Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 365-387

## Konsep Standar Pelayananan Publik Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

## Ridwan*, Hilman Syarial Haq, Firzhal Arzhi Jiwantara
Program Pogram Studi Megister Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Jalan KH Ahmad Dahlan No 1 Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83127
Email Korespondensi: ridwanmoris1996@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis konsep standar  pelayanan  publik berdasarkan Peraturan  Pelaksana  Nomor  40  Tahun  2019  tentang  Pelaksanaan  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten Dompu  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  dan  untuk  mengetahui  serta  menganalisis  bagaimanakah implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan administarasi kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi  NTB.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  normatif-empiris.  Teknik  analisis  data  menggunakan  Analisis  kualitatif. Berdasarkan  penelitian  di  lapangan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  standar  pelayanan  publik berdasarkan  Peraturan  Pelaksana  Nomor  40 Tahun  2019  Tentang  Pelaksanaan  Administrasi  Kependudukan  di Kabupaten  Dompu  Provinsi  NTB  yaitu  memberikan  pelayanan prima  kepada  masyarakatnya  agar  kebijakan- kebijakan  baru  yang  dibuat  Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  dapat  terealisasikan  dengan  baik.  berdasarkan hasil kajian  penulis menawarkan  beberapa  hasil  yakni  berupa  pembudayakan  pelayanan  yang  prima, membuat standar  pelayanan  yang  baku  dan  mudah  dipahami  masyarakat,  Standar  pelayanan  minimal,  meningkatkan akomodasi  fasilitas  penunjang,  serta  memberikan  penilaian  secara  rutin  terhadap  kepuasan  layanan. Implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan Administarasi Kependudukan di Kabupaten Dompu- NTB  yaitu  sudah  berjalan  dengan  baik  dilihat  dari indikator  tepat  waktu,  indikator  prosedur  pelayanan,  indikator biaya  atau  tarif,  indikator  standar  pelayanan,  dan  indikator  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kata kunci: Pelayanan Publik, PP Nomor 40 Tahun 2019, Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

## Concept of Public Service Standards Based on Regulation Number 40 of 2019 Concerning The Implementation of Population Administration

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  comprehend  and  analyze  the  concept  of  public  service  standards  based  on Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of  Population Administration in Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province (NTB), and to understand and analyze the implementation of the principle of good service  in the  execution  of  population  administration  in  Dompu Regency, NTB.  This research  is  of  a  normative- empirical  type.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  analysis.  Based  on  the  field  research,  it  can  be concluded that the concept of public service standards based on Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation  of  Population  Administration  in  Dompu  Regency,  NTB,  aims  to  provide  excellent  service  to  its community, ensuring that the new policies established by the Dompu Regency Population and Civil Registration Agency  Dispendukcapil  are  effectively  realized.  According  to  the  author's  study,  several  recommendations  are offered, including cultivating superior service, establishing easily understood and standardized service criteria for the  public,  defining  minimum  service  standards,  enhancing  support  facilities,  and  regularly  assessing  service satisfaction. The implementation of the principle of good service in the execution of Population Administration in Dompu, NTB, is deemed to be functioning well based on indicators such as timeliness, service procedure, cost or tariffs, service standards, and compliance with prevailing laws and regulations.
Keywords:  Public  Services,  Government  Regulation  Number  40  of  2019,  Implementation  of  Population Administration.
How  to  Cite: Ridwan,  R.,  Haq,  H.  S.,  &  Jiwantara,  F.  A.  (2023).  Konsep  Standar  Pelayananan  Publik Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Empiricism Journal , 4 (2), 365 –387. https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1668
https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1668
Copyright © 2023, Ridwan et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Kewajiban  negara  adalah  memberikan  akomodasi  pelayanan  untuk  semua  warga negaranya,  yang  dilaksanakan  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  jajaran  yang  paling  bawah yakni Daerah Kabupaten/Kota. Lazimnya yang terjadi pada masa sekarang, banyak oknum- oknum  serta  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  yang  menuntut  akan  pelayanan,  yang sampai  saat  ini  belum  terealisasi  dengan  baik  di  Indonesia.  Pelayanan  publik  berupa pelayanan  barang  dan  jasa  publik,  diselenggarakan  oleh  birokrasi  pemerintah  sumber anggaran  pelaksanaannya  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  (Agus,  2017)  Karena kewenangan  pemerintah  adalah  memfasilitasi  serta  mengakomodasi  yang  dibutuhkan rakyatnya demi tercapainya tujuan negara (Hasanah dan Parasetya, 2019).
Begitu  pula  dengan masyarakat sebagai  warga negara,  kita  tidak  dapat  terlepas dari proses  administrasi  negara,  sejak  kita  lahir  maka  kita  perlu  pengakuan  secara  hukum negara  dengan  dibuktikan  dengan  Akta  Kelahiran,  hingga  kita  masuk  ke  liang  lahat, senantiasa  kita  akan  berhubungan  dengan  administrasi  negara.  Karena  negara  yakni himpunan  manusia  yang  memiliki  hajat  yang  serupa  untuk  di  capai,  yang  mendiami  suatu daerah/wilayah  tertentu  berdasarkan  ketentuan  yang  disepakati  secara  bersama.  Karena pada dasarnya kewajiban pemerintah ialah; (1). Pemerintah wajib melindungi masyarakat di seluruh  daerah  yang  menjadi  kekuasaannya.  (2).  Pemerintah  harus  memfasilitasi  dan melaksanakan  kebutuhan  masyarakat  baik  di  bidang  sosial,  bidang  ekonomi  dan kebudayaan.  (3).  Dalam  hal  pertikaian,  pemerintah  menjadi  hakim  dalam  menyelesaikan konflik tersebut, tampa pandang bulu dan membeda-bedakan status sosial demi tercapainya keadilan yang merata.
Pada  dasarnya  di  Indonesia  sendiri,  pedoman  yang  di  jadikan  sumber  hukum  dalam menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  Pancasila  dan  UUD  RI  1945, berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  status  hukum setiap  warganya,  terhadap  pristiwa  yang  dihadapi  oleh  rakyatnya  baik  internal  maupun eksternal Negara Indonesia. Sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD RI 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) pada tanggal 17 Oktober 2014    adalah  langkah  yang  sangat  mencerahkan  dalam  reformasi  Administrasi Pemerintahan.  Hal  ini  merupakan  bentuk  tanggungjawab  Negara  dan  pemerintah  guna menjamin  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan  publik  yang  murah,  nyaman,  dan cepat.  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  ini  adalah  salah  satu  pilar  reformasi administrasi (Firzhal, 2021).
Berlandaskan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik, Pasal  1  Ayat  (1)  menegaskan  “setiap  individu/manusia  membutuhkan  pelayan  selama hidupnya, karena pelayanan sangatlah penting. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  bagi  setiap  warga  negara  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau pelayanan adminitratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Langkah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dapat  dilakukan  dengan  banyak  cara,  oleh  pemerintah pusat dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, sepenuhnya diberikan kewenangan yang luas,  dalam  hal  menertibkan  serta  mengatur  daerahnya  masing-masing,  dengan  dalil dibentuknya  sumber  hukum  tersendiri  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  yang  paling tinggi  yakni  aturan  negara.  Otonomi  daerah  merupakan  langkah  dalam  menuju  perubahan oleh  negara  kepada  pemerintah  daerah,  karna  setiap  daerah  berbeda-beda  akan  prilaku masyarakatnya,  dan  hanya  pemerintah  daerah  itu  sendiri  yang  tau  akan  seluk  beluk  yang terdapat  dalam  daerah  tersebut.  Prinsip  otonomi  daerah  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakatnya dengan mudah dan cepat.
Dengan  adanya  prinsip  otonomi  daerah,  maka  suatu  keharusan  yang  wajib diselenggarakan berupa prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata adalah prinsip  ekonomi  daearah  dengan  memnfaatkan  segala  macam  potensi  yang  ada  dalam
daerah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diselenggarakan  atas  dasar kewenangan  dan  tugas,  dengan  mempertimbangkan  ke  khususan  dan  khas  daerah,  serta dilakukan  secara  nyata.  Sedangkan  otonomi  yang  bertanggungjawab  yakni  otonomi  yang dilaksanakan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah  atas  perintah  dari petinggi  otonomi  yang  wajib  diselenggarakan  untuk  mendapatkan  tujuan  nasional  yang diharapkan.
Daerah dibentuk dengan banyak pertimbangan antara lain aspek sosial politik, potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan melihat kemampuan ekonomi masyarakat serta pertahanan  dan  keamana.  Karena  tujuan  pembentukan  daerah  yakni  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  dalam  daerah,  dan  secara  mudah  mengakomodasi fasilitas pelayanan publik masyarakat yang ada di daerah. Sesuai dengan perintah Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah , dan diperjelas didalam Pasal 2 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2019  Tentang  Pelaksana Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan yakni “urusan Adminitrasi  Kependudukan  diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan Pemerintah  Kabupaten/kota”,  yang  dimana  “Adminitrasi  Kependudukan  adalah  rangkaian kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Adminitrasi Kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor  lain”.  Dan  kemudian  selanjutnya  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik Indnonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan yang berbunyi “Menteri menyelenggarakan adminitrasi kependudukan secara nasional”.
Kajian yuridis, fokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  menegaskan:  “Administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain”.  Sedangkan  Pasal  79A  yang  berbunyi: “pengurusan  dan  penerbitan  dokumen  kependudukan  tidak  dipungut  biaya”.  Dan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  yakni berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (2)  yang  berbunyi:  penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  sekurang-kurangnya  meliputi:  a.  Pelaksanaan pelayanan;  b.  Pengeloaan  pengaduan  masyarakat;  c.  Pengelolaan  informasi;  d. Pengawasan  internal;  e.  Penyuluhan  kepada  masyarakat;  dan  e.  Pelayanan  konsultasi. Kemudian  di  pertegas  dalam  Pasal  15  (butir  d,  e,  f,  dan  butir  g)  yakni:  Penyelenggara berkewajiban antara lain: d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik  yang  mendukung  terciptanya  iklim  pelayanan  yang  memadai;  e.  Memberikan pelayanan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan  pelayanan  publik;  f. Melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan  standar  pelayanan;  g.  Berpatisipasi  aktif  dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Berlandaskan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik Pasal 34, Penyelenggara harus berprilaku sebagai berikut: a. Adil dan tidak diskriminasi; b. cermat; c. Santun dan ramah; d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut- larut;  e.  Profesional;  f.  Tidak  mempersulit;  g.  Patuh  pada  perintah  atasan  yang  sah  dan wajar; h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integeritas institusi penyelenggara; i. Tidak  membocorkan  informasi  atau  dokumen  yang  wajib  dirahasiakan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan;  j.  Terbuka  dan  mengambil  langkah  yang  tepat  untuk menghindari benturan kepentingan; k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas  pelayanan  publik;  l.  Tidak  memberikan  informasi  yang  salah  atau  menyesatkan dalam  menanggapi  permintaan  informasi  serta  proaktik  dalam  memenuhi  kepentingan masyarakat;  m.  Tidak  menyalahgunakan  informasi,  jabatan,  dan/  atau  kewenangan  yang dimiliki;  n.  Sesuai  dengan  kepantasan;  dan  o.  Tidak  menyimpang  dari  prosedur.  Secara jelas  di  tuangkan  dalam  lima  (5)  sila  Pancasila  yaitu  sila  kedua  (2)  dan  sila  kelima  (5) Pancasila.  Sila  Kedua  (2)  yang  berbunyi  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”,  dan  Sila Kelima (5) Pancasila yang menegaskan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Sedangkan secara teoritisnya, menurut Spicker, negara kesejahteraan adalah negara yang  mengutamakan  terpenuhinya  kebutuhan  warga  negaranya  dengan  berbagai  macam cara  (Laurensius,  2017).  Thomas  Hobbes  berpendapat  bahwa  dalam  masyarakat  tampa negara,  maka  yang  berlaku  yaitu Ius  Naturalis atau  hukum  alam,  yang  dimana  tiap  orang mempertahankan  dirinya  untuk  hidup,  dengan  menyerang  manusia  yang  lainnya.  dalam keadaan seperti  ini,  setiap  individu  merasa  tidak  aman, selalu  di  hantui dengan  ketakutan, karna  pada  dasarnya  manusia  adalah  srigala  bagi  manusia  yang  lainnya,  maka  perlu  di angkat seorang raja dengan kekuasaan mutlak, yakni negara sebagai raja yang memegang kekuasaan  tertinggi  yang  menjalankan  roda  pemerintahan,  yang  menghasilkan  produk hukum itu sendiri dalam negara (Dominikus, 2019).
Menurut  Mahfud  MD,  di  Indonesia  sendiri  menganut  konsep  negara  hukum,  sesuai Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”,  yakni  di  kenal  dengan  konsep  Teori Prismatika  Hukum,  teori  ini  di  Indonesia  mencampurkan  ( rechstaat,  rule  of  law dan  nilai spritual agama). Rechsstaat di Indonesia digunakan untuk penguatan dengan tujuan untuk mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  ( the  rule  of  law ),  hukum  yang  tidak dapat  memberikan  keadilan  bisa  dilalaikan/buang.  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”( Ias, 2021).
Menurut  Aristoteles,  keadilan  dapat  dibedakan  yakni,  “Keadilan Distributief” adalah hak untuk mendapatkan kesamarataan dan bagian berdasarkan prestasinya, dan “Keadilan Commutatief” yakni kesamarataan dalam mendapatkan bagian terhadap pengalokasian hak tampa pandang bulu  yang berhubungan dengan  pertukaran  barang  atau  jasa  (Ana,  2018). Di masa modernisasi yang saat ini, kata pembaharuan selalu dituntut oleh kalangan  aktivis, mahasiswa, maupun anggota kelompok tertentu serta organisasi-organisasi kemasyarakatan  lainnya.  Tuntutan  perubahan  sering  ditunjukan  terhadap  penyelenggara negara, karna tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, pendiskriminasian yang dilakukan oleh  oknum  pegawai  pemerintah  terhadap  masyarakat  awam  seringkali  terjadi  dalam  hal pelayanan publik, menjadikan catatan kurang baik oleh masyarakat terhadap penyelenggara negara (Sinambela, 2010).
Aparatur  Sipil  Negara  adalah  organ  penyelenggara  negara,  berperan  sebagai ujung  tombak  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  hal  pelayanan  publik  kepada masyarakat.  Fungsi  dan  kewenangan  yang  dilaksanakan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara secara yuridis diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Perilaku  dan  pola  pelayanan  Aparatur  Sipil  Negara  masih  banyak  yang menyimpang  dari  yang  seharusnya.Regulasi,  petunjuk  teknis  (juknis),  dan  Petunjuk Pelaksana (juklak) sebagai payung hukum dan acuan pelaksanaan fungsi, kewenangan Aparatur Sipil Negara belum maksimal. Pola ini bila dibiarkan bergulir tanpa solusi akan berdampak  pada  pelayanan  publik  yang  semakin  buruk  sehingga  pelayanan  kepada masyarakat  tidak  sesuai  harapan.  Pengakuan  hak-hak  masyarakat  oleh  negara sebagaimana  termuat dalam ketentuan Undang-Undang  Dasar  1945, mendeskripsikan bahwa  struktur  masyarakat  indonesia  adalah  masyarakat  yang  majemuk  dengan keragaman  suku,  agama,  budaya,  dan  bahasa  yang  dipersatukan  dengan  sebuah symbol Bhineka  Tunggal  Ika (walaupun  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu)  (Hilman  dan Hery, 2016)
Akan  tetapi,  sampai  saat  ini  di  Kabupaten  Dompu  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat (NTB),  realita  terhadap  pelayanan  publik  dalam  hal  pelayanan  administrasi  kependudukan masih  banyak  masyarakat  yang  mengeluh  dalam  produk  pelayanan  seperti  proses pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (e-KTP), dan Akta Kelahiran masih belum mampu  memberikan  asas  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Disamping  itu  juga hasil observasi penulis asas persamaan di hadapan hukum ( equality before the law ) belum mampu  diterapkan  oleh  pegawai  pemberi  pelayanan,  selalu  mengedepankan  hubungan keluarga atau kenalan, kalau tidak punya kenalan proses pembuatannya akan sangat lama, dan  jika  punya  kenalan  maka  pembuatannya  sangat  cepat,  dan  masih  banyak  Calo  yang terlibat  dalam  hal  penggurusan  administrasi  kependudukan    di  Kabupaten  Dompu  yang mengakibatkan  banyaknya  punggutan  liar.  Kedisiplinan  petugas  pelayanan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Dompu,  kedisiplinan  petugas  kurang  efektif.
Masih  ada  beberapa  petugas  pelayanan  yang  masih  terlambat  masuk  kantor  dan  istirahat yang terlalu lama, sehingga ada tugas atau pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu dan itu menghambat pekerjaan yang lain.
Persoalan  lain  yang  di  hadapi  Disdukcapil  adalah  luas  wilayah  Kabupaten  Dompu yang  menyulitkan  akses  warga  untuk  mendatangi  Disdukcapil.  Hal  ini disebabkan  karena kurangnya  inisiatif  Pemerintah  Desa  dalam  memfasilitasi  warganya  untuk  melengkapi berkas  administrasi  kependudukannya.  Warga  yang  tinggal  di  daerah  yang  jauh  akan cenderung  malas  mendatangi  Disdukcapil karena  proses  pengurusannya  cenderung  lama apalagi tidak di dukung dengan inisiatif oleh perangkat desa dalam memberikan sosialisasi atau  mefasilitas  untuk  warga  yang  ingin  mengurus  berkas  kependudukannya.  Pemerintah Desa  yang  tidak  aktif  mengurus  warganya  akan  menghambat  proses  pencatatan kepedudukan bagi warga Kabupaten Dompu.
Permasalahan berikutnya yakni berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kantor Dinas Kependudukan  Kabupaten  Dompu  dalam  hal  sarana  dan  prasaran  masih  kurang,  dapat dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  berdiri  dan  duduk  di  luar  ruangan,  karena masih  kurangnya  tempat  duduk  didalam  ruangan  tunggu.  Dan  tak  kalah  pentingnya  yakni permasalahan  yang  berkaitan  dengan  standar  pelayanan  dan  prosedurnya  yang  masih berbelit-belit  yang  mengakibatkan  masyarakat  awam  kesulitan  dalam  hal  mengurus administrasi kependudukan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  yaitu  normatif-empiris.  Jenis  penelitian  hukum  yang  diterapkan pada  kajian  ini  berbentuk  penelitian  hukum  normatif-empiris.  Penelitian  berjenis  hukum normatif-empiris (terapan), ialah sebuah kajian yang membahas terkait pengimplementasian dari  ketentuan  UU  dan  dokumen  secara  fakta,  dalam  setiap  tindakan  di  masyarakat. Pengkajian  tersebut  memiliki  tujuan  guna  menentukan  terkait  hasil  terapan  dari  persoalan hukum in concreto . Dalam menganalisis masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode pendekatan  meliputi  Pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  ( Statue  Aproach ), Pendekatan  Komparatif,  dan  Pendekatan  Sosiologis  ( Sosiologis  Approach ).  Bahan  hukum dalam  kajian  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yakni  dai  beberapa  Undang- Undang, Bahan hukum sekunder dimana bahan hukum ini bisa tertuang dalam bentuk buku- buku dan bisa diperoleh melalui internet, dan bahan hukum tersier yaitu suatu bahan hukum tambahan  dari  kedua  bahan  hukum  di  atas  yang  mendefinisikan  apa  yang  belum  terkafer dalam bahan sebelumnya demi kesempurnaan penelitian ini.
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdii  data  data  primer  yang  merupakan dokumen-dokumen  berdasarkan  hasil  observasi  ataupun  dari  lapangan  secara  langsung yang  menjadi  tempat,  atau  objek  penelitian,  melakukan interview (wawancara)  terhadap respoden dan informen yang tahu akan permasalahan yang diteliti. Responden merupakan orang  pilihan  yang  dimintai  keterangan  atas  persoalan  yang  di  teliti,  serta  akan  diberikan pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis serta mampu merespon atau menjawab pertanyaan tersebut.  Sedangkan  informan  adalah  pelaku  utama  atau  orang-orang  terlibat  langsung dengan masalah yang diteliti, atau orang yang benar-benar tahu serta menguasai masalah di lapangan dan data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil kajian dan analisis penulis  dari  studi  kepustakaa,  baik  itu  dari  buku-buku  dan  artikel-artikel,  Peraturan Perundang-Undangan  yang  sesuai  penelitian  ini.  Instrumen  Penelitian  meliputi  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan Analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Standar Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu
Pelayanan  publik  diartikan ,  “melayani  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah  ditetapkan”  (Agung,  2005).  Selanjutnya  menurut  Kemenpan  No.  63/KEP/M.PAN 7/2003, publik adalah “segala kegiatan upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.  Dengan  demikian, pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  oleh penyelenggara  negara.  Sedangkan  dalam  rumusan  undang-undang  tentang  pelayanan
publik,  pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Petugas  Negara  Nomor  63  Tahu 2003,  definisi  dari  pelayanan  umum  adalah  segala  bentuk  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh istansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar  Pelayanan  berisi  penjelasan  tentang  apa,  mengapa  dan  bagaimana  upaya yang  diperlukan  untuk  memperbaiki  kualitas  pelayanan.  Karjuni  berpendapat  bahwa, Standar  pelayanan  memuat  norma-norma  pelayanan  yang  akan  diterima  oleh  pengguna layanan.  Dalam  hal  ini  standar  pelayanan  harus  memuat  standar  perlakuan  terhadap pengguna,  standar  kualitas  produk  (out-put)  yang  diperoleh  masyarakat  dan  standar informasi  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna  layanan;  Standar  pelayanan  memuat  norma- norma  pelayanan  yang  akan  diterima  oleh  pengguna  pelayanan  yang  akan  diterima  oleh pengguna  pelayanan.  Dalam  hal  ini  standar  pelayanan  harus  memuat  standar  perlakuan terhadap  pengguna,  standar  kualitas  produk  ( output )  yang  diperoleh  masyarakat  dan standar  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna  pelayanan. Standar  pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur Pelayanan
b. Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima  pelayanan  termasuk pengaduan.
c. Waktu Penyelesaian
d. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
e. Biaya Pelayanan
f. Biaya/tarif  pelayanan  termasuk  rinciannya  yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian pelayanan.
g. Produk Pelayanan
h. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
i. Sarana dan Prasarana
j. Penyedian  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
k. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
l. Kompetensi  petugas  pemberi  layanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
Menurut  Philip  Kotler  dikutip  dalam  buku  Sampara  Lukman  berpendapat  mengenai konsep pelayanan sebagai berikut ”A service is any act or performance that one party can offer  to  another  that  is  essentially  intangible  and  does  not  result  in  the  ownership  of anything.  It’s  production  may  or  may  not  be  tied  in  physical  produce” (Jasa  adalah  setiap tindakan atau kegiatan yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang secara inheren tidak berwujud dan tidak melibatkan kepemilikan apapun. Produksinya mungkin atau mungkin  tidak  terkait  dengan  produk  fisik).  Ada  empat  unsur  penting  dalam  proses pelayanan publik, yaitu:
a. Penyedia  layanan,  yaitu.  pihak  yang  dapat  memberikan  kepada  konsumen  suatu  jasa tertentu atau berupa barang (goods) atau jasa (services).
b. penerima jasa, yaitu konsumen (pelanggan).
c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada individu yang membutuhkan layanan tersebut.
d. Kepuasan Pelanggan Ketika menawarkan layanan, penyedia layanan harus melanjutkan dari  tujuan  utama  layanan,  yaitu.  kepuasan  pelanggan.  Hal  ini  sangat  penting  karena tingkat  kepuasan  pelanggan  biasanya  sangat  erat  kaitannya  dengan  standar  kualitas barang dan/atau jasa.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2019  tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.
Sesuai Pasal  26  dalam  penyelenggaraan  urusan  Administrasi  Kependudukan,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan:
a.  Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
b.  Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  agama  kabupaten/kota  dalam  memelihara  hubungan  timbal  balik  melalui pembinaan  masing-masing  kepada  instansi  vertikal  dan  UPT  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
c.  Koordinasi  antarlembaga  Pemerintah  dan  lembaga  non-Pemerintah  di  kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
d.  Penyusunan  tata  cara  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  evaluasi,  dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
e.  Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
f.  Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
g.  Pembinaan,  pembimbingan,  dan  supervisi  terhadap  pelaksanaan  tugas  UPT  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupatenf  Kota,  termasuk  meminta  laporan pelaksanaan  tugas  UPT  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
h.  Pembinaan,  pembimbingan,  dan  supervisi  terhadap  penugasan kepada  desa  atau  yang disebut dengan nama lain;
i.  Pelayanan  secara  aktif  pendaftaran  peristiwa  kependudukan  dan  pencatatan  peristiwa penting;
j.  Penerimaan  dan  permintaan  Data  Kependudukan  dari  Perwakilan  Republik  Indonesia melalui Menteri;
k.  Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
l.  Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
n.  Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
o.  Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
p.  Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
q.  Supervisi  bersama  dengan  kantor  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  agama  kabupaten/kota  dan  pengadilan  agama  mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
r.  Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
Hasil  wawancara  tentang  fungsi  dan  tugas  pelayanan  Dinas  Dukcapil  Kabupaten Dompu  tersebut  mengharuskan  bagi  setiap  warga  ketika  ingin  dilayani  dalam  mengurus adminitrasi  kependudukan  harus  melengkapi  persyaratan  yang  ditentukan,  hal  ini dikarenakan output atau berkas yang dibuat tersebut merupakan  dokumen berstatus hukum yang bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  merupakan  Institusi  Negara  yang  bertugas mengurus program kependudukan dalam pencatatan kependudukan disuatu daerah. Salah satu tugas Dina Dukcapil Kabupaten Dompu adalah menerbitkan surat-surat kependudukan sebagai  bentuk  pengakuan  kepada  warga  Negara  dengan  cara  memberikan  pelayanan yang  baik  dalam  pengurusannya.  Dalam  pelaksanaannya,  Dinas  Dukcapil  Kabupaten Dompu  akan  menjalankan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  melalui  prosedur yang  berlaku  sesuai  dengan  SOP  atau  PERDA  sebagai  bentuk  standar  operasional  yang harus dilaksanakan oleh pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu.
Dalam  mengurus  KK,  Akte  Kelahiran,  pindah  datang  dan  pengambilan  harus  melalui dua  tahapan  yaitu  antrian  A  dan  antrian  B.  Dari  dua  antrian  ini  warga  yang  mengurus administrasi  kependudukan  harus melewati tahapan prosedur  yaitu melengkapi persyaratan  yang  diminta  seperti  dalam pembuatan  akta kelahiran di  perlukan  persyaratan sebagai berikut: surat kelahiran dari dokter, surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan asli,  fotokopi  saksi  kelahiran  sebanyak  2  orang,  fotokopi  KK  dan  KTP  orang  tua,  fotokopi kutipan akta nikah yang di legalisir dan fotokopi yang bersangkutan bagi yang sudah wajib KTP. Apabila pengisian formulir tersebut lengkap maka akan di lanjutkan memberikan tanda terima  dan  pengambilan  yang  kemudian  dari  data  tersebut  akan  diproses  oleh  pegawai Disdukcapil  untuk di  input  datanya  kemudian  di verifikasi dan  validasi yang  pada  akhirnya akan  dicetak  dan  untuk  diambil  oleh  warga Kabupaten Dompu.
Apabila  prosedur  di  atas  sudah  lengkap  dan  berjalan  normal,  maka  akta  kelahiran biasanya  akan  jadi  hanya  dalam  waktu  2  hari.  Itu  merupakan  waktu  paling  cepat berdasarkan  undang-undang  No  23  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  penyelesaian pembuatan  akta  kelahiran  adalah  30  hari  kerja.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  apabila  masyarakat  membuat akta  kelahiran  di  lakukan  di  bawah  umur  60 hari  sejak  kelahiran  maka  tidak  di  kenakan  biaya/gratis.  Tetapi  Dispendukcapil  Kabupaten Dompu mempunyai SOP untuk keterlambatan pengurusan akta kelahiran.
Pada  saat  penelitian  kami  mewawancarai  beberapa  masyarakat  tentang  pelayanan pembuatan  akta  kelahiran  Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu,  seperti  hasil  wawancara Bapak  Mansyur  selaku  masyarakat  Kabupaten  Dompu  berikut: “Untuk  pelayanan  pegawai yang  di  berikan  dalam  melayani  administrasi  kependudukan  sudah  bagus,  tetapi  dalam proses  pembuatan  akta  kelahiran di  perlukan  waktu  yang  lama  padahal  di  dalam  standar pelayanan Kabupaten  Dompu  di  sebutkan  bahwa  pembuatan  hanya  membutuhkan  waktu 2 hari saja. Tetapi kenyataanya akta kelahiran jadi lebih dari 2 hari bahkan ada  yang lebih 1 bulan”.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Kabupaten  Dompu  tentang  pelayanan pembuatan  akta  kelahiran  memang  tidak  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah  di  tentukan Dispendukcapil Kabupaten Dompu. Hal ini juga di sampaikan oleh warga lain, seperti hasil wawancara dengan Ibu  Nurma selaku masyarakat Kabupaten Dompu yang mengurus akta kelahiran  di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  bahwa:  Pelayanan  yang  di  berikan  dalam pembuatan akta kelahiran kurang memuaskan karena proses pembuatan yang lebih dari 2 hari  dari  ketentuan  membuat  masyarakat  Kabupaten  Dompu  malas  dalam  mengurusi  akta kelahiran  anak.  Saya  mengurus  akta  kelahiran  karena  anak  saya  mau  masuk  sekolah. Karena akta kelahiran di butuhkan untuk pendaftaran sekolah.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  menegaskan  bahwa,  pelayanan  publik  yang  di  berikan Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu kurang maksimal. Terbukti dari keluhan masyarakat yang menyatakan  bahwa  pembuatan  akta  kelahiran  yang  memerlukan  waktu  yang  lama. Pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan setandar yang telah ditentukan dapat menghambat pencapaian target yang sudah ditentukan oleh Permendagri. Seharusnya  Dispendukcapil  memberikan  inovasi  pelayanan  dalam  pembuatan  akta kelahiran  atau  memaksimalkan  serta menambah pegawai dalam bidang administrasi dan menambah  fasilitas  fisik  seperti  komputer  sehingga  tidak  akan  terjadi  penumpukan  dalam pembuatan  akta  kelahiran  dan  dapat  selesai  sesuai  dengan  SOP  yang  telah  ditentukan. faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  dalam  pembuatan  akta  kelahiran  adalah  kurangnya pegawai  dalam  bidang  administrasi  serta  fasilitas  fisik  yang  kurang.  Berikut  tabel  jumlah anak yang sudah memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran:
Dari data jumlah kepemilikan akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Dompu sudah mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan terutama akta  kelahiran  sebagai  tanda  kependudukan  anak.  Tetapi  masih  banyak  juga  anak  yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 54.357 anak atau sekitar 16,67%. Masih banyaknya anak  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran  di  karenakan  budaya  masyarakat  Kabupaten Dompu  akan  mengurus  akta  kelahiran  anak  apabila  dokumen  tersebut  diperlukan  seperti pada saat pendaftaran sekolah atau saat melamar kerja. Hal ini dapat mempengaruhi target nasional yang pada tahun 2019 anak usia 0-18 tahun sudah harus memiliki akta kelahiran. Target  Kemendagri  pada  tahun  2019  harus  selesai  95% pencatatan  akat kelahiran.  Selain
itu alasan lain dari masyarakat tidak segera membuat akta kelahiran karena pembuatan akta kelahiran  yang  memakan  waktu  lebih  dari  2  hari  yang  tidak  sesuai  dengan  standar oprasional  pelayanan  yang  hanya  membutuhkan  waktu  2  hari  kerja.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  di  Dispendukcapil Kabupaten Dompu.
Pada  bagan  2  di  atas  menunjukan  prosedur  pelayanan  terkait  pengurusan  KTP elektronik  untuk  masyarakat  Kabupaten  Dompu.  Secara  umum  proses  pelaksanaannya sama  dengan  bagan  1  yaitu  di  awali  dengan  pemenuhan  persyaratan  dalam  pembuatan KTP  elektronik  yaitu:  fotokopi  KK  dan  fotokopi  KTP  lama  (tidak  untuk  wajib  KTP  pemula). Kemudian  di  lanjutkan  dengan  pengecekan  data  aktif  atau  tidak  apabila  data  tidak  aktif maka  harus  di  aktifkan  dahulu  dan  bila  data  sudah  aktif  selanjutnya  masuk  ke  tahap perekaman  e-KTP  setelah  selesai  tahap  selanjutnya  yaitu  cetak  e-KTP/surat  keterangan yang  kemudian  di  sahkan,  setelah  itu  dokumen  tersebut  bisa  di  ambil  oleh  pemohon pembuat KTP elektronik. Berikut contoh KTP elektronik:
Perekaman e-KTP di atas sudah cukup menggambarkan bahwa sekitar 964.970 jiwa sudah  melaksanakan  perekaman  e-KTP  tetapi  yang  belum  melaksanakan  perekaman  e- KTP  juga  masih  cukup  banyak  sekitar  91.458  jiwa  kebanyak  masyarakat  yang  belum melakukan  perekaman  e-KTP  dari  golongan  orang  dewasa,  manula  dan  anak  yang  baru berusia 17 tahun. Dengan masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman membuat  masyarakat  tidak  puas  akan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dispendukcapil. sehingga  pelayanan  yang  diberikan  Dispendukapil  kurang  baik  atau  kurang  prima  dalam pelaksanaan  perekaman  e-KTP.  hal  ini  karena  dalam  pembuatan  e-KTP  membutuhkan waktu lebih dari 30 hari kerja yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan yang harusnya selesai 30 hari kerja. Lamanya dalam pembuatan e-KTP karena tidak proposionalnya antara pegawai dengan masyarakat yang datang dalam mengurus administrasi kependudukan.
Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  memberikan  inovasi-inovasi  pelayanan dengan bekerjasama  dengan  seluruh  Kecamatan  dan  desa  yang  ada  untuk  melaksanakan administrasi  kependudukan.  Sehingga  masyarakat  dapat  melakukan  pembuatan  e-KTP secara  langsung  di  Kecamatan.  Tetapi  untuk  perubahan  data  kependudukan  tidak  bisa dilakukan  di  kecamatan,  perubahan  data  kependudukan  hanya  bisa  di  lakukan  di  Dinas Dukcapil  Kabupaten  Dompu  karena  data  kependudukan  dapat  di  buka  di  Dinas  Dukcapil. Selain  Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  masyarakat  yang  ada  diluar  Kabupaten  Dompu juga bisa membuat atau merubah data secara langsung di mentri dalam negri.
Sesuai dengan surat edaran yang di berikan oleh mentri dalam negeri dalam rangka mensukseskan  pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun  2018  pemilu  legislatif  dan  pemilu presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2019  Dispendukcapil  harus  meningkatkan  dan mempercepat  pelayanan  publik.  Pada  bulan  Januari  2016  Mendagri  mengeluarkan  surat tentang  KTP  elektronik  yang  awalnya  berlaku  hanya  5  tahun  sekarang  berlaku  seumur hidup  sesuai  dengan  undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  pasal  64  ayat  7  huruf  a mengamanatkan  KTP  elektronik  warga  negara  Indonesia  masa  berlakunya  seumur  hidup, selanjutnya KTP elektronik  yang  sudah di  terbitkan  sebelum  undang-undang  itu  ditetapkan berlaku  seumur  hidup.  Jadi  KTP  elektronik  yang  sudah  di  terbitkan  sejak  2011  berlaku seumur  hidup,  tidak  perlu  di  perpanjang  walaupun  habis  masa  berlakunya,  kecuali ada perubahan elemen datanya.
Kartu  identitas  anak  (KIA)  merupakan  sebuah  kartu  resmi  yang  di  terbitkan  oleh pemerintah  sebagai  bentuk  kepedulian  dan  perlindungan  kepada  anak  untuk  pemenuhan hak  konstitusionalnya  sebagai  waarga  negara  indonesia.  Sesuai  permendagri  No  2  tahun 2016  KIA  di  peruntukkan  oleh  anak  usia  0-16  tahun  artinya  KIA  ini  merupakan  sebuah petunjuk  identitas  anak  sebelum  memasuki usia produktif yang harus mempunyai KTP. KIA sendiri di bagi menjadi dua yaitu KIA untuk usia 0-5 tahun tidak di wajibkan melaksanakan perekaman  fisik  sedangkan  untuk  anak  usia  6-16  di  wajibkan  melakukan  perekaman  fisik. Kabupaten Dompu sudah melaksanakan Program KIA pada tahun 2016.
KIA  di  Kabupaten  Dompu  masih  berada  pada  tahap  pencetakan  kartu  KIA.  Pada tahapan awal pemerintah pusat memberikan 40.000 keping blangko untuk pencetakan KIA. Pada  pencetakan  tahap  pertama  ini  Dispendukcapil  hanya  dapat  mencetak  KIA  sebanyak 39.575  keping.  Pencetakan  tahap  pertama  ini  sesuai dengan  jumlah  data  anak  usia  0-6 tahun  di  Kabupaten  Dompu.  Data  tersebut  diperoleh  dari  1.126  lembaga  PAUD  dan
posyandu.  Dispendukcapil  memilih  data  anak  usia  0-6  tahun  karena  prosedur  untuk pencetakan  tidak  memakai  foto.  Sisa  keping  blangko  KIA  akan  digunakan  ke  tahap berikutnya untuk di beri penambahan blangko lagi.
Sebenarnya  dalam  mekanisme  standar  oprasional  pelayanan  Dispendukcapil Kabupaten  Dompu  sudah  baik  tetapi  pelaksanaaan  dalam  pelayanan  pembuatan  akta kelahiran dan e-KTP masih kurang maksimal. Pembuatan akta kelahiran dan e- KTP yang memerlukan  waktu  lebih  lama  dari  standar  oprasional  yang  sudah ditentukan  membuat pelayanan  publik  di  Dispendukcapil  di  rasa  kurang  baik.  Selain  itu  banyak  masyarakat Kabupaten  Dompu  yang  kurang  paham  dengan  mekanisme  standar  oprasional  pelayanan Dispendukcapil  contoh  seperti  ketentuan  dalam  pendaftaran  dan  denda  kepengurusan administrasi kependudukan apabila telat dalam kepengurusan akta kelahiran yang lebih dari 60  hari  akan  di  kenakan  denda  oleh  Dispendukcapil  sebesar  Rp.20.000.  hal  ini  karena kurangnya informasi secara langsung maupun di media masa.
Dispendukcapil  membuat  inovasi-inovasi  baru  seperti  jemput  bola  atau  one  by  one serta  akta  kelahiran online di  fungsikan  untuk  meningkatkan  atau  mempercepat  target pembuatan akta kelahiran dan e-KTP.  Inovasi-inovasi tersebut sudah dapat meningkatkan jumlah pembuatan akta kelahiran dan e-KTP. Untuk pelayanan di Dispendukapil pemerintah dapat  menambahkan  pegawai  di  bagian  administratif  atau  memanfaatkan  tenaga  pegawai yang ada  serta menambah jumlah sarana secara fisik seperti penambahan komputer untuk dibagian  administrasi  dengan  demikian  masyarakat  Kabupaten  Dompu  yang  datang  dapat terlayani  semua  dengan  adanya  penambahan  pegawai  di  bagian  administratif.  Hal  ini pelayanan  publik  yang  diberikan  akan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan pemerintah.
Dalam  pemberian  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  akuntabilitas.  aparatur pelayanan  publik  harus  bekerja  sesuai  dengan  standar-standar  profesional,  peraturan perundang-undangan,  konstitusi  nilai-nilai  masyarakat  dan  norma-norma  politik  agar implementasi  pelayanan  publik  bisa  berjalan  dengan  baik.  Aparatur  pelayanan  publik  di Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  harus  mengutamakan  akuntabilitas  agar  standar oprasional pelayanan dapat diterapkan oleh pegawai Dispendukcapil dengan baik sehingga tidak  akan  terjadi  masalah  dalam  pembuatan  akta  kelahiran  dan  e-KTP  yang  tidak  sesuai dengan SOP.
Target  umum  dari  tugas  Disdukcapil  adalah  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin kepada  warga  Kabupaten  Dompu  dalam  mengurus  pencatatan  kependudukan  dan penerbitan  administrasi  kependudukan  untuk  warga  agar  bisa  digunakan  sebagaimana semestinya.  Target  Disdukcapil  tersebut  mengupayakan  untuk  memberikan  administrasi kependudukan kepada seluruh warga Kabupaten Dompu sebagai bentuk pengakuan bahwa administarsi  kependudukan  ini  merupakan  hak  dan  kewajiban  seluruh  warga  Indonesia khususnya warga Kabupaten Dompu dengan pelayanan yang maksimal.
Kemampuan  pegawai  juga  menjadi  faktor  penentu  untuk  menciptakan  kinerja pelayanan  publik  yang  baik,  kemampuan  kinerja  pegawai  ada  dua  yaitu  kemampuan  fisik dan  kemapuan  intelektual.  Menurut  penuturan  Subag  umum dan  kepegawaian  dengan  Ibu Leni  Maya,  S.Sos  sebagai  berikut: “Kalau  pelatihan  masuk  dalam  kemampuan  teknis  tapi kalau pendidikan termasuk non teknis. Pelatihan tidak harus dalam bentuk formal, kalau itu supaya mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan seperti apa. Cara penelaaha suatu tugas itukan beda, cara menilainya itu dengan hasil kinerja yang telah selesai ”.
Dari  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  dapat  diukur  dari pendidikan  dan  pemberian  pelatihan  yang  diikuti  oleh  para  pegawai  penyedia  pelayanan. selain  itu  hubungan  antara  pendidikan  dan  kemampuan  pegawai  dalam menyelesaikan tugas  juga  sangat  berpengaruh.  Pelatihan  yang  diberikan  kepada  pegawai  Dispendukcapil terutama dalam pembuatan akta kelahiran dapat berupa pelatihan nonformal.
Kemampuan  intelektual  diperlukan  untuk  menjalankan  kegiatan  mental.  Sehubungan dengan  pegawai  Dispendukcapil,  kemampuan  intelektual  para  pegawai  dinilai  melalui kecakapan  kerja  sehari-hari.  Selain  itu  selama  satu  minggu  diadakan  pelatihan  untuk meningkatkan kinerja para pegawai terutama didalam hal pembuatan akta kelahiran dan e- KTP.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Fatmawati,  SE  selaku Sekertaris  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu: “Untuk  yang  PNS,  kalau  yang  dibidang pencatatan sipil semuanya berkompeten.  Kalau  cara  penilaiannya  itu  pegawainya  dikasih
tugas  lalu kita  proses  dan  dilihat  apakah  dia  cekatan atau  tidak.  Tapi  kalau  memang  tidak nanti akan dikasih bimbingan tiga kali, tapi setelah di bimbing tiga kali tetap tidak bisa baru kita  tahu  kalau  pegawai  itu  tidak  berkompeten.  Kalau  secara  teknis  ada  untuk  melakukan pelatihan  kepada  pegawai  yang  baru  satu  minggu.  Dan  yang  lebih  ditekankan  adalah tupoksinya. Dalam hal pelayanan akta dan e-KTP serta bagaimana prosedurnya ”.
Sebagaian  besar  Pegawai  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terutama dalam  pembuatan  akta  kelahiran  dan  e-KTP  sudah  kompeten  dalam bidangnya  masing- masing.  Hal  ini  sesuai  dengan  penuturan  Subag  umum   dan  kepegawaian  Leni  Maya, S.Sos sebagai berikut: “Kalau selama ini yang saya tahu, pegawai muda banyak juga yang kompeten.  Artinyakan  dari  rekrutmennya  sudah  diperhatikan  kebutuhannya  dan  dari  latar pendidikannya.  Kalau  menurut  saya,  nanti  pada  saat  pegawai  itu  masuk,  akan  ada peraturan  sendiri  dan  para  senior  memberikan  arahan  dan  membimbing,  pelatihan  secara formal juga  ada. Selain bekerja kami juga memantau dan membimbing secara langsung ”. Dari  pernyataan  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  pegawai  yang  ada  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing.  Selain  itu  pada  saat  bekerja  secara  langsung  atasan  memantau  para pegawainya dan memberikan bimbingan atau  arahan kepada pegawai baru.
Dari  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  belum  berkompeten  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan. Apabila ada pegawai yang tidak berkompeten maka pegawai akan diberikan pelatihan-pelatiahan  oleh  Dispendukcapil  selama  tiga  hari  agar  pegawai  dapat mengoprasikan alat sehingga dapat dengan cekatan melayani masyarakat.
Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik maka para pelaksana akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan,  apabila  sikapnya  tidak  baik  maka dalam menjalankan tugasnya akan tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu dengan Ibu HJ. Fatimah, SE., berikut: “Sikap  para  pelaksana  administrasi  kependudukan  ini sudah  bekerja  sesuai  dengan  mekanisme  standar  oprasional  pelayanan.  meskipun  kami kekurangan pegawai kami tetap akan memberi yang terbaik agar masyarakat puas dengan pelayanan kami ”.
Dari hasil wawancara di atas bahwa pegawai Dispendukcapil sudah  bekerja sesuai dengan  mekanisme  standar  pelayanan  meskipun  terkendala  dikuantitas  pegawai  yang kurang  dalam  menangani  banyaknya  masyarakat  Kabupaten  Dompu  yang  mengurus administrasi kependudukan.
Peneliti juga mewawancarai kepala Dispendukcapil berikut peryataan yang diberikan oleh Bapak Drs. Abd. Najib selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu: “Konsistensi itu  masing-masing  sesuai  dengan  tugas  dan  pekerjaan  yang  di  berikan.  Masing-masing pegawai  itu  kan  ada  yang  bertugas  dalam  bidang  akta  kelahiran,  KIA  dan  e-KTP.  Mereka boleh  ikut  campur  ketugas  yang  lain  kecuali  karena  ada  data  atau  informasi  yang  di butuhkan ”.
Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sejauh ini  tanggung jawab yang di lakukan oleh pegawai Dispendukcapil terkait dengan pembuatan akta kelahiran dan e-KTP sudah  konsisten.  Dimana  setiap  tugas  di  bagi  beradasarkan  jenisnya  dan  kemudian  di berikan  kepada  seksi  kelahiran  selanjutnya  di  proses.  Campur  tangan  atau  kerja  sama terjadi  jika  ada  salah  satu  dari  seksi  membutuhkan  data  atau  informasi  dari  seksi  lain mengenai akta kelahiran.
Pendekatan secara personal juga merupakan langkah yang sering diambil oleh para pegawai  dalam  menangani  masalah  yang  timbul  antara  sesama  pegawai  lain.  Dan  juga membantu sesama pegawai dalam hal pelaksanaan tugas. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Drs. Abd. Najib selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu: “Paling utama yang  terpenting  adalah  kenyamanan.  Bagi  saya  kalau  kerja itu  tidak  boleh  yang  terlalu serius,  saling  menghargai  antar  sesama  pegawai  itu  perlu.  Disini  komunikasinya  harus tinggi. Memang dituntut harus tinggi antar sesama pegawai. Contoh kecil kerja sama yang dilakukan  seperti  ini,  karena  saya  bagian  kepala  bidang  maka  saya  harus  membubuhkan tanda tangan dokumen akta kelahiran ”.
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pegawai sangat dibutuhkan,  selain  untuk  menciptakan  kondisi  kerja  yang  baik  yaitu  dengan menimbulkan kenyamanan  agar  para  pegawai  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  tidak  jenuh  dalam bekerja,  komunikasi  juga  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  tugas- tugas  yang  diberikan. Pengaruh  tanggung  jawab  terhadap  kinerja  juga  berbanding  lurus.  Pimpinan  tidak  harus memberikan  tekanan  kepada  bawahan  untuk meningkatkan  rasa  tanggung  jawab.  Hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  yang  diberikan  oleh  Drs.  Abd.  Najib  Selaku  Kepala  Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu sebagai berikut: Pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab, pasti  akan  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  baik.  Tidak  harus  dengan  paksaan  dan takut  kepada  pimpinan,  itu  sudah  kesadaran  dari  pegawai  masing-masing  untuk menyelesaikan tugasnya dalam pemberian pelayanan publik.
Terkait dengan pelayanan pembuatan akta kelahiran, Pegawai. Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  juga  menganggapi  keluhan  dari  masyarakat.  Hal  ini sesuai dengan penuturan Ibu Nur Insani, S. Kom selaku Kabid Pelayanan Dafduk sebagai berikut:  Kita  menampung  semua  keluhan  dari  semua  masyarakat,  dan  kita  berusaha langsung menindak lanjuti keluhan yang disampaikan. Kita menganggap keluhan-keluhan ini sebagai koreksi untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik.
Selain  belum  maksimalnya  sosialisasi  secara  langsung  kepada  masyarakat Dispendukcapil  juga  masih  minim  dalam  mensosialisasikan  administrasi  kependudukan  di media masa  maupun media online seperti  web  Dispendukcapil  yang  minim akan informasi tentang  administrasi  kependudukan.  Sehingga  banyak  masyarakat  yang  susah  untuk mengakses  informasi  secara  lengkap  tentang  administrasi  kependudukan  secara online . Selain  itu  masyarakat  Kabupaten  Dompu  belum  semuanya  mengerti  tentang  tekhnologi hanya sebagian masyarakat saja yang melek akan teknologi sehingga kualitas masyarakat juga menjadi masalah yang harus segera ditangani.
Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Dispendukcapil  sudah  menunjukkan kualitas yang baik karena telah  melakukan tugas dan pelayanan yang baik. hal ini didukung dengan  penilaian  Kepala  Dispendukcapil  mengenai  kualitas  pegawai  dalam  melayani masyarakat membuat administrasi kependudukan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dispendukcapil menemukan fakta bahwa: “Kualitas  rata-rata  pegawai Dispendukcapil  sudah  bagus,  tetapi  kuantitasnya  yang  masih  kurang.  Hal  inilah  yang menurut  kami  sebagai  penghambat  dalam  melakukan  pelayanan  publik.  Kemampuan personil  kami  memang  terbatas,  kami  (dispendukcapil)  hanya  ada  33  personil.  Harusnya melihat  rasio  penduduk  kita  yang  1,3  juta  lebih  itu  harusnya  personil  kita  ada  70  orang. Kekurangan  itu  terjadi  dimana-mana  karena  pemerintah  tengah  menerapkan  moratorium. Beruntung kita untuk jemput bola ini dibantu oleh relawan dari mahasiswa dan masyarakat, sehingga kita bisa melayani masyarakat hingga 300 pemohon perhari ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  proporsi  kepegawaian  di Disdukcapil  masih  kurang  karena  hanya  memiliki  33  personil.  Berikut  data  jumlah masyarakat  yang mengurus kartu kependudukan terutama akta kelahiran dan e-KTP setiap harinya.  Dari  data  di  atas  menunjukan  bahwa  kepengurusan  e-KTP  dan  perubahan  data cukup  banyak  perharinya  untuk  kepengurusan  akta  kelahiran  masih  rendah.  Dengan banyaknya jumlah masyarakat yang mengurus akta kelahiran dan e-KTP membuat pegawai administrasi kerepotan dalam memberikan pelayanan yang prima. Dari hasil wawancara di atas juga didukung dengan data kepegawaian di Disdukcapil sebagaimana berikut ini:
Data  di  atas  merupakan  tingkat  pendidikan  dan  jumlah  pegawai  Dispendukcapil Kabupaten  Dompu  yang  menunjukan  masih  kurangnya  kuantitas  pegawai  Dispendukcapil Kabupaten  Dompu.  Dari  jumlah  pegawai  Dispendukcapil  dengan  masyarakatnya  yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan memang tidak sesuai bahkan pegawai bisa kerepotan dalam pemberian pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal harusnya  Dispendukcapil  menambah  pegawai  untuk  memaksimalkan  pelayanan  agar masyarakat  dapat  terlayani  semua  dan  target  pencatatan  kependudukan  dapat  di  capai dengan  maksimal.  Tetapi  Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  belum  ada  penambahan pegawai  karena  pmerintah  sedang  menerapkan  moraturium.  Sehingga  Dispendukcapil Kabupaten Dompu  hanya  bisa  memaksimalkan  tenaga  pegawai yang  ada  untuk  melayani masyarakat  dengan  baik.  Berikut  tabel  jumlah  pegawai dalam  pelayanan  administrasi kependudukan:
Data  di  atas  adalah  data  jumlah  pegawai  di  bagian  pelayanan  dalam  pelayanan pencatatan  kependudukan  hanya  terdapat  5  pegawai  dalam  melayani  adminitrasi kependudukan  contohnya  seperti  akta  kelahiran,  e-KTP,  KK,  akta kematian  dan  lain-lain. Dengan 5 pegawai  tersebut sangat kurang di bandingkan dengan jumlah masyarakat yang datang dalam mengurus surat kependudukan. Masyarakat  yang datang ke Dispendukcapil perhari  mencapai  300  orang  yang  akan  mengurus  berbagai  administrasi  kependudukan. Banyaknya  jumlah  masyarakat  yang  datang  dalam  mengurus  administrasi  kependudukan harusnya  Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  menambah  pegawai  dalam  pelayanan administrasi sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Untuk di bagian perekaman e-KTP hanya  2  orang  saja  karena  perekam  e-KTP  hanya  memerlukan  waktu  yang  sebentar. Sehingga  di  pelayanan  perekaman  e-KTP  tidak  begitu  antri  seperti  di  pelayanan administrasi.  Dengan  penambahan  pegawai  yang  proposinal  dengan  jumlah  masyarakat yang datang akan membantu sebuah  pelayanan berjalan dengan baik.
Gambar 1. Konsep Alur Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Dompu
Beberapa Konsep dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Dompu yakni:
a. Membudayakan  Pelayanan Yang Prima
Dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  sikap  profesional  aparatur penyelenggara administrasi kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudu dan Catatan Sipil  Kabupaten  Dompu  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sebab  di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Dompu  banyak  sekali  keluhan- keluhan  dari  masyarakat  penerima  layanan,  masyarakat  menilai  sikap  dan  perilaku pegawai  pemberi  pelayanan  administrasi  kependudukan  masih  belum  efektif,  maka diperlukan  sikap  yang  profesional  dengan  membudayakan  pelayanan  yang  setulus  hati kepada masyarakat penerima layanan lebih khusus masyarakat di Kabupaten Dompu.
Dalam  hal  pelayanan  publik  yang  di  utamakan  adalah  sikap  dan  perilaku  yang sesuai  harapan  masyarakat  dan  dukung  oleh  Sumber  Daya  Manusiayang  menghuni, tentu  pastinya  sikap  profesional  akan  mampu  diterapkan  oleh  para  pegawai  pemberi pelayanan  publik  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Dompu,  karena  di  Dinas Dukcapil Dompu selama ini, masyarakat di baut susah karna mengedepankan hubungan keluarga  dan  kerabat  dan  bahkan  yang  lebih  mirisnya  lagi  pungutan  liar  semakin
Budayakan Pelayanan yang Prima Memberikan penilaian terhadap kepuasan layanan Adanya Standar
Pelayanan yang baku SOP yang mudah dipahami dan mampu dipertanggungjawabka n Standar Pelayanan
minimal
Meningkatkan Fasilitas Pelayanan
merajalela,  maka di  perlukan  sikap yang  profesional  terhadap  seluruh pegawai  pemberi layanan,  karna  jika  pegawai  pemberi  layanan  sikapnya  bobrok  atau  tidak  sopan  maka integritas  para  pegawai  pemberi  layanan  pastinya  akan  rendah  yang  mengakibatkan ketidakpuasan dari masyarakat penerima layanan.
Disisi  lain  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  dan  profesional  pegawai  menjadi aspek  yang  sangat  penting  dalam  pelayanan  publik  administrasi  kependudukan  di Kabupaten  Dompu,  jika  kondisi  para  pegawai  pelayanan  memiliki  kopetensi,  skill, kecakapan,  keterampilan  dan  perilaku  taat  hukum  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  dan  juga  penempatan  posisi  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  skill  di bidangnya,  yang  pastinya  akan  memberikan  dampak  yang  lebih  baik  dari  yang sebelumnya sehingga akan tercipta pelayanan yang baik serta berkualitas.
b. Membuat  Standar Pelayanan yang baku dan SOP mudah dipahami masyarakat
Cara  selanjutnya  oleh  penulis  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  administrasi kependudukan di Kabupaten Dompu yakni membuat inovasi kebijakan yang mendukung terselenggaranya  peningkatan  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Dengan tujuan  inovasi  kebijakan  baru  tersebut  meningkatkan  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Dompu  yang  efektif,  efisien,  akuntabel  dan  tidak diskriminasi.
Tujuan  utama  dalam  membuat  kebijakan  adalah  untuk  merubah  pandangan masyarakat yang sebelumnya buruk menjadi baik, seperti halnya pelayanan yang masih berbelit-belit,  serta  memakan  waktu  yang  tidak  pasti,  sedangkan  dalam  Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu pelayanan KK, KTP, dan Akta  Kelahiran,  waktu  pelayanan  1  jam  sampai  selesai,  akan  tetapi  realitanya  melebihi waktu  yang  ditetapkan  tersebut,  bahkan  masyarakat  sampai  menunggu  berhari-hari dalam mendapatkan kepastian. Dengan adanya standar yang baku dan mudah dipahami masyarakat,  maka  pandangan  masyarakat  yang  sebelumnya  buruk  akan  menjadi  lebih baik dan masyarakat Dompu puas  terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu.
Standar pelayanan minimal untuk mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan  kepada  masyarakat  secara  minimal.  Kebijakan  Pemerintah  dengan  membuat standar pelayanan minimal yakni bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat  penerima  layanan,  dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  akan  menghindari perilaku-perilaku  menyimpang  yang  selama  ini  di  lakukan  oleh  aparatu  pemerintah pemberi pelayanan publik.
c. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Pelayanan Konsep
selanjutnya  yakni  melakukan  peningkatan  akomodasi  fasilitas  sarana  dan prasarana  dalam  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat  di  Kabupaten Dompu, karna pelayana tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh akomodasi fasilitas yang  lengkap  dan    memadai  malah  memperhambat  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Dompu.  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  perlu meningkatkan  fasilitas  pelayanan,  karena  sekarang  ini  fasilitas  pelayanannya  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di Kabupaten  Dompu  yang  masih  kurang  lengkap, hasil  obsevasi  penulis  bahwasannya  masih  banyak  masyarakat  penerima  pelayanan yang  duduk  di  laur  ruangan  tunggu,  diakibatkan  kurangnya  kursi  diruangan  tunggu,  AC yang kurang maksimal sehingga masayarakat tidak betah di ruangan tunggu.
Dalam  meningkatkan  akomodasi  sarana  dan  prasarana  untuk  mempercepat  dan meningkatkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  sesuai  harapan  masyarakat pada  umumnya  dan  lebih  khusus  masyarakat  Dompu  diharapkan  kepada  Pemerintah Daerah  mengalokasikan  dana  untuk  peningkatan  sarana  dan  prasarana  yang  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Dompu.

## d. Memberikan Penilaian Terhadap Kepuasan Layanan
Konsep  selanjutnya  oleh  penulis  adalah  melakukan  penilai  secara  rutin  kepada seluruh  oknum  pemberi  pelayanan  publik  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil  di  Kabupaten  Dompu,  penilaian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Dompu kepada masyarakat, dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam merubah pelayanan yang  lebih  baik  sesuai  yang  diharapkan  masyarakat  Dompu.  Daya  tanggap  sangat diperlukan  lebih  khusus  kepada  Kepala  Dinas  Dukcapil  Dompu  dalam  menanggulangi kekurangan-kekurangan  yang  dinilai  masyarakat  supaya  merubah  ke  yang  lebih maksimal, efisien, dan akuntabilitas.

## Implementasi  Asas  Pelayanan  Yang  Baik  Dalam  Pelaksanaan  Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
Salah satu  upaya  mewujudkan  dalam  suatau  sistem  adalah  implementasi.  Kebijakan yang  telah  ditentukan,  karena  tanpa  implementasi  sebuah  konsep  tidak  akan  pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-  keputusan  politik  ke  dalam  prosedur-prosedur rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu  menyangkut  masalah  konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.
Implementasi  merupakan  tindakan-tindakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan.  Tindakan  tersebut  dilakukan  baik  oleh  individu, pejabat  pemerintah  ataupun  swasta.  Dunn  mengistilahkannya  implementasi  secara  lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis  Kebijakan  Publik .  Menurutnya  implementasi  kebijakan  ( Policy  Implementation ) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka dalam memberikan layanan terhadap masyarakat,  penyelenggara/instansi  pemberi  pelayanan  harus  bersikap  dan  bertindak secara professional dengan memperhatikan asas-asas pelayanan publik.
Proses  implementasi  ini  merupakan  abstrak  atau  kegiatan  atau  kebijakan  yang pada dasarnya  dilaksanakan  dengan  sengaja  untuk  mencapai  efisiensi  yang  tinggi  dari implementasi  kebijakan  publik  dan  terkait  antara  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya. Model  yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  Van  Horn  mensyaratkan  implementasi  politik berproses  secara  linier  dari  keputusan  politik.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, implementasi  dapat  diartikan  dengan  memahami  apa  yang  seharusnya  terjadi  setelah program divalidasi atau dirumuskan.  Fokus  implementasi  politik  adalah  pada  peristiwa  dan kegiatan  yang  terjadi  setelah  pedoman  politik  suatu  negara  ditetapkan,  yang  mencakup upaya  pengelolaan  dan  konsekuensi  atau  efek  aktual  pada  masyarakat  atau  peristiwa. Implementasi melibatkan banyak fungsi yaitu lembaga pelaksana yang diberi mandat hukum yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  harus  memiliki  sumber  daya  yang diperlukan  seperti  personel,  peralatan,  dan  uang  untuk  memastikan  kelancaran pelaksanaan.  Badan  eksekutif  mengembangkan  arahan  khusus,  peraturan,  rencana  dan rencana program dari aturan. Eksekutif harus mengatur kegiatan dengan menciptakan unit- unit  birokrasi  dan  rutinitas  untuk  mengatasi  beban  politik.  Keberhasilan  atau  kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa variabel pelayanan.
Sedangkan  menurut  Bernadine  R.  Widjaya  dan  Susilo  Suprado,  implementasi  politik dalam  Pasolong  (2013)  menunjukkan  bahwa  implementasi  mengubah  rencana  menjadi praktik. Namun menurut Mazmanian dan Subatier, implementasi politik adalah pelaksanaan dasar  keputusan  politik  berupa  undang-undang,  tetapi  ada  juga  perintah  eksekutif  atau keputusan  penting  atau  keputusan  pengadilan,  keputusan  meliputi:  1)  keputusan  harus mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan. 2) mengartikulasikan dengan jelas tujuan atau sasaran yang dapat dicapai. 3) cara untuk menyusun atau mengelola proses aplikasi.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik,  dan  perencanaan  dan  perumusan  sistem  dan  proses  penyelenggaraan  pelayanan publik terdapat asas-asa sebagai berikut:
a. Kepentingan umum adalah pemberian layanan publik mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau perorangan.
b. Kepastian  hukum  yaitu  yang  memberikan  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  setiap  orang dalam pelayanan publik.
c. Kesamaan  hak  merupakan  dalam  pemberian  pelayanan  tidak  boleh  memandang  suku, ras,  golongan,  agama,  status  semua  masyarakat  sama  kedudukannya  di  mata pelayanan.
d. Keprofesionalan  adalah  penyelenggaraan  pelayanan  publik  diharuskan  pada  pengawai istansi  pemberi  layanan  memiliki  kopetensi  yang  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing.
e. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  yakni  pemenuhan  hak  yang  sebanding  dengan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  baik  oleh  pemberi  layanan  maupun  penerima pelayanan publik.
f. Partisipatif  adalah  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  setiap  masyarakat  berhak ikut  serta  dalam  memberikan  aspirasi  demi  terciptanya  pelayanan  yang  berkualitas  dan yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
g. Persamaan  perlakuan  dan  tidak  diskriminatif  merupakan  pemberian  pelayanan  publik yang tidak pandang bulu, semua orang penerima layanan sama kedudukannya.
h. Keterbukaan  adalah  pemberaian  pelayanan  diharuskan  transparansi  dalam  memberi pelayanan dan informasi seputar pelayanan, agar supaya masyarakat secara cepat dan mudah memenuhi persyaratan dalam menerima pelayanan publik.
i. Akuntabilitas  yaitu  penyelenggaraan  pelayanan  publik  wajib  mengikuti  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab atas segalanya.
j. Fasilitas  dan  perlakuan  yang  khusus  terhadap  kelompok  rentan  adalah  memberikan perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan terhadap kelompok rentan.
k. Ketepatan waktu merupakan penyelenggaran pelayanan publik harus berpedoman pada Standar  Operasional  Prosedur  dan  ketentuan  Peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, dalam menyelesaikan pelayanan harus dengan tepat waktu.
l. Kecepatan,  kemudahan  dan  keterjangkauan  ialah  penyelenggaraan  pelayanan  publik dilakukan  dengan  cepat,  mudah  dipahami  dan  mudah  di  jangkau  oleh  masyarakat penerima pelayanan.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  administrasi  kependudukan  pada  dasarnya berpedoman  pada  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Standar  Operasional Prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Pegawai  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  yaitu  memberikan  pelayanan  publik  kepada  seluruh masyarakat Dompu, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yanag  sama  dihadapan  hukum”  lebih  khusus  tentang kelengkapan  administrasi  kependudukan,  sebagaiman  mana  ditegaskan  dalam  Pasal  26 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Yang menjadi warga negara ialah orang-arang bangsa Indonesia asli orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara”. Standar Operasional Prosedur (SOP) marupakan jantung yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan pelayanan publik, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  Publik  Pasal  21  terdapat  komponen  standar  pelayanan  yang  meliputi:  a.  dasar hukum, b. persyaratan, c. sistem, mekanisme, dan prosedur, d. jangka waktu penyelesaian, e.  biaya/tarif,  f.  produk  pelayanan,  g.  sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas,  h.  kompetensi pelaksana,  i.  pengawasan  internal,  j.  penanganan  pengaduan,  sarah,  dan  masukan,  k. jumlah  pelaksana,  l.  jaminan  pelayanan  yang  memberikan  kepastian  pelayanan dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  m.  jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan n. evaluasi kinerja pelaksana.
Berdasarkan  hasil  obsevasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  penyelenggaraan Administarasi  kependudukan  di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu.  Dalam  organisasi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dihindari karena merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pelayanan publik yang  berkualitas  kepada  seluruh  masyarakat  Dompu.  Dalam  memberikan  pelayanan  tidak terlepas  dari  kendala-kendala  ataupun  permasalahan,  sepatutnya  sebagai  Istansi  pemberi pelayanan,  sudah  kewajibannya  menyelesaikan  persoalan  tersebut  dengan  memberikan solusi  terbaik  dalam  hal  pelayanan.  Kendala-kendala  bisa  ditemukan  di  internal  organisasi penyelenggara  maupun  penerima  pelayanan  yakni  masyarakat  Dompu  pada  umumnya, Biasanya kendala yang banyak di jumpai adalah dari masyarakat penerima jasa pelayanan yang  berkaitan  dengan  persyaratan-persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  penerima  jasa pelayanan,  tidak  lupa  juga  kendala  dalam  internal  organisasi  penyelenggara  pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Indikator  yang  harus  dicapai  oleh  organisasi  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang harus dipenuhi.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu, pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit, tidak memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Pemerintah Kabupaten Dompu berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan  administrasi  kependudukan  yang  dilakukan  oleh  Bupati  dengan kewenangan meliputi:
a.  Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependuduka;
b.  Pembentukan  Istansi  pelaksana  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang  Administrasi Kependudukan;
c.  Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
d.  Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.  Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
f.  Penugasan  kepada  desa  untuk  menyelenggarakan  sebagai  urusan  Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.  Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan  yang  telah  dikonsilidasikan  dan  dibersikan  oleh  kementrian  yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri;
h.  Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan  terdapat  beberapa  jenis  pelayanan  dan  prosedur  pelayanan  yakni  sebagai berikut:
a. Kehandalan
Kehandalan  merupakan  kemampuan  pegawai  pelayanan  dalam  memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  masayarakat,  kehandalan  di  jadikan  tolak  ukur  yang digunakan dalam pelayanan publik demi terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Istansi pelayanan publik diharuskan dalam memberikan pelayanan berkualitas dan memuaskan penerima pelayanan.
Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Dompu  tidak  ada  mekanisme  yang  mengatur  secara tegas tentang ketentuan waktu penyelesaian pengajuan data oleh pemohon dalam setiap layanan. Hal ini menimbulkan rasa kecewa kepada masyarakat Dompu, karena tidak ada ketentuan  waktu  yang  jelas  terhadap  waktu  penyelesaian  data  yang  diajukan  oleh pemohon.   Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sukrin  Selaku  masyarakat pengguna jasa di Dukcapil Kabupaten Dompu, menyatakan:
“Pelayanan publik yang diberikan Dukcapil Dompu masih belum menunjukan sikap yang adil terhadap semua masyarakat sebagai penerima pelayanan, masih banyak sekali oknum-oknum  tertentu  dalam  pemberian  pelayanan  mengutamakan  asas  pendekatan, dan  memberi  Upah  supaya  data  yang  mereka  ajukan  cepat  selesai,  sehingga  tidak membutuhkan  waktu  yang  lama  pengajuan  yang  mereka  ajukan  cepat  selesai. Sedangkan masyarakat yang lainnya menunggu Nomor antrian di panggil, bahkan lebih mirisnya lagi menunggu beberapa hari untuk selesai bahkan belum selesai kalau tidak di tanyakan secara langsung terhadap oknum pegawai pelayanan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Dompu  masih  belum  mampu  menunjukan sikap  yang  adil  kepada  seluruh  masyarakat  pengguna  layanan  di  Kabupaten  Dompu, melainkan masih ada saja diskriminasi yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pelayanan,  dengan  mengutamakan  pendekatan  keluarga,  teman/sahabat,  bahkan  lebih mirisnya terdapat oknum manarik upah terhadap jabatan yang mereka pegang.

## b. Tangible (Berwujud)
Dimensi Tangible (berwujud)  merupakan  penampilan  fasilitas  fisik,  peralatan, personal,  dan  media  komunikasi  dalam  pelayanan.  Jika  dimensi  ini  dirasakan  oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sudah baik  maka masyarakat akan menilai baik dan  merasakan  kepuasan  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  pegawai  pelayanan Kabupaten Dompu namun sebaliknya  jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat buruk, maka  masyarakat  akan  menilai  buruk  dan  tidak  akan  merasa  puas  terhadap  pelayanan yang diberikan pegawai pelayanan.
Penampilan  pegawai  pelayanan  sangat  mempengaruhi  kualitas  layanan  yang diberikan.  Berkaitan  dengan  penampilan  pegawai  pelayanan,  di  Kantor  Kabupaten Dompu  pegawai  layanan  sudah berpenampilan  rapi  dan  menggunakan  seragam  sesuai dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan.  Penampilan  memang  sangat  berpengaruh dalam  proses  pelayanan  agar  menimbulkan  kesan  yang  baik.  Pegawai  pelayanan  akan memaksimalkan penampilannya demi pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan sehingga tujuan akhir kepuasan dapat tercapai.
Kenyamanan  tempat  dalam  proses  pelayanan  sangat  penting  bagi  pengguna layanan.  Selain  itu  tempat  pelayanan  juga  sangat  mempengaruhi  kualitas pelayanan.Kabupaten sebagai penyedia layanan publik harus memberikan kenyamanan tempat bagi pengguna layanan yang datang, dari  menyediakan tempat yang cukup agar pengguna  layanan  tidak  merasakan  sempit  di  dalam ruangan,  kemudian  menyediakan tempat  duduk  yang  disesuaikan  dengan  ruangan  yang  ada.  Selain  tempat  duduk, pendingin  ruangan  seperti AC juga  dibutuhkan  untuk  kenyamanan  pengguna  layanan. Jika hari sudah mulai siang, maka biasanya di dalam ruangan akan menjadi lebih panas apalagi banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan
Tempat  pelayanan  yang  saat  ini  sudah  termasuk  kategori  baik  karena  sudah  di siapkan beberapa fasilitas diantaranya kursi yang ditempati megantri dan Wifi gratis yang bisa  digunakan  masyarakat  dalam  mengurus  dan  mencari  hiburan  saat  merasa  jenuh dalam proses megantri sehingga membuat para masyarakat tetap nyaman megantri.

## c. Responsiveness (Ketanggapan)
Dimensi Responsiveness (Ketanggapan)  yaitu  sikap  tanggap  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  yang  dibutuhkan  dan  dapat  menyelesaikan  pelayanan  dengan cepat  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  dijanjikan.  Kecepatan  pelayanan  yang  diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan.
Pengguna  layanan  akan  merasa  dihargai  oleh  pegawai  layanan  ketika  pegawai pelayanan  dapat  memberikan  respon  yang  baik.  Merespon  pengguna  layanan  dapat menimbulkan  efek  positif  bagi  kualitas  pelayanan  publik  di  kantor  Kabupaten  Dompu. Pegawai  merespon  dan  tanggap  dengan  para  pengguna  layanan  yang  ingin mendapatkan  pelayanan  ini  dibuktikan  ketika  pengguna  layanan  yang  sudah  selesai mendapatkan pelayanan, pegawai langsung memanggil antrian selanjutnya dan bertanya apa  keperluan  yang  diperlukan  dan  hal  ini  juga  salah  satu  cara  dalam  memperbaiki citra  suatu  instansi  termasuk Dinas Pemerintahan Bombana
Pengguna layanan pasti akan senang jika pegawai di kantor pelayanan respon atau tanggap  terhadap  keperluan  pengguna  layanan.  Ini  akan  menjadi  penilaian  yang  baik bagi  penyedia  layanan.  Pengguna  layanan  akan  merasa  senang  ketika  pegawai layanan  melakukan proses  pelayanan  dengan  cepat  dan  tepat.  Tepat  dapat  diartikan pegawai memberikan pelayanan sesuai dengan keperluan pengguna layanan. Pelayanan yang  tepat  merupakan  kesesuaian  antara  pelayanan  yang  diberikan  dengan  keperluan pengguna  layanan  sehingga  keperluan  yang  dihadapi  pengguna  layanan  dapat terselesaikan dengan baik dan pada akhirnya kepuasan masyarakat tercapai. Contohnya
saat pengguna layanan yang akan melegalisir KK, ketika pegawai memanggil pengguna layanan sesuai antriannya, kemudian pegawai langsung memberikan pelayanan dengan cepat, sehingga pengguna puas dengan pelayanan yang diberikan. Namun tidak semua pegawai dapat melayani dengan  cepat. Semua itu tergantung ada atau tidaknya pegawai yang ada di  ruang pelayanan. Jika pegawai hanya ada satu atau dua sedangkan  yang mengantri ada banyak maka kemungkinan untuk melayani dengan cepat akan sedikit.

## d. Assurance (Jaminan)
Dimensi Assurance (Jaminan)  yaitu  mencakup  pengetahuan,  kemampuan, kesopanan  dan  sifat  dapat  dipercaya  yang  dimiliki  pegawai,  bebas  dari  bahaya,  resiko, dan  keragu-  raguan.  Jaminan  adalah  upaya  perlindungan  yang  disajikan  untuk masyarakat  bagi  warganya  terhadap  resiko  yang  apabila  resiko  itu  terjadi  akan  dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal.
Pegawai  di  Kantor  Kabupaten  Dompu  memberikan  jaminan  tepat  waktu  dalam pelayanan  saat  itu  juga  apabila  bisa  diselesaikan  pegawai  mengusahakan  tepat  waktu. Jika memang tidak bisa diselesaikan hari itu juga seperti contoh membuat KTP yang tidak bisa langsung selesai hari itu. pegawai memberikan jaminan waktu dan memberikan bukti pengambilan  agar  ketika  sudah  selesai  jangka  waktunya  langsung  bisa  diambil  dengan menggunakan bukti pengambilan yang sudah diberikan kepada  pelanggan tersebut.
Pekerjaan  dalam  pelayanan  adalah  hal  yang  wajar  bila  bertindak  dengan  cepat disebabkan karena keperluan masyarakat akan pengurusan yang lain dan hal ini memang dituntut para pekerja agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka diberikan pada Instansi.

## e. Emphaty (Empati)
Dimensi Emphaty (Empati)  meliputi  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan, komunikasi  yang  baik  dan  memahami  kebutuhan  pengguna  layanan.  Empati  adalah perhatian  yang  dilaksanakan  secara  pribadi  atau  individu  terhadap  pengguna  layanan dengan menempatkan dirinya pada situasi sebagai pengguna layanan.
Mendahulukan  Kepentingan  pengguna  layanan  adalah  salah  satu  sikap  tegas adalah hal wajib di peradaban dalam menjalankan sebuah instansi dan hal ini tidak bisa di pungkiri  bahwa  banyak  yang  lalai  dalam  tugasnya  maka  dari  itu  pimpinan  berhak mengambil  keputusan  sikap  tegas  kepada  bawahan  hal  ini  menunjukan  sikap kepemimpinan dalam mencapai tujuan lembaga terkhusus instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu walaupun kinerja saat ini sudah masuk kategori sangat baik tapi masih ada beberapa para pegawai yang diluar kendali seperti pelayanan yang  tidak  komitmen  dalam  melayani  masyarakat  contohnya  pegawai  yang  lebih mendahulukan  keluarganya  dibandingkan  masyarakat  yang  sudah  mengantri  hal mencerminkan  sikap  yang  dapat  merusak  citra  sebuah  instansi  maka  dari  itu  pimpinan berhak mengambil tindakan saat menemukan pegawai yang seperti ini`
Pelayanan  publik  merupakan  segala  kegiatan  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar sesuai dengan hak-hak seluruh warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Administrasi  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan  di lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  menggunakan istilah  pelayanan  publik  yang  meliputi  pelayanan  administrasi.  Pelayanan  administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh  publik.  Dokumen-  dokumen  ini  antara  lain  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian.

## Studi  Komparatif  (Perbandingan)  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Bima dan Dinas Kependudukan Kabupaten Dompu
Pelayanan  merupakan  tugas  utama  yang  hakiki  dari  sosok  aparatur  sebagai  abdi Negara  dan  abdi  masyarakat.  Sebagai  abdi  masyarakat  mengandung  pengertian  bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar  segala  urusan  anggota  masyarakat.  Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat, aparatur  pemerintah  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan,  yang  dilakukan  dengan
meningkatnya  kualitas  manusianya.  Manusia  memagang  peranan  sangat  penting  dalam menentukan baik buruknya pelayanan  yang diberikan. Berikut perbedaan dan perbadingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu yaitu:
Berdasarkan hasil penelitian Rosnani tentang Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten  Bima,  bahwa  penyelenggaraan pelayanan  oleh  Kantor  dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabuapaten  Bima, pelayaanan  publik  administrasi  kependudukan sudah diterapkan sesuai  dengan kebutuhan masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Bima,  yang  dimana  masyarakat  sebagai  pemohon membawa  berkas  persyaratan  dengan  lengkap,  maka  pegawai  pelayanan  adaministrasi Kabupaten  Bima  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  berkualitas  baik  itu  dari  aspek ketepatan waktu, standar pelayanan dan sesuai dengan mekanisme prosedur berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Sedangkan  Implementasi  asas  pelayanan  yang  baik  dalam  pelaksanaan  Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dompu berdasarkan Peraturan  Pelaksana  (PP)  Nomor  40  Tahun  2019  Tentang  Pelaksanaan  Administrasi Kependudukan  Junto  (jo)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan,  dapat  dilihat  dengan  beberapa  Indikator  yakni:  a.  Indikator  Tepat  waktu,  b. Indikator Prosedur Pelayanan, c. Indikator Biaya/ Tarif, d. Indikator Standar Pelayanan dan e.  Indikator  Berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berlaku. Berbeda  dengan  penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di    Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil    Kabupaten  Bima,  Pelayanan  Publik  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  di  Kabupaten  Dompu  terhadap  Indikator  tepat  waktu  belum  mampu terapkan  dengan  baik,  karna  masih  ada  saja  para  pegawai  pemberi  layanan  setelah  Jam ISOMA  tidak  datang  tepat  waktu  dalam  menjalankan  tugasnya,  mengakibatkan  banyak waktu  yang  disia-siakan.  berdasarkan  Standar  Pelayanan  dan  Standara  Operasional Prosedur  (SOP)  seperti  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK),  dan  Pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) hanya 1 jam, realita dilapangan melebihi waktu yang ditentukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  konsep  standar pelayanan  publik  berdasarkan  Peraturan  Pelaksana  Nomor  40  Tahun  2019  Tentang Pelaksanaan  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Dompu  Provinsi  NTB  yaitu memberikan  pelayanan prima  kepada  masyarakatnya  agar  kebijakan-kebijakan  baru  yang dibuat  Dispendukcapil  Kabupaten  Dompu  dapat  terealisasikan  dengan  baik.  Konsep tawaran dari penulis yakni dengan membudayakan pelayanan yang prima, membuat standar pelayanan  yang  baku  dan  mudah  dipahami  masyarakat,  standar  pelayanan  minimal, meningkatkan  akomodasi  fasilitas  penunjang,  memberikan  penilaian  secara  rutin  terhadap kepuasan  layanan.  Implementasi  asas  pelayanan  yang  baik  dalam  pelaksanaan Administarasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Dompu-NTB  yaitu  sudah  berjalan  dengan  baik dilihat  dari  penyelenggaraan  pelayanan  publik  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten Dompu,  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku,  akan  tetapi  dalam  beberapa Indikator  seperti  Tepat  Waktu,  masih  belum  terselenggara  dengan  baik,  dilihat  dari  masih banyak  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Dompu  belum  mampu menyelesaikan dengan tepat waktu, diakibatkan para pegawai pemberi layanan setelah jam ISOMA tidak selalu datang tepat waktu.

## REKOMENDASI
Sangat  penting  bagi  para  penyelenggara  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Bima  untuk memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  isi  dan  implementasi  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Ini termasuk pemahaman tentang tata cara administrasi kependudukan,  proses  pelayanan,  hak,  dan  kewajiban  masyarakat.  Diman  pemerintah dapat  meningkatkan  akomodasi  fasilitas  penunjang  seperti  mendirikan  pusat  layanan terpadu yang mengintegrasikan beberapa layanan terkait administrasi kependudukan serta membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan lebih efisien.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  saya  sampaikan  kepada  dosen  pembimbing  yang  telah  memberikan masukan,  arahan,  serta  bimbingan  sehingga  penulisan  tugas  akhir  dan  artikel  ini  dapat diselesaiakan  dengan  baik.  Tidak  lupa  juga  penulisa  ucapkan  terimakasaih  kepada pemerintah  kabupaten  bima  yang  telah  mengijinkan  saya  untuk  melakukan  kajian terhadapat layanan di maksud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ady,  S.  (2018). Kebijakan  Administrasi  Kependudukan  Terhadap  Penduduk  Yang Terdampak Bencana Alam Dan Bencana Sosial, Vol. 9 No. 2, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum.
Agus H dan Ade, R, S. (2023). Manajemen Pelayanan Publik . (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi).
Agus,  H.  (2017). Kebijakan,Birokrasi,  dan  Pelayanan  Publik;  Tinjauan  Kritis  Ilmu Administrasi Negara. Cet 1. Yogyakarta: Calpulis. Ali, A. (2010). Menguak  Teori  Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 , Kencana, Jakarta. Ana,  S.  (2018). Wujud  Keadilan  Dalam  Masyarakat  di  Tinjau  Dari  Perspektif  Hukum Nasional. Vol. 4. Nomor 1. Jurnal Morality. Aras, S, M. (2020). Inovasi Pelayanan Publik. Vol. 10. Nomor. 2. Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik.. Hal. 84.
Azhari., M, T. (2005). Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta. Bagon,  S  dan  Sutinah.  (2005). Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Pendekatan  Alternatif. Jakarta: Kencana. Bagong, S. (2010). Masalah Sosial Anak , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group). Dominikus,  R.  (2021). Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Memahami  Hukum  Sejak  Dini  , (Jakarta: Kencana).
Dwiyanto,  A.  (2015). Manajemen  Pelayanan  Publik :  Peduli,  inklusif,  dan  Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
Ema,  W,  (2011) .  “Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Pemerintahan  di  Kantor  Kecamatan Teluk Ambon” ( tesis ). Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
Fadjar, A. M. (2004). Tipe Negara Hukum . Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing.
Firzhal,  A,  J.  (2021). “Perkembangan  Peradilan  Administrasi  Pasca  Lahirnya  Undang- Undang Administrasi Pemerintahan”, Vol. 2. Nomor. 6. (Jurnal Indonesia Sains).
Herbani, P. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung. Alvabeta. Hilman,  S,  H  dan  Hery,  S.  (2016). “Mengukuhkan  Eksitensi  Hukum  Adat  Dalam  Sistem Hukum Indonesia (Studi Terhadap Perkembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas)” . Vol. 2. Nomor. 2. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum.
Ias,  M.  (2021). Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Vol.  8. Nomor. 1. Jurnal Al- QadaU Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.
Ihsan,  E  dan  Prawidya,  H.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Bank  Syariah, Jurnal  Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan . Irfan,  W.  (2020). Perbandingan  Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Vietnam  dan Indonesia  (Studi  Kasus  Prosedur  Dalam  Memulai  Bisnis) .  Vol.  11  No.  1,  Jurnal  Ilmu Administrasi.
Jimly,  A .  ( 2006). Disampaikan  dalam Wisuda  Sarjana  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya  Palembang,  23  Maret  2004  dalam Simbur  Cahaya  No.  25  Tahun  IX  Mei 2004  ISSN  No.  14110-0614.
Juniarso, R & Sudrajat, A, S. (2020) . “ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik,  Perkembangan  Ilmu  Administarasi  Negara ”,    (Cet.  VI.  Nuasa  Cendekia. Bandung).
Keban,  Y,  T.  (2008). Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik (Konsep,  Teori  dan  Isu). Yogyakarta: Gave Media.
Keputusan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAM) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003  Tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publlik.
Koentjaraningrat.  (2014). Penerapan  Teori  Hukum pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kurniawan, A. (2005). Transformasi: Pelayanan Publik, Yogyakarta: Penerbit Pembaruan. Lailul, M dan Ilmi , U, C. (2020). Manajemen Pelayanan Publik , (Sidoarjo : UMSIDA Press). Laurensius,  A,  S.  (2017) .  “ Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan  Untuk  Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan  Indonesia ”,  Vol.  10.  Nomor.  1, Jurnal Politik Pemerintahan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten Dompu    (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Dompu  Tahun  2020  Nomor  84.  Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2020).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Dompu  Nomor  04  Tahun  2015  Tentang  Pengurusan  dan Penerbitan  Dokumen  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  (Lembaran  Daerah Kabupaten  Dompu  Tahun  2015  Nomor  04.  Nomor  Registrasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2019  Tentang  Pelaksana Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Adminitrasi  Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354 ).
Pita,  N.  (2021) .  “Efektivitas  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Tegalsari Kecamatan  Candasari  Kota  Semarang”  ( tesis ).  Semarang:  Universitas  17  Agustus 1945.
Rendy,  A.  (2018). Sistem  Pemerintahan  Indonesia, Cet.  Pertama:  CV  Budi  Utama. Yogyakarta.
Rianto,  A.  (2015). Aspek  Hukum  Dalam  Penelitian, (Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia Jakarta).
Ridwan,  Juniarso,  dan  Sodik  S,  A.  (2009), Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. Romli,  A.  (2001). Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum .  Bandung. Mandar Maju.
Rosnani,  (2019) .  “Kualitas  Pelayanan  Publik  pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bima” ( tesis ). Makassar. Universitas Bosowa Makassar.
Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Sinambela,  L,  P.  2011. Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi. Edisi Keenam, Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela.  P.  L.  (2010). Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori,  Kebijakan,  dan  Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Siswanto, S. (2009). Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. cet 3. Jakarta: Sinar Grafika. Siti, H dan Idea, I, P. (2019). Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009, Vol.  10  No.  1,  Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum.
Soerjono, S. (1983). Penegakan Hukum . Bandung. Bina Cipta. Sri,  M .  2014.  “ Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten) ”, (Bandung: CV. Indra Prahasta).
Surjadi. (2012). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Adminitrasi  Kependudukan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  232.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Adminitrasi  Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5679 ).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayan  Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
Utrecht. (1962). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ichtiar.
Widanti,  N,  P,  T.  (2022). Konsep  Good  Governance  Dalam  Perpektif  Pelayan  Publik: Sebuah  Tinjauan  Literatur. Vol.  3.  Nomor.  1.  Jurnal  Abdimas  Peradaban:  Jurnal Pengabdian Masyarakat.