## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT MARIND DENK DI KAMPUNG WAYAU DISTRIK ANIM-HA KABUPATEN MERAUKE

## THE CRIMINAL ACT OF MURDER REVIEWED FROM THE LAW OF THE INDIGENOUS MARIND DENK IN THE DISTRICT OF ANIM HA DISTRICT OF MERAUKE
Maksimus Materay Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail : maksimusmateray@unmus.ac.id

## Marlyn Jane Alputila
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail : marlyn@unmus.ac.id
Naskah diterima: 03 September 2018 direvisi: 02 Oktober 2018 disetujui 15 November 2018

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  Tindak  pidana,  di  tinjau  dari  hukum  adat Marind Denk secara adat berdasarkan hokum adat Marind Denk di Kampung Wayau, Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke Papua dan untuk mengetahui pemberian sanksi adat terhadap pelaku Pembunuhan terselasaikkan oleh ketua adat kampong Wayau sesuai adat marind denk ,Distrik  Anim  Ha  Kabupaten  Merauke  Papua.  Penelitian  ini  dilangsungkan  masyarakat Kampung Wayau diDistrik Anim Ha Kabupaten Marauke yang dikhususkan pada Masyarakat adat  Kampung  Wayau.  Metode  penelitian  yang  digunakan  Yuridis  Empiris  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Penerapan  hokum  adat  Marind  Denk  tindak  pidana  pembunuhan diselesaikan oleh hokum adat. Ketua adat menyelesaikan melalui ranah hokum adat dan ketua adat  Kampong  Wayau  berperan  aktif  dalam  mengayomi  masyarakat  adat  serta  aturan  adat istiadat  dan  masyarakat  adat  dalam  proses  penyelasaian  suatu  tindak  pidana  dan  penerapan sudah mulai berjalan efektif sesuai dengan aturan hokum adat yang terdapat dalam masyarakat adat  marind  denk  di  Kampung  Wayau.  Faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  Hukum  adat marind Denk di Kampung Wayau adanya kepercayaan.
Kata kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan; Hukum Adat Marind Denk.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  process  of  Criminal  Acts  viewed  from  customary  law  of Marind Denk customary law based on Marind Denk in Kampung Wayau, AnimHa District of Merauke Regency of Papua and to find out the provision of customary sanctions against the murderersresolved by the customary head of  Kampong  Wayau as customary ofMarinddenk, AnimHa District of Merauke Regency of Papua. This researchwas conducted at the people of Kampung  Wayau,  Anim-Ha  District  of  Marauke  Regency,  which  is  devoted  to  Indigenous People of Kampong Wayau. The research used Juridical Empirical method. The resultsshow that the application of  customary law of  MarindDenkof  criminal  actsresolved by customary law. The customary leader resolves through the domain of customary law and the leader plays
an  active  role  in  protecting  indigenous  peoples  as  well  as  customs  and  indigenous  peoples rules in the process of settlement of a criminal act and the implementation has started to run effectivelyin  accordance  with  the  customary  law  rules  enacted  in  indigenous  Marind  Denk community  in  Kampong  Wayau.  The  factor  influencing  the  application  of  Marind  Denk customary law in Kampung Wayauis trustworthy.
Keywords: Crime; Murder; Customary Law; Marind Denk.
copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragamansuku, ras, agama, dan adat kebiasaan keragaman ini pun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa  Indonesia.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  masyarakat  dan  hukum  merupakan  dua hal yang tidak dapat dipisahkan, atau biasa di kenal dengan nama, ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Bila dikembangkan, ungkapan Cicero tersebut juga berlaku kepada masyarakat adat dan hukum adat, yakni: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada hukum adat.  Karena  setiap  hukum  membutuhkan  lembaga  peradilan,bagaimanapun  sederhana bentuknya,  termasuk  pada  masyarakat  adat,  maka  sampailah  kita  kepada  ungkapan  Hedar Laudjeng: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat oleh karena itu dibutuhkan suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  demi  mencapai  ketertiban umum aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.
Peradilan  adat,  baik  dalam  bentuknya  yang  sederhana  maupun  yang  terlembaga  secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik danpersoalan karena pelanggaran  atas  tata-prilaku,  baik  antar  sesama  masyarakat  maupun  dengan  alam  dan lingkungan  sekitarnya.  Bagi  sebagian  kalangan,  peradilan  adat  dipertimbangkan  sebagai alternatif  bagi  lemah  atau  kurang  cukupnyainstitusi  peradilan  negara  dalam  menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung.
Oleh karena itu, peradilan adat yang telah coba „ditenggelamkan‟oleh rezimpemerintahan republik sebelumnya ingin diselamatkan lagi keterbenamannya,diangkatke tebing dan ditopang agar  bisa  berjalan  lagi.  Sebagian  lagi  berpandangan  bahwa.peradilan  adat  tak  pernah tenggelam,tak pernah mati, sebab sudah sejak zaman  sebelum republik, peradilan adat  telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pembicaraan  tentang  masyarakat  adat,  hukum  adat  dantermasuk  peradilan  adat  mesti diletakan  sebagai  respons  atas  sentralisasi  Orde  Baru  yang  banyak  menyengsarakan  rakyat.
Meskipun  demikian,  tidak  berarti  sikap  yang  menaruh  curiga  atas  semua  hal  yang  berbau negara  itu  dimaknai  sebagai  upaya  separatis,  melainkan  harus  dimaknai  sebagai  kritik  dan upaya  untuk  saling  melengkapi.  Pentingnya  penguatan  hukum  adat  pun  mendapat  perhatian dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan.
Strategi nasional itu menyadari bahwa peranan hukum adat yang ada pada level kampung memiliki  peranan  penting  dan  telah  menjadi  tempat  penyelesaian  persoalan  yang  dihadapai oleh masyarakat ada adat. Namun alternatif penyelesaian perkara dalamkehidupan sehari-hari telah  dijalankan  sejak  lama  melalui  cara  adat.Namun,  pengakuan  terhadap  eksistensi  adat danini  belumbanyak  digali  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  hukum  yang  terjadi  di masyarakat.membangkitkan atau merevitalisasi keberadaan hukum adat.
Sebelum  membahas  hal  tersebut,  terlebih  dahulu  akan  diuraikan  secarasingkat  sejarah pengaturan  dan  keberadaan  peradilan  adat.  Kemudian  diulas  beberapa  praktek  hukum  adat yang masih diterapkan sampai hari ini di beberapa tempatseperti di papua yaitu merauke dan terdapat di marind denk. Problematika hukum adat dan kemudian mengusulkan dua cara untuk penguatan  hukum  adat,  yaitu  jalur  institusional  maupun  non-isntitusional.Cara  institusional adalah  dilakukan  dengan  fomalisasi  atau  legalisasi  keberadaan  peradilan  adatcara  ini merupakan  bagian  untuk  memperkuat  terhadap  hukum  adat.  Upaya  ini  berbarengan  dengan pengakuan  terhadapperanan  lembaga  adat  dan  bahkan  tentang  pemerintahan  berbasis  adat seperti  marind  denk  di  kampung  wayau  dengan  seperti  inihukum  adat  diposisikan sebagaiperpanjangan tangan negara sekaligus sebagai institusi terdepan dalam menanganiperkara yang dihadapi oleh masyarakat.
Untuk memperkuat  hukum  adat  adalah  cara non-institusional.  Dengan katalain,  cara ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari negara terhadap keberadaan hukum adat. Pendekatan kedua ini lebih mengutamakan adanyakesadaran masyarakat untuk memilih hukum  adat  daripada  hukum  pengadilan  negara.  Untuk  menciptakan  keberlangsungan peradilan adat akan sangatditentukan dari putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat  diterima  dan  semakin  mudah,  maka  hukum  adat  akan  semakin  kuat,tantangan  dalam melakukan  pendekatan  ini  adalah  konsistensi  masyarakat  adat  dankeberlanjutan  lembaga hukum adat.
Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan  terkodifikasi  adalah  kitab  undang  -  undang  hukum  pidana.  namun,  di  daerah  yang masyarakatnya  masih  dipengaruhi  alam  sekitarnya  yang  magis  religius  dan  memiliki  sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum pidana adalah hukum  adat.  Keberadaan  hukum  adat  pada  masyarakat  merupakan  pencerminan  kehidupan
masyarakat,  tersebut  dan  pada  masing-masing  daerah  memiliki  hukum  adat  yang  berbeda- beda.proses pada peradilan adat, meskipun kadang hukum positif nasional harus turut campur dalam penyelesaian masalah tersebut.
Dalam hal ini sering di temukan ketidak cocokan antara hokumadat dengan hokumpositif, misalnyadalam  hokumadat  perbuatan  tersebut  bukanlah  kejahatan,namun  didalam  hukum positif  hal  tersebut  adalah  kejahatan  untuk  itu  perlu  di  ketahui  peranan  adat  dalam  hukum positif  yang  ada  di  indonesia,  khususnya  di  daerah  papua  selatan  yaitu  merauke.Dimana seseorang pelaku hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan, baik karena disengaja atau karena kekhilafannya.
Sedangkan ada beberapa tindak pidana yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian namun pihak keluarga dan pihak korban tetap memilih jalur lain untuk menyelasaikan secara hukum adat,  kasus  pembunuhan  misalnya.  mereka  selalu  menyebut  dalam  bahasa  adat,  ‟ganti  rugi kepala manusia‟ atau mengganti benda yang bernilai miliaran rupiah. Jika tidak dalam bentuk uang,  digantiDusun  sagu,ternak  Babi,Wati,sebidang  Tanah  dan  sebagainya  apalagi menyangkut  kasus  tindak  pidan  atau  menghilangkannyawa  orang  lain.  Pihak  pelakuharus mampu  menunjukkan  kepadakeluarga  korbanbahwa  ia  berani  berbuat  dan  berani  juga bertanggungjawab,”dalam pelanggar melawanHukum. Hal ini juga yang di ungkapkan beliau Kepala  kampung  Wayau  mengatakan,masyarakat  lebih  paham  menyelesaikan  semua  kasus melalui  hukum  adat  karena  masyarakat  menilai  hukum  adat  lebih  adil  dan  diketahui  semua warga. hukum adat sejak nenek moyang telah diterapkan di kalangan masyarakat dan mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat.
Oleh karena itu tindak pidana yang terjadi dalam hal, warga masyarakat kampung Wayau selalu  berusaha  menyelasaikan  secara  hukum  adat  jika  ada  tindak  pidana  maka  para  pihak menyelesaikan  perkara  itu  secara  damai  dan  kekeluargaan  di  bawah  bimbingan  kepala kampung dan perangkat kampung oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Ditinjau  Dari  Hukum  Adat  Marind  Denk  Di  Kampung Wayau Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  sebagai  berikut bagaimanakah penerapan hukum adat marind denk dalam penyelesaian perkaratindak pidana pembunuhan di kampung wayau dan faktor-faktor apa sajakan yang mempengaruhi penerapan hukum adat marind denk di kampung wayau.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  yuridis empiris  yaitu mengkaji peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan peneltian ini serta melihat kenyataan yang ada di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan  hukum  adat  Marind  Denk  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pembunuhan di kampung Wayau.
Penerapan hukum adat marind denk dalam proses penyelasaian suatu tindak pidana sudah mulai berjalan semaksimal mungkin sesuai aturan adat yang terdapat dalam masyarakat adat marind denk di wayau. Dalam penerapan adat yang sebenarnya adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari manusia dan masyarakat sendiri, Hukumnya yang tidak dapat di tawar -menawar berisi aturan adat yang sebenaranya adat itu tertuang dalam suatu aturan adat yang ada sejak dulu hingga sekarang,hinggga saat ini penerapan hukum ada yang terjadi di kampung wayau sudah berjalan semaksimal mungkin sesui dengan adat istiadat marind denk sendri yang sebenarnya,dan suatu aturan adat sering di tarapkan dalam kehidupan masyarakat  adat  dalam pelanggaran tindak pidana maupun dalam suatu  perkawinan  yang di lakukan  ritual  adat,dan  hukum  adat  marind  denk  ini  sudah  berjalan  baik  hingga  sekarang khususnya masyarakat kampung wayau Distrik Anim Ha.
Contoh kasus pembunuhan yang terjadi di sini Mereka selalu menyebut dalam bahasa adat, ‟ganti rugi kepala manusia‟ atau mengganti benda yang bernilai,Oleh karena itu, masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat.Pihak keluarga korban tetap berusaha agar diselesaikan secara adat.Masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan dipahami semua warga. Hukum  adat  sejak  nenek  moyang  telahditerapkan  di  kalangan  masyarakat  dan  mereka  tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat itu sendiri.

## 1. Aturan Hukum Adat Marind Denk
Dalam suat aturan hukum adatmasyarakat adat marind denk di manapun keberadaannya pasti  memiliki  aturan  yang  menggariskan  perilaku  anggota  masyarakat  tersebut.  Berbicara mengenai aturan maka kita akan berbicara mengenai sanksi. Aturan tanpa adanya sanksi adalah sia-sia, karena fungsi sanksi adalah untuk memaksakan ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut.  Tanpa  ada  sanksi  peraturan  tidak  akan  dipatuhi  oleh  masyarakat.sanksi  adat  marid denk  yang  diterapakan  oleh  ketua  adat  dan  masyarakat  kampung  Wayau  bila  mana  pelaku melanggar aturan sanksi adat itu sendiri yaitu wati 3 kepala dan tanah 4 hektar.

## 2. Aturan Pemerintah Masyarakat Hukum Adat
Dalam aturan pemerintahan di tingkat hukum adat seperti di kampung wayau yang terdapat hukum  ada  marind  denk  serta  berbagai  kelompok  masyarakat  di  berbagai  kehidupan berdasarkan  hukum  adat  marind  denk  dengan  hak-haknya,  tetapi  dengan  satu  syarat  bahwa kelompok masyarakathokum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan dan bukan  dihidup-hidupkan.Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya,  kelompok  itu  harus  diatur lebih lanjut dalam peraturan adat Marind Denk.
Penerapan  hukum  adat  Marind  Denk  dalam  penyelasaian  tindak  pidana  pembunuhan diselasaikan berdasarkan alam pikiran masyarakat adat itu sendiridalam hal penerapan hukum adat  marind  merupakan  bagian dari lembaga adat  mempunyai  kewenangan untuk  mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan diwilayah adat marind  denk,  penerapan  sesuai  dengan  suatu  aturan  norma  atau  suatu  aturan  hukum  yang menjadi  kebiasaan,  kemudian  disepekati  bersama  untuk  dijadiakan  acuan  dalam  mengatur kehidupan  masyarakat  adat  kususnya  masyarakat  adat  marind  denk.  Kampung  Wayau, mengenai penerapan hukum adat marind denk dalam suatu aturan adat dalam menyelasaikan suatu  tindak  pidanadalam  hal  ini  ketua  adat  kampung  wayau  berperan  penting  untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali aturan adat marind denk yang ada di wayau, sampai saat ini penerpan hukum adat marind denk yang ada di kampung wayau Distrik Anim Ha sudah berjalan objektif hingga sekarang.
Penerapan  hukum  adat  marind  denk  dalam  penyelasaaian  tindak  pidana Ketua  Adat kampong Wayau Sejak awal tahun 2013, masyarakat adat kampung Wayau Distrik Anim Ha, Kabupaten Merauke Papua, menghidupkan kembali suatu aturan hukum adat yang sudah ada sejak dulu hingga kini hukum adat dalam menyelesaikan masalah antar warga. Pemberlakuan denda  hukum  adat  ini  ternyataefektif  pula  dalam  menekan  terjadinya  kasus  kejahatan  oleh tindakpidana pembunuhan. 1
Ketua Adat Kampung Wayau, ketika diwawancarai Menurut Edowardus Gebze penerapan denda  hukum  adat  karena  konsekuensi  hukum  adat  tersebut  memang  keras.  Dalam menyelesaikan kasus kasus yang terjadi dalam masyarakat adat."Penerapan denda hukum adat Marind denk di Kampung Wayau masih berlaku hingga saat ini. Bahkan, sejak diberlakukan dan disepakati warga di awal tahun lalu, hingga kini tidak ada kasus maupun kesalahpahaman antara warga," hukum adat diberlakukan agar dalam penyelesaian masalah diselesaikan ketua
1 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 10 Oktober 2017
adat tersebut telah di sepeakti bersama degan keluarga korban dan pelaku akan terselasaikan dengan hukum adat marind denk di kampung Wayau, Inti dalam penyelsain masalah pidana adat adalah ganti rugi berupa tanah ,dusun sagu ,wati ini megetakn bahw sudah di selesaikn secara adat dan Ketua adat megatakn bahwa sudah terselsaikn secara adat.dan tidak ada lagi persoalan antara kedua belah pihak.
Penerapan hukum  adat  marind  Denk di  Kampung Wayau , sangat  efektifnya penerapan denda hukum adat karena konsekuensi hukum adat tersebut memang keras. Kita masyarakat adat patut terhadap hukum adat kita sendiri dan hukum adat ini berlaku terhadap masyarak adat kami ini.
Mekanisme dalam penerapan hukum adat marind denk adalah:
a) untuk menerima,mengurus,mengadili, dan pengambilan putusandilaksanakan menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
b) aturan  hukum  adat  marind  denk  diambil  berdasarkan  musyawarah  dan  kesepakatan bersama, hukumadat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku, pengambilan
c) keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai aturan hukum adat dalam kepemimpinan ketua adat masyarakat adat setempat.
d) Penyelesaian tindak pidana di selasaikan secara damai dan aman dalam masyarakat itu sendiri
e) Penerapan denda hukum adat di kampung Wayau masih berlaku hingga saat ini.
Bahkan,sejak  diberlakukandan  disepakati  warga  di  awal  Adanya  Moyang  moyang  atau leluhur mereka hingga kini tidak ada kasus maupun kesalahpahaman antarwarga,"
Perwakilan Tokoh Adat Masyarakat Wayau, Ferimus Rahaor, yang ditemui di Rumahnya di Kampung Wayau , siang, mengatakan, hukum adat diberlakukan agar masalah yang terjadi masyarakat dapat diselesaikan di tingkat tokoh adat bersama pemerintah aparat kampong, tidak harus  dibawah  ke  ranah  hukum  positif  masalah  tersebut  terselasaikan  secara  damai  dan kekeluargaan .
Penerapan hukum  adat  marind denk tersebut adalah penyelasaian perkara tindak pidana pembunuhan di kampung Wayau,dalam hal penerapn kasus pembunuhan Masyarakat kampung Wayau atau di sebut suku marind denk tidak hanya memiliki keunikan di bidang sosial dan budaya, tetapijugapersoalan hukum pun sangat unik. Dari berbagai kalangan suku di merauke yaitu marind denk masing-masing memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini.  Hukum  adat  lebih  dominan  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  dinilai  lebih menguntungkan masyarakat hukum adat sudah memiliki adat marind denk sejak nenek moyang
mereka  dan  sudah  menjadi  turun  temurur  bagi  masyarakat  adat  tersebut  yaitu  masyarakat Kampung Wayau. 2
Ketua Adat Marind Denk Edowardus Gebzemengatakan, dalam hah masalah seperti tindak pidana  pembunuhan  masyarakat  sangatmemilih  penyesaian  tindak  pidana  bisa  terselesaikan secara  bersama,sesuai  dengan  aturan  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  adat  Kampung Wayau  menyelesaikan  semua  perkara  secara  adat  penyelesaian  sesuai  hukumadat.  sama  hal dengan hukum positif ini mengikat seluruh warga masyarakat Kampung Wayau untuk menaati dan  menjalankan  hukum  adat  marind  denk  sesua  aturan  adat  yang  berlaku  dalam  kampung wayau.
Penggantian dalam penyelasaian hukum adat dalam berupa tanah 4 hektar , wati 3 kepalah, dusun sagu  yang harus ditanggung pelaku terhadap korban, bahkan denda-denda macam  itu bisa bernilai sangat bernilai bagi masyarakat adat yaitu korban maupun pelaku oleh karena itu, masyarakat  lebih  suka  menyelesaikan  semua  perkara  secara  adat.  Kadang-kadang  kasus  itu telah  dilimpahkan  ke  polisi,  tetapi  pihak  keluarga  pelaku  beroordinasi  dengan  tua  adat Kampung  Wayau  kasus  yang  sedang  terjadi  bisa  untuk  diproses  sesuai  hukum  adat  yang berlauku di kalangan masyarakatadatdan pihak keluarga korban menutujui apa yang yang tua adat  berbicara  untuk  keluarga  korban  agar  kasus  tersebut  diselesaikan  secara  adat  dan  di saksikan oleh seluruh masyarakan,adat tokoh adat aparat kampong yang bertugas di Kampung Wayau.
Ketua Lembaga Adat Suku Marind Denk Kampung Wayau Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke  menyempaikan  bahwa,  masyarakat  kami  ini  sudah  pengerti  mengambil  suatu keputusanuntuk menyelesaikan kasus yang mengenai tindak pidana melalui hukum adat karena masyarakat  tau  bahwahukum  adat  lebih  berkeadilan  dari  pada  hukum  positif.di  sini  saya tambahkan contoh kasus yang terjadi di marind denk yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di kampung salor,ketua adat menyelasaikan secara kekeluargaan dan permasalahan tersebut tidak terselesaikan oleh hukum positif tapi terselsaikan, dengan hukum adat marind denk.

## a. Sanksi adat
Sanksi adat marind denk di kampung wayau terhadap pelaku pembunuahan Sanksi adat yang terjerat pelaku pembunuhan di wayau pelaku harus membayar permintaan dari keluarga korban untuk ganti rugi, barang tersebut adalah Wati 3 kepala dan Tanah 4 hekatar.
2 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 10 Oktober 2017
Melakukan  ritual  adat  sesuai  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  adat  marind denk di Kampung Wayau, barang barang tersebut yaitu : tanah, wati dan dusun sagu sebagai ganti rugi, sanksi tersebut untuk menjerat para belaku tindak pidana pembunuhan.
Dalam  penjelasan  oleh  ketua  adat  bahwa,tindak  pidana  pembunuhan  yang  terjadi Kampung  Wayau  waktu  itu  pelaku  dan  korban  bersamaan  dengan  satu  mobil  truk,  dari Kampung menuju kota, di saat itu mereka belum jauh dari kampung mobil tersebut tergelincir dan seorang menggakibatkan meninggal dunia,dan di sini saya mejelaskan sesuai dengan ketua adat penjelasannya, saat itu korban menumpangi truk tersebut dan sampai di rawa nggun mobil tersebut tegelinsir dan orang  yang menumpangi tadi menjadi korban Mahuze dan di saat itu kelurga  korban  menuduh  bahwa,  pelaku  Balakaize  ini  yang  membunuh  mahuze,  bagi  pihak adat marind denk anak itu tidur saja dan tadak apa apa dan hanya sudah saatnya anak itu di panggil Tuhan dan juga, kita mau liat salah kalau kata mau kasih hukuman dalam segi apapun, maka dari itu adat yag buat tindakan bahwa harus urus secara kekeluargaan, adat mengambil tindakan bahwa, sebagai ganti ruginya dengan tanah ada hukum adat yang menentukan ganti rugi anak atau tanah, dusun sagu sama hal dengan tanah tersebut termasuk tanah hibah.
Suatu untuk bisa menceritakan kembali kepada anak cucu di kemudian hari nanti, seperti masalah  perna  terjadi  baru  baru  ini  korban  mahuze  dan  pelaku  balakaize  dan  ketua  adat mejelaskan  bahwa  Balakaize  memberikan  tanah,wati,  dusun  sagu  dan  itu  semua  tidak merugikan pihak korban supaya kedua pihak puas pemberian ganti rugi dari keluarga balakaize dan persoalan kedua belah pihak ini ketua adat mencabut kembali dari kepolisian, kepolisian mengakui ketua adat Kampung Wayau bisa menyelasaikan sesuai dengan aturan hukuk adat marind denk kenapa bisa di selesaikan oleh adat karena anak dari korban dan pelaku ini adalah anak  adat  ketua  adat  menyelasaikan  secara  damai,  kekeluargaan  dalam  menyelasaikan, masalah  tersebut.ketua  adat  memberikan  kedamaian  bersama  dan  di  saksikan  oleh  seluruh elemen masyarakat tokoh adat ketua adat aparat pemerintah.

## b. Masyarakat
Masyarakat  Adat  adalahwarga masyarakat  asli Papua  yang hidup  dalam  wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hokum adat, mengatur,  mengikat  dan  dipertahankan,  serta  mempunyai  sanksi;  .Masyarakat  Hukum  Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku- suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

## c. Masyarakat Adat
Berbicara mengenaihukum tak tertulis erat dengan keberadaan suatu masyarakat.Karena hukum tak tertulis lahir dan terbentuk dalam masyarakat.Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai macam individu yang menempati suatu wilayah tertentu dimana di dalamnya terdapat berbagai macam fungsi-fungsi dan tugas-tugas tertentu. Masyarakat dapat terbentuk akibat kesamaan genalogis, kultur, budaya, agama,atau karena ada di suatu teritori yang sama.
Masyarakat  Adat  Nusantara  (MAN)  mengartikan  bahwa  masyarakat  adat  sebagai “kelompok  masyarakat  yang  memiliki  asal-usul  leluhur  secara  turun  temurun  di  wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”. Secara lebih sederhana kita bisa katakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal.
Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hokum adat masih hidup dan dipatuhi dan ada lembaga adat yangmasih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar masyarakatnya.
Hukum  Adat  Secara  historis  empiris  dapat  ditelusuri  bahwa  hukum  adat  selalu dipatuhioleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Disamping itu juga karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum  itu  akan  tetapada  selama  kehendak  kelompok  diakui  dan  di  junjung  tinggi  bersama, karena  kehendak  kelompok  inilah  yang  menyebabkan  timbul  dan  terpeliharanya  kewajiban moral warga masyarakat.
Hukum  adat  sebagai  hukum  tak  tertulis  juga  memiliki  kekurangan  dan  kelebihan sebagaimana  manusia  itu  sendiri.Karena  bagaimanapun  juga  karena  hukum  tak  tertulis
merupakan  bentukan  manusia.  Kelebihannya  :  Responsive,  Tidak  kaku,  Sesuai  dengan  rasa keadilan. Kelemahannya : Kurangnya kepastian hukum, Terus berubah-ubah.
Memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamim kepastianhukum karena dalam menyelesaikan suatu masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda. Lain dengan  undang-undang  yang  memperlakukan  semua  orang  sama  dihadapan  hukum.Padahal haltersebut  belum  tentu  baik,  tidak  selamanya  seseorang  melakukan  perbuatandengan  motif dan alasan yang sama. Hal inilahyang tidak dimiliki oleh hukum tertulis.
Hukum tak tertulis sering dianggap tidak konsisten karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai  kepentingan  yang  menghendakinya.  Bagi  kami  hal  inisangat  bagus  karena  akan menjamin  rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Hukum  tertulis  selama  ini  selalu  tertinggal  dari fenomena yang muncul dalam masyarakat.Untuk itulah hukum tak tertulis melakukan back up terhadap undang-undang.
Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar  antara  hukum  adat  dengan  hukum  positif.  Kesadaran  masyarakat  adat  terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi, sedangkan kesadaranhokummanusia moderen adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum  tersebut.Dengan  demikian,  kepatuhan  hokummasyarakat  modern-pun  bukankarena dijunjung  tingginya  aturan-aturan  hukum,  tetapi  lebih  disebabkan  oleh  ketakutan  terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum.
Pada  dasarnya  hukum  adat  dipatuhi  karena:  Hukum  adat  berasal  dari  masyarakat  itu sendiri.  Konsekwensinya  adalah  masyarakat  harus  mematuhi  aturan  tersebut.Sesuai  dengan jiwa dan rasa keadilan  yang dimiliki oleh masyarakat.  Memiliki  akibat hukum  yang apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi bagi para pelakunya.
Walaupun tidaktertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang  melanggarnya.  Norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  hukum  adat  sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  dan  dipertahankan  dengan  kesadaran hukum  masyarakatnya.  Karena  peraturan-peraturan  ini  tidak  tertulis  dan  tumbuh  kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

## d. Aparat kampung
Pemerintah  kampong  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  Kepala  kampung  dan Perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung. Sesuai Pasal 14  – Pasal  15  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  pada  paragraf  2 menyatakan : Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut : Pasal 14 Kepala Desa
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  Yang  dimaksud  dengan“  Urusan  Pemerintahan  “antara  lain  pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan  lembaga  kemasyarakatan,  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  kerja  sama antar  desa.  Yang  dimaksuddengan  Kampung  pasti  juga  memiliki  aparat  yang  bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan kampung supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib. Berikut akan kita bahas tentang tugas-tugas dari aparat atau pejabat kampung berdasarkan struktur organisasi pemerintahan kampung.
Berikut adalah tugas dan fungsi aparat kampung :
a) Kepala Kampung
Kepala kampung atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1) Menjalankan  roda  pemerintahanKampung  dengan  dasar  kebijakan  yang  telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Kampung)
2) Mengajukan  suatu  rancangan  tentang  peraturan  yang  akan  diterapkan  di  suatu kampong
b) Sekretaris Kampung
Tugas pokok dari sekretaris kampung antara lain Membantu persiapankepala kampungdan melakukan  kegiatan  administrasi  kampung,  menyiapkan  bahan  untuk  menyusun  laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Fungsi dari sekretaris kampung (sekam) antara lain :
1) Melaksanakan  beraneka  macam  tugas  administrasi  dan  menyiapkan  keperluan kepala kampung supaya tugasnya berjalan dengan lancar.
2) Apabila kepala kampung berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan
c) Kepala Urusan Umum
Kepala  urusan  umum  atau  yang  disebut  dengan  kaur  umum  ini  tugas  pokoknya  yaitu membantu sekretaris kampung dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris kampung, dan menyiapkan segala bahanuntuk rapat dan pembuatan laporan;
Fungsi kepala urusan umum :
1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
2) Mencatat inventaris atau kekayaan kampung
3) Melakukan tugas administrasi umum
4) Menyimpan,  menyediakan,  dan  menyalurkan  alat-alat  tulis  kantor  serta bertanggungjawab  dalam  memelihara  dan  perbaikan  terhadap  perabot  atau perlengkapan kantor
5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat kampung
6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan
7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris kampong.

## B. Faktor-faktor apa sajakan yang mempengaruhi penerapan Hukum adat marin denk di kampung wayau
Peraturan  adat  istiadat  Marind  Denk  ini,  pada  hakekatnya  sudah  terdapat  pada  zaman Nenek  moyang,  hingga  hukum  adat  ni  masih  ada  sampai  saat  ini  Adat  istiadat  kebiasaan kepercayaan terhadap leluhur, yang mengakibatkan pengaruhnya penerapan adat marind denk Kampung  Wayau  adanya  pemerintahan,  agama  yang  dapat  mempengaruhi  tatan  kehidupan masyarakat  adat  kehidupan  dalam  masyarakat  marind  denk  tersebut  hukum  Adat  yang  kini hidup  pada  masyarakat  adat  adalah  hasil  akulturasi  antara  peraturan-peraturan  adat-istiadat yang ada pada maza dulu. Dan hingga ada sampai sekarang faktor faktoryang mempengaruhi penerapan hukum adat marind denk di kampung wayau, adalah sebagai berikut :
a. Faktor  Agama:  Adanya  pengaruh  dari  agama  yang  masuk  kemudian  ke  kampung wayaudan dianut oleh masyarakat adat bersangkutan, seperti agama Kristen.
b. b.Faktor Bahasa :Bahasa yang dipergunakan oleh penduduk masyarakat adat marind denk  dalam  kehidupan  sehari  hari  dalam  penggunaan  bahasa  marind  dialek  bukan masalah  yang  harus  dipatuhi  tetapi  dialek  merupakan  solusi  yang  harus  dijawab dengan menulis dalam pengembangan dan perlindungaan nilai nilai dan budaya adat marind denk di kampung Wayau.
c. Faktor  kepercayaan  (Religi)  :Suku  malind  Anim  masih  percaya  kepada leluhurnya.seperti  dalam  upacara  inisiasi  merekadapat  menyatukan  pikiran  melalui klen  atau  marga.tiap  boan  menganggap  adanya  leluhur  sebagai  nenek  moyang mereka.Leluhur dianggap sebagai kekuatan hidup dalam konteks supranatural,dimana leluhur  tersebut  memberikan  kehidupan  atau  wi  (Roh).mereka  percaya  bahwa kekuatan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri melainkan berasal dari  nenek  moyang  mereka.Mitologi  Malind  Anim  mengatakan  bahwa  biokosmik (antara  lagit  dan  bumi)  adalah  samb  Anem  (Tuhan),  sedangkan  alam  nyata  disebut sebagai Wi = tanah (ibu) yaitu yang melahirkan/memberi hidup.
1. Faktor magi dan animisme :Pada masyarakat hukum adat, factor magis dan animisme ini pengaruhnya begitu besar  dan tidak atau belum dapat  terdesak oleh agama-agama  yang
kemudian datang. Hal ini terlihat dalam ujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan kepada kekuasaan atau kekuatan gaib yang dapat dimohon bantuannya.
a. Faktor  Agama:  Adanya  pengaruh  dari  agama-agama  yang  masuk  kemudian  ke Indonesia dan dianut oleh masyarakat hukum adat bersangkutan, seperti agama Hindu, agama Islam, dan agama Kristen.
b. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hokum adat: Kekuasaan yang lebih tinggi dar i persekutuan adat ini adalah kekuasaan yang mempunyai wilayah yang lebih luas dari persekutuan hukum adat seperti Kerajaan dan Negara.
c. Hukungan  dengan  orang-orang  ataupun  kekuasaan  asing:Faktor  ini  sangat  besar pengaruhnya. Bahkan kekuasaan asing ini yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa  bidang  kehidupan  hukum.  Selain  itu,  alam  pikiran  Barat  yang  dibawa  oleh orang-orang  asing  (Barat)  ke  Indonesia  dan  kekuasaan  asing  dalam  pergaulan hukumnya, sangat mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia.Sebagai contoh  dapat  dikemukakan  proses  individual  sering  di  kota-kota  yang  berjalan  lebih cepat dari pada masyarakat di pedesaan.
Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaanyang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum,  dan  aturan-aturan  yang  satu  dengan  lainnya  berkaitan  menjadi  suatu  systemdan memiliki  sanksi  riil  yang  sangat  kuat.  Contohnya  sejak  jaman  dulu,  Suku  Sasak  di  Pulau Lombok  dikenal  dengan  konsep  Gumi  Paer  atau  Paer.  Paer  adalah  satu  kesatuan  sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemanan dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat.
Istilah-istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level-level antara lain :Adat adalah hukum  dan  aturan  yang  berlaku  di  masyarakatdibuat  atas  dasar  kesepakatan.Adat  yang diadatkan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuan-ketentuan hukum telah ditetapkan.Adat yangteradat  yaitu  jika  produk  hukum  itu  sudah  menjadi  adat  kebiasaan  masih  tetap diberlakukan di tengah masyarakatnya.
Adat  Istiadat  yaitu  kebiasaan-kebiasaan  secara  turun  temurun  yang  didasarkan  pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuan-ketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk disesuaikan (transformasi) pada era masa kini.
Dalam  perkembangannya,  hokum  adat  mengandung  dua  arti  yaitu  :  kebiasaan  yang bersifat tradisional disebut juga, hukum adat.Adalah hukum yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu

## KESIMPULAN
Penerapan hukum adat Marind Denk tindak pidana pembunuhan diselesaikan oleh hukum adat.  Ketua  adat  menyelesaikan  melalui  ranah  hukum  adat  dan  ketua  adat  kampung  wayau berperan aktif dalam ,mengayomi masyarakat  adat  serta aturan adat  istiadat  dan masyarakat adat dalam proses penyelasaian suatu tindak pidana dan penerapan sudah mulai berjalan efektif sesuai  dengan  aturan  hokum  adat  yang  terdapat  dalam  masyarakat  adat  Marind  Denk  di kampung wayau. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hokum adat: Kekuasaan yang lebih tinggi dar i persekutuan adat ini adalah kekuasaan yang mempunyai wilayah yang lebih luas dari persekutuan hukum adat seperti Kerajaan dan Negara. Hukungan dengan orang- orang ataupun kekuasaan asing:Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Bahkan kekuasaan asing ini  yang menyebabkan hukum  adat  terdesak dari  beberapa bidang kehidupan hukum.  Selain itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang asing (Barat) ke Indonesia dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, sangat mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia.Sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  proses  individual  sering  di  kota-kota  yang berjalan lebih cepat dari pada masyarakat di pedesaan.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton  fredy  susanto,  semiotika  hukum  dan  dekonsentruksi  teks  menuju  progresivitas kelilmuan ilmu hukum dan hukum melinium ketiga, (malang, in-tran 2007 ).
E.Y, Kanter dan S. R. Sianturi. 2012, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya . Jakarta : Stria Grafika
Hamzah, Andi, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Rahrjo  Satjipto,  2009, Hukum  Progresif .  Yokyakarta:  Genta  publishing  Gewin.  thomas  van aquino, j.j roussau, supomo, bentham, hamel dan simons.
Soepomo, 2009, Kesedaran Hukum Adat Kepatuahn Hukum Rajawali .Jakarta.
Suartha I. DewaMade, 2015, Malang : Penerbit Setara Press.
Sutha I. Gusti Ketut, 1987, Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat, Yokyakarta.
Wiryani  Fifik,  2009, Reformasi  Hak  Ulayat,  Pengaturan  Hak-hak  Masyarakat  Adat  dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam . Malang: SetaraPres.