PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN Astuti 1 , Suhardiman Syamsu 2 , dan Suparman 3
astutiastuti2213@gmail.com
Universitas Hasanuddin

## ABSTRAK
Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun dalam pengawasannya. Adapun tujuan daei penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan  fakta  dari penelitian secara deskriptif, yang diawali pada Analisa konteks kebijakan hingga penerapan kebijakan  hasil  wawancara  tersebut  akan  dikaji  dalam  sudut  pandang  peran  pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan sekolah  menengah  di  Sulawesi  Selatan  belum  maksimal  jika  dilihat  berdasarkan  indikator dalam  kebijakan  yang  ada  yaitu  koordinasi  lintas  sektor  Lembaga,  fasilitasi  dan  penguatan kelembagaan,  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  bidang  Pendidikan,  mendorong pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pengawasan administratif, dan teknis edukatif. Kata kunci : Peran, Pembinaan dan Pengawasan, Pendidikan

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas sumber daya manusia  bangsa  Indonesia  masuk  dalam  peringkat  yang  cukup  rendah.  Oleh  karena  itu, pendidikan  di  Indonesia  harus  segera  diperbaiki  agar  mampu  melahirkan  generasi  yang “melek”  akan  pendidikan  yang  akan  mampu  bersaing  untuk  mempertaruhkan  kehormatan bangsa di hadapan dunia agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat.
Untuk  mengatasi  berbagai  masalah  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia,  pemerintah  pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju.
Pemerintah juga melakukan pemetaan kondisi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi pendidikan di setiap wilayah agar standar pelayanan dan standar nasional pendidikan tercapai. Dengan tercapainya kedua hal ini, tentunya mutu pendidikan secara nasional pun dapat tercapai.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian SK tersebut menjadi payung hukum yang kuat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan masing-masing daerah. Hal tersebut didukung oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan  Pendidikan,  yang  menyatakan  bahwa  komite  sekolah  berfungsi  dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan dukungan, dan arahan, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
Kemudian  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Peraturan ini kemudian mempengaruhi sistem  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota. Salah  satu  perubahan  terjadi  di  bidang  pendidikan,  dimana  manajemen  Sekolah  Menengah yang termasuk di dalamnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  yang  semula  menjadi  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota,  beralih  menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah membagi kewenangan dimana pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola sekolah menengah, dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sekolah dasar dan sudah diberlakukan sejak Januari 2017. Penyerahan pengelolaan tersebut meliputi tiga hal yang dikenal dengan pengalihan personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen.
Kewenangan  pengelolaan  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan  dilimpahkan  kepada  Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas.
Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yaitu pembinaan dan pengawasan pada tingkat sekolah menengah. Pembinaan dan pengawasan ini tertuang pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 59 ayat 1 di jelaskan  bahwa Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah  maupun  sebagai  wakil  pemerintah  di  wilayah  Provinsi  berwenang  melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Di dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan  beberapa  Indikator  untuk  melakukan  pembinaan  pada  penyelenggaraan  sekolah menengah yang tertuang pada pasal 59 ayat 2. Kemudian pada pasal yang sama pada ayat 3 dipertegas bahwa Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Sulawesi Selatan ada beberapa permasalahan di bidang pendidikan. Pertama, sarana prasarana  penunjang  untuk  pembelajaran  teori  dan  praktik  belum  terpenuhi  sesuai  Standar Sarana  Prasarana  Pendidikan.  Kedua,  sistem  distribusi  guru  yang  belum  terpadu  antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata mengakibatkan adanya perbedaan  atau  gap  tentang  mutu  lulusan  serta  selalu  terjadi  kekurangan  guru.  Ketiga, keterbatasan  peralatan,  rendahnya  biaya  praktik,  dan  lingkungan  belajar  yang  tidak  serupa dengan  dunia  kerja  pada  Satuan  Pendidikan  Kejuruan  (SMK)  menyebabkan  tidak  siapnya sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iskandar  (2016)  dalam  melihat  peran  pengawas pendidikan  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  SMP  di  Kabupaten  Bima,  Nusa  Tenggara Barat menemukan bahwa proses perekrutan pengawas pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang, pemantauan pelaksanaan program sekolah yang dilakukan oleh pengawas pendidikan belum terlaksana dengan optimal, supervisi yang dilakukan oleh pengawas pendidikan juga belum terlaksana dengan optimal, evaluasi program kerja  sekolah  yang  dilakukan  pengawas  pendidikan  sudah  terlaksana  dengan  baik,  serta pembuatan  laporan  hasil  pemantauan,  supervisi  dan  evaluasi  yang  dilakukan  pengawas pendidikan terlaksana dengan baik.
Namun dalam riset tersebut tidak dijelasakan lebih dalam aspek apa saja yang menjadikan pengawasan pendidikan belum terlaksana dengan baik, sehingga pada penelitian ini peneliti akan  melakukan  penelitian  serupa  dengan  aktor yang  berbeda,  aktor  yang  peneliti  gunakan dalam penelitian ini untuk melihat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan
adalah pemerintah daerah. Lebih lanjut Iskandar (2016) juga menyebutkan bahwa faktor yang menjadi  kendala  dalam  pengawasan  pendidikan  adalah  letak  geografis,  dana  operasional tambahan dari pemerintah daerah, tempat domisili pengawas pendidikan serta semangat dalam diri pengawas pendidikan. Fahri dan Zainuri (2020) dalam risetnya juga menyarankan perlunya peran dari pemerintah daerah dalam mengembangkan kompetensi tenaga pendidik.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan, penyelenggaraan  pendidikan  wajib  memegang  beberapa  prinsip,  yakni  pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu dalam  penyelenggaraan  juga  harus  dalam  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan peserta  didik  yang  berlangsung  sepanjang  hayat dengan  memberi  keteladanan,  membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Selanjutnya, pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  di  dalamnya  mengatur  sistem  pendidik,  salah  satunya  yaitu  masalah  pembinaan  dan pengawasan di bidang Pendidikan. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan  dalam  pembinaan.  Sedangkan  pengawasan  secara  umum  diartikan  sebagai aktivitas  pokok  dalam  manajemen  untuk  mengusahakan  sedemikian  rupa  agar  pekerjaan- pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.
Teknik  pembinaan  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  sangat  kompleks,  yang  ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam  melaksanakan  pekerjaannya  mempunyai  hasil  yang  sempurna  dengan  mencapai efisiensi.  Penggunaan  daripada  teknik  ini  tidak  hanya  untuk  mencapai  efisiensi,  tetapi  juga
terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.
Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap  orang  terlibat  lebih  mendetail  dan  telah  dipraktikkan  secara  luas  di  dalam  kegiatan pembinaan.  Teknik-teknik  dalam  suatu  pembinaan  yang  fokusnya  luas  dan  pada  umumnya berjangka Panjang.
Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.
Pengawasan  adalah  suatu  penilaian  yang  merupakan  suatu  proses  pengukuran  dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Menurut Sujamto  pengawasan  adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan  ingin  mengetahui  apakah  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.
Pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  tidak  lepas  dari  perah  pemerintah.  Pengertian peran  menurut  Soerjono  Soekanto  (2002:243),  yaitu  peran  merupakan  aspek  dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan  oleh  masing-masing  organisasi  atau  lembaga.  Sedangkan  menurut  Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem  yang  berbeda,  biasanya  organisasi.  Pemerintah  kemudian  memiliki  peran  dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan  tersebut  karena  memang  dalam kewenangannya.
Kewenangan  adalah  merupakan  hak  menggunakan  wewenang  yang  dimiliki  seorang pejabat  atau  institusi  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  dengan  demikian  kewenangan  juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi  kewenangan  merupakan  kekuasaan  formal  yang  dimiliki  oleh  pejabat  atau  institusi.
Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di beberapa lembaga pemerintah yang terlibat berperan  melakukan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Sekolah  Menengah  di Sulawesi  Selatan,  yaitu  Dinas  Pendidikan  Sulawesi  Selatan,  Cabang  Dinas  Pendidikan Sulawesi Selatan Wilayah II, Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Wilayah X, SMA Negeri 14 Makassar, SMA Negeri 9 Makassar, SMA Negeri 7 Pinrang, SMK Negeri 3 Pinrang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti menggunakan metode  wawancara  dan  observasi  dengan  mengacu  pada  fokus  dan  tujuan  penelitian  ini. Kemudian  data  dihimpun  dengan  pengamatan  yang  seksama,  mencakup  deskripsi  dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta studi literatur.
Penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut dan data sekunder Data sekunder yang diperoleh dari data yang terpublikasi sebelumnya atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Koordinasi Lintas Sektor Lembaga
Pada  tahun  2017  dengan  keluarnya  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  salah  satu  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  adalah penyelenggaraan sekolah menengah yang dulunya menjadi kewenangan kabupaten/kota kini menjadi  kewenangan  provinsi.  Dengan  diterapkannya  aturan  tersebut  tentu  saja  membuat perubahan  besar  dalam  penyelenggaraan  sekolah  menengah,  salah  satunya  pada  koordinasi dalam lembaga pendidikan.
Semua  sekolah  tingkat  menengah  yang  dulunya  menjadi  kewenangan  kabupaten  kini menjadi kewenangan provinsi. Terkait dengan proses pembinaan pada koordinasi lintas sektor lembaga kemudian menjadi perhatian dinas pendidikan. Karena dinas pendidikan bertanggung jawab atas semua sekolah menengah yang berada pada 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi
Selatan  yang  jumlahnya  536  sekolah,  yang  dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  yang  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK).  Dinas  pendidikan kemudian membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) pada awal-awal peralihan kewenangan untuk memudahkan koordinasi.
Untuk  mempermudah  koordinasi  dinas  dengan  sekolah-sekolah  dibentuk  UPT  sebagai perpanjangan tangan dinas pendidikan provinsi. Sehingga untuk administrasi kepegawaian dan sebagainya  menjadi  tanggung  jawab  UPT  yang  kemudian  UPT  yang  meneruskan  ke  dinas pendidikan. UPT ini berada di masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Kemudian pada tahun 2017 juga dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dimana pada pasal 1 ayat 15 dikatakan bahwa Cabang Dinas adalah bagian dari  perangkat  daerah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan  menengah, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja  dinas  dengan  wilayah  kerja  tertentu.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  dibentuklah cabang dinas pendidikan di Sulawesi Selatan yang sebelumnya dinamakan UPT. Cabang dinas pendidikan  ini  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan. Masing-masing  cabang  dinas  dipimpin  oleh  Kepala  Cabang  Dinas  yang  berada  dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan pembagian cabang dinas tersebut dapat dilihat bahwa pembagian tersebut berdasarkan luasan wilayah, dimana ada cabang dinas yang mendapat wilayah kerja 1 kabupaten/kota dan juga ada cabang dinas yang mendapat wilayah kerja 3 kabupaten/kota.
Semenjak  adanya  peralihan  sekolah  menengah  menjadi  kewenangan  provinsi,  semua Personil,  Pembiayaan  Sarana  dan  Prasarana,  dan  Dokumen  (P3D)  di  setiap  sekolah  kini menjadi tanggung jawab dinas provinsi. Artinya dalam setiap hal yang menyangkut masalah penyelenggaraan pendidikan semua harus dilaporkan ke dinas provinsi. Seperti yang diketahui di  Sulawesi  Selatan  sendiri  memiliki  24  kab/kota  dan  begitu  luasnya,  dinas  kemudian membentuk UPT sebagai perpanjangan tangan dinas di setiap daerah. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri UPT sebagai perpanjangan tangan dinas kemudian diganti menjadi  Cabang  dinas.  Cabang  dinas  ini  dibentuk  sebanyak  12  wilayah  yang  tersebar  di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang kemudian melanjutkan tugas dari UPT.

## B. Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan
Fasilitasi  dan  penguatan  kelembagaan  yang  dilakukan  oleh  dinas  pendidikan  adalah dengan membentuk 4 bidang yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Adapun ke-4  bidang  tersebut  yaitu  Bidang  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Atas;  Bidang  Pembinaan Sekolah  Menengah  Kejuruan;  Bidang  Pembinaan  Pendidikan  Khusus/layanan  Khusus  (PK- PLK),  Bahasa  dan  Sastra;  Bidang  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  (PTK)  dan  Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat. Dengan pembentukan 4 bidang ini masing-masing bidang mempunyai fokus dan tugas masing-masing yang tentu saja sangat membantu dalam penguatan kelembagaan dinas pendidikan itu sendiri. Juga dengan dibentuknya beberapa bidang tersebut dapat meningkatkan kapasitas institusi dan juga meningkatkan kinerja dinas pendidikan.
Tugas masing-masing dari bidang tersebut adalah bagaimana membuat program-program untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan untuk sekolah menengah baik dari segi fisik maupun non-fisik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain penguatan melalui pembentukan bidang yang terkhusus mengurus bagian-bagian penting dalam pekerjaan dinas pendidikan, penguatan yang dilakukan juga dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam satuan penyelenggaraan pendidikan.
Penguatan kelembagaan dalam hal peningkatan kualitas SDM di jajaran dinas pendidikan ternyata juga menjadi salah satu hal yang penting dalam fasilitasi dan penguatan kelembagaan. Tentu saja karena dengan SDM yang berkualitas pastinya akan meningkatkan pula kualitas dari lembaganya, baik dari segi pelayanan maupun aspek lain dalam penyelenggaraan pendidikan oleh  dinas  pendidikan.  Untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  dinas  pendidikan  membuat program-program  sering  kali  membuat  program-program  pelatihan,  baik  itu  untuk  pegawai maupun untuk  tenaga pendidik yang mengajar di sekolah.
Semenjak  beralihnya  sekolah  menengah  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  provinsi perbaikan  serta  pengadaan  sarana  dan  prasaran  sudah  terus  diupayakan  oleh  pemerintah  di sekolah  menengah  dan  bantuan-bantuan  yang  diberikan  berdasarkan  pada  Data  Pokok Pendidikan  (Dapodik)  karena  Dapodik  ini  adalah  sistem  pendataan  skala  nasional  yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional.

## C. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pendidikan  dirumuskan  untuk  memenuhi  Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional.  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  menjadi  tolak  ukur  terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Adapun  beberapa  Standar  Pelayanan  Minimal  pada  bidang  pendidikan  berdasarkan permendikbud nomor 32 tahun 2018 yaitu:
1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa
2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Tata cara pemenuhan standar
4. Yang termasuk di dalam standar jumlah dan kualitas barang/jasa sebagai berikut
5. Standar kompetensi lulusan
6. Standar isi
7. Standar proses
8. Standar sarana dan prasarana
9. Standar pengelolaan
10. Standar pembiayaan, dan
11. Standar penilaian
Kemudian  yang  termasuk  di  dalam  standar  jumlah  dan  kualitas  pendidik  dan  tenaga kependidikan sebagai berikut:
1. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
Yang  menjadi  fokus  penelitian  dari  beberapa  standar  minimal  pelayanan  pendidikan tersebut  adalah  Standar  jumlah  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  dan  standar  sarana  dan prasarana.
Untuk  standar  jumlah  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  mengacu  pada  permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah  bahwa  guru  memiliki  beban  kerja  selama  40  (empat  puluh)  jam  dalam  1  minggu. Beban kerja selama 40 jam terdiri atas 37,5 jam  kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Hal ini berarti guru wajib hadir dan berada di sekolah pada jam kerja efektif walaupun tidak mengajar. Selain hadir dan berada di sekolah selama 40 jam per minggu, guru bersertifikasi juga wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Untuk standar sarana dan prasarana tertuang dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  Untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI), Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  Dan  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  untuk  Sekolah  Menengah  Kejuruan  diatur  dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2008.
Berdasarkan pernyataan narasumber dalam wawancara sebelumnya bahwa dengan jumlah guru di Sulawesi Selatan berdasarkan tabel tersebut jumlahnya sudah berlebih, namun jika ada permasalahan kekurangan guru di sekolah itu persoalan distribusi guru yang belum merata di semua wilayah. Kekurangan guru di sekolah-sekolah yaitu adanya mata pelajaran yang tidak ada guru pengampuhnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan.
Masalah distribusi guru yang belum maksimal ini ternyata sudah menjadi perhatian dari dinas  pendidikan.  Untuk  persoalan  ini  merupakan  tugas  dari  bidang  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  untuk  merumuskan  cara  menyelesaikan  masalah  tersebut  dan  sementara  ini sudah dalam proses perumusan.
Persoalan distribusi guru yang kurang baik ini ternyata memang menjadi masalah yang membuat pelayanan dibidang pendidikan ini kurang maksimal. Akibat yang paling berat dalam hal ini yaitu terjadinya kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan yang kemudian sekolah mengatasi hal tersebut dengan mengangkat guru honorer, dan kemudian pada awal tahun 2021 mulai  diadakan  perekrutan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  oleh Kementerian yang bekerja sama dengan BKN.
Di Kota Makassar khususnya di SMAN 14 kelengkapan sarana dan prasarana masih belum terpenuhi.  Untuk  standar  minimal  pelayanan  pendidikan  pada  aspek  sarana  dan  prasarana khususnya  di  SMAN  14  Makassar  itu  masih  ada ruangan  yang masih  perlu  dibangun  yaitu ruangan  laboratorium  biologi  dengan  laboratorium  bahasa.  Dimana  pada  standar  minimal pelayanan  pendidikan  semua  itu  harus  terpenuhi,  sedangkan  pada  SMAN  9  berdasarkan pernyataan  Bapak  Heru  Susanto  selaku  wakil  kepala  sekolah  bidang  sarana  dan  prasarana mengatakan bahwa sarana dan prasarana di sana sudah terbilang lengkap, kebutuhan ruangan laboratorium sudah terpenuhi.
Untuk bantuan dari pemerintah itu terus dilakukan, namun memang tidak langsung semua mendapatkan bantuan hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan anggaran. Tetapi dari tahun ke tahun memang sudah ada beberapa perubahan di  sekolah khususnya di Kabupaten Pinrang.
Meskipun  masih  ada  yang  belum  memiliki  fasilitas  yang  lengkap  namun  sekolah  terus  di dorong  terkait  pengisian  data  di  dapodik  untuk  kemudian  menjadi  acuan  pemerintah memberikan bantuan.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  terkait  Standar  Pelayanan  Minimal  pendidikan,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  hal  ini,  pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  pendidikan  sudah mengupayakan berbagai program. Permasalahan utama yang dapat terlihat yaitu distribusi guru yang  belum  maksimal  sehingga  menyebabkan  kekurangan  guru  di  berbagai  sekolah. Permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  tersebut  terus  diupayakan  solusinya,  berbagai  hal sudah dilakukan misalnya dengan pengangkatan guru honorer, kemudian baru-baru ini adanya program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

## D. Mendorong Pemberdayaan dan Peran Serta Aktif Masyarakat
Dalam penyelenggaraan pendidikan tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Dalam  hal  ini  yaitu  Komite  Sekolah,  Berdasarkan  Permendikbud  Nomor  75  Tahun  2016 tentang Komite Sekolah, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali  peserta  didik,  komunitas  sekolah,  serta  tokoh  masyarakat  yang  peduli  pendidikan. Anggota komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
Di Kota Makassar khususnya di SMAN 14 Makassar, seperti yang di katakan narasumber bahwa komite sekolah tidak boleh memungut dana secara paksa tetapi bersifat suka rela dan tidak memberatkan. Namun komite sekolah sendiri belum berjalan sesuai fungsinya. Kemudian di SMAN 9 Makassar, komite sekolah ini juga berperan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.  komite  sekolah  ini  juga  berperan  terhadap  jalan  penyelenggaraan  pendidikan, meskipun ada sekolah yang belum aktif anggota komite sekolahnya tetapi itu sudah dibentuk dan  menjadi  bagian  dari  proses  penyelenggaraan  pendidikan  khususnya  di  Kota  Makassar. Sedangkan Kabupaten Pinrang, komite sekolah juga dibentuk dalam sekolah. Peran masyarakat sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Berdasarkan  Permendikbud  nomor  75 setiap sekolah diwajibkan untuk membentuk komite sekolah. Dan komite sekolah ini berisi orang tua-orang tua siswa yang diberikan beberapa kewenangan untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Perannya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  Sulawesi Selatan, komite sekolah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan meskipun masih ada yang belum maksimal.

## E. Pengawasan Administratif
Pengawasan  administratif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  setiap  unit  manajemen sebagai langkah prosedural suatu manajemen program. Pengawasan ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian yang dilakukan manajer agar ia dapat memonitor efektivitas perencanaan, pengorganisasian,  kepemimpinan  dan  dapat  mengambil  tindakan  korektif  sesuai  dengan kebutuhan.
Pengawasan ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring aplikasi yang dimana pengawasan ini dilakukan berjenjang jabatan. Jadi pengawasan administratif ini dilakukan berbasis aplikasi yang kemudian pengawasannya berjenjang. Di Cabang Dinas Wilayah II yang berkedudukan di Kota Makassar, terkait dengan pengawasan administratif ini sudah berjalan sesuai dengan fungsi pengawasan administratif itu sendiri. pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan terkait  pengawasan  administratif  di  Makassar  khususnya  Cabang  Dinas  Wilayah  II  sudah berjalan, pengawasan ini menyangkut kinerja pegawai yang ada di jajaran dinas pendidikan yang kemudian menilai kinerja personalnya.
Di  Cabang  Dinas  Wilayah  X  yang  berkedudukan  di  Kabupaten  Pinrang,  pengawasan administratif ini juga sudah berjalan. Pengawasan administratif ini menyangkut semua hal yang terkait  dengan  kebijakan  mekanisme  semua  tingkat  staf.  Pengawasan  ini  juga  termasuk pengawasan cabang dinas yang memang langsung dilakukan oleh dinas pendidikan dan menilai kinerja pegawainya, yang kemudian penilaian itu berjenjang staf. Dan pengawasan ini selalu dipantau dari dinas melalui aplikasi yang disediakan oleh dinas pendidikan.

## F. Pengawasan Teknis Edukatif
Pengawasan teknis edukatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional dengan menerapkan konsep supervisi yaitu untuk melaksanakan pembinaan  terhadap  personil  sekolah  agar  mereka  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara profesional, dan dapat mengembangkan diri secara optimal. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh  pengawas  sekolah  sebagai  tenaga  fungsional  yang  berfungsi  melakukan  bantuan profesional.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan
Standar  Nasional  Pendidikan,  penilaian,  pembimbingan  dan  pelatihan  profesional  guru, evaluasi hasil pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.
Pengawas sekolah yang jumlahnya mencapai ratusan ini ditempatkan di seluruh cabang dinas  pendidikan  Sulawesi  Selatan  yang  kemudian  mengawasi  jalannya  kegiatan  belajar mengajar  di  sekolah  sesuai  dengan  daerah  kerjanya.  Pengawas  sekolah  ini  harus  terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengawasan yang kemudian menjadi penilaian bagi para tenaga pendidik.
Di Kota Makassar sendiri pada wilayah kerja Cabang Dinas II juga ditempatkan beberapa pengawas. Jadi untuk menjadi pengawas sekolah juga harus memiliki pengalaman dalam tugas yang  sekarang  mereka  awasi.  Artinya  untuk  menjadi  pengawas  sekolah  tentu  saja  harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan sekolah di Kabupaten Pinrang, di SMAN 7 Pinrang, Pengawas yang mengawasi kegiatan belajar mengajar merupakan pegawai dari  dinas  pendidikan  langsung  dan  pengawas  tersebut  memang  berasal  dari  Kabupaten Pinrang. Hal yang sama di SMKN 3 Pinrang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  teknis edukatif  ini  menyangkut  tugas  pengawas  fungsional  sekolah,  yang  mengawasi  langsung jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengawas sekolah ini tidak hanya sampai pada tugasnya  mengawasi  namun  juga  bertugas  memberikan  arahan  kepada  tenaga  pendidik. Pengawasan  ini  dilakukan  rutin  di  sekolah-sekolah  dalam  waktu  beberapa  kali  dalam  satu bulan. Pengawasan ini dilakukan oleh tim pengawas yang ditugaskan langsung oleh dinas yang ditempatkan di 12 Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

## KESIMPULAN
Peran  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  sekolah  menengah  di  Sulawesi  Selatan  sudah  cukup  baik  dalam  enam indikator sebagai berikut :
Pada aspek koordinasi lintas sektor lembaga, hasil penelitian dapat dilihat bahwa untuk mempermudah koordinasi dinas ke jenjang di bawahnya, dibentuk cabang dinas sejumlah 12 yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada aspek fasilitasi dan penguatan kelembagaan, dalam hal ini dinas membentuk 4 bidang yang berfokus pada masing- masing tugas, kemudian dalam hal SDM serta sarana prasarana pemerintah terus melakukan
penguatan  secara  bertahap.  Kemudian,  pada  aspek  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal bidang  pendidikan,  pemerintah  masih  terus  mengupayakan  untuk  mengatasi  permasalahan yang ada seperti pendistribusian guru, dan pengadaan dan perbaikan fasilitas. Sementara, pada aspek  mendorong  pemberdayaan  dan  peran  serta  aktif  masyarakat,  pemerintah  tentunya mengikuti Permendikbud 75 dimana setiap sekolah diwajibkan membentuk komite sekolah. Kemudian,  pada  aspek  pengawasan  administratif,  pengawasan  ini  dilakukan  langsung  oleh dinas pendidikan menyangkut kinerja pegawai di beberapa bidang, di cabang dinas, serta UPT pengembangan TIK pendidikan. Lalu, pada aspek teknis edukatif, pengawasan ini dilakukan oleh jabatan fungsional pengawas sekolah yang ditempatkan di cabang dinas yang mengawasi tenaga pendidik, mulai dari silabus sampai cara penyampaian materi oleh guru.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini J. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta Graha Ilmu . Published online 2012. bppauddikmasntt.kemdikbud.go.id/index.php/ult/11-artikel/59-data-pokok-pendidikan- dapodik dapo.kemdikbud.go.id/ data.sekolah-kita.net/sekolah/SMAN%2014%20MAKASSAR_207288 data.sekolah-kita.net/sekolah/SMKN%203%20PINRANG_204241 data.sekolah-kita.net/sekolah/SMAN%207%20PINRANG_204240 data.sekolah-kita.net/sekolah/SMAN%209%20MAKASSAR_208130 djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/profil/sejarah.html G. Setya Nugraha. Kamus Besar Bahasa Indonesia .
Handayaningrat  S.  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,. Bogor  Ghalia  Indones . Published online 2004.
Herma Yanti, SH. M. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Unang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. :40.
HR Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta PT Raja Graf Persada . Published online 2013.
Juhir VMS dan J. Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. :18. Iskandar, D. (2016). Peran pengawas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan , 9 (2), 179- 195.
Fahri,  M.,  &  Zainuri,  A.  (2020).  Membangun  Pengawasan  Berkelanjutan  di  Bidang Pendidikan. Jurnal  Intelektualita:  Keislaman,  Sosial  Dan  Sains , 9 (2),  213-220. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5641
Mangunhardjana.  Pembinaan,  Arti  dan  Metodenya. Yogyakarta:Kanimus .  Published  online 1986.
Marbun  S. Peradilan Administrasi  Negara  Dan Upaya  Administrasi  Di  Indonesia .  Liberty; 1997.
Murhaini  S.  Manajemen  Pegawasan  Pemerintahan  Daerah. Yogyakarta:  Pustaka  Belajar .
Published online 2014:14.
Mustafa  DR.  Pengaruh  Kompensasi  dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Serta Implikasinya Kepada Kinerja Dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. J Barista . 2015;2(2).
Nurkholis. PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI.
Nurmayani S.H. M. Hukum Administrasi Daerah. Univ Lampung Bandarlampung . Published online 2009.
Renstra Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022
Riyadi B, Supriady D. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta . Published online 2004.
Sarundajang.  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah  cetakan  ke  3. Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan .
Simanjuntak, B. ILP. Membina dan Mengembangkan Generasi Muda. Bandung . sman9makassar.sch.id/
Soejito  R.  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah. Jakarta:  Rineka  Cipta . Published online 1990.
Soekanto S. Teori Peranan. Bumi Aksara. Jakarta. Published online 2002. Soekanto  S.  Sosiologi  sebagai  pengantar. Jakarta  PT  Raja  Graf  Persada .  Published  online 2001.
sulsel.bps.go.id/indicator/151/37/1/curah-hujan.html sulsel.bps.go.id/statictable/2015/04/08/6/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan- penduduk-provinsi-sulawesi-selatan-menurut-kabupaten-kota-2013.html
Syafiie IK. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Refika Aditama; 2010. Syamsi  I.  Administrasi  Perlengkapan  Materil  Pemerintahan  daerah. Jakarta  Bina  Aksara . Published online 1982.
www.scribd.com/document/496483215/Indonesia-merupakan-negara-yang-mutu- pendidikannya-masih-rendah-jika-dibandingkan-dengan-negara.