## KEDUDUKAN AHLI WARIS PREDANA MENURUT HUKUM ADAT BALI HUBUNGANNYA DENGAN HAK ATAS TANAH
TERKAIT  DENGAN PESAMUAN AGUNG III TAHUN 2010
Oleh:
I Gede Surata 1
(gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Warisan  merupakan  salah  satu  peristiwa  hukum,  yang  mengakibatkan adanya suatu peralihan terhadap hak kebendaan, terutama hak atas tanah. Menurut hukum adat bali, tanah yang diperoleh oleh orang tuanya dalam status perkawinan yang  dikenal  dengan  istilah guna  kaya, dapat  diwariskan  kepada  semua  ahli warisnya.  Namun  warisan  yang  mengandung  magis  religious  dan/atau  dari leluhurnya menurut hukum adat Bali hanya diwariskan kepada ahli waris laki-laki (kepurusa) saja.  Namun  dalam  kenyataannya  semua  harta  yang  dimiliki  oleh Pewaris, pada umumnya diwariskan kepada ahli waris laki-laki (kepurusa) saja. Padahal  menurut  Pesamuan  Agung  III  Tahun2010,  menyatakan  bahwa  anak perempuan  dapat  bertindak  sebagai  ahli  waris.  Karena  itu  akan  timbul permasalahan yaitu; bagaimana kedudukan seorang ahli waris predana dalam hal mewaris  terhadap  warisan  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  tanah?  Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Bali menggunakan sistem  kekerabatan Patrilineal, yang artinya meguru laki, jadi kita hanya mengenal satu macam ahli waris yaitu ahli waris dari saudara laki-laki..
Kata Kunci : Pewarisan, Harta Guna Kaya, Ahli Waris

## PENDAHULUAN
Pewarisan menurut Hukum Adat Bali memang merupakan hal yang cukup unik, karena pengertian mewaris dikenal ada dua jenis mewaris. Dalam hal harta (Obyek warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu; harta pusaka (bernilai magis- religius) dan/atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam hal ahli waris  (subyek  warisan)  juga  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  ahli  waris  predana dan/atau ahli waris purusa. Kenapa ahli waris predana, bukan perempuan ? karena perempuan tidak selalu predana dan sebaliknya, dan purusa tidak selalu laki-laki dan  sebaliknya.  Inilah  yang  dimaksud  unik  dalam  pewarisan  menurut  Hukum Adat  Bali.  Keunikan  lain  adalah  obyek  warisan  mengenai  hak  atas  tanah,  yaitu; hak atas tanah ada yang dikuasai pewaris dengan status tanah Druwen Desa atau tanah  Pekarangan  Desa  (PKD),  ada  juga  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
pewaris  karena  warisan,  dan  ada  juga  tanah  yang  dikuasai  dan  dimiliki  karena guna  kaya atau druwe  gabro .  Warisan  menurut  hukum  adat  adalah  harta peninggalan  setelah  dikurangi  kewajiban-kewajiban,  atau  dengan  kata  lain warisan  itu  merupakan  hasil  bersih  (netto).  Paswaran  Residen  Bali  dan  Lombok Tahun  1900  mengenai  pewarisan,  menentukan  bahwa;  harta  warisan  terjadi  dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotong hutang-hutangnya, termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan pengabenan pewaris itu (Gde Panetje, 1989: 101-102).
Menurut VE Korn, yang dikutip oleh Gde Panetje dikatakan bahwa Hukum pewarisan  adalah  bagian  yang  paling  sulit  dari  Hukum  Adat  Bali.  Antara  lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat, baik mengenai  (banyaknya)  barang-barang  yang  boleh  diwariskan  atau  banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat (Gde Panetje, 1989: 101).   Pada hakikatnya warisan itu merupakan hak dari ahli waris, karena ahli waris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh nya, baik semasa hidupnya maupun setelah meninggalnya pewaris. Sehingga hal tersebut  merupakan  alimentasi  mereka  antara  ahli  waris  dengan  pewaris,  yang masing-masing terikat karena ketentuan dari undang-undang. Pewarisan Adat Bali khususnya  mengenai  hak  atas  tanah,  mempunyai  berbagai  status  yaitu  ada  hak atas tanah yang berstatus ayahan desa, ada hak atas tanah yang berstatus druwen desa, dan hak atas tanah yang berstatus perseorangan. Semua status tersebut akan membedakan  hak  atas  tanah  yang  boleh  dan/atau  tidak  boleh  diwariskan,  juga kepada ahli waris yang mana hak atas tanah tersebut dapat diwariskan.

## PERMASALAHAN
Begitu  rumitnya  tentang  pewarisan  menurut  Hukum  Adat  Bali,  maka permasalahan ini akan dibatasi hanya mengenai obyek pewarisan yang mengatur tentang  hak  atas  tanah,  dengan  maksud  untuk  memudahkan  pemahaman  dari sebagian pewarisan menurut Hukum Adat Bali.   Permasalahan yang mengedepan adalah  bagaimana  kedudukan  seorang  ahli  waris  predana  dalam  hal  mewaris terhadap warisan yang berkaitan dengan hak atas tanah?

## PEMBAHASAN
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang berbagai macam jenis hak atas tanah (Pasal 16), demikian juga hak atas tanah yang ada  menurut Adat  Bali  terdiri  dari  berbagai  macam  status,  seperti  adanya  tanah  milik perseorangan,  tanah  milik  Laba  Pura,  tanah  ayahan  desa  (YDS)  dan  ada  juga tanah druwen desa/tanah pekarangan desa (PKD). Hak atas tanah yang demikian itu  merupakan  ciri  khas  dimata  hukum  adat  pada  umumnya,  sehingga  keunikan Hukum  Adat  Bali  tetap  menonjol.  Status  hak  atas  tanah  tersebut  sering  adanya ketidak  pahaman  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  hukum  adat  di  Bali. Penyelesaian  pewarisan  terhadap  masing-masing  status  tanah  tersebut  juga berbeda.  Bahkan  sering  meminjam  kata  yang  seharusnya  tidak  perlu  minjam (misalnya kata gono-gini, nikah dll).
Tanah  perseorangan  apabila  terjadi  pewarisan,  maka  yang  menyelesaiakan hanyalah di antara para ahli warisnya saja tanpa ikut campurnya desa. Sedangkan hak  atas  tanah  yang  berstatus  ayahan  desa  dan/atau  druwen  desa  dalam penyelesaian  pewarisan  selalu  desa  yang  mempunyai  peran.  Artinya  bahwa pewarisan tentang tanah yang berhubungan dengan desa, tidak saja pewarisannya ditentukan  oleh  Hukum  Adat  di  Bali  pada  umumnya,  tetapi  tergantung  kepada ketentuan/awig-awig yang ada di desa yang bersangkutan. Untuk tanah tersebut di samping ditentukan oleh desa, juga ahli waris yang berhak mewaris hanyalah ahli waris  kepurusa  saja,  sedangkan  ahli  waris  perdana  tidak  berhak  untuk  itu.  Oleh karena  obyek  warisan  tersebut  dalam  pengawasannya  dilakukan  secara  kolektif yaitu adat setempat. Sebagaimana ditentukan dalam  Paswaran Residen Bali dan Lombok  Tahun  1900  mengenai  pewarisan,  menentukan  bahwa;  harta  warisan terjadi  dari  hasil  bersih  kekayaan  pewaris  setelah  dipotong  hutang-hutangnya, termasuk  juga  hutang-hutang  yang  dibuat  untuk  ongkos  menyelenggarakan pengabenan  pewaris,  maka  mengandung  arti  bahwa  yang  boleh  mewaris  hanya terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam bentuk harta milik pribadi saja yaitu harta peninggalan pribadi dari pewaris setelah dikurangi segala kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dan ditambah segala biaya yang dibutuhkan setelah pewaris meninggal
dunia. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut  jenis  macamnya  dan  kepentingan  para  ahli  warisnya  (Hilman  Hadi Kusuma, 1993: 9).
Ahli  waris  untuk  di  Bali  identik  dengan sentana ,  yang  berarti  pelanjut keturunan.  Hal  senada  dikemukakan  oleh  VE  Korn  yang  dikutip  I  Ketut  Artadi dalam    bukunya  Hukum  Adat  Bali  dengan  aneka  permasalahannya,  disebutkan sentana dalam  arti  luas  termasuk sentana  rajeg yaitu  anak  wanita  yang ditingkatkan  kedudukannya  menjadi  anak sentana ,  berarti  ia  dianggap  beralih status  dari  status  perempuan  ke  status  laki-laki  (I  Ketut  Artadi,  2003:  9).  Untuk Sentana  rajeg  berarti  menjadikan  ahli  waris  predana  dirubah  statusnya  dari pewaris  ke ahli waris purusa. Apakah ahli waris purusa dari seorang laki-laki atau seorang  perempuan  dan  sebaliknya.  Dalam  pengkajian  tentang  ahli  waris,  maka yang  perlu  diperhatikan  adalah    kedudukan  para  ahli  waris,  yang  akan melanjutkan keturunan pewaris yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pewaris semasa hidupnya. Kata melanjutkan berarti pengganti kedudukan pewaris oleh  ahli  waris,  maka  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  pewaris  juga merupakan hak dan kewajiban para ahli waris.
Sekilas tinjauan dari ranah praktisi:
Secara dasollen telah  dipaparkan  secara  jelas  tentang  ahli  waris    terkait dengan  hak  dan  kewajibannya,  sedangkan  secara  das  sein  terdapat  fakta  dimana keturunan  pewaris  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  silsilah,  yaitu  Pewariws menurun  kepada  ahli  warisnya.  Siapa  ahli  warisnya  akan  terlehat  baik  laki-laki maupun  perempuan  khususnya  perempuan  yang  belum  kawin,  sedangkan perempuan  yang  telah  berkawin  diberi  tanda  (KK),  artinya  mereka  telah  Kawin Keluar.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  830  BW  bahwa  Pewarisan  itu terbuka  jika  ada  kematian,  oleh  karena  itu  untuk  menentukan  pewarisan  harus didukung  oleh  alat  bukti  tulis  berupa  Surat/Akta  Kematian,  Silsilah  dan Pernyataan  ahli  waris.  Kata  ahli  waris,  maka  terhadap  anak  perempuan  yang belum  kawin  didudukkan  sebagai  ahli  waris,  yang  berakibat  pada  hak  dan kewajiban, khususnya hak mewaris.
Contoh  :    A  +  B    sebagai  Pewaris  yang  telah  meninggal  masing-masing  pada Tahun  1990  dan  1998,  sejak  saat  itu  warisan  telah  terbuka  untuk  ahliwarisnya yaitu C, D, dan E sehahingga dibuatlah bukti  :
1. Surat Keterangan Kematian dari A dan B
2. Silsilah L A +  pB
C (KK)     D (L)    E(P)
3.  Pernyataan  ahliwaris  dibuat  oleh  D  dan  E,  sehingga  E  (perempuan)  juga sebagai ahli waris.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dengan berpatokan pada putusan Pengadilan Red Kerta, maka semua ahli waris mempunyai hak untuk mewaris, hanya saja untuk ahli  waris  predana  dibedakan  porsinya  dengan  ahli  waris  purusa.  Misalnya  ahli waris purusa mendapat 2 bagian, maka ahli waris predana mendapatkan 1 bagian. Perolehan  bagian  tersebut  hanya  terhadap  warisan  yang  dimiliki  pewaris  berupa hak  atas  tanah  dengan  status  perseorangan,  sedangkan  warisan  yang  lain  baik harta pusaka maupun harta druwen desa dan pekarangan desa serta ayahan desa, tidak dapat  dihaki oleh ahli waris predana.

## DAFTAR PUSTAKA
Gde  Panetje.  1989. Aneka  Catatan  tentang  Hukum    Adat  Bali. Denpasar:  Guna Agung.
Hilman Hadi Kusuma. 1993. Hukum Waris Adat .  Bandung: Balai Pustaka.
I Ketut Artadi. 2003. Hukum Adat Bali dengan neka permasalahannya . Denpasar: Pustaka Bali Post.
Pesamuan Agung, III  Tahun 2010, tentang Anak Perempuan Berhak Mewaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.