## PERANAN APBD SEBAGAI ALAT UKUR KEMANDARIAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN  KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

## Parikesit Penangsang, Pramita Studiviany, Adiati Trihastuti
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya parikesit_1@untag-sby.ac.id

## Abstract
The  Regional  Revenue  and Expenditure Budget (APBD)  is  the  annual  financial  plan  of  regional governments  in Indonesia  which  is  approved  by  the  Regional  People's  Representative  Council,  which  contains  income  plans  and expenditure plans during the working year. The development of the 2019 Mojokerto City Budget is good, experiencing an average increase starting from 2017 – 2019 in the Revenue budget of 6.64% and the Regional Budget of 3.97%. Expenditure Budget is 7.37%, Net Financing is 122.70% and SILPA is 208.22%, and Surplus is 13.16%. To measure the independence and financial capacity of the city of Mojokerto, there are several financial indicators used, namely 1) the Financial Effectiveness Ratio of the Autonomous Region is the Financial Effectiveness Ratio of the autonomous region, 2) Contribution of PAD to APBD, 3) Productivity/Contribution of Taxes and Levies to PAD, 4 ) PAD Growth Rate, 5) Regional Financial Independence Ratio, 6) Trend of Autonomous Regional Financial Independence 7) Fiscal Capacity  Map  for  2017-2019,  8)  Regional  Financial  Capability  and  9)  Assessing  Performance  of  Each  Type  of Tax/Retribution. From the results of the discussion, the prospect of Mojokerto City Regional Finance. Realization for PAD is very effective with the contribution of PAD to the APBD being moderate, apparently followed by PAD growth is also moderate, from this condition the regional financial capacity is in the "low" category, amounting to Rp. 254.77 billion below Rp. 300 billion. and the pattern of the relationship is “consultative”. In addition, the trend of low regional financial independence is indicated by the financial performance of the "prime" category of regional tax revenues, and "underdeveloped" regional retribution income.
Keywords: APBD, independence and financial ability

## Pendahuluan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Dalam  rangka  memberikan  gambaran  secara  komprehensif  atas  anggaran  daerah  pada tahun  2019,  diperlukan  suatu  deskripsi  ringkas  mengenai  APBD  2019  secara  agregatif  Kota Mojokerto. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal atau keuangan Kota  Mojokerto,  berdasarkan data  yang berasal  dari APBD TA  2019.  Penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif. Deskripsi APBD dilakukan dari aspek pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Dalam analisis ini juga digunakan data APBD 2017, 2018 dan 2019, untuk melihat perkembangan APBD dalam tiga tahun tersebut.
Tabel 1. APBD Pemerintah Kota Mojokerto
Sumber : Data Diolah
Perkembangan  APBD  2019  Kota  Mojokerto  bagus,  mengalami  kenaikan  rata-rata  mulai dari  tahun  2017 – 2019  pada  anggaran  Pendapatan  sebesar  6.64%  dari  APBD  sebesar  3.97%. Anggaran Belanja sebesar 7.37%, Pembiayaan netto sebesar 122.70% dan SILPA sebesar 208.22%, dan Surplus sebesar 13.16%. APBD merupakan tolok ukur dari rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.
Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah :
• UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
• UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
• Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  serta  Tata  Cara  Pengawasan,  Penyusunan,  dan Perhitungan APBD.

## Tinjauan Pustaka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  merupakan  rencana  kegiatan  Pemerintah  daerah  yang dituangkan dalam  bentuk angka  dan  batas  maksimal  untuk  periode  anggaran.  APBD  juga  diartikan  sebagai  rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP NO. 58 Tahun 2005). APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Anggaran Pendapatan , terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Bagian Dana Perimbangan.
c. Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Anggaran Belanja
3. Pembiayaan .
Fungsi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) : a)  Fungsi  otorisasi  b)  Fungsi perencanaan c) Fungsi pengawasan d) Fungsi alokasi e) Fungsi distribusi f) Fungsi stabilitasi

## Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 157 sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Indikator Keuangan Daerah
1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
a. Rasio Efektivitas Keuangan daerah otonom (EKD)
EKD  menunjukkan  kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Adapun nilai efektivitas, perbandingan diukur dengan criteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini :

## Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 thn 1996, Ghazali Syamni, 2009

## Kontribusi PAD terhad APBD
Kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD.
Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi, sebagai berikut.
a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan permerintahan-nya.
b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
c. Indikator  penting  keberhasilan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  salah  satunya adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD semakin mandiri daerah otonom yang bersangkutan.
Rumus :
Nilai kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

## Tabel 3. Intepretasi Kontribusi PAD Terhadap APBD
Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991, Ghazali Syamni, 2009
2. Produktivitas/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Produktivitas ad alah terdapatnya korelasi “terbalik” antara masukan dan keluaran. Artinya, suatu  “system  dapat  dikatakan produktif  apabila  masukan  yang  diproses  semakin  sedikit untuk menghasilkan ke luaran yang semakin besar.”
Perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, dengan Rumus :
Kategori tingkat produktifitas/kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD:
a. Rendah, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 0%-50%
b. Sedang, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 51% - 75%
c. Tinggi, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 76% - 100%
3. Laju Pertumbuhan
Laju Pertumbuhan untuk mengetahui perkembangan tingkat PAD, maka dapat dihitung laju pertumbuhan  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan keberhasilannya dalam usaha peningkatan PAD.
Rumus :
Dimana : PAD t = PAD pada tahun tertentu PAD (t-1) = PAD pada tahun sebelumnya

## 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (selanjutnya  disebut  “Rasio  KKD”)  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah,  yang  dapat  diformulasikan  (Halim, 2002:128) sebagai berikut.

## Rumus
Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.
• Pola Hubungan Pusat-Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut.
a. Pola hubungan instruktif,
b. Pola hubungan konsultatif,
c. Pola hubungan partisipatif,
d. Pola hubungan delegatif,
Pola  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  tingkat  kemandirian  dan  kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 4. Pola Hubungan, Tingkat KKD

## 5. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom
Kecenderungan  kemandirian  keuangan  daerah  otonom  penting  dinilai  untuk  mengetahui arah perkembangan dimensi keuangan ini.
Rumus :

## 6. Peta Kapasitas Fiskal Tahun 2017-2019
Pada  era  otonomi  daerah  ini  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah atau desentralisasi fiskal, yaitu menuntut  daerah  menjadi  mandiri  dalam  mengelola  keuangannya  dan  melakukan pembangunan. Kemandirian daerah tercermin dari kapasitas fiskal daerah.
Kapasitas fiskal daerah biasanya dibahas dalam penghitungan jumlah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal.
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.07/2020
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kapasitas  Fiskal  Daerah  adalah  kemampuan  keuangan masing-masing  daerah yang dicerminkan  melalui  pendapatan  daerah  dikurangi  dengan  pendapatan  yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta  kapasitas  fiskal  daerah  adalah  gambaran  kemampuan  keuangan  daerah  yang dikelompokan berdasarkan indek kapasitas fiscal daerah.
Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Timur dan Daerah Kabupaten/Kota dengan formula sebagai berikut:
Keterangan: KFD kabupaten kota-I = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten kota
Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung Kapasitas  Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota  dibagi  dengan  rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
Keterangan: IKFDi  = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah KFDi   = Kapasitas Fiskal Daerah n = Jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat)

## Tabel 5. Rentang Kategori KFD
Sumber : PMK RI No. 120/PMK.07/2020

## 7. Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya  pelaksanaan  otonomi  di daerah.  Untuk  itu,  analisis  terhadapnya  sangat  diperlukan guna  mengetahui  kemampuan  suatu  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  urusan pemerintahannya sendiri.
Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran pemda.
Catatan:
KKD = KemampuanKeuangan Daerah Pendapatan Umum = PAD + DBH + DAU Belanja Pegawai = Gaji Pokok + Tunjangan + Tambahan Penghasilan
Tabel 6. Kemampuan Keuangan Daerah
Sumber : Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

## 8. Menilai Kinerja Masing-masing Jenis Pajak/Retribusi
Komponen  yang  paling  dominan  mendukung  PAD  adalah  komponen  pajak  daerah  dan komponen retribusi daerah”. Kedua sumber penerimaan itu merupakan” Sumber Penerimaan yang Ideal”, artinya apapun bentuknya baik itu pajak atau retribusi pelayanan (yang termasuk non pajak) mempunyai fungsi: Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguler .
Jenis  penerimaan  negara  atau  daerah  yang  memenuhi  kedua  fungsi  tersebut  secara  utuh adalah  penerimaan  dari  jenis  pajak.  Sedangkan  untuk  rfetribusi  lebih  menonjolkan  fungsi anggarannya (Budgeter).
Selanjutnya untuk menilai Kinerja Penerimaan Daerah, ada 4 klasifikasi yaitu:
(1) Penerimaan  Prima, Jika  ratio  tambahan  (pertumbuhan)  jenis  pajak  atau  retribusi  daerah keduanya ≥ 1
(2) Penerimaan Potensial, jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah ≤ 1  dan  ratio  proporsi  atau  sumbangannya  terhadap  rata-rata  total  penerimaan  pajak  atau retribusi daerah ≥ 1
(3) Berkembang , jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah ≥ 1 dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah ≥ 1
(4) Terbelakang Jika  ratio Pertambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah dan  ratio proporsinya  atau  sumbangannya  terhadap  rata-rata  total  penerimaan  pajak  atau  retribusi daerah keduanya ≤ 1
Tabel 7. Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah
Keterangan:
1. Ratio  Proporsi  merupakan  perbandingan  antara  realisasi  suatu  ayat  pajak  atau  retribusi dengan Rerata pajak atau retribusi.
2. Ratio  Tambahan  (Pertambahan  pertumbuhan)  adalah  perbandingan  antara  pertumbuhan ayat pajak / retribusi dengan pertumbuhan total pajak / retribusi,
Dimana : Dimana: Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini (2003) Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahuhn lalu (2002)

## Metodologi
Metodologi adalah analisis teoritis sistematis dari metode yang diterapkan pada bidang studi. Ini terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip-prinsip yang terkait dengan cabang pengetahuan. Biasanya, ini mencakup konsep seperti paradigma, model teoritis, fase dan teknik kuantitatif atau kualitatif. Metodologi digunakan untuk melakukan analisis secara runtut untuk  penelitian  Peranan  APBD  sebagai  Alat  Ukur  Kemandirian  dan  Kemampuan  Keuangan kota mojokerto, dengan menggunakan data yang telah disusun oleh badan/instansi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto tahun 2017-2019.
Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan kota mojokerto dengan menggunakan dasar perhitungan kuantitatif sebagai berikut:

## Indikator Keuangan
1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
2. Kontribusi PAD terhad APBD
3. Produktivitas Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD blm ada
4. Laju Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)
6. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom
7. Peta Kapasitas Fiskal Daerah
8. Kemampuan Keuangan Daerah
9. Menilai Kinerja Masing-masing Jenis Pajak/Retribusi

## Rencana Kerja
Secara umum tahapan metode pengerjaan  Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan kota mojokerto, dilaksanakan sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Kerja

## Hasil Dan Pembahasan
Pada  tabel  8,  Rasio  Rrealisasi  terhadap  Anggaran  Pendapatan  (APBD)  Kota  Mojokerto mulai  tahun 2017  -  2019  sebesar  93.70% (2017),  98.20%  (2018), dan 94.00%  (2019)  mempunyai kecenderungan tidak mencapai target, akan tetapi sudah masuk kategori  efektif. Terutama pada Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  yang  meliputi Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah, Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah,  dan Penerimaan  lainnya  dan  Bagian Dana  Perimbangan,  yang meliputi Dana  Bagi  Hasil, Dana  Alokasi  Umum (DAU),  dan Dana  Alokasi  Khusus  masih dibawah 100%.
Pada  tabel  8  Rasio  Rrealisasi  terhadap  Anggaran  Belanja  (APBD)  Kota  Mojokerto  mulai tahun  2017  -  2019  sebesar  85.17%  (2017),  82.58%  (2018),  dan  77.69%  (2019)  mempunyai kecenderungan tidak mencapai target, akan tetapi sudah masuk kategori  cukup efektif.
Surplus terjadi bila jumlah  pendapatan  lebih  besar  daripada  jumlah  belanja. Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
Realisasi Surplus pada tahun 2017 sebesar 132.12%, dan tahun 2018 sebesar 106.32% lebih besar dari target dan tahun 2019 mencapai 21.98% lebih kecil dari dari target, kondisi tersebut karena terjadi penurunan pada pendapatan (APBD) pada tahun 2019 pada post Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian.
Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017 – 2019 Kota Mojokerto

## Sumber : RPJMD Kota Mojokerto
Pembiayaan  Daerah adalah  transaksi  keuangan  untuk  menutup  defisit  anggaran  atau  untuk memanfaatkan  surplus.  Defisit  atau  surplus  terjadi  apabila  ada  selisih  antara  anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada  tahun  anggaran  berikutnya.  Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan
Tabel 9.  Target dan Realisasi Belanja (APBD) Tahun 2017 – 2019 Kota Mojokerto
Sumber : RPJMD Kota Mojokerto
Tabel 10. Perhitungan Indikator Keuangan
Sumber : RPJMD Kota Mojokerto
Berdasarkan penjelasan APBD (Pendapatan dan  Belanja) kota Mojokerto dapat digunakan untuk mengukur tolok ukur kemandirian dan kemampuan keuangan kota mojokerto, hasilnya seperti pada tabel 10.
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan maka prospek Keuangan Daerah Kota Mojokerto adalah :
1. Realisasi PAD terhadap target sangat efektif
2. Kontribusi PAD terhadap APBD sedang
3. Kontribusi pajak dan retribusi sedang
4. Pertumbuhan PAD sedang
5. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) (PAD) masuk kategori “Rendah”, sebesar Rp 254.77 Milyar dibawah Rp 300 Milyar dan Pola Hubungan Konsultatif,
6. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Rendah
7. Kinerja  Keuangan  dari  Pendapatan  Pajak  Daerah  kategori  “Prima”,  Pendapatan  Retribusi Daerah “Terbelakang”,
Pemerintah daerah kota Mojokerto sebaiknya fokus pada penerimaan pajak daerah untuk dipertahankan, dan yang perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan yaitu pada retribusi daerah yang masih sangat minim sekali.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama.  Yogyakarta:
UPP AMP YKPN.
Abdul Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Amin Wijaya Tunggal, 2000. Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Boediono. 1990. Ekonomi Moneter (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5). Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
Buku  Petunjuk  Tim  Pemantauan  dan  Pengendalian  Inflasi  Daerah  (TPID),  Bank  Indonesia, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri.
Budiyuwono, Nugroho, 1995, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
Dumairy.  1997.  Perekonomian  Indonesia.  Jakarta:  Penerbit  Erlangga.  Harun,  Hamrolie.  2004. Analisis Peningkatan PAD. Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
Lincolin Arsyad, 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Penerbit UPP YKPN. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 thn 1996, Ghazali Syamni, 2009 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.07/2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Sukirno,  Sadono.  2006.  Makroekonomi  (Teori  Pengantar).  Jakarta:  Penerbit  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok Rajawali Pers Penerbit PT Raja Grafindo Persada