Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 1 - 21
ISSN 021-969X

## Analisis Status Yuridis Ruang Angkasa dari Perspektif Hukum Agraria Indonesia dan Space Treaty 1967

## ( Analysis of Outer Space Juridical Status from Perspective of Indonesian Agrarian Law And Space Treaty 1967)

## Elia Israel Simarangkir
Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman email: eliasimarangkir@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tidak hanya  mengatur  bumi,  air  dan  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya,  tetapi  juga  ruang angkasa.  Tujuh  tahun  setelah  UUPA  diundangkan,  tepatnya  27  Januari  1967  lahir  kesepakatan internasional  mengenai ruang angkasa, yaitu Space Treaty 1967. Tidak hanya  menandatangani, tetapi Indonesia juga meratifikasinya pada tahun 2002. Ratifikasi tersebut justru mengakibatkan disharmoni  antara  Hukum  Agraria  Indonesia  dengan  Hukum  Internasional,  dimana  adanya penguasaan  negara  terhadap  ruang  angkasa  dalam  UUPA  sedangkan Space  Treaty 1967 mengatur  bahwa  ruang  angkasa  tidak  dapat  dikenakan  nasional  apropriasi  termasuk  klaim kedaulatan.  Diketahui  bahwa  harmonisasi  hukum  adalah  konsep  yang  dipandang  sangat  tepat untuk menjamin kepastian hukum status yuridis ruang angkasa dan dengan beberapa penemuan hukum  yang  juga  dipadang  tepat  yaitu:  mengajukan judicial  review (uji  materiil)  kepada Mahkamah  Konstitusi  atau  membuat  undang-undang  baru,  baik  perubahan  atas  UUPA  atau pengganti UUPA secara keseluruhan. Adapun diketahui bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional atau  Menteri  Luar  Negeri  dapat  berperan  dalam  mempercepat  harmonisasi  hukum  yang dimaksud.
Kata Kunci: agraria, harmonisasi, ruang angkasa, status yuridis.

## ABSTRACT
The Law Number 5 Year 1960 on Basic Agarian Law (BAL), that does not regulates the earth, water and resources attached to them only, but also the outer space. Seven years after  the BAL was enacted, an international agreement on outher  space, which is later known as the Space Treaty 1967 was declared on 27 th January 1967. Indonesia signed the  agreement  and  ratified  it  in  2002.  The  ratification  resulted  in  disharmony  between the BAL and the international law. The state has power to manage the outer space in BAL and  The  Space  Treaty  1967  regulates  the  outer  space  that  can  not  be  subjected  to national appropriation, including claims on sovereignty. The harmonization of laws as the law  concept  to  ensure  legal  certainty  of  outer  space  juridical  status.  Judicial  review (material  assessment)  to  the  Constitutional  Court  or  declaring  new  law,  that  can  be  in forms  of  amendments  or  a  substitute  for  the  Law  is  considered  as  the  correct  legal discovery.  The  Director  of  National  Land  Agency  or  the  Foreign  Affair  Minister  have  an important role in accelerating the harmonization of the Laws that are mentioned earlier.
Key Words: agrarian, harmonisation, outer space, juridical status.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  yang  mempunyai  kurang lebih 17.508 pulau, baik pulau besar dan juga pulau  kecil. 1 Mengingat  besarnya  negara Indonesia  tersebut,  pengaturan  mengenai batas  wilayah  menjadi  sangatlah  penting. Konstitusi  negara  Indonesia,  tepatnya  pada Pasal  25A  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pengaturan  batas  dan  hak  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bukan  hanya  batas  dan  hak  wilayah yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga  pengaturan  mengenai  kekayaan  alam yang terkandung dalam wilayah tersebut serta orientasi dalam penggunaan atau pemanfaatannya,  pengaturan  ini  dimuat  pada Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai  wujud  dari  hak  penguasaan  Negara Indonesia yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. 2 Sebagai  perwujudan  amanat  tersebut, maka  tanggal  24  September  1960  disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA).
Pasal  1  ayat  (2)  UUPA  menyebutkan: “Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dalam  wilayah  Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”
Pasal  tersebut  menunjukan  adanya ruang  angkasa  yang  masuk  dalam  wilayah Republik  Indonesia  yang  menjiwai  beberapa pasal  lain  dalam  UUPA  sampai  pada  adanya pengaturan  mengenai  Hak  Guna  Ruang Angkasa dalam Pasal 48 UUPA.
Membahas  ruang  angkasa,  dahulu ruang  angkasa  hanya  berupa  khayalan  pada
1 Mahendra  Putra  Kurnia,  2008, Konsep  pengelolaan Pulau-Pulau
Terluar sebagai Upaya untuk Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Karya ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh gelar Magister di Fakultas Hukum Brawijaya Malang, hlm. 1
2 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
cerita-cerita  disekitar  tahun  1860  diantaranya karangan Jules Verne berjudul “ From the Earth to  the  Moon”. 3 Lalu  tampil  Leonardo  da  Vinci sebagai  orang  pertama  yang  mempersoalkan kemampuan  terbang  secara  ilmiah  dan kemudian dipergunakannya balon-balon udara untuk  mata-mata  sewaktu  perang  antara Prancis-Rusia pada tahun 1870-1871. Penemuan  balon  udara  tersebut  tak  lama disusul dengan penerbangan teknologi pesawat  udara  yang  lebih  berat  dari  udara. 4 Tidak  berhenti  sampai  pesawat  udara, teknologi ruang angkasa kembali digemparkan saat Uni Soviet meluncurkan Sputnik I tanggal 4 Oktober 1957. 5
Kemajuan  teknologi  tanpa  didasari ketentuan-ketentuan
hukum yang mengaturnya  disadari  akan  mengakibatkan malapetaka  yang  tidak  terbayangkan  bagi umat  manusia,  dan  hukum  yang  tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat  tidak  akan  berguna.  Oleh  karena itu  hukum  dan  teknologi  dipandang  harus berkembang  bersama-sama  bahkan  idealnya hukum harus dapat membayangkan perkembangan  teknologi  di  masa  yang  akan datang. 6 Berdasarkan  kesadaran  tersebut, maka  pada  tanggal  16  Juni  1966  atas  usul Amerika Serikat dan Uni soviet diajukan Treaty on Principles Governing the Activities of States in  the  Exploration  and  Use  of  Outer  Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (selanjutnya disebut Space Treaty 1967), yang  aklamasi  diterima  oleh  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa  Bangsa  pada  tanggal  9 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa No 222 (XXI) dan ditandatangai  oleh  60  negara  di  Washington, London,  Moskow  pada  tanggal  27  Januari 1967. 7
Mengingat  kembali  pada  bentuk Nusantara  dan  luas  negara  Indonesia  jelas menghendaki  dan  memaksakan  untuk  terlibat
3 Priyatna Abdurrasyid, 1977, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, Binacipta, Bandung, hlm. 5.
4 Priyatna  Abdurrasyid,  1989, Hukum  Antariksa Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.
5 Ibid., hlm. 8
6 Mieke  Komar  Kantaatmadja,  1984, Berbagai  Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remadja Karya, Jakarta, hlm. 105.
7 Priyatna Abdurrasyid, 1977, Op.cit., hlm. 48.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 7, No. 2 3
dalam penerapan teknologi keruangangkasaan tersebut 8 .  Indonesia  meratifikasi Space Treaty 1967  tersebut  dengan  Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the  Exploration  and  Use  of  Outer  Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967  (Traktat  mengenai  Prinsip-prinsip  yang Mengatur  Kegiatan  Negara-negara  dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa,
termasuk  Bulan  dan  Benda-benda  Langit Lainnya, 1967).
Namun sangat disayangkan ratifikasi ini justru menimbulkan perbedaan yang mendasar dalam  pengaturan  mengenai  status  yuridis ruang  angkasa  di  tataran  hukum  nasional Negara  Indonesia.  Sebagaimana  yang  telah dipaparkan  sebelumnya  terdapat  beberapa pasal  dalam  UUPA  yang  menunjukan  bahwa Ruang Angkasa (sebagaimana dimaksud Pasal 1  angka  6  UUPA)  masuk  dalam  wilayah kedaulatan Negara Indonesia.
Sedangkan  Pasal  2 Space  Treaty  1967 menyebutkan  :  “ Outer  space,  including  the Moon and other celestial bodies, is not subject to  national  appropriation  by  claim  of sovereignty, by means of use or occupation, or by  any  other  means”  atau  yang  bila diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia menyebutkan  “Luar  angkasa,  termasuk  bulan dan  benda  langit  lainnya,  tidak  dikenakan nasional  apropriasi  oleh  klaim  kedaulatan, melalui  penggunaan  atau  pekerjaan,  atau dengan cara lain.” Pasal tersebut menunjukan salah  satu  prinsip  dalam Space  Treaty  1967 yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  adalah ruang angkasa “tidak dapat dimiliki”. 9 Tampak  terjadi  disharmoni  antara hukum nasional Indonesia yaitu dalam hukum agraria Indonesia dengan hukum internasional mengenai status yuridis ruang angkasa.

## Batas Ruang Udara dan Ruang Angkasa
Presepsi  yang  diterima  secara  umum adalah  adanya  suatu  perbedaan  tegas  antara
8 Priyatna Abdurrasyid, 1989, Op.cit., hlm. 11.
9 Mahendra  Putra  Kurnia, Materi  Perkuliahan  Hukum Internasional Match Day 8, http://mahendraputra.net/wp- content/uploads/2012/02/MATERI-PERKULIAHAN-
HUKUM-INTERNASIONAL-8.pdf,  diakses  tanggal  21 Maret 2012 Pukul 00.46 Wita.
hukum  ruang  udara  dan  hukum  ruang angkasa. 10 Ruang  udara  masuk  dalam kedaulatan  suatu  negara  sedangkan  ruang angkasa  tidak.  Kemudian  diketahui  adanya tuntutan  unilateral  dari  delapan  negara ekuatorial  atas  orbit  geo  stationer  di  Bogota pada  tahun  1976. 11 Dua  hal  tersebut menunjukan  fakta  betapa  pentingnya  untuk mengetahui  batas  antara  ruang  udara  dan ruang angkasa.
Meninjau  definisi,  maka  ditemukan bahwa ruang udara adalah ruang di bumi yang berisikan  gas-gas  udara  yang  dibutuhkan manusia  demi kelangsungan  hidup  sedangkan ruang  angkasa  yakni  ruang  yang  kosong/ hampa  udara  ( aero  pause)  dan  berisikan langit. 12 Memperhatikan  definisi  tersebut, dalam  penentuan  batas  ruang  udara  dan ruang  angkasa  penulis  sepakat  dengan  teori kriteria ilmiah lapisan eksosfir yaitu pada jarak 500  kilometer  dari  permukaan  bumi.  Batas yang menunjukan adanya ruang hampa udara, ketika  menetapkan  menggunakan  teori tersebut  maka  dapat  dipastikan  orbit  geo stationer  masuk  dalam  ruang  angkasa  yang artinya boleh dipergunakan secara bebas oleh semua negara.
Menurut  penulis  perbedaan  antara ruang  udara  dan  ruang  angkasa  tersebut terjadi  karena  adanya  Konvensi  Montevideo pada  tahun  1933  yang  menyebutkan  unsur- unsur  berdirinya  suatu  negara,  antara  lain: rakyat,  wilayah  yang  tetap,  dan  pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. 13 Berdasar  beberapa  definisi dapat  disimpulkan  bahwa  wilayah  negara adalah  tempat  tinggal,  tempat  hidup  dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan,  lautan  dan  ruang  udara,  dimana suatu  negara  memiliki  kedaulatan  penuh  atas
10 Diederiks Verschoor, 1991, Persamaan dan Perbedaan antara  Hukum  Udara  dan  Hukum  Ruang  Angkasa, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.
11 Mieke Komar Kantaatmadja, 1984, Op.cit., hlm. 106.
12 Ibid., hlm. 58.
13 Jurusan  Pendidikan  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Sejarah Tata Negara,
http://staff.uny.ac.id/system/files/pendidikan/Dr.%20
Aman,  %20M.Pd./A-1.DIKTAT.  pdf ,  diakses  pada tanggal 21 April 2012 Pukul 16.00 Wita.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul wilayah  negaranya, 14 dimana  ruang  angkasa tidak disebutkan termasuk dalam unsur negara wilayah  tetap  tersebut.  Selain  itu  perbedaan antara  ruang  udara  dan  ruang  angkasa  juga dapat  disebabkan  karena  dalam  menyatakan suatu ruang masuk wilayah kedaulatan negara atau bukan, hal pertama yang harus diketahui adalah  batas  yang  pasti  antara  suatu  negara dengan negara lain yang dapat dikelola secara efektif  oleh  negara  tersebut. 15 Meninjau ketidakmampuan  negara  menunjukan  batas pasti di ruang angkasa, maka tidak ada negara yang  mengklaim  ruang  angkasa  masuk  dalam wilayah kedaulatan negaranya.

## Identifikasi  Pengaturan  Status  Yuridis
Ruang  Angkasa  Dalam  Hukum  Agraria Indonesia
Setelah menentukan batas ruang udara dan  ruang  angkasa  barulah  dapat  dilakukan identifikasi terhadap pengaturan status yuridis ruang  angkasa  dalam  hukum  agraria Indonesia.  Identifikasi  ini  dibagi  dalam  3 jangka waktu, yaitu:
1. Sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  sampai ditandatanganinya Treaty  on  Principles Governing  the  Activities  of  State  in  the Exploration  and  Use  of  Outer  Space, including  the  Moon  and  Other  Celestial Bodies,  1967  (Space  Treaty,  1967). Selanjutnya  akan  disingkat  Jangka  Waktu 1960-1966.
2. Sejak  ditandatanganinya Treaty  on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including  the  Moon  and  Other  Celestial Bodies, 1967 (Space Treaty, 1967) sampai diratifikasi  oleh  Indonesia  dalam  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2002  tentang
Pengesahan Treaty on Principles Governing  the  Activities  of  State  in  the
Exploration  and  Use  of  Outer  Space, including  the  Moon  and  Other  Celestial
14 Mahendra  Putra  Kurnia,  2011, Harmonisasi  Hukum
Pengembangan
Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Berbasis  Teknologi
Geospasial, Karya Ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh  gelar  Doktor  di  Fakultas  Hukum Brawijaya Malang, hlm. 52.
15 Diskusi  penulis  bersama  Bapak  Mahendra  Putra Kurnia, tanggal 22 April 2012.
Bodies,  1967  (Traktat  mengenai  Prinsip- prinsip  yang  Mengatur  Kegiatan  Negara- negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa,  termasuk  Bulan  dan  Benda- benda  Langit  Lainnya,  1967).  Selanjutnya akan disingkat Jangka Waktu 1967-2001.
3. Sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2002  tentang  Pengesahan Treaty  on  Principles  Governing  the Activities  of  State  in  the  Exploration  and Use  of  Outer  Space,  including  the  Moon and  Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai  Prinsip-prinsip  yang  Mengatur Kegiatan  Negara-negara  dalam  Eksplorasi dan  Penggunaan  Antariksa,  termasuk Bulan  dan  Benda-benda  Langit  Lainnya,
1967) sampai sekarang. Selanjutnya akan disingkat Jangka Waktu 2002-sekarang.
Adapun peraturan perundang-
undangan  mengenai  status  yuridis  ruang angkasa  dalam  hukum  agraria  Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Jangka Waktu 1960-1966
a. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Dimulai  dengan  Undang-undang  yang menjadi  induk  dari  peraturan  hukum agraria  Indonesia.  Diketahui  dalam UUPA  ini  terdapat  begitu  banyak  pasal yang  memuat  klausul  “ruang  angkasa”, yaitu : Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2),  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UUPA. Dimulai  dari  pandangan  adanya  hak menguasai negara 16 yang menjadi dasar pemerintah  dan  pemerintah  daerah membuat  perencanaan  persediaan, peruntukan  dan  penggunaan  ruang angkasa 17 serta  dalam  hal  mengatur hubungan  orang  dan  badan  hukum dengan  ruang  angkasa, 18 yang  adapun
16 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.
17 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang.... Op.cit.
18 Pasal 1 ayat (3), Pasal 9  ayat (1) dan  Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang.... Op.cit.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 7, No. 2 5
hubungan  itu  disebut  sebagai  hak  atas ruang  angkasa  yang  berupa  hak  guna ruang  angkasa. 19 Ketika  membahas status  yuridis  ruang  angkasa  sangat jelas  dan  mudah  dipahami  membaca Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan ruang  angkasa  berada  dalam  wilayah Republik  Indonesia.  Diketahui  Undang- undang ini masih berlaku.
b. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1962 tentang  Karantina  Udara  (selanjutnya disebut UU Karantina Udara) Undang-undang ini secara eksplisit telah menyebutkan  adanya  dua  ruang  yaitu ruang  udara  dan  ruang  angkasa 20 namun  belum  pada  pemisahan  ruang udara  dan  ruang  angkasa  yang  dapat dilihat  pada  adanya  dituliskan  “pesawat terbang  di  luar  angkasa”  dalam penjelasan Pasal 1 huruf e. Dalam Undang-undang ini juga dituliskan "Peraturan Isyarat Internasional" yaitu dalam Pasal 1 huruf e yang menurut penulis menunjuk pada
Konvensi Chicago 1944, mengingat pada saat  disahkannya  Undang-undang  ini, yaitu  tahun  1962  belum  ada  peraturan internasional  tentang  ruang  angkasa. Kemudian  mengenai  status  yuridis ruang angkasa dan meninjau pada Pasal 1  huruf  k  dimana  masuknya  pesawat kepunyaan  angkatan  bersenjata  pada pengertian  pesawat  udara,  cukup menunjukan  maksud  pengaturan  status yuridis  ruang  angkasa  Undang-undang ini  adalah  sama  seperti  UUPA  yaitu masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Diketahui tidak ada pencabutan, penggantian atau perubahan terhadap Undang-undang ini. c. Keputusan  Presiden  Nomor  236  Tahun 1963  tentang  Lembaga  Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional
Pada  Pasal  4  dituliskan  mengenai hubungan dan kerja-sama antar negara, yang  seolah  menunjukan  Keppres  ini telah  memandang  status  yuridis  ruang
19 Pasal 4 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang.... Op.cit.
20 Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.
angkasa  tidak  dapat  dimiliki  oleh  salah satu  negara,  namun  tidaklah  demikian ketika memperhatikan bahwa hubungan antar  negara  yang  dimaksud  bukan pada  status  yuridis  ruang  angkasa, melainkan  dalam  hal  mempelajari kegiatan  Negara  lain  di  angkasa. Ditambah  dengan  adanya  pengaturan mengenai  kekuatan  angkasa  luar nasional yang dapat dilihat pada Pasal 2 dan  Pasal  3  menunjukan  bahwa sesungguhnya  Keppres  ini  memandang status  yuridis  ruang  angkasa  masuk dalam  wilayah  Indonesia.  Diketahui Keppres  ini  telah  dicabut  dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1974 tentang Lembaga  Penerbangan  dan  Angkasa Nasional.
2. Jangka Waktu 1967-2001
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang menandatangani Space  Treaty  1967  pada saat  lahirnya Space  Treaty  1967. 21 Namun, penandatanganan  tersebut  tidak  segera ditindaklanjuti oleh Indonesia, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Indonesia
sehubungan  dengan  belum  diratifikasinya perjanjian  tersebut. 22 Adapun  untuk menjawab  kedudukan  tersebut  dapat diketahui  dengan  mengalisis  peraturan- peraturan  mengenai  ruang  angkasa  di Indonesia setelah penandatanganan tersebut. a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan  Tanah  untuk  Keperluan Tempat Pemakaman Adanya “Penggarisan seperti tersebut di atas  terdapat  pula  dalam  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria….” Yang dituliskan pada penjelasan dan adanya tanggung jawab
21 Konsideran  menimbang  huruf  c  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles  Governing  the  Activities  of  State  in  the Exploration  and  Use  of  Outer  Space,  including  the Moon  and  Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai  Prinsip-prinsip  yang  mengatur  Kegiatan Negara-negara  dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan Antariksa  termasuk  Bulan  dan  Benda-benda  Langit Lainnya, 1967).
22 Priyatna Abdurrasyid, 1989, Op.cit., hlm. 14.
Elia Israel Simarangkir
Negara  agar  ruang  angkasa  dipelihara dan  dipergunakan  untuk  kesejahteran rakyat  menunjukan  bahwa  Peraturan Pemerintah  ini  memandang  ruang angkasa  masuk  dalam  wilayah  Republik Indonesia. Diketahui tidak ada pencabutan, penggantian atau perubahan terhadap Peraturan Pemerintah ini. b. Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1989 tentang Telekomunikasi “….sehingga sepatutnya apabila undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok
Agraria  dijadikan  sebagai  salah  satu landasan  dalam  penyusunan  Undang- undang ini….”
Kutipan  di  atas  adalah  kutipan  berasal dari  penjelasan  Undang-undang  ini. Memang tidak secara eksplisit mengenai status  yuridis  ruang  angkasa,  namun, berdasar  kutipan  tersebut  bahwa  UUPA salah  satu  landasan  penyusunan,  maka dapat  diketahui  sama  dengan  UUPA Undang-undang  ini  memandang  status yuridis  ruang  angkasa  masuk  dalam wilayah  Indonesia.  Diketahui  Undang- undang  ini  telah  dicabut  dengan Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999 tentang Telekomunikasi.
c. Undang-undang  Nomor  24  Tahun  1992 Tentang Penataan Ruang Berbeda dengan dua peraturan sebelumnya  dalam  jangka  waktu  1967- 2001, Undang-undang ini telah terdapat pemisahan  ruang  udara  dan  ruang angkasa  dimana  dalam  Pasal  1 dituliskan  “Ruang  adalah  wadah  yang meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah,  tempat  manusia  dan  makhluk lainnya  hidup  dan  melakukan  kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”  dan  pada  Penjelasan  Pasal  1 dituliskan  bahwa  “Dalam  Undang- undang ini, pengertian ruang udara ( air- space)  tidak  sama  dengan  pengertian ruang  angkasa  ( outerspace).  Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda  langit  lainnya  adalah bagian  dari  antariksa,  yang  merupakan ruang di luar ruang udara”.
Dengan  kata  lain  Undang-undang  ini implisit  menyatakan  ruang  angkasa tidak  termasuk  dalam  wilayah  Republik Indonesia  atau  telah  sesuai  dengan subtansi  status  yuridis  ruang  angkasa dalam Space  Treaty  1967.  Diketahui bahwa Undang-undang ini telah dicabut dengan  Undang-undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Selain  ketiga  peraturan  tersebut,  pada jangka waktu ini juga terdapat beberapa perjanjian  internasional  yang  diratifikasi oleh Indonesia, yang antara lain:
a. Keputusan  Presiden  Nomor  20  Tahun 1996  tentang  Pengesahan Convention on  International  Liability  for  Damage caused  by  Space  Objects,  1972
(konvensi  tentang  tanggung  jawab internasional  terhadap  kerugian  yang disebabkan oleh benda-benda antariksa, 1972)
b. Keputusan  Presiden  Nomor  5  Tahun 1997  tentang  Pengesahan Convention on  Registration  of  Objects  Launched into  Outer  Space,  1975  (konvensi tentang  registrasi  benda-benda  yang diluncurkan ke antariksa, 1975)
c. Keputusan  Presiden  Nomor  70  Tahun 1999  tentang  Pengesahan Agreement for The Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education  in  Asia  and  The  Pacific- Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia  dan  Pasifik  Erafiliasi  pada Perserikatan Bangsa-Bangsa)
d. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang  Pengesahan Agreement  on  The Rescue  of  Astronauts,  the  Return  of Astronauts  and  the  Return  of  Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa)
Dimana  substansi  keempat  perjanjian internasional  tersebut  mengatur  mengenai status  yuridis  ruang  angkasa  yang  sama dengan Space  Treaty  1967  yaitu  pada prinsip tidak dapat dimilikinya ruang angkasa oleh salah satu negara.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 7, No. 2 7

## 3. Jangka Waktu 2002-sekarang
Ratifikasi Space  Treaty  1967  menjadi penting  mengingat  Penjelasan  Pasal  6 Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional  yang menyebutkan  bahwa  penandatanganan dalam  perundingan  bilateral  memang merupakan  tahap  akhir  untuk  melegalisasi naskah perjanjian internasional namun tidak untuk  perjanjian  multilateral  seperti Space Treaty  1967,  penandantanganan  perjanjian internasional  untuk  perjanjian  multilateral bukan  merupakan  pengikatan  diri.  Lebih lanjut  dalam  Penjelasan  Pasal  6  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  disebutkan  bahwa keterikatan terhadap perjanjian internasional  dapat  dilakukan  melalui pengesahan
(ratification/accession/acceptance/ approval). Ratifikasi Space  Treaty  1967  kemudian menjadi  menarik  ketika  mengetahui Space Treaty  1967  yang  adalah  Magna  Charta bagi  ruang  angkasa 23 baru  diratifikasi  pada tahun  2002,  padahal  telah  ada  perjanjian internasional tentang ruang angkasa lainnya yang lebih  dahulu diratifikasi oleh
Indonesia,  yaitu: Liability  Convention  1972 diratifikasi  dengan  Keppres  Nomor  20 Tahun  1996  dan Registration  Convention 1975  diratifikasi  dengan  Keppres  Nomor  5 Tahun 1997. Adapun pengaturan mengenai status yuridis ruang  angkasa  dalam  jangka  waktu  2002- sekarang  yang  berhasil  dikumpulkan  oleh peneliti adalah:
a. Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles  Governing  the  Activities  of State  in  the  Exploration  and  Use  of Outer  Space,  including  the  Moon  and Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi  dan  Penggunaan  Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit
Lainnya, 1967) yang selanjutnya disebut Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967.
23 Priyatna Abdurrasyid, 1989, Op.cit., hlm. 15.
Hanya  terdapat  2  Pasal  dalam  ratifikasi ini,  Pasal  satu  mengenai  mengesahkan Space Treaty 1967 yang salinan naskah asli  dan  terjemahaannya  terlampir  dan Pasal kedua mengenai mulai berlakunya Undang-undang  ini  pada  tanggal diundangkan.
Lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada penjelasan umum dimuat: “Berdasarkan ketentuan  internasional,  ruang  udara tunduk  kepada  kedaulatan  negara kolong, sedangkan antariksa merupakan kawasan kemanusiaan”.
Pada  penjelasan  angka  ke  tiga  huruf  b mengenai  Status  Hukum  Antariksa dimuat: “Sebagai kawasan kemanusiaan ( the province of all mankind), antariksa tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik  atas  dasar  tuntutan  kedaulatan, penggunaan,  pendudukan,  maupun dengan cara-cara lainnya” Dapat  dilihat  tidak  ada  pensyaratan terhadap  substansi Space  Treaty  1967. Bukan  hanya  pensyaratan,  pembuat
Undang-undang ini juga tampak melupakan  adanya  klausul  ruang angkasa dalam UUPA. Adapun mengenai status  yuridis  ruang  angkasa,  Undang- undang  ini  sangat  jelas  menunjukan ruang  angkasa  tidak  tunduk  pada kepemilikan  nasional termasuk  tuntutan kedaulatan.  Diketahui  bahwa  Undang- undang ini masih berlaku.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun 2008  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional Diketahui terdapat Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  substansi yang sama dengan Peraturan Pemerintah ini, yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010 Tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang,  yang  pada  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan  Ruang  menyebutkan  “ruang adalah  wadah  yang  meliputi  ruang darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi  sebagai satu kesatuan  wilayah,  tempat  manusia dan  makhluk  lain  hidup,  melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”  Untuk  memahami  ruang  di
Elia Israel Simarangkir Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dalam  bumi,  perlu  menyimak  Undang- undang yang menjiwai kedua Peraturan
Pemerintah  ini,  yaitu  Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,  yang  pada  Penjelasan  Pasal  32 ayat  (2)  menunjukan  bahwa  ruang  di dalam  bumi  dimaksudkan  untuk  pada jaringan  yang  terdapat  di  bawah  tanah (jalan,  gas,  dan  lain  sebagainya).
Peraturan Pemerintah ini memang tidak secara  eksplisit  mengatur  status  yuridis ruang angkasa, namun dengan menunjukan  adanya  batas  ruang  udara untuk  penerbangan  dengan  antariksa 24
serta  menyatakan  lintas  udara  yang berdasar  pada  perjanjian  internasional tentang ruang udara 25 dan terlebih tidak memasukan  ruang  angkasa  dalam pengertian  wilayah  nasional, 26 sangat cukup  menunjukan  status  yuridis  ruang angkasa  dipandang  tidak  masuk  dalam wilayah  Republik  Indonesia.  Peraturan Pemerintah ini masih berlaku.
c. Undang-undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara Dengan dituliskan batas wilayah negara pada Pasal 6 ayat (1) huruf c kemudian menyatakan  adanya  batas  dengan angkasa luar di udara yang berdasarkan pada hukum internasional serta wilayah yurisdiksi Indonesia yang sesuai peraturan  perundang-undangan  dan hukum  internasional,  sangat  jelas menunjukan bahwa pembentuk Undang-undang telah sangat sadar akan keberadaan Space  Treaty  1967  dan perjanjian internasional mengenai ruang angkasa  lainnya.  Terhadap  status yuridis  ruang  angkasa,  Undang-undang ini  memandang  ruang  angkasa  tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia.  Undang-undang  ini  masih berlaku saat ini. d. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan
Terlihat  Undang-undang  ini  ingin menegaskan kedaulatan negara dengan beberapa  kali  menyebutkan  mengenai kedaulatan  negara,  sama  seperti beberapa  peraturan  lainnya,  undang- undang ini tidak memuat secara eksplisit
24 Penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
25 Ibid.
26 Penjelasan  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang.... Op.cit.
pengaturan status yuridis ruang angkasa.  Terhadap hal ini terdapat  tiga kemungkinan  menurut  analisa  penulis. Pertama,  pembentuk  Undang-undang masih  ragu  mengenai  ruang  udara  dan ruang angkasa, mengenai ruang angkasa  masuk  dalam  wilayah  Republik Indonesia atau tidak. Kedua, pembentuk Undang-undang  merasa  ruang  angkasa tidak termasuk dalam substansi Undang-undang  ini  karena  Undang- undang  ini  tentang  penerbangan  yang hanya  dalam  wilayah  udara.  Ketiga karena pembentuk undang-undang telah sadar bahwa ruang angkasa bukan wilayah  Republik  Indonesia  sehingga tidak  disebutkan.  Dengan  adanya “atmosfer"  pada  Pasal  1  angka  3 menurut penulis dapat diartikan pembentuk  Undang-undang  hendak menunjukan  batas  antara  ruang  udara dengan  ruang  angkasa,  sehingga implisit  Undang-undang  ini  memandang ruang  angkasa  tidak  masuk  dalam wilayah  Republik  Indonesia.  Diketahui Undang-undang ini masih berlaku. Dalam  jangka  waktu  ini  juga  terdapat pengesahan terhadap persetujuan perjanjian internasional, yaitu:
a. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2011  tentang  Pengesahan  Persetujuan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dan  Kabinet  Menteri  Ukraina  mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai ( Agreement between the Government of the  Republic  of  Indonesia  and  the Cabinet  of  Ministers  of  Ukraine  on Cooperation  in  the  Exploration  and Peaceful Uses of Outer Space)
b. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir ( Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty)
Pengaturan  Status  Yuridis  Ruang Angkasa  dalam  Hukum  Agraria  Indonesia dapat  lebih  mudah  dipahami  dengan  melihat Tabel 1:
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul

## Tabel 1.  Hasil  Identifikasi  Pengaturan  Status  Yuridis  Ruang  Angkasa  dalam  Hukum Agraria Indonesia
Secara  garis  besar  diketahui  pada jangka  waktu  1960-1966  pengaturan  status yuridis  ruang  angkasa  dalam  hukum  agraria Indonesia  menunjukan  ruang  angkasa  masuk wilayah  Republik  Indonesia,  jangka  waktu 1967-2001 masih pada pandangan yang sama, walau  telah  terdapat  Undang-undang  Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang mengatur  bahwa  ruang  angkasa  tidak  masuk wilayah  Republik  Indonesia  dan  jangka  waktu 2002-sekarang  menunjukan  bahwa  ruang angkasa  tidak  masuk  wilayah  Republik Indonesia.
Harmonisasi  Hukum  Agraria  Indonesia Dengan Hukum Ruang Angkasa Internasional Nampak  ketidakselarasan  (disharmoni) terhadap  pengaturan  status  yuridis  ruang angkasa  dalam  hukum  agraria  Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang memandang  ruang  angkasa  masuk  dalam wilayah  kedaulatan  Republik  Indonesia  dan beberapa  peraturan  lain  yang  menganggap ruang  angkasa  tidak  masuk  dalam  wilayah kedaulatan  Republik  Indonesia  karena  ruang angkasa tidak dapat dimiliki atau dengan kata lain  tidak  tunduk  pada  kedaulatan  suatu
No Peraturan Perundang-undangan Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa Keberlakuan Jangka Waktu 1960-1966 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Berada dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara Berada dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku 3 Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Berada dalam wilayah Republik Indonesia Dicabut dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1974 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Nasional Jangka Waktu 1967-2001 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Berada dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi Berada dalam wilayah Republik Indonesia Dicabut dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia Dicabut dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jangka Waktu 2002-sekarang 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967 Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia Masih Berlaku
Elia Israel Simarangkir Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul negara.  Namun  tidaklah  cukup  sekedar mengetahui adanya disharmoni dalam pengaturan  status  yuridis  ruang  angkasa, maka  digunakanlah  teori  harmonisasi  hukum sebagai  konsep  untuk  menjamin  kepastian hukum status yuridis ruang angkasa.
Berdasarkan  prosedur  harmonisasi hukum  menurut  Kusnu  Goesniadhie,  terhadap disharmoni  Hukum  Agraria  Indonesia  dengan
Hukum Ruang Angkasa Internasional didapatkan prosedur harmonisasi yang sebagai berikut: 1. Identifikasi  letak  disharmoni hukum  dalam penerapan peraturan perundang-undangan Pertama  harus  dipahami  adalah pengaturan  status  yuridis  ruang  angkasa dalam Space Treaty 1967 yang pengaturannya  berinti  bahwa  ruang angkasa  tidak  tunduk  pada  kepemilikan nasional  termasuk  kedaulatan,  atau dengan  kata  lain  tidak  masuk  dalam wilayah  Republik  Indonesia.  Berdasarkan pada Tabel 1 Hasil Identifikasi Pengaturan Status  Yuridis  Ruang  Angkasa  dalam Hukum  Agraria  Indonesia  yang  telah dijabarkan  sebelumnya,  maka  diketahui
terdapat  tiga  peraturan  perundang- undangan  dalam  hukum  agraria  Indonesia yang  masih  berlaku  yang  pengaturan status yuridis ruang angkasanya bertentangan  dengan Space  Treaty  1967,
yaitu:
a. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.
b. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1962 tentang Karantina Udara.
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan  Tanah  untuk  Keperluan Tempat Pemakaman.
Dalam  hal  membahas  identifikasi letak  disharmoni  maka  tidaklah  cukup dirasa  jika  hanya  mengetahui  peraturan perundang-undangannya saja tanpa menunjuk  pasal  yang  bertentangan  dalam peraturan perundang-undangannya:
a. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).
Dengan rincian pasal yang dapat dilihat pada Tabel 2: Tabel 2. Rincian Pasal UUPA yang Bertentangan dengan Space Treaty 1967 UUPA Space Treaty 1967 Pasal Substansi Pasal Substansi Pasal 1 ayat (2) Ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan serta kekayaan nasional Pasal 2 “Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means” atau dalam bahasa Indonesia “Luar angkasa,
termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain.” Pasal 1 ayat (3) Hubungan Indonesia dan ruang angkasa Pasal 1 ayat (6) Pengertian ruang angkasa Pasal 2 ayat (1) Penguasaan negara atas ruang angkasa, termasuk kekayaan alam didalamnya Pasal 2 ayat (2) Pengaturan dan penyelenggaraan ruang angkasa serta hubungan hukum dengan subjek hukum Pasal 4 ayat (3) Adanya hak atas ruang angkasa Pasal 5 Ruang angkasa yang diatur berdasar hukum adat dengan syarat tertentu Pasal 8 Pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam ruang angkasa Pasal 9 ayat (1) Hanya warga-negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum dengan ruang angkasa Pasal 11 ayat (1)  Pengaturan hubungan hukum ruang angkasa agar tidak melampaui batas Pasal 14 ayat (1)  Perencanaan pemerintah tentang ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya
Pasal 14 ayat (2)  Pemerintah Daerah juga mengatur ruang angkasa Pasal 16 ayat (2)  Adanya hak guna ruang angkasa Pasal 48 ayat (1)  Pengertian hak guna ruang angkasa Pasal 48 ayat (2)  Pengaturan lebih lanjut hak guna ruang angkasa dengan Peraturan Pemerintah
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 11 Dari tabel tersebut nampak pertentangan  UUPA  dengan Space Treaty  1967  adalah  dalam  hal  status yuridis ruang angkasa. b. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1962 tentang  Karantina  Udara  (selanjutnya disebut UU Karantina Udara).
Dengan rincian pasal yang dapat dilihat pada Tabel 3:
Tabel 3.  Rincian  Pasal  UU  Karantina  Udara  yang  Bertentangan  dengan Space Treaty 1967 UU Karantina Udara Space Treaty 1967 Pasal Substansi Pasal Substansi Pasal 1 huruf k Masuknya pesawat udara kepunyaan angkatan bersenjata ke ruang angkasa atau sebaliknya Pasal 4 Tidak bolehnya menempatkan senjata nuklir atau jenis lainnya, bulan dan benda langit lainnya harus digunakan khusus untuk tujuan damai Dari tabel tersebut nampak pertentangan  yang  diatur  secara eksplisit  antara  UU  Karantina  Udara dengan Space  Treaty  1967  bukan  pada status  yuridis  ruang  angkasa  namun pada penggunaan ruang angkasa. Pertentangan ini dapat dipahami dengan melihat  Penjelasan  Pasal  1  huruf  e  UU Karantina  Udara.  Dimana  UU  Karantina Udara  memuat  pengertian  pesawat udara  adalah  pesawat  yang  terbang  di luar angkasa. c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan  Tanah  untuk  Keperluan Tempat Pemakaman. Sebagaimana dipaparkan pada Identifikasi  Pengaturan  Status  Yuridis Ruang  Angkasa  Dalam  Hukum  Agraria Indonesia,  diketahui  bahwa  pengaturan mengenai  status  yuridis  ruang  angkasa pada  Peraturan  Pemerintah  ini  bukan pada  Pasal  melainkan  pada  penjelasan yang berinti bahwa penggarisan Peraturan  Pemerintah  ini  sebagaimana terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria.  Dapat  dikatakan Peraturan Pemerintah ini hanya mengikuti  substansi  yang  diatur  dalam UUPA,  dalam  hal  ini  mengenai  status yuridis ruang angkasa. Dengan kata lain ketika  status  yuridis  ruang  angkasa dalam  UUPA  telah  harmonis,  maka dengan serta merta Peraturan Pemerintah juga menjadi harmonis. Berdasar  identifikasi  tersebut  maka diketahui letak disharmoni hukum mengenai  status  yuridis  ruang  angkasa adalah  pada  Pasal  1  ayat  (2),  (3),  (6), Pasal  2  ayat  (1),  (2),  Pasal  4  ayat  (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat  (1),  Pasal  14  ayat  (1),  (2),  Pasal  16 ayat  (2),  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UUPA dan Pasal 2 Space Treaty 1967. 2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum
Berdasarkan  pada  identifikasi  letak disharmoni  hukum  sebelumnya  dan meninjau  pendapat  L.M.  Gandhi  mengenai sejumlah  penyebab  timbulnya  disharmoni hukum, 27 maka diketahui bahwa penyebab terjadinya  disharmoni  hukum  mengenai status yuridis ruang angkasa adalah:
a. Perbedaan  antara  berbagai  Undang- undang  atau  peraturan  perundang-
undangan Perbedaan dalam hal ini dimaksudkan  untuk  melihat  pada peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  lingkup  hukum  nasional, yaitu perbedaan mengenai status yuridis ruang  angkasa  dalam  UUPA  dengan Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967. Lebih  tepatnya  adalah  perbedaan yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (2), (3),  (6),  Pasal  2  ayat  (1),  (2),  Pasal  4 ayat  (3), Pasal  5,  Pasal  8,  Pasal  9  ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1),
(2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1)
27 Ibid., hlm. 183.
Elia Israel Simarangkir
dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  dengan  Pasal  1  dan Penjelasan  angka  ke  tiga  huruf  b Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles  Governing  the  Activities  of State  in  the  Exploration  and  Use  of Outer  Space,  including  the  Moon  and Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi  dan  Penggunaan  Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit
Lainnya,  1967),  yang  mana  pada  Pasal 1  memuat  mengenai  pengesahan  dan pada  Penjelasan  angka  ke  tiga  huruf  b memuat  mengenai  status  yuridis  ruang angkasa  yang  tidak  tunduk  pada kepemilikan nasional termasuk kedaulatan. b. Benturan antara hukum nasional dengan hukum internasional Perbedaan dalam hal ini dimaksudkan  bukan  hanya  untuk melihat  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  lingkup hukum  nasional,  tetapi  juga  hukum yang  berlaku  internasional,  yaitu perbedaan status yuridis ruang angkasa dalam UUPA dengan Space Treaty 1967. Lebih  tepatnya  adalah  perbedaan yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (2), (3),  (6),  Pasal  2  ayat  (1),  (2),  Pasal  4 ayat  (3), Pasal  5,  Pasal  8,  Pasal  9  ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  dengan  Pasal  2 Space Treaty 1967 yang menyebutkan: “Outer space,  including  the  Moon  and  other celestial  bodies,  is  not  subject  to national  appropriation  by  claim  of sovereignty,  by  means  of  use  or occupation,  or  by  any  other  means” atau dalam bahasa Indonesia
menyebutkan  “Luar  angkasa,  termasuk bulan  dan  benda  langit  lainnya,  tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan,  melalui  penggunaan  atau pekerjaan, atau dengan cara lain”.
Selain  pendapat  L.M.  Gandhi,  perlu juga rasanya meninjau pendapat A.A. Oka Mahendra  mengenai  faktor  penyebab disharmoni,  yang  kemudian  diketahui bahwa  penyebab  disharmoni dalam  hal ini adalah: 28
c. Pembentukan  dilakukan  oleh  lembaga yang  berbeda  dan  sering  dalam  kurun waktu yang berbeda.
UUPA  dibentuk  oleh  Presiden Republik  Indonesia  dengan  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong- Royong  tanggal  24  September  1960, Space Treaty 1967 dibentuk oleh Majelis
Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa berupa  penerimaan  secara  aklamasi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan  Bangsa  Bangsa  No  222 (XXI)  dan  ditandatangai  60  negara  di Washington  pada  tanggal  27  Januari 1967 sedangkan Undang-undang Nomor 16  Tahun  2002  tentang  Pengesahan Space  Treaty  1967  dibentuk  Presiden Republik  Indonesia  dengan  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2002. d. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang- undangan berganti-ganti
Pejabat  yang  berwenang  dalam pembentukan  UUPA  adalah  Soekarno sebagai  Presiden  Republik  Indonesia, Tamzil  sebagai  Sekretaris  Republik Indonesia  dan  Zainul  Arifin  dari  Partai NU  sebagai  Ketua  Dewan  Perwakilan Rakyat  Gotong-Royong. 29 Pejabat  yang berwenang  dalam  pembentukan Space Treaty  1967  adalah  U  Thant  yang berasal  Burma  (sekarang  Myanmar) sebagai  Sekjen  Perserikatan  Bangsa Bangsa. 30 Perlu  diingat  juga  bahwa
28 A.A.  Oka  Mahendra, Harmonisasi  Peraturan Perundang-undangan,
http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421- harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses tanggal 6 Mei 2012 Pukul 18.40 Wita.
29 Detail  biodata  Pejabat  Menteri, Zainul  Arifin, http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet personnel/popup_profil_pejabat.php?id=128&preside n_id=1&presiden=sukarno diakses  tanggal  7  Mei 2012 Pukul 22.50 Wita.
30 MAPPAN, Nama  nama  Sekjen  Perserikatan  Bangsa Bangsa ( PBB ), http://edkhumaedis.
blogspot.com/2010/09/nama-nama-sekjen-
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 13 tahun 1967 Presiden Republik Indonesia telah digantikan oleh Soeharto. Kemudian  pejabat  yang  berwenang dalam  pembentukan  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2002  tentang Pengesahan Space  Treaty  1967  adalah Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden  Republik  Indonesia,  Bambang Kesowo  sebagai  Sekretaris  Republik Indonesia  dan  Wahono  yang  berasal dari Partai Golkar sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan  metode  penafsiran  dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni. Menurut  ilmu  hukum  terdapat  empat metode penafsiran hukum, yaitu:
penafsiran  gramatikal,  penafsiran  historis atau  sejarah,  penafsiran  sistematis  dan penafsiran  sosiologis. 31 Adapun  metode penafsiran  hukum  yang  akan  digunakan dalam  hal  ini  adalah  penafsiran  historis atau  berdasar  pada  sejarah.  Seperti  yang diketahui  bersama  bahwa  UUPA  disahkan pada  tahun  1960,  dan  sebagaimana  telah dituliskan  dalam  pendahuluan  diketahuia bahwa  Sputnik  I  milik  Soviet  diluncurkan pada  tahun  1957  yang  kemudian menimbulkan adanya permasalahan mengenai batas antara ruang angkasa dan ruang udara. Permasalahan batas tersebut baru  dimulai  pada  tahun  1959  dan sebagaimana  namanya  diketahui  bahwa Space Treaty 1967 lahir pada tahun 1967.
Berdasar  urutan  kejadian  tersebut diketahui bahwa UUPA disahkan pada saat dunia  internasional  masih  dalam  tahap mencari  batas  ruang  angkasa  dan  ruang udara.  Mengingat  semangat  nasionalis yang  sangat  tinggi  pada  saat  itu,  maka tidaklah  heran  pembuat  UUPA  tidak memilih  klausul  “ruang  udara”  melainkan dengan  berani  memasukan  klausul  “ruang angkasa” dalam UUPA. 32 Namun keberanian  tersebut  berubah  menjadi  hal
perserikatan-bangsa.html diakses tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.56 Wita.
31 Mahendra Putra Kurnia, 2011, Op.cit., hlm. 85.
32 Diskusi  penulis  bersama  Ibu  Wiwik  Harjanti,  tanggal 26 April 2012.
yang  sangat  disayangkan  ketika  Pasal- pasal  yang  mengatur  mengenai  ruang angkasa  dalam  UUPA,  yaitu:  Pasal  1  ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal  11  ayat  (1),  Pasal  14  ayat  (1),  (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA  masih  tetap  berlaku  sampai  saat lahirnya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2002  tentang  Pengesahan Treaty  on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including  the  Moon  and  Other  Celestial Bodies,  1967  (Traktat  mengenai  Prinsip- prinsip  yang  Mengatur  Kegiatan  Negara- negara  dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan Antariksa,  termasuk  Bulan  dan  Benda- benda  Langit  Lainnya,  1967),  yang  pada Pasal  1  memuat  mengenai  pengesahan dan pada Penjelasan angka ke tiga huruf b memuat  mengenai  status  yuridis  ruang angkasa yang tidak tunduk pada kepemilikan nasional termasuk kedaulatan, dengan  kata  lain  tidak  masuk  dalam wilayah negara manapun termasuk Republik  Indonesia,  dan  bahkan  masih juga  tetap  berlaku  sampai  saat  ini  serta turut menjiwai peraturan agraria lain.
Berdasarkan penafsiran historis nampak  bahwa  Pasal  1  ayat  (2),  (3),  (6), Pasal  2  ayat  (1),  (2),  Pasal  4  ayat  (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat  (1),  Pasal  14  ayat  (1),  (2),  Pasal  16 ayat  (2),  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UUPA telah  tidak  sesuai  lagi  dengan  masa sekarang ini.
Oleh  karena  itu,  pernyataan  hukum mengenai tidak berlakunya lagi      Pasal 1 ayat  (2),  (3),  (6),  Pasal  2  ayat  (1),  (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat  (1),  Pasal  11  ayat  (1),  Pasal  14  ayat (1),  (2),  Pasal  16  ayat  (2),  Pasal  48  ayat (1)  dan  (2)  UUPA  (yang  selanjutnya disebut Pasal-pasal yang mengatur mengenai  ruang  angkasa  dalam  UUPA) adalah  penemuan  hukum  yang  tepat menurut analisa penulis.
Adapun pernyataan hukum mengenai tidak  berlakunya  tidak  berlakunya  lagi Pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai ruang  angkasa  dalam  UUPA  dapat
Elia Israel Simarangkir Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
ditempuh  melalui  cara-cara  sebagai berikut:
a. Mengajukan judicial  review  (dalam  hal ini pengujian materiil) kepada Mahkamah Konstitusi Langkah ini dijamin dalam beberapa  peraturan  yaitu:  Pasal  9  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Pasal 1   angka 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  dan  Pasal  24C ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Judicial  review  yang  dimaksud bukan pada pengujian formil (pembentukan Undang-undang) melainkan pada pengujian materiil, yang dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang
Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  diatur  bahwa dalam  permohonan  wajib  diuraikan mengenai  materi  muatan  dalam  ayat, pasal,  dan/atau  bagian  Undang-undang yang  dianggap  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam hal ini, pengujian mengenai materi  “ruang  angkasa”  yang  diatur dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat
(2),  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UUPA dianggap  bertentangan  dengan    Pasal 25A  dan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlebih bertentangan  juga  dengan  alinea keempat  Pembukaan  Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  tidak  pernah  diubah,  yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Adapun meninjau Pasal 57 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi,  maka  putusan Mahkamah  Konstitusi  dapat  saja  tidak langsung pada penyataan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikatnya Pasal-pasal yang mengatur mengenai  ruang  angkasa  dalam  UUPA secara  satu  kesatuan,  melainkan  hanya pada  materi  “ruang  angkasa”  dalam Pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai ruang angkasa dalam UUPA.
Sebagai langkah kongkret, melihat
Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  yang  mengatur mengenai pemohon yang dapat diajukan  oleh  perorangan  (WNI),  maka terbuka peluang bagi penulis, dosen dan bahkan  pembaca  untuk  mengajukan judicial  review  (dalam  hal  ini  pengujian materiil) tersebut.  Menurut  penulis langkah tersebut tidaklah menjadi rumit sebagaimana uji materiil lainnya apabila didasarkan  pada  kesadaran  memang terdapat perbedaan pemahaman mengenai ruang angkasa saat disahkannya UUPA dan sekarang ini. b. Membuat Undang-undang baru Diprakarsai oleh Presiden (sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945) dan/atau  badan  legislatif  yaitu  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) untuk membuat Undang-undang.
Undang-undang  baru  tersebut dapat  dalam  bentuk  perubahan  atas UUPA  atau  pengganti  UUPA  secara keseluruhan.
1) Undang-undang  perubahan  atas UUPA. Dapat dilihat pada lampiran Undang–undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan yaitu  lebih  tepatnya  pada  lampiran bab  IV  huruf  d  mengenai  bentuk rancangan Undang-undang perubahan Undang-undang. Adapun  substansi  yang  dimaksud penulis pada Undang-undang perubahan  atas  UUPA  tersebut adalah:
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 15 a) Memuat mengenai tidak berlakunya lagi Pasal-pasal  yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA. Dapat  dilihat  pada  angka  146 Lampiran Undang-undang Nomor    12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan:  “Untuk  mencabut Peraturan  Perundang-undangan yang  telah  diundangkan  dan telah  mulai  berlaku,  gunakan frasa  dicabut  dan  dinyatakan tidak berlaku.” b) Memuat  mengenai  perubahan terhadap  seluruh  kata  dan  frasa ruang angkasa dalam UUPA. Dapat  dilihat  juga  pada  angka 231  Lampiran  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: “Perubahan Peraturan  Perundang-undangan dapat  dilakukan  terhadap:  a. seluruh  atau  sebagian  buku, bab, bagian, paragraf, pasal,dan/atau  ayat;  atau  b. kata,  frasa,  istilah,  kalimat, angka, dan/atau tanda baca.”
Dalam  hal  ini  perubahan  UUPA terhadap  seluruh  kata  dan  frasa “ruang angkasa” menjadi “ruang udara”. Adapun  Undang-undang  perubahan atas UUPA dengan substansi memuat perubahan terhadap seluruh  kata  dan  frasa  ruang angkasa dalam UUPA menjadi ruang udara  adalah  lebih  baik  menurut penulis dalam hal mencegah terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan unsur lainnya, yaitu:  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya.
2) Undang-undang  pengganti  UUPA secara keseluruhan. Dengan kata lain membuat Undang- undang  yang  benar-benar  baru mengenai agraria yang sebagaimana telah  seringkali  menjadi  wacana.
Dimana  Undang-undang  agraria pengganti  UUPA  tersebut  tidak  lagi mengatur  mengenai  kedaulatan Negara  Indonesia  terhadap  ruang angkasa  serta  hak  guna  ruang angkasa  yang  sebagaimana  diatur dalam UUPA.
Pembuatan  Undang-undang  ini harus  terlebih  dahulu  direncanakan dalam  Prolegnas, 33 yang  tidak  menutup kemungkinan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional atau Menteri Luar Negeri yang sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan tanggung  jawabnya  mempersiapkan rancangan  Undang-undang  tersebut untuk diajukan oleh Presiden. 34 Ketika  Pasal-pasal  yang  mengatur mengenai  ruang  angkasa  dalam  UUPA dinyatakan  tidak  berlaku  lagi,  maka  teori hukum  agraria  pun  berubah.  Bukan  lagi melingkupi  bumi,  air  dan  ruang  angkasa serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya melainkan menjadi bumi, air dan ruang  udara  serta  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya.
4. Upaya  penalaran  hukum  agar  hasil penafsiran  dan  konstruksi  hukum  tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika a. Meninjau  teori  hubungan  hukum internasional dan hukum nasional Peneliti  tidak  berdasar  teori monisme  yang  menganggap  hukum internasional  lebih  utama  dari  hukum nasional, tidak juga berdasar pada teori dualisme  yang  memandang  hukum internasional  lebih  rendah  dibanding hukum  nasional,  namun  lebih  kepada pandangan  bahwa  hukum  nasional  dan hukum  internasional  bersinergi  satu sama  lain.  Hukum  internasional  tetap menghormati kedaulatan hukum nasional maka dapat dilakukan pensyaratan (reservation)  dalam  hal meratifikasi perjanjian internasional.
Tetapi  pensyaratan (reservation) tersebut  tidak  dilakukan  Indonesia
33 Pasal  16  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
34 Pasal  47  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan .
Elia Israel Simarangkir
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dalam  hal  meratifikasi Space  Treaty
1967. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002  tentang  Pengesahan Treaty  on Principles  Governing  the  Activities  of State  in  the  Exploration  and  Use  of Outer  Space,  including  the  Moon  and Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam
Eksplorasi  dan  Penggunaan  Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya,  1967)  hanya  terdiri  dari  dua pasal, pertama mengesahkan dan kedua mengenai  mulai  berlakunya  Undang- undang tersebut pada tanggal diundangkan. Bahkan  ketika  ingin  memuat pensyaratan  dalam  Undang-undang ratifikasi Space  Treaty  1967  dengan tujuan  tetap  berlakunya  Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa  dalam  UUPA  menurut  hemat penulis  hal  tersebut  tidaklah  bisa dilakukan, karena pada penjelasan Pasal 8  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2000  tentang  Perjanjian  Internasional diatur bahwa pensyaratan diperbolehkan apabila tidak bertentangan  dengan  maksud  atau tujuan  dari  perjanjian  internasional tersebut,  dalam  hal  ini  jelas  bahwa substansi  status  yuridis  ruang  angkasa yang diatur UUPA bertentangan dengan maksud dan tujuan status yuridis ruang angkasa  yang  diatur dalam  Space Treaty 1967 dimana dalam UUPA status yuridis  ruang  angkasa  termasuk  dalam wilayah  kedaulatan  negara  Indonesia sedangkan  dalam Space  Treaty  1967
status yuridis ruang angkasa tidak boleh dimiliki oleh negara manapun. b. Meninjau asas-asas peraturan perundang-undangan Meninjau pada asas-asas peraturan  perundang-undangan  maka akan  dapat  dengan  mudah  diperoleh penemuan  hukum  terhadap  disharmoni ini,  terlebih  pada  Asas  Undang-undang yang  berlaku  belakangan  membatalkan Undang-undang  yang  berlaku  terdahulu (lex  posterior  derogat  lex  priori)  dan asas  Undang-undang  yang  bersifat
khusus  mengenyampingkan  Undang- undang  yang  bersifat  umum (lex specialis  derogat  lex  generalis)  seperti yang  telah  diketahui  bahwa  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2002  tentang Pengesahan Treaty  on  Principles Governing  the  Activities  of  State  in  the Exploration  and  Use  of  Outer  Space, including  the  Moon  and  Other  Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip- prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara- negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan  Antariksa,  termasuk  Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) lebih  baru  berlaku  dan  lebih  khusus mengatur mengenai status yuridis ruang angkasa  bila  dibandingkan  dengan UUPA.
Namun  tidaklah  sesederhana  itu ketika  menyadari  letak  disharmoni antara  UUPA  dan Space  Treaty  1967 yang  telah  diratifikasi  bukan  pada mekanisme  melainkan  pada  subtansi yaitu  masuk  atau  tidaknya  ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia,  sehingga  menjadi  tidaklah tepat menurut penulis ketika diberlakukan pengenyampingan terhadap disharmoni tersebut . Kemudian  meninjau  asas  peraturan perundang-undangan  lainnya,  yaitu Undang-Undang  tidak  dapat  diganggu guggat.  Meninjau  asas  ini  maka  Pasal- pasal  yang  mengatur  mengenai  ruang angkasa dalam UUPA tetaplah
mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat sepanjang belum dilakukannya pernyataan  hukum  bahwa  Pasal-pasal tersebut  tidak  berlaku  lagi,  maka pernyataan  hukum  mengenai  tidak berlakunya lagi  Pasal-pasal yang mengatur  mengenai  ruang  angkasa dalam  UUPA  adalah  penemuan  hukum yang tepat menurut analisa penulis.
c. Meninjau  sistem  hukum  yang  dianut oleh Negara Indonesia Sebagaimana  diketahui  bahwa Indonesia  cenderung  mengikuti  sistem hukum civil  law. 35 Dengan  prinsip  yang
35 Mahendra  Putra  Kurnia, Bahan  Kuliah  Sistem  Hukum Indonesia Match Day 2, http://mahendraputra.net/wp-
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
mendasar  pada  system  hukum  ini adalah  „hukum  memperoleh  kekuatan mengikat,  karena  diwujudkan  dalam peraturan-peraturan  yang  berbentuk undang-undang  dan  tersusun  secara sistematik  di  dalam  kodifikasi  atau kompilasi  tertentu‟.  Prinsip  dasar  ini dianut  mengingat  bahwa  nilai  utama yang  merupakan  tujuan  hukum  adalah kepastian  hukum  dan  kepastian  hukum hanya  dapat  diwujudkan  bila  diatur dengan  peraturan  peraturan  hukum yang tertulis. 36 Meninjau system hukum civil law yang  dianut  oleh  Indonesia  ini  maka sangat  diperlukan  pernyataan  hukum yang  eksplisit  menyatakan  mengenai tidak  berlakunya  lagi  Pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  ruang  angkasa dalam UUPA karena dengan membiarkan Pasal-pasal tersebut berlaku  justru  membuat  kepastian hukum  yang  adalah  tujuan  dari  sistem hukum civil law tidak akan tercapai.
d. Meninjau asas fictie hukum Ignorare  Legis  est  lata  Culpa atau fictie  hukum  yang  berarti  setiap orang  dianggap  telah  mengetahui adanya  suatu  Undang-Undang  yang telah diundangkan, meski dalam prakteknya  banyak  masyarakat  yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui adanya  peraturan  perundang-undangan yang  baru.  Luasnya  daerah  geografis negara  Indonesia,  buruknya  akses masyarakat  kepada  pemerintahan  dan keterbelakangan wilayah membuat tidak seluruh  peraturan  perundang-undangan dapat  diketahui  oleh  masyarakat  hanya dengan perintah pencantuman ke dalam Lembaran Negara atau Tambahan Berita Negara. 37
content/uploads/2012/02/BAHAN-KULIAH-SISTEM- HUKUM-INDONESIA-2.pdf ,  diakses  tanggal  24  April 2012 Pukul 17.00 Wita.
36 R.  Abdoel  Djamali,  1984, Pengantar  Hukum Indonesia, Rajawali, Jakarta, hlm. 75.
37 Rahmat  Setiabudi  Sokonagoro, Asas-asas  Hukum dalam Teori dan Praktek, http://www.sokonagoro.com/6-asas-asas-hukum- dalam-teori-dan-praktek.html ,  diakses  tanggal  24 April 2012 Pukul 17.04 Wita.
Meninjau  asas fictie  hukum  ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat  lebih  mengenal  UUPA  lebih dikenal bila dibandingkan dengan Space Treaty  1967  yang  telah  diratifikasi melalui  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of State  in  the  Exploration  and  Use  of Outer  Space,  including  the  Moon  and Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur
Kegiatan Negara-negara dalam
Eksplorasi  dan  Penggunaan  Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) yang mana kenyataan ini juga  berlaku  bahkan  sampai  pada golongan kaum cedikiawan.
Berdasarkan  tinjauan  terhadap  teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional,  asas-asas  peraturan  perundang- undangan,  system  hukum  yang  dianut Negara  Indonesia  dan  asas fictie  hukum, maka  tidak  berlakunya  lagi  Pasal-pasal yang  mengatur  mengenai  ruang  angkasa dalam  UUPA  adalah  penemuan  hukum berdasarkan  penafsiran  hukum  yang masuk akal.
5. Penyusunan  argumentasi  yang  rasional dengan  mempergunakan  pemahaman  tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan  menjelaskan  hasil  penafsiran  hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik  ( Algemene  Beginselen  van  Behoorlijk Bestuur) 38 dalam  peraturan  di  negara Indonesia  dapat  dilihat  pada  Pasal  3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang salah satunya memuat asas kepastian hukum.
Berdasarkan  asas  kepastian  hukum, maka  sebagai  pemerintahan  yang  baik, pemerintahan negara Indonesia tidak akan membiarkan  disharmoni  hukum  mengenai status  yuridis  ruang  angkasa  yang  telah
38 Muchsan,  2007, Sistem  Pengawasan  Terhadap Perbuatan  Aparat  Pemerintah  Dan  Peradilan  Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 29.
Elia Israel Simarangkir Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul terjadi. Bukan hanya pemahaman mengenai pemerintahan yang baik, pemahaman  mengenai  peran  Perguruan Tinggi  Hukum  yang  baik  juga  diperlukan dalam  memecahkan  masalah  ini,  yang sebagaimana  ditulis  Abdul  Manan  tentang perlunya Perguruan Tinggi Hukum mengembangkan studi perbandingan hukum  internasional  di  era  globalisasi dengan  harapan  mahasiswa  mendapat pengetahuan perkembangan eksternal dan peranan negara dalam kancah internasional  yang  dapat  melahirkan berbagai  ide  untuk  memecahkan  berbagai masalah  hukum  yang  terjadi. 39 Ditambah dengan meninjau hakikat Perguruan Tinggi Hukum  yang  sangat  berkaitan  dengan pembinaan  hukum  nasional  bersifat modern. 40
Terlebih  mengingat  alinea  keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak pernah mengalami perubahan sampai saat ini,  dimana  salah  satu  tujuan  negara Indonesia  yang  diikrarkan  adalah  “ikut melaksanakan  ketertiban  dunia”.  Sangat mudah  diketahui  keadaan  yang  akan terjadi apabila negara Indonesia yang telah menandatangani  dan  meratifikasi Space Treaty  1967  tetap  berpegang  pada  Pasal- pasal  yang  mengatur  mengenai  ruang angkasa  dalam  UUPA  dan  memandang ruang  angkasa  masuk  dalam  wilayah kedaulatan  Republik  Indonesia.  Singkat kata,  ikrar  dalam  pembukaan  konstitusi “ikut melaksanakan ketertiban dunia” tidak akan tercapai.
Berdasarkan  pada  penafsiran  hukum
historis,
penalaran hukum
deduktif,
pemahaman  tata  pemerintahan  yang  baik serta  peran  Perguruan  Tinggi  Hukum  yang baik  maka  menurut  analisa  penulis  tidak berlakunya  lagi  Pasal-pasal  yang  mengatur mengenai ruang angkasa dalam  UUPA  bukan
39 Abdul  Manan,  2006, Aspek-aspek  Pengubah  Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 145.
40 Ibid., hlm. 146.
hanya  penemuan  hukum  yang  tepat  dan masuk  akal,  tetapi  juga  penemuan  hukum terbaik untuk disharmoni antara hukum agraria Indonesia (UUPA) dengan hukum internasional ( Space  Treaty  1967)  mengenai  status  yuridis ruang angkasa.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul

## PENUTUP
Berdasarkan  pembagian  jangka  waktu (Jangka  Waktu  1960-1966,  Jangka  Waktu 1967-2001 dan Jangka Waktu 2002-sekarang) nampak terdapat disharmoni pada pengaturan mengenai status yuridis ruang angkasa antara hukum agraria Indonesia (UUPA) dengan
hukum  internasional  ( Space  Treaty 1967).  Diketahui  disharmoni  hukum  tersebut mengenai  status  yuridis  ruang  angkasa  yang terletak pada Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal  9  ayat  (1),  Pasal  11  ayat  (1),  Pasal  14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1)  dan  (2)  UUPA  dan  Pasal  2 Space  Treaty 1967.  Disharmoni  tersebut  disebabkan  oleh empat  hal.  Pertama,  perbedaan  antara berbagai  Undang-undang  atau  peraturan perundang-undangan,  yakni  UUPA  dengan Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2002 tentang  Pengesahan Space  Treaty  1967. Kedua,  benturan  antara  hukum  nasional dengan  hukum  internasional,  yaitu  UUPA dengan Space Treaty 1967. Ketiga,
pembentukan  dilakukan  oleh  lembaga  yang berbeda  dan  sering  dalam  kurun  waktu  yang berbeda.  Keempat,  pejabat  yang  berwenang untuk  membentuk  peraturan  perundang- undangan berganti-ganti.
Berdasarkan penafsiran historis diketahui  bahwa  beberapa  Pasal  dalam  UUPA tersebut  telah  tidak  lagi  sesuai  lagi  sekarang ini,  maka  diperlukan  penemuan  hukum  yang tepat  berupa  pernyataan  hukum  mengenai tidak  berlakunya  lagi  beberapa  Pasal  tersebut dalam UUPA. Pernyataan hukum sebagaimana yang  dimaksud  dapat  ditempuh  melalui: mengajukan judicial  review  (pengujian materiil)  kepada  Mahkamah  Konstitusi  atau membuat  Undang-undang  baru,  yang  berupa Undang-undang  perubahan  atas  UUPA  atau Undang-undang  pengganti  UUPA  secara keseluruhan.  Penalaran  hukum  bersifat deduktif  (terhadap  teori  hubungan  hukum internasional  dan  hukum  nasional,  asas-asas peraturan perundang-undangan, system hukum yang dianut oleh Negara Indonesia dan asas fictie  hukum)  juga  mendukung  hasil penafsiran hukum tersebut sebagai penemuan hukum  yang  memenuhi  unsur  logika.  Juga
meninjau  kepastian  hukum,  peran  Perguruan Tinggi  Hukum  yang  baik  dan  terlebih mengingat  “ikut  melaksanakan  ketertiban dunia” yang adalah tujuan negara, maka tidak berlakunya  lagi  Pasal-pasal  yang  mengatur mengenai  ruang  angkasa  dalam  UUPA  bukan hanya  penemuan  hukum  yang  tepat  dan memenuhi unsur logika, tetapi juga penemuan hukum  terbaik  untuk  disharmoni  hukum agraria  Indonesia  (UUPA)  dengan  hukum internasional  ( Space  Treaty  1967)  mengenai status yuridis ruang angkasa.
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional dalam hal ini Bapak Joyo Winoto, Ph.D (resmi menjabat sejak 22 Juli 2005 sampai penulisan karya  ilmiah  ini 41 )  sebagai  Kepala  dari Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Presiden 42 atau  Menteri  Luar  Negeri dalam  hal  ini  Bapak  Dr.  Raden  Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc (resmi menjabat  sejak  22  Oktober  2009  sampai penulisan  karya  ilmiah  ini 43 )  yang  sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya 44 dapat  mempersiapkan  rancangan Undang-undang  dalam  rangka  mempercepat harmonisasi  hukum  yang  dimaksud.  Adapun substansi  yang  dapat  diatur  dalam  rancangan Undang-undang  tersebut  dapat  mengenai tidak  berlakunya  lagi  Pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  ruang  angkasa  dalam UUPA,  perubahan  terhadap  Pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  ruang  angkasa  dalam UUPA  (mengganti  materi,  kata  dan  frasa “ruang angkasa” menjadi “ruang udara”) atau mengganti keseluruhan UUPA (yang substansinya  tidak  lagi  mengatur  mengenai kedaulatan  Negara  Indonesia  dalam  ruang angkasa serta hak guna ruang angkasa) untuk kemudian  diajukan  Presiden  dalam  rangka harmonisasi  hukum  agraria  Indonesia  (UUPA)
41 Rusdi Mathari, Joyo Winoto, https://rusdimathari.wordpress.com/2012/02/03/joyo- winoto/ , diakses tanggal 21 April 2012 Pukul 18.00 Wita
42 Pasal  1  ayat  (1)  Perpres  Nomor  10  Tahun  2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
43 Marty Natalegawa, http://arsip.infoakademika.com/profil- akademisi/08/marty-natalegawa,-m.phil.html , diakses tanggal 21 April 2012 Pukul 18.04 Wita
44 Pasal  47  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang.... Op.cit.
Elia Israel Simarangkir
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dengan  hukum  internasional  ( Space  Treaty 1967) mengenai status yuridis ruang angkasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Abdul  Manan ,  2006, Aspek-aspek  Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta. Mieke Komar Kantaatmadja , 1984, Berbagai  Masalah  Hukum  Udara  dan Angkasa, Remadja Karya, Jakarta. Muchsan , 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Priyatna  Abdurrasyid, 1977, Pengantar Hukum  Ruang  Angkasa  dan  Space Treaty 1967, Binacipta, Bandung. ____________________, 1989, Hukum Antariksa  Nasional,  Rajawali  Pers, Jakarta.
R. Abdoel Djamali, 1984, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali, Jakarta.
Verschoor, Diederiks , 1991, Persamaan dan Perbedaan  antara  Hukum  Udara  dan Hukum Ruang Angkasa, Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1962 tentang Karantina Udara.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1989 tentang Telekomunikasi.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  1992 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2002
tentang  Pengesahan
Treaty  on
Principles  Governing  the  Activities  of State  in  the  Exploration  and  Use  of Outer  Space,  including  the  Moon  and Other  Celestial  Bodies,  1967  (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur  Kegiatan  Negara-negara dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan
Antariksa, termasuk Bulan dan Benda- benda Langit Lainnya, 1967.)
Undang-undang  Nomor  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1987 tentang  Penyediaan  dan Penggunaan  Tanah  untuk  Keperluan Tempat Pemakaman.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun 2008 tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah Nasional. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun
2006 tentang  Badan  Pertanahan Nasional.
Keputusan  Presiden  Nomor  236  Tahun 1963 tentang  Lembaga  Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional.
Disertasi, Thesis, dan Artikel Mahendra  Putra  Kurnia ,  2008, Konsep pengelolaan Pulau-Pulau Terluar sebagai Upaya untuk Mempertahankan  Keutuhan  Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Karya  Ilmiah  yang  disusun  dalam rangka  memperoleh  gelar  Magister  di Fakultas Hukum Brawijaya Malang. ____________________ , 2011, Harmonisasi  Hukum  Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan
Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial, Karya Ilmiah yang disusun dalam  rangka  memperoleh  gelar Doktor  di  Fakultas  Hukum  Brawijaya Malang.
A.A.  Oka  Mahendra , Harmonisasi  Peraturan Perundang-undangan, http://www.
djpp.depkumham.go.id/htn-dan- puu/421-harmonisasi-peraturan- perundang-undangan.html diakses tanggal 6 Mei 2012 Pukul 18.40 Wita.
Detail  biodata  Pejabat  Menteri , Zainul Arifin, http://kepustakaanpresiden.
pnri.go.id/cabinetpersonnel/popup_pr
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 21
ofil_pejabat.php?id=128&presiden_id =1&presiden=sukarno diakses tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.50 Wita. Jurusan  Pendidikan  Sejarah  Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas  Negeri  Yogyakarta , Sejarah Tata Negara, http://staff.uny.ac.id/ system/files/pendidikan/
Dr.%20Aman,  %20M.Pd./A-1.DIKTAT. pdf,  diakses  pada  tanggal  21  April 2012 Pukul 16.00 Wita.
Mahendra  Putra  Kurnia , Bahan  Kuliah Sistem Hukum Indonesia Match Day 2,
http://mahendraputra.net/wp- content/uploads/2012/02/BAHAN-
KULIAH  SISTEM-HUKUM-INDONESIA-
2.pdf,  diakses  tanggal  24  April  2012 Pukul 17.00 Wita. ___________________ , Materi Perkuliahan  Hukum  Internasional Match Day 8, http://mahendraputra.net/wp- content/uploads/2012/02/MATERI- PERKULIAHAN-HUKUM- INTERNASIONAL-8.pdf, diakses tanggal  21  Maret  2012  Pukul  00.46 Wita. MAPPAN , Nama  nama  Sekjen  Perserikatan Bangsa  Bangsa  (  PBB  ),  http:// edkhumaedis.blogspot.com/2010/09/n ama-nama-sekjen-perserikatan- bangsa.html  diakses  tanggal  7  Mei 2012 Pukul 22.56 Wita. Marty Natalegawa , http://arsip.infoakademika.com/profil- akademisi/08/marty-natalegawa,-
m.phil.html,  diakses  tanggal  21  April 2012 Pukul 18.04 Wita Rahmat  Setiabudi  Sokonagoro , Asas-asas Hukum  dalam  Teori  dan  Praktek, http://www.sokonagoro.com/6-asas- asas-hukum-dalam-teori-dan praktek.html,  diakses tanggal  24  April 2012 Pukul 17.04 Wita. Rusdi Mathari , Joyo Winoto, https://rusdimathari.wordpress.com/2 012/02/03/joyo-winoto/ , diakses tanggal  21  April  2012  Pukul  18.00 Wita.