## Institusionalisasi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jombang
Gustina Ari Murti¹, Humaidah Muafiqie², Agus Raikhani³, Effi Indriarti 4
1,2,3,4 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Darul 'Ulum

## Abstrak
Penelitian  ini  mengusulkan  pelembagaan  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Jombang,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  studi  kasus.  Model  studi  kasus  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  untuk mendapatkan  gambaran  yang  jelas  dan  mendalam  tentang  proses  pelembagaan  akuntabilitas keuangan  di  Pemerintah  Kabupaten  Jombang.  Dengan  mengacu  pada  perspektif  dan  dimensi akuntabilitas keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil penelitian, kewajaran  LKPD  mengenai  kepatuhan  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  efektivitas Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI),  pengungkapan  penuh  ( full  disclosure )  dan  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan.  Dengan  perspektif  Teori  Kelembagaan  Baru  (NIT),  respons  organisasi terhadap  perubahan  di  lingkungan  sekitarnya  diperoleh.  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dan telah melaksanakan tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui  hingga  akhirnya  dapat  dilembagakan  dengan  baik  di  Pemerintah  Kabupaten  Jombang, dengan memperoleh laporan keuangan tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 (lima) tahun.
Kata kunci : Institusionalisasi, Akuntabilitas Keuangan, wajar tanpa pengecualian (WTP)

## Abstract
This  study  proposes  the  institutionalization  of  Regional  Government  Financial Accountability in Jombang, in this study using a qualitative descriptive method using a case study approach.  The  case  study  model  used  in  research  is  to  get  a  clear  and  in-depth  picture  of  the process of institutionalizing financial  accountability in the Government of Jombang Regency. With reference to the perspective and dimensions of financial accountability in the Regional Government Financial  Report  (LKPD).  From  the  results  of  the  study,  the  fairness  of  LKPD  regarding compliance with Government Accounting Standards (SAP), the effectiveness of the Internal Control System  (SPI),  full  disclosure  (full  disclosure) and  compliance  with  laws  and  regulations. With  the perspective  of  the  New  Institutional  Theory  (NIT),  organizational  responses  to  changes  in  the surrounding  environment  are  obtained.  The  Jombang  Regency  Government  has  implemented financial  accountability  and  has  carried  out  the  stages  of  procedures  that  must  be  passed  until finally  it  can  be  institutionalized  properly  in  the  Jombang  Regency  Government,  by  obtaining  an unqualified financial report (WTP) from the BPK for 5 (five) years.
Keywords: Institutionalization, of Financial Accountability, unqualified (WTP)

## A. PENDAHULUAN
Penerapan  prinsip-prinsip good  governance dalam  penyelenggaraan  negara  tidak lepas  dari  masalah  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara (Sukemi  2010).  Sektor  publik  mulai  mengenal  adanya  prinsip  tata  kelola  pemerintahan seperti  terangkum  dalam  paradigma New  Public  Management  (NPM) (Rainey  2010,  435). Munculnya  kritikan  tersebut  menjadi  pemicu  reformasi  pengelolaan  sektor  publik  dengan cara  mengadopsi  teknik  pengelolaan  sektor  swasta  ke  dalam  sektor  publik  termasuk memberi  perhatian  lebih  besar  terhadap  pencapaian  kinerja  dan  akuntabilitas  (Gruening 2001,  1-25).  NPM  merupakan  sebuah  paradigma  yang  menggunakan  basis  teori  yang berakar  dari  ekonomi  dengan  mengandalkan  pada  rasionalitas  yang  dikenal  dengan “ economic  man ”,  kepentingan  publik  diagregasi  oleh  kepentingan  individu,  pengguna pelayanan lebih dipandang sebagai customer sebagaimana yang dikembangkan oleh sektor privat, peranan pemerintah hanya sebagai katalis yang mendukung berjalannya mekanisme pasar,  menciptakan  mekanisme  dan  sturktur  insentif  untuk  mewujudkan  keberhasilan kebijakannya, mekanisme akuntabilitasnya pada mekanisme pasar(Denhardt 2007)
Akuntabilitas  publik  mengandung  makna  bahwa  hasil  dari  suatu  entitas  kedalam bentuk  fungsinya,  program  dan  kegiatan,  maupun  kebijakan  suatu  lembaga  publik  harus dapat  dijelaskan  dan  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  (public  disclosure),  dan masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  dimaksud  tanpa  hambatan  (Akbar 2012,  262-29).  (Mahmudi  2013,  10)  menegaskan  bahwa  reformasi  birokrasi  di  bawah paradigma  NPM  telah  mengarahkan  akan  pentingnya  akuntabilitas  keuangan  dan manajerial.  Akuntabilitas  tidak  akan  terlepas  dari  transparansi,  karena  keduanya  saling berkaitan  (Ofoegbu  2014).Sebagaimana  yang  dijelaskan  Mardiasmo  (2009)  akuntabilitas dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban.  Melalui  laporan  keuangan  pemerintah,  informasi  yang  dibutuhkan berbagai  pihak  seperti  masyarakat,  para  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas,  dan  lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta  pemerintah  itu  sendiri  untuk  pengambilan  keputusan  akan  dapat  disajikan  secara komprehensif  (Martiningsih,  2009).  Kebutuhan  informasi  laporan  keuangan  saat  ini khususnya di kalangan masyarakat semakin besar. Informasi yang disajikan sektor publik
harus  mampu  memberikan  kontribusi  yang  bermanfaat,  tidak  hanya  sekedar  pemenuhan kewajiban,  tetapi  harus  patuh  dan  sesuai  dengan  ketentuan  atau  peraturan-peraturan  yang telah  ditetapkan  (Suryanto,  2017).  Akuntabilitas  keuangan,  akuntabilitas  sebagai penyediaan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada stakeholder (Mahmudi, 2013). Randa (2013) akuntabilitas pada pemerintah daerah menunjukkan adanya perbedaan harapan ( expectation  gap ) antara harapan  masyarakat terhadap kinerja  instansi pemerintah akibat  perbedaan  pemahaman  akuntabilitas.  Aparat  pemerintah  lebih  mengutamakan  pada akuntabilitas  input  yang  orientasinya  hanya  pada  program  kerja  dan  realisasi  anggaran, sedangkan  masyarakat  orientasinya  lebih  pada  akuntabilitas  output  melaui  sarana  dan prasarana  yang  bisa  dirasakan  secara  langsung  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Nurkhamid (2008)  menunjukkan  rendahnya  kualitas  pelaporan  kinerja  instansi  pemerintah  daerah. Kualitas  laporan  akuntabilitas  instansi  pemerintah  belum  mendapatkan  perhatian  utama karena  baru  sebatas  formalitas  dalam  rangka  pemenuhan  ktentuan  perundangan (Nurkhamid,2008;  Akbar,2013).  Kondisi  ini  sesuai  dengan  teori  institusional  yang mengemukakan  bahwa  alasan  utama  yang  mendasari  perubahan  organisasional  seperti  ini lebih  berfokus  pada  pencapaian  legitimasi  daripada  peningkatan  kinerja  (Ashworth,2009). Teori  institusional  pada  sektor  publik  diantaranya  Rahayu  (2015),  Wahyuni  dan  Adam (2015), Astutiningrum, Djamhuri dan Prihatiningtias (2014), Amirya (2011) dan Djamhuri (2009).  Rahayu  (2015)  menggunakan  pendekatan  teori  intitusional  untuk  meneliti  proses penganggaran  dana  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah).  Wahyuni  dan  Adam  (2015) menggunakan  perspektif  teori  institusional  untuk  menganalisis  implementasi  standar akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual:  studi  kasus  pada  pemerintah  kota  Malang. Astutiningrum, Djamhuri dan Prihatiningtias (2014) menggunakan teori institusional untuk menganalisa  implementasi  anggaran  berbasis  kinerja  menuju  organisasi  yang  kompet itif dan  berorientasi  pasar.  Amirya  (2011)  menggunakan  perspektif  ini  untuk  menganalisa pengembangan  sistem  anggaran  dan  akuntansi  pada  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  di Universitas  Brawijaya  sedangkanDjamhuri  (2009)  menggunakan  prespektif  teori institusional untuk memahami proses reformasi penganggaran dan akuntansi di pemerintah daerah.  Tentang  akuntabilitas,  Kotsias  (2010),  Goddard  dan  Assad  (2015)  menggunakan teori  institusional  dalam  memahami  praktik  akuntabilitas  sektor  publik  di  Yunani  dan  di Tanzania. Inung dan Akbar (2015) Kuantitatif dengan menggunakan teori institusional dan
teori  struktural  dalam  memahami  praktik  akuntabilitas,  implementasi  sistem  pengukuran kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Yogyakarta.  Teori  institusional ( Institutional Theory ) atau teori kelembagaan core idea-nya adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi  (Roen,  2011).  Teori  institusional  berpendapat  bahwa  organisasi  yang mengutamakan legitimasi akan cenderung menyesuaikan diri dengan harapan eksternal atau harapan  sosial  (Ashworth  et  al.,  2009).  Organisasi  publik  yang  cenderung  untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme ( isomophism ) dengan  organisasi  publik  lain  (DiMaggio  dan  Powell,  1983).  Lebih  lanjut  disebutkan  tiga mekanisme isomorfisme yaitu Coercive isomorphism, Mimetic isomorphism dan Normative isomorphism .
Peneliti tertarik untuk memahami bagaimana proses pelembagaan (institusionalisasi)  akuntabilitas  keuangan  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jombang, karena  akuntabilitas  merupakan  salah  satu  faktor  dominan  dalam  rangka  mewujudkan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ( good governance ) sesuai dengan amanat di dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang  bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Akuntansi  berbasis  akrual secara  paripurna  telah  dilakukan  pemerintah  daerah  kabupaten  Jombang.  Penelitian kualitatif  terkait  akuntabilitas  keuangan  pada  sektor  publik,  khususnya  pada  pemerintah daerah dengan menggunakan prespektif teori institusional sejauh pengamatan penulis masih terbatas.  Padahal  teori  institusional  dapat  digunakan  untuk  memahami  isu-isu  berkaitan dengan proses perubahan organisasi terutama yang berasal dari luar organisasi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## B.1. New Public Management (NPM)
Konsep new  public  management pada  awalnya  dikenalkan  oleh  Christopher  Hood pada  tahun  1991. New  Public  Man agement  telah  mempengaruhi  proses  perubahan organisasi  sektor  publik  secara  komprehensif  di  hampir  seluruh  dunia. New  Public Management merupakan gerakan perampingan pada sektor publik yang membuatnya lebih kompetitif,  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dengan  menawarkan pengukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas ( Value for Money ) dan transparansi. Pemisahan
aktivitas  implementasi  kebijakan  dan  pembuatan  kebijakan  merupakan  salah  satu  bentuk reformasi  sektor  publik  berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dalam  NPM  (Yamamoto,  2003 dalamFatemi  dan  Behmanesh,  2012).  Mahmudi  (2013)  menyebutkan  bahwa  karekteristik NPM menekankan para manajer publik  mengendalikan organisasi-organisasi publik secara aktif dengan cara yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan publik. Penekanan NPM  ada  pada  pencapaian  hasil  dan  bukan  hanya  pemenuhan  prosedur  (Mahmudi, 2013:43).  Paradigma  NPM,  telah  mengganti  posisi  birokrasi  sebagai  salah  satu  kekuatan politik  dengan  masyarakat  sebagai  public  service  delivery  (Hermawan,  2013).  NPM memberikan  kontribusi  positif  dalam  perbaikan  kinerja  melalui  mekanisme  pengukuran yang  diorientasikan  pada  pengukuran  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas  meskipun penerapannya  tidak  bebas  dari  kendala  dan  masalah.  Jika Old  Perspective Managemen dianggap  tidak  efektif  karena  hanya  mengukur  input  seperti  anggaran,  banyaknya  sumber daya saja, tidak halnya NPM yang harus mengukur output dan outcome (hasil dan dampak) seperti tingkat kesejahteraan  masyarakat dll (Denhardt dan Dendarth, 2007). Akuntabilitas menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (2010)  adalah  mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik.  Akuntabilitas menjadi konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik (Mahsun, 2014:83). . Dengan adanya  peraturan  dan  standar  yang  jelas  dapat  meningkatkan  pelaksanaan  akuntabilitas pada organisasi pemerintah. Mahmudi (2013:9).

## B.2. Akuntabilitas (Accountability)
Dalam  paradigma  NPM,  gaya  akuntabilitas  lebih  bersifat  manajerial  dan  secara spesifik  harus  bisa  menunjukkan  output  dengan  pencapaian  outcome  program/  kegiatan pemerintah.  Organisasi  dituntut  mempertanggungjawabkan  tidak  hanya  pencatatan  dan penggunaan  dana  saja  melainkan  efisiensi  dan  efektifitasnya  (Kotsias,  2010).  Organisasi publik  akan  menyusun  dan  mengukur  kegiatan  operasional  dan  strategisnya  ke  dalam ukuran moneter dengan menggunakan indikator akuntansi (Kotsias, 2010).
Akuntabilitas  keuangan  adalah  pertanggungjawaban  mengenai  integritas  keuangan, dan  pengungkapan  sesuai  dengan  perundangan  yang  berlaku  (Halim,  2013).  Akuntabilitas keuangan ( Financial Accountability ) juga dapat diartikan sebagai penyediaan informasi
yang  akurat,  relevan  dan  tepat  waktu  kepada  stakeholder  (Mahmudi,  2013).  Mutiganda (2013)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  aktor  institusional  mempunyai  pola  yang berbeda dalam berpikir dan bertindak pada level organisasi yang berbeda pada kedua distrik rumah sakit dan perbedaan perspektif akuntabilitas pada domain realita aktual dan empiris. Akuntabilitas erat kaitannya dengan mekanisme supervisi, pelaporan dan pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  dalam  suatu  susunan  hirarkis tertentu.
Proses  pengendalian  manajemen  merupakan  tahap-tahap  yang  harus  dilalui  untuk mewujudkan  tujuan  organisasi  yang  hendak  dicapai  (Mahmudi,  2013:61).  Tahapan  dalam proses  pengendalian  meliputi:  (1).  Perumusan  Strategi  (2).  Perencanaan  Strategik  (3). Pembuatan  Program  (4).  Penganggaran  (5).  Implementasi  (6).  Pelaporan  Kinerja  (7). Evaluasi  Kinerja  (8).  Umpan  Balik.  Di  Indonesia,  regulasi  terkait  dengan  akuntabilitas dimulai  dengan  diterbitkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  yang  tata  cara  penyusunannya  diatur dalam  Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  589/IX/6/Y/99  tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Negara dan Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Wujud  lain  dari  implementasi  akuntabilitas  di  Indonesia  adalah  dengan  lahirnya  Undang- undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  khususnya  di  pasal  31  ayat  (1) yang  menyatakan  bahwa  Gubernur/Bupati/Walikota  menyampaikan  rancangan  peraturan daerah  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  kepada  DPRD  berupa  laporan keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  selambat-lambatnya  6 (enam)  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Disamping  itu  pemerintah  menerbitkan  PP No. 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan  Daerah,  dalam  pasal  12  huruf  e  bahwa  Pemerintah  berkewajiban  untuk menyajikan  informasi  Keuangan  Daerah  secara  terbuka  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas keuangan di Indonesia  menjadi perhatian seiring  dengan diterbitkannya paket  UU  tentang pengelolaan  keuangan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lainnya  seperti  PP  Nomor  71
Tahun  2010  yang  mengatur  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Peraturan tersebut  merupakan  bagian  dari  tahapan  reformasi  birokrasi  yang  menjadi  dasar  hukum dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

## B.3. New Institusional Theory
Institutionalism  Theo ry  muncul  pada  pertengahan  tahun  1970-an  dan  berkembang sampai  dengan  sekarang.  (Meyer  dan  Scott  dalam  Richard  M.  Burton  2008).  Organisasi terbentuk  oleh  lingkungan  institusional  yang  ada  disekitar  mereka.  Ide  –  ide  yang berpengaruh  kemudian  di  institusionalkan  dan  dianggap  sah  dan  diterima  sebagai  cara berpikir ala organisasi tersebut (Di Maggio & Powell dalam Richard M. Burton 2008).
Analisis dengan menggunakan teori institusional telah digunakan dalam penelitian di berbagai  bidang  sosial  seperti  ekonomi,  sosiologi  dan  politik  (Meyer  dan  Rowan,  1977; DiMaggio  Powell,  1983).  Institusionalisme  menawarkan  pendekatan  yang  berbeda  pada studi  berkaitan  dengan  fenomena  sosial,  ekonomi  dan  politik  (DiMaggio  Powell,  1983). DiMaggio  Powell  (1983)  mengklasifikasikan  teori  institusional  menjadi  dua  kelompok yaitu  old  institutionalism  dan  new  institutionalism.  Perbedaan  mendasar  pada  keduanya terletak  pada  fokus  analisis.  Pendekatan  terhadap lingkungan,  pandangan  terhadap  konflik dan  gambaran  tentang  tindakan  individual  (DiMaggio  Powell,  1983).  Old  institutionalism menganggap  bahwa  perubahan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  dikarenakan  adanya keinginan  untuk  berubah  dan  proses  perubahan  untuk  menuju  kondisi  yang  lebih  baik dilakukan  secara  alamiah  bukan  karena  adanya  suatu  paksaan  atau  tekanan.  Sedangkan pada New Institusionalism, organisasi dalam  melakukan perubahan bukan ditujukan untuk mencapai  efisiensi  melainkan  karena  kepentingan  legitimasi  dan  homogenisasi.  Proses pelembagaan pada suatu organisasi dilakukan melalui proses institusionalisasi.
Gambar 1. Kurva Proses Institusionalisasi
Gambar kurva 1 menjelaskan bahwa proses institusionalisasi pada  organisasi dimulai dari  munculnya  inovasi  seperti  praktik,  aturan  dan  teknologi  baru  pada  organisasi. selanjutnya  inovasi  tersebut  akan  menyebar  sampai  pada  tahapan  memperoleh  legitimasi oleh semua anggota organisasi, bisa dalam jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang cepat. Masing-masing organisasi, proses institusionalisasi mempunyai dinamika yang berbeda-beda  (Lawrence,  2001).  Hasil  dari  proses  institusionalisasi  dapat  berupa  praktik, aturan, teknologi baru yang sudah diterapkan oleh semua anggota organisasi. Pada tahapan legitimasi,  biasanya  praktik-praktik  tersebut  sudah  melembaga  dan  tersebar  luas,  menyatu dalam  budaya  dan  kebiasaan  organisasi.  Setelah  dalam  kondisi  stabil,  tahapan  selanjutnya adalah  deinstitusionalisasi.  Proses  deinstitusionalisasi  merupakan  bentuk  yang  keluar  dari institusionalisasi melalui tindakan berulang.
Institusional isomorphism merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses  pelembagaan.  Sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  DiMaggio  dan  Powell  (1983), terdapat tiga mekanisme perubahan institusional isomorphism yaitu coercive isomorphism, mimetic  isomorphism  dan  normative  isomorphism. Coercive  isomorphism ,  yaitu isomorphism yang  terjadi  karena  tekanan  baik  formal  maupun  informal  yang  diterima organisasi.  Tekanan  ini  bisa  berasal  dari  organisasi  lain  ataupun  dari  harapan  masyarakat sekitar  di  mana  organisasi  tersebut  berada. Normative  isomorphism ,  yaitu isomorphism yang  terjadi  karena  tuntutan  organisasi  profesional. Mimetic  isomorphism ,  yaitu isomorphism yang  terjadi  karena  organisasi  meniru  organisasi  lain  supaya  dianggap  sama (DiMaggio dan Powell, 1983).
Menurut Meyer dan Rowan (1977), isomorphisme akan mengakibatkan munculnya konsekuensi  bagi  suatu  organisasi  yaitu:  (1).  adanya  elemen  yang  dimasukkan  pada organisasi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  legitimasi  eksternal  daripada  efisiensi  (2). Adaya penilaian secara ekternal (seremonial) untuk mendefinisikan elemen nilai  struktural (3).  Adanya  ketergantungan  pada  institusi  eksternal  untuk  mempertahankan  stabilitas  dan kemungkinan  gejolak  yang  timbul.  Pada  akhirnya  isomorphism  mampu  meningkatkan keberhasilan dan keberlangsungan dari suatu organisasi. Salah satu dampak yang mungkin muncul  pada  isomorphism  adalah  terjadinya  decoupling.  Meyer  dan  Rowan  (1977) menyebutkan  bahwa  decoupling  merupakan  proses  desintegrasi  bagian-bagian  yang berbeda dari elemen struktural organisai sebagai respon atas tekanan institusional untuk
mentaati  norma-norma  yang tidak konsisten. Sebuah Institusi dalam  melaksanakan teknik, program  dan  kebijakan  baru  tersebut  hanya  bersifat  seremonial,  bahkan  berbeda  antara sistem yang seharusnya diikuti dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut Meyer dan  Rowan  (1977)  menjelaskan  bahwa  dalam  institusionalisasi,  pelaksanaan  teknik, program  atau  kebijakan  baru  pada  organisasi  hanya  berfungsi  sebagai  “ powerful  myths ”. Decoupling memungkinkan  terjadi  dalam  proses  institusionalisasi  suatu  organisasi.  Pada satu sisi, proses internalisasi bisa menjadikan organisasi benar-benar solid dan tidak terjadi kepura-puraan  atau  sebaliknya  menjadikan  organisasi  tampak  kuat,  tetapi  di  dalamnya rapuh  dan  banyak  terjadi  kepura-  puraan  (Rahayu,  2015).  Ini  dilatarbelakangi  keinginan ketaatan  terhadap  peraturan  dan  tekanan  eksternal,  padahal  semuanya  hanya  bersifat seremonial  dan  semu  belaka.  Meyer  dan  Rowan  (1977)  menyatakan  bahwa  decoupling memungkinkan  organisasi  untuk  mempertahankan  standar,  legitimasi  dan  struktur  formal yang dimiliknya. Dalam hal ini organisasi bisa jadi mempunyai struktur formal yang sama, tetapi memungkinkan perbedaan pada praktiknya.

## C. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan    studi  kasus.  Peneliti  menggunakan  model  studi  kasus  karena  untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dan mendalam tentang proses pelembagaan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dengan mengacu pada perspektif dan dimensi akuntabilitas keuangan pada berupa Laporan Keuangan Pemerintah Darah (LKPD) dengan  indikator  untuk  mengetahui  kewajaran  LKPD  adalah  kepatuhan  terhadap  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  efektifitas  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI), pengungkapan  penuh  ( full  disclosure )  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Perspektif New  Institusional  Theory  (NIT) digunakan  untuk  menjelaskan bagaimana respon organisasi atas perubahan lingkungan di sekitarnya. Peneliti memandang bahwa akuntabilitas  keuangan  merupakan suatu proses yang didalamnya terdapat tahapan- tahapan  yang  harus  dilalui  hingga  pada  akhirnya  hal  tersebut  dapat  terinstitusianalikan dengan baik pada suatu organisasi.

## D. HASIL
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundangan  (Halim,  2013). Tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  menurut  PP  71  Tahun  2010  tentang  SAP  adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat  keputusan  baik  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun  politik.  Bagi  pemerintah daerah,  tolok  ukur  dari  akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  opini yang  diberikan  oleh  BPK.  Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2004, terdapat 4 (empat) opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
1. Opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion );
2. Opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion );
3. Opini tidak wajar ( adversed opinion );
4. Pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer ).
Dari empat klasifikasi opini tersebut, jelas bahwa memperoleh opini WTP merupakan target pencapaian  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jombang,  menjadi  salah  satu  misi  pemerintah daerah  Kabupaten  Jombang  yang  tertuang  di  dalam  RPJMD  Kabupaten  Jombang  tahun 2014-2018.  Untuk  mewujudkan  misi  pemerintah  Kabupaten  Jombang  tersebut,  maka ditetapkan  tujuan  pembangunan  daerah  ( goal )  yang  harus  dicapai  selama  kurun  waktu  5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini untuk memberikan arahan terhadap program pembangunan pemerintah daerah secara umum. Adapun tujuan untuk akuntabilitas keuangan  dapat  dilihat  pada  penetapan  sasaran  dan  tujuan  pembangunan  berupa  upaya mewujudkan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  yang  handal,  dengan  indikator peningkatan  opini  BPK  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD), penetapan peraturan daerah APBD dan penyampaian laporan keuangan daerah tepat waktu serta  meningkatnya  kapasitas  fiskal  daerah  setiap  tahunnya  (RPJMD,  2014).  Berdasarkan uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perolehan  opini  WTP  dari  BPK  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  menjadi  sasaran  dan  tujuan  pembangunan  daerah. Berdasarkan  data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  mulai  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 sampai dengan  yang terakhir LKPD tahun anggaran 2017,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jombang  berhasil  memperoleh  opini  tertinggi  dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Adapun  tahun-tahun  sebelumnya  LKPD  tahun  anggaran  2007-2012  opini  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dampak  yang cukup besar dapat dirasakan oleh pemerintah daerah  yang belum  meraih opini  WTP atas LKPD, diantaranya  yaitu kurangnya dukungan dan  partisipasi  masyarakat  dalam  menunjang  keberhasilan  program  kerja  pemerintah  serta timbulnya  konotasi  atau  persepsi  publik  akan  adanya  penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Belum  diperolehnya  opini  WTP  dari  BPK  juga  mengindikasikan  bahwa pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  masih  belum  dapat  diayakini  sepenuhnya kewajarannya  oleh  BPK  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  antara  lain:  (a)  Adanya kelemahan  sistem  pengendalian  intern;  (b)  Belum  tertatanya  barang  milik  daerah  dengan tertib; (c) Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa dengan ketentuan  yang berlaku;  (d)  Penyajian  laporan  keuangan  yang  belum  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP);  (e)  Kelemahan  dalam  sistem  penyusunan  laporan  keuangan;  (f) Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.
Tabel 1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2007-2017
Sumber: LHP BPK atas LKPD Kabupaten Jombang TA 2007-2017 (data diolah)
No. Urut Tahun Angggaran (TA)
Opini BPK
1 2007 WDP 2 2008 WDP 3 2009 WDP 4 2010 WDP 5 2011 WDP 6 2012 WDP 7 2013 WTP Dengan Paragraf Penjelasan 8 2014 WTP Dengan Paragraf Penjelasan 9 2015 WTP 10 2016 WTP 11 2017 WTP
Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  memiliki  makna  yang  sangat  penting  bagi pemerintah  Kabupaten  Jombang.  Opini  WTP  atas  LKPD  sangat  penting,  karena  selain menunjukkan  perkembangan  yang  signifikan  tentang  keseriusan  pemerintah  Kabupaten Jombang  dalam  melaksanakan  komitmennya  untuk  meningkatkkan  akuntabilitas keuangannnya, hal  ini  juga  mendukung prinsip pelaporan  yaitu transparansi keuangan dan tata  kelola  yang  baik.  Ada  beberapa  poin  yang  dapat  dicatat  atas  perolehan  WTP  bagi pemerintah  Kabupaten  Jombang,  yaitu:  pertama,  opini  WTP  menggambarkan  keseriusan pengelolaan keuangan. Tercapainya opini WTP menunjukkan kemauan keras dari pimpinan bahwa  mereka serius  melakukan perubahan dengan  melakukan  langkah-langkah perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengacu pada SAP dan peraturan perundang- undangan.  Kedua,  adanya  perkembangan  yang  signifikan  dalam  pengelolaan  keuangan keuangan dari opini  WDP, kemudian  naik  menjadi  WTP dengan paragraf penjelasan serta pada  akhirnya  memperoleh  opini  WTP  pada  lima  tahun  terakhir  menunjukkan  adanya peningkatan yang signifikan dalam perbaikan LKPD Kabupaten Jombang.
Meraih opini WTP tidak bisa dilihat sebagai hasil akhir saja, dan seharusnya memang dilihat  sebagai  suatu  proses  yang  panjang.  WTP  selaras  dengan  prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabel dan transparan. Tiga prinsip utama  yang  mendasari penerapan good  governance adalah  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Dari  hasil  penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Sebagai  Wujud  Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Akuntansi  berbasi  akrual  adalahsuatu  basis  akuntansi  di  mana  transaksi  ekonomi  dan peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa  memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pemerintah daerah telah melaksanakannya pada tahun anggaran 2015. Pemerintah  Kabupaten  Jombang  telah  bisa  menyiapkan  segala  hal  terkait  penerapan basis  akrual  termasuk  di  dalamnya  pembuatan  sistem  dan  kebijakan  akuntansi pemerintah  daerah,  penyiapan  aplikasi  yang  menunjang  terlaksananya  basis  akrual dengan  penyiapan  SDM.  Untuk  mendukung  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual dapat berjalan dengan baik maka BPKAD berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dalam menunjang aplikasi sistem informasi daerah (Simda) Keuangan dan BMD secara online
di  Kabupaten  Jombang.  Dinas  Kominfo  menyediakan  jaringan  intranet  untuk  aplikasi Simda Keuangan dan BMD seluruh SKPD di Kabupaten Jombang agar bisa terhubung secara  online  baik  dengan  fiber  optik  maupun  Wifi,  dengan  kecepatan  mencapai 100Mbps  untuk  fiber  optik,  dan  70  Mbps  untuk  Wifi.  Adapun  untuk  server  Dinas Infokom  memberikan  bandwidth  yang  tidak  terbatas  demi  kelancaran  aplikasi  dan akses data bagi SKPD.

## 2. PengungkapanYang Lengkap Dan Memadai
Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib ( mandatory  disclosure )  dan  pengungkapan  sukarela  ( voluntary  disclosure ).  bahwa salah  satu  aspek  penting  untuk  memperoleh  opini  wtp  dari  BPK  adalah  kepatuhan terhadap  standar  akuntansi,  namun  rata-  rata  pengungkapan  wajib  ( mandatory disclosure ) dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sesuai dengan  SAP.  Hal  ini  selaras  dengan  Undang-Undang  nomor  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan negara.
SKPKD  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  sudah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk mengungkapkan informasi tambahan sebagaimana dipersyaratkan SAP, baik disaat kita belum  memperoleh WTP sampai  saat ini kita  mampu  memperoleh WTP  yang kelima. Namun seringkali informasi tersebut masih dianggap kurang memadai oleh BPK. Kami disini  selaku  konsolidator  merasa  kesulitan  untuk  memperoleh  data-data  yang  relevan dengan  laporan  keuangan  untuk  diungkapkan,  karena  minimnya  informasi  yang diberikan oleh SKPD. Padahal sumber data utama adalah SKPD selaku pelaksana yang bertanggung  jawab  penuh  terhadap  anggaran  yang  dikelolanya,  sehingga  seharusnya atas  inisiatif  SKPD  untuk  memberikan  informasi-informasi  penting  yang  harus diungkapkan dalam LKPD. Hal ini juga disebabkan kurang pahamnya para PPK SKPD yang  bertanggungjawab  terhadap  penyusunan  LK  SKPD  akan  arti  pentingnya pengungkapan  informasi  tambahan  laporan  keuangan.  Hal  ini  yang  menjadi  PR  bagi kami  untuk  terus  meningkatkan  kapabilitas  PPK  SKPD  karena  hal  ini  berkorelasi dengan kualitas LKPD.
3. Reward  and  Punishment  Dari  Pemerintah  Pusat  Sebagai  Stimulus  Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
Bahwa  mekanisme  reward  and  punishment  membawa  pengaruh  positif  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  dalam  peningkatan  akuntabilitas  keuangan daerah  atas  LKPD  Pemerintah  Daerah.  Prestasi  kabupaten  Jombang  dalam  5  tahun terakhir  memperoleh  opini  WTP  dari  BPK  serta  tidak  pernah  absen  sebagai  daerah penerima  alokasi  DID.  Dengan  nilai  DID  yang  signifikan,  hal  ini  tentunya  sangat membatu  dalam  proses  pembangunan  di  kabupaten  Jombang.  Mengingat  minimnya Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  pada  akhirnya  membuat  Kabupaten  Jombang masih  tergantung  pada  dana  tranfer  dari  pemerintah  pusat  untuk  pendanaan pembangunan.  Dengan  diperoleh  opini  WTP  dari  BPK  atas  audit  LKPD  serta penyampaian  perda  APBD  tepat  waktu.  Pemberian  reward  and  punishment  oleh pemerintah  pusat  telah  mengubah  peningkatan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah daerah dari suatu kewajiban menjadi kebutuhan.
4. Transparansi  dan  Aksesibilitas  sebagai  Aspek  Penting  pada  Akuntabilitas Keuangan Berkenaan  dengan  transparansi  dan  aksesibilitas  LKPD  pada  pemerintah kabupaten  Jombang  masih  rendah,  hal  ini  terbukti  dengan  masih  sulitnyaa  untuk  bisa mengakses  data  LKPD  melalui  media  internet.  Meskipun  untuk  akses  data  LKPD secara fisik tetap dilayani setelah melalui serangkaian prosedur.

## 5. Proses Institusionalisasi Akuntabilitas Keuangan
proses  institusionalisasi  adalah  menanamkan  nilai  yang  melampaui  persyaratan  teknis dari  suatu  organisasi,  atau  dengan  kata  lain  organisasi  yang  mengadaptasi  nilai-nilai lingkungan/institusi  sosial  di  sekitarnya  berarti  organisasi  tersebut  sedang  melakukan institusionalaisasi.

## 6. Institutional Isomorphism
Teori  institusional  dapat  digunakan  untuk  memahami  bagaimana  akuntabilitas  pubik terutama  akuntabilitas  keuangan  yang  menjadi  fokus  utama  reformasi  birokrasi  di bawah paradigma NPM. Tuntutan yang tinggi akan akuntabilitas menunjukkan adanya gejala  institusionalisasi  dan isomorphism di  lingkungan  organisasi  pemerintah Kabupaten Jombang. Didapatkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas keuangan yang selama ini dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang juga mengalami ketiga gejala
isomorphism tersebut. Coercive  isomorphism yang  terjadi  ketika  suatu  organisasi merubah  aturan/rutinitasnya  sebagai  respon  dalam  menghadapi  tekanan  formal  dan informal dari lingkungan kelembagaannya. Respon positif ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten  Jombang  dengan  menindaklanjutinya  dalam  bentuk  penerbitan  peraturan daerah  maupun  peraturan  bupati  sebagai  petunjuk  teknis  pelaksanaannya. Mimetic isomorphism, dapat  diatasi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  dengan  diwujudkan dalam  bentuk  studi  banding  (benchmarking)  ke  beberapa  pemerintah  daerah  yang dianggap  telah  berhasil  dan  mempunyai  akuntabilitas  keuangan  yang  lebih  baik. Normativeisomorphism ,  untuk  mengatasi  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Jombang melakukan  sosialisasi,  bimbingan  teknis,  diklat  dan  pengembangan  aplikasi  sistem informasi keuangan. Tenaga profesional yang terlibat yaitu Badan Pengelola Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan  Jawa  Timur,  serta  Balai  Diklat  BPK  di Yogyakarta. Sosisalisasi diberikan setiap kali muncul peraturan perundangan baru yang harus  di  implementasikan  dalam  pengelolaan  keuangan,  sedangkan  bimbingan  teknis pengelolaan  keuangan  rutin  dilakukan  setiap  tahun  oleh  Bidang  Akuntansi  BPKAD dengan narasumber dari BPKP.

## 7. Decoupling
Gejala decoupling ini  muncul  salah  satunya  dikarenakan  keterbatasan  sumber  daya manusia.  Tapi  dengan  perbaikan  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jombang baik pembinaan sumber daya manusia serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.  Meskipun  pada  realitanya  masih  sering  dijumpai  temuan  BPK  berkaitan dengan  hal  tersebut.  Yang  dihawatirkan  adalah  jika  nilainya  dianggap  material  maka bisa  mempengaruhi  opini  atas  kewajaran  LKPD.  Namun  dari  hasil  pengamatan dokumen,  temuan  akan  hal  ini  semakin  berkurang  baik  dari  jumlah  temuan  maupun besaran nilainya.

## 8. Respon Organisasi Dalam Proses Institusional
Implementasi  secara  nyata  atas  respon  adalah  semakin  pahamnya  SKPD  terhadap peraturan  yang  menjadi dasar dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan,  ini tampak dari  semakin  membaiknya  kualitas  laporan  yang  dikirim  oleh  SKPD  kepada  SKPKD, begitu juga dengan ketepatan waktu pengiriman laporan. Bahkan tampak sikap proaktif dari SKPD dalam berkoordinasi dengan SKPKD terkait permasalahan yang timbul
selama  proses  pengelolaan  keuangan,  sehingga  semua  bisa  berjalan  dalam  koridor sesuai kaidah yang berlaku. Jadi akuntabilitas keuangan bukan hanya formalitas untuk memperoleh legitimasi saja melainkan benar-benar sudah melembaga dalam organisasi.
Sebagai  diskusi  dan  penelitian  ke  depan  diantaranya:  perlunya  melibatkan responden  pengambil  kebijakan  tingkat  pemerintah  daerah,  seperti  Bupati,  Wakil  Bupati, dan Sekretaris Daerah. Penelitian ini lebih menekankan pada responden yang secara teknis terlibat  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Jombang. Adanya  sikap  kehati-hatian  dari  responden  dalam  memberikan  informasi  menyebabkan peneliti  belum  dapat  mengungkapkan  secara  maksimal  terkait  proses  institusionalisasi akuntabilitas keuangan.

## E. KESIMPULAN
Proses institusionalisasi akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jombang dimulai sejak diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU nomor 17 tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara,  serta  diikuti  dengan  PP  24  Tahun  2005  tentang  SAP.  Proses institusionalisasi  akuntabilitas  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  melewati tahap inovasi, tahap difusi, dan tahap legitimasi. Tahap inovasi ditunjukkan dengan adanya pengadopsian  peraturan/regulasi  yang  mengatur  tentang  kewajiban  daerah  untuk melaksanakan  akuntabilitas  keuangan.  Tahap  difusi  merupakan  tahapan  penyebaran inovasi  kepada  seluruh  internal  organisasi.  Cara  yang  dipergunakan  adalah  dengan melakukan  sosialisasi,  bimbingan  teknis  maupun  diklat.  Tahap  legitimasi  ditunjukkan dengan penerbitan peraturan daerah maupun peraturan bupati yang dijadikan sebagai dasar dalam  mewujudkan  akuntabilitas  keuangan.  Sedangkan  tahap  deinstitusionalisasi  dapat dilihat dari adanya perubahan  yang signifikan terkait implementasi akuntabilitas keuangan yang mempengaruhi kondisi yang sudah ada.
Institusionalisasi akuntabilitas keuangan  menunjukkan  indikasi adanya isomorphism . Pada penelitian ini, coerciveisomorphism merupakan pendorong utama yang terjadi karena adanya  desakan  formal  dari  peraturan  perundangan  yang  memaksa  Pemerintah  Kabupaten Jombang untuk mematuhi dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan akuntabilitas
keuangannya. Mimetic  isomorphism tampak  dari  usaha  pemerintah  Kabupaten  Jombang untuk  meniru  pemerintah  kota  dan  kabupaten  lain  yang  dianggap  telah  berhasil melembagakan akuntabilitas keuangannya dengan melakukan studi banding ( benchmarking ).  Dari  sini  pemerintah  Kabupaten  Jombang  berusaha  untuk  mengadopsi baik  berupa  prosedur,  kebijakan  maupun  peraturan  yang  bisa  diimplementasikan  guna meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Jombang. Normative isomorphism terjadi  ketika  dalam  perjalanan  untuk  melembagakan  akuntabilitas  keuangan tersebut dirasa  memerlukan suatu standar  yang baku dengan  melakukan kerjasama dengan para  profesional  agar  bisa  memberikan transfer  knowledge untuk  meningkatkan kemampuan  internal  organisasi.  Pada  penelitian  ini  pihak  profesional  yang  dilibatkan adalah  BPKP  Perwakilan  Jawa  Timur  dan  Balai  Diklat  BPK  RI  di  Yogyakarta,  yang memberikan diseminasi baik berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat yang dilakukan secara kontinu.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan telah terlembagakan dengan  baik  pada  aktivitas  sehari-hari  organisasi  (SKPD  dan  SKPKD).  Peningkatan  opini dari  BPK  atas  audit  LKPD  tahun  anggaran  2013  dari  WDP  menjadi  WTP,  dan  berhasil dipertahankan selama 5  (lima) tahun  berturut- turut sampai dengan  LKPD tahun anggaran 2017 juga menunjukkan bahwa akuntabilitas telah berjalan dengan baik. Respon yang baik juga  ditunjukkan  oleh  anggota  organisasi  (SKPD  dan  SKPKD)  terhadap  institusionalisasi akuntabilitas keuangan dengan menerima ( acquiesence ) dan berkompromi ( compromise ).
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  dari  4  (empat)  faktor  utama  yang  dijadikan sebagai  dasar  pemberian  opini  oleh  BPK  atas  audit  LKPD  maka  kesesuaian  dengan  SAP dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan  telah  terlembagakan  dengan  baik  pada Pemerintah  Kabupaten  Jombang.  Hal  ini  ditambah  dengan  adanya  mekanisme  pemberian rewards  and  punishment  oleh  Kemenkeu  yang  menambah  motivasi  daerah  untuk meningkatkan akuntabilitas keuangannya

## DAFTAR PUSTAKA
Amirya,  M.  2011. Pengembangan  Sistem  Anggaran  dan  Akuntansi  Badan  Layanan Umum  Universitas  Brawijaya.  Program  Magister  Akuntansi ,  Universitas Brawijawa, Malang. Sebuah Studi Interpretif.
Akbar, R. 2012. Performance measurement  in Indonesia: the case of local government. Pacific Accounting Review , 24(3), 262-291.
Ashworth,  R.,  G.  2009. Escape  from  the  Iron  Cage?  Organizational  Change  and Isomorphic  Pressures  in  the  Public  Sector .  Journal  of  Public  Administration Research andTheory. Vol 19 pp.165-187
Astutiningrum,  Ali  Djamhuri,  Yeney  Widya  Prihatiningtias. New  Institutional  Theory: Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Menuju  Organisasi  Yang  Kompetitif Dan  Berorientasi  Pasar .  Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan  Keuangan  ISSN:  2088-0685 Vol.4 No. 2, Oktober 2014 Pp 595-606
Denhardt,  J.  V.,  dan  Denhardt,  R.  2007. The  New  Public  Service  Expanded  Edition . Service Not Steering New York: M.E. Sharpe
Djamhuri, A. 2009. A Case Study of Governmental Accounting and Budgeting Reform at Local  Authority  in  Indonesia:  An  Institutionalist  Perspective  Doctor  Philosophy , Universiti Sains Malaysia.
DiMaggio,  P.  J.,  dan  Powell,  W.  1983. The  Iron  Cage  Revisited:  Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields . In P. J. DiMaggio &  W.  W.  Powell  (Eds.), The  New  Institutionalism  in  Organizational  Analysis.  pp. 63-82.
Fatemi, Mahboubeh and Behmanesh, Mohammad Reza (2012) “ New Public Management Approach  and  Accountability”,  International  Journal  of  Management, Economics and Social Sciences , Vol. 1(2), pp. 42 –49. Goddard, A., et al. (2015). “ The two publics’ and institutional theory – A study of public sector  accounting  in  Tanzania .”  Crit  Perspect  Account,  ©  Published  by  Elsevier Ltd.
Gruening,  G.  2001. Origin  and  theoretical  basis  of  New  Public  Management . International Public. No.
4, pp. 1-25.
Hermawan, D. 2013. New Public Management dan Politik Birokrasi  dalam Reformasi Birokrasi Indonesia . Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 4, No. 2.100-107.
Heriningsih,  S.,  dan  Rusherlistyani.  2013. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis, Vol.13, No. 02.
Kotsias, S. 2010. Managerial Accountability reforms in the context of the Greek public sector. Patterns of continuity and change, in organisational life: The case of the Hellenic Railway Organisation (OSE) . Disertation. Heriot-Watt University School of Management and Languages.
Mahmudi.  2013. Manajemen  Kinerja  sektor  Publik.  Edisi  Kedua .  Cetakan  Pertama. Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Andi. Yogyakarta Mayer,  J.W.,  dan  Rowan,  B.  1977. Institutionalized  Organizations:  Formal  Structure  as Myth  and  Ceremony. The  American  Journal  of  Sociology.  Vol.83,  No.2.  pp.340- 363.
Mutiganda  JC.  Budgetary,  (2013), Governance  And  Accountability  In  Public  Sector Organisations:  An  institutional  and  critical  realism  approach.  Critical  Perspect Account , © Published by Elsevier Ltd. Ofoegbu,  G.  N.  2014. New  Public  Management  and  Accrual  Accounting  Basis  for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector. IOSR Journal of
Business and Management (IOSR-JBM). Volume 16, Issue 7. Ver. III.pp. 104-113. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Randa,  Fransiskus  and  Tangke,  Paulus  (2015), Developing  Accountability  Model  of  local Government  Organization:  From  Managerial  Accountability  to  Public Accountability  (Naturalistic  Study  on  Local  Government  Tana  Toraja) ,  2nd Global  Conference  on  Business  and  Social  Science-  2015,  GCBSS-2015,  17-18 September 2015, Bali Indonesia, © Published by Elsevier Ltd.
Sukhemi.  2010. Pengaruh  Penyajian  Neraca  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Daerah . Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol 5,April: 85-100 Suryanto, 2017, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia , J u r n a l A g r e g a s i V o l . 5 / N o . 1 / 2 0 1 7
UU  Nomor  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara .
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  UU  No.23  Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Wahyuni,  Nina  Eka  dan  Adam,  Helmy  (2015) Analisis  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus Pada  Pemerintah  Kota  Malang,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya Malang .