Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 77

## FAKTOR MINAT DAN PERAN PERKEMBANGAN SUKUK TERHADAP PEMBANGUNAN
1 Chandra Satria, 2 Suandi
1 Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang . Email: Chandras@stebisigm.ac.id 2 Universitas Sjakhyakirti Palembang. Email: suandi@unisti.ac.id

## Abstract
In  the  period  between  2010  and  the  end  of  2018,  sharia  products,  especially  sukuk  in  the Indonesian capital market, have shown quite good development. Total funds under management of sharia mutual funds, or better known as the Net Asset Value (NAV), are recorded at Rp 34.5 trillion.  This  figure  is  up  by  21.8%  compared  to  2017.  The  NAV  reflects  6.82%  of  the  total conventional and sharia mutual fund NAV. While the number of Islamic mutual funds that have been  circulating  in  the  public,  there  were  224  mutual  funds.  This  figure  increased  by  23.1% compared to 2017. The number also reflects 10.7% of the total conventional and sharia mutual funds  that  have  been  circulating  in  public  (OJK  data  sources  for  2017  and  2018).  In  that period, the issuance of sukuk was conducted 104 times by 22 issuers and / or public companies with  a  total  sukuk  issuance  value  of  Rp  22  trillion  or  equivalent  to  10.5%  of  the  total  bond issuance  value.  The  still  low  total  sukuk  issuance  value  compared  to  the  total  bond  issuance value shows that there are other factors that influence Issuers / PP's interest in issuing sukuk in addition  to  regulatory  factors  related  to  Islamic  capital  markets  which  have  had  a  positive influence on the development of Islamic capital markets, especially sukuk
Keywords: Sukuk, Bonds, Interests of Issuers

## Abstrak
Dalam  jangka  waktu  antara  tahun  2010  sampai  dengan  akhir  tahun  2018,  produk  syariah khususnya sukuk di pasar modal Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Total  dana  kelolaan  reksa  dana  syariah,  atau  lebih  dikenal  dengan  terminologi  Nilai  Aktiva Bersih (NAB), tercatat sebesar Rp 34,5 triliun. Angka ini naik sebesar 21.8% jika dibandingkan dengan  tahun  2017.  NAB  tersebut  mencerminkan  6.82%  dari  total  NAB  reksa  dana konvensional dan syariah.  Sementara jumlah reksa dana syariah yang telah beredar di publik, tercatat sebanyak 224 reksa dana. Angka ini meningkat 23.1% jika dibandingkan dengan tahun 2017.  Jumlah  tersebut  turut  mencerminkan  10.7%  dari  jumlah  reksa  dana  konvensional  dan syariah yang telah beredar di public (sumber data OJK tahun 2017 dan 2018).  Dalam periode tersebut  juga  untuk  penerbitan  sukuk  telah  dilakukan 104  kali  yang dilakukan  oleh  22  Emiten dan  atau  Perusahaan  Publik  dengan  total  nilai  emisi  sukuk  sebesar  Rp  22  triliun  atau  setara dengan  10,5  %  terhadap  total  nilai  emisi  obligasi.  Masih  rendahnya  total  nilai  emisi  sukuk dibandingkan total nilai emisi obligasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat Emiten/PP untuk menerbitkan sukuk selain faktor peraturan terkait pasar  modal  syariah  yang  telah  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  perkembangan  pasar modal syariah terutama sukuk
Kata Kunci: Sukuk, Obligasi, Minat Emiten
78 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....

## DASAR PEMIKIRAN

## 1.  Latar Belakang
Salah  satu  sasaran  pengembangan  pasar  modal  Indonesia  adalah  mengembangkan pasar  modal  berbasis  syariah  melalui  penyusunan  kerangka  hukum  dan  produk  pasar modal berbasis syariah. Sampai dengan saat ini, dalam rangka pengembangan kerangka hukum di bidang pasar modal syariah, Bapepam dan LK telah menerbitkan 3 Peraturan yaitu  Peraturan  Nomor  IX.A.13  tentang  Penerbitan  Efek  Syariah,  Peraturan  Nomor IX.A.14  tentang  Akad-akad  yang  Digunakan  dalam  Penerbitan  Efek  Syariah,  dan Peraturan  Nomor  II.K.1  tentang  Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah. Sedangkan  produk  syariah  yang  telah  diterbitkan  di  Indonesia  baru  ada  3  jenis,  yaitu Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah. Dalam kurun waktu antara
Total  dana  Pengelolaan  reksa  dana  syariah,  atau  lebih  dikenal  dengan  terminologi Nilai  Aktiva  Bersih  (NAB),  tercatat  sebesar  Rp  34,5  triliun.  Angka  ini  naik  sebesar 21.8% jika dibandingkan dengan tahun 2017. NAB tersebut mencerminkan 6.82% dari total NAB reksa dana konvensional dan syariah.  Sementara jumlah reksa dana syariah yang  telah  beredar  di  publik,  tercatat  sebanyak  224  reksa  dana.  Angka  ini  meningkat 23.1%  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Jumlah  tersebut  turut  mencerminkan 10.7%  dari  jumlah  reksa  dana  konvensional  dan  syariah  yang  telah  beredar  di  public (sumber data OJK tahun 2017 dan 2018).
Sepanjang  tahun  2018,  porsi  asing  di  Surat  Berharga  Negara  (SBN),  baik  SUN maupun  sukuk  (SBSN)  turun  menjadi  37,72%  dari  Januari  2018  sebesar  41,29%. Berdasarkan  data  Ditjen  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  Kementerian  Keuangan, porsi asing di SBN per 28 Desember 2018 mencapai Rp 893,36 triliun atau 37,72% dari total oustanding SBN sebesar Rp 2.368,45 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 23,59 triliun  dibandingkan  posisi  awal  Januari  2018.  Porsi  kepemilikan  asing  tersebut  turun dibandingkan  dengan  posisi  akhir  Januari  2018  yakni  41,29%  atau  sebesar  Rp  869,77 triliun.  Dari  sisi  nilai,  jumlah  kepemilikan  asing  naik,  hanya  saja  dari  sisi  persentase berkurang  karena  jumlah  outstanding  SBN  pada  akhir  Januari  2018  baru  mencapai Rp2.106,74 triliun
Dalam periode tersebut juga untuk penerbitan sukuk telah dilakukan 104 kali  yang dilakukan  oleh  22  Emiten  dan  atau  Perusahaan  Publik  dengan  total  nilai  emisi  sukuk
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 79 sebesar  Rp  22  triliun    atau  setara  dengan  10,5  %  terhadap  total  nilai  emisi  obligasi. Masih rendahnya total nilai emisi sukuk dibandingkan total nilai emisi obligasi tersebut menunjukkan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  minat  Emiten/PP untuk menerbitkan sukuk selain faktor peraturan terkait pasar modal syariah yang  telah memberikan  pengaruh  positif  terhadap  perkembangan  pasar  modal  syariah  terutama sukuk
Perkembangan  jumlah  penerbitan  sukuk  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2018 secara umum mengikuti perkembangan jumlah penerbitan obligasi konvensional. Pasar Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  atau  sukuk  negara  terus  bertumbuh  dalam  10 tahun  terakhir.  Pemerintah  pun  meraih  berbagai  pencapaian  sepanjang  perjalanan penerbitan  instrumen  tersebut.  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko Kementerian Keuangan Lucky Alfirman memaparkan, sejak pertama kali diperkenalkan pada  tahun  2008,  instrumen  sukuk  negara  terus  berkembang.  Tiap  tahunnya,  rata-rata pertumbuhan  jumlah  penerbitan  sukuk  negara  mencapai  30%.  Total  akumulasi penerbitan  sukuk  negara  melalui  lelang, book  building, dan private  placement hingga Oktober  2018  telah  mencapai  lebih  dari  Rp  950  triliun  atau  setara  US$  63  miliar. Sedangkan outstanding sukuk  negara  per  25  Oktober  2018  telah  mencapai  Rp  657 triliun.  Sementara  itu,  penerbitan  sukuk  negara  berbasis  ritel  juga  terus  tumbuh.  Nilai akumulasi penerbitan Sukuk Ritel seri SR001 hingga SR010 mencapai Rp 144,7 triliun dengan jumlah investor sebanyak 243.364 orang.
Indonesia  menjadi penerbit sukuk global terbesar di dunia dengan total penerbitan senilai  US$  16,15  miliar  per  September  2018.  Kondisi  ini  membuat  Indonesia  jauh mengungguli  Arab  Saudi  yang  berada  di  posisi  kedua  dengan  nilai  penerbitan  sukuk global  sebesar  US$  9  miliar.  Indonesia  menjadi  negara  pertama  yang  menerbitkan Sovereign  Green  Sukuk  di  dunia  pada  tahun  2018.  “Ini  merefleksikan  dukungan  dan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan syariah domestik maupun internasional,” kata Lucky di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (1/11). Sukuk negara juga telah membiayai berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di 34 provinsi sebesar Rp 62,4 triliun dalam kurun waktu 2013 — 2018
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  menyusun  penelitian  ini dengan tema “ Faktor Minat Dan Peran Perkembangan Sukuk Terhadap Pembangunan ”
80 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....

## 2.  Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah
a. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan sukuk di pasar modal?
b. Apakah peran dari perkembangan sukuk di pasar modal ini terhadap pembangunan Indonesia?

## 3.  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  artikel  ini  adalah:  Mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi  minat Emiten atau Perusahaan Publik  menurut Emiten atau Perusahaan Publik dan  berdasarkan  pendapat dari Penjamin  Emisi Efek serta peran perkembangan sukuk terhadap pembangunan suatu Negara.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Pengertian Sukuk
Dalam Shari’a  Standard No.17  tentang Investment  Sukuk yang  diterbitkan  oleh Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI) mendefinisikan Sukuk sebagai berikut: “ Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufructs and services, or (in  the  ownership  of)  the  assets  of  particular  projects  or  special  investment  activity, however, this is true after receipt of  the value of the sukuk, the closing  of  subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued”. Dari  definisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sukuk  merupakan  sertifikat  bernilai  sama yang mewakili bagian tak terpisahkan dalam kepemilikan suatu aset berwujud, manfaat atau jasa, atau kepemilikan dari aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu, yang terjadi  setelah  adanya  penerimaan  dana  sukuk,  penutupan  pemesanan  dan  dana  yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk.
Adapun  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  belum menggunakan  istilah  sukuk  dan  masih  menggunakan  istilah  obligasi  syariah.  Dalam fatwa  No.:  32/DSN-MUI/IX/2002 tentang  Obligasi  Syariah  DSN-MUI  mendefinisikan obligasi syariah sebagai berikut:
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 81 “...  suatu  surat  berharga  jangka  panjang  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah  yang mewajibkan Emiten untuk  membayar pendapatan  kepada  pemegang  Obligasi  Syariah  berupa  bagi  hasil/margin/ fee serta membayar  kemb ali  dana  obligasi  pada  saat  jatuh  tempo”.    Bapepam  dan  LK  dalam Peraturan  Nomor  IX.A.13  tahun  2009 mendefinisikan  sukuk  sebagai  berikut:  “Efek Syariah  berupa  sertifikat  atau  bukti  kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan  mewakili bagian  yang  tidak  tertentu  (tidak  terpisahkan  atau  tidak  terbagi  ( syuyu’ / undivided share ))  atas:  1.  Aset  berwujud  tertentu  ( a’yan  maujudat );  2.  Nilai  manfaat  atas  aset berwujud ( manafiul a’yan ) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 3. Jasa ( al  khadamat )  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada;  4.  Aset  proyek  tertentu ( maujudat  masyru’  mu’ayyan );  dan/atau  5.  Kegiatan  investasi  yang  telah  ditentukan ( nasyath ististmarin khashah )”.

## 2.  Karakteristik sukuk
Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset berwujud,  yang berarti  bahwa  nilai  dari  sukuk  akan  selalu  terkait  dengan  nilai  dari  aset  yang mendasarinya  Ciri  khas  lain  sukuk  adalah  pemegang  sukuk  berhak  atas  bagian pendapatan  yang  dihasilkan  dari  aset  sukuk  di  samping  hak  dari  penjualan  aset  sukuk, dan dalam hal sertifikat tersebut mencerminkan suatu kewajiban kepada pemegangnya, maka  sukuk  tersebut  tidak  dapat  diperjualbelikan  pada  pasar  sekunder,  sehingga  akan menjadi  instrumen  jangka  panjang  yang  dimiliki  hingga  jatuh  tempo  atau  dijual  pada nilai nominal
Agen-agen  Penjualan  Sukuk  yaitu  :  1  Citibank;  2  Bank  ANZ  Indonesia;  3  Bank BRISyariah;  4  Bank  Central  Asia;  5  Bank  CIMB  Niaga;  6  Bank  Commonwealth;  7 Bank Danamon Indonesia; 8 Bank DBS Indonesia; 9 Bank Mandiri (Persero); 10 Bank Maybank  Indonesia;  11  Bank  Mega;  12  Bank  Negara  Indonesia  (Persero);  13  Bank OCBC  NISP;  14  Bank  Pan  Indonesia;  15  Bank  Permata;  16  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero); 17 Bank Syariah Mandiri; 18 Bank Tabungan Negara (Persero); 19 Trimegah Sekuritas  Indonesia;  20  Standard  Chartered  Bank;  21  Bank  HSBC  :  Sumber: (pengelolaan Data sekunder).
82 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....

## 3.  Pengertian Obligasi
Pengertian  obligasi  adalah  surat  utang  jangka  menengah  maupun  jangka  panjang yang  dapat  diperjualbelikan.  Obligasi  berisi  janji  dari  pihak  yang  menerbitkan  Efek untuk  membayar  imbalan  berupa  bunga  (kupon)  pada  periode  tertentu  dan  melunasi pokok  utang  pada  akhir  waktu  yang  telah  ditentukan,  kepada  pihak  pembeli  obligasi tersebut.  Obligasi  merupakan  salah  satu  investasi  Efek  berpendapatan  tetap  yang bertujuan  untuk  memberikan  tingkat  pertumbuhan  nilai  investasi  yang  relatif  stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga, dibandingkan dengan saham. (Sumber OJK RI)
4.  Jenis-jenis obligasi pada umumnya:
1.   Obligasi  Pemerintah,  yaitu  obligasi  dalam  bentuk  Surat  Utang  Negara  yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  RI.  Pemerintah  menerbitkan  obligasi  dengan  kupon tetap  (seri  FR-  Fixed  Rate),  obligasi  dengan  kupon  variable  (seri  VR – Variable Rate) dan obligasi dengan prinsip syariah/ Sukuk Negara.
2.  Obligasi  Korporasi,  yaitu  obligasi  berupa  surat  utang  yang  diterbitkan  oleh Korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah,  obligasi  korporasi  terbagi  atas  obligasi  dengan  kupon  tetap,  obligasi dengan  kupon  variabel  dan  obligasi  dengan  prinsip  syariah.  Ada  Obligasi Korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat.
3.  Obligasi  Ritel,  yang diterbitkan oleh Pemerintah  yang dijual kepada  individu atau perseorangan  melalui  agen  penjual  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah.  Biasanya  ada beberapa jenis yaitu ORI atau Sukuk Ritel
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 83

## 5.  Pengertian Emiten
Emiten  adalah  Pihak  yang  melakukan  Penawaran  Umum,  yaitu  penawaran  Efek yang  dilakukan  oleh  Emiten  untuk  menjual  Efek  kepada  masyarakat  berdasarkan  tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang  perseorangan,  perusahaan,  usaha  bersama,  asosiasi,  atau  kelompok  yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga  komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  Unit  Penyertaan  kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Jenis Efek yang  lain  adalah  Sukuk,  yang  merupakan  Efek  Syariah,  yakni  akad  dan  cara penerbitannya  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal.  Pada  umumnya,  Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi, dan sukuk.

## 6.  Pengertian Perusahaan Publik
Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka  1  Ketentuan  Umum  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan
Sumber: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah.www.dmo.or.id
84 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....
Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham  dan  memiliki  modal  disetor  sekurang-kurangnya  Rp  3.000.000.000  (tiga  miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan  modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum  dan  Perusahaan  Publik  wajib  menyampaikan  Pernyataan  Pendaftaran  sebagai Perusahaan  Publik.  Atas  Pernyataan  Pendaftaran  tersebut,  Otoritas  Jasa  Keuangan (dahulu Bapepam-LK) memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau  dipenuhinya  seluruh  prosedur  dan  persyaratan  atas  Pernyataan  Pendaftaran  yang diwajibkan  dalam  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Pernyataan  efektif  tersebut bukan  sebagai  izin  untuk  melakukan  Penawaran  Umum  dan  juga  bukan  berarti  bahwa Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  informasi  yang  diungkapkan  Emiten  atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup.
Profil perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Industri Sektor Riil terbagi dalam 8  (delapan)  sektor  industri  dari  3  (tiga)  bagian  pemantauan  Emiten  dan  Perusahaan Publik di lingkungan Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil: a. Bagian Pemantauan  Perusahaan  Aneka  Industri:  1)  Sektor  Perusahaan  Tekstil,  Garmen,  dan Alas  Kaki;  2)  Sektor  Perusahaan  Barang  Konsumsi;  dan  3)  Sektor  Perusahaan  Aneka Industri Lainnya. b. Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar Logam dan Kimia: 1)  Sektor  Perusahaan  Industri  Dasar;  2)  Sektor  Perusahaan  Industri  Logam;  dan  3) Sektor Perusahaan Industri Kimia. c. Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis:  1)  Sektor  Perusahaan  Pertambangan  dan  Kehutanan;  dan  2)  Sektor Perusahaan Agrobisnis (sumber OJK RI)

## PENELTIAN TERDAHULU
Studi yang dilakukan oleh Graham dan Harvey (2001) menunjukkan bahwa terkait dengan  pendanaan  ( fund  raising ),  perusahaan  mempertimbangkan financial  flexibility dan credit rating dalam penerbitan obligasi, dan EPS dilution and the recent stock price appreciation dalam penerbitan saham Menurut Graham dan Harvey (2001) perusahaan akan menerbitkan surat utang jangka pendek apabila mereka berharap credit rating -nya
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 85 membaik. Pada umumnya, rating menjadi hal yang penting dalam keputusan penerbitan surat  utang.  Surat  utang  jangka  pendek  tidak  digunakan  untuk  menentukan  perbaikan rating .  Berkenaan  dengan interest  rate ,  penerbitan  surat  utang  dilakukan  pada  saat tingkat  suku  bunga  rendah.  Selanjutnya,  kesesuaian  jangka  waktu  surat  utang merupakan faktor yang digunakan untuk memilih surat utang jangka pendek dan jangka panjang
Bancel  &  Mitto  (2003)  menunjukkan  bahwa financial  flexibility dan earning  per share  dilution merupakan  faktor  yang  paling  penting  bagi  manajer  di  Eropa  untuk membuat keputusan mengenai capital structure . Faktor lain yang dianggap berpengaruh dalam pendanaan adalah pertimbangan hedging dan window opportunity, dan hasil dari interaksi  yang  komplek  dari  banyak  fitur  institusi  dan  praktik  bisnis  yang  tidak  dapat ditangkap secara penuh oleh perbedaan dalam sistem hukum.
Nagano (2009) yang secara empiris menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan pendanaan syariah di Malaysia dan negara Timur Tengah. Analisis perbandingan dari pengguna pendanaan syariah dan non syariah menghasilkan 3 (tiga) implikasi utama yaitu:
1.   Perusahaan penerbit sukuk lebih memilih penerbitan sukuk sebelum pinjaman bank dan alat pendanaan lainnya.
2.   Penerbitan  sukuk  tidak  berkaitan  dengan  dana-dana  internal  ( information  cost ) perusahan sementara pinjaman  bank secara signifikan dipengaruhi oleh magnitude dana-dana internal perusahaan.
3.   Penerbitan  sukuk  menyumbang  kenaikan  nilai  pengembalian  saham  perusahaan dan total faktor produktivitas.
Bapepam  dan  LK  telah  melakukan  studi  juga  tentang  Investasi  Syariah  di  Pasar Modal  Indonesia  (2004).  Dalam  studi  tersebut  telah  teridentifikasi  faktor-faktor  yang secara  umum  dianggap  sebagai  kendala  dan  atau  hambatan  dalam  pengembangan investasi syariah di Pasar Modal Indonesia diantaranya adalah: tingkat pengetahuan dan pemahaman  tentang  pasar  modal  syariah,  ketersediaan  informasi  tentang  pasar  modal syariah,  minat pemodal atas Efek Syariah, kerangka peraturan tentang penerbitan Efek Syariah, pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait, pra-proses (persiapan)
86 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....
penerbitan Efek Syariah, dan kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.
Angrum Pratiwi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Samarinda angrum89@gmail.com Jurnal  AL-TIJARY, Vol. 02, No. 02, Juni 2017 :  Sukuk adalah sebuah  representasi  proporsional  dari  kepemilikan  suatu  aset  untuk  periode  waktu tertentu dengan risiko dan pengembalian yang terkait dengan arus kas melalui aset dasar di  tangan  investor.  Penelitian  ini  menjelaskan  gambaran  umum  tentang  peran  sukuk dalam  infrastruktur  pembiayaan  di  Indonesia.  Sukuk  memainkan  peran  penting  dalam infrastruktur  pembangunan  di  Indonesia.  Alokasi  anggaran  infrastruktur  Indonesia secara  bertahap  meningkat.  Sejumlah  proyek  tercantum  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipilih secara khusus dibiayai oleh sukuk. Sejak penerbitan pembiayaan  proyek  sukuk  telah  berlipat  dua  sampai  tahun  ini.  Ini  menjadi  perhatian penting bagi pemerintah itu sukuk ternyata menjadi instrumen keuangan penting dalam infrastruktur Indonesia pengembangan

## PEMBAHASAN

## 1.  Faktor Yang mempengaruhi Penerbitan Sukuk Bagi Emiten/PP Sukuk.
Bagi Emiten/PP sukuk  yang telah  menerbitkan  sukuk, faktor eksternal  merupakan faktor  yang  paling  mempengaruhi  Emiten  dalam  menerbitkan  sukuk  diikuti  dengan faktor peraturan dan terakhir faktor internal Emiten.
1. Faktor Eksternal
Ditinjau dari faktor eksternal terdapat tiga faktor yang memberikan pengaruh besar bagi  Emiten/PP  sukuk  untuk  menerbitkan  sukuk  yaitu  adanya  kelebihan  likuiditas pasar,  dan cost  of  fund .  Faktor  kelebihan  likuiditas  pasar  ini  secara  konsisten dianggap  paling  penting  bagi  Emiten/PP  di  sektor property dan real  estate serta sektor perdagangan,  jasa dan  investasi,  namun Emiten/PP  yang  bergerak di  sektor infrastruktur,  utilitas  dan  transportasi  mereka  beranggapan  faktor cost  of  fund merupakan faktor yang paling penting. Nilai rata rata cost of fund untuk Emiten/PP infrastruktur, utilitas dan transportasi adalah 4,75 lebih tinggi dibanding nilai rata- rata cost of fund untuk seluruh Emiten/PP yang hanya mencapai 4,29. Ketiga faktor
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 87 tersebut,  ternyata  konsisten  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  minat  Emiten/PP dalam  menerbitkan  sukuk  jika  dilihat  dari  sisi  total  aset  dan  presentase  saham publik, persentase kepemilikan asing dan Debt  to Equity Ratio . Sementara itu ada tiga  faktor  eksternal  yang  menurut  pendapat  Emiten/PP  bukan  menjadi  prioritas utama  dalam  pengambilan  keputusan  Emiten/PP  untuk  menerbitkan  sukuk  yaitu faktor variasi akad dan struktur sukuk yang ada di Indonesia, biaya jasa konsultasi kesesuaian  syariah  dan  keterbatasan  sumber  lain  dalam  pendanaan  perusahaan  di luar sukuk
2. Faktor Peraturan
Terdapat  tiga  faktor  yang  sangat  berpengaruh  bagi  Emiten/PP  sukuk  dalam menerbitkan  sukuk  dipasar  modal  yaitu  faktor  adanya  ketentuan  bahwa aset/kegiatan  usaha  yang  mendasari  penerbitan  sukuk  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah,  faktor  perlakuan  perpajakan  atas  sukuk  dan  faktor  kebijakan perusahaan  dalam  pendanaan  ( financing ).  Sementara  itu  ada  tiga  faktor  eksternal yang  menurut  pendapat  Emiten/PP  sukuk  bukan  menjadi  prioritas  utama  dalam pengambilan keputusan Emiten/PP untuk menerbitkan sukuk yaitu faktor ketentuan penyampaian  hasil  pemeringkatan  sukuk  setiap  tahun,  penggunaan  dana  hasil penerbitan  sukuk  harus  sesuai  dengan  karakteristik  akad  syariah  dan  faktor keterbukaan informasi yang dipersyaratkan terkait dengan penerbitan sukuk.
3. Faktor Internal
Faktor  yang  sangat  berpengaruh  bagi  Emiten/PP  sukuk  dalam  menerbitkan  sukuk dipasar  modal  yaitu  faktor  penerbitan  sukuk  dilakukan  ketika  industri  keuangan syariah  berkembang  pesat.  Hal  ini  konsisten  bagi  seluruh  Emiten/PP  baik berdasarkan  karakteristik  sektor  industri,  total  aset,  presentase  saham  publik, presentase  kepemilikan  asing  dan debt  to  equity  ratio .  Sementara  itu  faktor penerbitan  sukuk  dilakukan  ketika  saham  perusahaan  di  pasar undervalue , penerbitan  sukuk  dilakukan  ketika  banyak  perusahaan  menerbitkan  sukuk, perusahaan  memiliki  direksi  atau  pejabat  satu  level  di  bawah  Direksi  yang memahami  prinsip  syariah  merupakan  faktor  yang  paling  tidak  berpengaruh  bagi Emiten/PP untuk menerbitkan sukuk.
88 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....

## a.  Faktor Yang mempengaruhi Penerbitan Sukuk Bagi Emiten/PP Non Sukuk
Secara  umum  dari  ketiga  faktor  utama  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal perusahaan  serta  faktor  peraturan,  faktor  yang  paling  berpengaruh  bagi  responden Emiten/PP  non  sukuk  sebagai  pertimbangan  untuk  menerbitkan  sukuk  adalah  faktor peraturan,  kemudian  diikuti  faktor  eksternal  perusahaan  dan  faktor  internal.  Berikut diuraikan  masing-masing  dari  faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi  Emiten/PP  non sukuk dalam menerbitkan sukuk, yaitu:
1. Faktor Peraturan
Faktor  peraturan  yang  paling  berpengaruh  menurut  responden  adalah  keterbukaan informasi  yang  disyaratkan  terkait  dengan  penerbitan  sukuk;  sumber  pendapatan yang  menjadi dasar  bagi  hasil,  margin atau fee bagi pemegang sukuk; dan adanya ketentuan  bahwa  aset/kegiatan  usaha  yang  mendasari  penerbitan  sukuk  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  yang  paling  berpengaruh  menurut  responden  adalah  perlakuan perpajakan atas sukuk, ketersediaan profesi penunjang pasar modal yang kompeten di bidang pasar modal syariah, tingkat bunga risk free rate , ketersediaan informasi mengenai pasar modal syariah dan sosialisasi kepada pelaku pasar mengenai pasar modal syariah
3. Faktor Internal
Faktor  internal  yang  paling  berpengaruh  menurut  responden  adalah  faktor penerbitan  sukuk  dilakukan  ketika  industri  keuangan  syariah  berkembang  pesat, faktor ketersediaan SDM (Direksi dan/atau pejabat satu level dibawah direksi) yang memahami  tentang  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  serta  faktor penerbitan  sukuk  merupakan  subsitusi  (pengganti)  dari  penerbitan  obligasi konvensional.

## b.  Faktor yang mempengaruhi penerbitan sukuk bagi penjamin emisi efek
Secara  umum  dari  ketiga  faktor  utama,  faktor  yang  paling  berpengaruh  bagi Emiten/PP  untuk  menerbitkan  sukuk  menurut  pendapat  responden  PEE  adalah  faktor eksternal, kemudian diikuti faktor peraturan dan faktor internal
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 89

## 1. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang paling berpengaruh menurut responden adalah potensi pasar dalam  menyerap  sukuk,  tersediannya  profesi  dan  lembaga  penunjang  pasar  modal yang mengerti prinsip syariah dan faktor perlakuan perpajakan atas sukuk
2. Faktor Berkaitan dengan Peraturan
Kejelasan Peraturan Bapepam dan LK yang mengatur dengan penerbitan sukuk dan Keterbukaan  informasi  yang  dipersyaratkan  terkait  dengan  penerbitan  sukuk merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat Emiten/PP dalam menerbitkan sukuk  menurut  pendapat  PEE,  hal  ini  dinyatakan  oleh  semua  PEE  yang  menjadi responden. Sementara itu, bagi PEE yang memiliki total aset Rp 1 triliun – 5 triliun dan PEE yang pernah menerbitkan obligasi di atas 20 obligasi, faktor keterbukaan informasi  yang  dipersyaratkan  terkait  dengan  penerbitan  Sukuk  bukan  merupakan faktor  yang  berpengaruh  bagi  Emiten/PP  untuk  menerbitkan  sukuk  menurut pendapat PEE
3. Faktor Internal
Faktor  internal  yang  dianggap  sangat  mempengaruhi  minat  Emiten/PP  untuk menerbitkan  sukuk  berdasarkan  pendapat  PEE  yang  pernah  menjadi  penjamin emisi  sukuk  dan  atau obligasi  adalah  ketersediaan  SDM  (Direksi  dan/atau  pejabat satu  level  di  bawah  direksi)  yang  memahami  tentang  hal-hal  yang  bertentangan dengan prinsip.
c. Faktor Tambahan yang Mempengaruhi Penerbitan Sukuk Bagi Emiten/PP
2 faktor tambahan yaitu faktor prioritas pendanaan dan faktor biaya.
1. Faktor biaya
Dalam rangka mengetahui tingkat kemahalan biaya penerbitan sukuk dibandingkan dengan biaya penerbitan obligasi, Tim Studi menanyakan hal ini kepada responden Emiten/PP  sukuk.  Bentuk  pertanyaan  yang  diberikan  adalah  apakah  faktor-faktor biaya  dalam  rangka  penerbitan  sukuk  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  biaya penerbitan  obligasi.  Para  responden  diberikan  pilihan  jawaban  “ya”  atau  “tidak”. Hal  menunjukkan bahwa dari 16 Emiten/PP sukuk yang menjawab pertanyaan ini, sebagian  besar  Emiten/PP  sukuk  menjawab  “tidak”.  Hal  ini  berarti bahwa  bagi
90 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....
Emiten/PP yang telah menerbitkan sukuk, faktor biaya penerbitan sukuk tidak lebih mahal dari biaya penerbitan obligasi.
2. Faktor prioritas Pendanaan
Dalam  rangka  mengetahui  kebutuhan  pendanaan  eksternal  dari  pasar  modal  bagi Emiten/PP non sukuk, Tim Studi menanyakan hal ini kepada responden Emiten/PP non  sukuk.  Bentuk  pertanyaan  yang  diberikan  adalah  apakah  dalam  satu  tahun kedepan perusahaan saudara  membutuhkan pendanaan eksternal dari pasar  modal. Para responden diberikan pilihan jawaban “ya” atau “tidak”. Dalam hal responden menjawab  “ya”,  Tim  Studi  kemudian  menanyakan  mengenai  prioritas  jenis pendanaan dari pasar modal yang dipilih.
3. Berdasarkan  kuesioner  yang  dijawab  oleh  responden  Emiten/PP  non  sukuk, sebanyak 27 Emiten/PP non sukuk atau 30% dari jumlah responden Emiten/PP non sukuk  menyatakan  bahwa  dalam  satu  tahun  mendatang  perusahaan  membutuhkan pendanaan eksternal melalui pasar modal dan 59 Emiten/PP non

## 2.  Peran  perkembangan  sukuk  di  pasar  modal  terhadap  pembangunan Indonesia.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per Desember 2018,
nilai outstanding sukuk negara adalah Rp405,4 triliun atau 95% dari total outstanding sukuk.  Nilai outstanding total  sukuk  adalah  sebesar  Rp426,8  triliun atau  sebesar  15%  dari  total  efek  pendapatan  tetap  yang  diterbitkan  di  Indonesia. Sementara  itu,  dari  sisi  sukuk  korporasi, outstanding  value sukuk  korporasi  syariah berkontribusi  sebesar  5%  dari  total outstanding  value dengan  jumlah  sukuk  sebanyak 15% dari total sukuk keseluruhan. outstanding value sukuk negara memiliki porsi 17% dari  total outstanding  value dengan  jumlah  sukuk  sebanyak  37%  dari  total  sukuk keseluruhan.  Adapun,  selama  5  tahun  terakhir oustanding sukuk  negara  meningkat  8% menjadi Rp661,3 triliun atau sebanyak 18% dari jumlah total SBN.  Kadiv. Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh perkembangan sukuk Dalam tempo 5 tahun terakhir, sudah tumbuh 8% nilai oustanding -nya
Total dana kelolaan reksa dana syariah, atau lebih dikenal dengan terminologi Nilai Aktiva  Bersih  (NAB),  tercatat  sebesar  Rp  34,5  triliun.  Angka  ini  naik  sebesar  21.8%
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 91 jika  dibandingkan  dengan  tahun  2017.  NAB  tersebut  mencerminkan  6.82%  dari  total NAB reksa dana konvensional dan syariah.  Sementara jumlah reksa dana syariah yang telah  beredar di publik, tercatat sebanyak 224  reksa dana. Angka  ini  meningkat 23.1% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah tersebut turut mencerminkan 10.7% dari jumlah reksa dana konvensional dan syariah  yang telah  beredar di public (sumber data OJK tahun 2017 dan 2018).
Sepanjang  tahun  2018,  porsi  asing  di  Surat  Berharga  Negara  (SBN),  baik  SUN maupun  sukuk  (SBSN)  turun  menjadi  37,72%  dari  Januari  2018  sebesar  41,29%. Berdasarkan  data  Ditjen  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  Kementerian  Keuangan, porsi asing di SBN per 28 Desember 2018 mencapai Rp 893,36 triliun atau 37,72% dari total oustanding SBN sebesar Rp 2.368,45 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 23,59 triliun  dibandingkan  posisi  awal  Januari  2018.  Porsi  kepemilikan  asing  tersebut  turun dibandingkan  dengan  posisi  akhir  Januari  2018  yakni  41,29%  atau  sebesar  Rp  869,77 triliun.  Dari  sisi  nilai,  jumlah  kepemilikan  asing  naik,  hanya  saja  dari  sisi  persentase berkurang  karena  jumlah  outstanding  SBN  pada  akhir  Januari  2018  baru  mencapai Rp2.106,74 triliun, Dalam periode tersebut juga untuk penerbitan sukuk telah dilakukan 104 kali  yang dilakukan oleh 22 Emiten dan atau Perusahaan Publik dengan total  nilai emisi  sukuk sebesar Rp 22 triliun atau setara dengan 10,5 % terhadap total  nilai emisi obligasi.
Berikut beberapa manfaat dari perkembangan sukuk di Indonesia
1. Sukuk Negara merupakan sumber pembiayaan APBN
Saat  ini, outstanding Sukuk  Negara  sekitar  18  persen  dari  total outstanding Surat Berharga Negara (SBN), Dalam tiga tahun anggaran terakhir, penerbitan Sukuk Negara berada  di  kisaran  27-30  persen  dari  total  penerbitan  SBN  dalam  rangka  pembiayaan APBN.  Sejalan  dengan  karakteristik  keuangan  syariah  yang  mengharuskan  keterkaitan langsung antara instrumen keuangan dan sektor riil, pembiayaan APBN melalui Sukuk Negara  ini  mendukung  pembiayaan  APBN  yang  produktif.  Sebagian  besar  penerbitan Sukuk  Negara  dalam  bentuk  Project-based  Sukuk  (PBS),  di  mana  dasar  penerbitan Sukuk  Negara  ini  adalah  proyek-proyek  infrastruktur  pemerintah  (Sumber: republika.co.id : Suminto, Staf  Ahli  Menteri  Keuangan  Bidang  Pengeluaran Negara/Anggota Pleno DSN MUI).
92 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....
2. Sukuk Negara menjadi instrumen penting dalam inklusi keuangan.
Melalui berbagai  varian  Sukuk  Negara  Ritel,  Sukuk  Negara  menjadi  instrumen investasi berbasis syariah penting bagi masyarakat. Melalui 10 seri Sukuk Ritel (Sukri) dan  satu  seri  Sukuk  Tabungan  (ST),  telah  diterbitkan  sekitar  Rp  147  triliun  Sukuk Negara Ritel yang diperuntukkan bagi investor perorangan, dan sudah dibeli sekitar 255 ribu orang. Sukuk Negara Ritel efektif dalam mentransformasi masyarakat, dari saving oriented  society menjadi investment  oriented  society .  Melalui  Sukuk  Negara  Ritel berbasis  syariah,  yang  diterbitkan  pemerintah  dan  memiliki  imbalan  kompetitif, masyarakat  memiliki  insentif  untuk  berinvestasi  pada  produk  pasar  modal  sekaligus belajar berbagai instrumen investasi di pasar modal.
3. Sukuk  Negara  menjadi  instrumen  pendorong  perkembangan  industri  keuangan syariah di Tanah Air, baik perbankan syariah, IKNB syariah, maupun pasar modal syariah.
Sukuk  Negara  merupakan  instrumen  investasi  dan  pengelolaan  likuiditas  yang penting  bagi  industri  keuangan  syariah.  Sukuk  Negara  juga  menjadi  acuan  bagi korporasi  dalam  menerbitkan  sukuk  korporasi.  Melalui  sinergi  antarinstrumen  dan industri,  industri keuangan syariah berkembang cukup baik. Merujuk data OJK, per 31 Agustus 2018, total aset perbankan syariah yang terdiri atas 13 bank umum syariah, 21 unit  usaha  syariah,  dan  168  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  mencapai  Rp  445,24 triliun  atau  5,72  persen  dari  total  aset  perbankan  nasional.  Total  aset  IKNB  Syariah (asuransi, pembiayaan, penjaminan syariah) Rp 99,96 triliun atau 4,36 persen dari total aset IKNB nasional. Total dana kelolaan reksa dana syariah Rp 31,13 triliun atau 6,31 persen  dari  total  dana  kelolaan  reksa  dana  nasional.  (Sumber, Global  Islamic  Finance Report 2018)
4. Sukuk Negara mendukung stabilitas pasar keuangan.
Sekitar  95  persen  Sukuk  Negara  dalam  denominasi  rupiah  dipegang  investor domestik,  baik  investor  institusi  maupun  perorangan,  Perilaku  investor  syariah cenderung prudent dan tidak spekulatif juga sangat mendukung. Stabilitas pasar Sukuk Negara  ini,  antara  lain,  dapat  diamati  pada  volatilitas  yield  Sukuk  Negara  yang  lebih rendah dibandingkan pasar obligasi.
5. Sukuk Negara menjadi katalis keuangan syariah di tataran global
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 93
Melalui  penerbitan  Sukuk  Negara  Global  dalam  denominasi  dolar  AS  secara reguler,  Sukuk  Negara  telah  menjadi  instrumen  investasi  dan  pengelolaan  likuiditas yang  penting  bagi  industri  keuangan  syariah  global.  Sukuk  Negara  Global  yang diterbitkan Indonesia    mencapai Outstanding sukuk korporasi sebesar Rp 17,34 triliun atau 4,15 persen dari total outstanding obligasi korporasi. Sedangkan saham syariah dari 395  emiten,  mencapai  Rp  3.555  triliun  atau  52,41  persen  dari  total  kapitalisasi  pasar saham Ini didukung beberapa faktor, yakni inovasi instrumen yang menjadi global trend setter, baik terkait struktur syariah maupun tema

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dalam  pembahasan diatas  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.   Berdasarkan  klasifikasi  bidang  usaha  perusahaan  yang  ada  di  Bursa  Efek Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  yang  mempunyai  kegiatan  usaha di bidang infrastruktur, utilitas dan transportasi merupakan perusahaan yang paling sering  menerbitkan  sukuk.  Untuk  perusahaan  di  bidang property dan real  estate ; dan  keuangan  merupakan  perusahaan  yang  cukup  sering  menerbitkan  sukuk  di pasar  modal  Indonesia,  sedangkan  perusahaan  di  bidang  industri  dasar  dan  kimia; industri  barang  konsumsi;  dan  pertambangan  merupakan  perusahaan  yang  jarang menerbitkan sukuk.
2.   Secara  umum  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minat  Emiten/PP  untuk menerbitkan  sukuk  tersebut  dikelompokan  menjadi  3  faktor  utama  yaitu  faktor internal,  faktor  eksternal,  dan  faktor  peraturan.  Dari  ketiga  faktor  utama  tersebut, faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam  penerbitan  sukuk  adalah  faktor  eksternal, kemudian diikuti faktor peraturan dan faktor internal.
3.   Bagi  Emiten/PP  yang  pernah  menerbitkan  sukuk,  faktor  yang  paling  berpengaruh adalah  faktor  eksternal,  sedangkan  faktor  yang  paling  tidak  berpengaruh  adalah faktor  internal.  Dari  faktor  eksternal  tersebut,  hal  yang  paling  berpengaruh  adalah kelebihan  likuiditas di pasar. Dalam  hal tidak dilakukan pengelompokan ke dalam
94 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....
3  faktor  utama  di  atas,  kelebihan  likuiditas  di  pasar  tersebut  juga  menjadi  faktor yang sangat berpengaruh dalam penerbitan sukuk.
4.   Bagi  Emiten/PP  yang  belum  pernah  menerbitkan  sukuk,  faktor  yang  paling berpengaruh  adalah  faktor  peraturan  sedangkan  faktor  yang  paling  tidak berpengaruh adalah faktor internal. Dari  faktor peraturan tersebut, hal  yang paling berpengaruh  adalah  keterbukaan  informasi  yang  dipersyaratkan  terkait  dengan penerbitan sukuk. Namun demikian, dalam hal tidak dilakukan pengelompokkan ke dalam 3 faktor utama di atas, perlakuan perpajakan atas sukuk merupakan hal yang memberikan pengaruh terbesar dalam penerbitan sukuk.
5.   Menurut  pendapat  Penjamin  Emisi  Efek  (PEE)  yang  pernah  menjadi  Penjamin Emisi Sukuk dan atau Obligasi, faktor yang paling mempengaruhi minat Emiten/PP untuk  menerbitkan  sukuk  adalah  faktor  eksternal  sedangkan  faktor  yang  paling tidak berpengaruh adalah faktor internal. Dari faktor eksternal tersebut, ada dua hal yang  paling  berpengaruh  yaitu  potensi  pasar  dalam  menyerap  sukuk  dan ketersediaan profesi dan lembaga penunjang yang mengerti prinsip syariah. Dalam hal  tidak  dilakukan  pengelompokan  ke  dalam  3  faktor  utama  di  atas,  kedua  hal tersebut juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam penerbitan sukuk.
6.   Di samping 3 faktor utama tersebut di atas, terdapat 2 faktor tambahan yaitu faktor biaya  dan  faktor  prioritas  pendanaan.  Bagi  Emiten/PP  yang  sudah  menerbitkan sukuk  menyatakan  bahwa  biaya  penerbitan  sukuk  tidak  lebih  mahal  dari  biaya penerbitan  obligasi.  Sementara  itu,  bagi  Emiten/PP  yang  belum  pernah menerbitkan  sukuk  dan  merencanakan  pendanaan  eksternal  melalui  pasar  modal menyatakan bahwa penerbitan sukuk bukan merupakan prioritas pertama.

## SARAN
Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1.   Perlunya  dilakukan  sosialisasi  yang  terfokus  kepada potential  investor baik individu  maupun  intitusi  seperti  Reksa  Dana,  Asuransi,  Dana  Pensiun  dan  Bank
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 95 dalam rangka  meningkatkan  likuiditas di pasar dan potensi pasar dalam  menyerap sukuk.
2.     Perlu  ditingkatkan  kerjasama  dalam  bentuk  nota  kesepahaman  (MoU)  dengan asosiasi-asosiasi pelaku pasar modal dan Bursa Efek Indonesia untuk memasukkan materi  terkait  pasar  modal  syariah  ke  dalam  program  pendidikan  yang  diadakan oleh  asosiasi-asosiasi  pelaku  pasar  modal  dan  Bursa  Efek  Indonesia.  Hal  tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang mengerti mengenai prinsip syariah.
3.   Perlunya peningkatan peran aktif dan kerja sama  antara Bapepam dan LK dengan Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  pelaku  pasar  modal  terkait  pembahasan  mengenai perlakuan  perpajakan  atas  sukuk  dalam  rangka  memperjelas  ketentuan  mengenai perlakuan perpajakan atas sukuk.
4.   Perlu  dilakukan  sosialisasi  kepada  Emiten/PP  yang  belum  pernah  menerbitkan sukuk  mengenai  peraturan-peraturan  terkait  keterbukaan  informasi  dalam  rangka meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk.
5.  Perlu  sosialisasi  peran  nyata  keberadaan  sukuk  terhadap  perkembangan pembangunan  dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana  kepada  masyarakat  agar  dapat menjadi  alternatif  investasi  aman  dan  juga  membantu  pembanguan  pemerintah dalam keterlibatan investasi dana secara syariah.
6.  Adanya even-even edukasi masyarakat guna sosialisasi peran nyata investasi aman masyarakat melalui pilihan pada sukuk pemerintah.
96 │ Chandra  Satria,  Suandi, Faktor Minat dan Peran Sukuk Terhadap Pembangunan....

## DAFTAR PUSTAKA
Angrum89, 2017 Jurnal AL-TIJARY , Vol. 02, No. 02,
Data SR 001 – SR 009, www.kemenkeu.go.id
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015).  RoadMap  Perbankan  Syariah  2015-2019,  Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
Peraturan Nomor IX.A.13 tahun 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.
Peraturan Pemerintah No, 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

## Putri, Rianda Ajeng Ardiyanti &Herlambang, Leo. (2015). “Pengaruh Penerbitan Sukuk
Ijarah terhadap ROA, ROE dan Earning Per Share Emiten di BEI Tahun 2009-
2013”. Jurnal JESTT Vol. 2 No. 6.
Ryandini,  Tya.  (2014).  “P engaruh  Dana  Investasi  Melalui  Instrumen  SUN  dan  SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Jurnal Al-Iqtishad, Vol. VI, No. 1.
Trisnawati,  Desi.  (2013).  Sukuk  Sebagai  Alternatif  Investasi  Syariah  di  Indonesia.
Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Salatiga.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.