## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta Volume 1 | Nomor 1 | Juni |2020

## SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF
(Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)
AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda 1 , Putu Eva Ditayani Antari 2 , Ida Ayu Ketut Artami 3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar E-mail : srigorda@undiknas.ac.id , evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Keywords : Kata Kunci; Perlindungan Hukum, Hak Merek, Hak Cipta Kata Kunci; Kata Kunci.

## Corespondensi Author
Ilmu Hukum, Undiknas Denpasar Jl. Bedugul No. 39 Denpasar Email: srigorda@undiknas.ac.id
Abstract: The existence of UKM in Gianyar Regency is very diverse not only in the form of traditional foods of Gianyar but also spread in various creative  businesses.  That  the  Government's  policy  is  clear,  as  of December  31,  2015  has  opened  the  MEA  or  the  Asean  Economic Community, so that it has an impact on the circulation of trade traffic that will  involve  various  countries  and  crossing  national  borders,  including possibly coming to Gianyar, will enter foreign entrepreneurs to join in the competition  with  existing  SMEs.  The  problem  discussed  is  how  to increase  the  legal  awareness  of  small  business  actors  on  trademark rights  and  copyrights,  as  well  as  what  efforts  can  be  done  by  the government  in  giving  legal  protection  to  small  and  medium  business groups.  The  method  used  is  to  provide  socialization,  legal  counseling and  mentoring  of  trademark  rights  and  copyright.  The  results  of  the counseling revealed that the community's legal awareness of copyright and brand rights is still low therefore there needs to be legal protection measures for SMEs in Gianyar Regency.
Abstrak : Keberadaan UKM di Kabupaten Gianyar sangat beragam tidak saja dalam bentuk makanan-makanan tradisional khas Gianyar tapi juga tersebar  dalam  berbagai  usaha  kreatif.  Bahwa  Kebijakan  Pemerintah jelas,  per  31  Desember  2015  telah  dibuka  MEA  atau  Masyarakat Ekonomi  Asean,  sehingga  berdampak  pada  peredaran  lalulintas perdagangan  yang  akan  melibatkan  berbagai  Negara  dan  melintasi batas-batas Negara, termasuk mungkin akan datang ke Bali khususnya Gianyar,  akan  masuk  para  pengusaha  asing  untuk  ikut  berkompetisi dengan para UKM yang telah ada. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana  meningkatkan  kesadaran  hukum  para  pelaku  usaha  kecil terhadap hak merek dan hak cipta, serta upaya apa yang bisa dilakukan oleh  pemerintah  dalam  memeberikan  perlindungan  hukum  kepada kelompok  usaha  kecil  dan  menengah.  Metode  yang  digunakan  adalah dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pendampingan pendafaptaran  hak  merek  dan  hak  cipta.  Hasil  penyuluhan mengemukakan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  hak cipta  dan  hak  merek  masih  rendah  oleh  karena  itu  perlu  ada  upaya perlindungan hukum bagi para UKM yang ada di Kabupaten Gianyar.

## Pendahuluan
Perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi yang  demikian pesat  telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk- bentuk  perbuatan  hukum  baru,  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  terus  dikembangkan untuk  menjaga,  memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan  demi  kepentingan  nasional,  bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berperan  penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 1 Setelah  Indonesia  meratifikasi  Persetujuan  Pendirian  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya terkait  dengan  persetujuan  ini.  Dalam  hal  ini  Indonesia  wajib  mengundangkan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI).  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hasil  kreatifitas  intelektual  berupa  ide,  penemuan  dan ekspresi kreatif yang terkadang disebutnya dengan “produk pemikiran” atau “asset intelektual”. Karena sangat jelas bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektualitas seseorang.
Namun demikian, harus diakui, bagi Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya, kesadaran masyarakat  tentang  HKI  sendiri  masih  rendah.  Bukti  yang  dapat  dikemukakan  adalah  masih  rendahnya pendaftaran HKI oleh kreator domestik serta banyaknya pelanggaran HKI oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, diakui pula bahwa sistem HKI yang saat ini dikembangkan belum mengarah kepada sistem perlindungan dan pengelolaan HKI yang dapat memberikan nilai guna dan daya guna bagi Perguruan Tinggi. Harapan sistem HKI dapat  memberikan  manfaat  yang  tentunya  tidak  sekedar  mengharapkan  peran  aktif  dari  pemerintah  tetapi Perguruan Tinggi pun harus berani menyusun program kerja guna perlindungan dan pengelolaan HKI mereka. Secara nyata upaya optimalisasi Perguruan Tinggi dalam perlindungan dan pengelolaan HKI di Perguruan Tinggi dilakukan melalui tiga bentuk program kerja pokok, yakni : penyadaran HKI bagi civitas akademis di Perguruan Tinggi,  perlindungan  hukum  terhadap  HKI  bagi  hasil  karya  intelektual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi,  dan pemanfaatan  HKI  serta  pengelolaan  atas  hasil  karya  intelektual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  sehingga perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya dalam kesadaran hukum. 2 Sebagai  Kabupaten  dengan  potensi  kekayaan  intelektual  yang  melimpah  terutama  di  bidang  industri  kreatif, Kabupaten Kuningan sudah saatnya melakukan pendampingan dan perlindungan hukum bagi usaha tersebut. Oleh  karena  itu  keberadaan  lembaga  yang  melayani  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  kami  terpanggil  untuk  memberikan  sosialisasi  penyuluhan  hukum  dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta dan Hal Merek pada para pengrajin dan pengusaha  kecil  dan  menengah  agar  bisa  melindungi  produk-produknya  yang  saat  ini  sudah  berkembang  di masyarakat.  Berdasarkan  paparan  di  atas, maka  dalam  hal  ini  penulis  ingin  merumuskan  permasalahan  yang terjadi di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar sebagai berikut:
1.  Bagaimana  meningkatkan  kesadarah  hukum  bagi  masyarakat  di  Desa  Celuk,  Kabupaten  Gianyar  dalam penggunaan hak merek dan hak cipta.
2.  Bagaimana  proses  dan  mekanisme  pendaftaran  Hak  Merek  dan  Hak  Cipta  terhadap  produk-produk  yang dikembangkan oleh masyarakat.

## Metode
Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif (keterampilan inti  yang  kita  perlukan  untuk  melakukan  tugas  apa  pun,  dari  yang  paling  sederhana  sampai  paling  rumit sekalipun)  namun  dikemas  dengan  informasi  yang  menyenangkan.  Selain  itu  metode  pendekatan  yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.
1 Suwari  Akhmaddhian  dan  Asri  Agustiwi.  2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik  di Indonesia . Jurnal Unifikasi , ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016. 40-60. 2 Suwari  Akhmaddhian,  Erga  Yuhandra  dan  Gios  Adhyaksa.  2018. Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Desa  Windujanten,  Kabupaten  Kuningan,  Indonesia . Empowerment  :  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , e-ISSN 2598-2052 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2018. 16-22.

## Hasil Dan Pembahasan
1.  Upaya meningkatkan kesadarah hukum dalam penggunaan hak merek dan hak cipta. Upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di desa Celuk, Kabupaten Gianyar dalam menggunakan hak kekayaan intelektualnya didasarkan pada permasalahan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :
a.  Lemahnya kesadaran hukum masyarakat
Bagi  masyarakat  di  desa,  hak  merek  dan  hak  cipta  merupakan  hal  baru.  Mereka  belum  memahami secara  luas,  sehingga  proses  pengurusan  hak  kekayaan  seperti  itu  merupakan  pemborosan  yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Padahal hak merek dan hak cipta pada dasarnya merupakan asset  yang  menjadi  mutlak  bagi  pihak-pihak  terkait  untuk  melakukan  proteksi  dan  pengelolaan  atas kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat. Upaya proteksi dan pengelolaan atas hak cipta dan hak merek yang dilakukan oleh tim pengabdian pada masyarakat diharapkan akan memberikan dampak bagi keberlanjutan  produk-produk  yang  dihasilkan  masyarakat.  Selain  itu,  apabila  terjadi  pelanggaran- pelanggaran hak cipta dan hak merek yang dimiliki masyarakat menjadi tidak diperhatikan bahkan tidak dapat  terlindungi  secara  hukum.  Hal  ini  tentu  hendaknya  dapat  disikapi  oleh  Perguruan  Tinggi  dan pemerintah  dengan  cara  menyusun  kesadaran  hukum  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  hak  cipta  dan  hak  merek.  Kesadaran  hukum  akan  hak  cipta  dan  hak  merek  harus  dapat menguatkan keberadaan dari perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.
b.  Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat atas masalah Hak Merek dan Hak Cipta Hingga kini Hak Merek dan Hak Cipta masih dianggap sesuatu yang baru bagi masyarakat. Anggapan ini tentunya tidak dapat disalahkan. Hak merek dan hak cipta adalah merupakan konsep yang dilahirkan dari paham individualistis. Dengan kenyataan ini, maka wajarlah apabila masyarakat banyak yang belum tahu dan mengerti tentang konsep kekayaan intelektual. Dengan hal demikian, maka perlu kiranya dilakukan suatu bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap masalah hak cipta dan hak merek. Apabila melihat pada prakteknya, pemberian pengetahuan sering dilaksanakan dengan mengandalkan lembaga pemerintah maupun swasta dan hal tersebut dilakukan kurang sistematis. Dari sini, tentunya Perguruan Tinggi patut memikirkan pola peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta dan hak merek secara lebih profesional lagi.
c.  Minimnya informasi dan data yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta dan hak merek Pemerintah Daerah tidak memiliki data yang berkaitan dengan dengan hak cipta dan hak merek pada masyarakat.  Minimnya  informasi  dan  data  disebabkan  karena  pemerintah  daerah  tidak  merencanakan suatu  penataan  sistem  database  yang  baik  untuk  asset  hak  kekayaan  intelektual  yang  ada  pada masyarakat.
d.  Tidak adanya sistem pengawasan HKI di masyarakat secara efektif Salah  satu  tidak  adanya  perlindungan  HKI  milik  masyarakat  disebabkan  tidak  adanya  suatu  sistem pengawasan HKI yang efektif. Untuk bagian-bagian HKI, seperti merek, paten, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu pengawasan nampaknya sangat bergantung pada si pemegang HKI. Akibat dari hal  demikian,  sangat  jelas  pemegang  HKI  sangat  terbatas  dan  lemah  untuk  melakukan  pengawasan terhadap HKI. Atas dasar itu sudah saatnya apabila Perguruan Tinggi secara proaktif melakukan upaya dalam bentuk penyiapan sistem pengawasan HKI yang pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan baik bagi pemegang hak, civitas akademis maupun bagi masyarakat secara luas.
e.  Minimnya tingkat pemanfaatan HKI oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya Masalah terakhir dalam bidang HKI ini nampaknya merupakan masalah yang saat ini sepertinya lepas dari  perhatian  pemerintah.  HKI  bagi  beberapa  kalangan  Perguruan  Tinggi  hanya  identik  dengan perlindungan  melalui  cara  pendaftaran,  setelah  dianggap  semuanya  selesai.  Padahal,  dalam  konteks manajemen  HKI,  perlindungan  HKI  hanyalah  satu  aspek  saja,  aspek  lainnya  yaitu  melakukan pemanfaatan  HKI.  Pemanfaatan  HKI  yang  dimaksudkan  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  komersial dan  dapat  juga  sifatnya  non  komersial.  Tetapi  yang  jelas  dengan  adanya  pemanfaatan  HKI  ini harapannya ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat
Solusi  yang  kami  tawarkan  terkait  permasalahan  di  atas,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:
a.  Menyelenggarakan  Penyuluhan  Hukum  :  sebagai  awal  dari  kegiatan  ini  adalah  diberikan  pemahaman kepada  masyarakat  tentang  konsekuensi  diberlakukannya  Undang  Undang  Hak  Cipta  dan  Undang Undang Hak Merek terhadap penggunaan Merek dan Ciptaan yang telah didaftarkan.
b.  Regulasi  Pemerintah  Daerah  :  Pemerintah  Daerah  harus  membuat  regulasi  untuk  melindungsi  para pengusaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjaga dan melindungi hak kekayaan  intelektual  yang  ada  dan  berkembang  di  masyarakat  terutama  pada  para  pengusaha  dan pengrajin yang tergolong dalam usaha kecil dan memengah.
c.  Peran  Serta  Masyarakat  :  peran  serta  masyarakat  untuk  ikut  serta  melindungi  merek  dagang  dan ciptaannya  sangat  diperlukan,  karena  masyarakat  memiliki  dua  peran,  yaitu  sebagai  penghasil  produk dan  pengguna  produk.  Oleh  karena  itu  tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  pemahaman  hak kekayaan intelektual sangat diperlukan.
d.  Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta dan Hak Merek : mendampingi masyarakat untuk mendaftarakan hak cipta dan hak merek kepada Kementerian hukum dan HAM agar bisa terbit Sertifikat hak Kekayaa intelektual terhadap merek atau ciptaan dagang yang berkembang di masyarakat.
2.  Proses dan mekanisme pendaftaran Hak Merek dan Hak Cipta terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh masyarakat.
Kegiatan penyuluhan  hukum menitikberatkan pada  bagaimana  proses  dan  mekanisme pendaftaran yang  bisa  dilakukan  masyarakat  terhadap  produk-produk  yang  akan  didaftarkan  hak  cipta  dan  hak mereknya.  Tahapannya  adalah  dengan  mendatangi  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  Universitas  Pendidikan  Nasional,  untuk  selanjutnya  dilakukan  pendampingan.  Target  luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi di atas yaitu sebagai berikut:
a.  Dengan  diadakannya  sosialisasi  tersebut  diharapkan  masyarakat  di  desa  Celuk  memiliki  pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan Hak Merek dan Hak Cipta terhadap usahanya.
b.  Diharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat setempat terhadap pentingnya pengunaan Hak Merek dan hak Cipta yang sudah dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.  Diharapkan  masyarakat  dapat  mendapatkan  informasi  yang  lebih  komprehensif  tentang  hak  atas kekayaan intelektual.

## Simpulan Dan Saran
Berdasarkan  pengamatan  selama  melakukan  pengabdian  masyarakat  pada  warga  masyarakat  terutama para  pelaku  UKM  di  desa  Celuk  Kabupaten  Gianyar,  tim  memperhatikan  antusiasme  peserta  dalam  kegiatan sosialisasi  ini.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  dan  keinginan  untuk  mendapatkan pendampingan baik untuk mendapatkan hak merek maupun hak cipta dari produk-produk yang mereka hasilkan. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya hak-kekayaan intelektual untuk melindungi dan menjaga produk yang  sudah  susah  payah dirintis  agar  tidak  dimanfaatkan oleh  pihak  lain.  Tim  pengabdian  memberikan  saran agar  kegiatan  sosialisasi  tentang  Undang  Undang  Hak  Cipta  dan  Undang  Undang  Hak  Merek  harus  lebih ditingkatkan lagi  terutama untuk  kelompok-kelompok  UKM yang mulai menjamur  di masyarakat  sebagai  salah satu upaya pemberdayaan menuju ketahanan ekonomi yang semakin kuat dan mandiri.

## Daftar Rujukan
Anis Mashdurohatun, 2016, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia : UNS Press, Surakarta Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat , Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol.  3 Desember 2018.
Rosady Ruslan, 2003, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi ,  Rajawali   Pers, Jakarta.
Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016. 40-60.
Suwari  Akhmaddhian,  Erga  Yuhandra  dan  Gios  Adhyaksa.  2018.  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat Desa  Windujanten,  Kabupaten  Kuningan,  Indonesia.  Empowerment  :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat,  e- ISSN 2598-2052 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2018. 16-22.

## Perundang-Undangan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Idikasi Geografis