## DIRASAH
Volume 4, Number 1, Februari 2021 p-ISSN: 2615-0212 | e-ISSN: 2621-2838 https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah

## Accepted:
Oktober 2020 Revised: Januari 2021 Published : Februari 2021

## Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan

## Abdul Muis Daeng Pawero
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado e-mail: abdul.pawero@iain-manado.ac.id

## Abstract
Whether  bad  or  qualified  or  poorly  educated  will  be  much  influenced  by  the governance  system.  Educational  governance  systems  will  develop  well  when implemented  through  good  systems  by  clean  and  professional  managers.  The system  has  been  designed  in  detail  by  the  government  established  through  the number  19  of  2007  permendiknas  on  "Education  Management  Standards  by  the elementary  and  secondary  education  units".  The  minister  is  prepared  by  the government to set up a good, balanced and sustainable governance system. At the Inquiry  planning  level,  program  planning  organized  by  educational  institutions should reflect the vision, mission, objectives and work plan, as a raw  material or reference  of  education  policy  at  the  managerial  level.This  paper  will  discuss  the educational planning process and work plan of educational institutions in order to achieve shared ideals for a better educational future .
Keywords : Educational Planning; Education Policy.

## Abstraks
Baik  buruk  atau  berkualitas  tidaknya  pendidikan  akan  banyak  dipengaruhi  oleh sistem  tata  kelola.  Sistem  tata  kelola  pendidikan  akan  berkembang  baik  manakala dilaksanakan  melalui  sistem  yang  baik  oleh  para  pengelola  yang  bersih  dan profesional. Sistem tersebut telah dirancang secara terperinci oleh pemerintah yang ditetapkan  melalui  permendiknas  nomor  19  tahun  2007  tentang  “Standar Pengelolaan  Pendidikan  oleh  satuan  pendidikan  Dasar  dan  Menengah”. Permendiknas  tersebut  dipersiapkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  sistem tatakelola  yang  baik,  berimbang  dan  berkesinambungan.  Di  Level  perencanaan Penidikan,  perencanaan  program  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga-lembaga pendidikan  harus  mencerminkan  adanya  visi,  misi,  tujuan  dan  rencana  kerja, sebagai  bahan  baku  atau  acuan  kebijakan  pendidikan  di  level  manajerial.  Tulisan
ini  akan  mendiskusikan  proses  perencanaan  pendidikan  serta  rencana  kerja lembaga  pendidikan  guna  menggapai  cita-cita  bersama  untuk  masa  depan pendidikan yang lebihbaik.
Kata Kunci : Perencanaan Pendidikan; Kebijakan Pendidikan.

## Pendahuluan
Proses  informatisasi  yang  cepat  karena  kemajuan  teknologi  semakin membuat  horison  kehidupan  di  dunia  semakin  meluas  dan  sekaligus  menjadikan bumi  seakan    semakin  mengerut.  Hal  ini  berarti  pelbagai  masalah  kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidak-tidaknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh  kejadian  di  belahan  bumi  yang  lain,  baik  masalah  politik,  ekonomi, maupun  sosial.  Kesetiakawanan  sosial  umat  manusia  semakin  kental.  Hal  ini berarti  kepedulian  umat  manusia  terhadap  sesamanya  semakin  merupakan  tugas setiap  manusia,  pemerintah,  dan  sistem  pendidikan  nasional.  Pendidikan  bertugas untuk  mengembangkan  kesadaran  atas  tanggung  jawab  setiap  warga  negara terhadap  kelanjutan  hidupnya,  bukan  saja  terhadap  lingkungan  masyarakat  dan negara, tetapi juga terhadap umat manusia. Karena itu, pendidikan merupakan salah satu penunjang ke arah kesadaran global ini 1 .
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun  2003,  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 2 .
Hal  tersebut  berarti  bahwa  pendidikan  merupakan  penuntun,  pembimbing dan penunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan  potensi  dan  konsep  diri  yang  sebenarnya,  sehingga  mereka  dapat  tumbuh, bersaing  dan  mempertahankan  kehidupannya  di  masa  depan  yang  penuh  dengan tantangan dan perubahan.
1 T.D.E., Ellong, dan Abdul Muis Daeng Pawero “Analisis Kritis Tentang Kebijakan Standar Proses Pendidikan Di Sekolah/Madrasah”. Proceeding; The 1st Annual Conference on Islamic Education Managemen t , no. 2 (2018), 847-852
2 Undang-undang R.I, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal.1
Berdasarkan  pengertian  pendidikan  sebagaimana  yang  dijelaskan  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  pendidikan  bertujuan  untuk  mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  baik  buruk  atau  berkualitas  tidaknya  pendidikan akan  banyak  dipengaruhi  oleh  sistem  tata  kelola.  Sistem  tata  kelola  pendidikan akan berkembang baik manakala dilaksanakan melalui sistem yang baik oleh para pengelola  yang  bersih  dan  profesional.  Sistem  tersebut  telah  dirancang  secara terperinci oleh pemerintah yang ditetapkan melalui permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang “Standar  Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah”. Permendiknas tersebut dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengatur sistem tata kelola yang baik, berimbang dan berkesinambungan.
Tata  Kelola  pendidikan  tersebut  meliputi;  1)  Perencanaan  Program;  2) Pelaksanaan  Program  Kerja;  3)  Pengawasan  dan  Evaluasi;  4)  Kepemimpinan Sekolah/Madrasah; 5) Sistem Informasi Manajemen; 6) Penilaian Khusus . Di level perencanaan,  program  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga-lembaga  pendidikan harus  mencerminkan  adanya  visi,  misi,  tujuan  dan  rencana  kerja  sehingga  dapat membantu  pemerintah    dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.  Dalam rangka  mengkaji  perencanaan  sebagai  upaya  merumuskan  kebijakan  pendidikan menghadapi  tantangan  di  masa  depan,  paper  ini  akan  mendiskusikan  arah  baru perencaaan pendidikan serta implikasinya bagi kebijakan pendidikan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pendidikan di Indonesia dan tantangannya
Sebagaimana  umumnya  kehidupan  manusia,  sebagian  besar  manusia ingin mengejar  kehidupan  yang  berkualitas  sepanjang  hidup  mereka  Kehidupan  yang berkualitas  merupakan  faktor  penting  bagi  seseorang  untuk  hidup  bahagia,  aman, dan memuaskan. Karenanya, untuk memperoleh kualitas kehidupan, manusia juga harus  memiliki  standar  hidup.  Mencapai  standar  hidup  yang  berkualitas, memungkinkan  seseorang  menjalani  kehidupan  yang  manusiawi.  Lembaga pendidikan  merupakan  tempat  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  yang berkualitas. Maka dari itu, lembaga pendidikan juga harus berkualitas, baik dari sisi
implementasi kurikulum, guru yang mengajar, maupun lingkungan tempat di mana siswa belajar 3
Namun  untuk  mencapai  kualitas  pendidikan  membutuhkan  energi  yang tidak sedikit, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apalagi memang masalah pendidikan memang begitu kompleks. Di samping masalah pemerataan pendidikan yang  merupakan  proses  yang  bertahap  dan  berkesinambungan,  terdapat  dua dampak  dari  akselerasi  pembangunan  sektor  pendidikan,  yaitu  masalah  kualitas pendidikan  yang  diakui  masih  kurang  (bandingkan  misalnya  dengan  kualitas pendidikan  negara  tetangga  seperti  Singapura  dan  Malaysia),  serta  relevansi  hasil pendidikan  dengan  tuntutan  pembangunan  akan  tersedianya  tenaga  kerja  yang terampil  dalam  jumlah  memadai  untuk  mengisi  kesempatan  kerja  yang  terbuka ataupun  membuka  lapangan  kerja  baru.  Pendidikan  di  Indonesia  ini  menjadi semakin  mengkhawatirkan  dengan  gejala  semakin  meningkatnya  jumlah  lulusan sekolah  menengah  dan  perguruan  tinggi  yang  menganggur  atau  setengah menganggur.  Misalnya,  Asosiasi  Pendidikan  Tinggi  Ilmu  Komunikasi  (Aspikom) Pusat  mengatakan  bahwa  melalui  data  yang  dikumpulkan,  jumlah  penyumbang pengangguran  terbanyak  di  Indonesia  berasal  dari  para  sarjana.  Bahkan  angka pengangguran  dari  lulusan  perguruan  tinggi  di  Indonesia  meningkat  sebanyak  25 persen  sejak  tahun  2017  sampai  2019 4 .  Belum  lagi  misalnya  jika  mendiskusikan krisis  moralitas  para  pelajar  yang  dapat  dilihat  dari  maraknya  pergaulan  bebas, tawuran antar pelajar, budaya mencontek, dan berbagai permasalahan lainnya.
Di sisi lain, kualitas kehidupan pendidikan juga terkait dengan kompetensi lembaga pendidikan dalam hal akomodasi perpustakaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan  pengetahuan,  sarana-prasarana  yang  memadai,  serta  program-program yang  mengarahkan  pada  tujuan  sosial  lembaga  pendidikan.  Lembaga  pendidikan tetap harus memfokuskan pada ranah kognitif siswa, sekaligus memperhatikan dan memberikan penilaian pada aspek afekif.  Hal tersebut karena beberapa studi yang menunjukkan keberhasilan siswa justru banyak disebabkan faktor afektif 5 .
3 Elitok  Kesici,  Ayşe,  dan  Veysel  Karani  Ceylan,  “Quality  of  school  life  in  Turkey,  Finland  and South Korea”. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Vol. 9, No.
1, March 2020, pp. 100-108
4Ega  Alfreda,  “Lulusan  Sarjana  Menjadi  Penyumbang  Pengangguran  Terbanyak  di  Indonsia”. https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/27/lulusan-sarjana-menjadi-penyumbang-pengangguran- terbanyak-di-indonesia/
5  N.  Park,  “Life  satisfaction  among  Korean  children  and  youth:  A  developmental  perspective”,
School Psychology International, vol. 26, 2005, pp. 209-223,
Betapapun kompleksnya problematika maupun tantangan dunia pendidikan di  Indonesia,  point  yang  penting  yang  kiranya  perlu  ditekankan  terlebih  dahulu bahwa lembaga pendidikan bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan nasional atau kementerian  pendidikan,  ataupun  preservasi  nilai-nilai  yang  ada  dalam  suatu masyarakat. Lembaga pendidikan, lebih dari itu haruslah dilihat sebagai salah satu kekuatan  sosial  yang  ikut  memberi  bentuk,  corak  dan  arah  pada  kehidupan masyarakat  masa  depan.  Maka  perencanaan  pendidikan  pada  lembaga  pendidikan haruslah menjadi fondasi utama bangunan pendidikan Indonesia di masa depan.

## Perencanaan Pendidikan sebagai Rumusan Strategi Menghadapi Kompetisi Global
Abad  21  adalah  abad  perkembangan  industri  yang  sangat  pesat  ditopang oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kemajuan ilmu  pengetahuan  dan teknologi  melahirkan  masyarakat  teknologi  yang  mampu  memanfaatkan  berbagai aplikasi  teknologi,  sehingga  dapat  mengubah  cara  berfikir,  bertindak  bahkan mengubah  bentuk  dan  pola  hidup  manusia  yang  sama  sekali  berlainan  dengan kehidupan  sebelumnya.  Dalam  masyarakat  yang  seperti  itu,  peran  lembaga pendidikan  menjadi  sangat  dibutuhkan  dalam  memberikan  dorongan,  bimbingan maupun  fasilitas  kepada  siswa  untuk  memperoleh  ilmu  pengetahuan  serta keterampilan menggunakan teknologi.
Kemajuan  industri  yang  pesat  dalam  dunia  yang  terbuka  telah  melahirkan budaya baru yaitu budaya materialisme dan komersialisme yang kemudian memicu lahirnya  gaya  hidup  baru (life  style) yang  sangat  konsumeristik.  Dunia  yang  rata dan  dikuasai  pasar  bebas  menjadikan  persaingan  sebagai  kewajiban  bahkan kebutuhan  dalam  memicu  hasil-hasil  produksi  yang  semakin  berkualitas  dan terjangkau  oleh  rakyat  banyak.  Dengan  adanya  realitas  global  tersebut,  lembaga pendidikan semakin ditantang untuk berkiprah. Bukan hanya membentengi diri dan menjaga kemungkinan dominasi bangsa lain, melainkan turut menjadi aktor dalam arena  kompetisi  global  dengan  bangsa  lain.  Sebagai  upaya  membangun  fondasi lembaga  pendidikan  dalam  bergerak  menuju  kompetensi  global,  optimalisasi perencanaan  pendidikan  menjadi  sesuatu  yang  niscaya  dalam  mengembangkan pendidikan  di  level  sekolah,  serta  sumber  referensi  kebijakan  di  level  kebijakan pendidikan nasional.
Perencanaan  pendidikan  dalam  menghadapi  tantangan  global  ini  berarti pemilihan  atau  penentuan  program/strategi/langkah  yang  dilakukan  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  yang  ditetapkan  menghadapi  tantangan  di  masa
depan.  Perencanaan  pendidikan  yang  dilakukan  pada  dasarnya  adalah  wujud tanggung jawab dari berbagai alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan. Hakikat perencanaan  pendidikan  juga  dapat  berarti  sebuah  proses  pembuatan  peta/ route perjalanan ke arah masa depan pendidikan yang diinginkan. Sebagai sebuah proses, perencanaan pendidikan terus akan berjalan tanpa henti, ia akan terus berkembang, memperbarui,  dan  menyesuaikan  diri  sepanjang  proses  perjalanan  tersebut 6 . Dengan  demikian,  perencanaan  pendidikan  menghadapi  tantangan  global merupakan  sebuah  upaya  untuk  memaksimalkan  akibat  dari  sebab-keputusan pilihan-yang  diambil  mengenai  kebijakan  pendidikan  sekarang  untuk  masa  depan serta  sebagai  upaya  antisipasi  akan  adanya  kebijakan  pendidikan  yang  tidak  tepat sasaran.
Sebagai  bentuk  rumusan  perencanaan  pendidikan  menghadapi  kompetensi Global  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  terdapat  tiga  indikator  besar  yang  dapat penulis  kedepankan  dalam  menopang  perencanaan  pendidikan  tersebut,  yaitu Kompetensi  guru,  optimalisasi  kualitas  lembaga  pendidikan,  serta  implementasi Standar Nasional Pendidikan dengan maksimal.

## Kompetensi Guru menghadapi tantangan abad 21
Abad  21  yang  ditandai  dengan  arus  informastisasi  dan  industrialisasi  telah mengubah  cara  hidup  manusia  sebagai  individu,  sebagai  masyarakat,  dan  sebagai warga  bangsa.  Perubahan  gaya  hidup,  penggunaan gadget,  smartphone, aplikasi digital,  dan  seterusnya  menyebabkan  proses  industrialisasi  dan  informatisasi telah merasuk hingga ke sudut kehidupan umat manusia. Mulai kebutuhan primer hingga sekunder,  mulai  dari  tempat  kerja  hingga  di  dalam  kamar,  menunjukkan  tidak seorang-pun  manusia  untuk  dapat  menghindar  dari  arus  industrialisasi  dan informatisasi  abad  21  ini.  Menghadapi  tantangan  ini,  guru  dihadapkan  pada  dua pilihan.  Pertama,  bersikap  pasrah  atau nrimo saja  terhadap  keadaan  dan menjalankan  aktivitas  sebagaimana  mestinya,  atau kedua menjadi  aktor  yang berperan sebagai pemain dalam proses informatisasi dan industrialisasi tersebut.
Sebagai tenaga pendidik yang berperan sebagai aktor mewujudkan generasi bangsa yang kompeten dan berkarakter, mau tidak mau guru harus memilih pilihan kedua,  yaitu  harus  menjadi  aktor  yang  berperan  sebagai  pemain  dalam  proses informatisasi  dan  industrialisasi  tersebut.  Seiring  dengan  karakterisitik  abad  21 sebagaimana  dijelaskan  tersebut  di  atas,  maka  guru  ditantang  untuk  terus
6 Imam  Machali,  Didin  Kurniadin,    Manajemen  Pendidikan;  Konsep  dan  Prinsip  Pengelolaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 145
meningkatkan  profesionalitasnya  sebagai  pengajar  maupun  pendidik.  Di  samping profesionalitas, guru juga ditantang menghadapi beberapa kunci kesuksesan dunia pendidikan  yaitu,  kompetisi,  karakter,  integritas  serta  kualitas  yang  tinggi. Beberapa  tantangan  abad  21  yang  harus  disikapi  guru  dapat  dijabarkan  sebagai berikut;
1. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  begitu  cepat  dan mendasar.  Dengan  kondisi  ini  guru  harus  bisa  menyesuaikan  diri  secara responsif,  arif  dan  bijaksana.  Responsif  artinya  guru  harus  bisa  menguasai dengan  baik  produk  IPTEK,  terutama  yang  berkaitan  dengan  dunia pendidikan.  Tanpa  pengetahuan  IPTEK  yang  baik,  maka  guru  akan  menjadi tertinggal  bahkan  menjadi  korban  IPTEK,  yang  pada  akhirnya  hanya menjadikan guru “pasrah” pada keadaan.
2. Krisis  moral  yang  melanda  Indonesia.  Akibat  pengaruh  perkembangan aplikasi  teknologi,  telah  terjadi  pergeseran  nilai-nilai  yang  ada  dalam kehidupan  masyarakat,  khususnya  generasi  muda  serta  para  siswa.  Melalui pendidikan,  guru  ditantang  untuk  terus  meningkatkan  kreativitas menggunakan  teknologi  dalam  menanamkan  kemampuan  berinovasi  peserta didik sekaligus menanamkan nilai-nilai moral.
3. Krisis  sosial  seperti  kriminalitas,  kekerasan,  pengangguran,  dan  kemiskinan yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Akibat  perkembangan  industri  dan kapitalisme,  maka  muncul  masalah-masalah  sosial  dalam  masyarakat. Mereka  yang  lemah  dari  sisi  pendidikan,  akses  maupun  ekonomi  paling rentan  menjadi  korban.  Merupakan  tantangan  guru  untuk  merespon  realitas ini melalui dunia pendidikan. Sebab, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang  telah  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat,  sehingga  harus  mampu menghasilkan  peserta  didik  yang  siap  hidup  dalam  situasi  dan  kondisi  yang bagaimanapun.
4. Krisis  identitas  sebagaian  masyarakat  Indonesia.  Proses  informatisasi  dan industrialisasi  abad  21  juga  telah  meradiasi  identitas  dan  budaya  bangsa Indonesia sehingga mempengaruhi semangat kebangsaan maupun nasionalisme generasi muda. Untuk itu, guru sebagai penjaga nilai-nilai serta karakter  generasi  muda  termasuk  semangat  nasionalisme,  harus  mampu
memberikan  kesadaran  kepada  generasi  muda  akan  pentingnya  jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 7 .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  era informatisasi  dan  industrialisasi  abad  21,  guru  bukan  hanya  sekedar  mengajar, melainkan  harus  menjadi  “manajer”  dalam  mengelola  proses  belajar.  Maksudnya adalah,  setiap  guru  diharapkan  mampu  menciptakan  kondisi  belajar  yang merangsang kreativitas belajar, motivasi, serta kemampuan multimedia siswa agar mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  diharapkan.  Selain  itu,  dalam  upaya meningkatkan profesionalitas, guru seharusnya memiliki kapasitas memadai dalam melakukan  tugas  membina,  membimbing,  serta  mengarahkan  peserta  didik  dalam menumbuhkan  semangat  keunggulan,  motivasi  belajar,  keperibadian  serta  budi pekerti  yang  luhur  yang  sejalan  dengan  budaya  bangsa  Indonesia.  Dengan demikian,  seorang  guru  profesional  merupakan  faktor  penentu  proses  pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan abad 21.

## Optimalisasi Kualitas Lembaga Pendidikan
Peningkatan  kualitas  maupun  daya  saing  sumber  daya  manusia  Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  tahun  2015-2019  menyebutkan  tentang  satu  substansi  inti program aksi bidang pendidikan yakni penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya  manusia  untuk  mendukung  pertumbuhan  nasional  dan  daerah,  juga menyiapkan  tenaga  terampil  untuk  bersaing  dalam  skala  global  khususnya menghadapi  masyarakat  Ekonomi  ASEAN 8 .  Dengan  demikian,  peningkatan kualitas  lembaga  pendidikan  secara  utuh  sangat  penting  dan  mendesak  dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Kualitas  Pendidikan  merupakan  isu  penting  yang  tak  pernah  hilang  dalam pengelolaan  pendidikan.  Sebab,  lembaga  pendidikan  yang  berkualitas  menjadi perhatian  utama  setiap  lembaga  pendidikan.  Segenap  upaya  lembaga  pendidikan terus  dikerahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  lembaga  pendidikannya. 9 Dalam
7 Fitri  Oviyanti.  “Tantangan  Pendidikan  Islam  di  Era  Global.”  Nadwa;  Jurnal  Pendidikan  Islam, Vol.7, No. 2 (2013), 264-282
8 Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Rancangan  Awal;  Rencana  Pembangunan Jangka Menegah Nasional, BAB II, h. 34-41
9 Feiby Ismail, dan Mardan Umar  “Implementasi  Penjaminan  Mutu di  Lembaga Pendidikan Islam ;Studi Multisitus  di  MAN  Model 1 Manado, MAN  1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung.” Jurnal Ilmiah Iqra’ Vol. 14, No. 1 (2020), 78-95
upaya  menciptakan  lembaga  pendidikan  yang  berkualitas,  perlu  ada  kesepakatan kerjasama  antara  guru,  orang  tua,  administrator  dan  peserta  didik  bahwa  sekolah harus  menjadi  tempat  yang  memaksimalkan  pembelajaran  bagi  peserta  didik,  di mana,  peserta  didik  merasa  bahagia  dalam  proses  belajar.  Lingkungan pembelajaran yang bahagia, tentunya akan menghasilkan keberhasilan akademis 10 . Keberhasilan  akademik  yang  dimaksud  adalah  ketercapaian  lembaga  pendidikan dalam  membantu  merealisasikan  tujuan  pendidikan  nasional.  Karena  itu,  suasana belajar  juga  dapat  mengarahkan  para  siswa  sebagai  petunjuk  arah  bagi  mereka untuk  dapat  tumbuh  dewasa  sesuai  dengan  potensi  dan  konsep  diri  yang sebenarnya,  sehingga  mereka  dapat  tumbuh,  bersaing  dan  mempertahankan kehidupannya di era informatisasi dan industrialisasi abad 21.
Untuk memfungsikan
pendidikan secara proporsional dan mengoptimalisasi  kualitas  lembaga  pendidikan,  harus  dilakukan  perbaikan  pada semua  level  strategis  seperti  level  kebijakan  pendidikan,  level  pengelola pendidikan, dan level pelaksana pendidikan (guru) 11 . Namun yang patut mendapat perhatian  secara  serius  adalah  penanganan  masalah  pada  level  pelaksana pendidikan,  karena  bagaimanapun  baiknya  kurikulum,  atau  bagaimanapun  juga memadainya  sarana  pendidikan,  bila  gurunya  tidak  mampu  memainkan  perannya dengan baik, maka kegiatan pendidikan tidak akan berkembang sebagaimana yang diharapkan.  Berhasil  tidaknya  kegiatan  pendidikan  di  level  ini,  akan  menentukan berhasil tidaknya kegiatan pendidikan secara keseluruhan di semua level strategis 12 . Untuk  itu,  fungsi  perencanaan  pendidikan  di  samping  diarahkan  dalam  rangka melakukan  transformasi  nilai-nilai  positif,  juga  dikembangkan  sebagai  alat  untuk memberdayakan  semua  potensi  peserta  didik  agar  mereka  dapat  tumbuh  sejalan dengan  tuntutan  kebutuhan  agama,  sosial,  ekonomi,  maupun  politik  dalam menghadapi tantangan informatisasi dan industrialisasi abad 21.
Dari sisi politik, rumusan kebijakan pendidikan dari pemerintah juga harus berorientasi  pada  pengembangan  keterampilan  serta  kreativias  peserta  didik, masyarakat  maupun  generai  muda.  Hal  ini  karena  pendidikan  merupakan  sarana yang  paling  fundamental  dalam  kemajuan  bangsa  dan  masyarakat.  Sebagai
10 A.Danielsen,  O.  Samdal,  J.  Hetland,  and  B.  Wold,  “School-related  social  support  and students'perceived  life  satisfaction,” The  Journal  of Educational Research, vol. 102, No. 4, 303- 320, DOI: 10.3200/JOER.102.4.303-320, 2010
11 Abdul  Muis Daeng Pawero. “Analisis  Kritis  Kebijakan Standar  Kompetisi  Lulusan dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Islam.”JIEP; Journal of Islamic Education Policy, Vol.2, No. 2 (2017),
166-178
12 Dedy  Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 7
pemegang  kebijakan  politik,  pemerintah    memiliki    peranan    besar  dalam mengembangkan dan memperbaiki kualitas pendidikan. Pergolakan  politik, artinya turun-naiknya iklim politik di suatu negara akan mempengaruhi kondisi pendidikan di  negara  tersebut 13 .  Pendidikan  yang  berkualitas  tentu  tidak  akan  tercapai  tanpa adanya program pendidikan yang mempersiapkan para warga negaranya atau para pelakunya dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan tersebut.

## Implementasi Standar Nasional Pendidikan dengan Maksimal
Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah,  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 14
Paradigma pendidikan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  menetapkan  bahwa,  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.
Dari  penjelasan  di  atas,  jelas  betapa  penting  posisi  pendidikan  di  tengah- tengah  maraknya  informatisasi  dan  industrialisasi.  Kehidupan  global  dalam  dunia terbuka dengan perdagangan bebas serta kerjasama regional memerlukan manusia- manusia berkualitas. Manusia berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing dalam arti yang baik. Dalam persaingan diperlukan kualitas individu sehingga hasil karya atau produk-produk yang dihasilkan dapat berkompetisi yang berarti mendorong ke arah kualitas yang semakin lama semakin meningkat. Kualitas yang baik dan terus meningkat  hanya  dapat  diciptakan  oleh  manusia-manusia  yang  memiliki kemampuan berkompetisi. Kemampuan untuk berkompetisi hanya dapat dihasilkan
13 Muhammad  Sholeh  Hoddin.  “Dinamika    Politik    Pendidikan    Islam    Di    Indonesia;    Studi Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.” Jurnal Ilmiah Iqra’ Vol. 14, No. 1 (2020), 15-30
14 Undang-undang R.I, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal. 1
oleh  pendidikan  yang  kondusif  bagi  lahirnya  pribadi-pribadi  yang  kompetitif 15 .
Keberhasilan  lembaga  pendidikan  dalam  mewujudkan  peserta  didik  yang kompetitif dapat tercapai manakala segenap personalia yang terlibat dalam lembaga pendidikan  terus  berupaya  mengimplementasikan  Standar  Nasional  Pendidikan dalam lembaga pendidikannya 16 .
Salah  satu  point  yang  tertuang  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  adalah standar  proses  pendidikan.  Ini  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembelajaran termasuk  suasana  dan  lingkungan  belajar  saat  proses  pembelajaran  berlangsung. Penyusunan  standar  proses  pendidikan  diperlukan  untuk  menentukan  kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian  standar kompetensi lulusan 17 .  Dengan  demikian,  standar  proses  pendidikan  dapat  dijadikan  pedoman oleh  setiap  guru  dalam  pengelolaan  proses  pembelajaran  serta  menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan.
Standar  Proses  Pendidikan  merupakan  salah  satu  dari  8  (delapan)  standar nasional  pendidikan  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  35  Ayat  (1) Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan Undang-undang  nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, diperlukan  untuk  menentukan  kualitas  minimal  proses  pembelajaran  yang  harus dilaksanakan  oleh  guru  di  setiap  satuan  pendidikan.  Agar  pembelajaran  di  dalam kelas  bisa  lebih  berkualitas,  setiap  guru  dapat  mengembangkan  proses pembelajaran  lebih  lanjut  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhannya.  Karenanya, proses  pembelajaran  yang  berkualitas  memiliki  perananan  sangat  penting  bagi pembentukan  karakter  dan  pemberdayaan  potensi  peserta  didik  di  setiap  satuan pendidikan.  Hal  itu  sangat  beralasan,  karena  sebagian  besar  peserta  didik  akan menghabiskan  waktu  kehidupannya  di  dunia  persekolahan  selama  12  (dua  belas) tahun.
Proses  pendidikan  selama  itu  sangat  penting  bagi  peserta  didik  sebagai momentum  untuk  mengembangkan  dan  memberdayakan  potensi  dirinya  secara efektif  dengan  kesempatan  dan  tantangan  yang  mereka  temukan,  baik  di  masa sekarang  sebagai  anak  muda  maupun  di  masa  yang  akan  datang  sebagai  orang dewasa.  Oleh  karena  itu,  penyiapan  peserta  didik  sejak  dini  dalam  berbagai  segi
15 H.A.R, Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 15
16 Abdul Muis Daeng Pawero. “Analisis  Kritis  Kebijakan  Kurikulum  Antara KBK,  KTSP, dan  K- 13.” Jurnal Ilmiah Iqra’ Vol. 14, No. 1 (2018), 42-59
17 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran , ( Jakarta: 2019), h. 49
sangatlah  beralasan.  Standar  proses  pendidikan  dapat  digunakan  sebagai  acuan dalam  arah baru perencanaan pendidikan.
Terkait  dengan  arah  baru  perencanaan  pendidikan,  maka  perlu  dilakukan upaya-upaya  strategis  sebagai  langkah  awal  dalam  proses  penyelenggaraan pendidikan.  Ki  Hajar  Dewantara,  sebagaimana  dikutip  oleh  Dedy  Mulyasana memandang  penting  diterapkannya  pendekatan  yang  bersifat  humanistik  dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, ia memandang pentingnya diterapkan lima asas pendidikan sebagai berikut;
1. Asas  Kemerdekaan.  Proses  penyelenggaraan  pendidikan  dilaksanakan  dengan memperhatikan  kemerdekaan  peserta  didik.  Mereka  diberikan  kemerdekaan tetapi  tetap  memperhatikan  etika,  aturan  dan  tata  nilai  yang  berlaku.  Asas kemerdekaan  bukan  berarti  pendidikan  yang  bebas  nilai  tetapi  kemerdekaan yang dikembangkan bersama etika, aturan dan tata nilai.
2. Asas  Kodrat  Alam.  Proses  pendidikan  dilakukan  sesuai  dengan  kodrat  alam. Artinya,  proses  pendidikan  dikelola  dengan  memperhatikan  hakikat  dan  kodrat anak  selaku  manusia.  Setiap  anak  memiliki  keragaman  bakat,  sikap, kemampuan, minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pendidikan dikembangkan sejalan dengan hakikat dan keragaman tersebut.
3. Akses Kebudayaan. Proses pendidikan yang baik adalah proses pendidikan yang dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  budaya  dan  dikembangkan  sejalan dengan tuntutan peradaban dan tantnagan masa depan bangsa.
4. Asas  Kebangsaan.  Pendidikan  dilakukan  dengan  memperhatikan  asas kebangsaan.  Artinya  bahwa  pengelolaan  dan  pembangunan  pendidikan  di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan jatidiri bangsa.
5. Asas  Kemanusiaan.  Pendidikan  dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai-nilai kemanusiaan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hakikat  pendidikan  sebagai  proses memanusiakan manusia yang dilakukan secara manusiawi. Artinya, pendidikan tidak  dimaksud  mengubah  anak  didik  menjadi  mesin  dan  robot,  tetapi mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  anak  sejalan  dengan  hakikat  dirinya sebagai manusia 18 .
Berdasarkan  pandangan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pembelajaran  yang dianggap  baik  dalam  era  informatisasi  dan  industrialisasi  abad  21  adalah  pola pembelajaran  yang  diselenggarakan  secara  demokratis.  Pembelajaran  yang demokratis antara lain mengandung makna;
18 Dedy  Mulyasana, Pendidikan  Bermutu  dan  Berdaya  Saing, (Bandung;  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2015), hal. 37
1. Pola  pembelajaran  yang  lebih  mengutamakan  kebutuhan  belajar  para  peserta. Artinya  bahwa  proses  pembelajaran  lebih  memperhatikan  dan  mengutamakan kebutuhan belajar peserta didik daripada kebutuhan administratif semata;
2. Tumbuhnya  dinamika  pembelajaran  yang  bersifat  autokritik.  Artinya,  para pendidik  (guru)  siap  melakukan  kritikan  kepada  para  peserta  didik  dan  siap pula  dikritik  oleh  para  peserta  didik.  Tujuannya  dalam  rangka  memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar’
3. Pendidikan  dilaksanakan  secara  adil,  artinya  para  pendidik  memperlakukan peserta didik secara adil. Para pendidik diusahakan mampu membebaskan diri dari kepentingan ego dan atau kelompoknya;
4. Pelaksana  pendidikan  harus  dapat  menyelenggarakan  prinsip  belajar  yang berkeadilan, yakni prinsip belajar yang memfungsikan sesuatu pada tempatnya sesuai  dengan  peran  dan  kegunaannya.  Dalam  prinsip  belajar  berkeadailan, semua peserta didik diperlakukan sama sesuai dengan statusnya sebagai warga belajar yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
5. Para  pendidik  tidak  memperlakukan  peserta  didik  secara  diskriminatif,  yakni membedakan status dan haknya antara yang satu dengan yang lainnya;
6. Proses pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak  asasi  manusia.  Peserta  didik  mempunyai  hak  untuk  didengar pendapatnya,  dihargai  martabatnya,  dilindungi  statusnya,  dan  dikembangkan semua  potensi  dan  jatidirinya  sesuai  dengan  kemampuan,  minat,  motivasi, kebutuhan dan gaya belajarnya. Pendidik tidak berhak memperlakukan peserta didik  melampaui  batas-batas  hak  dan  martabat  peserta  didik.  Artinya,  tidak diperkenankan  menghina  dan  berlaku  kasar  kepada  peserta  didik  di  depan umum, apalagi melakukan ancaman dan kekerasan terhadap peserta didik;
Pola  pembelajaran  yang  demokratis  tidak  berarti  peola  pembelajaran  yang bebas  nilai,  artinya  proses  pembelajaran  tetap  terikat  oleh  etika,  nilai,  dan  tata aturan yang berlaku terlebih nilai-nilai keagamaan 19 .

## Pembahasan
Berdasarkan penjelasan tentang perencanaan pendidikan serta implikasinya terhadap  kebijakan  pendidikan  khususnya  di  era  informatisasi  dan  globalisasi sebagaimana  dijelaskan  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  Pendidikan  tidak hanya sebatas dipahami sebagai “anak sekolahan yang pergi ke sekolah” semata.
19 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing..., hal. 39
Dengan  dalih  untuk  meningkatkan  mutu  dan  standar  pendidikan  maka diadakanlah  berbagai  usaha  dan  peraturan  untuk  menyeragamkan  pendidikan nasional. Berdasar dari asumsi-asumsi efisiensi dan keseragaman maka pendidikan nasional  diusahakan  diatur  melalui  standar-standar  (salah  satunya  adalah  standar proses  pendidikan)  serta  berbagai  peraturan  yang  menjamin  uniformitas  suatu sistem.
Berbagai cara dilaksanakan dengan menerapkan prinsip TotalQualityManagement (TQM)  di  dalam  bidang  pendidikan  untuk  mencapai mutu pendidikan yang dicita-citakan. Berbagai upaya standardisasi dikembangkan untuk  menyeragamkan  mutu  pendidikan  di  seluruh  Negara.  Memang  hasil sistematisasi  pendidikan,  dilihat  dari  segi  tertentu,  menunjukkan  hasil-hasil  yang menggembirakan seperti percepatan pencapaian target-target kuantitatif pendidikan.  Namun  demikian,  banyak  pula  hasil-hasil  negatif  yang  dilahirkan  di dalam usaha sistematisasi tersebut. Matinya inisiatif, kehilangan berfikir kritis serta berbagai pengaruh-pengaruh negatif lainnya telah lahir dari sistem pendidikan yang sangat kaku karena diatur oleh keinginan pencapaian keseragaman nasional. Maka untuk  mengejar  bahkan    menghilangkan  ketertinggalan,  rumusan  kebijakan pendidikan  harus  berorientasi  pada  pengembangan  akademik  peserta  didik  tanpa mengabaikan  adanya  unsur-unsur  kebhinekaan  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat Indonesia.
Oleh  karena  itu,  arah  baru  perencanaan  pendidikan  harus  dapat menghasilkan  output  kebijakan  yang  dapat  mengakomodasi  unsur-unusr  sebagai berikut;
1. Perencanaan  pendidikan  haruslah  merumuskan  pendidikan  secara  luas, bukan hanya sekedar dibatasi sebagai schooling . Jika pendidikan ditafsirkan sebagai schooling semata,  akan  muncul  anggapan  bahwa  tanggung  jawab pendidikan dilimpahkan semuanya kepada tanggung jawab sekolah. Hal ini tentu  menyebabkan  terasingnya  pendidikan  dari  kehidupan  nyata  dan terlemparnya  masyarakat  dari  tanggung  jawab  pendidikan.  Rumusan mengenai  adanya  jenis  pendidikan  formal  dan  non-formal  perlu disempurnakan  lagi  yaitu  melengkapinya  dengan  pendidikan  in-formal,  di mana pendidikan informal inilah yang justru lebih memegang peran penting dalam  pembentukan  tingkah  laku  manusia.  Dalam  menghadapi  era industrialisasi  dan  informatisasi,  kebijakan  Pendidikan  harus  menyertakan unsur pendidikan in-formal tersebut.
2. Menghadapi  tantangan  informatisasi  dan  industrialisasi  abad-21,  rumusan kebijakan  pendidikan  semaksimal  mungkin  harus  melibatkan  masyarakat.
Hal  ini  karena  pendidikan  pada  kenyataannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari keseluruhan hidup masyarakat, atau dengan kata lain merupakan bagian dari kebudayaan.  Dengan  demikian,  tujuan  pendidikan  yang  selama  ini  hanya kepada  pembentukan  intelektual  semata-mata  haruslah  diubah  meliputi pembentukan seluruh spektrum intelegensi manusia. Oleh sebab itu, proses pendidikan maupun pembelajaran di sekolah bukan hanya ditujukan kepada sekelompok  kecil  anak-anak  yang  memiliki  intelegensi  akademik,  tetapi juga  harus  meliputi  pengembangan  berbagai  macam  intelegensi  seperti intelegensi  emosional,  intelegensi  estetik,  intelegensi  interpersonal,  dan seterusnya.
Berdasarkan  keseluruhan  pembahasan  sebagaimana  di  atas,  maka  arah perencanaan  pendidikan  harus  mengarah  kepada  kebijakan  pendidikan  yang mengarahkan  manusia  bukan  hanya  cerdas  dalam  arti  menguasai  kecerdasan akademik tetapi yang terpenting ialah menjadikan peserta didik mampu menguasai keterampilan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sekaligus  menjadi  manusia  yang berbudaya.  Dengan  demikian,  perencanaan  pendidikan  menghadapi  era informatisasi dan industrialisasi abad 21 haruslah mewujudkan rumusan kebijakan yang  menjadikan  pendidikan  sebagai educated  human  being sekaligus educated and  civilized  human  being yaitu  pendidikan  yang  mampu  menjadikan masyarakatnya menjadi manusia yang cerdas dan sekaligus beradab.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  telah  didiskusikan  tersebut  di  atas, maka dapat ditarik beberapa point penting sebagai berikut;
1. Perencanaan  pendidikan  merupakan  upaya  mewujudkan  rumusan  kebijakan pendidikan  dalam  membangun  kekuatan  sosial  yang  ikut  memberi  bentuk, corak  dan  arah  pada  kehidupan  masyarakat  Indonesia  di  masa  depan.
Perencanaan  pendidikan  dalam  upaya  menghadapi  tantangan  informatisasi dan
industrialisasi abad 21 merupakan upaya penentuan
program/strategi/langkah  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan yang ditetapkan. Maka perencanaan pendidikan haruslah menjadi fondasi utama bangunan pendidikan Indonesia
2. Sebagai  bentuk  rumusan  perencanaan  pendidikan  menghadapi  kompetensi global,  terdapat  tiga  indikator  besar  yang  dapat  penulis  kedepankan  dalam menopang  perencanaan  pendidikan,  yaitu  Profesionalitas  dan  Kompetensi
guru,  optimalisasi  kualitas  lembaga  pendidikan,  serta  implementasi  Standar Nasional Pendidikan dengan maksimal.
Perencanaan  pendidikan  harus  menghasilkan  rumusan  kebijakan  pendidikan yang  mendukung  pembentukan  seluruh  spektrum  intelegensi  peserta  didik.  Oleh sebab  itu,  proses  pendidikan/pembelajaran  di  sekolah  bukan  hanya  ditujukan kepada  sekelompok  kecil  anak-anak  yang  memiliki  intelegensi  akademik,  tetapi juga harus meliputi pengembangan berbagai macam intelegensi seperti intelegensi emosional, intelegensi estetik, intelegensi interpersonal, dan seterusnya.

## Daftar Pustaka
Alfreda, Ega. “Lulusan Sarjana Menjadi Penyumbang Pengangguran Terbanyak di Indonesia”.https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/27/lulusan-sarjana-
menjadi-penyumbang-pengangguran-terbanyak-di-indonesia/ Danielsen,  O.  Samdal,  Hetland,  and  Wold.  “School-related  social  support  and students'perceived  life  satisfaction.”  The  Journal  of  Educational  Research,
vol. 102, No. 4, 303-320, DOI: 10.3200/JOER.102.4.303-320, 2010
Elitok Kesici, Ayşe, dan Veysel Karani Ceylan. “Quality of school life in Turkey, Finland and South Korea”. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Vol. 9, No. 1, March 2020, pp. 100-108
Ismail,  Feiby,  dan  Mardan  Umar.  “Implementasi  Penjaminan  Mutu  di  Lembaga Pendidikan  Islam  ;Studi  Multisitus    di    MAN    Model  1  Manado,  MAN    1 Kotamobagu  dan  MAN  1  Kota  Bitung.”Jurnal  Ilmiah  Iqra’  Vol.  14,  No.  1 (2020), 78-95
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Rancangan  Awal;  Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional, BAB II, h. 34-41
Machali,  Imam  ,  dan  Didin  Kurniadin. Manajemen  Pendidikan;  Konsep  dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 145
Muis  Daeng  Pawero,  Abdul.  “Analisis  Kritis  Kebijakan  Kurikulum  Antara  KBK,
KTSP, dan K-13.”Jurnal Ilmiah Iqra’ Vol. 14, No. 1 (2018), 42-59
Muis Daeng Pawero, Abdul. “Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetisi Lulusan dan  Standar  Isi  Kurikulum  Pendidikan  Islam.”JIEP;  Journal  of  Islamic Education Policy, Vol.2, No. 2 (2017), 166-178
Mulyasana, Dedy. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 7
Oviyanti,  Fitri.  “Tantangan  Pendidikan  Islam  di  Era  Global.”  Nadwa;  Jurnal Pendidikan Islam, Vol.7, No. 2 (2013), 264-282
Park.  “Life  satisfaction  among  Korean  children  and  youth:  A  developmental perspective.” School Psychology International, vol. 26, 2005, pp. 209-223
Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran . ( Jakarta: 2019), h. 49
Sholeh Hoddin, Mohammad. “Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia; Studi Kebijakan   Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.”Jurnal Ilmiah Iqra’ Vol. 14, No. 1 (2020), 15-30
T.D.E.,  Ellong,  dan  Abdul  Muis  Daeng  Pawero.  “Analisis  Kritis  Tentang Kebijakan Standar Proses Pendidikan Di Sekolah /Madrasah.” Proceeding; The 1st  Annual  Conference  on  Islamic  Education  Management  ,  no.  2  (2018), 847-852
Tilaar,  H.A.R. Paradigma  Baru  Pendidikan Nasional . (Jakarta;  PT.  Rineka  Cipta, 2010), hal. 15
Undang-undang R.I, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Copyright © 2021 Journal Dirasah : Vol.4, No. 1, Februari 2021 , p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN; 2621-2838
Copyright rests with the authors Copyright of Jurnal Dirasah is the property of Jurnal Dirasah and its content may not be copied oremailed  to  multiple  sites  or  posted  to  a  listserv  without  the  copyright  holder's  express writtenpermission. However, users may print, download, or email articles for individual use. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah