## MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK KYAI:
Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP
Edi Kusmayadi, Subhan Agung dan M. Ali Andrias

## ABTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  model  kepemimpinan  politik  kyai,  Peran  kyai  dalam merubah  perilaku  politik  massa  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dalam  massa  NU  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  massa  NU  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di Tasikmalaya.  Fenomena  secara  sosio-historis  Tasikmalaya  dengan  beragam  kultur  dan ekspresi  keIslaman  beragam.Tradisi  NU  sangat  kental  adalah  ketundukannya  terhadap kyai. Dalam konteks itulah penelitian ini berusaha menggali model kepemimpinan yang diperankan  ulama  atau  kyai  di  Tasikmalaya  dalam  merubah  atau  menggeser  perilaku politik massa NU PPP dan PKB. Dengan menggunakan metode kualitatif ekspalanatif, hasil  penelitian  ini  bahwa  perubahan  preferensi  perilaku  politik  massa  NU  PKB  dan PPP  sangat  ditentukan  oleh  kepemimpinan  politik  tradisional  kyai.  Titah  kyai  NU terhadap  massa  NU  PKB  dan  PPP  menjadi  pedoman  bagi  perilaku  politik  massa  NU. Model  kepemimpinan  pada  Kyai  NU  adalah  model  kepemimpinan  yang  menyerupai kharismatik,  mensyaratkan  pengikutnya  tunduk  dan  patuh  kepada  kyai,  walaupun  kyai sesungguhnya bersikap egaliter dan demokratis.
Kata Kunci : Kepemimpinan Tradisional Kyai,  Perilaku Politik,  Massa NU

## A. PENDAHULUAN
Konstelasi  politik  Indonesia  era  reformasi  ini  secara  tidak  langsung  telah merubah  pandangan  masyarakat  terhadap  politik.  Masyarakat  memperoleh kebebasan dan hak politiknya. Proses transisi demokrasi melalui pemilu  langsung, merupakan  preferensi  yang  membebaskan  masyarakat  lebih  rasional,  cerdas,  dan transparan  memilih  pandangan  politik  yang  sesuai  dengan  hati  nurani  rakyat, terutama platform dan  program  politik  yang  jelas  demi  kemaslahatan  bersama. Namun  tidak  bisa  dilepaskan  oleh  pemikiran  politik  dan  budaya  politik  yang mempengaruhinya.
Mengacu penelitian Herbeth Feith dan Lance Castle (1988) pada tahun 1945- 1965,  ada  lima  aliran  pemikiran  politik  yakni  Nasionalisme  Radikal,  Islam, Tradisional  Jawa,  Sosialime,  dan  Komunis.  Kelima  aliran  pemikiran  politik  ini sedikit  banyak  telah  mempengaruhi  dinamika  dan  sistem  politik  di  Indonesia hingga beberapa dekade terakhir. Meskipun pemikiran politik kita mengacu konsep dan  ideologi  Pancasila  dan  demokrasi,  namun  pada  era  reformasi  ini  beberapa pemikiran  yang  sudah  diungkapkan  Feith  dan  Castle  masih  dianggap  relevan mempengaruhi politik masyarakat Indonesia
Arus pemikiran yang terus mengisi dinamika politik di Indonesia hingga saat ini  adalah  pemikiran  politik  Islam  (tradisional  maupun  modernis),  yang  secara
langsung  berpengaruh  pada  pola  kehidupan  yang  lebih  luas  ke  dalam  struktur masyarakat,  yang  kemudian  dipahami  dan  diinternalisasikan  ke  dalam  sebuah konsep  dan  sistem  politik  Indonesia.  Kajian  ini  menjadi  lebih  menarik  ketika pemikiran  politik  Islam  sudah  sejak  lama  mewarnai  perpolitikan  di  Indonesia, bahkan  sebelum  Indonesia  membentuk  pemerintahan  (negara).  Namun  realitasnya politik Islam terutama parpol (parpol) yang menganut azas Islam tidak sepenuhnya berkuasa atau mendominasi dalam pemerintahan, bahkan bisa dikatakan mengalami pasang surut hingga Reformasi ini.
Mungkin  yang  bisa  menjadi  gambaran  maupun  cerminan  dalam  kajian  ini adalah  pemikiran  politik  Islam  tradisional,  pengikut ahlusunnah  wal  jamaah (aswaja) yang dinaungi oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Pendirian NU awalnya,  hanya  bertekad  berjuang  demi  tegaknya  agama  Islam,  dan  berusaha mempersatukan  umat  Islam  dalam  kegiatan  penyebaran  dan  memperdalam  Islam kepada  masyarakat  Indonesia.  Bukanlah  pandangan  untuk  meraih  kekuasaan politik,  atau  menguasai  pemerintahan  Indonesia.  walau  demikian  bukan  berarti sikap NU mengabaikan persoalan politik, apalagi masalah bangsa dan negaranya.
Keterlibatan NU dalam sejarah perpolitikan Indonesia bisa dilacak pada studi yang  dilakukan  Deliar  Noer  (1987  dan  1996)  dan A.  Syafii  Maarif  (1987,  1988). Politik  NU  seringkali  mengambil  posisi “opportunis” pada  masa  kekuasaan Seokarno,  meski  kesimpulan  Noer  dan  Maarif  tidak  sepenuhnya  benar,  karena menurut  M.Ali  Haidar  (1994)  sikap  politik  NU  yang “zig  zag” atau  sulit  diterka didasarkan atas pertimbangan kemaslatahan umat dan bangsa yang didasarkan pada fikih dan merujuk pada kaidah-kaidah ushul fikih.
Dinamika  politik  kaum  nahdiyin  berlangsung  hampir  di  berbagai  daerah terutama  di  Pulau  Jawa  sebagai  basis  utamanya.  Sementara  dalam  penelitian  ini kekuatan  politik  NU  akan  dikhususkan  di  Kabupaten  dan  Kota  Tasikmalaya. Menjelang  pemilihan  legislatif  ataupun  pemilukada  di  Tasikmalaya,  ada  hal  yang menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan para kandidat calon kepala daerah  atau  wakil  rakyat,  yakni  adanya  sosok  kyai  NU  yang  menjadi  pemimpin pesantren dan kyai NU di luar pesantren. Alasannya cukup sederhana, bahwa peran kyai sangatlah besar dan cukup vital dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat di  Tasikmalaya,  bahkan  kepemimpinannya  melebihi  kapasitas  seorang  pemimpin legal formal seperti lurah atau camat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perpolitikan saat ini, kyai merupakan tokoh sentral sebagai vote getter (pengumpul suara)  dalam  pemilu,  baik  ruang  lingkup  nasional  maupun  politik. Acapkali  kyai yang  berpolitik  tidak  bisa  lepas  dari  konflik  kepentingan  kepartaian  dan  agama, sehingga terjadi benturan yang melibatkan umat di belakangnya.
Penelitian  tentang  kepemimpinan  dan  perilaku  politik  kyai  ini  merupakan salah  satu  bagian  penting  dalam  kajian  ilmu  politik,  dan  sering  dijadikan  kajian penelitian.  Studi  penelitian  ini  sangat  urgen  pada  perhelatan  politik  di  tingkatan lokal maupun nasional. Bahkan menjadikan tolok ukur bagi parpol maupun elit-elit politik  ketika  mengikuti  perhelatan  pesta  demokrasi  (pemilu)  di  Indonesia.  Kajian penelitian  ini  sudah  beberapa  kali  dilakukan  untuk  menambah  khasanah
pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya peran sentral kyai dan organisasi Islam dalam politik di Indonesia.
Dalam  tujuan  penelitian  ini  menganalisis  secara  komprehensif  tentang pengaruh  peran  dan  perilaku  kyai  dalam  perpolitikan  di  Tasikmalaya  maupun Indonesia  secara  umum.  Peran  dan  pengaruh  kepemimpinan  yang  dimiliki  kyai cukup  vital  dalam  mempengaruhi  (pergeseran)  perilaku  politik  masyarakat, khususnya  kaum  nahdiyin  dalam  perhelatan  pemilu  di  tingkat  lokal  maupun nasional.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  melengkapi  (modifikasi)  model kepemimpinan  tradisional  dan  agama.  Bagaimana  peran  dan  pengaruh  model kepemimpinan ini menjadi sebuah acuan (referensi) sebagai model  yang tepat dan mampu  menjawab  sebuah  permasalahan  atau  mampu  sebagai  resolusi  konflik kepentingan antara politik dan agama di  Indonesia. Konsep dan model ini sebagai acuan  penting  dalam  upaya  menjaga  kepentingan  politik  yang  harmonis  dan dinamis.  Bahwa  peran  kepemimpinan  ini  tidak  saja  mampu  mempengaruhi kepentingan  politik,  namun  mampu  menjaga  harmonisasi  politik  masyarakat Indonesia.
Dari berbagai literatur untuk mendukung penelitian ini, acuan penting dalam penelitian  ini  adalah  kajian-kajian  teoritis  untuk  mendukung  penelitian  ini diantaranya  tentang  teori-teori  Perilaku  Politik, Teori  Kepemimpinan,  dan  Konsep Sikap  Politik,  Acuan  penting  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  dari Koentjaraningrat  tentang  kepemimpinan  tradisional.  Pemimpin  dalam  suatu masyarakat  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dalam  dua  hal  penting  yaitu  sebagai kedudukan  sosial  dan  juga  sebagai  proses  sosial.  Sebagai  kedudukan  sosial pemimpin  merupakan  suatu  kompleks  dari  hak-hak  dan  kewajiban  yang  dapat dimiliki  oleh  seseorang  (ketua  adat,  kyai,  kepala,  rektor,  panglima  dan  lainnya). Pemimpin  dalam  kehidupan  sosial  memerlukan  tiga  unsur  penting  untuk  dapat menjalankan kewajibannya dengan memuaskan, yaitu : (1), kekuasaan atau power ;
(2)  wewenang,  atau authority dan  (3)  popularitas.  Dalam  bahasa  sehari-hari kekuasaan  dan  wewenang  sering  disamakan,  namun  sebenarnya  dalam  kajian ilmiah  perlu  dibedakan  semisal  contoh  ada  pemimpin  yang  sebenarnya  tidak memiliki  wewenang,  tetapi  mempunyai  kekuasaan  yang  besar,  sebaliknya  ada pemimpin yang memiliki wewenang resmi, tetapi tidak mempunyai kekuasaan yang nyata.
Pemimpin  dapat  menimbulkan  pengaruh  terhadap  yang  dipimpinnya  tanpa bisa  dicegah  (asimetris).  Pengaruh  tersebut  disebabkan  oleh  sifat-sifat  pemimpin. Sifat-sifat  tersebut  adalah  :  (1)  Sifat-sifat  yang  disenangi  oleh  warga  masyarakat pada umumnya; (2) Sifat-sifat yang menjadi cita-cita dari banyak warga masyarakat dan  yang  karena  itu  suka  ditiru;  (3)  Keahlian  yang  diperlukan  dan  diakui  oleh warga  masyarakat;  (4)  Pengesahan  resmi  atau  legitimasi.  Pengesahan  ini  untuk bentuk  masyarakat  tertentu  semisal  suku  adat  ditetapkan  berdasarkan  hukum  atau aturan adat yang bersangkutan; (5) Sifat keramat menurut pandangan umum dalam masyarakat  yang  bersangkutan;  (6)  Lambang-lambang  pimpinan  resmi  yang  telah ditentukan  oleh  adat  dalam  masyarakat;  (7)  Kemampuan  untuk  mempergunakan kemampuan  fisik  yang  nyata.  Koentjaraningrat  menyebutkan  tiga  unsur
kepemimpinan dalam semua jenis masyarakat termasuk berlaku dalam masyarakat tradisional  seperti  komunitas  adat,  yakni  :  (1)  kewenangan,  (2)  kekuatan  dan  (3) popularitas. Pertama, kewenangan  adalah  kekuasaan  yang  didapatkan  seorang pemimpin  berdasarkan  pengesahan  resmiatau  legitimasi  menurut  suatu  prosedur yang  telah  ditetapkan  oleh  adat  istiadat  adat  atau  hukum  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.
Sikap politik NU pada tataran  akar rumput, sudah barangtentu akan berbeda dalam  tataran  operasional  pada  kehidupan  kemasyarakatan  dan  kehidupan  politik maupun  pada  pengamalan  ajaran  agama  Islam,  hal  ini,  disebabkan  pokok-pokok pikiran  tersebut  tidak  banyak  kegiatan  sosialisasi  instruksi  PBNU,  sehingga  tidak terinternalisasi di massa pendukung NU atau kaum Nahdiyin.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  perumusan  masalahnya  adalah bagaimanakah  Model  Kepemimpinan  kyai  dalam  mempengaruhi  pergeseran perilaku  politik  massa  NU  PPP  dan  NU  PKB  di  Tasikmalaya  dalam  Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif,  yang dianalisis  dengan  analisa  deskriptif.  Dalam  penelitian  deskriptif,  peneliti  tidak melakukan  uji  terhadap  hipotesis  seperti  lazimnya  yang  dilakukan  pada  penelitian kuantitatif,  tetapi  memberikan  gambaran  secara  deskriptif  berdasarkan  temuan- temuan  yang  muncul  di  lapangan  dengan  didukung  oleh  data  yang  diperoleh. Sasaran penelitian ini adalah massa NU atau kaum nahdiyin, pengurus partai PKB dan PPP, kader dan anggota partai PKB dan PPP Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  interaktif  dari  Mathew  B Miles dan  Michael Huberman. Validitas data merupakan faktor yang penting dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data. Dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data yaitu data sumber.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pergeseran  Sikap  dan  Perilaku  Politik  Massa  NU  PKB  dan  PPP  di Tasikmalaya
Dalam kajian penelitian yang sudah dilaksanakan dari awal tahun 2016 ini, tim  penulis  menganalisis  dari  data-data  yang  sudah  diperoleh  dari  kaidah  metode penelitian kualitatif di lapangan. Ada yang berbeda dengan sikap politik massa NU PKB  dengan  sikap  politik  massa  NU  PPP  di  Kota  Tasikmalaya.  Perbedaan dimaksud  meskipun  tidak  dapat  digeneralisasi,  namun  menjadi  perhatian  penulis terkait  dengan  ketaatan/loyalitas  massa  NU  dari  PKB,  loyalitas  dimaksud  ialah ketaatannya  pada  ajaran  bagi  kaum  nahdiyin  (yaitu  empat  bentuk  sikap kemasyarakatan  NU);  Sikap Tawassuth  Wal-I’tidal (tengah-tengah  dalam  hidup bersama  serta  selalu  jujur),  Sikap Tasamuh (toleran  dan  saling  menghormat terhadap  perbedaan  pendapat),  Sikap Tawazun (menyelaraskan  sikap  berkhidmah pada  Alloh  SWT,  dalam  arti  “kepentingan  akhirat”,  dan  sikap  pada  kepentingan lingkungan  untuk  kemaslahatan  hidup  di  dunia),  Sikap  yang  selalu  ber- Amar
Ma’ruf  Nahi  Munkar untuk  mendorong  dirinya  dan  orang  lain  agar  berbuat  baik serta meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji.
Keempat  sikap  kemasyarakatan  dimaksud,  oleh  sebagian  massa  NU  harus dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara. Meskipun,  tidak  banyak  dipahami  oleh  massa  NU  dari  PKB,  namun  seringkali dijadikan dasar pijakan dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketaatan masa NU PKB, dilaksanakan  pada  tataran  kehidupan  masyarakat  di  berbagai  wilayah/daerah  di Kota  Tasikmalaya,  begitu  jelas  tampak  pada  proses  kepemimpinan  simbolik  para ulama/kyai  NU  dari  PKB  yang  mempengaruhi  massa  NU  PKB,  untuk  melakukan hak pilihnya pada pemilu legislatif dengan memberikan dukungan kepada kandidat yang  disebut  dan  ditetapkan  oleh  ulama/kyai  yang  menjadi  panutan/pemuka agama/tokoh masyarakat di lingkungan massa NU PKB.
Sehingga  yang terjadi adalah dominasi suara terhadap kandidat legislatif di tempat  pemungutan  suara  yang  tidak  jauh  dari  lingkungan  wilayah  tempat  tinggal ulama/kyai dimaksud. Berbeda dengan lingkungan massa NU PPP, pada lingkungan massa  NU  PKB,  banyak  massa  NU  PKB  pada  tempat  pemungutan  suara  yang memberikan  dukungannya  kepada  kandidat  yang  berasal  dari  partai  yang  sama yaitu PKB, meskipun orang atau kandidatnya tidak dikenal oleh massa NU PKB di lingkungannya,  namun  karena  ketaatan  kepada  sang  ulama  atau  kyai  yang  ada  di lingkungan  kehidupan  masyarakat  tersebut,  massa  NU  PKB,  cenderung  untuk memberikan  dukungan  dan  sikap  politiknya  kepada  orang/kandidat  yang  secara simbolik terdapat ikatan emosional yang sama yaitu  PKB.
Peristiwa tersebut  terjadi di  Daerah Pemilihan III  ( Cibeureum, Tamansari dan  Purbaratu),  yang  merupakan  basis  massa  NU  terbesar  di  Kota  Tasikmalaya, baik  calon  dari  PPP  maupun  calon  dari  PKB,  mendapat  dukungan  cukup  banyak, jika  di  banding  dengan  perolehan  suara  calon  dari  partai  lain.  Hal  ini  disebabkan adanya  hubungan  yang  erat  antara  ikatan  emosional,  ikatan  primordial  massa  NU dengan kandidat, disamping itu ada memori yang melekat pada massa NU terhadap kandidat  yang  dipilihnya.  Fadillah  Putra  (2003:200).  Sikap  politik  adalah merupakan  hubungan  atau  pertalian  diantara  keyakinan  yang  telah  melekat  dan mendorong  seseorang  untuk  menanggapi  suatu  obyek  atau  situasi  politik  dengan cara tertentu.
Sikap dan perilaku masyarakat pemilih di beberapa tempat di Dapil I sampai dengan Dapil IV Kota Tasikmalaya misalnya, banyak dipengaruhi oleh proses dan peristiwa  historis  masa  lalu  dan  merupakan  kesinambungan  yang  dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa individu atau kelompok  masyarakat,  baik  yang  menyangkut  sistem  politik  atau  ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati  dapat  mempengaruhi  perilaku  politik  masyarakat.  Sikap  politik  dapat diungkapkan  dalam  berbagai  bentuk.  Bila  sikap  politik  tersebut  bersifat  positif, maka  perilaku  politik  yang  ditunjukkan  akan  bersifat  positif.  Begitu  juga sebaliknya,  bila  sikap  politik  ditunjukkan  negatif,  maka  perilaku  politik  yang ditunjukannya  bersifat  negatif.  Suatu  sikap  politik  tergantung  pada  beberapa  hal,
yakni  ideologi  dari  aktor,  organisasi,  budaya-budaya  yang  hidup  di  lingkungan aktor sikap politik tersebut.
Pada  Dapil  I  Kota  Tasikmalaya  terdapat  calon  dari  PKB  yang  hanya memperoleh  31  suara,  ini  menandakan  bahwa  kandidat  tersebut  tidak  banyak berperan  ataupun  mungkin  saja  tidak  mampu  menyentuh,  tidak  dikenal  oleh konstituennya, atau karena alasan seperti tersebut  di  atas,  yaitu hanya mengumbar janji, tidak dekat dengan massa nahdiyin, figuritasnya kurang disenangi atau karena sikap  massa  nahdiyin  yang  skeptis  terhadap  calon  tersebut,  sehingga  perolehan suaranya  hampir  sama  dengan  pemilihan  di  wilayah  Rukun  Tetangga  (RT)  di berbagai tempat.
Kandidat  lain  misalnya  adalah  pengasuh  atau  pengurus  salah  satu  pondok pesantren  di  Kecamatan  Tawang.  Beliau  adalah  warga  nahdiyin,  namun  karena dicalonkan  dari  partai  lain  di  luar  PPP  dan  PKB.  TPS  yang  dekat  dengan  tempat tinggalnya dan masih berada di lingkungan pondok pesantren tersebut, tidak banyak memperoleh  dukungan  massa  NU  atau  pemilih  lain  di  luar  warga  nahdiyin. Kurangnya  simpati  pemilih  terhadap  calon  dimaksud  dikarenakan  sikap  dan perilaku  kandidat  yang  diusung  partai  lain,  karena  partai  tersebut  oleh  pemilih  di lingkungannya dipandang sebagai partai yang bukan partainya kaum nahdiyin.
Pada  kegiatan  pra  Pemilu  atau  pada  masa  kampanye  di  Kota Tasikmalaya, semua  parpol  baik  yang  berbasis  massa  Islam  maupun  NU  semuanya  bergerak untuk  merangkul  para  kyai  dan  pesantren  dari  kalangan  kelompok  tersebut.  Baik dilakukan  oleh  Partai  Demokrat,  PDI-P,  Golkar,  PPP,  PKB  maupun  PKS. Artinya massa  NU  menjadi  pusat  perhatian  kandidat  dan  parpol  untuk  melakukan pendekatan dan mencari dukungan serta restu dari para Kyai.  Dari hasil penelitian yang  dilakukan  peneliti,  diperoleh  berbagai  hal  yang  mempengaruhi  pergeseran sikap politik massa NU di Kota Tasikmalaya,  yang dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergeseran sikap yang lebih dominan, yaitu;

## Faktor  Figuritas Kyai
Figuritas Kyai dan nama besar Pesantren menjadi faktor yang dominan yang mempengaruhi  terjadinya  pergeseran  sikap  politik  massa  NU  baik  massa  NU pendukung (simpatisan/massa) yang berafiliasi kepada PPP maupun PKB Kota dan Kabupaten  Tasikmalaya.  Peran  kyai  pada  Pemilu  legislatif  2014  menjadi episentrum  seluruh  kandidat  dari  berbagai  parpol  peserta  pemilu  legislatif,  baik untuk  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Pendekatan  para  kandidat  kepada  para  kyai yang  memiliki  pengaruh  besar  di  masyarakat  pemilih,  dilakukan  dengan  berbagai macam cara.
Kendati  demikian,  tidak  seluruh  kandidat  yang  datang  ke  kyai  dapat diakomodir  permintaan  dukungannya  untuk  memperoleh  suara  di  lingkungan pesantren  maupun  di  luar  pesantren.  Berdasarkan  pengamatan  kami  dan  hasil wawancara dengan berbagai pengurus pondok pesantren  yang dipandang memiliki pengaruh  besar  di  Kota    dan  Kabupaten Tasikmalaya,  bahwa  pihak  pesantren  dan kyai  mengakomodir  kandidat  dari  berbagai  parpol  yang  memiliki  visi  yang  sama dengan  Pondok  Pesantrennya,  namun  demikian  permintaan  dukungan  dari  Kyai pemilik  Pondok  Pesantren,  langsung  direspon  dan  dijanjikan  akan  mendapatkan
suara  banyak  bagi  seseorang  kandidat,  karena  adakalanya  Kyai  menyerahkan sepenuhnya  kepada  santri  dan  masyarakat  yang  berada  di  lingkungan  pondok pesantren  untuk  menentukan  pilihannya.  Hal  ini  berbeda  dengan  yang  terjadi  di Pondok  Pesantren  lainnya,  peran  Kyai  sangat  dominan  ketika  kandidat  yang diakomodir  mendapat  dukungan  penuh  dari  Kyai  dan  santrinya  serta  warga masyarakat yang berada di lingkungan pesantrennya.
Misalnya  di  Pondok  Pesantren  Riyadlul  Ulum  Kawalu,  kandidat  yang berasal  dari  parpol  di  luar  PPP  dan  PKB  mendapat  dukungan  dari  Kyai  dan santrinya serta warga masyarakat  di  lingkungan pesantren dengan perolehan suara yang  cukup  banyak  dan  mengalahkan  kandidat  yang  berasal  dari  PPP  dan  PKB. Alasannya  cukup  rasional,  bahwa  kandidat  dimaksud  adalah  orang  NU  dan berdomisili  di  dekat  pesantren  tersebut  serta  sering  memberikan  dukungan  atau bantuan  terhadap  pesantren  dimaksud,  meskipun  yang  bersangkutan  diusung  oleh partai di luar PPP dan PKB.
Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh kyai dalam memenangkan calon ataupun  kontestan  dalam  pemilu  atau  pemilukada  memiliki  pengaruh  yang  luar biasa.  Oleh  karena  itulah,  posisi  kyai  menjadi  magnet  yang  menjanjikan  pihak konstituen  dalam  mempengaruhi  massa  nya,  termasuk  massa  NU  di  Tasikmalaya. Sebagai Ormas yang memiliki massa terbanyak di Tasikmalaya, para kyai NU juga menjadi  tujuan  para  calon  untuk  memuluskan  kemenangannya  dalam  pemilu ataupun pemilukada.

## Figuritas Kandidat atau Calon
Figuritas  kandidat  legislatif  baik  untuk  tingkat  pusat,  provinsi  maupun tingkat  Kota  Tasikmalaya,  menjadi  perhatian  besar  semua  kalangan,  hal  ini dikarenakan  marketing  politik  yang  dilakukan  oleh  kandidat  dari  berbagai  parpol mendapat  apresiasi  dari  berbagai  pihak  dan  kalangan.  Baik  dari  aspek  pemasaran dan sosialisasi  kandidat kepada masyarakat  melalui media cetak, media elektronik lokal, banner, spanduk,  baligo  dengan  jargon  politik  yang  beraneka  ragam. Kesemuanya  memberikan  pengaruh  psikologis  terhadap  masyarakat  luas,  namun apakah  pengaruh  tersebut  bersifat  negatif  atau  positif,  bergantung  pada  perspektif masing-masing calon pemilihnya.
Pada  beberapa  tempat  pemilihan  di  empat  daerah  pemilihan,  media  yang dipakai untuk memasarkan dan mensosialisasikan kandidat sebagaimana tersebut di atas,  ternyata  tidak  banyak  mempengaruhi  perolehan  suara  atau  dukungan  dari pemilih  di  daerah  pemilihannya  masing-masing.  Kandidat  yang  berhasil memperoleh  dukungan  suara  banyak,  ternyata  di  tentukan  oleh  seberapa  besar pengaruh figuritas atau popularitas yang dicapai yang diketahui oleh konstituennya atau  oleh  masyarakat  lainnya.  Keterpilihan  seorang  kandidat  idealnya  harus memenuhi  standar  yang  diinginkan  pemilih,  artinya  pemilih  akan  menentukan pilihannya  didasarkan  atas  seberapa  besar  kontribusi  dan  partisipasi  kandidat terhadap  pemilih  atau  kelompok  pemilih.  Seberapa  besar  syarat-syarat  kandidat terpenuhi secara umum seperti ; kapabilitas, intelektual,  kepemimpinan, etika dan moral.
Kejelasan  tentang  visi  dan  misi  serta  program  yang  disampaikan  kandidat, apakah  pemilih  memahami  akan  visi  dan  misi  dan  program  yang  disampaikan seorang  kandidat  sesuai  dengan  aspirasi,  kebutuhan,  dan  kepentingan  masyarakat banyak  atau  tidak.  Jika  hal  tersebut  di  atas  tidak  dipenuhi  oleh  seorang  kandidat, maka pemilih pada suatu saat akan beralih sikap dan orientasinya ke kandidat lain. Syarat-syarat seperti tersebut di atas, akan sulit diketahui oleh calon pemilih, ketika calon/kandidat  tidak  dikenal  secara  langsung  atau  bertatap  muka  langsung  dengan masyarakat pemilih. Sikap dan orientasi pemilih massa NU dari simpatisan/kader/pengurus  PKB,  sama  halnya  seperti  yang  dikemukakan  oleh Morgan  dan  King,  bahwa  sikap  dan  orientasi  calon  pemilih  didasarkan  atas komponen kognitif, afektif dan kecenderungan tindakan.

## Lingkungan Hidup Masyarakat
Lingkungan  hidup  masyarakat,  baik  di  tingkat  Rukun  Tetangga  (RT) maupun tingkat Rukun Warga (RW)/Kedusunan, ternyata memiliki pengaruh besar terhadap  sikap  dan  orientasi  pemilih  dalam  menentukan  pilihannya.  Domisili  atau tempat  tinggal  pemilih  ternyata  memiliki  ciri  khas  masing-masing  yang  didasari oleh homogenitas  dan heterogenitas warga masyarakatnya. Di wilayah Kecamatan Cihideung  dan  Tawang  terutama  di  lingkungan  pusat  kota,  sikap  politik  pemilih lebih  ditentukan  pada  faktor  kebebasan  individunya,  karena  di  lingkungan  ini sebagian besar pemilih adalah pemilih rasional dan skeptis. Kondisi tersebut sangat berpengaruh  terhadap  kandidat  yang  kurang  memahami  sikap  dan  budaya  politik warga masyarakat dimaksud.
Oleh  karena  itu,  kandidat  yang  memiliki  hubungan  sosial  ekonomi  yang baik  dan  memiliki  kedekatan  emosional  karena  keterikatan  obyek  tertentu,  yang memperoleh  dukungan  suara  yang  banyak  dari  pemilih  di  lingkungan  warga masyarakat dimaksud. Namun, hal ini berbeda dengan wilayah atau lingkungan di Kecamatan  Cihideung  dan  Tawang  daerah  pinggiran,  yang  mayoritas  pemilihnya bersifat homogen etniknya.

## Politik Simbol
Massa  Nahdiyin  baik  dari  PKB  maupun  PPP  masih  sangat  menjunjung tinggi  nilai-nilai  yang  diajarkan  oleh  para  kyai  dalam  lingkungan  kehidupannya. Dalam  tradisi  warga  Nahdiyin,  kyai  merupakan  pribadi  yang  memiliki  istimewa. Pendapat kyai menjadi rujukan utama dalam proses sosial kemasyarakatan maupun dalam pengambilan keputusan, baik dalam masalah agama maupun masalah sosial dan politik.  Sosok  kyai  Nahdiyin,  menurut warga Nahdiyin  adalah sosok  pewaris Nabi.
Oleh karena itu, sikap massa Nahdiyin dalam hal-hal tertentu menyandarkan segala sesuatunya tergantung apa  yang disampaikan kyai.  Massa nahdiyin, sampai sekarang masih melekat dengan simbol pakaian yang sering dipakai para kyai yaitu, baju  gamis/haramain,  sorban, tasbeh, termasuk  simbol  non  verbal  seperti  cium tangan  warga  nahdiyin/santri  kepada  kyai, tabaruq (untuk  mendapat  berkah),  dan
nilai-nilai  dalam  peribadatan  seperti maulid  Nabi,  Rajaban,  Qunut,  Sholawat, Marhabanan, istighosah dan lain sebagainya.
Simbol  dan nilai  tersebut  secara tersirat  dijadikan sebagai  pembanding dan pembeda  dalam  proses  sosial  kemasyarakatan  dan  proses  politik.  Artinya,  warga nahdiyin  akan  menilai  parpol  atau  calon  yang  akan  maju  dalam  pemilu  legislatif, apakah  memiliki  kesamaan  dengan  simbol  dan  nilai-nilai  yang  dianut  warga nahdiyin atau tidak. Jika terdapat kesamaan sikap politik yang sama dengan warga nahdiyin  yang  diaktualisasikan  dalam  simbol  dan  nilai-nilai  yang  dianut  warga nahdiyin,  maka  warga  nahdiyin  sangat  terbuka  dan  memberikan  respon  positif terhadap  calon  dimaksud.  Namun  sebaliknya  apabila  tidak  ada  kesamaan  sikap politik,  simbol  dan  nilai-nilai  yang  dianut  warga  nahdiyin,  maka  warga  nahdiyin tidak akan meresponnya.
Model  Kepemimpinan  Kyai  Nahdlatul  Ulama    dalam  Mengelola  Massa  NU PKB dan PPP di Tasikmalaya
Kajian kepemimpinan tradisional kyai Nahdatul Ulama dalam mempengaruhi  pergeseran  sikap  politik  massa  NU  PKB  dan  massa  NU  PPP  di Tasikmalaya  di  dalamnya  membahas  mengenai  pola  terbentuknya  pemimpin tradisional,  relasi  kuasa  antar  pemimpin  tradisional  tersebut.  Seperti  yang  ditulis oleh Koentjaraningrat (Ibid:194), kepemimpinan yang dimaksudkan dalam analisis ini  adalah  sebagai  keseluruhan  upaya  pemimpin  dalam  mengelola  komunitasnya akan  berjalan  efektif,  jika  memenuhi  unsur-unsur  kepemimpinan  yang  dapat diterima  oleh  khalayak  di  masyarakat  tersebut.  Unsur-unsur  tersebut  adalah  dari mana  sumber  kewenangan  pemimpin,  bagaimana  juga  kewenangan  tersebut  yang diberikan  masyarakat,  kemudian  bagaimana  proses  wewenang  akan  semakin  kuat jika  ditambah  pengakuan  atau  legitimasi  dari  sebagian  besar  bahkan  keseluruhan anggota atau komunitas masyarakat  yang bersangkutan melalui kekuatan-kekuatan yang  dimilikinya,  baik  kekuatan  fisik  maupun  non-fisik.  Selain  kekuatan  satu  hal lagi  yang  menjadikan  pemimpin  sempurna  dalam  memainkan  peran-peran kepemimpinannya  adalah  memiliki  sifat-sifat  yang  disenangi  oleh  sebagian  besar anggota atau komunitas masyarakat atau popular di “mata” masyarakatnya.
Kepemimpinan  kyai  NU  di  Tasikmalaya  sesungguhnya  merupakan pemimpin  bagi  sekelompok  masyarakat  yang  beragama  Islam  dan  rata-rata  ber Organisasi  Kemasyarakatan  NU.  Selain  tokoh  bagi  kalangan  NU,  biasanya  juga tokoh bagi khalayak masyarakat ramai. Tokoh tersebut dianggap memiliki sejumlah kualifikasi  yang  mampu  mencitrakan  dirinya  sebagai  figur  yang  dianggap  pintar mengaji,  memahami  Al-Qur’an  dan  Hadits,  dianggap  memiliki  pemahaman  ke- Islaman  melebihi  manusia  biasa.  Biasanya  juga  tokoh  Kyai  selain  secara  informal menjadi  tokoh  di  masyarakat,  yang  bersangkutan  aktif  dalam  berbagai  kegiatan pemerintahan, dengan menjadi actor di lembaga seperti MUI, guru, dosen, bahkan politisi.
Sebagai contoh figur tokoh yang kami wawancarai, KH. Didi Hudaya, yang sebenarnya  merupakan  pimpinan  salah  satu  pondok  pesantren  terkemuka  di  Kota
Tasikmalaya,  beliau  juga  merupakan  tokoh  di  sekitar  tempat  tinggalnya  yaitu  di kecamatan Cibeureum, namun beliau juga pernah menjadi politisi sebagai anggota DPRD  Kota  Tasikmalaya  dari  PKB.  Melalui  peran  dan  ketokohan  yang dimainkannya  tokoh  ini  menjelma  menjadi  sosok  yang  kharismatik  dan  mampu mempengaruhi khalayak, khsusunya massa NU. Sumber kewenangan kyai Didi ini sesungguhnya  didapatkan  dari  ketokohan  dan  kharisma  yang  terbentuk  dalam jangka waktu lama. Sebagai kyai besar di Tasikmalaya, kebesaran tokoh ini tidaklah didapat  dengan  serta  merta,  namun  melalui  berbagai  proses,  baik  penempaan  di pesantren,  organisasi  ke  NU  an  dari  tingkat  pelajar  sampai  kemahasiswaan,  juga beliau  juga  sebagai  pemimpin  pesantren  dan  tokoh  masyarakat  yang  dianggap memiliki kontribusi besar dalam pembangunan fisik, syiar Islam dan pendidikan di kalangan Nahdiyyin Kota Tasikmalaya.
Tidak jauh berbeda dengan kasus di Kabupaten Tasikmalaya. Tokoh sentral seperti KH. Nurcholis Tisnawan (alm, Ketua PC NU) di masa hidupnya merupakan sosok yang sangat kharismatik dan disegani pengikutnya. Dalam konteks mengajar di  pesantren  tokoh  ini  dikenal  sangat  otoriter,  begitu  juga  kiayi  Didi  Hudaya.  Pak Muttaqiin  (Wakil  Ketua  PC  NU  Kabupaten  Tasikmalaya  saat  ini)  dianggap  sosok yang kharismatik dan dominatif. Namun diakui oleh tokoh seperti H. Didi dan KH. Muttaqin bahwa terhadap masyarakat umum, warga NU baik yang pendukung PKB maupun PPP sangat membebaskan mereka untuk memilih.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan,  baik  dari  PKB  maupun PPP, para kyai  mereka dianggap memiliki kelebihan-kelebihan  yang layak disebut sebagai  seorang  kyai.  Sebutan  ini  juga  lazim  digunakan  sebenarnya  untuk menyebut  tokoh  agama  Islam  hampir  semua  tempat  di  Indonesia,  dengan  ciri-ciri memiliki tingkat kepahaman keagamaan di atas muslim lainnya dan juga memiliki akhlak yang dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat lainnya. Selain itu juga tokoh seperti  K.H  Didi  Hudaya  pernah  menjadi  pejabat  pemerintahan  daerah    yang mengurusi  salah  satu  hal  yang  sangat  vital  bagi  urusan  kemasyarakatan,  yakni membuat  regulasi  seperti  peraturan  daerah  dan  anggaran.  Peran-peran  tersebutlah yang menjadikannya sebagai salah satu pemimpin sentral di NU.
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa,  proses  menjelmanya  seorang  pemimpin tradisional dalam komunitas NU di Tasikmalaya lebih ditentukan oleh penerimaan masyarakat  yang  secara  lambat  laun,  karena  kualitas-kualitas  tertentu  yang diperlukan  oleh  masyarakat  komunitasnya.  Masyarakat  Islam  yang  ber-Ormas Nahdatul Ulama di Tasikmalaya menganggap kyai mereka layak menjadi pemimpin masyarakat Islam, dengan memberikan amanah untuk mengajar mengaji anak-anak, remaja  bahkan  dewasa,  anggota  masyarakat,  memimpin  ritual  keagamaan  dan lainnya, bahkan kewenangan juga pada gilirannya tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut,  namun  mengalami  eskalasi  ke  wilayah  publik  lainnya  seperti  menjadi penengah  dalam  persengketaan  antar  anggota  masyarakat (problem  solver), penasehat  masyarakat,  dan  tokoh  yang  mampu  menggerakan  aktivitas-aktivitas kemasyarakatan.
Dalam  kultur  NU,  khususnya  yang  berkembang  di  Tasikmalaya,  tidak terdapat  ketentuan  khusus  saat  ini  yang  mengharuskan  seorang  pemimpin
tradisional,  yakni  kyai  memiliki  kemampuan  fisik  yang  lebih  dari  manusia  biasa. Namun,  dari  hasil  observasi  partisipan  terlihat  bahwa  para  pemimpin  (kyai) merupakan  tokoh  yang  mengusai  berbagai  ilmu  di  pesantren  dan  masyarakatnya masing-masing (ahli di komunitasnya). Tradisi di NU memang tidak mengharuskan seorang kyai adalah orang yang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata dibanding masyarakat  pada  umumnya.  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan antaranya ada yang sudah mentradisi belajar kemampuan olah bela diri seperti silat sampai  sekarang.  Contohnya  di  Kabupaten  Tasikmalaya  kita  mengenal  tokoh seperti  KH.  Ubaidilah  Ruhiat  (Adik  dari  KH.  Ilyas  Ruhiat,  Pesantren  Cipasung) merupakan  pemimpin  dari  lembaga  bela  diri  silat  Pagar  Nusa  NU  tingkat  Jawa Barat dan juga dikenal sebagai tokoh yang menguasai bela diri olah raga silat.

## D. PENUTUP
Sikap politik massa NU PKB dan PPP di Tasikmalaya. Perbedaan dimaksud meskipun  tidak  dapat  digeneralisasi,  namun  menjadi  perhatian  penulis  terkait dengan  ketaatan/loyalitas  massa  NU  dari  PKB,  loyalitas  dimaksud  ialah ketaatannya  pada  ajaran  bagi  kaum  nahdiyin  (yaitu  empat  bentuk  sikap kemasyarakatan  NU).  Sikap Tawassuth  Wal-I’tidal (tengah-tengah  dalam  hidup bersama  serta  selalu  jujur).  Sikap Tasamuh (toleran  dan  saling  menghormat terhadap  perbedaan  pendapat).  Sikap Tawazun (menyelaraskan  sikap  berkhidmah pada  Alloh  SWT,  dalam  arti  “kepentingan  akhirat”,  dan  sikap  pada  kepentingan lingkungan  untuk  kemaslahatan  hidup  di  dunia).  Sikap  yang  selalu  ber- Amar Ma’ruf  Nahi  Munkar untuk  mendorong  dirinya  dan  orang  lain  agar  berbuat  baik serta meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  diperoleh  berbagai  hal  yang mempengaruhi  pergeseran  sikap  politik  massa  NU  di  Kota  Tasikmalaya,  yang dipandang  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  pergeseran  sikap  yang  lebih dominan,  yaitu  factor  figuritas  kyai,  faktor  lingkungan  hidup  masyarakat,  Politik Simbol.  Kajian  kepemimpinan  tradisional  kyai  NU  dalam  mempengaruhi pergeseran  sikap  politik  massa  NU  PKB  dan  massa  NU  PPP  di  Tasikmalaya  di dalamnya  membahas  mengenai  pola  terbentuknya  pemimpin  tradisional,  relasi kuasa  antar  pemimpin  tradisional  tersebut.  Model  kepemimpinan  ini  diharapkan dan  sangat  diperlukan  masyarak,  kepemimpinan  kyai  dapat  memberikan  amanah untuk  mengajar  mengaji  anak-anak,  remaja  bahkan  dewasa,  anggota  masyarakat, memimpin ritual keagamaan dan lainnya, bahkan kewenangan juga pada gilirannya tidak  hanya  terbatas  pada  hal-hal  tersebut,  namun  mengalami  eskalasi  ke  wilayah publik  lainnya  seperti  menjadi  penengah  dalam  persengketaan  antar  anggota masyarakat (problem  solver), penasehat  masyarakat,  dan  tokoh  yang  mampu menggerakan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Dalam banyak diskusi dengan tim peneliti  juga,  kyai  mencitrakan  sebagai  satu-satunya  tokoh  agama  yang  mampu mengendalikan  kehidupan  kemasyarakatan  dan  mencitrakan  bahwa  dirinya memiliki power paling  besar,  baik  dalam  mengatur  kehidupan  religi  ke-Islaman, maupun kehidupan kemasyarakatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Afandi, Arief  (ed),1997, Islam  Demokrasi Atas  Bawah  :  Polemik  Strategi  Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Almond, Gabriel A, dan Verba Sidney. 1990. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta : Bina Aksara.
Feith,  Herbeth  dan  Lance  Castle.  1988. Pemikiran  Politik  Indonesia  1945-1965 . LP3ES : Jakarta.
Fathoni,  Khoirul  dan  Muh.  Zen,  1992, NU  Pasca  Khittah:  Prospek  Ukhuwah  dengan Muhammadiyah , Media Widya Mandala, Yogyakarta. Haryanto,  2005, Kekuasaan  :  Suatu  Bahasan  Pengantar, S2-PLOD-JIP  UGM, Yogyakarta.
Kartono,  Kartini,  1998, Pemimpin  dan  Kepemimpinan  :  Apakah  Pemimpin  Abnormal Itu? , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kartodirdjo, Sartono (ed), 1986, Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, LP3ES, Jakarta. Koentjaraningrat, 1980, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta.
_____________, 1997 , Manusia dan Kebudayaan di Indonesia , Djambatan, Jakarta. Moleong, Lexi J. 1989, Metode Penelitian Kualitatif, PT Erlangga, Jakarta. Muhadjir,  Nung  1998, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Edisi  III,  Penerbit  Rake  Sarakan, Jakarta.
Mulyana,  Deddy  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya , PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Muchtar,  Nadjid,  dkk.,  2007, Islam  Ahlussunah  wal  Jamaah  di  Indonesia  :  Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama , Pustaka Ma’arif NU, Jakarta. Sutopo,  H.,  1988, Pengantar  Penelitian  Kualitatif:  dasar-dasar  teoritis  dan  praktis . Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Priyanto  dan  Trubus.  2004. Etika  Kemajemukan  :  Solusi  Strategis  Merenda Kebersamaan dalam Bingkai Masyarakat Majemuk. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.

## Sumber Lain :
Agung,  Subhan.  2011. Relasi  Kuasa  Dalam  Kepemimpinan  Adat  (Studi  Relasi  Kuasa dalam  Model  Kepemimpinan  Adat  di  Kampung  Kuta,  Ciamis,  Jawa  Barat. dipublikasikan  pada  Aliansi  Jurnal  Politik  dan  Pemerintahan, Vol  3,  Nomor  1, Januari 2011.
Hidayati,  Nuri  2008, Kontribusi  Ustadz  Bahrudin  dalam  Perkembangan  Islam  di Kampung  Adat  Kuta,  Karapangpaningal,  Ciamis,  Jawa  Barat  (1981-1992), Skripsi  yang  tidak  dipublikasikan.  Fakultas  Adab  UIN  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta.
Kusmayadi,  Edi,  Satori,  A,  dkk.2010. Tinjauan  Sosial  Budaya  Politik  dan  Politik Masyarakat  Adat  Kampung  Kuta  Desa  Karangpanigal  Kecamatan  Tambaksari Kabupaten  Ciamis .  Dipublikasikan  pada  Aliansi  Jurnal  Ilmu  Politik  dan Pemerintahan, Vol 2, Nomor 1, Januari 2010.
______________.2010. Budaya  Politik  Pesantren  :  Studi  Kasus  di  Ponpes  Miftahul Huda  Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya, Dipublikasikan  pada  Aliansi Jurnal Ilmu Politk dan Pemerintahan. Vol 2. Nomor 2, Juli 2010.
Rofik,  Ahmad.2011. Dinamika  Perilaku  Pemilih  NU  :  Pasang  Surut  Suara  NU  Pada Pemilu  Pasca  Orde  Baru. Dipublikasikan  pada  Aliansi  Jurnal  Ilmu  Politik  dan Pemerintahan, Vol 3/No.1, Januari 2011.
Satori,  Akhmad  dan  Subhan  Agung,  2011, Kepemimpinan  Politik  Masyarakat  Adat (Studi  Model  Pembagian  Peran  dan  Relasi  Kuasa  Pemimpin  Adat  di  Kampung Naga, Neglasari, Salawu, Tasikmalaya. dipublikasikan pada Swara Politik Jurnal Politik dan Pembangunan. Vol 12, Nomor 2 Oktober 2011.
Patton, Adri (1995), “Gaya Kepemimpinan yang Digunakan Pemimpin Informal (Ketua Adat)  di  Daerah  Perbatasan  Kabupaten  Malinau  Kalimantan  Timur”. Jurnal Ekonomi dan Manajemen , Volume 6, No.3, pp. 482