## Edukasi  dan  Imlementasi  Perkapolri  Nomor  9  Tahun  2012  Bagi Disabilitas Tunarungu di Surabaya
Dian Ika Riani 1*

## Abstrak
Pendidikan merupakan suatu proses  bagi generasi muda untuk  dapat menjalani kehidupannya dan mencapai tujuan hidupnya dengan lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari sekedar mengajar, karena mengajar hanyalah suatu proses transfer ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah transformasi nilai-nilai dan pembentukan kepribadian dengan  segala  aspek  yang  dicakupnya.  Undang  Undang  Republik  Indonesia  No  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga dapat mengalami hambatan dan kesulitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya ber-dasarkan  kesamaan hak.  Di  Indonesia  paradigma disabilitas  adalah  bagian  dari  keberaga-man.  Bahwa disabilitas bukan suatu penyakit. Dalam hal pelayanan publik maka disabilitas harus mendapat perlakuan sama dan setara dengan warga Negara Indonesia lainnya. Se-dangkan penyandang disabilitas tunarungu merupakan suatu keadaan kehilangan pendengar-an  yang  mengakibatkan  seseorang  tidak  dapat  atau  kurang  mampu  menangkap  berbagai  rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya  yang tidak bisa mendengar ,membutuhkan kepekaan pendengaran saat di jalan raya. Disabilitas tunarungu memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan sehari hari dengan rasa aman dan nyaman.
Kata kunci: edukasi, evaluasi, implementasi, kebijakan penyandang disabilitas
History: Received : 21 Nov 2023 Revised : 25Nov 2023 Accepted : 28 Nov 2023 Published : 31 Dec 2023 123 Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
*Author Correspondent : dianika.riani-2021@fisip.unair.ac.id
Publishers: LPM  IAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa kecacatan dipandang dari medical charity bertumpu pada belas kasihan dan  merupakan masalah sosial. Yang seharusnya sudah mem- iliki pradigma social human rights . Perspektif  disabilitas sebagai bentuk interaksi sosial yang tercer- min dalam lingkungan (Keberagaman). Dari keberagaman masyarakat Indonesia itu salah satunya disabilitas dengan jumlah yang mencapai 8,2 % Dari total masyarakat Indonesia (Kemensos, 2020) dari ragam disabilitas  salah satunya adalah disabilitas tunarungu.
Table data ragam disabilitas di seluruh Propinsi Indonesia (sumber: simpd.kemensos.go.id)
Dari  table  data total  jumlah  disabilitas,  menunjukan  jumlah  sebagai  Ragam  disabilitas  ke empat terbanyak yakni 13.807 .
Tunarungu menjalankan kehidupan sehari harinya bersekolah, bekerja dan melakukan ak- tivitas  sebagai makhluk sosial. Berpindah tempat dan meningkatnya mobilisasi dan penekanan ter- hadap  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mobilisasi.  Menggunakan  akomodasi  transportasi  umum masih mahal. Karena itu Mereka menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Baik motor maupun mobil. Banyak diantara mereka (bisa dikatakan hampir semuanya berdasarkan wawancara) tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) padahal seperti yang kita ketahui sesuai dengan peraturan undang undang SIM wajib dimiliki. Sayangnya  peraturan memilki SIM ini terhambat oleh undang undang juga. Kendala ini datang dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Peraturan Kepala Polisi Re- publik Indonesia no 9 Tahun 2012 Pasal 35. Pasal (1) Kesehatan Jasmani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
a. Penglihatan;
b. Pendengaran; dan
c. Fisik atau perawakan
Dilanjutkan  pada  bunyi  ayat  ke  3  (tiga)  bagian  kesehatan  pendengaran.  Kesehatan  pen- dengaran,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  diukur  dari  kemampuan  mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm (senti meter) dari daun telinga, dan kedua membrane telinga harus utuh.  Oleh karena kebijakan tersebut, tuna  rungu  tak  dapat  memiliki  SIM  lantaran  terganjal  aturan  yang  mengharuskan  seorang pengemudi memiliki tingkat kepekaan pendengaran dengan skala yang sudah ditentukan itu. Pada ayat 3 pasal 35 menyebutkan persaratan yang tak bisa dipenuhi oleh orang disabilitas pendengaran tersebut.  Ketika  mereka  mencoba  membuat  SIM  tidak  dapat  lolos  karena  terbentur  aturan kesehatan,. Seperti dilansir dalam artikel Kaum Tunarungu Protes Digagalkan Uji SIM, Polisi Sebut Risiko.  Aturan  yang abu  abu  ini  tidak  berlaku  di  setiap  kepolisian  daerah.  Karena  ada beberapa Polda mengeluarkan SIM bagi tunarungu.
Permasalahan SIM ini juga membuat percaloan tumbuh subur. Karena banyak pengendara bermotor tunarungu membuat SIM dengan” menembak”. Yang mereka kuatirkan Ketika terkena Razia  di  jalan,  Sebagian lainnya  dengan alasan SIM digunakan  untuk  syarat melamar  pekerjaan. Seperti  dilansir  di  artikel  di  portal  CNN.  SIM  menjadi  syarat  pekerjaan  dan  profesi  driver  trans- portasi online yang sudah terbuka terhadap tunarungu. Seperti diceritakan seorang driver tunar- ungu berinisial W, yang memiliki SIM dengan menggunakan calo.Upaya disabilitas tunarungu untuk melapor kepada Lembaga bantuan hukum, komnas HAM dan Ombudsman telah dilakukan . Sep- erti yang dilakukan organisasi disabilitas gerkatin di daerah Sumatera barat.
“Tak memiliki SIM menjadikan orang dengan disabilitas pendengaran tidak bisa mengendarai ken- daraan  pribadinya  sehingga  menghambat  mereka  dalam  mengakses  transpotasi  untuk  menuju tempat  kerja  atau  malah  tak  dapat  mengakses  pekerjaan  yang  memang  memerlukan  mobilitas tinggi”.
Apakah mereka akan berdiam diri di rumah? Tidak. karena tanpa memiliki SIM pun mereka tetap berkendara dengan resiko terkena Razia. Dan sudah pasti ini melanggar aturan lalu lintas. Upaya sebelumnya yang telah dilakukan  oleh kepolisian Republik Indonesia adalah keluarnya sim D . Yaitu SIM bagi penyandang Disabilitas dengan kendaraan yang dimodifikasi. Contoh: Disable motocycle, mobil modifikasi untuk disable tubuh
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di- mana bagi penyandang disabilitas mempunyai SIM khusus yaitu SIM D.  Aturan lebih lanjut dalam pembuatan SIM khusus bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, dimana bagi penyandang disabilitas dibuatkan SIM khusus yaitu SIM D.

## Metode
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Seperti yang diungkap (Van der Stop dan Stone, 2009), metode ini digunakan untuk meneliti bidang atau tema yang spesifik dan mendalam.  Sesuai  dengan  sifat  metode  kualitatif  di  mana  peneliti  harus menggali pengetahuan dari  berbagai  sumber  untuk  dapat  melakukan  iterpretasi  yang  tepat,  maka  penelitian  ini menggunakan tehnik wawancara dan studi kepustakaan untuk melakukan pengumpulan data.
Terkait hal itu, peneliti mengumpulkan data dari para informan yang dipilih dengan saksama dan merupakan individu-individu yang berkompeten dan memiliki kaitan langsung dengan subjek penelitian  seperti  yang  dikutip  dari  Cresswel  (2007).  Sedangkan  untuk  teknik  analisis,  peneliti menggunakan analisis kualitatif agar dapat menyajikan deskripsi yang runtut guna bahasan yang spesifik dan mendalam.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  (Marume  dkk,  2016)  implementasi  kebijakan  disebut  berada  di  fase  kedua  proses kebijakan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  fase  sebelumnya  yaitu  perumusan  kebijakan. Implementasi dipandang sebagai tahapan sangat penting karena tahapan inilah yang menentukan tercapai  atau  tidaknya  tujuan  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Implementasi kebijakan didefinisikan oleh Pressman dan Waldowski dalam handbook of public policy Analysis Theory,  Politics,  and  Methods  karangan  Frank  Fisher  dkk  sebagai  adanya  interaksi  antara pengaturan tujuan dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Pulzi dan Treab, 2010). Tujuan dari  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah tiada lain  untuk membuat  masyarakat menjadi puas  dan bahagia karena mendapatkan solusi dari pemecahan masalah mereka (Gedeona, 2006).
Tak beda dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai surat izin mengemudi, dalam peraturan  kepala  polisi  republik  Indonesia  nomor  9  tahun  2012  tentang  surat  izin  mengemudi memiliki 4 tujuan sebagai berikut:
a. Terwujudnya tertib administrasi layanan dalam penerbitan SIM yang transparan efektif efisien dan akuntabel;
b. b. Terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
c. Terwujudnya pusat data regident pengemudi yang akurat guna mendukung kegiatan penyelidikan penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian;
d. terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi SIM terpadu; dan
e. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di jalan dengan memanfaatkan SIM sebagai alat kontrol.
Dalam tulisan ini peneliti akan melakukan evaluasi khususnya terkait dengan relevansi pasal 35 poin b untuk pengemudi yang mengalami disabilitas tunarungu atau disabilitas dengar. Menurut Edward  Vedung  (2012),  evaluasi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  membedakan  yang berharga  dari  yang  tidak  berharga  yang  dapat  diterima  dari  yang  tidak  dapat  diterima  yang bermanfaat atau merugikan. Meskipun tujuan ini merupakan rumusan dari tujuan kebijakan umum di atasnya yang diformulasikan dalam perumusan kebijakan oleh pihak membuat kebijakan juga bisa muncul kemungkinan ada pihak-pihak yang dirugikan oleh beberapa bagian di dalam aturan ini  misalnya  pada  pasal  35  yang  di  dalamnya  memuat  poin  tentang  aturan  pengukuran pendengaran  seseorang  yang  dijadikan  persyaratan  bagi  pengemudi  kendaraan  motor  dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi.
Terkait hal itu, peneliti telah membaca beberapa referensi di antaranya bahwa Evaluasi dapat dilakukan  pada  beberapa  tahapan  dalam  kebijakan  publik  seperti  yang  dikemukakan  (dedeona 2006, yakni evaluasi dapat dilakukan pada tahapan formulasi maupun implementasi. Kali ini peneliti akan melakukan evaluasi pada ranah implementasi. Dalam hal ini adalah pelaksanaan peraturan kepala polisi republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 senyampang dengan pendefinisian evaluasi kebijakan oleh Edward Vedung di atas.
Agar  dapat  menentukan  tolak  ukur  capaian  implementasi  atau  pelaksanaan  tersebut  maka peneliti perlu menggunakan variabel-variabel yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan dan menilai pencapaian tujuan pelaksanaan peraturan tersebut. Temuan peneliti menunjukkan ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM,  khususnya  pada  pasal  35.  Kelima  faktor  di  antaranya  adalah  mengutip  factor-faktor  yang mempengaruhi implementasi yang dicetuskan oleh Van Horn dan Van Meter, seperti yang ditulis Hill dan Hupe (2002):

## Standar dan Tujuan Kebijakan: Uraian Tujuan Kebijakan yang Spesifik Berikut Standarisasinya
Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkapolri) No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi merupakan ketentuan pasal 88 dan 89 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Tujuan  kebijakan  Peraturan  Kepala  Polisi  Republik  Indonesia (Perkapolri)  tercantum pada pasal 2 tentang Surat Izin Mengemudi salah satunya seperti di ayat a, Terwujudnya tertib administrasi layanan dalam penerbitan SIM yang transparan efektif efisien dan akuntabel.
Pada Pasal 7 ayat e Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 Tentang Su- rat Izin Mengemudi berbunyi, SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.di  pasal  ini  tertulis  jelas bahwa SIM  D  tersebut  untuk  pengendara  penyandang  disabilitas. Sehingga disabilitas dapat memiliki SIM.
Dalam Bab IV persyaratan pada  Pasal 24 Persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji meli- puti: a. usia; , b. administrasi; dan c. kesehatan. Melanjutkan di Pasal 34 ayat C, salah satu aspek bagi uji tersebut adalah uji Kesehatan.  Pasal berikutnya di Pasal 35 bunyi ayat ke 3 (tiga) bagian kesehatan pendengaran. Kesehatan pendengaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga  dengan  jarak  20  cm  (senti meter)  dari  daun telinga,  dan  kedua  membrane telinga  harus utuh.
Dari peraturan kebijakan ini jelas mengatur bagaimana masyarakat yang ingin memiliki SIM harus memiliki kemampuan mendengar.  Kepolisian sebagai Lembaga pelaksana implementasi per- aturan  kebijakan  Surat  Izin  Mengemudi  mematuhi  aturan  pada  pasal  demi  pasal.  Tentu  saja masyarakat  yang termasuk disabilitas tunarungu tidak dapat memenuhi jika merujuk pasal terse- but.

## Sumber Daya yang Tersedia Pertama Adalah Sumber Daya Dari Pihak Kepolisian yang Mengurusi Penerbitan SIM
Petugas yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi disebut satpas. Dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi;
(1) Unit pelaksana Regident Pengemudi diselenggarakan oleh Satpas. Dilanjutkan di ayat 2;
(2) Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a) mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan standar kom- petensi sebagai penguji SIM;
b) mempunyai  sarana  dan  prasarana  layanan  administrasi  yang  memenuhi  standar yang ditentukan dalam peraturan ini; dan a
c) mempunyai  atau  menyediakan  sarana  dan  prasarana  praktik  ujian  teori,  simula- tor,edan praktik sesuai yang ditentukan dalam peraturan ini
Satpas kepolisian sebagai penerbit SIM wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pera- turan Kepolisian. Satpas masih ada yang meloloskan terbitnya SIM dengan cara tidak resmi. Satpas masih memutuskan kebijakan bergantung dari situasi dan kondisi. Dari hasil wawancara ada yang pengendara disabilitas tunarungu yang mendapatkan SIM karena kebijakan tertentu dari satuan kepolisian, diizinkan untuk terbitnya SIM. Seharusnya jika merujuk pada peraturan yang ada, tunar- ungu tidak dapat memiliki SIM karena terhambat tes Kesehatan.

## Edukasi dan Imlementasi Perkapolri Nomor 9 Tahun 2012 Bagi Disabilitas Tunarungu di Surabaya

## Kedua adalah Sumber Daya Pengendara Motor Disabilitas Tunarungu
Dari hasil penelitian pustaka dan survey wawancara dari 8 informan dengan disabilitas tunar- ungu  yang  mengendarai  kendaraan  bermotor.  5  orang  tidak  memiliki  SIM  tetapi  tetap menggunakan  kendaraan  bermotor.  Dua  orang  memiliki  SIM  dengan  cara  tidak  mengikuti  tes Kesehatan pendengaran dan tidak secara resmi. Satu orang mengikuti jalur resmi, pihak kepolisian sebagai  pihak  yang  melakukan  tes  juga  mengetahui  jika  calon  tersebut  tunarungu  dan  tidak melakukan tes Kesehatan pendengaran. Hasil akhirnya terbitnya SIM tersebut. Sumber daya  dari sisi  disabilitas  tunarungu  memiliki  harapan  untuk  dimudahkan  dalam  proses  penerbitan  SIM dengan  syarat  lolos  tes  sesuai  dengan  peraturan,  dan  dapat  dilewatkan  tes  Kesehatan  pen- dengaran.

## Karakteristik organisasi pelaksana
Dari hasil analisis wawancara terhadap disabilitas tunarungu sebagai  pengendara kendaraan bermotor  Ketika  mereka harus berhadapan  langsung  pada  organisasi  pelaksana  kebijakan  yaitu pihak kepolisian sebagai penerbit SIM yang berkewajiban untuk melaksanakan tahapan tahapan sesuai Peraturan Polri masih belum tegas untuk penerbitan SIM.
Perlakuan organisasi masih tebang pilih. Secara struktur jelas memiliki wewenang terhadap imple- mentasi kebijakan yaitu sebagai implementator di lapangan. Bahkan dia berwenang untuk  mem- berikan sanksi dengan tidak menerbitkan SIM maupun menindak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM . Hal ini terbukti masih ditemukan pengendara disabilitas tunarungu yang memiliki SIM dengan tidak melakukan tes.

## Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Disabilitas  tunarungu  sangat  bergantung  pada  transportasi  dan  kebutuhan  mengemudi kendaraan  sendiri.  Hasil  analisis  survey  wawancara  terhadap  disabilitas  tunarungu  bahwa  SIM digunakan  juga  untuk  syarat  melamar  pekerjaan  ,  bersekolah,  bekerja  dan  melakukan  aktivitas sosialisasi  kepada sesamanya. Kecenderungan untuk menggunakan kendaraan bermotor untuk menghemat biaya dan alasan perpindahan tempat yang cepat dan fleksibel menjadi alasan utama.
e.Disposisi dan respon para pelaksana kebijakan ;
Faktor terakhir ini menjadi dampak yang sangat signifikan. Ketika peraturan ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh elemen yang terlibat.  Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi mensyaratkan kewajiban yang harus ditaati seluruh el- emen pelaksana dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang menerbitkan surat izin mengemudi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada pengecualian, dengan syarat syarat yang diatur pada Un- dang Undang.
Pemahaman yang diterima Lembaga yang melaksanakan Undang Undang adalah patuh pada ketetapan yang tersebut dalam pasal pasal yang mengatur.  Surat Izin Mengemudi yang selanjut- nya  disingkat  SIM  adalah  tanda  bukti  legitimasi  kompetensi,  alat  kontrol,  dan  data  forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang- Undang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Kemudian mengikuti tahapan  seperti  yang berbunyi  di pasal  24  tentang  syarat  penerbitan  SIM.  Mengikuti  administrasi  yang  di  wajibkan  dan  tes Kesehatan.
Penerimaan atas peraturan yang harus dipatuhi dan  dilaksanakan kepolisian dalam penerbi- tan SIM  menjadi pegangan aturan yang ditaati. Dan yang keenam adalah kepatuhan, yang termak- tup dalam temuan Edward dan Sharkansky (1978) yang dikutip Marume (2016),

## Kepatuhan
Disebutkan  dalam  Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan  wajib  memiliki  surat  ijin  mengemudi  sesuai  dengan  jenis  kendaraan  bermotor  yang
dikemudikan.  Disabilitas  tunarungu  berkewajiban  untuk  patuh  pada  peraturan  yang  telah  ada. Analisis  hasil  survey  wawancara  semua  ingin  memiliki  SIM.  Dan  bingung  karena  tidak  tahu bagaimana cara agar tunarungu dapat memiliki SIM. Itikad untuk melakukan proses dan tahapan sesuai  peraturan  juga  siap  untuk  dilakukan  disabilitas  tunarungu  dalam  memiliki  SIM.  Perasaan nyaman dan patuh ketika di jalan raya dalam berkendara , tidak was was untuk terkena razia. Kalau merujuk  kepada  Undang  undang  disabilitas  tidak  dapat  memiliki  SIM  karena  terkendala  pasal Kesehatan. Pasti tidak lolos tes Kesehatan pendengaran. Kepolisian sebagai organisasi pelaksana kebijakan patuh terhadap pasal pasal yang diatur di undang undang dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia.

## Kesimpulan
Akomodasi dan aksesibiltas yang layak adalah hak dari setiap warga negara Indonesia dan wajib  di  sediakan  negara  sebagai  bentuk  kepatuhan  pada  Undang  Undang  dasar  1945.  Tidak terkecuali bagi disabilitas tunarungu yang memiliki keterbataan indera pendengaran. Akomodasi yang  dimaksud  adalah  modifikasi  dan penyesuaian yang  tepat  dan  diperlukan   untuk  menjamin pelaksanaan semua hak asasi untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Aksesibilitas dimaksudkan dengan kemudahan yang disediakan untuk disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
Dari  hasil  studi  kepustakaan  dan  pengumpulan  data,  penulis  menganalisis  bahwa Pemerintah dan  juga Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan jasa transportasi publik, dan ini merupakan amanah Undang Undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 105.
Pada  Undang  Undang RI  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, yang  terdapat  pada  Pasal  242  menyatakan  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  memberikan  perlakuan  khusus  di  bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan juga  orang sakit, yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Hak yang sama juga harus diterima oleh disabilitas tunarungu agar dapat mendapatkan proses pelayanan pembuatan  surat  ijin  mengemudi.  Dari  hasil  analisis  survey  wawancara  yang  dilakukan  pada disabilitas  tunarungu  yang  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  Surabaya  ditemukan  bahwa tunarungu  tidak  dapat  mendapatkan  SIM  disebabkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  2012 Tentang  SIM,  khususnya  pada  pasal  35.  Disabilitas  Tunarungu  memiliki  kebutuhan  berkendara dalam melakukan kegiatan sehari hari sama seperti masyarakat lainnya. Memiliki keinginan menjadi pengendara kendaaran yang patuh pada hukum dengan memiliki SIM. Tetapi selalu terbentur pada tes  Kesehatan pendengaran  yang  tidak  dapat  mereka  penuhi. Dari hasil  wawancara,  ditemukan bahwa ada disabilitas tunarungu yang memiliki SIM secara tidak formal dan tidak mengikuti proses resmi. Hal ini terdesak karena kebutuhan berkendara dan sebagai syarat dalam melamar pekerjaan. Hasil lainnya ditemukan bahwa tunarungu dapat memiliki SIM dengan resmi dan melewatkan tes Kesehatan yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat. Adanya disparitas ini menjadi kajian menarik.  Evaluasi  implementasi  terhadap  Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  2012  Tentang  SIM, khususnya pada pasal 35. Bahwa disabilitas tunarungu tidak bisa memiliki surat izin mengemudi.

## Referensi
Araral,  Eduardo.,  Fritzen,  Scott.,  Howlett,  Michael.,  Ramesh,  M.,  Wu,  Xun.,  (2012). Routledge Handbook of Public Policy
Creswell, John., (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation
Dewi, Sugi Rahayu Utami & Ahdiyana, Marita (2013) . Pelayanan Publik Bidang  Transportasi  Bagi difabel di Daerah Istimewa Yogjakarta. Jurnal Ilmu -  Ilmu   Sosial , 10 (2), 108-119.
Fischer, Frank., Miller, Gerald, J., Sidney, Mara S., (2010). Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods
Gedeona,  Hendrikus,  Tri,  Wibawanto.,  (2006). Arti  Penting  Evaluasi  Politik  Formulasi  Kebijakan Publik Bagi Kelangsungan Pemerintahan
Hastuti,  Dewi  R  K,  Pramana  R  P,  Sadaly    H  (2020) .Kendala  Mewujudkan  Pembangunan  Inklusif Penyandang Disabilitas. Jakarta: The Semeru Research Institute.
Hill Michael, Hupe, Peter (2002). Implementing Public Policy .
Ikeda  Hiroshi,  Minami  Shigeyuki  (2020).  Survey  On  The  Recognition  of    Emergency  Vehicles  by Hearing-Impaired Drivers . Journal of Global Tourism Research. Vol: 05. No 02
Marume, Mutongi, Chipo, and Madziyire (2016). Analysis of Public Policy Implementation
Prasetyo, P., & Susetyo, A. (2020). Analisis Kebutuhan Pengguna Alat Bantu
Berkendara
Sepeda Motor Tunarungu dengan Metode Quality Fuction  Deployment. Jurnal  Taman Vokasi, 8( 1), 7-15. Doi:http://dx.doi.org/10.30738/jtv.v8il.6059
Rahmat.  Dini  Annisa  (2019). Disparitas  Penerbitan  Surat  Ijin  Mengemudi  Sebagai  Pemenuhan  Hak Penyandang Tunarungu .
Rahardian, Ramaditya (2020). Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep,Teori, dan  Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik . Yogyakarta: Penerbit deepublish
Shamaila  Jaffery,  Priya  Sharma  (2018).  E-Bike  For  Deaf  People.  Journal:  International  Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Vol: 05, Issue: 02.
Wiratama.  Satya  Maja  (2018). Skripsi  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resort Magetan . Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
W, Scott., Stoep, Van Der Deirdre., and Johnston D. (2009) . Blending Qualitative and Quantitative Approaches

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Ratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan Penyandang Disabilitas.
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
Artikel Berita terkait: https://lingkarsosial.org/surat-ijin-mengemudi-dan-akomodasi-yang-layak-bagi-tuli/ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210923192712-12-698678/kaum- tunarungu-protes-digagalkan-uji-sim-polisi-sebut-risiko https://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/penyandang-tunarungu-dapat- kado-sim-d- gratis-dari-polres-tulungagung/
https://narasi.tv/narasi-newsroom/difabel-tuli-protes-tak-bisa-dapat-sim-gimana- aturannya https://www.gridoto.com/read/222116815/benarkah-penyandang-tunarungu-sulit-    dapatkan-sim- ini-penjelasannya https://www.solider.id/baca/6882-sim-d-tuli-jadi-mimpi https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/07/23/terbentur-regulasi-beratnya- perjuangan-teman-tuli-dapatkan-sim-c