Agung Setiyo Wibowo Konsultan Manajemen AndrewTani & Co., dan Editor-in-chief Kampusgw.com E-mail: grandsaint@gmail.com
Abstrak  : Artikel  ini  membahas  mengenai  advokasi  Satuan  Tugas  Buruh  Migran ASEAN  (TF- AMW) terhadap ASEAN dalam perlindungan hak-hak buruh migran periode 2007-2010. TF-AMW merupakan  suatu  jejaring  masyarakat  sipil  yang  berupaya  menekan  ASEAN  sebagai  organisasi regional  guna  mengadopsi  instrumen  yang  dibuatnya  agar  seluruh  negara  di  Asia  Tenggara meratifikasi standar internasional dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran. Dengan metode  kualitatif,  penelitian  ini  berupaya  menganalisis  bagaimana  jejaring  TF-AMW  terbentuk, bagaimana strategi advokasi yang diterapkan untuk mengadvokasi ASEAN, dan bagaimana hasil dari advokasi tersebut. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa belum berhasilnya advokasi TF-AMW dipicu oleh terbatasnya ruang politik dari ASEAN kepada kelompok masyarakat sipil, dominannya norma-norma ASEAN Way yang sebenarnya mencerminkan bagaimana organisasi ini memandang hak-hak buruh migran sebagai isu HAM, dan tidak adanya momentum politik.
Keywords :  Task  Force  on  ASEAN  Migrant  Workers, hak-hak  buruh  migran , ASEAN , jejaring advokasi masyarakat sipil.
Abstract: This article discusses the advocacy of Task Force on ASEAN Migrant Workers (TF-AMW) to ASEAN in protecting the rights of migrant workers from 2007 to 2010. TF-AMW is a civil society network which pushes ASEAN, as a regional organization, to adopt its instrument so that all Southeast Asian countries ratify the international standard of protection and promotion the rights of migrant workers. Applying the qualitative method, this research aims at analyzing the network of TF-AMW is formed, its strategies of advocacy to ASEAN, and the result of the advocacy. This research concludes that TF-AMW's advocacy has not yet succeeded due to lack of political space from ASEAN to civil society group, the dominance of ASEAN Way norms which actually reflect the regional organization views toward the rights of migrant workers as part of human rights issue, and absence of political momentum.
Keywords :  Task  Force  on ASEAN  Migrant  Workers,  the  rights  of  migrant  workers, ASEAN,  civil society advocacy network.

## Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara:
Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
anggota  ASEAN.  Aliran  ini  berkontribusi terhadap remitansi sejumlah 39,55 miliar juta dolar  AS.  Pada  tahun  2008,  buruh  migran memenuhi 30 persen dari lapangan pekerjaan di  Singapura,  20  persen  di  Malaysia,  dan diperkirakan  lebih  tinggi  presentasenya  di Brunei  Darussalam.  Sebagian  besar  buruh migran  di  Asia  Tenggara  bekerja  di  sektor informal, rawan dalam perdagangan manusia,

## Pendahuluan
Asia  Tenggara  merupakan  salah  satu simpul  migrasi  paling  penting  di  dunia dimana terjadi perpindahan penduduk karena dorongan  pekerjaan  ke  dalam  dan  di  luar kawasan. Pada tahun 2005, diperkirakan 13,5 juta  buruh  migran  global  berasal  dari  Asia Tenggara  dengan  sekitar  40  persen  atau  5,3 juta  di  antaranya  bekerja  di  sesama  negara
maupun negara penerima buruh migran untuk meratifikasi Standar Dasar Perburuhan yaitu
Declaration  on  the  Fundamental  Principles
53 and Rights at Work
Lahirnya  Deklarasi  Cebu  2007 mengharuskan  ASEAN  untuk  membuat instrumen  perlindungan  dan  pemajuan  hak- hak  buruh  migran  di  Asia  Tenggara. Satuan  Tugas  Buruh  Migran  ASEAN  ( Task Force on ASEAN Migrant Workers ) atau yang dikenal  dengan  TF-AMW  merupakan  salah satu jejaring yang paling gigih mengadvokasi perlindungan  buruh  migran  di  ASEAN. Jejaring  yang  juga bagian  dari  jejaring Solidarity  for  Asian  People's  Advocacy (SAPA)  sejak  tahun  2006  ini,  senantiasa memantau perkembangan kebijakan ASEAN dalam buruh migran, mengkritisi, mengambil langkah-langkah  untuk  mempengaruhi ataupun  mengubah  kebijakan  dengan mempromosikan  ide-ide  yang  berpihak
54 kepada masyarakat sipil.
b a n y a k   y a n g   t i d a k   b e r d o k u m e n , berketerampilan  rendah,  dan  mayoritas
51 merupakan perempuan.
Buruh migran di seluruh penjuru dunia – termasuk Asia Tenggara – menghadapi dua permasalahan utama. Pertama, terkait dengan pembayaran  yaitu  tidak  dibayar,  dibayar  di bawah  standar  yang  ditetapkan,  dan pengurangan  upah  yang  tidak  sah.  Kedua, terkait  dengan  kesejahteraan,  kesehatan  dan keselamatan kerja yang berhubungan dengan akomodasi,  jam  kerja  yang  panjang  dan
52 bahaya di tempat kerja.
Pada kenyataannya, selama ini beragam pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran di  Asia  Tenggara  masih  diselesaikan  secara bilateral  atau  sesuai  dengan  kebijakan nasional  masing-masing.  Oleh  karena  itu, perlindungan  dan  pemajuan  hak-hak  buruh migran masih sangat lemah. Salah satu faktor terpenting  dari  fenomena  tersebut  ialah enggannya kemauan politik negara pengirim
51 UN Women Asia Pacific Regional Office, 2013, Managing  Labor  Migration  in  ASEAN: Concerns  for  Women  Migrant  Workers,  UN Women Asia Pacific Regional Office, hlm. 11- 16.
52 Nicola  Piper,  2007,  “Governance  of  Migration and Transnationalisation of Migrants' Rights: An Organisational  Perspective”,  COMCAD Arbeitspapiere - Working Papers No. 22, Center on  Migration,  Citizenship  and  Development, hlm. 6-7.
53 International  Labour  Organization,  “ILO Declaration on the Fundamental Principles and
Rights  at  Work,”  dalam (diakses pada 22 Februari 2015 pukul 11.01 WIB).
54 Dorottya  Atol,  2010,  NGOs  As  Norm- Constructors : The  Human  Rights  Activism  of Asian  NGOs  and  Their  Role  in  Shaping  The Regional  Human  Rights  Discourse,  University of Western Sydney, hlm.195.
http://www.ilo.org/ declaration/lang--en/index.htm
Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
T F - A M W   d i b e n t u k   u n t u k memfasilitasi  pemajuan,  implementasi  dan pemantauan  penjabaran  dari  Instrumen Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran yang tertulis dalam Viantiane Action
Programme (VAP).    Salah  satu  misi  utama
TF-AMW ialah mendesak ASEAN Committee on  the  Implementation  of  the  ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of  the  Rights  of Migrant  Workers (ACMW) yang  dimandatkan  oleh  ASEAN  untuk mengadopsi  Kerangka  Instrumen  ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak
55 Buruh  Migran y ang  dibuat  oleh TF-AMW.
TF-AMW  beranggotakan  organisasi masyarakat sipil di hampir seluruh negara di Asia Tenggara. Jejaring ini telah menerapkan berbagai  strategi  advokasi  agar  Kerangka Instrumen ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan  Hak-Hak  Buruh  Migran  yang dibuatnya,  diadopsi  oleh  ASEAN.  Namun, sampai  target  waktu  yang  ditentukan,  hasil advokasi  TF-AMW  belum  sesuai  yang diharapkan.  Mempertimbangkan  penjelasan tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian
yaitu: “mengapa advokasi TF-AMW terhadap ASEAN  untuk  mengadopsi  instrumen perlindungan  hak-hak  buruh  migran  belum berhasil (2007-2010)?.”

## Tinjauan Teoritis
M e n g a n a l i s i s   T F - A M W   d a p a t menggunakan teori konstruktivisme. Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam buku yang berjudul International Relations Theory, konstruktivisme didukung oleh empat asumsi utama. Pertama , konstruktivisme menghargai identitas  dan  kepentingan  negara. Kedua , k o n s t r u k t i v i s m e   m e l i h a t   s t r u k t u r internasional  sebagai  struktur  sosial  yang dipengaruhi  oleh  faktor-faktor ideational seperti  norma,  aturan  dan  hukum. Ketiga , konstruktivisme  memandang  dunia  sebagai sebuah  proyek  konstruksi  dalam  proses “menjadi” berlawanan dengan yang telah ada. Keempat ,  konstruktivisme  menitikberatkan p e m i k i r a n   p a d a   i s u   o n t o l o g i s   d a n
56 epistemologis.
Dalam  konstruktivisme,  hubungan i n t e r n a s i o n a l   d i g e r a k k a n   o l e h
55 Task Force on ASEAN Migrant Workers, 2009, Civil  Society  Proposal:  ASEAN  Framework Instrument on the Protection and Promotion of the  Rights  of  Migrant Workers, Task  Force  on ASEAN Migrant Workers, hlm.117.
Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
277.
intersubyektivitas  aktor  (atau  agen)  dari norma,  aturan,  gagasan,  kepercayaan  dan n i l a i - n i l a i   b e r s a m a   y a n g diinstitusionalisasikan.  Intersubyektif  bukan serta  merta  gabungan  dari  kepercayaan individu  akan  tetapi  dibagi  bersama  oleh orang-orang – pertukaran diri sendiri - liyan d a n   i n d i v i d u - k e - i n d i v i d u . Diinstitusionalisasikan  berarti  gagasan bersama dibentuk dalam dunia sosial sebagai struktur atau institusi, praktek dan identitas.
Dalam konstruktivisme, pembentukan dan  penyebaran  norma  dapat  berlangsung melalui proses dari atas ke bawah ( bottom-up ) yang  memungkinkan  aktor  lokal  menantang dan  mempengaruhi  proses  normatif  global. Menurut  Amitav  Acharya,  hal  ini  dapat dijelaskan  dengan  teori Norm  Localization.
Yaitu  pembangunan  aktif  gagasan-gagasan a s i n g   o l e h   a k t o r- a k t o r   l o k a l   y a n g m e n g h a s i l k a n   k e s e s u a i a n   d e n g a n kepercayaan  dan  praktek  lokal  melalui w a c a n a ,   p e m b i n g k a i a n   ( f r a m i n g ) , pencangkukan  ( grafting )  dan  seleksi
57 budaya.   Ketika  kajian  norma  biasanya
melihat  pemindahan  norma  lama  ke  norma baru,  lokalisasi  menekankan  peran  penting aktor  lokal  yang  membangun  kesesuaian antara  –  bukan  menggantikan  –  norma transnasional  dengan  kepercayaan  dan praktek lokal.
Dalam  penelitian  ini,  TF-AMW d i a r t i k a n   s e b a g a i   j e j a r i n g   y a n g mempengaruhi  ASEAN  melalui  proses i n t e r a k s i   b e r k e l a n j u t a n .   P r o s e s   i n i membentuk  dan  menciptakan  kembali identitas  ASEAN  untuk  menginternalisasi norma  baru  dan  sebagai  proses  sosialisasi yang lebih luas. Sosialisasi diartikan sebagai p r o s e s   d i m a n a   A S E A N   d a p a t menginternalisasi  norma  yang  membentuk struktur  sosial.  TF-AMW  berupaya menggunakan  norma  internasional  yaitu HAM  –  khususnya  yang  terkandung  dalam standar perburuan internasional ILO – untuk diadopsi ASEAN  yang  pada  akhirnya  dapat diikuti oleh negara-negara anggotanya.
Menurut  Keck  dan  Sikkink, tipologi taktik  yang  biasanya  digunakan  oleh  aktor jejaring  advokasi  transnasional  dalam
58 persuasi dan sosialisasi meliputi empat hal:
122 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
57 Amitav  Acharya,  How  Ideas  Spread:  Whose Norms  Matter?  Norm  Localization  and Institutional  Change  in  Asian  Regionalism”, International  Organization  58  (2,  2004): 239–275.
58 Ibid., hlm. 16.
1) information  politics yaitu kemampuan untuk  menghasilkan  informasi  dengan  cepat dan kredibel yang berguna secara politik serta mengarahkan  ke  mana  ia  akan  memiliki dampak yang besar; 2) symbolic politics yakni kemampuan  untuk  menyerukan  simbol- simbol,  aksi-aksi,  ataupun  cerita  yang  dapat memberikan  pengertian  tentang  situasi tertentu  bagi massa yang  berada  pada  jarak jauh;  3) leverage  politics yaitu  kemampuan untuk  menyerukan  kepada  aktor-aktor  yang kuat untuk  mempengaruhi  situasi  tertentu ketika  salah  satu  anggota networks tampak tidak  memiliki  peluang  untuk  memberikan pengaruhnya;  dan  4) accountability  politics yakni  usaha-usaha  untuk  mempertahankan aktor-aktor  yang kuat agar  tetap  memegang kebijakan  atau  prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan.  Dalam  satu  kampanye  tertentu, taktik  yang  digunakan  bisa  mengandung hanya  satu  tipologi  atau  beberapa  tipologi yang digunakan secara bersamaan.
Task Force on ASEAN Migrant Workers dalam penelitian ini diartikan sebagai jejaring advokasi  transnasional.  Hal  ini  berdasarkan fakta  bahwa  organisasi-organisasi  yang tergabung  di  dalamnya  memiliki  persamaan nilai,  pertukaran  informasi,  layanan  yang
padat  dan  wacana  umum.  TF-AMW  juga tidak melibatkan baik koordinasi taktik yang berkelanjutan  sebagaimana  koalisi  atau memobilisasi  sejumlah  besar  orang  untuk terlibat  dalam  gerakan  sosial.  Walaupun demikian,  TF-AMW  dalam  tingkat  tertentu memiliki  kapasitas  untuk  menggunakan taktik-taktik khusus untuk menekan ASEAN guna  mengadopsi  instrumen  perlindungan buruh migran.
Hak  manusia  atau  yang  lebih  dikenal dengan  HAM    merupakan    hak-hak  dasar yang  dimiliki  oleh  manusia  sejak  lahir; apapun etnis, ras, kebangsaan, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan status lainnya. Setiap orang  memiliki  hak  dasar  yang  sama  tanpa diskriminasi.  Oleh  karena  itu  hak  tersebut saling terkait, saling bergantung dan tak dapat
59 dipisahkan.  Dalam konteks ASEAN, setelah lahir Piagam ASEAN pada November 2007, d i b e n t u k A S E A N   I n t e rg o v e r n m e n t a l Commission on Human Rights dan pada tahun 2009 sebagai upaya pemajuan HAM di Asia Tenggara.  Kemudian,  Deklarasi  HAM
123 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
59 Office  of  the  High  Commissioner  for  Human Rights,  “What  are  human  rights?”,  dalam EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (diakses pada 8 Maret 2015 pukul 20.17 WIB).
ASEAN  lahir  pada  November  2012  yang menunjukkan  komitmen  negara-negara anggota  ASEAN  dalam  pemajuan  dan
6 0 perlindungan  HAM. Dalam  deklarasi tersebut  disebutkan  bahwa  setiap  orang berhak  untuk  bekerja,  bebas  memilih pekerjaan, menikmati kondisi yang adil, layak dan  menguntungkan,  dan  memiliki  akses  ke skema  bantuan  bagi  para  pengangguran. Deklarasi  itu  juga  menekankan  kebebasan u n t u k   b e r s e r i k a t   d a n   l a r a n g a n memperkerjakan  anak  di  bawah  umur  yang sejalan  dengan  misi  TF-AMW  dalam perlindungan hak-hak buruh migran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  yang  dikenal  dengan  paradigma dasarnya  yang  bersifat  induktif,  interpretatif
61 dan  konstruktivis.   Metode  penelitian  yang mulai  digunakan  sejak  tahun  1970-an  ini memiliki tiga ciri utama. Pertama , pandangan induktif  yang  menghubungkan  antara  teori
dan riset. Dalam hal ini teori dihasilkan dari riset atau dengan kata lain riset yang dimulai dari penelitian kualitatif berasal dari data-data spesifik kemudian dapat membuat teori baru. Teori dapat dikatakan kuat jika peneliti telah membangun  dasar  riset  yang  komprehensif. K e d u a ,   p o s i s i   e p i s t i m o l o g i s   y a n g digambarkan  sebagai  interpretivis. Ketiga , posisi  ontologis  yang  digambarkan  sebagai konstruksionis.  Sifat  sosial  merupakan  hasil dari  interaksi  antara  individu  daripada fenomena  “di  luar”  dan  terpisah  dari  yang
62 terlibat dalam konstruksinya.
Dalam  metode  penelitian  kualitatif, penulis  menjadi  instrumen  utama  dalam pengumpulan  dan  pengolahan  data. Pendekatan kualitatif dikenal sebagai metode penelitian  dengan  tujuan  untuk  menyelidiki suatu  proses  fenomena  sosial  dengan  tiga tahapan yaitu pengumpulan data, pengolahan data  dan  penulisan  laporan  penelitian.  Pada t a h a p   p e n g u m p u l a n   d a t a ,   p e n u l i s mengandalkan studi literatur dari data primer
60 The  ASEAN  Secretariat,  “ASEAN  Human R i g h t s   D e c l a r a t i o n , ”   d a l a m
diakses  pada  8  Maret  2015  pukul 20.42 WIB.
http://www.asean.org/news/asean-statement-
communiques/item/asean-human-rights- declaration
61 Lawrence W. Neumann. 1997, Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach (Third Edition) , Allyn and Bacon, hlm.19-20
62 Alan Bryman, 2004, Social Research Methods (2nd  Edition) , Oxford  University  Press,  hlm. 266.
124 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
maupun  sekunder.  Seperti  halnya  penelitian k u a l i t a t i f   p a d a   u m u m n y a ,   p r o s e s pengumpulan  dan  pengolahan  data  serta penulisan laporan penelitian dilakukan secara bersamaan  sehingga  memungkinkan  adanya perubahan sampai penulis mampu menjawab
63 pertanyaan penelitian.

## Dinamika Isu Migrasi di Asia Tenggara
Buruh migran merupakan salah satu isu yang  amat  penting  menjelang  integrasi kawasan. Berdasarkan kajian tercatat bahwa populasi  yang  masuk  kategori  usia  kerja  di ASEAN  akan  mencapai  78%  pada  tahun
64 2025.     Prediksi  ini  menunjukkan  bahwa beberapa  negara  anggota  ASEAN  memiliki kelebihan  pasokan  tenaga  kerja  tetapi lapangan  kerja  yang  terbatas.  Di  sisi  lain, beberapa  negara  lainnya  membutuhkan pasokan  tenaga  kerja  yang  lebih,  sehingga dapat dipenuhi oleh buruh migran dari negara- negara lainnya.
Seluruh  negara  Asia  Tenggara diuntungkan  dari  besarnya  kontribusi ekonomi buruh migran. Pada tahun 2009 saja, negara-negara  penerima  buruh  migran diperkirakan mendapatkan remitansi sebesar
65 21,9  miliar  dolar  AS. Uang  tersebut dikirimkan  migran  kepada  keluarga  dan kerabat.  Antara  tahun  2000  sampai  tahun 2006, 27,8 juta pekerjaan baru diciptakan di negara-negara  anggota  ASEAN  dengan tingkat  pertumbuhan  mencapai  11,8  persen dan menyerap dari 235,2 juta menjadi 243 juta pekerja. Banyak pekerjaan baru yang kosong diisi  oleh  buruh  migran  dari  negara  sesama
66 anggota ASEAN lainnya.
Dengan  cita-cita  integrasi  kawasan, ASEAN  berharap  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendongkrak alokasi sumber  daya  dengan  aliran  bebas  produksi, memacu  pergerakan  modal  dan  buruh,  dan melejitkan  efisiensi  maupun  inovasi  yang kompetitif.  Mudahnya  aliran  migran  jika
63 Ibid., hlm.89.
64 Shawn  Greene,  “ASEAN's  Demographic
Dividend”, ASEAN  Briefing November  25, d a l a m   h t t p : / / w w w. a s e a n b r i e f i n g . c o m / n e w s / 2 0 1 3 / 11 / 2 5 / a s e a n - d e m o g r a p h i c - dividend.html#sthaslvWkuuZJ.dpuf  (diakses pada 18 April 2015 pukul 14.20 WIB).
65 UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the P a c i f i c   2 0 1 1 ,   h l m . 1 5 ,   d a l a m http://www.unescap.org/stat/data/syb2011/ES CAP-syb2011.pdf  (diakses  pada  1  Mei  2015 pukul 08.06 WIB).
66 Ong  Keng  Yong,  ASEAN  Secretary-General,
'Growth,  Employment,  and  Decent  Work,' remarks at Asian Employment Forum (Beijing, 2007),  dalam  www.aseansec.org/20826.htm. (diakses pada 1 Mei 2015 pukul 08.09 WIB).
125 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara:
Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
dikelola  dengan  baik  akan  mendatangkan beberapa keuntungan, seperti: meningkatnya pendapatan  dan  kesempatan  sebagai pengakuan  keterampilan  dan  pengalaman bagi  migran,  menjawab  kurangnya  tenaga kerja  dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi bagi  negara  penerima  migran,  dan melonjaknya penerimaan remitansi serta alih pengetahuan bagi negara pengirim migran.
Sebagaimana di belahan bumi lainnya, kebijakan migrasi di ASEAN sebagian besar masih  ditangani  oleh  pemerintah  di  tingkat nasional. Di saat yang bersamaan, perjanjian internasional  masih  menghadapi  sejumlah kendala.  Sebagai  aktor  utama  hubungan internasional,  negara  memiliki  andil  dalam pengambilan  keputusan  kunci  mengenai terbukanya  pasar  kerja  termasuk:  kebijakan visa,  kelayakan  bekerja  di  sektor  tertentu, kualifikasi  yang  diperlukan  maupun persyaratan.  Negara  juga  berperan  dalam mengatur  proses  pra-migrasi  seperti pengajuan visi, maupun proses pasca-migrasi seperti  perlindungan  hak-hak  buruh  migran. Sistem  yang  mengatur  perpanjangan  izin kerja migran maupun manajemen migran tak berdokumen  juga  menjadi  kerangka
67 kebijakan secara keseluruhan.
Negara-negara  di  Asia  Tenggara memiliki beragam kebijakan dalam mengatur migran.  Oleh  karena  itu,  sulit  untuk melakukan  generalisasi.  Kebijakan  migrasi setiap negara selama ini cenderung reaktif dan tidak  aktif  mengarahkan  atau  merencanakan aliran  migrasi.  Sebagian  besar  negara  di kawasan  ini  menawarkan  sedikit  akses terhadap  pekerjaan  yang  membutuhkan keterampilan  rendah,  sementara  beberapa negara  bersaing  secara  terbuka  untuk memperebutkan  migran  berketerampilan tinggi.  Besarnya  aliran  buruh  migran  tak berdokumen  merupakan  bukti  bahwa  hanya sedikit saluran sah migrasi untuk memenuhi permintaan regional. Penanganan migran tak berdokumen sering kali tidak memuaskan dan oleh  karena  itu,  mereka  rawan  terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Pelanggaran  terhadap  hak-hak  buruh migran  dimulai  dari  negara  asal.  Proses rekrutmen hingga kepulangan yang ditambah dengan  minimnya  akses  terhadap  keadilan, transparansi,  maupun  akuntabilitas  menjadi
67 Sarah Huelser and Adam Heal, “Moving Freely? Labour  Mobility  in  ASEAN”, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade , Brief No. 40 June 2014, hlm.1-9.
126 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
masalah  yang  terus-menerus  merugikan. Dalam  hal  ini,  perusahaan  penyalur  tenaga kerja  sering  kali  tidak  memiliki  pelatihan maupun pendidikan pra-keberangkatan yang memadai. Selain itu, para buruh migran juga sering dirugikan dengan pelanggaran kontrak yang  mereka  tandatangani.  Sehingga,  akses buruh migran mengenai mekanisme ganti rugi yang  terjangkau  dan  efisien  di  negara  asal menjadi  sangat  krusial,  tepat  guna,  dan
68 disesuaikan dengan hukum internasional.
Advokasi  TF-AMW Terhadap  ASEAN dalam  Perlindungan  Hak-Hak  Buruh

## Migran
Task Force on ASEAN Migrant Workers (TF-AMW)  merupakan  sebuah  anomali. Dikatakan  anomali  karena  jika  bertahun- tahun  sebelumnya  aktor  negara  yaitu pemerintah  yang  menjadi  penentu  tunggal kemajuan ASEAN, TF-AMW tampil sebagai wujud  menguatnya  perwakilan  aktor masyarakat sipil dalam proses pembangunan Masyarakat ASEAN. Jika sebelumnya segala kebijakan,  perundang-undangan,  atau
perjanjian  di  tingkat  regional  hanya ditentukan oleh kepentingan antarpemerintah, TF-AMW lahir untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan  instrumen  ASEAN  dalam perlindungan  dan  pemajuan  hak-hak  buruh migran  yang  mengikat  secara  hukum. Advokasi  TF-AMW  sangat  signifikan pengaruhnya  dalam  konteks  integrasi kawasan yang akan berlaku pada akhir 2015, khususnya  dalam  isu  tata  kelola  migrasi  di Asia Tenggara.
Pada ASEAN Summit ke-10 November 2004,  para  pemimpin  ASEAN  mengadopsi VAP.  Pada  momen  tersebut  lahir  komitmen untuk  mengelaborasi  sebuah  instrumen perlindungan  dan  pemajuan  hak-hak  buruh migran.  Pada  Juli  2005,  ASEAN  meminta Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism untuk  membantu  melaksanakan ketentuan  VAP  yaitu  membuat  instrumen. Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong kemudian  mendorong focal  point Singapura pada Working  Group tersebut  untuk
69 menindaklanjutinya.
127 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
68 Bassine Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, dan  Sarah  Paoletti,  2013, Akses  Buruh  Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, Open Society Foundation, hlm.24.
69 Justice  and  Peace  Commission  of  Hong  Kong Catholic  Diocese,  “Task  Force  on  ASEAN M i g r a n t   W o r k e r s ” ,   d a l a m h t t p : / / w w w. h k j p . o r g / f i l e s / f i l e s / f o c u s /
h u m a n r i g h t /   t a s k   %   2 0 force%20on%20ASEAN%20Migrant.pdf (diakses pada 15 Maret 2015 pukul 16.03 WIB), hlm1-16.
TF-AMW  merupakan  sebuah  jejaring organisasi masyarakat sipil yang berdiri pada tahun  2006.  Jejaring  ini  terdiri  dari  mitra regional  dan Focal  Point nasional.  Dari puluhan  organisasi  masyarakat  sipil  yang turut  memprakarsai  berdirinya  TF-AMW, tidak  seluruhnya  aktif  dalam  jejaring advokasi.  Mitra  regionalnya  beranggotakan ASEAN  Service  Employee's  Trade  Union
70 Council (ASETUC), Asian  Forum  on Human  Rights  and  Development (FORUM-
ASIA), Migrant  Forum  in  Asia (MFA),
Mekong  Migration  Network (MMN),
Southeast  Asia  Migrant  Workers'  Initiative (Think Centre), Union Network International Asia  Pacific  Regional  Organization (UNIAPRO), Coordination  of  Action Research  on  AIDS  and  Mobility (CARAM Asia),  dan Asia  Pacific  Women,  Law,  and Development (APWLD). Adapun Focal Point nasional ada di setiap negara anggota ASEAN kecuali  Brunei  Darussalam  dan  Myanmar
71 dengan rincian:
1. Indonesia: Human Rights Working Group
(HRWG),  Asosiasi  Serikat  Pekerja Indonesia,  dan Center  for  Indonesian Migrant Workers (CIMW).
2. Filipina: Center for Migrant Advocacy.
3. Thailand: Thai Migrant Working Group.
4. Vietnam: Vietnam Lawyer's Association.
5. Malaysia: Tenaganita dan Aliran.
6. Kamboja: CARAM Kamboja.
7. Laos: Laos  Youth  Union (LYU), Lao Federation of Trade Union (LFTU) , dan Gender and Development Group (GDG).
8. Singapura: Think  Centre , Humanitarian
Organization  for  Migration  Economics (HOME),  dan Transient  Workers  Count
Too (TWC2).
T F - A M W   m e n g a d v o k a s i pembangunan  sebuah  instrumen  berbasis regulasi  dan  kebijakan  migran  regional,  di satu  sisi  tetap  mengacu  kepada  standar internasional, yaitu ILO dan PBB, dan di sisi lain  berdasarkan  standar  ASEAN  sendiri untuk  melindungi  hak-hak  buruh  migran. Jejaring  ini  mendesak  ASEAN  untuk  tidak melihat  buruh  migran  sebagai  penyebab
Instrument on the Protection and Promotion of the  Rights  of  Migrant  Workers, loc.cit. , hlm.118.
128 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
7 0 Asian  Forum  for  Human  Rights  and Development,  “Civil  Society's  Engagement with the ASEAN Human Rights Body,” dalam
& do _pdf = 1 &id=2153 (diakses pada 7 Maret 2015).
71 Task Force on ASEAN Migrant Workers, 2009, Civil Society Proposal: ASEAN Framework
h t t p : / / w w w . F O R U M - ASIA.org/index2.php?option=com_content
masalah, akan tetapi sebagai kelompok yang rentan  terhadap  eksploitasi  ataupun  korban pelanggaran  HAM.  Dengan  kata  lain,  TF- AMW  berupaya  mempengaruhi  ASEAN secara diskursif dengan meningkatkan sebuah narasi yang memandang buruh migran secara berbeda, dan sejalan prinsip-prinsip HAM.
T F - A M W  b e r u p a y a   m e r a n g k u l S e k r e t a r i a t   A S E A N   g u n a mengimplementasikan  salah  satu  Program Cetak  Biru  Masyarakat  Sosial-Budaya ASEAN  (2009-2015),  yaitu  memastikan kebijakan  buruh  migran  yang  adil, k o m p r e h e n s i f ,   d a n   m e m a d a i   u n t u k perlindungan hak-hak buruh migran. Strategi advokasi  TF-AMW  dapat  dikelompokkan menjadi  empat  cara. Pertama, menggelar musyawarah  organisasi  masyarakat  sipil- serikat  pekerja  dengan  para  pemangkuan  di hampir  seluruh  negara  anggota  ASEAN.
Kedua, meluncurkan  buku  “Proposal Masyarakat  Sipil:  Kerangka  Instrumen
ASEAN  dalam  Perlindungan  dan  Pemajuan H a k - H a k   B u r u h   M i g r a n ” . K e t i g a , memanfaatkan  forum  masyarakat  sipil t r a n s n a s i o n a l . K e e m p a t , m e r a n g k u l Sekretariat ASEAN.
72 Setiap musyawarah  di tingkat nasional menghasilkan  Pernyataan  Nasional  yang ditujukan kepada pemerintah masing-masing dan  Sekretariat  ASEAN.    Setelah  setiap musyawarah  nasional,  penyelenggara bersama  perwakilan  TF-AMW  bertemu dengan pejabat pemerintah senior dalam rapat advokasi untuk menyerahkan pernyataan dan menjelaskan  peran  maupun  pandangan  TF- A M W. P a d a   a k h i r n y a ,   k u m p u l a n musyawarah  di  tingkat  nasional  tersebut digabungkan  menjadi  Proposal  Masyarakat Sipil:  Kerangka  Instrumen  ASEAN  dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh
73 Migran.
Menurut  Kun  Wardana  Abyoto, Direktur  UNI  Global  Union  Asia  Pasifik (UNI-APRO), musyawarah ini penting untuk m e n i n g k a t k a n   p a r t i s i p a s i   k e l o m p o k masyarakat sipil dalam tata kelola migrasi di tingkat regional. Karena dalam musyawarah
72 Musyawarah  tingkat  nasional  diselenggarakan oleh  perwakilan  jejaring  TF-AMW  di  seluruh negara  anggota  ASEAN  kecuali  Brunei Darussalam dan Myanmar.
73 Menurut Rafendi Djamin, Perwakilan Indonesia untuk  Komisi  HAM  Antarpemerintah  ASEAN (AICHR),  musyawarah  nasional  seperti  ini cukup  efektif  mengingat  dilakukan  secara konsisten terutama menjelang rapat ACMW dan
ASEAN Senior  Labour  Official  Meeting (SLOM), sebagaimana dengan Rafendi Djamin pada 7 Mei 2015.
129
Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara:
Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
ini  mempertemukan  organisasi  non- pemerintah,  serikat  pekerja,  perwakilan pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Selain  itu,  musyawarah  ini  juga  membahas agenda  apa  saja  yang  akan  dibawa  oleh jejaring TF-AMW dalam AFML. Hasil AFML yang  selalu  dihadiri  oleh  TF-AMW  untuk selanjutnya  kembali  lagi  disebarkan  kepada
74 anggota jejaring TF-AMW dan seterusnya.
Sebagai  salah  satu  upaya  strategi advokasinya,  TF-AMW  memanfaatkan
75 peringatan  Hari  Migran  Internasional   yang jatuh pada 18 Desember 2009. Para aktivis di seluruh Asia Tenggara yang tergabung dalam jejaring itu dengan dukungan FORUM-ASIA turut  meluncurkan  buku  berjudul  “Proposal Masyarakat  Sipil:  Kerangka  Instrumen ASEAN  untuk  Perlindungan  dan  Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran”. Kampanye tersebut
dilakukan  untuk  mewujudkan  sebuah kesepakatan  komprehensif  yang  dibuat  oleh ASEAN  untuk  melindungi  hak-hak  buruh
76 migran.
Buku  tersebut  merupakan  versi  cetak dari  proposal  yang  telah  disampaikan  TF- AMW  pada ASEAN  Senior  Labor  Officials Meeting di  Vientiane,  pada  Mei  2009.
Kerangka  Instrumen  tersebut  disusun, ditinjau,  direvisi  dan  diselesaikan  melalui pendekatan bottom-up yaitu  8  musyawarah nasional  dan  7  musyawarah  regional  yang dihadiri oleh serikat pekerja, organisasi non- pemerintah dan para pemangku kepentingan sepanjang  2007-2008.  Menurut  Sinapan Samydorai  (Convenor  TF-AMW),  melalui buku ini aktivis masyarakat sipil dapat lebih meyakinkan  kepada  para  jejaring  mereka bahwa ASEAN harus menggunakan kerangka instrumen  sebagai  sebuah  peta  jalan  untuk perlindungan  hak-hak  buruh  migran  di sepuluh negara Asia Tenggara yang tergabung dalam  ASEAN.  Hadirnya  prosal  dalam bentuk  buku  makin  menambah  kepercayaan
76 Task  Force  on  ASEAN  Migrant  Workers, “ Advocacy  for  Protection  of  Migrant  Workers Rights Moves into High Gear” , diakses pada 28 April  2015  pukul  20.14  WIB,  dalam http://www.workersconnection.org/articles.php ?more=124.
130 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
74 Wawancara  dengan  Kun  Wardana  Abyoto, Direktur  UNI  Global  Union  Asia  dan  Pasifik
(UNI-APRO) pada 19 Mei 2015.
75 Hari  Migran  Internasional  yang  digagas  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  diperingati  setiap tahun pada 18 Desember untuk mengakui upaya, kontribusi, dan hak-hak migran di seluruh dunia. Peringatan  ini  dicetuskan  oleh  Sekretaris Jenderal  PBB  pada  4  Desember  2000  dengan pijakan  telah  dikeluarkannya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families pada  18  Desember  1990.  Lihat International Migrant Day : 18 Desember1990,   diakses pada 28  April    2015  pukul  20.27  WIB,dalam http://www.un.org/en/events/migrantsday/index .shtml.
diri TF-AMW untuk menekan ASEAN guna mengadopsi  kerangka  instrumen  yang  telah
77 dibuat.
Sebagaimana  lazimnya  jejaring advokasi  transnasional  pada  umumnya, Satuan  Tugas  Buruh  Migran  ASEAN  juga memanfaatkan  forum-forum  transnasional. ACSC  merupakan  salah  satu  forum  yang paling  diandalkan  oleh  organisasi-organisasi masyarakat  sipil  di  Asia  Tenggara  untuk mengadvokasi ASEAN. Forum ini dipelopori oleh SAPA yang bekerjama dengan beragam organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara.
Selain terlibat aktif dalam ASEAN Civil Society  Conference atau ASEAN  People's Forum, TF-AMW  juga  berperan  penting dalam ASEAN  Forum  on  Migrant  Labour (AFML). Hal ini ditempuh sebagai salah satu strategi advokasinya terhadap ASEAN untuk mengadopsi  Instrumen  ASEAN  dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran.  AFML  merupakan  satu-satunya forum  migrasi  di Asia  yang  bersifat  tripartit dengan  keterlibatan  organisasi  masyarakat sipil yang kuat.   Forum ini mempertemukan para  pemangku  kepentingan  dalam  migrasi buruh  di  ASEAN  yaitu  ILO,  konstituen
tripartit  –  pemerintah,  serikat  pekerja  dan asosiasi  pengusaha  –,  Sekretariat  ASEAN, organisasi-organisasi  masyarakat  sipil  dan internasional. Setiap tahunnya forum tersebut diadakan  untuk  membahas  berbagai pengalaman, membangun mufakat untuk isu perlindungan  hak-hak  buruh  migran  dalam Deklarasi  Cebu,  dan  menghasilkan  beragam rekomendasi sebagai tindak lanjut Deklarasi
78 Cebu.
TF-AMW  memimpin  keterlibatan masyarakat  sipil  dalam  AFML  dengan mengadakan  musyawarah  nasional  di  setiap negara  anggota  ASEAN.  Setiap  tahunnya jejaring masyarakat sipil yang dipimpin oleh TF-AMW  ini  mengadakan  pertemuan persiapan  AFML  dan  pasca-AFML. Pertemuan  persiapan  biasanya  diadakan sehari  sebelum  pelaksanaan  AFML  guna m e n y u s u n   r a n g k a i a n   r e k o m e n d a s i , sedangkan  pertemuan  pasca-AFML  digelar setelah  AFML  di  tingkat  regional  dan  sub-
79 regional.
78 ILO  Regional  Office  for Asia  and  the  Pacific, 2014, The  ASEAN  Forum  on  Migrant  Labour (AFML):  Background  information  booklet  / Tripartite  Action  for  the  Protection  and Promotion of the Rights of Migrant Workers in the ASEAN Region (ASEAN TRIANGLE project), ILO  Regional  Office  for Asia  and  the  Pacific, hlm.1.
79 Ibid., hlm.10.
131
Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
Faktor-Faktor  Belum  Berhasilnya Advokasi  TF-AMW  terhadap  ASEAN dalam  Perlindungan  Hak-Hak  Buruh

## Migran
Terdapat  empat  faktor  utama  yang menghambat  keberhasilan  advokasi  TF- AMW terhadap ASEAN dalam perlindungan hak-hak  buruh  migran. Pertama, kuatnya pengaruh ASEAN  Way pada  proses perumusan  Instrumen  ASEAN  dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran. Kedua, lemahnya  posisi  kelompok masyarakat  sipil  dalam  tata  kelola  buruh migran  ASEAN. Ketiga, tidak  adanya momentum politik yang mendukung advokasi Satuan  Tugas  Buruh  Migran  ASEAN.
Keempat, minimnya mobilisasi sumber daya dalam advokasi Satuan Tugas Buruh Migran ASEAN.
Regionalisme di Asia Tenggara secara tradisional bersifat state-centric. Hal ini dapat dianalisis  sejak  didirikannya  ASEAN  yang 80 didominasi  oleh  segelintir  kelompok  elit.
Dominasi  aktor  negara  tersebut  tidaklah berlebihan  mengingat  pada  masa  awal kemerdekaan  –  sebagai  negara  baru  yang bersamaan dengan masa Perang Dingin – ada ketidakstabilan  politik  dan  keamanan, ancaman  komunisme  dan  separatisme. Akibatnya,  aktor  masyarakat  sipil  kurang mendapatkan  arena  dalam  mempengarungi ASEAN  sebagai  organisasi  regional  yang diharapkan justru bersifat people-centric.
ASEAN  Way merupakan  mekanisme informal yang bersifat ambigu, inklusif, dan menghindari  peraturan  yang  mengikat. ASEAN Way berlaku baik sebagai seperangkat norma  sikap  yang  tertulis  dalam Treaty  of Amity  and  Cooperation maupun  sebagai seperangkat norma prosedural informal yang menggerakkan  pola  interaksi  ASEAN.  Ia cenderung menekankan pendekatan informal dan  prosedur  non-legalistik,  fleksibilitas, perundingan  tertutup,  pendekatan  non- konfrontasi untuk negosiasi dan menekankan musyawarah  untuk  mencapai  mufakat
132 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
80 Dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dijabarkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam  ASEAN:  1)  saling  menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh bangsa; 2)  hak  setiap  negara  untuk  mempertahankan eksistensi  nasionalnya  dari  campur  tangan
eksternal;  3)  non-intervensi  dalam  urusan internal  satu  sama  lain;  4)  menyelesaikan perbedaan  atau  perselisihan  dengan  cara  yang damai;  5)  menolak  ancaman  atau  penggunaan kekerasan;  dan  6)  kerjasama  yang  efektif  di antara  anggota  melalui  musyawarah  dan mufakat.
( k o n s e n s u s ) .   N o r m a   t e r s e b u t   t e l a h membentuk  pola  interaksi  antar  negara anggota karena dipandang sebagai titik temu bahkan identitas bersama ASEAN.
ASEAN  Way dalam  tingkat  tertentu telah  dilembagakan  sebagai  doktrin    non- intervensi ASEAN yang justru menjadi dalih negara-negara  anggota  untuk  menghindari tekanan eksternal dalam konteks demokrasi. Di  satu  sisi,  norma  ini  merupakan  kunci keberhasilan  ASEAN  sebagai  suatu organisasi  regional  –  khususnya  dalam resolusi  konflik.  Di  sisi  lain,  menjadi penghalang  karena  tidak  adanya  kekuatan
81 yang secara institusional mengikat.
ASEAN  Way telah  membatasi  arena aktor non-negara, khususnya masyarakat sipil untuk  mempengaruhi  ASEAN.  Dalam konteks penegakan HAM misalnya, beberapa negara  yang  tergabung  dalam  organisasi  ini enggan untuk menyesuikan hukum, peraturan dan  kebijakan  nasionalnya  sesuai  dengan standar internasional yang bersifat universal. Oleh  karena  itu,  desakan  masyarakat  sipil terhadap  pemerintah  nasional  maupun
A S E A N   u n t u k   m e m a t u h i   s t a n d a r internasional  sulit  diwujudkan  karena berlindung  atas  nama  prinsip  non-intervensi yang  mengutamakan  kepentingan  nasional atau politik domestik.
Hal  tersebut  dibuktikan  dalam  proses perumusan  Instrumen  ASEAN  dalam Perlindungan  dan  Pemajuan  Hak-Hak Buruh  Migran  yang  membelah  ASEAN menjadi  dua  kutub  yaitu  kelompok  negara pengirim  dan  kelompok  penerima  buruh migran.  Sejak  awal  perundingan,  kedua kelompok  saling  bertentangan  dalam memasukkan buruh migran tak berdokumen.
Kelompok  negara  pengirim  yang  diwakili Indonesia dan Filipina memperjuangkan agar instrumen mengakomodasi perlindungan atas hak-hak  humaniter  dasar  dan  standar  bagi buruh  migran  tak  berdokumen.  Di  sisi  lain, kelompok  negara  penerima  yang  dipimpin Malaysia  berkepentingan  agar  instrumen tidak  memberikan  perlindungan  atas  buruh migran  tak  berdokumen  walaupun  pada tataran kebutuhan humaniter saja.
Kelompok  negara  pengirim  buruh migran  berkepentingan  untuk  mewujudkan instrumen  yang  mengikat  secara  hukum. K e l o m p o k   p e n e r i m a   b u r u h   m i g r a n
133 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
81 Amitav  Acharya,  ASEAN  at  40:  Mid-Life Rejuvenation, Foreign Affairs (2008), 1-3.
organisasi-organisasi  masyarakat  sipil  yang menguntungkan  atau  sesuai  dengan kepentingan  negara-negara  anggota ASEAN yang  dapat  mendaftar  dan  mendapatkan persetujuan dari ASEAN untuk bermitra.
Karena  organisasi  masyarakat  sipil manapun harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi  dari  seluruh  negara  anggota ASEAN,  partisipasi  masyarakat  sipil  dalam tata  kelola  migrasi  regional  sangat  terbatas. Peserta  forum-forum  yang  diadakan  oleh ASEAN  biasanya  merupakan  organisasi masyarakat  sipil  'plat  merah'  atau  yang berafiliasi  dengan  pemerintah.  Organisasi masyarakat  sipil  independen  yang  justru mengadvokasi  perlindungan  hak-hak  buruh migran  sering  kali  tidak  terakomodasi aspirasinya dalam forum.
Sebenarnya,  TF-AMW  telah  berupaya untuk  memanfaatkan  forum  masyarakat transnasional yang ada di Asia Tenggara yaitu ASEAN Civil Society Conference atau ASEAN People's Forum (ACSC atau APF). TF-AMW tidak pernah absen memanfaatkan pertemuan antarmuka  ( interface  meeting )  yang memungkinkannya  menyampaikan  tuntutan maupun  rekomendasi  terhadap  para  kepala negara ASEAN.  Sayangnya,  sesi  pertemuan
berkepentingan  sebaliknya.  Pada  lokakarya perdana  di  Manila  misalnya,  Singapura menunda  untuk  menyetujui  butir  tersebut. Adapun  Malaysia  yang  tidak  hadir  dalam lokakarya  itu  di  kesempatan  selanjutnya menolak keras. Singapura dan Malaysia yang mewakili  kelompok  negara  penerima  buruh migran  berkepentingan  untuk  mewujudkan instrumen  yang  hanya  berfungsi  sebagai pedoman  normatif,  bukan  mengikat  secara hukum yang mengakibatkan kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menyesuaikan dalam  hukum,  peraturan  atau  kebijakan nasional.
Ketidakberpihakan  ASEAN  terhadap aspirasi  masyarakat  sipil  bukan  menjadi  isu baru.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  sejarah berdirinya  organisasi  ini  yang  bersifat top- down dan state-driven. Ketidakberpihakan itu diperkuat  dengan  Panduan  Hubungan ASEAN dengan Organisasi Non-Pemerintah yang  dikeluarkan  oleh  ASEAN  pada  1986. Dalam  dokumen  tersebut  dijabarkan  bahwa, o r g a n i s a s i   m a s y a r a k a t   s i p i l   h a r u s mendapatkan  status  “afiliasi”  dari  ASEAN yang mensyaratkan persetujuan dan penilaian sepihak untuk memperkuat dan mewujudkan tujuan  ASEAN.  Dengan  kata  lain,  hanya
134 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
antarmuka  bergantung  dengan  kebijakan t u a n   r u m a h   p e m e r i n t a h   y a n g menyelenggarakannya.
Satuan  Tugas  Buruh  Migran  ASEAN s e b a g a i m a n a   o r g a n i s a s i - o r g a n i s a s i masyarakat  sipil  lainnya  di  Asia  Tenggara tidak  mendapatkan  arena  yang  memadai dalam  forum  sekelas  pertemuan  antarmuka ACSC atau APF. Forum transnasional seperti itu  memungkinkan  kelompok  masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi hanya jika peserta  dalam  topik  yang  ditentukan mencapai jumlah tertentu. Kekuatan lobi atau advokasi mereka juga dibatasi oleh kapasitas jejaring.  Apalagi,  tidak  ada  mekanisme terstruktur  untuk  mengatur  keterlibatan mereka.  Dengan  demikian,  kenyataan tersebut  membatasi  interaksi  baik  antara sesama  kelompok  masyarakat  sipil  maupun antara  kelompok  masyarakat  sipil  dengan pemerintah  nasional  dan  pejabat  Sekretariat ASEAN. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi antara organisasi masyarakat sipil lokal  dan  regional  sehingga  tidak  terwujud konsolidasi yang baik.
Salah satu faktor keberhasilan advokasi jejaring  transnasional  adalah  adanya momentum  politik  yang  mendukung.
Momentum  politik  bukan  hanya  dilihat  dari struktur  organisasi  internal  jaringan,  akan tetapi  juga  memperhatikan  secara  lebih sistematis  mengenai  lingkungan  politik  dan institusi.  Karena  gerakan  masyarakat  sipil juga  dipengaruhi  oleh  peluang  maupun ancaman  dalam  sistem  politik  tertentu. Sehingga,  momentum  politik  menentukan bagaimana sebuah advokasi masyarakat sipil berpeluang  terbaik  dalam  menghasilkan kemajuan yang signifikan.
ASEAN merupakan sebuah organisasi regional yang majemuk dalam hal apapun, tak terkecuali  secara  politik.  Dari  demokrasi liberal  yang  tak  terkonsolidasi  (Indonesia, Thailand,  Filipina),  rezim  sosialis  yang terpusat  (Laos,  Vietnam),  monarki  absolut (Brunei Darussalam), monarki konstitusional (Kamboja),  rezim  junta  militer  (Myanmar), sampai  dengan  semi  demokrasi  (Malaysia, Singapura).  Jika  dilihat  dari  komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi liberal, negara- negara yang tergabung dalam ASEAN dapat
82 digolongkan  menjadi  tiga:   1) Progresif dalam  arti  menerapkan  norma-norma
8 2 James  Gomez  and  Robin  Ramcharan, “Introduction: Democracy and Human Rights in Southeast  Asia”, Journal  of  Current  Southeast Asian Affairs 3/2014: 3–17.
135 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
demokrasi  liberal  di  dalam  negeri  dengan sistem politik pluralisme yaitu Indonesia dan Filipina;  2) Berhati-hati dalam  arti memastikan  penegakan  hukum  akan  tetapi enggan  mengadopsi  standar  global, khususnya  dalam  hak-hak  sipil  dan  politik yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand; dan
3) Tidak  patuh yang  terdiri  dari  Kamboja,
Laos,  Myanmar,  Vietnam,  dan  Brunei Darussalam.  Ditopang  oleh  norma ASEAN Way, organisasi  ini  masih  dapat  dikatakan stabil  walaupun  menghadapi  berbagai tantangan.  Walaupun  demikian,  keleluasaan gerakan  masyarakat  sipil  di  setiap  negara sangat  ditentukan  oleh  bagaimana  masing- masing  negara  memandang  maupun menjalankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
S e c a r a   t r a d i s i o n a l ,   A S E A N memandang  migrasi  dan  ketenagakerjaan sebagai isu yang sensitif karena menyangkut hak asasi manusia yang terus diperdebatkan. Sensitivitas  tersebut  tercermin  dengan  tidak dimasukkannya beberapa hak dasar kunci dan kebebasan  fundamental,  tak  terkecuali kebebasan berserikat dalam Deklarasi HAM A S E A N .   M e n g i n g a t   m i g r a s i   m a s i h
dipandang  sebagai  isu  keamanan  atau penegakan  hukum,  negara-negara  anggota ASEAN justru senantiasa melihat sisi negatif dari proses tersebut. Misalnya, terkait dengan pekerja migran tak berdokumen, perdagangan manusia,  ataupun  terorisme  lintas  batas negara.
Maka tidak mengherankan, jika tingkat ratifikasi  terhadap  beragam  konvensi  ILO yang  relevan  dengan  pekerja  migran  di ASEAN  masih  rendah.  Dari  sepuluh  negara anggota di organisasi ini, hanya Filipina yang telah  meratifikasi  konvensi  C-97  (Konvensi untuk  Pekerjaan),  C-143  (ketentuan- ketentuan  Tambahan  mengenai  Pekerja Migran), dan International Convention on the Rights  of  Migrant  Workers  and  Members  of their  Families. Indonesia,  Kamboja  dan Malaysia (hanya negara bagian Sabah) telah menandatangani  atau  meratifikasi  salah  satu dari  konvensi  tersebut,  sedangkan  enam negara lain sama sekali belum berkomitmen untuk  mengikutinya.  Konvensi  C-189 mengenai Pekerja Rumah Tangga yang belum lama dikeluarkan oleh PBB dan sangat krusial dalam  tata  kelola  migrasi  di  Asia  Tenggara juga  baru  ditandatangani  oleh  Filipina  saja.
136 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
Kenyataan  tersebut  seperti  apa  yang  banyak dinilai  oleh  para  sarjana  sebagai  “perjanjian untuk tidak setuju”.
Salah  satu  aspek  penting  yang mempengaruhi  keberhasilan  advokasi  ialah mobilisasi sumber daya. TF-AMW memiliki kelemahan  di  aspek  ini.  Hal  itu  tercermin dalam  beberapa  hal. Pertama, tidak meratanya  partisipasi  dari  anggota  jejaring.
Kedua, terbatasnya  dana  yang  dimiliki.
Ketiga, lemahnya  struktur  dan  koordinasi jaringan.
Tidak  meratanya  partisipasi  dari anggota  jejaring  didorong  oleh  beberapa faktor. Menurut Kun Wardana Abyoto, masih banyak  anggota  jejaring  yang  tidak memprioritaskan isu migrasi – khususnya dari
83 kalangan  serikat  pekerja.   Dalam  kasus  di
Malaysia, walaupun banyak anggota jejaring TF-AMW  dari  kelompok  organisasi masyarakat  sipil  dan  organisasi  gereja  yang memperjuangkan dan bekerja dengan pekerja
migran,  hanya  sedikit  yang  tertarik  untuk
84 advokasi di tingkat regional. Sebagian besar organisasi  masyarakat  sipil  yang  aktif  di jejaring TF-AMW berbasis di Kuala Lumpur, seperti  Tenaganita,  CARAM  Asia  dan beberapa serikat pekerja di bawah Malaysian Trades  Union  Congress. Adapun  organisasi masyarakat sipil dari kota lain seperti Penang, Johor, Kota Kinabalu, dan lainnya nihil.
Sebagaimana  jaringan  advokasi transnasional pada umumnya, pendanaan juga menjadi masalah besar. Dari segi teknis, TF- AMW  tidak  dapat  menerima  bantuan  dari donor  karena  tidak  memiliki  badan  hukum, sehingga,  penyaluran  dana  dari  donor  harus melalui  pihak  ketiga  yaitu  FORUM-ASIA. M i n i m n y a   p e n d a n a a n   m e n g h a m b a t partisipasi anggota jejaring dalam membantu menyukseskan  misi  TF-AMW,  baik  untuk menghadiri  forum-forum  transnasional maupun dalam advokasi di tingkat lokal dan nasional.    Selain  sumber  daya  pendanaan, beberapa  anggota  jejaring  juga  kekurangan sumber  daya  manusia  untuk  mengorganisir
85 advokasi.   Karena  keanggotaan  dalam
137 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
83 Menurut  Kun,  keterampilan  bernegosiasi  dari anggota jaringan ini juga masih minim. Hal itu dapat  menjadi  fatal  karena  untuk  memperkuat advokasi harus mampu menciptakan kesadaran dan  kemampuan  melobi.    Wawancara  dengan Kun  Wardana  Abyoto,  Direktur  Direktur  UNI Global  Union  Asia  dan  Pasifik  (UNI-APRO) pada 19 Mei 2015.
84 Wawancara dengan Angeline Shannan, Aktivis
ALIRAN Malaysia  pada 27 April 2015.
85 Ibid.
jejaring  bersifat  sukarela  dan  tidak  dibayar, s e b a g i a n   b e s a r   a n g g o t a   j e j a r i n g memprioritaskan  kegiatan  berbayar  lainnya atau  isu-isu  yang  lebih  relevan  dengan organisasinya.
M e n u r u t   N a v u t h   YA ,   D i r e k t u r Eksekutif  CARAM  Kamboja,  TF-AMW tidak  memiliki  rencana  advokasi  strategis, kebijakan dan rencana operasional yang jelas baik  di  tingkat  nasional  maupun  regional.
Selain  itu,  juga  dianggap  salah  dalam memilih  anggota.  Akibatnya,  beberapa anggota  jaringannya  di  Kamboja,  Laos,
86 Thailand,  maupun  Malaysia  kecewa.   Oleh karena  itu,  advokasi  secara  keseluruhan  di tingkat  nasional  maupun  regional  kurang berjalan dengan optimal.
Koordinasi  antar  anggota  jejaring  TF- AMW  dapat  dikatakan  minim  karena  itu merupakan  jejaring  yang  longgar.  Menurut Brahm  Press,  aktivis Mekong  Migration Network (MMN)  di  Thailand,  tidak  ada kolaborasi  di  antara  jejaring.  Dalam  kasus MMN, sebenarnya banyak memiliki anggota organisasi  masyarakat  sipil,  organisasi  non- pemerintah,  organisasi  dan  berbasis
masyarakat  dari  negara-negara  Mekong kecuali  Myanmar.  MMN  cenderung menitikberatkan  kepada  pendekatan akademik  atau  penelitian,  sedangkan  TF- AMW  menindaklanjuti  Deklarasi  Cebu. Mengingat  migrasi  merupakan  sebuah  isu yang  luas  –  termasuk  perempuan,  integrasi, ekonomi,  politik,  dll  –  sulit  untuk menyelaraskan  strategi.  Karena  setiap anggota  jejaring  memiliki  prioritas  masing-
87 masing.
TF-AMW  sebenarnya  memiliki  target agar  proposal  instrumen  yang  dibuat jejaringnya  dapat  diadopsi  oleh  ASEAN  di KTT ASEAN  ke-16  di Vietnam,  pada  tahun
8 8 2 0 1 0 .   P a d a   k e n y a t a a n n y a ,   d a l a m kesempatan  tersebut  ASEAN  belum mengeluarkan  Instrumen  ASEAN  dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran.  Dengan  kata  lain,  tonggak  ataupun target waktu yang ditetapkan oleh TF-AMW tidak  selaras  dengan  momentum  politik  di ASEAN.  Karena  instrumen  tersebut  masih dalam  proses  perumusan  yang  sarat  dengan
87 Wawancara  dengan  Brahm  Press,  aktivis Mekong  Migration  Network Thailand  pada  14 Mei 2015.
88 Task Force on ASEAN Migrant Workers, 2009, Civil  Society  Proposal:  ASEAN  Framework Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, loc.cit ., hlm.107.
138 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
86 Wawancara  dengan  Navuth  YA,  Direktur Eksekutif CARAM Kamboja pada 1 Mei 2015.
Cetak  Biru  Masyarakat  Sosial-Budaya ASEAN. Kedua, melibatkan  sejumlah  besar organisasi masyarakat sipil baik dalam proses
9 0 nasional  maupun  regional. Ketiga, merekomendasikan  untuk  membuat  jadwal maupun  waktu  rutin  untuk  mengadakan forum.

## Kesimpulan
TF-AMW  merupakan  salah  satu jejaring  yang  paling  gigih  mengadvokasi perlindungan  buruh  migran  di  ASEAN. Jejaring  yang  dibentuk  oleh  dan  menjadi bagian  dari  SAPA  sejak  tahun  2006  ini senantiasa  memantau  perkembangan kebijakan  ASEAN  dalam  buruh  migran, mengkritisi,  mengambil  langkah-langkah untuk  mempengaruhi  ataupun  mengubah kebijakan  dengan  mempromosikan  ide-ide yang berpihak kepada masyarakat sipil.
T F - A M W   m e n g a d v o k a s i pembangunan  sebuah  instrumen  berbasis regulasi  dan  kebijakan  migran  regional,  di satu  sisi  tetap  mengacu  kepada  standar
tarik  ulur  kepentingan  antara  kelompok negara pengirim dan penerima buruh migran. Sehingga, belum dapat diukur apakah aspirasi masyarakat  sipil  yang  terkandung  dalam proposal instrumen diadopsi sepenuhnya oleh ASEAN ataupun tidak.
Terlepas dari tidak adanya momentum politik yang menunjang advokasi, TF-AMW memiliki  sejumlah  kemajuan.  Di  antaranya ialah  pengaruh  proposal  instrumen  sebagai sumber  informasi  utama  yang  dipakai  oleh tiga dari empat negara perwakilan dalam Tim Penyusun  ACMW.  Di  antara  tiga  negara tersebut,  Indonesia  dan  Filipina  bahkan mengadopsi  lebih  dari  60  persen  dari rekomendasi  tersebut  sebagai  posisi  atau pernyataan nasional. TF-AMW dalam tingkat tertentu  telah  memainkan  peran  penting dalam  proses  negosiasi  untuk  menyusun kebijakan  perlindungan  hak-hak  pekerja migran,  khususnya dalam AFML .
Walaupun  belum  sepenuhnya  efektif, TF-AMW mengapresiasi peran AFML karena
8 9 b e b e r a p a   k o n t r i b u s i n y a . P e r t a m a , melembagakan  “proses  musyawarah  yang luas”  sebagaimana  yang  tercermin  dalam
139 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
90 Oleh  karena  itu  TF-AMW  sebagai  mitra masyarakat  sipil  akan  terus  mendukung  dan memfasilitasi partisipasi kelompok masyarakat sipil  khususnya  di  tingkat  nasional  untuk terlibat dalalam ACMW dan AFML. 89 Ibid.
internasional yaitu ILO dan PBB, dan di sisi lain  berdasarkan  standar  ASEAN  sendiri untuk  melindungi  hak-hak  buruh  migran. Jejaring  ini  mendesak  ASEAN  untuk  tidak melihat  buruh  migran  sebagai  penyebab masalah, akan tetapi sebagai kelompok yang rentan  terhadap  eksploitasi  ataupun  korban pelanggaran  HAM.  Dengan  kata  lain,  TF- AMW  berupaya  mempengaruhi  ASEAN secara diskursif dengan meningkatkan sebuah narasi yang memandang buruh migran secara berbeda, dan sejalan prinsip-prinsip HAM.
Adapun  strategi  advokasi  TF-AMW terhadap  ASEAN  dapat  dikelompokkan menjadi  empat. Pertama, menggelar musyawarah  organisasi  masyarakat  sipil- serikat  pekerja  dengan  para  pemangkuan  di hampir  seluruh  negara  anggota  ASEAN.
Kedua, meluncurkan  buku  “Proposal Masyarakat  Sipil:  Kerangka  Instrumen ASEAN  dalam  Perlindungan  dan  Pemajuan H a k - H a k   B u r u h   M i g r a n . K e t i g a , memanfaatkan  forum  masyarakat  sipil t r a n s n a s i o n a l . K e e m p a t , m e r a n g k u l Sekretariat ASEAN.
Advokasi  TF-AMW  dapat  dikatakan belum  berhasil  karena  beberapa  faktor. Pertama, kuatnya  pengaruh ASEAN  Way
pada  proses  perumusan  Instrumen  ASEAN dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh  Migran. Kedua, lemahnya  posisi kelompok masyarakat sipil dalam tata kelola buruh   migran ASEAN. Ketiga, tidak adanya momentum politik yang mendukung advokasi Satuan  Tugas  Buruh  Migran  ASEAN. Keempat, minimnya mobilisasi sumber daya dalam advokasi Satuan Tugas Buruh Migran ASEAN.
Terlepas  dari  belum  diadopsinya Proposal  Masyarakat  Sipil:  Kerangka Instrumen ASEAN  dalam  Perlindungan  dan Pemajuan  Hak-Hak  Buruh  Migran  dari  TF- AMW  oleh  ASEAN,  terdapat  beberapa kemajuan  yang  cukup  signifikan. Pertama, diterimanya  TF-AMW  sebagai  salah  satu mitra  tetap  dan co-organizer dari  AFML .
Kedua, dipakainya  Proposal  Masyarakat Sipil:  Kerangka  Instrumen  ASEAN  dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Buruh Migran dari TF-AMW oleh ASEAN sebagai salah  satu  referensi  utama  dalam  proses penyusunan  Instrumen  oleh  Tim  Penyusun ASEAN  Committee  on  the  Implementation of  the  Declaration  on  the  Protection  and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW). Ketiga, adanya  kesempatan  bagi
140 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
TF-AMW dan jejaring masyarakat sipil untuk menyampaikan  aspirasi  dalam  Pertemuan Antarmuka  ACSC/APF  kepada  para pemimpin  ASEAN. Hal  ini  mencerminkan bahwa ASEAN  mulai  mengakui  keberadaan masyarakat  sipil  dan  secara  bertahap  mulai menyadari pentingnya perlindungan hak-hak buruh migran sesuai standar internasional.

## Saran
Penelitian  ini  masih  memiliki  banyak kekurangan.  Hal  tersebut  didorong  oleh  dua faktor  utama,  yaitu  keterbatasan  dana  dan waktu.  Dua  faktor  itu  mengakibatkan  data- data yang dianalisis penulis dalam penelitian ini  sebagian  besar  mengandalkan  studi pustaka. Adapun hasil wawancara ke belasan narasumber  dalam  penelitian  ini  hanya digunakan  sebagai  penunjang.  Terbatasnya j u m l a h   n a r a s u m b e r   y a n g   b e r h a s i l diwawancarai  selain  dipicu  oleh  tingginya kesibukan narasumber, juga disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Di antaranya adalah adanya  salah  satu  narasumber  yang  telah meninggal  dunia  dan  beberapa  narasumber yang telah menjabat posisi lain yang berbeda dengan rencana awal penelitian.
Penelitian  lebih  lanjut  dalam  topik  ini
diharapkan dapat menambah jumlah informan kunci  dari  seluruh  pemangku  kepentingan yang  terlibat  dalam  advokasi  perlindungan dan  pemajuan  hak-hak  buruh  migran.  Baik dari  unsur  pemerintah,  serikat  pekerja, organisasi  non-pemerintah,  asosiasi pengusaha,  maupun  Sekretariat  ASEAN. Tentu  saja  informan  yang  dipilih  dari  setiap unsur dapat mewakili beragamnya sisi sosial dan  politik  di  Asia  Tenggara.  Sehingga, analisis  yang  dibuat  dapat  lebih  tajam, obyektif, dan kredibel.
Di  akhir  penelitian  ini,  penulis mengharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat berkontribusi  dalam  kajian  pergerakan masyarakat sipil di Asia Tenggara. Selama ini kelompok  masyarakat  sipil  masih  berada dalam posisi marginal, dianggap penghambat, dan  tidak  memiliki  cukup  ruang  untuk berinteraksi  dengan  para  elit ASEAN.  Oleh karena  itu,  sudah  seyogyanya  ASEAN merangkul  kelompok  masyarakat  sipil sebagai  mitra  untuk  menyukseskan  misinya yaitu  Masyarakat  ASEAN  sesuai  dengan jargon  yang  selama  ini  didengungkan  yaitu sebuah  masyarakat  yang  berorientasi  dan berpusat kepada rakyat.
141 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara:
Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)
142 Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)

## Daftar Pustaka
“ Justice and Peace Commission of Hong Kong Catholic Diocese. “Task Force on ASEAN Migrant Workers”,  dalam  http://www.hkjp.org/files/  files/  focus  /humanright/  task%20 force%20on%20ASEAN%20Migrant.pdf,  diakses pada 15 Maret 2015 pukul 16.03 WIB.
Acharya,  Amitav.  2004.  ”How  Ideas  Spread:  Whose  Norms  Matter?  Norm  Localization  and
Institutional Change in Asian Regionalism”. International Organization 58 (2): 239–275.
______________. 2008. ASEAN at 40: Mid-Life Rejuvenation. Foreign Affairs , 1-3.
Asian Forum for Human Rights and Development, “Civil Society's Engagement with the ASEAN Human Rights Body,”  & do _pdf = 1 &id=2153 (diakses pada 7 Maret 2015).
Atol, Dorottya. 2010. NGOs As Norm-Constructors: The Human Rights Activism of Asian NGOs and Their Role in Shaping The Regional Human Rights Discourse . Sydney: University of Western Sydney.
nd Bryman, Alan. 2004. Social Research Methods (2  Edition) . New York: Oxford University Press.
Farbenblum,  Bassine,  Eleanor  Taylor-Nicholson,  dan  Sarah  Paoletti.  2013. Akses  Buruh Migran  Terhadap  Keadilan  di  Negara  Asal:  Studi  Kasus  Indonesia. New  York:  Open Society Foundation.
Gomez,  James  and  Robin  Ramcharan.  2014.  Introduction:  Democracy  and  Human  Rights  in
Southeast Asia. Journal of Current Southeast Asian Affairs 3/2014: 3–17
Greene, Shawn.2013. “ASEAN's Demographic Dividend.” ASEAN Briefing November 25. Dalam
diakses pada 18 April 2015 pukul 14.20 WIB.
Huelser,  Sarah  and  Adam  Heal. “Moving  Freely?  Labour  Mobility  in  ASEAN.”  Asia-Pacific Research and Training Network on Trade . Brief No. 40 June 2014.
ILO  Regional  Office  for Asia  and  the  Pacific.  2010.  The ASEAN  Forum  on  Migrant  Labour (AFML):  Background  information  booklet  /  Tripartite  Action  for  the  Protection  and Promotion of the Rights of Migrant Workers in the ASEAN Region (ASEAN TRIANGLE project). Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific.
International Labour Organization. “ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work,” dalam diakses pada 22 Februari 2015 pukul 11.01 WIB.
Neumann, Lawrence W. 1997. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach.
Edisi Ketiga. Amerika Serikat: Allyn and Bacon.
Office  of  the  High  Commissioner  for  Human  Rights.  What  are  human  rights?”,  dalam
diakses pada 8 Maret 2015 pukul 20.17 WIB.
Piper,  Nicola.  “Governance  of  Migration  and  Transnationalisation  of  Migrants'  Rights:  An
Organisational  Perspective.” COMCAD  Arbeitspapiere  -  Working  Papers  No.  22,  2007 .
Bielefeld: Center on Migration, Citizenship and Development.
http://www.aseanbriefing.com/news/2013/11/25/asean-demographic-dividend .html# s t h a slvWkuuZJ.dpuf
http://www.ilo.org/ declaration/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ WhatareHuman Rights.aspx
Task  Force  on  ASEAN  Migrant  Workers . 2009. Civil  Society  Proposal:  ASEAN  Framework Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Singapore: Task Force on ASEAN Migrant Workers.
________________________________.  “Advocacy  for  Protection  of  Migrant  Workers  Rights Moves  into  High  Gear”.  Dalam diakses pada 28 April 2015 pukul 20.14 WIB.
T h e   A S E A N   S e c r e t a r i a t ,   “ A S E A N   H u m a n   R i g h t s   D e c l a r a t i o n , ”   d a l a m
diakses pada 8 Maret 2015 pukul 20.42 WIB.
T h e   U n i t e d   N a t i o n s ,   “ I n t e r n a t i o n a l   M i g r a n t   D a y :   1 8   D e c e m b e r ” .   D a l a m diakses  pada  28 April  2015  pukul 20.27 WIB.
UN Women Asia Pacific Regional Office . 2013. Managing Labor Migration in ASEAN: Concerns for Women Migrant Workers. Bangkok: UN Women Asia Pacific Regional Office, 11-16.
UNESCAP, Statistical  Yearbook  for Asia  and  the  Pacific  2011 .  Bangkok.2011.  hlm.15,  dalam diakses pada 1 Mei 2015 pukul 08.06 WIB.
Viotti, Paul R.  dan Mark V. Kauppi. (2010). International Relations Theory. New York: Pearson.
Wawancara dengan Angeline Shannan, Aktivis ALIRAN Malaysia pada 27 April 2015.
Wawancara dengan Brahm Press, aktivis Mekong Migration Network Thailand pada 14 Mei 2015. Wawancara dengan Kun Wardana Abyoto, Direktur UNI Global Union Asia dan Pasifik (UNI-
APRO) pada 19 Mei 2015.
Wawancara dengan Navuth YA, Direktur Eksekutif CARAM Kamboja pada 1 Mei 2015.
Wawancara dengan Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG pada 7 Mei 2015.
Yong,  Ong  Keng.  “'Growth,  Employment,  and  Decent  Work,'  remarks  at  Asian  Employment Forum” dalam www.aseansec.org/20826.htm, diakses pada 1 Mei 2015 pukul 08.09 WIB.
http://www.workersconnection.org/  articles .php?more=124
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights- declaration
http://www.un.org/en/events/migrantsday/index.shtml
143
Agung Setiyo Wibowo, Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010)