## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
ASPEK HUKUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA
PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA PT. ASIANTFAST MARINE INDUSTRIES)
Oleh :

## MUHAMMAD ALI HAKIM SIMARMATA

## Abstract
A  company  must  provide  adequate incentives  for  Commissioners  and  Directors  to achieve  company  goals  for  the  benefit  of  the company  and  its  shareholders.  By  creating  a system,  Good  Corporate  Governance  seeks  to synergize  through  an  ethics  of  the  business world that is bound to certain rules that form the basis for adoption in the regulations, guidelines, and  procedures  that  apply  to  carry  out  the operation  of  a  company  by  implementing  good corporate  governance.  GCG  is  a  must  in  order to  build  strong  and  sustainable  company conditions.  The  application  of  the  concept  is expected  to  be  a  more  transparent  company management  for  all  interested  parties.  The problems  formulated  are  1.  How  to regulate  the law  of  Good  Corporate  Governance  at  PT. Asianfast  Marine  Industries?  2.  Has  Good Corporate  Governance  at  PT.  Asianfast  Marine Industries been carried out properly in accordance with the law?
This type of research is a juridisnormative  research,  which  is  descriptive analytical. Data sources used in normative legal research  are  primary  data  and  secondary  data, with  qualitative  data  analysis  done  deductively meaning using theories not only theory but also legal  norms  as  tools,  measures  and  even instruments to build hypotheses.
The  results  of  this  study  are  that  this research  is  focused  on  GCG  in  the  context  of Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited Liability Companies and GCG guidelines issued by  the  National  Committee  on  Governance policy  which  was  approved  by  the  Coordinating Minister  for  Economic  Affairs  of  the  Republic  of Indonesia  in  2006,  in  which    PT.  Asianfast Marine  Industries  makes  a  Good  Corporate Governance Guidelines that follow the Guidelines  issued  by  National  Committee  on Governance  Policy  which  are  the  basis  for
implementing  the  implementation  of  GCG principles at PT. Asianfast Marine Industries.
Keywords: Limited Liability Company, Principles, GCG

## Abstrak
Suatu  perusahaan  harus  memberikan insentif  yang  memadai  bagi  Komisaris  dan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.  Dengan  menciptakan  suatu  sistem tersebut  berusaha  mensinergikan  melalui  suatu etika  dunia  usaha  yang  terikat  kepada  kaidah- kaidah tertentu  yang menjadikan dasar untuk di adopsi  kedalam  peraturan,  pedoman,  dan prosedur  yang  berlaku  guna  melaksanakan penyelenggaraan  suatu  perusahaan  dengan menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. GCG merupakan  suatu  keharusan  dalam rangka  membangun  kondisi  perusahaan  yang tangguh  dan  berkelanjutan.  Penerapan  konsep diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan  yang  lebih  transparan  bagi  semua pihak yang berkepentingan. Adapun permasalahan  yang  dirumuskan  adalah  1. Bagaimana  pengaturan  hukum  tata  kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. Asianfast Marine Industries ? 2. Apakah Good Corporate Governance pada PT. Asianfast Marine Industries sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang?
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif
analitis. Sumber data yang dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif yaitu  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  deduktif artinya  menggunakan  teori  bukan  hanya  teori tetapi  juga  norma  hukum  sebagai  alat,  ukuran dan  bahkan  instrumen  untuk  membangun hipotesis.
Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah bahwa  penelitian    ini  difokuskan GCG dalam konteks  Undang-Undang  Nomor  40    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pedoman GCG yang  dikeluarkan  oleh  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG)  yang  di  sahkan oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia  tahun  2006,  yang  mana pada  PT. Asianfast  Marine  Industries membuat suatu  Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik  mengikuti  daripada  Pedoman  yang  telah dikeluarkan  oleh  KNKG  yang  menjadi  dasar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  menerapkan  pelaksanaan  prinsip-prinsip GCG di PT. Asianfast Marine Industries
Kata  Kunci  :  Perseroan  Terbatas,  Prinsip- prinsip, GCG

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Suatu  perusahaan  harus  memberikan insentif  yang  memadai  bagi  Komisaris  dan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. 1 Dengan  menciptakan  suatu  sistem tersebut  berusaha  mensinergikan  melalui  suatu etika  dunia  usaha  yang  terikat  kepada  kaidah- kaidah tertentu  yang menjadikan dasar untuk di adopsi  kedalam  peraturan,  pedoman,  dan prosedur  yang  berlaku  guna  melaksanakan penyelenggaraan  suatu  perusahaan  dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
Pengelolaan  perusahaan  yang  baik adalah  suatu  proses  dan  struktur yang digunakan  untuk  meningkatkan  keberhasilan usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan  moral,  etika,  dan  peraturan perundang-undangan,  dibagi  3  (tiga)  aktivitas, yaitu menerapkan kebijakan nasional,
menyempurnakan
kerangka
regulasi, membangun inisiatif sektor swasta. 2 Aturan
yang mengatur tentang hubungan  hukum  antara  pemegang  saham, pengurus,  pemerintah,  karyawan,  serta  para
1  Ridwan  Khairandy  dan  Camelia  Malik, Good Corporate  Governance  Perkembangan  Pemikiran  dan Implementasinya  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hal.1
2  Mas  Achmad  Daniri, Reformasi  Corporate Governance di Indonesia ”.Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 3 Tahun 2005, hal.21
pemegang  kepentingan  internal  dan  eksternal lainnya.  Aturan-aturan  dimaksudkan  dalam rangka  mengatur  tentang  hak-hak  kewajiban mereka sebagai subyek hukum dari perusahaan dimaksudkan. Dengan  demikian tujuan dari  tata kelola  perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate Governance selanjutnya  disebut GCG ) adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar ideal menuju keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha.
Telah  banyak  aturan  hukum  yang diterbitkan  untuk  menjadi  pedoman  kinerja Korporasi,  seperti  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas menggantikan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagai lex generalis, sedangkan  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2003  tentang  BUMN  dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal  sebagai lex  specialis tetapi  aturan tersebut  belum  secara  terperinci  dan  lengkap tentang  perumusan  indikator  untuk  dapat diwujudkannya GCG bagi  dunia  usaha  di Indonesia, terlebih-lebih
dalam hal
implementasinya di lapangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya
disebut  UUPT)  berfungsi  untuk  mengatur kegiatan  suatu  perusahaan  yang  melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan”. 3 Prinsip-prinsip GCG yaitu:
transparansi (transparency), kemandirian
(independence), akuntabilitas (accontability) ,
3  Munir  Fuady, Hukum  Perusahaan  Dalam
Paradigma  Hukum  Bisnis, Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2002, hal.39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pertanggungjawaban (responsibility), keadilan (fairness)” . 4
Pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan yang  baik  atau  lebih  dikenal  dengan GCG sendiri  pernah  menjadi  isu  yang  mengemuka  di Indonesia  yaitu  setelah  adanya  peristiwa  krisis moneter pada tahun 1997. Salah satu penyebab krisis  dalam  perekonomian  Indonesia  saat  itu adalah  sistem  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan dan perusahaan yang buruk. Oleh sebab  itu,  semua  pihak  baik  pihak  aparatur dalam  birokrasi  pemerintah  maupun  pihak perusahaan
bisnis ( private ) berupaya memperbaiki  tata  kelola  organisasi  agar  lebih baik.  Berbagai  upaya  perbaikan  tata  kelola dilakukan,  salah  satunya  dengan  menerapkan prinsip GCG di semua lapisan masyarakat.
GCG merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai  partisipan  dalam  perusahaan  yang menentukan  arah  kinerja  perusahaan.  Banyak pihak  yang  mengatakan  lamanya  proses perbaikan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  sangat lemahnya GCG yang diterapkan dalam perusahaan  di  Indonesia.  Sejak  saat  itu,  baik pemerintah  maupun  investor  mulai  memberikan perhatian  yang  cukup  signifikan  dalam  praktek GCG. Menurut Organisationfor Economic
Cooperation and Development , kelompok negara  maju memberikan  definisi GCG sebagai cara-cara  manajemen  perusahaan  bertanggung jawab  pada shareholders -nya.  Pengambilan
keputusan
di perusahaan
haruslah bertanggungjawab dan memberikan nilai tambah bagi shareholders .
Tekankan  pada  proses  pengambilan keputusan  perusahaan  yang  mengandung  nilai-
4  Misahardi  Wilamarta, Hak  Pemegang  Saham Minoritas  dalam  Rangka  Good  Corporate  Governance. Tesis, Pascasarjana, FH UI, Depok, 2002, hal.2
nilai transparancy , responsibility , accountability dan fairness . Selain itu menurut Moeljono GCG, yakni ,  “Merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan nilai  tambah (value  added) bagi  semua stakeholders yang  menekankan  pentingnya  hak pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi yang  benar, akurat, tepat  waktu dan transparan mengenai  semua  informasi  kinerja  perusahaan, kepemilikan dan stakeholder ”. 5
Pelaksanaan GCG tersebut  diperlukan keberadaan  Komisaris  Independen  dan  Pihak
Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat menciptakan check  and  balances ,  menghindari benturan kepentingan ( conflict of interest ) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders . Oleh karena itu, demi terlaksananya  tata  kelola  perusahaan  yang dapat melindungi kepentingan seluruh stakeholders termasuk  juga  masyarakat melalui tanggung jawab sosialnya.
PT. Asianfast Marine Industries
merupakan perusahaan pembuatan dan perbaikan  kapal  yang  berlokasi  di  Pulau  Batam bertempat  di  Jl.  R.E.Martadinata  Lot  02, Sekupang,  Kepulauan  Riau,  Indonesia.  PT. Asianfast  Marine  Industries berdiri  pada  tahun 2012  yang  penanaman  modal  PT. Asianfast Marine  Industries bersifat joint  venture yaitu memiliki  perjanjian  terhadap  penanaman  modal antara  pemodal  asing  dengan  pemodal  lokal. PT. Asianfast Marine Industries adalah penyedia solusi  kelautan  terpadu  khusus  dalam  kapal alumunium  dan  perbaikan  kapal  yang  bergerak dibidang industry perkapalan atau shipyard .
Terhadap  penelitian  ini  ingin  melihat lebih menganalisis apakah PT. Asianfast Marine
5  Djokosantoso  moeljono,  C ultured  Budaya Organisasi  Dalam  Tantangan, Jakarta,  Pustaka  Binaman Pressindo, 2005, hal.27

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Industries melakukan  tata  kelola  perusahaan dengan baik dan apakah perusahaan menjalankan perusahaan sesuai dengan konsep hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang- undangan yang sudah ditetapkan.
B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  tata kelola  perusahaan  yang  baik (Good Corporate Governance) pada PT.
Asianfast Marine Industries ?
2.  Apakah Good  Corporate  Governance pada  PT. Asianfast  Marine  Industries sudah  terlaksana  dengan  baik  sesuai dengan Undang-Undang?

## C.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif yaitu  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  deduktif artinya  menggunakan  teori  bukan  hanya  teori tetapi  juga  norma  hukum  sebagai  alat,  ukuran dan  bahkan  instrumen  untuk  membangun hipotesis
II.  Hasil dan Pembahasan
A.  Pengaturan Hukum Tata Kelola Perusahaan  PT.  Asiantfast  Marine Industries 1.  Sejarah Singkat Perusahaan PT. Asianfast Marine Industries
beralamat  di  AMI  Building,  Jl.  R.E.  Martadinata
Lot 02 Sekupang, Kepulauan Riau Batam, Indonesia 29428, perusahaan ini beridiri berdasarkan  akta  pendiriannya  tertanggal  2 April 2012, secara oprasional di tahun 2015. PT.
Asianfast  Marine  Industries adalah  bagian  dari Asianfast  Group yang  berspesialisasi  dalam pembangunan  dan  perbaikan  kapal. Asianfast Group memiliki  lebih  dari  15  Feri  Penumpang yang  melayani  rute  Batam  ke  Singapura  sejak tahun  1985.  PT. Asianfast  Marine  Industries adalah  Perusahaan  pembuatan  dan  perbaikan kapal  yang  berlokasi  di  Pulau  Batam,  Riau, Indonesia.  Perusahaan  ini  penyedia  solusi kelautan terpadu khusus dalam kapal aluminium seperti  Penumpang  Feri,  Kapal  Berkecepatan Tinggi,  Kapal  Angkatan  Laut,  Kapal  Patroli, Kapal Pesiar Super Mewah dan sebagainya. 6 PT. Asianfast
Marine
Industries membangun  dan  merancang  beragam  kelas kapal  cepat  di  Kota  Batam,  Indonesia.  Kapal cepat  alumunium  seri  ' Sea  Eagle '  dibangun dengan  sistem  penggerak jet-pump dan  mesin berkecepatan  tinggi.  Kemampuan  pembuatan kapal  kami  juga  didukung  dengan  portofolio layanan  perbaikan  kapal  yang  mencakup 'Bodyworks  &  Coating' ,  'Interior  &  Insulasi', 'Peralatan  &  Mesin  Mekanis',  Kelistrikan, 'Retrofit' , dan lainnya. Ada beragam jenis merek dan pilihan mesin bertenaga listrik hingga diesel yang  bisa  digunakan  pada  desain  kapal  cepat beragam  kegunaan  dan  kelas.  Kapal  cepat aluminium  dengan  penggerak water-jet  inboard merupakan pilihan terbaik. 7
2.  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik (GCG)
Untuk  pertama  kalinya,  usaha  untuk melembagakan corporate governance dilakukan oleh  Bank of  England  dan  London  Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury  Committee (Komite  Cadbury),  yang bertugas menyusun corporate governance code
6 PT. Asiant Fast Marine,
http://www.asianfastmarine.com/en/  ,  diakses  pada  tanggal 20 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.
7  Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik (GCG) PT. Asianfast Marine Industries, 2019, hal.11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  menjadi  acuan  ( benchmark )  di  banyak negara. Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :
“ Corporate  governance adalah  sistem yang  mengarahkan  dan  mengendalikan Perseroan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan  kewenangan  yang  diperlukan oleh Perseroan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders .  Hal  ini  berkaitan  dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya ”. 8
Indonesia  mulai  menerapkan  prinsip sejak  menandatangani letter  of  intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF), yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman  jadwal  perbaikan  pengelolaan perusahaan-perusahaan  di  Indonesia.  Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate  Governance (KNKCG)  berpendapat bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menerapkan standar GCG yang  telah  diterapkan  di  tingkat internasional. 9
Pengertian  Tata  Kelola  Perusahaan yang  Baik  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan  Tata  kelola  Perusahaan  yang  baik pada  (BUMN):  “Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik ( GCG ), adalah prinsip-prinsip yang mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.
a.  Prinsip-prinsip Good Corporate Governance GCG secara  definitif  merupakan  sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan
8    Indra  Surya  dan  Ivan  Yustiavandana,  Op.Cit., hal.24.
9 G. Suprayitno , “ GCG Menciptakan Nilai Tambah Bisnis ”, Majalah Auditor Edisi 16, 2004, hal. 46
untuk  menciptakan  nilai  tambah  ( value  added ) untuk  semua stakeholder .  Ada  dua  hal  yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh  informasi  dengan  benar  (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan ( disclosure )  secara  akurat,  tepat  waktu,  dan transparans  terhadap  semua  informasi  kinerja perusahaan,  kepemilikan,  dan stakeholder. 10 Juga  mencatat  prinsip GCG yang  diterapkan dengan  konsisten  dapat  menjadi  penghambat ( constran )  aktivitas  rekayasa  kinerja  yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. 11
Prinsip-prinsip GCG secara umum adalah sebagai berikut:
(1) Fairness (keadilan),  menjamin  perlindungan hak  para  pemegang  saham  dan  menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
(2) Transparancy (tranparansi),  mewajibkan adanya  suatu  informasi  yang  terbuka,  tepat waktu, serta jelas dan dapat dipertimbangkan, yang menyangkut
keadaan  keadaan  keuangan,  pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
(3) Accountability (akuntabilitas),  menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan  kepentingan  manajemen dan  pemegang  saham,  sebagaimana  yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
(4) Responsibility (pertanggungjawaban),
memastikan dipatuhinya peraturan-
peraturan  serta  ketentuan  yang  berlaku
10  Sonda  Marrakchi  Chtourou,  jean  bedard,  dan Lucie  Courteau,  “ Corporate  governance  and  earnings management ”, working paper, april, 2001. 11  Adrian  Sutedi, Good  Corporate  Governance . Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai
sosial. 12
3.  Pengaturan Tata Kelola PT. Asianfast
Marine Industries Sehubungan dengan
pelaksanaan
GCG, Pemerintah  juga  makin  menyadari perlunya  penerapan GCG di  sektor public , mengingat  pelaksanaan GCG oleh  dunia  usaha tidak  mungkin  dapat  diwujudkan  tanpa  adanya Good  Public  Governance dan  partisipasi masyarakat.
Dengan latar belakang perkembangan  tersebut,  maka  pada  bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor : KEP / 49 /  M.EKON  /  11  /  2004  telah  menyetujui pembentukan Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG)  yang  terdiri  dari  Sub- Komite  Publik  dan  Sub-Komite  Korporasi  serta peraturan  yang  berkaitan  dengan GCG lainnya diatur    dalam    Undang-Undang    Nomor    40 Tahun    2007    tentang    Perseroan    Terbatas, Undang-Undang    Nomor    8    Tahun    1995 tentang    Pasar      Modal,      Undang-Undang Nomor      10      Tahun      1998      Perbankan, Undang-Undang    Nomor    19    Tahun    2003 Tentang    BUMN,    Undang-Undang    Nomor    25 Tahun    2007    tentang    Penanaman    Modal, Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor  PER-01/MBU/2011  tentang  Penerapan Tata Kelola Perusahaan  yang Baik pada Badan Usaha  Milik  Negara,  Peraturan  Menteri  Badan Usaha  Milik  Negara  Per-09/MBU/2012  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  BUMN Nomor  Per-01/MBU/2011  tentang  Penerapan Tata Kelola Perusahaan  yang Baik pada Badan Usaha  Milik  Negara.  Akan    tetapi    dalam penelitian    ini    difokuskan GCG dalam  konteks Undang-Undang    Nomor    40    Tahun    2007 tentang Perseroan Terbatas dan pedoman GCG
yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)  yang  di  sahkan oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia  tahun  2006,  yang  mana pada  PT. Asianfast  Marine  Industries membuat suatu  Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik  mengikuti  daripada  Pedoman  yang  telah dikeluarkan  oleh  KNKG  yang  menjadi  dasar untuk  menerapkan  pelaksanaan  prinsip-prinsip GCG di PT. Asianfast Marine Industries .
Berdasarkan pedoman GCG PT. Asianfast Marine Industries dalam
menerapankan  tata  kelola  perusahaan  yang baik  sudah  berpedoman  pada  prinsip-prinsip GCG .  Adapun  prinsip-prinsip GCG tersebut, sebagai berikut:
a.  Transparansi ( Transparency ) Transparansi ( transparency ), yaitu
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan  informasi  material  dan  relevan mengenai perusahaan;
Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam menjalankan  bisnis,  Perusahaan  menyediakan informasi  yang  material  dan  relevan  dengan cara  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh stakeholders .  Perusahaan  mengambil  inisiatif untuk  mengungkapkan  tidak  hanya  masalah yang  disyaratkan  oleh  peraturan  perundang- undangan, tetapi  juga  hal  penting  lainnya  untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham dan Stakeholders sesuai dengan haknya.
Perusahaan menyediakan informasi secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan dapat  diperbandingkan  serta  mudah  diakses oleh Stakeholder sesuai dengan haknya.
Prinsip  transparansi  yang  dianut  oleh Perusahaan  tidak  mengurangi  kewajiban  dalam memenuhi  ketentuan  kerahasiaan  Perusahaan sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  berlaku,  rahasia  jabatan,  dan  hak-hak pribadi.
Informasi  yang  harus  diungkapkan meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada  Visi,  Misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan,  susunan  dan  kompensasi  Direksi dan  Dewan  Komisaris,  kepemilikan  saham anggota  Dewan  Komisaris  dan  anggota  Direksi beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan maupun perusahaan lainnya, sistem  manajemen  risiko,  sistem  pengendalian internal dan audit internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta  tingkat  kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan;
Kebijakan  Perusahaan  harus  tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada Stakeholders .
b.  Akuntabilitas ( Accountability )
Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  Organ Perusahaan  sehingga  pengelolaan  Perusahaan berjalan secara efektif.
Perusahaan
mempertanggung jawabkan  kinerjanya  secara  transparan  dan wajar. Untuk itu, Perusahaan berupaya melaksanakan  pengelolaan  Perusahaan  secara bertanggung  jawab,  benar,  terukur  dan  sesuai dengan  kepentingan  Perusahaan  dengan  tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham  dan Stakeholder lain.  Akuntabilitas merupakan  prasyarat  yang  diperlukan  untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Perusahaan
meyakini bahwa akuntabilitas  berhubungan  dengan  keberadaan sistem  yang  mengendalikan  hubungan  antara individu  dan/atau  Organ  Perusahaan  maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak luar yang berkepentingan lainnya ( stakeholders ).
Perusahaan  menerapkan  akuntabilitas untuk  mendorong  seluruh  individu  dan/atau
Organ Perusahaan menyadari hak dan kewajiban,  tugas  dan  tanggung  jawab  serta kewenangannya masing-masing dengan berpegang  pada  Etika  Bisnis  dan  Pedoman
Perilaku  ( Code of  Conduct ) yang telah ditetapkan.Perusahaan menetapkan rincian tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing Organ  Perusahaan  yang  terdiri  dari  Rapat Umum  Pemegang  Saham,  Dewan  Komisaris, dan Direksi, serta seluruh Pegawai secara jelas dan  selaras  dengan  Visi,  Misi,  Nilai-Nilai Perusahaan  ( corporate  values )  dan  strategi Perusahaan.
Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian  internal  yang  efektif  dalam pengelolaan  Perusahaan.  Perusahaan  memiliki ukuran  kinerja  untuk  semua  tingkatan  Jajaran Perusahaan  yang  konsisten  dengan  sasaran usaha korporat, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi ( reward and
punishment system ) yang jelas.
c.  Pertanggung jawaban ( Responsibility )
Adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Perusahaan  selalu  berupaya  untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar  dapat tercapai kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang dan diakui sebagai good corporate citizen .
Organ Perusahaan berupaya menjalankan prinsip
kehati-hatian dan memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, UUPT Tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan Perusahaan yang ditetapkan ( by laws ).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perusahaan  mengupayakan  kemitraan dengan  semua  pihak  yang  berkepentingan sesuai  etika  bisnis  yang  sehat,  termasuk  peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung  jawab  sosial  terutama  di  sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan  tanggung  jawab  sosial yang efektif dan sistematis. d.  Independensi ( Independency )
Yaitu  keadaan  dimana  Perusahaan dikelola  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
Untuk melaksanakan prinsip GCG , Perusahaan melaksanakan
pengelolaan Perusahaan secara independen sehingga masing-masing  Organ  Perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh pihak lain.
Perusahaan selalu menghormati hak dan kewajiban,  tugas  dan  tanggung  jawab  serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan agar  dapat  bertugas  dengan  baik  dan  mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan.
Masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  sesuai dengan  Anggaran  Dasar  Perusahaan  dan peraturan  perundang-undangan,  tidak  saling mendominasi  dan/atau  melempar  tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Perusahaan dalam
mengambil keputusan bertindak obyektif,  menghindari terjadinya  dominasi  yang  tidak  wajar  oleh stakeholder manapun,  tidak  terpengaruh  oleh kepentingan  sepihak  serta  bebas  dari  benturan kepentingan ( conflict of interest ).
e.  Kewajaran ( Fairness )
Yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam memenuhi  hak-hak  Pemangku  Kepentingan ( Stakeholders ) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang- undangan.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan Stakeholders berdasarkan  asas  kewajaran  atau kesetaraan.
Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham, termasuk hak- hak Pemegang Saham Minoritas untuk mendapatkan  perlakuan  yang  setara  tanpa diskriminasi (equal  treatment) sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan  memberikan  kesempatan kepada Stakeholders untuk memberikan masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi kepentingan  Perusahaan  serta  membuka  akses terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip transparansi  dalam  lingkup  kedudukan  masing- masing.
Perusahaan memberikan perlakuan yang  setara  dan  wajar  kepada Stakeholder sesuai  dengan  manfaat  dan  kontribusi  yang diberikan kepada Perusahaan;
Perusahaan  memberikan  kesempatan yang sama dalam penerimaan Pegawai, berkarir dan  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender , dan kondisi  fisik. 13 B.  Pelaksanaan Good Corporate
Governance  Pada  PT.  ASIANFAST

## MARINE INDUSTRIES
1.  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good Corporate  Governance  pada  PT.
Asianfast Marine Industries
13  Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik (GCG) PT. Asianfast Marine Industries , 2019, hal.17-21

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
PT. Asianfast Marine Industries memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan  pada  setiap  aspek  bisnis  dan  di semua jajaran Perseroan. Prinsip GCG tersebut meliputi
keterbukaan
( transparency ), akuntabilitas  ( accountability ),  tanggung  jawab ( responsibility ),  independensi  ( independency ) serta  kewajaran  dan  kesetaraan  (fairness).  PT. Asianfast  Marine  Industries sudah  berpedoman pada  prinsip GCG yang  ditetapkan,  saat mempertanyakan kepada Direksi apakah perusahaan  sudah  menerapkan  prinsip GCG dan  bagaimanakah  penerapan  prinsip GCG tersebut,  direksi  menjawab  bahwa  prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik, adapun penerapan prinsip tersebut sebagai berikut:
1.  Transparansi
Transparansi ( transparency ) yaitu
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan  informasi  material  dan  relevan mengenai perusahaan.
Guna
menjaga
obyektivitas
dalam menjalankan bisnis, perusahaan menyediakan informasi yang material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah diakses  dan  dipahami  oleh stakeholders .  PT.
Asianfast  Marine  Industries dalam  mengambil keputusan  dilakukan  dengan  cara  dilaporkan, dievaluasi, kemudian merancang apa yang akan dikerjakan  bulan  depan  dan  menilai  apa  yang bisa  diperoleh  dari  pekerjaan  bulan  kemarin. Kemudian mengenai instruksi, koordinasi, sosialisasi, feedback and review , bisa dilakukan dari  atas  ke  bawah.    Konsep  pengambilan keputusan  ini  agar  di  dalam  perusahaan tersebut  tidak  terjadi  batasan  antar  pegawai, antar  unit,  antar job  description dan  bentuk transparansi dalam penilaian kinerja pegawai.
2.  Kemandirian
Prinsip kemandirian adalah suatu
keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara profesional  tanpa  konflik  kepentingan  dan pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak  manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasi  yang  sehat.  PT. Asianfast  Marine Industries membangun  hubungan  baik  dengan mitra  kerja,  selalu  menggunakan  cara  yang fair , transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan serta menjaga lingkungan.
Dimana  perusahaan  tidak  ada  salah satu organ yang salin mendominasi. Berdasarkan pada sisi pemegang saham, terlihat perusahaan berusaha mengadakan RUPS sehingga setiap pemegang saham bisa mengambil keputusan secara objektif. Kemudian pada  sisi  eksternal  maka  perusahaan  tentu terpengaruh dengan regulasi pemerintah, namun dari  segi  eksternal  lainnya  tidak  ada  yang mempengaruhi perusahaan sehingga tidak terlalu  ada  intervensi  dari  pihak  luar.  Hal  ini mengindikasikan  prinsip  independensi  sudah berjalan dengan baik.
3.  Akuntabilitas Prinsip Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara periodik dari
pengurus
perseroan. Sebagai bentuk
transparansi  dan  akuntabilitas,  perusahaan publik diharuskan mengeluarkan laporan tahunan  yang  telah  diaudit.  Laporan  tersebut terdiri dari laporan keuangan, laporan manajemen,  pernyataan  perusahaan  terkait dengan  tata  kelola  perusahaan,  dan  terkait dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Selain  itu,  informasi  terkait  dengan  kepemilikan saham  dan  eksekutif  perusahaan  (Direksi  dan Komisaris)  juga  harus  dipublikasikan,  misalnya kebijakan remunerasi perusahaan. 4.  Pertanggungjawaban ( Responsibility )
Responsibility merupakan  kesesuaian  di

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan  prinsip-prinsip korporasi  yang sehat  dengan memastikan agar perusahaan yang bersangkutan tersebut berhati-hati dan taat pada hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  termasuk adanya  pengendalian yang  tepat. Prinsip responsibilitas  berkenaan  dengan  tanggung jawab Direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.
PT. Asian Fast Marine sudah melaksanakan CSR
pada
masyarakat,
perusahaan  sudah  berusaha  bertanggungjawab pada masyarakat. Sebagai perwujudan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dalam pengertian  yang  lebih  luas  dari  sekedar community  development ,  PT. Asianfast  Marine Industries dapat  menyisihkan  sebagaian  dari keuntungannya untuk kepentingan publik secara umum.  Selain  itu,  implementasi  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dan  Pemantauan  Lingkungan Hidup  yang  telah  dilaksanakan  oleh  PT. Asianfast  Marine  Industries sesuai  dengan program Pemerintah melalui Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Pemerintah  Kota  Batam dengan  turut  serta  dalam  Program  Super  pada tahun 2004 yang dimonitoring setiap tahun.
5.  Kewajaran ( Fairness )
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul  sebagai  akibat  dari  perjanjian  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kebijakan  perusahaan  untuk  bersikap  penuh kewajaran,  akurat,  tepat  waktu  dan  penuh keterbukaan  dan  patuh  terhadap  hukum  serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyusunan  laporan-laporan  dan  dokumen- dokumen.  Selain  keadilan  dan  kesetaraan
perusahaan  dalam  membina  hubungan  dengan karyawan juga diperlukan dengan cara menghindari  praktek  diskriminasi,  memelihara keamanan, dan keselamatan kerja.
Perusahaan  berusaha  untuk  merekrut karyawan  yang  benar-benar  memiliki  keahlian tanpa  memandang  suku,  agama,  maupun rasnya.  Apabila  mereka  berprestasi  pasti  akan mendapatkan reward ,  jika  berbuat  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  yang  ada  di  dalam  PT. Asianfast  Marine  Industries akan  mendapatkan sanksi  ( punishment) .  Jadi,  ada  keseimbangan antara  prestasi  dan  pelanggaran  yang dilakukan karyawan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dipahami bahwa prinsip pengelolaan perusahaan  di  PT. Asianfast  Marine  Industries sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tata kelola  sebagaimana  yang  ditetapkan  menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat faktor yang menghambat implementasi GCG dalam
meningkatkan kualitas pelayanan yaitu kemampuan  menangkap  dan  mempersepsikan GCG tiap  individu  pegawai  masih  kurang. Dimana tiap karyawan yang ada di PT. Asianfast Marine  Industries ini  memiliki  pengetahuan tentang  perlunya  pelaksanaan GCG yang  tidak sama.
2.  Penerapan  Teori  Positivisme  dan
Teori Kepastian Hukum pada Implementasi  Prinsip-Prinsip  GCG pada PT. Asianfast Marine Industries Sesuai  dengan  teori  positivisme,  maka pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang  baik bukan  sekedar  kumpulan  peraturan  belaka. Pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang  baik merupakan sebuah peraturan berasarkan peraturan
perundang-undangan.
Dimana
pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang  baik

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dijadikan  Undang-Undang  untuk  mengelola perusahaan  guna  manajerial  perusahaan  dapat berjalan  baik.  Oleh  karena  itu,  pedoman  tata kelola  perusahaan  yang  baik  sebagai  kaidah hukum  pada  PT. Asianfast  Marine  Industries merupakan  pedoman  yang  wajib  dipatuhi  oleh seluruh  jajaran  perusahaan.  Maka,  keberadaan GCG Code bertujuan mendorong pemberdayaan fungsi  dan  kemandirian  Organ  Perusahaan, serta  dalam  setiap  pengambilan  keputusan dilandasi  nilai  moral  dan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Namun  terdapat  ketidakpastian  hukum yakni  dengan  tidak  adanya  regulasi  baku terhadap  pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang baik.  Tidak  ada  memuat  aturan  khusus mengenai  poin-poin  baku  yang  harus  dimuat dalam  pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang baik di setiap perseroan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kepastian hukum ialah kejelasan peraturan  hukum  mengenai  hak,  kewajiban  dan status  seseorang  atau  badan  hukum.  Kepastian hak,  kewajiban  dan  kepastian  status  ini mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan  bagi  yang  bersangkutan,  karena dengan  adanya  kejelasan  seperti  diatur  oleh hukum maka seseorang tahu benar bagaiamana status  atau  kedudukannya,  seberapa  jauh  hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut. 14
Dengan demikian, perlu adanya regulasi mengenai  poin-poin  baku  dalam  pedoman  tata kelola perusahaan
yang
baik demi
mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan dan akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. Dengan  adanya kepastian  hukum  sebagai  tuntunan  utama
14  M.  Solly  Lubis, Serba-Serbi  Politik  Hukum , Jakarta, PT Softmedia, 2011, hal.54
terhadap  hukum  supaya  hukum  menjadi  positif, dalam  artian  berlaku  dengan  pasti  dan  ditaati. Oleh  karena  itu,  hukum  dituntut  memiliki kepastian  dengan  maksud  bahwa  hukum  tidak boleh  tumpang  tindih.  Sebagaimana  yang menjadi  tujuan  hukum  adalah  untuk  mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif.
Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan  yang  manusia  dalam  proses yang  berlangsung  secara  wajar.  Sedangkan yang dimaksudkan secara pasif adalah mengupayakan  pencegahan  atas  upaya  yang sewenang-wenang  dan  penyalahgunakan  hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman  ini  termasuk  didalamnya  untuk mewujudkan  ketertiban  dan  keteraturan  dan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. III.  Penutup
A.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  penting, yakni sebagai berikut :
1.  Pengaturan serta prinsip-prinsip GCG berasal dari gagasan dan pemikiran Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)  yang  kemudian  oleh Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  serta  peraturan  yang berkaitan dengan GCG lainnya diatur dalam Undang-Undang    Nomor    8    Tahun    1995 Tentang    Pasar      Modal,      Undang-Undang Nomor      10      Tahun      1998  Tentang Perbankan,      Undang-Undang    Nomor    19 Tahun    2003    Tentang    BUMN,    Undang- Undang    Nomor    25    Tahun    2007    tentang Penanaman
Modal, dan peraturan pelaksana  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Koordinasi  Bidang  Perekonomian  Republik

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia Nomor : KEP / 49 / M.EKON / 11 /
2004 membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKCG)  yang mengeluarkan pedoman umum Good
Corporate Governance Indonesia, Peraturan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola  Perusahaan  yang  Baik  pada  Badan
Usaha  Milik  Negara,  Peraturan  Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 09/MBU/2012  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Pemerintah  BUMN  Nomor  Per- 01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata Kelola  Perusahaan  yang  Baik  pada  Badan Usaha  Milik  Negara.  Akan  tetapi    dalam penelitian    ini  difokuskan GCG dalam konteks  Undang-Undang  Nomor  40    Tahun
2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan pedoman GCG yang  dikeluarkan  oleh Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG)  yang  di  sahkan  oleh  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia tahun 2006, yang mana pada PT. Asianfast  Marine  Industries membuat  suatu
Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik  mengikuti  daripada  Pedoman  yang telah  dikeluarkan  oleh  KNKG  yang  menjadi dasar  untuk  menerapkan  pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. Asianfast Marine Industries .
2.  PT. Asianfast  Marine  Industries dalam menjalankan  perusahaan  sudah  melakukan tata  kelola  yang  baik  dan  sesuai  dengan Undang-Undang  karena  perusahaan  sudah melakukan pengelolaan berdasarkan prinsip GCG yaitu  Keterbukaan  ( Transparency ),
Akuntabilitas ( Accountability ), Tanggung jawab ( Responsibility ), Independensi ( Independency ) dan Kewajaran dan
Kesetaraan  ( Fairness ),  seperti  salah  satu
yang  prinsip GCG yang  dijalankan  PT.
Asianfast  Marine  Industries  yaitu  prinsip Tanggung  jawab  ( Responsibility )  yaitu  PT.
Asianfast  Marine  Industries bertanggung jawab khususnya pada lingkungan dan juga sosial.

## B.  Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian di atas antara lain :
1.  Diminta kepada Pemerintah lebih meningkatkan implementasi terhadap
prinsip-prinsip GCG pada  dunia  usaha khususnya  Perseroan  Terbatas  dan  PT.
Asianfast Marine Industries juga memperbaiki, melengkapi dan juga menyempurnakan  pedoman  tata  kelola perusahaan yang baik.
2.  Sebaiknya  PT. Asianfast  Marine  Industries lebih  dapat  meningkatkan  pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara  terus  menerus dan  memberikan  laporan  hasil  kegiatan usaha  di  dalam website perusahaan  seperti CSR yang dilakukan perusahaan.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Armia,  Mhd.  Shiddiq  Tgk. Perkembangan Pemikiran  dalam  Ilmu  Hukum ,  Pradnya Paramita. Jakarta, 2002 Fuady,  Munir. Hukum  Perusahaan  Dalam Paradigma  Hukum  Bisnis, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002.
Khairandy,  Ridwan  dan  Camelia  Malik. Good Corporate  Governance  Perkembangan Pemikiran  dan  Implementasinya  di Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007. Lubis,  M.  Solly. Serba-Serbi  Politik  Hukum , Jakarta, PT Softmedia, 2011.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Moeljono, Djokosantoso. C ultured Budaya
Organisasi  Dalam  Tantangan, Jakarta,
Pustaka Binaman Pressindo, 2005. Sutedi,  Adrian. Good  Corporate  Governance .
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
B.  Peraturan  Perundang-Undangan
Undang –Undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang Perseroan Terbatas
Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik (GCG)  PT. Asianfast  Marine  Industries, 2019

## C.  Jurnal dan Tesis
Achmad Daniri, Reformasi Corporate Governance di Indonesia ”.Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 24, No. 3 Tahun 2005 Misahardi  Wilamarta, Hak  Pemegang  Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance. Tesis, Pascasarjana, FH UI, Depok, 2002
G. Suprayitno , “ GCG Menciptakan Nilai Tambah
Bisnis ”, Majalah Auditor Edisi 16, 2004 Sonda  Marrakchi  Chtourou,  jean  bedard,  dan Lucie  Courteau,  “ Corporate  governance and  earnings  management ”,  working paper, april, 2001.

## D.  Internet
PT.Asiant
Fast
Marine,
http://www.asianfastmarine.com/en/, diakses  pada  tanggal  20  Juli  2019, pukul 20.00 WIB.
.
.