## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056

## ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN
PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG  NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Oleh: Anwar Hamid  , Buyung Akmal 2
Email : stiaanwar@gmail.com

## ABSTRAKS
Pengkajian  otonomi  desa  cukup  menarik  perhatian  untuk  dijadikan  obyek  pengkajian  ilmiah, khususnya  pada  aspek  format  implementasi  dan  kemandirian  desa,  kajian  tersebut  dilakukan untuk  mendukung  terwujudnya  desa  yang  mandiri  serta  berdayaguna  dalam  mengakomodasi, mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Pertanyaannya  bagaimanakah kemandirian desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dalam  mewujudkan  kebijakan  otonomi  desa  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2014. Dari hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan otonomi desa khususnya aspek kelembagaan  dan  pembiayaan  pemerintahan  desa,  seperti  kinerja  pemerintahan  desa  dan pendapatan  asli  desa  belum  terwujud  secara  optimal,  penyebabnya  adalah  lemahnya pemahaman  agen  pelaksana,  kekurangsesuaian  aturan  pelaksanaan  dan  terbatasnya  sumber daya, baik kuantitasnya terutama kualitasnya. Perda Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur tentang pemerintahan desa, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, sebagai aturan pelaksanaan cenderung lebih bersifat mekanistis dan prosedural, sehingga dalam  pelaksanaannya  justru  menjadi  sumber  permasalahan,  karena  tidak  sesuai  dengan dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.
Kata Kunci : Kemandirian desa, aspek kelembagaan dan pembiayaan

## Abstract
Assessment of village autonomy is quite interesting to be used as an object of scientific study, especially in aspects of the format of implementation and independence of the village, the study was  carried  out  to  support  the  realization  of  independent  and  efficient  villages  in accommodating, regulating and managing the interests of the community. The question is how is  the  independence  of  the  village  of  Lubuk  Gading,  Tanjung  Agung  Palik  District,  North Bengkulu  Regency  in  realizing  the  policy  of  village  autonomy  based  on  Law  Number  6  Year 2014?  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  village  autonomy  policies, especially institutional aspects and village government financing, such as the performance of village  governance  and  village  original  income  have  not  been  optimally  realized,  the  causes are  poor  understanding  of  implementing  agents,  lack  of  compliance  rules  and  limited resources,  both  in  quantity  and  quality.  North  Bengkulu  District  Regulation  which  regulates village governance, especially in the aspects of institutional and village government financing, as a rule of implementation tends to be more mechanistic and procedural in nature, so that in its  implementation  it  becomes  the  source  of  problems,  because  it  is  not  in  line  with  the dynamics of aspiration that develops in village communities.
Keywords: Village independence, institutional aspects and financing
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
A. Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia No
6 Tahun 2014 menegaskan bahwa, pemerintahan  desa  merupakan  kolektivitas kegiatan  dari  2  (dua)  lembaga,  yaitu kegiatan  pemerintah  desa  yang  terdiri  dari kepala  desa  dan  perangkat  desa,  sebagai unsur eksekutif dan kegiatan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur legislatif, yang dalam operasionalnya diharapkan  berjalan  secara  terpadu  dan sinergis  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan tanggung jawabnya masing-masing.
Namun  berdasarkan  fenomena  yang diamati  oleh  penulis,  menunjukkan  bahwa kehadiran lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan desa, justru telah memunculkan  konflik  horizontal  antara pemerintah desa (dalam hal ini kepala desa)
dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD),  terutama  dalam  hal  pelaksanaan laporan  pertanggungjawaban  kepala  desa kepada BPD, yang berakibat pada tersendatnya  penyelenggaraan  pemerintahan desa  secara  keseluruhan.  Di  samping  itu kehadiran lembaga Permusyawaratan
tersebut telah  menambah beban pembiayaan pemerintah desa, sementara di sisi lain peran dan  fungsinya  belum  mampu  memberikan dukungan  yang  optimal,  terutama  dalam mendukung  kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selanjutnya  melihat  dari  jenis  konflik, peneliti  melihat  aspek  keuangan  dan pembiayaan  menjadi  jenis/sumber  konflik yang  ada.  Seperti  diketahui    kebijakan otonomi desa yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, menghendaki agar  pemerintah  desa  lebih  mengutamakan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli desanya dalam membiayai peneyelenggaraan  pemerintahan,  mengatur, mengurus  dan  mengakomodasi  kepentingan masyarakatnya. Namun kenyataan yang ada, pemerintah  desa  pada  umumnya  masih mengandalkan  bantuan  dari  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah, termasuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin sekalipun.  Dalam  hal  ini  bantuan  dari Pemerintah
menjadi andalan utama membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
Dari  identifikasi  masalah  secara  sekilas sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, terlihat  bahwa  ada  permasalahan  dalam
implementasi  kebijakan  otonomi  desa, khususnya  dalam  perspektif  kelembagaan, keuangan  dan  pembiayaan  pemerintahan desa.Dengan demikian permasalahan tersebut  terkait  dengan  Seberapa  jauh pengamatan sekilas tersebut dapat
dibuktikan,  perlu  digambarkan  secara  jelas dengan menggunakan suatu penelitian empirik.    Pengkajian  terhadap  masalah otonomi desa, khususnya pada aspek format implementasi dan kemandirian desa, menjadi  cukup  menarik  perhatian  untuk dijadikan  sebagai  obyek  pengkajian  ilmiah, didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  masalah tersebut  merupakan  issue  strategis  dan cukup  penting,  terutama  dalam  rangka mendukung  terwujudnya  desa  yang  mendiri dan  berdayaguna  dalam  mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
B. Metode Penelitian
Metode penelitian menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  (Faisal,  2003) dengan  objekpenelitian  pada  desa  dalam wilayah  Desa  Lubuk  Gading  Kecamatan Tanjung  Agung  Palik  Kabupaten  Bengkulu Utara.  Menjadi  informan  antara  lain  Kepala Desa,  Perangkat  Desa  (Sekretaris  Desa, Kaur,  Kadus  dan  Pelaksana),  Ketua/
Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan  Desa/tokoh  masyarakat.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan teknik  observasi,  interview/  wawancara  dan dokumentasi  selanjutnya  data  dianalisis mengacu Miles dan Huberman yaitu dimulai dari  proses  reduksi  data,  penyajian  data sampai dengan penarikan kesimpulan (Faisal, 2003).

## C. Hasil Penelitian
Issue  otonomi  desa  atau  kemandirian desa dalam sistem pemerintahan,  khususnya pada  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  mengalami  proses  pasang  surut  secara fluktuatif,  seiring  dengan  kebijakan  yang ditetapkan dalam aturan perundang- undangan yang menaunginya. Otonomi desa yang  telah  surut  dalam  beberapa  dekade  ke belakang,  mendapat  perhatian  dan  tempat kembali  dalam  sistem  pemerintahan  melalui hadirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang desa.
Namun  pada  tataran  operasionalnya, implementasi  kebijakan  otonomi  desa  ini,

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
belum  mampu  menunjukkan  hasil  yang maksimal,  sesuai  dengan  kehendak  atau tujuan kebijakannya, terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang secara mendiri  mampu  mengatur,  mengurus  dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Sejauh fenomena yang dapat diamati, ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman agen pelaksana  (perangkat  pemerintahan  desa), dukungan  aturan  pelaksanaan  dan  kondisi/ ketersediaan sumber daya.
1. Faktor Pemahaman Agen Pelaksana Pemahaman  agen  pelaksana,  dalam hal ini perangkat pemerintahan desa terhadap  kebijakan  otonomi  desa  pada umumnya  dan  khususnya  pada  aspek kelembagaan  dan  pembiayaan  pemerintahan desa, relatif masih terbatas. Namun demikian  mereka  sudah  mampu  merasakan perbedaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kebijakan  atau  undang-undang  sebelumnya, yakni  adanya  keleluasaan  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatanya. 2. Faktor Dukungan Aturan Pelaksanaan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014, aturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten. Berkaitan dengan adanya delegasi  wewenang  tersebut,  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengeluarkan  berbagai  Peraturan  Daerah, sebagai aturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi desa, terutama pada aspek kelembagaan  dan  pembiayaan  pemerintahan desa (Peraturan Bupati, 2017). Mencermati keberadaan aturan pelaksanaan, berdasarkan pengamatan penulis pada situasi yang sedang berlangsung, ternyata
aturan-aturan pelaksanaan  hanya  sebagiannya  saja  yang dapat  ditaati  dan  diterapkan  dalam  sistem penyelengaraan  pemerintahan  desa.  Hal  ini utamanya  terlihat  pada  aturan  pelaksanaan mengenai  lembaga  pemerintahan  desa, khususnya yang menyangkut struktur organisasi pemerintah desa dan BPD. Dalam hal ini struktur organisasi disusun sebagaimana  ketentuan  aturan  pelaksanaan tersebut, walaupun dalam mekanisme kerjanya,  terutama  mekanisme  kerja  BPD
yang masih perlu banyak pembenahan.
3. Faktor Kondisi/Ketersediaan Sumber Daya Kaitannya  dengan kualitas  atau kemampuan  perangkat  pemerintah  desa  ini, faktor  pendidikan  mempunyai  pengaruh yang cukup dominan.Kondisi tingkat pendidikan  perangkat  pemerintah  desa  ini, ternyata  mempunyai  dampak  positif  dalam penyelenggaraan
pemerintahan
desa.
Sepanjang  yang  dapat  diamati  oleh  penulis, pemerintahan  di  Desa  Lubuk  Gading berjalan cukup lancar, pelayanan
masyarakat, program dan tugas-tugas pembantuan  dapat  dilaksanakan  dengan baik,  begitu  pula  suasana kehidupan masyarakatnya berjalan cukup kondusif.
Disamping dukungan sumber daya kelembagaan  pemerintahan  desa,  faktor pendukung utama yang lain dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah sumber  daya  pembiayaan,  yaitu  berupa sumber  pendapatan  desa,  yang  diperlukan baik untuk membiayai kepentingan operasional/kegiatan  rutin  pemerintahan, termasuk  untuk  penghasilan  perangkat pemerintah  desa,  maupun  untuk  membiayai kegiatan  pembangunan  desa.  Kondisi  yang demikian  itu  sebenarnya  sangat  dikeluhkan oleh  para  perangkat  pemerintah  desa,  dan kadang-kadang  menurunkan  motivasi  para perangkat tersebut dalam menjalankan tugas dan  kewajibannya,  karena  memang  antara tugas yang harus dilaksanakan tidak
sebanding dengan penghasilan yang didapatkan, disamping itu perhatian terhadap tugas  dan  kewajiban  selaku  perangkat, kadang-kadang  juga  tidak  bisa  maksimal, karena  harus  melakukan  upaya-upaya  lain untuk  mencukupi  kebutuhannya.  Menyadari adanya keprihatinan para perangkat pemerintah desa tersebut, Pemerintah memberikan  insentif/  tunjangan  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
D. Pembahasan
Implementasi Undang-undang  Nomor 6
Tahun  2014  di  desa  Lubuk  Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu  Utara  di  lihat  dari  6  aspek  yang disebutkan oleh Meter Horn yaitu : 1. Standar dan sasaran kebijakan Keberhasilan pengimplementasi Undang- undang  Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan dan pembiayaan
pemerintahan  di  desa  Lubuk  Gading

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
berhasil atau gagalnya kebijakan tersebut dapat  dilihat  berdasarkan  standar    dan tujuan  dari  kebijakan  tersebut  seperti seberapa  besar  dana  yang  digunakan untuk membiayai pembangunan desa
2. Sumber daya
Pengimplementasian Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014di  desa  Lubuk Gading yang berkaitan dengan kelembagaan ataupun pembiayaan pemerinatahan desa juga tidak lepas dari ketersedian sumber daya seperti ketersedian  dana guna  pembiayaan pemerintahan  di  desa  Lubuk  Gading tersebut.
3. Karakteristik organisasi pelaksana Keberhasilan pengimplementasian Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014di desa Lubuk Gading mengenai kelembagaan ataupun pembiayaan pemerintahan  desa  bisa  dilihat  dari  ciri apakah  tepat  dan  cocok  terhadap  para pelaksana kebijakan.
4. Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan Implementasi  Undang-undang    Nomor  6 Tahun  2014  di  desa  Lubuk  Gading  bisa juga di lihat berdasarkan pengkomunikasian  yang  menyangkut siapa yang bertanggungjawab atas pengimplementasian  kebijakan  di  desa tersebut.  Dengan  adanya  komunikasi yang baik akan meningkatkan partisipasi, karena partisipasi merupakan pendekatan  untuk  mengukur  bagaimana semua  element  dapat  terlibat  dalam implementas kebijakan.(Harmiati, Henny Aprianty,  Supriyono,  Deni  Triyanto,
2018)
5. Disposisi  atau sikap para pelaksana Berhasil atau tidaknya pengimplementasian Undang-undang
Nomor  6  Tahun  2014  di  desa  Lubuk Gading  mengenai  kelembagaan  atau pembiayaan desa tergantung apakah agen pelaksana  menerima  atau  menolak  atas implementasi kebijakan di desa tersebut.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Keberhasilan  Undang-undang    Nomor  6
Tahun  2014  di  desa  Lubuk  Gading  bisa dipengaruhi bagaimana kondisi
lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik yang  ada  kehidupan  masyarakat  di  desa tersebut..
E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis yang telah dilakukan, terurai sebagai berikut:
1. Implementasi  kebijakan  otonomi  desa yang  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014,  khususnya  pada aspek  kelembagaan  dan  pembiayaan pemerintahan desa, belum bisa diwujudkan  secara  optimal  disebabkan oleh  lemahnya  pemahaman  para  agen pelaksana, kekurang sesuaian dukungan aturan  pelaksanaan  dan  terbatasnya sumber  daya,  baik  pada  kuantitasnya dan terutama kualitasnya.
2. Pada faktor pemahaman agen pelaksana, para perangkat pemerintahan desa  sebagai  agen  utama  implementasi kebijakan otonomi desa, belum mempunyai pemahaman yang
komprehendif  terhadap  makna  dan tujuan dari kebijakan tersebut. Pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkulu  Utara  yang  mengatur  tentang pemerintahan  desa,  khususnya  pada  aspek kelembagaan  dan  pembiayaan  pemerintahan desa, sebagai aturan pelaksanaan dan tindak lanjut  kebijakan  otonomi  desa  pada  tataran operasional, cenderung lebih bersifat mekanistis dan prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA
Atep,  Adtya,  Barata,  2004, Dasar-dasar Pelayanan  Prima, Jakarta  :  PT.  Elex Media Komputindo.
Abdul Wahab, S. (2001). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi .
Jakarta: Bumi Aksara.
Bhenyamin, H. (2001). Kebijakan Desentralisasi.  In Seminar  Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah . Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.
Fadila,  P.  (2001). Paradigma  Kritis  Dalam Studi  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Faisal, S. (2003). Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Rajawali Pres.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Faisal, S. (2003). Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Rajawali Pres.
Harmiati,  Henny  Aprianty,  Supriyono,  Deni Triyanto,  A.  (2018).  Implementasi
Good
Enviromental Governance
dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran
Sungai  (  Das  )  Bengkulu. JIP , 3 (2), 136–148. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.249 05/jip.v3i2.1003 Juliantoro,  D.  (Ed.  .  (2000). Arus  Bawah Demokrasi; Otonomi dan Pemberdayaan Desa . Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Napitulu,  P.  (2007). Pelayanan  Publik  Dan Customer
Satisfaction . Bandung: Alumni.
Peraturan  Bupati.  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  Dalam  Kabupaten Bengkulu  Utara,  Pub.  L.  No.  10 (2017). Indonesia.
Suharto.  (2018).  Desa:  Buku  Pustaka Online. Retrieved
from http://www.suharto.web.id/id3/1868- 1765/Desa_27744_suharto.html
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  Desa, Pub. L. No. 6 (2014). Indonesia. Zakaria, Y. (2000). Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru . Jakarta: Elsam