Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …

## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022
Moh. Muhlis 1 , Muridah Isnawati 2
12 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : 1 mohantonmuhlis@gmail.com , 2 muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstract
The development of crime at this time is increasingly global, where there is a phenomenon that crime is not  only  committed  by  humans  but  also  by  companies  or  corporations.  Corporate  crime  is  not  only committed in the economic sector but has penetrated into other sectors, such as sexual violence. Because the corporation is an abstract business entity, often the mechanism of corporate criminal liability is still unclear,  especially  in  sexual  violence  crimes.  This  study  aims  to  determine  the  criminal  liability  of corporations that commit crimes of sexual violence and know the legal consequences for corporations that commit crimes of sexual violence. This study uses normative juridical research with a statutory approach (statute approach). The results of this study are first, corporations that commit crimes of sexual violence can  be  subject  to  criminal  liability  regulated  in  Article  4  of  Law  Number  12  of  2022  concerning crimes of sexual violence. Second, the legal consequences for corporations that commit sexual violence crimes are regulated in Article 18 of Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence crimes with a criminal threat of a fine of at least 5 billion, at most 15 billion.
Keywords: corporate, sexual assault, crime .
Vol. 6 No. 2 (2022)
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …

## Abstrak
Perkembangan kejahatan pada saat ini semakin bersifat global, dimana terjadi fenomena bahwa kejahatan bukan hanya diperbuat oleh manusia akan tetapi juga diperbuat oleh perusahaan  atau  korporasi. Kejahatan  perusahaan  tidak  hanya  dilakukan  dalam  sektor ekonomi  tetapi  sudah  merambah  pada  sektor  yang  lain,  misalnya  tindak  pidana kekerasan  seksual.    Karena  korporasi  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  bersifat abstrak, seringkali mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum jelas, terkhusus dalam kejahatan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dapat  dikenai  pertanggungjawaban pidana diatur di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diatur di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dengan  ancaman  pidana  denda  paling  sedikit  5 milyar, paling banyak 15 milyar.
Kata Kunci : korporasi, kekerasan seksual, tindak pidana
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
A. Pendahuluan Indonesia sebagai negara berkembang memang tidak bisa lepas dari  pengaruh  pembangunan  global. Dimana, dalam banyak hal, perkembangan  yang  terjadi  sudah dimulai banyak aspek dalam kehidupan.  Perkembangan  ini  tidak hanya  berdampak  besar  bagi  bangsa indonesia,  akan  tetapi  juga  terhadap perkembangan  perilaku  masyarakat dan  perubahan  budaya  dalam masyarakat.  Sebagaimana  diketahui dalam  era  globalisasi  ini  pasti  ada sebuah  dampak  positif  dan  juga negatifnya.
Perkembembangan kejahatan di era modern ini membuat suatu  kejahatan  bersifat  global. Perkembangan teknologi mempercepat  dan  mempengaruhi perkembangan  berbagai  sektor,  baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan  budaya, salah  satu  yang  turut berkembang  pesat  adalah  masalah kriminalitas. 1 Fakta  yang  bisa  kita lihat  hari  ini  adalah  bahwa  kejahatan itu  bukan  hanya  diperbuat  oleh manusia  akan  tetapi  juga  diperbuat oleh  perusahaan  atau  korporasi, meskipun  perusahaan  atau  korporasi tidak  dapat  diancam  dengan  pidana mati,  pidana  penjara,  kurungan,  atau pidana seumur hidup, karena korporasi bukan manusia. 2
1 Muridah Isnawati “Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Penccian Uang” http://repository.um- surabaya.ac.id/id/eprint/1368 : 2014 2 Muridah Isnawati, ‘The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill’, 226.Icss (2020), 1290–95
Hal  ini  memaksa  hukum  untuk adaptif  terhadap  situasi  yang  sedang terjadi. Doktriin hukum kita sejatinya telah  merumuskan  korporasi  sebagai subjek  hukum.  Namun  perluasan makna  terhadap  korporasi  belum diterjemahkan  secara  meluas  dalam hukum  positif  kita.  Dalam  konteks kejahatan  kekerasan  seksual,  selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana tetapi juga korporasi. Ilmuwan hukum  Satjipto  Rahardjo,  (1986) mendefinisikan  korporasi  sebagai suatu  badan  hasil  ciptaan  hukum. Badan  yang  diciptakannya  itu  terdiri dari  "corpus",  yaitu  struktur  fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan  unsur  "animus"  yang membuat  badan  itu  mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai  kepribadian.  Karenanya badan hukum  itu merupakan ciptaan hukum  maka  kecuali  penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. 3 Berdasarkan  tokoh  hukum
A.Z  Abidin,  (1983)  korporasi  sendiri ialah  menyatakan  bahwa  korporasi dipandang sebagai realitas sekelompok  orang  yang  diberikan suatu hak oleh sebagian unit hukum, yang  diberikan  badan  hukum,  untuk tujuan  tertentu.  Lalu  dalam  buku Sutan Remy Sjahdeini, (2017) hukum memuat  bahwa  apabila  korporasi dilihat  dari  bentuk  hukumnya,  maka korporasi  dapat  diberi  arti  yang sempit maupun arti luas. Menurut arti yang  sempit,  korporasi  adalah  badan
<https://doi.org/10.2991/icss- 18.2018.271>.
3 Sajitpto Raharjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1986, Hal. 110
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
hukum.  Dalam  arti  yang  luas, korporasi  dapat  berbentuk  badan hukum maupun non badan hukum. Korporasi  menurut  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016  tentang  Tata  cara  penanganan perkara  tindak  pidana  oleh  korporasi pada  pasal  1  ayat  (1)  adalah “Sekumpulan orang / kekayaan yang terorganisasi,  baik  merupakan  badan hukum maupun non badan hukum”. 4 Pengaturan  mengenai  korporasi  ini hanya diatur dalam beberapa undang- undang  tindak  pidana  yang  bersifat khusus (Lex  Specialis). Diskursus hukum  mengenai  korporasi  di Indonesia  belum  diatur  secara universal.  Sehingga  hanya  berlaku pada  tindak  pidana  tertentu.  Seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana  korupsi,  tindak  pidana lingkungan  hidup,  tindak  pidana kekerasan  seksual  dan  undang- undang  lain  yang  memuat  ketentuan mengenai  korporasi  sebagai  subjek hukum tindak pidana. Dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual, korporasi sebagai badan hukum (recht persoon) hal  ini  sudah  di  jadikan sebagai  subjek  hukum  dan  dapat  di bebani  pertanggungjawaban  pidana. 5 Perkembangan  tersebut  tentunya dapat  membawa  suatu  dampak  yang
4 Isnawati,Muridah ‘The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill’.
5 A Rachmawati Zany, M ISNAWATI, and A FATAH, ‘Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang’, 2014 <http://repository.um- surabaya.ac.id/id/eprint/1368>.
sangat luar biasa yang tentunya dapat dirasakan anggota masyarakat termasuk tuntutan hidup. 6 Perlu  kita  ketahui  bersama bahwa  sanksi  pidana  kekerasan seksual  yang  di  lakukan  secara personal  tidak  sepenuhnya  dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi. Hubungan  hukum  selalu menimbulkan  hak  dan  kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu  menjadi  kewajiban  pihak  yang lain  dan  sebaliknya . 7 Namun  seperti yang  kita  ketahui  bahwa  tindak pidana  kekerasan  seksual  cenderung bersifat  personal  karena  itulah  tidak semua  tindakan  kekerasan  seksual dapat sepenuhnya dibebankan kepada korporasi,  dan  sanksi  apakah  yang dapat  di  terapkan  kepada  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual.  Berangkat  dari pesoalan atau isu hukum di atas maka penulis ingin meneliti secara komperhensif  tentang  bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi  dalam  kejahatan  kekerasan seksual serta penerapan sanksinya. Sehingga dengan adanya penelitian  ini  dapat  menggali  sejauh mana  pertanggungjawaban  korporasi dalam  tindak  pidana  kekerasan seksual,  maka  hal  ini  menarik  untuk diteliti,  karena  korporasi  memiliki peran  penting  dalam  masyarakat  dan juga  harus  bertanggungjawab  atas
7 Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID- 19’, Jurnal Citizenship Virtues , 1.1 (2021), 1–6 <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
perbutan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  terkait  dengan  korporasi tersebut,  karena  nantinya  penelitian ini  akan  melibatkan  analisis  terhadap regulasi  dan  kebijakan  yang  ada pertanggungjawaban  dalam  tindak pidana kekerasan seksual.
Tulisan ini merupakan penelitian yuridis  normatif  melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  dengan  cara mengkaji  berbagai  konsep  hukum yaitu  konsep  pertanggungjawaban pidana  serta  berbagai  peraturan  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang  dilakukan  dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan  perundang-undangan  yang relevan  dengan  kasus  yang  dibahas. Peraturan perundang-undangan
tersebut  disusun  menjadi  dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas. 8
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual bisa di kenakan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana  akibat  hukum  bagi korporasi  yang  melakukan  tindak pidana kekerasan seksual?
8 Novy Yandari Nurlaily and Agus Supriyo, ‘Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup’, Media of Law and Sharia , 3.3 (2022), 255–69 <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384> .
C. Hasil dan Pembahasan 1. Korporasi  yang  melakukan tindak pidana kekerasan seksual bisa di kenakan pertanggugjawaban pidana. Istilah korporasi tidak ada dalam kodefikasi  yang  kita  gunakan  dalam kajian-kajian  umum,  namun  seiring berjalannya  waktu  dalam  pidana modern  korporasi  ini  memberikan definisi sebagai berikut. Menurut A.Z
Abidin  mendefinisika  korporasi  itu sendiri  dipandang  sebagai  realita perkumpulan manusia yang mempunyai  kekuasaan  sebagai  unit hukum,  yang  diberikan  pribadi hukum  untuk  tujuan  tertentu. 9
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro, korporasi  adalah  sekumpulan  orang, yang berkepentingan dengan korporasi  biasanya  adalah  mereka yang  menjadi  anggota  korporasi  dan juga  memiliki  kekuasaan  dalam  tata korporasi  berupa  rapat  anggota sebagai  alat  kekuasaan  yang  tertinggi dalam  peraturan  korporasi. 10 Dalam kamus  hukum (Dictionary  of  Law Complete  Edition), korporasi  adalah “badan  hukum  atau  gabungan beberapa  perusahaan  yang  dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan  besar,  kumpulan  orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 11
9 Prof. muladi, pertanggungjawaban korporasi (Jakarta..kencana prenada media groub, 2010), hlm. 25.
10 Paduan Gel and others, ‘ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 1’, 2010, 1–14.
11 Sunarto -, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi’,
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
Korporasi  adalah  sekumpulan manusia  yang  memiliki  kekayaan untuk  tujuan  tertentu,  diberikan  hak sebagai    badan    hukum  atau  non badan  hukum.    Pengertian  korporasi didalam  hukum  pidana  menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisasi  dan  dari  orang  dan/ atau kekeyaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan  demikian  korporasi  dalam hukum  pidana  bisa  berbentuk  badan hukun  atau  non  badan  hukum.  Hal ini  membuktikan  bahwa  korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  yang berbetuk  badan  atau  non  badan hukum.  Dalam  peraturan  mahkamah agung  (perma)  No.  13  tahun  2016 tentang  tatacara  penanganan  perkara tindak  pidana  oleh  korporasi  pada pasal  1  ayat  1  di  katakan  bahwa korporassi  adalah  sekumpulan  orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik  merupakan  badan  hukum maupun  non  badan  hukum. 12 dari penjelasan  diatas  bahwa  korporasi adalah  sekumpulan  manusia  yang memiliki  sebuah  kekeyaan  atau memiliki  penghasilan  dari  apa  yang dilakukan  bisnisnya  dan  hal  tersebut berbentuk  badan  hukum  maupun non badan hukum.
Kedudukan korporasi  sebagai subjek  hukum  tentunya  memiliki keterkaitan  yang  erat  sebagai    mana hukum  tidak  hanya  mengatur manusia  sebagai  subjek  hukum
Spektrum Hukum , 15.1 (2018), 44 <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>. 12 Isnawati, Muridah ‘The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill’.
melainkan  hukum  juga  mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya perorangan.  Hal  ini  dikarenakan perkembangan  masyarakat  yang  ikut berpengaruh  dalam  berkembangnya kejahatan,  salah  satunya  dengan munculnya kejahatan korporasi. Oleh karena  itu  korporasi  dapat  bertindak seperti  manusia  pada  umumnya, hanya  saja,  perihal  yang  menyangkut korporasi  seperti  hak,  kewajiban, serta  tanggungjawabnya  diatur  oleh hukum.  Dengan  diaturnya  korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertangunggjawabkan secara hukum.  Tindak  pidana  merupakan perbuatan    yang    pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat    dikatakan    sebagai    “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia        sebagai        oknum. 13 Kedudukan  korporasi  sebagai  subjek hukum  merupakan  perkembangan perundang-undangan  khusus (lex spesialis) di  luar  hukum  pidana, misalnya undang-undang tindak pidana  kekerasan  seksual.  Korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  dapat dipersamakan dengan manusia.
Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban  yang  diberikan  oleh hukum,  dan  karenanya  kecakapan korporasi  juga  dipersamakan  dengan
13 Muridah Isnawati, ‘TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya’, 18 (2018), 294–314.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban … 111
kecakapan  manusia  yang  terlihat didalamnya. 14 Dalam  peraturan  mahkamah agung  (perma)  No.  13  tahun  2016 tentang  tatacara  penanganan  perkara tindak  pidana,  bahwa  korporasi sebagai subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  nasional  namun dalam  kenyataannya  korporasi  juga bisa  melakukan  berbagai  tindak pidana  yang  membawa  dampak kerugian  terhadap  negara  dan masyarakat. 15 Dari  penjelasan  di  atas bahwah  korporasi  sebagai  subjek hukum  yang  mana  hal  ini  hukum tidak  hanya  mengatur  manusia sebagai pelaku tindak pidana melainka  hukum  juga  mengatur korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana,  maka  dengan  ini  setiap perbuatan  pidana  yang  dilakun manusia juga berlaku kepada korporasi. Maka  dengan  ini  Indonesia sebagai  negara  hukum  yang  harus mengatur  segala  bentuk  kejahatan termasuk juga tindak pidana
kekerasan seksual. perlindungan
14 Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia’, Jurnal Hukum Media Bhakti , 3.2 (2019), 118–27 <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>. 15 Agung Republik Indonesia Mahkamah, ‘Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia’, Mahkamah Agung , 4.1 (2012), 88–100 <https://www.pta- bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/s k_kma_26_2012.pdf>.
terhadap hak-hak korban diwujudkan dengan  bentuk  pemberian  jaminan atas perlindungan (kompensasi, rehabilitasi  dan  restitusi)  terhadap korban. 16 Mengenai  istilah  tindak pidana  kekerasan  sesual,  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  memiliki  arti  sesuatu  yang bersifat  kekerasan,  atau  adanya sebuah  pemaksaan  dalam  suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan  kerusakan  fisik  atau suatu  benda.  Pada  saat  yang  sama, Sedangkan  secara  harfiah,  kekerasan adalah  bentuk  tindakan  yang  lebih bersifat fisik, yang dapat menyebabkan  luka,  cacat,  sakit,  atau penderitaan  pada  orang  lain,  dengan unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak  adanya  persetujuan  dari  orang lain.
Kekerasan  seksual  merupakan tindakan  yang  menyakiti  secara seksual,  seperti  memaksa  hubungan seksual  atau  ekstrimnya  perkosaan. 17 Secara  sederhana  kekerasan  seksual
16 Sabita Firgoria Luisa Edon and Nur Azizah Hidayat, ‘Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua’, Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9.3 (2021), 854–69 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ JJPP/article/view/39160/19444>. 17 Muridah Isnawati and Fety Khosianah, ‘Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja’, Borobudur Journal on Legal Services , 3.1
(2022), 8–15 <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
adalah  segala  macam  tindakan  yang berkaitan  dengan  hasrat  seksual  dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan  seksual  tidak  harus  antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami  istripun  bisa  terlibat  dalam kekerasan seksual. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan  seksual  di  antaranya  Pasal
285  tentang  pemerkosaan:  “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh  dengan  dia  di  luar perkawinan, diancam karena melakukan  perkosaan  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Kemudian,  pencabulan  diatur  dalam Pasal  289  KUHP  sebagai  berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam karena  melakukan  perbuatan  yang menyerang  kehormatan  kesusilaan, dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun.” 18 Di dalam undang- undang  Nomor  12  tahun  2022 tentang  tindak  pidana  kekerasan seksual  pasal  1 ayat  1  mendifinisikan bahwa  tindak  pidana  kekerasan seksual  adalah  segala  perbuatan  yang memenuhi  unsur  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  ini  dan  perbuatan  kekerasan seksual lainnya. diatur dalam undang-
18 Nita Anggraeni, ‘Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, 103.20.188.221 , 17.2 (2021), 36–45 <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/ar ticle/view/5429>.
undang  sepanjang  ditentukan  dalam undang-undang  ini.  Maka  difinisi  di atas  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa kekerasan  seksual  yaitu  segala perbuatan  yang  memenuhi  unsur tindak  pidana  atau  adanya  sebuah paksaan  dalam  suatu  perbuatan seseorang  atau  sekelompok  orang yang menyebabkan kerusakan fisik. Dalam  undang-undang  Nomor 12  tahun  2022  Pasal  1  ayat  (1) tentang  tindak  pidana  kekerasan seksual,  bahwasanya  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada korporasi telah diatur sedemikan rupa pada  Undang-undang  ini. 19 Sebelum membahas  lebih  jauh  mengenai rumusan  delik  yang  ada  dalam peraturan perundang-undangan TPKS.  Perlu  kita  ketahui  terlebih dahulu  apa  itu  delik  aduan.  Delik aduan  adalah  delik  yang  dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang  merasa  dirugikan  atau  telah menjadi korban yang mana hal ini jika dilanggar  dapat  diancam  dengan penjatuhan  sanksi  pidana,  seperti pemenjaraan  dan  denda,  dengan adanya  hal  ini  bertujuan  untuk melindungi korban kekerasan seksual yang dilakukan korporasi. Setiap perbuatan kejahatan kekerasan  seksual  yang  dilakukan korporasi  korban  dapat  melaporkan sebagai  mana  diatur  dalam  undang- undang  tindak  pidana  kekerasan
19 JDIH Kemenag, ‘UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. , 1.69 (2022), 5–24 <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736 /Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf >.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
seksual  pasal  39  ayat  (1)  sendiri perihal  pelaporan  yang  berbunyi korban  atau  orang  yang  mengetahui, melihat  atau  menyaksikan  peristiwa yang  merupakan  tindak  pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD  PPA,  unit  pelaksana  teknis dan  unit  pelaksa  teknis  daerah dibidang  sosial,  lembaga  penyedia layanan  berbasis  masyarakat,  dan/ atau  kepolisian,  baik  di  tempat korban  berada  maupun  di  tempat terjadinya  tindak  pidana.  Dan  dalam kasus  TPKS  di  korporasi,  seringkali sulit untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mendapatkan kesaksian dari saksi-saksi  internal.  Dengan  adanya delik  aduan  ini,  korban  dapat melaporkan kejadian tersebut dengan sikap kecurigaan atau bukti awal yang mereka  miliki,  dan  proses  hukum dapat  dimulai  tanpa  memerlukan persyaratan bukti yang berlebihan. Menurut  Moeljatno,  Tindak Pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  yang  mana  disertai  sanksi berupa  pidana  tertentu  bagi  barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  hukum  dan  diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa  larangan  ditujukan  pada perbuatan,  yaitu  kejadian  atau keadaan  yang  ditimbulkan  oleh kelakuan  orang,  sedangkan  ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Menurut Van Hamel menyatakan  bahwa  “kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan  normalitas  psikis  dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu: (1)  Mampu  untuk  mengerti  nilai  dari akibat-  akibat  perbuatannya  sendiri,
(2)  Mampu  untuk  menyadari  bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat  tidak  diperbolehkan,  dan (3)  Mampu  untuk  menentukan kehendaknya atas perbuatan- perbuatannya itu. 20 Dalam  pribahasa  hukum  sendiri ada  kalimat  yang  menyebutkan “dimana  bumi  dipijak  disitu  langit dijunjung.”  Arti  dari  pribahasa tersebut dimanapun kita berada wajib menghormati  hukum  yang  berlaku. Sehingga  Dari  pendapat  dua  ahli diatas seseorang akan dianggap cakap hukum  pada  lingkungan  tempat tinggal  pekerjaan  hingga  keseharian. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasaan  Seksual, sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1 butir  3  yang  bunyinya:  “Korporasi adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan  yang  terorganisasi,  baik merupakan  ganisasi,  baik  merupakan badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum. Membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi  tentu  tidak  bisa  dilepaskan dari tindak pidana, yang mana hal ini Pertanggungjawaban pidana
korporasi  penting  untuk  dimintakan karena  sangat  tidak  adil  apabila
20 Argha Elton Situmeang and others, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasaan Seksual’, 22.January (2023).
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
perusahaan-perusahaaan yang mengabaikan peraturan yang ditetapkan  lepas  dari  jeratan  hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat  bahwa  perbuatan  tindak pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku  yang  melakukan  pelanggaran- pelanggaran  baik  itu  pengurus korporasi, karyawan dll, maka hal itu harus  dipertanggungjawabkan  oleh korporasi.  Ada  beberapa  doctrin mengenai pertanggungjawaban korporasi diantara: 1) Ajaran pertanggungjawaban mutlak (Doctrine  of  strict  liability), mengenai  ajaran  ini  bahwa pertanggungjawaban  pidana  yang dilakukan  oleh  pelaku  meliputi pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat  Korporasi,  dan/  atau Korporasi.  Apabila  pelaku  tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dilandasi oleh mens rea (sikap kalbu  bersalah  baik  berupa kesengajaan  atau  kelalaian),  Maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban  pidana  yang merupakan  penyimpangan  atau pengecualian  terhadap  berlakunya asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. 2) Ajaran pertanggungjawaban vikarius (Doctrine  of  vicarious liability), menurut doktrin vicarious seseorang  dimungkinkan  harus bertanggung jawab atas perbuatan orang  lain  yang  mana  hal  ini apabila  perbuatan  kejahatan  itu  di lakukan  pegawainya,  kuasanya,
atau mandatarisnya, atau siapa pun yang  bertanggung  jawab  kepada korporasi  tersebut.  Maka  hal  ini korporasi dapat di bebani pertanggungjawaban pidana. Berdasarkai  uraian  diatas  bahwa setiap  perbuatan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  korporasi yang  meliputi,  pengurus,  pemberi perintah,  serta  pegawai  maka  hal itu  korporasi  dapat  dikenai  atau dibebankan  pertanggungjawaban pdana  atas  apa  yang  sudah diperbuat. 21
Adapun Didalam Pasal 4 ayat (1) UU  Nomor  12  Tahun  2022  tentang kekerasan  seksual,  menyebutkan bahwasanya  Pelecahan  seksual  non fisik  ini  lebih  merujuk  kepada perbuatan  kekerasan  seksual  yang tidak menitik beratkan kepada bentuk interaksi  fisik.  Bentuk  nyata  dari pelecehan  seksual  non  fisik  ini  dapat berupa  ucapan  yang  bermuatan seksual,  perilaku  atau  gerak  tubuh sensual  dan  godaan  secara  seksual.
Sehngga sentuhan yang tidak diinginkan  mengarah  keperbuatan seksual  seperti  mencium,  menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh  atau  sentuhan  fisik  lainnya. Keduanya baik pelecehan seksual non fisik  dan  pelecehan  fisik  merupakan delik aduan kecuali terhadap anak dan penyandang disabilitas Kemudian seseorang yang mengatur,  menghentikan,  dan/atau merusak  organ,  fungsi,  dan/atau
21 Sjahdeini & sutan remi, Ajaran pemidanaa: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya,hal.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
sistem  reproduksi  orang  lain  dengan kekerasan,  ancaman  kekerasan,  tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan  kekuasaan,  sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan  seksual  dan/atau  control terhadap  organ,  fungsi  dan/atau sistem  reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi. tindakan mengatur,
menghentikan,  dan/atau  merusak organ,  fungsi,  dan/atau  sistem reproduksi  orang  lain,  dengan kekerasan,  ancaman  kekerasan,  tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan. mengakibatkan  seseorang  kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/ atau kontrolterhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau  tidak  dapat  melanjutkan keturunan. Bentuk pemaksaan dimana  korban  dipaksaan  untuk melakukan sterilisasi kehamilan. Sterilisasi merupakan proses pemandulan laki-laki atau perempuan dengan operasi agar tidak menghasilkan keturunan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan  merupakan  setiap  orang yang  menyalahgunakan  kekuasaan menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  atau  tipu  daya atau  bujuk  rayu  atau  rangkaian kebohongan  atau  tekanan  psikis lainnya  sebagai  akibatnya  seorang tidak  bisa  menaruh  persetujuan  yg sesungguhnya buat melakukan
perkawinan. 22 Yang dimana perempuan mengalami bentuk tindak kekerasan  penganiayaan  alat  kelamin, penyetruman,  penelanjangan  paksa, pemasangan alat-alat yang menyakitakan untuk perempuan pada bagian  atau  organ  kelaminnya sehingga  organ  vital  perempuan tersebut mengalami luka ringa-sampai berat  dan  menimbulakan  trauma psikologis yang mendalam. Tindak  pidana  pendayagunaan seksual merupakan penggunaan kekuasaan menggunakan cara kekerasan,  ancaman  kekerasan,  tipu daya,  rangkaian  kebohongan,  nama palsu  atau  prestise  palsu,  dan/atau penyalahgunaan  kepercayaan,supaya seorang  Melakukan  interaksi  seksual dengannya  atau  menggunakan  orang lain,  atau  tindakan  yg  memanfaatkan nafsu  perkelaminan,  cita-cita  seksual, dan/atau  fungsi  reproduksi  orang tadipada bentuk gambar atau gambar bersuara, menggunakan maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain.  Perbudakan  seksual merupakan  bentuk  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  biasanya terjadi pada tempat-tempat lokalisasi. Kekerasan seksual berbasis elektronik.  Unsur  utama  dari  tindak pidana  ini  adalah  Setiap  Orang  yang tanpa hak, sebagai berkut; Melakukan perekaman  dan/  atau  mengambil gambar  atau  tangkapan  layar  yang bermuatan  seksual  di  luar  kehendak atau  tanpa  persetujuan  orang  yang menjadi  objek  perekaman  atau
22 Juvani Leonardo and others, ‘TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN’, 3, 2023.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
gambar atau tangkapan layar; Mentransmisikan informasi
elektronik  dan/  atau  dokumen elektronik  yang  bermutan  seksual  di luar  kehendak  penerima  yang ditujukan  terhadap  keinginan  seksul; dan/atau  Melakukan  penguntitan dan/atau  pelacakan  menggunakan sistem  elektronik  terhadap  orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan  seksual,  dipidana  karena kekerasan melakukan seksual berbasis elektronik. 23 Seperti  yang  sudah  di jelaskan diatas, karena korporasi telah diakui  sebagai    subjek  hukum  tindak pidana, maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  proses  penegakan hukum  terhadap  korporasi.  bahwa setiap  perbutan  yang  dilakukan  oleh korporas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketuan pasal diatas. 2. Akibat  hukum  bagi  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana kekerasan seksual. Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang  baru  yang  disahkan pada  hari  Selasa  tanggal  12  April 2022,  setelah  melalui  perjalanan panjang dan penolakan dari beberapa
23 Ericha Veteriana, ‘TENTANG KEKERASAN SEKSUAL ( FORM OF SEXUAL VIOLENCE BASED ACT OF CRIMINAL ACTION NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE )’, 12, 2022, 7–16.
pihak  sejak  tahun  2016.  Pengesahan yang  telah  dilakukan  merupakan bentuk  kehadiran  negara  dalam melindungi korban kekerasan seksual. Apabila diartikan, saat ini masyarakat Indonesia  telah  memiliki  payung hukum  guna  memenuhi  kebutuhan yang ada. Terutama untuk menjawab permasalahan  mengenai  kekerasan seksual  yang  terjadi,  Pada  dasarnya Undang-Undang  TPKS  dibentuk dengan  mendasarkan  pada  Undang- Undang  Dasar  1945.  Namun, pendasaran  tersebut  tetap  harus mengikuti pada perkembangan zaman Oleh karena disetiap perkembangan zaman memiliki tantangan dan permasalahannya sendiri  yang  selalu  berkembang  pula.
Guna  melindungi  hak  asasi  setiap warga  negara,  negara  hadir  dengan memberikan  solusi  berupa  dengan undang-undang TPKS. 24
Tindak  Pidana  yang  dilakukan oleh  Korporasi  adalah  tindak  pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi  yang  melakukan  kejahatan berupa  kekerasan  seksual  yang  mana hal  ini  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  tindak  pidana kekerasan  seksual,  bahwa  dibuatnya peraturan
perundang-undangan tindak  pidana  kekerasan  seksual Nomor  12  tahun  2022  yaitu  agar setiap  perbutan  kejahatan  yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan  terkhususnya
24 Stephani Helen Manuputty, ‘Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil ( Formielle Theorie )’, 2 (2023), 82–88.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
mengenai perbuatan kejahatan kekerasan  seksual,  apabila  korporasi terbukti  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual  dapat  dijatuhkan pidana denda sebagaiman telah diatur dalam  pasal  18  ayat  (1)  ”suatu perbuatan  tindak  pidana  kekerasan seksual  yang  dilakukan  korporasi dapat  dipidana  dengan  pidana  denda paling  sedikit  5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak 15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar rupiah)” dan juga ada beberapa pihak yang  mungkin  dapat  dikenai  sanksi pidana sebaimana diatur pasal 18 ayat (2) yang mana hal ini sebagai berikut : 1) Pengurus yang mencakup, direktur,  manajer  jika  mereka terlibat dalam tindakan kekerasan seksual,  maka  dapat  dijatuhkan sanksi  pidana  berupa  pidana penjara. 2) Pemberi perintah, apabila menyuruh  orang  lain  melakukan tindakan kekerasan seksual didalam  ruang  lingkup  kegiatan korporasi, maka dapat bertanggungjawab  secara  pidana atas apa yang diperintahnya. 3) Pemegang kendali, seperti pemegang  saham  atau  pemegang kendali  lainnya.  Apabila  mereka pemengang kendali terlibat dalam kejahatan  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  korporasi,  maka mereka  dapat  dijatuhkan  sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. 4) Pemilik manfaat terhadap korporasi,  seperti  orang  atau kelompok yang menerima manfaat  yaitu  dalam  bentuk
keuntungan ekonomi, jika mereka terlibat dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan korporasi, maka mereka juga bisa dijatuhkan sanksi  pidana  berupa  pidana penjara dan denda.
Bahwa  dalam  Pasal  18  ini, Undang-Undang  nomor  12  Tahun 2022  dimana  hukum  di  negara  kita melarang adanya tindakan diskriminasi  dan  pelecahan  seksual pada  lingkungan  korporasi.  baik pelaku  pelecehan  seksual  dalam  hal ini pimpinan korporasi ataupun rekan kerja  dapat  dikenakan  pidana, ataupun  pihak  korporasi  dapat  juga mendapatkan  penjatuhan  pidana berupa  denda,  pembekuan  korporasi atau  hingga  pembubaran  sebuah korporasi.  maka  dari  itu  melalu undang-undang ini, korporasi dituntut  untuk  memiliki  kebijakan internal  terkait  pelecahan  seksual dilingkungan kerja. kebijakan internal tersebut  dapat  berupa  pelindungan bagi  setiap  korban,  pelapor  atau seseorang  saksi  yang  melihat  suatu tindakan  pelecahan  seksual.  dengan keterlibatan  semua  pihak  dapat meminimalisir sebuah tindakan pelecahan  seksual  di  lingkungan korporasi.  sebab  hal  ini  menjadi tanggung jawab milik korporasi untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan aman  bagi  semua  kalangan  baik  pria maupun  wanita.  Dan  juga  Korporasi dapat  juga  dijatuhi  pidana  tambahan berupa:
1. Perampasan  keuntungan  dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh  dari  Tindak  Pidana
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban … 118
Kekerasan Seksual;
2. Pencabutan izin tertentu;
3. Pengumuman putusan pengadilan;
4. Pelarangan  permanen  melakukan perbuatan tertentu;
5. Pembekuan  seluruh  atau  sebagian kegiatan Korporasi;
6. Penutupan  seluruh  atau  sebagian tempat  usaha  Korporasi;  dan/ atau 7. Pembubaran Korporasi.
Pasal  diatas  ini  memberikan legitimasi  hukum  yang  sangat  kuat bahwa  korporasi  dapat  melakukan tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan dapat  dikenai  pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.
Memang adanya korporasi ini hal yang  baru  diatur  dalam  undang- undang nomor 12 tahun 2022, bahwa korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana  yang  memiliki  kemampuan untuk  bertindak  melakukan  tindak pidana  kekerasan  seksual,  maka dengan  ini  setiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan.
Secara  umum,  perusahaan  tidak hanya  dikenakan  denda,  tetapi  juga sanksi lainnya, tergantung negara dan hukum  yang  berlaku.  Namun,  di banyak  yurisdiksi,  hukuman  pidana yang dikenakan pada bisnis seringkali memasukkan  denda  sebagai  bentuk sanksi  utama.  suatu  perusahaan diperlakukan  sebagai  badan  hukum yang  terpisah  dari  orang-orang  yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian,  sanksi  pidana  terhadap perusahaan  seringkali  terfokus  pada sanksi  finansial  (seperti  denda) sebagai  sarana  untuk  mempengaruhi perilaku perusahaan dan menghukumnya melalui aspek keuangan. 25 Sehingga denda adalah hukuman yang  relatif  mudah  diterapkan  dan dihitung  berdasarkan  kerugian  yang disebabkan oleh pelaku. Ini bisa lebih efektif  dalam  proses  penegakan daripada mencoba menghukum setiap  individu  yang  terlibat. Denda yang  berat  dapat  memberikan  efek jera  pada  bisnis  dan  mendorong mereka  untuk  mematuhi  hukum. Selain  itu,  denda  tersebut  juga  dapat digunakan untuk memulihkan kerugian  yang  timbul  dari  transaksi efek,  seperti  mengganti  kerugian kepada  pihak  terkait.  Hal  ini  karena keterbatasan  hukum  yang  ada  atau kemampuan hukum untuk menghukum  korporasi  lebih  berat. Sehingga  pidana  denda  ini  dapat memberikan efek jerah dan mendorong korporasi untuk memperbaiki praktek bisnisnya. Korporasi  yang  terlibat  dalam tindak pidana kekerasan seksual harus dapat  mencapai  kesepakatan  dengan pihak  yang  terkena  dampak,  seperti korban  atau  keluarga  korban  sebagai kompensasi, dengan adanya
kesepakatan  ini  korporasi  juga menyediakan  pembayaran  kerugian finansial,  meskipun  ini  bukan  denda formal,  itu  tetap  merupakan  denda
25 Moh. Krisna Bayu Aji, ‘SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN KEJAHATAN PORNOGRAFI’, Lex Crimen , 561.3 (2019),
S2–3.
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban … 119
finansial  yang  harus  dibayar  oleh korporasi.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  urain diatas  penulis  menyimpulkan  sebagai mana berikut ini: Pertanggungjawaban pidana
korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  kekerasan  seksual  dapat dipertanggungjawabkan  sebagaimana telah diatur pasal 4 ayat (1) peraturan perundang-undangan  Nomor  12 tahun  2022  tentang  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  mana  hal  ini memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  proses  penegakan hukum terhadap korporasi.
Akibat  hukum  bagi  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual  diatur  dalam  pasal 18  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  seksual  dan  dapat  dikenai sanksi  pidana  dengan  pidana  denda paling  sedikit  5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah
Hasil  dari  penelitian  Perlu diajukan beberapa saran diantaranya : Korporasi harus memiliki kebijakan  yang  jelas  dan  tegas  bagi pelaku  tindak  pidana  kekerasan seksual.  Yang  mana  Kebijakan  ini harus  menegaskan  bahwa  tindakan tersebut  tidak  akan  ditoleransi  dan dapat  dipertanggungjawabkan  oleh pelaku tersebut.
Apabila  terjadi  kasus  kekerasan seksual,  korporasi  dapat  menghadapi pengawasan  dan  audit  yang  lebih ketat  dari  lembaga  pengatur,  mitra bisnis, atau pemegang saham. Hal ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa korporasi  telah  mengambil  langkah- langkah  yang memadai untuk mencegah  kasus  serupa  di  masa depan.

## Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13 Tahun  2016  Tentang  tatacara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Oleh Korporasi Undang  Undang  No.12  Tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual
Buku:
Sajitpto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung. Muladi  dan  Priyatno  Dwidja,  2010.
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi , Kencana, Jakarta Herlina Manullang, 2020. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi . Lppmuhn Press, Universitas Hkbp Nommensen, Medan.
Sumadi  Suryabrata,  2013. Metodologi Penelitian ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …

## Jurnal :
-,  Sunarto,  ‘Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana Korupsi’, Spektrum Hukum , 15.1 (2018), 44 <https://doi.org/10.35973/sh.v1 5i1.1109> Anggraeni, Nita, ‘Problematika Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, 103.20.188.221 ,  17.2 (2021), 36–45 <http://103.20.188.221/index.ph p/ahkm/article/view/5429> Disemadi,  Hari  Sitra,  and  Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Perkembangan Pengaturan  Korporasi  Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia’, Jurnal  Hukum  Media Bhakti , 3.2 (2019), 118–27 <https://doi.org/10.32501/jhmb. v3i2.80> Edon, Sabita Firgoria Luisa, and Nur Azizah Hidayat, ‘Kewajiban Pemerintah  Indonesia  Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal  Bersenjata  (KKB)  Di Papua’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9.3 (2021), 854–69 <https://ejournal.undiksha.ac.id/i ndex.php/JJPP/article/view/3916 0/19444> Gel,  Paduan,  Getah  Batang,  Pisang Dengan, and P G A Poly, ‘ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 1’, 2010, 1–14 Irawan,  Anang  Dony,  Kaharudin Putra  Samudra,  and  Aldiansah
Pratama, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia  Oleh  Pemerintah  Pada
Masa Pandemi COVID-19’, Jurnal Citizenship  Virtues ,  1.1  (2021),  1–6 <https://doi.org/10.37640/jcv.v1 i1.902> Isnawati,  Muridah,  ‘The  Concept  of Corporate  Crime  in  Indonesian Penal  Code  Bill’,  226.Icss  (2020),
1290–95 <https://doi.org/10.2991/icss- 18.2018.271> —, ‘TINJAUAN TENTANG HUKUM  PIDANA  PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM  TINDAK  PIDANA Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Surabaya’,  18 (2018), 294–314 Isnawati, Muridah, and Fety Khosianah,  ‘Penyuluhan  Hukum: Bagi  Siswa  SMA  Muhammadiyah 7  Surabaya  Dalam  Pencegahan
Perlindungan  Terhadap  Pelecehan Dan  Kekerasan  Seksual  Pada Remaja’, Borobudur  Journal  on  Legal
Services , 3.1 (2022), 8–15 <https://doi.org/10.31603/bjls.v 3i1.7428> JDIH  Kemenag,  ‘UU  RI  Nomor  12 Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, Gastronomía  Ecuatoriana  y  Turismo Local. , 1.69 (2022), 5–24 <https://jdih.setkab.go.id/PUUd oc/176736/Salinan_UU_Nomor_ 12_Tahun_2022.pdf>
Leonardo,  Juvani,  Fiore  Mongkaren, A  Latar  Belakang,  Debby  T Antow,  Rudolf  S  Mamengko, Undang-undang  Dasar  Republik, and  others,  ‘TINDAK  PIDANA
Moh. Muhlis dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban …
PEMAKSAAN PERKAWINAN’, 3, 2023 Mahkamah, Agung Republik Indonesia,  ‘Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia’, Mahkamah  Agung ,  4.1 (2012), 88–100 <https://www.pta- bengkulu.go.id/images/pdf_trans _perkara/sk_kma_26_2012.pdf>
Manuputty, Stephani Helen, ‘Analisis Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  Berdasarkan Teori  Formil  (  Formielle  Theorie
)’, 2 (2023), 82–88 Moh.  Krisna  Bayu  Aji,  ‘SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN  KEJAHATAN PORNOGRAFI’, Lex  Crimen ,
561.3 (2019), S2–3
Nurlaily,  Novy  Yandari,  and  Agus
Supriyo, ‘Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus
Pencemaran  Lingkungan  Hidup’, Media of Law and Sharia , 3.3 (2022), 255–69 <https://doi.org/10.18196/mls.v 3i3.14384> Situmeang,  Argha  Elton,  Ramlani Lina  Sinaulan,  Mohamad  Ismed, Program  Pascasarjana,  Universitas Jayabaya, and Kekerasaan Seksual,
‘Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana
Kekerasaan  Seksual’,  22.January (2023) Veteriana, Ericha, ‘TENTANG KEKERASAN SEKSUAL ( FORM OF SEXUAL VIOLENCE  BASED  ACT  OF CRIMINAL ACTION NUMBER 12  OF  2022  CONCERNING SEXUAL  VIOLENCE  )’,  12, 2022, 7–16 Zany, A Rachmawati, M ISNAWATI,  and  A  FATAH, ‘Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima  Aliran  Dana  Pencucian Uang’, 2014 <http://repository.um- surabaya.ac.id/id/eprint/1368>