## Due Process of Law
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a0
Penerbitan Peraturan Pemerintah Penggan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menuai banyak kontroversi, salah  satu  diantaranya  adalah  yang  menyangkut  peniadaan  proses  pengadilan dalam pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Proses peradilan  menjadi  elemen  pen ng  dalam  negara  hukum,  karena  adanya  proses tersebut merupakan buk  penghormatan negara terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  merupakan  salah  satu  hak  kunci  ( key right ) dalam HAM, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikma hak  dan  kebebasan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  hukum.  Meskipun  demikian, kebebasan  tersebut  bukan  merupakan  hak  yang  absolut,  ar nya  kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang.  Hal  ini  bukan  saja  merupakan  cerminan,  melainkan  prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepen ngan  untuk  melindungi  keamanan  nasional  atau  keselamatan  publik ( na onal security or public safety ), keter ban umum ( public order ), perlindungan kesehatan  dan  moralitas  publik (public  health  or  morals ),  dan  perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.
Kebebasan berserikat dan berkumpul ( freedom of assembly and associa on ) adalah hak dan kebebasan yang menjadi target Perppu Ormas. Kebebasan tersebut bukan saja akan dibatasi, tapi juga dibubarkan organisasinya, tempat kebebasan tersebut  dijalankan  dan  dinikma .  Pembatasan  kebebasan  berserikat  dan berkumpul dan juga pembubaran organisasinya mensyaratkan adanya pengadilan yang mandiri dan imparsial. Dengan perkataan lain harus dilakukan dengan proses yang adil atau due process of law .
Sebagai  negara  yang  menjunjung  nggi  supremasi  hukum  (negara  hukum), eksistensi perppu harus diletakkan pula dalam bingkai Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, antara prosedur pembentukan dan substansi hukum begitu  juga  penegakan  hukum,  semuanya  harus  didasarkan  kepada  asas  dan prinsip-prinsip hukum. Prosedur pembentukan dan subtansi hukum harus tunduk kepada  apa  yang  disebut  dengan substan ve  due  process  of  law .  Sedangkan bagaimana hukum itu dijalankan atau ditegakkan harus tunduk kepada apa yang dikenal dengan procedural due process of law. Perppu Ormas mengabaikan due process of law khususnya procedural due process of law . Due process of law bukan konsepsi teknis yang hanya menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil ( just and fair treatment )

## Editorial
yang  memberikan  tempat  dan  kesempatan  kepada  mereka  yang  hak  dan kebebasannya terancam untuk membela hak-haknya.
Konsep due process of law berasal dari English Common Law yang mendalilkan bahwa seseorang  dak boleh dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasan- nya, dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak- hak  mereka  yang  dijamin  oleh  kons tusi. Magna  Charta ,  kesepakatan  yang ditandatangani pada tahun 1215 antara Raja John dan rakyat kelas atas yang marah ( enraged  upper  classes )  antara  lain  menjelaskan  penger an due  process  of  law sebagai berikut: “ No free man shall be seized, or imprisoned ….except by the lawful judgement  of  his  peers,  or  by  the  law  of  the  land .”  Frasa ‘the  law  of  the  land’ kemudian ditransformasikan menjadi frasa ‘due process of law’ . Berbeda dengan Inggris  yang  mengembangkan  konsep due  process  of  law melalui  kebiasaan,  di Amerika Serikat konsep ini dikembangkan lewat penetapan dalam hukum tertulis khususnya Kons tusi Amerika Serikat.
Due  process  of  law adalah  suatu  jaminan  kons tusional  yang  memas kan adanya  proses  hukum  yang fair (adil)  yang  memberikan  kesempatan  kepada seseorang  untuk  mengetahui  proses  tersebut  dan  memiliki  kesempatan  untuk didengar  keterangannya  mengapa  hak  hidup,  kebebasan  dan  harta  miliknya dirampas  atau  dihilangkan.  Ia  adalah  jaminan  kons tusional  yang  menegaskan bahwa  hukum  dak  akan  ditegakkan  secara  dak  rasional,  sewenang-wenang ( arbitrary ), atau tanpa kepas an ( capricous ). Due process of law adalah prinsip yang mendalilkan bahwa pemerintah harus menghorma  hukum, menghorma  hak-hak rakyat  sebagaimana  termaktub  di  dalam  kons tusi,  dan  melindungi  rakyat  dari kesewenang-wenangan. Due process of law diyakini memiliki basis ﬁlosoﬁs yang menyambung  kepada  hukum  alam  ( natural  law )  yang  mendalilkan  bahwa due process  of  law dak  lain  adalah  keadilan  yang  melekat  secara  alamiah  kepada manusia dalam mempertahankan hak dan kebebasannya ( natural jus ce ). Di Amerika Serikat, Due Process Clause Amandemen ke-14 yang dira ﬁkasi pada tahun 1868 menyatakan: “ Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law .” Kata ' due' dalam hukum Amerika Serikat dimaknai  dan  dipahami  sebagai reasonable (masuk  akal), just (adil),  dan proper (patut). Kewenangan untuk menentukan adanya proses yang reasonable, just, dan proper terletak pada pengadilan ( The power to decide as to the reasonability of the same is vested in the courts ).
Dalam implementasinya, due process dak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari HAM. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa due process of law adalah HAM itu sendiri. Dalam konteks ini, due process of law mensyaratkan bukan hanya adanya due  process dalam  penger an  terpenuhinya  hak-hak  prosedural  dasar ( basic procedural rights ), tapi juga terlindunginya hak-hak substan f dasar ( basic
ii
Editorial
substan ve  rights ).  Hak  substan f  adalah  hak-hak  umum  yang  dimiliki  oleh seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  atau  untuk  memiliki  sesuatu,  meskipun pemerintah  berkeinginan  yang  sebaliknya,  misalnya,  kebebasan  untuk  berbicara dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Hak prosedural adalah hak yang dimiliki  seseorang  untuk  memperoleh  layanan  dari  pemerintah  secara  adil. Meskipun pemerintah dengan alasan tertentu dapat mengurangi atau membatasi hak substan f yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut harus dilakukan dengan alasan  yang  dibenarkan  dan  dengan  cara  yang  adil.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa due process of law adalah bagian integral dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak subtan f seper  hak untuk berserikat dan berkumpul.
Memperha kan esensi dan substansi prinsip due process of law , seja nya ia bukan formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari peradilan  tersebut  yaitu  harus  dilakukan  secara reasonable,  just, dan proper . Dengan  demikian,  adanya  pengadilan  dak  dengan  sendirinya  merupakan due process  of  law ,  apabila  dak  dilakukan  dengan reasonable,  just, dan proper . Misalnya, pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dilakukan oleh Perppu Ormas. Proses seper  ini jelas merupakan proses yang undue ( dak patut), karena kerugian sudah terjadi ( the damage has been done ) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita.
Secara  historis  dan  ﬁlosoﬁs  dak  diragukan  lagi, due  process  of  law adalah bagian  dan  cerminan  adanya  perlindungan  HAM.  Esensi  HAM  adalah  memanu- siakan  manusia.  Secara  demikian,  maka due  process  of  law adalah  proses  yang harus menjamin dan memas kan seorang individu dihorma  dan dilindungi hak- haknya. Oleh karena itu due process of  law akan berisi elemen-elemen rasionalitas, legalitas,  kemanusiaan,  kepatutan,  dan  kelayakan.  Negara,  dalam  hal  ini pemerintah, adalah yang bertanggung jawab untuk terpenuhinya elemen-elemen tersebut dalam suatu proses hukum.
Memperha kan  bagaimana  esensi  dari  konsep due  process  of  law ,  maka substansi Perppu Ormas bukan saja mengingkari, tapi juga melawan prinsip due process  of  law ,  karena  secara  sengaja  menghilangkan  proses  tersebut  dalam membubarkan  suatu  organisasi.  Tawaran  dari  pemerintah  kepada  pihak  yang merasa  jadi  korban  perppu  untuk  melakukan  pembelaan  di  pengadilan  atas keputusan pemerintah tersebut, alih-alih merupakan due process of law ,  dak lain adalah undue process of law .
Pengabaian proses pengadilan dalam pembubaran ormas sebagaimana yang dilakukan oleh Perppu Ormas merupakan sinyal yang kuat bahwa pemerintah telah melipat prinsip negara hukum dan menggan nya dengan negara kekuasaan. Dalam negara  kekuasaan,  hukum  berfungsi  dak  lebih  hanya  sebagai  asesoris,  bukan
iii

## Editorial
sebagai  fondasi  bernegara.  Indikator  utama  dari  negara  kekuasaan  antara  lain adalah negara memonopoli tafsir kebenaran. Kebenaran menjadi iden k dengan keinginan penguasa, bukan apa kata hukum. Ke ka penguasa merasa bahwa hukum hanya  sebagai  hambatan,  alih-alih  tetap  kukuh  untuk  menaa nya,  hukum  pun segera disingkirkan dan kemudian hadirlah hukum yang berwajah penguasa, jauh dari aspirasi rakyat.
Jurnal Padjadjaran edisi kali ini berusaha memotret isu dikeluarkannya Perpu Ormas  dengan  mengumpulkan  beberapa  ar kel  yang  membahas  hal  tersebut, meski  juga  terdapat  beragam  isu  lainnya.  Prof.  Bagir  Manan  membuka  wacana dengan membahas mengenai Perpu dalam perspek f ajaran kons tusi dan prinsip negara hukum. Victor Immanuel Nalle mengkri si penerapan asas contrarious actus dalam  Perpu  Ormas  dari  perspek f  hukum  administrasi  negara  dan  hak  asasi manusia. Rahayu Prase aningsih mengupas mengenai kekuasaan presiden dalam membuat  peraturan  perundang-undangan  menurut  UUD  1945  yang  juga menyinggung  eksistensi  Perpu  Ormas.  Berseberangan  dengan  ke ga  ar kel sebelumnya,  Dian  Kus  Pra wi  cenderung  sepakat  dengan  Perpu  Ormas  dan membahas  mengenai  implikasi  yuridis  dari  Perpu  tersebut.  Selain  itu  beberapa ar kel  dengan  tema  lain  adalah  dari  Sudjana  yang  membahas  mengenai peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembangunan hukum. Parikesit mengupas Indonesia dan World Trade Organiza on . Mirza Buana membahas  hak  masyarakat  adat  dalam  sumber  daya  alam.  Diajeng  Wulan Chris an  mengupas Erga Omnes untuk menghapus impunitas dalam kejahatan internasional.  Muh.  Risnain  membahas  rekonsepsi  model  pencegahan  dan pemberantasan illegal  ﬁshing di  Indonesia.  Terakhir,  I  Made  Suwitra  mengkaji mengenai  pendafataran  hak  atas  tanah  Pauman  sebagai  pemberian  Raja  untuk pelestarian warisan nilai budaya
Selain itu, rubrik book review dan khazanah turut menutup se ap edisi. Edisi kali ini  diisi  dengan  resensi  buku  oleh  Davina  Ok vana  atas  buku  berjudul Marine Protected  Areas  in  Interna onal    Law:  an  Ar ct  Perspec ve yang  disusun  oleh Ingvild Ulrikke Jakobsen. Kemudian rubrik Khazanah membahas pemikiran Bapak Hukum Adat, Cornelis van Vollenhoven. Selamat membaca!
Editorial iv