## KAWISTARA
VOLUME 1                                    No. 2, 17 Agustus 2011
Halaman  103-212

## DISKRIMINASI NEGARA TERHADAP AGAMA DI INDONESIA

## Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi

## Hasse J.
Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana  Universitas Gadjah  Mada Email:  praktisi_99@yahoo.com

## Bernard Adeney Risakotta
Universitas  Kristen Duta Wacana
Zainal Abidin Bagir
Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
This paper aims  to analyze the legal position of Towani Tolotang in the case of restrictions  on religion in Indonesia. This paper is based on research toward the Towani Tolotang community in the Sidenreng Rappang Regency. Towani Tolotang is a local religion that continues to survive despite at- tempts to disband its followers, efforts which come not only from groups which disagree with the reli- gion’s existence, but is also from the state. The discrimination experienced by followers of Towani Tolo- tang comes from two directions: first , from the public in the form of assumptions which denounce them, and second , from the government through a variety of regulations which limit the space for followers of Towani Tolotang to develop its teachings.
Keywords: Towani Tolotang, Discrimination, Religion and State Relation

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui posisi hukum Towani Tolotang setelah adanya pembatasan mengenai agama di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian pada agama Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Towani Tolotang merupakan agama lokal yang hingga kini masih ber- tahan di tengah berbagai upaya pemusnahan terhadap mereka. Upaya tersebut dilakukan bukan hanya dari kelompok atau kalangan yang tidak setuju dengan kehadiran agama-agama non-resmi, tetapi juga terjadi dari adanya regulasi negara mengenai agama-agama yang diakui. Diskriminasi yang dialami oleh Towani Tolotang datang dari dua arah. Pertama, dari masyarakat yang berupa anggapan-anggapan yang mencela mereka, dan kedua adalah format diskriminasi yang dihadirkan oleh pemerintah melalui berbagai macam regulasi yang membatasi ruang gerak Towani Tolotang dalam mengembangkan ajaran- ajarannya.
Kata Kunci: Towani Tolotang, Diskriminasi, Relasi Agama dan Negara
Hasse J., Bernand Adeney Risakotta, dan Zainal Abidin Bagir -- Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia
PENGANTAR Negara secara  formal hanya mengakui enam agama di Indonesia yakni Islam, Kris- ten, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Qoyim, 2004: 28). Dengan demikian, hanya agama-agama tersebut yang memiliki repre- sentasi  di  Kementerian  Agama  baik  di tingkat pusat maupun daerah. Agama-aga- ma  yang  mendapat  pengakuan  memiliki ruang  untuk mengekspresikan  ajaran-ajar- an  melalui  praktik-praktik  keagamaan  se- perti ibadah dan perayaan-perayaan.  Aga- ma-agama tersebut memiliki struktur orga- nisasi yang lengkap yang menunjang keber- langsungan  pelaksanaan  dan  penyebaran ajaran.  Dengan  struktur  organisasi  seperti ini, agama-agama tersebut dimanjakan  de- ngan  fasilitas-fasilitas penunjang eksistensi di masa  datang.
Di samping Kementerian Agama, keber- adaan  beberapa  organisasi keagamaan  se- perti  Majelis Ulama Indonesia (MUI),  Per- sekutuan  Gereja-gereja  Indonesia  (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), WALUBI, dan Majelis Tinggi Agama Kong- hucu Indonesia (MATAKIN) juga membuk- tikan keberpihakan negara terhadap agama- agama tertentu, khususnya keenam  agama tadi.  Organisasi-organisasi  tersebut  men- cerminkan pengakuan negara terhadap aga- ma yang diwakili masing-masing organisa- si.  Keberadaan  wadah  pendukung  yang hanya  terbatas  dimiliki  oleh  enam  agama menegaskan keterbatasan paham pluralitas yang dianut oleh negara (Kholiludin, 2009: 16). Pluralitas hanya dipahami sebatas aga- ma resmi saja dan mengesampingkan keber- adaan  agama-agama lokal yang hadir bah- kan lebih awal dari agama-agama besar saat ini. Agama-agama lokal merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum  agama-agama  ‘impor’  dikenal. Agama ini hadir di setiap kelompok masya- rakat  yang menampilkan  wajah  yang  ber- beda  dengan  apa  yang  dianut  di  tempat- tempat  lain.  Di  beberapa  tempat  seperti Jawa meskipun arus Islam sangat kuat, teta-
pi  sisa-sisa  agama  orang  terdahulu  masih ada  seperti  Tengger,  Samin,  dan  lain-lain (Nurudin, 2003; Rosyid, 2010). Di Sumatera juga demikian, agama Permalim masih da- pat ditemukan  meskipun penganutnya  sa- ngat  sedikit.  Di  Kalimantan,  Kaharingan masih dapat ditemukan di beberapa tempat khususnya  di pedalaman.  Di Sulawesi, ek- sistensi Towani  Tolotang, Ammatoa,  Aluk Todolo, dan lain-lain (Hasse J, 2008; Idaman, 2005;  Ma’arif,  2003)  menunjukkan  masih adanya sisa-sisa agama  pra-Islam yang  di- anut di daerah ini. Di Maluku, Nusa Teng- gara, dan Papua juga demikian, agama-aga- ma lokal masih banyak ditemukan meskipun terbatas  hanya  di  daerah-daerah  tertentu yang sangat terpencil.  Hal ini menegaskan bahwa hingga saat ini, agama-agama  lokal ada  namun  dalam kondisi  yang serba  ter- batas  bahkan terancam  keberadaannya. Pengakuan  negara  terhadap  keber- adaan  agama  yang  hanya  terbatas  pada enam  seperti  uraian  di  atas,  menciptakan persoalan krusial dalam pengelolaan agama di Indonesia. Salah satu persoalan yang tim- bul adalah lahirnya dikotomi antara agama yang ‘diakui’ dan yang ‘tidak diakui’, mayo- ritas dan minoritas, agama global dan aga- ma lokal, primitif dan modern, dan lain se- bagainya.  Keberadaan agama-agama (yang diakui) selama ini menjadi ‘lawan’  agama- agama  lokal.  Agama-agama  yang  diakui mendapat kemudahan-kemudahan, semen- tara agama-agama  lokal selalu diposisikan sebagai agama  yang tertindas, termarjinal- kan,  dan  terhakimi  yang  tidak  memiliki ruang  ekspresi  keagamaan  yang  propor- sional. Agama-agama  lokal diposisikan  se- bagai sasaran ‘pencerahan’ melalui dakwah dan  gerakan-gerakan penyadaran  lainnya.
Mengenai  agama  lokal  khususnya  di Indonesia juga telah banyak mendapat per- hatian para peneliti. Nurudin (2003) meng- uraikan tentang potret kearifan hidup masya- rakat  Samin  dan  Tengger.  Ia  melihat bagaimana ‘agama’ Samin dan Tengger di- pakai  sebagai  pedoman  hidup  dan  dijadi- kan  kaidah  dalam  menjalani  kehidupan. Bagi  anak-anak muda  Samin, mereka  cen-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 180 - 190
derung  mulai meninggalkan  ke-Samin-an- nya.  Bahkan,  di  antara  mereka  ada  yang malu  disebut  sebagai  keturunan  Samin. Mereka lebih  suka disebut santri daripada keturunan  Samin.  Sebaliknya,  dalam masyarakat  Tengger,  mereka  masih  me- megang kepatuhan terhadap tradisi leluhur yang  diwarisinya  secara  turun-temurun. Mereka  mempertahankan  ajaran  hingga saat ini.  Nurudin dalam  konteks  ini  meli- hat  agama  lokal  sebagai sebuah  pedoman hidup seperti halnya pemahaman penganut agama lain terhadap agamanya. Fokus tu- lisan  ini adalah  terdapat  pada  bagaimana agama  lokal  diamalkan  oleh  para  peng- anutnya.
Mattulada (1982) menyinggung perkem- bangan agama-agama lokal di Sulawesi Se- latan di mana agama-agama lokal yang dike- nal  di  kalangan  orang  Bugis  merupakan agama  leluhur yang  masih dipercayai  dan dianut  oleh  komunitas  tertentu.  Mereka menganut agama tersebut disebabkan  oleh faktor  keturunan.  Ajaran  diwariskan  dari leluhur  kepada  generasi  setelahnya.  Mat- tulada hanya sebatas memperkenalkan ben- tuk-bentuk religi yang dikenal di kalangan masyarakat  Bugis  tanpa  mengurai  secara komprehensif persoalan yang dihadapi oleh agama  yang  masih  dianut  oleh  beberapa kelompok.  Dalam  tulisan  lain,  Mattulada juga menguraikan secara singkat religi atau agama masyarakat  Sulawesi  Selatan  sebe- lum kedatangan Islam di mana masyarakat Sulawesi Selatan  sebelum  memeluk  Islam masih  menjalankan  kepercayaan-keper- cayaan yang dikenal  secara turun-temurun dari  leluhur.  Di  antara  kepercayaan  yang dianut adalah kepercayaan orang Tolotang yang berpegang teguh pada tradisi leluhur yang ia kelompokkan ke dalam agama ani- misme.
Martin  Ramstedt  (2004)  memberikan gambaran yang lebih luas dan spesifik ten- tang keberadaan  agama-agama lokal  yang telah menjadi bagian agama Hindu di Indo- nesia.  Ia  menegaskan  bahwa  telah  terjadi hinduisasi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk  di Sulawesi  Selatan. Proses  hin-
duisasi tersebut dilakukan oleh negara yang mengkategorikan beberapa agama lokal se- bagai Hindu. Towani Tolotang merupakan salah satu ‘korban’  kebijakan tersebut.  To- wani Tolotang  dianggap  memiliki  banyak persamaan dengan  ajaran Hindu  sehingga dikategorikan sebagai Hindu. Secara struk- tural  Towani  Tolotang  menganut  Hindu, namun  secara  kultural  masih  tetap  pada ajarannya. Demikian pula, beberapa agama lokal dimerger ke dalam agama Hindu kare- na formalisasi agama. Mereka harus memi- lih salah satu agama yang telah diakui oleh negara untuk menghindarkan diri dari stig- ma ‘ateis’.

## PEMBAHASAN Dinamika Kehidupan Sosial Ke- masyarakatan Towani Tolotang
Di kalangan Towani Tolotang, soliditas dan solidaritas sangat dikedepankan. Hal ini dilihat pada pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.  Dalam  pelaksanaan  ritu- al Sipulung misalnya,  yang  dilaksanakan sekali setahun, para penganut berbondong- bondong ke tempat ritual dengan penuh se- mangat dan meninggalkan segala aktivitas yang lain. Tempat ritual ini tidak berlokasi di  tengah  perkampungan  mereka,  tetapi berada sekitar 8 km dari pusat pemukiman Towani Tolotang. Lokasi yang jauh dari pe- mukiman  tidak  menyurutkan  semangat mereka  untuk mengikuti  ritual. Ini  mene- gaskan  bahwa  pada  satu  sisi,  keyakinan mereka  terhadap  ajaran  masih  kuat  dan pada sisi lain soliditas kelompok juga masih terjaga.
Solidaritas  Towani Tolotang  berwujud kesadaran mereka untuk saling  membantu dalam pelakasanaan atau perayaan hajatan. Pada  pelaksanaan  perkawinan  salah  satu pemuka Towani Tolotang (La Unga Setti, 29 September  2010)  misalnya,  mereka  telah datang  jauh hari  sebelum pelaksanaan ha- jatan dan membantu mendirikan tempat di samping rumah. Pada perayaan hajatan se- perti  perkawinan,  Towani Tolotang  biasa- nya membuat sarapo, merupakan  tambah-
Hasse J., Bernand Adeney Risakotta, dan Zainal Abidin Bagir -- Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia
an di  samping rumah  yang sejajar  dengan rumah Induk, yang disambung dengan ru- mah induk sebagai tempat para tamu. Pada perayaan  perkawinan  tersebut,  penganut Towani Tolotang  dengan penuh  semangat berada  di  tempat  tanpa  diundang  untuk membantu. Pembuatan sarapo sendiri mem- butuhkan tenaga dan bahan yang tidak sedi- kit.  Akan  tetapi,  mengingat  rasa  persau- daraan  mereka  sangat  kental,  maka  pem- buatan sarapo tersebut tidak memakan wak- tu yang lama karena dilakukan oleh banyak orang.  Penganut yang  datang tidak  hanya dari lingkungan terdekat, tetapi juga berasal dari luar daerah  mengingat yang  melaksa- nakan hajatan adalah salah seorang  pemu- ka Towani Tolotang.
Di  kalangan muslim,  yang hidup  ber- dampingan dengan Towani Tolotang, meng- akui  kuatnya  soliditas  dan  solidaritas  To- wani Tolotang. Salah seorang pemuka mus- lim  mengatakan,
Towani Tolotang selalu bersatu dalam melak- sanakan  apapun,  baik  yang  berhubungan dengan pelaksanaan upacara-upacara agama maupun yang lain. Mereka selalu saling mem- bantu. Mereka tidak hanya membantu sesa- manya tetapi juga dengan orang lain (Wawan- cara  dengan  Usman  Suara  (46),  tanggal  23 Agustus 2008).
Keterlibatan  Towani  Tolotang  dalam  ke- giatan sosial tidak hanya terbatas pada ke- giatan kemasyarakatan yang bersifat umum, tetapi  juga pada  kegiatan yang menunjuk- kan identitas sebuah kelompok agama ter- tentu. Dalam  pembangunan masjid  misal- nya,  salah  seorang  dari  mereka  juga  ikut membantu. Seperti yang dilakukan oleh La Gugu (50 tahun) yang telah menyelesaikan pemasangan atap masjid al Mujahidin Bola- Bulu.  Menurutnya,  panitia  pembangunan masjid  yang  langsung  menghubunginya. Lanjut  dia, permintaan  tersebut tidak  ber- hubungan sama sekali dengan kapasitasnya sebagai  penganut  Towani  Tolotang  tetapi dalam hubungan yang bersifat professional yakni profesinya sebagai tukang kayu yang bisa  memasang  atap  seperti  yang  sedang dibutuhkan  oleh  panitia  pambangunan masjid.
Dalam  kehidupan sosial  yang lain, so- liditas dan solidaritas Towani Tolotang da- pat  dilihat pada penyatuan sikap mengha- dapi  berbagai  persoalan.  Merujuk  pada masa  lalu  misalnya,  ketika  salah  seorang Towani Tolotang meninggal yang kebetulan adalah putra uwa’ ,  sikap resisten terhadap ‘dominasi Muslim’ sangat jelas. Saat itu, pe- merintah bersama-sama masyarakat muslim di Amparita tidak mengijinkan penguburan menurut  Towani  Tolotang. Mereka  meng- hendaki penguburan secara Islam, padahal yang  meninggal  adalah penganut  Towani Tolotang. Ketegangan pun tidak bisa dihin- dari bahkan konflik terbuka antara Towani Tololang dan muslim hampir terjadi karena kedua  pihak  tetap  pada  prinsip  masing- masing. Towani Tolotang dengan tegas me- nentang penguburan  secara  Islam,  artinya mereka sama  sekali tidak  mau tunduk  ter- hadap keinginan tersebut.
Di kalangan masyarakat Sidenreng Rap- pang, saat ini bahkan telah tersimpan dalam ingatan  mereka atas  kesolidan internal To- wani Tolotang. Di kalangan masyarakat te- lah terkonstruksi bahwa persatuan  Towani Tolotang  sangat  kuat  sehingga  jika  ingin melakukan konfrontasi dengan mereka  sa- ngat sulit. Pada persoalan konflik misalnya, pemuda muslim tidak ingin terlibat dengan pemuda Towani Tolotang karena dikhawa- tirkan akan terjadi konflik terbuka. Pemuka Towani  Tolotang  juga  mengamini  kondisi ini.  Menurut  Launga  Setti,  dari  kecil,  ge- nerasi  Towani Tolotang  memang telah  di- tanamkan sikap-sikap seperti itu  (persatu- an di internal kelompok) yang tidak hanya terbatas pada persoalan keagamaan,  tetapi juga sosial kemasyarakatan. Ini menunjuk- kan bahwa, pihak luar pun (muslim) meng- akui soliditas dan solidaritas internal Towani Tolotang. Hal yang lebih penting dari gam- baran kondisi ini adalah adanya pengakuan pihak luar  yang juga  berdampak pada  ke- berlangsungan  hubungan  antara  Towani Tolotang dan muslim.
Hal di atas menegaskan dua poin pen- ting yang terjadi saat ini di kalangan Towani Tolotang  dalam  hubungannya dengan  di- namika  pergaulan di  internal mereka. Per-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 180 - 190
tama , soliditas di antara penganut tidak ha- nya berlangsung pada tataran yang bersifat ideologis  atau  pelaksanaan  ajaran,  tetapi juga  pada  tataran  kehidupan  sosial  yang bersifat umum. Kedua , keterlibatan  Towani Tolotang  dalam kegiatan  dan relasi  sosial dengan  masyarakat muslim  menunjukkan adanya  ‘penerimaan’  dari  pihak  lain  ter- hadap kehadiran mereka. Hal tersebut me- mungkinkan  pergaulan  Towani  Tolotang pada  tataran sosial tidak mengalami  ham- batan yang mengakibatkan adanya resistensi dari kelompok lain dalam hal ini kelompok muslim yang hidup berdampingan dengan mereka.

## Harmonisasi dengan Kekuasaan:
Politik, Ekonomi, dan Pendidikan Afiliasi Towani Tolotang ke dalam aga- ma Hindu sebagai agama induk berdampak langsung pada relasinya dengan kekuasaan (negara). Membicarakan  persoalan  ini,  sa- ngat  terkait  pula  dengan  bagaimana  hu- bungan agama secara umum dengan nega- ra.  Dalam  tulisan ini,  penulis akan  meng- uraikan  bagaimana  bentuk-bentuk  relasi agama  dengan negara  dan bagaimana  To- wani  Tolotang  menempatkan  diri  sebagai bagian dari sebuah agama yang diakui oleh negara. Secara struktural, Towani Tolotang adalah  bagian  integral  agama  Hindu.  Ini berarti, segala urusan tidak bisa terlepas dari agama induknya. Dalam struktur organisa- si PHDI, Towani Tolotang tercantum sebagai salah  satu  mazhab  Hindu.  Di  Kabupaten Sidenreng Rappang  sendiri terdapat peng- urus PHDI kabupaten. Saat ini, ketua PHDI Kabupaten Sidenreng  Rappang adalah Su- narto atau  Wa Narto,  salah seorang  tokoh Towani  Tolotang.  Keterlibatan  Wa  Narto sebagai pengurus PHDI merupakan langkah penting  untuk  menghubungkan  Towani Tolotang dengan kekuasaan.
Keterlibatan  Towani  Tolotang  secara langsung dalam kepengurusan PHDI sangat berdampak pada posisi tawar ‘politik’ khu- susnya pada  level lokal.  Pada level  politik lokal,  Towani  Tolotang  yang  menempati jumlah (kuantitas) terbesar kedua, memiliki
posisi  yang  sangat  strategis  dalam  setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang saat  ini dilakukan  secara langsung.  Secara berturut-turut,  salah  seorang  dari  mereka duduk di DPRD  Kabupaten. Bahkan,  pada pemilihan 2009 lalu, terdapat dua kursi (La Panca  dan Rukiyah  merupakan dua  orang berhasil duduk di kursi legislatif kabupaten Sidenreng  Rappang  periode  2009-2014) yang diduduki oleh Towani Tolotang. Pada setiap pemilu, beberapa orang dari kalangan Towani  Tolotang maju  sebagai  calon  ang- gota legislatif di Kabupaten Sidenrang Rap- pang. Fakta di atas  menunjukkan bahwa  po- sisi Towani Tolotang di Sidenreng Rappang berbeda dengan dengan posisi beberapa ko- munitas agama lokal di tempat-tempat lain. Towani Tolotang sangat penting terkait de- ngan dinamika politik lokal yang terus ter- jadi. Ini dapat dinilai sebagai sesuatu yang wajar mengingat  jumlah penganut Towani Tolotang sangat signifikan, misalnya untuk kepentingan pemilukada. Demikian pula, so- liditas  kelompok  Towani Tolotang  hingga saat ini masih terjaga. Keterlibatan Towani Tolotang  dalam  politik  lokal  di  satu  sisi menguntungkan, namun di  sisi lain  justru merugikan. Keuntungan yang dapat diper- oleh dari keterlibatan tersebut adalah keber- langsungan eksistensi komunitas masih ter- jaga  meskipun  keberhasilan  penganutnya menduduki kursi legislatif bukan atas nama komunitas tetapi keterwakilan partai  yang mengusungnya.  Di  sisi  lain,  keberhasilan Towani Tolotang masuk dalam area politik praktis  berdampak  pada  ancaman  terbu- kanya kran ‘konflik’ internal. Figur yang se- lama ini maju dan mencalonkan diri meru- pakan figur yang berlatar-belakang keluar- ga ‘elite’ Towani Tolotang, bahkan dari ka- langan elite sendiri. Pada tahun 2004, salah seorang elite Towani Tolotang, La Unga Setti, lolos  sebagai anggota legislatif. Ia merupa- kan  salah  seorang  tokoh  penting  Towani Tolotang. Ia adalah juru bicara Towani To- lotang, juru bicara komunitas. Keterlibatan elite atau keturunan elite seperti berpotensi melahir- kan  perpecahan  karena  setiap uwa atau
Hasse J., Bernand Adeney Risakotta, dan Zainal Abidin Bagir -- Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia
uwatta memiliki basis massa sendiri. Massa masing-masing uwa atau uwatta tidak terkon- sentrasi pada satu area saja tetapi tersebar di beberapa tempat.
Identifikasi jumlah massa (umat) setiap uwa atau uwatta dapat  dilakukan  dengan melihat seberapa besar orang yang melaku- kan mappenre’ nanre (sebuah upacara siklus kehidupan  Towani  Tolotang).  Setiap uwa atau  uwatta  memiliki  pengikut.  Pengikut setiap uwa atau uwatta dapat berupa  umat yang berasal  dari  pengikut uwa terdahulu atau berasal dari penganut Towani Tolotang yang lain  yang merasa  sesuai dengan uwa yang bersangkutan. Apabila orang tua uwa sekarang  adalah uwa ,  maka  pengikutnya dilayani oleh anaknya yang saat ini menja- di uwa .  Perpecahan  pengikut  bahka uwa dapat terjadi ketika orang tua meninggal dan meninggalkan  beberapa  generasi  (anak) yang keseluruhannya menjadi uwa . Demiki- an pula sebaliknya, jika uwa tidak mening- galkan  penerus  atau  tidak  ada  anak  yang berkeinginan untuk  mewarisi peran  orang tua sebagai uwa . Afiliasi  ke  dalam  agama  Hindu  yang bersifat struktural telah mengubah kondisi Towani  Tolotang  pada  bidang  termasuk pendidikan. Saat ini, di beberapa sekolah di Sidenreng  Rappang telah  ada guru  agama Hindu yang berasal dari Towani  Tolotang. Di SMP 1 Amparita misalnya, guru agama yang mengajarkan  pelajaran agama  Hindu adalah orang  Hindu yang  berasal dari  To- wani Tolotang.  Jenjang kesarjanaannya  di- selesaikan pada institusi agama Hindu yak- ni pada Sekolah Tinggi  Agama Hindu Ne- geri (STAHN) yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Hindu Dharma (UHD) Bali. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, pemberian  pelajaran agama  Hindu di Am- parita  dipusatkan di  Pangkajene. Saat  ini, pelajaran agama Hindu langsung diadakan di  sekolah.  Di  SMP  1  Amparita,  memang mayoritas  siswanya merupakan  keturunan Towani Tolotang sehingga pelajaran agama Hindu langsung diberikan di sekolah.  Un- tuk daerah lain,  pengajaran pelajaran aga- ma Hindu dilakukan di Tanru Tedong (SMP 1) dan Pangkajene.
Pada  persiapan  Ujian  Akhir  Nasional (UAN),  siswa-siswi  yang  berasal  dari  To- wani Tolotang tidak lagi mendapat kesulitan menerima pelajaran  agama  dalam  rangka menghadapi  tes/ujian. Ketersediaan  guru merupakan faktor yang sangat penting da- lam proses  pembelajaran. Kehadiran  guru yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pe- serta didik akan mempermudah transforma- si ilmu dari guru ke peserta didik. Sebelum- nya, pelajaran agama Hindu diberikan han- ya sekali dalam seminggu dan dilakukan di tempat lain, bukan di sekolah peserta didik sendiri. Saat ini, peserta didik yang berasal dari Towani  Tolotang menerima  pelajaran yang diampu oleh guru yang memiliki latar berlakang kultural yang sama dengan mere- ka. Perhatian  negara khususnya  Kemente- rian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama dari aspek pendidikan bagi Towani Tolotang tidak mengalami kendala. Hal ini disebabkan  oleh  pilihan  Towani  Tolotang tadi yang telah menjadi bagian agama Hin- du. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pi- lihan Towani Tolotang untuk memilih salah satu  agama  adalah  tepat.  Segala  urusan yang  berhubungan  dengan  administrasi tidak mengalami  kendala. Pelayanan  pub- lik pun sama dengan pelayanan yang dite- rima  oleh  masyarakat  umum  lainnya.  De- ngan demikian, Towani Tolotang telah me- miliki peluang yang sama dengan penganut agama lain untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan kepentingan yang lain. Tin- dakan  diskrimasi  dari  aspek  pendidikan tidak ada  lagi karena keterpenuhan tenaga pengajar dan kurikulum telah tercapai, ha- nya saja muatan lokal (ajaran Towani Tolo- tang) tidak dimasukkan sehingga pewarisan nilai-nilai  ketolotangan tidak  terjadi di  in- stitusi pendidikan seperti di sekolah-sekolah formal.

## Variasi Ide dalam Memposisikan Towani Tolotang
UU  Nomor  1/PNPS/1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang  memuat tentang  pembatasan
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 180 - 190
agama  di  Indonesia  merupakan  landasan negara  melakukan  upaya  penyeragaman terhadap berbagai kelompok agama di Nu- santara.  Upaya  tersebut  dilakukan  meng- ingat  banyaknya  agama  atau  keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang tersebar di berbagai tempat. Di seluruh pelosok Nu- santara terdapat beragam agama yang ber- sifat lokal  yang hanya  dianut oleh masya- rakat setempat.  Untuk menyatukan  mere- ka, maka negara pun melakukan upaya pe- nyeragaman  melalui  upaya  ‘merger’  ter- hadap  agama-agama  lokal  tersebut  ke dalam salah satu agama yang telah diakui. Pasal 29  ayat 2 UUD 1945 yang sangat jelas menjadi basis konstitusi kebebasan ber- agama  tidak  serta-merta  dijadikan  acuan dalam mengatur  agama dan  penganutnya. Pasal  ini  memuat  sangat  jelas  hak  yang diberikan kepada siapa pun untuk menjalan- kan apa yang diyakini. Namun, pada level implementasi seperti pada UU No. 1/PNPS/ 1965, justru membatasi kebebasan penganut agama  menjalankan  keyakinannya.  Peng- akuan  negara  terhadap  enam  agama  ber- dampak pada  sulitnya agama-agama  lokal mengembangkan diri. Mereka terus berada di bawah bayang-bayang isu penodaan ter- hadap agama. Mereka  pun dengan  terpak- sa menerima dan mengakui salah satu dari enam agama yang telah mendapat legitimasi negara.
Pengakuan agama  lokal terhadap  aga- ma  resmi  terwujud  dalam  bentuk  afiliasi mereka ke dalam salah satu agama. Pilihan tersebut  merupakan pilihan  yang sulit.  Di satu sisi,  agama lokal ingin tetap memper- tahankan  eksistensi  ajarannya  yang  sejak lama dipraktikkan. Di sisi lain, agama lokal berhadapan dengan kebijakan negara yang mengkooptasi hak-hak  mereka. Pada  kon- disi seperti  ini, afiliasi  atau memilih  salah satu  agama tentu merupakan pilihan yang dilematis.  Agama-agama  lokal  yang  ke- beradaannya  jauh  sebelum  agama  resmi tidak  memiliki  pilihan  lain  kecuali  ber- gabung dengan salah satu dari agama-aga- ma tersebut demi keamanan dan keberlang- sungan ke depan.
Dalam banyak kasus, agama lokal yang sebelumnya  eksis  digabungkan  ke  dalam salah satu agama. Dikatakan ‘digabungkan’ karena  bukan  semata  keinginan  mereka, tetapi keinginan  negara  melalui  kebijakan dengan  alasan  penyeragaman  untuk  me- mudahkan  kontrol  terhadap  agama.  Aga- ma lokal di beberapa tempat memilih salah satu agama juga bukan berdasarkan pilihan sendiri, tetapi dipilihkan oleh negara. Negara dengan leluasa mengatur seluruh aspek ke- hidupan warganya tak terkecuali kehidupan sosial  keberagamaan.  Akibatnya,  agama menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  de- ngan  negara.
Towani Tolotang  merupakan satu  dari sekian banyak agama lokal yang dipilihkan oleh  negara  ke  dalam  salah  satu  agama resmi oleh negara.  Pada Keputusan Dirjen Bimas Hindu Bali/Budha No. 2/1966 dise- butkan bahwa Towani Tolotang merupakan salah  satu  sekte  agama  Hindu.  Mengacu pada  keputusan  hukum  tersebut,  Towani Tolotang  otomatis  menjadi  bagian  agama Hindu. Secara  administrasi, segala  bentuk urusan berkiblat pada agama Hindu. Peng- gabungan  Towani Tolotang ke dalam  aga- ma Hindu didasarkan pada kenyataan bah- wa  ia  memiliki  banyak  kemiripan  praktik keagamaan  dengan agama Hindu.
Salah satu kemiripan praktik keagama- an Towani Tolotang dengan agama Hindu adalah persembahan  sesajian dalam  ritual yang dilakukan. Baik Towani Tolotang mau- pun Hindu memposisikan sajen pada posisi penting dalam setiap ritual. Seperti yang te- lah diuraikan sebelumnya, sesajian Towani Tolotang pada pelaksanaan ritual mappenre’ nanre merupakan unsur pokok dan penentu karena dianggap sebagai  media untuk me- nyampaikan permintaan kepada Dewata Seu- wae. Demikian pula  dalam praktik  Hindu, sesajian  memiliki arti  yang sangat  penting dalam setiap ritual yang dilakukan. Formalisasi  agama  berdampak  pada bagaimana agama lokal seperti Towani To- lotang menentukan  pilihan agama  sebagai induknya. Towani Tolotang, agar tidak di- cap  sebagai  agama  sempalan,  dipilihkan
Hasse J., Bernand Adeney Risakotta, dan Zainal Abidin Bagir -- Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia
menjadi  bagian agama  Hindu sebagai aga- ma yang  memayunginya. Pilihan  tersebut, pada  satu  sisi  membatasi  ruang gerak  To- wani Tolotang untuk mempraktikkan  ajar- an-ajarannya.  Ia  harus  tunduk  di  bawah ‘arahan’ Hindu.  Pada sisi  lain, pilihan  un- tuk  menganut  agama  Hindu  memberikan peluang  bagi Towani Tolotang baik ajaran maupun komunitas untuk tetap eksis kare- na tidak  ada lagi  ruang untuk  menggang- gunya karena secara formal telah berada di bawah agama  Hindu.
Agamaisasi Towani Tolotang Towani Tolotang  ‘selamat’ dari islami- sasi pada saat Raja Wajo menginstruksikan seluruh  warganya  memeluk  Islam.  Pada saat itu, Towani merespons kebijakan terse- but dengan ‘pembangkangan’ yang berdam- pak  pada  pengusiran  mereka  dari  daerah tempat tinggalnya. Setelah berdiam di Siden- reng Rappang, upaya negara untuk meram- pingkan agama-agama di Indonesia dilaku- kan. Hasilnya, hampir seluruh agama lokal yang  tersebar di  berbagai tempat  memilih salah satu agama yang telah ditetapkan oleh negara.  Towani  Tolotang  harus  memilih agama Hindu sebagai agama induk dengan segala konsekuensinya.
Afiliasi Towani Tolotang ke dalam aga- ma Hindu terjadi dalam waktu yang cukup lama.  Penerimaan  terhadap  Hindu  tidak serta-merta terjadi. Berbagai upaya dilaku- kan oleh Towani Tolotang untuk tetap pada identitasnya.  Pada tahun 1966, H.A.  Sapa- da  Mappangile  sebagai  Bupati  Sidenreng Rappang  mengeluarkan  keputusan  yang menegaskan bahwa Towani Tolotang bukan agama  (Mudzhar,  2002:192).  Akibatnya, segala bentuk  praktik  keagamaan  Towani Tolotang tidak boleh dilakukan. Segala ben- tuk  kegiatan  Towani  Tolotang  pun  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  ajaran  Islam, termasuk upacara kematian dan perkawin- an. Pada tahun yang sama, beberapa tokoh Towani Tolotang mengirim surat keberatan kepada DPR-GR dan MPRS di Jakarta yang berisi  tentang  adanya  oknum  pemerintah daerah yang  berupaya menghalangi pelak-
sanaan upacara keagamaan yang sebelum- nya  dilakukan. Towani  Tolotang pun  me- ngirim surat kepada Ketua Presidium Kabi- net Ampera yang mengajukan permohonan perlindungan  dari  pemaksaan  terhadap mereka untuk memeluk Islam. Masih pada tahun 1966, surat Menteri Agama No. B-III/ 3/1356/1966  menyatakan  bahwa  Towani Tolotang bukan sebuah agama. Surat kepu- tusan  ini memperkuat  keputusan yang  te- lah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah Sidenreng Rappang  sebelumnya.
Keputusan  Menteri  agama  di  atas  di- kuatkan lagi  oleh  keputusan  Kementerian Kejaksaan  No.  152/Sospol-K/Pakem/15 km/1966  yang berisi  tentang perintah  ter- hadap Kejaksaan Tinggi di Makassar untuk membubarkan dan  melarang agama  Tolo- tang  (Mudzhar,  2002:  194).  Melihat  ke- nyataan  tesebut,  tokoh  Towani  Tolotang menyatakan untuk sementara waktu mere- ka bernaung di bawah agama Islam sambil menunggu keputusan dari pemerintah pu- sat.  Pada  saat itu,  tokoh Towani  Tolotang pun  menyetujui  sekiranya  permohonan mereka  tidak  dikabulkan  oleh  pemerintah pusat,  maka  akan  tetap  berada  di  bawah agama  Islam.  Adanya  pernyataan  dari tokoh Towani Tolotang tersebut mengubah konstalasi  politik  di  Amparita.  Kondisi wilayah mulai tenang setelah terjadi perde- batan panjang mengenai status Towani To- lotang.
Pada  tahun  1966,  berselang  beberapa bulan  setelah  adanya  pernyataan  peneri- maan  Islam  oleh  tokoh  Towani  Tolotang, Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Hindu Bali/Budha  No. 2/1966  mengeluar- kan  keputusan  susulan  yang  menyatakan bahwa Towani  Tolotang merupakan  salah satu  sekte agama  Hindu  dan  mengangkat Makkatungeng sebagai pembimbing Towani Tolotang  dan  melaporkan  kepada  Bimas Hindu  Bali  Budha  di  Jakarta  tentang  ke- giatan Towani Tolotang secara berkala. Ini artinya, Towani Tolotang tidak lagi berada di bawah naungan agama Islam seperti ke- inginan orang-orang Islam tetapi berada di bawah agama  Hindu.
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 180 - 190
Pada perkembangan selanjutnya, Dirjen Bimas  Hindu  Bali  Budha  mengeluarkan keputusan  yang  mempertegas  keputusan sebelumnya. Bahkan,  Kejaksaan Agung  RI meminta  kepada Bimas  Hindu Bali Budha untuk mencabut surat tersebut. Melihat ka- sus  Towani  Tolotang  tidak  menemui  titik terang, persoalan  keputusan Dirjen  Bimas Hindu Bali Budha diambil alih oleh Menteri Agama. Sementara,  Panglima Kodam  XIV Hasanuddin, mengeluarkan surat keputusan No.  Kpe.  010/05/PPD/1967  yang  menya- takan  bahwa  persoalan  Towani  Tolotang menjadi  tanggungjawab  KODAM  XIV Hasanuddin  dan  surat  keputusan  Dirjen Bimas Hindu Bali  Budha dinyatakan  tidak berlaku  di Sulawesi Selatan yang  berujung pada Operasi Malilu  Sipakainge yang  dilan- carkan  terhadap  penganut  Towani  Tolo- tang. Operasi tersebut bertujuan untuk me- niadakan  kegiatan Towani  Tolotang. Uraian  di  atas  menunjukkan  adanya dua  kepentingan yang  berbeda terkait  de- ngan Towani Tolotang. Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang mewakili  masya- rakat menginginkan agar Towani  Tolotang memeluk  Islam.  Akan  tetapi,  pemerintah pusat justru menghendaki Towani Tolotang menjadi  bagian  agama  Hindu.  Pada  ke- nyataannya,  sampai saat  ini, Towani  Tolo- tang masih berada di bawah naungan aga- ma Hindu, bukan agama Islam. Hal ini dite- gaskan  oleh pengisian  Hindu pada  kolom Kartu  Tanda Penduduk oleh Towani Tolo- tang. Terlihat pula dengan jelas bahwa To- wani Tolotang berada pada bayang islami- sasi dan hinduisasi. Hinduisasi tidak hanya terjadi  terhadap  Towani  Tolotang,  tetapi juga terhadap beberapa agama lokal di Su- lawesi  Selatan (Ramstedt, 2004).
SIMPULAN Towani Tolotang dalam perjalanannya, dihadapkan  pada dua  macam bentuk  dis- kriminasi. Diskriminasi yang pertama adalah diskriminasi  yang  berasal  dari negara  de- ngan model  yang rapi dalam bentuk  regu- lasi-regulasi yang membatasi ruang gerak To- lotang  dalam  menjalankan  ajaran-ajaran-
nya.  Terlebih  lagi,  Towani Tolotang  diafi- liasikan ke dalam agama Hindu merupakan bentuk paksaan  dari  pemerintah.  Namun, harus  pula diakui  bahwa  diskriminasi  se- perti  ini juga  menguntungkan Towani  To- lotang. Kedua adalah  bentuk  diskriminasi yang berasal dari masyarakat  di mana  To- wani  Tolotang berada  karena tidak  semua lapisan  masyarakat  menghendaki  Towani Tolotang untuk  tetap eksis. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut  bukan hanya dialami oleh Towani Tolotang akan tetapi juga ter- hadap semua aliran/komunitas keagamaan yang ada di berbagai tempat. Kedua bentuk diskriminasi di atas mencerminkan kontrol pemerintah  yang  sangat  jauh  memasuki area  privat  agama.  Ini  berdampak  pada ketidakleluasaan  agama  lokal  untuk  me- ngembangkan diri dan ketidaksiapan sebagi- an masyarakat dalam menerima perbedaan khususnya dalam hal perbedaan keyakinan serta ketidakdewasaan dalam  beragama. Agama-agama  lokal  yang  masih  eksis hingga saat ini di satu sisi menerima segala bentuk penataan atau  konstruk negara ter- hadapnya. Mereka  menganut agama  yang ditentukan  oleh  negara.  Dalam  persoalan administrasi  kependudukan, mereka  men- cantumkan salah satu agama resmi negara sebagai agama resminya. Namun di sisi lain, mereka juga melakukan  perlawanan-perla- wanan  atau  pembangkangan-pembang- kangan  terhadap  segala  bentuk  penataan dan regulasi negara. Meskipun telah berafi- liasi ke dalam dalah satu agama resmi nega- ra, tetapi mereka tetap menjalankan keper- cayaan  atau  ajarannya.  Secara  struktur, mereka berada  di bawah salah satu agama resmi negara, tetapi secara kultur tetap mem- praktikkan  ajaran-ajarannya.  Proyek  aga- maisasi  negara  ternyata  sangat  mengun- tungkan  agama lokal  seperti Towani  Tolo- tang. Tawaran enam agama di satu sisi meru- pakan pembatasan negara yang sangat jelas terhadap  eksistensi  agama-agama  lokal. Dengan  enam  agama  yang  wajib  dipilih, berdampak langsung pada konsistensi sikap agama-agama lokal  untuk terus  bertahan.
Hasse J., Bernand Adeney Risakotta, dan Zainal Abidin Bagir -- Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia
Namun di sisi lain, tawaran seperti ini harus pula  dipahami  sebagai  bentuk  tanggung- jawab  negara  terhadap  keberlangsungan kehidupan warga negara. Dalam konstitusi sangat jelas digariskan bahwa negara berke- wajiban mewujudkan kehidupan yang ter- tib. Salah satu upaya negara untuk mewu- judkan  amanah  tersebut  adalah  dengan melakukan  penataan-penataan yang  bersi- fat menyeluruh dalam segala sektor terma- suk agama meskipun perlu ditinjau kembali untuk  memastikan  efektivitas  penataan ditempuh.
Regulasi-regulasi  yang  mengatur  per- soalan  agama  menjadikan  agama  lokal khususnya Towani Tolotang sebagai  peng- anut yang memiliki identitas yang tidak ter- isolasi dengan penganut agama lain. Afiliasi terhadap  agama  tertentu  memantapkan posisinya  sebagai  agama  yang  dapat  dan mampu  menjalankan  aktivitas-aktivitas keagamaan  di  masa  depan.  Towani  Tolo- tang  bukan  lagi  sebuah komunitas  agama yang  memiliki pembatasan,  tetapi ia  telah menjelma  sebagai  penganut  agama  yang setara dengan yang lain. Namun demikian, regulasi negara menimbulkan perlawanan- perlawanan  baru di  kalangan agama  lokal meskipun sangat halus. Hal ini menjadikan Towani Tolotang sebagai agama yang tidak hanya  berusaha bertahan, tetapi juga terus dipertahankan  oleh  kalangan tertentu  de- ngan kepentingan tertentu pula.
Penataan negara terhadap agama meru- pakan salah satu bentuk diskriminasi yang akan mematikan agama-agama lokal. Oleh karena itu, kebijakan negara tersebut perlu ditinjau kembali untuk memastikan adanya ruang yang cukup bagi agama-agama lokal untuk  berkembang.  Agama-agama  lokal yang sejak dulu eksis merupakan salah satu kekeyaan  bangsa  yang  harus  dikelola  de- ngan  baik.  Pengelolaan  tersebut  dapat ditempuh melalui regulasi yang tidak me- marginalkan mereka. Keberpihakan negara terhadap agama-agama besar yang ada saat ini perlu ditafsir ulang bentuk-bentuk keber- pihakannya.  Keberpihakan  bukan  melulu diartikan sebagai bentuk pemberian fasilitas,
tetapi  justru  penghargaan  terhadap  yang lain.

## DAFTAR  PUSTAKA
Hasse J., 2008, “Agama Tolotang di Tengah Dinamika  Sosio-Politik  Indonesia: Konstruksi  Negara  atas  Komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan”, dalam Irwan  Abdullah  (ed.), Agama  dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta:  Sekolah  Pascasarjana UGM-Pustaka  Pelajar.
Idaman,  2005,  “Rirual,  Identitas, dan  Mo- dernitas:  Redefinisi  Kepercayaan Aluk Todolo di Tana Toraja Sulawesi Selatan” Tesis. Agama dan Lintas Bu- daya,  Sekolah  Pascasarjana  UGM, Unpublished.
Kholiludin, T., 2009, Kuasa Negara atas Aga- ma: Politik Pengakuan, Diskursus  “Ag- ama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sip- il. Semarang: RaSAIL.
Ma’arif, S.,  2003, ‘Religious Freedom  in In- donesia the Constitution, Islamization of  the  Ammatoa  of  Sulawesi’, Tesis. Yogyakarta  CRCS-UGM,  Unpub- lished.
Mattulada,  1982,  “Manusia  dan  Kebu- dayaan  Bugis-Makassar”, dalam Be- rita  Antropologi,  tahun  XI,  Nomor  38 Juli-September, 1980. Jakarta:  Univer- sitas  Indonesia. Mudzhar, A.,  2002, Pendekatan  Studi  Islam dalam  Teori  dan  Praktek .  Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.
Nurudin, (ed.). 2003. Agama Tradisional: Po- tret Kearifan  Hidup Masyarakat  Samin dan Tengger. Yogyakarta:  LkiS-FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Qoyim,  I.,  2004,  “Agama  dan  Pandangan Hidup Masyarakat Towani Tolotang” dalam Ibnu Qoyim (ed.), Religi  Lokal dan  Pandangan  Hidup:  Kajian  tentang Masyarakat  Penganut  Religi  Tolotang dan  Patuntung, Sipelebegu  (Permalim), Saminisme,  dan  Agama  Jawa  Sunda. Jakarta:  Lembaga Ilmu  Pengetahuan
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 180 - 190
Indonesia  Pusat  Penelitian  Ke- masyarakatan  dan  Kebudayaan (PMB-LIPI).
Ramstedt, M., 2004, Hinduism in Modern In- donesia:  A  Minority  Religion  between
Local,  National,  and  Global  Interests.
London: Routledge Curzon.
Rosyid, M., 2008, Samin  Kudus: Bersahaja  di Tengah  Asketisme  Lokal. Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.