## The Implementation Of Presidential Regulation Number 148 Of 2015 In
The Construction Of Lubuk Linggau –Curup–Bengkulu Toll Road
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau –Curup–Bengkulu
Meli Satri 1) , Harius Eko Saputra 2) , Yusuarsono 3)
1) Study Program of Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu
2) Faculty of Ilmu-Ilmu Sosial,Universitas Dehasen Bengkulu
Email: 1) melisatri70@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [15 November 2022]
Revised [30 November 2022]
Accepted [20 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  dalam  Pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk  Linggau – Curup –Bengkulu  melalui  analisis  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dilapangan. Batasan  masalah  pada  penelitian  ini  berfokus  pada  Pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk Linggau –Curup–Bengkulu  Segmen  Bengkulu-Taba  Penanjung.  Penelitian  ini menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  Edward  III  dengan  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  Pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diketahui:  (1) Komunikasi:  Implementasi  Peraturan  Presiden  No  148  Tahun  2015  dalam pembangunan  jalan  tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  sudah  berjalan  sesuai  dengan aturan  yang  ada.  (2)  Sumber  Daya:  Sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan kebijakan  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu-Taba  Penanjung sudah mencukupi. (3) Disposisi: Sebagai pelaksan kebijakan panitia pengadaan tanah mendukung  kebijakan  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  dan berusaha melaksanakan tugas dengan baik. Akan tetapi ada warga yang menunjukan sikap  tidak  mendukung  adanya  kegiatan  pembangunan  dengan  alasan  besaran  ganti rugi  yang  diterima  tidak  sesuai.  (4)  Struktur  Birokrasi:  Struktur  birokrasi  dapat memudakan  dan  menyeimbangkan  tindakan  dari  para  pelaksana  kebijakan  dalam melaksanakan  tugas  masing-masing  sesuai  dengan  bidangnya.  Secara  keseluruhan semuanya  sudah  sesuai  dengan  aturan  dan  berjalan  dengan  baik,  kendala  yang  ada dapat  terselesaikan  dan  proses  pembangunan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  success  rate  of  the  implementation  of  Presidential Regulation Number 148 of 2015 in the construction of Lubuk Linggau –Curup–Bengkulu Toll Road through analysis of data and information obtained in the field. The limitation of the problem in this  research focuses on the construction of Lubuk Linggau –Curup– Bengkulu Toll Road Bengkulu-Taba Penanjung segment. This study uses Edward  III's theory  of  policy  implementation  using  descriptive  qualitative  research  methods.  Data were collected using observation, interviews and documentation. Based on the results of  this  study,  it  is  known:  (1)  Communication:  The  implementation  of  Presidential Regulation No. 148 of 2015 in  the construction of Bengkulu-Taba Penanjung toll road has  been  running  according  to  existing  regulations.  (2)  Resources:  Human  resources in  implementing  the  land  acquisition  policy  in  the  construction  of  Bengkulu-Taba Penanjung toll road are sufficient. (3) Disposition: As the implementation of the policy, the  land  acquisition  committee  supports  Bengkulu-Taba  Penanjung  toll  road development  policy and tries to carry  out its  duties  well.  However, there are residents who show an attitude  of not supporting the existence of  development  activities on the grounds that the amount of compensation received is not appropriate. (4) Bureaucratic Structure:  The  bureaucratic  structure  can  simplify  and  balance  the  actions  of  policy implementers in carrying out their respective duties according to their respective fields. Overall  everything  is  in  accordance  with  the  rules  and  is  going  well,  the  existing obstacles  can  be  resolved  and  the  development  process  can  be  carried  out  as  it should.

## KEYWORDS
Implementation, Presidential Regulation  Number  148  Of  2015, Construction, Lubuk Linggau – Curup –Bengkulu Toll Road
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Peraturan  Presiden No.  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Pembangunan  Jalan  Tol  Sumatera  dan  Keputusan  Menteri Pekerjaan  Umum  567/KPTS/M/2010  Tahun  2010  tentang  Rencana  Induk  Jaringan  Jalan  Nasional. Pembangunan  infrastruktur  merupakan  bentuk  investasi  yang  dinilai  sebagai  salah  satu  instrumen kebijakan  untuk  pembangunan  ekonomi  atau  pengembangan  regional,  maka  perlu  dipertimbangkan investasi  tersebut  sebagai  strategi  aktif.  Strategi  aktif  sebagai  strategi  yang  di  dalam  pembangunannya dapat  mengundang  peran  serta  tidak  hanya  pemerintah  tetapi  investor  swasta.  Dimana  setiap
pembangunan  tentunya  membutuhkan  lahan/lokasi  sehingga  mekanisme  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  memegang  peran  penting  untuk  pengembangan  infrastruktur  maupun  pembangunan nasional. .
Berdasakan  data  hasil  observasi  awal  yang  penulis  dapatkan  dari  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasiaonal  Provinsi  Bengkulu  Pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk  Linggau-Curup-Bengkulu merupakan bagian dari rencana pembangunaan Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (Sumatra Toll Roads Network) dengan estimasi panjang Jalan Tol ± 95 km.
Berdasarkan  surat  dari  dinas  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang  Provinsi  Bengkulu  No. 050/3.365/II/BII-DPU-TR/2019  perihal  informasi  kesesuaian  RTRW  (Rencana  Tata  Ruang  Wilayah) Provinsi  Bengkulu  pada  Pembangunan  Jalan  Tol  menyebutkan  pengembangan  jaringan  jalan  bebas hambatan,  yaitu  jalan  yang  menghubungkan  Lubuk  Linggau-Curup-Bengkulu  akan  dibangun  oleh  PT. Hutama  Karya  (Perseroh).  Untuk  tahap  1  (satu)  Bengkulu-Taba  Penanjung,  tahap  perencanaan pembangunan  jalan  tol  dilakukan  pada  Mei-Desember  2019.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah sebagaimana  yang  tertuang  dalam  peraturan  Peresiden  Nomor  148  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan Umum.
Pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk  Linggau-Curup-Bengkulu  secara  keseluruhan  adalah  sepanjang ±  95  km  dan  melintasi  Provinsi  Bengkulu.  Pembangunan  jalan  tol  akan  melewati  beberapa kota/kabupaten  diantaranya  adalah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dan  Kota  Bengkulu,  pada pelaksanaannya  pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk  Linggau-Curup-Bengkulu  akan  dibangun  secara bertahap.  Dengan  panjang  trase  untuk  segmen  pertama  (Bengkulu-Taba  Penanjung)  dengan  panjang jalan ±17,625 km (Sta 0+000-17+625).
Ruas  Jalan  Tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  sepanjang  kurang  lebih  17,625  km  (Sta  0+000 – 17+625)  melalui  1  (satu)  kabupaten  yaitu  kabupaten  Bengkulu  Tengah  yang  mencakup  3  (tiga) kecamatan  dan  6  (enam)  desa,  dan  Kota  Bengkulu  yang  mencakup  1  (satu)  kecamatan  dan  1  (satu) desa.  Secara  umum  rute  pembangunan  jalan  tol  melewati  beberapa  area  tata  guna  lahan  yaitu diantaranya  persawahan,  perkebunan,  vegatasi,  pemukiman  dan  sebagainya.  Luas  tanah  yang diperlukan  untuk  implementasi  konstruksi  ruas  jalan  tol  tersebut  adalah  2.709.768,62  m²  berlokasi  di kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu dengan total bidang tanah sebanyak 10 bidang.
Proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol mulai dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi bagi pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan sesuai Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor  30  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Bengkulu  Nomor  Tahun  2016 Tentang  Pedoman  Ganti  Rugi  Tanam  Tumbuh  Pengadaan  Tanah  Bagi    Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum.  Namun  dalam  proses  pembebasan  tanah  yang  dilakukan  pada  saat  akan dimulainya pembangunaan jalan tol, tidak semuanya berjalan lancar, masih terjadi tarik ulur antara para pemilik  tanah  dengan  pemerintah.  Meskipun  telah  beberapa  kali  dilakukan  perhitungan  ulang  oleh  tim Kantor  Jasa  Penilaian  Publik  (KJPP),  warga  tetap  tak  bersedia  melepas  lahan  mereka (https://bengkuluekspres.rakyatbengkulu.com).

## LANDASAN TEORI

## Definisi Implementasi
M enurut  Horn  dalam  Tahir  (2014:55),  “mengartikan  implementasi  sebagai  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  baik  individu  individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  digaris kan  dalam  kebijakan”. Sedangkan  menurut  Mulyadi  (2015:12),  implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

## Definisi Implementasi Kebijakan
Menurut  George  Edward  III  (1980)  (dalam  dalam  syahruddin  2019    :27)  menyatakan  bahawa implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan    kebijakan  dan konsekuensi  atau  akibat  dari  kebijakan  pada  kelompok  sasaran  yang  dipengaruhinya.  Menurut  George Edward III (1980) (dalam syahruddin 2019 :58-63) ada 4 (empat) indikator yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

## Definisi Pengadaan Tanah
Pengadaan  tanah  merupakan  perbuatan  pemerintah  untuk  memperoleh  tanah  untuk  berbagai kegiatan  pembangunan,  khususnya  bagi  kepentingan  umum  (Sumardjono,2009:280).  Menurut  Iskandar
(2010:2) Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah  untuk  kepentingan  umum,  sedangkan  yang  kedua  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriftif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah penomena yang telah terjadi atau sedang  terjadi  dimana  hasil  dari  riset  disajikan  dalam  rankaian  kata-kata  dan  tidak  mengungakan perhitungan statistik.
Menurut  sugiyono  (2016:14)  Metode  penelitian  kualitatif  mengunakan  human  instrumen  untuk mengumpulkan  data  seperti  bertanya,  menganalisis,  memotret  dan  mengkonstruksi  objek  yang  diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  serta  sifat-sifat  mengenai  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.
Menurut  sugiyono  (2018:207)  menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitalif  bersifat  holistik (menyeluruh,  tidak  dapat  dipisah-pisahkan),  sehingga  penelitian  kualitatif  tidak  akan  menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek , (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Adapun fokus dan indikator penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Tabel 1. Fokus Dan Indikator Penelitian
Fokus Penelitian Indikator Penelitian Implementasi  peraturan  presiden No 148 Tahun 2015 Dalam Pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu segmen Bengkulu-Taba Penanjung Implementasi  Kebijakan  Oleh  George  Edward  III  (1980,dalam syahruddin 2019 :58-63) 1.  Komunikasi a  Transmisi,
b  Kejelasan,
c  Konsistensi.
2.  Sumberdaya
Bagaimana Ketersediaan Sumberdaya Pendukung. a  Sumberdaya Manusia b  Sumberdaya Anggaran c  Sumberdaya Peralatan d  Sumberdaya Kewenangan
3.  Disposisi
Bagaimana  kesediaan  dari    pada  implementor  untuk carry out kebijakan tersebut.
4.  Struktur Birokrasi
Bagaimana  dengan  kesesuaian  organisasi  birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
Informan  dalam  penelitian ini  peneliti  tentukan  dengan  metode  purposive  sampling,  teknik  pengambilan sampel    sumber    data    dengan    pertimbangan    dan    tujuan    tertentu.  Pertimbangan  tertentu    yang    di maksud  adalah  memilih  sumber  data  atau  orang  yang  di  anggap paling tahu tentang  apa yang di harapkan Sugiyono (2016;300)..
Karakteristik yang harus dimiliki oleh informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Pegawai tetap Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2.  Mengerti,  memahami  dan  mengetahui  kegiatan  pengadaan  tanah  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3.  Terlibat Secara Langsung Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah;
4.  Bersedia dimintai waktu untuk melakukan wawancara.
Sedangkan untuk karakteristik informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Masyarakat yang tanahnya menjadi lokasi pembangunan jalan tol;
2.  Masyarakat yang menerimah ganti kerugian dari proses pengadaan tanah;
3.  Bersedia dimintai waktu untuk melakukan wawancara.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.:
1.  Observasi  (Pengamatan).  Dalam  penelitian  observasi  atau  pengamatan  adalah  suatu  teknik pengumpulan  data  dengan  pengamatan  secara  langsung  kelapangan  terhadap  objek  yang  diteliti.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  mengenai  Implementasi  PP No  19  Tahun  2021  Dalam  Pembangunan  Jalan  Tol  Lubuk  Linggau-Curup-Bengkulu  Segmen Bengkulu-Taba Penanjung.
2.  Wawancara  ( interview ).  Wawancara  yaitu  pertemuan  yang  langsung  direncanakan  antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Wawancara digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus    diteliti,    dan  juga   apabila    peneliti ingin  mengetahui hal-hal    dari  responden    yang    lebih    mendalam    dan    jumlah    respondennya    sedikit    atau  kecil (Sugiyono, 2016:137).
3.  Dokumentasi.  Dokumen  merupakan  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu, dapat  berbentuk  tulisan, gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang.  Dokumen  yang  berbentuk  tulisan  misalnya catatan  harian,  sejarah  kehidupan,  biografi,  peraturan  dan  kebijakan.  Dokumen  yang  berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, skesta dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya  seni  yang  dapat  berupa  gambar,  patung,  film  dan  sebagainya.  Studi  dokumen  merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016: 240).
Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di  dapat  mengenai  tahapan-tahapan  implementasi  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  jalan  tol Bengkulu-Lubuk  Linggau.  Berdasarkan  data  tersebut,  proses  analisa  penelitian  ini  dilakukan  mulai  dari membaca,  mempelajari, dan menelaah data  dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2016:246-252),diantaranya sebagai berikut:
1.  Reduksi  Data.  Kegiatan  reduksi  data  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memilih  data  yang dianggap  penting,  merangkum  dan  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting  dan  membuang  yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung
2.  Penyajian  Data  (data  display).  Setelah  proses  reduksi  data,  proses  selanjutnya  adalah  melakukan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk grafik maupun diagram. Tujuan  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  untuk  memudahkan  peneliti  mendeskripsikan  suatu peristiwa/kejadian yang memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.
3.  Penarikan  Kesimpulan  (conclusion  drawing/verification).  Kesimpulan  awal  yang  ditemukan  dalam penelitian  ini  hanya  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  apabila  ditemukan  data-data  yang  kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsiten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Dalam implementasi suatu kebijakan tidak bisa dipungkiri adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya baik yang positif maupun negatif, baik itu yang mendukung maupun yang menghambat. Demikian  pula  dalam  implementasi  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu-Curup- Lubuk  Linggau  Ruas  Bengkulu-Taba  Penanjung  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  dan  faktor pedukung. Faktor penghambat dan faktor pendukung tersebut dapat dilihat dari Implementasi Kebijakan Oleh  George  Edward  III  (1980,  dalam  Syahruddin  2019:58-63)  yaitu  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi dan struktur birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  proses  pelaksanaan pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  tol  Bengkulu-Taba  Penanjung,  dimana  faktor  tersebut  menjadi penentu  dari  keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengadaan  tanah  di  Bengkulu-Taba  Penanjung. Dimana  informasi  yang  disamaikan  antara  pelaksana  kebijakan  (panitia  pengadaan  tanah)  dengan kelompok  sasaran  (masyarakat  pemilik  lahan)  tersampaikan  dengan  baik  melalui  rapat  maupun sosialisasi.

## Sumber daya
Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol  Bengkulu-taba  penanjung  tergolong  sudah  mencukupi.  Untuk  sumber  daya  anggaran  dalam pembangunan jalan tol ini sebesar Rp33,12 triliun yang bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) dan  pinjaman  perbankkan.  Khusus  di  Desa  Sukarami,  ada  sebanyak  113  bidang  tanah  yang  terkena dampak.  dengan  77  bidang  merupakan  area  persawahan  dengan  total  ganti  rugi  sebesar Rp47,834.700.000, sisanya sebanyak 36 bidang tanah merupakan area darat dengan total warga Desa
Sukarami  yang  terkena  proyek  (WTP)  sebanyak  88  orang.  Enam  warga  terdampak  tol  (WTP)  di  Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menolak ganti rugi.

## Disposisi
Bermacam-macam  respon  yang  muncul  dalam  kegiatan  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu-Taba Penanjung,  Untuk  sikap  pelaksana  kebijakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengadaan  tanah  dalam pembangunan  jalan  tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  ini  menunjukan  sikap  yang  positif.  Untuk  sikap masyarakat sendiri ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung alasannya masyarakat merasa bahwa pembangunan jalan tol ini belum terlalu dibutukan di Provinsi  Bengkulu. Namun meski demikian warga  mau  tidak  mau  harus  setuju  dan  mendukung  sebab  pembangunan  jalan  tol  ini  merupakan kebijakan  dari  pemerintah  pusat  dimana  setiap  provinsi  harus  dibangun  jalan  tol  yang  juga  merupakan program Strategis Nasional.

## Struktur birokrasi
Struktur birokrasi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Bengkulu- Taba  Penanjung  yang  diterapkan  setiap  instansi  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  dapat memudakan  dan  menyeimbangkan  tindakan dari  para  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan  tugas masing-masing  sesuai  dengan  bidangnya.  Dimana  pembagian  wewenang  tersebut  bertujuan  untuk memfokuskan kinerja para birokrat agar dapat menjalankan perannya masing-masing. Struktur birokrasi pada setiap tim yang bekerja dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah menjadi salah satu faktor penentu  keberhasilan  terlaksananya  kebijakan  pengadaan  tanah  dakam  pembangunan  jalan  tol Bengkulu-Curup- Lubuk Linggau ruas Bengkulu-Taba Penanjung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan Komunikasi
Implementasi  Peraturan  Presiden  No  148  Tahun  2015  dalam  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu- Taba Penanjung sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Informasi yang disamaikan oleh panitia pengadaan  tanah  kepada  masyarakat  pemilik  lahan  mulai  dari  pemberitahuan  acara  pembangunan sampai dengan pembebasan lahan serta masalah besaran ganti rugi tersampaikan dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi.

## Sumber daya
Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  tergolong  sudah  mencukupi.  Untuk  sumber  daya  anggaran  dalam pembangunan  jalan  tol  sudah  ditetapkan  sebelum  pelaksanaan  pembangunan.  Untuk  sumber  daya kewenangan, pada pelaksanaan pengadaan tanah kewenangan yang diberikan sudah sangat baik sesuai dengan tugas instansi masing-masing

## Disposisi (sikap pelaksana)
Sebagai pelaksanan kebijakan panitia pengadaan tanah mendukung kebijakan pembangunan jalan tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  dan  berusaha  melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Akan  tetapi  ada  warga yang menunjukan sikap tidak mendukung adanya kegiatan pembangunan dengan alasan besaran ganti rugi yang diterima tidak sesuai.

## Struktur birokrasi
Struktur birokrasi dapat memudakan dan menyeimbangkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam  melaksanakan  tugas  masing-masing  sesuai  dengan  bidangnya.  Dimana  pembagian  wewenang tersebut  bertujuan  untuk  memfokuskan  kinerja  para birokrat  agar  dapat  menjalankan  perannya  masing- masing

## Saran
1.  Memberikan pemahaman kepada  masyarakat agar dapat mendukung segala kebijakan pemerintah dalam membangun inprastruktur untuk kemajuan dimasa mendatang.
2.  Pemerintah harus lebih memperhatikan nilai ganti rugi disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tanah. Agar  tidak  menimbulkan  kerugian  Bagi  mereka  yang  tanahnya  dibebaskan  tetapi  lebih Menguntungkan  dan  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  mereka  karena  Kompensasi  disini  menjadi kompensasi keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika, Jakarta. Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung
: Alfabeta.
Gunanegara,  2008,  Rakyat  Dan  Negara  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan,  Peraturan Gubernur  No.  250  Tahun  2009  tentang  Panitia  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta.
Mudakir Iskandar Syah, 2007, Dasar-dasar pembebasan tanah untuk kepentingan umum, Jala Permata, Jakarta.
Mulyadi, D. 2015, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfbeta.
Maria W Sumardjono, 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta, Kompas. Mudakir, Iskandar Syah. 2010, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jakarta, Jala Permata Angkasa. Poerwadharminta, WJS. 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta.
Santoso, Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Soemarjono, Maria S. W., 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi, Kompas, Jakarta. Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syahruddin. 2019, implementasi kebijakan publik: konsep,teori dan studi kasus. Bandung : nusa media. Winarno, Budi. 2014: 148. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Cetakan Kedua. CAPS. Yogyakarta.
Febriani. 2016. Implementasi Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (Pkbr) Di Badan Pemberdayaan  Perempuan  Keluarga  Berencana  (Bppkb)  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  (Kajian Pada  Pik-r  Sman  1  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah).  Jurnal  Professional  Fis  Unived Vol. 3 No. 3.
Lorita,  Evi.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Berdasarkan  Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Jurnal Professional Fis Unived Vol. 2 No.2.
Marianata,  Anita.  2014.  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Perumahan  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  Di  Rusunawa  Kelurahan  Dusun  Besar  Kecamatan  Singaran  Pati  Kota Bengkulu. Jurnal Professional Fis Unived Vol.1 No.2.
Papalia, Irfan. 2018. Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam. Journal of Lex renaissance Vol.  3 No 1:171-188.
Yusak  Ipu1,  Cathas  Teguh  Prakoso.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Pengadaan  tanah  Dalam Pembangunan  Perluasan  Lokasi  Bandara  Kol.  Ra.  Bessing  Malinaujurnal.  Journal  of  Paradigma Vol. 8 No. 2.
Rante,  Alfrida  T.  2018.  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Pertumbuhan  Penduduk  Di Provinsi Bengkulu (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu). Jurnal Professional Fis Unived Vol. 5 No 1.
Subekti,  Rahayu.  2016.Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Journal of yustisia Vol. 5 No. 2:376-394.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra.
Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  567/KPTS/M/2010  Tahun  2010  tentang  Rencana  Umum  Jaringan Jalan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum .
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah    Bagi  Pembangunaan  Untuk Kepentingan  Umum  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032.
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum