Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 442-446| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3978.442-446

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI INDONESIA
Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia dindadian17@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Manusia  membutuhkan  uang  untuk  mampu  memenuhi  kebutuhannya.  Uang  memiliki  peranan  yang  sangat penting,  hal  ini  menyebabkan  sebagian  orang  berusaha  untuk  memiliki  uang  dengan  cara  yang  melanggar hukum.  Dengan  bantuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dapat  memudahkan  manusia  melakukan  perbuatan pemalsuan  uang  kertas  rupiah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  pengaturan  tindak  pidana  pemalsuan uang  kertas  rupiah  di  Indonesia  serta  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  di Indonesia.  Tipe  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  yang  dituangkan secara  deskriptif  dengan  argumentasi  hukum.  Dalam  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengaturan tindak pidana pemalsuan uang kertas  rupiah  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang mengenai Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan uang rupiah dan Pasal 26  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  mengatur  tentang  larangan  terhadap perbuatan  pemalsuan  uang  rupiah.  Selain  itu,  diatur  dalam  Pasal  244  KUHP  yang  melarang  tindakan  pidana pemalsuan  uang,  apabila  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  di  Indonesia  terdapat  pada  Pasal  36  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan pada Pasal 244 KUHP.
Kata Kunci : Pemalsuan, Pidana, Uang Kertas Rupiah.

## Abstract
Humans need money to be able to meet their needs. Money has a very important role, this causes some people to try to have money in a way that is against the law. With the help of science and technology, it can make it easier for humans to do counterfeiting rupiah banknotes. The purpose of this research is to reveal the regulation of the criminal act of counterfeiting rupiah banknotes in Indonesia and criminal sanctions against the criminal act of counterfeiting  rupiah  banknotes  in  Indonesia.  The  type  of  research  is  normative  legal  research  with  a conceptual  approach  that  is  outlined  descriptively  with  legal  arguments.  The  collection  of  legal  materials  is done  by  means  of  a  literature  research.  Sources  of  data  used  are  primary,  secondary  and  tertiary  sources  of legal  material  and  analyzed  systematically.  The  results  of  the  research  reveal  that  the  regulation  of  criminal acts  of  counterfeiting  rupiah  banknotes  in  Indonesia  is  regulated  in  Article  11  of  Law  Number  7  of  2011 concerning  Currency  concerning  Bank  Indonesia  is  an  institution  authorized  to  manage  rupiah  currency  and Article  26  paragraph  (1)  of  Law  Number  7  The  year  2011  concerning  Currency  regulates  the  prohibition against  counterfeiting  rupiah  currency.  In  addition,  it  is  regulated  in  Article  244  of  the  Criminal Code  which prohibits criminal acts of counterfeiting  money, if  violated, sanctions  will  be imposed according  to  applicable regulations.  Criminal  sanctions  for  counterfeiting  rupiah  banknotes  in  Indonesia  are  contained  in  Article  36 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Article 244 of the Criminal Code. Keywords: Counterfeiting, Criminal, Rupiah Banknotes.

## I. PENDAHULUAN
Untuk  memenuhi  semua  kebutuhan,  manusia  membutuhkan  uang  untuk  mampu  memenuhi  segala kebutuhannya.  Dengan  adanya  uang  dapat  mempersingkat  waktu  dan  usaha  yang  diperlukan  untuk melakukan  perdagangan.  Masyarakat  mendapatkan  bahwa  pertukaran  barang  dan  jasa  secara langsung semakin tidak  memadai dan  memboroskan  waktu  serta  tenaga, karena itu  mereka mencari jalan  keluar  dari  proses  pemborosan  waktu  karena  barter  atau  tukar  menukar  yaitu  dengan menciptakan uang. Uang memiliki peranan yang sangat penting, hal ini menyebabkan sebagian orang
berusaha  untuk  memiliki  uang  walaupun  dengan  cara  yang  melanggar  aturan  hukum  salah  satunya seperti  perbuatan  pemalsuan  uang  kertas  rupiah.  Tindakan  ini  dilakukan  untuk  memperoleh keuntungan, akan tetapi perbuatan itu sangat merugikan banyak pihak.
Uang  sudah  digunakan  untuk  segala  keperluan  sehari-hari  dan  merupakan  suatu  kebutuhan dalam menggerakan perekonomian suatu negara. Pada awalnya uang  hanya  digunakan  sebagai  alat tukar,  namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  uang  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  tukar, akan  tetapi  juga  memiliki  fungsi-fungsi  lainnya  seperti  sebagai  alat  satuan  hitung,  penimbun kekayaan,  dan  sebagai  standar  pencicilan  hutang.  Begitu  pula  dengan  jenis-jenis  uang  yang  sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar. Kejahatan pemalsuan uang kertas  rupiah  merupakan  kejahatan  yang  sangat  serius.  Pemalsuan  uang  secara  luas  dapat menimbulkan  kerugian  perekonomian  negara,  oleh  karena  itu  Pemerintah  wajib  melindungi perekonomian  negara  dengan  memberikan  hukuman  yang  memadai  kepada  pelaku  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan  bantuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  manusia  dengan  mudah  mampu  membuat uang  kertas rupiah palsu mirip dengan uang  kertas  rupiah yang asli.  Kejahatan  mengenai  pemalsuan adalah  kejahatan  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  keadaan  ketidakbenaran  atau  palsu  atas sesuatu  (obyek).  Pemalsuan  yaitu  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  kebenaran  dan  kepercayaan dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  maupun  bagi  orang  lain.  Kejahatan pemalsuan  uang  kertas  rupiah  pada  pokoknya  ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum kepada  masyarakat  terhadap  kebenaran.  Pada  dasarnya,  kejahatan  mengenai  pemalsuan  uang dikarenakan  adanya  peluang  mengedarkan  yang  besar.  Jumlah  transaksi  tunai,  selang  waktu  dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu (Kusrakhmanda & Sulchan, 2019) . Menurut Nurisman  &  Monica,  (2018) secara  umum  pemalsuan  mata  uang  terjadi  karena  di latar  belakangi  oleh  motif  ekonomi,  untuk  memperkaya  diri.  Para  pelaku  pemalsuan  maupun  pelaku penyebar uang palsu melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka pergunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri. Dalam  rangka  menanggulangi  permasalahan  yang  terjadi,  maka  diperlukan  pengetahuan  dan pemahaman  yang  sejalan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  KUHP.  Hal  ini  dikarenakan  masalah tindak pidana pemalsuan yang  beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang  tertentu, yang meliputi  pengertian,  ruang  lingkup  serta  sanksi  yang  harus  diketahui (Dewi,  2014) .  Dalam  hal  ini, menurut Rays,  (2019) Kejahatan  pemalsuan  uang  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  diatur  dalam KUHPidana dari Pasal 244 KUHP sampai dengan 252 KUHP dan lebih khususnya  diatur  dalam UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ketentuan pidana undang-undang tersebut termuat pada pasal 33 sampai dengan pasal 41.
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  pengaturan tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  di  Indonesia  serta  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan.  Pendekatan  konseptual  ini  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini menjadi  penting  sebab  pemahaman  terhadap  pandangan  atau  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum  dapat  menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu hukum  yang  dihadapi.  Pandangan  atau  doktrin  akan  memperjelas  ide-ide  dengan  memberikan pengertian-pengertian  hukum,  konsep  hukum,  maupun  asas  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan.  Pendekatan  perundang-undangan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan  perundang-undangan  ini  misalnya  dilakukan  dengan  mempelajari  kesesuaian  antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain serta didukung dengan studi kasus atau permasalahan  sebagai  pemahaman  terhadap  fakta-fakta  hukum  yang  telah  terjadi.  Dalam pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan,  yang  diawali  dengan menginventarisasi bahan hukum yang terkait dilanjutkan dengan memilah-milah atau mengklasifikasi
bahan  hukum  dan  disusun  secara  sistematis  kemudian  dilakukan  teknik  penelitian  yaitu  dengan mengutip, meringkas, serta memberi ulasan sesuai dengan pokok pembahasan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang- undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa  keputusan-keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  didapat  dari  menganalisis  buku-buku,jurnal-jumal  dan  hasil- hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  judul  penulisan  ini.  Dan  bahan  hukum tersier  yang  dapat  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus-kamus  hukum  dan tulisan  yang  dapat  diakses  melalui  internet.  Bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  selanjutnya dianalisis  secara  sistematis  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  hukum deduktif  dan  dituangkan  secara  deskriptif  yaitu  dengan  menguraikan,  menjelaskan  dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia
Di  dalam  masyarakat,  semua  kegiatan-kegiatan  ekonomi  akan  memerlukan  uang  guna  memenuhi kebutuhannya. Keberadaan uang di Indonesia telah memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan transaksi  barang  dan  jasa.  Keberadaan  uang  memiliki  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia, karena  dengan  menggunakan  uang  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.
Definisi  uang  menurut  Iswardono  adalah  sesuatu  yang  secara  umum  diterima  di  dalam pembayaran  untuk  pembelian  barang-barang  dan  jasa-jasa  serta  untuk  pembayaran  utang-utang (Iswardono,  1996) .  Robertson  menyatakan  bahwa  uang  adalah  segala  sesuatu  yang  umum  diterima sebagai pembayaran untuk benda-benda atau untuk melunasi kewajiban-kewajiban lain dalam dunia usaha (Winardi, 1988) . Definisi uang menurut Mochamad Anwar yaitu uang yang dibuat dari kertas yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah.  Uang  kertas  rupiah  merupakan  uang  yang  terbuat  dari  kertas dengan  bahan  bakunya  adalah  penggunaan  serat  kapas.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  uang  kertas  rupiah  adalah  alat  pembayaran  yang  sah  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  terbuat  dari  kertas  yang  digunakan  sebagai  pembayaran pembelian barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  pemalsuan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disengaja  meniru suatu  karya  orang  lain  untuk  tujuan  tertentu  tanpa  ijin  yang  bersangkutan  (illegal)  atau  melanggar hak  cipta  orang  lain (Wirjono,  2003) .  Kejahatan  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  adalah  berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang  sebagai alat pembayaran yang  sah.  Sebagai  alat  pembayaran,  kepercayaan  terhadap  uang  harus  dijamin.  Dalam  hal  ini, pemalsuan uang kertas rupiah adalah membuat benda uang kertas rupiah yang menyerupai atau mirip dengan  uang  kertas  rupiah  yang  asli.  Pelaku  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  biasanya  tidak dilakukan  seorang  diri  dan  memerlukan  perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut.
Perbuatan  pemalsuan  dapat  digolongkan  dalam  golongan  kejahatan  penipuan.  Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu  keadaan  atas  barang  seakan-akan  asli  atau  benar,  sedangkan  sesungguhnya  keaslian  atau kebenaran  tersebut  tidak  dimilikinya.  Karena  gambaran  ini  orang  lain  terpedaya  dan  mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang tersebut adalah benar atau asli.
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Jonaedi,  2014) .  Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana (Adami,  2010) . Tindak pidana adalah perbuatan  yang  melanggar  larangan  yang  diatur  oleh  aturan  hukum  yang  diancam  dengan  sanksi pidana.  Yang dimaksud  dengan  tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum dimana dalam hal ini membuat uang kertas rupiah palsu yang dilakukan  dengan  sengaja  dengan  adanya  maksud  tertentu  didalamnya  yang  pelakunya  dapat dikenakan hukuman pidana.
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  dilakukan  dengan  adanya  suatu  kesengajaan untuk  memperoleh  sesuatu  keuntungan  yang  diinginkan.  Kesengajaan  adalah  kehendak  yang ditujukan  untuk  melakukan  perbuatan,  dalam  arti  bahwa  untuk  mewujudkan  perbuatan  itu  memang telah  dikehendaki  sebelum  seseorang  itu  sungguh-sungguh  berbuat.  Keaslian  uang  kertas  rupiah dapat  diketahui  pada  ciri-ciri  rupiah  yang  terdapat  pada  uang  tersebut.  Pemeriksaan  keaslian  uang kertas  rupiah dapat  dilakukan  dengan menggunakan alat  khusus  pendeteksi uang  yaitu dengan  sinar ultraviolet  dan  kaca  pembesar.  Selain  itu  juga,  terdapat  tiga  cara  untuk  mengetahui  keaslian  uang kertas  rupiah  tanpa  menggunakan  suatu  alat,  yaitu  dengan  cara  dilihat,  diraba,  dan  diterawang. Dengan  mengenali  keaslian  uang  kertas  rupiah,  dapat  membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri keaslian dari suatu uang kertas rupiah yang telah dimiliki atau yang baru diterima. Apabila  masyarakat  dapat  mengenali  keaslian  dari  uang  kertas  rupiah,  maka  masyarakat  dapat membedakan antara uang kertas rupiah yang asli dengan uang kertas rupiah palsu.
Terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah diatur di dalam Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Uang kertas rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya, dalam hal ini sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang  berwenang. Bank  Indonesia  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  untuk  menerbitkan  serta mengedarkan  uang  kertas  rupiah  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  hal  ini  dapat dilihat  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang.  Selain  itu, terdapat  pengaturan  mengenai  larangan  terhadap  perbuatan  pemalsuan  uang  rupiah  yaitu  terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata  Uang, bagi yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan uang  kertas rupiah juga diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  Bab  X  Buku  II  mengenai  kejahatan.  Pengaturan  mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang  di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  diatur dalam Pasal 244 KUHP yang melarang tindakan pidana pemalsuan uang dan apabila dilanggar  akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia
Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung  sifat  terlarang  atau  melawan  hukum  yang  pada  pembuatnya  patut  dijatuhi  pidana. Adanya  suatu  tindak  pidana  merupakan  alasan  bagi  negara  dalam  menggunakan  haknya  untuk memberlakukan  hukum  pidana  melalui  alat-alat  perlengkapannya,  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan, ataupun  Pengadilan.  Hak  negara  tersebut  adalah  hak  untuk  melakukan  penuntutan,  mengadili, ataupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
Penjatuhan sanksi pidana hanya ditujukan dalam hal tidak ada upaya lain yang lebih layak di samping  tingkat  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  begitu  besar  dan  tidak  dapat  dipulihkan kembali (Ali,  2015) .  Sebagai  alat  pembayaran,  kepercayaan  terhadap  keaslian  dan  kebenaran terhadap  uang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Sanksi  atau  hukuman  bersifat  penderitaan, karena  hukuman  itu  dimaksudkan  sebagai  hukuman  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh seseorang  terhadap  kepentingan  hukum  yang  dilindungi  oleh  hukum  pidana  dengan  harapan  untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan terhadap uang kertas rupiah di Indonesia.
Terkait  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  di  Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang  memberikan  sanksi  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana denda  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  bagi  yang  melanggar  ketentuan tersebut. Selain itu, mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia  terdapat  pada  ketentuan  Pasal  244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis  menyampaikan  simpulan  untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengaturan tindak pidana pemalsuan uang  kertas  rupiah  di  Indonesia  yaitu  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang  Mata  Uang  dan  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  diatur  di  dalam  Pasal 11  dan Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, juga diatur mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  pada  Bab  X  Buku  II  mengenai  kejahatan dalam  Pasal  244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Adapun  sanksi  pidana  terhadap tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  di  Indonesia  terdapat  pada  ketentuan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  dan  terdapat  pada  ketentuan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap orang, baik secara individu maupun  kelompok yang memalsukan uang rupiah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Selain  itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barang  siapa,  baik  secara  individu  maupun  kelompok  yang  membuat  uang  palsu  dengan  maksud untuk mengedarkannya akan dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama lima belas tahun.

## 2. Saran
Bagi Pemerintah, pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia yang terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  11  dan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata  Uang  serta  dalam  Pasal  244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah sudah  tepat  bagi  pelaku  dan  korban,  karena  di  dalamnya  secara  jelas  telah  diatur  mengenai pengelolaan  uang  dan  larangan  terhadap  perbuatan  pemalsuan  uang  dengan  ancaman  sanksi  yang tegas  bagi  pelakunya.  Bagi  masyarakat,  lebih  teliti  dalam  memeriksa  keaslian  uang  kertas  rupiah yang  diterima  atau  didapat  sehingga  dapat  mempercepat  diketahui  adanya  uang  palsu  dan  segera melaporkan  kepada  penegak  hukum.  Sanksi  yang  telah  ada  harus  disertai  pemantauan  yang  tepat oleh  penegak  hukum  untuk  memastikan  peredaran  uang  palsu  tidak  merugikan  masyarakat  dan pelaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, C. (2010). Pelajaran Hukum Pidana . PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ali, Z. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Dewi, E. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung. Keadilan Progresif , 5 (1), 71–87. Iswardono. (1996). Uang dan Bank . BPFE, Yogyakarta. Jonaedi, E. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana . Kencana, Jakarta.
Kusrakhmanda,  R.,  &  Sulchan,  A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Pemalsuan  Uang Kertas  Rupiah  di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negri  Semarang). Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2 , 164–180.
Nurisman,  E.,  &  Monica,  S.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran Uang Palsu. Journal of Judicial Review , 20 (1), 124–134.
Rays,  H.  M.  I.  (2019).  Kajian  Normatif  Terhadap  Kejahatan  Pemalsuan  Uang  di  Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 3 (1), 25–46. Winardi. (1988). Pengantar Ilmu Ekonomi . Tarsito, Bandung. Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . PT Refika Aditama, Bandung.