## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING GOVERNMENT POLICIES IN COMMUNITY EMPOWERMENT AT THE DEPARTMENT OF COOPERATIVES, MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS IN BIAK NUMFOR REGENCY

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
Regina D. Krobo 1 ,  Sri Handayani 2 , Djamil  Hasim 3 , Dahlan 4 1,2,3,4 Magister Administrasi Publik,  Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  YAPIS Biak
E-mail: dahlanlan90@gmail.com
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Dahlan dahlanlan90@gmail.com
Key words: effectiveness, policy,
community empowerment
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
page: 034 - 038 This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  government policy implementation  in community empowerment  at the Office of Cooperatives, Micro,  Small and Medium  Enterprises  in Biak Numfor Regency.  This research uses  a "case study" approach in qualitative  research  and  produces  qualitative  descriptive  data. The  data  sources  of  this  research  consist  of  primary  data  and secondary data. The methods and strategies used in this research are  literature  studies,  as  well  as  observation  methods  and interview/interview  methods to  several sources/informants  who are  considered  to  be  able  to  provide information  related  to  the Effectiveness  of  Government  Policy  Implementation  in Community  Empowerment  at  the  Cooperative  Office,  Micro, Small  and  Medium  Enterprises  in  Biak  Numfor  Regency.  The results of this study indicate that the effectiveness  of government policy implementation  in community empowerment  at the Office of Cooperatives, Micro,  Small and Medium  Enterprises  in Biak Numfor  Regency  is  quite  effective  when  viewed  from  the achievement  of goals, integration, adaptation and organizational characteristics, environmental characteristics, worker characteristics  and  management  characteristics.  In  the implementation  of  program  activities  at  the  Office  of
Cooperatives,  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  in  Biak Numfor  Regency,  it  has  achieved  its  goals  even  though  it  is gradually in accordance  with the budget and timeframe.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Dahlan dahlanlan90@gmail.com
Kata kunci:
efektivitas, kebijakan, pemberdayaan masyarakat
Website: https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER
hal: 034 – 038
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan  Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat  pada  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan “studi kasus” dalam penelitian kualitatif  dan  menghasilkan  data  deskriptif  kualitatif. Adapun sumber  data penelitian  ini yang terdiri  dari data primer  dan  data  sekunder.  Metode  dan  strategi  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan, serta metode observasi  dan metode  wawancara/interview kepada  beberapa  narasumber/informan  yang  dianggap dapat memberikan informasi terkait Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan  Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat  Pada  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil Menengah di Kabupaten Biak Numfor.  Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Efektivitas  Pelaksanaan  Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan  Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Biak Numfor  sudah cukup  efektif  jika  dilihat dari  pencapaian tujuan,  integrasi,  adaptasi  serta  karakteristik  organisasi, karakter  lingkungan,  karakter  pekerja  dan  karakter manajemen.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  program  pada Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  di Kabupaten  Biak  Numfor  sudah  mencapai  tujuan walaupun  secara  bertahap  sesuai  dengan  anggaran  dan jangka waktu.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pemberdayaan masyarakat  desa  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan  pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memamfaatkan sumber daya  melalui  penetapan kebijakan,  program, kegiatan,  dan  pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu,  kelompok  dan masyarakat luas  dengan kemampuan untuk  melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumber  daya yang  berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktivitas sosialnya.
Berdasarkan  landasan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  pemerintah  harus mengarahkan  segala  daya  upaya  dan  segala  biaya  untuk  mensejahterakan
masyarakat dengan  berkeadilan  sosial.  Jika  kenyataan yang  ada  bahwa  banyak masyarakat yang  masih  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan,  dan  ini  merupakan tanggung  jawab pemerintah  untuk  menanggulangi  masalah kemiskinan  melalui berbagai program agar dapat membantu masyarakat sehingga mereka dapat hidup sejahtera.
Dimensi kemiskinan dalam kehidupan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk sehingga  menyebabkan  terjadinya budaya kemiskinan  yang  merusak  kehidupan masyarakat  bahkan  menyebabkan  rendahnya  penghasilan  masyarakat  sehingga mereka  tidak mampu  untuk memenuhi  kebutuhannya. Tingkat kemiskinan  yang terus meningkat menyadarkan semua pihak bahwa pelaksaanaan kebijakan dalam pembangunan selama ini perlu diperbaiki kearah pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan  Pemerintah  melalui  Undang – Undang Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh orang seorang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro  yang  dimiliki  dan  dikuasai  atau menjadi  bagian  langsung  maupun  tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah dapat meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan  menengah  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Program pembangunan dan pemberdayaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya.
Dengan demikian  kebijakan pemerintah  lewat  pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif sehingga kehidupan masyarakat dapat berubah kearah yang lebih baik. Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber  daya,  sarana  dan  prasarana dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas  menunjukkan keberhasilan  dari  segi  tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Rahmat dalam othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemamfaatan sumber  daya,  sarana prasana dalam  jumlah  tertentu  yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya
Menurut Anderson dalam Agustino (2017:17) kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang  diusulkan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  aktor  dalam  mencapai tujuan walaupun dengan berbagai tantangan dan permasalahan.
Pemberdayaan  masyarakat  menurut  Sumaryadi  (2005:11)  adalah  Upaya mempersiapkan  masyarakat  seiring  dengan  langkah  memperkuat  kelembagaan masyarakat  agar  mereka  mampu  mewujudkan  kemajuan,  kemandirian, kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh Sumber daya manusia yang handal untuk  itu  pegawai pada Dinas Koperasi  dan UMKM harus memiliki  pendidikan
tinggi. Selain SDM yang handal, kinerja seseorang juga dapat mempengaruhi tujuan organisasi.  Selain  SDM  organisasi  juga dituntut  untuk  bisa  bekerjasama dengan organisasi lain dalam peemberdayaan masyarakat. Adanya kesadaran dan interaksi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini  pendekatan penelitian  yang  digunakan oleh  penulis  adalah pendekatan "studi  kasus".  Dalam  penelitian  terhadap suatu  permasalahan yang terjadi sehingga  perlu  menggunakan jenis/tipe  penelitian kualitatif.  Metode  dan strategi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.  Metode  wawancara/interview  dilakukan  kepada  kepala  dinas koperasi UMKM Kabupaten Biak Numfor, kepala sub bagian penyusunan program dan  keuangan,  kepala  seksi  fasilitasi  usaha  koperasi,  kepala  seksi  peningkatan kualitas  SDM  koperasi  dan  kepala  seksi  pengembangan,  penguatan,  dan perlindungan usaha mikro. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan pada dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Biak Numfor. Yang menjadi alasan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah merupakan dinas pembuat dan pelaksana kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  suatu  organisasi  dikatakan  efektif  apabila  suatu  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  supaya  nilai-nilai  yang  diinginkan sampai kepada publik.
Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai tujuan efektivitas sebagai tingkat  pencapaian  organisasi  dalam  jangka  waktu  pendek  dan  jangka  waktu panjang. Organisasi dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan kewajibannya dalam  memenuhi  kepuasan  pelanggan,  mencapai  visi  dan  misi  organisasi, pemenuhan  aspirasi,  menghasilkan  keuntungan  bagi  organisasi,  pengembangan sumberdaya manusia organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi  dalan usaha mencapai tujuan dan sasaran yang  telah ditatapkan oleh organisasi.
Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam  pemberdayaan masyarakat pada Dinas Koperasi,  Usaha Mikro  Kecil  dan Menengah Kabupaten Biak  Numfor dikatakan efektif  apabila  terdapat indikator  indikator  yang  terdiri  dari  pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. sudah dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat dalam hal ini gerakan koperasi dan usaha Mikro Kecil di Kabupaten Biak Numfor.
Salah satu indikator efektivitas kebijakan adalah Integrasi. Kebijakan yang efektif juga di dukung oleh kemitraan yang ada. Dari hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan  bahwa  dengan  adanya  integrasi  maka  pelaksanaan  kebijakan pemerintah dapat efektif karena integrasi merupakan suatu kondisi kesatuan hidup bersama, saling berinteraksi  dan bekerjasama. Selain indikator pencapaian tujuan dan integrasi, indikator adaptasi juga sangat diperlukan dalam pelaksaaan kebijakan
pemerintah dalam  pemberdayaan masyarakat agar efektif.  Dicapai oleh  masing- masing pegawai dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi.
Dari hasil  pengamatan penulis selama beberapa bulan ini  bahwa jumlah pegawai yang memiliki  Sumberdaya manusia yang terampil dan handal di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor masih sangat kurang dan perlu penambahan pegawai yang  mempunyai  keahlian  dan  memiliki  kinerja yang  baik  agar  dapat menunjang kelancaran pekerjaan pada orgasisasi.
Penyusunan program dan keuangan, Sapariah, S. Sos yang menjabat sebagai kepala seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Korneles Koibur, SE selaku kepala seksi peningkatan kualitas  SDM  koperasi  dan  Marice  K.  Rumpaisum,  BA  sebagai  kepala  seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro bahwa organisasi terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk maka akan mempengaruhi kinerja.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Suatu  organisasi  yang  menerapkan  suatu  kebijakan  dianggap  efektif  apabila mengikuti langkah-langkah dan proses sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh  organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor adalah fitur  organisasi  dan  fitur  administratif. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka kebijakan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Rencana dan  Strategi  (RENSTRA)  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten Biak  Numfor, sehingga  setiap  kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, terbukti dengan banyaknya program-program tersebut dilaksanakan  sesuai  renstra  dan  disalurkan  kepada  masyarakat,  dalam  hal  ini koperasi dan toko perusahaan Mikro Biak di kawasan Numfor.

## Saran
Penulis mengajukan saran bahwa pemerintah daerah harus didorong dan didukung untuk mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Biak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga Othenk,  Sondang  2008.  Kiat  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja.  Jakarta:  Asdi Mahasatya
Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
Dianingratri, R., & Munandar, M. A. (2022). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2017-2019.  Unnes Political Science Journal, 6(2), 36-41.