## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN  2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI DI DESA KANDUI KECAMATAN GUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA

## Beni Fernando

## ABSTRACT
The  issue  of  financial  management  of  the  village  today  still  holds  the potential  problems.  Although  the  government  has  given  the  strengthening  of  the implementation  of  Law  No.  6  Year  2014.  The  government  has  issued  rules implementing  namely:  PP  43  of  2014  on  the  implementation  of  Law  No.  6  Year 2014  about  the  village,  PP  60  on  the  Village  Fund  Yang  Sourced  From  State Budget,  Permendagri  113  of  2014  concerning  Financial  Management  of  the Village.
It  is  interesting  to  study  in  the  village  Kandui  is  implementation Permendagri 113 of 2014 is whether the government has met expectations or not. And whether this policy received a positive response from local governments and officials. The purpose of this study were: 1) .To describe the implementation of the Regulation  of  the Minister of  the Interior No. 113 of  2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito  regency.  2).  To  describe  the  factors  driving  and  inhibiting  factors implementations  Minister  Regulation  No.  113  of  2014  concerning  Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency.
This  type  of  research  that  is  selected  is  a  descriptive  study  presents qualitative  data.  Data  collected  by  observation,  interview,  and  documentation. Data Analysis Techniques using Flow Analysis Data Model (Miles and Huberman).
Based  on  the  results  of  field  studies,  it  can  be  concluded  as  follows:  1) Implementation  Permendagri  113  of  2014  in  the village  government  Kandui  has been running but not optimal. That is because still in the stage of deepening of the material and financial management pattern adjustment Kandui village. 2) As for the inhibiting factor is the presence of the current Secretary of the Village while still  empty,  but  this  does  not  interfere  significantly.  The  driving  factor  is  the existence of internal village Treasurer reliable. While external support is mentoring and coaching in financial management BPMDes village of North Barito regency.
Keywords: The implementation of Minister Decree, village management, Kandui, Barito Utara

## LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia  dewasa  ini  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat,  khususnya  dalam  hal  perubahan  sistem pemerintahan desa. Secara regulasi sebenarnya desa selalu dijadikan sebagai issue central dalam  pembangunan  nasional.  Sejak  pemerintahan  orde  baru  hingga pemerintahan  orde  reformasi  berbagai  regulasi  mengalami  penyesuaian  dan pengembangan  dalam  rangka  menstimulasi  desa  agar  lebih  cepat  bergerak  maju menuju desa yang maju dan mandiri. Ruang gerak Pemerintah Desa yang tadinya
hanya  sebagai  perangkat  daerah  otonom  sudah  bergeser  menjadi  daerah  otonom. Bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu, Pemerintah Desa saat ini mendapatkan keistimewaan  dalam  rangka  membangun  desanya  yakni  dengan  satu  regulasi khusus tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Menurut  Robert  Eyestone  dalam  bukunya The  Threads  of  Public  Policy (1971) dalam Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara  unit  pemerintah  dengan  lingkungannya”.  Dalam  lingkup real kebijakan publik  selalu  menggambarkan  keluasan  definisi  Eyestone,  Heinz  Eulau,  dan Kenneth  Prewitt  (1973:  265)  dalam  Agustino  (2008),  dalam  perspektif  mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

## Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III
Model  implementasi  kebijakan  ketiga  yang  berperspektif top  down dikembangkan  oleh  George  C.  Edward  III  dalam  Agustino  (2008).  Edward  III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact  on  Implementation. Dalam  pendekatan  yang  diteoremakan  oleh keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  yaitu:    (1)  Komunikasi;  (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; (4) Struktur birokrasi.

## Pemerintah dan Yang Diperintah
Solihah  (2012:3.1)  menuturkan  bahwa  dengan  adanya  reformasi, penyelenggara  negara,  khususnya  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  memperbaiki dan  meningkatkan  peran,  tugas  dan  fungsinya  dalam  upaya  meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan menciptkan clean government dan good governance (pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa) serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak “yang diperintah”.

## Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Menurut  C.  S.  T.  Kansil  dalam  Solihah  (2012:  3-4)    adalah  “Pemerintah merupakan  organisasi  atau  alat  organisasi  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi. Sedangkan pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah”. Ermaya Suradinata mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana sebagai berikut: “ Government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exerting its authority ”  (Pemerintah  dalam  definisi  terbaiknya  adalah  lembaga  negara teroganisir yang menunjukkan dan menjalankan wewenang/kekuasaannya).

## Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengawasan
Istilah pengawasan dalam  banyak hal  sama  artinya  dengan kontrol dalam Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  arti  kata  kontrol  adalah  pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa. Sujamto (1983:17) dalam (Solekhan,  2014:117)  mendefinisikan  pengawasan  adalah  “  Segala  usaha  atau
kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

## Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kerangka Tata Pemerintahan Yang Baik
Keuangan desa adalah barang publik ( public goods ) yang sangat langka dan terbatas,  tetapi  uang  sangat  dibutuhkan  untuk  membiayai  banyak  kebutuhan  dan kegiatan.  Pengelolaan  keuangan  desa  mencakup  :  (1)  Perencanaan  (penyusunan) APBDES;  (2)  Pengumpulan  pendapatan  (atau  sering  disebut  ekstraksi)  dari berbagai  sumber;  (3)  Pembelanjaan  atau  alokasi.  Beberapa  prinsip  pengelolaan keuangan  desa  yang  baik:  (1)  Rancangan  APBDES  yang  berbasis  program.  (2) Rancangan  APBDES  yang  berdasarkan  pada  partisipasi  unsur-unsur  masyarakat dari  bawah.  (3)  Keuangan  yang  dikelola  secara  akuntabilitas,  transparansi  dan responsivitas  terhadap  priotitas  kebutuhan  masyarakat.  (4)  Memelihara  dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif kualitatif.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Desa  Kandui  Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  model  implementasi  kebijakan  George  C. Edward III sebagai berikut: (a) Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi); (b) Sumberdaya  (staf,  informasi,  wewenang,  fasilitas);  (c)  Disposisi  (pengangkatan birokrat,  insentif)  ;  (d)  Struktur  Birokrasi  (SOPs,  Fragmentasi);  (e)  Faktor penghambat  implementasi  Permendagri;  (f)  Faktor  pendorong  implementasi Permendagri.

## Sumber Data
Data  Primer  yaitu  data  utama  yang  dijadikan  landasan  penulis  dalam penelitian.  Data  Sekunder,  yaitu  data  pendukung  yang  digunakan  oleh  penulis sebagai  pelengkap  untuk  menelaah  segi-segi  subyektif  dari  penelitian  yang dianalisis.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  yang mengadakan pengamatan-pengamatan dan wawancara, melakukan analisis data dan mendeskripsikan hasil penelitiannya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Dalam pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam menyajikan data. Menurut Miles & Huberman (1992: 15-21) dalam (Lion  dan  Bunu,  2013:  184)  analisis  kualitatif,  data  yan  berwujud  kata-kata  dan bukan  rangkaian  angka.  Analisis,  menurut  Matthew  &  Michael  dalam  (Lion  dan Bunu, 2013: 184) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga  alur  yang  dimaksud  adalah:  (1)  Reduksi  data;  (2)  Penyajian  data;  (3) Penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Publik
Ketika membahas tentang implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014, maka secara teoritis kita membahas tentang analisis kebijakan publik pada tataran implementasi. Permendagri No. 113 Tahun 2014 meski telah ditetapkan disahkan pada  tahun  2014  ternyata  tidak  secara  otomatis  dapat  diimplementasikan  dengan optimal.  Hal  tidak  terlepas  dari  proses  sosialisasi  yang  cenderung  lambat  dan kurangnya pendampingan dari unit pemerintah yang memahami tentang kebijakan teknis pengelolaan keuangan desa. Kondisi yang terjadi Desa Kandui pada bulan April  2016  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  Pemerintah  Desa  mengetahui  dan memahami  materi  Permendagri  tersebut.  Akan  tetapi  masih  ada  upaya  untuk menyesuaikan  diri  lebih  lanjut  atas    perubahan  ketentuan  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Sebagaimana  kita  tahu  bahwa  kebijakan  yang  lama  tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007.
Ada perbedaan-perbedaan prinsipil yang harus disesuaikan oleh pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa. Diantaranya adalah adanya tambahan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa yang nilainya lebih besar dari Alokasi Dana Desa  (ADD).  Peran  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara  Desa  yang  lebih  kompleks dalam  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban.  Adanya  ketentuan  laporan pertanggungjawaban secara rutin maksimal tanggal 10 dari Bendahara Desa kepada Kepala  Desa.  Beberapa  ketentuan  ini  tentu  menuntut  Pemerintah  Desa  Kandui untuk segera berbenah menyesuaikan dengan aturan yang baru. Sebagaimana hasil penelitian  Pemerintah  Desa  Kandui  mengakui  memang  masih  dalam  proses pendalaman Permendagri No. 113 Tahun 2014, dengan demikian ada bagian-bagian yang  dianggap  sulit  untuk  disesuaikan,  namun  hal  ini  dapat  teratasi  karena dukungan  dari  BPMDes  Kabupaten  Barito  Utara  yang  memberikan  bimbingan teknis  dan  pendampingan  khususnya  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi relatif dapat diselesaikan.

## Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

## Komunikasi
Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa komunikasi yang terdiri atas unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada kenyataannya di Desa Kandui telah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  Kepala  Desa  mampu  membangun  dan menjalin komunikasi dengan semua pihak diantaranya dengan staf, dengan BPD, dan  dengan  BPMDes  Kabupaten  Barito  Utara.  Terlebih  lagi  Kadesnya  adalah
mantan  Sekdes  Kandui.  Sehingga  beliau  cukup  menguasai  administrasi pemerintahan desa.

## Sumber Daya
Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa sumberdaya yang terdiri atas unsur staf, informasi, wewenang, dan fasilitas semuanya telah tersedia dan dalam kondisi yang memadai, Kecuali keberadaan Sekdes yang masih kosong. Informasi yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  tersedia  dan  mudah  diakses melalui peraturan perundang-undangan dalam buku  yang tersedia di  kantor Desa Kandui. Wewenang yang telah diatur oleh peraturan perundangan telah diberikan kepada  Kaur.  Keuangan/Bendahara  Desa  untuk  mengelola  keuangan  desa. Sehingga bendahara desa dapat bekerja sebagaimana mestinya. Fasilitas di Kantor Desa Kandui sangat mendukung terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa.

## Disposisi
Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa pengangkatan birokrat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas dan  kompetensi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Sehingga  terpilihlah  Kaur. Keuangan sebagai Bendahara Desa. Pemerintah belum menyediakan insentif yang menarik  bagi  implementor  yang  mampu  dan  berhasil  dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sehingga hal ini kurang menstimulus Bendahara Desa untuk  bekerja  dengan  lebih  baik  lagi.  Insentif  diperlukan  karena  beban  kerja Bendahara Desa tentu lebih berat dibanding aparat desa yang lain.

## Struktur Birokrasi
Hasil  penelitian  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  disposisi  yang  terdiri  atas unsur SOP dan fragmentasi/pembagian kerja sudah terlaksana di Pemerintah Desa Kandui. Namun disayangkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa tidak  dapat  ditunjukkan  secara  langsung.  Padahal  ini  merupakan  SOP  dalam pengelolaan keuangan desa. Pembagian kerja telah terlaksana  yakni  antara Kaur. Keuangan dan Kaur. Pemerintahan yang membantu dalam administrasi keuangan. Dari  semua  indikator  variabel  implementasi  kebijakan  model  George  C.
Edward  III  sebenarnya  telah  berjalan  dengan  baik  namun  model  implementasi tersebut  tidak  menargetkan  kapan  sebuah  kebijakan  harus  dapat  berjalan  secara optimal. Sehingga terkesan proses penyesuaian pola pengelolaan keuangan di Desa Kandui berjalan lambat.

## Desa
Pemerintah  Desa  Kandui  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Desa  Biasa bukan  Desa  Adat  telah  menunjukkan  prakarsanya  untuk  mengurus  urusan pemerintahan  termasuk  didalamnya  adalah  pengelolaan  keuangan  desa  yang berbasis pada paritisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini ditunjukkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang layak jadi Bendahara Desa.  Dalam  hal  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  persetujuan  dari  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kandui.

## Pemerintah Adalah Organisasi Yang Sempurna
Sebagaimana  hasil  penelitian  tersebut  diatas  Pemerintah  Desa  Kandui sebagai  entitas  pemerintahan  terendah  tidak  mampu  berdiri  sendiri  dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di tingkat bawah. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten  Barito Utara. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan desa dari Permendagri No. 37 Tahun 2007 berubah menjadi Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentu  membutuhkan  BPMDes  sebagai  bagian dari  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Utara  untuk  membantu  Pemerintah  Desa Kandui. Hal tersebut dalam upaya untuk mempercepat kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah berubah.

## Pengelolaan Keuangan Desa

## Tahap Perencanaan
Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Yang diistilahkan juga oleh Pemerintah Desa Kandui sebagai  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Dalam Musrenbangdes ini masyarakat dilibatkan guna menyampaikan aspirasinya dalam bentuk usulan kegiatan.

## Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa lebih banyak dibantu dan didampingi oleh petugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa  (BPMDes).  Pada  tahap  pelaksanaan  ini  sulit  untuk  dijelaskan  secara  utuh dikarenakan  ada  pengakuan  dari  Kepala  Desa  Kandui  bahwa  implementasi Permendagri  No.  113  Tahun  2014  masih  dalam  tahap  pendalaman.  Sehingga artinya Kepala Desa dan Bendahara Desa masih berusaha untuk memahami secara utuh,  untuk  kemudian  dapat  dilaksanakan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di Desa Kandui.

## Tahap Pengawasan
Pada tahap pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kandui telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat ditinjau pada saat  penelitian,  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  telah dilaksanakan  secara  baik  dan  tepat  waktu.  Hal  tersebut  ditunjukkan  pada  saat penelitian  dengan  dokumen-dokumen  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Kandui juga tetap menyatakan bahwa belum mampu secara keseluruhan memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Salah  satunya  batas  waktu  penyerahan  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan desa selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, diserahkan kepada Kepala  Desa.  Meski  tidak  dapat  tepat  waktu  dilakukan,  namun  laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  tetap  dapat  diselesaikan  dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  secara  keseluruhan  pelaksanaan implementasi  permendagri  nomor  113  Tahun  2014  yang  didasarkan  dari  hasil
penelitian  dapat  disimpukan  bahwa  pelaksanaan  permendagri  tersebut  sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat dan pendukung adalah sebagai berikut :
a. Faktor Pendukung
1. Keberadaan Bendahara Desa yang dapat diandalkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
2. Dukungan pendampingandan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa dari BPMDes Kabupaten Barito Utara.
b. Faktor Penghambat
1. Implementasi  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  di  Pemerintah  Desa Kandui telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal.
2. Keberadaan Sekretaris Desa yang saatini sementara masih kosong. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti dapat menyampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :
1. Implementasi  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  perlu  menjadi  perhatian lebih  serius  dari  Pemerintah  Desa  Kandui.  Sehingga  proses  penyesuaian pola pengelolaan keuangan desa bias lebih cepat lagi.
2. Posisi jabatan Sekretaris Desa harus segera mendapatkan penggantinya agar tidak mengganggu aktivitas administrasi pemerintahan desa.
3. BPMDes  Kabupaten  Barito Utara diharapkan tetap  menjaga  perhatiannya terhadap  Pemerintah  Desa  Kandui  agar  pengelolaan  keuangan  desa  dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Politik dan Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung.
http://bulet.in/14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa-versi-kpk/11524/ , diakses 30 Juli 2015.
http://saepudineonline.wordpress.com2 ,, diakses 20 Juni 2015.
https://www.google.com/search?q=pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf8&oe=utf- 8#q=persoalan+pengelolaan+keuangan+desa , diakses 30 Juli 2015.
Ketua  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan.  2013. Pedoman  Penulisan  Skripsi .  Palangka Raya: FISIP Universitas Palangka Raya.
Labolo,  Muhadam.  2008. Memahami  Ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian,  Teori, Konsep dan Pengembangannya . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Lion, Eddy  dan Bunu, Helmuth Y. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Soleh,  Chabib  dan  Rochmansjah,  Heru. Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Bandung:
Fokus Media.
Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat . Malang: Setara Press.
Solihah,  Ratna.  2012. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan .  Tangerang  Selatan: Universitas Terbuka.
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.