## REKONSTRUKSI PROBLEMATIKA SOSIAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR MELALUI  ADOPSI

## Ms.Udin
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram

## Abstract
One of the problems in this country is the large number of school-aged children who cannot continue schooling due to disasters and others, in large cities abandoned children with school age can easily be found alongside roads, terminals, stations  and  so  on.  Children,  whatever  their  background is an investment in the future, every child in essence has the  rights  and  obligations  as  a  child  in  a  family,  but  in reality there is often a neglect of the fulfillment of children’s rights, this is probably due to economic conditions, family social and psychology. Child protection is a business that establishes  conditions  in  which  every  child  can  exercise his rights and obligations. The protection of children is a manifestation of the existence of justice in a society. Thus, child protection must be sought in various fields of state and community life. Child protection is a field of national development.  Protecting  children  is  protecting  people  is building whole people
Key  Word  : Problematika  Sosial,  Perlindungan  Anak, Adopsi

## A.  Pendahuluan
Gempa  beruntun  yang  melanda  Lombok  selama  tiga  pekan terakhir mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan  puluhan  ribu  warga  mengungsi.  Data  Penanganan  Darurat Bencana gempa Lombok mencatat gempa bumi mengakibatkan 564 korban  meninggal  dunia  dan  390.529  jiwa  penduduk  mengungsi. Kabupaten  Lombok  Utara  merupakan  lokasi  terdampak  paling parah akibat gempa bumi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  Sutopo  Purwo Nugroho  merinci  jumlah  korban  meninggal  dunia  paling  banyak berada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu 467 orang. Jumlah korban jiwa  meninggal  dunia  sebanyak  564  orang  dengan  rincian,  yaitu Kabupaten Lombok Utara sebanyak 467 orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 44 orang, dan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 31 orang. 1
Trauma  masyarakat  Lombok  belum  lagi  usai  akibat  gempa bumi  bermagnitudo  7,  Minggu  5  Agustus  2018.  Gempa  kembali mengguncang  Lombok  dengan  magnitudo  6,2,  Kamis  pada  pukul 12.25 WIB. Sontak masyarakat kembali panik. Jumlah korban pun diprediksi bakal terus bertambah mengingat tim masih terus mencari korban diantara reruntuhan bangunan. Tidak sedikit bangunan dan infrastruktur  yang  rusak  termasuk  akses  ke  beberapa  lokasi  gempa masih tertutup.
Bencana gempa di Lombok Tidak saja menyebabkan timbulnya korban  jiwa    ataupun    menimbulkan    kerusakan    rumah  dan infrastruktur,  tetapi  juga  meninggalkan  trauma  yang  luar  biasa, terutama bagi anak- anak.   Kejadian   luar   biasa   yang   dialami seseorang  dan  tidak  mampu  diantisipasinya  seperti  bencana  alam dapat menyebabkan terganggunya kejiwaan orang tersebut. Keadaan ini  semakin  diperparah  dengan  jumlah pengungsi yang tidak sesuai
1 https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/21091241/hampir-2-bulan- berlalu-ini-update-korban-gempa-lombok-dari-bnpb , tanggal 30 November 2018
Rekonstruksi Problematika Sosial ....

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
dengan tempat pengungsian. Mereka kebanyakan tidak mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal bahkan  hanya  untuk  beristirahat saja.  Kurangnya  pasokan  makanan  yang  bergizi  juga  menyebabkan para  pengungsi  mudah  terserang  penyakit.  Mereka  tidak  mampu bersekolah dan harus tidur di tempat yang seadanya. Bencana alam dipastikan  akan  berdampak  pada psikologis anak-anak. Kondisi ini dapat  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kualitas  mental  sebagai dampak traumatis kejadian tersebut.
Salah  satu  yang  menjadi  permasalahan  di  negeri  ini  adalah banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah akibat bencana dan lain lain, dikota-kota besar anak-anak terlantar dengan  usia  sekolah  dapat  dengan  mudah  ditemui  dipinggir  jalan, terminal, stasiun dan sebagainya. Anak-anak apapun latar belakangnya merupakan  investasi  masa  depan,  setiap  anak  pada  hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam sebuah keluarga, akan tetapi dalam kenyataannya seringkali dijumpai adanya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak anak, hal ini tidak tertutup kemungkinan  dikarenakan  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  psikologi keluarganya. 2
Perlindungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  orang  tua  untuk anak  dapat  terwujud,  apabila  orang  tua  merasa  mampu  untuk mencukupi  hak-hak  anak,  sehingga  anak  tidak  menjadi  terlantar. Tetapi  pada  kenyataannya,  anak-anak  dilahirkan  tanpa  adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, Negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada.
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  yang  mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 2  . Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, (Jakarta : Rajawali Press, 2005), hlm 35
dalam  suatu  masyarakat.  Dengan  demikian  maka  perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan  bermasyarakat.  Perlindungan  anak  merupakan  suatu  bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia adalah  membangun  manusia  seutuhnya.  Hakekat  pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  (Pasal  1  Undang-Undang No. 25 tahun 2004), mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan  memantabkan  Pembangunan  Nasional.  Akibat  tidak  adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang  dapat  mengganggu  ketertiban,  keamanan,  dan  pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila  kita  ingin  mengusahakan  pembangunan  nasional  yang memuaskan.
Nasib  bangsa  ini  pada  beberapa  dekade  ke  depan  akan ditalangi  oleh  anak-anak  masa  ini,  hanya  saja  dalam  kenyataannya di Indonesia masalah-masalah seputar kehidupan anak masih banyak djumpai;  pertama  dari  segi  pendidikan,  banyak  anak  terancam  tak bisa  melanjutkan  sekolah  setiap  tahunnya,  kenyataan  yang  begitu ironis  juga  terlihat  dari  berubahnya  prioritas  keluarga  untuk  lebih mendahulukan kelangsungan hidup dibanding menyekolahkan anak- anak.  Kedua,  dari  terbatasnya  pelayanan  kesehatan,  masalah  gizi, perlakuan  kasar,  eksploitasi  seksual  komersial  hingga  perdagangan anak dan sebagainya. Dilihat dari kesemua masalah tersebut tak dapat disangkal berawal dari masalah ekonomi.
Menurut  Vivit  Muntarbhorn,  ada  beberapa  kelompok  anak yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam kondisi ekonomi, sosial dan psikologi yakni sebagai berikut :
1.  Anak-anak pedesaan,
2.  Anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan,
3.  Anak perempuan,
Rekonstruksi Problematika Sosial ....

## 4.  Pekerja anak,
5.  Pelacuran anak,
6.  Anak-anak diffabel,
7.  Anak-anak pengungsi dan tidakberkewarganegaraan,
8.  Anak-anak dalam penjara,
9.  Anak-anak korban kekerasan dan terlantar. 3
Keberadaan  anak  terlantar  yang  dikarenakan  oleh  berbagai faktor seperti dahulu dibuang oleh orang tuanya karena masalah biaya, merupakan anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah, tidak terawat karena terdapat beberapa kendala, dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka masalah ini dapat mengancam masa depan bangsa ini.
Anak-anak  terlantar  yang  tidak  mendapatkan  perawatan  dan perlindungan  akan  hak-haknya  sebagaimana  seharusnya  tersebut akan rentan menjadi anak-anak yang memiliki disfungsi sosial atau bahkan tidak memiliki masa depan jika tidak segera ditangani dengan baik. Anak-anak tersebut harus mendapatkan penanganan yang baik sehingga  dapat  tumbuh  berkembang  seperti  layaknya  anak  normal yang diasuh oleh orang tua mereka sendiri.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak dari sasaran tindak kekerasan dan kejahatan  ini,  meskipun  belum  begitu  optimal  dalam  prakteknya. Perlindungan tersebut berupa tindakan preventif dan represif. Dalam hal  ini  pemerintah  sudah  menyiapkan  berbagai  perangkat  hukum untuk mengatasinya. Seperti dengan diberlakukannya UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau  mengorbankan  hak  mutlak  lainnya  untuk  mendapatkan  hak
3  Candra Gautama, Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis , (Jakarta: LSPP, 2001), hlm. 6-10.
lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai  segala  sesuatu  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

## B.  Pembahasan

## 1.  Problematika  Adopsi    Dalam  Sosial  Kemasyarakatan  dan Hukum
Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan  antara  pribadi  yang  pertama-tama  dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya). Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjaraningrat:  “suatu  keluarga  berfungsi  sebagai  kelompok  di mana  individu  itu  pada  dasarnya  dapat  menikmati  bantuan  dari sesamanya  serta  keamanan  hidup  dan  kelompok  di  mana  individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.” 4
Dapat  dinyatakan  bahwa  ada  beberapa  golongan  anak  yang dapat  disebutkan  yakni: pertama; anak  kandung,  yaitu  anak  yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah dan memiliki hubungan darah terhadap orang tuanya. Kedua; anak angkat, yaitu anak yang diambil  oleh  sesorang  sebagai  anaknya,  dipelihara,  dipenuhi  segala kebutuhannya,  serta  diperlakukan  sebagai  anak  sendiri  dan  berhak atas warisan orang yang mengangkatnya, apabila orang tua angkatnya meninggal. Ketiga; anak  piaraan,  yaitu  anak  yang  dipelihara  oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat. Keempat; anak tiri, yaitu anak yang ada karena hasil pernikahan lagi salah satu orang tuanya. Misalnya A duda, dan istrinya meninggal. A memiliki anak C,
4 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga , (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 53.
Rekonstruksi Problematika Sosial ....

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
D, E. A menikah lagi dengan B. C, D, E ini terhadap B adalah anak tiri. Kelima; anak di luar nikah, yaitu anak yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan orang yang menghamilinya. 5
Hukum positif di iIndonesia maupun hukum Islam memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap keberadaan anak kecil dan anak adopsi, sehingga ada beberapa hukum tentang anak kecil tersebut, yang  tujuannya  adalah  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup, kesejahteraan, kepemilikan dan perlindungan akan hak-haknya.
Pengangkatan  anak  sering  juga  diistilahkan  dengan  adopsi. Dalam Kamus hukum kata adopsi yang berasal dari bahasa latin adoptio diberi  arti:  pengangkatan  anak  sebagai  anak  sendiri. 6 Sedangkan dalam kamus bahasa bahasa arab adopsi disebut juga “tabanny” yaitu menjadikannya sebagai anak. 7 Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. 8
Dalam  pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Perlindungan  Anak ,  UU  No  23 Tahun  2002  memberi  pengertian  pengangkatan  anak adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan  seorang  anak dari  lingkungan  kekuasaan-kekuasaan  keluarga  orangtua  yang  sah/ walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan kekuasaan  kekeluargaan  orangtua  angkat  berdasarkan  putusan/ penetapan  pengadilan  negeri.  Pengertian  lain  adopsi  adalah  suatu perbuatan  hukum  yang  memberikan  kedudukan  kepada  seseorang anak orang lain yang sama seperti anak sah.
Sedangkan adopsi dalam hukum islam menurut Imam al-Qarafi adalah upaya seseorang untuk mengangkat seorang anak (yang bukan
5 Amir Martosedono, Pengangkatan Anak Dan Masalahnya, (Semarang : Dahara Prize, 1990), hlm. 45. 6 Andi Hamzah, Kamus Hukum , (PT Ghalia, Bandung, 1986),hlm. 28. 7  Mahmud Yunus , Kamus Arab Indonesia , (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm.
73. 8 Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1976), hlm. 120.
anak  kandung)  dengan  menyediakan  tempat  tinggal,  penyediaan makanan,  pakaian,  tempat  tidur  dan  kebersihan  tubuh. 9 Atau pendapat  dari  Muhammad  Syarbani  yang  mendefinisikan  adopsi sebagai  usaha  mendidik  atau  mengasuh  anak  yang  belum  mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik  baginya,  mencegahnya  dari  sesuatu  yang  membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya. 10
Hukum  Islam  melarang  praktik  pengangkatan  anak  yang mempunyai  akibat  hukum  seperti  pengangkatan  anak  pada  masa jahiliyah , yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua  angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya  mengakui  pengangkatan  anak  dalam  pengertian  beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.
Syeikh    Yusuf  Qardhawi  menyatakan  tentang  keharaman praktek adopsi yang menjadikan seseorang sebagai anak secara hukum dan  dinisbatkan  kepada  keluarga  yang  mengangkatnya  padahal sebenarnya  dia  bukanlah  anak  sendiri.  Bahkan,  dikukuhkan  oleh hukum yang mengatur tentang anak, dengan menetapkan berbagai akibat hukumnya, seperti diperbolehkannya bercampur baur, haram dinikahi,  juga  hak-hak  pewarisan.  Akan  tetapi,  mengambil  anak dalam  pengertian  untuk  pengasuhan  dan  mengambil  alih  fungsi pendidikan dari orang tua asalnya, seperti mengambil anak yatim dan anak  terlantar  lalu  diperlakukannya  seperti  anak  sendiri  dalam  hal kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dengan tidak menisbatkan kepada diri si pengambil anak dan tidak pula mengukuhkan hukum
9  Ahmad bin Idrîs bin Abdurrahmân ash-Shonhajî Syihâbuddîn Al-Qarâfî, Anwâr al-Burûq fî Anwâi al-Furûq (Beirut: ‘Âlim al-Kutub, tt.), Juz II, hlm., 140. 10 Muhammad Syarbani, Al-Iqna’ , (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), hlm. 489.
Rekonstruksi Problematika Sosial ....

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
anak  tersebut  sebagaimana  anak  sendiri  diperbolehkan  oleh  Islam. Menurutnya, praktek seperti itu sangat dipuji oleh Islam. 11
Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum  seperti  layaknya  anak  kandung,  termasuk  dalam  kaitannya dengan perwalian dan pewarisan. Hak ini dikarenakan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak ada hubungan darah, sehingga dalam perwalian maka anak angkat tersebut masih tetap dibawah perwalian orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap menggunakan nama dari ayah kandungnya. Begitu juga dalam pewarisan, ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Pada prinsipnya dalam hukum kewarisan islam terjadi akibat adanya hubungan darah, anak angkat tidak  dapat  waris  mewaris  dengan  orang  tua  angkatnya.  Namun demikian  anak  angkat  dimungkinkan  untuk  mendapatkan  bagian dari harta peninggalan melalui washiat wajibah. Menurut pasal 209 Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  seorang  anak  angkat berhak  1/3  (sepertiga)  bagian  dari  harta  peninggalan  orang  tua angkatnya sebagai suatu washiat wajibah.
Adopsi mempunyai pengertian memberlakukan anak angkat hanya sebagai rasa cinta dengan memberikan makan ataupun memberi sesuai kebutuhan yang bukan memberlakukan sebagai anak nasabnya sendiri  adalah  hukumnya  mubah  dan  memperbolehkan  adanya praktek adopsi.
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Staatblaad 1917 No. 129  menerangkan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama  dari  bapak  angkat,  dijadikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya akibat pengangkatan tersebut, maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu  anatara  orang  tua  kandung  dan  anak  tersebut.  Karena  status anak  angkat  sama  dengan  anak  kandung  dari  orang  tua  angkatnya 11 Yusuf Al Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam ( alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, Dkk), (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 317-319.
maka dengan demikian pembagian warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tercantum dalam pasal 857 KUHPerdata.

## 2. Adopsi  Sebuah  Upaya  Penanggulangan  Masalah  Sosial Dalam Upaya Perlindungan Anak
Didalam  kehidupan  rumah  tangga,  ada  beberapa  keluarga yang  tidak    memiliki  kesempatan  untuk  memiliki  anak  kandung. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi, karena faktor  medis,  faktor  usia,  atau  mungkin  belum  diberi  kesempatan untuk  memiliki  anak  oleh  Tuhannya.  Rumah  tangga  yang  belum dikaruniai anak kandung, menganggap adopsi merupakan jalan yang tepat. Beberapa keluarga yang mengadopsi anak sebagai “ pancingan ” agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Disisi lain ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.
Dalam  pasal  34  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  telah  disebutkan:  ”Fakir  miskin dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara”.  Praktek  adopsi  saat  ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi  mereka  yang  belum  dikaruniai  keturunan  maupun  yang  telah dikaruniai  keturunan.  Karena  hal  ini  diperbolehkan  oleh  Undang– Undang dan telah diatur dalam ketentuan–ketentuan hukum.
Adopsi merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di  dalam  perkawinan  itu  tidak  memperoleh  keturunan  (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami
Rekonstruksi Problematika Sosial ....
dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan  akibat  dari  perkawinan  yang  tidak  menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.” 12
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mempunyai anak  angkat  sehingga  akan  berdampak  terhadap  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak anak yakni:
a. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
b.  Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
c. Orang  tua  anak  tersebut  memang  sudah  benar–benar  tidak mampu mengelola  keuangannya;
d.  Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
e. Hal–hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya. 13
Adopsi  disebut  sebagai  salah  satu  jalan  untuk  menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan perekonomian masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri. Tidak boleh dilupakan bahwa keberadaan anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus pembangunan dan perjuangan bangsa indonesia.
Diperlukan adanya pemberdayaan dan pemberian kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan, terutama dalam aspek pendidikan yang mana mereka kurang mendapatkan semestinya di usia  belajar.  Melihat  situasi  dan  kondisi  diatas,  hal  ini  merupakan tugas  kewenangan  dan  tantangan  bagi  seluruh  komponen  Negara dan  masyarakat  untuk  melindungi  hak-hak  mereka,  terlebih  bagi pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan,  sandang,  papan, pangan dan juga pendidikan kepada anak usia sekolah.
Pasal  3  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan 12 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta; Rajawali, 1983), hlm. 275. 13  Irma  Setyowati  Soemitro, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak, (Jakarta:  Bumi Aksara, 1990), hlm. 38.
untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,berakhlak mulia, dan sejahtera.
Pelayanan tehadap anak terlantar dapat dilakukan dengan dua sistem, pertama: sistem panti yakni pelayanan terhadap anak terlantar dengan menempatkan anak dalam suatu panti. Pelaksanaanya selama ini  sering  kita  kenal  dengan  sebutan  Panti  Asuhan,  kedua:  sistem non  panti,  yakni  pelayanan  terhadap  anak  terlantar  dimana  anak memperoleh  asuhan  dari  keluarga/  masyarakat  sebagai  pengganti orang tua.
Upaya  untuk  mengurangi  prosentase  anak  yang  berada  di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, diperlukan adanya  uluran  tangan  dan  peduli  terutama  bagi  masyarakat  yang mampu, adopsi bukan merupakan hambatan bagi kalangan mampu. Dan  apabila  golongan  masyarakat  yang  mampu  memberikan dukungan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas anak serta memberikan ataupun santunan berupa biaya pendidikkan atau sarana penampungan bagi anak jalanan sebagai wujud kepedulian terhadap anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan disetiap kota dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat miskin, tentu anak jalanan lambat laun akan sirna dan lebih senang tinggal bersama orang  tuanya  atau  inggal  ditempat-tempat  penampungan  untuk belajar lebih giat lagi. Bila hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dari angan-angan maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.
Ada berbagai macam cara untuk memberikan perlindungan bagi anak terlantar antara lain :
a. Pengadaan bantuan secara total biaya pendidikan untuk anak usia sekolah SD sampai dengan SMP,
b.  Pemberian  rekomendasi  kepada  panti  asuhan  maupun  calon
Rekonstruksi Problematika Sosial ....
orang tua angkat bagi anak terlantar yang terjaring dalam razia mulai  dari  pembinaan  sampai  dengan  pemulangan  ke  daerah asalnya,
c. Pemberian tambahan gizi bagi anak balita terlantar.
Setelah  terjadi  praktek  adopsi  ada  beberapa  aspek  yang  harus diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 209 ayat (1) dan (2) Buku II Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :
(1)  Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 173  sampai  dengan  193  tersebut  diatas.  Sedangkan  terhadap orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2)  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  orang  tua angkatnya.
Pasal  ini  merupakan  gagasan  baru  dan  produk  ijtihad  yang dilahirkan  oleh  ulama  Indonesia,  dengan  menyebutkan  ketentuan keberadaan anak angkat maupun orang tua angkat yang memperoleh hak harta warisan lebih didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan adanya keinginan untuk memilih alternatif yang terbaik (padahal anak angkat maupun orang tua angkat dalam Islam sudah dihapus dari menerima hak waris).
Tujuan adopsi lebih berorientasi pada kepedulian sosial dengan membantu anak-anak yang lemah dari segi financial perekonomiannya tanpa memutus hubungan nasab antara anak angkatnya dengan orang tuanya, praktek semacam ini sangat dianjurkan dalam syari’at Islam. Sementara anak angkat diberikan hak untuk menerima bagian harta ayah angkatnya, dan begitu pula dengan ayah angkat yang menerima haknya untuk mendapatkan bagian harta waris dari anak angkatnya melalui  wasiat  wajibah,  semata-mata  didasarkan  pada  pandangan ulama  Indonesia  yang  menganggap  ada  hak  yang  harus  diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat atas pengabdian dan
jasanya. Oleh karena prosesnya melalui wasiat wajibah maka kadarnya pun dibatasi hanya sampai 1/3 saja, sehingga dapat menutup adanya klaim pengakuan anak angkat terhadap seluruh harta ayah angkatnya dan begitu pun sebaliknya. Selain itu menurut hemat penulis, pasal ini tidak lepas dari pengaruh hukum adat yang berlaku di negara Indonesia, di mana adopsi merupakan salah satu sebab saling mewarisi. 14
Berdasarkan  konsep  Islam,  pengangkatan  seorang  anak  tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan  misalnya,  yang  menjadi  prioritas  wali  nasab  bagi  anak perempuan  adalah  ayah  kandungnya  sendiri.  Dalam  waris,  anak angkat  tidak  termasuk  ahli  waris.  Pengangkatan    anak  berdasarkan hukum  Islam  adalah  pengangkatan  anak  yang  bersumber  pada  Al- Qur’an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam  bentuk  fikih,  fatwa,  putusan  pengadilan,  maupun  peraturan perundang-undangan,  termasuk  didalamnya  Kompilasi  Hukum Islam
Hukum  islam  menggariskan  bahwa  hubungan  hukum  antara orang  tua  angkat  dengan  anak  angkat  terbatas  sebagai  hubungan antara  orang  tua  asuh  dengan  anak  asuh  yang  diperluas,  dan  sama sekali  tidak  menciptakan  hubungan  nasab.  Akibat  hukum  dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan  sayag  dan  hubungan  tanggung  jawab  sebagai  sesame  manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram,  dan  karena  tidak  ada  hubungan  nasab,  maka  keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

## C.  Penutup
Salah  satu  yang  menjadi  permasalahan  di  negeri  ini  adalah banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah
14 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), hlm. 63.
Rekonstruksi Problematika Sosial ....

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
akibat bencana dan lain lain, dikota-kota besar anak-anak terlantar dengan  usia  sekolah  dapat  dengan  mudah  ditemui  dipinggir  jalan, terminal, stasiun dan sebagainya. Anak-anak apapun latar belakangnya merupakan  investasi  masa  depan,  setiap  anak  pada  hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam sebuah keluarga, akan tetapi dalam kenyataannya seringkali dijumpai adanya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak anak, hal ini tidak tertutup kemungkinan  dikarenakan  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  psikologi keluarganya.
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  yang  mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam  suatu  masyarakat.  Dengan  demikian  maka  perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan  bermasyarakat.  Perlindungan  anak  merupakan  suatu  bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia agar membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka  mencapai  tujuan  bersama  (Pasal  1  Undang-Undang  No. 25  tahun  2004),  mengabaikan  masalah  perlindungan  anak  tidak akan  memantabkan  Pembangunan  Nasional.  Akibat  tidak  adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang  dapat  mengganggu  ketertiban,  keamanan,  dan  pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila  kita  ingin  mengusahakan  pembangunan  nasional  yang memuaskan.
Perlindungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  orang  tua  untuk anak  dapat  terwujud,  apabila  orang  tua  merasa  mampu  untuk mencukupi  hak-hak  anak,  sehingga  anak  tidak  menjadi  terlantar. Tetapi  pada  kenyataannya,  anak-anak  dilahirkan  tanpa  adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan
harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, Negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada.
Rekonstruksi Problematika Sosial .... 34

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir

## Daftar Pustaka:

## Ahmad bin Idrîs bin Abdurrahmân ash-Shonhajî Syihâbuddîn Al-
Qarâfî, Anwâr  al-Burûq  fî  Anwâi  al-Furûq (Beirut:  ‘Âlim  al- Kutub, tt.)
Amir Martosedono, Pengangkatan Anak Dan Masalahnya, (Semarang: Dahara Prize, 1990)
Andi Hamzah, Kamus Hukum , (PT Ghalia, Bandung, 1986)
Candra  Gautama, Konvensi  Hak  Anak:  Panduan  Bagi  Jurnalis , (Jakarta: LSPP, 2001)
Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1990)
Mahmud Yunus , Kamus Arab Indonesia , (Jakarta: Hidakarya Agung,
1989)
Muhammad Syarbani, Al-Iqna’ , (Beirut : Dar al-Fikr, t.t)
Poerwadarminta, Kamus  Hukum  Bahasa  Indonesia, (Balai  Pustaka, Jakarta, 1976)
Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, Hukum Adat Indonesia ,
(Jakarta; Rajawali, 1983)
Soerjono  Soekanto, Intisari  Hukum  Keluarga ,  (Bandung:  Alumni,
1980)
Yusuf Al Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, Dkk ), (Surakarta: Era Intermedia, 2003)