Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No 2, September 2016 (237-246)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
PENGELOLAAN DANA BOS PADA SD NEGERI DI UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
Irene Muryati SDN Ngijon 3 Moyudan, Sleman, Yogyakarta irenmy72@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan dan evaluasi pengelolaan, serta (4) pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah siswa sedikit dan jumlah siswa banyak di wilayah UPT Pelayanan  Pendidikan  Kecamatan  Moyudan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus. Responden penelitian ini yaitu kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan orang tua  siswa.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  perencanaan  pengelolaan  dana  BOS  diprioritaskan untuk  peningkatan  mutu,  namun  partisipasi  warga  sekolah  kurang  optimal.  (2)  Pada pelaksanaan:  (a)  penyaluran  dana  dilaksanakan  di  awal  triwulan,  (b)  proses  pembukuan dilaksanakan secara rutin, dan (c)  prinsip akuntabilitas dan keterbukaan telah dilaksanakan dengan  baik.  (3)  pengawasan  dilakukankan  oleh  kepala  sekolah  dan  pengawas  sekolah dengan memeriksa SPJ BOS;  evaluasi dilakukan dengan mengisi angket pelaksanaan sekali dalam setahun oleh TIM Manajemen BOS Kabupaten. (4) Pelaporan penggunaan dana BOS dalam  bentuk  SPJ  dilaksanakan  setiap  triwulan  kepada  Tim  Manajemen  BOS  Kabupaten melalui UPT Pelayanan Pendidikan.
Kata kunci: Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah.

## BOS FUNDS MANAGEMENT ON STATE ELEMENTARY SCHOOLS IN THE DISTRICT MOYUDAN EDUCATION SERVICES UNIT SLEMAN REGENCY
Irene Muryati SDN Ngijon 3 Moyudan, Sleman, Yogyakarta irenmy72@yahoo.co.id

## Abstract
This study aims to reveal: (1) the planning, (2) implementation, (3) monitoring and evaluation, and (4 ) reporting of the management of School Operational Fund  (BOS) on  public elementary schools whcihhas small  and a big number  of students in the District Moyudan Education. Respondents were the  principals,  treasurers,  teachers,  school  committees,  and  parents  of  students.  Data  collection techniques were interviews, observation and document study The results of this study indicate that: (1) the fund was prioritized for student activities to improve the quality of education but community participation  were  limited.  (2)  The  implementation  which  includes:  (a)  the  distribution  of  funds  is done in the beginning of the quarter, (b) accounting process is carried out on a regular basis, and (c) the  principles of accountability and transparency has been implemented  properly. (3) monitoring is conducted  by the  principal  and  school  superintendent;  evaluation of  the  implementation is  done  by filling the questionnaire once  a year by the District Management BOS Team. (4) reporting is done every three months to the BOS Management Team.
Keywords: Management, School Operational Fund.

## Pendahuluan
Pemerataan  pendidikan  dasar  (SD dan  SMP)  bagi  semua  warga  negara  di- upayakan  pemerintah  melaui  program Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  mulai tahun  2005.  Program  BOS  membebaskan biaya  pendidikan  bagi  siswa  SD  dan  SMP yang  tidak  mampu  dan  meringankan beban  bagi  siswa  yang  lain  dalam  rangka mendukung  pencapaian  Program  Wajib Belajar  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun (Wajar 9 tahun).
Sehingga  pemerintah  melaksanakan program  BOS  yang  menyediakan  bantuan bagi  sekolah  untuk  tingkat  SD  dan  SMP dengan  tujuan  membebaskan  biaya  pen- didikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain.
Sasaran program BOS adalah semua sekolah  SD/SDLB  dan  SMP/SMPLB/SM- PT,  negeri  dan  swasta  termasuk  SD-SMP Satu  Atap  (SATAP)  dan  tempat  Kegiatan Belajar  Mandiri  (TKB  Mandiri)  yang  dise- lenggarakan  oleh  masyarakat,  baik  negeri maupun  swasta  di  seluruh  provinsi  di  In- donesia.  Besar  biaya  satuan  BOS  yang  di- terima  oleh  sekolah,  dihitung  berdasarkan jumlah  siswa  dengan  ketentuan:  (1)  SD/ SDLB:  Rp580.000/siswa/tahun,  (2)  SMP/ SMPLB/SMPT/SATAP: Rp710.000/siswa/ tahun.
Penyaluran  dana  dilakukan  setiap  3 bulan,  yaitu  periode  Januari-Maret,  April- Juni,  Juli-September,  dan  Oktober-Desem- ber.  Pada  tahun  anggaran  2013,  dana  BOS diberikan  selama  12  bulan  untuk  periode Januari  sampai  dengan  Desember  2013, yaitu  Triwulan  I  dan  II  tahun  anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013 dan Triwulan III  dan  IV  tahun  anggaran  2013  tahun ajaran 2013/2014.
Dana  BOS  diterima  oleh  sekolah  se- cara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah  dengan  melibatkan  dewan  guru dan  Komite  Sekolah  dengan  menerapkan MBS  dalam  Juknis  BOS  Ditjen  Dikdas (2011,  p.  7),  yang  menyatakan  bahwa:  (1) sekolah mengelola dana secara profesional, transparan  dan  akuntabel;  (2)  sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; (3) sekolah harus
menyusun  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Ang- garan  Sekolah  (RKAS),  dimana  dana  BOS merupakan  bagian  integral  dari  RKAS tersebut;  (4)  Rencana  Jangka  Menengah dan  RKAS  harus  disetujui  dalam  rapat dewan  pendidik  setelah  memperhatikan pertimbangan  Komite  Sekolah  dan  disah- kan  oleh  SKPD  Pendidikan  Kabupaten/ kota  (untuk  sekolah  negeri)  atau  yayasan (untuk sekolah swasta).
Manajemen  keuangan  sekolah  pada prinsipnya adalah aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan dan  pertanggungjawaban  keuangan  seko- lah. Kegiatan di sekolah yang sangat kom- pleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan  di  sekolah  merupakan  bagian yang  amat  penting  karena  setiap  kegiatan butuh  uang.  Keuangan  juga  perlu  diatur sebaik-baiknya.  Untuk  itu  perlu  manaje- men  keuangan  yang  baik.  Sebagaimana yang  terjadi  di  substansi  manajemen  pen- didikan  pada  umumnya,  kegiatan  manaje- men  keuangan  dilakukan  melalui  proses perencanaan,  pengorganisasian,  pengarah- an,  pengkoordinasian,  pengawasan  atau pengendalian.
Tugas utama para pengelola/ manager adalah  pada  kegiatan  perencanaan  dan pengawasan.  Dalam  suatu  usaha,  peme- rintah  dan  kelompok  kegiatan,  suatu  sis- tem perencanaan dan pengawasan (disebut juga manajerial penganggaran) secara luas digunakan, hal ini menunjukkan tanggung jawab perencanaan dan pengawasan. Men- jadi  pengawas  bagi  suatu  sekolah  tidak mudah,  untuk itu perlu adanya keterlibat- an semua komponen (Welsch, 1988, p.1).
Laporan  melihat  kemajuan  melalui rekaman, penelitian dan penyelidikan mau- pun  penyelidikan  bahwa  segala  sesuatu sesuai  rencana  dan  membuat  perbaikan ketika  dibutuhkan  kemudian  disampaikan kepada  pemimpin  yang  bertanggung  ja- wab. Seperti yang dikemukakan Lunenburg &  Ornstein  (2000,  p.  6),  yaitu: Reporting verifies progress through records, research, and inspection; ensures  that things  happen  accord- ing  to  plan;  takes  arty  corrective  action  when
necessary; and  keeps  those  to  whom  the  chief executive  is  responsible  informed. Dapat  di- artikan  bahwa  pelaporan  memverifikasi kemajuan  melalui  catatan,  penelitian,  dan inspeksi,  memastikan  bahwa  sesuatu  ter- jadi  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan, mengambil  tindakan  korektif  artinya  bila diperlukan  rencana  dapat  segera  ditata ulang,  dan  membuat  orang-orang  kepada siapa  eksekutif  bertanggung  jawab  infor- masi.  Bentuk  pertanggungjawaban  yang dilakukan  dengan  mencatat,  meneliti,  dan menginpeksi  merupakan  laporan  yang harus  dibuat  oleh  para  pemimpin  dalam memverifikasi kemajuan suatu kegiatan.
Program  BOS  merupakan  upaya  pe- merintah menyukseskan Wajar Pendidikan Dasar  Sembilan  Tahun  yang  menyangkut pembiayaan  pendidikan  di  Indonesia. Hallak (1969, p. 13) mendefinisikan tentang konsep  biaya  yaitu: ...the  real  cost  corres- ponds  to  the  opportunity  cost;  it  is  assumed that  throughout  the  economic  life  of  any  good there is always a choice of alternatives, and that the  cost  of  any  choice  must  be  expressed  in terms of the „opportunity forgone‟ to achieve the alternatives. Artinya biaya riil sesuai dengan biaya  kesempatan,  diasumsikan  bahwa seluruh  kehidupan  ekonomi  selalu  ada pilihan alternatif, dan bahwa biaya pilihan apapun  harus  dinyatakan  dalam  hal 'kesempatan  yang  hilang'  untuk  mencapai alternatif tersebut.
Mulyono (2010, p. 77) mendefinisikan bahwa  Pembiayaan  pendidikan  pada  da- sarnya adalah menitikberatkan upaya pen- distribusian  benefit  pendidikan  dan beban yang  harus  ditanggung  masyarakat.  Biaya secara  sederhana  adalah  sejumlah  nilai uang  yang  harus  dibelanjakan  atau  jasa pelayanan  yang  diserahkan  pada  siswa. Pembiayaan  pendidikan  berhubungan  de- ngan  distribusi  beban  pajak  dalam  berba- gai  jenis  pajak,  kelompok  manusia  serta metode pengalihan pajak sekolah. Hal yang penting  dalam  pembiayaan  pendidikan adalah  berupa  besar  uang  yang  harus  di- belanjakan,  dari  mana  sumber  uang  yng diperoleh,  dan  kepada  siapa  uang  harus dibelanjakan.
Fattah  (2004,  p.  25)  mendefinisikan bahwa:  Konsep  biaya  pendidikan  sifatnya lebih  kompleks  dari  keuntungan,  karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan  sifatnya.  Biaya  pendidikan  bukan  ha- nya berbentuk uang atau rupiah, tetapi ju- ga dalam bentuk biaya kesempatan (oppor- tunity  cost). Biaya  kesempatan  ini  sering disebut “income forgon”. Income forgon yaitu potensi  pendapatan  bagi  seorang  siswa selama ia mengikuti pelajaran atau studi.
Supriadi  (2006,  p.  4)  dalam  penjelas- annya  mengkategorikan  biaya  pendidikan meliputi  beberapa  hal:  biaya  langsung ( direct  cost ),  biaya  tidak  langsung  ( indirect cost ), biaya pribadi ( private cost ), dan biaya sosial  ( social cost )  dalam  bentuk moneter maupun nonmoneter . Di  dalam  Bab  IX  Pasal  62  Peraturan Pemerintah  No  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  disebutkan standar  pembiayaan  meliputi:  (1)  pembia- yaan  pendidikan  terdiri  atas  biaya  inves- tasi,  biaya  operasi,  dan  biaya  personal;  (2) biaya investasi satuan pendidikan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) meliputi bia- ya  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pe- ngembangan  sumber  daya  manusia,  dan modal kerja tetap; (3) biaya personal seba- gaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi biaya  pendidikan  yang  harus  dikeluarkan oleh  peserta  didik  untuk  bisa  mengikuti proses  pembelajaran  secara  teratur  dan berkelanjutan; (4) biaya operasi satuan pen- didikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi:  (a)  gaji  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  segala  tunjangan  yang melekat pada gaji (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya ope- rasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,  jasa,  telekomunikasi,  pemeliharaan  sa- rana  dan  prasarana,  uang  lembur,  trans- portasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
Pembiayaan  pendidikan  menurut beberapa  ahli  dan  peraturan  pemerintah dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan pendidikan  merupakan  biaya  yang  harus dikeluarkan  dalam  bentuk  biaya  langsung dan  tidak  langsung  yang  bersumber  dari
pemerintah maupun pribadi dalam bentuk uang, barang ataupun tenaga.
Pemerintah meningkatkan mutu pro- duk  pendidikan  dengan  Wajib  Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Upaya pemerintah  untuk  melaksanakan  wajar pendidikan sembilan tahun dengan melun- curkan  program  BOS.  Program  ini  bertu- juan  untuk  membebaskan  biaya  pendidik- an bagi siswa yang tidak mampu dan me- ringankan bagi siswa yang lain.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun  2012  tentang  Juknis  Penggunaan dan  pertanggungjawaban  Keuangan  Dana BOS  tahun  2013.  Penggunaan  dana  BOS telah diatur dalam juknis yang meliputi 13 item  komponen  penggunaan.  BOS  adalah program  pemerintah  yang  pada  dasarnya adalah  penyediaan  pendanaan  biaya  ope- rasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib belajar.  Secara  umum  program  BOS  ber- tujuan untuk meringankan beban masyara- kat  terhadap  pembiayaan  pendidikan  da- lam  rangka  wajib  belajar  9  tahun  yang bermutu. Hal ini berkaitan dengan pemera- taan pendidikan bagi semua warga negara tanpa  terkecuali,  sehingga  rakyat  miskin- pun  mempunyai  kesempatan  untuk  me- ngenyam pendidikan. Secara khusus prog- ram  BOS  bertujuan  untuk:  (1)  membeba- skan  pungutan  bagi  seluruh  siswa  SD/ SDLB  negeri  dan  SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka)  negeri  terhadap  biaya  operasi sekolah;  (2)  membebaskan  pungutan  selu- ruh  siswa  miskin  dari  seluruh  pungutan dalam  bentuk  apapun,  baik  di  sekolah negeri  maupun  swasta;  (3)  meringankan beban  biaya  operasi  sekolah  bagi  siswa  di sekolah swasta.
Dana  BOS  yang  telah  digulirkan diharapkan  dapat  mencapai  sasaran  yaitu pemerataan  pendidikan  sehingga  semua warga negara mempunyai kesempatan me- ngenyam pendidikan. Dengan mengenyam pendidikan  tentunya  taraf  hidup  semakin meningkat dan dapat mengentaskan kemis- kinan di negara kita. Dengan tujuan terse- but penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1)
prioritas  utama  penggunaan  dana  BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah; (2)  bagi  sekolah  yang  telah  menerima DAK,  tidak  diperkenankan  menggunakan dana  BOS  untuk  peruntukan  yang  sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk  pembelanjaan  yang  diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbangkan  sumber  pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pen- dapatan hibah (misalnya DAK) dan penda- patan  sekolah  lainnya  yang  sah  dengan tetap memperhatikan peraturan terkait; (3) Biaya  transportasi  dan  uang  lelah  guru PNS  yang  bertugas  di  luar  jam  mengajar harus  mengikuti  batas  kewajaran  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah;  (4) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.
Pemerintah  menetapkan  aturan  di atas untuk menegaskan, bahwa pengguna- an/pembelanjaan  dana BOS  untuk  belanja operasional  satuan  pendidikan  sesuai  de- ngan  juknis  yang  telah  ditetapkan.  Dana BOS  dalam  pembelanjaannya  harus  sesuai dengan juknis  BOS  2013  yang  didalamnya ada  13  item  pembelanjaan,  akan  tetapi tidak semua biaya operasional satuan pen- didikan  dapat  dibiayai  oleh  BOS  seperti misalnya:  pembelian  LKS,  kegiatan  pentas seni  siswa  di  akhir  tahun  pelajaran,  dan kegiatan  perayaan  hari  besar  keagamaan yang  bisa  meningkatkan  ketakwaan  kepa- da Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti- an ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pe- rencanaan,  (2)  pelaksanaan,  (3)  pengawas- an  dan  evaluasi  pengelolaan,  serta  (4)  pe- laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  dengan jumlah siswa sedikit dan jumlah siswa ba- nyak di wilayah UPT Pelayanan Pendidik- an Kecamatan Moyudan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan studi kasus yang dilaksanakan pada dua  sekolah  dasar  negeri,  yang  memiliki jumlah  murid  yang  berbeda.  Perbedaan
jumlah murid yang tidak sama mempenga- ruhi  jumlah  penerimaan  dana  BOS,  se- dangkan  penggunaan  dana  BOS  sudah diatur  dalam  Juknis  BOS  tahun  2013.  Per- bedaan penerimaan dana akan mempenga- ruhi pengelolaannya.
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan  kualitatif.  Jenis  penelitian  studi kasus.  Penelitian  ini  dilakukan  di  sekolah dasar  yang  ada  di  UPT  Pelayanan  Pen- didikan  Kecamatan  Moyudan  yaitu  di  SD Negeri D dengan jumlah murid yang sedi- kit  (66 orang) dan di SD Negeri K dengan jumlah  murid  banyak  (178  orang).  Dilak- sanakan pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.
Subjek penelitian ini adalah  Sekolah Dasar di UPT Pelayanan Pendidikan Keca- matan  Moyudan,  yaitu  SDN  D  dengan jumlah siswa penerima dana BOS 66 siswa dan  SDN  K  dengan  penerima  dana  BOS 178  siswa.  Objek  penelitian  ini  tujuan  me- ngetahui pengelolaan dana BOS pada seko- lah  dasar  di  UPT  Pelayanan  Pendidikan Kecamatan  Moyudan  Kabupaten  Sleman dengan jumlah siswa sedikit dengan seko- lah dasar dengan jumlah siswa yang besar. Nara  sumber  penelitian  ini  informasi  dan data didapat dari, 2 (dua) kepala sekolah, 2 (dua)  bendahara  sekolah,  6  (enam)  orang guru, 2 (dua) orang pengurus komite seko- lah, 6 (enam) orang tua siswa agar sedapat mungkin menggambarkan proses pengelo- laan  keuangan  secara  utuh  dan  apakah telah  sesuai  dengan  tujuan  dari  program BOS.
Teknik  pengumpulan  data  yang  di- gunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi di SD Negeri D dan  SD  Negeri  K  dilaksanakan  dengan metode  atau  cara-cara  yang  menganalisis, mengadakan  pencatatan  secara  sistematis mengenai  tingkah  laku  nara  sumber  yaitu kepala  sekolah,  bendahara,  guru,  komite, dan  orangtua  siswa  dengan  melihat  atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi juga dilaksanakan de- ngan  mengamati  keadaan  sarana  dan prasarana sekolah. Dengan observasi di SD Negeri  D  dan  SD  Negeri  K,  peneliti  akan lebih  mampu  memahami  konteks  data
dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat  diperoleh  pandangan  yang  menye- luruh tentang pengelolaan dana BOS.
Teknik  wawancara  ini  dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang d- ilakukan secara mendalam dimana peneliti melakukan komunikasi timbal balik dengan nara  sumber  yaitu  kepala  sekolah,  benda- hara,  guru,  komite  sekolah,  dan  orangtua siswa  untuk  memperoleh  data  atau  infor- masi  dari  beberapa  informan  berdasarkan serangkaian pertanyaan sebagaimana terte- ra  dalam  pedoman  wawancara.  Teknik trianggulasi nara sumber digunakan untuk mengecek data yang diperoleh. Tujuannya untuk  memperoleh  data  secara  mendalam mengenai  pengelolaan  dana  BOS  di  seko- lah.  Informasi  nara  sumber  digunakan untuk  mengetahui  apakah  dengan  adanya dana  BOS  sudah  dapat  membebaskan  sis- wa  yang  kurang  mampu  dari  pungutan dan  seberapa  besar  dampak  BOS  bagi  pe- ningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Dokumen  yang  dikumpulkan  oleh peneliti  berbentuk  dokumen  pengelolaan dana  BOS  yaitu  dokumen  RAPBS  tahun 2013,  SPJ  BOS  tahun  2013,  serta  gambar- gambar yang berkaitan dengan pelaksana- an penggunaan dana BOS. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat  dipercaya  kalau  didukung dengan  melihat  bukti-bukti  dokumen RAPBS,  penerimaan  uang,  buku-buku  ke- uangan,  bukti  pengeluaran,  laporan  keu- angan  dan  dokumen  lain  yang  terkait  de- ngan pengelolaan keuangan BOS.
Data  yang  terkumpul  dianalisis  de- ngan teknik analisis deskriptif yaitu dides- kripsikan dan diambil kesimpulan tentang masing-masing  komponen  dan  indikator berdasarkan kriteria yang ditentukan. Data dari  hasil  wawancara,  dan    dokumentasi dianalisis  secara  kualitatif  dengan  teknik deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  kuali- tatif  yang  digunakan  adalah  model  inter- aksi  dari  Miles  & Huberman  (2009,    p.16), yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan /verifikasi.
Analisis data kualitatif dilakukan de- ngan reduksi data, penyajian data dan pen- ggambaran  kesimpulan  di  mana  di  setiap
tahap  disertai  dengan display data.Teknik analisa  data  dengan  cara  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpul- an/verifikasi.
Reduksi data berupa proses pemilih- an,  pemusatan  perhatian  pada  penyeder- hanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan. Kegiatan  tersebut  termasuk  (1)  proses  pe- milihan  data  atas  dasar  tingkat  relevansi- nya dengan setiap kelompok data, (2) me- nyusun  data  dalam  satuan-satuan  sejenis, (3)  membuat  koding  data  sesuai  dengan kisi-kisi kerja penelitian tentang pengelola- an  dana  BOS.  Reduksi  data  berlangsung terus  menerus  selama  penelitian  di  SD Negeri D dan SD Negeri K. Reduksi data/ proses  transformasi  ini  berlanjut  terus  se- sudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
Data  disajikan  secara  jelas  dan  siste- matis.  Data  dalam  hal  ini  adalah  kompo- nen-komponen  yang  mempengaruhi  pe- ngelolaan  dana  BOS  di  SD  Negeri  D  dan SD Negeri K.
Penarikan  kesimpulan  sebagian  dari satu  kegiatan  konfigurasi  yang  utuh.  Ke- simpulan-kesimpulan  diverifikasi  selama penelitian  berlangsung  dalam  pengelolaan dana  BOS  di  SD  Negeri  D  dan  SD  Negeri K.  Setelah  proses  verifikasi  dilaksanakan dan data yang diperoleh memiliki keajegan (  sama  dengan  data  yang  telah  diperoleh) maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan  selanjutnya  dimuat  dalam  laporan hasil  penelitian  tentang  pengelolaan  dana BOS pada kedua sekolah tersebut.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan Dana bos
Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa diperoleh informasi bahwa peserta  yang  hadir  hanya  mendengarkan hasil  penyusunan  RAPBS  yang  telah  di- susun  oleh  sekolah  dan  secara  aklamasi menyetujui  hasil  rapat  untuk  memenuhi syarat  adanya  partisipasi  warga  dan  ko- mite sekolah dalam perencanaan RAPBS. Penggunaan sumber BOS diprioritas- kan  pada  kegiatan  pokok  sekolah  yang
dialokasikan  untuk  kegiatan  kesiswaan, meliputi:  pengembangan  standar  proses, pengembangan standar penilaian, pengem- bangan standar pembiayaan, dan pengem- bangan  standar  sarana  prasarana  yang mengacu  pada  8  standar  proses  dan  13 Item  komponen  penggunaan  dana  BOS yang  menunjang  peningkatan  kemajuan dan mutu sekolah.

## Pelaksanaan Dana BOS

## Penyaluran dana BOS
Penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan  pada  awal  bulan  pertama  dalam triwulan.

## Pengambilan Dana BOS
Pengambilan  dana  dilakukan  oleh kepala  sekolah  dan  bendahara  BOS  tetapi bila  bendahara  atau  kepala  sekolah  ber- halangan  bisa  salah  satunya  dengan  surat rekomendasi  dari  pihak  bank  dan  dana BOS  diterima  secara  utuh  tanpa  ada pungutan dari pihak manapun.
Dari  hasil  observasi,  wawancara  de- ngan kepala sekolah, bendahara, guru dan beberapa  orang  tua  serta  kajian  dokumen APBS  dan  SPJ  BOS,  didapat  informasi tentang  penggunaan dana BOS didasarkan atas  keputusan  bersama  dan  didukung dengan bukti dokumen notulen hasil rapat paripurna  APBS  dan  daftar  hadir  penyu- sunan  rapat  APBS,  bahwa  dalam  rapat tersebut  kepala  sekolah,  bendahara,  guru, komite  dan  perwakilan  orang  tua  hadir dalam  rapat.  Dengan  mempelajari  laporan SPJ BOS dan bukti APBS bahwa pengguna- an dana sesuai dengan rincian penyusunan APBS.

## Proses Pembukuan
Ditjen  Dikdas  (2011,  p.  165),  menye- butkan  ada  dua  komponen  unsur  trans- paransi  yaitu:  (1)  adanya  peraturan  yang menjamin akses terhadap informasi (tepat, waktu, mudah dijangkau dan bebas  diper- oleh),  dan  (2)  adanya  mekanisme  keterbu- kaan  dan  standarisasi  pelayanan  publik. Fakta  di  lapangan  menunjukkan  proses pembukuan keuangan dana BOS dari hasil wawancara  dengan  kepala  sekolah,  dan
bendahara,  dan  kajian  dokumen  dari  ke- dua  sekolah,  menunjukkan  bahwa  ben- dahara telah melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun serta didukung  dengan  bukti  dokumen  APBS dan mempelajari laporan BOS. Pembukuan merupakan sumber informasi dari pertang- gungjawaban keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan, Ditjen Dikdas (2011, p. 187). Demikian juga bendahara telah me- lakukan  pembukuan  sesuai  dengan  keten- tuan  secara  terbuka  (transparan)  serta  di- dukung dengan dokumen laporan SPJ BOS yang diletakkan di meja bendahara sehing- ga  siapa  saja  bisa  membukanya.  Transpa- ran berarti adanya keterbukaan.

## Proses Pembelanjaan
Mempelajari  dokumen  laporan  SPJ BOS tahun 2013 tentang pembelanjaan dan dari hasil wawancara dengan kepala seko- lah,  guru  dan  bendahara  serta  didukung bukti  dokumen  APBS  tahun  2013  didapat informasi  bahwa    sekolah  memperhatikan kualitas  dan  kewajaran  harga  barang/jasa dan  dengan  mempelajari  URK  pengadaan buku  mata  pelajaran.  Namun  tidak  mem- bentuk  tim  belanja  barang  dan  tim  pene- rima barang. Sedangkan pengeluaran uang sesuai  dengan  APBS,  demikian  juga  tran- saksi  pengeluaran  disertai  bukti  kuitansi dan  didukung  dengan  bukti  lampiran  SPJ
BOS  tahun  2013  berupa  bukti-bukti  pem- belanjaan  barang/jasa.  Pihak  sekolah  juga menyetorkan  pajak  pembelian  sesuai dengan  ketentuan  serta  didukung  dengan bukti  buku  pembantu  pajak  yang  ada  di laporan SPJ BOS.

## Akuntabilitas
Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah,  komite,  orang  tua  dan  observasi berupa  papan  pengumuman  keuangan BOS,  didapat  informasi  yang  menjelaskan bahwa  akuntabilitas  sekolah  dalam  men- yampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS  dilakukan  secara  terbuka  serta  didu- kung  bukti  observasi  berupa  papan  peng- umuman  keuangan  BOS  yang  memper- lihatkan  tanggungjawab  sekolah  terhadap keuangan kepada masyarakat. Untuk ling- kup  manajemen  keuangan  sekolah/mad- rasah,  akuntabilitas  berarti  pertanggung- jawaban  dana  sekolah/madrasah  sesuai dengan  perencanaan  yang  telah  ditetap- kan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua siswa, masyarakat, mau- pun  pemerintah,  Ditjen  Dikdasmen  (2011, p.  164).  Dan  berdasarkan  penjelasan  guru, komite  dan  orang  tua  bahwa  mereka  me- rasa  puas  karena  penggunaan  dana  BOS telah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keten- tuan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Akuntabilitas penggunaan Dana BOS SDN D dan SDN K No Komponen/Sub komponen Kriteria SD Negeri D SD Negeri K Akuntabilitas  Sistem Pertanggung- jawaban Sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka Penyusunan RAPBS dimusyawarahkan bersama dengan guru, komite dan orang tua. SPJ BOS disampaikan kepada orang tua setiap akhir tahun atau awal tahun pelajaran Kepuasan warga sekolah tentang penggunaan dana BOS Warga sekolah merasa puas karena dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Hal ini merupakan tanggapan dari guru, komite dan orang tua murid Sekolah selalu menginformasikan penggunaan dana kepada orang tua baik lewat rapat maupun diumumkan dipapan pengumuman . Komite dan orang tua merasa puas karena dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

## Keterbukaan
Berdasarkan  bukti  observasi  dan dokumentasi  tentang  keterbukaan  sekolah dan  dari  hasil  wawancara  dengan  kepala sekolah, guru, komite dan orang tua di SD Negeri  D  diperoleh  informasi  bahwa  ada informasi/spanduk sekolah gratis. Informa- si dana BOS yang diterima dan pengguna- an dana BOS ditulis di papan pengumum- an  yang  diletakkan  disekolah,  sedangkan informasi  barang  yang  dibeli  dilakukan setahun  sekali,  meskipun  akan  lebih  baik bila  dilakukan  setiap  triwulan.  Sekolah menyediakan  kotak  saran  dan  pengaduan sebagai  wadah  pengaduan.  Selama  ini tidak  ada  pengaduan  dari  masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana BOS.
Hasil  observasi,  studi  dokumen  ten- tang  keterbukaan  sekolah  dan  dari  hasil wawancara  dengan  kepala  sekolah,  guru, komite dan orang tua di SD Negeri B diper- oleh informasi tentang informasi/spanduk sekolah  gratis  dan  kotak  saran  yang  tidak di  pasang,  dengan  alasan  bahwa  spanduk dan  kotak  saran  sudah  rusak.  Walaupun spanduk  sekolah  gratis  tidak  dipasang, sekolah  sudah  melaksanakan  pendidikan gratis.  Informasi  barang  yang  dibeli  tidak ditulis  dipapan  pengumuman.  Selama  ini tidak ada pengaduan dari masyarakat ber- kaitan dengan penggunaan dana BOS.

## Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

## Pengawasan
Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah,  komite  dan  orang  tua  tentang pengawasan dana BOS menjelaskan bahwa pengawasan  keuangan  kedua  sekolah    di- lakukan oleh kepala sekolah minimal tiap 3 bulan  sekali,  sedangkan  pengawasan  ke- uangan  oleh  Dinas  terkait  dalam  bentuk monitoring  dana  BOS  dilakukan  1  tahun sekali yang dilakukan oleh pengawas seko- lah.  Dua  tugas  utama  para  pengelola/ ma- nager adalah  pada  kegiatan  perencanaan dan  pengawasan.  Dalam  suatu  usaha, pemerintah  dan  kelompok  kegiatan,  suatu sistem perencanaan dan pengawasan (dise- but  juga  manajerial  penganggaran)  secara luas digunakan, hal ini menunjukkan tang-
gung jawab perencanaan dan pengawasan, Welsch (1988, p. 1). Kemudian pihak seko- lah melakukan verifikasi dana dengan data siswa untuk memastikan jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa.

## Evaluasi
Hasil  wawancara  dengan  kepala  se- kolah,  komite  dan  orang  tua  pada  kedua sekolah  tentang  evaluasi  dana  BOS  men- jelaskan  bahwa  evaluasi  pengelolaan  dana dilakukan  secara  bertanggungjawab  dan transparan. Evaluasi dilakukan baik secara formal  maupun  informal  dan  dilakukan minimal  satu  tahun  sekali.  Evaluasi  oleh pihak dinas terkait dilaksanakan satu tahun sekali  oleh  Tim  manajemen  BOS  Kabu- paten.

## Pelaporan Dana BOS

## Laporan Intern
Bentuk laporan pertanggungjawaban dana  BOS  dari  hasil  wawancara  dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua pada kedua sekolah tentang laporan intern BOS,  menjelaskan  bahwa  bentuk  laporan pertanggungjawaban  dana  BOS  dibuat sesuai dengan ketentuan dalam juknis  SPJ BOS  dan  sesuai  dengan  format  yang  ber- laku.  Laporan  merupakan  pertanggung- jawaban  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang dibiayai  oleh sumber dana tertentu, Ditjen Dikdasmen    (2011,  p.  225).    Sekolah  juga menyampaikan kepada guru, komite seko- lah  dan  orang  tua  murid  pada  saat  rapat orang  tua  dan  komite  setiap  akhir  tahun. Laporan  pertanggungjawaban  dilakukan setiap triwulan.

## Laporan Ekstern
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara dan komite ten- tang laporan ekstern BOS dan mempelajari dokumen  SPJ  BOS  tahun  2013,  didapat keterangan  bahwa  laporan  pertanggung- jawaban  disampaikan  kepada  UPT  dan dari  UPT  diserahkan  kepada  Tim  Mana- jemen  BOS  Kabupaten  setiap  triwulan bahwa  SPJ  dilakukan  setiap  triwulan.  La- poran  pertanggungjawaban  dilakukan  1 tahun 4 kali  (triwulan) dan  bila ada peng-
aduan disertakan lembar pencatatan peng- aduan tetapi sampai tahun pelajaran 2013/ 2014 tidak ada pengaduan yang berkenaan dengan pengelolaan dana BOS.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri  di  UPT  Pelayanan  Pendidikan  Ke- camatan  Moyudan  dapat  diambil  kesim- pulan sebagai berikut.
Simpulan pertama adalah perencana- an  yang  terdiri  dari:  (1)  partisipasi  warga pada  kedua  sekolah  dalam  perencanaan penggunaan dana sudah dilibatkan, namun belum optimal; dan (2) kedua sekolah mem- prioritaskan  alokasi  anggaran  dalam RAPBS  untuk  kegiatan  kesiswaan  dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Simpulan kedua adalah pelaksanaan, yang terdiri dari: (1) penyaluran dana BOS ke  sekolah  dilaksanakan  di  awal  bulan dalam triwulan. Pengambilan dana dilaku- kan  oleh  kepala  sekolah  dan  bendahara, tanpa  ada  pungutan  dari  pihak  manapun; (b)  proses  pembukuan  penggunaan  dana BOS  pada  kedua  sekolah  dilaksanakan  se- cara rutin sesuai dengan ketentuan, kegiat- an  ini  dibuktikan  dengan  adanya  catatan realisasi  penggunaan  dana  BOS  (K7),  dan (c)  prinsip  akuntabilitas  dan  keterbukaan sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  ke- dua sekolah.
Simpulan  ketiga  adalah  pengawasan dan  evaluasi,  terdiri  dari  (a)  pengawasan penggunaan  dana  BOS  dilaksanakan  oleh kepala  sekolah dan pengawas dengan me- meriksa  SPJ  BOS,  (b)  evaluasi  pengelolaan dana  BOS  pada  kedua  sekolah  dilaksana- kan  oleh  Tim  Manajemen  BOS  Kabupaten dengan cara datang ke sekolah untuk moni- toring sekali dalam satu tahun.
Simpulan keempat adalah Pelaporan. Mekanisme  pelaporan  dana  BOS  dilaksa- nakan setiap triwulan oleh sekolah dengan mengirimkan  SPJ  BOS  ke  UPT  Pelayanan Pendidikan,  setelah  dikoreksi  kemudian dikirimkan  kepada  Tim  Manajemen  BOS Kabupaten.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: (1) sosialisasi peran komite tentang pengelolaan  dana  BOS perlu  ditingkatkan; (2)  peningkatan  mutu  pendidikan  tidak hanya  tanggung  jawab  pihak  sekolah,  na- mun keterlibatan stakeholder sebagai peng- guna  mutu  lulusan  perlu  ditingkatkan  da- lam kegiatan di sekolah termasuk didalam- nya  perencanaan  penggunaan  dana;  (3) pelatihan  teknis  pengelolaan  dan  pelapor- an dana BOS secara rutin hendaknya dilak- sanakan  oleh  Tim  Manajemen  BOS  Kabu- paten  untuk  meningkatkan  kemampuan bendahara;  (4)  pengawasan  dan  evaluasi secara  rutin  oleh  Tim  Manajemen  BOS Kabupaten minimal satu triwulan sekali .

## Daftar Pustaka
Depdiknas.  (2005). Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 19, Tahun 2005, tentang Stan- dar Nasional Pendidikan.
Ditjen Dikdasmen.  (2011). Peningkatan
manajemen  melalui  penguatan  tata kelola dan akuntabilitas di sekolah/madrasah.  Materi  pelatihan sekolah/madrasah. Jakarta:  Ditjen Dikdasmen  dan  Ditjen  Pend  Islam, Kemenag RI.
Fattah,  N.  (2004). Ekonomi  &  pembiayaan pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Hallak,  J.  (1969). The  analysis  of  educational costs  and  expenditure .  Unesco: International Institute for Educational Planning. Lunenburg,  F. C., &  Ornstein, A.  C.  (Eds).
(2000). Educational  administration: Concepts  and  practice. Houston: Wadsworth .
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.M.  (2009). Analisis  data  kualitatif:  buku  sumber tentang  metode-metode  baru. (terje- mahan  Tjetjep  Rohendi  Rohidi). London: Sage Publications, Inc,
Mulyono.  (2010). Konsep  pembiayaan  pendi- dikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebu- dayaan  Republik  Indonesia  Nomor 76.  (2012). tentang  Petunjuk  Teknis
Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah Tahun 2013.
Supriadi, D. (2006). Satuan biaya pendidikan dasar  dan  menengah. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Welsch, G. A., Hilton, R. W., & Gordon, P. N.  (1988). Budgeting  profit  planning and  control. London:  Prantice  Hall, Inc.