DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.250 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 2, Mei 2023

## Analisa Peranan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari

## Ayub Tanudy, Jemy Ricardo Parera
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Papua, Indonesia Email: tanudyy@gmail.com , jimmyricardo40@gmail.com

## Article Information
Submitted: 04  Mei 2023 Accepted: 09  Mei
2023 Online  Publish: 09 Mei 2023

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk  mengetahui  besarnya  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Manokwari,  (2).  Untuk  mengetahui  besarnya Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Manokwari,  (3)  Untuk mengetahui  besarnya  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Keuangan  Daerah  diKabupaten Manokwari.  Rasio  kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  selama  lima  tahun terakhir  adalah  masih  sangat  kurang  tingkat  kemandiriannya,  dimana  tahun  2017 tingkat  kemandiriannya  adalah  6.40  %,  tahun  2018  adalah  9.86  %,  tahun  2019 adalah 9.18 %, tahun 2020 adalah sebesar 7.61 %, tahun 2021 adalah sebesar 10.52
%,  dengan  demikian  yang  terendah  adalah  tahun  2017  sebesar  6.40  %,  dan  yang tertinggi  adalah  tahun  2021  sebesar  10.52  %.  Rasio  ketergantungan  kabupaten manokwari  selama  lima  tahun  terakhir  adalahmasih  sangat  tiggi  tingkat ketergantungannya,  dimana  tahun  2017  tingkat  kemandiriannya  adalah  88.80  %, tahun 2018 adalah 76.59 %, tahun 2019 adalah 86.04 %, tahun 2020 adalah sebesar 83.57  %,  tahun  2021  adalah  sebesar  84.28  %,  dengan  demikian  yang  terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80  %.  Rasio  kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  selama  lima  tahun terakhir  adalah  masih  sangat  kurang  tingkat  kemandiriannya,  dimana  tahun  2017 tingkat  kemandiriannya  adalah  5.56  %,  tahun  2018  adalah  7.56  %,  tahun  2019 adalah 7.90 %, tahun 2020 adalah sebesar 6.36 %, tahun 2021 adalah sebesar 8.87
%,  dengan  demikian  yang  terendah  adalah  tahun  2017  sebesar  5.56  %,  dan  yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 % Kata  Kunci : Kemandirian  Keuangan  Darah,  Rasio  Kemandirian, Rasio Ketegantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal

## Abstract
The use of language in mall public spaces uses more English than Indonesian. The aims of  this study were (1) to  determine the magnitude of  the Regional Financial Independence Ratio in Manokwari Regency, (2). To find out  the magnitude of  the Regional Financial Dependence Ratio in Manokwari Regency, (3) To find out the magnitude of the Regional Financial Fiscal  Decentralization Ratio in Manokwari Regency.  The  ratio  of  independence  of  the  Manokwari  district  over  the  past  five years  is  still  lacking  in  the  level  of  independence,  where  in  2017  the  level  of independence  was  6.40%,  in  2018  was  9.86%,  in  2019  was  9.18%,  in  2020  was 7.61%, in 2021 was 10.52%, thus the lowest is in 2017 at 6.40%, and the highest is in 2021 at 10.52%. The dependency ratio of Manokwari district over the past five years  is  still  very  high,  where  in  2017  the  level  of  independence  was  88.80%,  in 2018 it was 76.59%, in 2019 it was 86.04%, in 2020 it was 83.57%, in 2021 it was 84.28%,  with  Thus  the  lowest  was  2018  at  76.59%,  and  the  highest  was  2017  at 88.80%.  The  ratio  of  regional  independence  in  Manokwari  district  over  the  past five  years  is  still  lacking  in  the  level  of  independence,  where  in  2017  the  level  of independence  was  5.56%,  in  2018  was  7.56%,  in  2019  was  7.90%,  in  2020  was 6.36%,  in  2021  was  8.87%,  thus  the  lowest  is  2017  of  5.56%,  and  the  highest  is 2021 of 8.87 %. Keywords: Blood Financial Independence, Independence Ratio,

## Dependency Ratio and Fiscal Decentralization Ratio

## Pendahuluan
Peralihan  pemerintahan  Orde  Baru  menjadi  pemerintahan  Reformasi  pada  tahun  1998 telah membawa banyak perubahan dalam sistem tata negara dan berbagai  kebijakan ekonomi di  Indonesia.  Era  atau  masa  pemerintahan  Reformasi  membawa  perubahan  yang  lebih  adil dan berimbang dalam berbagai kebijakan. Salah satunya adalah perubahan paradigma melalu kebijakan  otonomi  daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi UU  No  32  Tahun  2004  dan  juga  UU  No  25  Tahun  1999  tentang  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  direvisi  menjadi  UU  No  33  Tahun  2004.  Dengan diberlakukannya  undang-undang  ini  maka  memberikan  kesempatan  bagi  daerah  untuk menggali potensi daerah sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Imawan & Wahyudin, 2014; Indonesia, 1999, 2004; Wasistiono, 2001)
Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan  menggunakan  keuangan  sendiri  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  dan ketergantungan  terhadap  dana  dari  pemerintah  pusat  harus  seminimal  mungkin  agar pendapatan  daerah  menjadi  sumber  keuangan  (Eko,  2015;  Oki  et  al.,  2020;  Said  &  Bakar, 2021; Sembel et al., 2018)
Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat  yang juga merupakan  Ibukota  Provinsi  Papua  Barat  yang  memiliki  sumber  daya  alam yang  mampu  menciptakan  sumber  pendapatan  yang  luas  untuk  mendorong  kemakmuran masyarakat  di  Kabupaten  Manokwari.  Selain  itu  Kabupaten  Manokwari  juga  diberi kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengololah  sumber  pendapatannya  sendiri.  maka diharapkan Kabupaten Manokwari mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber  daya  alam  yang  ada  untuk  kemajuan  dan  kemakmuran  daerah.  Data  penerimaan daerah kabupaten manokawari dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 – 2021
(Keuangan, 2022)
Dari tabel di  atas dapat dilihat data Penerimaan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan total pendapatan pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017-2021. Pada tahun 2017  –  2019,  dapat  dilihat  nilai  PAD  Kabupaten  Manokwari  terus  mengalami  kenaikan hingga mencapai angka Rp 108.055.000.000 pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, PAD mengalami  penurunan  menjadi  Rp  84.061.000.000  dan  naik  kembali  menjadi  Rp 102.069.000.000.  Pada  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pemerintah Kabupaten  Manokwari,  peranan  pemerintah  pusat  masih  tinggi.  Ini  dapat  dilihat  dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun 2017 – 2021. Dana transfer tahun 2017 – 2021 terus mengalami kenaikan. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 1.104.033.000.000 dan tahun 2021 menurun menjadi Rp 970.025.000.000. Kenaikan dan
Tahun PAD (Rp) Dana Transfer (Rp) Total Pendapatan (Rp) 2017 56.042.000.000 875.044.000.000 1.008.075.000.000 2018 90.086.000.000 913.003.000.000 1.191.016.000.000 2019 108.055.000.000 1.177.089.000.000 1.368.091.000.000 2020 84.061.000.000 1.104.033.000.000 1.321.040.000.000 2021 102.069.000.000 970.025.000.000 1.151.010.000.000
penurunan  nilai  PAD  dan  pendapatan  transfer  juga  berpengaruh  pada  total  pendapatan Kabupaten  Manokwari.  Dimana  tahun  2017  –  2019  total  pendapatan  terus  mengalami kenaikan.  Sedangkan  pada  tahun  2020  total  pendapatan  menurun  menjadi  Rp 1.321.040.000.000  dan  pada  tahun  2021  terus  mengalami  penurunan  menjadi  Rp 1.151.010.000.000.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tulang  punggung  pembiayaan  daerah. Daerah yang mampu menggali PAD tentu akan mengalami perkembangan dan pembangunan daerah  tersebut.  Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  terwujud  dengan  peningkatan pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang yang telah  penulis  uraikan,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari”.

## Metode
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  sekunder  merupakan  data berbentuk  angka-angka  baik  secara  langsung  dari  hasil  penelitian  yang  di  proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  data  Sekunder  merupakan  sumber  data  suatu penelitian yang di peroleh peneliti melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data documenter.
Untuk  menjawab  permasalahan,  metode analisis  yang  digunakan adalah  analisis  Rasio Kemandirian,  Rasio  Ketergantungan,  Rasio  Desentralisasi  Fiskal.  Rumus  yang  digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah: (Mahmudi & Sallama, 2010).

## 1. Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Dae𝑥rah (PAD)
Trasfer Pusat+Provinsi+Pinjaman 100%

## Pendapatan Transfer
2. Rasio Ketergantungan =
x 100% Total Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Rasio Desentralisasi Fiskal = x 100%

## Total Pendapatan Daerah

## Hasil dan Pembahasan
`Analisis  kinerja  keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Derah  Kab  manokwari  dalam penelitian  ini  adalah  suatu  proses  penilaian  mengenai  tingkat  kemajuan  pencapaian pelaksanaan  pekerjaan  atau  kegiatan  dalam  bidang  keuangan.  Rasio  yang  digunakan  oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio desentralisasi  fiscal.  Data  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data dana transfer dan data total PAD Kabupaten Manokwari.  Dari  data  tersebut  nantinya  dapat  memberikan  gambaran  informasi  mengenai kinerja  keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten  manokwari  selama  kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021). Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut:
Tabel 2 . Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 – 2021
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  perkembangan  PAD,  Dana  Transfer  dan  Total  PAD kabupaten  manokwari  tahun  2017-2021  di  mana  tahun  2017  penerimaan  PAD  sebesar  Rp. 56.042.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 875.044.000.000, dan total penerimaan PAD  adalah  sebesar  Rp.  1.008.075.000.000,  Tahun  2018    penerimaan  PAD  sebesar  Rp. 90.086.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 913.003.000.000, dan total penerimaan PAD  adalah  sebesar  Rp.  1.191.016.000.000,  tahun  2019  penerimaan  PAD  sebesar  Rp. 108.055.000.000,  penerimaan  dana  transfer  sebesar  Rp.  1.177.089.000.000,  dan  total penerimaan  PAD  adalah  sebesar  Rp.  1.368.091.000.000,  tahun  2020  ,  penerimaan  PAD sebesar  Rp  84.061.000.000,  penerimaan  dana  transfer  sebesar  Rp.  1.104.033.000.000,  dan total  penerimaan  PAD  adalah  sebesar  Rp.  1.321.040.000.000,tahun  2021  penerimaan  PAD sebesar  Rp.  102.069.000.000,  penerimaan  dana  transfer  sebesar  Rp  970.025.000.000,  dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.151.010.000.000.

## Rasio Kemandirian Daerah
Rasio  Kemandirian  adalah  untuk  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari satu  periode  secara  mandirii  tanpa  tergantung  dari  pemerintah  pusat  Semakin  besar  rasio Kemandirian  daerah  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  manokwari dinyatakan  baik.  Rasio  Kemandirian  Keuangan  dapat  diukur  dengan  data  PAD  dan Penerimaan dana tarnsfer sebagai berikut:
Tahun PAD (Rp) % Dana Transfer (Rp) % Total PAD (Rp) % 2017 56.042.000.000 - 875.044.000.000 - 1.008.075.000.000 - 2018 90.086.000.000 90.85 913.003.000.000 4.34 1.191.016.000.000  1.191.16 2019 108.055.000.000  108.05 1.177.089.000.000 28.92  1.368.091.000.000  1.368.09 2020 84.061.000.000 84.06 1.104.033.000.000 842.90  1.321.040.000.000  1.321.03 2021 102.069.000.000  102.07 970.025.000.000 121.38  1.151.010.000.000  1.151.00
Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Kemampuan Kemandirian Kemandirian (%) 2017 Sangat Kurang 6.40 2018 Sangat Kurang 9.86 2019 Sangat Kurang 9.18 2020 Sangat Kurang 7.61 2021 Kurang 10.52
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  rasio  kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 mengalmi peningkatan sebesar 9.86 % , tahun  2019  adalah  9.18  %,  tahun  2020  turun  menjadi  7.61  %,  tahun  2021  mengalami kenaikan sebesar 10.52 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun  2017 sebesar 6.40 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 %.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  darah  adalah  untuk  mengukur  seberapa  besar kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya yang  telah  dicapai  dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Semakin  besar  rasio ketergantungan  atau  realisasi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  tahun  sebelumnya  maka kinerja  pemerintah  daerah  dinyatakan  baik.  Rasio  ketergantungan  dapat  dihitung  dengan rumus sebagai berikut:
Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Rasio Ketergantungan Kabupaten Manokwari
Tahun Kemampuan Keuangan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan 2017 Tinggi 88.80 Delegetif 2018 Tinggi 76.59 Delegetif 2019 Tinggi 86.04 Delegetif 2020 Tinggi 83.57 Delegetif 2021 Tinggi 84.28 Delegetif
Sumber: data diolah, 2022
Dari tabel diatas dapat dilihat rasio ketergantungan  kabupaten manokwari selama lima tahun  terakhir  adalah  masih  sangat  tiggi  tingkat  ketergantungannya,  dimana  tahun  2017 tingkat  kemandiriannya  adalah  88.80  %,  dengan  pola  hubungannya  adalah  delegatif  artinya campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada  karena  darah  benar  mampu  dan  mandiri dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  atau  sangat  delegatif,  sementara  di  tahun  2018  turun menjad 76.59% dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah  kabupaten  manokwari  sudah  cukup  baik  dalam  mengelola  keuangan  daeranya sehigga  semakin  kecil  peranan   pemerintah  pusat atau  delegatif,  tahun  2019  meningkat  lagi menjadi  86.04%,  dengan  pola  hubungannya  adalah  delegatif  artinya  dengan  pola hubungannya  adalah  delegatif  dengan  sendirinya  ketergantungan  pemerintah  kabupaten manokwari  sudah  cukup  baik  dalam  mengelola  keuangan  daeranya  sehigga  semakin  kecil peranan  pemerintah  pusat  atau  delegatif,  tahun  2020  adalah  sebesar  turun  pada  angaka 83.57%,  dengan  pola  hubungannya  adalah  delegatif  dengan  pola  hubungannya  adalah delegatif  dengan  sendirinya  ketergantungan  pemerintah  kabupaten  manokwari  sudah  cukup baik dalam mengelola keuangan daeranya sehigga semakin kecil peranan  pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2021 naik menjadi  84.28%, dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan  pola  hubungannya  adalah  delegatif  dengan  sendirinya  ketergantungan  pemerintah kabupaten  manokwari  sudah  cukup  baik  dalam  mengelola  keuangan  daeranya  sehigga semakin  kecil  peranan  pemerintah  pusat  atau  delegatif,  dengan  demikian  rasio ketergantungan kabupaten manokwari yang terendah adalah tahun  2018 sebesar 76.59%, dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80%.

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio  desentralisasi  fiskal  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  dan  mengeloa  kinerja  fiskal  yang  telah  dicapai dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Semakin  besar  rasio  desentralisasi  fiskal  atau realisasi  penerimaan  fiskal  daerah  tahun  sebelumnya  maka  kinerja  pemerintah  daerah dinyatakan baik. pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah
Rasio Ketergantungan =
x 100% Total Pendapatan Daerah 56.042 .000.000 Tahun 2017 = x 100% 1.008.075.000.000 = 5.56 % 90.086.000.000 Tahun 2018 = x 100% 1.192.016.000.000 = 7.56 %
108.055.000.000 Tahun 2019 = x 100% 1.368.091.000.000 = 7.90 % 84.061.000.000 Tahun 2020 = x 100% 1.008.075.000.000 = 6.36 % 102.069.000.000 Tahun 2021 = x 100% 1.151.010.000.000 = 8.87 %
Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5 . Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manokwari Tahun Kemampuan Kinerja Keuangan Kemandirian (%) 2017 Sangat Kurang 5.56 2018 Sangat Kurang 7.56 2019 Sangat Kurang 7.90 2020 Sangat Kurang 6.36 2021 Sangat Kurang 8.87
Sumber: data diolah,2022
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  rasio  desentralisasi  fiskal  kabupaten  manokwari  selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat  kemandiriannya  adalah  5.56  %,  tahun  2018  naik  menjadi  7.56  %,  tahun  2019  naik juga  sebesar  7.90  %,  tahun  2020  turun  menjadi  6.36  %,  tahun  2021  mengalami  kenaikan sebesar 8.87 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56 %, dan yang tertinggi  adalah  tahun  2021  sebesar  8.87  %.  Dan  selama  lima  tahun  terakhir  rasio kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  besifat  sangat  kurang  dalam  mengelola desentralisasi fiskal daerahnya.
Analisis  hasil  penelitian  ini  kinerja  keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Derah Kabupaten manokwari dalam mengelola keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis  kinerja  keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten  manokwari. Dari hasil penelitian ini te nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten manokwari  selama  kurun  waktu  5 tahun  terakhir  (tahun  2017-2021).  Laporan  keuangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut:
Tabel 6 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017
– 2021 Tahun Rasio Kemandirian Daerah (%) Kemampuan Kemandirian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%) Kemampuan Keuangan Daerah Rasio Desentralisasi Fiskal (%) Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah
Sumber: Data diolah, ,2022
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  rasio  kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat  rasio  kemandiriannya  adalah  6.40  %,  dengan  kemampuan  kemandirian  masih  sangt kurang, dan untuk rasio ketergantungannnya sebesar  88.80 %, dengan kemampuan keuangan daerah  masih  sangat  tinggi,  dan  untuk  rasio  desentralisasi  fiskal  sebesar  5.56  %  dengan kemampuan  keuangan  daerah  masih  sangat  kurang,  untuk  tahun  2018  tingkat  rasio kemandiriannya  adalah  9.86  %,  dengan  kemampuan  kemandirian  masih  sangt  kurang,  dan untuk  rasio  ketergantungannnya  sebesar    76.59  %,  dengan  kemampuan  keuangan  daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 7.56 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2019 tingkat rasio kemandiriannya adalah 9.18  %,  dengan  kemampuan  kemandirian  masih  sangt  kurang,  dan  untuk  rasio ketergantungannnya  sebesar  86.04  %,  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  masih  sangat tinggi,  dan  untuk  rasio  desentralisasi  fiskal  sebesar  7.90  %  dengan  kemampuan  keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2020 tingkat rasio kemandiriannya adalah 7.61 %, dengan  kemampuan  kemandirian  masih  sangt  kurang,  dan  untuk  rasio  ketergantungannnya sebesar 83.57 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi  fiskal  sebesar  6.36  %  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  masih  sangat kurang, untuk tahun 2021 tingkat rasio kemandiriannya adalah 10.52 %, dengan kemampuan kemandirian  masih  sangt  kurang,  dan  untuk  rasio  ketergantungannnya  sebesar  84.28  %, dengan  kemampuan  keuangan  daerah  masih  sangat  tinggi,  dan  untuk  rasio  desentralisasi fiskal sebesar 8.87 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang.

## Kesimpulan
Rasio  kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  selama  lima  tahun  terakhir  adalah masih  sangat  kurang  tingkat  kemandiriannya,  dimana  tahun  2017  tingkat  kemandiriannya adalah  6.40  %,  tahun  2018  adalah  9.86  %,  tahun  2019  adalah  9.18  %,  tahun  2020  adalah sebesar 7.61 %, tahun 2021 adalah sebesar 10.52 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun  2017  sebesar  6.40  %,  dan  yang  tertinggi  adalah  tahun  2021  sebesar  10.52  %.  Rasio ketergantungan  kabupaten  manokwari  selama  lima  tahun  terakhir  adalahmasih  sangat  tiggi tingkat  ketergantungannya,  dimana  tahun  2017  tingkat  kemandiriannya  adalah  88.80  %, tahun 2018 adalah 76.59 %, tahun 2019 adalah 86.04 %, tahun 2020 adalah sebesar 83.57 %, tahun  2021  adalah  sebesar  84.28  %,  dengan  demikian  yang  terendah  adalah  tahun  2018 sebesar 76.59 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80 %. Rasio desentralisasi fiskal  kabupaten manokwari  selama  lima  tahun  terakhir adalah  masih  sangat  kurang  tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 %,tahun 2018 naik menjadi  7.56 % , tahun 2019 naik juga  sebesar 7.90 %, tahun 2020 turun menjadi 6.36 %,
2017 6.40 Sangat Kurang 88.80 Tinggi 5.56 Sangat Kurang 2018 9.86 Sangat Kurang 76.59 Tinggi 7.56 Sangat Kurang 2019 9.18 Sangat Kurang 86.04 Tinggi 7.90 Sangat Kurang 2020 7.61 Sangat Kurang 83.57 Tinggi 6.36 Sangat Kurang 2021 10.52 Kurang 84.28 Tinggi 8.87 Sangat Kurang
tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8.87%, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56% , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 %. Dan selama lima tahun  terakhir  rasio  kemandirian  daerah  kabupaten  manokwari  besifat  sangat  kurang  dalam mengelola desentralisasi fiskal daerahnya

## BIBLIOGRAFI
Eko,  S.  (2015).  Regulasi  Baru,  Desa  Baru:  Ide,  Misi,  dan  Semangat  UU  Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi .
Imawan,  R., & Wahyudin,  A.  (2014).  Analisis  kemandirian  keuangan  daerah  Provinsi  Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012. Accounting Analysis Journal , 3 (2).
Indonesia,  R.  (1999). UU  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta.
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI . Keuangan,  D.  J.  P.  (2022). APBD  Kabupaten  Manokwari .  Djpk.Kemenkeu.Go.Id. djpk.kemenkeu.go.id
Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Erlangga .
Oki,  K.  K.,  Nalle,  F.  W.,  &  Meomanu,  P.  A.  V.  (2020).  Analisis  Kemandirian  Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan , 2 (2), 1–6. Said, S. W., & Bakar, A. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Mimika. JURNAL  KRITIS  (Kebijakan,  Riset,  Dan Inovasi) , 5 (2), 1–20.
Sembel,  R.,  Gosal,  R.,  &  Sondakh,  E.  (2018).  EFEKTIVITAS  PENGELOLAAN  DANA DESA  DI  DESA  WATULINEY  INDAH  KECAMATAN  BELANG  KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. JURNAL EKSEKUTIF , 1 (1).
Wasistiono, S. (2001). Esensi UU no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: bunga rampai . Alqaprint Jatinangor.

## Copyright holder:
Ayub Tanudy, Jemy Ricardo Parera (2023)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)