditemukan upaya identifikasi yang serius terhadap dimensi historisnya.
Selain itu, ada artikel lain yang juga membahas tradisi serupa, namun analisanya hanya difokuskan terhadap makna simbolik dalam tradisi tersebut. Artikel dimaksud berjudul Analisis Makna Simbolik Tradisi Meruboh Sumbah dan  Sumbang pada Adat  Penikahan Masyarakat Semende di Desa Sugihan, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Artikel yang juga  merupakan  penelitian  lapangan  ini  hanya  menyajikan  temuannya  secara  deskriptif analistis terhadap makna simbolik yang muncul dalam tradisi Meruboh Sumbah dan Sumbang. Tentu, artikel ini sama sekali tidak menyinggung problem utama, khususnya perspektif historis dan sosiologis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.
Masih dalam tradisi yang sama, Dhita Mariane Perdhani Putri Manik dalam tulisannya yang  berjudul  Dinamika Tradisi  Nyumbang  pada  Masyarakat  (Studi  Kasus  Desa  Pematang Ganjang,  Serdang  Begadai  mencoba  menguraikan  dan  menganalisa  tradisi  ini  dengan pendekatan etnografi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, Dhita menemukan bahwa terdapat  dinamika  sosial  yang  terjadi  dimasyarakat,  yang  mana  tradisi  tersebut  menjadi pengikat  bagi  masyarakat  untuk  mempererat  hubungan  persaudaraan  dan  kepedulian  antar sesama.  Namun  demikian,  karena  tidak  menggunakan  pendekatan  historis  dan  sosiologis, analisanya  tidak  mengulas  apa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perubahan  pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut yang memiliki nilai-nilai gotong-royong.
Berikutnya  adalah  artikel  yang  ditulis  oleh  Shafiya Aurelia  Rachmawati  dan  Moch. Khoirul Anwar dengan judul Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. Dalam artikel yang merupakan hasil dari penelitian lapangan tersebut, peneliti berupaya menguraikan budaya dan tradisi buwuh yang ada di Kota Surabaya secara deskriptif dan memberikan analisa yang cukup kosntruktif mengenai akad hutang dan piutang dalam tradisi buwuh perspektif ekonomi Islam (Rachmawati & Anwar, 2021). Tentu artikel ini sangat berbeda dengan penelitian ini yang akan menganalisa akad hutang piutang ditinjau dengan historis dan dampak sosiologi hukumnya di masyarakat. Masih dalam rumpun ilmu yang sama, tradisi serupa juga dibahas oleh Dian Antika Sari dalam artikel yang berjudul Tradisi  Tompangan  dalam  Perspektif  Akuntansi,  di  mana  tulisannya  menggunakan  teori resiprositas sebagai  kerangka teori  sehingga tulisannya lebih banyak mengulas akad hutang piutang sebagai bentuk pertukaran yang memiliki hubungan timbal balik.
Beberapa penelitian sebagaimana pada uraian di atas, walaupun mengkaji tradisi yang sama, yakni tradisi kondangan atau nama lain dengan tradisi yang serupa, masih menyisakan problem yang cukup serius dan perlu dijawab melalui sebuah penelitian yang lebih mendalam. Adanya  pergeseran  pemahaman  terhadap  makna  dan  nilai  dalam  tradisi  kondangan  yang seharusnya  mengandung  nilai-nilai  semangat  gotong  royong  yang  tinggi  justru  berubah menjadi akad hutang-piutang antar masyarakat dapat ditinjau dan diketahui akar penyebabnya bila  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  historis  dan  sosiologi  hukum, sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan,  dengan  pengambilan  data  dihasilkan melalui wawancara dan observasi sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mencermati secara fakta  sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dapat tervalidasi dengan teori relevan dengan toik penelitian (Zikriadi et al., 2023). Hal ini dilakukan di provinsi Jawa Tengah dengan empat kabupaten yakni Brebes, Tegal, Banyumas dan Purbalingga. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah tiga orang dari setiap kabupaten. Dilakukan sebagai upaya mendalami fenomena tradisi kondangan sebagai hutang pada wilayah-wilayah tersebut khususnya wilayah Brebes dan Tegal yang dilakukan sejak bulan Oktober sampai Desember 2023, dimana peneliti secara  langsung  terlibat  ikut  melakukan  kondangan  dan  mengamati  secara  langsung terlaksananya  tradisi  kondangan  yang  di  dalamnya  terdapat  proses  pencatatan  kondangan sebagai hutang piutang.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  mana  hasil  penelitian  tidak  disajikan dengan  menggunakan  angka-angka,  namun  secara  deskriptif  dijelaskan  dengan menggambarkan  secara  utuh  tradisi  tersebut  dengan  mengacu  pada  tradisi  yang  berjalan  di lapangan  dengan  didukung  hasil  wawancara.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan historis sosiologis yang mana pergeseran makna dan nilai dari tradisi kondangan yang  semula  berasakan  tolong  menolong  kemudian  seiring  berjalan  waktu  menjadi  hutang piutang antara masyarakat yang melakukan hajatan pernikahan. Pendekatan historis digunakan dalam menganalisa awal  muncul dan perkembangan tradisi kondangan tersebut.  Sedangkan pendekatan sosiologis sebagaimana dipahami bahwa sosiologi adalah satu ilmu yang mengkaji manusia mengenai hidup dan kehidupannya dalam bermasyarakat yang mengikat satu dengan lainnya (Mahyudi, 2023).
Dalam hal penelitian ini melihat bagaimana tradisi tersebut ada pada masyarakat dan menjadi  adat  dan  kebiasaan  yang  sudah  dijalankan  tanpa  ada  ikatan  serta  batasan  tertentu. Sumber data utama dalam penelitian ini diambil langsung dari lapangan berikut wawancara dengan Masyarakat setempat, dengan didukung referensi-referensi pustaka berupa buku, kitab- kitab  fiqih  klasik  maupun  kontemporer,  ensiklopedi,  kamus,  jurnal  dan  referensi  lain  yang relevan  guna  menggali  teori  dan  konsep-konsep  yang  berkaitan  dengan  tradisi  tersebut. Analisis data menggunakan deskriptif analitis dengan menggambarkan secara umum jelas dan rinci mengenai tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang. Data kemudian di analisa secara mendalam dengan meninjau aspek historis dan juga sosiologisnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Adat Dan Tradisi Kondangan
Adat dalam bahasa Arab diambil dari akar kata al’aud wa al mu`awidah yang diartikan sesuatu  dilakukan  secara  terus-menerus.  Dan `adah merupakan  satu  isim  (kata  benda)  dari perbuatan  yang  berlaku  terus  menerus  sehingga  menjadi  pengulangan  sesuatu  yang  mudah seperti tabiat (karakter).  Pengulangan secara umum ditentukan dengan tiga kali secara urut- urutan.  Adapun  `urf  adalah  sesuatu  yang  diketahui  kebaikannya,  dalam  pandangan Abdul Karim Zaidan `urf adalah sesuatu yang menyatu pada masyarakat dan menjadi kebiasaan yang terus  dilakukan  sehingga  diterima  dan  melekat  baik  dalam  hal  perbuatan  maupun  perilaku (ZAIDAN, 2013). Ma`ruf adalah nama bagi semua ucapan ataupun perbuatan diketahui oleh syara`  kebaikannya.  Dan  kebalikannya  adalah  munkar  yakni  yang  diingkari  oleh  syara`. Dengan demikian `urf adalah adat yang ma`ruf, yang baik dan sudah dikenal dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sesuatu yang melekat dalam jiwa manusia.
Pada hakikatnya nash tetaplah menjadi acuan pertama dalam penetapan hukum Islam, namun segala hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan tidak didapatkan penjelasan rinci oleh nash, maka `urf dan adat bisa dijadikan sumber dalam menetapkan suatu hukum. Terutama jika muncul persoalan hukum yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat. Pembagian adat istiadat  secara umum terbagi dalam dua dimensi : shahih dan fasid, umum dan khusus. `urf dan adat yang shahih bisa dimaknakan suatu tradisi kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi aturan syara`, sebaliknya adat fasid adalah kebiasaan atau adat  istiadat  yang  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  syara`,  seperti  menghalalkan  yang  haram (riba,  khamr  dan  lainnya). Ada  `urf  atau  adat  yang  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat  atau mayoritas  negara  yakni  adat  yang  bersifat  umum,  seperti  makan  dan  pakaian  warga Asia dengan nasi dan berpakaian melayu. Ada juga adat yang hanya berlaku pada wilayah tertentu pada masyakat atau suku tertentu. Seperti pemberian mahar masyarakat Jawa dan suku Batak berbeda satu dengan lainnya (Az Zuhaili, 1990).
`Urf dan adat dalam posisi bertentangan dengan nash apabila perbedaannya pada masa penurunan  nash  tersebut  dengan  adanya  `urf  yang  berlaku.  Maka  secara  umum  Ulama berpendapat  diperbolehkannya  meninggalkan  nash  dan  menggunakan  `urf  dan  adat  dalam menerapkan satu hukum. Begitu halnya apabila `urf dan adat bertentangan dengan masalah- masalah fiqih yang tidak terdapat nash syara`, melainkan pendapat ataupun ijtihad Ulama yang sesuai dengan zamannya. Maka `urf dan adat bisa implementasikan dalam penetapan hukum Islam yang baru yang tidak terdapat ketentuan syara` dengan berlandakan pada adat kebiasaan situasi dan kondisi pada masa dan masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan satu kaidah yang disepakati  bahwa  “نامزلأا  ريغتب  ماكحلأا  ريغت  ركني  لا”,  bahwa  tidak  diingkari  adanya  perubahan hukum disebabkan adanya perubahan zaman (masa) (Fikriyah Ahmad al Sayyid, n.d.).
Istilah  tradisi  ada  beberapa  kata  yang  sering  dikenal  dan  diucapkan  sama  dalam penggunaannya.  Ariyono  Suyono  dan  Aminuddin  Siregar  menjelaskan  dalam  Kamus Antropologi,  disebutkan  bahwa  kata  tradisi  dipersamakan  dengan  istilah  adat  istiadat  atau kebiasaan yang bersifat magis religius dari norma-norma, hukum-hukum, nilai-nilai budaya, serta  aturan  yang  terkandung  dalam  keseharian  penduduk  asli  yang  bertalian  erat  sehingga menciptakan ketentuan atau sistem yang sedemikian rupa mencakup seluruh konsepsi sistem kebudayaan untuk dijadikan aturan sosial (Habibah, 2023) Menurut Soerjono Soekanto dalam Kamus Sosiologi, tradisi diartikan sebagai kepercayaan dan adat-istiadat yang dipelihara secara turun temurun (Soekanto & Sulistyowati, 2017).
Tradisi adalah suatu pola perilaku yang menjadi bagian dari budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat serta kepercayaan yang terus menerus dilakukan. Cak Nur  membagi  pengertian  tradisi  dan  tradisionalitas.  Tradisi  menurutnya  adalah  satu kebudayaan  yang  ada  namun  perlu  dipilah  untuk  dipertahankan  dan  mana  yang  tidak  perlu diperlukan. Tradisionalisme merupakan sikap tertutup  dari sebab menurunkan tradisi secara mutlak dan menyeluruh, tanpa adanya penilaian terhadap sesuatu yang baik maupun buruk. Secara terminologi tradisi  mengandung arti tersembunyi tentang adanya  kaitan antara masa lalu  dengan  masa  kini.  Ia  menunjuk  kepada  sesuatu  yang  diwariskan  oleh  masa  lalu  tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi merupakan roh dari kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Tradisi juga dibangun secara simbolik pada masa sekarang dan bukannya sesuatu yang diturunkan dari masa ke masa (Rohmah & Purwantoro, 2023).
Berbagai daerah di Indonesia memiliki budaya lokal yang berkembang yang merupakan pola hidup menyeluruh yang sifatnya kompleks mengandung arti yang luas dan merupakan suatu  pengalaman  manusia  dalam  bentuk  ekspresi  manusia  dan  menunjukan  identitasnya kepada manusia lain dengan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum dan adat-istiadat (kebiasaan). Sedangkan nyumbang sering dimaknai sebagai pemberian atau sodaqohan , pada tiap  daerah  mempunyai  cara  penyebutan  yang  berbeda-beda  sebagai  contoh,  sebagian  suku jawa menyebutnya dengan nyumbang, kondangan, ewuh, buwoh, jagong dan mbecek. Makna dari penyebutan tersebut tidaklah sama persis, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama secara subtansi.
Tradisi  nyumbang  ini  merupakan  kebiasaan  masyarakat  Indonsia  secara  umum khususnya masyarakat pulau Jawa dalam memberikan bantuan berupa uang, bahan makanan, dan  makanan  pokok  kepada  masyarakat  yang  memiliki  hajatan.  Budaya  yang  beragam  dan memiliki  ritual-ritual  khusus  salah  satunya  adalah  dalam  prosesi  pernikahan.  Pernikahan memiliki  variasi  antar  pulau,  suku  dan  daerah  tertentu  yang  beragam.  Misalnya  pemberian mahar  pernikahan  setiap  suku  dan  golongan  di  Indonesia  sangatlah  beragama.  Begitu  juga budaya  upacaranya  dari  pecah  telor,  mandi  kembang  bahkan  budaya  pingit  mempelai perempuan yang berbagai tradisi berbeda-beda.
Istilah manten dalam bahasa Indonesia yaitu nikah atau perkawinan dan pernikahan. Tradisi nyumbang manten atau dalam daerah Jawa Tengah bagian barat lebih dikenal istilah kondangan  yang  merupakan  kebiasaan  masyarakat  pada  pelaksanaan  hajatan  atau  pesta pernikahan atau biasa disebut dengan resepsi dan walimah. Sumbangan ini dilakukan untuk memberikan  bantuan.  Namun  demikian  bantuan  ini  lambat  laun  menjadi  transaksi  tabung menabung atau hutang piutang yang mengarahkan adanya kewajiban untuk membalas balik apa yang sudah diberikan. Bahkan dalam adat Jawa Tengah misalnya, dalam proses mantenan, ada tetangga atau kolega yang khusus mencatat sumbangan-sumbangan tamu yang nanti akan diserahkan kepada pemilik hajatan. Sehingga diketahui hutang maupun piutangnya yang sudah terbayar dan mana yang belum terbayar
Pada hakikatnya, sumbangan sebagai sedekah yang tidak diharapkan pengembalianya atau  tidak  terikat  dengan  kontrak  apapun,  yang  artinya  murni  hibah.  Jika  seseorang memberikan  sumbangan,  seyogyanya  tidak  perlu  dicatat  jika  demikian  akan  mengandung makna transaksi yang mengikat seperti hutang atau pembelian lainnya (Rohmah & Purwantoro, 2023).  Dalam  penyelenggaraan  mantenan  (hajatan  pernikahan)  pemilik  hajatan  tersebut mengundang tetangga dan kolega serta saudara yang kenal. Kemudian menunjuk tetangga atau saudara  sebagai  pencatat  barang-barang  yang  datang  dari  para  tamu  tersebut.  Bahkan  tidak jarang sohibul hajat lewat perantara atau langsung meminta piutangnya kepada saudara atau tetangga yang telah lebih dahulu melakukan hajatan pernikahan.
Dengan  demikian  sumbangan  yang  selama  ini  dilakukan  antara  pihak-pihak  yang melakukan  hajatan  pernikahan  tersebut  terikat  oleh  akad  hutang  secara  implisit.  Tidak  ada aturan tertulis maupun ucapan jelas dan mengikat mengenai tradisi sumbang manten ini. Akan tetapi  secara  sadar  masyarakat  Jawa  khususnya  melakukannya  dengan  sukarela.  Meskipun mungkin keberatan masih dirasakan namun melihat tradisi sudah lama dan mengakar diantara masyarakat  itu sendiri, sehingga tidak mampu mengelak  ataupun membantahnya. Sumbang manten  (kondangan)  dalam  upacara  pernikahan  ini  menjadi  akad  transaksi  yang  mengingat yang tidak pasti waktu dan masanya. Dimana para masyarakat yang merasa memiliki hutang atas hajatannya harus setiap saat menyiapkan tagihan hutangnya kepada orang lain.

## 2. Akad Hutang Dalam Hukum Islam
Hutang dalam kajian fiqih Islam terdapat dua istilah, al dain dan juga qard . Dain lebih umum  dari  pada qard .  Dimana dain bisa  dalam  bentuk  hutang  piutang  berupa  barang,  jasa maupun mata uang dalam  jual beli atau yang laiinya. Sedangkan qard lebih  kepada  hutang piutang yang terstruktur, tercatat dan imbal balik dari peminjaman atau kesepakatan atas hutang piutang yang bertujuan khusus dalam modal ataupun lainnya. Dalam bahasa lain bahwa qard segala bentuk pinjaman yang diberikan dan kepemilikannya bagi orang yang membutuhkan dan akan dikembalikan sebagai gantinya. Namun dain adalah segala bentuk kewajiban yang ditanggung baik dalam bentuk qard maupun lainnya. (feqhia)
Dalam kamus bahasa Indonesia, hutang (red.utang) yaitu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, atau uang yang dipinjam orang lain. Kontrak adalah perjanjian antara dua  orang  atau  lebih  dalam  perdagangan  maupun  lainnya.  Dalam  Pasal  1754  KUHPerdata mengenai akad hutang dibunyikan dengan “ Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang
menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”
Sebagaimana disebutkan bahwa hutang piutang dalam hukum Islam yaitu perbuatana memberi  seseorang  kepada  sesorang  lain  dengan  sesuatu  yang  diberikan  namun  adanya kewajiban  untuk  membayar  atau  mengembalikan  pinjamannya  tersebut.  Sedangkan  makna qard lebih spesifik memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan namun dikembalikan dikemudian hari sebagai gantinya (Muaddin & Aini, 2022). Adapun akad secara konseptual hukum  Islam  merupakan  perjanjian  kedua  belah  pihak  pada  satu  perbuatan  dengan  tujuan mengikatkan  diri  pada  suatu  hal  khusus.  Terwujudnya  akad  dilakukan  dengan  adanya  ijab kabul,  sesuai  ketentuan  syara`  serta  terdapat  akibat  hukum  pada  objek  perikatan.  Jadi  akad merupakan perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara`.
Dengan  demikian  akad  hutang  adalah  satu  perjanjian  ataupun  kesepakatan  yang dijalankan dua orang secara sadar untuk memberikan pinjaman yang bisa digunakan dan di miliki  dengan  ada  kewajiban  mengembalikan  piutang  tersebut  dilain  waktu.  Pemberian pinjaman (hutang) secara umum bermacam-macam bentuk dan variannya. Bahan habis pakai yang  dihutangkan  bisa  berupa  uang,  makanan,  pakaian  ataupun  modal  bisnis  yang  akan dikelola pihak penghutang.  Ketentuan dalam hukum  Islam  terhadap keabsahan akad  adalah adanya dua orang yang melakukan transaksi yang bisa dibenarkan perbuatannya, ada barang atau harta yang dipinjamkan serta shighat akad. Sedangkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang mengikatkan diri, kecakapan pembuat kontrak, ada sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan (tidak terlarang/halal).
Dalam fiqih muamalah, akad hutang ini masuk pada kategori akad tabarru` dimana akad ini dilandasi atas dasar tolong menolong, tidak adanya perhitungan untuk rugi seperti dalam akad-akad tijari dalam jual beli. Sebagaimana dinashkan dalam al Qur`an QS. Al Maidah; 2 ” َّنِإ  ۖ َ َّللَّٱ  ۟اوُقَّتٱ َو  ۚ ِن َٰوْدُعْلٱ َو   ِمْثِ ْلْٱ  ىَلَع  ۟اوُن َواَعَت   َلا َو  ۖ  ٰى َوْقَّتلٱ َو   ِ رِبْلٱ  ىَلَع  ۟اوُن َواَعَت َو ِباَقِعْلٱ  ُديِدَش  َ َّللَّٱ ”  Dan  tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu  kepada Allah,  sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Dalam ayat lain ungkapan istilah qard (menghutangkan pinjaman) disebutkan dalam QS.Al hadid ; 11 “ ٌمي ِرَك  ٌرْجَأ ٓۥُهَل َو ۥُهَل ۥُهَفِع َٰضُيَف اًنَسَح اًض ْرَق َ َّللَّٱ  ُض ِرْقُي ىِذَّلٱ اَذ نَّم” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)  pinjaman  itu  untuknya,  dan  dia  akan  memperoleh  pahala  yang  banyak.  Dalam konteks ayat ini qard berarti menyimpankan harta kejalan yang baik sebagai pinjaman yang akan mendapatkan pengembalian yang baik pula ( ةرهز وبأ دمحم - دمحأ نب ىفطصم نب دمحأ نب دمحم , n.d.).
Begitu juga dinyatakan dalam “  ْمُكَنْيَب  ْبُتْكَيْل َو ۚ ُهوُبُتْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ  ٰىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ِلْدَعْلاِب   ٌبِتاَك”  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu´amalah  tidak  secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar QS. Al Baqarah; 282. Tafsir al Tahrir Wa al Tanwir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai permulaan sistem Islam mengenai perhatiannya pada kondisi umat muslim dan harta-hartanya agar tercipta bahu membahu kepada kaum fakir dan yang lemah yang membutuhkan ( نبا روشاع , n.d.).
Pada  ketentuan  fiqih  muamalah qard ataupun dain yang  merupakan  segala  kegiatan muamalah  boleh (mubah), seperti halnya hutang piutang yaitu sesuatu aktivitas manusia yang berkaitan antara dua pihak yang memberi hutang dan menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain yang berutang dengan membuat perjanjian pihak berhutang wajib mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena dasar dari pada hutang  ini  adalah  pemberian  pertolongan  bagi  orang  yang  berhajat,  maka  secara  hukum kebolehannya  jelas  disesuaikan  pada  kesepakatan  dan  keridhaan  masing-masing  pelaksana kontrak  tersebut.  Bahkan  sanksi  hukum  bagi  para  pembelot  hutang  tidak  dapat  ditemukan
secara rigit baik dalam syariah maupun sistem hukum di Indonesia menyebutkan bahwa Pasal 19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  mengatur tentang  sengketa  utang  piutang  tidak  diperbolehkan  adanya  pidana  penjara  yaitu  “Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban  dalam  perjanjian  utang  piutang” (Aritama, 2022).

## 3. Tradisi Kondangan Sebagai Hutang
Dalam  penelitian  ini  data  digali  melalui  wawancara  interaktif  dan  langsung. Wawancara  berisi  delapan  pertanyan  mengenai  tema  yang  diteliti.  Adapun  informan diambilkan  dari Tiga  Kabupaten  yaitu  Brebes, Tegal,  Banyumas  daan  Pubalingga.  Masing- masing  dari  kabupaten  tersebut  diambil  tiga  orang  narasumber  yang  terpilih  sesuai  dengan target usia, jenis kelamin dan tokoh. Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa temuan yang dihasilkan, bahwa tradisi kondangan dari empat kabupaten tersebut secara umum hampir sama dengan satu yang lain, sedikit perbedaan hanya terletak pada jenis yang diberikan antara beras atau sembako dan juga uang (amplop).
Menurut penuturan Sebagian masyarakat Tegal Margasari Desa Kaligayam RT/RW: 1/3 Tya 62 tahun yang juga merupakan sesepuh daerah tersebut bahwa “ Tradisi kondangan (red peneliti)  didaerah  sini  adalah  gotong  royong,  karena  di  desa  banyak  yang  tidak  mampu awalnya, tapi harus menjalankan walimah sesuai syariat. Jadi dengan suka rela para tetangga dan sanak kerabat membantu (sumbang) pangan, dari beras, sembako, bahan mentah pertanian dan  ada  juga  berupa  uang.  Namun  entah  sejak  kapan  sekarang  jadi  dicatat  kalau  mau nyumbang, mungkin karena sekarang sudah modern yah”. Demikian ungkpanya.
Ibu  Ini  43  tahun  Jl.  Louhan  Nomor  10  Kecamatan  Randugunting Tegal  Kota  ketika ditanya bagaimana tradisi kondangan pernikahan didesanya menjawab “bahwa seperti halnya daerah lain setiap hajatan masyarakat secara umum akan mengundang tetangga dan saudara. Dan semua membawa bakul (kondangan), beras atau sembako yang nanti diserahkan kepada wakil sohibul hajat supaya dicatat sebagai hutang maupun piutang, semisal 10 kg beras ya nanti dilihat  tercatat  piutang  atau  hutang.  Kalau  hutang  10  kg  beras  atau  gula  ya  harus  segitu bawanya”. Selanjutnya peneliti juga menanyakan sejak kapan tradisi pencatatan kondangan dan menjadi hutang beliau menjawab “sudah sejak muda mengantar ibu dan keluarganya yang diketahui sudah seperti itu”.
Ketika menggali pandangan atas tradisi tersebut peneliti mewancarai seorang ibu lain yaitu  ibu  ain  47  Tahun  warga  desa  Bendungan  RT/RW:  2/4  Kecamatan  Margasari  Tegal mengenai  keberatannya  terhadap  pencatatan  kondangan  dan  menjadi  hutang  piutang  maka menjawab “ya keberatan sih nggak ya, cuma ya kok sodaqoh jadi hutang. Nilai pahala jadi kaya berkurang.  Tapi  bagaimana  lagi  ini  sudah  jadi  tradisi  dan  dijalankan  bersama”  begitu imbuhnya.
Di Purbalingga desa Karangaren rt/rw : 5/2  peneliti sempat bertemu dan berbincang dengan bapak Nur 65 tahun selaku tokoh masyarakat, yang kemudian ditanyakan kepada beliau bagaimana  adanya  tradisi  kondangan  dan  adakah  sanksi  bagi  pelanggar  beliau  menjawab  “ tidak  ada  sanksi  hukum,  namun  secara  etika  sebagian  masyarakatnya  menanyakan  hukum hutang kondangan yang tidak dibayarkan. Menurut beliau” kalau dilihat, tidak bisa ditemukan secara syariat sanksi hukum untuk menetapkan hukuman bagi pelaku mangkir hutang dalam kondangan.”
Hal yang senada diutarakan juga oleh Kedungjati 3/6 bukateja Purbalingga, Ibu aza 45 tahun, serta bapak wira 49 tahun Desa Cibendung RT/RW: 2/2 Kec banjarharjo Yani 55, Desa Buaran RT/RW: ¾ Kecamatan Ketanggungan mengenai tradisi kondangan sebagai akad hutang kapan dimulai “dimulainya sejak kapan tidak ada yang tahu ya kayaknya. Namun sudah lama dijalankan”.  Ketika  ditanyakan  mengenai  semua  warga  menjalankan  tradisi  tersebut,  maka
menurut Ibu Cas 50 tahun Kabupaten Brebes Desa Baros RT/RW: 3/10 “hampir semua daerah Jawa setahu saya sama mempraktikkan dan jadi hutang piutang, meskipun mungkin ada yang tidak juga dengan alasan tertentu”.
Dari beberapa wawancara hampir dari duabelas  orang menyampaikan adanya tradisi kondangan  “hajatan  manten”  dalam  perayaan  pernikahan  pada  wilayah-wilayah  tersebut. Namun secara tehnis ada beberapa perbedaan, misalnya yang disampaikan ibu Yati RT/RW: 2/1 Desa Limbangan Kutasari yang menceritakan bahwa didesanya “pencatatan hutang piutang pada tradisi kondangan pernikahan tidak semua tercatat, sebagian masyarakat hanya mencatat yang masih termasuk keluarga atau tokoh masyarakat dan orang yang kaya (mampu), kalau sesama warga umum biasanya ada yang dicatat ada juga ya tidak dicatat hanya sebagai murni sumbangan”. Selanjutnya dalam bentuk apa saja biasanya kondangan diberikan?” kalau disini umumnya beras, atau bahan hasil pertanian kaya bawang merah dan cabe, kadang juga ada yang pakai uang(amplop)”.
Mengenai sanksi dan keberatan dalam praktik tradisi tersebut ibu Aini 47 tahun desa Bendungan RT/RW:  2/4  menyatakan bahwa  “ ya sebenarnya sangat  disayangkan ya,  apalgi bagi saya yang notabene kurang mampu, mau bikin hajatan, mengundang tetangga jadi mikir nant membayarnya bagaimana”. Adapun sanksi hukum sih ga ada, belum pernah terjadi ada hukuman  pelanggaran  ya.,  Cuma  mungkin  akan  dicemooh  dan  jadi  bahan  perbincangan dikalangan tetangga dan saudara.” Dengan demikian sanksi sosial dan etik saja yang berlaku bagi  masyarakat  yang  tidak  membayarkan  hutangnya  kepada  orang  lain.  “iya  sepertinya begitu.” Begitu Imbuhnya.

## 4. Tinjauan Historis Sosiologis Kondangan Sebagai Hutang
Dalam  kajian  historis  yang  diperhatikan  adalah  kejadian  faktual  dalam  kehidupan masyarakat  yang  sudah  dilalui.  Sejarah  berada  pada  kaitannya  dengan  masa  lampau. Perhatiannya terletak pada  kontek, pelaku, wilayah serta zamannya.  Kajian  ini  mengungkap kejadian-kejadian yang dapat melacak kapan terjadinya, tempat terjadi, mengapa serta siapa yang  terlibat  didalamnya  (Harahap  et  al.,  2023).  Berdasarkan  hasil  analisis  data  lapangan digambarkan  bahwa  secara  historis  mulainya  pergeseran  tradisi  kondangan  menjadi  satu hutang itu terjadi secara lumrah. Tidak ditemukan kepastian tahun berapa dan dari daerah mana diawali.  Dari  dua  belas  responden  daerah  tenpat  tinggalnya  semua  mengadakan  tradisi kondangan tersebut sudah sejak lama dilakukan.
Perkembangan manusia dari masa ke masa menjadi lebih moderat disatu sisi, namun sisi lain ada pergeseran makna dalam tradisi yang disebabkan pengaruh kapitalis dan ekonomi yang juga berasal dari sistem masyarakat lebih individualis pada segi lain namun juga masih sangat kolektif, mengingat hubungan masyarat di Indonesia sebenarnya sangatlah besar nilai sosialnya. Sehingga ada nilai-nilai yang berubah dalam kehidupan masyarakat terletak pada indepensi dari diri sendirinya saja. Dalam ilmu sosial, pendekatan sosiologis berrfungsi untuk menelaah  kehidupan    individu-individu  dalam  masyarakat  dan  publik  serta    hubungannya mengatur satu dengan lainnya yang bertujuan memahami karakter dan tujuan hidup bersama serta  cara  perkumpulan  itu  beradaptasi,  berkembang  menjadi  komunitas  manusia  dengan karakter  yang  berbeda (Harahap et al., 2023).
Tradisi  kondangan  pernikahan  yang  sejatinya  merupakan  persoalan  anjuran  syari`at dalam hal tolong menolong sesama muslim dalam aktivitas pernikahannya, seolah mengalami pergeseran makna dan praktik dalam menjalankannya. Peralihan makna konsep yang dipahami sebagai  perilaku  suka  rela  menjadi  tuntutan  yang  mendera  masyarakat.  Menurut  Selo Soemardjan bahwa perubahan sosial adalah penyimpangan kolektif dari pola-pola yang telah mapan (Amiruddin & Asikin, 2018). Maka ada baberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan perubahan sosial : perubahan apa saja yang terjadi, sampai pada tahap apa perubahan
itu terjadi, bagaimana keadaan sebelum dan sesudah perubahan terjadi, serta faktor apa dan bagaimana perubahan itu terjadi.
Adanya pergulatan sosial dan hukum bukanlah sebab keharusan pemisahan keduanya, namun hukum adalah satu kenyataan dalam masyarakat yang sangat realistis dan empiris. Van Vollenhoven menyatakan bahwa tercampuraduknya kebiasaan dan hukum kebiasaan itu tentu tidak  usah  menghalang-halangi  kita  untuk  mengadakan  pemisahan  antara  keduanya,  sebab dalam banyak hal sangatlah mungkin dilakukan usaha mengenali adat dengan akibat hukum (Vollenhoven, 1985).
Sistem hukum berbicara mengenai teori hukum yang merupakan produk historis, yaitu terlahir dari percampuran nilai budaya, sosial ekonomi serta aspek nilai yang diakomodir dalam suatu sistem negara ataupun bagian dari negara (Efendi & Ibrahim, 2018). Dalam hal ini tradisi kondangan sebagai akad hutang adalah nilai sosial budaya yang saat ini biasa dipraktikkan oleh masyarakat Jawa sebagai satu sistem adat yang bernilai hukum. Dalam hukum Islam ada satu kaidah  berbicara  mengenai  adat  yang  bisa  dijadikan  sistem  hukum  yaitu  kaidah al  adatu muhakkamah (As-Suyuti, 2010), bahwa selama adat kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan  syara`  dan  sudah  dijadikan  kebiasaan  ataupun  tradisi  yang  dikenal  dan  tak terbantahkan, maka adat bisa dijadikan pijakan hukum.
Dalam  sosiologi  hukum,  teori  hukum  tidak  dilihat  sebagai  institusi  yang  steril melainkan  pengujian  dan  penarikan  terhadap  hasil  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk dari interaksi hukum dan lingkungan sosialnya (Efendi & Ibrahim, 2018). Cicero mengungkapkan bahwa adanya masyarakat maka adanya hukum, begitu juga Eugen Ehrlich mengatakan bahwa tiada masyarakat tanpa hukum sehingga hukum dapat ditemukan pada tiap masyarakat betapapun sederhananya masyarakat yang bersangkutan (Hajar, 2017).
Perubahan hukum bisa jadi sebagai akibat dari perubahan masyarakat, atau bisa katakan sebaliknya perubahan masyarakat sebab adanya perubahan hukum yang diberlakukan. Maka dalam  penelitian  ini,  mencermati  bagaimana  perubahan  paradigma  praktis  yang  dilakukan masyarakat  dari  konsep  sumbangan  menjadi  konsep  hutang  piutang.  Historisitas  peralihan tersebut juga didekatkan secara sosiologis, sehingga mendapat jawaban yang tepat mengenai sisi hukum dan pandangan sosial mengenai tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang.
Esensinya sumbangan adalah bentuk tolong menolong yang dilakukan secara sukarela. Dalam praktiknya sumbang manten dalam adat masyarakat di Indonesia Di Jawa terdapat sisi positif  dan  juga  sisi  negatif.  Sumbang  manten  berdampak  positif  bagi  masyarakat  terkait pertnolongan antar sesama dalam meringankan  beban hajatan ( walimah ) dalam pernikahan. Namun ada juga dampak negatifnya jika pesta pernikahan diadakan secara bersamaan dengan masyarakat  lainnya.  Jika  meninjau  perekonomian  manusia  secara  fitrah  ada  naik  turun kehidupan  dan  juga  kebutuhan  yang  kadang  tidak  terduga  dalam  sehari-hari.  Hal  ini  akan memberikan  beban  tersendiri  bagi  masyarakat  yang  harus  hadir  dan  juga  memberikan sumbangannya  sebagai  hutang  masa  lalu  yang  juga  pada  prosesi  pernikahan.  Meskipun demikian secara umum masyarakat di Jawa khususnya sukarela melakukan selagi itu masih bermanfaat  bagi  tetangga  dan  juga  saudaranya.  Dan  masih  diparktikkan  sampai  hari  ini (Maryam & Arsyad, 2022b).
Dalam hal ini ada dua arah penglihatan pada tradisi sumbang manten ini yakni sebagai praktik  budaya  dan  tradisi  sumbangan  sebagai  hibah  (pemberian)  yang  dilakukan  secara sukrela tanpa mengharap ganti balas jasanya. Kemudian praktik budaya dan tradisi sumbangan ini sebagai hutang piutang bagi masyarakat yang memiliki keterikatan adanya transaksi hutang piutang dalam sumbangan manten tersebut. Dimana adanya keharusan untuk mengembalikan pemberian kepada pemilik hajat telah memberikan banyak bantuan kepadanya.
Hal  ini  menimbulkan  perasaan  ingin  membalas  pemberian  serta  anggapan  hutang piutang yang harus dikembalikan (Rachmawati & Anwar, 2021). Dengan demikian hakikatnya
tradisi  ini  dikembalikan  pada  kebiasaan  individu  dalam  menjalankan  hajatan  pernikahan tersebut. Meskipun secara mayoritas masyarakat melakukan secara suka rela namun kewajiban sosial yang membelenggu masyarakat tertentu sehingga menjadikan tradisi sumbang manten ini menjadi sesustu yang mengikat.
Pada tradisi sumbang manten tersebut  pemberian yang diberikan tidak harus berupa uang.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  budaya  masyarakatnya  masing-masing. Pemberian sumbangan pada hajatan pernikahan di pedesaan umumnya menggunakan beras, atau juga uang. Namun pada masyarakat perkotaan umumnya menggunakan uang. Jika dilihat dari  masyarakat  perkotaan  secara  umum  tidak  secara  ketat  mempraktikkan  adat  ini  sebagai hutang piutang dan tercatat seperti halnya masyarakat pedesaan yang memang secara khusus ada  tim  pencatat  jumlah  yang  diberikan.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  perkotaan  lebih praktis mengadakan prosesi pernikahan digedung dengan waktu dan undangan yang terbatas. Selain  itu  juga  jarang  ditemukan  membawakan  barang-barang  beras  atau  bahan  makanan pokok. Melainkan lebih pada memberikan amplop berisi uang, yang sering diucapkan dengan istilah ngamplop.
Meskipun demikian, walaupun secara historis peralihan praktik sumbangan (sedekah) menjadi  akad  hutang  belum  dapat  ditemukan  titik  terangnya,  namun  secara  sosiologis barangkali dapat dianalisa bagaimana masyarakat Indonesia umumnya bersifat peduli kepada sesama, dan juga sifat kasih sayang dan gotong royong serta kebersamaan sangat kental dan melekat.  Rasa  sungkan  yang  dimiliki  warga  Indonesia  biasanya  membuat  sikapnya  lebih mendiamkan apa yang sekiranya tidak perlu diperebutkan atau diributkan. Serta sungkan untuk tidak membalas kebaikan pemberian orang lain terhadapnya. Pada kondisi lain dapat dilihat masyarakat modern hari ini termasuk di Indonesia secara finansial lebih maju dan mengerti kebutuhan  dan  modernitas  lifestyle  yang  membuat  seseorang  bisa  cenderung  matrialis  dan tingkat  individual  sedikit  mempengaruhinya.  Kebutuhan  harian  menjadi  perhitungan  bagi masyarakat, sehingga harta benda yang dikeluarkanpun harus memiliki nilai profitnya.

## E. KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi bisa dimaknakan adat dan `urf. Adat yang dikenal dan baik dilaksanakan adalah secara berulang dan terus menerus sebagai tradisi dan budaya masyarakat luas. Tradisi sumbangan manten (menyumbang dalam pernikahan)  merupakan  adat  masyarakat  Indonesia  dengan  berbagai  istilah  yang  digunakan seperti  buwuh  atau  kondangan  dan  lain-lain.  Tradisi  ini  merupakan  budaya  memberikan sumbangan  atau  bantuan  bagi  masyarakat  yang  melakukan  walimah  nikah  atau  hajatan pernikahan  dengan  tujuan  meringankan  beban  serta  membantu  sesama.  Namun  dari  masa kemasa tradisi ini menjadi bergeser secara nilai dan maknanya menjadi hutang piutang yang wajib dibayarkan pada waktu masyarakat lain yang telah menyumbang mengadakan hajatan yang sama.
Bahkan  sebagian  masyarakat  seperti  di  Kabupaten  Banyumas  Brebes  ataupun Tegal mencatat  piutangnya  sehingga  ketika  ada  tetangga  dan  saudara  yang  menghutangi  atau berhutang  kepadanya  ketika  mengadakan  hajatan  pernikahan  maka  akan  dikembalikan  atau akan  diminta  jika  belum  melunasinya.  Secara  historis  tidak  ditemukan  secara  pasti  kapan dimulai dan darimana dimulai. Masyarat Brebes misalnya mempraktikkan tradisi kondangan menjadi hutang ini sudah hampir semua lapisan masyarakat. Ada dalam bentuk uang, beras sembako maupun hasil pertanian, seperti bawang merah dan cabe.
Tradisi sumbang manten juga telah dilakukan cukup lama dan umum oleh masyarakat dan berjalan hingga masa sekarang. Tidak ada sanksi yang diberikan tokoh masyarakat ataupun hukum yang berlaku didalamnya seperti yang ditetapkan juga dalam UU tentang HAM Pasal 19  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  39 Tahun  1999  bahwa  tidak  adanya  pidana  bagi  sengketa hutang piutang. Begitu juga secara syariat, dimana hutang piutang menjadi akad tabarru1 yang
artinya  kontrak  tolong  menolong.  Meskipun  tradisi  tersebut  mengikat  dan  menjadi  hutang piutang masyarakat, namun keberlangsungannya dalam masa yang lama dan berlaku lumrah menunjukkan keridhaan masyarakat dalam budaya tersebut. Sehingga secara sosiologis tradisi tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri yang tidak dikenakan hukum hanya sanksi sosial terkait hubungan indvidu satu dengan yang lainnya saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Burnu,  &  Muhammad  Shidqi.  (n.d.). ةيلكلا ةقفلا دعاوق  حاضيإ  يف  زيجولا  باتك.  Retrieved  from: https://shamela.ws/book/8379/261 Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum . RajaGrafindo Persada. Aritama,  R.  (2022).  Penipuan  Dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Perdata. SENTRI:  Jurnal Riset Ilmiah , 1 (3), 728–736. https://doi.org/10.55681/SENTRI.V1I3.283 As-Suyuti, A.-J. (2010). Al-Asybah wa An-Naza’ir . Dar Kutub al-Ilmiyah. Az Zuhaili, W. (1990). Ushul al fiqih al Islami . Daru Al Fikr.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Prenadamedia Group.
Fikriyah Ahmad al Sayyid. (n.d.). Qawaid Al Fiqh al Kulliyah . Jami`at al Azhar. Hajar. (2017). Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih . Kalimedia.
Harahap, Y. S., Sya’bana, D. F., Syukri, A., & Sinaga, A. I. (2023). Berbagai Pendekatan Studi Islam. Tarbiatuna:  Journal  of  Islamic  Education  Studies , 3 (2),  296–305. https://doi.org/10.47467/TARBIATUNA.V3I2.3858
Mahyudi,  D.  (2023).  Pendekatan Antropologi  dan  Sosiologi  Dalam  Studi  Islam. Ihya  Al- Arabiyah:  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Arab , 9 (2),  114–140. https://doi.org/10.30821/IHYA.V9I2.17900
Maryam, S., & Arsyad, A. (2022a). Analisis Urf’ Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang  Dalam  Perkawinan  di  Kecamatan  Bontoramba  Kabupaten  Jeneponto. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , 250263. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769
Maryam, S., & Arsyad, A. (2022b). Analisis Urf’ Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang  Dalam  Perkawinan  di  Kecamatan  Bontoramba  Kabupaten  Jeneponto. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab ,  250263–250263. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.24769
Muaddin, M., & Aini, N. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen di Madura. Al  Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ekonomi  Islam , 10 (1),  79–95. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.291
Rachmawati, S. A., & Anwar, Moch. K. (2021). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam ,
4 (3), 69–83. https://doi.org/10.26740/JEKOBI.V4N3.P69-83
Rohmah,  R. A.,  &  Purwantoro.  (2023).  Makna  Sosial  Tradisi  Nyumbang  dalam  Berbagai Hajatan di Desa Masda Makmur: Bidang Sosial Humaniora. Journals of Indonesian Multidisciplinary Research , 2 (1), 1–16. https://doi.org/10.61291/JOINMR.V2I1.8 Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Prive: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 02 (01). Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Press. Vollenhoven, C. V. (1985). Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia . Djambatan. Zaidan, A. K. (2013). al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh . Muassasah Al-Risalah. Zikriadi,  U.  S.,  &  Hifza.  (2023).  Aneka  Jenis  Penelitian. SAMBARA:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 36–46. https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i1.157
روشاع نبا. (n.d.). ريونتلاو ريرحتلا. Retrieved from https://tafsir.app/ibn-aashoor/2/282
ةرهز وبأ دمحم- دمحأ نب ىفطصم نب دمحأ نب دمحم. (n.d.). ريسافتلا ةرهز. يبرعلا ركفلا راد. Retrieved December 18, 2023, from https://www.islamweb.net/ar/library/content/221/158