Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 90

## DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM DI INDONESIA

## Rahmi Hidayati
Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: The article examines the dynamic of Islamic political law in Indonesia. Within the history of Indonesia, the efforts to implement Islamic law have expe- rienced ebb and fl ow. It strongly depends on the size of electoral vote gained by Islamic political parties to put their representatives at the parliament. It implies, therefore, without political support the implementation of Islamic law would re- main inconceivable. The better the relationship between Islam and politics, the greater the chances for the implementation of Islamic law. However, the more dis- tant the relationship between them, the smaller the chances for the implementation of Islamic law.
Keywords: con fi guration, Islamic law, political law.
Abstrak : Artikel ini membahas dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Da- lam sejarah Indonesia, upaya untuk menerapkan hukum Islam telah mengalami pasang surut. Hal ini sangat tergantung pada ukuran suara pemilu yang diper- oleh oleh partai-partai politik Islam untuk menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Ini berarti, oleh karena itu, tanpa dukungan politik penerapan hukum Islam akan tetap terbayangkan. Semakin baik hubungan antara Islam dan poli- tik, semakin besar peluang untuk pelaksanaan hukum Islam. Namun, lebih jauh hubungan antara mereka, semakin kecil kemungkinan untuk pelaksanaan hukum Islam.
Kata Kunci : kon fi gurasi, hukum Islam, hukum politik
91

## Pendahuluan
Kon fi gurasi merupakan suatu pola yang unsur-unsur atau bagian-bagiannya semua saling berkaitan. Dalam menelaah suatu kon fi gurasi, maka setiap unsur atau bagiannya diamati dan dianalisa dalam kaitannya satu dengan lain, dalam arti bukan sebagai unsur atau bagian yang tidak berhubungan atau berdiri sendi- ri. Selanjutnya tinjauan dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan susunan kon fi gurasi karena sesuatu itu memiliki sifat menyeluruh atau kesatuan bentuk ( Geltalt ) yang unik serta tidak mungkin diperhatikan menurut unsur demi unsur secara terpisah-pisah.
Sementara itu frame work politik hukum adalah kebijakan pemerintah yang akan atau  telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia me- liputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan perbuatan dan pemba- ruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lem- baga dan pembinaan para penegak hukum. Batasan itu menggambarkan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang da- pat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegak- kan. 1
Studi tentang politik hukum tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijakan-kebijakan hukum dan rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat  dari latar belakang dan proses keluarnya legal policy tersebut. Dapat dipertanyakan misalnya, mengapa dan bagaimana perspektif formal itu lahir serta apa akibatnya bagi perkembangan hukum na- sional umumnya, pada hukum Islam khususnya.
Berdasarkan perspektif ini terlihat bahwa dalam hubungan tolak angsur antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, kar- ena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Jikapun berhadapan hukum berada dalam pihak yang lemah. 2 Politik sering mengintervensi hukum, tak terkecuali hukum Islam. Diskriminasi poli- tik terhadap hukum ternyata bermuara pada tujuan; sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah; sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekono-
1  Mohd. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9.
2 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Rancangan antar Disiplin dalam Pem- binaan Hukum Nasional , (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 79
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 92
mi; sebagai sarana untuk menfasilitasi proses rekayasa sosial. 3
Karena lebih kuatnya energi politik dan intervensi politik terhadap hukum, maka kerapkali otonomi hukum dibawah tekanan politik, bukan saja proses pembuatannya, tetapi juga implementasi hukum. Sri Soemantri mengkonstatasi- kan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomo- tif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan sebagai rel, maka politik sebagai lokomotifnya, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang semestinya dilaluinya. 4
Kon fi gurasi politik dalam kajian ini adalah sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikhotomis dibagi atas dua konsep, yaitu kon fi gu- rasi politik demokratis dan kon fi gurasi politik otoriter.
Mengupas Kon fi gurasi Politik Hukum di Indonesia
Sebelum menggambarkan kon fi gurasi politik yang berkembang masa rezim Orde baru setidak secara selintas perlu dikemukakan kon fi gurasi politik masa awal Indonesia merdeka sampai memasuki rezim Soeharto.
Secara histories dalam perjalanan dinamika politik di Indonesia ternyata telah terjadi tolak-tarik atau dinamika antara kon fi gurasi politik demokratis dan kon fi gurasi politik otoriter ( non demokratis ). Antara demokrasi dan otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear di setiap periode pada kon fi gurasi otoriter. 5 Sejalan dengan tolak-tarik kon fi gurasi politik itu, perkem- bangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter responsive dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linear yang sama.
Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menjadikan demokrasi sebagai salah satu azasnya yang menonjol, tetapi tidak semua konstitusi mam-
3  Abdul Hakim G Nusantara, Politik Hukum Indonesia , (Jakarta : Yayasan LBHI,
1988), hlm. 19.
4  Sri Soemantri, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Berbagai Perspektif Indo- nesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Identitas Hukum Nasional di Fakul- tas Hukum UII Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987, hlm. 6; Lihat juga Moh. Mahfud MD, Op. Cit. , hlm. 13
5  Mohd. Mahfud MD, “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Studi Teoritis dan Kon- stitusional tentang Perkembangan Peranan Negara di Indonesia”, Tesis S2 Ilmu Politik, Fakultas Pascasarjana UGM, 1989, hlm. 169.
93
pu melahirkan kon fi gurasi politik yang demokratis. Artinya, sebuah konstitusi yang jelas-jelas menganut paham demokrasi dapat melahirkan kon fi gurasi poli- tik yang tidak Demokratis atau Otoriter. Bahkan di bawah sebuah konstitusi yang sama dapat lahir kon fi gurasi politik yang berbeda-beda pada periode yang berbeda-beda pula. UUD 1945 yang berlaku pada periode 1945-1949 melahir- kan kon fi gurasi politik yang jauh berbeda dengan kon fi gurasi politik pada saat UUD tersebut berlaku pada periode 1959-1966, untuk selanjutnya melahirkan kon fi gurasi politik yang berbeda lagi pada periode setelah 1966.
Pada periode tahun 1945-1959 kon fi gurasi politik yang tampil adalah kon- fi gurasi politik yang demokratis. Kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. 6 Di dalam kon fi gurasi yang demikian tampak bahwa partai-partai memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses perumu- san kebijakan Negara melalui wadah konstitusionalnya, parlemen. 7
Seiring dengan itu lembaga eksekutif berada pada posisi yang “ kalah kuat ” dibandingkan dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak stabil. Kebebasan pers, bila dibandingkan dengan periode-periode lainnya, dapat dikatakan berjalan secara baik, bahkan pada periode demokrasi liberal inilah peraturan sensor dan pem- bredelan yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda dicabut secara resmi. 8
Kon fi gurasi politik yang demokratis berakhir pada tahun 1959, ketika pada tanggal 5 juli Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang kemudian diang- gap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi ter- pimpin yang berlangsung tahun 1959 sampai 1966  kon fi gurasi politik yang dita- mpilkan adalah kon fi gurasi yang Otoriter. Di dalamnya Soekarno menjadi aktor utama dalam agenda politik nasional sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini disebut sebagai rezim yang otoriter. 9
Partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak mempunyai peran politik yang berarti pada periode ini. Selain Soekarno, dua kekuatan poli-
6 Moeljanto T., Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia , (Yogya- karta: Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, 1968), hlm. 7.
7 Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980 , Terj. Hasan Basri, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 42.
8  Moh. Mahfud MD, “Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum: Otoriter dan Konservatif”, Majalah Prisma, Edisi 7, Juli 1995, hlm. 16.
9  Sultan Takdir Alisjahbana, Indonesia: Social and Cultural Revolution , Terj. Benediet
R Anderson, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hlm. 173.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 94
tik yang masih dapat berperan adalah Angkatan Darat (AD) dan (PKI). Tiga kekuatan politik (Soekarno, AD, dan PKI) tersebut melakukan tarik tambang, saling memanfaatkan sekaligus saling bersaing, tetapi kekuatan terbesar terletak pada Soekarno. Presiden Soekarno mengatasi lembaga-lembaga konstitusional, menekan partai-partai, dan menutup kebebasan pers sambil membuat peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional tidak dikenal seperti Penpres dan Perpres. 10
Lalu bagaimana kon fi gurasi politik masa pemerintahan Orde Baru? Pemer- intahan Orde Baru adalah Negara sekaligus sistem Negara. Negara menunjuk kepada aspek kelembagaan, sedangkan sistim Negara kepada sistim jaringan yang dibangun pemerintah, yaitu eksekutif, militer, parlemen dan birokrasi. Untuk menguatkan kontrol Negara terhadap masyarakat maka rezim Soeharto menggunakan berbagai atribut ideology : (1) Pancasila sebagai falsafah Nega- ra. Dilahirkan pula konsep Negara pancasila dan sub-sub bagiannya, seperti Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, sementara indoktrinasi dilaku- kan dengan jalur Pendidikan Moral Pancasila, Penataran Pedoman Penghaya- tan Pengamalan Pancasila (P4) dimulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan pejabat-pejabat serta penetapan azas tunggal Pancasila bagi semua ormas dan orsospol. (2) Dwi fungsi ABRI dalam kerangka ini ABRI mewakili Negara. (3) Konsep Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara. (4) Konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, yang sejajar dengan ideology Negara integralistik-organis atau Negara organic-korporatis. 11
Selain itu Orde Baru juga memperkenalkan ideology pembangunan yang dipergunakan untuk melanggengkan status quo. Konsep ini ternyata cukup am- puh untuk mematahkan para kelompok oposisi rezim Orde Baru. Bahkan menu- rut Langenberg, Pancasila, UUD 1945, dan dwi fungsi ABRI digunakan untuk menekan kehidupan konstitusional, memelihara stabilitas politik, dan membina kesadaran politik dalam rangka mencegah instabilitas nasional.
Masa awal rezim Orde Baru menunjukkan langgam libertarian yang sebe- narnya adalah langgam transisi untuk mencari format baru bagi kon fi gurasi politik. Sejak penemuan format politik yang otoriter birokratis yang diperlukan untuk mengamankan jalannya pembangunan. Oleh sebab itu produk hukum
10 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Op. Cit ., hlm. 17.
11 Michael van Langenberg, “The New Orde State: Language, Ideology, Hegemo- ny”, dalam Arief Budiman, State and Civil Society in Indonesia , (Glen Waverllen
Australia: Aristoc, 1990), hlm. 122.
95
menjadi konservatif-ortodoks.
Para ahli politik dan pengamat Indonesianis dari dalam maupun luar neg- eri mengidentiti fi kasi perpolitikan Orde Baru kepada beberapa model. Model perpolitikan ini diharapkan akan membantu usaha untuk mengenal secara men- detail kon fi gurasi politik hukum rezim Orde Baru serta implikasinya terhadap lembaga peradilan Islam di Indonesia. Bagaimanapun juga format politik itu ikut mempengaruhi peradilan agama di Indonesia sebagaimana telah disebut- kan sebelumnya bahwa energi politik sangat berpengaruh terhadap hukum dan lembaganya. Oleh sebab itu berikut ini dikemukakan model-model perpolitikan rezim pemerintahan Orde Baru sebagai berikut: 12

## 1. Beamtenstaat dan Negara Pasca Kolonial
Dalam konteks Beamtenstaat Negara bersifat apolitik, sehingga politik pertama- tama dijadikan alat untuk mewujudkan pemerintahan yang kokoh bukan alat untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan sosial yang bersain- gan. Model beamtenstaat pemerintah merupakan sebuah kekuatan politik inter- vensionis untuk mempertahankan posisi elitenya yang menentukan. 13 Beamten- staat Orde Baru dapat disamakan dengan kolonial karena didukung oleh militer sebagai ambtenaarnya . 14
Teori beamtenstaat ini parallel dengan teori Negara Pasca kolonial yang selalu memperlemah segala macam kelas di dalam masyarakat. Farhan Bulkin menyimpulkan, pada tahun 1970-an telah tercipta beamtenstaat pasca kolonial yang lebih kuat dibandingkan dengan Negara-negara sebelumnya dengan aki- bat yang tidak jauh berbeda dengan beamtenstaat terdahulu. 15

## 2. Politik Birokratis
Politik birokratis adalah segala kekuasaan dan partisipasi politik dalam pem- buatan keputusan terbatas pada penguasa, terutama perwira militer dari pejabat
12 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 92.
13 Moh. Mahfud MD, “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru...”, Op. Cit ., hlm. 224.
14 Arief Budiman, “Negara, Kelas dan Formasi Sosial”, Majalah Keadilan , LPM-Fak Hukum UII, Yogyakarta, ed.1 1985, hlm. 39.
15  Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 55.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 96
tinggi birokrasi. 16 Model ini dapat menjelaskan sistem politik Indonesia masa Orde Baru karena ada kaitannya dengan sistem pemerintahan yang menitikber- atkan stabilitas politik. Ada tiga ciri utama dari politik birokratis yaitu : pertama, lembaga politik didominasi oleh birokrasi. Kedua, lembaga politik lain seperti parlemen, parpol dan interest group berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuasaan birokrasi. Ketiga, masa di luar birokrasi secara politik pasif. 17

## 3. Patrimonialisme Jawa
Model perpolitikan ini berdasarkan kepada budaya Jawa. Birokrasi Orde Baru, walaupun memperlihatkan ciri-ciri modern, tetap dipengaruhi nilai-nilai lama yang merupakan tradisi dan budaya politik masa lalu (Jawa), seperti karakteris- tik patrimonial. Jabatan dan seluruh hirarki birokrasi didasarkan atas hubungan personal bapak, anak buah, ( patron-client ).  Hal ini bisa dilihat :
a.  Bahwa hakekat pemerintahan Orde Baru dapat dijelaskan melalui kerangka perspektif daya tahan/kelangsungan kebudayaan Jawa yang membentuk praktik politik para pejabat atau elite birokrasi tersebut, dan
b.  Bahwa identitas dan struktur kelompok-kelompok politik dan hakekat konf- lik politik ditentukan oleh hubungan politik yang bersifat patrimonial yaitu struktur-struktur patron-client yang bersifat pribadi dan tersusun secara vertikal.
Dalam melihat kehidupan politik Orde Baru selalu menggunakan lensa bu- daya tradisional, budaya yang mengakibatkan mereka tidak mampu mengambil tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan modernisasi, yakni ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan rasionalisasi birokrasi. Besarnya peranan Negara bukan dari logika tetapi re fl eksi dari budaya Jawa. 18
16  Karl D. Jackson end Lucian W. Pye (ed), Political Power and Communication in Indo- nesia , (Berkeley: California University Press, 1978), hlm. 3. 17  Harold Crouch, “The New Order: The Prospect for Political Stability” , dalam JAC Macky (ed) , Indonesia: The Making of Nation , (Canberra: Research School of Pasific Studies The Australian National University, 1980), hlm. 659.
18 Fachry Ali, Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, (Jakarta: Gra- media, 1986), hlm. 24.

## 4. Korporatisme
Usaha menjaga pluralisme terbatas dalam rezim otoriter birokratis dilakukan melalui strategi korporatisme, yakni penyelenggaraan perwakilan kepentingan rakyat yang dikaitkan dengan perspektif statis organis. 19 Dalam statis organis yang diutamakan adalah sistim dibandingkan dengan elemen-elemennya, seh- ingga dalam hal Negara organis memandang Negara sebagai suatu organ yang mempunyai kemauan dan kepentingan sendiri yang untuk itu dapat melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat. Intervensi ini didasarkan pada konsep welfare state yang menugaskan  Negara untuk memperjuangkan kesejahteraan umum. Dengan korporatisme Negara bertindak sebagai bapak keluarga.

## 5. Rezim Otoriter Birokrat
Model politik Rezim Otoriter Birokrat adalah bahwa keputusan dibuat melalui cara yang sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efesien dan tidak memungkinkan adanya proses bargaining yang lain, ia mencukupkan diri dengan pendekatan eknokratik-birokratik dengan semata-mata mempertimbangkan efesiensi. Mun- culnya rezim ini disebabkan adanya semacam delayed-dependent development syn- drome di kalangan elit politik, seperti ketergantungan pada sistim internasional dan kericuhan-kericuhan  politik dalam negeri.
Untuk mengejar ketinggalan para elit politik meyakini bahwa jalan keluar yang mesti dilakukan adalah menciptakan stabilitas sebagai kunci nya. 20 Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang dapat diajak kerja sama oleh pe- merintah, seperti militer diletakkan sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pembuatan kebijaksanaannya. Maka peran militer sangat besar dalam pemerintahan bekerjasama dengan teknokrat sipil.

## 6. Paham Integralistik
Diawal kemerdekaan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Soepo- mo mengajukan tiga pilihan ideology, paham individual, paham kolektivisme, dan paham integralistik. Dua yang pertama ditolak oleh Soepomo dan memilih paham integralistik karena dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan di Indonesia. Paham ini bersifat totalitarisme.
19 Moh. Mahfud MD, “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru...”, Op. Cit ., hlm. 229 20 Ibid .
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
Semua bagian dalam keseluruhan diarahkan kepada persatuan dan kesatuan dalam Negara. Namun paham integralistik yang diajukan Soepomo dalam pani- tia BPUPKI ditolak para the founding fathers. 21
Meskipun demikian, masa Orde Baru berlangsung penggunaan paham integralistik lebih bersifat politis daripada menyangkut hukum tata Negara, khususnya tidak merujuk paham integralistik versi Soepomo. Dalam GBHN 1993/1998 secara jelas tertera kalimat yang menyatakan bahwa paham integral- istik menjadi penuntut pembangunan nasional. Paham integralistik versi baru ini menolak pandangan yang mengatakan bahwa manusia bebas seperti dianut paham liberalisme. 22
Menguatnya peranan Negara di Indonesia sebagai re fl eksi dari paham inte- gralistik masa pemerintahan Orde Baru. Jika saja dilihat keberadaan MPR/DPR masa rezim ini berkuasa, dimana setiap wakil rakyat yang duduk di DPR harus masuk dalam fraksi dan setelah itu tidak bisa bicara tanpa seizin fraksi, apalagi untuk berbeda pendapat dengan fraksinya. Fraksi sebenarnya alat kordinasi da- lam prakteknya ternyata sangat menentukan sehingga jabatan ketua fraksi men- jadi rebutan para wakil rakyat itu. 23
Melalui berbagai model perpolitikan Orde Baru setidaknya dapat digam- barkan bahwa pertama, perpolitikan yang diperankan rezim Soeharto dapat di- lihat dari berbagai perspektif, yang selanjutnya melahirkan bermacam-macam model pula. Kedua, pada model setiap model tersebut terdapat kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dengan demikian sangat kurang tepat dan tidak bi- jaksana bila saja mengatakan model yang satu lebih baik dengan model perpoli- tikan yang lain. Namun, yang sangat penting dilakukan adalah mencari model yang lebih tepat. Ketiga, meskipun dalam beberapa hal model-model itu ber- beda, dalam hal-hal tertentu dapat diketahui bahwa: 24
a.  Terbentuknya kepolitikan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pengaruh masa lalu. Masa lalu itu bisa berupa tradisi Jawa, bisa juga warisan kritis
b.  Negara Orde Baru adalah Negara yang kuat yang otonom, vis-à-vis dengan masyarakat. Negara melakukan penetrasi ( penetration ) yang seluas-luasnya ke dalam aspek kehidupan masyarakat dengan menciptakan jaringan or- ganisasi yang korporatis.
21 Abdul Aziz Thaba, Op. Cit ., hlm. 53 22 Ibid ., hlm. 54.
23 Ibid., hlm. 231 24 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 401.
99
c.  Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan nasional dikurangi, bah- kan dihilangkan sama sekali.
d.  Pada mulanya, setelah ambruknya mesin rezim Soekarno (orde lama), for- mat politik Orde Baru ditandai oleh militer sebagai kekuatan politik domi- nant. Kemudian, karena prioritas pembangunan diletakkan pada sektor pembangunan ekonomi, militer melakukan aliansi dengan para teknokrat. Aliansi tersebut membuat kehidupan demokrasi jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik dilaksanakan sebagai bersyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Tekanannya pada pendekatan keamanan ( security approach ) untuk menciptakan stabilitas nasional.
e.  Dalam rangka penataan sistim kehidupan politik nasional, dan untuk mem- peroleh basis massa bagi legitimasi pemerintahan, Orde Baru menggunakan Golongan Karya (Golkar) melalui rekayasa-rekayasa politik sampai terben- tuknya hegemonic party system .
Sejalan dengan itu Moh. Mahfud MD menyimpulkan kon fi gurasi perpoli- tikan rezim Orde Baru  bahwa semenjak periode 1966 sampai penghujung orde baru, atas dasar logika pembangunan yang menekankan pada bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan, kon fi gurasi politik didisain untuk membentuk Negara kuat. Negara kuat yang mampu menjalin kehidupan politik yang sta- bil sengaja didapatkan karena pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. 25
Meskipun pada awalnya Orde Baru memulai langkahnya secara demokratis, 26 tetapi secara pasti lama kelamaan membentuk kon fi gurasi yang cenderung Oto- riter. Eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan, legislative di- kucilkan sebagai lembaga yang lemah karena di dalamnya telah ditanamkan tangan-tangan eksekutif melalui Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Ber- senjata Republik Indonesia (ABRI). Banyak identi fi kasi teoritis yang diberikan oleh para sarjana untuk menjelaskan realita kepolitikan Orde Baru.
Di antara identi fi kasi teoritis itu adalah Patrimonialisme, Beamtenstaat Pas- ca Kolonial, Bureaucratic polity, Rezim Birokratis yang Otoriter, Statis Organis dan Koorporatisme dan sebagainya. Tetapi dari sekian banyak penjelasan teori- tis itu terdapat satu hal yang sama yakni bahwa realita kepolitikan Orde Baru bukanlah realita yang demokratis. Oleh karenanya tulisan ini mengkuali fi kasi
25 Juwono Sudarsono, “Integrasi, Demokrasi dan Pembaruan Politik” , Kompas , 2 Desember 1987 26 Daniel S. Lev, Op. Cit., hlm. 402.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 100
bahwa kon fi gurasi politik di bawah Orde Baru adalah kon fi gurasi non demokra- tis.
Hukum Islam dalam Kon fi gurasi Politik Hukum di Indonesia
Orde baru adalah tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 sampai Mei 1998 dibawah pemerintahan Soeharto, setelah keruntuhan rezim Soekarno dengan demokrasi terpimpin, yang bercor- ak otoritarian. 27 Cita-cita utama Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
Dalam perspektif penguasa orde baru, Soekarno dianggap telah melakukan sejumlah penyelewengan dan melanggar dasar Negara serta mengecewakan umat Islam melalui konsep Nasakom yang mengikutsertakan komunis dalam Pelaksanaan Pancasila. Penyelewengan Agama dibuktikan dengan terjadinya politisasi agama dan mengabaikan aspirasi umat Islam yang ingin mendapatkan hak-hak politiknya. Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan, hak asasi manusia hampir-hampir tidak terlihat. Jaminan dan perlindungan hu- kum nyaris menjadi semboyan belaka. Sila kebangsaan dan persatuan dalam prakteknya luntur. Asas dan sendi Negara hukum lambat laun ditinggalkan, se- hingga terbuka peluang menjadikan Negara terlalu berkuasa dan mengabaikan kedaulatan hukum dan rakyat.
Tekad reformasi yang ditegaskan Soeharto selaku pejabat Presiden dihada- pan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada awal lahirnya Orde Baru : “Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945” . Setiap anggota masyarakat Indonesia, da- lam setiap bentuk usaha apapun, yang menanamkan diri Orde Baru, harus men- erima dua landasan pokok, yakni Pancasila dan UUD 1945.
Misi utama penguasa Orde Baru untuk meluruskan kembali sejarah per- jalanan bangsa dan Negara, berdasarkan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang lurus seperti ditunjukkan oleh UUD 1945. Rezim Soeharto berusaha melakukan koreksi total segala macam penyimpangan sejarah di masa lampau, sejak tahun 1945 sampai 1965. Rezim ini juga berupaya memelihara dan malahan memperkuat hal-hal yang benar dan lurus dari pengalaman dan hasil sejarah masa lampau. Karena itu pula Orde Baru sesungguhnya merupakan ko- reksi total terhadap diri sendiri, koreksi total terhadap kekeliruan pemerintahan
27 Moh. Mahfud MD, “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru...”, Op. Cit ., hlm. 196
101
rezim Soekarno untuk kebaikan. Koreksi total ini meliputi pikiran dan tingkah laku menyangkut kemurnian cita-cita kemerdekaan, dan implementasi Undang- undang Dasar 1945 dan Pancasila ditambah dengan analisis penyelewengan Soekarno terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Sikap mental dan tekad pemerintah Soeharto ini disampaikannya dalam pidato pertama sebagai pejabat Presiden tanggal 12 Maret 1967. Soeharto men- gatakan apa yang telah dicapai melalui sidang istimewa MPRS adalah kemam- puan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat yang dilaksanakan MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat. Soeharto menegaskan perlunya melaksanakan ketentuan UUD 1945 un- tuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa secara murni dan konsekuen.
Kehadiran pemerintahan Orde Baru pada mulanya menyimpan berbagai harapan umat Islam. Harapan itu sangat wajar didambakan umat Islam, sebab pada paruh terakhir kekuasaan Soekarno, keberadaan sosio-politik umat Islam termarjinalisasikan oleh kekuatan lainnya, khususnya Partai Komunis Indonesia. Harapan yang besar itu mendorong politikus Islam dan umat Islam umumnya untuk saling bahu membahu dengan kekuatan Orde Baru dalam mengganyang PKI. Di samping itu dimotivasi dimensi teologis Islam yang bertolak belakang secara diametral dengan ideologi Komunis. Setelah komunis tumbang, maka wajar umat Islam mempunyai harapan agar rezim Soeharto memberi peran se- cara politis dalam pentas perpolitikan nasional.
Ironisnya, harapan umat Islam akhirnya berbuah kekecewaan terhadap sep- ak terjang politik Soeharto, terutama mantan petinggi Masyumi yang berharap pemulihan partai tersebut setelah sebelumnya Soekarno membubarkannya. Hal ini terlihat dari kebijakan rezim Orde Baru tahun 1967 yang tidak bersedia mere- habilitir Partai Masyumi. 28
Pada masa awal Orde Baru masa-masa yang sangat sulit bagi umat Islam, dimana Islam dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan stabilitas dan keamanan Negara. Meski pada paruh terakhir, mungkin saja karena Soeharto sudah kehilangan dukungan dari ABRI-terjadi akomodasi antara Islam dan Negara.
M. Sya fi ’i Anwar dalam karyanya, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru (1995), membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan Islam dan birokrasi Orde Baru
28 Bakhtiar Efendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 112.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 102
dalam kurun waktu 1966-1993. Terdapat tiga periodesasi hubungan antara Islam dan birokrasi Orde Baru: Pertama, periode awal Orde Baru hingga 1970-an, den- gan pola hubungan yang hegemonic antara Islam dengan pemerintahan Orde baru. Periode ini ditandai dengan kuatnya Negara yang secara ideo-politik men- guasai wacana pemikiran sosial-politik di kalangan masyarakat. Umat Islam, seperti dapat dibaca dari respon para tokoh intelektualnya bersikap reaktif dan banyak menolak konsep modernisasi. Sikap reaktif ini berdampak bagi lahirnya ketegangan dan bahkan kon fl ik ( tention and con fl ict ) antara Islam dan Orde baru. Melihat kenyataan itu, sejumlah intelektual muda berusaha melakukan terobo- san dengan jalan memberi respon intelektual yang pro-aktif terhadap gagasan modernisasi.
Kedua , periode 1980-an, hubungan antara Islam dan birokrasi bersifat recip- rocal . Yakni suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman di antara kedua pihak. Periode ini Negara se- makin menyadari bahwa Islam merupakan denominasi politik yang tidak bisa dikesampingkan. Juga disadari bahwa upaya memarjinalisasikan peran Islam dalam kebijakan pembangunan merupakan tindakan yang kontra-produktif. Terutama setelah munculnya kelompok intelegensia Islam yang sangat poten- sial untuk mendukung proses modernisasi.
Ketiga, Pada periode 1990-an, berkat artikulasi dan peranan cendikiawan Muslim, hubungan antara Islam dan Orde Baru berkembang menjadi saling ako- modatif. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi Orde Baru ter- hadap Islam, yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapat perhatian luas adalah persetujuan dan dukungan terhadap berdirinya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia) pada tahun 1990.
Dalam perkembangannya kemudian, ICMI ternyata tidak bisa  lepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, posisinya terh- adap birokrasi, serta masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Di- akhir pembahasannya Anwar menyatakan yang perlu dikembangkan oleh ICMI adalah “politik alokatif” ( allocative politics ), yakni artikulasi politik yang beru- saha mensubtansiliasikan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ( Islamic injuc- tions ) secara inklusif di tengah kemajemukan pemikiran, golongan dan kekuatan politik di Indonesia. ICMI perlu menampilkan diri dengan gaya “ burung mer- pati ” yang menumbuhkan rasa simpati dan perdamaian bagi pihak-pihak lain di
103
tengah kemajemukan masyarakat Indoneia. 29
Untuk menjelaskan kon fi gurasi politik hukum pemerintahan Orde Baru Baru terhadap lembaga peradilan agama, maka perlu dipahami mulai dari se- jarah produk hukum terutama yang berkait dengan lembaga itu, ide lahirnya, persiapan, penyusunan sampai pada bentuk fi nal produk hukum itu. Usaha ini menjadi penting untuk melihat secara pasti re fl eksi politik pada masa rezim Soe- harto.
Dalam perspektif produk hukum ada dua proses politik dalam suatu masyarakat untuk pembangunan hukum, yaitu, pertama produk hukum yang dihasilkan melalui kerangka strategi pembangunan hukum yang dapat disebut ortodoks, dimana karakter ini bersifat kaku dan kurang terbuka bagi perubahan, dan demikian hukum menjadi tanggap terhadap tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat. Kedua, produk hukum yang dihasilkan juga bersifat opresif karena secara sepihak hukum memantulkan persepsi sosial para pengambil kebijakan.
Sebagai Negara yang multi etnik, agama, ras dan kultur, Indonesia dipersat- ukan dalam keseragaman dengan semboyan “ Bhineka Tunggal Ika ” atau berbeda- beda tetapi tetap satu. Ikatan dalam satu kesatuan yang diikat oleh semboyan tersebut, tidak berarti secara pemikiran dan ideologis mudah dipersatukan, ter- utama persoalan pergumulan pemikiran hukum di Indonesia.
Pluralisme dan dualisme hukum adalah permasalahan yang sering menjadi ganjalan bagi reformasi hukum. Masih kuatnya tingkat ketergantungan pada produk hukum terlihat dari beberapa peraturan perundangan yang masih diam- bil dari warisan penjajahan Belanda. Konsekwensi dari sikap ini dibuktikan den- gan terjadinya pengelompokan hukum; (1) adanya kelompok pembela hukum adat, (2) kelompok pembela hukum Islam, dan (3) kelompok pembela warisan hukum Belanda. Kelompok-kelompok ini sudah ada semenjak Belanda mengua- sai perundang-undangan Hindia Belanda. 30
Dua persoalan mendasar tidak berlakunya hukum Islam di Indonesia, yakni : pertama, bagaimana hubungan antara hukum Islam dengan nilai-nilai tradis- ional yang berasal dari Pra Islam yang hingga sekarang masih banyak dipertah- ankan oleh umat Islam sendiri dalam rangka mengamalkan ajaran-ajarannya. Terhadap permasalahan ini adanya benturan antara hukum Islam di satu  pihak
29 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru , (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 13. 30 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.
179
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 104
dengan nilai-nilai tradisional pra Islam di pihak lain.
Kedua, bagaimana hukum Islam itu akan dapat menghadapi dan menjawab perubahan-perubahan sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia seba- gai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika persoalan perta- ma hukum Islam dihadapkan dengan nilai-nilai pra Islam, maka persoalan yang hidup di Indonesia kedua ini adalah menyangkut kemampuan hukum Islam yang hidup di Indonesia untuk beradabtasi dengan setiap perubahan sistem, baik sosial maupun teknologi, yang secara sadar atau tidak harus dihadapi den- gan sumber dari Barat. Dengan demikian hukum Islam menghadapi benturan dengan perubahan sosial di Indonesia.
Menurut Bustanul Ari fi n, kon fl ik bukan hanya berlangsung antara hukum sipil dengan hukum syara’, tetapi juga antara tiga sistem hukum; Hukum Islam, hukum sipil dan hukum adat. Kon fl ik antara ketiga system hukum itu berawal sejak masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia, dan terus berlanjut hingga sekarang. Karena itu, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan kon fl ik tersebut yang hingga sekarang belum lagi selesai.. Karena penyelesaian kon fl ik hukum itu tidak mungkin dikerjakan secara tambal sulam, melainkan harus dengan kon- sep-konsep yang menyeluruh berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai lan- dasan dasar dan fi lsafat Negara Republik Indonesia.
Ada lagi satu kenyataan sejarah sehubungan dengan kon fl ik tiga sistem hukum ini, yaitu bahwa kon fl ik-kon fl ik hukum terjadi bukanlah kon fl ik yang terjadi secara alami, melainkan kon fl ik yang sengaja ditimbulkan secara terus menerus oleh sistem kolonialisme yang anti dengan Islam. Awal dari kon fl ik tiga sistem hukum itu adalah rencana pemerintah Belanda waktu itu, untuk memberlakukan  bulat-bulat hukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia, sebagaimana dalam hukum pidana telah berhasil dilakukan. 31
Runtuhnya kekuatan kolonial Belanda tidak secara spontan menghancur- kan power of laws-nya . Para pembela kelompok ini mempunyai pengaruh yang kuat dan sering menjadi ganjalan dalam pembaruan hukum di Indonesia. Para pemimpin nasional dan pakar hukum dengan semangat untuk menghancurkan hukum warisan penjajah melakukan berbagai bentuk reformasi hukum untuk menggantikan kebijakan produk kolonial.
Upaya reformasi hukum ternyata tidak semudah mengucapkan. Pro dan
31 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.
105
kontra hukum sering kali sulit dipertemukan. Antara kelompok “ Pluralis ” mela- wan “ Uniformis ” di satu sisi, dan kelompok “ Sekular nasionalis ” melawan muslim di sisi lain. Perdebatan aliran pluralis versus uniformis terpusat pada permasala- han uni fi kasi hukum dan pluralisme hukum, sementara fokus kelompok kedua adalah  sekitar eksistensi hukum Islam.
Adanya konsep Negara kesatuan mendorong para pemimpin Indonesia semenjak awal kemerdekaan cenderung pada usaha uni fi kasi hukum. Dengan uni fi kasi mempermudah usaha menuju modernisasi. Dalam realitasnya, bertali berkelindan dengan kebutuhan lain, yakni ingin menyingkirkan spirit hukum kolonial.
Menyingkirkan secara total hukum warisan kolonial merupakan pekerjaan yang berat, bagi suatu Negara yang majemuk, seperti Negara Indonesia. Sistem- sistem hukum yang ada, begitu erat hubungannya dengan kepercayaan agama dan kultur masyarakat, selain itu iklim politik yang kurang mendukung ikut berpengaruh, sehingga uni fi kasi hukum tidak dapat berjalan efektif.
Perkembangan berikutnya dari pengadilan agama adalah tantangan adanya ide receptie yang diwarisi dari Belanda, mempengaruhi banyak ahli hukum Indo- nesia dan mendorong sikap antagonisme mereka terhadap eksistensi pengadi- lan agama. Supomo cs dan lulusan sarjana Belanda adalah kelompok nasionalis yang paling getol dan antagonistic terhadap Islam dan memberikan pengaruh yang besar dalam pergumulan antara kelompok sekuler nasionalis dengan mus- lim. Perdebatan antara kedua kelompok tersebut terus menerus terjadi yang mengakibatkan posisi hukum Islam senantiasa dijadikan sub ordinat hukum nasional.
Dalam konteks kebijakan pemerintahan Soeharto posisi hukum Islam ber- jalan dengan gelombang pasang surut sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dan Negara. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa semakin baik hubungan agama dan Negara, maka semakin besar peluang hukum Islam untuk diterapkan dan sebaliknya. Oleh sebab itu perjalanan politik umat Islam mem- punyai keterkaitan dengan perkembangan hukum Islam. Abdul Aziz Thaba menggambarkan hubungan itu dengan tiga bentuk hubungan yaitu antagonistic (1966-1981), resiprokal kritis (1981-1985) dan periode akomodatif (1985-1999).
Dalam format hubungan yang bersifat antagonistic, kepentingan politik Islam termasuk kebutuhan hukum masyarakat, tidak terakomodasi dalam ke- bijakan-kebijakan rezim Orde Baru. Jikapun ada kebijakan yang menyangkut umat Islam, tetapi yang lahir adalah produk hukum yang bertentangan dengan
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 106
ajaran Islam. Dalam bidang hukum Islam misalnya, munculnya rancangan un- dang-undang perkawinan yang sekuler. Keinginan untuk melakukan uni fi kasi hukum perkawinan yang seragam untuk semua penduduk, jelas menjadi bukti kepentingan umat Islam. Maka pantas dalam hubungan yang antagonistic terse- but mendapat reaksi keras dari masyarakat muslim.
Pada situasi yang antagonistic tersebut, kelompok nasionalis sekuler dan non muslim sangat diuntungkan. Orde Baru lebih yakin menjalin hubungan den- gan pihak Angkatan Bersenjata di bidang keamanan, sementara bidang pemer- intahan kelompok sekuler dan non muslim memperoleh angin segar kekuasaan. Indikasi ini dapat diperhatikan dari banyaknya bercokol akti fi s-akti fi s Kristen diberbagai sektor pemerintahan, tak terkecuali bidang hukum. Pihak Kristen utamanya, berhasil secara terus-menerus menghembuskan sikap kecurigaan ter- hadap Islam dengan mengembangkan isu Negara Islam. Padahal sebenarnya isu Negara Islam setelah komitmen nasional dalam sidang konstituante tetap dipe- gang teguh oleh umat Islam Indonesia. Upaya untuk menghidupkan Piagam Ja- karta yang dipropagandakan kelompok tertentu, hanya bermaksud untuk men- jaga hubungan yang tidak mesra antara Islam dan Negara. Mereka khawatir, jika Islam dan Negara berhubungan dengan baik, gerak mereka termasuk dalam menjalankan misi agamanya akan terganggu. Tetapi kekhawatiran terhadap isu Negara Islam dan termarjinalkannya agama minoritas, hanya sebuah kekhawat- iran yang tidak berdasar.
Pada situasi hubungan yang demikian, rezim Orde Baru secara ketat mem- batasi setiap kepentingan politis hukum Islam. Politik Islam Soeharto lebih memilih dan memberi kesempatan dalam Islam ibadah, seperti pembangunan masjid, zakat dan haji. Sementara aspek muamalah, misalnya mengangkat as- pek ajaran hukum Islam menjadi hukum nasional, sangat dibatasi kalau bukan ditiadakan.
Sejalan dengan itu, rezim Soeharto lebih menyukai kelompok intelektual Islam yang modernis karena dianggap mendukung kebijakan pembangunan dan modernisasi pembangunan. Kelompok pemikir ini dianggap lebih bersa- habat karena tema-tema pemikiran yang dikembangkan adalah lebih pada nilai moral ajaran, bukan penggalangan politik. Ada relasi antara pemikiran modern- isme dan kepentingan politik, sehingga mazhab pemikiran ini lebih leluasa dan mengekspresikan pikiran mereka selama Orde Baru. Lain halnya dari kalangan tradisionalis yang mendapat pengawasan ketat dari setiap ide dan wacana yang dikembangkan.
107
Namun, situasi yang kurang mesra itu, bergeser sejalan dengan perkem- bangan pemikiran Islam masyarakat. Pendekatan legalistik-formal kemudian se- cara berangsur-angsur melunak. Hal yang bersamaan pula terjadi dipihak Neg- ara dengan adanya komunikasi yang dibangun. Akibat perkembangan inilah kemudian menciptakan hubungan yang reciprocal-kritis . Ada keinginan saling memahami posisi. Periode ini diawali dari political test yang dilakukan pemer- intah dengan menyodorkan konsep azas tunggal bagi orsospol dan kemudian menjadi azas ormas yang ada di Indonesia. Dalam konteks hubungan reciprocal kritis , yang menyangkut pembinaan hukum Islam lebih bersifat pengembangan pisik, terutama pengembangan beberapa sarana lembaga keagamaan, belum memasuki pembangunan subtansial.
Kemudian akibat adanya akomodasi dari umat Islam terhadap azas tunggal, maka momentum ini menciptakan hubungan yang bersifat akomodatif. Ako- modasi Negara terhadap kepentingan umat Islam tidak terlepas dari semakin kuatnya pengaruh pemikiran baru dari akti fi s-akti fi s Islam yang telah dimulai akselerasi wacana keislaman di tahun 1970-an yang dimotori Nurcholish Mad- jid. Arah intelektualisme Islam ini mendapat respon positif dari penguasa Orde Baru. Sehingga melalui pengembangan pemikiran ini muncul saling kesepaha- man antara Islam dan Negara. Maka pada hubungan yang akomodatif inilah kebijakan politik hukum Islam Orde Baru semakin aspiratif, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.
Kebijakan dibidang peradilan agama khususnya, mengindikasikan hubun- gan yang erat antara Negara dan Islam di Indonesia sejak paroh kedua deka- de delapan puluhan. Beberapa peraturan baru, seperti Undang-undang Pokok Pendidikan, Instruksi Presiden Nomor 1 tanhun 1991 tentang Kompilasi Hu- kum Islam, dan juga dukungan pemerintah yang begitu kuat kepada organisasi cendikiawan Muslim seperti ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) telah memperjelas kecenderungan rezim Orde Baru di bawah pemimpin Soeharto un- tuk mengabulkan keinginan masyarakat Islam. Di samping beberapa kebijakan seperti pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), keputusan Bersama tingkat Menteri tentang Bazis dan kebijakan tentang Jilbab dan penghapusan Porkas dan SDSB. Perkembangan ini tampaknya akan menandai titik balik dalam hal hubungan antara Islam dan pemerintah, dimana mereka masing-masing tidak lagi dipandang sebagai musuh, akan tetapi sebagai partner dalam usaha yang dilakukan oleh Orde Baru untuk membangun Negara.
Sikap yang melunak dari pemerintah terhadap Islam ini memang banyak
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 108
mengejutkan berbagai pihak, melihat kenyataan bahwa suara kelompok-kelom- pok non-Muslim dalam diskursus politik Indonesia masih terdengar nyaring hingga akhir tahun delapan puluhan; hal ini dapat diilustrasikan lewat debat yang berkepanjangan tentang rancangan Undang-undang Pengadilan Agama di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Kelompok non-Muslim dan sekuler nasiona- lis pada saat itu menampakkan oposisi yang sedemikian besarnya terhadap draf undang-undang tersebut.
Dan yang lebih menarik, mereka menduga langkah ini sebagai langkah pendahuluan dari orang-orang Islam untuk berusaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Dalam pandangan mereka, pengundangan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 merupakan signal bahwa orang-orang Islam Indonesia sen- gaja ingin mendirikan Negara Islam.
Kecurigaan mereka ini tampaknya tidak berdasar, karena kenyataan bahwa kelompok Muslim idealis yang senantiasa mempromosikan pendapat tentang perlunya Negara yang didasarkan pada ideologi Islam selalu dikalahkan oleh kelompok Muslim akomodasionis sejak beberapa dekade terakhir. Bagi kelom- pok Muslim yang terakhir ini, bentuk Negara Islam apapun yang mereka mak- sudkan, telah disisihkan. Kenyataan ini, dilengkapi pula dengan penerimaan prinsip Pancasila oleh semua partai-partai politik dan organisasi massa sebagai satu-satunya dasar ideologi, telah mendorong semakin banyak pemimpin Islam untuk mempertanyakan relevansi perdebatan tentang Negara Islam di Negara Republik Indonesia. Diskusi-diskusi yang muncul tidak lagi berkutat di sekitar pro dan kontra pendirian Negara Islam, tetapi lebih dari itu mereka justru cend- erung untuk memfokuskan diri pada pikiran-pikiran di mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ideologi Negara tersebut.
Selama periode pemerintahan Orde Baru telah melahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk Undang-undang yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia, seperti Undang-undang Pokok Kehakiman No- mor 14 tahun 1970, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dibawah hirarki Undang-undang tersebut terdapat pula peraturan perundangan  yang mendukung, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan In- struksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
109

## Penutup
Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali  ( ijti- had istimbath ) dan diterapkan ( ijtihad tathbiqy ). Politik yang mengabaikan Hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubun- gan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan hukum Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.
Jika dilihat dari perkembangan hukum Islam di Indonesia terciptanya tiga persimpangan jalan. Satu jalan menuju pemberlakuan hukum Islam berasal dari kelompok yang menghendaki hukum Islam dapat berlaku di Indonesia untuk mengatur pemeluknya. Satu jalan berasal dari kelompok penguasa yang meng- inginkan adanya kesatuan dan keseragaman hukum. Kelompok ini didukung oleh para sarjana hukum Barat, khususnya Belanda. Dan simpang jalan ketiga adalah kelompok yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara me- lembaga. Golongan ini yang senantiasa mencekal dan mengemukakan bahwa se- tiap ada ide pengundangan hukum Islam mencekal; dengan alasan klasik berarti ingin mendirikan negara Islam atau pemberlakuan kembali Piagam Jakarta.

## Bibliogra fi
Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia , Jakarta: Yayasan LBHI, 1988.
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2000.
Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Ciputat Press, 2005. Arief Budiman, “Negara, Kelas dan Formasi Sosial”, Majalah Keadilan , LPM-Fak Hukum UII, Yogyakarta, ed.1 1985.
Bakhtiar Efendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam
Indonesia , Jakarta: Paramadina, 1998.
Busthanul Ari fi n, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya), Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia , Jakarta: LP3ES, 1990. Fachry Ali, Re fl eksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Jakarta: Gra- media, 1986.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
110
Harold Crouch, “The New Order: The Prospect for Political Stability” , dalam JAC Macky (ed) , Indonesia: The Making of Nation , Canberra: Research School of Pasi fi c Studies The Australian National University, 1980. Juwono Sudarsono, “Integrasi, Demokrasi dan Pembaruan Politik” , Kompas , 2 Desember 1987. Karl D. Jackson end Lucian W. Pye (ed), Political Power and Communication in In- donesia , Berkeley: California University Press, 1978.
Michael van Langenberg, “The New Orde State: Language, Ideology, Hegemo- ny”, dalam Arief Budiman, State and Civil Society in Indonesia , Glen Waverl- len Australia: Aristoc, 1990.
Moeljanto T., Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia , Yogya- karta: Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, 1968.
Mohd. Mahfud MD, “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Studi Teoritis dan Konstitusional tentang Perkembangan Peranan Negara di Indonesia”, Tesis S2 Ilmu Politik, Fakultas Pascasarjana UGM, 1989.
Moh. Mahfud MD, “Kon fi gurasi Politik dan Karakter Produk Hukum: Otoriter dan Konservatif”, Majalah Prisma, Edisi 7, Juli 1995. Mohd. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: LP3ES, 1998.
M. Sya fi ’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru , Jakarta: Paramadina, 1995. Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Rancangan antar Disiplin dalam Pem- binaan Hukum Nasional , Bandung: Sinar Baru, 1985.
Sri Soemantri, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Indonesia”,
Makalah disampaikan pada Seminar Identitas Hukum Nasional di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987.
Sultan Takdir Alisjahbana, Indonesia: Social and Cultural Revolution , Terj. Benediet R Anderson, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980 , Terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 1990.