e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pemblokiran  Lahan  oleh  Developer  Perumahan  secara Melawan  Hukum  Sesuai  Putusan  Pengadilan  Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk
Anggalana Anggalana 1 , Okta Ainita 2 , Dion Rinaldy 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Pemblokiran Lahan, Perbuatan Melawan Hukum, Developer Perumahan.
How to cite: Anggalana, Anggalana., Ainita, Okta., dan Rinaldy, Dion. (2023). Pemblokiran Lahan oleh Developer Perumahan secara Melawan Hukum Sesuai Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Amsir Law Journal, 4(2), 276- 286.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.219
Communities that own or control land often experience disputes. Community understanding of land ownership is still relatively minimal knowledge about it. The purpose of this article is to find out the forms of unlawful acts of blocking other  people ’ s  land  on  other  people ’ s  land  based  on  Civil  Law  and  other legislation in accordance with decision Number 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk. The research method in this writing uses a normative legal approach based on positive law, and based on literature. Expropriation activity implies taking rights  or  assets  arbitrarily  or  ignoring  statutory  regulations.  Some  concrete forms of land grabbing include stealing, seizing, seizing, or physically seizing other people's legitimate land or houses, demanding ownership rights secretly, carrying out illegal stakes or fencing, cultivating land, selling land rights, and displacing or forcibly evicting the actual landowners. Based on civil law, people who commit land grabs can be charged with unlawful acts. It can be seen that in cases of land grabbing there are parties who sue and demand compensation for the losses suffered. In addition, land grabbing is also an act of someone entering the land without rights.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan  hidup  manusia,  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai  makhluk  sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam tanah.
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pra sarana dalam bidang perumahan, perindustrian maupun jalan sebagai kepentingan umum.  Tanah mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: rinaldydion04@gmail.com .
dapat digunakan sebagai tabungan karena nilai ekonomi pada tanah semakin tahun meningkat sebagai  daya  jual  di  masyarakat.  Selain  itu  tanah  merupakan  tempat  pemukiman  dari sebagagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber kehidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. 4
Hubungan manusia dengan tanah, bukan hanya sekadar tempat hidup bagi manusia tetapi  lebih  dari  itu,  tanah  memberikan  sumber  daya  berupa  kekayaan  alam  untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 5 Indonesia merupakan negara agraris yang dalam hal ini telah tertuang pada  dalam  sejarah  pertanahan  di  Indonesia  dan  telah  memiliki  ketentuan  khusus  yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA). 6 Sebagai  peraturan  dasar,  UUPA  hanya mengatur  asas-asas  atau  masalah-masalah  pokok  dalam  garis  besarnya  berupa  hukum pertanahan  nasional.  UUPA  ini  merupakan  implementasi  dari  Pasal  33  ayat  3  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang mengamanatkan kepada negara bahwa “segala sesuatu yang berkaitan den gan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia”. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari negara. Penjelasan umum UUPA secara rinci bertujuan:
1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat  untuk  membawa  kemakmuran,  kebahagiaan,  dan  keadilan  bagi  negara  dan rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2) Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan  dalam hukum pertanahan; meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 7
Tanah yang merupakan objek dalam berbagai sumber hukum, baik itu bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam tata usaha negara. 8 Tanah juga dapat terjadi sengketa yang membuat pemilik lahan yang sebenarnya dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik  lahan  tersebut. 9 Adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  tanah  dapat membuat pemilik tanah dapat dilindungi secara hukum. Negara Indonesia sebagai negara yang  menganut  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental (Civil  Law  System), yang  mana mengutamakan asas legalitas yang bermakna setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
Dalam  hak  atas  tanah  dimiliki  kepastian  hukum  yang  kuat  dengan  mendaftarkan terlebih dahulu hak-hak tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan agar hak- hak tersebut terjamin memiliki akta autentik. Disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya jual-beli,
4 Abdurrahman. (1991). Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.
5 Istiqamah, I. (2018). Tinjauan Hukum Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepemilikan Tanah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 5 (1), 226-235.
6 Sari, I. (2020). Hak-hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen , 9 (1), 15-33.
7 Harsono, Boedi. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Klaten: Intan Sejati, hlm. 219.
8 Mahanani, A. E. E. (2021). Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum , 3 (1), 76-89.
9 Oktoyoki, H., Ansiska, P., dan Ifebri, R. (2022). Peran Pemerintah Dalam Masalah Tenure dan Land Management untuk Pengembangan Hutan Rakyat. Geoforum , 1 (2), 18-26.
sewa-menyewa, dan lainnya, maka dianggap perlu adanya jaminan kepastian dan kepastian hak dalam bidang ke agraria. 10
Setiap yang melakukan kesalahan harus ditindak. Sebagaimana yang diketahui bersama, tujuan  hukum  adalah  ketertiban,  keadilan,  dan  kepastian  hukum,  termasuk  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah.  Untuk  memperoleh  tanah  yang  maksimal diperlukan pembuktian formal berupa hak guna dan pengelolaan, serta bentuk hak atas tanah yang paling autentik dan tertinggi yaitu hak milik (sertipikat 11 ).
Masalah pertanahan juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang sangat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah. Diperlukannya ekstra kehati-hatian  ini  karena  tanah  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  vital  bagi  masyarakat, disinilah  peran  atau  posisi  pemerintah  dalam  menangani  permasalahan  pertanahan dihadapkan  pada  masalah  yang  serba  sulit.  Pada  sisi  sebagai  pemerintah,  mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan ekonomi tersebut. 12 Untuk mendapatkan hak milik  atas  tanah  maka  dilakukan  pendaftaran  tanah  guna  mendapatkan  sertifikat  hak  atas tanah sebagai bukti yang diberikan kepada pemegang haknya. 13
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,dalam bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun, termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah menyebutkan  bahwa,  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  asas  sederhana,  aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dalam Pasal 3, pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak, menyediakan informasi kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan. Dalam  Pasal  4  ayat  1  juga  menyebutkan  bahwa  untuk  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.
Masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah tidak jarang mengalami perselisihan. Pemahaman  masyarakat  terhadap  kepemilikan  tanah  masih  terbilang  minim  pengetahuan akan  hal  itu.  Sebagai  pemilik  tanah  yang  mereka  kuasai  jika  ada  suratnya  (surat  apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya), asalkan terkait pembuatannya dengan instansi pemerintahan,  maka  masyarakat  akan  memaknai  tanah  mereka  sudah  terdaftar,  misalnya: surat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau surat lainnya, seperti surat jual beli di bawah tangan, jual beli yang diketahui atau disetujui kepala desa atau lurah atau camat dan sebagainya. 14
10 Gautama, Sudargo. (1990). Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 41.
11 Ahli bahasa, Ivan Lanin, berkomentar di Twitter yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa ejaan yang baku saat ini di KBBI adalah “ sertifikat ”. Ejaan “sertipikat” dipakai dalam konteks pertanahan karena perundang - undangan agraria belum diperbarui dan masih memakai ejaan itu.
12 Supriadi. (2008). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.
13 Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 139-157.
14 Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi , 2 (1), 31-40.
Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang  hak  atas  tanah,  maupun  kepastian  mengenai  letak,  batas-batas,  luasnya  dan sebagainya. Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak,  artinya  sertipikat  hak  atas  tanah  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemiliknya sepanjang sertipikat tersebut diterbitkan atas nama yang berhak, hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik, dikuasai secara fisik, dan tidak ada pihak lain dapat yang membuktikan sebaliknya. 15
Mengenai  kepastian  tersebut  sangat  besar  artinya  terutama  kaitannya  dalam perencanaan  pembangunan  suatu  daerah,  pengawasan  pemilikan  tanah  dan  penggunaan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar Pasal 2 ayat 2 UUPA, kewenangan negara dalam  bidang  pertanahan  mempunyai  hak  menguasai seluruh wilayah Republik  Indonesia terhadap bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan wewenang untuk:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 16
Penjabaran Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 mengenai hak menguasai tanah oleh negara diatur lebih lanjut juga termuat ke dalam Pasal 2 UUPA. Kata “menguasai” mempunyai arti yaitu:
1) Menguasai secara fisik adalah orang yang telah menguasai tanahnya secara fisik, maka  orang  tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban  terhadap  tanah  tersebut, misalkan haknya untuk membangun rumah;
2) Hak menguasai secara yuridis, adalah penguasaan atas tanah yang didasarkan pada haknya dan secara yuridis dilindungi oleh hukum. Pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi kebutuhan tanah, luas tanah tidak sebanding dengan pertambahan jumlah  penduduk  akan  berdampak  pada  perselisihan  dalam  menguasai  hak penguasaan atas tanah tersebut.
Dalam  bidang  hukum  perdata,  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  pada umumnya dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum atau disingkat PMH ( onrechtmatigedaad ). Untuk  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan  PMH , Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (BW)  menentukan  sebagai  tiap  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  bersalah  menimbulkan kerugian  itu  mengganti  kerugian  tersebut.  Hukum  perdata  ( burgerlijk  recht )  ialah  rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. 17
Berdasarkan  pada  putusan  Nomor  43/Pdt.G/2022/PN.Tjk,  Penggugat  merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 8.363 M² yang terletak di Jalan Pulau Terusan Karimun Jawa, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Penggugat
15 Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (20), 76-82.
16 Yosua, Suhanan. (2018). Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Restu Agung, hlm. 38.
17 Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., dan Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. Pagaruyuang Law Journal , 5 (1), 18-28.
telah memperoleh objek sengketa dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum, tidak ada  satupun  putusan  pengadilan  yang  dapat  membuktikan  bahwa  perolehannya  tidak  sah dan/atau batal atas sertipikat hak milik  Nomor 1060/S.I. NIB Nomor 08.01.09.05.01409 seluas  8.363  M 2 .  Secara  hukum,  Penggugat  adalah  pemilik  sah  objek  sengketa  dan  patut mendapat perlindungan hak-hak penggugat atas objek sengketa. Penggugat telah melakukan transaksi jual beli tanah dengan pihak lain dan telah sah menguasai objek sengketa dengan melakukan  penimbunan  dan  membuat  badan  jalan  menuju  lokasi  objek  sengketa  serta memasang  pondasi  di  sekeliling  objek  sengketa  yang  terjadi  pada  tahun  2013.  Setelah Penggugat melakukan pemasangan tanda batas dengan membuat pondasi di sekeliling tanah, sekira pada tahun 2013, secara tanpa hak dan melawan hukum, Tergugat yang merupakan seorang developer di bidang pembangunan perumahan mendirikan pagar di atas tanah a quo tersebut. Tergugat telah tanpa izin membangun pagar di tanah milik penggugat sebagaimana Surat  Hak  Milik  Nomor  Nomor  1060/S.I.  NIB  Nomor  08.01.09.05.01409.  Tergugat membiarkan  tanah  itu  dipagar  begitu  saja.  Pada  saat  itu,  Penggugat  juga  dalam  proses pembangunan  pagar  pada  tanahnya,  tetapi  Tergugat  berusaha  menghalang-halangi  dan melarang para pekerja suruhan Penggugat untuk membangun pagar di atas objek sengketa. Tanah seluas 1.968 M 2 yang merupakan milik Penggugat yang telah dipagar oleh Tergugat secara melawan hukum dengan alasan bahwa, tanah yang dipagar oleh Tergugat adalah tanah miliknya, hal ini berdasarkan SHM No. 12750/SI, padahal senyatanya tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12750/S seluas 1.968 M 2 tidak/bukan berlokasi di areal objek sengketa, tetapi berada di tempat lain.
Kegiatan  seperti  mengambil  atau  merebut  tanah  milik  orang  lain  demi  mengambil keuntungan pribadi sering disebut sebagai tindakan penyerobotan tanah. Perbuatan ilegal ini tentunya akan merugikan siapapun karena termasuk tindakan yang melawan hukum, terlebih lagi apabila tanah atau properti tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain, yaitu sebagai lahan usaha. Terkait perkara sengketa tanah pada putusan tersebut maka, Hoge Raad 1919 arrest 31  Januari  1919  (Standaard  Arrest).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dalam penelitian ini dikaji mengenai pertimbaangan hakim serta bentuk perbuatan melawan hukum terhadap  tindakan  pemblokiran  lahan,  menghalangi,  membangun  bangunan  di  atas  tanah kepunyaannya  milik  orang  lain  pada  Putusan  Nomor:  43/Pdt.G/2022/PN.Tjk.  Apakah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  sebagaimana  telah  dipaparkan  dalam  kronologis telah  memenuhi  unsur  PMH  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta kepastian hukum atas perkara perbuatan melawan hukum pemblokiran lahan milik orang lain yang ke depannya akan menjadi pandangan hukum kepada masyarakat berdasarkan undang-undang perdata.

## 2.  Metode
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif 18 dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) , dan pendekatan analisis ( analytical approach ). Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota
18 Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media, hlm.
12.
masyarakat. 19 Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. 20

## 3.  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap  Tindakan  Pemblokiran  Lahan,
Penghalang-halangan, Membangun Bangunan di Atas Tanah Kepunyaan Milik Orang Lain sesuai Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk
Banyak  definisi  yang  mengartikan  istilah  PMH,  ada  yang  mengartikan  sebagai  perbuatan melawan  undang-undang,  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak-hak  orang  lain, perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  pihak  lain  dan  tentu  pihak  yang  melakukan perbuatan tersebut harus mengganti kerugian kepada pihak yang telah dirugikan. Ada juga yang mengartikan PMH adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya.  Kemudian  PMH  juga  diartikan  perbuatan  yang  melanggar  nilai-nilai kesusilaan,  nilai  nilai  kesopanan  yang  berkembang  di  masyarakat,  serta  perbuatan  yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  tiga  kategori  dari  PMH,  yakni  perbuatan  PMH  yang disengaja, tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan karena kelalaian. Tindakan PMH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3) Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (BW),  menentukan bahwa tiap PMH yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugiah tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 BW, unsur-unsur PMH, yaitu:
1) Adanya suatu perbuatan;
2) Perbuatan tersebut melawan hukum ( onrechtmatigedaad );
3) Adanya unsur kesalahan;
4) Adanya kerugian; dan
5) Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
Hak milik merupakan hak paling kuat atas tanah. Hak milik merupakan hak yang paling kuat karena telah diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah salah satunya ialah hak milik atas tanah. 21 Hak milik merupakan hak yang melekat pada diri manusia serta merupakan status dari suatu kebendaan ataupun sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain agar tidak terjdi tumpang tindih mengenai hak yang bukan miliknya. Hak  milik  atas  tanah  merupakan  hak  yang  paling  kuat  yang  kemudian  memberikan kewenangan  kepada  pemiliknya  untuk  memberikan  kembali suatu  hak  lain  di  atas  bidang tanah yang dimilikinya tersebut yang dapat berupa hak guna bangunan dan hak pengelolaan. Hal ini hampir sama dengan kewenangan negara untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUPA yang menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
19 Adistie, N., dan Anwar, J. (2021). Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) yang Dilakukan secara Berulang Kali terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 1 (1), 93-117.
20 Asshiddiqie, Jimmly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstiusi Press, hlm. 160.
21 Chayadi, L. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing sebagai Ahli Waris untuk Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 7 (2), 159-168.
Dalam Pasal 570 BW dijelaskan bahwa hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum,  dan  tanpa  menggaggu  hak  orang  lain.  Penyerobotan  atau  kegiatan  menyerobot mengandung  arti  mengambil  hak  atau  harta  dengan  sewenang-wenang  atau  dengan  tidak mengindahkan  hukum  dan  aturan.  Beberapa  bentuk  konkret  dari  tindakan  penyerobotan tanah antara lain mencuri, merampas, menduduki atau menempati tanah atau rumah secara fisik yang merupakan milik sah orang lain, mengklaim hak milik secara diam-diam, melakukan pematokan  atau  pemagaran  secara  ilegal,  melakukan  penggarapan  tanah,  melakukan penjualan suatu hak atas tanah, dan menggusur atau mengusir secara paksa pemilik tanah sebenarnya.
Berdasarkan hukum perdata, orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan PMH. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kasus penyerobotan tanah ada  pihak  yang  dirugikan  dan  menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  dialami.  Selain  itu, penyerobotan tanah juga merupakan perbuatan di mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah. PMH dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 BW, dalam Buku III BW pada bagian “ tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang ” yang menetapkan “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.”
Bentuk  PMH  berdasar  Putusan  Nomor  43/Pdt.G/2022/PN.Tjk  yang  dilakukan Tergugat  1,  Tergugat  2,  Tergugat  3,  Tergugat  4,  Tergugat  5,  Tergugat  6  dan  Tergugat  7. Bahwa  secara  melawan  hukum  para  Tergugat  tersebut,  secara  bersama  telah  melakukan perbuatan memblokir sertipikat hak milik No. 1060 dahulu sertipikat hak milik No. 17148. Bahwa secara bersama Tergugat 5, 6 dan 7 menghalangi dan melarang para pekerja suruhan Penggugat untuk membangun pagar di bagian depan objek sengketa. Bahwa para Tergugat secara  bersama-sama  mencegah  dan  menghentikan  para  pekerja  untuk  menyelesaikan pembangunan pagar di sekililing objek sengketa.
Pertimbangan hakim terhadap tindakan pemblokiran lahan, menghalangi, membangun bangunan  di  atas  tanah  kepunyaannya  milik  orang  lain  berdasarkan  hukum  perdata  dan perundang-undangan  lainnya  pada  Putusan  Nomor:  43/Pdt.G/2022/PN.Tjk  yang merupakan puncak  dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal  sebagai  berikut,  keputusan  mengenai peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  dituduhkan  kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Ketentuan  hukum  yang  selalu  ketinggalan  dibandingkan  dengan  kebutuhan  dan perkembangan  masyarakat  mengharuskan  hakim  untuk  melakukan  sebuah  kajian  hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Dalam mengkonstruksi suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang dirangkum  ke  dalam  enam  Teori  Penjatuhan  Putusan,  sebagaimana  disampaikan  oleh Mackenzie, 22 yaitu:
22 Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) , 2 (4), 31- 44.
1) Teori  keseimbangan  putusan  hakim  mempertimbangkan  keseimbangan  antara syarat-syarat  di  dalam  undang-undang  dan  kepentingan  pihak-pihak  yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak penggugat/tergugat.
2) Teori pendekatan seni dan intiusi putusan hakim lebih mempertimbangkan instink atau  intuisi  dibanding  pengetahuan  hukum,  sekalipun  di  dalam  hukum  acara pidana dikenal sitem pembuktian secara negatif.
3) Teori  pendekatan  keilmuan  putusan  hakim  yang  mendahulukan  dasar  ilmu pengetahuan  dibandingkan  dengan  instik  atau  intuisi.  biasanya  pertimbangan hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4) Teori pendekatan pengalaman putusan hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang hakim dalam memutus suatu perkara. semakin tinggi jam terbangnya,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  pemahaman  hakim  akan  variasi hukum.
5) Teori ratio decidendi putusan hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. dalam hal ini, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek  yang  berkaitan  dengan  perkara  tersebut  lalu  menemukan  ketentutan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
6) Teori kebijaksanaan putusan hakim yang pada mulanya berkenaan dengan perkara anak. teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga  (orang  tua)  juga  seharusnya  ikut bertanggung  jawab  dalam  membina  dan  membimbing  sang  anak,  sehingga putusan pemidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.
Pertimbangan hakim menetukan hasil akhir dalam menentukan perbuatan terdakwa. Suatu  putusan  bagi  hakim  adalah  sesuatu  proses  yang  kompleks  dan  sulit.  Paling  tidak, sebelum  menjatuhkan  putusan,  seorang  hakim  terlebih  dahulu  menganalisis  perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, hakim terlebih dahulu mengkonstatir, lalu mengkualifisir, hingga akhirnya mengkonstituir terhadap suatu peristiwa.
Terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam kasus Putusan Nomor:  43/Pdt.G/2022/PN.Tjk,  sepanjang  relevan  dengan  pokok  perkara  akan  menjadi pertimbangan  hukum,  sedangkan  bukti  yang  tidak  relevan  dengan  pokok  perkara  akan dikesampingkan.  Dalam  kasus  Putusan  Nomor:  43/Pdt.G/2022/PN.Tjk,  Majelis  Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa dengan cara menghalang-halangi dan atau menyetop para pekerja Penggugat untuk membangun objek sengketa yang berakibat Penggugat tidak dapat mengelola, mengusahakan serta  memanfaatkan  objek  sengketa  maupun  melakukan  perbuatan  hukum  lainnya  yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian baik materil maupun imateril bagi Penggugat.
Berdasarkan  bukti  kepemilikan  tanah  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  Rekonpensi 2/Tergugat Rekonpensi 2 berupa Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan Tanah Negara Terakhir atas nama: Subagio tertanggal 2 Pebruari 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukarame  dan  diketahui  oleh  Camat  Sukarame.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dapat  dikategorikan  sebagai  alas  hak  sehingga walaupun surat keterangan penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang  kekuatan  pembuktiannya  tidak  sekuat  akta  autentik,  namun  karena  surat  keterangan penguasaan  tanah  tersebut  merupakan  surat-surat  yang  dikategorikan  alas  hak  atau  data
yuridis  atas  tanah  maka  surat  keterangan  pengusaan  tanah  tersebut  mempunyai  kekuatan hukum  karena  diketahui  oleh  Camat  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), sebagaimana Penjelasan Pasal 7 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mana dapat dikategorikan sebagai alas hak.
Oleh karena tanah yang menjadi objek perkara yang telah dinyatakan adalah milik para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka terhadap petitum angka 19 dan petitum angka  20  yang  pada  pokoknya  menyatakan  menghukum  Tergugat  Rekonpensi  dan/atau pihak lain yang turut menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan dan meninggalkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bersih, dengan seketika  dan  sekaligus  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap ( inkracht )  patut  untuk  dikabulkan.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  sebagaimana tersebut di atas maka gugatan para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang lain dan selebihnya.
Majelis  hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan,  seorang  hakim  terlebih  dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir dari suatu peristiwa hukum. Pembentukan  hukum  harus  memperhatikan  hukum  yang  hidup.  Terdapat  perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh  kondisi  ideologi,  politik,  sosial,  dan  budaya.  Jadi,  tidak  hanya  sekedar  keinginan pemerintah.
Putusan hakim yang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan memutuskan bahwa merupakan  PMH  yang  telah  disesuaikan  dengan  uraian  gugatan  Penggugat  yang  pada pokoknya  mendasarkan  gugatannya  pada  adanya  PMH  yang  telah  dilakukan  oleh  para Tergugat  yang  telah  menguasai  objek  sengketa  dengan  cara  menghalang-halangi  dan  atau menyetop  para  pekerja  dari  Penggugat  untuk  membangun  objek  sengketa  yang  berakibat Penggugat  tidak  dapat  mengelola,  mengusahakan,  serta  memanfaatkan  objek  sengketa maupun  melakukan  perbuatan  hukum  lainnya  yang  dilakukan  secara  melawan  hukum, sehingga  akibat  dari  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  baik  materiel  maupun imateriel bagi Penggugat.

## 4.  Kesimpulan
PMH  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  merupakan  segala  perbuatan  yang  menimbulkan kerugian yang membuat Penggugat melakukan tuntutan. Kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian materiel yang dirasakan oleh Penggugat. Pihak Penggugat melakukan upaya hukum dalam  menyelesaikan  persoalan  pemblokiran  lahan  milik  Penggugat.  Pertimbangan  hakim terdiri dari pertimbangan yuridis atas fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka  untuk  umum.  Hakim  wajib  membuat  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, di mana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

## Referensi
Buku dengan penulis: Abdurrahman.  (1991). Masalah  Hak-hak  Atas  Tanah  dan  Pembebasan  Tanah  di  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Adistie, N., dan Anwar, J. (2021). Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) yang Dilakukan  secara  Berulang  Kali  terhadap  Perpindahan  Hak  Tanggungan  Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 1 (1), 93-117.
Asshiddiqie,  Jimmly.  (2005). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Konstiusi Press
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media.
Gautama, Sudargo. (1990). Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harsono,  Boedi.  (2007). Hukum  Agraria  Indonesia,  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah.
Klaten: Intan Sejati.
Supriadi. (2008). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Yosua,  Suhanan.  (2018). Hak  Atas  Tanah  Timbul  (Aanslibbing)  Dalam  Sistem  Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Restu Agung.
Artikel jurnal: Chayadi, L. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing sebagai Ahli Waris untuk Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 7 (2), 159-168.
Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan  terhadap  Nyawa  Orang  Lain  yang  Direncanakan  (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) , 2 (4), 31-44.
Istiqamah,  I.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  terhadap  Kepemilikan  Tanah. Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 5 (1), 226-235.
Mahanani,  A.  E.  E.  (2021).  Pemetaan  Normatif  Logika  Pengecualian  Keputusan  Tata Usaha  Negara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara. Widya  Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum , 3 (1), 76-89.
Oktoyoki, H., Ansiska, P., dan Ifebri, R. (2022). Peran Pemerintah Dalam Masalah Tenure dan Land Management untuk Pengembangan Hutan Rakyat. Geoforum , 1 (2), 18-26.
Pahlevi,  R.  R.,  Zaini,  Z.  D.,  dan  Hapsari,  R.  A.  (2021).  Analisis  Perbuatan  Melawan Hukum  (Onrechtmatigedaad)  terhadap  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas Tanah. Pagaruyuang Law Journal , 5 (1), 18-28.
Ramadhani,  R.  (2017).  Jaminan  Kepastian  Hukum  yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 139-157.
Ramadhani,  R.  (2021).  Pendaftaran  Tanah  sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi , 2 (1), 31- 40.
Sari,  I.  (2020).  Hak-hak  Atas  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  di  Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen , 9 (1), 15-33.
Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (20), 76-82.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.