Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 2  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP

## Kota Bandung
Ricky Yoseptry 1 , Pian Supriatna Sulaeman 2 , Ice Shofiyyatulloh 3 , Wili Suminar 4
1. Universitas Islam Nusantara Bandung, rickyyoseptry01@gmail.com
2. Universitas Islam Nusantara Bandung, pian2315@gmail.com
3. Universitas Islam Nusantara Bandung, iceshofiyyatullohgaos@gmail.com
4. Universitas Islam Nusantara Bandung, wilisuminar14@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  November 03, 2022 Revised :  December 02, 2022 Accepted :  December 14, 2022 Available online    :  April 29, 2023
How  to  Cite:    Ricky  Yoseptry,  Pian  Supriatna  Sulaeman,  Ice  Shofiyyatulloh  and  Wili  Suminar  (2023) “Implementasi  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Kota Bandung”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(2), pp. 219–231. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.554.
Implementation  of  Minister  of  Education  and  Culture  Regulation  Number  1  of  2021 Concerning  Admission  of  New  Students  in  the  Zoning  System  at  the  Middle  School  Level Bandung
Abstract.  This study aims to determine inequality in the quality of education that still occurs in several regions in Indonesia, where there is still a clear gap in the quality of education. One of the efforts to increase and equalize the quality of education in Indonesia is by applying the zoning system to the

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
process  of  accepting  new  students.  The  provisions  for  the  zoning  system  are  contained  in Permendikbud Number 1 of 2021. This study aims to analyze educational policies related to the zoning system in accepting new students. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive research type of document/text study approach.

## Keywords: Policy Analysis, Zoning System, Students
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia , dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya  untuk  peningkatan  dan  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  yaitu  dengan diaplikasikannya  sistem  zonasi  terhadap  proses  penerimaan  peserta  didik  baru.  Ketentuan  sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  sistem  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi dokumen/teks.

## Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Sistem Zonasi, Peserta Didik

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  setiap  individu  dan  selalu  berubah mengikuti  perkembangan  zaman,  ilmu  pengetahuan  teknologi  dan  budaya masyarakat.  Pendidikan  dirasa  sangat  penting  karena  pendidikan  merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan  ilmu pengetahuan yang akan  membentuk  karakter  penerus  bangsa  yang  siap  dalam  menghadapi  situasi apapun. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menjadikan  pemerintah  (negara)  memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.
Sistem  pendidikan  di  Indonesia  telah  diatur  secara  jelas  dalam  Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Menurut Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003,  Sistem  Pendidikan  Nasional  harus  mampu  menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global  sehingga  perlu  dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada  pasal  11  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  juga  mengamanatkan  bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  wajib  mendapatkan kesempatan  mengenyam  pendidikan,  dan  pemerintah  bertanggungjawab  penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif,  akuntabel,  transparan, dan  tanpa  diskriminasi sehingga dapat  mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.  Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam  rangka  mendorong  peningkatan  akses  layanan  pendidikan  saat  ini  salah satunya  adalah  dengan  melakukan  pembenahan  pada  sistem  Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
seperti  kurang  efesiennya  sistem  yang  dipakai,  mekanisme  yang  tidak  transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi.
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  adalah  salah  satu  mekanisme  dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  guna  diterima  sebagai peserta  didik  dalam  satuan  pendidikan  tersebut.  Selama  ini  sistem  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  pada  setiap  jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) maupun  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  Indonesia  menggunakan  Nilai  Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain.
Pemerintah  perlu  melakukan  perbaikan  secara  berkesinambungan  terhadap semua  komponen  yang  ada  pada  pendidikan.  Tujuan  pendidikan  nasional  dapat tercapai  dengan  disusun  nya  suatu  strategi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan- permasalahan  pendidikan  di  Indonesia.  Permasalah-  permasalahan  pendidikan  di Indonesia  sekarang  ini  meliputi  permasalahan  mutu  pendidikan,  pemerataan pendidikan  dan  manajemen  pendidikan.  Masalah penting  dalam dunia  pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara.
Di  Indonesia,  masih  sangat  jelas  dan  nyata  adanya  kesenjangan  mutu pendidikan  hampir  di  setiap  daerah.  Salah  satu  upaya  untuk  peningkatan  dan pemerataan  kualitas pendidikan di  Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yang dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang  bertujuan  menjamin  penerimaan  peserta didik  baru  berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
Sistem  zonasi  merupakan  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing- masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menetukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan  menganalisis  data  dari  hasil  penelitian  tersebut.  Adapun  jenis  pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi wawancara dan studi dokumen/teks (Qomusuddin & Romlah, 2021).
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mewancara lansung dengan Wawancara adalah adalah percakapan yang terjadi antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2011: 31).
Jenis  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara terbuka (covert and overt interview). Wawancara terbuka bersifat bebas dimana tidak menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan pedoman  wawancara  yang  digunakan  berupa  garis-garis  besar  permasalahan  yang akan ditanyakan. Juga studi dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku, literature-literatur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam jurnal ini. Adapun tujuan studi dokumen atau teks yaitu  untuk  mengkaji  tingkat  keterbacaan  sebuah  teks,  atau  untuk  menentukan tingkat  pencapaian  pemahaman  terhadap  topik  tertentu  dari  sebuah  teks.  Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi  dalam  pendidikan.  Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  berasal  dari berbagai  sumber  dan  hasil  penelitian  yang  bersangkutan  dengan  kasus  yang diselidiki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan  suatu  keharusan  atau  kewajiban  pemerintah  yang  dijamin  Undang- Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan  yang  berbeda  di  mana  terdapat  sekolah  tertentu  yang  disebut  dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  terbaik  berikutnya,  bahkan  dapat  menentukan masa depan  karier  hidup  mereka.  Akibatnya, ada  warga dan  kelompok  masyarakat tertentu  yang tidak  bisa  mendapatkan  layanan pendidikan yang  berkualitas  karena faktor  geografis,  kendala  transportasi,  akomodasi,  dan  lainnya  karena  keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.
Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang  sama  pada  setiap  sekolah  untuk  memberikan  yang  terbaik  kepada  warganya. Sistem  Zonasi  PPDB  perlu  didukung  dan  ditindaklanjuti  dengan  pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik  dalam  suatu  kawasan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu,  merata  dan  berkeadilan.  Dalam  satu  zonasi  mutu  pendidikan  disiapkan skema  program  jangka  menengah  dan  jangka  panjang  untuk  menyiapkan  sekolah (negeri)  memiliki  mutu  yang  relatif  sama,  setidaknya  dalam  zona  atau  wilayah tertentu.  Pemerintahmemastikan  bahwa dalam  satu  zona  tertentu  tersedia  sekolah dengan  guru-guru  yang  berkualitas  yang  didukung  oleh  prasarana  pendidikan  dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.
Pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi zona  atau  wilayah  baik  secara  batas  administrasi  pemerintahan  maupun  berbasis karakteristik  tema/substansi wilayah/zona. Sinkronisasi dari dua  kepentingan yaitu Zonasi  PPDB  dan  Zonasi  Mutu  Pendidikan  perlu  dikembangkan  dan  dilaksanakan secara  seimbang  dan  berkesinambungan.  Zonasi  PPDB  dibuat  untuk  memberikan layanan pendidikan  yang  merata,  bermutu,  dan  berkeadilan  sesuai  dengan  kondisi

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
geografis  dan  demografis  calon  peserta  didik,  sedangkan  Zona  Mutu  Pendidikan dibuat  untuk  memberikan  layanan  pendidikan  yang  merata,  bermutu,  dan berkeadlilan  sesuai  dengan  pemetaan  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi. Dengan  sinkronisasi  kedua  perspektif  ini  maka  akan  melahirkan  sekolah-  sekolah yang memenuhi SNP pada setiap wilayah yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik dari peserta didik untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan standar  kompetensi  lulusan  pada  setiap  jenis  dan  jenjang  pendidikan  di  seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang  kelas  yang  nyaman,  guru-guru  terplilih  dan  terbaik,  Penyediaan  berbagai sumberdaya  di  sekolah  disiapkan  dan  disediakan  sepenuhnya  oleh  pemerintah sehingga  sekolah  lain  yang  reguler  kurang  mendapatkan  perhatian.  Kurangnya perhatian  terhadap  sekolah  reguler  terus  berlangsung  sehingga  mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian  dan  terus  diberi  bantuan  dan  dukungan  yang  berlebihan.  Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh  persepsi  orang  tua  dan  masyarakat  terhadap  “labeling”  sekolah  yang mempertahankan “status quo” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan. Pendidikan berperang untuk mengenbankan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  yang  bermartabat,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  mengembakan potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih berkualitas, yakni yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulai sehat, berilimu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi  warga  negara  demokraratif  yang  bertanggun  jawab  (UU  No.20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional).  Karena  pentingnya  peranan  tersebut, pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kebijakan  pendidikan  di  pandang  sebagai  kunci  keunggulan  dan  eksitensi negara  dalam  persaingan  global.  Dengan  demikian  kebijakan  pendidikian  perlu mendapat prioritas utama di era globalisasi ini. Sesuai dengan pendapat tersebut, Sack menyatakan  bahwa  hasil  dari  pendidikan  menentukan  masa  depan  bangsa  untuk mencapai  masa depan yang cerah di perlukan sistem pendidikan yang berkembang dan  berkelanjutan  mampu  menghasilkan  kurikulum.  Mempelajari  kebijakan merupakan  suatu  hal  yang  penting  karena  merupakan  kebutuhan  bagi  ilmuwan pendidikan,  untuk  memahami  studi  mengenai  kebijakan  publik,  (public  policiy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Kepentingan ini erat kaitanya dengan  peran  yang  diharapkan  dari  ilmuwan  pendidikan,  tidak  saja  nantinya  di harapkan  sebagai  seorang  perumus  kebijakan  pendidikan  yang  berkualitas, apabila ilmuwan pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (policy maker) akan tetapi  lebih  dari  sekadar  itu,  ilmuwan  pendidikan  di  harapkan  akan  memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan- kesalahan

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
(ketidaktepatan)  dalam  perumusan  berbagai  kebijakan  pendidikan  yang  telah  di hasilkan oleh pemertintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan akan  memberikan  dasar  yang  kuat  bagi  seorang  yang  ingin  dan  mengembangkan profesi sebagai seorang analisis kebijakan pendidikan.

## Definisi Kebijakan Pendidikan
Kata  kebijakan  adalah  terjemehan  dari  kata  „ ‟ policy„ ‟ dalam  bahasa  inggris yang  berarti  mengurus  masalah  atau  kepentingan  umum,  sehingga  penekananya bertujuan  kepada  tindakan  (produk).  Kata  “kebijakan”  jika  di  sandingkan  dengan pendidikan  maka  merupakan  hasil  terjemahan  dari  kata  “educational  policy”  yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, jika di lihat lagi  maka  kebijakan  pendidikan  ini  adalah  hasil  produk  dari  orang/satuan  yang terpilih,  produk  dari  beberapa  masukan  dari  semua  pihak  demi  perbaikan  mutu pendidikan. Budi Winarmo dan Solitchin Abdul Wahab, sebagaimana di kutip oleh Suharno,  sepakat  bahwa  istilah  kebijakan  ini  penggunaanya  sering  di  pertukarkan dengan  istilah  kebijakan  ini  penggunaanya  sering  di  pertukarkan  dengan  istilah- istilah lain seperti  tujuan  (goals), program,  keputusan, undang-undang,  ketentuan- ketentuan, standar, proposal dan grand design. Dalam opertifnya kebijakan dapat di artikan sebagai:
1. Suatu penggarisan ketentuan- ketentuan
2. Bersifat  sebagai  pedoman,  pegangan,  atau  bimbingan  untuk  mencapai kesepahamandalam maksud, cara atau sasaran
3. Usaha  dan  kegiatan  sekelompok  manusia  yang  berorganisasi.  Kebijakan pendidikan sangat penting terkait dengan moral anak didik.
Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan  yang  dirumuskan  berdasarkan  permasalahan  dengan  latar  belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi.  Wujud  dari  kebijakan  pendidikan  ini  biasanya  berupa  Undang-  Undang pendidikan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi dan  sebagainya  menyangkut  pendidikan.  Formulasi  kebijakan  yang  baik  adalah formulasi  kebijakan  yang  berorientasi  pada  implementasi  dan  evaluasi.  Sebab seringkali  para  pengambil  kebijakan  beranggapan  bahwa  formulasi  kebijakan  yang baik  itu adalah sebuah uraian  konseptual yang sarat dengan pesan-pesan  ideal dan normatif, namun tidak membumi. Sedangkan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan  perlu  memperhatikan  berbagai  aspek  kehidupan  yang  nantinya  akan menentukan  arah  dan  tujuan  pendidikan  baik  dalam  tataran  regional,  nasional, maupun lokal.

## Definisi dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi
Secara  keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini  merupakan  landasan pokok  penataan  reformasi  sekolah  mulai  dari  Taman  Kanak-  kanak  (TK)  hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.1 Tahun 2021. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya hampir sama dengan Sistem Bina

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
lingkungan,  hanya  saja  pada  jumlah  kuota  sistem  zonasi  ini  jauh  lebih  bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :
1. Didalam  sistem  zonasi,  sekolah yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari totaljumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili  calon  peserta  didik  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuan nya adalah  untuk  memastikan  radius  zona  terdekat  calon  peserta  didik  terhadap suatu sekolah.
3. Dalam  hal  radius  zona  terdekat,  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah didaerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah
4. Dalam  menetapkan  radius  zona  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dinas pendidikan dan  kebudayaan  melibatkan  musyawarah/kelompok kerja  bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima.  Ataupun  calon  peserta  didik  yg  melakukan  perpindahan  domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap  calon  peserta  didik  dengan  radius  zona  terdekat  dan  10%  diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

## Sistem Zonasi Pada Pasal 16
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.  Domisili  calon  peserta  didik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  yang  diterbitkan  paling  lambat  6  (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Radius  zona  terdekat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kondisi  di  daerah  tersebut  berdasarkan:  a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. Dalam menetapkan radius  zona  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  pemerintah  daerah  melibatkan musyawarah/kelompok  kerja  kepala  Sekolah.  Bagi  Sekolah  yang  berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara  tertulis  antar  pemerintah  daerah  yang  saling  berbatasan.  Sekolah  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: a.  jalur  prestasi  yang  berdomisili  diluar  radius  zona  terdekat  dari  Sekolah  paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi  bencana  alam/sosial,  banyak  5%  (lima  persen)  dari  total  paling  jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

## Karakteristik Dan Sistem Pengelolaan Peserta Didik
Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1  ayat  4)  peserta  didik  diartikan  sebagai  anggota  masyarakat  yang  berusaha mengembangkan potensi diri  melalui proses pembelajaran yang tersedia  pada  jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi  sentral,  sebab  semua  unsur  yang  di  adakan  untuk  berlangsungnya  proses pendidikan  pada  dasarnya  di  arahkan  pada  sasaran  pokok,  yakni  berkembangnya potensi peserta didik secara optimal  menuju  terbentuknya  manusia berkepribadian utama. Karakteristik Peserta Didik Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada dua belas karakteristik anak yang di jelaskan dalam tulisan ini antara lain adalah:
1. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri, dunia  anak.  Pandangan  kuno  berpendapat  bahwa  anak  adalah  orang  dewasa dalam  bentuk  kecil.  Karena  tergolong  manusia  dewasa,  pendidikan  yang diberikan  pada  anak  pada  waktu  itu  seperti  yang  biasa  diberikan  pada  orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  dipengaruhi  banyak  faktor.  Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah penting yang perlu di pahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan.  Istilah perkembangan  lebih  menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Meskipun  isitilah  perkembangan  dan  pertumbuhan  mempunyai  makna  yang berbeda,  perlu  dipahami  bahwa  keduanya  merupakan  proses  yang  saling berhubungan
3. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar  merangkak  terlebih  dahulu  sebelum  belajar  berdiri,  dan  harus  belajar berdirisebelum berjalan
4. Tempo  perkembangan  anak  tidak  sama.  Tempo  perkembangan  adalah  cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan anak yang lambat tempo perkembangannya
5. Anak  memiliki  irama  perkembangan.  Irama  perkembangan  adalah  gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani
6. Anak  sebagai  keseluruhan  (the  whole  child).  Manusia  adalah  makhluk monopluralis,  walaupun  terdiri  dari  banyak  aspek  tetapi  merupakan  satu kesatuan yang tak terpisahkan.
7. Setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Karena itu dalam proses pendidikan  anak  tidak  boleh dipandang sebagai objek  pendidikan yang  hanya siap menerima. Akan tetapi anak didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif dan  kreatif  dalam  pendidikan,  yang  tidak  hanya  siap  menerima  tapi  juga  bisa

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
memberikan masukan dan berbagai alternatif dalam kegiatan pendidikan Sistem  Pengelolaan  Peserta  Didik  Peserta  Didik  sebagai  pihak  yang  ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta  didik  akan  menjadi  faktor  penentu,  sehingga  menuntut  dan  dapat mempengaruhi  segala  sesuatu  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  belajarnya. Menurut Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono melihat peserta didik sebagai individu dengan  segala  perbedaan  dan  persamaannya.  Adapun  persamaan  dan perbedaandimaksud adalah:
1. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan
2. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan
3. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar
4. Persamaan dan perbedaan dalam bakat.
5. Persamaan dan perbedaan dalam sikap.
6. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman.
7. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita.
8. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan.
9. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan.
Jadi,  berbagai  persamaan  dan  perbedaan  kepribadian  siswa  di  atas,  berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa di kelas. Menurut Mulyani Sumantri, dalam mengembangkan  keterampilan  mengelola  siswa yang  bersifat  preventif,  guru  dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, Membagi perhatian, Memusatkan perhatian kelompok, Memberi petunjuk yang jelas, Menegur, dan Memberikan penguatan.

## Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)
Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan  jarak.  Kelebihan  dari  sistem  zonasi  ini  diantaranya  adalah  pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi  peserta  didik  lebih  bugar,  serta  mengurangi  kemacetan.  Menurut  Aris Nurlailiyah dalam jurnalnnya menyatakan bahwa pro kontra dalam penerapan sistem zonasi  ini  menjadi  polemic  tersendiri,  diantara  pendapat  kontra  adalah  kurangnya sosialisasi  dari  dinas  Pendidikan,  adanya  blank  spot  dan  perilaku  kurang  disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efesien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anakanak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri  untuk  guru  demi  menangani  perilaku  siswa yang semakin  “urakan”  atau tidak  disiplin,  hal  ini  perlu  segera  ditangani  karena  ketidaksiplinan  tersebut  pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah.
Sedangkan menurut dian purwanti dkk dalam jurnalnya menyatakan bahwa, Seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggalterdekat ke sekolah membuat siswa yang domisilinya di sekitar sekolah dapat masuk tanpa seleksi akademik ke sekolah terdekat.  Sisi positifnya, anak-anak yang  rawan  melanjutkan  pendidikan  namun  domisilinya  dekat  dengan  sekolah

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
otomatis  dapat  diterima  di  sekolah  terdekat,  sehingga  dalam  tanda  kutip  Angka Partisipasi Kasar dari siswa RMP meningkat. Mengapa tanda kutip ? karena belum ada data yang pasti mengenai kebenaran siswa RMP 100% melanjutkan sekolah, faktanya surat  keterangan  miskin  masih  bisa  dibuat  oleh  masyarakat  yang  mampu  secara ekonomi  bahkan  orang  tua  siswa  yang  memiliki  jabatan  dan  kewenangan  untuk menekan aparat demi meluluskan keinginan putra-putrinya masuk ke sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat yang “cerdas” dan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan  tindakan curang dengan  menitipkan  putra-putrinya  kepada  famili yang domisilinya  dekat  dengan  sekolah  yang  diinginkan.  Selanjutnya  untuk  indikator mendekatkan  sekolah  dengan  domisili  siswa,  sudah  pasti  mengalami  peningkatan, karena pada sistem zonasi murni kali ini 90% siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Kriteria utama kedekatan domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan di kalangan masyarakat maupun panitia pelaksana. Karena dengan kriteria ini prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, akhirnya masyarakat  berfikir  tidak  perlu  giat  belajar  untuk  masuk  ke  sekolah  favorit,  cukup mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah favorit.
Selain  keempat  indikator  yang  mengalami  peningkatan,  hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  adanya  dua  indikator  yang  mengalami  penurunan,  yaitu indikator  mengubah  persepsi  sekolah  favorit  dan  menurunkan  angka  tidak melanjutkan  sekolah.  Data  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  penurunan  nilai, yang maknanya bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 belum mampu merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit meskipun menurut Humas Dinas Pendidikan Kota tersebut semua sekolah sudah sesuai standar nasional  namun  dalam  kenyataannya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap kualitas  sekolah  masih  belum  berubah.  Keinginan  Dinas  Pendidikan  merubah persepsi  masyarakat  terhadap  keberadaan  sekolah  favorit  ternyata  tidak  didukung oleh kebijakan yang dibuatnya. Setidaknya hal ini terkonfirmasi saat dian purwati dkk, melakukan penelitian lapangan, ironinya 5 sistem PPDB tahun 2018/2019 justru secara tegas  mengelompokkan  sekolah  ke  dalam  3  kelompok  A,B,C,  dimana  kelompok  B dihuni oleh sekolah-sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat dengan sistem seleksi yang  berbeda  dengan  sistem  seleksi  yang  digunakan  untuk  sekolah  yang  ada  di kelompok  A  dan  C.  Kebijakan  sistem  zonasi  tahun  ajaran  2018/2019  juga  tidak menjamin menurunnya angka tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terkonfirmasi saat dian  purwati dkk  selaku  peneliti  melakukan  wawancara kepada  panitia  PPDB yang menyatakan bahwa sistem zonasi tahun 2018/2019 ini mengakibatkan anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi namun unggul dalam prestasi tidak dapat diterima di SMP  Negeri  manapun  karena  radius  tempat  tinggalnya  jauh  dari  lokasi  sekolah, sementara kuota sekolah terdekat sudah penuh terisi.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, kebijakan  sistem  zonasi  yang  diimplementasikan  pada  tahun  ajaran  2017/2018  dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun  2018/2019  jika  diukur  dari  indikator  dukungan  agen  pelaksana,  kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih  efektif  dibandingkan  dengan  implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  tahun 2017/2018.  Namun  tidak  efektif  jika  diukur  dari  indikator  mengubah  persepsi

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
masyarakat  terhadap  sekolah  favorit  dan  menurunkan  angka  tidak  melanjutkan sekolah. Adanya campur  tangan politik dalam proses  implementasi  kebijakan  telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dikota Bandung selalu menuai konflik. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah  kota  Bandung  untuk  memperbaiki  kebijakan  sebelumnya,  walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.
Berkaitan dengan pemerataan pendidikan sistem zonasi, Saril dalam jurnalnya menyatakan  bahwa,  pembangunan  dibidang  pendidikan  diindonesia  mengemban misi  pemerataan  pendidikan  dengan  memberikan  mutu  secara  signifikan  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia.  Era  global  menunjukkan  adanya  paragdima baru  pada  berbagai  aspek  kehidupan,  yang  membawa  konsekuensi  bahwa  setiap negara  dituntut  untuk  berperan  dalam  kompetisi  global.  Manajemen  pendidikan ditentang untuk menciptakan sekolah bermutu karena adanya perubahan paradikma baru  dalam  pendidikan  di  era  global.Peningkatan  kompetisi,  pilihan  dan  tuntutan pelanggan pendidikan mempengaruhi pendidikan saat ini. Di sisi lain, pada saat yang sama  faktor  eksternal  seperti  politik,  ekonomi  dan  budaya  sangat  mempengaruhi pendidikan  nasional,  sehingga  pendidikan  memerlukan  standarisasi  untuk memenangkan  kompetisi  dan  peningkatan  kualitas/mutu  terus-menerus.  Lulusan bermutu merupakan sumber daya manusia yang diharapkan bersumber dari sekolah bermutu atau sekolah efektif.
Selain itu, menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di  bidang akademik, sementara  sistem  zonasi  lebih  menekankan  pada  jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan  sekolah  lebih  berhak  mendapatkan  layanan  pendidikan  dari  sekolah  itu. Adapun  beberapa  tujuan  dari  sistem  zonasi,  menurut  Mendikbud,  di  antaranya menjamin  pemerataan  akses  layanan  pendidikan  bagi  siswa;  mendekatkan lingkungan  sekolah  dengan  lingkungan  keluarga;  menghilangkan  eksklusivitas  dan diskriminasi di sekolah,  khususnya sekolah  negeri;  membantu analisis perhitungan kebutuhan  dan  distribusi  guru.  Sistem  zonasi  juga  diyakini  dapat  mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran,  baik  berupa  sarana  prasarana  sekolah,  maupun  peningkatan  kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

## KESIMPULAN
Kebijakan  pendidikan  adalah  suatu  produk  yang  dijadikan  sebagai  panduan pengambilan  keputusan  pendidikan  yang  legal-netral  dan  disesuaikan  dengan lingkugan  hidup  pendidikan  secara  moderat.  Fungsi  kebijakan  pendidikan  yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan  dalam  pendidikan  atau  organisasi  atau  sekolah  dengan  masyarakat  dan pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  konteks

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pembangunan daerah, pendidikan seharusnya mampu memberikan respon yang baik terhadap tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.
Oleh  karena  itu,  Sistem  zonasi  bermanfaat  untuk  melakukan  percepatan pembangunan  pendidikan yang  merata,  berkualitas, dan  berkeadilan sebagai suatu sinergi  dan  integrasi  pelayanan  pembangunan  pendidikan;  mengelola  sistem pembangunan  pendidikan  yang  terintegrasi  secara  vertikal  mulai  dari  satuan pendidikan,  desa/kelurahan,  kecamatan/  distrik,  kabupaten/kota,  provinsi,  dan tingkat  nasional;  dan  membangun  strategi  pengelolaan  pendidikan  yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Dalam perkembangan pembangunan pendidikan ke depan diperlukan langkah langkah  strategis  mengintegrasikan  kebijakan-kebijankan  implementasi  untuk mendorong  persepatan  pemerataan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  berkeadilan, maka  diperlukan  zona-zona  sebagai  integrasi  kebijakan-kebijakan  implementasi sesuai  dengan  prioritas  pembangunan  di  zona  tersebut.  maka  akan  terwujud pendidikan  yang  memiliki  kualitas  dan  kuantitas  yang  sama  atau  homogen  secara merata dari Sabang hingga Merauke. Di sinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan untuk  memperluas dan  memeratakan pendidikan  bermutu  bagi setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  C.,  Aprilianto,  A.,  Supriatna,  D.,  Rusydi,  I.,    Zahari,  N.  E.  (2022).  The Principal's Role as Education Supervisor in Improving Teacher Professionalism.
Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 144-155.
Azhari, H. (2019) “THE ANALYZE OF ULTILIZATION POLICY OF INFORMATION TECHNOLOGY  IN  EDUCATION  (ANALISIS  KEBIJAKAN  PEMANFATAN TEKNOLOGI  INFORMASI  DALAM  PENDIDIKAN)”,  al-Afkar,  Journal  For Islamic Studies, 2(1), pp. 209–235. doi: 10.31943/afkar_journal.v3i1.37.
Huda,  M.  (2018)  “TUGAS  KEPEMIMPINAN  KEPALA  SEKOLAH  DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 1(2), pp. 46–54. doi: 10.31943/afkar_journal.v2i1.25.
Kemendikbud  “PPDB  Zonasi:  Upaya  Peningkatan  Akses  Layanan  Pendidikan
Berkeadilan”(diakses 15 Desember 2022 )
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/06/ppdb-zonasi-upaya- peningkatan-akses-layanan-pendidikan-berkeadilan
Kemendikbud  “Daftar  Tanya  Jawab  Kebijakan  Zonasi  Tahun  Ajaran  2020/2021” (Diakses  pada  15  Desember  2022)  https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya- jawab/kebijakan-zonasi-t
Kemendikbud  :  Pengelola Web  Kemdikbud,  “ppdb zonasi upaya peningkatan  akses layanan  pendidikan  berkeadilan”  www.kemdikbud.go.id  last  modiped /main/blog/2022/06/
Mila Karmila, Niswatu Syakira, Mahir, (2018) “ Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru”  (Diakses  12  Desember  2022  )

## Ricky Yoseptry, Pian Supriatna Sulaeman, Ice Shofiyyatulloh, Wili Suminar
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
https://jurnal.iain- bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559 Qomusuddin,  I.  F.,    Romlah,  S.  (2021).  Analisis  Data  Kuantitatif  dengan  Program IBM  SPSS  Statistic  20.0  -  Ivan  Fanani  Qomusuddin,  M.Pd.,  M.T.,  Siti  Romlah, M.Ag. - Google Buku. Deepublish.