## Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 124-134
Available online at: https://jiped.org/index.php/JSE ISSN (Online) 2599-0748

## Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Dea Tunjungsari 1* , Rifki Khoirudin 2 deatunjung@gmail.com 1* , rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id 2 1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan 1,2 Universitas Ahmad Dahlan
Received: 23 01 2022. Revised: 11 02 2022. Accepted: 21 02 2022.
Abstract  : This  research  was  conducted  to  determine  the  effect  of  Local Revenue,  General  Allocation  Funds,  Special  Allocation  Funds,  and Population  Amounts  on  Capital  Expenditures  in  the  Special  Province  of Yogyakarta  in  2011-2017.  Law  No.  22  of  1999  concerning  Regional Government  is  a  juridical  basis  for  regional  economic  development  in Indonesia. The locations  in  this study are districts and  cities in  the Special Province of Yogyakarta. Capital expenditure is an output that greatly affects development. Because capital expenditure is a fixed asset and has long-term benefits,  it  makes  capital  expenditure  a  reference  for  improving development and increasing people's purchasing power. Research data in the form of secondary data. The results of the study show that Regional Original Income  and  Population  Influence  on  Capital  Expenditures  in  the  Special Province  of  Yogyakarta.  While  the  General  Allocation  Fund  and  Special Allocation  Funds  have  no  effect  on  Capital  Expenditures  in  the  Special Province of Yogyakarta.
Keywords : Capital expenditures, Local revenue, Population amounts
Abstrak  : Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  variabel  yang mempengaruhi  belanja  modal.  Variabel  tersebut  berupa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Jumlah Penduduk. Adapun fokus lokasi penelitian ini dilakukan di DIY tahun 2011-2017. Belanja modal merupakan  aset tetap yang memiliki  nilai serta  manfaat  jangka  panjang  dan  merupakan  output  yang  sangat mempengaruhi pembangunan. Belanja modal digunakan sebagai tolak ukur dalam  meningkatkan  pembangunan  serta  meningkatkan  daya  beli masyarakat. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana data skunder  diperoleh  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  dan  Badan  Keuangan  Aset  Daerah  (BKAD).  Hasilnya menunjukan  bahwa  variabel  yang  mempengaruhi  belanja  modal  adalah PAD  dan  Jumlah  Penduduk,  sedangkan  belanja  modal  tidak  dipengaruhi oleh variabel DAU dan DAK.
Kata Kunci: Belanja modal, Pendapatan asli daerah, Jumlah penduduk

## PENDAHULUAN
Di  zaman  pembaharuan,  pemerintahan  melaksanakan  perubahan-perubahan  pokok serta  mendasar,  dengan  tujuan  memperbaiki  kelemahan  maupun  kekurangan  dan  melakukan upaya  mengakomodasikan  berbagai  tuntutan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang
semakin  berkembang,  antara  lain  ditetapkannya  pemerintahan  yang  demokratis  dan pelaksanaan  desentralisasi  dengan  pemberian  otonomi  untuk  masing-masing  daerah  yang digunakan  untuk  mengelola  serta  mengatur  pemerintahannya  sesuai  aspirasi  masyarakat setempat  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Otonomi  tersebut  berasal  dari Pemerintah Pusat kemudian diberikan kepada masing-masing daerah agar dilaksanakan secara luas,  nyata,  bertanggung  jawab,  dan  berdasarkan  prinsip  transparansi  (keterbukaan)  dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Dalam era otonomi daerah tersebut, peran Belanja Modal yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan  penelitian, karena  Pemerintah  Daerah  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam  melakukannya.  Jika Belanja  Modal  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  serta  menghasilkan  manfaat  yang tertinggi,  maka  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat setempat.
Penjelasan  tentang  otonomi  daerah  tercantum  dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun 1999.  Penjelasan  tersebut  berisi  landasan  yudiris  bagi  penembangan  ekonomi  daerah  di Indonesia  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  prinsip-prinsip demokrasi,  potensi  daerah  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  pelaksanaan  pengembangan otonomi  di  daerah  kabupaten  dan  kota  harus  diperhatikan.  Dalam  era  otonomi  daerah, kewenangan  pemerintah  daerah  akan  lebih  besar,  sehingga  diharapkan  daerah  dapat  mandiri dan  dapat  meningkatkan  kesejahteraannya  sendiri.  Bagi  daerah  yang  mempunyai  potensi pendapatan yang besar, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang positif, akan tetapi disisi  lain  bagi  daerah  yang  masih  relatif  kecil  pendapatannya  akan  dituntut  untuk  lebih mandiri (RI, 1999).
Salah  satu  cara  pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat  dilakukan  dengan  pembangunan daerah. Adanya hal tersebut diarahkan untuk membangun di seluruh bidang dan sektor yang merupakan  perwujudan  amanat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  (Republik  Indonesia,  1945) terutama  dalam  memenuhi  hak  masyarakat.  Tujuan  dari  pengembangan  otonomi  daerah diantaranya yaitu untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kreativitas, meningkatkan  keikutsertaan  warga,  dan  meningkatkan  adanya  peran  dan  fungsi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sementara  pada  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, 2010)  dijelaskan  mengenai  belanja  modal.  Manfaat  anggaran  belanja  modal  pemerintah dijelaskan  secara  rinci,  dimana  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  anggaran  dapat  meningkatkan kekayaan ataupun aset daerah dan dapat meningkatkan belanja yang bersifat rutin. Selain itu belanja modal dapat digunakan untuk infrastruktur, perlengkapan, serta aset tetap.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih tergolong rendah, dimana belanja modal untuk provinsi di Pulau Jawa sudah  tergolong  tinggi  (Bappeda  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).  Adapun  penelitian ini dilakukan dari tahun 2011-2017 dikarenakan data sebelum tahun 2011 belum tersedia dan data  tahun  2018  belum  tersedia.  Hasil  penelitian  serupa  yang  dilakukan  masih  menghasikan hasil  beragam.  Penelitian  yang  dilakukan  (Pelealu,  2013)  di  pemerintah  Kota  Manado menerangkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh PAD dan DAK dengan hasil positif dan signifikan. Penelitian (Devita, et.al, 2014) menghasilkan temuan yang sama, dimana PAD dan DAU  memiliki  hubungan  signifikan  positif  dalam  mempengaruhi  belanja  langsung Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.
Penelitian (Askam, 2008) memiliki hasil yang sama, alokasi belanja modal pemerintah dipengarui  secara  positif  oleh  PAD,  DAU  an  DAK.  Penelitian  tersebut  dilakukan  pada Kabupaten/  Kota  di  Indonesia.  Sementara  pada  penelitian  (Juniawan  &  Suryantini,  2018), melakukan  pengujian  yang  sama  pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK,  menghasilkan  hubungan positif  untuk  alokasi  belanja  modal  di  Provinsi  Bali.  Hasil  yang  berbeda  ditunjukan  pada penelitian dari (Juniawan & Suryantini, 2018), mereka melakukan penelitin di Aceh mengenai hubungan PAD dan DAU terhadap belaja modal. Hasi menunjukan bahwa adanya hubungan positif  PAD,  sementara  DAU  memiliki  hubungan  negatif  dengan  belanja  modal.  Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara penelitian (Adyatma & Oktaviani, 2015).
Belanja  modal  termasuk  belanja  langsung  yang  dipakai  dengan  tujuan  pembiayaan yang  menambah  aset  atau  investasi  (Mardiasmo,  2018).  Lebih  lanjut  (Mardiasmo,  2018) menjelaskan,  bahwa  belanja  modal  yaitu  golongan  belanja  langsung  yang  dipakai  dalam pembiayaan investasi (menambah aset). Sedangkan menurut (Halim & Kusufi, 2017) belanja modal adalah penggunaan anggaran belanja guna memperoleh harta tetap serta harta lainnya, dimana  harta  tersebut  memiliki  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  (Boediono,  1999) menjelaskan  bahwa  pemakaian  anggaran  dilakukan  untuk  membeli,  mengadakan  atau membangun  harta  tetap  berwujud  dimana  pemakaian  anggaran  yang  dipakai  dalam  kegiatan pemerintahan  yang  nilai  dan  manfaatnya  dapat  digunakan  dalam  jangka  waktu  lebih  besar dari satu tahun merupakan belanja modal.
Belanja  modal  tidak  hanya  pemakaian  dalam  rangka  pembelian  aset  atau  inventaris, tetapi juga pemakaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan dengan sifat menambah dan mempertahankan masa manfaaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Dalam hal pemanfaatan Belanja Modal, akan sangat penting memperhatikan
dari kegiatan perencanaan dalam Belanja Modal,  karena agar supaya tidak terjadi inefisiensi anggaran,  dan  ketidaktepatan  dalam  belanja  barang  tersebut.  Untuk  itu  sebaiknya  sebelum dilakukan kegiatan tersebut, diharapakan ada perencanaan yang matang, sehingga manfaatnya dapat  memberikan  multiplier  efek  yang  besar  dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan ekonomi daerah dan menunjang kemandirian daerah tersebut yang pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut meningkat.
Hasil  dari  penerimaan  ekonomi  asli  daerah  adalah  PAD  (Halim  &  Kusufi,  2017). Sumber penerimaan daerah termasuk salah satu aspek yang berpengaruh dalam belanja modal merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya PAD tersebut dapat digunakan sesuai potensi  yang  ada  di  daerah.  Sementara  menurut  (Boediono,  1999),  penerimaan  daerah  yang diperoleh  sesuai  dengan  peraturan  daerah  adalah  PAD.  Dari  pengertian  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  PAD  bersumber  dari  potensi  daerah  yang  kemudian  dapat  digali  dan digunakan secara mandiri oleh daerah.
Menurut (Dinar & Hasan, 2018), dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (BN),  selanjutnya  diberikan  kepada  daerah  dalam  bentuk block  grant ,  yang pemakaiannya digunakan daerah disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Lebih jauh dijelaskan tentang tujuan Dana Alokasi  Umum  (DAU) oleh  (Mardiasmo,  2018). Terdapat  ketimpangan keuangan,  yaitu  antara  pusat  dan  daerah,  oleh  karenanya  tujuan  DAU  adalah  menjaga pemerataan  dan  keseimbangan  keuangan,  sehingga  ketika  pembagian  Dana  Alokasi  Umum perlu  mempertimbangkan  potensi  daerah  yang  dimiliki,  serta  memperhatikan  pembiayaan dalam  mendukung  kegiatan  pemerintah  di  daerah  dan  ketersediaan  APBN.  Selain  itu  DAU memiliki fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal.
Selain  bersumber  dari  DAK,  belanja  modal  pemerintah  daerah  juga  diperoleh  dari DAU,  akan  tetapi  dana  tersebut  berasal  dari  pemerintah  pusat.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi  banyak  sedikitnya  Dana  Alokasi  Umum  setiap  daerah  adalah  celah  fiskal (fiscal  gap) serta  potensi  daerah (fiscal capacity). Adapun  prinsip  pengalokasian  dana  DAU yaitu  dengan  memperhatikan  potensi  daerah.  Daerah  yang  berpotensi  fiskal  tinggi  namun kebutuhannya  rendah  akan  mendapatkan  Dana  Alokasi  Umum  cenderung  sedikit.  Daerah akan  menerima  alokasi  Dana  Alokasi  Umum  cenderung  tinggi  jika  potensi  daerah  rendah namun kebutuhannya tinggi.
APBN yang digunakan untuk Pemerintah kabupaten/ kota guna pembiayaan terhadap kebutuhan tertentu yang memiliki sifat khusus, sesuai ketersediaan dana APBN diperoleh dari Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  (M.  Suparmoko,  2002).  Tujuan  dari  pengalokasian  Dana
Alokasi  Khusus  adalah  untuk  membantu  dalam  pembiayaan  yang  dibutuhkan  atas  suatu kegiatan yang termasuk  bagian dari urusan daerah dengan prioritas nasional, terutama biaya yang  dikeluarkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  dasar  masyarakat  mengenai  sarana dan  prasarana  yang  belum  memenuhi  kriteria  atau  guna  mempercepat  pembangunan  daerah (Boediono, 1999). Adapun kriteria yan harus dicapai dalam memperoleh DAK yaitu, daerah wajib memiliki kriteria umum, khusus dan teknis.
Semua  orang  yang  berada  dan  tinggal  di  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  jangka waktu 6 bulan atau lebih disebut penduduk. Sedangkan Pertumbuhan penduduk adalah kodisi perkembangan yang mengalami peningkatan serta peurunan jumlah penduduk. Untuk sistem pencatatan kependudukan yang ada saat ini, kecil kemungkinan bagi penduduk akan tercatat pada  lebih  dari  satu  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  kemajuan  system  informasi  di  bidang kependudukan  dan  adanya  KTP  elektronik  yang  digunakan  sekarang,  sehingga  jumlah penduduk  akan  lebih  dapat  dipercaya.  Indonesia  kedepannya  diperkirakan  akan  mengalami ledakan  jumlah  penduduk  yang  akan  lebih  baik  diantisipasi  supaya  tidak  menimbulkan  efek negatif.
Migrasi  berkembang  dikarenakan  pendapatan  yang  berbeda  di  perdesaan  dan perkotaan  (Todaro,  2008).  Dalam  pembangunan  ekonomi,  faktor  yang  terpenting  adalah sumber daya manusia. Pengunaan secara tepat sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengendalian berkembangnya penduduk serta mampu dimanfaatkan dengan baik jika jumlah penduduk  mampu  diatasi  serta  dikurangi.  Menurut  (Boediono,  2014)  menyatakan  bahwa penduduk yang meningkat dapat memperbanyak jumlah tenaga kerja yang mampu menambah produksi,  jika  pertubumbuhan  diiringi  dengan  pendidikan,  latihan,  dan  pengalaman  kerja. Peningkatan  produksi  dapat  lebih  cepat  daripada  peningkatan  tenaga  kerja.  Penduduk  yang bertambah  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  mempercepat  pembangunan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian bersifat kuantitatif, dengan sumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPEDA).  Data  yang  diperoleh berupa  Laporan  Realisasi  APBD  yang  memuat  data  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  serta  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Sedangkan  untuk  jumlah penduduk  didapat  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Daerah  Istinewa  Yogyakarta. Pada  metode common  effect model (CEM)  menggunakan  model  estimasi  dalam  regresi  data
panel  metode  ini  juga  disebut  dengan Pooled  Least  Square . Ordinary  Least  Square atau kuadrat  terkecil  masih  digunakan  dalam  model common  effect .  Variabel  independen  akan berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila p-value kurang dari batas kritis, yaitu pada nilai 0,05.
Asumsi dari model fixed effect dilihat dari parameter α. Efek individu yang tercermin dari  parameter  α  mempunyai  nilai  tertentu  yang  tetap  pada  setiap  individu  namun  setiap individu  mempunyai  parameter  slope  tetap.  Adapun  nilai  α  berbeda  pada  setiap  individu, sedangkan ß sama untuk semua individu. Common effect memiliki perbedaan dengan random effect model,  perbedaan  tersebut  karena  REM  tidak  menggunakan Ordinary  Least Square, namun  menggunakan maximum  likelihood atau general  least square. Apabila  nilai  p-value kurang  dari  batas  kritis,  yaitu  0,05  yang  artinya  variabel  independen  mmiliki  pengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila p-value lebih dari 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  menentukan  model  estimasi  regresi  data  panel,  maka  dilakukan  pengolahan data dengan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM) , dan random effect model (REM) .  Kemudian  dalam  menentukan  model  terbaik  yang  akan  digunakan,  dilakukan  uji chow dan uji hausman. Pada Tabel 1 menunjukan hasil dari pengolahan berbagai model :
Tabel 1. Pendekatan Common Effect Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob PAD? 0.231993 0.049747 4.663414 0.0001 DAU? 0.289148 0.054283 5.326644 0.0000 DAK? 0.200760 0.110066 1.823991 0.0778 JP? -126.0616 45.57108 -2.766263 0.0095 R-Squared 0.771258 Adjusted R-Squared 0.749121
Dari  model common  effect tersebut,  diketahui  bahwa  R-Squared  sebesar  0.771258 yang  berarti  variabel  penelitian  yang  digunakan  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  modal sebesar  77.1258  persen  dan  sisanya  22.8742  atau  sebesar  2287.42  persen  tidak  dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini.
Tabel 2. Pendekatan Fixed Effect Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob C -5.89E+08 1.93E+08 -3.053425 0.0052 PAD? 0.490306 0.095667 5.125109 0.0000 DAU? 0.216054 0.115484 1.870860 0.0727
DAK? 0.052335 0.091282 0.573339 0.5713 JP? 669.3393 309.0332 2.165914 0.0397 Fixed Effect (Cross) _BANTUL—C -1.35E+08 _KULONPROGO—C 2.86E+08 _YOGYA—C 1.67E+08 _GUNUNGKIDUL--C 56628573 _SLEMAN—C -3.75E+08 R-Squared 0.905153 Adjusted R-Squared 0.875969
Dari  model fixed  effect tersebut,  diketahui  bahwa  R-Squared  sebesar  0.905153  yang berarti variabel penelitian yang digunakan memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 90.515 persen dan sisanya 0.094847 atau sebesar 9.487 persen tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini.
Tabel 3. Pendekatan Random Effect Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob C -1.31E+08 30948014 -4.243330 0.0002 PAD? 0.211698 0.035304 5.996407 0.0000 DAU? 0.534040 0.069192 7.718254 0.0000 DAK? 0.046544 0.085499 0.544373 0.5902 JP? -179.3423 34.41463 -5.211223 0.0000 Random Effect (Cross) _BANTUL—C 1.74E-05 _KULONPROGO—C 2.98-05 _YOGYA—C -2.08E-05 _GUNUNGKIDUL--C -1.83E-05 _SLEMAN—C -8.00-06 R-Squared 0.836943 Adjusted R-Squared 0.815202
Hasil random  effect menunjukkan  bahwa  R-Squared  sebesar  0.836943  yang  berarti variabel  yang  mempengaruhi  belanja  modal  adalah  variabel  penelitian  yang  digunakan, dimana  nilai  pengaruh  tersebut  sebesar  83.6943  persen  dan  sisanya  tidak  dipengaruhi  oleh variabel dalam penelitian ini sebesar 16.3057 atau sebesar 1630.57 persen.
Tabel 4. Uji Chow Effects Test Statistic d.f Prob Cross-section F 4.674517 (4,26) 0.0056 Cross-section Chi-Square 18.964181 4 0.0008
Tujuan dilakukan Uji Chow adalah untuk menetapkan model yang digunakan, apakah common  effect atau fixed  effect .  H0  : Common  effect. H1  : Fixed  effect. Membandingkan  f- statistik  dengan  f-tabel.  f-hitung  >  f-tabel  :  H0  ditolak.  f-hitung  >  f-tabel  :  H0  diterima.
Diketahui f hitung = 4,674517.  f-tabel  = 2,74. f-tabel  2,74 diperoleh dari df (4,26), α = 5%. Jadi, f-hitung > f-tabel, maka H0 ditolak yang berarti model yang digunakan fixed effect .
Tabel 5. Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob Cross-section random 18.698068 4 0.0009
Tujuan dilakukan Uji Hausman adalah untuk menetapkan model yang akan digunakan, apakah fixed effect atau random effect . H0 : Random Effect Model. H1 : Fixed Effect Model Chi-square statistic  >  chi-tabel  maka  menolak  H0, chi-square statistic  <  chi-tabel  maka menerima H0.  Diketahui Chi-square statistik = 18,698068. Chi-tabel = 9,48. Chi-tabel 9,48 diperoleh dari df (4), α = 5%. Hasil ini menunjukan nilai chi-square statistik > chi-tabel, oleh karena  itu  H0  ditolak,  artinya  model  terbaik  yang  digunakan  adalah fixed  effect .  Dari pengujian  Uji  Chow  dan  Uji  Hausman,  maka  diperoleh  hasil  yang  digunakan  yaitu  model fixed  effect dengan  variabel  yang  signifikan  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  jumlah penduduk.
Tabel 6 Model Fixed Effect Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob C -5.89E+08 1.93E+08 -3.053425 0.0052 PAD? 0.490306 0.095667 5.125109 0.0000 DAU? 0.216054 0.115484 1.870860 0.0727 DAK? 0.052335 0.091282 0.573339 0.5713 JP? 669.3393 309.0332 2.165914 0.0397 Fixed Effect (Cross) _BANTUL—C -1.35E+08 _KULONPROGO--C 2.86E+08 _YOGYA—C 1.67E+08 _GUNUNGKIDUL-- C 56628573 _SLEMAN—C -3.75E+08
Berdasarkan  hasil  pengolahan  tersebut,  untuk  mengetahui  variabel  apa  saja  yang signifikan maka dilakukan dengan melihat nilai t-hitung dan nilai t-tabel dan probabilitas dari masing-masing variabel independen. Membandingkan nilai t-hitung dan nilai t-tabel. Apabila t-hitung > t-tabel maka dikatakan signifikan. Perhitungan t.tabel sebagai berikut : df = n-k, α. df = 35-5, 5%. df = 30,5%. df = 1.645
Dengan  melihat  dari  hasil  perbandingan  nilai  t-hitung  dengan  nilai  t-tabel,  maka variabel  yang  signifikan  yaitu  variabel  PAD,  DAU  dan  Jumlah  Penduduk.  Membandingkan nilai  probabilitas.  Apabila  nilai  probabilitas  <  0.05  maka  dikatakan  signifikan.  Berdasarkan hasil olahan tersebut, maka variabel yang signifikan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah
(PAD)  dan  jumlah  penduduk  (JP).  Dengan  melakukan  perbandingan  t.hitung  dengan  t.tabel dan membandingkan nilai probabilitas, maka variabel yang signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  jumlah  penduduk  (JP).  Hasil  pengolahan  menunjukkan  bahwa  variabel dependen  yaitu  belanja  modal  tertinggi  ada  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  yaitu  sebesar 2.86E+08  atau  0,00000286.  Sedangkan  yang  terendah  ada  di  Kabupaten  Sleman,  yaitu sebesar -3.75+08 atau 0,00000375.

## SIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  maka  kesimpulan  yang  diperoleh  adalah  bahwa  pada tahun  2011-2017  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menunjukan  adanya  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  Belanja  Modal (BM). Hasil tersebut tercermin dari nilai t-hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel yaitu 5.125109 > 1.64 sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu 0.0000 < 0.05. Nilai t-hitung untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 1.870860 sedangkan nilai t-tabel sebesar  1.645,  dimana  nilai  t-hitung  lebih  besar  daripada  nilai  t-tabel,  hasil  tersebut menunjukan  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  DAU  terhadap  Belanja  Modal  (BM)  di  DIY tahun  2011-2017  dengan  nilai  probabilitas  0.0727  >  0.05.  Hasil  yang  sama  ditunjukan  oleh hubungan  antara  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal  (BM)  di  DIY  tahun 2011-2017. Dimana nilai t-hitung sebesar 0.573339 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.645 dengan  nilai  probabilitas  0.5713  >  0.05  yang  menunjukan  tidak  adanya  pengaruh  yang signifikan. Sementara hubungan antara variabel jumlah penduduk (JP) dengan Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017 menunjukan hasil signifikan. Dengan nilai t-hitung 2.165914 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.645. Nilai probabilitas 0.0397 < 0.05.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dengan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Belanja Modal, dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah,  akan  berbanding  dengan  semakin  besar  Belanja  Modal.  Oleh  karena  itu  diharapkan kepada Pemerintah harus mengupayakan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara  terus-menerus.  Misalnya  dengan  cara  mengefektifkan  pajak,  retribusi,  meningkatkan penyuluhan  pajak,  pengawasan  serta  pelayanan  pajak.  Jumlah  penduduk  memiliki  pengaruh pada Belanja Modal yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka belanja modal semakin  besar. Sehingga diharapkan untuk  Pemerintah mampu meningkatkan kualitas  manusia,  tingkat  pendidikan,  dan  tingkat  kesehatan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa
Yogyakarta.  Akan  tetapi  jumlah  penduduk  merupakan  suatu  konsekuensi,  jika  jumlah penduduk semakin banyak dapat ditekan dengan program Keluarga Berencana (KB).

## DAFTAR RUJUKAN
Adyatma,  E.,  &  Oktaviani,  R.  M.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Pemoderasi. Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan , 4 (2).
Askam,  T.  (2008).  PENGARUH  DAU,  DAK,  PAD,  DAN  PDRB  TERHADAP  BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  INDONESIA. Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi , 1 (2).
Boediono. (1999). Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no. 2 : Ekonomi Makro. In BPFE . Boediono. (2014). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu EKonomi. BPFE .
Devita Andri,  Arman  Delis, Junaidi.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan Pembangunan Daerah. 2 (2).
Dinar,  &  Hasan.  (2018).  Pengantar  Ekonomi:  Teori  Dan  Aplikasi.  In CV.  Nur  Lina (Issue 1980).
Halim,  A.,  &  Kusufi,  S.  (2017).  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan Daerah. In Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi .
Juniawan,  M.  A.,  &  Suryantini,  N.  P.  S.  (2018).  PENGARUH  PAD,  DAU  DAN  DAK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI BALI.
E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 7 (3). https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2010).  PP  Nomor  71  Tahun  2010. Standar Akuntansi Pemerintahan .
M.  Suparmoko.  (2002).  Ekonomi  publik  untuk  keuangan  dan  pembangunan  daerah.  In Monograf .
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah .
Pelealu,  A.  (2013).  PENGARUH  DANA  ALOKASI  KHUSUS  (DAK),  DAN PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  TERHADAP  BELANJA  MODAL PEMERINTAH  KOTA  MANADO  TAHUN  2003-2012. Jurnal  Riset  Ekonomi,
Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (4). https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2892
Republik  Indonesia.  (1945).  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (amandemen IV). Wikisource Bahasa Indonesia , Perubahan IV .
RI,  D.  (1999).  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 22 1999 , 1 .
Todaro,  M.  P.  (2008).  Pembangunan  Ekonomi  (Jilid  1)  (Edisi  9).  In Edisi  Kesembilan terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji AL Jakarta: Erlangga .