Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1

## Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City
Vero Alfiansyah* 1 , Eko Priyo Purnomo 2 , Dyah Estu Kurniawati 3
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang Jl Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia
2 Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, Indonesia
3 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang Jl Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia
e-mail: *1 veroalfian123@gmail.com , 2 ekopurnomo9@yahoo.com, 3 dyahestu@umm.ac.id

## Abstract
This article aims to explore the Sister City collaboration as a paradox for establishing international relations in the city of Denpasar. Sister City cooperation is taken from an interdisciplinary perspective in the study of regional cooperation law and international relations. This article tries to answer how the city of  Denpasar  conducts  paradiplomacy  through  Sister  City  to  promote  international  cooperation. Implementation of three levels of paradiplomacy consisting of economic issues (level 1), culture, education, technology and other multidimensional aspects (level 2) and political considerations (level 3). The legal corridors  of  regional  cooperation  for  para-diplomatic  enforcement  are  explored  using  data  collected through  legal  instruments  and  international  relations.  Para-diplomatics  means  that  local  governments evaluate the legal framework and constraints needed to interact with international actors. This article uses a qualitative empirical approach to link the two disciplines. The article shows that Denpasar Sister City cooperation can be associated with para-diplomatic practices only at the first level (economic) and second level  (culture,  education  and  technology).  The  Denpasar  government  faces  several  challenges  in implementing the Sister City initiative, including legal barriers, continuity of cooperation, limited human resources,  redistribution  of  funds  and  limited  citizen  participation.  The  COVID-19  pandemic  has  also affected the implementation of the planned Sister City collaboration.
Keywords : Denpasar City,International Relations, Paradiplomacy, International Law, Sister City

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerja sama Sister City sebagai sebuah paradoks untuk menjalin  hubungan  internasional  di  kota  Denpasar.  Kerja  sama  Sister  City  ini  diambil  dari  perspektif interdisipliner  dalam  studi  hukum  kerja  sama  daerah  dan  hubungan  internasional.  Artikel  ini  mencoba menjawab bagaimana kota Denpasar melakukan paradiplomasi melalui Sister City untuk mempromosikan kerja sama internasional. Implementasi tiga level paradiplomasi yang terdiri dari isu ekonomi (tingkat 1), budaya, pendidikan, teknologi dan aspek multidimensi lainnya (tingkat 2) dan pertimbangan politik (tingkat 3). Koridor hukum kerja sama daerah untuk penegakan para-diplomatik  dieksplorasi dengan menggunakan data  yang  dikumpulkan  melalui  instrumen  hukum  dan  hubungan  internasional.  Para-diplomatik  yang dimaksud adalah pemerintah daerah mengevaluasi kerangka hukum dan kendala yang diperlukan untuk berinteraksi  dengan  aktor  internasional.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  kualitatif  untuk menghubungkan kedua disiplin ilmu tersebut. Artikel menunjukkan bahwa kerja sama Sister City Denpasar dapat dikaitkan dengan praktik para-diplomatik hanya pada tingkat pertama (ekonomi) dan tingkat kedua (budaya,  pendidikan  dan  teknologi).  Pemerintah  Denpasar  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam melaksanakan inisiatif Sister City, antara lain hambatan hukum, kontinuitas kerja sama, keterbatasan
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
sumber  daya  manusia,  redistribusi  dana  dan  keterbatasan  partisipasi  warga.  Pandemi  COVID-19  juga mempengaruhi pelaksanaan kerja sama Sister City yang direncanakan.
Kata kunci : Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Kota Denpasar,  Paradiplomasi, Sister City

## 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Pelibatan  aktor-aktor  lokal  di  dalam Negara untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan  agenda  hubungan  internasional telah banyak dibahas. Fenomena ini disebut paradiplomasi, digunakan untuk mempercepat  keterlibatan  kerja  sama internasional  dengan  memberikan  lebih banyak  akses  di  samping  pemerintah negara.  Paradiplomasi  adalah  hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah  sub-nasional  atau  daerah sendiri, dengan maksud
untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri.(Alexander S. Kuznetsov, 2015)
Artikel  ini  meneliti  paradiplomasi dengan  studi  kasus  Kota  Denpasar,  Bali. Denpasar  telah  melakukan  beberapa inisiatif untuk terhubung dengan kota-kota lain di luar negeri melalui kerja sama sister city.  Awal  mula  kerja  sama  sister  city Denpasar  merupakan  bentuk  inovasi pemerintah  daerah.  Mantan  Walikota Denpasar, Bapak Ida Bagus Rai
Dharmawijaya  Mantra,  telah  berusaha untuk memperluas kerja sama internasional
Denpasar dengan membentuk Divisi Kerja sama  khusus  pada  tahun  2012.  Denpasar mengharapkan manfaat jangka panjang dari kerja  sama  ini  untuk  mendukung  city branding  sebagai  " smart  city". (Kemenlu Indonesia,  2019)  City  branding  dapat memberikan  identitas  yang  membedakan satu kota dengan kota lainnya. Kerja sama internasional  bertujuan  untuk  memperluas jaringan  dan  belajar  dari  praktik  terbaik kota  lain  untuk  meningkatkan  pelayanan publik. Hasilnya membuat warga Denpasar merasa  lebih  puas  dengan  pelayanan
publik, oleh karena itu akan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.(Ni  Nym  Dewi Pascarani, 2015)
Meskipun Bali terkenal sebagai poros pariwisata  internasional  dan  tempat berbagai  acara  diplomatik  bilateral  dan multilateral bergengsi, Implementasi paradiplomasi  yang  dilakukan  oleh Denpasar  sangat  terbatas.  Meskipun Denpasar telah berhasil menjalin hubungan internasional melalui kerja sama sister city, pembahasan  akademis  mengenai  hal  ini masih sangat minim.
Analisis menggunakan konsep paradiplomacy telah digunakan untuk mengkaji berbagai kota di Indonesia Termasuk kota Denpasar. Selain itu,  aspek  penting  lain  dari  paradiplomasi adalah landasan hukumnya. Negara-negara berdaulat telah menjadi kepribadian hukum internasional  utama  yang  melakukan hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, paradiplomasi  menimbulkan  pertanyaan tentang  legalitas  dan  batasan  hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah  daerah.(International  Law Handbook  Collection  Of  Instruments, 2017)
Penelitian  ini  akan  menggambarkan versi  yang  disederhanakan  dari  koridor hukum  paradiplomasi,  dan  mempelajari implementasinya dalam hubungan internasional Kota Denpasar serta menentukan  tantangan  apa  yang  mungkin dihadapinya.  Oleh  karena  itu,  penelitian multidisiplin ini berusaha untuk menjawab pertanyaan  penelitian  dan  memperoleh pemahaman  dari  Hubungan  Internasional dan Hukum mengenai Kerja Sama Daerah, yaitu bagaimana Kota Denpasar melakukan
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
kerja  sama  sister  citynya  sebagai  praktik paradiplomasi?  apa  saja  tantangan  dari praktek paradiplomasi di Kota Denpasar?.

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
Dengan  globalisasi,  kawasan  non- negara  memainkan  peran  internasional yang semakin berpengaruh. Daerah, negara bagian  federal,  provinsi  dan  kota  mencari cara  untuk  mempromosikan  perdagangan, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam daftar  panjang  mata  pelajaran  dan merupakan  bagian  penting  dari  kontak lintas  batas.  (Paquin,  2020)  Aktor-aktor lokal  ini  menjalin  interaksi  dengan masyarakat  lokal  atau  aktor  nasional  dari negara lain dan dengan berbagai organisasi internasional. (Dickson, 2017)
Dalam hubungan internasional, Negara-negara  melakukan  urusan  mereka dengan negara lain melalui diplomasi untuk menjamin  kepentingan  nasional  mereka, yang  dapat  dilihat  secara  bilateral  dan multilateral. Negara menunjuk Duta Besar dan  diplomat  untuk  mencapai  misi diplomatik melalui negosiasi. Misi diplomatik harus selaras dengan kebijakan luar  negeri.  (Simon  Curtis,  2014)
Akibatnya, diplomasi dapat dilihat sebagai instrumen kebijakan luar negeri. (Kristin   Ljungkvist,  2016)  Berbagai pendekatannya mendukung perluasan studi diplomasi. Ada berbagai contoh diplomasi, seperti diplomasi dan hukum internasional, kekebalan  diplomatik,  diplomasi  budaya, diplomasi  ekonomi,  diplomasi  digital, diplomasi  publik,  dan  paradiplomasi. (Cohen,  2005)  Yang  terakhir  ini  dikenal sebagai  keterlibatan  unit  konstituen wilayah negara dalam urusan internasional.(Wolff, 2018)

## 3. Metode Penelitian
Dalam  menjawab  pertanyaan  artikel penelitian  ini,  metodologi  pendekatan empiris  kualitatif  yang  digunakan  untuk menjembatani  dua  disiplin  ilmu  yaitu Hubungan  Internasional  dan  Ilmu  Hukum mengenai  kerja  sama  daerah.  Metodologi ini  menggabungkan  metodologi  penelitian tradisional dari menilai hukum yang tertulis dalam  UU  dan  hukum  dalam  tindakan dengan  pendekatan  yang  tersedia  ke  ilmu sosial. Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber  studi  literatur  jurnal  akademik, mulai  dari  studi  hubungan  internasional, hukum, dan pemerintahan. Serta dari situs web  resmi,  seperti  website  Kementerian Luar Negeri RI dan pemerintah Denpasar, termasuk  media  lokal  online.  Selain  itu, Sumber  hukum  terdiri  dari  instrumen hukum tertulis, artikel, jurnal, buku tentang disiplin hukum.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Proses  Kerja  sama  Sister  City Denpasar
Dari perspektif hukum ketatanegaraan, paradiplomasi merupakan konsekuensi dari otonomi pemerintah daerah dan desentralisasi  pemerintahan.  Sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (selanjutnya  disebut  “UU  Pemerintah Daerah”).(Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004,  2004) Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan bersama dengan pemerintah pusat, kecuali politik  luar  negeri,  pertahanan  dan keamanan  nasional,  fiskal,  masalah moneter,  serta  agama.  Desentralisasi kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Penuh menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, meskipun  ada  beberapa  kewenangan bersama, pemerintah daerah tidak memiliki
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
kewenangan  eksklusif  dalam  hal  apapun. Akhirnya pemerintahan  pusat hadir dalam setiap aspek pemerintahan di Indonesia,
Koridor  hukum  Denpasar  menuju sister  city  dimulai  dengan  hubungan diplomatik  antara  Indonesia  dan  Negara yang mengatur dimana kota yang diusulkan berada.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, tentang Tata Cara  Kerja  sama  Pemerintah  Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Negara dan Daerah dengan Lembaga  Asing  (selanjutnya  disebut  “PM (Peraturan Menteri) 25/2020”), khususnya Pasal  5  ayat.  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  25  Tahun  2020,  2020) Selanjutnya,  Pasal  tersebut  mewajibkan pemerintah  daerah  untuk  tetap  berada dalam  lingkup  kewenangannya,  tidak mendirikan  kantor  di  luar  negeri,  dan mengikuti  rencana  pembangunan  nasional dan  daerah.  PM  25/2020  mengatur  dalam Pasal  4  bahwa  pemerintah  daerah  dapat melakukan  kerja  sama  internasional  yang meliputi  :  (a)  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pertukaran budaya,  (c)  pengembangan  kemampuan teknis  dan  tata  kelola  yang  baik,  (d) pengembangan potensi daerah, dan (e) hal- hal  lain  yang  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan Indonesia. pemerintah
dari Denpasar
telah menggunakan  dasar  aturan  ini  sebagai pedoman  dalam  menerapkan  kerja  sama sister  city.  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, 2020) Beberapa  tahapan  harus  dilakukan untuk  menjalin  kerja  sama  internasional. Tahap  pertama  adalah  proses  inisiasi. Denpasar dan kota-kota lain di luar negeri bisa  mengusulkan  inisiatif.  Yang  kedua adalah tahap eksplorasi. Proses ini biasanya diisi dengan kunjungan institusi dari kedua belah  pihak.  Selama  pandemi  COVID-19, tahap  eksplorasi  dilakukan  secara  virtual. Setelah itu, tahap ketiga adalah
penandatanganan  Surat  dari  Intent  (LoI). Tahap  selanjutnya  dari  proses  ini  adalah menyusun  rencana  tindakan  berdasarkan lingkup, keluaran, dan manfaat yang dituju. Saling menguntungkan selalu menjadi inti dari  jenis  kemitraan  ini.  Hal  ini  akan disampaikan kepada DPR RI Provinsi Bali (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mendapatkan  persetujuan  mereka  dan kemudian  harus  diverifikasi.  Tahap selanjutnya  adalah  penyusunan  dan pembahasan Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU).
Setelah  persetujuan  ini,  MoU  harus diverifikasi oleh pemerintah pusat Indonesia.  Kementerian  Luar  Negeri  RI telah  memberikan  standar  susunan  kata untuk  LoI  dan  MoU.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  Kota  Denpasar  perlu menyesuaikan  isi  draf  saja.  Pemerintah pusat  kemudian  akan  mengundang  para Pemkot  Denpasar  untuk  melakukan pertemuan  dengan  kementerian  terkait. Gubernur Bali akan mengirimkan permintaan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.  Kementerian  akan  mengevaluasi rencana  tindakan  dengan  memastikan beberapa detail, seperti manfaat,
pendanaan, dan aspek lainnya. Selanjutnya,  permohonan  persetujuan diajukan  kepada  Menteri  Luar  Negeri Indonesia untuk melanjutkan penandatanganan  MoU.  Atas  permintaan menteri, lokasi
persetujuan penandatanganan  MoU  dapat  dilakukan baik di Kota Denpasar maupun luar negeri. Setelah penandatanganan, kedua kota dapat mengimplementasikan program yang telah disepakati tentang MoU dan rencana aksi. Per  7  April  2021,  Kota  Denpasar  telah menandatangani MoU dengan kota Mossel Bay,  Afrika  Selatan,  dan  Perth,  Australia. Selain  itu  juga,  Kota  Denpasar  telah menandatangani  sister  city  LoI  dengan Gyeongju,  Korea  Selatan,  dan  Bolgar, Rusia.  Kota  ini  juga  memasuki  proses
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
penilaian  awal  untuk  membahas  rencana kerja sama dengan Darwin, Australia, dan Brighton, United Kingdom (UK). Lainnya tawaran  datang  dari  China  dan  Vietnam, namun  ini  masih  dalam  fase  diskusi awal.(Kemenlu Indonesia, 2019)
4.2. Tiga  Lapis  Paradiplomasi  Dalam Kerja sama Sister City Denpasar.
4.2.1 Lapisan Pertama: Ekonomi Lapisan pertama paradiplomasi adalah ekonomi. Ekonomi kreatif terutama melalui analisis  produk  unggulan  daerah,  dapat berkontribusi  pada  pembangunan  nasional ekonomi.(Wolff,  2018)  Pemerintah  Kota Denpasar  juga  berkepentingan  untuk mengembangkan ekonomi kreatif kota ini. Salah  satu  upayanya  adalah  dengan memasukkan  aspek  ekonomi  kreatif  di dalamnya  melalui  kerja  sama  sister  city dengan Mossel Bay. Sejak
penandatanganan  MoU  pada  tahun  2019, kedua  kota  telah  merencanakan  untuk membuat  festival  yang  terdiri  dari  forum bisnis,  meja,  dan  hiburan,  di  mana Pemerintah  Mossel  Bay  dapat  membawa produknya  ke  Bali  pada  tahun  2020. Namun,  karena  penyebarannya  dari pandemi  COVID-19  pada  tahun  2020, rencana  ini  telah  dibatalkan.  Untuk melanjutkan  melaksanakan  rencana  ini, mereka  telah  melakukan  forum  online melalui  tiga  webinar  yang  melibatkan pengusaha lokal Denpasar dan Mossel Bay dan  operator  tur  meja  dari  kedua  kota. Webinar  berfokus  pada  pemberdayaan mikro,  usaha  kecil  dan  menengah. Meskipun  transaksi  ekonomi  melalui perdagangan  belum  tercapai,  webinar tersebut  memungkinkan  pebisnis  dari Denpasar  dan  Teluk  Mossel  untuk terhubung.(Kemenlu Indonesia, 2019)
Selain ekonomi kreatif yang direncanakan dengan Mossel Bay, Denpasar  memprakarsai  kerja  sama
ekonomi lainnya dengan Perth. Kedua kota telah  sepakat  untuk  mengembangkan inkubator  bisnis  dengan  start-up.  Ide  ini diciptakan oleh mantan Walikota Denpasar, Bapak  Ida  Bagus  Rai  Dharmawijaya Mantra.  Dia  percaya  bahwa  Bali membutuhkan  sektor  potensial  lainnya untuk  memberikan  manfaat  ekonomi, selain  dari  industri  pariwisata.  Denpasar menilai  Perth  memiliki  potensi  start-up yang  menjanjikan.  Oleh  karena  itu, Denpasar  ingin  belajar  dari  mereka  untuk menghasilkan  lebih  banyak  start-up  untuk didirikan  pilar  ekonomi  selain  sektor pariwisata,  terutama  dengan  keterlibatan pengusaha  muda.  Namun,  pelaksanaan pertukaran  pengusaha  tidak  dilakukan karena  pandemi  COVID-19.(KompasTV, 2020)  Kedua  kota  telah  merencanakan untuk  membuat  lokakarya  virtual  yang melibatkan  start-up,  misalnya,  di  bidang animasi,  dari  bulan  September  sampai Desember 2021 dan melakukan pariwisata webinar perhotelan tahun 2022. Dari kedua contoh  tersebut,  aspek  ekonomi  memiliki peran utama dalam hal ini.
4.2.2 Lapisan Kedua:
Budaya,

## Teknologi, Pendidikan
Lapisan  kedua  paradiplomasi  berfokus pada  multidimensi  yang  dapat  dilihat  dari aspek  budaya,  teknologi,  dan  fitur pendidikan.  Dalam  studi  kasus  Denpasar, kota ini termasuk lapisan kedua paradiplomasi  dalam  kerja  sama  kota kembarnya dengan Teluk Mossel.
Denpasar  dan  Teluk  Mossel  telah  sepakat untuk  mempromosikan  pariwisata  dan budaya  kota  keduanya.  Implementasi sebenarnya  dari  bagian  ini  adalah  dengan Mossel  Bay  di  Denpasar  Festival  2020 secara  virtual.  Mossel  Bay  terlibat  dalam program "Kota Persahabatan Internasional" dengan  berpartisipasi  dalam  pertunjukan budaya  melalui  festival  ini.  Sebelumnya Denpasar  pernah  mengikuti  Diaz  Festival
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
Mossel  Bay  pada  Januari  2019  dengan mempromosikan budaya melalui pertunjukan tari.(Kemenlu Indonesia,
2019)
Terlepas dari fitur budaya, kedua kota sepakat  bahwa  berbagi  pengetahuan  di aspek  pendidikan  dan  teknis  sangat diperlukan.  Oleh  karena  itu,  Mossel  Bay ingin berkonsultasi tentang pengembangan sumber  daya  manusia  dan  perhotelan. Denpasar telah mengubah sungai bernama Tukad Bindu dari sungai tercemar menjadi kawasan ekowisata yang sedang berkembang.  Contoh  nyata  ini  menarik perhatian pemerintahan Mossel Bay. Oleh karena  itu,  konsultan  Tukad  Bindu  akan membagikan  praktik  pendidikan  yang terbaik  dengan  Mossel  Bay.  Selain  itu, Mossel  Bay  juga  ingin  memahami  lebih lanjut  tentang  rutinitas  perhotelan  di Denpasar.  Reputasi  orang  Bali  dalam menangani  pengunjung  domestik  dan internasional untuk menikmati waktu luang mereka adalah sangat diakui.(Ibid)
Dalam  kerja  sama  sister  city  dengan Perth,  Denpasar  menekankan  dua  elemen terkait  dengan  paradiplomasi  lapis  kedua, yaitu pendidikan dan teknologi. Mengenai aspek  pendidikan,  kedua  kota  telah memutuskan  untuk  memasukkan  program dan  kurikulum  inkubator  bisnis.  Sebelum penandatanganan  MoU  pada  tahun  2020, Denpasar  telah  terlibat  sebagai  fasilitator untuk  membagikan  West  Tech  tahunan Perth Festival.
Denpasar berusaha menghubungkan  beberapa  kampus  di wilayahnya dengan bisnis inkubator untuk berpartisipasi  dalam  acara  ini.  Peran pemerintah Denpasar adalah menjembatani akademisi dan mahasiswa di kota ini untuk berkomunikasi  dengan  orang-orang  di Perth  untuk  menghasilkan  wirausahawan yang  lebih  kreatif.(jpnn,  2021)  Sebagai bagian  dari  tahap  eksplorasi  di  bidang pendidikan,  Denpasar  dan  Brighton, Inggris, dilakukan webinar pada November
2020  dengan  lebih  dari  300  mahasiswa Universitas  Denpasar.  Pemerintah  Kota Denpasar  berharap  ke  depan  dapat melakukan  lebih  banyak  lagi  kerja  sama people-to-people  dan  business-to-business dengan menggandeng akademisi, mahasiswa,  dan  pertukaran  pengusaha pemula sehingga kedua kota dapat belajar dari yang terbaik satu sama lain, terutama dalam  konteks  perkembangan  teknologi. Singkatnya, ruang lingkup kerja sama sister city  Denpasar  telah  mencakup  lapisan kedua  paradiplomasi.(Sekretariat  Daerah Kota Denpasar, 2020)

## 4.2.3 Lapisan Ketiga: Politik
Denpasar tidak pernah memasukkan aspek politik  dalam  kerja  sama  sister  city. Pemerintah  kota  ini  percaya  bahwa  itu adalah  kewenangan  pemerintah  pusat Indonesia.  Mereka  melakukan  semua proses  kerja  sama  kota  kembar  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan nasional yang ada, yaitu PM 25/2020. Pasal 4  peraturan  tersebut  menetapkan  bahwa obyek  sister  city  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  di  Indonesia  dapat hanya meliputi: (a) pengembangan pendidikan  dan  teknologi,  (b)  pertukaran budaya,  (c)  kemajuan  keterampilan  teknis dan  manajemen  tata  kelola,  (d)  promosi potensi  daerah,  dan  (e)  tujuan  kerja  sama lainnya  yang  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan dan peraturan Indonesia.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa kota kembar Denpasar kerja  sama  tidak  memasukkan  masalah politik, yang merupakan lapisan ketiga dari paradiplomasi.(Kemenlu Indonesia, 2019)

## 4.3. Tantangan  Implementasi  Kerja sama Sister City
Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  kerja sama  sister  city  Denpasar  memiliki beberapa tantangan, yaitu kendala hukum,
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
kelangsungan  kerja  sama,  keterbatasan sumber daya manusia, realokasi pendanaan,  dan  partisipasi  warga  yang terbatas.  Hambatan  hukum  dalam  kerja sama  sister  city  antara  lain  adanya perbedaan  regulasi  antara  Gyeongju  dan Denpasar.  Pemerintah  resmi  di  Gyeongju percaya bahwa Letter of Intent (LoI) sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan rencana. Namun, menurut pemerintah kota Denpasar,  regulasi  di  Indonesia  melihat bahwa  LoI  tidak  mencukupi  dan  oleh karena  itu  memerlukan  penandatanganan MoU
sebagai dasar
untuk mengimplementasikan  rencana.  Sejak tahun  2017,  Pemerintah  Kota  Denpasar telah berupaya untuk mengkomunikasikan proses penandatanganan MoU dengan kota Gyeongju.  Namun,  hingga  saat  ini, tantangan tetap belum terpecahkan. Untuk menindaklanjuti  hal  tersebut,  Pemerintah Kota  Denpasar  berencana  menghubungi KJRI Korea Selatan di Bali begitu mereka resmi  membuka  kantor.  Sejak  2016,  ini telah  menjadi  masalah  yang  sedang berlangsung. Pemerintah Denpasar saat ini tidak  yakin  apakah  mereka  harus  ulangi keseluruhan  proses  pembuatan  LoI  atau lanjutkan  proses  menjadi  MoU.(Dinas Informasi Kota Denpasar, 2016)
Terlepas  dari  pengakuan  bahwa perjanjian  internasional  adalah  salah  satu sumber  hukum  internasional  dalam  kajian hukum internasional, keberadaannya dapat melalui  banyak  bentuk,  mulai  dari konvensi, perjanjian, protokol, kesepakatan, deklarasi, pertukaran catatan, undang-undang,  pakta,  dan  sebagainya. Penamaan sumber hukum seperti itu kurang relevan dari apa yang diperlukan.
Kapasitas untuk mengadakan hubungan, yang meliputi membuat perjanjian  diplomatik,  merupakan  salah satu  hak  yang  dimiliki  oleh  suatu  Negara yang  berdaulat,  sebagaimana  disebutkan dalam pendahuluan. Hak juga diatur dalam
Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan Diplomatik  (selanjutnya  disebut  “VCDR atau  Vienna  Convention  on  Diplomatic Relations”)  dan  Konvensi  Wina  1963 tentang  Hubungan  Konsuler  (selanjutnya disebut “VCCR atau Vienna Convention on Consular Relations”). VCDR mengkodifikasi praktik hubungan internasional  di  antara  negara  berdaulat untuk  memiliki  hubungan  diplomatik  dan mengirim  misi  diplomatik,  membawa antara lain kepentingan nasional, perlindungan  warga  negara,  budaya  dan kerja  sama  ekonomi,  dan  lain-lain. Hubungan  tersebut,  menurut  Pasal  2 VCDR, harus berlangsung atas kesepakatan bersama.  Tentang  draf  Pasal  oleh  Komisi Hukum  Internasional  (1958),  persetujuan tersebut  dinyatakan  dengan  persetujuan antara  Negara,  yang  dibuktikan  dengan mendirikan misi diplomatik permanen yang disebut  kedutaan.(UU  No.01  Tahun  1982 Tentang  Pengesahan  Konvensi  Wina, 1982)
Mencermati  penjelasan  di  atas,  maka pendirian  KBRI  di  Republik  Korea  dan sebaliknya adalah bukti perjanjian internasional dilaksanakan antara Indonesia dan  Republik  Korea.  Ini  juga  akan menunjukkan  bahwa  persyaratan  pertama, keberadaan  hubungan  diplomatik,  telah terpenuhi,  memungkinkan  Denpasar  dan Gyeongju  untuk  bekerja  sama  melalui pembentukan kesepakatan Sister city. Kerja sama  ini  harus  digarisbawahi  dengan perjanjian  internasional  lain  antara  kota- kota  sebagai  dasar  dari  hubungan  antar kota.  Seperti  yang  dibahas  di  atas, perjanjian internasional ini, akan memerlukan  hukum  konsekuensi  yang disepakati oleh kedua kota.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  PM  25/2020  Pasal  9  menegaskan bahwa untuk setiap kota di Indonesia ketika menjalin kerja sama dengan kota mana pun di  Negara  lain,  ia  harus  menyusun  dan
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
menyusun perjanjian kerja sama (“Naskah Kerja Sama”). Pasal 1 ayat (16) peraturan yang  sama  telah  menetapkan  bahwa perjanjian kerja sama dapat berbentuk MoU atau bentuk lain. Mempertimbangkan kata- kata  dari  Pasal,  seharusnya  tidak menimbulkan  masalah  untuk  perbedaan perspektif antara Denpasar dan Gyeongju. Satu  ketentuan  yang  dapat  mempersulit inisiasi  Denpasar,  yaitu  Pasal  1  ayat  (15) yang  mendefinisikan  pernyataan  inisiasi (“Pernyataan  Kehendak  Kerja  Sama”) sebagai  dokumen  yang  biasa  disebut sebagai  LoI.  Pernyataan  inisiasi  ini merupakan  langkah  sebelumnya,  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  penyusunan Naskah  Kerja  Sama.  Masalahnya  adalah Gyeongju menganggap LoI adalah dokumen  hukum  yang  cukup  untuk menerapkan  kota  kembar  kerja  sama. Sebaliknya, Denpasar, dibatasi oleh Pasal 9 ayat  (c)  PM  25/2020,  hanya  dapat mengidentifikasi  LoI  sebagai  pernyataan inisiasi. Dengan demikian, kendala hukum ini
bertahan.(Peraturan
Menteri
Perhubungan  Republik  Indonesia  PM  25 Tahun 2020, 2020)
Kesinambungan  kerja  sama  yang  ada merupakan tantangan kedua yang dihadapi oleh  pemerintah  Denpasar.  Sebelumnya, langkah  awal  kerja  sama  sister  city  telah telah didirikan antara Denpasar dan Bolgar, Rusia,  diprakarsai  oleh  Organisasi  Kota Warisan Dunia (OWHC) Konferensi Euro Asia  2019.  Kota  keduanya  telah  setuju untuk  menandatangani  LoI.  Namun,  pada tahun  2020,  ketika  Kota  Denpasar  ingin memperluas LoI menjadi penandatanganan MoU, tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pemerintah  Bolgar, Rusia, tentang hal ini. Oleh  karena  itu,  prosesnya  hanya  tinggal sampai  penandatanganan  LoI.  Tidak  ada kepastian  dalam  kasus  khusus  ini  karena komunikasi  terhenti.  Oleh  karena  itu, kelanjutan  dari  LoI  yang  ada  antara Denpasar dan Bolgar
masih
dipertanyakan. (Pemerintah  Kota  Denpasar, 2019 )
Keterbatasan  sumber  daya  manusia merupakan  permasalahan  yang  dihadapi oleh pemerintah Denpasar. Staf pemerintah daerah  memiliki  keterampilan  yang berbeda  dari  pemerintah  pusat,  terutama dalam  berbahasa.  Kerja  Sama  Kota Denpasar  menghadapi  tantangan  dalam mengkoordinir  rencana  aksi  kota  kembar dengan  departemen  teknis  yang  terlibat, dalam  hal  ini,  Organisasi  Daerah  (OPD) atau  pegawai  lokal.  Meskipun  sebenarnya implementasi  rencana  kota  kembar  sangat penting  pada  teknis  departemen  ini,  tidak semua  staf  lokal  memahami  konsep  dan penerapan  kerja  sama  sister  city.(Arif Sulasdiono,  2016)  Oleh  karena  itu,  kerja Sama  Luar  Negeri  Denpasar  harus  sering melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengawasi  pelaksanaan  program  di departemen  teknis  terkait.  Selain  itu, intensitas  beban  kerja  terhadap  tantangan yang ada.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pandemi COVID-19
mempengaruhi pelaksanaannya kerja sama sister  city,  khususnya  dalam  realokasi pendanaan dan partisipasi warga. Sebelum pandemi,  Denpasar  telah  merencanakan beberapa kunjungan dan program. Namun, program  harus  digeser  ke  dalam  format virtual  karena  adanya  realokasi  anggaran. Selanjutnya,  penelitian  ini  menemukan bahwa implementasi dari beberapa program tidak memiliki keterlibatan warga. Webinar yang diadakan oleh Denpasar dan Mossel Bay, misalnya, tidak dibuka untuk umum karena acara tersebut  terbatas pada pebisnis  saja.  Partisipasi  publik  dalam Festival  Denpasar  virtual  hanya  dapat dilakukan  dengan  menonton  pertunjukan budaya online di YouTube.(Dinas Komunikasi  Kota  Denpasar,  2020)  Satu- satunya  kesempatan  bagi  publik  untuk terlibat secara aktif adalah selama webinar
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
dengan Brighton, Inggris.(Sekretariat Daerah  Kota  Denpasar,  2020)  Artikel  ini berargumen  bahwa  partisipasi  warga  saat ini masih terbatas dan belum mencapai titik keterlibatan  orang-ke-orang  yang  intensif. Peluang  lain  yang  telah  direncanakan  dan mungkin  termasuk  partisipasi  aktif  dari warga adalah program pertukaran mengenai  start-up,  inkubator  bisnis,  dan pengembangan teknologi. Namun, rencana tersebut  ditunda  karena  pandemi  COVID- 19.

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  berkonsentrasi  pada kerja  sama  sister  city  di  Kota  Denpasar, Bali, Indonesia, sebagai studi kasus praktik paradiplomasi. Ini menggambarkan implementasi  konkret  dari  keterlibatan pemerintah  daerah  dalam  hubungan internasional, khususnya dengan kota-kota lain  di  luar  negeri.  Denpasar  memiliki berbagai  potensi  yang  dapat  digali  dalam berbagai  aspek  kerja  sama  sister  city dengan kota-kota lain, seperti Mossel Bay, Perth,  Gyeongju,  Bolgar,  Darwin,  dan Brighton. Berdasarkan gagasan tiga lapisan paradiplomasi,  penelitian  ini  menemukan kerja  sama  sister  city  Denpasar  yang pertama  lapisan  (ekonomi)  dan  lapisan kedua (budaya, pendidikan, dan teknologi). Sejak  tidak  ada  kegiatan  politik  yang terlibat, dengan demikian, kerja sama kota kembar Denpasar tidak  memenuhi lapisan ketiga paradiplomasi.
Paradiplomasi
lapisan pertama menyoroti  sektor  ekonomi.  Denpasar menekankan ekonomi kreatif sebagai tema utama  pengejaran  ekonominya,  termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil,
menengah, dan start-up melalui mengadakan beberapa
webinar.
Paradiplomasi  lapis  kedua  dalam  Kerja sama sister city melalui beberapa hal, yaitu, budaya,  pendidikan,  dan  teknologi.
Promosi  pariwisata  dan  budaya,  serta peningkatan  kurikulum  inkubator  bisnis dan  kemajuan  teknologi  untuk  start-up, sedang  diprioritaskan.  Program  teknis lainnya  yang  melibatkan  sumber  daya manusia  dan  perhotelan  adalah  termasuk dalam  rencana  tindakan.  Artikel  ini berargumen  bahwa  praktik  lapisan  kedua pada  akhirnya  akan  menguntungkan lapisan  pertama,  yaitu  aspek  ekonomi. Pariwisata  dan  promosi  budaya  bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Selain itu, kurikulum inkubator  bisnis  dan  pengembangan  start- up  juga  akan  menciptakan  lebih  banyak lapangan  kerja  serta  wirausahawan,  dan diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi bagi perekonomian. Artikel ini menegaskan bahwa baik yang pertama dan paradiplomasi lapis kedua dapat dilakukan secara bersamaan.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga menyimpulkan  kerja  sama  sister  city Denpasar menghadapi beberapa tantangan, seperti kendala hukum, kelangsungan kerja sama,  keterbatasan  sumber  daya  manusia, realokasi  pendanaan,  dan  keterbatasan partisipasi  warga.  Perlu  dicatat  bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja sama sister city.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku:
Arif  Sulasdiono.  2016.  Kontribusi  dan Kendala Kerjasama Sister City Cohen, H. J. 2005. The New Public Diplomacy. St. Martin’s Press. Dickson, F. 2017. Paradiplomacy and the State of the Nation A Comparative Analysis.
Kristin  Ljungkvist. 2016. the global city
2.0. from strategic site to global actor. Routledge Taylor & Francis.
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
Kuznetsov. Alexander S. 2015. Theory and Practice of Paradiplomacy. Ni Nym Dewi Pascarani. 2015. City Branding Pemerintah Kota Denpasar Dalam Perspektif Komunikasi
Pemasaran. Paquin, S. 2020. Paradiplomacy. In Global Diplomacy (pp. 49–61). Springer. Wolff, S. 2018. Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges
Acuan artikel dalam website: Dinas Informasi Kota Denpasar. 2016
”Kota Denpasar Tingkatkan Kerjasama Persahabatan dengan Kota Gyeongju, Korea Selatan melalui Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk Friendship - City di sela-sela Pelaksanaan Regional Conference OWHC Asia Pacific” dalam https://www.denpasarkota.go.id/beri ta/baca/11842# diakses Februari
2022
Dinas Komunikasi Kota Denpasar. 2020.
”Pemkot Denpasar Gelar Virtual Plan Action Sister City Dengan Mosel Bay Afrika Selatan” dalam https://covid19.denpasarkota.go.id/b erita/read/25869 diakses Februari 2022
JPNN. 2021. ”Denpasar Gandeng Darwin
Jadi Sister City, Peluang Genjot
Promosi Pariwisata ” dalam https://bali.jpnn.com/destinasi/8803/d enpasar-gandeng-darwin-jadi-sister- city-peluang-genjot-promosi- pariwisata diakses Februari 2022 Kemenlu Indonesia. 2019. ”Walikota Denpasar dan Walikota Mossel Bay, Afrika Selatan Tandatangani MoU

## Kerjasama Sister City ”dalam
https://kemlu.go.id/capetown/id/new s/3500/walikota-denpasar-dan- walikota-mossel-bay-afrika-selatan- tandatangani-mou-kerjasama-sister- city diakses Februari 2022 Kompas TV. 2020, ”Denpasar Jalin Kerjasama Dengan Kota Perth- Australia” dalam https://www.kompas.tv/article/130935 /pemkot-denpasar-jalin-kerjasama- dengan-kota-perth-australia diakses Februari 2022 Pemerintah Kota Denpasar. (2019, May 1).
“ Promosikan Budaya dan Kota Pusaka, Denpasar Bersama Bulgar Rusia Teken Kerja Sama . Pemerintah Kota Denpasar.” dalam https://www.denpasarkota.go.id/berita /baca/14758#! diakes pada Februari
2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, (2020). www.peraturan.go.id Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 25 Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 2020. “Pemkot Denpasar Bahas Kerjasama Pariwisata dan Ekraf Dengan Brighton and Hove City Siap Kolaborasi di Denfest Tahun 2020” dalam https://setda.denpasarkota.go.id/berit a/read/25179 diakses Februari 2022 Simon Curtis.2014.” The Power of Cities in International Relations“dalam http://www.tandfebooks.com/page/hel p#DRM diakses Februari 2022 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 2004. International Law Handbook Collection of Instruments, 2017.
UU No.01 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina, Undang- Undang Republik Indonesia, 1982.