Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan

## Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959
Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Email: dahimatul.fuah@uinkhas.ac.id , abdulghofi@iain-jember.ac.id

## Abstract
This article  aims  to explain  how  the conflicts that  arose  after the  1959  presidential  decree. The events  of  the  presidential  decree  had  an  important  contribution  to  establishing  the  basis  of  the Indonesian  state.  The  formulation  of  Pancasila  as  the  basis  of  the  state  is  colored  by  debates between  national  figures  who  have  Islamic  nationalist  and  secular  nationalist  thoughts.  Thus giving  rise  to  other  prolonged  conflicts.  In  uncovering  how  the  conflict  occurred  at  that  time, researchers  used  historical  research  methods  consisting  of  heuristics,  verification  and interpretation. Based on the research that has been done, it can be concluded that the journey in determining the ideology of the state ended with the enactment of the 1959 Presidential Decree by Sukarno. Since then it has been agreed that Pancasila is the legal foundation of the state and the concept  of  divinity  that  has  been  agreed  upon  is  religion  in  accordance  with  their  respective beliefs.
Keywords: Pancasila, Presidential Decree, Sukarno,

## Pendahuluan
“Saya  Indonesia,  saya  Pancasila”  merupakan  slogan  yang  menjadi  topik hangat  dalam  memperingati  hari  kelahiran  pancasila.  Slogan  tersebut  dibangun oleh  pemerintahan  presiden  Jokowi  untuk  membendung  gerakan-gerakan  yang bersifat  ideologis.  Munculnya  gerakan-gerakan  fanatisme  yang  mengarah  pada separatisme  menjadi  permasalahan  yang  cukup  mengancam  stabilitas  negara. Diterapkannya  pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  negara seakan-akan  hanya  menjadi  sebuah  pilihan.  Sebagai  akibatnya  muncul  tawaran- tawaran  ideologi  baru  untuk  mengubah  ideologi  negara  yang  sudah  ditetapkan secara  fundamental.  Sebagai  salah  satu  contohnya  adalah  munculnya  organisasi massa  yang  berlandaskan  agama  dengan  tujuan  untuk  menggantikan  ideologi negara.  Namun  tampaknya  gerakan  tersebut  mengalami  kegagalan  dan  berujung pada pembubaran.
Jika  meninjau  kembali  sejarah  Indonesia  di  awal  kemerdekaan,  sejarah politik  dan  ketatanegaraan  Indonesia  memiliki  perjalanan  yang  cukup  panjang. Sejak  di  proklamasikannya  kemerdekaan  Indonesia  pada  17  Agustus  1945,  para pendiri  bangsa  berusaha  mencari  sistem  politik  yang  paling  sesuai  untuk diterapkan  di  Indonesia.  Berbagai  perdebatan  hingga  konflik  juga  sempat mewarnai  sejarah  pembentukan  ketatanegaraan  Indonesia  di  masa  orde  lama.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
Sebagai  bangsa  yang  baru  berdiri,  pemerintahan  Indonesia  pada  tahun  1945 hingga 1959 masih terus melakukan adaptasi untuk mencari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang bisa mensejahterakan rakyat.
Dalam  sejarah  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  mulai  dari  tahun  1945 hingga tahun 1959 periode sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi empat periode. Pertama periode  17  Agustus  1945  –  27  Desember  1949  yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945, kedua 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950  yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1949, ketiga 17 Agustus 1950 – 5
Juli  1959  yang  berlandaskan  Undang-undang  Dasar  1950,  dan keempat 5  Juli 1959- sekarang kembali lagi kepada Undang-undang Dasar 1945. 1
Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi hingga berlakunya kembali Undang-undang  1945  yang  ditetapkan  sebagai  sistem  fundamental  negara merupakan  dampak  dari  keputusan  presiden  yang  tercantum  dalam  Dekrit Presiden  1959.  Undang-undang  Dasar  1945  yang  pertama  kali  dicetuskan  oleh PPKI  ternyata  menjadi  sebuah  ideologi  terbaik  yang  pernah  dirumuskan  para pejuang  bangsa.  Isi  dari  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 merepresentasikan  cita-cita  bangsa  yang  mewakili  seluruh  kepentingan  rakyat yang bisa berlaku dalam setiap zaman.
Berlakunya  kembali  UUD  1945  sebagai  dasar  negara  Indonesia merupakan  dampak  dari  banyaknya  permasalahan  yang  dihadapi  orde  lama selama sistem parlementer berlaku hingga sistem pra-demokrasi terpimpin (1957). Menurut Ricklefs, demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Sukarno merupakan praktek  dari  kekuasaan  otoriter  yang  menimbulkan  kekacauan.  Legitimasi kekuasaan melalui simbol-simbol dan orasi politik dengan sangat baik diterapkan Sukarno dalam menjalankan kepemimpinannya. Namun disisi lain, melalui sistem pemerintahan demokrasi terpimpin Sukarno bisa menuangkan ideologinya dengan ruang yang lebih lebar untuk pembangunan negara. 2
Semenjak  Sukarno  menerapkan  sistem  parlementer,  maka  berlakulah kebebasan  politik  yang  direpresentasikan  dengan  sistem  multipartai.  Sistem multipartai  tersebut  menjadi  wadah  dari  masing  masing-masing  golongan  dalam menyampaikan  aspirasi  dan  ideologinya  bagi  kemajuan  negara.  Namun  pada kenyataannya, stabilitas negara mulai menurun yang diakibatkan oleh pergolakan di  berbagai  daerah  karena  tidak  terwakilinya  kepentingan  mereka  dalam  sistem
1 Harun Al Rasyid, Sekitar Proklamasi,Konstitusi Dan Dekrit Presiden (Jakarta: Pelita Ilmu Jakarta, 1968), 32.
2 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 , III (Jakarta: Serambi, 2007), 391–
93.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
pemerintahan.  Kondisi  negara  pada  tahun  sejak  tahun  1957  hingga  1959  masih belum  stabil  terutama  karena  badan  konstituante  tidak  segera  menghasilkan konstitusi  baru  membuat  negara  berada  dalam  keadaan  darurat.  Ketidakstabilan tersebut kemudian mendorong presiden Sukarno untuk segera mengambil langkah tegas yaitu dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Peristiwa  Dekrit  presiden  1959  merupakan  sejarah  bangsa  yang  sudah diketahui  mayoritas  penduduk  Indonesia  karena  sudah  diajarkan  dalam  sistem pendidikan melalui mata pelajaran sejarah. Namun dalam artikel ini akan dibahas lebih dalam dan kritis mengenai bagaimana konflik-konflik yang muncul sehingga presiden didesak untuk segera mendekritkan berlakunya kembali Undang-undang 1945 serta membubarkan lembaga konstituante.

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  heuristik, verifikasi,  interpretasi  dan  historiografi.  Langkah  pertama  dalam  penelitian  ini adalah  pengumpulan  sumber  sejarah  (heuristik).  Sumber-sumber  sejarah  yang digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  sumber  primer  dan  sekunder. Beberapa sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arsip Pidato Presiden  Soekarno  No.  83.  Dan  Inventaris  arsip  Konstituante  1956-1960  yang diperoleh  dari  ANRI.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  beberapa  sumber sekunder berupa buku-buku, artikel, tesis dan disertasi. Berbagai sumber tersebut kemudian  dilakukan  verifikasi  (kritik  sumber)  untuk  menghasilkan  fakta-fakta sejarah.  Fakta-fakta  tersebut  kemudian  diinterpretasikan  dan  dirangkai  menjadi sebuah tulisan yang sistematis (historiografi).

## Hasil dan Pembahasan

## Kemelut Politik Demokrasi Liberal
Sistem  demokrasi  liberal  atau  sistem  parlementer  merupakan  sebuah  sistem pemerintahan  yang  diambil  oleh  pemerintah  orde  lama  sebagai  jalan  untuk mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Sistem  demokrasi  liberal  merupakan suatu  bentuk  sistem  politik  yang  bersendikan  pada  asas-asas  liberalisme  yang diadopsi  dari  Eropa  dan  Amerika  Serikat.  Dengan  diberlakukannya  sistem demokrasi  liberal  di  Indonesia,  maka  terbuka  kesempatan  bagi  masyarakat Indonesia  untuk  mendirikan  partai.  Sistem  multipartai  tersebut  kemudian mendorong  pemerintah  dan  DPR  untuk  segera  melaksanakan  Pemilu  untuk pertama kali. Pada tahun 1953 pemerintah akhirnya berhasil menetapkan Undang- undang pelaksaan Pemilu.  Pemilu  pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
Indonesia pada tahun 1955. Tujuan dari diadakannya pemilu tersebut adalah untuk memilih  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Badan  Konstituante.  Tugas  dari  badan tersebut  adalah  untuk  menentukan  Undang-undang  baru  pengganti  Undang- Undang  Dasar  Sementara  1950.  Dalam  pemilu  tersebut  diikuti  oleh  34  partai politik  dan  terpilihlah  PNI  sebagai  partai  pemenang.    PNI  menempati  urutan pertama, kemudian disusul oleh Masyumi, NU dan PKI. 3
Selama  kurang  lebih  9  tahun  Indonesia  menerapkan  sistem  parlementer dimana kekuasaan tertinggi  berada ditangan  seorang  kabinet dan  presiden  hanya berperan sebagai kepala negara. Sistem parlementer yang dimulai dari tahun 1950 hingga tahun 1959 memiliki 7 kabinet , diantaranya:
1. Kabinet Moh. Natsir , 6 September 1950-21 Maret 1951
2. Kabinet Sukiman, 27 April 1951 - 3 April 1952
3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 – 30 Juli 1953
4. Kabinet Ali I (Wongso-Arifin) , 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956
6. Kabinet Ali II (Roem-Idham), 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957
7. Kabinet Juanda , 9 April 1957 – 10 Juli 1959
Selama  berlangsungnya  sistem  parlementer,  ruang  gerak  Sukarno  dalam menentukan keputusan memang sangat terbatas. Sebagai presiden, Sukarno hanya menjadi  sebuah  lambang  pemimpin  negara  tanpa  berkontribusi  terhadap perumusan  kebijakan  pemerintah.  Bahkan  Sukarno  mengatakan  bahwa  dirinya hanyalah berperan menjadi Presiden “stempel” dimana dia hanya berperan untuk mengesahkan dan mengumumkan kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPR dan lembaga  konstituante.  Keadaan  tersebutlah  kemudian  yang  mendorong  Sukarno bahwa reformasi sistem pemerintahan perlu dilakukan. 4
Krisis  politik  yang  terjadi  di  pertengahan  tahun  1950  hingga  1957 membuat presiden Sukarno mengambil langkah untuk merancang sebuah konsep kepemimpinan  baru  yang  lebih  memberikan  ruang  gerak  pada  dirinya  dalam menjalankan  pemerintahan.  Tepatnya  pada  tahun  1957,  Sukarno  mulai membentuk  Dewan  Nasional  yang  terdiri  atas  empat  puluh  lima  anggota  yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat (golongan karya), orang-orang
3 Sri Soemantri, “Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali Ke UUD 1945,” in Hukum  Dan  Politik  Indonesia :  Tinjauan  Analitis  Dekrit  Presiden  Dan  Otonomi  Daerah ,  ed. Martin H. Hutabarat (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 21–25.
4 Soemantri, “Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali Ke UUD 1945.”
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
yang  dapat  mengemukakan  persoalan  daerah,  pejabat-pejabat  sipil  dan  militer yang dianggap perlu dan menteri-menteri yang dianggap perlu. 5
Dengan  terbentuknya  sistem  pemerintahan  baru  tersebut  maka  terlihat adanya  persaingan  antara  PKI,  Militer  dan  Sukarno  (PNI)  untuk  memperkuat posisi  masing-masing.  Kedudukan  partai  PKI  semakin  kuat  karena  perolehan suara  meningkat  dari  pada  tahun  sebelumnya  (1955).  Selain  adanya  perolehan suara  yang  cukup  besar,  para  pemimpin  PKI  juga  terlihat  pandai  dalam memanfaatkan  keadaan  dengan  cara  mendukung  gagasan  yang  dicetuskan Sukarno.  Sukarno  yang cenderung  berkiblat  pada partai  tunggal  UNI  Soviet dan menghilangkan  budaya  Barat  disambut  baik  oleh  para  anggota  PKI.  Dukungan dari PKI tersebut adalah bertujuan untuk mempermudah para anggota PKI duduk di pemerintahan. Dan sebaliknya, dengan pertimbangan PKI sebagai partai besar tersebut,  Sukarno  menjadikan  PKI  sebagai  kekuatan  politik  yang  membantu kekuasaannya di pemerintahan. 6
Sedangkan di kalangan militer, Nasution berusaha menghimpun kekuatan politik  dengan  cara  bekerjasama  dengan  Anshor,  pemuda  NU,  Pemuda  Rakyat dari  PKI,  kelompok  pemuda    dari  PNI.  Usaha  dari  Nasution  tersebut  terlihat berhasil  menyatukan  segala  bentuk  kekuatan  veteran  yang  ada  di  masyarakat dibawah  kekuasaan  pihak  tentara  pada  bulan  agustus  1959. 7 Persaingan  tersebut terus berlangsung hingga membuat kondisi negara semakin tidak kondusif. Disisi lain, keadaan PKI yang semakin kuat di pemerintahan juga membuat partai politik yang  anti  komunis  khawatir  terhadap  kedudukannya  dalam  kursi  politik.  Oleh karena  itu  para  politisi  anti  komunis  mengusulkan  kepada  Sukarno  agar  pemilu tahun  1959  ditiadakan.  Usulan  dari  partai  politik  dan  angkatan  darat  tersebut mendapat sambutan baik dari Sukarno, sehingga tahun 1959 pemilu ditiadakan. 8
Berbagai gejolak di daerah terjadi pada tahun 1957. Gerakan separatisme yang  didasari  oleh  kepentingan  politik  dan  ideologi  juga  menjadi  warna  dalam sejarah perkembangan politik Indonesia. Kemenangan empat partai yang terwakili di  pemerintahan  dianggap  tidak  merepresentasikan  keterwakilan  masyarakat  di luar  Jawa.  Banyaknya  penduduk  Jawa  yang  menjadi  pemilih  dalam  pemilu dianggap  kemenangan  tersebut  hanya  kemenangan  orang  Jawa  dalam  sistem politik.  Gerakan  pemberontakan  tersebut  diantaranya  PRRI  dan  Permesta.  Di Aceh,  pergerakan  politik  juga  terjadi,  dibentuknya  DI/TII  sebagai  gerakan  yang
5 AB.  Lapian,  Susanto  Zuhdi,  and  Dkk., Terminologi  Sejarah  1945-1950  &  1950-1959 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), 151.
6 Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 .
7 Ricklefs.
8 Baskara T Wardaya, Bung Karno Menggugat (Yogyakarta: Galang Press, 2008), 244.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
menginginkan berdirinya negara Islam. Gerakan Permesta DI Sulawesi kemudian bergabung  dengan  PRRI  di  Sumatera  bertujuan  untuk  menggantikan  presiden Sukarno  yang  pro  PKI,  menggantikan  Nasution  dan  stafnya  di  pusat  dan membubarkan  PKI.    Gerakan  pemberontakan  tersebut  didukung  oleh  Amerika Serikat yang juga menginginkan kekuasaan Sukarno jatuh dan pembubaran PKI. Tidak  hanya  PRRI-Permesta,  Masyumi  juga  melakukan  Muktamar  Ulama  se- Indonesia untuk menyuarakan bahwa komunisme haram hukumnya. Sementara itu di pusat juga sedang terjadi permasalahan politik yang menyangkut Belanda. PBB telah  gagal  untuk  mengesahkan  resolusi  mengenai  penyelesaian  kasus  Papua. Gagalnya resolusi PBB tersebut. Sebagai akibatnya Sukarno menyuarakan slogan anti Belanda dan kemudian diikuti oleh perebutan perusahaan-perusahaan negara oleh PNI dan PKI. 9

## Pembentukan Badan Konstituante : Upaya Penentuan Dasar Negara
Pemilu  1955  diadakan  oleh  pemerintah  Sukarno  untuk  membentuk  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Badan  Konstituante.  Pemilu  tersebut  berhasil  terlaksana pada saat kabinet  Burhanuddin Harahap berlangsung. Badan konstituante  sendiri dibentuk pada tanggal 10 November 1956. Tugas dari badan konstituante adalah mengadakan  sidang  sebanyak-banyaknya  dua  kali  dalam  setahun.  Selanjutnya bersidang  apabila  dipandang  perlu  oleh  panitia  persiapan  konstitusi  atau  atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/10 anggota sidang konstituante.
Organisasi  konstituante  terbentuk  berdasarkan  pasal  135  Undang-undang dasar sementara 1950 dengan bunyi sebagai berikut :
1. Konstituante  terdiri  dari  sejumlah  anggota  yang  besarnya  ditetapkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk yang mempunyai satu orang wakil di konstituante.
2. Anggota  konstituante  dipilih  oleh  warga  negara  Indonesia  dengan dasar  umum  dan  cara  yang  bebas  dan  rahasia  menurut  aturan  yang ditetapkan dalam Undang-undang.
3. Ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  58  berlaku  juga  bagi  konstituante dengan pengertian bahwa jumlah wakil itu ada dua kali lipat. 10
Dewan  konstituante  selanjutnya  membentuk  Panitia  Perumus  Konstitusi (PPK)  dalam  menyusun  rumusan  Undang-undang  Dasar  yang  baru.  Salah  satu tugas  pokok  dari  dewan  tersebut  adalah  menentukan  dasar  negara  sesegera
9 Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 , 541.
10 “Inventaris Arsip Konstituante 1956-1960,” n.d., 2.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
mungkin  untuk  menggantikan  Undang-undang  Dasar  1950  yang  bersifat sementara.    Sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  134  bahwa  tugas  utama  badan konstituante  adalah  menetapkan  Undang-undang,  maka  setelah  konstituante berhasil  merumuskan  Undang-undang  dasar  baru  maka  selesai  sudah  tugas mereka (berhak dibubarkan). Setelah Badan konstituante melakukan musyawarah, memustuskan dan menerima rancangan Undang-undang baru, pemerintah berhak untuk mengesahkan dan mengumumkan konstitusi baru tersebut. 11
Perdebatan  badan  konstituante  hingga  tahun  1957  dalam  memutuskan Undang-undang  baru  dalam  menggantikan  UUDS  masih  berhenti  pada  tiga pilihan besar yaitu berdasar pada agama, sosial-ekonomi dan pancasila. Sementara badan  konstituante  tidak  bisa  segera  mendapat  keputusan,  permasalahan  negara terutama  terkait  dengan  perselisihan  partai  semakin  meruncing.  Dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di  negara,  presiden  Sukarno  memilih seorang kabinet baru. Pemilihan kabinet baru yang dipilih langsung oleh presiden ini sebenarnya juga menuai banyak pro-kontra dikalangan elit politik. Pada tahun 1957 dilantiklah seorang kepala kabinet baru yaitu Djuanda. Dalam menjalankan amanatnya sebagai perdana menteri baru, Djuanda membuat sebuah program baru yaitu membentuk Dewan Perancang Nasional dengan tujuan untuk menormalisasi keadaan Republik Indonesia. 12
Pembentukan  Dewan  Nasional  pada  masa  kabinet  Djuanda  ini  sekaligus menandai  mulai  berperannya  Sukarno  dalam  pengendalian  politik.  Dewan nasional dibentuk pada tanggal 6 Mei 1957 yang terdiri dari 45 anggota. Masing- masing  anggota  tersebut  mewakili  golongan  fungsionil  seperti  petani,  buruh, wanita, kepala-kepala staf angkatan perang dan pemuda. Dewan nasional tersebut sebenarnya  memiliki  tugas  untuk  menjadi  penasehat  bagi  kabinet  baik  diminta maupun tidak diminta. Namun dalam praktekknya, Dewan Nasional diketuai oleh Sukarno. Sehingga segala keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Nasional adalah keinginan Sukarno. 13

## Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila menurut Sukarno
Menurut  Sayuti  Melik,  pemilu  yang  diadakan  pada  tahun  1955  justru  tidak membawa  kesejahteraan  bagi  negara  Indonesia.  Dengan  adanya    sistem
11 Abdurrakhman  Abdurrakhman,  “Benturan  Tak  Berujung :  Nasionalisme  Sekuler  VS Nasionalisme Islam” (Universitas Indonesia, 2004), 82–84.
12 Wilopo  Wilopo, Masa  Pemerintahan  Partai-Partai  Dan  Kelemahan-Kelemahannya (Ceramah Wilopo). (Jakarta, 1976), 52.
13 Wilopo, Masa  Pemerintahan  Partai-Partai  Dan  Kelemahan-Kelemahannya  (Ceramah Wilopo).
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
multipartai  yang  memiliki  ideologi  bermacam-macam  tersebut  berdampak  pada munculnya  konflik-konflik  ideologi.  Partai-partai  tetap  bersikukuh  dengan ideologinya dan tidak mau berkoalisi satu sama lain. Sehingga sebagai akibatnya Presiden membubarkan badan konstituante dan mengesahkan berlakunya kembali UUD  1945  sebagai  dasar  negara  dan  menggantikan  Undang-undang  Dasar Sementara 1950. 14
Permasalahan  mengenai  pengesahan  dasar  negara  menjadi  permasalahan yang  sangat  krusial  di  Indonesia  pada  periode  awal  kemerdekaan.  Perdebatan mengenai  konsep  dasar  negara  yang  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sudah  dimulai  semenjak  Indonesia  belum  memperoleh  kemerdekaan  tepatnya pada  masa  penjajahan  Jepang  dimana  BPUPKI  pada  tanggal  31  Mei  1945  juga memperdebatkan  persoalan  dasar  negara.  Setelah  kemerdekaan  diperoleh, perdebatan  ini  juga  terus  berlanjut.  Ada  tiga  konsep  dasar  negara  yang  menjadi pilihan  pada  saat  itu,  diantaranya  golongan  yang  menghendaki  dasar  negara ekonomi-sosialis,  golongan  yang  mnghendaki  Islam  sebagai  dasar  negara  dan golongan  yang  menghendaki  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Ideologi  pancasila didukung oleh PNI, IPKI, GPPS, PERKINDO, partai Katolik dan PKI, sedangkan ideology Islam didukung oleh Masyumi, NU, Partai Serikat Islam Indonesia dan beberapa  partai  kecil  yang  berafiliasi  dengan  partai  Islam  dan  dasar  negara ekonomi-sosialis di dukung oleh partai Murba, partai Buruh dan orang-orang yang berafiliasi  dengan  partai  nasionalis.  Berdasarkan  dari  voting,  dasar  negara pancasila  mendapatkan  suara  paling  banyak  namun  tidak  sampai  memenuhi  2/3 persen  suara.  Orang-orang  yang  mengusulkan  Islam  sebagai  landasan  negara seperti  M.Natsir  tetap  bersikeras  agar  ideologi  negara  harus  berdasarkan  syariat Islam.  Namun  perdebatan  tersebut  dapat  berakhir  ketika  presiden  Sukarno menyampaikan pidatonya. Pidato yang disampaikan Sukarno sekaligus menandai “lahirnya pancasia” yang berisi sebagai berikut :
“Prinsip Ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk  Isa  al-Masih,  yang  belum  ber-Tuhan  menurut petunjuk nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadahnya  menurut  kitab-kitab  yang  ada  padanya. Hendaknya  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  tiap-tiap orangnya  dapat  menyembah  Tuhannya  dengan  leluasa. Segenap  rakyat  hendaknya  ber-Tuhan  secara  kebudayaan,
14 Arief  Priyadi, Wawancara  Dengan  Sayuti  Melik (Jakarta:  Center  for  Strategic  and International Studies, 1986), 77–78.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
yakni  dengan  tiada  egoisma  agama.  Marilah  kita  amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadilan, hormat-menghormati satu sama lain”. 15
Dengan disetujuinya  pidato  presiden Sukarno tersebut  maka  terbentuklah dasar  negara  pertama  kali  yang  terdiri  dari  lima  hal  yaitu  (1)  nasionalisme Indonesia,  (2)  internasionalisme  atau  perkemanusiaan,  (3)  mufakat  atau demokrasi,  (4)  keadilan  sosial  dan  (5)  Ketuhanan.  Namun  berdasarkan musyawarah  dari  panitia  Sembilan  (beranggotakan  :  Sukarno,  Moh.  Hatta,  AA. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar muzakir, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo,  H.  Abdul  Wahid  Hasyim  dan  Muhammad  Yamin),  Ketuhanan menempati  posisi  pertama  dan  dengan  ditambahkan  “…dengan  menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun dalam perkembangannya, kata- kata yang mengandung adanya syari’at Islam tersebut dihapus. 16

## Perdebatan  Dasar  Negara  hingga  ditetapkannya  Pancasila  berdasarkan Dekrit Presiden
Perdebatan mengenai dasar negara kembali menjadi pokok penting dalam selama sistem parlementer berlaku pada tahun 1957. Dasar negara yang telah disepakati sebelumnya yang bersifat sementara ternyata masih belum disepakati secara utuh oleh  semua  masyarakat  Indonesia.  Beberapa  golongan  yang  tidak  menyetujui diberlakukannya  dasar  negara  yang  dirasa  belum  mewakili  ideologi  masyarakat akhirnya banyak menuai protes.  Golongan Islam juga  melakukan protes kembali dengan melakukan gerakan separatism di beberapa daerah, misalnya di Sumatera dan  Sulawesi.  Selain  itu,  badan  konstituante  yang  ditunjuk  untuk  merumuskan konstitusi  baru  juga  tidak  segera  mendapat  keputusan  hingga  situasi  negara semakin  memburuk.  Beberapa  permasalahan  yang  terjadi  hingga  tahun  1959 mengharuskan  Sukarno  mengeluaran  dekritnya  karena  permasalahan  sebagai berikut :
1. Lembaga konstituante tidak berhasil menjalankan amanatnya
Lembaga konstituante merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada kabinet karya dengan  dipilih melalui pemilu tanggal 15 Desember 1955. Pemilihan  tersebut  berjarak  dua  bulan  setelah  pemilu  untuk  anggota  DPR. Lembaga  tersebut  bertugas  untuk  menyusun  Undang-undang  Dasar  baru
15 Salman Maggalatung, “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dalam Konteks Penerapan Hukum Islam Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2007), 197–215.
16 Maggalatung, “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dalam Konteks Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.”
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
sebagai  pengganti  Undang-undang  Dasar  Sementara  1950  dalam  waktu  yang singkat.
Perundingan  pertama  yang  dilakukan  oleh  badan  konstituante  dilakukan pada  tanggal  10  Nopember  1956  yang  dibuka  secara  langsung  oleh  Presiden Sukarno  di  Bandung.  Namun  perundingan  yang  dilakukan  oleh  badan konstituante  tersebut  tidak  segera  mendapatkan  keputusan.  Hingga  pada tanggal 22 April 1959, presiden berpidato pada sidang pleno dan menganjurkan agar dasar negara Indonesia dikembalikan kepada Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, lembaga konstituante melakukan voting dalam menentukan disetujui atau  tidaknya  usulan  Sukarno  tersebut.  Namun,  sejak  tanggal  29  April  1959, hingga  akhirnya  tanggal  30  Mei,  1  dan  2  Juni  1959  lembaga  konstutuante menyelenggarakan  voting.  Namun  berdasarkan  hasil  voting,  jumlah  antara anggota  yang  setuju  dan  tidak  setuju  tidak  memenuhi  syarat  sekurang- kurangnya    dua  per  tiga  dari  jumlah  anggota  yang  hadir.  Dengan  keadaan tersebut para anggota konstituante mengatakan bahwa mereka tidak akan hadir kembali dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian, badan konstituante dinyatakan  tidak  bisa  memenuhi  amanat  yang  diberikan  kepada  mereka sehingga kebijakan baru harus segera diambil. 17
2. Munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah.
Pasca pemilu 1955, permasalahan yang muncul di berbagai daerah adalah disebabkan  adanya  kepentingan  dan  ideologi  yang  berbeda.  Dengan diberlakukannya  sistem  multipartai  maka  secara  tidak  langsung  telah  terjadi pemisahan  kepentingan  yang  cenderung  dikotak-kotakkan  dalam  sebuah  latar belakang  politik.  Sentimen  kesukuan  dan  kedaerahan  semakin  jelas. Banyaknya  penduduk  Jawa  yang  tercatat  dalam  kelompok  pemilih  memiliki peran  besar  dalam  menentukan  kemenangan  partai.  Sebagai  akibatnya, masyarakat  yang  berasal  dari  luar  Jawa  merasa  bahwa  hak-hak  mereka  tidak tersampaikan.  Pemimpin-pemimpin  yang  berada  di  pemerintahan  didominasi oleh orang Jawa. 18
Selain  itu,  di  berbagai  daerah  juga  terjadi  gerakan  pemisahan  diri  yang menginginkan  untuk  membentuk  negara  sendiri.  Gerakan-gerakan  tersebut diantaranya  PRRI  dan  Permesta  di  Sumatera  dan  Sulawesi.  Aksi  gerakan separatism tersebut diduga kuat mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang memiliki  tujuan  sama  yaitu  menggulingkan  pemerintahan  Sukarno  dan
17 CSI. Kansil and Chrstine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  53.  Berdasarkan  hasil  voting  yang  dilakukan  oleh  badan  konstituante,  pada  pemungutan suara I tanggal 30 Mei 1959, hadir 478 anggota, setuju 269, tidak setuju 199. Pemungutan suara ini dilakukan secara terbuka. Pada pemungutan II, tanggal 1 Juni 1959, hadir 469 anggota, setuju 264, tidak setuju 204. Pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup. Pada pemungutan suara ke III, tanggal  2  Juni  1959,  hadir  469  anggota  setuju  263,  tidak  setuju  203.  Pemungutan  suara  ini dilakukan secara terbuka.
18 Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 , 380.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
membubarkan PKI. Namun gerakan separatism tersebut juga tidak sepenuhnya didukung  oleh  wilayah  di  Sumatera.  Gerakan  tersebut  tidak  didukung  oleh Sumatera Selatan dan Kalimatan.
3. Desakan dari para berbagai pihak
Desakan  dari  partai  politik  diantaranya  datang  dari  ketua  umum  Partai Nasional Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Suwiryo. Pada tanggal 16 Juni  1959,  Suwiryo  mengirimkan  surat  kepada  presiden  Sukarno  untuk mendekritkan  kembali  berlakunya  Undang-undang  Dasar  1945  dan membubarkan lembaga konstituante. Selain dari Suwiryo, dekrit presiden juga digagas  oleh  Nasution  sebagai  pemimpin  militer  yang  pada  saat  itu  memiliki peran penuh dalam menyelesaikan pemberontakan di berbagai daerah. Selama Sukarno berada diluar negeri, Nasution lah yang menjadi pemimpin sementara dalam  mengendalikan  pemerintahan.  Dengan  pertimbangan  bahwa  untuk menghindari  semakin  kuatnya  pengaruh  militer  dan  stabilitas  negara  maka presiden segera didesak untuk mengeluarkan dekritnya.
4. Percobaan pembunuhan terhadap presiden Sukarno Percobaan  pembunuhan  presiden  Sukarno  berlangsung  di  Cikini.  Dalam peristiwa  tersebut  ada  kelompok  yang  anti  dengan  pemerintah  diperkirakan dari  kaum  Islam  radikal yang  merupakan anak  buah  dari  Lubis  dan  peristiwa tersebut  berujung  pada  kegagalan.  Ketika  Sukarno  berkunjung  ke  sekolah anaknya di Cikini, ada beberapa sekelompok orang yang melemparkan granat- granat  tangan  ke  arah  Sukarno.  Dalam  peristiwa  tersebut  setidaknya  tekah menimbulkan beberapa korban jiwa namun tidak berhasil melukai Sukarno.
Selama tiga tahun  setelah  badan konstituante  berjalan (1956-1959), tidak ada  satu  keputusan  yang  disepakati  mengenai  dasar  negara  baru  untuk menggantikan  Undang-undang  Dasar  Sementara.  Hasil  dari  voting  lembaga konstituante  tidak  menunjukkan  hasil  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perolehan suara.  Perbedaan  pendapat  yang  masing-masing  dianut  oleh  para  anggota konstituante tidak segera mendapatkan jalan keluar. Pada tanggal 22 April 1959, Sukarno  sebagai  kepala  negara  berpidato  di  depan  badan  konstituante menganjurkan  berlakunya  kembali  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  dasar negara  yang  tetap.  Dengan  pertimbangan  untuk  menjaga  stabilitas  politik  yang disebabkan  oleh  kondisi  masyarakat  yang  sudah  tidak  kondusif.  Perbedaan ideologi yang terlalu tajam mengharuskan pemerintah segera meluruskan kembali tujuan  dan  cita-cita  negara  yang  selaras  dengan  tujuan  awal  kemerdekaan Indonesia.
Dengan amanat presiden yang menganjurkan agar konstitusi kembali pada UUD  1945  tersebut,  Badan  Konstituante  harus  kembali  melakukan  persidangan
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
untuk  menyetujui  atau  tidak  amanat  tersebut.  Hasil  persidangan  lagi-lagi menempuh  jalan  buntu.  Anggota  Konstituante  justru  terbagi  menjadi  dua kelompok.  Pertama  adalah  kelompok  Islam  sedangkan  kedua  adalah  kelompok nasionalis/sosialis/non-Islam.  Sebagai  upaya  untuk  meredam  ketegangan  antara dua  kelompok  tersebut,  Ketua  mengusulkan  untuk  diberlakukan  reses. Pemberlakuan  reses  ini  digunakan  para  Pimpinan  Konstituante  untuk  berunding dengan pemerintah yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 1959. Sementara itu, para fraksi  yang  ada  di  Konstituante  mengancam  untuk  tidak  akan menghadiri  rapat- rapat yang akan datang. 19
Hasil perundingan antara pimpinan Konstituante dengan Pemerintah tidak menghasilkan apapun. Sebab pemerintah menegaskan bahwa anjuran kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara adalah anjuran Presiden. Sedangkan pada waktu itu presiden sedang berada  di Jepang. Oleh karena itu anjuran tersebut sangat sulit untuk  di  ubah.  Dengan  pertimbangan  bahwa  badan  konstituante  tidak  berhasil menjalankan  amanatnya  untuk  membuat  Undang-undang  yang  baru  sebagai pengganti  UUDS  1950,  sekembalinya  presiden  dari  Jepang  tepatnya  pada  hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 tepatnya  jam 5 sore, Presiden Sukarno mengeluarkan dekritnya yang berbunyi sebagai berikut :
“Kami  presiden  Republik  Indonesia/Panglima  Tertinggi Angkatan  Perang,  menetapkan  pembubaran  konstituante, menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  terhitung  mulai  hari  tanggal  penetapan  Dekrit ini  dan  tidak  berlakunya  lagi  Undang-undang  Dasar Sementara.
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,  yang  terdiri  atas  Anggota-anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  ditambah  dengan  utusan-utusan  dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementaraakan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya”. 20
Pokok-pokok dari dekrit presiden adalah sebagai berikut :
1. Pembubaran konstituante
2. Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945
19 Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 . 20 ANRI, “Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83” (n.d.).
3. Pembentukan majelis permusyawaratan rakyat sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
4. Pembentukan dewan pertimbangan agung.
Sejak saat itu hingga sekarang Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar negara  yang  fundamental  (tidak  bisa  diubah  kembali).  Dekrit  presiden  menjadi titik  awal  diberlakukannya  UUD  1945  yang  menjadi  cita-cita  bangsa  Indonesia yang  wajib  untuk  di  hayati  dan  diamalkan  bagi  para  pemimpin  negara  maupun warga  negara  Indonesia.  Dekrit  presiden  pada  5  Juli  1959  juga  berpengaruh terhadap  perubahan  bentuk  pemerintahan  Indonesia  dari  sistem  parlementer menjadi demokrasi terpimpin.

## Kesimpulan
Sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan ideologi. Dua ideologi besar antara kaum nasionalis sekuler dan nasionalis Islam menimbulkan konflik yang cukup panjang. Perdebatan panjang tersebut kemudian diakhiri oleh Dekrit  Presiden.  Konsep  ketuhanan  yang  dipilih  oleh  Sukarno  tidak  membatasi agama  Islam  sebagai  agama  nasional.  Kebijakan  presiden  Sukarno  dalam memutuskan dekrit presiden  yang  berisi tentang pembubaran  badan  konstituante dan  berlakunya  kembali  UUD  1945  pada  5  Juli  1959  juga  menjadi  awal diterapkannya  sistem  baru  yang  lebih  bersifat  otoriter.  Sistem  parlementer  yang berlaku  sebelum  tahun  1959  dianggap  membatasi  ruang  gerak  Sukarno  dalam menyuarakan pendapatnya. Oleh karena  itu, dekrit presiden 1959 juga menandai lahirnya politik terpusat Sukarno yang berujung pada lengsernya kekuasaannya di dalam sistem pemerintahan.

## Daftar Sumber

## Arsip
ANRI. Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83. ANRI. Inventaris arsip Konstituante 1956-1960.

## Buku
Abdurrakhman, Abdurrakhman. “Benturan Tak Berujung : Nasionalisme Sekuler VS Nasionalisme Islam.” Universitas Indonesia, 2004. ANRI. Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83 (n.d.). “Inventaris Arsip Konstituante 1956-1960,” n.d. Kansil, CSI., and Chrstine Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 1959 |Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan
Lapian, AB., Susanto Zuhdi, and Dkk. Terminologi Sejarah 1945-1950  & 1950- 1959 . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
Maggalatung, Salman. “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dalam Konteks Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” Universitas Indonesia, 2007.
Priyadi, Arief. Wawancara Dengan Sayuti Melik . Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1986.
Rasyid,  Harun  Al. Sekitar  Proklamasi,Konstitusi  Dan  Dekrit  Presiden .  Jakarta: Pelita Ilmu Jakarta, 1968.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 . III. Jakarta: Serambi, 2007. Soemantri, Sri. “Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali Ke UUD 1945.” In Hukum Dan Politik Indonesia : Tinjauan Analitis Dekrit Presiden Dan Otonomi Daerah , edited by Martin H. Hutabarat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Wardaya, Baskara T. Bung Karno Menggugat . Yogyakarta: Galang Press, 2008. Wilopo,  Wilopo. Masa  Pemerintahan  Partai-Partai  Dan  Kelemahan- Kelemahannya (Ceramah Wilopo). Jakarta, 1976.