Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212

## PRINSIP FIRST TO FILE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA
Windi Arista 1 dan Santi Indriani 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: windi@stihpada.ac.id
2 Universitas Baturaja E-mail: santiindrianiubr@gmail.com

## Abstract
Brand  is  part  of  business  strategy  and  is  the  image  and  reputation  of  the  company,  especially  for manufacturers.  There  are  no  manufacturers  who  do  not  use  brands  as  the  identity  of  their  products  or services. Brands are identities that distinguish a company from other companies. Because the Trademark Law in Indonesia adheres to a constitutive system where the principle of first to principal is upheld, so that those who register first hold exclusive rights and deserve legal protection. Trademark registration provides stronger protection against trademark infringement, especially if it conflicts with similar or similar brands. Many businesses realize the importance of using brands to distinguish their goods from competitors' goods, but not everyone realizes the importance of trademark protection through registration. One of the goals of the law is to realize social justice, and with this protection, justice will be realized.

## Keywords: Trademark Law; first to principal; Registration; Legal Protection

## Abstrak
Merek  adalah  bagian  dari  strategi  bisnis  dan  merupakan  citra  dan  reputasi  perusahaan  khususnya  bagi produsen. Tidak ada produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas produk atau jasanya. Merek adalah identitas yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Karena UU Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dimana asas first to principal yang dipegang, sehingga yang mendaftar pertama yang  memegang  hak  ekslusif  dan  patut  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Pendaftaran  merek memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran merek, terutama jika bertentangan dengan merek  yang  serupa  atau  mirip.  Banyak  bisnis  menyadari  pentingnya  menggunakan  merek  untuk membedakan barangnya dari barang pesaing, tetapi tidak semua orang menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat, dan dengan perlindungan ini, keadilan akan terwujud.
Kata Kunci : UU Merek; first to principal ; Pendaftaran; Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual, merek ( trademark ) yang pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa  ( an  indication  of  origin )  dari  suatu perusahaan  dengan  barang  dan  jasa  yang
dimiliki  oleh  perusahaan  lain.  Perdagangan barang  dan  jasa  dimulai  dengan  merek. Pengusaha dapat menggunakan merek untuk menjaga  dan  memberikan  jaminan  kualitas barang dan jasanya ( an indication of origin ) juga dalam mencegah persaingan yang tidak
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
jujur  dari  pengusaha  lain  yang  memiliki tingkah laku buruk yang berpotensi merusak reputasinya.  Sebagai  alat  pemasaran  dan periklanan  ( a  marketing  and  advertising device ),  merek  memberikan  konsumen tingkat informasi tertentu tentang produk dan jasa  yang  dibuat  oleh  produsen.  Selain  itu, nilai  merek  telah  meningkat  sebagai  akibat dari perkembangan periklanan saat ini, yang melibatkan  penjualan  barang  dan  jasa  di seluruh  dunia.  Dengan  bantuan  media periklanan,  pengusaha  dapat  meningkatkan permintaan pelanggan sambil mempertahankan kesetiaan pelanggan ( consumer’s  loyalty )    terhadap  barang  dan jasa mereka. Untuk bersaing di pasar global, merek ini memberikan keunggulan kepemilikan ( ownership advantages ). 1
Merek,  sebagai  karya  intelektual, sangat  penting  untuk  kelancaran  dan peningkatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Merek memiliki nilai strategis bagi produsen dan  konsumen.  Produsen  menggunakan merek untuk membangun reputasi perusahaannya  dalam  pemasaran  selain untuk  membedakan  barangnya  dari  barang
1 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  Dalam  Era  Global  & Integrasi Ekonomi (Jakarta: Prenada Kencana, 2015).
2 Muhamad  Djumhana, Perkembangan  Doktrin  dan Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
perusahaan lain. Merek menjadi simbol harga diri bagi konsumen selain membuatnya lebih mudah  untuk  dikenali.  Orang-orang  yang sudah  terbiasa  membeli  barang  merek tertentu  cenderung  terus  membeli  barang merek tersebut untuk berbagai alasan, seperti karena  mereka  sudah  mengenal  merek tersebut  sejak  lama,  atau  karena  mereka percaya  pada  kualitas  produknya,  sehingga fungsi  merek  sebagai  jaminan  kualitas menjadi lebih jelas. 2
Hak kekayaan intelektual atau intellectual  property  right termasuk  hak merek. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif kemampuan  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk,  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra  adalah  contoh  nyata  dari  kemampuan intelektual tersebut. 3
Fakta  bahwa  sistem  hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (IPR)  di  Indonesia berkembang dari kata "hak milik intelektual" ke "hak kekayaan intelektual". Setelah Surat
3 Primadiana Yunita, HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Malang: Cempluk Aksara, 2019).
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang- undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  24/M/PAN/1/2000,  istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) telah disingkat menjadi Hak Kekayaan Intelektual (Hak  Kekayaan  Intelektual)  atau  akronim HaKI  telah  digunakan  secara  resmi.  Oleh karena  itu,  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual tidak  lagi  dimaksudkan.  Keputusan  Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, yang mengubah nama  Direktorat  Jenderal  Hak  Cipta,  Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HAKI). Selanjutnya,  pada  Keputusan  Presiden Nomor  177  Tahun  2000  diubah  menjadi Direktorat  Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual (DJHKI).
HKI  berarti  hak  milik  atas  kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Seiring dengan pertumbuhan merek yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek (DUM)  Direktorat  Merek  HKI,  merek tersebut harus dilindungi. Pendekatan hukum
4 Riduan Syahraini , Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2004).
untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HKI) menggunakan pendekatan hukum kebendaan seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Hukum  Perdata. 4 Hak  milik  berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:
Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang  secara leluasa  dan  untuk  berbuat  terhadap barang  itu  secara  bebas  sepenuhnya, asalkan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang atau peraturan umum yang  ditetapkan  oleh  kuasa  yang berwenang dan asal tidak mengganggu  hak-hak  orang  lain; kesemuanya  itu  tidak  mengurangi kemungkinan  pencabutan  hak  demi kepentingan  umum  dan  penggantian kerugian  yang  pantas,  berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang- undangan.
Hak  milik  menurut  Pasal  570  KUH Perdata  di  atas  merupakan  hak  untuk menggunakan  sesuatu  dengan  leluasa  dan untuk  bertindak  bebas  terhadap  sesuatu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang  ditetapkan  oleh  suatu  otoritas  yang memiliki otoritas untuk menetapkannya, dan
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
tidak  ada  undang-undang  yang  dapat mengganggu  hak-hak  orang  lain. 5 HKI adalah  produk  dari  proses  ciptaan  dan penemuan manusia, yang merupakan produk immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dan mahal. Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum terhadap  hak  milik  diperlukan  untuk penegakan  hukum  yang  tegas  dan  tidak merugikan pemilik merek yang terdaftar.
Perlindungan  terhadap  merek  di Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip first to file . Secara sederhana ini  dimaksudkan  bahwa  merek  baru  akan mendapatkan  perlindungan  apabila  merek tersebut  sudah  didaftarkan  ke  pemerintah melalui Kementerian  Hukum dan HAM. 6
Selain memberikan keamanan hukum bagi pemilik merek, pendaftaran merek juga dapat  membantu  bisnis.  Suatu  produk  atau jasa dapat memiliki merek yang mencerminkan citra, identitas, dan kualitasnya  sendiri. 7 Merek  yang  memiliki citra, identitas, dan kualitas yang baik di mata pelanggan juga memiliki reputasi yang baik.
5 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan (Jakarta: Penerbit Indonesia, 2002)
6 Asmara,  A.,  Rahayu,  S.  W.,  &  Bintang,  S.  ,  2019. Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File  Pada  Pembatalan  Merek  Cap  Mawar .  Syiah Kuala Law Journal, 3(2), 184-201
Membangun  reputasi  melalui  merek  yang terdaftar sangat penting karena reputasi dapat mengangkat sekaligus mempromosikan produk  dan  jasa  perusahaan,  menarik investor  untuk  berinvestasi.  Ini  karena reputasi  merupakan  faktor  utama  yang memengaruhi  sikap  dan  perilaku  konsumen atau  investor  terkait  keberadaan  produk  dan jasa. Selain membantu produsen, perlindungan hukum terhadap merek dagang juga melindungi konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menganalisis  masalah dengan  menggunakan  yuridis  normatif  dan sumber kepustakaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  yaitu peraturan  perundang-undangan  mengenai merek dan peraturan turunannya, dan bahan hukum  sekunder,  yaitu  karya  akademik  dan ahli. Bahan pustaka adalah data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang dalam ilmu penelitian  dianggap  sebagai  data  sekunder. Data sekunder mencakup banyak hal, seperti
7 Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  ,  2021. Tantangan Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi Industri 4.0 . Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54-71
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
surat-surat  pribadi,  buku-buku  harian,  dan dokumen resmi pemerintah. 8
Dalam  penelitian  hukum  ini,  penulis menggunakan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan  bahan  hukum  primer,  seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67  Tahun  2016  Tentang  Pendaftaran Merek. 9 Kemudian  penulis  menggunakan bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya  adalah  kamus,  ensiklopedi, indeks kumulatif, dan seterusnya. 10

## PEMBAHASAN

## A. Prinsip “First To File” Dalam Konsep Pendaftaran Merek
Pasal  1  angka  5  UU  Merek mendefinisikan hak merek sebagai berikut:
Hak  atas  Merek  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  pemilik  Merek yang  terdaftar  untuk  jangka waktu tertentu dengan
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)
9 Soerjono Soekanto
menggunakan  sendiri  Merek tersebut  atau  memberikan  izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Pasal  3  UU  Merek  menegaskan kembali  bahwa  hak  atas  merek  diperoleh setelah  merek  tersebut  terdaftar.  Yang dimaksud  dengan  "terdaftar"  adalah  setelah permohonan  melalui  proses  pemeriksaan formalitas,  proses  pengumuman,  dan  proses pemeriksaan  substantif  serta  mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat 11 .  Hak  esklusif  atas  suatu  merek akan  timbul  dan  diberikan  oleh  negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan  permohonan  pendaftarannya dan  kemudian  disetujui  untuk  didaftar  oleh Direktorat  Merek  dan  Indikasi  Geografis,
Direktorat Kekayaan
Intelektual,
Kementerian  Hukum  dan  HAM  (“kantor merek”).
Jika suatu merek tidak diajukan untuk pendaftaran  oleh  kantor  merek,  pengguna merek  tersebut  tidak  dapat  mengklaim  hak atas  mereknya  karena  merek  tersebut  sudah lama digunakan. Sebaliknya, prinsip pertama
10 Soerjono Soekanto
11 Penjelasan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
kali ( first to file ) menggunakan adalah prinsip di mana pihak pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan adalah pihak pertama yang mengajukan permohonan  pendaftaran  dan  telah  disetujui oleh  kantor  merek  untuk  memperoleh  hak eksklusif.
Dari  perspektif  produsen,  merek digunakan sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda untuk menggambarkan kepribadian ( individuality )  dan  reputasi  barang  dan  jasa yang mereka hasilkan sewaktu diperdagangkan.  Dari  sudut  pandang  ini, merek  digunakan  sebagai  jaminan  hasil produksinya,  khususnya  mengenai  kualitas, dan  untuk  mempromosikan  produk  mereka untuk mencari dan memperluas pasar. 12
Tanda  yang  memiliki  daya  pembeda ( inherently  distinctiveness )  dapat  dilindungi dengan cepat. Ketika datang ke merek, tanda yang bagus didaftarkan sebagai merek karena sebagian besar pelanggan tahu tentang tanda tersebut. Mereka juga tahu bagaimana merek berfungsi  untuk  membedakan,  sehingga mereka  tahu  bagaimana  konsumen  akan bertindak terhadap tanda tersebut.
12 Lidya  Shinta  Audina, Perlindungan  Hukum Terhadap  Merek  Dagang  Nature  Republic  Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia , Lentera Hukum, Vol. 3 (2016): 202
Tanda dengan daya pembeda tersebut untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoretis dapat dikategorikan. 13
a. Inherently  distinctives:  eligible for  immediate  protection  upon use .  (Tanda  yang  secara  inheren memiliki  daya  pembeda,  segera mendapat  perlindungan  melalui penggunaan).
b. Capable of becoming distinctive: eligible  for  protection  only  after development of consumer association (secondary meaning). (Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindungi hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua). c. Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark  protection  regardless of
Length of use . (Tanda yang tidak
memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat
13 Eric Gastinel dan Mark Milford, The Legal aspects of  Community  Trade  Mark ,  dalam  Rahmi  Jened, Hukum  Merek  Dalam  Era  Global  &  Integrasi Ekonomi” ( Jakarta: Kencana, 2015)
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
dilindungi sebagai merek
meskipun  dalam  waktu  yang panjang telah digunakan) Istilah  posisi  “penggunaan  merek” sangat  penting  dalam  hukum  merek.  Tetapi istilah  tersebut  tidak  didefinisikan  secara tepat  dalam  UU  Merek.  Menilai  secara doktrin,  dalam  tulisan  Margareth  Barreth, dapat  disimpulkan  bahwa  Merek  dapat digunakan untuk tujuan teknis atau nonteknis. Analisis teknikal dapat digunakan untuk  produk  seperti  ukuran  label  merek, iklan, promosi, dan pengemasan. dengan cara apa pun (dicetak, dipahat, dll.). Penggunaan nonteknis  mencakup,  tetapi  tidak  terbatas pada,  pengemasan  visual  yang  meniru identitas  produk  tanpa  menggunakan  etiket merek  secara  keseluruhan  atau  sebagian. Penggunaan  merek  dagang  secara  teknis tanpa  izin  pemilik  merek  telah  dianggap sebagai pelanggaran merek dagang di seluruh dunia.  Tidak  semua  negara  secara  eksplisit menetapkan penggunaan tanda di nonteknis, atau sering disebut lulus, sebagai pelanggaran hak merek dagang. 14

## Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan
Intelektual di Bidang Merek di Indonesia
14 Agus  Sardjono  dkk, Development  of  Collective Trademark  for  Batik  Industry  in  Kampung  Batik
Dalam  kegiatan  perdagangan  dan penanaman modal, merek memainkan peran penting dalam membuat perdagangan barang atau  jasa  lebih  mudah  dan  lebih  lancar. Karena  merek  berfungsi  sebagai  semacam "penjual  awal"  bagi  suatu  produk  kepada konsumen,  merek  dengan  brand  imagenya dapat  memenuhi  kebutuhan  konsumen  akan tanda atau daya pembeda yang sangat penting dan  merupakan  jaminan  kualitas  dari  suatu produk.  Apabila  digunakan  dengan  benar dengan  mempertimbangkan  elemen  bisnis dan  manajemen  yang  baik,  merek  sebagai aset perusahaan dapat sangat menguntungkan.  Dibutuhkan  perlindungan hukum untuk merek karena peran pentingnya.
Di  Indonesia,  hak  atas  merek didasarkan  atas  pemakaian  pertama  dari merek  tersebut.  ( first  to  file ).  Orang-orang yang  mendaftarkan  merek  dianggap  oleh undang-undang  sebagai  pemakai  pertama merek tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan dengan cara lain. Tujuan pendaftaran merek adalah  untuk  melindungi  merek  yang dianggap  oleh  undang-undang  sebagai pemakai pertama dari penggunaan yang tidak sah.  Dalam  sistem  pendaftaran  merek
Laweyan  (Laweyan  Batik’s  Village), Solo ,  Indonesia Law Review, Vol. 5 (2015): 47
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
Indonesia,  pendaftaran  dilakukan  melalui pemeriksaan  terlebih  dahulu  ke  Dirjen HAKI.  Ini  berarti  bahwa  merek  itu  sendiri diperiksa  sebelum  didaftarkan.  Selain  itu, jika permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan formalitas dan substantif  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang  Merek,  yaitu  jika  ada  pembeda. Penegakan  hukum  merek  memerlukan dukungan dari pihak lain, terutama organisasi dan  lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang merek.
Perlindungan hukum terhadap merek dagang  terdaftar  mutlak  diberikan  oleh pemerintah  kepada  pemegang  dan  pemakai hak atas merek untuk menjamin:
a. Kepastian  berusaha  bagi  para produsen; dan
b. Menarik  investor  bagi  merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan  kepada  merek  dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat  dapat  berkembang  secara meluas di dunia internasional. 15
Metode  preventif  dan  represif  yang dapat  digunakan  untuk  melindungi  hak
15 Hery  Firmansyah, Perlindungan  Hukum  Terhadap Merek (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
kekayaan intelektual, terutama merek. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan  hukum  bagi  rakyat  ke  dalam dua  jenis  ketika  dia  berbicara  tentang kerangka perlindungan hukum berikut:
1. Perlindungan  hukum  represif  adalah perlindungan  hukum  yang  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa,  seperti yang diberikan kepada rakyat Indonesia oleh  peradilan  umum  dan  peradilan administrasi.
2. Perlindungan  hukum  preventif  adalah perlindungan  hukum  yang  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa. Dalam  perlindungan  preventif,  orang diberi  kesempatan  untuk  menyuarakan keberatan mereka ( inspraak ) atau pendapat  mereka  sebelum  keputusan pemerintah menjadi keputusan final. Ini sangat penting untuk tindakan pemerintahan  yang  didasarkan  pada kebebasan  bertindak  karena  pemerintah terdorong  untuk  berhati-hati  dalam membuat keputusan sendiri.
Menurut
Hery Firmansyah, perlindungan  yang  mengarah  pada  tindakan pencegahan  dikenal  sebagai  perlindungan hukum  preventif.  Tujuannya  adalah  untuk
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
mengurangi kemungkinan pelanggaran merek dagang. Langkah-langkah ini difokuskan  pada  pengawasan  pemakaian merek, perlindungan hak eksklusif pemegang hak  atas  merek  dagang  terkenal  di  negara lain,  dan  mendorong  pemilik  merek  untuk mendaftarkan merek mereka untuk melindungi hak mereka. 16 Faktor-faktor
yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah: a. Faktor hukum.
Undang-undang  No.  15  Tahun  2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak atas merek dagang terkenal asing.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Pasal  5 undang-undang merek menentukan bahwa merek tidak dapat di daftar apabila merek tersebut  mengandung  salah  satu  unsur  di bahwa ini:
1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas  agama,  kesusilaan,  atau ketertiban umum;
2) Tidak milik daya pembeda;
3) Telah menjadi milik umum; atau
16 Hery Firmansyah
4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya.
b. Faktor Aparat Direktorat Merek. Aparat  Direktorat  Merek,  Direktorat Jenderal HKI bertugas untunk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Direktorat Merek:
1. Pendaftaran  merek  yang  sama  dan mirip  dengan  merek  lain  dapat terjadi karena kemampuan Direktorat  Merek  untuk  melakukan filterisasi  di  awal  pengajuan  merek oleh masyarakat.
2. Direktorat Merek harus terus memperhatikan  penguasaan  bahasa asing stafnya, yang menjadi masalah utama saat  melakukan pemeriksaan merek. Selain itu, kemajuan teknologi saat ini juga harus menjadi perhatian Direktorat Merek, seperti: masyarakat  dapat  menggunakan internet  untuk  segera  mengetahui apakah merek yang akan didaftarkan tersebar luas. 17
Merek  digunakan  untuk  membedakan barang  atau  jasa  yang  dibuat  oleh  satu
17 Hery Firmansyah
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
perusahaan  dengan  barang  atau  jasa  yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama. Oleh karena itu, merek adalah tanda pengenal asli dari  barang  dan  jasa  yang  bersangkutan dengan  produsennya,  dan  dengan  demikian menggambarkan kepribadian (individualitas) dan reputasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh  usaha  produsen  tersebut  selama  proses perdagangan.  Merek  memiliki  fungsi  dari tiga sudut pandang: produsen, pedagang, dan konsumen.  Produsen  menggunakan  merek untuk  menjamin  kualitas  produk  mereka, terutama  mengenai  kualitas,  dan  kemudian memasarkannya.  Pedagang  menggunakan merek untuk mempromosikan produk mereka  untuk  meningkatkan  penjualan mereka,  dan  konsumen  memilih  apa  yang mereka beli. 18
Merek  menjamin  kualitas  atau  nilai barang  dan  jasa  tersebut.  Merek  berfungsi sebagai  sarana  promosi  atau  reklame  bagi produsen, pedagang, atau pengusaha- pengusaha  yang  menjual  barang  atau  jasa tertentu.  Selain  itu,  hal  ini  memberikan perlindungan  dan  jaminan  kualitas  kepada produsen.  Menggunakan  merek,  pedagang
18 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010).
dapat  memperluas  dan  mempertahankan pasar.
Keberhasilan  era  perdagangan  global bergantung  pada  lingkungan  usaha  yang kompetitif.  Merek  memerlukan  sistem  yang lebih  baik  untuk  melakukannya.  Diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek Nomor  19  tahun  1992  (Lembaran  Negara Tahun 1992 Nomor 81), sebagaimana diubah dengan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31)  yang  juga  dikenal  sebagai  Undang- undang Merek lama berdasarkan pertimbangan  tersebut  dan  sesuai  dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta pengalaman sebelumnya dengan administrasi merek. 19
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  adalah  hak  untuk  menikmati  secara ekonomis  hasil  dari  karya  cipta  manusia karena  HAKI  adalah  hak  yang  lahir  dari kemampuan atau karya cipta manusia. Dalam kasus di mana  kreatifitas  intelektual merupakan sumber daya, seseorang memiliki dua  hak:  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Hak ekonomi  meliputi  hak  untuk  memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan dan produk
19 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  I  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek, I. Umum
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
tersebut, serta hak terkait lainnya. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku  dan  tidak  dapat  dihilangkan  atau diambil  tanpa  alasan  apa  pun,  bahkan  jika hak  cipta  atau  hak  terkait  tersebut  telah ditransfer. Jika hak moral adalah pengakuan dan  penghargaan  atas  produk,  maka  hak ekonomi  adalah  royalti  dan  penghargaan material  kepada  pencipta. 20 HAKI  juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak  mengontrol  secara  penuh  atas  barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat  memberikan  kesempatan  bagi  pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang  yang  ia  ciptakan  dengan  sistem lisensi.
Pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk menolak  permohonan  pendaftaran  merek, termasuk  upaya  hukum  dalam  kasus pelanggaran  hak  cipta  intelektual  (HKI), terutama  merek,  dan  penerapan  sanksi sebagai  bagian  dari  perlindungan  merek. Setiap  individu  atau  organisasi  hukum memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hak kepada  pihak  lain  untuk  melindungi  hak tersebut  dan  untuk  mencegah  pihak  yang
20 Much Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku  Pintar  Memahami  Aturan  HAKI  Kita) (Yogyakarta:  Penerbit Buku Biru, 2012).
mengajukan  tuntutan  melakukan  tindakan hakim sendiri (eigenrichting). Mereka dapat mengajukan tuntutan ini ke pengadilan. Ada dua  jenis  perkara  yang  dapat  diajukan  ke pengadilan:  tuntutan  hak  dan  sengketa  yang melibatkan  Penggugat  dan  tergugat  untuk membuat  keputusan.  Seringkali,  tuntutan tersebut disebut sebagai "gugatan". Contohnya  termasuk  gugatan  mengenai warisan,  wanprestasi  atau  ingkar  janji, perbuatan melawan hukum, pembatalan Hak Kekayaan  Intelektual,  dan  sebagainya. Tuntutan  tambahan  diajukan  ke  pengadilan oleh  seorang  atau  lebih  "pemohon"  yang tidak  memiliki  sengketa.  Misalnya,  mereka mengajukan permohonan untuk menjadi wali anak  yang  belum  dewasa  (pengampuan), pengangkatan  anak,  penetapan  sementara pengadilan,  dan  sebagainya.  Tuntutan  jenis ini dikenal sebagai "Permohonan". 21
Kesuksesan suatu gugatan di pengadilan  tidak  hanya  tergantung  pada alasan pengajuan gugatan dan bukti pendukungnya;  persiapan  awal  juga  sangat penting.  Langkah-langkah  awal  itu  juga dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan
21 Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009).
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
tidak  sia-sia,  selain  memenuhi  kewenangan pengadilan di mana gugatan diajukan.
Upaya  hukum  yang  dapat  digunakan dalam kasus pelanggaran HKI, yaitu:
1) Gugatan Ke Pengadilan Niaga
Langka pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang
sah, yaitu pemilik merek  terdaftar  dapat  mengajukan gugatan  kepada  pengadilan  Niaga terhadap
pihak yang secara tanpa hak mengunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau  seluruhnya  untuk  barang  atau jasa  yang  sejenis  berupa  gugatan ganti  rugi  dan  penghentian  semua perbuatan  yang  berkaitan  dengan pengunaan
merek
tersebut. 22
Dalam  sistem  lisensi,  selain  pemilik merek, penerima lisensi  terdaftar juga dapat mengajukan  gugatan,  baik  sendiri  maupun bersama  pemilik  merek  terdaftar.  Selama pemeriksaan,  hakim  dapat  memerintahkan tergugat  untuk  menghentikan  produksi, distribusi,  dan  penjualan  barang  atau  jasa
22 Hery Firmansyah
yang  menggugat  untuk  mencegah  kerugian yang lebih besar.
Terhadap  tututan  penyerahan  barang kepada tergugat, hakim dapat juga memerintahkan  bahwa  penyerahan  barang tersebut  dapat  dilaksanakan,  setelah  adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Pengajuan Kasasi Terhadap putusan pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kasasi dengan  tata  cara  mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut: a. Permohonan kasasi harus diajukan  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari  setelah tanggal  putusan  kasasi  yang diucapkan  atau  diberitahukan kepada  para  pihak  dengan mendaftarkannya kepada panitera yang memutuskan gugatan.
b. Pemohon kasasi harus menyampaikan  memori  kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh)  hari  sejak  tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
c. Panitera  harus  mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu  2  (dua)  hari  setelah tanggal putusan kasasi.
d. Termohon kasasi dapat
mengajukan  kontra  memori kasasi  kepada  panitera  tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerimanya.  Panitera  harus menyampaikan  kontra  memori kasasi  kepada  pemohon  kasasi dalam  waktu  2  (dua)  hari setelah diterima.
e. Panitera  harus  menyerahkan berkas  perkara  kasasi  kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon kasasi menerima kontra memori.
f. Mahkamah Agung harus memeriksa berkas perkara kasasi  dan  menetapkan  hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah  tanggal  permohonan kasasi diterima.
g. Sidang acara pemeriksaan
permohonan  kasasi  dilakukan dalam waktu paling lama (enam puluh)  hari  setelah  tanggal  di
mana Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi.
h. Keputusan tentang permohonan kasasi  harus  diputuskan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum setelah Mahkamah Agung menerimanya.
i. Paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas
permohonan  kasasi,  panitera Mahkamah Agung harus memberikan  isi  putusan  kasasi kepada panitera.
j. Dalam  waktu  dua  hari  setelah menerima  putusan  kasasi,  juru sita  harus  menyampaikan  isi putusan  kepada  pemohon  dan termohon kasasi.
k. Penetapan Sementara
Penetapan  sementara  ini,  juga disebut injuction, baru di sistem hukum acara Indonesia. Sistem yang  sering  digunakan  adalah penetapan sementara ini dalam sistem hukum kekayaan umum. Sementara prinsip-prinsip yang digunakan  tetap  sama  pada praduga  tak  bersalah  atau asumsi ketidakbersalahan. Penetapan  sementara  ini  harus
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
digunakan  sebagai langkah hukum  untuk  melawan  pihak
yang melakukan tindakan yang diduga akan merugikan pemohon dan melanggar merek terdaftar. Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan merek juga ditemukan  di  dalam  UU  Merek Indonesia. Setidaknya ada 10 prinsip penting  yang  dapat  disimpulkan  dari UU Merek tersebut, yaitu:
1. Tanda  yang  digunakan  untuk membedakan  barang  atau  jasa tertentu dengan barang atau jasa lain  disebut  merek.  UU  Merek Indonesia  tidak  memasukkan elemen baru seperti suara, bau, dan  bentuk  produk;  itu  hanya menggunakan elemen konvensional  seperti  gambar, nama,  kata,  huruf,  angka,  dan kombinasi  dari  elemen-elemen tersebut untuk menentukan tanda merek.
2. Perlindungan  merek  diberikan berdasarkan permohonan,
artinya pendaftaran merek
adalah  syarat  utama  untuk
mendapatkan perlindungan merek.
3. Pihak  yang  mengajukan  merek tidak  hanya  dibatasi  pada individu  (persoon),  tetapi  juga pada  badan  hukum  (recht persoon) atau organisasi tertentu;
4. Tidak  seperti  cabang  HKI lainnya, jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang  jika  permohonan dilakukan  dua  bulan  sebelum jangka waktu tersebut berakhir; 5. UU Merek menghilangkan perlindungan indikasi asal yang tidak  perlu  didaftarkan  dalam hal pendaftaran;
6. Menurut UU Merek, pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya  dianggap  sebagai pemilik merek yang sah;
7. Prinsip  pemohon  merek  yang beritikad baik diterapkan dalam UU  Merek,  yang  berarti  hanya pihak  yang  berhak  terhadap merek  yang  dapat  mengajukan permohonan merek;
8. Penghapusan  merek  direktorat jenderal terjadi karena beberapa
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
alasan, yaitu: a) inisiatif DJHKI; b) permohonan
pemegang merek; c) keputusan pengadilan  mengenai  gugatan penghapusan  merek;  dan  d) jangka waktu pendaftaran merek tidak diperpanjang;
9. Hanya  dapat  diajukan  kasasi atas keputusan Pengadilan Niaga untuk mempercepat penyelesaian perkara merek;
10. Menurut  UU  Merek,  proses tuntutan pidana didasarkan pada delik aduan. Dalam hal ini, pemilik  merek  yang  dirugikan harus  melaporkan  pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain sebelum tuntutan tersebut
diproses oleh penyidik. 23

## KESIMPULAN
Satu-satunya
cara untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  atas merek  dalam  perdagangan  barang  dan  jasa adalah  melalui  pendaftaran  di  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang- Undang  Merek.  Perlindungan  ini  sangat
23 Utomo  Suryo  Tomi, Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  Di  Era  Global (Yogyakarta:    Graha  Ilmu, 2010).
penting  untuk  mencegah  praktik  yang  tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, dan untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, negara telah menetapkan undang- undang  perlindungan  merek  disesuaikan dengan kemajuan zaman untuk mengakomondasi semua kepentingan.
Pemilik  merek  diharapkan  dapat mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam proses  perdagangan  barang  dan  jasa.  Selain itu,  pengalihan  dan  penghapusan  hak  atas merek  harus  dilakukan  dengan  benar  dan sesuai dengan undang-undang untuk memastikan perlindungan hukum. Pelanggaran  hak  atas  merek  harus  ditindak. Untuk  alasan  ini,  perangkat  hukum  yang berkaitan  dengan  merek  harus  dibuat  oleh sumber  daya  manusia  yang  kuat  dan berpengalaman  dalam  menangani  masalah merek.  Perangkat  hukum  ini  diharapkan memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  mereka yang  melanggarnya,  sehingga  masyarakat menjadi lebih waspada terhadap pelanggaran yang  berkaitan  dengan  merek.  Selain  itu, dianggap penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui merek.
Windi  Arista  dan  Santi  Indriani,  Prinsip  First  to  File  dalam  Rangka  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Halaman 197-212
Sangat penting bagi pengusaha dan masyarakat umum untuk menjadi sadar akan pentingnya  menjaga  proses  perdagangan barang  dan  jasa  yang  sehat  dan  mencegah praktik curang dibidang merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Sardjono  dkk, Development  of Collective  Trademark  for  Batik Industry in Kampung Batik Laweyan (Laweyan  Batik’s  Village),  Solo , Indonesia  Law  Review,  Vol.  5 (2015): 47
Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. , 2019. Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran  First  To  File  Pada Pembatalan  Merek  Cap  Mawar . Syiah  Kuala  Law  Journal,  3(2),
(2019):184-201
Djamal, Hukum  Acara  Hak  Kekayaan Intelektual  di  Indonesia ,  Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C, Tantangan Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  dalam  Pengembangan Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi Industri  4.0 . Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), (2021): 54-71
Eric  Gastinel  dan  Mark  Milford, The  Legal aspects  of  Community  Trade  Mark , dalam  Rahmi  Jened,  Hukum  Merek Dalam  Era  Global  &  Integrasi Ekonomi”, Jakarta: Kencana, 2015.
Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata  Jilid  I  Hak-Hak  yang
Memberi
Kenikmatan . Jakarta:
Penerbit Indonesia, Hil-Co, 2002.
Hery  Firmansyah, Perlindungan  Hukum
Terhadap Merek . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
Lidya  Shinta  Audina, Perlindungan  Hukum Terhadap  Merek  Dagang  Nature Republic Terhadap Pemalsuan
Merek di Indonesia , Lentera Hukum, Vol. 3 (2016): 202
Much  Nurachmad, Segala  Tentang  HAKI Indonesia (Buku  Pintar  Memahami Aturan  HAKI  Kita).  Yogyakarta: Penerbit Buku Biru, 2012.
Muhamad
Djumhana, Perkembangan
Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan  Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Primadiana  Yunita, HaKI  dan  Masyarakat Ekonomi  ASEAN .  Malang:  Cempluk Aksara, 2019.
Rahmi  Jened, Hukum  Merek  Dalam  Era Global & Integrasi Ekonomi . Jakarta: Prenada Kencana, 2015
Riduan Syahraini , Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum  Perdata .  Bandung:  Alumni,
2004.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021. Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010. Utomo Suryo Tomi, Hak Kekayaan Intelektual  (HKI)  Di  Era  Global . Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010.