INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 658-669 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
Arthur Piri 1 ✉ , Ronny A. Maramis 2 , Friend H. Anis 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: arthurpiri84@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Eksistensi kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di bidang perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi adalah hal yang penting untuk menjaga integritas dan efektivitas penegakan  hukum  di  sektor  perbankan.  Di  bawah  hukum  Indonesia,  penyidikan  perkara  pidana biasanya merupakan tugas dari kepolisian, namun, terdapat pengecualian dalam beberapa sektor, termasuk sektor perbankan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  memberikan  pengecualian  bagi  jaksa  untuk  melakukan  penyidikan  dalam perkara  pidana  tertentu. Penting untuk menjaga  integritas, transparansi, dan  independensi  jaksa dalam melaksanakan tugas penyidikan di sektor perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di sektor perbankan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan adil. Kewenangan jaksa dalam penyidikan di sektor perbankan juga mencakup tindakan penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait untuk membantu dalam penyelidikan dan proses pengumpulan bukti.
Kata Kunci : Penyidikan Perkara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, UU No.16 Tahun 2004
Abstract
The existence of the prosecutor's authority in the investigation of criminal cases in the banking sector involving corruption is crucial to maintain the integrity and effectiveness of law enforcement in the banking industry. Under Indonesian law, the investigation of criminal cases is usually the responsibility of the police, but there are exceptions in certain sectors, including the banking sector. Article 30 of Law No. 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General provides an exception for prosecutors to conduct investigations in specific criminal cases. It is essential to preserve  the  integrity,  transparency, and  independence  of  the  prosecutors in  carrying  out their investigative  duties  in  the  banking  sector,  particularly  those  involving  corruption.  With  the prosecutor's authority in the investigation of criminal cases in the banking sector, it is expected that the enforcement of the law against corruption can be more effective and fair. The prosecutor's authority in the investigation of cases in the banking sector also includes actions such as searches, examination  of  witnesses,  and  summoning  relevant  parties  to  assist  in  the  investigation  and evidence-gathering process.
Keywords: Criminal Case Investigation, Corruption, Law No. 16 of 2004.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  berjalan  bersamaan  dengan  perkembangan  dunia kejahatan. Dalam dunia perbankan pelaku kejahatan bahkan dapat melakukan kejahatan dari  jarak jauh. Kerugian yang  dialami  bank khususnya bank-bank milik Negara (BUMN) secara  tidak  langsung  berdampak  pada  pemasukan  Negara,  karena  keuntungan perusahaan  BUMN  juga  merupakan  keuntungan  atau  pendapatan  Negara.  Kewenangan jaksa dalam bidang penuntutan memang sudah biasa, karena memang fungsi utama jaksa adalah sebagai penuntut umum. Tetapi dalam menjalankan fungsi penyidikan jaksa memiliki kewenangan  yang  terbatas.  Tetapi  dalam  perkara-perkara  tertentu  jaksa  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  fungsi  penyidikan,  terlebih  di  saat  ini  dimana  kejahatan sudah  semakin  canggih  dan  berkembang  khususnya  dalam  dunia  perbankan  Indonesia. Dalam hal penyidikan perkara pidana di bidang perbankan yang berimplikasi korupsi ada beberapa  dasar  yang  menjadi  pegangan  kejaksaan  untuk  dapat  melakukan  tindakan inisiatif,  yaitu  Pertama,  adalah  amanat  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan.
Tindak pidana perbankan yang dapat berimplikasi korupsi dapat langsung dilakukan tindakan penyidikan oleh jaksa. Tindakan penuntutan hakikatnya adalah merupakan bagian dari  tindakan  penyidikan,  walupun  KUHAP  secara  tegas  menganut  prinsip  differensiasi fungsional tetapi keberhasilan penuntutan oleh penuntut umum sangat bergantung dari
hasil penyidikan perkara, karena penyidikan itu adalah bagian dari persiapan penuntutan perkara.  Korupsi tidak  saja terjadi pada sektor  publik,  namun bisa juga merambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi.
Karena  perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  fungsi  utamanya  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.  Segala kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam  Pasal  46,  Pasal  47,  Pasal  47  a,  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara merupakan bentuk korupsi di bidang perbankan. Karena  kejahatan  di  bidang  perbankan  saat  ini  banyak  menggunakan  kecanggihan teknologi dan sebab itu harus diperlukan tindakan aktif dari pihak penegak hukum untuk meminimalisir serta melakukan pemberantasan terhadap kejahatan canggih tersebut serta diimbangi  dengan  kemampuan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dari  penegak  hukum  itu sendiri.  Karena  kejahatan  ikut  berkembang,  maka  sudah  seharusnya  ilmu  hukum  acara pidana (formil) dan hukum pidana (materil) ikut mengalami perkembangan dan kemajuan. Kewenangan  jaksa  dalam  melakukan  tindakan  penyidikan  (tindak  pidana  tertentu) merupakan  kewenangan  atributif  yaitu  diperoleh  dari  undang-undang.  Sebagaimana dijelaskan diatas, khusus terhadap tindakan penyidikan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu (khusus) yang pengaturannya diluar KUHP, maka terhadap tindak pidana umum (KUHP)  jaksa  atau  penuntut  umum  hanya  dapat  melakukan  tindakan  pemeriksaan tambahan atau dikenal dengan istilah prapenuntutan.
Kewenangan melakukan penyidikan (dalam perkara pidana tertentu) dan penyidikan (pemeriksaan  tambahan)  serta  penuntutan  yang  dimiliki  oleh  kejaksaan  merupakan  satu paket kewenangan yang sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena seperti dijelaskan diatas baik menurut hukum maupun doktrin dari ahli hukum dikatakan bahwa  penyidikan  adalah  suatu  proses  untuk  mempersiapkan  penuntutan,  karena  hasil penuntutan  oleh  jaksa  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  pemerintah  dan  parlemen. karena itu, hasil penyidikan yang tidak maksimal akan menyulitkan bahkan akan merugikan proses penuntutan suatu perkara ke pengadilan. Dengan memaksimalkan fungsi penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana  di  bidang  perbankan  yang  sebagian  tindak  pidana  tersebut  dapat  berimplikasi korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  Negara,  maka  diharapkan  ke  depan  kejahatan- kejahatan perbankan dapat diminimalisir apalagi setelah lahirnya nota kesepahaman (MoU)
tiga lembaga tersebut diatas tahun 2011, semakin meluaskan akses penegak hukum untuk melacak kejahatan di dunia perbankan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan  masalah  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach)  serta  digunakan  pendekatan  perundang-  undangan (statue  approach).  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka  berupa  keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya. Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data.  Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel ,dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data- data lain yang mempunyai kaitan  dengan  data  penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum  ini  menggunakan  pola  pikir/  logika  induktif,  yaitu  pola  pikir  untuk  menarik kesimpulan  dari  kasus-  kasus  individual  nyata  menjadi  kesimpulan  yang  bersifat  umum. Teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara melakukan penafsiran hukum atas data dan bahan-bahan hukum yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Penyidikan  Perkara-Perkara  Pidana Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Eksistensi  Kejaksaan  dalam  konstitusi  perlu  mendapat  perhatian  utama  khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana digariskan undang-undang. Pandangan yang  lebih  luas  adalah  didasarkan  atas  pendapat  Hans  Kelsen  yang  menyatakan  bahwa semua  organ  yang  menjalankan  fungsi- fungsi  “law  creating  function  and  law -applying function” adalah merupakan organ negara. Selama ini institusi penegak hukum kejaksaan
diposisikan,  dimana  kondisi  tersebut  membawa  implikasi  negatif  terhadap  landas  pijak Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  dinilai menimbulkan ambiguitas, karena disatu sisi kejaksaan dipandang sebagai bagian dari salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam rana yudikatif, sementara di sisi lain memiliki tugas dalam lingkup eksekutif. Dasar hukum pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia  secara  emplisit  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  kontradiksi  dengan  esensialitas Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Pada saat KUHAP diundangkan tahun 1981, maka polisi menjadi  penyidik  (utama),  dan  juga  kordinator  penyidik  tindak  pidana  instansi  lain.  Di samping itu jaksa tetap diberi wewenang melakukan penyidikan beberapa tindak pidana yang besar maupun yang biasa sebagaimana diatur oleh hukum acara pidana khusus dalam beberapa  undang-undang,  yang  dikenal  sebagai  tindak  pidana  khusus  seperti  misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana  subversi. KUHAP tidak memberikan  wewenang  penyidikan  kepada  jaksa,  maka  undang-undang  yang mencantumkan  hukum  acara  pidana  khusus  menjadi  lebih  penting  lagi  artinya  bagi kejaksaan. Wewenang jaksa mengusut tindak tindak pidana korupsi dengan hukum acara khusus mengenai penggeledahan dan penyitaan, atau singkatnya menurut undang-undang khusus  tersebut  jaksa  di  Indonesia  mempunyai  wewenang  dalam  bidang  pengusutan (penyidikan).  Penanganan  perkara  tindak  pidana  khusus  seperti  tindak  pidana  korupsi (pidana perbankan yang berimplikasi korupsi) oleh kejaksaan biasanya dibagi atas tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Undang-undang  nomor  16  tahun  2004,  mengatur  tugas  dan  wewenang  kejaksaan utamanya dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang  perlu  diperluas  dengan  kewenangan penyelidikan.  Bahkan  dalam  Undang-undang  nomor  8  tahun  2010,  kejaksaan  mendapat tambahan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal (predicate crime) berasal dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam hal ini juga  meliputi  tindakan  kejahatan  (pidana)  dalam  lapangan  perbankan.  Tindak  pidana perbankan  yang  berdampak  langsung  pada  sektor  keuangan  negara  adalah  merupakan tindak pidana yang berimplikasi korupsi atau perbuatan yang merugikan keuangan negara atau  kekayaan  negara.  Tindak  pidana  di  bidang  perbankan  menurut  Undang-undang Nomor  14  Tahun  Tahun  1967  (undang-undang  terdahulu  sebelum  berlakunya  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan) dibagi dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana,  pembagian  tersebut  didasarkan  atas  perbedaan  perlakuan  peraturan  terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum sehubungan dengan kegiatan-kegiatan
dalam menjalankan usaha bank. Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, dan pemalsuan surat-surat bank maka ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 263, 264 dan 378 KUHP.
Sedangkan  jika  bank  sebagai  pelaku  misalnya  perbuatan  window  dressing, menetapkan  suku  bunga  yang  berlebihan,  memberikan  kartu  kredit  yang  tidak  wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ancaman pidananya bisa menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang perbankan. Kerugian yang dialami di sektor perbankan akibat perbuatan pidana perbankan tersebut jika secara nyata telah membawa kerugian bagi negara, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berimplikasi pidana korupsi. Dalam  salah  satu  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  di  tingkat  pertama  (Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan)  hakim  berpendapat  bahwa  pengelolaan  kekayaan  Bank  BUMN terpisah  dari  pengelolaan  APBN  berdasarkan  Undang-undang  BUMN  dan  Perseroan Terbatas, sehingga perkara tersebut tidak tergolong suatu perbuatan tindak pidana korupsi dan terlebih tunduk dalam lapangan hukum privat. Mahkamah Agung justru berpendapat sebaliknya  dalam  tingkat  kasasi  yang  berpendapat  bahwa  kerugian  yang  dialami  oleh perusahaan-perusahaan negara yang ikut menyertakan modal negara dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana (korupsi) karena menyangkut kekayaan negara. Berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada tahun 2007 pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diputus nebis in idem  oleh  Mahkamah  Konstitus.  Berdasarkan  KUHAP  dan  Peraturan  Pelaksanaannya  di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh penyidik Polri dan Jaksa.
Dasar  hukum  pelaksanaan  penyidikan,  kecuali  diatur  oleh  masing-masing  undang- undang,  diatur  juga  dalam  KUHAP  Pasal  284  ayat  (2)  dan  penjelasannya  serta  Pasal  17 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983.  Dinyatakan  bahwa  penyidikan  menurut ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu dilaksanakan  oleh  penyidik,  jaksa,  dan  pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  penyidikan  jaksa  terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang perlu diperluas dengan kewenangan penyelidikan.
Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi menginstruksikan kepada (Kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk :
Mengoptimalkan  upaya-upaya  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
Mencegah  dan  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  penyalahgunaan  wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
Meningkatkan  kerja  sama  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia,  badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Pengaturan  hukum  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan  penyidikan  perkara- perkara pidana perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi sebenarnya berangkat dari ketentuan KUHAP sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP, kemudian oleh ketentuan yang lebih khusus yaitu Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2004  diberikan  kewenangan  untuk  menyidik  perkara  korupsi.  Dalam perkembangannya kejaksaan masih tetap memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  perkara-perkara  korupsi.  Selain  di  dukung  oleh beberapa ketentuan hukum acara baik di dalam KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Itu  sendiri,  kewenangan  jaksa  dalam  melakukan penyidikan  perkara-perkara  korupsi  tetap  dipertahankan,  bahkan  mengenai konstitutionalitasnya  telah  dipertahankan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya sebagaimana yang sudah tersebut dalam pembahan sebelumnya.
Bentuk Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara Pidana Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Peradilan  pidana  merupakan  suatu  mekanisme  pemeriksaan  perkara  pidana  yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Tujuan akhir dari peradilan pidana tidak lain adalah ditekankan pada pencapaian keadilan bagi masyarakat.
Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa  perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional kearah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak  (orang  banyak).  Saat  ini,  ada  3  (tiga) Lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kejaksaan berwenang menyidik  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Pasal  284  KUHAP  dan  Pasal  17  Peraturan
Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut  pada undang-undang tertentu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam  perkembangannya,  kewenangan  penyidikan  Kejaksaan  dalam  tindak  pidana korupsi  secara  implisit  juga  terkandung  dalam  beberapa  Pasal  dalam  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pelaksanaan  kewenangan  Jaksa  dalam  melakukan  penyidikan  perkara  pidana Perbankan yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menjalankan  fungsi  penyidikan  seperti  halnya  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Yang membedakannya penyidikan terhadap perkara pidana korupsi (baik itu di sektor perbankan) berlaku ketentuan hukum acara khusus atau yang diatur secara terpisah dari ketentuan KUHAP sebagai lex generalis.
Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  Penyidik  Kejaksaan  di  Indonesia menggunakan  KUHAP,  Undang-Undang  Kejaksaan,  dan  undang-undang  tindak  pidana korupsi, sebagai dasarnya.
Karena  bentuk  pelaksanaan  kewenangan  penyidikan  oleh  jaksa  terhadap  perkara korupsi  yang  berasal  dari  sektor  perbankan  berdasar  pada  ketentuan  KUHAP,  Undang- undang  Kejaksaan,  dan  Undang-undang  tindak  pidana  korupsi,  maka  bisa  dikatakan ketentuan KUHAP adalah sebagai lex generalis nya sedangkan Undang-undang Kejaksaan dan Undang-undang tindak pidana korupsi sebagai lex specialist nya. Dalam penyidikan tindak pidana perbankan dahulu pernah diterbitkan surat keputusan bersama antara Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  Gubernur Bank Indonesia tentang kerjasama penanganan tindak pidana dibidang perbankan, yang bertujuan untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Surat  keputusan  bersama  tersebut  dalam pelaksanaannya diikuti dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang tata cara kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Inti dari petunjuk pelaksanaan tersebut adalah dimana semua dugaan tindak pidana perbankan harus melalui proses  investigasi oleh pihak Bank Indonesia kemudian ditindaklanjuti oleh tim kerja dan tim pleno yang terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Maksud dari begitu dominannya peran Bank Indonesia melalui  surat  kesepakatan  bersama  dan  petunjuk  pelaksanaannya  tersebut  dalam  hal
penanganan tindak pidana di bidang perbankan tidak lain adalah karena Bank Indonesia memiliki  kewenangan  sebagai  pengawas  perbankan  untuk  menemukan  penyimpangan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau pemegang  saham.  Tetapi,  karena  Bank  Indonesia  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  penyidikan,  maka  penanganan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  di  bidang perbankan yang ditemukan oleh Bank Indonesia diserahkan kepada penyidik. Jika tindak pidana  tersebut  berimplikasi  tindak  pidana  korupsi,  maka  dalam  penyidikannya  dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal  17  Peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP juncto Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kewenangan  jaksa  dalam  melakukan  penyidikan  perkara  tindak  pidana  korupsi dengan hukum acara khusus jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, pernah diatur dalam ketentuan lama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dimana  memang  Kejaksaan memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Apabila dugaan tindak pidana sudah kuat dan didukung oleh dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, maka penyidik kejaksaan dapat langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku korupsi. Dalam tindak  pidana  korupsi,  penggeledahan  dan  penyitaan  masih  berdasar  pada  ketentuan KUHAP.  Setelah  penggeledahan  tindakan  penyitaan  dapat  dilakukan  oleh  penyidik (Kejaksaan) apabila dianggap perlu dan terdapat benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Dalam penyidikan perkara korupsi adakalanya, untuk membuktikan ada tidaknya kerugian negara, kejaksaan bergantung pada hasil audit institusi lain diluar penegak hukum yaitu BPK dan BPKP. Penyidikan perkara korupsi dalam sektor perbankan selain diperlukan penyitaan benda-benda terkait tindak pidana, unsur kerugian negara pun harus benar-benar terpenuhi atau setidak-tidaknya dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam  persidangan,  hal  mana  terhadap  hasil  penuntutan  tersebut  bergantung  dari  hasil penyidikan.  Jaksa  memiliki  kedudukan  sentral  (pivotal  position)  sehingga  jaksa  dapat menentukan  apakah  seseorang  tersangka  tersebut  dapat  dilakukan  penahanan  ataupun diteruskan  dengan  penuntutan  di  muka  pengadilan  atau  hanya  dapat  dibebaskan  saja. Dalam  melaksanakan  fungsi  penyidikan  perkara-perkara  pidana  perbankan  yang berimplikasi  tindak  pidana  korupsi,  jaksa  juga  dapat  melakukan  penghentian  penyidikan dalam tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum.  Kewenangan  menghentikan  penyidikan  sebenarnya dimaksudkan  untuk  mengoreksi  kemungkinan  kesalahan  yang  dilakukan  penyidik.
Mengenai kewajiban dari penyidik dalam hal ia mengentikan penyidikannya, dahulu Menteri Kehakiman telah menjelaskan bahwa dalam hal seperti itu, penyidik harus melaksanakan ketentuan  seperti  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP,  yakni memberitahukannnya kepada penuntut umum, tersangka atau kepada keluargannya.
Pada saat melakukan penyidikan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan permintaan izin tertulis dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening tersangka, Kejaksaan  selaku  salah  satu  penyidik  perkara  korupsi  diwajibkan  meminta  izin  tertulis tersebut  melalui  prosedur  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Dalam  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintah,  setiap  organ pemerintah  harus  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  kewenangan  dan wewenang  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangundangan.  Tanpa  adanya kewenangan,  maka  segala  tindakan  aparatur  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  memiliki legitimasi dari masyarakat. Penegasan kewenangan tersebut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disamping menjadi dasar keabsahan bertindak dari penegak hukum di  sisi  lain  dapat  menjadi  kekuatan  tersendiri  agar  dapat  bertindak  secara  mandiri  dan bertindak seluas-luasnya menurut hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyidikan oleh kejaksaan.

## SIMPULAN
Pengaturan  hukum  mengenai  kewenangan  jaksa  dalam  melakukan  penyidikan perkara pidana perbankan yang berimplikasi korupsi pada dasarnya berasal dari ketentuan KUHAP yaitu di dalam Pasal 284 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila ada ketentuan hukum  acara  khusus  yang  berlaku,  maka  ketentuan  KUHAP  dapat  dikesampingkan  atau bahkan  dapat  dinyatakan  tidak  berlaku  apabila  dalam  Undang-undang  Acara  Khusus tersebut ditentukan demikian. Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 17 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP salah satunya dilaksanakan oleh jaksa. Ketentuan KUHAP sebagai lex generalis tersebut merupakan pintu masuk bagi jaksa untuk melakukan penyidikan perkaraperkara korupsi baik yang berasal dari  tindak  pidana  lain  maupun  dari  sektor  perbankan  sendiri.  Dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  semakin  memperkuat  kedudukan  hukum  Jaksa
dalam melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi. Dalam ketentuan Pasal 30 huruf d undang-undang  kejaksaan  tersebut,  jaksa  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  yang  mana  dalam  penjelasan  pasalnya dijelaskan  bahwa  tindak  pidana  tertentu  tersebut  salah  satunya  adalah  Tindak  Pidana Korupsi.
Pelaksanaan  kewenangan  penyidikan  oleh  jaksa  dalam  perkara-perkara  pidana perbankan  yang  berimplikasi  korupsi  dilaksanakan  menurut  ketentuan  KUHAP  ditambah dengan  ketentuan  khusus  yang  berlaku  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  mengatur secara  khusus  perihal  tindak  pidana  korupsi.  Pelaksanaan  kewenangan  Jaksa  dalam melakukan penyidikan perkara pidana Perbankan yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  menjalankan  fungsi  penyidikan  seperti  halnya penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Yang membedakannya penyidikan terhadap perkara pidana korupsi (baik itu di sektor perbankan) berlaku  ketentuan  hukum  acara  khusus  atau  yang  diatur  secara  terpisah  dari  ketentuan KUHAP sebagai lex generalis. Artinya dua ketentuan tersebut (acara khusus dan KUHAP) adalah  acuan  bagi  kejaksaan  dalam  melakukan  penyidikan,  karena  sekalipun kewenangannya  diatur  secara  khusus,  dalam  pelaksanaannya  tindakan  seperti penangkapan,  penyitaan,  penggeledahan,  dan  penahanan  dalam  rangka  menjalankan fungsi  penyidikan  tetap  berpedoman  pada  KUHAP.  Penangkapan  memerlukan  surat penangkapan,  penyitaan  memerlukan  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat,  dan penahanan  dengan  surat  perintah  penahanan  yang  semuanya  tetap  berpedoman  pada ketentuan KUHAP dan peraturan turunannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al. Wisnubroto dan G. Widiarnata, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ali, Mahrus. 2013, Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
Basuki  Minarno,  Nur.  2011,  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, LaksBang Mediatama.
Fahrojih,  Ikhwan.  2016,  Pengawasan  Keuangan  Negara  Pemeriksaan  Keuangan  Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR, Intrans Publishing, Malang
Girsang, Juniver. 2012, Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi), JG Publishing, Jakarta.
H.A.K Moch. Anwar. 1980, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung.
Harahap, Yahya. 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta
Jusuf, Muhamad. 2014, Hukum Kejaksaan (Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara), Laksbang Justitia, Surabaya.
Kaligis, O.C. 2012, Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi (BPK VS BPKP), Yarsif Watampone, Jakarta, 2012
Lamintang,  P.A.F  dan  Theo  Lamintang.  2010,  Pembahasan  KUHAP  Menurut  Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.
Makawimbang,  Hernold  Ferry.  2015,  Memahami  dan  Menghindari  Perbuatan  Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta
Minarno,  Nur  Basuki.  2011,  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, LaksBang Mediatama.
Patittinggi,  Farida.  2021,  Kedudukan  kejaksaan  Republik  Indonesia  Dalam  Sistem Ketatanegaraan, Litera, Yogyakarta.
RM. Surachman - Jan. S Maringka. 2015, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
Suharto R.M. 2004, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001
Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.