## Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 Januari 2022
P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 70 –78

## PENGARUH BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KAPASITAS FISKAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011 - 2020
Oleh:

## Saparman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Email: saparman4581@grad.unri.ac.id Syapsan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Email:  syapsan@lecturer.unri.ac.id Dahlan Tampubolon Pusat Studi Sosial Ekonomi, LPPM Universitas Riau Email: dahlan.tampubolon@lecturer.unri.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  03 Januari - 2022 Accepted  29 January - 2022 Available Online 31 Januari - 2022
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  spending  on  goods  and services, capital expenditures and economic growth on fiscal capacity in districts/cities  in Riau Province in 2011 – 2020. The data analysis method  uses  panel  regression  analysis  with  the  EViews10  program. Panel data is a combination of time series and cross section data. The results  of  this  study  indicate  that  expenditure  on  goods  and  services has  a  negative  and  insignificant  effect  on  fiscal  capacity  in districts/cities  in  Riau  Province  in  2011  –  2020.  This  means  that changes  in  goods  and  services  spending have  not  been  able  to  affect changes  in  fiscal  capacity  in  districts/cities  in  Riau  Province.  so  this means  contrary  to  the  hypothesis.  Capital  expenditures  have  a significant positive effect on fiscal capacity in regencies/cities in Riau Province  in  2011  –  2020.  This  means  that  an  increase  in  capital expenditure  can  encourage  an  increase  in  fiscal  capacity,  this  is because an increase in capital expenditure will encourage an increase in the provision of assets owned by the region so that the existence of assets  This  will  be  one  of  the  sources  of  regional  revenue,  namely from  levies  and  taxes  so  that  it  will  encourage  fiscal  capacity  and thereby  increase  fiscal  capacity  in  districts/cities  in  Riau  Province, this means that it is in line with the hypothesis. Economic growth has a significant positive effect on fiscal capacity in districts/cities in Riau Province in 2011 – 2020. This means that increased economic growth can  encourage  an  increase  in  fiscal  capacity,  this  is  because  an increase  in  economic  growth  will  encourage  an  increase  in  income and the production of goods and services in the region. so that it will become  one  of  the  sources  of  regional  revenue,  namely  from  levies and taxes so that it  will  encourage fiscal capacity thereby increasing fiscal capacity in districts/cities in Riau Province, this means that it is in line with the hypothesis.
Keyword : Expenditure On Goods And  Services,  Capital Expenditure  Economic
Growth Fiscal Capacity 1. PENDAHULUAN Indonesia menerapkan kebijakan
otonomi  daerah  bertujuan  untuk  terciptanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan  UU  No  32  dan  No  33  tahun  2004, adapun  sisi  yang  terkandung  dalam  pelaksanaan kebijakan  otonomi  otonomi,  yaitu  politik  dan ekonomi. Pelaksanaan otonomi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kewenangan  daerah  provinsi  maupun  kota/ kabupaten  untuk  merencanakan  dan  mengambil berbagai kebijakan pemerintahan.
Pandangan  dari  aspek  ekonomi  tidak menunjukkan  adanya  keluasan  kewenangan daerah dalam
merencanakan dan mengalokasikan sumber keuangan daerah. Artinya  masih  terjadi  ketergantungan  keuangan (fiskal) dari pemerintah daerah kepada pemerintah  pusat  yang  sangat  besar  (Murniasih & Mulyadi, 2011). Pada sisi lain masing-masing pemerintah kota/kabupaten menghadapi berbagai masalah  mendasar  yang  menuntut  pembiayaan. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat akan  menjadi  sebuah  persoalan  yang  akan memicu besarnya pembiayaan.
Kapasitas  fiskal      ialah  suatu  bentuk dalam  menilai  perolehan  penerdapatan  yang terdapat pada APBD yang mana bertujuan dalam membiayai  belanja  pemerintah  terutama  belanja pegawai  yang  disesuaikan  dengan  jumlah penduduk  miskin.    Kapasitas  fiskal  ialah  salah satu  bentuk  alat  yang  digunakan  dalam pengambilan  keputusan  yang  bertujuan  untuk menerapkan  kebijakan  desentralisasi  fiskal melalui banyaknya kebijakan yang dihasilkan.
Menurut    Lewis    (2003),  peningkatan operasi  pemerintah  daerah  ialah  suatu  ukuran yang  dalam  dilakukan  dalam  upaya  penilaian kapasitas fiskal. Yang dikatakan dengan peningkatan  operasi  atau  surplus  operasi      ialah suatu bentuk pengukuran terkait dengan kemampuan  mengelola  dana  yang  tersedia  di daerah.
Pemerintah  pusat  tentunya  pihak  yang tidak terpisahkan dengan kapasitas fiskal daerah,
adapun  bentuk  keterkaitan  pemerintah  pusat dengan  kapasitas  fiskal  ialah  pemerintah  pusat yang  selalu  berupaya  dalam  meningkatkan meratanya  layanan  yang  diperoleh  masyarakat salah  satu  bentuk  hal  melalui  kebijakan  yang dapat mewujudkan hal tersebt yaitu adanya dana transfer yang disalurkan pusat kepada pemerintah daerah  (Petchey, 2011).
Teori pengeluaran pemerintah menerangkan  bahwasanya  kegiatan  ekonomi akan  menjadi  tinggi  hal  tersebut  karena tingginya  keterkaitan  antara  peningkatan  secara agrigat pengeluaran pemerintah dengan terciptanya kegiatan pembangunan(Sukirno, 2013),  sehingga  realisasi  APBD  meningkat  hal tersebut  juga  akan  mengakibatkan  peningkatan belanja  daerah  tentunya  hal  tersebut  akan mendorong peningkatan ekonomi (Darise, 2006).
Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwasanya  peningkatan  pendapatan  yang menjadi  sumber  penerimaan  daeah  ialah  suatu persoalan yang tidak dapat dihindari pemerintah daerah.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  saat penerimaan dapat didorong mengalami peningkatan, maka hal tersebut akan baik dalam menjalankan  pelaksanaan  urusan  pemerintaha karena  berkaitan  dengan  penggunaan  belanja daerah.
Provinsi  Riau  ialah  daerah  di  Indonesia dengan  berbagai  sumber  penerimaan  dan pengeluaran  yang  harus  di  penuhi,  dalam menjalankan  kegiatan  rumah  tangga  daerah tentunya  Provinsi  Riau  harus  memiliki  alokasi pendapatan  untuk  mewujudkan  daerah  yang mandiri  sesuai  dengan  konsep  desentralisasi fiskal,  berikut  ini  dapat  dilihat  pendapatan  dan pengeluaran daerah di Provinsi Riau :
Tabel 1 Total Pendapatan dan Total Belanja Daerah Menurut
Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 (Ribu Rp) Kabupaten/Kota Pendapatan Belanja Kuantan Singingi 101.901.127 12.187.933 Indragiri Hulu 1.451.073.078 209.389.102
Indragiri Hilir 2.140.632.371 246.585.986 Pelalawan 1.414.736.945 191.480.483 Siak 2.263.541.825 154.000.000 Kampar 2.715.599.831 50.224.923 Rokan Hulu 1.438.623.273 32.535.832 Bengkalis 2.640.703.709 222.485.956 Rokan Hilir 2.147.075.020 154.991.221 Kepulauan Meranti 1.354.326.093 68.400.000 Pekanbaru 2.612.142.089 1.650.000 Dumai 1.396.018.821 87.075.489 RIAU 21.676.374.18 2 1 276 015 704 Sumber : Badan Pusat Statistik Riau (2021)
Jika  dilihat  dari  10  kabupaten  yang terdapat  di  Provinsi  Riau,  Kabupaten  Bengkalis ialah daerah dengan jumlah pendapatan terbanyak  dibandingkan  kabupaten  lain  yaitu Rp2.640.703.709 ribu dengan jumlah pengeluaran  sebanyak  Rp222.485.956  ribu, bahkan jumlah ini lebih besar dibandingkan Kota Pekanbaru  yang  merupakan  ibu  kota  provinsi. Selain  itu  untuk  daerah  yang  sedikit  besaran pendapatan  yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Meranti yaitu  Rp1.354.326.093  ribu  dengan  pengeluaran sebesar Rp68.400.000 ribu.
Belanja  daerah  (Permendagri  No.  21 Tahun  2021)  merupakan  salah  satu  pengeluaran dalam  anggaran  yang  mana  akan  mengurangi kekayaan  daerah.  Adapun  tujuan  dari  belanja daerah  ialah  salah  satu  pengeluaran  yang  wajib yang  ditentukan  undang  –  undang  dan  tentunya dibawah  kebijakan  provinsi  maupun  kabupaten dan  kota  diantaranya  belanja  wajib  serta  belanja urusan pilihan daerah.
Belanja  daerah  bertujuan  memajukan daerah  serta meningkatkan kesejahterakan masyarakatnya, pada saat pendapatan mengalami peningkatan  maka  kemampuan  dan  kemandirian mengatur  keuangan  daerahnya.  Masyarakat  juga memiliki  andil  besar  dalam  menciptakan kemadirian  daerah  yaitu  melalui  penerimaan PAD  yaitu  melalui  kesadaran  akan  kewajiban atas pajak serta retribusi.
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan  bahwasanya  dengan  peningkatan belanja  daerah  akan  mendorong  peningkatan penerimaan  daerah  melalui  PAD  yaitu  dengan membayar  berbagai  bentu  retribusi  daerah  dari kegiatan  belanja  yang  dilakuukan,  sehingga  hal tersebut  akan  mendorong  peningkatan  kapasitas fiskal.  Adapun  jenis  belanja  langsung  yang
dimaksud  ialah  barang  dan  jasa  serta  belanja modal.
Pertumbuhan ialah kondisi yang menggambarkan meningkatnya nilai dari kegiatan  produksi  barang  dan  jasa  dalam kegiatan  perekonomian  dalam  satu  periode biasanya  satu  tahun.  Adapun  yang  dapat mendorong  peningkatan  barang  dan  jasa  ialah kemampuan  produksi  melalui  investasi  yang dapat  mendorong  semakin  besarnya  produksi serta  kemajuan  teknologi  yang  cepat  yang tentunya  dalam  mendorong  kegiatan  produksi menjadi lebh cepat (Sukirno, 2013).
Sehingga  berdasarkan  penjelasan  teori yang  dkemukakan  Peacock  dan  wiseman, bahwasanya  penerimaan  PDRB  yang  semakin meningkat  maka  akan  mendorong  peningkatan PAD,  yang  mana  pada  saat  PAD  besar  maka dengan  itu  menyebabkan  peningkatan  kapasitas fiskal juga mengalami peningkatan.
Provinsi Riau yang kaya akan hasil bumi baik  itu  pertambangan  maupun  perkebunan, terdiri  dari  10  kabupaten  dan  2  kota,  seperti dijelaskan  sebelumnya  bahwasanya  kondisi kapasitas  fiskal  dipengaruhi  oleh  pengeluaran belanja  pemerintah  dan  kondisi  perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi .
Tabel 2 Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di
Provinsi Riau Tahun 2020 Kabupaten/Kota Belanja Barang dan Jasa (Juta Rp) Barang Modal (Juta Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) Kuantan Singingi 295.491 204.766 0.98 Indragiri Hulu 382 183 126.576 -0.12 Indragiri Hilir 670 873 446.992 0.34 Pelalawan 457 871 254.603 2.24 Siak 730 789 379.751 -0.10 Kampar 660 204 548.062 -0.90 Rokan Hulu 386 670 207.391 1.51 Bengkalis 727 972 581.830 -3.30 Rokan Hilir 753 891 375.553 -0.96 Kepulauan Meranti 427 644 319.924 0.43 Pekanbaru 967.046 541.894 -4.38 Dumai 465.428 266.631 -1.05 RIAU 6.926.068 4.253.979 -1.12 Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2021 Jika dilihat perkembangan belanja barang dan jasa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi  pada  10  kabupaten  dan  2  kota  di
Provinsi  Riau,  maka  hal  ini  tentunya  akan memiliki  kaitan  dengan  kapasitas  fiskal.  Jika dilihat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan,  meskipun  hal  ini  dirasakan  hampir merata  di  daerah  kabupaten  di  Provinsi  Riau begitu  dengan  daerah  kota  yang  bahkan  angka pertumbuhan  ekonominya  minus.  Hal  tersebut tentunya  imbas  akibat  bencana  besar  yang menghantam  dunia  yaitu  pandemi  Covid-19 yang  mana  pada  awal  2020  telah  menghandam seluruh  wilayah  di  Indonesia  tidak  terkecuali Provinsi Riau.
“Kajian terdahulu terkait dengan kapasitas  fiskal  telah  dilakukan,  diantaraya dilakukan  oleh  (Limpele,  Rotinsulu,  &  Roro, 2021)  terkait  pengaruh  pengeluaran  pemerintah daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah serta  dampaknya  terhadap  kapasitas  fiskal Provinsi Sulawesi Utara, namun yang membedakan  kajian  terdahulu  dengan  penelitian ini  yaitu  lokasi  penelitian  yang  berbeda,  selain itu penggunaan variabel pengeluaran pemerintah yang  digunakan  yaitu  belanja  langsung  dan belanja  tidak  langsung,  sedangkan  penelitian  ini menggunakan  belanja  barang  dan  jasa  serta belanja  modal.  Selain  itu,  (Sriyana,  2009)  juga mengkaji  terkat  analisis  kapasitas  fiskal  daerah: studi  kasus  di  Kabupaten  Gunung  Kidul,  pada penelitian  terdahulu  dikaji  di  lokasi  penelitian yang  berbeda,  selain  itu  pada  penelitian  ini meihat  faktor  yang  mendorong  kapasitas  fiskal dari pertumbuhan ekonomi.”

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Otonomi Daerah
“Otonomi ialah bentuk menciptakan masyarakat  yang  otonom,  didalam  kebijakan otonomi,  dmana  daerah  akan  dapat  mengelola dan  mengembangkan  keunggulan  yang  diiliki oleh  daerah  dengan  leluasa  sehingga  yang dimiliki dapat dikelola dengan optimal. Sehingga dengan  adanya  otonomi  daerah  data  mendorong peningkatan  peluang  yang  sangat  besar  dalam keseluruhan  elemen  yang  dimiliki  darah  akan tetapi  tentunya  harus  tetap  mengikuti  aturan terkait pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.”
“Otonomi  Daerah  menurut  UU  No  23  pasal 1  ayat  6  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  Bab  I  ketentuan  umum  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Daerah  Otonom  dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah. Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  ke Pendapatan  Asli  Daeraha  Daerah  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.”

## Kapasitas Fiskal
Bank  Dunia  menekankan  bahwa  kapasitas fiskal menjadi salah satu penentu dari kemampuan  dalam  mengatasi  besarnya  defisit tentunya  dengan  memperhatikan    stabilitas ekonomi  secara  keseluruhan  serta  keberlanjutan hutang.  Dengan  demikian,  ukuran  ini  menilai apakah  suatu  Negara  mampu  untuk  mengambil hutang tambahan sebagai sarna  untuk mengatasi atau  menangkal  dampak  krisis  ekonomi.  Jika suatu  negara  memiliki  kapasitas  fiscal  yang memadai, dapat mempertahankan belanja publik, bahkan  mengadopsi  paket  stimulus  fiskal  dan akibatnya lebih tahan dalam menghadapi kejutan ekonomi (Hakasari, 2015)
Konsep  kapasitas  fiskal  berfokus  terutama pada defisi  Negara yang  besar  dengan kemampuan  Negara  dalam  mengatasi  persoalan tersebut.  Sebuah  negara  tentu  saja  bisa mengatasi  kendala  fiskal  yang  ketat  dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran atau meningkatkan  tambahan  pendapatan,  tetapi umumnya  sulit  untuk  melaksanakan  tindakan tersebut dalam jangka pendek. Dalam pengertian ini, kapasitas fiskal sebagaimana didefinisikan di sisi  adalah lebih  sempit dari  konsep ruang fiscal (Hakasari, 2015).
“Compson dan Navratil 1997 mendefinisikan kapasitas  fiskal  sebagai  kemampuan  suatu daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari berbagai  sumber  daya yang  dimilikinya. Ditambahkan  bahwa  terdapat  beragam  cara pengukuran yang digunakan untuk mengestimasi kapasitas  fiskal  suatu  daerah  dan  masing- masing cara memiliki keterbatasan. Lebih lanjut dikemukakan  bahwa  terdapat  dua  kategori umum  untuk  pengukuran  kapasitas  fiskal.  Yaitu indeks  sumber  daya  ekonomi  atau  pendapatan daerah dan indeks penerimaan relatif yang dapat
ditingkatkan  di  bawah  suatu  standar  kebijakan fiscal (Hakasari, 2015).”
Kebanyakan ukuran
kapasitas fiskal termasuk  defisit  fiskal,  utang  luar  negeri,  neraca transaksi  berjalan,  cadangan  devisa,  dan  tingkat tabungan.  Indikator-indikator  ini  mencerminkan solvabilitas  dan  posisi  cadangan  negara  dan karenanya indikator apakah negara mampu untuk mengambil lebih banyak utang atau mengendalikan cadangan sendiri untuk mempertahankan atau meningkatkan
pengeluaran  selama  krisis.  Sehingga  yang dikatakan dengan kapasitas fiskal ialah kemampuan  negara/daerah  dalam  menghasilkan sejumlah pendapatan.
Kapasitas fiskal diperoleh melalui penerimaan  daerah,  adapun  rumus  kapasias fiskal  ialah  sebagai  berikut  (Lisna,  Sinaga, Firdaus & Sutomo, 2013) :
“Kapasitas Fiska = PAD + Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil SDA”

## Belanja Barang Dan Jasa
Belanja  barang  dan  jasa  bertujuan  untuk pembiayaan  yang  langsung  habis  baik  kegiatan yang  di  perjual  nelikan  ataupun  tidak,  dan pengadaan  barang  yang  dimaksudkan  untuk diserahkan  untuk  dijual  kepada  masyarakat  dan belanja perjalanan.
Ruang  lingkup  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah2 meliputi:
a. Belanja  yang  diadakan  di  lingkungan
K/L/D/I membiayai sebagian atau seluruhnya.
b. untuk  berinvestasi  di  lingkungan  Bank
Indonesia,  BUMN  dan  BUMD  yang pengeluarannya bersumber dari APBN/APBD.
“Pengadaan  barang/jasa  untuk  investasi  ialah pengadaan untuk belanja modal dalam meningkatkan asset dan/atau penambahan kapasitas.  Kebijakan  pengadaan  barang/jasa mempertimbangkan  besarnya  belanja  yang dilaksanakan  melalui  proses  pengadapan  barang dan  jasa  dan  potensi  proses  pengadaan  barang dan  jasa  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku birokrasi  dan  masyarakat,  serta  harapan  untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.”

## Belanja Modal
Belanja  Modal  ialah  pegeluaran  yang bermanfaat  dalam  jangka  panjang  yang  mana dapat  meningkatkan  asset  serta  kekayaan  dan tentunya  memiliki  biaya  rutin  dalam  belanja administrasi  umum  yang  bertujuan  untuk pemeliharaan  (Halim,  2004).  Untuk  mengetahui besaran  belanja  modal  Kab/Kota  terlihat  pada Laporan  Realisasi  APBD.  Belanja  Modal  ialah bentuk  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan peningkatan  penghasilan  aktiva  tetap  yang dilaksanakan pemerintah (Nordiawan, 2010).
Terdapat  3 aset tetap dalam pembangunan, penukaran serta pembelian dengan kategori.
1) Melalui pengeluaran dapat meningkatkan asset pemerintah daerah
2) Pemda memberikan batasan dalam alokasi belanja pada asset pada saat telah berlebih dari anggaran.
“Pengadaan  asset  tidak  digunakan  bertujuan untuk  diperjual  belikan  akan  tetapi  dlakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang sifatnya  mempertahankan  atau  menambah  masa manfaat,  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas aset.”

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  ialah  bentuk perhitungan  bertujuan  menjelaskan  perubahan perkenomian  dari  perbandingan  tahun  tertentu yang terus berkembang (Sukirno, 2013). Dengan adanya  peningkatan  jumlah  PDB/PNB  tidak tergantung  kepada  perubahan  pertumbuhan penduduk,  kondisi  pada  struktur  ekonomi  serta perbaikan  sistem  kelembagaan  yang  mengalami perubahan ataupun tidak hal tersebut merupakan gambaran dari kondisi pertumbuhan ekonomi.
Menurut  (Mankiw,  2013),  “PDB  sering dianggap  sebagai  ukuran  terbaik  dari  kinerja perekonomian.  Tujuan  PDB  adalah  meringkas aktivitas  ekonomi  dalam  suatu  nilai  uang tertentu  selama periode  waktu tertentu.  Ada  dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap
orang di dalam perekonomian”. Selain itu, dalam menentukan nilai PDB dapat diketahui berdasarkan  tota;  pengeluaran  total  dalam kegiatan perekonomian.

## Hipotesis
Berdasarkan  uraian  rumusan  masalah  dan tujuan  penelitian,  maka  dapat  dirumuskan Hipotesis dalam penelitian ini sebagai :
a. Belanja  barang  dan  jasa  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kapasitas  fiskal  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  Tahun 2011 – 2020.
b. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap  kapasitas  fiscal  di  Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020.
c. Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif Signifikan  terhadap  kapasitas  fiscal  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  Tahun 2011 – 2020.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan data panel yang terdapat pada 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau,  penelitian  dengan  data time  series dan cross section tahun 2011 - 2020.
Jenis  data  penelitian  ini  ialah  data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data  tahunan  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Riau  dari  Tahun  2011  sampai Tahun  2020  dalam  bentuk  laporan  keuangan daerah.  Adapun  alasan  pemilihan  rentang  waktu penelitian  dari  2011  hingga  2020  mengingat terdapat kabupaten yang memiliki publikasi data yang  lengkap  hanya  dalam  rentang  waktu tersebut,  sehingga  hal  tersebut  yang  mendorong keputusan  data  penelitian  berkisar  antara  tahun 2011 – 2020.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data panel  sehingga  metode  analisis  data  yang  tepat digunakan untuk melihat pengaruh X terhadao Y yaitu  dianalisis  dengan  regresi  panel  dengan program  EViews10.  “Data  panel  merupakan kombinasi  dari  data time  series dan cross section. Regresi  Data  Panel  adalah  gabungan antara  data  cross  section  dan  data  time  series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda.”
4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN    HASIL
PENELITIAN
Uji Spesifikasi Model
1. Uji Chow
Chow  test  yakni  perbandingan  dipakai apabilai  nilai  prob  F  <  0,05  maka  sebaiknya menggunakan fixed  effect  model .  Untuk  lebih jelas berikut ini dapat dilihat uji chow :
Tabel 3 Uji Chow Effects Test Statistic d.f.   Prob. Cross-section F 20.9449 32 (11,105) 0.0000 Cross-section Chi- square 139.361 564 11 0.0000
Sumber : Data Olahan Eviews, 2021 Diperoleh  probabilitas  yaitu  0,0000. bahwa Nilai probabilitas 0,0000 < 0,05 sehingga pada  uji  tersebut  model  yang  diterima  adalah fixed effect model.
2. Uji Hausman
“Uji  Hausman  dilakukan  apabila  hasil pengujian  pada chow  test menerima  H1,  yaitu model fixed  effect  model yang  kemudian  akan dibandingkan  dengan  model random  effect model. Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan  pada  salah  satu  pernyataan  dibawah ini :”
1. Menerima  H0  jika  prob  >  alpha  5  % (0,05)
2. Menerima  H1  jika  prob    <  alpha  5  % (0,05)
Tabel 4 Uji Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 165.620486 3 0.0000 Sumber : Data Olahan Eviews, 2021
Nilai  prob  kecil  dari  0,05  yatu  0,0000 menunjukkan  kondisi  ditolaknya  H0.  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  data  menggunakan fixed effect model.

## Uji Statistik
Uji statistic ialah uji  yang dapat melihat ketetapan  model  berdsarkan  beberapa  uji diantaranya  parsial  (uji  t),  uji  simultan  (uji  f), serta  juga  menjelaskan  seberapa  besar  pengaruh variabel dependennya (R²).
1. Koefisien Determinasi (R²)
Berdasarkan  hasil  perhitungan Adjusted R-squared pada  tabel  5.2  diperoleh  angka sebesar  0,895373.  Nilai  koefisien  determinasi (R²)  sebesar  89,5373%,  yang  artinya  besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen sebesar 89,5373%. 2. Uji Simultan (Uji Statistik F)
Variabel  bebas  mempengaruhi  variabel terikat secara serempak dapat diketahui menggunakan  uji  simultan  atau  uji  F.  pada  saat nilai  probabilitas  signifikansi  (sig)  F  memiliki angka yang kecil dari 0,05.
Tabel 5
Uji Simultan (Uji Statistik F) Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber : Data Olahan Eviews, 2021 Diperoleh  nilai  probabilitas  F  sebesar
0,000000.  Dalam  taraf  signifikansi  5%  maka  uji F dinyatakan signifikan. Sehingga dapat
disimpulkan  bahwa  secara  simultan  belanja barang dan jasa, belanja modal dan Pertumbuhan  ekonomi    berpengaruh  signifikan terhadap kapasitas fiscal di Provinsi Riau.
3. Uji Parsial (Uji t)
Untuk  mengetahui  pengaruh  dari  tiap- tiap  variabel  bebas  (Pertumbuhan  ekonomi, belanja  modal  dan  belanja  barang  dan  jasa) terhadap variabel terikat (kapasitas fiscal). dapat dilihat dari table 5.5  sebagai berikut.
Tabel 6 Uji Parsial (Uji Statistik t) Variable t-Statistic Prob. BBJ -1.317535 0.1905 BM 5.664360 0.0000 PE 2.295223 0.0237 Sumber : Data Olahan Eviews, 2021 Analisis  uji  parsial  menunjukkan  hasil yang dijelaskan berikut ini:
1. Pengaruh  Belanja  Barang  dan  Jasa Terhadap Kapasitas Fiskal Belanja  barang  dan  jasa  memiliki  nilai signifikan  0,1905,  yang  artinya  nilai  ini lebih  besar  dibandingkan  dengan  0,05. Artinya  tidak  terdapa  pengaruh  antara belanja barang dan jasa dengan kapasitas fiscal di Provinsi Riau.
2. Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap Kapasitas Fiskal
Belanja  modal  memiliki  nilai  signifikan 0,0000, yang artinya nilai ini lebih kecil dibandingkan  dengan  0,05.  Artinya belanja  modal  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kapasitas  fiscal  di Provinsi Riau.
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Kapasitas Fiskal Pertumbuhan  ekonomi  memiliki  nilai signifikan 0, 0237, yang artinya nilai ini lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,05. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  kapasitas  fiscal  di  Provinsi Riau.

## Analisis Regresi Panel
Berdasarkan  hasil  regresi  data  panel diperoleh persamaan sebagai berikut.
Tabel 7 Analisis Regresi Panel Variable Coefficient Std. Error C 6.51E+08 1.15E+08 BBJ -0.247850 0.188116 BM 0.676140 0.119367 PE 22836839 9949725. Sumber : Data Olahan Eviews, 2021
Tabel  diatas  ialah  analisis  regresi  panel, yang mana persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 6.51E+08– 0.247850BBJ+ 0.676140BM+ 22836839PE

## PEMBAHASAN
Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap kapasitas fiscal di Provinsi Riau
Menurut  Arsyad  (2010)  tujuan  dari pembangunan  adalah  mendorong  peningkatan harkat,  martabat,  kualitas,  serta  kesejahteraan segenap  lapisan  penduduk.  Dlam  rangka mendorong kemampuan daerah bertujuan menciptakan  kehidupan  yang  sama  dengan daerah lain dapat terwujud melalui terlaksananya kegiatan  pembangunan  daerah  yang  yang terencana,  keseluruhan,  terpadu,  memiliki  arah, serta dengan tahap – tahap tertentu, mandiri dan berkelanjutan  sekaligus  secara  menyeluruh mendorong  peningkatan  kesejahteraan  yang  adil adil dan merata. Dalam peningkatan kemandirian  daerah  yang  bertujuan  untuk peningkatan  masyarakat  adil  dan  maata  yang
adil  dan  makmur  diharapkan  dapat  terwujud melalui kebijakan otonomi daerah.
Sebagaimana diketahui bahwasanya sebagian  besar  pelayanan  publik  sebagian  besar ialah  bentuk  layanan  yang  diberikan  kepada masyarakat dan tentunya tidak memiliki pemungutan  biaya  yang  dapat  menjadi  sumber penerimaan daerah tetapi lebih kepada peningkatan  kualitas  layanan  baik  instansi maupun petugas kepada masyarakat.
Sehingga keadaan inilah yang mendorong  belanja  barang  dan  jasa  belum mampu  mempengaruhi  kapasitas  fiscal  secara parsial,  meskipun  demikian  kondisi  belanja barang dan jasa menjadi perlu untuk dperhatikan juga  sangat  penting  untuk  diperhatikan  sehingga meningkatkan  pelayanan  publik  dan  tentunya akan emmudahkan berbagai kegiatan masyarakat.
Pengaruh Belanja Modal  Terhadap  kapasitas fiscal di Provinsi Riau
Hasil  penelitian  melalui  analisis  regresi panel,  diketahui  bahwa  di  Provinsi  Riau  daerah kabupaten  kota  bahwasanya  kapasitas  fiscal dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  oleh belanja  modal,  hal  tersebut  terlihat  dari  nilai probability  kecil  dari  0,05  yakni  0,0000  yang artinya  setiap  peningkatan  belanja  modal  akan mendorong  peningkatan  pada  kapasitas  fiscal  di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
“Meningkatnya  kapasitas  fiscal  akibat perubahan  belanja  modal  disebabkan  karena suatu  daerah  untuk  menambah  aset  tetap daerahnya  yang  dapat  berupa  pembangunan infrasrtuktur  sebagai  sarana  untuk  pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana  dalam  bentuk  anggaran  belanja  modal dalam  anggaran  pendapatan  belanja  daerahnya, Sehingga  pemerintah  daerah  dapat  melakukan pemungutan  yang  bersifat  retribusi  dan  pajak atas  infrastruktur  yang  telah  dibangun  untuk pelayan  publik  tersebut  sebagai  upaya  dalam meningkatkan PAD.”

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap
Kapasitas Fiskal di Provinsi Riau
“Kondisi  Kapasitas  Fiskal  Daerah menjelaskan  terkait  dengan  kemampuan  fiskal suatu  daerah  dalam  menggunakan  anggraran secara  lebih  bebas  yang  bertujuan  untuk
dibelanjakan  dan  menggambarkan  kapasitas fiskal  relatif  suatu  daerah  terhadap  daerah  lain dalam  tahun  yang  sama.  Sebaliknya  kapasitas fiskal  daerah  tidak  menggambarkan  dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat karena tidak memperhitungkan indikator-indikator kesejahteraan  dan  pembangunan  dan  tidak menggambarkan  kinerja  keuangan  suatu  daerah (Herdiyana, 2019).”
“Salah  satu  ukuran  dari  pertumbuhan ekonomi  itu  sendiri  ialah  PDRB  per  kapita menggambarkan  pertumbuhan  yang  otomatis dari  potensi  pajak.  Dengan  kata  lain  dalam konteks  pajak  daerah,  semakin  tinggi  PDRB secara  otomatis  semakin  tinggi  pula  pajak  yang diterima daerah.”
Sehingga  peningkatan  pajak  akibat meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  dapat meningkatkan  PAD,  sebagaimana  diketahui bahwasanya  salah  satu  sumber  PAD  yakni penerimaan pajak. sehingga saat PAD meningkat maka  hal  tersebut  akan  mendorong  peningkatan kapasitas  fiscal,  disebabkan  karena  PAD  yang merupakan komponen dalam penentuan kapasitas fiscal.
5. KESIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini ialah :
a. Belanja  barang  dan  jasa  berpengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap kapasitas  fiskal  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Riau  Tahun  2011  –  2020.  Hal ini berarti perubahan belanja barang dan jasa  belum  mampu  mempengaruhi kondisi kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sehingga berlawanan dengan hipotesis.
b. Belanja  modal  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kapasitas  fiscal  di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau  Tahun 2011 – 2020. Hal ini berarti peningkatan belanja modal dapat mendorong peningkatan  kapasitas  fiscal,  hal  ini desebabkan  karena  peningkatan  belanja modal  akan  mendorong  peningkatan penyediaan  asset  yang  dimiliki  daerah sehingga keberadaan  asset tersebut akan menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan daerah  yaitu  dari  retribusi  dan  pajak sehingga  akan  mendorong  kemampuan fiskal  dengan  demikian  meningkatkan
kapasitas  fiscal  berarti  sejalan  dengan hipotesis.
c. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
positif  Signifikan  terhadap  kapasitas fiscal  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi
dapat  mendorong  peningkatan  kapasitas fiscal,  hal  ini  desebabkan  karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan serta produksi barang dan jasa di daerah sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu  sumber  penerimaan  daerah  yaitu dari  retribusi  dan  pajak  sehingga  akan mendorong  kemampuan  fiskal  dengan demikian  meningkatkan  kapasitas  fiskal di Kabupaten/Kota berarti sejalan dengan hipotesis.
6. REFERENSI
Basri,  F.  (2002). Perekonomian  Indonesia Tantangan  Dan  Harapan  Kebangkitan Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Darise,  N.  (2006). Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta:: Index. Hakasari,  A.  (2015). Analisis  Faktor  -  Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Kapasitas  Fiskal  di  Jawa  Timur. Jember: Tesis. Halim,  A.  (2004). Manajemen  Keuangan
Daerah,  Edisi  Revisi. Yogyakarta:  UPP
AMP YKPN.
Herdiyana,  D.  (2019).  Analisis  Data  Peta Kapasitas  Fiskal  Daerah. Jurnal  Pajak  dan Keuangan Negara 1(1) , 112-133. Limpele,  J.  J.,  Rotinsulu,  D.  C.,  &  Roro,  I.  P.
(2021).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah
Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi
Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kapasitas  Fiskal  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan
Keuangan 22(1) , 84-99.
Lewis,  B.D.  (2003).  Local  Borrowing  and Repayment  in  Indonesia:  Does  Fiscal
Capacity  Matter. Jurnal  of  World
Development 31(6), 1047- 1063.
Lisna, V., Sinaga, B. M.,  Firdaus, M., & Sutomi,
S.  (2013).  Dampak  Kapasitas  Fiskal Terhadap  Penurunan  Kemiskinan:  Suatu Analisis  Simulasi  Kebijakan. Jurnal
Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia 14(1), 1-26
Mankiw,  N.  G.  (2013). Teori  Makroekonomi.  . Jakarta: Erlangga. Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah. Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Murniasih,  E.,  &  Mulyadi,  M.  S.  (2011).
Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Indonesia, 12(1) , 56–71. Nordiawan,  D.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Petchey,  J.  D.  (2011).  Policy  Forum:  State  and Regional  Economic  Disparities  Fiscal Capacity  Equalisation  of  the  Australian States. The  Australian  Economic  Review, 44(2) , 207–214.
Sriyana,  J.  (2009).  Analisis  Kapasitas  Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. UNISIA 32 (72) , 209-227.
Sukirno,  S.  (2013). Pengantar  Teori  Makro Ekonomi. . Jakarta: Raja Grafindo Persada.