## ANALISIS  PERTANGGUNGJAWABAN  ALOKASI  DANA  DESA  (ADD)  STUDI PADA DESA LAM ARA DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
Ananda Agusthian 1 , Said Muniruddin *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : Anandaagusthian@gmail.com 1 , saidmunir@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstrak
The purpose of the  research  is  to describe and analyze accountability village funds allocation in Lam Ara Village. The method used is data analysis with a descriptive qualitative approach. Data collection was taken by interviewing several  employees  working  in  the  Lam  Ara  Village  Office  in  Banda  Aceh.  The  results  of  the  study  show  that    The accountability  phase  of  the  Village  Fund  Allocation  (ADD)  in  Lam  Ara,  both  technically  and administratively is good, but must still receive guidance from the Banda Aceh City government, Implementation of the use of village funds has applied  the  principle  of accountability.  Thus  it  is  necessary  to  make  improvements  on an  ongoing   basis while  still  adjusting  the  situation  and  conditions  and  the  development  of  applicable  laws  and regulations.
Keywords: Village Funds Allocation, Accountability, analyze

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  No.  23  yang  diterbitkan  pada tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  menjelaskan mengenai otonimi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah  bentuk  hak  bagi  suatu  daerah  otonom melaksanakan  wewenang  dan  kewajiban  dalam mengatur  sendiri  urusan  pemerintahannya  dan  tetap berkepentingan terhadap masyarakat setempat dengan tetap  menjadi  satu  kesatuan  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Pemberian  kewenangan ini   tidak   terlepas   dari   asas   desentralisasi   yang tercantum di undang-undang tersebut dimana pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah       daerah   melakukan   segala   kegiatan maupun  perencanaan  dalam  menjamin  pembangunan yang merata.
Suatu  pemerintah  daerah  terdiri  dari  berbagai instansi    yang    berada    di    dalamnya.    Desa merupakan  bentuk  pemerintah  terkecil  yang  diakui  di Indonesia  dan  desa  memiliki  penduduk  yang  pada mayoritasnya  memiliki  pekerjaan  sebagai  petani dengan  tingkat  pendidikan  yang  juga  relatif  rendah jika  dibandingkan  dengan  daerah  perkotaan.  Sistem pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. UU  No.  6  Thn.  2014  menjelaskan  perihal  tentang pemerintahan  desa  yang    dimana    dijelaskan    bahwa desa    adalah    sebuah  suatu  bentuk  kesatuan  dari
sekelompok  masyarakat  yang  memiliki  dasar  hukum dan  batas  wilayah  kewenangannya  yang  didasarkan kepada prakarsa mayarakat,  hak  asal-usul,  atau  juga hak  tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Pengembangan  dan  pengoptimalan  pemerintah desa dalam mengurus pemerintahannya, baik administrasi  dan  keuangan  telah  dicanangkan  oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mensejahterakan dan  melakukkan  pembangunan  yang   lebih  merata hingga  ke  pelosok-pelosok  desa.  Dalam  pelaksanaan sistem   pemerintahan   desa   ini   diperlukan   adanya sumber  daya  yang harus dimiliki,  baik itu  personil, dana,  maupun  perangkat  penunjang  lainnya.  Oleh karena  itu,  dalam  UU  No.6  Thn  2014  pemerintah mencanangkan  pembentukan  sebuah  keuangan  desa dan  aset  desa.  Hal  ini  diperlukan  agar  pengelolaan keuangan  maupun  administrasi  desa  dapat  lebih akuntabel.  Sumber  dana  desa  dapat  dihasilkan  dari Pendapatan  Asli Desa (PADes), selain  itu pemerintah pusat  hingga ke desa diwajibkan melakkukan transfer dana  bagi  pemerintah  desa  melalui  hibah  ataupun pendonasian.  Selain itu, Alokasi  Dana  Desa  (ADD) menjadi pendapatan dana yang cukup besar bagi desa yang    dimana    diperlukan    adanya    tata    kelola    yang transparan dan akuntabel.
Dalam       pengelolaan       keuangan       desa,
Pemerintah   melalui   Menteri   Dalam   Negeri   telah mengeluaran Permendagri No. 37 Thn. 2007 dan juga dijabarkan dalam peraturan No.72 Thn. 2008. Alokasi Dana    Desa    yang    dimana    sebagai    sumber    dana bagi  desa  dianggap  sebagai  belanja  tidak  langsung yang  dimana  dialokasikan  sebesar  30%  untuk pembelanjaan  pada      bidang      aparatur      dan pengoperasional      dan  sisahnya  sebesat  70% diperuntukkkan untuk pembiayaan bagi pemberdayaan masyarakat.
Pembentukan        sebuah        sistem        atas penyelenggaran instansi desa yang baik, berdemokratis  dan    juga    amanah    merupakan    tugas dan  tanggung jawab bersama, baik oleh aparatur desa, pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  dan  juga masyarakat  sendiri.  Hal  ini  sebagai  bentuk  good governance  yang  merata  baik  dari  pusat  hingga  ke pelosok  desa.  Work  Bank  mendefinisikan  good governance  merupakan  sebuah  sistem  manajemen pembangunan  yang  dibentuk  secara  solid  dan  saling bertanggungjawab  yang  dimana  hal  ini  sejalan dengan   prinsip   demokrasi,   akuntabiitas,   dan bebas dari      korupsi      dan      kesalahan      pengalokasian penggunaan  dana.  Menurut  Mardiasmo  (2009:  18) pengalokasian  dan  juga  penyusunan  ADD  menjadi sebuah bentuk desentralisasi dalam menciptakan good governance.
Mardiasmo   (2009:   18)   menyatakan,   good governance  memiliki  karakterisitik  sebagai  berikut: akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektiv, taat aturan  hukum,  responsif,  orientasi  kepada  konsensus, kesetaraan  dan juga  visi-misi  yang strategis.  Dalam pelaksanaan  akuntansi  sektor  publik  khususnya  pada sistem  pemerintahan,  penilian  karakterisitik  good governance  minimal  harus  terdiri  dari  aspek-aspek penting  berikut,  seperti:  akuntanbel,  efektif,  efisien dan  partisipatif.  Perwujudan  good  governance      ini merupakan sebuah rangkaian penting dalam mencapai bentuk  kesejahteraan  kepada  masyarakat,  sehingga diperlukan  adanya  reformasi  pada  sektor  khususnya sektor  publik.  Reformasi  ini  tidak  hanya  sebatas formalitas kelembagaan namun termasuk di dalamnya reformasi terhadap alat-alat institusi sehingga menjadi sebuah  roda  bagi  lembaga-lembaga  publik  yang dijalankan berdasarkan sifat ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Bagi    pemerintah    desa,    akuntabilitas    desa dinilai  pada  tingkat  pertanggungjawaban  terhadap
kegiatan    yang    dilakukan    dalam    menyelesaikan masalah    pembangunan    dan    pembentukan pemerintahan desa. (Sumpeno,
2011).
Pertanggungjawaban   desa   termasuk   di   dalamnya pertanggungjawaban penggunaan sumber daya keuangan  yang  dimana  digambarkan  dalam  APBDes dan ADD menjadi salah satu komponen yang penting di  dalam  APBDes  tersebut.  Akuntabilitas  ini  tidak hanya  sebagai  bentuk  taat  hkum  namun  juga  menjadi seuatu   bentuk   laporan   dalam   pengelolaan   segala sumber daya secara bijaksana, efektif dan efisien. Hal ini  dapat  dinilai  dari  laporan  keuangan  yang dihasilkan oleh pemerintah desa yang terkait.
Prinsip  akuntabilitas  dalam  pemanfaatan  ADD pada  dasarnya  sudah  dimulai  dari  tahap  perencanaan hingga  pelaporannya.  Menurut  BPKP  (2007:  7-8) dalam Astuty dan Fanida (2013), komitmen pimpinan dan  juga  seluruh  pihak  yang  terkait  menjadi  sebuah hal  yang    penting    dalam    menjamin    penggunaan sumber  daya    sesuai    dengan    aturan    yang    berlaku dan  juga tingkat pencapaian tujuan dan sasaran  yang telah ditentukan dapat terlaksana serta bermanfaat.
Juli 2018 merupakan waktu dimana dilaksanakannya  pencairan  terhadap  dana  desa  tahap III,  namun  pada  fakta  di  lapangan,  belum ada  satu pihak  desa/gampong  yang  mencairkan  dana  tersebut. Oleh  karena  itu,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat   dan   Gampong   (DPMG)   Aceh,   Drs Bukhari  MM,  mengimbau  Pendamping  Lokal  Desa (PLD)  membantu  keuchik  untuk  membuat  laporan penggunaan  dana  desa  tahap  sebelumnya  kepada Pemko/Pemko  masing-masing  agar  dana  desa  tahap III bisa dicairkan.
Bukhari  menambahkan  perkara  ini  harus  dicari solusi  agar  dana  desa  tahap  III  senilai  Rp  1,7  triliun itu  tidak  harus  dikembalikan  ke  kas  negara,  karena masa  penarikannya  akan  mati  pada  akhir  Desember 2018.  Dengan  demikian  diharapkan  sebaiknya  dana tahap III bisa dialokasikan bulan ini dari rekening kas daerah ke dalam  rekening  kas  desa,  sehingga  bisa digunakan  untuk  kelanjutan  pembangunan  gampong sebagaimana sudah diprogramkan.
Penyebab  terlambatnya  pencairan  dana  desa karena pihak gampong belum menyelesaikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong  (APBG).  Terutama  pada  tahap  penyusunan rancana  anggaran  belanja  (RAB),  serta  ada  beberapa gampong  yang  belum  menemui  kesepakatan  antara
Keuchik dengan Tuha Peut.
Desa    Lam    Ara,    Kec.    Banda    Raya    menjadi objek  penelitian  pada  penelitian  ini.  Desa  Lam  Ara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banda  Raya,  Kota  Banda  Aceh.  Desa  Lam  Ara  juga termasuk  pada  desa  yang  menerima  ADD.  Pada pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki,  seharusnya Desa  Lam  Ara  mengalokasikan  30%  belanja  tidak langsung  dan  70%  belanja  langsung,  namun  pada kenyataannya  pengalokasian  terhadap  belanja  tidak langsung  kurang  dari  30%  dan  pengalokasian  belanja langsung  kurang  dari  70%.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan peraturan perundangan yang telah berlaku dan dapat menjadi sebuah sumber penyimpangan.
Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berdasarkan  pada  penjelasan  latar  belakang  dan  juga fenomena  yang  terjadi  di  Desa  Lam Ara.  Sehingga pada  penelitian   ini  penulis   akan  meneliti  tentang bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lam Ara Pada Tahun 2018. Diharpkan   penelitian   ini   dapat   menjadi   sumber informasi  mengenai  bentuk  pengelolaan  ADD  yang dilaksanakan pada Desa terkait.

## 2. Kerangka
Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

## Pengertian Desa
Paul   H.   Landis   dalam  Syachbrani   (2012) “Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang  dari  2.500  jiwa  dengan  ciri-ciri:  pergaulan hidup  yang  saling  kenal-mengenal  antar  penduduk; pertalian  perasaan  yang  sama  tentang  suatu  kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris    dan    masih    dipengaruhi    oleh    alam    sekitar, seperti  iklim  dan  keadaan  serta  kekayaan  alam”. Soetardjo  dalam  penelitian  yang  dilakukan  Thomas (2013)  “Desa  dapat  dipahami  sebagai  suatu  daerah kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal  di  suatu masyarakat  yang  berkuasa  (memiliki  wewenang) mengadakan  pemerintahan  sendiri”.  pendapat  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  dalam  suatu desa  masih  terikat  dengan  persaudaraan  yang  kuat, dimana    sebuah    desa    terbentuk    berdasarkan pemahaman sesama penduduk dan saling membutuhkan.  Selanjutnya  juga  masyarakat  dalam suatu  desa  membutuhkan  sesuatu  yang  dapat memuaskan  dan  dilaksanakan  untuk  kepentingan bersama.
Menurut  UU  No.  6  Thn  2014  “Desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah    yang    berwenang    untuk    mengatur    dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat    setempat    berdasarkan    prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Sedangkan “Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
UU  No.  6  Thn.  2014  juga  menyatakan  bahwa “pemerintah  desa  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa atau    sebutan    lain    yang    berlaku    di    masing-masing daerah  yang  dimana  dibantuk  oleh  seperangkat  alat desa    sebagai    unsur    dalam    penyelenggaran pemerintahan  desa”.  Dalam  pemerintahan  desa  juga disusun  sebuah  lemabaga  permusyarawatan  sebagai bentuk  terciman  dalam  perwujudan  demokrasi  dalam sistem   pemerintahan   desa.   Lembaga   ini   disebut sebagai  BPD  (Badan  Permusyarawatam  Desa).  Pada umumnya, BPD merupakan  wakil dari penduduk desa yang  biasanya  terdiri  dari  ketua  RW,  ketua  adat, golongan profesi, dan lain-lain.

## Alokasi Dana Desa
UU    No.    6    Thn    2014    menyebutkan    bahwa “Dana   Desa   adalah   dana   yang   bersumber   dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui anggaran    pendapatan    dan    belanja    daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.  Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus”.
Syachbrani    (2012)    menyatakan,    “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian  keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang diterima  oleh  kabupaten”.  ADD  merupakan  sejumlah dana  yang  dialokasikan  paling  sedikit  10%  dari  dana perimbangan  yang  diperoleh  suatu  kabupaten/kota setelah dikurangi DAK. Secara rinci,  ADD yang  telah
diterima  oleh  Desa  dan  diakui  dalam  APBDes  wajib memperhatikan  persentase  anggaran  yang  telah  diatur undang-undang yang dimana:
1. Paling  sedikit  70%  ADD  dialokasikan  untuk keperluan    dalam    mendanai    biaya    langsung, seperti:  penyelenggaran          pemerintah          desa, pelaksanaan pembagunan, pembinaan maysarakat, dll.
2. Maksimal  30%  dari  ADD  digunakan  untuk pembiaya biaya tidak langsung, seperti: tunjangan dan  penghasilan  tetap  kepala  desa  dan  perangkat desa, operasional pemerintah desa, dll.
Menurut    Nurcholis,    (2011)    “Alokasi    Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  membuka rekening  pada  bank  yang  ditunjuk  berdasarkan keputusan   kepala   desa.   Kepala   desa   mengajukan permohonan  penyaluran  ADD  kepada  bupati  setelah dilakukan  verifikasi  oleh  tim  pendamping  kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada sekda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya     kepada     bagian     keuangan     sekda kabupaten/Kota  atau  kepala  BPKD  (Badan  Pengelola Keuangan    Daerah)    atau    kepala    BPKKAD    (Badan Pengelola  Keuangan  Dan  Kekayaan  Aset  Daerah). Kepala bagian  keuangan sekretaris daerah atau  kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan  ADD  dalam  APBDesa  dilakukan  secara bertahap  atau  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan kondisi daerah Kabupaten/Kota”

## Good Governance
Menurut  Mardiasmo  (2009:  17)  “Governance diartikan  sebagai  mekanisme,  praktek  dan  tata  cara pemerintahan  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta memecahkan  masalah  masalah  publik.  Dalam  konsep governance,    pemerintah    hanya    menjadi    salah    satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi  peran  pemerintah  sebagai  pembangunan maupun  penyedia  jasa  layanan  dan  infrastruktur  akan bergeser  menjadi  bahan  pendorong  terciptanya lingkungan  yang  mampu  memfasilitasi  pihak  lain  di komunitas”.
Governance  dapat  diartikan  sebagai  peran negara dan peran negara juga tentunya tidak lepas dari perananan   warganya.  Warga  suatu   negara  dituntut untuk  berperan  besar  dalam  memonitor  kegiatan
pemerintahan  agar  berakuntabilitas.  Dengan  kata  lain good    governance    merupakan    sebuah    sistem manajamen yang kompleks dalam melakukan pembangunan  yang  solid  dan  juga  bertanggungjawab. Terlepas  dari  sistem  birokrasi  yang  tidak  dianggap tidak memiliki  kompetensi dalam melaksanakan suatu pemerintahan, namun hal ini dapat menjadi sebuah sisi positif  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  agar terciptanya  pengawasan  terhadap  sistem  birokrasi tersebut.

## Konsep Akuntabilitas
Pada  pemerintahan  desa,  Sukasmonto  dalam Supeno  (2011:  222)  menyatakan,  “akuntabilitas melibatkan  kemampuan  pemerintah  desa  untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan  masalah pembangunan dan pemerintah desa”. Pertanggungjawaban   pada   tingkat   desa   ini   dapat dilihat  pada  penggunaan  APBDes  yang  dimana  ADD menjadi  salah  satu  poin  penting  di  dalam  APBDes tersebut.
Subruto  (2009)  menyatakan,  “akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang/pimpinan  suatu  unit organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang berwenang meminta pertanggungjawaban, akuntabilitas adalah  hal  yang penting untuk  menjamin nilai  –  nilai  seperti  efisiensi,  efektifitas,  reliabilitas, dan  prediktibilitas.  Suatu  akuntabilitas  tidak  abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat  prosedur  yang  sangat  spesifik  mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan”.
Menurut  Mardiasmo  dalam  Arifiyanto  dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
1) Prinsip transparansi atau keterbukaan
Transparansi  disini  memberikan  arti  bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran  karena menyangkut  aspirasi  dan  keinginan  masyarakat, terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat banyak.
2) Prinsip akuntabilitas Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggungjawaban publik  yang  berarti  bahwa  proses  penganggaran
mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan  harus  benar–benar  dapat  dilaporkan dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tapi  juga berhak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
3) Prinsip value for money
Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan  sumber    daya    dalam    jumlah    dan kualitas  tertentu dengan harga yang murah. Efisien  adalah  penggunaan  dana  masyarakat tersebut  dapat  menghasilkan  sesuatu  yang maksimal atau memiliki daya  guna. Efektif dapat diartikan  bahwa  penggunaan  anggaran  tersebut harus  mencapai  target  atau  tujuan  kepentingan masyarakat.
Keberhasilan  akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  sangat  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya  tergantung  bagaimana  pemerintah melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap pengelolaan  ADD  dalam  mendukung  keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi  secara  jelas  kepada  masyarakat,  setiap kegiatan  fisik  ADD  supaya  dipasang  papan  informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.    Untuk    mewujudkan    pelaksanaan prinsip–  prinsip transparansi  dan akuntabilitas  maka diperlukan  adanya  kepatuhan  pemerintah  desa khususnya  yang mengelola  ADD untuk melaksanakan ADD  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (Arifiyanto  dan Kurrohman, 2014).

## Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa (ADD)
Permendagri  No.  113  Th,  2004  pada  pasal  20, 24,  34  dan  44  dijelaskan  bahwa,  “pengelolaan  ADD terdiri  dari  4  tahap,  yaitu  Perencanaan,  Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan. Berikut rincian tahapan tersebut:
a. Perencanaan ADD
b. Pelaksanaan ADD
c. Pertanggungjawaban ADD
d. Pengawasan ADD.”
Penelitian  ini  berfokus  pada  poin  (c)  Yaitu pertanggungjawaban ADD. Pertanggungjawaban ADD mencakup dari berbagai aspek seperti: aspek legalitas dan  ketataan  hukum,  aspek  pengadministrasian  dan juga   aspek   moral.   Sehingga   pelaporan   terhadap penggunaan    dan    pengelolaan    keuangan    pada tingkat pemerintahan desa menjadi kewajiban aparatur pemerintah  desa  yang  tidak  terpisahakan  dalam penyelenggaran  pemerintahan  desa  yang  bertanggung jawab.    Dengan    demikian    penelitian    ini    dilakukan untuk  melihat  laporan  pertanggungjawaban  sudah dilakukan dengan benar.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Desa Lam Ara Kecamatan Banda  Raya  Kota  Banda  Aceh  dapat  digambarkan dalam  bagan  kerangka  pikir  sebagaimana  gambar  2.1 berikut:

## 3.   Metode Penelitian Jenis Penelitian
Pendekatan  deskriptif  kualitatif  digunakan dalam  metode  penelitian  ini.  Penelitian  kualitatif deskriptif  dapat  dikatakan  merupakan  sebuah  studi kasus  yang  dimana  Nawawi  (2003:  1)  menyatakan bahwa,  „penelitian    studi  kasus  merupakan  penelitian ini  memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  obyek tertentu  yang  mempelajarinya  sebagai  suatu  kasus. Data  studi  kasus  dapat  diperoleh  dari  semua  pihak yang  bersangkutan,  dengan  kata  lain  dalam  studi  ini dikumpulkan dari berbagai sumber”.
Moleong    (2012)    mengatakan,    “Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dinilai  oleh
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Walikota Banda Aceh
No 4 Tahun 2016
Pengelolaan ADD di tingkat Desa
Penanggung Jawab ADD

## Akuntabilitas
subjek    penelitian    misalnya    perilaku,    persepsi, motivasi,  tindakan  dan  lain  lain.  Secara  holistik,  dan dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk  kata–kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah”. Dengan  penentuan  metode  ini  maka  diharapkan penelitian ini menghasilkan berupa uraian dalam suatu konteks  yang  dikaji  berdasarkan  suatu  sudut  pandang yang dapat diamati, utuh, dan juga komprehensif.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah data primer. Sanusi (2014:104) menyatakan, “data primer merupakan yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan  oleh  peneliti.  Peneliti  dapat  mengontrol tentang  kualitas  data  tersebut,  dapat  mengatasi kesenjangan   waktu   antara   saat   dibutuhkan   data tersebut    dengan    yang    tersedia,    dan    peneliti    lebih leluasa  dalam  menghubungkan  masalah  penelitiannya dengan  kemungkinan  ketersediaan  data  di  lapangan”.
Data  yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini  dihasilkan melalui proses wawancara dan juga dokumentasi yang menjadi objek penelitian.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Sanusi  (2014:  104)  menyatakan,     “data  sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut    kebutuhannya”.    Data    sekunder    yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  dokumen- dokumen yang dimiliki oleh objek penelitian dan juga laporan terkait APBDes.
Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian  ini  meliputi Library  research dan Field Research (Wawancara, Observasi dan questioner).

## Lokasi Penelitian
Adapun  lokasi  dalam  melakukan  penelitian tentang   pertanggungjawaban   Alokasi   Dana   Desa (ADD) adalah desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adaiah deskriptif kualitatif, dimana penelitian  yang datanya  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis  tanpa
menggunakan  teknik  statistik.  Sugiyono  (2012:  13) menyatakan,  “Analisis  kualitatif  adalah  suatu  metode analisis  dengan  menggunakan  data  vang  terbentuk kata, kalirnat, skema dan gambar”.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Hasil

## Deskripsi Wilayah Penelitian
Desa  merupakan  suatu  bentuk  komunita  paling terkecil  dalam  pemerintahan.  Desa  juga  terdiri  dari sistem  pemerintahannya  yang  dimana  dikepalai  oleh kepala  desa.  Begitu  jgua  dengan  Desa  Lam  Ara  yang merupakan salah satu desa yang berada di Kec. Banda Raya  Kota  Banda  Aceh  ini  memiliki  fifisik  wilayah yang  tidak  lepas  dari  peran  penduduknya  Adapun batas-batas  wilayah  Desa  Lam  Ara  secara  geografis dapat dibagi sebagai berikut:
Sebelah Utara :  Desa  Geuceu  Komplek,  Banda
Aceh Sebelah Selatan  : Desa Lambheu, Aceh Besar Sebelah Barat :  Krueng Daroy, Desa Geuceu
Menara,Banda Aceh Sebelah Timur : Desa Mibo, Lhong Cut, banda Aceh Luas Desa : 6,25 Km2 atau 6250Ha

## Pertanggungjawaban ADD
Desa  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyeimbangankan  otonomi  daerah.  Keberhasilan otonomi  daerah  dapat  dinilai  berdasarkan  tingkat kesejahteraan  pada  suatu  desa  dalam  melaksanakan pemerintahannya  sendiri.  Dengan  demikian,  upaya untuk  meperkuat  sistem  pemerintahan  desa  menjadi langkah  yang  sangat  penting  dilakukan  baik  oleh pemerintah provinsi, maupun pemerintahan kabupatennya. Sistem pertanggungjawaban
terhadap penggunaan  dan  pengelolaan  ADD  pada  Desa  Lam Ara   dimulai   dari   penyampaian   laporan   terhadap pertanggungjawban realisasi APBDes oleh kepala desa yang   disampaikan   kepada  Bupati/Walikote  melalui Camat  setempat  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran. Laporan    ini    kemudian    menjadi    satu    bagian    yang terintegrasi       dengan       laporan       penyelenggaran pemerintah   desa.   Sistem   ini   telah   sangat   jelas dicanangkan  oleh  pemerinta  melalui  Permendagri  No. 37  Thm  2007.  Peraturan  ini  menjadi  landasan  hukum
bagi setiap pihak terkait dan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan  akuntabilitas  dan  transparansi  atas penggunaan dana desa.
Laporan   APBDes   terdiri   dari   ADD   yang menjadi salah satu sumber utama keuangan suatu desa. ADD pada saat ini memiliki jumlah yang cukup besar sehingga  diperlukan  adanya  sebuah  sistem  yang  jelas dalam mempertanggungjawabkan penggunaannya agar terbebas  dari  KKN.  Selain  itu  pertanggungjawaban kepada  masyarakat  dilakukan  secara  periodik  setiap tiga  bulan  sekali  melalui  forum  eveluasi  pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui wawancara  kepada  kepala  desa,  pertanggungjawaban ini telah dilakukan  mulai  dari  penyampaian  laporan yang  dijalankan  dengan  metode  strukrural  dari  tim pelaksana  tingkat  desa  yang  dimana  diketahui  oleh kepala  desa  dan  juga  tim  pendamping  tingkat kecamatan  secara  bertahap.  Proses  ini  juga  diawasi langung  oleh  pihak  inspektorat  yang  dimana  bertugas sebagai  pihak  pengawas  terhadap  penggunaan  dana tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh para   informan   berikut: “Iya,   artinya   setelah   SPJ rampung  diserahkan  kepada  bagian  pemerintahan setelah  diverifikasi  oleh  Tim Pendamping  dari  desa dan  di  awasi  oleh  inspektorat.  .”  (Wawancara  dengan sekretaris    Desa  Lam  Ara,  pada  tanggal  09  April 2019).
Sedangkan  untuk  pengelolaan  administrasi keuangan Desa Lam Ara dapat dikatakan sudah sesuai dengan  prinsip  akuntabilitas  sebagaimana  hasil wawancara  dengan  sekretaris    desa  sebagai  berikut:  “ Setiap    perencanaan    mengikuti    peraturan    walikota dan  melibatkan  semua  kepala  dusun  dengan  cara musyawarah.”  (Wawancara  dengan  sekretaris  Desa Lam Ara, pada tanggal 09 April 2019)
Hasil  dari  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban terhadap pengguanaan  ADD  di  Desa  Lam  Ara  telah  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dan  juga  berprinsip terhadap    akuntabilitas.    Pengelolaan    ADD    ini    juga sesuai dengan pengelolaan administrasi keuangan yang baik,  yang  dimana  pembelanjaan  yang  dilakukan  oleh desa  yang  menggunakan  dana  ADD  telah  memiliki bukti  yang  cukup.  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan program-program  yang  menggunakan  ADD  juga mengikutsertakaan  masyarakat  seperti  melakukan pembimbingan  maupun  pelatihan  sehingga  terjadinya
suatu  partisipasi  yang  aktif  baik  antar  masyarakat  dan juga antar perangkat desa.
Meskipun  tingkat  rata  rata  pendidikan  aparat Desa Lam Ara lulusan SMA namun pelaksanaan ADD sudah cukup dipahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi   keuangan   ADD   karena   selalu   ada petunjuk  dari  pemerintah  kota.  Tingkat  pendidikan aparat  pemerintah  desa  Lam  Ara  dapat  dilihat  pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1
Data Aparat Desa Lam Ara Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2019 No Jabatan Tingkat pendidikan SD SMP SMA S1 S2 1 Kepala Desa ✓ 2 Sekretaris Desa ✓ 3 Kepala Urusan ✓ 4 Kepala      Urusan umum ✓
5 Kepala      Urusan seksi ✓
6 Kepala      Urusan Kesejahteraan ✓ 7 Kepala      Urusan Pelayanan ✓
Sumber: Desa Lam Ara Tahun 2019
Hal  ini  didukung  penerapan  di  lapangan  yang menunjukkan  bahwa  semua  uang  yang  telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan  juga  secara  administratif  keuangan.  Adapun pertanggungjawaban  ADD  tahun  2018  dari  sisi  fisik desa dapat dikatakan baik dan sudah selesai 100%.
Hasil-hasil  pembangunan  yang  bersumber  dari dana  ADD  di  Desa  Lam  Ara  Kota  Banda  Aceh  dapat dilihat pada tabel 2 berikut
Tabel 2
Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun dengan ADD Tahun 2019 No Desa Sarana Yang di bangun Hasil 1 Lamara Pembangunan/Pemeliharaan Sanitasi dan     Kebersihan Lingkungan Baik Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Baik Pembangunan/Pemeliharaan Sanggar Belajar Baik Pembangunan/Pemeliharaan Saluran/ Drainase/Selokan Baik Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Pemukiman Penduduk Baik Pembinaan  dan  Pengelolaan Posyandu Baik
Sumber : Laporan Akhir Desa Desa Lam Ara
Kemudian  hasil  pelaksanaan  program  alokasi dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  informan (sekretaris desa)  sebagai berikut:
“Evaluasi   sebelumnya   bersama   perwakilan tiap  dusun  pemerintah  Desa  Lam  Ara  telah  bersikap transparan    dengan    masyarakat.    Setiap    penggunaan dana  desa  sudah  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  informasi  yang  ditempel pada papan informasi di kantor kepala desa”.
Sedangkan secara administrasi diperlukan pelatihan  berkelanjutan  agar  pelaksanaan  tercapai dengan  sempurna  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip akuntabilitas. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan  desa.  Dengan  demikian  akan  tercapai tingkat  partisipasi  masyarakat  desa  yang  secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan
prinsip akuntabilitas  tersebut  juga  didukung  dengan  laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawban  APBDes  masing-masing  desa sebagai berikut:
Tabel 3

## Data SPJ Desa Lam Ara pada Akhir Tahun 2018
N o Desa Alokasi Dana Desa Pertanggungjawab an Fisik Keuangan 1 Lamara 743.582.14 1,00 100% Lengkap Sumber: Data SPJ ADD Desa Lam Ara Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban  APBDes  Desa  Lam  Ara  sudah lengkap    baik    dari    segi    fisik    maupun    secara administrasi.  Evaluasi  pelaksanaan  program  ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi  aktif  dalam  memberikan  masukan  dan koreksi  pelaksanaan  ADD.  Dalam  hal  ini  pemerintah desa juga  harus merespon kritik dan  saran masyarakat dalam  forum  musyawarah  desa  yang  diharapkan programADD  ini  kedepannya  bisa  lebih  baik  lagi. Prinsip  partisipasi  pun  terwujud  dengan  pelaksanaan ADD  yang  mengikutsertakan  masyarakat.  Selain  itu, forum  evaluasi  yang  dilaksanakan  tersebut  juga  telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban    ADD    secara    periodik (Wawancara  Sekretaris  Desa  ,  pada  tanggal  09  April 2019).
Kemudian  jenis  pelaporan  pertanggungjawaban pengelolaan  alokasi  dana  desa  adalah  sebagai  berikut: “Laporan  keuangan  dibuat  sesuai  format  dan  di  input kedalam  sistem  keuangan  desa”(wawancara  dengan sekretaris Desa Lam Ara).
Pertanggungjawaban  ADD  telah  sesuai  dengan dibuat peraturan Walikota Banda Aceh nomor 4 tahun 2016 :
1. Keuchik  menyampaikan  laporan  pertanggung jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBG  kepada Walikota  cq.  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBG  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  terdiri  dari    pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan.
3. Laporan      pertanggungjawaban      realisasi pelaksanaan  APBG  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) ditetapkan dengan Reusam.
4. Reusam  tentang  laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dilampiri:  a.  format
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi
Pelaksanaan  APBG  Tahun  Anggaran  berkenaan; b.  format  Laporan  Kekayaan      Milik  Gampong per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c.  format  Laporan  Program  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah yang masuk ke gampong.
5. Format      Reusam      tentang      Laporan Pertanggungjawaban  realisasi      Pelaksanaan APBG  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) tercantum  dalam  lampiran    yang    merupakan bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD  di  Desa Lam  Ara  sudah  dikatakan  baik.  Indikator  yang  sudah terpenuhi  di  Desa  Lamara  diantaranya  Keuchik menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBG  kepada  Walikota  dan  laporan pertanggungjawaban  dibuat  sesuai  format  yang  ada dalam peraturan Walikota Banda Aceh.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa  Lamara  sudah  berdasarkan  prinsip  transparansi maupun  prinsip  akuntabilitas.  Dengan  demikian  perlu dilakukan    penyempurnaan    secara    berkelanjutan dengan  tetap  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  serta
perkembangan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## 5. Kesimpulan
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Lam Ara di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Tahun   2018,   dapat   diambil   kesimpulan   sebagai berikut:
1) Tahap  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  baik  secara  teknis  maupun  administrasi sudah  baik,  namun  harus  tetap  mendapat bimbingan dari pemerintah Kota Banda Aceh.
2) Mekanisme  penggunaan  dana  desa  sudah  sesuai dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang berlaku, meskipun pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai juga konsep
“membangun  desa”  dan  kebijakan  dana  desa.
Seringkali pihak desa kesulitan dalam mematuhi siklus pengelolaan dana desa.
3) Penggunaan  dana  desa  di  desa  Lam  Ara  berhasil menyerap dengan baik anggaran dalam realisasinya  yang    digunakan    untuk    kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.  Implementasi  penggunan  dana  desa telah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam pertanggungjawaban

## Daftar Pustaka
Arifiyanto,  Dwi  Febri,  dan  Kurrohman,  Taufik.
2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  di  Kabupaten  Jember.  Jurnal  Riset Akuntansi  dan  Keuangan.  Jember:  Universitas Jember.
Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan      dan Belanja   Desa   (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2011  di  Desa Sareng  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
Bakri.2018.http://aceh.tribunnews.com/2018/09/06/se mua-gampong-belum-cairkan-dana-desa,        (Di akses pada tanggal 28 September 2018).
Indriantoro,
nurdan
Supomo, bambang
1999.Metodologi    Penelitian    Bisnis    Untuk
Akuntansi  &  Manajemen.  Yogyakarta  :  Penerbit
BPFE. Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian
Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya.
Nurcholis,            Hanif.            2011.            Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.
Peraturan      Presiden      Republik      Indonesia      Nomor
7  Tahun      1999      tentang      Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah http://www.inspektorat.bogorkab.go.id, (Dii akses pada tanggal 17 Juni 2015).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Walikota  Banda  Aceh  nomor  4  tahun  2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Romantis,    Puteri    Ainurrohma.    2015. Akuntabilitas Pengelolaan      Alokasi      Dana Desa      Di Kecamatan   Panarukan   Kabupaten Situbondo
Tahun  2014.  Jember  :  Universitas  Jember.  Subroto,
Agus.      2009.      Akuntabilitas      Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan Alokasi  dana  Desa  Di  Desa  –  Desa  Dalam
Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten
Temanggung  Tahun  2008).  Dipublikasikan.
Tesis.    Program    Studi    Magister    Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
Sanusi,    Anwar.    2014.    Metodologi    Penelitian
Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat  dalam  Membangun  Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
Sumpeno,        Wahjudin.        2011.        Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read
Syachbrani,    Warka.    2012.    Akuntansi    dan Akuntabilitas  Pemerintah  Desa.  Tugas  Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains
Akuntansi.  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya  Meningkatkan  Pembangunan   di  Desa Sebawang      Kecamatan      Sesayap      Kabupaten Tana    Tidung.    Dipublikasikan.    Skripsi. Program  S1  Pemerintah  Integratif.  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Universitas Mulawarma
Undang-Undang      Nomor      32      Tahun      2004
tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  06
Tahun 2014 tentang Desa.
Usman,        Husaini        dan        Purnomo,        Setiady.
2009.  Metodologi    Penelitian    Sosial.    Jakarta: Bumi Aksara.