## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## PENGIMPLEMENTASIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

## IMPLEMENTATION of ACCRUAL – BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (SAP) On the QUALITY of PRESENTATION of GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS
Rohmadira Aditya 1 , Mohamad djasuli 2 , Muhammad Arief Priambadha 3 , Akhmad Abimanyu 4 , Rafly Ardiansyah 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
E-mail: rohmadiraa6@gmail.com, djasuli@trunojoyo.ac.id, ariefpriambadha007@gmail.com,
akhmad.abimanyu08@gmail.com, raflyardiansyahreal@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Rohmadira Aditya rohmadiraa6@gmail.com Key words: Government Accounting
Standards, Accrual Based,
Presentation of Financial
Reports.
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 174 - 194
This research aims to find out and analyze the application of accrual-based  Government  Accounting  Standards  (SAP) contained in PP Number 71 of 2010. This research also aims to  find  out  whether  government  accounting  standards  can influence  the  quality  of  presenting  government  financial reports.  This  research  uses  descriptive  qualitative  methods using  various  references.  The  benefits  of  this  research  can broaden the readers' insight, especially the general public and SKPD,  regarding  whether  accrual-based  Government Accounting  Standards  (SAP)  can  influence  the  quality  of presenting  government  financial  reports  and  whether  the implementation  of  PP  71  of  2010  has  been  reflected  in  the presentation of government financial reports. This research provides subjective conclusions regarding the implementation  of  accrual-based  SAP  from  previous research, which has proven that SAP has been reflected in the presentation of government financial reports. However, in its implementation there are several other supporting factors in the  implementation  process  so  that  SAP  can  be  used  more effectively  in  presenting  government  financial  reports  that are reliable, relevant, comparable and easy to understand, one of which is HR factors, technology factors, internal control factors and several factors. others.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Rohmadira Aditya rohmadiraa6@gmail.com Kata kunci: Standar Akuntansi
Pemerintah, Berbasis Akrual, Penyajian Laporan Keuangan
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 174 - 194
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini juga bertujuan untuk  mengetahui  apakah  standar  akuntansi pemerintah  dapat  mempengaruhi  kualitas  dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan  berbagai  referensi.  Adapun  manfaat penlitian  ini  dapat  memperluas  wawasan  pembaca khususnya  Masyarakat  umum  maupun  SKPD mengenai apakah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis  akrual  dapat  berpengaruh  terhadap  kualitas dalam  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  serta apakah  implementasi  dari  PP  71  Tahun  2010  telah tercermin  kedalam  penyajian  laporan  keuangan pemerintah.  Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan subjektif menganai implementasi SAP berbasis akrual dari  penelitian  terdahulu,  yang  telah  membuktikan bahwasanya  SAP  telah  tercerminkan  kedalam penyajian  laporan  keuangan  pemerintah.  Namun dalam penerpanya terdapat beberapa faktor penunjang lain  dalam  proses  pengimpletasianya  agar  SAP  dapat lebih  efektif  pengguanaanya  dalam  menyajikan laporan  keuangan  pemerintah  yang  andal,  relevan, dapat  dibandingkan,  dan  mudah  dipahami,  salah satunya  adalah  faktor  SDM,  Faktor  tekonlogi,  faktor pengendalian internal.dan beberapa faktor lainya..
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Indoenesia  merupakan  Negara  yang  menggunakan  sistem  akuntansi  didalam proses pelaporan keuangan-nya, pertumbuhan mengenai akuntansi sektor publik merupakan  salah  satu  wujud  dari  keharusan  akan  pentingnya  akuntanbilitas disetiap  instansi  didalam  lingkup  pemerintahan  yang  ada  dalam  Negara Indonesia. Maka dari itu, pada hakekatnya akuntanbilitas dalam konteks ini dapat diasumsikan  menjadi  sebuah  kewajiban  instansi  pemerintah  dalam  melakukan pertanggungjawaban  atas  sebuah  perolehan  akan  keberhasilan  atau  kegagalan yang  dialami  oleh  satuan  instansi  pemerintah  berdasarkan  pada  sebuah  Visi maupuun  Misi  yang  telah  disusun,  hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  demi kesuksesan sebuah instansi terkait tujuan yang ingin digapainya (Juwita, 2013). Jika  pemerintah  dapat  menciptakan  sebuah  kondisi good  governance didalam instansinya dengan baik, maka pemerintah akan lebih mudah untuk menggapai akuntanbilitas dalam proses pelaporan keuanganya . Akuntansi sektor publik di
Indonesia  pada  dasarnya  terus  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan seiring berjalanya waktu. Hal ini dibuktikan karena disetiap kantor dinas, harus diwajibkan  untuk  melakukan Good  Government  Governance  (GUG) (Novianti,  I., 2018).
Organisasi sektor publik yang berada di Indonesia baik di tingkat pemerintahan pusat (Pempus) maupun di tingkat pemerintahan daerah (Pemda) dalam proses menyajikan  sebuah  hasil  dari  laporan  yang  berhubungan  dengan  kondisi keuangan instansi tersebut kepada pemerintah maupun publik secara tersetruktur sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dengan  tenggat  waktu  yang  sudah ditentukan,  dan  disajikan  secara  informatif  serta  dilaporkan  berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor. 71 Tahun 2010 serta yang terdapat dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (PERMENDAGRI)  Nomor.  64  Tahun 2013.  Selepas  tahun  1998,  pada  dasarnya  pemerintah  Indonesia  mengalami perubahan  signifikan  mengenai  sistem  akuntansi  yang  digunakanya,  dari  yang mengadopsi  sistem  sentralisasi  yang  dimana  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan dengan  kewajiban  mengenai  pelaporan  keuangan-nya  terpusat  di  tangan pemerintah pusat (Mawikere, L. M., 2022).
Dalam  proses  penyusunan  serta  pelaporan  menganai  hal  yang  berhubungan dengan  keuangan  pemerintah,  sangat  diperlukan  beberapa aspek  penting  yang menunjang akan keberhasilan serta kualitas dari laporan keuangan tersebut secara akuntanbilitas  dan  transparan.  Salah  satu  trobosan  yang  diambil  oleh  Ikatan Akunntan  Indonesia  (IAI)  yang  berkolaborasi  dengan  pemerintah,  dalam menyikapi  hal  ini  adalah  dengan  menerbitkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  yang  akan  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  acuan  dalam  pembuatan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah atau yang bisa disebut sebagai SAP merupakan pedoman atau aturan yang harus diimplementasikan oleh SKPD yang  tersirat  dalam  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  membahas  mengani komponen – komponen serta aspek – aspek yang ada pada standar akuntansi yang digunakan (Putri, A. N, 2023).
Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mulai melakukan pengimplementasian mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  mengadopsi  basis  akrual kedalam  proses  penyusunan  laporan  kinerja  keuangan  pemerintahanya.  Tak hanya  di  dalam  lingkup  pemerintahanya,  pengimplementasian  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  mengadopsi  basis  akrual  juga  di implementasikan secara signifikan oleh beberapa perusahaan sektor publik yang berada  di  wilayah  Negara  Indonesia,  peristiwa  ini  pada  dasrnya  dibuktikan dengan adanya persetujuan serta peneraparan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.
71  tahun  2010,  yang  Dimana  peraturan  tersebut  berisikan  bahwasanya mewajibkan  organisasi  sektor  publik  baik  pusat  maupun  daerah  supaya menerapkan  standar  akuntansi  berbasis  akrual  dalam  menyajikan  laporan keuanganya  (Putra  &  Variana,  2021).  Sebelum  Indonesia  menggunakan  basis akrual  kedalam  penyajian  laporan  keuanganya,  pada  awalnya  pemrintah Indonesia menggunakan basis kas (Cash basic). Bais kas (cash basic) menuju akrual merupakan  salah  satu  basis  akuntansi  yang  telah  digunakan  oleh  instansi pemerintah Indonesia khususnya oleh SKPD yang digunakan dalam penyusunan serta pelaksanaan menganai anggaran negara.
Indonesia  tergolong  sangat  lamban  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual (accrual  basic), hal  ini  dikarenakan,  pemerintah Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penerapan sistem akuntansi yang mengadopsi basis akrual (accrual basic) kedalam proses penyajian laporan keuangan pemerintahannya. Salah satu hal yang dibilang cukup lamban dalam  penerapan-nya  yaitu  berkaitan  dengan  pengelolaan  laporan  keungan pemerintah,  khususnya  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  proses  pencatatan keuangan  berbasis  akrual (accrual  basic) yang  diterapkan  diberbagai  instansi pemerintah, termasuk yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Pusat (Pempus) maupun  yang  terdapat  pada  lingkup  Pemerintah  Daerah  (Pemda).  Sebenarnya dalam  menyikapi  perkara  ini,  pada  hakekatnya  pemerintah  telah  mengatur didalam isi dari Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 (satu),
Undang – Undang  tersebut  mengatur  mengenai  keuangan  negara  dan menetapkan  bahwa  penerapan  dari  pengukuran  dan  pengakuan  mengenai pendapatan  dan  belanja  secara  akrual  harus  dilakukan  paling  lambat  5  (lima) tahun  dari  diterbitkannya  peraturan  tersebut.  Dalam  mulainya  peralihan  dari basis  kas  menuju  ke  basis  akrual,  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  dan menetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), peraturan yang lebih spesifik membahas mengenai penerapan peralihan dari basis kas (cash basic) menuju akrual (accrual basic). Seiring berjalanya waktu,  kemudian  pemerintah  Indonesia  melakukan  revisi  terhadap  peraturan lama  yaitu  PP  Nomor  24  tahun  2005  dan  kemudian  mengeluarkan  dan menerbitkan sekaligus menjalankan Undang – Undang baru pada bulan Oktober 2010, yakni PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang  menggunakan  basis  akuntansi  akrual.  Hal  ini  pada dasrnya beguna untuk memastikan agar dapat terciptanya aturan yang lebih kuat bagi  pihak  penyelenggara  kegiatan  akuntansi  keuangan  sebuah  Negara  pada proses  transisi  dari  sistem  akuntansi  menggunakan  basis Cash menuju ke  basis Acrual .  Segala  persoalan  yang  berkaitan  dengan  kesiapan  pemerintah  dalam peralihan  sistem  akuntansi  akrual  diharapkan  mampu  membawa  Indonesia sejajar dengan Negara lain dalam waktu sekitar 4 (empat) Tahun. (NST, D. A. D, 2016).
Adanya pengimplementasian kebijakan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual  kedalam  proses  penyajian  dan  penyusunan laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai  tantangan  tersendiri  dalam penerapanya, dikarenakan perlunya transisi mengenai penerapan yang awalnya mengadopsi PP Nomor. 34 Tahun 2005 pada akhirnya menggunakan PP Nomor. 71 Tahun 2010. Adapun faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu faktor yang  berpengaruh  dalam  pengamalan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) dalam proses penyajian laporan keuangan. Pemahaman Sumber Daya Manusia mengenai  SAP  terkusus  pegawai  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang keuangan dan bidang akuntansi sebuah instansi, terkait konsep akuntansi berbasis akrual  dapat  mempengaruhi  kualitas  dalam  menyusun  ataupun  melaporkan laporan keuangan pemerintah (Rumondang, T., S., S., 2021).
Kualitas  laporan  keuangan  sebuah  instansi  merupakan  sebuah  gambaran  dari kinerja  dan  bentuk  tata  Kelola  dari  instansi  tersebut.  Laporan  yang  memiliki sebuah  kualitas  didalamnya  akan  berdampak  secara  signifikan  terhadap perolehan manfaat dimasa yang akan mendatang sebagai acuan dalam mengambil
sebuah keputusan pemerintah. Penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan untuk  memperluas  dan  memperdalam  ilmu  pengetahuan  masyarakat  serta lembaga  pemerintah  mengenai  pentingnya  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  dalam  memastikan  kualitas  dari  laporan  keuangan.  Dengan menganalisis  penerapan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor.  71  Tahun  2010, penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  apakah  penggunaan  SAP  dapat memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  di  berbagai  unit  kerja  pemerintah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada analisis spesifik di  tingkat  kota  atau  kabupaten  atau  beberapa  kedinasan  dalam  lingkup pemerintah. Pendekatan penelitian ini lebih menekankan pada sintesis ulang dari penelitian  sebelumnya  untuk  menyimpulkan  temuan  yang  dapat  diterapkan secara lebih luas. Pendekatan metode kajian pustaka memungkinkan penelitian ini  untuk  menggunakan  dan  menggabungkan  temuan  artikel  dari  peneliti sebelumnya melalui berbagai sumber – sumber yanga ada, sehingga diharapkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penelitu ini bisa memberikan sebuah kontribusi dan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya SAP dalam konteks  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah,  serta  memberikan  dasar  bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  kali  ini,  kami  menngunakan  penelitian  yang  bersifat  kualitatif dengan  mengedepankan  metodologi  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2019),  metode  penelitian  kualitatif  merupakan  sebuah  metode  yang digunakan  oleh  peneliti  yang  berlandaskan  dari  filsafat  kemudian diimplementasikan  kedalam  sebuah  penelitian  ilmiah  dimana  seorang  peneliti tersebut  berperan  aktif  sebagai  instrument,  serta  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  dan  menganalisis  sebuah  data  yang  bersifat  kualitatif  sangat menekankan  pada  interprestasi.  Menurut  Yulianai  (2018),  Deskriptif  kualitatif merupakan  metode  penelitian  yang  menggunakanpendekatan  kualitatif sederhana  induktif.  Induktif  disini  mempunyai  arti  bahwasanya  peneltian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang diawali dari  adanya sebuah peristiwa atau  proses  penjelas  dari  mana  suatu  generalisasi  yang  pada  akhirnya  dapat dibuat  sebuah  kesimpulan  mengenai  suatu  proses  ataupun  sebuah  kejadian. Pendekatan  kualitatif  pada systematic  review akan  digunakan  dalam  meringkas hasil  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  yang diimplementasikan  didalam  pencarian  data  sekunder  di  penilitian  ini menggunakan Systematic  Literature  Review (SLR).  Menurut  Triandini  dalam Uswatun,  H.,  2023) Systematic  Literature  Review (SLR)  merupakan  sebuah metodologi  penelitian  tertentu  berserta  pengembangan  yang  brguna  untuk menyatukan dan memperbaiki penelitian dengan fokus topik tertentu. Data yang kami  gunakan  adalah  data  skunder  yang  diperoleh  dari  jurnal  penelitian sebelumnya melalui media Google Scholar, Mendelay Reserch, dan Library Catalog.
Secara umum, terdapat 5 langkah dalam proses persiapan pencarian bibliografi menurut (Cahyono, E. A., 2019):
a. Mencari literatur sesuai topik yang diangkat menggunakan sumber yang dapat diakses untuk mendapatkan referensi penelitian.
b. Melakukan evaluasi pada sumber yang didapatkan
c. Meringkas  sebuah  kesalahan  yang  terjadi  atau  adanya  ketidaksesuaian antara teori, konsep dan kondisi aktual.
d. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan tinjauan literatur.
Garis  besar  ide  metodologis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disajikan dibawah ini, antara lain:
a. Menggunakan  media  seperti  Google  Cendekia/ Google  Scholar,  Mendelay Research, dan Web Google untuk mencari, mengumpulkan, dan memilah artikel ilmiah yang sesuai topik terkait dan berindeks Sinta.
b. Temuan yang diperoleh dari penelusuran terdapat 28 artikel jurnal terkait, tetapi  terdapat  12  artikel  jurnal  yang  menjadi  kunci  peneliti  melakukan penelitian ini.
c. Setalah itu, berdasarkan pada temuan dan hasil dari artikel ilmiah tersebut, dibuatlah sebuah tabel analisis dan sebuah pembahasan.
d. Setalah hasil temuan artikel ilmiah telah dianalisis, dari beberapa artikel tersebut timbulah sebuah kesimpulan dari fokus masalah yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tabel 1. Hasil Temuan Artikel Jurnal Ilmiah No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil 1. Evaluasi Penerapan Basis Akrual Dalam Penyusunan laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolaga, (Studi  kasus  pada Pemerintah  Kota Sibolga). Jocelyn  Sarah Gabriella Sinaga,  Yusep
Friya  P.  S,  & Herbirowo Nugroho, Account;  Vol.  7
No. 2 , 2020. Kebijakan  akuntansi  yang digunakan dalam pencatatan  serta  pelaporan yang tertera didalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor  29  Tahun  2016. Neraca  awal  pada  tahun 2017 telah tersusun dengan sistematis oleh satuan pegawai  pemerintah  Kota Sibolga dalam bentuk LKPD.  Pemerintah  Kota Sibolaga  menerapkan  SAP Berbasis  akrual  sejak  pada tahun 2015 dalam penyajian LKPD Kota Sibolga. Hal ini ditunjukam dengan keberhasilan  para  pegawai pemerintah  Kota  Sibolga yang telah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengimplementasikan
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil dengan baik sistem akuntansi  SAP  berbasis akrual dalam proses pembuatan  Laporan  arus kas,  dengan  demikian, maka ketersediaan informasi mengenai sumber pengeluaran, saldo, dan  perubahan  saldo  dari waktu  ke  waktu  pelaporan dapat  digunakan  acuan bagi  pemerintah  dalam pengambilan keputusan. (Gabriella, S., J., S, 2020) 2. Pengaruh Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP) Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelang, (Ida  Bagus  & Edy) JIMAT  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha  (Vol: 14 No.03 Tahun 2023) Perubahan mengenai komponen yang berhubungan dengan laporan  keuangan  yang telah  disajikan  secara  lebih rinci  mengenai  kegiatan operasional keuangan pemerintah, kelebihan ataupun  kekurangan  saldo anggaran Silpa/Sikpa, serta informasi yang berhubungan  dengan  aset dan  penyusutan  aset  tetap dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  yang  mengadopsi basis akrual, sehingga informasi  yang  diberikan telah memenuhi karakteristik kualitatatif dari  laporan  keuangan, antara relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan informasi  yang  disajikan mudah  untuk  dipahami sehingga  mempermudah
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil dalam pengeambilan sebuah  keputusan.  (Ida Bagus & Edy, 2023) 3. Analisis Implementasi Standar  Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada  Rumah  Sakit Umum Daerah Wangaya. Ni  Putu  Sri Mahayuni, Jurnal: Hita Akuntansi  dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia. 2023 Pelaksanaan Proses penyajian  sebuah  laporan keuangan, mewajibkan kepada  pegawai  RSUD untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang menggunakan basis akuntansi  akrual  secara lebih  rinci  dibandingkan dengan menggunakan basis kas.  Selain  itu,  informasi yang  terkandung  dalam laporan  keuangan  sebuah RSUD  daerah  Wangaya tidak hanya mudah dipahami,  relevan,  dapat dibandingkan,  dan  juga andal,  tetapi  juga  laporan keauangan  tersebut  dapat digunakan  oleh  direktur UOBK  ataupun  pengguna kepentingan lain dari laporan  keuangan  dapat mudah  untuk  mengambil sebuah  keputusan  demi kelancaran kegiatan operasi yang dilakukan oleh RSUD Daerah Wangaya (Mahyumi, 2023) 4. Pengaruh Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Infromasi Akuntansi,  Sistem Pengendalian Siti  Hasanah  & Tapi Rumondang Sari Siregar, Jurnal Akuntansi, Keuangan & Menurut  penelitian  yang telah dilakukan, mengemukakan bahwasanya  kualitas  yang dilakukan  oleh  Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD) dalam hal menyajikan
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan  OPD  di Kabupaten Labuhanbatu. Perpajakan Indonesia (JAKPI), 2021. sebuah  laporan  keuangan, Sebagian besar sangat dipengaruhi  oleh  adanya pengimplementasian Standar Akujntansi Pemerinta (SAP) yang terstruktur, penerapan SAP secara efektif, dapat memudahkan  pemerintah dalam membuat dan menyampaikan hasil laporan  keuangan  guna menghasilkan laporan yang berkualitas dan terstruktur. (Rumondang,  T.,  S.,  S., 2021) 5. Implementation of Accural Based Government Accounting Standards  in  the Regional  Office  of The  National  Land Agency (BPN) North Sumatra. Khoirul  Yahya & Juliana Nasution, Jurnal:  edukasi (Ekonomi, Pendidikan,
dan Akuntansi),
2022. Dalam  Peraturan  Presiden (PP) Nomor. 71 Tahun 2010, dalam prosedur penyusunan serta penyajian laporan keuangan  yang  dilakukan oleh pemerintah telah berpatokan  dan  sesuai dengan  SAP  dengan  basis akrual. Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi  Sumatera  Utara (Sumut) telah mengimplementasikan basis  akrual,  dalam  proses menyusun dan menyajikan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,  serta  Laporan Posisi Keuangan. Selain itu, dalam  proses  penyajian Laporan Realisasi anggaran juga  mengggunakan  basis kas.  Didalam  penerapan SAP  terdapat  beberapa kendala  yang  dihadapi,
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil salah  satunya  mengenai pengetahuan  SDM  tentang PP  71  Tahun  2010  yang masih  harus  diperhatikan (Nasution, J. Y. , 2022) 6. Pengaruh Peneraparan Standar  Akuntansi Pemerintah Terhadap  kualitas Penyajian  Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Umar Sako dan Felmi D. Lantowa,  JAS ( Journal of Accounting Science), 2018. Kualitas dari laporan keuangan  yang  disusun oleh  pemerintah  sejatinya sangat  dipengaruhi  secara positif  oleh  penerapan Standar Akuntansi Pemerinath (SAP). Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP)  sangat  memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan kualitas laporan keuangan  hingga  80,4%, dan  sisanya  sebesar  19,6% dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  dan  variable  lain. Seperti yang telah disajikan didalm  penelitianya,  yaitu faktor pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah,  latar  belakang Pendidikan  pegawai,  dan pelatihan mengenai prosedur penyusunan laporan  keuangan  yang diselenggarakan untuk melatih Sumber Daya Manusia dalam mengimplementasik standar Akuntansi Pemerintah        (Umar, S., 2018) 7. Analisis Penerapan Basis  Akrual  Atas Standar  Akuntansi Yunita  Kurnia Shanti,  Jurnal Akuntansi Dengan diterapkanya sistem informasi manajemen perencanaan
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil Pemerintah  No  71 Tahun  2010  dan Dampaknya  Pada Penyajian  Laporan Keuangan  (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Ciputat Timur). Berkelanjutan Indonesia, 2018. dan  pelaporan  atau  bisa disebut  dengan  SIMRAL serta sistem akuntansi yang lebih  terintegrasi  dengan penggunaan Standar Auntansi Pemerintah (SAP) berbasis  akrual  sehingga memudahkan  pemerintah dalam melakukan pemrosesan mengani belanja modal dalam penyususnan laporan keuangan yang dapat diakses langsung oleh pegawai pemerintahan yang bertanggungjawab dalam  hal  ini.  Sistem akuntansi  yang  digunakan oleh  SKPD  Kecamatan Ciputat  Timur  ini  semakin terintegrasi berkat penerapan  SAP  berbasis akrual, sehingga perhitungan mengenai belanja modal menjadi lebih sederhana. (Kurnia, 2018) 8. Implementasi Standar  Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu  Provinsi Bengkulu. Septian  Asriadi Putra  &  Rara Juniar  Varina, Jurnal  Terapan Pemerintah Minangkabau Vol.  1,  No.  2, 2021. Pemerintah  Kota  Bengkulu dalam hal pelaporan keuangan  pemerintahanya mengacu  pada  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrul, menggunakan versi terbaru sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP)  dalam  menjalankan pelaksanaan, penyajian, serta  penyusunan  laporan keuangan pemerintah. Pasalnya,  Pemerintah  Kota Bengkulu menginginkan supaya  laporan  keuangan
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil
yang  telah  disusun  bisa terealasasi dengan baik dan memiliki  kualitas  yang dapat dibandingkan. SAPD terbaru yang diadopsi oleh Pemerintah  Kota  Bengkulu mengacu  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor  64  tahun  2013. (Putra, S., A., 2021). 9. The Effect of Understanding Government Accounting Standards  on  the Quality  of  Financial Statements. Fikri Ary Nugraha & Erry Andhaniwati, Jurnal: COSTING (Journal of Economic, Business and Accounting) , 2024. Menurut peneliti bahwasanya setelah dilakukanya  uji  R-Square, kualitas  laporan  keuangan sejatinya 47,2% berasal dari pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai  pedoman  bagi pemerintah dalam melakukan proses penysusunan dan penyajian laporan keuangan,  dan  sebanyak 52,8% kemungkinan dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  yakni  Kompetensi Sumber daya manussia dan juga  Teknologi  Informasi. Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD), merupakan  Lembaga  yang bertugas  untuk  menilai Tingkat akuntanbilitas serta membuat keputusan ekonomi, sosial, serta politik  beracuan  terhadap infromasi  keuangan  yang disampaikan. Semakin baik laporan  keuangan  yang dihasilkan  oleh  BPKAD, maka informasi yang
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil dihasilkan  akan  mudah dipahami  oleh  pengguan (Nugraha, F., A., 2024) 10. Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintah Terhadap  Kualitas Penyajian  Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. Jusmadi, Edduar Hendri, &  Tomi  Bayu Kurniawan, Jurnal  Mediasi (Media Akuntansi), 2022. Sekda  Ogan  Komering  Ilir telah  melakukan  persiapan dan  strategi  secara  matang demi terciptanya keberhasilan dalam pengimplementasian  dari basis  akrual  dengan  baik dan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam  proses  penyajian laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Bagian Perekonmian & SDA Sekda Ogan Komering ilir untuk hal yang berhubungan dengan anggaran  disusun  dan dilaksanakan  berdasarkan basis akrul, hal ini ditunjukan agar memudahkan  pemerintah ketika  menjalakn  tugas operasionalnya serta dalam hal  melakukan  analisis situasi keuangan dan bagaimana cara pemerintah dalam menentukan  kemanjuran informasi  yang  disajikan. (Hendri, H., 2022) 11. The Effect of Government Accounting Standards,  Internal Control Systems, Competence of Human  Resources, And Use of Information Ratmi Dewi, International Journal of Innovative Research and Advenced Studies (IJIRAS), 2020. Didalam  penelitian  yang telah dilakukan oleh peneliti, menyimpulkan bahwasanya  peneliti  tidak menemukan  hasil  korelasi yang positif antara penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil Technologi on Quality  of  Financial Statements. (SAP) berbasis akrual dengan  kualitas  dalam proses  penyajian  laporan keuangan  yang  dihasilkan. Hal  ini  diakibatkan  oleh perbedan  wilayah  yang dijadikan  sampel  uji  pada penelitian sebelumnya. Peneliti juga menyimpulkan  bahwasnya terdapat  beberapa  faktor  – faktor  lain  yang  dapat berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan, pemerintah, diantaranya adalah proses pengendalian internal, kualitas SDM, dan Teknologi Informasi (Dewi, 2020) 12. The Effect of Government Accounting Standards,  Human resource  Competence and Internal  Control Systems on the Quality  of  Financial Statement (Surves of State  Ministries  in Indonesia). Qoirita Lehdiara & Nengzih, International Journal of Scientific Research and Engineering Development , 2020. Didalam  penelitian  yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, memberikan pedapat bahwasanya terdapat pengaruh dari pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang mengadopsi  basis  akrual terhadap  kualitas  dalam proses  penyajian  laporan keuangan  pemerintah.  Hal ini dikarenakan bahwasanya SAP mengatur mengenai  siklus  akuntansi mulai  dari  pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan  pengungkapan  sebuah berabagai  transaksi  yang berkaitan  dengan  item  – item  yang  telah  ditemukan didalam  laporan  keuangan
No Judul Artikel Penulis, Nama Jurnal dan Tahun Terbit Hasil pemerintah  yang  resmi, sehingga  laporan  yang dihasilkan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar  kualitatif  sebuah laporan keuangan (Lehdiara, Q., 2020) Sumber: Temuan Data Peneliti 2024
Berdasrkan  hasil  dari  pencarian  yang  dilakukan,  peneliti  telah  menemukan sebanyak 28 artikel dengan bantuan Google Scholar dan Mendelay Research. Setelah melakukan  berbagai  seleksi,  terdapat  16  artikel  yang  menurut  peneliti  kurang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Sehingga didalam penelitian ini terdapat 12 artikel yang menjadi fokus penelitian utama yang akan diteliti, artikel tersebut sudah terdapat dalam tabel 1. Sehingga artikel yang akan peneliti review adalah sebanyak 12 artikel dari 28 artikel yang ditemukan.

## Pembahasan

## Penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Menurut  Rumondang  (2021)  menyatakan  bahwasanya  kualitas  dari  laporan keuangan yang telah disajikan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sangat dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam proses penyajianya. Pemerintah  Pusat  (Pempus)  maupun  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  diawajibkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman atau acuan yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  instansi tersebut,  pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menyajikan  laporan keuangan  sebagai  tanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  keuanganya  secara andal,  dapat  dipertanggung  jawabkan,  dapat  dibandingkan  dan  relevan  sesuai dengan  karakteristik  laporan  keuangan  pada  umumnya.  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  secara  efisien,  dapat  mempermudah  bagi pemerintah untuk menyiapkan dan menyususn laporan keuangan yang memiliki sebuah kualitas, efisien, dan mampu memberikan sebuah informasi yang akurat dan relevan.
Hal yang sama diungkapkan oleh Jocelyn, et.al (2020) didalam artikel penelitianya menyebutkan  bahwasanya,  pemerintah  Kota  Sibolga  telah  mewajibkan  para pegawai pemerintah dalam penyusunan dan pelapaporan LKPD menggunakan basis akrual, yang dimana basis tersebut digunakan dalam melaporkan, mencatat dan  mengakui  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  aset,  kewajiban,  ekuitas, pendapatan – LO,  dan  beban  yang  digunakan  pemerintah  Kota  Sibolga  dalam kegiatan operasional sehari – hari. Setelah diberlakunya SAP berbasis akrual, Kota Sibolga dalam Menyusun Laporan Finansial mengakui adanya Pendapatan dan beban – LO pada saat terjadinya hak untuk memiliki atau menagih pendapatan. Sedangkan beban – LO diakui  ketika terdapat kewajiban yang disebabkan oleh manfaat  ekonomi.  Pemerintah  Kota  sibolga  telah  menggunakan  SAP  berbasis akrual  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prosedur,  hal  ini  dibuktikan  dengan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan, bahkan saldo kas ataupun setara kas tersaji dengan baik didalam laporan arus kas pemerintah Kota Sibolga. Tidak hanya dalam lingkup pemerintahan saja yang dapat mengimplementasikan Standar  Akuntansi  pemerintah,  Rumah  Sakit  dibawah  nanungan  Pemerintah Daearah (Pemda) juga dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual kedalam proses penyajian dan pelaporan keuangannya.
Seperti yang telah diteliti oleh Ni Putu (2023) didalam penelitian yang dilakukan dilingkup  RSUD  Wangaya,  memberikan  pendapat  bahwasanya  pada  saat  awal pengimplementasian  SAP  berbasis  akrual  pegawai  staf  RSUD  Wangaya mengalami sedikit kesulitan atas transisi dari basis kas menuju ke basis akrual. Tetapi informasi yang disajikan didalam laporan keuangan setelah menggunakan SAP  berbasis  akrul  memberikan  sebuah  gambaran  lebih  komprehensif  yang berhubungan  mengenai  seluruh  kegitatan  operasional  keuangan  rumah  sakit. Laporan yang dihasilkan dari basis akrual memberikan informasi leboh mudah untuk  dipahami,  relevan,  dan  andal.  Selain  itu,  dapat  memudahkan  Direktur UOBK  RSUD  wangaya  dalam  mengambil  sebuah  keputusan  ekonomi  dan memungkinkan bagi para pegawai untuk memprediksikan anggaran yang akan digunakan atau diterima diperiode mendatang.
Hasil  serupa  juga  terdapat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  hasnah, (2021),  menunjukan  hasilnya  bahwasanya,  SAP  sangat  mempengaruhi  kualitas penyajian  laporan  keuangan  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian Tingkat kepatuhan pemakai SAP saat menyusun laporan keuangan dapat menentukan kualitas laporan yang akan dihasilkan. SAP juga  mengatur  bagaimana  laporan  keuangan  semestinya  harus  disajikan,  serta tanggungjawab  mengenai  pengelolaan  keuangan  pemerintah  mengenai penyediaan laporan keuangan. Secara efektif, SAP dapat membantu pemerintah da;am  Menyusun  laporan  keuangan  karena  telah  memberikan  pedoman  guna menyususn laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.
Hasil  serupa  juga  terdapat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Umar  Sako (2018),  memberikan  hasil  analisis  regresi  yang  telah  dilakukan  dari  peneliti tentang  bagaimana  penerapan  SAP  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  dalam  proses  penyusunannya.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  SAP  yang  efektif  dapat menigkatkan kualitas dari laporan keuangan yang telah disusun. Kualitas laporan keuangan  akan  meningkat  ketika  penerapan  SAP  dilakukan  secara  terstruktur sesuai dengan SOP.

## Faktor  yang  mendukung  penerapan  SAP  kedalam  penyajian  laporan keuangan pemerintah
Hasil dari peneletian terdahulu telah memberikan gambaran yang sangat sangat jelas  bahwasan-nya  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  menggunakan basis akrual sangat berdampak secara signifikan terhadap kualitas dalam proses penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, namun dalam proses pengimplementasianya kedalam penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa faktor  pendukung  demi  keberhasilan  penerapan  dari  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah,  sesuai yang  terdapat  dalam  artikel  yang  telah  disusun  oleh  (Ida  Bagus  &  Edy,  2023)
menyebutkan bahwasanya, selain dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan  basis  akrual  demi  mewujudkan  kegiatan  operasi  pemerintahan yang  transparan,  akuntanbel,  serta  efektif  dan  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  yang  andal,  relevan,  dapat  dibandingkan  dengan  laporan  tahun sebelumnya,  dan  informasi  yang  disajikan  mudah  dimengerti  tetapi  kualitas penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor Sumber Daya Manusi (SDM). Hal ini pada dasarnya disebabkan karena pemilihan Sumber  Daya  Manusia  yang  berkompeten  dapat  menjamin  akan  keberhasilan penerapan SAP dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah, laporan yang dihasilkan dengan adanya SDM yang berkompeten diharapkan menjadikan sebuah  laporan  tersebut  memiliki  kualitas  dan  tidak  mengandung  materi, infromasi,  ataupun  unsur  lain  yang  dapat  menyesatkan  pembaca  isi  laporan tersebut. Penerapan adanya kompetensi SDM yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman  yang  ada,  akan  memberikan  efek  peningkatan  dari  kualitas  laporan keuangan  yang  telah  disusun,  dan  dapat  menimbulkan  ciri – ciri  karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan tersebut akan tercermin.
Faktor  pembantu  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  dalam  penyajian laporan  keuangan  pemerintah  dan  dapat  menunjang  keberhasilan  Peneraan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Faktor Pengelolaalan Teknologi Informasi juga  berdampak  seacara  signifikan  terhadap  pengimplementasian  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  menggunakan  basis  akrual  kedalam  proses penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  supaya  laporan  yang  akan  dihasilkan dapat  sesuai  dengan  karakteristik  kualitatif  sebuah  laporan  keuangan.  Hal  ini sejatinya  telah  diatur  didalam  PMK.  No  270/PMK.05/2014  yang  membahas mengenai  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintah Pusat, lebih detailnya adalah terdapat pada pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) yang  berbunyi  Penerapan  SAP  dilaksankan  menggunakan  aplikasi  yang terintegrasi.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh (Khoirul  Yahya  &  Juliana Nasution) menyebutkan bahwasanya Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara (KPPN)  telah  mengkaji  bahwasanya  penerapan  teknologi  dan  informasi  dapat digunakan  sebagai  bagian  upaya  pemerintah  dalam  menerapakan  SAP dilingkungan  instansi  terkait,  hal  ini  dilakukan  melalui  aplikasi  diantaranya adalah  SAIBA,  E – rekom,  SIMAK  BMN,  Aplikasi  Persediaan  dan  banyak  lagi (Nasution, J. Y. , 2022).
Aplikasi  tersebut  ialah  wujud  dari  keseriusan  pemerintah  demi  meperlancar proses  pengimplementasian  SAP  berbasi  akrual  menggunakan  teknologi  yang semakin  tahun  semakin  canggih  dan  dapat  digunakan  pemerintah  untuk mengimplementasikan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  dalam  proses  penyajian laporan  keuangan.  Pengembangan  aplikasi  ini  diharapkan  dapat  membantu kinerja Sumber Daya Manusia dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan secara relevan, dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan datanya mudah dipahami. Maka dengan demikian penerapan SDM dan juga penerapan Teknologi  informasi  merupakan  kesatuan  yang  harus  dikembangan  oleh pemerintah supaya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah jauh lebih maksimal dan efisien. (Nasution, J. Y. , 2022).
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ratmi  Dewi  (2020)  menjelaskan bahwasanya  aspek  mengenai  pegendalian  internal  merupakan  juga  salah  satu faktor  yang  dapat  membantu  pemerintah  dalam  keberhasilan  menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintah yang pada akhirnya juga mempengaruhi seberapa baik penyajian laporan keuangan yang disajikan. Pengendalian internal sejatinya harus  dilakukan  oleh  dewan  direksi,  manajemen,  dan  anggota  staf  yang bertanggungjawab  dibagian  tertentu  dari  sebuah  instansi  yang  telah  didiseign untuk menciptakan sebuah kepercayaan yang relevan mengenai pencapain yang berhubungan  dengan  keandalan  laporan  keuangan,  efektifitas  dan  efisiensi operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sistem  pengendalian  internal  ini  juga  terdiri  dari  Lingkungan  Pengendalian (Control Environtment) , Penilaian Resiko (Risk Assessment), Aktivitas Pengendalian (Control  Activities), Informasi  dan  komunikasi (Information  &  Communication),
Pengawasan (Monitoring).
Penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki sejumlah keunggulan yang patut disoroti,  termasuk  ketepatan  yang  lebih  baik  dalam  mencerminkan  kondisi keuangan suatu lembaga dan kemampuan untuk memberikan evaluasi yang lebih mendalam  terhadap  kinerja  pemerintah  dalam  menjalankan  hak  dan wewenangnya.  Tetapi,  sebagian  besar  lembaga  pemerintah,  mulai  dari  tingkat daerah maupun pusat, masih menghadapi kendala dalam menerapkan sistem ini, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual.  Kendala  ini disebabkan  oleh  persiapan  yang  masih  diperlukan  serta  kurangnya  sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pegawai terkait dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam penerapanya juga perlu ditekankan lagi mengenai faktor – faktor pendukung akan kelancaran proses pengimplementasi Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  terhadap  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  yang  memberikan  output  menjadi  sebuah  laporan  keuangan  yang andal,  relevan,  dapat  dibandingkan,  dan  informasi  yang  disajikan  jelas keberadaanya sesuai dengan karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan. Dapat  kita  simpulkan  bahwasanya  menurut  beberapa  peneliti  sebelumnya, penerapan  dari  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual  sangat berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  dalam  penyajian  laporang keuangan,  hal  ini  dikarenakan  SAP  yang  terdapat  dalam  PP  71  Tahun  2010 merupakan sebuah pedoman yang digunakan oleh SKPD dalam menyusun dan melaporkan  LKPD  dalam  sebuah  entitas  disatu  tahun  pelaporan.  Dalam implementasinya  beberapa  peneliti  terdahulu  juga  mengungkapkan  mengenai berbagai  faktor  penunjang  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  penerapan SAP tersebut.

## SIMPULAN
PP  Nomor  71  Tahun  2010  yang  membahas  mengenai  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang  menggunakan  basis  akrual  dalam  proses  penyajian laporan  keuangan  merupakan  sebuah  pedoman  yang  digunakan  pemerintah dalam  menyajikan  dan  melaporkan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan penggunaan dana keuangan pemerintah kedalam bentuk laporan keuangan. Pada dasrnya  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  menggunakan basis akrual (accrual basic) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas yang  tersaji  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan.  Demi terciptanya laporan keuangan yang mempunyai karakteristik kualitatif maka para
SKPD senantiyasa harus mempertimbangkan beberapa faktor penunjang lainya yang menyongsong keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis  akrual (accrual  basic) dalam  proses  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  yang  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  infromasi  yang disajikan  mudah  dipahami.  Faktor  tersebut  meliputi  Sumber  Daya  Manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengendalian  internal  dan  berbagai  faktor lainya. Dalam  konteks  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  SAP  berbasis akrual  membawa  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah. Namun, keberhasilan penerapan ini juga ditentukan oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan mengoptimalkan penerapan SAP serta mendukungnya dengan infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia yang baik, diharapkan pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya bagi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyono,  E.  A.,  H.  S.  (2019).  Literatur  Review:  Panduan  Penulisan  dan Penyusunan. Jurnal keperawatan , 12.
Dewi,  R.  (2020,  January  ).  The  Effect  of  Government  Accounting  Standards, Internal Control Systems, Competence of Human Resources, And Use of Information  Technologi  on  Quality  of  Financial  Statements. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS). ISSN: 2394-4404, VII (1), 4 - 10.
Gabriella,  S.,  J.,  S,  F.  N.  (2020).  Evaluasi  Penerapan  Basis  Akrual  Dalam Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolaga, Studi kasus pada Pemerintah Kota Sibolga. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan perbankan Vol 7 No. 2 , 1346 - 1353.
Hendri, H., K. J. (2022, Maret). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap  Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan  Di  Pemerintah  Daerah Ogan  Komering  Ilir. Jurnal  Mediasi  (Media  Akuntansi)  ISSN  2685-6530,  e- ISSN 2722-5577, Vol. 4 No. 2 , 199- 212.
Ida  Bagus,  A.  G.,  &  Edy,  S.  (2023).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual,  Komptenesi  Sumber  Daya  Manusia,  dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Bulelang. Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 824 - 838. Indonesia, R. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP). 201. Juwita,  R.  (2013).  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Trikonomika, 12(2), 201. doi:https://doi.org/10.23969/trikonomika.v12i2.480 Kurnia,  Y.  S.  (2018,  Januari).  Analisis  Penerapan  Basis  Akrual  Atas  Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kecamatan  Ciputat  Timur). Jurnal  Akuntansi  Berkelanjutan Indonesia, Vol. 1, No. 1 , 43 - 60. Lehdiara,  Q.,  N.  (2020,  Nov  -  Dec).  The  Effect  of  Government  Accounting Standards, Human resource Competence and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statement (Surves of State Ministries in Indonesia).
International Journal of Scientific Research and Engineering Development ISSN: 2581 - 7175, III (6), 863 - 878.
Mahyumi,  S.  (2023,  April).  Analisis  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Wangaya. Hita  Akuntansi  dan Keuangan e-ISSN 2798-8961 , 206 - 2016.
Mawikere,  L.  M.,  K.  E.  (2022).  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi  Utara. Jurnal  Lppm  Bidang,  5(2) ,  1173  -  1182. doi:https://ejournal.unsrat.ac.id/Index.Php/Lppmekososbudkum/Artic le/View/40270%0ahttps://Ejour
Nasution, J., M. (2022, April). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangaan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No 1 , 57 - 62.
Nasution,  J.,  Y.  (2022,  Juni).  Implementation  of  Accural  Based  Government Accounting Standards in the Regional Office of The National Land Agency (BPN) North Sumatra. Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi p- ISSN: 2355-3573, e-ISSN: 2580-8818, Vol. 10, no. 1 , 15 - 22. Novianti, I., S. S. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis  Akrual  dan  Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  Terhadap  Kinerja Keuanagan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Besar. BALANCE:
Economic,  Business,  Management  and  Accounting  Journal,  15(01) ,  115  -  130. doi:https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256
NST, D. A. D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP  Berbasis  Akrual  dengan  Komitmen  SKPD  sebagai  Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tesis, 18(4) , 1 - 122.
Nugraha, F., A., A. (2024). The Effect of Understanding Government Accounting Standards  on  the  Quality  of  Financial  Statements. COSTING:  Journal  of Economic,  Business  and  Accounting  e-ISSN :  2597-5234,  Volume  7  Nomor  3, Tahun 2024 , 3921 - 3926.
Putra,  S.,  A.,  V.  (2021,  Juli  -  Desember).  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan Daerah  Kota  Bengkulu  Provinsi  Bengkulu. Jurnal  Terapan  Pemerintah Minangkabau  e-ISSN:  2798-9380,  p-ISSN:  2798-9941  ,  Vol.1,  No.  2 ,  85  -  98. Retrieved from http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm
Putri,  A.  N,  U.  (2023).  ANALISIS  IMPLEMENTASI  PENERAPAN  STANDAR AKUNTANSI  PEMERINTAH  TERHADAP  KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN. TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan , 279 - 288.
Risma,  W.,  R.  (2023).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuanagan. Jurnalku, Vol. 3 No.1 , 23 - 34.
Rumondang,  T.,  S.,  S.,  H.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah, Sistem Infromasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI), Vol: 9 No:1 , 39 - 47. Sugiyono. (2019). Metodelogi Peneletian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
Umar, S., L. (2018, Januari). Pengaruh Peneraparan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap  kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintah Kabupaten Gorontalo. JAS (Journal of Accounting Science), Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501 , 43 - 54. doi:https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101 Uswatun,  H.,  D.  M.  (2023,  November).  Pemanfaatan  Big  Data  dalam  Digital Marketing. Prosenam .
Yuliani,  W.  (2018).  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  Dalam  Prespektif Bimbingan dan Konseling. Jurnal Quanta STKIP Siliwangi, 2(2) .