Jurnal Proaksi, Vol. 8 (2), Hal. 561 - 571 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## `

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Nada Salsabila Ramadhani 1 , Anik Yuliati 2 .* 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : nsalsabila958@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Corresponden Author Email : anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 11 November 2021 Direvisi : 23 November 202 Dipublikasikan : 30 Desember 2021

## Abstract
The  implementation  of  village  development  can  run  well  with  village  funds  provided  by  the  central government through the village government and managed by village officials who handle village funds. The use of Village Fund Allocation is prioritized to finance community development and empowerment. However, currently there are still some management of village fund allocations that are not optimal, indicated by the abuse of power by village officials, then by the lack of openness from village officials, and the lack of community aspirations in planning the management of village fund allocations. This study  aims  to  examine  the  effect  of  accountability,  transparency,  and  social  participation  on  the management  of  village  fund  allocations  in  villages  in  Kalitidu  District,  Bojonegoro  Regency.  The subjects of this research are village officials who directly manage the allocation of village funds. The method of determining the sample using purposive sampling technique, in order to obtain a sample of 72 village officials. Data were collected through a questionnaire. Data were analyzed using SEM PLS with WarpPLS 7.0 software program. The results of the study prove that accountability, transparency, and  social  participation  have  a  positive  and  significant  impact  on  the  management  of  village  fund allocations..
Keywords: accountability, transparency, participation, village fund.

## PENDAHULUAN
Desa adalah suatu wilayah otonom dengan adat dan tradisi serta kebudayaan yang kental. Setiap desa  pasti  melaksanakan  pembangunan  berencana  setiap  tahunnya,  agar  terciptanya  kondisi  yang sejahtera dan berkualitas bagi masyarakat. Pembangunan Desa pada dasarnya adalah untuk mengelola sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah desa itu sendiri, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal tersebut guna mengangkat   kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pengelolaan sumber daya secara professional agar dapar meningkatkan perekonomian desa.
Banyak  fasilitas  desa  yang  harus  diperbaiki  dan  ditinjau  setiap  tahunnya  seperti  jalan  desa, gorong-gorong,  biaya  pendidikan,  biaya  imunisasi  balita,  dan  lain-lain.  Dengan  kebutuhan  yang meningkat, pemerintah terus menaikkan jumlah alokasi  RAPBN dan RAPBD untuk daerah dan desa melalui alokasi dana desa. Dari kenaikan RAPBN dan RAPBD maka mempengaruhi jumlah dana desa yang diterima. Dari semakin bertambahnya alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia  menimbulkan  potensi  adanya  kesalahan  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  mulai  dari pengganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban,  dan  pelaporannya,  apabila  tidak diawasi dengan baik dan pengelolaan berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah desa yang selaras dengan tujuan, maka dituntut adanya

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diterapkan  sesuai  dengan  Permendagri  No.  20 Tahun2018. Transaparan menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa. (Umami & Nurodin, 2017).
Selain  dengan  adanya  transparansi  dalam  menunjang  berjalannya  pengelolaan  alokasi  dana desa  dengan  baik  terdapat  juga  akuntabilitas. Pemerintah  daerah  memiliki  peranan  dalam memperhatikan mengenai kapabilitas pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan  keuangan  secara  detail  dalam  rangka  penyelenggaraan,  penatausahaan  dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. (Umaira & Adnan, 2019). Pengelolaan alokasi Dana Desa yang  transparan  serta  akuntabel  memberikan  dampak  yang  positif  untuk  pemerintahan  desa,  dengan menerapkan  asas  transparan  dan  akuntabel  akan  menunjukan  seberapa  baik  kinerja  pemerintah  desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan tentunya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.
Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  penunjang  adanya  pengelolaan  alokasi  dana  desa dengan  baik  selain  dengan  prinsip akuntabilitas  dan transparansi,  pengelolaan  aloksi  dana  desa juga harus  dengan  partisipasi  masyarakat  di  dalamnya.  Pembangunan  Desa  mewujudkan  adanya kemandirian  suatu  desa  dikarenakan  kegiatan  pembangunan  Desa  wajib  dikelola  oleh  Desa  dengan mendayagunakan  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  dan  lingkungan  di  desa  secara berkelanjutan. Agar desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan dari adanya pengelolaan sumber daya.
Dengan  jumlah  alokasi  dana  desa  yang  mengalami  peningkatan,  tentu  saja  dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan seperti penyelewengan dalaam pengelolaan aloksi dana  desa.  Peran  masyarakat  dalam  hal  ini  juga  penting  untuk  membantu  kepala  desa  dalam menyampaikan berbagai aspirasi serta saran dari masyarakat atas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Bupati Bojonegoro dalam beritabojonegoro.com, berdasarkan data Pemkab Bojonegoro, masih ditemukan beberapa keuangan desa yang sistem perencanaannya belum matang. Pada tahun 2018 juga Bojonegoro mendapati kasus penyelewengan alokasi dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa  tersebut.  Dapat  dilihat  dari  beberapa  fenomena  yang  terjadi  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan alokasi dana desa banyak yang tidak berjalan secara lancar karena banyak dari pemerintah desa sering mengabaikan ketiga prinsip, yakni akuntabilitas, transparansi, serta partispasi masyarakat dan  dalam penerapannya tidak berjalan secara bersamaan.
Berkaitan  dengan  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap pengelolaan alokasi dana desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2019) berkesimpulan bahwa Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan  oleh  (Alpendra  et  al.,  2020)  berkesimpulan  bahwa  Akuntabilitas  dan  transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan latar belakang penelitian maka tujan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
2. Apakah transapransi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan  Kalitidu  Kabupaten Bojonegoro.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah  organisasi  untuk  tercapainya  sebuah  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu media  yang  telah  disediakan  dan  dilaksanakan  secara  periodik.  Menurut  (Mardiasmo,  2018) Akuntanbilitas  publik  merupakan  kewajiban  bagi  pihak  yang  berwenang  dalam  memberikan pertanggungjawaban,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitasnya  dan  kegiatan  yang  telah  menjadi
tanggungjawabnya  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  menerima pertanggungjawaban  tersebut.  Tujuan  akuntabilitas  publik  sesungguhnya  adalah  untuk  menjamin demokratisasi tegaknya hukum dan keadilan serta tercapainya keadilan dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif, produktif dan inovatif serta efisien. (Tama & Wirama, 2020)
Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, sehingga  memungkinkan  masyarakat  bisa  memperoleh  informasi  secara  mudah  dan  seluas-luasnya. Transparansi  merupakan  sebuah  pelayanan  publik  yang  sifatnya  terbuka  serta  mudah  diakses  oleh semua pihak yang membutuhkan yang disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Mahmudi, 2015).  Asas  transparan  menjamin  hak  semua  pihak  untuk  mengetahui  seluruh  proses  daam  setiap tahapan  serta  menjamin  akses  semua  pihak  terhadap  informasi  terkait  pengelolaan  keuangan  desa (Bawono, 2019:105).
Tingkat  partisipasi  masyarakat  juga  mempunyai  pengaruh  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa, Partisipasi masyarakat sendiri merupakan bentuk keikutsertaan atau antusiasme masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi sumber daya yang ada, khususnya dalam hal ini adalah pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Partisipasi  dapat  dikatagorikan  dengan  kalimat  “turut  ambil  bagian” berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan  dalam  mengemukakan  pendapat,  kebebasan  pers  dan  mengakomodasi  atau  menampung aspirasi masyarakat (Ihyaul, 2004:31).
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Menurut  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didalamnya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan adalah tugas dari pemerintahan desa, termasuk juga dalam pengelolaan alokasi dana desa  yang dikelola langsung untuk pembangunan desa, seperti perbaikan fasilitas desa, biaya pendidikan, biaya kesehatan masyarakat desa, dsb. Tahap pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari  tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  tahap  pelaksanaan,  tahap  pelaporan,  dan  tahap pertanggungjawaban.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Diagram kerangka pikir teoritis Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dengan  adanya    sikap  akuntabilitas  dari  aparat  yang  berwenang  maka  bisa  dikatakan  bahwa pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik  dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mecapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut peneilitian yang dilakukan (Khasanah, 2019)  bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya pengelolaan alokasi dana desa akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas dilaksanakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola alokasi dana desa.
H 1 : Bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

## Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa.
Akuntabilitas (X 1 ) Transparansi (X 2 )
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) Partisipasi
Masyarakat (X 3 )
Menurut penelitian yang dilakukan (Agustiana, 2020) bahwa tingkat transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya dengan adanya sikap keterbukaan pemerintah atas pelaksanaan  program  yang  telah  dilaksanakan.  Adanya  sikap  transparansi  pemerintah  desa  dalam informasi terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  dan  juga  meminimalisir  adanya  penyimpangan tindakan oleh aparat dalam pengelolaan alokasi dana desa.
H 2 : Bahwa Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Adanya  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  bisa  mewujudkan  tatanan  desa  yang demokratis  dan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan,  dengan  partisipasi  masyarakat  juga  mampu meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Tata kelola desa yang dinamis antara pemerintah desa  dan  masyarakat,  desa  mampu  menyelenggarakan  pembangunan  desa  secara  berkala  untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut penelitian yang dilakukan (Firdaus, 2019) bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya dengan adanya partisipati masyarakat, pengelolaan alokasi dana desa menjadi terarah dan lebih  baik  karena  masyarakat  ikut  serta  aktif  mengarahkan  program  kegiatan  dan  pencapaian  sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.
H 3 : Bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Objek Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian yang akan digunakan adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat.

## Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 254 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive dengan kriteria Perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu dan mengelola secara langsung alokasi dana desa. Dalam menentukan sampel dapat menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2018:137):

## 𝑛 =
𝑁 1 + 𝑁(e²)
Keterangan: n = Jumlah sampel yang diperlukan, N = Jumlah Populasi, e = Tingkat kesalahan sampel atau sampling error (10%)
𝑛 = 254 1+254 (0,1) 2 = 254 1+2,54 = 254 3,54 = 71,75 =72 sampel (dibulatkan)
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 72 Responden dengan rincian 4 orang perangkat desa di 18 desa kecamatan kalitidu yang memenuhi kriteria sebagai sampel, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala BPD.

## Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adala  data  primer.  Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini  diperoleh langsung dari responden yaitu Perangkat Desa  di Kecamatan Kalitidu Kabupaten  Bojonegoro  dengan  jumlah  72  responden.  Data  dikumpulkan  dengan  metode  angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2018:262) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk dijawab. Indikator pengukuran variabel pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi  masyarakat  dalam  penelitian  ini  diadaptasi  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wirahati (2020). Kuesioner ini disebarkan oleh peneliti secara offline , kemudian Perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu mengisi kuesioner.

## Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan software WarpPLS 7.0. Metode analisis Structural Equation Model (SEM) terdiri dari dua  sub  model  yaitu  model  pengukuran  ( measurement  model )  atau  sering  disebut outer model  dan model struktural ( structural model ) atau sering disebut inner model (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

## Uji Hipotesis
Hipotesis statistik untuk outer model adalah:
H0: λi = 0 = Indikator yang digunakan dapat memprediksi variabel laten. H0: λi ≠ 0 = Indikator yang digunakan tidak dapat memprediksi variabel laten Hipotesis statistik untuk inner model:
a. Hipotesis 1
H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. H0: λi ≠ 0 = Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
b. Hipotesis 2 H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
H0: λi ≠ 0 = Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa..
c. Hipotesis 3 H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. H0: λi ≠ 0 = Tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Hasil Penelitian Gambaran Umum Keadaan Responden
Pada  penelitian  ini  peneliti  telah  menyebarkan  kuesioner,  kemudian  Perangkat  Desa  di Kecamatan  Kalitidu  mengisi  kuesioner,  hingga  kuesioner  tersebut  diisi  oleh  72  responden  sesuai karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik dalam penelitian ini yaitu: responden yang berjenis kelamin  laki-laki  dengan  jumlah  44  responden  dan  jenis  kelamin  perempuan  dengan  jumlah  28 responden. Responden dengan karakteristik jabatan yang mengelola alokasi dana desa memiliki jumlah yang sama setiap desa yakni 4 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, dan Kepala BPD pada 18 desa di Kecamatan Kalitidu.
Analisa Data
Model Pengukuran ( Outer Model ) Uji Validitas Konvergen ( Convergent Validity ) Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah outer loading > 0,7, dan untuk nilai AVE ( Average Variance Extracted ) > 0,5 (Abdillah, W., & Hartono, 2015).
Tabel 1 . Hasil Outer Loading Tahap 1 Akuntabilitas (X2)  Transparansi (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) X1.1 0.740 X1.2 0.753 X1.3 0.708 X1.4 0.817 X1.5 0.774 X2.1 0.740 X2.2 0.753 X2.3 0.708 X2.4 0.817 X2.5 0.774 X3.1 0.557 X3.2 0.776 X3.3 0.821
X3.4 0.762 X3.5 0.758 Y.1 0.867 Y.2 0.888 Y.3 0.664 Y.4 0.705 Y.5 0.653
Sumber: Diolah oleh peneliti 2021
Berdasarkan  tabel outer  loading tahap  pertama  terdapat  3  indikator  yang  berwarna  merah mempunyai  nilai loading dibawah  0,70.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  indikator  tersebut  harus dihapus karena tidak sesuai dalam memenuhi kriteria batas minimum pengukuran. Dengan demikian dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan outer loading tahap kedua.
Tabel 2. Hasil Outer Loading tahap 2 Akuntabilitas (X2)  Transparansi (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) X1.1 0.740 X1.2 0.753 X1.3 0.708 X1.4 0.817 X1.5 0.774 X2.1 0.730 X2.2 0.769 X2.3 0.819 X2.4 0.755 X2.5 0.729 X3.2 0.819 X3.3 0.853 X3.4 0.806 X3.5 0.690 Y.1 0.905 Y.2 0.919 Y.4 0.734 Sumber: Diolah oleh peneliti 2021
Berdasarkan tabel outer loading tahap kedua masih terdapat 1 indikator yang berwarna merah mempunyai  nilai loading dibawah  0,70.  Dengan  demikian  dilakukan  kembali  pengujian  validitas konvergen berdasarkan outer loading tahap ketiga.
Tabel 3. Hasil Outer Loading Tahap 3 Akuntabilitas (X2)  Transparansi (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) X1.1 0.740 X1.2 0.753 X1.3 0.708 X1.4 0.817 X1.5 0.774 X2.1 0.730 X2.2 0.769 X2.3 0.819 X2.4 0.755 X2.5 0.729 X3.2 0.838
X3.3 0.880 X3.4 0.833 Y.1 0.905 Y.2 0.919 Y.4 0.734
Sumber: Diolah oleh peneliti 2021
Berdasarkan hasil outer loading tahap ketiga pada tabel dapat dilihat bahwa semua indikator valid setelah dilakukan eatimasi sebanyak 3 tahap. Indikator dapat dikatakan valid karena semua nilai loading factor berada diatas 0,70 sehingga konstruk untuk semua variabel tidak ada yang dieliminasi dari model.
Uji Validitas Diskriminan ( Discriminant Validity )
Tabel 5. Hasil Pegujian Validitas Diskriminan
Sumber: Diolah oleh peneliti 2021
Berdasarkan  tabel  5  telah  menunjukkan  bahwa  seluruh  indikator  sudah  memenuhi  kriteria validitas  diskriminan.  Variabel  Akuntabilitas  memiliki  5  indikator  yakni  X1.1  sampai  dengan  X1.5 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain, variabel transparansi memiliki 5 indikator yakni X2.1 sampai dengan X2.5 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain, lalu variabel partisipasi masyarakat memiliki 3 indikator yakni X2.2 smpai dengan X2.4 yang  nilai  loadingnya  lebih  besar  daripada  nilai  loading  ke  konstruk  lain,  dan  variabel  pengelolaan alokasi dana desa yang memiliki 3 indikator yakni Y.1, Y.2, dan Y.4 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain.

## Composite Reability
Tabel 6. Composite Reliability Coefficient dan Cronbach’s Alpha Coefficient
X1 X2 X3 Y Kriteria Keterangan Composite Reliability 0.872 0.873 0.887 0.891 > 0,7 Reliable Cronbach's Alpha 0.816 0.818 0.809 0.814 > 0,6 Reliable

## Sumber: Output WarpPLS
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai Composite Reliability untuk  setiap variabel X1, X2,  X3,  dan  Y  adalah  sebesar  0.872,  0.873,  0.887,  dan  0.891.  Sedangkan  untuk Cronbach’s  Alpha setiap variabel dinilai dari X1, X2,   X3 dan Y adalah sebesar 0.816, 0.818, 0.809, dan 0.809. Berdasarkan
Loading X1 X2 X3 Y X1.1 0.740 > -0.043 -0.129 0.044 X1.2 0.753 > 0.055 0.081 -0.199 X1.3 0.708 > 0.093 0.092 -0.152 X1.4 0.817 > -0.194 -0.143 0.261 X1.5 0.774 > 0.108 0.111 0.015 X2.1 0.730 > -0.290 0.318 0.110 X2.2 0.769 > 0.019 0.004 -0.126 X2.3 0.819 > 0.046 -0.178 0.039 X2.4 0.755 > 0.190 -0.139 -0.182 X2.5 0.729 > 0.022 0.021 0.169 X3.2 0.838 > -0.034 0.091 0.077 X3.3 0.880 > 0.102 -0.116 0.021 X3.4 0.833 > -0.073 0.031 -0.099 Y.1 0.905 > 0.092 -0.028 -0.028 Y.2 0.919 > -0.014 0.027 -0.020 Y.4 0.734 > -0.096 0.000 0.060
hasil dari Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha, menunjukkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi syarat kriteria uji reliabilitas.
Model Struktural ( Inner Model )
Berikut ini adalah hasil output model fit dan quality indices yang disajikan dalam tabel yaitu:
Tabel 7. Hasil Output Model Fit Indeks P- value Kriteria Keterangan APC 0,325 0,001 P < 0,05 Diterima ARS 0,515 0,001 P < 0,05 Diterima AVIF 1,516 Good if < 5 AVIF < 5 Diterima
Sumber: Output WarpPLS
Berdasarkan hasil output tersebut diketahui bahwa nilai APC memiliki indeks sebesar 0,325 dengan p- value < 0,001, sedangkan nilai ARS memiliki indeks sebesar 0,515 dengan p- value < 0,001, dilihat dari kriteria APC dan ARS sudah memenuhi kriteria karena memiliki p < 0,001. Dan untuk nilai AVIF yang harusnya < 5 sudah terpenuhi karena berdasarkan data tersebut AVIF nilainya 1,516.
Tabel 8. R- Square X1 X2 X3 X4 Y R- Squared 0,515 Sumber: Output WarpPLS
Evaluasi model struktural pada R 2, Nilai R–square variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 0,515. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 51,5%.

## Uji Hipotesis
Berikut ini adalah tabel hasil penelitian dari effect size yang telah diperoleh dari pengolahan data :
Tabel 9 . Path Coefficient, p – values , dan Effect sizes for path Kriteria Variabel X1 X2 X3 Y Path Coefficients X1 - - - - X2 - - - - X3 - - - - Y 0,311 0.385 0,280 - P-values X1 - - - - X2 - - - - X3 - - - - Y 0,002 <0,001 0,006 - Effect sizes for path X1 - - - - X2 - - - - X3 - - - - Y 0,167 0,204 0,144 -
Sumber: Output WarpPLS
Berikut adalah gambar dari  hasil penelitian dari effect size yang telah diperoleh dari pengolahan data :
Berdasarkan hasil diatas, maka uraian pengujian hipotesis sebagai berikut:
a. Pengujian Hipotesis (H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa)
H 1 menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan nilai p- value sebesar 0,002 yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana p- value ≤ 0,05 diterima. Dan dari nilai path Coefficients sebesar  0,31  menunjukkan  arah  hubungannya positif,  angka  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi  peningkatan  terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa,  maka  akuntabilitas  meningkat  sebesar  0,31  dan  begitu  pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut  menunjukkan bahwa H1 diterima karena variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
b. Pengujian Hipotesis (H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa)
H 2 menyatakan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan nilai p- value sebesar < 0.001 yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana p- value ≤  0,05  diterima.  Dan  dari  nilai Path  Coefficients sebesar  0,39  menunjukkan  arah hubungannya  positif,  angka  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi  peningkatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka transparansi meningkat sebesar 0,41 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima karena variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
c. Pengujian  Hipotesis  (H3  :  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh terhadap  Pengelolaan Alokasi Dana Desa)
H 3 menyatakan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Berdasarkan  nilai  p- value sebesar  0,006    yaitu  telah  memenuhi  dasar  pengambilan  keputusan yang mana p- value ≤ 0,05 diterima. Dan dari nilai Path Coefficients sebesar 0,28 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka partisipasi masyarakat meningkat sebesar 0,28 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima karena variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap  Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian inner  model dan outer  model ,  diketahui  bahwa akuntabilitas berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Diterimanya  hipotesis  pertama  memberikan makna bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas akan menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik apabila dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan dan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, dimulai dari  perencanaan  dan  penganggaran  alokasi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  sekretaris  desa  dan bendahara desa, lalu ke tahap pelaporan yang akan dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota setemppat,  dan  yang  terakhir  pada  tahap  pertanggungjawaban  yang  diwujudkan  dengan  SPJ  (surat pertanggungjawaban)  yang  disimpan  oleh  desa  sebagai  objek  pemeriksaaan  oleh  kecamatan. Pelaksanaan  setiap  tahap  tersebut  harus  diwuudkan  sehingga  pengelolaan  alokasi  dana  desa  bisa mencapai hasil yang maksimal.  Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpendra et al., (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Khasanah  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan alokasi dana desa.

## Pengaruh  Transparansi  terhadap  Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian inner  model dan outer  model ,  diketahui  bahwa   transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.       Diterimanya hipotesis kedua memberikan makna bahwa  semakin  meningkatnya  transparansi  akan  menjadikan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  juga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Dalam tahapan pengeloaan alokasi dana desa terdapat tahap pelaksanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh aparat desa yang berwenang mengelola, dalam perwujudan keterbukaan informasi maka setiap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa  wajib  dilengkapi  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  seperti  pemasangan  papan  informasi kegiatan  pada  lokasi  pembangunan  dan  infromasi  anggaran  melalui  media online web  desa  atau
kecamatan yang bersangkutan. Dengan adanya transparansi maka perwujudan tata pemerintah yang baik  dalam  pengeloaan  alokasi  dana  desa  bisa  dikatakan  berhasil.  Hal  ini  selaras dengan penelitian yang dilakukan  Garung  &  Ga  (2020)  dan  penelitian  yang  dilakukan  Agustiana  (2020)  transparansi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap  Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian inner  model dan outer  model ,  diketahui  bahwa    partisipasi masyarakat  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Diterimanya  hipotesis  ketiga memberikan  makna  bahwa  semakin  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  akan  mendorong keterlibatan masyarakat terhadap berjalannya program pemerintahan desa seperti pengelolaan alokasi dana  desa.  Dengan  adanya  partisipatif  dari  masyarakat  maka  akan  menumbuhkan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pelaksanaan kegiatan, karena masyarakat telah ikut berpartisipasi dan memberikan aspirasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana  desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019) dan Angelia & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa  Partisipasi  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Dengan  adanya partisipati  masyarakat,  pengelolaan  keuangan  menjadi  terarah  dan  menjadi  lebih  baik  karena masyarakat ikut serta aktif mengarahkan program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian outer model dan inner model menggunakan software WarpPLS 7.0  dengan    pembahasan  tentang  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  variabel  akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil path coefficient dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menunjukkan nilai positif yang mana menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sikap yang akuntabel, transparan, serta dengan partisipasi dari masyarakat akan meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.

## SARAN
1. Saran Praktis: diharapkan pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola alokasi dana desa sebaiknya terus menerapkan dan meningkatkan indikator pengelolaan alokasi dana desa yang tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni transparatif, akuntabel, dan  partisipatif  dengan  meningkatkan  rasa  tanggungjawab  untuk  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan,  lebih  terbuka  akan  informasi  kegiatan  setiap  periodenya  dengan  melampirkan pada media online seperti situs web kecamatan atau situs web desa masing-masing dan offline dengan  memasang  papan  informasi  yang  tentunya  dengan  rincian  anggaran  terbaru,  serta mengajak  masyarakat  untuk  ikut  aktif  dalam  perencanaan  serta  penganggaran  dengan  cara memberikan sosialisasi melalui Kepala BPD kepada perwakilan masyarakat seperti RT dan RW agar tercapainya proses pengelolaan yang sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik untuk menciptakan visi dan misi kecamatan kalitidu.
2. Saran Teoritis: diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lagi dengan menambahkan  atau  menggunakan  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini seperti  kompetensi  sumber  daya  manusia,  budaya  organisasi,  dan  pemanfaatan  teknologi, sehingga  dapat  ditemukan  variabel  baru  yang  akan  meningkatkan  pengelolaan  alokasi  dana desa.

## KETERBATASAN
Peneliti  telah  melakukan  penelitian  ini  secara  optimal  untuk  mendukung  tujuan  penelitian, namun  demikian  peneliti  merasa  dalam  hasil  penelitian  ini  masih  ada  beberapa  keterbatasan  dalam penelitian ini yaitu, Dalam pengumpulan data, banyaknya kantor kepala desa yang tidak beroperasional seperti jam kerja sebelumnya dikarenakan situasi pandemi, sehingga penulis harus mendatangi untuk kedua kali dan memakan waktu yang cukup lama. Adanya beberapa perbedaan persepsi antar responden dalam memahami konteks pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga dapat mempengaruhi jawaban responden yang memungkinkan jawaban tersebut tidak jujur.

## REFERENSI
Abdillah,  W.,  &  Hartono,  J.  (2015). Partial  Least  Square  (PLS)  Alternatif  Struktural  Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (D. Prabant). Andi.
Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. Jurnal Mahasiswa Akuntansi , 1 , 1–20.
Alpendra, E., Sosial, F. I., Islam, U., Singingi, K., Nenas, K., Kuantan, T., & Singingi, K. K. (2020).
Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi, 2 (2). 466–480.
Angelia, S. R., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun ….
e-Proceeding of management , 7 (1), 1008–1014.
https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1158 9 Bawono,  I.  R.  (2019). Panduan  Penggunaan  dan  Pengelolaan  Dana  Desa .  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Firdaus,  A.  dan  S.  dan  S.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  Dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (3), 1–10.
Fitriyani, L. Y., Marita, M., Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund
Allocation. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (3), 526–539.
https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031
Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas , 8 (1), 19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363
Ihyaul,  U.  (2004). Akuntansi  sektor  publik:  sebuah  pengantar .  Universitas  Muhammadiyah  Malang (UMM) Press.
Khasanah,    putri  ismiatun.  (2019).  PENGARUH  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI TERHADAP ALOKASI DANA DESA (Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Ed.3 Cet.1 ed.). UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2018). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi Offset.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Alfabeta  (ed.);  1st  ed.). Alfabeta.
Surya  Adi  Tama,  P.,  &  Wirama,  D.  G.  (2020).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan Alokasi Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 30 (1), 73. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p06 Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh  Barat  Daya). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi , 4 (3),  471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Umami,  R.,  &  Nurodin,  I.  (2017).  Pengaruh  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa. In Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Vol. 6, Issue 50).
Wirahati, J. (2020). AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA  PADA  DESA  DI  KABUPATEN  LAMONGAN [Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur].
http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/1061