## MIMBAR

## PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DESA
(Peran Badan Usaha Milik Desa Taba Jambu Jaya Kecamatan Pondok
Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah)
Oleh:
Bambang Sutikno, Marjoyo, Desita Rahayu *
Email : desitanashattar@gmail.com

## Program Studi Administrasi Negara STIA Bengkulu, Indonesia

## Abstract
Law  Number  6  of  2014  is  one  of  the  foundations  for  the  establishment  of  Village-Owned Enterprises  (BUMDes).  BUMDes  is  expected  to  play  a  role  in  improving  the  economy  and increasing  village  competitiveness,  this  is  the  focus  of  research  in  the  village  of  Taba  Jambu, Pondok  Kubang  District,  Bengkulu  Tengah  Regency.  This  research  is  expected  to  provide  input related to optimizing the role of BUMDes institutions in boosting the economy thereby increasing village  competitiveness.  This  research  is  descriptive  qualitative.  Data  collected  through observation, interviews and documentation studies, and analyzed by interactive methods where the data  is  reduced,  presented,  and  concluded.  The  results  showed  that  the  BUMDes  Taba  Jambu Jaya was able to play a role in increasing the competitiveness of the village through increasing the ability  of  the  community  in  terms  of  developing  their  businesses.  Some  business  units  that  have been  established  are  able  to  help  the  community  to  mobilize  their  potential.  Management  starts from  the  funds  collected  into  the  village  treasury,  the  funds  are  reallocated  to  the  needs  of  the community physically and non-physically able to encourage active community participation
Key Word : The role of BUMDes, Economic Development, Increasing Village Competitiveness

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  merupakan  salah  satu  landasan  pendirian  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).    BUMDes  diharapkan  dapat  berperan  meningkatkan  perekonomian  dan meningkatkan  daya  saing  desa,  inilah  yang  merupakan  fokus  penelitian  di  desa  Taba  Jambu, Kecamatan  Pondok  Kubang,  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  terkait  optimalisasi  peran  kelembagaan  BUMDes  dalam  mendorong perekonomian sehingga meningkatkan daya saing desa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi,  serta  dianalisis  dengan metode interaktif dimana data direduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  BUMDes  Taba  Jambu  Jaya  mampu  berperan  meningkatkan  daya  saing  desa  melalui peningkatan  kemampuan  masyarakat  dalam  hal  mengembangkan    usaha  yang  dimilikinya. Beberapa  unit  usaha  yang  telah  didirikan  mampu  membantu  masyarakat  memobilisasi  potensi yang dimilikinya. Pengelolaannya mulai dari dana yang terkumpul masuk ke dalam kas desa, dana tersebut dialokasikan kembali untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Kata Kunci : Peran BUMDes, Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Daya Saing Desa

## MIMBAR

## A. Pendahuluan
Otonomi daerah berjalan dengan  berlandaskan  UU  No.32 tahun 2004 melalui asas desentralisasi. Otonomi yang memberikan otoritas sepenuhnya kepada  daerah  agar  menjalankan pemerintahan yang kreatif dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah. Desa  menjadi  sasaran  dan  titik sentral  pembangunan  daerah  yang bertujuan mengurangi berbagai kesenjangannya  dengan  kota  seperti kesenjangan kaya dan miskin maupun    kesenjangan  pendapatan. Program  dan  kegiatan  pembangunan perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor- sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan  kerja,  dan  bidang  sosial budaya  dan  lainnya.  (Rahardjo, 2013:3)  menyebutkan  bahwa  desa adalah sentral kegiatan perekonomian  bangsa,  oleh  karena itu,  pembangunannya  dimulai  dari tahap  bawah.  Upaya  pemerintah mendorong pembangunan desa dengan  memberikan  dana  desa  yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan  masyarakat.  Hadirnya BUMDes  merupakan  implementasi UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk  langsung  sesuai  dengan inisiatif masyarakat.
UU  No.  6  Tahun  2014 menyebutkan  bahwa desa disarankan agar  memiliki  suatu  badan  usaha yang  berguna  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan  pokok  dan  tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya  manusia  yang  mampu
mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian
masyarakat.  Era  otonomi  membuka akses  dan  memberikan  kesempatan kepada  desa  supaya  dapat  menggali potensi baik sumberdaya alam maupun  sumberdaya  manusia  yang berada  dalam  wilayah  desa  tersebut yang  nantinya  digunakan  sebagai sumber  pendapatan  desa.  Walaupun desa  telah  memiliki  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  yang  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten,  namun diperlukan  juga  suatu  badan  yang mengurus  kekayaan  asli  desa  demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan.  Untuk  itulah  perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi  desa  dengan  maksimal  maka didirikanlah  Badan  Usaha  Milik
Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti  industri  berbasis  masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Pendirian BUMDes merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, emansipatif,  partisipatif,  akuntabel, transparasi,  sustainabel.  UU  No.  6 Tahun  2014  menyebutkan  bahwa BUMDes  dapat  didirikan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa setempat.  Kebutuhan  dan  potensi desa adalah sebagai berikut;
1. Kebutuhan  masyarakat  terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya  sumber  daya  desa yang  belum  dimanfaatkan  secara optimal;
3. Tersedianya sumber daya
manusia  yang  mampu  mengelola badan usaha sebagai asset

## MIMBAR
penggerak perekonomian masyarakat; 4. Adanya unit-unit yang merupakan  kegiatan  ekonomi warga masyarakat BUMDes juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem  usaha  kapitalistis  di  pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya  nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat. BUMDes  merupakan pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang berfungsi  sebagai  lembaga  sosial ( social  institution )  dan  komersial ( commercial  institution ).  BUMDes sebagai  lembaga  sosial  berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.Sedangkan  sebagai  lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber  daya  lokal  (barang  dan  jasa) ke pasar. Banyak BUMDes telah didirikan  di  berbagai  desa,  ada  yang secara mandiri mengembangkan potensi  ekonomi  desa  yang  ada,  ada juga  yang  didorong  oleh  pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan  stimulan  permodalan  awal dari  APBD  kabupaten  melalui  dana hibah  dengan  status  dana  milik masyarakat  desa  dan  menjadi  saham dalam BUMDes. Begitu pula dengan desa-desa yang ada Bengkulu Tengah  yang  memiliki  beragam macam potensi pertanian, perdagangan  dan  perternakan  yang masih belum dikelola dengan optimal. Namun, berdasarkan
observasi awal yang dilakukan peneliti ketika  melakukan kunjungan ke Desa Taba Jambu terlihat kegiatan di  BUMDes  Taba  Jambu  Jaya  yang berusaha mengelola dan memasarkan hasil  pertanian  kelompok  tani  yang
ada  di  desa  (ada  koordinasi  dan usaha  yang  dilakukan  bersama  di BUMDes). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melihat peran kelembagaan  BUMDes  Taba  Jambu Jaya  dalam  menggerakkan  aktivitas perekonomian yang mampu menambah  Pendapatan  Asli  desa sehingga  meningkatkan  daya  saing desa. Rahardjo (2013:17) menyebutkan  bahwa  pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi  itu  diartikan  tidak  saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan  yang  direncanakan dan  dilaksanakan  oleh  pihak  luar Desa  ( outsider  stakeholder )  atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesaanya,  akan  tetapi  lebih  dari sekedar  itu.  Dalam  partisipasi  yang terpenting adalah bagaimana
pembangunan  desa  itu  berjalan  atas inisiatif  dan  prakarsa  dari  warga setempat  (lokal)  sehingga  dalam pelaksanaannya  dapat  menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan  yang  mereka  miliki. Secara  umum,  pembangunan  Desa meliputi dua aspek utama yaitu :
a. Pembangunan  desa  dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang  objek utamanya  dalam  aspek  fisik (sarana, prasarana dan
manusia)  di  pedesaan  seperti jalan  Desa,  bangunan  rumah, pemukiman, jembatan, bendungan,  irigasi,  saranan ibadah,  pendidikan  dan  lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

## MIMBAR
b. Pembangunan  dalam  aspek pemberdayaan  insan,  yaitu pembangunan yang  objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill  dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga Negara,  seperti  pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha  ekonomi,  kesehatan, spiritual, dan sebagainya.
Pembangunan  dalam  aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya  disebut  sebagai pemberdayaan masyarakat Desa. Widjaja (2003:98) menyebutkan bahwa  gagasan  utama  desentralisasi pembangunan  adalah  menempatkan desa  sebagai  entitas  yang  otonom dalam  pengelolaan  pembangunan. Dengan  demikian,  perencanaan  desa dari  bawah  keatas  ( bottom  up )  juga harus  diwujudkan  menjadi village self  planning ,  sesuai  dengan  batas- batas  kewenagan  yang  dimiliki  oleh desa,  atau  biasa  disebut  dengan pemberdayaan  desa.  Salah  satu wujud  pendorong  pemberdayaan  ini adalah melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipasi masyarakat penting  dalam  proses  pembangunan yang  memberdayakan,  sebagaimana Uphoff (dalam Cernea) menyatakan: Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program  dengan  kebutuhan  dan kemampuan penduduk yang diharapkan  untuk  meraih  manfaat darinya,  sehingga  mereka  tidak lagi harus diidentifikasikan sebagai “kelompok sasaran”.Harus memandang mereka sebagai
“pemanfaat  yang  diharapkan”.
Merekalah  yang  akan  diuntungkan sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuannya .
Ada  dua  versi  model  pemberdayaan masyarakat yaitu : a. Model  pemberdayaan  versi  Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik b. Model pemberdayaan versi Schumaker  yang  menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi. Sementara  itu  kesamaan  dari  kedua versi  tersebut  adalah  sama-sama menekankan  akan  adanya  agen pembangunan yang mau bekerjasama dengan kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian. Upaya  pemberdayaan  telah mendapat  dukungan  penuh  dari pemerintah    yang  berlandaskan  UU nomor 6 tahun 2014 telah mengeluarkan  kebijakan  dana  desa yang diperkirakan mencapai 1 milyar lebih.  Tiga  hal  pokok  yang  menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  oleh  Sumadoyo disebut  sebagai  Tri  Bina,  yaitu  bina manusia,  bina  usaha  dan  bina lingkungan,
sementara itu Mardikanto  menambahkan  satu  lagi yaitu  bina  kelembagaan.  Sementara Permendagri  No.  39  Tahun  2010 tentang BUMDes menyebutkan bahwa  BUMDes  adalah  usaha  desa yang dibentuk/didirikan oleh
pemerintah  desa  yang  kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Herry (2016:1) menyebutkan  bahwa  pembentukan BUMDes didasarkan pada
kebutuhan,  potensi,  dan  kapasitas Desa,  sebagai  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## MIMBAR
Muslimin (2002: 15) mengatakan  bahwa  BUMDes  adalah sebuah  lembaga  perekonomian  yang berperan  dalam  kegiatan  ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat  penting  dalam  mengatur sumberdaya  dan  distribusi  manfaat, untuk  itu  unsur  kelembagaan  perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan  potensi  Desa  guna menunjang pembangunan Desa. Dengan  adanya  kelembagaan  petani dan  ekonomi  Desa  sangat  terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan  output  ekonomi  Desa dan  dalam  mengatur  distribusi  dari output tersebut. Pasal  3  Permen  Desa  PDTT Nomor  4  Tahun  2015  BUMDES  di didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat,  meningkatkan  potensi Desa  serta  dapat  mensejahterakan masyarakat. Buku PKDSP (2007: 32) menjabarkan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang merupakan perwujudan dari pengelolaan  ekonomi  produktif  desa yang  dilakukan  dengan  semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes
terdiri  dari  penasihat,  pelaksana operasional,  dan pengawas. Masalah keuangan  dalam  BUMDes  secara umum  diatur  dalam  Kemendagri Nomor  39  Tahun  2010  dan  PP Nomor  72  Tahun  2005.  Berikut  ini adalah  sumber-sumber  permodalan BUMDes  yaitu  pemerintah  desa,
tabungan
masyarakat, bantuan Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,
dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota, pinjaman,  penyertaan  modal  pihak lain  atau  kerja  sama  bagi  hasil  atas dasar  saling  menguntungkan.  Modal
BUMDes yang berasal dari pemerintah  Desa  adalah  merupakan kekayaan  desa  yang  dipisahkan. Dana  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah,
Pemprov,
Pemkab/Pemkot  dapat  berupa  dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha  dapat  dilakukan  BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan  kepada  lembaga  keuangan yang  sah  atau  kepada  pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES  51%  adalah  berasal  dari Desa,  sementara  sisanya  berasal  dari penyertaan  modal  dari  pihak  lain. Ada  beberapa  klasifikasi  jenis  usaha BUMDes, seperti : BUMDes Banking, BUMDes Serving, BUMDes Brokering dan Renting dan BUMDes  Trading.  Namun,  belum ada  BUMDes  yang  secara  gemilang tampil  sebagai  penanda  “satu  Desa satu produk”.
Pendampingan terhadap
masyarakat  Desa  penting  dilakukan sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  34  tahun  2014  tentang  Desa pasal  28  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa pendampingan  secara  berjenjang  harus terus dilakukan sesuai dengan
kebutuhan.  Pendampingan  berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara  terus  menerus  sesuai  dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.  Pendampingan  terhadap pemberdayaan  masyarakat  dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian
masyarakat.  Masyarakat  yang  mandiri mempunyai  peran  strategis  dalam

## MIMBAR
Juni  2020 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9  No. 1
pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari  pemberdayaan  masyarakat  akan menghasilkan sumber daya yang potensial  dan  professional  yang  dapat dijadikan  sebagai  pondasi  dasar  dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell    (2013)  adalah  metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh
sejumlah  individu  atau  kelompok orang  dianggap  berasal  dari  masalah sosial atau kemanusiaan. Begitu pula dengan  penelitian  ini  yang  berupaya mengesplorasi  dan  memahami  peran BUMDes Taba Jambu Jaya yang ada di  Desa  Taba  Jambu  kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah.  Pemilihan  lokasi  penelitian ditentukan secara sengaja ( purposive ), disesuaikan dengan
judul dan permasalahan yang diteliti.
a. Data  Primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.  Dalam  hal  ini,  data primer  yang  diperoleh  peneliti bersumber dari wawancara pengurus  BUMDes  Taba  Jambu Jaya Kabupaten Bengkulu Tengah dan kuisioner dari masyarakat desa.
b. Data  Sekunder,  adalah  data  yang telah  lebih  dahulu  dikumpulkan dan  dilaporkan  oleh  orang  atau instansi diluar dari peneliti
sendiri.  Data  sekunder  yang diperoleh  peneliti  dari  buku- buku, jurnal, artikel,  majalah dan internet
yang mempunyai relevansi dan data-data BUMDes
dan  arsip  Desa  Taba  Jambu, dokumen-dokumen  resmi,  dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Subyek penelitian dalam penelitian  ini  adalah  pihak-pihak yang terlibat/berkaitan dengan penyelenggaraan BUMDes Taba
Jambu  Jaya,  yang  meliputi  :  aparat pemerintah  desa  (kepala  desa  dan perangkat  desa),  pengurus/anggota BUMDes  Taba  Jambu  Jaya  dan  atau tokoh    masyarakat  serta  pihak  lain yang  dianggap  perlu  dan  relevan yang terdiri dari :
1. Kepala Desa (Komisaris) 2. Perangkat Desa (Kaur Keuangan/Pengawas BPK). 3. Pengurus/anggota BUMDesa (Direktur Utama/Ketua, Sekretaris,  Bendahara,  Kepala Unit) 4. Ketua  lembaga  kemasyarakatan desa/tokoh masyarakat.
Data  penelitian  dikumpulkan dengan  beberapa  metode,  yaitu observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan
model  interaktif  dari  Milles  dan Huberman  (1994  :  20),    yang meliputi  langkah-langkah  :    reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi,  yang dilaksanakan secara berurutan sebagai  rangkaian  kegiatan  analisis yang saling susul-menyusul.
Reduks i
Kesimpulan
Penarikan /Verifikasi
Penyajia n Data Pengu mpulan Data

## MIMBAR
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan hasil pemekaran dan  lahir  setelah  adanya  UU  No. 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu  Tengah.  Masyarakat desa ini terdiri dari Suku Rejang,
Lembak  dan  Serawai.  Jarak tempuh  dari  Kecamatan  Pondok Kubang  sampai  ke  pusat  kota Bengkulu Tengah sejauh +8 Km.
Daerah  atau  wilayah  Kecamatan Pondok Kubang berada diketinggian  tempat  bervariasi dari  0  –  1.000  M  Dpl  dengan suhu  rata-rata  28 0 C.  Desa  Taba Jambu  berada  pada  3°43'25"S
dengan luas  wilayah  secara
keseluruhan  sekitar  seluas  ±  185 hektar.  Rincian  luas  wilayah tersebut  antara  lain  merupakan dataran  rendah  seluas  135  ha serta tanah berbukit seluas 50 ha. Desa  Taba  Jambu    mempunyai jumlah  penduduk  856  jiwa,  yang terdiri dari laki-laki 391  jiwa dan perempuan  465  jiwa  dengan jumlah  Kepala  Keluarga  168. Untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Data Penduduk Desa Taba Jambu Berdasarkan Dusun No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 1. Laki-Laki 391 2. Perempuan 465 Jumlah 856 Sumber Data: Desa Taba Jambu, 2020 Kehidupan sosial ekonomi masyarakat  di  desa  Taba  Jambu beraneka ragam, dimana mata pencaharian  penduduknya  sebagian besar  bekerja  sebagai  petani,  dan hanya  sebagian  kecil  menekuni bidang  swasta  dan  Pegawai  Negeri Sipil. Berikut rincian mata pencaharian  penduduk  secara  umum dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Taba Jambu Mata Pencaharian Jumlah Petani 463 Pedagang 33 Pegawai Negeri Sipil 69 Buruh 112 Lain-lain 190 Jumlah 867
Sumber Data: Desa Taba Jambu, 2020
Kondisi  ekonomi  masyarakat Desa  Taba  Jambu  secara  kasat  mata terlihat  jelas  perbedaannya  antara Rumah  Tangga  yang  berkategori miskin,  sangat  miskin,  sedang  dan kaya  karena  mata  pencahariannya  di sektor-sektor  usaha  yang  berbeda- beda pula. Sementara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:
1. Urusan pemerintahan yang sudah  ada  berdasarkan  hak  asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  yang  diserahkan pengaturannya kepada desa;

## MIMBAR
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan  pemerintahan  lainnya yang  oleh  peraturan  perundang- undangan  diserahkan  kepada desa.
Penyelenggaraan  pemerintahan
dan  pelaksanaan  pembangunan  di desa  ditujukan  untuk  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,  program  dan  kegiatan yang  sesuai  dengan  esensi  masalah dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat. Adapun  Penyelenggara  pemerintah Desa  Taba  Jambu  terdiri  dari  :
Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  BPD (Badan Permusyawaratan Desa),
Bendahara Desa, Kasi Pemerintahan,
Kasi  Pembangunan,  Kasi  Kesra, Kaur  Perencanaan,  Kaur  Keuangan, Kaur  Umum,  serta  Kadus  1-5,  yang strukturnya tampak seperti berikut :
Gambar 2.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taba Jambu.
BUMDes  Taba  Jambu  diberi nama  Taba  Jambu  Jaya  beralamat  di Jalan  Raya  Desa  Taba  Jambu  RT.04 Dusun  II  didirikan  dalam  upaya meningkatkan kemampuan keuangan
Pemerintah Desa pada penyelenggaraan  pemerintahan  serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi  masyarakat  Desa  Taba Jambu. Sehingga BUMDes ini mempunyai  semboyan  “Bersama BUMDes  Kita  Membangun  Desa”.
BUMDes pada tanggal 24 April 2015 Berdasarkan  Peraturan  Desa  Nomor
4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian BUMDes. Tugas serta tanggungjawab  Badan  Pengurus  dan Pengelola  melaksanakan  kegiatan Usaha  berikut  unit-unit  kegiatan usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa, selanjutnya  melaporkan  kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas atau Komisaris dan Pemerintah Desa Taba Jambu. Tujuan pembentukan BUMDes antara lain : a. Meningkatkan  pendapatan  asli Desa  (PAD)  Desa  Taba  Jambu guna  meningkatkan  kemampuan Pemerintah  Desa  Taba  Jambu dalam Pelayanan  masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan. b. Pengembangan potensi perekonomian wilayah Desa Taba  Jambu  dalam  mendorong peningkatan kemampuan tumbuhnya  usaha  perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan. c. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial Struktur Kepengurusan BUMDes Taba Jambu Jaya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kepala Desa Zul selaku Komisaris
2. NgTe selaku Ketua
3. Kaur Umum Desa EA selaku
Sekretaris
4. ED selaku Bendahara
5. Kur selaku Koordinator Unit Usaha

## MIMBAR
BUMDes  mempunyai  fungsi sebagai  pengoptimalan  potensi  desa dalam  rangka  meningkatkan  daya saing desa agar terwujud  masyarakat sejahtera.  BUMDes  harus  ada  di setiap  desa,  seperti  halnya  yang tertuang dalam peraturan Permendagri  nomor  39  tahun  2010 tentang  badan  usaha  milik  desa  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa yaitu BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan semua potensi sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia,  potensi  ekonomi,  serta kelembagaan  perekonomian  dalam rangka  meningkatkan  daya  saing desa  agar  terwujud  kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembentukan  BUMDes  Taba Jambu  Jaya  yang  dibentuk  sejak tahun 2015 berlandasakan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan agar dapat mendorong mengembangkan perekonomian masyarakat. Walaupun struktur BUMDes  terpisah  dari  struktur pemerintahan desa, namun BUMDes tidak  berdiri  Ekslusif.  Kebijakan pendirian  BUMDes  wajib  melalui peraturan  desa,  yang  rancang  serta direncanakan  oleh  Kepala  Desa bersama  BPD.  Karena  sebab  itu,
BPD  tetap  berwenang  melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes  menjaga  agar  BUMDes berjalan  secara  bertanggung  jawab. Bapak  Ng  selaku  Ketua  BUMDes menerangkan bahwa : “Kelembagaan BUMDes bersifat unik. BUMDes bukan  sebagai  usaha  swasta, usaha  bersama  masyarakat, bukan usaha murni pemerintah, bukan juga sebagai  bentuk public  and
private  Partnership .  Prinsip dasarnya  BUMDes  sebagai bentuk  prakarsa  dan  gerakan desa  tetapi  bukanlah  proyek pemerintah di desa”.
Terbentuknya  BUMDes  di Desa  Taba  Jambu  sangat  membantu pendapatan  desa,  karena  melalui BUMDes  pengelolaan  potensi  desa bisa  termobilisasi  dengan baik. Seperti  adanya  potensi  wisata  yang dapat  dikembangkan  sebagai  usaha BUMDes  dalam  meningkatkan  daya saing  desa.  Pebiayaan  BUMDes dengan  Desa  itu  terpisah,  sehingga dalam pengelolaannya berdiri sendiri,  tetapi  masih  tetap  dalam pengayoman pemerintah desa. Berdirinya BUMDes merupakan  upaya  dalam  menjadikan Desa  Taba  Jambu  secara  finansial sebagai Desa  mandiri.  Sehingga  bisa membantu  permodalan  bagi  usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri  sendiri, namun dari segi  pendapatan  di  tiap  unit  usaha yang  dikelola  BUMDes  masuk  ke dalam  dana  desa  kemudian  dana tersebut  dapat  disalurkan  kembali untuk dipergunakan
dalam membangun  fasilitas  desa  berikut kegiatan  pemberdayaan  masyarakat. BUMDes  menjadi  tempat  sebagai badan  usaha  yang  menaungi  usaha kecil masyarakat dalam pengoptimalan pemasarannya. Hal  tersebut  seperti  yang dikemukakan oleh Bapak EA :
“BUMDes  Taba  Jambu  Jaya memiliki  beberapa unit usaha untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat  di  antaranya  toko usaha  tani  yang  menyiapkan kebutuhan pertanian selain itu pula ada toko sembako menyediakan kebutuhan

## MIMBAR
masyarakat.  BUMDes  Taba
Jambu  juga  menerima  serta siap  menampung  produk  dari masyarakat seperti kripik pisang, tempe, dan sebagainya. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama”. Berdasarkan penyampaian tersebut  terlihat  bahwa  melalui  unit usaha  BUMDes  Taba  Jambu  Jaya selain memenuhi kebutuhan pertanian  dan  kebutuhan  pokok masyarakatnya ini dapat juga membantu masyarakat dalam menyalurkan produk usahanya untuk meningkatkan  pendapatan  keluarga khususnya. Senada juga disampaikan oleh Ibu Sy bahwa,
“Usaha  kripik  pisang  yang saya  tekuni  hampir  selama  2 tahun,  akhir-akhir  ini  setelah adanya BUMDes Taba Jambu Jaya  mengalami  kemajuan produksi.  Karena  selama  ini pemasaran  masih  terbatas. Sehingga  adanya  BUMDes ini memberi kesempatan usaha saya dapat berkembang baik”.
BUMDes  Taba  Jambu  Jaya dalam pengelolaannya langsung dilakoni  oleh  masyarakat  setempat tersebut memberikan masukan terbesar dalam keuangan Desa perputaran  ekonomi  desa  sehingga desa  menjadi  tidak  tertinggal  dari desa-desa atau daerah lainnya. Selain pengelolaan sumber daya alam berkenaan kebutuhan pertanian masyarakat  dan  usaha  sembako,  unit usaha  BUMDes  Taba  Jambu  juga melakoni  bentuk  unit  usaha  produk dan  jasa  yang  terbagi  menjadi  dua yaitu  simpanan  dan  pembiayaan.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis,  bentuk  simpanan  yang  ada
berupa  tabungan  tabungan  usaha mikro  dan  tabungan  masyarakat
Desa  Taba  Jambu.  Tabungan  ini bertujuan  agar  memberi  dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya supaya tidak kehabisan  modal,  serta  mendorong masyarakat  agar  menabung  untuk kebutuhan masa depan, seperti kebutuhan  sekolah.  Kedua  jenis tabungan  tersebut  dikelola  BUMDes dengan  memutarkan  kembali  kepada masyarakat yang memerlukan sehingga dapat membantu masyarakat  agar  tidak  kesulitan mendapatkan  modal.  Hal  tersebut senada  yang  disampaikan  oleh  Ibu Sn  salah  seorang  narasumber  yang ditemui  saat  penelitian  ini  dilakukan di bulan Mei 2020 lalu.
Berdasarkan  informasi  yang diperoleh  dari    informan,  terlihat bahwa  dengan  unit  usaha  yang dilakukan  BUMDes  Taba  Jambu, usaha  masyarakat  dapat  dikontrol dengan baik, baik dari segi pemasukannya  maupun  pengeluaran. Dengan  masyarakat  terdorong  untuk menabung,  masyarakat  Desa  Taba Jambu  yang  memiliki  usaha  juga terbantu  melalui  meminjam  modal dari  dana  tabungan  tersebut,  yang memang sudah disepakati bersama.
Berdasarkan  hasil  interview dan  pengamatan  juga,  masyarakat desa  Taba  Jambu  banyak  yang tertarik  dengan  unit  produk  dan  jasa simpan pinjam tersebut.  Selain membantu masyarakat agar
menabung,  juga  dapat  membantu masyarakat  yang  ingin  memiliki tekad  memulai  usaha.  Bentuk  usaha sektor  riil  yang  dikembangkan  oleh BUMDes  Desa  Taba  Jambu  Jaya seperti pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari atau
sembako.  Toko  sembako  ini  pula

## MIMBAR
yang  merupakan  tempat  penitipan produk  usaha  masyarakat  seperti kerajinan, keripik dan sebagainya. Hasil observasi dan pengamatan  penulis,  toko  sembako tersebut  sampai  dengan  sekarang masih  tetap  berjalan  dengan  baik. Masyarakat juga banyak yang berbelanja di toko sembako BUMDes Taba Jambu tersbut. Selain sebagai  toko  sembako,  unit  usaha sektorial  riil  BUMDes  Taba  Jambu Jaya lainya berupa pengadaan barang dan  jasa  seperti  loket  pembayaran telepon,  listrik,  air,  jasa  konstruksi dan  sebagainya.  Dari  beragam  unit usaha  tersebut,  masyarakat  semakin mudah  dan  tidak  repot  harus  keluar dari desa. Sebaliknya dengan adanya unit  usaha  pengadaan  barang  dan jasa,  banyak  pula  masyarakat  dari luar  Desa  Taba  Jambu  yang  datang ke loket Desa Taba Jambu tersebut.
Selain  itu  pula,  dari  hasil pengamatan penulis, ibu-ibu masyarakat  Desa  Taba  Jambu  selain hanya  sebagai  Ibu  Rumah  Tangga, ibu-ibu  tersebut  juga  mempunyai kegiatan sampingan seperti membuka usaha kelontongan, bekerja  di  pasar,  ada  juga  beberapa kelompok masyarakat memiliki usaha  produktif  rumah  tangga  yang sampai kini  masih tetap berjalan dan berkembang.  Usaha  industri  rumah tangga  tersebut  mampu  menambah pendapatan,  membuat  masyarakat mandiri,  serta  menjadi  khas  Desa Taba Jambu.
Bapak DK selaku koordinator unit  usaha  BUMDes  Desa  Taba JambuJaya  menjelaskan  bahwa  unit usaha  salah  satunya  usaha  rumah tangga  yang  dikelola  BUMDes adalah  upaya  menolong  masyarakat agar  dapat  memasarkan  produk masyarakat  desa  untuk  bisa  terjual.
Unit  usaha  rumah  tangga  ini  juga bekerja  sama  dengan  Kelompok Wanita  Desa  Taba  Jambu  yang kegiatannya  memberdayakan  ibu-ibu rumah  tangga.Ibu  Tk  salah  seorang pegurus  kelompok  wanita  desa  Taba Jambu menerangkan : “Adanya BUMDes bermanfaat  untuk  membantu memasarkan  produk  yang kita  lakukan.  Sebelum  ini produk  kita  cuma  dinikmati bagi  anggota  kelompok  saja, tapi dengan adanya BUMDes,  produksi  produk kami  meningkat  dan  menjadi lebih  banyak,  sehingga  itu dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan ibu-ibu yang tergabung dengan kelompok”.
Dari  usaha  industrya  rumah tangga  dapat  dilihat  bentuk  Produk rumah  tangga  Desa  Taba  Jambu, antara  lain  Produk  Aneka  Kripik. Desa  Taba  Jambu  juga  merupakan daerah  mempunyai  hasil  bumi  yang cukup melimpah, seperti ubi singkong,  pisang,  dan  sebagainya. Banyaknya  hasil  kebun  tersebut, menginspirasi  masyarakat khususnya ibu-ibu  untuk  manfaatkan  dalam menambah pendapatannya.
Dari  berbagai  macam  unit usaha  yang dilakukan oleh BUMDes Taba  Jambu  Jaya,  pengalihan  dana dari  tiap-tiap  unit  usaha  masuk  ke dalam  dana  desa.  Dana  yang  masuk ke  dalam  desa  tersebut  akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan desa baik infrastruktur desa, pengadaan  barang  yang  dibutuhkan masyarakat,  dan  kegiatan  lainnya. Kegiatan  usaha  BUMDes  Taba Jambu  Jaya  dalam  peningkatan  daya saing desa dilakukan melalui :
a.
Pengembangan ekonomi

## MIMBAR
masyarakat Usaha-usaha dalam peningkatan  daya  saing  desa sejalan  pula  dengan  peningkatan pendapatan  ekonomi  masyarakat Desa dalam penelitian ini khususnya  desa  Taba  Jambu. Upaya  yang  dilakukan  lewat BUMDes merupakan sebuah upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.Upaya tersebut dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebagai penunjang dalam meningkatkan  kwalitas  sumber daya  manusia  Desa  Taba  Jambu yang  kompetitif,  kreatif,  mandiri, serta  mempunyai  etos  kerja  yang tinggi. Upaya peningkatan pendapatan  ekonomi  masyarakat desa tujuannya merupakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menolong dalam mengembangkan  kegiatan  usaha masyarakat. Usaha-usaha pengembangan ekonomi masyarakat  yang  dikelola  oleh program  BUMDes  Taba  Jambu Jaya, antara lain: 1) Kegiatan penyuluhan Kegiatan  penyuluhan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes  Taba  Jambu  Jaya guna  memberikan  informasi kepada masyarakat berkenaan berdirinya BUMDes, kegiatan  ini  juga  dilakukan dalam  bentuk  sosialisasi  unit usaha yang akan dikembangkan  di  Desa  Taba Jambu,  supaya  masyarakat ikut bergabung merealisasikan  unit  usaha tersebut. Ketua BUMDes Taba Jambu menjelaskan bahwa penyuluhan ini dilakukan  supaya  unit  usaha
yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  serta dapat membantu dalam pengembangan ekonomi masyarakat. 2) Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan kewirausahaan dilakukan sebagai bentuk usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya  masyarakat  Desa Taba Jambu. Dengan pelatihan  kemampuan  mulai dari hard  skill sampai  dengan soft  skill masyarakat  akan terlatih,  sehingga  menjadikan masyarakat yang kreatif, terampil,  dan  mandiri.  Dalam hal  ini,  kegiatan  pelatihan seperti pelatihan tataboga, pelatihan pembuatan kerajinana,  dan  sebagainya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan organisasi  masyarakat  seperti Kelompok  Wanita.  Ibu  Tk menyatakan  bahwa,  dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan keterampilan ibu-ibu  rumah  tangga  untuk bisa menghasilkan penghasilan  tambahan  dengan cara membuka usaha dari hasil kegiatan  pelatihan  tersebut. Berdasarkan data kegiatan Desa, pelatihan kewirausahaan yang dilakukan dari  bulan  Februari  2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 kegiatan tersebut sudah dilakukan  sebanyak  3  kali. Rata-rata  peserta  dari  masing- masing kegiatan tersebut diikuti  sebanyak  24  orang.
Pelatihan  ini  dibimbing  dan

## MIMBAR
dibina oleh pelatih, baik pelatih  lokal  maupun dari  luar kota.  Kegiatan  ini  berawal dari dengan memberi pemahaman  serta  kesadaran kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan tersebut  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian  masyarakat  akan diberikan pelatihan pengembangan skill sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki seperti  dengan  menghasilkan produk  keripik-kripik,  produk kerajinan dan produk sebagainya.  Tahap  terakhir kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan masyarkat  berkenaan  dengan pemasaran  produk  yang  baik. Kegiatan  ini  lebih  mengarah kepada memaksimalkan praktek  masyarakat  sehingga masyarakat mudah mempraktekkannya agar dapat dijadikan pengembangan usaha masyarakat setempat. 3) Peminjaman Modal Upaya  pengembangan usaha  melalui  pengelolaan dana pinjaman bagi masyarakat yang dikelola oleh  BUMDes  Taba  Jambu
Jaya  merupakan  hasil  dana yang  terkumpul  dari  setiap unit  usaha  BUMDes  Taba Jambu  Jaya.  Masyarakat  di beri  pinjaman  sesuai  dengan bentuk usaha yang dimilikinya,  kemudian  ada juga  Modal  dari  BUMDes, produk masyarakat yang buat,  maka  hasilnya  dibagi dua.
b.    Partisipasi  masyarakat  dalam proses  kegiatan  perekonomian  yang
dapat meningkatan daya  saing desa Indikator terpenting keberhasilan BUMDes Taba Jambu Jaya dalam usaha peningkatan daya saing desa yang dimulai sejak tahun 2015 diantaranya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat  adalah  sumber  daya terpenting sehingga menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian  desa.  Oleh  karena itu,  partisipasi  masyarakat  dalam proses  perekonomian  sehingga meninggkatan  daya  saing  desa melalui  BUMDes  antara  lain meliputi : 1) Perencanaan Dalam perencanaan, partisipasi  masyarakat  dimulai dari tahap keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan  BUMDes  sebagai badan otonom desa yang mempunyai wewenang memobilisasi  dalam  melakukan kegiatan usaha masyarakat. Selanjutnya  dalam  perencanaan ini,  partisipasi  masyarakat  adalah dengan  kesediaan  untuk  hadir dalam perencanaan kegiatan BUMDes berikut kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang lakukan, masyarakat  cukup  mendukung dan  merespon  dengan  baik  untuk berdirinya  BUMDes  Taba  Jambu. Seperti  yang  diutarakan  Bapak Ng, menurutnya :
“Dalam perencanaan kegiatan dan proses pendirian BUMDes  masyarakat  di  sini dilibatkan  untuk  ikut  serta dalam musyawarah

## MIMBAR
pembentukan  yang  bertempat di  balai  Desa.  Begitu  juga dalam sosialisasi perencanaan untuk  unit  usaha  yang  akan dilakukan oleh BUMDes Taba Jambu, masyarakat tentu juga dilibatkan baik dari ibu-ibu  sampai  bapak-bapak yang memang mereka memiliki peran dalam kegiatan ekonomi masyarakat”. Unit usaha yang telah dikelola dengan baik oleh BUMDes  Taba  Jambu  Jaya  juga merupakan hasil musyawarah bersama dengan masyarakat,
karena  memang  dengan  adanya wadah  maka  kegiatan  ekonomi masyarakat  akan  dapat  terkontrol dengan  baik. Akan tetap pada sisi lain,  berdasarkan  hasil  observasi dan pengamatan, penulis menemukan  perbedaan  pendapat dari  beberapa  masyarakat  di wilayah Desa Taba Jambu tersebut, dimana masyarakat masih  kurang  faham  tentang keberadaan BUMDes Taba Jambu Jaya  itu  sendiri.  Bapak  A.  selaku Kepala  Dusun  5  kurang  faham mengetahui secara jelas berkenaan BUMDes Taba JambuJambu karena memang pada  waktu  perencanaan  dan sosialisasi  berdirinya  BUMDes Taba Jambu tidak mengetahui dan beliau mengetahuinya setelah terbentuk. Menurutnya hal tersebut  terjadi  karena  masih kurang  optimalnya  komunikasi Kepada  Desa  dengan  masyarakat yang berada di wilayah Dusun 5.
2) Pelaksanaan Dalam segi pelaksanaan,
Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan  unit  usaha  yang dikelola    oleh  BUMDes.Adalah dengan  keikutsertaan  masyarakat dalam menitipkan hasil produksinya  kepada  BUMDes. Pelaksanaan  dilakukan  setelah proses perencanaan dilalui terlebih  dahulu,  kegiatan  dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat guna meningkatkan  kemampuan  daya saing desa oleh pengurus BUMDes. Masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan guna memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat dapat mempunyai skill  atau  keterampilan  baik  itu kemampuan  dalam  pembuatan makanan,  kerajinan,  dan  lainnya,
dan hasil produksi-produksi tersebut  bisa  dititipkan  kembali kepada BUMDes untuk dipasarkan. Pengelolaan unit usaha atau industry Rumah
Tangga saat ini baru bisa dilakukan  oleh  1-3  orang  saja, sehingga mempengaruhi jenis produk yang dimiliki BUMDes 3) Monitoring dan Evaluasi Proses monitoring dan evaluasi adalah yang sangat diperlukan  dalam  semua  kegiatan yang  dikelola  BUMDes  supaya semua unit usaha  yang dijalankan BUMDes  berlangsung  dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan  sebelumnya.  Proses monitoring dan evaluasi ini merupakan  tugas  dan  kewajiban Pemerintah Desa setempat, pengurus  serta  seluruh  anggota BUMDes.  Kalau  tidak  ada  proses monitoring dan evaluasi, tentunya unit  usaha  yang  telah  didirikan akan berhenti sehingga bisa

## MIMBAR
merugikan seluruh lapisan masyarakat.  Selain  itu,  peran masyarakat  juga  dalam  kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sangat  penting.  Pada  tahap  ini masyarakat  ikut  andil  dilibatkan agar dapat mengawasi berjalannya setiap  unit  usaha  yang  dikelola oleh  BUMDes  supaya  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat. Hal  ini  senada  dengan  apa  yang dijelaskan oleh Bapak A : “Masyarakat desa Taba Jambu memang benar, seluruhnya  harus  dilibatkan untuk mengawasi segala kegiatan  Desa.  Apalagi  pada saat ini, dana Desa kan cukup tinggi, andai masyarakat tidak mengawasi dengan baik,  dikhawatirkan  akan  ada penyimpangan yang dilakukan Aparat atau perangkat Desa”. Bentuk partisipasi masyarakat dalam  mengawasi  adalah  dengan melaporkan  setiap  gerak  gerik pengurus  BUMDes  dan  Aparat Desa  Taba  Jambu  yang  kurang baik.  Seperti,  aktif  dalam  ikut hadir dalam rapat atau musyawarah  Desa,  mengamati perkembangan pembangunan Desa dan kegiatan desa sebagainya.  Namun  berdasarkan pengamatan  penulis,  sayangnya untuk  hal  demikian  masyarakat masih  kurang  peduli,  sehingga masyarakat kalau ada kesalahan di Desa  cuma  bisa  berbicara  di  luar forum  atau  sekedar  obrolan  di warung kopi namun saat rapat hal yang menganjal atau bertentangan tersebut tidak mau disampaikan.
BUMDes  Taba  Jambu  Jaya berperan mengembangkan perekonomian desa sehingga
meningkatkan daya saing desa melalui kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dengan BUMDes  Taba  Jambu  yang  berjalan baik.  Dari  hasil  lapangan,  kehadiran BUMDes  telah  memberi  kontribusi yang  baik  untuk  berkembangnya kegiatan roda perekonomian
masyarakat.  Pemasukan  tambahan desa  yang  berasal  dari  kegiatan- kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang dikelola BUMDes.
Berdasarkan  UU  No.  6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 memaparkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas  wilayah  serta berwenang untuk mengurus pemerintahan dan mengatur kepentingan  masyarakat  setempat atas  dasar  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat,  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  serta  hak  asal usul  desa.  Sehingga,  Desa  perlu mendapat  perhatian  yang  serius  oleh pemerintah pusat, karena pada dasarnya  kemajuan  bangsa  dimulai dari  pembangunan  desa  yang  baik. Pembangunan  Desa  sesuai  dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  desa,  kualitas  hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya, menanggulangi kemisikinan,  meningkatkan  sarana prasarana,  pengembangan  potensi lokal,  pemanfaatan  sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan
masyarakat  desa  adalah  dengan berlakunya  UU  No  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Seiring  berjalannya

## MIMBAR
waktu, Desa  menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik bidang infrastruktur  atau  pun  bidang  non- infrastruktur  yang  arahnya  pada pengembangan dan peningkatan potensi  desa,  sehingga  dana  kucuran untuk  desa  sangat  tinggi.  Pada dasarnya  hal tersebut sangatlah  baik, akan tetapi pada kenyataannya monitoring  akan  pemerintah  desa terhadap  penggunaan  dana  desa tersebut kurang baik, sehingga banyak  terjadi  penyelewengan  yang dilakukan oleh aparat desa. Selanjutnya demi menuju kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat juga telah membuat kebijakan  baru  berkenaan  wajib adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  tiap-tiap  desa  sebagai daya  dan  upaya  dalam  membantu unit  usaha  kecil  masyarakat  agar terkelola dengan baik. BUMDes juga hadir  sebagai  usaha  pemerintah dalam  menanggulangi  permasalahan perekonomian masyarakat yaitu dengan cara membantu dan mendukung  usaha  kecil  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta memobilisasi pengelolaan asset desa.
Pasal  1  ayat  (6)  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  39  Tahun  2010  Tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa  BUMDes  merupakan  usaha Desa  yang  dibentuk  atau  didirikan oleh pemerintah desa berikut kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah  desa  serta  masyarakat. Desa  yang  memiliki  BUMDes  di antaranya  khususnya  desa  yang diteliti  dalam  karya  ini  adalah  Desa Taba  Jambu  Kecamatan  Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.  Upaya  peningkatan  kualitas
hidup  masyarakat  dalam  bidang ekonomi menjadi upaya meningkatkan daya saing desa. Maka diharapkan  dengan  adanya  BUMDes semoga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya  pula.  Akan  tetapi tidak  banyak  BUMDes  yang  berdiri, peran serta kontribusinya telah sesuai dengan  visi  dan  misi  BUMDes  itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  BUMDes  Desa  Taba Jambu  Jaya  Kecamatan  Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk salah satu BUMDes  yang  aktif.  Selama  lima tahun terakhir ini, bentuk pengembangan ekonomi yang
dilakukan  oleh  BUMDes  telah  ada dan tetap berjalan dengan baik D. Kesimpulan dan Saran Pendirian BUMDes Taba
Jambu  Jaya  telah  mampu  berperan merangsang  kegiatan  perekonomian masyarakat  dengan  berbasis  potensi lokal  sehingga ada peningkatan  daya saing  desa.  Masyarakat  termotivasi untuk  mengeksplorasi  kemampuan masyarakat  dalam  mengembangkan usaha  yang  dimilikinya.  Beberapa unit  usaha  yang  telah  didirikan  serta dikelola  oleh  BUMDes  memberi peluang  kepada  masyarakat  untuk memperoleh  pekerjaan  baru,  serta membantu  masyarakat  memobilisasi potensi  yang  dimilikinya.  Hadirnya BUMDes  memberikan  motivasi  dan rangsangan semangat kepada masyarakat  dalam  mengembangkan usahanya  agar  dapat  meningkatkan pendapatan  perekonomian  keluarga. Hal tersebut terlihat dengan pengelolaan  BUMDes  Desa  Taba Jambu  yang  dilakukan  sudah  secara baik, mulai dari dana yang terkumpul masuk ke dalam Kas Desa, kemudian

## MIMBAR
dana  tersebut  dialokasikan  untuk kebutuhan  masyarakat  secara  fisik maupun non fisik. Partisipasi masyarakat adalah indikator terpenting  dalam  keberhasilan  suatu program  baik  yang  dirancang  oleh pemerintah  desa  ataupun  pemerintah pusat. Masyarakat merupakan subjek dan  objek  dari  setiap  kegiatan,  oleh sebab itu partisipasi sangat diperlukan agar program dapat sesuai dengan  kebutuhan  dan  keadaan sebenarnya  masyarakat  itu  sendiri sehingga  dapat  meningkatkan  daya saing  desa  yang  mumpuni  baik melalui  produk  yang  dihasilkan  atau keberhasilan  mengelola  kekayaan sumber  daya  yang  dimiliki  desa tersebut.
Ada  beberapa  hal  yang  dapat menjadi  masukan/  saran  setelah penelitian  ini  dilakukan  agar  peran BUMDes  dapat  lebih  optimal  lagi, yaitu :
1. Dalam setiap perencanaan program  serta  membentuk  unit usaha  tetap  harus  melibatkan masyarakat,  supaya  masyarakat dapat  berpartisipasi  dengan  baik dalam  pengambilan  kebijakan- kebijakan dari pengelolaan BUMDes. 2. Kepada  pemerintah  Desa  harus mampu membangun iklim kondusif    melalui  transparansi  / keterbukaan terhadap semua aktivitas  BUMDes  dan  rutin menggelar rapat atau musyawarah  desa.  Sehingga  di setiap perencanaan program serta setiap penganggaran Desa masyarakat bisa mengetahui supaya pembangunan desa bukan bersifat Top Down . 3. Kepada anggota dan pengurus  BUMDes  buatlah cluster kewirausahaan  yang
sifatnya  berkelanjutan  serta berikanlah pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat  sesuai  dengan potensi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayahnya agar pengembangan ekonomi masyarakat  berjalan  terpadu dan  merata  sehingga  tercipta daya saing desa yang mumpuni sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan bukan hanya wilayah  yang  dekat  dengan kantor  BUMDes  saja  namun juga  masyarakat  dari  luar desa .

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed (3rd  ed.).  (S.  Z. Qudsy, Penyunt., & A.
Fawaid,  Penerj.)  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Departeman  Pendidikan  Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)  Fakultas  Ekonomi UNIBRAW.2007. Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan BUMDES . (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN). HAW Widjaja, 2003. Otonomi
Desa(Merupakan otonomi yang  asli,  bulat  dan  utuh) . Jakarta: Raja Grafindo. Miles, Mathew, & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (second ed.).

## MIMBAR
London: Sage Publication. Muslimin Nasution, 2002. Pengembangan Kelembagaan Koperasi  Pedesaan  Untuk Agroindustri . Bogor: IPB Press. Rahardjo, Adisasmita, 2013. Pembangunan Perdesaan .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa