Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705

## MASYARAKAT ADAT PERKOTAAN DAN MIGRASI: MASALAH DAN DAMPAK
Wayrohi Meilvidiri 1 , Sebestina Siman 1 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus e-mail: melividiri_feb@unmus.ac.id

## Abstrak
Migrasi masyarakat adat ke perkotaan menjadi tren global yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, tidak  terkecuali  di  distrik  Merauke,  Kabupaten  Merauke  juga  menjadi  tujuan  migran.  Dampak  migrasi  ini membuat perkotaan menjadi padat, disertai dengan dampak dan masalah sosial ekonomi bagi migran dan kota sebagai  lingkup  spasial,  sehingga  menjadi  urgen  untuk  melihat  fenomena  migrasi  ini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  qualitative  research  method  dengan  mengkombinasikan  antara  metode  induktif  dan deduktif serta convergent interviews approach. Temuan penelitian dikategorikan dalam enam point yaitu: 1) Identitas masyarakat adat; 2) Faktor pendorong; 3) Faktor penarik; 4) Dampak positif dan negatif; 5) Potensi konflik sosial yang muncul; dan 6) Pilihan bagi masyarakat adat perkotaan apakah akan migrasi kembali atau menetap.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  maka  perlu  adanya  pembangunan  yang  lebih  merata  khususnya penyediaan fasilitas seperti, layanan kesehatan, pendidikan serta ketersediaan kebutuhan masyarakat sehingga migrasi  penduduk  ke  perkotaan  dapat  ditekan.  Untuk  di  daerah  perkotaan,  pemerintah  fokus  terhadap pemukiman  masyarakat  adat  yang  umumnya  tidak  layak  (pemukiman  kumuh)  serta  pendampingan  untuk peningkatan  skill  sehingga  masyarakat  adat  yang  sudah  menetap  di  perkotaan  mampu  terserap  dunia  kerja. Selain itu perlu juga pengarahan kebijakan perspektif holistik masyarakat adat tentang tata kelola sumber daya, hak  atas  tanah,  serta  menyoroti  manfaat  partisipasi  penuh  masyarakat  adat  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Kata Kunci: masyarakat adat perkotaan; migrasi; dampak dan masalah

## PENDAHULUAN

## Masyarakat Adat dan Migrasi
Mayoritas  masyarakat  adat  masih  tinggal  di  daerah  pedesaan,  namun  semakin  banyaknya pendatang serta pluralitas sosial yang berkembang ke daerahnya membuat masyarakat adat terancam di tanahnya sendiri. Bagi masyarakat adat, lahan adalah sumber penghidupan dan tempat hidup yang harus dijaga  dan  dirawat  bersama.  Otonomi  Khusus  Papua  yang  tertuang  dalam  UU  No.  21  Tahun  2001 menyebutnya sebagai masyarakat adat, Orang Asli Papua dan atau masyarakat hukum adat. Masyarakat adat tergolong pada kategori miskin, tidak memiliki asset dan pendapatan yang hanya mengandalkan alam/hutan sebagai sumber penghidupan. Paiement dalam (Jafar & Meilvidiri, 2020) menggambarkan masyarakat adat sebagai penduduk termiskin dan paling dikecualikan di dunia, menderita ketidakadilan dan diskriminasi dalam hal hak dasar dan akses ke layanan penting untuk menjalani kehidupan yang memuaskan.  United  Nations  mendefinisikan indigenous  people (a.k.a indigenous  ethnic  minorities , tribal groups , dan schedules tribes ) sebagai kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya yang membedakannya  dengan  masyarakat  dominan  dan  dalam  proses  pembangunan,  mereka  tidak diuntungkan.
Migrasi  masyarakat  adat  ke  perkotaan  dikarenakan  perampasan  tanah  dan  kerugian  sosial, kurangnya  kesempatan  ekonomi,  keterbatasan  akses  masyarakat  adat  terhadap  layanan  pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Howard & Lobo, 2013). Akar penyebab migrasi penduduk asli yang dipaksakan  yaitu  kemiskinan,  diskriminasi  struktural,  ketidaksetaraan,  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia (Berger, 2019) dan perilaku predator tanah adat oleh perusahaan swasta yang bekerja dengan atau tanpa persetujuan pemerintah (Watts, 2017).
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705
Banyak literatur menggambarkan masyarakat adat hanya ada di luar pusat perkotaan, tinggal di daerah terpencil atau pedesaan, meningkatnya jumlah masyarakat adat yang bermigrasi ke  perkotaan membangun paradigma bahwa masyarakat adat perkotaan bukanlah benar-benar penduduk asli, mereka yang bermigrasi ke kota kehilangan keasliannya sedangkan masyarakat adat di perkotaan memandang diri mereka sebagai perpanjangan dari wilayah asalnya (United Nations Housing Rights Programme, n.d.). Beberapa masyarakat telah tinggal di kota selama beberapa generasi, sementara yang lain transisi dari daerah pedesaan atau ke perkotaan. Sebagian besar masyarakat adat perkotaan menganggap kota tempat tinggal mereka sebagai “rumah” mereka. Akan tetapi, bagi banyak masyarakat  adat perkotaan penting  untuk  menjaga  hubungan  dekat  dengan  komunitas  pribumi  daerah  asal  keluarga  mereka. Koneksi  ke  komunitas-komunitas  ini  membantu  masyarakat  adat  perkotaan  untuk  mempertahankan budaya asli tradisional dan kontemporer mereka (Kory Wilson, 2019).
Migrasi  merupakan  upaya  rumah  tangga  miskin  untuk  mendiversifikasi  sumber  pendapatan dengan  harapan  meningkatkan  upah/pendapatan  di  perkotaan  dan  untuk  mengatasi  dampak  yang merugikan dari kendala sosial ekonomi di tempat asal. Namun ada dampak yang timbul akibat migrasi masyarakat adat ke perkotaan yaitu kepadatan penduduk kota, pengangguran dan ketidakseimbangan perdesaan  dan  perkotaan,  serta  munculnya  pemukiman  kumuh.ma.  Sementara  bagi  masyarakat pendatang atau pengusaha, kepemilikan tanah harus ditunjukan melalui legalitas sertifikat kepemilikan agar  dapat  dikuasai  pribadi  dan  dapat  diperebutkan  secara  hukum.  Kondisi  tersebut  berujung  pada konflik  antara  masyarakat  adat  dengan  pendatang  atau  pengusaha  terhadap  kepemilikan  lahan.  Alih fungsi lahan menjadi hutan industri dan lahan investasi para pendatang atau pengusaha menyebabkan kemerosotan mata pencaharian tradisional. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya kesempatan kerja,  dan  kurangnya  alternatif  ekonomi  yang  layak  menjadikan  masyarakat  adat  dalam  kondisi kemiskinan.  Kondisi  ini  membuat  masyarakat  adat  bermigrasi  baik  secara  sukarela  maupun  tidak sukarela ke daerah perkotaan karena prospek peluang yang lebih baik di kota. Ini merupakan cerminan dari tren urbanisasi global yang semakin meningkat, di mana sebagian besar penduduk akan tinggal di kota.
Masyarakat adat rentan terhadap berbagai faktor sosial dan ekonomi dan memiliki akses yang buruk  ke  pendidikan  dan  pelayan  kesehatan  serta  hidup  di  daerah  yang  rentan  dengan  sanitasi  yang tidak memadai yang berujung pada produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah di antara penduduk asli. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat perkotaan yaitu pengangguran, akses terbatas ke layanan dan  perumahan  yang  tidak  memadai,  diskriminasi  dan  kesulitan  dalam  mempertahankan  bahasa, identitas dan budaya yang dapat mengakibatkan hilangnya warisan dan nilai-nilai adat. Masyarakat adat perkotaan  berada  dalam  kondisi  dilematis,  masyarakat  perkotaan  yang  tidak  sepenuhnya  menerima mereka dan kegagalan komunitas adat menawarkan kesempatan yang mereka butuhkan dan inginkan.
Masyarakat  adat  kota  berjuang  untuk  mempertahankan  identitas,  sumber  daya,  dan pembangunan dalam menghadapi kekuatan kolonial yang tak henti-hentinya (Porter & Yiftachel, 2019). Mayoritas masyarakat adat perkotaan masih diasumsikan sebagai masyarakat pedesaan yaitu komunitas terisolasi yang terputus dari dunia modern, sebagian besar terlepas dari tantangan dan keuntungan masa depan perkotaan dan tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adat perkotaan bukanlah urbanisasi itu sendiri tetapi sikap struktural masyarakat secara keseluruhan terhadap masyarakat adat (Stephens, 2015).
Selain  itu,  proyek  pembangunan  dan  alih  fungsi  lahan  (lahan  perumahan  dan  atau  hutan industri) juga menjadi pemicu permasalahan antara masyarakat adat dengan pendatang atau pengusaha. Permasalah  lain  yang  timbul  yaitu  perubahan  sistem  pemilikan  tanah,  konflik  tanah,  dan  proses penyelesaian konflik tanah yang mengakibatkan pemiskinan ekstrim dan berkontribusi pada pergeseran masyarakat adat ke perkotaan. Di perkotaan, masyarakat adat mengalami kesenjangan dihampir semua
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705
sektor seperti upah yang rendah, kurangnya lapangan kerja, pendidikan dan keterampilan yang minim; kesehatan yang buruk, dan perumahan yang kurang/tidak layak serta hukuman kriminal. Mereka tinggal di pemukiman kumuh dan miskin di luar dukungan komunitas dan budaya tradisional.
Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mampu beradaptasi dan memperbaiki kondisi mereka, melestarikan  identitas  adat  serta  memaksimalkan  manfaat  masyarakat  perkotaan.  Migrasi  yang dilakukan oleh masyarakat adat ke perkotaan dapat bernilai positif ketika masyarakat adat memperoleh kesempatan yang lebih banyak dan lebih baik di bidang pekerjaan dan pendidikan, dengan pendapatan yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  adat  perkotaan  digunakan  untuk  menghidupi  keluarga  di  daerah asalnya.

## Problematika Masyarakat Adat Perkotaan
Meningkatnya jumlah masyarakat adat yang ada di kota setidaknya disebabkan karena beberapa hal  seperti  (a)  perpindahan  masyarakat  adat  dari  tempat  asalnya  ke  kota;  (b)  proses  penyerapan masyarakat adat ke dalam kehidupan kota; (c) transformasi wilayah adat menjadi pusat-pusat perkotaan di daerah asalnya; dan (d) masyarakat adat yang sudah turun temurun bermukim di kota. Migrasi yang dilakukan  oleh  masyarakat  adat  ke  perkotaan  menyebabkan  terjadinya  perubahan  populasi  dan komposisi  jumlah penduduk di  perkotaan.  Masyarakat  adat  bermigrasi  ke  kota dengan  harapan  akan berkembangnya  ekonomi  di  pusat-pusat  perkotaan.  Namun,  langkah  ini  terbukti  sangat  sulit  bagi masyarakat adat yang harus menyesuaikan budaya, gaya hidup, dan ekspektasi ekonomi mereka agar sesuai dengan lokasi perkotaan baru mereka.
Selain itu muncul persoalan-persoalan baru di daerah perkotaan,  migran pada umumnya tinggal di daerah pemukiman padat dan mendiami tanah yang statusnya ilegal seperti daerah kumuh dengan berbagai  masalah  sosial,  antara  lain:  kemiskinan,  lansia,  pengangguran,  lingkungan  dan  perumahan yang  kotor.  Kesulitan  ini  akhirnya  berujung  pada  relokasi  jangka  panjang  atau  permanen  sebagian masyarakat adat ke daerah asalnya ( return migration ) dengan alasan, keinginan mereka untuk kembali ke tanah leluhur, dan yang lain kembali setelah menghadapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat  kota/daerah  tujuan,  telah  mencapai  tujuan  ekonomi  mereka  atau  sebaliknya  gagal memperoleh  keterampilan  dan  modal  yang  akan  memungkinkan  mereka  untuk  meningkatkan  gaya hidup  mereka  sekembalinya  mereka  (Dahlan,  2003).  Namun,  ketimpangan,  diskriminasi  dan ketidakamanan  yang  dihadapi  oleh  sebagian  individu  di  tempat  tujuan  mendorong  masyarakat  adat untuk kembali ke komunitas aslinya (Watson, 2010).
Kajian ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penarik migrasi masyarakat ke perkotaan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua; serta dampak dan masalah sosial ekonomi yang muncul.

## METODE
Kajian ini menggunakan qualitative research method dengan mengkombinasikan antara metode induktif dan deduktif (Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, 2021). Langkah yang ditempuh dalam proses  ini  yaitu  merumuskan  masalah,  merumuskan  asumsi  dan  hipotesis,  pengumpulan  data  dan observasi,  menguji  dan  memverifikasi  hipotesis,  dan  melakukan  generalisasi.  Data  yang  digunakan untuk  menunjang  kajian  dan  penarikan  kesimpulan  penelitian  ini  melalui  observasi  dan  wawancara, serta convergent interviews approach (Coghlan & Brydon-Miller, 2014). Penelitian dilakukan di Distrik Merauke,  Kabupaten  Merauke.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat  adat  perkotaan. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data melalui beberapa tahapan: 1) Wawancara terhadap kepala  Distrik  Merauke;  2)  Wawancara  terhadap  12  kepala  Kelurahan  di  Distrik  Merauke;  dan  3) wawancara  terhadap  masyarakat  adat  (Orang  Asli  Papua).  Sampel  responden  dipilih  dengan menggunakan model snowball sampling (Taherdoost, 2018), apabila masih ditemukan bias maka untuk
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705
menghilangkan  bias  informasi  perlu  untuk  memperoleh  informasi  tambahan  dari  tokoh  lingkungan. Pada tahap akhir, dilakukan analisis dan verifikasi bukti selama proses penelitian yang dikombinasikan dengan proses peer debriefing sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kredibel (Mays & Pope, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Distrik  Merauke  terdiri  dari  kelurahan  Rimba  Jaya;  Wasur;  Kelapa  Lima;  Maro;  Mandala; Samkai; Karang Indah; Bambu Pemali; Seringgu Jaya; Kamundu; dan Kamahe Doga.
Sumber: RDTR Kawasan Perkotaan Merauke 2017-2037 & Survei Masyarakat Adat Perkotaan Distrik Merauke
Peta  Administrasi  Kawasan  Perkotaan  Merauke  dan  Masyarakat  Adat  Perkotaan  Distrik Merauke. Hasil survei dengan kepala distrik Merauke, kelurahan dan warga masyarakat adat perkotaan di Distrik Merauke dikategorikan dalam 6 poin yaitu:
1. Identitas  Masyarakat  Adat:  Masyarakat  adat  perkotaan  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan wilayah  dan  alam  disekitarnya;  Sistem  sosial,  ekonomi,  atau  politik  yang  berbeda;  Bahasa,  dan budaya yang berbeda; Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan; Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.
2. Faktor  Pendorong:  Efek  dari  aset  rumah  tangga  yang  sudah  berkurang  (jual  aset  berupa  tanah), sumber  daya  pertanian  dan  alih  fungsi  penggunaan  lahan dan  jaringan migran  di  perkotaan  (ada keluarga, teman yang mengajak ke kota); kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan;
3. Faktor Penarik: Rumah tangga adat cenderung meningkatkan akses mereka ke layanan pekerjaan: upah dan standar hidup yang lebih tinggi, kesempatan kerja, dan pendidikan yang lebih baik secara substansial, fasilitas kesehatan yang memadai.
4. Dampak Positif dan Negatif: Masyarakat adat perkotaan umumnya bekerja sebagai pekerja tidak terampil dengan upah yang lebih murah (buruh angkut); Migran terampil juga sering dengan senang hati  memberikan  layanan  mereka  dengan  gaji  kecil;  Pemukiman  kumuh:  hidup  berkelompok berdasarkan suku dan daerah asal mengabaikan kesehatan lingkungan tempat tinggal dan terjebak dalam  lingkaran  kemiskinan;  Ada  kesenjangan  antara  pendatang  (masyarakat  kota)  dengan masyarakat adat perkotaan, menyebabkan beberapa wilayah pemukiman masyarakat adat perkotaan termarginalkan membentuk pemukiman yang tidak layak.
5. Potensi  Konflik  Sosial:  Perebutan  hak  atas  tanah,  wawancara  dibeberapa  wilayah  kelurahan. Terlihat di beberapa lokasi dan kantor menjadi sengketa tanah adat. Wawancara dengan Bapak Isias selaku  budayawan  menyampaikan  bahwa  kurangnya  pemahaman  yang dimiliki  oleh  masyarakat
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705
adat (pemilik lahan) terkait dengan hukum jual beli menurutnya bahwa, persoalan tanah merupakan persoalan  antara  pemilik  tanah  selaku  penjual  dan  pembeli,  tidak  ada  campur  tangan  dari  pihak keluarga lainnya terkait proses jual beli tersebut. Hasil survei dengan kepala kelurahan bahwa di 11 kelurahan di distrik Merauke terdapat beberapa konflik namun sejauh ini dapat diredam oleh aparat pemerintah  dalam  hal  ini  RT/RW  dan  lurah,  selebihnya  konflik  sosial  antara  masyarakat  adat perkotaan dengan masyarakat pendatang tidak begitu signifikan.
6. Migrasi Kembali: Para migran (masyarakat adat perkotaan) dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni  (1)  Yang  memilih  kembali  ke  daerah  asal,  disebabkan  oleh  karena  tidak  mendapatkan pekerjaan yang tetap dan pendapatan yang tidak menentu; dan (2) Yang memilih tetap bertahan di kota, karena adanya faktor pendorong dan penarik yang telah diutarakan sebelumnya (poin 2 dan 3)  meskipun  menetap  di  permukiman  kumuh  dan  harus bertahan  dengan keadaan  ekonomi  yang tidak menentu.
Kompleksitas  masalah  migrasi  menyebabkan  terjadinya  fenomena  sosial  ekonomi  baik  bagi daerah asal maupun daerah tujuan, situasi migrasi menjadi lebih rumit ketika migrasi dilakukan oleh masyarakat adat. Dalam beberapa kasus terkait dengan pencarian pekerjaan, serta daya tarik kota tujuan baik  dari  segi  pendidikan,  kesehatan  serta  fasilitas  yang  memadai;  namun  lebih  dari  itu,  alih  fungsi lahan  juga  menjadi  faktor  pendorong  migrasi  masyarakat  adat.  Secara  general,  dampak  sama  yaitu tercabutnya  wilayah  adat  serta  hilangnya  pengetahuan  dan  budaya  asli  masyarakat  adat.  Perlu digarisbawahi  bahwa  masyarakat  adat  memiliki  hubungan  spiritual  yang  mendalam  dengan  tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
Saat ini terdapat sejumlah mekanisme dan norma nasional dan internasional tentang hak-hak kolektif  masyarakat  adat,  tetapi  hari  ini  hak-hak  ini  berada  di  bawah  tekanan  dan  penurunan  seperti kriminalisasi para pembela hak dan wilayah masyarakat  adat. Keamanan hukum teritorial  adat harus penting untuk mengurangi proses migrasi yang merugikan dan memperkuat tata kelola wilayah adat. Sehingga perlu mengambil tindakan untuk menghilangkan pelanggaran hak-hak dengan menciptakan kondisi  yang  memfasilitasi  akses  migran  masyarakat  adat  ke  layanan  dan  kesempatan  dasar, peningkatan kualitas hidupnya dan keluarganya.
1. Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  serangkaian  tindakan  kolektif,  di  mana  masyarakat  adat  harus memiliki partisipasi aktif dan penuh. Partisipasi aktif dan penuh dari badan perwakilan masyarakat adat yang membuat keputusan diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang dapat memecahkan masalah ini.
2. Penentuan  nasib  sendiri  masyarakat  adat  harus  dihormati,  karena  memungkinkan  individu  dan kelompok yang telah meninggalkan, melarikan diri atau bermigrasi dari tanah leluhur mereka untuk mempertahankan hubungan dengan identitas mereka yang biasa.
3. Pusat masyarakat adat perlu didirikan di daerah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dan bantuan mereka, termasuk mekanisme dukungan yang memungkinkan masyarakat adat untuk kembali ke komunitas asal mereka.
4. Untuk  memerangi  dampak  negatif  migrasi,  pemerintah,  bekerja  sama  dengan  masyarakat  adat, harus menyediakan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi di dalam wilayah adat.
5. Perlu adanya informasi statistik tentang masyarakat adat (siapa, berapa banyak, dan di mana lokasi tujuan para migran) sebagai masukan dasar untuk pengembangan kebijakan dan program.
Ada kesenjangan yang signifikan antara realitas sosial ekonomi masyarakat adat yang tinggal di  perkotaan  dan persepsi  masyarakat  perkotaan.  Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  oleh masyarakat adat perkotaan adalah gagasan bahwa identitas adat dan ruang perkotaan tidak sesuai bahwa masyarakat adat perkotaan telah meninggalkan identitas dan budaya mereka. Masyarakat adat yang bermigrasi ke daerah  perkotaan  menghadapi  diskriminasi  dan  seringkali  tidak  menikmati  hak-hak  dasar,  menjadi
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705
sasaran  akses  terbatas  ke  layanan  kesehatan,  perumahan  yang  tidak  memadai  dan  pengangguran. Rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat adat perkotaan tetap ada, meskipun sifat kota semakin multikultural.
Di destinasi baru mereka, masyarakat adat rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi. Oleh karena itu, beberapa pendatang pribumi seringkali menyembunyikan identitas mereka dan memutuskan hubungan  dengan  bahasa  dan  tradisi  asli  mereka  sebagai  tindakan  pengamanan.  Masyarakat  adat perkotaan  terkadang  hanya  dilihat  sebagai  kewajiban  ekonomi  dan  politik  kepada  otoritas  lokal  dan pemerintah  mereka.  Banyaknya  masyarakat  adat  pindah  dari  daerah  pedesaan  ke  perkotaan  tidak membantu meringankan beban yang ada pada layanan, fasilitas dan infrastruktur, terutama di kota yang padat penduduk.

## PENUTUP
Setidaknya terdapat enam point temuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Identitas masyarakat adat: Memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  wilayah  dan  alam  disekitarnya;  Sistem  sosial,  ekonomi,  atau politik yang berbeda; Bahasa, dan budaya yang berbeda; membentuk  kelompok masyarakat yang tidak dominan; Memutuskan untuk mempertahankan dan mereprduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai  masyarakat  dan  komunitas  yang  berbeda;  2)  Faktor  pendorong:  Alih  fungsi  lahan;  akses  ke sumber  daya  dan  jaringan  migran;  kesempatan  untuk memperoleh  pendidikan;  Etnis,  dan demografi dimana sebagian besar pergerakan dalam konteks ini tidak ditarik oleh peluang ekonomi di tempat lain atau  didorong  oleh  kendala  sosial  di  asal;  3)  Faktor  penarik:  Rumah  tangga  adat  cenderung meningkatkan  akses  mereka  ke  layanan  pekerjaan:  upah  dan  standar  hidup  yang  lebih  tinggi, kesempatan kerja, dan pendidikan yang lebih baik secara substansial, fasilitas kesehatan yang memadai; 4) Dampak positif dan negatif: Tenaga kerja murah; pemukiman kumuh; kesenjangan antara pendatang (masyarakat  kota)  dengan  masyarakat  adat  perkotaan,  menyebabkan  beberapa  wilayah  pemukiman masyarakat  adat  perkotaan  termarginalkan  membentuk  pemukiman  yang  tidak  layak  (pemukiman kumuh); 5) Potensi konflik sosial: Perebutan hak atas tanah; 6) Migrasi Kembali: Memilih kembali ke daerah asal dan yang memilih tetap bertahan di kota tujuan. Dengan demikian untuk mengatasi dampak dan masalah yang timbul maka, perlu adanya pembangunan yang lebih merata khususnya penyediaan fasilitas  seperti,  layanan  kesehatan,  pendidikan  serta  ketersediaan  kebutuhan  masyarakat  sehingga migrasi penduduk ke perkotaan dapat ditekan. Untuk di daerah perkotaan, pemerintah fokus terhadap pemukiman  masyarakat  adat  yang  umumnya  tidak  layak  (pemukiman  kumuh)  serta  pendampingan untuk peningkatan skill sehingga masyarakat adat yang sudah menetap di perkotaan mampu terserap dunia kerja, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Selain itu perlu juga pengarahan kebijakan perspektif  holistik  masyarakat  adat  tentang  tata  kelola  sumber  daya,  hak  atas  tanah,  serta  menyoroti manfaat  partisipasi  penuh  masyarakat  adat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Ini  mencatat pentingnya  menegakkan  hak-hak  masyarakat  adat  dan  menghormati  sepenuhnya  hak  keputusan masyarakat adat. Dengan demikian perlu didorong dialog di antara masyarakat adat, komunitas lokal, serta  pembuat  kebijakan  dan  stake  holder  terkait  lainnya,  memungkinkan  produksi  pengetahuan bersama, dan berbagi strategi berkelanjutan mengatasi risiko yang timbul akibat migrasi khususnya bagi masyarakat adat perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berger, D. N. (2019). The Indigenous World 2019, Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs - IWGIA. The Indigenous World .
https://www.academia.edu/39052913/The_Indigenous_World_2019
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 1 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i1.38705
Coghlan, D., & Brydon-Miller, M. (2014). Convergent Interviewing. The SAGE Encyclopedia of Action Research . https://doi.org/10.4135/9781446294406.n84
Dahlan, R. (2003). Penelitian Masalah Sosial Migran Di Perkotaan. Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 8 (3).
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1008
Howard, H. A., & Lobo, S. (2013). Indigenous peoples, rural to urban migration, United States and Canada. In The Encyclopedia of Global Human Migration . Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm297
Jafar, R., & Meilvidiri, W. (2020). Keseimbangan antara Ekonomi, Keberlanjutan Lingkungan, dan Masyarakat Adat . Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM).
http://103.55.216.56/index.php/ssbm/article/view/16462
Kory Wilson. (2019). Indigenization Guide: Urban Indigenous Peoples and Demographics – BCcampus . https://bccampus.ca/2019/12/06/indigenization-guide-urban-indigenous-peoples- and-demographics/
Mays, N., & Pope, C. (2019). Quality in qualitative research. Qualitative Research in Health Care , 211–233. https://doi.org/10.1002/9781119410867.ch15
Porter, L., & Yiftachel, O. (2019). Urbanizing settler-colonial studies: Introduction to the special issue. In Settler Colonial Studies (Vol. 9, Issue 2, pp. 177–186). Routledge. https://doi.org/10.1080/2201473X.2017.1409394
Stephens, C. (2015). The Indigenous Experience of Urbanization. The Indigenous Experience of Urbanization. , 54–61.
https://www.researchgate.net/publication/280089541_The_Indigenous_Experience_of_Urbaniza tion
Taherdoost, H. (2018). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. SSRN Electronic Journal , September . https://doi.org/10.2139/ssrn.3205035
Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, C. (2021). Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitaitve Approaches in the Social and Behavioral Sciences. Journal of Mixed Methods Research .
https://doi.org/10.1177/15586898211018086/ASSET/15586898211018086.FP.PNG_V03
United Nations Housing Rights Programme, R. N. 8. (n.d.). Urban Indigenous Peoples and Migration; A Review of Policies, Programmes and Practices | UN-Habitat . Retrieved April 27, 2023, from https://unhabitat.org/urban-indigenous-peoples-and-migration-a-review-of-policies- programmes-and-practices
Watson, M. K. (2010). Indigenous Routes: A Framework for Understanding Indigenous Migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies (Vol. 36, Issue 4).
https://doi.org/10.1080/13691831003669871 Watts, J. (2017). Amazon land battle pits indigenous villagers against might of Ecuador state’ . https://www.google.com/search?q=WATTS%2C+J.+(2017)+‘Amazon+land+battle+pits+indige nous+villagers+against+might+of+Ecuador+state’%2C+The+Guardian%2C+19+March+2017.+ Available+from%3A+%3Chttps%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2017%2Fm ar%2F19%2Fecuador-i