## TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
(Studi di Wilayah Pemerintahan Kota Serang)
Djasuro Surya jazz_surya@yahoo.co.id Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dede Hamdan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Fathul Muin
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
Regional  tax  is  an  effort  for  sustainable  regional  development.  Serang  City  is  a  region  that  has considerable regional tax potential. This study aims to analyze the level of awareness of the people of Serang city to pay Regional Taxes in order to support urban development. The results showed that the awareness of the people of Serang in paying regional original taxes (PAD) has increased from 2010 to 2017, however, the level of independence of the city of Serang has not been achieved this is evident from the relatively high level of dependence on the central government and the contribution of PAD in 2017 has not touched 20% (to be exact only 17.98%), while the previous year was all below 2017. To optimize  PAD  there  were  several  suggestions  that  were  submitted  to  the  Serang  city  government, namely: detailed socialization to the entire community about the importance of regional taxes; Similar or fair treatment of all entities that do business; Providing free accounting software to facilitate paying for taxpayers; More real realization of development is needed by the city government.
Keywords: Tax Paying Awareness, City Development, Regional Original Tax.

## ABSTRAK
Pajak daerah merupakan upaya untuk pembangunan daerah yang bersifat  berkelanjutan. Kota Serang merupakan wilayah yang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat kota Serang untuk membayar Pajak Daerah dalam rangka mendukung  pembangunan  kota.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  masyarakat  kota Serang dalam membayar pajak asli daerah (PAD)  ada peningkatan dari tahun 2010 sd 2017, namun demikian  tingkat  kemandirian  kota  Serang  belum  tercapai  hal  ini  terlihat  dari  tingkat  ketergantungan pada pemerintah pusat masih cukup besar dan kontribusi PAD pada tahun 2017 belum menyentuh 20% (tepatnya  baru  17,98%),  sedangkan  tahun  sebelumnya  semua  di  bawah  tahun  2017.  Untuk mengoptimalkan PAD ada beberapa saran yang disampaikan kepada pemerintah kota Serang yaitu : sosialisasikan  secara  detail  kepada  seluruh  masyarakat  tentang  pentingnya  pajak  daerah.;  Perlakuan serupa atau adil terhadap semua badan yang melakukan usaha.; Menyediakan software gratis bidang pembukuan untuk memudahkan membayar bagi wajib pajak ; Diperlukan realisasi pembangunan yang lebih nyata oleh pemerintah kota.
Kata kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pembangunan kota, Pajak Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Pasal 18 ayat 1 UUD NRI  1945, dimana Negara Indonesia terbagi kedalam wilayah provinsi, kabupaten/kota.  Dalam  setiap  susunan  pemerintahan  diberikan  kewenangan  untuk  menjalankan pemerintahan  sendiri  berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip  otonomi  daerah.  Menyelenggarakan pemerintahan sendiri, tentu tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk mampu menyusun Rancangan APBD (RAPBD). APBD (Anggaran Pendapat dan Belanja Negara), bersumber dari  PAD (Penghasilan Asli  Daerah)  yang  pada  umumnya  hasil  terbesar  bersumber  dari  pajak  daerah  yang  dikelola  oleh pemerintah daerah.
Otonomi  daerah,  dengan  tidak  mengecilkan  maknanya,  pada  dasarnya  adalah  untuk memberikan ruang kepada masyarakat didaerah untuk membentuk negara-negara kecil. Dalam hal ini rakyat  membentuk  organisasi  pemerintahannya  sendiri  selaras  dengan  kondisi  daerah  setempat. Pemerintah daerah masing-masing akan membuat dan menjalankan kebijakan berdasarkan kehendak rakyatnya. Meskipun demikian kebijakan negara tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang- undangan  negara,  dan  harus  sesuai  dengan  bidang  kewenangan  yang  diserahkan  oleh  pemerintah pusat.
Dalam otonomi daerah, pajak daerah merupakan kewenangan yang bersifat delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah berdasarkan kepada UU No. 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  Pajak  Daerah  yang  menjadi  kewenangan  daerah berdasarkan kepada ketentuan pasal Pasal 2:
(1)  Jenis  Pajak  provinsi  terdiri  atas:  a.  Pajak  Kendaraan  Bermotor;  b.  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor;  c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna
Pemerintah  Kota  Serang,  secara  umum  berdasarkan  kepada  ketentuan  pasal  2  ayat  2,  dimana pemerintah daerah kota Serang dapat memungut pajak daerah di kota Serang. Ketentuan secara umum tentang  pelaksanaan  pajak  daerah  di  kota  Serang  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dalam rangka membangun kesadaran pembayaran pajak,  maka
diperlukan  strategi  dan  pendidikan  pajak  kepada  masyarakat  kota  Serang  terhadap  pentingnya pembayaran pajak sebagai upaya untuk mendukung pembangunan di Kota Serang secara optimal.
Secara umum sumber Pendanaan Kota Serang pada tahun 2017 terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja kota Serang  sebagai berikut;
APBD Rp. 1.216.228.866.736 PAD Rp.    214.818.694.729 DAU Rp.    636.602.678.000 DAK Rp.    246.492.067.000 Pendapatan Lainnya Rp.    118.110.003.940
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2018
Pendanaan pada APBD terlihat bahawa sumber dari pajak daerah (PAD) masih jauh dari DAU dan DAK yang  dipungut  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  kota  serang,  oleh  karena  itu  diperlukan  adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan pemerintah perlu membangun pemahaman terhadap masyarakat melalui pendidikan terhadap pentingnya pembayaran pajak daerah sebagai upaya untuk pembangunan kota Serang.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak Daerah dan Potensi Pembangunan Daerah
Pembangunan  daerah  adalah  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  taraf    hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Berbagai  daerah  di  Indonesia  akan  terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  Kabupaten  Sitaro  hingga  saat  ini  banyak  terlihat  pembangunan  yang  sedang  giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  merumuskan  pengertian  pajak  sehingga  mudah  untuk dipahami. Perbedaanya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada  saat  merumuskan  pengertian  pajak.    Pengertian  Pajak  menurut  Soemitro  dalam  Mardiasmo, Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  Kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  yang  dapat  dipaksakan
dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Iuran  dari  Rakyat  Kepada  Negara.  Yang  berhak  memungut  pajak  adalah  negara.  Iuran  tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.
3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran-pengeluaran  yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak Daerah dibagi dua bagian yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak  Kendaraan  Bermotor;  (2)  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor;  (3)  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor;  (4)  Pajak  Air  Permukaan;(5)  Pajak  Rokok.Sedangkan  menurut  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:(1) Pajak Hotel;(2) Pajak Restoran;(3) Pajak Hiburan; (4)Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7)Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (11)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Kemandirian  suatu  daerah  merupakan  kemandirian  dalam  perencanaan  maupun  dalam  pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga  bidang  analisis  yang  saling  terkait  satu  sama  lain.  Ketiga  bidang  analisis  tersebut  meliputi;  (1). Analisis  Penerimaan,  yaitu  analisis  mengenai  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengggali  sumber-sumber  pendapatan  yang  potensial  dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk meningkatkan pendapatan tersebut; (2). Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya  dari  suatu  pelayanan  publik  dan  faktorfaktor  yang  menyebabkan  biaya-biaya  tersebut meningkat;  dan  (3).  Analisis  Anggaran,  yaitu  analisis  mengenai  hubungan  antara  pendapatan  dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah dalam arti sempit. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam
wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan PerundangUndangan  yang  berlaku.  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  berupa  hasil  pajak  dan  retribusi daerah,  bagian  laba  pengelolaan  aset  daerah  yang  dipisahkan  dan  lainlain  pendapatan  asli  daerah daerah yang sah.
Pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintah  dan  pembangunan  selalu memerlukan  sumber  penerimaan  yang  dapat  di  andalkan.  Kebutuhan  ini  semakin      dirasakan  oleh daerah  terutama sejak  diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran  daerah.  Konsekuensi  dari  pemberian  otonomi  yang  luas,  maka  sumber  sumber pendapatan  tentunya  lebih  banyak  berpindah  ke  daerah.  Terwujudnya  pelaksanaan  otonomi  daerah, terjadi  melalui  proses  penyerahan  sejumlah  kekuasaan/  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  dimana  implementasi  kebijakan  desentralisasi  memerlukan  banyak  faktor pendukung.
PAD  diharapkan  dapat  menjadi  penyangga  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Kemandirian suatu daerah  dalam  bidang  keuangan  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  kontribusi  PAD  terhadap  daerah tersebut. Menurut Insukindro, et.al. dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,  menggali,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu  daerah  kepada  pusat.  Pada  prinsipnya  semakin  besar  sumbangan  PAD  kepada  APBD  akan menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan  daerah  kepada  pusat.  Komponen  PAD  yang  mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  disektor  ekonomi  merupakan  bagian  penting  utntuk  kemajuan  setiap  daerah,  dengan semakin  kuatnya  ekonomi  masyarakat  menjadi  kekuatan  dalam  menyokong  pendapatan  daerah, khususnya dari PAD yang memiliki konstribusi utama dalam kemandirian sebuah kabupaten/kota di era otonomi daerah sasat ini. Semakin kuatnya ekonomi masyarakat kota Serang semakin besar peluang
untuk membayar pajak maupun iuran lainnya yang dapat memberikan nilai tambah dalam membesarkan pundi PAD kota Serang.
Apabila kita ingin melihat tingkat pertumbuhan penduduk kota Serang pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut:
Tabel Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2010, 2015, dan 2016 Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk 2010 2015 2016 2010-2015 2015-2016 Curug 47 308 50 112 50 516 1,10 0,80 Walantaka 75 672 87 697 89 980 2,93 2,60 Cipocok Jaya 80 930  101 268 105 484 4,52 4,16 Serang 208 017  222 448 224 657 1,29 0,99 Taktakan 78 187 87 618 89 307 2,24 1,93 Kasemen 87 674 94 062 95 060 1,36 1,06 Kota Serang 577 785  643 205 655 004 2,11 1,83
Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2017
Atas dasar tabel  di atas memberikan gambaran bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di kota Serang masih  tergolong  cukup  terkendali  dengan  tingkat  pertumbuhannya  di  bawah  2%  tiap  tahunnya  yaitu 1,83. Tentu tingkat pertumbuhan penduduk ini harus diimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk sustu daerah dikatakan pembangunannya berhasil dimana pertumbuhan ekonominya harus lebih besar jauh melampaui pertumbuhan penduduknya. Besarnya penduduk akan menjadi potensi sekaligus menjadi beban bagi pemerintah, saat masyarakat suatu daerah baik kabupaten maupun kota dimana tingkat  penganggurannya  kecil,  maka  ini  manjadi  potensi  yang  positip  bagi  daerahnya  untuk berkembang secara ekonomi, dan tentu akan terjadi sebaliknya apabila tingkat penganggurannya tinggi, maka ini akan menjadi beban bahkan malapetaka bagi daerah tersebut.
Tidak  mungkin  terjadi  peningkatan  PAD  di  suatu  daerah  secara  signifikan  manakala  tingkat pengangguran  di  daerah  tersebut  tinggi,  bahkan  mungkin  hanya  akan  menjadi  persoalan  dalam pengelolaan  pembangunan  daerahnya,  yang  lebih  banyak  membelajakan  persoalan  untuk  mengatasi kemiskinan seperti bantuan sosial yang proporsinya menjadi besar, sehingga akan menjadi lebih jauh kemandirian  daerahnya,  namun  terjadi  sebaliknya  tingkat  ketergantungan  ke  sumber  dana  dari  pusat
sangat tinggi. Ini akan menjadi persoalan yang dapat memalukan kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten dan mejadi etalase provinsi Banten.
Pajak  merupakan  tulang  punggung  pendapatan  suatu  negara.  Penerimaan  pajak  di  Indonesia membiayai lebih dari 75 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sejak 2009 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini menjadi tantangan bagi otoritas pajak negeri ini, Direktorat  Jenderal  Pajak  di  bawah  Kementerian  Keuangan  untuk  bekerja  keras  meningkatkan pertumbuhan  penerimaan  pajak,  mencapai  target  penerimaan  pajak,  dan  pada  akhirnya  mencapai kemandirian APBN.
Secara sederhana bahwa pajak merupakan komponen utama dalam upaya pemenuhan pembangunan nasional. Pajak berperan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara.  Dalam  satu  dekade  terakhir,  perkembangan penerimaan perpajakan dalam APBN sangat fenomenal, rata-rata 60-75% struktur penerimaan APBN dibiayai dari sektor perpajakan.
Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment . Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat  umum.  Rakyat  yang  membayar  pajak  tidak  akan merasakan  manfaat  dari  pajak  secara  langsung,  karena  pajak  digunakan  untuk  kepentingan  umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
Kepatuhan membayar pajak sendiri dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP),  menyampaikan  SPT  Tahunan,  dan  tepat  waktu  dalam  membayar  pajak.  Sedangkan kepatuhan  material  adalah  kebenaran  pengungkapan  kondisi  Wajib  Pajak,  pendapatan,  beban,  dan jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT.
Ahli  Perpajakan  dalam  pandangnanya,  Rochmat  Soemitro,  bahwa  pembayaran  pajak  merupakan kewajiban setiap warga Negara sebagai perwujudan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk  pembiayaan  Negara  dan  pembangunan nasional.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Serang sebagai pencerminan dari kesadaran masyarakat kota  Serang  dalam  membayar  pajak  yang  mendukung  besaran  nilai  pendapatan  asli  daerah  dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2010-2017
URAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 25,098,799,362  41,890,334,759 58,667,905,964 65,376,087,425  97,827,597,434  111,062,806,774  126,900,900,019  151,296,373,579 1. Pendapatan Pajak Daerah 11,929,940,301  28,955,917,249 41,118,136,757 45,129,744,818  67,029,484,443 76,019,640,712 91,461,208,222  117,703,375,755 2. Hasil Retribusi Daerah 10,006,785,982 7,009,704,396 7,666,801,292 10,539,095,627 8,594,266,348 8,792,207,127 10,051,354,548 8,568,087,485 3. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 3,162,073,079 5,924,713,114 9,882,967,915 9,707,246,980  22,203,846,643 26,250,958,935 25,388,337,249 25,024,910,339
Berdasarkan tabel  diatas  tersebut pendapatan asli daerah dari sektor pendapatan pajak sejak tahun 2010  sampai  dengan  tahun  2017  terus  terjadi  peningkatan  dan  memposisikan  dominasi  sebagai pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  retribusi  daerah  dan  pendapatan  lainnya  yang  sah.  Ini mengindikasikan bahwa bentuk PAD yang memiliki potensi yang besar adalah dari sektor pajak daerah. Dengan kata lain bahwa ada kecendrungan kesadaran membayar pajak dari masyarakat kota Serang adalah  meningkat,  dan  peningkatannya  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan    sektor  hasil  retribusi  dan pendapatan lainnya yang sah.  Hal ini dapat dilihat lebih jelas berdasarkan grafik sebagai berikut :
Sumber : BPKAD kota Serang, 2018
Atas  dasar  gambar  1.  tersebut  bahwa  pertumbuhan  PAD  dari  sektor  pendapatan  pajak  jauh meninggalkan  sektor  retribusi  dan  pendapatan  lainnya  yang  sah,  tentunya    pendapatan  pajak merupakan potensi PAD yang dapat mendorong pemerintah daerah kota Serang untuk  menggali lebih jauh dan diupayakan untuk terus ditingkatkan.
Sejalan dengan adanya peningkatan PAD dari sektor pendapatan pajak yang nilainya terus meningkat berarti jumlah wajib pajakpun kemungkinannya bertambah. Penanaman kepercayaan dan penggunaan dana yang dituangkan dalam APBD kota Serang seharusnya tepat sasaran, jangan sampai ada kesan bahwa  dana  yang  diperoleh  dari  rakyat  hanya  memberikan  kontribusi  positif  pada  sebagian  atau kelompok  kecil  orang  yang  menikmatinya.  Semakin  besar  PAD  semakin  mendorong  pada pembangunan  berbagai  sektor  menjadi  lancar,  karena  dengan  tingginya  PAD  akan  semakin  terlihat kemandirian sebuah kabupaten/kota di  era otonomi saat ini.
Untuk  melihat  nilai  PAD  kota  Serang  secara  total  serta  masing-masing  jenis  pendapatannya  dapat terlihat pada grafik sebagai berikut :
0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gambar  1.
PAD Kota Serang Tahun 2010-2017 Berdasarkan Jenis Pendapatan
Pendapatan Pajak
Retribusi
Lainnya yang sah
Sumber : BPKAD kota Serang, 2018
Berdasarkan gambar 2.   tersebut jelas PAD kota Serang terus meningkat, namun demikian besarnya nilai  PAD  belum  secara  otomatis  mengindikasikan  bahwa  sebuah  kabupaten/kota  telah  memiliki kemandirian  yang  signifikan.  Apabila  kita  merujuk  pada  pendapat  Mohammad  Riduansyah,  maka selama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, bahwa kota Serang PAD belum mampu menyentuh 20% dari total pendapatan daerahnya, yang berarti kota Serang tingkat kemandiriannya belum mampu menjadikan dirinya sebagai kota yang kredibel.
25.0 98.7 99.3 62 41.8 90.3 34.7 59 58.6 67.9 05.9 64 65.3 76.0 87.4 25 97.8 27.5 97.4 34 111. 062. 806. 774 126. 900. 900. 019 151. 296. 373. 579 11.9 29.9 40.3 01 28.9 55.9 17.2 49 41.11 8.136 .757 45.1 29.7 44.8 18 67.0 29.4 84.4 43 76.0 19.6 40.7 12 9 1 .4 6 1 .2 0 8 .2 2 2 1 1 7 .7 0 3 .3 7 5 .7 5 5 10.0 06.7 85.9 82 7.00 9.70 4.39 6 7.66 6.80 1.29 2 10.5 39.0 95.6 27 8.59 4.26 6.34 8 8.79 2.20 7.12 7 10.0 51.3 54.5 48 8.56 8.08 7.48 5 3.16 2.07 3.07 9 5.92 4.71 3.11 4 9.88 2.96 7.91 5 9.70 7.24 6.98 0 22.2 03.8 46.6 43 26.2 50.9 58.9 35 25.3 88.3 37.2 49 25.0 24.9 10.3 39 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
T A H U N G A M B A R :   2 .
P A D   K O T A   S E R A N G   2 0 1 0 - 2 0 1 7

## D I L I H A T   T O T A L   D A N   M A S I N G - M A S I N G   J E N I S P E N D A P A T A N
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Sumber : BPKAD kota Serang, 2018
Pembangunan  daerah  adalah  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  taraf    hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Berbagai  daerah  di  Indonesia  akan  terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  Kota  Serang  hingga  saat  ini  banyak  terlihat  pembangunan  yang  sedang  giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Otonomi  yang  luas,  maka  sumber  sumber  pendapatan  tentunya  lebih  banyak  berpindah  ke  daerah. Terwujudnya  pelaksanaan  otonomi  daerah,  terjadi  melalui  proses  penyerahan  sejumlah  kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.
PAD  diharapkan  dapat  menjadi  penyangga  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Kemandirian suatu daerah  dalam  bidang  keuangan  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  kontribusi  PAD  terhadap  daerah tersebut. Menurut Insukindro, et.al. dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,  menggali,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  kondisi daerah.
PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah  kepada  pusat.  Pada  prinsipnya  semakin  besar  sumbangan  PAD  kepada  APBD  akan menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan  daerah  kepada  pusat.  Komponen  PAD  yang  mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.
Terkait dengan PAD, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka  daerah  tersebut  akan  kehilngan  kredibilitasnya  sebagai  kesatuan  yang  mandiri  (Mohammad Riduansyah; 2003)
Tabel Kontribusi PAD Pada APBD di Kota Serang Tahun 2010-2017 TAHUN Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah Kontribusi (%) 2010 25,098,799,362 516,137,346,543 4,86 2011 41,890,334,759 702,985,618,416 5,96 2012 58,667,905,964 770,744,326,376 7,61 2013 65,376,087,425 869,332,566,859 7,52 2014 97,827,597,434 974,512,302,967 10,04 2015 111,062,806,774 1,105,658,800,589 10,05 2016 126,900,900,019 1,132,266,273,590 11,21 2017 208,606,618,490 1,160,016,792,497 17,98
Atas  dasar    tabel      di  atas,  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2010  sampai  dengan  atahun  2017 kontribusi PAD di kota Serang untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam APBD  belum ada yang menyentuh angka 20%, yang tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu 17,98%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandiriannya belum baik atau belum kredibel.
Sedangkan  untuk  melihat  perbandingan  realisasi  Pendapatan  kota  Serang  dari  tahun  2010  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali
Atas dasar gambar 3. di atas mengindikasikan peningkatan pendapatan daerah Kota Serang dari tahun 2010  sampai  dengan tahun  2017,  menunjukan bahwa  terjadi  signifikasi  terhadap  peningkatan APBD, melalui 3 (tiga) unsur utama dalam peningkatan APBD di Kota Serang pada setiap tahunnya, kecuali untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penuruanan dan diikuti kenaikan kembali pada tahun 2017.
Regulasi  merupakan  dasar  dalam  pemungutan  pajak  dan  peningkatan  pajak  daerah  di  suatu Kabupaten/Kota.  Dalam  pemgungutan  pajak  diatur  dalam  ketentuan  yang  berrsifat  rigid  dalam pemungutannya, diman secara umum pemungutan pajak daerah tunduk kepada ketentuan hukum yang ada dan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang teknis pemungutan pajak daerah.
0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) Gambar 3.
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN KOTA SERANG TAHUN 2010-2017

## PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali
Untuk dapat meningkatkan PAD, setiap pemertintah daerah baik itu kabupaten maupun kota tentu harus melakukan  strategi  yang  tepat  agar  masyarakat  dengan  pungutan  yang  dikenakannya  tidak  menjadi beban  pada  dirinya,  namun  berdasarkan  kesadaran  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  taat  pada ketentuan  pemerintah  daerah  yang  telah  ditetapkan.  Ini  menjadi  penting  bagi  kepala  daerah  agar daerahnya lebih cepat maju dan berkembang.
Pada masa lalu, masyarakat hanya tahu membayar pajak, tapi tidak mengetahui kemana aliran dana tersebut, tampak ditutup-tutupi sehingga cenderung tidak transparan dalam penggunaannya, dan dalam pembayarannya  pun  sering  mengalami  kendala-kendala  di  karenakan  ketidak  pahaman  masyarakat tentang apa dan bagaimana pendaftaran serta pembayaran pajak.
Pembangunan di suatu daerah apakah itu kabupaten maupun kota tercermin pada anggaran daerahnya dan  untuk  apa  anggaran  itu  digunakan  atau  dibelanjakan.  Untuk  melihat  bagaimana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kota  Serang    sejak  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2017  dapat terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.
REALISASI APBD KOTA SERANG TAHUN 2010-2017 (Ringkasan)
URAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) PENDAPATAN 516.137.346.543 702.985.618.416 770.744.326.376 869.332.566.869  1.024.512.302.967  1.105.658.800.589  1.132.266.273.590 1.210.016.792.497 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.098.799.362 41.890.334.759 58.667.905.964 65.376.087.425 97.827.597.434 111.062.806.774 126.900.900.019 208.606.618.490 DANA PERIMBANGAN 403.362.709.524 450.999.173.034 538.328.650.296 600.180.687.989 648.709.803.905 918.745.599.190  1.005.365.373.571 833.300.170.067 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 87.675.837.657 210.096.110.623 173.747.770.116 203.775.791.455 277.974.901.628 75.850.394.625 0 118.110.003.940 BELANJA 480.433.095.423 704.437.307.183 754.832.411.431 864.285.981.277 949.970.142.088 1.061.917.792.736  1.129.841.327.429 1.395.045.932.162 BELANJA TIDAK LANGSUNG 279.899.850.044 337.818.008.145 389.408.097.480 458.377.901.339 484.739.167.740 878.007.404.977 960.007.900.947 561.412.877.862,50 BELANJA LANGSUNG 200.533.245.379 366.619.299.038 365.424.313.951 405.908.079.938 465.230.974.348 183.910.387.759 169.833.426.482 833.633.054.299,50
Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018, setelah diolah kembali
Dari tabel diatas menggambarkan bahwa APBD kota Serang dari tahun  terus meningkat sejak tahun 2010  sampai  dengan  tahun  2017.  Pembangunan  di  kota  Serang  apabila  berdasarkan  APBD  yang tertuang  dalam  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung,  dimana  belaja  langsung  menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah dan belanja tidak  langsung menyangkut tentang pembangunan  yang  tentunya  belanja  ini  diharapkan  merubah  tatanan  kehidupan  masyarakat  kota Serang yang secara ekonomi tingkat kesejahteraannya meningkat dan masyarakat secara keseluruhan bahwa  di  kota  Serang  kueh  pembangunannya  dirasakan  semua  kalangan,  yang  artinya  terjadi pemerataan dan keadilan yang sejatinya.
Atas dasar gambar 4. dapat dilihat bahwa dari sisi pendapatan dan belanja daerah secara umum dimuali semenjak  pembentukan  wilayah  kota  serang  pada  tahun  2010,  sebesar    Rp.  400,000,000,000, Sedangkan  pada  tahun  2017,  dimana  pendapatan  secara  umum  mencapai  1,200,000,000,000, sedangkan belanja mencapai 1,400,000,000,000, maka hal ini mengalami defisit anggaran yang cukup besar nilainya sekitar 200 milyar rupiah.
0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) Gambar  4.
PERBANDINGAN ANTARA PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2010-2017
PENDAPATAN
BELANJA
Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali
Sedangkan untuk melihat perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah di kota Serang dapat terlihat pada gambar berikut ini :
Gambar  5.    di  atas  menjelaskan  bahwa  pada  PAD  yang  dihubungkan  dengan  total  PAD,  termasuk sumbangan  yang  terbesar  adalah  sektor  pajak.    Kota  Serang  di  2017,  baru  mencapai  Rp. 200,000,000,000,- sedangkan total Pendapatan Daerah pada tahun yang sama menedekati angka  Rp. 1,200,000,000,000.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  Kota  Serang  harus  menggenjot  aspek  pajak daerah untuk peningkatan PAD Kota Serang yang baru mencapai 200 milyar pada tahun 2017.
0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gambar  5.
PERBANDINGAN PAD DAN TOTAL PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG DARI TAHUN 2010 SD 2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD
Total Pendapatan Daerah
Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali

## KESIMPULAN
a. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah di kota Serang ada peningkatan dan telah mampu mendominasi retribusi dan pendapatan lainnya yang sah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun keberadaan PAD kota Serang belum mampun memiliki kredibiltasnya, karena tingkat kemandiriannya PAD belum mencapai 20% dari total pendapatan daerahnya. Pada PAD  yang  dihubungkan  dengan  total  Pendapat  Daerah,  termasuk  sumbangan  yang  terbesar adalah  sektor  pajak,  Kota  Serang  pada  2017,  baru  mencapai  Rp.  200,000,000,000,  sedangkan total Pendapatn Daerahnya hampir mencapai Rp. 1,200,000,000,000,-
b. Sejalan dengan APBD yang ada bahwa Pembangunan yang ada di kota Serang masih relatif kecil, terutama  yang  diarahkan  kepada  pembangunan  infrastruktur  di  Kota  Serang  dari  tahun  2010 sampai  dengan  2017,  namun  demikian  pada  tahun  2017  sudah  memperlihatkan  proporsi  yang cukup signifikan dengan harapan pembangun di kota Serang yang akan datang lebih baik lagi dari berbagai sektor pembangunan (poleksosbud), karena adanya peningkatan APBD Kota Serang.
c. Strategi Peningkatan PAD yang dilakukan pemerintah kota Serang, terdiri dari :
1) Bersifat Khusus :
a) Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Pajak  Hiburan,  dengan  melakukan  pendataan  terhadap potensi pajak hiburan dan membuat satuan tugas khusus dalam melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak hiburan;
b) Penerbitan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pelayanan  pasar,  dengan pelaksanaan  dan  pengawasan  pemungutan  retribusi,  dan  kondisi  fasilitas  pendukung lainnya secara profesional;
2) Bersifat Umum :
a). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, dengan melaksanakan pelatihan yang berkaitan pemungutan dan peningkatan PAD.
b.) Mempertegas sanksi hukum bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan, khsusunya yang berkaitan dengan PAD.
c). Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak atau elektronik) terkait pajak daerah;
d). Meningkatkan  teknologi  administrasi  (komputerisasi)  sehingga  mampu  mengikuti perkembangan kinerja berbasis teknologi;
e). Mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pemungutan PAD; f). Tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
g). Studi banding ke bebrapa daerah yang tergolong telah berhasil dalam penghipunan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Nugroho,  et.  al. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi), Journal Of Accounting, Universitas Padjajaran, Volume 2 No.2 Maret 2016.
Anesia Jelita Ponto dan Dhullo Afandi, Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol.3 No.3 Sept. 2015.
Agustina Beti, et.al. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK (TAX CONSCIOUNESS), KEJUJURAN WAJIB  PAJAK  (TAX  HONESTY),  KEMAUAN  MEMBAYAR  DARI  WAJIB  PAJAK  (TAX MINDEDNESS),  KEDISIPLINAN  WAJIB  PAJAK  (TAX  DISCLIPNE)  TERHADAP  TINGKAT KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  (Tax  Complience)  (Studi  Di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen), Journal Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMA), Volume xx, Nomor: xx.
B.N.  Marbun, Otonomi  Daerah  1945-2005,  Proses  dan  Realita,  Perkembangan  Otda,  Sejak  Zaman Kolonial sampai saat ini, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan, 2005.
Dina Fitri Septarini, Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Di Kpp Pratama Merauke, Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume Vi No. 1, April 2015.
Dian Lestari Siregar, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam, Journal  of  Accounting  & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017.
Ferry  Susanawati,  et.al. Analisis  Potensi  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kota Metro, JEP-Vol. 3, N0 3,Nopember  2014.
Fatum  dan  Agus  Sugiono, Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan  Perpajakan  Dan  Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, diakses melalui
http://uim.ac.id/jurnal/index.php/ekonomi/article/download/245/188 .
Fitriani  Saragih, Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib    Pajak  Orang  Pribadi  (Pada  Kpp  Pratama  Medan  Kota), http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen /article/download/1293/pdf_163
Hikmah, Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad)  Kota  Batam, JURNAL  OF  GOVERNMENT  -  JOG    (Kajian  Manajemen  Pemerintahan  & Otonomi Daerah), Volume 2 | Nomor 2 | Januari – Juni 2017.
Muhammad  Mujtaba  Habibi, Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi  Dalam  Otonomi  Daerah Kota/Kabupaten, Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Th.  28,  Nomor  2, Agustus 2015.
Mohammad  Riduansyah, Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (studi  kasus  pemerintah  daerah  kota  Bogor), Jurnal,  Makara Sosial Humaniora, Vol.7, no.2, Desember 2003.
Indriani  Luisa  Lohonauman, Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Daerah  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016.
Johanes Herbert Tene, et.al. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado), Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017.
Gustiana  A.  Kambo, Etnisitas  dalam  Otonomi  Daerah, The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015.
Puspa  Arum,  Harjanti, Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi  di  Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap). Skripsi  Sarjana  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas  Diponegoro  Semarang,  2012,  dalam  Ketut  Evi  Susilawati  dan  Ketut  Budiartha, Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor, E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana,  4, 2, 2013.
Rona Rositawati, SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus  di  Kabupaten Bogor), diakses  melalui  https://www.neliti.com/publications/107929/sistem- pemungutan-pajak-daerah-dalam-era-otonomi-daerah-studi-kasus-di-kabupaten pada tanggal 12 Agustus 2018.
Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017.
Vanli Tuwo, Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon, Jurnal EMBA  Vol.4 No.1 Maret 2016.
http://bapenda.lebakkab.go.id/sistem-pemungutan-pajak-daerah / diakses  pada  tanggal  12  Agustus 2018.