Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3738

## Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi
Penulis:
M Doni Permana Putra
Afiliasi: Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
Korespondensi: donipermana@unmas.a c.id
Histori Naskah:
Submit: 27-03-2024 Accepted: 28-03-2024 Published: 29-03-2024
Abstrak :  Suatu  Negara  membutuhkan  dana  untuk  membiayai  segala kegiatan  yang  dilakukannya  baik  pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran pembangunan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Sampai  saai  ini sumber  penerimaan  terbesar  di  Indonesia  bersumber  dari  pajak.  Pajak  di definisikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara.  Pajak  dipungut  dari  warga  negara Indonesia  dan  menjadi  kewajiban  yang  dapat  dipaksakan  penagihannya. Tidak  jarang  masyarakat  masih  memandang  pajak  sebagai  beban  yang membuat  pendapatannya  berkurang.  Sehingga  kemungkinan  untuk melakukan penggelapan pajak sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak yang dimoderasi  sanksi  pajak.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sanksi pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Dan  sanksi  pajak tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  diskriminasi  pajak  terhadap penggelapan Pajak.
Kata kunci : diskriminasi pajak; sanksi pajak; penggelapan pajak

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  berpedoman  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengatur  tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan  oleh  negara.  Suatu  Negara  membutuhkan  dana  untuk  membiayai  segala  kegiatan  yang dilakukannya  baik  pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran  pembangunan  dalam  menjalankan  roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Sumber penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  atau  dari  Pajak  itu  sendiri.  Namun  penerimaan  negara  terbesar  adalah  dari  sektor pajak. Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum  (Mardiasmo,  2018).  Oleh  karena  itu  pajak  dipungut  dari  warga  negara  Indonesia  dan  menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Tidak jarang masyarakat masih memandang pajak sebagai beban  yang  membuat  pendapatannya  berkurang.  Sehingga  kemungkinan  untuk  melakukan  penggelapan pajak sangat besar.
Penggelapan pajak ( tax evasion ) merupakan salah satu cara yang dilarang oleh undang-undang dan tentunya akan  mendapatkan  sanksi.  Penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  ialah  pengelakan  atau  penyelundupan  pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Penggelapan
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3738
pajak  atau tax  evasion tercipta  dari  berbagai  faktor.  Salah  satu  faktor  terpenting  yang  mendukung pemungutan pajak di suatu negara adalah aturan bagaimana pajak itu sendiri dijalankan. Aturan pajak yang adil dan tidak membeda bedakan golongan masyarakat atau diskriminasi merupakan aturan yang tentunya diinginkan oleh masyarakat di Indonesia.
Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak  tertentu  saja  dan  pihak  lain  merasa  dirugikan  (Fitriya,  2019),  Dapat  berupa  peraturan perpajakan  yang  tidak  adil,  dalam  artian  diskriminasi  dari  segi  perlakuan  terhadap  seluruh  wajib  pajak. Karena  secara  psikologis  masyarakat  merasakan  pajak  sebagai  beban,  maka  tentunya  masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara (Supriyadi, 2018). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, maka masyarakat akan  cenderung  untuk  tidak  patuh  terhadap  peraturan.  Maka  semakin  tinggi  tingkat  diskriminasi  dalam perpajakan maka dapat memicu perilaku penggelapan pajak ( tax evasion ) yang dipandang sebagai perilaku yang  cenderung  etis,  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat  diskriminasi  dalam  perpajakan  maka  perilaku penggelapan pajak ( tax evasion ) dipandang sebagai perilaku yang tidak etis (Fhyel, 2018). Hairuddin dan Anis  (2022)  melakukan  penelitian  tentang  Pengaruh  Keadilan  dan  Diskriminasi  Terhadap  Penggelapan Pajak,  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh  positif    terhadap  penggelapan pajak.  Namun  hasil  yang  berbeda  didapat  oleh  Fhyel  (2018)  melakukan  penelitian  tentang  Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tarif pajak, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap  penggelapan pajak. Aturan lainnya yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan juga dapat tercermin dari sanksi pajak yang berlaku bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan.
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  ( preventif )  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar ketentuan  perpajakan.  Dalam  Undang-Undang  Perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi  perpajakan  yaitu, sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  merupakan  pembayaran  kerugian  negara, khususnya  yang  berupa  denda,  bunga  dan  kenaikan.  Sanksi  pidana  merupakan  sanksi  berupa  kurungan. Semakin berat sanksi yang diberikan pemerintah maka akan menimbulkan persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan sebuah ancaman, karena dapat mengurangi pendapatan. Hal ini akan memberikan efek semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan akan mengurangi celah bagi wajib pajak untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Linda  (2019)   mengatakan bahwa  sanski pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hukuman dan sanksi yang sesuai akan memberikan efek jera kepada para wajib pajak, hal ini menimbulkan persepsi untuk tidak melakukan kecurangan berupa penggelapan  pajak.  Namun  hasil  yang  berbeda  didapatkan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitria  & Wahyudi  (2022)  menghasilkan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  penggelapan  pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Tiwi (2020), Rio (2019) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan hasil yang bertentangan, studi ini menggunakan sanksi pajak  sebagai  variabel  moderasi  untuk  mengetahui  pengaruh  diskriminasi  pajak  terhadap  penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Denpasar Timur.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3738

## Studi Literatur

## Theory of Planned Behavior
Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior rmembagi tiga macam alasan  yang  dapat  mempengaruhi  tindakan  yang  diambil  oleh  individu,  Behavioral  beliefs,  yaitu kepercayaan-kepercayaan  mengenai  kemungkinan  akan  terjadinya  suatu  perilaku.  Dengan  kata  lain, behavioral  beliefs  merupakan  keyakinan  dari  individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Control beliefs, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung  atau  menghambat  perilaku  yang  ditampilkan  dan  persepsinya  tentang  seberapa  kuat  hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung  memudahkan  wajib  pajak  dalam  kegiatan  perpajakannya  dan  tindakan  untuk  melakukan penggelapan pajak menjadi rendah.

## Atribution Theory
Teori Atribusi ( Atribution Theory ) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi  sebab”  apa  yang  menjadi  dasar  seseorang melakukan  suatu  perbuatan  atau  memutuskan  untuk berbuat  dengan  caracara  tertentu  (Robbins,  2017).  Teori  atribusi  menyatakan  bahwa  apabila  individu individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal  atau  eksternal  (Robbins,  2017).  Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku  yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  luar,  artinya  individu  akan  terpaksa  berperilaku  karena situasi. Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu.

## Hipotesis Penelitian
Pentingnya aturan yang adil dan tegas bagi seorang wajib pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana pemerintah yang membeda-bedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi  masyarakat  melakukan  penggelapan  pajak.  Aturan  terkait  sanksi  yang  tegas  di  bidang perpajakan akan membuat masyarakat lebih  berhati-hati  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Beberapa  studi  telah  menunjukkan  korelasi  positif  antara  diskriminasi,  sanksi  dan  penggelapan  pajak. Hairuddin dan Anis (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan  Pajak,  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh  positif    terhadap penggelapan  pajak.  Namun  hasil  yang  berbeda  didapat  oleh  Fhyel  (2018)  melakukan  penelitian  tentang Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tarif pajak, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap  penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2019)  mengatakan bahwa sanski pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Dengan mengacu pada ulasan literatur dan temuan empiris, hipotesis dikembangkan sebagai berikut: H 1 : Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
H 2 : Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
H 3 : Sanksi pajak memoderasi hubungan antara diskriminasi pajak dan penggelapan pajak.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3738

## Metode Penelitian
Model penelitian menggabungkan beberapa faktor, yaitu menggunakan Diskriminasi Pajak (DP) sebagai variabel bebas, Sanksi Pajak (SP) sebagai variabel moderasi, dan Penggelapan Pajak (PP) sebagai variabel terikat. Studi ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dengan keusioner. Populasi penelitian yang  dijadikan  bahan  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Denpasar Timur. Metode penentuan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode acidental sampling,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara  kebetulan ditemui peneliti dapat dapat digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus solvin dengan total sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi menggunakan perangkat lunak SmartPLS.

## Hasil
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Mean Min Max Standard Deviation DP 12.88 6 20 2.198 SP 18.69 12 25 2.364 PP 15.24 6 24 3.752
Sumber: Pengolahan Data (2024)
Tabel  di  atas  menyajikan  ringkasan  statistik  dari  tiga  variabel  dalam  penelitian  ini.  Diskriminasi  pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 12,88, Sanksi pajak menunjukkan nilai rata-rata 18,69. Penggelapan pajak menunjukkan rata-rata 15.24. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut yang berkaitan dengan korelasi antara variabel dalam lingkup penelitian ini.

## Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh Langsung dan Moderasi
Model Original Sample Standard Deviation T Statistics P Values Keterangan DP → PP 0.313 0.11 2.84 0.002 H1 diterima SP → PP -0.187 0.208 0.9 0.184 H2 ditolak Moderatin Effect →PP -0.002 0.11 0.014 0.494 H3 ditolak
Sumber: Pengolahan Data (2024)
Tabel  di  atas  menunjukkan  hasil  uji  pengaruh  langsung  dan  moderasi  antara  variabel  DP,  SP,  dan  PP. Pengaruh  langsung  DP  terhadap  PP  berpengaruh  positif  signifikan,  dengan  nilai  T  Statistics  2.84  dan  P Values 0.002, sehingga H 1 diterima. Selanjutnya terlihat bahwa SP tidak berpengaruh terhadap PP, yang ditunjukkan oleh nilai T Statistics 0.9 dengan P Values 0.184, sehingga H 2 ditolak. Begitu pula, SP juga tidak mampu memoderasi pengaruh DP terhadap PP dengan nilai T Statistics 0.014 dan P Values 0.494, sehingga H 3 juga ditolak.

## Pembahasan

## Diskriminasi Pajak dan Penggelapan Pajak
Temuan  dari  data  menunjukkan  bahwa  diskriminasi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penggelapan  pajak.  Ini  berarti  bahwa  adanya  perilaku  diskriminasi  dalam  perpajakan  merupakan  suatu tindakan  yang  menyebabkan  keengganan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana  fiskus pajak membeda-bedakan
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3738
perlakuan terhadap setiap wajib pajak (Wahyuni, 2020). Semakin banyak  yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Ketidakpatuhan inilah yang dapat berakibat pada wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Sehingga  wajib  pajak akan  menganggap  bahwa  penggelapan  pajak  merupakan  tindakan yang  etis  untuk dilakukan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hairuddin dan Anis (2022) melakukan penelitian tentang  Pengaruh  Keadilan  dan  Diskriminasi  pajak  terhadap  penggelapan  pajak.    yang  menyatakan Diskriminasi  Pajak  berpengaruh  positif.  Hal  ini  sejajalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Pratiwi  & Prabowo  (2019)  dan  Kusnadi  dan  Rinik  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  Diskriminasi  berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Sanksi Pajak dan Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  sanksi  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Sanksi pajak  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  para  wajib  pajak  yang melakukan  pelanggaran  pajak  baik  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya.  Sanksi  pajak  adalah  jaminan  bagi  para  wajib  pajak  untuk  mentaati  ketentuan  peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur menganggap  sanksi  bukan  merupakan  penentu  dari  wajib  pajak  dalam  melakukan  penggelapan  pajak karena  sanksi  merupakan  konsekuensi  dalam  tindakan  yang  menyimpang,  sehingga  hasil  penelitian menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kusnadi dan Rinik (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Sanksi Pajak Memoderasi Diskriminasi Pajak dan Penggelapan Pajak
Berdasarkan hasil penelitian variabel sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh diskriminasi pajak terhadap  penggelapan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  menurut  wajib  pajak  jika  terjadi  diskriminasi  yang membuat wajib pajak merasa tidak mendapatkan rasa keadilan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara otomatis wajib pajak merasa tidak perlu mematuhi aturan yang berlaku terkait kewajiban perpajakan ataupun sanksi yang berlaku, sehingga dalam penelitian ini sanksi pajak tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.

## Kesimpulan
Diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat diartikan jika wajib  pajak  merasa  didiskriminasi,  wajib  pajak  cenderung  untuk  melakukan  penggelapan  pajak  karena ketidakadilan yang didapatkan membuat wajib pajak merasa penggelapan pajak adalah tindakan yang etis untuk dilakukan. Sedangkan Sanksi pajak tidak berpengaruh pada penggelapan pajak karena menurut wajib pajak sanksi bukanlah penentu seorang wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Melainkan karena wajib pajak itu sendiri merasa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan sehingga sanksi bukanlah faktor utama dari penggelapan pajak. Begitu pula terlihat dari pengaruh sanksi pajak yang tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak yang menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan tidak akan mentaati aturan yang berlaku, sehingga sanksi pajakpun tidak akan mempengaruhi niat wajih pajak dalam melakukan penggelapan pajak.
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang mungkin harus disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Adapun Keterbatasan dari penelitian ini hanya sebatas dari lingkup variabel diskriminasi pajak, sanksi pajak dan penggelapan pajak. Penelitian ini juga hanya menggunakan sample terbatas sehingga tidak dapat untuk digeneralisasikan.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3738
Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas yang digunakan,  atau  menggunakan  varibel  mediasi  sebagai  acuan  baru.  Begitu  pula  lokasi  penelitian  yang terbatas dapat ditingkatkan lagi sehingga penelitian selanjutnya memiliki cakupan yang lebih luas.

## Referensi
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Ardyaksa,  T.  K.,  &  Kiswanto,  K.  (2014).  Pengaruh  Keadilan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Kecurangan,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan  terhadap Tax  Evasion.  Accounting  Analysis Journal , 3(4).
Fitriya,  M.  (2019).  Pengaruh  Tarif,  Keadilan,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan,  Dan  Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. STIE Perbanas Surabaya .
Fhyel,  V.  G  (2018).  “Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak”. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Fitria, K. I & Wahyudi, D (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi , 2022, 14.1: 35-49.
Hairuddin,  S.  H.,  &  Anis,  A.  (2022).  Pengaruh  Keadilan  dan  Diskriminasi  Terhadap  Penggelapan Pajak. YUME: Journal of Management , 5 (1), 688-703.
Kusnadi,  D.  R.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Sistem  Pemungutan  Pajak,  Sanksi      Keterlambatan Perpajakan,  Dan  Diskriminasi  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen , 8(2).
Linda,  S.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Tarif  Pajak,  dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Magelang). Skripsi  Fakultas  Bisnis  Dan  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Magelang.
Lumban, T, C.V. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan Pajak. Jom Fekon ,2(2), 1–15.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nurfadila.  (2020).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar. Equilibrum Journal , 1(April), 44–53.
Pratiwi, E. & Prabowo, R. (2019). "Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi." AFRE Accounting and Financial Review 2.1 : 8-15.
Rahayu, S. K (2017), Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
Rio,  S.  (2019).  Pengaruh  Keadilan,  Sanksi  Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas) .
Robbins,  E,  S,  J.,  &  Rochat,  P.  (2017). Variations  In  Judgments  Of  Intentional  Action And Moral Evaluation Across Eight Cultures. Cognition, 164, 22-30.
Safitri,  Tiwi  Anggela  (2022).  "Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."
Supriyadi, S. (2018). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi TerhadapPersepsi Wajib Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion) . JAAP (Jurnal  Akuntansi,  Auditing,  Dan Perpajakan) , 1(1).
Weti, E. R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Buddhi Dharma).
Yuliyanti,  T.,  Titisari,  K.  H.,  &  Nurlela,  S.  (2017).  Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sistem Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Teknologi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Badan Mengenai Penggelapan Pajak.