## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI SATU PINTU KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)
Heru Purnawan 1) , Hernowo Novi Yanto 1)* , Tauran 2)
1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya email: hernowo@unihaz.ac.id

## Abstract
The  District  Integrated  Administrative  Services  (PATEN)  aims  to  improve  administrative  services  to the  community.  Based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number  4  of  2010  concerning Guidelines  for  Integrated  District  Administration  Services  (PATEN)  that  the  conditions  that  must  be  met  to organize a PATEN are: Substantive requirements, namely the delegation of part of the authority of the Regent / Mayor  to  the  Head  of  the  District  Administrative  requirements  which  include  service  standards  and  job descriptions of sub-district personnel, and technical requirements which include facilities and infrastructure, as well  as  technical  implementers.  This  study  examines  the  implementation  of  PATEN  in  the  Mulak  Ulu  sub- district,  Lahat  Regency.  This study  uses  qualitative  research  methods  with  data  collection  techniques  through interviews, observations, and document studies. This study shows the lack of commitment from district agencies to the delegation of authority in the Mulak Ulu district, the lack of support for facilities and infrastructure, and no budget support for the provision of facilities and infrastructure as well as the operational budget. One of the factors  that  influence  the  implementation  of  one-stop  administrative  services  in  Mulak  Ulu  District,  Lahat Regency is the lack of readiness of the district government to succeed in the implementation of PATEN.

## Keywords: policy implementation, the District Integrated Administrative Services (PATEN)

## Abstrak
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan administrasi  pada  masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang PedomanPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan(PATEN)  bahwasyarat  yang  harus  dipenuhi  untuk menyelenggarakan  PATEN,  yakni:  Syarat  Substantif  yaitu  adanya  pendelegasian  sebagian  wewenang  Bupati/ Walikota  kepada  Kepala  Kecamatan.  Syarat  Administratif yang meliputi  adanya  standar  pelayanan  dan  uraian tugas personil kecamatan, dan Syarat Teknis yang meliputi sarana dan prasarana, serta adanya pelaksana teknis. Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  PATEN  di  kecamatan  Mulak  Ulu,  Kabupaten  Lahat.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  minimnya  komitmen  dari  instansi  daerah  kabupaten  terhadap pelimpahan kewenangan di kecamatan Mulak Ulu, minimnya dukungan sarana dan prasarana, serta belum ada dukungan  anggaran  penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  anggaran  operasional.  Salah  satu  faktor  yang berpengaruh  terhadap  implementasi  pelayanan  administrasi  satu  pintu  di  Kecamatan  Mulak  Ulu  Kabupaten Lahat adalah kurangnya kesiapan pemerintahan kecamatan untuk mensukseskan pelaksanaan program PATEN.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

## A. PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  amanat  (Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN),  2010)  Agar  suatu  kecamatan dapat  dijadikan  sebagai  PATEN  ada beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi, yakni:  1).  Syarat  Substantif  yaitu  adanya pendelegasian  sebagian  wewenang  Bupati /  Walikota  kepada  Camat  yang  meliputi bidang  perizinan  dan  non  perizinan  yang ditetapkan  melalui  Peraturan  Bupati  / Walikota.  2).  Syarat  Administratif  yang meliputi  adanya  standar  pelayanan  dan uraian  tugas  personil  kecamatan  yang ditetapkan  melalui  Peraturan  Bupati  / Walikota  dan  3).  Syarat  Teknis  yang meliputi  sarana  dan  prasarana,  serta adanya  pelaksana  teknis  yang  disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Maksud  dan  tujuan  ditetapkannya (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN),  2010)  guna  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan  ini  terutama  terlihat  dari  aspek waktu  dan  biaya  pelayanan.  Melalui penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN),  warga masyarakat  dapat  menerima  pelayanan yang lebih cepat terukur dan jelas.
Namun  di  Kabupaten  lahat  dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut masih  terdapat  hamabatan,  hal  ini  dapat dilihat  dari  berbagai  permasalahan  yang dihadapi antara lain :
1. Minimnya Pelimpahan
Kewenangan  Kepada  Camat  Dari Aspek Perizinan.
Dari  231  (dua  ratus  tiga  puluh  satu) aspek  kewenangan  yang  dilimpahkan Bupati Lahat kepada Camat hanya 1 (satu) aspek  perizinan  yang  benar-benar  sudah dilimpahkan kepada Camat yaitu di bidang Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi
tentang  pemberian  dan  penerbitan  Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), sedangkan  jenis-jenis  pelayanan  perizinan lainnya yang dilimpahkan sebagian kewenangnnya  kepada  camat  baru  sebatas rekomendasi.
2. Beluma  Adanya  Uraian  Tugas Personil  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan
Pemerintah  Kabupaten  Lahat  telah mengeluarkan salah satu kebijakan berupa (Peraturan  Bupati  Lahat  Nomor  40  Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan,  2015) yang ditetapkan pada tanggal 28
September  2015,  namun  untuk  Uraian
Tugas Personil belum ada kebijakannya. 3. Belum Adanya Dukungan Sumberdaya Dalam Penyelenggaraan PATEN
a. Belum adanya dukungan anggaran Total  pagu  anggaran  dalam  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  Kecamatan Mulak  Ulu  Kabupaten  Lahat  tahun  2020 memang  mengalami  peningkatan  40,19  % dari tahun 2015, namun  peningkatan pagu anggaran    tersebut  belum  diperuntukan untuk kegiatan peneyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN)  melainkan  untuk kegiatan operasional kecamatan. b. Belum
adanya dukungan

## sumberdaya manusia
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) di  Kantor  Camat  Mulak  Ulu  Kabupaten Lahat berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan  terdapat  12  (dua  belas)  orang  yang tingkat pendidikanya sebatas SLTA.
Selain Sumber Daya Manusia
(SDM)  dilihat  dari  tingkat  pendidikan dimana  mayoritas  Pegawai  Kecamatan pendidikannya setingkat SLTA, permasalahan  lain  yang  timbul  petugas pelaksana Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) sampai saat ini  belum  pernah  diberikan  pembekalan berupa  pelatihan  atau  bimbingan  teknis tentang penyelenggaraan PATEN.
c.  Belum  ada  dukungan  sarana  dan prasarana
Selanjutnya tehadap sarana dan prasarana yang merupakan slah satu syarat tekinis  dalam  penyelenggaraan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  dinilai  belum  mendukung, seperti  kesediaan  komputer  yang  sangat terbatas,  belum  adanya  ruangan  husus seperti  loket-loket  pelayanan  sehingga proses  pelayanan  masih  dilakukan  dari ruangan ke ruangan serta belem tersedianya ruangan tunggu bagi
masyarakat yang berurusan di kecamatan
Berdasarkan gambaran
permasalahan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan  administrasi  satu  pintu Kecamatan  Mulak  Ulu  Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera  Selatan berdaarkan Pada Pelaksanaan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  4  Tahun  2010  Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan  (PATEN)  Di  Kecamatan Mulak  Ulu  Kabupaten  Lahat  Provinsi Sumatera Selatan?

## B.  TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Ripley  dan  Franklin  dalam (Alfatih, 2010) ada tiga cara yang dominan bagi  suksesnya  implementasi  kebijakan, yaitu:
1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku  ( the  degree  of  compliance  on the statute),
Tingkat  keberhasilan  implementasi kebijakan  dapat  diukur  dengan  melihat tingkat  kepatuhan  terhadap  isi  kebijakan dengan peraturan yang telah diatur.
Ripley  memperkenalkan  pendekatan “kepatuhan”  dan  pendekatan  “faktual” dalam  implementasi  kebijakan  Ripley  & Franklin  1986  dalam  (Alfatih,  2010). Pendekatan  kepatuhan  muncul  dalam literatur  administrasi  publik.  Pendekatan ini  memusatkan  perhatian  pada  tingkat kepatuhan  agen  atau  individu  bawahan
terhadap  agen  atau  individu  atasan. Perspektif  kepatuhan  merupakan  analisis karakter  dan  kualitas  perilaku  organisasi. Menurut  Ripley,  paling  tidak  terdapat  dua kekurangan  perspektif  kepatuhan,  yakni: (1)  banyak  faktor  non-birokratis  yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik.
Perspektif  kedua  adalah  perspektif faktual  yang  berasumsi  bahwa  terdapat banyak  faktor  yang  mempengaruhi  proses implementasi kebijakan yang mengharuskan  implementor  agar  lebih leluasa  mengadakan  penyesuaian.  Kedua perspektif  tersebut  tidak  kontradiktif, tetapi  saling  melengkapi  satu  sama  lain. Secara  empirik,  perspektif  kepatuhan mulai  mengakui  adanya  faktor  eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian  pada  berbagai  faktor  non- organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Berdasarkan  pendekatan  kepatuhan
dan  pendekatan  faktual  dapat  dinyatakan bahwa  keberhasilan  kebijakan  sangat ditentukan  oleh  tahap  implementasi  dan keberhasilan proses implementasi ditentukan  oleh  kemampuan  implementor yaitu: kepatuhan implementor  mengikuti apa  yang  diperintahkan  oleh  atasan,  dan kemampuan  implementor  melakukan  apa yang  dianggap  tepat  sebagai  keputusan pribadi  dalam  menghadapi  pengaruh eksternal  dan  faktor  non-organisasional, atau pendekatan faktual.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, ( smoothly  functioning  routine  and  the absence of problem).
Rutinitas    berasal    dari    kata    rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur  yang  teratur  dan  tidak  berubah- ubah.  Prosedur  itu  sendiri  adalah  tahapan- tahapan  tertentu  pada  suatu  program  yang harus  dijalankan  untuk  mencapai  suatu
tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu  pelaksanaan  pada  program  kegiatan dapat  menjadikan  implementasi  yang  baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi  kebijakan  dapat  ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya  kinerja  dan  dampak  yang dikehendaki  ( the  leading  of  the  desired performance and impact),
Bahwa  dengan  adanya  kinerja  dan dampak  yang  baik  merupakan  wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan  kebijakan  atau program  juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi  dan  perspektif  hasil.  Pada perspektif  proses,  program  pemerintah dikatakan  berhasil  jika  pelaksanaannya sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat program  yang  mencakup  antara  lain  cara pelaksanaan,  agen  pelaksana,  kelompok sasaran  dan  manfaat  program.  Sedangkan pada  perspektif  hasil,  program  dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.  Suatu  program  mungkin  saja berhasil  dilihat  dari  sudut  proses,  tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Pedoman  penelitian  penulis  melalui penelitian
terdahulu diantaranya: Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  Terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik Di Kecamatan
Sidikalang Kabupaten  Dairi  Oleh  (Susanti  et  al., 2018)  yang  memiliki  persamaan  tentang pelaksanaan pelayanan PATEN.
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten) Di  Kecamatan  Mustikajaya  Kota  Bekasi Oleh (Purnamasari & Pradana, 2017) yang memiliki  persamaan  tentang  implementasi PATEN.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Di Kota Bekasi Oleh (Susila &
Cahyani,  2019)  yang  memiliki  persamaan tentang implementasi PATEN.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah. (Sugiyono,  2013)  mengemukakan  bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi  obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
Data  yang  telah  dikumpulkan  akan dianalisis dengan teknik  deskriptif,  karena metode kualitatif jadi penelitian ini akah di olah secara deskriptif kualitatif.
Menurut Miles dan Huberman (1992)  dalam  (Gunawan,  2014)  bahwa aktifitas  analisis  data  dalam  penelitian  ini berlangsung secara interaktif dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktifitas  dalam  analisis  data,  yaitu  data reduction ,  data display dan conclusion drawing  verification .  Berikut  ini uraian terkait analisis data yang dilakukan :
1. Reduksi data (data reduction ) Data  yang  direduksi  diantaranya adalah data hasil wawancara dan observasi yang  dilakukan  terkait  Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  2010  di  Kecamatan  Mulak  Ulu Kabupaten  Lahat.  Dalam  proses  ini  data yang  kurang  relevan  dengan  penelitian akan ditinggalkan.
2. Penyajian Data (data display ) Penyajian  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat dengan  teks  yang  bersifat  naratif,  bagan, flowchart , chart ,  grafik,  matrik  dan sejenisnya.
3. Penarikan  kesimpulan  ( conclusion drawing verification )
Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## D. PEMBAHASAN
1. Tingkat Kepatuhan
a. Pembentukan Tim Teknis Implementasi Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010 tentang Pedoman Pelayanan  Administrasi Terpadu    Kecamatan  (PATEN)  dalam hubungan  dengan  pembentukan  Tim Teknis PATEN telah menunjukkan tingkat kepatuhan  dengan  telah  membentuk  Tim Teknis  melalui  Surat  Keputusan  Bupati Lahat  Nomor  :  189/KPTS/  I/2015  tentang Pembentukan  Tim  Teknis  Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kabupaten Lahat.
b.  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan

## Bupati kepada Camat
Pemerintah  Kabupaten  Lahat  telah menunjukkan  kepatuhan  dengan  telah melimpahkan sebagian kewenangan dalam pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan kepada  Camat  melalui  Keputusan  Bupati Lahat Nomor : 149 / KPTS / I / 2015, dan telah  melakukan  refisi  terhadap  peraturan yang lama melalui Peraturan Bupati Lahat No.  19  Tahun  2015  tentang  Pencabutan Keputusan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2001  tentang  Pelimpahan  Tugas  dan Wewenang  Bupati  Lahat  Kepada  Camat selaku Perangkat Daerah di Kecamatan.
Namun  tingkat  kepatuhan  tersebut dinilai  masih  rendah,  hal  ini  dapat  dilihat dari  minimnya  pelimpahan  kewenangan dari aspek perizinan kepada camat dimana baru  satu  jenis  pelayanan  perizinan  yang dilimpahkan  yaitu  pelayanan  perizinan dibidang Koperasi.
Pada    sisi  fungsi  dan  kewenangan, peran camat masih dalam tahap memberikan  keterangan  dan  rekomendasi pelayanan,  namun  kewenangan  penerbitan dokumen  masih  tetap  berada  di  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  teknis sehingga belum memperkuat posisi kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan.  Adanya  benturan  pada  sisi aturan  dan  kendala  teknis  terkait  struktur birokrasi menjadi penyebab belum
optimalnya pelimpahan kewenangan kepada Camat.
c. Penetapan Standar Pelayanan Penetapan terhadap standar
pelayanan  telah  menunjukkan  tingkat kepatuhan, dimana dapat dijelaskan bahwa berdasarkan  (Peraturan  Bupati  Lahat Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Standar
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan, 2015), Tim Teknis telah:
1. Menetapkan  beberapa  jenis  pelayanan yang  terdiri  dari  15  (lima  belas)  jenis pelayanan  non  perizinan  dan  24  (dua puluh empat) jenis pelayanan perizinan.
2. Menetapkan  persyaratan  pelayanan berdasarkan jenis pelayanan.
3. Menetapkan prosedur pelayanan mulai dari  pemohon  mencari  informasi sampai pada penerbitan dokumen.
4. Menetapkan batas waktu penyelesaian dokumen  berdasrkan  jenis  pelayanan dari  mulai  1  (satu)  hari  kerja  sampai dengan 4 (empat) hari kerja terkecuali untuk  penerbitan  dokumen  E-KTP sesuai dengan waktu penyelesaian dari Kementerian Dalam Negeri.
Menetapkan media sarana dan pengaduan PATEN yang terdiri dari: Surat Elektronik, Layanan Pesan Singkat Publik, Telepon/  Faxmile,  Kotak  Surat/  Kotak Saran, serta datang langsung ke kecamatan.
d.  Penetapan  Uraian  Tugas  Personil Kecamatan
Penetapan  uraian  tugas  personil PATEN  menunjukkan  tingkat  kepatuhan masih rendah, walaupun Pemerintah Kecamatan  Mulak  Ulu  sesuai  dengan arahan dari Bagian Pemrintahan Sekretariat  Daerah  kabupaten  Lahat  telah menetapakan  uraian  tugas  yang  langsung mengacu  kepada  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  138-270  Tahun 2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan.
Meskipun  demikian,  hal  ini  tidak sesuai  dengan  amanat  (Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 2010) pada pasal  8  ayat  (4)  yang  mengamanatkan bahwa  Uraian  Tugas  Personil  Kecamatan harus diataur melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.
e. Ketersediaan Sarana

## dan Prasarana
Pemerintah  Kecamatan  Mulak  Ulu Kabupaten  Lahat  telah  menunjukkan tingkat  kepatuhan  terhadap  pemenuhan syarat  teknis  berupa  ketersediaan  sarana dan  prasarana  serta  peralatan  pendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN).  Namun  tingkat kepatuhan  tersebut  dinilai  sangat  rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang disediakan belum memadai seperti belum adanya loket-loket pelayanan  dimana  pelayanan  dilakukan melalui  meja-meja  yang  posisinya  berada di depan pintu masuk utama Kantor Camat Mulak Ulu.
Lebih lanjut penunjang bagi masyarakat  yang  melakukan  pelayanan belum disediakan ruangan tunggu, sehingga  tempat  tunggu  sementara  bagi yang sedang menerima pelayanan ditempatkan  juga  didepan  pintu  masuk utama  Kantor  Camat  Mulak  Ulu  yang berhadapan dengan meja pelayanan. Terlebih untuk evaluasi kualitas pelayanan kecamatan dari masyarakat belum disediakan kotak saran.
Selanjutnya untuk peralatan pendukung  PATEN  sendiri  menggunakan peralatan seadanya, dilihat dari jumlah dan ketersediaannya  sangat  terbatas,  seperti komputer  yang  jumlahnya  hanya  2  (dua) unit  yang  digunakan  bukan  hanya  untuk kegiatan  PATEN  namun  untuk  semua kegiatan,  peralatan  pendukung  lainnya seperti  alat  pendingin  ruangan,  brosur, koran,  majalah  dan  media  cetak  lainnya yang belum tersedia sama sekali di Kantor Camat Mulak Ulu.

## f. Pelaksana Teknis
Pemerintah  Kecamatan  Mulak  Ulu Kabupaten  Lahat  telah  menunjukkan tingkat  kepatuhan  terhadap  pemenuhan syarat teknis yaitu ditetapkannya pelaksana  teknis  PATEN  yang  terdiri  dari petugas  informasi,  petugas  penerima berkas,  petugas  operator  komputer,  dan petugas  pemegang  kas.  Namun  tingkat kepatuhan  tersebut  dinilai  sangat  rendah, hal  ini  dapat  dilihat  dari  posisi  pelaksana teknis PATEN yang ditunjuk atau ditugaskan  oleh  Camat  berasal  dari perangkat  desa  yaitu  Sekretaris  Desa depenitif  yang  berstatus  Aparatur  Sipil Negara (ASN).
Keterlibatan  Sekretaris  Desa  sebagai pelaksana  teknis  PATEN  tentunya  akan berdampak  pada  tumpang  tindihnya  tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa depenitif yang  berstatus  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) sebagai perangkat desa.
2. Kelancaran Rutinitas Fungsi
a. Ketersediaan Alokasi Anggaran Ketersediaan alokasi
anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) di  Kecamatan  Mulak  Ulu  Kabupaten  Lahat dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan  operasional  belum  berjalan dengan  lancar,  dimana  dapat  dijelaskan bahwa,  Bagian  Pemerintahan  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Lahat selaku  yang memfasilitasi belum mengalokasikan anggaran  untuk  penyediaan  sarana  dan prasarana dan di Kantor Camat Mulak Ulu sendiri belum tersedianya alokasi anggaran operasional PATEN. b.  Sumber Daya Manusia Jumlah personil pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mulak Ulu sudah terpenuhi,  namun  untuk pelaksana  teknis  PATEN,  Pemerintah Kecamatan  Mulak  Ulu  memberdayakan Sekretaris  Desa  depenitif  yang  berstatus Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  yang diakibatkan minimnya volume kerja
Sekdes selaku ASN. Dengan
diposisikannya  Sekretaris  Desa  di  Kantor Camat  dapat  menambah  volume  kerja Sekretaris  Desa  selaku  ASN  dan  dapat membantu
kecamatan dalam
penyelenggaraan PATEN.
Meskipun tingkat
pendidikan personil pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mulak Ulu mayoritas
berpendidikan  SLTA.  Akan  tetapi,  dalam melaksanakan tugas tidak menemui kendala,  hal  ini  diakibatkan  dengan adanya  pembekalan  melalui  arahan  dan petunjuk bauk dari pejabat penanggungjawab  maupun  dari  para Kepala  seksi  pelayanan  PATEN,  serta dengan diikutsertakannya sebagian pelaksana  teknis  pada  pelatihan  dan Bimtek PATEN di tingkat kabupaten.
c. Komunikasi Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan terhadap personil
dan masyarakat  telah  dilaksanakan  dengan lancar.  Namun  dalam  rangka  pelaksanaan pelatihan  personil,  pelatihan  tersebut belum  diberikan  kepada  semua  personil, diketahui  baru  sebagian  personil  yang mendapat  pelatihan.  Hal  ini  menyebabkan belum  tersosialisasinya  kebijakan  tentang standar  pelayanan  secara  optimal  yang berpotensi  menyebabkan  terganggunya kelancaran  penyelenggaraan  pelayanan. Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat masih terus harus ditingkatkan.
d.  Koordinasi
Koordinasi antara kecamatan dengan instansi  teknis  terkait belum terselenggara dengan  baik.  Dari  beberapa  SKPD  yang terkait  dengan  penyelenggaran  pelayanan perizinan  dan  non  perizinan  dalam penerapan  kebijakan  PATEN,  pada  saat ini  baru  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  yang  secara  intensif berkoordinasi dengan kecamatan, sedangkan  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  belum terjalin koordinasi sama sekali.
Sehubungan  dengan  retribusi  yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengurus perizinan dari mulai penghitungan  sampai  dengan  pembayaran dilakukan  padapada  tingkat  kabupaten, maka  masyarakat  harus  datang  langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lahat.
Menurut  Hogwood  dan  Gun  (1978) dalam  (Aditya Fianda, 2014), untuk  dapat mengimplementasikan  kebijakan  publik secara  sempurna  ( perfect  implementation ) diperlukan  beberapa  persyaratan  tertentu diantaranya adalah komunikasi dan koordinasi  yang  sempurna.  Ketentuan  ini mensyaratkan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara  berbagai  unsur  atau  badan  yang terlibat dalam program.
3. Kinerja dan Dampak yang dikehendaki a.  Kinerja Kecamatan Dalam pelaksanaan PATEN Kinerja kecamatan dalam
pelaksanaan  PATEN  menunjukkan  bahwa kinerja  kecamatan  belum  baik,  hal  ini dapat dijelaskan bahwa:
1. Belum ada peningkatan kualitas pelayanan yang disebabkan Belum adanya  komitmen pemerintah  daerah dalam melimpahkan sebagian kewenangannya  kepada  camat,  serta Belum  adanya  dukungan  anggaran terhadap penyediaan sarana dan prasarana  dan  anggaran  operasional program PATEN.
2. Walaupun  penerbitan  dokumen  non perizinan  sudah  meningkat.  Hal  ini belum  dibarengi  dengan  peningkatan penerbitan  dokumen  perizinan  dimana untuk  penerbitan  dokumen  perizinan terhitung  tahun  2015  sebanyak  295 dokumen,  sampai  dengan  tahun  2016 sebanyak 298 dokumen hanya mengalami perubahan 1,01%.
b. Dampak Yang Dirasaka Masyarakat  Terhadap  Pelaksanaan PATEN Dampak yang dirasakan oleh masyarakat  terhadap  pelaksanaan  PATEN ada  yang  positif  dan  ada  yang  negatif, dampak positif seperti semua jenis layanan digratiskan  tanpa  dipungut  biaya,  adanya instruksi  melalui  (Surat  Edaran  Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17  Januari  2014  Perihal  Perubahan Kebijakan
Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 2014) bahwa untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam  mengurus  dokumen  kependudukan. Sedangkan  dampak  negatif  yang  timbul seperti belum terciptanya Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dimana  untuk pengurusan dokumen
perizinan masyarakat harus datang ke instansi teknis di tingkat kabupaten, serta belum meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengurusan dokumen perizinan. 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PATEN Di Kecamatan  Mulak  Ulu  Kabupaten Lahat
a. Faktor-faktor yang mendukung
1) Kesiapan  Camat  terhadap  pelayanan terdepan,  hal  ini  ditandai  pada  saat Tim Teknis
Menyusun dan melaksanakan  jadwal  waktu  dan tahapan pelaksanaan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN,
Camat  Mulak  Ulu  telah  mengajukan permohonan  agar  penyelenggaraan PATEN  perdana  diselenggarakan  di Kecamatan  Mulak  Ulu  dngan  telah mempersiapkan  syarat  teknis  berupa sarana  dan  prasarana  dan  personil kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.
2) Penyelenggaraan pelayanan tanpa dipungut biaya, hal  ini ditandai  dengan adanya  (Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  470/327/SJ  Tanggal  17
Januari 2014 Perihal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan,  2014). Ketentuan  ini  menjamin  bahwa  bagi masyarakat  yang  mengurus  dokumen kependudukan  diberikan  kemudahan dari berbagai persyaratan dan tidak ada dipungut  bayaran,  dan  Di  Kecamatan Mulak  Ulu  sebagai  unitanalisis  dalam penelitian ini, kebijakan ini ditindaklanjuti  oleh  Camat  dengan penerapan  untuk  seluruh  pelayanan pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan semuanya tanpa dipungut biaya (gratis).

## b.  Faktor Penghambat
1)  Belum  ada  dukungan  pelimpahan kewenangan  kepada  Camat,  hal  ini ditandai dari sisi fungsi dan kewenangan, peran Camat masih dalam tahap  memberikan  keterangan  dan rekomendasi  pelayanan,  kewenangan penerbitan dokumen masih tetap berada di  SKPD  teknis  sehingga  belum memperkuat  posisi  kecamatan  dalam penyelenggaraan pelayanan.
2) Belum  adanya  dukungan  anggaran,  hal ini  merupakan  bentuk  belum  adanya komitmen  pemerintah  daerah  dalam mendukung  implementasi  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010  tentang  PATEN  di  Kecamatan Mulak  Ulu,  dan  menjadi  salah  satu faktor yang menghambat dalam mencapai  keberhasilan  implementasi kebijakan.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mulak
Ulu  Kabupaten  Lahat, maka  dapat diketahui:
1. Kepatuhan terhadap implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PATEN
di  Kecamatan  Mulak  Ulu  Kabupaten Lahat masih rendah.
2. Pelaksanaan Administrasi Terpadu (fungsi  yang  rutin  dilakukan)  belum dapat dilaksanakan dengan lancar.
3. Pelaksanaan administrasi terpadu belum  berjalan  dengan  baik,  dimana belum  adanya  peningkatan  pelayanan terhadap  pelaksanaan  PATEN,  serta belum  adanya  peningkatan  penerbitan dokumen dibidang perizinan.
4. Semua  jenis  layanan  digratiskan  tanpa dipungut biaya
5. Belum terlaksananya Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  karena pengurusan dokumen perizinan
masyarakat  masih  harus  datang  ke instansi teknis di tingkat kabupaten.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010 Tentang  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Fianda,  F.  (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Konservasi  Wilayah  Pesisir  yang
Berkelanjutan . Universitas
Brawijaya.
Alfatih, A. (2010). Implementasi
Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat  (Kajian  Implementasi Program  Kemitraan  dalam  rangka Memberdayakan Usaha Kecil) .
UNPAD Press.
Gunawan. (2014). PEMERINTAHAN
DAERAH  DI  KOTA  SEMARANG DAN  KABUPATEN  SEMARANG
PROVINSI  JAWA  TENGAH  Role and  Function  Sub  Distric  in  The Implementation of Local Government In  Semarang  City  And  District  of Semarang  Central  Java  Province.
Bina Praja , 6 (4),
315–328. http://jurnal.kemendagri.go.id/index.p
hp/jbp/article/view/23/22
Peraturan  Bupati  Lahat  Nomor  40  Tahun 2015  tentang  Standar  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan, Pub. L. No. 40 (2015).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Pub. L. No. 04
(2010).
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014  perihal  Perubahan  Kebijakan dalam  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan, Pub. L. No. 470/327/SJ (2014).
Purnamasari, H., & Pradana, B. A. (2017).
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan
Administrasi Terpadu  Kecamatan (Paten)  Di  Kecamatan  Mustikajaya Kota Bekasi. Jurnal Politikom
Indonesiana , 2 (1), 62–78.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Susanti,  A.,  Kusmanto,  H.,  &  Tarigan,  U.
(2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan  Sidikalang  Kabupaten Dairi. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 6 (1), 47. https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.
1526
Susila,  A.,  &  Cahyani,  S.  D.  (2019).
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Di Kota Bekasi . 9 (Februari), 74–98.