## Journal of Business and Economics Research (JBE)

## Tinjauan Sukuk Korporasi di Indonesia dari Perspektif Penawaran, Permintaan dan Regulasi
Divina Mahardika Dewi 1 , Lucky Nugroho 2* , Citra Sukmadilaga 1 , Tettet Fitijanti 1
1 Universitas Padjadjaran, Bandung
2 Universitas Mercu Buana, Jakarta Email: 1 divinamahardikadewi@gmail.com, 2* lucky.nugroho@mercubuana.ac.id
Abstrak − Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi pasar uang yang paling aktif hingga saat ini yang memberikan peluang bagi investor muslim maupun non-muslim untuk berinvestasi. Begitupun sukuk korporasi yang memiliki peluang untuk terus berkembang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tantangan  dan  strategi  dalam  pengembangan  sukuk  korporasi di  Indonesia.  Adapun penelitian ini fokus  kepada tiga aspek  yaitu aspek penawaran, aspek permintaan, dan aspek regulasi. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi kebijakan dan acuan untuk mendorong pertumbuhan sukuk korporasi pada jangka panjang.
Kata Kunci: Sukuk Korporasi, Investasi, Strategi
Abstract − Sukuk is one of the most active money market investment instruments to date, which provides opportunities for Muslim and  non-Muslim  investors  to  invest.    Similarly,  corporate  Sukuk  has  opportunities  to  continue  to  grow.    This  study  proposes  to determine the challenges and strategies in developing corporate Sukuk in Indonesia. The research focuses on three aspects, namely, aspects of supply, demand, and regulatory aspects.  The benefits of this research can be a policy extension and a reference to encourage the growth of corporate Sukuk in the long period.
Keywords : Corporate Sukuk, Investment, Strategy

## 1. PENDAHULUAN
Instrumen investasi yang lazim dikenal oleh masyarakat secara umum yang terdapat pada pasar modal adalah saham dan obligasi.  Selain  sebagai  instrumen  investasi,  saham  dan  obligasi  juga  merupakan  pilihan  bagi  para  investor  yang memberikan hasil ( return ) yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Namun demikian saham dan obligasi  juga  memiliki  potensi  risiko  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  tabungan  dan  deposito.  Lebih  lanjut, dikarenakan  besarnya  potensi  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh  saham  dan  obligasi  tersebut,  maka  terdapat  peluang terjadinya spekulasi dalam aktivitas membeli saham dan obligasi pada investor (Harrison and Kreps, 1978; Tirole, 2019). Pada saat ini perkembangan pasar modal di Indonesia cukup pesat yang juga ditunjang dengan perkembangan teknologi digital  sehingga  kapitalisasi  pasar  modal  Indonesia  sejak  berdirinya  pasar  modal  tahun  1977  s.d  tahun  2018  sangat signifikan (Agustina Melani, 2018). Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan bahkan menjadi negara muslim  dengan  jumlah  populasi  terbesar  di  dunia,  oleh  karenanya  tidak  salah  apabila  pemerintah  ingin  menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia (Nugroho et al. 2017; Nugroho and Husnadi, 2014). Selanjutnya dengan kondisi besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia dan disertai dengan besarnya muslim kalangan menengah yang nota  bene  mereka  yang  memiliki  kemampuan  investasi,  maka  sudah  selayaknya  pemerintah  memfasilitasi  instrumen investasi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Islam  merupakan  agama  yang  sempurna  dikarenakan  mengatur  seluruh sendi kehidupan manusia termasuk terkait dengan bisnis dan investasi sehingga ummat muslim diwajibkan melaksanakan agamanya secara totalitas atau kaffah (Lerman, 1981; Shakespeare & Harahap, 2009; Vania et al., 2018).
Bagi  kita  kaum  muslim  dalam  menjalankan  suatu  usaha  ataupun  kegiatan  bisnisnya  harus  mempertimbangkan halal  dan  haramnya,  sesuai  dengan  yang  telah  diatur  dalam  hukum  Islam  atau  syariah.  Menurut  Arafah  &  Nugroho, (2016); Masyita (2015); Nugroho, et al. (2017) seluruh aspek dalam kegiatan bisnis dan investasi harus patuh pada konsep MAHGRIB yang meliputi:
a) Maysir, maysir secara harfiah berarti judi yang mana Islam melarang dengan tegas segala bentuk perjudian. Aktivitas maysir mengacu pada aktivitas dalam memperoleh kekayaan melalui cara yang mudah dan secara kebetulan, baik itu merampas  hak  orang  lain  atau  tidak.  Merujuk  pernyataan  Paldi  (2014),  mendefinisikan  bahwa  maysir  sebagai aktivitas perjudian yang juga termasuk didalamnya segala bentuk aktivitas bisnis di mana keuntungan dan kekayaan diperoleh hanya dari peluang, spekulasi atau dugaan. Larangan judi terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 219, artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat- Nya kepadamu supaya kamu berfikir
b) Gharar, berdasarkan etimologinya gharar memiliki arti yang cukup luas, namun secara harfiah dapat diartikan sebagai penipuan,  ketidakpastian  atau  bahaya  yang  dapat  menyebabkan  kehancuran  atau  kerugian.  Imam  Hanafi  telah mendefinisikan  Gharar  sebagai  "sesuatu  yang  konsekuensinya  tidak  ditentukan.  Sementara  Imam  Syafi'i mendefinisikan sebagai  sesuatu  yang  cara dan konsekuensinya tersembunyi. Lebih  lanjut, gharar  juga  merupakan segala sesuatu yang hasil akhirnya disembunyikan atau risikonya dan dampaknya belum diketahui, apakah itu ada atau  tidak.  Pada  masa  Rasulullah  transksi  gharar  merujuk  pada  aktivitas  jual  beli  hewan  yang  masih  dalam kandungannya dan penjualan susu yang belum diperah, penjualan hasil rampasan perang yang belum didistribusikan.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)

## ISSN 2716-4128 (Media Online)
Aktivitas gharar dapat terjadi dalam semua jenis transaksi di mana kuantitas, kualitas, dan harganya belum ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Kegiatan spekulatif di pasar modal, instrumen derivatif dan kontrak short-selling adalah contoh  transkasi  yang  mengandung  unsur  gharar  pada  aplikasi  keuangan  modern  saat  ini.  Al-Qur’an  melarang aktivitas  gharar  dalam  Q.S  An  Nisa  ayat  29,  artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu (Q.S An Nisa ayat 29).”
c) Riba, riba berasal dari kata "raba-wa" yang memiliki arti: meningkat; tumbuh; melampaui; menjadi lebih dari. Riba pada  umumnya  diterjemahkan  sebagai  bunga,  akan  tetapi  berdasarkan  perspektif  syariah  memiliki  arti  yang  jauh lebih  luas.  Riba  terdiri  dari  (1)  Riba  al-fadl,  yaitu  meminta  kelebihan  atas  pinjaman  yang  dibayar  dalam  bentuk barang. Riba Fadhl, merupakan pertukaran komoditas yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba Fadhl diambil dari kata al- fadhl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang  dipertukarkan  dalam  proses  transaksi.  Di  dalam  keharamannya  syariat  telah  menetapkan  dalam  enam  hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram (2) Riba al-nasi'ah, mengacu pada bunga pinjaman; larangan riba nasi’ah pada dasarnya menyiratkan bahwa penetapan pengembalian sebelum adanya realisasi laba atas pinjaman sebagai hadiah tidak diizinkan dalam Islam. Dengan kata lain tambahan pokok pinjaman yang disyaratkan diawal dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Pelarangan transaksi riba terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 130, artinya: “Hai orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat  ganda,  dan  bertakwalah  kamu  kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Ali Imran ayat 130).”
Fenomena  berkembangnya  pasar  modal  dan  kebutuhan  akan  investasi  bagi  kaum  muslim  serta  keinginan  dari pemerintah  untuk  memajukan  keuangan  syariah  di  Indonesia,  maka  pemerintah menciptakan  regulasi  terkait  investasi berupa  obligasi  atau  surat  utang  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  lazim  disebut  dengan  sukuk.  Sukuk  adalah instrumen investasi pada pasar uang Islam yang aktif diperdagangkan di pasar modal Indonesia, bahkan pemerintah cukup rutin melakukan lelang sukuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia (Novita Sari Simamora, 2017). Lebih lanjut sukuk adalah sertifikat investasi dengan fitur obligasi yang dikeluarkan untuk membiayai perdagangan atau aset  berwujud.  Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  DSN  menyatakan  bahwa  sukuk  adalah  obligasi  atau  surat  utang berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  penerbit  obligasi.  Selanjutnya  penerbit  memiliki  kewajiban  untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa margin atau fee dan membayar kembali dana obligasi dari investor pada saat jatuh tempo.
Sukuk  merupakan  instrumen  investasi  yang  menghasilkan  return  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  deposito  dan tabungan serta memiliki risiko yang rendah. Oleh karenanya produk sukuk banyak diminati oleh investor di pasar modal di  tingkat  global.  Dalam  dekade  terakhir,  perkembangan  sukuk  telah  berkembang  sangat  pesat  dan  semakin  populer. Laporan IIFM tahun 2017 menyatakan bahwa total emisi sukuk global selama 2016 mencapai USD 88,4 miliar, mewakili peningkatan 44% dari total emisi pada 2015 sebesar USD 61 miliar (IIFM, 2018). Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk  sukuk  tumbuh  dengan  cepat,  meskipun  secara  nasional  porsinya  masih  lebih  rendah  dibandingkan  pasar keuangan  konvensional.  Dengan  demikian,  untuk  mengembangkan  sumber  pembiayaan  anggaran  negara  dan mengembangkan  pasar  keuangan  syariah  dalam  negeri,  pemerintah  telah  mengesahkan  RUU  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi sebuah Undang-Undang (UU). Selanjutnya UU SBSN tersebut akan menjadi legalitas bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara (Fatah, 2011). Merujuk pada data Pasar Modal Syariah, jumlah sukuk yang beredar di Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebanyak 60 seri, dengan nilainya Rp14,31 triliun. Apabila dibandingkan dengan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah yang beredar hanya seri 53, akan tetapi dengan nilai Rp.485,44 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pengembangan sukuk korporasi di Indonesia masih belum optimal, apabila dibadingkan dengan sukuk pemerintah atau negara (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). Fenomena lambatnya pertumbuhan sukuk korporasi  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  mekanisme  penjualan  dari  sukuk  korporasi  masih  perlu  untuk  diperbaiki. Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  sukuk  korporasi  sebagai instrumen  invetasi  di  pasar  keuangan  dan  merumuskan  strategi  perbaikan  mekanisme  penjualan  sukuk  korporasi  di Indonesia.

## 2. KERANGKA TEORI
Merujuk  pada sumber penelitian sebelumnya, terdapat  beberapa definisi  terkait dengan sukuk  yang antara lain,  sukuk merupakan bentuk jamak dari kata shakk yang mana menurut sejarah perdagangan Islam shakk ini digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang membuktikan terdapatnya kewajiban finansial yang timbul dari kegiatan perdagangan dan transaksi komersial lainnya (Ayub, 2005). Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for  Islamic  Finance  Institution-AAOFI  sukuk  adalah  sertifikat  sebagai  bukti  kepemilikan  terhadap  aset  berwujud berdasarkan aktivitas investasi maupun hak penggunaan atas jasa atau barang tertentu dalam hal investasi khusus (Ahmed et al., 2014; S.R. & Azmi 2009). Adapun menurut Islamic Financial Services Board sukuk merupakan bukti kepemilikan

## Journal of Business and Economics Research (JBE)

## ISSN 2716-4128 (Media Online)
atas aset berwujud yang direpresentasikan oleh sertifikat sesuai dengan porsinya investasinya atau merupakan kumpulan penyertaan modal dari perjanjian kerjasama seperti halnya akad mudharabah (Safari, 2013). Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI, 2003) dan sesuai pula dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah. Adapun jenis-jenis struktur sukuk tersebut antara lain:
a) Sukuk  Ijarah,  yaitu  sukuk  yang  diterbitkan  berdasarkan  perjanjian  atau  akad  ijarah  dimana  satu  pihak  bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.
b) Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya.
Terdapat  jenis  sukuk  lainnya  sesuai  dengan  akad  yang  berdasarkan  karakteristik  dari  transaksi  sukuk  yang meliputi  sukuk  musyarakah,  sukuk  salam,  sukuk istishna’,  dan  sukuk  sakalah.  Namun  di  Indonesia  sendiri,  mayoritas jenis akad sukuk yang digunakan adalah akad ijarah dan akad mudharabah. Sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005  tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Dalam hal  sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal yang terdiri atas:
a) Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat);
b) Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
c) Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;
d) Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/atau
e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif berupa kajian literatur yang dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a) Bagaimana manfaat sukuk korporasi sebagai instrumen investasi?
b) Apa yang menjadi tantangan dalam mengembangkan sukuk korporasi?

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Manfaat Sukuk Korporasi Sebagai Instrumen Investasi Investor
Sukuk  dapat  diterbitkan  oleh  negara  maupun  oleh  perusahaan,  sukuk  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  biasa  disebut sukuk  koorporasi.  Di  tingkat  global,  sukuk  korporasi  memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang  cepat.  Pertumbuhan  sukuk korporasi yang pesat tersebut karena didukung oleh kinerja perusahaan sebagai penerbit yang dianggap memiliki prospek baik  dan dipercaya oleh publik  yang notabene adalah sebagai  investor.  Pada pasar keuangan global, sukuk  korporasi memiliki  daya  tarik    bagi  investor  karena  memberikan  keuntungan  yang  berkelanjutan  dan  adanya  hak  kepemilikan tertentu  terhadap  asset  sesuai  dengan  porsi  sukuk  yang  debeli  (Afshar,  2013).  Pemegang  sukuk  berhak  atas  bagian pendapatan  yang  dihasilkan  dari  sukuk  aset  di  samping  hak  penjualan  aset  sukuk,  oleh  karenanya  pemegang  sukuk memiliki tingkat pengembalian dengan tingakt risiko lebih rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional (Dewi, 2014; Saeed & Salah, 2014). Selain itu keunggulan sukuk merupakan instrumen invesasi yang berdasarkan prinsip dalam hukum Islam (fiqh al-mu'amalat) karena penerbitan sukuk di setiap negara harus dijamin oleh setiap Dewan Syariah yang  bertanggung  jawab  untuk  mengendalikan  dan  memastikan  kepatuhan  sukuk  dengan  prinsip-prinsip  syariah  di masing-masing  negara  yang  bersangkutan.  Ini  bertujuan  untuk  memungkinkan  sejumlah  peserta  pasar  modal  untuk meningkatkan modal secara konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah (Hanefah et al., 2013).
Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari sukuk berbasis aset selain dari hak penjualan atas aset sukuk tersebut, oleh karenanya sukuk memang lebih menjanjikan dalam tingkat pengembalian dan tingkat risiko lebih rendah daripada obligasi  konvensional (Dewi,  2014). Meskipun  sukuk memiliki beberapa kelebihan, sukuk juga memiliki beberapa risiko yang mirip dengan risiko obligasi konvensional. Secara teoritis, risiko yang melekat pada sukuk pada dasarnya dibagi menjadi  dua sisi, yaitu dari sisi  penawaran dan dari  sisi  permintaan. Dari sisi  penawaran adalah risiko  yang  timbul  karena  disebabkan  oleh  masalah  yang  melekat  pada  emiten  dan  regulasi  terkait  dengan  penerbitan sukuk. Sedangkan sisi permintaan adalah risiko yang timbul karena disebabkan oleh kekhawatiran investor. Lambatnya tingkat pertumbuhan sukuk, khususnya, jenis korporasi lebih karena faktor regulasi dan kondisi pasar yang kurang stabil. Kondisi  lingkungan  yang  kurang  mendukung  sangat  berpengaruh  signifikan  terhadap  insentif  perusahaan  dalam menerbitkan  dan  membeli  sukuk  korporasi.  Oleh  karenanya  dapat  dikatakan  bahwa  risiko  yang  melekat  pada  sukuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penawaran dan permintaan. Namun, sukuk masih diyakini lebih aman daripada obligasi konvensional, karena secara teoritis, karakter sukuk adalah untuk mengalihkan kepemilikan saham.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)

## 4.2 Tantangan Mengembangkan Sukuk Korporasi
Perkembangan  penjualan  sukuk  korporasi  di  Indonesia  belum  sebaik  penjualan  sukuk  pemerintah.  Terdapat  beberapa permasalahan  yang  menyebabkan  sukuk  korporasi  penjualannya  lebih  lambat  apabila  dibandingkan  dengan  sukuk pemeritah.  Adapun  permasalahan  tesebut  apabila ditinjau  dari  aspek  permintaan,  aspek  penawaran dan  aspek  regulasi adalah sebagai berikut:

## 1. Aspek Permintaan
Masalah utama dari sisi permintaan, yaitu: (a) kurangnya pemahaman investor tentang  instrumen investasi syariah; (b) terbatasnya informasi sukuk korporasi di pasar sekunder; dan (c) variasi akad sukuk korporasi yang terbatas.
a) Investor masih kurang memiliki pengetahuan instumen investasi syariah.
Menurut , pengetahuan masyarakat terkait dengan produk-produk dan layanan syariah masih relatif rendah. Fenomen tersebut  juga  terjadi  pada  para  investor  yang  mayoritas  belum  memiliki  pemahaman  yang  baik  atas  instrumen investasi syariah termasuk produk sukuk (). Dampak dari terbatasnya pengetahuan tersebut investor adalah tingkat permintaan  yang  rendah  atas  sukuk  korporasi  pada  pasar  modal.  Kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat menjadi masalah utama dalam pengembangan ekonomi Islam, termasuk pada pasar modal syariah seperti instrumen  investasi  sukuk  korporasi,  meski  potensinya  sangat  besar  (Jarkasih  et  al.,  2009;  Melzatia  et  al.,  2018). Kondisi saat ini literasi keuangan syariah masih relatif rendah dan hal tersebut menjadi kontradiktif dengan kondisi Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah  muslim  terbesar  di  dunia  (Nugroho  et  al.,  2017;  Suci  &  Hardi,  2019). Dengan demikian, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan produk dan layanan syariah termasuk sukuk sebagai instrumen investasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder melalui program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan (Saad et al., 2014). Kurangnya pengetahuan investor menciptakan rendahnya tingkat  permintaan  sukuk  korporasi    yang  berdampak  terhadap  rendahnya  perlindungan  penerbit sukuk  korporasi yang pada akhirnya berakibat sukuk korporasi menjadi tidak kompetitif (Hosen et al., 2016).
b) Informasi Sukuk Korporasi di Pasar Sekunder yang Masih Terbatas. Masalah  selanjutnya  yaitu  terdapatnya  informasi  yang  terbatas  terkait  dengan  sukuk  korporasi  di  pasar  sekunder. Meskipun  sukuk  pemerintah  di  Indonesia  telah  berkembang  pesat,  namun  informasi  resmi  terkait  dengan  sukuk korporasi  masih  minim  sehingga  para  investor  belum  memiliki  kepercayaan  berinvestasi  disebabkan  kurangnya standardisasi dan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan bagi para investor (Zulkhibri, 2015).
c) Variasi akad sukuk korporasi yang terbatas.
Terdapatnya  permintaan  dari  para  investor  terkait  dengan  variasi  akad  sukuk  lorporasi  masih  terkendala  dengan regulasi  dan  belum  adanya  pemahaman  yang  sama  antara  pelaku  bisnis  dengan  pembuat  ketentuan.  Rendahnya kemampuan  regulator  untuk  memenuhi  dinamika  bisnis  juga  menjadi  hambatan  yang  perlu  dicarikan  solusinya (Rofi’ah, 2017). Oleh karenanya belum banyaknya akad pada sukuk korporasi yang sesuai dengan kebutuhan invstor berdampak pada rendahnya tingkat permintaan.

## 2. Aspek Penawaran
Pada aspek penawaran terdapat beberapa isu terkait dengan lambatnya pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesua yang meliputi: (a) keterbatasan SDM yang menjadi peserta/partisipan Pasar Modal; (b) basis investor masih belum tersedia.
a) Keterbatasan SDM yang menjadi peserta/partisipan Pasar Modal.
Kurangnya  pemahaman  emiten  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  mengerti  atau  ahli  dalam pasar modal syariah (Otoritas Jasa Keuangan-OJK, 2016). Sejauh ini, SDM emiten masih menjadi kategori aktor ahli di bidang pasar modal konvensional. Keterbatasan dari kemampuan dan kompetensu SDM tersebut menjadi risiko bagi  investor dikarenaka ketersediaan sumber daya manusia yang memahami pasar modal Syariah sangat  penting untuk menentukan keputusan emiten dalam berinvestasi di instrumen syariah (Purwaningsih, 2013).
b) Data Base Investor masih belum tersedia .
Ketersediaan dari database investor memiliki peranan penting terkait dengan informasi kebutuhan atas variasi akad- akad terhadap sukuk korporasi yang diinginkan dan menjadi kebutuhan konsumen. Informasi kebutuhan akan variasi akad sukuk korporasi sangat penting sebagai dasar untuk pengembangan produk sukuk korporasi sehingga terdapat meningkatkan permintaan terhadap sukuk koporasi (Saad et al., 2014).

## 3. Aspek Regulasi
Tantangan pada aspek regulasi adalah terbatasnya informasi tentang pasar modal Syariah
a) Terbatasnya Informasi Pasar Modal Syariah
Terbatasnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia terkait pasar modal dikarenakan keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap produk-produk yang terdapat pada pasar modal termasuk sukuk (Utami et al., 2017; Widarjo, 2011). Meskipun Indonesia m  Lebih lanjut pasar modal syariah memiliki karakteristik yang lebih spesifik apabila dibandingkan dengan pasar modal konvensional sehingga diperlukan kapasitas dan pengetahuan lebih untuk dapat memahami  mekanisme  transaksi  sukuk  korporasi.  Ketidaktahuan  pelaku  pasar  tentang  karakteristik  sukuk dikarenakan minimnya informasi yang dimiliki oleh pelaku pasar risiko dan kebutuhan investasi dari sukuk korporasi. Beberapa informasi terkait dengan risiko sukuk korporasi masih minim, seperti risiko pengembalian, risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko tingkat harga, risiko likuiditas, dan risiko syariah pemenuhan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat sosialisasi dan pendidikan serta kurangnya profesi pendukung pada pasar sukuk (Dewi, 2014).

## Journal of Business and Economics Research (JBE)

## 5. KESIMPULAN
Pasar sukuk korporasi Indonesia memiliki potensi dan prospek yang baik dikarenakan terdapatnya potensi dan peluang dimana masih  banyak  investor yang belum memiliki pengetahuan terhadap pasar sukuk korporasi  tersebut. Fenomena perkembangan sukuk korporasi di Indonesia saat ini masih sangat lambat karena masalah yang melekat dengan lembaga pasar (Fatah, 2011). Kondisi ini juga selaras dengan pernyataan OJK (2016), bahwa masalah yang paling menonjol terkait dengan pengembangan sukuk di Indonesia adalah kerangka hukum untuk penerbitan surat berharga syariah yang belum kuat.  Oleh  karenaya  saran  untuk  mengembangkan  pasar  sukuk  korporasi  sebaiknya  mempertimbangkan  kebijakan- kebijakan sebagai berikut:
a) Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang kontrak sukuk korporasi;
b) Klarifikasi  aturan  sukuk  korporasi  untuk  mengurangi  kopleksitas  dokumentasi  dan  untuk  meningkatkan  variasi kontrak dan struktur sukuk;
c) Menetapkan aturan terkait dengan lembaga pendukung di pasar modal syariah dan perusahaan sekuritas syariah;
d) Peraturan terkait dengan komptensi dan ahli syariah yang terlibat dalam kegiatan di pasar sukuk.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI.  (2003).  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions.  In  Shari’a  Standard  No.17  tentang Investment Sukuk.
Afshar, T. . (2013). Compare and Contrast Sukuk ( Islamic Bonds ) with Conventional Bonds , Are they Compatible ? Journal of Global Business Management, 9(1), 44–52.
Agustina Melani. (2018). Melihat Perkembangan Pasar Modal RI Selama 41 Tahun  - Bisnis Liputan6.com. Retrieved September 3, 2019, from https://www.liputan6.com/bisnis/read/3615885/melihat-perkembangan-pasar-modal-ri-selama-41-tahun Ahmed, E. R., Aminul Islam, M., & Tawfeeq Yousif Alabdullah, T. (2014). Islamic Sukuk: Pricing Mechanism and Rating. Journal of Asian Scientific Research, 4(11), 640–648.
Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Ethics Commitment in Microfinance and Shariah Microfinance Institution. International Journal of Research in Business Studies and Management (Vol. 3). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/306347206
Ayub, M. (2005). Securitization , Sukukk and Fund  Management Potential to be Realized by Islamic Financial. Sixth International Conference on Islamic Economics, 1–26.
Dewi,  N.  (2014).  Mengurai  Masalah  Pengembangan  Sukuk  Korporasi  Indonesia  Menggunakan  Analytic Network  Process.  Tazkia Islamic Finance & Business Review, 6(2).
Fatah, D. (2011). Peluang Dan Tantangan Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia. Jurnal Innovatio, 2(1).
Hanefah, M. ., Noguchi, A., & Muda, M. (2013). Sukuk: Global issues and challenges. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues,
16(1).
Harrison,  J.  M.,  &  Kreps,  D.  M.  (1978).  Speculative  Investor  Behavior  in  a  Stock  Market  with Heterogeneous  Expectations.  The Quarterly Journal of Economics, 92(2), 323–336.
Hosen, M., Azzi, A. K., Hoe, F. C., & Ndiaye, N. D. (2016). The pitfalls of the Malaysian Sukuk Industry: Issues and challenges in practice, (June), 1–35. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15203.35368
IIFM. (2018). Iifm Sukuk Report (April).
Jarkasih, Muhamad & Slamet, A. R. (2009). Perkembangan pasar sukuk: perbandingan indonesia, malaysia, dan dunia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi: Antisipasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 1(2), 1–18.
Lerman, E. (1981). Mawdudi’s Concept of Islam. Middle Eastern Studies, 17(4), 492–509.
Masyita, D. (2015). Why Do People See a Financial System As a Whole Very Important? Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(1), 79–106. https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.484
Melzatia, S., Doktoralina, C. M., & Mahroji, M. (2018). Yield Sukuk: Maturity, Rating and Value of Emission. Research Journal of Finance and Accounting, 9(12), 106–112. https://doi.org/10.2139/ssrn.3414802
Novita  Sari  Simamora.  (2017).  Pasar  Sekunder  Sukuk  Kian  Aktif  -  Market  Bisnis.com.  Retrieved  September  3,  2019,  from https://market.bisnis.com/read/20170312/92/636306/pasar-sekunder-sukuk-kian-aktif
Nugroho,  L.,  Chandra Husnadi, T.,  Utami,  W.,  &  Hidayah,  N.  (2017).  Maslahah  and  Strategy To Establish a  Single  State-Owned Islamic Bank in Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 10(1), 17–33.
Nugroho,  L.,  &  Husnadi,  T.  C.  (2014).  State-Owned  Islamic  Bank  (BUMN) in  Realizing The  Benefit  of  Ummah  (Maslahah)  and Indonesia  as  Islamic  Financial  Center  in  The  World.  In  Proceedings  in  11th  International  Research  Conference  on  Quality, Innovation and Knowledge Management. Bandung. (pp. 1–21).
Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Maslahah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank  in  Indonesia.  Tazkia  Islamic  Finance  and  Business  Review,  10(1),  17–33.  Retrieved  from  http://www.tifbr- tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/97/106
Nugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2017). The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach.
International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 283–291. Retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4493/pdf Otoritas Jasa Keuangan (OJK), D. P. M. . (2016). Road Map Pasar Modal Syariah 2015 - 2019.
Paldi, C. (2014). Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance. Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 249–259. Purwaningsih,  S.  (2013).  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Rating  Sukuk  Yang  Ditinjau  Dari  Faktor  Akuntansi  Dan  Non-Akuntansi.
Accounting Analysis Journal, 2(3), 360–368. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2856
Rofi’ah, N. (2017). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Inggris (2004-2016). The Journal of Tauhidinomics, 1(2), 105–123.
S.R., V., & Azmi, S. (2009). An Overview of Islamic Sukuk Bonds. The Journal of Structured Finance, 14(4), 58–67. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33052676/sukuk_and_bond_etude_de_cas_qatar.pdf?AWSAccessKeyId=

## Journal of Business and Economics Research (JBE)

## ISSN 2716-4128 (Media Online)
AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1559628862&Signature=UEk4ScI6dNQxnvzlYSJr%2FXG2KnM%3D&response- content-disposition=inline%3B filename%3DAn_Overview_
Saad, Noriza Binti Mohd; Mamat, Mohd Noor Bin;& Mohammad, N. E. A. B. (2014). “Do sukuk issuance’s characteristicshave a relation to yields and weighted average cost of capital in Malaysian capital market?” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(12), 47–55.
Saeed, A., & Salah, O. (2014). Development of Sukuk: Pragmatic and Idealist Approaches to Sukuk Structures. Journal of International Banking Law and Regulation, (1), 41–52.
Safari, M. (2013). Contractual Structures and Payoff Patterns of Sukūk Securities. International Journal of Banking and Finance (IJBF), 10(2), 67–93.
Shakespeare, R., & Harahap, S. (2009). The comparative role of banking in binary and Islamic economy. Humanomics, 25(2), 142– 162. https://doi.org/10.1108/08288660910964201
Suci, A., & Hardi, H. (2019). Literacy experiment of Islamic financing to non-Muslim small and micro business. Journal of Islamic Marketing, (June). https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2019-0003
Tirole, J. (2019). On the Possibility of Speculation under Rational Expectations. Econometrica, 50(5), 1163–1181. Utami, W., Nugroho, L., & Farida. (2017). Fundamental Versus Technical Analysis of Investment: Case Study of Investors Decision in  Indonesia  Stock  Exchange.  The  Journal  of  Internet  Banking  and  Commerce,  22(8),  1–18.  Retrieved  from http://www.icommercecentral.com/open-access/fundamental-versus-technical-analysis-of-investment-case-study-of-investors- decision-in-indonesia-stock-exchange.php?aid=86055
Vania, A. S., Nugraha, E., & Nugroho, L. (2018). Potential Big Bath Accounting Practice in CEO Changes ( Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock. International Journal of Commerce and Finance, 4(2), 47–59.
https://doi.org/10.22158/ijafs.v1n2p202
Widarjo, W. (2011). Pengaruh Modal Intelektual Dan Pengungkapan Modal Intelektual Pada Nilai Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 8(2), 157–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2011.10 Zulkhibri,  M.  (2015).  A  synthesis  of  theoretical  and  empirical  research  on  sukuk.  Borsa  Istanbul  Review,  15(4),  237–248. https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.10.001