## URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008

## TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)

## Dinny Wirawan Pratiwie

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peran  Ombudsman Republik Indonesia, batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan,  kendala  yang  dihadapi  dan upaya  yang  ditempuh  untuk  mengatasi kendala  dalam  mewujudkan good governance.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Data  penelitian ini  terdiri  dari  data  sekunder  dan  ditunjang  dengan  data  lapangan.  Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier.  Data  lapangan  diperoleh  melalui  wawancara terhadap narasumber yaitu Ombudsman Bidang Pencegahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman Republik  Indonesia  yang  dilakukan  secara  pasif,  aktif,  dan  mediasi terhadap  penyelenggara  negara  dan  pemerintah  menjadi  peran  penting  di dalam mewujudkan good governance. Rekomendasi merupakan salah satu bentuk kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi  pengawasan.  Kendala  yang  dihadapi  Ombudsman  Republik Indonesia  antara  lain:  masih  ada resistensi  aparatur  negara  dan  benturan kewenangan dengan lembaga negara lain. Selain itu keterbatasan dana dan sumber  daya  manusia  yang  berpengaruh  pada  optimalisasi  kerja Ombudsman  Republik  Indonesia  di  daerah.  Upaya  yang  harus  ditempuh yaitu  dengan  mengadakan  jaringan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan beberapa  pihak  aparatur  negara  dan  lembaga  negara  lainnya.  Melakukan upaya  pengembangan  perwakilan  di  daerah  dan  mengadakan  berbagai bentuk sosialisasi tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah mengatur  bahwa  salah  satu  fungsi  Negara  Republik  Indonesia  adalah mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  reformasi  mengamanatkan
perubahan  kehidupan  bernegara,  berbangsa,  dan  bermasyarakat  yang didasarkan  pada  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang demokratis.
Fungsi  terpenting  dari  lembaga  pemerintahan  adalah  memberikan pelayanan  umum  kepada  masyarakat.  Oleh karena  itu,  reformasi  pada lembaga  pemerintahan  dinilai  memegang  peranan  penting  dan  berkaitan langsung  dengan  masyarakat  terutama  dalam  hal  pemberian  pelayanan umum, yang selama ini masih dianggap sebagai isu yang kurang penting. Masyarakat  lebih  banyak menyoroti  isu-isu  yang  sifatnya  lebih  elite seperti korupsi, kepemimpinan nasional, isu politik, dan isu-isu lainnya.
Reformasi  dalam  lembaga  pemerintahan  pada  dasarnya  dapat  dimulai dengan  cara  memperbaiki  prosedur  dan  mekanisme  pengawasannya.  Di Indonesia  pembentukan  Ombudsman  menjadi  tonggak  sejarah  yang menandai mulainya reformasi di dalam lembaga  pemerintahan dan upaya perbaikan  pelayanan  umum  secara  lebih  serius  dan  keberadaan Ombudsman telah memberikan sebuah model dan sistem pengawasan baru yang  lebih  independen  berbasis  masyarakat.  Masyarakatpun  mulai membahas lebih serius permasalahan good governance, pelayanan umum, dan maladministrasi.
Efektifitas pengawasan Ombudsman ditentukan oleh sistem pemerintahan  yang dianut oleh negara tersebut.  Dalam sistem demokrasi, rakyat  ditempatkan  ke  dalam  domain  utama  karena  pada  dasarnya  rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di sebuah negara. Berdasarkan fungsinya  Ombudsman  merupakan  representasi  dari  pengawasan  yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok sosial terhadap
penyelenggaraan  umum,  baik  yang  dilakukan  oleh  penyelengara  negara maupun swasta.
Kualitas  pengawasan  Ombudsman  juga  sangat  bergantung  pada seberapa  besar  pemahaman  mengenai  Ombudsman  dan  kesadaran  dalam menyuarakan  praktek  penyimpangan  yang  terjadi  serta  keberanian  untuk melaporkan  penyimpangan  tersebut  kepada  instansi  terkait,  antara  lain Ombudsman.
Ombudsman  berusaha  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan diharapkan  masyarakat  mengetahui  tentang  pengaduan  pelayanan  publik yang diberikan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Seluruh provinsi di  Indonesia  ditargetkan  pada  tahun  2013  sudah  memiliki  kantor perwakilan  Ombudsman Republik  Indonesia, hal tersebut diutarakan oleh M.  Khoerul  Anwar    selaku  Kepala Bidang  Pencegahan  Ombudsman Republik  Indonesia.  M.  Khoerul  Anwar  juga  mengatakan  “kami mengharapkan  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  bisa  mengadukan pelayanan publik di tingkat perwakilan Ombudsman Provinsi” 1 .
Bagi  sebagian  masyarakat  melaporkan  tindakan  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan,  dianggap  seperti  mencari  penyakit.
1 http://m.antaranews.com/berita/3045443/seluruh-provinsi-akan-miliki-perwakilan- ombudsman, diakses pada 14 April 2012.
Masyarakat  enggan  melakukannya  dikarenakan  ada  kekhawatiran  apabila dilaporkan  justru  akan  mempersulit  dan  merepotkan  saja.  Apalagi  kalau harus berhadapan dengan orang yang dilaporkan karena ada gugatan balik, dan sebagainya. Padahal hal tersebut sangat baik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan dan demi terwujudnya good governance.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan diteliti penulis adalah:
1. Bagaimanakah  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  rangka mewujudkan good governance?
2. Bagaimana  batasan  kewenangan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh Ombudsman Republik Indonesia?
3. Kendala apakah yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan,  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi kendala tersebut?

## MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan Untuk  memberikan  kontribusi terhadap  pengembangan  ilmu pengetahuan  khususnya  ilmu  hukum  serta  wawasan  mengenai Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  diperoleh  dari  data  konkrit penelitian ini.
2. Manfaat bagi pembangunan
Untuk  memberikan  kontribusi  berupa  pemikiran  dan  wacana  bagi Ombudsman Republik  Indonesia  mengenai  peran  dan  kewenangan didalam menjalankan fungsi pengawasan.

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang ingin diperoleh adalah  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  Ombudsman  Republik Indonesia,  bagaimana  peran  dan  kewenangannya  serta  kendala  apa  yang dihadapi  dan  upaya  apa  yang  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala tersebut.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian mengenai urgensi keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam  rangkka  mewujudkan good  governance (ditinjau  menurut  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia)
adalah  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  mencakup:  1) penelitian  terhadap  asas-asas  hukum;  2)  penelitian  terhadap  sistematika hukum;  3)  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal;  4) perbandingan  hukum;  5)  sejarah  hukum 2 .  Dalam  penelitian  ini  lebih menekankan  pada  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  yang  berkaitan dengan  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  mewujudkan good governance. Penelitian  yang dilakukan berupa penelitian bahan pustaka  atau data  sekunder  dan  ditunjang  dengan  data  lapangan  untuk  melengkapi  hasil penelitian.

## B. Data Penelitian
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: a. Data Sekunder, yang diperoleh dari:
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat; peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  adalah  UUD  1945, Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik,  Keppres  Nomor  44  Tahun  2000  tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.
2) Bahan  hukum  sekunder,  berupa  rancangan  undang-undang,  naskah akademik, hasil penelitian, tesis, jurnal, internet dan surat kabar.
3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.
b. Data  Lapangan,  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  penulis  secara langsung dengan narasumber yang berkompeten mengenai masalah yang diteliti.  Penulis  melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan Ombudsman Bidang Pencegahan, H. Hendra Nurtjahtjo, S.H., M.Hum.

## C. Cara Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Studi  pustaka  atau  studi  dokumen  yaitu dengan  cara  mengumpulkan, mempelajari  dan  menelaah  berbagai  bahan  pustaka  atau  literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  meliputi  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
2. Studi  lapangan  yang  dalam  penelitian  ini  berupa  wawancara  terhadap narasumber.  Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2011-2016.

## D. Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  berupa  analisis  data  secara  kualitatif  yang bersifat  deskriptif.  Kualitatif  artinya  analisis  yang  dilakukan  melalui
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.
kategorisasi  berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  dan  data  yang dikumpulkan.  Deskriptif  artinya  data  yang  diperoleh  dielaborasi  secara komprehensif  dan  dianalisis  secara  cermat,  sistematis  dengan  tetap memperhatikan otentifikasi data dan signifikasi korelasi dengan masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan pembahasan  data-data  yang  telah  diperoleh,  selanjutnya  berdasarkan kesimpulan tersebut diajukan saran.

## E. Jalan Penelitian
Dalam penelitian ini langkah-langkah  yang ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Pada  tahap  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan  bahan  kepustakaan  dan dilanjutkan  dengan  penyusunan  dan  pengajuan  usulan  penelitian, kemudian  dikonsultasikan  serta  penyempurnaan,  penyusunan  instrumen penelitian dan pengurusan izin penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan dan  pengkajian  data  sekunder  yang meliputi  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier.
b. Pelaksanaan  penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  wawancara terhadap narasumber dan mengumpulkan data sekunder pada instansi tempat penelitian dilakukan.
3. Tahap Penyelesaian Pada  tahap  ini  dilakukan  kegiatan  yaitu  menganalisis  data  penelitian, dilanjutkan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi dan kemudian diakhiri dengan laporan akhir.

## PEMBAHASAN
1. Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dalam  konstitusi  ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum yang bersifat demokratis yang memberikan jaminan atas hak-hak warga  negaranya,  termasuk  didalamnya  hak  mendapatkan  pelayanan publik  yang baik. Pelayanan publik  yang baik hanya  akan terwujud jika tata  kelola  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  sebuah  negara dilaksanakan  dengan  baik.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good governance) diperlukan pengawasan.
Beberapa  hal  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik,  yang menjadi subyek pengawasan, antara lain:
a. Kebijakan;
b. Masyarakat, dunia usaha, stake holders;
c. Birokrasi;
d. Persaingan global. Adapun  yang  merupakan  intisari  dalam good  governance,  yaitu akuntabilitas  publik,  kepastian  hukum,  dan  transparansi  publik. Akuntabilitas  publik  mensyaratkan  bahwa  setiap  perilaku  dan  tindakan pejabat  publik  baik  dalam  membuat  kebijakan,  mengatur  dan membelanjakan  keuangan  negara  maupun  pada  saat  melaksanakan penegakan  hukum  haruslah  terukur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Transparansi  publik  mensyaratkan  bahwa  setiap  pejabat  publik berkewajiban  membuka  ruang  partisipasi  kepada  masyarakat  dalam proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut pengelolaan sumber daya publik) dengan membuka akses dan memberikan informasi yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif,  baik  diminta  maupun  tidak diminta  oleh  masyarakat.  Tidak  diminta,  maksudnya  adalah  bahwa semestinya ada mekanisme publikasi yang luas kepada masyarakat dalam setiap  proses  pembuatan  kebijakan  publik  sehingga  masyarakat  dapat berpartisipasi secara lebih aktif.
Intisari  selanjutnya  adalah  adanya  jaminan  kepastian  hukum  bagi setiap  masyarakat.  Setiap  pejabat  publik  berkewajiban  memberikan jaminan  bahwa  dalam  berurusan  dengan  penyelenggara  negara,  setiap masyarakat  pasti  akan  memperoleh  kejelasan  tentang  tenggang  waktu, hak dan kewajiban, dan lain-lain sehingga masyarakat akan memperoleh rasa  keadilan,  khususnya  ketika berhadapan  dengan  penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam kerangka good governance setiap pejabat publik berkewajiban memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai pelayanan publik.
Demi  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang baik  diperlukan  adanya  pengawas  eksternal  karena  pengalaman membuktikan  bahwa  keberadaan  pengawas  internal  yang  ada  di  dalam pemerintah  dalam  implementasinya  ternyata  belum  memenuhi  harapan masyarakat baik dari sisi objektivitas maupun akuntabilitasnya. Sehingga dibutuhkan  lembaga  pengawas  eksternal  salah  satunya  Ombudsman Republik  Indonesia  agar  mekanisme  pengawasan  lebih  kuat  dan  efektif demi  mewujudkan  birokrasi  bersih,  transparan,  dan  responsif  terhadap kebutuhan publik.
Pengawas eksternal dapat melakukan intervensi dalam bidang-bidang strategis:
1. Penegakan hukum;
2. Kualitas aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan;
3. Sistem  manajemen  pelayanan  publik  baik  dalam  peraturan perundang-undangan ataupun implementasinya;
4. Partisipasi dan penyadaran hak-hak serta kewajiban publik;
5. Pengawasan yang efektif dan efisien.
Di  Negeri  Belanda,  menurut  G.H.  Addink  (Guru  Besar  Universitas Utrech), menyebutkan dalam rangka separation power dan prinsip check and balances, mengenai lembaga Ombudsman dikemukakan:
“.....the  National  Ombudsman,  who  examines,  in  retrospect,  the conduct  of  administrative  authriyhies  and  issues  reports  and  make recommendation  in  the  matters,  the  constitutional  base  of  the institution it be found in article 78a of the Constitution. The national Ombudsman each play their own typycal role in the system of checks and  balances.  Ombudsman  must  also  be  regarded  as  pertaining  to the fourth power” 3 .
Apa  yang  dikemukakan  oleh  Addink,  Ombudsman  Nasional  Negeri Belanda  yang  bertugas  mengawasi  perilaku  badan  administrasi, melaporkan  isu-isu  yang  berkembang  di  masyarakat  mengenai  perilaku badan-badan  administrasi,  merekomendasikan  laporan  masyarakat tersebut,  fungsi  konstitusionalnya diatur  dalam  Pasal  78a  Konstitusi Netherland  (tahun  1983).  Dalam  melaksanakan  tugasnya  Ombudsman Nasional berinteraksi dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial untuk  mengembangkan  sistem  “saling  mengawasi  dan  mengimbangi” atau  “kekuasaan  mengontrol  kekuasaan”,  maka  Ombudsman  Nasional yang  diatur  dalam  UUD  Negeri  Belanda  dapat  disebut  sebagai “kekuasaan keempat” (fourth power).
Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  negara penunjang  atau  lembaga  negara  yang  melayani (state  auxialiry  organ), dan  berfungsi  sebagai  lembaga  pengawas  eksternal  terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Menurut  Hendra  Nurtjahtjo,  Ombudsman  Bidang  Pencegahan, “Ombudsman  Republik  Indonesia  lebih  memiliki  kesamaan  dengan Ombudsman Australia, bersifat pro aktif dan tidak memiliki kewenangan untuk menindak, hanya memberikan pengaruh melalui rekomendasi” 4 .
Ombudsman  dengan  pendekatan  persuasif,  dapat  memberikan pengaruh  kepada  penyelenggara  negara  dalam  bentuk  rekomendasi maupun  saran,  sifat  dari  rekomendasi  merupakan  suatu  perbaikan  agar pelayanan  publik  dapat  menjadi  lebih  baik,  meskipun  tidak  semua rekomendasi berisi sanksi administrasi.
Peran Ombudsman Republik Indonesia dengan melakukan pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  negara,  dapat  memberikan jaminan  keterbukaan  informasi  kepada  publik  mengenai  proses penyelenggaraan  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  Ombudsman  juga memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi memperbaiki  pelayanan  publik  dalam  bentuk  pengajuan  laporan mengenai  kinerja  aparatur  penyelenggara  negara.  Dan  dengan  adanya
3 I Dewa Gede Atmadja, Op. Cit., hlm. 179.
4 Hasil wawancara pada 31 Mei 2012, 13.30 WIB.
Ombudsman  Republik  Indonesia  masyarakat  mendapatkan  jaminan kepastian  hukum  atas  hak  dan  kewajiban,  serta  perlakuan  yang  sama khususnya  dalam  hal  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.
2. Batasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia memiliki  kewenangan  yang  diatur  pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu:
a. Meminta  keterangan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Pelapor,  Terlapor, atau  pihak  lain  yang  terkait  mengenai  Laporan  yang  disampaikan  kepada Ombudsman;
b. Memeriksa  keputusan,  surat-menyurat,  atau  dokumen  lain  yang  ada  pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c. Meminta  klarifikasi  dan/atau  salinan  atau  fotokopi dokumen  yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
d. Melakukan  pemanggilan  terhadap  Pelapor,  Terlapor,  dan  pihak  lain  yang terkait dengan Laporan;
e. Menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  atas  permintaan para pihak;
f. Membuat  Rekomendasi  mengenai  penyelesaian  Laporan,  termasuk Rekomendasi  untuk  membayar  ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi  kepada pihak yang dirugikan;
g. Demi  kepentingan  umum  mengumumkan  hasil  temuan,  kesimpulan,  dan Rekomendasi 5 .
Selanjutnya pada ayat (2), disebutkan:
Selain  wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Ombudsman berwenang:
a. Menyampaikan  saran  kepada  Presiden,  kepala  daerah  atau  pimpinan Penyelenggara  Negara  lainnya  guna  perbaikan  dan  penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. Menyampaikan  saran  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan/atau Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan/atau  kepala  daerah  agar terhadap  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi 6 .
Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia diatur pula dalam Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  pada  Pasal  46  ayat  (1)  yang  menyebutkan bahwa  Ombudsman  wajib  menerima  dan  berwenang  memproses  pengaduan
5 UU No. 37 Tahun 2008.
6 Ibid.
dari  masyarakat  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  dengan Undang-Undang ini. Selain itu, pada Pasal 50 ayat (5), Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan ajudikasi khusus dalam hal penyelesaian  ganti  rugi.  Ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa pelayanan publik antara para pihak yang diputus oleh Ombudsman 7 .
Untuk  kasus-kasus  tertentu  Ombudsman  juga  diberi  wewenang  untuk menyelesaikan  laporan  dengan  cara  mediasi  dan/atau  konsiliasi  agar memperoleh  penyelesaian  yang  sama-sama  menguntungkan  pihak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Ombudsman  menjadi  bagian  dari  sistem  penyelesaian sengketa  alternatif (Alternative  Dispute  Resolution) dalam  kasus  pelayanan publik.  Selain  itu  Ombudsman  juga  berwenang  melakukan systemic  review terhadap kebijakan pelayanan publik.
Dalam  prakteknya,  Ombudsman  telah  beberapa  kali  melakukan systemic review, misalnya terkait pelayanan pendidikan inklusi terhadap siswa diffable oleh beberapa Sekolah Menengah Atas di Jakarta, pelayanan oleh pengadilan pajak,  pelayanan  oleh  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga  Permasyarakatan, pelayanan terkait ledakan tabung gas, dan pelayanan penegakan hukum 8 . Rekomendasi  merupakan  salah  satu  bentuk kewenangan  Ombudsman. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Pasal  1  butir  (7), Rekomendasi  adalah  kesimpulan,  pendapat,  dan  saran  yang  disusun berdasarkan  hasil  investigasi  Ombudsman,  kepada  atasan  Terlapor  untuk dilaksanakan  dan/atau  ditindaklanjuti  dalam  rangka  peningkatan  mutu penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  yang  baik.  Rekomendasi merupakan saran yang bersifat imperatif, wajib dilaksanakan.
Beberapa  rekomendasi  dapat  berupa  sanksi  administrasi,  seperti  yang telah  diatur  pada  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 38  ayat  (4)  dan  Pasal  39,  apabila  rekomendasi  tersebut  tidak  dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian maka Ombudsman dapat mempublikasikan dan  memberikan  laporan  kepada  DPR  dan  Presiden,  serta  akan  dikenakan sanksi administrasi.
Ada  beberapa  jenis  rekomendasi  yang  selama  ini  dikeluarkan Ombudsman, dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:
1. Rekomendasi yang disusun guna membantu penyelesaian masalah pelapor; Rekomendasi  jenis  ini  memang  diformulasikan  untuk  membantu  pelapor agar  masalahnya  dapat  segera  diselesaikan.  Misalnya,  ada  pelapor  yang mengeluhkan  lambannya  pelayanan  kepolisian  dalam  menangani  laporan tindak  kejahatan  yang  dialaminya.  Setelah  melakukan  serangkaian investigasi  dokumen  dan/atau  investigasi  lapangan,  Ombudsman menyusun  rekomendasi  untuk  pimpinan  kepolisian  yang  isinya menindaklanjuti laporan tersebut.
2. Rekomendasi    yang  menyarankan  pemberian  sanksi  guna  pembinaan dan efek jera;
7 Ombudsman Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 11-12.
8 Ibid., hlm. 11.
Tindakan pejabat publik yang sewenang-wenang, koruptif dan sebagainya kadang  kala  menjadi  salah  satu  penyebab  buruknya  kualitas  pelayanan publik. Untuk keluhan seperti ini Ombudsman biasanya memilih susunan rekomendasi  yang  isinya  memberikan  pendapat  dan  saran  kepada  atasan pejabat  publik  (terlapor)  agar  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  pejabat publik  yang dilaporkan masyarakat apabila terbukti bersalah Ombudsman menyarankan  agar  diberikan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Jenis rekomendasi isi juga dapat dipadukan menjadi rekomendasi yang sekaligus memberikan  penyelesaian  langsung  atas  permasalahan  yang  dihadapi pelapor.
3. Rekomendasi  yang  diperuntukkan  mencegah  agar  tidak  terjadi  tindakan maladministrasi;
Rekomendasi Ombudsman dapat juga diberikan kepada pimpinan instansi publik  tertentu  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan maladministrasi.  Rekomendasi  Ombudsman  yang  bersifat  preventif ditujukan  agar  pejabat  publik  lebih  berhati-hati  dalam  melaksanakan tugasnya.
4. Rekomendasi  untuk  mengubah  proses  atau  sistem  yang  mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik.
Ombudsman  dapat  mengeluarkan  rekomendasi  yang  isinya  berupa  saran untuk  mengubah  proses  atau  sistem  pelayanan  yang  diberikan. Rekomendasi  ini  ditujukan  untuk  meminimalisir  pengulangan  masalah yang sama di masa depan.
Keempat  kelompok  rekomendasi  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik (good  governance). Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  proses  penyelesaian  laporan  tidak  selalu berakhir  pada  pemberian  rekomendasi,  terkadang  pada  tahap  klarifikasi terhadap  instansi  Terlapor,  sudah  dapat  dilakukan  penyelesaian  antara Terlapor  dan  Pelapor.  Meskipun  sifatnya morally  binding,  bukan  berarti Ombudsman  tidak  melakukan  upaya  agar  rekomendasinya  menjadi  efektif. Selain  pelaporan  kepada  DPR/DPRD, political  will pejabat  publik,  akurasi data dan argumentasi dalam rekomendasi, efektifitas rekomendasi juga sangat ditentukan dengan ketekunan dalam melakukan monitoring.
Untuk  meningkatkan  efektifitas  rekomendasi,  Ombudsman  melakukan beberapa metode monitoring, seperti memantau rekomendasi secara periodik, meminta feed  back atas  kesimpulan  sementara  dari  tim  investigasi, melakukan  sosialisasi  yang  akan  memberikan  pemahaman  kepada  pejabat publik yang dilaporkan, dan meningkatkan kualitas rekomendasi dengan cara melakukan perbaikan dan visi.
Sebagai  lembaga  penunjang  Ombudsman  memiliki  wewenang  untuk mengawasi  semua  lembaga  negara  baik  eksekutif,  legislatif,  maupun yudikatif. Ombudsman juga dapat melakukan pengawasan terhadap pengawas internal.  Pada  saat  ini,  Ombudsman  Republik  Indonesia  tidak  hanya melakukan  pengawasan  terhadap  maladministrasi  dalam  pelayanan  publik secara  lokal,  akan  tetapi  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  makro kebijakan,  benturan  kebijakan  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah
pusat.  Cara  kerja  Ombudsman  dengan  melakukan  pengawasan  aktif,  dengan mendatangi secara langsung instansi. Dan dengan pengawasan pasif, dengan menerima pengaduan dari masyarakat.

## 3. Kendala Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ombudsman  bidang Pencegahan,  Hendra  Nurtjahtjo,  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam menjalankan fungsi pengawasan salah satunya pada awal terbentuknya KON terjadi  resistensi  aparatur  negara  yang  tidak  mau  diawasi  oleh  KON dikarenakan dasar hukumnya hanya berupa Keputusan Presiden. Pada saat ini masih  ada  resistensi  aparatur  negara  tetapi  setelah  dijelaskan  mengenai kewenangan  Ombudsman  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia, maka aparatur negara tersebut wajib bersikap kooperatif 9 .
Kendala  lain  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  Ombudsman  Republik Indonesia menurut Hendra Nurtjahtjo, yaitu terjadinya benturan  kewenangan dengan  lembaga  negara  lainnya  seperti  KPK,  Komnas  HAM,  Komisi Informasi  Pusat  (KIP).  Hal  tersebut  dikarenakan  domain  kerja  Ombudsman yang  berupa  pengawasan  maladministrasi  yang  cakupannya  cukup  luas. Selain itu juga dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis laporan yang dapat diajukan ke Ombudsman 10 .
Keterbatasan  dana  dan  terbatasnya  sumber  daya  manusia  juga  menjadi kendala  Ombudsman  dalam  menjalankan  fungsinya.  Keterbatasan  dana berakibat  pada  pembentukan  perwakilan  Ombudsman  Republik  Indonesia  di daerah menjadi terhambat, sehingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan  Ombudsman  itu  sendiri  menjadi  kurang  maksimal  baik  di  pusat maupun  di  daerah.  Kurang  pahamnya  masyarakat  mengenai  Ombudsman membuat  masyarakat  tidak  menyadari  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  atas pelayanan  publik  yang  baik.  Selain  itu  meskipun  masyarakat  mengetahui keberadaan  Ombudsman,  tapi  masyarakat  belum  paham  hal  apa  yang  dapat dilaporkan kepada Ombudsman.
Sebagai  contoh,  pernah  suatu  kali  ada  pelapor  yang  datang  kepada Ombudsman  melaporkan  mengenai  kendaraan  miliknya  yang  hilang,  hal tersebut  sudah  jelas  menunjukkan  bahwa  pelapor  tersebut  belum  paham apa itu Ombudsman. Meskipun demikian asisten Ombudsman tetap menjelaskan bahwa  pelapor  terlebih  dahulu  melaporkan  hal  tersebut  ke  pihak  Kepolisian dan  apabila  tidak  diberikan  pelayanan  administrasi  yang  sesuai  aturan  yang berlaku maka pelapor tersebut dapat melaporkan  aparatur negara tersebut  ke Ombudsman.
Kendala  dalam  hal  pengajuan  laporan  seperti  contoh  tersebut membuktikan  bahwa  masyarakat  masih  belum  sepenuhnya  paham  akan fungsi,  tugas  serta  wewenang  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Meskipun
9 Hasil wawancara pada 31 Mei 2012, 13.30 WIB.
10 Hasil wawancara pada 31 Mei 2012, 13.30 WIB.
demikian  Ombudsman  tidak  melakukan  penolakan  atas  laporan-laporan masyarakat.

## 4. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala
Sejak  terbentuknya  Ombudsman  Republik  Indonesia  hingga  sekarang terlihat  perkembangan  yang  mengarah  lebih  baik.  Berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  Ombudsman  Bidang  Pencegahan,  Hendra Nurtjahtjo, dalam mengatasi kendala mengenai pengetahuan masyarakat yang kurang, Ombudsman Republik  Indonesia terus berupaya dengan membentuk perwakilan di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain:
a. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
b. Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam;
c. Wilayah Jawa Barat;
d. Wilayah Jawa Timur;
e. Wilayah NTT dan NTB;
f. Wilayah Kalimantan Selatan;
g. Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo 11 .
Sesuai  Rencana  Strategis  2010-2014,  Ombudsman  Republik  Indonesia berusaha melakukan upaya pengembangan kelembagaan dengan membentuk perwakilan baru di beberapa wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas  penanganan  laporan  masyarakat,  pengawasan  pelayanan  publik  dan pencegahan  maladministrasi,  penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia, peningkatan  kesadaran  masyarakat,  serta  pengembangan  kerjasama  dalam dan luar negeri.
Adapun  beberapa  wilayah  yang  direncanakan  akan  dibentuk  perwakilan Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya ada 15 wilayah, antara lain:
a. Wilayah Nangroe Aceh Darussalam
b. Wilayah Riau
c. Wilayah Kepulauan Riau
d. Wilayah Sumatera Barat
e. Wilayah Sumatera Selatan
f. Wilayah Sulawesi Tengah
g. Wilayah Sulawesi Tenggara
h. Wilayah Sulawesi Selatan
i. Wilayah Jawa Tengah
j. Wilayah Bali
k. Wilayah Kalimantan Timur
l. Wilayah Kalimantan Barat
m. Wilayah Maluku
n. Wilayah NTB
o. Wilayah Papua
11 Hasil wawancara pada 1 Juni 2012, 10.00 WIB.
Upaya  lain  yang  dilakukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dengan mengadakan  berbagai  bentuk  sosialisasi,  baik  berupa  penyebaran  brosur- brosur  yang  berisikan  informasi  mengenai  Ombudsman  Republik  Indonesia ke  instansi-instansi,  maupun  dengan  cara  membuka  klinik  pengaduan  yang menerima  aduan  masyarakat  secara  langsung.  Ombudsman  juga  memiliki website  dan social media  berupa facebook yang  dapat  diakses  oleh masyarakat umum dan masyarakat dapat mengajukan laporan secara online.
Upaya selanjutnya  yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan  mengadakan  jaringan  kerjasama  dalam  bentuk  MoU  dengan  pihak Polri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawas  Alur  Transaksi  Keuangan  (BPATK), Unit  Kerja  Presiden  Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Selain itu Ombudsman juga  membangun  jaringan  kerja  dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  Kementerian Hukum dan HAM. Jaringan kerja dimaksud dapat berbentuk kerjasama dalam hal  pengawasan  pelayanan  publik,  pelatihan,  peningkatan  kapasitas kelembagaan,  sosialisasi,  dan  penyebarluasan  informasi. Sedangkan  untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ombudsman mengedarkan surat edaran agar masing-masing mematuhi undang-undang pelayanan publik.
Segala  bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh Ombudsman  Republik Indonesia  ditujukan  agar  sistem  pengawasan  di  Indonesia  khususnya  pada pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga good governance yang menjadi harapan bangsa Indonesia dapat terwujud.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan good governance.
Pembentukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  tidak  terlepas  dari tujuan  utamanya  yaitu  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good governance) melalui  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan Ombudsman Republik  Indonesia  dilakukan  secara  pasif  dan  aktif. Dengan melakukan upaya preventif melalui pendekatan persuasif. Dalam  perkembangannya  Ombudsman  tidak  hanya  dikenal  sebagai lembaga  pemberi  pengaruh  terhadap  penyelenggara  negara  untuk memperbaiki  penyelenggaraan  negara  dalam  hal  pelayanan  publik terhadap  masyarakat.  Akan  tetapi  Ombudsman  sekarang  menjadi lembaga  yang  mampu  menjatuhkan  sanksi  melalui  rekomendasi  yang final mengikat wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi, sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
2. Batasan  kewenangan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia telah diatur  pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan lain yang dimiliki oleh Ombudsman  juga  diatur  pada  Pasal  46  dan  Pasal  50  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Rekomendasi merupakan  bentuk  kewenangan  Ombudsman  yang  memberikan pengaruh  terhadap  penyelenggara  negara  untuk melakukan  perbaikan terhadap  proses  penyelenggaraan  negara  dalam  hal  pelayanan  publik. Ombudsman  tidak  hanya  melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga eksekutif  maupun  legislatif,  tetapi  juga  terhadap  lembaga  yudikatif. Ombudsman  juga  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga pengawas  internal.  Sekarang  Ombudsman  tidak  hanya  berwenang menindaklanjuti  laporan  publik  tetapi  juga  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  investigasi  atas  prakarsa  sendiri.  Tidak  hanya  itu, Ombudsman  juga  dapat  melakukan  pemeriksaan  ke objek  pelayanan publik  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  pejabat  atau instansi  yang  dilaporkan  dan  berwenang  memeriksa  dokumen- dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun.
3. Kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia. Kendala  pasti  yang  dimiliki  setiap  lembaga  negara  adalah  anggaran. Ombudsman  belum  memiliki  anggaran  yang  memadai.  Selain  itu kendala  yang  dihadapi  Ombudsman  dalam  perkembangannya  yaitu masih terjadi resistensi aparatur negara dan juga benturan kewenangan antara  Ombudsman  Republik  Indonesia  dengan  lembaga  negara  lain. Kendala  lain  adalah  kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  yang berakibat  pada  ketidakpahaman  masyarakat  akan  keberadaan Ombudsman.
4. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala. Upaya  yang  telah  dilakukan  Ombudsman  untuk  mengatasi  kendala yang  saat  ini  dihadapi  adalah  dengan  terus  berusaha  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  berbagai  media, antara lain: media elektronik, media massa, maupun penyuluhan secara langsung,  serta  pengadaan  klinik  maupun  pos-pos  pengaduan.  Tidak hanya itu Ombudsman juga telah melakukan pembentukan perwakilan Ombudsman  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia.  Tidak  kalah pentingnya,  Ombudsman  melakukan  kerjasama  dengan  lembaga negara  lain,  agar  benturan  yang  sebelumnya  pernah  terjadi  dapat diatasi.
B. Saran
1. Ombudsman  Republik  Indonesia  dapat  segera  memperluas  perwakilan di semua wilayah Indonesia, sehingga lebih mempermudah masyarakat awam  yang  ingin  mengajukan  laporan  atas  pelayanan  publik  yang dirasa tidak sesuai aturan yang berlaku.
2. Guna  mengefektifkan  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia,  maka direkomendasikan agar ditingkatkan sumber daya berupa anggaran serta personil  khususnya  tenaga  asisten  Ombudsman  untuk  perwakilan  di daerah-daerah.
3. Diadakan  secara  berkala penyuluhan  secara  langsung  mengenai Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  daerah-daerah  yang  belum memiliki perwakilan Ombudsman.
4. Ombudsman  Republik  Indonesia  perlu  menjalin  koordinasi  dan kerjasama  yang  lebih  efektif  dengan  lembaga  negara  atau  lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur :
a. Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta.
b. _______________,  2010, Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
c. _______________,  2012, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
d. Atmadja, I Dewa Gede, 2010, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang.
e. Azhari,  Muhammad  Tahir,  1992, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam-Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.
f. Estiningsih,  Muji,  2005, Fungsi  Pengawasan  DPRD  (Tinjauan  Kritis Pngelolaan  Keuangan  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  yang Bersih dan Berwibawa), Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
g. Fachruddin,  Irfan,  2004, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung.
h. Fahmal,  H.A.  Muin,  2006, Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang Layak  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Bersih,  UII  Press, Yogyakarta.
i. Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
j. Mahfud, MD., Negara Hukum dan Demokrasi, LP3ES, Jakarta.
k. Marbun,  S.F.,  1997, Peradilan  Administratif  Negara  dan  Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
l. Masthuri,  Budhi,  2005, Mengenal  Ombudsman  Indonesia,  Pradnya Paramita, Jakarta.
m. Moeliono, Anton M., dkk, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
n. Muchsan, 1999, Perwujudan Pemerintahan Yang Bersih Dan  Berwibawa Dalam  Negara  Kesejahteraan,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
o. _______,  2000, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat Pemerintah  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia,  Liberty,
Yogyakarta.
p. Ombudsman Republik Indonesia, 2011, Laporan Tahunan 2010, Jakarta.
q. Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
r. Sadjijono,  2008, Memahami  Beberapa  Pokok  Hukum  Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
s. Santosa,  Panji,  2009, Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance, Refika Aditama, Bandung.
t. Sibuea, Hotma P., 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.
u. Sidharta,  B.  Arief,  2004, Kajian  Kefilsafatan  Tentang  Negara  Hukum, Jurnal  Hukum  Rule  Of  Law,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK), Jakarta.
v. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.
w. Sujata,  Antonius,  2004, Peran  Ombudsman  Dalam  Mewujudkan  Good Governance,  Makalah  pada  Seminar  Otonomi  Daerah  dan  Urgensi Pembentukan  Ombudsman  Daerah  diselenggarakan  oleh  KON,  CO  of Australia dan Pusham UII, 24 Juni 2004 di Yogyakarta.
x. Syafiie,  H.  Inu  Kencana,  2004, Birokrasi  Pemerintahan  Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
y. Syakrani  dan  Syahriani,  2009, Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
2. Peraturan Perundang-undangan:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  beserta perubahannya.
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5038.
d. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234.
e. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2000  tentang Komisi Ombudsman Nasional.
3. Internet:
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik, diakses pada 14 April 2012.
http://m.antaranews.com/berita/3045443/seluruh-provinsi-akan-miliki- perwakilan-ombudsman, diakses pada 14 April 2012. http://ombudsman.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4 8%3Amisi&catid=39%3Atentangkami&Itemid=61&lang=en,  diakses pada 13 Juli 2012.
http://ombudsman.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4 7%3Afalsafahori&catid=39%3Atentangkami&Itemid=59&lang=en, diakses pada 13 Juli 2012.
http://ombudsman.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4
9&Itemid=62&lang=en, diakses pada 13 juli 2012.