Vol.1 No.1 Juni 2019
Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia,
Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?

## Ika Arinia Indriyany
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Korespodensi Penulis. E-mail: ikaarinia@fisip-untirta.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  membahas  secara mendalam mengenai alternatif bentuk negara  di  Indonesia.  Selama  ini bentuk  negara  Indonesia  adalah Negara  Kesatuan  dan  perdebatan mengenai  bentuk  negara  lain  yaitu federalisme merupakan perbincangan yang  cenderung  dihindari,  karena dianggap  sebagai  potensi  ancaman persatuan bangsa dan negara. Terlepas  dari  itu,  bagaimana  pun wacana  mengenai  federalisme  ini pernah  beberapa  kali  muncul  dalam sejarah  Indonesia.  Demi  kepentingan akademis dalam rangka pengembangan keilmuan dan pencarian  alternatif  baru  yang  ideal dalam  pengelolaan  Negara  Indonesia, wacana  ini  penulis  munculkan kembali.  Tulisan  ini  juga  bertujuan untuk menambah khasanah mengenai wacana  federalisme,  sebuah  wacana yang dianggap terlarang jika dibicarakan di Indonesia Kata  kunci: Kesatuan,  Sentralisasi,
Federalisme, Desentralisasi
Analysis of Government Systems in Indonesia, Still Relevant to the Concept of the Unitary State?

## Abstract
This  paper  will  discuss  in  depth  about alternative forms of state in Indonesia. So  far,  the  form  of  the  state  of Indonesia  is  a  unitary  state  and debates  about  the  form  of  other countries, namely federalism, are talks that  tend  to  be  avoided,  because  they are  considered  as  potential  threats  to the unity of the nation and state. Apart from that, after all the discourse about federalism  has  appeared  several  times in  Indonesian  history.  For  the  sake  of academic  interest  in  the  context  of scientific  development  and  the  search for  ideal  new  alternatives  in  the management of the State of Indonesia, the  author's  discourse  reappears.  This paper  also  aims  to  increase  the treasury of the discourse of federalism, a  discourse  that  is  considered forbidden if discussed in Indonesia Keywords: Unity, Centralization,
Federalism, Decentralization

## A. PENDAHULUAN
Perdebatan mengenai
bentuk  negara  Indonesia  muncul secara  serius  pada  sidang  BPUPKI dalam  rangka  mempersiapkan kemerdekaan  Indonesia.  BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh  Jepang  atas  responnya terhadap  kekalahan  yang  mereka derita  dari  Amerika  Serikat  di Perang  Asia  Timur  Raya  pada September  1944.  Pasca  kekalahan tersebut,  Jepang  memberikan  janji pada  Indonesia  bahwa  Indonesia akan  diberikan  kemerdekaan.  Dan
Vol.1 No.1 Juni 2019
pada  tanggal  1  Maret  1945 dibentuklah  sebuah  badan  khusus yang  memang  memiliki  tugas untuk melakukan persiapan kemerdekaan  indonesia.  Dalam rangka melakukan persiapan kemerdekaan BPUPKI menjalankan  tugas  menyelidiki, mempelajari  dan  mempersiapkan hal penting terkait dengan masalah tata pemerintahan.
BPUPKI,  yang  diketuai  oleh dr.KRT  Radjiman  Wediodiningrat, beranggotakan  tokoh  –  tokoh pergerakan  nasional  yang  berasal dari  berbagai  daerah  dan  aliran (Sularto  dan  Yunarti,  2010). BPUPKI  ini  melakukan  sidang sebanyak 2 kali dan bentuk negara Indonesia  dibahas  pada  sidang pertama  (29  Mei  –  1  Juni  1945). Pada  sidang ini terjadi perdebatan serius antara para founding father , apakah  negara  Indonesia  akan menggunakan bentuk negara kesatuan  ataukah  bentuk  negara federal.  Bentuk  negara  menjadi perdebatan  serius  antara  tokoh kemerdekaan  karena  memang BPUPKI  terdiri  anggota  yang memiliki  latar  belakang  beragam,
tidak hanya latar belakang kedaerahan  yang  beragam,  tetapi juga  latar  belakang  keilmuan, aliran  yang  diyakini  dan  agama.
Latar  belakang  keilmuan  memang diyakini  memiliki  pengaruh  paling besar dalam menentukan pemikiran mengenai bentuk negara. Tokoh – tokoh yang sempat mengenyam  bangku  sekolah  di
luar  negeri  seperti  Moh.  Hatta cenderung akan memilih federalisme sebagai bentuk negara dengan  berbagai  pertimbangan.
Tetapi bagi tokoh yang bersekolah di  tanah  air  seperti  Bung  Karno, mereka akan setuju dengan bentuk negara  kesatuan  karena  negara kesatuan  dianggap  sebagai  sebuah bentuk  integrasi  bangsa.  Ide negara  kesatuan  sendiri  dibawa oleh Prof. Soepomo yang mendasarkan pemikirannya berkaca  pada  bentuk  negara Jerman di bawah Hitler dan Jepang saat  dipimpin  oleh  Tenno  Haika (Yamin,  1959).  Pemikiran  awal Soepomo  ini  sendiri  sebenarnya ditentang  oleh  Yamin  karena beranggapan bahwa negara integralistik  tidak  akan  menjamin ditegakkannya  HAM  sedangkan yang  terpenting  adalah  bagaimana nilai  –  nilai  HAM  mampu ditegakkan.  Soepomo  berpendapat bahwa  pada  dasarnya  negara  di dunia  ini  didirikan  atas  tiga  teori (Yamin,  1959).  Yang  pertama adalah  yaitu  teori  individualistik dimana  negara  terbentuk  atas dasar  kontrak  politik  yang  ada  di antara  masyarakat  itu  sendiri. Kedua, teori kelas yang menganggap bahwa negara diciptakan  sebagai  alat  yang digunakan  oleh  suatu  golongan untuk  menindas  golongan  yang lain.  Sedangka  teori  yang  ketiga yaitu  teori  integralistik  dimana negara tidak menjamin kepentingan  perorangan  maupun kepentingan  kelompok,  tetapi
Vol.1 No.1 Juni 2019
negara  mencakup  kepentingan seluruh  komponen.  Dan  negara  di definisikan sebagai sebuah susunan  masyarakat  yang  integral dimana  setiap  golongan  yang  ada memiliki  ikatan  yang  erat  dan berhubungan  satu  sama  lain  dan masyarakat  tersebut  merupakan susunan  yang  organis  (Yamin, 1959).
Paham  integralistik  inilah yang  menjadi  dasar  Soepomo merumuskan  bentuk  negara.  Ide ini kemudian disetujui oleh Yamin.
Dalam  sidang  BPUPKI,  Yamin mengusulkan bahwa bentuk negara yang sesuai dengan karakter  negara  Indonesia  adalah negara  kesatuan  bukanlah  negara serikat.  Yamin  juga  menegaskan bahwa  desain  negara  Indonesia adalah  negara  persatuan  yang tidak  terpecah  dan  tidak  terbagi  – bagi. Alasan Yamin dalam menolak paham  federalisme  adalah  karena pertama,  negara  federal  diyakini lebih membutuhkan banyak pegawai dibandngkan negara kesatuan.  Kedua,  negara  federal dianggap  akan  mengarah  pada perpecahan  sedangkan  negara kesatuan akan memperkuat persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Ketiga,  federalisme  dianggap  akan melemahkan Indonesia dan bentuk yang  pas  bagi  perjuangan  revolusi bangsa  Indonesia  adalah  bentuk negara kesatuan.
Namun  gagasan  mengenai bentuk  negara  kesatuan  ini  tidak serta  merta  diterima  oleh  tokoh gerakan yang lain. Salah  satu yang
tidak
mendukung pendapat
Soepomo  ini  adalah  Moh.  Hatta yang  lebih  menghendaki  bentuk negara  federal.  Alasan  yang diungkapkan adalah karena Indonesia  terbagi  atas  beberapa pulau  dan  golongan  sehingga setiap golongan perlu mendapatkan  otonomu  dan  hak untuk menentukan nasibnya sendiri.  Sedangkan  kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri  tidak  ditemukan  dalam prinsip  –  prinsip  negara  kesatuan. Indonesia yang terdiri dari masyarakat  majemuk  membuat bentuk  federal  dianggap  lebih mampu  untuk  mempersatukan bangsa Indonesia.
Pada  akhirnya  berdasarkan hasil  pemungutan  suara  yang dilakukan  dalam  Sidang  BPUPKI, para  pengusung  ide  federalisme tidak mendapatkan suara mayoritas  sehingga  diputuskan bahwa  bentuk  negara  Indonesia adalah  negara  kesatuan.  Hal  ini kemudian  tercantum  dalam  UUD 1945  Pasal  1  ayat  1.  Walaupun sudah  diputuskan  tetapi  beberapa kalangan  takut  bahwa  bentuk  ini akan  berubah  kembali  sehingga pada amandemen keempat dipertegas  dalam  pasal  37  ayat  5 bahwa  bentuk  negara  tidak  bisa dirubah. Namun sebenarnya perdebatan mengenai bentuk negara  tidaklah  pernah  usai. Karena pada dasarnya permasalahan  mengenai  bentuk negara  kesatuan  maupun  negara federal  bukanlah  permasalahan
Vol.1 No.1 Juni 2019
baik  buruk  karena  itu  adalah pilihan  politik  yang  diyakini  oleh para  penggagas  kemerdekaan  saat itu
Sampai  saat  ini,  bentuk negara  kesatuanlah  yang  terus dipakai  oleh  Indonesia.  Bahkan bentuk  negara  disebut  –  sebut sebagai jargon : “NKRI Harga Mati”. Dengan  adanya  tulisan  ini, penulis mencoba  menawarkan  kembali konsep federalisme sebagai pengembangan  keilmuan  terkait bentuk negara.

## B. TEORI (Literature Review)
Negara  kesatuan  adalah sebuah  bentuk  negara  dimana pada  awal  pembentukannya  para pendiri  negara  mendeklarasikan klaim  akan  seluruh  wilayahnya menjadi  bagian  dari  sebuah negara,  dengan  kata  lain  negara tidak dibentuk berdasarkan dengan  kesepakatan  sebelumnya. Selain  itu  di  dalam  negara kesatuan  juga  dikenal  adanya prinsip  pelimpahan  kewenangan dari pusat untuk sebagian di kelola daerah  (Huda,  2004).  Walaupun begitu hanya ada satu pemerintahan saja di dalam negara kesatuan  ini.  Posisi  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  di negara kesatuan tidaklah sama dan sederajat,  karena  pusat  memiliki kekuasaan  yang  lebih  banyak dibandingkan dengan daerah. Selain  itu  kekuasaan  pusat  untuk membuat  UU  tidak  bisa  digugat oleh  lembaga  manapun.  Lebih lanjut, pemerintah daerah hanyalah bersifat derivatif, maksudnya adalah negara kesatuan  tidak  mengenal  adanya negara  di  dalam  negara  dan kekuasaan  yang  berada  di  tangan pemerintah daerah hanya merupakan mandat atau wewenang  dari  pusat  dan  hukum daerah  tidak  bisa  bertentangan dengan  hukum  nasional  (Saragih, 2000).
Dalam  penerapannya  di Indonesia, bentuk negara kesatuan ini  dilakukan  dalam  beberapa macam  tata  kelola  pemerintahan. Secara  umum  terbagi  menjadi  dua yaitu sentralisasi dan desentralisasi.  Desentralisasi  ini dapat  dijelaskan  lagi  menjadi dekonsentrasi, desentralisasi maupun tugas pembantuan. Sentralisasi  salah  satunya  dapat dilihat pada masa orde lama,dengan  pusat  kekuasaan utama hanyalah di tangan Soekarno.  Orde  lama  merupakan periode  penting  dimana  sistem pemerintahan  Indonesia  berganti dari yang awalnya sistem pemerintahan presidensial berganti menjadi sistem pemerintahan  parlementer.  Dalam sistem  pemerintahan  parlementer ini  Soekarno  sebagai  Kepala
Negara  mengangkat  Sutan  Syahrir sebagai  Perdana  Menteri.  Sebagai seorang pemimpin, Soekarno merupakan pemimpin yang otoriter dan menggunakan birokrasi sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan  dijalankan  melalui
Vol.1 No.1 Juni 2019
mekanisme reward and punishment ,  pragmatis  dan  tidak memikirkan  kepentingan  rakyat yang  lebih  besar.  Soekarno  tidak membagi kekuasaannya pada pihak  lain  dan  daerah  hanyalah menerima  mandat  dari  pusat untuk  menjalankan  apa  yang menjadi perintah pusat. Kekuasaan terpusat  pada  presiden  dan
Soekarno  sangat  dominan  dalam setiap  pengambilan  keputusan yang dijalankan di dalam pemerintahan Sentralisasi pada masa orde baru  dilakukan  lebih  buruk daripada  yang  dilakukan  masa orde baru. Ada beberapa tantangan  utama  yang  dijalankan oleh  orde  baru  (Hendityo,  1990). Pertama adalah bagaimana membangun  legitimasi  sebagai penguasa, kedua, bagaimana membangun stabilitas demi pembangunan  dan  yang  ketiga adalah  bagaimana  membangun kekuasaan  sebagai  pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan  di  daerah  –  daerah. Untuk  mencapai  ketiganya  maka rezim  orde  baru  melakukan use  of authority yang besar, luas dan kuat
daripada freedom  for  subordinate (Utomo,  1998),  yang  kemudian menciptakan  pemerintahan  yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya  pemerintahan  dijalankan dan  dikontrol  sepenuhnya  oleh Soeharto.  Seluruh  kebijakan  yang hasilkan  pemerintah  baik  itu kebijakan  yang  akan  dijalankan  di
Pulau  Jawa  maupun  di  luar  Pulau Jawa  dirumuskan  seluruhnya  oleh Jakarta.  Posisi  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  tidak setara  dan  pemerintah  daerah berada  di  bawah  pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah daerah  tidak  berhak  melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah pusat.
Sentralisasi  juga  di  tandai dengan terpusatnya pembangunan hanya  di  Pulau  Jawa.  Akibatnya terjadi  kesenjangan  yang  sangat tinggi  antara  pembangunan  di Pulau  Jawa  dengan  di  luar  Pulau.
Pembangunan ini hanya
terkonsentrasi  di  Jawa.  Semua bidang  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  baik  itu  politik,  sosial, ekonomi, budaya, dll diatur secara sentral  dari  pusat  pemerintahan. Pusat  pula  yang  menentukan  pola distribusi  yang  akan  dilakukan. Akibatnya  terjadi  ketimpangan luar  biasa  dan  ketidakpuasan  di beberapa  daerah.  Tetapi  mereka tidak  bisa  mengkritik  penguasa saat  itu  karena  memang  saluran kritik ditutup oleh pemerintah.
Karakteristik  pemerintahan sentralistis  yang  lain  adalah lembaga kepresidenan terlalu mendominasi jalannya pemerintahan.  Presiden  berhak untuk  mengelola  negara  sesuai dengan yang dia inginkan. Akibatnya  kebijakan  –  kebijakan yang  dihasilkan  pun  hanyalah kebijakan  yang  memang  hanya menguntungkan salah satu
Vol.1 No.1 Juni 2019
presiden  dan  mereka  yang  pro dengan  presiden  saja.  Bahkan pejabat  –  pejabat  yang  ada  di daerah  dipilih  langsung  oleh presiden  saat  itu.  Inilah  yang mengakibatkan  tingginya  angka KKN  karena  semua  orang  akan melakukan  apa  saja  asalkan presiden  suka.  Tidak  hanya  dalam bidang kebijakan presiden mendominasi,  presiden  bahkan mendominasi  lembaga  –  lembaga tinggi lainnya. MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara  saat  itu  dapat  di  kuasai presiden dengan cara menempatkan  orang  –  orang  yang Pro  Soeharto  sehingga  proses legislasi  pun  menjadi executive heavy tanpa mendengar dari pihak lain.  Penempatan  orang  –  orang pro  Soeharto  di  dalam  parlemen tentunya  bukan  tanpa  proses rekruitmen.  Rekruitmen  tetap dijalankan  hanya  saja  sifatnya tertutup  dan  mereka  yang  terpilih memang  benar  –  benar  akan melakukan  segala  sesuatu  untuk Soeharto. Karakteristik pemerintahan yang paling mencirikan  Orde  Baru  adalah pemerintahan otoriter yang dilangsungkan  selama  32  tahun. Walaupun  sistem  pemilu  ada  dan dijalankan  setiap  5  tahun  sekali, tetapi  itu  hanyalah  formalitas dalam  rangka  pemenangan  ulang Soeharto
Oleh  karena  itu  maka tuntutan  utama  yang  didesakkan pada  orde  baru  (yang  kemudian memunculkan  reformasi)  adalah
adanya distribution  of  power , sharing of income dan kemandirian sistem  pemerintahan  di  daerah (Larasati,  2015).  Hal  ini  sejalan dengan  adanya  agenda  reformasi yang  mana  diantaranya  adalah perubahan konstitusi (dalam rangka dispersion  of  power )  dan pemberian otonomi daerah (terkait dengan sistem pemerintahan di daerah). Pasca  reformasi, tata  kelola pemerintahan yang tadinya sentralistis  ini  berubah  menjadi desentralisasi.  Desentralisasi  di Indonesia dijalankan dengan sistem pemberian wewenang pada daerah  untuk  mengurusi  urusan  – urusannya  tetapi  urusan  ini  sudah ditentukan  oleh  pusat  mengenai apa yang harus di kerjakan. Hal ini sekali  lagi  menegaskan  konsep negara  kesatuan  yang  di  jalankan oleh  Indonesia.  Rondinelli  (1981) mengungkapkan bahwa desentralisasi  adalah  pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan admnisitrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah,  organisasi-organisasi  semi otonom,  pemerintah  daerah  dan non  pemerintah  daerah  (Koirudin, 2005).
Pemberian  otonomi  kepada kabupaten/kota  yang  ditunjukkan dengan  Undang-undang  No.22
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.  Secara  umum  undang- undang ini berusaha untuk menantang  kepala  daerah  yang
Vol.1 No.1 Juni 2019
sudah mulai jelas dalam pengembangan visi, kebijakan, dan program  terkait  pembangunan daerah.  Kepala  Daerah  Tingkat  I tidak  lagi  dirangkap  oleh  kepala wilayah,  namun  Gubernur  tetap menjadi wakil pemerintah pusat di daerah  yang  memiliki  tugas mengkoordinasi, mengawasi, melakukan supervisi, dan memfasilitasi agar kabupaten/kota dapat melaksanakan otonomi yang maksimal.  Namun  ternyata  tetap terjadi ketimpangan yang mengakibatkan  belum  optimalnya fungsi  pemerintaham.  Salah  satu isi  UU    No.22  Tahun  1999 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia  terdiri  atas  daerah  dan daerah kabupaten/kota” menyebabkan pembangkangan bupati  atau  walikota  kepada gubernur  karena  merasa  mereka adalah  sejajar  dan  tidak  ada hierarki pemerintahan. Meskipun pada awal penerapannya masih terdapat bias dalam  penerjemahan  isi  UU  No.22
Tahun  1999,  undang-undang  ini tetap  diharapkan  akan  membawa Indonesia  ke  pemerintahan  yang baru  dan  lebih  baik.  Lebih  lanjut, terdapat  lima  kebaharuan  yang ditampilkan  oleh  undang-undang ini,  yaitu  a)  demokrasi  dan demokratisasi.  UU  No.22  Tahun 1999 menyebutkan  dua  hal  utama yaitu  masalah  rekruitmen  pejabat daerah dan proses legislasi daerah. UU  ini  memberikan  kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat di daerah  yang  tercermin  dalam
DPRD  setempat  dan  tidak  ada campur  tangan  dari  pemerintah pusat. b) mendekatkan Rakyat dan Negara.  Daerah  tingkat  II  menjadi fokus  utama  dalam  UU  tersebut. Hal  ini  dimaksudkan  agar  rakyat lebih  mudah  dan  dekat  dalam berinteraksi  dengan  pemerintah. c)  sistem  Otonomi  yang  Luas  dan Nyata.  Jika  UU  No.5  Tahun  1974 menekanankan asas nyata, dinamis dan  bertanggungjawab,  maka  UU
No.22 Tahun 1999 lebih menekankan  pada  asas  luas  dan nyata.  Hal  ini  dimaksudkan  agar daerah  dapat  secara  maksimal menggunakan hak dan bertanggungjawab atas kesejahteraan  daerah  masing- masing.  d)  tidak  menggunakan Sistem Otonomi Bertingkat. Gubernur  tidak  lagi  merupakan atasan  dari  Bupati  atau  Walikota.
Ketika Provinsi menyelenggarakan urusan-urusan  yang  bersifat  lintas kabupaten  atau  kota,  sebenarnya adalah  daerah  tingkat  II  dapat dikatakan sudah mampu menyelenggarakan  tanpa  bantuan dari  provinsi.  e)  n o  mandate without funding. Persoalan pembiayaan adalah persoalan yang sangat  penting  bagi  pelaksanaan otonomi  daerah.  Penyelenggaraan tugas  pemerintah  di  daerah  harus dibiayai  APBN  (Gaffar,  2000).
Adanya beberapa karakter tersebut paling tidak juga memunculkan  semangat  daerah untuk  menjadi  daerah  otonomi yang  baik.  Sehingga  kesejahteraan masyarakat  dapat  tercapai  dengan
Vol.1 No.1 Juni 2019
kekuatan  yang  dimiliki  daerah yang  berdasarkan  pada  UU  No.22 Tahun 1999 tersebut.
Belum  genap  5  tahun penerapan  UU  No.22  Tahun  1999, pemerintah  sudah  mengeluarkan revisi  atas  UU  tersebut  yaitu  UU No.32  Tahun  2004.  Revisi  ini dilakukan  untuk  menyegarkan kembali  otonomi  daerah  yang mengandalkan  kemandirian  dan kemajuan  daerah.  Namun  revisi UU  No.22  Tahun  1999  ini diragukan  beberapa  pihak  dan diartikan  sebagai  upaya  untuk kembali menjadi sentralisasi (Koirudin,  2005).  Pada  dasarnya asas  dan  tujuan  UU  No.32  Tahun 2004  ini  masih  tetap  menganut desentralisasi.  Namun  terdapat satu  hal  yang  oleh  beberapa kalangan  dianggap  sebagai  unsur kuat  akan  terjadi  sentralisasi kembali (resentralisasi) yaitu penggunaan istilah urusan kewenangan. UU No.5 Tahun 1974 menggunakan istilah urusan pemerintahan  dan  tidak  pernah menggunakan  istilah  kewenangan pemerintahan, yang sekarang terulang  kembali  pada  UU  No.32 Tahun 2004. Kecurigaan tersebut sebenarnya  bukanlah  hal  utama yang  harus  terus  diperdebatkan. Banyak  hal  yang  harus  dilakukan apalagi  terkait  dengan  perbaikan sistem  pemerintahan  di  daerah. Apalagi  dengan  adanya  hal-hal baru  yang  muncul  pada  UU  No.32 Tahun  2004,  antara  lain  adalah pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)
langsung oleh rakyat, pembentukan daerah dan kawasan khusus,  dan  semakin  jelasnya urusan  yang  diberikan  oleh  pusat ke  daerah  yang  bertujuan  untuk menciptakan  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien.  Beberapa  hal tersebut  tentu  akan  berdampak pada perubahan lembaga pemerintahan  di  daerah,  entah pada struktur ataupun sistem kerja mereka. Pada perkembangannya kemudian muncul UU No 23 tahun 2014.  Penyerahan  kewenangan  ke daerah didetailkan menjadi urusan pemerintahan  absolut,  urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan  ini  pada  UU  sebelumnya hanya  dibedakan  menjadi  urusan wajib  dan  urusan  pilihan  saja.  Hal ini  berdampak  pada  pembagian kewenangan dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  yang tidak mendetail. Urusan pemerintah  absolut  adalah  urusan pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi  kewenangan  pemerintah pusat,  yang  dapat  dilimpahkan urusannya kepada instansi vertikal. Sedangkan urusan pemerintahan  konkuren  adalah urusan  pemerintahan  yang  dibagi antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan daerah baik provinsi  maupun  kabupaten/kota. Sedangkan  urusan  pemerintahan umum  adalah  urusan  terkait bidang pengawasan dan pembinaan  terhadap  wawasan bangsa, ketahanan nasional,
Vol.1 No.1 Juni 2019
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. C. METODE Penelitian ini bersifat kualitatif  menggunakan  metode desk-research. Metode desk- research  (penelitian  kepustakan) menggunakan sumber-sumber yang  tersedia  di  publik,  seperti media  elektronik,  surat  kabar, buku,  laporan  riset,  dan  jurnal. Nantinya,  metode  ini  menganalisis dengan  landasan  teori  yang relevan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dinamika yang terjadi  saat  ini,  termasuk  alasan  – alasan  bahwa  pemerintah  pusat tidak  bisa  mengakomodasi  apa yang  menjadi  kebutuhan  daerah, ketimpangan  pembangunan  pulau Jawa  dan  luar  Pulau  Jawa,
ketidakmampuan pemerintah mengelola  keberagaman  yang  ada di  Indonesia,  muncul  wacana mengenai perubahan bentuk negara  Indonesia  menjadi  federal.
Wacana  ini  sempat  ditolak  keras oleh  beberapa  kalangan  karena dianggap  sebagai  sarana  pemecah belah  persatuan  bangsa.  Tokoh yang  di  kecam  keras  karena membawa  ide  tentang  federalisme ini  salah  satunya  adalah  Amien Rais. Terlepas dari tidak diterimanya  wacana  federalisme karena  dianggap  tabu,  wacana  ini sebenarnya  mampu  memberikan pola  pemahaman  baru  mengenai bagaimana  penataan  ideal  yang
dapat  dilakukan  oleh  pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
Berbeda  dengan  bentuk negara  kesatuan  yang  hanya mengenal satu pemerintahan resmi, federalisme meyakini adanya  dua  pemerintahan  resmi yaitu  pemerintahan  di  negara federal  dan  pemerintahan  di negara  bagian,  hal  inilah  yang kemudian  menjadi  ciri  utama  dari negara  federal.  Ada  dua  macam syarat  negara  menjadi  sebuah federasi.  Yang  pertama ada ‘perasaan nasional’ diantara negara  bagian  dan  kedua  ada keinginan untuk membentuk persatuan  dan  bukan  kesatuan. Perasaan  nasional  inilah  yang mendasari  sebuah  negara  untuk bergabung  ke  dalam  sebuah federasi.  Perasaan  nasional  ini menjadi  penting  karena  negara federal  pada  dasarnya  dibentuk oleh  negara  –  negara  merdeka yang  sepakat  bersatu  untuk membentuk  pemerintahan  yang baru  tetapi  masing  –  masing  tidak meleburkan  kekhasan  mereka. Perasaan  nasional  ini  terbentuk biasanya  karena  mereka  memiliki kesamaan  seperti  bahasa  ibu  yang sama  maupun  tanah  kelahiran yang sama. Persamaan – persamaan inilah yang menyatukan mereka. Jika tidak ada persamaan  dan  perasaan  nasional, maka  sudah  dapat  dipastikan bahwa federasi akan sulit dibentuk. Ada 8 ciri dasar yang dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi
Vol.1 No.1 Juni 2019
negara  federal  (Larasati,  2015). Pertama  adalah  bagian  dari federasi  seperti  misalnya  negara bagian terlibat dalam pengambilan keputusan  di  tingkat  nasional. Tidak  seperti  negara  kesatuan, dimana  daerah  tidak  memiliki pengaruh  di  pusat  tetapi  di  dalam federasi keterlibatan negara bagian justru menjadi keniscayaan dalam  setiap  proses decision making .  Hal  ini  kemudian  terkait dengan  ciri  yang  kedua  yaitu adanya  sistem perwakilan wilayah di  nasional.  Maksudnya  adalah setiap negara bagian menempatkan wakilnya di nasional. Wakil – wakil inilah yang akan membawa kepentingan negara  bagian.  Mereka  memiliki tugas untuk memastikan bahwa di setiap  keputusan  yang  di  buat  di pusat akan selalu mempertimbangkan  kebutuhan  di masing  –  masing  negara  bagian. Jumlah negara bagian ini tergantung dari kebijakan masing - masing  negara.  Di  Jerman,  jumlah wakil  ini  disesuaikan  dengan jumlah  penduduk  yang  ada  di dalam sebuah negara bagian, tetapi di  Amerika  Serikat  setiap  negara menempatkan  wakilnya  dengan jumlah yang sama.
Ciri  ketiga  adalah  masuk atau  keluarnya  negara  bagian  di dalam  federasi  akan  melalui mekanisme  yang  rumit  seperti misal  perubahan  kosntitusi.  Hal seperti  ini  tidak  akan  ditentukan dengan prinsip pengambilan keputusan sederhana seperti voting  dengan  ketentuan  suara
50%+1  akan  dianggap  sebagai suara yang sah. Hal ini dikarenakan  setiap  hak  dan kewajiban  termasuk  dengan  tugas
–  tugas  yang  harus  dilaksanakan oleh  negara  bagian  sudah  tertulis dengan  rigid  di  dalam  konstitusi negara  federal.  Keempat,  dibentuk sebuah  lembaga  tertinggi  yang bertugas  untuk  menyelesaikan sengketa  baik  antara  negara bagian  maupun  negara  bagian dengan  negara  federal.  Sengketa menjadi  sebuah  fenomena  yang tidak  mungkin  dapat  terhindari, oleh karena itu kehadiran lembaga seperti supreme  of  court menjadi penting  dan  sangat  dibutuhkan demi  menjaga  netralitas  dalam penyelesaian konflik yang ada.
Hal  ini  terkait  dengan  ciri kelima  yaitu  adanya  supremasi konstitusi.  Keenam,  adanya  dua konstitusi yang digunakan. Konstitusi pertama yaitu konstitusi negara  federal  yang  mengikat negara  –  negara  bagian  dan konstitusi  yang  kedua  adalah konstitusi  yang  dirumuskan  dan dijalankan  di  negara  bagian. Konstitusi  negara  bagian  ini  bisa berbeda  antara  satu  negara dengan  negara  yang  lainnya tergantung  setting  sosial  dan budaya  yang  ada  di  negara tersebut.  konstitusi  antara  negara bagian  dan  negara  federal  ini disusun  bertingkat.  Inilah  yang menjadi  ciri  ketujuh  Tingkatan  ini maksudnya  adalah  memisahkan tentang  urusan  yang  hanya  bisa
Vol.1 No.1 Juni 2019
diurusi  negara  federal  seperti pertahanan  keamanan,  moneter, agama,  dan  pos  dan  urusan  yang bisa  diurusi  negara  bagian  seperti kesehatan, pendidikan, dll. Sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih kekuasaan. Kedelapan adalah adanya distribusi kekuasaan  antara  negara  federal dengan  negara  bagian.  Negara federal  tidak  berhak  mengontrol apa  yang  terjadi  di  dalam  negara bagian  tetapi  negara  bagian  juga harus  memiliki  batasan  yang mengatur kekuasaannya agar tidak terjadi  konflik  dengan  negara bagian yang lainnnya.
Secara  tidak  sadar  praktek semi  federalisme  ini  sebenarnya sudah  diterapkan  di  indonesia.
Hanya  saja  nilai  –  nilai  yang diterapkan belumlah mampu dijalankan  sepenuhnya.  Hal  ini terbukti  dengan  pemberlakuan otonomi  daerah.  Walaupun  begitu kebebasan mengelola daerah sesuai  dengan  kebutuhan  daerah tidak  diberikan  secara  bebas seperti  yang  terjadi  di  dalam negara  federal.  Jika  dilihat  secara mendalam,  sebenarnya  prinsip  – prinsip federalisme bisa dilaksanakan di Indonesia. pertama,  misalnya  terkait  dengan pembentukan  federasi.  Federasi yang  dibangun  di  Indonesia sebenarnya  bisa  di  dasarkan  dari dua hal. Yang pertama di dasarkan pada kondisi geografis yang berarti federasi dibangun atas dasar pulau –  pulau  yang  ada  di  Indonesia.  hal ini  membawa  keuntungan  dan
kerugian masing – masing. Keuntungannya adalah batas antar negara  federal  sudah  jelas  karena dipisahkan  oleh  lautan  tetapi kerugiannya peluang terkonsentrasinya  pembangunan di  Pulau  Jawa  akan  bisa  terulang. Hal ini dikarenakan para akademisi dan ahli akan terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa  dan mereka  hanya  akan  membangun daerah  asal  mereka  sendiri.  Dasar pembentukan  yang  kedua  adalah berbasiskan  identitas.  Identitas  ini bisa  berupa  macam  –  macam seperti  misal  Indentitas  kesukuan, agama,  maupun  identitas  lain seperti  LGBT,  difabel,  dll.  Namun jika  berdasarkan  kesukuan  ini maka peluang adanya egosentrisme  akan  sangat  kuat karena setaip orang akan berjuang hanya  demi  kelompoknya  saja tanpa  memperhatikan  kelompok yang lain.
Kedua, terkait dengan konstitusi. Indonesia sendiri sebenarnya  sudah  menjalankan double  konstitusi  dengan  prinsip desentralisasi yaitu adanya penyerahan  wewenang  berupa urusan wajib yang harus dijalankan oleh daerah dan urusan pilihan  yang  dijalankan  sesuai dengan  kondisi  daerah.  Perlemen pun  sudah  terbagi  menjadi  dua yaitu  parlemen  di  tingkat  nasiona (DPR  RI)  dan  parlemen  di  tingkat daerah  (DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten).  Perwakilan  masing  – masing daerah pun sudah tertampung  dalam  DPD  dimana
Vol.1 No.1 Juni 2019
masing – masing daerah mengirimkan wakilnya untuk duduk  di  kursi  DPD.  Secara ekstrim,  Indonesia  hanya  perlu melakukan  perubahan  konstitusi dan  mendirikan Supreme  of  Court dan jadilah Negara Federal Indonesia  karena  selama  ini  tanpa disadari  bentuk  negara  kesatuan yang  dijalankan  adalah  semi federalisme.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Pada  dasarnya  kehadiran federalisme  membawa  5  nilai positif  yang  apat  digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menimbang federalisme menjadi bentuk negara  baru  di  masa  datang  yang dianggap ideal. Pertama, pengelolaan negara nonsentralistis.  Pusat  –  pusat kekuasaan  yang  tersebar  tidak hanya  dipegang  oleh  pemerintah pusat  saja  tetapi  juga  dberikan  ke daerah.  Kekuasaan  ini  tidak  hanya berbicara pad akemampuan negara untuk menjalankan instruksi  dari  pusat  seperti  yang terjadi  di  dalam  sentralisasi  tetapi kemampuan daerah untuk mengelola bagiannya sendiri secara luas dan bertanggungjawab. Selain  itu,  walaupun  satu  daerah terpisah  dengan  daerah  yang  lain,
posisi  mereka  adalah  setara sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.  Kebaikan  kedua adalah federalisme dianggap sebagai sistem yang lebih demokratis  karena  posisi  rakyat
dan  pemerintah  lebih  dekat dibandingkan  sistem  sentralistis. Kedekatan  inilah  yang  kemudian mendorong  keterlibatan  rakyat  di dalam setiap kegiatan bernegara.
Kebaikan yang ketiga adalah  adanya  sistem check  and balances yang  jelas.  Sistem  ini diatur  di  dalam  konstitusi  negara federal  yang  memuat  dengan  rinci apa  saja  yang  mengatur  negara bagian.  Aturan  yang  rigid  inilah yang  membatasi  ‘ambisi’  negara bagian  satu  pada  negara  bagian yang  lain.  Kebaikan  yang  keempat adalah  adanya open  bargaining . Proses  tawar  menawar  dilakukan secara  terbuka  di  dalam  semua arena  politik,  semua  institusi maupun  semua  badan  perwakilan. Proses  ini  didapat  diakses  oleh siapa  pun  karena  sistem  negara federasi  memberikan  jaminan kebebasan untuk hal tersebut. Dan kebaikan  yang  kelima  adalah adanya  konstitusi  yang  rinci. Konstitusi  ini  memuat  semua framework kekuasaan yang dituliskan  dan  dimaknai  dengan interpretasi yang sama antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Kebaikan  –  kebaikan  inilah nantinya  akan  di  dapat  jika Indonesia  menggunakan  bentuk negara  federalisme.  Banyak  yang mempertanyakan  mengapa  harus berubah  ke  federalisme  jika semuanya  dapat  didapat  dengan mekanisme  desentralisasi.  Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah di dalam desentralisasi, kekuasaan di level lokal selalu dibatasi hanya
Vol.1 No.1 Juni 2019
dapat  digunakan  di  dalam  urusan lokal  dan  urusan  ini  diatur  secara ketat  oleh  pusat.  Urusan  lokal  ini juga dapat diperiksa ulang, dibatasi  hingga  ditarik  kembali oleh  pemerintah  pusat. Sedangkan di  dalam  federalisme,  kekuasaan tidak  dapat  ditarik  ke  dalam negara  federal.  Semoga  makalah ini mampu memberikan gambaran yang positif mengenai federalisme, sehingga wacana ini pun tidak lagi dianggap sebagai wacana tabu dan yang  memperbincangkan  akan dikecam karena mengancam integrasi bangsa Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam  (2008) Dasar- dasar  Ilmu  Politik (edisi revisi).  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama
Hendytio,  Madelina  K  (1990).
Masalah Desentralisasi pada Masa  Orde  Baru .  Analisis CSIS Huda,  Ni’matul  (2004). Sejarah Ketatanegaraan  Indonesia, Pilihan  atas  Federalisme
atau Negara Kesatuan , dalam  Edy  Suandi  Hamid dan Sobirin Malian, Memperkokoh Otonomi Daerah : Kebijakan, Evaluasi dan Saran. Yogyakarta : UII Press Koirudin  (2005). Sketsa  Kebijakan Desentralisasi  di  Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah. Malang: Averroes Press Kusnardi, M  dan  Saragih, Bintan  R (2000). Ilmu Negara . Jakarta  :  Gaya  Media Pratama
Strong  C.F.  (2010). Konstitusi- konstitusi  Politik  Modern  : Suatu Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk . Bandung : Nusa Media
Sularto dan Yunarti, D. Rini (2010).
Konflik  di  Balik  Proklamasi. Jakarta  :  Penerbit  Buku Kompas
Utomo,  Warsito  (1998). Sistem Federal dalam Negara Kesatuan, Kasus Pengaturan Desentralisasi-Otonomi .  JSP Volume I, No. 3 Maret 1998
Yamin, Muhammad (1959). Naskah Persiapan  Undang-Undang Dasar  1945  :  Disiarkan dengan  Dibubuhi  Catatan. Jakarta : Prapantja