## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dede Jaelani 1 , Kurhayadi 2 , Deden Hadi Kushendar 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia 1,2,3
E-mail: dede.jaelani@stiabandung.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  artikel  ini  ialah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Implementasi Kebijakan  Pemeliharaan  Kendaraan  Dinas  Operasional  Pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat.  Adapun  metode  Riset  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Adapun  permasalahannya  pelaksanaan  kebijakan pemeliharaan  kendaraan  dinas,  operasional  belum  optimal.  Hasil  pembahasan menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, diantaranya: Struktur organisasi, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Sementara ini pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi  pemeliharaan  kendaraan  dan  SOP  nya.  Sumber  daya  manusia  belum memadai  dimana  belum  memiliki  tenaga  ahli  dalam  penilaian  aset  atas pelaksanaan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas. Dalam melakukan inovasi dan  terobosan  dalam  pelayanan  kepada  pegawai,  dapat  dilakukan  diskresi pelaksanaan  kebijakan  publik  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  norma  dan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan

## ABSTRACT
The purpose of writing this article is to find out how far the Implementation of the Operational  Service  Vehicle  Maintenance  Policy  at  the  General  Bureau  of  the Regional Secretariat of West Java Province. The research method uses a qualitative approach.  The  problem  is  the  implementation  of  official  vehicle  maintenance policies,  operations  are  not  optimal.  The  results  of  the  discussion  show  that  the implementation  of  public  policies  is  influenced  by  several  factors,  including: organizational structure, resources, communication, and dispositions. Meanwhile, the  implementation  of  the  policy  needs  to  be  carried  out  in  a  comprehensive manner,  which  includes  maintenance  of  vehicles  and  their  SOPs.  Inadequate human  resources  where  there  are  no  experts  in  asset  valuation  for  the implementation of official vehicle maintenance policies. In carrying out innovations and  breakthroughs  in  service  to  employees,  discretion  can  be  exercised  in  the implementation  of  public policies as long  as they do not conflict with applicable norms and regulations.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
Keywords : Policy Implementation

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Negara  dilakukan dengan  memobilisasi  semua  potensi dari  aparatur  negara  dan  sumber  daya lainnya  guna  mencapai  tujuan  negara. Peran  negara  dan  pemerintah  tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan,  tetapi  juga  melibatkan jaminan pelaksanaan kebijakan tersebut.  Seperti  yang  dikemukakan dalam  konsep  kebijakan  publik  oleh Dye  (2008:1),  kebijakan  publik  ialah segala  tindakan  yang  dipilih  atau  tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan.  Apapun  bentuk  kebijakan tersebut, kesuksesannya akhirnya tergantung  pada  bagaimana  kebijakan tersebut diimplementasikan. Keberhasilan  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang saling  terkait  satu  sama  lain.  Grindel (1980:7) menggambarkan implementasi sebagai proses administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Implementasi  kebijakan  ialah  bidang yang luas, mencakup bagaimana implementasi  berfungsi  sebagai  alat administrasi  hukum  dan  sekaligus dilihat  sebagai  fenomena  kompleks dalam  proses  atau  hasil  dari  kebijakan (Situmorang, 2016).
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  tahun  2014,  Barang  Milik Daerah  (BMD)  merujuk  kepada  semua jenis  barang  yang  diperoleh  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  atau  melalui  sumber lain  yang  sah.  Pemerintah  daerah memiliki  tanggung  jawab  utama,  salah satunya ialah menjaga aset daerah. Aset daerah  ialah  faktor  pendukung  penting dalam menjalankan pemerintahan daerah  dan  melayani  masyarakat.  Oleh karena itu, pengelolaan yang efisien dan administratif  yang  tertib  diperlukan untuk  memastikan  agar  aset  daerah dapat  memberikan  manfaat  dan  hasil yang  maksimal..  Pentingnya  bagi organisasi  untuk  memiliki  kebijakan dan prosedur pemeliharaan asset daerah yang  baik  seperti  kendaraan  dinas operasional.  Pemeliharaan  ini  meliputi jadwal  perawatan  rutin,  pemeriksaan berkala, pemantauan kinerja kendaraan, dan  pelatihan  untuk  pengemudi  agar mereka  dapat  mengidentifikasi  tanda- tanda masalah potensial. Dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan dalam negeri Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik  Daerah  yang selanjutnya disebut  Pengelolaan  Barang  ialah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi  pengelolaan  barang  milik daerah.  Dengan  mengimplementasikan kebijakan  pemeliharaan  yang  efektif, organisasi  dapat  memastikan  bahwa kendaraan  operasional  mereka  tetap dapat diandalkan dan memenuhi standar keamanan  yang  diperlukan.  Kebijakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
pemeliharaan kendaraan dinas operasional biasanya mencakup prosedur dan pedoman yang ditetapkan untuk  menjaga  kondisi  dan  keandalan kendaraan  dinas.  Hal  ini  dilakukan untuk  memastikan  kendaraan  tetap berfungsi  dengan  baik,  aman,  dan  siap digunakan  dalam  menjalankan  tugas- tugas  operasional.  Kendaraan  Dinas ialah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan sarana transportasi lain milik pemerintah  daerah  yang  dipergunakan hanya  untuk  kepentingan  pelaksanaan tugas  aparatur  pemerintah,  terdiri  dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas  jabatan,  dan  kendaraan  dinas operasional.
Kendaranaan  dinas  ialah  aset daerah  yang  termasuk  kedalam  asset tetap  golongan  peralatan  dan  mesin yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan penggunaannya  demi  mendukung  dan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada pegawai atau publik. Kendaraan operasional dinas ialah aset yang sangat penting untuk menjalankan berbagai kegiatan dan tugas sehari-hari. Kendaraan ini digunakan untuk transportasi pegawai, pengiriman barang,  kunjungan  lapangan,  dan berbagai keperluan operasional lainnya. Oleh karena itu, pemeliharaan kendaraan  menjadi  krusial  untuk menjaga kelancaran operasional organisasi. Kendaraan dinas operasional yang  terjaga  kondisinya  melalui pemeliharaan  rutin  memiliki  tingkat keandalan  yang  lebih  tinggi.  Dengan menjaga kualitas dan kinerja kendaraan,
organisasi dapat menghindari kegagalan yang  tidak  diinginkan,  penundaan dalam pelaksanaan tugas, atau kecelakaan  yang  dapat  membahayakan keselamatan pegawai Menurut  Peraturan  Gubernur
Jawa  Barat  Nomor:  3  Tahun  2011 Kendaraan Dinas ialah kendaraan yang dikuasai  Pemerintah  Provinsi  Jawa
Barat  dan  dipergunakan  hanya  untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan  dinas,  kendaraan  operasional dinas  dan  kendaraan  khusus/lapangan. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai salah satu tugas pokoknya ialah bertanggung jawab pada asset  daerah  yang  dimiliki.  Provinsi Jawa  Barat  seperti  kendaraan  dinas operasional.  Kebijakan  pemeliharaan kendaraan  dinas  operasional  biasanya mencakup prosedur dan pedoman yang ditetapkan  untuk  menjaga  kondisi  dan keandalan  kendaraan  dinas.  Hal  ini dilakukan untuk memastikan kendaraan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap  digunakan  dalam  menjalankan tugas-tugas operasional biro. Kendaraan dinas  operasional  yang  digunakan dalam  bagian  rumah  tangga  pada  Biro Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang penting dalam mendukung kelancaran aktivitas dan  tugas-tugas  operasional.  Untuk menjaga agar kendaraan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan, perlu diterapkan kebijakan pemeliharaan yang efektif dan terencana.  Kebijakan  pemeliharaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
kendaraan dinas operasional ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa kendaraan-kendaraan  tersebut  selalu dalam kondisi yang optimal, mengurangi  risiko  kegagalan  mekanis, dan  memaksimalkan  masa  pakai kendaraan.  Dengan  adanya  kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta manajemen pemeliharaan yang sistematis, efisien, dan transparan. Selain itu, implementasi kebijakan  ini  juga  bertujuan  untuk meminimalkan  biaya  pemeliharaan jangka  panjang  dengan  mencegah kerusakan  yang  lebih  serius  pada kendaraan, mengoptimalkan penggunaan suku cadang, dan meningkatkan  ketersediaan  kendaraan operasional.  Dengan  demikian,  akan terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi,  dan  keselamatan  dalam menjalankan  tugas-tugas  operasional biro. Penerapan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional ini melibatkan  seluruh  pihak  terkait, termasuk pengemudi kendaraan, pemilik kendaraan, tim teknis pemeliharaan,  dan  manajemen  biro. Kolaborasi  dan  komunikasi  yang  baik antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan  implementasi  kebijakan ini. Adapun langkah-langkah pemeliharaan yang harus diikuti, jadwal pemeliharaan yang ditetapkan, prosedur penanganan kendaraan darurat, pelaporan  dan  pencatatan  yang  harus dilakukan,  serta  kriteria  penggantian kendaraan.  Adanya panduan ini diharapkan  dapat  memastikan  bahwa
kendaraan  dinas  operasional  tetap berada  dalam  kondisi  yang  prima  dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan.
Kendaraan  yang  tidak  terawat dengan  baik  cenderung  mengalami kerusakan  yang  sering,  memerlukan perbaikan  yang  mahal,  dan  konsumsi bahan  bakar  yang  tinggi.  Melalui pemeliharaan  yang  teratur,  organisasi dapat mencegah kerusakan yang serius dan  mengoptimalkan  efisiensi  bahan bakar. Dengan demikian, biaya operasional  kendaraan  dapat  ditekan dan anggaran organisasi dapat digunakan secara efisien. Pemeliharaan kendaraan  operasional  dinas  penting untuk  memastikan  bahwa  kendaraan tersebut memenuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan yang ditetapkan. Pemeriksaan  rutin,  perawatan  berkala, dan  penggantian  suku  cadang  yang sesuai  ialah  bagian  penting  dari  upaya menjaga  keamanan  dan  kepatuhan organisasi  terhadap  peraturan  yang berlaku.  Untuk  menjaga  pemeliharaan yang  baik,  masa  pakai  kendaraan operasional  dinas  dapat  diperpanjang. Hal  ini  berarti  organisasi  dapat memanfaatkan kendaraan dalam jangka waktu  yang  lebih  lama  sebelum  harus menggantinya  dengan  yang  baru. Pemeliharaan  yang  teratur  juga  dapat meningkatkan nilai jual kendaraan jika organisasi memutuskan untuk menjualnya di masa depan. Adapun permasalahan sering terjadi  lemahnya  pengawasan  terhadap aset  daerah  akan  menyebabkan  asset tersebut  mengalami  kerusakan  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
mengakibatkan biaya pemeliharaan aset semakin besar dankemungkinan menghilangnya aset daerah akan menimbulkan  kerugian  atas  keuangan daerah (Purba & Aziza, 2019). Disamping  itu  juga  Kendaraan  dinas sering  digunakan  dalam  operasional sehari-hari  yang  intensif,  maka  akan menyebabkan tantangan dalam menjadwalkan pemeliharaan rutin sehingga dapat mengakibatkan pemeliharaan  terlambat  atau  terlewat yang  berpotensi  meningkatkan  risiko kegagalan  dan  kerusakan  kendaraan.
Sumber  daya  manusia  belum  memadai dimana  belum  memiliki  tenaga  ahli dalam penilaian asset dalam pemeliharaan  kendaraan.  Keterbatasan Sumber  daya  manusia  dalam  hal pemahaman  pemeliharaan  kendaraan dinas operasional Kesuksesan sesuatu aplikasi
kebijaksanaan  bisa  diukur  ataupun diamati  dari  cara  serta  pendapatan tujuan  hasil  akhir (output) ialah: berhasil ataupun tidaknya tujuan- tujuan yang mau dicapai. Perihal ini tidak jauh berlainan  dengan  apa  yang  diutarakan oleh Meriee S. Grindle (1980) pengukuran  kesuksesan  aplikasi  bisa diamati dari prosesnya, dengan mempersoalkan apakah penerapan
program  cocok  dengan  yang  sudah didetetapkan  ialah  memandang  pada action  program  dari  perseorangan project serta yang kedua apakah tujuan program  itu  berhasil”  mengambil  dari buku dasar- dasar kebijaksanaan public (Leo agustino. 2012).
Adapun  data  kendaraan  dinas operasional terdapat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Data Kendaraan Dinas Operasional Tahun. 2022 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NO Jenis Kendaraan Kondisi Jumlah Baik  Rusak 1 Roda 4 239 17 256 2 Roda 2 182 15 197 Jumlah 421 32 453 Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Berdasarkan  data  tersebut  diatas bahwa jenis kendaraan dinas operasional  yang  dimiliki  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat total  keselurhan  sebanyak  453unit terdiri  dari  Roda  2  sebanyak  197  unit dimana kendaraan roda 2 yang dinyatakan rusak berat 15 unit
Kendaraan  roda  2  yg  layak  pakai
sebanyak  182  unit  sedangkan  roda  4 yang  dinyatakan  rusak  berat  17  unit. Dan  kendaraan  roda  4  yg  layak  pakai sebanyak  239  unit.  dari  data  tersebut bahwa  kendaraan  yang  dinyatakan rusak  berat    dalam  pemeliharaannya belum optimal. Sehingga akan menghambat jalannya tugas-tugas yang telah ditetapkan atau dijadwalkan dalam penggunaan kendaraan dinas
operasional.  Sedangkan  ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  berkaitan dengan jumlah pegawai yang ada masih banyak  jenjang  pendidikan  rendah  dan masih  banyak  tidak  memiliki  keahlian, dalam hal ini akan mendukung jika jenis pekerjaan  tertentu  yang  memerlukan skill atau keahlian khusus yang dimiliki.
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
Adapun  pegawai  yang  berdasarkan jenjang  pendidikan  seperti  pada  tabel dibawah ini:

## Tabel 2. Daftar Jumlah Pegawai
NO BAGIAN PENDIDIKAN JUMLAH SMP SMA S1 S2 1 Administrasi Keuangan dan aset 4 20 23 17 2 Tata Usaha 8 13 27 9 3 Rumah Tangga 10 23 38 10 Jumlah 22 56 78 36 192 Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar
Berdasarkan  tabel  diatas  secara umum  jumlah  pegawai  sebanyak  192 Orang masih kurang terdiri dari SMP 22 orang, SMA 56 orang, Sarjana (S1) 78 orang, dan Magister (S2) 36 orang dari data  tersebut  bahwa  jumlah  pegawai belum  mencukupi.  Namun  dari  segi keahlian  atau  skill  belum  memadai dalam  rangka  menjalankan  tugas-tugas
pekerjaan yang telah ditetapkan khususnya  di  biro  umum  khusunya  di bidang  pemeliharaan  kendaraan  dinas operasional.  Peneliti  menyadari  begitu pentingnya sebuah implementasi kebijakan  untuk  dilaksanakan  dengan baik.  jika  implementasi  kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional  dijalankan  dengan  baik maka  akan  dapat  menekan  kendaraan dinas operasional  yang rusak.  Dimana kendaraan  dinas  operasional  ialah sarana  pendukung  yang  sangat  penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di  luar  kantor  dalam  memberikan pelayanan kepada pejabat, pegawai dan masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan
berdasarkan  mobilitas  yang  ada  serta aturan  mengenai  standar  kendaraan dinas yang berlaku.
Berdasarkan paparan diatas, Oleh karena  itu  peneliti  tertarik  untuk melakukan Riset dengan judul: Implementasi  Kebijakan  Pemeliharaan Kendaraan  Dinas  Operasional  Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah  Riset  diatas.  Peneliti  uraikan pertanyaan Riset sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan  Dinas  Operasional Pada  Biro  Umum  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Adakah  ada  kendala  dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan  Kendaraan  Dinas Operasional  Pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Upaya-upaya  apa  sajakah  yang dilakukan dalam mengatasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
kendala  dalam  implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan  Dinas  Operasional Pada  Biro  Umum  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan Riset Bersumber pada  kesimpulan permasalahan  diatas,  Ada  pula  tujuan riset  ini  buat  mengenali  serta menganalisa selaku selanjutnya: 1. Implementasi kebijakan Pemeliharaan  Kendaraan  Dinas Operasional  Pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kendala-kendala  apa  saja  dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan  Kendaraan  Dinas Operasional  Pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Upaya-upaya  apa  saja  yang dilakukan  dalam  mengatasi  kendala dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. KAJIAN PUSTAKA Model Implementasi Kebijakan Kebijaksanaan publik di implementasikan  oleh  badan-  badan pemerintah. Badan- badan itu melakukan profesi penerapan kebijaksanaan itu hari untuk hari alhasil diharapkan  mengarah  kemampuan kebijaksanaan.  Bagi  Agusttino  (2020) mengatakan  sebagian  bentuk  filosofi aplikasi kebijaksanaan selaku selanjutnya: Aplikasi kebijaksanaan itu pada  prinsipnya  ialah  metode  ataupun tahap  yang  dicoba  supaya  suatu kebijaksanaan bisa menggapai tujuannya,  oleh  Mazmanian  serta Sabatier  (1983)  dalam  (Warjio  Afandi 2015)  diucap  selaku  usaha  melakukan ketetapan.  Sebaliknya  bagi  George  C. Edward  III  (1985)  dalam  Agustino (2020) dimana bentuk aplikasi kebijaksanaan yang berspektif maksimum down. Edward III, menancapkan bentuk aplikasi kebijaksanaan  publiknya  dalam  Direct serta  Indirect  on  Implementation. Dalam pendekatan filosofi ini dipengaruhi  oleh  4  variable,  ialah(  1) Komunikasi,(  2)  sumber  daya,(  3) catatan, serta( 4) bentuk birokrasi, lebih jelasnya bisa dijabarkan selaku selanjutnya: a) Komunikasi,  ialah  kesuksesan aplikasi kebijaksanaan meminta supaya  implementor  mengenali apa  yang  wajib  dicoba,  dimana yang  jadi  tujuan  serta  target kebijaksanaan wajib dikirimkan pada  golongan  target(  sasaran group),  alhasil  hendak  kurangi bias aplikasi. b) Sumber  daya,  walaupun  isi kebijaksanaan sudah dikomunikasikan  dengan  cara nyata serta tidak berubah- ubah, namun bila implementor kekurangan  sumberdaya  buat melakukan,  hingga  aplikasi tidak  hendak  berjalan  efisien. Pangkal energi itu bisa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
berbentuk pangkal energi orang, misalnya kompetensi implementor serta sumber energi keuangan. c) Catatan,  ialah  karakter  serta karakter  yang  dipunyai  oleh implementor, semacam komitmen,  kejujuran,  watak demokratis.  Bila  implementor mempunyai catatan yang bagus, hingga  implementor  itu  bisa melaksanakan kebijaksanaan dengan  bagus  semacam  apa yang  di  idamkan  oleh  kreator kebijaksanaan. Kala implementor mempunyai tindakan  ataupun  perspektif yang  berlainan  dengan  kreator kebijaksanaan,  hingga  cara aplikasi kebijaksanaan pula jadi tidak efisien. d) Bentuk Birokrasi, Bentuk badan yang bekerja menerapkan kebijaksanaan mempunyai akibat  yang  penting  kepada aplikasi kebijaksanaan. Pandangan  dari  bentuk  badan ialah Standard Operating Procedure( SOP) serta fragmentasi. Bentuk badan yang sangat  jauh  hendak  mengarah melemahkan  pengawasan  serta memunculkan  red-  tape,  ialah metode birokrasi yang kompleks serta lingkungan, yang menghasilkan kegiatan organisasi tidak fleksibel. Pemeliharaan Kendaraan Maintenance
Manajemen  pemeliharaan  ialah campuran dari seluruh aksi teknis serta administratif  yang  bermaksud  buat menjaga  peninggalan  ataupun  sistem, ataupun  mengembalikan  kondisi  awal alhasil bisa melaksanakan guna aktivitas  pembedahan.  Pemeliharaan amat  dipikirkan  dalam  industri  sebab diperlukan buat melindungi peninggalan  industri. Tujuan  dari  guna ini ialah melestarikan peninggalan atau keahlian peninggalan itu buat memproduksi  suatu  dengan  cara nyaman serta murah( Peng, K. (2016).

## SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
SOP  pemeliharaan  kendaraan dinas  operasional  pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat biasanya mencakup prosedur, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diikuti  dalam  menjaga  kondisi  dan kinerja  kendaraan  dinas.  SOP  ini mungkin  mencakup  hal-hal  seperti perencanaan  pemeliharaan,  jadwal perawatan, perbaikan kendaraan, penggantian  suku  cadang,  pemantauan kondisi  kendaraan,  pelaporan,  dan manajemen dokumen terkait pemeliharaan. Pedoman  umum  yang  dapat  menjadi panduan dalam pemeliharaan kendaraan dinas operasional: 1. Perencanaan  Pemeliharaan:  Buatlah rencana pemeliharaan yang terperinci  untuk  setiap  kendaraan dinas.  Rencana  ini  harus  mencakup jadwal  perawatan  rutin,  inspeksi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
berkala,  dan  penggantian  suku cadang yang diperlukan. 2. Perawatan Preventif: Lakukan perawatan  preventif  secara  teratur, termasuk  pergantian  oli,  filter,  dan pelumasan.  Pastikan  perawatan  ini dilakukan  sesuai  dengan  panduan produsen  kendaraan  dan  interval pemeliharaan yang direkomendasikan. 3. Inspeksi  Berkala:  Lakukan  inspeksi berkala  pada  kendaraan  untuk mendeteksi kerusakan atau kegagalan  potensial.  Periksa  sistem kelistrikan,  sistem  kaki-kaki,  sistem rem,  dan  komponen  lainnya  secara teratur. 4. Pemantauan Kondisi: Gunakan teknologi dan perangkat pemantauan kondisi kendaraan, seperti sensor dan sistem  pemantauan  otomatis,  untuk mendapatkan  informasi  tentang kinerja dan kondisi kendaraan secara real-time.  Hal  ini  dapat  membantu mendeteksi  masalah  dengan  cepat dan  mengambil  tindakan  yang diperlukan.
5. Penggantian Suku Cadang: Pastikan penggantian  suku  cadang  dilakukan dengan  komponen  yang  berkualitas dan  sesuai  dengan  spesifikasi produsen. Gunakan suku cadang asli atau  yang  direkomendasikan  oleh produsen kendaraan untuk memastikan kinerja yang optimal. 6. Catat  dan  Dokumentasikan:  Selalu catat  dan  dokumentasikan  semua aktivitas pemeliharaan yang dilakukan pada kendaraan dinas. Ini mencakup catatan perawatan, inspeksi, perbaikan, dan penggantian suku  cadang.  Dokumentasi  ini penting  untuk  melacak  riwayat pemeliharaan  dan  mengidentifikasi pola masalah yang berulang.
7. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan: Berikan pelatihan kepada pengemudi kendaraan  dinas  tentang  pentingnya pemeliharaan  kendaraan  yang  baik dan  tanda-tanda  kerusakan  yang perlu diperhatikan. Tingkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya melaporkan masalah atau kegagalan yang mereka temui. 8. Pengaturan  Pemeliharaan  Eksternal:
Jika  diperlukan,  tetapkan  hubungan dengan  bengkel  atau  penyedia layanan  eksternal  yang  dapat membantu dalam pemeliharaan kendaraan  dinas.  Pastikan  penyedia layanan memiliki reputasi yang baik dan kompetensi dalam pemeliharaan kendaraan.

## Kerangka Pemikiran
Riset  ini  mengenai  Implementasi kebijakan  Pemeliharaan  Kendaraan Dinas  Operasional  Pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Implementasi  kebijakan  ini  didasarkan pada kebijakan sebagai Input Hyaitu:
1. PP  No  27  tahun  2014  Tentang Barang Milik Daerah 2. Permendagri  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor:  3  Tahun  2011  Tentang Kendaraan Dinas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
4. Sumber daya baik itu sumber daya manusia  maupun  non  manusia dimana  sumberdaya  manusia sebagai  penanggungjawab  dan pengguna  dari  pada  kendaraan dinas  operasional.          Sedangkan sumber  daya  non  manusia  disini ialah  sarana  prasarana  yaitu berupa kendaraan dinas oprasional  dalam  bentuk  roda empat dan roda dua sebagai asset daerah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk  memudahkan  pemahaman
secara  menyeluruh  terhadap  Riset  ini. kerangka  pemikiran  sebagai  konsep kunci  yang  memberikan  gambaran landasan  teori  yang  digunakan  dalam menganalisis ialah teori model
implementasi kebijakan dalam Riset ini sebagai  Proses  yakni  menurut  George Edward  III  (1980)  dalam  Agustino (2020) yaitu terdapat empat faktor yang sama-sama  saling  mempengaruhi  agar implemntasi kebijakan tercapai yakni:
a) Komunikasi,
b) Sumberdaya.
c) Disposisi. d) Struktur Birokrasi, Sedangkan  Ouput  dari  Riset ialah agar terlaksananya Implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional  pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa Barat tercapai. Seperti yang tergambar  pada  kerangka  pemikiran dibawah ini:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Riset
Berdasarkan  pada  konsep  kunci dalam  kerangka  pemikiran  yang digambarkan  diatas,  maka  hipotesis Riset sebagai berikut: “Jika implementasi  kebijakan  dilaksanakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi/tingkah laku dan struktur birokrasi,  maka  tujuan  kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dapat tercapai.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)

## METODE
Metode  Riset  yang  digunakan ialah  metode  Riset  kualitatif.  Menurut Creswell (2019)” Qualitative research is
an approach for exploring and understanding  the  meaning  individuals or  groups  ascribe  to  a  social  or  human problem” Riset kualitatif lebih menekankan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok  yang  berkaitan  dengan masalah sosial atau manusia. Sedangkan Moleong  (2021)  mengemukakan  Riset pada hakikatnya ialah suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran.
Informan  riset  ialah  narasumber yang  merujuk  pada  seorang  yang mengerti terpaut dengan subjek riset dan sanggup membagikan pemaparan mengenai  poin  riset  yang  dinaikan (Sugiyono, 2019) Informan disini ialah orang yang membagikan data. Ada pula informan  sebesar  5  orang  terdiri  dari arahan, karyawan, ketua alat transportasi  serta  pengemudi.  Sumber informasi  ialah  informasi  pokok  serta informasi  skunder  Metode  determinasi informan dalam riset ini dipakai metode purposive  sampling  Bagi  (Sugiyono, 2017) purposive sampling ialah metode pengumpulan sampel pangkal informasi dengan estimasi khusus. Metode  pengumpulan  informasi lewat pemantauan (observasi), interview (tanya jawab) serta pemilihan. Sebaliknya Metode keabsahan informasi  yang  dipakai  ialah  Metode triangulasi  informasi.  Metode  analisa
informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini lewat:  pengurangan  informasi,  serta penyajian  informasi  dan  menarik kesimpulan  (Miles  serta  Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan observasi dan wawancara serta melalui pertimbangan secara  teoritis  terkait  Implementasi kebijakan  pemeliharaan  kendaraan dinas  operasional  pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan  dasar  teori  struktur  organisasi, komunikasi, sumberdaya, dan disposisi diperoleh hasil sebagai berikut:
Struktur  organisasi  memainkan peran  penting  dalam  implementasi kebijakan  pemeliharaan  kendaraan dinas operasional. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu  memiliki  struktur  yang  jelas  dan terorganisir dengan baik untuk menjalankan  kebijakan  tersebut.  Ini melibatkan penunjukan unit atau divisi yang bertanggung jawab secara khusus untuk  pemeliharaan  kendaraan  dinas operasional.  Hal  ini  memudahkan pengaturan  tugas  dan  tanggung  jawab, serta  memastikan  koordinasi  yang efektif  dalam  menjalankan  kebijakan tersebut. Dalam struktur organisasi yang baik,  tanggung  jawab  dan  wewenang terkait  pemeliharaan  kendaraan  harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini memungkinkan  adanya  pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas dalam melaksanakan  kebijakan  pemeliharaan kendaraan.  Dalam  hasil  implementasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
kebijakan  pemeliharaan  kendaraan  di
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  Barat,  struktur  organisasi  telah mendukung proses pemeliharaan dengan  baik.  Setiap  unit  atau  divisi terkait  memiliki  tanggung  jawab  yang jelas  dalam  pemeliharaan  kendaraan, seperti unit pengadaan, unit perawatan, dan  unit  penggantian  kendaraan  yang sudah  usang.  Penting  untuk  terus mengoptimalkan  struktur  organisasi agar  sesuai  dengan  perkembangan kebutuhan  dan  tuntutan  operasional.
Evaluasi  berkala  dapat  membantu mengidentifikasi apakah ada perubahan atau penyesuaian  yang perlu dilakukan dalam struktur organisasi untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas dalam pemeliharaan kendaraan dinas. Komunikasi  yang  baik  sangat penting  dalam  implementasi  kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.  Biro  Umum  Sekretariat Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu memastikan  adanya  alur  komunikasi yang  efisien  antara  unit  pemeliharaan kendaraan dengan pengguna kendaraan dinas. Komunikasi yang lancar memungkinkan  pemberian  informasi yang jelas mengenai jadwal pemeliharaan,  perawatan  rutin,  dan pelaporan  masalah  kendaraan.  Dengan demikian, upaya pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan secara tepat waktu dan dengan efisiensi yang tinggi. Informasi  yang tepat  waktu  dan akurat mengenai  kondisi  kendaraan,  jadwal pemeliharaan,  serta  perubahan  atau kebijakan  terbaru  harus  disampaikan
dengan  baik  kepada  semua  pihak terlibat.  Dalam  hasil  implementasi kebijakan  pemeliharaan  kendaraan, komunikasi  antar  unit  di  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terbilang baik. Terdapat sistem komunikasi internal  yang efektif untuk memberikan  informasi  terkini  tentang pemeliharaan  kendaraan,  termasuk laporan  kondisi  kendaraan  dan  jadwal pemeliharaan. Tetap menjaga komunikasi  yang  efektif  dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses  pemeliharaan  kendaraan  akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemeliharaan  berjalan  dengan  lancar. Selain  itu,  teknologi  komunikasi  yang canggih dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi terkait pemeliharaan kendaraan. Biro  Umum  Sekretariat  Daerah
Provinsi Jawa Barat perlu menyediakan sumberdaya dana, personel, dan fasilitas yang cukup dan baik untuk menjalankan kegiatan  pemeliharaan.  Hal  ini  yang ialah  kendala  di  lapangan  dari  hasil observasi dan wawancara. Ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, penggantian suku  cadang,  dan  kegiatan  terkait lainnya.  Dengan  sumberdaya  yang memadai,  pemeliharaan  kendaraan dapat  dilakukan dengan  baik,  sehingga memastikan  kendaraan  dinas  tetap dalam  kondisi  yang  baik  dan  dapat digunakan dengan optimal. Implementasi  kebijakan  pemeliharaan kendaraan  memerlukan  sumberdaya

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
yang  memadai,  termasuk  anggaran, tenaga  kerja,  peralatan,  dan  suku cadang.  Sumberdaya  yang  memadai akan  mendukung  kelancaran  dan kualitas pemeliharaan kendaraan dinas. Hasil implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan  bahwa  sumberdaya  yang tersedia telah cukup memadai. Terdapat alokasi  anggaran  yang  memadai  untuk pemeliharaan kendaraan, serta tersedianya  tenaga  kerja  yang  terlatih dan  berkompeten  dalam  melakukan pemeliharaan.  Penting  untuk  terus memantau  dan  mengelola  sumberdaya dengan efisien. Evaluasi secara berkala tentang  kecukupan  anggaran  dan ketersediaan suku cadang serta peningkatan kualitas tenaga kerja  akan membantu  mengidentifikasi  area-area yang perlu perbaikan  atau peningkatan untuk mendukung pemeliharaan kendaraan yang lebih baik. Disposisi yang baik ialah elemen penting  dalam  implementasi  kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.  Biro  Umum  Sekretariat Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu memiliki  prosedur  yang  jelas  dalam mengelola  pemeliharaan  kendaraan, termasuk  pelaporan  masalah  dan tindakan  yang  diperlukan.  Disposisi yang  efektif  melibatkan  pemantauan yang cermat terhadap kendaraan dinas, penjadwalan  pemeliharaan  yang  tepat waktu,  penanganan  masalah  secara cepat  dan  efisien,  serta  dokumentasi yang  akurat.  Dengan  disposisi  yang
baik,  kendaraan  dinas  dapat  dipelihara dengan baik, mencegah kerusakan yang lebih  parah,  dan  meminimalkan gangguan dalam penggunaan kendaraan tersebut.  Disposisi  dalam  konteks  ini merujuk pada keputusan terkait penggunaan  kendaraan  dinas,  baik dalam  hal  perawatan,  perbaikan, penggantian, atau penyingkiran kendaraan yang sudah tidak memenuhi standar keselamatan atau efisiensi. Hasil implementasi  kebijakan  pemeliharaan kendaraan  di  Biro  Umum  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa disposisi kendaraan  dinas  operasional  sudah diatur  dengan  baik.  Kendaraan  yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan  rutin  ditangani  dengan tepat  waktu,  dan  ada  kebijakan penggantian  kendaraan  yang  sudah usang  atau  tidak  layak  pakai.  Tetap memperhatikan  kriteria  dan  standar disposisi  kendaraan  dengan  ketat  akan membantu mencegah penggunaan kendaraan  yang  tidak  aman  atau  tidak efisien.  Evaluasi  berkala  tentang  usia dan kondisi kendaraan akan membantu mengidentifikasi kendaraan yang membutuhkan  penggantian,  sehingga flotasi  kendaraan  dinas  dapat  dijaga dalam kondisi optimal. Keseluruhan implementasi kebijakan  pemeliharaan  kendaraan dinas  operasional  pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah  menghasilkan  hasil  yang  baik. Dengan  memperhatikan  dasar  teori struktur organisasi, komunikasi,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
sumberdaya, dan disposisi, Biro Umum telah berhasil menjaga kondisi kendaraan  dinas  dengan  baik  dan meningkatkan  efisiensi  operasional dalam  pemeliharaan  kendaraan  dinas. Dengan  mengoptimalkan  faktor-faktor tersebut, kebijakan pemeliharaan kendaraan  dapat  dijalankan  dengan baik,  sehingga  kendaraan  dinas  tetap dalam kondisi yang baik, tersedia untuk digunakan, dan meminimalkan gangguan operasional. Meskipun demikian,  tetap  diperlukan  evaluasi berkala  dan  peningkatan  dalam  semua aspek  untuk  memastikan  pelayanan pemeliharaan kendaraan yang lebih baik di masa mendatang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan implementasi kebijakan  pemeliharaan  kendaraan dinas  operasional  pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan  mempertimbangkan  dasar  teori struktur organisasi, komunikasi, sumberdaya,  dan  disposisi,  dapat disimpulkan  bahwa  struktur  organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik sangat  penting  dalam  menjalankan kebijakan  pemeliharaan  kendaraan dinas  operasional.  Dengan  adanya  unit atau  divisi  khusus  yang  bertanggung jawab  atas  pemeliharaan  kendaraan, tugas dan tanggung jawab menjadi lebih terarah  dan  terkoordinasi.  Hal  ini memastikan bahwa pemeliharaan kendaraan  dapat  dilakukan  secara efisien dan sesuai dengan standar yang telah  ditetapkan.  Komunikasi  yang
efisien  antara  unit  pemeliharaan kendaraan dengan pengguna kendaraan dinas sangat penting dalam implementasi kebijakan. Alokasi sumberdaya  yang memadai  ialah suatu keharusan,  seperti  dana,  personel,  dan fasilitas, menjadi kunci dalam menjalankan  kebijakan  pemeliharaan kendaraan  dinas  operasional.  Dengan adanya  dukungan  sumberdaya  yang baik,  pemeliharaan  kendaraan  dapat dilakukan secara konsisten dan berkualitas.  Oleh  karena  itu,  penting bagi  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa  sumberdaya  yang  diperlukan telah dialokasikan dengan baik. Prosedur  disposisi  yang  baik  sangat penting dalam mengelola pemeliharaan kendaraan dinas. Dengan disposisi yang efektif,  masalah  kendaraan  dapat ditangani  secara  cepat  dan  tepat,  serta dilakukan  pemeliharaan  secara  teratur. Saran  untuk  meningkatkan  efektivitas kebijakan  tersebut  ialah  melakukan evaluasi  secara  berkala  terhadap struktur organisasi yang ada, memastikan  bahwa  unit  pemeliharaan kendaraan  dinas  memiliki  peran  dan tanggung  jawab  yang  tepat.  Pastikan bahwa informasi mengenai pemeliharaan kendaraan, jadwal perawatan,  dan  pelaporan  masalah kendaraan disampaikan secara jelas dan tepat  waktu.  Komunikasi  yang  baik akan  membantu  dalam  menjaga kendaraan tetap dalam kondisi baik dan siap  digunakan.  Alokasi  sumberdaya, seperti  dana,  personel,  dan  fasilitas,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
telah  diperhitungkan  dengan  baik  dan memadai  untuk  mendukung  kegiatan pemeliharaan  kendaraan.  Meninjau kembali  prosedur  disposisi  yang  ada untuk  menangani  masalah  kendaraan dinas. Pastikan bahwa prosedur tersebut mencakup tindakan yang cepat dan tepat dalam  menangani  masalah,  serta dokumentasi yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino.  Leo,  (2012).  Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Alvian  Ardiansyah,  dkk,  Analisis Pemeliharaan  Pada  Kendaraan Operasional  PKP-PK  Di  Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. Vol 1, No  1  (2022),  1  oktober  2022, DOI: 10.57235/aurelia. v1i1.21,http://www.rayyanjurnal. com/index.php/aurelia/article/vie w/21 Arifin  Tahir,  Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PENERBIT PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2021. https://repository.ung.ac.id/en/kar yailmiah/show/89 Creswell.  J.W,  (2019), Qualitative research:  a  guide  to  design  and implementasi.In  Kiamanesh  A,
Danaye  Tous  M,  Translator, Tehran .
Dye R Thomas. (2008). Understanding
Public Policy. Pearson Education' Upper Saddle River' NewJersey
Edwar  III,  George  C.  (1980).
Implementing  Public  Policy. Washington,  DC,  Congressional Quarterly Press Fernando Lumbantobing, 20 Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam RangkaPeningkatan Kerja Pimpinan  Dewan  Di  Sekretariat DPRD Tapanuli Utara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Grindle, Marilee. S. (1980). Politics and
Policy  Implementation  in  the Third World. New Jersey: Princeton University Press http://repository.umsu.ac.id/bitstr eam/handle/ 123456789/16062 Josef  Riwu  Kaho,  Prospek  Otonomi Daerah  di  Negara  Republik
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9
Jumria  Mansur  Implementasi  Konsep Pelaksanaan  Kebijakan  Dalam
Publik.  Diakses  Pada  Tanggal  1
Juli  2020  Pukul  22.45  WIB (Jurnal) 7713-24106-1-PB.pdf
Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis  Data  Kualitatif.  Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (705-720)
Peng, K. (2016). Equipment Management in the PostMaintenance Era. In Equipment  Management  in  the Post  Maintenance  Era  Peraturan Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  3
Tahun  2011  Tentang  Kendaraan Dinas adalah kendaraan.
http://eprints.pknstan.ac.id/791/
Purba,  R.  B.,  &  Aziza,  N.  (2019). Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset  Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik , Vol 9 No 2, 152 –164. https://jurnal.pancabudi.ac.id/ind ex.php/akuntansibisnisdanpublik/ article/ view/465. Situmorang Chazali. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development  Institute  (SSDI). Yogyakarta  dalam  Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan.  Jurnal
Administrasi  Publik, Vol.6  no.  2. ISSN: 1192- 101
Sugiyono  (2019),  Metode  Penelitian
Kuantitatif  kualitattif  dan  R&D. Bandung, CV. Alfabeta Teiseran,  Martin  T.  (2003),  Merawat dan Memelihara Mobil. Yogyakarta: Kanisius.