KIPRAH TUAN GURU DALAM POLITIK LOKAL Studi Peran Politik Tuan Guru di Lombok Tengah
Muhammad Amrillah
Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Lombok Timur E-mail: amri79muhammad@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  tentang  “Supervisi  Akademik  Berbasis  Nilai-Nilai  Islami  pada  Sekolah Ketokohan  tuan  guru  di  Masyarakat  Lombok  mendorong  tuan  guru  banyak  terlibat dalam  politik  praktis  sehingga  berdampak  pada  aktivitas  dakwah.  Penelitian  ini mengelaborasi  tentang  keterlibatan  tuan  guru  dalam  politik  praktis  dan  dampaknya terhadap  dakwah  tuan  guru  di  Kecamatan  Praya  Lombok  Tengah.  Penelitian  ini menghasilkan suatu fakta bahwa keterlibatan tuan guru – tuan guru di Kecamatan Praya Lombok  Tengah  dalam  politik  dilatarbelakangi  oleh  kapasitas  dan  perannya  dalam masyarakat, namun kemudian peran bergeser kearah “political oriented”.
Kata Kunci: Dakwah, Politik, Tuan Guru.

## Abstract
The  character  of  the  master  teacher  in  the  Lombok  Society  Lombok  encourages  the masters to be more involved in practical politics so that it has an impact on da'wah activities. This study elaborates on the involvement of the master teacher in practical politics and its impact on the preaching of master teachers in Praya District, Central Lombok. This research produces a fact that involvement of master teachers - master teachers in Praya District Central Lombok in politics based on capacity and its role in society, but then the role shifted towards "political oriented".
Keywords: Da'wah, Politics, Master Teacher.

## PENDAHULUAN
Sebagai daerah dengan kultur keagamaan yang kuat, Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. 1 Keberadaan masjid, di samping sebagai identitas juga sebagai sentral  pusat  dakwah  dan  penyelenggaraan  ritual  keagamaan,  seperti  sholat,  acara
1 Fahrurrozi, Budaya Pesantren Di Pulau Seribu Masjid, Lombok, KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 324-345.
maulid, isro’ mi’raj dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Semua acara keagamaan diisi oleh pengajian (ceramah) yang disampaikan oleh Tuan Guru. Tuan Guru 2 sebutan untuk tokoh agama di Lombok memegang otoritas yang kuat dalam mengemban tugas dakwah. Aktifitas dakwah memiliki peranan yang cukup signifikan dan strategis dalam proses  penyebaran  ajaran  agama  Islam.  Posisi  ini  pun  yang  menjadikan  tuan  guru menjadi  strategis  dalam  mengorganisasi  masa  sehingga  berpengaruh  terhadap kedudukan sentral tua guru di masyarakat.
Kehadiran  dakwah  sebagai  ikhtiar  membumikan  atau  mentransformasikan nilai-nilai  ajaran  Islam  diharapkan  mampu  memberikan  solusi  terhadap  berbagai permasalahan  kehidupan  manusia.  Dewasa  ini,  permasalahan  yang  dihadapi  objek dakwah  semakin  berat  dan  kompleks  akibat  arus  kemajuan  zaman  yang  ditandai dengan  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  dibarengi dengan  sistem  globalisasi.  Kondisi  ini  tentu  menjadi  tantangan  bagi  dakwah menegakkan amr ma’ruf dan nahi munkar . 3
Pasca era Orde Baru, kran kebebasan politik dibuka selebar – lebarnya. Imbas dari itu, pemilihan presiden melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Di samping itu  pemilihan  gubernur,  bupati,  kepala  desa  bahkan  kepala  dusunpun  melibatkan partisifasi seluruh masyarakat. Sehingga berdampak komplek dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal itu juga berdampak pada posisi dan peran tuan guru. Dahulu tuan guru menjadi tempat bersandar terkait sosial keagamaan, kini bisa menjadi magnet politik.
2 Tuan  guru  merupakan  istilah  lokal  yang  digunakan oleh masyarakat  Lombok,  dan  belum begitu  populer  di  kalangan masyarakat    Islam    Indonesia.Tuan    guru    bagi    masyarakat  Lombok dipergunakan  bagi  mereka  yang  pandai  dan  fasih  membaca   dan   adakalanya menghafal   Al- Qur’an,    pandai  membaca kitab  kuning,  mempunyai  pengetahuan  luas  tentang  ilmu-ilmu    keislaman, seperti  fikih,  tauhid,  tafsir,  hadis|,  tasawuf, tarikh, nahwu-sarf , dan ilmu-ilmu falak, mantiq, hikmah, dan lain-lain. Lihat Ahsanul Rijal, Politik Tuan Turu Versus Politik Media “Pilpres 2019 di Lombok “Antara  Dakwah  dan  Politik.  Volume  16,  No.  2,  Juni  2019.  21.  Fahrurrozi,  Tuan  guru  adalah  gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Sasak kepada seseorang karena memenuhi kriteria-kriteria tertentu.  Dalam  masyarakat  Lombok  tuan  guru  identik  dengan  karomah,  karismatik,  dan  peristiwa- peristiwa  mistik  yang  mengakar  di  masyarakat  Sasak.Tuan  guru  adalah  seorang  yang  pernah  haji, pemimpin  agama,  pengajar  di  pesantren  pada  umumnya,  mempunyai  banyak  pengikut  (jamaah pengajian, santri), serta memiliki Karisma di tengah-tengah masyarakat. Lihat Jamaludin, Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935. 134-139.
3 Winengan, Seni Mengelola Dakwah, (LP2M UIN Mataram), 2018, iii
Kondisi semacam ini “menguntungkan” posisi tuan guru, sebagai orang yang dihormati di tengah tengah masyarakat, tuan guru seakan menjadi referensi keputusan politik. Hal ini menyebabkan politisi-politisi melakukan pendekatan dengan tuan guru sebagai “mitra” untuk mensukseskan misi politiknya. Tidak sedikit pula tuan guru yang terjun langsung ke dunia politik, jikapun tidak, maka keluarga-keluarga tuan guru ikut memanfaatkan momentum ini.
Realitas  tersebut  sedikit  tidak  berpengaruh  terhadap  aktivitas  dakwah  tuan guru.  Paling  umum  terlihat  adalah  bergesernya  konten  ceramah  tuan  guru.  Materi ceramah seharusnya tentang syariah, ibadah dan akhlak dan topik keagamaan lainnya. Maka  keterlibatan  tuan  guru  dalam  dunia  politik  materi  ceramah  lebih  dominan sosialisasi politik.
Dengan  demikian  dakwah  tuan  guru  terkontaminasi  dengan  kepentingan politik,  materi-materi  pengajian  terkooptasi  oleh  kepentingan  politik  kelompok tertentu.  Yang  lebih  parah  terjadi  adalah  politisasi  agama,  dimana  ayat  dan  hadits “ditafsirkan” untuk mendukung kelompok tertentu. Pengajian sudah tidak murni kajian keagamaan akan tetapi wadah untuk sosialisasi politik.
Seringkali  tuan  guru  juga  sudah  mempunyai  calon  yang  diusung  sejak  awal untuk memperjuangkan aspirasi politiknya, biasanya ini berasal dari kalangan keluarga tuan guru. Banyak pula para tuan guru yang tidak mengusung calon dari keluarga, dan disinilah  peluang  bagi  para  politik  untuk  melakukan  pendekatan  kepada  tuan  guru dengan  tujuan  menggaet  suara  jamaah.  Biasanya  terjadi  kesepakatan  antarcaleg  dan tuan guru terkait hal ini. Biasanya caleg mengimingi tuan guru dengan janji-janji politik dan bagi yang bermodal bahkan memberikan sejumlah materi. Adapaun bagi para caleg yanglagi menjabat biasanya tuan guru diberikan bansos dalam bentuk bahan bangunan dan sejumlah dana.
Hal  inilah  yang  terjadi  di  Lombok  Tengah  khususnya  di  Kecamatan  Praya. Kecamatan Praya dengan jumlah pondok pesantren yang cukup signifikan melahirkan tuan  guru  dengan  berbagai  coraknya  pemikiran  dan  gaya  dakwahnya.  Tuan  guru berkiprah  di  masyarakat  membina  masyarakat  melalui  majlis-majlis  ta’lim.  Jamaah pada  umumnya  mempunyai  tingkat  ketaatan  yang  kuat  kepada  tuan  guru,  sehingga
sering tuan guru merelasikan antara ketaatan jamaah dengan hasrat politiknya. Posisi semacam itu membawa tuan guru sebagai magnet politik sehingga telah menjadikan konstelasi politik begitu dinamis dan tarik menarik antar kepentingan politik bahkan antar tuan guru.
Hampir  semua  tuan  guru  terlibat  dalam  politik  praktis,  baik  sebagai  calon maupun  pendukung  terhadap  beberapa  politisi.  Politik  praktis  merupakan  tindakan politis untuk memperoleh kekuasan/jabatan dan pemerintahan. Melalui politik praktis ini  para  tuan  guru  kemudian  menjadi  aktor  politik  praktis  bermodalkan  kapasitas dirinya dan loyalitas jamaahnya, keterlibatan mereka dalam politik praktis sedikit tidak berdampak terhadap peran dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat.
Tuan guru yang awalnya membina masyarakat tanpa tendensi apapun, setelah menjadi aktor politik praktis semua kegiatan ketuan guru annya sangat rawan diikuti oleh tendensi politik. Di sisi lain, kebanyakan tuan guru dalam terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Konsep amar ma’ruf nahi munkar  ini  diletakan  dalam  pengertian  yang  luas,  yaitu  pengawasan  dan  evaluasi. Dalam  pandangan  tuan  guru,  konsep  ini  memiliki  peran  signifikan,  karena  dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah para tuan guru merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama.
Selain  itu,  konsep  amar  ma’ruf  ini  hendaknya  juga  dipahami  dalam  cakupan dan pengertian yang luas, yaitu mewujudkan perbaikan sistem pendidikan, penegakan supremasi  hukum,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  dan  memprioritaskan pembangunan bagi rakyat. Meskipun demikian, masuknya para kiai ke dunia politik tidak  selalu  membawa  implikasi  yang  menggembirakan.  Misalnya  pesantren  yang tidak  terurus  dengan  baik,  ataupun  fungsi-fungsi  sosial-keagamaan  kiai  yang  sedikit banyak terdegradasi.
Hal  ini  merupakan  salah  satu  latar  belakang,  mengapa  tuan  guru  sebagai pemimpin  informal  tampil  sebagai  aktor  politik  paling  menentukan  dalam  dinamika politik  di  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Lombok  pada  khususnya.  Rentetan  even  politik
yang  sudah  berlangsung  selalu  menghadirkan  pertarungan  kekuatan  tuan  guru. Misalnya pemilihan umum legislatif di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2004 yang  menyuguhkan  fragmentasi  pilihan  politik  jamaah  terhadap  calon  anggota legislatif sangat mudah dilacak dengan afiliasi politik tuan guru.
Keterlibatan Tuan guru dalam politik praktis, sampai sejauh ini memang terjadi tarik-menarik  pendapat,  antara  kelompok  yang  mengabsahkan  Tuan  guru  berpolitik dengan  kelompok  yang  menentang  dengan  keras  Tuan  guru  terlibat  dalam  politik. Kelompok pertama mengasumsikan bahwa Tuan guru bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik seperti halnya warga negara yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua mengkritik dengan keras, berdasarkas asumsi bahwa keterlibatan  Tuan  guru  dalam  politik  lebih  banyak  mendatangkan  kerugian  daripada keuntungan yang bisa didapatkan. Hal ini berkaitan dengan realitas politik yang oleh banyak kalangan dianggap “kotor”. Sehingga ketika Tuan guru dan pesantren terlibat dalam politik akan terseret kedalam dunia yang “kotor” pula. 4
Munculnya perbedaan pendapat tentang bagaimana peran politik Tuan guru di masyarakat, menjadi isu yang debatable dan tidak akan pernah selesai. Masing masing akan  terus  menerus  memperkuat  argumentasi  kelompoknya.  Meskipun  terdapat kontroversi  yang  berkepanjangan  mengenai  keterlibatan  Tuan  guru  dalam  Politik, sesungguhnya keterlibatan Tuan guru dan pesantren tidak dapat dihindari. Intensitas Tuan  guru  dan  bentuk  keterlibatan  Tuan  guru  dalam  politik  bisa  bermacam-macam, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  sebagaimana  dapat  dilihat  melalui keterlibatan Tuan guru dalam momen-momen politik yang penting seperti Pemilihan Umum  (Pemilu),  Pemilihan  Presiden  (Pilpres),  atau  pemilihan  umum  kepala  daerah (Pemilukada).
Munculnya  tuan  guru  sebagai top  leader dengan  cara  di  atas  diterima  begitu saja oleh masyarakat karena hal itu dianggap sebagai suatu kelaziman. Hal ini terwujud karena  adanya  penghormatan  dan  kharisma  yang  tinggi  pada  sosok  tuan  guru  serta
4 H. Sadi , Kiai Dan Politik: Mengintip Motif Kiai Nu (Nahdlatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi Khazanah Pendidikan Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1 (September 2016), 32.
adanya tradisi dalam masyarakat dan pelaku politik di Praya, bahwa tuan guru adalah sosok yang mempunyai kemampuan dan akseptabilitas dalam memimpin.
Di  samping  persaingan  tuan  guru  antar  kelompok  keagamaan,  di  Praya  juga terjadi persaingan interen kelompok yang menjurus pada perebutan posisi kedudukan strategis  seperti  jabatan  ketua  dan  sekeretaris.  Persaingan  tuan  guru  dalam  bidang politik ini seringkali membawa implikasi terjadinya pertentangan pada tingkat bawah masyarakat  ( grass  root )  yang  dengannya  masyarakat  terpecah  dalam  berberapa kelompok yang mengatasnamakan agama.
Untuk  mempertahankan  hegemoni  tuan  guru  terhadap  masyarakat  dalam kehidupan  politik,  tuan  guru  berusaha  untuk  tetap  mendapat  mendapat  dukungan masyarakat  dengan  tetap  mempertahankan  pola-pola  kepem  impinan  yang  lama  ia terapkan dalam dunia pesantren. Dengan kata lain, pola-pola kepemimpian tuan guru di pesantren terbawa dan mewarnai dalam kepemimpinan mereka dalam bidang politik. Di lain pihak, tuan guru menginginkan agar kepentingannya diperjuangkan di samping keinginan mereka untuk dapat mengontrol kekuasaan-kekuasaan politis.
Disinyalir  ada  kepentingan  politik  dalam  dakwah  tuan  guru,  ada  kekuatan kepentingan politik dibalik aktivitas-aktivitas pengajian tuan guru. Tidak jarang para tuan  guru  melakukan  doktrin  politik  kepada  jamaahnya  dalam  pengajian-pengajian untuk  menguatkan  eksistensinya  di  dunia  politik,  bahkan  sering  kali  konten-kotens politik  mengkooptasi  majlis-majis  taklim.  Sehingga  mimbar  majlis  taklim  berubah orientasi menjadi mimbar politik. Penelitian ini mengeksplorasi, sejauh mana dakwah dalam hegemoni politik yang terjadi menjelang  Pemilihan Legilatif 2019. Penelitian ini  dilakukan  di  Kecamatan  Praya  Lombok  Tengah  sebagai  daerah  yang  cukup heterogen pandangan politiknya yang diwakili oleh para tuan guru.

## PEMBAHASAN

## 1. Eksistensi Tuan Guru di Praya
Praya adalah sebuah kecamatan di kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,  Indonesia  yang  juga  merupakan  ibu  kota  dari  Kabupaten  Lombok  Tengah terletak antara 115°46 - 119°05 Bujur Timur dan 08°10 - 09°05 Lintang Selatan. Selain
menjadi  pusat  kegiatan  masyarakat  Lombok  Tengah,  Praya  juga  menjadi  kota  pusat kebutuhan dan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Kota Praya mempunyai pasar induk Renteng  sebagai  sarana  pendukung  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Selain  itu,  sektor perdagangan  Kota  Praya  telah  cukup  berkembang  dengan  adanya  bank  swasta  dan pemerintah,  serta  didukung  toko  serba  ada,  supermarket,  serta  toko  eceran  modern yang mampu menyediakan kebutuhan masyarakatnya.
Sebagai  kecamatan  yang  sekaligus  menjadi  tempat  ibu  kotaKabupaten  maka Kecamatan Praya memiliki jumlah kelurahan terbanyak yakni sebanyak 9 kelurahan. Selain  itu  terdapat  juga  desa  sebanyak  6  buah  sehingga  secara  administrasi  terbagi menjadi 15 desa/kelurahan. Jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kelurahan yang terjauh yakni mencapai 6 km, sedangkan jarak dengah ibu kota desa yang terjauh mencapai jarak sampai 10 km.
Meskipun merupakan kecamatan kota, kegiatan sektor pertanian masih cukup besar,  disamping  kegiatan  di  sektor  perdagangan  dan  jasa.  Hal  ini  karena  wilayah Kecamatan Praya mempunyai struktur tanah yang cukup subur. Kesuburan ini secara nyata  terlihat  dari  komposisi  luas  tanah  sawah  dengan  tanah  kering,  dimana  tanah sawah mempunyai bagian yang relative masih dominan yakni mencapai sekitar 63,71% meskipun  sedikit  mengalami  penurunan  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  sementara lahan kering sedikit mengalami penambahan dibandingkan tahun lalu menjadi sebesar 36,29%.
Penduduk Kecamatan Praya pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 111.785 jiwa dan  merupakan  penduduk  terbesar  dibandingkan  dengan  kecamatan  lainnya  yakni sebesar  12,08  persen  dari  total  penduduk  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Dari  jumlah tersebut, sebagian besar atau 58.118 orang merupakan penduduk perempuan, sisanya atau sebanyak 53.667 orang merupakan penduduk laki-laki. Dalam perhitungan rasio terhitung  sebesar  92  yang  menggambarkan  setiap  100  orang  penduduk  perempuan terdapat 92 orang penduduk laki-laki. Bila diperhatikan perkelompok umur, proporsi penduduk laki-laki yang lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan yang cukup menjolok terfokus pada kelompok umur yang tergolong produktif yakni antara usia 15 tahun hingga 44 tahun.
Dilihat dari sebaran per desa/kelurahan, Kelurahan Praya merupakan kelurahan yang  memiliki  penduduk  terbesar  yakni  sebesar  11,65  persen  dari  total  penduduk kecamatan, diikuti kelurahan Prapen sekitar 10,95 persen, Tiwu Galih 9,61persen dari jumlah  penduduk  kecamatan.  Sementara  desa  dan  kelurahan  lainnya  masih  berada dibawah  9  persen,  dimana  Kelurahan  Panji  Sari  merupakan  kelurahan  dengan persentase  penduduk  terendah  yakni  hanya  sebesar  3,03  persen  dari  total  penduduk kecamatan Praya.
Mayoritas  penduduk  Kota  Praya  beragama  Islam,  tetapi  hal  ini  tidak menghalangi  kerukunan  antar  umat  beragama  yang  akhir-akhir  ini  telah  menjadi sorotan masyarakat di sana. Warga Kota Praya dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama yang ditandai dengan pembangunan Masjid Agung Praya yang merupakan salah  satu  Masjid  terbesar  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Sebagian  warga  keturunan  Bali memeluk Agama Hindu. Banyak etnis Tionghoa yang beragama Kristen dan Buddha di Kota Praya berprofesi sebagai pedagang.
Pendidikan  keagamaan  cukup  mendominasi  di  Kecamatan  Praya,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  nuansa  reigius  masih  mewarnai  kehidupan  masyarakat Kecamatan Praya. Pondok Pesantren yang umumnya diasuh oleh tuan guru dan ustadz masih  mendominasi  sistem  pendidikan  masyarakat  di  Kecamatan  Praya,  pondok pesantren dan diniyah tersebar hampir merata ditiap kelurahan di Kecamatan Praya, datanya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 1.1 Data Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di Kecamatan Praya
Desa Pondok Pesantren Diniyah Jumlah 1. Kel. Panji Sari 1 2 3 2. Kel. Leneng 1 1 2 3. Kel. Renteng - - - 4. Kel. Praya 3 - 2 5. Kel. Prapen 2 2 4 6. Kel. Tiwu Galih 2 0 2
7. Kel. Semayan - 1 1 8. Bunut Baok 2 1 3 9. Kel. Gerunung 1 0 1 10. Kel. Gonjak - 1 1 11. Jago 2 - 2 12. Aikmual 1 2 3 13. Mertak Tombok 4 4 8 14. Montong Terep 1 3 4 15. Mekar Damai 2 2 4 Jumlah 22 19 40 Data BPS Kecamatan Praya Tahun 2018.
Keberadaan pondok pesantren di Kecamatan Praya mengindikasikan eksistensi tuan  guru  di  masyarakat,  karena  pada  umumnya    pondok  pesantren  dikelola    dan dipimpin  oleh  seorang  tuan  guru.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  tuan  guru  di Kecamatan Praya adalah sejumlah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Praya. Adapun pondok-pondok pesantren yang beroperasi di Kecamatan Praya adalah sebagai berikut:
Tabel. 1.2 Data Pondok Pesantren Di Kecamatan Praya
NO. NAMA PONDOK PESANTREN ALAMAT 1 Ponpes Al Hananiyah NW Sebenge Sebenge 2 Ponpes Al Umariun Montong Rajak 3 Ponpes An Nashriyah Sekunyit 4 Ponpes Ashsholihiyah Lopan 5 Ponpes As Sunnah Jurang Jaler 6 Ponpes At Tamimi Brangsal Tiwu Galih 7 Ponpes Darul Aminin Aik Mual 8 Ponpes Ath Thohiriyah Al Fadiliyah Bodak 9 Ponpes Darul Habibi Paok Tawah 10 Ponpes Darul Muhajirin Praya
11 Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah 12 Ponpes Darul Ulum Beraim Beraim 13 Ponpes Darussalam Praya 14 Ponpes Manhalul Ulum Praya 15 Ponpes Munirul Arifin NW Praya Praya 16 Ponpes Nidaurrahman Bebie 17 Ponpes Nurul Qur’an Lendang Simbe 18 Ponpes Nurul Yakin Karang Lebah 19 Ponpes Nurussobah Batunyala Batunyala 20 Ponpes Saadatul Banat Perbawa 21 Ponpes Umar Al Mustajabin Telaga Waru 22 Ponpes Saadatuddarain Wakan
Data diolah dari Kemenag RI, Data Pondok Pesantren di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat .
Disamping  majis  taklim  diselenggarakan  di  Pondok  Pesantren,  ada  beberapa majlis taklim yang diselenggarakan di luar pondok pesantren. Majlis-majlis taklim itu diselenggarakan oleh tuan guru bersama masyarakat di Mushalla atau masjid. Berikut beberapa data majlis taklim di Kecamatan Praya.
Tabel. 1.3. Data Majlis Taklim di Kecamatan Praya
NO Nama Majlis Taklim
1 Majlis Taklim Darul Falah
2 Majlis Taklim Kemulah
3 Majlis Takli Mispalah
4 Majlis Taklim Embung Bengak
5 Majlis Taklim Balu Ngadang
6 Majlis Taklim Pancor – Semayan
7 Majlis Taklim Kekere Timur Semayan
8 Majlis Taklim Batu Tambun Aik  Mual
9 Majlis Taklim Nurul Iman Gelondong
10 Majlis Taklim Masjid Handayani Leneng
11 Majlis Taklim Masjid Merang Baru Prapen
12 Majlis Taklim Masjid Jamik Praya
13 Majlis Taklim Karang Bali Tiwu Galih
14 Majlis Taklim Kekere Barat Semayan
15 Majlis Taklim Nurul Ain Panjisari
16 Majlis Taklim Mushalla Merembu Prapen
17 Majlis Taklim Masjid Bayan Gerunung

## 2. Kiprah Politik Tuan Guru
Dapat dikatakan, hampir semua tuan guru di Praya terlibat dalam politik praktis di  setiap  momen  politik  seperti  pemilihan  gubernur,  Bupati  dan  pemilihan  calon anggota legislatif. Tuan guru selalu terlibat baik sebagai peserta maupun pendukung. Beberapa  nama  tuan  guru  yang  terlihat  berperan  cukup  signifikan  dalam  pemilihan anggota legislatif diantaranya sebagai berikut:
a. TGH. Fadly Fadil Thohir
TGH.  Fadly  Fadil  Thohir  merupakan  pimpinan  Pondok  Pesantren  Yayasan Tohiriyah Fadiliyah Bodak Kecamatan Praya Lombok Tengah. Kiprah politiknya kerap mewarnai dunia perpolitikan secara signifikan. Salah satu kiprah politiknya adalah  dapat  mengantarkan  Suhaili  FT,  sebagai  Bupati  Lombok  Tengah  dua periode.  TGH.  Fadly  Fadil  Thohir  lebih  dominan  sebagai  pendukung  dari  pada sebagai pemain, mengingat pemain yang didukung adalah keluarga dekat.
Pada  tahun  2019,  TGH.  Fadly  Fadil  Thohir  memberikan  dukungan  kepada keluarga  dekat  yang  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  baik  dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Selama ini arah dukungan diberikan melalui Partai Golkar dimana keluarganya banyak menyalurkan aspirasi politiknya.
b. TGH. Makmur Shaleh
TGH.  Makmur  Shaleh  tidak  memiliki  pondok  pesantren,  akan  tetapi  ia membina  beberapa  majlis  taklim  yang  cukup  potensial  jika  diarahkan  ke  politik. Pada  kenyataannya  TGH.  Makmur  Sholeh  memang  sering  terlibat  dalam  politik praktis.  Pernah  menjadi  calon  Bupati  Lombok  Tengah  Pada  Tahun  2009,  namun tidak meraih suara secara signifikan sehingga terpental dari kontestasi pilbup loteng.
Keterlibatan TGH. Makmur Shaleh dalam politik praktis lebih sering sebagai pendukung  terhadap  calon.  Posisinya  sebagai  tuan  guru  yang  banyak  mengelola
majlis  taklim,  menjadikan  ia  banyak  dilirik  oleh  para  politisi  untuk  melakukan sosialisasi politik, tentu tak lepas “konsekwensi” politik.
c. TGH. Jamaluddin
TGH. Jamaluddin merupakan calon anggota legislatif tahun 2019 dari Partai Demokrat.  TGH  Jamaluddin  ketika  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota legislatif provinsi NTB pada tahun 2019, ia juga sedang menjabat anggota DPRD Lombok Tengah periode 2014-2019.
d. TGH. Fachruddin
TGH.  Fachruddin  merupakan  pimpinan  Pondok  Pesantren  Modern Sabulussalam Gerunung Praya. Pada Tahun 2019 istrinya mencalonkan diri sebagai calon  anggota  legislative  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dapil  7  melalui  Partai Demokrat.
e. TGH. Syatibi
TGH. Syatibi merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Hannaniyah Panji Sari  Praya.  Ia  cukup  aktif  dalam  berpolitik.  Keterlibatanya  dalam  politik  lebih dominan  sebagai  pendukung  pada  calon  tertentu.  Biasa  kontrak  politiknya diwujudkan  dalam  bentuk  sumbangan  calon  terhadap  pondok  pesantren  berupa bantuan pembangunan pondok pesantren. Dukungan yang diberikan pada umumnya menggunakan pendekatan personal bukan kepartaian,
f. TGH. Ijazi
TGH. Ijazi merupakan salah satu tuan guru yang cukup berpengaruh di Praya. Pondok  pesantren  yang  ia  pimpin  yaitu  Pondok  Pesantren  Sa’adatuddarain merupakan pondok pesantren yang sedang berkembang dan mendapat respon positif dari  masyarakat,  Keterlibatannya  dalam  politik  praktis  lebih  dominan  sebagai pendukung terhadap calon. Pada tahun 2019, keluarga dekatnya mencalonlan diri sebagai calon anggota legislatif daerah Lombok Tengah melalui Partai Hanura dan mendukung salah satu calon DPD RI.
g. TGH. Shabri Azhari
TGH. Shabri Azhari merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhibbin NW Mispalah Praya. Pondok Pesantren yang cukup terkemuka dan senior di Kota Praya,  dalam  setiap  momen  politik  selalu  berpartisifasi  dalam  politik.  Sebagai pimpinan pondok pesantren yang berafiliasi ke organisasi Nahdlatul Wathan, arah politiknya  selalu  merujuk  pada  kebijakan  politik  organisasi.  Pada  tahun  2019 kebijakan politik Nahdlatul Wathan berafiliasi ke Partai Hanura, maka keberpihakan politik  TGH.  Shabri  Azhari  juga  merujuk  pada  kebijakan  organisasi  yaitu  Partai Hanura.
h. TGH. Zainal Arifin
TGH. Zainal Arifin merupakan pimpinan Pondok Pesantren Munirul Arifin NW  Praya,  yang  merupakan  pondok  pesantren  yang  sedang  berkembang  di  Kota Praya. Secara pribadi, TGH. Zainal Arifin tidak berpolitik, tapi secara kelembagaan dan  organisasi  TGH.  Zainal  Arifin  bermain  di  belakang  layar.  Sebagai  pondok pesantren  NW,  kebijakan  politik  TGH.  Zainal  Arifin  tidak  pernah  lepas  dari kebijakan  politik  pimpinan  pusat  Nahdaltul  Wathan.  Pada  tahun  2019,  Putranya sulungnya  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  daerah  Lombok Tengah,  tentu  atas  restu  dan  dukungan  ayahandanya.  Lebih  dari  itu,  beberapa pengurus pondok pesantren yang ia pimpin, juga mencalonkan diri sebagai calon anggota  legislatif,  indikasi  ini  menambah  daftar  caleg  dari  kalangan  pondok pesantren.

## HASIL

## 1. Latar Belakang Kiprah Politik Tuan Guru di Praya Lombok Tengah
Dengan  berlakunya  pemilu  yang  melibatkan  partisifasi  masyarakat  secara masal secara langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di  tingkat  lokal.  Para  aktor  politik  lokal  tiba-tiba  mendapatkan  arena  bermain  yang cukup  luas  untuk  menyalurkan  bakat-bakat  politik  mereka  secara  bebas.  Tentu  saja banyak yang tergagap dengan perubahan mendadak ini. Elit agama  (Tuan guru/tuan
guru) termasuk kelompok yang relitif belum siap menyikapi terbukanya kesempatan politik  di  tingkat  lokal  ini.  Tampilnya  para  kandidat  calon  dalam  arena  pilkada langsung  mau  tidak  mau  harus  menyeret  dukungan  dari  berbagai  kekuatan  yang memiliki basis massa yang kuat.
Namun, orientasi pragmatis seperti tidaklah mudah dilihat dan diteliti. Hal ini dikarenakan, Tuan guru adalah figur sentral masyarakat, dan jika Tuan guru melakukan hal-hal  yang  sedikit  saja  melenceng  dari  norma  masyarakat,  ia  akan  dijauhi  oleh masyarakat.  Maka,  dalam  berpolitik  Tuan  guru  tidak  akan  pernah  menonjolkan  hal tersebut. Namun, banyak Tuan guru tidak menampik kemungkinan jika ada calon yang memberikan sumbangan dana atas jerih payahnya selama ini.
Orientasi  ideologis  adalah  terjunnya  Tuan  guru  ke  gelanggang  politik merupakan  panggilan  hati  untuk  mengawal  proses  demokratisasi  agar  tercipta masyarakat  yang  aman,  tentram,  adil  dan  makmur.  Atau  dengan  bahasa  agama, masuknya Tuan guru ke ranah politik sebagai bagian amar ma’ruf nahi munkar. Dan orientasi  inilah  yang  paling  menonjol  dalam  setiap  aktifitas  Tuan  guru  dalam  ranah politik.
Politik  sangat  erat  kaitannya  dengan  masalah  kekuasaan,  pengambilan keputusan,  kebijakan  publik  dan  alokasi  atau  distribusi.    Aspirasi  ummat  Islam diartikulasikan  baik  melalui  jalur  politik  maupun  non  politik.  Sebelum  dan  diawal periode  orde  baru,  terdapat  kecenderungan  yang  kuat  dikalangan  para  pemimpin muslim  bergabung  dalam  kancah  poltik,  sehingga  mereka  mengidetifikasikan perjuangan Islam dengan partai politik Islam.
Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah tuan guru terjun langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  kancah  perpolitikan  di  Indonesia.  Aspirasi politik tuan guru dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap  pemilu.  Alhasil,  tuan  guru  dihadapkan  pada  dunia  politik  praktis  yang  sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan.  Hampir di setiap partai politik, figur tuan guru menjadi bagian yang tidak  terpisahkan. Dunia politik tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu, bahkan seakan-akan, telah menjadi sesuatu yang harus direbut dan diraih. Tuan guru  telah  mendapatkan  lahan  garapan  yang  baru,  setelah  sebelumnya  lebih  banyak
mengurus  masalah  pesantren  dan  masyarakat  secara  langsung,  kini  telah  beralih mengurus dunia politik yang secara otomatis telah menyedot energi para tuan guru.
Posisi  inilah  yang  kemudian  telah  “menyeret”  posisi  tuan  guru  dari  dunia pesantren  menjadi  dunia  politik.  Ada  beberapa  alasan  yang  peneliti  temukan dilapangan mengapa tuan guru harus terlibat dalam politik.
a. Posisi di Masyarakat
Ada beberapa tuan guru yang peneliti temukan tidak begitu antusias dengan dunia  politik,  akan  tetapi  mengingat  posisinya  yang  terpandang  di  masyarakat membuat  beberapa  jamaahnya  mendorongnya  untuk  maju  di  pemilihan  umum legislatif. Di samping itu, tawaran dari partai politik berdatangan, pada umumnya tawaran  dari  partai  politik  datang  berdasarkan  pantauan  bahwa  tuan  guru  yang bersangkutan mempunyai jamaah yang banyak dan memiliki kapasitas yang layak sebagai anggota legislatif.
Salah seorang tuan guru yang tidak mau dipublikasikan namanya, memimpin sebuah pondok pesantren di Kecamatan Praya mengatakan:
“Kalau saya sebenarnya jama’ jama’ saja, saya menjadi calon legislatif semata- mata memenuhi aspirasi jamaah dan tawaran dari partai. Untuk menangpun saya tak begitu ambisi, menang alhamdulillah, kalahpun gak masalah. Saya tidak mau menggunakan  ini  (uang)  agar  orang-orang  memilih  saya  tidak,  karena mengemban aspirasi umat adalah amanah, amanah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang salah”
Berdasarkan  pantauan  peneliti,  tuan  guru  tersebut  memang  tidak  begitu antusias dengan politik, dan dalam pencalonannya tidak terlihat upaya-upaya yang signifikan  untuk  memenangkan  perhelatan  pemilihan  umum  legislatif  dan  pada kenyataannya,  perolehan  suaranya  memang  jauh  dari  angka  cukup.  Tuan  guru tersebut lebih fokus mengembangkan majlis ta’lim dan pondok pesantrennya yang baru beberapa tahun beroperasi.
Pada pemilihan umum legislatif 2019, peneliti banyak melihat kalangan tuan guru menjadi calon legislatif. Baik tuan guru senior maupun tuan guru yunior. Partai politik  kerap  kali  mengincar  tuan  guru  sebagai  calon  anggota  legisatif  karena melihat  bahwa  tuan  guru  mempunyai  banyak  peluang  untuk  mendulang  suara,
karena itulah tuan guru banyak direkrut sebagai calon anggota legislatif. Ilmu agama yang dimiliki membuatnya dihormati dan disegani masyarakat. Tentu saja, imbauan yang  dikeluarkan  memikiki  kekuatan.  Termasuk  untuk  mendukung  dirinya merasakan kursi empuk wakil rakyat.
Keberadaan  tuan  guru  sebagai  calon  dari  anggota  legislatif  tersebar  dari beberapa  partai  mulai  dari  partai  nasionalis  seperti  gerindra,  demokrat  dan  PAN. Tuan guru sebagai calon anggota legislatif akan banyak ditemukan di partai partai Islam seperti PPP, PKB, dan PKS. PKS sendiri, untuk DPRD NTB mendaftarkan bacaleg dengan kekuatan penuh sebanyak 65 orang. Sebanyak 10 tuan guru, tersebar di berbagai daerah pemilihan (dapil).
Menurut  salah  satu  tokoh  masyarakat  praya,  Ust.  H.  Abdul  Malik,  SHI, mengatakan:
“Keterlibatan tuan guru dalam politik praktis menurut saya sah-sah saja, karena itu  haknya  sebagai  warga  Negara.  Bahkan  menurut  saya  politisi  dari  kalangan tuan guru yang lebih baik didukung karena dasar agama kuat sehingga malu untuk tidak amanah terhadap jabatan, jadi menurut saya tuan guru lebih baik” 5
Berdasarkan  respon  dari  salah  satu  tokoh  masyarakat  tersebut, sesungguhnya  keterlibatan  tuan  guru  ke  dalam  politik  praktis  tidak dipermasalahkan, bahkan harus didukung.
b. Menerapkan Syariat Islam
Banyak tuan guru yang berkeyakinan bahwa politik merupakan bagian dari syariat  islam  sebagai  bentuk  universalitas  dan  komprehensivitas  Islam.  Sejatinya Islam dan politik tidaklah dapat dipisahkan. Islam adalah satu satunya agama yang mempunyai  pengaturan  dalam  kehidupan  untuk  manusia.  Islam  tidak  hanya mengatur  urusan  ibadah  manusia  kepada  penciptanya,  tapi  dia  mengatur  urusan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya.
Islam  adalah  agama  yang  mempunyai  solusi  bagi  permasalahan  manusia. Dia  tidak  melulu  mengurusi  masalah  akhirat,  tapi  dia  memberikan  arahan  dan
5 H. Abdul Malik, Tokoh Masyarakat Praya, wawancara tanggal 21 agustus 2019
tatacara  manusia  menjalankan  kehidupannya  agar  sesuai  dengan  aturan  sang pencipta  sebagai  bekal  untuk  akhiratnya.  Oleh  karena  Islam  adalah  sebuah  jalan hidup,  adalah  sebuah  ideologi,  maka  Islam  mengurusi  semua  aspek  kehidupan, termasuk urusan politik. Islam tidak akan pernag bisa jauh dari politik, yang tentu politik Islam.
Dalam bahasa arab, politik dikenal dengan assiyasah yang berarti mengurus. Karena Islam bukan hanyaagama ritual, tetapi aturan hidu maka politik dalam Islam adalah  dalam  konteks  mengurusi  urusan  umat.  Baik  dalam  pemerintahan, pengaturan kepemilikan, kesejahteraan umat dan lain lain.
Pemahaman  semacam  ini  banyak  diyakini  oleh  para  tuan-guru  sehingga menjadikan politik itu sebagai sebuah ibadah. PKS merupakan salah satu partai yang menganut  ideologi  semacam,  dimana  politik  adalah  bagian  dari  syariat,  sehingga berpolitik  adalah  menjalankan  syariat,  salah  seorang  calon  anggota  legislatif  dari PKS dari kalangan tuan guru, mengatakan:
“Politik dan Islam itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena itulah bagi PKS politik itu bagian dari manhaj dalam berislam, karena itu berpolitik harus melalui koridor-koridor yang telah ditentukan oleh syariat, mulai dari niat, prosedur dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai harus selaras dengan syariat” 6
Dalam  pengamatan  peneliti,  PKS  memang  banyak  merekrut  tuan  guru sebagai  calon  anggota  legislatifnya,  dan  untuk  memastikan  berjalannya  politik sesuai  dengan manhaj telah  ditentukan  caleg-caleg  PKS  sudah  melalui  proses pengkaderan  yang  cukup  panjang  dan  berjenjang.  Mereka  yang  telah  lulus pengkaderan akan diarahkan untuk menjadi calon anggota legislatif secara bertahap.
Dapat  dikatakan  bahwa  kaderisasi  adalah  wadah  untuk  membina pemahaman para kader  bahwa politik merupakan suatu syariay  Islam yang harus dijalankan oleh umat muslim untuk mewujudkan kemaslahatan agama.
Dalam  sistem  kepartaian  di  Indonesia,  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) dikenal sebagai partai dakwah. Bagi PKS dakwah dapat ditegakkan secara utuh bila bertumpu  pada  dua  sayap,  yaitu  sayap  syar’iyah  dan  sayap  kauniyah.  Sayap
6 Caleg PKS, Wawancara tanggal 20 Agustus 2019
syar’iyah  bermakna  bahawa  segala  dasar  dan  arah  dakwah  bersandar  kepada aturan–aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW  sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran  dan  As-Sunnah.  Manakala  sayap  kauniyah  adalah  segala  aturan,  sifat, tabiat  dan  ketentuan  yang  terjadi  di  alam  semesta  yang  merupakan  sunnatullah. Dengan sayap syar’iyah, amal Islamik selalu berada pada jalan yang benar. Melalui sayap kauniyah, amal  Islamik ini menjadi dinamis dan bersesuaian dengan tabiat kauniyah.  Kedua-duanya  dilihat  sebagai  saling  melengkapi,  kerana  efektif  dan dinamik amal Islamik akan tidak menentu arah dan tujuannya apabila tidak dipagari oleh syar’iyah. 7
Sebagai  partai  yang  lahir  dari  rahim  gerakan  tarbiyah,  kader-kader  PKS sudah  terbiasa  dalam  mengkaji  dan  mendiskusikan  teks-teks  keagamaan tradisional.  Dalam  perkembangannya,  PKS  juga  mengembangkan  perspektif tarbiyah yang lebih luas meliputi tarbiyyah nadzariyah (pendidikan norma dan teori Islam),  tarbiyah  ruhiyyah  (pendidikan  moral  dan  etika),  tarbiyah  maidaniyyah (pendidikan  praktek  mobilisasi  masa  dan  organisasi),  tarbiyah  fikriyyah(kajian pemikiran kritis, termasuk logika dan teori kritis), tarbiyah harakiyyah (pendidikan pengembangan organisasi dan training terkait mobilisasi partai politik). 8
c. Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
Orientasi  para  tuan  guru  dalam  terjun  ke  dunia  politik  adalah untukmenegakkan  amar  ma’ruf  nahi  munkar.  Konsep  amar  ma’ruf  nahi  munkar inidiletakan  dalam  pengertian  yang  luas,  yaitu  pengawasan  dan  evaluasi. Dalampandangan  tuan  guru,  konsep  ini  memiliki  peran  signifikan,  karena  dalam kenyataannya  tatanan  sosial-politik  yang  ada  banyak  yang  tidak  sejalan  dengan ajaran agama.
Karena  itulah  para  tuan  guru  merasa  perlu  untuk  terjun  ke  dalam  dunia politik  untukmewujudkan  kontrol  kekuasaan  yang  sewenang-wenang  dan menyimpang  dariaturan  moral,  hukum,  maupun  aturan  agama.  Selain  itu,  konsep
7 Warjio, Falsafah dan Strategi Politik Dakwah PKS, Jurnal POLITEIA|Vol.3|No.2|Juli 2011, 91. 8 Titin Yuniartin, Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera , KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2018, 257
amar  ma’ruf  ini  juga  dipahami  dalam  cakupandan  pengertian  yang  luas,  yaitu mewujudkan  perbaikan  sistem  pendidikan,penegakan  supremasi  hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, danmemprioritaskan pembangunan bagi rakyat.
Meskipun demikian, masuknya para tuan guru ke dunia politik tidak selalu membawa  implikasi  yang  menggembirakan.  Misalnyapesantren  yang  tak  terurus dengan baik, ataupun fungsi-fungsi sosial-keagamaan tuan guru yang sedikit banyak terdegradasi. Seorang calon anggota legislatif dari kalangan tuan guru mengatakan:
“Dalam konteks amar ma’ruf nahi mungkar, menjadi politisi bagi seorang tuan guru seungguhnya bukan prilaku yang tabu, justru sesungguhnya dengan menjadi politisi dapat menjadi wadah untuk merealisaqsikan perannya dalam menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Tuan guru dapat terlibat dalam penyusunan regulasi yang mengarah pada misi amar ma’ruf nahi mungkar dalam perspektif yang lebih luas, jadi bukan hanya ceramah agama yang tidak mempunyai legimitasi hukum yang kuat”. 9
Dengan  demikian,  keterlibatan  tuan  guru  dalam  politik  jika  melihat  dari kontek  amar  ma’ruf  nahi  mungkar  adalah  wajib  sebagai  wadah  dakwah  dan  tuan guru mempunyai posisi yang strategis dalam masalah ini.
d. Membangun Partisifasi Politik Masyarakat
Tuan guru mempunyai peran yang sangat penting dalam rangkamenggerakan  partisipasi  masyarakat  dalam  sebuah  pilkada.  Keberhasilan tuan  guru  dalam  rangka  menggerakan  partisipasi  masyarakat  dalam  pilkada  di Lombok  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  ataugaya  dari  tuan  guru  dalam memberikan  orasi  politiknya  dalam  kampanye,himbauan  dan  sarannya  dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangatditentukan oleh cara guru  dalam menggunakan kewenangan sebagaipemimpin agama.
Politik  sebenarnya  tidak  berbeda  dengan  upaya  menata  masyarakat, Melandasi  masyarakat  dengan  akhlakul  karimah,  menggugah  mereka  dengan hilanah yang mulia, mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang.  Politik  juga  bertujuan  untuk  meratakan  keadilan,  kesejahteraan,  dan tolongmenolong, menegakkan kepemimpinan yang mengabdi kepada kepentingan
9 Ayub Ashor, Caleg PPP DPRD Lombok Tengah, wawancara tanggal 21 Agustus 2019
umat, mencintai dan dicintai umat, menata masyarakat berdasar hukum yang tidak berat  sebelah,  dan  menegakkan  martabat  manusia  yang  mulia  untuk  membina perdamaian dan kemajuan yang bermanfaat.
Dengan  demikian,  maka  peran  tuan  guru  dengan  partisipasipolitik  publik mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dan  tidak  bisa  dipisahkan,sebab  apabila peran  dari  tuan  guru  semakin  baik  maka  partisipasi  politik  jugaakan  semakin meningkat.
Dalam proses pilkada langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para tuan guru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karenasesungguhnya tanpa  disadari  dimata  masyarakat  tokoh  agama  merupakan  sosokyang  paling disegani  dan  patut  untuk  diteladani.  Realita  yang  terdapat  dimasyarakat,  Tokoh agama  punya  kharisma  tersendiri  yang  dapat  dan  mampu  merubah  sifat,  cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yanglebih baik.
Dalam  kaitannya  dengannya  pilkada  langsung  yang  dilakukan  di  Lombok partisipasi  politik masyarakat  tidak  terlepas  dariperanan  para  tokoh  agama  dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktifdalam berpartisipasi terhadap pilkada langsung  yang  dilakukan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah seorang  tuan  guru,  yang  istrinya  ikut  serta  dalam  konstestasi  politik  tahun  2019, mengatakan:
“Keterlibatan  tokoh/tuan  guru  dalam  politik  dalam  mendongkrak  pastisifasi politik  masyarakat  meningkat.  Tuan  guru  sebagai  tokoh  yang  disegani dimasyarakat  dapat  menjadi  stimulus  bagi  masyarakat  untuk  aktif  menyalurkan aspirasi politik. Sehingga aspirasi politik dapat terpenuhi . 10
Partisipasi  masyarakat  memerlukan  upaya  sosialisasi  yangintensif  agar potensi  konflik  yang  membayanginya  dapat  diredam  atau  diminimalisir.  Sejurus dengan  upaya  itu  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  agarsosialisasi  itu  berjalan optimal  dan  efektif,  sehingga  pada  gilirannya  masyarakatdaerah  dapat menggunakan  hak  memilih  kandidat  kepala  daerah  secara  lebihrasional  dan obyektif.  Kegiatan  seorang  dalam  partai  dalam  partai  politikmerupakan  suatu
10 TGH. Fachruddin, Lc, wawancara tanggal 12 Agustus 2019
bentuk  partisipasi  politik.  Partisipasi  politik  mencakup  semua.  Disinilah  tokoh masyarakat  semacam  tuan  guru  dapat  menggunakan  perannya  mendukung terpenuhinya apirasi politik masyarakat.
e. Mengembangkan Pondok Pesantren
Pondok pesantren sebagai basis para tuan guru di Lombok mempunyai peran yang strategis dalam membentuk figur seorang tuan guru. Pada umumnya semakin besar suatu pondok pesantren maka semakin besar pula kapasitas seorang tuan guru. Yang menjadi tolak ukur besarnya pesantren adalah jumlah santri yang banyak dari berbagai daerah. Akan lebih besar lagi kalau berasal dari luar daerah NTB seperti bima, NTT, Bali, Kalimantan dan lain sebagainya.
Untuk  mendukung  pesantren  yang  besar  pondok  pesantren  membutuhkan infrastruktur memadai dan tidak mungkin dapat tercapai dengan biaya pendidikan yang  dikenakan  kepada  para  santri.  Pihak  pondok  pesantren  umumnya  mendapat sumbangan dari pemerintah melalui hubungan politik.
Oleh karena itu, bagi seorang tuan guru yang mengelola pondok pesantren keterlibatannya dalam politik praktik seakan menjadi sebuah keharusan untuk dapat mengakses  dana-dana  bantuan  sosial  untuk  pengembangan  pondok  pesantren. Seorang tuan guru muda yang memimpin salah satu pesantren di Praya mengatakan:
“Sepertinya kita harus terlibat dalam hal ini (politik), atau paling tidak berafiliasi pada politik, karena banyak sekali manfaaat-manfaat yang bisa kita manfaatkan melalui  jaringan-jaringan  politik,  salah  satunya  akses  untuk  mendapatkan bantuan-bantuan  pengembangan  pondok  pesantren  yang  besar  pengaruhny terhadap kamajuan pondok pesantren”. 11
Keterlibatan tuan guru dalam politik dalam rangka mengembangkan pondok pesantren,  menurut  pantauan  peneliti  jumlahnya  siginifikan,  hal  ini  umumnya berlaku pada pondok pesantren dengan jumlah siswa dan jamaah yang signifikan.
11 TGH. Shobry Azhary, Pimpinan Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah, wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

## 2. Bentuk Keterlibatan Tuan Guru Dalam Politik
Dalam  masyarakat  Lombok  tuan  guru  menjadi  sosok  penting  yang  menjadi penuntun  praktik  beragama  dan  sekaligus  menjadi  tumpuan  pemecahan  problem kehidupan.  Kedudukannya  sebagai  ahli  agama  menjadikannya  orang  yang  sangat dipatuhi  dan  ditaati  hampir  dalam  seluruh  aspek  kehidupan.  Tingkat  kepatuhan  dan ketaatan  tersebut  seringkali  didasarkan  atas  ketinggian  ilmu  dan  kesalehan  seorang tuan guru yang menjadi barometer penilaian dan pengakuan masyarakat.
Hampir seluruh problem kehidupan yang dihadapi masyarakat selalu meminta petunjuk  dan  jalan  keluar  kepada  tuan  guru.  Dan  petunjuk  yang  diberikan  dalam seluruh persoalan kehidupan tersebut diyakini kebenarannya oleh masyarakat karena akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Tak terkecuali dalam politik, pilihan politik masyarakat selalu mengacu pada pilihan dan arahan politik tuan guru.
Tuan  guru  sebagai  pemimpin  informal  tampil  sebagai  aktor  politik  paling menentukan  dalam  dinamika  politik  di  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Lombok  pada khususnya.  Rentetan  even  politik  yang  sudah  berlangsung  selalu  menghadirkan pertarungan  kekuatan  tuan  guru.  Misalnya  pemilihan  umum  legislatif  di  Kabupaten Lombok  Tengah  pada  tahun  2004  yang  menyuguhkan  fragmentasi  pilihan  politik jamaah terhadap calon anggota legislatif sangat mudah dilacak dengan afiliasi politik tuan guru.
Peta  kekuatan  politik  mudah  terlihat  dengan  dominasi  tuan  guru  dalam kekuatan politik tertentu, semakin banyak tuan guru yang tergabung dan mendukung kekuatan politik tertentu maka peta perpolitikan akan mudah terbaca. Loyalitas jamaah jelas  menjadi  faktor  utama  yang  mengakibatkan  dinamika  politik  tersebut  bertumpu pada sosok seorang tuan guru. Dan bahkan pergeseran pilihan tuan guru terhadap partai politikpun ternyata tidak mengakibatkan bergesernya jumlah masa yang mendukung pilihan politik tuan guru.
Peta kekuatan politik yang dinamis dan bertumpu pada sosok tuan guru tidak lepas dari loyalitas yang terbangun  antara jamaah dan tuan guru. Dalam  konteks ini
kemudian tuan guru sebagai elite agama mendominasi sikap dan pilihan politik yang harus  diikuti  oleh  para  jamaahnya.  Para  tuan  guru  tidak  akan  begitu  sulit  untuk memobilisasi massa untuk menggalang suara dalam even politik. Jika para tuan guru sudah  menginstruksikan  untuk  menentukan  sikap  politik  maka  seluruh  jamaah  akan dengan  mudah  untuk  mematuhinya  tanpa  bertanya  terlebih  dahulu  terhadap  sikap politik tersebut.
Dalam  pilkada  2019,  para  tuan  guru  ikut  ambil  bagian  mensukseskan  pesta demokrasi  itu.  Ada  beberapa  bentuk  partisifasi  tuan  guru  dalam  pilkada  2019, diantaranya:
a. Mencalonkan diri sebagai calon legislatif
Pemilihan legislatif tahan 2019 banyak diikuti oleh tuan guru, baik tuan guru kecil  maupun  tuan  guru  besar,  baik  tuan  guru  yunior  maupun  tuan  guru senior.bahkan  ada  beberapa  calon  legislatif  yng  sebelumnya  bukan  tuan guru,menaruhkan  label  tuan  guru  pada  namanya  pada  saat  pencalonan  sebagai anggota legislatif.
Pencalonan  tuan  guru  sebagai  Calon  Anggota  Legislatif  pada  tahun  2019 adalah  bentuk  kiprah  tuan  tuan  guru  dalam  politik  praktis  di  Praya  Lombok Tengah.Beberapa  tuan  guru  yang  menajdi  calon  anggota  legislatif  baik  ditingkat daerah, provinsi maupun RI, berangkat dari keyakinan peluang untuk sukses sebagai anggota legislatif.
Pencalonan  tuan  guru  sebagai  calon  anggota  legislatif,  bukan  hanya  pada partai-partai  berbasis  Islam  seperti  PKS,  PKB  dan  PPP,  namun  tersebar  hampir diseluruh  partai.  Partai-partai  memang  membidik  kalangan  tuan  guru  sebagai penggerak massa sehingga ramai masyarakat memilih partai tersebut.
Hal  itu  secara  langsung  melibatkan  elite  pesantren,  yakni  kiai  dan keluarganya atau ustad senior yang memiliki hubungan dengan kiai.  Keterlibatan secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar bagi elite pesantren untuk mencapai jabatan poilitik yang lebih baik. Posisi tersebut diharapkanmemberikan  ruang  politik  untuk  memperjuangkan  kepentingan
masyarakat  dan  kepentingan  pesantren,  karena  jabatan-jabatan  politik  turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan.
Untuk  itu,  beberapa  tuan  guru  ikut  terjun  dibidang  politik  dengan mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislative,  beberapa  nama  tuan  guru  yang sebagai calon anggota legistalif Tahun 2019 daerah pemilihan praya adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.1. Tuan Guru Calon Anggota Legislatif 2019 Dapil Praya
NO NAMA TUAN GURU PARTAI 1 TGH. Maliki samiun PKS 2 TGH. Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA Hanura 3 TGH. M. Jamaludin Demokrat 4 TGH. Hasan Basri, M.Pd Demokrat 5 H. Ahyar Rosyidi Hanura 6 H. Mashur Rajab,S.Pd Hanura
b. Mencalonkan keluarga
Disamping tuan guru terlibat sebagai calaon anggota legislatif, tuan guru juga terlibat dalam politik praktis dengan mencalonkan keluarga sebagai calon anggota legislatf, keluarga itu bisa istri, anak, keponakan atau saudara.
Sebagai  bentuk  dari  dukungan  terhadap  calon  anggota  legislatif  yang didukung,  tuan  guru  melakukan  sosialiasi  melalui  majlis-majlis  taklim  yang diasuhnya, melalui jaringan alumni pondok pesantren dan wali-wali murid. Adapun calon  anggota  legislatife  Tahun  2019  Daerah  Pemilihan  Praya  yang  berasal  dari kalangan keluarga Tuan Guru, adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.6 Keluarga Tuan Guru Calon Anggota Legisltaif 2019 Dapil Praya
NO. NAMA CALEG KELUARGA
1 H. M. Mutawali, S.Sos. Putra TGH. Husen 2 Habib Ma’ani, S.Ag. Putra TGH. Abdul Wahab
3 Muhamad Makki, M.Pd Saudara TGH. Syamsul Hadi 4 Yasir Amrillah, S.PdI Paman TGH. Taufiq 5 H. Ahmad Mustanir, MH Putra TGH. Zaenal Arifin 6 Zubaer, S.Pd. Menantu TGH. Burhanuddin 7 H. Puaddi, SE Putra TGH Fadil Thohir 8 Bajuri, SH. Saudara TGH. Usman 9 Hj. Enok Muthiah, Lc,.M.PdI Istri TGH. Fachruddin 10 Drs. H. Ahsan hoesain Putra TGH. Husen
c. Mendukung calon tertentu
Bagi  tuan  guru  yang  yang  tidak  mencalon  diri  sebagai  calon  anggota legislatif  atau  tidak  mencalonka  keluarga,  maka  tuan  guru  menyalurkan  aspirasi politiknya  melalui  calon  anggota  legislatif  lainnya.  Pada  umumnya  dukungan diberikan  pada  calon  yang  berafiliasi  sama  baik  dari  segi  organisasi  massa  atau backround  ideologi.  Dalam  prakteknya  tuan  guru  yang  berfialiasi  di  bawah organisasi Nahdlatul Wathan akan mendukung calon kader Nahdlatul Wathan dari partai yang direkomendasikan oleh pimpinan organisasi masyarakat tersebut.
Berdasarkan realita yang terjadi di Masyarakat, golongan ini didominasi oleh inkumben,  posisinya  sebagai  inkumben  memberikan  peluang  yang  terbuka menyiapkan “amunisi” untuk menggalang dukugan.
Tuan guru banyak didatangi oleh calon-calon anggota dewan baik sebagai inkumben  atau  non  inkumben  untuk  menggalang  dukungan  masyarakat.  Sebagai imbalannya  tuan  guru  diberikan  “sumbangan”  baik  itu  berupa  dana  atau  bahan bangunan  pondok  pesantren,  sebagai  bentuk  konsekwensi  awal  terhadap  sebuah dukungan.
Model keterlibatan politik kiai yang kedua adalah sebagai legitimasi politik yang  sering  dimanifestasikan  dalam  bentuk  restu  politik  pada  partai  atau  tokoh politik tertentu yang berasal atau tidak berasal dari lingkungan pesantren. Hal seperti itu  bagi  banyak  praktisi  politik  dianggap  penting,  sebab  dalam  sistem  politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat dibutuhkan.
Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik,saleh, serta dekat dengan ulama turut menentukan  elektabilitas  seorang  praktisi  politik  di  hadapan  pemilih  Muslim. Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima “order” kunjungan politisi, calon anggota legislatif, atau komunitas partai politik tertentu yang sedang berkompetisi.

## 3. Strategi Penggalangan Dukungan
Terdapat  beberapa  cara  yang  digunakan  tuan  guru  dalam  upaya  menjadikan menggalang dukungan, baik ia sebagai calon anggota legistatif, mendukung keluarga atau mendukung orang lain, yaitu:
a. Memanfaat Jaringan Santri dan Alumni ; Upaya ini sangat efektif dilakukan mengingat  para  santri  adalah  pemuka-pemuka  agama  di  masyarakat  pada tingkat terbawah – tingkat kampung dan desa-, sehingga pesan-pesan dapat disampaikan dengan bahasa yang lugas dan dapat diterima oleh masyarakat awam.  Di  lain  pihak  di  kalangan  santri  terdapat  keyakinan  yang  kental bahwa seorang santri tidak boleh berseberangan dengan tuan gurunya dalam semua  aspek  kehidupannya  meskipun  tuan  gurunya  tidak  memerintahkan untuk mengikuti semua langkahnya.
b. Jaringan  Keluarga;  mengusahakan  dukungan  dari  para  kerabat  tuan  guru yang umumnya juga merupakan tokoh ulama dan memiliki pengaruh yang luas di masyarakat. Para kerabat tuan guru yang mendukung itu umumnya memiliki visi dan pandangan yang sama atau pernah berguru di pesantren yang sama.
c. Dukungan  dari  kelompok  tuan  guru  lain  yang  tidak  termasuk  kelompok lawan  dan  memiliki  visi  dan  pandangan  yang  sama,  bersumber  dari kesamaan  almamater  dan  lain-lain-.Tuan  gurutuan  guru  inilah  yang  juga mempunyai andil besar dalam membesarkan kelompok tersebut mengingat mereka juga mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat.
d. Melalui  Majis  Ta’lim,  majlis  ta’lim  merupakan  wadah  yang  strategis  dan sering digunakan oleh tuan guru untuk melakukan sosialisasi politik. Majlis ta’lim biasanya digelas secara rutin baik dalam skala mingguan atau pekanan
ditiap  kelompok  masyarakat  umumnya  setiap  dusun.  Majlis  ta’lim merupakan  model  binaan  tuan  guru  terhadap  masyarakat  yang  dilakukan secara berkala, umumnya sepanjang tahun terus menerus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka terkait tentang keterlibatan tuan guru dalam politik praktis dan pengaruhnya terhadap dakwah tuan guru di Praya Lombok Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Keterlibatantuan  guru-tuan  di  Praya  Lombok  Tengah  dalam  politik dilatarbelakangi  oleh  kapasitas  dan  perannya  dalam  masyarakat,  namun kemudian peran bergeser ke arah “ political oriented ”. Perantuan guru tidak lagi sebagai muballigh ak an tetapi sebagai actor politik praktis yang dikhawatirkan menjadikan dakwah sebagai peluang melakukan sosialisasi politik yang sarat dengan  kepentingan  politik.  Adapun  hasil  analisis  mengungkapkan  alasan- alasan  tuan  guru  terjun  kepolitik  praktis  adalah:  1)  Menyalurkan  aspirasi  di masyarakat, 2) Mengembangkan lembaga-lembaga Islam 3) Menegakkan amar makruf  nahi  mungkar,  4)  Membangun  partisipasi  dan  pendidikan  politik terhadap masyarakat.
2. Keterlibatan  para  tuan  guru  dalam  politik  praktik  berdampak  signifikan terhadap dakwah mereka. Beberapa dampak keterlibatan tuan tuan guru politik praktis terhadap dakwah, beberapa diantaranya adalah, dampak positif: 1) link dan  jaringan  dakwah  yang  luas,  2)  berkembangnya  pondok  pesantren  dan dakwah,  3)  Memungkinkan  metode  dakwah  yang  berbeda.  Dalam  satu keterlibatan  tuan  guru  dalam  politik  praktis  berdampak  negatif  terhadap dakwah tuan guru, yaitu di antaranya: 1) Melemahnya Eksistensi Tuan Guru;
2) bergesernya kontent dakwah; 3) Memudarnya Kepercayaan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.2, 2012.
Daryanto,  Tutik  Rachmawati, Supervisi  Pembelajaran ,  Yogyakarta:  Gava  Media, 2015.
Fauzan, Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan , Yogyakarta, UII Press, 2016.
Hamdani Hasan, dkk., Filsafat Pendidikan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Kemdikbud, Supervisi Akademik Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah, Direktorat Pembinaan  Tenaga  Kependidikan  Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018.
Lukman Hakim. Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 10, No. 1, 2012.
Mukhtar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan , Jakarta: GaungPersada Press, 2009. Piet  A.  Sahertian, Konsep  Dasar  dan  Teknik  Supervisi  Pendidikan  Dalam  Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia , Jakarta: RinekaCipta, 2000.
Prabowo, “ Memahami Penelitian Kulaitatif”, Yogjakarta: Andi Offset, 2007.
Purwanto, “Supervisi Akademik dan Kinerja Guru”, Jurnal Indonesia , Vol 2, No 2 Des 2014.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, cet ke-7, 2008.
Sardiman  A.M., Interaksi  dan  MotivasiBelajarMengajar ,  GrafindoPersada:  Jakarta, 2001.
Satori, Djam’an, Pengawasan dan PenjaminanMutu Pendidikan , Bandung, Alfabeta, 2016.
Siswanto, PengantarManajemen, Bandung: BumiAksara, 2005.
St.Augustine, “ Teosentrisme ”, https://primastudy.wordpress.com/2012/04/21/ teosentrisme/.
Suhardan, SupervisiProfesional , Bandung, Alfabeta, 2014.
Suharsim iArikunto, Dasar-Dasar Supervisi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2005.