## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
Muhammad Ari Fahmi, Anies Indah Hariyanti
1) 2) Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Peradaban email: 1) ariefahmi98@gmail.com, 2) aniesakuntan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokuskan  perhatian  pada  penerapan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  pada  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu, Kecamatan  Bumiayu.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  pemerintah  desa  masih  mengalami  kendala  dalam hal keterbukaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Subjek  penelitian  yaitu  Pemerintah  Desa,  Tim  Pelaksana Kegiatan  (TPK),  BPD  serta  masyarakat  yang  dianggap  dapat  mewakili  unit  penelitian  dalam  APBDes, teknik  pengumpulan  datanya  yaitu  observasi  terus-terang  atau  tersamar,  wawancara  semi  terstruktur, dokumentasi, triangulasi sumber, triangualsi teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data ( data reduction ), penyajian data (display data ), dan verifikasi data  ( conclusion ).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan APBDes  sudah  menunjukkan  adanya  pengelolaan  yang  transparan  dan  akuntabel,  walaupun  masih  ada beberapa  yang  harus  diperbaiki.  Sedangkan  dalam  pertanggungjawaban  dilihat  secara  hasil  fisik  sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya  pembinaan  lebih  lanjut, karena  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan.  Kendala  utamanya adalah  belum  efektifnya  pembinaan  aparat  pemerintahan  desa  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Transparansi,  Akuntabilitas

## Abstract
This research focuses attention on the application of the principles of transparency and accountability in the management  of  Budget  revenue  and  Expenditure of  the  village  (APBDes) in  the  village  of  Adisana  and  the village  of  Bumiay,  Subdistrict  Bumiayu. The  research  was done  because  the  Government  of  the  village  still experiencing  constraints  in  terms  of  openness  and  accountability  reporting  APBDes.The  research method used  was  qualitative  with  the  approach  of  phenomenology.  The  subject  of  research,  namely  the Government  of  the  village,  the  implementing  Team  Activities  (TPK),  as  well  as  communities  that  are considered  BPD  can  represent  a  unit  of  study  in  the  APBDes  data  collection  techniques,  i.e.  Conservation Frankly  or  disguised,  semi  structured  interviews,  documentation,  source,  triangualsi  source,  triangulation techniques and triangulation of the time. While the data analysis techniques used researchers i.e. reduction of data,  display data,  and  verification  of  data.The  result  of  the  research  indicate  that  for  the  planning  and implementation of activities of APBDes, it shows that there is a transparent and accountable management, although  there  are  still  some  that  should  be  corrected.  Whereas  in  accountability  seen  in  physical  results already show the implementation of accountable and transparent, but the Administration is still required the existence of a coaching more, because not yet fully comply with the provisions. The main obstacle is not yet effectively coaching apparatus of Government and the competence of human resources, so that still require mentoring from local government authorities on an ongoing basis .
Keyword: Budget Revenue and Expenditure of the village (APBDes), transparency, accountability

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. UU Desa dibentuk untuk melindungi  dan  memberdayakan  desa  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis.  Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  menciptakan  landasan  yang  kokoh  dalam  melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Desa mempunyai  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri,  melaksanakan pembangunan,  melakukan  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  memberdayakan  masyarakat. Kewenangan  tersebut  diharapkan  agar  desa  mampu  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan desa.
Pemerintahan  desa,  sebagaimana  tingkat  pemerintahan  di  atasnya,  memiliki kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  masyarakatnya.    Untuk  bisa  melaksanakan kewenangan,  pemerintahan  desa  memiliki  sumber-sumber  penerimaan  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan  membelanjakannya  tentunya  sangat  berbeda.  Secara  eksplisit  semuanya  itu  dapat  dilihat dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  APBDes  merupakan  sebuah representasi  bagaimana  pemerintahan  desa  akan  mencapai  tujuan-tujuan  spesifik  dalam membangun  dan  mengatur  desanya.  Sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Pemendagri  No.  113  Tahun  2014,  APBDes  terdiri  dari  tiga  komponen yaitu; (1) pendapatan desa, (2) belanja desa; (3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai  semua  penerimaan  uang  melalui  rekening  desa  yang  merupakan  hak desa dalam  satu tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Belanja  desa  yaitu  semua pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan  kewajiban  desa  dalam  satu  tahun  anggaran yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Pembiayaan  desa  yaitu  semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Kabupaten  Brebes  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki 17 kecamatan dan memiliki 292 desa. Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Brebes adalah Kecamatan Bumiayu yang terletak dibagian selatan, dimana Kecamatan Bumiayu memiliki 15 desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan Bumiayu, Seiring dengan adanya program pemerintah mengenai APBDes, Didalam penyusunan APBDes masing- masing desa masih mengalami kendala diantaranya yaitu : (1) masih rendahnya kualitas serta kuantitas dari sumberdaya aparat desa, (2) peran kepala desa masih terlalu dominan, (3) belum adanya rapat khusus desa, (4) partisipasi masyarakat masih sangat kurang.  Sehingga desa-desa
di Kecamatan Bumiayu belum mandiri dan masih perlu dibimbing oleh pihak kecamatan. Desa- desa  di  Kecamatan  Bumiayu  juga  masih  berproses  dalam  menyusun  pelaporan pertanggungjawaban  sehingga  dalam  melaporkan  pertanggungjawaban  desa  masih  sering terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan.
Penelitian ini dibatasi pada masyarakat di Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pemilihan masyarakat di daerah ini didasarkan atas beberapa hal antara  lain;  Pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  telah  menyusun  APBDes  di  setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa belum optimal serta dilihat dari letak  dua  desa  tersebut  yang  berjauhan,  Desa  Adisana  terletak  jauh  dari  pusat  perkotaan  dan kecamatan sedangkan  Desa Bumiayu terletak di pusat perkotaan dan jarak dengan kecamatan sangat dekat dapat mempengaruhi pengelolaan APBDes. Dalam kebijakan pengelolaan APBDes seringkali proses-proses menjadi monopoli  pemerintah desa. Peran masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Selain alasan di atas Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  Kecamatan  Bumiayu  Kabupaten  Brebes  adalah  desa    yang secara rutin melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan desa  melalui kegiatan Musrenbang desa dan juga membuat rencana anggaran kerja selama satu tahun anggaran dalam bentuk  APBDes  yang  dibahas  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahunan. Serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APBDes) Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
Disamping  itu,  berdasarkan  data  awal  di  lapangan,  hasil  wawancara  dengan  beberapa tokoh  masyarakat  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  yang  peneliti  temui  dengan  sistem  acak diindikasikan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu  beserta  jumlah  pembiayaannya  seperti  yang  tertuang  dalam  APBDes.  Padahal  dari APBDes  tersebut  terakomodir  semua  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  desa  berikut penganggaran  yang  ditimbulkannya.  Masyarakat  merasa  adanya  pelibatan  terhadap  dirinya berkaitan dengan pembangunan terbatas hanya dalam musyawarah dusun, itupun sebatas pada permintaan  pemerintah  desa  agar  masyarakat  mengajukan  usul-usul  berkaitan  dengan pembangunan.  Namun ’nasib’ dari pada usulan-usulan tersebut, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana  kelanjutannya.  Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di  dua
desa tersebut untuk memperbandingkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan diatas,  maka  dirumuskan  masalah sebagai  berikut  :  (1)  Bagaimana  transparansi  pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu dalam pengelolaan APBDes tahun 2016?; (2) Bagaimana akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes tahun 2016?

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah,  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  yaitu  mengetahui transparansi,  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes tahun 2016.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Akuntansi Sektor Publik
Teori  akuntansi  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  akuntansi  keuangan,  terutama pelaporan  keuangan  kepada  pihak  eksternal.  Suatu  teori  perlu  didukung  oleh  beberapa  riset yang  didalamnya  terdapat  hipotesa-hipotesa  yang  diuji  kebenarannya,  termasuk  dalam  teori akuntansi  sektor  publik  maupun  swasta.  Teori  memiliki  tiga  karakteristik  dasar,  yaitu  (1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada ( the ability to explain ); (2)Kemampuan  untuk  memprediksi  ( the  ability  to  predict );(3)  Kemampuan  mengendalikan fenomena ( the ability to control given fenomena ).
Menurut  Indra  (2009)  Akuntansi  sektor  publik  merupakan  mekanisme  teknik  dan analisis  akuntansi  yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana  masyarakat  dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

## Teory Agency (Teori Keagenan)
Teori  keagenan  mendeskripsikan  hubungan  antara  pemegang  saham  ( shareholders ) sebagai  prinsipal  dan  manajemen  sebagai  agen.  Manajemen  merupakan  yang    dikontrak  oleh pemegang  saham  untuk  bekerja  demi  kepentingan  pemegang  saham.  Karena  mereka  dipilih, maka  pihak  manajemen  harus  mempertanggungjawabkan  semua  pekerjaannya  kepada pemegang saham.
Dalam penelitian ini pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai  agen.  Pemerintah  pusat  memberikan  dana  APBDes  kepada  pemerintah  desa  untuk mengelola  dana tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014
tentang Desa dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa yang menjelaskan pemerintah  desa  harus  mengelola  keuangan  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  harus secara transparan, partisipatif, akuntabilitas dan disiplin anggaran.

## Desa
Pengertian  desa  menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  dimaksud  dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  yang  menjadi  landasan  yurisdis.  Dalam  undang-undang  tersebut  telah  diatur  tentang keuangan  desa,  mulai  dari  ketentuan  umum,  sumber  pendapatan,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  dan  pengelolaannya,  hingga  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  Hak  dan  kewajiban  tersebut  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan Pengelolaan Keuangan Desa.
Secara spesifik, Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, dijelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemerintahan,  pemerintah  desa  wajib  mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka,  akuntabel  berarti  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  dan  partisipatif  bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa,  dan  ditetapkan  dengan peraturan  desa.  APBDes  merupakan  suatu  rencana  keuangan  tahunan  desa  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  desa  yang  mengandung  prakiraan  sumber  pendapatan  dan  belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dapat  memiliki  sebuah  rencana  pengelolaan keuangan  desa  yang  terstruktur  berdasarkan  anggaran  yang  tersedia  dan  yang  dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan
daerah agar tercipta tata kelola yang baik ( good governance ). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat  mendorong  pemerintah  desa  agar  mampu  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

## Transparansi (Transparency)
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanannya,  serta  hasil-hasil  yang dicapai.  Transparansi  juga  memiliki  arti  keterbukaan  organisasi  dalam  memberikan  informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

## Akuntabilitas ( Accountability )
Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas publik merupakan kewajiban  pihak pemegang amanah    ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas  publik  terdiri  atas  dua  macam,  yaitu  :  (1) akuntabilitas vertikal ( vertical accountability ) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  misalnya  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat.  dan  (2)  akuntabilitas  horisontal  ( horizontal  accountability ) merupakan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas.  Dalam  konteks  organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2010).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Moleong  (2012) menjelaskan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian.  Penelitian  ini  berusaha  mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## Data dan Sumber Data Penelitian
Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul  data,  sedangkan  sumber  data  sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain,  atau  lewat  dokumen (Sugiyono, 2009). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah desa selaku Tim Pelaksana  Desa  dan  Lembaga  Badan  Permusyawaratan    Desa  (BPD).  Sebagai  informan  dari unsur  pemerintah  desa,  diwakili  oleh  kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara  desa,  dan  TPK, sedangkan  pihak  BPD  diwakili  oleh  ketua  BPD  itu  sendiri,  sedangkan  sumber  data  sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  pihak  kecamatan  dan  masyarakat  sekitar  dan  dokumen-dokum pendukung kegiatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi  terus terang  dan  tersamar,  wawancara  semiterstruktur,  dan  dokumen.  Selanjutnya  teknik pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

## Observasi
Obervasi  biasa  disebut  dengan  pengamatan  terhadap  kegiatan  yang  sedang berlangsung.  Observasi  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dari  apa  yang  dilihat  dan  diamati oleh peneliti. Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi terus terang  dan tersamar. Sugiyono  (2016)  menjelaskan  observasi  terus  terang  dan  tersamar  dilakukan  dengan  peneliti menyatakan  terus  terang  kepada  sumber  data,  bahwa  peneliti  sedang  melakukan  penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk  menghindari  kalau  suatu  data  yang  dicari  merupakan  data  yang  masih  dirahasiakan. Observasi  digunakan  untuk  mendapatkan  data  dan  gambaran  selengkap  mungkin  mengenai transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban APBDes dengan mengacu pada dimensi yang dikaji. Dalam observasi langsung ini peneliti secara pribadi akan berada dalam lokasi penelitian, sehingga mempunyai kesempatan mengumpulkan data lebih banyak, lebih rinci dan lebih cermat. Dengan demikian data yang akan ditulis dalam penelitian ini merupakan data yang telah memenuhi keakuratan.

## Wawancara
Wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  data  awal  sebagai  studi  pendahuluan  dan untuk  memperoleh  data  penelitian.  Moleong  (2012)  menjelaskan  wawancara  sebagai percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (i nterviewe ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini  adalah  wawancara  semiterstruktur  karena  peneliti  hanya  membawa  garis  besar permasalahan saja dan akan dikembangkan oleh peneliti saat dilapangan. Jenis wawancara ini sudah  termasuk  dalam  kategori in-dept  interview, dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2009). Wawancara pada penelitian ini ditujukan  kepada  pemerintah  desa  selaku  Tim  Pelaksana  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, sedangkan pihak BPD diwakili oleh ketua BPD, pihak kecamatan dan tokoh masyarakat sekitar.

## Dokumentasi
Dokumentasi  digunakan  sebagai  pelengkap  dari  teknik  pengumpulan  data  observasi dan  wawancara.  Menurut  Sugiyono  (2009)  hasil  penelitian  dengan  observasi  maupun wawancara  akan  lebih  kredibel  atau  dapat  dipercaya  dengan  didukung  oleh  sejarah  pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.Teknik ini dilakukan  untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang  dilaksanakan  dengan  cara  mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada. Dalam hal ini, informasi berasal dari berbagai  arsip  maupun  dokumen-dokumen  yang  lain  yang  dianggap  perlu.  Berkaitan  dengan pengkajian arsip dan dokumen, Sugiyono (2014) mengemukakan pendapatnya yaitu: “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya  monemumental  dari  seseorang.  Dokumen  yang  berbentuk  gambar,  misalnya  foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dengan berada  di  lokasi  penelitian  dan  akan  mencatat,  memfotokopi  arsip  maupun  dokumen  yang tersimpan dan ada di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

## Keabsahan Data
Pengujian  keabsahan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan triangulasi.  Menurut  Wiliam  Wiersma  (1986)  dalam  Sugiyono  (2014)  triangulasi  merupakan
triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of multiple data collection procedures .  Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik  dan  triangulasi waktu.

## Triangulasi Sumber
Triangulasi  sumber  untuk  menguji  kredibilitas  data  yang  dilakukan  dengan  mengecek data yang telah diperoleh melalui kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan  (TPK),  pihak  kecamatan  dan  masyarakat  sekitar.  Data  yang  telah  dianalisis  akan menghasilkan  suatu  kesimpulan  mengenai  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016.

## Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan observasi dan dokumentasi.

## Triangulasi Waktu
Waktu  juga  sering  mempengaruhi  kredibilitas  data.  Data  yang  dikumpulkan  dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan  memberikan  data  yang  lebih  valid  sehingga  lebih  kredibel.  Untuk  pengujian  kredibilitas data akan dicek dengan wawancara atau observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain  (Bogdan  &  Biklen dalam Moleong, 2012). Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah atau proses sebagai berikut:

## Reduksi Data (Data Reduction).
Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009). Reduksi data dalam penelitian
ini  yaitu  data  yang  telah  diperoleh  di  lapangan  mengenai  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  tahun  2016  di  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  Kecamatan  Bumiayu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolalaan  dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Adisana dan Desa Bumiayu.
Penyajian Data ( Display Data )
Setelah  data direduksi  kemudian tahap selanjutnya  adalah  display  data  atau  penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan  antar  kategori, flowchart dan  sejenisnya  (Sugiyono,  2016).  Dalam  hal  ini  Miles  dan Huberman menyatakan “ the most frequent form of display data for qualitative trsearch data in the past  has  been  narrative  text ”.  Yang  paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan  memudahkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya berdasarkan  apa  yang  telah  difahami  tersebut  (Sugiyono,  2016).  Penyajian  data  dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih mempermudah peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.  Dengan  demikian  dapat  terlihat  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 di Desa Adisana dan Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu.
Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing Verification).
Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data  dapat  disimpulkan  dan  peneliti  masih  berpeluang  untuk  menerima  masukan  (Iskandar, 2009).  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya  (Sugiyono,  2016).  Kesimpulan  data  dapat  menjawab  rumusan  masalah  yang dirumuskan  sejak  awal  dan  kesimpulan  tersebut  berupa  deskripsi  atau  gambaran  mengenai objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Wilayah Penelitian
Kondisi  fisik  dasar  suatu  wilayah  mempunyai  peran  yang  penting,  karena  dapat mengetahui  faktor-faktor  alami  untuk  mengetahui  keadaan  dan  potensi  yang  ada  di  suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di  kawasan  berfungsi sebagai  wahana  atau  penampung  aktivitas  penduduk,  sebagai  suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.
Kecamatan Bumiayu terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten Brebes yang berjarak sekitar 58 KM. Penggunaan lahan di Kecamatan Bumiayu sebagian besar berupa lahan kering. Luas wilayah keseluruhan Kecamatan Bumiayu kurang lebih 7.369,11 Ha. Yang terbagi dalam 15 (lima belas) desa.
Desa  Adisana  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Bumiayu.  Desa Adisana  terletak  di  ujung  timur  dari  Kecamatan  Bumiayu,  jarak  pemerintahan  desa  dengan pemerintahan kecamatan  sekitar 5 KM. Dengan total luas wilayah 596.37 Ha. Yang terdiri dari 292,16  Ha  lahan  sawah  dan  304,21  Ha  lahan  bukan  sawah.  Desa  Adisana  terbagi  dalam  12 dukuh/dusun 6 RW dan 45 RT. Mayoritas penduduk Desa Adisana adalah bekerja sebagai buruh tani.
Desa Bumiayu terletak di tengah-tengah dari Kecamatan Bumiayu, jarak pemerintahan desa dengan pemerintahan kecamatan  sekitar 1 KM. Dengan total luas wilayah 553,11 Ha. Yang terdiri  dari  135,22  Ha  lahan  sawah  dan  417,89  Ha  lahan  bukan  sawah.  Desa  Bumiayu  terbagi dalam  10  dukuh/dusun,  8  RW  dan  52  RT.  Mayoritas  penduduk  Desa  Bumiayu  adalah  bekerja sebagai  buruh  tani.  Jumlah  persebaran  penduduk  di  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Adisana dan Desa Bumiayu Berdasarkan Jenis Kelamin
No Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Total (Jiwa) Laki-laki Perempuan 1 Adisana 3.562 3.589 7.151 2 Bumiayu 6.094 6.140 12.234
Sumber : Kecamatan Bumiayu dalam Angka Tahun 2016 (diolah)
Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada  di  lingkungannya.  Di  samping  itu  peran  dunia  usaha  dalam pembangunan  perdesaan juga sangat  dibutuhkan  sehingga  terjadi  sinergi  yang  optimal  antara  pemerintah,  masyarakat  dan dunia  usaha.  Sedangkan  peran  pemerintah  dalam  pembangunan  perdesaan  adalah  untuk mendukung  terwujudnya  situasi  kondisi  wilayah  yang  kondusif  dan  memfasilitasi  seluruh program pembangunan yang sasarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan  dan  pengelolaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  pada  Kecamatan  Bumiayu  terutama  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu.

## Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa Adisana dan Desa Bumiayu Tahun 2016
Transparansi  merupakan  suatu  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat untuk  mengetahui  dan  mendapat  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  desa. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakah suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkenaan  dengan  keuangan  yang  bersumber  dari  pemerintah  untuk  pembangunan  desa.  Hal tersebut  juga  telah  tercantum  dalam  Permendagri  No.113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.004 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa  yang  menjelaskan  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  harus  dikelola  secara transparan.  Dalam penelitian  ini,  peneliti menggunakan  beberapa  indikator  untuk mengetahui transparansi pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam pengelolaan APBDes,  yaitu:

## Pemerintah Desa Mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa
Musyawarah  dusun  serta  musyawarah  desa  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  kepada  masyarakatnya  seperti  yang  dijelaskan  dalam Pdsmrtdermendagri No.114 Tahun 2014  Pasal 20 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Yang merupakan  bentuk  transparan dan  juga  untuk  menentukan  gagasan-gagasan  atau  ide-ide  dari masyarakat  tentang  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  desanya.  Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, Desa Adisana dan Desa Bumiayu masih belum sesuai dengan prosedur yang ada, karena Desa Adisana dan Desa Bumiayu belum melaksanakan musyawarah  di  tingkat  dusun.  hanya  melaksanakan  di  tingkat  desa  saja  atau  hanya melaksanakan  musrenbangdes.  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu yaitu :
“Tidak terlaksananya musyawarah dibawah seperti musdus (musyawarah dusun), hanya melaksanakan  musyawarah  desa  saja.  Padahal  musdus  itu  merupakan  suatu  hal  yang penting untuk memperoleh hal-hal yang akan direncanakan untuk satu tahun ke depan. Jadi  pembangunan  yang  dilaksanakan  didesa  hanya  sebatas  ide-ide  dari  yang berkepentingan saja.”
Prosedur dalam pelaksanaan penyusunan APBDes telah dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Permendagri  No.113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  No.004  Tahun 2015  tentang  Keuangan  Desa.  Musdus  merupakan  proses  awal  untuk  memperoleh  ide-ide
masyarakat desa dari masing-masing dusun. Ide-ide tersebut merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat  baik  berupa  pembangunan  desa  maupun  pemberdayaan  bagi  masyarakat  itu sendiri. Jika musdes tidak dilaksanakan maka ide-ide dari masyarakat tidak akan tersampaikan, karena  dalam  musyawarah  desa  yang  mengikuti  hanya  perwakilan  dari  beberapa  masyarakat saja  seperti,  ketua  RW,  ketua  RT  dan  tokoh  masyarakat  lainnya.  Sedangkan  di  dalam  musdus disitu  dikumpulkan  masyarakat  baik  antar  RT,  RW  maupun  dusun  untuk  merundingkan kebutuhan bagi pembangunan ditempat mereka.

## Pemerintah Desa Melibatkan BPD dan Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBDes
Perencanaan  program  dan  kegiatan  desa  disusun  melalui  forum  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Proses  penyusunan  APBDes  dikatakan transparan harus melibatkan unsur BPD dan tokoh masyarakat. Desa Adisana dan Desa Bumiayu dalam  proses  pelaksanaan  musrenbangdes  atau  musdes  sudah  cukup  baik  karena  sudah melibatkan unsur BPD dan unsur masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti  dengan  pihak  BPD  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  yang  menyatakan  bahwa  mereka dilibatkan langsung dalam proses penyusunan APBDes.
Mekanisme  perencanaan  APBDes  secara  kronologis  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut: (1)  Kepala  desa  selaku  penanggungjawab  APBDes  mengadakan  musyawarah  desa  untuk membahas  penggunaan  APBDes;  (2)  Musyawarah  desa  dihadiri  oleh  unsur  pemerintah  desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  lembaga  kemasyarakatan  desa,  dan  tokoh  masyarakat desa;  (3)  Tim  Pelaksana  Kegiatan  Desa  atau  Tim  Pelaksana  Desa  menyampaikan  rancangan penggunaan APBDes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan APBDes didasarkan pada skala prioritas berdasarkan hasil musrenbangdes tahun sebelumnya; (4)  Rancangan  penggunaan  APBDes  disepakati  dalam  musyawarah  desa,  dituangkan  dalam Rencana penggunaan APBDes.
Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai prinsip transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes Desa Adisana dan Desa Bumiayu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dokumen berupa daftar  hadir  peserta  dalam  musyawarah  desa  atau  musyawarah  rencana  pembangunan  desa, yaitu :
Tabel 2. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Adisana dalam Forum Musdes
No. Unsur yang Diundang Jumlah Undangan Jumlah Hadir % 1 Kepala Desa 1 1 100 2 Badan Permusyawaratan Desa 5 5 100 3 Perangkat Desa 10 10 100
4 Tokoh Masyarakat 70 55 79 5 Kepala Dusun 3 3 100 Total 89 74 83 Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Adisana (diolah) Tabel 3. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bumiayu dalam Forum Musdes No. Unsur yang Diundang Jumlah Undangan Jumlah Hadir % 1 Kepala Desa 1 1 100 2 Badan Permusyawaratan Desa 5 5 100 3 Perangkat Desa 11 11 100 4 Tokoh Masyarakat 65 55 85 5 Kepala Dusun 3 3 100 Total 85 75 88
Sumber : Laporan hasil Musrenbangdes Desa Bumiayu (diolah)
Dari  data  tersebut  tingkat  partisipasi  (kehadiran)  masyarakat  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu  dalam  pengambilan  keputusan  masih  relatif  tinggi  yaitu  di  atas  80%.  Hal  ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat  yang  datang  hanya  sekedar  memenuhi  undangan  untuk  hadir  dalam  forum musyawarah  desa.  Namun  demikian  kehadiran  tersebut  dapat  mendukung  tugas  pemerintah dalam  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta mengembangkan  program-program  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Pemerintah  desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  sudah  cukup  baik  dalam melaksanakan musyawarah desa, karena sudah melibatkan BPD dan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi  dalam  proses  penyusunan  APBDes.  Meskipun  ada  beberapa  tokoh  masyarakat yang  tidak  bisa  hadir/tidak  memenuhi  undangan  di  dalam  forum  musyawarah  desa.  Namun demikian  kehadiran  masyarakat  tersebut  dapat  mendukung  tugas  pemerintah  dalam mengetahui  kebutuhan  masyarakatnya,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.
Dengan  hal  tersebut  pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  telah  menerapkan unsur transparansi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Proses pelibatan atau partisipasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat  akan  merasa  lebih  memiliki  pembangunan  dan  menganggap  pemerintah  desa mementingkan  kepentingan  masyarakat  bersama.  Dengan  demikian  secara  bertahap  akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

## Pemerintah  Desa  Memberikan  Informasi  tentang  Penggunaan  APBDes  dan  Setiap Kegiatan Pembangunan
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  pembiayaannya  bersumber  dari  APBDes sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Guna  mendukung  keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Informasi  tentang  penggunaan  APBDes  dalam  setiap  pembangunan  merupakan  suatu bentuk  transparansi  bagi  masyarakat  agar  mengetahui  penggunaan  APBDes.  Pemerintah  Desa Adisana  dan  Desa  Bumiayu  sudah  cukup  baik  dalam  menyampaikan  segala  pemberitahuan tentang  penggunan  dana  APBDes  dalam  pembangunan  desa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil wawancara  peneliti  dengan  beberapa  masyarakat  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu,  yang mengatakan :
“Ya,  menurut  saya  transparansi  anggaran  betul-betul  diberlaksana  dengan  sebaik- baiknya, untuk misalnya fisik itu benar-benar sesuai dengan yang di RABnya itu tadi.” “Ya sangat transparan, dengan membuat papan pengumuman tentang penggunaan Dana Desa seperti pas pengaspalan di komplek sini. Itu ada papan pengumumannya.”
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti,  pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu  sudah  cukup  baik  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  sebagai  bukti bahwa  pemerintah  desa  transparan  dalam  hal  penggunaan  APBDes.  Dengan  papan  informasi tersebut  masyarakat  desa  dapat  mengetahui  dan  mengawasi  keuangan  desa  agar  tidak diselewengkan oleh pihak pemerintah desa. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dokumentasi berupa  baner  papan  informasi  yang  tertera  pada  kantor  balai  desa  masing-masing  yang menerangkan tentang kegunaan dana APBDes selama satu tahun.

## Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan
Sebagai bentuk transparansi pemerintah juga bisa melibatkan masyarakatnya untuk ikut serta  bergotong  royong  dalam  pembangunan  desa.  Dengan  melibatkan  masyarakat  maka masyarakat  akan  merasa  dianggap  oleh  pemerintah  desa  sehingga  masyarakat  akan  percaya kepada  kinerja  pemerintah  yang  memengang  amanat  dari  mereka.  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu telah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Adisana dan Desa Bumiayu, yang menyatakan :
“Partisipasi masyarakat sangat antusias dengan  adanya program tersebut, terbukti ada beberapa  nilai  rupiah  yang  dihasilkan dari  masyarakat  dan juga  tenaga  gotong  royong kerja  bakti  walaupun  hanya  sebatas  ngarug-ngarug  sebuah  talud.  Itu  bukti  bahwa masyarakat antusias terhadap kerja bakti atau swadaya masyarakat.”
“Setiap  ada  pembangunan  kami  selalu  ikut  terlibat.  Ya  kadang  hanya  swadaya  kasih makanan tapi kadang juga ikut bekerja bakti bersama-sama.”
Informasi-informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu  mempunyai  komitmen  bahwa  prinsip  gotong  royong  yang  kental  dengan  pedesaan tetap  ditanamkan.  Dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembangunan  maka  masyarakat akan  mempunayi  kepercayaan  yang  baik  kepada  pemerintah  desa  dan  juga  masyarakat  dapat memantau  pembangunan  yang  nyata dari pemerintah  desa  masing-masing.  Dalam  hal  ini  juga pemerintah  desa  harus  mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  agar  mereka  ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

## Akuntabilitas  atau  Pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) Desa Adisana dan Desa Bumiayu Tahun 2016
Akuntabilitas  sistem  pengelolaan  APBDes  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  World  Bank  dalam Mardiasmo  (2002)  mendefinisikan good  governance sebagai  suatu  penyelenggara  manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dan  investasi,  pencegahan  korupsi  baik  secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framwork bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pengelolaan APBDes sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan  di  desa,  sudah  seharusnya  memegang  teguh  prinsip-prinsip good  governance seperti partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
Tingkat  akuntabilitas  dalam  implementasi  pengelolaan  APBDes  dimulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Sebagaimana ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  No.004  Tahun  2015  tentang  Keuangan Desa,  menyebutkan  bahwa  secara  umum  pengelolaan  APBDes  di  Kabupaten  Brebes  harus berpedoman  pada  prinsip-prinsip  sebagai  berikut  :(1)  Sekretaris  desa  menyusun  dan menyampaikan  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  kepada  kepala  desa;  (2)  Seluruh kegiatan yang didanai APBDes direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama BPD dan masyarakat  yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi oleh bupati melalui camat; (3) Semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa  disertai  bukti  yang  lengkap  dan  sah;  (4)  Pengadaan  barang  dan  atau  jasa didesa  diatur  dengan  peraturan  bupati  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan    perundang- undangan; (5) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran
dan  terjadi  pada  peristiwa-peristiwa  tertentu  yang  mengharuskan  perubahan;  (6)  Bendahara desa  wajib  melaukan  pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta  tutup  buku  setiap akhir  bulan  secara  tertib.  Bendahara  juga  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui laporan  pertanggungjawaban;  (7)  Kepala  desa  menyampaikan  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan APBDes  kepada  bupati  berupa  laporan  semester  pertama  dan  laporan  semester  akhir;  (8) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Dari  ketentuan  tersebut  sudah  sangat  jelas  menyatakan  bahwa  pengelolaan  APBDes harus  dilaksanakan  secara  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabakan  hasilnya  kepada masyarakat  serta  disiplin  anggaran  dengan  memprioritaskan  kepentingan  masyarakat ketimbang  kepentingan  sendiri  kemudian  hasil  tersebut  dituangkan  pada  Peraturan  Desa (Perdes).  Ketentuan  tersebut  menunjukan  komitmen  dari  pengambil  keputusan  bahwa pengelolaan  APBDes  harus  memenuhi  kaidah good  governance yang  harus  dilaksanakan  oleh para Pelaku dan masyarakat.

## Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Perencanaan  APBDes  harus  direncanakan  secara  transparan  dalam  musyawarah  desa atau  musyawarah  rencana  pembangunan  desa  yang  dihadiri  oleh  unsur  BPD  dan  tokoh masyarakat.  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  dalam  perencanaan  sudah  cukup  baik  dengan melibatkan BPD dan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan. Dalam perencanaan APBDes juga pemerintah desa harus bisa menerima ide-ide  dari  masyarakat  dan  memprioritaskan  kepentingan  masyarakat  umum.  Hal  tersebut sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu, yang menyatakan :
“Kita  kalau  sudah  mengadakan  rapat  terus  dari  desa  itu  tetap  ada  usulan.  Usulan  itu berupa  formulir/draf  usulan  tak  serahkan  keforum,  terus  nanti  usulan-usulan  atau aspirasi  dari  masyarakat  itu  tertulis.  Jadi  itu  untuk  bukti  andaikan  masyarakatnya kurang  pas  kita  buka  lagi  jadi  seperti  itu.  Jadi  nanti  kalau  yang  sudah  terealisasi  ya  di inventarisir  kalau  yang  belum  ya  kita  buka  lagi  dokumen-dokumen  yang  dari masyarakat.  Lalu  kita  juga  ada  musdus  (musyawarah  dusun)  jadi  setiap  dusun  itu mengadakan musyawarah di tiap-tiap binaannya, setiap kadusnya itu ada.”
Hal  tersebut  menunjukkan  pemerintah  desa  mempunyai  komitmen  bahwa  segala perencanaan  APBDes  berdasarkan  kepentingan  masyarakat  yang  utama  dan  sebagai  wujud transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam perencanaan desa sekretaris desa menyusun suatu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun lalu yang nantinya disampaikan kepada kepala desa, kemudian oleh kepala desa akan disampaikan
kepada  BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama.  Di  samping  itu  secara  umum  mekanisme penentuan  arah  penggunaan  dana  yang  telah  direncanakan  agar  pemanfaatan  APBDes  dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan APBDes didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan  pada  kegiatan  yang  merupakan  kebutuhan  mendesak/prioritas  desa  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini  peran  aparat  pemerintah  desa  sangat  diperlukan,  karena bagaimanapun  juga  yang  paling  mengetahui  seluk  beluk  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.

## Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pelaksanaan  dan  penatausahaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  telah  tertera pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  No.004  Tahun  2015  tentang  Keuangan  Desa. Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  bersumber  dari  APBDes  sepenuhnya    dilaksanakan  oleh Tim  Pelaksana  Desa  atau  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Tim  Pelaksana  Kegiatan bertanggungjawab  terhadap  tindakan  pengeluaran  yang  menyebabkan  atas  beban  anggaran belanja  kegiatan  dengan  mempergunakan  buku  pembantu  kas  kegiatan  sebagai pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan  didesa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu yang menyatakan :
“Ya kami  selaku tim pelaksana kegiatan selalu menyertakan kwitansi setiap melakukan pembeian matrial-matrial untuk pembangunan sebagai buktinya.”
“Ya  setiap  pembelian  apa  saja  terutama  kepentingan  pelaksanaan  pembangunan  saya selalu memberikan bukti berupa nota pembelian kepada bendahara desa”
Tim  Pelaksana  Kegiatan  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  selalu  memberikan  bukti pembelian  ketika  mereka  melaksanakan  kegiatan  dengan  dana  yang  bersumber  dari  APBDes kepada  bendahara  desa  selaku  pemegang  keuangan  desa  dan  sekretaris  desa  selaku  pembuat laporan  pertanggungjawaban.  Dalam  hal  ini  Tim  Pelaksana  Kegiatan  belum  membuat  buku pembantu  kas  kegiatan  karena  semua  pencatatan  dilimpahkan  ke  bendahara  dan  sekretaris desa.  Dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  desa  selalu  menyertakan  papan  informasi kegiatan di setiap tempat kegiatan pembangunan. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  agar  mereka  mengetahui  berapa dana  yang  dihabiskan  untuk  setiap  pembangunan.  Selain  itu  pemerintah  desa  juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDes Tahun 2016 pada papan informasi berupa banner di kantor balai desa masing-masing.
Bendahara  desa  melakukan  penatausahaan  terhadap  keuangan  desa,  serta  bendahara wajib melakukan pencatatan  setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu juga bendahara wajib mempertanggungjawabkannya kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban.
Dalam  hal  penatausahaan  terhadap  keuangan  desa,  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu sudah cukup baik, yaitu selalu melaporkan secara rutin laporan penggunaan keuangan desa. Hal tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa Bumiayu yang menyatakan bahwa :
“Ya  saya  selalu  melaporkan  penggunaan  keuangan  APBDes  kepada  kepala  desa  secara rutin”
“Ya  saya  sudah  melakukan  penatausahaan  keuangan  desa  dan  melaporkan  kepada kepala desa sesuai dengan peraturan yang ada.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  bendahara desa sudah  menjalankan  tugasanya dengan  baik,  walaupun  sering  mengalami keterlambatan dalam pelaporan.  Hal  ini  merupakan proses  dari  perubahan  penyusunan  anggaran  seiring  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang tentang desa dan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pihak Kecamatan  Bumiayu  juga  selalu  membantu  para  aparat  desa  dalam  hal  pengelolaan  APBDes. Diantaranya  membuat  pelatihan  bagi  perangkat  desa  tentang  pengelolaan  APBDes  serta pertanggungjawabannya.
Pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  dalam  melaksanakan  pelaksanaan  dan penatausahaan APBDes sebenarnya sudah cukup baik, tinggal pemahaman lebih tentang proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena perangkat Desa Adisana dan Desa Bumiayu  sedang  berproses  menuju  pengelolaan  yang  lebih  baik  lagi  dan  meningkatkan transparansi  kepada  masyarakat.  Pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  juga  terus berproses  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  baik  dalam  Musyawarah  Desa  atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maupun keterlibatan dalam kegiatan pembangunan.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas publik merupakan kewajiban  pihak pemegang amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Dalam  konteks  organisasi  pemerintah,  akuntabilitas  publik adalah  pemberian  informasi  dan disclosure atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  laporan  pertanggungjawaban.  Pemerintah, baik  pusat  maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  publik.  Apabila  hal  ini  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  tingkat  partisipasi
masyarakat  desa  melalui  implementasi  APBDes  di  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu,  maka prinsip  akuntabilitas  tersebut  secara  bertahap  sudah  mulai  diterapkan  walaupun  belum sempurna, namun sudah menunjukan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.
Dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak,  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  kepala  desa  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan.  Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Kendala dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban APBDes  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  adalah  kualitas  dari  sumber  daya  aparat  desa  yang masih  lemah  atau  kurang  pemahaman  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban sehingga  selalu  mengalami  keterlambatan  dalam  pelaporan  pertanggungjawaban.  Sedangkan untuk  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pengalokasian  dana  APBDes  sudah  cukup  baik karena  pemerintah    Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  sudah  melaporkan  sesuai  dengan ketentuan  dalam  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  tabel  4  rangkuman penggunaan dana APBDes tahun 2016 Desa Adisana dan Desa Bumiayu berikut ini :

## Tabel 4. Laporan Realisasi APBDes Desa Adisana
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Keterangan Pendapatan Rp 1.255.629.000 Rp 1.255.629.000 Pendapatan Asli Desa Hasil Aset Desa (Tanah Kas Desa) Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 PAD Pendapatan Transfer Dana Desa (DD) Rp 719.097.000 Rp 719.097.000 DD Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota Rp 22.568.000 Rp 22.568.000 BHP Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 503.964.000 Rp 503.964.000 ADD Total Pendapatan Rp 1.255.629.000 Rp 1.255.629.000
Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Bumiayu (diolah)
Tabel di atas menjelaskan tentang Laporan Realisasi APBDes dari Desa Adisana. Dalam penggalokasian dana APBDes Desa Adisana terbagi dalam dua plot yaitu Pendapatan Asli Desa dari  hasil  aset  desa  berupa  tanah  dan  kas  desa  sebesar  Rp10.000.000,  Pendapatan  Transfer berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp719.097.000, kemudian ada Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp22.568.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp503.964.000. Dari masing-masing plot tersebut  Pemerintah  desa  Adisana  telah  mempertanggungjawabkan  dan  melaporkan  kepada bupati dengan baik dan benar melalui Camat Bumiayu.
Desa Bumiayu juga sudah cukup baik dalam melaporkan pertanggungjawaban APBDes tahun 2016, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5. Laporan Realisasi pertanggungjawaban APBDes Desa Bumiayu tahun 2016 berikut ini :
Tabel 5. Laporan Realisasi APBDes Desa Bumiayu Tahun 2016 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Keterangan Pendapatan Rp 1.478.604.000 Rp 1.478.604.000 Pendapatan Transfer Dana Desa (DD) Rp 813.969.000 Rp 813.969.000 DD Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota Rp 50.934.000 Rp 50.934.000 BHP Alokasi Dana Desa Rp 605.701.000 Rp 605.701.000 ADD Bantuan Keuangan Dari APBN Bantuan Keuangan Provinsi APBD Provinsi Rp 5.000.000 Rp 50.000.000 APBD PROVINSI Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (KAMA NARKOBA) Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 APBD Jumlah Total Pendapatan Rp 1.478.604.000 Rp 1.478.604.000
Sumber : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Desa Bumiayu 2016
Tabel tersebut menjelaskan tentang Laporan Realisasi APBDes dari Desa Bumiayu. Desa Bumiayu  memperoleh  pendapatan  lebih  besar  dari  Desa  Adisana  yaitu  dengan  total Rp1.478.604.000.  Dalam  penggalokasian  dana  APBDes  Desa  Bumiayu  terbagi  dalam  dua  plot yaitu Pendapatan Transfer berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp813.969.000, kemudian ada Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp50.934.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp605.701.000, dan Bantuan Keuangan dari APBN berupa, Bantuan Keuangan Provinsi APBD Provinsi sebesar Rp50.000.000., dan bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (KAMA Narkoba) sebesar Rp3.000.000,. Dari  masing-masing  plot  tersebut  Pemerintah  desa  Bumiayu  telah  mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada bupati dengan baik dan benar.
Dari laporan tersebut dapat dilihat penggunaan anggaran di Desa Bumiayu sudah dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  pengalokasian  yang  tercantum  dalam perundang-undangan  baik  secara  fisik  maupun  administratif.  Sedangkan  secara  administrasi masih  perlu  adanya  perbaikan  dan  pembenahan  untuk  kesempurnaan  penerapan  prinsip akuntabilitas.  Dengan  dilakukannya  prinsip  akuntabilitas  secara  bertahap  akhirnya  akan mendukung  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  pada
akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara efektif akan mendukung keberhasilan  pembangunan  desanya.  Hal  ini  didukung  penerapan  di  lapangan  yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban APBDes tahun 2016 Desa Bumiayu dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dirangkum  bahwa  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  terhadap  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban APBDes  tahun  2016  sudah  berdasarkan  pada  prinsip  transparan/terbuka  maupun  prinsip akuntabel/pertanggungjawaban,  walaupun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada.  Dengan  demikian  perlu  dilakukan  penyempurnaan  secara  berkelanjutan  dengan  tetap menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  serta  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  yang belaku. Terutama dalam hal masalah musyawarah dusun (musdus) karena musdus merupakan hal yang penting untuk mendapatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan bagi desanya.

## SIMPULAN

## Kesimpulan
Hasil analisis penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  pada Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  tahun  2016,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :(1) Tahap  perencanaan  APBDes  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  tahun  2016  telah  menerapkan prinsip  partisipasi  dan  transparansi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kehadiran  masyarakat  yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa, walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak bisa hadir. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan  masyarakat  yang  hadir  untuk  berjalannya  pembangunan  di  desa  terkait.  Namun pemerintah desa belum melaksanakan musyawarah ditingkat dusun yang merupakan tahapan dalam  memperoleh  kebutuhan-kebutuhan  dari  masyarakat  dalam  pembangunan  desanya;  (2) Dalam  bentuk  transparansi  pemerintah  desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  sudah  cukup  baik, karena  pemerintah  desa  selalu  memberikan  papan  informasi  dalam  setiap  kegiatan pembangunan  dan  juga  menginformasikan  dalam  musyawarah  rencana  pembangunan  desa (musrenbangdes);  (3)  Pelaksanaan  dan  penatausahaan  program  APBDes  di  Desa  Adisana  dan Desa  Bumiayu  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  partisipatif,  responsif,  transparan.  Walaupun penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  ini  masih  sebatas  pertanggungjawaban  fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya sempurna dan mengalami keterlambatan karena  kualitas  dari  sumber  daya  aparat  desa.  Hal  ini  pemerintah  desa  terus  berusaha
memperbaiki  administrasi  masing-masing  desa;  (4)  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban APBDes  baik  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  cukup  baik,  namun  dalam  hal pertanggungjawaban  administrasi  keuangan  kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola  dari APBDes  merupakan  kendala  utama,  dalam  hal  pelaporan  pertanggungjawaban  sering mengalami  keterlambatan  dalam  penyampaian  kepada  pihak  kecamatan,  sehingga  masih memerlukan  pendampingan  dari  aparat  pemerintah  kecamatan  guna  penyesuaian  perubahan aturan  setiap  tahun;  (5)  Program  APBDes  merupakan  konsep  ideal  Pemerintah  Kabupaten Brebes  terutama  Pemerintah  Desa  Adisana  dan  Desa  Bumiayu  dalam  rangka  melaksanakan Pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa,  ternyata  mendapat  respon/tanggapan  positif  dari masyarakat  yang  sangat  diharapkan  keberlanjutannya  guna  peningkatan  pembangunan desanya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  penelitian  diatas,  peneliti  memberikan  saran-saran sebagai  berikut:  (1)  Bagi  Pemerintah  Desa,  diharapkan  pemerintah  desa  dapat  meningkatkan lagi  kinerja  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Terutama  dalam  hal transparansi  atau  keterbukaan  informasi  mengenai  penggunaan  dana  APBDes  dalam  bentuk musyawarah  dusun  agar  dilaksanakan,  hal  ini  akan  membuat  masyarakat  menjadi  percaya kepada pemerintah desa selaku pemangku amanat dari masyarakat. Pemerintah Desa Adisana dan Desa Bumiayu juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari sumberdaya aparat desa agar  tidak  mengalami  lagi  keterlambatan  dalam  hal  pelaporan  pertanggungjawaban  realisasi APBDes.  Pemerintah  desa  juga  harus  lebih  memperhatikan  lagi  mengenai  pembagian  dana antara Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) agar sesuai dengan Post-post yang telah ditentukan dalam UU No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan desa. (2) Bagi Pendamping Desa, peneliti berharap untuk pendamping desa di Desa Adisana dan Desa  Bumiayu  lebih  aktif  lagi  dalam  memberikan  pendampingan  dan  memberikan  panduan dalam pengelolaan APBDes agar bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini agar desa bisa mendapatkan  dana  yang  lebih  lagi  dan  terhindar  dari  sanksi  oleh  pemerintah  pusat.(3)  Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah desa sebagai lokasi penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih lagi dari penelitian ini, dan juga penelitian ini belum menggunakan aplikasi sebagai penunjang  hasil  wawancara  jadi  diharapkan  untuk  penelitian  berikutnya  dapat  menggunakan aplikasi  yang  dapat  mempermudah  penelitian  berikutnya  bisa  menggunakan  aplikasi NVIVO atau aplikasi yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Indra. Bastian 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia .. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: GP Press.
Kabupaten Brebes. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 004 tahun 2015 tentang Keuangan Desa . Brebes.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit Andi.
. 2010. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. . Bandung: PT Remaja  Rosdakarya.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Jakarta.
.  2014. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun    2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
.    2014. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  114  Tahun    2014  Tentang Pedoman Pembangunan Desa . Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
.  2015. Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa . Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2015  tentang Kode  dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan . Jakarta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta
. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta.