Volume 16, Nomor 1 (2021), https://jurnal.uns.ac.id/region
DOI: 10.20961/region.v16i1.24904
Faktor  prioritas  dalam  pola penanganan  permukiman  kumuh di bantaran  sungai  (Studi kasus:  Kali Pepe, Kota Surakarta)
The priority factors in slum riverbanks settlement management patterns (Case study: Kali Pepe Riverbanks, Surakarta)
N D Rosyada 1 ,  A Hardiana 2 ,  P Rahayu 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
Corresponding author’s email: nisrinadhiya@yahoo.com
Abstrak. Keterbatasan  lahan  di  Kota  Surakarta  menjadi  penyebab  banyaknya permukiman  kumuh  akhirnya  didirikan  di  bantaran  sungai.  Penanganan  terhadap permukiman kumuh terus  dilakukan oleh Pemerintah  Kota Surakarta, salah  satunya bantaran  Kali  Pepe  yang  melintas  di  tengah  kota.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui prioritas faktor dalam penentuan pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota  Surakarta. Penanganan permukiman kumuh di  bantaran Kali Pepe dilakukan dengan pola pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deduktif. Instrumen  survey  yang  digunakan  berupa  kuesioner  kepada stakeholder terkait penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Pepe. Ada delapan faktor dalam pola penanganan permukiman  kumuh di  bantaran  Kali Pepe  Kota Surakarta  yaitu  status legalitas lahan, tingkat kekumuhan, SK Walikota tentang lokasi kumuh, ketersediaan anggaran, luasan kumuh yang ditangani, ketersediaan lahan, peran masyarakat, dan struktur kelembagaan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui prioritas dari faktor-faktor  tersebut  adalah  analisis  AHP.  Berdasarkan  hasil  analisis  AHP, menunjukkan  prioritas  faktor  yang  berbeda  di  masing-masing  pola  penanganan. Prioritas pada pola pemugaran adalah faktor luasan kumuh yang ditangani, sedangkan prioritas pada pola peremajaan adalah faktor SK Walikota tentang lokasi kumuh, serta prioritas pada pola permukiman kembali adalah faktor status legalitas lahan.
Kata  Kunci : Bantaran  Kali  Pepe;  Permukiman  Kumuh;  Pola  Penanganan;  Prioritas Faktor
Abstract. Limited land is the cause of many slum settlements established on the banks of the river in Surakarta. The management of slum settlements continues to be carried out by the Surakarta City Government, one of which is the banks of Pepe River which pass in the middle of the city. This study aims to determine the priority of factors in determining the pattern of management slum settlements on the banks of Pepe River, Surakarta City. The management  of slum settlements  on the banks  of Pepe River  is carried  out  with  a  pattern  of  restoration,  rejuvenation,  and  resettlement.  The approach used in this research is the deductive approach. The survey instrument used was in the form of a questionnaire to stakeholders related to the management of slums in the  Pepe riverbank.  There are  eight factors  in the  pattern of  management  slum settlements on the banks of Pepe River, Surakarta City, namely the legality status of the land, the level of  slums, the Mayor’s Decree  on slums, budget availability,   slum area  handled,  land  availability,  community  role,  and  institutional  structure.  The analysis technique used to determine the priorities of these factors was AHP analysis. Based on the results of the AHP analysis,  it shows the priority of different factors  in each management pattern.  Priority in  restoration patterns  is the  slum area  factor, while the priority on the rejuvenation pattern is the Mayor’s Decree on slums, and the priority on the resettlement pattern is the factor of land legality status.
Keywords : Kali Pepe Riverbanks; Management Patterns; Priority Factors; Slums

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan  penduduk  dan  migrasi  menunjukkan  angka  yang  tinggi  di  Kota  Surakarta. Fenomena yang dialami Kota Surakarta tersebut mengakibatkan kebutuhan lahan (demand) untuk bermukim meningkat. Di sisi lain, ketersediaan lahan (supply) kota tidak bisa memenuhi permintaan  karena  sifatnya  terbatas.  Lahan  yang  tidak  sebanding  dengan  populasi menjadikan banyak permukiman didirikan pada lokasi ilegal. Permukiman yang berdiri s ecara liar  tersebut  biasanya  memiliki  kondisi  fisik  cenderung  kumuh.  Permukiman  kumuh merupakan  bentuk  permukiman  yang  tidak  layak  huni  dikarenakan  bangunan  yang  tidak teratur,  tingkat  kepadatan  bangunan  tinggi,  kualitas  bangunan  buruk,  dan  kondisi  sarana prasarana  tidak  memenuhi  syarat  [1].  Permukiman  kumuh  cenderung  memiliki  persoalan mengenai  hunian  serta  sarana  prasarananya  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis kesehatan [2]. Penduduk  permukiman kumuh  jumlahnya sangat  banyak menghuni  rumah- rumah yang padat dan tidak tertata rapi. Selain itu, kondisi sosial ekonomi penduduk pada permukiman kumuh sangat rendah.
Permukiman kumuh dapat dikelompokkan sesuai tipologi lokasinya. Terdapat tujuh tipologi yakni permukiman kumuh nelayan, dekat pusat kegiatan sosial-ekonomi, pusat kota, pinggiran kota, daerah pasang surut, daerah rawan bencana, dan bantaran sungai  [3]. Di Kota Surakarta sendiri,  kawasan  bantaran  sungai  menjadi  lokasi  yang  paling  banyak  dijadikan  tujuan, dibanding kawasan perkotaan dan bantaran rel kereta api. Total sebaran permukiman kumuh di Kota  Surakarta  mencapai 359.53  Ha,  yang terdiri  dari  kumuh bantaran  sungai  252.46  Ha, kumuh  padat  perkotaan  51.72  Ha,  dan  kumuh  bantaran  rel  KA  54.66  Ha.  Persentase permukiman  kumuh  bantaran  sungai  mencapai  70%  dari  total  keseluruhan  permukiman kumuh di Kota Surakarta.
Kali Pepe merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tata ruang kota karena lokasinya membelah Kota Surakarta. Aliran Kali Pepe yang melintas di tengah kota dari Tirtonadi hingga Demangan,  memiliki  fungsi  sebagai  saluran  drainase  kota.  Kawasan  ini  termasuk  dalam permukiman  kumuh  yang  ditetapkan  dalam  SK  Walikota  Surakarta  Nomor 413.21/38.3/1/2016  [4].  Pemerintah  Kota  Surakarta  melakukan  penanganan  permukiman kumuh  dengan  pola  tertentu  terhadap  kawasan  bantaran  Kali  Pepe,  sekaligus  guna menyelesaikan  permasalahan  lingkungan  (program  100-0-100)  dan  potensi  banjir. Penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe dilakukan dengan tiga pola berbeda, yaitu pemugaran, peremajaan, serta permukiman kembali.
Ketiga pola penanganan tersebut diadopsi dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui  Dokumen Rencana Kawasan  Permukiman Kumuh  Perkotaan (RKP-KP) Kota Surakarta Tahun 2016. Pemugaran adalah upaya perbaikan permukiman kumuh menjadi  permukiman  sehat  dan  layak  huni.  Adapun  pengertian  peremajaan  adalah meremajakan  kondisi  rumah  dan  lingkungan  agar  lebih  baik  dari  sebelumnya,  dengan menyiapkan  tempat  tinggal  sementara  bagi  masyarakat.  Sedangkan  permukiman  kembali dilaksanakan dengan memindahkan masyarakat secara  permanen ke lokasi yang aman  dan sesuai dengan peruntukan.
Faktor-faktor  dalam  penanganan  permukiman  kumuh  bisa  berupa  hambatan  maupun dorongan. Menurut Setiadi [5] dalam penelitiannya mengenai tipologi dan pola penanganan permukiman  kumuh,  menganalisis  bahwa  tipologi  berdasarkan  tingkat  kekumuhan  dan ketersediaan  lahan  kota  merupakan  faktor  dalam  penanganan  permukiman  kumuh. Berdasarkan  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  [6],  faktor-faktor  yang  dihadapi  dalam  upaya penanganan permukiman kumuh, yaitu jumlah dan luasan kawasan kumuh yang  ditangani, kemampuan pemerintah daerah (kapasitas sumberdaya dan pembiayaan), pelaksanaan teknis penanganan, perlu terintegrasi dan multisektor. Dari sumber yang sama merincikan tantangan dan  kendala  yang  ada  dalam  penanganan  permukiman  kumuh.  Tantangan  yang  dihadapi adalah  pengelompokan  database  kumuh,  ketersediaan  NSPK  hingga  tingkat  operasional, konsep  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh,  dan  struktur  kelembagaan.  Sedangkan kendala yang dihadapi adalah SK penetapan lokasi kumuh dari bupati/walikota, keterbatasan APBN, dan keterpaduan penanganan program. Menurut Perda Kota Surakarta No. 2/2016 [7], penanganan  permukiman  kumuh  mempertimbangkan  faktor  hasil  identifikasi  terhadap satuan/batasan lingkup  perumahan dan  permukiman,  kondisi kekumuhan,  legalitas  lahan, serta  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  mencakup  tingkat  partisipasi  masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prioritas faktor untuk masing-masing pola, mengapa permukiman kumuh yang sama-sama berada di bantaran Kali Pepe memiliki pola penanganan yang berbeda.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Maksudnya adalah analisis yang dilakukan berasal dari fakta atau pengertian yang umum, lalu diteliti untuk menyelesaikan permasalahan khusus [8]. Hal khusus yang diteliti adalah faktor-faktor dalam pola penanganan permukiman
kumuh di bantaran Kali Pepe. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP).
Kawasan penelitian adalah permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe dengan luas  sebesar 86,66 Ha  yang dibagi  menjadi tiga  zona. Masing-masing  zona memliki  penanganan  dengan pola berbeda, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Kawasan penelitian dirumuskan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kawasan penelitian [9-10].
Zona (Tipologi) Kecamatan Kelurahan Zona 1 (Kali Pepe hulu) Banjarsari Banyuanyar Zona 2 (Kali Pepe tengah) Banjarsari Mangkubumen Punggawan Stabelan Gilingan Keprabon Kestalan Ketelan Zona 3 (Kali Pepe hilir) Jebres Gandekan Sewu Pasar Kliwon Kedunglumbu Sangkrah
Lingkup kawasan penelitian dapat dipetakan seperti pada Gambar 1.  Seluruh  permukiman kumuh  bantaran  Kali  Pepe  yang  diteliti  berada  dalam  batas  administrati f  Kota  Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner AHP. Kuesioner tersebut berisi  faktor-faktor  dalam  penanganan  permukiman  kumuh  bantaran  Kali  Pepe  yang merupakan variabel. Variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Gambar 1 . Kawasan penelitian [9-10].
Tabel 2. Variabel penelitian.
Variabel Sub Variabel Status legalitas lahan Status legal Status ilegal Tingkat kekumuhan Kumuh ringan Kumuh sedang Kumuh berat SK Walikota tentang lokasi kumuh Pengelompokan database kumuh Informasi data baseline Kemampuan pemerintah daerah Struktur kelembagaan Ketersediaan anggaran Luasan kumuh yang ditangani - Ketersediaan lahan - Peran masyarakat -
Analisis AHP didahului dengan survey data primer yaitu kuesione r AHP kepada narasumber ahli. Narasumber ahli terdiri atas 17 stakeholder (instansi pemerintah, komunitas/LSM, serta akademisi)  terkait  penanganan  permukiman  kumuh  di  bantaran  Kali  Pepe.  Teknik  AHP dilakukan untuk mengetahui prioritas faktor yang menjadi alasan penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe dengan pola tertentu. Hasil kuesioner dianalisis dengan teknik AHP melalui  paket  program Expert  Choice 11.  Program aplikasi  tersebut  membantu  dalam mengolah hasil AHP dari kuesioner, tanpa menghilangkan prinsip AHP yang harus dipenuhi.

## 3. Hasil dan pembahasan
Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai faktor-faktor dalam pola penanganan permukiman kumuh  di  bantaran  Kali  Pepe  dan  prioritas  faktor  pada  masing-masing  pola  (pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali) dari hasil analisis AHP.

## 3.1 Pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe
Penanganan  permukiman  kumuh  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  tempat  tinggal sehingga  menjadi  lebih  sehat  dan  layak  huni.  Di  bantaran  Kali  Pepe  Kota  Surakarta, penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan tiga pola (lihat Tabel 3).
Tabel 3. Kegiatan penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe.
Pola Penanganan  Lokasi Jenis Kegiatan Pemugaran Zona 1 - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) - Rehabilitasi infrastruktur, perkerasan dinding sungai Peremajaan Zona 2 - Memindahkan bagian muka rumah untuk menghadap ke sungai
- Peningkatan kualitas  rumah, pembangunan vertical housing berupa kampung deret sebanyak 4 unit
- Perbaikan jalan (pengaspalan dan pemasangan paving block )
- Penataan trotoar di pinggir sungai, pemasangan pagar pembatas dan elemen jalan ( street furniture ) Permukiman Kembali Zona 3 - Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Semanggi, - Pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha)
3.2 Faktor-faktor dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe
Faktor-faktor  dalam  pola  penanganan  permukiman  kumuh  di  bantaran  Kali  Pepe  dapat dideskripsikan sebagai berikut. Deskripsi ini berguna untuk memberikan gambaran masing- masing faktor berdasarkan kondisi eksisting yang ada pada penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Pepe.
3.2.1 Status lahan. Status penggunaan dan penguasaan lahan dikatakan jelas jika kepemilikan sendiri. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah, dokumen, atau kete rangan lain yang  sah,  yang  menunjukkan  izin  untuk  pemanfaatan  lahan.  Status  permukiman  kumuh bantaran Kali Pepe Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Status permukiman kumuh bantaran Kali Pepe Kota Surakarta [9].
Status Zona 1 Zona 2 Zona 3 Jumlah Bangunan (unit) Jumlah Bangunan dengan IMB (unit) Jumlah Bangunan tanpa IMB (unit) 1.374 302 1.072 3.397 623 2.774 8.139 1.196 6.943 Presentase tanpa IMB (%) 78 81 85 Legalitas Lahan (+) (+) (+) (-)
Simbol  (+)  berarti  lahan  memiliki  kejelasan  status  dan  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang. Sebaliknya, simbol (-) yang ada  di zona 3 berarti status  penguasaan lahan di zona  tersebut tidak jelas dan lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa presentase terbesar bangunan tanpa IMB adalah zona 3, mencapai 85%.
3.2.2 Tingkat kekumuhan. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 [11] disebutkan ada tujuh aspek yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan. Ketujuh aspek tersebut meliputi  kondisi;  bangunan  gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase lingkungan, pengelolaan air, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Klasifikasi penilaian  tingkat  kekumuhan  yaitu  untuk  nilai  19-44  tergolong  kumuh  ringan,  nilai  45-70 termasuk kumuh sedang, dan nilai 71-95 berarti kumuh berat.
Tabel 5. Tingkat kekumuhan pada setiap zona [9].
No. Kriteria Zona 1 Zona 2 Zona 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kondisi  bangunan gedung Kondisi  jalan lingkungan Kondisi  penyediaan air minum Kondisi  drainase lingkungan Kondisi  pengelolaan air limbah Kondisi  pengelolaan persampahan Kondisi  proteksi kebakaran 3 2 2 9 9 5 10 5 2 2 9 9 3 10 15 6 2 21 13 13 10 Total Skor 40 40 80 Tingkat Kekumuhan Ringan Ringan Berat
3.2.3 SK Walikota tentang lokasi kumuh. Keberadaan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi permukiman  kumuh  dari  bupati/walikota  menjadi  faktor  dalam  penanganan  permukiman kumuh  [6].  SK  oleh  kepala  daerah  tersebut  menjadi  landasan  penyelenggaraan  dalam
peningkatan kualitas permukiman kumuh. Aspek legalitas dan dasar hukum ini te lah dimiliki oleh  Kota  Surakarta.  SK  Walikota  Surakarta  telah  terbit  dengan  nomor  413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta  [4].  Penanganan  permukiman  kumuh  mengacu  pada  regulasi  tersebut,  yang  di dalamnya terdapat arahan kegiatan dengan berbagai dasar ketentuan.
3.2.4 Ketersediaan anggaran. Faktor ketersediaan anggaran dilihat dari data anggaran untuk penanganan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh.  Kebutuhan  biaya  program penanganan kumuh  tertuang dalam  matriks indikasi  program skala  kota tahun  2016  –  2020 oleh  Dinas  Permukiman  Kota  Surakarta  serta  wawancara  dengan  instansi  terkait  seperti DPUPR Kota Surakarta dan BBWS Bengawan Solo.
Tabel 6. Anggaran pekerjaan penataan bantaran Kali Pepe. Program Kegiatan Lokasi (Zona) Tahun Sumber Dana Anggaran Pengembangan Perumahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat - Pengembangan jalan lingkungan Kelurahan Gandekan (Zona 3) 2017 APBD Kota Surakarta 950 juta Pembangunan Rumah Deret Ketelan (ex. Gedung LPMK) Kelurahan Ketelan (Zona 2) 2017 APBD Kota Surakarta 3.6 M Pembangunan Rumah Deret Keprabon Kelurahan Keprabon (Zona 2) 2015 Provinsi 5 M Pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat Semanggi Kelurahan Semanggi (Zona 3) 2018 APBN 9 M Revitalisasi drainase kota Perbaikan/perkerasan talud sungai Banjarsari (Zona 1) 2018 BBWS 700 juta
Berdasarkan  Tabel  6,  anggaran  kegiatan  pembangunan  hunian  baru  (rumah  deret,  rumah instan sederhana/rumah susun) lebih besar dibanding kegiatan lai n yang sifatnya revitalisasi atau pengembangan infrastruktur penunjang perumahan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat bisa dilakukan secara bertahap dan terus berlanjut (multi years).
Penjelasan lain yang dapat dilihat pada Tabel 6 adalah sumber anggaran tersebut. Kegiatan dengan skala lokal/daerah, biaya yang dianggarkan dari APBD Kota Surakarta untuk penataan bantaran  Kali  Pepe.  Lain  halnya  dengan  kegiatan  pembangunan  rumah  instan  sederhana sehat/rumah susun Semanggi. Kegiatan tersebut dilakukan menuju target nasional 100-0-100. Sehingga,  realisasi  anggaran  kegiatan  itu  langsung  berasal  dari  pemerintah  pusat (Kementerian  PUPR).  Sedangkan  kegiatan  menerus  seperti  perbaikan  fisik  sungai  yang dilakukan oleh BBWS Bengawan Solo, dana bersumber dari satuan kerja provinsi.
3.2.5 Luasan kumuh yang ditangani . Besar kecilnya luas permukiman kumuh yang ditangani menjadi salah satu faktor dalam penanganan dengan pola tertentu. Berikut merupakan data luasan kumuh sesuai Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Tabel 7).
Tabel 7. Luas permukiman kumuh bantaran Kali Pepe [9].
Zona Kecamatan Kelurahan RW Luas Kumuh (Ha) Zona 1 Banjarsari Banyuanyar I, II, IV, V, VII, VIII 5.28 Total Luas Permukiman Kumuh Zona 1 5.28 Zona 2 Banjarsari Mangkubumen  II 4.818 Punggawan I 1.285 Stabelan IX 0.588 Gilingan III, V, IX, X, XIII 9.401 Keprabon III, IV, V, VI 4.693 Kestalan I, II, III, IV, V, VI 8.671 Ketelan II, III, IV, V, VI, IX 6.275 Total Luas Permukiman Kumuh Zona 2 35.73 Zona 3 Jebres Gandekan I, II, III, IV, V, VI, IX 7.769 Sewu VII 4.869 Pasar Kliwon Kedunglumbu I 4.310 Sangkrah I 28.703 Total Luas Permukiman Kumuh Zona 3 45.65 Total Luas Permukiman Kumuh 86.66
Zona 1 merupakan wilayah yang paling kecil dibanding kedua zona lainnya, yakni 5.28 hektar. Zona 2 memiliki luas 35.73 hektar dan zona 3 memiliki luas 45.65 hektar. Dari luasan kumuh yang ditangani, maka wilayah yang paling besar berada di zona 3. Permukiman kumuh di zona 3 mencapai 52% dari total seluruh permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta.
3.2.6 Ketersediaan  lahan. Di  Kota  Surakarta,  ketersediaan  lahan  tidak  sebanding  dengan permintaan (demand) dan  kebutuhan  akan  permukiman.  Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan, lahan di  Kota Surakarta yang  dibangun untuk permukiman  meningkat hingga  80 hektar [12].  Lima  tahun sebelumnya,  yakni  tahun 2012  tercatat  lahan permukiman  di  Kota Surakarta  seluas  2.800  hektar.  Pada  tahun  terbaru  pencatatan  data,  di  2017  lahan permukiman  mencapai  2.880  hektar.  Hal  tersebut  karena  semakin  bertambahnya  jumlah penduduk  yang  ingin  memiliki  tempat  tinggal  di  Kota  Surakarta.  Ketersediaan  lahan  juga menjadi  faktor  dalam  pola  penanganan  permukiman  kumuh  di  bantaran  Kali  Pepe  Kota Surakarta, penanganan  dengan  peremajaan  dan  relokasi  membutuhkan  lokasi  baru  dalam proses pelaksanaannya.
3.2.7 Peran  masyarakat. Dari  hasil  wawancara,  salah  satu  prinsip  dalam  penanganan permukiman  kumuh  adalah  harus  dilakukan  melalui  proses  partisipatif   [12].  Keterlibatan masyarakat  bantaran  Kali  Pepe  dimulai  dari  perencanaan.  Harapannya,  kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi bersama bisa terakomodir. Penanganan permukiman kumuh di tingkat masyarakat bantaran Kali Pepe Kota Surakarta dimulai dengan rembug warga di tiap kelurahan untuk sosialisasi, saling berkoordinasi, dan membentuk kelompok kerja  (pokja).
Pembentukan pokja ini dilakukan untuk melakukan Survey Kampung Sendiri (SKS). Meskipun pada praktiknya, survey tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, melainkan juga dari pihak kelurahan, BKM, dan sinkronisasi dengan tim konsultan. SKS berfungsi guna verifikasi lokasi kawasan  kumuh  berdasarkan  Surat  Keputusan  sebelumnya.  Pokja  di  tiap  kelurahan kembali memetakan lokasi kawasan kumuh. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat juga diajak  untuk  menyusun  kebutuhan  dan  program  penanganan. Partisipasi  masyarakat  di bantaran Kali Pepe tergolong baik. Keberadaan LSM Ngrekso Lepen Mangku Keprabon yang juga berasal dari masyarakat setempat mampu mengkondisikan masyarakat lainnya.
3.2.8 Struktur kelembagaan. Kejelasan struktur kelembagaan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  adalah  hal  penting  dalam  penanganan  permukiman  kumuh  terkait  dengan pelaksana program. Berikut daftar OPD yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta.
Tabel 8. Program kerja OPD Kota Surakarta terkait penanganan permukiman kumuh [9, 13].
Instansi / Dinas Program Kerja Waktu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan yang tidak layak huni (penurunan RTLH), peningkatan penyediaan PSU kawasan  permukiman,  peningkatan  kualitas  permukiman kumuh,  administrasi  database  permukiman  kumuh  dan RTLH, pengendalian  terhadap pembangunan  permukiman perkotaan (penyusunan standar dan kriteria, pemanfaatan, dan pengawasan) 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Penanganan dan pengendalian banjir dan genangan dalam sistem  kota  dan  lingkungan  permukiman,  pengembangan infrastruktur, penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang 2016 - 2019 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni, koordinasi dan sinergi  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan daerah peningkatan kerjasama pembangunan lintas sektor dan  kemitraan  (CSR,  lembaga  donor,  perbankan,  REI), peningkatan  edukasi,  pengawasan,  dan  pengendalian terhadap pemanfaatan ruang 2016 - 2019 BBWS Bengawan Solo  Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase utama kota  2017 - 2019 Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) & DPPKB Penyusunan  database  RTLH,  pemberdayaan  komunitas perumahan melalui pelatihan  serta edukasi perilaku  hidup bersih  dan  sehat,  peningkatan  peran  serta  masyarakat dalam pembangunan permukiman 2016 - 2019 Dinas Koperasi dan UMKM Fasilitasi  kredit  pembiayaan  rumah  layak  huni  yang  legal, pembentukan  lembaga  keuangan  non-bank  berbasis masyarakat  dalam  hal  pembiayan  perumahan  seperti koperasi dan arisan 2017 - 2019
Program kerja yang telah disusun diharapkan mampu mewujudkan upaya penanganan yang terintegrasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  kolaborasi multistakeholder sudah  ada  dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe. Setiap lembaga memahami fungsi dan peran dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk leading sector selaku pelaksana. Kejelasan struktur kelembagaan akan memberikan hasil yang optimal pada teknis penanganan permukiman kumuh berbasis kawasan.

## 3.3  Prioritas faktor dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta
Analisis  AHP  dilakukan  dengan  alat  bantu  paket  program Expert  Choice 11.  Hasil  analisis tersebut diperoleh prioritas faktor dalam penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe dari penilaian narasumber ahli. Prioritas faktor dibedakan pada setiap pola penanganan. Sehingga  ada  tiga  luaran  yang  ditampilkan  pada  poin  ini,  yaitu  (1)  pola  pemugaran,  (2) peremajaan, dan (3) permukiman kembali.
Gambar 2 . Diagram prioritas faktor pada pola pemugaran.
Gambar 3 . Diagram prioritas faktor pada pola peremajaan.
Gambar 4 . Diagram prioritas faktor pada pola permukiman kembali.
Seluruh  hasil  analisis  AHP  untuk  mendapatkan  prioritas  faktor  dalam  pola  penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Prioritas faktor dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe.
No Pola Pemugaran Pola Peremajaan Pola Permukiman Kembali 1 Luasan kumuh yang ditangani SK Walikota tentang lokasi kumuh Status legalitas lahan 2 SK Walikota tentang lokasi kumuh Peran masyarakat Tingkat kekumuhan 3 Status legalitas lahan Ketersediaan anggaran SK Walikota tentang lokasi kumuh 4 Tingkat kekumuhan Status legalitas lahan Ketersediaan anggaran 5 Ketersediaan anggaran Struktur kelembagaan Luasan kumuh yang ditangani 6 Ketersediaan lahan Tingkat kekumuhan Ketersediaan lahan 7 Peran masyarakat Ketersediaan lahan Peran masyarakat 8 Struktur kelembagaan Luasan kumuh yang ditangani  Struktur kelembagaan
Berdasarkan hasil analisis  AHP, masing-masing pola  penanganan di tiga  zona bantaran  Kali Pepe  memiliki  prioritas  faktor  yang  berbeda  tergantung  pada  kondisi  eksisting  kawasan. Penanganan permukiman kumuh di zona 1 dilakukan dengan pola pemugaran karena memiliki luas berskala lingkungan yaitu 5,28 Ha. Permukiman kumuh di zona 1 adalah yang paling kecil di antara  zona  lainnya.  Seperti  dalam  Perda  Kota  Surakarta  No.2/2016  [7]  bahwa  kawasan permukiman  kumuh  dengan  luas  skala  lingkungan  atau  kurang  dari  10  Ha  dilakukan pemugaran.  Luasan  kumuh  yang  ditangani  menjadi  prioritas  faktor  utama  dalam  pola pemugaran di bantaran Kali Pepe. Pemugaran juga dilakukan mengingat karakteristik lokasi zona  1  yang  tidak  berada  pada  kawasan  strategis  kota,  sehingga  tidak  banyak  diperlukan kegiatan fisik dalam penanganan. Komponen kegiatan fisik akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran,  sehingga  faktor  ketersediaan  anggaran  bukan  prioritas  utama  dalam  pola pemugaran.
Pola  peremajaan  dilakukan  pada  zona  2  bagian  tengah  Kali  Pepe.  Faktor  utama  yang menjadikan penanganan  permukiman kumuh  pada zona  ini dilakukan  dengan  peremajaan adalah keberadaan SK Walikota tentang lokasi kumuh. SK tersebut diperkuat dengan Perda
Kota Surakarta No.2/2016  [7]. Kedua kebijakan  tersebut mempertimbangkan nilai  strategis yang dimiliki oleh zona 2 yakni dekat dengan pusat-pusat kegiatan di tengah kota. Peremajaan kawasan dilakukan guna memperbaiki kualitas permukiman kumuh bantaran Kali Pepe dan meningkatkan fungsi kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya [6] bahwa ketersediaan SK lokasi kumuh oleh kepala daerah akan menjadi instrumen  yang kuat  dalam  pelaksanaan  teknis  penanganan.  Berbeda  dengan  zona  1,  meskipun  zona  2 memiliki luas  mencapai 35,73  Ha tetapi  faktor luasan  kumuh berada  di urutan  yang  paling bawah karena faktor ketetapan pemerintah lebih mendominasi. Selain faktor keberadaan SK Walikota,  peran  masyarakat  mempengaruhi  kegiatan  penanganan  hingga  di  urutan  ke -2. Masyarakat  melalui LSM Ngrekso Lepen Mangku Keprabon banyak terlibat di zona 2.
Pola  permukiman  kembali  atau  relokasi  diterapkan  untuk  permukiman  pada  lahan  ilegal. Permukiman kumuh yang berada di atas lahan ilegal memiliki kerentanan akan penggusuran lebih besar  [5]. Faktor  utama yang  menjadikan zona  3 ditangani  dengan pola  permukiman kembali adalah status legalitas lahan. Faktor ini merupakan prioritas utama karena lahan di zona 3 masih ada ketidakjelasan status terkait kesesuaian dengan rencana tata ruang. Tujuan dilakukan pola permukiman kembali adalah penataan hunian permukiman agar berlokasi di kawasan yang memang sesuai dengan arahan tata ruang. Permukiman kembali dilakukan pada zona 3 juga melihat kondisi kekumuhan yang termasuk dalam klasifikasi kumuh berat. Berada di  lahan  ilegal  dan  tingkat  kekumuhan  yang  sudah  tergolong  berat  menjadi  dua  prioritas utama dilakukan penanganan dengan pola permukiman kembali.

## 4. Kesimpulan
Penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta dilakukan dengan tiga pola berbeda. Ketiganya diterapkan ke tiga zona bantaran Kali Pepe. Pola pertama adalah pola pemugaran  di  zona  1  hulu  bantaran  Kali  Pepe.  Selanjutnya  yaitu  pola  peremajaan  yang dilakukan pada zona 2 bagian tengah bantaran Kali Pepe. Terakhir, pola permukiman kembali di zona 3 hilir bantaran Kali Pepe. Penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta dengan pola tertentu dipengaruhi oleh delapan faktor.
Faktor utama penanganan permukiman kumuh dengan pola pemugaran adalah luasan kumuh yang ditangani, untuk  pola peremajaan  adalah faktor  SK Walikota  Surakarta tentang  lokasi kumuh, dan  untuk  pola  pemukiman  kembali  adalah  status  legalitas  lahan.  Faktor  struktur kelembagaan  berada  di  urutan  kedelapan  pada  pola  pemugaran  dan  pola  pemukiman kembali.  Sedangkan  pada  pola  peremajaan,  faktor  terakhir  adalah  luasan  kumuh  yang ditangani.  Keseluruhan  urutan  dan  prioritas  faktor  di  atas  didapat  dari  hasil  jawaban responden  yang  merupakan  narasumber  ahli  dalam  penanganan  permukiman  kumuh  di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta.

## Referensi
[1] Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2011  tentang  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf
[2] Sadana A S 2014 Perencanaan Kawasan Permukiman (Yogyakarta: Graha Ilmu)
[3] Prayitno B 2016 Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
[4] Surat  Keputusan  Walikota  Surakarta  Nomor  413.21/38.3/1/2016  tentang  Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta
[5] Setiadi  A  2014 Tipologi  dan  Pola  Penanganan  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Bontang (Semarang: Tata Loka, Biro Penerbit Planologi UNDIP)
[6] Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015  Penanganan  Kawasan  Permukiman  Kumuh Panduan  Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman 1 Diakses dari
http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/konsinyasi/Volume%201.%20Penanganan%20 Kawasan%20Permukiman%20Kumuh.pdf
[7] Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Diakse s dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/18580
[8] Mardalis 2014 Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara)
[9] Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  2015  Dokumen  Rencana Kawasan  Permukiman  Kumuh  Perkotaan  (RKP-KP)  Kota  Surakarta  Tahun  2016 Diakses dari https://www.slideshare.net/bogesi/paparan-akhir-rkpkp-kota- surakarta-2015-dalam-penanganan-kumuh
[10] Dinas Lingkuhan Hidup Kota Surakarta 2018 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Diakses dari https://dlh.surakarta.go.id/web/file/20191223100314.pdf
[11] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Diakses  dari  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104644/permen-pupr-no- 02prtm2016-tahun-
2016#:~:text=Permen%20PUPR%20No.%2002%2FPRT,Permukiman%20Kumuh%20 %5BJDIH%20BPK%20RI%5D&text=BN.%202016%2FNO.172,go.id%3A%2036%20hlm
[12] Anonim 2017 Komunikasi Personal
[13] Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2016-2021