## ANALISIS MODEL LOGIKA DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK PADA TATARAN KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA
Wenni Haristia 1 , Amal Chalik Sjaaf 2
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 1
Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2
Email: wenni.haristia@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Merokok; Kawasan Tanpa  Rokok;  analisis model logika; kota/kabupaten Indonesia. Rokok  secara  langsung  berdampak  pada  beban  kesehatan  dan  beban  ekonomi suatu  negara.  Prevalensi  perokok  meningkat  setiap  tahunnya  pada  setiap tingkatan usia. Upaya perlindungan kepada Masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan akibat paparan rokok dilakukan melalui penetapan Kawasan
Tanpa  Rokok  (KTR).  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  melihat  gambaran implementasi  KTR  pada  tataran  kota/kabupaten  di  Indonesia  dengan menggunakan  analisis  model  logika  yang  terdiri  dari  aspek input,  process (aktivitas), output , dan outcome . Penelitian ini menggunakan metode literature review . Penelitian ini menemukan bahwa implementasi KTR belum optimal di semua  wilayah  studi.  Tantangan  utamanya  adalah  keterbatasan  anggaran, keterbatasan  SDM/personil  dalam  pembinaan  dan  pengawasan,  rendahnya komitmen pelaku kebijakan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor.

## ABSTRACT
Keywords: Smoking, Smoke-Free Policy; logic model analysis; city/distric; Indonesia. Smoking  directly  impacts  a  country's  health  and  economic  burden.  The prevalence  of  smokers  increases  every  year  across  all  age  groups.  Efforts  to protect  the  public  from  the  health  risks  of  smoking  exposure  are  carried  out through the establishment of Smoke-Free Policy (KTR). The aim of this research is to examine the implementation of KTR at the city/district level in Indonesia using a logic model analysis that includes aspects of input, process (activities), output, and outcomes. This research uses a literature review method. The findings indicate that the implementation of KTR is not yet optimal in all the study areas.
The  main  challenges  include  budget  constraints,  limited  human  resources  for guidance  and  supervision,  low  commitment  from  policy  actors,  and  a  lack  of cross-sector coordination.

## PENDAHULUAN
Rokok secara langsung berdampak pada beban kesehatan dan beban ekonomi suatu negara. Rokok  merupakan  faktor  risiko  penyakit  stroke,  jantung,  tuberkulosis,  diabetes  melitus,  dan penyakit paru obstruksi kronik (PPOK). Penyakit-penyakit tersebut termasuk dalam sepuluh besar penyumbang beban penyakit tertinggi (DALYs) Indonesia pada tahun 2019 (WHO, 2019). Kajian
dampak rokok bagi perekonomian menunjukkan bahwa pada tahun 2017, kerugian ekonomi dari biaya perawatan penyakit akibat rokok di Indonesia tiga kali lebih besar dari pendapatan cukai rokok (IAKMI, 2020).
Prevalensi perokok meningkat setiap tahunnya pada setiap tingkatan usia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah perokok pemula dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2019). Bappenas memperkirakan jumlah  tersebut  akan  meningkat  menjadi  15%  pada  tahun  2024  dan  16%  pada  tahun  2030. Sementara  itu,  pemerintah  menetapkan  target  RPJMN  tahun  2020-2024  untuk  jumlah  perokok pemula  adalah  sebesar  8,7%    (Perpres  No.  18  Tahun  2020  tentang  RPJMN  Tahun  2020-2024, 2020). Prevalensi merokok pada orang dewasa Indonesia di tahun 2020 adalah sebesar 34,5% atau sekitar 70,2 juta orang dewasa menggunakan produk tembakau. Penggunaan rokok elektrik juga mengalami peningkatan dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021 (WHO et al., 2021a). Peningkatan prevalensi juga terjadi pada perokok anak usia 13-15 tahun dari 18,3% pada tahun 2014 menjadi 19,2% pada tahun 2019 (WHO et al., 2021b).
Sebagian besar anak Indonesia menjadi perokok pasif. Sebanyak 6 dari 10 pelajar usia 13- 15 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah; 7 dari 10 pelajar terpapar asap rokok di tempat umum;  dan  1  dari  2  pelajar  melihat  orang  merokok  di  sekolah  (WHO  et  al.,  2021b).  Selain berdampak  pada  kesehatan,  rokok  juga  berdampak  pada  kesehatan  lingkungan.  Sisa  konsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik merupakan sampah residu (B3) yang dapat mencemari udara, merusak kualitas air dan mengancam kelestarian lingkungan hidup.
Untuk itu, pemerintah melakukan upaya perlindungan kepada Masyarakat terhadap risiko ancaman  gangguan  kesehatan  akibat  paparan  rokok  melalui  penetapan  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR) yang diselenggarakan di tujuh Kawasan yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Namun, belum semua Kota/Kabupaten memiliki peraturan tentang Kawasan tanpa rokok. Sampai dengan tahun 2020, dari 335 kota/kabupaten di Indonesia, terdapat  76  kota/kabupaten  yang  belum  memiliki  Perda/Perkada  mengenai  KTR  (Direktorat P2PTM,  2022).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  The  Union  Asia  Pacific  pada  tahun  2019-2020 untuk mengukur kepatuhan terhadap kebijakan KTR yang diukur berdasarkan 6 indikator di 45 kota di Indonesia menujukkan hasil yang masih rendah, dengan nilai rata-rata 20,8% (Direktorat P2PTM, 2022).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  gambaran  implementasi  KTR  pada  tataran kota/kabupaten di Indonesia dengan menggunakan analisis model logika yang terdiri dari aspek input , process (aktivitas), output ,  dan outcome .  Jika  diketahui  tantangan  dan  hambatan  dalam impelementasi KTR, dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan, manajermen program dan peningkatan kinerja program di masa yang akan datang.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode literature  review .  Artikel  dicari  melalui  database Google  Scholar,  Proquest,  Science  Direct,  dan  Pubmed  dengan  menggunakan  kata  kunci " Kawasan  Tanpa  Rokok ",  " Smoke-Free  Indonesia ".  Pencarian  artikel  dilakukan  pada  24-30 Mei 2023. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah semua literatur yang mengkaji implementasi KTR  pada  tataran  kota/kabupaten  di  Indonesia;  berbahasa  Indonesia/Inggris;  diterbitkan  tahun 2013-2023 dalam jurnal yang terindeks Sinta atau Scopus; tersedia dalam bentuk full text ; dan open access . Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah literatur yang tidak dipublikasikan di jurnal  terindeks  Sinta  atau  Scopus;  artikel  yang  tidak  dipublikasikan  (seperti  tesis/disertasi); prosiding;  dan  artikel  yang  menggunakan  metode literature  review / systematic  review .  Semua artikel  terpilih  dianalisis  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  menggunakan  analisisi model logika.

## HASIL
Peninjauan dilakukan terhadap semua artikel yang didapatkan dari hasil pencarian melalui database. Setelah proses peninjauan, terdapat 8 artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk selanjutnya dianalisis (Tabel 1).
Tabel 1 Rangkuman Literatur KTR pada Tataran Kota/Kabupaten di Indonesia
No. Judul (Penulis, Tahun) Metode Hasil 1. Implementasi Peraturan  Daerah Kabupaten Bintan Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Kawasan  Tanpa Rokok (Ariska, 2017) • Desain penelitian: Kualitatif • Informan:  26  orang (dari setiap OPD Kabupaten Bintan) dan  1  orang  informan kunci  (dari  Dinas Kesehatan Kab. Bintan) • Pengumpulan Data: Wawancara,  observasi (dengan daftar ceklis) • Gambaran Implementasi:
implementasi  KTR  sudah  terlaksana namun  belum  optimal.  Komunikasi, Sumber  daya,  dan  Struktur  birokrasi sudah baik.
• Tantangan:  Sikap  kurang  tegas  dari pelaksana  masih  dalam  menjalankan tugas  dengan  pengawasan  yang terhadap  penerapan  peraturan  daerah kawasan tanpa rokok 2. Studi  efektivitas penerapan kebijakan  perda kota tentang kawasan tanpa rokok (KTR) • Desain penelitian: Mix Method dengan desain explanatory • Informan:  kuantitatif
100  orang,  kualitatif;
Kualitatif: Kepala • Gambaran Implementasi:
implementasi  KTR  di  tiga  kab./kota (Kota  Padang,  Kota  Padang  Panjang, dan Kota Payakumbuh) sudah berjalan namun  kurang  optimal.  Terlihat  dari
No. Judul (Penulis, Tahun) Metode Hasil dalam upaya menurunkan perokok  aktif  di Sumatera Barat tahun 2013. (Azkha, 2013) Dinas Kesehatan, Organisasi profesi, Tokoh masyarakat, perokok • Pengumpulan Data: kuantitatif:  kuesioner; kualitatif:  wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen • Analisis data: Kuantitatif:  univariat; Kualitatif: content analysis jumlah  perokok  di  tiga  kabupaten masih mencapai 59%. • Tantangan: Faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  KTR adalah  tergantung  dari  komitmen Kepala Daerah, DPR, Dinas Kesehatan,  dan  dinas  terkait  lainnya serta adanya pemberdayaan masyarakat.  KTR  tanpa  adanya komitmen  dan  dukungan  dari  semua pihak sulit untuk penerapan KTR.

## 3.
Implementasi Kebijakan Kawasan  Tanpa Rokok  di  Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Nomor  I  Tahun 2017 (Musmar & Yusran, 2022) • Desain penelitian: Kualitatif deskriptif • Informan:  Kabid  P2P dan  Kasi  PTM  Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau,  Seksi Pencegahan dan Pendeteksi Dini SATPOL-PP Lubuklinggau,  Kepala Puskesmas Citra Medika Lubuklinggau, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 2 Lubuklinggau,  Lurah Taba Lestari, Pengelola Masjid Khoirussaadah,  serta masyarakat • Pengumpulan Data: Wawancara dan dokumentasi • Gambaran Implementasi: implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok  di  Kota  Lubuklinggau  telah berjalan, namun belum optimal
• Tantangan:  kurangnya  informasi  yang diberikan  pemerintah  melalui  Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau kepada Pimpinan  lembaga  atau  badan  yang dinyatakan sebagai KTR serta masyarakat.
No. Judul (Penulis, Tahun) Metode Hasil 4. Implementation of the  Smoke-Free Policy  in  Medan City,  Indonesia: Compliance  and
Challenges
(Nasution  et  al., 2022) • Desain penelitian: Mix Method
• Informan:  Kuantitatif 144 orang.; Kualitatif: 6 informan kunci yang terdiri  dari  dua  tokoh agama,  dua  tokoh masyarakat,  dan  dua praktisi kesehatan • Pengumpulan Data: Kuantitatif: kuesioner; Kualitatif:  wawancara mendalam • Gambaran Implementasi:
Implementasi  SFP  di  kota  Medan masih  memiliki  tingkat  kepatuhan yang  rendah  dan  menghadapi  banyak tantangan.  kepatuhan  keseluruhan sebesar 44%, mulai dari 0% di fasilitas umum  luar  ruang  hingga  83%  di fasilitas  kesehatan;  kepatuhan  yang relatif  lebih  tinggi  di  antara  fasilitas dalam jarak 1 km dari dinas kesehatan provinsi dan kota dibandingkan dengan yang berada di luar penyangga (namun tidak  signifikan  pada  tingkat  5%,  P  =
0,070) • Tantangan: kurangnya anggaran, pemantauan, penegakan, dan kepekaan 5. Implementasi Kebijakan Peraturan  Daerah Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  Di Kota Sukabumi
(Rizal et al., 2021)
• Desain penelitian:
Kualitatif
• Informan:  6  orang (Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Satuan Polisi  Pamong  Praja, Kepala  Terminal  A Kota Sukabumi, Pengunjung, dan Pedagang  di  dalam terminal) • Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara mendalam • Gambaran Implementasi:
implementasi  perda  kawasan  tanpa tanpa  rokok  belum  sepenuhnya terealisasi dengan baik.
• Tantangan:  Ukuran  dan  tujuan  dari kebijakan  masih  belum  optimal. Sumber  daya  finansial  yang  belum cukup  sehingga  banyak  fasilitas  yang belum terpenuhi di dalam pelaksanaan kawasan  tanpa  rokok  dan  terbatasnya sumber  daya  waktu  serta  kurang  nya personil  Satpol  PP  dalam  melakukan penindakan.  Komunikasi  antara  dinas kesehatan  dan  pihak  pengelola terminal A belum tersampaikan dengan baik dan secara menyuluruh.
No. Judul (Penulis, Tahun) Metode Hasil 6. Implementing Smoke Free Policy  (SFP)  In Binjai City : Compliance  And Oportunity (Siregar  et  al., 2022) • Desain penelitian: Kualitatif dengan metode studi kasus
• Informan:  6  informan kunci  terdiri  dari  dua tokoh  agama,  dua tokoh masyarakat, dan dua praktisi kesehatan.
• Pengumpulan Data:
Wawancara, observasi, dan telaah dokumen
• Gambaran  Implementasi:  kebijakan mengenai  KTR  belum  dilaksanakan secara  efisien.  Kebijakan  tersebut belum berjalan secara efektif. Temuan pengamatan  menunjukkan  bahwa setiap  fasilitas  yang  dipantau  terus melakukan berbagai pelanggaran.
• Tantangan: perokok tidak peduli untuk menciptakan  lingkungan  yang  sehat bagi perokok pasif. 7. Implementasi Kebijakan Kawasan  Tanpa Asap  Rokok  di Kota Mataram
(Winengan, 2017)
• Desain penelitian: Kualitatif-deskriptif • Informan:  Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Ketua Badan Ligkungan Hidup,  Wakil  Ketua DPRD,  Komisi  II DPRD,  dan  beberapa informan dari masyarakat, serta pejabat yang bertanggungjawab pada  masing-masing KTR • Pengumpulan Data: wawancara, dan observasi • Gambaran Implementasi:
implementasi kebijakan kawasan tanpa asap  rokok  di  Kota  Mataram  tidak berjalan dengan baik.
• Tantangan:  kurangnya  sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat,  dan  tidak  ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan. 8. Opportunities and Challenges of Tobacco  Control Policy  at  District Level in Indonesia: A • Desain penelitian: Kualitatif • Informan: 18 informan (pembuat  kebijakan, legislator, dan masyarakat sipil) • Gambaran Implementasi: pengetahuan dan  dukungan  terhadap  Kebijakan Bebas Asap Rokok (SFP) yang ada saat ini  tinggi,  kebijakan  lain  seperti larangan  iklan  tembakau  luar  ruang (OTA)  dan  larangan  menampilkan produk tembakau rendah.
No. Judul (Penulis, Tahun) Metode Hasil Qualitative Analysis (Yunarman  et  al., 2021) • Pengumpulan Data: Wawancara mendalam • Tantangan:  tiga  tantangan  utama adalah: (a) kurangnya penegakan SFP yang  ada,  (b)  kurangnya  peraturan nasional  untuk  melarang  OTA  dan tampilan  produk,  dan  (c)  tindakan balasan dari industri tembakau.
Salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan  dalam  analisis  dalam  penelitian  kualitatif  adalah analisis model logika. Analisis model logika adalah proses yang digunakan untuk merinci elemen- elemen kebijakan/program dan menghubungkannya dengan input , process (aktivitas), output , dan outcome yang diharapkan. Analisis model logika dapat berperan dalam mengidentifikasi aspek- aspek  penting  untuk  dipantau  (input,  proses,  output,  outcome),  mengidentifikasi  pertanyaan evaluasi,  menilai  kesiapan  program  untuk  mengukur  dan  mengevaluasi  hasil  di  berbagai  titik dalam model logika, dan melakukan evaluasi formatif atau proses terkait implementasi program (Longest, 2014). Analisis ini membantu dalam merencanakan evaluasi dengan mengidentifikasi indikator kunci, target, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Berdasarkan peninjauan terhadap 8 artikel terpilih, hasil dari analisis model logika yang dilakukan ditunjukkan dalam diagram alur berikut.

## Gambar 1 Diagram Analisis Model Logika Implementasi KTR

## Input
a. Sumber Daya Manusia
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizal  et  al.  (2021)  menyebutkan  kendala  dari impelementasi KTR di Kota Sukabumi diantaranya adalah kurangnya personil dalam pengawasan dan penindakan, termasuk kendala pengaturan jadwal dibandingkan dengan cakupan wilayah luas
meskipun  telah  adanya  pemberdayaan  anak  sekolah  untuk  kegiatan  promosi  serta  pengelola tempat-tempat  umum,  seperti  mall  dan  terminal,  dalam  melakukan  pengawasan  di  lokasinya. Berbeda  dengan  penelitian  tersebut,  Azkha  (2013)  menyebutkan  bahwa  sumber  daya  manusia dalam  implementasi  KTR  di  Kota/Kabupaten  studi  di  Sumatera  Barat  dirasa  cukup  dengan dibentuknya tim pengawasan, pemantau, dan penegak perda serta adanya keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanannya.
b. Sumber Daya Keuangan
Empat  dari  artikel  yang  ditinjau  menyebutkan  adanya  keterbatasan  anggaran  dalam implementasi KTR di wilayah studinya (Nasution et al., 2022; Rizal et al., 2021; Siregar et al., 2022; Yunarman et al., 2021). Keterbatasan anggaran mengurangi kemampuan untuk menegakkan kepatuhan  dan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  (Yunarman  et  al.,  2021). Sementara itu, beberapa artikel menyebutkan sumber pembiayaan dalam implementasi KTR di wilayah  studinya  berasal  dari  APBD  (Ariska,  2017;  Azkha,  2013;  Rizal  et  al.,  2021)  dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) (Azkha, 2013).
c. Komitmen Pelaku Kebijakan
Empat  dari  artikel  yang  ditinjau  menyebutkan  adanya  permasalahan  terkait  komitmen. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azkha  (2013)  Siregar  et  al.,  (2022),  dan  Winengan  (2017) menyebutkan masih rendahnya komitmen kepala daerah dan jajaran pemda dalam pelaksanaan Perda KTR. Selain komitmen pemerintah daerah, masih rendahnya komitmen pemilik/pengelola tempat tempat KTR dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pengawasan di tempat usahanya juga menjadi kendala dari implementasi KTR (Nasution et al., 2022).
d. Kemitraan
Rizal  et  al.,  (2021)  dalam  artikelnya  menyebutkan  bahwa  komunikasi  dan  koordinasi dengan  mitra/lintas  sektor  belum  terjalin  sehingga  terjadi  saling  tuding  dan  lempar  tanggung jawab.  Berbeda  dengan  itu,  Azkha  (2013)  menyebutkan  bahwa  kemitraan  lintas  sektor  sudah terbangun  sejak  penyusunan  draft  rancangan  perda  namun  pemberdayaan  masyarakat  masih kurang  digiatkan.  Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mematuhi  KTR  juga  menjadi kendala dari implementasi KTR yang disebutkan dalam artikel Siregar et al. (2022) dan Winengan (2017).

## Aktivitas
Penerapan KTR setidaknya mencakup aspek pembinaan, pengawasan, penegakan, dan pelaporan. a. Pembinaan
Empat  dari  delapan  artikel  yang  ditinjau  menyebutkan  kurangnya  sosialisasi  kepada pemilik/pengelola  tempat  KTR  dan  masyarakat  (Musmar  &  Yusran,  2022;  Rizal  et  al.,  2021; Yunarman et al., 2021), dimana intensitasnya lebih sedikit dibandingkan iklan rokok. Sementara itu,  penelitian  Ariska  (2017)  dan  Azkha  (2013)  menyebutkan  bahwa  sosialisasi  sudah  berjalan kepada setiap OPD, Kecamatan, dan kepada masyarakat melalui siaran TV, radio, dan dialog/ talk
show (media massa), penyajian, baliho, spanduk stiker, leaflet, dan melalui kelompok-kelompok masyarakat.
b. Pengawasan
Empat  dari  delapan  artikel  yang  ditinjau  menyebutkan  kurangnya  dan  lemahnya pengawasan menjadi kendala dalam implementasi KTR (Ariska, 2017; Musmar & Yusran, 2022; Nasution  et  al.,  2022;  Yunarman  et  al.,  2021).  Lemahnya  pengawasan  menimbulkan  celah terjadinya ketidakpatuhan dan pengabaian terhadap regulasi.
c. Penegakan
Empat dari delapan artikel yang ditinjau menyebutkan kurangnya penegakan aturan sanksi menjadi  kendala  dalam  implementasi  KTR  (Musmar  &  Yusran,  2022;  Nasution  et  al.,  2022; Winengan,  2017;  Yunarman  et  al.,  2021).  Kajian  Komunitas No  Tobacco  Community di  Kota Bogor  mengungkapkan  bahwa  penegakan  sanksi  dapat  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat terhadap suatu ketentuan yang diberlakukan (Yunarman et al., 2021).
d. Pelaporan (Monev)
Penelitian yang dilakukan oleh Azkha (2013) menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi belum dapat berjalan secara maksimal terutama karena adanya kesibukan masing-masing SKPD untuk  melaksanakan  program  pokoknya.  Sementara  di  Kota  Depok,  monitoring  dan  evaluasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) (Direktorat P2PTM, 2022).

## Output

## a. Terbitnya Perda/Perkada tentang KTR
Seluruh artikel menyebutkan bahwa wilayah studinya telah memiliki perda/perkada terkait KTR,  namun  implementasinya  masih  belum  optimal  (Ariska,  2017;  Azkha,  2013;  Musmar  & Yusran,  2022;  Nasution  et  al.,  2022;  Rizal  et  al.,  2021;  Siregar  et  al.,  2022;  Winengan,  2017; Yunarman et al., 2021)
b. Kepatuhan terhadap KTR masih rendah
Beberapa  survei  yang  dilakukan  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  menunjukkan  masih rendahnya tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap penerapan KTR. Di tiga kabupaten di Prov. Sumatera Barat yang menjadi fokus studi, jumlah perokok masih mencapai 59% (Azkha, 2013). Kepatuhan secara keseluruhan di Kota Depok tahun 2022 masih dia angka 56,76% (Direktorat P2PTM, 2022). Angka kepatuhan secara keseluruhan di Kota Medan sebesar 44% dimana nilai kepatuhan tertinggi adalah di fasilitas pelayanan kesehatan (Azkha, 2013; Siregar et al., 2022).

## PEMBAHASAN
Sampai dengan tahun 2022, kebijakan KTR telah diterapkan di 85% Kota/Kabupaten di Indonesia. Penerapan KTR dapat berbeda di setiap Kota/Kabupaten, namun setidaknya mencakup aspek pembinaan, pengawasan, penegakan, dan pelaporan. Berdasarkan penelusuran literatur yang
dilakukan,  diketahui  bahwa  implementasi  KTR  di  berbagai  wilayah  studi  seluruhnya  belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya nilai kepatuhan masyarakatnya yang dinilai dengan  masih  banyak  ditemukannya  pelanggaran  terhadap  KTR.  Evaluasi  implementasi  KTR merupakan upaya monitoring dan evaluasi agenda program atau kegiatan pemerintah di bidang kesehatan  dalam  mencapai  tujuan  indikator  baik  Renstra  maupun  RPJMN.  Evaluasi  dapat dilakukan berdasarkan pendekatan model logika untuk memahami hubungan sebab-akibat antara input,  aktivitas,  output,  dan  outcome  program  dengan  cara  yang  sistematis  dan  terstruktur. Meskipun  efek  jangka  pendek  yang  konsisten  dari  kebijakan  KTR  di  tingkat  kabupaten  dan provinsi terhadap perokok remaja di Indonesia belum dapat dibuktikan, implementasi KTR yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi efektivitas KTR (Septiono et al., 2020).
Belum optimalnya implementasi KTR pada Kota/Kabupaten di wilayah studi disebabkan oleh pengelolaan faktor input (sumber daya manusia, anggaran, komitmen pelaku kebijakan, dan koordinasi-kolaborasi  dengan  mitra/lintas  sektor)  yang  kurang  optimal.  Keterbatasan  anggaran dapat diatasi dengan mengoptimalkan segala sumber daya keuangan milik daerah (APBD). Selain itu, berdasarkan PMK No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau  (DBHCHT),  dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk  upaya promotif/preventif  dalam  hal  ini  aktivitas  pembinaan  (sosialisasi)  dan  penyediaan  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  implementasi  KTR  (termasuk  media  promosi).  Selanjutnya, pemerintah juga menyediakan dana Dekonsentrasi yang pada salah satu menunya diperuntukkan bagi  aktivitas  kampanye/sosialisasi  KTR,  koordinasi  pelaksanaan  KTR,  dan  pelatihan  upaya berhenti  merokok.  Pemerintah  daerah  juga  perlu  mendorong  pemanfaatan  dana  desa  untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi KTR di setiap wilayah, misalnya dalam  memberikan  insentif  bagi  masyarakat  yang  diberi  tugas  melakukan  pengawasan  dan penegakan. Dengan begitu upaya optimalisasi penggunaan anggaran ini juga dapat juga menjadi solusi dari terbatasnya SDM dalam pengawasan dan penegakan KTR.
Keterbatasan  SDM/personil  dalam  pembinaan,  dan  pengawasan  dapat  dikelola  dengan melibatkan lintas sektor sampai dengan masyarakat ( penta helix ). Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah  dapat  mendorong  pemberdayaan  masyarakat  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengawasan salah satunya dengan menetapkan dan mengembangkan Desa KTR. Studi di India dan  Nigeria  telah  menunjukkan  bahwa  tempat  kerja  bebas  asap  rokok  berhubungan  dengan tingginya proporsi orang dewasa yang melaporkan rumah bebas asap rokok (Goel et al., 2018). Intervensi terpadu ini terbukti berhasil mengubah perilaku merokok pada kawasan rumah tangga (Najmah et al., 2015). Pada Desa KTR, masyarakat dapat melakukan pembinaan (sosialisasi & edukasi) dan pengawasan terhadap perokok aktif yang melanggar batas wilayah KTR.
Rendahnya  komitmen  pelaku  kebijakan  dapat  dicegah  melalui  koordinasi  dan  pelibatan lintas  sektor  yang  dilakukan  sejak  penyusunan  draft  perda/perkada  sehingga  semua  pihak memahami  perannya  dalam  implementasi  KTR.  Peran  yang  dimiliki  tersebut  kemudian dioperasionalkan  dengan  mendorong  masing-masing  sektor/SKPD  membuat  dan  menjalankan
regulasi di internal instansinya.  Hal ini sekaligus dapat menjawab permasalahan terkait lemahnya koordinasi dengan mitra/lintas sektor.
Komitmen  kepala  daerah,  anggota  DPR  dan  pejabat  lainnya  secara  personal  dapat ditunjukkan melalui keteladanan, yakni tidak merokok di KTR dan turut melakukan pengawasan terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayahnya.  Sebagai  bentuk  komitmen,  pemerintah  juga dapat  menerapkan  sanksi  disiplin  bagi  ASN  yang  ketahuan  melanggar  larangan  merokok  di wilayah KTR dengan teguran sampai pemotongan tunjangan kinerja seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Prov. DKI Jakarta (Rahajeng, 2016). Komitmen pelaku kebijakan merupakan faktor terbesar  optimalnya  suatu  kebijakan/program  karena  mereka  memiliki  kekuasaan  untuk membentuk regulasi dan dengan kepemimpinannya dapat mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki untuk membuat aktivitas yang efektif sehingga berdampak pada output yang maksimal.
Koordinasi lintas sektor juga monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara rutin guna memberikan  pemahaman  mengenai  besarnya  masalah  dan  mencari  jalan  keluarnya  bersama. Dengan data yang dikumpulkan dari kegiatan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dan  komitmen  dari  para  pelaku  kebijakan  dalam  implementasi  KTR,  termasuk  dalam pengalokasian dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap pelaku. Setiap pemerintah daerah terus mendorong larangan merokok dan pengendalian kawasan bebas asap rokok (KTR) dengan melakukan tindakan rutin dan menggandeng masyarakat dalam kegiatan rutin dan aktif (Sagala et al., 2020).

## KESIMPULAN
Implementasi KTR belum optimal di semua wilayah studi, yang dapat dilihat dari nilai kepatuhan  masyarakatnya  terhadap  KTR.  Hasil  analisa  model  logika  dalam  melihat  hubungan sebab-akibat antara aspek input, proses, dan output menunjukkan akar penyebab belum optimalnya implementasi  KTR  di  wilayah  studi  adalah  keterbatasan  anggaran,  keterbatasan  SDM/personil dalam  pembinaan  dan  pengawasan,  rendahnya  komitmen  pelaku  kebijakan,  dan  kurangnya koordinasi  lintas  sektor.  Tantangan  yang  paling  besar  pengaruhnya  adalah  komitmen  pelaku kebijakan.  Komitmen  para  pelaku  kebijakan  merupakan  faktor  penentu  optimalnya  suatu kebijakan/program  melalui  pembuatan  dan  pengembangan  regulasi  serta  pengelolaan  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  merancang  aktivitas  yang  efektif  sehingga  berdampak  pada output  yang  maksimal.  Pemerintah  daerah  dapat  mengoptimalkan  pemanfaatan  DBHCHT  dan dana desa untuk membangun koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, serta meningkatkan upaya pengawasan rutin dan penegakan sanksi melalui pemberian insentif. Perlu adanya kesadaran, komitmen dan tanggung jawab bersama dari lintas program dan lintas sektor  serta  optimalisasi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  merubah  perilaku  dan  kondisi lingkungannya melalui pembentukan KTR berbasis komunitas, misalnya berupa Desa/Kampung KTR.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariska, M. (2017). Implementasi peraturan daerah kabupaten bintan nomor 1 tahun 2016 tentang kawasan  tanpa  rokok. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  (JUAN) , 5 (1). https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/download/695/473
Azkha, N. (2013). Studi efektivitas penerapan kebijakan perda kota tentang kawasan tanpa rokok (KTR)  dalam  upaya  menurunkan  perokok  aktif  di  sumatera  barat  tahun  2013. urnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 02 (4 Desember), 171–179.
Direktorat P2PTM, K. R. (Director). (2022, May 31). HTTS - ICTOH: Implementasi Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Indonesia  Dalam  Mendukung  Lingkungan  Sehat . https://www.youtube.com/watch?v=-GAjrpd5HRc
Goel, S., Sharma, D., Gupta, R., & Mahajan, V. (2018). Compliance with smoke-free legislation and smoking behaviour: Observational field study from Punjab, India. Tobacco Control , 27 (4), 407–413. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2016-053559 IAKMI. (2020). Fakta Tembakau Indonesia . Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
Kemenkes  RI.  (2019). Laporan  nasional  riskesdas  2018 .  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
Longest, B. B. (2014). Health Program Management: From Development Through Evaluation (2nd ed.). Jossey-Bass. https://www.perlego.com/book/999253/health-program- management-from-development-through-evaluation-pdf
Musmar,  S.,  &  Yusran,  R.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Nomor I Tahun 2017 . 6 .
Najmah, N., Etrawati, F., Yeni, Y., & Utama, F. (2015). Studi Intervensi Klaster Kawasan Tanpa Rokok  pada  Tingkat  Rumah  Tangga. Kesmas:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Nasional (National Public Health Journal) , 9 (4), Article 4.
https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i4.752.g475
Nasution, F., Gurning, F. P., Siregar, P. A., Ahsan, A., & Kusuma, D. (2022). Implementation of the smoke-free policy in medan city, indonesia: Compliance and challenges. International Journal of Preventive Medicine , 13 , 30. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_106_20 Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun  2020-2024,  Pub.  L.  No.  Perpres  No.  18  Tahun  2020  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (2020).
Rahajeng, E. (2016). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok  Di  Provinsi  DKI  Jakarta,  Daerah  Istimewa  YOGYAKARTA  Dan  Bali. Jurnal Ekologi Kesehatan , 14 (3), 238–249. https://doi.org/10.22435/jek.v14i3.4694.238-249
Rizal,  D.  K.,  Dania,  D.  M.,  &  Sunarya,  E.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Sukabumi. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora , 6 (1), 69.
https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.69-76
Sagala,  L.  O.  H.  S.,  Saktiansyah,  L.  O.  A.,  &  Ahsan,  A.  (2020).  Community  Intention  in  the Whistle-blowing System Development for Smoke-free Zones&#39; Law Enforcement in Kendari City, Sulawesi Tenggara Province, Indonesia. Public Health of Indonesia , 6 (2), 41–46. https://doi.org/10.36685/phi.v6i2.326
Septiono, W., Kuipers, M. A. G., Ng, N., & Kunst, A. E. (2020). Changes in adolescent smoking with implementation of local smoke-free policies in Indonesia: Quasi-experimental repeat cross-sectional  analysis  of  national  surveys  of  2007  and  2013. Drug  and  Alcohol Dependence , 209 , 107954. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.107954
Siregar, P. A., Wulandari, S. K., Hayati, F., & Hasibuan, R. (2022). Implementing smoke free policy  (SFP)  in  binjai  city:  Compliance  and  oportunity. Prepotif  Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 6 (3). https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i3.8089 WHO. (2019). Global health
estimates: Leading causes of DALYs . https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global- health-estimates-leading-causes-of-dalys
WHO,  Kemenkes  RI,  &  CDC.  (2021a). Global  Adult  Tobacco  Survey  (GATS)  Fact  Sheet, Indonesia 2021 . https://www.who.int/publications/m/item/2021-gats-fact-sheet-indonesia WHO,  Kemenkes  RI,  &  CDC.  (2021b). Global  Youth  Tobacco  Survey  (GYTS)  Fact  Sheet, Indonesia 2019 . https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/indonesia-gyts- 2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2
Winengan, W. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , 14 (1), 1– 16. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.13
Yunarman, S., Munandar, A., Ahsan, A., Akbarjono, A., & Kusuma, D. (2021). Opportunities and challenges of tobacco control policy at district level in indonesia: A qualitative analysis.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , 22 (10), 3055–3060. https://doi.org/10.31557/APJCP.2021.22.10.3055

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License