## Gelombang Transformasi Sosial Politik Dalam Kajian Foucault dan Coleman
(Kajian Sosiologis Pergolakan Partai Lokal dan Nasional di Pilkada Aceh)
Oleh: Masrizal, S.Sos.I., MA 1

## Abstrak
Artikel  ini  mengurai  tentang  gelombang  transformasi  sosial  politik  di Pilkada  Aceh  yang  diperankan  oleh  partai  Politik  Lokal  dan  nasional, dengan  melihat  pendekatan  kajian  Foucault  “Relasi  Kekuasaan”  dan Coleman “Teori Pilihan rasional”. Intinya b erbicara relasi kekuasaan dalam pandangan  Foucault  (1982)  bahwa  relasi kekuasaan  tidak  dipahami  dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang  dapat  digenggam  oleh  sekelompok  kecil  masyarakat  dan  yang  dapat terancam  punah .  Tetapi Kekuasaan  menurut  Foucault  mesti  dipandang sebagai  relasi-relasi  yang  beragam  dan  tersebar  seperti  jaringan,  yang mempunyai  ruang  lingkup  strategis.  Memahami  kekuasaan  bukan  dengan mengajukan  pertanyaan  apa  kekuasaan  itu  atau  siapa  yang  memiliki kekuasaan  atau  dari  mana  kekuasaan  itu  bersumber,  melainkan  memahami kekuasaan  mesti  didekati  dengan  mengajukan  pertanyaan  bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Hal ini  juga  dijelaskan  oleh  Coleman  (1990:13)  tentang  Teori  Pilihan  rasional yang  sangat  tampak  jelas  dalam  gagasan  dasarnya  bahwa  “tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan itu)  ditentukan  oleh  nilai  atau  pilihan  (preferensi)”.  Maksudnya Coleman menjelaskan bahwa kehidupan orang tak selalu berperilaku rasional, dengan asumsinya bahwa ramalan teoritis yang ia buat adalah untuk melihat apakah aktor  bertindak  tepat  menurut  rasionalitas  atau  menyimpang  dari  cara-cara yang  diamati  (menyimpang  dari  rasionalitas).  Melihat  pada  kajian  ini  jelas proses  Pilkada  yang  berlangsung  dewasa  ini  tidak  didasari  pada  perilaku rasional  tetapi  sebaliknya.  Metode  library  menjadi  sebuah  kajian  analitikal dalam  melihat  trasformasi  sosial  politik  di  Pilkada  Aceh  dengan  kajian sosiologi politik
Keywords : Tranformasi sosial, Pilkada , relasi kekuasaan, pilihan rasional
1 Dosen Sosiologi FISIP Unsyiah, Mahasiswa Doktoral (S3) Sosiologi Universitas Gadjah Mada

## Pendahuluan
Pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun 2017
mendatang  akan  menghadirkan pertarungan  yang  cukup  sengit diantara  calon  perseorangan  dan calon  partai-partai  politik,  baik  itu partai  politik  lokal  mapun  partai politik nasional yang ikut meramaikan    pemilihan    kepala daerah (Pilkada), untuk
memperebutkan  salah  satu  kursi dipemerintahan, baik sebagai gubernur/wakil atau walikota/bupati dan wakilnya, berbagai  upaya  dilakukan  oleh kandidat  baik  calon  perseorangan maupun  calon  dari  parpol-parpol tersebut, dan ini sangat menarik jika dilihat  dalam  kajian  Sosiologi pendekatan  Foucalt  tentang  relasi kekuasaan  dan  Coleman  dalam pendekatan teori pilihan rasional.
Pola yang sering berkembang saat pelaksanaan Pilkada,       salahsatunya       adalah
pergolakan  politik  uang  merupakan salah   satu   cara   yang   dilakukan untuk    memuluskan    impian tersebut.  Politik  uang  merupakan pemberian uang atau barang supaya
disaat pilkada seseorang
menggunakan  hak  pilihnya  dengan cara    tertentu.    Namun    artikel    ini tidak  berbicara  spesifik  tentang politik  Uang  tetapi  lebih  kepada pergolakan  politik  yang  diperankan oleh  partai  Poltik  Lokal  dan  partai politik nasional. Disamping itu yang mengherankan hampir semua masyarakat  Aceh  masih  adanya politikal saling
menjatuhkan diperankan  oleh  si  calon pemimpin maupun  tim  suksenya,  baik  itu  di media  Sosial  (Facebook,  WA, Twitter  dll)  maupun  di  warung- warung  kopi  atau  ruang  publik lainnya  yang  menjadi  tempat berkumpulnya  para  tim  sukses, misalnya  saling  menuding  calon  si A  salah  dan  si  B  benar,  harusnya politik  yang  baik  tidak  saling menjatuhkan         tetapi         saling
mendukung,  kalau  tidak  percuma saja  Politik  Damai  menjadi  icon yang ditawarkan kepada masyarakat dalam mendukung jalannya pemilihan kepala  daerah di masing- masing kabupaten/kota di Aceh.
Merubah  pola  perpolitikan seperti  ini  bukan  perkara  mudah, namun  juga  tidak  sulit  ketika masyarakat  dan  pendukung  calon kepala  daerah  mengembalikannya kepada hukum khusus yang dimiliki Aceh    yakni    “Syariat    Islam”. Dimana  apa  yang  diperankan  oleh masyarakat,  elit  harus  berdasarkan kepada  aturan  yang  sedang  berlaku di  daerah  tersebut,  sehingga  inilah yang  membedakan  wilayah  Aceh dengan  diluarnya.  Jika  hal  ini  tidak dipraktikkan maka sama halnya kita mempertontonkan kepada publik di Luar  Aceh  bahwa  Keistimewaan Aceh  tak  lebih  hanya  kepentingan dan   simbolik   euforia   Kejayaan Aceh dimasa silam.
Perjalanan
demokrasi memang perlu ditanamkan di dalam
diri  masyarakat,  karena  hampir semua  masyarakat  dan  elitnya sepakat   bahwa   pola   demokrasi
harus dipertahankan dalam menjalankan perpolitikan di Indonesia,  tidak  terkecuali  Aceh, kekuatan ini harus terus dikembangkan, karena pola
Autoritarian yang  dikembangkan dimasa  Orde  baru  hampir  semua masyarakat  menklaim  bahwa  pola perpolitikan dimasa tersebut dinyatakan gagal dalam
menjalankan  pola  ruang  publik dalam berkreasi, jadi untuk itu perlu semangat  positif  yang  diarahkan dalam  menjawab  tantangan  pasca reformasi. Meskipun Aceh memiliki historis  yang  panjang  terhadap konflik,  tetapi  tidak  membuat semangat  demokrasi  harus  pudar tetapi  semangat  tersebut  terus dikembangkan  untuk  menuju  yang lebih  baik.  Meskipun  banyak  pihak tidak  sepakat  Aceh  bersatu  dalam menjawab kesejahteraan (kemiskinan,  pengangguran  dll) tetapi   bagaimana   masyarakat   dan
elitnya  yang  akan  bertarung  dalam Pilkada 2017 nanti mampu mewujudkan  dan  memberikan  rasa kenyamanan    kepada    warganya dalam  memberikan  hak  pilihnya dalam  mencapai  tujuan  demokrasi, meskipun  elit Luar  Aceh terus berupaya  agar  proses  demokrasi  di Aceh      tidak  berjalan  seperti  yang diharapkan  oleh  penyelenggara negara  (KIP,  Bawaslu,  Panwaslih, dll).
Meminjam icon
Yogyakarta,  rasanya  menarik  untuk diterapkan  di  Aceh,  seperti  “ Yogyakarta  Berhati  Nyaman ”  ini menunjukkan  bahwa  apa  yang dilakukan    didasari    pada    Hati masing-masing  warganya  dalam menjalankan dan menjawab tantangan zaman yang semakin hari terus  memiliki  perubahan,  ini membuktikan  bahwa  perpolitikan yang  dijalankan  harus  didasari melalui  keyakinan  hati  masing- masing masyarakat dan elitnya. Pola ini  tidaklah  sulit  dikembangkan  di Aceh karena Aceh menganut syariat
Islam  dan  beberapa  icon  daerah kabupaten/kota  telah  menerapkan visi  dan  misi  tersebut,  hanya  saja perlu  penguatan  dari  elitnya, masyarakat    dan    pihak    swasta lainnya.
Realitas menunjukkan bahwa
besarnya kepentingan elit luar Aceh terhadap  jalannya  pesta  akbar  di Aceh  jelas  sudah  tercium  sejak beberapa  tahun  lalu,  misalnya, bentuk  kontestasi  yang  telah dimainkan  oleh  Jakarta  jelas  sudah terbaca  sejak  digadang-gadangkan sosok  tokoh  Aceh  Tarmizi  Karim, Abdullah  Puteh  dan  lain-lain  yang mengeyam  istana  parlemen  dan istana  kementerian  untuk  menjadi calon  Gubenur,  tetapi  hal  tersebut tidak  menjadi  momok  yang  berarti bagi  tokoh  Aceh  dari  Partai  Lokal untuk    berkompetisi    di    Pilkada Aceh,  Apalagi  yang  dijagokan  dari partai  lokal  Aceh  adalah  orang nomor dua di Aceh periode sedang berjalan, dan juga ketua partai lokal yang  memiliki  kursi  terbanyak  di DPRA atau pemenang pemilu 2014
lalu   di   Aceh,   Yakni   Muzakkir Manaf (Partai Aceh) Irwandi Yusuf (Partai   Nasional   Aceh)   dan   dari jalur  perseorangan  Zaini  Abdullah (gubenur),  Zakaria  Saman  (petinggi PA)  dan  Abdullah  Puteh  (mantan Gubenur Aceh).
Uniknya    hampir    semua    wakilnya dari partai Nasional. Ini membuktikan    bahwa    Aceh memang  sudah  menjalin  hubungan baik
dengan Pusat
dalam menjalankan  roda  pembangunan. Sebut  saja  Tarmizi  Karim  yang menjadi  wakilnya  T.  Machsalmina Ali,  Kader Golkar (partai nasional), Muzakkir  Manaf  wakilnya,  T.A, Khalid,  Partai  Gerindra  (partai nasional),  Irwandi  Yusuf,  wakilnya Nova  Iriansyah,  Partai  Demokrat, (partai  nasional),  untuk  jalur perorangan  juga  sebagian  wakilnya kader  dari  partai  politik  nasional
Zaini Abdullah, wakilnya Nasaruddin  (kader  golkar)  namun memilih
naik dari calon perorangan/independen,  Abdullah Puteh,  Wakilnya     Sayed  Mustafa,
Juga  Kader  Partai  Politik  Nasional dari  PAN,  kecuali    Zakaria  Saman, memilih  wakilnya  dari  unsur peguruan    tinggi,    seoarang akademisi  yakni  Teuku  Alaidinsyah (dosen  Teknik  Unsyiah).  Ini  juga menjadi bukti tersendiri bagi politisi Indonesia bahwa Pilkada Aceh unik dan  menarik  untuk  dikaji,  dimana banyak  orang  berfikir  Aceh  sulit menyatu dengan aktor partai politik nasional  tetapi  kenyataannya  itu berbalik dengan stigma mereka dari luar  Aceh  yang  merasa  Aceh  tidak akan  berdampngan  dengan  partai
Nasional. Sehingga ini
membuktikan  Aceh  ingin  selalu menjaga  keutuhan  dalam  menjaga NKRI.
Pilkada  menjadi  sangat  penting dalam  kehidupan  bernegara  karena rakyat  harus  memilih  kandidat  dari partai  atau  kandidat  perseorangan yang  dapat  benar-benar  membawa aspirasi  dan  kepentingan  dalam formulasi  kebijakan  pemerintahan nantinya. Sebagai sebuah mekanisme,     Pilkada     kemudian
diharapkan  dilaksanakan  secara bebas  dan  setara (  free  and  fair) , dimana    sistem    pemilu    menjamin hak  individu  dan  adanya  sistem kontrol    bagi    menajemen pelaksanaan  pilkada.  Di  dalam Pilkada,  akan  terjadi  problem struktural maupun problem kultural yang    kemudian    membentuk perilaku    politisi    dan    perilaku pemilih.  Pertautan  kedua  perilaku inilah  yang  kemudian  membentuk representasi  politik  yang  lebih terkesan  penyerahan  mandat  yang bersifat  transaktif  dan  banyak dipengaruhi  oleh  uang.  Politik transaktif    di    dalam    Pemilu kemudian disebutkan sebagai
korupsi Pemilu. Liddle (1997: 238-240),
Menyimpulkan  bahwa self  image orang   Aceh   sangat   dipengaruhi oleh  sejarahnya  yang  unik.  Hal  ini seperti  sejarah  lisannya  yang diwariskan  turun  temurun,  dengan berbagai  bentuk  memori  menjadi cerita   bersama   daripada   sejarah yang    dikonstruksikan    oleh    para
sejarawan    dari    berbagai    hasil laporan  perjalanan  orang  asing  dari berbagai bangsa dan agama. Hal ini pula   yang   mendasari   pemikiran Otto  Syamsuddin  Ishaq  (2013:  95- 96)    yang    menjeaskan    adanya revolusi   Politik   di   Aceh   yang dimulai  sejak  periode  kesultanan, periode  Kolonial  dan  periode republik. Periode kesultanan merupakan  masa  keemasan  ( golden age )  sebuah  zaman  ideal  bagi masyarakat    Aceh,    dimana penerapan  hukum  Islam  dan kejayaan
politik sekaligus kemakmuran  terwujud,  dimana gelombang transformasi politik dan aktor  dipegang  oleh  ulama  dan umara,  karena  mereka  adalah perumus  dan  pemimpin.  Periode kolonial lebih banyak arah pemikirannya  dipengaruhi  oleh warga  asing,  meskipun  spirit  ke Islaman tetap mengental dalam jiwa warga  Aceh,  yang  dalam  kajian tertentu  disebut  dengan  ideologi Jihad  menyatu  dengan  kehidupan masyarakatnya.
Terakhir,  gelombang  transformasi politik  Aceh  bergeser  kepada Republik,  dimana  saat  itu  terjadi perdebatan    sengit    antara masyarakat  dan  pemimpinnya,  ada sebagian warga menginginkan Aceh tetap berada diluar republik, dengan tetap pada Idoelogi
Jihad mewujudkan  Aceh  sebagai  daerah yang  menganut  Islam  secara seutuhnya,   tetapi   pemikiran   itu mulai  memudar  setelah  Soekarno mampu meyakinkan Daud Beurueh dengan  tetap  menawarkan  Aceh sebagai  sebuah  provinsi  yang menganut  syariat  Islam  sehingga gelombang Jihad mulai ditinggalkan oleh  masyarakatnya  dan  beralih kepada  percaya  kepada  Jakarta, dengan  berbagai  tawaran  diberikan, tidak  hanya  konteks  idiologi  Islam tetapi    juga    menjadikan    Aceh sebagai daerah keistimewaan.
Pergolakan  Partai  Politik  Lokal dan  Partai  Politik  Nasional  di Pilkada  Aceh  dalam  Kajian Sosiologi  (Relasi  Kuasa  dan Pilihan Rasional)
Melihat  realitas  perjalanan  gerakan partai politik lokal dan partai politik nasional di Aceh menarik kiranya di analisis   dengan   dua   pendekatan teori  sosiologi  yakni  pilihan  teori relasi  kekuasaan  dalam  kajian Foucalt  dan  pilihan  rasional  dalam pendekatan Coleman.
Atmosfir  perjalanan  partai  politik lokal  (PA,  PNA  dan  PDA)  di Pilkada  Aceh  2017-2022  menjadi isu yang menarik untuk dikaji dalam kajian   Sosiologi   Politik,   karena ketiga  Partai  ini  memiliki  ideologi yang berbeda-beda dalam mewujudkan  tujuan  demokrasi. Misalnya  PA  (Partai  Aceh)  yang merupakan partai pemenang pemilu dan    pemenang    Pilkada    ditahun 2012-2017 telah membuktikan kepada  publik  bahwa  mereka berhasil       mengambil       simpatik
masyarakat,  yang pada saat itu yang menjadi  jagoannya  adalah  Zaini Abdullah-  Muzakkir  Manaf  yang dalam kampanyenya disingkat dengan    ZIKIR,    yang    dalam konotasi  islamnya  zikir  adalah identik  dengan  kedekatan  hamba dengan  tuhannya,  Intinya  begitu Tanggal  9  April  2012  yang  silam warga  mengingat  calon  kepala daerah  tersebut,  bergitulah  paling tidak perumpamaannya dalam pandangan  penulis.  Namun  dua partai   lokal   lainnya   (PNA   dan PDA)    memilih    bersatu    dalam kancah    demokrasi,    hal    ini dibuktikan  dengan  dukungan  yang diberikan  terhadap  calon  Irwandi Yusuf  dan  Nova  Iriansyah  yang didukung  oleh  2  partai  Lokal  dan tiga partai politik nasional.
Bicara    tentang    Pilkada Aceh,  terasa  manis  tatkala  kita memulai  dengan  melihat  gerakan politik   yang   ada   ditubuh   Partai Aceh, Partai yang menjadi penguasa di  bumi  serambi  mekkah  ini memiliki   pendukung   yang   sangat
kuat,  dan  mengakar  hingga  ke pelosok    gampong/desa,    dan hampir  sebagian  rumah  warga  rela dinding  rumahnya  di  cat  dengan simbol    partai    Aceh,    begitulah bentuk  kebanggaan  warga  Aceh terhadap  simbol  partai  yang berlambangkan bulan bintang tersebut. partai yang dikenal sebagai partai  yang  getol  memperjuangkan UUPA,   namun   di   Pilkada   2017- 2022     partai     ini     harus     siap berkompetsi  sesama  elitnya,  karena parai  yang  dbesarkan  oleh  Alm. Hasan  Tiro  harus  merelakan kadernya    untuk    bertarung sesamanya  di  Pilkada,  meskipun  2 tokoh  lainnya  tidak  menggunakan jasa  Partai  Aceh,  tetapi  2  tokoh  ini juga orang yang sangat berpengaruh di  Partainya  yakni  Zaini  Abdullah (Gubenur  2012-2017)  dan  Zakaria Saman (petinggi PA) yang keduanya memilih
jalur
independen/perseorangan  dengan masing-masing wakilnya dari Unsur kader    partai    nasional    dan Akedemisi kampus.

## 44 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
Tentunya  banyak  pendukung  Partai Aceh    bertanya-tanya    mengapa harus pisah mereka? Ini semua yang mampu  menjawab  adalah  warga dalam    Partai    Aceh,    tetapi masyarakat  diluar  PA  juga  bisa mengamati  dari  luar,  bahwa  sedang ada  ketidakharmonisan  di  antara mereka  dalam  memperjuangkan tujuan  internal  Partai,  disamping juga  adanya  intervensi  dari  luar Partai  Aceh  yang  menginginkan mereka  terpisah  sehingga  dengan mudah akan diperankan oleh orang berada diluar.
Hal  ini  dapat  dilihat  pasca berjalan  tiga  tahun  kepemimpinan mereka  (Zaini  Abdullah  dan Muzakkir  Manaf)  telah  terjadi keretakan yang berarti dari keduanya, sehingga dibuktikan dengan  dipilkada  2017  masing- masing  mereka  mencalonkan  diri sebagai    Gubenur,    ini    bila    dikaji lebih  jauh  bahwa  kedua  tokoh  ini memiliki  ambisi  besar  menjadi penguasa atau orang nomor satu di Aceh,       namun       kita       belum
mengetahui  secara  pasti  apa  tujuan yang  diharapkan  oleh  mereka berdua,  tetapi  yang  terlihat  secara kasat  mata  bahwa  mereka  tidak harmonis  dan  saling  menjatuhkan, misalnya   yang   beredar   dimedia sosial  dan  media  cetak  dan elektronik  seperti  ungkapan  yang keluar  dari  mulut  Muzakkir  Manaf “    Dokter    hewan    dan    dokter manusia  gagal  dalam  membangun Aceh”             penryataan            ini mendiskreditkan    kepada    Calon yang  di  usungkan  oleh  Partai Nasional  Aceh,  Irwandi  Yusuf sebagai  dokter  Hewan,  berlatar pendidikan  kedokteran  hewan  dan Dokter  Manusia  identik  dengan
Zaini Abdullah yang berlatarbelakang pendidikan dokter,
yang  pada  periode  ini  (2017-2022) mencalonkan  diri  sebagai  gubenur Aceh dari calon perorangan.
Sebenarnya  pernyataan  seperti  itu tidak  perlu  keluar,  kemudian  ini akan  menjadi  senjata  atau  alat  bagi lawan politiknya untuk mengembalikan   kepadanya   bahwa
calon  yang  di  usung  oleh  partai penguasa  ini  tidak  etis  dan  rusak secara    individunya,    sehingga menjadi  bumerang  bagi  dirinya  dan pemilihnya.    Hal  ini  tak  terlepas dari  adanya  ketakutan  besar  dari luar tatkala Partai ini terus berkuasa maka  benih-benih  yang  dulunya ingin  memisahkan  diri  dengan NKRI  semakin  kuat  dengan kekuasaan  yang  dimiliki,  untuk  itu setingan terhadap riak ingin memisahkan  para  tokohnya  terus berlangsung  hingga  menuju  tahun 2017.
Bila  halnya  semua  kader  PA  sadar akan  mereka  sedang  dipengaruhi oleh  luar  mereka  mungkin  hal  ini tidak  akan  terjadi  seperti  sekarang, kalaulah  mereka  kembali  melihat kebelakang  sangat  jauh  berbeda semangat  kader  dan  simpatisan pendukung  PA,  karena  yang mecalonkan  diri  di  Pilkada  Aceh 2012-2017  lahir  dari  kader  PA sendiri,  baik  itu  sebagai  gubenur mapun  wakilnya,  dimana  hampir semua    ruang    publik    (lapangan)
penuh,  dan  bahkan  kedatangan warga  masyarakat  kelapangan  saat pilkada  lebih  kepada  kemauan sendiri/keihklasan untuk menghadiri  kampanye.  Tetapi  hal ini   berbeda   di   periode   pilkada 2017-2022,  dimana  kedatangan warga  masyarakat  diruang  publik (lokasi  kampanye)  pada  saat deklarasi  terus  berkurang,  apalagi yang  mendampingi  petinggi  Partai Aceh  dari  partai  Nasional  (partai Gerindra).
Realitas  desain  politik  Aceh yang diperankan oleh eksekutif dan legislatif telah membawa perubahan yang  signifikan  dalam  konstelasi politik  di  Aceh,  khususnya  pasca Mou   Partai   Aceh   mendominasi kursi    dewan    perwakilan    rakyat Aceh  (DPRA)  dan  DPRK,  Partai Aceh    tidak    saja    mengalahkan partai-partai   lokal   lainnya,   tetapi juga  sekaligus  mengalahkan  partai- partai    nasional.    Perubahan konstelasi    politik    di    Aceh membawa  implikasi  yang  penting, khususnya     bagi     masa     depan
perdamaian  di  Aceh.  Selanjutnya kemenangan  lainnya  tidak  hanya  di sektor jatah kursi di parlemen tetapi juga      kursi      eksekutif
(gubenur/wakil
gubenur,
Bupati/walikota)
sejak masa kepemimpinan  Irwandi-  Nazar (2009-2012) hingga Zaini Abdullah- Muzakkir Manaf (2012-2017). Selain  itu  juga  Partai  yang dikomandoi  oleh  Muzakkir  Manaf, yang  sekarang  menjabat  Wakil Gubenur Aceh, dan sedang persiapan  untuk  ikut  kompetisi melalui  Partai  Aceh  sebagai  calon gubenur 2017-2022,
dengan didampingi T. A. Khalid dari partai Nasional  (ketua  DPD  Gerindra Aceh). Menariknya partai lokal yang berkuasa ini menggandeng wakilnya melalui  partai  nasional,  ini  adalah satu  prestasi,  dan  menarik  untuk dikaji,  jikalah  kembali  pada  butir MoU  jelas  Parlok  yang  telah dibentuk  harus  menjalin  hubungan baik ke nasional
melalui perwakilannya di daerah apakah itu
di  partai  politik  maupun  institusi negara lainnya ( TNI/Polri dll)
Aksi  Partai  Nasional  dalam  Pilkada Aceh    cukup    menarik    untuk disimak,  hampir  semua  calon gubenur Aceh berdampingan dengan  partai  nasional,  dan  bahkan juga calon perorangan yang mencalonkan diri pernah mendaftar kepada    partai    nasional    untuk diusung    sebagai    cagub    atau cawagub, saat Parnas mebuka ruang kepada calon yang akan di usung di pilkada Aceh 2017-2022.
Gerakan  Partai  Nasional  dalam mendukung  calon  kepala  daerah  di Pilkada  Aceh  dapat  dijelaskan sebagai  berikut: pertama, Pasangan Irwandi  Yusuf-  Nova  Iriansyah didukung  oleh  Partai  Demokrat, Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),
Partai Demokrasi
Indonesia
Perjuangan  (PDIP)  dengan  dua Partai  Lokal  yakni  Partai  Nasional
Aceh   (PNA)   dan   Partai   Damai Aceh  (PDA).  Kedua  Pasangan Muzakkir  Manaf-  T.A.  Khalid,  di dukung oleh Partai Gerindra, Partai
Keadilah  Sejahtera  (PKS),  Partai Bulan  Bintang,  dan  partai  lokalnya Partai  Aceh  (PA).  Ketiga  Tarmizi Karim- T. Machsalmina
Ali didukung  oleh  Partai  Golongan Karya  (Golkar),  Partai  Persatuan Pembangunan
(PPP), Partai Nasional  Demokrat  (Nasdem), Partai  Amanat  Nasional  (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan  PKPI,  dengan  tanpa  ada dukungan  dari  partai  Lokal  Aceh. Begitu  juga  untuk  tiga  tokoh  Aceh lainnya  yag  naik  dari  jalur perorangan    para    wakilnya    dari kader partai politik nasional.
Jika dianalisis secara politik sepertinya    ada    sebuah    ketakutan dari  petinggi  Partai  Lokal    di  Aceh (PA,  PNA  dan  PDA).  Misalnya partai lokal yang sedang berkuasa di Aceh (PA) disaat ada kadernya yang ingin berkompetisi sesamanya sehingga  memilih  jalan  bergandeng dengan  partai  nasional,  begitu  juga PNA  secara  lokal  yang  mendapat suara   nomor   dua   terbanyak   di
parlemen  (Partai  Nasional  Aceh) juga  memilih  calon  dari  partai nasional  sebagai  wakilnya.  Ini membuktikan kepada publik bahwa Partai  lokal  di  Aceh  dalam  Pilkada Aceh 2017-2022 belum sepenuhnya memiliki  kekuatan  penuh  dalam meyakinkan  pemilih.  Ini  halnya sangat  berbeda  dengan  dua  Pilkada Sebelumnya     (2006-2012,     2012- 2017)  dimana  aktor  partai  Lokal Aceh  berani  untuk  berkompetisi dengan  aktor/  kader  partai  politik nasional.
Sehingga ini menjadi penting ketika melihat  relasi  kuasa  pengakuan terhadap perpolitikan yang
diperankan  oleh  partai  politik nasional,  dimana  jika  kita  melihat kebelakang  pengakuan  kekuatan partai  lokal  mengalahkan  partai politik  nasional.  Ini  juga  yang menurut  analisa  penulis  bahwa  apa yang  diharapkan        oleh  sistem perpolitikan  nasional  telah  dicapai ketika  mereka  mampu  masuk kedalam  sistem  lokal  Aceh,  yang dulunya  sulit  untuk  ditembus.  Bisa
saja  pilihan  ini  menjadi  sebuah pilihan yang rasional melihat situasi terkini di Aceh.
Kajian teori pilihan rasional Coleman  (1990:13)  dalam  Ritzer (2010)  tampak  jelas  dalam  gagasan dasarnya bahwa
“tindakan perseorangan  mengarah  pada  suatu tujuan  dan  tujuan  itu  (dan  juga tindakan  itu)  ditentukan  oleh  nilai atau  pilihan  (preferensi)”.  Sehingga ini  sangat jelas bahwa  ketika  tujuan politik  dalam  meraih  kursi  nomor satu Aceh maka dirasa perlu adanya penyatuan  antara  aktor  lokal  dan nasional   sehingga   ada   kekuatan yang  luar  biasa  yang  dalam  kajian Coleman  disebut  adanya  peranan unsur  “aktor”  dan  “sumberdaya” .
Sumber  daya  adalah  sesuatu  yang menarik  perhatian  dan  yang  dapat dikontrol  oleh  aktor.  Coleman menjelaskan  interaksi  antara  aktor dan   sumber   daya   secara   rinci menuju  ke  tingkat  sistem  sosial, bahwa  basis  minimal  untuk  sistem sosial  adalah  dua  orang  aktor, masing-masing         mengendalikan
sumber    daya    yang    menarik perhatian  pihak  lain.  Dalam  hal
tersebut terjadi saling ketergantungan (saling membutuhkan), saling
ketergantungan  tersebut  meliputi seluruh    sistem    sosial.    Setiap individu  bertujuan  memaksimalkan perwujudan  kepentingannya,  ini memberi  ciri  saling  tergantung  atau ciri sistemik tindakan mereka .
Pola yang berkembang dalam  upaya  kampanye  hampir sebagian    besar    arah    cara perpolitikan  dalam  menggalang massa  dibuat  berbasis  kepada  pola Agama  dan  adat,  dimana  para kandidat  melihat  arah Fanatisme yang   dimiliki   rakyat   Aceh   dari waktu  ke  waktu  sangat  terkait dengan perjuangan agama dan adat. Disamping  juga  adanya  hadih  maja Hukum ngon Adat lagee zat ngon sifeut.
Hanya   karena   agamalah   mereka mau  berjuang  mati-matian,  kondisi seperti  ini  tergambarkan  dalam beberapa  kali  perang  baik  melawan penjajah   Belanda   maupun   rezim
Indonesia  yang  nasionalis-sekularis. Kemudian  pola  ini  pula  yang meyakinkan  para  pemuda  Aceh diawal  bergabung  dengan  gerakan aceh  merdeka  (GAM)  dalam mencari arah politik, sehingga tidak hanya  dari  kalangan  laki-laki terpengaruh dengan gerakan ini tapi juga  jenis  kelamin  perempuan  yang dikenal  dengan  sebutan Inong  Balee , ini  tak  terlepas  dari  semangat perjuangan  yang  diturunkan  oleh generasi sebelumnya yang meninggalkan estapet rela membela kebenaran dan keadilan.
Namun     hal     ini     sangat berbeda    ketika    relasi    kekuasan dalam kajian sosiologi yang dipaparkan  oleh  Foucault  (1982), dimana kekuasaan  tidak  dipahami dalam  suatu  hubungan  kepemilikan sebagai    properti,    perolehan,    atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh  sekelompok  kecil  masyarakat dan  yang  dapat  terancam  punah. Kekuasaan  juga  tidak  dipahami beroperasi  secara  negatif  melalui tindakan    represif,    koersif,    dan
menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara.
Kekuasaan    bukan    merupakan fungsi  dominasi  dari  suatu  kelas yang  didasarkan  pada  penguasaan atas  ekonomi  atau  manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber).
Kekuasaan tidak dipandang secara   negatif,   melainkan   positif dan  produktif.  Kekuasaan  bukan merupakan  institusi  atau  stuktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan  merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  situasi strategis kompleks dalam masyarakat.  Kekuasaan  menurut Foucault  mesti  dipandang  sebagai relasi-relasi  yang  beragam  dan tersebar  seperti  jaringan,  yang mempunyai  ruang  lingkup strategis. Memahami    kekuasaan    bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan  itu  atau  siapa  yang memiliki  kekuasaan  atau  dari  mana kekuasaan    itu    bersumber, melainkan  memahami  kekuasaan mesti  didekati  dengan  mengajukan
pertanyaan  bagaimana  kekuasaan beroperasi  atau  dengan  cara  apa kekuasaan itu dioperasikan.
Cronin     (1996)     menunjukkan pengertian  kekuasaan  sebelumnya yang  memandang  secara  substantif tertanam    dalam,    dijalankan    oleh, dan    terhadap    subjek    menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu  fungsi  jaringan  relasi  antar subjek.  Pergeseran  ini  berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu  dioperasikan  dan  apa  yang
menjadi perhatian dalam menganalisis
beroperasinya kekuasaan.  Apa  yang  digambarkan oleh    Foucault    dan    aliran Foucaltdian  ini  sebenarnya  menjadi sebuah pemikiran positif bagi aktor atau  banyak  pemikir  politik  yang mencoba  menyalahkan  pemahaman tentang relasi kekuasaan yang selalu diarahkan  kepada  aspek  negatif bukan  positif.  Harusnya  semua orang  harus  menyadari  bahwa kekuasaan  itu  dijalankan  oleh manusia  bukan  oleh  mesin  yang sifatnya  digerakkan,  tetapi  manusia
adalah orang yang
menjalankannya/menggerakkan, jadi   sepatutnya   setiap   seseorang yang  menjadi  penguasa  harus  lebih
banyak energi positif yang dikembangkan  sehingga  hasilnya juga  berdampak  positif.      Kalaulah ini  tidak  dijalankan  sebagaimana mestinya  maka  yang  terjadi  adalah konflik.  Sehingga  sangat  besar kemungkinan  ketika  sebuah  negara atau sebuah komunitas/masyarakat, organisasi dijalankan tanpa
dioperasikan  dengan  benar  maka tunggulah  akan  terjadi  benih-benih konflik,  bisa  saja  lahirnya  secara internal atau bahkan secara eksternal.
Mengamati  realitas  Partai  Lokal di  Aceh  (PA,  PNA,  dan  PDA)  ini sangat jelas bahwa  organisasi Partai Politik  lokal  yang  sudah  tumbuh besar  dan  mengakar  dengan masyarakat  ternyata  lemah  dalam menjalankan  kekuasaanya.  Begitu juga    ketika    ingin    mencari kekuasaan,  seperti  halnya  pola kekuasaan didapatkan dengan tidak
baik  dari  sebuah  proses  perjalanan Demokrasi  seperti  Pilkada,  maka hasilnya  ketika          menjalankan kekuasaan  akan  juga  sulit  dan terkesan  menindas  lawan  dalam Pilkada  tersebut.  perihal  ini  tidak hanya  terjadi  di  Indonesia  tetapi juga  terjadi  hampir  semua  belahan dunia  yang  menjalankan  roda kenegaraan  melalui  Demokrasi, apakah  itu  dalam  bentuk  Pemilu, Pilpres, atau pun Pilkada.

## Proyeksi Isu Sara dan Potensi Konflik Sosial
Melihat  kasus  Pilkada  Aceh  2012 dan  Pilpres  2014,  dalam  pilkada serentak  perlu  diwaspadai  ujaran kebencian    berbasis    organisasi agama,  seperti  Wahabi,  Syi’ah  dan Ahlussunnah Wajamaah, perlu menjadi  kajian  serius  bagi  institusi negara yang membidanginya, misalnya   Instittusi   Kesbangpong dan  Limnas  Aceh  atau  organisasi lainnya    yang    terkait.  Inilah tantangan  cukup  serius  yang  perlu segera  dikelola  agar  tidak  menodai
pesta demokrasi lokal. Pola
kebencian terhadap organisasi keagamaan  akan  terus  menjadi strategi    jitu    bagi    kelompok organisasi tertentu
dalam menjatuhkan  lawannya,  hal  ini dianggap  mampu  menekan  dan menjatuhkan  lawan.  Ini  juga  yang membuat Marx membenci korporat yang  berlindung  dibalik  ketiak pendeta Gereja dengan
memanfaatkan    potensi    yang dimiliki    dalam    memuluskan kerjanya,  namun  setelah  apa  yang telah didapatkan maka Gereja tidak lagi  diperhatikan  seperti  apa  yang telah  dijanjikan.  Sehingga  terjadilah pemberontakan dari gerakan Marxian    terhadap    keberadaan gereja dan lahirnya kelompok atheis dan lain-lain, peranan ini juga sudah diperankan  oleh  elit  politik  dewasa ini  dengan  berlindung  dibawah kelompok  organisasi  Islam  seperti Organisasi
Masjid,
Dayah/pesantren  dan  OKP  Islam lainnya  seperti  FPI  (front  pembela islam) Anshor dan lain-lain.
Ancaman   meroketnya   kekerasan dan  konflik  sosial  dalam  pilkada serentak  tentunya  akan  terjadi  tapi tidak  signifikan.  Secara  umum masyarakat    makin    dewasa mengikuti  Pilkada.  Namun,  untuk memuaskan  birahi  politik,  sebagian kecil masih akan menggunakan cara apa  pun,  termasuk  kekerasan. Laporan
Lembaga Ilmu
Pengetahuan   Indonesia,   misalnya, ”hanya”    menemukan    5    persen kasus  kekerasan  terjadi  terkait pilkada sebanyak 500 kali sepanjang
2005-2008. Pada 2010,
International    Crisis    Group mencatat  pada  220  pilkada  terjadi 20  kasus  kekerasan.  Akan  tetapi, ancaman    serius    berikut    yang penting direspons adalah meningkatnya  kekerasan  non  fisik. Salah  satunya  dalam  bentuk  ujaran kebencian  menjelang  dan  saat pilkada    serta    setelah    Pilkada. Banyak riset menunjukkan, hubungan    kekerasan   dan    Pilkada tak  selalu  seperti  kompor  dan  api. Dimana  bahan  baku  konflik  sudah
hadir sebelum Pilkada, bahkan jauh sebelumnya.  Misalnya  isu  Wahabi, aliran  sesat,  stigma  kafir  dan  lan- lain.  Maka,  momen  politik  seperti pilkada  sering  kali  menjadi  arena berbagai  aktor  (politisi,  birokrasi, tokoh  agama,  tokoh  masyarakat) mengangkat  sentimen  intoleransi keagamaan   yang   sudah   ada   itu untuk mobilisasi elektoral.
Jadi,  untuk  mengatasi  konflik,  kita harus  bergerak  menuju  sumber masalah,  tak  hanya  terpaku  pada momen  pilkada  semata  tetapi bagaimana  kita  mampu  memetakan dengan  baik  isu  yang  telah  ada  dan memberikan  upaya  pemecahannya. Menarik  kiranya  Kesbangpolimas Aceh    membuat    research (penelitian) kecil dengan melibatkan institusi  Perguruan  Tinggi  untuk memetakan  konflik  Sosial  yang diakibatkan  melalui  Pilkada  Aceh, dengan    melihat    tahapan    Pra Pilkada,  sedang  dan  setelah  Pilkada kemudian penelitian ini memberikan kontribusi setiap
tahapannya     kepada     pemerintah
Aceh  dan  pihak  terkait  terhadap Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada), begitu  juga  saat  pemilihan  umum legislatif.        Sehingga  keberadaan Institusi  Kesbangpol  dan  Linmas dalam bidang politik akan memberikan    nuansa    tersendiri dalam  memberikan  solusi  kepada negara  dan  menjaga  kestabilan politik  dalam  mewujudkan  Aceh yang bebas dari konflik sosial.

## Penutup
Transformasi  sosial  dalam  kajian politik saat Pilkada menarik kiranya dilihat dengan pendekatan kekuasaan  Michel  Foucault  dan kajian  Teori  Pilihan  rasional Coleman,  dengan  melihat  realitas partai  politik  lokal  maupun  partai politik  nasional,  masih  jauh  dari
tujuan demokrasi yang sesungguhnya dan bahkan menggeser makna kekuasaan sesungguhnya,  dimana  kekuasaan bersifat  produktif  untuk  menjawab tujuan   sebuah   demokrasi   bukan
seperti  apa  yang  terjadi  dewasa  ini, kekuasaan  menjadi  milik  penguasa dan    kelompoknya.    Intinya kekuasaan  tidak  dipandang  secara negatif,  melainkan  positif  dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan  institusi  atau  stuktur,
bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan  merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  situasi strategis kompleks dalam masyarakat.
Pola yang berkembang dalam upaya kampanye  Pilkada  hampir  sebagian besar  arah  cara  perpolitikan  dalam menggalang  massa  dibuat  berbasis kepada  pola  Agama  dan  adat, dimana  para  kandidat  melihat  arah Fanatisme   yang   dimiliki   rakyat Aceh  dari  waktu  ke  waktu  sangat terkait  dengan  perjuangan  agama dan  adat.  Sehingga  titik  kelemahan para  ustad/tengku  terus  menjadi strategi  empuk  bagi  para konseptor politik  dalam  menjalankan  aksinya, misalnya  bergitu  mendekati  Pilkada maka  masjid,  Dayah/pesantren menjadi  target  utama  yang  harus
diperhatikan,  apalagi  aktor  yang dijagokan    sesuai    dengan kepercayaan  para  lembaga  institusi agama  tersebut,  harusnya  teori pilihan  rasional  mejadi  sebuah alternatif  yang  harus  dilihat  oleh para   konseptor   politik   sehingga tidak  terkesan  mencidrai  jalannya proses  demokrasi.  Menariknya  saat pilkada  2017-2022  sangatlah  unik dan  menarik,  dimana  Partai  Lokal harus  bergandeng  dengan  partai Politik   Lokal   dalam   menggapai Aceh  1  dan  Aceh  2  (Gubenur  dan wakilnya),   sehingga   ini   peluang yang   baik   bagi   partai   nasional dalam  menjalankan  aksi  politiknya kedepan.
Referensi:
Abdi  Mugis  Mudhoffir, Teori Kekuasaan  Michel  Foucault: Tantangan  bagi  Sosiologi Politik ,  Jurnal  Sosiologi Masyarakat,  Vol.  18.  No. 1.  Januari  2013,  Labsosio UI, Jakarta Cronin,   Ciaran.   1996.   “Bourdieu and   Foucault   on   Power and Modernity ”. Philosophy
Social Criticism, Vol. 22: 55- 85. Ikhsan  Dermawan, Bentuk  Resolusi
Konflik    Dalam    Pilkada : Kasus Pilkada Kota Yogyakarta  dan  Kabupaten Jepara, Politika    Vol.1.
No.1,  April  2010,  MIP- Undip. Semarang
Masrizal, 2016, Gelombang Transformasi    Sosial    di Pilkada  Aceh ,  Kesbangpol dan  Linmas  Aceh,  sebuah proyeksi Pilkada    Aceh dalam  kajian  Pakar. Banda Aceh. Tidak diterbitkan.
Michel  Foucault.  1982, The  Subject and    Power .    In    The Essential  Foucault.  New
York: The New Press.
Otto    Syamsuddin    Ishak,    2013,
Aceh Pasca Konflik: kontestasi 3 varian Nasionalisme, Bandar Publishing, Banda Aceh. Ritzer,   George   and   Douglas   J. Goodman,        2010, Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir , Kreasi Wacana, Yogyakarta TB.  Massa  Jafar,  Pilkada  dan demokrasi  konsosiasional di  Aceh  Jurnal  Poelitik
Volume
4/No.1/2008.
Jurnal    Politik    Unas, Jakarta.
Tim    Peneliti    KPU    Bandung, Praktek  Politik  Uang  Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi  Kasus  di  Kabupaten Bandung  Barat ,  Laporan Penelitian. Bandung