_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk
Kajian Yuridis....
|67

## KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
Adnan Muksin, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Universitas Muhammadiyah Mataram adnanmuksin1980@gmail.com magaparang1@gmail.com firzhal1@gmail.com

## Abstract
This thesis is entitled "Judicial Study of the Stages of Simultaneous Regional Head Elections in 2024". The research focuses on the stages of the Regional Head Election which will be held simultaneously in 2024 in 37 Provinces for the Governor Election and the Regent/Mayor Election in 514 Regencies/Cities. In the same year there will also be general elections for the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD in 2024. Based on this description, the problems to be dissected in this research are as follows: (1) Regarding the regulatory system for implementing the stages The 2024 Regional Head Election is based on Law  Number  10  of  2016  concerning  Regional  Head  Elections.  (2)  Judicially reviewing  the  opportunities  and  challenges  of  holding  regional  head  elections  in 2024?  This  legal  research  is  empirical  normative  research  with  a  conceptual approach, a statutory approach, a sociological approach (socio legal), and a case approach using primary legal materials and secondary legal materials. The research results  obtained  are  that  the  system  for  regulating  the  stages  of  regional  head elections, which consists of preparation and implementation, has been regulated in detail  in  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2015  concerning  the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayor Becomes Law, Law Number 10 of 2016 concerning Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law. However, there is still disharmony in several provisions relating to the formation of Ad  Hoc  Election  and  Election  Boards.  The  implementation  of  Regional  Head Elections which will be held simultaneously in 2024 has good opportunities from regulations  with  technical  regulations,  adequate  facilities  and  infrastructure, sufficient  budget  from  the  Provincial,  Regency/City  APBD  and  the  readiness  of election  organizers  such  as  the  KPU,  Bawaslu  and  DKPP.  Meanwhile,  existing challenges such as disharmonization of regulations, facilities and infrastructure in disaster-prone  areas,  budgets  in  various  regions  are  not  sufficient  to  finance  the
_________________________________________________________________________
68| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## Regional Head Election and the simultaneous stages of the General Election and
Regional Head Election in 2024.

## Keywords:  Stages,  Simultaneous  Regional  Head  Election,  Opportunities  and Challenges

## A. Pendahuluan
Perubahan politik pada akhir abad 20 berlangsung sangat drastis. Ditandai oleh  runtuhnya  tembok  Berlin  di  Jerman,  tembok  yang  melambangkan  Perang Dingin  ( Cold  War )  antara  ideologi  Komunisme  dengan  Demokrasi  Liberal.
Perubahan politik terus bergelinding menghancurkan negara superpower Uni Soviet, pesaing superpower lainnya, Amerika Serikat. Uni Soviet tidak saja hilang dari peta dunia, tetapi ideologi yang dianut juga mengalami kehancuran. Negara-negara satelit yang  semula  menjadi  pendukung  kuat  ideologi  komunisme,  berbondong-bondong menganut  demokrasi.  Beberapa  wilayah  masih  bergolak  dengan  konflik,  akibat separatisme  yang  tidak  kunjung  henti  dan  lebih  mengarah  pada  proses demokratisasi. 1
Demokrasi  merupakan  tatanan  hidup  bernegara  yang  menjadi  pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena  pada  masa  sebelum  adanya  deklarasi  Amerika  dan  Perancis,  setiap  warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat.  Demokrasi  yang  berasal  dari  kata demos dan kratos berarti pemerintahan  dari  untuk  oleh  rakyat.  Dengan  demikian  demokrasi  adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. 2
1 Suyatno  Ladiqi  dan  Ismail  Suardi  Wekke,  “ Gambaran  Demokrasi,  Demokrasi,  dan Perkembangan,” Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]. 2018.
2 Alda  Rifada  Rizqi,  “ Menakar  Progresifitas  Lembaga  Peradilan  dalam  Mewujudkan Demokrasi Berintegritas, ” PROGRESIF: Jurnal Hukum, 12.2 (2018), 2102–17.
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis....
|69
Pemahaman antara demokrasi dan Negara Hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa Negara Hukum pastilah  Negara  yang  demokrasi.  Negara  hukum  adalah  Negara  yang  demokratis karena  kekuasaan  tertinggi  ada  di  tangan  rakyat.  Aristoteles  berpendapat  bahwa pengertian  Negara  Hukum  itu  timbul  dari  polis  yang  mempunyai  wilayah  negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak ( vlakte staat ). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah ( ecclesia ), dimana seluruh warga  negaranya  ikut  serta  dalam  urusan  penyelenggaraan  negara.  Kemudian muncul teori-teori kedaulatan yang monistis, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak. 3 Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia  sering  mengalami  perubahan  berlakunya  Undang-Undang  Dasar.  Mulai dari  UUD  1945,  Konstitusi  RIS,  UUD  1950,  kembalinya  UUD  1945  dan  sampai dengan  UUD  1945  setelah  diamandemen  pada  tahun  2002.  Secara  konsepsional, masing-masing  UUD  merumuskan  pengertian  dan  pengaturan  hakekat  demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan. 4
Pada sisi lainnya, adanya pemilihan umum dan Pilkada secara langsung dan diserentakkan  pada  tahun  2024  adalah  sebagai  suatu  instrumen  bersejarah  dan strategis guna membentukan Negara dan pemerintahan daerah yang demokratis dan sistematik.  Terselenggaranya  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  dimulai mengacu  pada  ketentuan  Pasal  24  ayat  (5)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan  calon  yang
3 Benny  Bambang  Irawan,  “ Perkembangan  Demokrasi  di  Negara  Indonesia ,”  Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 5.1 (2016).
4 Sonia Ivana Barus, “ Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” University Of Bengkulu Law Journal, 2.1 (2017), 29–55.
_________________________________________________________________________
70| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” 5
Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dinilai merupakan pemilu yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan Undang Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  tidak  direvisi, Artinya  Pemilu 2024  masih menggunakan  undang  undang  yang  sama.   Pemilu  2019  menjadi  catatan  penting dalam perjalanan Pemilu Indonesia dan menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pemilu 2024. Keserentakan Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013  tanggal  24  Januari  2014,  yang  memerintahkan  penyelenggaraan  pemilu legislatif  dan  pemilu  presiden  serentak  pada  Pemilu  2019,  maka  landasan  pemilu 2019  diatur  lebih  dalam  lanjut  ketentuannya  di  dalam  Undang  Undang   Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Ketentuan  mengenai  Undang-Undang  Pemilu  tadi dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan penyelenggaranya, utamanya adalah melalui peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Per Bawaslu). Keserentakan pemilu 2019 baik terhadap Pemilihan Umum dianggap  dapat  semakin  memperkuat  sistem  presidensil  sebagaimana  dianut  oleh UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemilu  serentak  hadir  sebagai konsekuensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  14/PUU-  XI/2013  yang  mengubah waktu  penyelenggaran  pemilu  presiden  dan  legislatif  yang  pada  awalnya  terpisah menjadi  diselenggarakan  pada  waktu  yang  bersamaan.  Merujuk  pada  pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat dua latar belakang dibalik kehadiran pemilu serentak yakni Pertama , Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, terutama posisi Presiden sebagai single chief executive dan meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam  rangka  penyederhanaan  partai  politik. Kedua, Efisiensi  penyelenggaraan pemilu  dari  segi  anggaran,  waktu,  dan  hak  warga  negara  untuk  memilih  secara
5 Tim Visi Yustisia, "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya ", (Visi Media, 2015).
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis.... |71
cerdas. Check  and  balances dalam  pemerintahan  presidensil  salah  satunya  dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan sendiri, untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPRD.
Pada Pemilu 2019 itu, merupakan pemilu yang memiliki kompleksitas dan persoalan persolan baik teknis pemilu maupun kerangka hukum pemilu.  Indonesia mengadakan pemilihan langsung terbesar satu hari yang pernah ada di dunia, dengan lebih dari 80 persen dari 193 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memilih di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Indonesia. 6
Untuk  pertama  kalinya,  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota DPR dan DPRD serta Dewan Perwakilan Daerah   semuanya berlangsung serentak pada  satu  hari.  Ini  adalah  upaya  rekonstruksi  besar-besaran  yang  menentukan identitas  masa  depan  negara  yang  luas  dan  beragam.  Sekitar  245.000  kandidat mencalonkan  diri  untuk  lebih  dari  20.000  kursi  legislatif  nasional  dan  lokal  yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau dan mencakup 1,9 juta km persegi. Kompleksitas persoalan  Pemilu  2019  terutama  berkaitan  dengan  Daftar  Pemilih  Tetap  yang menjadi masalah berulang dalam setiap pemilu. Permasalahan pemilih ganda, dan sejumlah permasalahan daftar pemilih menjadi persolan krusial dalam menghadirkan data pemilih yang akurat, valid dan komprehensif. Kewajiban e-KTP berkontribusi pada penetapan DPT berlarut.
Masalah  selanjutnya  adalah  berkaitan  dengan  tahapan  kampanye  pemilu yang bersamaan dengan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Pengalaman pemilu 2019, Calon Presiden dan wakil Presiden begitu dominan dalam materi visi dan misi kampanye. Hal ini telah berdampak  menyulitkan pemilih  untuk  mengetahui  visi,  misi  dan  program  partai
6 Mokhammad  Samsul  Arif,  “ Reformulasi  Model  Penyuaraan  Paska  Pemilu  Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka ,” Jurnal Wacana Politik, 4.2 (2019).
_________________________________________________________________________
72| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
politik dan calonnya sehingga memilih lebih cendrung mengetahui Visi, Misi dan Program  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Para  calon  anggota  DPR,  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu menguasai visi, misi dan Program Calon Presiden yang direlevansikan dengan Visi, Misi dan Parogram Partai Politik.
Isu berikutnya terkait dengan coattail effect atau efek bawaan terhadap vote share yang  didapatkan  oleh  partai  politik  pengusung  presiden  di  pemilu  legislatif tidak  signifikan.  Berdasarkan  temuan  Perludem coattail  effect tidak  signifikan terjadi  pada  level  DPR  RI  dengan vote  share tertinggi  dari coattail  effect 2-4% kenaikan  dari  Pemilu  2014  lalu.  Secara  koalisi  partai  pemenang  presiden mendapatkan  mayoritas  kursi  DPR  yang  bisa  jadi  tidak  disebabkan  oleh coattail effect melainkan jumlah partai koalisi yang banyak namun tidak ada yang berubah dari  sistem  kepartaian.  Diserentakkannya  pemilu  DPRD  bisa  jadi  salah  satu penyebab dari coattail effect yang tidak signifikan karena membagi fokus perhatian pemilih.  Pemilih  fokus  pada  pemilu  presiden  dan  besaran  alokasi  kursi  besar ditengah district magnitude besar membingungkan pemilih. 7
Pemilu Serentak menyebabkan kompleksitas dalam distribusi
surat suara.  Terdapat 2.593 desain surat suara yang harus didistribusikan. Termasuk logistik  untuk  650  TPS  tambahan  yang  logistiknya  harus  disiapkan  H-7  hari pemungutan  suara.   Silog belum  didesain sebagai platform untuk meringkas rantai komunikasi   antara   penyelenggara   pemilu   dengan   produsen logistik.
Isu krusial berikutya adanya tahapan yang beririsan antara tahapan pemilu dan tahapan pemilihan serentak 2024. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkaitan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu dilakukan simulasi sehingga dapat dilakukan secara beririsan dan proporsional  dengan  mempertimbangkan  ketentuan  bahwa  Pemilu  serentak  diatur
7 Aisah Putri Budiarti, Partai Politik Dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi Dan Koalisi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis.... |73
dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6, dan 7 pada UU 7/2017 yaitu (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan (7) Penetapan  Pasangan  calon  terpilih  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum berakhirnya  masa  jabatan  presiden  dan  Wakil  Presiden. 8 Sementara  Pemilihan serentak  diatur  dalam  Pasal  201  ayat  8  Undang-Undang  10  tahun  2016  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  yaitu  (8) Pemungutan  suara  serentak  nasional  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dilaksanakan  pada bulan  November 2024. 9 Pada konteks ini timbulnya kompleksitas atas tahapan yang beririsan dalam penyelenggraan  pemilu  dan  pemilihan  yang  berakibat  beban  kerja  penyelenggara pemilu semakin besar.

## B. Metodologi
Metode  penelitian  pada  dasarnya  adalah  cara  (atau  metode  dan/atau prosedur) yang harus diikuti agar orang dapat menemukan jawaban yang mungkin dianggap benar (dalam arti benar, tidak atau tidak selalu dalam arti benar atau adil) dalam untuk menjawab masalah khusus itu. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda  dengan  ilmu-ilmu  lainnya,  memiliki  metode  pencarian  kebenaran  yang sesuai dengan konsep hukum yang dipilih sebagai acuan penelitian. Kajian hukum yang  dikonseptualisasikan  sebagai  doktrin  diakomodasi  dalam  tipologi  penelitian
8 Henri Wijaya, “ Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4.1 (2020), 82–104.
9 Gotfridus Goris Seran, “ Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, ” Jurnal Konstitusi, 16.3 (2019), 655–76.
_________________________________________________________________________
74| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  tidak  selalu  berkonotasi  dengan penelitian norma yuridis. Pada umumnya penelitian tentang norma yuridis dipahami hanya  sebagai  penelitian  hukum  yang  membatasi  norma-norma  yang  terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  ilmiah  dari  sisi  normatif.  Sisi  normatif  disini  tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan. 10
Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dalam kehidupan diwujudkan dalam tipologi penelitian hukum non- doktrinal ( sosiologis atau empiris ). Dalam penelitian hukum non-doktrinal, ditinjau dari  substansinya,  hukum  dipandang  sebagai  kekuatan  sosial  empiris,  yang  dapat efektif atau tidak efektif dalam membentuk perilaku aktual warga negara. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum dipandang sebagai lembaga peradilan yang kerjanya berusaha mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung  dalam  masyarakat. 11 Pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ), pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan sosiologis ( sosio legal ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Sifat penelitian pada penelitian ini adalah bersifat dekskriptif - analitik , merupakan bentuk penyajian data yang didapatkan saat melakukan kegiatan penelitian. Dalam hal konteks ini, peneliti menguraikan  secarai  sistematisi  terhadap  pandangan  hukum  terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, penulis melakukan sebuah penganalisisan mendalam, sehingga dari titik obyek kajian tersebut nantinya lahir menjadi sebuah karya yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. 12
10 Johnny  Ibrahim,  " Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif" ,  Malang:
Bayumedia Publishing, 57 (2006), 295.
11 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya,” (No Title) , 2002. 12 Albi Anggito and Johan Setiawan, " Metodologi Penelitian Kualitatif ", (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis....
|75

## C. Pembahasan
1. Sistem  Pengaturan  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Menurut  UU

## Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
Konsepsi  demokrasi  negara  kota  ( city  state )  zaman  Yunani  kuno  seolah- olah  hidup  kembali  setelah  komitmen  kepala  daerah  menjadi  agenda  nasional. Belajar dari sistem penerapan pemilihan Kepala Daerah di beberapa negara, tidak dapat  kecurigaan  yang  harus  mempertentangkan  antara  sistem  kenegaraan  yang dianut  dengan  pemimpin  lokal  yang  dipilih  lansung  oleh  rakyat  diwilayahnya. Artinya,  tidak  perlu  ada  kekhawatiran  akan  pupusnya  nilai-nilai  negara  kesatuan ketika pemilihan kepala daerah diterapkan sebagaimana ketiadaan kaitannya dengan berlebihan menguatnya negara bagian seperti yang dianut sistem federal. 13
Sistem  pilkada  diatur  di  dalamUUD  1945  dan  UU  No.  10  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), regulasi pilkada adalah bagian dari rejim pemerintahan daerah (bukan rejim pemilu) sehingga regulasi tersebut tidak menjadi bagian yang diatur di dalam UU Pemilu.
Tabel Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 14 Sistem Pemilu • Paslon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih • Dalam  hal  terdapat  jumlah  perolehan  suara yang  sama,  maka  paslon  yang  memperoleh dukungan  pemilih  yang  lebih  merata penyebarannya  di  seluruh  Kabupaten/Kota untuk  pemilihan  gubernur/wakil  gubernur dan  di  seluruh  kecamatan  untuk  pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan
13 Ahmad  Hudri, Badai  Politik  Uang  dalam  Demokrasi  Lokal (Inteligensia  Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020).
14 Mada  Sukmajati  dan  Aditya  Perdana, Tata  Kelola  Pemilu  di  Indonesia , Tata  Kelola Pemilu di Indonesia , 2019.
_________________________________________________________________________
76| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
walikota/wakil  walikota  ditetapkan  sebagai pasangan calon terpilih
• Dalam  hal  hanya  terdapat  satu  paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih Daerah pemilihan Provinsi  untuk  Pemilihan  Gubernur/Wakil Gubernur Kabupaten  untuk  Pemilihan  Bupati/Wakil Bupati Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil
Walikota Pencalonan Perseorangan Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan  paslon  jika  memiliki  20  persen dari  jumlah  kursi  DPRD  atau  25  persen  dari akumulasi  perolehan  suara  sah  dalam  Pemilu
DPRD di daerah yang bersangkutan Paslon Gubernur/Wakil Gubernur yang berasal dari  perseorangan  harus  memenuhi  syarat dukungan  jumlah  penduduk  yang  mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada  pemilu  atau  pilkada  sebelumnya  yang paling  akhir  di  daerah  yang  bersangkutan dengan  ketentuan  mulai  dari  Provinsi  dengan jumlah  penduduk  yang  termuat  pada  daftar pemilih  tetap  terkecil  (Provinsi  dengan penduduk  sampai  2  juta  jiwa  harus  didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Provinsi dengan  jumlah  penduduk  yang  termuat  pada daftar  pemilih  yang  terbesar  (Provinsi  dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen) yang tersebar di lebih dari  50  persen  jumlah  Kabupaten/Kota  di Provinsi yang bersangkutan Paslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil  Walikota  yang  berasal  dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah  penduduk  yang  mempunyai  hak  pilih dan  termuat  dalam  daftar  pemilih  tetap  pada pemilu  atau  pilkada  sebelumnya  yang  paling akhir  di  daerah  yang  bersangkutan  dengan ketentuan  mulai  dari  Kabupaten/Kota  dengan
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis....
|77
jumlah  penduduk  yang  termuat  pada  daftar pemilih tetap terkecil (Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai 250 ribu jiwa harus didukung paling  sedikit  10  persen)  sampai  pada Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat  pada  daftar  pemilih  yang  terbesar (Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 1 juta  jiwa  harus  didukung  paling  sedikit  6,5 persen) Metode pemberian suara Pemberian  tanda  satu  kali  pada  nomor  urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara Penentuan Paslon terpilih Pasangan  calon  yang  memperoleh  suara terbanyak  ditetapkan  sebagai  pasangan  calon terpilih Dalam  hal  terdapat  jumlah  perolehan  suara yang  sama  untuk  pemilihan  Gubernur/Wakil
Gubernur, paslon yang memperoleh dukungan pemilih  yang  lebih  merata  penyebarannya diseluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Dalam  hal  terdapat  jumlah  perolehan  suara yang  sama  untuk  pemilihan  Bupati/Wakil Bupati  dan  Walikota/Wakil  Walikota,  paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota  tersebut  ditetapkan  sebagai pasangan calon terpilih Waktu Pemilihan  kepala  daerah  dilaksanakan  lima tahun sekalisecara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional KPU  mengatur  lebih  lanjut  tentang  hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara
Sistem  pemilihan  Kepala  Daerah/wakil  kepala  daerah  yang  memperoleh suara  terbanyak  ditetapkan  sebagai  paslon  terpilih.  Dalam  hal  terdapat  jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang
_________________________________________________________________________
78| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
lebih  merata  penyebarannya  di  seluruh  Kabupaten/Kota  untuk  pemilihan gubernur/wakil  gubernur  dan  di  seluruh  kecamatan  untuk  pemilihan  bupati/wakil bupati  dan  pemilihan  walikota/wakil  walikota  ditetapkan  sebagai  pasangan  calon terpilih. Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara  sah,  ditetapkan  sebagai  paslon  terpilih  Daerah  Pemilihan  Provinsi  untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

## 2. Peluang dan Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
Agar pengambilan keputusan yang diambil untuk Pilkada serentak secara efektif,  maka  diperlukan  adanya  dapat  informasi  tentang  kekuatan,  kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi nasional dan daerah. Salah  satu  metode  untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan ancaman Perusahaan  atau  organisasi  adalah  analisis  SWOT.  SWOT  adalah  akronim  dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman). Analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan ( strengths ) dan kelemahan ( weaknes ) internal suatu lembaga negara yang dilakukan secara berhati-  hati, dan juga evaluasi atas peluang ( opportunities ) dan ancaman ( threats ). 15
Berikut  kami  sampaikan  diagram  analisi  SWOT  tentang  peluang  dan tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 baik yang berasal dari internal maupun ekternal: 16
15 Imanuel  Adhitya  Wulanata  Chrismastianto,  “ Analisis  Swot  Implementasi  Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia ,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20.1
(2017), 133–44.
16 Joanicjusz Nazarko et al., “ Application Of Enhanced SWOT Analysis In The Future-
Oriented Public Management Of Technology ,” Procedia engineering, 182 (2017), 482–90.
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis.... |79
Kuadran I   :  Situasi  yang  sangat  menguntungkan.  KPU  memiliki  peluang  dan kekuatan  sehingga  dapat  memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).
_________________________________________________________________________
80| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Kuadran II  : Menghadapi berbagai ancaman, KPU ini masih memiliki kekuatan dari
segi  internal.  Strategi  yang  harus  diterapkan  adalah  menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan Cara strategi diversifikasi.
Kuadran III :  KPU  menghadapi  peluang  yang  sangat besar,  tetapi  dilain  pihak,  ia menghadapi  beberapa kendala/kelemahan  internal.  Kondisi  Lembaga kuadran 3 ini mirip dengan Question Mark pada BCG matrik. Fokus strategi  KPU  ini  adalah  meminimalkan  masalah-  masalah  internal lembaga sehingga dapat menjadi yang lebih baik.
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis....
|81
Kuadran IV :  Merupakan  situasi  yang  sangat  tidak  menguntungkan,  KPU
menghadapi berbagai ancaman dan  kelamahan internal.

## D. Penutup
Sistem  pengaturan  tahapan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  terdiri  atas persiapan  dan  penyelenggaraan  telah  secara  rinci  diatur  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari regulasi dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasrana yang memadai, anggaran yang  cukup  dari  APBD  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  kesiapan  penyelenggara pemilu  seperti  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP.  Sedangkan  tantangan  yang  ada  seperti disharmonisasi  regulasi,  sarana  dan  prasarana  di  daerah-daerah  rawan  bencana, anggaran di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah
_________________________________________________________________________
82| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah decara serentak di Tahun 2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisah Putri Budiarti, D K K, Partai politik dan pemilu serentak 2019: kandidasi dan koalisi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
Anggito,  Albi,  dan  Johan  Setiawan, Metodologi  penelitian  kualitatif (CV  Jejak  (Jejak
Publisher), 2018)
Arif, Mokhammad Samsul, “Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi  Evaluasi  Sistem  Proporsional  Daftar  Terbuka,” Jurnal  Wacana  Politik ,  4.2
(2019)
Barus,  Sonia  Ivana,  “Proses  Perubahan  Mendasar  Konstitusi  Indonesia  Pra  Dan  Pasca Amandemen,” University Of Bengkulu Law Journal , 2.1 (2017), 29–55
Chrismastianto,  Imanuel  Adhitya  Wulanata,  “Analisis  swot  implementasi  teknologi finansial  terhadap  kualitas  layanan  perbankan  di  indonesia,” Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis , 20.1 (2017), 133–44
Hudri, Ahmad, Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020)
Ibrahim, Johnny, “Teori dan metodologi penelitian hukum normatif,” Malang: Bayumedia Publishing , 57 (2006), 295
Irawan, Benny Bambang, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat , 5.1 (2016)
Ladiqi,  Suyatno,  dan  Ismail  Suardi  Wekke,  “Gambaran  Demokrasi,  Demokrasi,  dan
Perkembangan,” Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku].
Nazarko, Joanicjusz, Joanna Ejdys, Katarzyna Halicka, Andrzej Magruk, Łukasz Nazarko, dan Adam Skorek, “Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology,” Procedia engineering , 182 (2017), 482–90
Rizqi,  Alda  Rifada,  “Menakar  Progresifitas  Lembaga  Peradilan  dalam  Mewujudkan  Demokrasi Berintegritas,” PROGRESIF: Jurnal Hukum , 12.2 (2018), 2102–17
Seran, Gotfridus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,”
Jurnal Konstitusi , 16.3 (2019), 655–76
Sukmajati, Mada, dan Aditya Perdana, Tata Kelola Pemilu di Indonesia , Tata Kelola Pemilu di Indonesia , 2019
Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya,” (No Title) , 2002
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adnan dkk Kajian Yuridis....
|83
Wijaya, Henri, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4.1 (2020), 82–104
Yustisia, Tim Visi, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (VisiMedia, 2015)