ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index

## Penerapan  Undang-Undang  Cipta Kerja dan
Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi

## Pekerja Anak di Sektor Industri
Abdul Rahman 1 , Sri Karmila Dol 2
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene , E-mail: rahman_kanang@stainmajene.ac.id 2 Universitas Indonesia Timur, Makassar , E-mail: dolmilaw89@gmail.com

## Artikel History
Received: Dec 20, 2023; Revised: Dec 25, 2023; Accepted: Dec 25, 2023;
DOI: 10.46870/jhki.v4i2.812

## Abstract
The  issue of child  labor has been widely  highlighted and has become a national and  even  international  issue  that  must  receive  serious  attention  from  the government and society, because it has a negative impact on the nation’s future generations.  The  (weak)  economic  situation  has  forced  children  to  help  their parents earn a living to meet the family’s economic needs, or at least to meet their own  needs.  This  research  aims  to  determine  the  implementation  of  job  creation laws and child protection laws against the exploitation of child labor as well as the obstacles in overcoming the exploitation of child labor in the industrial sector. This research  is  empirical  legal  research  with  data  sources  (informants)  from government officials, company owners and child workers. In providing protection against  child  labor,  the  government  strictly  enforces  Minister  of  Manpower regulation no. Per.01/Men/2003 and its implementing regulations. Obstacles to the protection of child labor in the industrial sector include: 1) non-implementation of the  mandate  of  the  1945  Constitution,  2)  low  level  of  legal  awareness  by employers, there is no mechanism for dealing with child labor in companies and there is no model for solving child labor problems.
Keywords : Enactment of the Law, Job Creation Law, Child Protection Law, Industrial Sector.

## Abstrak
Isu  pekerja  anak  banyak  disorot  dan  telah  menjadi  isu  nasional,  bahkan internasional  yang  harus  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  dan masyarakat,  karena  mempunyai  dampak  negatif  bagi  generasi  penerus  bangsa. Keadaan  (lemah)  ekonomi  telah  memaksa  anak-anak  harus  membantu  orangtua terjun  mencari  nafkah  untuk  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga,  atau setidaknya  untuk  mencukupi  kebutuhan  diri  mereka  sendiri.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  peraturan  perundang-undangan  cipta kerja  dan  undang-undang  perlindungan  anak  terhadap  eksploitasi  pekerja  anak serta hambatan-hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di sektor industri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sumber data (informan) dari pejabat pemerintah, pemilik perusahaan dan pekerja anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, pemerintah ketat memberlakukan  peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  Per.01/Men/2003  beserta aturan pelaksanaannya. Hambatan perlindungan pekerja anak pada sektor industri antara  lain:  1)  tidak  dilaksanakannya  amanat  UUD  1945,  2)  rendahnya  tingkat
kesadaran hukum oleh pengusaha, belum ada mekanisme penanggulangan pekerja anak pada perusahaan dan belum ada model pemecahan masalah pekerja anak.
Kata  Kunci:    Penerapan  UU,  UU  Cipta  Kerja,  UU  Perlindungan  Anak, Sektor Industri.

## PENDAHULUAN
Indonesia  masih  memiliki  kompleksitas  persoalan  anak  yang  hingga  saat  ini  belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Betapa banyak anak-anak yang mengalami gizi  buruk,  anak-anak  yang  hidup  dengan  HIV/AIDS,  anak-anak  cacat,  anak-anak yang  harus bekerja siang dan malam secara eksploitatif, bahkan anak-anak yang menjalani profesi prostitusi dan objek pornographi. Isu pekerja anak banyak disorot dan telah menjadi isu nasional, bahkan internasional  yang  harus  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  dan  masyarakat,  karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Keadaan (lemah) ekonomi telah me- maksa anak-anak harus membantu orangtua terjun mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri.
Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya, banyak anak di bawah umur 18 tahun yang telah ter- libat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan  tekanan  ekonomi  yang  dialami  orang  tuanya  ataupun  faktor  lainnya.    Isu  pekerja anak ( child  labor )  telah  menjadi  isu  global  karena  begitu  banyak  anak-anak  di  seluruh  dunia  yang masuk bekerja pada usia sekolah. Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak dalam menjalan- kan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir ( the intolerable form of child labor ).
Karena  itu,  harus  ada  komitmen  dan  langkah  yang  sungguh-sungguh  untuk  mereduksi persoalan  yang  melibatkan  anak  tersebut.  Komitmen  saja  belum  cukup  tetapi  harus  dibarengi dengan  implementasi  dari  komitmen  tersebut.  Oleh  karena  itu,  beberapa  rekomendasi  penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu, perlu memprioritaskan beberapa agenda khu- sus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti anak-anak yang mengalami ek- sploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak- anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial.
Meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program penanggu- langan pekerja anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum bagi pekerja anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak, serta banyaknya pekerja anak yang memerlukan perlindungan hukum, se- hingga menarik untuk melakukan penelitian dan kajian, bagaimana sesungguhnya wujud perlin- dungan hukum terhadap praktik (eksploitasi) pekerja anak.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data pri- mer  dan  data  sekunder.  Data  primer;  yaitu  data  empirik  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan para informan yang menjadi sampel da- lam  penelitian  yaitu  anak,  masyarakat,  penegak  hukum  dan  informan  lainnya  yang  dianggap berkaitan  dan  representatif  memberikan  data  atau  informasi  terkait  hal-hal  yang  diteliti.  Se- dangkan data sekunder; yaitu data yang dijadikan sebagai acuan teoritis dalam memecahkan atau menjawab masalah dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari telaah kepustakaan, dokumen- dokumen, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain berupa sumber ter- tulis. Data tersebut bersumber dari: (a) bahan hukum primer, yaitu instrumen perundangan yang terkait, baik hukum nasional maupun internasional yang diurut berdasarkan  hirarki; (b) bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer,  di antaranya:  (1)  Pelbagai  tulisan  pakar  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak,  yang dituangkan dalam bentuk buku, makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya; dan (2)  Berbagai hasil penyelidikan yang pernah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pekerja,  baik  dari  perspektif  hukum  maupun  non-hukum.  Lazimnya  untuk  mendapatkan  data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, maka dipergunakan instrumen pengumpulan data yaitu: Angket,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara deskriptif kualitatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian anak.
Terdapat  pelbagai  ragam  pengertian  tentang  anak  dalam  pelbagai  instrumen perundangan.  Anak  sering  dipersepsikan  sebagai  manusia  yang  masih  berada  pada  tahap perkembangan sehingga belum boleh dikatakan sebagai manusia yang utuh. Pasal 1 Konvensi Hak Anak  (KHA)  dan  UU  No.  23  tahun  2002 mendefinisikan  anak  yaitu  setiap  orang  yang berumur  dibawah  18  tahun  dan  belum  pernah  kawin,    kecuali  berdasarkan  undang-undang kebangsaan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.
2. Pengertian pekerja anak.
Pekerja  anak  ialah anak yang  melakukan  kegiatan  dalam  suatu  rangkaian  panjang, kegiatan  yang  berkelanjutan  dan  tidak  tahu  kapan  berakhirnya.  Mungkin  pada  salah  satu ujungnya  pekerjaan  itu  akan  merampas  dan  merusak  kehidupan  mereka  sebagai  anak ( destruktif dan eksploitatif ). Pengertian pekerja anak sektor informasi adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal. 1 Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya karena bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah  kondisi  yang  menimbulkan  akibat  buruk  terhadap  kesehatan,  perkembangan  fisik maupun  mental,  dimana  terkadang  harus  berpisah/dipisahkan  dari  kesempatan  untuk memperoleh  pendidikan  serta  melakukan  berbagai  pekerjaan  yang  bertentangan  dengan hukum.
3. Faktor yang mendorong anak bekerja pada sektor industri.
Di negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak yang  terpaksa  melakukan  pekerjaan  dikarenakan  adanya  dorongan  ekonomi  dalam  arti
1 Depdiknas. Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal (Jakarta, 2001), h. 8.
membantu  mencari  nafkah  untuk  menopang  kebutuhan  hidup  bagi  dirinya  sendiri  dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
a. Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia (hidup di bawah garis kemiskinan). Kondisi  seperti  ini  sangat  mempengaruhi  orang  tua  untuk  mengajak  anaknya  bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup;
b. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu  hal  yang  wajar  dan  biasa.  Adanya  anggapan  bahwa  anak  tidak  mau  membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Karena itu mereka dididik sejak usia  dini  untuk  bekerja  membantu  orang  tuanya,  maka  bekerja  sejak  kecil  merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua;
c. Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas  hidup  bagi  anak  di  masa  mendatang.  Sekolah  yang  sebenarnya  merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahalnya biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua;
d. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar;
e. Terjadinya keretakan rumah tangga ( broken home ) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian  dari  orang  tuanya  dan  mereka  berusaha  mencari  jati-dirinya  dengan  jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 2
4. Eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan.
UNICEF menentukan beberapa kriteria pekerjaan anak yang tergolong eksploitasi atas pekerjaan tidak dapat ditolerir, yaitu : (1). Apabila anak bekerja penuh waktu ( full time ) pada usia  terlalu  dini;  (2).  Terlalu  banyak  waktu  yang  digunakan  untuk  bekerja;  (3).  Pekerjaan mereka menimbulkan tekanan fisik, mental dan sosial mereka sebagai anak; (4). Upah yang tidak pantas dan mencukupi; (5). Tanggungjawab kerja yang terlalu banyak; (6). Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; (7). Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak; (8). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan kejiwaan. 3
Mendasarkan kepada laporan ILO ( International Labor Organization ) sebagai badan khusus  PBB  yang  menangani  masalah  perburuhan  internasional,  bahwa  di  kawasan  Asia diperkirakan sejumlah 18 % anak menjadi pekerja anak. Sementara itu di Indonesia menurut data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak usia 10 sampai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi menjadi pekerja anak. 4 Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, maka 8 jenis pekerjaan anak yang telah disebutkan di atas termasuk ke dalam kualifikasi eksploitasi anak dan bahkan bentuk pekerjaan yang paling tidak bisa ditolerir lagi.
Teori  ialah  pisau  analisis  yang  diguna  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada. Berdasarkan  permasalahan kajian, maka  teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kebijakan.
5. Teori perlindungan hukum.
Teori  perlindungan hukum   memandang bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara  internal dan eksternal dari kehidupan  manusia  yang  diwujudkan  melalui  hukum  dan moral.  Indonesia  sebagai  negara
2 ILO, 1993, Draft Report to the Government of Indonesia, Jakarta .
3 Depdiknas. Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal (Jakarta, 2001), h. 18.
4 Muhammad  Joni  dan  Zulechaina  Z,  Tanamas  1999. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Perspektif Konvensi Hak-hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 7
hukum 5 mempunyai  konsekuensi  untuk  memberikan  perlindungan undang-undang terhadap mangsa  daripada  suatu  keganasan.  Dengan  sendirinya  perlindungan  hukum  menjadi  unsur esensial  serta  menjadi  konsekuensi  dalam  negara  hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.
6. Teori Kebijakan.
Kebijakan berasal dari kata “bijak“ yang berarti: 1) selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir, 2) pandai bercakap-cakap, petah lidah. 6 Sedangkan istilah kebijakan berarti: 1) Kepandaian;  kemahiran;  kebijaksanaan.  2)  Rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Publik diartikan masyarakat umum, orang banyak, negara.
Carl Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan. 7 Menurut  Anderson, elemen  yang  terkandung  dalam  kebijakan  publik  mencakup  beberapa  hal  berikut:  (1) Kebijakan  selalu  mempunyai  tujuan  atau  berorientasi  pada  tujuan  tertentu;  (2)  Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan; (4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu); dan  (5)  Kebijakan  publik  (positif)  selalu  berdasarkan  pada  peraturan  perundangan  tertentu yang  bersifat  memaksa  (otoritatif).  Dengan  demikian,  kebijakan  publik  dibuat  untuk memecahkan  masalah  dan  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  tertentu  yang  diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan  apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai serangkaian instruksi  dari  para  pembuat  keputusan  kepada  pelaksanaan  kebijakan  yang  menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
1. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak.
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Anak  tidak boleh  menjalankan  pekerjaan….”,  larangan  ini  bersifat  mutlak  tanpa  pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha  /  majikan  dengan  pekerja/  buruh.  Namun  kenyataannya  banyak  anak  yang semestinya  masih  harus  menempuh  pendidikan  di  sekolah,  mereka  terpaksa  bekerja  untuk membantu meringankan beban orang tua, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri.
Mereka  memang  harus  bekerja  dengan  berbagai  alasan  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka sendiri, untuk membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga maupun untuk membiayai pendidikan. Begitupun bagi pengusaha, menerima anak sebagai pekerja dengan alasan/ pertimbangan antara lain :
1. Karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu;
2. Karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak;
3. Karena  sifat  pekerjaan  yang  ringan,  tidak  memerlukan  tenaga  besar  dan  tidak membahayakan bagi pekerja anak.
5 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
6 Kementerian  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia (Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional; 2008), h. 149.
7 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Media Pressindo; Yogyakarta: 2002), h. 16.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja  anak.  Oleh  karena  itu  seharusnya  pemerintah  khususnya  Dinas  Tenaga  kerja  tetap melarang mempekerjakan anak dengan alasan apapun. Bagi anak yang  harus  bekerja  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga  dan  diri  mereka  sendiri  sudah  seharusnya  menjadi tanggung jawab pemerintah. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan  melawan  hukum  yang  sah  dan  dapat  dikenai  sanksi  hukum.  Selain  itu  masih banyaknya  pekerja  anak  menunjukkan  ketidak  berhasilan pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun.
Pada  kenyataannya,  isu  pekerja  anak  bukan  sekedar  isu  anak-anak  menjalankan pekerjaan  dengan  memperoleh  upah,  akan  tetapi  lekat  sekali  dengan  eksploitasi,  pekerjaan berbahaya,  terhambatnya  akses  pendidikan,  serta  terhambatnya  perkembangan  fisik,  psikis dan  sosial  anak.  Situasi  buruk  yang  dialami  anak  yang  bisa  dikategorikan  dalam  bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu: Kerja penuh waktu pada umur terlalu dini; Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial  ataupun  psikologis;  Upah  yang  tidak  sesuai;  Tanggungjawab  yang  terlalu  banyak; Melakukan  pekerjaan  yang  menghambat  peluang  untuk  mendapat  dan  /atau  mengakses pendidikan;  Melakukan  pekerjaan  yang  mengurangi  martabat/harga  diri  dan  melakukan pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.
Dalam  mempekerjakan  anak  yang  terpaksa  bekerja,  ditetapkan  bahwa  salah  satu bentuk hak anak yang terpaksa bekerja adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa pekerja anak harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,  bukan  untuk  diberi  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  cara  yang  harus dilakukan  adalah  tidak  mempekerjakan  anak  lebih  dari  4  jam  /  hari  atau  melarang mempekerjakan anak sama sekali, karena dengan waktu yang ada pekerja anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan/bersekolah.
Negara  Indonesia  dalam  mewujudkan  komitmennya  untuk  menjamin  kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak pada umumnya serta terhadap pekerja anak pada khususnya, selain  tersirat  dalam  Pancasila  dan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945,  banyak  pula produk  hukum  yang  telah  dihasilkan  sebagai  pedoman  bagi  semua  pihak  dalam  upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.
Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek- aspek: 1). Perlindungan hukum, perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang  ketenagakerjaan  yang  mengharuskan  atau  memaksakan  majikan bertindak  sesuai dengan  perundang-undangan  tersebut  dan  benar-benar  dilaksanakan  oleh  semua  pihak;  2). Perlindungan  ekonomi , yaitu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan  sehari-hari baginya  dan  keluarganya;  3).  Perlindungan  sosial , yaitu  suatu  perlindungan  yang  berkaitan dengan  usaha  kemasyarakatan  yang  tujuannya  memungkinkan  pekerja itu mengenyam  dan mengembangkan  perikehidupan  sebagai  manusia  dan  sebagai  anggota  masyarakat;  dan  4). Perlindungan teknis , yaitu suatu perlindungan  yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja  dari  bahaya  kecelakaan  yang  ditimbulkan  atau  berkaitan  dengan  keselamatan  dan kesehatan kerja (Asikin Zaenal, 2013).
Perlindungan  bagi  pekerja  anak,  di  sektor  formal  diatur  oleh  Menteri  Tenaga Kerja dalam peraturannya No. Per.01/Men/2003 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu:
1. Bagi pengusaha diharuskan wajib lapor yang tata cara dan bentuk laporannya diatur oleh MENAKER;
2. Bagi  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  agar  dalam  melakukan  pemeriksaan memberikan  perhatian  khusus  berkaitan  perlindungan  pekerja  anak,  dan  lebih
mengintensifkan laporan dari hasil menganalisa dan mengevaluasi pemeriksaan.
Dalam  pengawasan  terhadap  pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja  anak pemerintah  juga  memanfaatkan tripartite dengan  mengadakan  tinjauan  dan  pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan kepada pekerja anak sector formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan:
a. Peninjauan  langsung  ke  perusahaan  -  perusahaan  bersama  dengan  tim  yang  tergabung dalam tripartite .
b. Mengadakan  bimbingan,  pembinaan  kepada  pengusaha  agar  melaksanakan  peraturan ketenaga kerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan  memperlakukan  khusus  kepada  mereka  ataupun  sebaiknya  tidak  mempekerjakan pekerja anak.
c. Meminta  dan  selalu  mengingatkan  kepada  pengusaha  untuk  memenuhi  kewajiban melaksanakan  wajib  lapor  tersebut  sekurang-kurangnya  mencantumkan,  antara  lain  : identitas perusahaan, klasifiaksi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan  yang  dilakukan,  waktu  kerja/  lamanya  bekerja,  fasilitas  jaminan  sosial dan kesejahteraan.
Pemerintah melalui tripartite telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan- perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak  dengan  kondisi  tereksploitasi.  Kenyataan  ini  dimungkinkan  terjadi  karena  hal-hal sebagai berikut:
1. Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan  dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan- perusahaan  yang  terdaftar  di  Disnakertrans,  sedangkan  perusahaan  yang  tidak  terdaftar justru mempekerjakan “dibiarkan” mempekerjakan anak;
2. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi  daerah yang  ada  sekarang  tinggal  dua  orang,  sehingga  tidak  terjangkau  pengawasan  terhadap semua  perusahaan,  apalagi  harus  jemput  bola  ke  perusahaan  yang  belum  melaksanakan wajib lapor.

## 2. Hambatan-Hambatan  dalam  Menanggulangi  Eksploitasi  Pekerja  Anak
Sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Peraturan  perundang-undangan  sebagai  unsur  yang  mengatur  interaksi  antara  pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah; (2) Pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan  dan  lembaga  penegak  hukum  yang  ada,  sebagai  unsur  yang  memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hokum/keadilan agar tidak terjadi konflik antara pekerja  anak  dan  majikan;  (3)  Pekerja  anak  dan  majikan/pengusaha,  sebagai  unsur  yang senantiasa  berinteraksi  dalam  proses  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  menimbulkan  konflik. Unsur  ketiga  ini  (pekerja  anak  dan  pengusaha)  lebih  dianggap  sebagai  obyek  dari  system hukum,  sehingga  sistem  perlindungan  hukum  pekerja  anak  hanya  terdiri  dari  unsur  kesatu (peraturan  perundang-undangan)  dan  unsur  kedua  (pemerintah)  sebagai  pengendali mekanisme  bekerjanya  perlindungan  hukum  dalam  sistem.  Adapun  hambatan  dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar, antara lain:
1. Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945.
Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang  banyak memiliki kelemahan- kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya.
Kebanyakan  perusahaan  yang  mempekerjakan  anak,  tidak  satupun  melakukan wajib  lapor  ketenagakerjaan,  sehingga  keberadaan  pekerja  anak  yang  bekerja  pada
perusahaan  tersebut  tidak  diketahui.  Hal  inilah  yang  turut  mendukung  adanya  tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh system  hukum  yang  ada,  seperti  diberlakukannya  waktu  kerja  melebihi  4  jam/hari, diberikannya upah di bawah UMK yang berlaku, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja  serta  tidak  diberikannya  kesempatan  kepada  pekerja  anak  untuk  mendapatkan pendidikan.
2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha. Adanya  pengusaha  mempekerjakan  pekerja  anak  melebihi  4  jam  /  hari menunjukkan  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  oleh  pengusaha  dan perusahaan  yang  mempekerjakan  anak  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Peraturan MENAKER  No.  Per  01  /  MEN  /  2003;  3)  melaporkan  pelaksanaannya  kepada MENAKER.
Masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang pegawai pengawas belum dilaksanakan secara baik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terus terjadi dan pelaksanaan perlindungan pekerja anak menjadi terabaikan. Sesuai dengan kewenangannya Pegawai Pengawas berhak melakukan penindakan  terhadap  setiap  pelanggaran  yang  disertai  dengan  pemberian  sanksi  pidana, akan  tetapi  sampai  saat  ini  belum  satupun  pengusaha  yang  telah  terbukti  melakukan tindakan eksploitasi diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.
Untuk menghindari tindakan eksploitasi pekerja anak, pemerintah Kota Makassar telah  memberikan  pembatasan-pembatasan  untuk  pekerja  anak.  Secara  formal Disnakertrans telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu :
1. Tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;
2. Tidak  boleh  dipekerjakan  anak  pada  malam  hari  antara  jam  18.00  sampai dengan 06.00;
3. Pengusaha  wajib  membayar  upah  sesuai  ketentuan  UMP  yang  berlaku  yang sebanding dengan jam kerjanya;
4. Pengusaha  wajib  mendukung  program  kerja  dan  belajar  (Kejar)  melalui kerjasama dengan pihak lain;
5. Menciptakan dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; dan
6. Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.
Setiap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja anak berhak mendapatkan perlindungan atas  keselamatan,  kesehatan,  kesusilaan,  pemeliharaan  moril  kerja  serta  perlakuan  yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selain itu, setiap tenaga kerja, termasuk pekerja anak berhak atas jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari aturan-aturan  hukum  yang  tertulis  diatas,  sesungguhnya  hakhak  pekerja  anak  telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum  tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak.
3. Penanggulangan Pekerja Anak Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan secara terpadu antar sektor di pusat  dan  daerah.  Penanggulangan  pekerja  anak  merupakan  dilema  pemerintah  ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualitasnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Sementara di sisi lain pemerintah pun tidak dapat menghindar dari kenyataan bahwa  masih  banyak  keluarga  miskin,  sehingga  mengijinkan  anak-anak  terpaksa  harus
bekerja. Pada intinya pengentasan pekerja anak ini diupayakan melalui akarnya, yaitu dari sisi keluarga, yakni keluarga miskin.
Bagi  anak-anak  yang  terpaksa  karena  alasan  sosial  -  ekonomi,  dalam  upaya menambah  pendapatan  keluarga,  maka  pada  tahun  1987  Menteri  Tenaga  Kerja mengeluarkan peraturan, "Perlindungan bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja". Dalam ketentuan  ini  pemerintah  mengijinkan  penggunaan  anak-anak  di  bawah  usia  14  tahun dengan mewajibkan adanya izin orang-tua dan melarang pekerjaan yang berbahaya, serta pekerjaan berat dan membatasi lama kerja empat jam sehari. Di samping itu, pengusaha wajib  melaporkan jumlah  anak  yang  bekerja  di  bawah  ketentuan tersebut.  Perlindungan dari sisi penawaran dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan untuk membatasi pekerja anak dari sumber atau institusi yang melahirkan pekerja anak dengan melalui  tindakan  preventif.  Program-program  aksi  antara  lain  Gerakan  Pembangunan Keluarga  Sejahtera,  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE),  Tabungan  Keluarga Sejahtera,  Kredit  Usaha  Keluarga  Sejahtera,  Pengembangan  Usaha  Ekonomi  Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh.
Dari  sisi  permintaan,  upaya  penanggulangan  pekerja  anak  dilakukan  melalui industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Ditengarai masih ada perusahaan yang mempekerjakan  anak  karena  beberapa  hal  antara  lain  upah  yang  lebih  murah,  biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda sehingga sangat mudah diatur, tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa.
4. Model Pemecahan Pekerja Anak Mengingat  betapa  pentingnya  untuk  menyelamatkan  masa  depan  pekerja  anak, tentu  diperlukan  model  pemecahan  yang  bersifat  holistik-komprehensif.  Dari  berbagai pendekatan  yang  bisa  dilakukan,  ada  pendekatan  yang  bersifat client  centered (berpusat pada  klien/pekerja  anak)  yang  juga  direkomendasikan  Pusat  Kajian  Pembangunan Masyarakat Unika Atmajaya (2000), yakni pendekatan manajemen kasus.
Dalam  pendekatan  manajemen  kasus  ada  langkah-langkah  yang  bisa  dilakukan. Pertama,  penggalian  kebutuhan.  Tahap  ini  dilakukan  untuk  mengenal  dan  memahami kebutuhan  pekerja  anak.  Di  samping  itu  digali  pula  tentang  kemampuan  anak  dan kelompok terdekatnya (keluarga atau teman sebaya) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan  emosionalnya.  Di  samping  itu  juga  dilakukan  upaya  untuk  menggali  sumber daya  lembaga  formal  (sekolah,  lembaga  sosial  dan  lain-lain)  untuk  mengidentifikasi bantuan  yang  dapat  diberikan  kepada  pekerja  anak  tersebut.  Kedua,  perencanaan pelayanan.  Untuk  tahap  ini  dibentuk  tim  penanganan  kasus  yang  terdiri  dari  berbagai profesi/lembaga yang terkait sesuai dengan masalah yang dihadapi pekerja anak. Ketiga, pengadaan  pelayanan.  Tahap  ini  merupakan  tahap  implementasi  dengan  cara menghubungkan pekerja anak dengan pihakpihak yang berkompeten untuk mendapatkan pelayanan. Keempat, pemantauan. Hal ini perlu dilakukan secara terusmenerus agar dapat diketahui  perkembangan  kemajuan  klien  (pekerja  anak),  dan  pelayanan  yang  diberikan tidak  terputus  di  tengah  jalan.  Inilah  bagian  kecil  dari  upaya  yang  bisa  dilakukan.  Bila dalam  pelaksanaannya  ada  perhatian  dan  keterpaduan  semua  pihak,  bukan  mustahil eksploitasi  anak  bisa  dikikis,  atau  setidaknya  bisa  mengurangi  penderitan  pekerja  anak dalam menjalani kehidupannya.

## KESIMPULAN
Permasalahan pekerja anak di Indonesia akan semakin pelik jika dibiarkan begitu saja. Semakin hari semakin meningkat jumlah anak yang menjadi pekerja, jika tidak dilindungi oleh Undang- Undang, maka semakin besar pula peluang pengeksploitasian hak asasi anak dan memperbesar angka  kemiskinan  penduduk  baik  di  desa  maupun  di  kota.  Banyak  penyebab  anak  sebagai
pekerja, salah satu yang paling mendasar adalah alasan kebutuhan sosial-ekonomi, selain seorang anak memutuskan untuk menjadi pekerja anak adalah keinginan sendiri. Pekerja anak tersebar pada beberapa sektor baik formal maupun informal dengan tingkat pendapatan rendah dan per- lindungan  ketenagakerjaan  yang  tidak  pasti.  Untuk  mengatasi  masalah  pekerja  anak  dan  anak putus sekolah, seyogianya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, seperti  menyediakan  lapangan  kerja,  memberikan  bekal  keterampilan  dan  modal  usaha  yang dapat dikembangkan, misalnya melalui koperasi unit desa. Hal yang tidak kalah penting adalah sosialisasi atau kampanye mengenai pentingnya pendidikan. Memberikan pemahaman tentang arti pendidikan bagi generasi lanjut sangat mendesak dilakukan. Hal ini mengingat para orang tua dan anak cenderung berpikir pendek, yakni bekerja mencari uang untuk bertahan hidup. So- sialisasi  bisa  dilakukan  siapa  saja,  baik  oleh  lembaga  pemerintahan  maupun  organisasi  ke- masyarakatan.

## REFERENSI
Adriatna, Yuli. Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak, Yogyakarta, 2001. Ak,  Syahmin.  1999.    Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak.  Jurisprudence,  Vol.  2,  No.  1,  Maret 2005.
Aloewi, Thjepy F. Syarat-syarat kerja, masalah Hub Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan dan Perspektif PJPT II, Majalah Fak. Hukum Airlangga No. 5 Tahun 1994, Surabaya, 1994. Baehr, Peter, dkk, Konvensi Hak Anak, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
Indiarso dan Sapterno, 1996, Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek, Kurnia, Surabaya.
Joni,  Muhammad  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Krisnawati, Emeliana, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung : CV Utomo. Kusuma, Mulyana W. 1986, Undang-undang dan Anak, Jakarta: Rajawali Press. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988 Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di  Jawa  Tengah,  Yogyakarta  dan  Jawa  Timur,  Sebuah  Kajian  Cepat,  Organisasi Perburuhan Internasional, 2004.
Putranto  P.,  2000,  Penanggulangan  Pekerja  Anak  dan  Pembangunan  Masyarakat  Desa, International  Programme  on  the  Elimination  of  Child  Labor-International  Labor Organization (ILO-IPEC).
Sodianto, 2000, Materi Pembinaan Program dan Pembuatan Laporan Program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
Wadong,  Maulana  Hassan,  Pengantar  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak,  Grasindo, Jakarta, 2000.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1969  Tentang  Ketentuan  Pokok  Mengenai  Tenaga  Kerja, Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak,  Lembaran  Negara  Nomor  30  Tahun 2000.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, Lembaran Negara RI Nomor 4235 Tahun 2002.
Depdiknas, 2001, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal, Jakarta.