Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 411
Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)

## PENCAPAIAN IPM VERSUS KETERBATASAN
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH: PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT *
Asnita Frida Sebayang **

## Abstrak
Pembangunan  daerah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  aktif pemerintah  daerah  melalui  kebijakan  anggaran  pro  masyarakat.  Masalah ketimpangan  anggaran  terjadi  karena  perbedaan  karakteristik  wilayah  dan kebutuhan masing-masing wilayah serta permasalahan spesifik lainnya.
Peran kebijakan anggaran pemerintah di tingkat kabupaten dan kota di  Jawa  Barat  sangat  membantu  proses  akselerasi  komponen  pembentuk IPM terutama di bidang pendidikan dan peningkatan daya beli dengan porsi yang berbeda. Di lain pihak, belanja publik justru tidak signifikan perannya terhadap tinggi rendahnya pencapaian indikator kesehatan di wilayah Jawa Barat.  Ketidaseimbangan  dampak  belanja  publik  terhadap  beberapa pembentuk  komponen  IPM  perlu  diimbangi  dengan  keikutsertaan  semua pihak  dan  institusi    terkait  (swasta  dan  masyarakat)  sehingga  akselerasi IPM bisa tercapai.
Karakteristik  wilayah  yakni  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Barat ditemukan berpengaruh signifikan pada tinggi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah  (APS),  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  dan  Pengeluaran  Perkapita. Ini  menunjukkan  bahwa  dikotomi  kota  dan  kabupaten  menunjukkan dinamika tersendiri yang bisa mempengaruhi akselerasi IPM.
Kata Kunci: IPM, anggaran, dan wilayah
* Naskah Pemenang Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007, adalah hasil kajian empiris penulis berdasarkan Data Susenas 2004 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik. Segala sesuatu yang terkait dalam tulisan ini menjadi tanggungjawab pribadi penulis
** Asnita Frida Sebayang, SE., M.Si ., Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNISBA

## 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Tantangan  pembangunan  daerah  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan dari tatanan ekonomi global. Sasaran arah pembangunan ekonomi dunia saat ini  banyak  mengacu  pada Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang sarat  memperhatikan  masalah  kualitas  pertumbuhan.  Kerangka  yang dipersiapkan  sejak  tahun  2000-an  ini  menjadi  acuan  penting  pembangunan Indonesia  baik  pada  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menegah (RPJM)  hingga  tahapan  implementasinya.  Perhatian  terhadap  kualitas pembangunan  saat  ini  menjadi  suatu  keharusan  tanpa  mengabaikan  hasil- hasil  kuantitatif  pembangunan  ekonomi  berupa  laju  pertumbuhan  ekonomi dan  pendapatan  perkapita.  Beberapa  target  yang  harus  dicapai  adalah pengurangan  kemiskinan,  pendidikan  dasar  untuk  semua  serta  akses kesehatan yang lebih baik (terutama bagi ibu dan anak).
Penetapan Human Development Index (HDI) atau Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebagai  indikator  keberhasilan  pembangunan daerah  merupakan  wujud  perhatian  terhadap  aspek  kualitas  pertumbuhan ekonomi.  Hingga  saat  ini  Jawa  Barat  masih  konsisten  menggunakan  angka Indeks  Pembangunan  Manusia  sebagai  salah  satu  indikator  utama keberhasilan pembangunan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dalam istilah asing  disebut sebagai Human  Development  Index (HDI)  merupakan  sebuah  pengukuran indeks  komposit  yang  dijadikan  salah  satu  indikator  keberhasilan pembangunan  yang  memasukkan  unsur  penilaian  kualitas  dari  sebuah pembangunan  manusia  di  suatu  negara  dan  di  suatu  daerah.  IPM  dijadikan sebagai  tolak  ukur  pembangunan  baru  pada  awal  tahun  1990-an. Pembangunan  sumber  daya  manusia  sangat  penting  mengingat  erat keterkaitannya  dengan  produktivitas  SDM  sebagai  salah  satu  pelaku ekonomi.  Sumber  daya  manusia  yang  produktif  ditengarai  akan menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  mengindikasikan  terjadinya gerakan pada roda perekonomian. Indikator IPM pada pembangunan daerah sangat  bermanfaat  karena  keberhasilan  pembangunan  secara  agregat (nasional)  sangat  tergantung  pada  keberhasilan  pembagunan  lokal  (daerah). Sejumlah  komponen  yang  dimasukkan  untuk  menghitung  IPM  yakni; pertama,  komponen  usia  hidup  ( logenvity )  yang  diukur  dengan  angka harapan  hidup  yang  dihitung  berdasarkan  rata-rata  anak  lahir  dan  rata-rata anak  yang  masih  hidup.  Kedua,  komponen  pengetahuan (knowledge) yang
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 413
Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
diukur  dengan  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah.  Indikator melek  huruf  dilihat  dari  kemampuan  membaca  dan  menulis,  sementara indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara  simultan  yaitu  tingkat  kelas  yang  sedang/pernah  dijalani  dan  jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Ketiga, komponen standar hidup yang layak (decent  living) yang  diukur  dengan  indikator  rata-rata  konsumsi  riil yang  telah  disesuaikan  dengan  menggunakan  daftar  komoditi  terpilih  yang kemudian mendeflasikannya dengan IHK dan selanjutnya dihitung PPP.
Indeks  komposit  yang  terdiri  dari  3  bagian  besar  yakni  pendidikan, kesehatan  dan  daya  beli  mencerminkan  banyak  hal  dalam  penilaian  hasil pembangunan  sebuah  negara  dan  di  daerah.  Secara  menyeluruh  ia mencerminkan  adanya  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  baik  yang diiringi  dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi    atau  sebaliknya.  Ketiga indikator  ini  pada  dasarnya  mempunyai  keterkaitan  yang  sangat  erat.  Daya beli  seringkali  dijadikan  penentu  kesanggupan  untuk  akses  terhadap pendidikan  dan  kesehatan  yang  baik,  sementara  disisi  lain  pendidikan seringkali  dijadikan  sebagai  sebuah  variabel  untuk  memutus  rantai kemiskinan melalui akses teknologi dan keahlian yang lebih baik yang akan menciptakan  produktifitas  yang  lebih  tinggi  dan  selanjutnya  mampu menciptakan perbaikan pendapatan (daya beli).
Pencapaian  IPM  80  seperti  yang  dicita-citakan  Pemerintah  Daerah Jawa  Barat  pada  tahun  2010  sedang  di  kejar  waktu.  Untuk  itu,  pemerintah daerah  khususnya  di  tingkat  kabupaten/  kota  harus  melakukan  berbagai upaya akselerasi. Upaya ini seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran pemerintah  daerah  dalam  menyediaan  barang  publik  untuk  mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat.
Pemerintah  perlu  melakukan  campur  tangan  guna  percepatan kesejahteraan  masyarakat  karena  pihak  swasta  tidak  selalu  mampu menyediakan  kebutuhan  masyarakat.  Peran  pemerintah  daerah  sangat diperlukan  untuk  beberapa  alasan .  Pertama ,  sebagai  penyedia  barang publik,  karena  biaya  yang  mahal  dan  belum  tentu  selalu  menguntungkan sehingga  pihak  swasta  tidak  mampu  menyediakannya. Kedua ,  adanya masalah  eksternal  yakni  berupa  ekses  akibat  pembangunan  baik  positif maupun  negatif  dimana  tidak  ada  pihak  yang  mau  menanggungnya  selain pemerintah. Ketiga , untuk menghindari monopoli alamiah pihak lain dimana terjadinya monopoli karena tingginya biaya untuk masuk ke sektor tersebut. Keempat ,  karena  ketidaksempurnaan  sistem  pasar  sehingga  tidak  tercipta
efisiensi  karena  harga,  informasi,  serta  mobilitas  tidak  sepenuhnya sempurna. Kelima ,  untuk  melakukan  fungsi  distribusi  untuk  memperkecil kesenjangan  pendapatan  dan  kekayaan  yang  bisa  menimbulkan  dampak negatif  bagi  pembangunan.  Stiglitz  (1996)  menyarankan  beberapa  hal  yang seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah  yakni;  meningkatkan  pendidikan, meningkatkan teknologi, mendukung sektor finansial, investasi infrastruktur, mencegah  kerusakan  lingkungan  serta  menciptakan  dan  memelihara  sistem pengaman sosial.
Beban  berat  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  memaksa pemerintah harus melakukan prioritas pembangunan dengan prinsip efisiensi dan  pemilihan  program  yang  mempercepat  perbaikan  kualitas  hidup.  Salah satunya  dengan  penyediaan  infrastruktur  serta  suasana  yang  kondusif  bagi perkembangan  ekonomi  daerah.  Penurunan  di  salah  satu  indeks  komposit (seperti  menurunnya  daya  beli)  bisa  berakibat  fatal  pada  pembentuk  indeks kesehatan dan pendidikan, begitu pula sebaliknya.

## 1.2 Perumusan Masalah
Proses  akselerasi  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  daerah  seringkali dinyatakan  terhambat  karena    keterbatasan  anggaran  pemerintah  daerah. Masalah  fiskal  yang    ditemui  di  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Barat juga terlihat timpang sehingga bisa menimbulkan beban anggaran berlebihan (budget  stress) pada  pemerintah  daerah.  Untuk  itu  perlu  diidentifikasi  lebih lanjut,  apakah  belanja  pemerintah  yang  dialokasikan  ke  sektor  publik berpengaruh  signifikan  pada  akselerasi  komponen  pembentuk  IPM  dengan melihat perbedaan karakteristik di kabupaten dan kota di Jawa Barat.

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

## 1.3.1 Tujuan Penulisan
Penulisan ini mempunyai tujuan berikut;
1. Mengidentifikasi pengaruh anggaran pemerintah khususnya belanja untuk sektor publik terhadap pembentuk komponen IPM di Jawa Barat.
2. Mengidentifikasi pengaruh perbedaan karakteristik kabupaten versus kota terhadap pembentuk komponen IPM di Jawa Barat
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 415 Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)

## 3.2 Manfaat Penulisan
Tulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada;
1. Pengambil keputusan di tingkat daerah guna perencanaan perekonomian daerah di masa yang akan datang.
2. Penelitian-penelitian lebih lanjut guna memperdalam kajian fiskal daerah.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Masalah Fiskal Pemerintah Daerah
Masalah fiskal yang ditemui dalam pemerintah daerah pada umumnya adalah masalah klasik yakni ketidakmampuan menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya keuangan yang ada. Hanya saja, bila digali lebih lanjut masalah menjadi lebih banyak dan mendalam. Beberapa masalah fiskal  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  oleh  Levy  (1985)  dijabarkan  antara lain;  masalah  disparitas  fiskal  yakni  perbedaan  kemampuan  keuangan  yang cukup  tajam  antar  pemerintah  daerah.  Suatu  kota  bisa  saja  dengan  mudah menggenjot  pendapatan  dari  pajak,  namun  di  daerah  lain  bisa  jadi  tidak seperti  itu  karena  keterbatasan  pendapatan  masyarakat  dan  perkembangan ekonomi  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Kesenjangan  kemampuan  fiskal  juga bisa  disumbangkan  oleh  faktor  geografi.  Wilayah  yang  dekat  dengan  kota pusat  perdagangan  dan  jasa  biasanya  memiliki  sumber  penerimaan  fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan wilayah lain.
Begitu  pula  dengan  faktor  keterbukaan  sebuah  kota  untuk meningkatkan  pendapatan  bisa  berdampak  pada  masalah  kehilangan aktivitas  bisnis  dan  populasi  karena  ada  kecenderungan  perusahaan  dan penduduk untuk tinggal di wilayah yang beban pajaknya tidak terlalu tinggi. Kesenjangan fiskal bisa pula terjadi karena faktor usia kota/daerah. Wilayah- wilayah  tua  secara  umum  dahulunya  adalah  pusat  kota,  pusat  kegiatan ekonomi  setempat  yang  pada  umumya  sudah  sangat  padat  sehingga  bisa menimbulkan  tekanan  fiskal  karena  muncul  masalah  pemukiman  kumuh, sanitasi, masalah sosial yang tinggi, degradasi lingkungan dan kualitas hidup sehingga memberatkan anggaran pemerintah setempat. Apalagi daya dukung wilayah  yang  tidak  memungkinkan,  menyebabkan  banyak  masyarakat produktif  tinggal  di  wilayah sub-urban yang  bekerja  di  kota  sementara pengeluarannnya dibelanjakan di wilayah lain (termasuk membayar pajak).
Untuk kasus Jawa Barat, bisa dilihat dari adanya perkembangan yang tidak  seimbang  antar  beberapa  wilayah  kawasan  industri  dengan  wilayah basis pertanian, antar daerah yang dekat dengan pusat (Bandung dan Jakarta) yang  pada  akhirnya  memberikan  beban  yang  berbeda  pada  kemampuan fiskal daerah untuk menyediakan barang publik.

## 2.2  Masalah  Kesenjangan  Fiskal  (Fiscal  Gap)  Dan  Defisit  Anggaran (Budget Deficit)
Sebuah  pemerintah  daerah  akan  dihadapkan  pada  masalah  manakala mereka  menyediakan  barang  dan  jasa  diluar  batas  kemampuan  yang  ada, menyediakan  barang  bisa  jadi  sifatnya overproduce atau underproduce . Masalah  kesenjangan  antara  kebutuhan  dan  kemampuan  ini  disebut  dengan fiscal gap . Secara bahasa matematis dapat dinyatakan dalam notasi berikut,
ˆ ˆ ˆ i i i i i Q Ei E P e q P Q P                 
dimana
ˆ i E = jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk barang/jasa I
ˆ i Q = jumlah kuantitas barang/jasa I
P =  Penduduk
ˆ ˆ ˆ i i i E e Q  = biaya per unit untuk barang/jasa yang dibutuhkan
ˆ ˆ i i Q q P  =    jumlah  kuantitas  barang/jasa  yang  dibutuhan  per  penduduk
(perkapita)
Dari persamaan  di atas  maka bisa  disusun tingkat pengeluaran aktual untuk barang/jasa publik I didefenisikan sebagai:
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 417 Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
. . i i i i i i E Q E P e q P Q P  
dimana  Q  =  kuantitas  barang/jasa  yang  benar-benar  disediakan.  Disisi  lain, penerimaan pemerintah daerah dinyatakan dalam notasi:
R T C G    dimana R = penerimaan ( Revenue ) T = penerimaan pajak ( Tax ) C = penerimaan retribusi ( User Charges ) G = penerimaan resmi lainnya
Dengan  komposisi  penerimaan  seperti  itu,  maka  kesenjangan  fiskal yang diperkirakan daerah (dinyatakan dalam ˆ D sebuah daerah menjadi:
  ˆ ˆ ˆ ˆ i i i i i D E R e q P R 
    
atau kesenjangan fiskal aktual dinyatakan dalam:
  i i i i i D E R e q P R    

##  
Rumus  di  atas  menjelaskan  perbedaan  antara  kesenjangan  fiskal (fiscal  gap) yang  menunjukkan  kekurangan  ketersediaan  pendapatan  untuk menyediakan  sejumlah  barang/jasa  publik  yang  dibutuhkan  serta  defisit anggaran.  Kesejangan  fiskal  tidak  akan  pernah  terjadi  jika  tidak  terjadi defisit anggaran.
Banyak  Daerah  yang    mengalami  kesenjangan  fiskal  dikarenakan sumber penerimaan yang terlalu sedikit, padahal kebutuhan fiskal seringkali tumbuh  lebih  cepat  dibandingkan  pertumbuhan  penduduk  dan  inflasi. Indikasi  ini  telah  diungkapkan  Wagner  (1890)  yang  dinyatakan  dalam Law of    Increasing  State  Activity .  Hinrichs  (1966)  dalam  Bahl  dan  Linn  (1998) menyatakan  meskipun  belum  sepenuhnya  terungkap  untuk  kasus  negara sedang  berkembang,  pernyataan  Wagner  tersebut  telah  diuji  dan  terjadi  di negara-negara maju. Beberapa kasus justru menunjukkan adanya pergeseran anggaran  pemerintah  justru  dipicu  oleh  hal  lain  seperti,  perubahan  sistem keuangan  daerah  (misalnya  otonomi  daerah),  adanya  kejadian  luar  biasa
418                                                   Volume XXII No. 4 Oktober – Desember  2006 : 411 - 427
pada  makro  ekonomi  (seperti  krisis  dan hiperinflasi )  dan  perubahan revolusioner  sistem  pemerintahan.  Kembali  lagi,  bahwa  kebijakan pemerintah  pro-publik  sangat  tergantung  pada  kesanggupan  dan  kemauan pemerintah setempat apalagi jika terdapat kewenangan yang lebih besar pada pemerintah  daerah. Masalah defisit anggaran juga tidak bisa dilepaskan dari penetapan  prioritas  program  pemerintah  dan  masalah    efisiensi.    Jika pemerintah  daerah  mempunyai  fokus  pada  pencapaian human  developemnt index (IPM)  yang  baik,  maka  belanja  publik  seyogianya  diarahkan  pada percepatan pencapaian IPM tersebut.

## 2.3 Metodologi
Tulisan  ini  merupakan  hasil  studi  empiris  dengan  menggunakan  data yang  dipublikasi  Badan  Pusat  Statistik.  Metodologi  yang  digunakan  dalam pengolahan  data  adalah  model  ekonometrika  dengan  regresi  silang  tempat ( cross-section ) data 25 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2004.
Model  yang  diestimasi  terdiri  dari  tiga  yang  masing-masing menunjukkan pengaruh belanja publik pemerintah  daerah serta karakteristik wilayah  terhadap  variabel  pembentuk  komponen  Indeks  Pembangunan Manusia di Jawa Barat. Model pertama, mengestimasi dengan menggunakan variabel  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  sebagai  variabel  terikat ( dependent  variable ).  Model  kedua  menggunakan  Angka  Harapan  Hidup (AHH)  sebagai  variabel  terikat    dan  model  ketiga  mengestimasi  daya  beli (Pengeluaran  Perkapita)  sebagai  variabel  terikat.  Variabel  kontrol  lain  yang diamati adalah faktor kemiskinan.

## 2.4 Hipotesis
Permasalahan anggaran pemerintah (kebijakan fiskal) dan karakteristik wilayah kabupaten/kota berpengaruh signifikan dan positif bagi semua  pembentuk  komponen  IPM  di  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Jawa Barat.

## 3 Pembahasan

## 3.1 IPM dan Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah Di Jawa Barat
Keberhasilan pemerintah daerah Jawa Barat dalam pencapaian IPM 80 pada tahun 2010 tidak bisa dipisahkan dari kemampuan anggaran pemerintah
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 419
Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
daerah  dalam  menyediakan  sejumlah  barang  publik  guna  akselerasi pencapaian  IPM  karena  ada  kecenderungan  pergerakan  yang  lambat  dari tahun  ke tahun. Keberhasilan pencapaian secara agregat  Jawa Barat sangat tergantung pada pencapaian IPM di tingkat kabupaten dan kota.
Di  sisi  lain,  IPM  antar  wilayah  juga  cenderung  mengalami ketimpangan  yang  cukup  tinggi.  Misalnya  perkembangan  IPM  di  Kota Depok (77,81) dengan Kabupaten Indramayu (64.48) pada tahun 2005. Pada periode  sebelumnya,  belanja  publik  di  Kabupaten  Indramayu  justru mengalami  penurunan  sementara  Kota  Depok  justru  meningkat  tajam. Artinya, akselerasi IPM akan terjadi lebih cepat di Kota Depok dibandingkan dengan  daerah  lain  di  Jawa  Barat.  Secara  umum,  bisa  dilihat  bahwa kemampuan  keuangan  daerah  kota  masih  relatif  baik  dari  kabupaten, sehingga  alokasi  barang  publik  pun  cenderung  semakin  besar.    Perbedaan karakteristik  ekonomi  wilayah  juga  tampaknya  memberi  kontribusi  yang cukup besar pada perbedaan kemampuan keuangan daerah. Di wilayah  yang berkembang  industri,  perdagangan    dan  jasanya  tampak  mampu  bergerak lebih  cepat  dalam  pencapaian  IPM  sementara  di  wilayah  yang  berbasis pertanian  hanya bisa bergerak lambat. Dinamika perkotaan yang cepat yang membutuhkan sumber daya yang punya keahlian tinggi memaksa kebutuhan akan  pendidikan,  kesehatan  dan  daya  beli  yang  tinggi  sehingga  mendorong gerakan IPM yang lebih tinggi.
Perbedaan  intensitas  antar  daerah  dalam  memperhatikan  kebutuhan publik  sangat  dipengaruhi  oleh  besar  kecilnya  dana  yang  diterima  daerah. Pasca  pelaksanaan  otonomi  daerah  ada  kecenderungan  peningkatan  belanja publik  yang  relatif  tinggi  di  masing-masing  daerah  di  Jawa  Barat.  Ini merupakan  indikasi  bahwa  pemerintah  sangat  berkeinginan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Pada  periode  2003- 2004  tercatat  beberapa  daerah  yang  belanja  publik  mengalami  peningkatan yakni;  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Bandung,  Kab.  Tasikmalaya, Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Sumedang,  Kabupaten  Subang,  Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Perkembangan  belanja  publik  yang  dibandingkan  dengan  pencapaian  IPM daerah dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1 IPM versus Belanja Publik beserta Pertumbuhannyadi Kab./Kota Jawa Barat
Kab/Kota Belanja Publik
PAD/BP
IPM05 BP03 BP04 Naik 2003 2004 Naik Bandung 676,117,542.00 786,901,530.73 16.39 14.75 13.93 -0.83 69.16 Cianjur 130,640,639.28 128,487,919.97 -1.65 24.28 30.11 5.83 66.79 Sukabumi NA 385,104,254.00 NA NA 6.93 NA 68.54 Bogor 151,823,928.83 211,666,923.49 39.42 98.09 78.55 -19.54 68.99 Bekasi 405,378,615.33 380,147,880.00 -6.22 24.70 53.70 29.01 70.88 Karawang 348,790,464.34 348,505,588.96 -0.08 19.40 29.88 10.48 66.35 Purwakarta NA 195,038,614.00 NA NA 23.49 NA 69.52 Subang 197,917,610.01 208,739,867.00 5.47 18.58 18.55 -0.03 68.47 Sumedang 255,315,431.00 266,147,987.63 4.24 16.53 18.82 2.29 71.40 Majalengka 328,458,586.00 291,366,468.00 -11.29 7.27 8.68 1.42 68.52 Indramayu 389,269,598.00 368,642,691.00 -5.30 8.74 10.28 1.54 64.48 Cirebon 346,721,848.39 348,847,565.39 0.61 13.03 13.82 0.80 64.58 Kuningan 298,728,543.00 282,744,303.00 -5.35 6.87 8.64 1.77 68.80 Ciamis 413,457,388.75 380,178,287.38 -8.05 6.74 8.51 1.78 71.08 Tasikmalaya 315,017,308.00 357,214,256.00 13.40 5.92 5.84 -0.09 69.08 Garut 430,786,783.12 421,955,017.26 -2.05 8.06 9.59 1.53 67.03 KBandung 333,591,263.17 465,104,078.90 39.42 63.89 47.93 -15.96 77.42 KCirebon NA 167,174,791.00 NA NA 22.35 NA 72.52 KBogor NA 222,756,494.00 NA NA 22.07 NA 74.94 KSukabumi 147,466,904.00 157,177,407.00 6.58 17.31 17.15 -0.16 74.58 KBekasi 314,628,982.94 320,929,760.94 2.00 27.30 29.93 2.63 75.48 KDepok 220,572,291.00 256,800,509.00 16.42 13.08 21.21 8.13 77.81 KCImahi 63,601,235.24 181,434,659.38 185.27 47.42 21.75 -25.68 75.16 KBanjar NA 48,398,846.03 NA NA 9.15 NA 71.73 KTasikmalaya 195,221,879.47 213,782,359.00 9.51 13.52 14.00 0.48 71.62
Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah.
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 421
Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
Kenaikan  anggaran  belanja  publik  di  daerah  dipicu  oleh  rencana program yang telah disusun oleh pemerintah daerah setempat pada beberapa tahun  yang  lalu.  Kenaikan  anggaran  untuk  sektor  publik  diharapkan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  tersedianya  barang  publik (seperti jalan, rumah sakit, sekolah) yang lebih baik. Penguatan pada fasilitas publik,  seperti  jalan  desa  misalnya  bisa  mendorong  perekonomian  suatu daerah karena bisa menciptakan penghematan dalam lalu lintas perdagangan, kemudahan akses  oleh suplier serta membuka  ketertutupan sebuah  kawasan dengan kawasan lain. Dengan begitu, pengaruh demonstrasi ( demonstration effect ) dari wilayah yang maju bisa ditiru oleh wilayah yang terbelakang.
Sayangnya,  beban  anggaran  di  daerah  masih  sangat  sarat  dengan beban  di  belanja  rutin  (pembayaran  gaji  pegawai).  Hampir  semua kabupaten/kota  total  anggaran  masih  timpang  pada  pengeluaran  gaji pegawai.  Keuangan  yang  sangat  terbatas  selalu  menjadi  alasan  klasik mengapa itu terjadi. Untuk itu, sebuah pemerintah daerah dituntut kreatif dan efisien  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  karena  pemerintah masih  mempunyai  tanggung  jawab  menyediakan  barang  publik  seperti: pendidikan,  kesehatan,  suplai  listrik,  transportasi  kota,  air,  sistem pembuangan limbah dan lainnya.

## 3.2  Kebijakan Anggaran Versus Komponen Ipm: Pendidikan
Salah  satu  program  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  Jawa  Barat adalah  akses  pendidikan  dasar  untuk  semua  lapisan  masyarakat.  Hasilnya hingga  saat  ini  cukup  memuaskan  dimana  lebih  dari  90  persen  masyarakat Jawa Barat (94,69 pada data Susenas 2004) sudah terbebas  dari buta huruf. Meskipun  terjadi  sedikit  bias  gender  dimana  tingkat  melek  huruf  laki-laki lebih  tinggi  dari  perempuan  (laki-laki  96,92%  dan  perempuan  92,43%). Angka partisipasi sekolah juga menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antar gender dan antar wilayah.
Pemerintah  daerah  melalui  kebijakan  fiskal  dengan  penyediaan barang  dan  jasa  publik  pada  kenyataannya  mampu  mempengaruhi  tinggi rendahnya  angka  partisipasi  sekolah  (APS)  meskipun  dengan  angka  relatif kecil.  Hasil  estimasi  dengan  regresi  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan belanja  publik  sebesar  satu  juta  rupiah  akan  diikuti  dengan  kenaikan  APS sebesar 0,00234%. Meskipun sifatnya sangat inelastis, namun secara umum pengaruh  belanja  publik  terhadap  APS  tetap  ada.  Lebih  lengkapnya,  hasil estimasi ditunjukkan dalam persamaan ekonometri berikut.
422                                                   Volume XXII No. 4 Oktober – Desember  2006 : 411 - 427
82, 224 2,34 08 0, 051 5, 414 i APS E BPUBLIK MISKIN DUMMY u       Prob.  (0,000) (0,0052) (0,0002) (0,0762) R-square : 0,793 F-statistik : 26,863 Dimana: APS : Angka Partisipasi Sekolah (dalam persen) BPUBLIK : Jumlah belanja publik pemerintah daerah (ribu rupiah) MISKIN : Jumlah penduduk miskin (ribu orang) DUMMY : variabel boneka, 0 untuk kabupaten dan 1 untuk kota Ui : variabel pengganggu ( distubance variable )
Dari  hasil  diatas  juga  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  APS justru  lebih  banyak  disumbangkan  oleh  kemiskinan  dimana  setiap  ada kenaikan  sebesar  seribu  orang  miskin,  APS  akan  turun  sebesar  0,051%. Sejalan dengan hasil estimasi dengan melihat faktor kesehatan (AHH), hasil ini  relatif  sejalan  dimana  kemiskinan  yang  lebih  punya  kekuatan mempengaruhi  APS.  Artinya,  pemerintah  daerah  harus  lebih  serius menanggulangi  masalah  kemiskinan  karena  peran  pentingnya  dalam menentukan keberhasilan pencapaian komponen IPM yang baik.
Di lain pihak, karakteristik  wilayah tampaknya sangat  mempengaruhi pilihan  pendidikan  di  daerah  Jawa  Barat.  Dari  data  BPS  pada  tahun  2004 terlihat  secara  jelas  bahwa  APS  untuk  pendidikan  dengan  jenjang  lebih tinggi  untuk  kota  relatif  lebih  tinggi  dibanding  kabupaten.  APS  untuk penduduk  usia  19-24  tahun  di  kota  mampu  mencapai  rata-rata  16,32% sementara rata-rata kabupaten hanya mencapai 5,83%. Untuk itu pemerintah harus  melakukan  akselerasi  pendidikan  yang  lebih  serius  di  tingkat kabupaten  salah  satunya  dengan  memperbaiki  infrastuktur  pendidikan  yang ada.

## 3.3  Kebijakan Anggaran Versus Komponen Ipm: Kesehatan
Untuk  melihat  lebih  jauh,  pengaruh  anggaran  pemerintah  untuk kepentingan  publik  terhadap  pembentukan  IPM  di  wilayah  Jawa  Barat, dilakukan  estimasi  regresi  dengan  menggunakan  variabel  AHH  (salah  satu indikator  yang  dipakai  untuk  perhitungan  IPM)  sebagai  variabel  terikat
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 423
Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
( dependent ) dan  menggunakan sejumlah variabel bebas ( independent ) yakni belanja  publik  (BPUBLIK),  kemiskinan  di  Kabupaten/kota  (MISKIN)  serta sebuah  variabel  boneka  (DUMMY)  untuk  membedakan  karakteristik  kota/ kabupaten.  Hasil  regresinya  ditampilkan  dalam  persamaan  ekonometri berikut:
67.74 0, 000000000371 0, 0090 2, 079 AHH BPUBLIK MISKIN DUMMY u      Prob.  (0,000) (0,2106) (0,0471) (0,0754) R-squared : 0,596 F-statistik : 10,30 Dimana: AHH : angka harapan hidup BPUBLIK : Belanja Publik ( dalam ribu rupiah) MISKIN : Jumlah penduduk miskin (dalam ribu orang) DUMMY :  variabel  boneka,  dimana  0  untuk  kabupaten  dan  1  untuk kota Ui : variabel pengganggu ( distubance variable )
Dari  nilai  F-statitistik  yang  signifikan  menunjukkan  bahwa  secara serentak,  tiga  variabel  bebas  yang  digunakan  semuanya  berpengaruh terhadap  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  dimana  ketiga  variabel  tersebut mampu  menjelaskan  perilaku  pembentuk  IPM  (AHH)  sebesar  59,6  persen sementara  sisanya  (40,4%)  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam perhitungan model (misalnya; pertumbuhan ekonomi).
Hanya  saja,  dari  uji  signifikansi  parsial  masing-masing  variabel ditemukan  bahwa  belanja  publik  ternyata  tidak  signifikan  mempengaruhi AHH. Hal ini diduga, faktor AHH lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti  tingkat  pendapatan  perkapita  dan  kepedulian  seseorang  terhadap kesehatan  serta  pilihan  gaya  hidup.  Hal  ini  diperkuat  oleh  fakta  bahwa jumlah  penduduk  miskin  di  suatu  wilayah  justru  berpengaruh  pada  AHH dimana  jika  terjadi  penurunan  penduduk  miskin  seribu  orang,  akan  diikuti dengan kenaikan AHH sebesar 0,009 poin. Artinya kekuatan daya beli masih menjadi  penyebab  utama  untuk  mendorong  peningkatan  AHH,  karena kemiskinan diukur didasarkan kemampuan daya beli.
Model ini juga menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik kabupaten atau  kota  berpengaruh  pada  pencapaian  AHH  di  suatu  daerah. Kecenderungan  yang tejadi,  di  daerah kota lebih bisa  menjamin  AHH  yang
lebih baik karena sejumlah fasilitas publik juga sudah relatif baik dan tingkat pendapatan  perkapita  relatif  lebih  tinggi.  Wilayah  kota  juga  cenderung mempunyai  daya  tarik  karena  berkembangnya  perdagangan  dan  jasa  yang didukung  dengan  infrastruktur    bagus.  Hanya  saja,  dalam  jangka  panjang, kota-kota  akan  dibebani  dengan  belanja  publik  yang  semakin  besar  karena daya  dukung  lahan  yang  semakin  terbatas  sementara  jumlah  penduduk semakin  bertambah  karena  terjadi  migrasi.  Secara  alamiah,  perkembangan kota  sebagai  batas  yurisdiksi  akan  mengalami  kejenuhan  sehingga memunculkan  daerah  baru  sebagai  pusat  pertumbuhan  dan  memajukan wilayah  pinggiran  ( pheriperi  area ).  Untuk  kasus  di  Jawa  Barat,  kapasitas Kota  Bandung,  membuat  arah  pembangunan  berkembang  ke  wilayah Sumedang  dan  sekitarnya.  Begitu  juga  dengan  perkembangan  Kota  Jakarta yang  meluas  hingga  Bogor,  Bekasi,  Karawang  dan  sekitarnya.  Artinya, pertumbuhan kota tetap harus disangga oleh daerah-daerah lain bisa sebagai suplier  tenaga  kerja  atau  juga  bahan  baku  bahkan  sebagai  tempat  perluasan skala ekonomi.
Pemerintah  daerah  dalam  menggerakan  pembangunan  daerahnya memang tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus membangun kebersamaan dengan  pihak  swasta  dan  masyarakat  setempat  untuk  menggerakkan perekonomian.  Kajian  empiris  diatas  membuktikan  bahwa  kekuatan pemerintah  melalui  anggarannya  sangat  terbatas  bahkan  tidak  signifikan mempengaruhi  IPM  di  daerah.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  harus mengembangkan  perencanaan  partisipatif  untuk  pengembangan  wilayah. Partisipasi  aktif  semua  lini  diharapkan  bisa  mendorong  pencapaian  IPM yang optimal sehingga pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator dan  pelayan  publik  ( public  servant )  bukan  bertindak  sebagai  penguasa  atau pe’me’rintah.  Keikutsertaan  semua  pihak  juga  menjamin  terjadinya  ikatan yang  kuat  antara  masyarakat  dengan  lingkungan  sekitar  sehingga  muncul rasa memiliki terhadap pembangunan daerah. Bentuk partisipasi yang dibuat bisa  dilakukan  dengan  memanfaatkan  mulai  dari  organisasasi  sosial  di masyarakat (PKK, RT, RW) bahkan hingga partai politik di daerah.

## 3.4  Kebijakan Anggaran Versus Komponen Ipm: Daya Beli
Untuk  memproksi  kemampuan    daya  beli  di  daerah  digunakan  data pengeluaran  perkapita  sebulan  di  masing-masing  daerah.  Hasilnya,  berbeda dengan sebelumnya dimana AHH ternyata tidak signifikan dipengaruhi oleh belanja  publik.  Estimasi  dengan  menggunakan  pengeluaran  perkapita
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 425
Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
menunjukkan  bahwa  belanja  publik  serta  karakteristik  wilayah  justru mempengaruhi  daya  beli  di  daerah.  Artinya,  peran  pemerintah  melalui kebijakan  anggaran  memberi  sinyal  positif  bagi  gerak  roda  perekonomian yang  selanjutnya  bisa  mempengaruhi  daya  beli  secara  langsung.  Peran pemerintah  saat  ini  sudah  sangat  direspon  baik  oleh  perekonomian  daerah sehingga  penguatan  peran  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  dan barang  publik  di  daerah  merupakan  suatu  keharusan  dan  dijaga konsistensinya.  Secara  persamaan  ekonometrika,  hasil  estimasi  ditunjukkan sebagai berikut.
8, 016 0, 21 0,5 i LPPERKAPITA LBPUBLIK DUMMY u     Prob. (0,0000) (0,011) (0,000)
Didalam tanda kurung adalah angka probabilitas.
R-squared : 0,63 F-statistik : 18,69 Dimana: LPPERKAPITA  :  besarnya  pengeluaran  perkapita  perbulan  (dalam logaritma natural) LBPUBLIK :  besarnya  belanja  publik  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah kabupaten/kota (dalam logratima natural) DUMMY :  variabel boneka dimana 0 untuk  kabupaten  dan 1 untuk kota Ui :  variabel pengganggu ( distubance variable )
Hasil  estimasi  di  atas  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  1  persen belanja  publik  akan  mempengaruhi  pengeluaran  perkapita  0,21  persen. Meskipun persentase kenaikan lebih kecil (inelastis), namun tetap signifikan mempengaruhi  daya  beli.  Ini  merupakan  indikasi  bahwa  masalah  kebijakan fiskal  mampu  meciptakan  pengaruh  berganda  ( multiplier  effect )  terhadap peningkatan  daya  beli  melalui  tersedianya  barang  publik  dengan  baik. Variabel  belanja  publik  dan  karakteristik  wilayah  mampu  menjelaskan perilaku  pengeluaran  perkapita  sebesar  63  persen,  sedangkan  sisanya  yakni 37%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model estimasi.
Karakteristik  wilayah  secara  mendasar  sangat  mempengaruhi  pola daya  beli.  Ada  kecenderungan,  di  daerah  kota  pengeluaran  perkapita  lebih besar karena biaya hidup yang tinggi. Dari data Susenas 2004 menunjukkan, pola  pengeluaran  di  kota  jauh  lebih  tinggi  (diatas  rata-rata  Jawa  Barat
kecuali  Kota  Banjar)  dibandingkan  kabupaten.  Misalnya  saja  Depok  yang pengeluaran  perkapita  sebulan  untuk  sub  golongan  makanan  dan  non makanan  mencapai  408.077  rupiah  sementara  rata-rata  Jawa  Barat  hanya 214.406  rupiah.  Ini  menunjukkan  adanya  ketimpangan  pendapatan  antar wilayah di Jawa Barat yang relatif besar.  Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah  adalah  akselerasi  peningkatan  daya  beli  melalui  kebijakan anggaran  pro  publik  sehingga  bisa  menggerakan  roda  perekonomian terutama  di  daerah  basis  pertanian  yang  seringkali  tertinggal  dibanding daerah yang pertumbuhannya banyak disumbang oleh jasa dan industri.

## 4 Kesimpulan Dan Rekomendasi

## 4.1 Kesimpulan
Dari uraian dimuka disusun beberapa kesimpulan berikut.
1. Ketimpangan  anggaran  pemerintah  khususnya  belanja  untuk  sektor publik  memberi  pengaruh  pada  upaya  pemerintah  daerah  memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2. Belanja publik berpengaruh positif  dan signifikan bagi APS, hanya saja pengaruhnya  sangat  kecil.  Tinggi  rendahnya  APS  justru  lebih dipengaruhi  oleh  faktor  kemiskinan  di  suatu  wilayah  beserta karakteristiknya (kabupaten atau kota).
3. Belanja Publik tidak signifikan mempengaruhi tingkat kesehatan di suatu wilayah,  namun  AHH  secara  langsung  lebih  dipengaruhi  oleh  tingkat kemiskinan dan karakteristik wilayah (kabupaten atau kota).
4. Belanja  publik  secara  signifikan  mempengaruhi  daya  beli  melalui variabel pengeluaran perkapita perbulan. Pada saat yang sama, daya beli juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah (kabupaten atau kota)

## 4.2 Rekomendasi
Dari kesimpulan diatas disusun rekomendasi berikut;
1. Pemerintah  harus  konsisten  mempengaruhi  kekuatan  komponen  IPM  di daerah  mengingat  peran  belanja  publik  yang  sangat  dibutuhkan pembangunan daerah.
Pencapaian Ipm Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan 427 Antara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat (Asnita Frida Sebayang)
2. Terbatasnya  anggaran  pemerintah  pemerintah  daerah  harus  disiasati dengan mengaktifkan semua peran swasta, masyarakat, semua pihak dan institusi terkait guna mempercepat pencapaian IPM yang baik.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Armstrong  Harvey  and  Jim  Taylor.  2001. Regional  Economics  and  Policy. Third Edition. Blakwell Publisher,.
Badan  Perencanaan  Daerah  (Bapeda)  Propinsi  Jawa  Barat  dan  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Jawa  Barat.  2005 . Data  Basis  untuk  Analisis
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2004 .
Badan  Pusat  Statistik. Statistik  Keuangan  Daerah  Jawa  Barat. berbagai edisi.
Badan  Pusat  Statistik. Data  Survei  Sosial  Ekonomi  Daerah  Jawa  Barat. berbagai edisi.
Bahl  W  Roy  and  Johannes  F.  Linn. Urban  Public  Finance  in  Developing Countries. Oxford University Press
Levy  M.  John,  1985. Urban  and  Metropolitan  Economics ,  Mc-Graw-Hill Book Company.
Meir M. Gerald and Joseph E. Stiglitz, Frontiers of Development Economics The Future in Perspective , a Copublication of the World Bank and Oxford University Press.
Noeroso L. Wahyudi. 2004. “Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah  dan  Proyek  Pembangunan,  Studi  Kasus:  Sektor Pendidikan”. Bunga Rampai Hasil Penelitian
United  Nation  Development  Group.  2003. Indicators  for  Monitoring  the Millineum  Development  Goals. United  Nation  Publication,. www.jabar.go.id