Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 2 Nomor 1 April 2019 . Hal 01-10. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Lingkungan Pada Mal Ratu Indah Makassar
Nun Fadilah Salam 1)
Email: nunfadilah@stienobel-indonesia.ac.id
1 Dosen Akuntansi, STIE Nobel Indonesia Makassar
©2018 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  investigate  the  role  of  stakeholders  in  environmental  accountability  and  management practices  on  the  Ratu  Indah  Makassar  Mall.  This  study  used  a  phenomenological  approach  in  which  the researcher  collected  data  using  participant  observation  to  find  out  the  essential  phenomena  of  participants  in their  life  experiences.  The  study  began  from  October  2018  to  March  2019.  The  data  collection  method  used interviews with HRD Staff, Operational Section Head and Greenship Manager about the role of stakeholders in environmental  accountability  and  management,  observation  of  stakeholders  involvement  in  environmental accountability  and  management  and  documentation.  The  data  analysis  method  used  the  analysis  of  Miles  and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results  of  the  study  showed  that  the  role  and  engagement of  stakeholders  in  environmental  accountability  and management, both in the form of participation, cooperation, supervision and inspection can strengthen relations between  companies  and  stakeholders,  create  customer  satisfaction  and  comfort,  improve  environmental performance and contribute to the development and business sustainable.
Keywords: Stakeholders, Management, Environmental Accountability
copyght © 2019 Stiem Bongaya. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ).

## PENDAHULUAN
Kerusakan  lingkungan  bukan  hanya menjadi  masalah  di  suatu  daerah  atau  negara tetapi  juga  menjadi  masalah  di  seluruh  dunia yang  harus  segera  diatasi.  Banyak  faktor  yang menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Salah satunya adalah akibat dari aktivitas operasional perusahaan, baik perusahaan manufaktur, pertambangan maupun jasa. Kegiatan perusahaan  di  satu  sisi  dapat  memberikan dampak  positif  bagi  masyarakat  melalui penyediaan kebutuhan masyarakat dan lapangan pekerjaan,  namun  di  sisi  lain  dapat  berdampak buruk  bagi  lingkungan,  seperti  pencemaran udara, air dan tanah (Harahap, 1999).
Di  Indonesia,  permasalahan  lingkungan merupakan  hal  penting  yang  membutuhkan penanganan serius mengingat efek dari buruknya  pengelolaan  lingkungan  semakin
nyata  dewasa  ini.  Gejala  ini  dapat  diamati  dari berbagai  bencana  yang  terjadi,  seperti  banjir bandang  di  beberapa  daerah  di  Jawa  Tengah, Jawa Timur dan Jakarta, tanah longsor di Desa Sijeruk Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan di hutan  lindung  Kalimantan.  Bahkan  munculnya banjir  lumpur  bercampur  gas  sulfur  di  daerah Sidoarjo Jawa Timur merupakan bukti kurangnya  kepedulian  perusahaan  terhadap lingkungan  dari  kegiatan  industrinya.  Fakta  ini merupakan  implikasi,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dari  berbagai  sektor industri (Sambharakreshna, 2009).
Perhatian  pada  lingkungan  sebenarnya timbul  akibat  berbagai  dorongan  dari  pihak eksternal  perusahaan  (Berry  dan  Rondinelli, 1998),  antara  lain:  pemerintah,  konsumen  dan kompetitor.  Untuk  menindaklanjuti  berbagai
( Diterima : 1 Desember 2018; direvisi: 20 Februari-2019; dipublikasikan : 08 April-2019)
desakan  ini,  maka  perlu  dibuat  pendekatan secara  proaktif  dalam  mengurangi  dampak lingkungan  yang  terjadi.  Hasil  akhir  tindakan proaktif manajemen lingkungan tersebut adalah tercapainya kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik.
Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dalam mengidentifikasi dan menanggapi  masalah  sosial  dan  lingkungan yang  dihadapi  oleh  perusahaan  (Dyer  dan Singh, 1998; Frooman, 1999; Post et al ., 2002). Ini  dilihat  dari  peningkatan  perhatian  dan tekanan  pada  organisasi  untuk  mengelola kinerja  dan  persepsi  pemangku  kepentingan tentang  kinerja  melalui  pelaporan  eksternal (Patten,  1992).  Perusahaan  memiliki  beragam pemangku kepentingan potensial dan mengadopsi media yang berbeda untuk melibatkan  mereka  (Adams  dan  Frost,  2006). Beberapa  perusahaan  mengambil  langkah  lebih jauh  dan  menggunakan  internet  sebagai  bagian dari strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang  melibatkan  interaksi  dinamis  sebagai harapan mengenai peran perusahaan sehubungan  dengan  perubahan  pemangku kepentingan (Andriof et al ., 2002b).
Organisasi  mempunyai  tanggung  jawab kepada  masyarakat  luas  atas  dampak  kegiatan mereka  pada  lingkungan  alam  dan  masyarakat, serta akuntabilitas melibatkan pelaporan kepada masyarakat  (Cooper,  1992;  Gray,  1992; Henderson,  1991;  Lehman,  1995;  Lehman, 1999;  Maunders  &  Burritt,  1991;  Harte  & Owen, 1987; Gray et al , 1996). Sebagai bagian dari  sistem  sosial,  perusahaan  seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya  dalam  laporan  tahunan.  Hal  ini karena  berkaitan  dengan  tiga  elemen  penting, yaitu: kelangsungan aspek ekonomi, lingkungan dan  pencapaian  sosial.  Kendalanya  adalah pelaporan  lingkungan  dalam annual  report di sebagian  negara  termasuk  Indonesia  masih bersifat  sukarela  (Sambharakreshna,  2009; Belal, 2015).
Laporan lingkungan dibuat untuk menginformasikan  kepada  para  pemangku kepentingan tentang tanggung jawab lingkungan perusahaan,
memastikan keterbukaan  bisnis  dan  menciptakan  reputasi mitra yang bertanggung jawab yang memberikan  kontribusi  terhadap  lingkungan, perlindungan  dan  kualitas  hidup  masyarakat setempat  (Krivačić  and  Janković,  2017). Sebuah  prasyarat  untuk  pelaporan  lingkungan
yang  baik  adalah  pembentukan  prosedur manajemen lingkungan dan juga landasan untuk setiap  akuntansi  lingkungan  yang  substantif (Gray et  al .,  2014).  Oleh  karena  itu,  integrasi dan sinergi antara sistem manajemen lingkungan dan akuntansi lingkungan diperlukan dalam aspek lingkungan. Pengungkapan  informasi  lingkungan  dapat dilihat  sebagai  sebuah  alat,  yang  dapat membantu  dalam  pengelolaan  sumber  daya lingkungan  yang  bernilai  (Batra,  2013). Pelaporan  lingkungan  dapat  dianggap  sebagai praktik  bisnis  yang  menunjukkan  komitmen perusahaan untuk mengatasi masalah lingkungan (Krivačić and Janković, 2017).
Belal  (2002)  meneliti  tentang  laporan keberlanjutan  dari  17  perusahaan  di  Inggris menggunakan  akuntabilitas  sebagai  tolak  ukur untuk menganalisis praktik keterlibatan pemangku  kepentingan  di  perusahaan.  Belal menemukan  bahwa  sebagian  besar  perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan mereka, namun perusahaan tidak mempromosikan akuntabilitas pemangku kepentingan yang ideal. Sebaliknya, perusahaan menggunakan
keterlibatan pemangku kepentingan  sebagai  alat  legitimasi  dan  untuk mengelola pemangku kepentingan secara efektif.  Hasil  penelitiannya  juga  menunjukkan kualitas  keterlibatan  pemangku  kepentingan yang buruk dan keengganan untuk mengimplementasikan umpan balik yang diterima.
Penelitian  Kaur  dan  Lodhia  (2018)  yang membahas  tentang  keterlibatan  pemangku kepentingan  dalam  pelaporan  dan  akuntansi keberlanjutan  pada  dewan  lokal  Australia  dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya  keterlibatan  pemangku  kepentingan dalam  seluruh  proses  pelaporan  dan  akuntansi keberlanjutan,  pengembangan  rencana  strategis dan indikator keberlanjutan, pengukuran kinerja keberlanjutan dan penyusunan laporan keberlanjutan.  Selain  itu,  penelitian  Manetti (2011),  Frost et  al (2012)  dan  Imoniana et  al (2012) menemukan bahwa pemangku kepentingan  memiliki  peran  yang  terbatas dalam pengembangan dan peningkatan pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam perencanaan dan akuntansi.
Pentingnya pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan perlu ditekankan untuk semua jenis perusahaan termasuk mal atau pusat
perbelanjaan. Mal Ratu Indah sebagai salah satu mal  terbesar  di  kota  Makassar  menghasilkan limbah  dan  sampah  yang  sangat  banyak  setiap harinya.  Untuk  itu,  Mal  Ratu  Indah  wajib memperhatikan  dan  mengelola  lingkungannya dengan baik.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan  masalahnya  adalah  bagaimanakah peran  pemangku  kepentingan  dalam  praktik pengelolaan  dan  akuntabilitas  lingkungan  pada Mal Ratu Indah Makassar?
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi  peran  pemangku  kepentingan dalam  praktik  pengelolaan  dan  akuntabilitas lingkungan.

## TINJAUAN  TEORITIS
Teori Triple Bottom Line Triple  Bottom  Line dikemukakan  oleh Elkington  pada  tahun  1997.  Pada  dasarnya, TBL  adalah  konstruksi  lain  yang  menunjukkan perluasan  agenda  lingkungan  dengan  cara mengintegrasikan  bidang  ekonomi  dan  sosial (Elkington, 1997). TBL menyediakan kerangka kerja  untuk  mengukur  kinerja  bisnis  dan keberhasilan  perusahaan    menggunakan  bidang ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  (Goel,  2010). Istilah  ini  juga  disebut  sebagai  kerangka  kerja praktis  berkelanjutan  (Rogers  dan  Hudson, 2011).  Agenda  TBL  menempatkan  fokus  yang konsisten  dan  seimbang  pada  nilai  ekonomi, sosial  dan  lingkungan  yang  disediakan  oleh perusahaan (Alhaddi, 2015).
a. Bidang Ekonomi
Bidang  ekonomi  TBL  mengacu  pada dampak  praktik  bisnis  organisasi  pada  sistem ekonomi  (Elkington,  1997).  Hal  ini  berkaitan dengan kemampuan ekonomi sebagai salah satu subsistem  keberlanjutan  untuk  bertahan  hidup dan  berkembang  di  masa  depan  untuk mendukung  generasi  mendatang  (Spangenberg, 2005).
b. Bidang Sosial
Bidang sosial TBL mengacu pada praktik bisnis  yang  menguntungkan  dan  adil  untuk tenaga  kerja,  sumber  daya  manusia  dan masyarakat (Elkington, 1997). Fokusnya adalah praktik-praktik  ini  dapat  memberikan  nilai kepada masyarakat.
c. Bidang Lingkungan Bidang  lingkungan  TBL  mengacu  pada praktik  bisnis  yang  tidak  merusak  lingkungan untuk generasi mendatang. Ini berkaitan dengan penggunaan  sumber  daya  energi  yang  efisien,
mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  dan meminimalkan jejak ekologis (Goel, 2010).
Teori Stakeholders
Teori  pemangku  kepentingan  adalah bagian dari sekelompok teori yang berdasarkan sistem masyarakat. Teori pemangku kepentingan pada awalnya adalah teori manajemen  (Freeman,  1984).  Ullmann  (1985) mendeskripsikan masalah pemangku kepentingan secara instrumental dengan menggunakan  model  tiga  dimensi.  Model pemangku  kepentingan  yang  digunakan  oleh Ullmann adalah kekuatan pemangku kepentingan,  postur  strategis  dan  kinerja ekonomi. Roberts (1992) menyatakan bahwa kekuatan  pemangku  kepentingan  berarti  bahwa “perusahaan  akan  responsif  terhadap  intensitas tuntutan  pemangku  kepentingan”.  Kekuatan pemangku  kepentingan  dilihat  sebagai  atribut paling  penting  dalam  hubungan  pemangku kepentingan  dan  perusahaan  (Van  der  Laan Smith et  al .,  2005).  Mitchell et  al (1997) menunjukkan  model  untuk  mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan arti penting pemangku  kepentingan.  Pentingnya  pemangku kepentingan  dipandang  sebagai  gabungan  dari atribut  kekuasaan  pemangku  kepentingan, urgensi dan legitimasi.

## Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan dapat didefinisikan  sebagai  kelompok  atau  individu yang  dapat  mempengaruhi  atau  dipengaruhi oleh  pencapaian  tujuan  perusahaan  (Freeman, 1984). Meskipun demikian, hubungan pemangku  kepentingan  mewakili  jaringan hubungan  yang  kompleks  yang  tidak  dapat diwakili  oleh  interaksi  satu  dimensi  antara organisasi  dan  pemangku  kepentingan  tertentu (Post et  al .,  2002).  Hubungan  organisasi  dan pemangku  kepentingan  telah  meluas  hingga mencakup  keterkaitan  yang  ada  di  antara  para pemangku  kepentingan,  misalnya,  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  melobi  pemerintah untuk  pengaturan  kegiatan  perusahaan  yang lebih  besar.  Banyak  inisiatif  dalam  dialog pemangku  kepentingan  yang  telah  melibatkan organisasi  non-pemerintah  (LSM)  melalui berbagai bentuk aliansi dan kolaborasi (Lawrence,  2002;  Rondinelli  dan  London, 2002).
Laporan  tahunan  menjadi  sarana  utama yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku
kepentingan  dan  terdapat  banyak  perubahan dalam pola pengungkapan perusahaan. Perubahan-perubahan  ini  telah  menanggapi perubahan  peraturan  (tidak  terbatas  pada peraturan pelaporan), perubahan dalam keprihatinan  dan  harapan  masyarakat,  dan sebagai  akibat  dari  peristiwa  yang  telah meningkatkan perhatian publik terhadap operasi dan  kinerja  perusahaan  (Buhr,  1998;  Patten, 1992).

## Kerangka Konseptual
Perusahaan dalam
melakukan aktivitasnya harus memperhatikan 3 aspek yaitu profit,  people dan planet yang  dikenal  dengan 3P.  Perusahaan  diharapkan  bukan  hanya mengejar  keuntungan,  tetapi  juga  dapat berkontribusi pada bidang sosial dan lingkungan.  Bidang  sosial  dan  lingkungan memerlukan perhatian serius mengingat
banyaknya kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan.  Karena  masalah  tersebut,  maka perusahaan  diwajibkan  untuk  melaksanakan pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan.
Akuntabilitas  lingkungan  terkait  dengan aktivitas  yang  dilakukan  oleh  organisasi  dan dampak yang ditimbulkan atas aktivitas tersebut terhadap  sistem  ekologi  (Siskawati  dan  Santi, 2009). Maunders dan Burritt (1991) menyatakan  bahwa  kerusakan  lingkungan  terus berlangsung dan ini meningkatkan akuntabilitas lingkungan  perusahaan  agar  bisa  membantu untuk  mengatasi  krisis  lingkungan  tersebut. Pengelolaan  dan  akuntabilitas  lingkungan dipicu  oleh  datangnya  tekanan  dari  berbagai pemangku  kepentingan  agar  perusahaan  lebih peduli  dengan  lingkungannya  dan  ini  semakin memberikan motivasi kepada perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang  bersih.  Peran  dan  keterlibatan  pemangku kepentingan juga dibutuhkan dalam pengelolaan dan akuntabilitas.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE

## Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi  adalah  salah  satu  jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengumpulkan  data  dengan  menggunakan observasi  partisipan  untuk  mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman  hidupnya  (Creswell,  2009). Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  peran pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan dan  akuntabilitas  lingkungan.  Informan dalam  penelitian  ini  adalah  Staf  HRD, Kepala  Bagian  Operasional  dan  Manajer Greenship .  Penentuan  informan  dilakukan secara purposive, yaitu  dipilih  dengan pertimbangan dan tujuan tertentu .

## Sumber Data
Penelitian  ini  dilakukan  di  Mal  Ratu Indah  Makassar.  Penelitian  dimulai  dari  bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019. Sumber data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang berasal dari hasil wawancara dengan Staf HRD, Kepala  Bagian  Operasional  dan  Manajer Greenship tentang  peranan stakeholders dalam pengelolaan  dan  akuntabilitas  lingkungan, observasi  terhadap  keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan, serta data sekunder yang diperoleh melalui  dokumen-dokumen  maupun  literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## MAL RATU INDAH

## TUNTUTAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

## PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS
LINGKUNGAN
TEORI TRIPLE BOTTOM LINE

## TEORI STAKEHOLDERS
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Dalam  pengumpulan  data,  metode  yang digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman (1984).  Dalam  analisis  data  Miles  dan Huberman, tahapan pertama peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya mereduksi data, menyajikan data dan tahapan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data,  metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  Miles  dan  Huberman  (1984). Dalam  analisis  data  Miles  dan  Huberman, tahapan pertama peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya mereduksi data, menyajikan data dan tahapan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  pemangku  kepentingan  harus  dilibatkan dalam  kegiatan  perusahaan  dengan  sasaran yang spesifik dan jelas. Keterlibatan pemangku kepentingan  memang  merupakan  tema  inti dalam teori stakeholder . Bergantung pada jenis dan kepentingan pemangku kepentingan, kegiatan perusahaan dapat berhubungan dengan masyarakat,  layanan  pelanggan,  pemasok, akuntansi manajemen, manajemen sumber daya manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, keterlibatan  dapat  dilihat  sebagai  mekanisme untuk mencapai persetujuan atau bekerja sama, partisipasi, metode untuk meningkatkan kepercayaan,  wacana  untuk  meningkatkan keadilan  atau  sistem  tata  kelola  perusahaan (Greenwood, 2007).
Untuk mengenali dan menangani kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, Reed  (1999)  mengelompokkan  pemangku kepentingan  ke  dalam  kelompok  internal  dan eksternal.  Pemangku  kepentingan  internal adalah mereka yang bekerja di dalam organisasi dan  memiliki  tanggung  jawab  formal.  Contoh pemangku kepentingan internal adalah karyawan  dan  manajer.  Di  samping  itu, pemangku kepentingan eksternal adalah individu dan kelompok yang tidak dipekerjakan
oleh suatu organisasi tetapi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan organisasi. Contohnya  adalah  pelanggan,  pemerintah  dan masyarakat  setempat.  Klasifikasi  ini  berguna ketika  memeriksa  kontribusi  yang  dilakukan oleh  pemangku  kepentingan  internal  dan eksternal dalam proses pelaporan dan akuntansi.

## 1. Peran  Pemangku  Kepentingan  Internal Dalam Pengelolaan Lingkungan
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf HRD tentang  peran  pemangku  kepentingan internal  dalam  pengelolaan  lingkungan,  beliau menjelaskan:
“Manajemen  MARI  membuat  anggaran  biaya lingkungan,  kemudian  diajukan  ke  departemen pengadaan, kemudian pengajuan tersebut diteruskan ke pihak finance untuk diproses”.
Manajemen  Mal  Ratu  Indah  menyusun anggaran  biaya  lingkungan  dan  mengajukan anggaran  tersebut  ke  departemen  pengadaan. Selanjutnya  pengajuan itu diproses  oleh  bagian keuangan.
Kepala Bagian Operasional MARI memaparkan tentang peran bagian operasional. “Kita  kontrol  penggunaan  alat-alat  seperti eskalator  dan lift ,  dan  kami  awasi  pengelolaan lingkungan  di  MARI  termasuk  limbah  dan sampahnya”.
Bagian operasional berperan dalam pengaturan  penggunaan  eskalator  dan lift . Bagian operasional juga mengawasi pengelolaan  lingkungan  di  MARI.  Kepala Bagian Operasional menambahkan: “Khusus untuk AC dilakukan  oleh engineering karena  sistem  AC  kami  masih  manual  jadi harus  dinyalakan  satu  per  satu  WPU  ( Water Packaged  Unit )  di  setiap  lantai.  Bagian engineering juga menangani limbah cair”.
Bagian engineering berperan  dalam pengaturan  penggunaan Air  Conditioner dan pengolahan  limbah  cair.  Kepala  Bagian Operasional  juga  menjelaskan  tentang  peran petugas kebersihan.
“ Cleaning service bertugas menjaga kebersihan di  MARI.  Sebelum  bertugas cleaning  service akan  di briefing oleh supervisor dan  para leader .  Materi briefing mulai  dari  cara  kerja, SOP dan pelayanan”.
Petugas kebersihan berperan dalam menjaga kebersihan di MARI. Petugas kebersihan  akan  diberikan  pengarahan  tentang cara  kerja,  SOP  dan  pelayanan  oleh  pengawas dan pimpinan sebelum mereka bekerja.
Selain itu, manajer greenship menambahkan:
“Sebagai  manajer greenship adalah  bagaimana menjadikan  gedung  berwawasan  lingkungan, pengawasan  pemakaian  energi,  air  untuk efisiensi air dan energi dan memperpanjang usia pemakaian gedung”.
Manajer greenship berperan dalam menjadikan  gedung  berwawasan  lingkungan, pengawasan  pemakaian  energi  dan  air  untuk memastikan  efisiensi  penggunaannya  dan memperpanjang usia pemakaian gedung.

## 2. Peran Pemangku Kepentingan Eksternal Dalam Pengelolaan Lingkungan
Pemangku  kepentingan  eksternal  juga memiliki  peran  penting  dalam  pengelolaan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Operasional:
“Kami  bekerja  sama  dengan  mal  sampah.  Mal sampah  membeli  sampah  yang  bisa  didaur ulang  sehingga  MARI  berkurang  sampahnya dan  mal  sampah  mendapatkan  sampah  yang bisa didaur ulang. Kami juga mensosialisasikan ke tenant-tenant agar menjual sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang  silahkan  buang  ke  kontainer.  Untuk sampah  makanan,  kita  buang  ke  kontainer sebagai penyimpanan sementara dan selanjutnya dibuang ke TPA”.
MARI  bekerja  sama  dengan  mal  sampah dimana  mal  sampah  akan  membeli  sampah yang  dapat  didaur  ulang  yang  dihasilkan  oleh MARI.  Manajemen  MARI  mensosialisasikan kepada  seluruh  penyewa  agar  menjual  sampah yang dapat didaur ulang dan sebaliknya sampah yang  tidak  dapat  didaur  ulang  agar  dibuang  ke kontainer  sampah.  Kerja  sama  MARI  dan  mal sampah  memberikan  manfaat  bagi  kedua  belah pihak  dimana  mal  sampah  mendapatkan sampah  yang  dapat  didaur  ulang  sedangkan MARI mendapatkan keuntungan secara finansial  dan  pengurangan  sampah.  Bentuk kerja  sama  ini  bisa  menjadi  salah  satu  cara untuk penanganan masalah sampah.
Berdasarkan  hasil  observasi,  pengunjung dan  masyarakat  juga  menjadi  bagian  dalam pengelolaan lingkungan. Pengunjung dan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan  dengan  tidak  membuang  sampah sembarangan.  Masyarakat  yang  dimaksud bukan  hanya  orang  yang  bermukim  di  sekitar MARI,  tetapi  juga  pedagang  kaki  lima, pengemudi  becak  motor,  toko  ataupun restoran yang  berada  di  sekitar  MARI.  Meskipun
demikian,  masih  banyak  pengunjung  dan masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan  lingkungannya.  Hal  ini  disebabkan karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Selain  itu,  Pemerintah  dalam  hal  ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan  dan  pemeriksaan  lingkungan. Pengawasan  dan  pemeriksaan  lingkungan dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas perusahaan  tidak  membahayakan  lingkungan dan  memastikan  ketaatan  perusahaan  terhadap peraturan lingkungan.

## 3. Peran  Pemangku  Kepentingan  Dalam Akuntabilitas Lingkungan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan manajer greenship tentang akuntabilitas lingkungan, beliau menjelaskan:
“Pelaporan  lingkungan  dilakukan  6  bulan sekali.  Ada  pelaporan  RKL  RPL.  RKL  itu Rencana  Kelola  Lingkungan  dan  RPL  itu Rencana Pelestarian Lingkungan. Dalam penyusunan  RKL  RPL  melibatkan  masyarakat misalnya pak lurah, RT atau RW sebagai salah satu  narasumber  untuk  mengajukan  RKL  RPL. Kita juga libatkan pakar lingkungan dan kantor dinas.  Kita  libatkan  mereka  agar  mereka mengetahui  bahwa  ada  rencana  pembangunan gedung.  Ada  juga  UKL  UPL.  UKL  Usaha Kelola Lingkungan dan UPL Usaha Pelestarian Lingkungan.  Dalam  dokumen  UKL  UPL  itu terdapat  data  kualitas  air  limbah,  tingkat kebisingan  udara,  emisi  CO 2 dan  limbah  B3 contohnya lampu bekas, oli, aki, solar”.
MARI memberikan pelaporan pelaksanaan  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota  Makassar  setiap  6  bulan  sekali.  Dalam penyusunan  RKL  dan  RPL,  pihak  MARI melibatkan  masyarakat,  pakar  lingkungan  dan Dinas Lingkungan Hidup. Pelibatan masyarakat dilakukan  agar  mereka  mengetahui  rencana pembangunan gedung. Dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27
Tahun 2012 tentang izin lingkungan, disebutkan  bahwa  pengikutsertaan  masyarakat dilakukan  melalui  pengumuman  rencana  usaha dan kegiatan serta konsultasi publik. Masyarakat  juga  berhak  mengajukan  saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan.
Pelaporan  pelaksanaan  RKL  (Rencana Kelola  Lingkungan)  dan  RPL  (Rencana Pelestarian  Lingkungan)  serta  UKL  (Usaha
Kelola Lingkungan) dan UPL (Usaha Pelestarian  Lingkungan)  merupakan  suatu bentuk akuntabilitas perusahaan atas pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dari  pelaporan tersebut,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Masyarakat juga dapat membantu Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sehubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  observasi, MARI  merupakan  bagian  dari  PT.  Kalla  Inti Karsa dimana PT. Kalla Inti Karsa adalah salah satu anak perusahaan Kalla Group. Kalla Group telah  mempublikasikan  laporan Corporate Social  Responsibility pada website perusahaan . Dalam  laporan  CSR  tersebut,  perusahaan menjalankan program pengembangan keislaman, mutu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.  Pelaksanaan  kegiatan  CSR  ini tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

## PEMBAHASAN
Pemangku  kepentingan  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  dan akuntabilitas  lingkungan  di  MARI.  Pemangku kepentingan terdiri  dari  pemangku  kepentingan internal  dan  eksternal.  Pemangku  kepentingan internal  yang  berperan  dalam  pengelolaan lingkungan di MARI adalah manajemen, bagian operasional, engineering ,  petugas  kebersihan dan  manajer greenship .  Manajemen  berperan dalam  pembuatan  anggaran  biaya  lingkungan, bagian  operasional  berperan  dalam  pengaturan penggunaan  eskalator  dan lift serta  mengawasi pengelolaan  lingkungan  di  MARI,  bagian engineering berperan dalam pengaturan penggunaan Air  Conditioner dan  pengolahan limbah cair, petugas kebersihan berperan dalam menjaga kebersihan, manajer greenship berperan dalam menjadikan gedung berwawasan lingkungan, pengawasan pemakaian  energi  dan  air  untuk  memastikan efisiensi  penggunaannya  dan  memperpanjang usia pemakaian gedung.
Pemangku  kepentingan  eksternal  yang berperan  dalam  pengelolaan  lingkungan  di MARI  adalah  mal  sampah,  pengunjung, masyarakat  dan  pemerintah.  Mal  sampah berkolaborasi  dengan  MARI  dimana  mal sampah  membeli  sampah  yang  dapat  didaur ulang  yang  dihasilkan  oleh  MARI.  Bentuk
kolaborasi  ini  dapat  menjadi  salah  satu  solusi untuk  penanganan  sampah.  Pengunjung  dan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan.  Namun  demikian,  masih  banyak pengunjung  dan  masyarakat  yang  membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, perusahaan  dapat  melakukan  komunikasi  dan mengedukasi  masyarakat  secara  langsung tentang  pentingnya  pengelolaan  lingkungan hidup serta mengajak mereka untuk berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan lingkungan.
Sebagai  bentuk  akuntabilitas  lingkungan, MARI  memberikan  pelaporan  pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar  setiap  6  bulan  sekali.  Dalam penyusunan  RKL  dan  RPL,  MARI  melibatkan masyarakat,  pakar  lingkungan  dan  Dinas Lingkungan Hidup. Pelibatan masyarakat dilakukan agar masyarakat mengetahui rencana usaha  dan  kegiatan.  Dari  pelaporan lingkungan tersebut,  pemerintah  dan  masyarakat  dapat menilai  dan  mengawasi  kinerja  perusahaan dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Selain itu,  masyarakat juga  dapat berpartisipasi  dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.
Pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan yang  baik  akan  berdampak  pada  kepuasan  dan kenyamanan pelanggan serta dapat mewujudkan pembangunan dan bisnis berkelanjutan. Keterlibatan pemangku kepentingan  baik  dalam  bentuk  partisipasi, kolaborasi, pengawasan dan pemeriksaan dapat mempererat hubungan antara pemangku kepentingan  dan  perusahaan.  Selain  itu, penilaian kinerja lingkungan perusahaan melalui pelaporan lingkungan dapat memotivasi perusahaan  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja lingkungannya.
Organisasi membutuhkan kerja sama dari para  pemangku  kepentingan  mereka  untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan. Akuntansi dan pelaporan keberlanjutan  dapat  memberikan  dasar  untuk mengelola  hubungan  pemangku  kepentingan yang  kompleks  dan  beralih  ke  operasi  yang lebih  berkelanjutan  (Ball,  2002).  Misalnya, penelitian  Yau  (2012)  tentang  daur  ulang sampah  di  Hongkong  dimana  TPA  menjadi langka sehingga disarankan untuk mempromosikan  perilaku  daur  ulang  limbah  di masyarakat.
Keterlibatan pemangku kepentingan yang berkualitas  dalam  pelaporan  keberlanjutan  dan proses  akuntansi  menghasilkan  solusi  kreatif untuk mengatasi masalah pemangku kepentingan  (Lawrence,  2002),  meningkatkan daya  tanggap,  transparansi,  dan  akuntabilitas (Brown  dan  Hicks,  2013;  GRI,  2013)  dan membangun ikatan yang lebih erat dengan para pemangku  kepentingan  yang  tertarik  pada kinerja keberlanjutan (Hörisch et al ., 2015). Barone et  al (2013)  menemukan  bahwa upaya  perusahaan  untuk  terlibat  dengan pemangku kepentingan terbatas pada pengelolaan reputasi karena kurangnya komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan.  Namun  demikian,  Rinaldi et  al (2014) mengembalikan kebutuhan untuk mengembangkan dan menggunakan mekanisme dialog demokratis untuk memberdayakan berbagai pemangku kepentingan secara berurutan  untuk  berkontribusi  secara  efektif pada  praktik  keberlanjutan,  termasuk  akuntansi keberlanjutan dan pelaporan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemangku  kepentingan  memiliki  peran yang  vital  dalam  pengelolaan  dan  akuntabilitas lingkungan.  Peran  pemangku  kepentingan dalam  pengelolaan  lingkungan  adalah  dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pengelolaan lingkungan,  pengawasan  dan  audit  lingkungan. Pelaporan lingkungan adalah bentuk akuntabilitas  perusahaan  atas  pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pelaporan lingkungan,  masyarakat  dan  pemerintah  dapat menilai  dan  mengawasi  kinerja  perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Manajemen MARI melibatkan
masyarakat  dalam  penyusunan  Rencana  Kelola Lingkungan  (RKL)  dan  Rencana  Pelestarian Lingkungan (RPL). Pelibatan masyarakat dilakukan  melalui  pengumuman  rencana  usaha dan kegiatan serta konsultasi publik.
Masyarakat  dapat  mengajukan  saran,  pendapat dan  tanggapan  terhadap  rencana  usaha  dan kegiatan.  Selain  itu,  terkait  dengan Corporate Social  Responsibility (CSR),  masyarakat  juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.
Keterlibatan  pemangku  kepentingan
dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan, baik dalam bentuk partisipasi, kerja sama, pengawasan dan audit lingkungan  dapat  mempererat  hubungan  antara perusahaan dan pemangku kepentingan, menciptakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan,  meningkatkan  kinerja  lingkungan serta  berkontribusi  pada  pembangunan  dan bisnis berkelanjutan.
Diharapkan  bagi  penelitian  selanjutnya dapat  menginvestigasi  peran stakeholders dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan pada perusahaan manufaktur.

## DAFTAR RUJUKAN
Adams, C.A. dan Frost, G.R. 2006. The internet and change  in  corporate  stakeholder  engagement and  communication  strategies  on  social  and environmental performance , Journal of Accounting and Organizational Change , Vol.
2, No. 3, 281-303.
Alhaddi,  H.  2015.  Triple  Bottom  Line  and Sustainability: A Literature Review. Business and Management Studies , Vol. 1, No. 2, 6-10.
Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. dan Sutherland Rahman,  S.  2002b.  Introduction,  in  Andriof, J.,  Waddock,  S.,  Husted,  B.  and  Sutherland Rahman,  S.  (Eds), Unfolding  Stakeholder Thinking ,  Greenleaf  Publishing  Limited, Sheffield.
Ball,  A.  2002. Sustainability  Accounting  in  UK Local Government: An Agenda for Research ,
Association of Chartered Certified
Accountants, London.
Barone, E., Ranamagar, N. and Solomon, J.F. 2013. A Habermasian model of stakeholder (non)engagement and corporate (ir)responsibility reporting. Accounting
Forum , Vol. 37, No. 3, 163-181.
Batra,  G.S.  2013.  Environmental  management  and environmental  disclosures:  A  comparison  of corporate practices across Malaysia, Singapore  and  India. South  Asian  Journal  of Management, Vol. 20, No. 1, 62-96.
Belal, A. 2015. Social and Environmental Accountability  in  Developing  Countries.  In D. Jamali, C. Karam and M. Blowfield (Ed.), Development-Oriented  CSR ,  Vol  1:  153-166,
Sheffield: Greenleaf Publishing.
Belal,  A.R.  2002.  Stakeholder  accountability  or stakeholder  management:  a  review  of  UK firms'  social  and  ethical  accounting,  auditing
and  reporting  (SEAAR)  practices. Corporate Social  Responsibility  and  Environmental Management , Vol. 9, No. 1, 8-25.
Berry,  M.A.  dan  Rondinelli,  D.A.  1998.  Proactive Corporate  Environmental  Management:  A New  Industrial  Revolution. Academy  of
Management  Executive ,  Vol.  12,  No.  2,  38- 50.
Brown,  L.  dan  Hicks,  E.  2013.  Stakeholder engagement in the design of social accounting and  reporting  tools,  in  Mook,  L.  (Ed.), Accounting  for  Social  Value .  University  of Toronto Press, Toronto.
Buhr,  N.  1998.  Environmental  performance, legislation  and  annual  report  disclosure:  the case of acid rain and Falconbridge.
Accounting, Auditing & Accountability
Journal , Vol. 11, 163-190.
Cooper,  C.  1992.  The  non  and  nom  of  accounting for  mother  nature. Accounting,  Auditing  and Accountability Journal , Vol. 5, No. 3, 16-39.
Creswell,  J.W.  2009. Research  Design:  Qualitative,
Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Los Angeles: Sage.
Dyer, J.H. dan Singh, H. 1998. The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational  competitive  advantage.
Academy  of  Management  Review ,  Vol.  23, No. 4, 660-790.
Elkington,  J.  1997. Cannibals  with  forks  –  Triple bottom  line  of  21st  century  business .  Stoney Creek, CT: New Society Publishers.
Freeman,  R.E.  1984. Strategic  Management:  A Stakeholder Approach , Pitman, Boston, MA.
Frooman,  J.  1999.  Stakeholder  influence  strategies . Academy  of  Management  Review ,  Vol.  24, 191-205.
Frost,  G.,  Jones,  S.  dan  Lee,  P.  2012.  The measurement  and  reporting  of  sustainability information  within  the  organization:  a  case analysis,  in  Jones,  S.  and  Ratnatunga,  J. (Eds.). Contemporary Issues in Sustainability
Accounting, Assurance and Reporting . Emerald, Bingley, 197-225.
Goel,  P.  2010.  Triple  bottom  line  reporting:  An analytical approach
for corporate
sustainability. Journal of Finance, Accounting,  and  Management ,  Vol.  1,  No.  1,
27-42.
Gray,  R.  1992.  Accounting  and  environmentalism: an  exploration  of  the  challenge  of  gently accounting  for  accountability,  transparency, and sustainability. Accounting, Organizations & Society , Vol. 17, No. 5, 399-425.
Gray,  R.,  Adams,  C.A.  dan  Owen,  D.  2014. Accountability,  social  responsibility  and sustainability . Harlow. Pearson Education.
Gray,  R.,  Owen,  D.,  dan  Adams,  C.  1996. Accounting & Accountability . London:
Prentice Hall.
Greenwood,  M.  2007.  Stakeholder  Engagement:
Beyond the Myth of Corporate
Responsibility. Journal  of  Business  Ethics , Vol. 74, 315–327. [CrossRef]
GRI.  2013. Sustainability  Reporting  Guidelines: Version  4 ,  Global  Reporting  Initiative, Amsterdam.
Harahap,  S.S.  1999. Teori  Akuntansi ,  Jakarta,  Raja
Grafindo Persada.
Harte,  G.,  dan  Owen,  D.L.  1987.  Fighting  de- industrialisation: the role of Local
Government social audits. Accounting,
Organizations  and  Society ,  Vol.  12,  No.  2, 123-142.
Henderson, H. 1991. New Markets, New Commons, New  Ethics:  A  Guest  Essay. Accounting, Auditing  and  Accountability  Journal ,  Vol.  4, No. 3, 72-80.
Hörisch,  J.,  Schaltegger,  S.  dan  Windolph,  S.E. 2015. Linking sustainability–related stakeholder feedback to corporate sustainability  performance:  an  empirical analysis of stakeholder dialogues. International Journal of Business Environment , Vol. 7, No. 2, 200-218. Imoniana,  J.O.,  Domingos,  L.C.,  Soares,  R.R.  dan Tinoco, J.E.P. 2012. Stakeholders’
engagement in sustainability development and reporting:  evidence  from  Brazil. African Journal of Business Management , Vol. 6, No. 42, 10634-10644.
Kaur,  A.,  dan  Lodhia,  S.  2018.  Stakeholder engagement  in  sustainability  accounting  and reporting:  A  study  of  Australian  local councils. Accounting, Auditing & Accountability  Journal ,  Vol.  31,  Issue:  1, 338-368.
Krivačić,  D.  dan  Janković,  S.  2017.  Managerial Attitudes on Environmental Reporting: Evidence from Croatia . Journal of Environmental  Accounting  and  Management , Vol. 5, No. 4, 327-341.
Lawrence,  A.T.  2002.  The  drivers  of  stakeholder engagement:  reflections  on  the  case  of  Royal Dutch/Shell,  in  Andriof,  J.,  Waddock,  S., Husted, B. and Sutherland Rahman, S. (Eds), Unfolding  Stakeholder  Thinking ,  Greenleaf Publishing Limited, Sheffield.
Lehman,  G.  1995.  A  Legitimate  concern  for environmental accounting. Critical Perspectives  on  Accounting ,  Vol.  6,  No . 5, 393-412.
Lehman, G. 1999. Disclosing new worlds: a role for social  and  environmental  accounting  and auditing. Accounting,  Organizations  and Society , Vol. 24, No. 3, 217-241.
Manetti,  G.  2011.  The  quality  of  stakeholder engagement in sustainability reporting: empirical  evidence  and  critical  points.
Corporate Social Responsibility and
Environmental  Management ,  Vol.  18,  No.  2, 110-122.
Maunders, K., dan Burritt, R. 1991. Accounting and ecological  crisis. Accounting,  Auditing  and
Accountability Journal , Vol. 4, No. 3, 9-26.
Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 1984. Qualitative Data Analysis . London: Sage.
Mitchell,  R.K.,  Agle,  B.R.  dan  Wood,  D.J.  1997.
Toward a theory of  stakeholder identification and  salience:  defining  the  principle  of  who and  what  really  counts. Academy  of Management  Review ,  Vol.  22,  No.  4,  853- 960.
Patten,  D.M.  1992.  Intra-industry  environmental disclosures  in  response  to  the  Alaskan  oil spill: a note on legitimacy theory . Accounting, Organizations and Society , Vol. 17, 471-500.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Post,  J.E.,  Preston,  L.E.  dan  Sachs,  L.  2002. Managing  the  extended  enterprise:  the  new stakeholder  view .  California  Management Review , Vol. 45, 6-28.
Reed,  D.  1999.  Stakeholder  management  theory:  a critical  theory  perspective. Business  Ethics Quarterly , Vol. 9, No. 3, 453-483.
Rinaldi, L., Unerman, J. dan Tilt, C. 2014. The role of  stakeholder  engagement  and  dialogue within  the  sustainability  accounting  and reporting process, in Beggington, J., Unerman,  J.  and  O’Dwyer,  B.  (Eds.). Sustainability Accounting and Accountability . Routledge, Abbingdon, 86-107.
Roberts,  R.W.  1992.  Determinants  of  corporate social disclosure: an application of stakeholder theory. Accounting, Organizations  and  Society ,  Vol.  17,  No.  6,
595-612.
Rogers, K., dan Hudson, B. 2011. The triple bottom line: The synergies of transformative perceptions  and  practices  of  sustainability. OD Practitioner , Vol. 4, No. 43, 3-9.
Rondinelli,  D.A.  dan  London,  T.  2002.  Stakeholder and corporate responsibilities in cross-sectoral environmental  collaborations:  building  value, legitimacy and trust, in Andriof, J., Waddock, S.,  Husted,  B.  and  Sutherland  Rahman,  S. (Eds), Unfolding Stakeholder Thinking , Greenleaf Publishing Limited, Sheffield.
Sambharakreshna,  Yudhanta.  2009.  Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Manajemen
Lingkungan: Suatu Komponen Dasar Strategi
Bisnis. Jurnal Infestasi , Vol. 5, No. 1, 1-21.
Siskawati,  E.,  dan  Santi,  E.  2009.  Akuntabilitas
Lingkungan  pada  PT  Semen  Padang  dalam Perspektif Legitimacy Theory. Jurnal
Akuntansi dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, 41-
57.
Spangenberg, J.H. 2005. Economic sustainability of the  economy:  Constructs  and  indicators.
International Journal of Sustainable
Development , Vol. 8, No. 1/2, 47-64.
Ullmann,  A.A.  1985.  Data  in  search  of  a  theory:  a critical  examination  of  the  relationships among  social  disclosure,  and  economic performance  of  US  firms. Academy  of Management  Review ,  Vol.  10,  No.  3,  540- 570.
Van  der  Laan  Smith,  J.,  Adikhari,  A.  dan  Tondkar, R.H.  2005.  Exploring  differences  in  social disclosures  internationally:  a  stakeholder perspective. Journal  of  Accounting  and Public Policy , Vol. 24, No. 2, 123-51.
Yau,  Y.  2012.  Stakeholder  engagement  in  waste recycling  in  a  high-rise  setting. Sustainable Development , Vol. 20, No. 2, 115-127.