ISSN: 1858-4837 E-ISSN: 2598-019X Volume 14, Nomor 1 (2019), https://jurnal.uns.ac.id/region
Identifikasi Bias dalam Pemetaaan Konvensional pada Skala Lingkungan: Studi kasus Kelurahan Sewu dan Purwodiningratan
Identifying the Bias in Conventional Mapping at Neighborhood Scale: The case of Purwodiningratan and Sewu, Surakarta
Rufia Andisetyana Putri a , Paramita Rahayu b
a Program Studi Prencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret b Program Studi Prencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret c Program Studi Prencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret email: paramitarahayu@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis bertujuan untuk mempermudah mendapatkan informasi  yang  telah  diolah  dan  tersimpan  sebagai  atribut  suatu  lokasi  atau  obyek. Perencanaan  tata  ruang  membutuhkan  data  yang  akurat  agar  memperoleh  hasil  yang sesuai dengan kondisi faktual;. Data-data pada lingkup kota akan selalu membutuhkan dukungan  dari  lingkup data yang ada di bawahnya. Kelurahan sebagai birokrasi level terbawah  di  sebuah  kota,  menjadi  ujung  tombak  keakuratan  dan  ketepatan  data  baik data  fisik  maupun  non  fisik.  Informasi  spatial  yang  akurat  pada  Skala  perencanaan lingkungan  sangat  penting.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat sejumlah bias data spasial  eksisting  dengan  sistem  pemetaan  kovensional  pada  skala  lingkungan.  Hal  ini disebabkan oleh proses pembaharuan data untuk pemetaan tersebut belum dilakukan secara  berkala.  Kesulitan  pembaharuan  data  tersebut  disebabkan  antara  lain  karena sistem  basis  data  peta  kelurahan  saat  ini  masih  belum  berbasis  data  digital,  tapi kovensional.  Basis  data  digital,  selain  memberikan  kedetailan  informasi  berdasarkan pada  persil  bangunan,  sehingga  tingkat  keakuratan  lebih  tinggi,  juga  akan  membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan peta tersebut.
Keywords:  Pemetaan;  pertumbuhan  perkotaan,  perencanaan  skala  lingkungan, partisipasi, SIG.

## Abstract
Utilization  of  Geographic  Information  Systems  aims  at  making  it  easier  to  collect information that has been processed and stored as an attribute of a location or object. Spatial  planning  requires  accurate  data  in  order  to  obtain  results  in  accordance  with factual conditions. Morver, data at the city scale will always need support from the lower scale of data. Kelurahan as the lowest level bureaucracy of a city, leads the accuracy of data  both  physical  and  non-physical  data.  Accurate  spatial  information  on  the neighborhood  planning  scale  is  very  important.  This  study  shows  that  there  are  a number  of  existing  spatial  data  biases  with  conventional  mapping  systems on  neighborhood scale. This is because the process of updating the data for mapping has not been done periodically. The difficulty of updating the data was due partly to the fact  that  the  urban  village  map  database  is  still  not  based  on  digital  data,  but conventional mapping. Digital databases, in addition to providing detailed information based  on  building  parcels,  so  that  the  level  of  accuracy  is  higher,  will  also  open opportunities for community participation in the process of updating the map.
Keywords: Map; urban growth, neighborhood planning, participatory, GIS.

## 1. PENDAHULUAN
Tingginya pertumbuhan pemanfaatan ruang perkotaan dengan kompleksitas  konflik  didalamnya  membutuhan  instrumen  pengendalian  yang bersifat  detail,  adaptif  dan  spasial.  Instrumen  pengendalian  pemanfaatan  ruang membutuhkan  satu  sistem  basis  data  yang  dapat  diperbaharui  dan  digunakan secara  efisien.  Ketidaktersediaan  basis  data  pemanfaatan  ruang  kota  (eksisting) yang  baik  merupakan  salah  satu  faktor  yang  membuka  celah  terjadinya penyimpangan  pemanfaatan  ruang.  Oleh  sebab  itu,  pemahaman  kondisi pemanfaatan  ruang  eksisting  yang  diperoleh  dari  basis  data  yang  mudah diakses dan adaptif terhadap pembaharuan merupakan salah satu langkah preventif untuk dapat mendeteksi permasalahan terkait penyimpangan pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Geografis  bertujuan  untuk  mempermudah mendapatkan  informasi  yang  telah  diolah  dan  tersimpan  sebagai  atribut  suatu lokasi  atau  obyek.  Perencanaan  tata  ruang  membutuhkan  data  yang  akurat  agar memperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan  kondisi  faktual;.  Data-data  pada  lingkup kota akan selalu membutuhkan dukungan dari lingkup data yang ada di bawahnya. Kelurahan sebagai birokrasi level terbawah di sebuah kota, menjadi ujung tombak keakuratan dan ketepatan data baik data fisik maupun non fisik. Hal ini menemukan kendala  akan  rendahnya  kemampuan  aparat  kelurahan  dalam  menguasai teknologi. Dalam hal ini teknologi informasi akan sangat membantu dalam proses perolehan dan pengolahan data baik spasial maupun non spasial.
Kelurahan  merupakan  penyelenggara  pelayanan  publik  formal  terkecil perkotaan.  Pelayanan  publik  terkait  dokumen  pajak,  dokumen  pemanfaatan bangunan, serta pengawasan lingkungan merupakan beberapa tugas pokok terkait pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  harus  dilakukan  pelayanannya  di Kelurahan.  Ketersediaan  data  dinamika  pemanfaatan  ruang  yang  baik merupakan elemen  penting  dalam  mendukung  pelayanan  publik  Kelurahan.  Oleh  sebab  itu, dapat  dikatakan  bahwa  Kelurahan  merupakan  garda  awal  pencatatan  dinamika perubahan pemanfaatan ruang pada level mikro di wilayah perkotaan.
Pada  saat  ini,  pendataan  pemanfaatan  ruang  perkotaan  pada  skala kelurahan  umumnya  masih  menggunakan  basis  data  konvensional  yang  belum berbasis  data  digital.  Untuk  mewujudkan  efektivitas  pelayanan  publik  kelurahan, diperlukan  difusi  inovasi  teknologi  dalam  bentuk  pengembangan  kapasitas kelurahan guna pemetaan wilayah melalui sistem informasi geospasial. Hal ini juga
Region, Vol. 14, No.1, Januari  2019: 52-65
untuk  memastikan  pendataan  pemanfaatan  ruang  perkotaan  yang  dinamis dilakukan dengan bantuan satu sistem basis data yang dapat diperbaharui dengan efisien dan mudah digunakan.
Terkait  dengan  pentingnya  informasi  spatial  yang  akurat  ada  skala perencanaan  lingkungan,  sedangkan  kondisi  umum  saat  ini  adalah  pemetaan tersebut  seringkali  msih  konvensional  dan  menggunakan  data  yang  tidak  akurat, maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  sejauh  mana  bias  data spasial  eksisting  dengan  sistem  pemetaan  kovensional  pada  skala  lingkungan terjadi. Peta lama dengan proses pemetaan konvensioal akan dibandingkan  dengan  peta  baru  yang  dibuat  dengan  basis  data  digital  dengan input dari stakeholder dan observasi lapangan. Basis data digital dari dua sumber yang memberikan akurasi yang lebih baik, dan membuka kesempatan terjadinya proses  interaktif  dan  berkelanjutan  dalam  pembaharuan  data,  diharapkan  dapat memberikan informasi spasial yang akurat.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi pada  penekanan  pentingnya  difusi  inovasi  teknologi  sistem  informasi  geografis pada  aparat  kelurahan  masyarakat  sebagai  instrumen  pendukung  dalam melaksanakan pelayanan publik.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Pemahaman  dinamika  pertumbuhan  perkotaan  membutuhkan  monitoring pada  perubahan  lahan  (Shaw  dan  Das  2018).  Shaw  dan  Das  (2018)  juga menyatakan  bahwa  Informasi  tentang  penggunaan  lahan  sangat  penting  untuk pemilihan,  perencanaan  dan  implementasi  rencana  penggunaan  lahan  untuk memenuhi tuntutan  kebutuhan manusia yang terus meningkat.
Terkait dengan monitoring pemanfaatan lahan ini, informasi spatio-temporal dapat secara efektif digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan dan menjaga  pertumbuhan  lingkungan  perkotaan  yang  berkelanjutan  (Kar  et  l  2018). Kar,  et  l  (2018)  menunjukkan  potensi  data  satelit  temporal  dan  teknik  SIG  dalam analisis  spatiotemporal  dapat  menangkap  dinamika  lansekap  perkotaan  untuk pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan.
Data  yang  dibutuhkan  untuk  analisis  spatio  temporal  dalam  memantau perubahan  penggunaan  lahan  adalah  data  pertumbuhan  penduduk  yang  bersifat time  series,  peta  zona  pertumbuhan  perkotaan  time  series,  yang  telah  didigitasi. Untuk  validasi  data  zona  pertumbuhan  ini,  perlu  diakukan  proses  observasi
lapangan.Image  dari  Google  Earth  juga  memberikan  informasi  tambahan  yang bermanfaat (Kar, et al 018).
Partisipasi masyarakat dalam pemetaan, pengumpulan data adalah hal yang penting dalam pendekatan proses perencanaan penggunaan lahan (Brown, anders, and  Reed  2018).  Terkait  dengan  pemetaan  pemanfaatan  lahan  dan  partisipasi masyarakat ini, Rorhban, Laube, dan Weibel (2018) menyatakan bahwa pemetaan pemafaatan lahan membutuhkan informasi dari msyarakat lokal. Lebih khususnya, terkait  dengan  proyeksi  penggunaan  lahan  di  masa  depan  dan  perubahan penggunaan lahan, pengetahuan lokal maupun ilmiah adalah kombinasi informasi yang sangat penting.
Terkait  dengan  pengetahuan  lokal  dan  pemetaan  pemanfaatan  lahan  ini, Basupi,Quinn,dan Daguil (2016) menyatakan bahwa integrasi pengetahuan spasial lokal  dapat  digunakan  untuk  menumbuhkan  artikulasi  yang  lebih  baik  dan pemahaman  kepemilikan  lahan  yang  seringkali  kurang dalam sistem administrasi trutama  dalam  tanah  komunal.  Analisis  terpadu  seperti  itu  dapat  berkontribusi terhadap kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan memungkinkan dan pengambilan  keputusan  manajemen  untuk  pengelolaan  lahan berkelanjutan yang lebih baik.
Terkait dengan pentingnya pengelolaan informasi dengan sistem digital dan pentingnya  pengetahuan  lokal  dalam  melakukan  identifikasi  terkait  dengan pemanfaatan  lahan,  maka  studi  ini,seperti  telah  disebutkan  dalam  tujuan  pada bagian  pendahuluan,  berupaya  untuk  melakukan  identifikasi  bias  yang  terjadi dalam  peta  konvensional  dengan  peta  yang  direvisi  dengna  pengetahuan masyarakat lokal dan basis data digital.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  dengan  dua  kelurahan sebagai  kasus  studi,  yaitu  Kelurahan  Purwodiningratan  dan  Kelurahan Sewu. Pemilihan  kedua  kelurahan  didasarkan  pada  beberapa  karakterisitk  yang dimiliki  oleh  kedua  kelurahan  yang  terkait  dengan  pertumbuhan  kota  dan pentingnya  difusi teknologi, dan pembaharuan data spasial. Pengumpulan data di kedua  wilayah  studi  ini  diperoleh  dengan  melakukan  observasi  lapangan  dan interview kepada masyarakat.
Karakteristik  penting  kedua  kelurahan  studi  kasus  ini  adalah,  pertama, kedua  kelurahan  tersebut  memiliki  lokasi  strategis  yang  berdekatan  dengan
kawasan perdagangan Pasar Gede dan Universitas Sebelas Maret. Lokasi strategis tersebut  mendorong  perkembangan  pemanfaatan  ruang  yang  bukan  hanya permukiman,  tetapi  juga  perdagangan,  jasa,  bahkan  industri.  Hal  ini mengakibatkan  kedua  kelurahan  tersebut  menjadi  wilayah  yang  mengalami perubahan pemanfaatan ruang yang cepat.
Kedua,  pada  saat  ini,  pendataan  pemanfaatan  ruang  perkotaan  di  kedua kelurahan  masih  menggunakan  basis  data  konvensional,  belum  berbasis  data digital.  Pelayanan  publik  yang  bersifat  spasial  masih  didasarkan  oleh  data  yang berasal  dari  kegiatan  pendataan  pemanfaatan  ruang  konvensional  dan  tanpa adanya  pelibatan  masyarakat  didalamnya.  Akan  tetapi,  kondisi  masih menggunakan  data  konvensional  ini  memiliki  potensi  untuk  ditingkatkan  ke pemanfaatan  basis  data  digital  karena  kedua  kelurahan  sudah  memiliki sumberdaya dasar yang dibutuhkan dalam pembangunan basis data, yaitu sumber daya  manusia:  aparat  kelurahan  dan  masyarakat,  yang  saat  ini  belum  mengenal teknologi  dan  kepentingan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Sumber  daya manusia  memiliki  potensi  untuk  memerima  difusi  inovasi  teknologi  informasi pemetaan  bersama  dalam  bentuk  sistem  informasi  geografis  untuk  aparat kelurahan  dan  wakil  dari  masyarakat  kelurahan  untuk  mencapai  sistem  informasi partisipatif dan berkelanjutan.
Kedua karakter yg dimiliki oleh kedua kelurahan yang menjadi kasus studi, sesuai  tersebut  sesuai dengan tujuan penelitian ini, mengidentifikasi sejauh mana bias  data  spasial  eksisting  dengan  sistem  pemetaan  kovensional  pada  skala lingkungan  terjadi.  Hal  ini   untuk  memastikan  pendataan  pemanfaatan  ruang perkotaan  yang  dinamis  perlu  dilakukan  dengan  bantuan  satu  sistem  basis  data yang dapat diperbaharui dengan efisien dan mudah digunakan.
Kelurahan  Purwodiningratan  dan  Sewu  sudah  memiliki  sumberdaya  dasar yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  basis  data,  namun  belum  mengenal teknologi  dan  kepentingan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Pelayanan  publik yang  bersifat  spasial  masih  didasarkan  oleh  data  yang  berasal  dari  kegiatan pendataan  pemanfaatan  ruang  konvensional  dan  tanpa  adanya  pelibatan masyarakat  didalamnya.  Untuk  itu,  diperlukan  difusi  inovasi  teknologi  informasi pemetaan  bersama  dalam  bentuk  sistem  informasi  geografis  untuk  aparat kelurahan dan wakil dari masyarakat kelurahan. Pengabdian ini akan memberikan sistem informasi geografis (software dan hardware) kepada kedua kelurahan untuk menggunakan sistem informasi tersebut secara partisipatif dan berkelanjutan.

## 4. HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan  penjelasan  terkait  metode  penelitian  sebelumnya,  maka berikut  merupakan  hasil  dan  pembahasan  pada  penelitian  ini.  Hasil  dan pembahasan  pada  penelitian  ini  mencakup  analisis  komparatif  antara  peta  yang dibuat  dengan  cara  konvensional  dan  peta  versi  revisi  dengan  sistem  informasi geografsis,  observasi  lapangan,  dan  partisipasi  stakeholder.  Pembaharuan informasi peta dilakukan dengan mengumpulkan data-data sebagai berikut:
1)    Batas kelurahan;
2)    Jumlah dan sebaran penduduk;
3)    Jumlah dan sebaran fasilitas pendidikan;
4)    Jumlah dan sebaran fasilitas pemerintahan;
5)    Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan;
6)    Jumlah dan sebaran sarana perekonomian;
7)    Jumlah dan sebaran sarana olahraga;
8)    Jumlah dan sebaran sarana peribadatan;
9)    Jaringan jalan.
Sementara itu, Tabel 1 di bawah ini menunjukkan tahapan observai lapangan yang dilakukan.
Tabel 1. Tahapan Observasi Lapangan No Tahapan Kerja Bentuk Partisipasi 1 Persiapan Memberikan  kesepakatan  kerjasama  pengabdian untuk proposal kegiatan 2 Sosialisasi dan diskusi stakeholder tentang kebutuhan pengguna Memberikan  informasi  mengenai  kebutuhan  data spasial untuk kebutuhan pendataan yang mendukung pelayanan publik kelurahan 3 Pendataan pemanfaatan ruang kawasan dengan stakeholder Memberikan perijinan dalam pendataan pemanfaatan ruang
Hasil dan perbandingan peta lama dengan metoda konvensional dan peta baru adalah sagai berikut:

## 4.1 Perbandingan Peta Kelurahan Sewu
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  bias  terjadi  antara peta  administrasi  kelurahan  yang  lama,  dengan  peta  aministrasi  kelurahan  yang baru. Batas administrasi yang baru sudah diverifikasi oleh masing – masing RW dan disunting agar tepat pada jalan. Untuk Kelurahan Sewu, dari Gambar 1 dan 2, dapat terlihat  bahwa  masih  banyak  batas  yang  tidak  tepat  pada  jalan  ataupun  penanda
fisik lain. Perbedaan batas administratif pada skala RT ditemukan pada batas RT 3 dan 2 pada RW IV; batas RT 4 dan 5 di RW VI; batas antara RT 3 dan 4 di RW V.

## Gambar 1. Peta Administrasi Sewu Lama
Sumber: Peneliti, 2018
Gambar 2. Peta Administrasi Sewu Baru Sumber: Peneliti, 2018
Gambar 3. Peta Persil Bangunan Sewu Lama Sumber: Peneliti, 2018

## Gambar 4. Peta Persil Bangunan Sewu Baru Sumber: Peneliti, 2018
Untuk  peta  persil  bangunan,  perubahan  yang  dilakukan  pada  fungsi bangunan  adalah  menambahkan  jumlah  blok  bangunan  agar  lebih  detail, menyunting bangunan yang tertumpuk dengan peta batas administrasi dan jalan, lalu  melengkapi  dengan  lebih  detail  informasi  fungsinya.  Proses  digitasi  blok bangunan dilakukan menggunakan dasar citra satelit tahun 2015.
Perbandingan  peta  baru  dan  lama  menunjukkan  tingkat  kedetailan informasi  yang  semakin  tinggi.  Peta  lama  memberikan  informasi  guna  lahan pada  setiap RT, sedangkan peta baru dengan basis data GIS dan informasi dari stakeholders memberikn informasi dengan basis data persil bangunan.
Tabel 2. Fungsi Lahan Peta Lama dan Baru Kelurahan Sewu No Fungsi pada peta lama Fungsi pada peta baru 1 Permukiman Bangunan permukiman kerapatan tinggi Fugsi gedung: gedung serba guna,gereja, masjid,pos kamling,sanggar olahraga, playgroup/TK, kantor kelurahan, sanggar seni,sekolah formal,kantor kelurahan, pos yandu/balai pengobatan Fungsi bangunan: bangunan benda cagar budaya, gudang,bangunan industry, kantor kelurahan, lapangan, masjid, sekolah dasar, sekolah menengah pertama 2 Pedagangan Bangunan Perdagangan dan jasa 3 Stasiun - 4 Taman bermain - 5 - Bangunan sungai
Dari perbandingan fungsi pemanfaatan lahan peta lama dan baru, dapat diketahui bahwa beberapa informasi legenda dan pemanfaatan lahan tidak akurat. Misalnya, stasiun  dan  taman  bermain,  sebenarnya  adalah  fungsi  yang  tidak  ditemukan  di Kelurahan  Sewu.  Kemudian,  guna  lahan  permukiman  dan  perdagangan  dan  jasa berdasarkan  persil  bangunan  memberikan  informasi yang jauh lebih akurat pada peta  baru.  Beberapa  fungsi  yang  tidak  diidentifikasi  pada  peta  lama,  ditunjukkan oleh  peta  baru,  yaitu:  bangunan  lapangan  dan  sungai.  Kedetailan  informasi berdasarkan  pada  persil  bangunan  dengan  basis  data  digital  ini  akan  membuka kesempatan  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembaharuan  peta  skala kelurahan.

## 4.2 Perbandingan Peta Kelurahan Purwodiningratan
Proses analisis yang sama dilakukan pada peta Kelurahan Purwodiningratan. Perbandingan  dilakukan  antara  peta  lama  dan  peta  baru,  untuk  mengidentifikasi sejauh mana terjadi bias pada batas administrasi dan pemanfaatan lahan.
Batas  administrasi  pada  peta  baru  Kelurahan  Purwodiningratan  diverifikasi oleh  masing  –  masing  RW  dan  disunting  agar  tepat  pada  jalan.  Untuk  batasan administratif  Kelurahan  Purwodiningratan,  dari  Gambar  5  dan  6,  seperti  pada Kelurahan Sewu, terdapat batas yang tidak tepat pada jalan ataupun penanda fisik lain.
Perbedaan batas administratif pada skala RW ditemukan pada batas RW VI dan VII; sedangkan pada sala RT ditemukan perbedaan batas administratif pada RT 1, 2, 3 di RW I; batas antara RT 3 dan 4 di RW V; batas RT 1, 2,dan 3 di RW VI; RT 1 dn 3 di RW IX; serta RT 2 dan 3 di RW X.

## Gambar 5. Peta Administrasi Purwodiningratan Lama
Sumber: Peneliti, 2018
Gambar 5. Peta Administrasi Purwodiningratan Lama Sumber: Peneliti, 2018
Gambar 7. Peta Persil Bangunan Purwodiningratan Lama Sumber: Peneliti, 2018
Gambar 8. Peta Persil Bangunan Purwodiningratan Baru Sumber: Peneliti, 2018
Sama  seperti  pada  Kelurahan  Sewu,  untuk  Kelurahan  Purwodiningratan, perubahan  yang  dilakukan  pada  fungsi  bangunan  adalah  menambahkan  jumlah blok  bangunan  agar  lebih  detail,  menyunting  bangunan  yang  tertumpuk  dengan peta  batas  administrasi  dan  jalan,  lalu  melengkapi  dengan  lebih  detail  informasi fungsinya.  Proses  digitasi  blok  bangunan  dilakukan  menggunakan  dasar  citra satelit tahun 2015.
Tabel  3  di  bawah  ini  menunjukkan  pembaharuan  pemanfaatan  lahan  peta lama dan baru.
Tabel 3. Fungsi Lahan Peta Lama dan Baru Kelurahan Purwodiningratan No Fungsi pada peta lama Fungsi pada peta baru 1 Hunian Bangunan rusun dan bangunan kerapatan tinggi Fugsi gedung: gedung serba guna,gereja, masjid,pos kamling,sanggar olahraga, playgroup/TK, kantor kelurahan, sanggar seni,sekolah formal,kantor kelurahan, pos yandu/balai pengobatan Fungsi bangunan: bangunan gereja, gudang,bangunan industry, kantor kelurahan, lapangan, masjid, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, poliklinik, bangunan perusahaan. 2 Pedagangan Bangunan Perdagangan dan jasa 3 Stasiun Stasiun 4 Taman bermain - 5 - Pasar tradisional
Seperti  pada  Kelurahan  Sewu,  dari  perbandingan  fungsi  pemanfaatan  lahan  peta lama  dan  baru,  dapat  diketahui  bahwa  beberapa  informasi  legenda  dan pemanfaatan  lahan  tidak  akurat.  Misalnya,  taman  bermain,  sebenarnya  adalah fungsi yang tidak ditemukan di Kelurahan Purwodiningratan. Kemudian, untuk guna lahan  permukiman,selain  iformasi  baru  lebih  detail  berdasarkan  persil  bangunan terdapat informasi pemanfaatan lahan baru, yaitu rumah susun. Keberadaan rumah susun  sejalan  dengan  tingkat  kepadatan  yang  tinggi  di  Kota  Solo,  ketersediaan lahan  yang  terbatas. Fungsi pemanfaatan lahan lain yang tidak diidentifikasi pada peta  lama,  dan  ditunjukkan  oleh  peta  baru,  yaitu:  psar  tradisional  dan  bangunan perusahaan serta bangunan industri.

## 5. KESIMPULAN
Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa informasi spatial yang akurat pada skala perencanaan lingkungan sngat penting. Sedangkan kondisi umum  saat  ini  adalah  pemetaan  tersebut  seringkali  msih  konvensional  dan menggunakan  data  yang  tidak  akurat.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat sejumlah  bias  data  spasial  eksisting  dengan  sistem  pemetaan  kovensional  pada
skala  lingkungan.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  proses  pembaharuan  data  untuk pemetaan  tersebut  jarang  dilakukan.  Kesulitan  pembaharuan  data  tersebut terutama  terjaid  karena  sistem  basis  data  peta  kelurahan  saat  ini  masih  belum berbasis data digital, tapi kovensional.
Basis  data  digital,  selain  memberikan  kedetailan  informasi  berdasarkan pada  persil  bangunan,  sehingga  tingkat  keakuratan  lebih  tinggi,  juga  akan membuka  kesempatan  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembaharuan peta tersebut.
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas,  pemanfaatan  teknologi  informasi sebagai salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas aparat kelurahan dalam menjalankan  pelayanan  publik  adalah  hal  penting  yang  dapat  dilakukan  untuk mendorong efektivitas kinerja perangkat daerah, terutama dalam hal pengendalian pemanfaatan lahan.
Keterbatasan  kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam  menyediakan  sumber daya,  baik  perangkat  keras  dan  lunak  serta  sumber  daya  manusia,  dapat  diatasi dengan pelibatan Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan kemitraan masyarakat. Aparat  kelurahan  serta  masyarakat  dapat  diikutsertakan  dalam  proses pengembangan  database  informasi  kelurahan  yang  dalam  hal  ini  merupakan sistem  informasi  geografi,  jika  didukung  oleh  ketersediaan  perangkat  keras, perangkat  lunak  berupa  ArcGIS,  serta  tutorial  operasionalisasi  perangkat  lunak ArcGIS tersebut.
Selanjutnya  diahrapkan  aparat  kelurahan  dan  masyarakat  dapat memanfaatkan  kapasitas  yang  telah  dimiliki  secara  mandiri  dan  kolaboratif  guna melakukan  pemberdayaan  serta  pembaharuan  database  informasi  kelurahan dalam  bentuk  peta,  serta  menjadikannya  sebagai  salah  satu  alat  pengendalian pemanfaatan ruang.

## REFERENCES
Barton,  Dorothy  I.  1995.  Wellspring  of  Knowledge:  Building  and  Sustaining  the Source of Innovation. Harvard Business School Press: Boston Basupi,  L.V,  Quinn,  C.H,  Dougil  A.J.  2017.  Using  participatory  mapping  and  a participatory  geographic  information  system  in  pastoral  land  use investigation:  Impacts  of  rangeland  policy  in  Botswana.  Land  se  Policy 64: 363-73.
Brown,  G,  Sanders,  S,  Reed,  P.  2018. Using  public  participatory  mapping  to inform  general  land  use  planning  and  zoning.  Landscpae  ad  urban Planning, 177: 64-74
Charter, Denny dan Irma Agtrisari. 2003. Desain dan Aplikasi GIS. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
Kar, R; Obi Reddy, G.P; Kumar, N; Singh, S.K (2018). Monitoring spatio-temporal dynamics of urban and peri-urban landscape using remote sensing and
GIS  –  A  case  study  from  Central  India. The  Egyptian  Journal  of  Remote Sensing nd Space Science. 21: 150-172. Xxx-xxx
Puntodewo, Atie, Sonya Dewi dan Jusupta Tarigan. 2003. Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. CIFOR: Jakarta Rogers, Everett. 1983. Diffusion of Innovation. The Free Press: New York Rohrbach,B,  Laube,  P,  and  Weibel,  R.  2018.  Comparing  multi-criteria  evaluation and  participatory  mapping  to  projecting  land  use.  Landscpae  and  Urban Planning 176:38-50.
Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance,  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan Kontrol  Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah.  Insan Cendekia: Surabaya.
Shaw,  Reshmi  and  Das,  Arijit.  2018.  Identifying  peri-urban  growth  in  small  and medium  towns  using  GIS  and  remote  sensing  technique:  A  case  study  of English  Bazar  Urban  Agglomeration,  West  Bengal,  India.  The  Egyptian Journal of Remote Sensing nd Space Science. 21: 150-172.