## Volume 7 Issue 1 (2024) Pages 1346 - 1353 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

## Analisis  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui Elektronik Pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas
Akmal Rizky Saputra 1
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1

## Abstrak
E-procurement  memiliki  manfaat  bagi  instansi  ataupun  pengembang  sistem    serta  juga untuk  semua  penyedia  barang/  jasa  dan  masyarakat  luas  yang  ingin  mengenal  proses penyelenggaraan  dapat  mendapatkan  harga  untuk  penawaran  yang  banyak  serta  proses menggunakan  administrasi  yang  sederhana.  Sebaliknya,  para  penyedia  barang/jasa  juga dapat  menurunkan  biaya  administrasi,  meningkatkan  peluang  untuk  perusahaan, mendorong  timbul  persaingan  secara  sehat,  dan  dapat  membuat  peluang  bisnis  tersedia untuk semua orang. Selain itu, e-procurement dianggap mampu memberikan pengelolaan yang lebih mudah, proses pembelian dan penjualan yang lebih cepat, dan mengurangi biaya transaksi,  koordinasi  yang  baik,  dan  juga  meningkatkan  kerjasama  yang  terjadi  antara penyedia  barang/jasa.  Teknologi  informasi  bisa  membuat  biaya  lebih  baik  dan  sistem pengadaan publik lebih beraneka macam.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Pemerintah Lokal dan Perusahaan.

## Abstract
E-procurement  has  benefits  for  agencies  or  system  developers  as  well  as  for  all  providers  of goods/services and the wider community who want to know the implementation process, they can get prices for multiple offers and the process uses simple administration. On the other hand, providers of goods/services can also reduce administrative costs, increase opportunities for companies, encourage healthy competition, and can make business opportunities available to everyone. Apart from that, e- procurement  is  considered  capable  of  providing  easier  management,  faster  buying  and  selling processes,  and  reducing  transaction  costs,  good  coordination,  and  also  increasing  collaboration between  providers  of  goods/services.  Information  technology  can  make  costs  better  and  the  public procurement system more diverse.
Keywords: corporate social responsibility; local government; company
Copyright (c) 2024 Akmal Rizky Saputra
🖂 Corresponding author : Akmal Rizky Saputra Email Address : akmalrizkysaputra@students.undip.ac.id

## PENDAHULUAN
Salah satu praktik pemerintahan yang sering kali terkena kasus korupsi ialah pada  tahapan  pengadaan  jasa  ataupun  barang.  Sebanyak  38%  dari  total  kasus mengenai korupsi dalam pengadaan jasa ataupun barang berhasil dituntaskan oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Oleh  karena  itu,  Presiden  RI  secara  khusus
merumuskan Perpres No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan agar pengadaan jasa ataupun  barang  pemerintah  dilaksanakan  memakai  elektronik.  Maksud  dari peraturan  terkait  yaitu  untuk  mewajibkan  seluruh  instansi  pemerintahan  dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan daerah untuk melaksanakan pengadaan jasa  ataupun  barang  lewat  pengadaan  elektronik  (e -procurement ).  Pada  tahun sebelum 2008, panitia pengadaan jasa ataupun barang, serta panitia pengadaan jasa berinteraksi  secara  bertemu  secara  langsung.  Dengan  memakai  sistem  ini  timbul berbagai  macam  penyimpangan  yang  sebagian  besar  terjadi  disaat  tahap penyelenggaraan pengadaan jasa ataupun barang.
Kondisi tersebut dijelaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa  Pemerintah  terkait  persoalan  yang  timbul  dikarenakan  dokumen  pengadaan yang  tidak  terarah,  kurang  fokusnya  yang  timbul  dari  panitia,  pengaturan  tender, kesalahan  prosedur  saat  pengadaan  dan  pengumuman  lelang  yang  tidak  jelas menjadi  penyebab  permasalahan  yang  muncul.  Penyimpangan  yang  telah disebutkan  tersebut  mempunyai  sifat  administratif  dan  saling  terkait  anggaran, seperti  kolusi,  korupsi  serts  mark  up  anggaran  yang  tentu  saja  membuat  rugi keuangan untuk negara ataupun daerah.
Pengadaan  secara  konvensional  tentu  saja  akan  memakan  periode  yang panjang, oleh karena itu terkesan membuang biaya dan waktu. Selain itu, kurangnya informasi  dan  persaingan  yang  tidak  sehat  akan  mempengaruhi  kualitas  dari pengadaan,  terjadinya  ekslusi  menganai  pemasok  potensial  serta  memberikan  hak khusus  untuk  pemasok  tertentu.  Persoalan  yang  timbul  saat  terjadinya  pengadaan jasa  ataupun  barang  dengan  cara  konvensional  bisa  dikategorikan  seperti  (a) pengawasan  monitoring  yang  kurang  memadahi;  (b)  pelanggaran  kekuasaan;  (c) pelanggaran kontrak; (d) kerjasama antara mitra dan pejabat publik; ( e ) penipuan dan  manipulasi  yang  tidak  terbuka;  dan  (f)  kekurangan  sumber  daya  manusia (SDM).
Pengadaan elektronik dapat merendahkan peluang untuk terjadinya bertemu secara  langsung  yang  terjadi  oleh  penyedia  jasa  ataupun  barang  terkait  panitia pengadaan  membuat,  akibatnya  proses  terjadinya  pengadaan  berjalan  dengan terbuka,  bisa  menghemat  finansial  dan  waktu  juga  terdapat  kemudahan  untuk tanggungjawab  keuangan.  Agar  penggunaan  keuangan  negara  lebih  efisien dibutuhkan  cara  dengan  menciptakan  tahap    saling  keterbukaan,  transparan, akuntabilitas juga prinsip bersaing dengan sehat saat tahap pengadaan jasa ataupun barang government diaggarkan  APBN  ataupun  APBD.  Hal  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  jasa  ataupun  barang  yang  murah,  bermutu,  dan  bisa dipertanggungjawabkan  secara  fisik,  finansial,  serta  memberikan  manfaat  bagi kelancaran  tugas  pemerintah  dan  pelayanan  warga.  Lewat  penerapan  prinsip- prinsip  tersebut  saat  proses  pelaksanaan  pengadaan  jasa  ataupun  barang  dapat meningkatkan  rasa  percaya  dari  masyarakat  lewat  tahap  pengadaan  jasa  ataupun barang,  sebab  hasil  yang  diperoleh  yakni  bentuk  yang  harus  dipertanggung jawabkan pada warga dari sektor administrasi, finansial. dan teknis. Pengadaan jasa ataupun  barang  pemerintah  juga  dapat  timbul  dampak  pada  saat  peningkatan pelayanan publik.
Menekan  kebocoran  keuangan  dan  memperbaiki  prosedur  pengadaan barang/jasa merupakan  dua  manfaat dari  implementasi  prinsip pengadaan  barang maupu  jasa.  Dalam  mewujudkannya  maka government telah  merumuskan  Perpres No 54 Tahun 2010 Mengenai pengadaan jasa ataupun barang.
Satu  di  antara  cara  yang  digunakan  pemerintah  mengenai  merealisasikan pemerintahan  yang  transparan  dan  terhindar  dari  nepotisme,  kolusi,  dan  korupsi yaitu  dapat  memakai  pengadaan  elektronik.  Berdasarkan  hasil  dari  program  ini, seluruh  pemerintahan  harus  memakai  pengadaan  elektronik.  Periode  tahun  2009, sosialisasi  aplikasi  mengenai  penerapan  pengadaan  elektronik  sudah  dilakukan seluruh  Indonesia.  Menyikapi  hal  tersebut  Pemerintah  Kab  Banyumas  membentuk Layanan  Pengadaan  Melalui  elektronik  (LPSE).  Layanan  ini  memiliki  tujuan  agar melindungi  dari  praktik  KKN  dalam  pengadaan  jasa  ataupun  barang.  Guna menghilangkan  kegiatan  intimidasi  dan  monopoli  dalam  proses  lelang,  LPSE  juga dituntut  mampu  memberikan  akuntabilitas,  transparasi,  keterbukaan,  dan persaingan usaha dalam proses lelang.
Lewat  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  pengadaan  elektronik  dapat mengurangi  peluang  yang  mungkin  dapat  mengakibatkan  kecurangan  yang dilakukan  dengan cara konvensional. Caranya yaitu dengan membatasi pertemuan atau interaksi langsung dari pembeli (pemerintah dan penjual (vendor). Pengadaan jasa  ataupun  barang  menggunakan  pengadaan  elektronik  menjadi  suatu challenge dikarenakan  praktik  KKN  sudah  tertanam  secara  dalam  pada  saat  pelaksanaan untuk pengadaan jasa ataupun barang. Pelaksanaan pengadaan jasa ataupun barang secara  pengadaan  elektronik  di  Kabupaten  Banyumas  tertanam  dalam  Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2012 atas pergantian Perbup Nomor 1 Tahun 2011 mengenai  pengadaan  jasa ataupun  barang pada lingkungan government banyumas. Pada saat itu Kabupaten Banyumas baru saja memakai sistem pengadaan elektronik dengan  full  elektronik  pada  tahun  2012,  seusai  sebelum  itu  masih  memakai  semi pengadaan elektronik .
Proses  pelaksanaan  pelelangan  melalui  elektronik  diawali  dengan pengumuman  lelang,  dilanjutkan  dengan  pendaftaran  atau  registrasi,  penjabaran dokumen  lelang, pemasukan,  dan  pembukuan penawaran, kualifikasi  dan  evaluasi penawaran, pemilihan pemenang serta yang terakhir yaitu pengumuman.
Mengacu pada teori terkait pengadaan jasa ataupun barang melalui elektronik lebih  menguntungkan  daripada  melalui  manual  baik  dari  pengguna  ataupun penyedia jasa ataupun barang. Meskipun begitu, terkadang instrumen yang melalui teori  baik,  namun  saat  pelaksanaan  berbeda  dengan  teori  dan  cenderung  kurang baik. Namun pengadaan elektronik masih mempunyai beberapa kelemahan dan juga hambatan  saat  pelaksanaan,  contohnya  kurangnya  dari  segi  finansial,  adanya instansi dan penyedia jasa merasa lebih nyaman memakai sistem konvensional, tidak ada  dukungan  dari  manajemen,  tidak  ada  skill  dan  juga  kurangnya  pengetahuan mengenai pengadaan elektronik ( e-procurement ) serta jaminan keamanan dari sistem. Mengacu  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan,  menjadikan  peneliti merumuskan  masalah  yaitu  bagaimana  pelaksanaan,  pengadaan,  jasa  ataupun barang  secara  pengadaan  elektronik  pada  pemerintah  Kab  Banyumas  dengan melihat  tahapan  pendaftaran  dan  pemberitahuan  lelang,  penjelasan  pekerjaan, pemasukan  serta  pengumuman  pemenang,  yang  dinilai  lewat  metode  pengadaan barang secara eprocurement.

## METODOLOGI
Penelitian  ini menggunakan  penelitian  normatif  dengan  data  primer  dan sekunder.   Data  hukum  primer   adalah   peraturan  perundang-undangan    yang mengatur   tentang   penerapan LPSE Kabupaten Banyumas. Selanjutnya teori-teori
para  ahli  dikutip  dari  berbagai  literatur  untuk  mendukung  penelitian  ini.  Data sekunder    diperoleh    dari    wawancara    terhadap  pihak  pengadaan  barang/jasa pemerintah Kabupaten Banyumas  dan  bertanggung jawab dalam penerapan LPSE Kabupaten Banyumas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat  dilakukan  secara  elektronik  dengan  carae-tendering  atau  e-purchasing.  E- Tendering adalah  tata cara  pemilihan  penyedia barang/jasa yang dilakukan  secara terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang  terdaftar  pada sistem  pengadaan  secara  elektronik  dengan  cara  menyampaikan  1  (satu)  kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-Purchasing adalah tata cara  pembelian  barang/jasa  melalui  sistem  katalog  elektronik  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  sebagai  lembaga  yang  diamanatkan untuk  mengembangkan  sistem  pengadaan  secara  elektronik  mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka No.  1  Tahun  2015  tentang  e-tendering  Adapun  pengadaan  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode e-tendering (Mulyono*, 2020).
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan  oleh  instansi  pemerintah  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa.
E-Procurement  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  aplikasi  untuk  pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan  barang/jasa secara  elektronik dilakukan dengan cara  e-tendering  atau  epurchasing.  Definisi  e-  procurement  dari  berbagai  literatur, memiliki  kesamaan  makna  yakni  pengadaan  barang/jasa  dengan  menggunakan teknologi  informasi  dan  elektronik.  Sutedi  (2012:254)  menyatakan  e-  procurement adalah  sebuah  sistem  lelang  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dengan memanfaatkan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  berbasis  internet  agar  dapat berlangsung  secara  efektif,  efisien,  terbuka  dan  akuntabel.  Dalam  penerapan  e- procurement  telah  diperoleh  beberapa  manfaat  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Teo  &
Lai  yang  membagi  keuntungan  dari  e-  procurement  menjadi  2  yaitu,  keuntungan yang  dirasakan  secara  langsung  (meningkatkan  kevalidan  data,  meningkatkan efisiensi  dalam  proses  pengadaan,  proses  aplikasi  yang  lebih  cepat,  mengurangi biaya  operasional  juga  administrasi)  dan  keuntungan  yang  tidak  langsung  (e- procurement membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja)  (Tjan et al., n.d.).
Secara  umum,  e-procurement  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara  yaitu  e- tendering  dan  epurchasing.  E-tendering  merupakan  tata  cara  pemilihan  penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem  elektroni  dengan  cara  menyampaikan  satu kali  penawaran  sampai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Ruang  lingkup  e- tendering  meliputi  proses  pengumuman  pengadaan  barang/jasa  sampai  dengan pengumuman  pemenang  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  sistem pengadaan secara elektronik (Rahayu, n.d.).
Proses  e-tendering  semuanya  menggunakan  internet  atau  dilakukan  secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE  dengan  menggunakan  aplikasi  SPSE. Pada tahap pengumuman,  panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat- syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka  melalui  aplikasi  SPSE.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  kemudian  langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan (Sholeh et al., 2024).
Tahap  selanjutnya  adalah  pemasukan  penawaran  oleh  peserta  lelang. Dokumen  penawaran  disampaikan  dalam  bentuk  file  yang  diunggah  melalui aplikasi  SPSE.  Surat  penawaran  yang  disampaikan  oleh  peserta  lelang  secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditanda  tangani  secara  elektronik  oleh  pimpinan/direktur  perusahaan  atau  kuasa yang  ditunjuk  dengan  surat  kuasa.  Setelah  jangka  waktu  pemasukan  dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran (Hasan et al., 2019).
Pada  tahap  pembukaan  penawaran,  Panitia  mengunduh  (download)  dan melakukan  deskripsi  file  penawaran  dengan  menggunakan  Aplikasi  Pengaman Dokumen  (APENDO).  Harga  penawaran  dan  hasil  koreksi  aritmatik  dimasukkan pada  fasilitas  yang  tersedia  pada  aplikasi  SPSE.  Panitia  atau  Pokja  ULP  kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap  dokumen  pendukung  penawaran.  Setelah  dilakukan  evaluasi,  maka  PPK akan  menetapkan  pemenang  dan  panitia  atau  pokja  ULP  akan  mengumumkan pemenang  lelang  tersebut  secara  online.  Aplikasi  SPSE  secara  otomatis  akan mengirim  pemberitahuan  termasuk  melalui  e-mail  kepada  pemenang  lelang. Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  (e-procurement)  dengan  e- tendering  diharapkan  dapat  menyempurnakan  sistem  pemilihan  penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaanya dapat  memenuhi  prinsi-prinsip  pengadaan  barang/jasa  ,  yakni  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas,  keterbukaan,  persainngan  sehat  dan  adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.
2. Impelentasi E-Procurement di Kabupaten Banyumas.
Pada  Tahun  2012,  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  secara  resmi  memberikan  hak  akses  kepada  LPSE  Kabupaten  Banyumas sebagai  penyelenggara  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  dengan memperoleh website http://lpse.banyumaskab.go.id/eproc4
Dasar hukum pembentukan LPSE Kabupaten Banyumas adalah Perpres No. 54  Tahun  2010  pasal  111  tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik dan  Peraturan Bupati  Kabupaten  Banyumas No. 81 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Fungsi  dibentuknya  LPSE  pada  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  adalah sebagai berikut”
1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e- procurement di lingkup Kabupaten Banyumas.
2. Pelaksanaan  pelatihan/training  kepada  panitia/pejabat  pengadaan  ULP, Auditor dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja.
3. Sebagai  media  penyedia  informasi  dan  konsultasi  (helpdesk)  yang melayani  panitia  /pejabat  pengadaan/  ULP  dan  penyedia  barang/jasa yang berkaitan dengan sistem eprocurement
4. Sebagai  penyedia  informasi  dan  data-data  yang  berkaitan  dengan  proses pengadaan  barang/jasa  yang  telah  dilakukan  oleh  pengguna  untuk kepentingan proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.
5. Melakukan  registrasi  (pendaftaran)  dan  verifikasi  terhadap  PPK/Panitia dan  Penyedia  barang/jasa.  Sehingga  user  tersebut  terigestrasi  dengan mendapatkan hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Adapun tugas LPSE Kabupaten Banyumas adalah :
a. Memfasilitasi  PA/KPA  untuk  mengumumkan  RUP  (Rencana  Umum Pengadaan )
b. Memfasilitasi  ULP  menayangkan  pengumuman  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa secara elektronik.
c. Memfasilitasi  ULP/PPK  melaksanakan  pemilihan  penyedia  barang/jasa secara elektronik
d. Memfasilitasi  penyedia  barang/jasa  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE
e. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  K/L/D/I  Dari hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  secara  umum  tahapan  pengumuman lelang pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement.
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  Tahun  2015  telah  menerapkan  prinsip- prinsip  pengadaan  barang/jasa  yang  meliputi  transparansi,  akuntabilitas,  terbuka, bersaing  serta  adil/tidak  diskriminatif.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengumuman  lelang  secara  e-procurement  pada  pengadaan  di  Kabupaten Banyumas  Tahun  2015,  telah  dilakukan  oleh  Panitia  atau  Pokja  ULP  Kabupaten Banyumas  dengan  menyiapkan  jadwal  waktu  pelelangan,  paket  pengadaan  serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang diunggah ke Website LPSE. Paket  pengadaan  tersebut  telah  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pelaksana  Kegiatan  (PPK) yang  berkoordinasi  dengan  Intansi/SKPD  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa
tersebut. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh masyarakat umum dan calon penyedia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Ahmad et al., 2020).
Dengan  adanya  prinsip  tranparansi  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  akan  menciptakan  sistem  pengawasan  publik  yang  efektif sehingga  dapat  meminimalisir  timbulnya  kecurigaan  masyarakat  dan  mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Seperti yag dinyatakan oleh OECD, 2007 dan Schapper,  2009  bahwa  transparansi  merupakan  faktor  kunci  untuk  mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan  dengan  diinformasikannya  melalui  aplikasi  SPSE  atau  Website  LPSE paket  pengumuman  sebanyak  109  paket  dengan  total  nilai  pagu  anggaran  Rp. 170.603.998.990  yang  tersebar  di  beberapa  SKPD  dalam  Pemerintah  Kabupaten Banyumas.  Secara  umum,  pengadaan  yang  dilaksanakan  oleh  ULP  Kabupaten Banyumas berupa pengadaan barang/jasa, konstruksi dan jasa konsultan.
Dari  hasil  penelitian,  pada  dimensi  akuntabilitas  diketahui  berada  pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun  2010  dan  Perka  LKPP  No.1  tahun  2015  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa.  Akuntabilitas  pada  penelitian  ini  menekankan  pada  aturan  dan ketentuan yang terkait pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Putri, 2021).

## SIMPULAN
Pada penelitian ini memberi implikasi untuk ULP dan LPSE Kab Banyumas, supaya  saat  pelaksabaab  pengadaan  jasa  ataupun  barang  bisa  tercapai  prinsip pengadaan jasa ataupun barang. Lewat hal ini alur pengadaan bisa berjalan dengan terbuka,  akuntabel,  berkompetisi  dan  juga  secara  adil.  Proses  dari  pengadaan  jasa ataupun  barang  melalui  elektronik  jika  diterapkan  sama  dengan  prinsip  yang  ada dan  juga  dilakukan  secara  baik,  maka  akan  berakibat  menekan  terjadi penyalahgunaan  atau  penyimpangan  praktik curang  di  per  proses  pengadaan  jasa ataupun  barang  yang  dapat  berdampak  fatal  dan  juga  dapat  merugikan  finansial keuangan negara.

## Referensi :
Ahmad, A., Adys, Abd. K., & Haq, N. (2020). IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  DI  BAGIAN  LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN
JASA PEMERINTAH (BLPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR. JPPM: Journal of Public Policy and Management , 2 (2), 85 – 92. https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564
Albab,  M.  U.  (2020).  ANALISIS  PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). ABIS:  Accounting  and  Business  Information  Systems  Journal , 5 (4). https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262
Almahdali,  H.,  Ismail,  I.,  &  Engka,  R.  (n.d.). Analisis  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Kabupaten Wajo .

## Arifin,  A.  S.  R.  (2020).  ANALISIS  PELAKSANAAN  E-TENDERING  JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP
PENGADAAN BARANG  DAN  JASA  DI  PERGURUAN  TINGGI. CIVED , 7 (1),  36. https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428
Azmi  Wicaksono,  A.,  Trisiana,  A.,  &  Ratnaningsih,  A.  (2022).  Analisis  Kinerja Pelaksanaan  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  Versi  4.4  di  Kabupaten Ngawi. Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology , 3 (1), 17 – 25. https://doi.org/10.52158/jaceit.v3i1.279
Hapiah, Y. (n.d.). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN  JASA  PEMERINTAH  SECARA  ELEKTRONIK  (E-PROCUREMENT GOVERNMENT) DI PROVINSI JAWA BARAT .
Hasan, A., Bake, J., & Tawai, A. (2019). PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA  ELEKTRONIK  (E-PROCUREMENT)  PADA  BAGIAN  LAYANAN PENGADAAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA .
Lumintang,  M.  N.,  Masinambow,  V.  A.  J.,  & Walewangko,  E.  N.  (2020). ANALISIS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK  (E-PROCUREMENT)  DI  LPSE  KABUPATEN  MINAHASA TENGGARA .
Mulyono*,  P.  E.  (2020).  Analisis  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara Elektronik  pada  Pemerintah  Kabupaten  Gresik. Airlangga  Development Journal , 1 (1), 32. https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010
Putri,  T.  D.  (2021). OPTIMALISASI  PELAYANAN  LAYANAN  PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMBANGUNAN DI KOTA PARIAMAN .
Rahayu,  R.  (n.d.). PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG/JASA  SECARA ELEKTRONIK  DI  UNIT  LAYANAN  PENGADAAN  BIRO  UMUM, SEKRETARIAT PRESIDEN .
Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis , 16 (3), 266. https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844
Siallagan,  R.  (n.d.). ANALISIS  PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG/  JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN  NOMOR  12  TAHUN  2021  PADA  PEMERINTAH  KABUPATEN KUTAI BARAT . 1 (1).
Suprianto,  A.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Sistem  E-Procurement  dalam  Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik , 5 (2), 251 – 259. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.15
Tjan,  I.,  Basalamah,  M.  S.  A.,  &  Sirat,  A.  H.  (n.d.). Assessment  of  E-Procurement  of Construction Products and Services .