FORMAT IDEAL OTONOMI DESA

## (Tinjauan Aspek Kelembagaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah)
Oleh: Marsidi 1* ,  Sudriyanti Putri 2 *Email Korespondensi : Stia.marsidi@gmail.com

## ABSTRAKSI
Pengkajian  terhadap  masalah  otonomi  desa,  khususnya  pada  aspek  kelembagaan  pemerintahan desa,  menjadi  cukup  menarik  perhatian  untuk  dijadikan  sebagai  obyek  pengkajian  ilmiah, didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue  strategis dan cukup penting, terutama  dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  desa  yang  mendiri  dan  berdayaguna  dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dan sampai saat ini upaya- upaya  pengkajian  mengenai  masalah  tersebut  masih  sangat  terbatas.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  ( descriptive  research ).  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pondok Kelapa  Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  dengan  menetapkan  3  (tiga)  Desa  sebagai  sampel  lokasi. Informan/responden  awal  dipilih  secara purposive (terpilih)  yakni  di  Desa  Sri  Katon,  Desa  Sri Kuncoro dan Desa  Sidodadi. Pengumpulan data/informasi  dilakukan  melalui  wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa;  (1)  pemahaman  para  agen  pelaksana terhadap  kebijakan  otonomi  desa  masih  relatif  terbatas,  (2)  Dukungan  aturan  pelaksanaan  relatif belum  sesuai  dengan  kebutuhan  reall  pengaturan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, dengan dasar bahwa 68 % responden  menyatakan  tingkat  kesesuaian tergolong dalam  kualifikasi rendah,  dan  (3)  kondisi/ketersediaan  sumber  daya  relatif  masih  rendah  dimana  sebagian  besar sumber  daya  kelembagaan  pemerintahan  desa  (64%),  berada  pada  kualifikasi  rendah  dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kata Kunci: Otonomi Desa, Aspek Kelembagaan,
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
A. Pendahuluan Perubahan kondisi perpolitikan nasional  seiring  dengan  bergulirnya  arus reformasi,  telah  menumbuhkan  kesadaran adanya berbagai kekeliruan dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  tidak  terkecuali  pada  tataran pemerintahan, sehingga menuntut diadakannya  perubahan  dan perbaikan  agar sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan zaman.  Salah  satu  perubahan  penting  yang sudah dilakukan yaitu
dengan ditetapkannya  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut  dengan  Undang-Undang  Desa, menjadi  sebuah  titik  awal  harapan  desa untuk  bisa  menentukan  posisi,  peran  dan kewenangan atas dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Mengatur artinya kewenangan  membuat  kebijakan  yang bersifat mengatur (policy making )
sedangkan  mengurus  artinya  kewenangan untuk  membuat  aturan  pelaksanaan  ( policy implementation ). Kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  kewengan  mengatur dan  mengurus  kepentingannya  sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai  otonomi  karena  ia  berwenang membuat  kebijakan  yang  bersifat  mengatur dan  sekaligus  berwenang  membuat  aturan pelaksanaan. Dengan demikian desa mempunyai otonomi.
Undang-Undang desa menempatkan kedudukan  desa    menjadi    pemerintahan masyarakat, hybrid antara self  governing community dan local  self  government , bukan   sebagai   organisasi   pemerintahan yang      berada  dalam  sistem  pemerintahan kabupaten/kota  ( local  state  government ). Desa  mempunyai  posisi  dan  peran  yang lebih  berdaulat,  posisi  dan  peran  yang sangat  besar  dan  luas  dalam  mengatur  dan mengurus  desa.  Model  pembangunan  yang dulunya  bersistem government  driven
development atau community driven development ,  sekarang  bersistem village driven development .
Selanjutnya  dari  sisi  politik  tempat, dengan  UU  Desa  ini  posisi  desa  bisa menjadi  “arena”  pelaksanaan  program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu  lagi  yang  hanya  sebatas  sebagai
“lokasi”  program  pembangunan.  Dengan begitu  desa  akan  bisa  menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan,
pemberdayaan  masyarakat  sendiri  secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan  bukan  lagi  sebagai  objek, dengan  pendekatan  fasilitasi,  emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  imposisi,  tidak  seperti  masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.
Dari  identifikasi  masalah  secara  sekilas sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, terlihat  bahwa  ada  permasalahan  dalam implementasi  kebijakan  otonomi  desa, khususnya dalam aspek kelembagaan pemerintahan desa. Seberapa jauh
pengamatan sekilas tersebut dapat dibuktikan,  perlu  digambarkan  secara  jelas dengan  menggunakan  suatu  penelitian empirik.
Pengkajian  terhadap  masalah  otonomi desa,  khususnya  pada  aspek  kelembagaan pemerintahan desa, menjadi cukup menarik perhatian  untuk  dijadikan  sebagai  obyek pengkajian ilmiah didasarkan pada
kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue strategis  dan  cukup penting, terutama dalam rangka mendukung terwujudnya  desa  yang  mendiri  dan berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dan sampai saat ini upaya- upaya pengkajian mengenai masalah tersebut masih sangat terbatas.
Disamping  itu  pemerintah  desa  yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat, memiliki  posisi  starategis  terutama  dalam kaitannya  dengan  upaya  pemberdayaan masyarakat, sehingga apabila dapat dirumuskan  suatu  kebijakan  yang  tepat untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa, khususnya  melalui  penguatan  otonomi desa,  maka  diharapkan  dapat  mendukung upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. Kerangka Teoritis
Pemahaman  makna  mengenai  istilah Desa,  dapat  ditemui  dalam  berbagai  sudut dan  pandang,  disesuaikan  dengan  keperluan pengkajian  terhadap  desa  itu  sendiri.  Desa dapat  dipandang  dari  sudut  pemahaman orang umum (awam) atau pengertian sehari- hari,  dapat  pula  dipandang  dari  sudut sosialogis, hukum dan politik,
ketatanegaraan/pemerintahan dan
sebagainya.
Dalam  Pasal  19  dan  103  UU  Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi : [a] kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul,  [b] kewenangan  lokal  berskala  Desa,  [c] kewenangan yang ditugaskan oleh
pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  dan [d]  kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam  konteks    penelitian  ini  yakni terkaait  dengan  tinjauan  aspek  kelembagaan pemerintahan  desa  dapat  ditinjau  dari  sisi Kewenangan atau Hak Asal Usul sebagaimana  terrcantum  dalam  Pasal  19 huruf  [a]  UU  Desa  mencakup  pengertian  ; dimana  hak-hak  asli  masa  lalu  yang  telah ada  sebelum  lahir  NKRI  pada  tahun  1945 dan  tetap  dibawa  dan  dijalankan  oleh  desa setelah  lahir  NKRI  sampai  sekarang. Disamping  itu,  hak-hak  asli  yang  muncul dari  prakarsa  desa  yang  bersangkutan maupun  prakarsa  masyarakat  setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Kewenangan  asal-usul  yang  diakui oleh  negara  meliputi  :  pengelolaan  aset (sumber  daya  alam,  tanah  ulayat,  tanah  kas
Desa)  dalam  wilayah  yurisdiksi  Desa, pembentukan  struktur  pemerintahan  Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan  sengketa  secara  adat  dan melestarikan adat dan budaya setempat.
Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal  34  ayat  (1)  PP  No.  43.  Tahun  2014, yang  paling  sedikit  kewenangan  tersebut terdiri atas : [a] sistem organisasi masyarakat adat; {b} pembinaan
kelembagaan  masyarakat;  [c]  pembinaan lembaga  dan  hukum  adat;  [d]  pengelolaan tanah  kas  Desa;  [e]  pengembangan  peran masyarakat  Desa.  Dan  ruang  lingkup kewenangannya dibeberkan lagi secara rinci dalam
Pasal 2 Permendesa PDTT No. 1 Tahun.
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa.  Dan untuk  kewenangan  Desa  Adat  berdasarkan hak asal usul, secara khsusus dijelaskan lagi lebih  gambang  dalam  Pasal  103  UU  Desa, yang  diantaranya  meliputi  ;  pengaturan  dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan  asli,  pengaturan  dan  pengurusan ulayat  atau  wilayah  adat,  dan  pelestarian nilai  sosial  budaya  Desa  Adat.  Yang operasionalnya  diperjelas  dalam  Pasal  3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015.
Tabel 1. Matriks Kewengan Berdasarkan Asal Usul
Sumber:  (Silahuddin, 2015)
Pembahasan dalam penelitian memerlukan  kejelasan  dan  ketegasan  agar dapat dilakukan pengkajian secara mendalam,  sehingga  pembahasan  penelitian perlu menegaskan fokus penelitian. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  fokus penelitian  ini  adalah  aspek  kelembagaan pada  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, sebagai implementasi dari kebijakan otonomi  desa  berdasarkan  Undang  Undang
Nomor  32  Tahun  2004.  Selanjutnya  fokus penelitian  ini  diuraikan  lagi  kedalam  aspek kajian  dan  item  kajian.  Untuk  memudahkan pemahaman  mengenai  fokus  penelitian tersebut,  maka  diilustrasikan  dalam  matrik berikut ini.
Tabel 1. Matrik Fokus Penelitian
Fokus Penelitian Aspek Kajian Item Kajian A. Kelembagaan Pemerintahan Desa. 1. Pemahaman Agen Pelaksana a. Pemahaman terhadap kebijakan otonomi desa berdasarkan UU No. 6/2014. b. Pemahaman terhadap kebijakan pada aspek kelembagaan pemerintahan desa.
c. Perbedaan dengan kebijakan sebelumnya.
d. Pemahaman terhadap hubungan antar lembaga pemerintahan desa. e. Pengaruh kebijakan terhadap pemerintahan desa. 2. Aturan Pelaksanaan a. Kesesuaian dengan kebutuhan real pengaturan pemerintahan desa.
b. Penerapan dari aturan pelaksanaan.
c. Pengaruhnya terhadap pemerintahan desa. d. Hambatan yang ada. 3. Sumber Daya a. Kondisi sumber daya perangkat pemerintah desa. b. Kondisi sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). c. Kinerja sumber daya perangkat pemerintah desa.
d. Kinerja sumber daya anggota BPD.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  ( descriptive  research )  (Faisal, 2007).  Tidak  melihat  ada  tidaknya  jalinan hubungan  antar  variabel  secara  kuantitatif, tidak  melakukan  pengujian  hiptesis,  hanya menggambarkan  dan  melakukan  analisis kualitatif secara mendalam terhadap masalah dan  unit  yang  diteliti,  lebih  menitikberatkan pada  pencandraan  secara  obyektif  kondisi yang  sedang  berlangsung  pada  saat  ini (alami), lebih mengedepankan makna daripada  menyusun  generalisasi  dan  lebih mengedepankan  penggunaan  data  dalam wujud  kata  –  kata  yang  disusun  dalam
bentuk  naratif  (data  kualitatif),  daripada mengunakan deretan angka – angka.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu
Tengah,  dengan  menetapkan  3  (tiga)  Desa sebagai  sampel  lokasi.  Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di  Desa  Sri  Katon,  Desa  Sri  Kuncoro  dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan  dan  dokumenter.  Sedangkan analisisnya  dengan  tehnik  analisis  data kualitatif model interaktif.

## D. Hasil Penelitian
Analisis  penelitian  dipilih  berdasarkan aspek  kelembagaan  pemerintahan  desa  di Kecamatan  Pondok  Kelapa  Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek,  yaitu  (1)  pemahaman  para  agen pelaksana  (perangkat  pemerintahan  desa);
(2)  dukungan  aturan  pelaksanaan  dan  (3) kondisi/ketersediaan sumber daya.
1. Aspek Pemahaman Agen Pelaksana
Berdasarkan  hasil  wawancara  sari kuesioner  dan  pengamatan  langsung maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat pemahaman perangkat pemerintahan desa  terhadap  kebijakan  otonomi  desa masih  relatif  terbatas.  Gambaran  yang mampu  diungkapkan  tersebut  memang belum  mengambarkan  fenomena  yang menjadi  kajian  secara  keseluruhan, namun  paling  tidak  ada  gambaran  yang cukup  obyektif,  walaupun  serba  sedikit dan  sederhana.  Suatu  kebijakan  yang seharusnya  dijadikan  sebagai  landasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agen pelaksana belum mampu dipahami secara mendalam. Keterbatasan pemahaman ini sebagaimana  terungkap  dari  jawaban para informan/responden, terutama disebabkan  keterbatasan  sumber  daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi  yang  memadai  sehingga menyebabkan pada keterbatasan pemahaman  terhadap  amanat  Undang-
Undang  Desa.  Keterbatasan  pemahaman ini mengakibatkan minimnya visi perangkat  pemerintahan  desa  dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yang akhirnya pemerintahan desa berjalan  apa  adanya  dan  belum  ada perubahan berarti sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa cenderung  melaksanakan pekerjaan rutin tanpa adanya terobosan strategis.
Belum adanya perubahan atau pengaruh yang menonjol dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan  kebijakan  otonomi  desa, diketahui  dan  dirasakan  betul  oleh masyarakat,  sebagaimana  diungkapkan oleh  salah  seorang  tokoh  masyarakat, yang menyatakan bahwa :
“ Menyangkut  pengaruh  kebijakan otonomi desa terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama kelancaran  dalam  mengurus  dan mengatur kepentingan
masyarakatnya, menurut saya sampai saat ini belum ada pengaruh  yang  cukup  menonjol, karena  adanya  kebijakan  tersebut pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.
Pemerintahan  desa  masih  berjalan seperti  waktu  yang  lalu,  sebelum adanya kebijakan tersebut. Perubahan yang jelas paling adanya  lembaga  perwakilan  di tingkat desa, itupun kayaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya ”.
Namun  demikian  walaupun  belum ada  perubahan  yang  mencolok,  tapi  ada satu  hal  yang  dirasakan  dengan  adanya kebijakan  tersebut,  yaitu  keleluasaan bagi  pemerintah  dan  masyarakat  desa, baik  dalam  menajalankan  pemerintahan maupun dalam penyusunan dan pelaksanaan  progam  pembangunan  dan baik yang berasal dari inisiatif masyarakat  maupun  yang  dibiayai  oleh dana  bantuan  dari  pemerintah.  Adanya keleluasaan dalam
menjalankan pemerintahan  ini  memang  dibenarkan sekali  oleh  seorang  Kepala  Desa  yang mengungkapkan bahwa : “Memang dirasakan ada keleluasaan  dalam  menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan  otonomi  desa  ini,  baik dalam  mengatur  rumah  tangga sendiri,  pembuatan  aturan  hukum hingga pada pengelolaan kekayaan. Hal ini tidak
diketemukan/dirasakan  pada  waktu yang lalu saat belum terbitnya  UU Nomor  6  Tahun  2014,  ketika  itu tidak diberikan  peran utama dalam pemerintahan dan pembangunan ”.
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas menyiratkan
bahwa sebenarnya pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan  otonomi  tersebut,  telah  diberi ruang  yang  cukup  untuk  berkembang sesuai  dengan  karakteristik  desa  itu sendiri sehingga desa dan masyarakatnya mempunyai
kesempatan untuk mengembangkan  diri  sebagai  aktor utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  yang berbasis  pada  adat,  budaya,  karakteristik dan  potensi  lokal  masyarakat  setempat. Inilah  sebenarnya  makna  hakiki  yang terkandung  dalam  kebijakan  otonomi
desa,  namun  sayang  baru  sebatas dirasakan,  belum  dipahami  sepenuhnya oleh  para  perangkat  pemerintahan  desa sebagai agen pelaksana kebijakan.
Bila  disandarkan  pada  pembahasan konseptual  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  pada  bagian  terdahulu, fenomena keluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat, maupun dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan,  sudah  dapat  dipandang sebagai  format  ideal  dalam  membentuk kelembagaan    pemerintahan  desa,  sesuai dengan hakikat otonomi, yakni kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi.  Namun  hal  ini  harus diikuti dengan upaya- upaya peningkatan pemahaman bagi para perangkat pemerintahan  desa,  sehingga  sebagai agen  pelaksana  mereka  mempunyai  visi sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  otonomi desa  tersebut,  yang  akan  bermuara  pada performa  penyelenggaraan  pemerintahan desa  sesuai  hakekat  otonomi  yaitu kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi.

## 2. Aspek Aturan Pelaksana
Aspek  kedua  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  yang  menjadi kajian  dalam  pembahasan  ini  adalah dukungan  aturan  pelaksanaan.  Baik tidaknya performa penyelenggaraan pemerintahan  desa,  yang  didasarkan pada  kebijakan  otonomi  desa  ini, khususnya  pada  aspek  kelembagaan  dan pembiayaan  pemerin-tahan  desa,  salah satunya  akan  nampak  dalam  berbagai bentuk  aturan  pelaksanaan  yang  disusun oleh  institusi  yang  diberi  kewenangan untuk itu.
Dengan merujuk pada hasil kuesioner penelitian  ( sebagaimana  terlampir ),  kita dapat mengetahui bahwa aturan pelaksanaan mengenai kelembagaan pemerintahan  desa  yang  ada,  memang relatif  belum  sesuai  dengan  kebutuhan real pengaturan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  dengan  dasar  bahwa 68  %  responden  menyatakan  tingkat kesesuaian  tergolong  dalam  kualifikasi rendah.
Berdasarkan  pengamatan  penulis, aturan  pelaksanaan  yang  seringkali mengalami  perbenturan  dengan  aspirasi
masyarakat, terutama pada aturan pelaksanaan  yang  menyangkut  tata  cara rekrutmen  atau  pengisian  Kepala  Desa dan  Perangkat  Desa.  Substansi  atau materi  aturan  pelaksanaan  yang  sangat teknis  dan  mekanistis,  seringkali  tidak sesuai dengan aspirasi  yang berkembang di  masyarakat,  sehingga  menyulitkan aturan pelaksanaan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Contoh  kongkrit  yang  langsung diketahui  oleh  penulis  adalah  ketika adanya  pengisian  perangkat  desa  dari unsur  wilayah  (Kepala  Dusun),  yang terpaksa tidak bisa disahkan dan dilantik sebagai  perangkat  desa  oleh  Pemerintah Daerah,  karena  usia  melebihi  ketentuan syarat  calon  yang  ditetapkan  dalam aturan  pelaksanaan  mengenai  pengisian perangkat desa, yang akhirnya kehilangan hak-haknya sebagai perangkat  desa  dari  Pemerintah  Daerah. Padahal dari sisi kapabilitas dan semangat  pengabdiannya,  cukup  layak dan  dikehendaki  oleh  masyarakat  luas untuk  menempati  jabatan  Kepala  Dusun tersebut.
Disamping  itu  berdasarkan  hasil wawancara  lebih  lanjut  dengan  para informan,  diketahui  bahwa  penerapan aturan pelaksanaan yang tidak sebagaimana  mestinya  disebabkan  pula oleh kondisi real pemerintahan desa yang memang  tidak  memungkinkan  untuk menerapkan aturan pelaksanaan tersebut.
3. Aspek Ketersediaan Sumber daya
Aspek ketiga yang
cukup mempengaruhi  implementasi  kebijakan otonomi  desa,  yang  menjadi  kajian penelitian ini adalah kondisi/ketersediaan sumber  daya,  dalam  kaitan  ini  terutama menyangkut  sumber  daya  kelembagaan pemerintahan  desa  dan  sumber  daya pembiayaan pemerintahan desa. Ketersediaan  sumber  daya  ini  sangat mempengaruhi  implementasi  kebijakan dalam  rangka  pencapaian  tujuan  secara keseluruhan,  dalam  hal  mana  kelancaran pelaksanaan  kebijakan  atau  keputusan bergantung  pada  sumber  daya  yang  ada atau  dimiliki,  baik  dari  aspek  kuantitas maupun kualitasnya.
Keberadaan  perangkat  pemerintah desa  tersebut  di  atas,  merupakan  sumber daya  utama  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  sehingga  kinerja pemerintahan desa, baik dalam mengatur
dan  mengurus  pemerintahan,  maupun dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  akan  sangat  bergantung kepada  kualitas  atau  kemampuan  dari para perangkat tersebut.
Secara  keseluruhan  kondisi  sumber daya  kelembagaan  pemerintahan  desa, dikaitkan  dengan  dukungannya  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat  diketahui  dari  hasil  kuesioner sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 2 : Dukungan Sumber Daya Kelembagaan Pemerintahan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Dukungan Frekwensi % Tinggi Sedang Rendah 5 4 16 20 15 64 Jumlah 25 100 Sumber : Data Primer diolah Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas, maka  dapat  diperoleh  gambaran  bahwa tingkat dukungan sumber daya kelembagaan pemerintahan desa terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan desa  relatif  masih  rendah,  dimana sebagian besar sumber daya kelembagaan  pemerintahan  desa  (64  %), berada  pada  kualifikasi  rendah  dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan  bahwa  aturan  pelaksanaan yang  terlalu  rinci  justru  seringkali  menjadi penyebab timbulnya konflik, karena materinya  yang  cenderung  bertentangan dengan  aspirasi  yang  berkembang  dalam dinamika  masyarakat  desa,  utamanya  pada proses  penyelengaraan  pemerintahan  desa. Hal-hal  yang  bersifat  tehnis  menyangkut pemerintahan  desa,  akan  lebih  tepat  apabila ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat  setempat.  Upaya  tersebut  secara keseluruhan  merupakan  manifestasi  dari nilai dan makna otonomi.
Sebagaimana  telah  dikemukan  pada bagian awal, pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, secara
kelembagaan  terdiri  dari pemerintah  desa  di satu  sisi  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  di  sisi  lain,  sehingga  pemerintahan desa  diharapkan  merupakan  kolektivitas kegiatan antara pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dengan kegiatan BPD, yang berjalan secara sinergis, saling  mendukug  dan  bekerja  sama  sesuai dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing  – masing.
Namun  kenyataannya  dan  sesuai  hasil penelitian ini, formulasi kelembagaan pemerintahan yang demikian, tidak
menjadikan  pemerintahan  desa  lebih  baik dan  efektif.  Pada  formulasi  organisasi pemerintah  desa,  yang  hanya  terdiri  dari kepala desa dengan perangkat desa (meliputi sekretariat  desa,  unsur  pelaksana  dan  unsur wilayah), mengakibatkan terbatasnya jumlah sumber daya perangkat pemerintah desa dan dengan kualitas sumber daya perangkat yang relatif terbatas, antara lain menjadi penyebab terhambatnya pemerintah desa melaksanakan  seluruh  tugasnya.  Apalagi disamping mengurus dan mengatur masyarakatnya,  tidak  sedikit  pula  tugas  dari Pemerintah/Daerah yang dibebankan kepada pemerintah desa.
Sedangkan  kehadiran  BPD  sebagai lembaga perwakilan masyarakat, yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi/pembuatan aturan, mengayomi adat istiadat,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah  desa, ternyata  peranannya  tidak  terlalu  dirasakan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Bahkan  cenderung  lebih  difahami  dan dirasakan  sebagai  lembaga  yang  justru menambah beban pemerintah desa.
Berdasarkan hal tersebut maka kelembagaan  pemerintahan  desa,  perlu dibentuk  dengan  menyesuaikan  pada  makna dan  tujuan  kebijakan  otonomi  desa  dan tuntutan  perkembangan  yang  ada.  Bila mengacu  kepada  pendapat  (Silahuddin, 2015),  bahwa  perwujudan  otonomi  desa tercermin dalam bidang-bidang : pemerintahan,  pembangunan,  peningkatan kesejahteraan,  sosial  budaya  dan  hukum (perdamaian perselisihan masyarakat), maka kelembagaan  pemerintahan  desa  yang  perlu dibentuk  sebagai  manifestasi  otonomi  desa terdiri dari :
1. Lembaga  pemerintah  desa;  berfungsi mengurus  dan  mengatur  kepentingan masyarakat  (melaksanakan  pemerintahan desa), merencanakan dan melaksa-
nakan pembangunan, peningkatan kesejahteraan,  pembinaan  ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (termasuk perdamaian perselisihan). Disamping itu dapat melaksanakan  tugas  pembantuan  dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Lembaga  permusyawaratan  masyarakat desa  (forum  rembug  desa);  berfungsi sebagai  badan  legislasi,  menampung  dan menyalurkan aspirasi, pengawasan
pemerintahan  desa  dan  mediator  bagi pertanggungjawaban pemerintah desa. 3. Lembaga pengayoman (forum tetua/kasepuhan  desa);  berfungsi  sebagai lembaga  penasehat  pemerintah  desa, khususnya  kepada  kepala  desa  terhadap permasalahan yang ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat desa.
Secara garis besar kelembagaan pemerintahan  desa  dimaksud  digambarkan dalam bagan berikut ini.
Gambar 2 : Bagan Kelembagaan Pemerintahan Desa
Keterangan :
: hubungan komando
: hubungan konsultasi/pertimbangan
: hubungan legislasi/pertanggungjawaban

## G. Penutup
Berangkat  dari  hasil  penelitian  diatas, maka  penulis  merekomendasikan  beberapa hal  yang  perlu  untuk  diperbaiki  sebagai upaya peningkatan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa tersebut, yaitu :
1. Pihak  –  pihak  yang  berkompeten dengan kebijakan otonomi desa, hendaknya  secara  terus  –  menerus mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan  otonomi  desa  ini,  khususnya kepada para penyelenggara pemerintahan  desa,  guna  meningkatkan pemahaman para perangkat desa terhadap kebijakan tersebut.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  selaku
yang  diberi  kuasa/delegasi  menyusun aturan  pelaksanaan  sebagai  tindak  lajut kebijakan  otonomi  desa,  hendaknya memformulasikan  aturan  pelaksanaan tersebut,  dalam  rumusan  yang  lebih fleksibel  dan  merupakan  pedoman umum saja  yang tidak terlalu mengikat, sehingga dapat mengakomodasi dinamika aspirasi masyarakat desa. 3. Untuk mendapatkan perangkat pemerintah  desa  yang  berkualitas, faktor  persyaratan  pendidikan  dan pengalaman perlu mendapat perhatian.

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal, S. (2007). Format-Format Penelitian, Dasar Dasar dan
Kepala Desa Badan/Lembaga Ketentraman dan Perlindungan Mayarakat
(Polisi Desa)
Sekretariat Desa Badan/Lembaga Kesejahteraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Badan/Lembaga Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Lembaga Permusyaratan Masyarakat (Rembug Desa) Lembaga Pengayoman (Forum Tetua  Desa) Unsur Wilayah/
Kepala  Dusun
Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Press.
Silahuddin, M. (2015). Buku 1 :
Kewenangan  Desa  Dan  Regulasi Desa. Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI,  No.  1  Tahun.  2015  Tentang Pedoman  Kewenangan  Berdasarkan Hak  Asal  Usul  Dan  Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No. 43 Tahun
2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  6 Tahun. 2014 Tentang Desa.