Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia
Tahun 2017-2021
Chenika Fricila* 1 , R. Dudy Heryadi 2 , Dairatul Ma’arif 3
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan, Indonesia
Email: * 1 chenikafricila@upnvj.ac.id , 2 dudy.heryadi@upnvj.ac.id, 3 dairatul@upnvj.ac.id

## Abstract
Indonesia and Australia are two partner countries that are actively cooperating in the fisheries sector with the aim of tackling IUU fishing. Despite that both countries have taken many approaches and policies, the number of IUU fishing case is still remain high. One area that is vulnerable to these activities is the Australian Timor Sea because of its direct adjacent to the Indonesian sea. This research was  conducted  with  the  aim  of  knowing  whether  the  realization  of  the  cooperation  that  has  been implemented has succeeded in reducing the transnational crime of IUU fishing that occurred in the Australian Timor Sea. This study uses qualitative approach and descriptive type of research that uses two data sources, namely primary and secondary. In analysing this research, the author uses bilateral cooperation theory, maritime security and IUU fishing concept. The results of this study indicated that the realization of the cooperation that has been carried out by Indonesia and Australia in the fisheries sector as an effort to tackle IUU fishing in 2017-2021 has not been able to reduce IUU fishing cases in Australian  Timor  Sea  Australia  because  of  the  economic  factors  of  Indonesian  fishermen  who  are affected by the COVID-19 pandemic.
Keywords: Australia, Australian Timor Sea, Fisheries cooperation, Indonesia, IUU fishing.

## Abstrak
Indonesia dan Australia menjadi dua negara mitra yang aktif melakukan kerjasama di sektor perikanan dengan tujuan untuk menanggulangi IUU fishing . Meskipun telah banyak  pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia dan Australia, nyatanya angka IUU fishing masih tinggi hingga saat ini. Salah satu wilayah yang rentan terhadap kegiatan tersebut adalah laut Timor di Australia karena berbatasan  langsung  dengan  laut  Indonesia.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk mengetahui apakah realisasi kerjasama yang telah dilaksanakan berhasil mengurangi tindak kejahatan transnasional  IUU fishing yang  terjadi  di  laut  Timor  Australia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Dalam melakukan analisis penelitian ini, penulis menggunakan teori kerja sama bilateral, konsep keamanan maritim dan IUU fishing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi  kerjasama  yang  telah  dilakukan  Indonesia  dan  Australia  di  sektor  perikanan  sebagai  upaya menanggulangi IUU fishing periode 2017-2020 belum optimal dalam mengurangi kasus IUU fishing karena faktor ekonomi nelayan Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.
Kata kunci : Australia, Indonesia, IUU fishing , Kerjasama perikanan, Laut Timor Australia.

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Illegal, unregulated, unreported (IUU) fishing menjadi  salah  satu  ancaman  dan  tantangan yang  besar  bagi  perikanan  dan  ekosistem  di laut  karena  praktiknya  dapat  mengganggu pengelolaan ikan secara berkelanjutan ( sustainable )  dan  dapat  menghambat  upaya negara  dalam  mewujudkan  tata  kelola  laut. Menurut Food and Agricultural Organization total penangkapan ikan IUU mewakili sekitar 15  –  30%  dari  tangkapan  tahunan  global (Bianchi et al., 2007).
IUU fishing juga  menjadi  salah  satu ancaman  dan  tantangan  bagi  keamanan maritim karena kegiatannya sendiri seringkali melanggar batas dan kedaulatan suatu negara. Selain mengancam keamanan maritim negara, IUU fishing juga  menyebabkan  kerugian  di sektor ekonomi, lingkungan maupun sosial.
Secara geografis Indonesia merupakan negara strategis yang dapat membawa banyak potensi dalam melancarkan kegiatan ekonomi negara salah satunya dalam bidang perikanan. Indonesia  yang  merupakan  negara  yang wilayah  perairannya  berbatasan  langsung dengan  banyak  negara  menjadikan  wilayah perairan Indonesia rawan akan terjadinya IUU fishing .
Dalam mengatasi IUU fishing Indonesia  telah  melakukan  banyak  upaya terkait  hal  tersebut,  selain  itu  Indonesia  juga ikut  berperan  aktif  dalam  menyuarakan pentingnya membuat dan memperketat peraturan  terkait  IUU  fishing  baik  di  tingkat nasional maupun regional. Di tingkat nasional sendiri, Indonesia telah mengeluarkan banyak peraturan peraturan perundang-undangan tentang larangan untuk menangkap ikan secara illegal yang tentunya disusun dengan memperhatikan kode etik perikanan yang ada sebagaimana  terkandung  di  dalam the  1995 Code  of  Conduct  for  Responsible  Fisheries, Food, and Agriculture Organization .
Kemudian  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  memiliki  kapal  unit  khusus  untuk mengawasi  dan  menenggelamkan  daerah perbatasan  guna  mencegah  kegiatan  IUU fishing . Adapun kebijakan yang dilakukan oleh KKP yaitu penenggelaman kapal secara masif dan tertata. Selanjutnya kebijakan ini direalisasikan  dengan  membentuk  Satuan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU fishing yang  disebut  dengan  Satgas  115 dimana  unit  tersebut  dibentuk  melalui Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing ) (Munawar, 2018).
Guna mendukung upaya dan kebijakan nasional  dalam  menanggulangi  IUU fishing , Indonesia  aktif  menjalin  banyak  kerjasama baik  bilateral  maupun  multilateral,  selain  itu Indonesia  juga  memanfaatkan  forum-forum kerjasama di tingkat regional dan internasional dalam menyuarakan permasalahan IUU fishing .  Salah  satu  negara  yang  menjalin kerjasama  dengan  Indonesia  yaitu  Australia karena  selain  Australia  termasuk  ke  dalam sepuluh negara tujuan ekspor terbesar, negara ini juga menghadapi tantangan perikanan yang sama yaitu praktik IUU fishing .
Australia  sendiri  merupakan  negara dengan  garis  pantai  terpanjang  keenam  di dunia  dengan  panjang  25,780  km,  kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia juga menjadi negara dengan kawasan ZEE terbesar ketiga di dunia dengan total luas laut sekitar 10 juta km persegi. Kawasan ZEE ini terdiri dari 8,2  juta  km  persegi  di  lepas  pantai  Australia dan  2  juta  kilometer  persegi  di  luar  wilayah Antarktika  Australia.  Dengan  kawasan  yang sangat  luas  ini  tentu  mengundang  banyak pihak  asing  untuk  memanfaatkan  kekayaan laut yang dimiliki Australia.
Industri perikanan komersial Australia juga  mempekerjakan  kurang  lebih  11.000 orang  dan  memberikan  kontribusi  sekitar
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
341.272  ton seafood yang  dimakan  oleh masyarakat  Australia  serta  ekspor  sebesar 50.741  ton  yang  seharga  AUD1,58  miliar (Fogarty et al., 2020). Industri perikanan juga memegang peran yang penting bagi perdagangan negaranya. Menurut FAO
industri perikanan
Australia hanya memproduksi  sekitar  0,15  persen  pasokan perikanan global namun industri ini mengekspor  berbagai  produk  perikanan  yang nilainya cukup tinggi.
Dalam  menanggapi  hal  ini  Australia menjadi  banyak  inisiator  aksi  global  dalam melawan  IUU fishing .  Lalu  Australia  juga bekerja  sama  dengan  negara-negara  tetangga dan  mitra  internasional  untuk  memastikan keamanan  dalam  penangkapan  ikannya.  Di tingkat  nasional  Australia  memiliki  badan khusus  terkait  perikanannya  yaitu Australian Fisheries  Management  Authority (AFMA) yang bekerja untuk  mencegah pencurian ikan di Australia  Fishing  Zone (AFZ)  melalui program-programnya.  Disini  AFMA  bekerja bersama  dengan Maritime  Border  Command (MBC)  dan Australian  Border  Force (ABF) dalam  melakukan  patroli  dan  pengawasan terkait  kegiatan  IUU  fishing  di  wilayah perairan Australia.
Menurut  AFMA,  dalam  lima  tahun terakhir  angka  kasus  IUU fishing di  perairan Australia  meningkat  pada  tahun  2020  dan sebagian  besar  dilakukan  oleh  nelayan  asal Indonesia.  Adapun  wilayah  perairan  utara Australia  yang  seringkali  ditemukan  banyak kasus IUU fishing nya adalah laut Timor atau Timor  Sea .  Laut  Timor itu  sendiri  menjadi salah  satu  wilayah  yang  rentan  terhadap praktik  IUU fishing yang  dilakukan  oleh nelayan Indonesia dikarenakan wilayah perairannya  berbatasan  langsung  dengan perairan Indonesia.
Nelayan  Indonesia  sudah  melakukan kegiatan  penangkapan  ikan  di Australia Fishing  Zone (AFZ)  terutama  di  laut  Timor
selama berpuluh-puluh tahun bahkan sebelum adanya  batas  resmi  diantara  kedua  negara. Penangkapan ikan tradisional di wilayah utara AFZ  sudah  diizinkan  oleh Memorandum  of Understanding (MoU) Australia dan Indonesia tahun  1974  yang  memperbolehkan  nelayan Indonesia  untuk  menangkap  di  wilayah perairan  sekitar Ashmore  Reef,  Cartier  Islet, Browse  Islet,  Scott  Reef  dan  Seringapatam Reef , laut Timor. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya  adalah  banyak  dari  nelayan Indonesia  tidak  mematuhi  peraturan  yang terkandung  di  dalam  MoU  Box  sehingga menciptakan ketidakstabilan keamanan maritim bagi Australia.
Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan  bilateral  terkait  perikanan  sejak tahun  1974.  Lalu  pada  ada  Februari  2017 kedua negara menandatangani suatu perjanjian kerjasama yaitu Joint Declaration on Maritime Cooperation  Between  the  Government  of Australia  and  the  Government  of  Indonesia yang hingga saat ini menjadi acuan Indonesia dan  Australia  dalam  menangani  berbagai permasalahan  maritim  kedua  negara.    Salah satu  tujuannya  yaitu  untuk  mencegah, mengurangi  dan  memberantas  kegiatan  IUU fishing di Laut Timor yang merugikan banyak sektor  dan  menganggu  stabilitas  keamanan maritim mereka.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  beberapa  penelitian  terdahulu. Pertama  yaitu  penelitian  yang  ditulis  oleh (Rikzan,  2018)  menjelaskan  kerjasama  yang dilakukan Indonesia sebagai upaya memberantas  kasus  IUU fishing bersama Thailand  khususnya  di  Selat  Malaka  yang menjadi  jalur  utama  para  nelayan  negara tetangga yang memiliki intensitas IUU fishing cukup  tinggi  karena  minimnya  pengawasan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia. Tidak hanya Thailand, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Filipina yang dibahas dalam penelitian  karya  (Putri  et  al.,  2016)  dimana Filipina  menjadi  salah  satu  negara  tertinggi
yang  melancarkan  kegiatan  pencurian  ikan  di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan Filipina  memiliki  manajemen  perikanan  yang buruk sehingga terjadi gejala overfishing yang pada  akhirnya  menyebabkan  nelayan-nelayan Filipina  pergi  ke  perairan  Indonesia  untuk melakukan  penangkapan  ikan  secara  ilegal. Guna  mengatasi  hal  tersebut  Indonesia  dan Filipina menyepakati Memorandum of Understanding  Between  Government  Republic of  Indonesia  –  Republic  of  Philippines  on Marine  and  Fisheries  Cooperation pada tanggal 23 Februari 2006. Kemudian Indonesia menjalankan kerjasama dengan Filipina dengan melakukan joint  venture dimana  Indonesia meminta pihak Filipina untuk mengoperasikan industri pengolahan ikannya di Indonesia.
Australia  juga  menjalin  kerjasama perikanan  dengan  Indonesia  yang  dijelaskan oleh  (Ekaputra,  2018)  yang  memaparkan terkait  penanganan  IUU fishing di  wilayah perairan  Laut  Arafura,  Indonesia.  Kerjasama tersebut diwujudkan dengan Indonesia- Australia  Fisheries  Surveillance  Forum (IAFSF), selain itu kerjasama multilateral juga dilakukan dengan disepakatinya Regional Plan of  Action  to  Promote  Responsible  Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU) yang setiap  tahunnya  rutin  mengadakan  pertemuan dengan melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Kedua  negara  juga  terlibat  dalam banyak  kerjasama  regional  seperti  yang dijelaskan  oleh  (Johns,  2013).  Dalam  tulisan tersebut  menjelaskan  bahwa  Indonesia  dan Australia menjadi inisiator dalam pembentukan  RPOA-IUU  yang  merupakan suatu  kerangka  kerjasama  regional  dengan negara-negara anggota lainnya untuk memberantas  kegiatan IUU fishing di kawasan. Tujuan dari RPOA itu sendiri adalah untuk  meningkatkan  manajemen  pengelolaan perikanan di Asia Tenggara dengan penekanan
pada pencegahan dan penghapusan penangkapan ikan illegal, unreported, unregulated (IUU).
Selanjutnya  karya  dari  (Williams, 2013)  juga  menjelaskan  mengenai  kerangka kerjasama  regional  yang  dibentuk  selain Regional Plan of Action-IUU Fishing yaitu the ASEAN-Southeast Asia Fisheries Development Center Strategic Partnership (ASSP) dan the Coral Triangle Initiative (CTI). Di dalam tiga kerjasama  tersebut  juga  melibatkan  negara diluar  ASEAN.  Setiap  kerjasama  yang dibentuk  memiliki  anggota  yang  berbeda  dan mencakup wilayah geografis yang berbeda.
Karya selanjutnya mengenai implementasi RPOA di Indonesia sendiri yang ditulis  oleh  (Arimadonna,  2019)  menjelaskan bahwa  RPOA-IUU  dibentuk  sebagai  tujuan untuk  merumuskan  langkah  dan  kebijakan pencegahan  IUU  fishing  di  masing-masing negara,  melalui  kerjasama  ini  setiap  negara diharapkan dapat menyusun National  Plan  of Action on IUU (NPOA-IUU) yang lebih baik di  tingkat  nasional  dan  regional.  Disebutkan bahwa  Australia  telah  meratifikasi  RPOA dengan membuat NPOA nya melalui Department  of  Agriculture di  tahun  2014. Sedangkan NPOA Indonesia dibentuk melalui Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  di  tahun 2012.  Selain  RPOA-IUU  Indonesia  dan Australia juga bekerja sama dengan mengadopsi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang ditetapkan oleh FAO.
IUU fishing menjadi  salah  satu ancaman  bagi  keamanan  maritim  Australia mengingat  negara  tersebut  diapit  oleh  tiga samudera yaitu Pasifik, Hindia dan Antarktika yang otomatis menjadikan wilayah perairannya  rentan  kegiatan  IUU fishing . Karya  yang  ditulis  oleh  (Bateman  &  Bergin, 2011)  menjelaskan  bagaimana  tantangan maritim  Australia  di  Samudera  Hindia mengingat  Australia  merupakan  pemangku kepentingan  utama  dalam Indian  Ocean
Region (IOR)  termasuk  keamanan  dan stabilitasnya.  IUU fishing disini  dikatakan menjadi  salah  satu  ancaman  non-tradisional bagi  Australia,  permasalahan  ini  menjadi masalah  serius  di  Samudera  Hindia  termasuk di lepas pantai barat laut Australia.
Selanjutnya,  penelitian  lain  yang ditulis  oleh  (Lindley  et  al.,  2019)  sama-sama menjelaskan bagaimana illegal fishing menjadi ancaman serius bagi keamanan Australia yang juga  dapat  mengancam  sumber  daya  laut, kerusakan ekologis, dan berpengaruh terhadap human  security . Illegal  fishing juga  dapat menjadi  penyebab  dari  banyak  kejahatan transnasional  dan  terorganisir,  yang  pada gilirannya  menimbulkan  ancaman  keamanan baru bagi Australia.
Kemudian  karya  yang  ditulis  oleh (Vince  et  al.,  2021)  mengatakan  bahwa sebenarnya manajemen pengelolaan perikanan Australia  tergolong  sudah  cukup  baik  namun yang  menjadi  permasalahannya  terdapat banyak  kapal  asing  yang  masuk  ke  perairan Australia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
Laut Timor di Australia menjadi salah satu  wilayah  perairan  yang  rentan  terhadap IUU fishing yang  dimana  sebagian  besar pelakunya  adalah  nelayan  asal  Indonesia. Karya  yang  ditulis  oleh  (Wuryandari,  2014) menjelaskan permasalahan nelayan tradisional Indonesia  yang  melakukan  penangkapan  di laut Australia dilihat dari perspektif Indonesia. Tidak  sedikit  jumlah  nelayan  yang  ditangkap oleh  Australia,  bahkan  banyak  dari  mereka yang  dipenjara  dan  dalam  beberapa  kasus kapal mereka akan dibakar untuk memberikan efek  jera.  Meskipun  begitu,  masih  banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut Timor Australia secara ilegal.
Dalam menghadapi permasalahan nelayan  Indonesia yang  menerobos batas laut Australia,  disini  pemerintah  Indonesia  harus membuat  suatu  kebijakan  yang  melibatkan
komunitas  nelayan  tradisional  Indonesia  di perbatasan Australia sehingga dapat meminimalisir  permasalahan  yang  berpotensi mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karya (Chapsos et al., 2019) dikatakan bahwa dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan  IUU fishing harus  melibatkan komunitas  nelayan  lokal  karena  sebagian besarnya  dilakukan  oleh  nelayan  lokal Indonesia  itu  sendiri  contohnya  seperti penangkapan spesies hiu di perairan Australia.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  persoalan  dan tinjauan  pustaka  yang  sudah  dijelaskan, peneliti memperoleh sebuah rumusan masalah yaitu, “Bagaimana Realisasi Kerjasama antara Indonesia  dan  Australia  di  Sektor  Perikanan dalam  Upaya  Menanggulangi  Permasalahan Illegal,  Unreported,  Unregulated (IUU) Fishing  di  Laut  Timor  Australia  tahun  2017- 2021?”
2.2 Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 1.2.1 Kerjasama Bilateral
Kerjasama bilateral disini merupakan hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara  lainnya  dengan  tujuan  tertentu  dan biasanya  mengacu  pada  interaksi  saling mempengaruhi  antar  dua  negara.  Dalam kerjasama, negara bukanlah aktor satu-satunya namun  juga  pihak  lain  dapat  terlibat  seperti perusahaan, lembaga, dan organisasi internasional. Dalam kondisi sistem internasional  yang  anarki  ini,  suatu  negara memerlukan negara lain untuk hal pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kepentingan nasionalnya karena pada dasarnya negara tidak bisa  berdiri  sendiri  tanpa  ada  bantuan  dari negara  lain.  Kerjasama  menjadi  salah  satu
upaya  untuk  mengintegrasikan  pandangan- pandangannya  untuk  memenuhi  kepentingan bersama yang akan dicapai.
Robert  O.  Keohane  dan  Robert  Axelrod menjelaskan  tiga  situasi  dimensional  yang memungkinkan  negara  untuk  melakukan kerjasama  yaitu mutuality  of  interest,  the number of actors dan the shadow of the future. Kepentingan  dan  tujuan  bersama  menjadi pengaruh besar dalam terbentuknya hubungan kerjasama,  karena  hal  inilah  yang  menjadi alasan mengapa suatu kerjasama dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta menghasilkan output yang  memuaskan  bagi  kedua  belah pihak.
Selanjutnya number  of  actors atau  jumlah pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  hubungan kerjasama.  Dalam  hal  ini  negara  harus mempertimbangkan jumlah pihak yang terlibat guna  menghindari  adanya  pembelot  dan free rider dalam  hubungan  kerjasama  tersebut. Dalam menjalankan suatu hubungan kerjasama dibutuhkan strategi efektif, strategi disini  yaitu  prinisp  resiprositas.  Menurut Axelrod, resiprositas akan efektif apabila:
1. players can identify defectors;
2. they  are  able  to  focus  retaliation  on defectors and;
3. they have sufficient long run incentives to punish defectors.
Terakhir  yaitu shadow  of  the  future yaitu mengenai  apakah  kerjasama  yang  dilakukan dapat menghasilkan prospek yang baik di masa yang  akan  mendatang  atau  tidak,  hal  ini  juga seringkali  disebut  sebagai  kekhawatiran  di masa  depan.  Suatu  negara  akan  memiliki kecenderungan  untuk  melakukan  kerjasama apabila hasil dari kerjasama tersebut memberikan  keuntungan  jangka  panjang. Terdapat  empat  faktor  yang  menjadikan shadow of the future efektif dalam membangun kerjasama yaitu:
1. longtime horizons;
2. regularity of stakes;
3. reliability  of  information  about  the  others actions;
4. quick feedback about changes in the others actions (Axelrod & Keohane, 2018) .
Definisinya  secara  umum  adalah  bahwa kerjasama  terjadi  ketika "actors  adjust  their behavior  to  the  actual  or  anticipated preferences  of  others" (Axelrod  /  Keohane 1985:  226).  Inilah  mengapa  preferensi  aktor sangat menentukan jalannya kerjasama karena apabila ditemukan perbedaan yang tidak  baik atau  bahkan  tidak  bisa  diselesaikan  dapat menimbulkan konflik (Paulo, 2014).

## 2.2.2 Keamanan Maritim
Dalam  keamanan  nasional  suatu negara, keamanan maritim menjadi salah satu aspek penting di dalamnya. Keamanan maritim disini  dapat  merujuk  kepada  keamanan tradisional  maupun  non-tradisional.  Dilihat dari perspektif tradisional,  keamanan maritim dapat  membawa  ancaman  terhadap  identitas dan  kedaulatan  negara  sedangkan  dari  non- tradisional  dapat  menimbulkan  ancaman terhadap Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), ekonomi, migrasi, lingkungan hidup dan  sumber  daya  alam.  Menurut  Timothy  D. Hoyt,  pemerintah  perlu  lebih  berfokus  pada keamanan  non-tradisional  yang  di  dalamnya membawa isu-isu non-militer seperti keamanan  ekonomi,  lingkungan,  politik, maritim,  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini  suatu negara  perlu  melakukan  pengalihan  fokus keamanan yang mulanya lebih ke negara tetapi sekarang menjadi kelompok-kelompok individu. (Nugraha & Sudirman, 2016).
Pembahasan mengenai keamanan maritim biasanya merujuk pada ancaman yang terjadi  di  laut  seperti  sengketa  laut  antar negara,  terorisme,  pembajakan,  perdagangan narkotika  dan  orang,  proliferasi  senjata, penangkapan  ikan  secara  ilegal,  kejahatan lingkungan serta bencana maritim.

## Gambar 1. Maritime Security Matrix

## Sumber: Christian Bueger (2014)
Menurut Bueger, terdapat empat aspek inti yang dibicarakan dalam keamanan maritim yaitu marine environment, economic development,  national  security dan human security .  Permasalahan  IUU fishing selain mempengaruhi ekonomi, ekologi dan keamanan  nasional  suatu  negara,  ternyata dapat  berdampak  pada  keamanan  manusia ( human security ) karena menyangkut makanan, mata pencaharian yang berkelanjutan  dan  pekerjaan  yang  aman. Mengingat  perikanan  merupakan  aspek  vital bagi gizi dan pekerjaan masyarakat terutama di negara-negara berkembang (Bueger, 2015).

## 2.2.3 IUU Fishing
IUU fishing merupakan gabungan dari tiga  kegiatan  yaitu illegal,  unreported dan unregulated yang  secara  umum  artinya  suatu aktivitas  penangkapan  ikan  yang  dilakukan oleh  Kapal  Ikan  Asing  (KIA)  di  perairan negara lain tanpa adanya lisensi/izin resmi.
Illegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan negara lain yang dilakukan tanpa adanya izin. Illegal  fishing sendiri  termasuk  ke  dalam istilah IUU fishing yang merupakan ancaman besar  bagi  ekosistem  dan  kelestarian  laut karena  dapat  menghambat  upaya  nasional bahkan regional terkait pengelolaan perikanan secara  berkelanjutan.  Selain  itu  IUU  fishing juga  berkontribusi  besar  pada  eksploitasi perikanan  global  secara  berlebihan,  di
beberapa  wilayah  perairan  bahkan  stok perikanannya habis sebagai akibat overfishing . Penangkapan  ikan  secara  IUU  mengambil celah  dari  administrasi  dan  manajemen perikanan yang lemah terutama negara-negara berkembang  yang  kapasitas  dan  sumber  daya untuk Monitoring,  Control  and  Surveillance
(MSC)  masih  belum  efektif  (Food  and Agriculture Organisation (FAO), 2016).
Selanjutnya unreported fishing
menurut  FAO  merupakan  penangkapan  ikan yang  dilakukan  di  area Regional  Fisheries Management  Organisations (RFMO)  akan tetapi penangkapan yang dilakukan tidak atau belum  dilaporkan  dan/atau  laporan  yang diberikan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan pelaporan  yang  telah  ditetapkan.  Pelaku unreported fishing disini melakukan pemindahan hasil tangkapan tanpa melakukan pendataan  ke  pihak  berwenang  setempat. Sedangkan unregulated  fishing menurut Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan dimana belum dilakukannya konservasi  dan  pengelolaan  yang  diterapkan dan  kegiatan  penangkapan  tersebut  dilakukan dengan  metode  yang  tidak  sesuai  dengan prosedur  negara  yang  bersangkutan  untuk konservasi  sumber  daya  laut.  Menurut  FAO unregulated  fishing juga  dapat  terjadi  ketika suatu kapal dengan bendera suatu negara yang bukan  merupakan  bagian  dari  RFMO  dengan metode  yang  tidak  sesuai  atau  bertentangan dengan ketentuan organisasi tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  ( qualitative  research ) deskriptif  dalam  menjelaskan  permasalahan yang diangkat oleh penulis.
Metode  penelitian  kualitatif  menurut Cresswell  yaitu  suatu  pendekatan  atau penelusuran dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena. Untuk memahami fenomena
tersebut  peneliti  harus  melakukan  observasi, studi  pustaka  atau  wawancara  dengan  pihak- pihak  yang  menjadi  sasaran  dalam  penelitian tersebut sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan (Creswell, 2012). Tujuan dari penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu  untuk menggambarkan  fenomena  yang  diangkat dengan  menggunakan  angka  dan  data  untuk menjawab pertanyaan penelitian siapa, kapan, dimana dan bagaimana (Neuman, 2014).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  pendekatan  dengan  metode kualitatif-deskriptif untuk mencari, mengidentifikasi,  menganalisis  data  dan informasi  yang  ditemukan  terkait  fenomena yang diangkat yaitu mengenai kerjasama yang dilakukan  antara  Indonesia  dan  Australia dalam  upaya  penanganan  IUU fishing di  laut Timor Australia.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Menurut Food and Agricultural Organization (FAO)  total  tangkapan  ikan global  diperkirakan  akan  meningkat  dari  179 juta ton pada 2018 menjadi 204 juta ton pada 2030. Sedangkan tangkapan akuakultur diproyeksikan  mencapai  109  juta  ton  pada tahun 2030, meningkat 32 persen (26 juta ton) apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2018. Tingginya  angka  tangkapan  ikan  global  ini merefleksikan adanya permintaan yang sangat tinggi  dan  permintaan  terhadap  beberapa spesies  tertentu  menyebabkan  terjadinya penangkapan ikan yang  berlebihan di seluruh dunia  ( overfished ).  Stok  ikan  di  laut  yang ditangkap  secara  berlebihan  nyatanya  sudah meningkat  tiga  kali  lipat  dalam  beberapa dekade  dan  untuk  saat  ini  sepertiga  dari perikanan  dunia  statusnya  adalah overfished terutama di negara-negara berkembang.
Kegiatan  IUU fishing di  laut  Timor Australia  sebagian  besarnya  dilakukan  oleh Kapal  Ikan  Asing  (KIA)  yang  berasal  dari Indonesia mengingat  wilayah  perairannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Dalam
kurun  waktu  lima  tahun  terakhir,  Indonesia menjadi  salah  satu  negara  yang  melakukan penangkapan  ikan  IUU  tertinggi  di  AFZ. Manajemen  konservasi  dan  pengelolaan perikanan  Australia  yang  bagus  menarik perhatian nelayan Indonesia untuk melancarkan aksinya di perairan Australia.
Sebagian kelompok di Australia menganggap  bahwa  kegiatan  penangkapan ikan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  Indonesia menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan dan keamanan  nasional  Australia.  Pandangan buruk  Australia  ini  dinyatakan  oleh  mantan Menteri  Perikanan  Eric  Abetz  bahwa  kapal- kapal nelayan ilegal Indonesia dapat berpotensi membawa berbagai macam penyakit  seperti  flu  burung,  rabies  atau penyakit kuku dan mulut yang nantinya dapat menimbulkan  kerugian  ekonomi  Australia (Wuryandari, 2014).
Grafik 1. Jumlah Kapal Ikan Asing di AFZ
Sumber: Australian Fisheries Management Authority
(AFMA)
Nelayan  Indonesia  sudah  melakukan penangkapan  ikan  di  laut  Timor  bahkan sebelum adanya batas resmi kedua negara. Di tahun  1974  terdapat  suatu  perjanjian  antara kedua negara yaitu MoU Box. MoU Box 1974 mengidentifikasi  lima  titik  di  barat  laut Australia  yang  dapat  diakses  oleh  nelayan tradisional  Indonesia,  yaitu Ashmore  Reef,
0 50 100 150 200 250 2017 2018 2019 2020 2021

## Jumlah Kapal yang Ditangkap di
Australia
Jumlah Kapal Ditangkap
Cartier  Islet,  Scott  Reef,  Seringapatam  Reef dan Browse Islet . Diantara kelima titik tersebut Ashmore Reef menjadi  wilayah perairan yang sering  didatangi  oleh  nelayan  tradisional Indonesia. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Februari 1975 (Fox & Sen, 2002).
Namun  seiring  berjalannya  waktu ditemukan  banyak  nelayan  Indonesia  yang tidak  mematuhi  perjanjian  tersebut  dengan menggunakan  peralatan  penangkapan  ikan kontemporer  yang  merusak  keanekaragaman hayati, konservasi laut dan keamanan perbatasan laut.
Kemudian  karena  adanya  adanya perubahan  status Ashmore  Reef menjadi konservasi  alam  nasional  yang  dilindungi melalui Agreed  Minutes  1989 menyebabkan nelayan-nelayan  Indonesia  haknya  dibatasi dan  seringkali  dihadapkan  dengan  persoalan dimana  mereka  ditangkap  oleh  otoritas Australia dan beberapanya diberi sanksi yang cukup  besar  bahkan  lebih  buruknya  mereka dapat  dipenjarakan.  Sejak  tahun  1990-an, banyak nelayan yang melakukan penangkapan di  sekitar  wilayah  perairan  yang  telah disepakati bersama melalui Mou Box dituduh menerobos  batas  wilayah  negara  Australia secara ilegal.
Dalam menghadapi permasalahan IUU fishing, Australia  telah  mengambil  banyak langkah  untuk  menyelesaikan  hal  tersebut. Sama halnya seperti Indonesia, Australia juga memiliki  kebijakan  penenggelaman  kapal. Kebijakan ini merupakan tindakan yang diatur dalam  aturan  nasional  Australia  untuk menjamin keamanan, keselamatan para nelayan  dan  mencegah  potensi  hama  ataupun penyakit.  Tindakan  tegas  ini  perlu  dilakukan sebagai  upaya  Australia  untuk  menegakkan hukum  maritim  mereka  tanpa  adanya  tawar- menawar  serta  kebijakan  penenggelaman kapal  juga  menjadi  upaya  Australia  agar yuridiksi  negaranya  dihormati  oleh  negara lain.
Indonesia  dan  Australia  merupakan dua negara yang letak geografisnya berdekatan dimana  keduanya  menjadi  negara  yang memiliki batas wilayah maritim terpanjang dan perairannya  berbatasan  langsung.  Indonesia dan  Australia  menjalin  banyak  kerjasama perikanan  khususnya  dalam  menangani  kasus IUU fishing .
Kerjasama  yang  dilakukan  Indonesia dan  Australia  dalam  menangani  IUU fishing juga  menjadi  upaya  kedua  negara  untuk mewujudkan keamanan maritim di laut Timor. Terdapat  empat  aspek  yang  saling  berkaitan dan  menjadi  fokus  utama  dalam  keamanan maritim  menurut  Christian  Bueger  yaitu economic  development,  marine  environment, national  security dan human  security . Permasalahan IUU fishing yang diangkat oleh penulis  secara  langsung  berkaitan  dan memberikan  dampak  terhadap  empat  aspek tersebut (Bueger, 2015) .
Disini  keamanan  maritim  Australia mengalami ketidakstabilan karena ditemukannya banyak pelaku yang melakukan eksploitasi  sumber  daya  dan  perikanan  di wilayah perairan laut Timor Australia bahkan sejak 2005-06.
Indonesia  dan  Australia  merupakan dua negara yang letak geografisnya berdekatan dimana  keduanya  menjadi  negara  yang memiliki batas wilayah maritim terpanjang dan perairannya  berbatasan  langsung.  Dalam Australia  Foreign  Policy  White  Paper tahun 2017  juga  dinyatakan  bahwa  Indonesia  dan Australia sama-sama akan berkomitmen untuk memperkuat  kerjasama  dalam  kepentingan maritim  termasuk  juga  dengan  meningkatkan kinerja  untuk  memerangi illegal  fishing , meningkatkan  koordinasi  dan  komunikasi, meningkatkan  hubungan  antar  angkatan  laut kedua negara (Australian Government, 2017). Oleh  karena  itu,  Indonesia  dan  Australia menjalin  banyak  kerjasama  dalam  perikanan
khususnya  maritim  yang  menangani  kasus IUU fishing .
Hubungan  kerjasama  yang  dijalin kedua  negara  sudah  berjalan  cukup  lama, komprehensif, dan mendalam. Kerjasama yang dilakukan  kedua  negara  berlandaskan  pada MoU-MoU yang sudah disepakati sejak tahun 1974  seperti Memorandum  of  Understanding between the Government of Australia and the Government  of  the  Republic  of  Indonesia Regarding  the  Operations  of  Indonesian Traditional  Fishermen  in  Areas  of  the Australia  Exclusive  Fishing  Zone  and Continental  Shelf  1974;  Memorandum  of Understanding  between  the  Government  of Indonesia  and  the  Government  of  Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries  Surveillance  and  Enforcement Arrangement  1981; dan Agreed  Minutes  of Meeting  between  Officials  of  Australia  and Indonesia  on  Fisheries  1989. Selain  itu Indonesia dan Australia juga membentuk suatu kerangka kerjasama yaitu Indonesia Australia Fisheries  Surveillance  Forum (IAFSF)  yang dimana  setiap  tahunnya  rutin  dilakukan pertemuan  untuk  membahas  permasalahan perikanan khususnya IUU fishing .
Pada  Februari  2017,  Indonesia  dan Australia  mengeluarkan Joint  Declaration  on Maritime  Cooperation untuk  menegaskan kembali komitmen mereka dalam memperlancar  perdagangan  tanpa  adanya hambatan, kebebasan navigasi dan penerbangan,  pemanfaatan  sumber  daya  laut secara berkelanjutan, keamanan dan stabilitas di kawasan.
Terdapat  lima  pilar  utama  yang ditekankan  dalam  deklarasi  bersama  tersebut, yaitu  meningkatkan  kemitraan  ekonomi  dan pembangunan,  menghubungkan  masyarakat, mengamankan  kepentingan  wilayah  bersama, kerjasama  maritim  dan  berkontribusi  untuk mewujudkan  stabilitas  dan  kemakmuran  di Indo-Pasifik. Permasalahan IUU fishing ditulis
dalam  pilar  keempat  yaitu  berkaitan  dengan maritime  cooperation .  Dalam  realisasinya, semua  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan kedua  negara  berlandaskan  pada  kerjasama tersebut.
Dalam Plan  of  Action  for  the Implementation  of  Joint  Declaration  on Maritime Cooperation terdapat beberapa poin penting  yang  dituliskan  sebagai  bentuk rencana  realisasi  kerjasama  penanganan  IUU fishing , yaitu: kerjasama dalam organisasi dan pengaturan  regional  yang  berfokus  pada pemberantasan  IUU fishing ;  meningkatkan pertukaran  informasi  terkait  IUU fishing ; memperkuat  dialog  dan  konsultasi  reguler antar  lembaga  dan  pejabat  terkait  di  segala tingkatan  yang  bertujuan  untuk    memperkuat koordinasi dan mekanisme pertukaran informasi dalam memerangi IUU fishing serta kejahatan di sektor perikanan; dan mengeksplorasi opsi untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bersama  antar  lembaga  penegak  maritim  di kedua negara.
Dalam pelaksanaan realisasi kerjasama yang berdasarkan pada Plan of Action for the Implementation  of  Joint  Declaration  on Maritime  Cooperation antara  Indonesia  dan Australia  terdapat  beberapa  kegiatan  utama yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kasus IUU fishing di perairan Australia khususnya di laut Timornya.
Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan  oleh  kedua  negara  yaitu Joint Coordinated Patrols . Kementerian dan lembaga  terkait  seperti  BAKAMLA  dengan pihak  Australia  bergabung  dalam  operasi patroli bersama yang disebut. Patroli bersama ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP)  melalui  Direktorat  Jenderal Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Australian Border Force (ABF)  melalui Maritime  Border Command (MBC),  Badan  Keamanan  Laut

## Republik  Indonesia  (BAKAMLA  RI),  dan
Australian  Fisheries  Management  Authority (AFMA).
Terdapat  dua  program  dibawah Joint Coordinated Patrols ini yaitu Operasi Gannet dan  AUSINDO  CORPAT.    Kegiatan  operasi Gannet  rutin  dilakukan  sejak  tahun  2018 dengan tujuan untuk mengurangi dan menanggulangi  berbagai  aktivitas  ilegal  yang dapat  mengancam  keamanan  kedua  negara tidak  hanya  IUU fishing semata.    Operasi Gannet  ini  dilakukan  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan  (Ditjen  PSDKP), Australian  Border  Force (ABF)  melalui Maritime  Border  Command (MBC),  Badan
Keamanan
Laut Republik Indonesia
(BAKAMLA  RI),  dan Australian  Fisheries Management Authority (AFMA).
Adapun fokus utama dalam operasi ini meliputi;  penangkapan  ikan  ilegal,  tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU); penyelundupan  manusia  dan  perdagangan manusia; perlindungan lingkungan dan kejahatan  transnasional  terorganisir  yang terjadi  di  perbatasan.  Fokus  geografis  utama untuk  operasi  ini  adalah  wilayah  timur Indonesia  yang  berbatasan  laut  dengan Australia.
Selanjutnya, The  Royal  Australian Navy (RAN)  dan  TNI-AL  memiliki  program patroli maritim terkoordinasi untuk meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan  laut  bersama  kedua  negara. Berbeda  dengan  Operasi  Gannet  yang fokusnya  menyeluruh  dan  mencakup  semua kegiatan  maritim  yang  ilegal,  program AUSINDO  CORPAT  berfokus  pada  kontrol dan  pencegahan  penangkapan  ikan  secara ilegal.  AUSINDO  CORPAT  disini  menjadi salah satu kesepakatan antara perwakilan TNI AL dan Royal Australian Navy dan membahas
kerjasama  bilateral Maritime Operation Working Group (MOWG).
Selain patroli bersama, dilakukan juga peningkatan  kapasitas  antara  kedua  negara seperti workshop dan  pelatihan.  Dalam realisasi kerjasamanya, Indonesia dan Australia menggandeng negara anggota RPOA-IUU  untuk  menangani  masalah  IUU fishing .
Negara
RPOA-IUU rutin melaksanakan pertemuan setiap tahunnya dan di  beberapa  waktu  juga  dilakukan  agenda- agenda tertentu seperti mengadakan workshop. Salah  satu workshop yang  dilakukan  yaitu International  Workshop  on  Eradicating  IUU Fishing, dimana  agenda  ini  merupakan komitmen  yang  dipegang  oleh  Indonesia  dan Australia untuk menekankan kerjasama dengan  negara  anggota  di  kawasan  dalam menghadapi,  mengurangi  dan  memberantas IUU fishing .
Realisasi  kerjasama  yang  dilakukan Indonesia  dan  Australia  dalam  memerangi IUU fishing harus  melibatkan  banyak  pihak, sesuai  dengan  yang  tertulis  di  dalam  rencana aksi deklarasi bersamanya bahwa perlu adanya dialog  dalam  meningkatkan  koordinasi  antar lembaga/institusi  yang  berkaitan  di  segala tingkatan. Dalam hal ini Indonesia mewujudkannya
dengan melakukan kolaborasi bersama badan riset Australia yaitu the  Commonwealth  Scientific  and  Industrial Research  Organization (CSIRO).  CSIRO disini melakukan kolaborasinya bersama KKP RI.  Tim  CSIRO  disini  akan  membantu meningkatkan keterampilan Indonesia dengan alat  analisis  dan  inovasi  teknologi  yang  lebih baik untuk mendukung Kementerian Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  dan  lembaga  terkait untuk mencegah dan menangani IUU fishing . CSIRO bersama KKP menyelenggarakan Kick-Off Meeting
Kolaborasi Penelitian Indonesia-Australia fase kedua yang mengawali implementasi kegiatan
riset  bertema  “ Improving  efforts  to  reduce Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing through  expanding  human  capacity  and implementing  applied  research  tools  to address  maritime  issues” pada  8  Juli  2020. Perwakilan  Kedutaan  Besar  Australia  untuk Indonesia,  Allaster  Cox,  menyatakan  bahwa Australia juga memiliki komitmen yang sama kuatnya dengan Indonesia dalam pemberantasan praktik IUU fishing . Pihaknya menjelaskan  bahwa  terdapat  empat  kunci untuk memperkuat pertarungan melawan IUU fishing di  tingkat  global  dan  regional,  yaitu perlu  adanya  strategi  nasional  yang  jelas meliputi sistem e-monitoring , program pemantauan, sistem pemantauan kapal, melakukan  tindakan-tindakan  yang  perlu untuk  menjaga  pasar  seperti  melakukan tindakan penelusuran dan dokumentasi penangkapan (KKP, 2020).
Kemudian  Indonesia  dan  Australia  juga melakukan pelatihan bersama dengan negara- negara  lainnya  di  kawasan  yang  bertajuk Maritime Security Desktop Exercise (MSDE). Bakamla bersama Pemerintah Australia dalam hal  ini   MBC  dan  ABF  telah  mengambil inisiatif  untuk  meningkatkan  pemahaman regional  terhadap  penerapan   hukum  maritim internasional,  salah  satu  implementasinya melalui  pelaksanaan  kegiatan  MSDE  yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Pelatihan yang  dilakukan  tidak  hanya  berfokus  pada keamanan dan keselamatan laut dari perspektif hukum  atau  peraturan  yang  berlaku,  tindak operasi juga akan disesuaikan dengan tindakan preventif  terhadap  COVID-19  (BAKAMLA, 2021).
Dilaksanakan  selama  empat  hari, MSDE  ke-10  ini  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kemampuan pihak aparat keamanan maritim regional dalam memerangi  berbagai  macam  permasalahan maritim  sesuai  dengan  hukum  internasional yang berlaku.
Pelatihan  yang  direalisasikan  kedua negara  tidak  hanya  melibatkan  badan-badan perikanan saja tetapi juga melibatkan angkatan militer  dari  kedua  negara.  Angkatan  Laut Australia  dan  Indonesia  juga  melaksanakan pelatihan.  Pelatihan  ini  dilakukan  dibawah program Joint  Exercise  Cassowary dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia dan Australia di sepanjang perbatasan.  Pelatihan  ini  dilakukan  selama enam  hari  di  lepas  pantai  Kupang,  Indonesia yang melibatkan kapal patroli kelas Armidale Angkatan Laut Australia HMAS Maryborough dan Kapal Patroli Indonesia KRI Tongkol dan KRI Langyang. Menteri Pertahanan Australia, Linda  Reynolds  juga  mengatakan  bahwa latihan  maritim  ini  tidak  hanya  sebatas  untuk meningkatkan keamanan maritim dari kegiatan-kegiatan  ilegal  tetapi  juga  untuk meningkatkan  hubungan  bilateral  Indonesia dan  Australia.  Dalam  kegiatan  ini  Australia menjadi tuan rumah latihan Cassowary 2018.
Australia  dan  Indonesia  merupakan mitra  keamanan  penting  di  laut  Timor  dan Samudra  Hindia,  maka  dari  itu  pelatihan Cassowary menjadi agenda penting bagi kedua negara  untuk  meningkatkan  kapabilitas  dan kinerja Angkatan Laut Australia dan Indonesia.  Dalam  pelaksanaannya,  angkatan laut  kedua  negara  untuk  berbagi  taktik  dan prosedur untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai permasalahan maritim di perbatasan.
Selanjutnya, terdapat program kerjasama  yang  direalisasikan  oleh  Indonesia dan  Australia  yaitu alternative  livelihoods . Pentingnya alternative  livelihoods untuk  para nelayan  ini  tidak  hanya  untuk  mengurangi resiko  tertangkapnya  nelayan  Indonesia  di Australia,  namun  juga  untuk  keberlanjutan mata pencaharian nelayan tersebut.
Hal  ini  sekaligus  berkaitan  dengan aspek  keamanan  manusia  dalam  keamanan maritim mengingat dimensi inti dari keamanan
manusia  itu  sendiri  menyangkut  makanan, tempat  tinggal,  mata  pencaharian  yang berkelanjutan serta pekerjaan yang aman.
Aktivitas penangkapan ikan IUU disini menjadi masalah besar bagi komunitas nelayan tersebut.  Selain  itu  karena  beberapa  faktor tertentu  salah  satunya  seperti  penipisan  stok ikan  akibat  dampak  dari  perubahan  iklim, perikanan  tidak  bisa  lagi  dijadikan  satu- satunya  sumber  mata  pencaharian  para nelayan. Maka dari itu program ini dilancarkan demi keberlanjutan kehidupan nelayan Indonesia  sekaligus  mewujudkan  keamanan manusianya.
Indonesia  dan  Australia  menyadari akan  adanya  faktor  sosial  dan  ekonomi  yang mendorong para nelayan Indonesia yang terus melakukan penangkapan ikan di wilayah MoU Box,  oleh  karena  itu  mereka  berupaya  untuk mengembangkan program alternative livelihoods yang  nantinya  akan  memberikan opsi  bagi  para  komunitas  nelayan  Indonesia. Alternative  livelihoods ini  juga  tercantum dalam  NPOA-IUU  milik  Australia.  Banyak nelayan  yang  sering  melakukan  penangkapan di wilayah MoU Box melakukan diversifikasi kegiatan mata pencaharian. Kegiatan penangkapan  ikan  memang  pekerjaan  utama mereka,  namun  banyak  dari  nelayan  yang melakukan  kegiatan  lain  yang  menghasilkan pendapatan  dengan  memanfaatkan  aset  yang mereka miliki.
Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP)  juga  tengah  menyiapkan mata  pencaharian  alternatif  untuk  nelayan yang  sering  melakukan  penangkapan  ikan  di laut  Timor.  Langkah  ini  diharapkan  dapat mengurangi laju pelanggaran IUU fishing yang dilakukan  oleh  nelayan  Indonesia  di  laut Australia. Dalam upaya  menyiapkan program ini,  KKP  melalui  BHKLN  melakukan Focus Group  Discussion (FGD)  yang  melibatkan Kemenkomarves,  Kemenlu,  Bappenas  serta perwakilan  dari  pemerintah  daerah  seperti
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Perkiraan  menunjukkan  bahwa  lebih dari  80  persen  masyarakat  yang  tinggal  di desa-desa pesisir di Indonesia bergantung pada perikanan  atau  laut  untuk  mendukung  mata pencaharian  mereka.  Dengan  beberapa  dari mereka mengetahui bahwa semakin sulit untuk menangkap  ikan  di  perairan  Australia,  dapat dimengerti  bahwa  mereka  tertarik  dengan tawaran sejumlah uang yang besar bagi mereka untuk  mengangkut  para  pencari  suaka.  Cara usaha  perikanan  beroperasi  di  Indonesia  juga berarti  bahwa  orang-orang  ini  mungkin  telah terjerat utang selama beberapa tahun, mendorong  mereka  semakin  jauh  ke  dalam kemiskinan.  Hirarki  bos  nelayan  disini  juga menjadi  satu  masalah  yang  kompleks. Semakin  banyak  nelayan  dapat  menghasilkan semakin banyak uang yang mereka bayarkan. Sisi  lainnya  adalah  jika  mereka  tidak membawa hasil tangkapan yang besar, mereka dapat berutang kepada bos mereka untuk biaya bahan bakar dan sewa kapal.
Maka dari itu disini program alternative livelihoods dijalankan oleh pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  nelayan  sekaligus  sebagai  upaya untuk  mengurangi  kasus  IUU fishing di  laut Timor Australia. Program alternative livelihoods memang  lebih  ke  pendekatan pemerintah  Indonesia  terhadap  komunitas nelayan  timur,  namun  program  ini  juga merupakan  hasil  kerjasama  Indonesia  dan Australia.
Dalam hal ini Australia juga memegang peran yang penting untuk melancarkan  program  ini  yaitu  dengan menyalurkan  dana  bantuan  melalui  AUSAID dan The Australian Embassy guna mendukung pemerintah  setempat  untuk  mendorong  para nelayan untuk membuka opsi mata pencaharian barunya. Terakhir, melalui AUSAID  juga  diberikan  dana  kepada  pihak
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
Indonesia guna meningkatkan kegiatan konservasi  sumber  daya  perikanan.  AUSAID dalam hal ini bekerja sama dengan komunitas lokal di Indonesia untuk mengurangi kemiskinan  dan  mencapai  pembangunan berkelanjutan yang konsisten dengan kepentingan nasional Australia.
Terdapat  beberapa  tantangan  yang dihadapi  Indonesia  dan  Australia  dalam merealisasikan kerjasamanya.  Pertama adalah permasalahan  MoU  Box,  berdasarkan  hasil penelitian  dari  beberapa  sumber,  dikatakan bahwa MoU Box hanya mementingkan metode dan  peralatan  yang  digunakan  oleh  nelayan tradisional  Indonesia  tanpa  memperhatikan aspek  historis  dan  hak-hak  nelayan  tersebut yang di satu sisi juga dilindungi oleh MoU Box itu sendiri dan hukum internasional UNCLOS 1982.  Dalam  menghadapi  permasalahan  ini, Indonesia  dan  Australia  harus  kembali mengevaluasi kebijakan yang berlaku berdasarkan MoU Box 1974.
COVID-19  juga  menjadi  tantangan kedua negara dalam merealisasikan kerjasama penanggulangan  IUU fishing di  laut  Timor. Meskipun  COVID-19  tidak  menghambat secara  langsung  tetapi  terdapat  temuan  FAO yang  mengatakan  bahwa  dengan  adanya pandemi,  membuat  negara-negara  semakin sulit  dalam  memerangi  IUU fishing karena sistem  pengawasan  dan  pencegahan  yang kurang maksimal.
Tantangan berikutnya adalah
hubungan Indonesia dan Australia yang pasang surut.  Pada  tahun  2021, Australian  Border Force (ABF)  membakar  3  kapal  Indonesia yang  melakukan  penangkapan  ikan  secara ilegal  di Rowley  Shoals  Marine  Park dan mengusir  13  kapal  lainnya  untuk  segera meninggalkan  wilayah  tersebut.  Setelahnya, KKP  mengumumkan  bahwa  mereka  akan menunda  patroli  bersama  dengan  ABF sebelum pihak Australia memberikan penjelasan  terkait  insiden  pembakaran  kapal
nelayan Indonesia  secara  resmi  untuk mencegah  penyebaran  informasi  yang  tidak akurat.  Indonesia  juga  meminta  identitas terkait tiga kapal nelayan yang dibakar dan 13 lainnya yang diusir dari perairan Australia.
Tantangan selanjutnya adalah permasalahan  IUU fishing itu  sendiri  yang tidak  kunjung  menurun  kasusnya  meskipun kedua negara sudah giat melakukan kerjasama untuk  menanggulangi  hal  tersebut.  Terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  menjelaskan mengapa kasus IUU fishing sangat sulit untuk dihilangkan yang pertama karena wilayah laut Indonesia dan Australia yang sangat luas.
Kurangnya pemahaman nelayan tradisional  mengenai  hukum  internasional terkait  batas-batas  laut  juga  diyakini  menjadi faktor mengapa angka kasusnya tidak kunjung turun.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan
Dari  banyak  program  dan  kegiatan seperti  dialog,  forum,  patroli  bersama  dan peningkatan kapasitas yang telah direalisasikan  oleh  Indonesia  dan  Australia hasilnya  masih  dapat  dikatakan  belum  cukup efektif untuk menanggulangi IUU fishing . Hal ini  dibuktikan  dengan  meningkatnya  kasus IUU fishing di tahun 2020, padahal angkanya sudah  menyusut  sejak  15  tahun  terakhir. Adapun  faktor  yang  diyakini menjadi permasalahan utamanya yaitu faktor ekonomi yang terkena dampak COVID-19.
FAO  dalam  hal  ini  mengakui  bahwa meningkatnya kasus IUU fishing secara global muncul dari tantangan ekonomi yang merupakan  dampak  dari  COVID-19  dimana meningkatnya  angka  kemiskinan.  Selain  itu, adanya  peningkatan  kasus  IUU fishing juga disebabkan  oleh  berkurangnya  kapasitas monitoring,  control  and  surveillance (MCS) karena adanya pembatasan yang berlaku pada
operasi  program  pengamat  di  kapal  serta inspeksi di pelabuhan dan laut.
Indonesia  dan  Australia  masih  terus giat  dalam  mencari  solusi  dan  pendekatan sebagai  upaya  memerangi  permasalahan  IUU fishing .  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilaksanakan,  kasus  IUU fishing merupakan permasalahan  yang  sulit  dihilangkan  selagi adanya  kebutuhan  dan  permintaan  terhadap konsumsi  perikanan  tersebut.  Kunci  dari penyelesaian  kasus  ini  yaitu  dengan  mencari solusi  dari  akar  permasalahan  yang  membuat para  nelayan  melakukan  IUU fishing di  laut Timor  Australia.  Selain  itu  perlu  adanya perbaikan  tata  kelola  laut  Indonesia  sehingga para  nelayan  tersebut  dapat  memanfaatkan sumber  daya  ikan  di  laut  kita  sendiri.  Laut Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya namun  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal karena sistem tata kelola laut yang diterapkan belum optimal.
Indonesia dan Australia perlu mengevaluasi  kembali  kebijakan-kebijakan yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan  IUU fishing mengingat  IUU fishing merupakan  permasalahan  multi-aspek yang  dampaknya  dapat  dirasakan  di  berbagai aspek  dan  sektor  masyarakat.  Perlu  dibuat kebijakan  dan  pendekatan  baru  yang  lebih komprehensif dan semua pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam perumusan kebijakan dan pendekatan tersebut sehingga setidaknya kasus IUU fishing di laut Timor Australia dapat berkurang.
Sejauh  ini,  peningkatan  kasus  IUU fishing tidak  menyebabkan  dampak  yang serius  bagi  hubungan  bilateral  Indonesia  dan Australia  namun  sebaliknya  hal  ini  memicu Indonesia  untuk  terus  melakukan  diplomasi dan  kerjasama  dengan  Australia  untuk mengembangkan  kebijakan  untuk  mencegah penangkapan  ikan  ilegal  di  masa  yang  akan datang.

## 5.2 Rekomendasi
Pertama ,  Mengenai  regulasi  yang  berlaku untuk  menanggulangi  IUU fishing di  laut Timor Australia. Pertama, pemerintah Indonesia  perlu  melakukan  pendekatan  baru yang  lebih  komprehensif  terhadap  komunitas nelayan  khususnya  bagi  nelayan  Indonesia timur  yang  seringkali  dicegat  dan  ditangkap oleh  pihak  berwenang  Australia  karena melakukan penangkapan ikan IUU.
Kedua, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan manajemen perikanannya secara berkelanjutan yang harus meliputi aspek ekologi  sehingga  lingkungan  laut  dapat  tetap terjaga.  Faktor  pendorong  IUU fishing itu sendiri  karena  regulasi  manajemen  perikanan yang  kurang  terkoordinasi  sehingga  sebagian besar stok perikanan di Indonesia sudah habis beberapanya dan sisanya sudah berada di level overfished . Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan  sebanyak  90%  kapal  Indonesia mengambil  tangkapan  mereka  di  wilayah perairan yang sudah overfished (DW, 2022).
Ketiga, Mengenai  MoU  Box  1974  yang menurut penulis harus ditinjau kembali karena dinilai  menyampingkan  aspek  historis  para nelayan  tradisional  Indonesia  dan  terdapat perbedaan  penafsiran  dari  Indonesia  dan Australia  yang  membuat  perjanjian  ini  rancu. Indonesia dan Australia harus segera mengevaluasi nota kesepahaman tersebut guna menghindari  adanya  kesalahpahaman  antara kedua  negara  karena  di  satu  sisi  Indonesia harus  tetap  melindungi  hak-hak  nelayannya dan di sisi lain Australia melakukan delimitasi wilayah perairan MoU Box yang menyebabkan nelayan-nelayan Indonesia seringkali  ditangkap.  Hak-hak  penangkapan tradisional itu sendiri terkandung dan dilindungi  oleh  hukum  laut  internasional UNCLOS 1982.
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku:
Anggito,  J.  S.,  A.  (2018). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Sukabumi:  CV Jejak.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning,  Conducting  and  Evaluating Quantitative  and  Qualitative  Researcg (P.  A.  Smith,  C.  Robb,  &  M.  Buchholtz (eds.); Fourth Edi).
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Edinburgh: Pearson Education Limited.
Sugiyono.
(2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

## Acuan artikel dalam jurnal:
Arimadonna. 2019. RPOA Norm Localization for  Indonesia  in  Handling  IUU  Fishing. Indonesian  J.  Int’l  L. , 17 (2),  211. https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.783
Axelrod,  R.,  &  Keohane,  R.  O.  2018.
Achieving  Cooperation  Under  Anarchy: Cooperation under Anarchy , 38 (1), 226–
254.
https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12
Bateman,  S.,  &  Bergin,  A.  2011.  New challenges  for  maritime  security  in  the Indian Ocean - an Australian perspective. Journal of the Indian Ocean Region , 7 (1),
117–125.
https://doi.org/10.1080/19480881.2011.5 87335
Bianchi,  E.,  Preatoni,  G.,  &  Rovere,  N.  D.
(2007). Mach scaled wind tunnel tests on a 4-bladed half-span advanced Tilt-Rotor.
In Annual  Forum  Proceedings  -  AHS International (Vol. 3).
Bueger,  C.  2015.  What  is  maritime  security? Marine Policy , 53 , 159–164. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12. 005 Chapsos,  I.,  Koning,  J.,  &  Noortmann,  M. (2019). Involving local fishing communities in policy making: Addressing  Illegal  fishing  in  Indonesia. Marine Policy , 109 (September), 103708. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.10 3708
Ekaputra,  M.  E.  2018.  Kerjasama  Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani. Journal  of  International
Relations , 4 Nomor 2 , 131–139. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/ps gj/article/view/2272
Fogarty, H. E., Cvitanovic, C., Hobday, A. J., &  Pecl,  G.  T.  2020.  An  Assessment  of How  Australian  Fisheries  Management Plans  Account  for  Climate  Change Impacts. Frontiers  in  Marine  Science , 7 (December),
1–19.
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.5916
42
Johns, M. 2013. Enhancing responsible fishing practices  in  South  East  Asia  to  combat Illegal,  Unreported  and  Unregulated (IUU)  fishing. Australian  Journal  of Maritime  &  Ocean  Affairs , 5 (3),  112– 119.
https://doi.org/10.1080/18366503.2013.1 0815741
Lindley,  J.,  Percy,  S.,  &  Techera,  E.  2019. Illegal  fishing  and  Australian  security.
Australian  Journal  of  International Affairs , 73 (1), 82–99. https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1 548561 Munawar,  M.  H.  2018.  Analisis  Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported,  and  Unregulated  (IUU)
Fishing  di  Indonesia  Tahun  2014-2017. Journal  of  International  Relations , 4 (4),
879–888.
Nugraha,  M.  H.  R.,  &  Sudirman,  A.  2016.
Maritime  Diplomacy  Sebagai  Strategi Pembangunan Keamanan Maritim
Indonesia. Jurnal  Wacana  Politik , 1 (2).
https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059
Paulo, S. 2014. International Cooperation and Development:  A  Conceptual  Overview.
In
SSRN Electronic
Journal .
https://doi.org/10.2139/ssrn.2430206
Putri, L. E., Windiani, R., & Hanura, M. 2016. Upaya  Kerjasama  Indonesia  –  Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing Di  Perairan  Indonesia  Periode  2007- 2011. Journal of International Relations ,
2 (1), 180–188.
Rikzan, M. A. 2018. Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam menangani kasus illegal, unreported,  and  unregulated  (IUU) fishing di Indonesia. Journal of International Relations , 4 (4), 635–645.
Vince, J., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. 2021. Progress  and  challenges  in  eliminating illegal fishing. Fish and Fisheries , 22 (3), 518–531. https://doi.org/10.1111/faf.12532
Williams,  M.  J.  2013.  Will  new  multilateral arrangements help Southeast Asian States solve  illegal  fishing? Contemporary
Southeast Asia , 35 (2), 258–283. https://doi.org/10.1355/cs35-2f
Wuryandari, G. 2014. Breaking the Boundary" of  Indonesian  Fishermen  in  Australian Waters: Problems and Prospects. Journal of Political Research , 11 (1), 1–20.
Acuan artikel dalam website:
BAKAMLA. 2021. Bakamla RI Gelar MSDE ke-10  Bersama  Australian  Border
Force . Retrieved
dalam https://bakamla.go.id/publication/deta il_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10- bersama-australian-border-force diakses 19 Juni 2021
Australian  Government.  2017.  Opportunity Security  Strength. 2017  Foreign  Policy White  Paper ,  1–5;  11–122  dalam https://www.fpwhitepaper.gov.au/ diakses 15 Juni 2021
DW. 2022. Sustainable fishing by 2025: What is  the  current  situation  in  Indonesia? Retrieved dalam https://www.dw.com/en/sustainable- fishing-by-2025-what-is-the-current- situation-in-indonesia/a- 60134067#:~:text=This%20has%20wi de%2Dranging%20consequences,over fished%20and%20overcrowded%20wi th%20boats diakses 10 Juni 2022
Food  and  Agriculture  Organisation  (FAO).
2016. Illegal, Unreported and Unregulated fishing. Fisheries, Sustainablility and Development , November , 241–252 dalam
https://www.fao.org/iuu-fishing/en/ diakses 10 Juni 2022
Fox, J. J., & Sen, S. 2002. A Study of Socio- Economic  Issues  Facing  Traditional Indonesian Fishers who Access the MOU Box. A Report for Environment Australia. A  Report  for  Environment  Australia , October , 66 dalam https://parksaustralia.gov.au/marine/ma nagement/resources/scientific- publications/study-socio-economic-
issues-facing-traditional-indonesian- fishers-who-access-mou-box/ diakses  10 Juni 2022
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
KKP.2020. Retrieved dalam
https://kkp.go.id/artikel/21393- kolaborasi-kkp-dan-csiro-dalam- memberantas-iuu-fishing diakses  10  Juni 2022
KKP  RI.  2020. Kolaborasi  KKP  dan  CSIRO
dalam Memberantas IUU Fishing . Retrieved dalam https://kkp.go.id/brsdm/artikel/21429-
kolaborasi-kkp-dan-csiro-dalam- memberantas-iuu-fishing diakses  20  Juni 2022