STRATEGI HUMAS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENCIPTAKAN CITRA POSITIF KEMENTERIAN
Ahmad Zamroni ‘Aziiz 1 , Erman Anom 2
Universitas Esa Unggul 1,2
aziz_zamroni@yahoo.com 1 , erman.anom@esaunggul.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Humas Kementerian ATR/BPN  dalam  mempublikasikan  informasi  melalui  ruang  lingkup  Humas  kepada publik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  Strategi  Komunikasi  Humas  dalam Meningkatkan  Citra  Positif  Kementerian  ATR/BPN  dalam  meningkatkan  citra  positif Kementerian  ATR/BPN  diantaranya  melakukan  penguatan  internal  dan  eksternal dengan  memanfaatkan  media  sosial  dan  media  konvensional  dalam  hal  membangun citra  positif  dengan  menggunakan  momentum  penyerahan  sertifikat  hasil  Program Strategis Nasional.
Kata Kunci : Citra Positif, Humas, Kementerian Agraria

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  strategy  used  by  the  Public  Relations  Ministry  of ATR/BPN in publishing information through the scope of Public Relations to the public. This study uses a qualitative approach with a case study research method. The results showed  that  the  Public  Relations  Communication  Strategy  in  Enhancing  the  Positive Image  of  the  Ministry  of  ATR/BPN  in  enhancing  the  positive  image  of  the  Ministry  of ATR/BPN  included  internal  and  external  strengthening  by  utilizing  social  media  and conventional  media  in  terms  of  building  a  positive  image  by  using  the  momentum  of handing over certificates from the results of the National Strategic Program .
Keywords : Positive Image, Public Relations, Ministry of Agrarian Affairs

## PENDAHULUAN
Hubungan  masyarakat  adalah  suatu  usaha  yang  sengaja  dilakukan, direncanakan  secara  berkesinambungan  untuk  menciptakan  saling  pengertian  antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat. Humas adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial  dalam  menganalisa  kecenderungan,  meramalkan  konsekuensinya,  memberikan pengarahan  kepada  pimpinan  institusi/lembaga  dan  melaksanakan  program-program terencanal  yang  dapat  memenuhi  kepentingan  baik  institusi  maupun  lembaga  tersebut maupun masyarakat yang terkait.
Humas  atau  Hubungan  Masyarakat  keberadaannya  penting  dalam  sebuah instansi  Pemerintahan  atau  badan  publik.  Salah  satu  fungsi  Humas  yaitu  untuk menghubungkan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  organisasi  atau  perusahaan (Ruslan,  2012).  Selain  itu  Humas  memiliki  fungsi  manajemen  untuk  mencapai  target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta,  merencanakan,  mengkomunikasikan,  hingga  mengevalualsi  hasil-hasil  apa  yang telah dicapainya.
Jika  perusahaan  atau  lembaga  ingin  mendapatkan  reputasi  yang  baik  dimata masyarakat, maka perusahaan atau lembaga itu harus mempunyai Humas yang mampu meningkatkan  citra  perusahaan  atau  lembaga  yang  positif,  membangun  Identitas  dan Image perusahaan,  menciptakan  identitas,  serta  mendukung  kegiatan  komunikasi  dua arah timbal balik (two way t communication) dengan berbagai pihak.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN)  yang  dibentuk  oleh  Presiden  Jokowi  di  awal  priode  pertama  masa pemerintahannya  telah  banyak  bertransformasi.  Rencana  Stategis  Kementerian ATR/BPN tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27  Tahun  2020  memuat  Visi  Kementerian  ATR/BPN  berupa  “Terwujudnya  Penataan Ruang  dan  Pengelolaan  Pertanahan  yang  Terpercaya  dan  Berstandar  Dunia  dalam Melayani  Masyarakat  untuk  Mendukung  Tercapainya  Indonesia  Maju  yang  Berdaulat, Mandiri  dan  Berkepribadian  Berlandaskan  Gotong  Royong” serta  Misi  Kementerian yaitu, a) menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan,  dan  berkeadilan;  b)  menyelenggarakan  pelayanan  pertanahan  dan penataan ruang yang berstandar dunia.
Upaya  dalam  mewujudkan  Visi  dan  Misi  tersebut,  Kementerian  ATR/BPN Sebalgali  pelaksana  kebijakan  pemerintah  di  bidang  pertanahan  dan  tata  ruang  juga memiliki  beberapa kegiatan  yang termasuk dalam  program  prioritas nasional,  program prioritas  kementerian  dan  program  prioritas  bidang.  Dalam  rangka  memastikan efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  serta  keberhasilannya,  tentu  saja  tidak  hanya diperlukan  dukungan  sumber  daya  manusia,  finansial,  infrastruktur  serta  metode pelaksanaan  secara  teknis  yang  telah  mengakomodir  kemajuan  teknologi,  namun  juga harus  didukung  dengan  strategi  komunikasi  yang  efektif,  masif,  terpola  dan  memiliki
standar  serta  melibatkan  partisipasi  pemangku  kepentingan  yang  lain  Sebalgali key person (Kanzulfikar, 2022).
Kementerian  Agrarial  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  adalah Kementerian  yang  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang Agrarial/Pertanahan  dan  Tata  Ruang  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  Presiden dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  Negara  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  17  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Agrarial  dan  Tata  Ruang  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  18).  Kementerian  Algraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  beradal  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden, salat  ini sejak  15 Juni  2022  Kementerian Agrarial dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Hadi Tjahjanto (Hidayat et al., 2018).
Humas  Kementerian  Agrarial  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional melakukan  sebuah  fungsi  manajemen  yang  menjadi  jembatan  komunikasi  antara organisasi  dengan  publiknya  tentu  mempunyai  peranan  dalam  mengatasi  hal  tersebut. Adanya  pemberitaan  negatif  di  media  yang  disebar  luaskan  kepada  masyarakat  luas, tentu  menjadi  sebuah  perhatian  besar  yang  harus  ditanggulangi,  mengingat  citra organsisasi  Sebalgali  taruhannya.  Mewujudkan  citra  balik  Kementerian  adalah  tujuan utama  dan  sekaligus  merupakan  reputasi  dan  prestasi  yang  hendak  wajib  dicapali  di dunia  kehumasan.  Dengan  adanya  mediasosial,  maka  isu-isu  negatif  yang  sedang berkembang  tentu  dapat  diminimalisir  dengan  cara  mempublikasikan  informasi  positif secara  terbuka  dan  transparan  (Ariefa,  2022). Humas  perlu  mewujudkan  saling pengertian  dan  dukungan  mencapai  suatu  tujuan  organisasi  diperlukan  suatu  strategi. Dimana  strategi  yaitu  bagian  terpadu  dari  suatu  rencana (plan), sedangkan  rencana merupakan  produk  dari  suatu  perencanaan (planning). Strategi  merupakan  hal  terkait “apa  dan  bagaimana”  yang  digunakan  dalam  perencanaan  untuk  mencapai  tujuan organisasi  atau  lembaga.  Media  sosial  kerap  dijadikan  suatu  alat  atau  media  untuk melakukan strategi komunikasi khususnya untuk melakukan promosi atau memberikan informasi  kepada  publik.  Setiap  media  sosial  memiliki  kegunaan  dan  karakteristiknya masing-masing.  Salah  satunya  media  sosial  yang  sering  digunakan  Sebalgali  media informasi dalalm bentuk video yaitu YouTube.
Strategi  Humas  yang  ditawarkan  untuk  masalah  yang  dihadapi  oleh Kementerian Agrarial dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan memberikan
informasi melalui media sosial salah satunya YouTube. YouTube merupakan Sebalgali sarana transparansi komunikasi kepada publik dalalm memberikan informasi. Sebalgali salah satu media baru yang populer di Indonesia penggunaan media YouTube memiliki keunggulan  dimana  kita  dapat  berbagi  video  secara  gratis  dan  khalayak  dapat  melihat secara audio visual.
Menurut  Sari  (2019)  Humas  kementerian  Kementerian  Agrarial  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sampai  saat  ini  selalu  berusaha  dalalm mempertahankan citra positif yang dibangunnya  seperti halnya humas berhasil meralih penghargaan  Anugerah  Keterbukaan  Informasi  Publik  Tahun  2021  yang  digelar  oleh Komisi  Informasi  Pusat  (KIP) . Penganugerahan  itu  diberikan  oleh  KIP  setiap  tahun kepada  badan  publik  yang  menerapkan  dan  menjalankan  Undang-undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik (UU  KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP dan dalam kesempatan ini ada tiga predikat yang diumumkan, yakni Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  yang  digunakan  Humas  Kementerian  ATR/BPN dalam mempublikasikan informasi melalui ruang lingkup Humas kepada publik.

## KAJIAN TEORI
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  merujuk pada  teori electronic  word  of  mouth  (E-Wom) yang  disampaikan  oleh  Goyette,  dkk. Menurut  Goyette  et  al.,  (2010), electronic  word  of  mouth  (E-Wom) merupakan  bentuk komunikasi informal yang bersifat non-komersial dan terjadi secara online baik melalui telepon,  email,  komentar  di  suatu  postingan  atau  metode  komunikasi  lainnya  guna membahas atau memberikan pendapat mengenai suatu layanan maupun barang .
Kemudian,  mengenai  indikator  yang  digunakan  dalam  teori electronic  word  of mouth  (E-Wom) menurut  Goyette  et  al.,  (2010),  terdiri  dari  beberapa  dimensi  yang nantinya dapat berfungsi untuk mengukur seberapa besar dan banyaknya pengaruh yang diberikan oleh proses komunikasi yang terjadi. Indikator-indikator tersebut di antaranya adalah  intensitas,  pendapat  positif/baik  atau  pendapat  negatif  dan  konten.  Intensitas yang  dimaksud  dalam electronic  word  of  mouth  (E-Wom) merujuk  pada  seberapa banyak  komentar  atau  pendapat  yang  ditulis  dalam  sebuah  komentar  atau  postingan Youtube. Sedangkan untuk pendapat positif dan negatif, keduanya berupa pendapat atau
komentar  yang  sifatnya  memberikan  informasi  mengenai  kelebihan  serta  kekurangan yang  ada  pada  produk  atau  jasa  yang  sedang  dipromosikan  pada  suatu  postingan. Selanjutnya, atau indikator terakhir adalah konten, konten yang dibuat atau diposting di sosial  media  haruslah  bersangkutan  dan  memberikan  isi  berupa  informasi  produk  atau layanan  dengan  jelas.  Dengan  begitu,  maka  calon  konsumen  atau  sasaran  pasar  lebih mudah  mengenali  produk  dan  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  transaksi (Goyette, 2010) .

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Pengambilan  sampel  sumber  data dilakukan  secara purposive dan snowball. teknik  penggabungan  dengan  trianggulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah  studi  kasus.  Objek  penelitian  ini  adalah  Biro  Humas  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Sebalgalimana  pada  unit  kerja  tersebut  yang mempunyai  tanggung  jawab  atas  segala  publikasi  melalui  sosial  media  Kementerian. Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data key  informan yaitu,  a)  Yulia Jaya  Nirmawati  selaku  Kepala  Biro  Humas  di  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional;  b)  Indra  Gunawan  selaku  Kepala  Bagian Pemberitaan  dan  Hubungan  Antar  Lembaga  pada  Biro  Hubungan  Masyarakat Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional;  c)  Adhi  Maskawan selaku  Kepala  Bagian  Informasi  Publik  Biro  Hubungan  Masyarakat  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  terkait  berita  atau  informasi  yang disampaikan  melalui  sosial  media.  Teknik  pengumpulan  data  peneliti  menggunakan observasi, dan wawancara sedangkan analisis data dengan cara reduksi data.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi,  ada  beberapa  persoalan  dan kondisi  yang dihadapi oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  persoalan  tersebut  dapat  berupa  potensi  dan kelemahan  dari  Biro  Hubungan  Masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2020  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan
Nasional. Biro Hubungan Masyarakat dibentuk menjadi unit Eselon II pada tahun 2019 berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  23  talhun  2020  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Nurida  &  Arianda,  2020).  Biro Hubungan  Masyarakat  mempunyali  tugas  melaksanakan  pemberitaan,  hubungan  antar lembagal,  informasi  publik,  pengelolaan  pengaduan,  keprotokolan,  dan  administrasi ketatausahaan pimpinan.
Dalam  hal  peran  Biro  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bagi kepentingaln masyarakat, Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  merupakan  badan  publik  pemerintah, dimana  pembentukan  badan  publik  terutama  dalam  pemerintahan,  seperti  yang  sudah disampaikan sebelumnya diperuntukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebalgali badan publik yang menyelenggarakan urusan pertanahan, agraria dan tata  ruang,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sangat penting  dan  sangat    strategis  peranannya  bagi  masyarakat,  karena  urusan  tanah  dan ruang  ini  sangat  erat  dengan  kebutuhan  dasar  dari  masyarakat.  Penyelenggaraan  di bidang  pertanahan,  agraria,  dan  tata  ruang  harus  dilaksanakan  secara  efektif,  efisien, berkelanjutan,  dan  berkeadilan  (Sitorus  &  Khuluki,  2021).  Maka  dalam implementasinya  Biro  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  memberikan  kemudahan  akses  untuk  masyarakat memperoleh informasi dan menyalmpalikaln aspirasi terkait pertanahan dan tata ruang. Kami  telah  membuka  wadah  untuk  pengaduan,  melalui  ppid.altrbpn.go.id,  SP4N LAPOR!, surat@atrbpn.go.id, _hotline_ bit.ly/HotlinePelayananPertanahan, dan dengan #TanyaATRBPN  di  akun  sosial  mediaKementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  dan  mendorong  pelaksanaan  digitalisasi  layanan  pertanahan  dan tata ruang. Tujuan akhirnya pun guna memfasilitasi masyarakat menginformasikan dan komunikasikan tentang hak dan kewajiban di bidang pertanahan, agraria, dan tata ruang dengan balik kepada  masyarakat (Marryanti & Purbawa, 2018).
Tugals  Biro  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  melaksanakan  pemberitaan,  hubungan  antar lembaga,  informasi  publik,  pengelolaan  pengaduan,  keprotokolan,  dan  administrasi
ketatausahaan  pimpinan.  Sedangkan  fungsi  Biro  Hubungan  Masyarakat  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan pengelolaan pembinaan  dan  pengawasan  pemberitaan,  hubungan  antar  lembaga, pers ,  dan  media masa,  pengelolaan  media center ,  pengaduan  masyarakat,  dan  penerangan  kepada masyarakat, Penyelenggaraan komunikalsi publik, pelayanan administrasi, keprotokolan Menteri/Kepala, Wakil Menteri, Wakil Kepala, Sekjen, Staf Ahli, dan Staf Khusus, dan pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan  rumah  tangga  Biro  Pelaksanaan  urusan  hubungan masyarakat penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi.
Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Sekretaris  Jenderal  Nomor  357/4.3/100/XI/2018 tanggal  19  November  2018,  Strategi  Humas  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  meningkatkan  citra  positif  kepada  publik (masyarakat)  adalah  memperkuat  strategi  komunikasi  dan  publikasi  yang  akan membantu  meningkatkan  persepsi  positif  terhadap  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dimana  respon-respon  atas  masalah-masalah  yang sedang  berkembang  di  masyarakat,  serta  kebutuhan  informasi  telah  diidentifikasi menjadi  kebutuhan  yang  mendesak untuk  dipenuhi.  Tindak lanjut  dari pengelolaan isu dan  pemenuhan  kebutuhan  informasi  adalah  proses  produksi,  penentuan  saluran distribusi,  dan  penyebal  luasannya.  Selain  itu  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan dalam  jangka  pendek  dan  menengah  untuk  memperkuat  Strategi  Komunikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yalitu, a) memperkuat engagement dengan media arus utama (mainstream); b) melakukan pengelolaan isu-isu strategis dan positif yang dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan; c) melakukan penguatan  media  sosial  resmi  (media  sosial)  dan  media  internal  (buletin,  brosur,  dan media publikasi lual ruang lalinnya) dengan konsep konten yang kuat dan terkoordinasi antaral  media  sosial  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional dengan  media  sosial  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Kantor Pertanahan; d) perubahan sikap dan budaya kerja yang ada di Kantor Pertanahan kota- kota  besar  sangat    signifikan;  e)  sehingga  melalui  keempat  hal  tersebut  dalam  level implementasi  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  pendekatan  yaitu paid  media (berbayar), earned media (media yang diperoleh), shared media (dibagikan), dan owned media (media yang dimiliki).
Citra baik merupakan hasil dari kepercayaan atau trust publik atau masyarakat terhadap  badan  publik.  Oleh  karena  itu  untuk  memperoleh  citra  baik  berarti  badan publik  harus  mendapatkan  atau  membangun  kepercayaan  ( trust) masyarakat.  Strategi untuk meningkaltkan citra yang baik tidak terlepas dari kinerja layanan yang berbentuk penguatan internal dan penguatan eksternal. Dalam hal ini di bidang kehumasan terkait dengan  keterbukaan  informasi  publik  dan  pengelolaan  pengaduan.  Saat  ini pembangunan  sumber  daya  manusia  dilakukan  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas sebagai  berikut,  a)  kuantitas  dalam  hal  ini  digunakan  untuk  mendorong  penambahan personel  yang  mempunyai  kualifikasi  di  bidang  kehumasan,  apabila  tidak  dapat dipenuhi melalui jalur ASN diupayakan melalui jalur kontrak individual tenaga ahli; b) kualitas  dalam  hal  ini  digunakan  untuk  mengadakan  pelatihan/peningkatan  kapasitas bidang  kehumasan,  baik  pelatihan  yang  sifatnya  mandiri  (dilaksanakan  oleh  Biro Humas)  ataupun  pelatihan/peningkatan  yang  diselenggarakan  oleh  PPSDM.  Biro Humas pada saat ini mengupayakan materi kehumasan masuk pada Pelatihan Struktural (Pelatihal  Pengawas  dan  Pelatihan  Administrator),  saat  ini  materi  Pelatihan  sudah masuk  dalam  Latihan  Dasar  CPNS.  Sarana  dan  prasarana  pendukung  terkait  dengan kegiatan  kehumasan  terutama  yang  mendukung  agenda  pemerintah  Digital  Melayani seperti,  pengembang  sistem  informasi,  dsb.,  ataupun  sarana  dan  prasarana  untuk penyebarluasan informasi terkini seperti podcast. Dilakukan dengan memperjelas proses bisnis/SOP  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  serta  meningkatkan  standar  kualitas dalam  pelayanan  secara  manajerial,  sebagai  berikut,  a)  PIC  yang  bersinggungan langsung dengan masyarakat; b) kemudahan dalam memperoleh informasi; c) kecepatan dalam  memberikan  informasi;  d)  ketepatan  dalam  memberikan  informasi,  ataupun produk/hasil  akhir  yang  diberikan.  Internal  yang  dimaksud  adalah  dengan  seluruh satuan kerja di Kementerian, antara Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan  Kantor  Pertanahan.  Mengingat  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki banyak satuan kerja, koordinasi pusat, dan daerah dalam kehumasan sangat  signifikan dan strategis kebijakan satuan kerja daerah harus sejalan dengan pusat. Citra baik Kementerian tidak hanya dibangun untuk Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  di  pusat  saja  namun  dibangun  oleh sinergitas seluruh komponen di satker pusat, daerah malupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara keseluruhan.
Penguatan  hubungan  antar  Lembaga  ini  terutama  dengan  Lembaga pemerintahan,  karena  kita  bagian  dari  pemerintahan  tentu  saja  membawa  citra  baik pemerintahan  secara  umum  dan  harus  sinergi  dengan  Lembaga  publik  lalinnya. Diantaranya  dengan  Kementerian  Komunisasi  dan  Informasi,  Kementerian  PANRB, Komisi  Informasi, dan lain-lain. Media/pers merupakan saluran  yang menghubungkan, menyebarluaskan  informasi  badan  publik  kepada  masyarakat.  Informasi  yang berkembang di masyarakat pasti salah satunya didominasi oleh media/pers. Oleh karena itu  hubungan  yang  baik  dengan  media/pers  dapat  meningkatkan  kinerja  dari  humas badan  publik  dan  sebagai  salah  satu  pendekatan  yang  strategis  untuk  mendapatkan kepercayaan masyarakat dan membangun citra baik lebih cepat.
Kepada  masyarakat  terkait  dengan  program-program  strategis,  kegiatan- kegiatan yang dilakukan, capaian-capaian yang telah dipenuhi, termasuk penyebarluasan  informasi  terkait  tata  cara  mendapatkan  layanan  dan  mendapatkan infromasi  yang  mudah,  sederhana,  cepat,  dan  akuntabel.  Secara  umum  hal  itu  dapat dijalankan  melalui,  a)  penguatan  strategi  komunikasi  dalam  mendukung  pelaksanaan program dan kegiatan strategis Kementerian; b) peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik; c) peningkatan pengelolaan pengaduan dan penerangan masyarakat terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang; d) penguatan Ketatausahaan Pimpinan dan Protokol dalam menunjang kinerja pimpinan.
Aktifnya  seluruh  kanal  pemberitaan  di  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  memberikan  citra  baik  bagi  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  mengembangkan  strategi komunikalsi  dan  mempertahankan  citra  maka  Biro  Humas  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dapat  mengembangkan  jaringan  melalui,  a) peliputan  dan  pemberitaan,  urusan  pers  dan  media  masa,  pendokumentasian  kegiatan Menteri  dan  Pimpinan  serta  pengelolaan  portal  pemberitaan  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional;  b)  konferensi  pers,  media gathering ,  media visit, media monitoring serta melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi strategi komunikasi  public;  c)  kerja  sama  di  bidang  kehumasan,  penerbitan  majalah/ news / effer pembuatan  buku,  brosur,  kalender,  dan  publikasi  cetak  lalinnya,  penyiapan  dan penyebarluasan  konten  kehumasan  dalam  format  elektronik,  dan  pengelolaan  media sosial resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## PEMBAHASAN
Peningkatan  citra  dapat  menghasilkan  persepsi  positif  masyarakat  di  bidang pertanahan  dan  tata  ruang.  Hal  ini  dikarenakan  citra  dan  persepsi  positif  merupakan ujung tombak bagi suatu institusi pemerintahan dan sebagai motor penggerak dalam hal membangun  komunikasi  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Era  baru  transformasi digital  berlangsung  secara  cepat  sehingga  Kementerian  juga  beradaptasi  dari konvensional ke eral digital.
Perlu diakui bahwa saat ini merupakan Era Digital dan Era Industri 4.0 dimana informasi  sangat  cepat  didapat  oleh  masyarakat.  Sehingga  menurut  Yulia  Jaya Nirmawati sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, strategi komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Biro  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  ATR/BPN adalah  sebagai  berikut,  a)  mengaktifkan  Portal Website ;  b)  melakukan  pembinaan  dan Kerja sama media massa baik mediaberita malupun media lainnya; c) mengelola Media Sosial dengan cara membuat akun media sosial dan tim pengelola media sosial dibawah koordinasi  Kabag  TU  di  Kanwil  BPN  dan  Kasubbag  TU  di  Kalntor  Pertanahan. Menjalankan  mediasosial  dengan  jadwal  bahan  tayangan  yang  telah  diatur. Pendokumentasian, peliputan, dan kehumasan.  Melakukan monitoring terhadap media berita yang bertemakan pertanahan dan tata ruang. Menjalankan Pameran, menerbitkan newsletter , dan mencetak brosur yang bertemakan pertanahan dan tata ruang.
Dalam  hal  ini  penerapannya  yang  berperan  sebagai  protokol  yang  baik tentunya  turut  menjaga  dan  meningkatkan  citra  baik  suatu  instansi.  Pelayanan Keprotokolan  adalah  kegiatan  kehumasan  untuk  menciptakan  citra  positif  lembaga terkait  dengan  keberhasilan  pelaksanaan  suatu  acara.  Kegiatan  Pimpinan  yang  sangat pada  dan  variatif  membutuhkan  pelayanan  keprotokolan  dalam  setiap  tahapan  proses kegiatan. Sebagai contoh Penyerahan Sertipikat secara hasil Program Strategis Nasional merupakan bentuk upaya kegiatan protokol memberikan citra positif bagi Kementerian ATR/BPN  dimana  dilakukan  penyerahan  sertipikat  tanah  untuk  rakyat  sejak  Tahun 2017 secara massal di berbagai daerah yang mendatangkan para penerima sertipikat dan diserahkan  oleh  Menteri/Kepala,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  hingga  Presiden Republik  Indonesia. Tidak hanya penyerahan secara langsung,  dalam kondisi Pandemi COVID-19  penyerahan  sertipikat  dilakukan  secara  virtual  serentak  seluruh  wilalyah Indonesia di Istana Negara.
Salah  satu  isu  strategis  dan  menemui  sejumlah  masalah  teknis  dari  Biro Hubungan  Masyarakat  adalah  Sistem  komunikalsi  dan  informasi  publik  belum memberikan dampak yang signifikan terhadap citra positif yang efektif bagi masyarakat terhadap  program  kerja  dan  kinerja  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional.  Salah  satunya  adalah  Citra  buruk  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  oleh  masyarakat  selama  ini  karena  sulitnya masyarakat  untuk  memohon  atau  mendapatkan  informasi  ataupun  menyampaikan pengaduan. Maka dari itu, membangun relasi dengan unit kerja terkait dan media massal guna  menciptakan  citra  baik  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  sudah  menjadi  keharusan  bagi  lembaga  ini  dalam  memperbaiki pelayanan yang lebih baik agar dapat memperbaiki citra dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Apa yang disampaikan Bernal dalam Ruslan (2020) bahwa humas mempunyai tiga  fungsi  utama  yaitu,  a)  memberikan  penerangan  kepada  masyarakat;  b)  melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung; c) berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan  perbuatan  masyarakat  atau  sebaliknya.  Sebenarnya  telah  dilakukan  oleh  Biro Humas Kementrian ATR/BPN.

## SIMPULAN
Simpulan  penelitian  ini  yaitu,  a)  masing-masing  informan  citra  yang  dimiliki oleh  Kementerian  ATR/BPN  selama  ini  cukup  baik  dikalangan  masyarakat.  Adapun strategi  komunikasi  yang  digunakan  oleh  Humas  Kementerian  ATR/BPN  dalam meningkatkan  citra  positif  Kementerian  ATR/BPN  diantaranya  seperti  melakukan penguatan  internal  dan  eksternal  dengan  memanfaatkan  media  sosial  dan  media konvensional;  b)  dalam  hal  citra,  Penyerahan  sertipikat  secara  hasil  Program  Strategis Nalsional  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  meningkatkan  citra  Kementerian ATR/BPN;  c)  tanpa  mengenyampingkan  adanya  kendala-kendala  dalam  hal  strategi komunikasi  yang  akan  menguatkan  citra  Kementerian  ATR/BPN,  lembaga  ini menemukan  hasilnya  dengan  meraih  anugerah  sebagai  Badan  Publik  yang  Informatif pada tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariefa,  G.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Yang  di  Terbitkan Melalui  Sistem  Elektronik  Menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Jurnal Perspektif Hukum , 3 (1),
Art. 1. https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.453
Goyette, I., Ricard, L., Bergeron, J., & Marticotte, F. (2010). e-WOM Scale: Word-of- mouth  measurement  scale  for  e-services  context.  Canadian  Journal  of Administrative Sciences, 27(1), 5-23. https:// doi.org/10.1002/CJAS.129
Hidayat,  A.,  Engkus,  E.,  &  N,  H.  A.  (2018).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN MENTERI  AGRARIA  DAN  TATA  RUANG  TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN  PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  DI KOTA  BANDUNG. TEMALI :  Jurnal  Pembangunan  Sosial , 1 (1),  Art.  1. https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2765
Kanzulfikar,  A.  (2022).  STRATEGI  KAMPANYE  HUMAS  PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM GERAKAN HARI JUM’AT MINUM KOPI SEBALGALI  BRANDING  PRODUK  KOPI  LOKAL. Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 18 (2), Art. 2.
https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.13559
Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. BHUMI:  Jurnal  Agraria Dan Pertanahan , 4 (2), Art. 2. https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278 Ruslan,  R.  (2012). Manajemen  public  realtions  &  media  komunikasi  konsepsi  dan aplikasi .  Perpustakaan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (STIK);  Rajawali  Pers. http://library.stik-ptik.ac.id
Ruslan, A. G. (2020). Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. (Bandar. Lampung: Arjasa Pratama
Sari,  P.  D.  C.  (2019). Percepatan  pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam Mewujudkan Pelayanan  Prima (Studi di  Kementerian  Agraria dan Tata  Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab. Blitar) [Sarjana, Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/173961/
Sitorus,  O.,  &  Khuluki,  E.  K.  (2021).  Membangun  Sumber  Daya  Manusia  dalam Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Jurnal Pertanahan , 11 (1). https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.54