## ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG
Muh. Arifai 1 , Mattarima 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti
2 Universitas Cokroaminto Makassar
*email korespondensi: arifaimuh@wirabhaktimakassar.ac.id

## ABSTRACT
This  study  uses  a  quantitative  approach.  The  sample  in  this  study  found  45  people  from three villages, namely Patobong Village, Samaenre Village and Mattiro Tasi Village. Data was  collected  by  using  the  methods  of  observation,  questionnaires  and  interviews.  The results of the research conducted showed that the level of participation in Mattiro Sompe Subdistrict,  Pinrang  Regency  was  good,  this  was  the  maximum  and  high  coordination between  the  government  and  the  community  based  on  several  good  aspects  of  the community, it was proven that the number of people after the recapitulation showed a high level with the acquisition of 51.1 % is in the agree category. At the implementation stage 40.4% agreed. Furthermore, regarding utilization, with 44.4% gains, they agreed. Then at the  stage  of  assessment  of  the  results  of  the  development  shows  the  percentage  results  of 43.6%  agree.  Thus,  it  is  known  that  the  level  of  community  participation  in  the  Mattiro Sompe  sub-district  is  quite  proactive  and  high  so  that  the  village  community  enjoys  the results that have been achieved so far.

## Keywords: Participation, Village Fund

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  program  dari  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Republik  Indonesia, berupaya  meningkatkan  pelaksanaan  Pembangunan  Nasional  agar  laju  pembangunan daerah  serta  laju  pembangunan  desa  dan  kota  semakin  seimbang  dan  serasi.  Namun pembangunan  Nasional  pada  pelaksanaannya  masih  dihadapkan  dengan  masalah  pokok pembangunan  seperti  ketimpangan  pembangunan  antara  desa  dan  kota  di  Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.
Untuk  mempercepat  pembagunan  diperlukan  sebuah  kebijakan  dari  pemerintah ( Abdurrahman,  2021) .  Oleh  karena  itu  pembangunan  pedesaan  dianggap  penting  dan strategis  di  dalam  pembangunan  nasional  dan  daerah,  karena  mengandung  unsur pemerataan pembangunan dan hasil serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar  masyarakat  yang  bermukim  di  pedesaan.  Pada  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa  disebutkan  pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dinyatakan penatausahaan  keuangan  pemerintah  desa  terpisah  dari  keuangan  pemerintah  kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan  kewenangan  dan  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  keinginan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Semangat  desentralisasi,  demokratisasi,  transparansi  dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.
Program  Pemerintah  Untuk  Pempercepat  Pembagunan  Dipedesaan  Adalah  Program Alokasi Dana Desa (ADD)  ( Herman, 2021) . Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana  desa  ditempatkan  sebagai  basis  desentralisasi.  Kebijakan  ADD  sangat  relevan dengan  perspektif  yang  menempatkan  desa  sebagai  basis  partisipasi.  Karena  desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat  Indonesia  hidup  di  dalam  komunitas  pedesaan.  Sehingga  desentralisasi  di tingkat  desa  akan  meningkatkan  fungsi  pemerintahan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakatnya.
Bantuan  langsung  ADD  adalah  dana  bantuan  langsung  yang  dialokasikan  kepada pemerintah  desa  digunakan  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat, kelembagaan  dan  prasarana  desa  yang  diperlukan  serta  diprioritaskan  oleh  masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Adapun tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:  (1)  Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.  (2)  Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi  yang  dimiliki.  (3)  Meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  kerja  dan kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat  desa  serta  dalam  rangka  pengembangan  kegiatan sosial  ekonomi  masyarakat  dan  (4)  Mendorong  peningkatan  partisipasi  swadaya  gotong royong masyarakat.
Melalui  Alokasi  Dana  Desa,  diharapkan  desa  akan  mampu  menyelenggarakan otonominya  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan  masyarakat.    Hal  tersebut  sangat  penting  guna  meningkatkan  peran pemerintah  desa  dalam  memberikan  pelayanan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  beberapa  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  Desa  di  Kec. Mattiro  Sompe,  namun  yang  menjadi  kendala  terhadap  kebijakan  pemerintah  desa  dalam
menggunakan anggarannya, serta masih banyak masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi dalam  setiap  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pemerintah  desa.  Maksud  pemberian bantuan  langsung  ADD  adalah  sebagai  bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan pemberdayaan masyarakat.
Sumber  daya  manusia  memiliki  peranan  penting  dalam  terwujudnya  kinerja pemerintahan (Arifai, 2019). Kenyataan yang terjadi sekarang ada beberapa masalah yang timbul mengenai Dana Desa. Setiap Desa yang menerima program bantuan dana desa juga memiliki kendala yang membelit yang bermacam–macam, ditemukannya beberapa kendala menyangkut dana desa seperti, dimulai penyerapan dana desa yang rendah oleh pemerintah desa sampai kepada aparat pemerintah yang belum mampu mengelolah dana desa tersebut, seperti  aparat  pemerintah  yang  belum  berpengalaman  dalam  mengatur  keuangan  yang cukup  besar  sampai  kepada  kesiapan  aparatnya  kemudian.  Selain  itu  sumber  daya manusianya  yang  belum  profesional  yang  terbukti  ada  beberapa  perangkat  desa  yang memiliki  pendidikan  maupun  kemampuan  yang  minim.  Kemudian  pada  saat  pelaksanaan program pemberdayaan, sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksana dari program pemberdayaan tidak terlalu  kompoten  dalam  pelaksanaan  program  pembinaan  masyarakat dan  hasilnya  pun  belum  nampak.  Serta  kurangnya  komunikasi  yang  dibagun  oleh pemerintah  desa  kepada  sebagian  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program-program  yang akan dilaksanakan maupun suda dilaksanakan.
Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan  tujuan  program  pembangunan  dibutuhkan kesadaran  seluruh  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  menunjang  suksesnya pelaksanaan  program  pembangunan,  melalui  beberpa  tahap  yaitu  pelaksanaan, perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  dan  hasil  pembangunan  dimaksudkan  agar  hasil pembangunan  dan  program-program  pemerintahan  lainnya  dapat  dirasakan  dan  dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di pedesaan adalah program alokasi dana desa, bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah  Desa  digunakan  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat, kelembagaan  dan  prasarana  desa  yang  diperlukan  serta  diprioritaskan  oleh  masyarakat. Berdasarkan  observasi  di  di  Kec.  Mattiro  Sompe  jumlah  ADD  yang  diberikan  dapat terealisasi sebesar 100%. Tetapi tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan ADD belum  maksimal  terlihat  bahwa  dalam  pelibatan  masyarakat  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pemanfaatan  sampai  pada  tahap  hasil  pembangunan  masih  rendah.  Hal tersebut tercermin dari sikap masyarakat yang masih kurang terlibat dalam mengajukan ide dan  saran  di  forum  musbangdes.  Ketidaktahuan  sebagian  masyarakat  atas  program  dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kurang terlibatnya masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan  sehingga  dukungan  yang  diberikan  oleh  mayarakat  belum  maksimal. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah adalah Analisis Tingkat Partipasi
Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang’’.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)
Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari RKUD sebenarnya sudah  dilakukan  sejak  lama.  Berdasarkan  PP  No.72  tahun  2005  tentang  Desa,  pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan kerekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP No.72  tahun  2005  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk desa,  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota.  Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  dibagikan  secara proporsional  kesetiap  desa.  Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  hal  penting  dalam pelaksanaan  ADD  berdasarkan  Permendagri  No.37  tahun  2007,  yaitu:  ADD  bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong  tingkat  partisipasi  masyarakat  untuk  pemberdayaan  dan  perbaikan  taraf hidupnya.
Azas  dan  prinsip  pengelolaan  ADD  yaitu  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif. Artinya  ADD  harus  dikelola  dengan  mengedepankan  keterbukaan,  dilaksanakan  secara bertanggung  jawab,  dan  juga  harus  melibatkan  peran  serta  aktif  segenap  masyarakat setempat.  ADD  merupakan  bagian  yang  integral  (satu  kesatuan/tidak  terpisahkan)  dari APBDes  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggung  jawaban,  dan  pelaporannya. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar  70%  untuk  belanja  pemberdayaan  masyarakat.  Diperlukan  pelaporan  atas  setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
Untuk  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  ADD  di  bentuk  Tim  Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya.  Pembiayaan  untuk  Tim  dimaksud  dianggarkan  dalam  APBD  dan  diluar untuk  anggaran  ADD.  Selanjutnya  dengan  ditetapkannya  UU  Desa,  prinsip  pelaksanaan ADD  semakin  diperkuat.  Melalui  PP  No.43  tahun  2014  tentang  dana  desa,  diatur mekanisme  pelaksanaan  ADD  dan  juga  pengalokasiannya.  Secara  umum  tidak  ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan di keluarkannya
No.43  tahun  2014  ini,  kecuali  untuk  penetapan  formula.  Dalam  penetapan  formula terdapat  perubahan  yang  signifikan  terutama  dalam  penetapan  besaran  anggaran  yang dialokasikan  APBD  untuk  dialokasikan  kerekening  desa.  Jika  dulu  pengurangnya  adalah belanja  pegawai,  dengan  diberlakukannya  PP  No.43  tahun  2014  ini  pengurangnya  adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada mayoritas pemerintah daerah, proporsi belanja pegawai
dalam  APBD  merupakan  proporsi  yang  dominan,  sehingga  tentunya,  akan  memberatkan bagi Pemda jika mereka harus menyalurkan ADD ke desa sesuai dengan formula dalam PP No. 43 tahun 2014.
Melalui  Alokasi  Dana  Desa,  diharapkan  desa  akan  mampu  menyelenggarakan otonominya  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu sendiri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomiasli,  demokratisasi,  dan pemberdayaan  masyarakat  guna  meningkatkan  peran  pemerintah  desa  dalam  memberikan pelayanan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  memacu  percepatan pembangunan.  Kebijakan  ADD  yang  di  titik  beratkan  pada  pembangunan  masyarakat pedesaan,  diharapkan  juga  mampu  mendorong  penanganan  beberapa  permasalahan  yang dihadapi  oleh  masyarakat  desa  secara  mandiri  tanpa  harus  lama  menunggu  datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.

## b. Partisipasi
Konsep  partisipasi  yang  dikemukakan  oleh  Totok  Mardikanto  adalah  keikutsertaan seseorang  atau  sekelompok  anggota  masyarakat  dalam  suatu  kegiatan.  Masih  menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk  “mengambil  bagian”  yaitu  kegiatan  atau  pernyataan  untuk  mengambil  bagian  dari suatu  kegiatan  untuk  memperoleh  manfaat,  menurut  kamus  sosiologi  tersebut  bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian  dari  kegiatan  masyarakatnya,  di  luar  pekerjaan  atau  profesinya  sendiri  (Yuwono, dkk., 2006).
Loekman Soetrisno menjelaskan bahwa ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di  masyarakat.  Definisi  pertama  adalah  definisi  yang  diberikan  oleh  kalangan  aparat perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mendifinisikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah  yang  dirancang  dan  ditentukan  tujuannya  oleh  pemerintah.  Definisi  keduaa dalah definisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan  kerja  sama  yang  erat  antara  perencana  dan  rakyat  dalam  merencanakan, melaksanakan, melestarikan,  dan  mengembangkan  hasil  pembangunan  yang  telah  dicapai. (Soetrisno, 1995).
Munculnya  paradigma  pembangunan  yang  partisipatif  mengidentifikasikan  adanya beberapa  perspektif  yaitu:  1)  Pelibatan  masyarakat  setempat  (masyarakat  miskin, perempuan)  dalam  sosialisasi,  perencanaan,  2)  Pelibatan  masyarakat  setempat  dalam pelaksanaan program atau proyek yang mewarnai hidup mereka, 3) Melibatkan masyarakat setempat  dalam  pengendalian,  pelestarian  agar  program  atau  proyek  dapat  dikendalikan atau sustainable (Mardikanto, dalam Yuwono, dkk., 2006).
Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi  masyarakat  ternyata  berkurang  jika  mereka  tidak  atau  kurang  berperan  dalam pengambilan  keputusan.  (Taliziduhu  Ndraha,  1990).  Melalui  pendekatan  partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci berhasilnya pembangunan.
Moeljarto (1987) mengemukakan beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam  pembangunan: 1) Rakyat  adalah  fokus  sentral  dan  tujuan  terakhir  pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut, 2) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri  dan  kemampuan  pribadi  untuk  dapat  turut  serta  dalam  keputusan  penting  yang menyangkut  masyarakat,  3)  Partisipasi  menciptakan  suatu  lingkaran  umpan  balik  arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan  tidak  terungkap.  Arus  informasi  ini  tidak  dapat  dihindari  untuk  berhasilnya pembangunan, 4) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada  dan  dari  apa  yang  mereka  miliki, 5) Partisipasi  memperluas zone (kawasan) penerimaan  proyek  pembangunan,  6)  Ia  akan  memperluas  jangkauan  pelayanan pemerintahan  kepada  seluruh  masyarakat,  7)  Partisipasi  menopang  pembangunan,  8) Partisipasi  menyediakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  baik  aktualisasi  potensi  manusia maupun  pertumbuhan  manusia,  9)  Partisipasi  merupakan  cara  yang  efektif  membangun kemampuan  masyarakat  untuk  pengelolaan  program  pembangunan  guna  memenuhi kebutuhan khas daerah, 10) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
Akan  merupakan  kebalikan  jika  dalam  suatu  pembangunan  tidak  melibatkan partisipasi  masyarakat,  maka  dapat  muncul  beberapa  kemungkinan  yang  terjadi  sebagai berikut  (Hetifah,  2003)  : 1) Pemerintah  kekurangan  petunjuk  mengenai  kebutuhan  dan keinginan  warganya,  2)  Investasi  yang  ditanamkan,  tidak  mengungkapkan  prioritas kebutuhan  masyarakat  setempat,  3)  Sumber-sumber  daya  publik  yang  langka  tidak digunakan  secara  optimal,  4)  Sumber-sumber  daya  masyarakat  yang  potensial  untuk memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat,  tidak  tertangkap,  5)  Standar-standar  dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat, 6) Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.
Dalam  penelitian  ini  partisipasi  yang  akan  dibahas  adalah  tingkat  partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa di Kec. Mattiro Sompe, lebih tepatnya adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan melalui kebijakan ADD. Jadi dalam penelitian ini partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan  atau  keterlibatan  dari  masyarakat  (khususnya  sasaran  proyek)  dalam  satu tahapan atau lebih dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan di desa.
Untuk  mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pemberdayaan maka  perlu  dipahami  mengenai  konsep  partisipasi  masyarakat  melalui  perspektif pemberdayaan, dimana dalam penelitian ini yang dimaksud “partisipasi masyarakat melalui perspektif  pemberdayaan”  (menurut  Drajat  Tri  Kartono  dalam  Arbi  Sanit,  dkk.,  2001) merupakan suatu paradigma dimana individu bukanlah sebagai obyek dalam pembangunan, melainkan  mampu  berperan  sebagai  pelaku  yang  menentukan  tujuan,  mengontrol  sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa  masyarakat  harus  peduli  terhadap  lingkungan  hidup  manusia  yang  berimbang, sumberdaya  yang  dominan  yang  merupakan  sumberdaya  informasi,  dan  prakarsa  yang
kreatif  yang  tak  kunjung  habis  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  umat  manusia  yang dirumuskan  dalam  rangka  terealisasinya  potensi  umat  manusia.  Konsep  partisipasi dimaksud  menggambarkan  tahapan  partisipasi  dalam  proses  pembangunan,  yang mencakup : 1) Partisipasi pada tahap perencanaan, 2) Partisipasi pada tahap pelaksanaan, 3) Partisipasi  pada  tahap  pemanfaatan  dan 4) Partisipasi  pada  tahap  penilaian  hasil pembangunan.

## III.  PEMBAHASAN

## a. Hasil penelitian
Rekapitulasi  hasil  penelitian  mengenai  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Kecamatan Mattiro  Sompe  Kabupaten  Pinrang  yang  meliputi  1.  Tahap  perencanaan  2.  Tahap pelaksanaan, 3. Tahap pemanfaatan, 4. Tahap penilaian hasil pembangunan sebagai berikut:

## 1) Tahap Perencanaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  jawaban  responden  untuk  tahap  pelaksanaan sebagai berikut.
Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Partisipasi Tahap Perencanaan No Keterangan (k) Frekuensi (f) Valid Percent (%) 1 Sangat Tidak Setuju 11 4.9 2 Tidak Setuju 27 12 3 Cukup Setuju 49 21.8 4 Setuju 115 51.1 5 Sangat Setuju 23 10.2 Total 225 100
Sumber: Data diolah 2019
Hasil wawancara sebagai berikut:
“Perencanaan  saat  musrembang,  pemerintah  telah  melibatkan  masyarakat  dan setiap  usulan  atau  gagasan  masyarakat  itu  kemudian  diterima  dan  dipilih  sesuai kebutuhan yang saat ini dibutuhkan masyarakat” (AK, Rabu 13 April 2019) Hasil  wawancara  tersebut  diperkuat  dengan  hasil  observasi  peneliti  diketahui  tingkat partisipasi  masyarakat  pada  tahap  perencanan  terbilang  bagus  dan  setiap  usulan  atau gagasan  diterima  dengan  baik  oleh  pemerintah  kemudian  dikaji  dan  disaring  kemudian disahkan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
Gambar 1. Perencanaan program pembangunan
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Desa  telah  melibatkan  masyarakat  pada tahap  perencanaan  guna  mewujudkan  pembangunan  yang  baik  dan  berkualitas  sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

## 2) Partisipasi Tahap Pelaksanaan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden untuk tahap pelaksanaan sebagai berikut :
Tabel 2: Rekapitulasi Partisipasi Tahap Pelaksanaan No Keterangan (k) Frekuensi (f) Valid Percent (%) 1 Sangat Tidak Setuju 18 8.0 2 Tidak Setuju 42 18.7 3 Cukup Setuju 52 23.1 4 Setuju 91 40.4 5 Sangat Setuju 22 9.8 Total 225 100 Sumber: Data diolah 2019 Hasil wawancara sebagai berikut:
“Proses  pelaksanaan  program  pembangunan  Desa,  baik  berupa  jalanan, drainase,  pengadaan  lapangan,  bibit,  pupuk  ,  bebek,  dsb,  masyarakat  telah dilibatkan  sehingga  terjalin  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat, sama samaki membangun Desa yang lebih baik” (AK, Rabu 13 April 2019)

## Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan
Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti diketahui tingkat partisipasi  masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan,  bahwa  dalam  proses  pelaksanaan pemerintah  Desa  tentu  melibatkan  masyarakat  untuk  mencapai  pembangunan  Desa  yang baik, menuju Desa Gemilang.

## Gambar 3. Partisipasi Tahap Pelaksanaan Perbaikan Jalan
Gambar diatas menunjukkan tahap pelaksanaan perbaikan jalan sudah terlaksana dengan baik dan masyarakat ikut aktif mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.
3) Partisipasi Tahap Pemanfaatan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden untuk tahap pemanfaatan sebagai berikut :
Tabel 3 : Rekapitulasi Hasil Partisipasi Tahap Pemanfaatan No Keterangan (k) Frekuensi (f) Valid Percent (%) 1 Sangat Tidak Setuju 16 7.1 2 Tidak Setuju 33 14.7 3 Cukup Setuju 44 19.6 4 Setuju 100 44.4 5 Sangat Setuju 32 14.2 Total 45 100 Sumber: Data diolah 2019 Hasil wawancara sebagai berikut:
“Semenjak  ada  bantuan  program  ADD  ini  yang  memiliki  anggaran  yang  begitu besar,  Alhamdulillah  kami  sekarang  bisa  merasakan  manfaatnya,  tentu  kami sebagai  masyarakat  tentu  tidak  diam  ketika  ada  hal  urgen  seperti  ini,  karna memang  kita  harus  berinisiatif  untuk  membantu  pemerintah  agar  pembangunan Desa bisa sesuai dengan keinginan ”(DW, Rabu 13 Apil 2019)

## Gambar 4. Pengadaan Lapangan Sepakbola
4) Tahap Penilaian Hasil Pembangunan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden untuk tahap penilain hasil pembangunan sebagai berikut.
Tabel  4 : Rekapitulasi Tahap Penilaian Hasil Pembangunan No Keterangan (k) Frekuensi (f) Valid Percent (%) 1 Sangat Tidak Setuju 14 6.2 2 Tidak Setuju 41 18.2 3 Cukup Setuju 53 23.6 4 Setuju 98 43.6 5 Sangat Setuju 19 8.4 Total 45 100 Sumber: Data diolah 2019
Hasil wawancara sebagai berikut:
“Pembangunan  saat  ini  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dan  terbukti  sudah memberikan manfaat yang begitu besar kepada masyarakat” (DW, Rabu 13 April 2019)

## Gambar 5. Hasil Pembangunan Jalan
Berdasarkan  gambar  5  menunjukkan  bahwa  pembangunan  jalan  di  Desa  saat  ini sudah  terealisasi  dengan  baik  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  Desa  di Kecamatan Mattiro Sompe.

## b. Pembahasan
Upaya  percepatan  pembangunan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai pendekatan  operasional  merupakan  komitmen  pembelajaran  Pemerintah  Kabupaten Pinrang.  Wujud  nyata  dari  komitmen  tersebut  adalah  digulirnya  Kibijakan  pemberian Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dengan  sasaran  utama  adalah  mengoptimalkan  pembangunan ditingkat  desa  yang  membawahi  dusun  dan  kesatuan  lingkungannya  serta  pemberdayaan masyarakat.
Strategi  yang  ditempuh  dalam  pengelolaan  ADD  ini  adalah  mengoptimalkan  fungsi dan  peranan  aparat  desa  dalam  perencanaan  yang  pertisipatif.  Partisipatif  artinya  ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan  sosialisasi,  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  pemeliharaan  dan pengembangan  kegiatan.  Salah  satu  wujud  keterlibatan  masyarakat  adalah  masyarakat mampu  dan  berhasil  membuat  perencanaan  secara  efektif  melalui  forum  mekanisme perencanaan  dari  bawah (bottom-up  planning) yakni  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrembangdes)  yang  melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat
dalam  mengefektifkan  perencanaan  sehingga  dapat  mengakomodir  kebutuhan  essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi.
Adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  mulai  dari  tahapan perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  dan  hasil  pembangunan.  Salah  satu  wujud keterlibatan  masyarakat  adalah  masyarakat  mampu  dan  berhasil  membuat  perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning).

## 1) Partisipasi Pada Tahap Perencanaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  pada  tahap perencanaan  memiliki  respon  yang  tinggi  yaitu  (51.1%)  mengatakan  setuju,  hal  ini membuktikan  bahwa  masyarakat  di  Kecamatan  Mattiro  Sompe  Kab.  Pinrang  ikut berpartisipasi  pada  tahap  perencanaan.  Dengan  adanya  keterlibatan  itu,  maka  suatu pembangunan  akan  bisa  dirasakan  secara  merata  dan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  desa  sangat  diharapkan  guna  memberikan  masukan  kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat yang muncul  adalah  adanya  dukungan  dari  mereka  yang  merupakan  dorongan  bagi  pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi maka dipastikan suatu desa tidak aka bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian  Olivia Merentek (2014) bahwa dalam rangka mencapai  tujuan  rencana  pembangunan  desa  yang  diharapkan,  diperlukan  keterlibatan seluruh  masyarakat  sebagai  pelaku  pembangunan.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  desa  adalah  kesadaran  yang  tidak  bisa  muncul  dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan dalam sebuah perencanaan.  Menurut  Totok  Mardikanto  paradigma  pembangunan  yang  partisipatif mengidentifikasi  beberapa  perspektif  yaitu  a)  pelibatan  masyarakat  setempat  (masyarakat miskin,  perempuan)  dalam  perencanaan,  b)  Pelibatan  masyarakat  setempat  dalam pelaksanaan program atau proyek yang mewarnai hidup mereka, c) melibatkan masyarakat setempat  dalam  pengendalian,  pelestarian  agar  program  atau  proyek  dapat  dikendalikan atau sustainable.

## 2) Tahap Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  pada  tahap pelaksanaan  memiliki  respon  yang  tinggi  yaitu  (40.4%)  mengatakan  setuju,  hal  ini membuktikan  bahwa  masyarakat  di  Kecamatan  Mattiro  Sompe  Kabupaten  Pinrang  ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan.
Partisipasi  dalam  pelaksanaan  ini  merupakan  partisipasi  yang  dilakukan  dalam bentuk  memberikan  bantuan  berupa  bantuan  tenaga  dan  sumbangan  dana.  Sifat  gotong royong  serta  kesadaran  dari  setiap  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa sanggat  dibutuhkan.  Karena  tanpa  adanya  bantuan  gotong  royong  dari  masyarakat  desa, pelaksanaan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sifat sukarela atau dengan sepenuh hati  yang  nantinya  akan  merasakan  dampak  positif  dari  setiap  hasil  pelaksanaan  kegiatan
pembangunan desa sendiri. Undang- Undang Desa No 06 tahun 2014 tentang desa bahwa desa bahwa perecanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis.
Undang-undang Desa no 06 tahun 2014 ayat 2 mengenai pelaksanaan pembangunan bahwa  pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan ayat  3  pemerintah  Desa  adalah  kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dengan kewenangan yang besar  terebut  desa  dalam  perkembanganya  harus  mampu  menyusun  perencanaan pembangunan  desa  dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  di  desa  serta pelibatan  masyarakat  atau  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  desa    dimulai  dari program program pemberdayaan masyarakat.

## 3) Tahap Pemanfaatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  masyarakat  masyarakat  Kecamatan Mattiro  Sompe  Kabupaten  Pinrang  merasakan  manfaat  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) memiliki respon yang tinggi yaitu (44.4%) mengatakan setuju.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  peneliti  Tisha  Alya  Arifiani  (2017)  bahwa  tahap pelaksanaan  diwujudkan  dengan  memberikan  bantuan  tenaga  berupa  gotong  royong membuat  jalan,  drainase,  dan  lain  sebagainya  sesuai  dengan  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan  di  lingkungannya.  Wujud  lain  dalam  partisipasi  tahap  ini  adalah  sumbangan pemikiran  atau  materi.  Sumbangan  pikiran  diwujudkan  dengan  memberikan  masukan- masukan atau solusi atas masalah yang dihadapi ketika dilaksanakannya pembangunan.
Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  dan  memeratakan  pembangunan  desa dilakukan melalui pengalokasian dana desa yang merupakan amanat UU No.6/2014 tentang Desa  serta  PP  No.  66 Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  APBN.  Dana desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat,  akan  tetapi oleh pemerintah dana desa tersebut lebih diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa  Tahun  2015.  Lebih  besarnya  dana  desa  yang  dialokasikan  pemerintah  untuk penyelenggaraan pembangunan desa karena pemerintah menginginkan adanya peningkatan kualitas  hidup  masyarakat  dan  juga  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan  bunyi  pasal  78  ayat  1  UU  No  16/2014  tentang  desa  yang  menyebutkan  bahwa pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  penyediaan  pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  potensi  ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Masyarakat  sebagai  subyek  dari  pembangunan  diharapkan  memiliki  respon  yang positif terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan pedesaan. Adi
dalam Desrita (2016) menyatakan bahwa respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas  atau  juga  sikap  yang  menjadi  tingkah  laku  balik,  yang  juga  merupakan  proses pengorganisasian  ransangan  dimana  rangsangan-rangsangan  proksimal  diorganisasikan sedemikian  rupa  sehingga  terjadi  representasi  fenomena  dari  rangsangan-rangsangan proksimal  tersebut  maka  dari  itu  respon  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  sikap masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan.

## 4) Tahap Penilaian Hasil Pembangunan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  masyarakat  di  Kecamatan  Mattiro Sompe Kab. Pinrang menilai bahwa pembangunan Desa memberikan hasil yang baik yang terbukti memiliki respon yang tinggi yaitu (43.6%) mengatakan setuju.
Sarana  prasarana  menjadi  sumberdaya  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu tercapainya  tujuan  dengan  sukses  (Wibowo  dalam  Mukhtar,  2021).  Alhamdulillah  hal tersebut sebuah kesyukuran bagi masyarakat Desa untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, fasilitas sarana prasarana yang baik  sejalan dengan peneliti Tisha Alya Arifiani (2017)  bahwa  tahap  menikmati  hasil  diwujudkan  dengan  adanya  manfaat  yang  diterima oleh masyarakat dari adanya pembangunan, selain itu masyarakat juga memiliki kesadaran untuk  memelihara  hasil  dari  pembangunan  tersebut.  Tahap  evaluasi  sendiri  diwujudkan dengan hadirnya masyarakat
Hasil pembangunan yang saat ini dirasakan masyarakat sudah memberikan hasil yang bagus  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  Desa.  Pemerintah  terus  berupaya meningkatkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  meliputi  pendidikan,  kesehatan  dan pemberdayaan  hal  tersebut  didukung  penuh  oleh  Pemerintah    dikarenakan  peningkatan anggaran  Dana  Desa  terus  ditingkatkan,  Pemerintah  menganggarkan  dana  desa  sebesar Rp20,7  triliun  pada  2015,  untuk  pertama  kalinya.  Jumlah  ini  meningkat  menjadi  Rp46,9 triliun pada periode 2016, dan naik lagi menjadi Rp60 triliun pada 2017. Untuk tahun 2018 pemerintah  tidak  mengubah  besar  anggaran  dana  desa  yang  akan  dikucurkan,  yaitu  Rp60 triliun dan Rp 70 triliun tahun 2019.
Pembangunan  desa  dan  daerah  jelas  menjadi  prioritas  utama  pemerintahan.  Kue pembangunan  yang  awalnya  hanya  berkutat  di  ibu  kota,  akan    diratakan  ke  seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan  0,41  dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  persoalan serius  yang  muncul  adalah  tingkat  kesenjangan  yang  terjadi  di  dalam  satu  wilayah  itu sendiri.  Persoalan  anggaran  sering  dianggap  sebagai  masalah  utama,  meskipun  banyak pihak justru tidak mempermasalahkan. Namun demikian pemerintah tetap concern dengan persoalan ini,  dibuktikan  dengan mulai  dialokasikannya anggaran  Dana  Desa  untuk  tahun 2015.
Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  Dari  APBN,  Dana  Desa  memiliki  potensi  luar  biasa  dalam upaya  mempercepat  pertumbuhan  dan  pembangunan  Desa  dalam  rangka  mengatasi
berbagai  persoalan  yang  selama  ini  ada.  Namun  bagaimana  menjaga  supaya  pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa  di  Indonesia.  Harapannya,  dengan  anggaran  yang  meningkat  maka  desa  dapat mengembangkan  kualitas  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Masyarakat  desa  yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.  Desa  yang  maju  ditunjang  oleh  perkembangan  kota  yang  bijak,  akan  membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang.

## IV. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Dengan  merujuk  pada  pembahasan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  dasarnya  tingkat  partisipasi  di  Kecamatan  Mattiro  Sompe  terbilang  sudah  bagus, hal  ini  disebabkan  kordinasi  antar  stakeholder  pemerintah  dan  masyarakat  sudah  baik, karna pemerintah mengangap dengan pelibatan atau keikut sertaan masyarakat menjadi kekuatan dan landasan yang kuat dalam melaksanakan pelaksanaan program Desa
2. Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui  tingkat  partisipasi  masyarakat  di Kecamatan  Mattiro  Sompe  Kabupaten  Pinrang  masuk  pada  tingkat  partnership    dilihat dari aspek penilaian partisipasi meliputi tahap perencanaan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi  masyarakat  mendapat  respon  yang  bagus  dari  masyarakat  terbukti  jumlah respon  masyarakat  setelah  direkapitulasi  menunjukkan  tingkat  partisipasi  yang  tinggi dengan perolehan  yaitu 115 orang (51.1%) mengatakan setuju. pada tahap pelaksanaan, menunjukkan  bahwa  tingkat  Partisipasi  masyarakat  memperoleh  respon  bagus  dari masyarakat  yaitu  91  orang  (40.4%)  mengatakan  setuju.  Selanjutnya  pada  tahap pemanfaatan,  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  tinggi  dengan perolehan  frekuensi  sebanyak  100  orang  (44.4%)  mengatakan  setuju.    Kemudian  pada tahap penilaian hasil pembangunan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan perolehan  nilai  frekuensi  sebanyak  98  orang  (43.6%)  mengatakan  setuju.  Dengan demikian  peneliti  menyimpulkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap kebijakan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Mattiro  Sompe,  Kabupaten  Pinrang  sangat tinggi  setelah  memperoleh  hasil  dan  wawancara  dari  ke  4  (empat)  aspek  penilaian partisipasi.
b. Saran
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  paritisipasi  masyarakat  di  Kecamatan Mattiro  Sompe  menunjukkan  tingkat  partisipasi  yang  bagus,  namun  perlu  ditingkatkan sehubung  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  beranggapan  tidak  setuju  disebabkan pelibatan  masyarakat  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  dan  hasil pembangunan  belum  sesuai  sesuai  ekspektasi  masyarakat.  Olehnya  itu  diperlukan peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan agar memberikan rasa kepuasan  dan Dana
Desa  dipergunakan  sebagai  mana  mestinya  demi  kemaslahatan  masyarakat  Desa  menuju Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang gemilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  A.  Y.,  Mukhtar,  A.,  Masradin,  M.,  Mutmainnah,  I.,    Bahriansyah,  B.
(2021).  Pelaksanaan  Penilaian  Kinerja  Pegawai  Kecamatan. YUME:  Journal  of Management , 4 (3).
Arifai, M., Parawansa, A., Firman, M. J.,  Aras, M. (2019). The Effect of Motivation and Leadership Behavior on the Performance of Employees of the Industry and Trade Service  in  Makassar  City.  In International  Conference  on  Public  Organization (ICONPO) .
Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. (2003). The New Public Service: Serving, not Steering. Armonk, New York: M.E Sharpe.
Denhardt,  Robert  B.  dan  Janet  V.  Denhardt.  (2000). “The  New  Public  Service:  Service Rather than Steering” . Public Administration Review 60 (6).
Denhardt,  Robert  B.  dan  Janet  V.  Denhardt.  (2003). “The  New  Public  Service:  An Approach to Reform” . International Review of Public Administration 8 (1).
Googing,  Malcom  L,  dkk.  (1980). Implementation  Theory  and  Practice :  Toward  a  Third Generation. Scoot, Foresman and Company, Illionis.
Herman,  H.,  Halim,  D.,  Mahyuddin,  R.,    Arifai,  M.  (2021).  Analisis  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Program  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Mattiro  Bulu. In Seminar Nasional LP2M UNM .
Mukhtar,  A.  (2021). Stres  Kerja  dan  Kinerja  di  Lembaga  Perbankan  Syariah .  Penerbit NEM.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2014 Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar a .
Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Rosenbloom,  David  H,  (1989). Public  Administration:  Understanding  Management Politics, and Law in The Public Sector. New York: McGraw-Hill.
Soetrisno,  Loekman,  (1995). Menuju  Masyarakat  Partisipatif. Yogyakarta:  Penerbit Kanisius
Suwandi.  (2015).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Di  Kantor  Desa  Suka  Damai  Kecamatan  Muara  Badak  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Universitas Mulawarman.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa.
Wahab, Solichin Abdul, (1997). Analisis Kebijaksanaan , Bumi Aksara, Jakarta.
Wahab,  SA.,  (2001).  Analisis Kebijaksanaan,  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakasanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Wibawa, Samodra, (1994). Evaluasi Kebijakan Publik, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta.
Winarno,  Budi,  (2002). Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik, Penerbit  Media  Pressindo, Yogyakarta.
Wahab,  Solihin  A.,  (2004). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara
Yuwono, D. (2006). Kompos . Penebar Swadaya. Jakarta.