Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2406-2415
Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Maslahah Mursalah
Muhammad Lazuardi Annas 1*) , Raihan Putri 2) 1,2 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *Email korespondensi: 21203012091@student.uin-suka.ac.id

## Abstract
Spin  off  on  the  Sharia  Business  Unit  is  a  government  policy  regarding  new  methods  in  the  world  of  Islamic banking so that Islamic banks are more independent in carrying out Islamic banking activities in accordance with sharia  principles.  The  presence  of  the  spin  off  method  in  the  Sharia  Business  Unit  to  reorganize  the  Sharia Business Unit to become an Islamic Commercial Bank has raised debate among experts. The implementation of spin offs in Sharia Business Units can reduce profits because several banks that are not ready to spin off will lose out in competition in the banking world. While the proopinion of the spin off policy is that spin off can increase adherence to sharia principles, improve quality in the form of assets, Third Party Funds (DPK), bank profits, as well as have a positive effect on the efficiency level of sharia banks. Therefore, this study discusses how to review maslahah  mursalah  in  regulations  regarding  the  mandatory  spin  off  of  Islamic  Business  Units.  The  research conducted by the author is an Islamic normative study with the maslahah mursalah approach. The technique of collecting data in this study was library research, namely using document study techniques and literature studies. The results of this study are the regulations  regarding the mandatory Spin off in which Sharia Business Units must  be  implemented  on  the  basis  of  maslahah  mursalah  because  they  are  in  accordance  with  the  principles contained in maslahah mursalah.cetak miring).

## Keywords: Spin Off, Sharia Business Unit, Conventional Commercial Bank, Maslahah Mursalah
Saran sitasi: Annas, M. L., & Putri, R. (2023). Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Maslahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2406- 2415. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806

## 1. PENDAHULUAN
Spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  merupakan metode  baru  didunia  perbankan  syariah  agar  bank syariah lebih independen dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Metode spin off, diatur  dalam  beberapa  pasal  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah. Didalam Bab I Ketentuan umum butir  32,  menjelaskan tentang  definisi spin  off yaitu, Pemisahan  usaha  dari  satu  Bank  menjadi  dua  badan usaha atau lebih, sesuai dengan peraturan perundang- undangan  (Undang-Undang  Republik  Indonesia, 2008).
Aturan mengenai wajib spin off pada Unit Usaha Syariah juga  diatur  dalam  PBI  No.  10/11/PBI  2009 tentang Unit Usaha Syariah dalam BAB IX dari Pasal 40  sampai  dengan  Pasal  51  serta  PJOK  No. 59/PJOK.03/2020.  Pada  dasarnya  peraturan  ini
merupakan perincian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 41 PBI No. 10/11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah angka (1) menjelaskan bahwa pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan  dengan  cara  mendirikan  BUS  baru  atau mengalihkan  hak  serta  kewajiban  UUS  kepada  BUS yang  telah  ada.  Adapun  ketentuan  mengenai persyaratan  dan  metode  pemisahan  pada  unit-Unit Usaha  Syariah  diatur  dalam  POJK  No.  59/ POJK.03/2020  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemisahan  Unit  Usaha  Syariah.  Sebagaimana  aturan tata  cara  untuk  mendirikan  BUS  baru  diatur  dalam BAB II Pasal 6 sampai 20. Dalam Pasal 6 angka (2) dan  (4)  tersebut  diatur  bahwa  untuk  pendirian  BUS dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp 1  triliun.  Mengenai  tata  cara  pemisahan  Unit  Usaha
Syariah  dengan  cara  pengalihan  hak  dan  kewajiban diatur dalam BAB III dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).
Kehadiran  metode spin  off pada  Unit  Usaha Syariah untuk merombak Unit Usaha Syariah menjadi Bank  Umum  Syariah  menimbulkan  perdebatan dikalangan  para  ahli.  Menurut  Venthe  Rahardjo (Direktur  Eksekutif  KNEKS),  menejelaskan  bahwa berdasarkan  pertemuan-pertemuan  yang  dilakukan antara Bank Umum Syariah, Uni-Unit syariah, Bank BPD Syariah, akademisi, serta komunitas menyimpulkan  bahwa  dari  20  Unit  Usaha  Syariah 50% masih belum siap. Ketidaksiapan melakukan spin off tersebut dilihat dari segi modal, asset, serta tingkat kesehatan sebagaimana yang Venthe Rahardjo pantau dari tahun 2019 sampai dengan 2020 (KNEKS, 2020).
Ketidak efektivan metode spin off untuk merubah bentuk Unit Usaha Syariah di Indonesia juga dibahas dalam penelitian Laila Afni Rambe dkk dalam artikel junal  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh pin  off Bagi Unit  Usaha  Syariah  di  Indonesia”.  Dalam  penelitian ini menghasilkan bahwa secara empiris bisa diketahui pemberlakuan wajib spin off bagi Unit Usaha Syariah di tahun 2023 terhadap seluruh UUS dibawah naungan BUK memberikan dampak negatif bagi UUS sendiri sehingga  belum  bisa  untuk  dijalankan.  Dampak negatif yang dihasilkan oleh pemberlakuan aturan spin off tersebut karena beberapa alasan seperti pemberlakuan spin off pada Unit Usaha Syariah dapat menurunkan profit karena beberapa bank yang belum siap  untuk  di spin  off akan  kalah  dalam  persaingan didunia perbankan (Rambe et al., 2021).
Pengaruh  peningkatan  positif  atas  berlakukanya spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  juga  bisa  dilihat dalam penelitan Zulfikar Bagus Pambuko menemukan bahwa spin off pada bank syariah berpengaruh positif dalam tingkat efisiensi bank syariah. Dalam penelitian Zulfikar Bagus Pambuko, menjelaskan bahwa secara statistik ada penurunan rasio BOPO ketika aturan spin off dilaksanakan.  Hal  ini  artinya  ada  terjadi peningkatan  efisiensi  operasional  karena  semakin rendanhnya porsi untuk pendapatan operasional yang digunakan oleh untuk membiayai kegiatan operasional atau beban perbankan (Pambuko, 2019).
Ketidaksiapan  Unit  Usaha  Syariah  dalam melaksanakan kebijakan spin off dapat menyebabkan kemungkin ditutupnya Unit Usaha Syariah. sebagaimana yang ditemukan oleh Muhammad Ilham Rysaldi dan Budi Santoso artikel jurnal dengan judul
“Konsep  Perbankan  Syariah  Pasca Spin  Off: Perspektif  Indonesia”.  Dalam  penelitian  ini menemukan  bahwa  kekhawatiran  akan  banyaknya penutupan Unit Usaha Syariah dikarenakan kebijakan spin  off ini  dibuktikan  dengan  ditutupnya  74  kantor cabang  Danamon  Syariah  pada  tahun  2017.  Hal  ini dikarenakan  tantangan  terbesar  bagi  pihak  Bank Danamon  agar  bisa  mendorong  bisnis  Syariah  yaitu memberikan  edukasi  serta  informasi  tidak  hanya kepada  konsumen  akan  tetapi  kepada  internal perusahaan (Rysaldi & Santoso, 2021).
Berbanding terbalik  dengan  temuan  Arian  Taga dkk, dalam penelitian ini mengungkap bahwa dampak dari spin  off pada  Bank  BNI  Syariah  dapat meningkatkan mutu dan kualitas secara positif. Hasil dari temuan Arian dkk ini menjabarkan bahwa spin off dapat meningkatkan kualitas dalam bentuk aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Keuntungan Bank. Dalam temuan  Arian  dkk  menunujukan  bahwa  ketika sebelum melakukan spin off pada tahun 2008 sampai kepada  tahun  2011  meningkat  hanya  15  %.  Namun ketika pasca melakukan spin off aset pada Bank BNI meningkat  sebanyak  33%.  Dalam  perkembangan penyaluran  Dana  Pihak  Ketiga  antara  sebelum  dan sesudah spin off menunjukan bahwa ada peningkatan naik 21% di tahun bank melakukan spin off dan naik 25% ditahun sebelumnya. Adapun  mengenai perkembangan  keuntungan  bank  meningkat  dengan dratis  sebanyak  50%  dan  berhasil  bangkit  dari kerugian  yang  diperoleh  ketika  sebelum  melakukan spin off (Taga et al., 2019) .
Dengan  dasar  data  yang  dipaparkan  diatas tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa belum adanya penelitian  normatif  Islam  dengan  kajian maslahah mursalah yang meninjau tentang fenomena pemberlakuan wajib spin off pada Unit Usaha Syariah. Penelitian-penelitan sebelumnya cenderung menggunakan penelitian kuantitatif dengan pedekatan statistik serta penelitian deskriptif dengan pendekatan ilmu  ekonomi.  Maka,  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  dallil maslahah mursalah dalam  meninjau  peraturan  mengenai wajibnya spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  pada penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kemaslahatan dalam kebijakan wajibnya spin off agar mengisi  kekosongan  dari  penelitian-penelitian  yang sebelumnya.  Hal  tersebut  penting  dikaji  karena konsep maslahah mursalah merupakan salah satu dalil dalam hukum Islam yang mana bisa membedah mana konsep kemaslahatan yang mempunyai manfaat umat
manusia  secara  umum  dan  mana  konsep maslahah yang  hanya  mementingkan  kelompok  ataupun individu  saja  mengingat  ada  perbedaan  pendapat dikalangan  ahli  serta  ada  unsur  kelebihan  dan kelemahan  dari  konsep spin  off pada  Unit  Usaha Syariah tersebut sehingga bisa menjadi acuan apakah aturan  mengenai  wajibnya spin  off pada  Unit  Usaha Syariah  bisa diterapkan atau tidak.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data,  menganalis  data  tersebut,  dan memberikan  interpretasi  yang  terkait  dengan  tujuan penelitian  (Sugiyono,  2020).    Penelitian  yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif Islam dengan pendekatan maslahah mursalah. Teknik dalam  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah dengan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yaitu dengan teknik studi dokumen dan studi literatur (Kadarudin,  2021).    Pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Bank Indonesia,  buku-buku,  artikel  jurnal,  serta  literatur lainya  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pemisahan atau spin  off Unit  Usaha  Syariah.  Adapun  teknik analisis  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Teknik ini deskriptif analitis  bertujuan  untuk  menganalisis  data  sekunder tentang spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  dengan pendekatan maslahah mursalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Tentang Spin Off Unit Usaha Syariah
Pemisahan merupakan kebalikan dari penggabungan  atau  dalam  bahasa  Inggris  adalah demerger. Dalam  bahasa  Inggris  pemisahan  dikenal dengan  istilah spin  off (Umam,  2021) . Pengertian tentang  istilah spin  off dapat  ditemukan  dalam  buku Black Law Dictionary yang menjabarkan “Spin off is a  corporate  divestiture  in  wich  a  division  of  a corporation  becomes  on  independent  company  and stock  of  the  new  company  is  distributed  to  the corporation’s  shareholders” (Gormer, 2004) . Menurut  Khatibul  Umam  dan  Veni  Antoni, spin  off merupakan  tindakan  hukum  atau corporate  action yang mempunyai tujuan untuk memisahkan  diri  dari perseroan sebelumnya dalam suatu badan hukum lalu melakukan sebuah pemekaran ataupun membelah diri dengan  dasar  pengakuan  hukum  (Antoni  &  Antoni,
2018).  Menurut  hukum  positif  Indonesia  pengertian spin off dalam konteks perbankan syariah dapat dilihat pada PJOK No. 59/PJOK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat  4  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia, 2020) dan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit  Usaha  Syariah  Pasal  1  satu  ayat  14  (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Menurut kedua aturan tersebut mengatakan  bahwa  “Pemisahan (spin-off) adalah pemisahan  usaha  dari  satu  BUK  menjadi  dua  badan usaha  atau  lebih  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Spin off merupakan upaya untuk yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memastikan  legalitas  syariah terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harisman dalam tulisannya Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan yang dikutip oleh Khotibul Umam dan Veni  Antoni,  menjelaskan  bahwa  tahap  pemurnian didalam bank syariah merupakan sesuatu yang sangat penting  mengingat  bahwa  pratik  perbankan  di Indonesia  saat  ini  masih  belum  berjalan  sepenuhnya sebagaimana  prinsip-prinsip  syariah  (Antoni  & Antoni,  2018).  Selain  itu,  secara  pengelolan  antara prinsip  syariah  dengan  konvensional  jauh  berbeda. Perbankan  syariah  menggunakan  mekanisme  bagi hasil  atau profit  and  loss  sharing, sedangkan  bank konvensional  menggunakan  sistem  bunga  atau interest  based  system (Nugroho,  2015) . Oleh  karena itu, maka pengelolan pada perbankan syariah dengan bank  konvensional  perlu  dipisah  karena  perbedaan kedua  sistem  tersebut  akan  menyebabkan  perbedaan implikasi.
Ada beberapa kelebihan dari metode spin off pada Unit  Usaha  Syariah  menjadi  Bank  Umum  Syariah sebagaimana  yang  diutarakan  Laila  Afni  Rambe dalam  artikel  jurnalnya  yang  berjudul  Solusi Alternatif Spin-off  Premature Bagi  Unit  Usaha Syariah  di  Indonesia.  Pada  penelitian  Laila  Afni Rambe  tersebut  menemukan  bahwa  Unit  Usaha Syariah  yang  menjadi  Bank  Umum  Syariah  akan secara independen untuk memaksimalkan kegiatannya didunia  perbankkan.  Dalam  pelaksaannya  dalam meningkatkan kwalitas jasa, Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah mendapatkan wewenang  secara  tidak  terbatas  demi  meningkatkan kapabilitasnya.  Selain  itu, spin  off pada  Unit  Usaha Syariah  meningkatkan  daya  saing  serta  kesempatan kerja,  hal  ini  dikarenakan  bertambah  independennya dalam  pembentukan  usaha  baru,  meningkatkan
lapangan kerja, serta persaingan ekonomi secara sehat (Rambe, 2021).
Independensi yang disebabkan oleh spin off pada Unit  Usaha  Syariah  disebabkan  karena  perubahan pada status legalitasnya. Dalam siklus pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) yang semula dari Bank Umum Konvensional berubah menjadi tubuh regulasi otonom sendiri, yaitu lebih spesifiknya sebagai badan hukum PT.  Bank  Umum  Syariah  yang  terbentuk  menjadi struktur unsur baru yang sah, dan dibuat dengan akta autentik  pejabat  hukum  yang  menurut  UU  No.  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (Ismail, 2017).

## Tata  Cara  Pelaksanaan  Spin  Off  Unit  Usaha Syariah
Menurut  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  diterangkan bahwa  bentuk  dari  bank  syariah  adalah  perseroan terbatas.  Maka dari itu, Unit Usaha Syariah yang akan berubah  menjadi  Bank  Umum  Syariah  harus mengikuti  aturan  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Mengenai  jenis  pemisahan  ini  juga  diatur dalam  Pasal  135  angka  (1)  sampai  angka  (3).  Pada Pasal  135  menjelaskan  bahwa  pemisahan  pada perseroan dapat dilaksanakan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mempunyai  akibat  seluruh  aktiva  serta  pasiva perseroan  beralih  karena  hukum  kepada  2  (dua) Perseroan  lain  atau  lebih  yang  menerima  peralihan dan  Perseroan  yang  melakukan  pemisahan  usaha tersebut  berakhir  karena  hukum.  Namun  jika pemisahan  tersebut  tidak  murni  maka  aktiva  dan pasiva  perseroan  beralih  kepada  satu  perseroan  lain atau lebih yang menerima peralihan, namun perseroan yang melakukan pemisahan tersebut masih ada. Oleh karena  itu,  metode spin  off termasuk  kedalam pemisahan  tidak  murni  karena  sifat  dari  metode pemisahan  dari spin  off tidak  membubarkan perusahaan  induknya.  Adapun  ketentuan  mengenai pemisahan  selanjutnya  diatur  pada  Pasal  136  yaitu diatur  dalam  peraturan  pemerintah  (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007).
Pengaturan  tentang spin  off tentang  Unit  Usaha Syariah kemudian diperinci dalam Pasal 41 angka (1) PBI No. 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah dijelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional ada dua
cara  yaitu  mendirikan  BUS  baru  atau  mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Selanjutnya mengenai jumlah bank induk konvensional yang dapat mendirikan BUS dijelaskan dalam angka (2) yaitu bank induk konvensional dapat mendirikan BUS dengan hanya satu bank konvensional  atau  lebih  bank  konvensional  uang memiliki  UUS.  Dalam  hal  pemisahan  dengan mengalihkan kepada BUS yang telah ada diatur dalam angka  (3)  pengalihan  tersebut  hanya  bisa  dilakukan dengan  mengalihkan  kepada  BUS  yang  memiliki hubungan kepemilikan dengan bank induk konvensional  yang  memiliki  UUS  (Peraturan  Bank Indonesia, 2009).
Dalam  POJK  No.  59/POJK.03/2020  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemisahan  Unit  Usaha Syariah  pada  BAB  II  dan  BAB  III  menerangkan bahwa  pemisahan  Unit  Usaha  Syariah  atau spin  off menggunakan dua cara yaitu pemisahan dengan cara pendirian  Bank  Umum  Syariah  dan  pemisahan  Unit Usaha  Syariah  dengan  cara  pengalihan  hak  dan kewajiban  kepada  Bank  Umum  Syariah.  Adapun dengan metode dengan cara mendirikan bank syariah yang  baru  diatur  dalam  Pasal  6  angka  (1)  sampai angka  (4).  Dalam  angka  (1),  menerangkan  bahwa pendirian BUS hasil dari pemisahan harus mendapat izin  terlebih  dahulu  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan. Adapun modal yang disetor dalam struktur kelompok usaha  dalam  lingkup  perbankan  diatur  dalam  angka (2)  minimal  yaitu  Rp.  1.000.000.000.000,  00  (satu triliun  rupiah)  serta  pada  angka  (4)  dijelaskan penambahan  atas  kekurangan  pemenuhan  modal disetor  dalam  bentuk  tunai  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).
Pada pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan  hak  dan  kewajiban  kepada  Bank  Umum Syariah diatur dalam BAB III Pasal 21 sampai Pasal 29. Pada Pasal 21 menjelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak  dan  kewajiban  kepada  Bank  Umum  Syariah diharuskan  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari OJK. Dalam Pasal 22 mengatur bahwa rencana untuk dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara  pengalihan  hak  dan  kewajiban  kepada  Bank Umum  Syariah  disampaikan  oleh  bank  induk konvensional  dan  Bank  Umum  Syariah  sebagai penerima  pemisahan  kepada  ojk  dengan  dilampiri sebagaimana  yang  diatur  dalam  huruf  a  sampai  i. Setelah  berkas  diterima  selanjutnya  adalah  OJK memberikan  persetujuan  atau  penolakan  pemisahan
yang diberikan dalam jangka waktu 14 hari kerja saat dokumen diterima dengan lengkap sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  25  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

## Realitas spin off pada Unit Usaha Syariah
Spin off pada Unit Usaha Syariah adalah tidak ada Unit  Usaha  Syariah  yang  siap  melakukan spin  off dikarenakan  tidak  ada  satu  Unit  Usaha  Syariah  pun yang  mencapai  50%  dari  aset  bank  induknya  pada tahun  2023.  Hal  ini  didasarkan  kepada  data  yang menunjukan  bahwa  rata-rata  minimal  pertumbuhan aset  Unit  Usaha  Syariah  pertahun  adalah  30% pertahun  dengan  catatan  bank  induk  hanya  tumbuh 5%  pertahun  agar  pada  tahun  2023  mencapai  50%. Namun,  unit  syariah  di  Indonesia  saat  ini  belum mencapai angka minimal 30%. Maka, tidak ada Unit Usaha  Syariah  yang  memenuhi  kriteria  minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan syariah.  Oleh  karena  itu  kebijakan  mengenai pemisahan  atau spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  di Indonesia harus ditinjau ulang (Arif et al., 2020).
Pada realitanya dalam aspek modal banyak Unit Usaha  Syariah  yang  masih  kurangan,  namun  pada beberapa  Unit  Usaha  Syariah  berkembang  dengan positif  setelah  melakukan spin  off pada  Menjadi. Sebagaimana  temuan  dari  temuan  Arian  Taga  dkk, dalam penelitian ini mengungkap bahwa dampak dari spin off pada Bank BNI Syariah dapat meningkatkan mutu dan kualitas secara positif. Dalam temuan Arian dkk  menunjukan  bahwa  ketika  sebelum  melakukan spin  off pada  tahun  2008  sampai  kepada tahun  2011 meningkat  hanya  15  %.  Namun  ketika  pasca melakukan spin  off aset  pada  Bank  BNI  meningkat sebanyak  33%.  Dalam  perkembangan  penyaluran Dana  Pihak  Ketiga antara sebelum  dan  sesudah spin off menunjukan bahwa ada peningkatan naik 21% di tahun bank melakukan spin off dan naik 25% ditahun sebelumnya. Adapun mengenai perkembangan keuntungan  bank  meningkat  dengan  dratis  sebanyak 50%  dan  berhasil  bangkit  dari  kerugian  yang diperoleh ketika sebelum melakukan spin off (Taga et al., 2019) .
Pengaruh  peningkatan  positif  atas  berlakukanya spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  juga  bisa  dilihat dalam penelitan Zulfikar Bagus Pambuko menemukan bahwa spin off pada bank syariah berpengaruh positif dalam  tingkat  efisiensi  bank  Syariah  dengan mengambil objek penelitian di Bank Syariah Bukopin,
BRI  Syariah,  Bank  Jabar  Syariah,  Bank  Banten Syariah, BNI Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Dalam penelitian  Zulfikar  Bagus  Pambuko,  menjelaskan bahwa  secara  statistik  ada  penurunan  rasio  BOPO ketika aturan spin off dilaksanakan. Hal ini artinya ada terjadi  peningkatan  efisiensi  operasional  karena semakin rendanhnya porsi untuk pendapatan operasional  yang  digunakan  oleh  untuk  membiayai kegiatan operasional atau beban perbankan (Pambuko, 2019).

## 3.2. Pembahasan
Bagian  Perkembangan  perbankan  syariah  pada masa  dewasa  ini  menunjukan  perkembangan  yang signifikan.  Perkembangan  tersebut  dapat  dilihat  dari segi jumlah kualitas maupun kuantitasnya. Pada segi kuantitasnya,  pertumbuhan  perbankan  syariah  bisa dilihat  melalui  bertambahnya  jumlah  perbankan syariah  dalam  bentuk  Bank  Umum  Syariah  maupun dalam bentuk Unit Usaha Syariah. Pada pertumbahan Bank Umum Syariah ditahun 2022 tercatat sebanyak 12  Bank  Umum  Syariah  sedangkan  bank  umum konvensional  memiliki  21  Unit  Usaha  Syariah (SYARIAHPEDIA.COM, 2022).
Perkembangan  perbankan  syariah  yang  cukup pesat  ini  harus  didukung  dengan  sistem  perbankan yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  agar legalitas  syariah  terhadap  perbankan  bisa  menjamin kepercayaan  masyarakat  dan  agar  perbankan  syariah lebih berkembang secara mandiri tanpa ada intervensi dari sistem konvensional. Oleh karena itu, pemerintah melalui  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  perbankan  syariah  membuat  aturan  tentang wajib pemisahan atau spin off bagi Unit Usaha Syariah yang  nilai  asetnya  sudah  50  %  atau  lebih  dari  bank induk konvensionalnya atau maksimal ditahun 2023. Adapun  tujuan  diberlakuakan  aturan  ini  adalah  agar perbankan syariah lebih mandiri untuk mengembangkan secara maksimal kegiatan perbankan syariah  serta  menciptakan  lapangan  kerja  yang  baru bagi masyarakat.
Dalam  konteks  pengambilan  hukum  Islam, konsep maslahah  mursalah merupakan  konsep  yang penting  dikaji  untuk  menjawab  persoalan  mengenai peraturan yang mewajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah  karena  hal  tersebut  tidak  diatur  secara eksplisit  dalam  nash  al-Qur’an  maupun  as-Sunnah. Dalam  mengkaji  konsep maslahah  mursalah untuk menjawab persoalan spin off pada Unit Usaha Syariah, ada  beberapa  proses  pertimbangan  yang  dilakukan
secara  rinci  dengan  tujuan  agar  adanya  ketepatan dalam menjawab kasus pada spin off. Adapun proses yang pertama yang dilakukan penulis pada penelitian ini  adalah  menentukan  metode spin  off pada  Unit Usaha Syariah terebut masuk dalam kategori kedalam masalah  ibadah  atau  masalah  muamalat.  Kedua menentukan  masalah  pada  spin  off  tersebut  masuk kedalam kategori kedalam al-maslahah ad- dharuriyah , al-maslahah  al-hajjiyah, maupun al- maslahah at-tahsiniyyah. Ketiga, menentukan bahwa masalah spin  off tersebut  masuk  kedalam  maslahah yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah atau bertentangan  dengan  konsep maqashid  syariah. Keempat menentukan metode spin off tersebut sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  syarat-syarat maslahah mursalah. Kelima, yaitu menentukan yang harus  dipertimbangkan  antara  menolak spin  off dengan kemudaratannya atau memilih spin off dengan segala kemanfaataanya.
Mengenai  dalam  menentukan  metode spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  masuk  dalam  kategori ibadah  atau  muamalah.  Metode spin  off merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai tujuan untuk memisahkan  diri  dari  perusahaan  perseroran  induk agar bisa membentuk suatu perusahaan dengan badan hukum  yang  baru.  Maka  dari  itu,  bisa  disimpulkan bahwa spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  masuk kedalam  aspek  persoalan  muamalah  yang  mana persoalan  tersebut  dapat  untuk  dikaji  sesuai  dengan dallil maslahah mursala. Selanjutnya, dalam menentukan  kualitas  kepentingan maslahah dari metode spin off ini, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu  dengan  mempertimbangan  tingkat  kedarutan dari  metode spin  off ini.  Pada  realitanya,  tanpa dilakukan spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah sebenarnya  Unit  Usaha  Syariah  dapat  melaksanakan kegiatan  didunia  perbankan  dengan  optimal  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Dalam konteks dunia perbankan syariah, teori ini menjadi  pegangan  DSN-MUI  untuk  pertimbangan fatwa  dimana  keadaan  perbankkan  konvensional  era sekarang belum bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh perbankan konvensional. Maka, pendirian Unit Usaha Syariah  oleh  perbankkan  konvensional  dapat dijalankan  atas  dasar  teori tafriq  al-hallal  ‘an  al- haram. Hal  in  menjawab  keresahan  masyarakat mengenai  kehallalan  tentang  produk  Unit  Usaha Syariah  yang  mempunyai  bank  induk  konvensional. Dalam  Unit  Usaha  Syariah,  teori tafriq al-hallal  ‘an al-haram dapat diaplikasikan dengan memilah antara
pendapatan  perbankkan  konvesional  yang  haram dengan  pendapatan  atau  modal  yang  diperoleh  dari kegiatan  perbankkan  konvensional  yang  hallal. Selanjutnya pendapatan yang hallal tersebut disisihkan terlebih dahulu selanjutnya dapat digunakan  untuk  modal  Unit  Usaha  Syariah  (Amin, 2017).
Berdasarkan  data  bahwa  Unit  Usaha  Syariah dapat  menjalankan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip syariah  secara  optimal  tanpa  ada spin  off pada  Unit Usaha  Syariah,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat kemaslahatan pada peraturan wajibnya spin off masuk  kepada  tingkat al-maslahah  al-hajjiyah. Wajibnya spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  maka Bank  Umum  Syariah  baru  akan  dapat  melebarkan peluang dalam kegiatan perbankan syariah dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan lebih luas yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari konsep hifdu  al-mal atau  perlindungan  harta khususnya untuk masyarakat secara luas.
Alasan  mengenai  bahwa  kebijakan  tentang wajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah berkolerasi pada  perlindungan  agama (hifdu  al-din), adalah dengan  diberkukannya spin  off pada  Unit  Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah baru maka akan berdampak  kepada  penyelesaian  masalah  tentang praktik  perbankan  syariah  di  Indonesia  yang  belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan konsep syariah. Dengan diberlakukannya spin off maka dapat merubah Unit Usaha Syariah yang semula memiliki induk bank konvensional  yang  mempunyai  mekanisme  sistem bunga  atau interest  based  system menjadi  Bank Umum Syariah yang lebih mandiri dalam melaksanakan  perbankan  sesuai  dengan  prinsip syariah  karena  menjadi  badan  usaha  perseroan  yang terpisah.
Selanjutnya alasan mengenai spin  off pada  Unit Usaha  Syariah  dapat  mendukung hifzh  al-mal yaitu karena  salah  satu  tujuan  serta  manfaat  dari spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  tersebut  untuk  memajukan dan  mengembangkan  kegiatan  dalam  perbankan syariah  secara  independen.  Unsur hifzh  al-mal dapat dilihat dengan melihat perubahan positif badan hukum pada Unit Usaha Syariah menjadi perbankan syariah maka perubahan tersebut berdampak kepada maksimalnya  kwalitas  perbankan  syariah  karena mendapatkan  wewenang  secara  tidak  terbatas  untuk meningkatkan  kapabilitasnya.  Selain  itu,  dengan perubahan  status  badan  usaha  menjadi  perseroan terbatas  (PT)  maka  perbankan  syariah  baru  secara
tidak langsung juga mendapatkan kelebihan sebagaimana  kelebihan  PT  pada  umumnya  seperti terjamin kelangsungan badan usaha walaupun terjadi pergantian  pada  pemilik  serta  keluasan  dalam pengembangan  usahanya  karena  kemudahan  dalam penambahan modal.
Agar proses penarikan hukum wajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah berdasarkan dalil maslahah mursalah dapat  teranalisis dengan tepat,  maka  harus dengan mempertimbangkan syarat-syarat pada maslahah mursalah pada aturan wajibnyanya spin off. Pertama,  sebagaimana  yang  disebutkan  diatas  syarat pertama  yaitu  kemaslahatan  harus  sejalan  dengan tujuan  syara’  atau maqashid  syar’iah. Sebagaimana yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  wajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah mendukung dua poin maqashid syariah yaitu tentang hifzh al-diin dan hifzh al-mal.  Hifzh  al-diin terimplementasikan  dengan adanya spin  off, yaitu  menjadikan  Bank  Umum Syariah  baru  independen  dalam  melaksanakan prinsip-prinsip  syariahnya  karena  metode spin  off akan  memisahkan  badan  hukum  anak  perusahaan dengan  perusahaan  induknya  yang  lama  yang menggunakan sistem perbankan konvensional. Sedangkan hifzh  al-mal terimplementasikan  dengan adanya spin  off, yaitu  menjadikan  Bank  Umum Syariah lebih maju dalam mengembangkan usahanya karena mendapatkan wewenang secara tidak terbatas untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai konsekuensi  terpisahnya  badan  hukum  antara  anak perusahaan dengan induk perusahaan yang membuat bank  umum  syariah  yang  baru  tidak  terikat  lagi dengan induk perbankan konvensional yang lama.
Selanjutnya,  mengenai  syarat  aturan  tentang wajibnya spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  agar diterima oleh maslahah mursalah yaitu kemaslahatan harus  bersifat  logis  serta  masuk  akal.  Ada  beberapa alasan  yang  dikemukakan  penulis  bahwa  aturan mengenai  wajibnya spin  off tersebut  diterima  secara akal  dan  logis.  Pertama, spin  off merupakan  metode atau  sistem  untuk  memisahkan  Unit  Usaha  Syariah dari  bank  induk  konvensional  menjadi  Bank  Umum Syariah  yang  baru.  Maka,  konsekunsi  logis  dari pemisahan badan hukum ini legalitas syariah terhadap bank syariah akan lebih menjamin masyarakat karena Unit  Usaha  Syariah  tersebut  menjadi  Bank  Umum Syariah  yang  baru  atau  mengalihkan  hak  dan kewajibannya kepada Bank Umum Syariah maka akan berdampak  kepada  independensi  dari  tekanan  bank konvensional.  Hal  ini  dikarena  secara  badan  hukum
telah  berubah  menjadi  badan  hukum  perseroan terbatas atau  PT  dengan  dibuat dengan  akta  autentik pejabat hukum yaitu Notaris yang menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris. Alasan kedua yaitu, spin off pada Unit Usaha Syariah yang  berubah  Bank  Umum  Syariah  menjadi  badan hukum  yang  baru  maka  akan  berdampak  kepada mempunyai  otonom  sendiri  sebagai  PT  untuk mengembangkan usahanya.
Pemberlakuan aturan wajibnya spin off pada Unit Usaha  Syariah  mempunyai  kemaslahatan  yang  logis bagi  pihak  diluar  dunia  perbankkan.  Pertama,  bagi nasabah akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi karena Unit Usaha Syariah menjadi lebih fokus. Kedua, akses nasabah terhadap Bank Umum Syariah menjadi  lebih  mudah  karena  kuantitas  dari  Bank Umum  Syariah  menjadi  lebih  banyak.  Ketiga,  dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak kepada masyarakat karena pertumbuhan Bank Umum Syariah lebih  banyak.  Keempat,  pemberian  hukuman  atau penghargaan  (sistem  meritokasi)  kepada  dapat dilakukan  dengan  lebih  baik  baik  karena  perbankan menjadi lebih fokus dalam memperhatikan karyawannya.
Adapun syarat wajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah agar bisa relevan dengan maslahah mursalah yang  selanjutnya  adalah  melibatkan  lima  masalah kedaruratan. Aturan mengenai wajibnya spin off pada unit  syariah  ini  dapat  mendukung  kepentingan- kepentingan  dalam al-maslahah  adh-dharuriyyah. Sebagaimana  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya bahwa  aturan mengenai  wajibnya spin  off pada  Unit Usaha  Syariah  dapat  mengakomodasi  kepentingan dari al-maslahah  adh-dharuriyyah dalam  lingkup hifzh al-diin, yaitu menjadikan Bank Umum Syariah baru independen dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariahnya serta hifzh al-mal yaitu menjadikan Bank Umum  Syariah  lebih  maju  dalam  mengembangkan usahanya.
Syarat  wajibnya spin  off bagi  unit  syariah  agar masuk kedalam dallil maslahah mursalah selanjutnya adalah kemaslahatan yang ada didalam wajibnya spin off harus  berunsur kulliyah atau  mendatangkan kebaikan bagi semua umat muslim. Mengenai syarat ini, maka akan diketahui dengan merinci dari dampak spin  off tersebut  bagi  nasabahnya  serta  bagi masyarakat pada umumnya. Mengenai dampak positif yang dihasilkan oleh spin off pada Unit Usaha Syariah pada  nasabahnya  yaitu  menjawab  keraguan  nasabah
akan  legalitas  syariah  Unit  Usaha  Syariah  karena berada  dibawah  naungan  bank  induk  konvensional. Oleh  karena  itu,  hal  ini  akan  memberikan  manfaat yaitu  menghapus  keresahan  nasabah  akan  kehallalan Unit  Usaha  Syariah.  Selanjutnya,  mengenai  manfaat spin off bagi masyarakat secara umum adalah dengan diberlakukannya  aturan  wajib spin  off pada  Unit Usaha Syariah akan berdampak kepada bertambahnya badan usaha baru.
Adanya  kebijakan spin  off ini,  maka  ada  dua pihak  yang  terkena  manfaatnya  yaitu  Bank  Umum Syariah yang baru dan masyarakat secara umum. Bagi Bank Umum Syariah dengan adanya peraturan spin off ini akan berdampak kepada independensi Bank Umum Syariah  untuk  mengembangkan  usahanya  serta menjadi  lebih  fokus  kepada  kegiatan  perbankkan syariah.  Mengenai  dampak  positif  bagi  masyarakat secara umum adalah menjawab keraguan masyarakat akan  Unit  Usaha  Syariah  karena  dibawah  naungan bank umum konvensional. Selain itu, karena semakin bertambahnya  jumlah  Bank  Umum  Syariah  akan menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  baru  kepada masyarakat  serta  pelayanan  dan  akses  kepada  Bank Umum  Syariah  akan  menjadi  lebih  baik  dari  segi kualitasnya dan kuantitasnya.
Syarat  selanjutnya yang  harus  ada  didalam spin off agar sesuai dengan dallil maslahah mursalah yaitu tidak bertentangan dengan syara’ dan ijma’. Memang aturan tentang spin off pada Unit Usaha Syariah tidak diatur  secara  eksplist  dalam  nash  syara’dan  ijma’ ulama’. Namun penulis akan menyebutkan beberapa prinsip-prinsip dalam muamalah yang relevan dengan aturan wajibnya spin off serta membandingkan apakah aturan spin  off ini  bertentangan  atau  tidak bertentangan dengan konsep prinsip-prinsip tersebut. Prinsip  yang  relevan  dengan  permasalahan spin  off adalah  prinsip maba’  hurriyah didalam ta’aqud prinsip  ini  menjelaskan  bahwa  kebebasan  dalam perikatan dari semua segi termasuk sistemnya selama tidak ada unsur pokok yang menghalalkan yang haram atau dilarang oleh syara’ seperti maisyir, gharar, riba serta unsur haram lainnya .
Adapun syarat spin off pada Unit Usaha Syariah agar  masuk  kedalam  lingkup  dallil maslahah mursalah yang terakhir yaitu disepakati oleh muslim tentang  keberadaannya  tersebut  untuk  diamalkan dikonteks  kehidupan.  Dalam  pada  persyaratan  yang ini  memang  ada  perbedaan,  terdapat  ahli  ekonomi yang  mengatakan  bahwa  metode spin  off untuk merubah  Unit  Usaha  Syariah  menjadi  Bank  Umum
Syariah  ini  harus  ditinjau  ulang  mengingat  banyak bank  umum  konvensional  yang  notabennya  sebagai induk merasa  keberatan  karena  harus  mementingkan kepentingan  stabilitas  keuangannya.  Namun  dilain pihak,  ada  yang  berpendapat  bahwa spin  off merupakan keharusan agar dunia perbankan syariah di Indonensia  bertambah  untuk  berkembang  secara kualita maupun kuantitasnya.
Maka, untuk menganalisis problematika mengenai perdebatan para ahli tentang keharusan spin off pada Unit Usaha Syariah, ada suatu kaidah fikiyah yang  relevan  dengan  masalah  ini  yaitu  tentang  cara memilih sesuatu jika  ada suatu masalah  ada  dua  sisi manfaat serta mudharat. Kaidah tersebut berbunyi:

## حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد
Maksud  dari  kaidah  fikih  ini  adalah  menolak kerusakan itu lebih didahulu sebelum menarik sebuah kemanfaatan atau sebuah kemaslahatan. Jika dipahami secara eksplisit, maka, dari makud dari kaidah tersebut adalah jika ada suatu permasalahan yang mengandung manfaat  serta  mafsadat  sekaligus  maka  yang didahulukan  adalah  menghindari  kemaslahatan  demi tidak  terkena  aspek  mafsadat  dari  permasalahan tersebut.  Jika  kaidah tersebut  ditarik  kepada  konteks spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  maka,  aturan mengenai  wajibnya spin  off harus  ditolak  karena dalam  aturan  wajibnya spin  off mengandung  aspek maslahah  serta  mafsadat.  Maslahah  yang  terdapat pada spin  off yaitu  agar  perbankkan  syariah  kelak dapat  sepenuhnya  menjalankan  kegiatan  perbankkan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  mendapatkan wewenang secara tidak terbatas untuk mengembangkan  kapabilitasnya,  kegiatan  bank syariah lebih independen dari pengaruh konvensional, meningkatkan  lapangan  kerja  serta  persaingan ekonomi  secara  sehat.  Namun  mafsadat  dari diberlakukannya spin off pada Unit Usaha Syariah ini adalah  masih  ada  distabilitas  bank  induk  yaitu  bank konevensional dalam mendanai anak usahanya untuk melakukan spin  off serta  banyak  unit  syariah  yang belum siap untuk melakukan spin off.
Namun,  untuk  menengahi  persoalan  problem maslahah  serta  mafsadatnya,  maka,  kaidah  tersebut harus  diperluas  maknanya.  Maksud  dari  kaidah tersebut  adalah  jika  ada  suatu  perkara  hukum  yang mana  disatu  sisi  mengandung  maslahah  serta  disatu sisi  mengandung  mafsadat  maka,  ada  dua  cara  yaitu kalau lebih banyak mengandung maslahat maka harus pilih,  namun  jika  banyak  mafsadatnya  harus
ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberlakuan mengenai aturan spin off harus tetap dilakukan dengan dasar  manfaat spin  off pada  Unit  Usaha  Syariah  ini lebih besar daripada mafsadatnya.
Walapun  aturan  mengenai  wajibnya spin  off harus  tetap  dilaksanakan  karena  secara  dallil maslahah  mursalah sudah  terpenuhi,  akan  tetapi problem-problem mengenai  aturan  wajibnya spin  off pada Unit Usaha Syariah harus ditemukan solusinya. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan agar proses spin  off berjalan  dengan  lancar  dan  menjawab persoalan  mengenai  problematika spin  off terutama dimasa pasca masa pandemi, yaitu:
a. Apabila  yang  menjadi  problem  adalah  upaya akselerasi  pada  aset  Unit  Usaha  Syariah,  maka solusinya  adalah  bisa  menggunakan  pendekatan dengan memakai bandan hukum yang sudah ada atau dengan membentuk badan hukum yang baru;
b. Adapun opsi lain yang dapat dilakukan agar upaya akselerasi  nilai  aset  dapat  berjalan  dengan  tepat adalah  dengan  menggabungkan  beberapa  Unit Usaha Syariah yang sudah ada dengan tujuan agar semua  total  aset  dari  penggabungan  tersebut mencapai 50% dari bank induk konvensional.
c. Mengenai dari sisi peraturan perundang-undangan untuk mengatur perkembangan perbankan perbankan  syariah  dalam  proses spin  off Unit Usaha  Syariah , pihak  pemerintah  juga  sangat diperlukan  agar  membuat  peraturan  yang  tidak membebani  secara  finansial  bagi  bank  induk konvesional  serta  Bank  Umum  Syariah  yang kelak terbentuk (Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2017).
d. Pemerintah juga harus melakukan suatu kebijakan yang  mendukung  aturan spin  off seperti melakukan reformasi struktural pendukung unsur dan  kelembagaanya  (Sutikno,  2019).  Dukungan dari pemerintah sangat dibutukan untuk menjawab  persoalan  mengenai  problem-problem diberlakukannya spin  off pada  Unit  Usaha Syariah.

## 4. KESIMPULAN
Peraturan mengenai wajibnya Spin off pada Unit Usaha  Syariah  metode  terbaru  untuk  memisahkan Unit  Usaha  Syariah  dari  Bank  Umum  Konvensional yang  mana  harus  diterapkan  dengan  dengan  dasar maslahah mursalah agar prinsip-prinsip syariah dapat berjalan  dengan  semestinya.  Pertama  peraturan mengenai wajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah
penting  untuk  diterapkan  karena  ada  beberapa pertimbangan yaitu pertama karena objek kajian spin off pada Unit Usaha Syariah masuk kepada hubungan muamalah.  Kedua,  tingkat  kedaruratan spin  off pada Unit  Usaha  syariah  termasuk  kedalam  tingkat al- maslahah al-hajjiyah yang mana mendukung tingkat kemaslahatan dharuriyah. Ketiga, peraturan mengenai spin off pada unit Usaha Syariah sejalan dengan nilai maqashid  syariah yaitu  dapat  mendukung  aspek perlindungan  terhadap  agama  dan  harta.  Keempat, aturan  mengenai  wajibnya spin  off pada  Unit  Usaha Syariah  sesuai  dengan  persyaratan  dari maslahah mursalah seperti  mendukung  aspek  perlindungan terhadap agama dan harta, manfaat bersifat logis dan masuk akal, mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat  muslim,  mengambil  manfaat  serta  menjauhi madharat,  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip muamalah,  serta  manfaatnya  lebih  besar  dari  pada mafsadatnya. Mengenai unsur mafsadat yang terdapat pada pemberlakuan spin off pada Unit Usaha Syariah bukan  dari  disebabkan  karena  dampak  internal  dari metode spin off, namun dikarenakan faktor eksternal karena  kondisi  perbankkan  di  Indonesia  yang  masih labil. Maka dari, semua unsur dari pihak Unit Usaha Syariah, Bank Umum Konvesional, serta pemerintah harus menemukan solusi agar aset minimal dari Unit Usaha  Syariah  bisa  terpenuhi  untuk  melakukan spin off.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  banyak  kepada  rekan-rekan  civitas akademika  yang  berada  di  lingkungan  Universitas Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  terkhusus Program  Studi  Ilmu  Syariah,  Fakultas  Syariah  dan Hukum. Tentunya karya ilmiah ini kami persembahkan kepada semua pihak yang sudah telah ikut  serta  membimbing  dan  membantu  dalam menyelesaikan  karya  ini.  Tidak  lupa  pula  kami ucapkan  terimakasih  kepada  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam  (JIEI).  Harapan  kami  semoga  semakin  jaya kedepannya.

## 6. REFERENSI
Amin,  M.  (2017). Solusi  Hukum  Islam  (Makharij Fiqhiyyah)  Sebagai  Pendorong  Arus  Baru Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia  (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang- Undangan  RI) .  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Antoni,  K.  U.,  &  Antoni,  V.  (2018). Corpoporate Action  Pembentukan  Bank  Syariah  Akuisisi Konversi dan Spin Off . Gadjah Mada University Press.
Arif,  M.  N.  R.  Al,  Masruroh,  A.,  Ihsan,  D.  N.,  & Rahmawati, Y. (2020). The Alternative
Strategies  for  Accelerating  Islamic  Banking Growth:  Marger,  Spin  Offs,  Acquisitions,  and Conversions. Jurnal Al-Ulum , 21 (1), 28.
Gormer,  B.  A.  (2004). Black’s  Law  Dictionary . Thomson Business.
Ismail,  R.  B.  (2017).  Kajian  Yuridis  Tentang Pemisahan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. Jurnal Lex Administratum , V (1), 26. Kadarudin. (2021). Penelitian Dibidang Ilmu Hukum . KNEKS.  (2020). Spin-Off  Menghantui  Pelaku
Industri
Perbankan . Https://Knks.Go.Id/.
https://knks.go.id/berita/327/spin-off- menghantui-pelaku-industri- perbankan?category=1 Nugroho,  A.  (2015). Hukum  Perbankan  Syariah . Aswaja Pressindo.
Pambuko,  Z.  B.  (2019).  Kebijakan  Spin  Off  dan Efisiensi Perbankan syariah di Indonesia. Journal of Islamic Economics Finance and Banking , 2 (1), 35.
Peraturan  Bank  Indonesia.  (2009). Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/10/PBI/2009  tentang  Unit Usaha Syariah (PBI Nomor 11/10/PBI/2009) . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  59  /POJK.03/2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemisahan Unit  Usaha  Syariah  (POJK  Nomor  59 /POJK.03/2020) .
Pusat  Kebijakan  Sektor  Keuangan.  (2017). Kajian Kesiapan  Spin-Off  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) Bank Umum Konvensional .
Https://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/. https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/10/06/ 125818953907257-kajian-kesiapan-spin-off- unit-usaha-syariah-uus-bank-umum- konvensional
Rambe,  L.  A.  (2021).  Solusi  Alternatif  Spin-Off Premature Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. Jurnal Muamalat , 16 (1), 26.
Rambe,  L.  A.,  Ishaq,  M.  S.  J.,  &  Hasanahah,  U.
(2021).  Analisis  Pengaruh  Spin-Off  Bagi  Unit Usaha  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Muslim Heritage , 6 (1), 150.
Rysaldi,  M.  I.,  &  Santoso,  B.  (2021).  Konsep Perbankan  Syariah  Pasca  Spin  Off:  Perspektif Indonesia. Jurnal Notarius , 4 (1), 471. Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sutikno,  N.  M.  F.  M.  (2019).  Sustainable Development Goals (SDGs) Principles Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023. Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 205. SYARIAHPEDIA.COM.  (2022). Daftar  Lengkap Bank  Syariah  di  Indonesia:  BUS,  UUS,  dan BPRS . Https://Www.Syariahpedia.Com/. https://www.syariahpedia.com/2022/02/daftar- lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html
Taga,  A.,  Nawawi,  K.  L.,  &  Kosim,  A.  M.  (2019).
Perkembangan  Perbankan  Syariah  Sebelum  dan Sesudah  Spin-Off”.  Jurnal  Hukum  Ekonomi syariah  dan  Ahwal  Syakhsiah. Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah  Dan  Ahwal  Syakhsiah , 4 (1), 117.
Umam, K. (2021). Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional  ke  Dalam  Lembaga  Keuangan Syariah . Gadjah Mada University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2007).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) .
Undang-Undang Republik Indonesia. (2008).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (UU Nomor 21 Pasal 1 Angka 2 Tahun 2008) .