## TINJUAN YURIDIS PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RUU KUHAP

## Oleh:
Tri Setiady, S.H., M.H.

## Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu
Thirty years after the Criminal Code enacted in Indonesia . Law No. 8 of 1981 on the statute  books  of  the  criminal  procedure  law  enforcement  initially  seen  as  a  " masterpiece  "  of  Indonesia  to  respect  human  rights  in  general  ,  and  especially  those who  lodged  a  criminal  case  .  However  ,  now  the  Criminal  Procedure  Code  deems unsuitable  to  "  change  the  system  of  constitutional  and  legal  developments  in  society that needs to be replaced with new penal procedural law " ( preamble " weigh c " Draft Code of Criminal Procedure ) . In general explanation of the Criminal Procedure Code bill put forward a number of indicators that show the outdated Criminal Code

## A. Pendahuluan
Istilah
hukum pidana
merupakan  terjemahan  dari  istilah bahasa  Belanda Strafrecht . Straf berarti hukuman,  nestapa,  pidana dan recht  berarti  hukum. Dari  istilah tersebut kemudian dipergunakan hukum pidana , bukan hukum hukuman ,  yang  maksudnya  untuk membedakan  dengan  hukum  perdata ( Burgelijkrecht atau Privaatrecht ) dan cabang hukum yang lainnya. Istilah ini sudah dipakai sejak jaman
pendudukan  Jepang,  sampai  dengan sekarang 1 .
Soedarto  mengartikan  bahwa hukum  pidana  memuat  aturan-aturan hukum  yang  mengakibatkan  pada perbuatan-perbuatan  yang  memenuhi syarat  tertentu  suatu  akibat  yang berupa pidana 2 .
Satochid  Kartanegara  meng- artikan  bahwa  hukum  pidana  adalah sejumlah  peraturan  yang  merupakan bagian  dari  hukum  positif  yang mengandung  larangan-larangan  dan
1 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana di Indonesia , Eresco, Bandung, 1969, hlm.1.
2 Soedarto, Hukum  Dan  Hukum  Pidana ,  Alumni, Bandung, 1977, hlm 100.
keharusan-keharusan  yang  ditentukan
oleh negara atau kekuasaan- kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana,  larangan  atau  keharusan disertai ancaman pidana, dan apabila hal  ini  dilanggar  timbullah  hak negara  untuk  melakukan  tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana 3 .
Sedangkan
Moeljatno mengartikan  hukum  pidana  adalah bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan- aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang  tidak  boleh  dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam  hal apa kepada  mereka  yang  telah melanggar  larangan-larangan  itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhi
3 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-asas  Hukum Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Alumni,
Bandung, 1982, hlm 15.
pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka telah melanggar larangan tersebut 4 .
Dari definisi tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa pengertian  hukum  pidana  tersebut  di atas  terdiri  dari  3  (tiga)  bagian,  yaitu bagian  ke  1  dinamakan  perbuatan pidana (Criminal  act) ,  bagian  ke  2 pertanggungjawaban  pidana  ( criminal liability atau criminal  responsibility ), dan  bagian  ke  3  dinamakan criminal prosedure. Pengertian bagian ke 1 dan bagian ke 2 merupakan hukum pidana material  (Substantive  Criminal  Law ) sedangkan  bagian  ke  3  dinamakan hukum  pidana  formal atau hukum acara pidana ( Criminal Prosedure) 5 .
Berdasarkan  pengertian  dan definisi  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa pengertian dari Soedarto merupakan  pengertian  yang  sempit,
4 Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana, Alumni, Bandung, 1978, hlm 1.
5 Moeljatno, ibid, hlm 4.
karena  hanya  menyangkut hukum pidana  material saja,  sedangkan hukum pidana formal tidak dimasukan dalam rumusannya. Sedangkan pengertian  dari  Satochid  dapatlah dikatakan pengertian yang luas, karena definisinya  meliputi hukum  pidana material dan hukum  pidana  formal .
Tetapi  dari  semua  definisi  dan pengertian  tersebut  di  atas,  maka pengertian  dari  Moeljatno  merupakan pengertian yang luas dan lengkap. Hal ini dikarenakan pengertiannya meliputi hukum  pidana  material dan hukum  pidana  formal atau hukum acara pidana ( Criminal Prosedure).
Hukum  pidana  formal  atau hukum acara pidana adalah merupakan hak negara untuk melaksanakan hukum pidana material, dan  bertujuan  untuk  mencari  dan mendapatkan  kebenaran,  memperoleh keputusan dari hakim serta mewujudkan atau melaksanakan keputusan hakim 6 .
6 HB.  Tedjo  Purnomo , Teori  –  teori  pembelaan perkara  pidana  dalam  praktek, DPP  Pos Terdepan  Bantuan  Hukum  Indonesia,  Cetakan Pertama, 1989, hlm 13
Hukum  acara  pidana  tersebut juga berupaya untuk mencapai
kebenaran dan keadilan demi
terwujudnya suatu ketertiban, keamanan,  kepastian  hukum  dan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang– Undang Dasar 1945.
Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  atau  yang  dikenal dengan  singkatan  KUHAP  adalah hukum  yang  mengatur  bagaimana perlakuan–perlakuan yang harus dilakukan  terhadap  seseorang  yang mulai  disangka  melakukan  perbuatan pidana,  sampai  kemudian  dijatuhi hukuman di dalam sidang pengadilan.
Menurut  Bambang  Poernomo, hukum  acara  pidana  adalah  memuat ketentuan  tentang  tata  cara  suatu proses  perkara  pidana,  mengatur  hak dan  kewajiban  bagi  mereka  yang bersangkut paut dalam proses perkara, serta  mengatur  pelaksanaan  peradilan menurut Undang-Undang 7 .
Akan  tetapi  hukum  acara pidana  di  samping  memuat  ketentuan
7 HB. Tedjo Purnomo , Ibid, hlm 15.
susunan  dan  kekuasaan  kehakiman dan penyelenggaraan pelaksanaan putusan  pemidanaan  yang  ditetapkan dalam undang–undang. Rumusan yang pertama  disebut  hukum  acara  pidana yang  sempit  dan  rumusan  yang  kedua disebut hukum acara pidana yang luas.
Sejak  diberlakukannya  hukum acara  pidana  (KUHAP)  pada  tanggal 31  Desember  1981  dan  dijabarkan dalam  Undang-undang  No.8  Tahun 1981,  maka  sejak  itu  pula  tidak  ada lagi  hukum  acara  pidana  yang  lain yang  berlaku  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia,  kecuali  terhadap hal–hal  yang  secara  tegas  dinyatakan di dalam Pasal 284.
Kitab Undang–Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  bersifat imperatif,  yaitu  mengandung  arti bahwa  hukum  acara  pidana  tidak hanya  berlaku  untuk  masyarakat, tetapi  juga  harus  dipatuhi  oleh pemerintah serta aparat–aparatnya dan dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum  sesuai  dengan  kewajiban  dan ketentuan yang telah ditentukan KUHAP adalah kitab hukum acaranya hukum  pidana  dan  sebagai  pengganti
dari
Het Herzijne Inlandsch Reglement ( HIR atau RIB )  produk peninggalan kolonial yang telah dinyatakan  tidak  berlaku  atau  dicabut dengan  Undang-Undang  No.8  Tahun 1981.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah  memberikan  pedekatan  sistem pada  peradilan  pidana  di  Indonesia. Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap  unsur yang  terlibat  di dalamnya  sebagai  satu  kesatuan  dan saling  berhubungan  satu  sama  lain, yaitu  polisi,  jaksa,  pengadilan  dan Lembaga pemasyarakatan.
Tiga puluh    tahun  sudah KUHAP  diberlakukan  di  Indonesia. Undang-undang  No.8  tahun  1981 tentang  undang-undang  kitab  hukum acara pidana pada awalnya pemberlakuannya  dipandang  sebagai “karya  agung”  bangsa  Indonesia  bagi penghormatan hak asasi manusia pada umumnya,  dan  khususnya  mereka yang tersangkut perkara pidana.
Namun demikian, kini KUHAP dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan
“perubahan system ketatanegaraan dan
perkembangan hukum
dalam masyarakat  sehingga  perlu  diganti dengan hukum acara pidan yang baru” (konsideran  “menimbang  huruf  c” RUU  KUHAP).  Dalam  penjelasan umum  RUU  KUHAP  dikemukakan sejumlah  indikator  yang  menunjukan KUHAP sudah ketinggalan zaman.
Oleh karena itu, penulis mencoba  untuk  meninjau  kembali serta  menjabarkannya  dari  apa-apa yang menjadi “indikator yang menunjukan KUHAP telah ketinggalan zaman”. Pertama ,
KUHAP masih belum mampu memenuhi  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat,  terutama  dalam  praktik penanganan  perkara  tindak  pidana yang  menjadi  tugas  para  penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya  secara  baik  dan  adil.
Kedua ,  perkembangan  hukum  dan perubahan  peta  politik  yang  dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.
Lebih  dari  pada  itu,  secara konseptual urgensi pembaharuan KUHAP tidak sederhana seperti dikemukakan  diatas.  Setiap  usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk  pembaharuan  hukum  acara pidana  di  dalam  KUHAP,  bukanlah semata-mata  untuk  “memperbaiki” hukum yang ada, tetapi justru “mengganti”  hukum  tersebut  dengan yang  lebih  baik.  Sementara  itu,  harus diingat  pula  bahwa  pembangunan hukum merupakan proses perencanaan,  yang  selalu  berpangkal tolak  dari  kenyataan  actual  menuju kepada  keyakinan  ideal.  Oleh  karena itu,  pikiran-pikiran  untuk  menjaga kesinambungan  hukum  juga  harus diperhatikan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang tersebut  diatas  maka  penulis  mencoba mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dan dijadikan bahan untuk diteliti  dan  dianalisis,  yaitu  sebagai berikut:  bagaimana  pengembangan sistem  peradilan  pidana  dalam  RUU KUHAP?

## C. Pembahasan
1. Pangkal  Tolak  Pengembangan
SPP (Sistem Peradilan Pidana) Pada dasarnya keadaan
actual hukum acara pidana Indonesia  apabila  dibandingkan dengan  konsepsi  ideal  tentang  hal itu memang jauh tertinggal, terutama mengenai design-nya.
Perlu diyakini KUHAP diantaranya merupakan  substansi  hukum  yang meletakan (mendesign) konsep dasar Criminal  Justice  System (CJS) , yang umumnya di Indonesia dipadankan  dengan  istilah “Sistem Peradilan  Pidana”  (SPP) .  Kata “justice” diterjemahkan  dengan kata
“peradilan” .
Padahal
“justice” itu  mempunyai  ruang lingkip  yang  lebih  luas  dari “ judicial” atau “peradilan” .
Kekeliruan pemadanan istilah
menyebabkan  ruang  lingkup  SPP
“menyempit” . Olehkaren itu, diperlukan  redefinisi  SPP,  yang sementara  ini  dipahami  sebagai keteraturan kerja subsistem- subsistem  dalam  pemberantasan
kejahatan  melalui  proses  dalam subsistem  kepolisian,  subsistem penuntutan,  subsistem  pengadilan dan subsistem pemidanaan, menjadi suatu definisi yang lain.
Pengembangan  SPP  dalam KUHAP mengacu pada reformulasi terhadap  tujuan,  model,  paradigma yang  mendasarinya.  Tujuan  SPP target  yang  menjadi  acuan  dari administrasi  maupun  pelaksanaan- nya.  Sedangkan  paradigma  SPP merupakan latarbelakang pemikiran yang  melahirkan  sistem  tersebut dan dipegang teguh sebagai komitmen  dalam  pelaksanaannya. SPP baik sebagai sistem dalam arti abstrak  maupun  dalam  artian  fisik, dilatarbelakangi oleh suatu paradigma  tertentu,  yang  menjadi falsafah bagi konsep dan pelaksanaanya. Model SPP merupakan design sistem  tersebut
yang menjadi pangkal tolak perumusan  berbagai  mekanisme didalamnya,  baik  dalam  tahap  pra- ajudikasi,  tahap  ajudikasi  maupun tahap pasca ajudikasi.
Secara umum SPP mestinya bertujuan untuk:
1. Perlindungan masyarakat melalui
pencegahan dan
penangkalan kejahatan,  rehabilitasi  narapidana  dan penumpulan  kemampuan  berbagai pihak yang menjadi ancaman masyarakat melalui kejahatannya;
2. Peningkatan  wibawa  negara  hukum dan  penghormatan  terhadap  hukum, dengan  memastikan  proses  hukum yang adil dan menyiapkan penanganan yang tepat terhadap tersangka/
terdakwa, secara selektif
menggunakan penahanan dan pemidanaan, secara sukses melakukan penuntutan pidana dan pemulihan hak- hak  dan  harkat  martabat  terdakwa yang tidak terbukti tidak bersalah;
3. Penegakan hukum dan ketertiban; Pelaksanaan pidana yang tepat menghormati hak asasi manusia;
4. Pendataan  kerawanan  social  yang berpotensi menjadi kejahatan;
5. Membantu  dan  melindungi  korban kejahatan
Sayangnya tidak semua
tujuan  yang  secara  teoritis  tersebut
diakui  sebagai  tujuan  SPP,  dapat didekati dengan instrument
KUHAP yang ada sekarang.
Namun  demikian,  patut  disyukuri sebagian  telah  diakomodi  dalam RUU  KUHAP.  Untuk  menjamin suksesnya penuntutan pidana
Penuntut Umum dalam RUU KUHAP dipercayakan untuk memegang kendali penegakan hukum, termasuk penyidikan. Surat
Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan  (SPDP)  yang  dalam sistem KUHAP tidak efektif karena baru  disampaikan  ketika  penyidik membutuhkan
perpanjangan penahanan, kini harus sudah disampaikan  2  (dua)  hari  sejak dimulainya  penyidikan  (Pasal  100 RUU  KUHAP).  Demikian  pula hanya  dengan  penggunaan  upaya paksa  seperti  penahanan  hanya dapat  dilakukan  penyidik  atas persetujuan  penuntut  umum  (Pasal
20 RUU KUHAP) dan perpanjangannya hanya atas persetujuan  hakim,  baik  Hakim Komisaris ataupun Hakim
Pengadilan  (Pasal  20  ayat  (3)  dan
(4)  RUU  KUHAP).  Konstruksi  ini
dimaksudkan untuk menekan peluang kesewang-wenangan
penegak  hukum  dalam  melakukan tugas dan kewenangannya.
Sementara  itu,  paradigma pengembangan
SPP ditandai dengan  adanya  pemahaman  baru bahwa peraturan perundang- undangan  tidak  lagi  dipandang sebagai  “pemberian  kewenangan” untuk  bertindak  secara  refresif terhadap  kejahatan  dan  pelakunya, tetapi  justru  dipandang  sebagai “pembatasan kewenangan (negative principle  of  legality) .  Paradigma pengembangan  SPP  juga  dibangun atas  dasar  karakter  “mencegah” terjadinya  tindak  pidana  lebih
utama daripada “merepresi”, sehingga “non-arrested
is principle,  arrested  is  exception” , dan “non-punishment  is  principle, punishment is
exception” . Paradigma pengembangan SPP diarahkan pada peningkatan Flexibilitas Sistem Peradilan Pidana (Criminal  Justice  System
Flekxibility) ,  baik  dalam  tahap
penyidikan (misalnya police waiver ),  dalam  tahap  penuntutan (prosector  diversion) ,  dalam  tahap pemeriksaan  dimuka  pengadilan
(judge discretion) dan pengembangan  berbagai  pidana alternatif  dalam  tahap  pemidanaan.
Sayangnya paradigma ini dijabarkan  dalam  RUU  KUHAP secara  tidak  merata.  Misalnya hanya  penuntut  umum  yang  secara eksplisit diberi kesewenangan untuk  “mengesampingkan  perkara” dengan “menghentikan penuntutan” apabila  memenuhi  syarat-syarat tertentu  (Pasal  13  ayat  (2)  dan  (3) RUU KUHAP).
Bagaimana penyidik  menghadapi  deliquensi yang telah merupakan tindak pidana  seperti  perkelahian  pelajar, sama  sekali  belum  terakomodir. Apalagi kemungkinan hakim memberikan pardon sama  sekali tertutup, dengan keharusan menjatuhkan  pidana  dalam  hal tindak  pidana  yang  didakwakan terbukti  (Pasal  188  ayat  (1)  RUU KUHAP).
Model SPP Indonesia diarahkan untuk menggunakan beberapa  model  sistem  peradilan pidana secara simultan, disesuaikan dengan  fenomena  tindak  pidana yang dihadapi. Model SPP
Indonesia  secara  umum  dirancang dalam  upaya  menciptakan due process model (DPM) , tetapi untuk tindak  pidana  tertentu  (misalnya tindak  pidana  korupsi  dan  tindak pidana penyebaran terror (terorisme),  tindak  pidana  terhadap anak-anak, tindak pidana kekerasan dalam  rumah  tangga)  tekanannya lebih  kepada crime  control  mode (CCM) .  Sayangnya  RUU  KUHAP sangat terbatas mengakomodasi hal ini, dan tetap membiarkan “pertumbuhan secara tak terkendali”  penyimpangan  hukum acara diluar RUU KUHAP.
Misalnya,  dalam  Pasal  45  ayat  (1) RUU KUHAP penyadapan dilarang (berarti  masih  berpegang  pada DPM ),  tetapi  dapat  disampingi dalam  hal  menghadapi  tindak pidana  serius  dalam  Pasal  45  ayat (2)  (beralih  ke CCM ).  Tidak
dijelaskan  apakah  yang  dimaksud tindak  pidana  serius  dalam  hal  ini. Sebenarnya dengan campuran demikian  terbangun  dua  hubungan berbeda antara penegak hukum dan masyarakat,  pada  satu  sisi  bersifat normatif (to  serve) dan  pada kesempatan lain
bersifat
instrumental (to protect) .
2. Independensi dan Akuntabilitas
Publik Penegakan Hukum
Sejauh ini, peraturan perundang-undangan menjamin kemandirian “kekuasaan kehakiman”, sebagaimana diamanatkan  Undang-Undang  No. 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), tetapi
jaminan yang sama belum diperoleh  penyidik  (Polri)  maupun Penuntut Umum (Kejaksaan), termasuk  dalam  RUU  KUHAP.
Bahkan  kebebasan  hakim  yang menjadi substansi utama independensi kekuasaan kehakiman juga  mempunyai  landasan  dalam hukum internasional.
Menurut Paulus E. Lotulung,  “independensi  diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun
segala
Kekuasaan  Negara  lainnya  dan kebebasan  dari  paksaan,  direktiva atau  rekomendasi  yang  dating  dari pihak-pihak  extra  judicial,  kecuali dalam  hal  yang  diizinkan  oleh Undang_Undang”.  Demikian  juga meliputi  kebebasan  dari  pengaruh- pengaruh  internal  judisiil  didalam menjatuhkan putusan. Menurut
Andi Hamzah, independensi seharusnya juga berlaku bagi Jaksa Agung, tetapi praktek penyelenggaraan negara justru menempatkannya sebagai kekuasaan eksekutif, dengan
memasukkan  Jaksa  Agung  sebagai anggota  kabinet,  sehingga  secara kelembagaan hal itu menjadi mustahil. Dilihat
dari kelembagaannya,  posisi  Polri  lebih baik  apabila  dibandingkan  dengan Kejaksaaan Agung, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-
Undang  Kepolisian)  menentukan:
“Polri  merupakan  alat  negara
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,  menegakkan  hukum, serta  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan  dalam  negeri”.  Sebagai “alat  negara”,  sekalipun  bukan “kekuasaan  negara”,  tentu  Polri tidak  dapat  dipandang  sebagai bagian  “kekuasaan  eksekutif”.  Hal ini  ditandai  juga  oleh  adanya control  secara  negative,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap
Presiden dalam bentuk “persetujuan” ketika memilih (mengangkat dan memberhemtikan) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri),  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Undang- Undang  Kepolisian.  Konsekuensi logis  dari  hal  ini  adalah  pergantian Kapolri  tidak  mengikuti  pergantian kabinet, yang berbeda dengan Jaksa Agung  yang  selalu  dipandang
sebagai  pejabat  negara  setingkat menteri.
Namun demikian, berkenaan dengan penegakan hukum yang dirancang RUU KUHAP pada dasarnya Polri
subordinated dari  Kejaksaan.  Hal ini  jangan  dilihat  sebagai  sesuatu yang  negative.  Secara  yuridis  Polri “dependent” terhadap  Kejaksaan diisyaratkan  oleh  ketentuan  Pasal 109  ayat  (1),  (2),  dan  Pasal  110 KUHAP.
Ketentuan yang mengharuskan penyidik Polri untuk menyampaikan Surat Pemberi- tahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP)  harus  dipahami  bahwa dalam  penegakan  hukum,  Polri berada  dalam guidance Kejaksaan.
Demikian  pula,  ketentuan  yang menentukan adanya wewenang Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk menentukan  apakah  suatu  berkas perkara  telah  lengkap,  sehingga dapat  dilimpahkan  ke  Pengadilan. Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa penentuan  apakah  suatu  peristiwa sebagai legal  case atau  bukan, ditentukan oleh Penuntut Umum.
Sebagai pasangan dari jaminan atas independensi penegak hukum  adalah  adanya  akuntabilitas publik terhadap semua pelaksanaan tugas,  wewenang  dan  tanggung jawabnya. Namun demikian, sayangnya  regulasi  mengenai  hal ini  sangat  minim,  termasuk  di dalam  RUU  KUHAP  sehingga dapat  dikatakan under  legislation .
Perlu  suatu  wadah  bagi  adanya akuntabilitas  public  penyidik  dan penuntut  umum.  Sekalipun  Komisi Kepolisian  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Kepolisian, berwenang “menerima keluhan dari masyarakat mengenai kinerja
kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  38  ayat  (2)  huruf  c, tetapi lembaga ini bukan merupakan  lembaga  yang  menguji apakah  Polri  telah  menjalankan fungsinya  dengan  benar,  tetapi semata-mata  perpanjangan  tangan Presiden  sebagai  penanggungjawab akhir  pemerintahan  di  bidang kepolisian.
Menurut  Roslyn  Muraskin dan  Albert  R.  Robert,  setiap
lembaga Kepolisian dituntut akuntabilitasnya setidaknya terhadap hal-hal sebagi berikut: 1. penggunaan
kekuatan
bersenjata/kekerasan;
2. keputusan menangkap menahan tersangka;
3. hasil  tes  penggunaan  narkotika dan zat psikoaktif lainnya;
4. hasil  dengar  pendapat  dan promosi pejabat kepolisian;
5. pembukaan catatan rahasia (termasuk  rahasia  bank)  dan privacy
6. manajemen rumah tahanan

## 3. Praperadilan  dan  Penggunaan

## Upaya Paksa
Lembaga  praperadilan  yang diadakan KUHAP, diantaranya berwenang  menguji  (memeriksa dan  memutus)  sah  atau  tidak sahnya  suatu  penahanan.  (Pasal  77 huruf  a  KUHAP).  Persoalannya KUHAP  sendiri  tidak  menjelaskan lebih  jauh  apa  yang  dimaksud
dengan perkataan “sah atu
tidaknya”  tersebut.  Akibatnya, selalu  menjadi  kontroversi  ketika
praktek hukum memaknai perkataan  “sah  atau  tidaknya”  itu semata-mata  sebagai  jawaban  dari pertanyaan,  sejauhmana  prosedur penahanan  telah  dilakukan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  itu (penyidik,  penuntut  umum  atau hakim). Dengan demikian, pengertian  “sah  atau  tidaknya penahanan”  diambil  dari  perkataan “dalam hal serta menurut cara yang diatur  dalam  undang-undang  ini” (Pasal  1  angka  21  KUHAP).
Praperadilan menjadi lembaga “pemeriksa
kelengkapan administratif”  belaka  dari  suatu tindakan  Negara  pada  pokoknya melanggar  hak  asasi  manusia.  Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan  semangat  pengundangan KUHAP  yaitu  untuk  mengadakan pengayoman  terhadap  harkat  serta martabat manusia, terutama perlindungan  hak  asasi  manusia
(penjelasan umum KUHAP).
Dalam  hal  ini  pengayoman  harkat serta  martabat  dan  perlindungan hak  asasi  mereka  yang  disangka dan  didakwa  melakukan  tindak
pidana. Apabila semangat perlindungan  hak  asasi  tersangka dan terdakwa yang menjadi pangkal tolak pembentukan lembaga praperadilan dalam KUHAP, maka pengujian “sah atau tidaknya  penahanan”  mestinya bukan semata-mata berupa “pemeriksaan kelengkapan administratif”  dari  suatu  tindakan penahanan,  tetapi  lebih  jauh  lagi harus lebih merupakan “pemeriksaan yang
sifatnya substansial”. Harapan agar masalah ini  ditangani  dengan  baik  muncul ketika  mengemuka  masalah  Hakim Komisaris.  Namun,  demikian,  jika diperhatikan ketentuan RUU KUHAP mengenai hal itu tidak ada perubahan yang
substansial
mengenai hal ini. Hakim Komisaris belum  berwenang  memeriksa  hal- hal yang sifatnya substansial.

## 4. Putusan dan Upaya Hukum
Akhir-akhir  ini  kerap  kita mendapati “injustice verdict”
dalam  proses  penegakan  hukum. Dalam  bidang  keperdataan  kita
dikejutkan oleh putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa pertanahan  di  Meruya  Selatan.
Ribuan  masyarakat  dibuat  gelisah oleh putusan tersebut karena tanahnya  yang  sudah  bertahun- tahun  ditempatinya,  dengan  status hak  milik  dan  dengan  bukti kepemilikan setifikat, tanpa dinyana  oleh  pemegang  kekuasaan kehakiman tertinggi tersebut dinyatakan  milik  PT.  Porta  Nigra, yang notabene “tidak  jelas”  alas haknya.  Sementara  itu,  dewasa  ini muncul pula kecenderungan banyaknya  Putusan  yang  bersifat “onvoeldoende gemotiveerd” .
Dalam perkara pidana kerap terjadi.
Pengadilan memutuskan terdakwa  bersalah/tidak  bersalah,
tanpa mempertimbangkan
keseluruhan  fakta  yang  terungkap dipersidangan.
Dalam kasus korupsi  yang  melibatkan  Gubernur (non  aktif)  Kalimantan  Timur, Letjen  Suwarna yang  divonis bersalah  melakukan  turut  serta (medepleger) tindak pidana korupsi,  sementara  vonis  tersebut
sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pembuat prinsipilnya (pleger)
belum diperiksa apalagi dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana tersebut.  Pada  sisi  yang  lain kecenderungan meningkatnya respeksitas  terhadap  hak  asasi manusia,  termasuk  hak  hukum tersangka/terdakwa tidak dibendung. Ditambah lagi kecenderungan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, termasuk tersangka/terdakwa, membuat  semua  profesi  hukum, terutama  hakim,  kerap  menjadi sorotan masyarakat terhadap karya- karyanya.
Sebenarnya  hukum  acara telah  menyediakan  institusi  yang dapat  secara  professional  menguji suatu
Putusan Pengadilan.
Diantaranya yang terpenting adalah adanya  Upaya  Hukum.  Dalam penanganan  perkara  pidana,  baik putusan  pengadilan  maupun  Upaya Hukum, keduanya merupakan
bagian/instrument  dalam  sistem
peradilan pidana. Pemahaman
mengenai  keduanya  tidak  dapat dilepaskan  dari design sistem peradilan pidana itu sendiri.
Sayangnya terhadap masalah- masalah sebagaimana di atas hampir  tidak  ada  salurannya  dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia, termasuk dala RUU KUHAP.

## D. Kesimpulan
Uraian  di  atas  menyadarkan bahwa masih sangat banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi,  disinkronisasi,  dijelaskan dan  dipertegas  dalam  RUU  KUHAP, yang pada dasarnya harus
dikembalikan kepada tujuan,
paradigma  dan  model  SPP  yang menjadi pangkal tolak. Selain itu pula, perlu adanya tindak lanjut terhadap hal tersebut  demi  mewujudkan  cita-cita hukum  serta  fungsi  hukum  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum dan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat hukum.  Suatu  pekerjaan  yang  sangat besar dan membutuhkan ketekunan.

## DAFTAR PUSTAKA
E.Y.Kanter  dan  S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum  Pidana  Indonesia  dan Penerapannya ,  Alumni,  Bandung, 1982 HB.  Tedjo  Purnomo , Teori  –  teori pembelaan  perkara  pidana  dalam praktek, DPP Pos Terdepan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, 1989 Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana,
Alumni, Bandung, 1978
Soedarto, Hukum  Dan  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung, 1977 Undang-undang  No.8  tahun  1981  tentang Undang-Undang  Kitab  Hukum  Acara Pidana RUU  Undang-Undang  Kitab  Hukum Acara Pidana