## POLA RELASI PERGURUAN TINGGI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN IPM *

## DI JAWA BARAT
Dedeh Fardiah **

## Abstrak
Sejak  dilanda  krisis  ekonomi  pada  akhir  1997,  saat  ini  Indonesia masih  berada  dalam  tahap  pemulihan  yang  meliputi  tidak  hanya restrukturisasi  di  bidang  ekonomi,  tetapi  juga  perubahan-perubahan  di bidang  sosial  dan  politik.  Namun  dalam  proses  pemulihan  itu  tidak  dapat dihindari  semakin  meluasnya  kesenjangan  antar  kelompok  dan  juga  antara daerah  kaya  dan  miskin.  Selain  masalah  kesenjangan  pendapatan masyarakat,  kesenjangan  juga  terjadi  dalam  pencapaian  indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  antar  daerah.  Berdasarkan  penghitungan terakhir  yang  dilakukan  oleh  BPS,  pencapaian  20  IPM  terbaik  tahun  2004 masih  didominasi  oleh  kota-kota  besar,  seperti  Jakarta,  Yogyakaryta, Padang, dan Makasar.
IPM  Jawa  Barat  masih  jauh  tertinggal  dibanding  propinsi  lainnya. Evaluasi  yang  dilakukan  menunjukkan,  bahwa  pencapaian  target  tahunan selama  ini  masih  kurang  menggembirakan.  Di  antara  penyebabnya menyebutkan:  kondisi makro, perencanaan kurang terpadu, dan in efisiensi anggaran,  (Renstra  Jawa  Barat,  2003-2008).  Padahal,  sesuai  dengan kebijakan  pembangunan  di  propinsi  ini,  tahun  2010  Jawa  Barat  berambisi menjadi  propinsi  termaju  di  Indonesia.  Untuk  menggapai  keinginan  agar tidak  hanya  menjadi  sebuah  wacana,  diperlukan  berbagai  upaya  konkret dengan memanfaatkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi yang ada.
Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat,  memiliki peranan yang penting dalam upaya peningkatan IPM di Jawa Barat, namun pola  relasi  yang  terjalin  saat  ini  antara  ketiganya  masih  belum  optimal. Berdasarkan  fenomena  tersebut,  makalah  ini  mencoba  untuk  memberikan pemikiran  mengenai  pola  relasi  yang  mungkin  dapat  diimplementasikan
* Naskah Pemenang Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007
** Dedeh Fardiah, SE, M.Si, adalah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
khususnya  dalam  membentuk  pola  yang  tepat  dalam  proses  interaksi  yang positif  antara  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat. Dengan  demikian,  akan  diperoleh  rumusan  yang  jelas  dan  tepat  mengenai pola  hubungan  seperti  apa  yang  sebaiknya  dilakukan dalam  konteks  upaya meningkatkan IPM pada masyarakat di Jawa Barat.
Hasil  analisis  mencerminkan  bahwa  Perguruan  Tinggi  dan Pemerintah  Daerah  atau  sebaliknya,  harus  memiliki  orientasi  yang  sama terhadap  masyarakat.  Ketika  tidak  terjadi  kesamaan,  masing-masing  pihak mencoba  berupaya  berorientasi  pada  pihak  yang  lainnya.  Pemerintah Daerah  sebagai  pemegang  kebijakan  (regulator),  pendorong  dan pemfasilitasi  (enabler)  harus  mengkoordinasikan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat  Jawa  Barat  dalam  upaya  peningkatan  IPM  kepada  pihak Perguruan  Tinggi,  sehingga  antara  kebutuhan  yang  tengah  menjadi  fokus perhatian  Pemerintah  Daerah  pada  masyarakat  akan  sama  dengan  fokus perhatian  kalangan  akademis  terhadap  masyarakat.  Demikian  pula masyarakat  sebagai  obyek  pembangunan  akan  melaksanakan  program pemerintah  dan  hasil  temuan  Perguruan  Tinggi  (misalnya  program peningkatan  IPM),  adapun  sebagai  subyek  pembangunan  masyarakat bertindak  sebagi  pelaku  dari  program  itu  sendiri.  Kunci  dari  semua hubungan  antara  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat, adalah  adanya  manajemen  informasi  yang  jelas  berazaskan  komunikasi timbal  balik  (dua  arah).  Berdasarkan  argumen-argumen  sederhana  ini, maka  penulis  memetakan  pola  relasi antara  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dengan istilah ”Pola Relasi Segitiga Emas”.
Kata Kunci : Pola relasi, segitiga emas dan rantai nilai komunikasi.

## 1 Pendahuluan

## 1. 1 Latar Belakang
Dalam  berbagai  forum  baik  seminar  atau  diskusi,  istilah  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  sering  menjadi  bahan  perbincangan.  Hal  ini tidak  mengherankan  karena IPM atau Human Development Index (HDI) itu merupakan  indikator  yang  muncul  akibat  adanya  pergeseran  paradigma pembangunan  saat  ini.  IPM  pertama  kali  termuat  dalam  Laporan Pembangunan Manusia/United Nation Development Program (UNDP) tahun 1990.  Sejak  tahun  1990  inilah,  setiap  tahun  UNDP  menyusun  Laporan Pembangunan  Manusia/  Human  Development  Report  (HDR)  global  untuk mengkaji  berbagai  isu  yang  menjadi  perhatian  utama  dunia.  Laporan  HDR
tersebut  tidak  hanya  melihat  pendapatan  per  kapita  sebagai  tolok  ukur kemajuan  manusia,  melainkan  menilai  kemajuan  dengan  memasukkan  pula faktor-faktor  seperti  usia  rata-rata  harapan  hidup,  tingkat  bebas  buta  huruf, dan  kesejahteraan  secara  menyeluruh.  Di  banyak  negara  di  dunia,  HDR global telah membantu dalam perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional  yang  lebih  terfokus  pada  manusia.  Selain  HDR  global,  kantor- kantor  perwakilan  UNDP  di  seluruh  dunia  juga  membantu  berbagai  negara untuk  membuat  Laporan  Pembangunan  Manusia  mereka  masing-masing. Hingga  saat  ini,  lebih  dari  120  negara  telah  menerbitkan  Laporan Pembangunan Manusia Nasional mereka, termasuk Indonesia.
Di  Indonesia,  istilah  itu  mulai  digunakan  oleh  BPS  pada  1996  untuk melakukan  perbandingan  antar  propinsi  pada  1990-1993.  Meskipun  pada awalnya  hal  itu  mengundang  perdebatan  beberapa  kalangan,  namun indikator  itu  kini  juga  menjadi  panduan  dalam  pembangunan  daerah. Pencapaian  pembangunan  manusia  di  Indonesia  masih  tertinggal  dengan negara-negara  tetangga  di  ASEAN  seperti  Malaysia,  Thailand,  Filipina. Dalam Laporan Pembangunan Manusia ( Human Development Report 2005 ), Indonesia  berada  pada  tingkat  menengah  Pembangunan  Manusia  Global ( Medium  Human  Development ),  dengan  peringkat  ke-110  dari  177 negara, (http://www.tkpkri.org/id/).
Dalam kasus Indonesia, perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir  1990-an.  Pertumbuhan  tersebut  memungkinkan  penduduk  untuk mengalokasikan pengeluaran untuk  kesehatan  dan pendidikan lebih banyak. Sementara  pengeluaran  pemerintah  untuk  pelayanan  seperti  kesehatan  dan pendidikan  relatif  sedikit.  Alokasi  pengeluaran  pemerintah  untuk  bidang sosial  selama  ini  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  tiga  negara  yang  telah disebutkan  di  atas.  Kebutuhan  akan  peningkatan  alokasi  pengeluaran pemerintah  untuk  bidang  sosial  menjadi  kian  terasa  sejak  Indonesia mengalami  krisis  ekonomi.  Krisis  tersebut  bukan  hanya  menyebabkan melorotnya  capaian  pembangunan  manusia  tetapi  juga  membawa  pengaruh buruk  kepada  tingkat  kemiskinan  (Booth,  1999:  3-38  dan  Fane,  2000  :13- 44).
Investasi  pada  pendidikan  dan  kesehatan  sangat  penting  artinya  bagi pengurangan kemiskinan. Persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk pembangunan  sosial  tersebut,  juga  berlaku  untuk  Pemerintah  Daerah, terlebih  setelah  berlakunya  otonomi  daerah.  Selama  ini  pengeluaran
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 447 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)
pembangunan  pemerintah  propinsi  masih  terkonsentrasi  pada  bidang infrastruktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia, serta efisiensi investasi sektor publik tersebut pun  masih  rendah  (Brata  dan  Arifin,  2003:  59-71).  Sampai  tahun  1996, tingkat  pembangunan  manusia  regional  di  Indonesia  dinilai  cukup  impresif seperti tampak dari berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan sampai pada membaiknya  tingkat  harapan  hidup  dan  melek  huruf,  (BPS-Bappenas- UNDP, 2001).
Capaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Selain itu, hal yang paling tampak dan kemudian  berpengaruh  kepada  IPM  melalui  komponen  pengeluaran perkapita  adalah  membumbungnya  tingkat  inflasi  sementara  upah  riil merosot  sehingga  daya  beli  masyarakat  terpuruk.  Harga-harga  kebutuhan rumah  tangga  meningkat  drastis,  disertai  pula  dengan  turunnya  pendapatan masyarakat  akibat  pengurangan  jam  kerja  dan  peningkatan  jumlah pengangguran  sehingga  daya  beli  riil  masyarakat  pun  anjlok  dan  merubah pula  pola  konsumsi  masyarakat  (Rafinus,  Lukman,  Djaja,  2000:  189-214). Akibat  krisis,  tidak  ada  satu propinsi  pun  yang  tidak  mengalami  penurunan IPM bahkan sejumlah propinsi mengalami kemerosotan tajam sehingga IPM 1999 menjadi lebih rendah daripada IPM 1990, (Brata, 2003:12).
Komponen-komponen lain dari IPM pada umumnya masih mengalami peningkatan,  (Bappenas-BPS-UNDP,  2001:  Lampiran  1.1),  namun peningkatan  ini  menjadi  tidak  mampu  menolong  untuk  mempertahankan IPM  karena  “tenggelam”  oleh  tajamnya  penurunan  daya  beli  masyarakat. Kendati  demikian  yang  cukup  menguntungkan  adalah  bahwa  aspek pendidikan cukup tertolong  karena telah  meningkatnya persepsi  masyarakat baik kaya maupun miskin akan pentingnya pendidikan, (Oey-Gardiner, 2000 : 143-173).
Untuk   melihat  kualitas  sumberdaya  manusia  di  Indonesia,  maka  tiga komponen  utama  dalam  menetapkan  IPM  perlu  mendapatkan  perhatian, yaitu  pendidikan  (rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf  yang mempengaruhi  tingkat  pengetahuan);  kesehatan  (angka  kematian  bayi  atau rata-rata harapan hidup), dan Indeks Daya Beli (GDP index). Pembangunan sumberdaya  manusia  di  Indonesia  yang  didasarkan  pada  ketiga  parameter tersebut    belum  merata  antar  berbagai  kawasan,  karena  pembangunannya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial budaya setempat.
Berbagai  kebijakan  publik  dalam  pengentasan  kemiskinan  belum menjadikan  pembangunan  manusia  sebagai  pusatnya.  Pengentasan kemiskinan  masih  diprioritaskan  pada  satu  dimensi  yakni  pendekatan pendapatan/ income semata. Diperlukan pendekatan yang lebih  multidimensi yang  mencakup pemenuhan  hak  dasar manusia. Pembangunan sumber daya manusia  dilakukan  tidak  hanya  sekadar  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar warga  negara,  tetapi  juga  untuk  meletakkan  dasar  bagi  pertumbuhan ekonomi, dan menjamin kelangsungan demokrasi dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari porsi belanja pemerintah untuk pemenuhan  empat hak dasar manusia,  yaitu  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  ketahanan  pangan  dan  rasa aman,  masih  terlalu  kecil.  Kebutuhan-kebutuhan  ini  masih  lebih  banyak diusahakan  sendiri  oleh  masyarakat,  yang  pastinya  tergantung  dari  tingkat ekonomi tiap individu.
Sejak  dilanda  krisis  ekonomi,  Indonesia  masih  berada  dalam  tahap pemulihan  yang  meliputi  tidak  hanya  restrukturisasi  di  bidang  ekonomi tetapi juga perubahan-perubahan di bidang sosial dan politik. Namun dalam proses  pemulihan  ini  tidak  dapat  dihindari  semakin  meluasnya  kesenjangan antarkelompok  dan  juga  antara  daerah  kaya  dan  miskin.  Selain  masalah kesenjangan  pendapatan  masyarakat,  kesenjangan  ini  juga  terjadi  dalam pencapaian  IPM  antar  daerah.  Berdasarkan  penghitungan  terakhir  yang dilakukan  oleh  BPS,  pencapaian  20  IPM  terbaik  tahun  2004  masih didominasi  oleh  kota-kota  besar,  seperti  Jakarta,  Yogyakarta,  Padang,  dan Makassar,  (http://www.tkpkri.org/id).  Untuk  mengetahui  lebih  jelas  tentang gambaran  umum  capaian  IPM  di  propinsi-propinsi  yang  ada  di  Indonesia kita dapat melihatnya dalam tabel 1 di halaman 410. ( http://www.undp.or.id)
IPM  Jawa  Barat  masih  jauh  tertinggal  dibanding  propinsi  lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, bahwa selama  ini  mengalami  kesulitan  untuk  meningkatkan  indeks  pembangunan manusia  (IPM)  di  Jawa  Barat  diakibatkan  belum  optimalnya  peranan stakeholders di berbagai daerah dalam melaksanakannya, (http://www.republika.co.id/).
Pada  momen  yang  lain,  Wakil  Gubernur,  Nu'man  A.  Hakim  juga menyebutkan bahwa IPM di Jawa Barat masih tergolong sangat rendah 29,9 Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  IPM  angka  yang  lebih  tinggi  yakni  59,18 pada  tahun  2010,  diperlukan  pengembangan  riset,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, (http://www.ristek.go.id/).
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 449 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)

## Tabel 1 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Propinsi
Propinsi Usia harapan hidup (tahun) % melek huruf, dewasa Rata-rata lama pendidikan (tahun) Pengeluaran per kapita (000 Rp) IPM 1 Jakarta 71 98 9.7 593 72.5 2 Yogyakarta 71 85 7.9 598 68.7 3 Kalimantan Timur 69 94 7.8 578 67.8 4 Riau 68 96 7.3 580 67.3 5 Maluku 67 96 7.6 577 67.2 6 Sulawesi Utara 68 97 7.6 578 67.1 7 Kalimantan Tengah 69 95 7.1 565 66.7 8 Sumatra Utara 67 96 8.0 569 66.6 9 Sumatra Barat 66 95 7.4 577 65.8 10 Bali 70 83 6.8 588 65.7 11 Jambi 67 94 6.8 574 65.4 12 Aceh 68 93 7.2 563 65.3 13 Bengkulu 65 93 7.0 577 64.8 14 Jawa Tengah 68 85 6.0 584 64.6 15 Jawa Barat 64 92 6.8 584 64.6 16 Sumatra Selatan 66 93 6.6 564 63.9 17 Sulawesi Selatan 68 83 6.5 571 63.6 18 Lampung 66 92 6.4 567 63.0 19 Sulawesi Tenggara 65 87 6.8 572 62.9 20 Sulawesi Tengah 63 93 7.0 569 62.8 21 Kalimantan Selatan 61 93 6.6 577 62.2 22 Jawa Timur 66 81 5.9 579 61.8 23 Kalimantan Barat 64 83 5.6 571 60.6 24 Nusa Tenggara Timur 64 81 5.7 577 60.4 25 Papua (Irian Jaya) 65 71 5.6 580 58.8 26 Nusa Tenggara Barat 58 73 5.2 566 54.2
Evaluasi  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  pencapaian  target tahunan  selama  ini  masih  kurang  menggembirakan.  Di  antara  penyebabnya
disebutkan  :  kondisi  makro,  perencanaan  kurang  terpadu,  dan  inefisiensi anggaran,  (Renstra  Jawa  Barat  2003-2008).  Padahal,  sesuai  dengan kebijaksanaan  pembangunan  tahun  2010  Jawa  Barat  berambisi  menjadi propinsi termaju di Indonesia. Untuk menggapai keinginan agar tidak hanya menjadi  sebuah  wacana,  diperlukan  berbagai  upaya  konkret  dengan memanfaatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi yang ada.
Potensi  sumberdaya  manusia  di  Jawa  Barat  pada  dasarnya  sangat memungkinkan  mendorong  propinsi  ini  sebagai  daerah  termaju.  Salah  satu contoh  tercatat  adanya  sejumlah  Perguruan  Tinggi  ternama.  Di  antaranya,
Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,  Universitas  Padjadjaran  Bandung  serta  Universitas  Pendidikan
Indonesia  Bandung  bahkan  beberapa  Perguruan  Tinggi  swasta  berkembang demikian  pesatnya  seperti  Universitas  Katolik  Parahyangan,  Universitas Islam  Bandung,  Universitas  Pasundan,  Universitas  Kristen  Maranata,  dan lain sebagainya.
Upaya  menghadapi  tantangan  tersebut,  Pemerintah  Propinsi  Jawa Barat  hendaknya  mengembangkan  kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi Negeri dan swasta, agar memperoleh masukan dari sudut pandang akademis. Dengan  kerjasama  ini,  Pemda  bersama  Perguruan  Tinggi  dapat mengembangkan  penelitian,  bukan  saja  dibidang  pemerintahan,  tetapi  juga aspek-aspek lain  yang tercakup dalam bidang pembangunan  dan pembinaan kemasyarakatan.
Namun,  ironisnya  dari  potensi  kerjasama  yang  ada  selama  ini  belum dilakukan  secara  optimal  baik  oleh  Pemerintah  Daerah  maupun  Perguruan Tinggi.  Pola  relasi    yang  terjadi  pada  Pemerintah  Daerah  seakan  tersendat tidak hanya dari pihak pemda kepada Perguruan Tinggi, namun juga terjadi sebaliknya.  Informasi  yang  seharusnya  dikomunikasikan  Pemda  kepada Perguruan Tinggi ternyata tidak sampai dengan tepat, karena melalui banyak tahap  proses  birokrasi.  Pemda  tidak  memiliki  jalur  yang  tetap  dan berkesinambungan, serta cepat dan tepat sampai pada kalangan akademisi di Perguruan  Tinggi.  Arus  komunikasi  dari  Perguruan  Tinggi  kepada  pihak Pemda  pun  kadang  terhambat  karena  tidak  ditangani  secara  profesional sehingga  jalur  dan  alur  komunikasi  tidak  terpantau  secara  jelas,  tidak terdeteksi sudah sampai kemana dan bagaimana hasilnya.
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 451 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)

## 1.2 Perumusan Masalah
Berangkat  dari  fenomena  yang  tergambarkan  di  atas,  penulis  tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang :
“Bagaimana memetakan  pola relasi antara Perguruan Tinggi (PT) dan    Pemerintah  Daerah  (PEMDA)    dalam    peningkatan  IPM  di    Jawa Barat”?.
Fokus  permasalahan  ini  secara  rinci  dijabarkan  dalam  beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  pola  relasi  antara  Perguruan  Tinggi  dengan  Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan IPM di Jawa Barat ?;
2) Bagaimana  pola  relasi  antara  Perguruan  Tinggi  dengan  masyarakat dalam rangka peningkatan IPM di Jawa Barat ?;
3) Bagaimana  pola  relasi  antara    Pemerintah  Daerah  dengan  masyarakat dalam rangka peningkatan IPM di Jawa Barat ?.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.3.1 Tujuan
1)  Untuk  memetakan  pola  relasi  antara  Perguruan  Tinggi  dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan IPM di Jawa Barat;
2)  Untuk  memetakan    pola  relasi  antara  Perguruan  Tinggi    dengan masyarakat dalam rangka peningkatan IPM di Jawa Barat;
3)  Untuk  memetakan  pola  relasi  antara    Pemerintah  Daerah  dengan masyarakat dalam rangka peningkatan IPM di Jawa Barat.

## 1.3.2  Manfaat Penulisan
1) Memberikan  masukan  pada  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat  ihwal  pola  relasi  yang  mungkin  dapat  terjalin  antara ketiganya.
2)    Memberikan  masukan  pada  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat bahwa pola relasi yang terjalin akan memberikan nilai positif bagi semua pihak.
3)  Mengevalusi  dan  mengoptimalkan  pola  relasi  yang  telah  terjadi  selama ini  antara  para stakeholder yang  terlibat  dalam    upaya  meningkatkan IPM di Jawa Barat.

## 1.4  Metodologi
Pendekatan  masalah  dalam  karya  ilmiah menggunakan  paradigma kualitatif  karena  tidak  menggunakan  inferensi  statistik  untuk  melakukan kesimpulan.  Adapun  data  yang  digali  dan  dianalisis  dalam  tulisan  ini, seluruhnya  berupa  data  kualitatif  berdasarkan  metode  kajian  literatur  di mana penulis memanfaatkan buku, majalah, surat kabar, internet dan sumber bacaan  lain  untuk  mendapatkan  data  yang  ada  hubungannya  dengan masalah.
Analisis  Data. Dari  hasil  pengamatan  dan  telaah  pustaka,  penulis mengolah,  mengakumulasi  data,  kemudian  mendeskripsikannya  sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Indeks Pembangunan Manusia
Pada prinsipnya IPM terdiri dari tiga parameter dasar, yakni : Pertama Indeks Kesehatan yang  meliputi derajat kesehatan dan angka harapan hidup ( life  expectancy  rate ).  Indikator  ini  digunakan  untuk  mengukur  status kesehatan  masyarakat,  panjang  umur  rata-rata.  Kesehatan  menurut  WHO dipahami  sebagai  suatu  konsep  yang  paripurna,  bukan  saja  'sehat'  secara fisik,  tetapi  juga  sehat  secara  sosial  dan  spiritual.  Derajat  kesehatan masyarakat   dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lingkungan,  perilaku  kesehatan, pelayanan  kesehatan  dan  kependudukan.  Angka  kematian  bayi  merupakan salah  satu  indikator  untuk  mengukur  derajat  kesehatan  masyarakat. Meskipun  angka  kematian  bayi  di  Indonesia  menunjukkan  penurunan  yang sangat  signifikan  sebagai  dampak  pelaksanaan  pembangunan  di  segala bidang dan intervensi program kesehatan yang sangat intensif dilaksanakan, namun  dengan  terjadinya  krisis  ekonomi    pertengahan  tahun  1997  angka kematian  bayi  meningkat  kembali  sejalan  dengan  meningkatnya  prevelensi balita kekurangan energi dan protein.
Kedua , pendidikan terdiri atas angka melek huruf ( adult literacy rate ) dan  rata-rata  lama  sekolah  (RLS).  Indikator melek huruf  diukur  dari
kemampuan  baca  tulis  huruf  latin  usia  15  tahun  ke  atas.  Rata-rata  lama sekolah  ditentukan  dari  jenjang  pendidikan  yang  sedang/pernah  ditempuh. Pendidikan merupakan   salah  satu  sarana  untuk  meningkatkan  mutu sumberdaya  manusia.   Dengan  pendidikan  dapat  ditingkatkan  pengetahuan dan  ketrampilan  yang  selanjutnya  akan  berdampak  pada  peningkatan produktivitas.  Pendidikan  dapat  pula  dilihat  sebagai  investasi  sumberdaya manusia dan hasilnya akan diperoleh beberapa tahun kemudian.
Ketiga ,  Indeks  daya  beli  (GDP  index)  ditentukan  melalui  besaran pendapatan  yang  diukur  dengan  tingkat  daya  beli  masyarakat  ( purchasing power parity ). Indikator ini dilihat dari aspek kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (Tjiptoherijanto P, 1996 : 20).
Konsep pembangunan manusia sangat luas - mencakup hampir semua aspek  kehidupan  manusia  -  mulai  dari  kebebasan  menyampaikan  pendapat, kesetaraan  jender,  kesempatan  memperoleh  pekerjaan,  gizi  anak,  hingga kemampuan  untuk  membaca  dan  menulis  bagi  orang  dewasa.  Konsep tersebut  menempatkan  manusia  sebagai  pusat  dari  keseluruhan  proses pembangunan
Kini berkembang paradigma baru yang disebut dengan 'pembangunan yang  berorientasi  pada  manusia'  ( human  centered  development )  dengan fokus  utama  pada  pengembangan  manusia  ( human  growth ),  kemakmuran, keadilan  dan  keberlanjutan  ( sustainability ).  Dasar  pemikiran  paradigma  ini mengacu  kepada  keseimbangan  ekologi  manusia  dan  tujuan  utamanya adalah  aktualisasi  optimal  potensi  manusia.  Prinsip  dasar  ini  dalam pandangan  Islam  bermakna  sebagai  pembangunan  manusia  untuk  menjadi 'pemimpin  di  muka  bumi'  ( khalifah  fil  ardh ).  Setiap  manusia  mesti dikembangkan menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkualitas. Cita- cita syariat selanjutnya adalah mendorong setiap individu untuk membangun kesalehan  pribadi  maupun  sosial  dan  bercita-cita  untuk  menciptakan masyarakat  madani  yang  mandiri,  beradab,  maju  dan  bermartabat. (http://www.republika.co.id/)
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  Muhammad  Hariman  Bahtiar, menjelaskan bahwa prinsip di atas dapat dijabarkan sebagai berikut ;
1. Pembangunan daerah haruslah  merupakan hasil prakarsa dan kreativitas masyarakat.  Pemerintah  Daerah  harus  membuka  celah  yang  luas  untuk tumbuhnya partisipasi masyarakat. Manajemen birokrasi diubah menjadi
manajemen  masyarakat  ( community  management ).  Tujuan  birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan.
2. Pengelolaan  sumberdaya  alam  mengacu  kepada  prinsip  keadilan. Masyarakat  harus  turut  menikmati  hasil  pemanfaatan  sumberdaya  yang dimilikinya.  Konsekuensinya,  penyusunan  APBD  misalnya  haruslah diketahui  secara  luas  alokasi  anggaran  yang  ditentukan.  Bahkan idealnya,  masyarakat  turut  menentukan  prioritas  penganggaran pembangunan  di  daerah,  khususnya  untuk  program  pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya.
3. Pengembangan  kemampuan  masyarakat  dalam  mengatasi  masalah. Prinsipnya  adalah  membangun  kemandirian  lokal.  Paradigma  ini, misalnya,  memberikan  tempat  yang  layak  untuk  tumbuhnya keanekaragaman  lokal,  namun  pada  tahap  lanjut  juga  mendorong terciptanya  masyarakat  lokal  yang  mandiri.  Dalam  tahap  ini  sering muncul  istilah  'pembelajaran  sosial'  ( social  learning ).  Tiap  anggota masyarakat didorong untuk mampu mengatasi persoalan yang dihadapi.
4. Keempat ,  mekanisme  pemberdayaan  ( empowering ).  Implementasi manajemen  strategis  juga  mesti  diterapkan  dalam  organisasi-organisasi masyarakat. http://www.republika.co.id/)
Peranan komunikasi dalam upaya membangun masyarakat  membantu membentuk konsepsi dalam merencanakan dan menafsirkan “pembangunan”. Dengan demikian rumusan tentang pemanfaatan komunikasi  ataupun  peran  yang  diharapkan  darinya  dalam  suatu  usaha pembangunan  amat  ditentukan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  didalam pembangunan yang dilaksanakan.

## 2.2 Teori Sistem
Konsep  sistem  berfokus  pada  pengaturan  bagian-bagian,  hubungan antara  bagian-bagian,  dan  dinamika  hubungan  tersebut  yang  menumbuhkan kesatuan  atau  keseluruhan.  Konsep  sistem  sedemikian  luas,  sehingga  sulit didefinisikan.  Pada  intinya  konsep  sistem  memungkinkan  orang  untuk memahami  lembaga    sebagai  suatu  keseluruhan  yang  lebih  besar  dari  pada jumlah  bagian-bagiannya  karena  dinamikanya.  Dinamika  ini  mencakup struktur,  hubungan,  dan  perilaku  yang  pelik.  Teoretisi  sistem  umum (Bertalanffy,  1968;  Boulding,  1965;  Rapoport,  1968)  mengidentifikasi beberapa prinsip yang berlaku bagi semua jenis sistem. Yakni bahwa mesin,
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 455 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)
organisme,  dan  organisasi  memiliki  proses  serupa  dan  dapat  diuraikan dengan prinsip-prinsip yang sama.
Fisher  (1978  :  196-204)  mengemukakan  bahwa  “teori  sistem  adalah seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan sangat abstrak, yang  benfungsi  mengarahkan  pikiran  kita  namun  terikat  pada  berbagai penafsiran”. Setiap pembahasan mengenai sistem menyangkut interdependensi.  Jelasnya,  interdependensi  menunjukkan  bahwa  terdapat suatu  kesalingbergantungan  di  antara  komponen-komponen  atau  satuan- satuan  suatu  sistem.  Suatu  perubahan  pada  suatu  komponen  membawa perubahan  pada  setiap  komponen  lainnya.  Pemahaman  atas  konsep interdependensi ini merupakan bagian yang integral dan pendefinisian sistem dan teori sistem,
1.    Nonsumativitas, menunjukkan bahwa suatu sistem tidak sekadar jumlah dan  bagian-bagiannya.  Ketika  komponen-komponen  tersebut  saling berhubungan satu sama lain dalam suatu interdependensi, sistem tersebut memperoleh  suatu  identitas  yang  terpisah  dari  masing-masing komponen.
2.  Unsur-unsur,  struktur,  fungsi,  dan  evolusi.  Struktur  merujuk  kepada hubungan  antar  komponen  suatu  sistem,  struktur  mencerminkan keteraturan.  Suatu  birokrasi,  misalnya,  adalah  suatu  sistem  sangat terstruktur  yang  mencerminkan  suatu  derajat  tinggi  keteraturan. Tindakan  yang  dilakukan  seseorang  dalam  hubungannya  dengan  orang lain  dianggap  bagian  dan  unsur  fungsional  dalam  suatu  sistem  sosial. Fungsi,  atau  tindakan  dan  perilaku,  merupakan  sarana  mendasar  untuk mengidentifikasi  orang-orang  dalam  suatu  sistem  sosial.  Evolusi  suatu sistem, atau perubahan dan bukan perubahan dalam suatu sistem sejalan dengan berlalunya waktu, mempengaruhi baik unsur fungsional maupun unsur struktural, dan kerumitan suatu sistem berhubungan dengan sejauh mana unsur-unsur fungsional dan struktural bervariasi.
3.   Keterbukaan. Batas-batasnya yang dapat ditembus, yang memungkinkan sebuah lembaga  berinteraksi dengan lingkungannya,  sehingga memperoleh energi dan informasi.
4.    Hierarki.  Suatu  sistem  mungkin  merupakan  suatu  suprasistem  bagi sistem-sistem  lain  di  dalamnya,  juga  merupakan  suatu  subsistem  bagi suatu sistem yang lebih besar. Arus informasi yang melintasi batas-batas suatu  sistem  dapat  mempengaruhi  perilaku  struktural-fungsional  sistem
tersebut.  Analisis  sistemik  komunikasi  menyangkut  subsistem,  sistem, dan  suprasistem,  dan  masing-masing  menyajikan  suatu  tingkat  analisis yang berbeda. (Pace & Faules, 2001 :65)

## 2.3  Model Newcomb
Theodore  Newcomb  (1953),  memandang  komunikasi  dari  perspektif psikologi-sosial.  Dalam  model  komunikasi  ini  sering  juga  disebut  model ABX  atau  Model  Simetri—Newcomb  yang  menggambarkan  bahwa seseorang,  A,  menyampaikan  informasi  kepada  seorang  lainnya,  B, mengenai  sesuatu,  X.  Model  tersebut  mengasumsikan  bahwa  orientasi  A (sikap)  terhadap  B  dan  terhadap  X  saling  bergantung,  dan  ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari, empat orientasi.
1)   Orientasi  A  terhadap  X,  yang  meliputi  sikap  terhadap  X  sebagai  objek yang harus  didekati atau dihindari dan atribut kognitif (kepercayaan dan tatanan kognitif)
2)   Orientasi A terhadap B, dalam pengertian yang sama
3)   Orientasi B terhadap X 4)   Orientasi B terhadap A (Mulyana, 2000 :142-143)

## Gambar 1 Model ABX Newcomb
Dalam  model Newcomb tersebut,  komunikasi adalah  suatu cara yang lazim  dan  efektif    memungkinkan  orang-orang  mengorientasikan  diri terhadap lingkungan mereka. Model ini mengisyaratkan, bahwa setiap sistem
A B X
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 457 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)
apapun  ditandai  oleh  suatu  keseimbangan  kekuatan-kekuatan  dan  bahwa setiap  perubahan  dalam  bagian  mana  pun  dan  sistem  tersebut  akan menimbulkan suatu ketegangan terhadap keseimbangan atau simetri, karena ketidakseimbangan  atau  kekurangan  simetri  secara  psikologis  tidak menyenangkan  dan  menimbulkan  tekanan  internal  untuk  memulihkan keseimbangan.

## 2.4 Rantai Nilai (Value Chain)
Konsep  dasar  lain  yang  juga  penting  dalam  mengidentifikasi  pola relasi  yang terjadi antara para stakeholder pembangunan  manusia Indonesia adalah suatu sistem yang kerap digunakan dalam manajemen informasi yang disebut dengan rantai nilai ( value chain ). Konsep ini memandang perusahaan sebagai  sebuah  “rantai”  dari  aktivitas  dasar  yang  menambah  nilai  suatu produk atau jasa, sehingga memperluas batas dari nilai tersebut.
Konsep  rantai  nilai  ini  dapat  membantu  manajer  dalam  memutuskan di  mana  dan  bagaimana  menggunakan  kemampuan  strategis  dari  teknologi sistem  informasi.  Jadi  sistem  informasi  dapat  digunakan  untuk  aktivitas bisnis  secara  spesifik  yang  membantu  perusahaan  memperoleh  keuntungan strategis di pasar. Analisis Rantai Nilai (Value  Chain Analysis)  merupakan kerangka value chain merupakan suatu metode untuk merinci suat rangkaian dari  bahan  baku  hingga  produk  akhir  yang  digunakan  langganan menjadi kegiatan  strategi    yang  relevan  untuk    memahami  perilaku  biaya  dan perbedaan sumber daya dalam bidang ekonomi.
Dari  perspektif  strategi,  konsep  value  chain  menyoroti  dalam  tiga bidang peningkatan laba, yaitu:
1. Kaitan dengan pemasok
2. Kaitan dengan pelanggan
3. Keterkaitan  proses  dalam  value  chain  dari  suatu  perusahaan  (Porter,
1997 : 33)

## 3 Pembahasan
Makalah  ini  mencoba  untuk  memberikan  pemikiran  mengenai  pola relasi yang mungkin dapat diimplementasikan khususnya dalam membentuk pola yang tepat pada  proses interaksi yang positif antara Perguruan Tinggi, Pemerintah  Daerah  dengan  masyarakat.  Dengan  demikian  akan  diperoleh
rumusan  yang  jelas  dan  tepat  mengenai  pola  hubungan  seperti  apa  yang sebaiknya  dilakukan  dalam  konteks  upaya  meningkatkan  IPM  pada masyarakat di Jawa Barat.
Pada  uraian  ini  penulis  hendak  memaparkan  dan  memetakan  pola relasi  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  berdasarkan studi  literatur  di  mana  fenomena  dicermati  dan  di  analisis  merujuk  pada sumber-sumber seperti suratkabar, pustaka elektronik dan buku-buku.
Dalam  mencermati  pola  relasi  antara  Perguruan  TinggiPemerintah Daerahmasyarakat.  Penulis  hendak  mengusulkan  sebuah  istilah  yang disebut dengan “Pola Relasi Segitiga Emas” dengan  Gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2 Pola Relasi Segitiga Emas
Segitiga  adalah  bangun  yang  dibentuk  dengan  tiga  buah  titik  (Balai Pustaka,  2001:  1011),  dalam  hal  ini  adalah  titik  Perguruan  Tinggi,  titik Pemerintah  Daerah  dan  titik  masyarakat.  Emas  adalah  logam  mulia  yang biasanya  memiliki  nilai  guna  dan  manfaat  (Balai  Pustaka,  2001:296). Gambar  ini  diibaratkan  sebagai  rantai  saling  berkait  yang  masing-masing memiliki  manfaat  (nilai  guna)  dan  satu  sama  lain  saling  ketergantungan sebagai  sebuah  sistem.  Sedangkan  tanda  panah  dua  arah  menunjukkan adanya pola interaksi yang timbal balik.
Masyarakat Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 459 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)
Peran  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  bahkan  juga  masyarakat dalam  mencapai  keberhasilan  Jawa  Barat  untuk  meningkatkan  IPM memerlukan  pemantapan  strategi,  di  antaranya  perlunya  peningkatan  di sektor  kesehatan,  pendidikan  dan  daya  beli  masyarakat.  Untuk  dapat mengatasi  tantangan  ini    apapun  materi  pembangunannya  yang  terpenting adalah  aluran  informasi  yang  jelas  mesti  dikedepankan,  baik  pada  level Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  maupun  masyarakat,  agar  tercapai kemampuan  dan  kemandirian  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  yang dibutuhkan  bagi  peningkatan  masyarakat  yang  berkualitas,  maju,  mandiri serta sejahtera.
Strategi  yang  dapat  ditempuh  secara  global  adalah  dengan mengevaluasi pola relasi yang selama ini sudah berjalan antara ketiga pihak tersebut,  baik  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  maupun  masyarakat. Berdasarkan kolaborasi antara Teori Sistem, Model Value Chain dan Model Komunikasi  ABX-Newcomb,  tulisan  ini  hendak  memberikan  sumbangan pemikiran  dengan  menganalogikan  gambar  di  depan  sebagai  sebuah  pola relasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat.
Dalam perspektif  teori sistem Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan  masyarakat  adalah  sebuah  sistem  sebagai  suatu  keseluruhan  yang mencakup  struktur,  hubungan,  dan  perilaku  di  mana  adanya  sebuah interdependensi  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  suatu  kesaling bergantungan di antara ketiganya. Ketika ada perubahan pada salah satu sub sistem (misalnya Perguruan Tinggi), maka akan  membawa suatu perubahan pada  sub-sub  sistem  lainnya,  baik  Pemerintah  Daerah  maupun  masyarakat. Maka  konsekuensinya  tindakan  yang  dilakukan  salah  satu  pihak    dalam hubungannya dengan pihak lain dianggap bagian dan unsur fungsional dalam suatu  sistem  sosial.  Arus  informasi  yang  melintasi  batas-batas  suatu  sistem dapat  mempengaruhi  perilaku  struktural-fungsional  sistem  tersebut.  Maka apapun  yang  dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi  akan  memberikan konsekuensi  pada  Pemerintah  Daerah  maupun  masyarakat  begitu  juga sebaliknya.
Dalam  pandangan  sistem  Perguruan  Tinggi  adalah  sebuah  lembaga pelayanan  jasa  pendidikan  yang  di  dalam  melaksanakan  kegiatannya  harus selalu  berupaya  memenuhi  keinginan    kelompok  orang/masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  atas pelaksanaan  pendidikan  maupun  hasil-hasilnya,  baik  masyarakat  maupun
pemerintah.  Berbagai  kepentingan  yang  berbeda  dari  pengguna  tersebut harus  menjadi  acuan  utama  dalam  merencanakan  maupun  melaksanakan pendidikan.
Masyarakat  adalah  pengguna  hasil  pendidikan  tinggi;  baik  dalam bentuk  lulusan  maupun  hasil-hasil  penelitian,  yaitu  meliputi  dunia  usaha, industri,  (baik  barang  maupun  jasa),  maupun  masyarakat  secara  luas. Melalui  hubungan  dalam  kerangka  program link  and  match misalnya kebutuhan serta harapan masyarakat dapat terjaring dan diintegrasikan dalam proses  perencanaan  maupun  pelaksanaan  pendidikan.  Kerjasama  antara Perguruan Tinggi dan masyarakat diperlukan di sini. Sedangkan Pemerintah sebagai  penanggung  jawab  sistem  pendidikan  berkewajiban  melakukan pengaturan,  enabler,  pemfasilitasi,  pengawasan  dan  evaluasi,  serta pembinaan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
Dalam  perspektif    model  ABX  Newcomb, dianalogikan Perguruan Tinggi adalah (A), Pemerintah Daerah (B)  dan Masyarakat adalah (X) yang mengasumsikan bahwa orientasi Perguruan Tinggi  (A) terhadap pemerintah (B)  dan  terhadap  masyarakat  (X)  saling  bergantung,  dan  ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari, empat orientasi.
1)  Orientasi Perguruan Tinggi  terhadap masyarakat;
2) Orientasi Perguruan Tinggi terhadap Pemerintah Daerah dalam pengertian yang sama;
3)  Orientasi Pemerintah Daerah  terhadap masyarakat;
4)  Orientasi Pemerintah Daerah   terhadap Perguruan Tinggi
Keempat  orientasi  ini  disinergikan  dengan  asumsi,  bahwa  orientasi Perguruan  Tinggi  dan  Pemerintah  Daerah  atau  sebaliknya  terhadap masyarakat  adalah  sama.  Ketika  tidak  terjadi  kesamaan  masing-masing pihak mencoba berupaya berorientasi pada pihak yang lainnya. Pada konteks peningkatan  IPM  di  Jawa  Barat,  orientasi  Perguruan  Tinggi    terhadap masyarakat,  misalnya  dalam  hal  penelitian  fungsi  Perguruan  Tinggi hendaknya  dalam  pemilihan  judul  penelitian  relevan  dengan  kebutuhan- kebutuhan atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, penyelenggarakan  penelitian  tipe  ini  disinergikan  dengan  penyelenggaraan pengabdian  kepada  masyarakat.  Contoh,  masyarakat  Jawa  Barat    dapat dijadikan  kancah  studi  sebagai  "laboratorium  hidup"  karena  menyimpan
Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam 461 Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat (Dedeh Fardiah)
berbagai  masalah  sosial-ekonomi  kemasyarakatan  yang  berkembang  sangat dinamis.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pemegang  kebijakan  (regulator), pendorong  dan pemfasilitasi (enabler)  harus mengkoordinasikan kebutuhan- kebutuhan  masyarakat  Jawa  Barat  dalam  upaya  peningkatn  IPM  kepada pihak  Perguruan  Tinggi,  sehingga  antara  kebutuhan  yang  tengah  menjadi fokus  perhatian  Pemerintah  Daerah  pada  masyarakat  akan  sama  dengan fokus perhatian kalangan akademisi terhadap  masyarakat.
Demikian  pula  masyarakat  sebagai  objek  pembangunan    akan melaksanakan  program  pemerintah    dan  hasil  temuan  Perguruan  Tinggi (misalnya program peningkatan IPM), adapun sebagai subyek pembangunan masyarakat  bertindak  sebagai  pelaku  dari  program  itu  sendiri.  Kunci  dari semua  hubungan  antara  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat  adalah  adanya  manajemen  informasi  yang  jelas    berazaskan komunikasi  timbal  balik  (dua  arah).  Pemetaan  hubungan  tersebut  dapat dilihat pada Gambar 3 di halaman 423.
Dalam perspektif rantai nilai, dianalogikan bahwa pola relasi antara Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan IPM di Jawa Barat ini adalah dipandang sebagai sebuah rantai di  mana  masing-masing  pihak  yang  tersatukan  dalam  rantai  tersebut memiliki nilai-nilai tertentu berupa potensi dan fungsinya. Kendati model ini banyak digunakan dalam lapangan ekonomi namun model ini tidak menutup kemungkinan  untuk  diimplementasikan  dalam  konteks  yang  lebih  luas terutama  prinsip  dasarnya.  Konsep  rantai  nilai  ini  dapat  membantu Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  dalam  memutuskan bagaimana  membangun  relasi  antara  ketiganya  untuk  memperoleh keuntungan  (manfaat)  yang  maksimal.  Analisis  Rantai  Nilai  (Value    Chain Analysis)  dalam  konteks  peningkatan  IPM  pada  tiga  pihak  yang  perlu ditingkatkan yang meliputi:
1. Nilai tambah Perguruan Tinggi;
2. Nilai tambah Pemerintah Daerah;
3. Nilai tambah  masyarakat.

## Gambar 3 Implementasi Pola Relasi Segitiga Emas
Berdasarkan  argumen-argumen  sederhana  tersebut  inilah,  maka penulis memetakan pola relasi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dengan istilah ”Pola Relasi Segitiga Emas”.
4 Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  pada  pembahasan  dilandasi    teori-teori  yang digunakan  dalam tinjauan pustaka  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pola  relasi  simultan  antara  Pemerintah  Daerah,  Perguruan  Tinggi    dan masyarakat  sehingga  terdapat  hubungan  dua  arah  antara  ketiganya  dalam kerangka  pembangunan  manusia,  yang  penulis  istilahkan  dengan  ”Pola Relasi Segitiga Emas” di mana :
1. Pola  relasi  antara  Perguruan  Tinggi  dengan  Pemerintah  Daerah  terjadi secara timbal balik dan simultan, jalinan kuat dikokohkan oleh bangunan segitiga  dalam  satu  rantai  yang  sama  berdasarkan  nilai  tambah  yang dimiliki oleh keduanya sebagai upaya peningkatan IPM di Jawa Barat.
Masyarakat : - Subyek - Obyek
Pemerintah Daerah - Regulator
- Enabler (Pendorong, pemfasilitasi)
Perguruan Tinggi (Tridarma): - Pengajaran - Penelitian - Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen Informasi Manajemen Informasi Manajemen Informasi
2. Pola  relasi  antara  Perguruan  Tinggi  dengan  masyarakat  terjadi  secara timbal  balik  dan  simultan,  jalinan  kuat  dikokohkan  oleh  bangunan segitiga  dalam  satu  rantai  yang  sama  berdasarkan  nilai  tambah  yang dimiliki oleh keduanya sebagai upaya peningkatan IPM di Jawa Barat.
3. Pola relasi antara  Pemerintah Daerah dengan  masyarakat terjadi secara timbal  balik  dan  simultan,  jalinan  kuat  dikokohkan  oleh  bangunan segitiga  dalam  satu  rantai  yang  sama  berdasarkan  nilai  tambah  yang dimiliki oleh keduanya sebagai upaya peningkatan IPM di Jawa Barat.

## 4.2 Saran
Mengingat kajian ini  masih sangat sederhana,  maka ada beberapa hal yang dapat disarankan guna pengembangan lebih lanjut yakni :
1. Perlu  adanya  penelitian  tentang  implementasi  pola  relasi  segitiga  emas ini  dengan  melibatkan  pihak  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat;
2. Adanya  evaluasi  dan  sosialisasi  tentang  pola  relasi  ini  secara komprehensif  sehingga  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  Daerah,  dan masyarakat  paham  akan  peran  dan  fungsinya  dalam  konteks pembangunan manusia.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Pustaka.  2001. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional.
Bertalanffy,  Ludwig  Von.1968. General  System  Theory:  Foundations, Development, Applications. New York: George  Braziller. Boulding,  Kenneth  E., General  Systems  Theory-The  Skeleton  of  Science, Management Science.
Booth,  A.  1999. Survey  of  Recent  Development .  Bulletin  of  Indonesian Economic Studies 35 (3).
BPS-Bappenas-UNDP. 2004. Indonesia Human Development Report 2005 . Brata,  A.  G.  dan  Z.  Arifin.  2003. Alokasi  Investasi  Sektor  Publik  dan Pengaruhnya  Terhadap  Konvergensi  Ekonomi  Regional  di Indonesia. Media Ekonomi 13 (20): 59-71.
Fane, G. 2000. Survey of Recent Developments. Bulletin of Indonesian Economic Studies 36 (1). Fisher , B.Aubrey. 1978. Perspectives on Human Communication. New York : Macmilan.
Oey-Gardiner,  M.  2000.  The Value  of  Education  and  The  Indonesian Economic Crisis . Ekonomi dan Keuangan Indonesia 48 (2).
Pace,  R.Wayne  &  Don  F.Faules.2001. Komunikasi  Organisasi :  Strategi Meningkatkan  Kinerja  Perusahaan, Bandung.  Remadja  Rosda Karya.
Rafinus,  B.  H.,  R.  Lukman,  dan  K.  Djaja.  2000. Tinjauan  Triwulan Perekonomian Indonesia , Ekonomi dan Keuangan Indonesia 48 (3).
Tjiptoherijanto P. (1996). Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Nasional (Human Resources in the Development). Jakarta. University of Indonesia
Mulyana,  Deddy.  2000. Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar ,  Bandung, Remadja Rosdakarya.
--------------------. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Porter,  Michael  E.  1997, Strategi  Bersaing:  Teknik  Menganalisis  Industri dan  Pesaing Terjemahan  Agus  Maulana.  Bandung:  Universitas Padjadjaran.
Kongres  Nasional  Pembangunan  Indonesia,  2006.  retrieved  20  September 2006 from :http://www.tkpkri.org/id/
Muhammad  Hariman  Bahtiar ,  IPM  dan  Paradigma  Baru  Pembangunan, Republika  18  Februari  2004,  retrieved  23  September  2006 from:http://www.republika.co.id/
Menuju  Konsensus  Baru:  Demokrasi  dan  Pembangunan  Manusia  di
Indonesia,  Informasi  ringkas  3,  Laporan  Pembangunan  Manusia memberi  peringkat  pada  daerah-daerah  di  Indonesia,  retrieved  26 September 2006 from :
http://www.undp.or.id/pubs/ihdr2001/inforingkas3.asp
Kenaikan  Program  IPM  di  Jabar  Sangat  Lamban,  retrieved  28 September 2006 from : http://www.ristek.go.id/