Jurnal Planologi
Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
KAJIAN KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN  KETENTUAN UMUM ATURAN ZONASI (KUPZ) DI KAWASAN KARST (STUDI KASUS: KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN

## GROBOGAN)
Jamilla Kautsary 1 Ardiana Yuli Puspitasari 2
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang 1,2 Penulis Korespondensi e-mail: jamilla@unissula.ac.id

## ABSTRACT
The  karst  area  in  the  Klambu  sub-district  of  Grobogan  Regency  is  part  of  the  Kapur  Kendeng Mountains region.  This  area  through  the  Minister  of  Energy  and  Mineral  Resources  regulation  was designated  as  a  Geological  Protection  Area  in  2014.  This  determination  is  based  on  the  uniqueness  and importance of the role of karst areas for life support. As a geological protected area, this area has limits in its  use.  This  article  aims  to  review  the  policies  and  rules  that  guide  the  development  of  karst  areas, especially in Klambu District, which has now developed into a residential area. Policy data and information are assessed using a qualitative rationalistic approach, based on the parameters of protection interests. At the end of the article, the findings of the direction of policies that can be used for the determination of KUPZ will be presented.
Keywords: polices,  zoning, karst Area

## ABSTRAK
Kawasan  karst  di  kecamatan  Klambu  Kabupaten  Grobogan,  merupakan  bagian  dari  kawasan Pegunungan  Kapur  Kendeng.  Kawasan  ini  melalui  peraturan  menteri  Energi  Sumber  Daya  dan  Mineral ditetapkan sebagai kawasan Lindung Geologi pada Tahun 2014. Penetapan ini didasarkan pada keunikan dan pentingnya peran kawasan karst untuk penyangga kehidupan. Sebagai kawasan lindung, kawasan ini tentu memiliki  batasan  dalam  pemanfaatnnya.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kebijakan  dan  aturan  yang menjadi rambu-rambu pengarah pengembangan kawasan karst khususnya di Kecamatan Klambu, yang saat ini  sudah  berkembang  menjadi  kawasan  permukiman. Data  dan  informasi  kebijakan  dikaji  dengan pendekatan  kualitatif  rasionalistik, berdasarkan  parameter kepentingan  perlindungan. Pada  bagian  akhir artikel,  akan  disampaikan temuan  rekomendasi arahan kebijakan  yang  bisa  digunakan untuk Penentapan KUPZ.
Kata Kunci: kebijakan. zonasi, kawasan karst

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019

## 1. PENDAHULUAN
Kawasan karst merupakan salah satu bentang alam yang memiliki potensi hidrologi cukup  besar  dan penting sebagai  penyedia  sumberdaya  air (Cahyadi  &  Ayuningtyas, 2013). Karst itu sendiri merupakan area yang memiliki bentang alam dan pola hidrologi khusus. Betang alam dan pola hidrologi tersebut terbentuk dari perpaduan antara bantuan mudah larut dengan porositas sekunder karst yang berkembang dengan baik. Hal ini karena bentang alam ini tersusun atas batuan batu gamping, gipsum, dolomit dan batuan lainnya yang  sifatnya  mudah  larut (Endah,  Yoseph,  Sukiyah,  &  Setiawan,  2017). Kekhususan bentang alam dan pola hidrologi juga dicirikan dengan munculnya goa-goa, sungai bawah tanah, munculnya banyak mata air danau, cekungan-cekungan tertutup, serta adanya jejak aliran purba ( flute rock outcrops ) (Falah & Adiardi, 2011).
Pada  kawasan  bentang  alam  karts  sistem  hidrologi  lebih  didominasi  oleh sistem aliran bawah permukaan dibandingkan dengan sistem permukaan (Adji, 2006). Dominasi ini  menyebabkan sumberdaya  air  permukaan di kawasan  karst sangat  terbatas. Air permukaan  hanya  dijumpai  pada  daerah  telaga  yang  jumlahnya  relatif  sangat  sedikit (Priyano, Amin, & Jauhari, 2016). Hal inilah yang mengakibatkan penampakan permukaan lahan kawasan  karst  pada  umumnya terlihat kering atau kritis,  meskipun  di  bawah permukaannya menyimpan potensi air.
Gambar 1. Penampakan Permukaan Lahan kawasan Karst yang cenderung Kering dan Menyerupai Lahan Kritis. Sumber: Hasil Analisis, 2019
Sistem hidrologi bawah permukaan yang berupa rongga pada kawasan karst ini menyimpan  kerentanan ( vulnerability ). Kerentanan  di kawasan karst dibedakan menjadi dua  yaitu  kerentanan intrinsik ( intrinsic  permeability ) dan  kerentanan  spesifik ( spesific vulnerability ).  Kerentanan  intrinsik adalah kerentanan yang  disebabkan karena sifat bentang alam karst. Kerentanan spesifik adalah kerentanan akibat ancaman langsung dari kegiatan  manusia seperti  penggunaan  lahan,  pencemaran  limbah  domestik dan  lainnya.

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Kerentanan spesifik di kawasan karst ini mempengaruhi kualitas air tanah. Hal ini karena serta  minimnya  proses  penyaringan  ( filtering )  bahan  pencemar serta sistem  hidrologi di dalam  karst berbentuk  rongga dan  saluran  yang  dihasilkan  dari hasil  proses  pelarutan (Adji, 2006 dan Endah et al., 2017).
Kawasan  karst yang  tersusun  olah batu gamping dan  batu  cepat  larut  lainnya, memiliki  kemampuan untuk menyerap  dan  menyimpan  air  hujan  dalam rentang waktu yang  lama. Kemampuan  ini  tidak  terlepas  dari peran  zona  epikarst. Zona  ini  dalam kawasan karst merupakan zona yang memiliki kemampuan untuk menyimpan air paling banyak dalam lapisan batu gamping. Zona epikarst ini terletak di dekat permukaan tanah, akibatnya potensi gangguan dari aktivitas manusia sangat besar terhadap zona ini. Salah satu  bentuk  gangguan  yang  paling  banyak  muncul  adalah  kegiatan  penambangan  batu gamping (Falah & Adiardi, 2011).

## Gambar 2. Kegiatan Penambangan Batu Kapur di Kecamatan Klambu Sumber: Hasil Analisis, 2019
Perubahan  lingkungan  di  kawasan  karts,  selain  akibat  penambangan juga  terjadi akibat kegiatan budidaya lain seperti  pertanian, permukiman dan  kehutanan.  Perubahan lingkungan di kawasan karst saat ini merupakan isu yang mendesak untuk di pahami lebih dalam. Pemahaman ini berkaitan dengan dampak perubahan lingkungan terkahap kawasan karst baik jangka pendek dan jangka panjang. Pemahaman ini sangat penting artinya guna menjaga  kelestarian  lingkungannya (Urich,  2002). Perubahan  lingkungan  karst akibat aktivitas manusia dapat terjadi di permukaan maupun di bawah tanah dan dampaknya bisa bersifat langsung atau tidak langsung.
Perubahan lingkungan ini secara fisik dapat merubahan bentang alam dan sistem hidrologi karst (Urich,  2002). Permukaan  karst  yang terpotong  akan menyisakan  batuan keras dengan sedikit pori/rongga dan saluran. Kondisi ini menyebabkan daya resap karst

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
akan menurun dan bahkan tidak mampu lagi menyerap air ketika hujan turun. Air hujan yang  turun tidak bisa  meresap dan akan berubah  menjadi  air  limpasan permukaan. Peningkatan volume air  limpasan ini  akan  meningkatkan  potensi timbulnya banjir bandang,  utamanya  diarea yang  memiliki  singkapan besar dan  kelerengan  yang  terjal (Falah  &  Adiardi,  2011),  serta  meningkatkan ancaman  banjir  kekeringan di  musim kemarau.
Permasalahan  untuk  menjaga  keberlanjurtan  kawasan  karst,  membutuhkan perhatian yang lebih dalam pengendalian pemenfaatn ruang.  Upaya pencegahan melalui pengaturan  zonasi  kegiatan  di  kawasan  ini  sangat  mendesak.  Sementara  untuk pengendalian elain dari  pengendalian  pemanfaatan  ruang  selain kegiatan perizinan, penerapan insentif  dan  disinsentif  serta  pengenaan  sangsi (Indonesia,  2010). Pengaturan zonasi ini penting untuk membantu pemerintah daerah untuk malaksanakan perencanaan yang  komprehensif  dan  untuk mencapai  tujuannya  dalam  pengembangan  tertib pembangunan (Fidel, McCarthy, & Murray, 2013).
Pemerintah,  melalui  pengaturan  zonasi  dengan  memisahkan  penggunan lahan untuk  memastikan  adanya  ketersediaan  ruang yang  memadai  untuk  setiap  penggunaan serta ada area transisi atau buffer diantara penggunaan yang berbeda dan tidak kompatibel. Pemisahan  penggunaan  yang  memadai akan  dapat mencegah kerusakan lingkungan, kemacetan, meminimalkan kebakaran dan bahaya kesehatan dan keselamatan lainnya, dan menjaga  daerah  perumahan  bebas  dari  potensi  gangguan  komersial  dan  industri  seperti asap,  kebisingan,  dan  cahaya.  Peraturan  zonasi  juga  dapat  membatasi  jenis  dan  lokasi secara  terstruktur.  Peraturan ini berlaku sama di  setiap  zona yang sama di kabupaten, tetapi dapat bervariasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya (Fidel et al., 2013)
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan dan aturan yang berlaku yang dapat dijadikan arahan dalam penetapan ketentuan umum aturan zonasi di kawasan karst.  Ketentuan  umum  aturan  zonasi  ini  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang  disusun  untuk  setiap klasifikasi  peruntukan/fungsi  ruang  dan  kawasan  sekitar jaringan prasarana  sesuai  dengan  RTRW  Kabupaten. Ketentuan  umum  zonasi  ini menjabaran secara  umum  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang persyaratan pemanfaatan  ruang  dan  ketentuan  pengendaliannya yang  mencakup  seluruh  wilayah

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
administratif. Ketentuan  ini  berisi  aturan  kegiatan,  intensitas  pemanfaatan  ruang, kebutuhan sarana dan prasarana dasar minimal, serta aturan khusus.

## 2. METODOLOGI
Kajian kebijakan dan peraturan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan deduktif kualitataif.  Parameter yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  akan lebih menekankan  pada  arahan  aturan  kegiatan,  dengan  beberapa  variabel  aturan  berupa kegiatan  yang  diperbolehkan,  boleh  bersyarat  dan  kegiatan  tidak  boleh  dilakukan  di kawasan  karst. Kecamatan  Klambu  dipilih  sebagai  lokasi  kajian,  karena  kecamatan  ini berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Grobogan  No. 11 Tahun  2012  ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, sementara 80% luas kawasan kecamatan ditetapkan bagian Inti  Lindung  Geologi. Keluaran  penelitian  ini  diharapkan  akan  dapat  digunakan  oleh Kabupaten  Grobogan  sebagai  pertimbangan  untuk  penetapan  ketentuan  kegiatan  dalam Rancangan KUPZ draft revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Karst  sendiri  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  ESDM  No.    17  Tahun  2012 merupakan bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit. Kawasan  bentang  alam  karts (KBAK)  adalah  karst  yang  menunjukkan  bentuk eksokarts dan endokarst tertentu. Kawasan karst di Kabupaten Grobogan sesuai dengan Surat  Keputusan  Menteri  ESDM  No. 2641 K/40/MEM/2014  tertanggal  16  Mei  2014 merupakan kawasan  lindung  geologi dan  merupakan  bagian  dari  kawasan  lindung nasional. Penetapan KBAK Sukolilo kawasan  lindung Geologi dilakukan  dengan pertimbangan bahwa kawasan karst Sukolilo memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi  sebagai  pengatur  alami  air  tanah.  Pentingnya  fungsi  tersebut  membutuhkan upaya  pelestarian  dan  perlindungan  guna mencegah  kerusakan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Kawasan  KBAK  Kabupaten  Grobogan tersebar  di  Kecamatan  Klambu,  Brati, Grobogan,  Tawangharjo,  Wirosari  dan  Kecamatan  Ngaringan.  Luas  KBAK  ini  sekitar 112,2  km2. Zona karst yang  menjadi  bagian  dari  lindung  Geologi,  ini  di  kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai kawasan inti dan zona di sekitar inti yang berada dalam satu administrasi  desa  ditetapkan  sebagai  kawasan  penyangga  (Tabel  1  dan  Peta Pembagian Zona). Secara  umum,  kawasan  ini  telah  berkembang  menjadi  kawasan  perntukan hutan/kebun, pertanian (sawah irigasi, ladang, tegalan) dan permukiman (Tabel 2).

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Tabel 1. Sebaran Zona Inti dan Penyangga KBAK Di Kecamatan Klambu Kab. Grobogan
Desa Kasifikasi Zona
Luas (ha)
% Terhadap Luas Desa
Jenengan Zona inti sesuai dengan Permen ESDM 61,79 12,7 Klambu 248,79 48,5 Penganten 472,03 62,7 Selojari 160,12 52,4 Taruman 829,12 82,1 Terkesi 437,56 49,2 Jenengan Zona Peyangga yang ditentukan di lapangan (berbatasan langsung dengan KBAK 321,66 66,1 Klambu 263,81 51,5 Penganten 280,39 37,3 Selojari 59,81 19,6 Taruman 134,54 13,3 Terkesi 331,74 37,3
Sumber: Hasil Analisis, 2019 Gambar 3. Peta Pembagian Zona Sumber: Hasil Analisis, 2019
Kecamatan Klambu Peta Pembagian Zona

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Jamilla Kautsary, Ardiana Yuli Puspitasari I 194 Kajian Kebijakan Dalam Penetapan  Ketentuan Umum Aturan Zonasi (KUPZ) di Kawasan Karst …
Gambar 4. Peta Sebaran Mata Air Sumber: Hasil Analisis, 2019

## Tabel 2. Penggunaan Lahan Di Kawasan Inti.
Desa Zona Guna Lahan Luas (Ha) Desa Zona Guna Lahan Luas (Ha) Jenengan Inti Permukiman 15,15 Jenengan Peyengga Permukiman 23,619 Ladang/Tegalan 44,34 Ladang/Tegalan 16,6137 Kebun/Hutan 1,28 Kebun/Hutan 3,0468 Sawah Irigasi 1,02 Sawah Irigasi 380,8899 Klambu Inti Semak Belukar 58,49 Tanah Kosong 0,6177 Permukiman 44,23 Klambu Peyengga Kebun/Hutan 1,4584 Sawah Irigasi 31,83 Permukiman 14,3025 Sawah Tadah Hujan 10,86 Tanah Kosong 0,3687 Ladang/Tegalan 50,94 Sawah Irigasi 247,6806 Tanah Kosong 0,41 Pengan- ten Peyengga Semak Belukar 20,1281 Kebun/Hutan 52,03 Permukiman 14,6485 Penganten Inti Semak Belukar 95,58 Kebun/Hutan 4,7864 Sawah Irigasi 98,24 Sawah Irigasi 240,8314 Sawah Tadah Hujan 0,54 Selojari Peyengga Kebun/Hutan 2,699 Ladang/Tegalan 31,78 Sawah Irigasi 142,6964 Kebun/Hutan 215,46 Terkesi Peyengga Permukiman 28,5154 Permukiman 33,13 Sawah Irigasi 387,6179 Selojari Inti Kebun/Hutan 74,61 Kebun/Hutan 29,4694 Semak Belukar 47,73 Ladang/Tegalan 6,054 Permukiman 31,25 Permukiman 0,9838 Sawah Irigasi 4,7 Taruman Peyengga Permukiman 0,9075

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Desa Zona Guna Lahan Luas (Ha) Desa Zona Guna Lahan Luas (Ha) Ladang/Tegalan 1,83 Kebun/Hutan 0,6169 Taruman Inti Semak Belukar 24,17 Sawah Irigasi 179,3459 Sawah Irigasi 34,58 Sawah Tadah Hujan 20,67 Permukiman 57,22 Kebun/Hutan 568,84 Ladang/Tegalan 154,52 Terkesi Inti Semak Belukar 18,19 Permukiman 20,83 Sawah Irigasi 20,06 Kebun/Hutan 92,26 Ladang/Tegalan 286,23 Klambu Inti
Semak Belukar
58,49 Permukiman 44,23 Sawah Irigasi 31,83 Sawah Tadah Hujan 10,86 Ladang/Tegalan 50,94 Tanah Kosong 0,41 Kebun/Hutan 52,03

## Sumber: Hasil Analisis,2019
Kawasan  bentang  alam seperti  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  dikatakan  unik  dan spesifik. Keunikan hidrologi karst  ini  terbentuk dari morfologi bentang  alam dengan sistem  hidrologi  berupa  jaringan  rongga  atau  celah.  Sistem  ini  ditunjukan  oleh  adanya sungai bawah tanah dan munculnya mata air (Endah et al., 2017). Mata air ini di kawasan Klambu  banyak  yang  berada  di  tengah  kawasan  Permukiman  (permukiman  lama  yang berkembang disekitar mata air) (lihal Peta Sebaran Mata Air). Mata air ini dimanfaatkan untuk  berbagai  kegiatan  oleh  masyarakat  mulai  untuk  menyokong  kebutuhan  air  bersih untuk minum, mandi, cuci, kakus juga untuk mengaliri sawah pertanian lahan basah yang banyak berada di kaki bukit karst.
Gambar 4. Sumber Air Permukaan dan Pemanfaatannya di Kawasan KBAK
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019
Jamilla Kautsary, Ardiana Yuli Puspitasari I 196 Kajian Kebijakan Dalam Penetapan  Ketentuan Umum Aturan Zonasi (KUPZ) di Kawasan Karst …

## Tabel 3. Analisis Pesandingan Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Kars.
No RTRWN (PP No.26/2008 Jo Pp 13/2017) (1) Penetapan Kws. Bentang Alam Karst Kep. Men ESDM No. 17/2018 (2) RTRWP (Perda Prov. Jateng No. 6/2010) (4) RTRW Kab. Grobogan (Perda Kab. Grobogan No. 11/2012 (5) Pasal 51 (PP 13/2017) Ketentuan  huruf  c  Pasal  51  diubah  dan  huruf  d dihapus,  sehingga  Pasal  5l  berbunyi  sebagai berikut:
Kawasan lindung nasional terdiri atas:
a. kawasan  yang  memberikan  perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi;
d. dihapus;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.
Pasal 52 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas: a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan gambut; dan c. kawasan resapan air.
(2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: a. sempadan pantai;
b. sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan d. ruang terbuka hijau kota.
(3) Kawasan konservasi terdiri atas: a. kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
b. kawasan pelestarian a1am, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;
c. kawasan taman buru; dan

## Pasal 2
Penetapan Kawasan Bentang Alam Karts bertujuan untuk:
a. Melindungi KBAK yang berfungsi sebagai pengatur air alami ;
b. Melestarikan KBAK yang memiliki Keunikan dan nilai ilmiah sebegai objek penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan . Pasal 3 KBAK merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian kawasan lindung nasional Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap permukiman yang berada di KBAK sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat digunakan sebagai permukiman sepanjang tidak menganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi alamiah tata air . Pasal 15 (1) Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku , kawasan perbukitan batu gamping yang telah diklasifikasikan dan/atau ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagai kawasan karst kelas I tetap berlaku dan wajib disesuaikan menjadi KBAK sesuai dengan peraturan menteri ini;
(2) Untuk menyesuaikan menjadi KBAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hasil inventarisasi dan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Energi No. 1436 K/20/MEM/200 tanggal 3 November 2000 tentang pedoman pengelolaan Karst dianggap sebagai hasil penyelidikan sesuai dengan Peraturan menteri ini, gubernur atau  bupati/walikota wajib mengusulkan penetapan KBAK kepada menteri.
Pasal 8 (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
a. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2) Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Untuk Pemeliharaan Dan Perwujudan Kelestarian Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi:
a. penetapan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai dengan sebaran proporsional;
c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
d. mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung.
(3) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup: a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

## Pasal 29
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan ruang terbuka hijau; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi ; dan g. kawasan lindung lainnya.
Pasal 35 (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri dari :
a. kawasan lindung karst ; dan b. kawasan imbuhan air tanah . (2) Kawasan lindung karst sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan bagian dari bentang alam karst Sukolilo terdapat di : a. Kecamatan Brati; dan b. Kecamatan Grobogan.
(3) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Cekungan Air Tanah Semarang – Demak. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa kawasan bentang alam karst Sukolilo yang terdapat di: 1. Kecamatan Klambu; 2. Kecamatan Brati;
3. Kecamatan Grobogan;
4. Kecamatan Tawangharjo;
5. Kecamatan Wirosari; dan
6. Kecamatan Ngaringan.
Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi .
Jamilla Kautsary, Ardiana Yuli Puspitasari I 197
No RTRWN (PP No.26/2008 Jo Pp 13/2017) Penetapan Kws. Bentang Alam Karst Kep. Menteri ESDM No. 2641K/40/MEM/2014 (3) RTRWP (Perda Prov. Jateng No. 6/2010) (4) RTRW Kab. Grobogan (Perda Kab. Grobogan No. 11/20012 (5) d. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:
1. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil;
2. kawasan konservasi maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan kawasan konservasi perairan.
(4) Kawasan lindung geologi terdiri atas:
a. kawasan cagar alam geologi; dan b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah . (5) Kawasan lindung lainnya terdiri atas: a. cagar biosfer;
b. ramsar;
c. cagar budaya;
d. kawasan perlindungan plasma nutfah; e. kawasan pengu.ngsian satwa; dan f. kawasan ekosistem mangrove.
PP No. 26 Tahun 2008 , Pasal 60 ayat (2) (pasal ini tidak  mengalami  perubahan  seperti  tersebut  di  PP 13/2017) Kawasan keunikan bentang alam diatas ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b. memiliki  bentang  alam  berupa  kawah,  kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
c. memiliki bentang alam goa;
d. memiliki bentang alamngarai/lembah;
e. memiliki bentang alam kubah; atau

## f. memiliki bentang alam karst.
Ketentuan  Pasal  110  ditambahkan  1  (satu)  huruf, yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 110 Peraturan  zonasi  untuk  kawasan  peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan: Huruf  d.  pengaturan  kawasan  tambang  dengan memanfaatkan  kawasan  karst  sesuai  daya  dukung ekosistem karst.
1) Menetapkan KBAK Sukolilo yang dituangkan dalam lembar peta sebagaiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1:50.000;
2) KBAK Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi daerah: a. Kabupaten Pati yang meliputi Kec. Sukolilo, Kec. Kayen dan Kecamatan Tambak Kromo;
b. Kabupaten Grobogan yang meliputi Kec. Brati, Kec Grobogan, Kec. Tawangharjo, kec.Wirosari dan Kec.
Ngaringan ;
c. Kabupaten Blora yang meliputi Kec. Todanan dan Kunduran.
Dengan uraian tatanan geologi dan fungsi hidrologi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tang tidak terpisahkan  dari keputusan menteri ini
3) KBAK Merupakan kawasan lindung geologi  sebagai bagian kawasan lindung nasional ;
4) KBAKSukolilo menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
Pasal 31 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:
a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi;

## f. kawasan lindung lainnya.
Pasal 60 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri dari: a. kawasan lindung kars; b. kawasan cagar alam geologi; c. kawasan imbuhan air . Pasal 61 Kawasan lindung kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a adalah kawasan kars Sukolilo meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan , Kabupaten Blora; kawasan kars Pracimantoro Kabupaten Wonogiri; kawasan kars Gombong Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa kawasan bentang alam karst Sukolilo yang terdapat di:
1. Kecamatan Klambu; 2. Kecamatan Brati; 3. Kecamatan Grobogan; 4. Kecamatan Tawangharjo;
5. Kecamatan Wirosari; dan
6. Kecamatan Ngaringan.
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembuatan sumur-sumur resapan ;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan percepatan rehabilitasi lahan ; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
Jamilla Kautsary, Ardiana Yuli Puspitasari I 198
Kajian Kebijakan Dalam Penetapan  Ketentuan Umum Aturan Zonasi (KUPZ) di Kawasan Karst …
No RTRWN (PP No.26/2008 Jo Pp 13/2017) Penetapan Kws. Bentang Alam Karst Kep. Menteri ESDM No. 17/2018 RTRWP (Perda Prov. Jateng No. 6/2010) RTRW Kab. Grobogan (Perda Kab. Grobogan No. 11/200 Poin – poin arahan kebijakan
1) Kawasan  Bentang  Alam  Karst (KBAK) sesuai dalam RTRWN  ditetapkan  sebagai kawasan  lindung geologi  dan  kawasan  yang memiliki keunikan  bentang  alam sebagai bagian dari kawasan cagar alam geologi dalam kawasan lindung geologi .
2) Kebijakan RTRWN mengarahkan bahwa dalam perencanaan  tata  ruang  kawasan  karst  harus memperhatikan:
1) Kawasan  karst  yang masuk  dalam kawasan lindung geologi : pemanfaatannya bagi  pelindungan  bentang  alam  yang memiliki ciri langka untuk pengembangan ilmu  pengetahuan,  budaya,  dan/ atau pariwisata ; dan/atau
2) Kawasan karst yang tidak masuk dalam kawasan  lindung dan  masuk  dalam kawasan  budidaya  (tambang),  maka  harus memperhatikan  peraturan  zonasi  untuk kawasan  peruntukan  pertambangan  bahwa pengaturan  kawasan  tambang  dengan memanfaatkan  kawasan  karst  sesuai daya dukung ekosistem karst . 1) Tujuan Perlindungan KBAK adalah untuk
a. Melindungi fungsi pengatur air alami ;
b. Melestarikan Keunikan dan nilai ilmiah sebegai objek penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan .
2) KBAK merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian kawasan lindung nasional
3) permukiman yang berada di KBAK sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat digunakan sebagai permukiman dengan syarat tidak menganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi alamiah tata air .
4) Kawasan pegunungan kapur klasifikasi 1, wajib disesuaikan dengan KBAK
(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung untuk: b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ;
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup .
(2) KBAK berfungsi sebagai lindung geologi ;
(3) Kawasan lindung geologi , terdiri dari:
a. kawasan lindung kars; b. kawasan cagar alam geologi;
c. kawasan imbuhan air .
1) KBAK Sukolilo di Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai kawasan lindung geologi;
2) Kawasan Lindung Geologi terdiri dari : a) kawasan lindung karst ; dan
b) kawasan imbuhan air tanah
3) Kawasan lindung karst dan imbuhan air dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan Menteri ESDM No. 17
Tahun 2012 dan No. 2641K/40/MEM/2014: berada di 1. Kecamatan Klambu;
2. Kecamatan Brati;
3. Kecamatan Grobogan;
4. Kecamatan Tawangharjo; 5. Kecamatan Wirosari; dan 6. Kecamatan Ngaringan. 4) Sumber: 1. (Indonesia, 2008) 2. (Indonesia, 2017)
3. (Menteri ESDM, 2012)
4. (Menteri ESDM, 2014)
5. (Tengah, 2010)
6. (Kabupaten Grobogan, 2012)

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Jamilla Kautsary, Ardiana Yuli Puspitasari I 199 Kajian Kebijakan Dalam Penetapan  Ketentuan Umum Aturan Zonasi (KUPZ) di Kawasan Karst …

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Komponen  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyusunan  KUPZ  yang  bisa digunakan  untuk  mengarahkan  pemanfaatan  kawasan,  selain  kajian  kebijakan  adalah pemahaman  akan  perkiraan  dampak  dari  kegiatan  yang  sudah  ada  di  KBAK. Upaya perlindungan kawasan  karst  membutuhkan kesadaran  dan pemahaman  tentang karakter KBAK dan keinginan untuk melindungi sumber daya alam di dalamnya untuk keberlanjutan kehidupan.  Hal  ini  karena kegiatan  sehari-hari  di KBAK dapat  mencemari  air  tanah  yang menjadi sandaran banyak orang untuk pemehuhan kebutuhan air sehari-hari.
Perlindungan  untuk  menjaga  kelestarian  bentang  alam  juga  merupakan  komponen penting dalam upaya perlindungan. Area permukaan tanah sampai kedalaman beberapa meter ke bawah adalah area yang menyumbangkan air bagi akuifer. Area ini sangat penting untuk dilindungi dari kegiatan yang merusak (Zokaites, 1997). Selain alasan sumber air, kawasan karst  juga  menawarkan  sumber  daya  mineral,  ekologi  dan  menyeimpan  sejarah  budaya bermukim manusia (Veni et al., 2001). Di Indonesia kawasan karst juga diyakini menyimpan potensi  penting  dari  sisi  sosial-ekonomi  dan  ilmu  pengetahuan,  bahkan  kawasan  karst memiliki fungsi  hidrologi  yang  sangat penting  dalam  mendukung  kelangsungan  kehidupan makhluk  hidup  di  atasnya  tidak  hanya  untuk mendukung  kehidupan  manusia (Oktariadi  & Tarwedi, 2011).
Pentingnya upaya pelestarian karst ini dalam ranah pemanfaatan ruang sudah diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2008  Jo  No.  13  Tahun  2017  tentang  RTRWN. Kawasan karst dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai kawasan Lindung Geologi.

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang di dalamnya terdiri atas iklim, topografi  atau  relief,  kondisi  hidrologi,  keadan  vegetasi  alami  (natural  vegetation)  yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989). Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka pengelolaan lahan akan sangat dipengaruhi oleh hal- hal yang terwadahi di dalamnya. Tidak semua jenis pemanfaatan lahan dapat dilakukan di kawasan karst (Cahyadi, 2014). Meskipun demikian, evaluasi kemampuan lahan di kawasan karst perlu dimodifikasi agar dapat mengakomodasi perlidungan terhadap sumber air berupa telaga, mataair dan airtanah (Cahyadi dkk, 2012). Cahyadi dkk. (2012) menambahkan  bahwa  modifikasi  tersebut  sangat  penting mengingat sumber-sumber  air tersebut merupakan komponen terpenting bagi kehidupan masyarakat di kawasan karst, yang sering mengalami bencana kekeringan. Penduduk daerah karst juga perlu menyadari dampak dari kegiatan  sehari-hari juga  akan  menmpengaruhi  kualitas air  tanah  dan  ekosistem  yang rapuh di kawasan karst mereka(Zokaites, 1997)
Dari  hasil  kajian  kebijakan  seperti  yang  tercantum  pada  tabel  3,  terdapat  beberapa poin penting dari kebijakan tersbut yang harus dijadikan pengarah pada penetapan ketentuan umum aturan zonasi di kawasan karst Kabupaen Grobogan. Poin-poin penting dari kebijakan di atas antara lain:
1) Kawasan  karst  kabupaten  grobogan  merupakan  bagian  KBAK  Sukolilo  yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung geologi;
2) Kawasan Karst Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari KBAK yang meliputi:
a. Kecamatan Klambu;
b. Kecamatan Brati;
c. Kecamatan Grobogan;
d. Kecamatan Tawangharjo;
e. Kecamatan Wirosari; dan
f. Kecamatan Ngaringan.
3) Fungsi  KBAK  sebagai  kawasan  lindung  geologi  adalah  untuk  perlindungan  fungsi pengatur  air  alami  dan  untuk  pelestarian  keunikan  dan  nilai  ilmiah  untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
4) Kawasan lindung geologi di Kabupaten Grobogan  berupa:
a. kawasan lindung karst;
b. kawasan imbuhan air.
5) Arahan zonasi untuk kawasan karst dari peraturan perundangan yang berlaku:

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
a. kegiatan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  budaya,  dan/  atau  pariwisata,
pengembangan sumur resapan di kawasan karst diperbolehkan;
b. peruntukan  permukiman  eksisting  di  KBAK,  tetap  bisa  dimanfaatkan sepanjang tidak  menganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi alamiah tata air di kawasan Karst (kategori boleh bersyarat)
c. Peruntukan  selain  peruntukan  kegiatan  di  poin  a  dan  b  tidak  diperbolehkan dikawasan karst.
Temuan  arahan  kebijakan/perauran  perundangan  yang  berkaitan  langsung  dengan pemanfaatan  dan  pengelolaan  KBAk  di  atas  merupakan  satu  bagian  dari  komponen  yang harus dipertimbangkan dalam penentuan KUPZ. Poin-poin penting di atas, akan memberikan peluang dan sekaligus arahan bagi kabupaten
grobogan untuk bisa menggunakan/memanfaatkan kawasan KBAK tanpa menganggu fungsi lindungnya. Hal ini sangat  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  mengingat  KBAK  merupakan  l ansekap yang menyimpan aliran bawah tanah dan akuifer yang mensuplai sumber air sumur dan mata air. Air  sumur dan  mata  air  ini merupakan  komponen  sumber  kehisupan  yang  utama  bagi digunakan masyarakat yang hidup di KBAK.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil kajian kebijakan pemanfaatan kawasan karst di Kabupaten grobogan adalah:
1) Kawasan  karst  Kabupaten  Grobogan  merupakan  bagian  dari  kawasan  lindung geologi dan kawasan lindung nasional;
2) Kawasan  betang  alam  kasrt  di Kabupaten Grobogan  masih  bisa  dimanfaatkan  untuk kegiatan penelitian  untuk  pengembangan ilmu, budaya,  pariwisata  dan  permukiman (eksisting)  dengan  syarat  tidak  menganggu  fungsi  tata air  alami  dan  tidak  menganggu keunikan bentang alam.

## 4.2. Saran
Saran yang diberikan darikajian ini:
1) Kajian ini perlu didampingi kajian perkiraan dampak dari kegiatan eksisting yang ada di kawasan inti maupun peyangga, untuk melengkapi ketentuan bersyarat.
2) Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan awal dalam penyusunan KUPZ RTRW kabupaten Grobogan.

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
3) Keberlanjutan  fungsi  penting  dari  kawasan  karst  membutuhkan kesadaran  dan komitmen bersama untuk menjaga kelangsungan fungsi tata air alami.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adji, T. (2006). Peranan Geomorfologi Dalam Kajian Kerentanan Air Bawah Tanah Karst Citation : Gunung Sewu , Indonesian Cave and Karst Journal , Vol 2 , No 1 , April 2006. Indonesian Cave and Karst Journal , 2 (1), 64–74. Cahyadi, A. (2014). Chapter 9 Sumberdaya Lahan Kawasan Karst Gunungsewu. In Ekologi Lingkungan  Kawasan  Karst  Indonesia:  Menjaga  Asa  Kelestarian  Kawasan  Karst Indonesia (pp. 1–13). Penerbit Deepublish.
Cahyadi,  A.,  &  Ayuningtyas,  E.  A.  (2013).  Urgensi  Pengelolaan  Sanitasi  Dalam  Upaya Konservasi Sumberdaya Air Di Kawasan Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul. Indonesian Journal of Conservation , 2 (1), 23–32.
Endah,  R.,  Yoseph,  B.,  Sukiyah,  E.,  &  Setiawan,  T.  (2017).  Karakteristik  Sistem Hidrogeologi Karst Berdasarkan Analisis Hidrokimia Di Teluk Mayalibit , Raja Ampat. Bulletin of Scientific Contribution , 15 (3), 217–222.
Falah, A. B. R., & Adiardi, A. Z. (2011). MENGENAL FUNGSI KAWASAN KARST DAN UPAYA . Retrieved from https://speleoside.wordpress.com/2011/11/27/mengenal-fungsi- kawasan-karst-dan-upaya-perlindungannya/
Fidel, J., McCarthy, K., & Murray, S. (2013). Conservation Zoning Districts. In Community Strategies for Vermont’s Forests and Wildlife: A Guide for Local Action. Menteri ESDM. (2012). Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012.PDF . Retrieved from https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM 17 2012.pdf
Oktariadi, O., & Tarwedi, E. (2011). Klasifikasi kars untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya: Studi Kasus Kars Bukit Bulan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi , 2 (1), 1–19. Pemerintahan Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  Dengan (Vol.  49,  pp.  1–12).
Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/pp13-2017bt.pdf
Pemerintahan  Indonesia (2017). PP  No  13  Tahun  2017  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (pp. 1–51)..  Retrieved  from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/pp13- 2017bt.pdf
Pemerintahan Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang . Retrieved from jdih.pu.go.id Kabupaten Grobogan. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031 . Menteri ESDM. (2012). Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012.PDF . Retrieved from https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM 17 2012.pdf
Pemerintahan  Jawa  Tengah.  (2010). Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 . Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiJawaTengah-2010-6.pdf Priyano, Amin, C., & Jauhari, A. (2016). Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan Di Kawasan Karst. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016 Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim , 323–333.

## Jurnal Planologi Vol. 16, No. 2, Oktober 2019
Tengah,  P.  P.  J.  (2010). Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2009 – 2029 . Retrieved  from  http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiJawaTengah- 2010-6.pdf
Urich,  P.  B.  (2002).  Land  use  in  karst  terrain: Review  of impacts  of  primary  activities  on temperate karst ecosystems. In Science for Conservation . Veni,  G.,  DuChene,  H., Crawford,  N. C.,  Groves,  C.  G.,  Huppert,  G.  N.,  Kastning,  E. H., Wheeler,  B.  J.  (2001).  Living  with  karst.  In Agi  Environmental  Awarenes  Series . https://doi.org/PNR61
Zokaites, C. (1997). Living on Karst . Cave Conservancy of the Virginias.