Abstrak—Banyuwangi  merupakan  kabupaten  yang  berada  di pesisir  timur  Pulau  Jawa.  Sehingga,  10  dari  25  wilayah kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  terletak  di kawasan  pesisir,  salah  satunya  Kecamatan  Muncar.  Kawasan pesisir  Kecamatan  Muncar  khususnya  Dusun  Kalimati  yang berada  di  Desa  Kedungrejo  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan permukiman kumuh prioritas pertama Kabupaten Banyuwangi menurut  Surat  Keputusan  Bupati  tahun  2018  dan  RP2KPKP tahun 2020. Namun, seiring banyaknya program permukiman kumuh yang telah digalakkan, status permukiman kumuh Desa Kedungrejo berganti menjadi permukiman tidak kumuh yang dikeluarkan  melalui  Surat  Keputusan  Bupati  tahun  2021. Perubahan  kualifikasi  tersebut  menjadi  dasar  bagi  peneliti untuk  menilai  apakah  kondisi  eksisting  permukiman  pesisir Dusun Kalimati Desa Kedungrejo sudah sesuai dengan konsep liveable  settlement  yang  menjadi  visi  RP2KPKP  Kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode  pengumpulan  data  primer  melalui  penyebaran kuesioner dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan output berupa persentase kondisi eksisting masing-masing sub variabel liveable  settlement.  Proses  penilaian  menggunakan  35    sub variabel  liveable  settlement  yang  dikelompokkan  dalam  2 kategori, yakni sub variabel bersifat personal dan sub variabel bersifat publik. Hasil penelitian menujukkan bahwa dari 12 sub variabel  personal,  2  diantarnya  memiliki  persentase  kategori rendah  terbanyak  yaitu  sistem  pengolahan  air  limbah  dan pendapatan  per  bulan  masyarakat.  Sedangkan  dari  23  sub variabel  publik,  9  diantaranya  memiliki  persentase  kategori rendah  terbanyak  antara  lain  lebar  jalan  lingkungan,  jenis drainase, ketersediaan proteksi kebakaran, jumlah RTH/taman publik,  luas  RTH/taman  publik,  radius  jangkauan  pelayanan SMP, ketersediaan angkutan umum, kegiatan sistem keamanan lingkungan, dan keaktifan organisasi nelayan.
Kata  Kunci—Kawasan  Pesisir,  Konsep  Liveable  Sttlement, Penilaian, Pemukiman Kumuh.

## I. PENDAHULUAN
AWASAN  pesisir  merupakan  lokasi  yang  sangat strategis  untuk  sektor  perekonomian,  terutama  bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan di kawasan tersebut. Lebih dari 14 juta masyarakat atau kurang lebih 7,5% dari total masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya  pada  kegiatan  yang  ada  di  kawasan  pesisir  [1]. Tidak heran jika masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada  kegiatan  tersebut  cenderung  memilih  kawasan  pesisir sebagai tempat tinggal, yang pada akhirnya membentuk suatu kawasan  permukimsan  untuk mendukung  mata  pencaharian dan kebutuhan hidupnya. Jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau sekitar 60% dari 250  juta  masyarakat  Indonesia  dan  tersebar  di  10.639  desa [2].  Namun  pada  umumnya,  pemukiman  pesisir  memiliki kondisi  tempat  tinggal  yang  kurang  baik  [3].  Alasannya karena permukiman di kawasan pesisir selalu identik dengan
kondisi  kumuh.  Masalah  permukiman  kumuh  di  kawasan pesisir  menjadi  ukuran  tingkat  kualitas  hidup  yang  rendah yang  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  bentuk  fisik permukiman. Permukiman kumuh identik dengan minimnya fasilitas,  sarana  dan  prasarana  serta  dapat  dikategorikan dalam rumah yang tidak layak huni [4].
Kondisi permukiman kumuh dan tidak layak huni terutama yang  berada  di  kawasan  pesisir  timbul  karena  mata pencaharian  masyarakat  yang  notabene  sebagai  nelayan memiliki kemampuan sumberdaya finansial yang rendah [5]. Secara  langsung  hal  tersebut  akan  mengurangi  perhatian masyarakat nelayan  di dalam memperbaiki  dan  memelihara kualitas  rumah.  Permasalahan  terkait  permukiman  kumuh dan  tidak  layak  huni  di  kawasan  pesisir,  nyatanya  juga dialami oleh Kabupaten Banyuwangi.
Menurut dokumen Rencana Pencegahan dan  Peningkatan Kualitas  Permukiman  Kawasan  Perkotaan  (RP2KPKP) Kabupaten  Banyuwangi  tahun  2020,  Kecamatan  Muncar khususnya  Desa  Kedungrejo  yang  berada  di  pesisir Banyuwangi  telah  dinobatkan  sebagai  prioritas  utama penanganan permukiman kumuh skala kabupaten [6]. Sesuai dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor 188/159/KEP/429.011/2018,  permukiman  Desa  Kedungrejo tergolong  dalam  kualifikasi  kumuh  B1/2  [7].  Artinya, permukiman  di  desa  tersebut  berada  pada  kondisi  kumuh sedang  dengan  status  kondisi  tanah  legal  dan  terdapat  nilai pertimbangan lain yang tinggi yaitu berada di kawasan PPP Muncar.  Permukiman  kumuh  tersebut,  tepatnya  berada Dusun Kalimati yang meliputi 5 RT yakni RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03.

## Penilaian Liveable Settlement di Pemukiman Pesisir Kabupaten Banyuwangi
Della Kusumaning Putri dan Hertiari Idajati Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail: hertiari_idajati@urplan.its.ac.id
K
Gambar  1.  Peta  kondisi  eksisting  sub  variabel liveable  settlement di setiap RT.
Kondisi  permukiman  kumuh  Desa  Kedungrejo  menurut Dokumen  Rencana  Program  Investasi  Jangka  Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Bany uwangi Tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 2.312 unit rumah dari 7.217 unit rumah  dalam  satu  desa  dinyatakan  sebagai  bangunan  tidak teratur  dan  519  unit  rumah  lainnya  dinyatakan  tidak  layak huni  [8].  Selanjutnya,  terdapat  permasalahan  drainase  yang tersumbat  dan  limpasan  air  hujan  sehingga  mengakibatkan daerah genangan seluas 1,59 Ha dengan frekuensi genangan lebih  dari  1  kali  dalam  setahun.  Kondisi  tersebut  nyatanya belum  mampu  mewujudkan  visi  penataan  lingkungan permukiman  Kabupaten  Banyuwangi  yakni  “Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan”.
Guna  mewujudkan  visi  tersebut,  sejak  tahun  2019 pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggalakkan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa  Kedungrejo.  Hingga  tahun  2021,  terdapat  3  program pencegahan permukiman kumuh dan 6 program peningkatan kualitas permukiman kumuh yang telah dilaksanakan di Desa Kedungrejo menurut RP2KPKP. Total anggaran biaya yang
dialokasikan  untuk  kedua  program  tersebut  sebesar  4,8 Milyar yang bersumber dari APBD dan APBN [6].
Kedua program tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik pada perubahan kondisi permukiman pesisir Desa Kedungrejo, jika ditinjau dari  Surat Keputusan Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/22/KEP/429.011/2021. Surat  Keputusan  tersebut  menyatakan  bahwa  Desa Kedungrejo  tidak  lagi  termasuk  dalam  kategori  perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2021 [9].
Perubahan kategori tersebut, menjadi dasaran bagi peneliti untuk  mengidentifikasi  “Bagaimana  kondisi  eksisting permukiman  kumuh  Desa  Kedungrejo  berdasarkan  konsep liveable  settlement yang  menjadi  visi  penataan  lingkungan permukiman  Kabupaten  Banyuwangi?”.  Analisis  dalam penelitian  ini  merujuk  pada  preferensi  penghuni  yaitu masyarakat  Desa  Kedungrejo,  khususnya  Dusun  Kalimati. Hal  ini  didasari  oleh  teori  “ Good  City  Form ”  dari  Kevin Lynch,  yang  menyatakan  bahwa  suatu  lokasi  dinyatakan layak  huni  ( liveable )  apabila  mampu  mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam hidup dan berkehidupan [10].
Gambar 2. Persentase kondisi eksisting penghawaan/ventilasi.
Gambar 3. Persentase kondisi eksisting sistem pengolahan air limbah.
Gambar  4.  Persentase  kondisi  eksisting  frekuensi  kejadian  genangan air.
Gambar 5. Persentase kondisi eksisting frekuensi tindak kriminalitas.
Gambar 6. Persentase kondisi eksisting konflik masyarakat.
Gambar 7. Persentase kondisi eksisting pendapatan per bulan.

## II. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah rasionalistik, yakni pendekatan yang berdasarkan atas fakta- fakta empiris dan teori yang berkaitan [11]. Fakta empiris dan teori  dikumpulkan  melalui  literatur  maupun  dokumen  yang relevan  dan  masih  berlaku  untuk  memberikan  pemaknaan serta pemahaman yang lebih rinci. Kemudian jenis penelitian yang  digunakan  adalah  kuantitatif,  yakni  penelitian  ilmiah yang  sistematis  terhadap  bagian-bagian dan  fenomena  serta kausalitas hubungan-hubungannya.

## B. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan 5 indikator, yaitu fisik, utilitas, fasilitas,  sosial,  dan  ekonomi.  Setiap  indikator  memiliki beberapa  variabel  yang  dikerucutkan  menjadi  sub  variabel. Sub variabel liveable settlement yang digunakan sebanyak 35 dan  telah  dikelompokkan  menjadi  2  kategori,  yakni  sub variabel personal dan sub variabel publik. Sub variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1.

## C. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  masyarakat yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03 Dusun Kalimati Desa  Kedungrejo  yang  berjumlah  381  KK.  Sedangkan, metode  sampling  yang  digunakan  ada  2  yakni  Probability Sampling  yang  berjenis  teknik  Stratified  Radom  Sampling untuk  sub  variabel  personal  dan  Non-Probability  Sampling yang berjenis Purposive Sampling untuk sub variabel publik. Pengkategorian  tersebut  dikarenakan  sub  variabel  personal
akan menghasilkan jawaban yang berbeda tergantung kondisi yang  dirasakan  setiap  responden.  Sedangkan,  sub  variabel publik  akan  mengahasilkan  jawaban  yang  homogen dikarenakan sarana prasana yang digunakan sama.
Stratified  random  sampling  adalah  suatu  teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan pada  elemen  populasi.  Elemen  populasi  dibagi  menjadi beberapa  tingkatan  (stratifikasi)  berdasarkan  karakter  yang melekat  padanya.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan rumus slovin sebagai berikut :

## 𝑛 = 𝑁
1 + 𝑁𝑒²
Keterangan: n  = Ukuran Sampel N = Ukuran Populasi e  =  Toleransi  Kesalahan  (dalam  persen),  penelitian  ini menggunakan toleransi kesalahan 10%
𝑛 = 381 1 + (381 𝑥 0,01) = 80 KK
Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan total sampling sebanyak 80 KK yang tersebar pada 5 wilayah RT. Menurut Stratified Random Sampling, setiap responden pad a masing- masing RT memiliki proporsi sampling yang berbeda sesuai dengan  jumlah  penduduk.  Maka,  dilakukan  penghitungan kembali  menggunakan  rumus  Stratified  Random  Sampling setelah  mendapatkan  total  responden  untuk  menghasilkan proporsi sampling pada masing-masing RT.
Gambar 8. Persentase kondisi eksisting jenis drainase lingkungan.
Gambar 9. Persentase kondisi eksisting jalan lingkungan.
Gambar 10. Persentase kondisi eksisting RTH/Taman Publik.
Gambar 11. Persentase kondisi eksisting keaktifan organisasi nelayan.
𝑛𝑖 = 𝑁𝑖 𝑁 𝑥 𝑛
Keterangan: ni = Ukuran Sampel i Ni = Ukuran Populasi i N = Ukuran Populasi Total n  = Ukuran Sampel Total
Berdasarkan  rumus  tersebut,  kemudian  didapatkan  hasil proporsi sampling pada setiap RT yang disajikan pada Tabel 2.
Sedangkan, Purposive Sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu, pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap yang paling mengerti apa tujuan dari penelitian ini, dan orang tersebut  bertindak  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjelajah  objek/situasi  sosial  yang diteliti  [12].  Pihak  yang  terpilih  sebagai  responden  Non- Probability Sampling adalah seluruh ketua RT pada 5 wilayah lokasi studi, antara lain ketua RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, RT 02 RW 03.

## D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data primer,  yang  dilakukan  melalui  penyebaran  kuesioner  dan observasi.  Kuesioner  disebarkan  kepada  masyarakat  Dusun Kalimati yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01, RT 02 RW
01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03 sesuai dengan  jumlah  sampel  yang  telah  ditentukan  pada  masing- masing RT.
E. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Sub Variabel Liveable Settlement Pada Permukiman Pesisir Desa Kedungrejo Berdasarkan Preferensi Penghuni
Identifikasi  kondisi  eksisting  sub  variabel liveable settlement pada  permukiman  pesisir  Desa  Kedungrejo berdasarkan  preferensi  penghuni,  menggunakan  metode pegumpulan  data  primer  berupa  penyebaran  kuesioner  dan observasi.  Penggunaan  metode  pengumpulan  data  primer melalui  penyebaran  kuesioner  dan  observasi,  berdasarkan pengelompokkan  sub  variabel  penelitian.  Dari  35  sub variabel  yang  digunakan,  12  diantaranya  termasuk  dalam kelompok  sub  variabel  personal  dan  23  sisanya  termasuk dalam kelompok sub variabel publik.
Penyebaran  kuesioner  digunakan  untuk  mengetahui kondisi  eksisting  sub  variabel liveable  settlement yang bersifat  personal,  sehingga  setiap  responden  memiliki jawaban  beragam.  Sedangkan,  observasi  digunakan  untuk mengetahui kondisi eksisting sub variabel liveable settlement yang  bersifat  publik.  Hasil  observasi  kemudian  divalidasi melalui penyebaran kuesioner kepada ketua RT 01/01, 02/01, 01/02, 01/03, dan 02/03.
Hasil kuesioner dan observasi akan diolah secara kuantitaif menggunakan  teknik  analisis  statistik  deskriptif,  untuk
Tabel 1. Variabel penelitian Indikator V ARIABEL Sub Variabel
Sub Variabel Personal
Fisik Kondisi Hunian Kepadatan hunian Jenis bangunan Penghawaan/ventilasi Utilitas Jaringan Persampahan Sistem jaringan persampahan Jaringan Air Limbah Sistem pengolahan air limbah Jaringan Air Bersih Kuantitas air bersih Kualitas air bersih Jaringan Drainase Jumlah kejadian genangan Sosial Tingkat Kriminalitas Frekuensi tindak kriminalitas Hubungan Interaksi Antar Masyarakat Konflik masyarakat Ekonomi Tingkat Pendapatan Perdapatan per bulan Aksesibilitas
Jarak hunian ke lokasi kerja
Sub Variabel Publik Utilitas Jaringan Persampahan Jarak bebas TPS dari hunian Jaringan Drainase Jenis drainase Jaringan Jalan Kondisi jalan lingkungan Lebar jalan lingkungan Proteksi Kebakaran Ketersediaan proteksi kebakaran Fasilitas Ruang Terbuka Publik Jumlah ruang terbuka publik
Luas ruang terbuka publik
Fasilitas Pendidikan Radius jangkauan pelayanan TK Radius jangkauan pelayanan SD Radius jangkauan pelayanan SMP Radius jangkauan pelayanan SMA Fasilitas Kesehatan Radius jangkauan pelayanan posyandu Radius jangkauan pelayanan puskesmas pembantu Fasilitas Transportasi Ketersediaan transportasi umum Fasilitas Perbelanjaan Radius jangkauan pelayanan toko/warung Ketersediaan pasar lingkungan Fasilitas Nelayan Lokasi area penjemuran ikan Radius jangkauan pelayanan TPI Ukuran tambatan perahun Kapasitas dermaga perapatan perahu Sosial Layanan Keamanan Intensitas kegiatan layanan keamanan Hubungan Interaksi Antar Masyarakat
Intensitas kegiatan sosial Keaktifan organisasi nelayan
menghasilkan  persentase  kondisi  eksisting  dari  masing- masing sub variabel. Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah  bagian  dari  statistik  mempelajari  cara  pengumpulan data  dan  penyajian  data  sehingga  muda  dipahami  [13]. Statistik  deskriptif  hanya  berhubungan  dengan  hal menguraikan  atau  memberikan  keterangan-keterangan mengenai  suatu  data  atau  keadaan  atau  fenomena.  Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala,  atau  persoalan.  Penarikan  kesimpulan  pada  statistik deskriptif  (jika  ada)  hanya  ditujukan  pada  kumpulan  data yang  ada.  Didasarkan  pada  ruang  lingkup  bahasannya statistik deskriptif mencakup :
1. Distribusi frekuensi beserta bagianbagiannya seperti :
a. Grafik distribusi (histogram, poligon frekuensi, dan ogif)
b. Ukuran nilai pusat (rata-rata, median, modus, kuartil dan sebagainya)
c. Ukuran dispersi (jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagianya)
d. Kemencengan dan keruncingan kurva.
2. Angka indeks.
3. Times series/deret waktu atau berkala.
4. Korelasi dan regresi sederhana.
Jenis  teknik  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis  deskriptif  harus  sesuai  dengan  jenis  data  atau variabel  berdasarkan  skala  pengukurannya,  yaitu  nominal, ordinal,  atau  interval/rasio.  Dalam  sasaran  ini,  skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti adalah ordinal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
Desa  Kedungrejo  memiliki  luas  ±  10.351,57  Ha  yang terdiri  dari  5  dusun  yakni  Dusun  Krajan,  Dusun  Kalimati, Dusun  Muncar,  Dusun  Sampangan,  dan  Dusun  Stoplas. Dusun  Krajan  memiliki  5  RW  dan  79  RT,  Dusun  Kalimati memiliki 5 RW dan 20 RT, Dusun Muncar memiliki 5 RW dan  17  RT,  Dusun  Sampangan  memiliki 3  RW  dan  12  RT, Dusun Stoplas memiliki 4 RW dan 15 RT.
Dari 5 dusun yang ada, Dusun Kalimati adalah salah satu dusun  yang  memiliki  nilai  strategis  kawasan  lebih  tinggi dibandingkan dusun lain karena lokasi sangat strategis dekat dengan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar. Aktivitas  di  PPP  Muncar,  ternyata  mempengaruhi  kondisi kawasan  permukiman  di  sekitarnya,  terutama  pada  RT  01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03. Hingga tahun 2018, permukiman di sekitar PPP Muncar termasuk dalam kawasan kumuh B1/2 dan menjadi prioritas pertama Kabupaten Banyuwangi.
Namun  masuknya  program  pencegahan  dan  peningkatan kualitas  permukiman  kumuh  pada  tahun  2019,  membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi kawasan
permukiman Dusun Kalimati saat ini, terutama dari segi fisik, utilitas,  fasilitas,  sosial,  dan  ekonomi.  Berikut  ini  adalah Beberapa gambaran kondisi eksisting kawasan permukiman Dusun Kalimati Desa Kedungrejo dapat dilihat pada gambar 1.
B. Identifikasi Kondisi Eksisting Sub Variabel Liveable Settlement Pada Permukiman Pesisir Desa Kedungrejo Berdasarkan Preferensi Penghuni
Proses  identifikasi  kondisi  eksisting  setiap  sub  variabel liveable  settlement pada  permukiman  Desa  Kedungrejo, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dari  setiap  RT  yang  berjumlah  80  KK.  Jawaban  kuesioner selanjutnya  diolah  menggunakan  teknik  analisis  statistik deskriptif  dengan output berupa  persentase  kondisi  eksiting setiap sub variabel pada masing-masing RT. Sebelumnya, 35 sub variabel liveable settlement yang digunakan telah dibagi menjadi 2 kategori yakni sub variabel yang bersifat personal dan bersifat publik.
Sub variabel liveable settlement yang bersifat personal dari setiap  RT,  memiliki  persentase  kondisi  eksisting  yang beragam.  Pada  indikator  fisik,  kepadatan  hunian  dan  jenis bangunan  berada  dalam  kategori  baik  pada  setiap  RT. Sedangkan,  penghawaan/ventilasi  hunian  memiliki  luas bukaan  yang  berbeda-beda  namun  secara  keseluruhan didominasi  oleh  luas  bukaan  lebih  dari  5%  dari  luas  lantai hunian  dengan  persentase  lebih  dari  50%  pada  masing- masing RT. Persentase kondisi eksisting penghawaan/ventilasi dapat dilihat pada gambar 2.
Indikator selanjutnya adalah utilitas dengan 5 sub variabel personal.  Sub  variabel  sistem  pengangkutan  sampah, kuantitas  air  minum,  dan  kualitas  air  minum  berada  pada kategori yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat di setiap  RT.  Sedangkan,  sistem  pembuangan  air  limbah  di setiap  RT  yang  dapat  dilihat  pada  gambar  3  bahwa  sistem pengolahan air limbah berada pada kategori buruk kecuali RT 02 RW 03 dan frekuensi kejadian genangan air di beberapa RT  berdasarkan  gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  berada  pada kategori  buruk,  lebih  dari  70%  responden  di  setiap  RT membuang  air  limbah  rumah  tangga  secara  langsung  tanpa diolah melalui saluran drainase lingkungan, untuk kemudian dialirkan ke sungai dan laut. Kondisi ini menjadi salah satu faktor  penyebab  drainase  tidak  berfungsi  dengan  baik  dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebanyak 60% lebih responden di setiap RT tidak mengalami kejadian genangan air,  kecuali  di  RT  01  RW  03.  Kondisi  tersebut  terjadi  saat hujan lebat turun.
Untuk seluruh sub variabel personal pada indikator sosial, yakni  frekuensi  tidak  kriminalitas  dan  konflik  masyarakat 100%  berada  pada  kategori  baik.  Meskipun  pernah  terjadi tindak  kriminalitas  dan  konflik  antar  masyarakat,  namun bukan  merupakan  kejadian  berat.  Lingkungan  hunian termasuk  dalam  kategori  aman  karena  tidak  pernah  terjadi tindak  kriminalitas  dan  konflik  masyarakat  yang  berarti  di setiap  RT.  Persentase  kondisi  eksisting  frekuensi  tindak kriminalitas  dapat  dilihat  pada  gambar  5,  sedangkan  untuk persentase kondisi eksisting konflik masyarakat dapat dilihat pada gambar 6.
Selanjutnya, kondisi eksisting sub variabel personal pada indikator  ekonomi  cenderung  beragam  teruma  pada pendapatan yang disajikan pada gambar 7. Mata pencaharian
Tabel 2.
Proporsi sampling pada setiap RT Wilayah Penelitian Proporsi Responden (KK) RT 01 RW 01 11 RT 02 RW 01 13 RT 01 RW 02 18 RT 01 RW 03 18 RT 02 RW 03 20 Total 80
masyarakat  pada  5  RT  yang  menjadi  wilayah  penelitian didominasi  oleh  nelayan  dan  wirausaha  bidang  perikanan dengan pendapatan yang tidak menentu tergantung iklim dan cuaca.  Sehingga,  lebih  dari  15%  responden  di  setiap  RT memiliki  pendapatan  di  bawah  UMK  Banyuwangi  2021 (Rp2.314.278)  dan  lebih  dari  30%  responden  di  setiap  RT memiliki pendapatan setara dengan UMK Banyuwangi 2021. Sedangkan,  sub  variabel  aksesibitas  ke  tempat  kerja  100% berada pada kategori baik, yakni kurang dari 10 km.
Sub variabel liveable settlement yang bersifat publik dari setiap  RT,  juga  memiliki  persentase  kondisi  eksisting  yang beragam.  Pada  indikator  utilitas,  hanya  sub  variabel  jarak bebas TPS dari hunian yang 100% berada pada kategori baik yakni lebih dari 30 m. Sedangkan, untuk sub variabel drainase pada  gambar  8  terlihat  bahwa  di  setiap  RT  kondisi eksistingnya berbeda-beda, namun 40% adalah tidak tersedia jaringan drainase terbuka/tertutup di RT 01 RW 01 dan RT 01  RW  02  serta  40%  tersedia  drainase  terbuka/tertutup namun tidak berfungsi dengan baik di RT 02 RW 01 dan RT 01  RW  03.  Begitu  pula  dengan  sub  variabel  kondisi  jalan lingkungan  yang  berbeda  di  setiap  RT,  yaitu  40%  adalah tidak tersedia jaringan drainase terbuka/tertutup di RT 01 RW 01  dan  RT  01  RW  02  serta  40%  tersedia  drainase terbuka/tertutup namun tidak berfungsi dengan baik di RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 03. Untuk persentase kondisi eksisting jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar 9.
Kondisi  eksisting  sub  variabel  kondisi  jalan  lingkungan berbeda-beda. Jalan lingkungan di RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 03 menggunakan perkerasan jenis paving dengan kondisi yang baik, tidak bergelombang dan tidak rusak. Untuk RT 02 RW  01  juga  menggunakan  perkerasan  jalan  jenis  paving dengan  kondisi  cukup  baik  namun  masih  ditemui  kondisi berlubang dan rusak di beberapa titik. Sedangkan, RT 01 RW 02  dan  RT  02  RW  03  memiliki  kondisi  jalan  yang  rusak, bergelombang,  dan  banyak  lubang.  Lalu,  sub  variabel  lebar jalan lingkungan dan proteksi kebakaran 100% berada pada kategori kurang baik, yakni lebar jalan kurang dari 3,2-4 m dan tidak adanya APAR di masing-masing RT.
Pada  indikator  fasilitas,  sub  variabel  publik  jumlah  dan RTH/taman publik didominasi oleh kategori rendah dengan 80%  wilayah  penelitian  tidak  memiliki  RTH/taman  publik dan hanya 20% wilayah penelitian yang memiliki RTH/taman publik  yaitu  RT  02  RW  03,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar  10.  RTH/taman  publik  berupa  vertical  garden  yang memanfaatkan beberapa lahan warga dan masjid. Kemudian untuk  radius  jangkauan  pelayanan  TK  kurang  dari  500  m 2 , SD  kurang  dari  1000  m 2 ,  dan  SMA  kurang  dari  3000  m 2 sehingga 100% berada pada kategori baik. Sedangkan radius jangkauan pelayanan SMP 100% berada pada kategori buruk yaitu  lebih  dari  1000  m 2 .  Radius  jangkauan  pelayanan puskesmas,  posyandu,  toko/warung,  dan  pasar  lingkungan 100% berada pada ketegori baik.
Untuk  sub  variabel  ketersediaan  angkutan  umum  berada pada  kategori  kurang  baik,  yakni  tersedia  angkutan  umum namun  jarang  dijumpai.  Angkutan  umum  yang  tersedia berupa becak dan hanya digunakan oleh masyarakat nelayan atau wirausaha untuk mengangkut barang. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Pada fasilitas  nelayan,  sub  variabel  lokasi  area  penjemuran  ikan, radius jangkauan pelayanan TPI, ukuran tambatan perahu dan kapasitas  dermaga  perapatan  perahu  100%  berada  pada
kategori  bak  dan  memenuhi  persyaratan.  Seluruh  fasilitas nelayan  berada  di  dalam  kawasan  PPP  Muncar,  sehingga tidak  mengganggu  kegiatan  di  kawasan  permukiman masyarakat.
Selanjutnya  pada  indikator  sosial,    sub  variabel  publik yaitu kegiatan siskamling hanya diadakan oleh 40% wilayah penelitian pada RT 02 RW 01 serta RT 02 RW 03 dan hanya dilakukan  saat  momen-momen  tertentu  seperti  bulan Ramadhan.  Kemudian,  untuk  intensitas  kegiatan  sosial  di setiap RT 100% berada pada kategori baik dengan intensitas kegiatan minimal 1 kali seminggu berupa kegiatan pengajian, PKK,  kerja  bakti,  dsb.  Sedangkan,  pada  gambar  11  terlihat bahwa untuk keaktifan organisasi nelayan 100% berada pada kategori  buruk  karena  organisasi/kelompok  nelayan  Desa Kedungrejo  tidak  pernah  melakukan  pertemuan  dan mengadakan  kegiatan  bersama.  Sehingga,  tidak  ada  wadah bagi nelayan untuk tumbuh dan berkembang.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik kesimpulan yaitu Identifikasi kondisi eksisting permukiman pesisir Desa Kedungrejo bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan  atau  ketercapaian  konsep liveable  settlement sebagai  visi  penataan  lingkungan  permukiman  Kabupaten Banyuwangi.  Proses  identifikasi  menggunakan  35  sub variabel liveable settlement yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni 12 sub variabel yang bersifat personal dan 23 sub  variabel  yang  bersifat  publik.  Hasilnya,  dari  12  sub variabel liveable  settlement yang  bersifat  personal,  2 diantaranya  yakni  sistem  pengolahan  air  limbah  dan pendapatan  per  bulan  masyarakat  memiliki  nilai  persentase kondisi eksisting yang tinggi pada kategori rendah dan belum sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Sedangkan,  dari  23  sub variabel liveable  settlement yang  bersifat  publik,  9 diantaranya  yakni  lebar  jalan  lingkungan,  jenis  drainase, ketersediaan proteksi kebakaran, jumlah RTH/taman publik, luas  RTH/taman  publik,  radius  jangkauan  pelayanan  SMP, ketersediaan  angkutan  umum,  kegiatan  sistem  keamanan lingkungan, dan keaktifan organisasi nelayan juga memiliki nilai  persentase  kondisi  eksisting  yang  tinggi  pada  kategori rendah dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Khoirunnisak,  &  Satria,  A.  2016.  Analisis  kelembagaan  dan keberlanjutan sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. jurnal sSosiologi pedesaan, 1(1), 23–37.
[2]  Widayatun.  2016.  Satu  dekade  pembangunan  sumber  daya  manusia (Kasus Pulau Mapur, Kabupaten Bintan). Jurnal Kependudukan, 11(2), 119–132.
[3]  Maharani, H., & Nurlaili, N. 2018. Tata Kelola Pemukiman Nelayan di Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jakarta. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 4(1), 7–13.
https://doi.org/10.15578/marina.v4i1.2048
[4]  Pradika,  E.,  &  Sunarti,  S.  2014.  Pengaruh  pembangunan  rusunawa Kyai Mojo sebagai alternatif penanganan permukiman kumuh pesisir di Kelurahan Jobokuto Kabupaten Jepara. Jurnal Tekno Global, 3(1), 43–55
[5]  Christiawan,  P.  I.,  Ananda  Citra,  I.  P.,  &  Arie  Wahyuni,  M.  2016. Penataan permukiman kumuh masyarakat pesisir di desa sangsit. Jurnal Widya Laksana, 5(2), 52–59. https://doi.org/10.23887/jwl.v5i2.8494
[6]  Bupati  Banyuwangi.  2020.  Rencana  Pencegahan  Dan  Peningkatan Kualitas  Permukiman  Kumuh  Perkotaan  Kabupaten  Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi.
[7]  Bupati  Banyuwangi.  2018.  Surat  Keputusan  Bupati  Banyuwangi Nomor  188/  159/  KEP/  429.011/  2018  Tentang  Penetapan  Lokasi
Lingkungan  Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi.
[8]   Bidang  Cipta  Karya.  2018.  Rencana  Program  Investasi  Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022. Dinas Pekerjaan Umum  Cipta  Karya  Perumahan  dan  Permukiman  Kabupaten Banyuwangi.
[9]   Bupati  Banyuwangi.  2021.  Surat  Keputusan  Bupati  Banyuwangi Nomor  188/22/KEP/429.011/2021  Tentang  Penetapan  Lokasi Lingkungan  Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi.
[10]  Lynch, Kevin. 1981. A Theory of Good City Form . Inggris:  The MIT Press.
[11]  Muhadjir, N. 2011. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Rake Sarasin.
[12]  Yoanda, Y. 2017. Pelaksanaan pemberian izin lingkungan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  nomor  27  Tahun  2012  oleh  badan  lingkungan hidup  di  Kota  Pekanbaru  tahun  2016.  JOM  FISIP,  4(2),  1–18. https://doi.org/10.4135/9781849209403.n73
[13]  Fajri, L., Sugiarto, S., Anggraini, R., Sipil, M. T., Kuala, S., Aceh, B., Sipil,  J.  T.,  Teknik,  F.,  Kuala,  U.  S.,  &  Aceh,  B.  2019.  Penerapan metode  importance  perfomance  analysis  untuk  menganalisis kepentingan dan kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan bus trans Koetaradja (Studi kasus: Koridor I Keudah – Darussalam). Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan, 2(2), 164–173.