Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870

## Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi
Renya Rosari 1* , Pandu Adi Cakranegara 2 , Ratih Pratiwi 3 , Irsyad Kamal 4 Chitra Indah Sari 5
Universitas Kristen Artha 1 , Universitas President, Cikarang 2 , Universitas Wahid Hasyim, Semarang 3 , Universitas Padjadjaran, Bandung 4 , IAIN Batusangkar Sumatera Barat 5 123ny4@gmail.com , pandu.cakranegara@president.ac.id , rara@unwahas.ac.id , irsyad.kamal1191@gmail.com, Chitraindahsari@iainbatusangkar.ac.id
*Penulis Korespondensi Diajukan : 29 April 2022 Disetujui : 14 Mei 2022 Dipublikasi
: 4 Juli 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  human  resource  management  strategies  in  digitally managing BUMDes finances. The demand for the use of digitization must indeed be implemented to  make  it  easier  in  the  world  of  work.  Digitalized  financial  reports  can  make  it  easier  for BUMDes  business  owners  to  obtain  information  and  data  that  is  systematically  arranged.  This research method uses a qualitative method with a literature review approach. The data sources are taken from references to the Village Government Law, relevant research journals and books on  village  financial  management.  Data  analysis  using  document  analysis.  The  findings  of  this study  are;  BUMdes  managers  must  be  able  to  manage  archives  based  on  internationalization; BUMDes  managers  must  be  integrated  in  preparing  financial  SOPs;  The  BUMDes  manager compiles  correct  digitizing  accounting  reports  and  administrative  records  so  that  they  can provide management accountability in the use of capital participation funds that have been rolled out by the government.
Keyword: Human  Resource  Management  Strategy;  Financial  Management;  BUMDES  and  the Digitalization Era

## ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes secara digital. Tuntutan penggunaan digitalisasi memang harus  diterapkan  untuk  mempermudah  dalam  dunia  kerja.  Laporan  keuangan  secara  digitalisasi dapat  memberikan  kemudahan  para  pemilik  usaha  BUMDes  dalam  memperoleh  informasi  serta data  yang  tersusun  secara  sistematis.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  kajian  pustaka.  Sumber  data  yang  diambil  dari  referensi  Undang-Undang Pemerintahan desa, jurnal penelitian yang relevan dan buku tentang pengelolaan keuangan desa. Analisis  data  menggunakan  analisis  dokumen.  Hasil  temuan  penelitian  ini  adalah;  pengelola BUMdes harus mampu mengelola arsip dengan berbasis internesisasi; pengelola BUMDes harus berintegrasi dalam menyusun SOP keuangan; Pengelola BUMDes menyusun laporan pembukuan dan  pencatatan  administrasi  secara  digitalisasi  yang  benar  sehingga  bisa  memberikan pertanggungjawaban  pengurus  dalam  penggunaan  dana  penyertaan  modal  yang  telah  digulirkan pemerintah.
Keywords : Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Keuangan; BUMDES dan Era Digitalisasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  saat  ini  membawa  perubahan  drastis  cepat  dengan memasuki  era  digital  dari  konvensional/analog  menjadi  bentuk  digital.  Digitalisasi  informasi merupakan  proses  transformasi  berbagai  informasi  dari  format  analog  menjadi  format  digital, sehingga  mudah  untuk  diproduksi,  disimpan,  dikelola  dan  didistribusikan  kembali  kepada pengguna  informasi  untuk  berbagai  keperluan  dan  dasar  pengambilan  keputusan.  Penerapan sistem  informasi  pada  perusahaan  merupakan  salah  satu  contoh  transformasi  digitalisasi informasi,  informasi  dikelola  dengan  menggunakan  bantuan  komputer,  baik hardware maupun software .  yang  digunakan  pada  suatu  perusahaan.  Sistem  informasi  memainkan  peranan  yang sangat  penting  dalam  pencapaian  tujuan  perusahaan  secara  efektif  (Miftah  &  Febri  Sukmawati, 2020).
Kehadiran Teknologi Komunikasi Digital dewasa ini sudah membuat inovasi besar di sektor promosi  produk  maupun  layanan  Teknologi  Informasi  (IT)  terbukti  dapat  melakukan  fungsi pemasaran  dengan  efektif  dan  efisien  serta  memiliki  jangkauan  yang  luas  serta  mampu memfasilitasi  berbagai  konten  termasuk  narasi,  ilustrasi,  serta  video  yang  murah  dan  interaktif (Fitriansyah & Nuryakin, 2021). Studi manajemen telah mengakui transformasi digitalisasi yaitu, "proses teknis mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital" sebagai salah satu fenomena yang paling relevan membentuk evolusi dunia bisnis (Bergamaschi et al., 2021).
Hasil  penelitian  Gilster  dkk  (Fitriansyah  &  Nuryakin,  2021)  meliputi  pengetahuan, pemahaman,  keterampilan,  dan  kemampuan  ( skill )  dengan  menggunakan  keuangan  maupun digital,  serta aspek  nonkognitif  berupa  motivasi,  kepercayaan,  dan  aktivitas.  Sependapat dengan hasil  penelitian  Rita  &  Utomo  dalam  (Adella  &  Rio,  2021)  kinerja  keuangan  adalah  suatu kegiatan  operasional  dan  investasi  perusahaan  dengan  meningkatkan  peran  perantara  keuangan, seperti angel investor, investor ventura dan kreditor  yang dapat berkontribusi dalam  mendorong pertumbuhan usaha kecil dan inovasi pasar produk.
Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi nilai  perusahaan  adalah  digitalisasi.  Teknologi Digital  merupakan  peralihan  dari  operasional  yang  tidak  lagi  banyak  menggunakan  tenaga manusia.  Tetapi  lebih  cenderung  pada  sistem  pengoprasian  yang  serba  otomatis  dan  canggih dengan  komputer,  Pesatnya  perkembangan  teknologi  digital  yang  ditandai  dengan  kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta  mengirimkan  maupun  menerima  segala  bentuk  pesan  komunikasi,  di  mana  saja  dan  kapan saja,  seolah-  olah  tanpa  mengenal  batasan  ruang  dan  waktu,  dengan  sendirinya  telah  memacu terjadinya  perkembangan  disektor  media  masa,  yang  merupakan  bagian  dari  komponen komunikasi (Purnama, 2022).
Manajemen  sumber  daya  manusia  berperan  dalam  mengembangkan  teknik  agar  manusia dapat  dengan  efektif  mengolaborasikan  berbagai  aktivitas  organisasi  dalam  rangka  mencapai tujuannya. Peran utama  manajemen sumber  daya  manusia berkisar pada upaya  mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat dipilih SDM yang berkualitas bagi organisasi (Wildanu, 2019).
Kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal  itu  perangkat  desa  dapat  mendorong  mekanisme perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  dan  pertanggung  jawaban  yang  lebih  terukur  dalam proses  mengelola  dana  desa  dari  proses  awal  sampai  akhir  setelah  dikucurkan  oleh  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Menurut  Riawan  (Harahap  et  al.,  2020)  bahwa  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan.  Pelaksanaan pembangunan  meliputi  segala  aspek  kehidupan  baru  akan  berhasil  apabila  merupakan  kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat.
Ketidakefektifan  pengelolaan  BUMDes  juga  terjadi  di  daerah  lain.  Penelitian  terdahulu dilakukan  oleh  Manikam,  2020  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  Badan  Usaha  Milik Desa  di  Gunungkidul  belum  berjalan  dengan  baik.  Kenyataan  tersebut  dapat  dilihat  dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum  berjalan  secara  keseluruhan  serta  belum  dapat  mengakomodir  kepentingan,  potensi,  serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut (Iryani et al., 2020).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
Laporan keuangan akuntansi secara digitalisasi dapat memberikan kemudahan para pemilik usaha UMKM dalam memperoleh informasi serta data  yang tersusun secara sistematis. Terdapat beberapa  keuntungan  para  pemilik  usaha  UMKM  jika  dapat  menyajikan  serta  menyediakan laporan  keuangan.  Salah  satu  keutamaannya  adalah  para  pengusaha  dapat  memperhitungkan keuntungan  yang  diperoleh,  mengetahui  berapa  tambahan  modal  yang  dicapai,  dan  juga  dapat mengetahui  bagaimana  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki.  Dalam  menyajikan laporan  keuangan  tersebut  dapat  membantu  para  pemilik  UMKM  untuk  dapat  melakukan pengambilan  keputusan  dalam  mengembangkan  usahanya  dengan  dasar  pada  kondisi  konkret (Ajengtiyas & Mashuri, 2020).
Digitalisasi marketing dengan  teknologi  digital  dalam  pengembangan  entitas  bisnis  skala makro  yang  berada  di  pedesaan  yang  dibentuk  dengan  nama  Badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Desa  (BUMDes)  dengan  membentuk  tiga  dasar  diantaranya;    (a)  kelembagaan  dan bisnis,  BUMDes  mempunyai  legalitas  badan  hukum  didiring  dalam  mendirikan  unit  usaha berbasis  potensi  desa,  melalui  pencocokan  usaha  dengan  potensi  desa  agar  mampu  menjadi penggerak perekonomian di Desa; (b) mempunyai akses keuangan, optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat  desa  melalui  ketersediaan  akses  keuangan  di  BUMDes;  (c)  digitalisasi  selain berfungsi sebagai Offtaker terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat  desa  untuk  mengakses  pasar  melalui platform  market  place yang  dikembangkan melalui ekosistem BUMDes online (Sanjaya et al., 2020).
Dalam  ilmu  ekonomi  dan  bisnis  terdapat  istilah  siklus  Hidup.  Konsep  tersebut  membagi kondisi  produk  atau  entitas  usaha  ke  dalam  beberapa  siklus.  Teori  ini  juga  berlaku  untuk BUMDes  Berdikari,  dimana  BUMDes  melalui  beberapa  tahapan  sebelum  mencapai  tahap kedewasaan.  Persoalan  yang  muncul,  banyak  BUMDes  mengalami  kesulitan  bahkan  untuk bertahan  pada  setiap  tahapannya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pengembangan  kompetensi pengelola  BUMDes  sebagai  key  instrument  di  BUMDes  itu  sendiri,  baik  oleh  internal  sendiri maupun berkolaborasi dengan mitra untuk mempersiapkan toward upgrade (Sanjaya et al., 2020) Tantangan BUMDes masih rendahnya kinerja dalam pembangunan ekonomi dan terlihat dari banyaknya kekurangan dalam proses pelaksanaannya serta basis unit usaha yang belum optimal. Selain itu, permasalahan produktivitas masyarakat yang rendah dengan minimnya produk olahan dan  usaha  yang  dilakukan  menjadikan  peran  BUMDes  tidak  fokus  pada  masyarakat.  Tantangan lainnya  yaitu  ancaman  organisasi  yang  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam  melakukan  kegiatan usaha (Ridwansyah et al., 2021).
BUMDes  dengan  fasilitas  digital  di  era  teknologi  dewasa  ini  Jika  dilihat  dari  kaca  mata stakeholder,  BUMDes  terdiri  dari  empat  aspek,  yaitu  aspek  ekonomi,  ekologi,  sosial,  dan kelembagaan  (Pujiana,  dkk.,  2019).  Implementasi  program  BUMDes  sangat  berkaitan  dengan program  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi rakyat  dan  pemerataan  kesejahteraan  dengan  pengembangan  usaha  kecil  masyarakat  dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (Pujiana, dkk., 2019).
Permasalahan baru yang muncul ketika berbicara tentang teknologi adalah kemampuan dari pengelola  BUMDes  yang  belum  memilki  kompetensi  untuk  mengurus  program  BUMDes  yang modern.  Pemberdayaan  pengelolaan  BUMDes  dalam  pemanfaatan  teknologi  digital  marketing tentunya  harus  dijalankan  oleh  orang  yang  profesional  dalam  bidang  IT,  sehingga  pemerintah juga  harus  meningkatkan  kemampuan  aparat  desa  dalam  manajemen  pengelolaan  BUMDes. Berdasarkan  dari  latar  belakang  di  atas  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan menganalisis  strategi  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan  keuangan BUMDes dan implikasi pengelolaan dana secara digital pada peningkatan SDM BUMDes

## STUDI LITERATUR Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut  Nisjarn  (Rafael  et  al.,  2018)  menyebutkan  bahwa  pemberdayaan  SDM  dapat dilakukan  melalui  pendelegasian  wewenang  (pemberian  wewenang,  sehingga  di  harapkan  SDM lebih  fleksibel,  efektif,  inovatif,  kreatif,  etos  kerja  tinggi  yang  pada  akhirnya  produktivitas organisasi  menjadi  meningkat.  Menurut  Wheelen  dan  Hunger  (Pramudia  et  al.,  2016)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
“Manajemen  sumber  daya  manusia  strategik  merupakan  serangkaian  keputusan  dan  tindakan manajerial  yang  menentukan  kinerja  perusahaan  dalam  jangka  panjang.  Manajemen  strategis meliputi  pengamatan  lingkungan,  perumusan  strategi  (perencanaan  strategis  atau  perencanaan jangka  panjang),  implementasi  strategi,  dan  evaluasi  serta  pengendalian)  MSDM.    Priyo menjelaskan bahwa: “strategik manajemen sumber daya  manusia merupakan komponen penting dari  strategi  korporasi  yang  membahas  proses  keterkaitan  teknikal  manajemen  sumber  daya manusia dengan strategi bisnis”. Strategik  manajemen sumber daya  manusia  menciptakan suatu proses  penuangan  dari  konsep  strategi  bisnis  ke  kemampuan  organisasi  untuk  menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan bisnis (Rifai et al., 2020).

## Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Keuangan  desa  sangat  terkait  dengan  pemerintahan,  kemasyarakatan  dan  pembangunan, untuk  itu  ada  beberapa  prinsip  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama,  pengelolaan  keuangan  bukan hanya  menjadi  kewenangan  pemerintah  desa,  tetapi  juga  menjadi  hak  milik  masyarakat,  karena itu  perlu  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa),  masyarakat  perlu  mengetahui  secara  transparan  kondisi  keuangan  desa,  dan pemerintah  desa  wajib  bertanggungjawab  mengelola  keuangan.  Kedua,  dalam  sektor pemerintahan,  keuangan  desa  seyogyanya  tidak  semata  dialokasikan  untuk  gaji  pamong,  tetapi bagaimana  alokasi  itu  juga  bisa  mendorong  peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia (SDM) pamong desa. Ketiga, bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari  program  desa  dan  perlu  memperoleh  dukungan  dana  yang  cukup.  Sebagai  contoh  adalah pembinaan muda-mudi dan juga penanganan kenakalan remaja (Sari, 2020).
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan  desa  dibantu  oleh  Pelaksana  Teknis  Keuangan  Desa  (PTPKD)  dalam  hal  ini  adalah Sekretaris Desa sebagai Koordinator, Kepala Seksi, dan Bendahara (Sumiyati & Icih, 2019). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Carter, Burritt, & Pisaniello (et al., 2018) yang membahas pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  dana  desa  terhadap  manajemen  keuangan  desa  dalam meningkatkan  efektivitas  program  pembangunan  desa.  Ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan kebijaksanaan  dana  desa  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  manajemen  keuangan desa  dan  efektivitas  program  pem-  bangunan  desa.  Pengelolaan  dana  desa  di-  harapkan  bisa berjalan  secara  efektif,  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  pembangunan  yang  lebih  merata  di berbagai  desa.  Pemba-  ngunan  yang  lebih  baik  diharapkan  mampu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat Desa dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Sesuai dengan pendapat Hermann,  M.,  Pentek,  T.,  &  Otto  (Lakoro et  al.,  2021),  ada  empat  model  manajemen  keuangan berbasis  digital  berdasarkan  revolusi  industri  4.0.  Pertama,  interkoneksi  (sambungan)  yaitu kemampuan  mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP).

## Konsep BUMDes
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  BUMDes  menurut  Undang-Undang  nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  didirikan  antara  lain  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan Asli  Desa  (PADesa)  (Rafael  et  al.,  2018).  BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial ( sosial institution ) dan komersial ( commercial institution ). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam  penyediaan  pelayanan  sosial.  Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.Prinsip efisiensi dan efektifitas  harus  selalu  ditekankan.  BUMDes  sebagai  badan  hukum,  dibentuk  berdasarkan  tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.  Bentuk  BUMDes  dapat  beragam  di  setiap  desa  di  Indonesia.  Ragam  bentuk  ini  sesuai
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
dengan  karakteristik  lokal,  potensi,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  masingmasing  desa  (Giri  et al.,  2017).  Menurut  Wijaya  (Ely  Triyo,  Haryono,  2020)  BUMDes merupakan  strategi  kebijakan membangun  indonesia  dari  pinggiran  melalui  pengembangan  usaha  ekonomi  desa  yang  bersifat kolektif. BUMDes juga salah satu strategi kebijakan meningkatan mutu hidup manusia indonesia di  desa  dan  bentuk  kemandirian  ekonomi  desa  yang  mampu  menggerakan  unit  unit  usaha  yang strategis  bagi  usaha  ekonomi  kolektif  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  BUMDes  menurut Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  4  tahun  2015  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  asset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah lembaga  usaha  Desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  Desa  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  Desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  Desa  (Ely Triyo, Haryono, 2020).

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kajian  pustaka  dengan  menganalisis  beberapa  kebijakan  peraturan  Desa,  Undang-Undang  Desa dan menganalisis  artikel-artikel  ilmiah  dari  jurnal  nasional  dan  Internasional  sebagai  metode  penelitian agar terlaksananya penelitian yang dimaksud. Tahapan tahapan yang digunakan pada kajian literatur dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut;
Gambar 1. Langkah-langkah kajian literatur (Marzali, 2016)
Dalam  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumentasi  dan literatur.  Studi  literatur  yang  dilakukan  dengan  mencari  berbagai  sumber  tertulis,  baik  berupa buku-buku,  arsip,  majalah,  artikel,  dan  jurnal,  serta  dokumen-dokumen  yang  dapat  membantu peneliti  dalam  menganalisis  strategi  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam pengelolaan keuangan bumdes digitalisasi.
Pengumpulan Artikel (Mencari dan mengunduh artikel) Reduksi Artikel (Mengurangi jumlah artikel berdasarkan variabel-variabel yang ada di judul) Display Artikel (Penyusunan & Menata Artikel-artikel terpilih) Penarikan Kesimpulan Pengorganisasian & Pembahasan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870

## HASIL
Strategi  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Pengelolaan  Keuangan BUMDes Digitalisasi
Pelaksanaan  kegiatan  pemahaman  tentang  digitalisasi  pada  BUMDes  dengan  strategi sosialsiasi  akan  pentingnya  penggunaan  sistem  digital.  Pelaksaanaan  sosialisasi  lebih  banyak berlangsung melalui diskusiakan keinginan daripengelola BUMDes agar dapat  menjadi semakin lebih baik kedepannya dalam hal tata kelola, pemasaran,  maupun kontribusi nyata dalam  proses pembangunandesasetempat. Salah satu hal penting dan memerlukan perhatian yang cukup serius ialah teknologi informasi karena dewasa ini, perkembangan dunia dipengaruhi oleh teknologi dan informasi.  Kemajuan  teknologidan  informasi  pun  memberikan  perubahan  yang  siginifikan terhdap arah dan laju kehidupan manusia (Zukhri et al., 2007). Sesuai penelitian (Ridwansyah et al.,  2021)  memperkuat  BUMDes  dan  memaksimalkan  pemanfaatan  fasilitas  digital  di  era teknologi dewasa ini. Jika dilihat dari kaca mata stakeholder, BUMDes terdiri dari empat aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan kelembagaan. Implementasi program BUMDes sangat berkaitan  dengan  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  rakyat  dan  pemerataan  kesejahteraan  dengan  pengembangan  usaha  kecil masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
Strategi  dalam  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  di  BUMDes  perlunya  komitmen pemerintah  terhadap  keberlansungan  BUMDes  dibuktikan  dengan  pemberian  dana  dalam  usaha mengembangkan  BUMDes.  Peran  pemerintah  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dan pemberdayaan desa  melalui BUMDes sangat tinggi. Selain suntikan dana dari pemerintah harus memberikan  fasilitas  pendukung  untuk  pengelolaan  BUMDes.Setiap  Desa  harus  diberikan kebebasan  untuk  mengatur  wilayah,  ekonomi  dan  masyarakatnya  sendiri.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Saat  ini  desa  diberikan  kewenangan untuk  mengatur  wilayah  sendiri,  desa  juga  sudah  dapat  mengembangkan  perekonomiannya sendiri.  Ada  banyak  cara  untuk  mengembangkan  ekonomi  desa,  salah  satunya  adalah  melalui pemanfaatan  aset  desa  sebagai  potensi  desa.  Desa  memiliki  aset-aset  asli  desa  yang  dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.
Strategi BUMDes dalam peningkatan SDM dalam pengeloaan keuangan diantaranya; (a) memberikan  sosialisasi  tentang  aplikasi  digital  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  dapat digunakan  oleh  anggota  BUMDes,  dengan  sosialisasi  bersama  kepada  pengelola  Desa, Pemerintah  Daerah  serta  masyarakat  setempat  dapat  meningkatkan  ekonomi  perdesaan  untuk dapat  tertarik  pihak  swasta  berkaloborasi,  (b)  merekrut  dan  memberikan  pelatihan  kepada pengelola  BUMDes  dalam  pengelolaan  keuangan  agar  bisa  bermanfaat  dan  efesiensi  dalam penggunaan  dana,  (c)  menambah  anggaran  untuk  kedepannya.  Untuk  meningkatkan  agar pelaksanaan Digitalisasi BUMDes, pemerintah menambahkan anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program Digitalisasi BUMDes.
Pengembangan  SDM  sangat  penting  searah  dengan  pengembangan  perusahaan.  Konsep pembentukan dan pendirian BUMDes menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang  Desa,  pada  dasamya  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengembangkan SDM Pengelola BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa,  karena  apa  yang  direncanakan  dan  dilakukan  BUMDes, sepenuhnya untuk kesejahteran masyarakat desa (Terbuka, 2020).
Selain  itu  strategi  dalam  upaya  peningkatan  SDM  pentingnya  melibatkan  tenaga pendamping  professional  yang  bertugas  mendampingi  Desa  khususnya  dalam  Pengembangan BUMDesa  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  tahun 2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  nampaknya  tidak  berjalan maksimal.  Berdasarkan  keterangan  para  informan  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Penulis  dalam penelitian ini menunjukkan tidak intensifnya para tenaga pendamping professional dalam bekerja membantu desa, karena mereka tidak berdomisili di desa yang didampinginya.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
Menurut  Noe  (Harini  et  al.,  2015)  sumberdaya  manusia  meupakan  faktor  penting keberhasilan usaha. Maju mundurnya usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas SDMnya. Teknologi atau mesin  yang modern, modal  yang kuat, dan kegiatan pemasaran  yang tepat merupakan hasil kerja SDM yang berkualitas. Hal ini menunjukkan arti penting peningkatan kualitas SDM dalam organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing.

## Implikasi  Pengelolaan  Dana  Secara  Digital  pada  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia BUMDes
Dengan  memanfaatkan  teknologi informasi,  maka  pengelola  BUMDes  dapat  melakukan pemasaran  secara  lebih  efektif  dan  tepat  guna  yang  dapat  meningkatkan  keprofesionalitasan kinerja  BUMDes  yang  berhilir  kepada  peningkatan  kapasitas  potensi  desa  untuk  meningkatkan kemakmuran  masyarakat  setempat,  mengingat  BUMDes  juga  merupakan  pilar  perekonomian desa  (Rafael  et  al.,  2018).  Berdasarkan  dari hasil  penelitian  (Tini  &  Yuliastina,  2021)  pengurus BUMDes  memahami  sistem  administrasi  BUMDes  dan  akuntansi/pembukuan  serta  memiliki kemampuan  untuk  membuat  laporan  keuangan  BUMDes  berupa  administrasi  sederhana  yaitu pembuatan  buku  kas  harian,  neraca,  laporan  rugi  laba  dan  laporan  perubahan  modal.  Sehingga bisa  mendorong  terwujudnya  kemandirian  Desa,  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa,  membuka peluang  kerja  tingkat  Desa,  mengatasi  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  pada  gilirannya bermuara  ke  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  pada  potensi  unit-unit  usaha  yang  sudah berjalan
Digitalisasi  BUMDes  merupakan  langkah  revitalisasi  pemerintah  dalam  memasuki  era normal  baru.  Digitalisasi  BUMDes  merupakan  terobosan  dalam  meningkatkan  program  Alokasi Dana Desa baik dalam lingkup primer maupun sekunder. Digitalisasi BUMDes merupakan target jangka panjang pmerintah untuk melakukan percepatan menuju BUMDes digital sampai saat ini telah  ada  28.000  BUMDes  yang  memasuki  dunia  digital.  Untuk  mempercepat  digitalisasi, Kemdes PDTT telah menyediakan berbagai aplikasi digital yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh BUMDes  secara  gratis.  Pemerintah  juga  memfasilitasi  untuk  melakukan  diskusi,  komunikasi, transformasi  pengetahuan  tentang  Digitalisasi  mulai  dari  teori,  praktek,  hingga  simulasinya (Pratiwi  &  Novianty,  2020).  Implikasi  dalam  pengelolaan  keuangan  secara  digital  memberikan efek  yang  sangat  besar  dalam  pengorganisasian  administrasi  keuangan  dan  pengelolaan  secara baik.  Pengelolaan  keuangan  akan  terukur  dan  secara  otomatis  lebih  memudahkan  kinerja organisasi BUMDes. Pengelolaan keuangan menjadi terpadu.
Beberapa  tujuan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  ditulis  oleh Mardikanto (Fadlillah & Kushandajani, 2019) diantaranya; perbaikan pendapatan ( better income ) hal  utama  dari  tujuan  pemberdayaan  adalah  perbaikan  pendapatan,  perbaikan  lingkungan. Perbaikan  pendapatan  diharapkan  mampu  dapat  memperbaiki  lingkungan  karena  kerusakan ligkungan  seringkali  disebabkan  oleh  atau  pendapatan  yang  terbatas,  perrbaikan  kehidupan masyarakat  yang  lebih  baik,  perbaikan  lembaga  kemasyakaratan  desa  yang  ditetapkan  oleh peraturan desa dan pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang–undangan, perbaikan usaha,  dan  perbaikan  masyarakat  kehidupan  yang  membaik,  diharapkan  dapat  mempernaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

## PEMBAHASAN
Peningkatan kapasitas Manajemen Sumber Daya manusia pada era digitalisasi memang perlu diupdate  setiap  waktu untuk  menambah  pengetahuan  dalam  menunjang  kinerja  pemerintah  desa dalam mempermudah pengelolaan anggaran desa. Penyelenggaraan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Nomor 31 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan  keuangan  Desa  adalah  segala  kegiatan  yang  meliputi  penataan,  pelaksanaan, penyelenggaraan, pengumuman, dan tanggung jawab pembukuan Desa. Pemerintah Desa dituntut untuk  lebih  bebas  dalam  menangani  kewenangan  publik  dan  berbagai  aset  yang  dimiliki  oleh Desa,  termasuk  pengelolaan  dana  Desa  (Aji et  al.,  2020).  Dengan disahkannya  Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 maka setiap desa akan mendapakan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kurang 1,4 Milyar per tahun. Ini
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
bisa  kita  baca  pada  pasal  72  ayat  (1)  mengenai  sumber  pendapatan  desa  dalam  huruf  d. Selanjutnya  dalam  ayat  (4)  pasal  yang  sama  disebutkan  “Alokasi  dana  desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  paling  sedikit  10%  (sepulu  perseratus)  dari  dana  perimbangan yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  setelah dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Dengan  melihat  pendapatan  desa  yang  sangat  besar,  sudah seharusnya pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat (Mega, Daud Liando, 2017).
Menurut Munati (Maya Yusnita & Reko Dwi Salfutra, 2021) kinerja pengelolaan keuangan desa  akan  menentukan  tercapai  atau  tidaknya  tujuan  dana  desa.  Kinerja  pengelolaan  keuangan yang  buruk  yang  ditandai  dengan  pencatatan  dan  pelaporan  yang  tidak  konsisten  dan  sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi  adalah  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  akan  ditentukan  oleh kemampuan  para  aparatur  desa  mengelola  dana  desa  yang  mereka  miliki.  Kinerja  pengelolaan keuangan  desa  adalah  hasil  kerja  atau  prestasi  aparatur  desa  dalam  melaksanakan  seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Indikator kinerja pengelolaan keuangan desa terdiri dari (a) efisiensi, (b) efektifitas, (c) ekonomis, (d) pelaporan yang memadai (Budiati et al., 2020).
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  (Rahmawati,  2019) perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa (Pasal  1  Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015).  Pasal  2  Peraturan  Bupati Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015  menyatakanbahwa  keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan azas: (a) transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan  akses  informasi  seluas-iuasnya  tentang  keuangan  desa;  (b)  akuntabel  yaitu  setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif  sesuai  ketentuan  perundang-undangan;  (c)  partisipatif  yaitu  dalam  pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa; (d) tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ; dan (e) disiplin  anggaran  yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran  yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Definisi inovasi tata kelola pemerintahan menurut Chhotray dan Stoker (Ramadhanny et al., 2018)  adalah  sebuah  proses  perubahan  menuju  tata  kelola  yang  labih  baik  dengan  melibatkan banyak  aktor  didalam  suatu  organisasi  masyarakat.  Inovasi  tata  kelola  pemerintahan  ini mencakup empat elemen utama yaitu: inovasi rule atau aturan main, inovasi kolektivitas; inovasi di dalam membuat keputusan dan elemen inovasi.

## KESIMPULAN
Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  manajemen  pengeloaan  keuangan  perlu  diterapkan secara  berkelanjutan  dengan  memberikan  sosialisasi  tentang  aplikasi  digital  dalam  pengelolaan keuangan  BUMDes,  (a)  peningkatan  profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia  BUMDES  dalam Pengelolaan  Keuangan  (b)  merekrut  dan  memberikan  pelatihan  kepada  pengelola  BUMDes dalam  pengelolaan  keuangan  agar  bisa  bermanfaat  dan  efesiensi  dalam  penggunaan  dana,  (c) menambah  anggaran  untuk  ke  depannya.  Untuk  meningkatkan  agar  pelaksanaan  Digitalisasi BUMDes,  pemerintah  menambahkan  anggaran  untuk  keperluan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana yang  dapat  mendukung  berjalannya  program  Digitalisasi  BUMDes.  Implikasi  pengelolaan keuangan dengan digitalisasi akan memberikan langkah revitalisasi pemerintah dalam memasuki era  normal  baru.  Digitalisasi  BUMDes  merupakan  terobosan  dalam  meningkatkan  program Alokasi Dana Desa.

## REFERENSI
Adella, L., & Rio, M. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan : Studi pada masa pandemi Covid-19. STIE Perbanas Press 2021 , 11 , 73–92. https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
Ajengtiyas,  A.,  &  Mashuri,  S.  (2020).  Peningkatan  Kualitas  Penyusunan  Laporan  Keuangan Manual  Menjadi  Digitalisasi  Akuntansi  Sederhana  Pada  Pelaku  UMKM  Di  Kabupaten Serang. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia , 4 (1), 92–101. Aji, R., Lampung, K., Asnawi, N. F., Suhada, B., & Dacholfany, M. I. (2020). Analysis of Village Financial  Management  Performance  Using  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  of the Republic of Indonesia Number 73 of 2020 in Kecamatan Anak . 267–281.
Bergamaschi,  M.,  Bettinelli,  C.,  Lissana,  E.,  &  Picone,  P.  M.  (2021).  Past,  ongoing,  and  future debate  on  the  interplay  between  internationalization  and  digitalization.  In Journal  of Management and Governance
(Vol. 25, Issue 4). Springer US.
https://doi.org/10.1007/s10997-020-09544-8
Budiati,  Y.,  Sugiyanto,  E.  K.,  &  Niati,  A. (2020).  Pengaruh  Gcg  Terhadap  Kinerja  Pengelolaan Dana  Desa  Dengan  Moderasi  Sistem  Pengendalian Internal. Ekuitas  (Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan) , 3 (4), 425–444. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127 Ely  Triyo,  Haryono,  I.  (2020).  Strategi  Inovasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa ( Studi pada BUMDes Mandiri  ,  Desa  Morobakung  ,  Kecamatan. Jurnal  Litbang  Kebijakan , 14 (56),  172–182. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353
Fadlillah,  P.  A.,  &  Kushandajani.  (2019).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Bidang Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Margorejo  Kecamatan  Wedarijaksa  Kabupaten  Pati Tahun 2017. Journal of Politic and Government Studies , 8 (4), 181–190. Fitriansyah,  F.,  &  Nuryakin,  C.  (2021).  Desa  Digital  dan  Tingkat  Literasi  Keuangan  Aparatur Desa:  Studi  Kasus  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan Indonesia , 21 (2), 220–234. https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1076 Giri, W. A. W., Julianto, P., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Efektifitas Sumber Daya Manusia ,
Modal  Kerja  Dan  Efektifitas  Biaya  Operasional  Terhadap  Sisa  Hasil  Usaha  BUMDES  ( Studi Empiris Pada BUMDES Di Kecamatan Kubutambahan ). Akuntansi , 8 (2). Harahap,    firhan  baihaqi,  Junita,  A.,  &  Meutia,  T.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Partisipasi  masyarakat  dan  perilaku  kepemimpinan  terhadap  pengelolaan  dana desa dengan komitmen pada tujuan sebagai variabel moderasi. Jurnal Samudra Ekonomika , 4 (110), 170–180.
Harini, S., Pertiwi, S. R., & Rochman, N. (2015). Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan dan  Pengaruhnya  terhadap  Peningkatan  Pendapatan. Media  Pengabdian  Kepada Masyarakat Qardhul Hasan , 1 (April), 49–65.
Iryani, L., Mauliza, R., Studi, P., Bisnis, A., & Malikussaleh, U. (2020). Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat merupakan sebuah desa dengan jumlah . 1 , 207–223.
Lakoro,  F.  S.,  Bina,  U.,  Gorontalo,  M.,  Bina,  U.,  &  Gorontalo,  M.  (2021). Literasi  Dan  Model Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Pada Umkm-Umkm Di Kabupaten . 5 (2).
Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. Jurnal Etnosia , 1 (2), 27–36.
Maya Yusnita, & Reko Dwi Salfutra. (2021). Mengukur Kinerja Pengeolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi  Melalui  Partisipasi  Sebagai  Variabel  Moderasi. JRMSI  -  Jurnal  Riset Manajemen Sains Indonesia , 12 (2), 278–286. https://doi.org/10.21009/jrmsi.012.2.05 Mega,  Daud  Liando,  J.  K.  (2017).  Kinerja  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). Jurnal Eksekutif , 1 (1), 2–12. Miftah,  M.,  &  Febri  Sukmawati.  (2020).  Digitalisasi  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Dengan Metode Accrual Basis Pada Klinik As Shifa Kendal. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 13 (1), 47–62. https://doi.org/10.51903/kompak.v13i1.156
Pramudia,  W.,  Susila,  G.  P.  A.  J.,  &  Bagia,  I.  W.  (2016).  Analisis  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Strategik  pada  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan. Jurnal  Bisma  Universitas Pendidikan Ganesha , 4 (1).
Pratiwi,  M.  B.,  &  Novianty,  I.  (2020).  Strategi  Bertahan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dalam  Pandemi  COVID-19  pada  Desa  Cibodas  Kecamatan  Lembang  Kabupaten  Bandung Barat. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar , 26–27.
Purnama,  H.  (2022).  Peranan  Csr  Dalam  Memediasi  Pengaruh  Digitalisasi,  Keputusan  Investasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi di BEI Periode 2016-2020). Medikonis , 13 (1), 29–40. https://doi.org/10.52659/medikonis.v13i1.52 Rafael,  U.  G.,  Posumah,  J.  H.,  &  Plangiten,  N.  (2018).  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia Dalam  Mengoptimalkan  Fungsi  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Di  Desa  Guaan  Kecamataan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jurnal Administrasi Publik , 4 (50), 1–8.
Rahmawati.  (2019).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kecamatan  Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Urnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha , 1 (1), 1–27. https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.xxx Ramadhanny, R. K., . T. Y., & manar,  dzunuanus ghulam. (2018). Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa : Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) untuk Menciptakan Good  Governance  di  Kabupaten  Banyuwangi. Journal  of  Politic  and  Government  Studies ,
7 (3), 291–230. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21151 Ridwansyah,  M.,  Hastuti,  D.,  Heriberta,  H.,  Syaparuddin,  S.,  &  Emilia,  E.  (2021).  Penguatan BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  dengan  Memaksimalkan  Pemanfaatan  Berbagai Fasilitas  Digital. Studium:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (2),  39–48. https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30
Rifai,  A.  A.,  Ak,  M.  M.,  &  Kunci,  K.  (2020).  Kualitas  Kinerja  Organisasi  Untuk  Mencapai Target. Jurnal Ekonomedia , 09 (01), 101–112.
Sanjaya,  P.  K.  A.,  Hartati,  N.  P.  S.,  &  Premayani,  N.  W.  W.  (2020).  Pemberdayaan  Pengelola Badan  Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes  )  Berdikari  Melalui  Implementasi  Digital  Marketing System. Carrade : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 65–75. https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde%0Ahttps://doi.org/10.31960/caradde.v3i
2.467
Sari,  B.  R.  (2020).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Desa  Menuju
Masyarakat Yang Mandiri. Jurnal Lex Renaissance , 5 (2), 488–507.
https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15 Sumiyati, Y., & Icih, I. (2019). Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa Dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (1), 89. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.372 Terbuka,  U.  (2020). Tugas  Akhir  Progr  Am  Magis  Ter  (  Tapm  )  Stra  Teg  I  Penge  Mbang  An Sumbe R Day A Manus Ia Dalam Penge Lolaa N Badan Usaha Milik Desa T APM diajuka n sebagai salah satu syarat untuk memper oleh Gelar Magiste r Manaje men Disusun Oleh : FAKHR I ABDUL LATIEF .
Tini,  D.  L.  R.,  &  Yuliastina,  R.  (2021).  Pelatihan  Dan  Pendampingan  Pengelolaan  Administasi Bumdes  Di  Desa  Ellak  Daya  Kecamatan  Lenteng. Jurnal  Pengabdian  Dan  Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU) , 2 (1), 66–76. https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.13044 Triani,  N.  N.  A.,  &  Handayani,  S.  (2018).  Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (1), 136–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009 Wildanu,  E.  (2019).  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  Pemerintahan  Desa  Berbasis Keterbukaan  Informasi  Publik. SOSFILKOM :  Jurnal  Sosial,  Filsafat  Dan  Komunikasi , 13 (01), 58–66. https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1458 Zukhri,  N.,  Dian  Prihardini  Wibawa,  Yanuar,  S.  D.,  &  Christianingrum.  (2007).
PengembanganBUMDesBerbasisSIMSertaPenguatan PerekonomianmelaluiPendampinganPembuatanProduk  KulinerbagiIBUPKK. IKRAITH- ABDIMAS No , 4 (3), 6.