## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
Ratna Nurhayati (anna@mail.ut.ac.id) Universitas Terbuka

## ABSTRACT
This article discusses an Intellectual Property Rights system, especially for the benefit of the distance education researchers. In doing research, researchers have to extort their mind, creativity and intellectual ability to yield something. As the only distance education institution in Indonesia, various development products for the interest of the learning process have been developed by Universitas Terbuka. Therefore, the research findings need to be protected by the Intellectual Property Rights. What we need to do now is to manage those research outcomes regarded as the precious asset of Intellectual Properties owned by Universitas Terbuka.
Key words: distance education, Intellectual Property Rights.
Dalam  Rencana  Strategis  (Renstra)  UT  2005  –  2020  disebutkan  bahwa  visi  Universitas Terbuka (UT) adalah menjadi salah satu institusi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) unggulan di antara institusi PTJJ di Asia tahun 2010 dan di dunia tahun 2020. Berdasarkan visi  tersebut maka salah  satu  tujuan  penyelenggaraan  UT  sebagai  satu-satunya  institusi  penyelenggara  PTJJ  di Indonesia  adalah  melakukan  penelitian  dalam  bidang  Pendidikan  Jarak  Jauh  (PJJ),  khususnya Pendidikan  Tinggi  Jarak  Jauh  (PTJJ),  dan  bidang  keilmuan  lainnya  serta  menyebarkan  hasil penelitian dan berbagai informasi tentang PJJ khususnya PTJJ secara inovatif dan berkelanjutan.
Kegiatan Penelitian di UT merupakan bagian integral dari penerapan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pengajaran, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat. Dalam melakukan penelitian dan pengembangan ( research and development - (R & D) ) dosen/peneliti harus melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsentrasi pikiran, kreativitas dan seluruh kemampuan intelektualnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu (karya/ciptaan). Selain itu, sebagai satu- satunya institusi PTJJ di Indonesia saat ini, berbagai produk pengembangan untuk kepentingan proses pendidikan jarak jauh sudah dikembangkan oleh UT. Oleh karena itu, hasil penelitian dan pengembangan tersebut perlu mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengelola hasil-hasil penelitian tersebut sebagai aset Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki oleh UT.
Menurut Hilman dan Romadoni (2001) para peneliti di negara maju yang bekerja untuk lembaga penelitian atau perusahaan biasanya tidak berurusan dengan pengelolaan aset KI karena tugas tersebut akan ditangani oleh unit khusus di organisasi mereka, baik dengan nama unit HKI atau kantor lisensi teknologi. Sebagai contoh: British Technology Group (Inggris) dan Stanford Office of Technology Licensing (AS).
Peneliti independen di negara maju mempunyai pilihan apakah mengelola aset KI mereka sendiri atau bergabung dengan organisasi lisensi teknologi independen untuk menangani
komersialisasi penemuan mereka atau karya intelektual lain. Contoh untuk organisasi lisensi teknologi independen adalah Arthur D. Little (AS).
Lebih lanjut Hilman dan Romadoni (2001) menjelaskan bahwa di Indonesia, meskipun embrio keberadaan unit HKI sudah dimulai oleh Institut Teknologi Bandung sejak tahun 1995, tetapi perkembangan yang pesat baru dimulai tahun tahun 1999 setelah unit tersebut direstrukturisasi menjadi suatu unit manajemen dan lisensi HKI dengan nama "Kantor Manajemen HaKI ITB (KM HaKI ITB)". Tujuan KM HaKI ITB adalah memberikan jasa pengelolaan aset KI yang dihasilkan dari riset yang dilakukan masyarakat akademis termasuk juga peneliti independen yang telah menyerahkan penemuan mereka kepada KM HaKI ITB.
Selain ITB, lembaga lain (yaitu universitas, lembaga penelitian dan perusahaan) di Indonesia yang mendirikan sentra/unit HKI antara lain Lembaga Penelitian Departemen Pertanian Indonesia dengan nama KP KIAT (Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi), IPB, UI, UGM, BPPT, dan LIPI. Pada bulan Agustus tahun 2006 UT juga telah membentuk unit sejenis dengan nama Tim Pengelolaan dan Pengurusan Pengajuan HKI-UT.
Pembentukan sentra/unit HKI di beberapa perguruan tinggi dan lembaga pemerintah non departemen ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2002), dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disingkat PP No. 20 Tahun 2005), yang menyebutkan bahwa “ Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya ” (Pasal 13 ayat 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2002). Selanjutnya PP No. 20 Tahun 2005 Pasal 16 menyebutkan bahwa “ Dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungannya”.
Keberadaan unit HKI di beberapa perguruan tinggi memungkinkan peneliti untuk lebih berkonsentrasi pada aktivitas penelitian mereka karena untuk pengurusan perlindungan HKI mereka, sudah ada unit khusus yang mengurus dan mengelolanya. Meskipun demikian, peneliti tetap harus memiliki pemahaman sistem HKI, karena pemahaman sistem HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tapi juga mencegah kita melakukan pelanggaran HKI orang lain, atau paling tidak mengetahui hak-hak orang lain terhadap kekayaan intelektualnya.
Tulisan tentang sistem HKI pada pendidikan jarak jauh sangat sulit ditemukan. Padahal pemahaman tentang sistem HKI sangat diperlukan pada pendidikan jarak jauh. Dalam konteks perlunya peneliti pada pendidikan jarak jauh memiliki pemahaman sistem HKI dan bagaimana sebaiknya pengelolaan hasil R & D di UT inilah, tulisan ini dikembangkan.

## KONSEPSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah intellectual property rights . Istilah intellectual property rights ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan
terletak pada kata property . Kata property memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dan dapat juga diartikan sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata. Oleh karena itu, terjemahan mana yang mau dipakai terserah kepada selera penulis dan pembaca. Namun demikian pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Inteletual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan ada pula yang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pembaca, dan sesuai dengan istilah yang digunakan dalam perundang-undangan, maka untuk selanjutnya dalam makalah ini penulis menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak ini diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya, baik ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maupun ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan industri. Salah satu ciri pokok hak kekayaan intelektual adalah bahwa hak tersebut memberikan hak khusus kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaan atau temuannya selama periode waktu tertentu. (Sagric International Pty.Ltd,. 2001) Apabila ditelusuri lebih mendalam, filosofi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi logika moral ( moral judgment ) dan rasionalitas ekonomi ( economic rationality ) (Budi, 2002). Dari aspek moral judgment , filosofi perlindungan HKI adalah perlunya dibangun suatu sikap pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Pengakuan dan penghormatan inilah yang merupakan fundamennya, artinya pengakuan dan penghormatan ini merupakan asal mula apresiasi bagaimana A akan ‘memperlakukan’ haknya B, dengan cara A mengakui dan menghormati terlebih dahulu haknya B. Jadi, dari aspek moral ini, HKI merupakan instrumen hukum yang melegitimasi konsep nilai, norma dan etika. Konsepsi moral ini dapat digambarkan sebagai berikut: misalkan Anto menulis sebuah buku dengan beberapa materi mengutip dari buku lain karangan Budi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Budi, atau menyebutkan karya tulis Budi sebagai sumber pustakanya, padahal Anto mengetahui bahwa buku tersebut adalah karangan Budi, maka Anto dikatakan telah melanggar norma atau etika karena tidak menghormati HKI-nya Budi.
Dari aspek economic rationality , hak merupakan kekayaan. Dalam kacamata perusahaan, hak adalah asset. Dalam kacamata perdagangan, hak adalah ekonomi. Konsepsi ekonomi ini dapat digambarkan sebagai berikut: misalkan dalam 1 (satu) hari Anna diminta untuk mengarang 1 (satu) lagu. Satu hari tersebut kemudian dikalkulasikan dengan economic value Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditambah property yang dipakai untuk menulis lagu itu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan alat rekamnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi total economic value untuk mengarang 1 (satu) lagu tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian ada produser yang berminat untuk membayar lagu tersebut ( market value ) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karya lagu Anna seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) inilah yang merupakan suatu karya yang memiliki economic value yang memerlukan proteksi (perlindungan) sama seperti perlindungan yang diberikan hukum kepada barang yang berwujud. Jadi mengkonversinya dari kontribusi waktu, tenaga, biaya, utility , dan kemampuan intelektual yang dikeluarkan Anna selama membuat lagu tersebut. Filosofi moral judgment dan economic rationality dalam perundang-undangan HKI diwujudkan dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Hak
Cipta No. 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa hak moral Pencipta terdiri dari beberapa hak (pasal 24), yaitu:
1. hak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
2. hak melarang orang lain merubah Ciptaan walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain;
3. hak melarang orang lain merubah judul dan anak judul Ciptaan;
4. hak melarang orang lain mencantumkan dan merubah nama atau nama samaran Pencipta;
5. hak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
Mengenai hak moral pencipta ini August (1999) memberikan penjelasan bahwa “ The personal rights of authors to prohibit others from tampering with their works are called moral rights”. Lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwa “ These rights are independent of the author's pecuniary rights, and in most states that grant moral rights, they continue to exist in the author even after the pecuniary rights have been transferred”.
Hak ekonomi yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Variabel yang masuk dalam kategori pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, sedangkan yang masuk dalam kategori perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” menurut Penjelasan Pasal 2 (1) UUHC 2002, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.
Dalam hal pengertian hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, August (1999) menjelaskan bahwa “Economic or pecuniary rights are legislative or judicial grants of authority that entitle an author to exploit a work for economic gain”. Secara singkat Budi (2002) menjelaskan bahwa Hak kekayaan Intelektual (HKI) berbicara tentang Hak. Esensinya adalah klaim atas hak. Hak ini bersumber dari karya-karya yang muncul karena kemampuan intelektualitas manusia. Dalam HKI, hak yang dilindungi adalah hak untuk mengeksploitasi. Artinya, Pemegang HKI diberi monopoli untuk mengeksploitasi (menarik keuntungan) dari produk yang dihasilkannya selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian orang lain yang tidak ikut membuat produk tersebut tidak boleh begitu saja menarik keuntungan dari produk tersebut tanpa memberikan kompensasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemegang HKI. Dengan kata lain, menarik keuntungan dari HKI-nya orang lain tanpa ijin dari pemegang hak adalah merupakan pelanggaran hukum. Namun demikian, ada pengecualiannya, yaitu untuk kepentingan pendidikan dan non-commercial using, hal tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran. Pengecualian tersebut senada dengan bunyi Pasal 14 PP No. 20 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa alih tehnologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial dan non komersial.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya merupakan suatu produk/benda yang tidak berwujud ( intangible ) yang dihasilkan dari aktivitas intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) tersebut terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.
Hasil kemampuan berpikir ( intellectual ) manusia merupakan ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Sebagai contoh adalah (Muhammad, 2001).
1. Hak Cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk jelmaannya adalah buku.
2. Hak Cipta adalah ide di bidang seni yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk jelmaanya adalah lagu, tarian, lukisan.
3. Hak Merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan.
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk jelmaannya antara lain adalah televisi, proses pembuatan obat.
Sebagai ilustrasi, apabila kita membeli sebuah buku, maka kita tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku tersebut. Jadi yang kita beli adalah produknya, dan Hak Cipta buku tersebut tetap dipegang atau dimiliki oleh pengarang buku tersebut (Lindsey, dkk (Editor), 2002).
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa HKI menjadi penting dan berharga untuk didapatkan ketika ada karya intelektual yang akan dikomersialkan atau diimplementasikan, dan oleh karena itu pencipta karya intelektual membutuhkan perlindungan dalam periode tertentu. Jerih payah dan karya intelektual perlu difasilitasi oleh satu badan sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang HKI sehingga dapat memperoleh manfaat dari komersialisasi atau implementasi karya intelektual. Keterkaitan antara penciptaan karya intelektual, implementasi/komersialisasinya dan kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat digambarkan pada Gambar 1.

## JENIS-JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
HKI  terdiri  dari  jenis-jenis  perlindungan  yang  berbeda,  bergantung  pada  subyek  (bentuk kekayaan intelektual) yang dilindungi.
Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu (a) hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, dan (b) hak atas kekayaan industri (Sagric International Pty.Ltd,. 2001): 1.  Hak Cipta ( Copyrights )
Hak Cipta melindungi pengungkapan gagasan orisinil yang dinyatakan dalam suatu medium atau bentuk nyata, bukan gagasan itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang tidak melanggar hak cipta sebuah buku pada saat menjelaskan kepada seorang teman tentang teknik-teknik relaksasi baru yang  dijelaskan  di  dalam  buku  tersebut.  Seseorang  dapat  dituntut  bila  memperbanyak  dan mengedarkan buku  yang dia baca tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Hak-hak terkait lainnya (atau  "hak  yang  berdekatan"  sebagaimana  disebut  di  dalam  Konvensi  Roma)  memberikan perlindungan  kepada  para  pelaku  pertunjukan,  produser  rekaman  musik  dan  penyiaran organisasi siaran.
Hak  cipta  melindungi  hak  pencipta  atas  karya-karya  sastra  dan  seni,  seperti  buku  dan  tulisan lainnya, lukisan, seni pahat, karangan lagu, film dan program komputer. Hak-hak terkait lainnya
adalah hak para pelaku pertunjukan (misalnya aktor, penyanyi dan musisi), produser rekaman musik dan organisasi siaran.
Perlindungan  diberikan  secara  otomatis  sejak  pertama  kali  materi  tersebut  ditulis,  dilukis, dipahat,  difilmkan,  dipertunjukkan  dan  seterusnya.  Dengan  kata  lain,  tidak  diperlukan  adanya pendaftaran.

## 2.   Hak atas kekayaan industri ( Industrial Property Rights)
Kekayaan Industri memberikan perlindungan terhadap paten obyek, model utiliti, desain industri, merek, indikasi geografis (indikasi sumber atau indikasi asal) dan pengawasan kompetisi yang tidak wajar.
Gambar 1. Keterkaitan antara penciptaan karya intelektual, implementasi/komersialisasinya dan kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum (Sumber: Hilman dan Romadoni, 2001)
KARYA
INTELEKTUAL
KOMERSIALISASI/ IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HaKI
Penggolongan Kekayaan Intelektual oleh Damian (1999) digambarkan seperti Diagram 1.
Diagram 1. Penggolongan Kekayaan Intelektual
1. Penemuan-penemuan Inventions
2. Merek (Barang & Jasa)
Trademark
(goods & services) Kekayaan Industri
adalah                                                   3. Disain industri kekayaan di bidang Industrial Design
Industrial Property Is 4. Indikasi Geografis Property in Geographical Indications 1. Tulisan-tulisan Writings 2. Ciptaan Musik Dua Cabang Utama Musical works Kakayaan Intelektual Intellectual Property 3. Ciptaan Drama Has Two Main Dramatic Works Branches 4. Ciptaan Audiovisual Audiovisual Works 5. Lukisan & Gambar Paintings and
Drawings Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan adalah                                 6. Patung kekayaan di bidang Sculptures Copyright and Neighboring
Rights is property in 7. Ciptaan Foto
Photographic Works
8. Ciptaan Arsitektur Architectural Works

## 9. Rekaman Suara
Sound Recordings
10. Pertunjukan Pemusik, Aktor dan Penyanyi
Performances of
Musicians, Actors and
Singers
11. Penyiaran
Broadcasts
Menurut Hilman dan Romadoni (2001) rezim perlindungan untuk kekayaan intelektual biasanya diklasifikasikan dalam hak cipta dan hak atas kekayaan industri yaitu  paten, paten sederhana, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, dan perlindungan topografi semikonduktor (Lihat Tabel 1).
Tabel 1. Alternatif Penerapan HKI Pada Berbagai Kekayaan Intelektual
ALTERNATIF PENERAPAN HKI
O BY EK Y ANG D AP AT DILI ND U NGI HK I
Paten Paten Sederhana Hak Cipta Merek Dagang Rahasia Dagang Desain Produk Industri Indikasi Geografis Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu Penemuan Program Komputer Informasi Rahasia Seni dan Sastra Desain Produk Nama Dagang
Varietas Baru Tanaman
Topografi
Semi- Konduktor Kekayaan Tradisional
(Sumber : Hilman dan Romadoni, 2001)

## PENGELOLAAN HASIL R & D DI UNIVERSITAS TERBUKA
Melalui jurusan dan program studi yang ada di UT, telah dilakukan berbagai penelitian di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yaitu penelitian di bidang kelembagaan, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan penelitian di  bidang keilmuan lainnya. Selain itu juga sudah dikembangkan berbagai produk pengembangan untuk kepentingan proses pendidikan jarak jauh, seperti bahan ajar cetak (modul) yang dikembangkan oleh fakultas bersama- sama dengan PPBAC, bahan ajar non cetak (audio/video) yang dikembangkan oleh fakultas bersama-sama dengan PPBANC, Tutorial Kit dan Tutorial Berbantuan Komputer (CAI) yang dikembangkan oleh fakultas bersama-sama dengan PAU. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan tersebut merupakan aset Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh UT yang perlu mendapat perlindungan hukum HKI. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan amanah PP Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 1 yang intinya adalah bahwa dalam mengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang perlu mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Agar penelitian tersebut bermanfaat dan tidak berhenti hanya pada sebatas laporan hasil akhir penelitian saja, perlu dilakukan pengelolaan atas aset kekayaan intelektual di UT. Untuk membangun strategi dalam mengelola aset kekayaan intelektual di UT, kita bisa meniru pola yang dikemukakan oleh Hilman dan Romadoni (2001) yang diadaptasi dan dimodifikasi dari berbagai sumber: JPO-JIII, Cordis IPR helpdesks, BTG homepage , panduan IPMO-ITB Guideline . Hal-hal yang harus dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan Aktivitas R & D
a. Membuat rencana aktivitas, tujuan dan strategi R & D
Banyak peneliti di negara berkembang merasa bahwa karyanya merupakan penemuan baru tanpa benar-benar melihat perkembangan terakhir teknologi tersebut. Konsekuensinya, banyak penemuan dan kegiatan riset ternyata hanya duplikasi dari kekayaan intelektual yang sudah dilindungi pihak lain atau 'ketinggalan zaman'. (Helianti dan Ahdiar, dalam Hilman dan Romadoni, 2001). Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka penting bagi peneliti untuk mempelajari prior art di bidang riset tertentu, baik melalui penelusuran literatur atau melalui penelusuran paten. Perlu diingat bahwa informasi paten sangat mutakhir dibandingkan dengan informasi literatur. Hasil mempelajari teknologi terdahulu yang terdekat ( prior art ) dapat digunakan sebagai titik awal untuk membuat pengembangan berikutnya dari bidang teknologi tertentu dan akan sangat berguna untuk menentukan strategi dan tujuan riset.
b. Menjaga/memperbaharui validitas strategi dan tujuan R & D
Perkembangan teknologi dan penerimaan pasar terjadi dimanapun tiap hari. Untuk memastikan bahwa strategi dan tujuan R&D dan penemuan yang dihasilkannya tetap kompetitif saat aktivitas R&D berakhir, maka sangat penting untuk melaksanakan pemantauan dari waktu ke waktu selama aktivitas R&D berlangsung. Pemantauan/ pengawasan teknologi tersebut memungkinkan peneliti untuk memodifikasi atau meredefinisi strategi dan tujuan R&D dalam mengakomodasi perkembangan terakhir yang dapat mempengaruhi daya kompetisi hasil R&D-nya.
c. Mengklarifikasi status kepemilikan hukum hasil R & D UU Paten Indonesia mengatur bahwa pemberi kerja/majikan diberi hak untuk memiliki paten atas penemuan yang diciptakan oleh pekerja/karyawan sebagai bagian dari tugas kerjanya, kecuali kalau tidak disetujui kedua belah pihak (majikan dan karyawan). Situasi sejenis diterapkan untuk penemuan yang dihasilkan dari kontrak pekerjaan. Pemilik proyek diberi hak memiliki paten dari penemuan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Sesuai dengan peraturan tersebut, jika peneliti berharap mendapat hak status kepemilikan bersama dari hasil R&D, maka sangat penting untuk menempatkan pemberian hak di dalam kontrak dengan pemberi kerja dari proyek pekerjaan. Kondisi sejenis juga dapat diterapkan untuk riset bersama atau program riset yang didanai pihak lain. Sangat penting untuk mengklarifikasi, pihak yang akan diberi hak atas hasil R&D sebelum memulai aktivitas R&D.
d. Menjaga kondisi untuk pengamanan perlindungan hasil
Aktivitas R&D dapat menghasilkan penemuan yang kompetitif dan bernilai komersial, oleh karena itu diperlukan pengelolaan aktivitas R&D dengan suatu cara yang akan memastikan daya kompetisi dan kemampuan perlindungan. Pengungkapan aktivitas riset, khususnya ketika menyampaikan informasi yang berbentuk fitur penting dari hasil riset, akan menggagalkan kemampuan perlindungan suatu penemuan yang dihasilkan dari riset, karena paten (salah satu bentuk perlindungan) mensyaratkan bahwa penemuan tidak boleh
diungkapkan kepada publik sebelum tanggal permohonan paten diajukan. Oleh karena itu sangat penting untuk menghindari pengungkapan prejudicial, yaitu pengungkapan yang akan menggagalkan patentabilitas penemuan. Pengungkapan aktivitas riset harus dibatasi hanya kepada pihak-pihak yang relevan dan dengan kewajiban pihak-pihak tersebut menandatangani suatu Perjanjian Melindungi Kerahasiaan (Non disclosure AgreementlConfidentiality Agreement). Perjanjian Melindungi Kerahasiaan akan sangat bermanfaat untuk tujuan permohonan paten, jika pihak yang berkewajiban menjaga kerahasiaan ternyata mengungkapkan informasi tersebut. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pengungkapan prejudicial meliputi (Crespi, dalam Hilman dan Romadoni, 2001):
 Mengungkapkan dalam literatur yang dipublikasikan
 Memasukkan dalam tesis atau dokumen lain yang bisa diakses di perpustakaan.
 Menempatkan informasi di dalam internet
 Mengungkapan lisan maupun tulisan pada pertemuan ilmiah
 Diskusi atau demonstrasi secara terbuka, kuliah dll
 Pengungkapan kepada pengunjung laboratorium dalam cara yang tidak rahasia
 Menyebutkan rincian dalam buku atau jurnal apapun
 Kebocoran informasi percobaan, tanpa tindakan pencegahan untuk menghindarinya
 Iklan, penjualan, penggunaan atau bentuk aktifitas komersial lainnya
2. Perlindungan Hasil R & D/ Aset Kekayaan Intelektual
a. Menentukan strategi perlindungan
Untuk memperoleh manfaat yang optimal dari aset Kekayaan Intelektual (KI), pemilik harus mempunyai suatu strategi perlindungan yang cocok dengan komersialisasi aset KI tersebut dan yang sah untuk berbagai cara. Berikut ini daftar isu yang relevan dalam menentukan strategi perlindungan (Cordis, dalam Hilman dan Romadoni, 2001):
 Bidang Teknik Terkait
 Jenis HKI yang dipilih
 Memantau kompetisi
 Negara asing yang dimohon
 Dana yang dibutuhkan untuk perlindungan HKI
 Tingkat pekerjaan, biaya dan personil untuk bagian paten
 Bagaimana memperoleh dan memberikan lisensi
 Periode perlindungan yang dibutuhkan berdasarkan fitur teknis dan komersial aset KI
b. Mengevaluasi nilai aset HKI untuk menentukan jenis dan cakupan perlindungan Perlindungan dan implementasi aset KI tidaklah murah, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap aset KI.
Tujuan penilaian adalah (Helianti, dalam Hilman dan Romadoni, 2001):
● Mengetahui apakah aset KI bernilai untuk diimplementasikan dan oleh karena itu membutuhkan perlindungan yang cukup.
● Mengetahui jenis perlindungan yang paling cocok dengan fitur teknis dan komersial aset KI (yaitu spesifikasi yang membutuhkan perlindungan) Pertanyaan dasar dalam penilaian KI adalah:
 Apakah secara teknologi layak?
 Apakah secara komersial menguntungkan?
 Apakah dapat dilindungi?
c. Memilih jenis perlindungan terbaik
Harus dipahami bahwa dalam praktek, tujuan mendapatkan perlindungan aset KI adalah untuk mengamankan tingkat monopoli atau meningkatkan daya kompetisi produk yang mengandung aset KI. Tujuan tersebut dapat dicapai dalam beberapa cara dan tidak perlu hanya satu jenis perlindungan HKI saja, bergantung pada sifat karya intelektual yang dihasilkan. Jadi pertimbangkan untuk melindungi inovasi teknik dengan dua atau tiga HKI secara bersamaan. Hak perlindungan tambahan dapat mendukung suatu produk atau proses di pasar dengan lebih baik (Hilman dan Romadoni, 2001).
d. Mengamankan dengan memintakan perlindungan
Dalam praktek, entitas bisnis dari negara industri telah mengembangkan perlindungan yang sangat maju dan saling melengkapi bagi aset intelektual mereka. Perlindungan yang paling umum dikembangkan oleh pelaku bisnis diseluruh dunia meliputi (Helianti, dalam Hilman dan Romadoni, 2001):
 Perlindungan berbasis hukum (sistem HKI) Perlindungan ini berdasarkan perlindungan HKI. Lihat Tabel 2 untuk alternatif perlindungan HKI dan obyek yang relevan untuk untuk dilindungi oleh tiap jenis HKI.
Tabel 2. Alternatif Perlindungan HKI JENIS HKI YANG RELEVAN OBYEK YANG DILINDUNGI PATEN Penemuan  yang  baru,  inventif  dan  dapat  diterapkan  secara industri PATEN SEDERHANA Penemuan sederhana yang baru dan mempunyai nilai praktis RAHASIA DAGANG Informasi teknis dan bisnis yang berharga PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  Varietas  baru  tanaman  (diperoleh  dari  pemuliaan  klasik maupun bioteknologi) HAK CIPTA Seni,  musik,  literatur,  piranti  lunak  (termasuk  materiil  tertulis lainnya) MEREK DAGANG Merek dagang atau jasa yang mewakili kegiatan bisnis INDIKASI GEOGRAFIS Dapat  diterapkan  untuk  melindungi  indikasi  produk  yang dihasilkan di lingkungan geografis khusus DESAIN PRODUK INDUSTRI Estetika dan fitur fungsional dari desain produk
(Sumber: Hilman dan Romadoni, 2001)
 Perlindungan berbasis teknis, misal: benih yang dimatikan ( termination seed ) Perlindungan berbasis teknis bertujuan (Helianti dan Ahdiar, dalam Hilman dan Romadoni,
2001 ) :
-   mengidentifikasi dan membuktikan bahwa suatu aset KI dilanggar.
-   untuk mencegah penggunaan tanpa wewenang oleh pihak ketiga.
 Perlindungan Berbasis Reputasi
Jenis perlindungan ini mengandalkan pada kepedulian dan loyalitas konsumen terhadap produk yang kualitas dan pelayanannya disimbolkan oleh merek atau tanda tertentu. (Helianti dan Ahdiar, dalam Hilman dan Romadoni, 2001). Sebagai contoh, Coca Cola adalah satu dari banyak perusahaan multinasional yang aset terbesarnya terletak pada ekuitas merek.
e. Penerapan strategi perlindungan
Setelah jenis perlindungan dipilih, maka segera dilakukan upaya untuk mendapatkan perlindungan dengan mengajukan permohonan HKI.
 Mengamankan Proses Perlindungan Berbasis Hukum
Aktivitas ini pada dasarnya bergantung pada jenis HKI yang dipilih untuk melindungi aset KI. Jika pemilik KI memilih rahasia dagang, maka untuk mengamankan perlindungan hukum hanya dengan menjaga kerahasiaan informasi aset KI yang berharga. Tidak ada pendaftaran yang dibutuhkan karena malah akan merusak kerahasiaannya. Jika jenis HKI yang dipilih adalah paten, maka paling baik bagi pemilik KI untuk berhubungan dengan konsultan paten. Penulisan permohonan paten membutuhkan, baik kemampuan hukum maupun latar belakang teknis. Cara terbaik adalah mencari konsultan paten yang mempunyai latar belakang teknis yang sesuai dengan bidang aset KI. Makin banyak informasi diberikan kepada konsultan paten, makin bagus kualitas dan makin luas hak perlindungan yang akan didapatkan. Informasi penting yang diberikan kepada konsultan paten termasuk antara lain (Cordis, dalam Hilman dan Romadoni, 2001) penjelasan rinci mengenai state of the art (kondisi KI yang relevan yang baru), informasi seluas mungkin mengenai penemuan, beberapa alternatif solusi, daftar keunggulannya, dan gambar penemuan, juga alternatif solusi.
 Mengamankan Perlindungan Teknis
Jika perlindungan yang dipilih adalah perlindungan berdasarkan teknis, maka harus dibuat cara-cara teknis perlindungan aset kekayaan intelektual, baik olehnya sendiri atau ilmuwan lain untuk membantu menemukan cara perlindungan teknis terbaik pada aset KI. (Helianti dan Ahdiar, dalam Hilman dan Romadoni, 2001)
 Mengamankan Perlindungan Berbasis Reputasi
Jenis perlindungan ini membutuhkan tenaga pemasar profesional lembaga untuk membantu pemilik KI dalam mengembangkan kepedulian dan loyalitas konsumen terhadap produk KI-nya.
f. Perlindungan ide berikutnya
Perbaikan dan alternatif selanjutnya untuk penemuan sering terjadi, setelah permohonan paten atau paten sederhana diajukan. Jika perbaikan dan alternatif untuk penemuan masih dalam ruang lingkup deskripsi penemuan sebagaimana yang tertulis dalam permohonan terdahulu, maka perbaikan klaim dan alternatif klaim harus dikirimkan ke kantor paten yang bersangkutan secepat mungkin. Perubahan dapat dilakukan terhadap klaim paten dan tidak terhadap bagian lain dari dokumen paten. Perbaikan harus dilakukan sebelum ditetapkannya keputusan mengenai diberi atau ditolaknya permohonan paten dilakukan olah Kantor Paten yang bersangkutan. (Cordis, dalam Hilman dan Romadoni, 2001). Jika solusi teknis baru sangat berbeda dengan penemuan yang telah dikirim sebelumnya, maka permohonan baru harus dikirimkan dan tidak boleh berhubungan dengan permohonan pertama dan tidak mengklaim prioritas atas permohonan pertama. (Cordis, dalam Hilman dan Romadoni, 2001)
g. Perlindungan di luar negeri/wilayah target pemasaran
Perlindungan di luar negeri akan membutuhkan biaya tinggi dan harus hati-hati ketika memutuskan di negara tempat perlindungan yang ingin dicari secara bersamaan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk perlindungan di luar negeri (Cordis, dalam Hilman dan Romadoni, 2001):
 Di negara tempat produk/proses akan dipasarkan
 Di negara tempat kompetitor berada
 Di negara tempat industri pendukung berada
 Di negara tempat pembajakan produk terdapat
Permohonan asing harus berhubungan dengan konsultan paten. Di hampir sebagian besar negara, pemohon/konsultannya harus menggunakan jasa konsultan paten lokal berlisensi. Permohonan melalui Patent Cooperation Treaty (PCT), yaitu rute internasional untuk pengajuan permohonan paten, digunakan ketika pemohon ingin mengajukan permohonan di banyak negara sekaligus dengan segera. Dengan melalui PCT, pemohon dapat mengajukan permohonan di hampir semua negara anggota PCT dan dengan melalui PCT, keputusan untuk menentukan negara-negara yang benar-benar ingin diperoleh patennya dapat diputuskan kemudian. Pemilik KI harus mempertimbangkan bahwa tidak hanya biaya pendaftaran yang tinggi tetapi juga biaya selanjutnya. Biaya dapat dikurangi dengan menimbang negara mana yang akan dikecualikan sebelum pendaftaran. Pemohon HKI harus memahami sepanjang mereka konsisten mengembangkan penemuan, maka ide teknis dan perbaikan berikutnya dapat dikemukakan dalam klaim dan deskripsi melalui permohonan baru yang pada permohonan terdahulu belum ada.
3. Eksploitasi Aset HKI yang sudah dilindungi
a. Evaluasi nilai riil
b. Implementasi sendiri
c. Lisensi
4. Menjaga dan Menegakkan Perlindungan HKI a. Memantau pelanggaran/ infringement watch
b. Menegakkan HaKI dari percobaan pelanggaran
EKSPLOITASI ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL Ada beberapa cara untuk mengeksploitasi atau implementasi aset KI, baik dengan mengimplementasikan sendiri atau dengan menjual atau melisensikan kepada pihak lain. Tabel 3 memberikan ringkasan tindakan dalam mengeksploitasi aset KI yang ada.

## MENJAGA DAN MENEGAKKAN PERLINDUNGAN HKI
Mendapatkan perlindungan HKI tidak membuat aset KI kebal terhadap pelanggaran. Pemegang HKI harus membuat upaya berikutnya untuk memonitor kemungkinan pelanggaran dan menegakkan HKI terhadap pelanggar. Tanggapan yang lambat terhadap pelanggaran yang diketahui oleh pemegang HKl, bisa membuat pelanggar mempunyai pembelaan, dengan mengklaim lisensi estopell , yang artinya, dengan mengabaikan pelanggaran untuk waktu yang lama, pemilik dapat dikatakan memberikan lisensi kepada pelanggar atau memberikan pernyataan bahwa tindakan pelanggar tidak termasuk pelanggaran HKInya. Tabel 4 memberikan ringkasan tindakan dalam menjaga dan menerapkan perlindungan HKI sebagai suatu aset Kekayaan Intelektual.

## Tabel 3. Eksploitasi Aset KI yang Dilindungi - Ringkasan
Target Daftar Tindakan Rincian Evaluasi nilai riil dari aset KI yang dilindungi Menentukan cakupan geografis Menentukan besarnya pasar potensial. Validitas perlindungan harus ditetapkan di tiap negara tujuan perlindungan Menentukan periode validitas perlindungan yang tersisa Menentukan periode perlindungan agar penggunaan aset KI terlindungi secara hukum dari kompetisi dan memberikan kesempatan kepada pemilik/penerima lisensi mendapatkan ROI dan keuntungan Menentukan Lingkup Perlindungan Menentukan luasnya monopoli yang ditawarkan oleh perlindungan yang dipilih Identifikasi risiko perlindungan yang berhubungan dengan prior art Menentukan apakah perlindungan aset KI masih dapat dipertimbangkan atau dibatalkan Identifikasi nilai komersial bidang teknis yang relevan Memperkirakan pasar dan nilai komersial bidang teknik yang relevan Identifikasi nilai komersial penemuan dalam bidang teknis yang relevan Ini indikator paling penting dari nilai riil aset karena akan ditentukan apakah kompetitor dapat dengan mudah menemukan solusi lain dengan mengabaikan perlindungan aset KI Implementasi Sendiri Kesalahan yang harus dihindari:
 Memasarkan produk yang belum dikembangkan dengan lengkap terlalu
awal  Dukungan keuangan yang tidak mencukupi Siapkan produk yg berhubungan dengan rencana bisnis. Menentukan kriteria pembatalan proyek. Miliki konsultan bisnis profesional untuk:  Mempelajari dan menentukan produk yang berhubungan dengan bisnis  membuat analisis pasar dan kompetisi Mengamankan sumber keuangan Alternatif sumber pendanaan:  Investor
 Lembaga Ventura
 Bank dll Membentuk tim proyek Pastikan mengikat tim dengan perjanjian melindungi kerahasiaan jika cara yang dipilih adalah rahasia dagang, atau jika implementasi melibatkan know-how yang dianggap informasi rahasia Implementasi rencana bisnis Yang harus dipertimbangkan:  Cek apakah tiap langkah dalam rencana bisnis diikuti dengan waktu yang lengkap dan biaya yang efektif  Awasi pasar dan kompetitor Identifikasi ide-ide bisnis lain yang muncul dari implementasi produk
Lisensi atau Dijual
Kesalahan yang harus dihindari:  Tidak mempunyai royalti yang cukup dalam perjanjian lisensi
 Melewatkan klausul pembatalan sepihak dalam perjanjian lisensi
 Memberikan hak eksklusif lisensi kepada penerima lisensi yang tidak mampu mengambil pangsa pasar Penilaian nilai pasar aset KI (dengan panduan profesional, jika diperlukan) Ini membantu menentukan skema bisnis ditawarkan ke penerima lisensi/pembeli Buat rencana untuk menjadikan ide menjadi bentuk praktis dengan bantuan insinyur professional Mengembangkan sistem produksi untuk implementasi aset KI oleh penerima lisensi/pembeli. Rencana ini membantu calon penerima lisensi/pembeli mengevaluasi pembelian investasi
Cari calon pembeli atau penerima lisensi:
 Langsung, atau
 Melalui broker
Selektif dalam memilih penerima lisensi Jika bentuk perlindungan rahasia dagang, semua pengungkapan aset KI kepada calon penerima lisensi di bawah perjanjian kerahasiaan Negosiasi batasan lisensi dengan calon penerima lisensi dan pembeli Miliki ahli hukum yang mampu membuat perjanjian lisensi atau kontrak penjualan
(Adaptasi dari Cordis, dalam Hilman dan Romadoni, 2001)

## Tabel 4. Penjagaan dan Penegakan Perlindungan HKI
Deteksi Pelanggaran Alternatif Penyelesaian Lakukan penelusuran paten secara teratur untuk mendeteksi permohonan baru yang mungkin melanggar HKI Anda. Permohonan baru ditunjukkan dengan nomer permohonan yang dimulai dengan ‘P’ (Indonesia) Jika penelusuran mengindikasikan ada permohonan baru sedang diproses dan ternyata melanggar paten Anda, maka Anda harus mengajukan keberatan terhadap permohonan paten tersebut kepada Kantor Paten yang bersangkutan
Lakukan penelusuran paten secara teratur untuk mendeteksi paten baru yang melanggar paten Anda. Permohonan yang diberi paten oleh Kantor Paten diindikasikan dengan nomer tertentu (Indonesia dimulai dengan "ID") Jika penelusuran mengindikasikan suatu permohonan diberi paten, yang ternyata ada dalam lingkup paten Anda, maka Anda harus melakukan penuntutan pembatalan paten ke Pengadilan yang ditunjuk UUP Indonesia. Gunakan pengacara yang mewakili Anda untuk proses penuntutan. Monitor pasar di bidang yang relevan dengan KI Anda secara teratur untuk mengidentifikasi apakah ada produk yang mengandung aset KI Anda tersedia di pasar. Jika pemantauan pasar mengindikasikan ada produk yang melanggar aset KI, maka Anda harus mencari pe- nyelesaian yang efektif terhadap pelanggaran tersebut. Alternatif penyelesaian:
● Mengirimkan surat peringatan kepada pelanggar, meminta mereka menghentikan pelanggaran dan membayar kompensasi ● Jika penyelesaian di atas gagal, maka daftarkan gugatan kepada pelanggar ke Pengadilan yang berwenang menangani tuntutan tersebut.
(Sumber : Helianti, dalam Hilman dan Romadoni, 2001)

## PENUTUP
Seperti telah disebutkan bahwa UT tahun 2006 telah membentuk Tim Pengelolaan dan Pengurusan Pengajuan HKI-UT. Tim ini mempunyai tugas antara lain mengidentifikasi produk dan proses di UT yang perlu dilindungi hak ciptanya, mengurus pengajuan HKI dan sebagainya.
Di era BHMN ini, dimana perguruan tinggi harus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan mereka leluasa membiayai penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, UT perlu menetapkan riset unggulan apa saja yang dapat dilisensikan ke badan usaha dan pemerintah / pemerintah daerah, misalnya riset unggulan kemitraan, riset unggulan strategis, riset unggulan terpadu. Semua itu bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi UT sebagai institusi pendidikan jarak jauh, di samping menjanjikan royalti bagi penelitinya.
Perihal kemitraan dengan pemerintah / pemerintah daerah dan badan usaha ini peraturan perundangan mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 27 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2002). Begitu juga dengan badan usaha wajib mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan. Anggaran tersebut dapat digunakan dalam lingkungan sendiri dan dapat pula digunakan untuk membentuk jalinan kemitraan dengan unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi lain (Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2002). Selanjutnya, dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 PP No. 20 Tahun 2005 disebutkan bahwa Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih
teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan diri. Pendapatan tersebut dapat langsung digunakan untuk:
a. meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan invensi;
b. memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya;
c. memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
d. melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki;
e. meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
f. memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
REFERENSI August, R. (1999) . Intellectual property, dalam R. August: International Business Law; Text, cases, and readings; Third Edition ; Chapter 9, pp.468-534. Budi, H.S. (2002). Konsepsi perlindungan hak cipta (Bahan kuliah) . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Damian, E. (1999). Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya . Bandung: Alumni. Hilman, H. & Romadoni, A. (2001). Pengelolaan dan perlindungan aset kekayaan intelektual (Panduan bagi peneliti bioteknologi) . Jakarta: The British Council. Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo , T.S. (Editor). (2002). Hak kekayaan intelektual, suatu pengantar. Bandung: Alumni
Muhammad, A. (2001). Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sagric International Pty.Ltd. (2001). Materi dasar hak kekayaan intelektual (Proyek pengembangan prasarana informasi-IBRD LOAN No. 4244-IND). Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
Rencana Strategis Universitas Terbuka 2005 – 2020. Rencana Operasional Universitas Terbuka 2005 – 2010.