## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

## THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE ON GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE
Bintang Maharani 1 , Ayu Puspitasari 2 , Nella Yantiana 3
Universitas Tanjungpura *Email: bintangmaharani971@gmail.com

## ABSTRAK
Terdapat  naik  turunya  pendapatan  daerah  yang  dialami  oleh  Kalimantan  Barat.  Fokus  penelitian  ini menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Barat. Pendapatan menjadi indikator kemampuan keuangan daerah dan belanja modal sebagai  efektivitas  belanja  modal  dari  alokasi  dana  untuk  infrastruktur.  Melalui  metode  regresi  linier berganda,  penelitian  ini  akan  mengungkap  sejauh  mana  kedua  faktor  tersebut  mempengaruhi  kinerja keuangan  pemerintah,  memberikan  wawasan  untuk  kebijakan  fiskal  dan  pengelolaan  keuangan  daerah. Variabel  bebas  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal.  Data  sekunder  dari  LRA  BKAD provinsi Kalimantan Barat. Populasi Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan sampel ialah teknik purposive sampling dan sampel 69. Teknik analisis uji statistik deskriptif, asumsi klasik, ketepatan model dan analisis regresi linear berganda memakai SPSS 26. Temuan Penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah secara positif kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah tidak dipengaruhi Belanja Modal.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan

## ABSTRACT
There is an increase and decrease in regional income experienced by West Kalimantan. The focus of this research is to analyze the impact of Regional Original Income and Capital Expenditure on the financial performance  of  the  West  Kalimantan  regional  government.  Income  serves  as  an  indicator  of  regional financial capability, while capital expenditure measures the effectiveness of capital expenditure from fund allocation  for  infrastructure.  Through  multiple  linear  regression  method,  this  research  will  reveal  the extent to which these two factors affect the government's financial performance, providing insights for fiscal policy and regional financial management. The independent variables are Regional Original Income and Capital  Expenditure.  Secondary  data  is  obtained  from  the  Regional  Financial  Statements  of  the  West Kalimantan Provincial Government. The population is the West Kalimantan Province. Sample selection is conducted using purposive sampling technique with a sample size of 69. The analysis techniques include descriptive statistical tests, classical assumptions, model accuracy, and multiple linear regression analysis using  SPSS  26.  The  research  findings  indicate  that  there  is  a  positive  influence  on  the  government's financial performance by Regional Original Income. Government's financial performance is not affected by Capital Expenditure.

## Keywords: Local Revenue, Capital Expenditure, and Financial Performance

## PENDAHULUAN
Mengacu  pada  UU  RI  No.  23  Tahun 2014 Pemerintah Daerah pemberian otonomi yang luas kepada regional untuk menyebarkan segala  kebutuhan  yang  lebih  cepat  kepada pemerintahan daerah setempat agar pembangunan  daerah  teratasi. UU  No.  33
Tahun  2004  Pasal  10  menyampaikan bahwasanya  sumber  dana  untuk  membangun daerah didapat dari pemerintah pusat. Dengan ini  pemerintahan  daerah  bisa  mendanai kegiatan dengan PAD.
Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  ialah  dana  perolehan  daerah
yang  dipungut/ditempati  peraturan  daerah yang  berlaku.  Semua  organisasi,  termasuk organisasi  sektor  publik,  harus  melakukan penilaian kinerja untuk menentukan seberapa bertanggung  jawab  sebuah  organisasi  untuk menyediakan  pelayanan  publik  yang  lebih tepat  sasaran  dan  lebih  baik  meningkatkan kinerja pemerintah, membantu pengalokasian sarana dan pengambilan ketentuan meningkatkan kualitas layanan publik (Ulum, 2012).
Untuk  mengevaluasi  kinerja  keuangan pemerintah APBD seperti rasio pertumbuhan, rasio  keserasian,  rasio  efektivitas,  rasio efisiensi realisasi penerimaan keuangan, rasio kemandirian,  rasio  belanja  modal,  dan  rasio kemampuan  membayar  kembali  pinjaman. mengetahui apakah pertumbuhan pendapatan daerah dalam periode 2018–2022 positif atau negatif.  Karena  mereka  bertanggung  jawab atas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memperbaiki kemampuan  mereka  mencegah  penurunan atau  pertumbuhan  pendapatan  daerah  setiap tahunnya (Darmayanti, 2019).
Menurut  Yulianah  (2017),  mengatakan bahwa untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien otonomi daerah, otonomi kabupaten/kota  diutamakan  karena  mereka berhubungan  langsung  dengan  masyarakat. Kalimantan  Barat  dikelilingi  oleh  dua  kota dan dua belas kabupaten. Penelitian dimaksudkan  untuk  mengetahui  mengapa PAD  Kalimantan  Barat  tidak  mengalami peningkatan  pendapatan  yang  signifikan. Selain itu, peneliti juga ingin melihat seberapa efektif  kinerja  keuangan  pemerintahan  di provinsi tersebut.
Data  BPS  Kalimantan  Barat  periode 2018-2022  menunjukkan  bahwa  pendapatan daerah Kalimantan Barat meningkat.
Pendapatan  daerah  pada  tahun  2020  sebesar 6.332.879.812 dalam ribuan rupiah, naik 0,1%
pada tahun 2021 sebesar 6.431.288.413 dalam ribuan  rupiah,  dan  turun  1,06%  pada  tahun 2022  sebesar  6.103.624.353  dalam  ribuan rupiah.  Untuk  menunjukkan  pertumbuhan yang  efektif  yang  pada  kinerja  pemerintah dengan PAD dan belanja modal. Kunci untuk memperlihatkan seberapa berkualitasnya kinerja keuangan pemerintah daerah mengelola keuangan mendapatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Peneliti sebelumnya Tahir, Mas'ud, dan Plyriadi (2019) Penelitian tersebut mendapati korelasi  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki dampak  positif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal memiliki  dampak  positif  tidak  signifikan. Dalam penelitian saya memiliki dua variabel bebas  dari  penelitian  sebelumnya  melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah  Kab/Kota  di  Provinsi  Kalimantan Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah
PAD menurut Pasal 3 Huruf (a) UU No. 25  tahun  1999  mengatakan  pendapatan didapatkan dari sumber-sumber pada wilayah sendiri.  Halim  (2004)  menyatakan  bahwa karena sektor pendapatan daerah menunjukkan  seberapa  banyak  suatu  daerah dapat  mendanai  operasi  pemerintah  dan pembangunan  daerah,  itu  menjadikannya penting. PAD sangat penting untuk menentukan  bagaimana  pemerintah  daerah dapat memperbaiki infrastruktur dan pelayanan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena itu untuk meningkatkan  kemandirian  fiskal  daerah, optimalisasi  PAD  menjadi  salah  satu  fokus utama.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## Belanja Modal
Berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  2, belanja modal ialah biaya membeli aset tetap yang  berguna  untuk  satu  periode.  Belanja modal  merupakan  biaya  langsung  untuk mendanai  aset.  Artinya  belanja  modal  ialah anggaran  dikeluarkan  untuk  membeli  asset untuk pemerintah.

## Kinerja Keuangan Pemerintah
Sedarmayanti (2007) menyatakan kinerja  ialah  hasil  kerja  seorang  karyawan, proses  manajemen,  atau  organisasi  secara keseluruhan, yang dapat diukur dan ditunjukkan dengan jelas. Berdasarkan uraian diatas,  disimpulkan  kinerja  keuangan  ialah pandangan  kemampuan  organisasi  atau instansi  untuk  mengelola  sumber  daya  dari pengambilan hingga penyaluran.

## Kerangka Konseptual
Kinerja Keuangan Pemerintahan
Daerah  merupakan  variabel  bebas  pada penelitian serta variabel bebas nya ialah PAD dan  Belanja  Modal.  Hubungan  ditunjukkan berikut:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Hipotesis Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pendapatan Asli
Daerah adalah cadangan  yang  diperoleh  dari  berbagai pengeluaran  dan  pengumpulan  wilayah,
pengelolaan sumber daya yang terisolasi, serta jenis  pendapatan  asli  lainnya.  Aset  ini merupakan perluasan total aset yang kemudian dijadikan modal bagi DPRD untuk membantu  berbagai  proyek  yang  bermanfaat bagi daerah setempat.
Penelitian  yang  dipimpin  oleh  Sukma dan  Panji  (2018)  mengidikasikan  adanya korelasi  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah provinsi. Penemuan serupa juga dikemukakan oleh Novi Natalia Padang dan Padang Wendi Suprapto  (2023),  yang  beranggapan  bahwa PAD  berkontribusi  besar  terhadap  kinerja keuangan pemerintahan daerah. ini memperlihatkan  ekspansi  PAD  biasanya diikuti  oleh  peningkatan  kinerja  pemerintah lokal. Meskipun demikian, hasil yang berbeda terlihat  seperti  pada  penelitian  (Azhar  &  Si, 2021)  berdasarkan  penelitian  ini,  PAD  tidak mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
Rumusan  hipotesis  dapat  diuraikan sebagai berikut:
H1: Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Konsumsi  cenderung  melebihi  satu periode  moneter  disebut  belanja  modal.  Ini meningkatkan  sumber  daya  dan  mendorong peningkatan  alokasi  adat  untuk  operasional dan  pemeliharaan.  Dalam  penelitian  mereka Tahir,  Mas'ud,  dan  Plyriadi  (2019)  mencatat Belanja  Modal  berdampak  positif  tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian mereka, (Maulina  et  al.,  2021)  dan  memperoleh
belanja  modal  memiliki  efek  positif  tetapi tidak signifikan.
Rumusan  hipotesis  dapat  diuraikan sebagai berikut:
H2: Belanja  modal  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
PAD dan Belanja Modal adalah variabel bebas  yang  akan  diuji  dengan  kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel dependen.  Penelitian  deskriptif  kuantitatif bertujuan  untuk  menggambarkan  apa  yang terjadi  selama  penelitian  dan  menentukan alasan  di  balik  gejala  tertentu  (Abdullah, 2015). Penelitian diwilayah Provinsi Kalimantan  Barat,  Kantor  BKAD  Prov. Kalbar.  Penelitian  dimulai  19  April  dan berlangsung hingga selesai.

## Gambar 2. Definisi Operasional Variabel
Penelitian menggunakan analisis regresi berganda  dengan  variabel  bebas  dan  terikat. SPSS 26 digunakan mengelola data dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, ketepatan  model,  dan  analisis  regresi  linear berganda. Uji  asumsi  klasik  meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Koefisien  determinasi  (R2),  uji  signifikansi simultan  (f),  dan  uji  signifikansi  parameter individual (t) dapat digunakan untuk mengevaluasi ketepatan model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Statistik Deskriptif
Dapat melihat data pada tabel di bawah:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1 69 2.43 191.59 13.2167 25.18425 X2 69 7.32 80.50 22.2600 10.44590 Y 69 17.01 130.95 93.1441 22.35329 Valid N (listwise) 69
Sumber: SPSS 26, 2024
Dapat  disimpulkan  angka  terendah ( minimum ) dari PAD (X1) ialah 2,43 dimiliki oleh  kabupaten  Bengkayang  dan  Nilai tertinggi  ( maximum )  191,59  dimiliki  oleh kabupaten  Ketapang.  Nilai  rata-rata  13.2167 dengan  standar  deviasi  (Std.  Deviation) 25,18425.  Untuk  Belanja  Modal  (X2)  nilai terendah  ( minimum )  7.32  dimiliki  oleh kabupaten  sambas  dan  Nilai  tertinggi ( maximum )  80,50  dimiliki  oleh  kabupaten
Sanggau.  Nilai  rata-rata  22,2600  dengan standar  deviasi  (Std.  Deviation)  10,44590. Untuk  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  nilai terendah  (minimum)  adalah  17,01  dimiliki oleh  kabupaten  Melawi  dan  Nilai  tertinggi (maximum)  130.95  dimiliki  oleh  kabupaten Ketapang.  Nilai  rata-rata  93,1441  dengan standar deviasi (Std. Deviation) 22.,5329.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Tabel 2.  Hasil Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Hasil Normalitas Normal Multikolinieritas Tidak terdeteksi gejala multikolinieritas Heterokedasitas Model regresi penelitian layak Autokorelasi Tidak terdeteksi gejala autokorelasi Sumber: SPSS 26, 2024 Berdasarkan tabel diatas dengan rincian dibawah sebagai berikut:
1. Hasil  Uji  Normalitas Asymp.  Sig.  (2- tailed) 0,060  >    0,050.  Artinya  data penelitian  normal  maka  bisa  dilanjutkan uji berikutnya.
2. Hasil  Uji  Multikolinieritas tolerance variabel bebas sebesar 0,988 > 0,10, VIF variabel  bebas  yaitu  1,012  <  10,0.  Data dapat  dikatakan  tidak  terdeteksi  gejala multikolinieritas karena tidak ada temuan diantara  variabel  independen  dalam penelitian.
3. Hasil Uji Heterokedasitas menunjukkan R
Square  (0,065).  Oleh  karena  nilai  Chi- square  (4,623) < chi-square  tabel (89,391208), artinya model regresi penelitian layak.
4. Hasil  Uji  Autokorelasi  menunjukan (d) (1,827),  sementara  pada  tabel (d) dU (1,6697) dan dL (1,5507), sehingga nilai 4-dU sebesar 2,3303. Artinya, dU < d < d – dU (1,6697 < 1,827 < 2,3303) maka dari itu  membuktikan  model  penelitian  tidak terdeteksi gejala autokorelasi.
Tabel 3. Hasil Uji T Model T (Constant) 13.334 PAD (X1) 2.008 BM (X2) .443 Sumber: SPSS 26, 2024
Dari  tabel  6  dilihat  t-hitung  PAD  (X1) yaitu 2,008, t-tabel 1,667 maka disimpulkan t- hitung  >  t-tabel,  terdapat  pengaruh  antara PAD  (X1)  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah (Y) dan t-hitung untuk BM (X2)
yaitu 0,443 dan t-tabel 1,667 maka t-hitung < t-tabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara BM  (X2)  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah (Y).
Tabel 4. Hasil Uji F Model F Regression 44,469 Residual Total Sumber: SPSS 26, 2024
Dari F-hitung dinilai 2,228 dan F-tabel adalah 3,14 sehingga F-tabel > F-hitung maka dapat  dikatakan  tidak  berpengaruh  kepada
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  (Y).  Dilihat bahwa hasil sig 0,116 > 0,050 menyebabkan tidak berpengaruh secara signifikan. Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Adjusted R Square 1 .035 Sumber: SPSS 26, 2024 Koefisien  determinasi  sebesar  0,035 yang berarti 3,5% kinerja keuangan dipengaruhi  oleh  PAD  (X1)  dan  Belanja
Modal  (X2)  sebesar  3,5%  sedangkan  96,5% dijelaskan  dalam  variabel  lain  yang  tidak diteliti dan tidak dijelaskan. Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model B 1 (Constant) 2.833 X1 .110 X2 .043 Sumber: SPSS 26, 2024
Output  tabel  6  diatas  mendapati persamaan regresi, Yi = 2,883 + 0,110 X1 + 0,043  X2.  Konstanta  sebesar  2.833  artinya PAD  bernilai  positif  sebesar  0,110  dan Belanja Modal bernilai positif sebesar 0,043. Hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

## Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Nilai Sig. PAD 0,049 < 0,050 dan nilai t-hitung  2,008  >  t-tabel  1,667,  disimpulkan memiliki  pengaruh  pada  kinerja  keuangan pemerintah. Ini relevan dengan jurnal Sukma
& Panji (2018) menyebutkan dalam penelitiannya  PAD  mempunyai  hubungan positif  kepada  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
PAD  melihatkan  kemampuan  dalam mengelola sumber daya lokal secara maksimal.  Ketika  PAD  meningkat,  artinya lebih  banyak  dana  untuk  dialokasikan  ke berbagai program pembangunan dan
pelayanan  publik,  yang  pada  hakikatnya mampu meningkatkan kualitas hidup.
Namun,  PAD  tinggi  menunjukkan bahwa  daerah  tersebut  mempunyai  basis ekonomi  dan  fiskal  yang  baik,  yang memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan  dan  penganggaran.  Hal  ini  juga memungkinkan  daerah  untuk  lebih  mandiri dan  kurang  tergantung  pada  transfer  dari pemerintah  pusat,  sehingga  meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah. Dengan  demikian,  peningkatan  PAD  dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi  praktik-praktik  keuangan  yang transparan, akuntabel, dan akan berkontribusi baik pada kinerja keuangan.
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Nilai Sig. belanja modal 0,659 > 0,050 dan  nilai  t-hitung  0,443  >  t-tabel  1,667  bisa disimpulkan pengujian diatas mendapati tidak ada pengaruh dari belanja modal atas kinerja

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
keuangan  pemerintah.  Temuan  berbanding terbalik  dengan  jurnal  yang  ditulis  Tahir, Mas'ud,  dan  Plyriadi  (2019)  menyebutkan dalam penelitiannya Kinerja keuangan Pemerintah  Daerah  mempunyai  hubungan positif tidak signifikan atas belanja modal.
Belanja  Modal  tidak  ada  mempunyai hubungan  atas  kinerja  keuangan  pemerintah daerah dalam penelitian mungkin beragam hal yang  menyebabkan  kejadian  tersebut.  Salah satu  hal  yang  menjadi  penyebabnya  ialah efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  belanja modal yang tidak optimal. Jika belanja modal tidak  diarahkan  dengan  tepat  atau  tidak dikelola  dengan  baik,  hasilnya  tidak  akan tercermin dalam peningkatan kinerja keuangan. Misalnya, investasi dalam infrastruktur  atau  aset  tetap  yang  tidak memberikan  kontribusi  langsung  terhadap peningkatan  pendapatan  atau  pengurangan biaya operasi dapat mengakibatkan ketidakefisienan.
Selain  itu,  ada  kemungkinan  bahwa belanja  modal  dalam  periode  penelitian  ini tidak  memberikan  hasil  jangka  pendek  yang signifikan, melainkan manfaatnya diproyeksi terlihat  dalam  waktu  lama.  Ini  bisa menyebabkan kinerja keuangan dalam jangka pendek  tidak  menunjukkan  perbaikan  yang berarti  meskipun  ada  peningkatan  belanja modal.
Dampak  dari  hasil  negatif  ini  adalah bahwa  pemerintah  daerah  perlu  melakukan evaluasi  menyeluruh  terhadap  kebijakan belanja modalnya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran modal diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai tambah yang jelas dan dapat diukur  terhadap  kinerja  keuangan.  Mereka juga perlu meningkatkan proses perencanaan dan  pelaksanaan  proyek  untuk  memastikan
bahwa  belanja  modal  tersebut  benar-benar mendukung tujuan keuangan dan pembangunan daerah. Selain itu, pengawasan dan  transparansi  dalam  penggunaan  dana belanja  modal  perlu  ditingkatkan  agar  setiap investasi  dapat  memberikan  hasil  yang diharapkan.

## SIMPULAN
Penelitian memperoleh temuan penting terkait  korelasi  kinerja  keuangan  daerah dengan  PAD  dan  Belanja  Modal.  PAD memiliki korelasi positif yang relevan kepada kinerja  keuangan  daerah.  Ini  menunjukkan pertambahan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya  lokal  secara  efektif,  memberikan fleksibilitas  lebih  dalam  perencanaan  dan penganggaran, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.  Selanjutnya,  penelitian  menunjukkan korelasi kinerja keuangan yang tidak relevan terhadap  Belanja  Modal.  Ini  bisa  disebabkan oleh  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan belanja  modal  yang  belum  optimal  serta manfaat  belanja  modal  yang  mungkin  baru terlihat dalam jangka panjang.
Pemda  harus  mengoptimalkan  PAD melalui  diversifikasi  sumber  pendapatan  dan peningkatan  efisiensi  pemungutan  pajak  dan retribusi,  serta  melaksanakan  program- program  yang  mendorong  pertumbuhan ekonomi  lokal  untuk  memperkuat  basis ekonomi  daerah.  Saran  untuk  penelitian berikutnya  bisa  menambah  variabel  yang berpotensi  mempengaruhi  kinerja  keuangan pemerintah  seperti  dana  transfer  pusat,  dana perimbangan  dan  lain-lain.  Mungkin  juga melakukan  penelitian  dengan  Rasio  Kinerja pemerintahan diluar penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2007.  Akuntansi  Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta. Abdullah.  (2015).  Metodologi  Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Andirfa,  Mulia.,  Hasan  Basri.,  M.  Shabri  A.
Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana  Perimbangan,  Dan  Pendapatan
Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Kabupaten  Dan  Kota  Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, 5 (3): 30-38.
Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral Dissertation, Udayana University).
Ardelia,  I.  N.,  Wulandari,  H.  K.,  Ernitawati, Y.,  &  Dumadi,  D.  (2022).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se- Eks  Karesidenan  Pekalongan  Periode 2016-2020.  Jurnal  Aplikasi  Akuntansi, 7(1), 60-80.
Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N.  (2019).  The  Effect  Of  Regional
Original Income And Balance Funding On  Regional  Government  Financial
Performance. Journal Of Islamic
Accounting  And  Finance  Research– Vol, 1(1), 10-21580. Azhar,  I.,  &  Si,  M.  (2021).  Pengaruh Pendapaan Asli DaerahTerhadap
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota
Langsa 1 The Effect Of Regional Local Revenue On Financial Performance Of The  Langsa  City  Goverment. Jurnal Transformasi Administrasi .
Darwanis  Dan  Ryanda  Saputra.  2014.
Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya  Pada  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 1 (2): 183-199. Dewi, N. W. N., Dan M. K. S. Budhi. 2015.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan
Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ep
Unud, 4 (11): 1391-1420
Ginting, J. A. G., Yulsiati, H., & Dwitayanti,
Y.  (2023).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (Pad),  Dana  Alokasi  Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Sumatera  Utara  Tahun  2017- 2021.  Jurnal  Riset  Terapan  Akuntansi, 7(2), 315-320.
Lathifa, H., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2013- 2017. Diponegoro Journal Of
Accounting, 8(2). Maulina,  A.,  Alkamal,  M.,  &  Fahira,  N.  S.
(2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Information System, Applied,  Management,  Accounting  and
Research , 5 (2), 390. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.3 73 Nany,  M.,  Mujiyono,  M.,  &  Seseliya,  S.
(2022).  Pendapatan  Daerah,  Belanja Daerah  Dan  Pertumbuhan Ekonomi  Di Kota/Kabupaten Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 25 (2), 191-200.
Nurvaliza,  S.,  &  Putra,  G.  H.  (2024). Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (2), 739-747.
Padang,  N.  N.,  &  Padang,  W.  S.  (2023). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad),  Dana  Perimbangan  Dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Riset Akuntansi & Keuangan , 303-318.
Pratiwi,  T.  Y.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan
Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012- 2016. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta . Purwasih.  2017.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja
Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Daerah”
Kabupaten/Kota  Diy  Tahun  2011— 2016). Universitas Pgri Yogyakarta
Rusmita,  Sari.  2019.  “Effect  Of  Regional
Government Characteristics Of
Financial  Performance”.  International
Research In Economics And Finance. 3 (2): 29-35.
Saleh,  R.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (Pad)  Dan  Dana  Perimbangan
Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  Informasi,
Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan
Publik , 15 (2), 111-134.
Sari,  N.  M.  D.  P.,  &  Mustanda,  I.  K. (2019). Pengaruh  ukuran  pemerintah daerah,  pendapatan  asli  daerah  dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Doctoral
dissertation, Udayana University).
Sedarmayanti.  2011.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil.
Bandung : Rafika Aditama
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung:
IΚΑΡΙ  J  Lexy,  Moleong.  2016.
Metodologi Penelitian Kualitatif. 2016. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet, CV. Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet
Tahir, I., Mas’ud, M., & Plyriadi, A. (2019).
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  keuangan  daerah  pada  badan pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah kota  makassar. ISSN2089-0982,  Hal , 61-70.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.