Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI dan IMM di Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila
Imam Alfikri Pratama, Idrus Affandi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Email : imam.alfikri@gmail.com

## ABSTRAK
Pendidikan  politik  merupakan  sarana  internalisasi  nilai  yang  berperan  dalam pembentukan  budaya  politik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  peran  pendidikan  politik  yang  dilakukan  organisasi  mahasiswa KAMMI  dan  IMM  di  kota  Pangkalpinang  dalam  pembentukan  budaya  politik Pancasila  bagi  mahasiswa.  Menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik menurut pandangan  organisasi  mahasiswa  KAMMI  dan  IMM  adalah  upaya  membangun pengetahuan  dan  pemahaman  politik,    selain  itu  pendidikan  politik  juga    bisa menjadi  sarana  menbentuk  jiwa  kepemimpinan  mahasiswa.  Sedangkan  budaya politik Pancasila dimaknai sebagai orientasi dan sikap politik yang dilandasi oleh nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa.  Bentuk,  metode  dan  konstruksi pendidikan  politik  yang  dilakukan  adalah  bentuk  pendidikan  politik  kaderisasi, penugasan  serta  latihan  organisasi,  Metode  yang  digunakan  adalah  pelatihan, belajar  mandiri,  kajian  materi,  serta  diskusi  internal  maupun  diskusi  publik dengan  konstruksi  materi  yang  berkaitan  dengan  politik  dan  nilai-nilai  Islam.
Pendidikan  politik  yang  dilakukan  berpengaruh  terhadap  orientasi  dan  sikap politik  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Pancasila  terutama  nilai  agama,  hal tersebut  kemudian  berperan  dalam  membentuk  budaya  politik  Pancasila  pada mahasiswa .
Keywords : Pendidikan Politik, dan Budaya Politik Pancasila .

## On the Role of Political Education Student Organization KAMMI and IMM in Pangkalpinang Formation of Political Culture Pancasila

## ABSTRACT
Political education is a meaning of internalization of values  for the formation of political culture. This study aims to determine how the role of political education conducted  KAMMI  and  IMM  student  organizations  in  the  city  Pangkalpinang  in the  formation  of  the  political  culture  of  Pancasila  for  college  students.  Using  a qualitative  approach  with  descriptive  study  method.  The  results  showed  that political education in the view of student organizations and IIM is KAMMI efforts to  build  knowledge  and  understanding  of  politics,  but  it  can  also  be  a  political education  means  to  form  students  leadership.  While  the  political  culture  of Pancasila  interpreted  as  orientations  and  political  attitudes  are  based  on  the values of Pancasila as an ideology of the nation. Shape, and construction methods that do political education is a form of political education cadre, assignment and training organizations, the method used is training, self study, study material, as well  as  internal  discussions  and  debates  with  construction  materials  related  to politics  and  values  of  Islam.  Political  education  does  affect  the  orientation  and political  stance  based  on  the  values  of  Pancasila  especially  religious  values,  it then plays a role in forming the culture Pancasila in student politics .
Keywords : Political Education and Political Culture Pancasila

## A. Pendahuluan
Meminjam  pendapat  David  Easton,  “apabila  politik  dipahami  sebagai bagaimana  mengalokasikan  sejumlah  nilai  yang  bersifat  mengikat  bagi masyarakat”.  Pendidikan politik  merupakan agenda yang sangat penting sebagai sebuah  upaya  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  membentuk  kognisi dan moral perilaku manusia, pendidikan politik muncul dengan perannya sebagai sarana  internalisasi  nilai-nilai  politik  yang  kemudian  di  aktualisasikan  dalam bentuk  perilaku politik warga negara. Dari perilaku politik maka akan terbangun budaya politik yang menopang sistem demokrasi suatu bangsa.
Pendidikan  politik  akan  memberi  pemahaman  pada  warga  negara  bahwa untuk  mengubah  realitas  politik  ke  dalam  sistem  politik  yang  ideal,  ditandai adanya  perubahan  kebudayaan  politik  baru.  Melalui  apa  yang  diterima  dari pendidikan politik sebagai sarana internalisasi nilai politik maka akan menentukan bagaimana aktualisasi sikap dan perilaku terhadap sebuah sistem politik, perilaku politik  yang  baik  disertai  dengan  pendidikan  politik  pada  akhirnya  akan menunjang terbangunnya budaya politik ideal.
Sebagai  bagian  dari  sosisalisasi  politik,  pendidikan  politik  merupakan proses  elaborasi  kritis  terhadap  konten  dari  sosialisasi  politik.  Edi  Puka mengemukakan pendidikan politik sebagai “ Political education can be defined as the process of  critical elaboration of the content of political socialization, which tends  to  promote  an  independent  ability  to  develop  an  own  attitude  or  political choice. ” 1 .  Istilah  politik  dalam  pendidikan  politik  tidak  terbatas  pada  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  politik  kenegaraan,  tetapi  juga  termasuk langkah-langkah dalam usaha mencapai perwujudan cita-cita kebangsaan melalui pembentukan  warga  negara  yang  cerdas  dengan  berpegang  pada  karakter kebangsaan.
“explained that the meaning of political education actually varies with the meaning  we  give  to  politics.  When  politics  is  construed  as  formal government,  political  education  focuses  on  learning  how  the  system  of government  works.  When  politics  is  taken  as  resolution  of  conflicts, political  education  aims  at  teaching  how  interest  groups  pursue  their goals.  When  politics  means  operation  of  powers,  political  education  will analyze power processes in political, economic and other institutions”. 2
Realitas  yang  terjadi  di  Indonesia  sekarang  ini  adalah  pendidikan  politik kepada  warga  negara  masih  jauh  dari  harapan..  Di  Indonesia  pendidikan  politik merupakan  salah  satu  masalah  yang  jarang  diperhatikan.  Pola  indoktrinasi  dan provokasi  lebih  medominasi  proses  pendidikan  politik  selama  ini  kalangan masyarakat,  hal  ini  berdampak  pada  lemahnya  pemahaman  dan  wawasan masyarakat  tentang  politik,  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  rendahnya kapabilitas  politik  masyarakat  secara  umum. 3 Penelitian  tentang  pendidikan politik  yang  diselengarakan  oleh  organisasi  kepemudaan,  organisasi  masyarakat, serta  organisasi  kemahasiswaan  (Aris  Riswandi  Sanusi  2014,  Benny  Ahmad Benyamin  2010, Estu  Miyarso 2009) banyak mengungkap kendala-kendala  yang dihadapi  oleh  organisasi-organisasi  tersebut  dalam  melaksanakan  pendidikan
1 Puka.  Edi, Political  Education.  The  Global  Education  of  Citizen  through  Active  Citizenship . Studi sulla formazione. (Firenze University Press, 2013), hlm. 230
2 Wai  Wa  Yuen,  Timothy  and  Wing  Leun,    Yan, Political  Education:  Controversial  Issues, Neutrality  of  Teachers  and  Merits  of  Team  Teaching .  Citizenship,  Social  and  Economics Education June 2009 vol. 8 no. 2-3. 2009), hlm. 100
3 Restini,  Ni  Ketut, Pendidikan  Politik  Berbasis  Desa  Adat  Bagi  Kaum  Perempuan  Di  Desa Tigawasa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng .  Artikel  Penelitian  Universitas  Pendidikan Ganesha, 2014.
politik,pada    tahap  pelaksanaan,  pendidikan  politik  belum  secara  maksimal dilakukan.  Hal  ini  berimbas  pada  output  dari  pendidikan  politik  seperti  yang diharapkan belumlah maksimal.
Padahal  demokratisasi  mutlak  memerlukan  dukungan  terciptanya  budaya politik  ideal,  yang  salah  satunya  dapap  dibentuk  melalui  proses  pendidikan politik.  Dalam  konteks  politik  kenegaraan  Indonesia  budaya  politik  ideal  adalah budaya  politik  Pancasila.  Yakni  budaya  politik  yang  berlandaskan  nilai-nilai Pancasila  yang  merupakan  nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  ditengah  bangsa Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  unsur  realitas objektif  yang  ada  pada  bangsa  Indonesia  sebagai kausa  materialis. 4 Melihat realita yang terjadi demokratisasi kita malah berhadapan dengan masalah-masalah politik  yang  seakaan  tak  kunjung  selesai.  Hal  ini  menyebabkan  politik  oleh sebagian masyarakat dipersepsikan hanya tentang kekuasaan jauh dari nilai politik itu  sendiri  yakni  sebagai  usaha  bersama  warga  negara  untuk  mewujudkan kebaikan bersama.
Hal  ini  berlaku  juga  pada  penerimaan  generasi  muda  Indonesia  dalam melihat  politik.  Generasi  muda  kini  melihat  politik  sebagai  suatu  hal  yang  harus dijauhi. Padahal kelak Indonesia akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi,  dimana  generasi  muda  merupakan  segmentasi  terbesar  dari  jumlah penduduk.  Ini  adalah  anugrah  yang  harus  disikapi  secara  arif,  bagaimana  akan memperbaiki kualitas demokrasi bila penerus masa depan bangsa apatis terhadap politik.  Generasi  muda  harus  menjadi  garda  terdepan  dalam  pembangunan kualitas  demokrasi  melalui  penyadaran  tentang  pemahaman  dan  keterdidikan politik.  Pendidikan  politik  generasi  muda  harus  menjadi  perhatian  utama  dalam pembangunan  kualitas  demokrasi    dengan  melihat  bonus  demografi  sebagai sebuah  tantangan  ke  depan.  Generasi  muda  akan  bisa  menjadi trigger pembanguan  kualitas  demokrasi.  Melihat  ke  belakang  dalam  sejarah  panjang bangsa  ini  generasi  muda  memiliki  peran  penting  dalam  dinamika  kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap peristiwa sejarah
4 Khaelan, Negara Kebangsaan Pancasila , (Yogyakarta: PARADIGMA, 2013), hlm 4
bangsa,  generasi  muda  selalu  muncul  sebagai  motor  penggerak.  Generasi  muda adalah penerus estafet kepemimpinan politik masa depan bangsa ini.
Mahasiswa merupakan bagian dari generasi muda yang berperan kekuatan moral  dan  agen  perubahan  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Mahasiswa lekat  dengan  cap  akademis  dan  intelektualitas  harusnya  memiliki  wawasan akademik serta tertarik pada pemikiran masalah sosial politik kenegaraan bangsa. Dalam tiap laju demokratisasi mahasiswa merupakan salah satu pilar utama yang perlu  diperhatikan.  Sejatinya  pendidikan  politik  mahasiswa  tak  kurang,  banyak bentuk  pendidikan  politik  yang  menyentuh  langsung  mahasiswa.  Mulai  dari pendidikan kewarganegaraan yang menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi, pendidikan  politik  yang  diterima  melalui  media  massa  dan  media  sosial,  serta pendidikan  politik  dalam  bentuk  kaderisasi  yang  dilakukan  oleh  organisasi mahasiswa.
Pendidikan politik dalam bentuk terakhir ini yang menjadi hal vital, karena melalui proses pendidikan politik pada organisasi mahasiswa ini mahasiswa akan di tempa dengan berbagai hal yang menuntut mereka untuk berpikir secara kritis. Melalui  organisasi  mahasiswa,  mahasiswa  akan  berdialektika  dengan  berbagai masalah  sosial  politik  yang  akan  membangun  pemahaman  politik  mereka  secara luas..Pada  organisasi  mahasiswa  pendidikan  politik  merupakan  bagian  dari pendidikan politik kaderisasi,  yang membangun pengetahuan politik mahahsiswa melalui  jenjang  kaderisasi  organisasi.  Pendidikan  politik  kader  bangsa  secara umum  bertujuan  memberi  bekal  pengetahuan  dalam  rangka  memperluas cakrawala  politik  peserta,  sebagai  sumbangsih  nyata  dalam  upaya  penanaman nilai  peradaban  polittik  bagi  rakyat  dan  pemuda  pada  umumunya. 5 Nilai-nilai yang  terdapat  dalam  pendidikan  politik  inilah  yang  hendaknya  mendasari  pola perilaku dan sikap politik yang dipraktekkan.
Kemudian  muncul  pertanyaan  bagaimana  pendidikan  politik  pada organisasi  mahasiswa  yang lekat  dengan ideologi politik tertentu. Kesatuan Aksi Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI)  dan  Ikatan  Mahasiswa  Muhamadiyah
5 Affandi. Idrus, Pendidikan Politik (Mengefektifkan Organisasi
Pemuda, Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945), ( Bandung:    Universitas Pendidikan Indonesia, 2011), hlm. 9
(IMM)  merupakan  dua  organisasi  mahasiswa  yang  mengusung  ideologi  politik islam dan dipersepsikan dekat dengan kepentingan politik tertentu. KAMMI yang dekat  dengan  idelogi  politik  Ikhwanul  Muslimin  yang  diwakili  oleh  Partai Keadilan  Sejahtera  dan  IMM  yang  dekat  ideologi  Muhammadiyah  dengan diwakili  oleh  Partai  Amanat  Nasional,  pertanyaan  yang  muncul  adalah bagaimanakah  bentuk  dan  metode  pendidikan  politik  kaderisasi  yang  dilakukan oleh kedua organisasi  mahasiswa ini, dan apakah bentuk  dan metode pendidikan politik kaderisasi  yang dilakukan membentuk pola  perilaku politik  yang  sempit, puritan,  dan  partisan  ataukah  pendidikan  politik  kaderisasi  yang  dilakukan  bisa membentuk perilaku politik yang ideal sebagai upaya mewujudkan budaya politik Pancasila.
Artikel  ini  kemudian  mengkaji  apakah  bentuk  pendidikan  politik  yang dilakukan  di  organisasi  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI) dan  Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM)  yang berada di  kota Pangkalpinang berperan dalam pembentukan budaya politik Pancasila bagi mahasiswa.

## B. Pendidikan Politik
Menjelaskan  pendidikan  politik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dua  kata  yaitu pendidikan  dan  politik.  pendidikan  sebagai  sebuah  usaha  terencana  membangun pengetahuan  agar  terbentuk  karakter  manusia  yang  seutuhnya.  Pendidikan merupakan  proses  yang  selalu  terikat  nilai  dalam  pelaksanaannnya.  Hal  ini berkaitan dengan politik yang sejatinya adalah bagaiaman mewujudkan nilai-nilai kebaikan  dalam  mencapai  kebaikan  bersama.  Sejatinya    politik  adalah  usaha mengagapai kehidupan yang lebih baik. 6
Pendidikan  politik    adalah  upaya  membangun  keterdidikan  politik  warga negara dalam rangka partisipasi positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam  Undang-Undang  tentang  Partai  Politik  No.  2  tahun  2008  pasal  1  ayat  4 menyatakan  bahwa  “pendidikan  politik  adalah  proses  pembelajaran  dan pemahaman  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara dalam kehidupan berbangsa dan benegara”. Kartono menyebutkan bahwa :
Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis  untuk  membentuk  individu  sadar  politik,  dan  sistematis  untuk
6 Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 13
membentuk  individu  sadar  politik,  dan  mampu  menjadi  pelaku  politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam memncapai tujuan-tujuan politik. 7
Pendidikan  politik  erat  kaitannya  dengan  proses  internalisasi  nilai-nilai politik  yang  sesuai  dengan  sistem  politik  dan  idelogi  sebuah  bangsa.  Dalam konteks  keIndonesiaan  proses  pendidikan  politik  merupakan  internalisasi  nilai- nilai politik yang sesuai dengan sistem politik Pancasila. Pendidikan politik selalu terkait  dengan  internalisasi  nilai,  yakni  proses  dimana  individu  mempelajari budaya  dan  menjadi  bagian  dari  budaya  tersebut  sebagai  unsur  penting  dari konsep  dirinya.  Pendidikan  politik  merupakan  proses  internalisasi  nilai, imternalisasi nilai ini adalah proses pembelajaran nilai-nilai dalam sistem politik, dan  merupakan  salah  satu  kunci  dari  terwujudnya  sistem  politik  ideal  yang  di topang oleh peran serta warga negara.

## C. Bentuk Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  mempunyai  beberapa  bentuk,  yaitu  betuk  non  formal melaui  bentuk  ini  pendidikan  politik  mempunyai  banyak  model.  Model  formal dan  non  formal  ini  harus  berjalan  beriringan  dalam  upaya  sistematis  pendidikan politik  yang  dilakukan.  Kartaprawira  mengemukakan  bahwa  pendidikan  politik dapat dilaksanakan antara lain melalui :
a. Bahan  bacaan  seperti  surat  kabar,  majalah,  dan  lain-lain  bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)
c. Lembaga  atau  asosiasi  dalam  masyarakat  seperti  masjid  ata  gereja tempat  menyampaikan  khotbah,  dan  juga  lembaga  pendidikan  formal atau informal. 8
Dalam  pendidikan  politik  harus  termuat  kerangka  acuan  bagaimana pendidikan politik tersebut dilakukan, salah satunya adalah pentingnya kurikulum pendidikan politik. Pada kurikulum pendidikan politik  materi yang akan menjadi muatan  dari  proses  pendidikan  politik,  seperti  konsep-konsep  politik,  bentuk pemerintahan  pusat  dan  lokal,  serta  juga  memuat  masalah  hukum  dan  ekonomi
7 Kartono,  K., Pendidikan  Politik  sebagai  Bagian  dari  Pendidikan  Orang  Dewasa ,  (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 64
8 Kantaprawira,  R., Sistem  Politik  Indonesia:  Suatu  Model  Pengantar ,  (Bandung  ;  Sinar  Baru Algesindo, 2004), hlm .56
yang  bisa  menjadi  bahan  pendukung  dalam  mewujudkan  warga  negara  melek politik  yang  menjadi  tujuan  akhir  pendidikan  politik.  Brownhill  dan  Smart menyebutkan kurikulum pendidikan politik harus memuat hal-hal berikut :
a. An ethical based should be develoved, which would include respect for other,  tolerance,  and  an  unserstanding  of  the  principle  of  treating others as one would like to be treated oneself.
b. A consideration of how rules can be changed, and generally of how to get things done.
c. Nature of rules and authority
d. Concepts of obligation to legitimate authority.
e. An  understanding  of  some  basic  political  cocncepts,  e.g  freedom, equality, justice, the rule of law, and some of the arguments related to these concepts.
f. An  understanding  off  the  basic  structure  of  central  and  local government
g. Some  understanding  of  the  working  of  the  national  and  international economy.
h. Some knowledge of recent British and international history
i. Self-analysis. 9
Materi-materi dalam pendidikan politik ini bisa disajikan melalui kegiatan ceramah,  diskusi,  simulasi,  kegiatan  seni,  olahraga,  visualisasi,  keteladanan (percontohan),  pendidikan,  dan  latihan  organisasi  maupun  praktek  langsung, seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10 . Pendidikan politik merupakan bentuk  kegiatan  yang  terstruktur  baik  secara  materi  maupun  pelaksanaannya. Materi  dalam  pendidikan  politik  harus  bisa  mengakomodir  bagaiamana pengetahuan politik sebagai subjek utama membentuk wawasan politik harus bisa diformulasikan  ke  dalam  bentuk  pendidikan  politik  yang  memiliki  daya  dukung optimal.
Sebagai  proses  yang  berkelanjutan  pendidikan  politik  harus  menyentuh generasi  muda  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Pada  generasi  muda  utamanya mahasiswa  bentuk  pendidikan  politik  dapat  diaplikasikan  pada  dua  bentuk sekaligus  yaitu  bentuk  formal  dan  non  formal.  Pada  bentuk  formal  di  bangku kuliah  dan  pada  bentuk  non  formal  pada  bentuk  organisasi  kemahasiswaan  yang merupakan  bagian  dari civil  society .  Elizabeth  Frazer  mengemukakan  bahwa membership and participation in  civic associations is  a very powerfull  predictor
9 Brownhill, R and Patricia Smart, Political Education. (London and New York: Routledge, 1989), hlm. 110-111
10 Ibid, hlm. 99
of political engagement and knowledge and commitment to democratic values; so theses  figures  are  politically  highly  significant. 11 Pendidikan  politik  menjadi sarana  bagi  para  pemuda  untuk  mematangkan  pemahamannya  terhadap  orientasi politik fundamental yang mesti dimiliki untuk dapat membentuk kesadaran politik yang tinggi.
Dalam  organisasi  mahasiswa,  pendidikan  politik  didapatkan  melalui pengamatan  dan  proses  belajar  menghadapi  kehidupan  sosial  politik,  selain  itu jalur  kaderisasi  dalam  organisasi  mahasiswa  juga  merupakan  termasuk  dalam bentuk  pendidikan  politik.  Kaderisasi  dalam  organisasi  mahasiswa  yang  juga termasuk  dalam  bentuk  pendidikan  politik  adalah  bagian  dari  menyiapkan mahasiswa  menjadi  pemimpin  dan  anggota  organisasi.  Di  dalamnya  terdapat muatan-muatan  yang  bersinggungan  dengan  pembangunan  wawasan  politik anggota organisasi.
Pendidikan  politik  pada  organisasi  mahasiswa  merupakan  proses menanamkan  pemikiran  dan  pengetahuan  politik  dalam  rangka  memahami kehidupan  politik  bangsa.  Dalam  pelaksanaannya  pendidikan  politik  organisasi mahasiswa  merupakan  proses  menanamkan  nilai-nilai  politik  yang  menjadi landasan  dalam  perilaku  politik  mahasiswa.  Perilaku  politik  ini  secara  kultural akan  bertransformasi  menjadi  sebuah  budaya  politik.  Kaitan  erat  pendidikan politik  dengan  transformasi  budaya  politik  merupakan  sesuatu  hal  yang  tidak dapat  dipisahkan  karena  dengan  pola  perilaku  politik  yang  terbangun  dari pendidikan  politik  akan  terbangun  himpunan  perubahan  dari  pengamalan  nilai- nilai  yang  ditanamkan.  Hal  inilah  yang  akan  mendorong  terbangunnya  sebuah budaya politik sebagai penyokong ideal sistem politik.

## D. Budaya Politik Pancasila
Budaya  dan  politik  merupakan  suatu  konsep  yang  berbeda,  tetapi  dalam kehidupan politik keduanya saling berkaitan. Dalam politik tumbuh budaya  yang menjadi  daya  dukung  politik  itu  sendiri.  Budaya  dan  politik  pada  titik  tertentu saling  mempengaruhi  sebagai  sebuah  kesatuan.  Dalam  struktur  politik  di  suatu negara budaya merupakan salah satu input berpengaruh dalam perkembangannya.
11 Frazer,  Elizabeth, Introduction:  The  Idea  Of  Political  Education .  (Oxford  Reviewe  Of Education: Vol 25 No 1 dan 2, 1999), hlm. 6
Terdapat  hubungan  dialektis  antara  budaya  dan  politik,  beberapa  wujud kebudayaan  adalah  produk  politik,  lebih  dari  itu  ketika  masalah  politik  muncul, kebudayaan  akan  hadir  sebagai  salah  satu  rujukan  dalam  menemukan  cara pemecahan masalah. 12
Budaya  politik  tidak  lain  adalah  pola  tingkah  laku  individu  dan orientasinya  terhadap  kehidupan  politik  yang  dihayati  oleh  anggota  sistem politiknya. 13 Budaya politik bisa di definiskan sebagai pola perilaku warga negara dalam kehidupan politik pada suatu sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Pola  perilaku  merupakan  orientasi  yang  mereka  miliki,  yang  tumbuh  dan berkembang  serta  dibangun  oleh  nilai-nilai  dalam  sistem  politik  tersebut. Kebudayaan politik mengacu pada oreintasi politik, sikap terhadap sistem politik dan  bagian-bagiannya  yang  lain  serta  sikap  terhadap  peranan  kita  sendiri  dalam sistem  tersebut  . 14 Cara  padang  terhadap  sistem  politik  akan  sangat  dipengaruhi oleh pengetahuan dan peran individu tersebut dalam sistem politik.
Budaya  politik  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  empat  bentuk.  Yakni kebudayaan  politik  parokial,  kebudayaan  politik  subjek,  kebudayaan  politik partisipan 15. Budaya  politik  parokial  biasanya  di  temukan  pada  masyarakat- masyarakat  tertentu  di  Indonesia  seperti  pada  masyarakat  pedalaman.  Budaya politik  parokial  terbatas  pada  wilayah  atau  lingkup  kecil.  Budaya  politik  kaula yaitu  dimana  anggota  masyarakat  mempunyai  minat,  perhatian,  mungkin  pula kesadaran terhadap sistem  sebagai  keseluruhan, terutama terhadap segi  outpunya sedangkan  perhatian  pada  aspek  input  dikatakan  nol.  Sedangkan  budaya  politik partisipan  merupakan  bentuk  yang  sebaliknya  dari  budaya  politik  kaula  dimana perilaku  politik  lebih  di  dasarkan  pada  kesadaran  sebagai  anggota  aktif  dalam kehidupan politik.
Budaya  politik  sendiri  tumbuh  dan  berkembang  ditengah  masyarakat. Berkembangnya  budaya  politik  ini  dipengaruhi  oleh  kompleksititas  pengaruh. Seperti nilai yang ada dalam masyarakat. Indonesia adalah negara yang heterogen
12 Budimansyah,  Dasim  dan  Suryadi,  Karim, PKN  dan  Masyarakat  Multikultural .  (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI, 2008), hlm. 126
13 Kantaprawira, R, Sistem Politik Indonesia . (Bandung ; Sinar baru, 1984), hlm. 29
14 Almond,  Gabriel  A  dan  Sydney  Verba, Budaya  Politik  Tingkah  Laku  Politik  dan  Demokrasi  di Lima Negara. Terjemahan oleh Sahat Simamora. (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hlm. 14
15 Ibid, hlm. 20-21
dengan  kemajemukan  budaya  yang  tinggi.  Kemajekmukan  ini  berpengaruh terhadap  banyaknya  subbudaya  politik  yang  tumbuh  dan  berkembang  ditengah masyarakat.  Preferensi  nilai  dan  norma  lokal  yang  berbeda  mempengaruhi orientasi  politik  individual  masing-masing  warga  negara.  Untuk  itulah  perlu dibangun sebuah kematangan budaya politik yang didasarkan atas konsensus nilai dan norma kebangsaan yang sama.
Sebagai  sebuah  identitas,  nilai  kebangsaan  ini  bisa  kita  temui  dalam ideologi  sebuah  bangsa.  Di  Indonesia  identitas  bersama  ini  adalah  Pancasila. Dalam hal ini budaya politik yang ideal adalah budaya politik Bhieneka Tunggal Ika , suatu budaya politik Bhieneka Tunggal Ika mempunyai sejumlah esensi yang pada dasarnya telah sekian lama dihayati dan diamalkan dalam pergaulan sehari- hari masyarakat kita 16 .

## E. Metodologi Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.    Penelitian  kalitatif  adalah  pendekatan  yang  melakukan  penelitian dengan  menggunakan  prosedur  kualitatif  yang  berupa  pengumpulan  data  dengan melihat  realitas  yang  sebenenarnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode deskriptif. Dimaksudkan untuk menggambarkan proses pendidikan politik yang  dilakukan  organisasi  mahasiswa  KAMMI  dan  IIM  di  kota  Pangkalpinang apakah  berperan  dalam  upaya  membentuk  budaya  politik  Pancasila  bagi mahasiswa.  Titik  tekan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran utuh permasalahan secara mendalam. Dengan melihat gejala-gejala sosial   dalam organisasi  mahasiswa  KAMMI  dan  IMM  di  kota  Pangkalpinang  secara naturalistik.
Dengan  subjek  penelitian    pengurus  organisasi  mahasiswa  dan  anggota organisasi  mahasiswa.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  literatur.  Analisis  data  yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Serta mengunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.
16 Alfian dan Sjamsudin, Nazaruddin, Profil Budaya Politik Indonesia .   (Jakarta : Pustaka Utama Grafitti, 1991), hlm. 46

## F. PEMBAHASAN

## a. Bentuk , metode dan konstruksi pendidikan politik
Pendidikan  politik  adalah  usaha  membentuk  manusia  menjadi  partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya.  Pendidikan  politik  di  organisasi  mahasiswa  KAMMI  adalah bagaimana anggota KAMMI bisa memberikan peran politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dalam pendidikan politik KAMMI pengetahuan politik yang  diberikan  tidak  terlepas  dari  landasan  pergerakan  KAMMI  yakni  gerakan dakwah  islam.  Nilai-nilai  politik  yang  berlandaskan  islam  adalah  prinsip  utama dalam  membentuk  pemahaman  politik  anggota  KAMMI.    Dalam  artian  luas bahwa  pendidikan  politik  yang  dilakukan  pada  anggota  KAMMI  harus  sejalan dengan prinsip dakwah Islam yang diusung.
Pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  KAMMI.  Yang  pertama  adalah bentuk kaderisasi berjenjang anggota, kaderisasi ini dimulai dari dauroh marhalah I  yang  merupakan  jenjang  kaderisasi  bagi  anggota  biasa  I  atau  yang  disebut dengan AB I. Kegiatan ini bisa dilakukan dijenjang komsariat KAMMI atau juga bisa  dilakukan  oleh  gabungan  komsariat,  bentuk  kaderisasi  tingkat  pertama  ini dilakukan  dengan  struktur  dan  kurikulum  baku  yang  dirumuskan  oleh  pengurus pusat KAMMI. Selanjutnya  adalah dauroh marhalah  II yang merupakan  jenjang kaderisasi  bagi  anggota  biasa  2,  kegiatan  ini  dilakukan  oleh    dewan  pimpinan daerah  KAMMI.  Materi  dan  bentuk  kegiatan  dalam  kegiatan  ini  juga  telah terstruktur  dengan  baik.  Kemudian  adalah dauroh  marhalah  III yang  merupakan jenjang  kaderisasi  bagi  anggota  biasa  3.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  pengurus pusat  KAMMI.  Jenjang  kaderisasi  ini  merupakan  landsan  dalam  membentuk pemahaman dasar para anggota KAMMI.
Materi  pendidikan  politik  yang  dilakukan  dari  DM  I  bisa  dilihat  pada materi-materi  syahadatain  sebagai  titik  tolak  perubahan, Syumuliatul  Islam , problematika umat kontemporer, pemuda dan perubahan sosial, serta  sejarah dan filosofi  gerakan  KAMMI.  DM  I  ditekankan  kepada  pemahaman  ideologi.  Selain itu  ada  pula  materi  lokal  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  daerah.  Selanjutnya pada  DM  II  materi-materi  yang  diberikan  seperti  tentang  konsep  masyarakat islami,  mengkaji  pemikiran  tokoh  pergerakan  Islam,  mengkaji  kepemimpinan
dalam  islam,  serta  konsepsi  negara  dalam  perpsektif  al-quran  dan  as-sunnah. Sedangkan  pada  DM  III  materi  yang  disampaikan  diantaranya  adalah  konsepsi kepemimpinan, dan studi tentag sistem ketatanegaraan.
Model  pendidikan  politik  yang  dilakukan  KAMMI  juga  dilakukan  dalam bentuk  lain  seperti,  madrasah  KAMMI,  dalam  bentuk  penugasan  yang  diberi nama manhaj tugas baca (MANTUBA), mabit dan liqo , kajian rutin tematik, serta berbagai  macam  training  baik  tentang  organisasi  dan  lain-lain.  Model  bentuk pendidikan politik ini juga diberikan berjenjang sesuai dengan jenjang kaderisasi anggota.  Proses  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  KAMMI  merupakan proses  pembelajaran  politik  yang  bersifat  menyeluruh.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada materi  pokok  model-model  pembelajaran  politik  KAMMI  seperti  wawasan  ke- Indonesiaan,  kemampuan  sosial  politik,  kempemimpinan,  pengembangan  diri serta  pergerakan  dan  manhaj  perjuangan.  Bentuk  pendidikan  politik  ini  juga diberikan berjenjang sesuai dengan jenjang kaderisasi anggota. proses pendidikan politik yang dilakukan oleh KAMMI merupakan proses pembelajaran politik yang bersifat  menyeluruh.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  materi  pokok  model-model pembelajaran politik KAMMI seperti wawasan keIndonesiaan, kemampuan sosial politik,  kempemimpinan,  pengembangan  diri  serta  pergerakan  dan  manhaj perjuangan.
Sedangkan IMM memandang bahwa pendidikan politik merupakan upaya membangun  kesadaran  politik  mahasiswa  sebagai  salah  satu  usaha  dalam memberikan peran IMM  dalam kemajuan bangsa. Sebagai proses belajar tentang politik,  pendidikan  politik  yang  tidak  hanya  tentang  politik  dalam  ruang  lingkup politik  praktis  tapi  lebih  dari  itu.  Pendidikan  politik  dalam  ruang  lingkup organisasi  mahasiswa  utamanya  IMM  adalah  upaya  belajar  tentang  pengetahuan politik  yang  menyangkut  organisasi  dan  kepemimpinan.  Bentuk  pendidikan politik  di  IMM  terdapat  beberapa  bentuk.  Diantaranya  adalah  bentuk  kaderisasi yang dimulai dari  Darul  Arqam  Dasar (DAD), ini  merupakan jenjang kaderisasi tingkat dasar Darul arqam dasar ini dilaksakana oleh Pimpinan Komisariat. Darul arqam  dasar  merupakan syarat utama untuk  menjadi anggota  IMM.  Selanjutnya adalah  Darul Arqam  Madya  (DAM) , ini merupakan jenjang kaderisasi tingkat kedua, darul arqam madya diselenggarakan oleh  Dewan Pimpinan Cabang. Yang
terakhir  adalah    Darul  Arqam   Paripurna  (DAP),  ini  adalah  jenjang  kaderisasi tingkat  lanjut  yang  diselengarakan  oleh Dewan  Pimpinan Daerah. Pada  dasarnya pelatihan  kaderisasi  yang  dinamakan  darul  arqam  ini  merupakan  program berjenjang  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  membentuk  pemahaman  dasar para anggota tantang IMM.
Selain  model  kaderisasi  ada  bentuk  lain  pengembangan  kader  yang dilakukan oleh IMM diantaranya adalah Jalur perkaderan khusus,jalur perkaderan khusus  ini  dinamakan  latihan  insturktur.  Latihan  instruktur  adalah  perkaderan khusus  yang menjadi fasilitas  didik resmi dan disusun secara berjenjang sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kualifikasi  kader  secara  bertahap  agar  memperoleh kompotensi  dalam  mengelola  perkaderan.  Latihan  instruktur  ini  terdidiri  dari beberapa jejang yaitu,   Ikatan latihan instruktur dasar (LID) yang diselenggarakan oleh  pimpinan  cabang  latihan  instruktur  madya  (LIM)  yang  diselengarakan  oleh oleh  dewan  pimpinan  daerah  serta    latihan  instruktur  paripurna  (LIP)    yang diselengarakan oleh dewan pimpinan pusat. Latihan instruktur ini diselenggarakan dalam  rangka  mempersiapkan   tenaga-tenaga  instruktur,  baik  itu  pada  tingkat komsariat, cabang maupun tingkat daerah.
Materi-materi  dalam  bentuk  jenjang  kaderisasi  dan  pelatihan  yang berhubungan dengan upaya pendidikan politik IMM bisa dilihat dari materi-materi pokok  yang  diberikan  yaitu  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  islam  gerakan pembaharuan  di  indonesia  kepribadian  muhammadiyah  sejarah  pendirian  IMM, kepemimpinan IMM, khittah dan identitas IMM, sistem kepemimpinan islam dan teori leadership. Sedangkan dapa darul arqam madya diantaranya  bisa dlihat pada materi-materi  tentang  khittah  perjuangan  muhammadiyah,  IMM  dan  gerakan mahasiswa  nasional,  IMM  dan  transformasi  kader  dalam  muhammadiyah,  IMM dan  transformasi  kader  dalam  masyarakat,  pola  kepemimpinan  muhammadiyah, pola  kepemimpinan  mahasiswa  aliran-aliran  filsafat  filsafat  pancasila  serta kebijakan  politik  nasional.  Sedangkan  pada  darul  arqam  paripurna  materi-materi yang  berhubungan  dengan  model  pendidikan  politik  diberikan  secara  luas  dan mendalam,  diantaranya  adalah  ideologi  politik  perjuangan  muhammadiyah, kebijakan  politik  kemahasiswaan,  akhlaq  kepemimpinan,  pengembangan manajemen  persyarikatan,  profil  kader  imm,  pola  dan  arah  transformasi  kader
imm,  kebijakan  ekonomi  nasional,  rekayasa  sosial  masyarakat  masa  depan, filsafat  kekuasaan  dalam  islam,  filsafat  gerakan  (harakah)  Islamiah,  politik komunikasi dan komunikasi politik dan moral politik.
b. Peran  pendidikan  politik  dalam  upaya  pembentukan  budaya politik Pancasila bagi mahasiswa
KAMMI identik  dengan ideologi  politik islam  tetapi KAMMI bersepakat bahwa Pancasila merupakan satu-satunya landasan negara. Pancasila sama sekali tidak  bertentangan  dengan  ajaran  agama  islam  bahkan  nilai-nilai  Pancasila  juga merupakan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  ajaran  islam.  Nilai-nilai  Pancasila harus  dijadikan  landasan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  begitu  juga dalam urusan politik. Nilai-nilai Pancasila harus dikembangkan ke sebuah budaya politik  yang  disebut  budaya  politik  Pancasila.  KAMMI  berpandangan  budaya politik  Pancasila  adalah  perilaku  politik  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila. Pancasila  sebagai  dasar  negara  sudah  cukup  memberikan  pegangan  sekaligus pedoman bahwa pola pikir dan tingkah laku dalam sistem politik. Perilaku politik ini  harus  mencerminkan  nilai-nilai  dasar  Pancasila.  Pendidikan  politik  adalah salah  satu  cara  dalam  membentuk  perilaku  politik  yang  didasari  oleh  nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut budaya politik pancasila dalam pandangan KAMMI adalah perilaku  politik  dalam  sistem  politik  yang  berlandaskan  nilai-nilai  agama  islam dalam proses politik, misalnya dalam pemilu dan pemilukada.
Sebagai  organisasi  mahasiswa  KAMMI  mempunyai  peran  penting  dalam dinamika  organisasi  mahasiswa  yang  ada    dikota  Pangkalpinang.  Kegiatan KAMMI  banyak  memberikan  pengaruh  signifikan  dalam  kegiatan-kegiatan mahasiswa.  Dalam  upaya  pendidikan  politik  KAMMI  cukup  signifikan  dalam berkontribusi  dalam  membangun  pemahaman  mahasiswa  yang  ada  dikota Pangkapinang tentang politik terutama mereka yang menjadi bagian dari anggota KAMMI  dan  telah  mengikuti  bentuk-bentuk  pendidikan  politik  yang  dilakukan oleh  KAMMI.  Budaya  politik  merupakan  gambaran  subjektif  ( subjective  realm ) yang mendasari dan memberi  makna terhadap tindakan politik. pola sikap, nilai- nilai,  dan  kecakapan  politik  inilah  yang  membentuk  orientasi  politik  seseroang. KAMMI secara langsung tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tetapi lebih  kepada  memberikan  penyadaran  bagi  mahasiswa  bahwa  politik  bukan
merupakan  suatu  hal  yang  harus  dijauhi.  Bentuk  kontrol  sosial  dalam pengambilan  kebijakan  politik  oleh  pemerintah  juga  merupakan  bentuk keterlibatan anggota KAMMI dalam kegaiatan politik.
KAMMI  berperan  membentuk  budaya  politik  Pancasila  melalui  bentuk- bentuk  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  KAMMI.  Sikap  dan  orientasi politik KAMMI adalah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial politik kebijakan pemerintah.  Kedekatan  KAMMI  yang  oleh  banyak  orang  dipersepsikan  dekat dengan  partai  politik  tertentu  itu  sama  sekali  tidak  betul.  KAMMI  berdiri  secara independen  dan  tidak  memihak  kepentingan  politik  manapun.    Nilai-nilai Pancasila  harus  menjadi  landasan  dalam  membangun  budaya  politik  Pancasila. Sebagai  ideologi  bangsa  Pancasila  harus  menjadi  landasan  semua  sikap  dan perilaku politik terutama bagi mahasiswa yang menjadi bagian dari KAMMI.
Selanjutnya  adalah  peran  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh organisasi  mahasiswa  IMM  dalam  upaya  pembentukan  budaya  politik  Pancasila bagi  mahasiswa.  IMM  merupakan  organisasi  mahasiswa  yang  lekat  dengan identitas  Muhammadiyah.  Hal  ini  tak  bisa  dipungkiri  karena  IMM  sendiri merupakan  badan  otonom  dari  Muhammadiyah.  Dengan  mengusung  ideologi islam  sebagai  garis  perjuangan  IMM  sebagai  organisasi  mahasiswa  banyak tumbuh  dan  berkembang  di  kampus-kampus  yang  berbasis  Muhamadiyah. Sebagai  organisasi  keagamaan  terbesar di  Indonesia basis gerakan muhamadiyah merupakan gerakan kultural keagamaan. IMM sebagai organisasi mahasiswa yang merupakan  badan  otonom  Muhammadiyah  juga  berpijak  sebagai  pengusung gerakan Muhamadiyah dalam dinamika organisasi mahasiswa.
IMM berpandangan bahwa budaya politik Pancasila adalah perilaku  yang berhubungan  dengan  politik  dan  menjadikan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai landasannya.  Perilaku  politik  ini  merupakan  apa  yang  tercermin  dalam  sebuah sistem  politik.  dalam  sistem  politik  Indonesia  mewujudkan  budaya  politik Pancasila  adalah  sebuah  keharusan  melihat  dari  apa  yang  terjadi  dalam  sistem politik  Indonesia  sekarang.  IMM  sebagai  bagian  dari  gerakan  muhamadiyah sangat  bersepakat  bahwa  budaya  politik  sekarang  ini  makin  jauh  dari  nilai-nilai Pancasila utamanya nilai-nilai islam yang menjadi basis gerakan Muhamadiyah.
IMM  sebagai  bagian  dari  gerakan  Muhamadiyah  cukup  berperan  dalam membentuk pemahaman politik mahasiswa utamanya yang menjadi anggota IMM itu  sendiri.  Bentuk-bentuk  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  IMM merupakan  contoh  bagaimana  kontribusi  IMM  dalam  membangun  pemahaman politik sebagai bagian dari membentuk budaya politik Pancasila bagi mahasiswa. Bentuk  pendidikan  politik  seperti  kaderisasi  dalam  IMM  merupakan  upaya membentuk  pemahaman  politik  anggota.  Sebagai  organisasi  mahasiswa  posisi IMM merupakan agen kontrol sosial tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan politik  praktis.  Kegiatan-kegiatan  kemahasiswaan  akan  lebih  menarik  untuk dselengarakan sebagai bagian dari menarik minat mahasiswa ikut menjadi bagian dari  IMM.  Bentuk  keterlibatan  IMM  dalam  kegiatan  politik  tidak  bersentuhan dengan  kepentingan  politik  manapun.  Kegaiatan  yang  dilakukan  lebih  bersifat kepada  kegiatan-kegiatan  yang  berorientasi  pembentukan  pemahaman  dan penyadaran.
Peran sebagai  partisipan dalam politik harus diwujudkan ke dalam fungsi IMM  sebagai  organisasi  mahasiswa  yang  mempunyai  fungsi  sosial  politik.  IMM memandang  bahwa  politik  praktis  bukan  merupakan  hal  yang  harus  dijauhi  tapi harus ikut terlibat  dengan mengawasinya. Hal  ini merupakan bentuk  keterlibatan IMM  dalam  membentuk  budaya  politik  Pancasila  dikalangan  mahasiswa. Kemudian kesadaran politik masing-masing individu akan berbeda sekalipun telah mendapatkan  bentuk  pendidikan  politik.    Kesadaran  politik  yang  berbeda  inilah yang menentukan bagaimana keterlibatannya dalam kegaiatan politik.
Budaya politik Pancasila yang ideal dalam pandangan IMM adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan politik sesuai hak dan kewajiban kita masing-masing. IMM  murni  bersifat  netral  hal  ini  mencerminkan  bahwa  IMM  sepakat  budaya politik Pancasila harus dilaksanakan. Ideologi yang diusung oleh IMM merupakan ideologi  islam  muhamadiyah  ini  hanya  dijadikan  landasan  dalam  memperkuat karakter  agama  anggota.  Sedangkan    peran  dan  fungsi  politik  harus  dilakukan sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  politik  masing-masing  warga  negara. Mahasiswa sebagai generasi masa depan harus memiliki pengetahuan politk yang cukup dan menghilangkan ketidakpeduliannya terhadap politik. Faktor kedekatan ideologi  politik  tidak  mempengaruhi  sikap  IMM  dalam  menyampaikan  sikap
politiknya.  Bila  ada  yang  mendukung  partai  politik  tertentu  itu  merupakan  sikap individu
G. Penutup
Peran  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  organisasi  mahasiswa KAMMI  dan  IMM  dalam  upaya  pembentukan  budaya  politik  Pancasila  bagi mahasiswa  adalah  melalui  upaya  penyelengaraan  pendidikan  politik  yang dilakukan. Dalam pandangan organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM Pancasila harus  dijadikan  landasan  dalam  membangun  orientasi  dan  perilaku  politik  yang ujungnya  adalah  membentuk  budaya  politik  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Nilai-nilai  Pancasila  harus  dijadikan  landasan  dalam  melaksanakan pendidikan  politik  pada  organisasi  mahasiswa  sebagai  bagian  dari  pendidikan politik  kaderisasi  sehingga  akan  terlaksana  internalisasi  nilai  dalam  proses pendidikan politik yang dilaksanakan.

## Daftar Pustaka
Affandi. Idrus (2011). Pendidikan Politik (Mengefektivkan Organisasi Pemuda,  Melaksanakan  Politik  Pancasila  dan  UUD  1945) Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
Alfian dan Sjamsudin, Nazaruddin. (1991). Profil Budaya Politik Indonesia .   Jakarta : Pustaka Utama Grafitti
Almond,  Gabriel  A  dan  Sydney  Verba  (1984). Budaya  Politik  Tingkah  Laku  Politik dan  Demokrasi  di  Lima  Negara. Terjemahan  oleh  Sahat  Simamora.  Jakarta: Bumi Aksara
Brownhill, R and Patricia Smart (1989). Political Education. London and New York: Routledge
Budiarjo,  Miriam.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Gramedia  Pustaka  Utama: Jakarta
Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. (2008). PKN dan Masyarakat Multikultural . Bandung:  Program  Studi  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sekolah  Pascasarjana UPI
Kantaprawira, R. (1984). Sistem Politik Indonesia . Bandung ; Sinar baru Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar . Bandung ; Sinar Baru Algesindo
Kartono,  K.  (2009). Pendidikan  Politik  sebagai  Bagian  dari  Pendidikan  Orang Dewasa . Bandung : Mandar Maju Khaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila . Yogyakarta: PARADIGMA Frazer,  Elizabeth  (1999). Introduction:  The  Idea  Of  Political  Education .  Oxford Reviewe Of Education: Vol 25 No 1 dan 2. Hlm 5-22
Puka. Edi (2013). Political Education. The Global Education of Citizen through Active Citizenship . Studi sulla formazione. Firenze University Press. Hal . 229-236 Restini,  Ni  Ketut  (2014). Pendidikan  Politik  Berbasis  Desa  Adat  Bagi  Kaum Perempuan Di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng . Artikel Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha
Wai  Wa  Yuen,  Timothy  and  Wing  Leun,    Yan  .(2009). Political  Education: Controversial  Issues,  Neutrality  of  Teachers  and  Merits  of  Team  Teaching . Citizenship,  Social  and  Economics  Education June  2009 vol.  8 no.  2-3. hlm. 99-114