## Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja di Ketinggian

## Evaluation of the Implementation of Occupational Safety and Health Workers at Height
Nikhen Hanifah Alvianshah (1) , Merry Sunaryo (1) , Friska Ayu (1) , Muslikha Nourma Rhomadhoni, (1) Ratna Ayu Ratriwardhani (1)
(1) Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan, Universitas Nadlatul Ulama Surabaya, Indonesia
Korespondensi Penulis: Merry Sunaryo, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, merry@unusa.ac.id

## ABSTRAK
Penggantian DSP merupakan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan ketinggian. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan K3 bekerja di ketinggian berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2016 pada pekerjaan penggantian DSP di PT. PLN UPT Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat observasional yang melibatkan 7 informan yaitu pekerja penggantian DSP, pengawas K3 dan project manager. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada informan menggunakan teks pedoman wawancara dengan mengacu Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam  Pekerjaan  Ketinggian.  Hasil  penelitian  yang  diketahui  melalui  observasi  dan  wawancara menunjukkan  bahwa  pekerjaan  penggantian  DSP  masih  kurang  peduli  terhadap  aspek  K3,  belum melaksanakan  kesiapsiagaan  tanggap  darurat,  dan  terdapat  tenaga  kerja  yang  kurang  berkompeten. Penyebab  dari  permasalahan  tersebut  adalah  kurangnya  SDM  yang  menyebabkan  perusahaan memanfaatkan  tenaga  kerja  lepas  harian,  hal  tersebut  disampaikan  secara  langsung  oleh  project manager  melalui  wawancara.  Secara  keseluruhan  pekerjaan  penggantian  DSP  belum  sepenuhnya melakukan penerapan K3 bekerja di ketinggian sesuai Permenaker No. 9 Tahun 2016, salah satunya yaitu  rencana  kesiapsiagaan  dan  tanggap  darurat.  Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada perusahaan  adalah  dengan  meningkatkan  screening,  monitoring,  dan  evaluasi,  perusahaan  dapat memberikan induction khusus yang membahas terkait jenis pekerjaan di ketinggian dan update regulasi terbaru tentang K3 bekerja di ketinggian untuk dapat diterapkan sehingga potensi dan risiko bahaya dapat di minimalisir.
Kata Kunci: K3, Bekerja di ketinggian, DSP, Permenaker

## ABSTRACT
Disconnecting Switch Panthograph replacement is a type of work related to height. The purpose of this study to evaluate the application of K3 works at altitude based on Permenaker No. 9 of 2016 on DSP replacement work at PT. PLN up to date. This research method uses observational qualitative research involving 7 informants, namely DSP replacement workers, K3 supervisors and project managers. Data obtained through observation and interviews to informants using the text of the interview guidelines with reference Permenaker No. 9 of 2016 on K3 in altitude work. The results of the study are known through observation and interviews show that the DSP replacement work is still less concerned with aspects of K3, has not implemented emergency response preparedness, and there is a less competent workforce. The cause of the problem is the lack of human resources that causes the company to utilize daily freelance labor, it was conveyed directly by the project manager through an interview. Overall DSP replacement work has not fully implemented K3 work at height according to Permenaker No. 9 of 2016, One of them is the emergency preparedness and response plan. Recommendations that can be given to the company is to improve screening, monitoring, and evaluation, the company can provide a special induction that discusses related types of work at height and the latest regulatory updates on K3 work at height to be applied so that the potential and risk of danger can be minimized
Keywords: K3, Working at Height, DSP, Regulation of the Ministry of Labor

## PENDAHULUAN
Bekerja  di  ketinggiaan  adalah  bekerja pada  suatu  tempat  tinggi  yang  dapat  berisiko bagi  pekerja  mengalami  cidera  jika  jatuh  dari tempat  itu.  Menurut  International  Labour Organization  (ILO)  tahun  2015,  diperkirakan secara global ada 60.000 kecelakaan kerja fatal per  tahunnya,  dari  142  kematian,  penyebab utama disebabkan karena jatuh dari ketinggian sebesar  45%  (ILO,  2015).  The  Health  and Safety  Executive  tahun  2017,  menyebutkan bahwa  jumlah  cidera  fatal  untuk  pekerja  per tahun  berdasarkan  jenis  kecelakaan  terdapat sebanyak  137  pekerja  meninggal  dunia  di tempat kerja dan diperkirakan 609.000 pekerja menderita cedera tidak fatal dari kegiatan kerja, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 5,5 juta hari  kerja.  Terdapat  kesamaan  pada  jenis kecelakaan yang menjadi penyebab cedera fatal per  tahunnya  disebabkan  hanya  dari  dua  jenis kecelakaan  yang  berbeda  yaitu,  jatuh  dari ketinggian dan kecelakaan kendaraan. Berbagai masalah  diatas  timbul  karena  adanya  faktor penyebab, diantaranya adalah tenaga kerja yang kurang  berpengalaman,  peralatan  yang  tidak layak  pakai,  kondisi  lingkungan  kerja  yang tidak  aman,  menggunakan  sarana  dan  pra sarana yang tidak sesuai dengan peruntukannya,  serta  management  perusahaan yang  belum  sepenuhnya  peduli  terhadap keselamatan (Nurhijrah,2018)
Hasil  observasi  awal  yang  dilakukan menggunakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko  (IBPR)  yang  diperoleh  dari  pejabat  K3 perusahaan, jenis risiko yang paling tinggi ada pada pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian, salah satunya ialah pada pekerjaan penggantian  DSP  500  Kv.  PLN  Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi  1  atau  yang  disingkat  dengan PUSMANPRO-UPMK  1  menyebutkan  bahwa telah terjadi kecelakaan mayor sebanyak 1 kali dan  kecelakaan  minor  sebanyak  4  kali  dan kejadian  nearmiss  lainnya  sebanyak  17  kali, kejadian  tersebut  lebih  sering  dialami  pada pekerjaan yang dilakukan di ketinggian.
Informasi  pada  observasi  awal  yang didapatkan dari ketua Safety Advisor menyatakan  bahwa  penggantian  DSP  500  kV ini merupakan salah satu pekerjaan ketinggian yang memiliki nilai risiko tertinggi dibandingkan  dengan  unit  kerja  lainnya  yang berada di UPT Bekasi, serta masih ditemukannya  pekerja  yang  kurang  peduli terhadap  aspek  K3  pada  saat  bekerja,  seperti
merokok  di  atas  ketinggian  dan  melakukan angkat  angkut  material  lama  tepat  di  atas peralatan baru.
Dampak dari tindakan tersebut tentunya dapat  berpotensi  menyebabkan  kecelakaan kerja hingga menimbulkan kematian, selain itu juga dapat menyebabkan kerugian material dan penurunan citra perusahaan. Terdapat beberapa penelitian  sejenis  tentang  keselamatan  bekerja diketinggian, penelitian dengan judul Penilaian Risiko  Keselamatan  Kerja  pada  Pekerjaan Ketinggian di Proyek Bogor Valley Residence dan  Hotel  PT.X  Tahun  2014  yang  dilakukan oleh  (Modjo  r,  dkk,  2014)  hanya  membahas tentang  penilaian  risiko  bekerja  di  ketinggian menggunakan dokumen HIRARC.
Oleh  sebab  itu  peneliti  tertarik  unuk mengevaluasi kesesuaian syarat-syarat bekerja diketinggian  sesuai  dengan  Permenaker  No.  9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  dalam  pekerjaan  pada ketinggian  pada  unit  pekerjaan  penggantian DSP di PT. PLN UPT Bekasi.

## SUBYEK DAN METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif  observasional  dengan  menggunakan pendekatan cross sectional yaitu variabel sebab atau  risiko  dan  akibat  atau  kausal  diukur kemudian  dikumpulkan  dalam  waktu  dan situasi  yang  sama  (Notoatmodjo,  2010). Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Wilayah kerja PT PLN (Persero) UIT JBT UPT Bekasi pada bulan September 2022 – November 2022. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  metode  observasi  dan  wawancara kepada  informan  serta  didukung  oleh  kajian pada  dokumen  perusahaan.  Informan  pada penelitian  ini  terdiri  dari  5  informan  dengan posisi  pekerjaan  sebagai  pekerja  penggantian DSP,  1  informan  sebagai  pengawas  K3  dan  1 informan  dengan  posisi  pekerjaan  sebagai project  manager.  Latar  belakang  pendidikan dari  total  informan  diketahui  yaitu  terdapat  5 informan dengan latar belakang pendidikan S1 teknik  elektro  dan  2  informan  dengan  latar belakang SMK kejuruan listrik. Informan pada penelitian ini memilki rentang usia paling muda 21 tahun dan paling tua adalah 34 tahun. Masa kerja  terlama  yang  dimiliki  oleh  informan adalah 8 Tahun Teknik analisa data menggunakan  metode  keabsahan  data  yakni triangulasi dengan membandingkan antara hasil
9 ~ Nikhen Hanifah Alvianshah, Merry Sunaryo, Friska Ayu, Muslikha Nourma Rhomadhoni, Ratna Ayu Ratriwardhani …
observasi  lapangan  dan  wawancara  dengan regulasi Permenaker No. 9 Tahun 2016

## HASIL
1. Penerapan Bekerja di Ketinggian (Perencanaan)
Tabel 1. Hasil Identifikasi Penelitian pada Penerapan Perencanaan

## HASIL IDENTIFIKASI
Perencanaan Permenaker No. 9 Tahun 2016 Hasil Observasi Hasil Wawancara Bab II Pasal 4 Ayat 1 “ pengurus wajib memastikan  bahwa  semua kegiatan bekerja pada ketinggian telah direncanakan  dengan  tepat, dilakukan dengan cara yang aman, dan di awasi ”
Hasil  observasi  menunjukkan bahwa  telah  dilaksanakannya perencanaan  kerja  dengan tepat melalui penerapan sistem izin kerja serta telah di awasi oleh Supervisor pekerjaan, site  manager dan Pengawas K3
“perencanaan  kerja  ada  teh  yang  buat  itu  PM sama  pengawas,  kemudian  di  sosialisasikan  ke kita supaya kita ndak asal kerjanya, selama kita kerja selalu di pantau teh sama safetynya kadang juga  ada  PM  dating  untuk  ngontrol  pekerjaan” (Informan 1)
“setau  saya  ada  neng,  dari  orang  safety  nya biasanya  dibawa  terus  waktu  briefing,  kalau pengawasan  sih  kita  selalu  diawasi  setiap  hari sama pegawas K3 neng (Informan 4) “pasti ada teh karena itu penting sekali, PM juga ikut  nyusun  dan  itu  kita  lampirkan  pada  work permit  atau  dokumen  ijin  kerja,  kan  saya pengawasnya teh, jadi saya wajib ada setiap hari” (Informan 6) “perencanaan  pasti  utama  sebelum  kita melakukan pekerjaan neng, saya juga di damping oleh  safety  saya  untuk  menyusunnya,  kalau untuk  pengawasan  saya  selalu  melakukan visiting untuk mengontrol orang-orang lapangan” (Informan 7) Bab II Pasal 4 Ayat 2 “ pengurus wajib memastikan  bahwa  semua kegiatan bekerja pada ketinggian  hanya  dilakukan jika situasi dan kondisi kerja tidak membahayakan keselamatan  dan  kesehatan tenaga kerja dan orang lain Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan bahwa pekerjaan  selalu  dikerjakan apabila  kondisi  lingkungan kerja  dan  cuaca  mendukung. Hal tersebut
dibuktikan melalui  tabel  keadaan  cuaca PDKB (Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan)
“pekerjaan  kita  ini  sangat  bahaya  teh,  apalagi hubungannya  sama  listrik  juga,  jadi  kita  pasti kerja kalau nggk hujan” (Informan 2) “pastinya  kerja  kalau  nggk  hujan  mbak” (Informan 5)
Hasil wawancara informan utama di dukung oleh informan  6  selaku  informan  pendukung,  dan diperkuat  oleh  informan  7  selaku  informan kunci, berikut kutipannya:
“saya  selalu  menghimbau  saat  briefing  teh, apabila  terdapat  cuaca  yang  tidak  mendukung, segera  menghentikan  aktivitas  pekerjaan” (Informan 6) “kami  selalu  memprioritaskan  keselamatan pekerja teh, karena pekerjaan kami ini pekerjaan yang  sangat  membahayakan,  dan  saya  selalu memberikan  warning  ke  pengawas  untuk mengstop  pekerjaan  apabila  terjadi  cuaca  atau kondisi kerja yang membahayakan” (Informan 7)
Bab  II  Pasal  5  Ayat  1 “ pengurus wajib memperhatikan dan Hasil
observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  telah
“kalau untuk IBPR justru yang paling utama teh, kan  didalem  work  permit  ada  tuh  IBPR,  mulai dari  identifikasi  bahaya,  lalu  penilaian  risiko
melaksanakan penilaian
risiko  dalam  kegiatan  atau aktifitas  pekerjaan  pada ketinggian” dilaksanakannya  Identifikasi bahaya  dan  penilaian  risiko (IBPR) bahayanya, baru saya susun upaya pengendaliannya  untuk  meminimalisir  bahaya yang ada “(Informan 6)
“kalo  bahaya  yang  mungkin  terjadi  sih  banyak neng disini, yang paling utama ya jelas ya neng, kan pekerjaan ini dilakukan diketinggian sekitar 5-7 meter, jadi potensi bahayanya bisa jatuh dari atas,  terus  kan  ini  area  listrik  neng,  jadi  ada kemungkinan  kesetrum  juga,  disini  cuacanya juga  terbuka  neng  lumayan  panas  hehee” (Informan 2)
“em kalo jenis bahaya ya jatuh dari ketinggian ini sih,  terus  kami  yang  dibawah  palingan  kalo  ga hati-hati  juga  bisa  kejatuhan  benda  berat  dari atas,  terus  ada  bahaya  listrik  juga  mbak” (Informan 5) “potensi  bahaya  disini  ada  beberapa  teh,  ada ketinggian, tersetrum, kejatuhan benda dari atas, terjepit atau terbentur kan juga bisa aja teh disini, cuacanya disini juga panas, ada bahaya ketubruk alat berat, tapi yang paling riskan ketinggian ini sih teh” (Informan 6) Bab  II  Pasal  5  Ayat  2 “ pengurus wajib memastikan  bahwa  bekerja pada  ketinggian  tersebut hanya dilakukan jika pekerjaan  yang  dimaksud tidak  dapat  dilakukan  di lantai dasar” Hasil  observasi  menunjukkan pada  pekerjaan  penggantian DSP  telah  dipastikan  bahwa tidak dapat dilakukan di lantai dasar
“iya  teh  pekerjaan  DSP  ini  tidak  mungkin dilakukan dibawah, karena yang kita kerjakan itu lokasinya ada di switchyard dengan ketinggikan 5-7 meter” (Informan 6)
Hasil  wawancara  tersebut  di  dukung  oleh informan  7  selaku  informan  kunci,  berikut kutipannya:
“pekerjaan  DSP  ini  letaknya  di  atas  the, lokasinya pun bukan didasar lantai, kita harus ke switchyard dan penggantian DSP ini ketinggiannya  5-7  meter,  itulah  mengapa pekerjaan kita ini jenisnya pekerjaan ketinggian” (Informan 7) Bab II Pasal 5 Ayat 3 dan 4 “pengurus wajib melakukan  langkah  yang meliputi: a. Memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan
kondisi yang memadai
jalur masuk atau jalur keluar b. Memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  telah direncanakannya denah lokasi kerja atau hazard mapping
“di area kerja banyak dilengkapi kayak symbol- simnol bahaya gitu sih neng” (Informan 4) “sudah ada mbak, di pintu masuk juga ada kayak logo bahaya listrik, terus juga ada kayak tali pita warna  kuning  hitam  itu  mbak,  saya  nggak  tau Namanya hehe” (Informan 5)
Hasil  wawancara  tersebut  di  dukung  oleh informan 6 selaku informan pendukung, berikut kutipannya:
“pekerjaan DSP ini ada hazard mappingnya kok teh, itu saya sosialisasikan juga kepada pekerja, terus  untuk  akses  masuk  dan  keluar  juga  sudah jelas  kalau  di  switchyard,  symbol  bahaya  juga ada disekitar, dan safety line disekitar area kerja juga” (Informan 6)
Pernyataan  yang  disampaikan  oleh  informan pendukung,  diperkuat  oleh  informan  7  selaku informan kunci, berikut kutipannya:
“pasti  itu  teh,  hazzard  mapping  yang  membuat adalah  safety  kami,  kemudian  kami  juga memfasilitasi  peralatan  keselamatan  kerja, karena  pekerjaan  kami  risikonya  tinggi” (Informan 7)
11 ~ Nikhen Hanifah Alvianshah, Merry Sunaryo, Friska Ayu, Muslikha Nourma Rhomadhoni, Ratna Ayu Ratriwardhani …
Bab  II  Pasal  5  Ayat  5 huruf  a “pengurus  wajib
menyediakan peralatan kerja  untuk  meminimalkan jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi  dari  jatuhnya tenaga kerja” Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  telah disediakannya  peralatan  kerja untuk  meminimalkan  jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi  dari  jatuhnya tenaga  kerja  yakni  berupa perangkat  pelindung  jatuh bagi setiap tenaga kerja
“pasti  disediakan  teh  karena  itu  sangat  penting digunakan pada pekerjaan di ketinggian, apabila jatuh  bisa  di  minimalisir  jarak  jatuhnya,  jadi nggak langsung gitu teh” (Informan 6)
Pernyataan  diatas  diperkuat  oleh  informan  7 selaku informan kunci, berikut kutipannya: “kami  dari  segi  management  perusahaan  juga peduli  terhadap  keselamatan  pekerja  teh,  sudah kami  sediakan  teh  peralatan  kerja  berupa perangkat pelindung jatuh” (Informan 7)
Bab  II  Pasal  5  Ayat  5 huruf b “Pengusaha dan/atau  pengurus  wajib menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian” Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  telah dilaksanakannya  sistem  izin kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan  yang  dibuktikan melalui  adanya  dokumen  izin kerja “dokumen ijin kerja setau saya ada teh, tapi yang ngurus biasanya pengawas K3” (Informan 1)
“setau  saya  ada  neng,  dari  orang  safety  nya biasanya dibawa terus waktu briefing (Informan 4)
Pernyataan  utama  di  atas  menunjukkan  bahwa pada pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen izin kerja, hal tersebut di dukung oleh jawaban  dari  informan  6  selaku  informan pendukung, berikut kutipannya:
“work permit atau dokumen ijin kerja saya yang buat teh, saya yang ngurus, dan  itu  diwajibkan  ada  sebelum  pekerjaan dimulai (Informan 6)
Pernyataan di atas di perkuat oleh jawaban dari informan 7 selaku informan kunci, berikut kutipannya:
“kalo  work  permit  itu  sudah  kewajiban  kami neng, sebelum pekerjaan wajib ada” (Informan 7)

## 2. Penerapan Bekerja di Ketinggian (Prosedur Kerja)
Tabel 2. Hasil Identifikasi Penelitian pada Penerapan Prosedur Kerja

## HASIL IDENTIFIKASI
Prosedur Kerja Permenaker No. 9 Tahun 2016 Hasil Observasi Hasil Wawancara Bab  III  Pasal  6  ayat  2 huruf  a “pengurus  wajib memiliki prosedur kerja yang  meliputi  teknik  dan cara perlindungan jatuh secara tertulis” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen  prosedur  kerja yang  berisi  tentang  teknik dan cara perlindungan jatuh,
“ada  sih  teh,  didalam  dokumen  prosedur  kerja ditulis  juga  tentang  teknik  dan  cara  perlindungan jatuh” (Informan 6)
Hasil wawancara tersebut di perkuat oleh informan 7 selaku informan kunci, berikut kutipannya: “pastinya ada teh, karena jenis pekerjaan kita adalah pekerjaan  ketinggian,  jadi  kita  harus  menyiapkan teknik dan cara perlindungan  jatuh sebagai bentuk pencegahan  dan  juga  pengendalian,  tentunya  hal tersebut  juga  di  sosialisasikan  sama  safety  kami kepada pekerja-pekerja” (Informan 7)
Pada hasil  wawancara dan observasi di atas,  maka dapat  diketahui  bahwa  pengurus  telah  memiliki prosedur  kerja  tentang  teknik  dan  cara  perlingan jatuh.
Bab  III  Pasal  6 ayat  2 huruf  b “pengurus  wajib Hasil
observasi menunjukkan  bahwa  pada “setau saya ada teh, karena sempat di sosialisasikan juga  ke  kita  selaku  pekerja,  supaya  kita  juga  tau
memiliki prosedur kerja yang meliputi cara pengelolaan peralatan secara tertulis” pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen  prosedur  kerja yang berisi tentang pengelolaan peralatan secara tertulis terkait  pengelolaan  peralatan,  karena  peralatan  itu kita juga yang pakai” (Informan 1)
“di dalam prosedur kerja sudah dituliskan the terkait cara  pengelolaan  peralatan,  saya  juga  sudah sampaikan  ke  pekerja-pekerja  supaya  ikut  aware juga terhadap peralatan” (Informan 6) Hasil wawancara tersebut di perkuat oleh informan 7 selaku informan kunci, berikut kutipannya: “ada  kok  the,  karena  itu  penting  bagi  kami,  kalau kami tidak memiliki prosedur terkait itu kami bakal terbengkalai  bahkan  tidak  tau  bagaimana  cara pengelolaan peralatan dengan cara baik dan benar” (Informan 7) Bab  III  Pasal  6 ayat  2
huruf  c “pengurus  wajib memiliki prosedur kerja yang  meliputi  teknik  dan cara melakukan pengawasan pekerjaan secara tertulis” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen  prosedur  kerja yang  berisi  tentang  teknik dan cara pengawasan pekerjaan secara tertulis
“waduh,  kalau  tidak  ada  prosedur  terkait pengawasan pekerjaan, saya mending asal ngawasin aja  teh  hahaha,  jadi  gini  teh  cara  pengawasan pekerjaan  juga  ada  prosedurnya  teh,  supaya mempermudah  pelaporan  dan  juga  saya  sebagai pengawas  mengerti  batasan-batasan  yang  akan dilakukan” (Informan 6)
Hasil wawancara tersebut di dukung oleh informan 7 selaku informan kunci, berikut kutipannya: “Teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan juga kami bukan asal teh, semuanya tertulis bahkan saya selaku PM juga melakukan pengawasan untuk mengontrol pekerjaan di lapangan” (Informan 7)
Bab  III  Pasal  6  ayat  2 huruf  d “pengurus  wajib memiliki prosedur kerja yang  meliputi  pengamanan tempat kerja secara tertulis” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen  prosedur  kerja tentang pengamanan tempat kerja “ada juga teh, semuanya tertulis lengkap di prosedur kerja,  supaya  kita  bisa  melakukan  tindakan bagaimana  cara  pengamanan  tempat  kerja,  bukan hanya saya aja teh, pekerja pun begitu mangkanya saya juga sosialisasikan kepada mereka” (Informan 6)
Hasil wawancara tersebut di dukung oleh informan 7 selaku informan kunci, berikut kutipannya: “kalau  kita  tidak  punya  prosedur  kerja  terkait pengamanan  tempat  kerja,  apabila  ada  suatu  hal yang  berpontensi  membahayakan  kita  bakal  panik semua  teh,  oleh  sebab  itu  saya  juga  mengarahkan safety  saya  untuk  menyampaikan  ke  pekerja- pekerja” (Informan 7)
Bab  III  Pasal  6 ayat  2
huruf  e “pengurus  wajib memiliki prosedur kerja yang meliputi Kesiapsiagaan dan tanggap darurat” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP belum memiliki rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat
“waduh teh setau saya kalo rencana tanggap darurat disini  tidak  ada,  yang  saya  tau  kalau  ada  keadaan darurat  ya  saya  langsung  lari,  kita  juga  nggak disediakan  obat-obatan  kecil,  jadi  kita  sedikit kesusahan kalau misal ada luka kecil kayak kegores gitu teh “(Informan 1)
“kalau rencana tanggap darurat secara tertulis ndak ada teh, saya paham kok maksudnya teteh gimana, tapi  kami  emang  sepertinya  belom  ada.  palingan kalau  ada  kondisi  tanggap  darurat  kita  berusaha menyelamatkan  diri  sendiri  aja  gitu  sih  teh” (Informan 2)
Informan  1  dan  2  memberikan  informasi  bahwa pada pekerjaan penggantian DSP belum menerapkan  rencana  tanggap  darurat,  pernyataan itu  diperkuat  oleh  informasi  yang  didapatkan  dari
13 ~ Nikhen Hanifah Alvianshah, Merry Sunaryo, Friska Ayu, Muslikha Nourma Rhomadhoni, Ratna Ayu Ratriwardhani …
informan  pendukung  selaku  project  manager, berikut kutipannya:
“kalo  tanggap  darurat  yang  khusus  gitu  gaada  sih neng, terus p3k juga kan posisinya disitu ada kantor yang  udah  nyediain  kotak  P3K,  tinggal  kekantor hehehe” (Informan 6) Pernyataan  informan  6  diperkuat  oleh  informan  7 yang  bertugas  sebagai  pengawas  K3,  beliau memberikan informasi sebagai berikut:
“punten  kalau  soal  rencana  tanggap  darurat  kami masih  belum  menerapkan  neng,  kami  kekurangan SDM  untuk  membentuk  emergency  respon  team, untuk  P3K  kami  tidak  menyediakan  dilokasi  kerja ini,  karena  kami  menilai  bahwa  lokasi  kerja  kami masih  dilingkup  UPT  yang  dekat  dengan  kantor, nah dikantor itu sudah ada kotak P3K” (Informan 7) Bab III Pasal 7 “Pengusaha dan/pengurus wajib memasang perangkat pembatasan  daerah  kerja untuk  mencegah  masuknya orang yang tidak berkepentingan” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP telah memasang safety  line atau  pembatas area kerja
“iya neng ada kok, dan safety line memang dipasang dari awal sebelum kita mulai kerja” (Informan 3) “pembatas area kerja dipasang dari awal neng, dan itu  dipasang  di  area  kerja  yang  kita  gunakan” (Informan 4)
Pernyataan informan utama di atas di dukung oleh jawaban  dari  informan  6  selaku  informan pendukung, berikut kutipannya:
“wahhh  syarat  wajib  itu  teh,  harus  ada  safety  line karena apabila ada orang lain masuk bisa tau bahwa area  yang  diberi  pembatas  merupakan  area  yang sedan ada aktivitas pekerjaan (Informan 6)
Bab  III  Pasal  8 “pengurus wajib  memastikan  bahwa berat  barang  yang  boleh dibawa tenaga kerja
maksimum 5 kg, jika barang melibihi  5kg  maka  harus dinaikkan  atau  diturunkan dengan menggunakan sistem katrol” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP terdapat kegiatan kerja yang melibatkan pengangkatan dan penurunan  barang  dengan berat  barang  kurang  lebih 80  kg  yang  dilakukan menggunakan  katrol  alat berat atau crane
“Pekerjaan  DSP  ini  ada  kegiatan  pelepasan  dan pemasangan  material  baru  teh,  dan  itu  beratnya sekitar  80  kg,  jadi  memang  pada  pekerjaan  ini tersedia  alat  berat  berupa  crane  untuk  membantu menaikkan dan menurunkan material” (Informan 1) “pihak perusahaan sih menyediakan alat crane teh, karena  kalau  di  angkat  manual  sangat  tidak mungkin, berat teh hahaha (Informan 2)
Hasil  wawancara  oleh  informan  1  dan  2  selaku informan utama di dukung oleh informan 6 selaku informan pendukung berikut kutipannya:
“pihak perusahaan telah memfasilitasi teh, bisa sih dibawa  satu  persatu  gitu  materialnya,  akan  tetapi memakan  waktu  lama  dan  harus  merakit  kembali pada saat diatas, jadi mending  memakai alat crane untuk  mempermudah  dan  juga  lebih  safety  untuk pekerja pastinya” (Informan 6)
Pernyataan  di  atas  di  perkuat  oleh  jawaban  dari informan 7 selaku informan kunci, berikut kutipannya: “kami nggak mau ambil risiko teh, karena pekerjaan di  ketinggian  apabila  dilakukan  angkat  angkut material  secara  manual  bisa  berpotensi  pekerja tersebut  terjatuh  atau  materialnya  yang  jatuh  dan mengenai pekerja lainnya bahkan materialnya juga bisa rusak, jadi lebih baik menggunakan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan” (Informan 7)
Bab  III  Pasal  9 “pengurus
wajib membuat rencana
Hasil observasi
menunjukkan  bahwa  pada “waduh teh setau saya kalo rencana tanggap darurat disini  tidak  ada,  yang  saya  tau  kalau  ada  keadaan
tanggap darurat secara
tertulis paling sedikit
meliputi:
a. Daftar ERP team
b. Peralatan ERP
c. Fasilitas P3K serta sarana evakuasi
d. Nomor telepon pihak- pihak terkait dalam
penanganan tanggp darurat
e. Denah loasi dan jalur evakuasi pekerjaan penggantian DSP belum memiliki rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat darurat  ya  saya  langsung  lari,  kita  juga  nggak disediakan  obat-obatan  kecil,  jadi  kita  sedikit kesusahan kalau misal ada luka kecil kayak kegores gitu the” (Informan 1)
“kalo rencana  tanggap darurat  secara  tertulis ndak ada teh, saya paham kok maksudnya teteh gimana, tapi  kami  emang  sepertinya  belom  ada,  palingan kalau  ada  kondisi  tanggap  darurat  kita  berusaha menyelamatkan  diri  sendiri  aja  gitu  sih  teh” (Informan 2)
Informan  1  dan  2  memberikan  informasi  bahwa pada pekerjaan penggantian DSP belum menerapkan  rencana  tanggap  darurat,  pernyataan itu  diperkuat  oleh  informasi  yang  didapatkan  dari informan  pendukung  selaku  project  manager, berikut kutipannya:
“kalo  tanggap  darurat  yang  khusus  gitu  gaada  sih neng, terus p3k juga kan posisinya disitu ada kantor yang  udah  nyediain  kotak  P3K,  tinggal  kekantor hehehe” (Informan 6)
Pernyataan  informan  6  diperkuat  oleh  informan  7 yang  bertugas  sebagai  pengawas  K3,  beliau memberikan informasi sebagai berikut:
“punten  kalau  soal  rencana  tanggap  darurat  kami masih  belum  menerapkan  neng,  kami  kekurangan SDM  untuk  membentuk  emergency  respon  team, untuk  P3K  kami  tidak  menyediakan  dilokasi  kerja ini,  karena  kami  menilai  bahwa  lokasi  kerja  kami masih  dilingkup  UPT  yang  dekat  dengan  kantor, nah dikantor itu sudah ada kotak P3K” (Informan 7)

## 3. Penerapan Bekerja di Ketinggian (Teknik Bekerja Aman)
Tabel 3. Hasil Identifikasi Penelitian pada Penerapan Teknik Bekerja Aman
HASIL IDENTIFIKASI Teknik Bekerja Aman Permenaker No. 9 Tahun 2016 Hasil Observasi Hasil Wawancara Bab  IV  Pasal  12 “Upaya untuk mencegah jatuh dari lantai kerja sementara dapat  menggunakan  alat penahan  jatuh  perorangan berupa  tali  ulur  Tarik otomatis    ( rectractable lanyard )  atau  tali  ganda dengan pengait dan peredam  kejut  ( double lanyard  with  hook  and absorber )” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan  penggantian  DSP telah terdapat upaya pencegahan jatuh dari lantai kerja sementara berupa pemakaian  alat  penahan jatuh  berupa  tali  ganda dengan pengait dan peredam kejut  ( double  lanyard  with hook and absorber )
“Alat  penahan  jatuh  sudah  disediakan  kepada pekerja  teh,  alat  penahan  jatuh  dipekerjaan  ini  itu berupa  tali  yang  ada  di  body  harness  itu  the, modelannya  tali  ganda  kayak  gitu  loh,  dan  itu  ada kayak  shock  absorber,  jadi  kalo  teteh  belum  tau shock absorber itu apa, biasanya teh disebut peredam kejut,  nah  jadi  kalo  pekerja  jatuh  nanti  tekanan jatuhnya  bisa  bekurang  gitu  teh,  nggak  sampek mental” (Informan 6)
Bab  IV  Pasal  13 “Lantai
kerja sementara dan struktur pendukungnya tidak  boleh  menimbulkan risiko  runtuh  atau  terjadi perubahan  bentuk  atau dapat mempengaruhi keselamatan penggunaan” Hasil observasi menunjukkan  bahwa  lantai kerja pada pekerjaan penggantian DSP dapat dikatakan aman karena lantai  kerja  masih  dalam keadaan  kuat  dan  bersih. Pada pekerjaan tersebut
“Sebelum pekerjaan dimulai, saya sosialisasikan teh tentang  SOP  pekerjaan,  disitu  saya  jelaskan  juga bahwa  area  kerja  yg  akan  digunakan  harus  pada kondisi lantai yg kuat karena itu akan jadi tumpuhan scaffolding,  kemudian  posisinya  juga  rata,  supaya pekerja  bisa  seimbang  dan  stabil  kerjanya,  dan dipastikan  juga  kalo  kondisinya  ngga  basah  biar ngga licin” (Informan 6)
dilakukan pengecekan kelayakan  dan  kondisi  dari sarana dan pra sarana.

## 4. Penerapan Bekerja di Ketinggian (APD, Perangkat Pelindung Jatuh dan Angkur)
Tabel 4. Hasil Identifikasi Penelitian pada Penerapan APD, Perangkat Pelindung Jatuh dan Angkur

## HASIL IDENTIFIKASI
Alat Pelindung Diri (APD), Perangkat Pelindung Jatuh, dan Angkur
Permenaker No. 9 Tahun 2016 Hasil Observasi Hasil Wawancara Bab  V  Pasal  21  Ayat  1 “ pengurus wajib menyediakan  APD  secara cuma-Cuma  sesuai  dalam melakukan pekerjaan pada ketinggian ” Hasil observasi pada pekerjaan penggantian DSP  menunjukkan  bahwa telah  tersedianya  APD bagi  seluruh  pekerja  yang meliputi wearpack,  safety helm,  safety  shoes,  safety gloves khusus  anti  listrik, dan full set body harness
“ada  kok  teh  untuk  mencegah  jatuh  pekerja  kita fasilitasi  sama body harness itu lengkap juga dengan work  restraint,  jadi  risiko  cedera  fatal  dapat  di diminimalisir,  begitu  juga  pada  perangkat  penahan jatuh teh, itu ada berupa double lanyard with hook and absorber, jadi apabila ada lanyard yang terlepas masih ada  lanyard  satunya  untuk  mencover,  kalau  hook untuk pengaitnya supaya bisa tertahan apabila pekerja terjatuh,  dan  kalau  untuk  absorber  itu  untuk meminimalisir  tekanan  jaruh  dari  ketinggian  teh” (Informan 6)
Pernyataan  informan  6  diperkuat  oleh  informan  7 selaku informan kunci, berikut kutipannya:
“iya  harus  sesuai  persyaratan  teh,  karena  berkaitan dengan  keselamatan  jadi  kalau  misal  tidak  sesuai  itu sangat  berisiko  dan  bisa  berakibat  fatal,  karena  jenis pekerjaan  DSP  ini  termasuk  pada  jenis  pekerjaan risiko tinggi” (Informan 7)
Bab  V  Pasal  21  Ayat  2 “APD sebagaimana sesuai dengan ketentuan
peraturan undang-undang” ( safety helm, safety shoes, safety  gloves,  wearpack, full set body harness )
Bab  V  Pasal  23  huruf  a “ pengurus
wajib memastikan
perangkat pelindung jatuh memenuhi persyaratan K3 yakni Perangkat  pencegah  jatuh kolektif  dan  perangkat pencegah jatuh perorangan Hasil observasi pada pekerjaan
penggantian
DSP  menunjukkan  bahwa telah tersedianya perangkat pelindung jatuh berupa perangkat pencegah jatuh perorangan yakni full body harness dan work restraint saat bekerja
“kalau  pekerjaan  DSP  ini  kita  menggunakan scaffolding teh, jadi body harness hooknya di kaitkan ke scaffoldingnya sebagai penahan. Angkur digunakan  apabila  pekerjaan  tidak  tersedia  pengait sebagai penahan, misalkan di tower gitu teh, jadi harus pakai  angkur  yang  di  ikat  di  tower  dan  hooknya dikaitkan di angkur tersebut” (Informan 6)
Bab  V  Pasal  23  huruf  b “ pengurus wajib memastikan perangkat pelindung jatuh memenuhi persyaratan K3 yakni
Perangkat  penahan  jatuh kolektif  dan  perangkat penahan jatuh perorangan Hasil observasi pada pekerjaan penggantian DSP  menunjukkan  bahwa telah tersedianya perangkat pelindung jatuh berupa perangkat penahan jatuh  perorangan  yakni double  lanyard  with  hook and absorber
Bab  V  Pasal  28 “Angkur terdiri dari angkur permanen dan angkur tidak  permanen  dengan kemampuan menahan beban minimal 15 kilonewton” Pada hasil observasi, didapatkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian
DSP  tidak  menggunakan angkur  pada  saat  bekerja, dengan  alasan  pekerja memanfaatkan scaffolding untuk pengait hook

## 5. Penerapan Bekerja di Ketinggian (Tenaga Kerja)
Tabel 5. Hasil Identifikasi Penelitian pada Penerapan Tenaga Kerja

## HASIL IDENTIFIKASI
Tenaga Kerja Permenaker No. 9 Tahun 2016 Hasil Observasi Hasil Wawancara
Bab VI Pasal 32 Ayat 1 “Tenaga  Kerja  yang kompeten  sebagaimana dimaksud harus mengacu pada  standar  kompetensi sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan” Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  tidak seluruh pekerja berkompeten
“punya  teh,  karena  dari  perusahaan  ada  fasilitas sertifikasi, dan itu rutin dilakukan pembaruan, kalau sepengalaman  saya  masa  berlakunya  2-3  tahun” (Informan 1)
“saya punya teh, waktu itu di ikutkan sertifikasi sama perusahaan  selama  2  minggu,  dan  saya  sudah  di ikutkan  sebanyak  2  kali,  karena  sertifikasinya  ada masa aktifnya selama 3 tahun “ (Informan 2) “jadi  neng  kalau  pekerja  internal  memang  dapat fasilitas sertifikasi, kebetulan  saya baru pertamakali ikut di bulan januari 2022 lalu. Untuk masa aktifnya 3  tahun  teh...  Harusnya  ada  pembaruan  sih  kalau sudah  non  aktif,  semoga  diikutkan  lagi  hehehe” (Informan 3)
“untuk  membuktikan  berkompeten  lewat  sertifikasi sih neng, ada pelatihan dan ujiannya sendiri, cuman rata-rata  syatatnya  S1,  sedangkan  saya  hanya  SMK Teknik,  jadi  belum  bisa  mengikuti  sertifikasi” (Informan 4)
“hehehe, saya nggak ada sertifikat mbak, saya hanya ada ijazah smk teknik ajah. Belum punya uang untuk ikut  sertifikasi  masih  nabung  dulu,  Terus  syaratnya harus S1 kalau saya baca baca. Jadi saya belum bisa ikut” (Informan 5)
Pernyataan  dari  5  informan  di  atas,  didukung  oleh informasi yang didapatkan melalui informan 6 selaku informan pendukung.
“kalau di internal kami, seluruh pekerja sudah pasti berkompeten  neng,  karena  mereka  semua  sudah mengikuti  sertifikasi  termasuk  pengawas  K3  kami juga sudah memiliki AK3U, akan tetapi, Kami juga menggunakan  pekerja  lepas  untuk  membantu pekerjaan  penggantian  DSP  ini,  kami  mengambil yang  backgorundnya  smk  kejuruan  listrik  dan memang tidak mempunyai sertifikasi” (Informan 6)
Bab VI Pasal 32 Ayat 2 “ Tenaga Kerja yang kompeten dibuktikan dengan sertifikat kompetensi” Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan bahwa 3 pekerja telah memiliki sertfikat  kompetensi  dan  2 lainnya tidak memiliki memiliki sertifikat kompetensi Bab VI Pasal 32 Ayat 3 “Sertifikat  kompetensi diperoleh  melalui uji kompetensi oleh lembaga yang  berwenang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan bahwa sertifikat  kompetensi  yang dimiliki tenaga kerja didapatkan melalui uji kompetensi  oleh  Lembaga yang berwenang
Bab VI Pasal 33 Ayat 1 “Tenaga  Kerja  yang berwenang dibuktikan dengan  Lisensi  K3  yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal” Hasil observasi pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan bahwa pengawas K3 memiliki lisensi  K3  yang  diterbitkan oleh direktur jendral
“Punya  teh,  saya  punyak  sertifikasi  ahli  k3  umum yang  di  terbitkan  oleh  kemnaker,  masih  kok  teh masih aktif, Saya baru melakukan pembaruan tahun 2021, untuk expirednya tahun 2024 teh" (Informan 6)
Bab VI Pasal 33 Ayat 2 “Lisensi  K3  berlaku untuk  jangka  waktu  5 (lima)  tahun  dan  dapat diperpanjang
untuk
jangka waktu yang sama”
Hasil observasi
pada pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  lisensi yang  dimiliki  oleh  tenaga kerja  masih  dalam  keadaan aktif

## DISKUSI
1. Perencanaan
Perencanaan pada pekerjaan penggantian DSP  menunjukkan  bahwa  project  manager maupun manajer perusahaan melakukan review terhadap kebeneran dari isi dokumen izin kerja sampai  dengan  menyetujui  bahwa  dokumen izin  kerja  tersebut  dinyatakan  sah  sebelum pekerjaan  dilakukan.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh wahyuadi dkk., (2015), proses pengesahan dokumen izin kerja dilakukan  oleh  pemegang  otoritas  tertinggi yakni project manager dan manager perusahaan.  Dokumen  izin  kerja  telah  sesuai dengan  jenis  pekerjaan  dan  lokasi  pekerjaan, memuat  rincian  tenaga  kerja  yang  terlibat dalam  pekerjaan,  hal  tersebut  telah  sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012
Dokumen  izin  kerja  pada  pekerjaan penggantian DSP telah sesuai dengan kesepakatan  yang  tertuang  pada  dokumen prosedur pedoman izin kerja PT. PLN (Persero) pusat  UIT  JBT  secara  tertulis  yaitu  maksimal selama  14  hari.  Dokumen  work  permit  pada pekerjaan  penggantian  DSP  tidak  hanya sekedar dibuat, melainkan disampaikan melalui sosialisasi  kepada  pekerja  pada  saat  sebelum pekerjaan  dimulai,  hal  tersebut  diperkuat dengan  pengakuan  pada  informan-informan lainnya yang menyatakan bahwa mereka selalu mendapatkan  sosialiasi  terkait  isi  dari  work permit  tersebut.  Hal  tersebut  telah  sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012
UPT  Bekasi  memberlakukan  aturan bahwa  pekerjaan  tidak  bisa  dilaksanakan  jika tanpa  dokumen  work  pemit.  Hal  tersebut sejalan  dengan  standar  aturan  pada  dokumen prosedur izin kerja PT. PLN (Persero) UIT JBT pusat bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan didalam lingkup PT.PLN (Persero)  wajib  memenuhi  dan  melaksanakan dokumen izin kerja sebelumnya.
2. Prosedur Kerja
SOP  pada  pekerjaan  penggantian  DSP menunjukkan  bahwa  tahapan  kerja  yang terdapat  didalamnya  telah sesuai dengan  buku
pedoman  PT.  PLN  (Persero)  pusat,  serta didukung oleh penyataan dari informan bahwa mereka  bekerja  sesuai  tahapan  kerja  dibantu dengan acuan SOP. Hal ini sesuai dengan teori Sailendra, 2015 yang mengatakan bahwa SOP setidaknya  berisi  jenis  pekerjaan  yang  sesuai, tahapan pekerjaan yang tepat.
SOP  pada  pekerjaan  penggantian  DSP telah  disetujui  oleh project  manager dan pimpinan  perusahaan  yakni  maneger  UPT Bekasi, SOP tersebut ditinjau kembali melalui 3  tahap  yakni  FML  (First,  Middle,  and  Last), artinya  adalah  project  manager  meninjau kembali pada saat SOP awal dibuat, lalu review kedua  dilakukan  setelah  terdapat  perbaikan, dan  yang  terakhir  adalah  review  sebelum project manager menyetujui dengan menandatangani dokumen SOP tersebut sebelum  SOP  di  ajukan  kepada  manajer  UPT Bekasi  untuk kembali di review dan di setujui. Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori  (Sailendra, 2015), bahwa SOP dapat dikatakan sah apabila SOP  tersebut  telah  dilakukan  peninjauan  dan persetujuan  dalam  bentuk  tanda  tangan  oleh manager perusahaan.
Informan pada pekerja penggantian DSP memberikan  pernyataan  bahwa  mereka  selalu mendapatkan  sosialisasi  terkait  isi  dari  SOP yakni  tahapan  kerja  saat  pekerjaan  sebelum dimulai  sebagai  reminder  bagi  pekerja  terkait urutan pekerjaan apa yang akan dilakukan pada hari  itu.  Hal  ini  selaras  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh(Nuraini,  2020)  bahwa seluruh  pelaksana  wajib  mengetahui  isi  dan setiap perubahan pada dokumen SOP. Adapun teori  lain  dari  (Setiawan,  2018)  yang menyatakan  bahwa  setiap  isi  yang  terdapat pada  dokumen  SOP  wajib  disampaikan  agar setiap karyawan memiliki acuan mengenai cara melakukan  pekerjaannya  secara  terstruktur. Salah satu prosedur kerja yang wajib dipenuhi menurut Permenaker No. 9 Tahun 2016 adalah kewajiban  bagi  pekerjaan  ketinggian  untuk memiliki  prosedur  kesiapsiagaan  dan  tanggap darurat secara tertulis. Rencana tanggap darurat sedikitnya  adalah  memuat  list  tim  emergency
pertolongan pada ketinggian, memiliki fasilitas pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  (P3K) serta sarana evakuasi.
Pada pekerjaan penggantian DSP
terbukti belum
memiliki dokumen
kesiapsiagaan  dan  tanggap  darurat,  informan menyatakan melalui wawancara bahwa pekerjaan penggantian dsp belum memiliki tim emergency  dengan  asalan  masih  kurangnya sumber  daya  manusia,  pekerja  menganggap bahwasannya  pekerjaan  penggantian  DSP  ini dikerjakan didalam switchyard atau lingkungan kerja UPT Bekasi yang dimana telah dilengkapi fasilitas  keselamatan  seperti  fire  suppression dan APAR
Kesimpulan dari rincian
hasil
wawancara dan observasi mengenai SOP pada pekerjaan penggantian SOP di atas menunjukkan bahwa pada pekerjaan penggantian  DSP  telah  menerapkan  SOP dengan  baik  mulai  dari  menyusun  hingga menerapkannya, namun terdapat 1 hal ketidaksesuaia yakni belum terdapatnya rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. 3. Teknik Bekerja Aman
Pekerjaan
penggantian
DSP
telah menerapkan perangkat pelindung jatuh perorangan  demi  mencegah  dan  mengurasi risiko jatuh pada pekerja sesuai dengan regulasi yang  berlaku  yakni  Permenaker  No.  9  Tahun 2016. Lantai kerja pada pekerjaan penggantian DSP  bisa  dikatakan  aman  karena  memenuhi kriteria yang ditentukan yakni tidak menimbulkan  risiko  runtuh  karena  kondisi lantai  tersebut  kuat  dan  bersih,  diperkuat dengan  hasil  wawancara  dari  informan  yang selaras  mengatakan  bahwa  lantai  kerja  yang digunakan  sudah  pasti  aman.  Pekerja  sepakat mengatakan bahwa sarana dan prasarana selalu dilakukan  pengecekan  untuk  dipastikan  aman sebelum  pekerjaan  dimulai.  Kesimpulan  dari hasil di atas adalah lantai kerja pada pekerjaan penggantian  DSP  telah  sesuai  dengan  syarat teknik bekerja aman menurut Permenaker No. 9 Tahun 2016.
4. Alat Pelindung Diri (APD), Perangkat

## Pelindung Jatuh, dan Angkur
Pekerjaan penggantian DSP telah sesuai dengan  persyaratan  Permenaker  No.  9  Tahun 2016  yang  dibuktikan  dengan  seluruh  tenaga kerja  yang  mendapat  fasilitas  APD  secara cuma-cuma  sesuai  dengan  yang  dimaksudkan pada regulasi. Pada pekerjaan penggantian DSP UPT  Bekasi  seluruhnya  telah  memakai  APD dengan baik saat bekerja, hal itu selaras dengan
pernyataan  pekerja  terkait  pemahaman  dalam menggunakan APD, yakni meliputi mengaitkan chainstrap  didagu  pada  saat  memakai  helm safety, memakai sepatu safety dengan mengaitkan  tali  sepatu  secara  kuat,  memakai body harness dengan lengkap serta memanfaatkan hook dengan baik saat bekerja. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan  penggantian  DSP  telah  mematuhi persyaratan APD sesuai dengan regulasi terkait.
Pekerjaan  ketinggian  wajib  memiliki perangkat  pelindung  jatuh  kolektif  atau perangkat pelindung perorangan. Pada pekerjaan  penggantian  DSP  telah  memenuhi persyaratan  diatas  yang  dibuktikan  melalui adanya  perangkat  pelindung  jatuh  perorangan berupa full body harness dan work restraint saat bekerja. Penggantian DSP menunjukkan bahwa telah  tersedianya  perangkat  pelindung  jatuh berupa  perangkat  penahan  jatuh  perorangan yaitu  double  lanyard  with  hook  and  absorber, hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP telah sesuai dengan regulasi  Permenaker  No.9  Tahun  2016. Pekerjaan DSP menunjukkan bahwa pekerjaan yang  di  lakukan  tidak  memerlukan  angkur, karena  hook  telah  dikaitkan  pada  tiang scaffolding
5. Tenaga Kerja
Pekerjaan penggantian DSP UPT Bekasi menunjukan bahwa perusahaan telah memfasilitasi tenaga kerjanya dengan sertifikat kompetensi,  dibuktikan  dengan  pernyataan informan  bahwa  mereka  telah  memiliki sertifikat kompetensi dan masih dalam keadaan aktif,  informan  lain  juga  menyatakan  bahwa telah mendapatkan fasilitas pembaruan sertifikat  kompetensi  dikarenakan  masa  aktif yang sudah habis. Pekerjaan penggantian DSP yang  dilakukan  di  UPT  Bekasi,  selain menggunakan tenaga kerja internal perusahaan juga  menggunakan  tenaga  kerja  lepas.  Hasil observasi  yang  dilakukan  pada  tenaga  kerja lepas  mereka  masih  belum  memiliki  sertifikat kompetensi  dengan  alasan  latar  belakang mereka hanya sampai pada jenjang SMK.
Permenaker  No.  9  Tahun  2016  juga mewajibkan tenaga kerja yang berwenang yaitu pengawas  K3  yang  memiliki  lisensi  keahlian K3 dan harus diterbitkan oleh direktur jendral terkait.  Pekerjaan  penggantian  DSP  di  UPT Bekasi telah memiliki pengawas K3 berlisensi dibuktikan  dengan  sertifikat  kompetensi  yang masih aktif. Hasil di atas menunjukkan bahwa persyaratan K3 pada point kompetensi pekerja
19 ~ Nikhen Hanifah Alvianshah, Merry Sunaryo, Friska Ayu, Muslikha Nourma Rhomadhoni, Ratna Ayu Ratriwardhani …
pada  pekerjaan  penggantian  DSP  belum sepenuhnya  sesuai,  karena  masih  terdapat pekerja  yang  belum  memiliki  sertifikat kompetensi.

## KESIMPULAN
Penelitian tentang evaluasi penerapan K3 pada  pekerjaan  ketinggian  dilakukan  dengan mengacu pada permnekaer No. 9 Tahun 2016. Penelitian  ini  memberikan  keterbaruan  pada ilmu  pengetahuan  dibidang  penelitian  karena terdapat  keterbaruan  dari  peneliti-peneliti terdahulu  dalam  penggunaan  acuan  regulasi yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  Permenkaer No.  9  Tahun  2016.    Berdasarkan  penelitian yang  telah  dilakukan,  didapatkan  hasil  bahwa lima  persyaratan  keseluruhan  pada  pekerjaan penggantian DSP sebagian besar telah terpenuhi  sesuai  dengan  permenaker  No.  9 Tahun  2016.  Terdapat  dua  hal  yang  belum terpenuhi  pada  pekerjaan  penggantian  DSP, yaitu belum tersedianya rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta masih ditemukannya sikap  kurang  peduli  terhadap  K3  dengan merokok saat bekerja diketinggian. Saran yang dapat  diberikan  oleh  peneliti  berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan  kepada perusahaan adalah dapat meningkatkan screening ,  monitoring,  dan  evaluasi  kepada setiap  tenaga  kerja  yang  akan  melakukan pekerjaan,  terutama  pada  pekerjaan  yang memiliki  nilai  risiko  tinggi,  sehingga  dampak timbulnya kecelakaan kerja dapat di minimalisir. eneliSaran bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menjadikan penelitian ini  sebagai  bahan  acuan  yang  menggunakan Permenaker  No.  9  Tahun  2016  untuk melakukan  pengembangan  penelitian  dengan jenis pekerjaan ketinggian lainnya, seperti pada pekerjaan spacer, pemeliharaan SUTT maupun pada pekerjaan ketinggian lainnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada  pihak  yang  telah  membantu  serta berperan langsung pada pelaksanaan penelitian ini.  Informan  penelitian  yang  telah  bersedia memberikan informasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
International  Labour  Organization.  (2015).
Good  Practices  and  Challenges  in Promoting Decent Work in Construction and  infrastructure  Projects.  Ganeva: ILO.
Health and Safety Executive. (2017). Kinds of Accident  in  Great  Britain.  Health  and
Safety: United Kingdom Nurhijrah,  N.  (2018).  Pencegahan  Resiko Kecelakaan  Jatuh  dari  Ketinggian  pada Pekerjaan Industri Konstruksi di Indonesia.  Pena  Teknik:  Jurnal  Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 3(1), 85-92.
Pardyani, I., dan Modjo, R. (2014). Penilaian
Risiko Keselamatan Kerja pada Pekerjaan di Ketinggian di Proyek Bogor Valley Residence dan Hotel PT. X tahun 2014. Depok: FKM UI Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi
Penelitian  Kesehatan  Jakarta:  Rineka
Cipta. Notoatmodjo, S. Wahyuadi, H. T., Kurniawan, B. and Ekawati (2015).  Analasis  Implementasi  Izin Kerja di Ketinggian Terhadap
Kecelakaan  Kerja  di  PT.  X.  Semarang: FKM  Universitas  Diponegoro.  p.  429. http://ejournals1.undip.ac.id/inde x.php/jkm
Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2012 tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Sailendra,  Annie.  (2015).  Langkah-langkah raktis Membuat SOP. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.
Nur’aini,  F.  (2020).  Standart  Operating Procedure  Cara  Praktis  dan  Efektif Menerapkan  SOP  di  Segala  Macam
Bisnis (1st ed.). Yogyakarta:
QUADRANT.
Setiawan,  D.  (2018).  Analisa  Standar Operasional  Prosedur  CV.  Apotek Lawang Gali. AGORA, 6, pp. 1–7.
BPJS Ketenagakerjaan. 2015. Terjadi 105.182 Kecelakaan Kerja Tahun 2015, Publikasi BPJS Ketenagakerjaan.
Health and Safety Executive. (2014). Working at  Height  (A  Brief  Guide).  United Kingdom.
Health and Safety Executive. (2017). Kinds of
Accident  in  Great  Britain.  Health  and
Safety: United Kingdom
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 9 Tahun
2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  dalam  Pekerjaan  pada Ketinggian
Prosef  iGlobal  Energy.  2012.  Bekerja  di
Ketinggian.