Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Reza Wahyu Pratama 1
Riky Pribadi 2

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pedofilia  seringkali  terjadi  di  Indonesia,  hal  ini  dapat dilihat  dari  berbagai  media  massa.  Namun  demikian  kasus  tersebut  hanya sebagian yang dapat terungkap dan diselesaikan melalui jalur hukum. Pedofilia adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal seksual, karena adanya  kepuasan  ketika  melakukan  hubungan  seksual  tersebut  dengan  anak- anak. Korban dari dari tindak pidana pedofilia adalah anak, dimana anak yang merupakan  titipan  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  dijaga  dan dilindungi.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak,  Dihubungkan  dengan Kriminologi  dan  Viktimologi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui dan  memahami  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pedofilia  dan  untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan tindak pidana pedofilia, serta untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tidak pidana pedofilia. Dalam  hal  penulisan  skripsi  ini  agar  dapat  mempermudah  dalam  proses penelitian,  penulis  menggunakan  beberapa  teori  seperti  Teori  Negara  Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kriminologi. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  atau  penelitian  hukum  yang menggunakan  sumber-sumber  data  primer,  sekunder  dan  tersier  seperti peraturan  perundang-undangan,  sejarah  hukum,  teori-teori  hukum  dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pedofilia  belum efektif, karena belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pedofilia dan  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  penegakan  hukumnya,  Kebijakan pemidanaan  bagi  pelaku  pedofilia  dalam  hukum  positif  Indonesia  pada dasarnya  memiliki  tujuan  pemidanaan  yakni  untuk  memperbaiki  pribadi  dan penjahat  itu  sendiri,  untuk  membuat  orang  menjadi  jera,  untuk  membuat penjahat-penjahat  tertentu  menjadi  tidak  mampu  untuk  melakukan  kejahatan lain.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pedofilia  adalah  sebagai  berikut  : Hubungan  keluarga  yang  tidak  harmonis,  riwayat  sebagai  korban  kekerasan seksual  saat  masih  berusia  kanak-kanak,  gangguan  kepribadian  antisosial,
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka. Email : rikypribadi87@unma.ac.id

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
kecanduan  obat-obatan,  depresi,  faktor  genetic,  faktor  lingkungan,  ketidak seimbangan  hormon  dan  IQ  yang  rendah.  Upaya  yang  dilakukan  dalam perlindungan korban pedofilia adalah Koseling, Pelayanan atau Bantuan Medis dan Bantuan Hukum serta Pencegahan tehadap tindak pidana pedofilia.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pedofilia.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## A. Latar Belakang Masalah
Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  sebagai  makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat  perlindungan.  oleh  karena anak  baik  secara  rohani  maupun  jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk  melindungi, menjamin,  memelihara  dan  mengamankan  kepentingan  anak  tersebut.  Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  menjadi  fenomena  akhir-akhir  ini kekerasan  seksual  terutama  terjadi  pada  anak  salah  satunya  yaitu  pedofilia, Pedofilia adalah orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu terhadap anak-anak  atau  remaja  yang  berusia  dibawah  umur.  pedofili  akan  berdampak negatif  bagi  anak.  Bukan  merusak  masa  depan  secara  fisik  saja,  tetapi  juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa  kelak  hingga  dewasa.  apalagi  kebanyakan  penderita  pedofilia disebabkan  karena  dirinya  pernah  menjadi  korban  pelecehan  seksual  serupa pada masa anak-anak.
Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban  yang  mestinya  dilindungi  dan  memperoleh  pelayanan  khusus,  dan seharusnya  ada  norma  dan  hukum  yang  tegas  untuk  melindungi  anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploitatornya. Tindak  pidana  pedofilia  sangat  merugikan  korban  dan  masyarakat  luas. Penderitaan  korban  akibat  perbuatan  kaum  pedofilia  tidak  berupa  penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.
Kasus  pedofilia  sering  terjadi  di  Indonesia  menunjukan  bahwa  pelaku yang melakukan kejahatan pedofilia ini bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pernah mengalami pelecehan seksual pada masa anak-anak dahulu. Maka dari itu  perlulah  kita  mengingat  bahwa  orang-orang  yang  menjadi  pelaku sebenarnya  merupakan  korban  dari  kekerasan  seksual  juga.  oleh  itu  melihat semakin  banyak  anak  yang  menjadi  korban  kasus  pedofilia  maka  pemerintah perlu  membentuk  peraturan  yang  mana  untuk  melindungi  anak  yang  menjadi korban    dan  menekan  agar  diharapkan  tidak  lagi  terjadi  kasus  demikian dikemudian hari.
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan.  Jadi  yang  harus  dilindungi  adalah  semua  anak.  Adapun  tujuan dari perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak.
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk  kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk,  dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  anak  tersebut.  Dalam pasal  pasal  20  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
anak  akan  lebih  luas  lagi  siapa  saja  yang  bertanggung  jawab  atas penyelengaraan  perlindungan  anak,  yaitu  negara,  pemerintah  daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban.
Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan  sering  terabaikan  oleh  lembaga-lembaga  kompeten  dalam  sistem peradilan  pidana,  yang  seharusnya  memberikan  perhatian  dan  perlindungan yang  cukup  berdasarkan  hukum.  Hal  tersebut  tidak  seharusnya  terjadi,  sebab sebagaimanapun  korban  tetap  mempunyai  hak  untuk  diperlakukan  adil,  dan dilindungi hak-haknya.
Perubahan paradikma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam viktimologi,  timbulnya  kesadaran  bahwa  masalah  kejahatan  atau  kausa kejahatan  tidak  cukup  dipelajari  melalui  perbuatannya  atau  pelakunya.  Oleh karena  itu  disamping  pelanggaran  Undang-Undang,  juga  perubahan  Undang- undang  pidana  dan  penerepannya  menjadi  fokus  persoalan  untuk  mengkaji bekerjanya  kepentingan    yang  memengaruhi  para  pihak  yang  terlibat  dalam proses  viktimisasi  terhadap  korban,  yaitu  aparat  penegak  hukum,    termasuk bagaimanakah  penegakan  hukum  berinterpretasi  dan  bertindak  dalam interaksinya dengan korban atau pelaku.
Hukum  di  Indonesia  yang  menjerat  pelaku  pedofilia  tidaklah  serius, sehingga  hukuman  bagi  kaum  pedofilia  tidaklah  setimpal  dengan  apa  yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi  masyarakat  bagi  korban  pedofil  juga  sangat  kurang.  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  perlindungan  anak telah  mengatur  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak, namun  penjatuhan  pidana  tersebut  belum  memberikan  efek  jera  dan  belum mampu  mencegah  secara  komprehensif  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap anak.
Mengingat  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini  juga sudah cukup lama penulis berharap agar pemerintah secepatnya mengeluarkan Undang-Undang  yang  baru  tentang  perlindungan  anak  ini,  karena perkembangan  kasus  kekerasan  seksual  terhap  anak  yang  saat  ini  semakin meningkat  dan  meresahkan  para  orang  tua  ataupun  keluarga  para  korban. Apabila  terus  dibiarkan  akan  memberikan  dampak  buruk  terhadap  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  pedofilia,  mengingat  anak  merupakan  tunas, potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Anak memiliki  peran  strategis  dalam  kelangsungan  eksistensi  bangsa  serta  negara pada  masa  depan  dan  seharusnya  kita  selaku  orang  tua,  keluarga,  maupun negara wajib melindungi hak-hak terhadap anak.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul : “PERSPEKTIF  KRIMINOLOGI  DAN  VIKTIMOLOGI TERHADAP  KASUS  TINDAK  PIDANA  PEDOFILIA  MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## B. Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pedofilia ditinjau kriminologi dan viktimologi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pedofilia
?
3. Bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana pedofilia?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori  dan  praktik  menganalisis  masalah  hukum.  Dan  berdasarkan  identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia ditinjau kriminologi dan viktimologi;
2. Untuk  mengkaji  dan  mengetahui    Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya tindak pidana pedofilia;
3. Untuk  mengkaji  dan  mengetahui  upaya  perlindungan  hukum  terhadap korban tindak pidana pedofilia.

## D. Kerangka Pemikiran
Indonesia  adalah  Negara  Hukum  seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal 1 Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  berbunyi  :  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Artinya  segala  tingkah  laku  warga negaranya  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  atau  hukum  positif  atau aturan-aturan  lainnya  seperti  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.
Hal  ini  berlaku  umum  tanpa  terkecuali,  diantaranya  seperti  yang dilakukan  oleh  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia.  Sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  : “Setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Agar  dapat  mempermudah  dalam  proses  penelitian,  penulis  mencoba menggunakan  beberapa  teori  seperti  Teori  Negara  Hukum,  Teori  Keadilan, Teori Kedisiplinan, dan Teori Hukum Pembangunan.
1. Teori Negara Hukum
Teori  merupakan  pengetahuan  ilmiah  yang  mencakup  penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum  serta  memahami  masalah  yang  dibicarakan  secara  lebih  baik.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. 3
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip- prinsip  hukum  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dan  ini  artinya kekuasaan  negara  melalui  aparatnya  dibatasi  oleh  hukum  ( rechtsstaat ), bukan didasarkan atas kekuasaan ( machtsstaat ). 4
Konsep  negara  hukum  bersandar  pada  keyakinan  bahwa  kekuasaan negara  harus  dijalankan  atas  dasar  hukum  yang  adil  dan  baik.  Hubungan antara  yang  diperintah  ( governed )  dan  memerintah  ( governor )  dijalankan berdasarkan  suatu  norma  objektif,  bukan  pada  suatu  kekuasaan  absolut semata-mata.  Norma  objektif  tersebut  harus  memenuhi  syarat  formal  dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.
Negara  hukum  mensyaratkan  bahwa  setiap  tindakan  dari  negara haruslah  bertujuan  untuk  menegakkan  kepastian  hukum,  dilakukan  secara setara,  menjadi  unsur  yang  mengesahkan  demokrasi,  dan  memenuhi tuntutan  akal  budi.  Alat-alat  negara  mempergunakan  kekuasaannya  hanya sejauh  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  dengan  cara  yang  ditentukan dalam  hukum  itu.  Dalam  negara  hukum,  tujuan  suatu  perkara  adalah  agar dijatuhi  putusan  sesuai  dengan  kebenaran.  Tujuan  suatu  perkara  adalah untuk  memastikan  kebenaran,  maka  semua  pihak  berhak  atas  pembelaan atau bantuan hukum. 5
2. Teori Keadilan
Definisi  keadilan  dapat  dipahami  sebagai  suatu  nilai  ( value )  yang digunakan  untuk  menciptakan  hubungan  yang  seimbang  antar  manusia dengan memberikan apa  yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila  terdapat  pelanggaran  terkait  keadilan  maka  seseorang  perlu  diberikan hukuman. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas equality  before  the  law yaitu  asas  yang  menyatakan  bahwa  semua orang sama kedudukannya dalam hukum. 6
Keadilan  menurut  hukum  atau  yang  sering  dimaksud  dalam  keadilan hukum  ( legal  justice )  adalah  keadilan  menurut  undang-undang  dan berkenaan  dengan  pemberian  sanksi  atas  hasil  penerapan  undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum. 7
Hukum  diciptakan  agar  setiap  individu  anggota  masyarakat  dan penyelenggara  negara  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  diperlukan  untuk menjaga  tatanan  sosial  dan  mencapai  tujuan  kehidupan  bersama  atau
3 Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Gramedia  Pustaka  Utama, hlm. 21.
4 Oemar  Seno  Adji, Prasarana  Dalam  Indonesia  Negara  Hukum ,  Simposium  UI Jakarta, 1966, hlm. 24.
5 Https://id.wikipedia.org/wiki/ Negara_hukum di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.
6 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91.
7 I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum , Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.  Setiap  pelanggaran  akan  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma. 8
3. Teori Kedisiplinan
Disiplin  adalah  sistem  ajaran  mengenai  kenyataan  atau  gejala-gejala yang  dihadapi.  Dalam  hal  ini  hukum  dalam  arti  disiplin  melihat  hukum sebagai  gejala  dan  kenyataan  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Apabila pembicaraan  dibatasi  pada  disiplin  hukum,  maka  secara  umum  disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum.
a. Ilmu  hukum,  intinya  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  berusaha menelaah hukum.
b. Politik  hukum,  mencakup  kegiatan-kegiatan  mencari  dan  memilih  nilai- nilai  dan  menerapkan  nilai-nilai  tersebut  bagi  hukum  dalam  mencapai tujuannya.
c. Filsafat  hukum,  adalah  perenungan  dan  perumusan  nilai-nilai,  juga mencakup penyesuaian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan  ketentraman,  antara  kebendaan  dengan  keakhlakan,  dan  antara kelanggengan dengan pembaharuan. 9
Sebagimana  telah  dikemukakan  di  atas,  disiplin  hukum  merupakan sistem  ajaran  yang  menyangkut  kenyataan  atau  gejala-gejala  hukum  yang ada dan hidup di tengah pergaulan masyarakat.
Kedisiplinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  mutlak  dalam kehidupan  manusia,  karena  seorang  manusia  tanpa  disiplin  yang  kuat  akan merusak  sendi-sendi  kehidupannya,  yang  akan  membahayakan  dirinya  dan manusia lainnya, bahkan alam sekitarnya.
Disiplin  merupakan  tatanan  keteraturan  dalam  bersikap,  berpola  dan perilaku yang didasari oleh kesadaran dan keinsyafan pribadi. Disiplin dari kata discere dapat  diartikan  sebagai  tingkah  laku  yang  bersesuaian  dengan aturan-aturan  perilaku  dalam  suatu  kelompok  tertentu.  Dalam  pengertian lain,  disiplin  dapat  dimaknai  sebagai  kepatuhan  terhadap  peraturan  atau sikap  batin  yang  bertujuan  mengembangkan  diri  agar  dapat  berperilaku dengan benar dan tertib.
Dalam  organisasi  militer,  permasalahan  kedisiplinan  merupakan  hal pokok  yang  sangat  mendasar,  sehingga  karenanya  pengaturan  tentang disiplin  dinormakan  dalam  bentuk  undang-undang.  Sebagai  norma  dasar kemiliteran,  hukum  disiplin  militer  tidak  hanya  norma  tertulis  saja,  tetapi juga  didalamnya  terdapat  nilai-nilai  tidak  tertulis  yang  dijadikan  landasan kehidupan militer.
8 Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni ,  Nusa  Media,  Penerjemah:  Raisul  Mutaqien, Bandung, 2014, hlm. 75.
9 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Disiplin  militer  mengatur  dan  mengarahkan  agar  seorang  Militer selalu  berada  pada  tatanan  budaya  hukum  dan  mekanisme  perilaku  yang berlaku di lingkungan militer, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak  dan  kewajiban  pada  satu  sisi,  dan  kepentingan  tugas-tugas  kemiliteran pada  sisi  lainnya.  Keseimbangan  ini  melahirkan  pemahaman  yang  bersifat kultural,  bahwa  mekanisme  kehidupan  dalam  kemiliteran  dijalankan  atas keteraturan norma-norma yang telah melembaga sebagai bentuk pengakuan dan  penghormatan  terhadap  supremasi  hukum.  Pada  akhirnya  kedisiplinan ini diharapkan mampu untuk menjauhkan diri dari sikap dan perilaku arogan serta rasa superior atas komponen bangsa lainnya. 10
4. Teori Hukum Pembangunan
Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  memakai kerangka  acuan  pada  pandangan  hidup  masyarakat  serta  bangsa  Indonesia yang  meliputi  struktur,  kultur,  dan  substansi,  yang  sebagaimana  dikatakan oleh  Lawrence  F.  Friedman.  Pada  dasarnya  memberikan  dasar  fungsi, hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  dan  hukum  sebagai  suatu sistem  yang  sangat  diperlukan  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  Negara  yang sedang berkembang.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  diharapkan  agar  berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
“Hukum  merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat  didasarkan kepada  anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban  dalam usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang diinginkan  atau  dipandang  (mutlak)  perlu.  Anggapan  lain  yang terkandung  dalam  konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan adalah  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum memang  bisa  berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau  sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”. 11
Berpijak  pada  Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja bahwa  peranan  hukum  bisa  menjadi  alat  yang  bersifat  memaksa  untuk perubahan  yang  lebih  baik  di  masyarakat,  sehingga  siapapun  pelaku pelanggaran  termasuk  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  terhadap peraturan  yang  ada  bisa  secara  paksa  untuk  melakukan  perubahan  kearah yang lebih baik.

## E. Metode Penelitian
Penelitian  dipandang  sebagai  kegiatan  formal,  sebuah  prosedur  baku, yang  (secara  umum)  dikatakan  sebagai alat  pencari  data  melalui  suatu  proses untuk  menambah  pengetahuan  pada  kerangka  pengetahuan  seseorang,  dan diharapkan  juga  terjadi  pada  orang  lain,  lewat  penemuan  fakta  dan  wawasan
10 A.S.S. Tambunan, Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori , Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2013, hlm. 55.
11 Yuoky  Surinda,  https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/ teori-hukum- pembangunan-mochtar-kusumaatmadja

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
yang  sesungguhnya.  Untuk  dapat  mengetahui  dan  membahas  suatu permasalahan  maka  diperlukan  adanya  pendekatan  dengan  menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.
Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa : Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari  suatu  atau  bebrapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan penganalisanya.  Di  samping  itu,  juga  diadakan  pemeriksaan  yang mendalam  terhadap  fektor  hukum  tersebut,  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. 12
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  untuk  penulisan  ini  adalah sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Dalam  penulisan  usulan  penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analisis  untuk  menuliskan  fakta  dan  memperoleh gambaran berdasarkan judul dan identifikasi masalah, yang menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  yang  menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis. 13
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  empirik.  yaitu  hukum  sebagai  gejala  masyarakat, sebagai institusi sosial atau prilaku yang  mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. 14
Termasuk  kedalam  pendekatan  yang  dapat  dikategorikan  yuridis empirik  antara  lain  antara  lain  misalnya,  pedekatan  yuridis  kriminologis, yuridis  psikologis,  yuridis  ekonomis  dan  lain-lain.  Pendekatan  empirik terkadang juga dapat bersifat internal dan multi disipliner.
3. Tahap Penelitian
Tahap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.
a. Studi pustaka
Yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang bersifat  teoritis,  dengan  mempelajari  sumber-sumber  bacaan  yang berisikan  berbagai  pengertian  dan  pendapat  para  ahli  yang  erat hubunganya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
b. Penelitian lapangan
Penelitian  lapangan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi yang  dibutuhkan  untuk  melengkapi  data-data  studi  pustaka.  Data  yang
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 18
13 Danny Rahadian, Implementasi Penegakan Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, hlm. 14.
14 Panduan  Skripsi,  Fakultas  Hukum  universitas  Majalengka,  Cetakan  Kesembilan 2021, hlm. 19.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
diperoleh  dari  penelitian  lapangan  ini  berupa  wancara  dari  polres Majalengka.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan dan observasi langsung.
a. Studi kepustakaan
Teknik  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang  bersifat teoritis,  dengan  cara  inventarisasi  data  melalui  tahap  mengumpulkan, mengolah, dan memilih data. Teknik ini juga digunakan untuk memberi arahan  dengan  mempelajari  masalah  yang  diteliti  dari  buku-buku, majalah, dan koran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
b. Observasi langsung Teknik  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan,  meneliti  dan mengolah  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dengan  melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti.
5. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi dan wawancara,  yaitu  melakukan  penelitian  di  Polres  Majalengka  serta  juga melakukan  tanya  jawab  untuk  mendapatkan  data  secara  langsung  dari responden yang terkait dengan masalah.
6. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  tinjauan  kriminologi  dan viktimologi  terhadap  kasus  tindak  pidana  pedofilia  berdasarkan  peraturan pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2016  Tentang perlindungan anak.
7. Lokasi Penelitian
Dalam  penyusunan  Seminar  Hasil  Penelitian  Skripsi  ini  berlokasi  di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :
a. Perpustakaan Universitas Majalengka
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
d. Polres  Majalengka,  Jl.Raya  K  H  Abdul  Halim  No.518,  Tonjong,  Kec. Majalengka, Kab. Majalengka Jawa Barat 45414
8. Jadwal Penelitaian
Adapun  jadwal  penelitian  yang  akan  berlangsung  mulai  bulan  April 2021  sampai  dengan  bulan  Agustus  2021,  yang  dijelaskan  dalam  tabel  di bawah ini:

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
No Uraian Tahun 2021 April Mei Juni Juli Agustus Minggu Ke 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 Pengajuan Judul Penelitian Skripsi 2 Bimbingan Usulan
Penelitian Skripsi
3 Seminar Usulan Penelitian Skripsi 4 Revisi Usulan Penelitian Skripsi 5 Pengumpulan dan
Pengolahan Data
6 Bimbingan Hasil
Penelitian Skripsi
7 Seminar Hasil
Penelitian Skripsi
8 Revisi  Hasil  Penelitian Skripsi
9 Bimbingan Skripsi
10 Sidang Skripsi
F. Pembahasan  Analisis  Kriminologi  Dan  Viktimologi  Terhadap  Kasus Tindak Pidana Pedofilia.
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. Secara  kosepsional,  maka  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup  konsepsi  yang  mempunyai dasar  filosofis tersebut,  memerlukan  penjelasan lebih  lanjut  sehingga  akan tampak lebih konkret.
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  serius  bagi bangsa Indonesia. penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi  kewajiban  kolektif  semua  komponen  bangsa.  Hukum  bagi  kita adalah  suatu  yang  bersifat Supreme atau  yang  paling  tinggi  di  antara lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya.  dari  konsepsi  demikian  maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan istilah supremasi hukum di mana  hukum  ditempatkan  pada  yang  tertinggi  di  antara  dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik.
15 Penegakan  hukum  ditujukan  guna  meningkatkan  ketertiban  dan kepastian  hukum  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  antara  lain  dengan menertibkan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  lembaga-lembaga  yang  bertugas menegak- kan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta
15 Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 129.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
didasarkan  atas  sistem  kerjasama  yang  baik  dan  mendukung  tujuan  yang hendak  dicapai.  Tingkat  perkembangan  masyarakat  tempat  hukum diberlakukan  mempengaruhi  pola  penegakan  hukum,  karena  dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan  differensiasi  yang  tinggi  penggorganisasian  penegak  hukumnya  juga semakin kompleks dan sangat birokratis.
Kajian  secara  sistematis  terhadap  penegakan  hukum  dan  keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya,aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakat- nya  yang  terkena  lingkup  peraturan  hukum,  faktor  kebudayaan  atau legal culture ,  factor  sarana  dan  fasilitas  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan hukum. 16
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut  subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek    dalam    arti  yang terbatas atau sempit.
Dalam  arti  luas,  proses  penegakan    hukum    itu  melibatkan  semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti dia  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari segi  subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila  diperlukan,  aparatur  penegak hukum itu  diperkenankan  untuk menggunakan daya paksa.
Menurut  Soerjono  Sukanto  ada  2  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum yaitu :
1. Faktor masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang dari  sudut  tertentu,  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan hukum  tersebut.  di  dalam  bagian  ini,  diketengahkan  secara  garis  besar perihal  pendapat-pendapat  masyarakat  mengenai  hukum,  yang  sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.
2. Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  yang  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor masyarakat  sengaja  dibedakan,  karena  di  dalam  pembahasannya diketengahkan  masalah  sistem  nilai-nilai  yang  menjadi  inti  dari kebudayaan  spiritual  atau  non  materiel.  Sebagai  suatu  sistem  maka
16 Sanyato, Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Jurnal  Dinamika  Hukum,  Volume  8 Nomor  3 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, tahun 2008
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
hukum mencakup struktur, subtansi, kebudayaan. 17
Pengertian  penegakan  hukum  itu  dapat  pula  ditinjau  dari  sudut objeknya,  yaitu  dari  segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini,  pengertiannya  juga mencakup  makna  yang  luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas,  penegakan hukum  itu  mencakup  pula  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang    hidup dalam  masyarakat.  Tetapi,  dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Karena  itu,  penerjemahan  perkataan ‘law  enforcement’ ke  dalam bahasa  Indonesia  dalam  menggunakan  perkataan  „ penegakan  hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan  peraturan’ dalam  arti  sempit.  Pembedaan  antara  formalitas  aturan  hukum  yang tertulis    dengan    cakupan  nilai  keadilan  yang  dikandungnya  ini  bahkan juga  timbul  dalam  bahasa  Inggeris  sendiri  dengan  dikembangkannya istilah ‘the  rule  of  law’ versus  „ the  rule  of  just  law’ atau  dalam  istilah „ the  rule  of  law  and  not  of  man’ versus  istilah ‘the  rule  by  law’ yang berarti ‘the  rule of man by law’ . 18
Dalam  istilah ‘the  rule  of  law’ terkandung  makna  pemerintahan oleh  hukum,  tetapi  bukan  dalam  artinya  yang  formal,  melainkan mencakup  pula  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya. Karena  itu,  digunakan  istilah ‘the rule  of  just law ‟. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,  bukan  oleh  orang.  Istilah  sebaliknya  adalah ‘the  rule  by  law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dengan  uraian  di  atas  jelaslah  kiranya  bahwa  yang  dimaksud dengan  penegakan  hukum  itu  kurang  lebih  merupakan  upaya  yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap  perbuatan  hukum,  baik  oleh  para  subjek  hukum  yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas  dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menjamin berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum  dapat  kita  tentukan  sendiri  batas-batasnya.  Apakah  kita  akan membahas  keseluruhan  aspek  dan  dimensi  penegakan  hukum  itu,    baik dari  segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.  Skripsi  ini  memang  sengaja  dibuat  untuk  memberikan  gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang  terkait  dengan tema penegakan
17 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Raja wali Pers, Jakarta, 2016, hlm.45,59.
18 Jimly Asshiddqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com di akses pada tanggal 9 Juni 2021
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
hukum itu.
Seperti  disebut  di  muka,  secara  objektif,  norma  hukum  yang hendak  ditegakkan  mencakup  pengertian  hukum  formal  dan  hukum materiel.  Hukum  formal  hanya  bersangkutan  dengan  peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula  pengertian  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.
Penegakan  hukum  dapat  dikaitkan  dengan  pengertian ‘law enforcement’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas,  dalam  arti  hukum  materiel,  diistilahkan  dengan  penegakan keadilan.  Dalam  bahasa  Inggeris  juga  terkadang  dibedakan  antara konsepsi ‘court  of  law’ dalam  arti  pengadilan  hukum  dan  „ court  of justice’ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat  yang  sama pula,  Mahkamah  Agung  di  Amerika  Serikat  disebut  dengan  istilah „ Supreme Court of Justice ‟.
Istilah-istilah  itu  dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  hukum yang  harus  ditegakkan  itu  pada  intinya  bukanlah  norma  aturan  itu sendiri,  melainkan  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya. Memang  ada  doktrin  yang  membedakan  antara  tugas  hakim  dalam proses  pembuktian  dalam  perkara  pidana  dan  perdata.  Dalam  perkara perdata  dikatakan  bahwa  hakim  cukup  menemukan  kebenaran  formil belaka,  sedangkan  dalam  perkara  pidana  barulah  hakim  diwajibkan mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiel  yang  menyangkut  nilai- nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. 19
2. Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pedofilia  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Berikut  ini  meliputi  pengaturan  tindak  pidana  pedofilia  yang  dapat digunakan  untuk  menjerat  pelaku  pelecehan  seksual  pada  anak  termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia
a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
1) Pasal 29 KUHP
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan,  kesusilaam,  dendam  pidana  penjara  paling  lama Sembilan tahun”.
2) Pasal 290 ayat (2) KUHP
“Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun;  barang siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  padahal diketahuinya  atau  sepatuhnya  harus  diduganya  bahwa  umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”
19 Ibid , hlm.61.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
3) Pasal 290 ayat (3) KUHP
“Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun:  “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus  disangkanya  bahwa  umur  orang  itu  belum  cukup  lima  belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  perbuatan  cabul  atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”
4) Pasal 292 KUHP
5) “Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain sesama  kelamin,  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  harus  diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”
6) Pasal 293 ayat (1) KUHP
“Barang  siapa  dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau  barang, dengan  menyalahgunakan  perbawa  yang  timbul  dari  hubungan keadaan,  atau  dengan  penyesatan  sengaja  menggerakkan  seorang belum  dewasa  dan  baik  tingkah  lakunya  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukannya  perbuatan  cabul  dengan  dia,  padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
7) Pasal 294 ayat (1) KUHP
“Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak tirinya,  anak  angkatnya,  anak  di  bawah  pengawasannya  yang  belum dewasa,  yang  pemeliharanya,  pendidikan  atau  penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.”
Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  pemidanaan  yakni  :  untuk memperbaiki  pribadi  dan  penjahat  itu  sendiri,  untuk  membuat  orang menjadi  jera,  untuk  membuat  penjahat-penjahat  tertentu  menjadi  tidak mampu  untuk  melakukan  kejahatan  lain,  didalam  hukum  positif Indonesia  pemidanaan  pelaku  pedofilia  sudah  diatur  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana sebagai peraturan umum dan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2016  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak sebagai peraturan khusus.
3. Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Tindak  Pidana Pedofilia.
Perilaku seksual adalah bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi  faktor-faktor  yang  kompleks.  Perilaku  seksual  dipengaruhi  oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan seseorang dan oleh kultur dimana seseorang tinggal. Seorang dokter harus mengetahui beragam variasi  tentang  perilaku  seksual  dalam  lingkungan  sosial,  sehubungan dengan  perilaku  tersebut,  dimana  ada  2  alasan  untuk  itu.  Pertama; pengetahuan  tersebut  membantu  dokter  untuk  tidak  memaksakan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
perilakunya  sendiri  terhadap  pasiennya.  Kedua;  membantu  dokter mengenali beberapa perilaku seks yang abnormal.
Kelainan  seksual  adalah  cara  yang  ditempuh  seseorang  untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara  yang  digunakan  oleh  orang  tersebut  adalah  dengan  menggunakan objek  seks  yang  tidak  wajar.  Penyebab  terjadinya  kelainan  ini  bersifat psikologis  atau  kejiwaan,  seperti  pengalaman  sewaktu  kecil,  lingkungan pergaulan,  trauma  dan  kelainan  genetika. Pedofilia sendiri  sudah  menjadi jaringan  internasional  dan  Indonesia  merupaka  salah  satu  daerah  tujuan kaum pedofilia .  Faktor-faktor  penyebab  kenapa  Indonesia  menjadi  sasaran kaum pedofilia adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya  hukum  perlindungan  anak  dan  penegakannya  di  Indonesia, misalnya  dalam  KUHP  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  terhadap anak  di hukum  maksimal  penjara  9  (Sembilan)  tahun  kemudian  dengan  adanya UU  Perlindungan  Anak  di  hukum  15  (lima  belas)  tahun  sedangkan  di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.
2. Lemahnya  perangkat  keamanan  di  Indonesia  dalam  membendung  aksi para pedofilia yang kian canggih, kaum pedofilia menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
3. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak- anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi. 20
Keterangan  tentang  trauma  psikis  yang  diderita  korban  kasus pedofilia seperti  dijelaskan,  korban  mengalami  berbagai  gangguan  seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri  dari  pergaulan  teman  sebaya,  dan  sebagainya-menunjukkan  perlunya program  pendampingan  khusus  terhadap  anak-anak  korban  kejahatan seksual  dengan  upaya  sosialisasinya  yang  lebih  luas,  termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki.
Kejahatan  seksual  biasanya  diidentikkan  dengan  korban  kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan,  seperti  yang  dilaksanakan  beberapa crisis  center yang berkembang di Indonesia akhir- akhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita  dan  anak-anak  perempuan,  bukan  untuk  anak  laki-laki.  Upaya pendampingan  terhadap  anak  laki-laki  korban  kejahatan  seksual  sendiri relatif  lebih  sulit  untuk  dilaksanakan  dibanding  program  untuk  anak perempuan.  Faktor  budaya  di  sebagian  masyarakat  kita  masih  menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkap kasusnya.
Pedofilia  adalah  gangguan  seksual  yang  berupa  nafsu  seksual terhadap  remaja  atau  anak-anak  di  bawah  usia  14  tahun.  Orang  yang mengidap  pedofilia  disebut  pedofil.  Seseorang  bisa  dianggap  pedofil  jika usianya  minimal  16  tahun.  Menurut  media  massa,  pedofilia  lebih  dikenal sebagai  aksi  pelecehan  anak.  Definisi  ini  kurang  tepat  dan  tidak  akurat dalam  menggambarkan  situasi  pasien  yang  menyebabkan  kesulitan  pada penelitian dan pengumpulan data penyakit ini.
20 Ibid, hlm.63.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Penting untuk diketahui bahwa pedofilia adalah penyakit, bukan dosa. Tidak  semua  pedofil  melakukan  pelecehan  pada  anak,  dan  tentunya  tidak semua  orang  yang  melakukan  kekerasan  seksual  pada  anak-anak merupakan  pedofil.  Pedofilia  biasanya  terdeteksi  oleh  diri  sendiri  setelah masa  puber,  saat  orientasi  seksual  seseorang  terfokus  pada  anak-anak, bukan  orang  dewasa.  Ia  tidak  dapat  menentukan  orientasi  seksual  mereka dan kemudian merasa takut akan diri mereka sendiri. 21
Mereka juga sering mengalami diskriminasi social, sulit bagi mereka untuk  terlibat  dalam  komunitas  dan  berhubungan  dengan  orang  lain.  Ini membuatnya tertarik pada anak-anak karena mereka tergolong masih polos dan tidak menghakimi seperti orang dewasa. Belakangan ini, para ilmuwan dan  masyarakat  memiliki  kecenderungan  untuk  mempelajari  masalah- masalah  psikologis;  beberapa  pasien  lebih  terbuka  akan  penyakit  mereka demi ilmu pengetahuan. Menurut para pasien, gejala pedofilia di antara lain perasaan  inferior,  terisolasi,  dan  bahkan  depresi;  mereka  takut  orientasi seksual mereka diketahui, jadi mereka mengisolasi diri dari orang lain. Para pasien  menganggap  gairah  mereka  salah dan  illegal  untuk  dipenuhi.  Maka dari  itu  mereka  selalu  mengontrol  diri  mereka  sendiri  dan  mencari  cara aman untuk memuaskan diri sendiri.
Beberapa  kasus  dari  kekerasan  pada  anak-anak  sering  melibatkan penyakit  kejiwaan  yang  lain  seperti  schizophrenia  dan  distorsi-distorsi kognitif. Di sisi lain, beberapa kasus kriminal pada anak sebenarnya bukan merupakan pedofilia. Pasien dapat mengidap penyakit kejiwaan lain seperti kecemasan, depresi parah, gangguan suasana hati, dan penggunaan stimulan yang berlebihan.
Penyebab pedofilia masih belum dapat diketahui dengan jelas karena penyakit  psikologis  hanya  baru-baru  ini  dipelajari  lebih  lanjut.  Kesulitan untuk  menentukan  penyebab  yang  pasti  juga  didasari  oleh  perbedaan karakteristik  dan  latar  belakang  pada  setiap  orang.  Banyak  ahli  berasumsi bahwa penyebab utama datang dari faktor psikologi sosial, bukan biologis. Beberapa  dokter  menyatakan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi kepribadian  pasien  adalah  latar  belakang  keluarga  yang  tidak  normal. Dilecehkan  pada  usia  dini  juga  dapat  menjadi  penyebabnya.  Namun demikian, angka kasus ini tidak banyak, sehingga tidak pasti menyebabkan pedofilia.
Penyebab  pedofilia  tidak  diketahui  secara  pasti.  Namun  para  pakar menduga  bahwa  beberapa  faktor  berikut  ini  bisa  memengaruhi  risiko kemunculan pedofilia :
a. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, misalnya perceraian orangtua
b. Riwayat  sebagai  korban  kekerasan  seksual  saat  masih  berusia  kanak- kanak
c. Gangguan kepribadian antisosial
d. Kecanduan obat-obatan
21 Lika  aprilia  samiadi, Prdofilia  :  Penyebab,  Resiko,  Pengobatan, hellosehat.com, diakses pada tanggal 10 Juni 2021

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
e. Depresi
f. Faktor genetik
g. Faktor lingkungan, yang membuat penderita perilakunya dari orang lain, referensi bacaan, atau tontonan yang berkaitan dengan pedofilia
h. Ketidakseimbangan hormon dan IQ yang rendah 22

## 4. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia.
Setiap  terjadi  kejahatan,  mulai  dari  kejahatan  ringan  sampai  dengan kejahatan  berat,  tentu  korban  akan  mengalami  penderitaan  ,  baik  yang bersifat  meteriil  maupun  immateril.  Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk  materi  atau  uang  tidaklah  memadai  apabila  tidak  disertai  dengan upaya  pemulihan  mental  korban.  Sebaliknya  apabila  korban  hanya menderita  kerugian  secara  materiil  pelayanan  yang  sifatnya  psikis  terkesan terlalu berlebihan. 23
Perlindungan  Hukum  Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus  yang dapat diberikan pada  Anak  yang  menjadi  korban  kejahatan,  korban  kekerasan  fisik  dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti Korban Pedofilia.
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  Perlindungan  khsusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
a. Perlakuan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya;
b. Pemisahan dari orang dewasa;
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. Pembebasan  dari  penyiksaan,  penghukuman,  atau  perlakuan  yang  lain yang  kejam,  tidak  manusiawi  serta  merendahkan  martabat  dan derajatnya;
f. Penghindaran  dari  penjatuhan  pidana  mati  dan/atau  pidana  seumur hidup;
g. Penghindaran  dari  penangkapan,  penahanan  atau  penjara,  kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Pemberian  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
j. Pemberian  pendampingan  Orang  Tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya oleh Anak;
22 Nurul  Rafiqua, Pedofilia, https://www.sehatq.com/penyakit/pedofilia  di  akses  pada Tanggal 20 Juli 2021
23 Desita Rahma Setia Wati, Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, https:/core.ac.uk. di akses pada tanggal 1 Juli 2021.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
k. Pemberian advokasi sosial;
l. Pemberian kehidupan pribadi;
m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. Pemberian Pendidikan;
o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. Pemberian  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  pedofil adalah sebagai berikut :
1) Konseling
Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.  Pemberian  bantuan  dalam  bentuk  konseling  sangat  cocok diberikan  kepada  korban  kejahatan  yang  menyisakan  trauma berkepanjangan  sebagai  upaya  rehabilitasi,  seperti  pada  kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia.
Tindak  pidana  pedofilia  tentu  menimbulkan  dampak  negatif  pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun  jangka  panjang  dapat  mengalami  gangguan  fisik  dan  mental. Selain  menderita  fisik  korban  juga  menderita  tekanan  batin,  seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan.
Bila  pada  periode  ini  anak  mendapatkan  trauma  sebagai  korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu.  Terlebih  bila  perbuatan  kejahatan  tersebut  disertai  dengan paksaan  dan  kekerasan  akan  menimbulkan  dampak  yang  lebih  berat yang  bisa  terbawa  hingga  usia  dewasa  dan  sulit  dihilangkan,  bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan  hal  yang  sama  seperti  apa  yang  pernah  dialaminya,  dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.
Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi  suram.  Dengan  memperhatikan  kondisi  korban  seperti  diatas, upaya  bantuan  konseling  ini  sangat  diperlukan,  pendekatan  psikoterapi sejak  dini  harus  segera  dilakukan  untuk  memulihkan  kembali  mental korban.
2) Pelayanan / Bantuan Medis
Korban  pedofilia  juga  berhak  mendapatkan  pelayanan  medis.
Selain  menderita  secara  mental  korban  tindak  pidana  pedofilia  juga menderita  fisik,  misalnya  luka  akibat  kekerasan  seksual  yang dialaminya.  Pelayanan  medis  sebagai  bentuk  tanggung  jawab pemerintah,  baik  rumah  sakit  yang  ada,  puskesmas-puskesmas  yang memiliki  pelayanan  24  jam  setiap  harinya,  yang  merupakan  program pemerintah sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Sehingga  dalam  konteks  adanya  kekerasan  seksual  yang  terjadi

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat dapat memberikan pelayanan medis  terhadap  korban  sebagai  tindakan  awal  sebelum  korban  dirujuk pada pelayanan medis lainnya, apabila korban membutuhkan pelayanan medis lanjutan atau memerlukan perawatan yang intensif.
3) Bantuan Hukum
Bantuan  hukum  yang  diberikan  dapat  berupa  advokasi  dan pendampingan  kepada  korban  pedofilia.  Bantuan  hukum  ini  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  lembaga-  lembaga  non  pemerintah seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Upaya-upaya  bantuan hukum  ini  diberikan  dengan  tujuan  untuk  memperjuangkan  hak-hak anak  korban  tindak  pidana  kejahatan  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum.  Pemberian  bantuan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  harus diberikan  baik  diminta  maupun  tidak  oleh  korban.  Hal  ini  penting, mengingat  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  dari  sebagian korban kejahatan pedofilia.
Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi  korban.  Upaya  perlindungan  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara memantau  dan  mengawai  daerah-daerah  yang  rawan  terjadi  tindak pidana  pedofilia.  Yang  bertugas  melakukan  pengawasan  ini  adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah,  keluarga  dan  masyarakat  luas.  Pegawasan  oleh  masyarakat terhadap  anak  punsangat  penting  dalam  mencegah  terjadinya  tindak pidana kejahatan.
Sesuai  dengan  pasal  72  ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan Anak  bahwa  masyarakat  berperan  serta  dalam  perlindungan  anak  baik secara  perseorangan  maupun  kelompok.  Masyarakat  memperoleh kesempatan  seluas-luasnya  untuk  berperan  melindungi  anak  dari  tindak pidana kejahatan.
4) Pencegahan
Upaya  pencegahan  terhadap  anak  sebagai  korban  pedofilia  dapat dilakukan  dengan  cara  memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  bahaya  tindak  pidana  perbuatan  salah  seperti pedofilia  terhadap  anak-anak  dan  masa  depan  bangsa.  Sehingga masyarakat  lebih  berhati-hati  dan  segera  melaporkan  kepada  aparat penegak  hukum  jika  terjadi  tindak  pidana  perbuatan  salah  seperti pedofilia ini.
Selain  itu  upaya  pencegahan  juga  dapat  dilakukan  dengan penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  melindungi  anak  korban  kejahatan  seperti  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Dengan adanya  upaya-upaya  ini  diharapkan  tindak  pidana  pedofilia  dapat dicegah.  Dalam  upaya  penanganan  dan  pemberantasan  kasus  pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke Kepolisian. Seringkali korban tidak mau melapor karena malu atau takut
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
atas kejadian yang menimpanya.
Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban  adalah  aib  yang  dapat  membuat  nama  baik  keluarga  tercemar apabila  diketahui  oleh  masyarakat  luas.  Selain  tu  korban  adalah  anak yang  tidak  berdaya,  sehingga  memilih  bersikap  pasrah,  diam  atau  takut menceritakan  apa  yang  dialaminya,  menjauhkan  diri  dari  pergaulan, merasa  hina,  berdosa  dan  lain  sebagainya.  Adanya  sogokan  dari  pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor. 24

## G. Kesimpulan
1. Penegakan  hukum  tehadap  pelaku  tindak  pidana  pedofilia  pada  dasarnya memiliki tujuan pemidanaan yakni  untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu  sendiri,  untuk  membuat  orang  menjadi  jera,  untuk  membuat  penjahat- penjahat  tertentu  menjadi  tidak  mampu  untuk  melakukan  kejahatan  lain, Namun  kenyataannya  tidaklah  demikian.  didalam  hukum  positif  Indonesia pemidanaan  pelaku  pedofilia  sudah  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  sebagai  peraturan  umum  dan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak sebagai peraturan khusus.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pedofilia adalah sebagai berikut :
a. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, misalnya perceraian orangtua;
b. Riwayat  sebagai  korban  kekerasan  seksual  saat  masih  berusia  kanak- kanak;
c. Gangguan kepribadian antisosial;
d. Depresi;
e. Faktor genetic;
f. Faktor lingkungan;
g. Ketidak seimbangan hormon  seksual dan IQ yang rendah.
3. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  pedofil  adalah sebagai berikut :
a. Konseling;
b. Pelayanan / Bantuan Medis;
c. Bantuan Hukum;
d. Pencegahan.

## H. Saran
1. Pemerintah dan DPR harus menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku tindak  pidana  pedofilia,  serta  memberikan  sosialisasi  terhadap  seluruh masyrakat  tentang  dampak  dari  pedofilia  terhadap  anak  agar  mencegah terjadinya pedofilia kedepannya.
2. Orang  tua  harus  menjaga  anaknya  dari  tindak  pidana  pedofilia  jangan sampai  anak  yang  seharusnya  dilindungi  malah  menjadi  korban  pedofilia
24 Nur  Humaira, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Koban  Pedofilia, Jurnal Volume 2 Fakultas Hukum Universitas Syiah, Kuala, Tahun 2018

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dari  orang  terdekat,  karena  salah  satu  faktor  penyebab  pedofilia  adalah pernah mengalami kekerasan seksual dimasa anak-anak.
3. Aparat  penegakan  hukum  harus  lebih  memperhatikan  perlindungan terhadap  korban  tindak  pidana  pedofilia,  karena  pedofilia  dapat  merusak fisik maupun mental terhadap anak itu sendiri.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku
Alam  dan  Amir  Ilyas, Kriminologi  Suatu  Pengantar, Pranadamedia  Grup, Jakarta, 2018.
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Maya  Indah, Perlindungan  Korban, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2014.
Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015.
Munir fuady, Teori dalam hukum, prenada media, Jakarta, 2013.
Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi, PT  Refika Aditama, Bandung, 2013.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Tini  Rusmini  Gorda, Hukum  Perlindungan  Anak  Korban  Pedofilia, Setara Press, Malang, 2017.
Topo santoso dan eva achjani zulfa, Kriminologi, rajawali pers, Jakarta, 2011.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
B. Sumber Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Perundang-Undangan  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Anak.

## C. Sumber Lainnya
Damang Averroes, Negara Hukum, https://www.NegaraHukum.Com, di akses pada tanggal 25 Mei 2021.
Desita  Rahma  Setia  Wati, Tinjauan  Tentang  Perlindungan  Hukum, https:/core.ac.uk. di akses pada tanggal 1 Juli 2021.
Dijilib, Landasan  Teori, iain-palangkaraya.ac.id  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2021.
Helmi  Romdhoni, Viktimologi  Dan  Kriminologi, http://www.inanews.co.id,  di akses pada tanggal 9 Juni 2021.
Jimly Asshiddqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com di akses pada tanggal 9 Juni 2021.
Lika aprilia samiadi, Prdofilia  Penyebab, Resiko, Pengobatan, hellosehat.com, di akses pada tanggal 10 Juni 2021.
Novi  Dwiria, Teori  Penegakan  Hukum, eprints.umm.ac.id  di  akses  pada tanggal 28 Mei 2021.
Nurul  Rafiqua, Pedofilia, https://www.sehatq.com/penyakit/pedofilia  di  akses pada tanggal 20 Juli 2021.
Portal, Pengertian  Perlindungan  Hukum, Universitasquality.ac.id.  di  akses pada tanggal 8 Juni 202 .
Prakoso dan Abintoro, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Repository.unej.ac.id, di akses pada tanggal 15 Juni 2021.
Rena Yulia, Viktimologi Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, e- jurnal.uajy.ac.id, di akses pada tanggal 15 Juni 2021.
Repository, Teori  Kriminologi  Penyebab Kejahatan, umy.ac.id,  di  akses  pada tanggal 28 Mei 2021.
Teguh Prasetyo, Rule Of Law, Repository.uksw.edu.com di akses pada tanggal 15 Juni 2021.
Wantjik  Saleh, Tinjauan  Tentang  Tindak  Pidana, Repository.um.  Palembang. ac.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Wati, Tinjauan  Tentang  Perlindungan  Hukum  Pedofilia, http://.Core.ac.uk  di akses pada tanggal 25 Mei 2021.
Eko  Setiawan, Kejahatan  Seksual  Pedofilia  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana dan  Islam ,  jurnal  hukum  islam,  volume  14  nomor  2,  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2014.
Nur Humaira, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Koban Pedofilia,
Jurnal Volume 2 Fakultas Hukum Universitas Syiah, Kuala, Tahun 2018.
Sanyato, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor    3  Fakultas  Hukum  Universitas  Jendral  Soedirman,  Purwokerto, Tahun 2008
Tri  Novita, Korban  Pedofilia, Jurnal  Law  Reform,  Volume  12  Nomor  1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, tahun 2016.
Danny  Rahadian, Implementasi  Penegakan  Hukum  Pidana, Skripsi,  Fakultas Hukum Universitas Majalengka 2018.
Panduan  Skripsi,  Fakultas  Hukum  universitas  Majalengka,  Cetakan Kesembilan 2021.