Submission Review Process Revised Accepted Published 08-05-2021 27-05 s/d 12-07-2021 24-08-2021 28-08-2021 29-08-2021
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2  No.3, Agustus 2021 (184-196)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Pengaruh Oligarki Dalam Pilkada Ogan Ilir 2015

## Mohd. Kurniawan
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: mohdkurniawan17@gmail.com
M. Syawaluddin
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: syawalibrahim71@gmail.com
Leo Andi Guna
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: leoandiguna32@gmail.com

## ABSTRACT
This research is about local oligarchy in the 2015 election of Ogan Ilir. The purpose of this  research  is  to  find  out  how  the  local  political  oligarchy  occurred  in  the  Ogan  Ilir election and what factors caused the local political oligarchy. This study uses the theory of Jeffrey A. Winter, typology of oligarchy, political resources, and the theory of Vedi R. Hadiz, the operationalization pattern of oligarchy at the local level. This research method uses a qualitative research type with a political sociology approach. Then the data sources are  parties  who  are  able  to  read  from  the  local  level  oligarchic  movements  from academics,  socio-political  observers,  mass  organizations  engaged  in the  socio-political field  as  well  as  data  from  related  agencies  such  as  election  organizers,  data  collected through the process of observation, in-depth interviews and documentation, the data were analyzed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the 2015 Ogan Ilir Pilkada became Oligarchy when the candidate pairs for the  Ogan  Ilir  Pilkada  appeared  to  have  political  advantages  that  were  exclusively individual  and  also  came  from  the  family  of  the  local  political  elite.  official  position, formal political rights, intervention power, mobilization power, and material power.
Keywords: oligarchy, local election,  ogan ilir

## ABSTRAK
Penelitian  ini  tentang  Oligarki  tingkat  lokal  di  pilkada  Ogan  Ilir  tahun  2015.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui bagaimana awal terjadinya Oligarki Politik lokal di  pilkada  Ogan  Ilir.dan  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  oligarki  politik  lokal. Penelitian  ini  menggunakan  teori  Jeffrey  A.  Winter,  tipologi  Oligarki,  sumber  daya politik, Dan Teori Vedi R. Hadiz, pola operasionalisasi Oligarki di tingkat lokal.Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologi  politik.  Kemudian  sumber  data  adalah  pihak  –  pihak  yang  mampu  membaca dari  gerak  oligarki  tingkat  lokal  berasal  dari  akademisi,  pengamat  sosial  politik, organisasi massa yang bergerak di bidang sosial politik dan juga data – data dari instansi terkait seperti lembaga penyelenggara pilkada, data yang di kumpulkan melalui proses observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi, data di analisa melalui reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pilkada  Ogan  Ilir  tahun  2015  menjadi  Oligarki  ketika  muncul  pasangan  calon  peserta pilkada Ogan Ilir memiliki keunggulan politik secara ekslusif individu dan juga bersal dari  kalangan  keluarga  elite  politik  lokal.dan  selanjutnya  faktor  yang  menyebabkan terjadinya oligarki adalah sumber daya politik yang dimiliki adalah,  jabatan resmi, hak politik formal, kekuasaan intervensi, kekuasaan mobilisasi, dan kekuatan material.
.
Keywords: oligarki, Pilkada, Ogan Ilir

## PENDAHULUAN
Oligarki dalam bahasa Yunani oligarkhia ( pemerintahan oleh yang sedikit) yang terdiri atas oligoi (sedikit) serta arkhein (memrintah). Oligarki secara pemahaman umum adalah suatu kekuasaan yang di kendalikan dan di kuasai oleh kelompok minoritas kecil.Banyak sekali pengertian tentang Oligarki itu sendiri karena bersifat dinamis dan berbeda pada setiap wilayah daerah . Maka yang dapat diamati dari setiap wilayah adalah mengamati bagaimana Oligarki itu terbangun dan faktor apa saja yang mempengaruhi oligarki begitu kuat,  seperti  apa  jenis  oligarki  itu  sendiri  dan  apa  kepentingan  dari  tujuan  berkuasa. (Winter, 2011) Ketika Artikel Leach tahun 2005 “ The Iron Law Of what Again” yang merangkum tentang konseptual oligarki kekuasaan. Ia berpendapat bahwasanya oligarki berpusat pada kadar legitimasi dan pergantian kepemimpinan dalam suatu organisasi atau komunitas, didefinisikan lagi oleh Leach oligarki berkonsentrasi pada otoritas dan/atau pengaruh  tidak  sah  yang  bercokol  kuat  di  tangan  suatu  minoritas,biarpun  berlawanan dengan kehendak mayoritas.
Pemahaman  atas  oligarki  kekuasaan  bermula  dengan  pengamatan  bahwa ketidaksetaraan  material    menghasilkan  ketidaksetaraan  politik,  apalagi  jika  hal  yang diamati di negara yang menjalankan sistem demokrasi seperti di Indonesia secara tingkat nasional  maupun  otonomi  daerah.  Meskipun  secara  penafsiran  tentang  demokrasi  itu sendiri memiliki anggota komunitas atau masyarakat, yang berhak berpartisipasi secara leluasa serta mendapatkanhak untuk memberikan aspirasinya, berbicara, berkumpul dan berserikat, mendapatkan seluruh akses infomasi, mengajukan keberatan terhadap sesuatu penolakan yang tanpa di intimidasi. Suatu negara dapat dikatakan demokrasi bersih jika hal yang disebutkan tadi dapat diminimalisir. Artinya proses kedewaasaan demokrasi  kita sendiri berjalan dengan  semestinya apa yang kita harapkan.
Namun  kenyataannya  saat  ini  demokrasi  yang  kita  harapkan  dapat  menjadi penyeimbang  kekuasaan  secara  individualis  masyarakat  terhadap  kekayaan  dan kekuasaan politik tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik, kekuasaan kekaayan yang sangat besar masih dipegang dan dikendalikan oleh minoritas kecil yang berdampak pada menciptakan kelebihan kekuasaaan yang signifikan di ranah politik.Oligarki kekuasaan politik dapat di kategorikan sesuai dengan, tujuan,sifat, keadaan dan jenis dari kekuasaan dari pada oligarki itu sendiri.
Oligarki di pilkada Ogan Ilir  terjadi ketika mantan Bupati sebelumnya kembali bertarung dengan mencalonkan anaknya dalam kontestasi Pilkada Ogan Ilir 2015 Ahmad Wazir Noviadi Mawardi Yahya berpasangan dengan Ilyas Panji Alam  yang di usung oleh Partai  Golkar,  PDIP,  PPP,  Partai  Hanura,  PKS,  melawan  Hemy  Yahya  yang  berduet dengan Muchendi Mahzareki putra Ishak Mekki Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada saat  itu  di  usung  oleh  partai  Partai  NasDem,  PAN,  PBB,  Partai  Gerindra,  PKB.  Dan pasangan independent Ir H Sobli Rozali M.Si dan Prof. DR. H. M. Taufik Toha D.E.A dengan  dukungan  38.646  Jiwayang  pada  akhirnya  di  menangkanoleh  pasangan  calon Noviadi – ilyas setleah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Ogan Ilir
Seperti yang dikatakan oleh Hadiz (2010), menjelaskanpola-pola operasionalisasi oligarki di tingkat lokal ditandai oleh,salah satu nya membentuk pola jaringan patronase diantara individu atau yang di istimewakan, pejabat pemerintahan, politik kekeluargaan pejabat, pengusaha lokal, dan organisasi 1 . Pada Pilkada Ogan ilir tahun tersebut menjadi konstelasi politik kekeluargaan yang menonjol dimana masing – masing calon memeiliki keistimewaan terhadap pengaruh keluarga yang sedang menjadi pejabat di pemerintahan. Alat utama dari Oligarki ini merupakan sumber kekayaan dan kekuasaan yang menjadi modal dalam pertarungan pilkada itulah mengapa pada setiap proses Demokrasi Pilkada menjadi  salah  satu  faktor  tumbuh  subur  Oligarki  yang  mengusai  jalannya  demokrasi politik lokal seperti pilkada.Hal ini juga berimbas pada perekrutan calon oleh partai yang tidak  berjalan  dengan  semesti  mana  fungsi  dan  perlembagaan  partai  politik  itu  sendiri karena sudah termasuk dalam pola – pola dari jejaring Oligarki yang ada di dalamnya. Hal  ini  dapat  berdampak  buruk  terhadap  tahapan  demokrasi  jika  penjaringan  calon  di kuasai oligarki, Demokrasi tidak menjadi sehat peluang – peluang untuk maju bagi yang memiliki  kredibelitas  namun  kekuatan  modal  material  kurang  memadai  karena  biaya politik mahal dan ekslusif  harus tertutup.
Semenjak  tumbangnya  masa  Orde  baru  pada  1998,  telah  membuka  kran demokrasi secara terbuka. Mekanisme pemilikan Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui Perwakilan  Rakyat  yang  ada  di  parlemen  daerah  melainkan  langsung  di  pilih  oleh masyarakat untuk mendaulat mandat bagi kepala daerah yang nantinya akan menjadi raja – raja kecil baru pada daerah, namun keterbukaan hak  – hak demokrasi tersebut tidak menghilangkan  daripada  masalah  –  masalah  yang  ada  dalam  jalannya  demokrasi  itu sendiri,  Money  politik,  Politik  kekeluargaan    seperti  telah  menjadi  budaya  yang  untuk sulit di hapuskan. Slogan – Slogan seperti Anti dinasti, Oligarki politik kekuasaan, dan
1 Samsuddin  A,  Indra  CG,  Sasmito  C . 2019membongkar  relasi  kekuasaan  oligarki  di  kota  batu. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16(2). Hlm. 212
korupsi  yang  sering  di  gaungkan  oleh  aktivis  dan  masyarakat  yang  peduli  demokrasi masih belum bisa mengalahkan dari material pada putaran pilkada.
Oligarki Politik kekuasaan tidak hanya pada lingkup secara nasional saja namun juga sampai pada daerah – daerah, banyaknya keluarga yang mengisi jabatan pemerintah saat  demokrasi  kita  baru  mau  beranjak  pada  keterbukaan  hak  suara  dan  akan  menjadi masalah  ketika  pemegang  kekuasaan  akan  selalu  mengakomodir  syahwat  dan kepentingan politik golongan, dan elite  – elite oligarki kecil, semisal yang kita  ketahui bersama  pada  saat  2007  di  Provinsi  Banten  ketika  Ratu  Atut  chosiyah  menjadi  awal terdeteksinya  membangun  politik  kekeluargan,  dengan  mencalonkan  keluarga  di beberapa  Kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Banten,  seperti  pada  pilkada  Tanggerang 2008 Adik ipar yang mencalonkan diri menjadi wakil bupati, kemudian Tubagus Chaeral Jaman adik tiri atut menang atas pilkada di serang pada pilkada 2011. Dalam peta politik di  Banten  pada  saat  itu  adalah  patronase  kekeluargaan  yang  memegang  kekuasaan sehingga hal ini yang dapat memunculkan praktik KKN dan ketimpangan politik yang tidak bersih di Provinsi tersebut.
Sedangkan di pilkada Ogan Ilir sendiri oligarki tingkat lokal muncul ketika Bupati yang  saat  itu  adalah  Mawardi  Yahya  akan  habis  masa  jabatannya  pada  2015, mencalonkan anaknya sebagai bupati selanjutnya untuk melanjutkan estafet kekuasaan dan  elite  –  elite  politik  lokal  daerah  yang  juga  mengusungkan  dari  golongan  keluarga mereka. Hal ini menjadi awal mula dari oligarki, dengan pola yang umum dan hampir sama dengan elite –elite yang berkuasa di daerah lain. Kekuatan framing di masyarakat bahwa harus memilih dari garis keturunan bupati sebelumnya dan kalagan elite yang telah memiliki kekuasaan formal di pemerintahan inilah yang menjadi sebuah yang tertanam, kurangnya  partisipasi  dan  penyadaran  politik  sosial  di  masyarakat  akan  membuat kesadaran  politik  lemah  yang  pada  akhirnya  sulit  untuk  membuat  poros  baru  dan memunculkan tokoh – tokoh alternatif selain keluarga dari pejabat politik itu sendiri hal itu  dapat  dilihat  dari  beberapa  historis  pasangan  calon  –  calon  kepala  daerah,  bahwa politik  kekeluargaan  masih  bertumpuh  kuat  menjadi  mindset  politik  pada  masyarakat awam.

## TINJAUAN LITERATUR
Bedasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, makalah tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan diantaranya :
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fajar  Kuala  Nugraha  yang  berjudul Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013 . Fajar Kuala Nugraha mengkaji tentang  kemunculan  oligarki  pada  pilkada  tahun  2013  di  lombok.  Hal  itu  ia  nyatakan bahwa masuknya beberapa pengusaha dalam bursa pilkada yang membuat bahwa pilkada di lombok di kuasai oleh golongan kaya. Dalam penelitian nya dia berpendapat bahwa dua kekuatan penting oligarki terletak pada kekuasaan material dan kekuasaan mobilisasi (Nugraha, 2013)
Penelitian yang dilakukan Ahmad Munjin yang berjudul Oligarki Dan Demokrasi kajian sumber daya kekuasaan kiai dan jawara banten . Ahmad Munjin mengkaji tentang pembuktian  kekayaan  menjadi  basis  sumber  daya  kekuasaan  oligarki  yang  sangat dominan  dalam  demokrasi  banten.  Temuan  ini  memperkuat  penelitian-  penelitian sebelumnya yang menunjukkan kekuasaan oligarkis dalam sistem demokrasi indonesia,
dalam konteks banten uniknya oligarki yang terbentuk mendapatkan legitimasi modern (rasional-legal) sekaligus legitimasi tradisional. Yaitu antara berkuasa secara demokratis dengan  sumber  daya  (  rasional  –legal)  dan  peneriman  masyarakat  atas  kewenangan, keputusan  atau  kebijakan  yang  diambil  pemimpin  dalam  ruang  lingkup  tradisional. (Munjin, 2018)
Buku yang di tulis oleh Jeffrey A. Winter yang berjudul Oligarki . Dalam buku nya ia  membahas  tentang  munculnya  oligarki  melalui  konsentrasi  kekayaan  (stratifikasi materi)    dan  kekuasaan  selain  itu  dia  menerangkan  tentang  era  oligarki,  stratifikasi kekayan oligarki, baik dari model bernegara monarki, otoriterian sampai demokrasi, dan pembahasan mengenai sumber daya kekuasaan oligarki, oligarki dan demokrasi, tujuan oligarki dan sifar oligarki di Indonesia.
Jurnal yang di tulis oleh Dr. Abdur Rozaki M.si yang berjudul islam, oligarki politik dan  perlawanan  sosial  di  madura dalam  jurnalnya  ia  menjelaskan  perubahan  penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Di dalamnya mengkaji bagaimana praktek demokrasi elektoral memberikan kesempatan  politik  bagi  lahirnya  orang  kuat  lokal  menguasai  pemerintahan  daerah. Dengan basis sosial keagamaan dominan, orang kuat lokal ini membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Selain itu ia menjelaskan, bagaimana  masyarakat  mencoba  melawan  oligarki  politik  orang  kuat  lokal  dengan mengembangkan perlawanan sosial yang bermula dari lingkungan dalam ikatan kerabat (geneology) dan juga warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Mereka mendorong proses demokratisasi melalui tuntutan akses dan partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan pemerintahan. (Rozaki, 2016)
Jurnal yang di tulis oleh Haris Samsuddin Dkk, yang berjudul Membongkar Relasi Kekuasaan  Oligarki  Di  Kota  Batu. Ia  membahas  tentang  demokrasi  Indonesia  pasca reformasi  yang  menunjukkan  sebuah  gejala  politik  oleh  apa  yang  kini  dikenal  sebagai rezim  oligarki.  Rezim  ini  ditandai  oleh  menguatnya  relasi  bisnis-politik  yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. (Syamsuddin, 2016)
Penelitian  yang  di  tulis  Heri  Junius  Nge  yang  berjudul Oligarki  Partai  Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah yang membahas tentang sistem kekuasaan yang ada dalam partai politik, proses perekrutan calon yang tidak berjalan demokrasi, Oligarki dalam penentuan calon yang mana memiliki kekuatan materil. (Nge, 2017)
Penelitian yang di lakukan oleh Desi Rahmawati yang berjudul Demokrasi   Dalam Genggaman  Para  Pemburu  Rente (Studi  Kasus  Asahan  Sumatera  Utara).  Dalam penelitian  ini  ia  membahas  tentang  bagaimana  minoritas  kelompok  kecil  menguasai demokrasi, cacatnya demokrasi, teori struktur dan agen dalam demokrasi tentang analisis Marxian,  Rusaknya  demokrasi  oleh  oligarki,  dan  pada  umunya  bagaimana  oligarki mengatur  jalnya  demokrasi  demi  mewujudkan  kepentian  kroni  dan  kelompok. (Rahmawati, 2015)
Penelitian yang di lakukan oleh Martin Herna Susanti yang berjudul Dinasti Politik dalam  Pilkada  di  Indonesia yang  ia  jelaskan  mengenai  kehadiran  dinasti  politik  yang melingkupi  perebutan  kekuasaan  di  level  regional  hingga  nasional  tidak  terlepas  dari peran  partai  politik  dan  regulasi tentang pilkada.  Oligarki  di  tubuh  partai  politik  dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan  elit  partai,  bukan  melalui  mekanisme  yang  demokratis  dengan mempertimbangkan  kemampuan  dan  integritas  calon.  (Susanti,  2017)  Hasil  kajian
terdahulu didapati penelitian Oligarki politik adalah yang menjadi kajian – kajian dalam penelitian sosial politik maka oleh karena itu penelitian ini juga ikut mewarnai penelitian terdahulu. Dalam batasan kajian wilayah sosial politik dan geopolitik yang berbeda.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  sosiologi  politik.  Menurut  Rush  dan Althoff,  ada  empat  pendekatan  yang  umumnya  dipakai  dalam  kajian  sosiologi politik. Pertama,  pendekatan  historis.  Pendekatan  ini  lebih  menitikberatkan  pada bagaimana  fakta-fakta  dan  peristiwa  politik  yangterjadi  pada  pilkada  Ogan  Ilir  Tahun 2015 dan beberapa pandangan tentang historis pilkada Ogan Ilir dengan dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Kedua, pendekatan komparatif (perbandingan). Pendekatan ini lebih menitikberatkan bagaimana dua atau lebih gejala politik yang  terjadi di suatu wilayah yang berbeda sesuai dengan judul penelitian ini dan dalam jangka waktu tertentu diperbandingkan  persamaannya  maupun  perbedaannya,  sehingga  dapat  dilakukan analisis. Ketiga, pendekatan institusional. Pendekatan ini lebih bagaimana faktor-faktor kelembagaan,  konstitusional,  maupun  legalitas  politik  dapat  mempengaruhi  fenomena politik di masyarakat seperti partai politik dan organisasi yang bergerak dibidang sosial politik. Dengan kata lain, pendekatan ini bersifat makro. Keempat, pendekatan behavioral (tingkah laku). Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan institusional. Pendekatan ini lebih menitikberatkan bagaimana tingkah laku individu dalam kegiatan berpolitik di suatu masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Indonesia sendiri seperti sejarah oligarki yang memuncak pada saat orde baru berkuasa yang mana kekuasaan penuh di pegang dan di kontrol secara langsung oleh tokoh maupun oknum yang menjadikan golongan jejaring oligarki dengan pandangan bahwa Soeharto sebagai penguasa mengendalikan dan mengontrol jalannya sistem yang di bangun oleh Oligarki. Oligarki di indonesia sebenarnya dapat di lihat dengan material kepentingan apa yang di jadikan prioritas utama. Pasca tumbangnya Orde Baru pada 1998, membuka kran demokrasi secara terbuka, yang mana kebebasan berpendapat sudah bisa kita sampaikan secara langsung. Pilkada yang pertama kali berlangsung pada tahun 2005 dengan dasar hukum  pertama  UU  No  32  Tahun  2004  memuat  Pemerintahan  Daerah,  memperkuat keberadaan  rakyat  dalam  mendaulat  tunggal  pemimpin  di  daerah.  Namun  sejak  proses jalannya demokrasi pilkada yang menciptakan raja – raja kecil baru ini, menjadi sebuah agenda  yang  harus  di  pertahankan  dan  di  perebutkan  dengan  polarisasi  politik  yang membentuk  dan  membuat  kekuasaan  politik  menjadi  tidak  seimbang,  Politik  Daearah setelah  tumbang  nya  kekuasaan  orde  baru,  menjadi celah  kembali  bagi  kaum  pemodal kembali dan elite daerah lokal untuk menjadi penguasa tunggal, kebanyakan Pilkada yang di langsungkan ini memiliki dinasti dan polarisasi politik yang tersistem dan kemudian menjadi elite penguasa lokal minoritas yang kemudian dapat dikatakan Oligarki.
Pada geopolitik pilkada pada tahun 2015 menjadi sebuah konstelasi politik antar kekuasaan penguasa Oligarki kecil lokal daerah sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, Di tahun 2015 pilkada Ogan Ilir di isi oleh tokoh – tokoh penguasa lokal dan pertarungan  elite dalam mencapai kursi orang nomor satu di daerah, Dalam lingkup kekuasaan Oligarki yang bersifat sultanistik di daerah – daerah indonesi pada umumnya memliki  kriteria  yang  sama  setelah  keruntuhan  dari  pada  rezim  orde  baru,  cendrung
bergerak  sebagai  motor  sendiri  –  sendiri  yang  bertumbuh  nya  di  daerah  sejak  di dilakukannya pilkada, seperti kekuasan sultanistik keluarga di banten, yang hampir mirip pada pertarungan pilkada di Ogan Ilir.
Dalam  hal  ini  akan  di  jelaskan  hasil  dan  pembahasan  pada  saat  dilakukannya penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Maka dalam hasil nya akan di bahas dan di kategorikan berdasarkan sub – sub yang di tuliskan mengenai dari judul penelitian ini.
Setelah dilakukannya penelitian berdasarkan pengamatan di lapangan menganai oligarki  kekuasaan  politik  di  pilkada  Ogan  Ilir,  awal  mula  terjadi  nya  oligarki  politik terjadi  ketika  masing  –  masing  calon  memiliki  keunggulan  secara  politik  yang  tertuju pada  dua  pasangan  calon,  yang  pertama adalah  pasangan  Ahmad  Wazir  Noviadi yang berpasangan Ilyas Panji Alam dari pasangan ini yang di dapat Noviadi merupakan anak dari elite politik lokal H. Ir. Mawardi yahya yang merupakan mantan bupati ogan ilir yang juga ketua DPD partai Golkar Ogan Ilir, secara politik, nama pasangan ini mendapatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, menraiknya pilkda Ogan Ilir juga di isi oleh calon yang  memiliki  tingkat  popularitas  yang  tinggi  pasangan  Helmy  Yahya  dan  Muchendi Maharezki Ishak Mekki, diketahui bahwa meskipun Helmy Yahya bukan seorang politisi namun nama besar karena menjadi tokoh publik juga memberikan efek pilihan, dari sisi pasanganya sendiri Mmuchendi Ishak mekki merupakan juga anak dari elite politik lokal Ishak  Mekki  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  Wakil  Gubernur  Sumatera  Selatan. Selain masing – masing calon mendapatkan dukungan dari publik figure dan elite politik lokal, masing – masing calon mendapatkan dukungan dari beberapa partai pengususng, berikut tabel partai pengusung.
Dari dua pasangan ini berdasarkan teori yang di gunakan, peneliti juga membuat konstruksi terhadap apa yang dilihat di lapangan juga merupakan informasi dan fakta  – fakta di lapangan dari narasumber mau dari pengamatan terkait faktor yang menyebabkan pilkada ogan ilir menjadi oligarki. Hasil yang di dapat tersebut bahwa pada pilkada di Ogan ilir Tahun 2015. Terdapat poin – poin nilai yang di dapat antara lain:
1. Jabatan Resmi (tokoh pendukung yang berada di dalam kekuasaan yang sedang menjabat maupun pernah menjabat).
2. Hak Politik Formal
3. Kekuasaan Intervensi
4. Kekuasaan Mobilisasi
5. Kekuasaan Material
Dari  hasil  poin  –  poin  yang  di  temukan  di  lapangan  peneliti  membuat  sub  variabel hubungan antara poin yang di hasilkan.
Operasionalisasi oligarki di tingkat lokal ditandai oleh,salah satu nya membentuk pola  jaringan  patronase  diantara  individu  atau  yang  di  istimewakan,  pejabat pemerintahan,  politik  kekeluargaan  pejabat,  pengusaha  lokal,  dan  organisasi.  Dari penjelasan yang di dapat saat penelitian di lapangan di lihat sebagai berikut:
Pertama  Jabatan  Resmi  atau  lingkaran  yang  dekat  dengan  kekuasaan , masing – masing pasangan di prakasai oleh keluarga yang sedang menjabat atau pernah ada  dalam  jabatan,  jabatan  resmi  seperti  pimpinan  elite  lokal  partai  politik  ataupun kekuasaan pemerintahan dapat sangat berpengaruhi dalam dinamika pilkada apalagi jika sang calon merupakan keluarga maupun lingkaran keluarga.
Kedua  dari  Hak  Politik  Formal ,masing  –  masing  pasangan  calon  meskipun dalam demokrasi kita menganut satu orang satu suara, dalam politik praktik dalam hak
politik formal masing – masing calon mendapatkan keistimewan profil indivualis yang bersifat  ekslusif,  profil  individualis  yang ekslusif  ini  adalah  di  lihat  dari  hak  istimewa yang di miliki seperti anak pejabat, tokoh publik, dan kekayaan.
Ketiga  Kekuasaan  Intervensi, dari  kekuasaan  intervensi  pasangan  calon  dapat memanfaatkan  operasionalisasi  dan  kendaraan  yang  ada  dari  tokoh  yang  berpengaruh baik itu dalam lingkungan kepemerintahan, sosial dan kekeluargaan maupun lembaga – lembaga lain.
Keempat  kekuasaan  mobilisasi, kekuasaan  mobilisasi  bisa  dilakukan  dengan cara memanfaatkan jabatan yang ada, sudah barang umum jika seseorang yang sedang menjabat  suatu  instansi  atau  lembaga  dalam  bentuk  kekuasaan  pemerintahan  maupun kekuasaan  di  partai  politik,  dapat  membentuk  kekuatan  jejaring  dengan  melakukan konsolidasi yang masif baik itu dalam secra kelembagaan maupun ketokohan.
Kelima  Kekuasaan  Material, kekuasaan  material  dapa  berbentuk  dengan finansial kekayaan sang calon politik yang ekslusif yang saat ini berlangsung membuat kran  demokrasi  hanya  dikuasai  oleh  elite  golongan  dan  segelintir  orang.  Dalam  kasus penelitian ini dalalh di sebut dengan oligarki kekuasaa politik.
Dari kelima point di atas tadi ini yang menjadi dasar awal bahwa pilkada Ogan Ilir begitu eksulusif dan menjadi dasar awal mengapa bisa dikatakan bhawa pilkada Ogan Ilir pada tahun 2015 di Ogan Ilir menjadi Oligarki.
Dalam pembahasan ini di sajikan fakta dan temuan pada saat proses penelitian di lapangan, beberapa nilai yang di dapat seperti di jelaskan pada hasil penelitian di atas, akan di jelaskan secara deksripsi di bagian ini, tentu dengan kupasan teori yang di pakai oleh peneliti, analisis dan pengamatan dari peneliti saat berda  di lapangan maupun saat proses wawancara.
Proses demokrasi di ogan ilir yang menjadi objek penelitian yang di jadikan judul penelitan  Oligarki  kekuasaan  politik  di  pilkada  Ogan  Ilir  Tahun  2015  cukup  menarik untuk  di  kaji,  demokrasi  yang  sejatinya  dalah  bagaimana  bisa  merangkul  semua  dari aspirasi dan kehendak masyarakat banyak adalah tujuan utama bagi masyarakat, seiring dengan proses jalan dan berkembangnya di indonesia fenomena – fenomena politik terus bermunculan, yang tentu bisa bersifat negatif bagi demokrasi indonsesia, seperti kekuatan kaum pemodal, politik golongan dan penguasaan daera secara politik kekuluargaan.
Geopolitik di Ogan ilir menjadi gambaran dan bahasan bahwaanya demokrasi di daerah cendrung mengarah kepada politik kekuasaan keluarga, dinastim ataupun Oligarki kekuasaan politik secara sultanistik.
Pembahasan  ini  merupakan  penting  pembahasan  bagaimana  melihat  oligarki kekuasan politik. Lebih mendalam, Peneliti mencoba mencari pandangan terkait terjadi nya  Oligarki  Kekuasan  Politik  dalam  konstelasi  pilkada  di  Ogan  Ilir,    Maka  peneliti meminta  pandangan  dan analisis  dari  beberapa  narasumber  yang  di anggap menguasai tentang Oligarki dan juga Proses Demokrasi di dalamnya.
Proses  terjadi  Oligarki  kekuasaan  politik  di  Pilkada  Ogan  Ilir  Tahun  2015. Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  di  lapangan  dan  wawancara  kepada  narasumber  di lapangan.  Peneliti  mendapati  hasil  yang  di  jadikan  beberapa  sub  bagian  dan  variabel. Peneliti mencoba menggambarakan pola atau patronase dalam pilkada di Ogan Ilir yang mana masing – masing calon memliki keistimewaan yang ada.
Dalam  Lingkaran  sumberdaya  Politik  inividu  terhadapa  masing  –  masing  yang bertarung  dalam  pilkada  Ogan  Ilir  memiliki  Patronase  jaringan  yang  saling  memiliki hubungan satu sama lain ketika dasar awal adalah Sumber dari pada kekuasaan Material
dapat mendorong kepada jabatan yang sudah ada yang memprakarsai masing  – masing pasangan calon yang berlatar belakang keluarga yang berada dalam lingkaran kekuasaan secara pemerintahan mapun non pemerintahan, sehingga dapat dilihat Hak politik Formal pada umumnya adalah satu orang satu suara dalam demokrasi, di Hak politik formal yang dimiliki pasangan calon di pilkada Ogan Ilir menjadi hak politik formal individu yang eksklusif,  pada pilkada Ogan Ilir Kekuasaan material juga berpengaruh dalam kekuasaan mobilisasi  baik  itu  mobilasi  di  lingkungan  pemerintahan  yang  bersifat  Kekuaasaan Intervensi  maupun  kekuasaan  mobilisasi  partai  politik,  Organisasi  dan  partisipasi masyarakat.
Dari  mengapa  terjadinya  Oligarki  di  Pilkada  Ogan  Ilir  selanjutnya  merupakan faktor pendukung sehingga mengapa Pilkada di tahun tersebut menjadi Oligarki. Dalam penelitian ini dari lima point yang di hasilkan berikut akan di jelaskan menganenai dalam poin penting Faktor Oligarki tingkat Lokal di Pilkada Ogan Ilir.

## 1. Jabatan Resmi
Dalam pembahasan oligarki kekuasaan politik di penelitian ini pada tataran oligarki lokal di  daerah  di  jelaskan  pada  kerangka  teroi  bahwasanya  Oligarki  di  daerah  cenderung memiliki jenis Oligarki kekuasaan Sultanisitik, yang berdasarkan golongan, keluarga dan lingkaran  kekuasaan.  Oligarki  di  tataran  daerah  cendrung  muncul  langsung  dalam konstelasi pertarungan, jabatan adalah posisi yang sangat strategis yang sangat sangat di perebutkan sumberdaya kekuasaan material merupakan pokok utama dalam pertarungan pilkada terkhusus di pilkada Ogan Ilir seperti yang di katakan Oleh Ade Indra Chaniago seorang  akademisi  dan  pengamat  sosial  politik,  yang  memiliki  pandangan  terhadap Oligarki kekuasaan Politik di pilkada, Di pilkada Ogan Ilir sendiri dirinya mengatakan bahwa  :
Posisi  orang  penting  seperti  kepala  daerah  yang  mempnuyai  pengaruh  besar maupun  elite  partai  dan  juga  pemilik  dasar  material  atau  kaum  pemodal  dalam  hal  ini sangat berperan penting dalam setiap pemilihan langsung pilkada, di Ogan Ilir putaran kekuasaan material dan kekuasaan di pemerintahan berpengaruh besar dalam perebutan posisi  orang  nomor  satu,  maka  yang  harus  di  lihat  bahwa  setiap  politik  yang  berbiaya mahal itu lah yang dinamakan Oligarki kekuasaan Politik.
Dalam pemaknaan dan kondisi tentang demokrasi pilkada daearah yang berada dalam kekuasaan atau hubungan dari kaum pemodal yang memeperebutkan kekuasaan, Robert  Dahl  (1998)  mengatakan  bahwa  Hubungan  dasar  yang  sama  antara  kekuasaan material dan politik dinyatakan kembali lebih dengan zaman kita, kumpulan warga negara yang  punya  sunber  daya  berlebih  untuk  dilibatkan  dlam  kehidupan  politik.  Klaim sederhananya adlah bahwa distribusio sumber daya kekuasaan material di antara anggota – anggota suatu komintas atau lingkaran atau golongan politik, demokratis atau lainnya, punya pengaruh besar pada kekuasaan relatif.
Dalam  kekuasaan  jabatan  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  Oligarki  yang bersifat sultanistik cenderung memilih untuk tampil kedalam pertarungan meskipun ada orang  yang  memang  di  persiapkan  dalam  bertarung  baik  itu  garis  keturunan  maupun golongan, dalam pembahasan jabatan ini, posisi Oligark atau Oligarki cendrung sebagai centra baik itu dalam pemerintahan maupun non pemerintahan, dalam pembagaian nya kekuasaan  jabat  ndapat  dilihat  dari  dua  aspek  yang  pertama  ialah  jabatan  resmi  pada pemerintahan,  dyang  kedua  adalah  posisi  politik  dalam  jabatan  di  non  pemerintahan seperti partai politik.
Jabatan di pemerintahan (kepala daerah) dalam kasus di pilkada Ogan Ilir masing – masing calon sama – sama di dukung oleh kepala daerah yang sedang menjabat maupun yang pernah menjabat, menjadi pengaruh besar dalam perebutan suara masyarakat, kita lihat bahwasanya pasangan Noviadi – Ilyas panji alam di dukung oleh bupati Ogan Ilir sebelumnya yang merupakan ayah dari dari noviadi, juga selanjutnya pasangan Helmy Yahya  – Muchendi di dukung oleh wakil gubernur saat iut (2015) Ishak Mekki, dari sisni dapat kita lihat bahwasanya  masing – masing calon pada saat pilkada tahun 2015 berada pada lingkaran kekuasaan dan oligarki kekuasaan politik secra sultanistik garis keturunan keluarga atau golongan.
Jabatan  di  pemerintahan  menjadi  posisi  central  kekuatan  mobiliasai  dan kekuasaan  intervensi  tidak  bisa  kita  pungkiri,  seperti  memobilisasi  massa  pendukung yang pernah mengantarkan ke posisi jabatan dan pegawai di pemerintahan.
Jabatan  di  pemerintahan  sering  kali  menjadi  sebuah  generesai  estafet  atau penerus  dari  posisi  yang  sedang  di  kuasai,  seperti  mantan  bupati  sebelumnya mencalonkan  anaknya  di  kontestasi  pilkada,  juga  selanjutnya  wakil  gubernur  juga mencalonkan  anak  nya  di  pilkada  yang  sama,  kekuasaan  di  pemerintahan  seperti membuat  pola  garis  keterununan,  posisi  kepalada  daerah  yang  sedang  atau  pernah menjabat membuat persiapan bahwa harus dada generasi pememimpin yang selanjutnya setelah  di  menjabat  dari  lingkaran  posisi  politiknya,  memepersiapkan  anak,  keluarga, bahkan golongan politik kolegia nya. Fenomena Oligarki kekuasaan politik ini di pandang oleh salah satu tokoh yang sudah lama di pergerakan dan juga pengamat sosial politik, Tumpal Simaremare , Ketua DPD Pospera Sumatera selatan itu mengatakan.
“ Memang  dulu  pernah  ada  UU  yang  di  buat  tentang  permasalahan  politik keluarga, namun di gugat di Mahkamah Konstitusi, Nah namun memang saat ini belum ada Undang - Undang yang mengatur tentang itu, yang harus kita bicarakan bahwasnya ketika orang - orang yang sedang menjabat atau orang nomor satu di daerah itu apalagi di  sumatera  selatan  cenderung  memepersiapkan  keluarganya  untuk  menjadi  kepala daerah, boleh – boleh saja ketika posisi kepala daerah itu di isi oleh kekuasaan keluarga, namun keadilan seperrti apa yang di tawarkan mereka, peruabahan apa, rakyat harus jelih dan kritis dalam melihat posisi suara nya. Siapa yang pantas menciptakan perubarahan dan  siapa  yang  lebih  baik,  bukan  karena  ia  anak  pejabat,  bukan  karena  ia  anak  orang penting ”.
Jabatan bagian penting dalam posisi di daerah, orang – orang yang berada di sekeliling atau  di  dekat  posisi  jabatan  datau  dekat  dengan  pemerintahan  yang  maju  dalam pertarungan  pilkada  adalah  posisi  hak  politik  yang  sangat  istemewa,  Aristoteles  dalam Bukunya La Politica (politik) mengatakan orang yang berada di seputaran jabatan atau di sekeliling jabatan ini adalah memiliki ciri tersendiri, Aristoteles lebih lanjut mengatakan ini adalah tipe politik bangsawan yang di sebut oleh Aristoteles  dalam bukunya dengan sebutan Aristrokasi yang mana estafet kekuasan di teruskan dengan orang – orang yang berada di sekitar kekuasaan. (Simaremare, 2021)
Demokrasi yang secara prinsipial mengandung kesataraan satu orang satu yang sudah  di  atur  dalam  hukum  negara,  ketika  dekat  atau  berada  di  sekeliling  jabatan atau pemerintahan menjadi nilai tambah bagi individu yang membuiat individu memiliki hak politik secara ekslusif.
Ketika  misalnya  kepala  daerah  mempersiapkan  calon  dari  pembentukannya adalah sebuah hal yang terjadi pada politik lokal daerah, pos – pos jabatan dapat di isi oleh  sanak  keluarga  dan  politik  kekuasaan  golongan,  hal  ini  menjadi  menarik  ketika pemegang mayoritas suara dapat di kendalikan oleh satu orang sehingga pada politik lokal di daera ini dapat di sebuit sebagai Oligarki kekuasaan politik.
Sejatinya Demokrasi pilkada adalah jalan menuju perubahan dan membangun peradaban  di  daerah  menjadi  sedikit  terhambat  ketika  harus  di  hadapkan  dengan kekuasqaan elite lokal.
Terhadap  lembaga  negara  dan  pemerintahan  nmenjadi  sebuah  oligarki kekuasaan  karena  di  atur  dalam  sensus  tertentu,  politik  kepentingan  tertentu,  sehingga masyarakat  biasa  meski  menjadi  mayoritas,  tidak  dapat  ikut  andil  mengambil  bagian dalam pertarungan meskipun gagasan dan ide yang di gaungkan sangat ideal. Sementara gari  golongan  yang  berkuasa  mengisi  bagian  penting  pada  setiap  daerah,  ini  adalah geopolitik yang saat ini berlangsung pada demokrasi pilkada saat ini.
Kekuatan dan kekuasaan material dalam hal ini adalah bentuk kekayaan dan modal dari seseorang adalah sumber daya kekuasaan yang menjadi gambaran politik yang ekslusif  pada  pertarungan  politik  lokal  daerah  yang  mendifinisakan  oligark  dalam menggerakkan  politik  serta  proses  politik  di  dalamnya.  semenjak  pertama  kalinya  di berlangsungkan  pilkada  pada  tahun  2005  trend  politik  mahal  seolah  menjadi  framing yang di bangun oleh kalangan orang yang memiki modal, kekuatan material dapat dengan mudah  mempengaruhi  dari  jalannya  proses  politik  terutama  pada  saat  pertarungan. Sumber daya material dalam berbagai bentuk sudah lama di kenali sebagai sumber daya yang juga merujuk kepada kekuasaan ekonomi, sosial dan politik seperti yang di katakan Oleh Jeffrey A. winter, bahwa kekuasaan material dapat menimbulkan kekuasaan politik, tidak dapat di pungkiri memang dalam pertarungan politik kekuatan sumber daya modal sebagai amnuisi yang penting, seperti pada kasus di pilkada Ogan Ilir, seorang yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan bahwa dalam setiap pilkada yang terjadi ogan ilir kami warga selalu di datangi oleh tim – tim dari pasangan calon, kami di beri uang dan di  suruh  memilih  pasangan  calon  tertentu,  ketika  di  tanya  bebrapa  besarannya,  orang tersebut mengatakan sebesar 200 – 250 ribu rupiah. Pola – pola seperti ini yang sering di lakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  material  yang  berlebih,  terkhusus  di  pertarungan politik pilkada.
Konsentrasi tinggi kekuasaan material di tangan beberapa pelaku oligark yang pada  politik  lokal  daerah  secara  langsung  muncul  kepermukaan  tidaklah  baru,  di demokrasi seperti sekrang ini cenderung menjadi liberal dan bebas. Dalam kasus pilkada Ogan  ilir  sudah  di  jelaskan  dalam  gambaran  umum  di  atas  perputaran  dalam  pilkada, menjadi penggerak yang paling besar, organisasi, relawan, partai, tokoh berpengaruh dan sebuah  suara  mayoritas  yang  menjadi  objek  dalam  pilkada  yang  menggerakan  proses politik  dalam  pilkada.  Jeffery  A.  winter  menegemukakan  dalam  kajian  nya  terhadap oligark, ia berpendapat bahwa, ini adalah kemampuan beradaptasi yang fenomenal dari pengaruh material yang membuatnya begitu signifikan dalam isu-isu kekuasaan politik, pengaruh material dapat membeli kekuasaan, dan dan pertahanan kekayaan, baik dalam bentuk kemampuan pemaksaan atau menyewa jasa. (Winter, 2011)
Bentuk dan skala kekuasaan politik yang tak terbayangkan bagi semua kecuali oleh segelintir pelaku dalam masyarakat sepanjang sejarah dari perpolitikan di indonesia. Para elite dengan kekuasaan mobilisasi tinggi dan kekuasaan material yang besar, dengan mudah  membangun  lewat  pergerakan  dalam  politik  lamgsung.    Golongan  elite  yang
dalam pilkada Ogan Ilir, menjadi set pelaku yang sangat berkuasa karenan mereka punya sumber daua material yang besar dan kekuasaan politik melalui jabatan secara resmi baik dalam pemerintahan sampai kepada tubuh partai politik sangat luwes dan mengalahkan sumber daya kekuasaan warga negara biasa yang terpecah – pecah di masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari proses penelitian yang telah di lakukan, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil mengenai penelitian sosial politik ini  tentang  Oligarki  Tingkat Lokal  Studi Kasus  Pilkada  Ogan  Ilir  Tahun  2015  sebagai berikut :
1. Pilkada Ogan Ilir di tahun 2015 menjadi Oligarki Karena adanya pertarungan antara elite yang berkuasa secara jabatan resmi di pemerintahan ataupun elite politik dalam memperebutkan dan menguatkan posisi politik lokal di daerah.
2. Faktor yang Menyebabkan Oligarki Tingkat Lokal di Pilkada Ogan ilir Tahun 2015 Karena adanya Sumber daya politik yang besar yaitu kekuasaan jabatan resmi, hak politik formal individual yang ekslusif,  kekuasaan intervensi baik itu  dalam  pemerintahan  maupun  non  pemerintahan,  kekuasaan  mobilisasi pemilih  di  masyarakat,  dan  terkahir  pertarungan  kekuasaan  sumber  daya material dalam bentuk kekayaan dan penguasaan pertarungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar.Kuala Nugraha. 2013 , Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur. Hardani.,dkk. 2020 , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Pustaka Ilmu . Harisson. Lisa. 2007, Metedologi penelitian politik , Jakarta : kencana.
Herna.Martin S. 2017, Journal of Government and Civil Society. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia.
Junius.Nge. 2017 , Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon.
La .Husen .Zuada Dkk. 2017, Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki  dan  Elit  Penentu  dalam  Pembangunan  Perdesaan. Jurnal  penelitian politik Vol.13.No.2
Munjin. Ahmad. 2018, Oligarki Dan Demokrasi kajian sumber daya kekuasaan kiai dan jawara banten Jakarta.
Prapto.Dinna R. 2020, Demokrasi dan Inklusifitas. Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung. Rahmawati.Desi.  2015, Demokrasi      Dalam    Genggaman  Para  Pemburu  Rente  (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara) . jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 2 Samsuddin  A,Dkk . 2019,  membongkar  relasi  kekuasaan  oligarki  di  kota  batu.    Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 (2). Samsuddin. Haris. Dkk. 2016, Jurnal Ilmu Administrasi Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu.
Winter. Jeffrey A. 2011. Oligarki. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.