PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR  32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

## HIDUP

## Oleh
Sri Yuliana srieyuliana2019@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Naskah Diterima : 8 Februari 2022 Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

## Abstrak
Hukum  Lingkungan  yang  ketentuan  pokoknya  diatur  dalam  Undang-  Undang tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU.  No  4  Tahun  1982  yang  telah diganti  menjadi  UU  No  23  Tahun  1997  yang  disempurnakan  menjadi  UU Nomor  32  tahun  2009  dengan  menyesuaikan  perkembangan  zaman  demi terciptanya  sustainable  development  (pembangunan  berkelanjutan).  UU  No.23 Tahun  1997  jo  UU  Nomor  32  Tahun  2009  mengandung  berbagai  ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara  bagaimana  penetapan  tujuan  dapat  dicapai  agar ditaati  masyarakat.  Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju  kerusakan  dan  pencemaran  yang  terjadi.  Kondisi  ini  mengindikasikan bahwa,  isu  lingkungan  belum  berada  dalam  sentral  pembangunan  Indonesia. Penyebab  utamanya  karena  pada  tingkat  pengambilan  keputusan  di  pusat  dan daerah  sering  mengabaikan  kepentingan  pelestarian  lingkungan.  Akibat  yang timbul, bencana  terjadi di darat, laut, dan udara.
Hak  dan  kewajiban  masyrakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dapat terlaksana  dengan  baik  apabila  subjek  pendukung  hak  dan  kewajiban  berperan serta  dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Memahami  dan  mengakui hak asasi manusia berati juga melindungu lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  juga  meiliki kelemahan.  Kelemahan  Undang- undang  yaitu  dari  penegakan  hukum  lingkungan  baik  pada  bidang  hukum administratif, bidang perdata, serta bidang pidana. Pada umumnya permasalahan lingkungan  hidup  berumla  daritidak  dijalankan  dengan  baik  proses  perizinan yang  seharusnya  terpenuhi  sebelum  dijalnkannya  usaha  atau  kegiatan  yang bersangkutan pada lingkungan bidang administrasi, atau pada kurang  efektifnya proses  penyelesaian  sengketa  pada  jalur  litigasi  maupun  sulitnya  pengawasan kesepakatan  yang  diraih  pada  jalur  nonlitigasi  paada  bidang  perdata,  maupun pada  kerancuan  delik  Undang-undang  Pokok  Lingkungan  (UUPPLH)  dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Undang-undang  bidang  lingkungan  lainnya  yang  menyebabkan  banyaknya putusan yang merugikan masyarakat. Hal  ini juga diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran  masyarakat  serta  pejabat  penyelenggara  pemerintahan  dalam  isu terkait  lingkungan  hidup  dalam  upaya  perlindungan  dan  pengelolaannya  selain pemanfaatan sumber daya dari lungkungan.
Kata  Kunci:  Hak  Asasi  Manusia,  Lingkungan  Hidup,  Pengelolaan Lingkungan.

## Abstract
Environmental  Law  whose  main  provisions  are  regulated  in  the  Law  on Environmental  Management,  Law.  No.  4  of  1982  which  has  been  changed  to Law  No.  23  of  1997  which  has  been  refined  into  Law  No.  32  of  2009  by adjusting  the  times  to  create  sustainable  development.  Law  No.23  of  1997  in conjunction  with  Law  No.  32  of  2009  contains  various  provisions  on  legal aspects,  namely  State  Administrative  Law,  Civil  Law,  and  Criminal  Law.  The environmental  policy  is  accompanied  by  follow-up  directions  on  how  the  goal setting can be achieved so that the community adheres to it. Efforts to repair and restore the environment are less rapid than the rate of damage and pollution that occurs.  This  condition  indicates  that  environmental  issues  are  not  yet  in  the center  of  Indonesia's  development.  The  main  reason  is  that  at  the  level  of decision making at the central and regional levels, they often ignore the interests of environmental conservation. As a result, disasters occur on land, sea and air. The rights and obligations of the community in Environmental Management can be  implemented  properly  if  the  subjects  supporting  the  rights  and  obligations participate in the framework of environmental management. Understanding and recognizing  human  rights  means  protecting  the  environment  as  well  as  being used to achieve sustainable development. However, Law Number 32 Year 2009 also  has  weaknesses.  The  weakness  of  the  law  is  the  enforcement  of environmental  law,  both  in  the  administrative  law,  civil  and  criminal  fields.  In general, environmental problems stem from not being carried out properly in the licensing  process  that  should  be  fulfilled  before  the  business  or  activity concerned is carried out in the administrative field, or to the ineffectiveness of the  dispute  resolution  process  in  the  litigation  route  and  the  difficulty  of monitoring agreements reached in the non-litigation pathway in the civil sector, as well as on the confusion of the offenses against the Basic Environmental Law with  other  environmental  laws  which  has  resulted  in  many  decisions  that  are detrimental  to  the  community.  This  is  also  due  to  the  low  level  of  public awareness and government officials regarding issues related to the environment in their efforts to protect and manage them in addition to utilizing environmental resources.
Keywords: Human Rights, Environment, Environmental Management.

## I. PENDAHULUAN
Hukum  Lingkungan  yang  ketentuan  pokoknya  diatur  dalam  Undang- Undang  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU.  No  4  Tahun  1982 yang  telah  diganti  menjadi  UU  No  23  Tahun  1997  yang  disempurnakan menjadi  UU  Nomor  32  tahun  2009  dengan  menyesuaikan  perkembangan zaman demi terciptanya sustainable development (pembangunan berkelanjutan).  UU  No.23  Tahun  1997  jo  UU  Nomor  32  Tahun  2009 mengandung  berbagai  ketentuan  aspek  hukum,  yakni  Hukum  Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kebijakan  lingkungan disertai  tindak  lanjut  pengarahan  dengan  cara  bagaimana  penetapan  tujuan dapat  dicapai  agar ditaati  masyarakat.  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997 jo  UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang- Undang,  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya merupakan  instrumen  kebijaksanaan (instrumenten  van  beleid ). 1 Instrumen kebijaksanaan  lingkungan  perlu  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  lingkungan  demi  kepastian  hukum  dan  mencerminkan  arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Tujuaan dan sasaran utama  dari  ketentuan-ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang dimaksud  adalah  pengelolaan  secara  terpadau  dalam  pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut,  sedikit  banyak  di  latar  belakangi  oleh  adanya  kenyataan  bahwa, telah  terjadi  eksplorasi  dan  eksploitasi  tidak  mengenal  batas  oleh  manusia terhadap  sumber  daya  alam  yang  mengakibatkan  rusak  dan  tercemarnya lingkungan  hidup.  Sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sumber  daya alam  Indonesia  harus  dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia.  Untuk  itu  perlu  dan sangat  penting  terciptanya  hubungan  yang  seimbang  dan  setara  antara
1 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm.2.
kelestarian  sumber  daya  alam  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  oleh manusia  terhadap  hak  subjektif  untuk  mempertahankan  lingkungan  hidup sehingga  tidak  terjadi  pencemaran atau  perusakkan  lingkungan. 2 Kerusakan dan  pencemaran  yang  terjadi  akibat  ulah  manusia  secara  pasti  telah ditetapkan  Allah  SWT  melalui  firman-Nya  dalam  Alquran  Surah  Ar-Rum ayat  41  yang  berbunyi  “Telah  tampak  kerusakkan  di  darat  dan  d  laut disebabkan  karena  perbuatan  tangan  manusia,  supaya  Allah  merasakan kepada  mereka  sebagian  dari  (akibat)  perbuatan  mereka,  agar  mereka kembali  (ke  jalan  yang  benar)”.  Selain  Surah  Ar-Rum  trersebut,  dijumpai pula  ketentuan  dalam  Surah  Al-  Qashash  ayat  77  yang  berbunyi  “dan janganlah  kamu  berbuat  kerusakkan  di  (muka)  bumi,  sesungguhnya  Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakkan”.
Berpatokan pada kedua firman Allah SWT di atas, maka secara logika dapat dikatakan,  kerusakkan  yang  terjadi  di  muka  bumi  diakibatkan  oleh  adanya ulah  atau  perbutan  manusia  tersebut.  Oleh  karena  firman  Allah  (pencipta alam semesta) telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki  peran  yang  esensial  dalam  mencapai  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan  hukum.  Manusia  dapat  mengendalikan  sebagaimana  yang diingikan,  namun  tetap  dalam  rambu-  rambu  norma  hukum,  sehingga  tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan. Manusia yang juga bagian dari makhluk  hidup  (tumbuhan,  hewan,  dan  manusia)  memiliki  tanggung  jawab untuk  menjaga  lingkungan,  sehingga  makhluk  hidup  lain  berpartisipasi dalam  menjaga  alam,  karena  terdapat  siklus kehidupan  yaitu  pada  rantai makanan  dimana  saling  menjaga  dengan  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajiban.
Luas  daratan  Indonesia  sebesar  191,944,000  ha,  dimanfaatkan  untuk pertambangan  seluas  66.891.496  ha,  Hak  Pemilikan  Hutan  seluas 38.025.891  ha,  Hak  Tebang  Industri  seluas  7.861.251  ha,  Perkebunan
2 Otto  Soemawartno, Ekologi  Lingkungan  dan  Pembangunan, Djambatan,  J akarta (edisi  revisi), 1994, hlm.22.
Kelapa  Sawit  seluas  2.957.079  ha,  Hutan  Lindung  seluas  31.900.000  ha, dengan  demikian  seluruhnya  berjumlah  170.935.717  ha,  dan  yang  tersisa adalah  21.008.283  ha.  Dengan  demikian,  dampak  dari  berbagai  kegiatan yang  bersifat  eksploitasi  tersebut  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar,  seperti halnya  yang  terjadi  di  Kepualuan  Bangka  Belitung,  dikarenakan  pulau Bangka  Belitung  sebagai  salah  satu  pulau    penghasil  mineral  bijih  timah yang  terbesar  di  Indonesia,  luas  total  dari  kuasa  penambang  timah  di pulau  Bangka  adalah  374.057,59  ha  atau  sekitar  35%  dari  daratan  pulau Bangka. 4 Kegiatan  pertambangan  timah  ini  memiliki  dampak  negatif seperti  adanya  kolong,  rusaknya  ekosistem  darat  dan  laut.  Selain  itu kerusakan  lingkungan  yang  di  akibatkan  pertambangan  timah  yaitu keruskan  ekosisetem  yang  dimulai  dari  garis  pantai  hingga      hutan, bahkan  tidak  sedikit  hutan  lindung  dan  hutan  konservasi  menjadi  target dari  pertambangan  timah  rakyat  baik  secara  legal  ataupun  illegal. 5
Kasus  di  atas  hanyalah  sedikit  gambaran  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan  hidup  yang  terjadi  di  Indonesia.  Jadi  sudah  seharusnya  ditelaah kembali  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum lingkungan  hidup  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana.  Kenyataan menunjukkan  lingkungan  hidup  semakin  rusak  oleh  ulah  manusia, Lingkungan  diposisikan  sebagai  obyek  eksploitasi,  seperti,  menambang perut  bumi  tanpa  kontrol,  menggunduli  hutan  tanpa  kompromi,  dan mencemari  air  tanpa  kendali.  Manusia  modern,  dengan  kemampuannya, mampu  menciptakan  teknologi  dan  industrialisasi  yang  menjadikan  segala persoalan  menjadi  mudah.  Namun  dibalik  kesuksesan  yang  telah  dicapai, manusia      telah      mengorbankan  alam      lingkungan      dalam      bentuk praktek  eksploitasi  lingkungan  tersebut.  Pelanggaran  terhadap  norma lingkungan  hidup  mengakibatkan  bencana,  baik  alami  maupun  buatan manusia,  dan  telah  mengorbankan  banyak  nyawa  manusia.  Perusakan lingkungan hidup  oleh  segelintir  orang  atau  perusahaan  telah  menyebabkan penderitaan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  terhadap  bagian
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
terbesar manusia lainnya. Hak subjektif sebagai bagian tak  terpisahkan dari konsep hukum memang telah ada sejak masa  lampau. Bahkan sejak lahirnya hukum  dalam  kehidupan  sejarah  umat  manusia.  Sebab  hak  melekat  dari kelahiran manusia sendiri, artinya hak subjektif ada bersama lahirnya hukum dan berjalan seiring.
Indonesia  sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai  HAM,  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  ( to  protect ),  menghormati  ( to  respect )  dan memenuhi  ( to  fulfill )  hak-hak  dasar  warga  negaranya.  Tetapi  kenyataannya kualitas  hidup  rakyat  justru  mengalami  penurunan.  Hak  dasar  untuk  hidup telah  terancam  oleh  perusakan  lingkungan,  deforestasi,  pencemaran  air  dan udara,  perampasan  sumber  kehidupan  rakyat  (agraria  dan  sumber  daya alam). 3 Agar  tidak  terjadi  perusakan  sistem  ekologi  normal  (ekosida), dibutuhkan  sikap  atau  etika  dalam  menegakkan  keadilan  lingkungan  dan pengakuan terhadap depedensi antara manusia dan lingkungan. 6 Namun, hak atas  lingkungan,  yang  merupakan  salah  satu  etika  lingkungan  demi mencapai  keadilan  lingkungan,  belum  secara  maksimal  disepakati  dan dijalankan  sebagai  hak  fundamental  yang  harus  baik  diakui  secara  politik maupun secara hukum. Banyak  kegiatan  yang masih  menjurus pada praktik ekosida  dan  semakin  menjauhkan  rakyat  dari  kualitas  lingkungan  hidup yang  baik,  sehat  dan  seimbang.  Rusaknya  ekosistem  berarti  telah menggugurkan  hak      yang  melekat  pada  setiap  orang  sebagaimana  hak dasar  dalam  hukum  dasar  yaiyu  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan yang  baik  dan  sehat.  Pada Pasal  28  H  Ayat  (1)  UUD  Negara  RI  Tahun 1945  disebutkan  bahwa,  “setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir,  dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat...”.
Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu  seakan  tidak  diimbangi  dengan  penegakan  hukum  yang  memadai, walaupun  segala  peraturan  telah  dibuat  mulai  dari  undang-undang  dasar
3 Agung  Wardana, Perusakan  Lingkungan  Sebagai  Pelanggaran  HAM ,  Artikel Bandung,  2007, hlm. 2
yang  menjamin  hak  atas  lingkungan.  Kaidah  dasar  yang  melandasi pembangunan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  bahkan terdapat  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  Alinea  ke-4 yang  berbunyi:  “  Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  berbangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  yang terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan Perwakilan,  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia.”  Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi  segenap  sumber-sumber  alam  Indonesia  guna  kebahagiaan seluruh  rakyat  Indonesia  dan  segenap  umat  manusia. Pemikiran tersebut lebih  dijabarkan  lagi  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  sebagai  berikut: “.................Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan      sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat”
Upaya  perbaikan  dan  pemulihan  terhadap  lingkungan  hidup,  kalah  cepat dibandingkan  laju  kerusakan  dan  pencemaran  yang  terjadi.  Kondisi  ini mengindikasikan  bahwa,  isu  lingkungan  belum  berada  dalam  sentral pembangunan  Indonesia.  Penyebab  utamanya  karena  pada  tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian  lingkungan.  Akibat  yang  timbul, bencana  terjadi  di  darat,  laut, dan  udara.  Pertanyaannya,  apakah  ada  peran  manusia  Indonesia  sebagai penggerak  pembangunan  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya bencana  lingkungan  tersebut,  karena  dengan  alasan  atas  nama
''pembangunan''  dan  perdagangan  bebas,  pemerintah  dan  perusahaan  atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  (tanah,  air, hutan,  mineral).  Penjatuhan  sanksi  pidana  merupakan ultimum  remedium 7 dalam  penegakan  hukum  dalam  kasus  hukum  lingkungan.  Tetapi  dalam kasus pengekan lingkungan harus dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium 8 karena  dianggap  paling  efektif  dalam  menangkal  kasus-kasus perusakan lingkungan. Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi primum remedium karena  pada  saat  penggunaan  sanksi  pidana  menjadi sampingan  atau ultimum  remedium dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan   hidup, telah   menimbulkan    beberapa  kelemahan diantaranya : 4
a. Pada  umumnya  proses  perkara  perdata  memerlukan  waktu  yang  cukup lama,  karena  besar  kemungkinan  pencemar  akan  mengulur-ulur  waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
b. Jangka  waktu  pemulihan  sulit  dilakukan  dengan  segera,  memerlukan waktuyang cukup lama.
c. Tidak  menerapkan  sanksi  pidana,  tidak  ada  deter  effect  (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
d. Penerapan  sanksi  administarsi  dapat mengakibatkan penutupan
perusahaan  industri  yang  membawa  akibat  pula  kepada  para  pekerja, pengangguran  bertamabah  dan  menimbulkan  bahaya  dan  kerawanan kejahatan lainnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  dengan menginventarisasi,  mengkaji  dan  menganalisis  serta  memahami  hukum sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem
4 Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup , Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.18.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kehidupan  manusia. 5
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yang merupakan  penelitian  untuk  menggambarkan  alur  komunikasi  ilmiah  dan menganalisa  masalah  yang  ada  yang  akan  disajikan  secara  deskriptif). 6
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah antara  lain  mencakup  bahan-bahan  pustaka  yang  terkait  penelitian,  data sekunder  mencakup:  Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier. 7 Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  studi  pustaka.  Studi  pustaka  merupakan  penelaahan  terhadap bahan-bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Data dianalisis secara normatif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kehidupan  manusia  di  bumi  tidak  bisa  dipisahkan  dari  lingkungannya, begitu  juga  dengan  kehidupan  manusia  dengan  makhluk  hidup  lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sehingga  antara  manusia  dan makhluk  hidup  lainnya  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali  makhluk  hidup,  dalam  ruang  itu  terdapat  juga  benda  tak  hidup, seperti misalnya  udara  yang  terdiri  atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup  bersama  dengan  benda  tak  hidup  di  dalamnya  disebut  lingkungan hidup makhluk hidup tersebut. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang yang  memengaruhi  suatu  organisme;  faktor-faktor  ini  dapat  berupa organisme  hidup  (biotic  factor)  atau  variabel-variabel  yang  tidak  hidup ( abiotic factor ). Dari hal inilah kemudian terdapat  dua  komponen  utama
5 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13
6 Ibid, hlm. 30.
7 M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju,1994, hlm. 80.
lingkungan  yaitu, Biotik Makhluk (organisme) hidup dan Abiotik Energi, bahan  kimia.  Kedua,  hubungan  atau  interaksi  antara  unsur  dalam lingkungan  hidup  itu.  Misalnya,  dalam  suatu  ruangan  terdapat  delapan buah kursi, empat buah meja dan empat  buah pot dengan tanaman kuping gajah.
Dalam ruangan itu delapan kursi diletakan sepanjang satu  dinding, dengan sebuah  meja  di  muka  setiap  dua  kursi  dan  sebuah  pot  di  atas  masing- masing  meja.  Sifat  ruangan  berbeda  jika  dua  kursi  dengan  sebuah  meja diletakan  di  tengah-tengah  masing  -  masing  dinding  dan  sebuah  pot  di masing-masing sudut. Lingkungan hidup pada prnsipnya merupakan suatu sistem  yang  saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang  Maha  Esa  di  bumi  ini.  Itulah  sebab  lingkungan  hidup  termasuk manusia dan perilakunya merupakam unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  lingkungan  saat  ini  oleh  sebagian kalangan  dianggap  tidak  bernilai,  karena  lingkungan  hidup  (alam)  hanya sebuah  benda  yang  diperuntukkan  bagi  manusia.  Dengan  kata  lain, manusia  merupakan  penguasa  lingkungan  hidup,  sehingga  lingkungan hidup  hanya  dipersepsikan  sebagai  obyek  dan  bukan  sebagai  subyek. Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan  upaya manusia  untuk  berinteraksi  dengan  lingkungan  guna  mempertahankan kehidupan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  kelestarian  lingkungan. Istilah  pengelolaan  dapat  memiliki  suatu  arti  yaitu  mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya.
Dalam setiap rencana kegiatan, penanggungjawab kegiatan dan atau  usaha akan  selalu  dibebani  oleh  suatu  instrumen  perlindungan  yang  disebut dengan  izin,  dalam  rangka  menata  ketertiban  sebagai  instrumen  yuridis preventif.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum,  hampir  semua  izin bentuknya tertulis dan isinya merupakan suatu keputusan tata usaha negara
yang  bersifat  konkrit  dan  individual.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara peserta  konfrensi  stockholm,  telah  membuktikan  komitmennya  untuk mengaktualisasi  hasil-hasil  konfrensi  terutama  menghasilkan  perundagng- undangan  nasional  yang  menjadi  pengaturan  hukum  lingkungan  di Indonesia. Hukum lingkungan modern terbentuk setelah lahirnya Deklarasi stockholm  1972.  Dalam  lingkungan  hidup  terdapat  ekosistem,  yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas  lingkungan  hidup.  Pembangunan  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  lingkungan  hidup.  Interaksi  antara  pembangunan  dan lingkungnan  hidup  membentuk  sistem  ekologi  yang  disebut  ekositem. Pembangunan  bertujuan  untuk  menaikan  tingkat  hidup  dan  kesejahteraan rakyat, dikatakan  pembangunan  bertujuan  untuk  menaikan  mutu  hidup rakyat. Karena  mutu  hidup  dapat  diartikan  sebagai  derajat  dipenuhinya kebutuhan  dasar,  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  usaha  untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.
Kebutuhan  dasar  merupakan  kebutuhan  yang  esensial  untuk  kehidupan kita. Kebutuhan dasar terdiri atas tiga bagian, yaitu kebutuhsn dasar untuk hayati,  kebutuhan  dasar  untuk  kelangsungan  hidup  yang  manusiawi,  dan derajat  kebebasan  untuk  memilih.  Banyak  jenis  kebutuhan  dasar  untuk banyak  anggota  masyarakat  kita  masih  belum  terpenuhi  dengan  baik. Misalnya,  pangan,  air  bersih,  pendidikan,  pekerjaan  dan  rumah  masih belum  dapat  tersedia  dengan  cukup.  Dalam  usaha  memperbaiki  mutu hidup,  harus  dijaga  agar  kemapuan  lingkungan  untuk  mendukung kehidupan  pada  tingkat  yang lebih  tinggi  tidak  menjadi  rusak.  Sebab  jika kerusakan terjadi, tidak ada perbaikan mutu hidup yang dicapai, melainkan kemerosotan. Bahkan jika kerusakan terlalu parah, bisa terjadi kepunahan atau  ekosistem  tempat  kita  hidup  keambrukan.  Pembangunan  demikian bersifat  tidak  berkelanjutan.  Pembangunan  tidak  hanya  menghasilkan manfaat  bagi  manusia,  melainkan  juga  membawa  resiko  terhadap
lingkungan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri, dimana pembangunan di sektor industri ini secara tidak langsung  merupakn  salah  satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  akan  tetapi  dalam  pembangunan industri ini seringkali kurang memperhatikan lingkungan dan pelaksanaanya.
Sejalan  dengan  hak  atas  lingkungan  yang  sehat  dan  bersih,  maka  setiap individu  mempunyai  kewajiban  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi lingkungan  hidup  serta  mencegah  dan  menanggulangu  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  (pasal  6  ayat  (1)  UU  Nomor  23 Tahun 1997).  Kewajiban  setiap  orang  sebagai  mana  dimaksud  pada  pasal ini  tidak  terlepas  dari  kedudukan  manusia  tersebut  sebagai  anggota masyarakat  yang  mencerminkan  harkat  manusia  sebagai  individu  dan makhluk sosial. Sebelum amandemen, UUD 1945 tidak mengenak hak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  hak  tersebut  baruu  diperkenalkan pada  UULH  yang  diadopsi  dari  negara  maju  yang  telah  lebih  dulu menuangkan hak-hak yang harus diperhatikan yaitu:
a. Ditinjau dari bentuk dan isinya, maka hak-hak ini merupakan hak asasi klasik,  yang  menghendaki  agar  penguasa  menghindarkan  diri  dari campur  tangan  terhadap kebebasan  individu untuk  menikmati  hak-hak tesebut.
b. Ditinjau  dari  cara  kerjanya,  maka  hak  tersebut  bersifat  sosial,  karena sekaligus  diimbangi  oleh  adanya  keharusan  bagi  Pemerintah/penguasa untuk  menggariskan  kebijakan  dan  melakukan  tindakan  yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian Lingkungan Hidup.
Berbicara  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM)  tidak  dapat  dilepaskan  dari pembicaraan tentang keadilan. Keadilan sebagai prinsip yang memungkinkan  masyarakat  dalam  ikatan  bersama  dipertahankan,  karena ketidakadilan  merupakan  hal  yang  fatal  bagi  kehidupan  sosial dan dalam  pergaulan  masyarakat.  Tujuan  pertama  dan  utama  keadilan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
HAM  merupakan  hak  universal  yang  dimiliki  oleh  manusia  semata-mata karena  posisinya  sebagai  manusia.  Pandangan  ini  menunjukkan  secara tidak  langsung      bahwa  karakteristik  seperti  ras,  jenis  kelamin,  agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan  apakah  seseorang  memiliki  atau  tidak  memiliki  HAM. Hal  ini  menyiratkan  bahwa  hak-hak  tersebut  dapat  diterapkan  di  seluruh dunia.  Salah  satu  ciri  khusus  dari  HAM  yang  berlaku  sekarang  yaitu bahwa hal itu merupakan hak internasional.
Kepatuhan  terhadap  hak  serupa  itu  telah  dipandang  sebagai  obyek perhatian  dan  aksi  internasional  yang  sah.  Berdasarkan  konsepsi  tentang HAM  yang  telah  diuraikan,  sangatlah  relevan  bila  penulis  menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang  merupakan  anugerah  dari  Tuhan  kepada  umat  manusia.  Oleh karenanya  pula  sangat  relevan  bila  teori  ataupun  ajaran  tentang  HAM dikaitkan  dengan  berbagai  pelanggaran  di  bidang  lingkungan  hidup,  yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap  hak  atas  lingkungan  hidup,  seyogyanya  dimaknai  sebagai ancaman  terhadap  peradaban manusia.  Pada  gilirannya  akan  terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi,  pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai  benteng  HAM,  maka  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup,  rakyat  harus  ditempatkan  sebagai  kepentingan  yang utama.  Negara  sepenuhnya  berperan  sebagai  instrumen  pengurus  dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM  atas  lingkungan  hidup.  Kualitas  lingkungan  hidup  yang  baik  tidak dapat  dijaga  tanpa  penghormatan  atas  HAM,  dan  HAM  tidak  bisa diperoleh  tanpa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  aman.  Penghormatan, perlindungan, penegakan,  dan  pemenuhan  HAM  sangat  bergantung  pada
lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  layak  huni.  Dalam  sebuah  ekosistem yang  rusak,  tidak  mungkin  atau  hampir  mustahil  menikmati  serta memperoleh  hak  untuk  hidup,  kesehatan,  keamanan,  kecukupan  pangan, dan budaya.

## A. Hak,  dan  Kewajiban  serta  peran  Pemegang  Hak  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  merupakan  pembaharuan  dari Undang-  undang  tentang  Lingkungan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memiliki  perbedaan mendasar,  yakni  dimana  UUPPLH  mengandung  penguatan  terhadap prinsip-prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal  ini  dikarenakan  setiap  perumusan  instrumen  pencegahan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  serta  penanggulangannya  dan penegak  hukum  mengharuskan  adanya  pengintegrasian  aspek  partisipasi, transparansi,  akuntabilitas,  dan  keadilan  di  dalamnya.  Selain  mempunyai hak,  setiap  orang  dalam  masyarakat  berkewajiban  memelihara  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup  serta  mencegah  dan  menaggulangi  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan  berkewajiban  memberikan  infromasi  yang  benar  dan  akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Masyarakat mempunyai kesempatan  yang  sama dan seluas-luasnya untuk berperan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pelaksanaanya  dilakukan dengan  cara  sebagai  berikut,  Pertama,  meningkatkan  kemandirian, keberdayaan  masyarakat,  dan  kemitraan,  Kemampuan  dan  keberdayaan masyarakat  merupakan  prasyarat  untuk  menumbuhkan  kemampuan masyarakat  sebagai  pelaku  dalam  peneglolaan  lingkungan  hidup  bersama dengan Pemerintah dan  pelaku  pembangunan  lainnya.  Kedua,
menumbuhkembangkan dan kepeloporan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan  ketanggapsegeraan  masyarakat  kana  semakin  menurunkan kemungkinan  terjadinya  dampak  negatif.  Keempat,  memberikan  saran danpendapat.  Kelima,  menyampaikan  informasi  dan/atau  menyampaikan laporan.  Dengan  meningkatnya  ketanggapsegeraan  akan  meningkatkan kecepatan  pemberian  informasi  tentang  suatu  masalah  lingkungan  hidup sehingga dapat         dengan segera ditindaklanjuti.
Berbagai  peraturan  dan  perundang-  undangan  telah  mengatur  dan membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup, perlindungan  tersebut  diatur  secara  eplisit mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah  satu  cara  paling  efektif  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dan menjaga  pemegang hak lingkungan hidup yang mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2009 dengan UU cipta kerja PP Nomor 21 tahun 2021 diterapkan pada  cara  kerja  Dinas  Lingkungan  ini  (Lingkungan  Hidup  Kota Pangkalpinang).
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasal  70  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Masyarakat memiliki  Hak  dan  Kesempatan  yang  sama  dan  seluas-  seluasnya  untuk berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup. Serta  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat  Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan  Pasal  1 menyatakan  bahwa  “Pedoman  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  dan  izin  lingkungan dimaksudkan  sebagai  acuan  pelaksaan  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  analisi  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  serta  dalam  proses perizinan.  Langkah  dan  Upaya  yang  terarah  yang  dilakukan  Pemerintah Bangka  Belitung  yaitu  menetapkan  kebijaksanaan  tentang  pengelolaan
lingkungan  hidup  dan  penataan  ruang  dengan  memperhatikan  nilai-nilai yang  hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengelolaan  lingkungan  hidup,  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber  daya  buatan,  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya,  cagar      budaya,  keanekaragaman  hayati  dan  perubahan iklim. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan mengembangkan dan meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  para  pengambil  keputusan pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  masyarakat.  Dalam  penegakkan Lingkungan  kami  (dinas  Lingkungan  Hidup  kota  pangkalpinang) menerapkan  tiga  instrumen  penegakan,  yang  pertama  melalui  penegakan hukum  administrasi,  seperti  misalnya  ada  pengaduan  dari  masyarakat mengenai  kerusakan  lingkungan,  maka  akan  segera  kami  tindak  lanjuti, dengan  cara  pemanggilan  oknum  tersebut,  jika  memang  terbukti  maka diputuskanlah  dengan  menerapkan  sitem  hukum  administratif  dengan sanksi hukum dan denda yang  ketentuannya sudah diatur dalam instrumen tersebut (administratif).
Instumen  yang  kedua,  yaitu  instrumen  hukum  perdata,  para  oknum  yang melanggar  harus  terbukti  melakukan  pelanggaran  kerusakan  lingkungan dan  terbukti  secara  instrumen  perdata  dengan  denda  yang  lumayan  besar berdasarkan  pelanggaran  yang  di  buat,  penggantian  rugi  tersebut  untuk para  pihak  yang  merasa  rugi.  Instrumen  ketiga,  dengan  menerapkan instrumen pidana, instumen paling berat, karena sudah rugi badan dan juga uang,  ini  untuk  kasus  yang  dilakukan  berulang-  ulang  yang  sudah  di peringati  dan  sudah  kena  jalu  administratif  dan  perdata,  setidaknya setidaknya  ada  dua  alasan  tentang  mengapa  sanksi  pidana  diperlukan. Pertama,  sanksi  pidana  dimaksudkan  untuk  melindungu  kepentingan seperti  harta  dan  benda  dan  kesehatan  untuk  melindungi  kepentingan
lingkungan.  Kedua,  sansksi  pidana  dimaksudkan  untuk  memberikan  efek jera  kepada  para  pelaku.  Tapi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kep.babel  Kota Pangkalpinang lebih mengutamakan penerapan sansksi administratif untuk para  pelaku  perusakan  lingkungan  hidup.  Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi  Dan  Daerah  Kabupaten/Kota,  Pada Pasal  2  Ayat  1  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas pelayanan tindak lanjut  pengaduan  masyarakat  akibat  adanya  dugaan pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup.  Dalam  rangka  pelaksanaan  pelayanan tersebut  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  kepulauan  bangka  belitung melalui  kegiatan  penerimaan,  penelaahan  dan  verifikasi  pengaduan masyarakat  sejak  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2020,  dan  telah melakukan  verifikasi  lapangan  dengan  menindaklanjuti  pengaduan masyarakat yang disampaikan sebagai berikut:

## Tabel

## Contoh Kasus Lingkungan Hidup Yang Masuk Tahun 2020
No. Tanggal Diterima Pengaduan Sumber Informasi (Media) Kasus Lingkungan Yang Dilaporkan Penerima Laporan Keterangan 1. 5 Feb 2020 (23  Jan 2020) Surat Dirjend Gakkum LHK,  Direktorat  pengaduan, Pengaw asan & Sanksi Administrasi, KLHK No.S.1/PPSA/PP/GKM.0/1/20 20  tanggal      3      Januari  2020 Hal: Penanganan Pengaduan Pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tambang  timah  illegal  di dalam kawasan hutan produksi (HP) di Desa Limbungan, Kec.gantung, Kab.  Belitung  Timuryang sudah  berlangsung  2  bulan dengan  menggunakan  alat berat/excavator Ka. DLH Untuk  dimonitorin g prosesnya  dan  di data
2. 27 Jan 2020 Surat Dirjend Gakkum LHK,  Direktorat  Pengaduan, Pengaw asan & Sanksi Administrasi, KLHK No.S.172/PPSA/PP/GKM.0/0 1/2020 tanggal 17  Januari Hal: Permohonan Penanganan Pengaduan Menindaklanjuti  pengaduan dari Himpunan Nelayan Desa Rebo (Sdr.Tjunh Ling Siaw), Kec. Sungailiat atas dugaan pencemaran lingkungan akibat  kegiatan penambangan timah  menggunakan  Kapal Isap Produksi  (KIP)  di  pantai dan laut dusun Rebo. Ka. DLH Tinjut Tgl 14 Februari  2020

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  Undang-undang Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  setiap  orang  mempunyai  hak  yang sama  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berkewajiban memelihara  kelestarian  fungsi  Lingkungan  Hidup  serta  mencegah  dan menanggulangu  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Hak  dan kewajiban  masyrakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dapat terlaksana  dengan  baik  apabila  subjek  pendukung  hak  dan  kewajiban berperan  serta  dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Memahami dan mengakui hak asasi manusia berati juga melindungu lingkungan hidup sekaligus  juga  dapat  digunakan  untuk  mencapai  pembangunan  yang berkelanjutan. Namun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga meiliki kelemahan.
Kelemahan  Undang-undang yaitu dari penegakan hukum  lingkungan baik pada  bidang  hukum  administratif,  bidang  perdata,  serta  bidang  pidana. Pada  umumnya  permasalahan  lingkungan  hidup  berumla  daritidak dijalankan  dengan  baik  proses  perizinan  yang  seharusnya  terpenuhi sebelum  dijalnkannya  usaha  atau  kegiatan  yang  bersangkutan  pada lingkungan  bidang  administrasi,  atau  pada  kurang  efektifnya  proses penyelesaian  sengketa  pada  jalur  litigasi  maupun  sulitnya  pengawasan kesepakatan  yang  diraih  pada  jalur  nonlitigasi  paada  bidang  perdata, maupun  pada  kerancuan  delik  Undang-undang  Pokok  Lingkungan (UUPPLH)  dengan  Undang-undang  bidang  lingkungan  lainnya  yang menyebabkan  banyaknya  putusan  yang  merugikan  masyarakat.  Hal  ini juga  diakibatkan  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  serta  pejabat penyelenggara  pemerintahan  dalam  isu  terkait  lingkungan  hidup  dalam upaya  perlindungan  dan  pengelolaannya  selain  pemanfaatan  sumber  daya dari lungkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
St.  Mudjat  Danusaputro.  1981. Hukum  Lingkungan. Buku  1,  Umum  Bina Cipta.
Moestadji.  1982. Pelestarian  Kemampuan  Lingkungan  Hidup. Jakarta:
Kejaksaan Agung RI
Hermin  Hadiati  Koeswadji.  1193. Hukum  Pidana  Lingkungan .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Koesnadi  Hardjasoemantri.  1193. Hukum  Tata  Lingkungan. Edisi  Kelima, Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Soelman  B.  Tonako.  1193. Pokok-Pokok  Studi  Hukum  Dalam  Masyarakat. Jakarta Otto  Soemarwoto.  1994. Ekologi  Lingkungan  Dan  Pembangunan.  Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta.
Burhan Ashofha. 1996. Metode Penelitian Hukum . Pt. Rineka Cipta. Jakarta A . Sony    Keraf.  1992. Etika  Lingkungan .  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta. Hamdan.  2000. Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup.  Mandar Maju . Bandung. Mas Ahmad Senotosa. 2001 , Good Governance, ILEC , Jakarta Supriadi. 2005. Hukum Lingkungan Indonesia. Palu: Sinar Grafika Ofset Ridwan  H.R,  2006. Hukum  Administratif  Negara, Pt  Raja  Grafindo,  Jakarta. Achamd  Ali.  2009.  Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori  Peradilan.
Jakrta, Kencana.
Barda  Narwawi  Arief.  2013. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .  Bandung:  Citra Aditya. Bandung.
Joenadedi  Efendi  Dan  Jhoni  Ibrahim.  2016. Metode  Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiris. Prenada Media Depok.

## B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undangan  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Referensi HAM

## C. Jurnal
Suphia  “Aspek  Pidana  Dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2009”  Jurnal  Rechtans, Vol.2 No. 1. Juni 2013
Yuliana,  Analisis  Dampak  Pertambangan  Timah  Rakyat  Terhadap  Bencana Banjir.  Jom  Prodi  Manajemen  Bencana,  April  2017,  Volume  3. Nomor 1.
Agoes Soegiatno, Ilmu Lingkungan Sarana Menuju  Masyarakat Berkelanjutan Jom Univ Press Surabaya Airlangga.

## D. Website
https://id.wikipedia.org/pencemaranterhadaplingkungan. dalam pencemaran menurut sk menteri kependudukan lingkungan hidup no.02/menklh/1998. https;//ilmuhukum.net/fungsi-dan-tujuan-hukum-lingkungan/ https//duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metodependekatan.h tml. adhi prasetyo, metode pendekatan. https://irwan.blogspot.co.id/2013/metodeologipenelitianhukumhtml. https://www.ac.id/ultimumremedium oleh topo santoso www.babelprov.id.