ISBAT NIKAH MELEGALKAN PERNIKAHAN SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA)

## SANAWIAH
Dosen Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Email : sanaw10@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  what  sirri  marriage  laws  according  to  Islamic  Law  and Positive Law, to find harmony and marriage requirements and to find out how the role of Religious Court of Palangka Raya in socialization confirmation marriage.
The method used in this research is the method of legal normative. As for the type of research used in  this  study  is  inventory  regulations  that  related  to  confirmation  of  marriage  legalized  marriage  sirri according to Positive Law and Religious Law.
Law  wedding  sirri  results  according  to  Islamic  Law  and  Positive  Law,  sirri  marriage  according  to Islamic Law illegitimate because it does not have a guardian of marriage, while marriage sirri in the view of the majority of Indonesian society is marriage not recorded but the terms and illegitimate pillars have  been met  in  accordance  with  Islamic  Law.  Meanwhile,  according  to  the  law  of  the  wedding  positive  sirri  is  as where according to Marriage Law in Indonesia if a legal marriage in syar'i then legitimate also according to law "marriage is not recorded" is legal according to the laws and regulations because according to Islamic Marriage  Law  applicable  in  Indonesia  is  based  on  Article  2  (1)  of  Law  No.  1  of  1974  in  conjunction  with Article  4  Compilation  of  Islamic  Law  (as  ius  constitutun)  in  conjunction  with  Article  3  bill-HM-PA-Bperkw 2007 (as ius constituendum) .
Keywords: confirmation, marriage, sirri and legal

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hukum pernikahan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, untuk mengetahui rukun dan syarat perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana peranan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam sosialisasi isbat nikah.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif.  Adapun  tipe  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  inverintarisasi  peraturan  yang  berkaitan  dengan  isbat  nikah melegalkan pernikahan sirri menurut Hukum Positif dan Hukum Agama. Hasil  hukum  pernikahan sirri menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif,  menurut  Hukum  Islam pernikahan sirri tidak  sah  karena  tidak  memiliki  wali  nikah,  sedangkan  nikah sirri menurut  pandangan sebagian  besar  masyarakat  indonesia  adalah  pernikahan  yang  tidak  tercatat  tetapi  syarat  dan  rukun nikahnya sudah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut  Hukum Positif pernikahan sirri adalah sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan  di Indonesia jika perkawinan sah secara syar’i maka  sah  pula  menurut  perundang-undangan. “Perkawinan  tidak  dicatat”  adalah  sah  menurut  peraturan perundang-undangan  karena  sesuai  dengan  Hukum  Perkawinan  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai ius constitutun ), juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2007 (sebagai ius constituendum ).
Kata kunci : isbat, nikah, sirri dan legal

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  salah  satu  asas  pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan  juga  merupakan  suatu  pokok  yang utama  untuk  menyusun  masyarakat  kecil,  yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.
Perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan  adalah  upaya  untuk  mewujudkan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan rahmah  serta  menghindari  potensi  penzaliman antara satu  pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan  perkawinan  yang  dilakukan  pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang  tidak  dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat Nikah  Kantor  Urusan  Agama  dengan  berbagai sebab  dan  alasan  sehingga  mereka  tidak mempunyai Buku Nikah.
Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai  upaya  yang  sama  dalam  hal kebijakannya,  dimana  Hukum  Islam  bisa  berubah sesuai  dengan  keadaan  zaman  dengan  syarat perubahan  itu  tidak  bertentangan  dengan  Al- Qur‟an dan Hadits, terutama yang ramai sekarang ini  dibicarakan  mengenai  pernikahan sirri ,  dan peraturan  baru  mengenai  perkawinan  dianggap tidak  sah  kalau  tidak  tercatat,  hal  ini  sesuai dengan  Al Qur‟an  yang  diqiyaskan  kepada pencatatan  kegiatan mudayanah yang  dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah  QS.  Al-Baqarah  ayat  282,  artinya  : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya... (QS.  Al-Baqarah  282).  Begitu juga  ada  lagi  ayat  al  Al-Quran  dalam  Surah  An Nisa  (4)  ayat  21,  salah  satu  bunyi  ayatnya  yang menerangkan  tentang  Ikatan  yang  kuat  (bukti tertulis)  dan  menulis  dalam  bentuk  akta  nikah yang  dikeluarkan  KUA  (Kantor  Urusan  Agama) tujunnya  untuk  kemaslahatan  umat  Islam,  karena kalau  tidak  tercatat  akan  banyak  membawa kemudharatan,  hak-hak  istri  dan  anak  terabaikan tidak  dapat  menuntut  ketika  terjadi  pembagian warisan  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu pencatan  pernikahan  masuk ke  dalam  salah  satu rukun  pernikahan,  karena  kalau  tidak  tercatat menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  tidak sah pernikahannya.
Rukun  adalah  unsur  yang  melekat  pada peristiwa  hukum  atau  perbuatan  hukum  (misal akad  perkawinan),  baik  dari  segi  subjek  hukum maupun  obyek  hukum  yang  merupakan  bagian dari  perbuatan  hukum  tersebut  berlangsung. Rukun  menentukan  sah  atau  tidaknya  sesuatu perbuatan peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam  peristiwa  atau  perbuatan  hukum  itu  tidak terpenuhi  berakibat  perbuatan  hukum  atau peristiwa hukum tersebut itu adalah tidak sah dan statusnya  “batal  demi  hukum”  demikian  pula menurut  ulama  fiqih,  bahwa  rukun  berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah  jika  terpenuhi  seluruh  rukunnya,  dan perbuatan  hukum  itu  dinyatakan  tidak  sah  jika tidak  terpenuhi  salah  satu  atau  lebih  atau  semua rukunnya (Abdul Azis Dahlan, 2000).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  pada  Pasal  2  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari  perkawinan  itu  sendiri.  Perkawinan  yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memberikan rumusan  tentang  perkawinan  yang  sah  dan ketentuan  untuk  tertibnya  perkawinan.  Pasal  4 Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan. Pasal 5  KHI  merumuskan:  (1)  agar  terjamin  ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
jo Undang-Undang No. 32 Tahun
1954. Selanjutnya  Pasal  6  KHI  merumuskan:  (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak mempunyai
kekuatan hukum. Pasal 7
menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akad Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan  Agama;  (3)  isbat  nikah  yang  dapat
diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  :  (a) adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian;   (b)  hilangnya  Akta Nikah;  (c)  adanya keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu syarat  perkawinan;  (d)  adanya  perkawinan  yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun  1974  dan;  (e)  perkawinan  yang  dilakukan oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;  (4)  yang  berhak  mengajukan  permohonan isbat  nikah  ialah  suami  atau  isteri,  anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Masyarakat  Kalimantan  Tengah  khususnya di  Palangka  Raya,  belum  banyak  yang  mengerti, mengenal  apa  isbat  nikah,  selama  ini  suami  istri yang sudah menikah puluhan tahun menikah sirri atau  nikah  menurut  agama,  dan  tidak  tercatat sudah  memiliki  anak  cucu,  mereka  berbondong- bondong  ikut  nikah  massal,  mereka  ingin pernikahannya  tercatat,  ketika  ada  pengumuman akan  dilaksanakan  pernikahan  massal,  baik  yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).
Setelah  penulis  mengamati  dan  seringnya ikut  mengadakan  pernikahan  massal,  untuk membantu  masyarakat  yang  belum  memiliki  akta nikah,  ternyata  ada  masalah  dibalik  pernikahan massal,  yaitu  tentang  status  anak  yang  sudah lama  lahir,  tidak  termasuk  anak  kandung  ketika meminta Akte Kelahiran di Dukcapil, karena yang diakuai  hanya  anak  setelah  pernikan  atau  surat nikah  terbit  setelah  pernikahan,  dan  kesalah pahaman masyarakat tentang  perkawinan sirri .
Permasalahan  yang  menyangkut  hal  ini dapat  dirumuskan  berupa:  1).  apa  hukum pernikahan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?,  2).  apa  rukun  dan  syarat  perkawinan?; dan  3).  bagaimana  peranan  Pengadilan  Agama Palangka Raya dalam sosialisasi isbat nikah?
Tujuan dan manfaat penelitian ini diharapkan  untuk  mengetahui:  1)  apa  hukum pernikahan sirri menurut  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif;  2).  rukun  dan  syarat  perkawinan; dan  3)  bagaimana  peranan  Pengadilan  Agama Palangka Raya dalam sosialisasi isbat nikah.
Gambaran  pernikahan  dan  kebutuhan hukumnya  inilah  menjadi  penting  penting  sebuah penelitian tentang isbat nikah melegalkan pernikahan sirri menurut  Hukum  Positif  dan Hukum Agama  yang  dilakukan dengan cara studi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

## A. Isbat Nikah

## Pengertian Isbat Nikah
Isbat  berasal  dari  Bahasa  Arab atsbata- yutsbitu-isbatan yang  artinya  adalah  penguatan. Sedang  dalam  kamus  ilmiah  populer  kata itsbat diartikan  sebagai  memutuskan  atau  menetapkan. Sedang  nikah  dalam  kamus  hukum  diartikan sebagai  akad  yang  memberikan  faedah  untuk melakukan mut’ah secara  sengaja,  kehalalan seorang laki laki untuk ber istimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya  pernikahan  tersebut  secara syar’i (Pius  A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994: 273).
Sedangkan  menurut  bahasa  isbat  nikah terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kata  “ itsbat ”  yang merupakan masdar atau  asal  kata  dari  “ atsbata ” yang memilik i arti “menetapkan”, dan kata “ nikah ” yang berasal dari kata “ nakaha ” yang memiliki arti
“saling  menikah”,  dengan  demikian  kata  “ itsbat nikah ” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. (Ahmad Warsono Munawir, 145).
Menurut  Peter  Salim  kata itsbat  nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Itsbat  nikah sebenarnya  sudah  menjadi istilah  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  sedikit revisi  yaitu  dengan  sebutan  isbat  nikah.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  isbat  nikah adalah
penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah
pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan  menurut  syariat  agama  Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang  (Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI  Nomor  KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman
Pelaksanaan Tugas
dan
Administrasi Pengadilan). Pengertian Perkawinan Tidak Dicatat Pengertian  “perkawinan  tidak  dicatat”
berbeda dengan “perkawinan sirri ” yaitu “perkawinan  tidak  tercatat”  adalah  perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat  sesuai dengan Hukum  Islam,  tetapi  tidak  dicatatkan  atau  belum dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di  wilayah  Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
Istilah  “tidak  dicatat”  tidak  sama  dengan istilah  “tidak  dicatatkan”.  Kedua  istilah  tersebut mengandung  makna  yang  berbeda.  Istilah “perkawinan  tidak  dicatat”  bermakna  bahwa perkawinan  itu  tidak  mengandung  unsur  “dengan sengaja”  yang  mengiringi  itikad  atau  niat seseorang untuk tidak mencatatkan
perkawinannya  memang  “dengan  segaja”  tidak dicatatkan.  “Perkawinan  tidak  dicatat”  dengan “perkawinan  yang  belum  dicatatkan”  yang berbeda  dengan  perkawinan  tidak  dicatatkan (Neng  Djubaidah, 154).

## METODOLOGI
Metode penelitian ini menggunakan menggukan jenis penelitian hukum normatif ( legal research ).  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah inverintarisasi peraturan yang berkaitan dengan isbat nikah melegalkan pernikahan sirri menurut  Hukum  Positif  dan Hukum Agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hukum Pernikahan Sirri
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Hukum Nikah Sirri Menurut Islam
Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud  dengan  nikah sirri adalah  nikah  yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan  pernikahannya  ke  KUA  dengan  tiga imam madzab lainnya. Beliau menetapkan bahwa wanita  yang  telah  baligh  dan  berakal  (dalam kondisi  normal)  maka  diperbolehkan  memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung  pada  walinya  saja.  Lebih  lanjut  beliau menjelaskan  wanita  baligh  dan  berakal  juga diperbolehkan  aqad  nikah  sendiri  baik  dalam kondisi perawan atau janda (Rofei: 145).
Sedangkan  menurut  Kiyai  Hisen  Muhamad seorang komisioner Komnas
Perempuan
menyatakan  pernikahan  pria  dewasa  dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang  karena  pernikahan  tersebut  dapat
merugikan  si  perempuan, sedangkan  Islam  justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.
Ibnu  Taimiyah    ( dalam Rusman  Yahya,
1997:202)  menyampaikan  tentang  pertanyaan seseorang kepada Syaikhui Islam
rahimakhumullah, yaitu mengenai seseorang laki- laki  yang  menikahi  seorang  perempuan  dengan cara mushafahah atau nikah sirri , yaitu perkawinan  tanpa  wali  dan  tanpa  saksi,  dengan maskawin lima dinar, setiap tahun setengah dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan mencampurinya. Menurut Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam rahimakhumullah menjawab, bahwa laki-laki yang  menikahi  perempuan  tanpa  wali  dan  saksi- saksi, serta merahasiakannya, menurut kesepakatan  para  Imam,  perkawinan  itu bathil Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perkawinan sirri adalah  sejenis perkawinan  pelacur, karena tanpa  wali  dan  tanpa  dua  saksi,  dan  perkawinan sirri juga  termasuk dzawatil  akhdan yaitu perempuan  yang  mempunyai  laki-laki  piaraan (gundik).  Perbuatan  tersebut  adalah  haram dilakukan.
Oleh  karena  itu,  perkawinan sirri dalam  arti perkawinan  yang  disembunyikan  dan  tidak terpenuhinya  rukun  dan  syarat  perkawinan berdasarkan  Hukum  Islam,  adalah  perkawinan yang  tidak  sah.  Jika  mereka  tetap  melanjutkan kehidupan  perkawinannya,  menurut  Umar  bin khattab,  mereka  termasuk  melakukan  zina,  maka layak  mendapat  hukuman jilid (dera  atau cambuk).  Hadist  tersebut diriwayatkan  Sya fi‟i dan Daruquthni dari „Ikimah bin Khulid.
Menurut  pendapat  Imam  Malik,  yang dimaksud  dengan  “perkawinan sirri ”  berdasarkan hadist dari Abi Zubair Al-Maliki, yang
menyampaikan  hadist  Umar  bin  Khattab,  adalah perkawinan  yang hanya disaksikan oleh “seorang saksi  laki- laki  dan  saksi  perempuan”.  Menurut Umar  bin  Khatab,  perkawinan  tersebut    adalah perkawinan sirri yang  dilarang.  Jika  perkawinan itu  dilanjutkan,  maka  Umar  bin  Khattab  akan merajam pelaku perkawinan sirri tersebut.
Sebagaiman  kutipa n  langsung  berikut:  “ini perkawinan sirri ,  aku  tidak  memperkenankannya, dan  kalau  engkau  tetap  melakukannya  tentu kurajam ”.  Hadist  dari  Umar  bin  Khattab  tersebut menunjukan  bahwa  perkawinan sirri adalah perkawinan  yang  tidak  memenuhi  rukun  dan syarat perkawinan.
Hal  nikah  tanpa  saksi,  bahwa  dalam  hadist Rasulullah  SAW,  yang  diriwayatkan    Tarmizi  dari Ibnu  „Abbass  ra.  Bahwa  “sesungguhnya  Nabi SAW,  bersabda  “perempuan-perempuan pelacur , yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tan pa  saksi”.  Oleh  karena  itulah,  Ibnu  Taimiyah mengemukakan  bahwa  perkawinan sirri adalah sejenis  perkawinan  pelacur,  karena  tanpa  wali dan  dua  orang  saksi,  dan  perkawinan sirri juga termasuk dzawatil akhdan , yaitu perempuan yang mempunyai  laki-laki  piaraan.  Perbuatan  tersebut adalah  haram  dilakukan  berdasarkan  surat  Al- Maaidah  (5)  ayat  5.  Hukum  perkawinan sirri adalah  haram,  karena  perkawinan sirri adalah sama  dengan samen  leven atau kumpul  kebo , tetapi kumpul  kebo berbeda  dengan  pelacuran (Rusman Yahya, 1997:202).
Nikah Sirri yang Dikenal Masyarakat Indonesia Pernikahan “yang Tidak Dicatat”
Hukum  nikah sirri secara  agama  adalah sah  atau  legal  dan  dihalalkan  atau  diperbolehkan jika  sarat  dan  rukun  nikanya  terpenuhi  pada  saat ini  nikah sirri digelar.  Rukun  nikah  yaitu  1).
Adanya  kedua  mempelai,  2)  adanya  wali,  3) adanya  saksi  nikah,  4)  adanya  mahar  atau  mas kawin, 5) adanya ijab kabul atau akad .
Sedangkan pandangan para ulama tentang nikah sirri adalah  menurut  pandangan  Madzhab Hanafi  dan  Hambali  suatu  penikahan  yang  sarat dan  rukunnya  maka  sah  menurut  agama  Islam walaupun pernikah itu adalah pernikahan sirri . Hal itu sesuai dengan  dalil  yang berbunyi  dan artinya “takutlah  kamu  terhadap  wanita,  kamu  ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka  dengan  kalimat  allah  (ijab  qabul”)  (rohil muslaim).
Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Sebagaimana  telah  dikemukakan  bahwa ”perkawinan tidak dicatat” adalah bebeda dengan “perkawianan sirri ”,  karena  yang  dimaksud dengan “perkawinan  tidak  tercatat”  ini  adalah perkawinan  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat berdasarkan  Hukum  Islam.  Menurut  Undang- Undang  Perkawinan  di  Indonesia  jika  perkawinan sah  secara  syar‟i  maka  sah  pula  menurut perundang-undangan. “Perkawinan  tidak  dicatat” adalah  sah  menurut  peraturan  perundang- undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 juncto Pasal  4  Kompilasi Hukum  Islam  (sebagai ius  constitutun ). Juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-B  Tahun 2007 (sebagai ius constituendum ).
Berdasarkan  kajian  ini  dapat  dikemukakan bahwa”  perkawinan  tidak  tercatat”  sebagai perkawinan  yang  sah  berdasarkan  Hukum  Islam, adalah  sah  pula  menurut  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
Perkawinan  yang  sah  menurut  agama  juga dijamin UUD tahun 1945, dalam Pasal 29 ayat (1) dan  ayat  (2) juncto Pasal  28B  ayat  (1) Juncto Pasal 281.
Jika  perkawinan  yang  sah  menurut  agama itu  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum oleh  karena  belum  dicatat,  maka  ketentuan “pencatatan  perkawinan”  telah  melanggar  hak asasi  manusia  Indonesia  yang  beragama  Islam. Sahnya  perkawianan  bagi  orang  Islam  di Indonesia,  menurut  pasal  2  RUU  Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan ”  sebagai  insur  penentu.  Hukum agama  (Islam)  dapat  diberlakukan  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.

## B. Rukun dan Syarat Perkawinan Pengertian dan Rukun Syarat Perkawinan
Membahas “pencatatan  perkawinan  dan perkawinan  tidak  tercatat”  tidak  dapat  terlepas dari  ketentuan-ketentuan  rukun  dan  syarat perkawinan  yang  berlaku  bagi  orang  Islam  di Indonesia.  Rukun  dan  syarat  perkawinan  dalam Hukum  Islam  merupakan  hal  penting,  demi terujudnya  suatu  ikatan  perkawinan  antara seorang lelaki dengan seorang permpuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sahnya atau tidaknya  suatu  perkawinan.  Adapun  syarat perkawinan  adalah  faktor-faktor  yang  harus dipenuhi  oleh  subyek  hukum  yang  merupakan unsur atau bagian dari akad nikah.
Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam a.  Asas personalia keIslaman b.  Asas kesukarelaan c.  Asas persetujuan
d.  Hak kebebasan memilih pasangan e.  Asas kemitraan
f.  Asas monogami terbuka
g.  Asas untuk selama-lamanya

## C. Peranan Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Sosialisasi Isbat Nikah

## Isbat Nikah Belum Dikenal Dalam Masyarakat
Kementerian  Agama  (Kemenag)  terus menyorot  pertumbuhan  perilaku  nikah sirri alias tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA). Mereka  meminta  pasangan  nikah sirri segera mengikuti  isbat  nikah.  Sehingga  hak-hak  sipil pasangan  dan  anak-anaknya  diakui  pemerintah. Direktur  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan Syariah  (Dir  Urais-Binsyar)  Kemenag  Muchtar  Ali menuturkan, program isbat ini merupakan kerjasama  antara  Kemenag,  Mahkamah  Agung (MA), dan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri).  " Perlu  saya  tegaskan  bahwa  isbat nikah ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Berbeda sekali dengan nikah atau kawin massal ," tandasnya di Jakarta kemarin. Muchtar
menuturkan ketentuan isbat nikah untuk pasangan nikah sirri berlaku surut.
Artinya  jika  saat  isbat  nikah  pasangan sirri tadi  sudah  memiliki  anak,  otomatis  anak  tersebut bisa  mendapatkan  akta  kelahiran  dan  hak-hak kependudukan  lainnya.  Sebaliknya  prosesi  nikah masal tidak berlaku surut. Jika ada pasangan sirri telah  memiliki  anak  dan  mengikuti  nikah  masal, negara  tidak  mengakui  status  anak  tersebut. Maka  anak-anak  dari  pasangan  nikah sirri yang mengikuti  kawin  massal  di  KUA  tidak  berhak mendapatkan akta kelahiran. "Pemerintah perlahan  akan  menghapus  praktek  nikah  massal untuk pasangan sirri ” (Artelil, 2015).
Sebab-sebab Diajukannya Permohonan Isbat Nikah Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi  umat  Islam.  Isbat  nikah  sangat bermanfaat bagi  umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan  hak-haknya  yang  berupa  surat- surat  atau  dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan  dari instansi  yang  berwenang  serta  memberikan jaminan  perlindungan  kepastian  hukum  terhadap masing-masing pasangan suami istri.
Sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke PA itu sendiri, dalam praktek, khususnya di PA pihak-pihak yang mengajukan  permohonan  isbat  nikah  dapat ditemukan  kebanyakannya  (Departemen  Agama RI: 167), yaitu:
1.  Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, untuk hal ini biasanya dilatarbelakangi:
a.  Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen;
b.  Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
2.  Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sesudah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, ini biasanya dilatarbelakangi  oleh  karena  akta  nikah  hilang (bisa  karena  untuk  pembuatan  Akta  Kelahiran Anak,  bisa  juga  digunakan  untuk  gugat  cerai, atau  bisa  juga  untuk  gugat  pembagian  harta gono-gini).  Untuk  kasus  akta  nikah  hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan  untuk  memintakan  duplikat  kutipan akta  nikah  dimana  tempat  nikahnya  itu dilaksanakan;  tapi  kadangkala  ditemukan  juga pihak  KUA menerangkan  perkawinannya  tidak terdaftar di KUA.
Setelah  hadirnya  UU  yang  mengatur tentang  isbat  nikah,  mengapa  isbat  nikah  tidak terlalu dikenal masyarakat terutama di Kalimantan Tengah  khususnya  di  Palangka  Raya  adalah menurut  salah  seorang  Panitera  Pengadilan Agama  Palangka  Raya  (PA)  atas  nama  Nr, kendala  yang  di  hadapi  PA  untuk  meng isbat kan nikah  terutama  yang  nikah  tidak  tercatat  atau istilah  masyarakat  kita  nikah sirri dibawah  tahun 1974 yang pertama mengenai susahnya membuktikan  wali,  saksi-saksi,  karena  rata-rata wali  dan  saksi  si  pemohon  isbat  nikah  sudah meninggal  dunia,  akhirnya  pengadilan  agama tidak  mengabulkan  permintaan  pemohon  karena PA  tidak  boleh  memputus  perkara  tanpa  aturan syarat dan rukun yang tidak jelas. Menurut beliau, karena  banyaknya  kendala  ini  masyarakat akhirnya  mengambil  jalan  pintas  yaitu  ikut  nikah massal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Hukum  pernikahan sirri menurut  Hukum  Islam dan Hukum Positif, yaitu menurut Hukum Islam pernikahan sirri tidak sah karena tidak memiliki wali  nikah,  sedangkan  nikah sirri menurut pandangan sebagian besar masyarakat indonesia  adalah  pernikahan  yang  tidak tercatat  tetapi  syarat  dan  rukun  nikahnya sudah  terpenuhi  sesuai  dengan  Syariat  Islam. Sedangkan menurut Hukum Positif pernikahan sirri adalah  sebagaimana  menurut  Undang- Undang Perkawinan di Indonesia jika perkawinan  sah  secara  syar‟i  maka  sah  pula menurut  perundang-undangan. “Perkawinan tidak  dicatat”  adalah  sah  menurut  peraturan

## perundang-undangan  karena  sesuai  dengan
Hukum  Perkawinan  Islam  yang  berlaku  di Indonesia  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 juncto Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  (sebagai ius constitutun ). Juncto Pasal  3  RUU-HM-PA- Bperkw Tahun 2007 (sebagai ius
constituendum ).  Perkawianan  tidak  dicatat yaitu  perkawinan  yang  sah  menurut  Hukum Islam,  yang  dilakukan  atas  ibadah  untuk menjalankan  ketentuan  Allah  dan  Rasul-Nya, tetapi belum dicatatkan, merupakan perbuatan yang “tidak mempunyai kekuatan hukum”, atau perbuatan  yang  “lemah  hukum”  dan  tidak dijamin oleh hukum.
2.  Rukun  dan  syarat  perkawinan,  yaitu  rukun aqad ada  tiga  berupa  orang  yang  ber aqad
(subyek hukum), hal yang diakadkan
( mu’qad’alah ),  dan sigah yaitu ijab dan kabul .
Demikian  pula  dengan  hal  perkawinan,  orang yang  berakad  adalah  suami  dan  wali  calon istri,  yang  diakadkan  atau  objek  akad  nikah halalnya  hubungan  antara  suami  istri  secara timbal  balik  atau  kemitraan,  dan sigah adalah ijab dan kabul.
3.  Peranan  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya dalam  sosialisasi  isbat  nikah.  Menurut  pihak pengadilan  agama  Palangka  Raya,  kendala yang  dihadapi  saat  ini  belum  adanya  aggaran untuk sosialisai ke masyarakat luas, sedangkan  dalam  melaksanakan  pelayanan sudah dilakukan dengan baik dan memberikan penjelasan  ketika  ada  masyarakat  yang menanyakan syarat dan proses isbat nikah.

## Saran
1.  Untuk masyarakat muslim yang akan melangsungkan pernikahan harus benar-benar diniatkan  ibadah  karena  Allah  SWT  dan mengikuti  aturan  Allah  dan  rasulnya  serta aturan  hukum  pernikahan  Islam  di  Indonesia, agar tidak terjadi  kerugian baik pihak perempuan maupun anak.
2.  Untuk pihak KUA syarat dan rukun perkawinan harus disampaikan kepada calon dan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.
3.  Kepada  pihak  Pengadilan  Agama  sosialisasi mengenai  isbat  nikah  terus  dilakukan  kepada masyarakat  dan  lebih  baik  lagi  kerjasama dengan  organisasi  kemasyarakatan  Islam (ormas-ormas Islam).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Dahian.  2000.  Ensiklopedia  Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ahmad  Warsono  Munawir, Al –Munawir Kamus Arab-Indonesia.
Al  Quran  dan  Terjemahan,  Kementerian  Agama Republik Indonesia.
Artelil.  2015.  Anjurkan  Pasangan  Siri  Untuk  Isbat Nikah Mulai Hapus Program Nikah Massal, Kementerian  Agama.  diakses  Senin  3 Agustus 2015.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Neng  Djubaidah.  2010.  Pencatatan  Perkawinan dan  Perkawinan  Tidak  dicatat,  Menurut Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika.
Pius  A  Partanto  dan  M.  Dahlan  Al  Barry.  1994. Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Akola.
Rofei.  Artikel “Hukum  Nikah  Siri  Menurut
Per s pektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif Indonesia”.
Rusman Yahya. 1997. Imam Al-Alamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah,  Hukum –Hukum
Perkawinan ( Ahkamuz-Zawaaj ), terjemahan oleh  Rusman  Yahya,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.