Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## KEDUDUKAN KAPAL PERANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH ZEE INDONESIA
Dicky Elvando 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Elvando34@gmail.com

## Abstract
Regulation is a basis for the utilization of marine resources, therefore the Government of Indonesia has implemented  its  Constitution  as  a  law  and  basic  rules.  These  regulations  need  further  elaboration. Therefore,  the  Government  of  Indonesia  stipulates  laws  and  regulations  relating  to  the  utilization  of fishery resources and sea boundaries in Law number 17 of 1985 of the ratification of UNCLOS 82, and in practice  these  laws  and  regulations  may  not  deviate  from  the  Constitution.  Republic  of  Indonesia.  The abundance of marine fishery resources in Indonesia's Exclusive Economic Zone allows for actions that are detrimental to Indonesia as a coastal country due to violations committed by neighboring countries that violate  state sovereignty. This research will rely on normative juridical research by relying on laws and regulations and other documents, both primary and secondary. Apart from being alert to violations from neighboring  countries  that  can  commit  illegal  fishing,  exploitation  of  natural  resources,  and  illegal conservation  in  order  to  gain  unilateral  benefits  that  will  threaten  the  country's  sovereignty,  it  is  also unavoidable  that  foreign military  ships  passing  by  often  guard  and  cross  the  territorial  zone.  blatantly exclusive  economy.  Of  course  this  is  a  warning  to  the  state  in  maintaining  its  sovereignty  so  that  it  is protected from foreign intervention which could secretly steal data on the territory of a coastal state and look  for  loopholes  in  defense  weaknesses  through  maritime  boundaries.  With  that  the  law  of  the  sea which regulates the boundaries of the exclusive economic zone and has been summarized in UNCLOS 82, has  become  Indonesia's  reference  for  determining  the  position  of  a  warship  entering  and  crossing  the exclusive economic zone.
Keynote : Warships, UNCLOS 82, Sovereignty.

## Abstrak
Regulasi adalah sebuah landasan pemanfaatan sumber daya dalam kelautan, oleh karena itu Pemerintah Indonesia  telah  menerapkan  Konstitusinya  sebagai  undang-undang  dan  aturan  dasar.  Peraturan- peraturan  tersebut  perlu  penjabaran  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Indonesia  menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan batas laut pada Undang – undang nomor 17 Tahun 1985 dari ratifikasi UNCLOS 82, dan dalam pelaksanaannya peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  boleh  menyimpang  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia.  Sumber  daya  perikanan  laut  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  yang  melimpah memungkinkan  adanya  sebuah  tindakan  yang  merugikan  Indonesia  sebagai  negara  pantai  karena pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  negara  tetangga  hingga  melanggar  kedaulatan  negara.  Penelitian  ini akan  bertumpu  kepada  penelitian  yuridis  normatif  dengan  bertumpu  kepada  peraturan  perundang – undangan  dan  dokumen  lainnya,  baik  secara  primer  maupun  sekunder.  Selain  pada  kewaspadaan terhadap  pelanggaran  dari  negara  tetangga  yang  dapat  melakukan  pencurian  ikan,  eksploitasi  sumber daya  alam,  dan  konservasi  ilegal  dalam  meraih  keuntungan  sepihak  yang  akan  membuat  kedaulatan negara  menjadi  terancam,  tak  terhindarkan  juga  lalu  lalang  kapal  militer  negara  asing  yang  sering berjaga  dan  melintasi  wilayah  zona ekonomi  eksklusif  secara terang – terangan.  Tentu  hal  ini menjadi sebuah  peringatan  untuk  negara  dalam  menjaga  kedaulatan  agar  tetap  terjaga  dari  intervensi  negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
asing  yang  diam  diam  bisa  saja  melakukan  pencurian  data  wilayah  negara  pantai  dan  mencari  celah kelemahan pertahanan melalui batas wilayah laut. Dengan itu hukum laut yang mengatur tentang batas wilayah  zona  ekonomi  eksklusif  dan  telah  terangkum  didalam  UNCLOS  82,  menjadi  acuan  Indonesia untuk  menetapkan  kedudukan  sebuah  kapal  perang  yang  masuk  dan  melintasi  zona  wilayah  ekonomi eksklusif.
Keynote : Kapal Perang, UNCLOS 82, Kedaulatan.

## PENDAHULUAN
Norma  hukum  antara  lain  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun  1982  tentang Hukum  Laut  Internasional,  yang  merupakan  undang-undang  Republik  Indonesia  tahun  1985 tentang  pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun  1982  tentang  Hukum  Laut. Disahkan  pada  UU  17/1985  telah  dikonfirmasi.  UNCLOS  memberikan  hak  berdaulat  kepada Indonesia  untuk  menggunakan,  melestarikan,  dan  mengelola  sumber  daya  perikanan  di  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  dan  laut  lepas  Indonesia,  sesuai  dengan  persyaratan  atau  standar internasional  yang  berlaku.  Zona  ekonomi  eksklusif  mempunyai  status  hukum  khusus  yaitu suigenia dan  sui  juris  (Mauna  Boer,  2003),  yang artinya dalam hal  ini wilayah  ZEE tidak  dapat disamakan  secara  hukum  dengan  perlakuan  hukum  di  wilayah  teritorial  yang  merupakan wilayah  kedaulatan  suatu  negara.  negara.  Mencermati  relevansi  hukum  potensi  teritorial maritim  Indonesia  memungkinkan  kita  untuk  memahami  teori  hukum  kedaulatan  yang  erat kaitannya  dengan  konsep  hukum  positivis,  karena  konsep  hukum  positivis  banyak  membahas masalah ini. Maka tidak heran jika masalah kedaulatan banyak dibahas dalam buku-buku yang ditulis  oleh  para  positivis  hukum  seperti  yang  dikemukakan  oleh  HLA  Hart,  Hans  Kalsen, Friedman,  dan  Lon  Fuller.  Selain  itu,  untuk  hukum  yang  berkaitan  dengan  diplomasi internasional  dan  hubungan  internasional,  suatu  negara  harus  menyajikan  teori  kekuatan nasional  dan  negara  yang  berdaulat  harus  memiliki  kekuatan  pengambilan  keputusan,  jadi yurisdiksi  berarti  kekuatan  nasional.  Peradilan  merupakan  bagian  esensial  dan  penting  dari kedaulatan nasional karena merupakan pelaksanaan kekuasaan untuk mengubah, menciptakan atau  mengakhiri  hubungan  dan  kewajiban  hukum.  Dengan  memperhatikan  teori  kedaulatan dan teori yurisdiksi (Kusumaatmadja Mochtar & R. Agoes Etty, n.d.), sifat air laut berada di luar laut  teritorial  200  mil  laut  (200  mil  laut)  dan  terbatas  pada  tingkat  ZEE.  Garis  pangkal  diukur
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam garis lintang laut teritorial sehingga negara pantai memiliki hak dan kewajiban berdaulat hanya  di  ZEE.  Hal  ini  menjadi  persoalan  hukum  ketika  peluang  dan  kemungkinan  kejahatan perikanan  Indonesia  merusak  sumber  daya  laut,  khususnya  wilayah  penangkapan  ikan  di  ZEE. Pelanggaran  perikanan  merupakan  ketentuan  Undang-Undang  Federal  Indonesia  tentang pengelolaan perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan.
Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia  yang  terbentang  luas  dengan  sumber  daya perikanan laut yang beraneka ragam merupakan aset penting bagi pembangunan nasional dan peningkatan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  harus  dilindungi  dan  dilestarikan. Oleh  karena  itu,  sumber  daya  perikanan  laut  harus  dianggap  sebagai  sumber  daya  alam  yang paling  penting  dan  digunakan  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang berkelanjutan. Pernyataan di atas bukan sekedar contoh, melainkan fakta yang didukung secara luas oleh para akademisi dan organisasi terkait. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan beberapa fakta: Indonesia merupakan negara maritim terbesar karena memiliki wilayah maritim terbesar di dunia dengan luas 5,8 juta km atau luas daratan Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika Indonesia dianggap sebagai sebuah negara. . . Sumber daya laut yang memiliki potensi sangat besar.  Menurut  UU  Indonesia  No.  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Indonesia,  setelah berlakunya  UNCLOS  1982,  wilayah  pemukiman  Indonesia  adalah  wilayah  negara  Republik Indonesia dan wilayah hukum Indonesia dengan luas laut 5,8 juta km2. , wilayah kepulauan dan laut  teritorial  Indonesia:  3,1  juta  km2,  wilayah  ZEE:  2,7  juta  km2,  panjang  garis  pantai  81290 km2.Indonesia dengan ZEE-nya seluas 2,7 juta km, tergolong sebagai salah satu negara dengan ZEE  besar,  bersama  dengan  Amerika  Serikat,  Australia,  Selandia  Baru,  Kanada,  Uni  Soviet, Jepang,  Brasil,  Meksiko,  Chili,  Norwegia,  India,  Filipina,  Portugal  dan  Republik  Malagasi  dan Indonesia  memiliki  hak  berdaulat  atas  sumber  sumber  daya  laut  di  ZEE.  Oleh  itu,  Indonesia mempunyai  hak  berdaulat  untuk  meneroka  dan  mengeksploitasi,  serta  mengurus  dan melindungi  sumber  alam  marin  di  zon  ekonomi  eksklusif.  Sumber  daya  alam  laut  dalam  Zon Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  yang  dapat  digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menyokong sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Ini bermakna dalam bidang pembangunan negara khususnya dalam industri
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perikanan, sumber daya alam laut Indonesia yang terletak di ZEE mempunyai dua fungsi utama: sebagai sumber alam yang dapat dieksploitasi secara langsung melalui penangkapan ikan, dan sebagai  penunjang  sumber  daya  laut  dan  ikan.  seluruh  wilayah.  Laut  Indonesia  Pengesahan lanjut mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai aset negara yang berpotensi adalah pengiktirafan  yang  dibuat  oleh  pengarah  Institut  Penyelidikan  Perikanan  Laut  dalam  ucapan perasmian  Forum  Kebangsaan  Dasar  Penggunaan  Sumber  Ikan  dalam  Pengurusan  Perikanan Wilayah  forum  kebangsaan  3  Disember  2009.  Kementerian  Perlindungan  dan  Pengurusan Perikanan,  Indonesia.  Stok  ini  menyumbang  sekurang-kurangnya  37%  daripada  spesies  ikan dunia.  Jika  dimanfaatkan  dengan  benar  dan  tidak  melebihi  daya  dukung  dan  kelestariannya, Indonesia akan mampu menghasilkan produksi lestari maksimum sekitar 6,4 juta ton per tahun. Fakta-fakta  ini,  dalam  hal  administrasi  dan  manajerial,  perlu  ditanggapi  dengan  serius. Terutama  wacana  tentang  pengelolaan  dari  developmentalism  ekonomi  ke  ekologi  dan lingkungan yang berkelanjutan yang perlu ditindaklanjuti dengan arah yang jelas dan kebijakan yang  tidak  ambigu.  Artinya,  upaya  pembenahan  perlu  terus  dievaluasi  dan  dikaji,  terutama mengingat  sumberdaya  perikanan  laut  tergolong  sumberdaya  yang  terbarukan,  dan  dalam ranah  ZEE  menjadi  kepentingan  nasional  dan  internasional.  Sebagai  langkah  awal,  perhatian harus diberikan pada landasan hukum. Yaitu bagaimana Indonesia sebagai negara dengan ZEE yang  luas  dan  kaya  akan  sumber  daya  alam  dapat  memiliki  landasan  yang  kokoh  dalam  hal pelaksanaan hukum? (Gumilang et al., 2018)
Padahal,  pertumbuhan  penduduk  dan  keterbatasan  lahan,  serta  keberadaan  stok  ikan laut  yang  "menjanjikan"  di  perairan  Indonesia,  menunjukkan  perlunya  regulasi  yang  kondusif bagi  pembangunan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penyesuaian  aturan  dan kebijakan mengenai sumber daya laut secara umum, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  gagasan  Susan  Hanna  bahwa  keterlibatan  biota  laut menandakan  adanya  “jiwa”  di  lautan,  sebagaimana  diberitakan  di  berbagai  jurnal  kehidupan internasional.  Rusaknya  perikanan  dan biota  laut  berarti  lautan  telah  keh ilangan  “nyawanya”. Artinya, penangkapan ikan merupakan indikator penting dari laut itu sendiri. Karena Indonesia adalah  negara  terbesar  di  kepulauan  SEA  dengan  luas  2,7  juta  km2  8  dan  secara  geografis
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sangat strategis dikelilingi oleh dua lautan, Indonesi a “kaya” akan sumber daya ai r. Oleh karena itu,  tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  kejayaan  Indonesia  ada  di  laut,  dan  dengan  laut kejayaan  Indonesia  akan  tercapai.  Menariknya,  taraf  hidup  nelayan  (yang  terkait  langsung dengan  stok  ikan  laut)  seringkali  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Situasi  ini  tidak  dapat diterima  dan  perlu  adanya  perbaikan  regulasi  dan  kebijakan  perikanan,  khususnya  untuk  stok ikan  di  ZEE  Indonesia.  Penting  untuk  menentukan  perkembangan  penangkapan  ikan  di  ZEE. Karena  sekitar  90%  stok  ikan  berada  di  ZEE,  negara  pantai  juga  dapat  menggunakan  dan memanen  stok  ikan  di  ZEE  mereka,  tetapi  jika  ada  surplus,  harus  dibagi  dengan  negara  lain. Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  warisan  nasional  di  ZEE,  desa  dapat  memilih  untuk mengatur apakah mereka boleh atau tidak menggunakan stok ikan di ZEE ini, dengan demikian menghilangkan  kelebihannya  sendiri.  Negara  ini  tidak  berkewajiban  untuk  berbagi  stok  ikan dengan  negara  tersebut.  Asalkan  ada  surplus,  Otoritas  Kota  Pantai  perlu  mengembangkan perikanan secara penuh di ZEE. (McKenzie, 2021)
Secara segi konseptual pembangunan yang berkelanjutan dan berkemanfaatan sumber daya  perikanan  laut  di  ZEE  Indonesia  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. Artinya,  pencapaian  pembangunan  berkelanjutan,  termasuk  pemanfaatan  sumber  daya kelautan dan perikanan secara optimal dan bertanggung jawab, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Jika  membahas  masalah  ini  secara  komprehensif,  ada  baiknya  kita mulai dengan kebijakan pertama di Indonesia untuk memberikan surplus (surplus) penggunaan stok  ikan  laut  ke negara  lain.  Sejarah  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah  melibatkan negara lain dengan cara yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula dalam konteks pengembangan stok  ikan  laut  di  ZEE  Indonesia.  Padahal,  pemerintah  Indonesia  memperhatikan  hak  sumber daya  perairan  dan  meyakini  negara  lain  bisa  diperbolehkan  jika  Total  Allowable  Catch  (TAC) melebihi Marine Catch (NCH) Indonesia. font. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan kepentingan  atau  hak  negara  lain  dalam  melaksanakan  hak  pemanfaatan  sumber  daya perikanan.  (Irianto,  2022)  Padahal,  setelah  Indonesia  meratifikasi  UNCLOS  1982  (UU  No.  17 tahun  1985),  pemerintah  mengambil  beberapa  langkah.  diadopsi  untuk  memberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
persetujuan  kepada  para  pihak,  yang  penulis  dokumen  ini  kelompokkan  menjadi  tiga  periode berdasarkan pembenarannya. Hukum seperti:
1. Ketika pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS dari tahun 1982 hingga 1990.
2. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  815/Kpts/IK.120/11/1990  dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 816/Kpts/IK.120/11/1990 tentang Izin Industri  Perikanan bagi orang  asing  yang  menggunakan  carter  untuk  menangkap  ikan di ZEE  Indonesia  Pada  tanggal  1  November  1990,  Peraturan  Penggunaan  Kapal  Penangkap Ikan Berbendera mulai berlaku.
3. Peraturan  Menteri  No.  1  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  tentang  Potensi  Sumber Daya  Perikanan  Laut  dan  Total  Tangkapan  yang  Diperbolehkan  (TAC)  di  Perairan  dan Daerah  Penangkapan  Ikan  Indonesia.  995/Kpts/IK.210/9/1999,  efektif  tanggal  27 September 1999. Salah satu penjelasan pemberian akses dan izin kepada pihak asing atau asing  adalah  ketika  pemerintah  Indonesia  meratifikasi  UNCLOS  tahun  1982  hingga 1990.(Wangke, 2020)
Menghadapi dominasi hukum laut dalam kaitannya dengan zona ekonomi eksklusif yang dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui United Nations General Assembly on the Third Law of the Sea and State Practice, pengembangan sistem ini merupakan tantangan bagi negara  pantai.  Kegiatan  penangkapan  ikan  di  laut  lepas  berisiko  menghabiskan  sumber  daya alam  hayati  di  dekat  pantai.  Selain  itu,  pengembangan  zona  ekonomi  eksklusif  dimaksudkan untuk  melindungi  kepentingan  negara  pantai  dalam  hal  konservasi  lingkungan  laut  dan penelitian  ilmiah  kelautan  yang  mendukung  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  kawasan tersebut.  Perlindungan  zona  ekonomi  eksklusif  sangat  penting,  terutama  untuk  melindungi kepentingan  negara  pantai  (Republik  Indonesia)  dalam  melindungi  lingkungan  laut  dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja akibat eksploitasi dan pelatihan militer.

## METODE PENELITIAN
Peneliti melakukan pencarian data sekunder pada berbagai media bacaan perpustakaan. Karena  data  sekunder  yang digunakan  peneliti diambil dari  hukum  primer, penelitian  ini tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hanya  menggunakan  hukum  domestik  tetapi  juga  hukum  internasional.  Sumber  sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan informasi atau permasalahan yang berkaitan dengan isi sumber primer dan pelaksanaannya digunakan untuk memperkuat klaim penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Batasan Zona Ekonomi Eksklusif
Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  diciptakan  untuk  tujuan  memberikan  kontrol  yang  lebih besar kepada Negara-negara pantai atas sumber daya yang berdekatan dengan pantai mereka hingga  200  mil  laut  (nm).  Sayangnya,  selama  bertahun-tahun,  beberapa  negara  pantai  telah berusaha  untuk  memperluas  yurisdiksi  mereka  di  ZEE  dengan  mencoba  untuk  melakukan kontrol atas kegiatan yang tidak terkait dengan sumber daya, termasuk banyak kegiatan militer. Klaim  Negara  pantai  yang  berlebihan  ini  di  ZEE  tidak  memiliki  dasar  dalam  hukum  kebiasaan internasional  atau  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS).  Amerika  Serikat  telah  secara diplomatis memprotes tindakan berlebihan ini klaim, serta melakukan tantangan operasional di bawah  Program  Kebebasan  Navigasi  AS.  Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  internasional yang  berlaku  seperti  yang  berkembang  di  luar  praktik  negara  dan  ditetapkan  dalam  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  di  zona  ekonomi  eksklusif  negara-negara,  baik  negara pantai maupun non-pesisir, menikmati kebebasan pengiriman. dan penerbangan internasional serta  kebebasan  memasang  kapal  selam  kabel  dan  pipa,  dan  penggunaan  laut  yang  terkait dengan  kebebasan  ini,  seperti:  pengoperasian  kapal,  pesawat  udara  dan  pemeliharaan  kabel dan pipa bawah laut. Kebebasan dari pengoperasian kapal meliputi pengoperasian kapal perang (aircraft  carriers)  yang  melakukan  kegiatan  normal  pelayaran  seperti  memanaskan  pesawat tempur  mereka  yang  diterbangkan  di  sekitar  kapal  induk.  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut memberikan  Indonesia  sebagai  negara  pantai  hak  berdaulat  untuk  mengeksplorasi  dan mengeksploitasi  sumber  daya  alam  di  Indonesia  Eksklusif  Zona  Ekonomi  (ZEE)  dan  yurisdiksi yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kedaulatan  ini  hak.  Namun,  Indonesia  juga  berkewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain di dalam ZEE nya, termasuk kebebasan pelayaran dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
penerbangan,  serta  kebebasan  memasang  kabel  dan  pipa  bawah  laut.  Khususnya  terkait dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hayati  di  ZEE  Indonesia,  menurut  Konvensi  PBB tentang Hukum Laut negara lain dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati,  selama  Indonesia  belum  sepenuhnya  memanfaatkan  semua  itu  sumber  daya  alam hayati.  Menghormati  hak  negara  lain  di  ZEE  Indonesia  bukan  berarti  negara-negara  lain tersebut  bebas  melakukan  kegiatan  apapun  di  Indonesia  ZEE,  termasuk  bebas  melakukan kegiatan militer kapal perang asing. (Simanjuntak, 2002)
Di zona ekonomi  eksklusif,  semua  negara, baik pesisir maupun non-pesisir,  menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dari UNCLOS 1982, kebebasan navigasi dan penerbangan juga sebagai kebebasan untuk  meletakkan kabel dan pipa di bawah laut dan penggunaan laut yang sah menurut hukum internasional. Negara lain yang memiliki kebebasan ini dapat berlayar dengan jenis, ukuran, muatan kapal asalkan memenuhi ketentuan konvensi ini. Oleh karena itu, sebuah  kapal  dengan  muatan  nuklir  selama  memenuhi  persyaratan  keamanan  internasional dapat  dengan  bebas  berlayar  ZEE.  (Indonesian  Navy  legal  service,  2017)  Kapal  negara  lain, termasuk  kapal  perang  negara  asing,  hanya  diperbolehkan  untuk  lintas,  mereka  tidak diperbolehkan  melakukan  kegiatan  militer  apa  pun,  apalagi  latihan  militer  yang  dapat merugikan  negara  pantai.  Kehadiran  kapal  perang  asing  untuk  pelatihan  militer  di  ZEE  suatu negara  pantai,  termasuk  dalam  ZEE  Indonesia  dalam  UNCLOS  1982  tidak  ada  ketentuan  yang memperbolehkan atau melarang. Dalam Bab V, pasal 55 sampai pasal 75, UNCLOS 1982, tidak ada  satu  pasal  pun  yang  mengizinkan  atau  melarang  kapal  perang  asing  melakukan  kegiatan militer  kegiatan.  Salah  satu  yang  diatur  dalam  pasal  58  UNCLOS  1982  adalah  kebebasan navigasi,  bukan  Latihan  militer.  Karena  tidak  ada  pasal  yang  melarang,  timbul  pertanyaan apakah  yang  lain?  kegiatan  latihan  militer  negara  dapat  dilakukan  di  ZEE  Indonesia?  Kegiatan latihan  militer  negara  lain  di  ZEE  Indonesia  masih  menjadi  soal  perdebatan,  tetapi  beberapa negara pantai seperti Cina, Korea Utara dan Peru jelas tidak diperbolehkan, karena kebebasan navigasi  tidak  berarti  aktivitas  apapun  diperbolehkan,  apalagi  kegiatan  militer.  Negara  yang melarang  aktivitas  militer  di  ZEE  mereka  adalah  Bangladesh,  Brazil,  Myanmar,  Pantai  Gading,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Cina,  India,  Indonesia,  Iran,  Kenya,  Malaysia,  Maladewa,  Mauritius,  Korea  Utara,  Pakistan, Filipina, Portugal, Thailand dan Uruguay. (I Made Pasek Diantha, 2002)
Secara internasional, terdapat perbedaan pandangan mengenai argumentasi pelarangan kegiatan militer di ZEE. Beberapa negara telah melarang aksi militer untuk menjaga keamanan nasional.  Amerika  Serikat,  tanpa  bergantung  pada  hukum  kebiasaan  internasional,  praktik nasional, UNCLOS, Konvensi Chicago, dll., “ Program Kebebasan Navigasi AS mengajukan protes diplomatik  terhadap  pembatasan  ini.  Sementara  itu,  di  Indonesia  terdapat  gap  legislasi nasional,  khususnya  di  ZEE,  karena  tidak  ada  aturan  internal  yang  mengatur  kegiatan  militer asing. Indonesia, UNCLOS 1982 dan UU ZEE Indonesia No. Namun, 5 Tahun 1983 menunjukkan sikap  Indonesia  terhadap  larangan  kegiatan  militer  asing,  sebagaimana  dinyatakan  pada pertemuan ARF di Manila tahun 2007, berbeda dengan wacana pelatihan militer di ZEE ASEAN. Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  memberikan  Indonesia,  sebagai negara  pantai,  hak  berdaulat  untuk  mengeksplorasi  dan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam yang  terkandung  dalam  zona  ekonomi  eksklusif  dan  yurisdiksinya  sehubungan  dengan pelaksanaan kedaulatan ini. Sumber daya alam harus aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ZEE Indonesia harus berada dalam kendali dan kendali penuh, serta lingkungan laut tidak boleh rusak atau tercemar. Mempertahankan semua ini membutuhkan kontrol dan keamanan. Oleh karena  itu,  ZEE  Indonesia  harus  melarang  kegiatan  pelatihan  militer  yang  dapat  mengganggu eksplorasi dan eksploitasi serta merusak lingkungan laut sumber daya alam. Tidak ada definisi aktivitas militer dalam UNCLOS, namun aktivitas militer dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang  dilakukan oleh  militer. Perlu dipahami  bahwa  ketentuan ZEE  UNCLOS  1982 diatur  dalam pasal  55  sampai  59,  di  antaranya  setiap  negara  memiliki  hak  berdaulat  untuk  eksplorasi  dan eksploitasi,  serta  yurisdiksi  atas  pulau-pulau  buatan  di  negara-negara  pantai  ZEE.  Ini  juga mencakup  hak  dan  kebebasan  dalam  hubungannya  dengan  negara  lain,  yaitu  kebebasan navigasi,  kebebasan  penerangan  dan  kebebasan  kabel  bawah  laut.  Adapun  penelitian  dan pengembangan  ZEE  negara  pantai  memiliki  kedaulatan,  tetapi  jika  ada  negara  lain  yang menginginkannya  menguasai  ZEE  Indonesia  maka  pencaplokan  dan  pendudukan  akan melanggar kedaulatan negara Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Hak Negara pantai dan Pengguna dalam UNCLOS untuk Kapal Militer
Negara  Indonesia  melarang  negara  asing  melakukan  kegiatan  latihan  militer  di  ZEE Indonesia karena:
1. Tidak memiliki dasar hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional.
Dalam  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut  1982  (UNCLOS  1982),  tidak  ada  satu  pun pasal/ketentuan yang membolehkan atau melarang negara lain untuk melakukan kegiatan latihan  militer  di  negara  pantai.  Karena  tidak  ada  pasal/ketentuan  yang  membolehkan dalam  UNCLOS  1982  berarti  kegiatan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan,  karena  dalam  pasal 58  UNCLOS  1982  negara-negara  lain  di  ZEE  negara  pantai  hanya  memiliki  kebebasan pelayaran dan kebebasan terbang di atas ZEE dan kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa  bawah  laut  yang  disebut  kebebasan  tersebut,  seperti  penggunaan  laut  sehubungan dengan  pengoperasian  kapal,  pesawat  udara  dan  pemasangan  kabel  dan  pipa  di  bawah laut, yang sejalan dengan ketentuan lain dari konvensi ini.
UNCLOS  1982  tentang  hak  dan  kewajiban  negara  lain  di  zona  ekonomi  eksklusif menyatakan:
(a) Di  zona  ekonomi  eksklusif,  semua  Negara,  baik  berpantai  maupun  tidak  berpantai, akan  menikmati  kebebasan  navigasi  dan  penerbangan  serta  kebebasan  memasang kabel  dan pipa bawah  laut  sebagaimana dimaksud  dalam  ,  sesuai dengan  ketentuan- ketentuan yang relevan dari Konvensi ini. Pasal 87 dan Penggunaan. Ketentuan hukum lain  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  tersebut,  seperti  penggunaan  laut  sesuai dengan  ketentuan  lain  dari  Persetujuan  ini  sehubungan  dengan  pengoperasian  kabel dan pipa pada kapal, pesawat udara dan kapal selam.
(b) Pasal  88  sampai  115  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  lainnya  yang berlaku di zona ekonomi eksklusif tidak bertentangan dengan Bab ini.
(c) Dalam melaksanakan haknya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di  zona  ekonomi  eksklusif,  Negara-negara  harus  memperhatikan  hak  dan  kewajiban
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Negara  pantai  dan  mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  olehnya. Ketentuan Konvensi ini dan standar hukum internasional harus diikuti.
2. Dapat Mengganggu Hak Berdaulat dan Menghalangi kegiatan lain di laut khususnya di ZEE Indonesia.
Dalam perkembangannya, kegiatan pelatihan militer asing di wilayah negara/negara pantai lain semakin meningkat. Pada prinsipnya sikap Indonesia tidak menyetujui adanya kegiatan militer  asing  di  ZEE  Indonesia,  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini tidak  menyetujui  adanya  pelatihan  militer  asing  kecuali  sebagai  hasil  kesepakatan  antara Indonesia dengan negara lain. Mengingat latihan militer timbul karena adanya kesepakatan antara suatu negara dengan negara lain, maka latihan militer di ZEE Indonesia tidak boleh dilakukan  karena  ZEE  Indonesia  bukan  wilayah  laut  negara  lain  untuk  pamer/pamer kehebatan  militernya.  negara.  Secara  internal  di  Indonesia  belum  ada  penunjukan Kementerian/Lembaga/Lembaga  mana  yang  berwenang  merespon  kegiatan  pelatihan militer asing di ZEE Indonesia, untuk itu diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien antar Kementerian/Lembaga terkait.(Dam Syamsumar, 2010)
Posisi  Indonesia  pada  prinsipnya  tidak  menyetujui  kegiatan  militer  asing  di  ZEEI. Kementerian  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  tidak  menyetujui  adanya  pelatihan  militer  asing kecuali  atas  kesepakatan  antara  Indonesia dengan  negara  lain  (FGD on Maritime  Security Issues,  2006:15),  artinya  dalam  kegiatan  pelatihan  militer  tersebut  Indonesia  ikut  serta sebagai  peserta  pelatihan.  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Indonesia  dengan  negara peserta lainnya. Berbeda dengan di laut teritorial, secara jelas dinyatakan dalam pasal 19 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan bahwa lintas kapal asing harus dianggap membahayakan ketentraman,  ketertiban,  dan  keamanan  negara  pantai  jika  kapal  tersebut  berada  di  laut teritorial. melakukan latihan atau latihan apa pun dengan senjata apa pun. Pada dasarnya, Hukum  Sui  Generis  berlaku  untuk  zona  ekonomi  eksklusif,  yang  berarti:  Zona  ekonomi eksklusif  adalah  laut  internasional dan  bukan  laut dari  kedaulatan negara  pantai.  Namun, Indonesia juga berhak atas perlindungan ZEE. hukum, sumber daya alam dan perlindungan laut  Keselamatan  dan  perlindungan,  serta  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  tembakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
selama  latihan  militer.  Untuk  melindungi  ZEE,  Indonesia  harus  melarang  latihan  militer yang dilakukan oleh negara asing kepada negara pantai. Oleh karena itu, untuk mendukung larangan ini Sudah saatnya Indonesia mengadopsi peraturan yang melarang latihan militer di  ZEE.(United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea,  1833)  Kegiatan  latihan  militer asing tersebut dapat mengancam kegiatan kapal lain, lingkungan dan sumber daya alam di ZEE,  baik  dari  segi  keamanan  maupun  pelestarian  sumber  daya  alam  tersebut.9  Negara yang  tetap  ingin  melaksanakan  latihan  militer  di  ZEE  Indonesia  harus  menghormati Keputusan  negara  Indonesia  untuk  tidak  menginginkan  ZEE-nya  digunakan  untuk  latihan militer  bagi  negara  asing.  Meskipun  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  khusus mengenai pelatihan militer Indonesia di ZEE-nya, Indonesia dengan tegas menolak ZEE-nya sebagai tempat latihan militer bagi negara asing.(Clive R. Symmons, n.d.)
Dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia dalam hal kegiatan kapal di laut tentu akan  menghambat  pergerakan  kapal,  bahkan  kapal  yang  melintas,  menangkap  ikan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut dan kegiatan lainnya tidak akan berani mendekat  dan  berlayar.  di  sekitar  zona  pelatihan.  Kapal,  terutama  kapal  sipil  asing  dan kapal  sipil  Indonesia,  akan  khawatir  terkena  tembakan  dari  kapal  perang  yang  sedang berlatih.  Akibat  berkurangnya  kapal  yang  mengoperasikan/melakukan  kegiatan penangkapan ikan, pelayaran dan penyeberangan tentunya menghambat keluar masuknya barang  dan  penumpang  serta  menghambat  pengambilan  hasil  laut  dan  kegiatan  lainnya tentunya berdampak atas berkurangnya pendapatan yang didapatkan dari sektor kelautan maka  dari  itu  sehingga  dapat  menghambat  perkembangan/kemajuan  ekonomi  negara pesisir,  inilah  Indonesia.  Di  zona  ekonomi  eksklusif  negara  pantai,  semua  negara  atau bangsa lain bebas berlayar dan terbang di atasnya serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut  di  bawah  laut.  Adapun  negara  lain  juga  harus  mematuhi  peraturan  yang  dikeluarkan oleh  negara  pantai  untuk  melengkapi  konvensi  dan  undang-undang  internasional  lainnya sepanjang isinya tidak bertentangan dengan konvensi tersebut.14 Selain itu, negara pantai juga dapat menentukan zona  aman di  sekitar  kawasan  tersebut. bangunan,  instalasi  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
digunakan  untuk  melakukan  eksplorasi  dan  eksploitasi,  baik  untuk  keselamatan  instalasi dan bangunan maupun untuk keselamatan pelayaran di sekitarnya
Kebebasan navigasi di ZEE Indonesia untuk kapal termasuk kapal perang, dalam hal ini  kapal  induk  hanya  dapat  dilakukan  secara  bisu  biasa,  tidak  ada  manuver  kapal  yang membahayakan  negara  Indonesia  atau  latihan  menembak  yang  berdampak  pada lingkungan  laut.  Apabila  ada  kapal  induk  dari  negara  asing  yang  melewati  ZEE  Indonesia dan  membawa  beberapa  pesawat/jet  tempur  di  atas  kapal  yang  merupakan  bagian  dari kapal  induk  tersebut,  maka  rute  ini  termasuk  kebebasan  pelayaran  karena  pelayarannya merupakan pelayaran normal (normal mute). Jika pesawat/jet tempur di atas kapal induk melakukan  pemanasan  dengan  terbang  normal  di  atas  ZEE  Indonesia,  ini  juga  disebut penerbangan  biasa  dalam  konteks  kebebasan  navigasi,  negara  bendera  kapal  hanya menginformasikan  negara  tersebut.  pantai,  tanpa  perlu  meminta  izin.  Di  bawah  UNCLOS 1982 disebutkan “tidak ada syarat atau pengecualian yang dapat diajukan ke konvensi ini kecuali  secara  tegas  diizinkan  oleh  pasal-pasal  lain  dari  konvensi  ini ”. Dari  ketentuan  ini, dapat disimpulkan bahwa tidak boleh/tidak akan diizinkan kegiatan lain apa pun. di semua rezim  laut  kecuali  ada  ketentuan  yang  mengaturnya.  Kegiatan  latihan  militer  di  ZEE  tidak dilarang, tetapi karena tidak diatur dalam ketentuan UNCLOS 1982 maka kegiatan latihan militer di ZEE termasuk ZEE Indonesia tidak diperbolehkan/dilarang. Negara-negara lain di zona  ekonomi  eksklusif  suatu  negara,  termasuk  ZEE  Indonesia,  tidak  boleh  menafsirkan pasal-pasal  dalam  UNCLOS  1982  sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan  negaranya. Jelaslah  bahwa  dari  perspektif  hukum  internasional,  UNCLOS  1982  sebagai  aturan internasional  yang  mengatur  kegiatan  di  ZEE  tidak  mengatur  kegiatan  pelatihan  militer asing di ZEE di negara-negara pantai, karena tidak diatur, tidak dapat dilakukan. Jika di laut teritorial  peraturannya  jelas,  maka  dilarang/tidak  diperbolehkan  kecuali  karena  Indonesia adalah peserta pelatihan tersebut. Berbeda dengan ZEE, karena titik tolak pengaturan ZEE bukan dari masalah pertahanan melainkan masalah pemanfaatan sumber daya alam di ZEE, negara lain beranggapan bahwa di ZEE negara-negara pantai (Indonesia) boleh melakukan latihan militer. Dalam undang-undang nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  tidak  secara  khusus  mengatur  tentang pergerakan dan kegiatan latihan militer kapal perang negara lain di ZEE Indonesia. Undang- undang  tentang  ZEE  Indonesia  hanya  mengadopsi  apa  yang  ada  dalam  UNCLOS  1982, sehingga  apabila  dipandang  perlu,  Kementerian  Luar  Negeri  dapat  memimpin  perubahan undang-undang  ZEE  Indonesia  dengan  memasukkan  norma-norma  yang  diperlukan  yang sesuai  dengan  kepentingan  negara.  Bangsa  Indonesia  sepanjang  tidak  bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional.
Dari sisi aktivitas angkatan laut, dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia tentu akan  menghambat  pergerakan  kapal,  lalu  lalang  kapal,  penangkapan  ikan,  eksplorasi  dan pengembangan  sumber  daya  alam  laut  serta  aktivitas  lainnya  tidak  berani  mendekat.  . sekitar tempat latihan. Kapal, terutama kapal sipil asing dan Indonesia, akan takut diserang oleh  kapal  perang  dalam  pelatihan.  Karena  sedikitnya  jumlah  kapal  yang  melakukan kegiatan  penangkapan  ikan,  angkutan  laut,  dan  penyeberangan,  wajar  jika  kargo  dan penumpang sulit untuk masuk dan keluar, serta kegiatan seperti mengumpulkan hasil laut menjadi  sulit.  Pendapatan  sektor  maritim  yang  menghambat  pembangunan/kemajuan ekonomi negara-negara pesisir adalah Indonesia. Di zona ekonomi eksklusif negara pantai, semua negara atau negara lain bebas untuk berlayar, terbang, dan meletakkan kabel dan pipa  bawah  laut  di  bawah  laut.  Dalam  hal  negara  lain,  selain  perjanjian  dan  hukum internasional lainnya, peraturan yang dikeluarkan oleh negara-negara sungai harus dipatuhi sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian tersebut.
3. Dapat Mengganggu Keamanan dan Pertahanan Negara Indonesia.
Beberapa  negara  pantai  mencatat  bahwa  ―kegiatan  pelatihan  militer  tanpa diundang  di  zona  ekonomi  eksklusif  mereka  dapat  mengancam  keamanan  nasional  dan mengganggu  kegiatan  ekonomi.16  Untuk  mengantisipasi  kondisi  ini,  isu  yang  diangkat adalah  berupa  perlindungan  lingkungan,  kegiatan  ilegal  dan  mengganggu  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  kepentingan  militer  negara  pantai  dan  untuk  menangani permasalahan tersebut diperlukan sinergi di lapangan terutama kerjasama dan koordinasi dengan  kementerian  dan  lembaga  lain  seperti  Satgas  115,  pengawasan,  komunikasi  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
satelit  serta  mendorong  pembentukan  pusat  informasi  maritim  terpadu.  Selain  itu, diperlukan  gelar  operasi  strategis  berupa  kerjasama  internasional,  shadowing,  marking yang diwujudkan dalam operasi roll out seperti Marine Combat Alert, Operation Ambalat, ALKI  Security  dan  Coordinated  Patrol.  Berdasarkan  dinamika  lingkungan  strategis,  ZEE dalam  UNCLOS  dapat  dimaknai  dalam  dua  versi,  yang  pertama  memandang  ZEE  sebagai status  hukum  laut  teritorial.  Negara  memiliki  penguasaan  atas  kegiatan  yang  tidak  hanya berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi termasuk kegiatan militer seperti China, India, Malaysia,  Vietnam  dan  ZEE  kedua  sebagai  kawasan  pemanfaatan  kegiatan  ekonomi  dan sumber  daya alam  dan  diperlakukan  sebagai  “  laut  bebas".  Negara -negara  lain  bebas melakukan  kegiatan  militer,  seperti  AS,  Australia,  dan  Pakta  Pertahanan  Atlantik  Utara (NATO).
Langkah  antisipatif  dalam  menghadapi  dampak  negatif  asing  kegiatan  militer  yang dapat  dikategorikan  sebagai  ancaman  militer  di  wilayah  ZEE,  baik  dari  aspek  yuridis maupun  operasional terkait  pertahanan dan  keamanan negara di  laut.  Solusi  terbaik  bagi Indonesia untuk merespon aktivitas militer asing di ZEE Indonesia, membutuhkan pola pikir (mindset)  yang  dapat  mendukung  strategi  operasional  terkait  pengelolaan  perbatasan termasuk  perbatasan  di  ZEE  dengan  negara  tetangga.  Dari  segi  operasional,  perlu  untuk mengembangkan,  meningkatkan  dan  membangun  pangkalan  militer  dan  Alutsista  di daerah  perbatasan  agar  memiliki  pengaruh  bagi  masyarakat  di  perbatasan  dan  di  negara tetangga  agar  tidak  meremehkan  kemampuan  Indonesia.  Ancaman  militer  dapat  berupa invasi,  pengeboman  (bombardment),  blokade,  serangan  bersenjata,  angkatan  bersenjata dari negara lain di wilayah Indonesia yang keberadaannya bertentangan dengan perjanjian.
Beberapa negara merasa terganggu dengan keamanan ZEE nya akibat latihan militer negara asing, negara yang bereaksi seperti negara:
a) Tiongkok:
(1) 3  Juli  2013  di  Laut  China  Timur:  Kapal  Patroli  Pengawasan  Maritim  China  meminta USNS  Impeccable  untuk  menghentikan  operasi  pengintaiannya  (100nm  dari  pantai China);
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(2) 5 Desember 2013 di Laut Cina Selatan: USS Cowpens yang memantau latihan angkatan laut Cina di LCS diminta untuk pergi oleh Angkatan Laut Cina; dan
(3) 19  Agustus  2014  di  laut  timur  Pulau  Hainan  (135nm):  Pesawat  tempur  Su-27  China mencegat  sebuah  pesawat  patroli  P-8  Angkatan  Laut  AS  yang  sedang  melakukan pengintaian.
b) Korea  Utara.  23  Januari  1968  di  perairan  sekitar  Pulau  Yo  Do  (15,8  mil):  5  kapal  perang Korea  Utara  menyerang  USS  Pueblo  di  bawah  pengawasan.  USS  Pueblo  ditangkap  dan dibawa ke Korea Utara.
c) Peru.  25  April  1992  di  lepas  pantai  Peru:  Pejuang  Peru  menyerang  pesawat  C-130  AS  di bawah  pengawasan  anti-narkoba.  Pesawat  AS  tidak  menanggapi  peringatan  pihak berwenang Peru.
d) Vietnam  juga  memprotes  praktik  penargetan  China  di  dugaan  ZEE  Vietnam.  Dampak aktivitas  militer  asing  di  dalam  dan  terhadap  ZEE  dapat  berupa  pengumpulan  intelijen, seperti yang dilakukan oleh pesawat pengintai US EP3 di ZEE China. Pengumpulan informasi dapat berupa pengumpulan informasi tentang sumber daya alam, pemetaan kontur bawah laut,  dan  data  tentang  kapal  yang  melewati  ZEE.  Pendataan  ini  dapat  dilakukan  dengan menempatkan alat pendeteksi kapal di dasar laut menggunakan sonar.(Prezas, 2019)
Negara  pantai  yang  melarang  kegiatan  latihan  militer  di  ZEE  mereka  adalah Bangladesh,  Brazil,  Myanmar,  Pantai  Gading,  Republik  Rakyat  Cina,  India,  Indonesia,  Iran, Kenya,  Malaysia,  Maladewa,  Mauritus,  Korea  Utara,  Pakistan,  Filipina,  Portugal,  Thailand dan Uruguay.18 Negara-negara tersebut beranggapan bahwa kegiatan latihan militer yang dilakukan oleh negara-negara lain di zona ekonomi eksklusifnya hanya untuk memamerkan kekuatan  militer  negara-negara  tersebut  dengan  segala  kemajuan  alat  utama  sistem persenjataan  yang  terintegrasi.  Kapal  atau  pesawat  militer  yang  berlayar  atau  terbang, terutama yang berlabuh di atas ZEE Indonesia, tidak boleh mengganggu atau mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan negara Indonesia. Penggunaan kegiatan pelatihan  militer  dan  intelijen  di  negara  lain  di  ZEE  Indonesia  hanya  untuk  tujuan  damai. Kegiatan  pelatihan  militer  dan  intelijen  negara  lain  di  ZEE  Indonesia  tidak  menimbulkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pencemaran atau berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya hayati laut.19 Oleh  karena  itu,  kegiatan  pelatihan  militer  untuk  kapal  perang  termasuk  pesawat tempur asing di ZEE Indonesia telah dilarang dan diperingatkan untuk dihentikan namun larangan peringatan  tersebut  tidak  dapat  dihindarkan  tentu  saja  dapat  dikategorikan  sebagai ancaman niat bermusuhan di perbatasan laut negara asing terhadap Indonesia dan ada niat untuk  mengganggu  kedaulatan.  Indonesia  karena  kapal  perang  Indonesia  otomatis  tidak bisa  melakukan  patroli  untuk  penegakan  kedaulatan  dan  penegakan  hukum  di  ZEE Indonesia, khususnya di zona latihan.
4. Dapat merusak lingkungan laut dan ekosistemnya.
Dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia tentunya dapat merusak lingkungan laut dan ekosistemnya  akibat  tembakan  roket,  harpun  dan  yakhoon  yang  akhirnya  jatuh  ke  laut sehingga  dapat  merusak  dan  menimbulkan  kebisingan  serta  mematikan  biota  laut. Menurut  Hashim,  fenomena  paus  masuk  ke  laut  di  Aceh  pada  November  2017  lalu dikabarkan  terjadi  akibat  gangguan  sonar  yang  dipasang  di  dasar  laut  oleh  oknum  yang berkepentingan  dengan  laut  Indonesia.  Namun,  tidak  ada  bukti  bahwa  fenomena  ini disebabkan  peralatan  bawah  air.  Itu  ditempatkan  di  perairan  Indonesia  oleh  negara  lain. Indonesia  harus  mampu  melindungi  wilayah  lautnya  dari  segala  gangguan,  termasuk gangguan  organisme  yang  melewati  wilayah  laut  Indonesia.  Perairan  laut  yang  bising berdampak  negatif  pada  paus,  memengaruhi  masalah  seperti  menemukan  pasangan, menemukan  makanan,  dan  berpotensi  mengusir  paus  dari  habitat  utamanya.  Hal  itu terungkap  dalam  laporan  World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF)  yang  diterbitkan  pada  14 Januari  2014  berjudul  Reducing  the  Noise  Impact  of  Human  Activities  on  Cetacea:  A Knowledge Gap Analysis and Recommendations. Laporan tersebut mencatat bahwa banyak paus dan mamalia laut terdampar dan penyebabnya masih menjadi misteri. Namun, polusi suara  diduga  kuat  sebagai  salah  satu  penyebabnya.  WWF  telah  mengautopsi  tujuh  paus yang  terdampar  di  lepas  pantai  Bahama.  Alhasil,  ternyata  paus  ini  kehilangan pendengarannya. Ada darah di dekat telinganya dan cairan tulang belakang. Aimee Leslie, Manajer  Global  WWF  untuk  Cetacea  dan  Penyu,  mengatakan  ada  bukti  peningkatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kebisingan di perairan dunia. Ini karena lalu lintas kapal dan sonar untuk eksplorasi minyak lepas panta i dan pelatihan militer. “Itu menambah kebisingan pada ekosistem laut.” (Geng, 2012) Penembakan rudal, roket, exocets, yakhoont dan jenis peluru lainnya yang jatuh ke laut  (ZEE)  tentunya  berdampak  pada  lingkungan  laut.  Kelestarian  lingkungan  laut  sudah pasti  terancam  karena  air  laut  tercemar  pecahan  peluru,  selain  itu  habitat  biota  laut terganggu  dan  terumbu  karang  rusak  yang  membutuhkan  pemulihan  selama  bertahun- tahun. Kerusakan alam ini tentunya akan mengakibatkan ekosistem terganggu.
Tindakan yang akan dilakukan Indonesia jika Negara Asing tanpa Izin melakukan Latihan Militer di Zona Ekonomi Eksklusifnya.
1) Intensitas  kerjasama  Indonesia  dengan  negara  lain  dalam  rangka  hubungan  dan implementasi  kebijakan  luar  negeri  meningkat  pesat  dalam  beberapa  dekade  terakhir. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia mengikuti hukum dan kebiasaan internasional yang menjadi dasar kemitraan dan hubungan antar negara. Keberadaan UU No. 37 tentang Hubungan Luar Negeri Tahun 1999 yang secara komprehensif dan integral mengatur kegiatan penyelenggaraan hubungan dan pelaksanaan  politik  luar  negeri  menjadi  penting,  terutama  setelah  Indonesia  meratifikasi Konvensi  Wina  tentang  Hubungan  Diplomatik.  hingga  hubungan  diplomatik.  hubungan konsuler. (Ramon, 2017)
Latihan  militer di  ZEE  Indonesia harus  dilaksanakan  dalam  kerangka  kerja  sama  Indonesia dengan  negara-negara  yang  melakukan  latihan  militer.  Jika  latihan  militer  tersebut  tidak melibatkan  Indonesia  sebagai  negara  pantai,  maka  Indonesia  tidak  akan  mengizinkannya dan  tentunya  Indonesia  akan  melakukan  nota  protes  diplomatik  baik  melalui  kedutaan besarnya  maupun  langsung  kepada  pemerintah  negara  yang  melakukan  latihan  militer tersebut.  Akibat  nota  protes  diplomatik  tersebut,  tentunya  berdampak  pada  kegiatan melakukan hubungan dan pelaksanaan politik luar negeri, bahkan jika tidak dihindari, bisa juga  berdampak  pada  putusnya  hubungan  diplomatik  antara  Indonesia  dan  Indonesia. negara-negara  yang  melakukan  pelatihan  militer.  Keputusan  suatu  negara  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memutuskan hubungan diplomatik menjadi mengikat bagi negara lain manakala keputusan tersebut  telah  dinyatakan  secara  formal  dalam  bentuk  apapun.  (Clive  R.  Symmons,  n.d.) Keputusan  tersebut  memberikan  kewajiban  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  menutup perwakilannya masing-masing termasuk penarikan stafnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  oleh  negara  yang  mengambil  inisiatif.  (Novianto  et  al.,  2020)  Keputusan pemutusan  hubungan  diplomatik  biasanya  diambil  ketika  latihan  militer  sangat membahayakan negara pantai dan negara yang melakukan pelatihan mengabaikan protes negara pantai.
2) Upaya Hukum Langkah hukum yang perlu dilakukan, mengkaji ulang peraturan perundang- undangan  terkait  ZEE  dan  penelitian  ilmiah  kelautan,  mengantisipasi  kemungkinan sengketa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  59  UNCLOS  dan  pengaturan  khusus  mengenai penyelesaian sengketa terkait kegiatan militer sebagaimana diatur dalam Bab XV UNCLOS dan  Indonesia's  posisi. Hal  ini  masih  dapat  dilihat  sebagai hal  yang positif  karena  negara- negara  harus  bekerja  sama  untuk  mencari  solusi  dan  menghormati  keputusan  negara pantai. Berbagai peristiwa konfrontasi militer selama ini tidak menimbulkan situasi konflik yang  serius,  negara-negara  selalu  dapat  meredakan  situasi  dengan  akal  sehat  dan mengambil  langkah-langkah  konkrit  untuk  mengendalikan  situasi,  namun  Indonesia  perlu melakukan  langkah-langkah  antisipatif  dalam  menghadapinya.  dampak  negatif  dari kegiatannya. militer asing di wilayah EEZ baik dari aspek yuridis maupun operasional terkait pertahanan dan keamanan negara di laut. Isu-isu strategis di zona ekonomi eksklusif yang telah  diatur  dalam  UNCLOS  1982  yang  perlu  mendapat  perhatian  sesuai  dengan perkembangan  maritim  antara  lain  hak  berdaulat,  eksploitasi  sumber  daya,  kebebasan navigasi,  proyeksi  maritim,  dan  pengaruh  lingkaran  maritim;  dan  Kebijakan  pemerintah mengenai  diperbolehkan  atau  tidaknya  kegiatan  di  EEZ  tergantung  pada  banyak  faktor. Pertama,  komitmen  saat  meratifikasi  hukum  internasional.  Yang  kedua  terkait  dengan kepentingan  strategis  di  laut,  yakni  di  dalam  IEEZ.  Misalnya  mengambil  inisiatif  mengapa pemerintah  melarang  pelatihan  militer  di  EEZ.  Jika  Indonesia  tidak  memprotes,  maka Indonesia  akan dianggap  oleh  negara  pesaing  untuk  membenarkan  atau  memberikan  izin
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pelatihan  militer  di  IEEZ.  Sehingga  aksi  protes  ini  tentunya  berdampak  positif  terhadap kebijakan  pemerintah.  Misalnya,  sekitar  tahun  2013-2014  Kapal  Perang  China  melakukan latihan  perang  di  laut  teritorial  di  ZEE  Timor  Leste.  Australia  akan  membacanya  atau sebagai sinyal bahwa Timor Leste telah memberikan izin ZEE untuk menggunakan pelatihan militer. Isu-isu tersebut terkait dengan interaksi diplomasi pertahanan.(John Stevenson and Bernard Oxman, 1972)
Indonesia  harus  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kegiatan  militer asing  di  kawasan  ZEE,  agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  nasional  terkait  kegiatan pelatihan  militer  asing  tersebut.  Jika  ingin  membuat  regulasi/peraturan  tentang  latihan militer  asing  di  ZEEI,  perlu  diadakan  dialog  dengan  Kementerian/Lembaga  terkait  dalam menetapkan norma hukum dan meningkatkan dukungan strategis operasi laut yang dapat mengakomodir  kepentingan  rakyat  Indonesia  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum internasional  dan  penanganan  dampak  negatif  kegiatan  militer  asing  terhadap  ZEEI,  agar dapat  dilaksanakan  secara  efektif  perlu  dilakukan  secara  terpadu  dan  terkoordinasi  oleh Kementerian/Lembaga  terkait  di  laut.  Apabila  pemutusan  hubungan  diplomatik  tidak membuahkan hasil, negara-negara yang diprotes tidak menghentikan latihan militernya di ZEE  Indonesia,  kemungkinan  dapat  menimbulkan  potensi  konflik  di  laut  antara  Indonesia dengan negara-negara yang melakukan latihan militer tersebut. Untuk menghindari konflik tersebut,  Indonesia  sebagai  negara  pantai  dapat  memutuskan  sengketa  antar  negara dengan  membawa  kasus  tersebut  ke  International  Court  of  Justice  (ICJ).  Mahkamah Internasional juga memiliki kekuatan untuk memberikan nasihat tentang masalah hukum. Disampaikan  di  Sidang  Umum  PBB.  ,  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau badan-badan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  lainnya.  Biasanya,  ketika  satu  Negara  ingin mengajukan  sengketa  dengan  Negara  lain  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  bilateral, kedua  Negara  yang  Bersengketa  membuat  perjanjian  tertulis  untuk  merujuk  masalah tersebut  ke  Mahkamah  Internasional  untuk  mendapatkan  keputusan.  Jenis  perkara  yang umumnya  disidangkan  oleh  Mahkamah  Internasional  antara  lain  perkara  mengenai penafsiran  konvensi  internasional  (mengenai  hak  negara  lain  sebagaimana  didefinisikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  UNCLOS  1982),  pelanggaran  kewajiban  internasional,  dan  ganti  rugi  atas pelanggaran kewajiban internasional.(Latifi et al., 2021)
3) Aksi  Militer  Tindakan  militer  tersebut  dilakukan  oleh  Indonesia  sebagai  tindakan  terakhir yang  harus  dilakukan  karena  negara  peserta  tidak  mau  menghentikan  latihan  militernya meskipun Indonesia sebagai pemilik zona ekonomi eksklusif sudah melakukan Nota Protes Diplomatik, membawa masalah latihan militer ke mahkamah internasional (namun negara peserta  menolak)  bahkan  mereka  sudah  memberikan  peringatan  keras  namun  negara peserta tetap melakukan pelayaran tidak terus menerus, tidak langsung dan tidak secepat mungkin,  malah  berlabuh,  berhenti,  pulang  dan  lain  sebagainya,  meskipun  kegiatan tersebut  dilakukan  bukan  karena  force  majeure,  atau  musibah  atau  karena  Menolong orang,  kapal  atau  pesawat  yang  terkena  musibah  melainkan  karena  sedang  menjalani latihan  kemiliteran.  Kegiatan  latihan  militer  peserta  pelatihan  yang  tidak  mempedulikan Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  niat  permusuhan  di  perbatasan  laut  terhadap Indonesia.
Menghadapi ancaman niat permusuhan di Perbatasan Laut oleh negara-negara peserta, negara  Indonesia  dapat  melakukan  aksi  militer  sebagaimana  diatur  dalam  nomor Perpang/33/IV/2011  tanggal  27  April  2011  tentang  Rules  of  Engagenant  (ROE)  tanggal  2020 yang  mengatur  `Aturan  untuk  keterlibatan  TNI  dalam  operasi  keamanan  perbatasan.  Aksi militer tersebut berupa tindakan yang dilakukan oleh unsur operasional TNI AL terhadap kapal militer asing yang melaksanakan latihan, yaitu: a) Kapal Permukaan (Kapal Perang Indonesia).
(1) Melaksanakan peran tempur bahaya permukaan.
(2) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan dengan fasilitas yang ada.
(3) Memberi  peringatan  untuk  mematuhi  ketentuan  hak  penyeberangan  IASL/menghentikan kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  hak  penyeberangan  IASL,  kemudian  mengusir  dan membayangi mereka sampai meninggalkan perairan Indonesia melalui jalur terpendek.
(4) Jika peringatan kapal perang Indonesia tidak diindahkan, maka amati dan laporkan kepada Komando Atas dan Komando Samping.
Kapal Selam (Kapal Perang Indonesia).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(1) Identifikasi dan dokumentasikan dengan fasilitas yang ada.

## (2) Laporkan ke Komando Atas.26
Dari  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  dampak  latihan  militer  asing  di  ZEE  Indonesia tentunya  dapat  mengganggu  aktivitas  di  ZEE  Indonesia  maupun  di  perairan  Indonesia  lainnya seperti keselamatan pelayaran, mengganggu pengeboran minyak di tengah laut, eksplorasi dan eksploitasi  kelautan.  sumber  daya,  perikanan,  transportasi.  penumpang  melalui  laut, pembuatan  dan  penggunaan  pulau  buatan,  survei  dan  penelitian  serta  dapat  mengganggu pengembangan tempat wisata bahari.

## KESIMPULAN
1. Indonesia  sebagai  negara  pantai  melarang/tidak  menyetujui  latihan  militer  asing  di  zona ekonomi  eksklusifnya  karena  tidak  sesuai  dengan  UNCLOS  1982  dan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia,  dapat  mengganggu kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  dan  kegiatan  lainnya,  dapat  merusak  lingkungan  laut dan  ekosistemnya  serta  mengganggu  pertahanan  dan  keamanan.  Latihan  militer  tersebut diperbolehkan  kecuali  Indonesia  ikut  serta  sebagai  peserta  latihan  sebagai  hasil kesepakatan  antara  Republik  Indonesia  dengan  negara  peserta.  Untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  operasional  di  lapangan,  Indonesia  memerlukan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  boleh  atau  tidaknya  latihan  militer  negara  asing  di ZEE  Indonesia  sebagai  landasan  hukum  bagi  Kementerian/Lembaga  terkait  di  laut  untuk mengambil  tindakan.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  ZEE Indonesia  perlu  melakukan  perubahan  dan/atau  perubahan  yang  dapat  mendukung kepentingan nasional Indonesia baik secara yuridis maupun operasional dalam menghadapi kegiatan latihan militer asing di ZEE Indonesia.
2. Indonesia akan menindak tegas negara asing yang telah diprotes dan diperingatkan namun tetap melakukan latihan militer di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dan tanpa kesepakatan  apapun  antara  Indonesia  dengan  peserta  latihan  militer.  Tindakan  tegas Indonesia  yang  merupakan  tindakan  terakhir  berupa  aksi  militer.  Dalam  rangka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memperkuat  Indonesia  untuk  melakukan  penindakan  terhadap  negara  asing  yang melakukan latihan militer di ZEE Indonesia tanpa izin, maka diperlukan peningkatan sumber daya  manusia  di  bidang  hukum,  diplomasi,  militer  dan  alutsista  serta  peningkatan koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  terkait.  Kementerian/Lembaga  seperti Kementerian  Koordinator.  Kelautan,  Kementerian  Pertahanan,  Mabes  TNI,  Kementerian Keuangan,  Kementerian  Luar  Negeri,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian Perhubungan, dan Bakamla, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Clive R. Symmons. (n.d.). Historic Waters in the Law of the Sea: A Modern Re-Appraisal . 4. Dam Syamsumar. (2010). Politik Kelautan . Bumi Aksara.
Geng, J. (2012). The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. Utrecht Journal of International and European Law , 28 (74). https://doi.org/10.5334/ujiel.ax
Gumilang, E., Utomo, H., & Buntoro, K. (2018). Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia  Terhadap  Keamanan  Maritim  Indonesia. Jurnal  Program  Studi Universitas Pertahanan , 4 (3).
I Made Pasek Diantha. (2002). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 . cv Mandar Maju.
Indonesian Navy legal service. (2017). Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia. Director General of Law and International Treaties Ministry of Foreign Affairs .
Irianto,  B.  S.  (2022).  Penegakan  Hukum  Di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Zeei)  Dalam Rangka  Kepentingan  Nasional  Indonesia  Di  Bidang  Kelautan. Jurnal  Justiciabelen , 4 (2). https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564
John Stevenson and Bernard Oxman. (1972). “The Third United Nations Convention on the Law of  the  Sea:  The  1974  Caracas  Sess ion,”  American  Journal  of  International  Law  69,  no.1 (1975) .
Kusumaatmadja Mochtar, & R. Agoes Etty. (n.d.). Pengantar Hukum Internasional . Alumni. Latifi, S., Mauro, N., & Jannach, D. (2021). Session-aware recommendation: A surprising quest for the state-of-the-art. Information Sciences , 573 . https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.05.048
Mauna  Boer.  (2003). Hukum  Internasional,  Pengertian,  Peranan  dan  Fungssi  dalam  Era Dinamika Global . P.T Alumni.
McKenzie,  S.  (2021).  Autonomous  Technology  and  Dynamic  Obligations:  Uncrewed  Maritime Vehicles  and  the  Regulation  of  Maritime  Military  Surveillance  in  the  Exclusive  Economic Zone. In Asian Journal of International Law (Vol. 11, Issue 1).
https://doi.org/10.1017/S2044251321000011
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT
NATUNA UTARA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3 (1). https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3074
Prezas,  I.  (2019).  Foreign  military  activities  in  the  exclusive  economic  zone:  Remarks  on  the applicability  and  scope  of  the  reciprocal  “due  regard”  duties  of  coastal  and  Third  states.
International Journal of Marine and Coastal Law , 34 (1). https://doi.org/10.1163/15718085-12341044
Ramon,  A.  A.  V.  (2017).  The  Legality  of  Foreign  Peacetime  Military  Activities  in  The  Exclusive Economic Zone of Another State. Veritas et Justitia , 3 (2). Simanjuntak,  M.  (2002). Konvensi  PBB  Tahun  1982  Tentang  Hukum  Laut  ―  Menolak  klai m historis Nine Dash Line China . Mitra Wacana Media.
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea.  (1833). opened  for  signature10  December 1982 . 3.
Wangke,  H.  (2020).  Menegakkan  Hak  Berdaulat  Indonesia  di  Laut  Natuna  Utara. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional: Info Singkat , 12 (1).