## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi

## Dinda Ayu Putri Septiani, Edith Ratna M.S.
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: dindaaps18@gmail.com

## Abstract
The Land Office does not only handle or produce certificates but also plays a role in mediation for land dispute resolution. However, the existing rules in regulations with practice in the field often experience disharmony, which hinders mediation.  The purpose of writing  this  journal, among others,  is to  find out the procedures for the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving disputes based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs regarding Land Case Settlement, this is to find out obstacles that can hinder the implementation of mediation carried out by the National Land Agency  in  resolving  land  disputes.  The  discussion  results  on  writing  this  journal  indicate  that  the implementation of mediation in resolving land disputes by BPN is said to be successful if the mediation results  reach  an  agreement  between  the  parties.  There  are  obstacles  in  the  implementation  of  land mediation  carried  out  by  BPN.  These  obstacles  can  be  caused  by  the  parties  or  by  the  mediator. Meanwhile,  the  land  dispute  mediation  conducted  by  BPN  has  not  all  been  in  accordance  with procedures, and there are obstacles in its implementation.
Keywords: Non-litigation settlement; Mediation; Land Dispute.

## Abstrak
Kantor Pertanahan tidak hanya sekedar menangani atau membuat sertifikat tetapi berperan juga dalam hal mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah. Namun aturan yang ada didalam  regulasi dengan praktik di lapangan sering mengalami disharmonisasi yang menghambat mediasi. Tujuan penulisan Jurnal ini antara lain untuk mengetahui tata pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional dalam penyelesaian  sengketa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan, hal ini untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaiang sengketa tanah. Hasil dari pembahasan penulisan jurnal ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan  oleh  BPN dikatakan berhasil jika hasil mediasi mencapai kata sepakat diantara para pihak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan  mediasi  pertanahan  yang  dilakukan  oleh  BPN,  kendala  tersebut  bisa disebabkan  oleh  para pihak ataupun dari mediator. Sementara itu pelaksanaan mediasi sengketa tanah yang dilakukan oleh BPN belum semua sesuai dengan prosedur dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci : Penyelesaian Non-Litigasi; Mediasi; Sengketa Tanah.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  didalamnya  memiliki  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  satu individual  dengan  individual  lainnya.  Masyarakat  adalah  orang  yang  hidup  berasama  yang menghasilkan  suatu  kebudayaan  (Sumardjan,  2012).  Hubungan  hukum  antara  masyarakat  satu  dan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
yang lain dapat menyebabkan peristiwa hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa hukum itu sendriri adalah suatu peristiwa dimana terdapat suatu akibat hukum, pengertian dari akibat hukum yaitu suatu akibat yang diperoleh dari hukum itu sendiri dari suatu subyek hukum (Ali, 2011). Dari suatu hubungan hukum tersebut bisa menyebabkan atau menimbulkan sebuah hubungan hukum yang kemungkinan akan menciptakan  atau menimbulkan sebuah permasalahan  atau  sengketa. Pengertian dari sengketa ialah suatu permasalahan yang ada karena adanya para pihak yang sedang bersengketa atau para pihak yang berkaitan yang mana didalamnya mengandung sebuah undur dari sengketa yang wajib  diselesaikan  oleh  para  pihak  ataupun  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalam  sengketa  (Sarwono, 2010).  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat,  tanah  yang  dikuasai  Negara  yang dimaksud  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  yaitu  penguasaan  dimana  otoritasnya  dapat  menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat.
Semakin  berkembangnya  zaman  dan  berkembangnya  sifat  konsumtif  masyarakat  terutama dalam  hal  jual-beli  tanah  yang  mana  tanah  dianggap  sebagai  harta  yang  sangat  berharga  dan mempunyai  nilai  jual  yang  tinggi  disetiap  tahunnya.  Dalam  hal  kepemilikan  tanah  ini  dapat menimbulkan  suatu  permasalahan  atau  sengketa,  permasalahan  yang  biasanya  sering  terjadi  terkait dengan kepemilikan hak atas tanah yaitu masalah ukuran tanah, batas tanah, dan lain-lainnya. Tanah mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  dapat  dikatakan  dengan  dinamika  pembangunan  yang  ada  di Indonesia. Pengaturan tentang tanah diatur di Undang-Undang g Nomor r 5 Tahun n 1960 0 Tentang g Peraturan n Dasar r Pokok-pokok k Agraria a (UUPA) ) .  Timbulnya  sengketa A tanah  berawal  dari I adanya  pengaduan n atau  pelaporan  dari  pihak k (orang/badan) ) yang g berkepentingan  dimana pelaporan tersebut berisi mengenai keluhan dari pelapor terkait permasalahan tentang tanah atau hal- hal yang merugikan pelapor terkait dengan tanah . Mengenai variasi sengketa biasanya terkait dengan waris  tanah,  penggusuran  tanpa ganti rugi  yang  pantas  atau  tidak  sesuai,  terkait  dengan  batas-batas tanah, sertifikat tanah ganda/tumpang tindih, sengketa dari tanah adat, dan sebagainya. Prosedur dari penyelesaian  sengketa  tanah  bisa  diselesaikan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu  melalui  jalur  Pengadilan (Litigasi)  dan  yang  kedua  yaitu  di  Luar  Pengadilan  (Non-Litigasi).  Penyelesaian  sengketa  melalui jalur  Non-Litigasi  diselesaikan  melalui  mediasi  oleh  Kantor  Pertanahan  setempat  atau  Badan Pertanahan Nasional.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi di laksanakan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak  yang  sedang  bersengketa,  permasalahan  tersebut  akan  diselesaikan  melalui  bantuan  oleh
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
seseorang  ataupun  penasehat  ahli,  atau  bisa  juga  melalui  mediator  (Sarjita,  2005).  Banyak  dari masyarakat  yang  kurang  tahu  menahu  terkait  mediasi,  pihak-pihak  ataupun  masyarakat  yang mempunyai permasalahan terkait  dengan sengketa tanah lebih banyak menyelesaikan permasalahan atau  sengketa  tersebut  melalui  jalur  Litigasi  atau  Pengadilan.  Pada  kenyatannya  menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  Non-Litigasi  yaitu  salah  satunya  mediasi  dinilai  jauh  lebih  efektif  dan  tidak mengeluarkan  biaya  yang  mahal,  hal  ini  berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa  yang  ada  di pengadilan yang lebih membutuhkan dan memakan atau menghabiskan waktu serta biaya yang mana cenderung lebih mahal. Mediasi Pertanahan dilakukan atau diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional  (BPN),  yang dilakukan  oleh bidang penanganan  masalah dan  pengendalian masalah yang diatur dalam  Pasal 4 huruf  f Permen  Agraria dan  Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor  38 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Mediasi yang dilakukan oleh badan Pertanahan Nasional berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan. Mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan harus didasarkan dengan sila ke 4 (empat) pancasila.  Pada  sila ke empat  menghendaki adanya  suatu  upaya untuk  menyelesaikan sebuah  sengketa  melalui musyawarah  untuk mufakat  dan harus  didasarkan  sifat  kekeluargaan yang dapat  diartikan  bahwa  penyelesaian  sengketa  sebaiknya  diselesaikan  dengan  perdamaian  melalui suatu perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama (Astarani, 2013).
Peran Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional tidak hanya sekedar menangani atau membuat  sertifikat  tetapi  berperan  juga  dalam  hal  mediasi  untuk  penyelesaian  sengketa  tanah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38  Tahun  2016.  Pelaksanaan  mediasi  pertanahan  terdapat  kendala  yang  menghambat  mediasi  itu sendiri yang mana diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Jalur Non-Litigasi (Diluar Pengadilan)/ Alternative Dispute Resolution diatur di dalam Pasal 1 angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrasi  dan  ADR  yaitu:  “Alternatif Penyelesaian  Sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau beda pendapat  melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dengan memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalur ini  dinilai  efisien  serta  efektif  untuk  sekarang,  dengan  berkembangnya  bermacam-macam  cara penyelesaian  sengketa  yang  ada  di  luar  Pengadilan  atau  sering  disebut  dengan ADR dalam bermacam-macam  bentuk,  misalnya:  arbitrase,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  penilaian  ahli (Nawas,  2016).  Penyelesaian  sengketa  melalui ADR dinilai  lebih  jauh  efektif,  hal  ini  dibuktikan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dengan  ditulisnya  sebuah  jurnal penelitian  dengan  nama  penulis  Juidith Resnik  di  dalam  jurnalnya yang  berjudul The  Ohio  State  Journal  On  Dispute  Resolution dimana  Judith  menyatakan  bahwa bentuk  ketiga  dari ADR itu  sendiri  berkembang  lebih  pesat  dari  metode  pengembangan  informasi. Perbincangan  atau  percakapan  (kadang-kadang  disebut  mediasi,  kadang-kadang  disebut  konferensi, kadang-kadang  disebut  evaluasi)  digunakan  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  para  pihak. Konferensi penyelesaian yang dijalankan oleh hakim adalah contoh dari genre ADR ini, seperti juga early neutral evaluations ("ENE " ) (Judith, 1995)
Dari  uraian  tersebut,  maka  permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai pelaksanaan n atau u proses s mediasi i penyelesaian  sengketa  tanah  yang g dilakukan n oleh h Badan Pertanahan n Nasional.  Selaini  itu,  penelitian  ini  juga  meneliti  tentang  kendala a apa  yang g menghambat pelaksanaan mediasi di Badan n Pertanahan n Nasional.
Ada  beberapa  jurnal  dan  penelitian  terdahulu  yang  meneliti  tentang  Mediasi  Penyelesaian Sengketa  Tanah  oleh  BPN.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mediasari  Amalia  Nur  Handini yang  dilakukan  pada  tahun  2018.  Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  penelitiannya  kepada prosedur r atau tata a cara  penyelesaian n sengketa a tanah h melalui i mediasi i kantor r pertanahan n Kabupaten Sukoharjo dan model l penyelesaian n sengketa a tanah h melalui i mediasi i (Handini, 2018).
Pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Asmawati dengan judul meneliti tentang proses mediasi sengketa peranahan dan kekuatan hukum kesepakatan mediasi dalam sengketa  pertanahan  (Asmawati,  2014).  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yang bernama Juwita Tarochi Boboy meneliti tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di luar pengadilan  melalui  mediasi  berdasarkan  teori  penyelesaian  sengketa  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey Z.Rubin (Boboy, Santoso, & Irawati, 2020).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  mempunyai  perbedaan  dengan  jurnal  atau  penelitian- penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini memfokuskan kajiannya terhadap permasalahan pelaksanaan proses s mediasi i pertanahan yang g dilakukan n oleh h Badan n Pertanahan n Nasional l dan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam jurnal hukum ini i adalah h melalui metode pendekatan normatif f atau penelitian n perpustakaan dimana dengan n mengkaji penyelesaian sengketa dengan mediasi oleh

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Badan Pertanahan Nasional menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan atau peraturan yang terkait, teori-teori hukum dan yurisprudensi terkait permasalahan yang akan dibahas.
Spesifikasi  penelitian  dengan  menggunakan  deskriptif  analitis,  penulis  akan  menganalisis menurut  teori,  dan data  yang  digunakan dan pendapat dari  penulis sendiri untuk  menyimpulkannya Sumber dan jenis data jurnal ini yaitu sumber hukum primer yaitu Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Undang-Undang  serta a Peraturan n lain n yang g terkait t ,  sumber r hukum m sekunder r berupa  hasil penelitian n yang  terkait  dengan jurnal  ini,  dan sumber  hukum  tersier  seperti  kamus bahasa  hukum, majalah elektronik, ataupun internet.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pelaksanaan Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Atau Badan Pertanahan Nasional.
Mediasi yaitu proses penyelesaian suatu sengketa diantara dua pihak atau lebih dengan cara melalui  perundingan  atau  mufakat  dengan  dibantu oleh  pihak  yang netral  dan  tidak  mempunyai kewenangan untuk  memutus (Rahmadi, 2011). dasar hukum  prose  penyelenggaraan/pelaksanaan mediasi  yaitu  ada di  Permen Agraria  dan Tata Ruang/Kepala BPN No.  11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Di dalam Pasal 4 menjelaskan ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa serta konflik, yaitu pertama adanya inisiatif dari masyarakat yaitu adanya pengaduan dari masyarakat sendiri dan yang kedua yaitu inisiatif dari Kementerian yang diatur dalas Pasal 4 huruf a dan dijelaskan juga dalam Pasal 5.
Terkait  dengan  penyelesaian n sengketa a dan n konflik k melalui  penngaduan  masyarakat sebagaimana a yang g dijelaskan  dalam m Pasal l 6  bahwa  terkait  dengan  pengaduan  dapat disampaikan  secara  tertulis  dan  melalui  loket  pengaduan  serta  kotak  surat  ataupun  website  dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pengaduan juga harus ditujukan kepada a Kantor r Wilayah h BPN n dan n Kementrian.  Selanjutnya  berkas s pengaduan n tersebut  diteruskan n dan diberikan kepada a Kepala a Kantor r Pertanahaan. Pengaduan tersebut harus terdapat identitas dari pelapor  atau pengadu serta uraian singkat mengenai  kasus posisi dan pengaduan harus dilampiri dengan  dokumen-dokumen  seperti  salinan  identitas  pelapor,  salinan  surat  kuasa  dan  identitas penerima kuasa apabila ada atau dikuasakan serta data lainnya.
Tahapan  selanjutnya  yaitu  berada  dalam  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  12  Permen  Agraria dan ATR BPN No 11 Tahun 2016, pengaturan tentang mediasi diatur dalam Pasal 38 yang intinya
dijelaskan bahwa mediasi dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dilaksanakan dengan  jangka  waktu  paling  lama  30  hari.  Sedangkan  tentang  tahapan  setelah  selesainya pelaksanaan  mediasi  diatur  dalam  Pasal  40  sampai  Pasal  43.  Pasal  40  menjelaskan  mengenai berita  acara  mediasi dimana  dalam  pembuatannya  harus mencantumkan  kronologi  yang  memuat pokok  permasalahan,  uraian  permasalahan  serta  hasil  dari  mediasi  itu  sendiri.  Notulis  dan mediator  bertugas  untuk  menandatangani  notulen  sedangkan  pejabat  kementrian  kantor  wilayah BPN/Pertanahan, para pihak, serta mediator bertugas untuk tanda tangan berita acara mediasi dan harus dilampirkan dalam berkas penanganan sengketa dan konflik. Dalam hal terdapat salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Mediasi.
Dalam  Pasal l 42  mengatur  mengenai perjanjian  perdamaian.  Perjanjian  perdamaian  dibuat jika  mediasi  menghasilkan  sebuah  kesepakatan  dan  pembuatan  perjanjian  perdamaian  ini didasarkan  berita  acara  mediasi.  Setelah  perjanjian  perdamaian  dibuat  lalu  didaftarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  Pasal  41  ayat  2.  Terkait  dengan  format  dari perjanjian  perdamaian  itu  sendiri  sudah  diatur  dalam  lampiran  Peraturan  Menteri  Agraria  dan ATR BPN Nomor 11 Tahun 2016.
Pasal  43  mengatur  mengenai  surat  pemberitahuan.  Surat  pemberitahuan  dibuat  jika  salah satu  pihak  menolak  untuk  melakukan  mediasi  atau  karena  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi undangan  sebanyak  3  (tiga)  kali  dan  telah  melampaui  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  maka dibuatlah surat pemberitahuan kepada pelapor bahwasannya mediasi sudah selesai dan harus ada penjelasannya.
Aturan-aturan mengenai mediasi pertanahan diatas wajib dilaksanakan atau dijadikan acuan oleh  Badan  Pertanahan Nasional dalam melakukan mediasi untuk  sengketa  pertanahan. Tahapan mediasi  dikelompokkan  atau  dibagi  menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  tahap  pra  mediasi,  tahap mediasi, dan  tahap pasca mediasi. Setiap  tahapan  tersebut sudah  diatur  didalam Permen  Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## 2. Kendala  Yang  Dihadapi  Selama  Pelaksanaan  Mediasi  Pertanahan  Di  Badan  Pertanahan Nasional.
Pelaksanaan  mediasi  pertanahan  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional ataupun Kantor Pertanahan pasti tedapat kendala yang menghambat pelaksanaan mediasi tersebut.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Kendala ini bisa disebabkan karena 2 (dua) faktor yaitu pertama, bisa disebabkan oleh para pihak atau  yang  kedua,  bisa  dari  mediator  itu  sendiri.  Kendala  yang  disebabkan  oleh  faktor  masing- masing  pihak  yaitu  biasanya  para  pihak  terlalu  bersikukuh  dengan  mempertahankan  keinginan masing-masing  dan  mementingkan  atau  mendahulukan  ego  masing-masing,  hal  ini  dapat menyebabkan  kendala  bagi  mediator  untuk  mencari  jalan  tengah  serta  menyelesaikan permasalahan. Kendala yang biasa dialami oleh mediator akibat para pihak yang beradu argumen dan  masih  mempertahankan  keinginan  masing-masing  yaitu  mediator  dinilai  kurang  bisa menguasai  keadaan  dalam  hal  untuk  menenangkan  para  pihak  dan  menstabilkan  situasi  dan kondisi  pada  saat  berlangsungnya  mediasi  serta  sulit untuk  memberikan saran  ataupun  masukan kepada  para  pihak  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  (Septiani,  2019).  Tetapi  untuk mengatasi  kendala  yang  ada,  mediator  mempunyai  cara  tersendiri  yaitu  dengan  menyatukan pandangan para pihak agar satu pendapat dan memberikan saran serta solusi-solusi lain yang mana solusi tersebut dianggap menguntungkan dan dapat diterima oleh para pihak atau bisa disebut juga dengan Win-Win Solution .
Selain adanya kendala dari para pihak maupun mediator sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, adapun kendala lain yang terjadi dalam proses selama mediasi itu sendiri. Adanya beberapa faktor  penghambat  yang  ada  di  dalam  mediasi  yang  menimbulkan  kendala  tersendiri  selama proses mediasi berlangsung yaitu yang biasa terjadi adalah adanya para pihak yang mangkir dari panggilan  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  hadir  di  hari  pelaksanaan  mediasi  yang  telah ditentukan. Adanya para pihak yang mangkir dari panggilan mediasi ini menjadikan pelaksanaan mediasi  menjadi  terhambat  dan  menunda  pelaksanaan  mediasi  sampai  para  pihak  hadir  dalam mediasi. Hal ini bisa diatasi dengan cara Badan Pertanahan Nasional mengirimkan surat panggilan lagi kepada para pihak agar hadir dalam proses mediasi.
Adanya  kendala-kendala  tersebut  dapat  menyebabkan  fungsi  mediator  tidak  sepenuhnya terpenuhi. Menurut Riskin mediator mempunyai 7 (tujuh) fungsi yaitu sebagai:  (Amriani, 2011). Pertama,  adalah  Katalisator,  dimana  dengan  adanya  mediator  di  dalam  suatu  perundingan  bisa memicu  adanya  suasana  yang  konstruktif  untuk  berdiskusi.  Kedua,  Pendidik,  mediator  harus mampu  memahami  keinginan, prosedur kerja serta kendala  usaha yang  dialami  oleh  para  pihak. Oleh karena itu mediator wajib terlibat dalam perbedaan yang ada di kedua belah pihak. Ketiga, Penerjemah,  mediator  harus  dapat  menyampaikan  serta  merumuskan  usulan  satu  pihak  kepada pihak lain dengan bahasa yang baik dan tanpa mengurangi sasarang yang ingin dicapai oleh pihak
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
yang  memberi  usulan.  Keempat,  Narasumber,  mediator  harus  bisa  memanfaatkan  dari  sumber- sumber  informasi  yang  telah  ada  atau  telah  tersedia.  Kelima,  Penyandang  berita  jelek,  disini mediator harus melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak agar dapat menampung berbagai usulan dari pihak-pihak. Keenam, Agen realistis, mediator harus memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak yang mana usulannya tidak masuk akal dan tidak akan terealisasi melalui proses perundingan. Ketujuh, Kambing hitam, mediator harus mempunyai sifat yang lapang dada dan  siap untuk  disalahkan  oleh  para  pihak  dalam  hal  membuat  kesepakatan  atau  keputusan  dari hasil perundingan.
Untuk  mengatasi  kendala  yang  ada  di  dalam  Mediasi  itu  sendiri  peran  mediator  sangat penting  yaitu  misalnya  dengan cara  membujuk  para  pihak  agar  satu  pendapat  dan  menyarankan solusi-solusi  lain.  Mediator  juga  harus  memahami  dan  menerapkan  7  (tujuh)  fungsi  mediator tersebut ke dalam pelaksanaan mediasi agar mediasi berjalan lancar tanpa kendala dan mencapai hasil  dengan  kata  sepakat  diantara  para  pihak  dan  tidak  sampai  ke  ranah  meja  hijau.  Mediasi dikatakan berhasil atau efektif jika hasil dari mediasi itu sendiri.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi pertanahan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  belum  sepenuhnya  menerapkan  prosedur  yang  ada  di  Permen Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan. Keberhasilan suatu mediasi dilihat dari selesainya sengketa itu dalam mediasi, dimana para pihak sepakat, berdamai dan tidak melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Penyebab kendala yang sering terjadi di dalam proses mediasi yaitu adanya para pihak yang masih mempertahankan egonya yang menyebabkan proses mediasi menjadi terhambat, selain itu para pihak yang mangkir dari panggilan mediasi yang dibuat oleh Knator Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional. Dari permasalahan  di  atas  diharapkan  Badan  Pertanahan  Nasional  mampu  menerapkan  prosedur mediasi yang benar sesuai dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 agar tercapai kata sepakat diantara para pihak serta permasalahan tersebut selesai di mediasi pertanahan tidak dilanjutkan ke ranah pengadilan, dan mediator bisa menangani kendala-kendala yang terjadi selama proses mediasi.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, A. (2011). Menguak Tabir Hukum . Semarang: Ghalia Indonesia.
Amriani, N. (2011). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan . Jakarta: Rajawali Pers. Astarani,  D.  (2013). Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan . Bandung: Penerbit P.T Alumni.
Rahmadi,  T.  (2011). Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Sarjita. (2005). Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan . Yogyakarta: Tugu Jogja. Sarwono. (2010). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Rajawali Pers.
Sumardjan, S. (2012). Pengantar Ilmu Hukum . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Asmawati.  (2014).  Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan. Jurnal  Ilmu Hukum , 58.
Boboy,  J.  T.,  Santoso,  B.,  &  Irawati.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Mediasi
Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jefrey Z.Rubin. Notarius , 13 , 806.
Handini, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Judith,  R.  (1995).  Many  Doors?  Closing  Doors?  Alternative  Dispute  Resolution  and  Ajudication. Yale Law School Faculty Scholarship , 10 , 220.
Nawas, A. (2016). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Jalur Alternatif penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi). Journal Of Legal And Policy Studies , 21.
Septiani,  D.  (2019). Pelaksanaan  Mediasi  Oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Blora  Dalam Penyelesaian Permasalahan Akses Jalan . Universitas Negeri Semarang.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan asar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri Agraria  dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
Peraturan  Menteri Agraria  dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor  11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan