## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KELURAHAN MARTUBUNG

## Tomi Jaffisa
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa
tomi@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN - PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah  menjadi  acuan  hukum  bagi  PNS  dan  dijadikan  dasar  untuk  mengatur aparatur  Negara  menjadi  baik  dan  benar.  Di  lingkungan  Kelurahan  Martubung beberapa  kali  terjadi  pelanggaran  berkaitannya  dengan  pelanggaran  disiplin yaitu  datang  terlambat  disaat  jam  masuk  kerja  dan  ketidakhadiran  tanpa pemberitahuan  pada  jam  kerja  dan  permasalahan  lainnya.  Oleh  karena  itu penulis  merumuskan  bagaimana  pelaksanaan  peraturan  Disiplin  PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Kelurahan Martubung. Metode penelitian yang dilakukan adalah Metode  diskriptif,  yaitu  menganalisa,  menginterprestasikan  data  tersebut sehingga menghasilkan jawaban dan gambaran terhadap implementasi peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dikelurahan Martubung. Peran i aparatur i negara i semakin i penting i untuk i penyelenggaraan i i pemerintahan i dan i pembangunan i karena i pegawai i negeri i merupakan i aparatur i Negara i yang i menyelenggarakan i pelaksanaan i pemerintahan i dan i pembangunan i dalam i usaha i mencapai i tujuan i nasional.  Berjalan  baiknya pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  tidak terlepas  keikutsertaan    aparatur  negara.  Faktor  terjadinya  pelanggaran  disiplin yaitu  faktor  internal  dimana  faktor  ekonomi  dan  keluarga,  kesadaran  yang kurang dan aparatur negara yang kurang memahami perundang–undangan yang berlaku,  terutama  PP  Nomor  53  Tahun  2010,  kesempatan  yang  banyak  dan kerjaan yang sedikit .
Kata Kunci : Implementasi, Disiplin, PP No. 53

## PENDAHULUAN
Keberhasilan    dari    penyelenggaraan    pemerintahan    dalam  rangka mencapai    tujuan    nasional    adalah    dipengaruhi    aparatur    pemerintah.  Dengan kata  lain  keberhasilan  pemerintah  dan  pembangunan  banyak  tergantung  dari pada    kemauan    dan    kemampuan    pegawai    negeri.    Sehingga    kedudukan    dan
tugas  pegawai  negeri, merupakan  tulang  punggung  pemerintah  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  dan  melaksanakan  pembangunan  nasional.
Melakukan  kegiatan  pembinaan  terhadap  aparatur  pemerintah  baik tingkat pusat dan  daerah, BUMN dan BUMD sebagai  aparatur  Negara  perlu dilakukan    secara  rutin,    sehingga    dapat  meningkatkan    keahlian  dan ketaatannya. Untuk  mewujudkan PNS  yang  handal, profesional, dan bermoral tersebut,  mutlak  diperlukan  peraturan  disiplin    PNS  yang  dapat i dijadikan i pedoman i  i dalam i menegakkan i disiplin, i sehingga i dapat i menjamin i  i terpeliharanya i  i tata i tertib i  i dan i kelancaran i pelaksanaan,  maka    dikeluarkan peraturan   tentang   disiplin   pegawai  negeri yaitu melalui  PP Nomor  53 tahun 2010.    Peraturan    pemerintah  tentang  disiplin  PNS  ini  antar  lain  memuat kewajiban,  larangan,  dan  hukuman  disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  PNS yang  melakukan pelanggaran.
Keahlian  SDM  itu  sendiri  dapat  terbentuk  karakter  pribadi  dalam meningkatkan kinerjanya  di  suatu instansi khususnya kepemerintahan. Disiplin i yang i terbaik i adalah i disiplin i diri i karena i sebagian i besar i orang i memahami i apa i yang i diharapkan i dari i dirinya i di i pekerjaan.  Pengaruh  disiplin    dalam meningkatkan  kinerja    pegawai    sangatlah  penting    pada    era    globalisasi    dan otonomi  daerah  saat  ini. Hal ini dapat  terlihat  dari  kebiasaan  pegawai  yang suka    terlambat    masuk    jam    kerja,  membaca    koran  saat    jam    kerja,  kurang disiplin  bahkan  ada  sebagian  pegawai yang  mencari  objek  diluar  pada  saat jam  kerja  tertentu.  Pada  sisi  yang  lain menyatakan  bahwa  aparatur  Negara yang  sebagianya  sebagai  pelayanan masyarakat  justru  menjadi  penghambat terhadap    urusan    masyarakat    dengan  memanfaatkan    jalur    birokrasi    yang rumit.  Oleh    karena    itu,    pemerintah    membuat    kebijakan    dengan mengeluarkan PP No. 53  Tahun 2010  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil (PNS).    Peraturan    ini    menjadi    ancaman    bagi    pegawai    negeri    di    lembaga pemerintahan    yang    ada    di    seluruh    Indonesia    dalam    menjalankan    tugas, kewajiban   serta   aturan  –  aturan   yang   harus  di    patuhi  sehingga   pelayanan terhadap  masyarakat  dapat  terlaksana  dengan  maksimal.

## KAJIANTEORI

## 1. Pengertian Implementasi
Ialah  suatu  kegiatan  dari  sebuah  agenda  yang  sudah  direncanakan  secara teliti.  Implementasi  dilakukan  ketika  perencanaan  sudah  dianggap  fix.  Guntur Setiawan berpendapat    ( 2004 : 39 ), “ Implementasi adalah perluasan aktivitas yang  saling  menyesuaikan  proses  interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan  untuk mencapainya  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana,  birokrasi  yang  efektif“. Secara  sederhana  implementasi  bisa  diartikan  pelaksanaan  atau  penerapan  dan juga  dapat  di  artikan  implementasi  adalah  bukan  hanya  kegiatan,  tapi  suatu kegiatan  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  secara  serius  dengan  mengikuti acuan i norma i tertentu i untuk i mencapai i tujuan i kegiatan. i Oleh i karena i itu i implementasi i tidak i berdiri i sendiri i tetapi i dipengaruhi i oleh i objek i berikutnya.
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan tentang disiplin PNS ini antar lain memuat kewajiban, larangan, dan  hukuman  disiplin  yang  dapat  diberikan  kepada  PNS  yang  telah  terbukti melakukan kesalahan. Sanksi hukuman i disiplin i dimaksudkan i untuk i membina i PNS i yang i melakukan i pelanggaran,  sehingga  yang  bersangkutan  mempunyai rasa  penyesalan  dan  tidak  mengulangi  lagi  dan  mampu  memperbaiki  diri  pada masa yang akan datang.
Dalam  peraturan  ini  secara  jelas  tertulis  bentuk  hukuman  disiplin  yang dapat  dikenakan  terhadap  suatu  pelanggaran  disiplin.  Ini  bermaksud  sebagai pedoman  bagi  pejabat  yang  berwenang  menghukum  serta  memberikan  kepastian dalam  memberikan  sanksi  hukuman  disiplin.  Adanya  batasan  bagi  pejabat  yang berwenang  untuk  menghukum  yang  melanggar  aturan  sudah  ditentukan  dalam peraturan  ini.  Setelah  disahkan  peraturan i tentang i disiplin i pegawai i negeri i diharapkan i dapat i menjamin i tata i tertib i dan i kelancaran i pelaksanaan i pekerjaan i yang i dipercayakan i kepada i mereka. Kedisiplinan merupakan menjadi hal penting bagi  suksesnya  pelaksaan pekerjaan yang dipercayakan tersebut.

## 3. Pengertian Disiplin.
Secara  umum  disiplin  dapat  diartikan  sebagai  kepatuhan  atau  tunduk terhadap  semua  aturan  atau  ketentuan  yang  berlaku  atau  dapat  juga  diartikan
sebagai keseriusan dalam bertindak atau berperilaku. Membuat disiplin itu perlu adanya  aturan  atau  ketentuan  tersebut  dimaksudkan    untuk  mewajibkan  orang lain untuk disiplin,  akan tetapi dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam bertindak,  berperilaku  atau i bersikap i yang i diharapkan i dapat i menjadi i suatu i kebiasaan i atau i suatu i yang i wajar i dengan i senang i hati.
Bejo  Siswanto berpendapat (  1997  :  287  )  Disiplin  kerja  adalah  adanya saling  menghormati,  menghargai,  patuh  dan  taat  terhadap  peraturan  baikyang tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  serta  sanggup  melaksanakannya  dan  berani untuk menerima hukuman apabila melakukan pelanggaran tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya.
Dari ulasan di atas disiplin merupakan sikap tertib dari orang lain dengan menunjukkan  kepatuhan  atau  ketaatan  kepada  peraturan  atau  ketentuan  yang telah  ada  dengan  senang  hati,    tanpa  paksaan.  Dan  disiplin  merupakan  suatu tingkah laku perorangan atau kelompok yang sesuai dengan peraturan-peraturan baik  yang  secara  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  yang  menekankan  kepada kepatuhan maupun inisiatif. Jadi  disiplin timbul sebagai  dari bermacam-macam bentuk perjanjian yang menurut kepatuhan, ketaatan dan sebagainnya.

## METODE PENELITIAN
Kedua  metode  yang  digunakan,  adalah  metode  deduktif  yaitu menganalisa data dengan berpusat dari data yang bersifat umum menuju keadaan khusus.  Metode  yang  kedua  yaitu  metode  induktif  yang  bertolak  belakang  dari metode deduktif untuk menganalisa data dengan berpusat dari data yang bersifat khusus  menuju  keadaan  umum.  Kemudian  pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan  terhadap  kajian  perpustakaan  ( Library  Research )  dan  pengamatan lapangan ( Field Research ).
Saat ini jenis data yang dikaitkan dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  secara  mandiri  atau  dengan  kata  lain diambil  langsung  dari  kantor  Kelurahan  martubung.  Data  sekunder  ialah  data yang  digunakan  penulis  dari  bahan  perpustakaan  misalnya  dengan  memahami buku  atau  bahkan  hasil  mengikuti  kuliah.  Teknik  pengumpulan  data  dalam
penelitian ini adalah teknik observasi dengan melakukan melihat secara langsung terhadap  objek  penelitian  yaitu  instansi  terkait,  dengan  wawancara  kepada pemimpin  dan  masyarakat  serta  melalui  kajian  kepustakaan  dengan pengumpulan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DANPEMBAHASAN
Setelah  diadakan  penelitian  di  lapangan  melalui  penyebaran  kuisioner, maka  diperoleh  data  mengenai  keadaan  responden.  Data  hasil  penyebaran kuesioner  yang  sudah  diolah  peneliti  menunjukkan  bahwa  para  pegawai kelurahan  bekerja  dengan  baik  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya sebagai  aparatur  pemerintah  dan  juga  kedudukan  dan  fungsi  pegawai  negeri  di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.  Penelitian  ini  bertujuan  agar  kita  mengetahui  implementasi  PP Nomor.  53  Tahun  2010  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dikelurahan Martubung.
Kedisiplinan dituntut kehadirannya karena tanpa disiplinan nantinya akan timbul    berbagai    macam  cara  yang  mengancam  dilaksanakannya  tujuan  yang akan  diraih.    Apalagi    dalam  bingkai    mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik masih sangat sulit, salah satu di  antaranya faktor kedisiplinan berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuan  sebagian besar ditentukan  oleh  kinerja disiplin  pegawai. Pegawai  negeri  harus  sadar  dan menganggap sifat disiplin kerja tersebut sebagai kewajiban dan tanggungjawabnya. Sebuah organisasi akan terlihat  berhasil,  karena  ditentukan  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM)  nya. Keahlian sumber daya manusia itu sendiri dapat terbentuk karakter pribadi dalam menunjang kinerjanya di suatu lembaga khususnya pemerintahan. Disiplin yang terbaik    adalah  disiplin  diri  karena  sebagian  besar  orang  memahami  apa  yang diharapkan  dari  dirinya  di  pekerjaan.  Pengaruh  disiplin  dalam  meningkatkan kinerja pegawai sangatlah penting pada era globalisasi dan  otonomi  daerah  saat ini.
Diberlakukannya  aturan  tentang  disiplin  pegawai  negeri  adanya  harapan lebih  tertib  dan    menjalankan  tugas  pekerjaan  yang    dipercayakan  kepada
mereka.  Disiplinan  hal  penting  bagi  berhasilnya  dalam  melakukan  pekerjaan yang diberikan .

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan  disiplin Pegawai  Negeri Sipil di lingkungan Kelurahan Martubung dilakukan mulai dari pimpinan hingga pada  staf  yang  paling  rendah  pangkat  dan  golongannya,  sehingga  diperoleh kinerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan  PP  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di Kelurahan  Martubung  telah  di  laksanakan  sejak  pelaksanaan  peraturan  tersebut diberlakukan dan dengan adanya Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kelurahan  Martubung  membuat  tingkat kehadiran  pegawai  semakin  baik.  Adanya  faktor  yang  mempengaruhi  disiplin yaitu  :  perbuatan  pegawai,  tingkah  laku  pemimpin,  gratifikasi,  lingkungan,  dan ketegasan sanksi pelanggaran tersebut.

## DAFTARPUSTAKA
Darmawan,  Didi. Prinsip-prinsip  Perilaku  Organisasi,  Pena  Semesta  , Surabaya. 2013
Fernanda, Desi. Etika Organisasi Pemerintah , LAN, Jakarta. 2009 Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi. Gunung Agung, Jakarta. 1993 Suhady, Idup. Kepemerintahan Yang Baik , LAN, Jakarta. 2009
Suradji. Manajemen Kepegawaian Negara , LAN, Jakarta. 2009