## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan KepentinganPemegang Polis Asuransi
Wetmen Sinaga 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Wetmen.sinaga@uki.ac.id
Abstract: In everyday human life, there are several problems that pose a risk to oneself, personal belongings or family property, where the risk is something that arises unexpectedly. To overcome these unexpected problems,  the  role  of  insurance  is  very  important  in  providing  protection.  Insurance  is  an  insurance agreement between the insurance company and the policyholder with the obligation to pay premiums and provide guarantees to pay compensation. In general, the classification of insurance is divided into 3 types, namely: life insurance, general insurance, and reinsurance. The rights of policyholders when viewed from the aspect of consumer protection are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Insurance is very closely related to the presence of the OJK Institution as the only institution responsible for insurance companies, as stipulated in OJK Regulation Number 28/POJK.05/2015. The purpose of this journal is  to  legally  review  the  rights  and  interests  acquired  by  insurance  policy  holders.  This  research  uses normative method. The results of the first study, the rights of policyholders have not been explicitly regulated in insurance law. Second, settlement of claim disputes regarding claims for compensation from insurance is regulated in Article 4 paragraph (1) OJK Regulation Number 1/POJK.07/2014, and the third is in insurance laws and regulations in Indonesia, the settlement of insurance cases is handled by OJK and will ends with a court decision.
Keywords: Insurance, Policyholder Rights, Dispute resolution for insurance policyholders
How to Site: Wetmen Sinaga (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi, Jurnal hukum to-ra , 8(3), pp 341-356. DOI.10.55809/tora.v8i3.161

## Introduction
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  menjamin  kesejahteraan  masyarakatnya. Menurut Utrecht konsep negara hukum ada dua tipe yaitu, negara hukum dalam arti sempit atau formal, dan negara hukum dalam arti luas atau materil, atau sebagai negara hukum  modern.  Negara  hukum  dalam  arti  formal  adalah  negara  bekerja  hanya memfokuskan  pada preventif terwujudnya  kondisi  tentram  dan  tertib  secara  umum, sesuai yang tertera dalam hukum tertulis. Negara kesejahteraan ( welfare state) memiliki tugas menjaga keamanan, termasuk keamanan sosial berdasarkan pada prinsip hukum, sehingga  hak  asasi  manusia  warga  negara  terpenuhi.  Cita-cita  dari  hukum  harus bergerak progresif.
Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald menurut Salmond berisi tentang hukum bertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. 1
Teori  keadilan  yang  menurut  John  Rawls  yaitu  harus  bersifat  umum,  berlaku  secara universal  dalam  pelaksanaannya.  Mengingat  besarnya  perekonomian  nasional  dan besarnya tantangan yang harus diatasi dalam meningkatkan daya saing industri asuransi nasional,  sangat  pantas  untuk  mentransformasi  biro  perasuransian  menjadi  sebuah lembaga  yang  memiliki  kedudukan,  tanggung  jawab  dan  otoritas  yang  lebih  tinggi. 2 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek das sollen , dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang  harus  dilakukan. 3 Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis  di  Indonesia merupakan sesuatu yang harus diatur, karena yang bersangkutan memiliki kepentingan. Hal  ini  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian.  Dalam  undang – undang  ini  menjelaskan  mengenai  adanya  beberapa kriteria standarisasi bagi perusahaan asuransi, dalam Pasal 26 ayat (1) & (2).  Pasal 4 UU Perlindungan konsumen menjelaskan tentang hak – hak bagi konsumen antara lain, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian.
Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999,  kasus  klaim  gagal  bayar  ini  telah melanggar beberapa pasal didalamnya. Kreditur konkuren adalah konsumen yang harus dibayarkan lebih dahulu, namun yang terjadi adalah pemegang polis tidak mendapatkan kepastian hukum. Dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa, tanggung jawab pelaku usaha harus  memberi  tanggapan  atau  memenuhi  klaim  atas  tuntutan  konsumen. 4 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah mengatur pentingnya melindungi pemegang polis. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 53 ayat (1). Dengan hal tersebut perusahaan asuransi akan melindungi dari hak - hak pemegang polis.
Usaha  asuransi  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  pengumpulan  dana  yang  bertujuan untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen  yang  mengalami  peristiwa  tersebut. Asuransi  memiliki  beberapa  manfaat,  antara  lain,  sebagai  sarana  pengalihan  risiko, sebagai jaminan atas kerugian yang dihadapi, karena adanya asuransi, pihak-pihak yang berkepentingan bisa memfokuskan diri agar tidak mengkhawatirkan risiko-risiko akibat terjadinya peristiwa yang merugikan.
Asuransi  atau pertanggungan  adalah perjanjian antara 2  pihak  atau  lebih,  terdiri dari pihak penanggung terikat kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atas  adanya  kerugian,  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  tertanggung,  timbul  karena  adanya  suatu
1 Raharjo Satjipto, (2000 ). Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 53.
2 Rato  Dominikus,  (2010). Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  Yogyakarta:  Laksbang Pressindo, hal.59.
3 Marzuki Peter Mahmud, (2008). Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, hal.158.
4 Sastrawidjaja ManSuparman dan Endang, (2013). Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 17.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
peristiwa  yang  tidak  pasti,  karena  adanya  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas meninggal  atau  hidupnya  seseorang  yang  dipertanggungkan.  Asuransi  memberikan dampak  positif  kepada  perekonomian  negara  termasuk  kehidupan  secara  individual. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan merupakan modal  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pemegang  polis  asuransi  jiwa,  maupun masyarakat. 5 Industri asuransi memiliki aturan-aturan dalam hukum positif Indonesia yang  setara  dengan  undang-undang  maupun  peraturan  internal  OJK.  Hukum perasuransian  di  Indonesia  diatur  dalam  sejumlah  peraturan  perundang-undangan, seperti KUHD, adalah pengaturan yang ada sejak jaman penjajahan Belanda.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  terdapat dalam XVIII Bab dan 92 Pasal, maka kedudukannya sebagai hukum positif yang mengatur perasuransian  di  Indonesia.  Perlindungan  hukum  dalam  undang-undang  tersebut didominasi dari segi pengawasan dan perlindungan hukum OJK.  Dalam hal melindungi konsumen  dan  masyarakat.  Peraturan  OJK  terdapat  dalam  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  OJK  berwenang  melakukan tindakan  pencegahan,  termasuk  dalam  hubungan  hukum  perjanjian  asuransi. Perlindungan  yang  diberikan  oleh  OJK  kepada  konsumen  berupa  adanya  pemberian informasi dari perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban secara seimbang.
Macam – macam asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi.   Asuransi jiwa  adalah  usaha  dalam  bidang  jasa  yang  berfokus  untuk  mengatasi  risiko  terhadap adanya  pembayaran  kepada  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  pihak  lain  yang pihaknya memiliki posisi sebagai tertanggung telah meninggal dunia atau masih hidup namun  diatur  dalam  perjanjian  yang  besarnya  telah  ditetapkan  berdasarkan  hasil pengelolaan dana. Asuransi umum adalah usaha dalam bidang jasa yang berfokus untuk mengatasi risiko terhadap adanya pemberian ganti kerugian kepada tertanggung atau pemegang  polis  karena  mengalami  sebuah  kerugian,  kerusakan,  kehilangan keuntungan, atau sebagai salah satu bentuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang  mengalami  suatu  peristiwa. Reasuransi  adalah usaha  dalam  bidang  jasa    yang berfokus  untuk  mengatasi  risiko  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  asuransi  atau perusahaan penjaminan. . 6
Dari  adanya  sebuah  perjanjian  termasuk  perjanjian  asuransi  harus  memenuhi  syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan  terhadap hal  tertentu  yang diperjanjikan  dan  adanya  sebab  yang halal  hal tersebut  merupakan  syarat  umum  dalam  suatu  perjanjian  asuransi.  Dalam  sebuah asuransi  terdapat  polis  asuransi,  dan  polis  asuransi  itu  sendiri  harus  sesuai  dengan prinsip pertanggungan resiko dalam pedoman hukum usaha perasuransian di Indonesia, yakni ada didalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dalam Pasal 246 KUHD  menjelaskan  bahwa, “Suatu  perjanjian  dimana  seorang  penanggung mengikatkan  dirinya  kepada  seorang  tertanggung.  Dengan  cara  tertanggung memberikan  premi  kepada  seorang  penanggung  dan  penanggung  memberikan
5 Djoko Prakoso, (2004). Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, hal. 317.
6 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440 diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 22:41 WIB.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
penggantian kerugian yang diderita” . Asas- asas perjanjian asuransi ada beberapa asas yang dikenal dalam asuransi, yaitu asas keseimbangan (indemnitas), asas kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan (insurableinterset ), asas subrogasi dan asas itikad baik (utmost good faith ). 7
Perjanjian  asuransi  mempunyai  sifat  -  sifat  sebagai  berikut,  perjanjian  asuransi merupakan  suatu  perjanjian  penggantian  kerugian.  Penanggung  bertanggungjawab untuk  menggantikan  kerugian.  Perjanjian  asuransi  merupakan  perjanjian  bersyarat. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Asuransi dapat dibatalkan Ketika sebelum  premi  mulai  dibayar  ataupun  sesudah  premi  dibayar  tergantung  jangka waktunya.  Perlindungan  hukum  mengatur  tentang  hubungan  hukum  perjanjian asuransi,  yang  tertera  dalam  Pasal  7  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013. Tanggung  jawab asuransi  menjadi  tanggung  jawab  dari  OJK  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  OJK Nomor  28/POJK.05/2015  tentang  Pembubaran,  Likuidasi,  dan  Kepailitan  Perusahaan Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan Reasuransi Syariah. Pasal 1 ayat (10) dalam peraturan OJK tersebut menjelaskan apabila terjadi  adanya  pencabutan  izin  usaha  perusahaan  oleh  OJK  ketika  perusahaan  tidak memenuhi peraturan perundang-undangan bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh  pengadilan  niaga.    Klaim  asuransi  menurut  ketentuan  umum  dalam  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kewajiban yang timbul dari polis diterbitkan berisi kumpulan  dana  yang  berasal  dari  premi.  Klaim  asuransi  yang  diajukan  akan  ditinjau perusahaan  untuk  proses  pencocokan  data  terkait  dan  kemudian  dibayarkan  kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Ditinjau dari tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan  manfaat  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  polis  asuransi  kepada pemegang  polis  (tertanggung). 8 Pasal  306  KUHD  menjelaskan  tentang  asuransi  akan gugur  ketika  orang  yang  diasuransikan  jiwanya  pada  saat  diadakan  asuransi  sudah meninggal,  meskipun  tertanggung  tidak  mengetahui  kematian  tersebut,  kecuali  jika diperjanjikan lain.
Dari  segi  jenis  auransi  jiwa,  asuransi  jiwa  ini  dapat  dibatalkan  atau  berakhir  karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir dan atau dapat terjadi karena tertanggung tidak  melanjutkan  pembayaran  premi  sesuai  dengan  perjanjian  atau  karena permohonan tertanggung sendiri.
Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang dinamakan polis. Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan  dengan  syaratsyarat  apa  asurador  menerima  perjanjian  asuransi. 9 Polis asuransi  pada  saat  dikeluarkan,  ada  yang  namanya free  look  period yang  artinya pemegang  polis  dapat  membatalkan  polis  apabila  tidak  menyetujui  syarat  dan ketentuan  di  polis  karena  satu  atau  beberapa  alasan.  Perusahaan  asuransi  jiwa bersangkutan  akan  mengembalikan  premi  yang  sudah  dibayar  dan  dikurangi  biaya pembatalan  polis.    Polis  adalah  suatu  akta  sebagai  tulisan  sepihak,  dimana  diuraikan
7 https://hukumonlineasuransi  diakses tanggal 5 November 2022 pukul 13.11 WIB.
8 Djojoserdarso Soeisno , (2003). Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, Jakarta: Salemba Empat, hal. 10.
9 H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, (I998). Hukum Asuransi, Mandar Maju , Bandung, hal. 59.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
dengan  syaratsyarat  apa  asurador  menerima  perjanjian  asuransi.  Premi  adalah  salah satu  unsur  penting  dalam  asuransi  karena  menjadi  kewajiban  utama  yang  harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Besaran jumlah premi oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang disepakati oleh pihak penanggung.  Premi asuransi  menjadi  syarat  mutlak  dalam  menentukan  perjanjian  asuransi  dapat dilaksanakan atau tidak.
Pasal 257 KUHD menjadi penerobosan terhakrdap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis.  Pasal 257  KUHD  menjelaskan  bahwa  asuransi  sudah  terbentuk  sejak  adanya  kata  sepakat. Suatu  premi  mengikatkan  dirinya  terhadap  tertanggung  untuk  membebaskan  dari kerugian karena kerusakan kerugian atau kehilangan keuntungan diderita tertanggung, karena suatu kejadian.
Lembaga  penjaminan  polis  sudah  diatur  dalam International  of  Insurance  Supervisor (IAIS). IAIS  adalah  badan  pengaturan  standar  internasional  yang  bertanggung  jawab untuk  mengembangkan  dalam  penerapan  prinsip,  standar,  dan  bahan  pendukung lainnya  untuk  pengawasan  sektor  asuransi. 10 Mandat  yang  diberikan  oleh  asosiasi tersebut  adalah  tentang  pentingnya  lembaga  penjaminan  polis  harus  di  dibentuk disetiap negara yang menjadi anggota darinya sebagai lembaga penjaminan polis. 11 IAIS telah  menggaris  besarkan  adanya  3  komponen  dalam  pembentukan  lembaga penjaminan  polis,  yaitu,  memfasilitasi  kelanjutan  asuransi,  memberikan  dukungan keuangan kepada perusahaan asuransi yang bangkrut dan / atau entitas yang berniat membeli  perusahaan  asuransi  yang  bangkrut  atau  yang  kebijakan  polisnya  akan ditransfer  dari  perusahaan  asuransi  yang  bangkrut,  dan  bekerja  sebagai  lembaga jembatan di mana tidak ada pembeli langsung dari perusahaan asuransi yang bangkrut. Kepastian  hukum  dituangkan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  sebagai landasan dari berdirinya suatu Lembaga Penjaminan Polis (LPS). Lembaga ini akan diatur secara  teknis,  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  Tentang  Lembaga Penjaminan  Simpanan  untuk  melindungi  usaha perbankan  dan  perlindungan  nasabah yang menggunakan jasa perbankan, sehingga kepercayaan nasabah dalam perbankan akan semakin bertambah.
Di Indonesia sampai kini pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia belum terwujud  namun  sudah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian, dalam Pasal 53 menjelaskan bahwa adanya lembaga penjamin polis  sebagai  lembaga  yang  melindungi  pemegang  polis  dimana  akan  diatur  dalam Undang-Undang tersendiri. Diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk membentuk lembaga penjamin polis terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi; “Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi  peserta  program  penjaminan  polis” .  OJK  juga  telah  mengeluarkan  Peraturan
10 Konferensi  Pers International  Association  of  Insurance  Supervisors  (IAIS),  Policy  Dialogue,  Data  Collection  and Analysis , Switzerland:Basel, hal. 1.
11 https://search.oecd.org/gov/regulatory-policy/IAIS%20profile.pdf  diakses pada 5 November 2020,  pukul 20:13 WIB.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  28/POJK.05/2015  tentang  Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Secara substansial mengatur tentang OJK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab apabila suatu perusahaan asuransi tidak memiliki  neraca  keuangan  dan  cadangan  yang  sehat.  Peraturan  OJK  Nomor 28/POJK.05/2015  pasal  1  ayat  10  dan  11,  mengatur  bahwa  pencabutan  izin  usaha perusahaan hanya dapat dilakukan oleh OJK, dan dilimpahkan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit. 12 Penyelesaian kasus asuransi hanya bisa diselesaikan melalui litigasi kepailitan. Merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dalam Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Peraturan perundang – undangan ini diperlukan dalam  rangka  untuk  membangun  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  asuransi atau  perusahaan  reasuransi  sebagai  lembaga  pengelola  risiko  dan  sekaligus  sebagai lembaga  pengelola  dana  masyarakat  yang  memiliki  kedudukan  strategis  dalam peningkatan kehidupan perekonomian.
Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu bentuk perikatan. Pada setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang. Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh para pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh para pihak, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian perikatan berarti terdapat  hubungan  hukum  antara  2  orang  atau  lebih  orang  dalam  bidang  harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam   hubungan hukum tersebut.    Menurut  R.  Subekti,  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 13 Unsur-unsur  yang  penting dari  suatu perjanjian  yang  melahirkan  perikatan terdiri dari:
1. Adanya hubungan hukum terhadap hak yang melekat pada satu pihak terkait dengan  kewajiban  pada  pihak  lainnya.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajibannya,  maka  hukum  memaksakan  agar  kewajiban  tadi dipenuhi.
2. Kekayaan  kriteria  perikatan  adalah  ukuran-ukuran  yang  dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum terhadap adanya suatu perikatan.
3. Subjek perikatan adalah pihak-pihak hubungan hukum terjadi antara 2 orang atau lebih pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau  yang  berpiutang  dan pihak  yang wajib  memenuhi prestasi, pihak pasif adalah debitur atau yang berutang.
12 Sendra Ketut, (2017). Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 5 Nomor 1 , hal. 8.
13 Subekti R, (2005). Hukum Perjanjian ,  Jakarta: PT. Intermasa, hal. 29.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
4. Objek  hukum  dijelaskan  dalam  Pasal  1234  KUHPerdata,  yaitu  “ tiap  -  tiap perikatan  adalah  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu,  atau untuk tidak berbuat sesuatu ”.
Keempat unsur tersebut mewujudkan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dan terjadi  hubungan-hubungan  hukum  atas  diri  dan  harta  kekayaan  para  pihak  yang mengadakan perjanjian. 14
Pemegang polis memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam polis. Dalam Pasal 225 KUHD, dijelaskan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta  yang  disebut  polis,  yang  didalamnya  memuat  kesepakatan,  syarat-syarat  khusus dan  janji-janji  khusus  yang  menjadi  dasar  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak (penanggung  dan  tertanggung)  dalam  mencapai  tujuan  asuransi.  Mengenai  daya kekuatan  pembuktiannya,  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji dalam pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, ditinjau dari segi perbuatan hubungan hukum seseorang.
Hak - hak pemegang polis belum diatur dalam hukum asuransi terutama hak yang terkait dengan dana yang diinvestasikan. namun Indonesia belum ada, tetapi apabila muncul beberapa  permasalahan,  penyelesaian  kasus  asuransi  ditangani  oleh  OJK  dan  akan berakhir  pada  putusan  pengadilan.  Sehingga,  para  pemegang  polis  asuransi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dari asuransi.
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis  juga  diatur  secara  umum  dalam  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan berbagai kerugian yang menimpa konsumen asuransi, UU Perlindungan Konsumen secara prinsip telah  mengakomodir  kepentingan  konsumen  asuransi  tersebut,  dengan  memberikan pengaturan secara jelas dan tegas tentang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen asuransi yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan asuransi.

## Discussion
Asuransi  berasal  dari  bahasa  Belanda assurantie ,    dalam  bahasa  Indonesia  berarti pertanggungan. 15 Objek  asuransi  sendiri  terdiri  dari    benda,  jasa,  jiwa  dan  raga, kesehatan  manusia,  tanggung  jawab  secara  hukum,  dan  bertanggungjawab  terhadap kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
Dalam asuransi terdapat enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu;
1. Insurable Interest adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan  keuangan,  antara  tertanggung  dengan  yang  diasuransikan  dan diakui secara hukum.
14 Purwosutjipto,H.M.N, (1996). Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan , Jakarta: Djambatan, hal. 139.
15 Wirjono Prodjodikoro, (1979). Hukum Asuransi di Indonesia , Jakarta: PT. Intermassa,  hal. 1.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
2. Utmost  good  faith adalah  suatu  tindakan  untuk  mengungkapkan  secara akurat  dan  lengkap,  fakta  material  mengenai  sesuatu  yang  akan diasuransikan. Artinya, penanggung harus dengan jujur menerangkan segala sesuatu  tentang  syarat  atau  kondisi  dari  asuransi  dan  tertanggung  harus memberikan keterangan yang jelas atas objek yang dipertanggungkan.
3. Proximate Cause adalah suatu penyebab aktif yang mengakibatkan rangkaian kejadian  suatu  akibat  tanpa  adanya  intervensi  dari  sumber  yang  baru  dan independen.
4. Indemnity adalah  suatu  mekanisme  penanggung  menyediakan  kompensasi finansial  dalam  upayanya,  dan  menempatkan  tertanggung  dalam  posisi keuangan sebelum terjadinya kerugian (terdapat dalam KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).
5. Subrogation adalah  pengalihan  hak  tuntut  dari  tertanggung  kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6. Contribution adalah  hak  penanggung  untuk  mengajak  penanggung  lainnya yang  sama-sama  menanggung,  tetapi  tidak  harus  sama  kewajibannya terhadap tertanggung.
Asas dalam asuransi tercantum dalam KUHPerdata berupa, asas konsepsual, kebebasan berkontrak,  kekuatan  mengikat,  itikad  baik,  dan  asas  kepercayaan.  Asas  konsepsual adalah  adalah  perjanjian  itu  ada  sejak  tercapai  kata  sepakat  antara  pihak  yang mengadakan  perjanjian yang  berlaku  dalam  sistem  hukum  perjanjian  Indonesia.  Asas konsensual terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat  sahnya  perjanjian  meliputi,  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya, kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  pokok  persoalan  tertentu,  dan adanya  suatu  sebab  yang  halal.  Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  untuk memilih  dan  membuat  kontrak,  kebebasan  untuk  membuat  dan  tidak  membuat kontrak, kebebasan para pihak menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas kekuatan hukum yang  mengikat  adalah  asas  menjelaskan  bahwa  perjanjian  hanya  mengikat  bagi  para pihak  terhadap  perjanjian  tersebut  dan  sifatnya  hanya  mengikat  ke  dalam.    Asas kekuatan  mengikat  juga  disebut  juga  asas pacta  sunt  servanda terdapat  dalam  Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Asas itikad baik adalah asas yang wajib dipergunakan dalam perjanjian  dan  tertuang  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata.  Itikad  baik  adalah kepatutan dan dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan kejujuran oleh para pihak. Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan sehingga mempunyai kekuatan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. 16
16 https://ifg-life.id/2022/06/18/pengertian-asuransi-objek-asas-dan-jenisnya/ diakses pada 6 November 2022, pukul 10.00 WIB.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
Macam - macam asuransi jiwa dikelompokkan sebagai berikut:
a. Menurut jenisnya:
1. Ordinary life insurance , yaitu asuransi jiwa biasa atau asuransi jiwa besar, dimana  premi  dibayar  secara  tahunan,  setengah  tahun,  triwulan,  dan bulanan, dan uang pertanggungan dengan satuan yang cukup besar.
2. Industrial  Life  Insurance ,  yaitu  asuransi  rakyat  atau  asuransi  jiwa  kecil, dimana  premi  relative  rendah  sehingga  terjangkau  oleh  rakyat  yang berpenghasilan  rendah,  uang  pertanggungan  relative  kecil,  tanpa pemeriksaan kesehatan.
3. Annuity  Contract ,  yaitu  asuransi  yang  fokus  kepada  cara  pembayaran uang pertanggungan, dengan cara berkala, tidak sekaligus, selama yang ditunjuk masih hidup.
b. Menurut Bentuk Polisnya:
1. Individual  Life  Insurance ,  yaitu  asuransi  yang  diadakan  untuk  menutup suatu  risiko  dari  satu  orang  tertanggung,  baik  ada  atau  tanpa pemeriksaan dokter.
2. Asuransi jiwa kolektif, yaitu jenis asuransi yang diadakan untuk menutup risiko  dari  banyak  orang  (satu  polis  untuk  kelompok  atau  group tertanggung).
c. Menurut Banyaknya Jiwa yang ditanggung:
1. Single  Life ,  yaitu  perjanjian  asuransi  yang  ditutup  atas  satu  jiwa  atau tertanggung,  bisa  dengan  pemeriksaan  kesehatan  atau  tidak  adanya pemeriksaan Kesehatan.
2. Joint  Life ,  yaitu  perjanjian  penutupan  asuransi  atas  dua  atau  lebih tertanggung.
d. Menurut persyaratan penutupan nya:
1. Medical  Insurance ,  yaitu  perjanjian  asuransi  dengan  pemeriksaan kesehatan, dengan syarat para calon tertanggung terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
2. Non  Medical  Insurance ,  yaitu  perjanjian  asuransi  Kesehatan  tanpa adanya  pemeriksaan  kesehatan,  dengan  syarat  para  calon  tertanggung tidak perlu ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
e. Menurut Pola Asuransi Jiwa:
1. Whole  Life  Insurance /  asuransi  seumur  hidup,  yaitu  asuransi  jiwa  yang berlaku  seumur  hidup  tertanggung,  artinya  selama  tertanggung  masih hidup masih mempunyai kewajiban membayar premi.
2. Term  Insurance /  Jangka  Waktu,  yaitu  asuransi  yang  uang pertanggungannya  hanya  dibayarkan  apabila  tertanggung  meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
3. Pure  Endowment /  Asuransi  Dwiguna  Murni,  yaitu  asuransi  jiwa  yang memfokuskan pada tabungan, artinya uang pertanggungan hanya akan dibayarkan  sampai  habis  masa  pertanggungan,  selama  tertanggung masih hidup.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
4. Endowment / Asuransi Dwiguna, yaitu gabungan dari term insurance dan pure  endowment ,  artinya  uang  pertanggungan  hanya  akan  dibayarkan Ketika  tertanggung  meninggal  dunia  dalam  masa  pertanggungan  yang ditunjuk, atau pada akhir kontrak Ketika tertanggung masih hidup.
f. Dilihat dari tujuan penggunaan santunan:
1. Asuransi beasiswa, yaitu penutupan asuransi untuk menyediakan biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak memerlukan.
2. Asuransi tabungan naik haji, yaitu gabungan antara menabung untuk naik haji dan asuransi jiwa. 17

## Dasar Hukum asuransi di Indonesia

## Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Perjanjian  asuransi  tidak  termasuk  perjanjian  yang  secara  khusus  diatur  dalam KUHPerdata,  tetapi  pengaturannya  dalam  KUHD.  KUHD  sebagai  sumber  pengaturan yang  utama  dari  perjanjian  asuransi  terdapat  dalam,  Buku  I  bab  X  diatur  tentang beberapa  jenis  asuransi  asuransi  jiwa.    Buku  II  Bab  IX  mengatur  tentang  asuransi terhadap  bahaya  laut  dan  bahaya  pembudakan,  sedangkan  Bab  X  tentang  asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.
1. Dalam  perlindungan  kepentingan  pemegang  polis  asuransi,  didalam  KUHD ada  dalam  Pasal  254  KUHD.  Dalam  pasal  ini  melarang  para  pihak  dalam perjanjian, selama berlangsungnya perjanjian asuransi untuk melepaskan hak yang  oleh  ketentuan  Undang-undang  diharuskan  sebagai  pokok  perjanjian asuransi, karena akan mengakibatkan perjanjian asuransi batal.
2. Pasal  255  KUHD  menyatakan  bahwa  asuransi  harus  dibuat  secara  tertulis dalam  suatu  akta  yang  dinamakan  polis.  Memperhatikan  Pasal  255  KUHD, polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi.
3. Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan bahwa, perjanjian asuransi terbit seketika setelah  ditutup,  hak  dan  kewajiban  saling  bertimbal  balik  dari  penanggung dan  tertanggung  mulai  berlaku  sejak  saat  itu,  bahkan  sebelum  polisnya ditandatangani.
4. Pasal  258  KUHD  disebutkan  bahwa  pembuktian  adanya  perjanjian  asuransi untuk  membuktikan  hal  ditutupnya  perjanjian  tersebut  harus  disertai pembuktian  dengan  tulisan,  namun  alat  pembuktian  yang  lain  juga  boleh dipergunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian secara tertulis.
5. Pasal 267 KUHD, hak-hak nasabah atau tertanggung adalah menerima polis, mendapat  ganti  kerugian  jika  terjadi  peristiwa  kematian,  hak-hak  lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.
6. Kewajiban-kewajiban  nasabah  atau  tertanggung  adalah  membayar  premi yang  telah  ditentukan  jumlahnya  dan  memberitahukan  keadaan-keadaan
17 R. Ali Rido, (1986). Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Bandung:Remadja Karya, hal. 226.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
sebenarnya tentang dirinya, kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.
7. Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi yang belum pasti  terjadi  secara  subyektif,  artinya  apabila  asuransi  ketika  ditutup, peristiwanya sudah terjadi maka akan batal, apabila tertanggung atau tanpa pemberian  kuasa  telah  mengadakan  perjanjian  asuransi,  telah  mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
1. Pasal  1313  KUHPerdata  disebutkan  bahwa,  suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  lebih  dari  satu  orang  saling  mengikatkan  dirinya  terhadap yang lain.
2. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.
3. Pasal 1318 KUHPerdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis perjanjian asuransi  yang  mempunyai  hak  untuk  dilaksanakan  prestasi  dari  perjanjian tersebut.
4. Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata.
5. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1).
6. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata.
7. Pasal  1339  KUHPerdata  yang  melahirkan  asas  kepatuhan  berkaitan  dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
8. Pasal  1342  sampai  dengan  pasal  1351  KUHPerdata  yang  mengenai  penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
9. Pasal  1365  KUHPerdata  tentang  perbuatan  melanggar  hukum  dapat dipergunakan  oleh  pemegang  polis  apabila  dapat  membuktikan  penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.
Ketentuan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih banyak memberikan perlindungan hukum  bagi  konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan  tindakan pencegahan, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi, tercantum dalam Pasal 4 ayat (1-3).
Pemegang polis dan penanggung saling terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Namun terkait tentang perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada  pada  Menteri  Keuangan  dalam  hal  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa nonbank, maka otomatis beralih kepada OJK terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang- Undang OJK.
Standar perusahaan perasuransian antara lain memiliki beberapa hal sebagai berikut, menyediakan  polis,  adanya  premia  atau  kontribusi, u nderwitting  dan  pengenalan pemegang  polis,  tertanggung  atau  peserta,  penyelesaian  klaim,  keahlian  di  bidang perasuransian, distribusi atau pemasaran produk, penanganan keluhan pemegang polis, standar  lain  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  usaha.  Data  -  data  yang tercantum dalam polis berupa, nomor polis, nama dan alamat pemegang polis atau yang
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
mengasuransikan,  harga  pertanggungan,  data  objek  pertanggungan  yang  meliputi nama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir dan alamat, jangka waktu pertanggungan, jumlah premi yang dibayar, dan tanda tangan penanggung.
Hak  sebagai  pemegang  polis  asuransi  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  asuransi berupa:
1. Memperoleh  informasi  mengenai  produk  dan/atau  layanan  yang  jujur  dan jelas.
2. Memperoleh informasi terbaru.
3. Mendapatkan hak untuk mempelajari polis pada masa tenggang, konsumen memiliki  hak  untuk  membatalkan  polis  dengan  masa  tenggang  ini  yaitu terhitung dari 14 hari setelah polis diterima oleh konsumen.
4. Mendapatkan penjelasan ketika pengajuan klaim ditolak.
5. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang polis.
6. Mendapatkan  penjelasan  tentang  biaya-biaya  yang  timbul  dan  perlu dibayarkan.
7. Mendapatkan  kesempatan  untuk  memilih  produk  jika  produk  yang ditawarkan dalam bentuk paket.
8. Kewajiban sebagai seorang pemegang polis asuransi meliputi:
9. Memastikan bahwa jenis asuransi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
10. Mengisi  dan  menandatangani  formulir  atau  aplikasi  asuransi  dengan  itikad baik, jujur, dan lengkap.
11. Memberikan  informasi  dan  dokumen  yang  akurat,  jujur,  jelas,  dan  tidak menyesatkan.
12. Membaca  dan  memahami  dengan  baik  ketentuan  yang  tertera  dalam perjanjian asuransi.
13. Menandatangani  perjanjian  asuransi  dengan  lengkap  sebagai  bukti  bahwa menyetujui perjanjian tersebut.
14. Membayar premi tepat waktu.
Persyaratan tuntutan yang harus dipenuhi tertanggung dalam melakukan tuntutannya dalam  perusahaan  asuransi  dengan  syarat-syarat  umum  polis  dinyatakan  sebagai berikut:
1. Syarat tertanggung masih hidup:
a. Polis asli yang bersangkutan.
b. Surat keterangan bukti diri.
c. Kwitansi pembayaran premi yang sah
2. Jika tertanggung telah meninggal dunia:
a. Polis asli yang bersangkutan.
b. Surat keterangan kematian dari pamong praja.
c. Surat  keterangan  sebab-sebab  kematian  yang  dikeluarkan  oleh  dokter yang memeriksa jenazah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
d. Surat  keterangan  bukti  diri  meninggal  dunia  adalah  merupakan  suatu peristiwa  yang  pasti  di dalam  setiap  makhluk  hidup, namun  tidak  tahu pasti kapan datangnya. Meninggal dunia dapat terjadi dengan berbagai penyebab.
Klaim asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis, dan sebelum mengajukan klaim asuransi,  pastikan  bahwa  anda  memiliki  manfaat  yang  sesuai  dengan  yang tercatat didalam polis asuransi.
2. Polis masih berlaku (inforce) . Bahwa polis Anda masih berada dalam keadaan Inforce / berlaku / aktif.
3. Polis tidak dalam masa tenggang, artinya dihitung dari masa mulai berlakunya perlindungan asuransi.
4. Klaim masih dapat dicairkan.
Terkait proses klaim asuransi, ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu:
1. Notification
Sesuai dalam batas waktu pelaporan klaim, 7, 14 atau 30 hari sesuai dengan ketentuan polis. Dan dilaporkan kepada perusahaan asuransi secara tertulis.
2. Investigation (fact-finding survey) Permintaan beberapa dokumen pembuktian atas nilai kerugian dan lainnya
3. Submission
Tertanggung  mengirim  dokumen  pendukung  klaim  yang  diminta  oleh  penanggung. Penanggung akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan dokumen yang tertera pada polis, mengirimkan kepada pihak penanggung.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356

## Conclusion
Hak - hak pemegang polis belum diatur dalam hukum asuransi terutama hak yang terkait dengan dana yang diinvestasikan. namun Indonesia belum ada, tetapi apabila muncul beberapa  permasalahan,  penyelesaian  kasus  asuransi  ditangani  oleh  OJK  dan  akan berakhir  pada  putusan  pengadilan.  Sehingga,  para  pemegang  polis  asuransi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dari asuransi.
Pemegang polis dan penanggung saling terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Pemegang polis dan penanggung saling terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah  dibuat.  Namun  terkait  tentang  perasuransian,  tugas  dan  wewenang  yang sebelumnya  ada  pada  Menteri  Keuangan  dalam  hal  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan jasa nonbank, maka otomatis beralih kepada OJK terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK. Perlindungan hukum bagi pemegang polis juga diatur secara umum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan berbagai kerugian yang menimpa konsumen asuransi, UU Perlindungan Konsumen  secara  prinsip  telah  mengakomodir  kepentingan  konsumen  asuransi tersebut, dengan memberikan pengaturan secara jelas dan tegas tentang hak-hak yang dimiliki  oleh  konsumen  asuransi  yang  wajib  diperhatikan  oleh  setiap  perusahaan asuransi.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356

## References

## Book
Djojoserdarso  Soeisno , (2003). Prinsip-Prinsip  Manajemen  Risiko  Asuransi, Jakarta: Salemba Empat,
Djoko Prakoso, (2004). Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, hal. 317.
H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, (I998). Hukum Asuransi, Mandar Maju , Bandung,
Konferensi  Pers International  Association  of  Insurance  Supervisors  (IAIS),  Policy Dialogue, Data Collection and Analysis , Switzerland:Basel,
Marzuki Peter Mahmud,(2008). Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana,
Purwosutjipto,H.M.N,  (1996). Perlindungan  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia:  Hukum Pertanggungan , Jakarta: Djambatan,
R.  Ali  Rido,  (1986). Hukum  Dagang:  Tentang  Aspek-aspek  Hukum  Asuransi  Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Bandung:Remadja Karya
Raharjo Satjipto, (2000 ). Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
Rato Dominikus, (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum ,
Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
Sastrawidjaja  ManSuparman  dan  Endang,  (2013). Hukum  Asuransi  Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: Penerbit Alumni, Sendra Ketut, (2017). Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 5 Nomor 1 ,
Subekti R, (2005). Hukum Perjanjian ,  Jakarta: PT. Intermasa,
Wirjono Prodjodikoro, (1979). Hukum Asuransi di Indonesia , Jakarta: PT. Intermassa,

## Peraturan Perundang – Undangan
Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  28/POJK.05/2015  tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor, LN No. 118 Tahun 2013, TLN No. 5431.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi Jurnal Hukum tora: 8 (3): 341-356
Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Internet
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang- undang/default.aspx
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun-1847stbl.htm diakses  pada  5 November 2022, pukul 10.10 WIB.
https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum- perdata/detail diakses pada 5 November 2022, pukul 09.55 WIB.
https://ifg-life.id/2022/06/18/pengertian-asuransi-objek-asas-dan-jenisnya/ diakses pada 6 November 2022, pukul 10.00 WIB.
https://hukumonlineasuransi diakses tanggal 5 November 2022 pukul 13.11 WIB.
https://search.oecd.org/gov/regulatory-policy/IAIS%20profile.pdf diakses  pada  5 November 2020,  pukul 20:13 WIB
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440 diakses  pada  tanggal  5 November 2022 pukul 22:41 WIB.
https://www.allianz.co.id/explore/4-ketentuan-yang-penting-untuk-diketahui-oleh- pemilik-polis-asuransi-jiwa.html diakses  pada  tanggal  5  November  2022,  pukul 23:32 WIB.
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Fokus-
Penguatan-Pengawasan-dan-Penyelesaian-Kasus-di-IKNB.aspx diakses  pada  5 November 2022, pukul 23.40 WIB.