## HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF
Andika Wahyudi Gani STIEM Bongaya Makassar Email: ganiandika@gmail.com

## ABSTRAK
Kehidupan  manusia  begitu  luas  aspeknya  sehingga  tidak  bisa  seluruh kehidupan  manusia  didefinisikan  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan  dengan tuntas  dan  jelas.  Pembuat  undang-undang  tidaklah  mampu  merangkum  seluruh kehidupan  manusia  sehingga  pada  umumnya  yang  ditetapkan  hanyalah  peraturan yang  bersifat  umum  saja,  karena  undang-undang  tersebut  hanya  mencakup  yang bersifat  umum  saja  dan  kadangkala  tidak  jelas  dan  lengkap  maka  hakim  harus mencari dan menemukan hukumnya ( rechtsvinding ).
Berangkat  dari  konsep  hukum  progresif,  penemuan  hukum  yang  progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari proses terjadinya penemuan hukum Menurut  tafsir  hermeneutika,  rumusan  suatu  aturan  hukum  tertulis  hanyalah simbol yang mengandung makna. Rangkaian kalimat dalam suatu peraturan hanyalah sekedar baju atau cangkang dari makna yang terkandung di dalamnya. Bagi tafsir ini, yang  penting  dan  terutama  adalah  mencari  makna  dari  rumusan  suatu  ketentuan perundangan  sebagaimana  dimaksud  pembentuknya  dahulu,  lalu  dipahami  secara holistik dalam sistem hukum yang diterapkan dalam suatu kenyataan. Hermeneutika hukum  merupakan  suatu  bentuk  penemuan  hukum  yang  lebih  holistik  dan  bersifat progresif  yang  bersandarkan  pada  nilai-nilai  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  serta juga  nilai  etika  dan  moralitas.  Hermeneutika  juga  merupakan  alternatif  penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan  rekayasa  dalam  suatu  masyarakat  yang  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat
Kata kunci :    Hermeneutika, Penemuan Hukum, Hukum Progresif.

## ABSTRACT
So broad aspects of human life that all human life can not be defined in a rule of law thoroughly and clearly. The lawmakers are not able to summarize all of human life that are generally set only the rules of a general nature only, because the law only covers a general nature only and is sometimes unclear and incomplete, the judge must seek and find legal (rechtsvinding).
Departing from the legal concept of progressive, progressive discovery of the law, that  the  law  is  for  humans,  which  includes  the  values  of  truth  and  justice  that  is  the discussion of the law, so the factor of ethics and morality can not be separated from the process of legal discovery
According  to  the  interpretation  of  hermeneutics,  the  formulation  of  a  rule  of written law is just a symbol that implies. A series of sentences in a regulation is merely a dress  or  shell  of  the  meaning  contained  therein.  For  this  interpretation,  first  and foremost,  is  to  find  the  meaning  of  a  formula  of  legislative  provisions  referred constituent  first,  then  be  understood  holistically  within  the  legal  system  applied  in reality. Hermeneutics of law is a form of legal discovery is more holistic and progressive nature which relied on legal values, truth and justice as well as the ethics and morality. Hermeneutics is also an alternative legal discovery are capable of creating new values in public life, or engineered in a society that is in accordance with the times and technology and the development of society
Keywords: Hermeneutics, Invention Law, Progressive Law.
Pendahuluan Aspek  kehidupan  manusia  begitu luas  sehingga  seluruh  kehidupan manusia  tak  bisa  didefinisikan  dalam suatu  aturan  perundang-undangan dengan  tuntas  dan  jelas.  Pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia sehingga pada umumnya yang ditetapkan  hanyalah  peraturan  yang bersifat umum saja, maka hakim harus mencari  dan  menemukan  hukumnya ( rechtsvinding ).  Dari  sinilah  kita  dapat mengetahui bahwa hukum itu senantiasa harus diketemukan sehingga  hukum  itu  dapat  terwujud dalam  kenyataan.  Tentu  tidak  hanya sekedar menerapkan
peraturan perundang-undangan  saja,  tetapi  perlu juga  diperhatikan  aspek-aspek  lainnya karena  hukum  itu  ada  untuk  manusia bukan  sebaliknya,  ini  yang  dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat progresif,  hukum  yang  senantiasa mengabdi kepada kebutuhan- kebutuhan manusia akan kehidupannya. Pada  dasarnya  setiap  orang melakukan  penemuan  hukum.  Setiap orang  selalu  berhubungan  dengan orang  lain,  yang  mana  setiap  orang
akan  berusaha  menemukan  hukumnya untuk diri sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang  apakah  yang  dibebaskan oleh  hukum  padanya.  Penemuan hukum  yang  paling  utama  dilakukan oleh  aparat  hukum,  baik  itu  hakim, jaksa dan lain-lain. Sudikno Mertokusumo  dan  A.  Pitlo  (1993:9) berpendapat bahwa memahami penemuan  hukum  yang  harus  diingat oleh  aparat  hukum  adalah  bahwa penemuan  hukum  bukan  semata-mata hanya  penerapan  peraturan-peraturan hukum  terhadap  peristiwa  konkret, tetapi sekaligus juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum.
Pada  hakekatnya  semua  perkara membutuhkan metode penemuan hukum  agar  aturan  hukum  baik  itu tertulis  maupun  tidak  tertulis  dapat diterapkan  secara  tepat  terhadap peristiwa  hukum,  sehingga  dapat terwujud suatu hukum yang diidamkan, yaitu hukum yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Berkenaan  dengan  penemuan hukum,  Eddy  O.S.  Hiariej  (2009:  56) mengutip J.A. Pontier (2008:1)
mengemukakan  bahwa  ada  dua  unsur penting  dalam  penemuan  hukum.
pertama, hukum/sumber  hukum  dan kedua adalah  fakta. Pada  awalnya, unsur  hukum/sumber  hukum  dalam penemuan  hukum  adalah  undang- undang. Hal ini berkaitan dengan suatu postulat  yang  dikenal  dengan  istilah “ De  wet  is  onschendbaar” (undang- undang  tidak  dapat  diganggu  gugat) yang  dalam  hukum  Belanda  tertuang secara  explisit  dalam  Pasal  120
Grondwet . Akan tetapi, dalam perkembangannya, tidak semua hukum ditemukan dalam undang-undang. Oleh karena  itu  unsur  hukum/sumber hukum  dalam  penemuan  hukum  tidak hanya meliputi undang-undang semata, tetapi  juga  meliputi  sumber  hukum lainnya,  yaitu  doktrin,  yurisprudensi, perjanjian dan kebiasaan.
Dalam  menegakkan  hukum  ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan  :  kepastian  hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ) dan keadilan
( Gerechtigkeit ). Hukum harus dilaksanakan  dan  ditegakkan.  Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana
hukumnya  itulah  yang  harus  berlaku “ fiat  justitia  et  pereat  mundus ” (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum harus ditegakkan).
Itulah yang diinginkan  oleh  kepastian  hukum.
Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian  hukum,  karena  dengan adanya  kepastian  hukum  masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat  mengharapkan  manfaat dalam  pelaksanaan  atau  penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan  atau  penegakan  hukum, keadilan diperhatikan. Berdasarkan  konteks  kekinian, munculnya    kritik    dari    masyarakat terhadap putusan hakim
menunjukkan    kurang    puasnya masyarakat    terhadap    kinerja pengadilan.  Hal  ini  dapat  ditemukan dari    data    empiris    hasil    jajak pendapat    Harian    Kompas  (Shinta
Dewi Rismawati, 2009 : 28)
menunjukkan    bahwa  72,7  %    rakyat belum    mendapatkan    perlakuan    adil, dimana    sebanyak    45,3  %    responden menilai    bahwa    putusan    hakim didasarkan    pertimbangan    uang, sebanyak  30,5  %  responden  menilai karena    pertimbangan    politik    dan hanya  9,3  % responden  yang  masih percaya    putusan    pengadilan    di Indonesia didasarkan pada pertimbangan  hukum. Keprihatinan  terhadap  kondisi hukum  di  Indonesia  yang  menurut pengamat  hukum  dari  dalam  maupun luar  negeri,  sebagai  salah  satu  sistem hukum  yang  terburuk  di  dunia, sehingga hukum di Indonesia memberikan  kontribusi  yang  rendah dalam  turut  mencerahkan  bangsa untuk keluar dari keterpurukan.
Hal  ini  memicu  munculnya gagasan  hukum  progresif.  Menurut pendapat  Satjipto  Raharjo  (2006  :  2) bahwa hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera. Hal  lain  yang  patut  disadari  bahwa hukum  merupakan  suatu  produk dalam  kehidupan  manusia  yang bermasyarakat,  jadi  untuk  memahami kehidupan  manusia  kita  juga  harus memahami hukumnya.
Tetapi  memahami  hukum  juga tak  bisa  terlepas  dari  memahami kenyataan  kehidupan  manusia  sehari-
hari. Dengan pemahaman yang mendalam  tentang  bagaimana  cara memahami  hukum  yang  benar  tentu akan mengarahkan kita dalam melakukan  suatu  penemuan  hukum yang  baik.  Untuk  itulah  hermeneutika hukum  berusaha  mencari  dasar kefilsafatan bagaimana manusia memahami hukumnya melalui interpretasi. Bernard  Arief  Sidharta  (1999  : 94)  mengungkapkan  bahwa  mula pertama hermeneutika itu dikembangkan  adalah  sebagai  metode atau  seni  untuk  menafsirkan  teks. Kemudian  lewat  karya  Scleiermacher dan  Wilhelm  Dilthey  (Hans  Georg Gadamer, 1965 : 289) mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagai  metode  untuk  ilmu  -  ilmu manusia,  khususnya  ilmu  sejarah. Akhirnya, lewat karya Hegel dan karya Heidegger,  Gadamer  mengembangkan hermeneutika sebagai landasan
kefilsafatan ilmu - ilmu manusia dalam bukunya  “ Truth  and  Method ”  .  Dalam buku  tersebut,  Gadamer  menyisishkan paragraph  khusus  dengan  judul  “ The
Exemplary Significance of Legal Hermeneutics ”  yang  intinya  berbicara mengenai  signifikansi  hermeneutika hukum.    Kemudian  dalam  karya Heidegger dan karya Gadamer (B. Arief Sidharta,  1999  :  95-96),  hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat  hermeneutika  yang  berintikan konsep-konsep kunci berikut: pendidikan ( bildung ),
tradisi ( ueberliefrung ),  prasangka  ( Vorurteil ), pemahaman  ( verstehen ),  lingkaran hermeneutika  ( hermeneutische  zirkel ), pengalaman ( erfahrung ), sejarah pengaruh ( wirkungsgeschichte ), kesadaran  sejarah  pengaruh  ( effective
historical conciousness ), dan perpaduan cakrawala ( fusion of horizons ).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah  diatas,  penulis  dapat  menarik suatu  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam tulisan ini, yaitu :
1. Metode  penemuan  hukum  yang progresif  patut  disadari  sebagai upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh para penegak hukum untuk  mengantisipasi  terjadinya kekosongan  hukum  dalam  sebuah aturan hukum positif demi terwujudnya  tujuan  hukum.  Dengan begitu, bagaimana metode penemuan  hukum  dalam  perspektif hukum progresif?
2. Bagaimana  Implementasi  metode hermeneutika  guna  menciptakan penemuan hukum yang progresif?

## Pembahasan
Metode  Penemuan  Hukum  yang Progresif
Masalah penemuan hukum dalam kaitannya  dengan  tugas  hakim  adalah muncul  pada  saat  hakim  melakukan pemeriksaan  perkara  hingga  saat menjatuhkan  putusan.  Hakim  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya memeriksa,  mengadili  dan  kemudian menjatuhkan
putusan harus didasarkan  pada  hukum  yang  berlaku dan  juga  berdasarkan  keyakinannya, bukan  berdasarkan  logika  hukum semata.  Menurut  Bagir  Manan  (2005  : 209),  rumusan  undang-undang  yang bersifat umum tidak pernah menampung  secara  pasti  setiap peristiwa  hukum.  Hakimlah  yang berperan menghubungkan
atau menyambungkan  peristiwa  hukum
yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Menurut Achmad Ali sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhakti Ardhiwisastra  (2000  :  19)  ada  2  (dua) teori  metode  penemuan  hukum  yang dapat  dilakukan  oleh  hakim  dalam praktik peradilan, yaitu antara lain :
a. Metode Interpretasi Hukum Interpretasi merupakan penjelasan  setiap  istilah  dari  suatu perjanjian  apabila  terdapat  pengertian ganda  atau  tidak  jelas  dan  para  pihak memberikan  pengertian  yang  berbeda terhadap  istilah  yang  sama  atau  tidak dapat  memberikan  arti  apa  pun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah
menjelaskan maksud  sebenarnya  dari  para  pihak atau  merupakan  suatu  kewajiban memberikan  penjelasan  mengenai maksud  para  pihak  seperti  dinyatakan dalam  kata-kata  yang  digunakan  oleh para  pihak  dilihat  dari  keadaan- keadaan yang mengelilinginya.
b. Metode Konstruksi Hukum
Salah  satu  metode  yang  akan digunakan  oleh  hakim  pada  saat  ia dihadapkan  pada  situasi  adanya kekosongan  hukum  ( rechts  vacuum ) atau  kekosongan  undang-undang  ( wet vacuum ),  karena  pada  prinsipnya hakim  tidak  boleh  menolak  perkara untuk  diselesaikan  dengan  dalih hukumnya  tidak  ada  atau  belum mengaturnya  ( asas  ius  curia  novit ). Hakim  harus  terus  menggali  dan menemukan  hukum  yang  hidup  dan berkembang ditengah-tengah masyarakat,  karena  sebagai  penegak hukum  dan  keadilan,  hakim  wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Ahmad  Rifai  (2010  :  4)  membagi karakteristik  penemuan  hukum  yang progresif adalah :
a. Penemuan  hukum  yang  didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing  oleh  pandangannya  atau pemikirannya secara mandiri, dengan  berpijak  pada  pandangan bahwa  hukum  itu  ada  untuk mengabdi kepada manusia.
b. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum,  kebenaran  dan  keadilan, serta juga etika dan moralitas.
c. Penemuan  hukum  yang  mampu menciptakan  nilai-nilai  baru  dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan  rekayasa  dalam  suatu masyarakat  yang  sesuai  dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.
Secara  faktual,  tidak  dapat ditentukan  metode  penemuan  hukum yang  bagaimanakah  yang  dapat digunakan  hakim  dalam  melakukan penemuan  hukum  yang  sesuai  dengan karakteristik  penemuan  hukum  yang progresif, karena dalam setiap perkara atau  kasus  mempunyai  bentuk  dan karakteristik  yang  berlainan  atau variatif  sifatnya.  Sehingga  hakim  akan menggunakan metode penemuan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya  ( case  by  case ),  apakah  itu salah  satu  metode  interpretasi  hukum ataukah  salah  satu  dari  metode konstruksi  hukum  atau  hanya  berupa gabungan  dari  beberapa  metode interpretasi  hukum  atau  konstruksi hukum,  ataukah  sekaligus dari  metode interpretasi  hukum  dan  konstruksi hukum  sekaligus.  Putusan  hakim  yang demikian
diharapkan dapat mendorong  pada  perbaikan  dalam
masyarakat dan membangun harmonisasi  sosial  dalam  pergaulan antar  anggota  masyarakat  serta  dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum. Hermeneutika Hukum sebagai Penemuan Hukum yang Progresif. Friedrich Schleiermacher
(Richard  E.  Palmer,  2005  :  95) mendefinisikan  hermeneutik  sebagai seni  memahami,  sementara  Paul
Ricoeur  (1990  :  43)  mendefinisikan, hermeneutik  adalah  teori  operasi pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi teks ( hermeneutics is  the  theory  of  the  operations  of understanding  in  their  relation  to  the interpretation  of  texts ).  Penafsiran untuk  mencari  makna  suatu  aturan sebagaimana dimaksud oleh pembentuknya dahulu disebut penafsiran hermeneutika. Secara etimologi,  hermeneutika  berasal  dari kata Hermes, nama salah seorang Dewa Yunani  yang  berarti  ‘Pembawa  Berita’. Menurut  Gadamer,  sebagai  mana dikutip  oleh  Ahmad  Rifai  (2010  :  87) “ Legal hermeneutics is then, in reality no special  case  but  is,  in  contrary  fitted  to restore  the  full  scope  of  the hermeneutical  problem  and  so  to retrieve the former unity of hermeneutics,  in  which  jurist  and theologian  meet  the  student  of humanities. ”  (yang  secara  bebas  dapat diartikan sebagai:
“Hermeneutika hukum  dalam  kenyataannya  bukanlah suatu  hal  yang  khusus,  tetapi sebaliknya ia hanya merekonstruksikan  seluruh  problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali
kesatuan hermeneutika  itu  secara  utuh,  dimana
para  ahli  hukum  dan  para  teologis bertemu  dengan  mereka-mereka  yang mendalami peri kemanusiaan.”). Gustav Radbruch termasuk orang yang  sangat  tidak  setuju  dengan metode penafsiran hermeneutika.
Dalam  bukunya  “ Outline  of  Legal Philosophy ”.  Radbruch  mengatakan bahwa  suatu  ketentuan  undang- undang  harus  dicari  maknanya  sendiri melampaui  apa  yang  dimaksud  oleh pembentuknya dahulu dengan menggunakan penafsiran trans empiris ( trans-empirical interpretation ). Menurutnya,  suatu  peraturan harus dimaknai sesuai dengan konteks pemahaman  ketika  hukum  itu  akan diterapkan,  tidak  harus  terikat  dengan maksud pembentuknya dahulu. Memaknai suatu peraturan perundangan  dengan  mengacu  kepada maksud  pembentuk  undang-undang dahulu  akan  menghasilkan  kumpulan pandangan  dari  para  pembentuknya yang  mungkin  memiliki  gap  (jurang) antara  pandangan  yang  satu    dan pandangan  lainnya,  yang  juga  belum tentu masih relevan dan sesuai dengan konteks  atau  situasi  yang  dihadapi pada  saat  hukum  itu  akan  diterapkan, sementara hukum memerlukan kepastian  makna  untuk  memberikan suatu  kepastian  hukum  pada  suatu kenyataan. Lebih lanjut Radbruch mengemukakan  bahwa  sama  halnya dengan suatu teka-teki dapat menimbulkan  suatu  jawaban  yang benar  sesuai  konteks  waktu,  yang mungkin  sama  atau  sama  sekali berbeda dengan jawaban yang dimaksud  oleh  si  pembuat  teka-teki tersebut  pada  saat  membuat  teka-teki itu,  demikian  juga  halnya  undang-
undang,  itu  dapat  mempunyai  makna yang  meskipun  terlepas  dan  sama sekali  berbeda  dengan  yang  dimaksud oleh  pembentuk  hukum  itu  dahulu, akan tetapi dapat diterapkan pada dan sesuai  dengan  suatu  konteks  tertentu pada saat tertentu.
Penulis  dalam  hal  ini  tidak sependapat  dengan  Gustav  Radbruch. Dengan  melepaskan  makna  suatu ketentuan  undang-undang  dari  apa yang  dimaksud  oleh  dan  menjadi tujuan  pembentuknya  dahulu,  maka suatu undang-undang itu akan kehilangan roh atau cita-cita ( rechtsidee )  dari  para  pembentuknya dahulu  untuk  mana  mereka  membuat ketentuan-ketentuan itu.
Keadaan  demikian  itu  juga  akan semakin  menjauhkan  hukum  dari tugasnya semula, ialah untuk mengarahkan  para justiabelen atau subjek  hukum  itu  mencapai  tujuan yang  dimaksud  oleh  pembuat  hukum itu  dahulu  ( law  as  a  tool  of  social enginering ),  yaitu  tujuan  dari  negara sebagai  pembentuk  hukum.  Akibat yang  lebih  jauh  lagi  dari  keadaan  itu ialah  bahwa  hukum  tidak  lagi mengatur  otoritas  pelaksana  hukum guna  mencapai  tujuannya,  melainkan pelaksana hukumlah yang akan mengatur  dan  melaksanakan  hukum sesuai  dengan  kepentingan  dan/  atau kenyataan yang dihadapinya dari masa ke masa. Jazim  Hamidi  (2005  :  2) berpendapat bahwa esensi hermeneutika  adalah  pemahaman melalui interpretasi. Berdasarkan pandangan  bahwa  kegiatan  dalam kehidupan  manusia  sangat  luas,  tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga  tidak  mungkin  tercakup
dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  dengan  tuntas  dan  jelas, maka  dari  itu  hukum  itu  harus diketemukan  agar  terdapat  kesesuain dengan  kenyataan  dan  disanalah terjadi  proses  hermeneutika.  Gadamer (Gregory Leyh, 2008 : 1-2) menambahkan  bahwa  hermeneutika dalam kenyataannya bukanlah merupakan  suatu  kasus  khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksi  kembali  dari  seluruh problematika hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan  hermeneutika  secara  utuh, dimana  ahli  hukum  dan  teologi bertemu  dengan  ahli  humaniora/ilmu kemanusiaan. Dalam kenyataan memang pembuat undang-undang hanya menetapkan  peraturan  yang  bersifat umum  saja,  dan  pertimbangan  tentang hal-hal  konkret  diserahkan  kepada hakim  jadi  hakimlah  yang  mempunyai kebebasan  untuk  menentukan  hukum itu  dalam  kenyataan  di  depan persidangan  dan  dapat  memberikan sentuhan human pada  hukum  dan peraturan  perundang-undangan.  Dari sana  hakim  melakukan  penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo  (1993 : 4)  juga  mengatakan  karena  undang- undang  tidak  lengkap  hakim  harus melakukan penemuan hukum penegakkan  dan  pelaksanaan  hukum sering  merupakan  penemuan  hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.
Hermeneutik  digunakan  tidak hanya  berkaitan  dengan  masalah pengertian  dengan  arti  ganda,  tetapi berhubungan
dengan seluruh kenyataan  bahasa  dan  dengan  suatu teks.  Fungsi  simbolik  dan  interpretasi harus diinterpretasikan  dalam konteks
yang  lebih  pasti  dari  teks,  sehingga didalam  mengguanakan  interpretasi harus diketahui proses dari interpretasi yang berkepentingan untuk menghindari distorsi pemahaman  dan  bertujuan  mencari kebenaran ( correctenes ).
Teks dalam pengertiannya adalah setiap diskursus yang dibakukan dalam tulisan.  Suatu  teks  menempatkan diskursus  lewat  tulisan.  Sebagai diskursus  dialektis  peristiwa-arti  dan dialektika  arti  referensi  berlaku  pula pada  teks  (W.  Poespoprodjo,  2004  : 122).  Menurut definisi ini, pembakuan lewat tulisan merupakan ciri konstitutif  dari  teks  itu  sendiri sehingan  dengan  demikian  apa  yang dibakukan oleh tulisan adalah diskursus yang memang dapat diucapkan,  dan  pembekuan  melalui tulisan  menempati  posisi  ucapan. Sebuah  teks  baru  akan  menjadi  teks ketika  langsung  membubuhkan  apa yang  dimaksudkan  oleh  diskursus  ke dalam huruf-huruf tertulis.
Hubungan langsung
antara makna  dan  pernyataan  dan  tulisan dapat  didukung  dengan  melihat  pada pembaca dan hubungan dengan tulisan. Tulisan yang menjadi teks memerlukan pembaca melalui cara yang memungkinkan pembaca untuk langsung  memperkenalkan  konsep- konsep  interpretasi.  Teks  adalah tempat  munculnya  seorang  pengarang sehingga muncul relasi antara
keduanya  yang  bisa  dikatakan  bahwa pengarang  teks  dilembagakan  oleh teks.
Penjelasan  dan  interpretasi  akan saling  berhadapan  dalam  tindakan membaca.  W.  Dilthey  (1976  :  248) mengemukakan  pendapat  mengenai
dualitas antara penjelasan dan interpretasi. Menurut Dilthey pembaca dari  suatu  teks  sebetulnya  bukanlah antara  penjelasan  dan  interpretasi melainkan  antara  penjelasan  dan pemahaman karena interpretasi adalah wilayah  khusus  yang  dijadikan  dari bagian pemahaman. Selanjutnya Dilthey mengatakan bahwa pemahaman  merupakan  proses  yang membuat  individu  tahu  sesuatu menganai  kehidupan  mental  melalui tanda-tanda yang harus dipahami yang merepresentasikan  kehidupan  mental itu.
Disinilah dibutuhkan Hermeneutika  sebagai  metode  yang dapat  menerangkan  makna  dari dokumen  hukum  yang  berkaitan dengan konteks
sekarang.
Hermeneutik  berhubungan  dengan konsep memahami dan interpretasi. Simpulan a. Dengan mendasarkan pada karakteristik  penemuan  hukum yang progresif tersebut diatas, maka dapat  dijelaskan  metode  penemuan hukum  yang  progresif  adalah sebagai berikut:
1) Metode  penemuan  hukum  yang bersifat  visioner  dengan  melihat permasalahan hukum tersebut untuk  kepentingan  jangka  panjang ke  depan  dengan  melihat  case  by case.
2) Metode  penemuan  hukum  yang berani  dalam  melakukan  suatu terobosan  (rule  breaking)  dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman
pada hukum, kebenaran,  dan  keadilan  serta memihak  dan  peka  pada  nasib  dan keadaan bangsa dan negaranya.
3) Metode  penemuan  hukum  yang dapat  membawa  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  dan  juga dapat membawa bangsa dan negara keluar  dari  keterpurukan  dan ketidakstabilan  sosial  seperti  saat ini.
b. Metode Hermeneutika dapat dikatakan sebagai metode penemuan  hukum  yang  progresif, dengan  berbagai  alasan  sebagai berikut: 1) Hermeneutika  hukum dapat  dikatakan  sebagai  suatu metode  penemuan  hukum.  pada dasarnya hermeneutika hukum tidak  terpisah  dengan  metode penemuan hukum lainnya, Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan  hukum  yang  ada  dalam kesatuan  pemahaman  yang  lebih holistis  dengan  bingkai  keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. 2) Hermeneutika  hukum sesuai dengan karakteristik penemuan  hukum  yang  progresif. Hermeneutika hukum dalam melaksakan perannya selalu berhati-hati karena senantiasa meperhatikan  keterkaitan  anatara teks, konteks, dan kontekstualisasinya.  Dan  dalam praktik  yang  terjadi  pada  kasus Marbury  vs  Madison  hermeneutika hukum terbukti mampu menciptakan  hukum  yang  lebih progresif Saran Sebagaimana yang disebut
tentang  metode  penemuan  hukum dalam  perspektif  hukum  progresif,
maka  saran-saran  yang  dapat  penulis sampaikan  adalah  agar  putusan  hakim sesuai  dengan  metode  penemuan hukum yang progresif yaitu antara lain: a. Putusan hakim tidak hanya semata-mata  bersifat  legalistik, yakni  hanya  sekedar  corong undang-undang  ( la  bouche  de  la loi )  meskipun  seharusnya  hakim selalu  harus  legalistik  karena putusannya  tetap  berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. b. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum  atau  sekadar  memelihara ketertiban  saja,  tetapi  putusan hakim harus berfungsi  mendorong perbaikan  dalam  masyarakat  dan membangun  harmonisasi  sosial dalam pergaulan
c. Putusan  hakim  yang  mempunyai visi  pemikiran  kedepan  ( visioner ), yang mempunyai keberanian moral  untuk  melakukan  terobosan hukum (rule  breaking ),  dimana dalam hal suatu ketentuan undang- undang  yang  ada  bertentangan dengan kepentingan umum,
kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat,  maka hakim  bebas  dan  berwenang melakukan  tindakan contra  legem , yaitu  mengambil  putusan  yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan  tujuan  untuk  mencapai kebenaran dan keadilan. d. Putusan hakim yang memihak dan peka  pada  nasib  dan  keadaan bangsa  dan  negaranya  yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan  untuk  kemakmuran
masyarakat serta membawa bangsa  dan  negaranya  keluar  dari keterpurukan  dalam  segala  bidang kehidupan.
Daftar Pustaka Ardhiwisastra,  Yudha  Bhakti,  2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Alumni, Bandung. Dilthey,  W.,  1976. The  Development  of Hermeneutics in Selected Writings, (terj) H.  P.  Rickman, Cambridge  University  Press, Cambridge.
Gadamer, Hans Georg, 1965. Truth and Method terjemahan oleh Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta.
Hamidi,  Jazim,  2005. Hermeneutika Hukum,  Teori  Penemuan  Hukum Baru  dengan  Interpretasi  Teks , UII Press, Yogyakarta.
Hiariej,  Eddy  O.S.,  2009. Asas  Legalitas dan  Penemuan  Hukumdalam Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta.
Manan,  Bagir,  2005 .  Suatu  Tinjauan terhadap  Kekuasaan  Kehakiman dalam  Undang-Undang Nomor  4 Tahun  2004 ,  Mahkamah  Agung RI, Jakarta. Mertokusumo,  Sudikno,  dan  A.  Pitlo,
1993. Bab-bab Tentang Penemuan, Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Palmer, Richard E., 2005. Hermeneutika Teori Baru Mengenal Interpretasi (terj.) Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Poespoprodjo, W., 2004. Hermeneutika , Pustaka Setia, Bandung. Pontier,  J.A.,  2008. Penemuan  Hukum , Penerjemah  B.  Arief  Sidharta,
Jendela Mas Pustaka, Bandung. Rahardjo,  Satjipto,  2006. Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Menggagas Hukum Progresif  Indonesia ,  Pustaka Pelajar. Ricoeur,  Paul,  1990. Hermeneutics  and Human Sciences, John B. Thompson  (terj.  Dan  ed.) Cambridge University Press.
Rifai,  Ahmad,  2010. Penemuan  Hukum oleh  Hakim  Dalam  Perspektif Hukum  Progresif ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Rismawati,  Shinta    Dewi,  2009. Hermeneutika    Hukum:    Upaya Menangkap    Makna    Keadilan Dalam    Teks    (Sebuah   Tawaran Alternatif    dan    Solutif), Jurnal Ilmiah    Hukum  dan    Dinamika Masyarakat,    Vol.7      No.    1 Oktober    2009,  Semarang: Fakultas    Hukum    Universitas Tujuh  Belas Agustus. Sidharta,  B.  Arief,  1999. Refleksi Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum , Mandar Maju, Bandung.