## ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS ANGGARAN SKPD
(Suatu Pengujian Struktural)
Devie Octariani 1
* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
*dee.octa.dee@gmail.com 1
Akram 2
* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (UNRAM), Mataram-NTB *mm_akram2004@yahoo.com 2
Animah 3
* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (UNRAM), Mataram-NTB *animahmtr@yahoo.co.id 3

## ABSTRACT
The aims of this study are to examine and analyze the effect of implementation of performance based budgeting, and quality of human resources to regional work unit’s (SKPD) budget qualities. Goal Setting Theory and agency theory are  used  to  explain  the  phenomenon  of  budget  qualities.  The  number  of  respondents  in  this  study  were  94 respondents  that  selected  using  purposive  sampling  method,  the  criteria  that  SKPD  which  has  been  tested  for compliance  by  the  Ombudsman  in  2015  related  to  quality  of  service.  This  research  uses  analytical  techniques Partial Least Square (smartPLS) 3.0. The results of quantitative analysis in this study showed that implementation of  performance  based  budgeting,  and  quality  of  human  resources  had  influence  on  SKPD’s  budget  qualities.  The implications  of  this  study  can  be  useful  for  SKPDs  on  local  governments  to  implement  the  principles  of  good governance  and  performance-based  budgeting  in  the  budget  process  to  be  able  to  provide  better  services  to  the public.
Keywords: Budgeting, Budget Qualities, Performance Based Budgeting, Quality of Human Resources .

## Pendahuluan
Kegiatan  perencanaan  dan  penganggaran  yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di SKPD mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar belanja, penentuan indikator  kinerja  dan  target  kinerja,  sampai  dengan jumlah  anggaran  yang  harus  disediakan,  memerlukan perhatian  yang  serius  bagi  pimpinan  SKPD  beserta pelaksana  program  dan  kegiatan  (Sembiring,  2009). Perhatian  yang  serius  ditunjukan  dengan  menyusun anggaran  yang  berkualitas  yaitu  pengalokasian anggaran  sesuai  dengan  kemampuan  daerah  dan rencana  pembangunan  daerah  yang  menunjukkan keinginan  Pemerintah  Daerah  untuk  mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan  publik  yang  terbaik.  Menurut  Sumiran (2013),  “ pemerintah  daerah  tidak  akan  dapat mengelola  keuangannya  secara  efektif  apabila  sistem
perencanaan  dan  penganggaran  yang  dimilikinya buruk ”.
Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  diikuti  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun  2011,  terjadi  perubahan  mendasar  dalam penyusunan anggaran keuangan daerah, yaitu diperkenalkannya  pendekatan  penganggaran  berbasis kinerja  (ABK).  Menurut  Hill  dan  Matthew  (2005), penyusunan  anggaran  dengan  pendekatan  ABK  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  pelayanan  pemerintah serta  meningkatkan  kepercayaan  diri  warga  terhadap pemerintah.  Hal  ini  didukung  temuan  penelitian Srithongrung  (2009)  serta  Qi  dan  Yaw  (2012)  yaitu ABK  efektif  untuk  mengatur  pengeluaran  prioritas
pemerintah.  Dalam  penerapannya,  anggaran  disusun dengan  menghubungkan  hasil  kinerja  dari  alokasi biaya  atau  input  yang  ditetapkan,  dengan  adanya ukuran  kinerja,  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai organisasi  menjadi  lebih  jelas.  Oleh  karena  itu, penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan  menghasilkan  anggaran  yang  lebih berkualitas (Robinson, 2006).
Laporan  Hasil  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa (LkjIP) tahun 2015, menunjukan bahwa ada 40%  indikator  kinerja  atau  sebanyak  139  dari  341 indikator yang diukur dengan realisasi capaian kinerja kurang  dari  85%  sementara  realisasi  keuangan mencapai  88,51%.  Masih  banyak  indikator  kinerja dengan  capaian  kinerja  kurang  dari  85%  menunjukan anggaran  yang  disusun  oleh  Pemerintah  kabupaten Sumbawa masih belum menggunakan data yang akurat sehingga  terdapat  ketidaksinkronan  antara  capaian anggaran dengan capaian indikator kinerja
Permasalahan  lain  yang  kerap  terjadi  terkait anggaran  yaitu  penganggaran  belanja  yang  belum optimal, sehingga berdampak pada penyerapan APBD yang  tidak  maksimal  dan  cenderung  terjadinya penyerapan pada akhir tahun (Elyas, 2015). Pada tahun 2015,  meskipun  secara  umum  kinerja  belanja Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  meningkat  15% dibanding  tahun  2014,  tetapi  masih  ada  2  SKPD tingkat  penyerapan  belanja  dibawah  60%  yang berakibat  pada  program  dan  kegiatan  yang  telah direncakan  tidak  bisa  dilaksanakan  sepenuhnya.  Hasil penelitian  Kaharuddin  (2012)  mengenai  analisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa  faktor pelaksanaan anggaran dan faktor  penganggaran  merupakan  2  faktor  utama  yang mempengaruhi penyerapan belanja daerah di Kabupaten  Sumbawa.  Menurut  Juliani  dan  Mahfud (2014),  anggaran  belanja  yang  tidak  terserap  akan menghilangkan  manfaat  belanja,  dan  jika  manfaat belanja  hilang,  maka  rencana  pembangunan  dan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  tidak  akan optimal.  Penyerapan  anggaran  yang  tidak  maksimal dapat  terjadi  akibat  adanya  tumpang  tindih  anggaran serta  kesalahan  dalam  hal  penganggaran.  Kesalahan- kesalahan  dalam  penganggaran  dapat  terjadi  akibat kegagalan menerjemahkan konsep penyusunan anggaran.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Rahayu, et  al . (2007)  dalam  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa
aparatur  yang  terlibat  langsung  dalam  proses penyusunan  anggaran  tidak  mengerti  dan  tidak memahami  tentang  proses  penyusunan  anggaran  saat ini sehingga dalam penyusunannya belum memperhatikan  indikator  kinerja  untuk  keluaran  dan hasil  yang  ingin  dicapai  dari  suatu  program/kegiatan, akibatnya  dapat  menurunkan  efisiensi  dan  pelayanan pemerintah  serta  menurunkan  kepercayaan  diri  warga terhadap  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  aparatur penyusun anggaran harus mampu memahami prosedur dan  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  fundamental yang  perlu  diperhatikan  serta  kemampuan  rasional untuk  mengerti  secara  keseluruhan  maksud  yang tertuang  dalam  dokumen-dokumen  yang  digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran SKPD, seperti Rencana  Strategis  (Renstra-SKPD),  Renja-SKPD,  dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS).  Cipta  (2011) menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  untur  penting  dalam  kapasitas administrasi  publik.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Lisnawati  dan  Dita  (2013)  membuktikan  bahwa sumber daya manusia mempengaruhi kualitas anggaran  pemerintah,  dan  Rasyid  (2012)  yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang dominan terhadap sinkronisasi rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan  APBD.  Oleh  karena  itu,  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  diharapkan  dapat  menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas.
Anggaran  untuk  dapat  memiliki  kualitas  yang baik  dibutuhkan  proses  penyusunan  anggaran  yang tepat  dan  sesuai,  serta  diharapkan  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  penyusunan  anggaran  dapat secara  bijak  merumuskan  dan  menetapkan  suatu program  dan  kegiatan  berdasar  pada  aspirasi masyarakat.  Hal  ini  memotivasi  peneliti  untuk mengkaji peranan perangkat daerah dalam menjalankan  kewenangan  untuk  menyusun  anggaran yang berkualitas, karena anggaran yang disusun adalah anggaran  sektor  publik  yang  merupakan  instrumen akuntabilitas  atas  pengelolaan  dana  publik  dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik  (Mardiasmo,  2009:61).  Meskipun  telah  ada ketentuan  mengenai  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  (ABK),  kualitas  sumber  daya  manusia merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas anggaran,  mengingat  sumber  daya  manusia  sebagai
pilar  penyangga  sekaligus  penggerak  roda  organisasi dalam  usaha  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  serta tujuan organisasi tersebut (Azhar, 2007).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka masalah  pokok  yang  akan  dibahas  melalui  penelitian ini  adalah  “Apakah  penerapan  penerapan  anggaran berbasis  kinerja  dan  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  anggaran  SKPD Pemerintah Kabupaten Sumbawa ?”
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  dan  kualitas  sumber  daya manusia  terhadap  kualitas  anggaran  perangkat  daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman  lebih  mendalam  mengenai  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  sehingga  anggaran  yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  pelayanan  publik  yang  terbaik. Penelitian  ini  penting  dilakukan  dalam  memberikan kontribusi  untuk  merumuskan  kebijakan  khususnya yang  terkait  dengan  penyusunan  anggaran  SKPD. Pendayagunaan  anggaran  harus  sejalan  dengan  tujuan kinerja  yang  realistis  (dapat  dicapai)  sehingga menggambarkan  hasil  yang  diharapkan.  Pemerintah harus  rutin  mengevaluasi  dan  berani  memberikan punishment kepada  SKPD-SKPD  yang  memiliki ketimpangan  antara  capaian  kinerja  dengan  capaian keuangan. Sehingga anggaran yang dialokasikan dapat mencapai tujuan program dan kegiatan dan berimplikasi  pelayanan  kepada  publik  yang  semakin baik.
Kajian Pustaka dan Pengembangan

## Hipotesis
Goal Setting Theory Goal  Setting  Theory (teori  penetapan  tujuan) dipelopori  oleh  Locke  (1968),  menyatakan  bahwa faktor  penentu  yang  penting  bagi  individu  terhadap bagaimana individu tersebut mengerahkan usaha/upayanya  adalah  terletak  pada  tujuan  individu itu  sendiri  dan  sejauh  mana  tanggung  jawab  terhadap tujuan  tersebut. Goal  Setting  Theory mengemukakan tentang:    kejelasan,  bahwa  tujuan  harus  jelas  terukur, tidak  ambigu,  dan  ada  jangka  waktu  tertentu  yang ditetapkan  untuk  penyelesaian  tugas;  menantang merupakan salah satu karakteristik yang paling penting dari  tujuan  yaitu  tingkat  tantangan;  komitmen
merupakan  tujuan  harus  dipahami  agar  efektif,  bahwa tujuan  karyawan  konsisten  dengan  visi  dan  tujuan perusahaan; umpan balik ( feedback ) dapat memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harapan, menyesuaikan kesulitan sasaran, dan mendapatkan  pengakuan;  dan  Kompleksitas  tugas adalah kehati-hatian manajer untuk memastikan bahwa pekerjaan  tidak  menjadi  terlalu  berlebihan  agar  ada kelonggaran waktu untuk dapat memenuhi tujuan atau meningkatkan kinerja.
Konsep Goal  Setting  Theory adalah  bahwa seseorang yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku  kerjanya,  sehingga  pemahaman  yang  baik terhadap  tujuan  yang  tercantum  di  dalam  anggaran akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaannya.
Agency Theory (Teori Keagenan)
Hubungan  keagenan  merupakan  suatu  kontrak dimana  satu  orang  atau  lebih  ( principal )  memerintah orang  lain  ( agent )  untuk  melakukan  suatu  jasa  atas nama principal serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Hubungan  prinsipal- agent (keagenan)  terjadi  ketika  tindakan  seorang individu mempengaruhi individu yang lain (Smith dan Mark,  1998).  Salah  satu  pihak  ( principal )  membuat suatu  kontrak,  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit, dengan  pihak  lain  ( agent )  dengan  harapan  bahwa agent akan  bertindak/melakukan  pekerjaan  seperti yang  dinginkan  oleh principal (dalam  hal  ini  terjadi pendelegasian  wewenang).  Kesepakatan-kesepakatan dibentuk  dalam  struktur  institusional  pada  berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.
Masalah  keagenan  muncul  ketika  hubungan antara principal dan agent dapat  mengarah  pada kondisi asymmetrical information atau
ketidakseimbangan  informasi  karena agent berada pada  posisi  yang  memiliki  informasi  yang  lebih banyak  tentang  perusahaan  dibandingkan  dengan principal .  Dengan  asumsi  bahwa  individu-individu bertindak  untuk  memaksimalkan  kepentingan  diri sendiri,  maka  dengan  informasi  asimetri  yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan  beberapa  informasi  yang  tidak diketahui principal .  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang pemerintahan,  masalah  keagenan  muncul  ketika eksekutif  cenderung  memaksimalkan  kepentingan pribadinya  yang  dimulai  dari  proses  penganggaran, pembuatan  keputusan,  sampai  dengan  menyajikan laporan  keuangan  yang  sewajar-wajarnya  untuk
memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik,  dan  juga  untuk  mengamankan  posisi  di  mata legislatif dan rakyat.

## Kualitas Anggaran SKPD
Anggaran  merupakan  alat  manajemen  yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan  dan  mengendalikan  organisasi  agar tujuan  organisasi  tercapai  secara  efektif  dan  efisien. Kriteria  penganggaran yang baik menurut Egbide dan Godwyns (2012), yaitu (1) anggaran harus membangun posisi fiskal yang stabil dan berkelanjutan untuk jangka  menengah dan seterusnya, (2)  Anggaran harus  memfasilitasi  pergeseran  sumber  daya  yang lebih  efektif,  dengan  menggunakan  prioritas  yang lebih  tinggi,  (3)  Anggaran  harus  mendorong  unit pengeluaran  untuk  beroperasi  secara  efisien,  (4) Anggaran  harus  dapat  diakses  oleh  warga  dan responsif  terhadap  kepentingan  mereka,  (5)  anggaran (bersama-sama  dengan  praktek  manajemen  keuangan lainnya) harus menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Anggaran  diperlukan  karena  ada  tujuan  dan manfaatnya.  Kualitas  suatu  anggaran  dapat  tercermin dari  manfaat  yang dihasilkan  dan diberikan dari suatu kegiatan/program  kepada  masyarakat  luas  sebagai layanan publik. Menurut Kenis (1979), anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban  dalam  suatu  organisasi,  tetapi juga  merupakan  alat  bagi  manajer  tingkat  atas  untuk mengendalikan,  mengkoordinasikan,  mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya.
Istilah anggaran atau penganggaran ( budgeting ) sudah  tidak  asing  lagi  bagi  mereka  yang  biasa berkecimpung  dalam  organisasi,  termasuk  organisasi pemerintahan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan, sebagian  besar  organisasi  modern  sudah  terbiasa melakukan perencanaan, termasuk perencanaan keuangan (anggaran). Saat ini, organisasi pemerintahan  memberikan  perhatian  yang  semakin besar  dalam  bidang  penganggaran.  Selain  itu,  minat publik semakin meningkat pula pada proses pertanggungjawaban  dan  penyelenggaraan  pemerintah daerah  semenjak  berlangsungnya  era  otonomi  daerah. Dengan kondisi ini pemahaman pada konsep anggaran daerah semakin menjadi kebutuhan.
Anggaran  SKPD  yang  tertuang  dalam  RKA- SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja  program  dan  kegiatan  SKPD  serta  rencana pembiayaan  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  APBD. Setelah  ada  nota  kesepakatan  antara  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  mengenai  kebijakan  umum anggaran  serta  prioritas  dan  plafon  anggaran  (KUA- PPA),  Tim  Anggaran  (TAPD)  menyiapkan  surat edaran  kepala  daerah  tentang  penyusunan  RKA- SKPD. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh  masing-masing  SKPD  yang disusun dalam format RKA-SKPD harus betul-betul menyajikan  informasi  yang  jelas  tentang  tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin  dicapai  atau  diperoleh  masyarakat  dari  suatu kegiatan yang dianggarkan.
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Anggaran berbasis kinerja (ABK) pada Pemerintah Daerah didasarkan pada terbitnya Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun 2002  yang  berisi  panduan  membuat  anggaran  kinerja, pelaksanaan  anggaran,  sampai  dengan  pelaporan pelaksanaan  anggaran.  Regulasi  ini  disempurnakan dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan  bahwa  rencana  kerja  dan  anggaran disusun  berdasarkan  prestasi  kerja  yang  akan  dicapai atau berbasis kinerja. Disahkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  dan  dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006  terakhir  diubah  dengan  Permendagri Nomor  21  Tahun  2011  menguraikan  bahwa  ABK merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran  di  sektor  publik.  Penganggaran  yang baik  akan  memberikan  dasar  pengukuran  kinerja  dan menghasilkan informasi kinerja yang valid dan akurat, sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk penyusunan laporan kinerja sebagai alat pengendalian.
Robinson  dan  Brumby  (2005)  menyatakan “PBB  (Performance  Based  Budgeting)  has  been defined  as  procedures  intended  to  “strengthen  links between  the  funds  provided  to  public  sector  entities and  their  outcomes  and/or  outputs  through  the  use  of formal performance information in resource allocation decision-making” . ABK didefinisikan sebagai prosedur  yang  dimaksudkan  untuk  memperkuat hubungan  antara  dana  yang  diberikan  kepada  entitas sektor  publik  dengan  hasil  dan/atau  output  mereka melalui  penggunaan  informasi  kinerja  formal  dalam mengalokasikan  sumber  daya  dalam  mengambil
keputusan”.  Dilakukannya  pengukuran  kinerja  oleh manajer,  menurut  Behn  (2003)  dalam  Gómez  dan Katherine  (2008)  bertujuan  untuk “evaluate,  control, motivate,  budget,  promote,  celebrate,  learn,  and improve” . ABK yang didukung oleh sebuah tata kelola pemerintah yang baik ( good governace ) dan pelaksana yang  kompeten,  dirasa  mampu  mereduksi  tindakan korupsi,  dan  meningkatkan  kembali  rasa  kepercayaan dari  masyarakat  yang  telah  menghilang.  Dalam praktiknya,  ABK  dipandang  dapat  meningkatkan proses  penganggaran  yang  sistematis  di  mana menghubungkan  hasil  yang  diinginkan  atas  dasar kebijakan  negara  dengan  misi  dan  tingkat  belanja lembaga (Srithongrung, 2009).
Temuan  hasil  penelitian  Hill  dan  Matthew (2005)  dan  Gómez  dan  Katherine  (2008)  berhasil membuktikan  bahwa  penerapan  pengukuran  kinerja dalam  penganggaran  telah  berhasil  memajukan komunikasi  dan  pemahaman  di  antara  pemangku kepentingan tentang apa yang pemerintah lakukan dan bagaimana  pelaksanaan  program/kegiatan  pemerintah dicapai.  Hasil  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian Verasvera (2016) menyimpulkan bahwa ABK memiliki  hubungan  positif  yang  kuat  dan  searah terhadap  kinerja  aparatur  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Handayani (2009)  dan  Maisarah  (2014)  yang  menyatakan  bahwa pendekatan  kinerja  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas  APBD.  Berdasarkan  teori  dan  uraian  diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H1:  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD.

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  sangat tergantung  pada  kesempurnaan  aparatur  negara. Keterampilan  individu  seorang  aparatur  negara mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja,  dan  pengalaman  yang  diperoleh  dalam  bidang pengetahuan yang diberikan dari waktu ke waktu. Hal ini  diterima  secara  luas  bahwa  staf  berpendidikan tinggi dan secara teknis  yang berkualitas lebih  mudah menerima  pembauran  dan  mampu  mentransformasi pengetahuan eksternal yang tersedia.
Organisasi  pemerintah  sebagai agent yang mempunyai  tugas  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  hubungannya  dengan  para  pemilik anggaran  sektor  publik  sebagai principal ,  dituntut untuk  menggunakan  SDM  yang  berkualitas  untuk
ditugaskan  dalam  bagian  keuangan,  terutama  yang akan menangani penganggaran. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dapat dilakukan  dengan  memberikan  pendidikan  dan pelatihan  serta  menyelenggarakan  sosialisasi  dan bimbingan teknis tentang peraturan pemerintah terkait anggaran.
Kompleksnya tahapan penganggaran di organisasi sektor publik mulai dari penentuan program dan  kegiatan,  klasifikasi  belanja,  penentuan  standar belanja, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan,  memerlukan  SDM  yang  berkualitas  agar tujuan  pemerintah  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pelayanan  publik  yang  terbaik yang pengalokasian anggaran sesuai dengan kemampuan  daerah  dan  rencana  pembangunan  daerah dapat terwujud. Menurut Ouda
(2003) pelaksanaan penganggaran membutuhkan perekrutan staf baru yang berkualitas  dan  pelatihan  untuk  staf  senior.    Hal  ini sejalan  dengan  simpulan  penelitian  Tayib  dan Mohamad (2005) yang menyatakan bahwa permasalahan  yang  sering  terjadi  seperti  kurangnya tenaga terlatih, kurangnya kemampuan dalam menggunakan  data,  kurangnya  pemahaman  menjadi prioritas  harus  diselesaikan  oleh  pemerintah  terkait penganggaran  terutama  untuk  perencanaan  dan pengendalian  anggaran.  Berdasarkan  teori  dan  uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan model penelitian berikut ini:

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif. Berdasarkan  tujuannya,  penelitian  ini  merupakan penelitian eksplanatori. dan hubungan yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  hubungan  kausal,  yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  SKPD yang  menyusun  anggaran  di  lingkup  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  yang  berjumlah  55  SKPD. Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah non-probability yaitu purposive  sampling , dengan  kriteria  yaitu  SKPD  yang  sudah  diuji kepatuhannya  oleh  Ombudsman  pada  tahun  2015 terkait  kualitas  pelayanan,  sehingga  sampel  dalam penelitian  ini  berjumlah  15  SKPD.  Responden  pada penelitian  ini  adalah  pegawai  yang  terlibat  dalam penyusunan  anggaran  dan  terkait  hasil  penilaian Ombudsman  sebanyak  100  responden,  meliputi:  (1) Kepala  SKPD,  selaku  pengguna  anggaran,  (2)  Kepala Seksi/Subbag  yang  kualitas  pelayanannya  telah  diuji Ombudsman,  (3)  Kepala  Subbagian  Program,  dan  (4) Staf  Subbagian  Program  yang  bertugas  menginput anggaran SKPD.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  adalah  kuisioner,  masing-masing SKPD  didistribusikan  kuisioner  dan  disampaikan langsung  oleh  peneliti  kepada  responden  penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor  masing- masing  indikator  variabel  yang  diperoleh  dari pengisian  kuesioner  yang  telah  dibagikan  kepada responden.  Dan  studi  kepustakaan  yaitu  suatu  cara pengumpulan  data  yang  bersumber  dari  penelaahan kepustakaan,  berupa  jurnal-jurnal,  laporan-laporan, dan  referensi  lain  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang diteliti.
Variabel dan Definisi Operasional Variabel endogen
Kualitas Anggaran SKPD
Anggaran
yang
berkualitas adalah pengalokasian  anggaran  sesuai  dengan  kemampuan daerah  dan  rencana  pembangunan  daerah  yang menunjukkan  keinginan  Pemerintah  Daerah  untuk mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat melalui  pelayanan  publik  yang  terbaik  (Handayani, 2009).  Indikator  kualitas  anggaran  SKPD  pada penelitian  ini  yaitu  dukungan  unit-unit  organisasi (KUA01),  keakuratan  belanja  (KUA02),  keakuratan pendapatan  (KUA03),  relevansi  usulan  dengan
permasalahan  terkini  (KUA04),  tersusun  secara  smart dan  logis  (KUA05),  tepat  waktu  (KUA06),  memuat informasi biaya (KUA07), memuat informasi kelompok  sasaran  (KUA08),  konsisten  dengan dokumen  perencanaan  (KUA09).  Indikator  kualitas anggaran  dimodifikasi  dari  penelitian  Kenis  (1979) dan Puttri (2014).

## Variabel eksogen
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Penerapan ABK yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  upaya  yang  mengutamakan pencapaian hasil kerja ( output/outcome ) dari perencanaan  alokasi  biaya  atau  input  yang  telah ditetapkan.  Pengukuran  variabel  ini  menggunakan indikator  dari  penelitian  Verasvera  (2016)  yang dimodifikasi  yaitu  kejelasan  tujuan  jangka  panjang (ABK01); keselarasan visi, misi, dan tujuan (ABK02); orientasi  kepada  pendaya-gunaan  anggaran  (ABK03); input sesuai dengan Rencana Kerja (renja) dan rencana strategis  (renstra)  (ABK04);  output  mendukung pencapaian  sasaran  renja  dan  renstra  (ABK05); berperan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran dinas (ABK06); tingkat keberhasilan (ABK07).
Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan  dari  pegawai  pada  bagian  penyusunan anggaran  SKPD  dalam  melaksanakan  tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh,  pemahaman  mengenai  tugas,  dan  tanggung jawab  terhadap  kewajiban.  Indikator  yang  digunakan merupakan  modifikasi  dari  penelitian  Azhar  (2007), yaitu  latar  belakang  pendidikan  (LTP),  pengalaman (PLM),  pembagian  tugas  (PBT),  pengetahuan  (PTH), ketepatan  waktu  (KTW),  keahlian  (KHL),  pelatihan (PLT).
Prosedur Analisis Data
Pada  penelitian  ini  analisis  data  menggunakan alat  analisis Partial  Least  Square (PLS)  versi  3.0. Penelitian  ini  menguji  tiga  variabel  eksogen  dan  satu variabel endogen.
Berikut adalah gambar Model Struktural:
Model  persamaan  struktural  awal  diuji  dengan persamaan struktural sebagai berikut: Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) variabel KUA KUA01 = λ 38 KUA01 KUA + ε 21 KUA02 = λ 39 KUA02 KUA + ε 22 KUA03 = λ 40 KUA03 KUA + ε 23 KUA04 = λ 41 KUA04 KUA + ε 24 KUA05 = λ 42 KUA05 KUA + ε 25 KUA06 = λ 43 KUA06 KUA + ε 26 KUA07 = λ 44 KUA07 KUA + ε 27 KUA08 = λ 44 KUA08 KUA + ε 28 KUA09 = λ 45 KUA09 KUA + ε 29 variabel ABK ABK01 = λ 21 ABK01 ABK + ε 7 ABK02 = λ 21 ABK02 ABK + ε 8 ABK03 = λ 22 ABK03 ABK + ε 9 ABK04 = λ 23 ABK04 ABK + ε 10 ABK05 = λ 24 ABK05 ABK + ε 11 ABK06 = λ 25 ABK06 ABK + ε 12 ABK07 = λ 26 ABK07 ABK + ε 13 Variabel SDM LTP  = λ 31 LTP SDM + ε 14 PLM = λ 37 PLM SDM + ε 15
PBT  = λ 35 PBT SDM + ε 16 PTH = λ 32 PTH SDM + ε 17 KTW = λ 36 KTW SDM + ε 18
KHL = λ 33 KHL SDM + ε 19 PLT  = λ 34 PLT SDM + ε 20 Persamaan Model Struktural ( Inner model ) KUA = γ 1 ABK + γ 2 SDM+ ζ 1 Keterangan : γ (Gamma) = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen
ζ (Zeta)       = galat model structural
λ (Lambda) = koefisien model pengukuran
( loading weight ) ε (Epsilon) = galat model pengukuran KUA = kualitas anggaran SKPD SDM = kualitas sumber daya manusia

## Hasil dan Pembahasan
Objek  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  15  SKPD  di  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  yang  sudah  diuji  kepatuhannya oleh  Ombudsman  pada  tahun  2015  terkait  kualitas pelayanan.  Data  yang  digunakan  yang  diperoleh melalui  penyebaran  kuesioner  penelitian  kepada pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran.
Kuesioner  penelitian  yang  disebarkan  kepada responden  sebanyak  100  kuisioner,  dan  sebanyak  95 kuisioner telah diterima kembali oleh peneliti sehingga tingkat  pengembaliannya  ( response  ratenya )  sebesar 95  persen.  Dari  95  kuesioner  yang  diterima  kembali tersebut,  ada  1  kuisioner  yang  tidak  layak  diolah, karena  tidak  seluruh  item  pertanyaan  pada  kusisioner dijawab oleh responden  sehingga 1 kuesioner tersebut tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  diikutkan  dalam proses  pengolahan  data.  Rincian  kuesioner  penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

## Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran,  meliputi: (1)  Kepala  SKPD,  selaku  pengguna  anggaran,  (2) Kepala Seksi/Subbag yang kualitas pelayanannya telah diuji  Ombudsman,  (3)  Kepala  Subbagian  Program, selaku pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok menyusun  dokumen  anggaran  SKPD,  dan  (4)  Staf Subbagian Program yang bertugas menginput anggaran  SKPD  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa.
Profil  responden  menunjukkan  bahwa  jumlah responden perempuan sebanyak 37 responden (39,36%)  dan  responden  laki-laki  sebanyak  57
responden (60,64%), ini menunjukkan bahwa pegawai yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  berjenis kelamin  laki-laki.  Data  responden  juga  menunjukan bahwa  yang  mendominasi  adalah  responden  dengan pendidikan Strata 1 dengan  berbagai jurusan/program studi,  yaitu  sebanyak  68  responden  (72,34%),  data tersebut  menunjukkan  bahwa  responden  memiliki tingkat  pendidikan  cukup  memadai.  Data  pengalaman bekerja  menunjukan  bahwa  48  responden  (51,07%) memiliki  pengalaman  bekerja  lebih  dari  15  tahun,  35 responden  (37,23%)  memiliki  pengalaman  bekerja lebih  dari  10  hingga  15  tahun,  dan  jumlah  responden dengan  pengalaman  bekerja  lebih  dari  5  hingga  10 tahun  paling  sedikit  jumlahnya  yaitu  11  responden (11,70%).  Mengacu  pada  data  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa responden telah memiliki pengalaman  kerja  yang  cukup  memadai  yang mendukung  tugas  dan  fungsinya  dalam  melakukan penyusunan anggaran yang berkualitas.

## Hasil Statistik Deskriptif
Data  statistik  per  variabel  laten  dapat  dilihat pada  Tabel  3.  Tabel  tersebut  menunjukkan  standar deviasi  dan  nilai  rata-rata  jawaban  responden  per variabel  laten.  Pedoman  interpretasi  hasil  kuisioner untuk  menentukan  batas  bawah  dan  batas  atas  setiap kelas  terhadap  nilai  rata-rata  masing-masing  variabel menggunakan tabel 2 dibawah ini.
Gambaran  variabel  penelitian  yang  meliputi: kualitas  anggaran  (KUA),  penerapan  anggaran berbasis  kinerja  (ABK)  dan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  dapat  disajikan  dalam  Tabel  3. sebagai berikut :
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat  diketahui bahwa  variabel  KUA  memiliki  nilai  minimum  1,89 dan nilai maksimum 5,00. Nilai standar deviasi sebesar 0,566  lebih  kecil  dari  nilai mean sebesar  4,031. Artinya,  nilai  sampel  dominan  berkumpul  di  sekitar nilai  rata-rata  hitungnya  sebesar  4,031.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dilihat  dari  dukungan  unit-unit organisasi, keakuratan belanja, keakuratan pendapatan, relevansi usulan dengan permasalahan terkini, tersusun secara smart dan logis, tepat waktu, memuat informasi biaya,  memuat informasi kelompok sasaran, konsisten dengan  dokumen  perencanaan,  maka  anggaran  SKPD Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  cenderung  dalam kategori berkualitas.
Variabel  ABK  memiliki  nilai  minimum  2,57 dan  nilai  maksimum  5.  Nilai  standar  deviasi  sebesar 0,524  lebih  kecil  dari  nilai mean sebesar  4,102. Artinya,  nilai  sampel  dominan  berkumpul  di  sekitar nilai  rata-rata  hitungnya  sebesar  4,102.  Dari  hasil tersebut  kemudian  disesuaikan  dengan  tabel  kriteria penilaian  tanggapan  responden.  Nilai mean sebesar 4,102  mendiskripsikan  kecenderungan  responden menjawab  untuk  pertanyaan-pertanyaan  mengenai penerapan  ABK  adalah  anggaran  berbasis  kinerja dalam  penyusunan  anggaran  SKPD  cenderung  dalam kondisi atau kategori diterapkan dengan baik.
Variabel Kualitas SDM memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5,00. Nilai standar deviasi  sebesar  0,613  lebih  kecil  dari  nilai mean sebesar  3,874.  Artinya,  nilai  sampel  dominan berkumpul  di  sekitar  nilai  rata-rata  hitungnya  sebesar 3,874.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  SDM  penyusun anggaran  yang  dimiliki  SKPD  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa cenderung dalam kategori berkualitas dilihat dari  latar  belakang  pendidikan  (LTP),  pengalaman (PLM),  pembagian  tugas  (PBT),  pengetahuan  (PTH), ketepatan  waktu  (KTW),  keahlian  (KHL),  dan pelatihan (PLT).
Hasil  Pengujian  Outer  Model, Inner  model ,  dan Goodness of Fit
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah Struktural  Equation  Modelling (SEM)  berbasis  varian atau  biasa  disebut  dengan soft  modeling ,  dengan menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS). Pada  penelitian  ini  pengujian  dilakukan  dengan bantuan  program  SmartPLS  3.0.  Dalam  PLS  atau component based SEM, hubungan linear yang optimal antar  variabel  laten  dihitung  dan  diinterpretasikan
sebagai  hubungan  prediktif  terbaik  yang  tersedia dengan  segala  keterbatasan  yang  ada,  sehingga kejadian  yang  ada  tidak  dapat  dikendalikan  secara penuh (Ghozali, 2015:6).
Terdapat  beberapa  alasan  yang  menjadi penyebab  digunakan  PLS  dalam  suatu  penelitian. Dalam  penelitian  ini  alasan-alasan  tersebut  yaitu: pertama,  PLS  merupakan  metode  analisis  data  yang didasarkan  asumsi  data  tidak  harus  berdistribusi normal  multivariate (indikator  dengan  skala  kategori, ordinal,  interval,  sampai  ratio  dapat  digunakan  pada model  yang  sama),  sampel  tidak  harus  besar,  yaitu jumlah  sampel  kurang  dari  100  atau  minimal  30  bisa dilakukan analisis. Kedua, PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi  teori,  yang  masih  dikatakan  lemah, karena  PLS  dapat  digunakan  untuk  prediksi,  tetapi dapat  juga  digunakan  untuk  menjelaskan  ada  atau tidaknya  hubungan  antar  variabel  laten.  Ketiga,  PLS memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series  ordinary  least  square (OLS)  sehingga diperoleh  efisiensi  perhitungan olgaritma .  Keempat, pada  pendekatan  PLS,  diasumsikan  bahwa  semua ukuran variance dapat  digunakan  untuk  menjelaskan (Ghozali, 20012:4).
Tahapan  dan  Hasil  Pengujian  menggunakan alat  analisa  smartPLS.  Ada  2  (dua)  permodelan  yang digunakan,  yaitu:  1.  Model measurement /  pengukuran ( outer  model )  merupakan  model  pengukuran  yang menghubungkan  indikator  dengan  variabel  latennya, digunakan  untuk  uji  validitas  dan  reliabilitas,  dan  2. evaluasi measurement / model struktural ( Inner model ), merupakan  model  struktural  yang  menghubungkan antar  variabel  laten,  digunakan  untuk  uji  kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).
Tiga kriteria model measurement yang digunakan dalam teknik analisa data adalah convergent validity , composite reability dan discriminant validity . Hasil  uji outer untuk  melihat  nilai convergent validity ,  didapatkan  hasil  estimasi  perhitungan  nilai factor  loading untuk  semua  indikator  pada  variabel kualtas anggaran (KUA), penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK), kualitas sumber daya manusia (SDM). Loading  factor yang  nilainya  dibawah  0,50  akan didrop  dari  analisis  karena  memiliki  nilai convergent validity rendah.  Pada  tahap  ini,  tidak  ada  indikator yang didrop karena nilai Loading factor pada tiap-tiap indikator  lebih  dari  0,50.  Jadi    dapat  disimpulkan bahwa,    seluruh    data    dalam    diagram full model adalah valid.
Hasil  uji  dapat  dilihat  pada  gambar  3  dibawah ini.
Gambar 3. Hasil Outer Loading PLSAlgorithm
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari variabel  atau  konstuk.  Suatu  alat  ukur  atau  instrumen yang  berupa  kuesioner  dikatakan  dapat  memberikan hasil  ukur  yang  stabil  atau  konstan,  bila  alat  ukur tersebut dapat diandalkan atau reliabel . Suatu konstruk dikatakan reliabel jika  nilai composite  reliability maupun cronbach  alpha di  atas  0,70  (Ghozali, 2008:43).  Hal  tersebut  menunjukan  konsistensi  dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi.
Berikut  merupakan  data  hasil  analisis  dari pengujian composite  reliability maupun cronbach’s alpha :
Hasil  pengujian  pada  Tabel  4  menunjukan bahwa  hasil composite  reability maupun cronbach’s alpha menunjukan  nilai  yang  memuaskan  yaitu  nilai masing-masing  variabel  diatas  nilai  minimum  0,70. Hal  tersebut  menunjukan  konsistensi  dan  stabilitas instrumen  yang  digunakan  tinggi.  Dengan  kata  lain semua  konstruk  atau  variabel  penelitian  ini  sudah
menjadi alat ukur yang fit, dan semua pertanyaan yang digunakan  untuk  mengukur  masing-masing  konstruk memiliki reliabilitas yang baik.
Uji discriminant  validity menggambarkan korelasi  antara  variabel  dengan  nilai  korelasi cross loading seluruh  indikator  yang  digunakan  dalam membentuk    variabel  laten,  dinyatakan  valid  apabila nilai  korelasi cross  loading lebih  besar  dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain.
Nilai cross  loading masing-masing  variabel dijelaskan pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai  korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran  konstruk  lainnya.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa model memiliki nilai discriminant validity yang baik.
Hasil ketiga kriteria tersebut diatas menunjukan bahwa  model  penelitian  telah  memenuhi  kriteria  uji model pengukuran/ measurement model (outer model).
Persamaan  outer  model  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk variabel ABK ABK01   = 0,750ABK + 0,074
ABK02   = 0,694ABK + 0,106 ABK03   = 0,823ABK + 0,045 ABK04   = 0,788ABK + 0,048 ABK05   = 0.740ABK + 0,044 ABK06   = 0.754ABK + 0,081 ABK07   = 0,807ABK + 0,060
b. Untuk variabel SDM LTP = 0,678SDM + 0,107 PLM = 0,698KUA + 0,091 PBT = 0,661SDM + 0,089 PTH = 0,753SDM + 0,064 KTW = 0,739SDM + 0,064 KHL = 0,780SDM + 0,058 PLT = 0,634SDM + 0,060 c. Untuk variabel KUA KUA01   = 0,670KUA + 0,105 KUA02   = 0,690KUA + 0,095 KUA03   = 0,660KUA + 0,069
KUA04   = 0,722KUA + 0,063
KUA05   = 0,730KUA + 0,074 KUA06   = 0,684KUA + 0,072 KUA07   = 0,738KUA + 0,082 KUA08   = 0,783KUA + 0,041 KUA09 = 0,698KUA + 0,087
Uji Model Struktural ( Inner model ) Pengujian inner  model atau  model  struktural dilakukan  untuk  melihat  hubungan  antar  konstruk, nilai  signifikansi  dan  R- square dari  model  penelitian. Model  struktural  dievaluasi  dengan  menggunakan  R- square untuk  konstruk  dependen.    Nilai  R- square ditampilkan pada Tabel 6 berikut ini:
Pada  Tabel  4.13  menunjukan  bahwa  Nilai  R- square kualitas  anggaran  (KUA)  sebesar  0,556.  Nilai R- square sebesar  0,556  memiliki  arti  bahwa  variabel konstruk  kualitas  anggaran  SKPD  (KUA)  yang  dapat di jelaskan oleh variabel konstruk penerapan anggaran berbasis  kinerja  (ABK)  dan  kualitas  sumber  daya manusia (SDM) sebesar 55,60 persen sedangkan 54,40 persen  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  yang diteliti.  Semakin  besar  angka  R- square menunjukkan
semakin  besar  variabel  eksogen  tersebut  dapat menjelaskan  variabel  endogen  sehingga  semakin  baik persamaan strukturalnya.

## Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Pengujian  hipotesis  yang  diajukan  dilakukan dengan  pengujian  model  struktural  ( inner  model ) dengan  melihat  nilai  R- square yang  merupakan  uji goodness-fit  model.  Selain  itu  juga  dengan  melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter  dan  nilai  signifikansi  statistik.  Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi  mengenai  hubungan  antar  variabel-variabel penelitian.  Batas  untuk  menolak  dan  menerima hipotesis  yang  diajukan  di  atas  adalah  1,96  untuk p<0.05. Hasil uji dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.
Gambar 4. Hasil Bootstrapping
Persamaan  hasil  penelitian  untuk  model struktural ( inner model ) adalah sebagai berikut:
KUA = 0,321ABK + 0,510SDM + ζ Keterangan: KUA = Kualitas Anggaran SKPD ABK =Penerapan anggaran berbasis kinerja SDM = Kualitas Sumber Daya Manusia ζ (Zeta) = galat model struktural
Hasil  nilai  t-statistik  ditunjukkan  pada  tabel path  coefficients sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  7 berikut :

## Pembahasan
Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja terhadap Kualitas Anggaran SKPD
Hasil penelitian H2 menyatakan bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  penerapan  anggaran berbasis kinerja terhadap kualitas anggaran SKPD. Hal ini berarti bahwa penerapan anggaran berbasis  kinerja mampu meningkatkan kualitas anggaran SKPD.
Secara  umum  responden  menyadari  bahwa pendekatan  ABK penting diterapkan dalam  menyusun anggaran  yang  berkualitas.  Hasil  penelitian  juga menyatakan  bahwa  dengan  menerapkan  anggaran berbasis  kinerja,  anggaran  SKPD  telah  berorientasi kepada  pendayagunaan  anggaran  yang  tersedia  untuk mencapai  hasil  yang  optimal  dari  kegiatan  yang dilaksanakan,  input  program  dan  kegiatan  telah diidentifikasikan  dengan baik sesuai dengan renja dan renstra, output program dan kegiatan yang direncanakan  telah  mendukung  pencapaian  sasaran renja  dan  renstra,  sistem  anggaran  kinerja  telah berperan  sebagai  patokan  dalam  melaksanakan  tujuan dan  sasaran  dinas,  dan  laporan  realisasi  anggaran SKPD  memberikan  gambaran  yang  jelas  atas  tingkat keberhasilan,  serta  mendorong  aparatur  di  SKPD untuk selalu meningkatkan kinerja.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan fenomena-fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dimana laporan  hasil  kinerja  pemerintah  kabupaten  Sumbawa (LKjIP)  yang  menunjukan  ada  40%  indikator  kinerja atau  sebanyak  139  dari  341  indikator  yang  diukur dengan  realisasi  capaian  kinerja kurang dari  85% sementara  realisasi  keuangan  mencapai  88,51%. Namun,  hasil  penelitian  ini  sejalan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Handayani  (2009),  Lucyanda  (2009), dan  Maisarah  (2014)  yang  membuktikan  bahwa pendekatan  kinerja  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kualitas anggaran.
Penelitian  lain  yang  sejalan  dikemukakan  oleh Klase  dan  Michael  (2008)  yang  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  anggaran  kinerja  berpengaruh  signifikan
dan  positif  pada  hasil  anggaran  diukur  dengan pengeluaran  per  kapita,  dan  penelitian  Qi  dan  Yaw (2012),  bahwa  ABK  menyebabkan  pergeseran  dalam pola  pengeluaran  yang  berpotensi  pada  perbaikan efisiensi dan efektivitas pemerintah.
Temuan    ini    juga    mendukung goal  setting theory yang  dikemukakan  Locke  (1968)  melalui prinsip  kejelasan  dan  umpan  balik,  bahwa  untuk mencapai tujuan organisasi, ada kejelasan dalam artian jelas  terukur  dan  tidak  ambigu  atas  apa  yang  akan dihasilkan  serta  ada  jangka  waktu  yang  ditetapkan sehingga    membantu  manajer  untuk  melihat  apa  yang akan  dicapai  dan  memikirkan  kembali  bagaimana untuk  mencapai  tujuan  menjadi  lebih  efektif. Sedangkan umpan balik berarti memberikan kesempatan  kepada  individu  untuk  dapat  menentukan sendiri  bagaimana  mereka  melakukan  tugasnya, kesempatan  ini  diberikan  ketika  ada  interaksi  yang ekstensif antara pemilik anggaran, penyusun anggaran, dan  pelaksana  anggaran  dalam  proses  penentuan tujuan  dan  pembuatan  anggaran  yang  realistis  dan selaras  dengan  tujuan  personal  dan  kebutuhan  para manajer dan bawahan. Kedua prinsip tersebut menjadi poin  penting  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran organisasi.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Anggaran SKPD
Hasil penelitian H 3 menyatakan bahwa terdapat pengaruh  antara  kualitas  SDM  terhadap  kualitas anggaran  SKPD,  hal  ini  berarti  bahwa  semakin berkualitas  SDM,  maka  anggaran  SKPD  yang dihasilkan  akan  semakin  berkualitas.  Pengaruh signifikan  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya manusia  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam meningkatkan  kualitas  anggaran  SKPD.  Penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Pratama (2015)  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  penyusunan APBD, Nurhasmah (2015) bahwa kompetensi eksekutif  berpengaruh  terhadap  ketepatan  penyusunan APBD,  serta  penelitian  Puttri  (2014),  Lisnawati  dan Dita  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  sumber  daya manusia mempengaruhi kualitas anggaran pemerintah.
Pengaruh kualitas sumber daya  manusia  sangat erat kaitannya dengan teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976). Organisasi pemerintah  sebagai agent yang  mempunyai  tugas memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam
hubungannya  dengan  para  pemilik  anggaran  sektor publik sebagai principal , dituntut untuk menggunakan SDM yang berkualitas untuk ditugaskan dalam bagian keuangan, terutama yang akan menangani penganggaran.  Masyarakat  dewasa  ini  harus  lebih waspada  terhadap  kurangnya  kejujuran  dan  perilaku yang  tidak  etis  pemerintah  dalam  hal  penyusunan anggaran,  ini  dikarenakan  meskipun  masyarakat dimintai  pendapatnya  melalui  forum  musrenbang, namun  pada  akhirnya  proses  penyusunan  anggaran  di SKPD tetap dilakukan secara tertutup (Nawawi, 2012).
Kualitas  SDM  penyusun  anggaran  di  SKPD Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  cenderung  dalam kategori  berkualitas  tetapi  belum  optimal,  salah  satu penyebabnya  adalah  masih  ditemukan  kesalahan dalam  hal  penganggaran  oleh  BPK  selama  4  tahun berturut-turut.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  hal  ini dapat  disebabkan  masih  rendahnya  SDM  yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyusunan  anggaran,  dilihat  dari  rendahnya  nilai mean penilaian  tanggapan  responden  untuk  indikator pelatihan  dibanding  indikator  yang  lain.  Oleh  karena itu, Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan kepada  SDM  penyusun  anggaran  untuk  mengikuti diklat-diklat  terkait  anggaran  agar  kemampuan  dalam bekerja  dapat  lebih  meningkat  sehingga  lebih  optimal dalam menghasilkan anggaran yang berkualitas.
Pasal  2  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No 101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat)  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  menjelaskan bahwa  salah  satu  tujuan  diklat  yaitu  untuk meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan dan  sikap  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  jabatan secara  profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  dan etika  PNS  sesuai  dengan  kebutuhan  instansi.  Selain itu, terbentuknya sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi  pada  pelayanan,  pengayoman,  dan pemberdayaan  masyarakat  juga  menjadi  tujuan diadakannya  diklat.  Sehingga  dengan  diberikannya kesempatan  diklat  kepada  SDM  penyusun  anggaran diharapkan  mampu  meningkatkan  keahlian  teoritis, konseptual serta perilaku etis pegawai.
Untuk  menyusun  anggaran  yang  berkualitas, selain  dibutuhkan  pengetahun  dan  keahlian,  individu juga  harus  memiliki  pemahaman  mengenai  konsep punyusunan  anggaran  yang  baik  dan  sesuai  dengan pedoman  yang  berlaku.  Keikutsertaan  dalam  diklat terkait  anggaran  juga  menjadi  poin  penting  dalam  hal meningkatkan kualitas anggaran. Tanpa adanya hal-hal
tersebut,  maka  anggaran  yang  dihasilkan  cenderung tidak  akan  berkualitas.  Rasyid  (2012)  menyatakan bahwa  staf  penyusun  anggaran  harus  menjadi fasilitator  yang  membantu  segenap  struktur  organisasi dalam  menyusun  komponen-komponen  perencanaan yang  dimulai  dari  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang terukur.

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis  pengaruh  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap kualitas  anggaran  SKPD  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa. Goal  setting  theory dan agency  theory digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  terkait kualitas anggaran. Dengan metode purposive sampling ,  penelitian  ini  menggunakan  data  dari  15 SKPD  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa. Proses  pengolahan  data  menggunakan  alat  analisis Partial Least Square (smartPLS) 3.0.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh terhadap    kualitas  anggaran  SKPD,  kualitas  sumber daya manusia berpengaruh terhadap  kualitas anggaran SKPD.
Temuan  lain  mengungkapkan  bahwa  anggaran pendapatan  yang  tercantum  harus  lebih  objektif dengan  perhitungan  yang  matang,  dan  perangkat daerah harus mempertimbangkan keikutsertaan penyusun  anggaran  dalam  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas penyusun  anggaran  perangkat  daerah  (SKPD)  karena hal    tersebut  akan  berdampak  dengan  meningkatnya kualitas anggaran SKPD.
Keterbatasan dalam penelitian ini akan memberi  arah  bagi  penelitian  mendatang.  Pertama, Penelitian  ini  hanya  meneliti  tiga  variabel  yang mempengaruhi kualitas anggaran SKPD, Penelitian ini perlu  dikembangkan  lebih  jauh  dengan  menambah variabel  lain  yang  diperkirakan  dapat  mempengaruhi seperti  pengawasan  anggaran  dan  penggunaan  sistem teknologi  informasi  dalam  penyusunan  anggaran. Kedua  ruang  lingkup  pada  penelitian  ini  hanya dilakukan  di  perangkat  daerah  yang  sudah  diuji kepatuhannya  oleh  Ombudsman  pada  tahun  2015 terkait  kualitas  pelayanan  sehingga  generalisasi  hasil temuan  dan  rekomendasi  penelitian  ini  kurang  dapat
diberlakukan  bagi  seluruh  perangkat  kerja  di  luar wilayah Kabupaten Sumbawa .
Referensi
[1] Azhar. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 tahun  2006  pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh .
Tesis.  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Sumatera Utara.
[2] Cipta,  Hendra.  2011. Analisis  Penerapan Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (Performance Based  Budgeting)  pada  Pemerintah  Daerah (Studi  Eksploratif  pada  Pemerintah  Kabupaten Tanah Datar). Universitas Andalas.
[3] Egbide,  C.  B  dan  Godwyns  A.  Agbude.  2012. Good  Budgeting  and Good  governance :  A Comparative Discourse. The Public
Administration  and  Social  Policies  Review .  IV Year, No. 2 (9): 55.
[4] Elyas, Elfin. 2015. Riviu RKA-SKPD . Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri.
[5] Ghozali, Imam dan Hengky Lathan. 2012. Partial Least  Squares,  Konsep  Teknik  dan  Aplikasi, Menggunakan  Program  SmartPLS  3.0  untuk Penelitian  Empiris. Edisi  2.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
[6] Gómez, Luis Juan dan Katherine G. Willoughby,..  2008.  Performance  Informed Budgeting  in  U.S.  State  Governments. Jurnal Presupuesto y Gasto Público 51/2008: 287-303
[7] Handayani,  Dwi  Bestari.  2009.  Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. Jurnal Dinamika  Akuntansi ,  Volume  1  Nomor  1,  Maret 2009: 31-40.
[8] Hill,  Herb  dan  Matthew  Andrews.  2005. Reforming  Budget  Ritual  and  Budget  Practice: The Case of Performance Management Implementation  in  Virginia. Intl  Journal  of Public Administration , 28: 255–272.
[9] Jensen,  M  and  Meckling,  W.  1976.  Theory  Of The  Firm  :  Managerial  Behavior  Agency  Cost and  Ownership  Structure. Journal  Of  Finance Economics 3: 305-360.
[10] Juliani,  Dian,  dan  Mahfud  Sholihin.  2014. Pengaruh  Faktor-Faktor  Kontekstual  terhadap
Persepsian Penyerapan Anggaran terkait
Pengadaan  Barang/Jasa. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia, Volume 11 Nomor 2: 177 – 199.
[11] Kaharuddin.  2012. Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penyerapan  Belanja  Daerah  di Kabupaten  Sumbawa (Studi  Kasus  :  Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, 2010). http://etd.repository.ugm.ac.id.
[12] Kenis, Izzetin. 1979. “Effects of Budgetary Goal Characteristics  on  Managerial  Attitudes  and Performance”. The Accounting Review . Vol. LIV, No.4, October: 707-721.
[13] Klase,  A  Kenneth  dan  Michael  J.  Dougherty. 2008.  The  Impact  of  Performance  Budgeting  on State  Budget  Outcomes. J.  of  Public  Budgeting, Accounting  &  Financial  Management ,  20  (3): 277-298.
[14] Lisnawati  dan  Dita  T.  Maliza.  2013.  Effect  of Human  Resources,  Ceiling  Budget,  and  the Quality  of  Regulation  Changes  in  Local Government Provincial Budget Bengkulu. Konferensi Miicema ke-14-IPB . Bogor.
[15] Locke,  E.  A.  1968. Toward  A  Theory  of  Task Motivation and Incentives . American Institutes of Research.
[16] Lucyanda,  Jurica  dan  Maylia  P.  Sari.  2009. Reformasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Kualitas APBD. Jurnal  Dinamika  Akuntansi ,  Volume  1 Nomor 2, September 2009, pp 76-85.
[17] Maisarah, Santi Fitri. 2014. Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi  Masyarakat, Transparansi  Publik,  dan  APBD  Berbasis Kinerja terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Kota  Banda Aceh . Universitas Syiah Kuala. Aceh.
[18] Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
[19] Nawawi,
Juanda. 2012. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good governance . Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan . Volume. 1 No. 3.
[20] Nurhasmah.  2015. Pengaruh  Peran  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi Eksekutif  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap Ketepatan  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara . Universitas Syiah Kuala. Aceh.
[21] Ombudsman  Perwakilan  Provinsi  NTB.  2016. Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah terhadap  Standar  Pelayanan  Publik  Sesuai  UU No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik . Mataram.
[22] Ouda,  AG.  Hassan.  2003.  Public  Sector Accounting  and  Budgeting  Reform:  The  Main Issues Involved. Innovation of Public Administration in the Euro-Mediterranean Region (UNDESA) . Beirut, E/ESCA/SDPD/2003/WG.5/3.
[23] Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 2015. Laporan Kinerja    Instansi    Pemerintah    (LKjIP) . Sumbawa.
[24] Pratama,  RA.  Dian.  2015. Hubungan  Faktor- Faktor  Terhadap  Ketepatwaktuan  Penyusunan
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Kantor
Pemerintah  Kota  Surakarta). Naskah  Publikasi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
[25] Puttri,  Daniati.  2014. Pengaruh  Kompetensi  dan Motivasi  terhadap  Kualitas  Anggaran  dengan Regulasi  sebagai  Variabel  Moderasi  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Padang . Universitas Andalas. www.repository.unand.ac.id/20716.
[26] Qi,  Yanxia  dan  Yaw  M.  Mensah,.  2012.  An Empirical Analysis of the Effects of Performance-Based Budgeting on State Government Expenditures. Social Science
Research Network . JEL Classification: H72, H75, M49.
[27] Rahayu,  Sri,  Unti  Ludigdo,  dan  Didied  Affandy. 2007.  Studi  Fenomenologis  terhadap  Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Provinsi Jambi. Jurnal Procedding SNA X. Makassar.
[28] Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
[29] .Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor.  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. [30]
.Peraturan  Pemerintah No  101  Tahun  2000  Tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
[31] Rasyid  Abdul.  2012. Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Sinkronisasi  Dokumen Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Dengan Dokumen  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah .  Laporan  Penelitian.  Universitas  Yapis. download.portalgaruda.org/article.
[32] Robinson,  M.  And  J.  Brumby.  2005.  Does Performance  Based  Budgeting  Work?  An Analytical  Review  of  the  Empirical  Literature.
IMF Working Paper No. WP/05/210 .
Washington, DC.
[33] Sembiring, Baik Benar. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten (Karo) . Tesis. Universitas Sumatera Utara.
[34] Srithongrung, Arwiphawee. 2009. The Effects of Results-Oriented  Budgeting  on  Government Spending  Patterns  in  Thailand. International Public Management Review . Volume 10, Issue 1.
[35] Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung.
[36] Sumiran,  Bangun  Susilo.  2013. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan  dalam  Penyusunan  APBD  (Studi
Kasus  Kabupaten  Pesawaran  Tahun  Anggaran 2012). Universitas Lampung.
[37] Tayib,  Mohamad  dan  Mohamad  RA.  Hussin,. 2005.  Good  Budgeting  Practice  in  Malaysian Public  Universities. Journal  of  Finance  and
Management in Public Services . Volume 3 No. 1.
[38] Verasvera,  Febrina  Astria.  2016.  Pengaruh Anggaran  Berbasis  Kinerja  terhadap  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada
Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat).  Jurnal Manajemen, Volume 15, No.2.