DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 16 Mei 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asas Oportunitas
Fahim Attamimi 1 , Tanudjaja 2
1 Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, fahimattamimi@gmail.com 2 Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudjaja@narotama.ac.id
Corresponding Author: fahimattamimi@gmail.com
Abstract: The objective is to obtain rehabilitation for perpetrators of narcotics abuse, victims of  narcotics  abuse,  and  narcotics  addicts  with  a  focus  on  restorative  justice.  This  research uses a normative legal research type (legal research, rechtsonderzoek), with an emphasis on legal  implementation  and  conceptual  approaches,  especially  regarding  the  application  of restorative justice and rehabilitation in handling narcotics crime cases. This research is not intended  to  verify  hypotheses.  The  term  data  and  hypotheses  are  not  recognized  by  legal research. The term 'legal materials' is utilized in legal research. The findings of this research indicate  that  there  are  various  theories  that  can  serve  as  the  basis  for  implementing restorative justice and rehabilitation in narcotics crimes.
Keyword: Narcotics, Rehabilitation, Restorative Justice.
Abstrak: Tujuannya  untuk  memperoleh  rehabilitasi  bagi  pelaku  penyalahgunaan  narkotika, korban  penyalahgunaan  narkotika,  dan  pecandu  narkotika  dengan  fokus  restorative  justice. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research, rechtsonderzoek ),  dengan  penekanan  pada  penerapan  hukum  dan  pendekatan  konseptual khususnya  mengenai  penerapan restorative  justice dan  rehabilitasi  dalam  penanganan  kasus tindak  pidana  narkotika.  Penelitian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  memverifikasi  hipotesis. Istilah data dan hipotesis tidak diakui oleh penelitian hukum. Istilah 'bahan hukum' digunakan dalam penelitian hukum.  Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat  berbagai  teori yang  dapat  dijadikan  dasar  penerapan  restorative  justice  dan  rehabilitation  dalam  tindak pidana narkotika.
Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) secara  tegas  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum ( rechtstaat ),  dan  bukan  berdasarkan  pada  kekuasaan  belaka  ( machtstaat ). Indonesia
merupakan negara hukum  yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan dimata hukum dan pemerintahan.
Hukum  menurut  Van  Kan  adalah  keseluruhan  ketentuan-ketentuan  kehidupan  yang bersifat  memaksa,  yang  melindungi  kepentingan   orang  dalam  masyarakat. Sedangkan menurut  Kelsen,  hukum  adalah  tata  aturan  ( order )  sebagai  suatu  sistem  aturan- aturan (rules) tentang  perilaku  manusia,  jadi  hukum  merupakan  seperangkat  aturan  yang memiliki suatu kesatuan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sehingga konsekuensinya  adalah  tidak  mungkin  memahami  hukum  jika  hanya  memperhatikan  satu aturan saja.
Cicerio dalam teorinya Ubi societas ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum sebagai  suatu sistem  diupayakan dapat   berperan dengan baik  di  tengah masyarakat,  karena  pada  dasarnya  setiap  warga  negara  melekat  harkat  dan  martabat  yang harus  dilindungi,  tak  terkecuali  pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  korban  penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika. Karena mereka merupakan warga negara  yang punya hak dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI, yakni:
Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan Kesehatan
Salah  satu  bentuk  hak  dasar  yang  diberikan  adalah  rehabilitasi,  baik  secara  medis maupun  sosial. Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (selanjutnya  disebut  UU  Narkotika),  pengertian  narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam UU Narkotika, rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua), yakni rehabilitasi medis dan mediasi sosial.
Rehabilitasi  merupakan proses  pemulihan  penyalahguna  narkotika  yang  meliputi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan  mereka  menjadi  warga  masyarakat  yang  berguna. Selain  itu, kebijakan  rehabilitasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system )  yang  saat  ini  cenderung  punitif,  tercermin  dari  jumlah  penghuni  lembaga pemasyarakatan  (Lapas)  yang  melebihi  kapasitas  ( overcrowding )  dan  sebagaian  besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika.
Isu overcrowding lapas  tindak  pidana  narkotika dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah menjadi  perhatian  serius  pemerintah  dan  pengamat.  Oleh  karenanya,  diperlukan  tujuan pemidanaan  yang  semula deterrence  effect (efek  jera  yang  identik  dengan  pidana  penjara), selanjutnya  menuju  kearah  tujuan  pidana  untuk  rehabilitasi.  Tujuan  Rehabilitasi  adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar Ketika kembali ke masyarakat dapat  diterima di  komunitasnya. Sebenarnya tujuan pidana sebagai  rehabilitasi bukanlah hal baru,  Thomas  Aquinas  pernah  mengemukakan  bahwa poena  ut  medicine (pidana  sebagai obat).
Penerapan  kebijakan  rehabilitasi  pada pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  korban penyalahgunaan  narkotika,  dan  pecandu  narkotika tentunya  tidak  mudah,  mengingat  tindak pidana narkotika bersifat transnasional yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan  negara.  Oleh  karenanya,  dalam  penanganannya melibatkan  banyak  pihak  yang  terdiri dari Keluarga,  Kepolisian,  Kejaksaan, Badan  Narkotika  Nasional  (BNN), Penasihat Hukum, pengadilan serta Dinas-dinas terkait.
Penegak  hukum  dalam pemberantasan  tindak  pidana  narkotika memiliki  peran  yang besar  dalam mengefektifkan  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang,  salah satunya  adalah Kejaksaan.  Manurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU  Kejaksaan),  pengertian kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta  kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
Kejaksaan selaku lembaga penuntutan yang diberi kewenangan untuk mengendalikan perkara  sebagaimana  asas dominus  litis dan  menghentikan  penuntutan  sebagaimana asas oportunitas . Oleh karenanya, kejaksaan harus memiliki kebijakan kriminal yang strategis dalam  penanganan  tindak  pidana narkotika,  khususnya  bagi pelaku  penyalahgunaan narkotika,  korban  penyalahgunaan  narkotika,  dan  pecandu  narkotika. Salah  satunya  dengan cara  reorientasi  kebijakan  dengan  optimalisasi  lembaga  rehabilitasi  sebagaimana  fungsi kejaksaan dalam mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi dikotomi dan tebang pilih yang dilakukan oleh  apparat  penegak  hukum  dalam  menentukan  siapa  saja  pelaku  atau  korban penyalahgunaan  narkotika  yang  dapat  dihindarkan  dari  sanksi  pidana  penjara  yang bersifat deterrence  effect dan  siapa  saja  yang  dapat  memperoleh  pidana  rehabilitas  baik secara  medis  maupun  sosial. Sudah  menjadi  rahasia  umum  jika  dalam  praktinya  kebijakan rehabilitasi  bukan  berdasarkan  dari  hasil  assesmen  terpadu  dan  banyaknya  barang  bukti, melainkan berapa nominal rupiah yang dapat dibayarkan. Akibatnya, akses rehabilitasi hanya dapat dinikmati oleh Sebagian orang saja.
Tidak  dapat  disangkal  kebutuhan  untuk  memiliki  aparatur  penegak  hukum  yang berintegritas  dan  professional  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  mendukung terwujudnya  penegakan  hukum  yang  efektif  yang  berkedalian.  Marnia  taverne, mengemukakan bahwa “ berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat baik niscaya aku akan berantas kejahatan meski  tanpa undang-undang sekalipun”.. Soerjono Soekanto  menyatakan bahwa  penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  efektifitas berlakunya  hukum.  Oleh  karenanya,  berdasarkan  penjelasan  diatas,  penulis  tertarik  untuk Menyusun  penelitian  hukum  dengan  judul  “ Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Penghentian Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Berdasarkan Asas Oportunitas” .

## METODE
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ( legal research , rechtsonderzoek ) merupakan  suatu  proses  ilmiah  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  yang  muncul dengan  tujuan  untuk  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya  (Mahmud, 2001). Sedangkan menurut Moris Cohen dan Jan Gijssels, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab  isu  yang  dihadapi  (Mahmud,  2005).  Dalam  penelitian  hukum  diperlukan  metode pendekatan  yang  dimaksudkan  untuk  mendapatkan   informasi  mengenai  isu  hukum  yang sedang  dicari  jawabnya.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi:
1. Pendekatan Konseptual ( conceptual approach );
2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( statue approach );
3. Pendekatan Kasus ( case approach).
Pendekatan konseptual beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan teori pemidanaan, teori keadilan restoratif dan tindak pidana korupsi, sedangkan untuk pendekatan peraturan  perundang-undangan  difokuskan  pada  beberapa  aturan  terkait  dengan  keadilan restoratif  dan  tindak  pidana  korupsi  (Mahmud,  2005).  Pendekatan  kasus  dilakukan  untuk menganalisis  kasus-kasus  yang  diputus  oleh  pengadilan.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  tidak dimaksudkan  untuk  melakukan  verifikasi  menguji  hipotesis.  Dengan  demikian  penelitian
hukum  tidak  dikenal  adanya  hipotesis,  demikian  pula  tidak  mengenal  istilah  data.  Adapun dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau source of law . Black Law Dictionary, memberikan definisi source of law adalah something (such as constitution,  treaty,  statute,  or  custom)  that  provides  authorities  for  legislation  and  for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis . Terkait dengan sumber bahan hukum, Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber  hukum  primer  dan  sumber  hukum  sekunder.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini bahan hukum yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
e. Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
f. Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Rehabilitasi  dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  meliputi  doktrin,  textbooks,  jurnal,  serta  sumber-sumber  lain yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika
Pengertian  Kejaksaan  menurut  Pasal  1  Angka  1  UU  Kejaksaan,  adalah  lembaga pemerintahan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pada  hakikatnya,  wewenang  Jaksa  dalam  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang penuntutan  tidak  melekat  dengan  sendirinya  pada  suatu  jabatan.  Menurut  Rene  Seerden, wewenang dapat diperoleh secara atribusi ( attribution ) dan delegasi ( delegation ).
Pendapat  yang sama juga disampaikan Philipus M. Hadjon, bahwa terdapat dua cara untuk  memperoleh  wewenang,  yaitu  atribusi  dan  delegasi,  terkadang  juga  mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Adapun wewenang Jaksa dalam  melaksanakan  penuntutan  diperoleh  secara  atribusi.  Atribusi  berasal  dari  kata  latin tribuere yang  berarti to  give .  Jadi,  atribusi  merupakan  wewenang  yang  bersumber  dari undang-undang.
Wewenang  penuntutan  dipegang  oleh  Penuntut  Umum  sebagai  monopoli,  artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut dominus litis ditangan Penuntut Umum atau Jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak  dapat  meminta  supaya  delik  (tindak  pidana)  diajukan  kepadanya,  hakim  hanya menunggu  saja  penuntutan  dari  Penuntut  Umum.  Dalam  penuntutan,  dikenal  asas  yang disebut asas legalitas dan oportunitas ( legaliteits en het opportuniteits beginsel ).
Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa  harus  melanjutkan  penuntutan  perkara  yang  cukup  bukti.  Sedangkan  menurut  asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan  syarat  maupun  tanpa  syarat. The  public  prosecutor  may  decide  conditionally  or unconditionally to make prosecution to court or not . Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib  menuntut  seseorang  melakukan  tindak  pidana  jika  menurut  pertimbangannya  akan merugikan  kepentingan  umum.  Jadi  demi  kepentingan  umum  seseorang  yang  melakukan tindak pidana, tidak dituntut.
Dalam  UU  Kejaksaan,  asas  oportunitas  diatur  dalam  Pasal  35  Ayat  1  huruf  c,  yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan A.Z. Abidin  memberi perumusan tentang asas oportunitas  sebagai:  “Asas  hukum  yang  memberikan  wewenang  kepada  Penuntut  Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.
Ada  2  (dua)  macam  keputusan  tidak  menuntut  yang  dibenarkan  KUHAP.  Pertama, penghentian  penuntutan  karena  alasan  teknis.  Kedua,  penghentian  penuntutan  karena  alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP),  yaitu: 1) kalau tidak cukup bukti-buktinya;  2)  kalau  peristiwanya  bukan  merupakan  tindak  pidana;  3)  kalau  perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan. Seperti Jaksa  di  Negeri  Belanda  dan  Jepang,  setiap  Jaksa  di  Indonesia  diberikan  wewenang  tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara.”
Menurut  Andi  Hamzah  untuk  menerapkan  asas  oportunitas  itu  ialah  menyangkut perkara  kecil (trivial  cases), usia  lanjut (old  age) ,  dan  kerugian  sudah  diganti (damage  has been  settled). Dalam  perkembangannya,  penerapan  asas  oportunitas  tidak  hanya  dilakukan untuk  perkara  kecil  saja,  melainkan  dapat  dilakukan  untuk  perkara  yang  sifatnya  khusus dengan syarat limitatif tertentu, misalnya perkara narkotika. Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Penerapan  asas dominus  litis dan  asas  oportunitas  dalam  perkara  tindak  pidana narkotika  melalui  rehabilitasi  merupakan  mekanisme  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari pelaksanaan  keadilan  restoratif.  Rehabilitasi  merupakan  proses  pemulihan  penyalahguna narkotika  yang  meliputi  pecandu,  penyalahguna,  dan  korban  penyalahgunaan  baik  secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna.  Sedangkan  keadilan  restoratif,  menurut  Eglash  merupakan  prinsip  restitusi  dengan cara melibatkan korban dan pelaku yang bertujuan untuk mengamankan reparasi korban dan reparasi pelaku (Dignan, 2006).
Lebih lanjut, penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif dilakukan  dengan  mengedepankan  asas  kemanfaatan  ( doelmatigheid) .  Disisi  lain,  Marilyn Armour  melihat  kejahatan  adalah  hubungan  yang  rusak  antara  tiga  pemain,  yakni  pelaku, korban  (orang  atau  negara)  dan  komunitas  (masyarakat).  Selain  itu,  kebijakan  rehabilitasi tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  yang  saat  ini cenderung  punitif,  tercermin  dari  jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  yang melebihi kapasitas ( overcrowding ) dan sebagaian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu overcrowding lapas  tindak  pidana  narkotika dalam  beberapa  tahun  terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah dan pengamat. Oleh karenanya, diperlukan tujuan pemidanaan  yang  semula deterrence  effect (efek  jera  yang  identik  dengan  pidana  penjara), selanjutnya menuju kearah tujuan pidana untuk rehabilitasi.
Tujuan Rehabilitasi adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar  Ketika  kembali  ke  masyarakat  dapat  diterima  di  komunitasnya.  Sebenarnya  tujuan pidana  sebagai  rehabilitasi  bukanlah  hal  baru,  Thomas  Aquinas  pernah  mengemukakan bahwa poena  ut  medicine (pidana  sebagai  obat).  Pidana  hakekatnya  adalah  sarana  terakhir ( Ultimum  Remidium ),  artinya  terhadap  tindak  pidana  tertentu  dapat  diterapkan  penyelesaian dengan  menggunakan  instrumen  lain.  Menurut  Anang  Iskandar,  jika  sanksi  rehabilitasi
pelaksanaannya  dikontrol  dengan  baik,  maka  dapat  menyembuhkan  dan  membuat  berhenti menjadi penyalahguna narkotika.
Sanksi penjara berdampak buruk pada penyalahguna narkotika, dikarenakan didalam penjara  dapat  terjadi sudden  dead ,  sakit  ketergantungan  narkotika  dan  gangguan  jiwa berkepanjangan,  dan  penyakit  ikutan  lainnya.  Sanksi  penjara  pada  akhirnya  membawa Indonesia  masuk  ke  dalam  kondisi  darurat  narkotika.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  perkara tindak  pidana  narkotika  melalui  rehabilitasi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif, merupakan  salah  satu  terobosan  hukum  yang  perlu  dimaksimalkan  terhadap  mereka sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.
Lebih  lanjut,  Pedoman  Kejaksaan  Agung  Nomor  18  Tahun  2021,  memberikan ketentuan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku  penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan  narkotika,  dan  pecandu  narkotika  agar  mendapatkan  rehabilitasi  melalui proses hukum adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  laboratorium  forensik,  tersangka  positif  menggunakan narkotika;
2. Tersangka  tidak  terlibat  jaringan  peredaran  gelap  narkotika  dan  merupakan  pengguna terakhir ( end user );
3. Hasil  asesmen  terpadu,  tersangka  dikualifikasikan  sebagai  pecandu,  penyalahguna,  dan korban penyalahgunaan;
4. Barang bukti narkotika tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari;
5. Tersangka  belum  pernah  menjalani  rehabilitasi  atau  telah  menjalani  rehabilitasi  tidak lebih dari dua kali;
6. Surat  jaminan  tersangka  menjalani  rehabilitasi  melalui  proses  hukum  dari keluarga/walinya.
Dengan  demikian  terhadap  mereka  yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana disebutkan  diatas,  maka  dapat  mengajukan  rehabilitasi  melalui  proses  hukum  agar  nantinya perkara tidak dilakukan penuntutan berdasarkan asas oportunitas kejaksaan.

## Upaya Hukum Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Tidak Mendapat Hak Untuk Direhabilitasi
Istilah upaya hukum merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata yaitu “Upaya” dan “Hukum”,  dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  ,  kata  upaya  berarti  usaha,  ikhtiar  untuk mencapai maksud tertentu. Merujuk dari istilah tersebut, upaya hukum dalam kamus hukum diartikan  sebagai  segala  usaha  untuk  mencapai  tujuan  hukum  agar  benar-benar  berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau ke khilafan dalam suatu keputusan hakim.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  upaya  hukum  adalah  upaya  untuk  mencegah  atau memperbaiki  kekeliruan  dalam  suatu  putusan.  Sedangkan  menurut  Andi  Hamzah  upaya hukum adalah sarana untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa  puas.  Dari  beberapa  pengertian  diatas  kemudian  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya hukum  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan,  untuk  mencapai tujuan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu bentuk dari upaya hukum adalah pengaduan atau biasanya dikenal dengan laporan  pelanggaran.  Mengenai  pengertian  dari  Pengaduan  menurut  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor  22/A/JA/03/2011  adalah  informasi  tertulis  maupun  lisan  yang berisi  adanya  dugaan  disiplin  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kejaksaan  yang  bersumber  dari masyarakat,  lembaga  negara,  instansi  pemerintah,  media  massa  dan  sumber-sumber  lain. Apabila dikaitkan dengan perbuatan jaksa penuntut umum yang tidak melakukan rehabilitasi
terhadap  Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika,  maka  jaksa  tersebut  dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplin.
Pengertian pelanggaran disiplin, adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai kejaksaan  yang  tidak  mentaati  kewajiban  dan/atau  melanggar  larangan  Mengacu  pada penjelasan  diatas  apabila  ABH  tidak  mendapat  diversi  oleh  Penuntut  Umum,  maka  dapat melakukan  pengaduan  kepada  Pemeriksa  Kejaksaan  Negeri,  atas  adanya  pelanggaran administrasi sebagaimana diatur PERJA Kode Perilaku. Sanksi yang dapat diterima Penuntut Umum  apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran  adalah  berupa  pembebasan  dari  tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
Namun perlu diketahui bahwa, upaya pengaduan hanya bertujuan sebagai alat kontrol dan penjatuhan hukuman administratif bagi  Penuntut Umum  dalam hal  melakukan tindakan hukum  yang  berlawanan  dengan  undang-undang  dan  bukan  dimaknai  sebagai  upaya  untuk mengentikan proses penuntutan terkait dengan tindak pidana narkotika yang sedang berjalan.

## KESIMPULAN
Pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  korban  penyalahgunaan  narkotika,  dan  pecandu narkotika  yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pedoman  Kejaksaan Agung  Nomor  18  Tahun  2021,  dapat  mengajukan  rehabilitasi  melalui  proses  hukum  agar nantinya perkara tidak dilakukan penuntutan berdasarkan asas oportunitas kejaksaan. Namun, apabila penuntut umum tidak melakukan rehabililtasi kepada mereka yang memenuhi syarat, maka dapat dikenakan hukuman administrasi melalui proses pengaduan.

## REFERENSI
Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005. Abdol  Ghofur,  Filsafat  Hukum  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan,  Gajah  Mada Press,Yogyakarta, 2009.
Andi Hamzah dan Irda Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta,
1987.
A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorasi Justice. Eddy Hiariej, Prinsip-Prinisip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2016. Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Knight tran, 1960.
D.  Simons,  Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana,  Diterjemahkan  oleh:  P.A.F.  Lamintang,  Pioner Jaya, Bandung, tanpa tahun.
Rizky Maulana dan Putri, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Lima Bintang, Surabaya. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.