Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620

## HUBUNGAN  SEKTOR  INFORMAL  DAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI INDONESIA
Edvin Nur Febrianto 1 1 Magister Ekonomi Kependudukan & Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia e-mail: edvinnurfebrianto@gmail.com

## Abstrak
Determinan pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Salah satu hal yang masih diperdebatkan antara lain hubungan antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengkaji  hubungan  antara  proporsi  sektor  informal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas dan publikasi PDRB per provinsi yang diterbitkan BPS tahun 2005-2018.  Proporsi  penduduk  berusia  15  tahun  ke  atas  yang  bekerja  di  sektor  informal  di  setiap  provinsi digunakan  sebagai  proksi  proporsi  sektor  informal.  Sedangkan  tingkat  pertumbuhan  PDRB  tiap  provinsi digunakan  sebagai  proksi  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  diagram  pencar  dan  koefisien  regresi,  dapat disimpulkan bahwa hubungan antara proporsi sektor informal dan pertumbuhan ekonomi berbentuk huruf U di wilayah Indonesia bagian barat dan berbentuk huruf U terbalik pada Indonesia bagian timur.
Kata Kunci: sektor informal, pertumbuhan ekonomi, huruf U terbalik, Sakernas, PDRB.

## PENDAHULUAN
Definisi  sektor  informal  menurut  De  Soto  (1989)  dan  Portes  et  al.  (1989)  adalah  suatu  unit ekonomi  yang  tidak  terkena  aturan  hukum  dan  pengenaan  pajak  dari  pemerintah.  Definisi  tersebut sejalan  dengan  definisi  sektor  informal  menurut  resolusi  International  Conference  of  Labour Statisticians (ICLS) ke-17, yaitu unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan utama  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan pendapatan  yang  biasanya  beroperasi dengan  organisasi tingkat rendah atau dalam skala kecil, dengan sedikit atau tanpa pembedaan yang jelas antara tenaga kerja dan modal usaha sebagai faktor produksi. Status tenaga kerja sebagian besar berupa pekerja tidak tetap  atau  pekerja  keluarga  dan  hubungan  majikan-pekerja  lebih  kepada  hubungan  pribadi  dan hubungan sosial daripada hubungan ketenagakerjaan dengan perjanjian dan/atau jaminan resmi (ILO, 2004). Sedangkan ciri-ciri pekerja informal adalah hubungan kerja yang ada tidak tunduk pada undang- undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja. Pitoyo (2007) menyebutkan bahwa sektor informal masih identik dengan aktivitas ekonomi  yang  mempunyai  skala  kecil  dan  tidak  efisein  (kurang  produktif).  Bagi  penduduk  dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah sektor informal merupakan salah satu sumber pendapatan disaat pekerjaan di sektor formal tidak bisa mereka raih.
Porta dan Shleifer (2008) menjabarkan tiga sudut pandang terhadap sektor informal. Pertama, sektor informal merupakan respon dari ketidakmerataan hak atas kepemilikan properti serta akibat dari ketidakadilan  peraturan  dan  hukum.  Kedua,  sektor  informal  adalah  salah  satu  bentuk  upaya  untuk menghindari  pajak.  Pada  perpektif  ini,  sektor  informal  dianggap  mempunyai  efek  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  karena  peningkatan  sektor  informal  dapat  menurunkan penerimaan pajak negara sehingga pengeluaran pemerintah akan menurun. Ketiga, sektor formal dan informal independen satu sama lain dimana masing-masing mempunyai produsen dan konsumen yang bekerja dengan mekanisme yang berbeda sehingga perubahan pada sektor formal (misalnya dalam hal pajak) tidak berpengaruh terhadap sektor informal. Pada perspektif tersebut, sektor informal merupakan arena  untuk  penduduk  miskin  sehingga  akan  berkurang  atau  bahkan  menghilang  seiring  dengan perbaikan perekonomian.
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620

## Tabel 1. Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian (%)
Provinsi Tahun 2015 2016 2017 2018 Sumatera Barat 50,48 48,31 50,48 51,26 Dki Jakarta 26,95 31,12 28,41 30,12 Jawa Timur 47,9 45,84 47,34 47,68 Bali 41,41 44,02 39,26 38,62 Kalimantan Selatan 44,8 48,4 47,66 46,17 Sulawesi Selatan 42,1 46,69 42,79 44,77 Maluku 45,48 44,15 44,18 48,17 Papua 34,57 39,18 33,8 34,19 INDONESIA 43,37 43,09 43,75 44,13
Sumber: BPS, 2019 (diolah)
Walaupun merupakan karakteristik dari negara berkembang, sektor informal terdapat di setiap negara di seluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian selama tahun 2015 sampai dengan 2017 berkisar di  angka 43 persen  dan  pada  tahun  2018  mengalami  sedikit  kenaikan  ke  angka  44  persen  (Tabel  1). Berdasarkan  provinsi,  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  dengan  proporsi  lapangan  kerja informal terendah. Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, proporsi tenaga kerja yang  bekerja  pada  sektor  informal  non  pertanian  di  Indonesia  pada  tahun  2017  lebih  tinggi daripada Thailand, Vietnam, Brunei Daruslam, dan Myanmar (Worldbank, 2019).
Terdapat dua aliran dalam menjelaskan hubungan antara proporsi sektor informal dan pertumbuhan  ekonomi.  Aliran  pertama  menyebutkan  bahwa  sektor  informal  yang  besar cenderung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sedangkan aliran kedua menyebutkan bahwa sektor informal yang besar cenderung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi.  Sarte  (2000)  menyebutkan  bahwa  besarnya  proporsi  sektor  informal berhubungan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  dalam  dua  cara.  Pertama,  regulasi yang  terlalu  berlebihan/ketat  dapat  meningkatkan  sektor  informal  yang  pada  akhirnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kedua, sektor informal yang besar dapat mengurangi  pendapatan  pemerintah  dari  pajak  sehingga  membatasi  kemampuan  pemerintah dalam  membiayai  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  infrastruktur  yang  berujung  kepada rendahnya  pertumbuhan  ekonomi.  Loayza  (1997)  mengungkapkan  bahwa  di  negara-negara Amerika  Latin,  perkembangan  sektor  informal  dapat  mengguncang  pertumbuhan  ekonomi melalui  inefisiensi  pemanfaatan  layanan  publik.  Hal  tersebut  juga  searah  dengan  hasil penelitian Johnson et al. (1997) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor informal.
Selain studi makro, beberapa studi mikro menunjukkan bahwa sektor informal  dapat menghambat  pertumbuhan  ekonomi.  De  Soto  (1989)  menyebutkan  bahwa  biasanya  sektor perekonomian informal mampunyai skala kecil yang menyebabkannya beroperasi pada skala yang tidak efisien yang akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian tersebut,  Raj  dan  Seethamma  (2007)  menyimpulkan  bahwa  sektor  usaha  informal  yang beroperasi  di  Kerala,  India  hanya  dapat  memproduksi  48  persen  dari  kapasitas  produksi potensial  mereka.  Benjamin  dan  Mbaye  (2010)  serta  Byiers  (2009)  juga  menghasilkan kesimpulan yang serupa pada saat meneliti usaha informal di negara-negara di Afrika.
Akan tetapi, beberapa peneliti berpendapat bahwa proporsi sektor informal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Usaha sektor informal mempekerjakan penduduk yang
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620
berketerampilan  atau  berpendidikan  rendah,  dengan  menggunakan  kapital  yang  lebih  kecil daripada usaha formal, dapat meningkatkan perekonomian di negara-negara yang mempunyai proporsi sektor informal yang cukup besar (D’Erasmo  dan Boedo, 2011). Penelitian Duarte (2014) di Spanyol menyimpulkan bahwa sektor informal merupakan komplemen dari sektor formal,  alih-alih  sebagai  kompetitor.  Sehingga  upaya  menurunkan  ukuran  sektor  informal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Eliat dan Zinnes (2002) menyimpulkan bahwa  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  sektor  informal  diduga  tidak  linear. Elgin dan Birinci (2015) menyimpulkan bahwa pada saat proporsi sektor informal kecil atau besar maka pertumbuhan ekonomi akan rendah. Sedangkan pada saat proporsi sektor informal menengah,  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  tinggi.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa hubungan antara sektor informal dan pertumbuhan ekonomi berbentuk huruf U terbalik . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  hubungan  antara  sektor  informal  dengan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat memberikan input dalam strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Hasil dan kesimpulan pada penelitian sebelumnya belum tentu berlaku juga di Indonesia mengingat struktur perekonomian Indonesia yang berbeda dari negara  lain.  Hubungan  antara  sektor  informal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  penting  untuk diteliti karena kebijakan yang yang salah dapat berakibat buruk pada perekonomian.

## METODE
Hasil  penelitian  empiris  mengenai  hubungan  antara  sektor  informal  dengan pertumbuhan  ekonomi  sangat  bergantung  metode  yang  digunakan  untuk  mengestimasi proporsi sektor informal. Metode satu dan yang lain dapat menghasilkan kesimpulan ke arah yang berbeda dan cukup sulit diperbandingkan antar satu metode dengan metode yang lainnya (Duarte,  2014).  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  BPS.  Proporsi sektor informal didekati dengan proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor informal  yang  bersumber  dari  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  (Sakernas)  bulan Agustus/November  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2018.  Yang  dimaksud  pekerja  sektor informal dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pekerjaan utama dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tak  dibayar.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  didekati  dengan  laju  pertumbuhan PDRB  per  provinsi  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2018.  Untuk  melihat  hubungan  antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  sektor  informal,  penulis  menggunakan  diagram  pencar. Sedangkan  untuk  melihat  apakah  hubungan  tersebut  berbentuk  huruf U  terbalik atau  tidak, penulis menggunakan koefisien pada model persamaan regresi. Model regresi yang dibentuk dalam penelitian ini yaitu :
𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 + 𝜷 𝟐 (𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍) 𝟐 + 𝜺

## dengan
Growth : laju pertumbuhan PDRB provinsi Informal
: proporsi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor informal di setiap provinsi ε : error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa laju pertumbuhan PDB Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun  2001 dan mengalami  puncaknya pada tahun 2007. Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat nampaknya berdampak pada perekonomian Indonesia sehingga mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan PDB pada tahun 2008-2009 dan kembali  pulih
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620
pada  tahun  2010.  Semenjak  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015  laju  pertumbuhan  PDB Indonesia  mempunyai  tren  yang  menurun.  Pada  tahun  2016  sampai  2018  laju  pertumbuhan PDB Indonesia kembali meningkat walaupun tidak terlalu signifikan.
Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2001-2018 (atas dasar harga konstan)

## Sumber: BPS, 2019 (diolah)
Secara rata-rata, laju pertumbuhan PDRB selama tahun 2005-2018 di Indonesia bagian barat  (provinsi  di  Pulau  Jawa,  Sumatera,  dan  Bali)  lebih  rendah  daripada  Indonesia  bagian timur  (provinsi  di  Pulau  Kallimantan,  Nusa  Tenggara,  Maluku,  Sulawesi,  dan  Papua).  Hal tersebut disebabkan karena PDRB Indonesia bagian barat relatif lebih tinggi daripada Indonesia bagian  timur,  sehingga  laju  pertumbuhan  PDRB-nya  akan  cenderung  lebih  rendah.  Laju pertumbuhan  PDRB  selama  tahun  2005-2018  di  sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  tidak sampai bernilai negatif kecuali di provinsi Aceh, Riau, NTB, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB di Aceh, Papua, dan Papua Barat tergolong sangat fluktuatif  dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  daerah tersebut  tergolong  daerah  rawan  konflik  sehingga  dapat  menghambat  investasi  yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Secara  umum,  sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  mengalami  penurunan  proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal selama tahun 2005-2018. Terdapat 5 provinsi yang selama periode tersebut mempunyai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas  yang bekerja di  sektor informal yang cenderung stagnan, yaitu Provinsi  Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, Bangka Belitung, dan Papua Barat. Khusus untuk DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, stagnansi kemungkinan terjadi karena proporsi sektor informal yang memang sudah  cukup  rendah  dibandingkan  provinsi  yang  lain  (sekitar  30  persen),  sehingga penurunannya  tidak  sepesat  provinsi  lain.  Walaupun  terdapat  indikasi  penurunan  proporsi sektor  informal,  sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  masih  mempunyai  proporsi  sektor informal di atas 60 persen pada tahun 2018.
Secara  rata-rata,  proporsi  penduduk  berusia  15  tahun  ke  atas  yang  bekerja  di  sektor informal selama tahun 2005-2018 di Indonesia bagian barat (provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali) lebih rendah daripada Indonesia bagian timur (provinsi di Pulau Kallimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua). Walaupun perbedaannya relatif tidak terlalu besar (59,21  persen  berbanding  68,87  persen),  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  terdapat ketimpangan perekonomian antara Indonesia bagian barat dan timur.
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620
Gambar 2. Hubungan Sektor Informal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Berdasarkan  Gambar  2  diketahui  bahwa  belum  terlihat  secara  jelas  hubungan  antara proporsi  sektor  informal  dengan  laju  pertumbuhan  PDRB  di  Indonesia.  Baik  provinsi  yang memiliki proporsi sektor informal besar maupun kecil, laju pertumbuhan PDRB berada pada kisaran  5,66  persen.  Selanjutnya  penulis  membagi  Indonesia  menjadi  dua  wilayah,  yaitu wilayah  barat  yang  terdiri  dari  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Sumatera,  Jawa,  dan  Bali,  serta wilayah  timur  yang  terdiri  dari  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Kalimantan,  Nusa  Tenggara, Sulawesi,  Maluku,  dan  Papua.  Pembagian  ini  didasarkan  atas  besar  kecilnya  PDRB  di  tiap provinsi,  dimana  Indonesia  di  wilayah  barat  cenderung  memiliki  PDRB  yang  lebih  tinggi daripada wilayah timur.
Gambar 3a. Hubungan Sektor Informal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Bagian Barat (Sumatera, Jawa, dan Bali)
-2 0 -1 0 0 10 20 30 .2 .4 .6 .8 1 informal growth Fitted values
-1 0 -5 0 5 10 .3 .4 .5 .6 .7 .8 informal growth
Fitted values
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620
Gambar 3b. Hubungan Sektor Informal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Bagian Timur (Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)
Hubungan antara antara proporsi sektor informal dengan laju pertumbuhan PDRB di Indonesia  wilayah  barat  cenderung  berbentuk huruf  U (Gambar  3a).  Hal  ini  menunjukkan bahwa pada saat proporsi sektor informal kecil atau besar maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Sedangkan pada saat proporsi sektor informal menengah, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung rendah.
Sedangkan hubungan antara antara proporsi sektor informal dengan laju pertumbuhan PDRB di Indonesia wilayah timur cenderung berbentuk huruf U terbalik (Gambar 3b). Hal ini sesuai  dengan  kesimpulan  Elgin  dan  Birinci  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa  pada  saat proporsi sektor informal kecil atau besar maka pertumbuhan ekonomi akan rendah. Sedangkan pada  saat  proporsi  sektor  informal  menengah,  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  cenderung tinggi.  Menurut Elgin dan Birinci  (2015), proporsi  sektor informal yang  besar berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah maju. Sedangkan di daerah yang masih berkembang, proporsi sektor informal yang besar berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Tabel 2. Koefisien Regresi antara Proporsi Sektor Informal dengan Pertumbuhan Ekonomi
Growth (Y) Indonesia Bagian Barat Bagian Timur Coef. P>|t| Coef. P>|t| Coef. P>|t| Informal ( 𝛽 1 ) 6.931 0.434 -14.128 0.002 102.108 0.000 informal_sqr ( 𝛽 2 ) -5.180 0.527 11.432 0.011 -76.873 0.000 cons. 3.424 0.133 9.390 0.000 -26.924 0.000
Bentuk  kurva  dari  hubungan  antara  proporsi  sektor  informal  dengan  pertumbuhan ekonomi juga dapat diketahui dari nilai koefisien ( 𝛽 1 ) dan ( 𝛽 2 ) . Berdasarkan koefisien hasil regresi pada Tabel 2 diketahui bahwa hubungan antara antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Indonesia  bagian  barat  berbentuk huruf  U .  Hal  tersebut diketahui  berdasarkan  nilai  koefisien ( 𝛽 1 ) yang  bertanda  negatif  dan  koefisien ( 𝛽 2 ) yang
-2 0 -1 0 0 10 20 30 .4 .5 .6 .7 .8 .9 informal growth
Fitted values
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620
bertanda  positif.  Sedangkan  hubungan  antara  antara  proporsi  sektor  informal  dengan pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Indonesia  bagian  timur  berbentuk huruf  U  terbalik .  Hal tersebut  diketahui  berdasarkan  nilai  koefisien ( 𝛽 1 ) yang  bertanda  positif  dan  koefisien ( 𝛽 2 ) yang bertanda negatif.
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  masih  bersifat  awal  dengan menggunakan  pendekatan  yang  sederhana.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat menggali lebih dalam hubungan antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi di  Indonesia  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yang  lain,  diantaranya Currency demand approach atau energy consumption approach sebagai pendekatan untuk mengestimasi proporsi sektor informal.

## PENUTUP
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  proporsi  sektor  informal dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Berdasarkan  analisa  diagram  pencar  dan  koefisien regresi  disimpulkan  bahwa  hubungan  antara  sektor  informal  dan  pertumbuhan  ekonomi berbentuk huruf  U di  wilayah  Indonesia  bagian  barat  dan  berbentuk huruf  U  terbalik di wilayah Indonesia bagian timur.
Perbedaan  pola  hubungan  antara  proporsi  sektor  informal  dengan  pertumbuhan ekonomi  di  tiap  wilayah  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  kebijakan  untuk  mencapai pertumbuhan  ekonomi  optimal  tidak  bisa  disamaratakan  di  semua  wilayah  di  Indonesia. Keberadaan  sektor  informal,  yang  identik  dengan  produktifitas  rendah  dan  kurang  efisien, sering  dianggap  menghambat  pertumbuhan  ekonomi.  Kebijakan  untuk  menurunkan  sektor informal mungkin akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian barat. Akan tetapi, kebijakan yang serupa bisa jadi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  bagian  timur.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  karena  masih  cukup besarnya proporsi sektor informal, belum siapnya sarana-prasarana, serta faktor institusional yang belum memadai di Indonesia bagian timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2006). Keadaan Angkatan Kerja November 2005. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2007). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2006. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2008). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2007. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2009). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2008. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2010). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2009. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2011). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2010. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2012). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2011. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2013). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2012. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2014). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2013. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2015). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2014. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2016). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2015. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2017). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2016. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2018). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2017. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2019). Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2018. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2019). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Propinsi, 2000-2013. diakses pada 15 Oktober 2019, dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2009/06/29/1596/laju-pertumbuhan-produk- domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2000-menurut-provinsi-2000-2013-
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.16620
persen-.html
Badan Pusat Statistik. (2019). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Propinsi, 2010-2018. diakses pada 15 Oktober 2019, dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/961/-seri-2010-laju-pertumbuhan- produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010- 2018-persen-.html
Benjamin,  Nancy  C.,  and  A.  Mbaye  Ahmadou.  (2010).  Informallity,  Productivity,  and Enforcement in West Africa: A Firm Level Analysis. Working Paper 100 , IPC. Byiers, Bruce (2009). Informality In Mozambique: Characteristics, Performance, and Policy Isuue. Mimeo, USAID.
Derasmo, Pablo N., and Herman J. Moscoso Boedo. (2012). Financial Structure, Informality and Development. Journal of Monetary Economics (59): 286-302.
De Soto, Hernando (1989). The Other Path: The Invisible Revolution in the Third world. New York, Harper Row.
Duarte, Pablo. (2014). The Relationship Between GDP and the Size of the Informal Economy: Empirical Evidence for Spain. Working Paper 127, Leipzig. Elgin, Ceyhun, and Serdar Birinci. (2016). Growth and Informality: A Comperehensive Panel Data Analysis. Journal of Applied Economics (19): 271-292.
Eliat, Yair, and Clifford Zinnes. (2000). The Evolution of the Shadow Economy in Transition Countries: Friend or Foe? A Policy Perspective. World Development (30): 1233-1254. ILO. (2004). Statistical Definition of Informal Employment: Guidelines Endorsed by the 17th International Conference of Labour Statisticians. Geneva: Switzerland.
Johnson,  Simon,  Daniel  Kaufman,  and  Andrei  Shleifer  (1997).  The  Unoficial  Economy  in Transition, Brookings Papers in Economic Activity (2): 159-221.
Loayza, Norman V. (1997). The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (45): 129-162.
Pitoyo, Agus Joko. (2007). Dinamika Sektor Infornal di Indonesia: Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro . Populasi , 18 (2) : 129-146. Portes, A., M. Castells, and L. Benton. (1989). World Underneath: The Origin, Dynamics, and Effects of the Informal Economy. Baltimore, Johns Hopkins.
Sarte,  Pierre-Daniel  G.  (2000).  Informality  and  Rent-Seeking  Bereaucracies  in  a  Model  of Long Run Growth. Journal of Monetary Economics (46): 173-197.
World Bank. (2019). Informal Employment (% of total non-agricultural employment). diakses pada 15 Oktober 2019, dari
https://data.worldbank.org/indicator/SL.ISV.IFRM.ZS