## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 1-5 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438 https://djournals.com/arbitrase

## Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana
Syahranuddin, Chairuni Nasution *
Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email: 1 shsyahranuddin@gmail.com, 2* chairuni.nasution@yahoo.com Email Penulis Korespondensi: chairuni.nasution@yahoo.com
Abstrak -Gejala atau akibat penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya kini diangkat dan diperdebatkan oleh para ahli hukum.  Penggunaan  obat-obatan  atau  obat-obatan  menjadi  sangat  berbahaya,  tidak  hanya  penggunaan  obat-obatan  tetapi  juga penggunaan jarum suntik yang dapat menyebabkan infeksi HIV. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (rumah sakit rehabilitasi) adalah penyalahguna narkoba atau zat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh aparat  dan  telah  menerima  putusan  beberapa  hakim  di  pengadilan  sebagai  pembelaan.  Semoga  tulisan  ini  dapat  digunakan  untuk mencegah  meluasnya  penyalahgunaan  atau  peredaran  narkoba,  namun  pada  kenyataannya  semakin  banyak  penegakan  hukum menyebabkan semakin meningkatnya peredaran narkoba.
Kata Kunci: Langkah Preventif; Penanggulangan; Tindak Pidana; Narkotika Perspektif Hukum Pidana
Abstract- Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Hopefully, this paper can be used to prevent the spread of drug abuse or circulation, but in fact more law enforcement is causing an increase in drug trafficking
Keywords : Preventive Measures; Countermeasures; Criminal Acts; Narcotics Criminal Law Perspectives

## 1. PENDAHULUAN
Menurut pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan rakyat Indonesia berhak untuk tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat  membuat  kecanduan  dan  merusak  tubuh  serta  merusak  kehidupan  seorang  manusia.  Kehidupan  manusia  harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. (Asyharudddin, Badaru, and Hidjaz 2020)
Kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  undang-undang  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  mengatur, mengawasi  dan  menindak  peredaran  dan  penyalahgunaan  Narkotika.(Cahyaningtyas  2019)  (Narkotika  tidak  saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat  memerlukan tempat  yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat  agar dapat  melangsungkan kehidupannya.  Penyalahgunaan  narkotika  sudah  disebut  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Narkotika  tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun,  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  dapat  menimbulkan  akibat  yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang  dapat  mengakibatkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
Narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko,  opium  obat,  morfina,  tanaman  koka,  daun  koka,  kokaina  mentah,  kokaina,  ekgonina,  tanaman  ganja,  damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti  morfina atau kokaina yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai  narkotika,  apabila  penyalahgunaannya  dapat  menimbulkan  akibat  ketergantungan  yang  merugikan,  dan campuran-  campuran  atau  sediaan-sediaan  yang  mengandung  garam-garam  atau  turunan-turunan  dari  morfina  dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika.
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  pada  Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Tahun  2002  melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor VI/MPR/2002  telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.(Kinasih 2021)

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 1-5 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438 https://djournals.com/arbitrase
Undang-Undang  INomor  I22  ITahun  I1997  Itentang  INarkotika  Imengatur  Iupaya  Ipemberantasan  Iterhadap Itindak Ipidana  INarkotika  Imelalui Iancaman  Ipidana Idenda, Ipidana  Ipenjara,  Ipidana  Iseumur Ihidup, Idan  Ipidana Imati.  IDi  Isamping  Iitu,  IUndang-Undang  INomor  I22  ITahun  I1997  Ijuga  Imengatur  Imengenai  Ipemanfaatan INarkotika Iuntuk Ikepentingan Ipengobatan Idan Ikesehatan Iserta Imengatur Itentang Irehabilitasi Imedis Idan Isosial. INamun, Idalam Ikenyataannya Itindak Ipidana INarkotika Idi Idalam Imasyarakat Imenunjukkan Ikecenderungan Iyang Isemakin  Imeningkat  Ibaik  Isecara  Ikuantitatif  Imaupun  Ikualitatif  Idengan  Ikorban  Iyang  Imeluas,  Iterutama  Idi Ikalangan Ianak Ianak, Iremaja, Idan Igenerasi Imuda Ipada Iumumnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal  ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk  diberantas secara  tuntas.  Penyalahgunaan  narkotika  pada  saat  ini  sangat  meresahkan  semua  umat  manusia,  karena  pada  saat  ini narkotika adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya(Gukguk and Jaya 2019)

## 2.1  Dasar  Hukum  Dan  Konsep  Pemidanaan  Terhadap  Pengguna  Dan  Pengedar  Narkoba  Menurut  Undang- Undang Narkotika Dan Psikotropika
Setelah Indonesia   merdeka,   diadakan penataan    dalam    perundangan-undangan nasional.  Undang-undang  yang lahir  pada zaman   kemerdekaan   mengenai   Narkotika adalah  Undang-Undang Nomor    9  tahun 1976.  Cakupan  dan substansi  yang  diatur dalam Undang-undang ini lebih luas dengan disertai  ancaman  pidana  yang  lebih  berat.Tahun berganti dengan bentuk perkembangan    yang    makin    maju    serta globalisasi   yang   melanda   setiap   sisi   dan aspek  hidup,  menunjukkan  bahwa  Undang-undang   ini   dianggap   sudah   tidak   dapat menampung   situasi   kejahatan yang   ada, dimana kejahatan narkotika sudah merupakan    transnasional    crime.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Disamping  Undang-Undang  ini,  Undang-Undang yang bersinergi  dengan  ini  yaitu  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Psikotropika.  Kedua  Undang-Undang ini  menjadi  dasar  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  sistem pemberian   atau penjatuhan pidana.
UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau bahan bermanfaatdibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal  7, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan  ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  serta  saksama.Pengawasan  dalam  hal  ini  dilakukan.  Kementerian Kesehatan,  cq.  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  11.  Pada  UU Narkotika  dan  UU  Psikotropika  secara  eksplisit  tidak  dijelaskan pengertian “pengedarNarkotika/Psikotropika”.  Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar  Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika
Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada   dimensi penjual,  pembeli  untuk  diedarkan,  mengangkut,  menyimpan,  menguasai,  menyediakan,  melakukan  perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”

## 2.2  Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Penanggulangan  memiliki  arti  sebagai  suatu  perbuatan,  proses,  ataupun  cara  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menemukan jalan keluar, pemecahan masalah, pengendalian, penyelesaian, resolusi serta solusi suatu permasalahan yang dihadapi.(Gusri  2015)  Selain  itu,  penanggulangan  juga  dapat  diartikan  sebagai  proses  menanggulangi  termasuk  juga tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir suatu permasalahan atau agar suatu kejadian tidak terjadi lagi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng,  BNNK  Buleleng  dan  Polres  Buleleng  melakukan  beberapa  upaya  yakni  upaya  pre-emtif/promotif (pencegahan),  upaya  preventif  (pengendalian),  upaya  represif  (penindakan),  upaya  kuratif  (pengobatan),  dan  upaya rehabilitatif  (pemulihan).  Selanjutnya  menurut  Barda  Nawawi  Arief,  penanggulangan  tindak  pidana  dapat  dilakukan dengan dua jalur yakni jalur non penal (di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana).(Gusri 2015)Upaya secara non  penal,  dilakukan  dengan  cara  mengatasi  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  narkotika  yang  berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi  sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi  anak untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.
Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika terdiri dari upaya prevemtif dan upaya preventif. Upaya  prevemtif  yang  dilakukan  adalah  pihak-pihak  terkait  saling  bersinergi  dan  melakukan  sosialisasi  baik  secara langsung ataupun secara daring  mengenai dampak penyalahgunaan narkotika yang menyasar sekolah-sekolah maupun desa-desa. Selain itu juga menyebarkan informasi mengenai bahaya narkotika dan melakukan kampanye anti narkotika melalui  pemasangan  baliho  maupun  lewat  media  sosial.  Kemudian  upaya  preventif  yang  dilakukan  yakni  meliputi mengadakan  tes  urin  gratis  pada  masyarakat  umum  dan  dinas-dinas  di  wilayah,  membentuk  Intervensi  Berbasis Masyarakat (IBM), membentuk desa terpadu, melaksanakan patroli dan razia secara rutin dan memanfaatkan terobosan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 1-5 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438 https://djournals.com/arbitrase
baru  berupa  Sistem  Aplikasi  Data  Assessment  Rehab  atau  sering  disebut  “SADAR”.  Dalam  aplikasi  SADAR  ini masyarakat  diharapkan dapat  memberikan kemudahan bagi  korban penyalahguna narkotika untuk  melaporkan apabila berkeinginan untuk melaksanakan rehabilitasi serta terhadap korban penyalahguna narkotika agar bisa terdata dan agar bisa dilaksanakan rehabilitasi. Sedangkan upaya secara penal yang dilakukan lebih menitikberatkan pada upaya represif yakni  upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak  pidana  dengan  melakukan  penegakan  hukum  dan  penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini juga dilakukan tindakan penanggulangan tindak pidana sampai pada tingkatan pembinaan maupun rehabilitasi.(Arief 2011)

## 2.3 Tahapan Penelitian
Metoda penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap  permasalahan  melalui  pendekatan  asas-asas  hukum  serta  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundangundangan Data yang digunakan dalam skrispsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai  berikut: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangundangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Bahan hukum  sekunder  berupa  buku  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika,  artikel,  hasil-hasil  penelitian,  laporan- laporan dan sebagainya. Analisis data yakni  dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Narkotika adalah obat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetik dan semi sintetik, yang  menyebabkan  hilangnya  atau  perubahan  kesadaran,  pembiusan,  pengurangan  dan  penghilangan  rasa  nyeri,  dan perkembangan.  Seperti  halnya  psikotropika,  obat-obatan  atau  obat-obatan  adalah  senyawa  alami  dan  non-adiktif  yang memiliki  efek  psikoaktif  dengan  menyeleksi  sistem  saraf  untuk  menyebabkan  perubahan  pemikiran  dan  perilaku. Narkotika adalah obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan  hilang  atau  berubahnya  kesadaran,  menghilangkan  bau,  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  menimbulkan ketergantungan, yang berbeda-beda antar golongan. Seperti yang tercantum dalam undang-undang ini. (Sulianto 2018).
Penggunaan  narkoba  sering  dikaitkan  dengan  kejahatan,  baik  karena  narkoba  dianggap  berbahaya  maupun menyebabkan  penggunanya  melakukan  kejahatan.  Kejahatan  adalah  kualitas  yang  relatif.  (Cahyaningtyas  2019) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai fenomena sosial bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh undang- undang, perbuatan yang merupakan penyakit biologis atau penyakit jiwa, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan  pendapat.  kita  merujuk  pada  model  kejahatan  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Mustafa,  penting  untuk  menggunakan hukum sebagai acuan untuk menentukan apakah perilaku tersebut termasuk kejahatan atau tidak.
Sebagai  kejahatan  narkoba  yang  telah  lama  menjadi  musuh  negara,  kini  musuh  menjadi  perhatian  besar  bagi seluruh rakyat negara kita dan dunia. Produksi dan proliferasi narkoba merajalela di masyarakat kita. Peran mafia narkoba seakan tak terbendung. Mafia narkoba telah meracuni pihak berwenang sebagai pengguna dan penjual di Indonesia dan banyak belahan dunia, bahkan negara secara keseluruhan telah memerangi kejahatan tersebut. Orang sering mendengar pembicaraan tentang membuat kesepakatan atau berjuang untuk mengakhiri narkoba di negara kita dan di seluruh dunia. (Siregar and Lubis 2019)
Semua bangsa di dunia terkena dampak pemberantasan obat-obatan terlarang, namun sebenarnya tingkat aktivitas ilegal di bioskop sedang meningkat dan sangat tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkoba adalah salah satu kejahatan paling serius. Definisi tersebut didasarkan pada kejahatan yang berdampak besar dan banyak dampak sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta dampak negatif yang besar dari kejahatan itu. Untuk alasan ini, hukuman yang benar-benar luar biasa diperlukan untuk  jenis kejahatan yang saat  ini tidak biasa sebagai  kejahatan internasional yang dilakukan di semua bangsa di dunia.
Masalah  kesehatan  ini  telah  menjadi  masalah  bagi  semua  negara  di  dunia,  sehingga  sebagian  besar  anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1988 menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Narkotika dan Psikotropika. Tujuan Konvensi 1988 adalah untuk menghapuskan perdagangan gelap. dalam narkotika dan obat-obatan psikiatri. Dilihat dari isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk memecahkan masalah organisasi kejahatan transnasional, yang antara lain datang dengan pengakuan sukarela dengan aturan tentang penarikan; saling  membantu;  perdagangan  narkoba  ilegal  melalui  laut;  manajemen  rantai  persediaan;  memperkuat  pencegahan pencucian  uang  (termasuk  masalah  yang  terkait  dengan  penyitaan  dan  penyitaan  hasil  kejahatan  narkoba);  dan pelanggaran pre-emption dan pra-persidangan pengawasan.(Setiaawan, Widiati, and Sudibya 2020)
Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering  menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada  rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 1-5 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438 https://djournals.com/arbitrase

## 3.1 Upaya Pencegahan Dengan Peraturan Perundang Undangan
Tindak  pidana  Narkotika  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan,  melainkan  melibatkan  banyak  orang  yang  secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan  sangat  rahasia  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Berdasarkan  hal  tersebut  guna  peningkatan  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. (Raja Gukguk & Jaya, 2019)Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat  baik  secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di  kalangan anak- anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran  gelap  Narkotika,  dalam  Undang-Undang  ini  diatur  juga  mengenai  Prekursor  Narkotika  karena  Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai  Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor  Narkotika.Selain  itu,  diatur  pula  mengenai  sanksi  pidana  bagi  penyalahgunaan  Prekursor  Narkotika  untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika,  diatur  mengenai  pemberatan  sanksi  pidana,  baik  dalam  bentuk  pidana  minimum  khusus,  pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.(Tarigan 2020)
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN  tersebut  didasarkan  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika  Kabupaten/Kota.  BNN  tersebut  merupakan  lembaga  non  struktural  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden,  yang  hanya  mempunyai  tugas  dan  fungsi melakukan  koordinasi.  Dalam  Undang-Undang  ini,  BNN  tersebut  ditingkatkan  menjadi  lembaga  pemerintah nonkementerian  (LPNK)  dan  diperkuat  kewenangannya  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.  BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.
Untuk  lebih  memperkuat  kelembagaan,  diatur  pula  mengenai  seluruh  harta  kekayaan  atau  harta  benda  yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.(Yuda, Thalib, and Ahmad 2020)
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus  operandinya  semakin  canggih,  dalam  Undang-Undang  ini  juga  diatur  mengenai  perluasan  teknik  penyidikan penyadapan  ( wiretapping ),  teknik  pembelian  terselubung  (under  cover  buy),  dan  teknik  penyerahan  yang  diawasi ( controlled  delevery ),  serta  teknik  penyidikan  lainnya  guna  melacak  dan  mengungkap  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dalam  rangka  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang- Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.(Devi and Wirasila 2020)

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pengertian  tentang  politik  hukum  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  secara  umum  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  politik  hukum  pidana  merupakan  upaya  menentukan  ke  arah  mana  pemberlakukan  hukum  pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum  pidana yang paling baik untuk diterapkan.  Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum  pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal.  Dengan  perkataan  lain,  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  maka politik  hukum  pidana  identik  dengan  pengertian kebijakan  hukum  perdana.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan hukum  pidana  pada  hakekatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy)

## REFERENCES
Arief, Barda Nawawi. 2011. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).” Asyharudddin,  Muhammad,  Baharuddin  Badaru,  and Muhammad  Kamal  Hidjaz.  2020.  “Analisis  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Pleno Jure 9, no. 1: 58–71.
Cahyaningtyas, Irma. 2019. “Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 1-5 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438 https://djournals.com/arbitrase
Hukum Progresif 7, no. 2: 153.
Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 11: 1–10.
Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3: 337–51.
Gusri,  Putra  Dodi.  2015.  “PENGATURAN  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG  DI  INDONESIA (Tinjauan  Normatif  UU  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang).” UNIVERSITAS ANDALAS.
Kinasih, Mahaneni Rosaning. 2021. “Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika.” Jurist-Diction 4, no. 4: 1533–46. Setiaawan, Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. 2020. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3: 361–65.
Siregar,  Gomgom  T  P,  and  Muhammad  Ridwan  Lubis.  2019.  “Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab Anak  Melakukan  Tindak  Pidana Narkotika.” Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 4, no. 2: 580–90.
Sulianto, Harun. 2018. “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat.” Jurnal Rechtens 7, no. 1: 1–18.
Tarigan, Andrika Imanuel. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Ilmiah Mandala Education 6, no. 2.
Yuda, Indra Waspada, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. 2020. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika.” Journal of Lex Generalis (JLG) 1, no. 2: 225–38.