Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 – 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 24 Nomor 2, Juli 2019
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA DAERAH PEMEKARAN DI PULAU SUMATERA)
Reza Rinova 1 , Fajar Gustiawaty Dewi 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

## Informasi Naskah

## Abstract
Update Naskah: Dikumpulkan: 30 Mei 2019;
Diterima: 30 Juni 2019; Terbit/Dicetak: 30 Juli 2019
Expansion  of  regions is  aimed  to  prosper  the  community.  In 2018  as  many  as 314 proposals for  expansions could not be approved by the Minister of Home Affairs because the impact was not in line with expectations. This study aims to see the direct effect of the financial performance of the newly formed government regions on economic growth. Expansion area are divided into two forms, namely the old expansion area and the new  expansion  area.  The  financial  performance  of  the  local government  is  measured  using  the  ratio  of  decentralization rates, regional dependency ratios, and the effectiveness of LGR (Locally-Generated Revenue)  ratios. Population in this study is  all  the  expansion  areas  of  districts/cities  on  the  island  of Sumatera.  Time-series  secondary  data  year  2013-2017 covering  regional  original  income,  total  regional  income, transfer  income,  regional  original  income  budget,  and realization of Gross Regional Domestic Product (GRDP) were used. Using SPSS tool, the results shows that the ratio of the degree of decentralization has a negative effect on economic growth. Furthermore, regional dependency ratios do not affect economic  growth.  The  LGR  effectiveness  ratio has a  positive effect on economic growth.
Keywords:
Ratio  Of  Decentralization  Degree, Regional  Dependency  Ratio,  LGR Effectiveness Ratio, Economic Growth, and Expansion Area.

## A. PENDAHULUAN
Tanggungjawab  sebagai  daerah  otonomi  adalah  dalam  hal  pembangunan  dan  perkembangan  yang merujuk  pada  kesejahteraan  rakyat  di  masing-masing  daerah  tersebut.  Pemberian  kewenangan  dan tanggungjawab untuk daerah otonom telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya, mengurus kepentingan tersebut dilakukan agar masyarakat lebih  sejahtera.  Kesejahteraan  tersebut  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan,  kesehatan,  pengangguran, pelayanan publik, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Penyelenggaraan otonomi daerah sendiri nantinya akan mewujudkan tujuan utama desentralisasi. Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan tidak adanya kesenjangan diberbagai daerah. Karena masih banyak ditemukan tidak meratanya kesejahteraan  di  berbagai  daerah  sehingga  mendorong  terjadinya  pemekaran  daerah.  Pemekaran  daerah berdasarkan  undang-undang  No.  23  tahun  2014  yaitu  pemecahan  daerah  provinsi  atau  daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang  bersanding  dalam  satu  daerah  provinsi  menjadi  satu  daerah  baru.  Pemerintah  daerah  baru  ini  pun diharapkan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Penggunaan indikator kinerja sangat  penting untuk  mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo (2002).
Pada penelitian ini,  tiga  indikator  yang  akan  digunakan  adalah  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio ketergantungan daerah, dan rasio efektivitas. Nantinya, kinerja keuangan pemerintah daerah ini diharapkan akan  menggambarkan  sejauh  mana  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  upaya  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.  Karena, tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  serta  menurunnya  pengangguran  dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik (Berliani, 2016). Terlebih, bagi kabupaten/kota hasil pemekaran. Dibawah ini tabel daerah pemekaran di Pulau Sumatera.
Tabel 1 Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera NO Provinsi Jumlah Daerah Pemekaran 1 Aceh 13 2 Sumatera Utara 16 3 Sumatera Barat 5 4 Sumatera Selatan 9 5 Bengkulu 6 6 Lampung 10 7 Jambi 5 8 Riau 7 9 Kepulauan Riau 6 10 Bangka Belitung 4 Total 10 81 Sumber: Data Diolah (2018)
Berita terbaru yang dikutip dari www.kupastuntas.co yaitu usulan pembentukan daerah otonomi baru bagi Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kabupaten Seputih Barat dan Kabupaten Seputih Timur. Namun, Menteri  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo  menyampaikan  bahwa  sebanyak  314  usulan  pemekaran  daerah untuk  saat  ini  tidak  dapat  disetujui.  Karena,  ternyata  dampak  pemekaran  kurang  sesuai  dengan  harapan (dikutip dari ( www.nasional.tempo.co ).
Pada  penelitian  sebelumnya  oleh  Astuti  (2015)  dan  Berliani  (2016)  memuat  kesimpulan  bahwa rasio  efektivitas  sebagai  kinerja  keuangan  daerah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya Rosdyana, dkk. (2015) menyimpulkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal
yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Namun,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pradiatmi,  dkk.  (2017)  menyatakan  bahwa  rasio efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Prihastuti,  dkk.  (2015)  menyatakan  bahwa  rasio  ketergantungan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Sari, dkk. (2016) menyatakan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja  keuangan  pemerintah  daerah    terhadap  pertumbuhan  ekonomi    di  Pulau  Sumatera  pada  periode waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Indikator kemajuan suatu daerah dapat diukur, salah satunya dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu.  Perekonomian  dianggap  mengalami  pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Berliani, 2016).
Pengertian Produk Domestik  Regional Bruto menurut Badan Pusat  Statistik (2004)  yaitu jumlah nilai  tambah  yang dihasilkan untuk  seluruh wilayah usaha dalam suatu  wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuan ekonomi. Kuncoro (2014) menuliskan dalam bukunya yang  berjudul  “Otonomi  Daerah”  bahwa  ada  dua  cara  untuk  menghitung  pertumbuhan  ekonomi berdasarkan PDRB. Yaitu, PDRB riil (harga konstan) dan nominal (harga berlaku). Namun pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil (harga konstan) akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena PDRB riil telah memasukkan faktor inflasi.
Pertumbuhan ekonomi ini akan diukur melalui rumus dibawah ini :

## Pertumbuhan Ekonomi = PDRBt − PDRBt − 1 PDRBt − 1
X100%

## Kinerja Keuangan Daerah
Wachid  (2014)  “Pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan daerah”.  Kinerja keuangan pemerintah daerah ini dinilai apakah sesuai dengan target. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dengan  periode  sebelumnya, sehingga dapat  diketahui bagaimana kecenderungan  yang terjadi (Halim, 2007). Berikut rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

## Rasio Derajat Desentralisasi
Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka semakin tinggi  kemampuan  daerah  tersebut  dalam penyelenggaraan  desentralisasi. Rasio derajat  desentralisasi,  khususnya  komponen  PAD  dibandingkan dengan TPD (Total Penerimaan Daerah). Menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:
PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah <10.00 Sangat kurang 10.01-20.00 Kurang 20.01-30.00 Cukup 30.01-40.00 Sedang 40.01-50.00 Baik >50.00 Sangat baik
Sumber : Tim Litbang Depdegri-Tim Fisipol UGM, 1991
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mardiasmo (2002):
Derajat desentralisasi  = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan  Daerah x100%

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Semakin  rendah  tingkat  rasio  ketergantungan  keuangan  suatu  daerah,  dapat  disimpulkan  bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri dalam hal bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi. Berikut tabel skala interval mengenai ketergantungan keuangan daerah:
Tabel 3 Skala Interval Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah Pendapatan Transfer / TPD Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi >50,00 Sangat tinggi Sumber : Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010) :
Ketergantungan Daerah = Pendapatan Transfer
Total Pendapatan Daerah x100

## Rasio Efektivitas PAD
Dalam  penelitiannya  Sularso,  dkk.  (2011)  menyatakan  semakin  besar  realisasi  penerimaan  PAD maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah.
Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD Prosentasi kinerja keuangan (%) Kriteria >100 Sangat efektif 100 Efektif 90-99 Cukup efektif 75-89 Kurang efektif <75 Tidak efektif Sumber : Mahmudi (2010)
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):
Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD Anggaran Penerimaan PAD x100%

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukanan maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

## Hipotesis Penelitian
Berikut hipotesis berdasarkan model penelitian dalam penelitian ini:

## Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD maka akan semakin  baik  pula  pelaksanaan  desentralisasi  di  daerah  otonomi  baru  tersebut.  Rasio  ini  juga  berfungsi untuk  melihat  sejauh  mana  penyelenggaraan  desentralisasi  fiskal  telah  terjadi  di  daerah  pemekaran. Sularso, dkk. (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah salah satunya adalah rasio derajat desentralisasi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan dan teori desentralisasi fiskal pemerintah daerah selaku agen  diharapkan  mampu  menggali  potensi  PAD  didaerahnya  masing-masing.  Namun  penelitian  yang dilakukan oleh Kharisma (2013) menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi  selama periode 1995-2000,  peran  anggaran  Pemerintah  Daerah  dari  sisi  penerimaan  dan  pengeluaran  terhadap pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif,  baik  di  tingkat  nasional,  di  Jawa  maupun  luar  Jawa. Selanjutnya,  daerah  pemekaran  merupakan  daerah  yang  harus  menyelenggarakan  desentralisasi  dengan baik.  Tidak  dipungkiri  bahwa  banyak  daerah  pemekaran  yang  terkadang  belum  siap  untuk  menerima tanggungjawab  untuk  mengurus  sendiri  urusan  rumah  tangganya.  Sehingga  masih  banyak  daerah pemekaran  yang  belum  dapat  menyelenggarakan  desentralisasi  dengan  baik.  Sehingga  hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera.

## Pengaruh Rasio Ketergantungan  Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rasio  ini  ini menggambarkan seberapa  besar ketergantungan keuangan  daerahnya  dengan membandingkan  antara  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat/provinsi  dan  total  penerimaan  daerah.  Jadi semakin tinggi angka ini maka semakin tinggi ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Jika rasio  ketergantungan  daerah  meningkat  maka  akan  menurunkan  laju  pertumbuhan  ekonomi,  karena  dengan  dana transfer yang masih tinggi menyebabkan daerah tersebut memiliki ketergantungan daerah dari pusat untuk mendanai atau  membiayai  kebutuhan  daerahnya  sehingga  daerah  tersebut  belum  mandiri  untuk  mengelola  keuangannya, sehingga  otonomi  daerah  belum  berjalan  sesuai  dengan  semestinya  (Sari,  dkk.,  2016).  Dalam  penelitiannya  Sari, dkk. (2016) menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prihastuti,  dkk.  (2015)  menyimpulkan  bahwa  rasio  ketergantungan daerah  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  keagenan  yang  dipakai dalam penelitian ini seharusnya pemerintah daerah sebagai agen dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal transfer dana. Karena, seharusnya pemerintah daerah mampu atau mandiri dalam hal membiayai dirinya sendiri. Dan, penggunaan dana transfer dapat lebih dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan
Rasio derajat desentralisasi (X1)
Rasio ketergantungan daerah (X2)
Pertumbuhan ekonomi (Y)
Rasio efektivitas PAD (X3)
ekonomi di daerahnya masing-masing. Namun, karena studi ini dilakukan pada daerah pemekaran yang cenderung masih mendapatkan dana transfer yang besar dari pemerintah pusat/provinsi dan dibutuhkan pengelolaan yang baik bagi pemerintah daerah masing-masing maka besar kemungkinan daerah-daerah pemekaran masih bergantung pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat provinsi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H2: Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di  Pulau Sumatera .

## Rasio Efektivitas Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah  daerah.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Zurkarnain,  dkk.  (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa yang dilakukan  oleh  Sari,  dkk.  (2015)  dan  Berliani  (2016)  menyatakan  bahwa  rasio  efektivitas  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin  besar  pendapatan  asli  daerah  yang  diserap  maka  semakin  besar kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  semakin  menunjukkan  kinerja keuangan yang positif. Jika dikaitkan dengan teori keagenan pemerintah pada daerah pemekaran diharapkan mampu memberikan  kinerja  yang  baik  melalui  realisasi  penerimaan  PAD.  Karena  semakin  besar  realisasi  PAD  maka semakin baik dan terlihat bahwa pemerintah daerah telah berusaha dengan baik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H3: Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera.

## Hipotesis
H1 Rasio  derajat  desentralisasi  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera H2 Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pem ekaran di Pulau Sumatera
H3 Rasio  efektivitas  berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera

## C. METODE PENELITIAN
Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintahan daerah pemekaran di Pulau Sumatera. Penelitian dilakukan  secara  sensus  atas  laporan  realisasi  APBD  80  Kabupaten/Kota  hasil  pemekaran  di  Pulau Sumatera tahun 2013-2017, sehingga diperoleh data berjumlah 400. Jenis data dalam penelitian ini adalah data  sekunder.  Data  diperoleh  dari  dokumen  Laporan  Realisasi  APBD  yang  diperoleh  dari  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Sedangkan  data  Pertumbuhan  Ekonomi  yaitu  dengan  menggunakan  data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada penelitian ini daerah pemekaran dibagi menjadi dua bentuk yaitu daerah pemekaran lama dan daerah pemekaran baru. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah. Rentan waktu untuk penentuan daerah pemekaran lama (DPL) adalah daerah yang diresmikan dari tahun  1990- 2005.  Sedangkan daerah pemekaran baru (DPB) adalah daerah  yang diresmikan dari tahun 2006-2018. Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan menggunakan SPSS ( Statistical Procut and Service Solutions ) versi 23. Dasar penggunaan linier berganda adalah skema satu variabel dependen (Y) yang berupa pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan dua  atau  lebih  variabel  independen  (X)  yang  berupa  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio  ketergantungan keuangan  daerah,  dan  rasio  efektivitas.  Pengujian  hipotesis  akan  dilakukan  dengan  analisis  regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut :
Keterangan :
Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Rasio Derajat Desentralisasi X2 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah X3 = Rasio Efektivitas β123 = Koefisien regresi
α
= Konstanta
e = Error of estimation

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Sampel Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera selama periode tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode Purposive  sampling sehingga  total  sampel  akhir  sejumlah  80  kabupaten/kota  hasil  pemekaran daerah di Pulau Sumatera tahun 2013 sampai tahun 2017.

## Deskripsi Variabel
Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun  2017  dari  80  kabupaten  /  kota  hasil  pemekaran  di  Pulau  Sumatera.  Dengan  menggunakan  data gabungan ( pool ) selanjutnya diperoleh sebanyak 5 x 80 = 400 data pengamatan. Pada penelitian ini terdapat 61 data yang digunakan sebagai sampel penelitian pada daerah pemekaran lama, dan 19 data pada daerah pemekaran baru. Seiring proses analisis data, ada beberapa data yang dihapus ( Outlier ). Menurut Ghozali (2016) Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data outlier ini harus dihapus dari pengamatan. Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel berikut :
Tabel 5 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation DPL DPB DPL DPB DPL DPB DPL DPB DPL DPB RDD 265 88 1,61 ,41 15,09 8,45 6,3023 4,0886 2,91068 1,42702 RKET 265 88 72,78 75,68 101,45 97,33 90,1216 92,1849 5,79464 4,81657 RE 265 88 51,81 24,16 147,63 161,57 97,3786 91,4752 16,50090 24,93528 PE 265 88 ,52 2,85 8,96 8,45 4,9294 5,2124 1,26210 ,99473 Valid N (listwise) 265 88
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018
Keterangan : DPL (Daerah Pemekaran Lama), DPB (Daerah Pemekaran Baru), RDD (Rasio Derajat Desentralisasi), RKET (Rasio Ketergantungan), RE (Rasio Efektivitas).

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Pada gambar dibawah terlihat P-P plot yang menunjukkan pola distribusi normal, dimana titik-titik menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa variabel-variabel  dalam  model  regresi  terdistribusi  normal.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa model regresipada daerah pemekaran lama telah memenuhi asumsi normalitas.
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang  apabila  memiliki  nilai Tolerance ≥  0,05  atau  sama  dengan  VIF  ≤  5  berarti  model  regresi  tersebut terbebas dari multikolinieritas.
Tabel 6 Uji Multikolinieritas
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018

## Uji Autokorelasi
Diketahui bahwa nilai asymp.sig. sebesar ,930 dan ,879 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual adalah random atau bebas dari autokorelasi. Karena Asymp.sig (2tailed) lebih dari 0,05.

## Tabel 7 Uji Autokorelasi
Unstandardized Residual DPL DPB Test Value a ,62194 b 3,24908 b Cases < Test Value 263 87 Cases >= Test Value 1 1 Total Cases 264 88 Number of Runs 3 3 Z ,087 ,152 Asymp. Sig. (2-tailed) ,930 ,879 Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018

## Uji Heterokedastisitas
Pada gambar dibawah dapat dilihat  persebaran titik  scatterplots yang tidak membentuk pola yang jelas  dan  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF DBL DPB DBL DPB (Constant) RDD ,883 ,952 1,132 1,051 RKET ,890 ,968 1,124 1,033 RE ,992 ,949 1,009 1,054
bahwa model regresi Rasio Derajat Desentralisasi (RDD), Rasio ketergantungan keuangan (RKET), dan Rasio  Efektivitas  (RE)  tidak  mengalami  heteroskedastisitas  atau  memiliki variance dari  residual  satu pengamatan ke pengamatan lain yang tetap.
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018

## Pengujian Hipotesis
Tabel dibawah ini memberikan informasi dimana hasil pengujian koefisien determinasi diketahui Adjusted  R  Square sebesar  0,187  atau  18,7%  (DPL)  dan  0,175  atau  17,5%  (DPB).  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel independen yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, dan rasio efektivitas dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainyang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini.
Tabel  8 Uji Koefisien Determinasi R 2 Model Summary b Model R Square Adjusted R Square DPL DPB DPL DPB 1 ,206 ,221 ,187 ,175
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018
Tabel  dibawah  memberikan  informasi  dimana  nilai  signifikansi  sebesar  ,004  dan  ,049.  Nilai signifikansi  tersebut  kurang  dari  nilai  α  yaitu  0,05  yang  artinya  hipotesis  ditolak  (koefisien  regresi signifikan)  untuk  memprediksi  pertumbuhan  ekonomi  atau  dapat  dikatakan  bahwa  semua  variabel independen  dalam  penelitian  ini  yang  terdiri  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio  Ketergantungan Keuangan,  dan  Rasio  Efektivitas  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Pertumbuhan Ekonomi).
Tabel 9 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA a Model F Sig. DPL DPB DPL DPB 1 Regression 4,497 2,594 ,004 b ,049 b
Residual
Total
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018
Sumber: Data Olahan SPSS 23, 2018
Berdasarkan  hasil  statistik  dapat  disimpulkan  model  regresi  berganda  pada  daerah  pemekaran dengan persamaan sebagai berikut:
a. Daerah Pemekaran Lama
Y = 4,523 + (-0,398 RDD) + 0,246 RKET + 0,010 RE
b. Daerah Pemekaran Baru
Y = 7,515 + (-0,154 RDD) + (-0,024 RKET) + 0,005 RE
Dari hasil statistik diatas juga didapatkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis Hasil DPL DPB H1 Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terdukung Terdukung H2 Rasio Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tidak Terdukung Tidak Terdukung H3 Rasio Efektivitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terdukung Tidak Terdukung

## Pembahasan
Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio derajat desentralisasi yang dihitung dengan rumus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total pendapatan daerah mempunyai pengaruh yang negatif dan  signifikan  terhadap  variabel  pertumbuhan  ekonomi  pada  daerah  pemekeran  lama  maupun  didaerah pemekaran baru. Diketahui bahwa penyelenggaraan desentralisasi (RDD) belum terlaksana dengan baik didaerah pemekaran lama maupun daerah pemekaran baru. Hal ini terlihat dari rata-rata penerimaan PAD yang terlalu kecil dan masuk kedalam kategori sangat kurang dibandingan dengan total pendapatan daerah. Faktor  pertama  mengapa  hal  ini  dapat  terjadi  adalah  PAD  yang  ditargetkan  terlalu  kecil.  Lalu  adanya desentralisasi membuat pemerintah pusat sulit melakukan kontrol pada sub-nasional (Pemda). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prud’homme (1995) salah satu penyebab kegagalan desentralisasi  fiskal adalah korupsi korupsi karena umumnya politisi atau birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok  yang  memiliki  kepentingan,  jika  korupsi  bisa  dikurangi  atau  dihilangkan  maka  akan  tercipta efesiensi alokasi  dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari segi masyarakat terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam hal penerimaan PAD. Faktor terakhir adalah Mendagri mengatakan bahwa masih ada daerah yang ingin dimekarkan, namun sampai tiga tahun belum bisa menentukan pusat kotanya. Ada  pula  yang  menggelembungkan  jumlah  penduduk  meski  kecamatannya  hanya  ada  lima.  Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya daerah tersebut belum siap untuk dimekarkan. Jadi
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta DPL DPB DPL DPB DPL DPB DPL DPB DPL DPB (Constant) 4,523 7,515 ,635 2,077 ,199 3,618 ,842 ,001 RDD -,398 -,154 ,109 ,074 -1,107 -,228 -2,838 -2,074 ,005 ,041 RKET ,246 -,024 ,068 ,022 1,095 -,116 ,264 -1,064 ,792 ,291 RE ,010 ,005 ,006 ,004 ,093 ,142 2,195 1,283 ,029 ,203
semakin  banyak  terjadinya  penyelanggaraa  desentralisasi  (pemekaran  daerah)  maka  akan  semakin menurunkan angka pertumbuhan ekonomi
1. Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio ketergantungan keuangan daerah yang dihitung dengan  rumus  pendapatan  transfer  dibagi  total  pendapatan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  pada  daerah  pemekaran  lama  dan  daerah  pemekaran  baru  .  Hasil  tersebut menjelaskan bahwa hipotesis kedua tentang rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdukung atau tidak diterima . Pada hasil uji signifikansi parameter individual  (Uji  Statistik  t)  daerah  pemekaran  lama  diketahui  bahwa  rasio  ketergantungan  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurangnya kemampuan untuk mengelola dana transfer secara  transparan  dan  akuntabel  dapat  melatarbelakangi  mengapa  hal  ini  dapat  terjadi.  Selanjutnya Kharisma (2013) menyatakan apabila dana perimbangan yang mengalir ke daerah tidak dibarengi oleh proses perencanaan  yang baik  dengan prinsip  partisipatif dari masyarakat  dan tidak diimbangi  oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel maka dana yang  besar  tersebut  tidak  akan  mempunyai  dampak  yang  cukup  berarti  bagi  perekonomian  daerah tersebut karena hanya dinikmati oleh beberapa orang saja.
2. Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  variabel  rasio  efektivitas  yang  dihitung  dengan  rumus realisasi  penerimaan  PAD  dibagi  anggaran  penerimaan  PAD  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis ketiga tentang rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi darah pemekaran lama terdukung atau diterima .  Nilai koefisien rasio efektivitas sebesar 0,010. Artinya adalah setiap adanya kenaikan rasio efektivitas menunjukkan nilai positif  sebesar 0,010  pada kabupaten/kota hasil pemekaran daerah lama di Sumatera. Artinya, setiap kenaikan rasio efektivitas sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,010%. Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2015) dimana rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa penggalian potensi-potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan sudah baik,  walaupun  begitu  penetapan  target  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terbilang  masih kecil,  karena  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  belum  sebanding  atau  masih  terlalu  kecil apabila dibandingkan dengan dana transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat. Berbeda dengan daerah pemekaran baru, rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu alasan yang kuat mengapa hal tersebut dapat terjadi ialah kurangnya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah pemekaran baru bagi masyarakat.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah  terhadap Pertumbuhan ekonomi (studi pada daerah pemekaran di Pulau Sumatera) dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Rasio derajat desentralisasi yang dihitung dengan rumus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total pendapatan  daerah  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  variabel  pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekeran lama dan daerah pemekaran baru. Artinya kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingan dengan total pendapatan daerah. dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi di daerah pemekaran  lama dan daerah pemekaran  baru belum terlaksana dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah  rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kontribusi PAD. (2). Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio ketergantungan keuangan daerah yang dihitung dengan rumus pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  pada  daerah  pemekaran  lama  dan  daerah  pemekaran  baru.  Hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa hipotesis kedua tentang rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdukung atau tidak diterima . Artinya dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi belum digunakan dengan tepat sasaran. Faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dana transfer secara transparan dan akuntabel.
Faktor lainnya adalah dana transfer  yang diberikan tidak dibarengi proses perencanaan  yang baik. (3).  Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  variabel  rasio  efektivitas  yang  dihitung  dengan  rumus realisasi  penerimaan PAD dibagi  anggaran penerimaan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi  pada  daerah  pemekaran  lama.  Dari  hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa  hipotesis  ketiga  tentang rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi terdukung atau diterima . Artinya kinerja  pemerintah  untuk  menyerap  PAD  sehingga  melebihi  target  penerimaan  PAD  sudah  baik  dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada daerah pemekaran baru rasio efektivitas tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi adalah PAD yang ditargetkan masih relatif kecil.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1). Data yang digunakan adalah data sekunder yang  diambil  dari  publikasi  anggaranpemerintah  daerah,  data  PDRB,  dan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pemekaran.  Setelah  dilakukan  olah  data  ada  data  yang  nilainya  terlalu  ekstrem,  sehingga  ada beberapa data yang dihapus ( outlier ). (2). Kinerja keuangan yang dinilai rasio keuangan pada penelitian ini hanya menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, dan rasio efektivitas.  (3). Dari  hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  ( adjusted R2)  pada  bab  sebelumnya,  ketiga  model  regresi hanya memiliki nilai adjusted R2 yang relatif kecil. Hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen relatif kecil.
Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar :  (1).  Menggunakan  data  primer  melalui  kuesioner  bagi aparatur  pemerintahan  daerah  agar  data  yang  digunakan  lebih  lengkap.  (2).  Menambah  rentang  waktu  penelitian dengan  mengambil  periode  yang  lebih  panjang.  (3).  Menggunakan  sampel  penelitian  yang  lebih  banyak  dari penelitian ini agar mendapatkan hasil yang komprehensif. (4). Menambah rasio keuangan lainnya agar mendapatkan hasil yang komprehensif.
Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi yang dapat diberikan untuk pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan desentralisasi masih belum baik. Melalui skala interval pada rasio derajat desentralisasi diketahui bahwa kontribusi PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah  masuk  kedalam  kategori  sangat  kurang.  Hal  ini  terjadi  baik pada daerah pemekaran lama dan baru. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  daerah.  Agar  selanjutnya  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  turut serta membangun daerahnya masing-masing melalui kontribusi PAD yang terus ditingkatkan. Langkah yang  dapat  diambil  untuk  menggali  potensi  PAD  masing-masing  daerah  adalah  melalui  sektor pariwisata. Sebaiknya pemerintah daerah jeli melihat peluang-peluang pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke daerah tersebut.
2. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa ketergantungan keuangan daerah pemekaran masih sangat tinggi terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. hal ini terjadi baik pada daerah pemekaran lama maupun daerah pemekaran baru. Melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dana  transfer  dengan  bijak.  Sebaiknya  pemberian  dana  transfer  ini  dapat  dibarengi  dengan  proses perencanaan  yang  baik  agar  dapat  membantu  pemerintah  daerah  mensejahterakan  masyarakat. Misalnya,  dana  transfer  yang  memang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah digunakan bagi pendidikan dan kesehatan tidak boleh diganggu gugat oleh pemerintah daerah dan terus dipantau pelaksanannya. Sehingga dana transfer yang digunakan digunakan tepat sasaran.
3. Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  dikaetahui  bahwa  keefektifikan  kinerja  pemerintah  daerah pemekaran  lama  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  pemekaran  lama  telah  berhasil  menggali  potensi  PAD  masing-masing  daerah. Berbeda  dengan  daerah  pemekaran  baru,  realisasi  penerimaan  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  kecilnya  anggaran  penerimaan  PAD  yang ditetapkan.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi
pemerintah  daerah  pemekaran  untuk  terus  mengoptimalkan  penerimaan  PAD.  Dimana  hal  tersebut dapat dilakukan dengan terus menggali potensi PAD dan penggunaan PAD yang tepat sasaran demi terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebaiknya pemerintah daerah  meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Misalnya,  pemerintah  daerah  dapat mengadakan pembayaran pajak kendaraan bermotor keliling bagi daerah-daerah yang jauh dari kantor samsat. Sehingga masyarakat yang tadinya enggan membayar pajak kendaraan bermotor karena jarak yang jauh akan mendapatkan peluang membayar dengan cara yang dekat dan mudah.

## REFERENSI
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama . Yogyakarta: BPFE.
Astuti, Wuku. 2015. Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada kabupaten dan kota di pulau jawa periode 2007-2011). Jurnal EBBANK Vol. 6 No. 1Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan
Keuangan Daerah Tingkt
II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab . Jakarta. Badan  Pusat  Statistik.  2016. “Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  2013-2017”. Jakarta: Badan Pusat Statistik. (Diakses 21 Mei 2018).
Berliani,  Kartika.  2016.  Pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  implikasinya  terhadap kesejahteraan  masyarakat kabupaten  majalengka. Jurnal  Indonesia  Membangun  ISSN:  1412-6907  Vol.  2, No. 1. Mei-Agustus 2016.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23  (Edisi  8).  Cetakan  ke  VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas   Diponegoro.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Kharisma, Bayu. 2013. Desentralisasifiskal dan pertumbuhan ekonomi: sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di indonesia. Jurnal Ekonomi dan
Studi Pembangunan Vol 14, No 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran.
Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3 . Yogyakarta: Erlangga. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga . Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Andi.Pradiatmi,  Istia  Nur  dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh kinerja keuangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di
jawa tengah . Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan  Vol  5,  No  2
Universitas Muhammadiyah Malang.
Prihastuti, dkk, Asepma Hygi; Taufeni Prihastuti, dkk; Restu Agusti. 2015.  Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi  belanja  modal  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten/kota  riau. Jurnal  Sorot,  Vol  10,  No.2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
Prud'homme, Remy.1995. The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer vol. 10 no. 2. Rosdyana,  Dewi,  E.  Susy  Suhendra,  Rowland  Bismark  Fernando  Pasaribu.  2015.  Pengaruhdesentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah   danketimpangan  pendapatan  di  pulau  jawa  tahun  2009-2013. Prosiding  PESAT  (Psikologi,  Ekonomi,  Sastra,  Arsitektur  &  Sipil)  Vol.  6,  Oktober  2015  Universitas Gunadarma. ISSN: 1858-2559.
Sari, Greydi Normala. 2016 . Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan   ekonomiperkotaan  di  sulawesi utara  tahun  2004-2014. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah  Vol  18  No  2  tahun  2016 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Sularso,  Havid  dan  Yanuar  E.  Restianto.  2011.  Pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  alokasi  belanja  modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di jawa tengah. Media Akuntansi Riset, Vol 1 No 2 Agustus 2011. Wachid, Abdul. 2014. Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jurnal  Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 2 .
Zurkarnain,  M.S.  2015.  Pengaruh  rasio  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  melalui  alokasi belanja modal di kabupaten dan kota provinsi aceh. Jurnal Manajemen Sains, 3 (4), 423-435. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah  Daerah.