## Transformasi Ekonomi-Politik Jerman

## Transformasi Ekonomi-Politik Jerman dan Regionalisasi Ekonomi di Asia
Luqman nul Hakim 1
Abstract
The  pressures  to  transform  the Modell  Deutschland have been culminated, particularly by the triumph of the ordo- liberal  coallitions.  Reunification  process,  European  Union regionalism, and economic liberalization waves were the historical momentum in which the ordo-liberal groups gain its  legitimacy.  Such  transformation  also  brought  about  in the  context  of  globalizing  production  system  which  has massively insisted the German industries to transnationalize and to improve its competitiveness.
The  expansion  of  German  economy  arround  the  world went hand in hand with the massive regionalization in Asia. The industrial shape since 1980s has been highly attractive for  the  developed  countries  to  take  part  in  the  Asian regionalization. Besides presenting the political economic transformation in Germany, this paper also seeks to examine the significance and the dynamics of its economic networks in Asian regionalization.
Kata  Kunci: Modell  Deutschland, transformasi  ekonomi-politik,  restrukturasi industrial, jejaring ekonomi, regionalisasi Asia

## Pengantar
Jerman adalah salah satu negara yang mengalami kerusakan paling parah akibat perang dunia kedua, yang kondisi ekonomi politiknya waktu itu kerap  digambarkan  sebagai Jahr  Null ,  Tahun  Nol.  Namun  dalam  beberapa dasawarsa kemudian Jerman (saat itu Jerman Barat) sanggup bangkit dan
1 Mahasiswa  Pascasarjana  Hubungan  Internasional  FISIPOL  UGM.  Dia  bisa  dihubungi  di aim.hakim@gmail.com
bahkan menjadi salah satu negara dengan struktur ekonomi paling kuat di dunia. Pada tahun 1967-1971, nilai ekspornya berkembang rata-rata 16��, jauh berada di atas Amerika dan Inggris yang masing-masing hanya mencapai 9�� dan 12��. Pada periode yang sama, investasi asing di Jerman juga mengalami kenaikan 24,5��, dibandingkan dengan Inggris yang hanya naik 8��, Amerika 10�� dan Perancis 12�� (Beaud, 2001: 227). Jerman juga mengalami surplus perdagangan yang tinggi, yakni melonjak dari 2,4�� pada penghujung tahun 1970 menjadi 3,2�� pada tahun 1980-an (Vitols, 2005).
Performa  ekonomi  Jerman,  yang  disebut-sebut  sebagai  “ The  German Miracle ”, tidak lepas dari kemampuan Jerman untuk melakukan transformasi ekonomi  politik  pasca-perang  (Hallet,  1990:  79-80).  Rahasia  kesuksesan ekonomi  Jerman  ini  sering  diasosiasikan  dengan  keberhasilannya “menggabungkan prinsip daya saing ekonomi internasional dan konsensus sosial” dalam reformasi ekonominya (Beck, et.al, 2005: 1; bdk. Weiss, 1998: 116-166).  Model  ekonomi  inilah  yang  disebut  sebagai Modell  Deutschland . Satu sisi, model ini menegaskan perlunya lembaga-lembaga politik yang kuat untuk menjamin pemenuhan kebijakan sosial ( social policy ). Sisi lain, model ini juga menuntut adanya daya saing industri yang kuat. Dengan demikian, dinamika  ekonomi  politik  Jerman  itu  sangat  ditentukan  oleh  pengelolaan dua pilar ini yang dalam prakteknya menuntut adanya hubungan produktif antara negara, masyarakat, dan pasar.
Akan  tetapi,  pada  tahun  1990-an Modell  Deutschland ,  yang  menjadi penopang ekonomi Jerman, mengalami tantangan serius. Proses reunifikasi yang  berlangsung  pada  awal  1990-an  segera  diikuti  dengan  pemindahan besar-besaran pelbagai lembaga ekonomi politik Jerman Barat, atau Republik Federal Jerman (FRG), ke bekas negara Republik  Demokratik Jerman (GDR) atau yang dikenal dengan Jerman Timur. Instalasi lembaga-lembaga Barat ini dipandang sebagai cara terbaik untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan  politik  di  bekas  Jerman  Timur  itu  (Eichengreen,  2007:  318-321).  Akan tetapi, lebarnya disparitas ekonomi antara Jerman Timur dan Jerman Barat itu membuat instalasi lembaga-lembaga tersebut menghadapi persoalan serius. Pada periode 1990-1991, GDP riil bekas negara Jerman Barat anjlok hingga 30�� dan angka pengangguran melonjak hingga sepertiga dari seluruh angkatan kerja  (Eichengreen,  2007:  319).  Angka  pengangguran  yang  terus  naik  itu ditambah lagi dengan tingginya pertumbuhan penduduk usia nonproduktif yang menjadikan beban belanja sosial pemerintah semakin melonjak. Beban- beban ini membuat struktur ekonomi Jerman hampir lumpuh.
Selain  itu,  struktur  industrial  Jerman  yang  gigantik  juga  mengalami goncangan  seiring  dengan  massifnya  perubahan  sistem  produksi  global yang  semakin  fleksibel  dan  terdesentralisasi.  Pada  tahun  980-an,  lebih dari 3,6 juta orang Jerman bekerja di perusahaan-perusahaan dengan lebih dari  1000  pekerja.  Sekitar  0,8  juta  orang  bekerja  di  perusahaan  menengah, dengan  500-999  pekerja,  dan  1,8  juta  orang  bekerja  di  perusahaan  dengan
100-499  pekerja.  Karakteristik  struktur  industri  Jerman  yang  rigid,  dengan sentralisasi  pekerja  dan  hierarkisme  sistem  produksi  itu  dipengaruhi  oleh gelombang liberalisasi finansial dan perubahan sistem produksi global yang lebih fleksibel. Implikasinya, antara tahun 989 sampai tahun 996, hampir sepertiga lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan dengan lebih dari 1000  pekerja  itu  hilang.  Padahal  pertumbuhan  perusahaan  sektor  industri kecil dan menengahnya masih relatif konstan (Klobes, 2005: 70-73).
Terkait  dengan  konteks  geoekonomi  pada  tahun  1990-an,  globalisasi ekonomi memaksa negara-negara melakukan restrukturisasi ekonomi politik dan  meningkatkan  daya  saing  industrinya.  Hal  ini  berbarengan  dengan semakin terbukanya pasar dan basis produksi baru di kawasan negara-negara berkembang  yang  sedang  melakukan  industrialisasi,  terutama  di  belahan Asia Timur dan Asia Tenggara. Negara-negara maju berlomba-lomba untuk membangun  jejaring  pasar  dan  produksi  di  kawasan  ekonomi  baru  ini. Dinamika kompetisi ini paling tidak bisa disaksikan dari lonjakan investasi asing  langsung  ( Foreign  Direct  Investment,  FDI )  di  kawasan  negara-negara berkembang ini, sekaligus di tingkat kompetisi antarkawasan di Asia. Sebagai ilustrasi,  misalnya,  pada  tahun  1989-1994,  rerata  investasi  asing  di  negara- negara  Asia  Tenggara  mencapai  13.973  juta  dollar,  dan  melonjak  menjadi 25.285 juta dollar pada 1995 dan 30.846 juta dollar pada 1996. Sementara di China yang pada tahun 1989-1994, nilai investasi asingnya sebesar 13.951 juta dollar, kemudian naik menjadi 35.849 juta dollar pada tahun 1995 dan 40.180 juta dollar pada tahun 1996 (Felker, 2003: 258).
Tulisan ini secara sistematik akan menyajikan dua klaster pembahasan. Pertama, tentang  dinamika  transformasi  ekonomi  politik  Jerman  dan implikasinya  bagi  perubahan  struktur  industrialnya.  Pemeriksaan  ini menjadi  sangat  penting  bersamaan  dengan  massifnya  proses  regionalisme di  negara-negara  Eropa  dan  globalisasi  sistem  produksi  dunia.  Bagaimana struktur  ekonomi  politik  Jerman,  yang  dikenal  dengan Modell  Deutschland, mengalami transformasi dan bagaimana dinamika struktur industrial baru itu  berkembang. Kedua, tentang  kebangkitan  geoekonomi  baru  pada  awal tahun 1990-an di kawasan negara-negara Asia. Secara khusus, bagian ini akan diberikan penekanan dan dinamika jejaring ekonomi Jerman dalam proses- proses regionalisasi di kawasan geoekonomi Asia ini.

## Transformasi Ekonomi Politik Jerman: Dua Cara Pandang
Struktur  ekonomi  politik  Jerman,  yang  menjadi  rangka  dasar  bagi Modell Deutschland, digambarkan  dengan  baik  oleh  Peter  J.  Katzenstein  (1987), seorang  profesor  perbandingan  politik  dari  Universitas  Cornell,  dalam karyanya  yang  berpengaruh, Policy  and  Politics  in  West  Germany:  Growth  of the Semisovereign State� Menurutnya, proses-proses kebijakan di Jerman selalu terkait  dengan  “ incremental  outcomes ”,  yang  ditentukan  oleh  pencapaian konsensus antara struktur negara yang terdesentralisasi dan “semiberdaulat”
berhadapan dengan organisasi-organisasi massa yang kuat dan terkoordinasi secara sentralistik (Katzenstein, 1987: 1-3).
Kompleksitas hubungan negara, masyarakat, dan pasar dalam struktur ekonomi politik Jerman, menurut Katzenstein, ditentukan oleh tiga lembaga kunci,  yang  disebutnya  sebagai  “simpul  jaringan”. Pertama ,  adalah  simpul jaringan partai politik. Sejak negara Federal Jerman didirikan pada tahun 1949, sistem kepartaiannya didominasi oleh dua kekuatan besar, yakni Christlich Demokratische  Union (CDU)  dan Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands (SPD). Kedua partai ini lebih menyerupai organisasi massa daripada partai yang  bebasis  kelas  yang  jelas.  Mereka  memiliki  keanggotaan  luas  yang menjembatani pemisahan tradisional, terutama antara agama dan kelas, dan berpretensi untuk menjadi “partai semua orang” ( Volksparteien ). Oleh karena itu, partai-partai politik ini mesti melakukan rekonsiliasi terhadap lingkup dan  isu  yang  begitu  luas,  dan  kemampuan  untuk  membangun  konsensus di dalam masing-masing partai itu. Kemudian hal itu menjadi fondasi bagi terbangunnya koalisi politik dalam struktur pemerintahan Jerman.
Kedua ,  simpul  jaringan  federalisme.  Sistem  federalisme  di  Jerman didisain sebagai medium di mana konsensus-konsensus politik dan fungsi- fungsi  kerjasama  dapat  dibangun,  baik  dalam  masyarakat  di  satu  negara bagian  ( länder ),  antar länder maupun  dengan  pemerintah  federal.  Masing- masing länder ini memiliki kedudukan penting dalam Bundersrat , semacam lembaga parlemen, yang memiliki hak untuk memveto pelbagai rancangan undang-undang. Ketiga, simpul  jaringan  lembaga-lembaga  parapublik. Lembaga ini lebih bersifat teknokratik, yang legitimasinya tidak ditentukan oleh kekuatan politik melainkan oleh klaim-klaim administratif dan teknis. Untuk menjalankan fungsinya lembaga-lembaga ini memang harus bersifat independen terhadap kepentingan-kepentingan politik. Lembaga parapublik yang paling penting, tentu saja, adalah Bundesbank , yang bertangungjawab untuk menjaga kestabilan moneter di Jerman (Katzenstein, 1987: 58-80).
Model  yang  dibayangkan  oleh  Katzenstein  itu,  yang  dikenal  dengan Model Governance Semi-berdaulat  ( Semi-sovereignty  Governance  Model ), sangat dominan dalam analisis-analisis ekonomi politik Jerman (Green dan Patterson, 2005). Model ini mengandaikan bahwa segala perubahan kebijakan dalam  politik  Jerman  pada  dasarnya  hanyalah  merupakan  hasil  negosiasi beragamnya  kekuatan  sosial  yang  berjalan  secara  mekanistik  melalui,  apa yang disebutnya sebagai, tiga “simpul jaringan” itu. Oleh karenanya, menurut Katzenstein, perubahan-perubahan kebijakan dalam struktur politik Jerman akan selalu berjalan secara, dan merupakan proses-proses yang, inkremental (Katzenstein, 1987).
Pandangan  Katzenstein  ini  kendati  mendapat  apresiasi  yang  luas  di kalangan  ilmuwan  perbandingan  politik,  juga  beroleh  kritik  yang  tajam. Pengandaian bahwa proses-proses semata-mata berjalan secara inkremental dinilai  terlalu  simplisistik.  Kritik-kritik  terhadap  pandangan  Katzenstein
ini  secara  umum  dapat  diikhtisarkan  sebagai  berikut:  membangun  sebuah konsensus yang terpenting bukan hanya soal disain medium rasional yang memungkinkan  terjadinya  negosiasi,  tetapi  sebuah  konsensus  itu  juga hanya mungkin dicapai ketika ada nilai-nilai yang dapat diyakini bersama. Sayangnya, Katzenstein sama sekali tidak memberi perhatian pada dimensi ini.
Kenneth Dyson (2002; 2004) berikhtiar untuk mengatasi kelemahan Model Governance semiberdaulat  yang  dibangun  Katzenstein  ini.  Menurut  Dyson, terdapat  dua  kelemahan  mendasar  yang  terkandung  dalam  pendekatan Katzenstein. Pertama , pendekatan Katzenstein telah mengabaikan pentingnya peran kontestasi gagasan dalam proses-proses perubahan kebijakan. Kedua , asumsi bahwa perubahan kebijakan hanya berjalan secara inkremental juga sangat bias dan akan mereduksi pentingnya dimensi tujuan atau arah suatu kebijakan. “Bias inkremental ini,” tulis Dyson, “hanya memberitahu kita amat sedikit tentang perubahan kebijakan, terutama ihwal trajektorinya” (Dyson, 2005: 117).
Kebijakan-kebijakan ekonomi politik Jerman diasumsikan Dyson sebagai resultan  dari  persaingan  ideologis-koalisional  tentang  nilai-nilai  kebijakan ekonomi,  mekanisme-mekanisme,  dan  arah  proyek-proyek  kebijakan, daripada sebagai sebuah konsensus yang sistematik. “Masing-masing koalisi yang  berbeda  itu  disatukan  oleh  nilai-nilai  yang  diyakini  bersama  tentang sebuah kebijakan. Jadi yang dipersoalkan kemudian bukan hanya apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga bagaimana pengelolaan kebijakan ekonomi itu  harus  dijalankan”  (Dyson,  2005:  118).  Pendekatan  Kenneth  Dyson  ini disebut sebagai “pendekatan koalisional”.
Dinamika ekonomi politik Jerman, tulis Dyson, merupakan resultan dari pertarungan tiga koalisi besar yang memiliki akar sejarah dan sosiologis yang panjang dalam struktur sosial dan politik Jerman. Tiga koalisi itu adalah:
1. Kelompok Ordo-liberal, yang menekankan pentingnya peran negara untuk membangun kerangka bagi stabilitas ekonomi dan menjamin terciptanya pasar kompetitif;
2.  Kelompok  Kapitalisme  terkelola  ( managed  capitalism ),  yang menekankan  pentingnya  peran  negara  untuk  melindungi  dan mempromosikan kesejahteraan sosial;
3.  Kelompok Neo-Keynesian, yang menekankan pada pentingnya peran negara dalam hal pengelolaan permintaan ( demand management ) untuk mengoptimalkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan kerja dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal berupa pajak dan pengelolaan belanja publik.
Melemahnya  performa  ekonomi  Jerman  sejak  pertengahan  tahun 1980-an  dan  perubahan-perubahan  politik  global  pada  awal  dekade  1990- an  menjadikan  pertarungan  tiga  koalisi  itu  semakin  nyata.  Perdebatan- perdebatan  tentang  kebijakan  ekonomi  politik  pada  masa  itu  bahkan sampai pada ihwal redefinisi fungsi dan struktur negara Jerman yang paling kompatibel (Dyson, 2005: 118-120). Setidaknya terdapat tiga momentum besar sewaktu tiga koalisi itu bertarung untuk mengubah sruktur ekonomi politik Jerman. Pertama , proses reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur dengan pelbagai implikasi ekonomi dan sosialnya. Kedua , tekanan-tekanan eksternal dalam  proses  regionalisasi  Eropa  yang  mau  tidak  mau  harus  dilakukan penyesuaian terhadap struktur ekonomi politik. Terakhir, desakan globalisasi dan  liberalisasi  ekonomi  memaksa  Jerman  harus  melakukan  reformasi industrial.

## Reunifikasi Jerman
Runtuhnya tembok Berlin, yang memisahkan Republik Demokratik Jerman (GDR)  dan  Republik  Federal  Jerman  (FRG),  menandai  hancurnya  dinding ideologis  yang  memisahkan  dua  negara  Jerman  semasa  Perang  Dingin. Pada bulan Mei tahun 1990, Helmut Kohl, Kanselir Jerman pada masa itu, segera  menyepakati  perjanjian  rencana  unifikasi  moneter  dan  ekonomi, serta mentransfer deutschmark —mata uang Jerman Barat—ke  Jerman Timur yang berlaku mulai 1 Juli 1990. Rencana ini memperoleh sambutan hangat dari masyarakat Jerman Timur. Dalam suatu demonstrasi pelbagai spanduk bertuliskan:  “ Kommt  die  D-Mark,  bleiben  wir�  Kommt  sie  nicht,  gehen  wir  zu ihr ”  (Kalau  D-Mark  datang,  kami  tinggal  di  sini.  Kalau  tidak,  kami  akan menyongsongnya). Kemudian, pelbagai sistem keuangan Jerman Barat beserta kerangka  legalnya  juga  segera  dibangun  di  Jerman  Timur.  Proses-proses implementasi perjanjian unifikasi moneter dan ekonomi yang sangat rumit itu  dianggap  selesai  pada  akhir  bulan  Agustus  dengan  penandatanganan perjanjian di Moskow yang mulai berlaku pada 3 Oktober 1990. Sejak itulah negara Jerman Timur secara permanen terhapus dalam peta Eropa.
Pada  saat  proses  reunifikasi  itu,  tidak  ada  gagasan  lain  untuk mempercepat pembangunan di Jerman Timur selain dengan mentransfer dan memindahkan langsung lembaga-lembaga ekonomi dan politik Jerman Barat (Eichengreen,  2007:  318-321).  Dengan  cara  demikian,  pengelolaan  transisi ekonomi politik di bekas wilayah Jerman Timur harus menghadapi banyak resiko  dan  meningkatkan  beban  yang  demikian  besar.  Data-data  statistik menunjukkan  lonjakan  biaya  belanja  sosial  30,  03��  dari  total  GDP  pada periode 1970-1980 menjadi 39, 80 pada 1991-2001 (Streeck and Trampusch, 2005: 177).  Padahal pada saat yang bersamaan, GDP Jerman terus mengalami penurunan, dari 2,8�� pada tahun 1970-1980 menjadi 2,3�� pada tahun 1981- 99.  Setelah  sepuluh  tahun  proses  unifikasi,  GDP  Jerman  turun  drastis sampai 1,3�� (Green dan Paterson, 2005: 9).

## Tabel .
Performa Ekonomi Jerman, 1970-2001.
Penambahan lima negara bagian atau länder baru selepas unifikasi tidak hanya memperpuruk kapasitas perekonomian Jerman, tetapi juga mengubah pola  relasi  dan  orientasi  politik  antar länder� Model  penciptaan  konsensus sistemik  antar länder dan  fungsi  kooperatif  federalisme  yang  dibayangkan oleh  Katzensten  sudah  hampir  tidak  bisa  dipraktekan  lagi.  Ketimpangan ekonomi yang mencolok antar länder juga menjadi tantangan baru bagi Modell Deutschland . Pada tahun 1997, GDP tertinggi di länder bekas Jerman Timur itu  hanya  sebesar  75��  dari  GDP  terendah  di länder Jerman  Barat.  Angka pengangguran di länder-länder baru pada awal 2000 mencapai 17��, dua kali lebih besar dari angka pengangguran di Jerman Barat yang hanya di bawah 8�� (Dyson, 2005: 124).
Untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  di länder baru  itu, pemerintah  federal  Jerman  sampai  tahun  2002  telah  mengeluarkan  dana kurang lebih € 800 milyar. Sebagian besar program itu dibiayai oleh hutang luar negeri yang terus melonjak jumlahnya—dari  € 600 milyar pada tahun 99 menjadi € . 224 trilyun awal 200. Besarnya beban belanja pemerintah itu menjadikan Jerman pada tahun 2002 dan 2003 mengalami defisit anggaran paling buruk di seluruh negara anggota Uni Eropa, yakni masing-masing - 3,5�� dan -3,9�� (Green dan Paterson, 2005: 11).
Kebuntuan ekonomi politik domestik ini menjadi medan pertarungan bagi tiga koalisi ideologis itu untuk mentransformasikan Modell Deutschland . Kelompok ordo-liberal mengusulkan agar segera mereformasi sistem negara kesejahteraan,  perburuhan,  dan  kebijakan  fiskal  yang  kondusif  untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing perusahaan- perusahaan besar Jerman. Sebaliknya, kelompok kapitalisme terkelola tetap mengedepankan  prinsip  kebijakan  kesejahteraan  dan  mengoptimalkan lembaga-lembaga  kemitraan  sosial  ( social  partnership ).  Dengan  kuatnya lembaga-lembaga  korporatisme  sosial  dan  hubungan  industrial  di  Jerman, isu-isu  kesejahteraan  tetap  menjadi  perkara  yang  sensitif  dalam  sejarah panjang masyarakat Jerman. Akan tetapi, kapasitas ekonomi yang semakin lemah dan beban belanja sosial yang membengkak sejak pertengahan 1990- an  hampir  mustahil  untuk  bisa  mengedepankan  jaminan-jaminan  negara kesejahteraan lagi.
Tabel 1 . Performa Ekonomi Jerman, 1970-2001. Periode Belanja Sosial* (% GDP) Pertumbuhan GDP** (%) Pertumbuhan Ekonomi** (%) 1970-1980 30,03 2,8 0,8 1981-1991 34,85 2,3 0,2 1991-2001 39,80 1,3 -0,1 Sumber :  * diolah dari Streeck and Trampusch, 2005, hal. 177.
** diolah dari Green dan Paterson, 2005, hal. 9.
Penambahan  lima  negara  bagian  atau länder baru  selepas  unifikasi tidak  hanya  memperpuruk  kapasitas  perekonomian  Jerman,  tetapi  juga mengubah pola relasi dan orientasi politik antar länder. Model penciptaan konsensus  sistemik  antar länder dan  fungsi  kooperatif  federalisme  yang dibayangkan oleh Katzensten sudah hampir tidak bisa dipraktekan lagi. Ketimpangan ekonomi yang mencolok antar länder juga menjadi tantangan baru  bagi Modell  Deutschland .  Pada  tahun  1997,  GDP  tertinggi  di länder bekas Jerman Timur itu hanya sebesar 75% dari GDP terendah di länder Jerman Barat. Angka pengangguran di länder-länder baru pada awal 2000 mencapai 17%, dua kali lebih besar dari angka pengangguran di Jerman Barat yang hanya di bawah 8% (Dyson, 2005: 124).
Untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  di länder baru  itu, pemerintah federal Jerman sampai tahun 2002 telah mengeluarkan dana kurang  lebih  €  800  milyar.  Sebagian  besar  program  itu  dibiayai  oleh hutang  luar  negeri  yang  terus  me lonjak  jumlahnya—dari    €  600  milyar pada  tahun  1991  menjadi  €  1.  224  trilyun  awal  2001.  Besarnya  beban belanja  pemerintah  itu  menjadikan  Jerman  pada  tahun  2002  dan  2003 mengalami defisit anggaran paling buruk di seluruh negara anggota Uni Eropa, yakni masing-masing -3,5% dan -3,9% (Green dan Paterson, 2005: 11). Kebuntuan  ekonomi  politik  domestik  ini  menjadi  medan pertarungan  bagi  tiga  koalisi  ideologis  itu  untuk  mentransformasikan Modell  Deutschland .  Kelompok  ordo-liberal  mengusulkan  agar  segera mereformasi  sistem  negara  kesejahteraan,  perburuhan,  dan  kebijakan fiskal  yang  kondusif  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  melalui peningkatan  daya  saing  perusahaan-perusahaan  besar  Jerman. Sebaliknya, kelompok kapitalisme terkelola tetap mengedepankan prinsip kebijakan  kesejahteraan  dan  mengoptimalkan  lembaga-lembaga kemitraan  sosial  ( social  partnership ).  Dengan  kuatnya  lembaga-lembaga korporatisme  sosial  dan  hubungan  industrial  di  Jerman,  isu-isu kesejahteraan tetap menjadi perkara yang sensitif dalam sejarah panjang masyarakat Jerman. Akan tetapi, kapasitas ekonomi yang semakin lemah dan  beban  belanja  sosial  yang  membengkak  sejak  pertengahan  1990-an hampir  mustahil  untuk  bisa  mengedepankan  jaminan-jaminan  negara kesejahteraan lagi.
Kritik-kritik  yang  dilancarkan  oleh  kelompok  ordo-liberal  atas kemandekan Modell  Deutschland itu  kemudian  menjadi  orientasi  baru  bagi kebijakan ekonomi politik Jerman, terutama untuk mendorong liberalisasi dan reformasi sistem perburuhannya. Kelompok ordo-liberal ini sebenarnya telah berakar di Jerman sejak tahun 1930an—yang terdiri dari para ekonom, ahli hukum, dan politisi—yang  dikenal sebagai mazhab Freiburg . Secara ideologis mereka percaya bahwa ekonomi adalah prinsip utama dalam tatanan sosial. Negara    harus  melakukan  liberalisasi  ekonomi  dan  memberikan  jaminan legal dan infrastruktur bagi berlakunya pasar terbuka (Walters dan J.H. Haar, 2005: 49-50). Pada tahun 1996, pemerintahan Kohl telah mengadopsi gagasan- gagasan  ini  dalam  rencana  kebijakan-kebijakan  ekonominya;  namun  ia mendapat ganjalan karena mendapat kritik keras dari mayoritas SPD dalam Bundesrat .  Pada  ranah  yang  lain,  program-program  negara  kesejahteraan juga tetap mengalami kemandekan, bahkan Menteri Keuangan Federal yang berpaham Keynesian, Oskar Lafontaine, mengundurkan diri pada tahun 1999 karena tekanan dari kelompok-kelompok ordo-liberal.
Pertarungan  tiga  koalisi  ideologis  itu  juga  masih  berlanjut  tatkala pemerintahan  Schörder  membentuk  komisi  ahli  untuk  mereformasi  sistem kesejahteraan  menyusul  kemenangannya  pada  pemilu  federal  tahun  2002. Inti  perdebatannya:  apakah  kebijakan  kesejahteraan  ( welfare  policy )  dalam Modell Deutschland itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Akan tetapi, tidak ada  jalan  keluar  konklusif  dalam  perdebatan-perdebatan  itu.  Kebuntuan- kebuntuan politik pemerintahan Schörder pun semakin memuncak setelah dirinya  gagal  mengupayakan  reformasi  struktural  antara  buruh  dan  pasar ( labour-market reform ) melalui dialog focal point dengan lembaga korporatisme- kesejahteraan terbesar, Bündnis für Arbeit ( Alliance for Jobs ). Kebuntuan ini  kemudian  berakibat  pada  merosotnya  pertumbuhan ekonomi  dan  melonjaknya  angka  pengangguran  di  Jerman.  Kebijakan- kebijakan  ekonomi  Lafontaine—dan  model-model  neoKeynesianisme— menjadi  sasaran  kritik  kaum  ordo-liberal.  Sementara  kegagalan  Schörder dalam  mengupayakan  refomasi  kesejahteraan  melalui  pembangunan konsensus  dengan Bündnis  für  Arbeit menunjukkan  bahwa cara-cara pengelolaan  kekuasaan  dalam Modell  Deutschland tidak  bisa  bertahan  lagi. Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 2003, Schörder mengumumkan Agenda 2010 , yang berisi paket-paket reformasi ekonomi dan kebijakan sosial yang sangat propasar.  Terobosan  ini,  bagaimanapun,  merupakan  bentuk  kemenangan kelompok ordo-liberal dalam struktur politik ekonomi Jerman kontemporer (Streeck, 2005: 142-164).

## Eropanisasi dan Globalisasi
Selain  perubahan  konstelasi  politik  domestiknya,  paling  tidak  ada  tiga konteks  perubahan  eksternal  yang  penting  diperhatikan  untuk  membaca transformasi ekonomi politik Jerman dan untuk menjelasakan kemenangan
koalisi  ordo-liberal  ini  (Bdk.  Vitols,  2000:  375).  Yang  pertama,  tentu  saja, adalah kian masifnya proses regionalisasi di negara-negara Eropa. Sejak awal dekade tahun 1990-an, negosiasi-negosiasi ekonomi dan politik di Eropa telah mencapai  tahap  baru,  yakni  mengarah  pada  formalisasi  lembaga-lembaga regional untuk mengelola kebijakan ekonomi bersamanya terutama setelah dibentuknya EMU ( European Monetary Union ) pada tahun 1993.
Ada tiga pilar utama yang menjadikan EMU sebagai konstrain regional baru terhadap struktur ekonomi politik Jerman. Pertama , adalah dibentuknya Bank  Sentral  Eropa  ( European  Central  Bank,  ECB )  yang  menggantikan signifikansi Bundesbank dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasionalnya. Kedua, mandat  ECB  sebagai  bank  sentral  yang  independen  dan  memiliki otoritas untuk mengatur stabilitas harga dan strategi kebijakan moneter di Uni Eropa menjadi ruang baru bagi penerapan gagasan-gagasan kelompok ordo-liberal.  Kebijakan-kebijakan  moneter  ECB  ini  bersifat  nonakomodatif, sehingga  ia  bisa  memaksakan  kebijakan  fiskal  dan  upah  yang  membuat model kebijakan kesejahteraan tidak bisa bertahan lagi. Ketiga, adalah fungsi koordinasi  ekonomi  di  level  Uni  Eropa,  terutama  dengan  pembentukan Broad  Economic  Policy  Guidelines yang  bertugas  mengkaji  dan  memberikan rekomendasi  kebijakan  kepada  negara-negara  anggota  untuk  menopang proses-proses regionalisasi (Dyson, 2005: 127-128).
Selain  itu,  kemenangan  kelompok  ordo-liberal  juga  didukung  oleh gelombang  liberalisasi  yang  semarak,  baik  di  Eropa  maupun  di  seluruh belahan  dunia.  Untuk  mengakselerasi  penciptaan  Pasar  Tunggal  Eropa, mulai  tanggal  1  Januari  tahun  1993,  agenda  liberalisasi  dan  deregulasi dijalankan secara serempak dan meluas di semua negara anggota Uni Eropa, dari sektor industri, perbankan sampai sektor jasa. Skema liberalisasi dalam Pasar  Tunggal  ini  telah  memaksa  mereka  untuk  mengharmonisasi  lebih dari  100.000  peraturan  nasionalnya  (Crouzet,  2001:  235).  Sementara  dalam konteks  multilateral,  negosiasi  agenda  liberalisasi  perdagangan  yang  alot dalam GATT ( General Agreement on Trade and Tariff ) di Uruguay Round juga telah berhasil membentuk WTO ( World Trade Organization ) pada tahun 1994, yang semakin mengikat semua anggotanya untuk lebih gencar melakukan liberalisasi perdagangan.
Di  samping  mekanisme  bilateral  dan  multilateral  itu,  liberalisasi perdagangan  di  pelbagai  kawasan  dunia  juga  berkembang  melalui  skema Regional Trading Arrangements (RTAs), atau yang secara umum disebut sebagai regionalisasi ekonomi. Menurut data WTO, sejak 1948-1994 sudah terdapat 124 RTAs dan hanya 65 RTAs saja yang masih bertahan sampai tahun 1994; namun pada periode 1995-2003, dalam rentang waktu delapan tahun, terdapat 130 RTAs baru yang telah disepakati. Volume perdagangan dalam lingkup RTAs juga tercatat sangat besar, mencapai 43�� dari total perdagangan dunia di tahun 2000 (Ravenhill, 2006: 117).
Bagaimanapun hadirnya lembaga regional yang memiliki otoritas untuk mengatur ekonomi dan moneter negara-negara anggota Uni Eropa menolak ide  tentang,  apa  yang  digagas  oleh  Katzenstein  sebagai,  lembaga-lembaga parapublik dalam struktur ekonomi politik Jerman. Sejalan dengan proses- proses  regionalisasi  itu  model  pengambilan  kebijakan  yang  “ incremental outcomes ”,  yang  dicapai  dengan  konsensus,  hampir  tidak  mungkin  bisa ditempuh  lagi.  Proses-proses  liberalisasi  juga  semakin  membuka  ruang tantangan baru bagi Jerman untuk lebih berkonsentrasi meningkatkan daya saingnya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  kebutuhan  untuk meningkatkan  daya  saing  itu  pada  satu  sisi  didorong  oleh  mandeknya “ incremental innovation ” dalam Modell Deutschland, sedangkan pada sisi yang lain  dipicu  oleh  globalisasi  ekonomi  yang  membuka  peluang  bagi  Jerman untuk lebih membangun kebijakan ekonomi industrial yang berorientasi ke luar ( outward looking oriented ).
Konteks penting lainnya yang mentransformasikan Modell Deutschland adalah perubahan sistem produksi global yang berlangsung beberapa dekade terakhir,  yang  kian  mengarah  pada  paradigma  fleksibilitas:  fleksibilitas organisasi  produksi,  fleksibilitas  tuntutan  pasar,  dan  fleksibilitas  buruh. Model  industri  Jerman  merupakan  warisan  bentuk  Fordisme,  dengan bentuk-bentuk perusahaan gigantik, jumlah pekerja yang besar, dan serikat buruh yang kuat. Budaya industrial fordisme yang sudah berakar itu sangat sulit untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan global yang semakin menuntut daya saing tinggi dan desentralisme hubungan industrial. Upaya pengubahan struktur industri ini, dan berbagai implikasi turunannya, adalah tantangan  paling  berat  bagi  Jerman  karena  harus  mengubah  pula  pola hubungan negara, pasar dan masyarakat dalam arti yang luas.

## Restrukturisasi Industri
Kemandekan  dalam  struktur  industri  domestik  dan  munculnya  pesaing- pesaing baru dalam pasar dunia membuat industri-industri Jerman mengalami krisis daya saing sejak tahun 1990-an. Problem utama yang dihadapi Jerman adalah bagaimana menghadapi para pesaing asing yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi dan semakin ekstensif menguasai pasar dunia. Rendahnya daya saing ini, menurut Sigurt Vitols (1995), terutama sekali, dapat dilacak sampai ke sentralitas engeneer dalam struktur industri-industri Jerman, yang mengakibatkan  produk-produk  industri  Jerman  itu  lebih  ditentukan  oleh tingkat kecanggihannya daripada pertimbangan-pertimbangan pasar (Vitols, 1995: 7-8). Dengan kata lain, krisis daya saing ini berakar dari strategi inovasi industri Jerman yang lebih bersifat technology-driven daripada market-driven� Sebagai perbandingan, misalnya, Jepang justru menggunakan strategi yang  berkebalikan  dengan  yang  diambil  Jerman.  Yang  dilakukan  pertama kali oleh industri-industri Jepang adalah mengenali pasar, barulah kemudian diikuti dengan disain teknologinya. Dengan strategi demikian, Jepang semakin
kuat daya saingnya dalam pasar internasional. Misalnya, pada akhir tahun 1980-an,  Jepang  sudah  berhasil  menguasai  pasar  ekspor  di  negara-negara Asia sebesar 61,1��, dibandingkan dengan Jerman yang hanya mencapai 25��. Sementara produk-produk mesin Jepang juga dapat diserap oleh pasar Asia sampai  angka  45��,  jauh  lebih  besar  dari  produk  Jerman  yang  hanya  12�� (Weiss, 1998: 141-144).
Restrukturasi  industri  pada  zaman  fleksibilitas  produksi—atau  era globalisasi  sistem  produksi  itu—harus  diarahkan  bukan  hanya  untuk mendorong  efisiensi  internal,  tetapi  juga  untuk  memperluas  rantai  nilai tambahnya ( value-added chain)� Rantai pertambahan nilai inilah yang dianggap sebagai sumber kemakmuran baru bagi bangsa-bangsa di dunia dalam sistem ekonomi global yang semakin saling tergantung— global interdependence (Scott, 985: 98-99). Dengan sistem produksi yang fleksibel, industri-industri dapat menjamin efisiensi produksinya dan dengan jejaring yang panjang mereka pun lebih sanggup untuk mendesentralisasi resiko-resiko pasar (Klobes, 2005: 71-74).
Pada  akhir  tahun  1980-an,  strategi  internasionalisasi value-added chain dan desentralisasi sistem produksi itu telah menjadi paradigma baru dalam  restrukturisasi  industri.  Perusahaan-perusahaan  besar  tidak  hanya berambisi  untuk  memperluas  ekspor  ke  pelbagai  kawasan  di  dunia,  tetapi juga  berebut  untuk  membangun  afiliasi  dengan  perusahaan-perusahaan di  luar  negeri,  terutama  dengan  strategi  merger  dan  akuisisi  lintas  negara ( cross-border M&As ). Hal ini bisa ditimbang dari pergerakan investasi asing dunia  dan  ekspansi  perusahaan-perusahaan  transnasionalnya  yang  sangat masif.  Pada  tahun  980,  total  FDI  inflow  di  dunia  hanya  sebesar    $  55.262 juta, kemudian melonjak hampir 24 kali menjadi $ 1.305.852 juta pada tahun 2006. Saat ini diperkirakan terdapat 78.000 perusahaan transnasional di dunia dengan perusahaan afiliasi asing lebih dari 780.000 perusahaan. Perusahan- perusahaan transnasional ini, pada tahun 2006, telah menyerap lebih dari 73 juta tenaga kerja, atau naik tiga kali lipat dari tahun 1990 yang hanya mencapai 25 juta (UNCTAD, 2008: 29).
Terkait  dengan  konteks  reformasi  industrial  global,  semenjak  awal tahun  1990-an  Jerman  pun  telah  mulai  masif  melakukan  internasionalisasi industrinya. Pada tahun 1992, angka total FDI outflow Jerman sebesar € 4.85 juta dan mencapai angka tertinggi pada tahun 1998 dan 1999, masing-masing € 79.96 juta dan € 02.08 juta (UNCTAD, 2004b: 4-5). Jerman juga mulai gencar  melebarkan  perusahaan-perusahaan  transnasionalnya  ke  seluruh dunia.  Di  negara-negara  Eropa  Barat,  jumlah  perusahaan  yang  berafiliasi dengan  perusahaan  transanasional  milik  Jerman  bertambah  dari  13.602 pada tahun 1991 menjadi 17.341 pada awal 2000. Pada periode yang sama, di kawasan Amerika Latin dan Karibia pertambahan perusahaan afiliasinya tidak  cukup  mengesankan:  dari  1.060  menjadi  1.708  perusahaan.  Sisi  lain, pertambahan  perusahaan-perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan
Lugman nul Hakim
transnasional Jerman di kawasan Asia dan Eropa Timur mengalami lonjakan sangat tajam, masing-masing dari 1.002 menjadi 2596 dan dari 358 menjadi 4.383 (UNCTAD, 2004b: 24-26).
Sebaran  geografis  perusahaan-perusahaan  transnasional  Jerman  juga berkembang  sangat  mencolok  dalam  satu  dasawarsa  terakhir.  Di  antara perusahaan-perusahaan transnasional dunia yang memliki sebaran geografis paling tinggi, empat perusahaan transnasional Jerman masuk dalam ranking sepuluh besar.
Tabel 2.
TNCs dengan persebaran geografis paling tinggi
Sumber: diolah dari UNC-TAD, 2007. Hal. 236.
Problem  kedua  yang  mengakibatkan  krisis  daya  saing  adalah  bahwa Jerman  tidak  bisa  terus  mempertahankan  industri-industri  manufaktur tradisionalnya  sebagai  motor  pertumbuhan  ekonomi,  melainkan  ia  juga harus memerhatikan sektor-sektor ekonomi yang baru (Burton dan Hansen, 1993: 47). Jerman memang dikenal unggul dalam inovasi di sektor industri tradisional, tetapi sangat terlambat untuk memasuki sektor-sektor baru yang memiliki  pasar  luas,  seperti  mikro-elektoronik,  teknologi  informasi,  dan semikonduktor  (Weiss,  1998).  Akibatnya,  ekspansi  pasar  yang  dilakukan Jerman berjalan relatif sangat lamban.
Jerman juga mengalami keterlambatan untuk menggarap sektor-sektor industri jasa. Kendati tren tersierisasi ekonomi, peralihan dari sektor industri ke sektor jasa, di negara-negara maju sudah terjadi sejak lama, Jerman tetap saja merupakan negeri yang terlambat dalam pertumbuhan sektor jasanya. Persoalan yang paling utama, sebagaimana dikatakan Vitols, adalah kesulitan untuk mentransformasikan struktur industrial Jerman yang gigantik menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Di Amerika Serikat tersierisasi ini sudah gencar dimulai sejak pertengahan tahun 1950-an. Sementara di Jerman proses ini baru
ͳʹ
transnasionalnya ke seluruh dunia. Di negara-negara Eropa Barat, jumlah perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan  transanasional  milik Jerman bertambah dari 13.602 pada tahun 1991 menjadi 17.341 pada awal 2000.  Pada  periode  yang  sama,  di  kawasan  Amerika  Latin  dan  Karibia pertambahan perusahaan afiliasinya tidak cukup mengesankan: dari 1.060 menjadi 1.708 perusahaan. Sisi lain, pertambahan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan transnasional Jerman di kawasan Asia dan Eropa Timur mengalami lonjakan sangat tajam, masing-masing dari 1.002 menjadi 2596 dan dari 358 menjadi 4.383 (UNCTAD, 2004b: 24-26). Sebaran geografis perusahaan-perusahaan transnasional Jerman juga berkembang  sangat  mencolok  dalam  satu  dasawarsa  terakhir.  Di  antara perusahaan-perusahaan  transnasional  dunia  yang  memliki  sebaran geografis  paling  tinggi,  empat  perusahaan  transnasional  Jerman  masuk dalam ranking sepuluh besar.
Tabel 2. TNCs dengan persebaran geografis paling tinggi Ranking Perusahaan Home Country  Host Countries 1 Deutsche Post AG Jerman 103 2 Royal Ducth/Shell Group Inggris-Belanda 96 3 Nestlé SA Switzerland Swiss 85 4 Siemens AG Jerman 85 5 BASF AG Jerman 84 6 Bayer AG Jerman 76 7 Procter & Gamble Amerika Serikat 72 8 IBM Amerika Serikat 66 9 Phillips Electronics Belanda 62 10 Total Prancis 62 Sumber : diolah dari  UNCTAD, 2007. Hal. 236.
Problem kedua yang mengakibatkan krisis daya saing adalah bahwa Jerman  tidak  bisa  terus  mempertahankan  industri-industri  manufaktur tradisionalnya  sebagai  motor  pertumbuhan  ekonomi,  melainkan  ia  juga harus  memerhatikan  sektor-sektor  ekonomi  yang  baru  (Burton  dan Hansen,  1993:  47).  Jerman  memang  dikenal  unggul  dalam  inovasi  di sektor  industri  tradisional,  tetapi  sangat  terlambat  untuk  memasuki sektor-sektor  baru  yang  memiliki  pasar  luas,  seperti  mikro-elektoronik, teknologi  informasi,  dan  semikonduktor  (Weiss,  1998).  Akibatnya, ekspansi pasar yang dilakukan Jerman berjalan relatif sangat lamban. Jerman  juga  mengalami  keterlambatan  untuk  menggarap  sektor- sektor  industri  jasa.  Kendati  tren  tersierisasi  ekonomi,  peralihan  dari sektor  industri  ke  sektor  jasa,  di  negara-negara  maju  sudah  terjadi  sejak
berjalan dengan tersendat-sendat pada akhir tahun 1970-an. Itu pun masih terbatas dalam bidang jasa-jasa industrial seperti software, R&D, konstruksi, disain, perencanaan, dan konsultan (Klobes, 2005: 70).
Padahal,  sejak  setengah  abad  terakhir  ini  pergeseran  tren  investasi dunia  terhadap  sektor  jasa  sudah  sangat  mencolok.  Pada  tahun  2005,  nilai FDI untuk sektor jasa telah mencapai 61�� dari total FDI dunia, dibandingkan dengan  tahun  1990  yang  hanya  menyerap  49��  (UNCTAD,  2008:  30). Internasionalisasi  sektor-sektor  tersier  ini  juga  berkembang  dengan  pesat. Data-data Cross-border M&As menunjukkan perkembangan internasionalisasi sektor ini dengan sangat mencolok, dari 37�� pada tahun 1987-1990 menjadi 58�� pada tahun 2002-2006. Sebaliknya, dalam periode yang sama Cross-border M&As di sektor manufaktur justru mengalami penurunan—dari 52�� menjadi 31�� (UNCTAD, 2007: 23).

## Tabel 3.
FDI dari dan ke Jerman di Sektor Tersier, 1991-2000 (Juta Euro)
Sumber: Diolah dari Deutsche Bundesbank, Balance of Payment Statistics Divi sion; UNCTAD, 2004b.
Meskipun  relatif  terlambat,  proses  tersierisasi  sistem  industrial  di Jerman berkembang intensif sejak tahun 1990-an. Peningkatan ini bisa dilihat dari semakin tingginya FDI inflow dalam sektor ini. Dalam satu dasawarsa, 99-2000, investasi asing di Jerman dalam sektor tersier naik dari € 3.873 juta menjadi € 224.296 juta, atau mengalami lonjakan sebesar 58 kali lipat. Pada kurun waktu yang sama, volume investasi asing Jerman untuk sektor jasa ini juga naik tajam, dari € 7.64 juta menjadi € 4.036 juta. Dibandingkan dengan sektor  yang  lainnya,  investasi  asing  Jerman  di  sektor  tersier  mengalami lonjakan, dari sekitar 38�� total FDI outflow -nya pada tahun 1991 menjadi 67�� pada tahun 2000 (UNTAD, 2004b).

## Regionalisasi Asia dan Pertarungan Ekonomi Dunia
Proses-proses transnasionalisasi industri dan investasi Jerman, juga di negara- negara  maju  secara  umum,  berlangsung  berbarengan  dengan  bangkitnya situs-situs  baru  ekonomi  kawasan,  terutama  di  negara-negara  Asia.  Selain Uni Eropa, ASEAN merupakan organisasi kawasan paling asertif dan gencar
ͳ͵
lama,  Jerman  tetap  saja  merupakan  negeri  yang  terlambat  dalam pertumbuhan sektor jasanya. Persoalan yang paling utama, sebagaimana dikatakan  Vitols,  adalah  kesulitan  untuk  mentransformasikan  struktur industrial  Jerman  yang  gigantik  menjadi  lebih  fleksibel  dan  adaptif.  Di Amerika  Serikat  tersierisasi  ini  sudah  gencar  dimulai  sejak  pertengahan tahun  1950-an.  Sementara  di  Jerman  proses  ini  baru  berjalan  dengan tersendat-sendat pada akhir tahun 1970-an. Itu pun masih terbatas dalam bidang  jasa-jasa  industrial  seperti  software,  R&D,  konstruksi,  disain, perencanaan, dan konsultan (Klobes, 2005: 70).
Padahal,  sejak  setengah  abad  terakhir  ini  pergeseran  tren  investasi dunia terhadap sektor jasa sudah sangat mencolok. Pada tahun 2005, nilai FDI  untuk  sektor  jasa  telah  mencapai  61%  dari  total  FDI  dunia, dibandingkan dengan tahun 1990 yang hanya menyerap 49% (UNCTAD, 2008:  30).  Internasionalisasi  sektor-sektor  tersier  ini  juga  berkembang dengan pesat. Data-data Cross-border M&As menunjukkan perkembangan internasionalisasi  sektor  ini  dengan  sangat  mencolok,  dari  37%  pada tahun  1987-1990  menjadi  58%  pada  tahun  2002-2006.  Sebaliknya,  dalam periode  yang  sama Cross-border  M&As di  sektor  manufaktur  justru mengalami penurunan—dari 52% menjadi 31% (UNCTAD, 2007: 23).
Tabel 3. FDI dari dan ke Jerman di Sektor Tersier, 1991-2000 (Juta Euro)
FDI Sektor Tersier 1991 1994 1998 2000 FDI Inflow 3.873 7.372 25.339 224.296 Total FDI Inflow 4.011 5.920 22.127 215.209 FDI Outflow 7.641 8.406 29.764 41.036 Total FDI Outflow 20.038 15.648 79.916 61.387
Sumber: Diolah dari Deutsche Bundesbank, Balance of Payment Statistics Division; UNCTAD, 2004b.
Meskipun  relatif  terlambat,  proses  tersierisasi  sistem  industrial  di Jerman  berkembang  intensif  sejak  tahun  1990-an.  Peningkatan  ini  bisa dilihat  dari  semakin  tingginya FDI  inflow dalam  sektor  ini.  Dalam  satu dasawarsa, 1991-2000, investasi asing di Jerman dalam sektor tersier naik dari € 3.873 juta menjadi € 224.296 juta, atau mengalami lonjakan sebesar 58 kali lipat. Pada kurun waktu yang sama, volume investasi asing Jerman untuk  sektor  jasa  ini  juga  naik  ta jam,  dari  €  7.641  juta  menjadi  €  41.036 juta. Dibandingkan dengan sektor yang lainnya, investasi asing Jerman di sektor tersier mengalami lonjakan, dari sekitar 38% total FDI outflow -nya pada tahun 1991 menjadi 67% pada tahun 2000 (UNTAD, 2004b).
melakukan regionalisasi ekonomi sejak awal tahun 1990-an. Berkembangnya regionalisasi baru ini terkait dengan dua perkembangan ekonomi politik Asia Tenggara  kontemporer  (Breslin  dan  Higgot,  2003).  Satu  sisi,  regionalisasi merupakan konsekuensi langsung dari proses industrialisasi di negara-negara ASEAN yang semakin meningkatkan interdependensi. Sementara pada sisi yang lain, regionalisasi di Asia juga menjadi arena persaingan ekonomi politik baru bagi negara-negara maju pascaPerang Dingin.
Sebagaimana dikatakan Breslin dan Higgot (2003), regionalisasi ekonomi di  kawasan  Asia  Tenggara  tidak  dapat  dipisahkan  dari  basis  material perkembangan  industrialisasi  di  negara-negara  ASEAN.  Transformasi industrial di negara-negara ASEAN pada pertengahan dekade tahun 1980an, yang mengarah pada model industrialisasi berorientasi ekspor, berimplikasi pada  peningkatan  tajam  sektor  industri  manufaktur.  Pertumbuhan  sektor ini di Indonesia misalnya mengalami lonjakan dari 10,3�� pada tahun 1970 menjadi  24,1��  pada  tahun  1995.  Pada  periode  yang  sama,  Malaysia  juga mengalami  kenaikan  dari  12,4��  menjadi  26,4��.  Sementara  sektor  industri manufaktur  di  Thailand  melonjak  dari  15,9��  menjadi  28,2��  (Jomo,  2003: 29).  Perkembangan  sektor-sektor  industri  ini  berhasil  meningkatkan  nilai ekspor  pada  sektor  manufaktur  negara-negara  ASEAN—dari  31,1��  total volume perdagangan ASEAN pada tahun 1980 menjadi 75,2�� di tahun 1993 (Ravenhill, 1995: 856).
Reformasi industrial di negara-negara Asia segera mengundang negara- negara  maju  untuk  merebut  pengaruh  di  kawasan  ini.  Sejak  pertengahan tahun 1980an, Jepang tampil sebagai negara paling besar nilai investasinya di  negara-negara  ASEAN.  Pada  periode  tahun  1985-1989,  persebaran FDI- nya  di  kawasan  Asia  rata-rata  tumbuh  sebesar  52��,  dan  negara-negara Asia  Tenggara  merupakan  resipien  terbesar.  Di  Thailand,  investasi  Jepang meningkat  162��  pada  tahun  1985-1989  dan  pada  periode  yang  sama investasinya di Malaysia melonjak 70��. Pada tahun1986-1989, nilai investasi Jepang di Filipina naik menjadi 108��, dan pada tahun 1989-1992, FDI Jepang di Indonesia berkembang 42�� (Munakata, 2006: 38). Dua kekuatan ekonomi lain yang juga berpengaruh di Asia adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa-5 (Jerman,  Perancis,  Inggris,  Belanda,  dan  Italia).  Pada  1990-1994,  rerata  FDI Amerika Serikat di Asia mencapai 4,6�� dan naik menjadi 9,3�� pada tahun 1995-1999. Pada kurun yang sama rerata FDI Uni Eropa-5 di kawasan Asia melonjak cukup tinggi, yakni dari 2,7�� menjadi 16,3�� (UNCTAD, 2004).
Dua  perkembangan  ini—industrialisasi  negara-negara  ASEAN  dan keterlibatan negara-negara maju—menjadi karakter terpenting dalam bangun arsitektural regionalisasi di Asia yang lebih berorientasi pasar (Aggarwal dan Koo, 2008). Selain itu, dinamika ekonomi regional di Asia secara umum juga patut  mendapat  perhatian.  Kebangkitan  ekonomi  China  sejak  dua  dekade ini secara umum dipandang oleh negara-negara ASEAN sebagai ancaman. Pada pertengahan dekade tahun 1990an, rerata investasi asing di China dan
negara-negara ASEAN relatif setara,  namun dalam tahun-tahun berikutnya ASEAN semakin tertinggal jauh. Hingga pada tahun 2004 jumlah FDI yang mengalir ke China sudah hampir dua kali lipat dari negara-negara ASEAN, masing-masing 60.630 juta dolar dan 35.245 juta dollar (UNCTAD, 2007: 251- 255).
Proses-proses  regionalisme  ekonomi  di  Asia  dimulai  oleh  ASEAN sebagai motor integrasi ekonomi paling aktif. Inisasi regionalisme ekonomi itu dilakukan dalam kerangka ASEAN secara evolutif, mulai dari pemberlakukan AFTA  ( ASEAN  Free  Trade  Area ),  sebuah  skema  untuk  menurunkan  dan menghapus  tarif  perdagangan  antarnegara  ASEAN, pada  awal  tahun  1993 hingga  kesepakatan  membangun ASEAN  Economic  Community pada  tahun 2003  yang  bertujuan  untuk  menjadikan  ASEAN  sebagai  kawasan  pasar tunggal dan basis produksi dan untuk mengintegrasikan ASEAN sepenuhnya ke dalam ekonomi global (Chia, 2007).
Selain  melalui  kerangka  ASEAN,  regionalisasi  ekonomi  di  Asia  juga dilakukan  melalui  kerangka-kerangka  regionalisme  yang  lebih  terbuka (Aggarwal dan Koo, 2008). Sejak tahun 1989, negara-negara ASEAN tergabung dalam APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation ) yang menjadi arena utama bagi Amerika  Serikat  untuk  meningkatkan  peran  ekonomi  politik  pascaPerang Dingin di negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa baru dimulai secara formal sejak dibentuknya ASEM ( Asia-Europe Meeting ) pada tahun 1995. Akan tetapi, dua format  regionalisasi  ini  kemudian  menghadapi  banyak  hambatan  karena krisis ekonomi Asia pada tahun 1997.
Krisis  ekonomi  tahun  1997  yang  menghancurkan  hampir  seluruh negara-negara  Asia  semakin  menunjukkan  kuatnya  interdependensi antarkawasan ekonomi di Asia. Momentum krisis itu juga membuka dialog antara  negara-negara  ASEAN  dan  Asia  Timur  Laut—yakni  Jepang,  Korea Selatan, dan China—untuk membentuk blok ekonomi Asia Timur, melalui kerangka ASEAN+3 (Chia, 2007; Soesastro, 2006). Sebenarnya gagasan untuk membangun  blok  Asia  Timur  ini  pernah  diusulkan  Mahathir  Mohammad, Perdana Menteri Malaysia, pada awal tahun 1990 melalui Kaukus Ekonomi Asia  Timur  (EAEC),  namun  karena  tidak  didukung  oleh  Amerika  Serikat dan Jepang, gagasan ini kemudian tidak pernah terwujud (Wunderlich, 2007: 128).
Setelah krisis ekonomi itu, ASEAN+3 menjadi mesin regionalisasi Asia yang  melampaui  kerangka  dalam  AFTA,  dan  membuat  regionalisasi  Asia semakin dinamis. Pada bulan November tahun 2000, Perdana Menteri China Zhu  Rongji  mengajukan  keinginannya  untuk  membentuk Free  Trade  Area (FTA) antara China dan ASEAN. Pada tahun 2002 “ Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ” yang menjadi basis bagi China-ASEAN Free  Trade  Area (CAFTA)  ditandatangani.  Langkah  progresif  China  ini dipandang  oleh  Jepang  sebagai  tantangan  untuk  mengukuhkan  supremasi
kekuasaan ekonominya di Asia Tenggara. Jepang segera merespon dengan mengajukan  “ Comprehensive  Economic  Cooperation  Accord ”  dengan  ASEAN dan  mendirikan  Ba’ao  Forum  di  Pulau  Hainan,  semacam World  Economic Forum di Davos yang mempertemukan secara informal para pemimpin Asia Timur pada awal 2001 (Zha, 2004: 245-250).
Regionalisasi Asia pascakrisis, sebagaimana juga sebelumnya, menjadi arena  persaingan  kekuatan-kekuatan  ekonomi,  baik  yang  berada  di  dalam satu  kawasan,  yakni  Jepang  dan  China,  maupun  kekuatan  ekonomi  dunia lainnya (Jayasuriya, 2004). Dengan adanya blok Asia Timur ini, tentu saja, Amerika Serikat merasa kepentingannya di Asia semakin terancam, terutama oleh Jepang dan China. Sementara untuk menghindari persaingan Jepang dan China  di  Asia,  negara-negara  ASEAN  berupaya  untuk  melibatkan  negara- negara Uni Eropa yang memiliki kapasitas ekonomi kuat sebagai pengimbang kekuatan melalui forum ASEM.
Melalui  konteks  persaingan  ini,  redefinisi  kepentingan  negara-negara maju,  termasuk  Jerman,    dan  bagaimana  mengamankan  kepentingannya itu menjadi tantangan paling penting bagi masa depan hubungan ekonomi di Asia. Secara khusus, Bersick dan Pasch (2007) dalam Southeast Asia: The Future of German Relations, mengatakan bahwa ada dua kunci penting dalam mengarahkan  kebijakan  ekonomi  luar  negeri  Jerman—yang  saya  kira  juga berlaku untuk negara-negara maju lainnya—di Asia (Bersick dan Pasch, 2007: 2). Pertama, meningkatkan  kapasitas untuk membangun jejaring ekonomi dalam  proses  regionalisasi  di  Asia.  Kedua,  meningkatkan  keterlibatannya, juga Uni Eropa secara umum, dalam diplomasi-diplomasi yang menentukan hubungan-hubungan ekonomi dan politik di Asia.

## Konsolidasi vs Polarisasi: Membaca Jejaring Ekonomi Jerman di Asia
Membangun kekuatan jejaring ekonomi di Asia Tenggara, terutama dalam bingkai  regionalisasi  Asia,  merupakan  fondasi  paling  penting  bagi  Jerman untuk membangun pengaruh ekonomi politik di Asia Tenggara (Bersick dan Pasch, 2007: 2). Kawasan ekonomi yang solid dengan jumlah penduduk lebih dari 553 juta merupakan pasar sekaligus basis produksi yang potensial yang layak menjadi pertimbangan bagi masa depan kepentingan ekonomi negara- negara maju, termasuk Jerman. Melalui konteks ini, pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya kekuatan jejaring ekonomi Jerman yang riil di Asia dan bagaimana dinamikanya?
Meskipun tidak sekuat Jepang dalam melakukan relokasi industri dan investasinya di tahun 1980an, Jerman sejak awal tahun 1990an sudah mulai menjadikan negara-negara Asia—terutama Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan—sebagai tujuan investasi dan perluasan industrinya. FDI Jerman yang mengalir ke negara-negara Asia ini pada awal tahun 99 mencapai € 38 juta, dan secara konsisten naik menjadi € 2.876 juta pada tahun 998 dan
€  5.068  juta  pada  tahun  2000  (UNCTAD,  2004).  Perkembangan  ini  cukup mengesankan kalau dibandingkan dengan total investasi asing yang mengalir ke  negara-negara  itu  yang  mencapai  $  11.911  juta  pada  tahun  1990  dan  $ 80.772 juta pada tahun 2000 (UNCTAD, 2008).
Internasionalisasi  industri  Jerman  di  Asia,  yang  diukur  dari perkembangan  industri-industri  Asia  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan transnasional  Jerman,  juga  melonjak  tajam.  Data  UNCTAD  menunjukan perkembangan  perusahaan-perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  Jerman, dari  1279  perusahaan  pada  tahun  1991  berturut-turut  menjadi  2591  dan 3097  perusahaan  pada  tahun  1998  dan  tahun  2000  (UNCTAD,  2004).  Dari jumlah  itu,  sebagian  besar  perusahaan-perusahaan  yang  berafiliasi  dengan perusahaan transansional Jerman tersebar di negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada tahun 1991, 78,3�� perusahaan-perusahaan di seluruh Asia yang berafiliasi dengan Jerman berada di tiga subkawasan industri itu. Sementara pada tahun 2000, perbandingan itu naik menjadi 84��, atau dari 3097 perusahaan di Asia yang berafiliasi dengan Jerman 2596-nya berada di negara-negara tiga subkawasan itu.

## Tabel 4.
Industri-Industri di Asia yang berafiliasi dengan TNCs Jerman, 1991-2000
Sumber: diolah  dari UNCTAD, 2004; UNTAD, 2004b.
Oleh karena ketatnya persaingan kawasan-kawasan di dunia yang juga berkepentingan untuk merebut FDI dan sebaran industrinya, maka jejaring ekonomi  Jerman  di  Asia  pun  penting  dibaca  dalam  konteks  perbandingan dengan  kawasan-kawasan  yang  lainnya.  Dengan  cara  demikian  kita  bisa memeroleh  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  dinamika  jejaring  ekonomi Jerman. Data mengenai dinamika investasi Jerman di luar negeri dan perluasan afiliasi  industrinya  di  pelbagai  kawasan  dunia  sangat  membantu  untuk menimbang kekuatan riil jejaring ekonomi Jerman di kawasan-kawasan itu.
Tabel 4. Industri-Industri di Asia yang berafiliasi dengan TNCs Jerman,
1991-2000 1991 1994 1998 2000 Total 20.892 21.745 29.041 34.357 Seluruh Asia 1.279 1.428 2.591 3.097 Di  Asia  Timur,  Tenggara  dan Selatan China Korea India Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand 1.002 37 80 98 47 99 32 208 83 1.195 88 86 116 54 130 29 86 96 2.211 486 137 234 91 181 77 363 143 2.596 601 189 257 103 208 85 436 135 Sumber: diolah  dari UNCTAD, 2004; UNTAD, 2004b.
Tabel 5. Perbandingan sebaran FDI Jerman di dunia, 1991-2000 (juta dollar)
1991 1994 1998 2000 Total FDI 20.038 15.648 79.916 61.387 Negara Maju 18.166 12.188 68.749 41.618 Asia 490 1.061 3.402 6.229 Amerika Latin 748 937 2.356 8.229 Eropa Timur dan Tengah Republik Ceko Hongaria Polandia Slovenia 710 413 213 35 …. 1.469 302 580 175 39 2.089 746 1.635 1.902 163 4.745 1.188 1.162 839 1.042

## Sumber: Diolah dari UNCTAD, 2004b.
Sebaran  industri-industri  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan transnasional  Jerman  juga  kurang  lebih  menampilkan  gambaran  yang serupa  dengan  pola  sebaran  investasinya.  Sebagian  besar  perusahaan- perusahaan itu masih berbasis di negara-negara Eropa Barat. Dari 20.895 perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan  transnasional  Jerman pada  tahun  1991,  sebanyak  13.602—atau  sekitar  65  persen—berada  di negara-negara Eropa Barat. Sedangkan pada tahun 2000, dari 34.357 total perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  Jerman,  sebesar  50%  atau  17.341 perusahaan itu berlokasi di negara-negara Eropa Barat. Dengan demikian, persebaran perusahaan Jerman di dunia sebenarnya tidaklah lebih dari 50 persen saja.

## Lugman nul Hakim
Kekuatan ekonomi Jerman di Asia, sebagaimana digambarkan di atas, ternyata masih relatif kecil dibandingkn dengan kawasan ekonomi yang lain. Sebagaimana kecenderungan negara-negara maju lainnya, investasi Jerman pun  masih  terkonsentrasi  di  negara-negara  maju.  Pada  tahun  1991,  total investasi Jerman di negara maju mencapai € 8.66 juta dari total FDI outflow € 20.038 juta atau sekitar 90,6��. Pada tahun 2000 presentase investasi Jerman di negara maju menurun, yakni menjadi 67,7% atau hanya sebesar € 4.68 juta dari total FDI outflow Jerman yang mencapai € 6.387 juta (UNCTAD, 2004b).
Tabel 5.
Perbandingan sebaran FDI Jerman di dunia, 1991-2000 (juta dollar)
Sumber: Diolah dari UNCTAD, 2004b.
Sebaran  industri-industri  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan transnasional Jerman juga kurang lebih menampilkan gambaran yang serupa dengan  pola  sebaran  investasinya.  Sebagian  besar  perusahaan-perusahaan itu  masih  berbasis  di  negara-negara  Eropa  Barat.  Dari  20.895  perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan transnasional Jerman pada tahun 99, sebanyak  13.602—atau  sekitar  65  persen—berada  di  negara-negara  Eropa Barat.  Sedangkan  pada  tahun  2000,  dari  34.357  total  perusahaan  yang berafiliasi dengan Jerman, sebesar 50% atau 7.34 perusahaan itu berlokasi di  negara-negara  Eropa  Barat.  Dengan  demikian,  persebaran  perusahaan Jerman di dunia sebenarnya tidaklah lebih dari 50 persen saja.
ͳͺ
Tabel 4. Industri-Industri di Asia yang berafiliasi dengan TNCs Jerman,
3.097 Di  Asia  Timur,  Tenggara  dan Selatan China Korea India Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand 1.002 37 80 98 47 99 32 208 83 1.195 88 86 116 54 130 29 86 96 2.211 486 137 234 91 181 77 363 143 2.596 601 189 257 103 208 85 436
135 Sumber: diolah  dari UNCTAD, 2004; UNTAD, 2004b.
Tabel 5. Perbandingan sebaran FDI Jerman di dunia, 1991-2000 (juta dollar) 1991 1994 1998 2000 Total FDI 20.038 15.648 79.916 61.387 Negara Maju 18.166 12.188 68.749 41.618 Asia 490 1.061 3.402 6.229 Amerika Latin 748 937 2.356 8.229 Eropa Timur dan Tengah Republik Ceko Hongaria Polandia Slovenia 710 413 213 35 …. 1.469 302 580 175 39 2.089 746 1.635 1.902 163 4.745 1.188 1.162 839 1.042

## Sumber: Diolah dari UNCTAD, 2004b.
Sebaran  industri-industri  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan transnasional  Jerman  juga  kurang  lebih  menampilkan  gambaran  yang serupa  dengan  pola  sebaran  investasinya.  Sebagian  besar  perusahaan- perusahaan itu masih berbasis di negara-negara Eropa Barat. Dari 20.895 perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan  transnasional  Jerman pada  tahun  1991,  sebanyak  13.602—atau  sekitar  65  persen—berada  di negara-negara Eropa Barat. Sedangkan pada tahun 2000, dari 34.357 total perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  Jerman,  sebesar  50%  atau  17.341 perusahaan itu berlokasi di negara-negara Eropa Barat. Dengan demikian, persebaran perusahaan Jerman di dunia sebenarnya tidaklah lebih dari 50 persen saja.

## Transformasi Ekonomi-Politik Jerman
Tabel 6. Industri-industri dunia yang berafiliasi dengan TNCs Jerman, 1991-2000
Sumber: diolah dari UNCTAD, 2004b.
Dari jumlah investasi dan sebaran industri transnasional Jerman yang mengalir  ke  negara-negara  berkembang  itu,  persebarannya  ternyata  tidak terkonsolidasi  dalam  sebuah  kawasan  saja.  Dari  periode  tahun  1991-2000, kawasan  Asia  dan  Amerika  Latin  masih  menjadi  resipien  utama  investasi Jerman.  Rekonstruksi  ekonomi  negara-negara  pascakomunis  di  Eropa  dan perluasan  keanggotaan  Uni  Eropa  yang  meliputi  negara-negara  Eropa Tengah dan Timur pada tahun 2004 dan 2007 membuat dinamika investasi dan sebaran industri transnasional Jerman semakin terpolarisasi (Wunderlich, 2007).
Signifikansi  kekuatan  jejaring  ekonomi  Jerman  di  Asia  senantiasa berada di bawah bayang-bayang kebangkitan ekonomi negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Pada tahun 1991, sebaran industri-industri Eropa Timur dan Tengah yang berafiliasi dengan industri transnasional Jerman tidak lebih dari 358 perusahaan, sementara pada saat yang sama jumlah industri di Asia yang  berafiliasi  dengan  Jerman  sudah  mencapai  279  perusahaan.  Hingga akhir  tahun  2000,  jumlah  perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan transnasional Jerman telah mencapai 4.383 perusahaan, melampaui kawasan Amerika Latin dan Asia yang hanya 1.708 dan 3.097 perusahaan (UNCTAD, 2004b).

## Penutup
Transformasi Modell Deutschland Jerman sejak dua dasawarsa lalu menjadi akar genealogis untuk memahami struktur ekonomi politik Jerman kontemporer. Kemenangan kelompok ordo-liberal, yang ditopang oleh pelbagai momentum perubahan  dalam  konteks  domestik,  regional  maupun  global,  menjadi kekuatan ideologis baru dalam struktur ekonomi politik Jerman. Pada level praktis, keberhasilan Jerman melakukan liberalisasi ekonomi yang ditopang oleh  reformasi  struktur  industrialnya  menjadikannya  sebagai  kekuatan
ͳͻ

## Eropa Timur dan Tengah
Republik Ceko Hongaria Polandia Slovenia
….
746 1.635 1.902
163

## Sumber: Diolah dari UNCTAD, 2004b.
Sebaran  industri-industri  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan transnasional  Jerman  juga  kurang  lebih  menampilkan  gambaran  yang serupa  dengan  pola  sebaran  invest asinya.  Sebagian  besar  perusahaan- perusahaan itu masih berbasis di negara-negara Eropa Barat. Dari 20.895 perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  perusahaan  transnasional  Jerman pada  tahun  1991,  sebanyak  13.602—atau  sekitar  65  persen—berada  di negara-negara Eropa Barat. Sedangkan pada tahun 2000, dari 34.357 total perusahaan  yang  berafiliasi  dengan  Jerman,  sebesar  50%  atau  17.341 perusahaan itu berlokasi di negara-ne gara Eropa Barat. Dengan demikian, persebaran perusahaan Jerman di dunia sebenarnya tidaklah lebih dari 50 persen saja.
Tabel 8. Industri-industri dunia yang berafiliasi dengan TNCs Jerman, 1991-
2000 1991 1994 1998 2000 Total 20.895 21.745 29.041  34.357 Eropa Barat 13.602 13.425 15.922  17.341 Amerika Latin dan Karibia 1.060 987 1.389 1.708 Afrika 308 239 275 297 Asia 1.279 1.428 2.591 3.097 Eropa Timur dan Tengah Hongaria Polandia Slovenia 358 199 69 - 1.357 459 308 69 3.547 812 1.088 197 4.383 908 1.366 257
Sumber: diolah dari UNCTAD, 2004b.
Dari  jumlah  investasi  dan  sebaran  industri  transnasional  Jerman yang mengalir ke negara-negara berkembang itu, persebarannya ternyata
ekonomi dunia yang penting.
Semakin gencarnya transnasionalisasi industri dan investasi Jerman di dunia  sejak  dekade  tahun  1990-an  menjadi  alasan  utama  tulisan  ini  untuk menimbang  signifikansi  kekuatan  ekonomi  Jerman  dalam  regionalisasi ekonomi  di  pelbagai  belahan  dunia,  terutama  di  Asia.  Melalui  kajian perbandingan, sulit untuk mengatakan bahwa jejaring ekonomi Jerman ini semakin  terkonsolidasi  di  Asia.  Polarisasi  sebaran  investasi  dan  industri Jerman,  yang  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  dinamika  regionalisasi  di Eropa, semakin menjadi preseden baru akan melemahnya peran Jerman di Asia ke depan. Sisi lain, keterlibatan Jerman—juga Uni Eropa—dalam forum- forum diplomasi ekonomi dengan Asia bisa diharapkan menjadi salah satu pintu  masuk  untuk  meningkatkan  peran  ekonomi  dan  politiknya  di  Asia yang kini diwarnai persaingan antara Jepang dan China. l
Referensi Aggarwal,  Vinod  dan  Min  Gyo  Koo  (ed).  2008. Asia’s  New  Institutional Architecture: Evolving Structures for Managing Trade, Financial, and Security Relations� Berlin: Springer. Beaud, Michel. 2001. Histoire du Capitalisme de 1500 á 2000 (Terj. Tom Dickman dan Anne Lefebvre). New York: Monthly Review Press.
Beck,  Stefan,  Frank  Klobes,  dan  Christoph  Scherrer  (ed).  2005). Surviving Globalization?  Perspective  for  the  German  Economic  Model� Berlin: Springer.
Bersick, Sebastian dan Paul Pasch. 2007. Southeast Asia: The Future of German
Foreign Relations� Berlin: FES.
Breslin and Higgot. 2003. “New Regionalism in Historical Perspective”, Asia Europe Journal , Vol. 1 (2) Mei, hlm.167-182.
Burton, Daniel F. dan M. Katheleen Hansen. 1993. German Technology Policy: Incentive for Industrial Innovation , Challenge! Januari-Februari, hlm. 37-
47.
Cia, Siow Yue. 2007. “Whither East Asian Regionalism: ASEAN Perspective”,
Asian Economic Papers, No. 6: 3.
Cheng, Joseph Y.S. 2004. “China-ASEAN Relations in the Early Twenty First Century”  dalam  Jayasuriya  (ed.). Asian  Regional  Governance� London: Routledge.
Crouzet, François. 2001. A History of the European Economy, 1000–2000 . Virginia: University Press of Virginia.
du Rocher, Sophie Boisseau dan Bertand Fort (ed.). 2005. Paths to Regionalization: Comparing Experiences in East Asia and Europe� Singapore: Asia-Europe Research Series. Dyson,  Kenneth  (ed.).  2002, European  State  and  the  Euro:  Europeanization, Variation and Convergence� Oxford: Oxford University Press.
______dan K. Goetz (ed.). 2004. Germany, Europe and the Politics of Constraint� London: Proceedings of the British Academy, vol. 119, Oxford University Press.
______2005.  “Economic  Policy  Management:  Catastrophic  Equilibrium, Tipping  Points  and  Crisis  Interventions ” dalam    Simon  Green  dan William Paterson (eds). 2005. Governance in Contemporary Germany: The Semisovereign State Revisited� Cambridge: Cambridge University Press Eichengreen,  Barry  J.  2007. The  European  Economy  Since  1945:  Coordinated Capitalism . New Jersey: Princeton University Press.
Felker,  Greg  B.  2003.  “Southeast  Asian  Industrialization  and  the  Changing Global Production System ” , Third World Quarterly, April. Graham, Andrew dan Anthony Seldon. 1990. Government and Economies in the Postwar World: Economic Policies and Comparative Performance, 1945-1985�
New York dan London: Routledge.
Green, Simon dan William Peterson (ed.). 2005. Governance in Contemporary Germany:  The  Semisovereign  State  Revisited� Cambridge:  Cambridge University Press.
Jomo, K.S. 2003. Southeast Asian Tigers? From Miracle to Debacle and Beyond� London: Routledge.
Katzenstein,  Peter  J.  1987. Policy  and  Politics  in  Germany:  The  Growth  of  a Sovereign State� Philadelphia: Temple University Press. Klobes, Frank. 2005. “ The Dynamics of Industrial Restructuring” dalam Stefan Beck,  Frank  Klobes,  dan  Christoph  Scherrer  (ed.).  2005. Surviving Globalization?  Perspective  for  the  German  Economic  Model� Berlin: Springer.
Munakata,  Naoko.  2006. Transforming  East  Asia:  The  Evolution  of  Regional Economic Integration . Tokyo: Research Institute of Economy, Trade and Industry.
Nesadurai,  Helen  E.  S.  2003.  “Attempting  Developmental  Regionalism through AFTA: The Domestic Sources of Regional Governance”, Third World Quarterly, April.
Ravenhill, John. 1995. “Economic Cooperation in Southeast Asia: Changing Incentives”, Asian Survey , Vol. 35. No.9, September. _____(2006), Global Political Economy . Oxford: Oxford University Press. Rodan, Gery, Kevin Hewison dan Richard Robison. 2007. The Political Economy of Southeast Asia : Conflict, Crisis and Change. London: Oxford University Press.
Scott, Bruce R. 1985. “National Strategies: Key to International Competition” dalam Bruce Scott dan George Lodge (ed.). 1985. US Competitiveness in the World Economy� Boston: Harvard Business School Press. Shigeyuki dan Nidhiprabha (ed..). East Asian Economies and New Regionalis�, Kyoto: Kyoto University Press.
Soesastro, Hadi. 2006. “Regional Integration in East Asia: Achievement and Future Prospects”, Asian Economic Policy (2006) No. 1.
Streeck,  Wolfgang.  2005.  “Industrial  Relations:  From  State  Weaknesss  as Strength  to  State  Weakness  as  Weakness”  dalam  Simon  Green  dan William Paterson (eds). 2005. Governance in Contemporary Germany: The Semisovereign State Revisited� Cambridge: Cambridge University Press _____dan  Christine  Trampusch.  2005.  “Economic  Reform  and  the  Political Economy of the German Welfare State’, German Politics , Vol. 14, No.2, Juni.
Telo, Mario. 2007. European Union and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in a Posthegemonic Era . London: Ashgate.
UNCTAD.  2004 World  Investment  Report  2003 .  New  York  and  Geneva:  UN Publications.
_____ 2004b. Country Profiles: Germany . New York: UN Publications.
_____2007. World  Investment  Report  2006 .  New  York  and  Geneva:  UN Publications.
_____.2008. Development  and  Globalization:  Facts  and  Figures .  New  York  and Geneva: UN Publications.
Vitols, Sigurt. 1995. “The German Industrial Strategy” Paper presented for the Workshop on Innovation and Industrial Strategy in Germany and the New Europe. Wissenschaftzentrum: Berlin, September.
_____2005.  “Globalization  and  the  Transformation  of  the  German  Model ” dalam R. Stubbs and G. Underhill (ed.). 2005. Political Economy and the Changing Global Order . Oxford: Oxford University Press.
Walters,  William  dan  J.H.  Haahr.  2005. Governing  Europe:  Discourse,
Governmentality and European Integration� London: Routledge.
Weiss,  Linda.  1998.  “Dualistic  State:  Germany  in  the  Japanese  Mirror”, dalam Linda Weiss (ed.), The Myth of the Powerless State� Itacha: Cornell University Press.
Wunderlich, Jens-Uwe. 2007. Regionalism, Globalization, and International Order: Europe and Southeast Asia� London: Ashgate.