Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Welly Surjono 1 , Nova Roslina Firdaus 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP 1 , Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2 , Bandung, Indonesia
Abstract. The purpose of this paper is to know the implementation of regional financial accounting system, the implementation  of  accountability  of  regional  financial  statements,  and  the  influence  of  regional  financial accounting  system  to  accountability  of  local  financial  statements.  The  research  used  descriptive  method  with quantitative approach. Data analysis techniques used simple regression correlation, coefficient of determination analysis and t-student test. The result of the research shows that the correlation coefficient is 0.738, which means there  is  positive  direction  and  strong  influence  level  between  the  regional  financial  accounting  system  to  the accountability of the regional financial report. The coefficient of determination (Kd) is 0.5446 or 54.46%, it can be interpreted that the local financial accounting system affects the accountability of local financial statements of 54.46%, and the rest of 45.54% influenced by other factors . Significant test obtained is t count equal to 8,885, with  dk  =  66 at   5%  obtained  t  table  equal  to  1,998,  because>  (8,885>  1,998),  meaning  Ho  rejected and  Ha accepted,  so  there  is  influence  between  financial  accounting  system  of  area  to  accountability  report  Regional finance.
Keywords: financial accounting system; financial statements.
Abstrak. Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk  mengetahui  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, pelaksanaan  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah,  dan  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah.  Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan korelasi regresi sederhana, analisis koefisien determinasi dan uji t-student. Hasil penelitian menggambarkan bahwa koefisien korelasi adalah sebesar 0,738, yang berarti  terdapat arah  positif  dan  tingkat  pengaruh  yang  kuat  antara  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas laporan keuangan daerah. Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 0,5446 atau 54,46%, hal ini dapat diartikan bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  sebesar 54,46%,  dan  sisanya  sebesar  45,54%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain.  Uji  signifikasi  yang  didapat  adalah  t hitung sebesar 8,885, dengan dk=66 pada  5% diperoleh t tabel sebesar 1,998 , karena hitung t > tabel t (8,885> 1,998), berarti Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.
Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan;  akuntabilitas laporan keuangan
Corresponding author. Email: wellykoe_66@yahoo.com 1 , Email:nova_roslina@yahoo.com 2 How  to  cite  this  article. Surjono,  W.,  &  Firdaus,  N.  R.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan (DPPK)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Program  Studi Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 5 (1),  1357–1368. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737 History of article. Received: February 2017, Revision: March 2017, Published: April 2017 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i1.6737 Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Pasal  18A  ayat  (2)  UUD  RI  Tahun
1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  lainnya  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  diatur  dan  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang- Undang.
Penerbitan  UU  No.33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dimaksudkan  untuk  mendukung  pendanaan atas  penyerahan  urusan  kepada  Pemerintah Daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Dana
Perimbangan  merupakan  pendanaan  Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas
Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana
Perimbangan  ini  merupakan  sistem  transfer dana  dari  Pemerintah  serta  merupakan  satu kesatuan yang utuh.
Dalam rangka meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara  diperlukan  suatu  standar  akuntansi pemerintahan  yang  diatur  oleh  PP  No.  24 Tahun  2005  tentang  standar  akuntansi pemerintahan.  Penerapan  PP  No.  24  Tahun 2005 masih bersifat  sementara sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  UU No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  yang  menyatakan  bahwa  selama pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan  pengakuan  dan  pengukuran berbasis  kas  dilaksanakan  paling  lambat  5 (lima)  tahun.  Oleh  karena  itu,  PP  No.  24 Tahun 2005 telah dirubah dengan PP No.71 tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  sebagai  pelaksanaan  UU  No. 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Dalam  pasal  32  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan  di susun  oleh  suatu  komite  standar  yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  ini  juga  merupakan pelaksanaan  Pasal  184  ayat  (1)  dan  (3)  UU No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  menyatakan  bahwa  laporan keuangan  pemerintah  daerah  disusun  dan disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Standar  Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan  keuangan  pemerintah.  Sedangkan Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,  peralatan,  dan  elemen  lain untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak analisis  transaksi  sampai  dengan  pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Penyusunan Standar Akuntansi
Pemerintahan  Berbasis  Akrual  dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan ( due process ). Proses baku penyusunan SAP tersebut  merupakan  pertanggungjawaban profesional KSAP.  Penyusunan  PSAP dilandasi oleh Kerangka
Konseptual
Akuntansi  Pemerintahan,  yang  merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan,  dan  merupakan  acuan  bagi Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna  laporan  keuangan  dalam  mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah  ini  meliputi  SAP  Berbasis Akrual  dan  SAP  Berbasis  Kas  Menuju Akrual. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju  akrual,  Peraturan  Pemerintah  ini mendelegasikan  perubahan  terhadap  PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Permendagri  No.  13  Tahun  2006 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Permendagri  No.  59  Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan  keuangan  daerah.  Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan  menteri  ini  meliputi  kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah,  azas  umum dan  struktur  APBD,  penyusunan  rancangan APBD,  penetapan  APBD,  penyusunan  dan penetapan  APBD  bagi  daerah  yang  belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan  keuangan  daerah,  akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah, kerugian  daerah,  dan  pengelolaan  keuangan BLUD.
Lebih lanjut diterbitkan SE
Mendagri  No.900/079/BAKD  tahun  2008 tentang  pedoman  penyusunan  kebijakan akuntansi pemerintah daerah.  Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah yang mengacu  pada  PP  No.  24  Tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP),  Pasal  97  PP  No.  58  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  dalam Pasal  239  Permendagri  Nomor  13  Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  bahwa  untuk  tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Daerah  dengan  berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 308  dan  Pasal  309  Permendagri  No.  13 Tahun  2006,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Permendagri  No.  59  Tahun  2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  mengamanatkan  bahwa Pemerintah  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah kepada  Pemerintah  Daerah,  antara  lain berupa  pemberian  Pedoman.  Pemberian pedoman  dimaksud  mencakup  antara  lain pedoman  mengenai  penatausahaan  dan akuntansi keuangan daerah.
Selanjutnya perlu disampaikan bahwa setelah diterbitkan berbagai pedoman
antara  lain  SE  No. 900/  316/BAKD tanggal 5  April  2007  hal  Pedoman  Sistem  dan Prosedur  Penatausahaan  dan  Akuntansi
Keuangan Daerah, dan SE No. 900/743/BAKD  tanggal  4  September  2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan
Pemerintah  Daerah  sebagai  salah  satu pedoman  dan  petunjuk  teknis  dalam menyusun Peraturan  Kepala Daerah tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem
pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah baik pemerintah propinsi maupun  pemerintah  kabupaten/kota  yaitu Manual  Administrasi  Keuangan  Daerah (MAKUDA)  yang  diterapkan  sejak  1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan  laporan  keuangan  dalam bentuk  neraca  dan  laporan  arus  kas  sesuai PP  105/2000  pasal  38.  Untuk  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  tersebut diperlukan suatu Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  agar  transparansi  dan akuntabilitas publik terjamin. Laporan Pertanggungjawaban merupakan  sarana  utama  akuntabilitas publik yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  visi  dan  misi  suatu organisasi  secara  transparan,  akuntabel  dan melibatkan  partisipasi  masyarakat  ( good governance ).
Menurut  Fera  Tresnawati  &  R.Nelly Nur Apandi (2016) bahwa tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut hasil penerimaan dan kualitas laporan keuangan,  dan  lebih  lanjut  lagi  bahwa tingkat  pengungkapan  bukan  pertimbangan utama auditor dalam menentukan kewajaran laporan keuangan.
Kepmendagri  No.  29  Tahun  2002, tentang  Pengurusan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata cara pengawasan,  penyusunan  dan  perhitungan APBD.  Ketentuan  tersebut  pada  intinya
mengetengahkan  agar  pemerintah  daerah segera  menerapkan  sistem  akuntansi  dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan  Daerah  (SAKD)  merupakan keharusan  bagi  pemerintah  daerah  dengan harapan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas laporan  keuangan  daerah  yang  mencakup antara  lain:  Laporan  Perhitungan  Anggaran, Nota  Perhitungan,  Laporan  Arus  Kas  dan Neraca Daerah
Transparansi dan akuntabilitas publik  harus  menjadi  unsur  pertimbangan utama penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan  Daerah.  Sebagaimana  PP  No  11 Tahun  2001  tentang  informasi  keuangan daerah,  bukan  bertujuan  menahan  hak pemerintah  daerah,  akan  tetapi  sebagai cambuk  bagi  pemerintah  daerah  agar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat lebih transparan. Perubahan
praktik akuntansi sederhana single  entry berbasis  kas  yang selama  ini  hanya  menyajikan  Laporan Realisasi  Anggaran  dan  Nota  Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Makuda  (manual  administrasi  keuangan daerah)  menjadi  praktik  akuntansi double entry berbasis  akrual  yang  menyajikan Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Arus Kas,  Neraca  Daerah  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan dan menggunakan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dinilainya relatif lebih rumit. SAKD yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan  aplikasi  SIMDA.  Aplikasi
SIMDA  yang  dibangun  oleh  BPKP  dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  yang telah  diperkenalkan  tanggal  29  Agustus 2006  mulai  dari  penyusunan  anggaran, penatausahaan  dan  pertanggung  jawaban APBD  dengan  harapan  Pemerintah  Daerah (Pemda)  dapat  melaksanakan  pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan menyajikan laporan keuangan dengan  wajar
mengingat  banyaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah.
Identifikasi
masalah dalam
penelitian  ini  adalah  :  1)  Bagaimana pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  di DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung; 2) Bagaimana pelaksanaan akuntabili  tas  laporan  keuangan  di  DPPK Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung;  3) Bagaimana  pengaruh  sistem  akuntan  si keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas laporan  keuangan  di  DPPK  Pemerintah Daerah  Kabupaten Bandung.
Pengertian sistem akuntansi  pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2010, tentang  standar  akuntansi  pemerintahan (sebagai  pengganti  PP  No.24  Tahun  2005), yaitu  sistem  akuntansi  pemerintah  adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,  peralatan,  dan  elemen  lain untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak analisis  transaksi  sampai  dengan  pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
Menurut  Rima  Rachmawati  (2016) bahwa  kualitas  sistem  informasi  akuntansi manajemen  akan  membentuk  variabilitas kualitas informasi akuntansi manajemen.
Prosedur  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  (SAKD)  menurut  Kepmendagri  No. 29  Tahun  2002,  meliputi:  1)  Pencatatan, bagian  keuangan  melaku  kan  pencatatan dengan  menggunakan  sistem  pencatatan double  entry dan  menggunakan cash basis selama  tahun  anggaran  dan  melakukan penyesuaian  pada  akhir  tahun  anggaran berdasarkan accrual  basis untuk  pengakuan asset , kewajiban dan ekuitas pemerintah;  2) Penggolongan  dan  Pengikhtisaran,  adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar  sesuai  dengan  nomor  perkiraan;  3) Pelaporan,  setelah  semua  proses  di  atas selesai    maka  akan  didapat  laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa  laporan  realisasi  anggaran,  necara, laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  disusun  untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan keuangan  tersebut  oleh  bagian  keuangan akan  dilaporkan  kepada  pihak-pihak  yang memerlukannya.
Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi  yang baik  yang transparansi,  adil,  efektif  dan  efisien. Pengembangan  sebuah  sistem  yang  karena sistem  akuntansi  merupakan  pendukung terciptanya  pengelolaan  keuangan  daerah dianggap
tepat untuk dapat
diimplementasikan  di  daerah,  sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan  daerah  (SAKD)  yang  diharapkan dapat  mengganti  sistem  akuntansi  yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah.
Indikator akuntabilitas keuangan daerah    yaitu  :  1)  Integritas    Keuangan, menyajikan informasi secara terbuka mengenai  laporan  keuangan  daerah;  2) Pengungkapan,  menyajikan  secara lengkap informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna laporan  keuangan;  3)  Ketaatan    terhadap Peraturan    Perundang-undangan,  penyajian lapor  an  keuangan  harus  menunjukkan ketaatan    terhadap  peraturan  perundang- undangan

## KAJIAN  LITERATUR

## Sistem   Akuntansi   Keuangan Daerah
Keputusan  Mendagri  No.  29  Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi:”Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi  yang  meliputi  proses  pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi  atas  kejadian  keuangan  serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan  APBD,  dilaksanakan  sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.(Pasal 70: ayat 1 )

## Sistem Pencatatan
Menurut  Abdul  Halim  (2004:34) mengatakan  bahwa  ada  beberapa  macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

## Single Entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut  juga  dengan  sistem  tata  buku tunggal  atau  tata  buku  saja.  Dalam  sistem ini,  pencatatan  transaksi  ekonomi  dilakukan dengan  mencatatnya  satu  kali.  Transaksi yang  berakibat  bertambahnya  kas  akan dicatat  pada  sisi  Penerimaan  dan  transaksi yang  berakibat  berkurangnya  kas  akan dicatat pada sisi Pengeluaran.

## Double Entry
Sistem  pencatatan double  entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan.  Menurut  sistem  ini,  pada dasarnya  suatu  transaksi  ekonomi  akan dicatat dua kali ( double = berpasangan/ganda, entry =  pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada  sisi  Debit  dan  Kredit.  Sisi  Debit  ada disebelah  Kiri  sedangkan  sisi  Kredit  ada  di sebelah Kanan.
Dalam melakukan pencatatan  tersebut,  setiap  pencatatan  harus menjaga  keseimbangan  persamaan  dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan  alat  bantu  untuk  memahami sistem  pencatatan  ini.  Persamaan  dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut: Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan.
Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya  aktiva  akan  dicatat  pada  sisi Debit sedangkan yang berakibat berkurangnya  aktiva  akan  dicatat  pada  sisi Kredit.  Hal  yang  sama  dilakukan  untuk belanja.
Hal  yang  sebaliknya  dilakukan  untuk utang,  ekuitas  dana,  dan  pendapatan. Apabila  suatu  transaksi  mengakibatkan bertambahnya  utang,  maka  pencatatan  akan dilakukan  pada  sisi  Kredit,  sedangkan  jika mengakibatkan  berkurangnya  utang,  maka pencatatan  dilakukan  pada  sisi  Debit.  Hal
serupa ini dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.

## Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan
pencatatan
dengan
menggunakan  sistem  pencatatan double entry ,  ditambah  dengan  pencatatan  pada buku  anggaran.  Jadi,  sementara  sistem pencatatan double  entry dijalankan,  satuan pemegang  kas  pada  satuan  kerja  maupun pada  bagian  keuangan  atau  badan/biro pengelola  kekayaan  daerah  juga  mencatat transaksi  tersebut  pada  buku  anggaran, sehingga  pencatatan  tersebut  akan  berefek pada sisa anggaran.

## Akuntabilitas
Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah-BPKP,  seperti yang  dikutip  oleh  Ihyaul  Ulum  MD  adalah: ”Akuntabilitas adalah perwujudan
kewajiban untuk mempertanggung
jawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”.(2004:40)
Menurut  Ihyaul  Ulum  (2004:41) mengemukakan  dua  jenis  akuntabilitas yaitu:

## Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  keuangan  merupakan pertanggungjawaban mengenai:
a) Integritas  Keuangan :  Integritas  keuangan mencermin kan kejujuran penyajian.
Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan  atau  kecocokan  antara  angka  dan deskripsi  akuntansi  dan  sumber-sumbernya. Integritas  keuangan  pun  harus  dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai  laporan  keuangan  daerah; b) Pengungkapan :  Konsep full disclosure (pengungkapan  lengkap)  mewajibkan  agar laporan  keuangan  didesain  dan  disajikan sebagai  kumpulan  potret  dari  kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah  untuk  suatu  periode  dan  berisi
cukup  informasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  PP No.  24  Tahun  2005  pada  lampiran  II paragraf 50, mengatakan: ”Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna. Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna laporan  keuangan  dapat  ditempatkan  pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas  laporan  keuangan”; c)  Ketaatan terhadap
Peraturan
Perundang- undangan : Akuntansi dan pelaporan keuangan  pemerintah  harus  menunjuk  kan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  antara  lain  UUD  RI,  UU Perbendaharaan  Indonesia,  UU  APBN,
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah,  Ketentuan  perundang- undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

## Akuntabilitas Kinerja
PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan  APBD  berdasarkan  kinerja  dan pertanggungjawaban  APBD untuk  penilaian kinerja  berdasarkan  tolak  ukur  renstra. Demikian  pula  Inpres  No.  7  tahun  1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  yang  mencerminkan  adanya kemauan  politik  pemerintah  untuk  segera memperbaiki  infra  struktur  sehingga  dapat diciptakan pemerintah yang baik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis
menggunakan metode pendekatan deskriptif serta penulis memperoleh  data  dengan  menggunakan kuesioner  tertutup  yang  telah  diberi  skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  diambil  adalah    pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung dengan jumlah 212 orang.
Dengan tingkat kesalahan sebesar 10 % dari  jumlah  populasi  pegawai Dinas
Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Perhitungan  besaran  sampel  menggunakan rumus Slovin dengan  hasil    sebanyak  67,95 Orang dibulatkan menjadi 68 orang responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik    pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini  adalah:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data  primer  ini  didapatkan  melalui  teknik- teknik sebagai berikut:
a. Metode pengamatan atau Observasi
b. Metode wawancara atau Interview Kuesioner
2. Studi Kepustakaan (Library Research)

## Teknis Analisis Data
Analisis data adalah proses  penyederhanaan data  kedalam  bentuk  yang  lebih  mudah diinterpretasikan.  Langkah-langkah  yang dilakukan adalah :
1. Penulis  melakukan  pengumpulan  data dengan  cara sampling ;  2.  Setelah  metode pengumpulan  data  ditentukan  kemudian ditentukan  alat  untuk  memperoleh  data  dari elemen-elemen  yang  akan  diteliti  yaitu daftar pernyataan atau kuesioner; 3.  Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan  data,  disajikan  dan  dianalisis dengan menggunakan uji statistic; 4. Dalam melakukan  analisis  terhadap  data  yang berhasil dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan  proses  analisis  uji  validitas dan uji reliabilitas

## Rancangan Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  ini  dimulai dengan  menetapkan  hipotesis  nol  dan hipotesis  alternatif,  pemilihan  tes  statistik dan  perhitungan  nilai  statistik,  penetapan tingkat  signifikansi  dan  penetapan  kriteria pengujian.

## Penetapan Hipotesis
Penetapan  hipotesis  yang  akan  diuji dalam  kaitan  dengan  ada  atau  tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu  Hipotesis  Nol  (H 0 )  dan  Hipotesis alternatif (H 1 ).

## Hipotesis Penelitian
H 0 Artinya  Sistem  Akuntansi  Keuangan
Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. H 1 Artinya  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Hipotesis Statistik Ho : ρ = 0 , artinya  tidak  terdapat  hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  (variabel  X) Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (variabel Y).
H 1 : ρ ≠ 0 ,  artinya terdapat hubungan antara
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (variabel X) Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (variabel Y).

## Pengujian Hipotesis
a. Analisis Koefisien Korelasi
b. Analisis Koefisien Determinasi
c. Uji statistik
Tingkat  signifikan (level  of  significance) yang  digunakan  adalah  0,05  (5%)  dengan derajat  kebebasan  dk  =  n  -  2.  Tingkat  ini dipilih  karena  dinilai  cukup  ketat  untuk mewakili  dalam  pengujian  kedua  variabel tersebut  dan  merupakan  tingkat  signifikan yang sering digunakan terutama dalam ilmu- ilmu sosial.
Kriteria-kriteria  yang  digunakan  untuk menentukan apakah H 0 ditolak atau diterima adalah :
Jika  t hitung <  t tabel ,  berarti  H 1 ditolak,  H 0 diterima
WELLY SURJONO & NOVA ROSLINA FIRDAUS/ Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan...
Jika  t hitung >  t tabel ,  berarti  H 1 diterima,  H 0 ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada DPPK
Pemerintah Kabupaten Bandung Hasil scoring menunjukkan  bahwa secara  total  pelaksanaan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  pada  DPPK  Kabupaten Bandung  berada  dalam  skor  5288  termasuk kedalam  kategori  baik,  ini  berada  pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  4392,80  – 5426,39  atau  dengan  tingkat  persentase sebesar 81,86%, karena  ke dua sub  variabel yang membentuk sistem akuntansi keuangan daerah yaitu (1) sistem akuntansi memperoleh  kategori  sangat  baik  dengan memperoleh skor 2575, skor ini berada pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  2570,40  – 3060 atau dengan tingkat persentase sebesar 84,15%,  karena  ke  tiga  sub  variabel  yang membentuk  sistem  akuntansi  yaitu  (a) pencatatan  memperoleh  kategori  baik,  (b) penggolongan & pengikhitasaran,(c) pelaporan  memperoleh  kategori  sangat  baik dan  (2)  sistem  informasi  memperoleh kategori  baik  dengan  memperoleh  hasil scoring secara  total  pelaksanaan  sistem informasi  pada  DPPK  Kabupaten  Bandung berada  dalam  skor  2713  termasuk  kedalam kategori  baik,  ini  berada  pada  rentang kriteria  klasifikasi  antara  2176  –  2720  atau dengan  tingkat  persentase  sebesar  79,79%, karena ke tiga sub variabel yang membentuk sistem  informasi  yaitu  (1) software ,  (2) hardware dan  (3) brainware memperoleh kategori baik.

## Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
Hasil scoring menunjukkan  bahwa secara total pelaksanaan akuntabilitas laporan  keuangan  daerah  pada  DPPK Kabupaten  Bandung  berada  dalam  skor 2333  termasuk  kedalam  kategori  sangat baik,  ini  berada  pada  rentang  kriteria klasifikasi  antara  2284,80  –  2720  atau dengan  tingkat  persentase  sebesar  85,77%,
karena ke tiga sub variabel yang membentuk akuntabilitas laporan keuangan daerah  yaitu (1)  integritas  keuangan,(2)  pengungkapan memperoleh  kategori  sangat  baik  dan  (3) ketaatan memperoleh kategori baik.
Analisis  Pengaruh  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
Pengujian  hipotesis  ini  adalah  sebagai berikut:

## 1.  Uji Korelasi Korelasi
Koefisien  korelasi  diperoleh  hasil  sebesar 0,738 yang berarti  terdapat arah positif dan tingkat  pengaruh  yang  kuat  antara  sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah 2.  Koefisien Determinan ( d k ) Dari
Hasil koefisien determinasi menunjukkan  bahwa  pengaruh  variabel sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap variabel  akuntabilitas  laporan  keuangan daerah sebesar 54,46 % dan sisanya sebesar 45,54  %  dipengaruhi  faktor  lain  seperti mentalitas  pejabat  berwenang,  prosedur yang  ditetapkan  oleh  pihak  manajerial, tujuan  awal  dari  sistem  itu  sendiri, pertanggungjawaban kualitas laporan keuangan,  serta  kebijakan  lainnya  yang diambil  pemerintah  selain  kebijakan  sistem itu sendiri.
3.  Uji Hipotesis
Berdasarkan  perhitungan  di  peroleh  hasil t hitung 8,885  >  t tabel 1,998,  maka  Ho  ditolak atau  Ha  diterima.,  artinya  bahwa  terdapat pengaruh  antara  sistem  akuntansi  keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan  daerah,  dengan  demikian  bahwa hipotesis  yang  dikemukakan  yaitu  terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah adalah terbukti.

## Pembahasan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  merupakan keharusan  bagi  pemerintah  daerah,  apalagi setelah
pemerintah pusat sudah
mengeluarkan  Kepmendagri  No.  29  Tahun 2002,  tentang  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah (SAKD).
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah disini dilihat dari :

## Sistem Akuntansi
Sistem  akuntansi  yang  diteliti  adalah: a.) Pencatatan :  Pencatatan  diperoleh  hasil, bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju apabila metode pencatatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten  Bandung  menggunakan  sistem double entry , sedangkan pelaksanaan administrasi
keuangan
melakukan
pencatatan  akuntansi  dengan cash  basis untuk  pengakuan  belanja  dan  pembiayaan, dan dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset , kewajiban dan ekuitas melakukan pencatatan akuntansi dengan  menggunakan accrual  basis . b.) Penggolongan dan pengikhtisaran Penggolongan  dan  pengihtisaran  dapat diketahui  bahwa  mayoritas  dari  responden menyatakan  setuju  jika  penjurnalan  yang dilakukan oleh DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan secara teratur,  dan  sangat  setuju  jika  dilakukan posting ke  buku  besar  yang  sesuai  dengan nomor  perkiraan  yang  telah  ditetapkan; c) . Pelaporan: Pelaporan  dapat  diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan  setuju  jika  informasi  yang terdapat  dalam  laporan  realisasi  anggaran DPPK  Pemerintah  Kabupaten  Bandung menggambarkan perbandingan antara anggaran  dengan  realisasinya  dalam  satu periode  pelaporan  dan  sangat  setuju  jika laporan  arus  kas  yang  disajikan  DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung telah memenuhi  standar  akuntansi  pemerintah, yaitu  yang  menyajikan  informasi  kas  yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran,  dan  saldo  akhir  kas  DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan pembuatan  catatan  atas  laporan  keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang  diantaranya  menyajikan  informasi tentang  kebijakan  fiskal/keuangan,  Pemda
APBD,  dan  pencapaian  target  Undang- Undang  APBN  oleh  DPPK  Pemerintah Kabupaten Bandung telah baik.
Sistem informasi

## a. Software
Perangkat  lunak  yang  dimiliki
DPPK Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan  tidak  setuju  apabila software SIMDA  saat  membaca  database  prosesnya lambat dan mengalami  gangguan  serta setuju  jika  ketersediaan software SIMDA dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sudah mencukupi
b. Hardware
Perangkat keras yang dimiliki DPPK Kabupaten  Bandung  dapat  diketahui  bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju bahwa jumlah komputer yang ada di Kantor DPPK  Pemerintah  Kabupaten  Bandung sudah mencukupi, komputer yang digunakan  dalam  menggunakan  SIMDA sesuai  dengan  kebutuhan, Output yang dihasilkan  monitor  dapat  terbaca  dengan baik, output yang  dihasilkan printer dapat terbaca  dengan  baik  dan  kecepatan  CPU sudah memadai
c. Brainware Brainware yang  dimiliki  DPPK Kabupaten  Bandung  dapat  diketahui  bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju bahwa pegawai operator yang bertanggungjawab terhadap komputer memiliki  latarbelakang  pengetahuan  yang sesuai dan bertanggungjawab dalam pengentrian dan pelaporan keuangan memperoleh pelatihan akuntansi dan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper
tanggungjawabkan
keberhasilan atau
kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Pada  dasarnya,  akuntabilitas  adalah pemberian  informasi  dan  pengungkapan (disclosure) atas  aktivitas  dan  kinerja
WELLY SURJONO & NOVA ROSLINA FIRDAUS/ Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan...
finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  Pemerintah,  baik  pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak  publik  yaitu  hak  untuk  tahu , hak untuk  diberi  informasi,  dan  hak  untuk didengar aspirasinya.
Akuntabilitas laporan keuangan daerah  mengacu  pada  Permendagri  N0.  13 Tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan Permendagri  No.59  /2007.  Komponen- komponen  akuntabilitas  laporan  keuangan daerah  meliputi  :  integritas  keuangan, pengungkapan  laporan  keuangan,  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. a. Integritas : Integritas dapat diartikan  sebagai  kejujuran,  keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integritas  keuangan  DPPK  Pemerintah Kabupaten  Bandung  sangat  baik.  Hal  ini dilihat  dari  informasi  yang  diberikan  DPPK Pemerintah  Kabupaten  Bandung  mengenai laporan  keuangannya  sudah  terbuka  kepada masyarakat  melalui  media  elektronik  dan sangat  setuju  jika  laporan  keuangan  DPPK Pemerintah  Kabupaten  Bandung  sudah menggambarkan dengan kebenaran transaksi serta  peristiwa  lainnya  sehingga  laporan keuangan  tersebut  dapat  disajikan  secara wajar  serta  setuju  jika  laporan  keuangan DPPK  Pemerintah  Kabupaten  Bandung menyajikan  secara  benar  laporan  realisasi anggaran,  neraca,  dan  laporan  arus  kas .  b Pengungkapan  : Konsep full disclosure (pengungkapan  lengkap)  mewajibkan  agar laporan  keuangan  didesain  dan  disajikan sebagai  kumpulan  potret  dari  kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah  untuk  suatu  periode  dan  berisi cukup  informasi.  Yang  menyajikan  secara lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat  pemakai  laporan keuangan paham dan  tidak  salah  tafsir  terhadap  laporan keuangan tersebut.
Pengungkapan  laporan  keuangan DPPK  Pemerintah  Kabupaten  Bandung dapat  dikatakan  sangat  baik.  Hal  ini  dilihat dari informasi yang disajikan untuk
pengguna  laporan  keuangan  sudah  lengkap dan  sudah  membuat  pemakai  laporan keuangan  paham  dan  tidak  salah  tafsir terhadap  laporan  keuangan  tersebut. c. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan
Laporan keuangan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung telah mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku.  Hal  ini  terlihat  dari  laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No.59 /2007
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  antara sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  dari  Nurmalia Hasanah  (2016:195)  yang  menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi  baik  secara  manual  maupun komputerisasi,  yang  mencatat  transaksi keuangan  daerah  sebagai  akuntabilitas pelaksanaan  anggaran  pendapatan  belanja daerah  dan  anggaran  lain  terkait  dengan keuangan daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada DPPK  Pemerintah  Kabupaten  Bandung, maka  penulis  mengambil  simpulan  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  pada  DPPK  Pemerintah  Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah baik. 2. Pelaksanaan
Akuntabilitas Laporan
Keuangan  Daerah  pada  DPPK  Pemerintah Kabupaten  Bandung  sudah  berjalan  dengan sangat baik.
3. Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada DPPK  Pemerintah  Kabupaten  Bandung mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.
Saran Penulis
merasa perlu untuk menambahkan beberapa saran , yaitu :
1. Untuk  pelaksanaan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  yang  baik  dan  benar, perlu kiranya dipertahankan dalam pencatatan  yang  dilakukan  oleh  DPPK Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dengan menggunakan  sistem  pencatatan double entry dan  menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada  akhir  tahun  anggaran  berdasarkan accrual  basis untuk  pengakuan  asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah, komponen-komponen  penggolongan  dan pengikhtisaran meliputi: adanya penjurnalan dan  posting  ke  buku  besar  sesuai  dengan nomor  perkiraan  yang  telah  ditetapkan  dan untuk sistem informasi perlu kiranya kinerja Sistem  SIMDA  ditingkatkan  lagi  sehingga dapat meminimalisir ganguan sistem informasi  sehingga  proses  pekerjaan  akan lebih  cepat,  tepat  dan  baik,  serta  perlunya tambahan  unit  komputer.  Peneliti  juga menyarankan  agar  pemahaman  pegawai terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah ditingkatkan,  salah  satunya  dengan  cara adanya  pengarahan  dari  kepala  bagian kepada  pegawai  pelaksana  sistem  akuntansi keuangan  daerah  agar  pelaksanaan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  pada  DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah berjalan  dengan  baik  dapat  dipertahankan dan  ditingkatkan;  2.  Untuk  pelaksanaan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Daerah pada DPPK Pemerintah
Kabupaten
Bandung,  hendaknya  keterbukaan  laporan keuangan  DPPK  Pemerintahan  Kabupaten Bandung  ke  masyarakat  perlu  ditingkatkan dengan  menggunakan  media  elektronik maupun  media  massa,  kebenaran  transaksi serta  peristiwa  lainnya  sehingga  laporan keuangan  tersebut  dapat  disajikan  secara wajar. Adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan  daerah  agar  dalam  pengungkapan laporan  keuangan  dapat  membuat  pemakai laporan  keuangan  paham  dan  tidak  salah tafsir  terhadap  laporan  keuangan  yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  I.  (2007). Akuntansi  sektor  Publik . Jakarta: Salemba Empat. Halim,  A.  (2004). Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Hasanah, N. (2016). Akuntansi Pemerintahan . Bogor: In Media.
Kadir,  A.  (2003). Pengenalan  Sistem Akuntansi . Yogyakarta: Andi. Krismiaji. (2005). Sistem Informasi
Akuntansi .  Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
Midjan,  L.  (2001). Sistem  Informasi Akuntansi 1 . Bandung: Lingga Jaya. Mahmudi. (2005). Manajemen Sektor Publik (Revisi).  Yogyakarta:  UPP  STIE YKPN.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi. Rasul,  S.  (2003). Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran dalam  Perspektif  UU  NO.  17/2003 Tentang  Keuangan  Negara .  Jakarta: PNRI. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: CV. Alfabeta. Susanto,  A.  (2004). Sistem  Akuntansi  dan Konsep  Pengembangan  Berbasis Komputer . Bandung: Lingga Jaya. Sutabri,  T.  (2004). Sistem  Informasi Akuntansi . Yogyakarta: Andi.
Ulum, I. (2004). Sebuah Pengantar
Akuntansi  Sektor  Publik .  Malang:
UMM Press. Keputusan  Mendagri  Nomor.  29  Tahun 2002 tentang Pengurusan Per tanggungjawaban  Keuangan  Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001
Tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi,
Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  59
Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Mendagri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah    Nomor    11  Tahun 2001  tentang  Informasi  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005.    tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Surat  Edaran    Nomor  900/316/BAKD
tanggal  5  April  2007  tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Surat  Edaran  Nomor    900/743/BAKD tanggal  4  September  2007  tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2003
Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  RI    Nomor  33  tahun  2004
tentang    Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rachmawati,  R.  (2016).  Sistem  Informasi dilihat dari Aspek Kualitas Informasi Akuntansi  Manajemen. Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Keuangan.  Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Pendidikan  Indonesia , 4 (2  Agustus 2016), 22–31.
Tresnawati,  Fera,  R.  N.  N.  A.  (2016). Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas
Laporan  Keuangan  Dengan  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi Empiris  Pada  Kemntrian/Lembaga Republik  Indonesia. Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Keuangan.  Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Pendidikan  Indonesia , 5 (2  Juli- Desember 2016), 01–12.