ANALISIS PEMBANGUNAN PLTU TERHADAP PENCEMARAN UDARA DAN EKOSISTEM LAUT BERDASARKAN            PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh:
Haetami Lutfiah Putri Rizki*, Rani Apriani
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia *Email Koresponden: Haetamilp@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  isu  lingkungan  lebih  tepatnya  mengenai  dampak  Perusahaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang terhadap pencemaran udara dan ekosistem laut  bagi  generasi  mendatang  dengan  menggunakan  metode  penelitian  secara  yuridis  kualitatif. Tulisan ini berpendapat bahwa adanya aktifitas PLTU membuat kualitas udara dan laut di Batang menjadi tidak sehat lagi yang berarti melanggar hak manusia agar berhak mendapatkan lingkungan hidup  yang  sehat  dan  baik.  Diharapkan  pemerintah  bertindak  tegas  dalam  mengawasi  aktivitas PLTU Batang, sehingga apabila terjadi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat dapat memberikan sanksi tegas. Terhadap berbagai dampak  yang diakibatkan,  sudah seharusnya PLTU batu bara mulai ditinggalkan an beralih ke energi yang lebih hijau dan terbarukan.
Kata Kunci: Pembangunan PLTU, Kerusakan Lingkungan, Kabupaten Batang

## Abstrack
This paper discusses environmental issues more precisely regarding the impact of the construction of  the  Batang  Steam  powerhouse  on  air  pollution  and  marine  ecosystems  for  future  generations using  qualitative  juridical  research  methods.  This  paper  argues  that  the  existence  of  PLTU activities makes the quality of the air and sea in Batang unhealthy, which means it violates human rights to have the right to a good and healthy environment. It is hoped that the government will act decisively in supervising the activities of the Batang PLTU, so that if there is a bad impact on the environment and the community, it can provide strict sanctions. With regard to the various impacts caused, coal-fired power plants should be abandoned and switch to renewable energy sources that are more environmentally friendly.
Keywords: PLTU construction, Environmental damage, Batang Regency .

## A. PENDAHULUAN
Bagi negara yang sedang berkembang, Indonesia harus berperan aktif terhadap pembangunan industri dan mendukung pembangunan  ekonomi  Indonesia. Yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU).  PLTU  didirikan  untuk meningkatkan  penyediaan  tenaga listrik bagi kemakmuran dan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia, dan  pada  melaksanakan  operasional pembangunan  tersebut  harus  selalu merubah struktur
kehidupan, termasuk  tatanan  lingkungan.  Tetapi tidak  dapat  dipungkiri  pembangunan yang  terus  berlangsung  membawa dampak negatif terhadap lingkungan, contohnya pencemaran dan
kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena itu, bisa dikatakan bahwa munculnya masalah  lingkungan  disebabkan  oleh efek samping dari pembangunan.
Kabupaten Batang sangat strategis  karena  wilayahnya  terletak di  jalur  ekonomi  utara  Jawa.  Arus lalu  lintas  yang  lancar  dan  tingkat mobilitas  yang  kencang  di  Jalur Pantai Utara menyebabkan tumbuhnya  segala  praktik  ekonomi pada  wilayah  ini.  Pembangunan PLTU Batang merupakan wujud dari investasi infrastruktur ketenagalistrikan  yang  dicanangkan pada  masa  pemerintahan  Presiden
Susillo  Bambang  Yudhoyono  salah satu  dari  Masterplan  Percepatan  dan Perluasan  Pembangunan  Ekonomi (MP3EI)  dan  model  model  Proyek Kerjasama  Pemerintah Swasta  (KPS) yang  diluncurkan  oleh  pemerintah pada  tahun  2010.  Pembangunan PLTU  Batang  yang  sempat  terhenti akibat  berbagai  masalah  pada  masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,
kemudian  dilanjutkan  dan  menjadi bagian di dalamnya. Rencana elektrifikasi  Jawa-Bali  merupakan rencana  penyediaan  listrik  35.000
MW  selama  5  tahun  (2014-2019),
yang  diluncurkan  pada  28  Agustus 2015. 1 Pada Rencana Usaha Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL) 2017-  2026,  total  kapasitas  PLTU batu  bara  menyentuh  sekitar  17  ribu MW dan asumsi pertumbuhan ekonomi  7,2%.  Namun  faktanya perwujudan  pertumbuhan  penjualan listrik  PLN  dalam  5  tahun  terakhir hanya  4,4%. 2 Bila  target  asumsi pertumbuhan ekonomi yang disebutkan sebelumnya tidak tercapai,  maka  akan  menimbulkan kelebihan pasokan listrik dan menimbulkan  kerugian  karena  listrik yang  dihasilkan  dari  RUPTL  tidak sepenuhnya  terserap  oleh  konsumen. Sehingga berdampak terhadap kerugian  yang bisa  saja  dialami  oleh PLN  terhadap  biaya  produksi  listrik dan  menyebabkan  harga listrik  yang dikonsumsi masyarakat terpaksa harus  naik.  Selain  itu,  dampak lingkungan oleh pembangunan proyek juga dampak terhadap kesehatan  warga demikian  besarnya.
Pencemaran  limbah  lumpur  yang dibuang  ke  laut  jelas  mengakibatkan kerusakan  ekosistem  dan  habitat biota-biota laut. Bongkahan- Bongkahan batu bara yang terdapat di dalam  laut  membuat  nelayan  kini tidak hanya  berprofesi sebagai penangkap  ikan  dijaring  tetapi  juga penangkap batu bara di jaring.
Pengendalian  pencemaran  udara dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  41 Tahun 1999 bertujuan untuk memungkinkan  industri  atau  bisnis yang  ada  untuk  melindungi  dan merawat lingkungan. Undang- Undang Perlindungan dan
Pengendalian  Lingkungan  memiliki implikasi hukum terhadap pengaturan sistem perizinan di
Indonesia.  Pengaruh  utama  adalah peraturan  perundang-undangan  di bidang  lingkungan  hidup,  yang  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang- undang  PPLH  sebagai  pedoman norma  hukum.  Selanjutnya  Pasal  1 (1)  Keputusan  Presiden  Nomor  41
Tahun  1999  tentang  Pencemaran Udara menjelaskan bahwa pencemaran udara  adalah  masuknya atau terserapnya zat, energi, dan/atau komponen  lain  ke  atmosfer  oleh kegiatan manusia.
Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  Pasal  28H(1)  memberikan jaminan  atas  hak  kesehatan  dan kesehatan lingkungan. Undang- undang  tersebut  menjelaskan  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  hidup dalam  kemakmuran materi  dan spiritual, untuk hidup dalam lingkungan  yang  baik  dan  sehat  dan memiliki  akses  ke  perawatan  medis. Akan tetapi, yang dibawa oleh PLTU Batang tidak hanya benderang lampu,  tapi  juga  kegelapan  bagi kondisi  lingkungan  serta  kesehatan masyarakat.  Apabila  kondisi  udara dan ekosistem laut yang rusak, maka ekosistem lainnya  pun  ikut  rusak  dan berujung  pada  ancaman  global  atas perubahan  iklim  di  masa  depan.
Selain  itu,  keadilan  antar  generasi berlandaskan pada efisiensi pembangunan  yang  berfokus  pada fungsi menjaga keberlangsungan SDA  dan  lingkungan  bagi  generasi masa  kini  dan  penerus  generasi  di masa  depan.  PLTU  adalah  bom waktu,  baik  terhadap  kondisi  udara ataupun ekosistem laut, yang terdampak pada kesehatan manusia. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis
tertarik  untuk  menggali lebih  dalam terkait  kerusakan  lingkungan  akibat pembangunan  PLTU  Batang  dan bagaimana  hukum  lingkungan  dalam menyikapi permasalahan ini. Sehingga,  rumusan  masalah  yang terbentuk yaitu:  (1)  Bagaimana Dampak Pembangunan PLTU Batang  Terhadap  Pencemaran  Udara dan Ekosistem Laut di Masa Mendatang?; (2) Bagaimana Penerapan Peraturan Perundang-
undangan  dalam  Menjamin  Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Untuk memperoleh data yang kongkrit, penelitian ini merupakan  metode penelitian  yuridis kualitatif,  di  mana  analisis  datanya bersifat  induktif  (khusus  ke  umum). Sehingga  bertujuan  mengumpulkan informasi  yang  aktual  dan  terperinci serta  relevan  dalam  mengidentifikasi masalah.  Literatur  yang  digunakan penulis  untuk  mengumpulkan  data adalah dengan mengumpulkan sumber  informasi  untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dalam studi hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Bahan hukum sekunder  adalah  jurnal, skripsi,  artikel  internet  dan  bahan lainnya  sesuai  tema  penelitian  ini.
Selanjutnya data primer diidentifikasi guna rnemperoleh keterangan,  informasi  dan  data mengenai  tinjauan  terhadap  hukum lingkungan.  Setelah  itu,  data  primer serta data sekunder tersebut disatukan untuk diproses dan dianalisis  lalu  dipaparkan  secara deskriptif.
Sehingga  penelitian  ini  dapat menjelaskan
bagaimana pembangunan PLTU di Batang dapat
mengancam keadilan antar generasi.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN .
Lahan  pertanian  menjadi  pilar beton,  dan  hanya  masalah  waktu sebelum  menjadi  struktur  besi.  Ini adalah  pembangkit  listrik  tenaga batu bara dengan output 2.000 MW. PLTU tersebut di jadwalkan beroperasi awal tahun 2022, namun sebelum  beroperasi,  masyarakat yang  tinggal  di  sekitar  lokasi pembangunan PLTU memiliki berbagai kekhawatiran. Ada banyak debu dari alat transportasi perusahaan  di  musim  panas.  Di daerah  pesisir,  laut  tercemar,  dan tiang  konveyor  dan  stokpile  batu bara  dibor.  Mayoritas  penduduk  di sekitar  PLTU  bermata  pencaharian sebagai nelayan  dan  buruh  harian. Sejak  PLTU  ada,  sudah  terjadi penurunan pesisir dan konflik sosial pesisir.  Saat  keindahan  pantai hilang,  Dinas  Pariwisata  Labuan lumpuh.  Banyak  puing-puing  batu bara  di  pantai.  Sejak  PLTU  ada, banyak hotel yang tutup.
Sumber Daya Alam yang melimpah di daerah Batang khususnya  di  kawasan  perairan lautnya diperkuat dengan ditetapkannya  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  16 Tahun  2019.  Penetapan  Kawasan
Konservasi  Laut  Daerah   (KKLD)
ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batang untuk  menjaga,  melestarikan  dan memanfaatkan kawasan dengan
sebaik-baiknya. Akan tetapi  dengan adanya  pembangunan  pembangkit yang  didasarkan  dari  uap  untuk menghasilkan  listrik  di  wilayah
Batang  ini  menyebabkan  imbas negatif  dalam  aspek  lingkungan. Eksistensi pembangkit listrik tersebut memang mengkhawatirkan, apalagi terhadap kawasan ekosistem laut, dengan ditemukannya kerusakan pada ekosistem di kawasan  konservasi  laut  akibat pembangunan PLTU yang berlokasi di kawasan  yang  peruntukan  untuk mangrove,  padang  lamun,  terumbu karang, dan pesisir estuary.
Kawasan  Laut  tersebut  amat telah  tercemar  akibat  pengeboran pada  tiang  bor  di  konveyor  serta stockfile batu  bara  oleh  aktivitas PLTU.  Selain  air  laut  di  kawasan konservasi  tersebut  tercemar  yang mengakibatkan  rusaknya  ekosistem laut, terdapat juga biota  laut seperti ikan-ikan  yang  keracunan  karena pembuangan  limbah  PLTU  dan banyak  juga  tersedotnya  biota  laut akibat mesin dari PLTU. Ketergangguan  yang  tidak  hanya bertitik pada  air  laut  yang  tercemar sebab  aktivitas PLTU,  namun  pula menyebabkan  hujan  asam.  Dimana curah  hujan  dapat  mengandung lebih  banyak  asam  karena  limbah buangan dari pembangkit listrik.
Tercemarnya  udara  di  kawasan sekitar menjadi kompleksitas lingkungan lainnya karena menggunakan  batu  bara  sebagai bahan  utama  dalam  produktivtias PLTU  Batang  guna  menghasilkan
listrik. Emisi karbon yang dikeluarkan  karena  menggunakan batu bara ini tidak tertutup kemungkinan  apabila fly  ash yang bersumber  dari  batu  bara  karena tiupan angin dan rusaknya komposisi  udara  bisa  mencemari udara  dan  lingkungan.  Dilihat  dari peristiwa  yang  sering  terjadi  akibat adanya PLTU di daerah Batang ini, tidak  menutup  kemungkinan  dapat menyebabkan  terjadinya  perubahan iklim  yang  esktrem  di  masa mendatang  sebab  dampak  yang terjadi  dari  aktivitas  PLTU  ini sangat  serius  dengan  terjadinya polusi udara  oleh  pembakaran  batu bara serta hujan asam yang diakibatkan  dari  limbah  PLTU tersebut. Kerusakan terhadap tanah,
udara,  keamanan,  sumber  air,  dan pula  kesehatan  masyarakat  yang terancam  serta  penghidupan  di sekitar kawasan pertambangan yang tidak  bisa  diperbaiki.  Pada  tahun 2004, Greenpeace Indonesia melakukan  analisis  bahwa  limbah berbahaya  asal  konsensi  tambang mempunyai  kemungkinan  untuk mencemari  sungai  di  Kalimantan Selatan  sepanjang  3000  km  (45%). Badan  Energi  Internasional  (IEA) menyatakan  sumbangan  sebesar 44%  bersumber  dari  bahan  bakar fosil batu bara dari total emisi CO2 global.  Sumber  terbesar  emisi  gas rumah  kaca  (GRK)  terbesar  berasal dari  pembakaran  batubara,  yang mengakibatkan  perubahan iklim
sejumlah  polutan  seperti  NOx  dan
SO2 yan dipancarkan oleh pembakaran  batu  bara  di  PLTU, sebagai  tulang  punggung  terjadinya hujan asam juga  polusi  PM2.5. Polutan  tersebut  menimbulan beraam penyakit khususnya terhadap  pernapasan  bagi  warga yang bertempat tinggal tak jauh dari PLTU Batang. PLTU yang berkapasitas  2  x  1.000  Megawatt nantinya  akan  menghasilkan  emisi karbon sampai dengan 10,8 juta ton per tahun juga mampu menghasilkan sebesar 220 kilogram/tahun  emisi  logan  berat merkuri. Jumlah ini terbilang tinggi mengingat  11  miligram  merkuri mampu  mencemari  10  hektare perairan atau danau dan menyebabkan tidak layaknya manusia  untuk  mengkonsumsi  atas ikan tersebut. Pembakaran  batu  bara  juga merupakan sumber bahan
radioaktif  yang  dihasilkan  oleh kegiatan  industri  non-nuklir.  Hal ini  terjadi  karena  batu  bara  juga memiliki  unsur  radioaktif  alam yang  terperangkap  dalam  batu bara.
Pada saat terjadi pembakaran, terjadi reduksi sehingga keluarnya unsur radioaktif alam  beserta  gas  buang  lainnya. Melalui  iklan,  dapat  dikatakan bahwa  konsumsi  batu  bara  juga dapat  meningkatkan  konsentrasi bahan  radioaktif  di  lingkungan, tidak hanya kegiatan yang berkaitan  dengan  teknologi  nuklir. Unsur-unsur  radioaktif  alami batu bara termasuk thorium,
kalium, uranium, dan produk peluruhan seperti polonium, bismuth, timbal, radon, dan radium. Perengkahan batu bara menghasilkan sejumlah  besar  unsur radioaktif,  tergantung  pada  jenis dan  sumber penambangan batu bara. Peningkatan efek rumah kaca akibat pembakaran tersebut akan mengakibatkan global  warming, sehingga berdampak pada perubahan  iklim  dan  ekosistem planet  ini  pun  hancur.  Oleh  karena itu,  pembangkit  listrik  berbahan bakar  batu  bara  merupakan  salah satu  penyumbang  utama  emisi  gas rumah  kaca  yang  menyebabkan perubahan  iklim.  Greenpeace  juga menyebutkan bahwa PLTU merupakan penyumbang paling serius  hampir  separuh  (46%)  emisi karbon dioksida dunia. 11 Peningkatan  suhu  global  yang disebabkan  oleh  perubahan  iklim dan gas  rumah kaca (GRK) merupakan fenomena yang diyakini secara luas dapat mempengaruhi  kehidupan  manusia dan organisme lainnya. Mengacu  kepada  salah  satu prinsip Hukum Lingkungan, Prinsip Keadilan Antargenerasi yaitu Negara memiliki hak atas pembangunan, di mana pemanfaatan atas sumber daya alam dan lingkungan dipergunakan secara adil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan  terhadap  generasi  masa kini dan generasi mendatang. Hal ini secara  terang  sangat  tidak  sesuai
dengan apa yang terkandung didalam Prinsip Keadilan Antargenerasi, Indonesia kini menduduki posisi ke-2 dalam kategori  Negara  dengan  Kualitas Udara Terburuk di dunia memberikan makna bahwa pencemaran udara bukan lagi permasalahan  yang  bersifat  main- main tetapi merupakan
permasalahan  serius  yang  harus segera  diatasi  dengan  langkah- langkah yang tepat.
Keberadaan  letak  PLTU  yang seringkali  dibangun  di  daerah pesisir pantai tidak hanya meninggalkan  jejak  eksotis  sebagai latar  para  wisatawan  berfoto  ria, tetapi  juga  meninggalkan  corak hitam  ke  laut  tercinta  tempat  yang oleh  para  nelayan  Batang  anggap sebagai  jantung  kehidupan  karena disitulah  salah  satu  sumber  mata pencarian mereka. Layaknya minyak  yang  tumpah  ke  lantai menimbulkan bekas, batu bara yang tumpah ke dalam laut juga menimbulkan  bekas  yang  cukup serius  dirasakan  oleh  para  nelayan. Seakan-akan dengan adanya peristiwa ini telah mengubah definisi profesi dari seorang nelayan,  yang  tadinya  sebagai penangkap ikan menggunakan jaring menjadi penangkap batu bara di dalam jaring. Bahwa puluhan nelayan
mengeluh  karena  setiap  mereka angkat  jaring  untuk mengharapkan ikan,  namun  yang  mereka  dapati dan  temukan  adalah  bongkahan
batu  bara.  Bongkahan  tersebut diduga  berasal  dari  kegiatan  PLTU
Batang yang bahkan belum sepenuhnya  beroperasi.  Misalnya keberadaan conveyor  system dan jetty port sebagai tempat berlabuhnya kapal tongkang membawa  batu  bara,  saat  dibangun terdapat  pembuangan  limbah  yang sembarangan  ke  laut  sehingga habitat terumbu  karang  pun  banyak yang rusak.
Adapun  penggunaan  teknologi ultra-supercritical oleh PLTU Batang  yang  dianggap  tidak  akan memberikan  dampak  pencemaran udara  ( fly  ash )  dan  kesehatan  bagi masyarakat ditepis oleh Greenpeace
Indonesia,  di  mana  pembangunan PLTU  yang  berbahan  batu  bara memberi sumbangsing besar terhadap polusi udara yang berbahaya  bagi  kesehatan  serta dapat  mematikan  mata  pencaharian bagi penduduk sekitar dan
lingkungan  hidup  pun  menjadi rusak.  Pernyataan  tersebut  dilihat pula  dari  kasus  polusi  udara  di Myanmar  pada  2009,  di  mana pengoperasionalan  kapasitas  2.000 Megawatt  oleh  PLTU  Batang  akan menghasilkan  polusi  sejumlah  10,8 juta  ton  karbon  per  tahun.  Selain itu,  Pembangunan  PLTU  Batang yang  mencakup  dan  menggunakan wilayah  Kawasan Konservasi  Laut Daerah  (KKLD)  dari  Ujungnegoro Roban,  membuat  terganggu  dak rusaknya  ekosistem  di  Kawasan tersebut  yang  meliputi  padang lamu, terumbu  karang, pesisir
estuaria, dan mangrove . Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kegiatan pengeboran terhadap tiang konveyor juga
stockfile batu  bara  sehingga  tidak saja tercemarnya air laut, tetapi juga dapat menyebabkan hujan asam.
Keadilan  antargenerasi  harus diperhatikan,  bahwa  apa  yang pemerintah  kerjakan  saat  ini  wajib berdampak  baik  pula  terhadap generasi mendatang. Dengan
pembangunan  PLTU  tanpa  henti  di Indonesia,  menjadikan  ancaman tersendiri  bagi  tingkat  kesehatan orang-orang  di  generasi  yang  akan datang juga ancaman bagi ekosistem laut di Indonesia. Karena itu,  regulasi  yang  sebagaimana diterapkan  dalam  UU  PPLH  dapat dilaksanakan  dengan  cermat  demi terwujudnya cita-cita bangsa terhadap  lingkungan  yang  asri  dan terhindar dari polusi di masa depan.
Implikasi  Yuridis  Pembangunan PLTU Batang Terhadap Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Batang Hak untuk memperoleh
lingkungan  yang  baik  serta  sehat merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia  yang  juga  bagian  dari  hak konstitusional  bagi  setiap  warga negara. Sehingga hak tersebut lebih lanjut dapat mengacu pada pelaksanaan  atas  amanat  Undang- Undang  Dasar  yang  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup atau  UU  PPLH  sebagai green constitution , maksud  keberadaan Undang-Undang tersebut pula sebagai usaha terencana dan terpadu dalam melakukan perawatan  fungsi  lingkungan  dan pencegahan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1(2) UU PPLH. Lihat  Pasal  2(b)  UU  PPLH, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  didasarkan  pada prinsip-prinsip  keberlanjutan  dan keberlanjutan., maka dari itu pemerintah  harus  memperhatikan bahwa kelestarian dan keberlanjutan lingkungan dapat terancam dengan dibangunnya PLTU.
Bukan  hanya  keseimbangan lingkungan,  tetapi  juga  kehidupan masyarakat  sekitar  PLTU  Batang bahkan  lebih  secara  luas  dapat terancam.  Dibandingkan  dengan perkembngan jumlah PLTU saat ini,
tentu hal tersebut sangat mengejutkan. Alasan ekonomi paling sering terdengar ketika pihak tertentu  di  Indonesia  menolak  atau menunda untuk mencegah perubahan  iklim.  Jelas,  alasan  ini hanya  untuk  kepentingan  pihak tertentu  yang  berkeuntungan.  Jika memang  ingin  membawa  manfaat ekonomi bagi seluruh rakyat
Indonesia  dalam  jangka  panjang, tentunya memasuki ekonomi rendah karbon  sesegera  mungkin  adalah yang paling tepat.
Dampak  dari  pembangunan PLTU  tidak  mencerminkan  Pasal  3 UU PPLH terkait tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup.  Antara  lain, melindungi  wilayah  NKRI  dari pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan hayati dan perlindungan ekosistem; memelihara fungsi lingkungan hidup; mewujudkan keserasian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan hidup; memberikan keadilan  antargenerasi;  menjamin terwujudnya  dan  perlindungan  hak lingkungan  hidup  sebagai  bagian dari  hak  asasi  manusia.  Merujuk kembali  kepada  amanat  konstitusi, melalui  keberadaan  Pasal  65  pun menegaskan  bahwasanya  semua manusia  memiliki  hak  yang  setara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,  akses  partisipasi,  dan akses  keadilan  dalam  memenuhi hak tersebut.
Berhak mengajukan usul dan/atau keberatan mengenai rancangan  dan/atau  kegiatan  yang mampu memberikan dampak kepada  lingkungan  hidup.  Berhak berperan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan
lingungan hidup yang sesuai dengan  perundang-undangan.  Dan berhak mengajukan pengaduan karena  adanya  dugaan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.  Sehingga  mendasari  hal tersebut,  baik  pihak  pengelola PLTU  Batang  maupun  pemerintah daerah  setempat  perlu  memberikan hak-hak tersebut  dan memiliki  pula kewajiban  seperti  jaminan-jaminan
baik kesehatan, pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan
penanganan  dampak  lingkungan yang diakibatkan aktivitas PLTU.
Bahwa  sebagai  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  ini  juga  bersinambungan terhadap beberapa hak asasi lainnya.
Sehingga pengaturan untuk menjamin kehidupan yang layak  ini sudah secara jelas dan tegas dengan adanya  hak asasi  manusia  serta  hak konstitusional dalam Undang- Undang  Dasar  1945,  diturunkan kembali  ke  pada  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  sebagai aturan organiknya. Dengan demikian,  suatu  keharusan  dan kewajiban  yang  perlu  diterapkan oleh  pemerintah  setempat  maupun pengelola (perusahaan) dalam
melaksanakan  aktivtias  PLTU  batu bara  tersebut  merujuk  dan  berdasar pada  aturan- aturan  tersebut  dalam pengimplementasiannya,  sehingga tidak  ada  pelanggaran  dan dampak yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap masyarakat maupun  lingkungan  hidup  yang sejatinya merupakan kewajiban
bersama untuk dikelola dan dilindungi  dari  perusakan  dan/atau pencemaran.  Kemudian,  perlu  kita garis  bawahi bahwa  tujuan  atas  hal tersebut tidak untuk manusia semata  sebagai  makhluk  yang mampu  menggunakan  lingkungan, namun  juga  hak  alam  itu  sendiri agar tidak dirusak dan/atau dicemar oleh  pihak-pihak  yang  merusak dan/atau mencemari alam.
Dampak  dari  adanya  PLTU di  Batang,  prinsip  dasarnyanya memang  bertujuan  positif,  yaitu untuk  memberikan  aliran  listrik yang besar dan seluas- luasnya bagi masyarakat,  tidak  ada  masyarakat yang  kesulitan  melakukan  aktivitas terutama yang mengandalkan aliran listrik, apalagi zaman sekarang yang mau tidak mau tentu sulit  lepas dari ketergantungan listrik seperti belajar atau sekolah saja membutuhkan handphone atau laptop, di mana kedua alat elektronik  tersebut  untuk  dapat digunakan membutuhkan daya listrik.  Namun,  permasalahan  lain yang tidak diharapkan pun sejatinya tidak  pernah  lepas  seperti  yang telah  dinyatakan  oleh  penulis, keberadaan PLTU yang
mengakibatkan  beragam  dampak baik  bagi  lingkungan  udara,  tanah, maupun  laut  mampun  berdampak terhadap  kesehatan,  di  mana  hak atas kehidupan  yang baik dan sehat sesuai  konstitusi  tersebut  nyatanya dilanggar  dan  penjaminan  atau perlindungan bagi kesehatan masyarakat pun pada
implementasinya tidak terlaksana.
Hal  tersebut  tidak  hanya
terjadi pada lingkungan dan masyarakat di sekitar PLTU Batang,  dampak  general yang disebabkan  oleh  PLTU  ini  perlu mendapat  perhatian  lebih,  karena berdasarkan  analisis  yang  kami lakukan,  pembangunan  PLTU  dari beberapa kasus tersebut selain telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009,  juga  mendapat  kedudukan khusus  dalam  bidang  kesehatan, karena  kesehatan  yang  harusnya diberikan dan dirasakan tidak secara baik diperoleh oleh lingkungan dan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  khususnya  dalam  BAB XI  dari  Pasal  162  dan  Pasal  163 perihal Kesehatan Lingkungan, secara  eksplisit  menyatakan  bahwa tujuan dari upaya kesehatan lingkungan adalah guna memanifestasikan kualitas lingkungan  yang  sehat  secara  fisik, biologi,  kimia, maupun  sosial sehingga  setiap orang mampu memperoleh kualitas kesehatan
dengan  maksimal.  Dalam  Undang-
Undang  PPLH  Pasal  47  telah mengatur  lebih  lanjut  mengenai usaha  atau  kegiatan  usaha  yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran  udara  dan  kerusakan ekosistem seperti sebagaimana yang dibahas  pada artikel  kali  ini  maka usaha  atau  kegiatan  usaha  tersebut
wajib  untuk  melakukan  analisis resiko  lingkungan  hidup.  Hal  ini memiliki arti, sebelum diadakannya pembangunan PLTU, pihak pemerintah  atau  pengelola  harus melakukan pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko lebih lanjut secara saksama  dan  cermat.  Selanjutnya pada  Pasal  88  yang  menyebutkan tentang  pertanggungjawaban  secara mutlak  ( Strict  Liability )  terhadap perilaku pencemaran dan perusakan lingkungan,  namun  asas Strict Liability pada  kasus  ini  dinilai belum  di  implementasikan  seperti sebagaimana seharusnya yaitu mendapatkan ganti kerugian terhadap  hal-hal  yang  dialami  oleh korban  dan  pemulihan  terhadap lingkungan  hidup  yang  tercemar tersebut.  Bahwa  unsur  kesalahan yang  dilakukan  tidak  memerlukan adanya  unsur  pembuktian  oleh penggugat sebagai dasar pembayaran  ganti  rugi.  Pengaturan ini  merupakan lex  specialis dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
Pemerintah  dan  masyarakat memiliki  andil  mengenai  jaminan atas  keberadaan  lingkungan  yang sehat  dan  risiko  buruk  yang  dapat berdampak  pada  kesehatan  tidak terjadi,  adapun  maksud  dari  hal tersebut adalah jaminan atas lingkungan  sehat  yang  mencakup pemukiman, tempat rekreasi, tempat kerja, dan/atau sarana umum lainnya.  Sehingga  wilayah-wilayah atau cakupan tersebut tidak
tercemar  dan  terbebas  dari  limbah yang  tidak  diproses  sebagaimana ketentuan pemerintah. 22 Oleh karena itu,  secara  seksama  dapat  kita pahami,  bahwa  dengan  keberadaan PLTU  ini  banyak  memberikan dampak-dampak  pada  kesehatan baik  lingkungan  maupun  individu yang seharusnya tidak tercemar dan terbebas  malah secara terang- terangan  terjadi,  padahal  secara tegas dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut seharusnya tidak terjadi. Dampak  yang  diberikan  baik dari  aspek  positif  dan  negatif  atas pembangunan dan perizinan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU) Batang, adapun solusi yang kami  berikan  adalah:  (1)  Bahwa agar  pemerintah  (pusat  dan  daerah) serta  pihak  PLTU  secepatnya  dan selayaknya  memperhatikan  dampak lain yang  terjadi  baik  telah  diduga ataupun  tidak  diduga,  diharapkan ataupun  tidak  diharapkan  dari adanya  PLTU  Batang,  dengan sesegara mungkin; (2) Mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitar melalui penanaman  kembali  pohon  dan teknologi  yang  ramah  terhadap lingkungan sehingga dapat mengurangi  polusi  udara  atau kualitas  udara  yang  lebih  baik;  (3) Bahwa  agar  pemerintah  serta  pihak
PLTU  Batang  membuka  lapangan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar  terutama  yang  terdampak seperti para Nelayan yang kesulitan melakukan  pekerjaannya  karena
akibat yang diberikan oleh berlangsungnya  aktivitas  PLTU. Adapun  terhadap  dampak  tersebut, agar sesegara mungkin menerbitkan peraturan untuk pengelolaan limbah batu bara sebagai bahan PLTU agar tidak mencemari lingkungan terutama perairan dengan pengendalian  limbah  dan  proses pengelolaan  air sebaik-baiknya,
selain  untuk  keberlangsungan  mata pencaharian  sebagai  nelayan  hal tersebut  untuk  menjaga  kelestarian dan kehidupan biota laut; (4) Bahwa agar  pemerintah  serta  pihak  PLTU Batang  memberikan  kompensasi dan  ganti  rugi  terhadap  dampak negatif  yang  diberikan  karena aktivitas  PLTU  Batang;  (5)  Bahwa agar  pemerintah  serta  pihak  PLTU Batang memberdayakan masyarakat sekitar baik pendidikan, peningkatan kemampuan (skill), ataupun pelatihan  kewirausahaan  sebagai program untuk masyarakat Batang. Kemudian memberikan dukungan bantuan berupa pendampingan kelompok, administrasi, sarana produksi, permodalan dan menghadirkan jaringan pemasaran kepada masyarakat  secara  terus-menerus dan  berkelanjutan;  (6)  Bahwa  agar kedua pihak PLTU dengan masyarakat  jika  terjadi  perselisihan terlebih  dahulu  melakukan  proses mediasi guna mencapai kesepakatan. Adapun  pihak  PLTU  diharapkan transparan  terhadap  segala aktivitas yang dilakukan; dan (7) Bahwa agar pemerintah  bertindak  tegas  dalam
mengawasi  aktivitas  PLTU  Batang, sehingga  apabila  terjadi  dampak buruk  terhadap  lingkungan  dan masyarakat dapat memberikan sanksi tegas.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Pembangunan PLTU jelas merupakan  seuatu  langkah  positif yang  pastinya  akan  didukung  oleh setiap  elemen  masyarakat,  hal  ini juga  akan membawa masyarakat  ke arah makmur karena adanya pembangunan  sarana  dan  prasarana untuk  mendukung  adanya  PLTU tersebut.  Hal  yang  lumrah  kita ketahui  yaitu  dimana  ada  positif disitu  ada  pula  negatif.  Dampak negatif  pembangunan  PLTU  tentu merupakan  sebuah  hal  yang  tidak main-main terlebih bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya.
Salah satu  dampak negatif  yang paling  dirasakan  oleh  masyarakat sekitar  yaitu  adanya  pencemaran udara  serta  pencemaran  terhadap ekosistem laut yang amat mempengaruhi kegiatan masyarakat sekitar daerah terdampak.
Ekosistem  laut  Indonesia  yang seharusnya  menjadi  salah  satu pemandangan  indah  yang  kita miliki kini juga ikut dinodai dengan limbah  limbah  bekas  pembuangan PLTU.  Hal  ini  berdampak  lebih lanjut  terhadap  pemanasan  global dan  efek  rumah  kaca  yang  akan menyebabkan  kenaikan  suhu  bumi. Tidak  hanya  pasukan  sumber  daya listrik  yang  berlimpah,  tetapi  juga dampak  negatif  yang nantinya  akan
dirasakan  oleh  seluruh  Warga
Negara Indonesia. Di dalam Undang-  Undang  No.  39  Tahun 2009  telah  jelas  tertuang  suatu kewajiban utama yang harus dilakukan  oleh  kita  semua,  yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip Keadilan Antargenerasi menjadi  aspek  penting  yang  harus diperhatikan  dalam  memnentukan suatu  kebijakan,  jika  hal  ini  terus berlanjut  maka  warisan  yang  kita tinggalkan untuk anak dan cucu kita di beberapa tahun mendatang hanyalah  langit  hitam  penuh  polusi dan  laut  kotor  yang  mengandung zat-zat kimia berbahaya yang terdapat dalam limbah. Terhadap  segala  permasalahan yang ada, maka penulis
merekomendasikan  saran  yang  bisa dilakukan  untuk  menangani  dan mengurangi  dampak  lebih  lanjut akibat  adanya  PLTU  yakni  dengan seiring  berjalannya  waktu  dan secara perlahan-lahan serta berangsur-angsur haruslah Indonesia  bisa  mulai meninggalkan PLTU-PLTU yang ada dan berpindah ke sumber energi terbarukan  yang  pastinya  ramah terhadap  lingkungan  juga  manusia. Hal ini semata-mata dilakukan demi kualitas  udara  yang  lebih  baik  dan menjaga  ekosistem  laut  Indonesia agar  tetap  ada  dan  asri  seperti sebagaimana seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel Jurnal : Riduwan. 2013. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian . Bandung: Alfabeta Adharani, Y. 2017. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembangunan  Infrastruktur  dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan  PLTU  II  Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). Padjajaran  Journal  of  Law ,  4(1): 61-83. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.
a4
Butar, F. 2010. Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan. Yuridika, 25  (2): 151-168. DOI: http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v25i 2.252. Finahari,  I.,  Salimy,  D.,  Susiati,  H.  2007. Emisi  Gas  CO2  dan  Polutan Radioaktif  dari  PLTU  Batubara. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, 9 (1): 1-8. DOI:10.17146/jpen.2007.9.1.1945. Iskandar.  2011.  Konsepsi  dan  Pengaturan Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang Baik dan  Sehat  (Kajian  Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup). Bengkoelen Justice. Pramanik,  R.,  Purnomo,  E.,  dan  Kasiwi,  A. 2020. Dampak Perizinan Pembangunan  Pltu  Batang  Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat  Serta  Pada Kerusakan Lingkungan. Kinerja: Jurnal Ekonomi  &  Manajemen, 17  (2):
248-256. Sabubu,  T.  2020.  Pengaturan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  Batu  Bara  di Indonesia  Perspektif  Hak  Atas Lingkungan  Yang  Baik  dan  Sehat. Jurnal Lex Renaissance, 1 (5): 72-90. DOI: https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.i ss1.art5 . Susiati,  H.  2005.  Studi  Potensi  Paningkatan Paparan  Unsur  Radioaktif  Alam Akibat Pembakaran Batubara. Jurnal Pengembangan EnergI Nuklir , 7 (2): 24-39. DOI:10.17146/jpen.2005.7.2.1941 Skripsi/Tesis/Disertasi: Nofera,  V.  2021.  Pengawasan  Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  Ombilin  oleh  Pemerintah Daerah  Kota  Sawahlunto. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Sabubu,  T.  2020  Pengaturan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  Batu  Bara  di Indonesia  Prespektif  Hak  Atas
Lingkungan  Yang  Baik  dan  Sehat.
Tesis. Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Zulkarnain, R. 2016. Aspek Hukum
Pengelolaan  Limbah  Batu  Bara
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  Suralaya  Unit  1  Sampai  8 Merak,  Cilegon,  Banten. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. Undang-Undang dan Peraturan: Pemerintah Indonesia. 2009. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009, No. 140 . Sekretariat Negara, Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-
Undang  Nomor  39  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan, No. Lembaran Negara  RI  Tahun  2009,  No.  144. Sekretariat Negara, Jakarta.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. 2019. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa
Tengah  Tahun  2009  –  2029 , Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2019, No.16. Sekretaris Daerah, Jawa Tengah
Website:
Apriando,  T.  2017. Cerita  Warga  yang Hidup  di  Sekitar  PLTU  Batubara .
URL: https://www.mongabay.co.id/2017/ 03/28/cerita-warga-yang-hidup-di- sekitar-pltu-batubara/. Diakses tangal 18 Maret 2022. DPR  RI  Komisi  VII.  2018 PLTU  Batang
Berpotensi  Polusi  Merkuri .  URL: http://dpr.go.id/berita/detail/id/1996 5/t/javascript.  Diakses  tanggal  18
Maret 2022
DPR RI Komisi VII. 2018, Maret. Laporan
Kujungan Spesifik Komisi VII  DPR
RI ke  PLTU  Batang,  Kabupaten Batang,  Provinsi  Jawa  Tengah .
URL: https://www.dpr.go.id/dokakd/doku men/K7-12- 662765b753f059d71922a221a7898
07d.pdf.  Diakses  tanggal  19  Maret 2022. Greeners.co.  2014. Greenpeace  Ungkap Bahaya Pembangunan PLTU Batang . URL: https://www.greeners.co/b erita/greenpeace-ungkap-bahaya- pembangunan-pltu-batang/. Diakses pada 19 Maret 2022 Indonesia,  CNN.  2012. Nelayan  Temukan Batu  Bara  di  Jaring,  Diduga Dampak PLTU. URL: https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20201222194328- 20-
585392/nelayan-temukan-batu- bara-di-jaring-diduga-dampak-pltu. Diakses tanggal 18 Maret 2022. Jalal.  2021. Tumpukan  Pekerjaan  Rumah untuk  Hindari  Bencana  Iklim . https://www.mongabay.co.id/2021/ 08/09/tumpukan-pekerjaan-rumah- untuk-hindari-bencana-iklim/. Diakses tanggal 17 Maret 2022. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.  2017. Rencana  Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT  PLN 2017-2026 .
https://web.pln.co.id/statics/uploads /2017/12/RUPTL-PLN-2017- 2026.pdf. Diakses tanggal 19 Maret 2022.
Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listri (RUPTL) PT PLN 2021-2030. https://web.pln.co.id/statics/uploads
/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf. Diakses tanggal 19 Maret 2022. Putri, A. 2019. Pendapat PLTU Batang Tak Cemari Lingkungan dibantah Greenpeace. URL: https://serat.id/2019/06/20/pendapat -pltu-batang-tak- cemari- lingkungan-dibantah-greenpeace/.
Diakses tanggal 18 Maret 2022. Syahrani,  D.  2020. Kala  PLTU  Batubara Picu  Perubahan  Iklim  dan  Ancam Kesehatan Masyarakat .
URL:
https://www.mongabay.co.id/2020/
03/15/kala-pltu-batubara-picu- perubahan-iklim-dan-ancam- kesehatan-masyarakat/. Diakses Tanggal 17 Maret 2022. Media Cetak Lainnya: Greenpeace. 2015. Ringkasan: “Kita,
Batubara dan Polusi Udara” , Riset Dampak PLTU  Batubara  oleh  Tim Peneliti  Universitas  Harvard  - Atmospheric  Chemistry,  Modeling
Group  (ACMG)  dan  Greenpeace
Indonesia . Jakarta: Greenpeace Indonesia  (Agustus  2015,  Cetakan kedua April 2016), hal. 1- 16.