## PENGANTAR REDAKSI

## “ Kutukan Sumber Daya Alam Indonesia ”
Kekayaan dan keindahan alam Indonesia terekam dalam bait puisi dan lagu, bahkan para penjelajah nusantara menjulukinya sebagai “ a string of emeralds on the equator (untaian manikam  di  khatulistiwa)”.  Sayangnya,  kekayaan  dan  keindahan  itu  hanya  dinikmati  oleh segelintir  orang  dan  kebanyakan  dinikmati  oleh  ‘orang  luar’  dan  tidak  dinikmati  oleh masyarakat yang hidup di sekitar tambang dan hutan. Papua adalah contoh nyata kegetiran itu,  mereka  memiliki  salah  satu  tambang  emas  terbesar  di  dunia  tapi  tidak  berhasil menyejahterakan  masyarakat  Papua,  sama  halnya  dengan  tambang-tambang  nikel  di Sulawesi yang hanya memperkaya investor manca negara dan pejabat korup negeri.
Kekayaan  hutan  dan  batu  bara  di  Kalimantan  juga  gagal  menyejahterakan  rakyat tempatan  dan  hanya  memperkaya  pengusaha  dan  penguasa  pusat/daerah,  sedang masyarakat dipaksa hidup di sekitar lubang tambang, tanah longsor, dan hutan yang tidak mampu lagi menghidupi masyarakat di sekitarnya. Kisah kelam lain juga dapat dilihat di Aceh, yang dulu menjadi ‘lumbung’ gas alam, tapi sampai dengan gas itu habis, masyarakat tetap sengsara dan hal yang sama juga akan dialami oleh Riau dan Kepulauan Riau jika minyak dan gas alam  mereka tidak diperbaiki tata kelolanya. Dalam skala pulau kecil, saya melihat dan mengalami sendiri hilangnya hutan jati di pulau Muna dan habisnya aspal Buton yang dahulu mengaspali Indonesia tapi tidak dinikmati oleh masyarakat  Buton karena jalan-jalan kami banyak yang tidak beraspal baik. Intinya, semua sumber daya alam (SDA) Indonesia selalu berakhir  pilu  karena selalu  gagal  menyejahterakan  penduduk  di  sekitarnya.  Keadaan  SDA Indonesia  makin  meneguhkan  premis  adanya  “kutukan  sumber  daya  alam”  ( the  curse  of natural  resources ).  [Jeffrey  D.  Sachs,  Andrew  M.  Warner, The  Curse  of  Natural  Resources , European Economic Review 45 (2001) 827-838].
Kekacauan dan gagalnya SDA Indonesia menyejahterakan rakyatnya diakibatkan oleh sistem  tata  kelola  yang  tidak  baik  dan  praktik  korupsi  yang  merajalela  dari  tingkat  desa sampai  pimpinan  tertinggi  negeri  ini.  Oleh  karena  itu,  jangan  heran  jika  banyak  terjadi pembiaran atas kejahatan-kejahatan SDA dan lingkungan walaupun terjadi terang benderang di  depan  mata  pejabat  dan  aparat  penegak  hukum.  Kepala  desa,  camat,  bupati/walikota, gubernur, menteri, polisi, jaksa, hakim, dan bahkan presiden seakan-akan menutup mata dan telinga  jika  diperhadapkan  dengan  perusakan  lingkungan  dan  SDA.  Bahkan  berdasarkan kajian  yang  lebih  mendalam  dapat  dibuktikan  bahwa  penjarahan  sektor  SDA  kebanyakan difasilitasi  oleh  negara  sehingga  menjadi  contoh  yang  sempurna  dari  ‘ state  captured corruption ’.
Tidak senang dengan realita suram tersebut, para penulis yang terdiri dari akademisi, peneliti,  pegawai  KPK-RI,  dan  aktivis  mencoba  menawarkan  ide  dan  gagasan  untuk menyelamatkan  SDA  Indonesia  dari  jarahan  koruptor  dan  perusak  lingkungan.  Untuk mengakomodasi  hal  tersebut  dan  dalam  rangka  mengevaluasi  Gerakan  Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang digagas oleh KPK-RI, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol.5 Nomor 2-2, hadir dengan edisi khusus yang membahas secara khusus kebobrokan tata kelola SDA dari berbagai segi, yang disusun dengan sistematika berikut. Edisi khusus kali ini diawali dengan kolaborasi tiga peneliti/aktivis dengan profesor senior  dari  Fakultas  Hukum  UGM.  Mereka  adalah Mumu  Muhajir  (Auriga),  Maria  S.  W. Sumardjono (UGM), Timer Manurung (Auriga), Julius Ferdinand (Auriga) yang menulis
“ Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan  Tata Kelola Sumber Daya Alam di  Indonesia ”. Para  penulis  mengkaji  secara  khusus  pentingnya  harmonisasi  regulasi  yang  meliputi  26 Undang-Undang  (UU)  yang  mengatur  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Kajiannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama, memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasi (17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001. Aras kedua, secara khusus mengkaji tumpang tindih norma, azas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA. Proses pemeriksaan tumpang tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang- undangan yang setara atau horizontal, jadi belum mengkaji kesesuaian UU dengan belantara peraturan yang ada di bawah UU. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial menjadi prinsip yang paling kurang terpenuhi dalam UU  yang mengatur pengelolaan  SDA yang  diperiksa.  Temuan  ini  mengindikasikan  perlu  ada  arah  baru  dalam  perubahan  dan penyusunan  regulasi  SDA,  karena  UU  yang  ada  sekarang  tidak  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat.
Selanjutnya, pada artikel yang kedua, Dewi Tresya (WRI-Indonesia), Ima Mayasari (Universitas  Indonesia), dan Abdul  Aziz  Suhendra  (KPK-RI) mengkaji  secara  khusus tentang perlunya “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia” . Para penulis meneliti secara khusus temuan dan capaian Gerakan Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP  SDA)  yang  digagas  oleh  KPK-RI  dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang mengurus SDA di Indonesia. GNP SDA ini berhasil memetakan kelemahan dan sengkarut perizinaan SDA di Indonesia karena tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, para penulis mengusulkan perlunya untuk  melakukan  hal-hal  berikut:  (i)  pembangunan  strategi  sistemik  dan  praktis  untuk penguatan  fungsi  pengendalian  dalam  perizinan;  (ii)  mengidentifikasi  solusi  sistemik  dan praktis  untuk  penguatan  koordinasi  antar-institusi,  pusat  dan  daerah;  (iii)  penertiban kepatuhan  persyaratan  lingkungan  serta  pemulihan  lingkungan  perlu  menjadi  fokus penataan  perizinan;  (iv)  perlunya  standar safeguards antikorupsi  dalam  sistem  perizinan; dan (v) perlu adanya moratorium pemberian izin baru sampai dengan KLHS dan rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, serta penataan izin selesai.
Dari isu perizinan, kita pindah pada pentingnya pencegahan korupsi pada sektor SDA dimana Hariadi Kartodihardjo (IPB), Niken Ariati (KPK-RI), Maryati Abdullah (PWYP) menyumbangkan  artikel  “ Kebijakan  Pencegahan  Korupsi  Sektor  Sumber  Daya  Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural ”.  Para  penulis  menyimpulkan  bahwa sumber  terjadinya  korupsi  pada  sektor  SDA  selalu  terkait  dengan  kinerja  birokrasi  dan kebijakan lembaga yang memungkinkan korupsi tersebut terjadi. Ketiga penulis menemukan bahwa dalam evaluasi lima tahun pelaksanaan GNP SDA oleh KPK-RI teridentifikasi bahwa lemahnya  kelembagaan  menjadi  penyebab  utama  maraknya  korupsi  dan  situasi  tersebut dipengaruhi  oleh  adanya  tekanan  kekuasaan  baik  dari  dalam  maupun  luar  organisasi. Persoalan  korupsi  SDA  itu  berjalan  dalam  suatu  arena  aksi  yang  dapat  dikenali  melalui pendekatan institutional  analysis  development (IAD).  Hasil  kajian  mereka  menunjukkan bahwa  penguatan  pencegahan  korupsi  perlu  pendekatan  politik  yang  diterapkan  sesuai dengan tipologi yang berbeda-beda. Ketiga penulis juga menyimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat tergantung dari efektivitas penindakan korupsi dan kepercayaan masyarakat  atas  integritas  KPK.  Hal  ini  perlu  menjadi  catatan  penting  bagi  KPK  bahwa pencegahan korupsi di bidang SDA hanya dapat berhasil jika dibarengi dengan penindakan yang konsisten dan efektif.
Masih  dalam  pentingnya  pencegahan  korupsi Rimawan  Pradiptyo  (UGM),  Wiko Saputra  (Auriga),  Aryanto  Nugroho  (PWYP) dan Aldila  Hutami  (KPK-RI) ,  menyoroti secara  khusus  hubungan  antara  eksploitasi  SDA  dan  kesejahteraan.  Para  penulis menyumbangkan  artikel  yang  mereka  beri  judul “Ketika  Kekayaan  Alam  Tidak Menyejahterakan:  Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam” . Menurut kajian mereka,  sektor SDA masih  mendominasi perekonomian Indonesia,  namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara.  Mereka juga menemukan  bahwa  GNP  SDA  yang  digagas  oleh  KPK  berhasil  meningkatkan  penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba, serta kelautan dan perikanan.  Menurut hitungan mereka, Program GNP SDA berhasil meningkatkan penerimaan negara  sebesar  Rp  22,64  triliun  pada  periode  2015-2017,  dimana  Rp  8,82  triliun  berupa penerimaan pajak dan Rp 13,82 triliun berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mereka  juga  menemukan  bahwa  Program  GNP  SDA  berhasil  mendorong  penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data, dan sinergi antar-kementerian. Namun demikian, para penulis juga menemukan bahwa perbaikan aspek kelembagaan yang digagas oleh  GNP SDA  belum optimal  untuk menutup celah  kerugian  penerimaan  negara  dan  membangun  kebijakan  fiskal  yang  kredibel.  Oleh karena itu, mereka mengusulkan perlunya perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan  kebijakan  insentif  dan  disinsentif  untuk  memperkuat  sistem  pengawasan  dan penegakan hukum di masa mendatang.
Berbeda  dengan  empat  artikel  sebelumnya, Grahat  Nagara  (Auriga),  Belinda Sahadati Amri (Auriga), Dian Patria (KPK-RI) Farid Andhika (KPK-RI) menyoroti secara khusus “Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup” . Keempat penulis melihat bahwa persoalan struktural menyebabkan penegakan  hukum  di  bidang  SDA  dan  lingkungan  hidup  tidak  berdaya  ketika  berhadapan dengan  eksploitasi  SDA  yang  tidak  tercatat,  rusaknya  lingkungan  hidup  akibat  minimnya kepatuhan, dan korupsi dalam sendi-sendi administrasi pemerintahan di bidang SDA.
Meski sektor SDA merupakan sektor yang memiliki kelengkapan instrumen penegakan hukum yang memadai, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang  SDA  tidak  banyak  berjalan  efektif.  Ketidakefektifan  penegakan  hukum  diakibatkan oleh  persoalan  konflik  kepentingan, over -kriminalisasi  dan  buruknya  regulasi  dalam penguasaan  SDA-LH.  Disamping  itu,  para  penulis  juga  berhasil  memetakan  manfaat pembelajaran dari KPK-RI dalam memperkuat penegakan hukum di bidang SDA-LH melalui GNP SDA, yang secara khusus behasil menjadi pemantik ( trigger mechanism ) terhadap proses penegakan  hukum  dan  mendorong  penguatan  terhadap  politik  hukum  dalam  penegakan hukum di bidang SDA LH.
Tidak  kalah  menariknya,  tiga  serangkai  yang  terdiri  dari Eko  Cahyono  (Sajogyo Institute), Sulistyanto (KPK-RI), dan Sarah Azzahwa (KPK-RI) membahas secara khusus tentang  “ Resolusi  Konflik  Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam: Lintasan  Gagasan,  Praktik,  dan  Bentang  Masalah ”.  Tiga  serangkai  ini  percaya  bahwa kehadiran resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Sebagai pelaku dan penggerak GNP SDA, penulis mencatat bahwa dalam proses implementasi GNP SDA terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik. Di samping itu, tantangan resolusi konflik yang bersifat eksternal juga banyak ditentukan oleh dinamika politik nasional dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA.
Oleh karena itu, tiga serangkai ini merekomendasikan kementerian dan lembaga untuk memastikan  keseriusan  politik  negara  dan  jajarannya  untuk  menjadikan  agenda  resolusi konflik SDA dan agraria sebagai bagian yang melekat dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi  payung  resolusi  konflik,  kelembagaan  yang  otoritatif,  pengakuan  wilayah  daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanah dan sumber agraria, serta membuka terobosan kebijakan yang dapat melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial-ekologis.
Berbeda dengan enam artikel terdahulu yang fokus pada peran pemerintah dan aparat penegak hukum, Epakartika (KPK-RI), Rizky Nugraha M (KPK-RI), dan Agung Budiono (Yayasan  Indonesia  Cerah) menyoroti  secara  khusus “Peran  Masyarakat  Sipil  dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam” . Mereka sepakat bahwa masyarakat sipil  memiliki  peranan  penting  dalam  agenda  pemberantasan  korupsi.  Para  penulis menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan tata kelola SDA dapat  memberikan  dampak  positif  tidak  hanya  dalam  mendukung  kerja  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, namun juga mendorong terjadinya evolusi peran masyarakat sipil dari pemberi informasi menjadi pelaksana dalam kegiatan GNP SDA. Mereka yakin bahwa tanpa  pelibatan  masyarakat  sipil,  GNP  SDA  yang  digagas  oleh  KPK-RI  tidak  akan  berhasil menyelamatkan kekayaan SDA Indonesia.
Ketujuh  artikel  di  atas  semakin  memperkuat  keyakinan  kita  bahwa  SDA  Indonesia belum memiliki tata Kelola yang baik dan masih perlu disempurnakan. Disamping itu, para pejabat  dan  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya  memberikan  perlindungan  dan menjamin keberlanjutan ( protection and sustainability ) dalam pemanfaatan SDA Indonesia belum mampu menjalankan tugas mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh  konstitusi negara, karena masih banyak oknum yang berteman dengan penjahat lingkungan dan SDA, serta masih menikmati praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN).
Mengingat penerbitan edisi khusus SDA ini bertepatan dengan bulan Ramadan yang menekankan  pentingnya  melawan  hawa  nafsu  dan  keserakahan,  saya,  sebagai  pemimpin redaksi,  ingin  mengambil  kesempatan  ini  untuk  berpesan  bahwa  perusakan  lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah bertentangan dengan semua ajaran agama dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup negeri dan generasi mendatang.
Dengan tidak bermaksud menjadi ahli agama-agama, saya ingin mengingatkan ajaran Hindu Tri  Hita  Karana sangat  mementingkan  perlindungan  alam  dan  lingkungan  karena manusia dituntut untuk memastikan: harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan ( parah- yangan ),  harmonisasi  hubungan  antar-manusia  ( Pawongan ),  dan  harmonisasi  hubungan manusia  dengan  lingkungannya  ( pale-mahan ).  Selanjutnya,  bagi  penganut  agama  Buddha, sang Buddha Gautama berpesan dengan indah agar manusia berperilaku “ Bagai seekor lebah yang  tidak  merusak  kuntum  bunga,  baik  warna  maupun  baunya,  pergi  setelah  memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa ”. Pesan yang sama juga dapat dilihat dalam Bible yang mengatakan: “ The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it ” (Genesis 2:15). Dan akhirnya, masyarakat Islam yang mayoritas di negeri ini harus selalu ingat peringatan Allah  yang  mengatakan:  “ Telah  nampak kerusakan  di  darat  dan  di  lautan  disebabkan karena perbuatan tangan manusia , supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)  perbuatan  mereka,  agar  mereka  kembali  (ke  jalan  yang  benar) ”  (Ar  Ruum:  41). Sayang seribu sayang, pesan dan peringatan Tuhan di atas tidak tercermin dalam perilaku umat beragama di negeri ini dalam menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.
Oleh karena itu, pesan Mahatma Gandhi masih relevan untuk diingat oleh kita semua bahwa “ earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed (bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia)”. AYO kita jaga dan pelihara lingkungan dan SDA kita, agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang serakah dan kufur nikmat.
Salam Antikorupsi
Laode M Syarif, Ph.D Pemimpin Redaksi