## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4158/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013

## Riky Rizkian Harahap

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 08 Januari 2023 The position of creditors plays an important role in bankruptcy because this is the basis for the Curator to determine the  distribution of bankruptcy assets to be distributed to Creditors in accordance with their priorities based on the Act. After the decision of the Constitutional  Court  (MK)  Number  67/PUU-XI/2013  it  has  been  determined  that workers'  wages  are  included  in  the  preferred  creditor  and  changed  the  position  of workers' wages above other creditors. This paper will discuss the implementation of the Curator in making the settlement of bankrupt assets for wages owed by the workers after the  Constitutional  Court  Decision  Number  67/PUU-XI/2013. As  for the  results  of  the discussion, it can be seen that the Constitutional Court's decision has binding power, it is only decided because the Constitutional Court's Decision Number 67/PUU-XI/2013 affects  a number of laws  (UU) so that  an  adjustment to  the  Act is needed.  Currently, adjustments  have  not  been  made  and  implementation  is  in  the  implementation  of  the Legal uncertainty decision.
Keywords:
Harta Debitur, Pekerja, Kurator.
Info Artikel
ABSTRACT
Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 08 Januari 2023 Kedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan sebab hal inilah yang menjadi dasar Kurator untuk menentukan pembagian harta pailit yang akan dibagikan kepada  Kreditor  sesuai  dengan  prioritasnya  berdasarkan  Undang-Undang.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  67/PUU-XI/2013  pada  dasarnya  memberikan kedudukan Upah pekerja sebagai kreditor preferen dan mengubah posisi upah buruh di atas  kreditor  lainnya.  Penulisan  ini  akan  membahas  mengenai  Implementasi  Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit atas upah buruh yang terhutang pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK  memiliki  kekuatan  mengikat  begitu  diputuskan  hanya  saja  Putusan  MK  Nomor 67/PUU-XI/2013  dalam  praktiknya tidak selalu diterapkan,  hal  ini dikarenakan  masih adanya  benturan  pelaksanaan  dalam  Undang-Undang  sehingga  diperlukan  adanya penyesuaian  Undang-Undang  lainnya  sehingga  mengakibatkan  tidak  tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Riky Rizkian Harahap
Magister Hukum Universitas Indonesia Email: rikyrharahap@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pailit merupakan suatu keadaan debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan tersebut  menunjukan  debitor  yang  bersangkutan  tidak  melakukan  kewajibannya,  dan  berhenti membayar tersebut dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.
Putusan  Pailit  yang  disampaikan  oleh  hakim  merupakan  sita  umum  ( algemene  beslag ) terhadap  seluruh  harta  kekayaan  seorang  debitur  yang  bertujuan  agar  tagihan  Kreditor  dapat dibayar secara adil sesuai dengan kapasitasnya ( pari passu pro rata parte ).
Dalam hal terjadi kepailitan, buruh atau pekerja merupakan salah satu pihak  yang dalam peraturan perundang-undangan diberikan hak untuk menagih pembayaran atas upah yang belum dibayarkan  oleh  perusahaan,  tagihan  pembayaran  upah  buruh  dikategorikan  sebagai  hak istimewa, hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“ KUHPerdata ”) jo Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“ UU 13/2003 ”), yang berbunyi:
“ Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya .”
Meskipun berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 upah dan hak-hak buruh merupakan utang yang “ didahulukan pembayarannya ”, namun upah buruh tidak berada pada urutan pertama dalam pembayaran utang kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Pada praktiknya dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, upah dan hak-hak buruh seringkali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (“ UU  37/2004 ”),  KUHPerdata,  dan Undang-Undang  Perpajakan  menempatkan  tagihan  negara  dan  pemegang  jaminan  lebih  tinggi kedudukannya dibanding upah buruh.
Tidak  adanya  penafsiran  yang  jelas  mengenai  penerapan  frasa  “ didahulukan pembayarannya ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, maka pada tahun 2013  Pekerja  yang  berkedudukan  sebagai  warga  negara  Indonesia  mengajukan  permohonanan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atas penerapan Pasal 95 Ayat (4) UU 13/2003. Terhadap  permohonan Judicial  Review tersebut  pada  tahun  2014  Mahkamah  Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengabulkan sebagian permohonan judicial review atas Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 yang memutuskan bahwa dalam suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Lebih lanjut diputuskan pula hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam  tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk pemerintah, kecuali tagihan  dari kreditor separatis.
Putusan  MK  ini  berpengaruh  luas  karena  tidak  hanya  mempengaruhi  pelaksanaan  UU 13/2003  akan  tetapi  juga  sejumlah  aturan  perundang-undangan,  antara  lain  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (“ UU 37/2004 ”), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (“ UU KUP ”), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah (“ UU 4/1996 ”).
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 UU 37/2004 menjelaskan  bahwa setiap Kreditur pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotik  atau  hak  agunan  atas  kebendaan lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Sehingga  hal  ini tentunya  akan  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  pembayaran  utang  terhadap  buruh  walaupun Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  menjelaskan  keutamaan  pembayaran  upah  buruh didahulukan atas utang lainnya, namun berdasarkan UU 37/2004 Kreditur Separatis masih dapat melakukan penjualan atas kewenangannya tersendiri dalam Undang-Undang.
Pada prakteknya putusan pengadilan juga bermacam-macam, ada yang mengabaikan posisi didahulukan dari pekerja tersebut, seperti pada pailit maskapai Batavia Air tahun 2012 dan TPI tahun  2009.  Akan  tetapi  ada  yang  mengakomodir  hak  yang  didahulukan  tersebut  misalnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor
39/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dalam kasus pailit PT Uni Enlarge Industry Indonesia. Pada putusan ini kreditur separatis diharuskan untuk memberikan sejumlah hasil dari penjualan benda pailit yang diagunkan untuk membayar upah pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia.
Mengingat  bahwa  tujuan  kepailitan  yang  disimpulkan  dari  pengertian  kepailitan  dalam Memorie van Toelichting yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas  Upah  Pekerja  Yang  Terhutang  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU- XI/2013 .
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian ini yang dirumuskan dalam permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Kedudukan  Upah  Buruh  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah pekerja yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan materi-materi dalam lingkup hukum Kepailitan. Secara Akademis Penulisan  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah  pekerja  yang  terhutang  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013. Sedangkan  secara  Praktis  Penulisan  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  dapat  dijadikan  acuan  bagi  perusahaan-perusahaan  dan  para praktisi penegak hukum lainnya khususnya kepada hakim dan para arbiter dalam menjalankan profesinya.
Secara umum penilitan ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis:
1. Kedudukan upah buruh dalam hal terjadi Kepailitan di tinjau dari UU 37/2003;
2. Alasan  atau  pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  yang mengabulkan  permohonan  Pemohon  dan  menjadikan  kedudukan  buruh  sebagai  Kreditor Preference ;
3. Implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah pekerja yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?
Penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research/  doctrinal legal research ). Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum dari 5 (lima) aspek yaitu:  asas-asas  hukum,  sistimatika  hukum,  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan hukum dan sejarah hukum. Tulisan fokus kepada kajian atas asas-asas hukum, sistimatika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  atas  bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti:  UU  37/2004,  KUH  Perdata,  KUP,  dan  UU  4/1996.  Selain  itu  juga  digunakan  bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian lainnya, buku, artikel dan jurnal. Serta bahan hukum tertier  berupa  kamus.  Data  primer  yang  terdapat  dalam tulisan  ini  berperan  dalam  mendukung data sekunder.
Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan dan studi dokumen. Studi perpustakaan terdiri dari perundang-undangan dan karya tulis ilmiah bidang hukum,  sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait kedudukan upah pekerja.  Putusan  pengadilan  yang  digunakan  antara  lain  Putusan  PN  Nomor  24/Plw.Pailit/PN, Putusan PN Nomor 06/Pailit/2013/PN, Putusan PHI Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, dan Putusan MA Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017.
Berbagai  data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  yaitu  dengan  memaparkan secara  lengkap,  rinci,  jelas,  dan  sistematis  tentang  beberapa  aspek  yang  diteliti  pada  undang- undang  atau  objek  kajian  lainnya.  Selain itu  data juga  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Upah Buruh  Dalam  Dalam Peraturan Perundang-Undangan  dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
Menurut Henry Campbell Black, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Keadaan tersebut menunjukan
debitor yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dan berhenti membayar tersebut dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Lebih lanjut Munir Fuady menjelaskan bahwa pailit merupakan sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.
Secara  umum,  terdapat  3  (tiga)  macam  kreditor  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata, Pertama kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata , artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang  didahulukan)  yang  dihitung  berdasarkan  pada  besarnya  piutang  masing-masing dibandingkan  terha-dap  seluruh  harta  kekayaan  debitor  tersebut.  Sedangkan  kedudukan kreditor UU 37/2004 diatur dalam sejumlah pasal dalam UU 37/2004, yaitu:
1. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, pada pokoknya menjelaskan “ kreditor meliputi kreditor preferen, separatis dan konkuren.  UU 37/2004 tidak menjelaskan secara detail yang  dimaksud  dengan  para  kreditor  tersebut  berikut  tingkatannya,  hanya  menyatakan bahwa posisi kreditor preferen dan separatis didahulukan .”
2. Pasal  18  ayat  (5)  UU  37/2004  menjelaskan  bahwa  “biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa kurator harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan”.
3. Pasal 39 ayat (2) UU 37/2004, mengatur bahwa “ Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan,  upah  yang  terutang  sebelum  maupun  sesudah  putusan  pernyataan  pailit diucapkan merupakan utang harta pailit ”.
4. Pasal  55  ayat  (1)  UU  37/2004,  mengatur  “ Dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan ”.
5. Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004, mengatur bahwa “ Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) ”.
6. Penjelasan  Pasal  60  ayat  (2)  UU  37/2004,  yang  mengatur  bahwa  " Kreditor  yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata .”
7. Pasal  60  ayat  (3)  UU  37/2004,  mengatur:  “ Dalam  hal  hasil  penjualan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang  hak  tersebut  dapat  mengajukan  tagihan  pelunasan  atas  kekurangan  tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang ”.
8. Pasal  138  UU  37/2004,  mengatur  “ Kreditor  yang  piutangnya  dijamin  dengan  gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan  bahwa  sebagian  piutang  tersebut  kemungkinan  tidak  akan  dapat  dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki  kreditor  konkuren  atas  bagian  piutang  tersebut,  tanpa  mengurangi  hak  untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya ”.
Berdasarkan penjelasan dalam Pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kreditor dalam UU 37/2004 terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Kreditor  yang  memegang  jaminan  kebendaan  atau  disebut  dengan  kreditor  separatis. (Pasal 55 UU 37/2004).
2. Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya atau kreditor preferens (Pasal 60 UU 37/2004).
3. Kreditor yang tidak memegang hak jaminan dan oleh undang-undang tidak didahulukan pembayaran piutangnya yang biasa disebut kreditor konkuren. (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004).
Pengelompokan  ini  sesuai  dengan  tingkatan  kreditor  dalam teori  kepailitan terkait prinsip structured creditors/structured prorata yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Prinsip  ini  bertujuan  untuk  memberikan  keadilan  kepada  kreditor  yang  memiliki jaminan  kebendaan  seperti  hak  tanggungan,  gadai,  fidusia  dan  lain  sebagainya. Berdasarkan pengaturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU 37/2004, urutan pembagian harta pailit adalah:
1. Kreditor separatis;
2. Biaya perkara dan biaya kurator;
3. Kreditor preferen termasuk didalamnya upah pekerja;
4. Kreditor konkuren.
Pengaturan  kedudukan  kreditor  dalam  UU  UU  37/2004  tidak  dapat  terbebas  dari aturan  KUH  Perdata  karena  dalam  Penjelasan  Pasal  60  UU  37/2004  diatur  bahwa kedudukan  kreditor  preferen  mengacu  pada  Pasal  1139  dan  1149  KUH  Perdata. Berdasarkan  Pasal  1139  dan  1149  KUH  Perdata  maka  kreditor  preferen  memiliki  hak privilege . Menurut Herlin Budiono, hak privilege merupakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, dan dari hasil eksekusi memperoleh pembayaran yang didahulukan.
Hak privilege terbagi 2 yaitu privilege umum dan privilege khusus. Privilege umum merupakan hak untuk didahulukan terhadap semua harta benda milik debitor sedangkan privilege khusus merupakan hak untuk didahulukan terhadap benda tertentu milik debitor.
Privilege umum  diatur  dalam  Pasal  1149  KUH  Perdata,  yang  mana  yang  lebih  dahulu disebut didahulukan pembayarannya yaitu:
1. Biaya  perkara  yang  timbul  dari  penjualan  barang  sebagai  pelaksana  putusan  atas tuntutan  mengenai  pemilikan  atau  penguasaan;  dan  penyelamatan  harta  benda;  ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.
2. Biaya penguburan.
3. Biaya pengobatan terakhir.
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan.
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir.
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk satu tahun terakhir.
7. Piutang  anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur  atau  dalam  pengampuan  wali  atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka.
Privilege khusus  diatur  dalam  Pasal  1139  KUH  Perdata  dan  pemenuhannya  tidak harus berurutan yaitu: 1) Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tak bergerak sebagai pelaksana putusan; 2) Uang sewa barang tetap; 3) Harga pembelian barang  bergerak  yang  belum  dibayar;  4)  Biaya  menyelamatkan  barang;  5)  Biaya pengerjaan  suatu  barang  yang  masih  harus  dibayar  kepada  pekerjanya;  6)  Apa  yang diserahkan  kepada  seorang  tamu  rumah  penginapan  oleh  pengusaha  rumah  penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; 7) Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; 8) Biaya/upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lain yang mendirikan, menambah atau memperbaiki bangunan-bangunan; dan 9) Penggantian dan pembayaran yang  dipikul  oleh  pegawai  yang  memangku  jabatan  umum  karena  kelalaian,  kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.
Menurut  Pasal  1138  KUH  Perdata, privilege khusus  harus  didahulukan  dari  pada privilege umum.  Sehingga  kedudukan  upah  buruh  dalam  KUH  Perdata  memang  tidak
didahulukan  melainkan  sesudah privilege khusus,  biaya  perkara,  biaya  penguburan  dan pengobatan. Selain itu di atas posisi kreditor preferen terdapat kreditor yang lebih tinggi menurut 1137 KUH Perdata yaitu tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk  Pemerintah  untuk  didahulukan.  Berarti  urutan  kreditor  menurut  KUH  Perdata adalah:
1. Kreditor separatis;
2. Tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan;
3. Kreditor privilege khusus;
4. Kreditor privilege umum;
5. Kreditor konkuren.
Berdasarkan aturan di atas terlihat tidak ada pertentangan antara UU 37/2004 dengan KUHPerdata,  keduanya  saling  melengkapi.  Apabila  terdapat  pertentangan  terkait kepailitan, yang berlaku adalah UU 37/2004 karena UU ini merupakan lex spesiali s dari KUH  Perdata.  Dalam  hal  ini  berlaku  asas  peraturan  perundang-undangan lex  spesialis derogate lex generalis . Kedudukan kreditor separatis juga diutamakan dalam UU 37/2004 dan KUHPerdata sehingga tidak ada benturan dengan UU 4/1996. Hanya saja kedudukan upah pekerja menurut UU 37/2004 dan KUH Perdata tidak didahulukan.
Permasalahan  timbul  ketika  aturan  terkait  kedudukan  kreditor  dalam  kepailitan diatur dalam sejumlah UU lain yang juga memiliki kekhususan. Salah satunya adalah Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 yang mengatur bahwa:
“ Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya .”
Pasal  95  ayat  (4)  UU  13/2003,  menimbulkan  permasalahan  terkait  terminologi “utang  yang  didahulukan  pembayarannya”.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  didahulukan maknanya juga berlaku didahulukan dari pemenuhan hak kreditor separatis, akan tetapi ada pula  yang  beranggapan  didahulukan  dari  kreditor  preferen  lainnya.  Pada  prakteknya putusan pengadilan juga menerapkan hal tersebut secara beragam, ada yang mengabaikan posisi  upah  buruh  untuk  di  dahulukan  dari  pekerja  seperti  pada  kasus  pailit  maskapai Batavia Air tahun 2012 dan TPI tahun 2009. Akan tetapi ada yang mengakomodir hak yang buruh  sebagai  pembayaran    yang  didahulukan  sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  39/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dalam kasus pailit PT Uni Enlarge Industry Indonesia. Pada putusan ini kreditur separatis diharuskan untuk memberikan sejumlah hasil dari penjualan benda pailit yang diagunkan untuk membayar upah pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia.
Perbedaan pendapat dalam putusan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sehingga terkati dengan hal tersebut Buruh/Pekerja melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang mana hal ini tercatat penah terjadi dua kali judicial review berkaitan  kedudukan  upah  buruh  dalam  kepailitan. Judicial  review pertama diajukan pada 2008, namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim melalui Putusan MK Nomor  18/PUU-VI/2008,  hakim  menolak judicial  review dengan  pertimbangan  MK memperbandingkan antara pengaturan dalam Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU 37/2004 dengan sejumlah aturan dalam KUH Perdata, UU 4/1996 dan UU  13/2003.  MK  berpandangan  tidak  ada  permasalahan  terkait  aturan  tersebut  dan beranggapan upah buruh tetap berada di bawah kreditor separatis, pajak, biaya lelang dan fee kurator serta dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.
Judicial review kedua diajukan oleh Perwakilan Para Pekerja terhadap Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003. Berdasarkan Pasal 60 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada dasarnya Judicial Review kedua tidak diperbolehkan untuk materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU yang sama kecuali jika materi muatan dalam UUD
Tahun  1945  yang  dijadikan  dasar  pengujian  berbeda.  Namun  Judicial review kedua diterima oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan terdapat perbedaan permohonan materi muatan  dengan judicial  review pertama  yaitu  terkait  dengan  undang-undang  yang dimohonkan.  Pada  Putusan  MK  Nomor  18/PUU-VI/2008  yang  dimohonkan judicial review adalah Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138  UU 37/2004 sedangkan pada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dimohonkan adalah Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003.
Pada  pengajuan  kedua  ini  sebagian  permohonan  pemohon  dikabulkan  melalui Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 berlaku sepanjang dimaknai:
“ pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terutang  didahulukan  atas  semua  jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan  badan  hukum  yang  dibentuk  pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk hak negara, kantor lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk  pemerintah,  kecuali  tagihan  dari  kreditor separatis ”
Dalam pertimbangannya Mahkamah membedakan hak-hak pekerja/buruh yang lain dengan upah pekerja/buruh. Upah secara kons-titusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, merupakan hak konstitusional yang diharuskan mendapatkan perlakuan yang adil pada saat hubungan kerja. Sehingga dalam pertimbangannya Mahkamah, mendudukan posisi  upah  pekerja/-buruh  pada  prioritas  utama  dengan  dasar  bahwa  buruh  dengan pemodal  tidak  dapat  disamakan  kedudu-kannya,  buruh  dipandang  sebagai  pihak  yang lemah  dan  terlindungi  imbalannya  dalam  konstitusi  negara.  Sedangkan  dibandingkan dengan  negara,  kedudukan  upah  buruh  harus  didahulukan  dengan  pertimbangan  bahwa negara memiliki pemasukan yang lainnya. Namun dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh  pekerja/-buruh  seperti  pesangon,  tetap  pada  kedudukan  setelah  pelunasan  tagihan negara  dan  kreditor  separatis.  Hal  ini  dikarenakan  upah  merupakan  jerih  payah  para pekerja/buruh yang seharusnya memang dibayarkan sebelum keringat mereka mengering, namun berbeda dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pekerja/-buruh hak-hak tersebut lahir  pada  saat  terjadi  PHK,  sehingga  Mahkamah  meman-dang  bahwa  hak-hak  tersebut tetap harus menunggu pelunasan dari tagihan negara dan para kreditor separatis.
Berdasarkan maka Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah menaikkan peringkat upah  pekerja/buruh  dengan  pelun-asan  lebih  dahulu  dibandingkan  dengan  kreditor separatis  selaku  pemegang  hak  kebendaan,  bahkan  di atas  tagihan  negara,  kantor lelang dan  kurator.  Yang  mana  sebelum  diputuskannya  permohonan  ini  posisi  pekerja/buruh dalam boedel pailit berada pada posisi ke lima, namun setelah dikabulkan sebagian oleh Mahkamah posisi pekerja/buruh berada pada peringkat pertama walaupun dalam putusan ini  Mah-kamah  menempatkan  upah  pekerja/-buruh  menempati  peringkat  pertama  dan peringkat  hak-hak  lainnya  (pesangon)  pekerja/buruh  tetap  pada  peringkat  kelima  dalam proses boedel pailit.
B. Implementasi  pembagian  harta  debitur  pailit  oleh  kurator  atas  upah  pekerja  yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Meski Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 memperluas makna dari Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, namun putusan ini berpengaruh pada beberapa undang-undang lainnya. Putusan MK ini bertentangan dengan UU 37/2004, KUHPerdata dan UU 4/1996. Galuh Pertiwi telah menjelaskan  bahwa  putusan  MK  ini  memang  menggunakan  penafsiran  perluasan  makna (ekstensif) dan kurang memperhatikan penafsiran norma, akibatnya putusan ini bertentangan dengan sejumlah UU. Apabila UU yang disimpangi merupakan UU yang bersifat umum maka tidak akan menjadi masalah karena berdasarkan asas lex specialis derogate lex generalis maka aturan  yang  bersifat  khusus  akan  mengensampingkan  aturan  yang  bersifat  umum. Permasalahannya adalah Putusan MK terkait UU 13/2003 memengaruhi UU 37/2004, dimana keduanya merupakan aturan yang bersifat khusus untuk bidangnya sendiri-sendiri.
Pada  dasarnya  terdapat  tiga  prinsip  yang harus  diperhatikan  terkait  asas lex  specialis derogate lex generalis . Prinsip pertama adalah ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Prinsip kedua,  ketentuan-ketentuan lex  specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang). Prinsip ketiga, ketentuan-ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis . Berdasarkan  prinsip  ketiga  dari  asas lex  specialis  derogate  lex  generalis maka  dapat disimpulkan  bahwa  Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  seharusnya  tidak  dapat mengesampingkan  UU  37/2004  sebagai  UU  yang  berlaku  secara  khusus.  Selain  itu  ranah penggunaan UU tersebut juga berbeda sebab UU 13/2003 digunakan daram ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sedangkan UU 37/2004 digunakan dalam ranah Pengadilan Niaga. Prinsip lex  specialis  derogate  lex  generalis merupakan  salah  satu  prinsip  yang  harus diperhatikan dalam pembentukan UU. Menurut Soerjono Soekanto apabila asas pembentukan UU  tidak  diperhatikan  maka  akan  memengaruhi  proses  penegakan  hukum.  Pelanggaran terhadap  prinsip lex  specialis  derogate  lex  generalis akan  menyebabkan  terjadinya disharmonisasi peraturan yang akan mengakibatkan:
1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada  masyarakat,  pengendalian  sosial,  penyelesaian  sengketa  dan  sebagai  sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.
Walaupun  terdapat  permasalahan  secara  norma  karena  bertentangan  dengan  Asas, putusan  MK  merupakan  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  yang  harus  ditaati  oleh siapapun ( erga omnes ). Sifat final putusan MK diatur dalam konstitusi yaitu pada Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ”.
Sifat final dan mengikat dari putusan MK juga diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi:
“ Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final,  yakni  putusan  Mahkamah  Konstitusi langsung  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh.  Sifat  final  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) ”. Menurut  Fajar  Laksono  dkk,  putusan  MK  bersifat  final  berarti  secara  langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang berkaitan dengan putusan ini  meskipun  tidak  ikut  menjadi  pemohon  dari judicial  review .  MK  juga  merupakan pengadilan  pertama  dan  terakhir  maka  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat  ditempuh. Sebuah  putusan  yang  apabila  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  berarti  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  dan  memperolah  kekuatan mengikat ( resjudicata pro veritate habeteur ). Konsekuensinya adalah putusan ini tidak dapat dianulir dan diabaikan.
Adapun berlakunya putusan MK dalam rangka pengujian UU memiliki 2 sifat yaitu self- implementing dan non-self implementing . Putusan yang bersifat self-implementing merupakan putusan yang akan berlaku efektif tanpa perlu tindakan lebih lanjut, sedangan putusan non- self implementing merupakan putusan yang membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan  kebijakannya.  Putusan  MK  yang  membutuhkan  aturan  lebih  lanjut  adalah
putusan  yang  menganggu  sistem  norma  lain.  Putusan  yang  mengganggu  aturan  lain  ini biasanya sifat dan permasalahannya lebih komplikatif sehingga oleh karenanya butuh aturan lebih  lanjut.  Lebih  lanjut  dinyatakan  pengaturan  tersebut  sebaiknya  merupakan  peraturan sederajat, yaitu UU dengan perubahan UU atau Perpu. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 jelas  melanggar  tiga  aturan  lain  yaitu  norma  kepailitan,  hukum  jaminan  dan  perpajakan. Berarti setidaknya tiga aturan ini harus disesuaikan terlebih dahulu, baru putusan MK dapat terlaksana.
Secara  materi  putusan  MK  ini  juga  memiliki  kelemahan  karena  belum  adanya  aturan pelaksana.  Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  termasuk  kedalam  putusan  yang sesungguhnya membutuhkan aturan pelaksana misalkan saja terkait dengan kedudukan upah bagi pekerja tidak tetap dan kapan mulai upah dihitung. Ketiadaan peraturan pelaksana tentu juga akan mengganggu proses penegakan hukum.
Dari  pembahasan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  Putusan  MK  Nomor  67/PUU- XI/2013  bermasalah  secara  norma  karena  melanggar  prinsip lex  spesialis  derogate  lex generalis .  Dalam  pelaksanaannya  putusan  ini  menimbulkan  setidaknya  lima  permasalahan yaitu:
1. Ketidakpastian Hukum
Ketidakpastian terjadi akibat Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan putusan yang  membutuhkan  aturan  pelaksana  untuk  mengatur  lebih  rinci  aturan  tentang pembayaran gaji karyawan pailit. Berkaitan dengan pembayaran upah dalam kepailitan terdapat  tiga  kondisi: Pertama ,  saat  pailit  diputus  perusahaan  telah  menunggak pembayaran upah. Dalam kondisi ini yang dibayar utang tertunggak. Kedua , pada saat putusan pailit ditetapkan perusahaan tetap beroperasi. Pada kondisi ini upah tetap dibayar hingga  putusan  pailit  diucapkan. Ketiga ,  pailit  diputus  dan  perusahaan  masih  tetap beroperasi. Artinya hutang timbul sesudah putusan pailit dibacakan. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 hanya berlaku pada situasi pertama dimana pada saat pailit, debitor telah menunggak upah dan perusahaan sudah tidak beroperasi. Akan tetapi,  untuk  kondisi  kedua  dan  ketiga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  terkait penghitungan  upah  ketika  proses  pemberesan  harta  pailit.  Situasi  pertama  merupakan situasi  termudah  dalam  penentuan  upah  dibanding  kondisi  pertama  dan  kedua,  yaitu tinggal  bayar  utang  tertunggak.  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya  tetap  terjadi  masalah seperti pada pembayaran upah pekerja PT Nyonya Meneer. Utang upah tersebut hingga saat ini belum terbayarkan. Padahal, putusan pailit atas Nyonya Meneer telah dijatuhkan semenjak 3 Agustus 2017.
Lambatnya proses pembayaran upah dan hak lainnya dalam kepailitan juga dikeluhkan oleh pekerja PT Dwipa Indonesia, PT. SBCON Pratama, PT Kalstar Aviations, dan Home Solution .  Kondisi  ini  menunjukkan  adanya  ketidakpastian  hukum  terkait  pembayaran hutang  upah  dan  hak  lainnya  dari  pekerja.  Menanggapi  situasi  ini  pekerja  ada  yang melakukan demonstrasi seperti yang dilakukan oleh pekerja Home Solution, namun ada yang  pasrah  menerima  nasib  dan  jatuh  dalam  kemiskinan  karena  menganggur,  stress bahkan stroke.
2. Ketidakadilan Hukum Meskipun  sudah  ada  Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013,  sejumlah  pekerja  tetap merasa memperoleh ketidakadilan dalam rangka pemenuhan hak mereka akan upah dan hak  lainnya.  Dalam  kasus  Nyonya  Meneer,  pekerja  merasa  karyawan  terbagi  atas  3 kelompok yaitu kelompok Kota Lama, Kaligawe dan Terboyo. Kelompok Terboyo tidak mau  menerima  bagian  upah  sama  sekali  dan  memilih  jalur  PHK,  sedangkan  dua kelompok  lainnya  menerima  pesangon  dalam  kisaran  1,6–2  juta  rupiah.  Pihak  yang menolak  pembayaran  upah  beserta  pesangon  memiliki  ketidakpuasan  dengan  proses pemberesan  harta  pailit  yang  dilakukan  oleh  kurator.  Mereka  merasa  kurator  terlalu murah  menjual  merek  dagang  jamu  Nyonya  Meneer.  Selain  itu,  karyawan  tersebut mengeluhkan  dioperasikannya  kembali  perusahaan  dengan  mempekerjakan  karyawan
baru. Berdasarkan kasus Nyonya Meneer dapat diketahui bahwa implementasi Putusan MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  dipengaruhi  oleh  kemampuan  kurator  dalam  melakukan pemberesan harta pailit termasuk kemampuan bernegosiasi dengan pekerja perusahaan pailit.
Ketidakadilan juga dirasakan oleh pekerja Home Solution, mereka disuruh tetap bekerja hingga perusahaan diputus pailit. Akibatnya, pekerja harus menunggu proses pemberesan harta  pailit  baru  memperoleh  upah  dan  hak  lainnya.  Putusan  MK  Nomor  67/PUU- XI/2013  juga  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  kreditor  separatis  karena  tidak  akan berlaku bagi kreditor separatis. Artinya, hak kreditor separatis akan terabaikan sehingga tidak akan ada bedanya dengan kreditor lainnya.
3. Ketidakefektifan Hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak efektif karena tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik seperti pada kasus pailit PT Kalstar Aviation dimana upah pekerja belum juga dibayar bahkan setelah perusahaan diputus pailit. Sejumlah aset PT Kalstar Aviation justru  dikuasai  oleh  kreditor  separatis  bahkan  ada  yang  dijual  sebelum  pailit  diputus. Penguasaan aset oleh kreditor separatis juga dikeluhkan oleh karyawan Nyonya Meneer. Pada kasus Nyonya Meneer, aset perusahaaan yang dijaminkan ke Bank Papua bahkan telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  tidak diindahkan.
Ketidakefektifan  Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  juga  terlihat  dari  berlarut- larutnya sejumlah permasalahan antara perusahaan dan pekerja. Putusan ini memberikan posisi  utama  terhadap  hak  lainnya  dari  pekerja  seperti  pesangon  dibanding  dengan kreditor  preferen  lainnya.  Akibatnya,  untuk  memperoleh  hak  tersebut  setelah  pekerja mengetahui perusahaan pailit, mereka segera mengajukan gugatan terkait status mereka agar mereka berhak untuk mendapatkan pesangon seperti yang terjadi pada perusahaan PT  Matrik  Indo  Global  (MIG)  di  mana  karyawan  yang  dalam  status  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  menginginkan  status  mereka  ditingkatkan  menjadi  karyawan  tetap mengingat  selama  ini  perusahaan  telah  melakukan  pelanggaran  ketenagakerjaan  yang dapat membuat posisi mereka menjadi karyawan tetap. Padahal, tuntutan ini tidak terjadi sebelum perusahaan diputus pailit.
4. Ketidak manfaatan Salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan  yang  sebanyak-banyaknya  bagi  masyarakat.  Akan  tetapi,  dengan  adanya Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  yang  mengesampingkan  kedudukan  kreditur separatis  dapat  menyebabkan  UU  37/2004  kehilangan  kewibawaannya.  UU  37/2004 menjadi tidak akan dapat dirasakan lagi manfaatnya bagi kreditor, terutama bagi kreditor separatis dan kreditor lainnya karena semua kreditor bisa saja tidak mendapatkan bagian pelunasan hutang karena biasanya kewajiban upah buruh sangat besar.
Hilangnya kepercayaan terhadap prosedur kepailitan akan membuat tujuan dari kepailitan akan sulit tercapai. Instrumen hukum ini bisa saja menjadi tumpul karena kreditor akan berfikir lebih baik menggugat secara perdata biasa daripada kepailitan. Hal ini tentunya harus  dihindari  mengingat  penanganan  perkara  kepailitan menjadi  salah  satu  indikator dari  kemudahan  berusaha  ( Ease  of  Doing  Business )  dari  bank  dunia  di  Indonesia. Investasi akan terganggu karena tidak ada jaminan kreditor asing yang berinvestasi akan mendapatkan pembayaran utang.
5. Mendorong Penyeludupan Hukum
Ada  dua  bentuk  penyeludupan  hukum  yang  dapat  terjadi  sehubungan  implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, yaitu:
a. Petugas pajak tidak akan mengeluarkan tanda bebas pajak benda-benda milik debitor sehingga  kurator  akan  kesulitan  untuk  mengeksekusi  harta  atau  mengurus  harta
debitor.60 Misalnya, dengan tidak mengeluarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal, bukti ini merupakan salah satu syarat lelang.
b. Kreditor separatis segera melakukan eksekusi harta pailit mendahului pembayar Kelima permasalahan di atas menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah melanggar tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pelanggaran terhadap ketiga tujuan hukum tentunya  akan membuat tujuan dari hukum tidak akan tercapai. Selain itu, dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa pelanggaran norma  hukum  dalam  putusan  MK  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi implementasi dari putusan MK. Faktor ini melengkapi hasil penelitian dari Mohammad Agus Maulidi yang pernah menuliskan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan tidak dapat  diimplementasikannya  putusan  MK  yaitu  pertama,  kedudukan  MK  yang  hanya sebagai negative  legislature ;  kedua,  MK  tidak  memiliki  unit  eksekutor  yang  bertugas menjamin  aplikasi  putusan  final  ( special  enforcement  agencies );  ketiga,  tidak  ada tenggang  waktu  untuk  mengimplementasikan  putusan,  dan  keempat,  tidak  ada konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan MK.

## 3. KESIMPULAN
Kedudukan  Kreditur  Separatis  Setelah  Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terdapat pertentangan  pengaturan  antara  Undang-Undang  KUP  dan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Yang  mana  Undang-Undaus  didahulukan  pembayarannya  sebelum  tagihan  lain,  sementara Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  ditafsirkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi menempatkan  Upah  Buruh  yang  terutang  sebagai  tagihan  yang  harus  didahulukan  atas  semua jenis  kreditur termasuk  atas  tagihan  Kreditur  Separatis, tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Putusan ini bermasalah secara norma karena melanggar prinsip lex spesialis derogate lex generalis . Meskipun demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sifat putusan MK final dan mengikat. Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XI/2013  termasuk  putusan  yang non-self  implementing yaitu putusan yang membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakannya. Hal ini dikarenakan putusan bertentangan dengan sejumlah UU terkait seperti UU 37/2004, UU 4/1996 dan  KUH  Perdata.  Pembentukan  dasar  hukum  baru  cukup  dengan  mensinkronkan  UU  terkait dengan  putusan  tersebut.  Sinkronisasi  akan  membuat  putusan  ini  memiliki  kekuatan  mengikat yang implementatif.
Kedua, saat ini, belum sinkronnya UU terkait dengan Putusan MK membuat putusan ini kurang  implementatif.  Dalam  pelaksanaanya,  muncul  lima  permasalahan.  Pertama,  adanya ketidakpastian  hukum  terkait  penghitungan  dan  pembayaran  upah  apabila  terjadi  kepailitan sehingga menyebabkan lama dan berlarut-larutnya pembagian hutang. Kedua, ketidakadilan juga terjadi  akibat  munculnya  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  kurator  dan  dari  kreditur  separatis. Ketiga, adanya ketidakefektifan

## 4. DAFTAR PUSTAKA Artikel:
Edward  James  Sinaga,  Upaya  Pemerintah  dalam  Merealisasikan  Kemudahan  Berusaha  di Indoneisa, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 6, No. 3, 2017 Fajar Laksono dkk, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- X/2012  tentang  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)/Rintisan  Sekolah  Bertaraf Internasional  (RSBI) ,  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2013
Febriana Nur Safitri, Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dari Perusahaan Yang Telah Diputuskan  Pailit  (Studi  Kasus  Pailit  PT.  Perindustrian  Njonja  Meneer) ,  ( Skripsi , Yogyakarta: UMY, 2019
Franky  Satrio  Darmawan, Penerapan  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis  terhadap Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Tindak  Pidana  Perjudian Togel  secara  Online  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR , Jurnal Hukum Adigama , Vol. 1, No. 2, 2018
Luthvu  Febryka  Nola, Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Kedudukan  Upah Pekerja dalam Kepailitan . Nomor 67/PUU-XI/2013, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara, DPR RI
Martiawan Kumara Putra, Fani, Benturan Antara Kreditor Privilege dengan Kreditor Preferen Pemegang  Hipotik  Kapal  Laut  terkait  Adanya  Force  Majeure , Jurnal  Prespektif ,  Vol. XVIII, No. 1 Tahun 2013
Mohammad  Agus  Maulidi, Problematika  Hukum  Implementasi  Putusan  Final  dan  Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum , Jurnal Hukum Ius Qua Iustum , Vol. 24, No. 4
Rian Van Frits Kapitan, Kekuatan Mengikat Putusan Contitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap  Mahkamah  Agung , Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.  44,  No.  4,  Oktober 2015
Buku:
Fuady, Munir, Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017 Fuady, Munir, Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010 Guatama, Sudarga, Komentar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia Bandung, Citra Aditya Bakti 1998
Hadi  Shubhan,  M, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Pengadilan ,  Jakarta: Kencana, 2008
Jono, Hukum Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar , Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007 Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Sastrawidjaja,  Man  S, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , Bandung: Alumni, 2010
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Depok: Universitas Indonesia Press, 1994 Soekarno, Pembaharuan  Gerkaan  Buruh  di  Indonesia  dan  Hubungan  Perburuhan  Pancasila, Bandung: Alumni, 1979
Sugono, Bambang, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012 Undang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah
UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Internet:
Bangka.tribunnews.com, 58 Karyawan Nyonya Meneer Menang Gugatan, Dapat Pesangon Rp 2 Miliar  Lebih ,  https://bangka.tribunnews.com/2017/11/20/58-karyawan-nyonya-meneer- menang-gugatan-dapat-pesangon-rp-2-miliar-lebih, diakses tanggal 5 November 2022
Erna  Ratnaningsih,  Asas  Erga  Omnes  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitus), https://business- law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/ ,
diakses tanggal 22 Oktober 2022. Pangaribuan, Juanda. “MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan hakpekerja- dalam-kepailitan-broleh-juanda-pangari, diakses tanggal 22 Oktober 2022
Republika.co.id, Perusahaan
Dinyatakan
Pailit, Buruh Pertanyakan Pesangon , https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/30/oklkop415-perusahaan- dinyatakan-pailit-buruh-pertanyakan-pesangon, diakses tanggal 5 November 2022
Lain-lain:
Kartini Muljadi, Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan “Undang-Undang Kepailitan  dan  Perkembangannya (Prosiding  Rangkaian  Lokakarya  Terbatas  Masalah- Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, 2005 Nisa  I.  Nidasari, Analisis  Yuridis  Hak-Hak  Kreditor  dalam  Kasus  Kepailitan  PT  Uni  Enlarge Industry  Indonesia  (Hak-Hak  Buruh) ,  (Skripsi,  Program  Sarjana  Fakultas  Hukum Unversitas Indonesia Depok
Maruarar  Siahaan, Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Undang- Undang  (Studi  tentang  Mekanisme  Checks  and  Balances  di  Indonesia) , Disertasi , Semarang: Universitas Diponegoro, 2010