## ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
O leh: H . Z ulkarnain Suleman, M . H i

## ABSTRAK
Tulisan ini menguraikan tentang asas personalitas keislaman; salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Pe-radilan Agama. Asas ini menegaskan empat hal. Pertama, tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama. Itu berarti yang berwenang dalam menyelesaikan perkara adalah pengadilan agama. Kedua, yang berperkara adalah orang- orang Islam. Itu berarti, non muslim tidak ada keharusan untuk tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Ketiga, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama terbatas pada hukum perdata tertentu. Itu berarti, ketundukan tersebut bukan bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata, melainkan bidang tertentu, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedakah dan perwakafan. Keempat, hukum yang diberlakukan adalah hu-kum Islam, yaitu hukum yang berkenaan dengan keperdataan. Hukum ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

## Kata Kunci: Personalitas Keislaman, KHI

## A. Pendahuluan
Ada empat asas dalam diskursus hukum keperdataan. Satu di antaranya asas personalitas. Asas ini menegaskan bahwa pem-berlakuan hukum bergantung atau mengikuti subyek hukum atau orangnya, yakni warga negara di mana pun keberadaannya. 1 M enurut Abdul Gani Abdullah asas ini pada umumnya selalu berkaitan dengan segi-segi internasional dalam hal keperdataan, seperti dibi c arakan di dalam H ukum Perdata Internasional. H ukum Perdata Internasional juga dikategorikan sebagai salah satu pokok bahasan dari H ukum Antar-Tata H ukum ( H ATA H ). Sekalipun demikian, segi-segi hukum publik di dalam H ukum Perdata Internasional
1 Tiga asas lainnya ialah asas teritorial , perlindungan, uni v ersalitas, dan personalitas. Jika asas teritorial adalah berlakunya hukum perdata bergantung  atau mengikuti wilayah atau negara, maka asas perlindungan didasarkan pada asas nasional. Sementara asas uni v ersal adalah asas pemberlakuan hukum se c ara sama. Asas ini juga disebut sebagai asas persamaan. L ihat Adami C ha z ami, Pelajaran Hukum Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 1 99 0), h. 205.
Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam
masih dijumpai, seperti pembi c araan mengenai wilayah keberlakuan hukum perkawinan di Indonesia di samping hukum lainnya. 2
Peraturan antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu peristiwa hukum yang akan diperbuat apalagi diakibatkan oleh perbedaan kewarganegaraan menimbulkan pertanyaan: hukum ma-nakah yang mengatur peristiwa hukum tersebut ? Pertanyaan ini tidak c ukup dijawab se c ara sederhana, tetapi terlebih dahulu perlu ditinjau dengan asas-asas hukum.
Asas hukum itu akan memberikan rin c ian operasional bagai-mana menemukan hukum yang akan diberlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang terlihat mengikat masing-masing pihak. Dengan kata lain gejala sema c am itu menampakkan keberadaan pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum. Salah satu asas hukum yang dapat memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diberlakukan, menurut Abdul Gani Abdullah adalah asas perso-nalitas. 3
Se c ara historis, pada z aman kolonial penerapan hukum perdata B elanda di Indonesia melalui jalan konkordansi. Solusi hukum ini bersi f at diskriminati f . Sebab telah melahirkan pembedaan golongan warga negara, seperti B umiputera, Timur Asing, dan golongan Eropa. Implikasi dari konkordansi ini adalah strati f ikasi sosial di tengah masyarakat, dan se c ara tidak langsung melahirkan apa yang disebut asas personalitas keturunan.
B erbeda dengan asas personalitas keturunan, asas personalitas yang menjadi v okus kajian makalah ini di c irikan oleh f aktor keis-laman sehingga ia disebut dengan asas personalitas keislaman.

## B. Pengertian
Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kun c i dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pe-meluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. 4
2 Abdullah Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1 99 4), h. 48.
3 Ibid.
4 M . Y ahya H arahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1 99 7), C it. 3, h. 37-38.
182

## ISSN: 1907-0985

## C. Landasan Legalitas-Formal Asas Personalitas Keislaman
Se c ara legalitas f ormal, asas personalitas keislaman telah diatur dalam U ndang- U ndang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1 9 8 9 . Y aitu pada B ab I Ketentuan U mum, B agian Kedua pasal 2, yang berbunyi: " Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pen c ari keadilan yang beragama Islam me-ngenai perkara perdata tertentu . . . " . 5
Dalam rumusan ini terlihat bahwa personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yuridiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukanlah ketundukan yang bersi f at umum meliputi semua bidang hukum perdata. Akan tetapi ketundukan personalitas muslim kepadanya bersi f at khusus, sepanjang bidang hukum perdata tertentu. demikian M . Y ahya H arahap. 6
B idang hukum perdata tertentu agaknya meliputi aspek perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedakah dan perwaka f an. H al ini se c ara eksplisit ter c antum dalam B ab III, Kekuasaan Pengadilan, pasal 4 9 ayat 1, sebagai berikut: " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama untuk antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan ; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ; waka f , dan shada q ah. 7
Dari UU PA di atas, dapat ditarik tiga aspek tentang asas personalitas keislaman, yaitu: pertama, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. Kedua , perkara perdata yang disengketakan harus mengenal perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waka f , dan shada q ah. Ketiga, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

## D. Asas Personalitas Keislaman dalam KHI
Kompilasi H ukum Islam (K H I) terbentuk dengan c ara meng-himpun dan menyeleksi berbagai pendapat f ikih mengenai persoalan perkawinan, kewarisan dan perwaka f an dari kitab-kitab yang ber-jumlah 38 kitab. Pelaksanaan seluruh proses pembentukan K H I itu dilakukan oleh seluruh Tim Pelaksana Proyek Pembangunan H ukum Islam melalui yurisprudensi yang seluruhnya, ke c uali K H . Ibrahim H osen, berasal dari Depag dan M ahkamah Agung RI. Tujuan utamanya adalah memenuhi kelengkapan
5 H . Z ainal Abidin Abubakar, (penghimpun), Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Y ayasan al- H ikmah, 1 99 3), C et. 3, h. 244.
6 M . Y ahya H arahap, op. cit., h. 38.
7 H . Z ainal Abidin Abubakar, op. cit., h. 25 9 .
183
Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam
teknis yustisial Peradilaan Agama sebagai pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan itu. 8
Se c ara garis besar K H I memuat tiga buku: B uku I tentang perkawinan ; B uku II tentang kewarisan ; dan B uku III tentang per-waka f an. Ketentuan-ketentuan hukum dalam K H I, se c ara rin c i dalam bidang perkawinan dijabarkan dalam 170 pasal ; kewarisan 44 pasal ; dan perwaka f an berjumlah 15 pasal. Praktis jumlah keseluruhan 22 9 pasal dalam tiga buku hukum.
U ntuk melihat aspek personalitas keislaman dalam K H I, ada empat unsur dari asas personalitas keislaman dapat dijadikan dasar rujukan, yaitu:
Pertama , hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam . Dengan merujuk kepada kategorisasi hukum Islam yang dibuat Atho M ud z har, maka K H I merupakan bagian dari hukum Islam. M enurut mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta ini, bahwa sepanjang perjalanan sejarah hukum Islam, ada empat ma c am hukum Islam, yaitu: Kitab-kitab f ikih, f atwa- f atwa ulama, keputusan-keputusan pe-ngadilan agama, dan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. 9 Dengan demikian, K H I masuk dalam kategori perundang-undangan di negeri-negeri muslim.
Se c ara substansial diyakini bahwa materi hukum pada K H I adalah norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam, karena banyaknya pasal-pasal dalam K H I yang sesuai dengan ajaran al- Q uran dan al-Sunnah. Karena itu, Ahmad A z har B asyir mengatakan bahwa K H I seluruhnya bersumber kepada hukum Islam tanpa terikat kepada suatu ma z hab tertentu, dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia, dan memelihara ruh syariat. 10 Se-dangkan H . B usthanul Ari f in menyebut K H I sebagai f ikih dalam ba-hasa U ndang- U ndang. 11 Sementara HM . Taher A z hari memandangnya sebagai bentuk tasyri' Islami. 12
U nsur pertama dari asas personalitas keislaman ini, di an-taranya terdapat dalam pasal 4, yang berbunyi: " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam " . Di antara ketentuan hukum Islam adalah larangan terhadap wanita kawin dengan pria non muslim. Dalam pasal 44,
8 L ihat Penjelasan U mum K H I poin 5 pada Inpres No. 1 tahun 1 99 1.
9 M . Atho M ud z har, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi , ( Y ogyakarta: Titian Ilahi Press, 1 99 8), h. 9 1. 10 L ihat Ahmad A z har B asyir, " Pemasyarakatan K H I M elalui Jalur Pendidikan Non- Formal " , dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 5 Tahun III, (Jakarta: Al- H ikmah dan Direktorat Pembinaan B adan Peradilan Agama Islam, 1 99 2).
11 H . B usthanul Ari f in, " Kompilasi: Fikih dalam B ahasa U ndang- U ndang " , dalam Pesantren, No. 2 /V ol. II / 1 9 85, (Jakarta: P3 M , 1 9 85), h. 25-30.
12 HM . Taher A z hari, " K H I Sebagai Alternati f : Suatu Analisis Sumber-Sumber H ukum Islam " , dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun II, (Jakarta: Al- H ikmah dan Direktorat Pembinaan B adan Peradilan Agama Islam, 1 99 1), h. 1 9 .
184
disebutkan: " Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak bera-gama Islam " .
Ketika perkawinan dilangsungkan, maka kedua c alon mem-pelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Ada dua bentuk pe-rjanjian perkawinan, yaitu taklik talak dan perjanjian lain. Kedua bentuk perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 dan 4 6 ). Kedua , hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berkenaan dengan keperdataan. Y ang dimaksud dengan keperdataan di sini bukan dalam pengertian yang umum. M elainkan dalam c akupan yang khusus, atau dalam bahasa U ndang- U ndang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1 9 8 9 , berupa perkara perdata tertentu . Dalam hal ini hanya meliputi persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waka f dan sedakah. Keenam persoalan keperdataan ini terrangkum dalam tiga buku: B uku I tentang perkawinan, yang dijabarkan dalam 170 pasal ; B uku II tentang kewarisan, dijabarkan dalam 44 pasal ; dan B uku III tentang perwaka f an, dijabarkan dalam 15 pasal.
Ketiga , tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama. Artinya, ketika terjadi peristiwa hukum yang berkenan dengan enam ma c am keperdataan di atas, maka yang berwenang dalam menyelesai-kannya adalah pengadilan agama.
Dalam K H I disebutkan beberapa wewenang pengadilan aga-ma, di antara dalam pasal 8, yang berbunyi: " Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak " . Karena itu, bila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, maka isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (pasal 4 6 ayat [2]).
Demikian juga, jika suami hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat i z in dari Pengadilan Agama. Jika tidak, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 5 6 ayat [2]). Dan Pengadilan Agama, itu pun hanya memberikan i z in, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; c a c at badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; dan ia tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).
Tidak hanya perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 88), gugatan sua-mi atas istri terhadap pengingkaran anak yang lahir dari istrinya (pasal 102), sahnya per c eraian di depan Pengadilan Agama (pasal 115), gugatan c erai istri (pasal 132), yang bersentuhan dengan Pengadilan Agama, namun juga perkara berkaitan dengan kewarisan.
Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam
Para ahli waris baik se c ara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk me-lakukan pembagian harta warisan. B ila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat me-ngajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan (pasal 188). Pengadilan Agama juga dapat menyerahkan harta warisan dari pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui atau tidaknya, kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 1 9 1). Keempat , yang berperkara beragama Islam. Jika terjadi perkara yang berkenaan dengan perdata yang enam hal di atas, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah yang berperkara itu beragama Islam atau tidak ? Dengan ungkapan lain, pengadilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara keperdataan jika yang terlibat di dalamnya orang Islam. Non muslim atau selain agama Islam, tidak menjadi wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikannya.

## E.  Asas Personalitas Keislaman: Penerapan dan Strategi 1.Penerapan Asas Personalitas Keislaman
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas personalitas keislaman harus meliputi para pihak yang berseng-keta. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama. Dalam hal yang seperti itu sengketa tunduk kepada kewengan Peradilan U mum.
Selain itu, landasan hubungan hukumnya harus berlan-daskan hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewengan lingkungan peradilan agama. M isalnya, hubungan hu-kum ikatan perkawinan antara suami istri adalah hukum barat. Sekalipun suami istri beragama Islam, asas personalitas keislaman mereka, ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. O leh karena itu sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Peradilan Negeri. Demi-kian termaktub dalam surat M ahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1 9 83 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi U jung Pandang.
Isi surat M ahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya penga- dilan agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilang- sungkan. Dengan demikian, seseorang yang me-langsungkan
perkawinan se c ara Islam, perkaranya tetap wewenang pengadilan agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.
Jadi penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keis-laman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Jika asas personalitas telaah didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, maka sengketanya mutlak atau ab-solut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.

## 2. Strategi Penerapan Asas Personalitas Keislaman
U ntuk menerapkan asas personalitas keislaman diperlukan strategi. Ada dua patokan sebagai strategi untuk menerapkan asas personalitas keislaman. Y aitu apa yang ia sebut dengan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Y ang dimaksud dengan patokan umum yaitu patokan yang bersi f at f ormil. Faktor f ormil ini adalah untuk menentukan keislaman seseorang f ormil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman  yang bersangkutan. M aka ketika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya su-dah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat dike-temukan dari KTP, sensus kependudukan, SI M dan surat keterangan lain. B isa juga dari kesaksian. Sedangkan yang dimaksud dengan patokan saat terjadi adalah bahwa pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.
M enurut M . Y ahya H arahap, kedua hal di atas menjadi syarat dari asas personalitas keislaman berdasar saat terjadi hubungan hukum. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewe-nangan peradilan agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara mereka telah bertukar agama dari Islam ke agama lain. M isalnya. Pada saat dilangsungkan perkawinan, suami-istri sama-sama beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. B eberapa tahun kemudian suami atau istri beralih dari agama Islam. Kemudian terjadi sengketa per c eraian. 13
Dalam kasus ini sebenarnya telah terpenuhi asas persona-litas keislaman. Sengketa per c eraian mereka harus tunduk menjadi kewenangan peradilan agama. B ahwa peralihan agama dari suami atau
13 M . Y ahya H arahap, op. cit., h. 3 9 .
187
Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam
istri, hal itu tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut.
Pandangan ini didasarkan pada antara lain putusan M ahkamah Agung Tanggal 15 Pebruari 1 9 77 No. 72 6 K / Sip / 1 9 7 6 . Patokan yurisprudensi tersebut se c ara normati f menegaskan: " Setiap penyelesaian sengketa perkawinan, per c eraian, ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika ikatan perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam, kemu-dian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan hukum yang diterap-kan untuk menyelesaikan sengketa perkara, berdasarkan hukum Islam. Sebaliknya jika pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu pihak tidak beragama Islam. Tetapi pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu telah beragama Islam. Pada kasus yang seperti itu tidak melekat asas personalitas keislaman. Apa yang mereka sengketakan, tidak tunduk menjadi wewenang Peradilan Agama " . M engapa demikian ? M enurut M . Y ahya H arahap karena untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Akan tetapi ditentukan oleh f aktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan hukum berlangsung. 14
U ntuk memperjelas penerapan asas personalitas, penulis turunkan dua c ontoh kasus. Keduanya dikutip dari Abdul Gani Abdullah. 15 Pertama, adalah pasangan suami-istri tidak beragama Islam yang pernikahannya di c atat di Kantor C atatan Sipil (K C S) kemudian mereka masuk Islam, tetapi salah satu pihak ingin ber c erai ; ke pengadilan manakah per c eraian itu diajukan dan apa dasar teoritisnya sehingga pengajuannya ke pengadilan tersebut ? U ntuk kasus perkawinan ini, ada beberapa hal yang dapat memberi gambaran teoritis. M asuknya pasangan itu menjadi pe-nganut agama Islam dapat bermakna bahwa seluruh segi hukum yang mengikat hubungan suami-istri mereka diakui telah sesuai dan dibenarkan menurut ajaran Islam, termasuk hubungan hukum perkawinannya. Dengan begitu, perkawinan mereka tidak perlu diperbaharui, demikian pula dengan kata nikah yang mereka miliki tidak perlu dilakukan penggantian, atau tidak perlu diganti dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor U rusan Agama Ke c a-matan. O leh karena itu, kedudukan akta nikah di sini
14 Ibid., h. 40.
15 Abdul Gani Abdullah, op. cit., h. 52-2 6 .
188
bukan menjadi indikator bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut ajaran agama Islam, tetapi semata-mata sebagai bukti adanya perni- kahan.
Apabila di antara mereka ada yang ingin ber c erai, maka penentuan pengadilan yang berwenang tempat diajukannya per-mohonan ikrar talak atau gugatan c erai kembali melihat berdasarkan segi di atas, yakni apakah asas hukum terapan, asas agama atau asas pilihan hukum. Asas hukum terapan pada kasus itu tidak di f ungsikan sehingga tidak digunakan untuk menentukan dasar kewenangan pengadilan karena beberapa hal berikut: (1) hukum yang diterapkan pada waktu akad nikah mereka berlangsung adalah seperti yang ditunjuk agama mereka semula ; (2) hukum terapan ini tidak mengatur lebih lanjut hubungan hukum mereka, tetapi hanya sebatas akad nikahnya dengan bukti bahwa akibat berpindah agama tidak menyebabkan putusnya hubungan hukum nikah mereka ; (3) akad nikah mereka yang dikeluarkan K C S tidak lagi ber f ungsi sebagai indikator perkawinan yang dilakukan menurut agamanya semula, tetapi semata-mata menjadi bukti adanya hubungan hukum nikah yang dibenarkan hukum ; (4) kalaupun hukum terapan dipandang masih  turut mengikat pasangan suami-istri setelah akad nikah, maka dengan berpindah agama ke Islam, hubungan hukum perkawinan mereka sejak masuk Islam tunduk pada hukum menurut ajaran agamanya sekarang. Asas agama harus di f ungsikan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang dengan pemikiran teoritis bahwa asas agama yang dimaksudkan di sini harus dikembalikan pada asas personalitas keislaman. Karena pasangan suami-istri telah masuk Islam, maka bagaimanapun mereka diling-kupi oleh asas agama. B erdasarkan analisis tersebut, kasus per c e-raian dari pasangan suami- istri dalam kasus perkawinan kedua di atas termasuk lingkup kewenangan pengadilan agama. Asas pilihan hukum tidak di f ungsikan dalam analisis ini, karena tidak rele v an. C ontoh kedua, adalah pasangan suami-istri seperti kasus di atas, tetapi sang istri masuk Islam sedangkan suaminya tidak mau masuk Islam, oleh sebab itu istri ingin ber c erai ; ke pengadilan ma-nakah gugatan c erai tersebut diajukan dan atas dasar apa teori-tisnya sehingga diajukan ke pengadilan tersebut ?
Dari kasus ini timbul hal seperti yang ditunjuk dalam pasal 1 9 f PP 9 tahun 1 9 75. Dapat direka dua jenis permasalahan hukum yang terkait dengan penentuan pengadilan yang berwenang, yakni suami menggungat c erai atau istri menggugat c erai atau gugatan pembatalan perkawinan.
Apabila suami menggugat c erai, terdapat dua dasar teoritis yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri: (1) pengaju perkara adalah
Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam
seorang yang dimaksud oleh ketentuan UU No. 1 tahun 1 9 74 tentang perkawinan bahwa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang menganut agama lainnya, atau kebalikan dari maksud UU No. 7 tahun 1 9 8 9 yakni yang tidak bergama Islam ke Pengadilan Negeri ; (2) adapaun hukum yang melahirkan hubungan hukum perka-winan pasangan itu yang ditunjukkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1 9 74 tidak ber f ungsi lagi seperti yang diuraikan dalam analisis teoritis kasus kedua sekalipun dalam kenyataannya seakan-akan mendukung dasar teorits tersebut.
Jika istri yang telah masuk Islam itu bermaksud menggugat c erai, maka perlu ditinjau dasar teoritisnya guna menentukan pengadilan tempat gugatan diajukan, yaitu sebagai berikut: (1) asas agama, yakni asas personalitas keislaman yang melingkupi istri juga dikehendaki oleh negara agar hak hukum istri terlindungi. H ak hukum istri untuk dilindungi menjadi kewajiban UU No. 7 tahun 1 9 8 9 dengan asas personalitas keislamannya, sebaliknya UU No. 7 tahun 1 9 8 9 ini tidak mempunyai rentang arti apabila asas itu tidak di f ungsikan pada orang Islam tersebut ; (2) di dalam UU No. 7 tahun 1 9 8 9 memang disebutkan istilah orang-orang yang beragama Islam. Istilah orang-orang itu bukanlah bermakna bahwa di an-tara dua pihak yang berperkara di Pengadilan Agama harus sama-sama beragama Islam. Istilah orang-orang itu harus bermakna masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut tentu banyak kemungkinan di antara anggota komunitas itu terdapat seseorang bersuamikan seseorang yang tidak lagi beragama Islam dan menjadi anggota komunitas atau kelompok masyarakat yang tidak beragama Islam.

## F. Penutup
U raian singkat di atas, sesungguhnya hanya sebuah tawaran alternati f pemikiran teoritis. H al itu dimaksukan sebagai salah satu upaya solusi hukum yang dihadapi pen c ari keadilan atau Pengadilan Agama, yang berorientasi pada keinginan untuk menampilkan dimensi hori z ontal dari norma hukum di dalam UU No. 7 tahun 1 9 8 9 . Kedua  dimensi yang nis c aya terkandung dalam tiap norma hukum Indonesia itu merupakan sebuah wajah implementasi c ita hukum dari norma f undamental negara, yakni Pan c asila seperti terkandung dalam pembukaan UU D 1 9 45.
Kerangka teoritis di atas dipedulikan pada tiap permasalahan hukum orang Indonesia yang beragama Islam karena mempunyai kaitan langsung dengan instrumen historis UU No. 7 tahun 1 9 8 9 sebagai konsekwensi kehadiran regulasi baru peradilan agama dalam program legislasi nasional
190
seperti diperkenalkan UU No. 14 tahun 1 9 70 dengan istilah peradilan khusus.
Selain itu, kerangka analitis dengan dukungan pemikiran teoritis di atas digunakan semata-mata untuk menghindari kemung-kinan terjadinya gejala erosi keislaman pada rentang pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama.

## Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1 99 4).
Adami C ha z ami, Pelajaran Hukum Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 1 99 0).
Ahmad A z har B asyir, " Pemasyarakatan K H I M elalui Jalur Pendidikan Non- Formal " , dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 5 Tahun  III, (Jakarta: Al- H ikmah dan Direktorat Pembinaan B adan Peradilan Agama Islam, 1 99 2).
H . B usthanul Ari f in, " Kompilasi: Fikih dalam B ahasa U ndang- U ndang " , dalam Pesantren, No. 2 /V ol. II / 1 9 85, (Jakarta: P3 M , 1 9 85).
H . Z ainal Abidin Abubakar, (penghimpun), Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Y ayasan al- H ikmah, 1 99 3), C et. 3.
HM . Taher A z hari, " K H I Sebagai Alternati f : Suatu Analisis Sumber-Sumber H ukum Islam " , dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun II, (Jakarta: Al- H ikmah dan Direktorat Pembinaan B adan Peradilan Agama Islam, 1 99 1).
M . Atho M ud z har, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi , ( Y ogyakarta: Titian Ilahi Press, 1 99 8).
M . Y ahya H arahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1 99 7), C et. 3.
192