INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8436-8450 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) di Riau
Amir Syamsuadi 1 ✉ , Diki Arisandi 2 , Seri Hartati 3 , Liza Trisnawati 4 , Luluk Elvitaria 5 ,
Sapto Setyo Nugroho 6
(1),(3) Universitas Abdurrab, Program Studi Ilmu Pemerintahan (2),(4),(5) Universitas Abdurrab, Program Studi Teknik Informatika ,
(6)Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Pemerintahan
Email: amir.syamsuadi@univrab.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Provinsi  Riau  terkonfirmasi  sebagai  wilayah  terluas  dan  terdampak  bencana  kebakaran  hutan  dari kurun  waktu  tahun  2015.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  mitigasi  bencana  kebakaran  hutan yang bertumpu pada rekayasa sosial desa wisata berbasis  pemberdayaan ekonomi  di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif.  Penelitian  ini  menjelaskan  Model  Kebijakan  Mitigasi  Bencana  Kebakaran Hutan Dan Lahan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Berbasis Pemberdayaan Ekonomi  Di Riau  dengan  mendeskripsikan  kebijakan  mitigasi  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla),  tingkat kesiapan  desa  dalam  menghadapi  bencana  karhutla  dan  analisis  desa  wisata  digital  sadar  bencana (DWDSB)  terhadap  permberdayaan  ekonomi  lokal  di  Riau.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  9  Tahun  2020  menjadi  dasar  hukum  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Riau  dalam  aspek  mitigasi  bencana  karhutla.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  Desa  Wisata  Digital  Sadar  Bencana  (DWDSB)  dapat  menjadi  alternatif pengembangan kebijakan rekayasa sosial berbasis mitigasi bencana melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau yang didasarkan dengan kearifan lokal.
Kata Kunci : Kebijakan, Mitigasi, Kebakaran, Desa Wisata, Bencana

## Abstract
Riau Province is confirmed as the largest and most affected area by forest fires from 2015. This study aims to look at forest fire disaster mitigation based on social engineering of tourism villages based on economic empowerment in Riau Province. The method used in this research is mix method, which is a combination of quantitative and qualitative approaches. This research explains the Disaster Mitigation Policy Model for Forest and Land Fires in Disaster Aware Digital Tourism Village (DWDSB) Based on Economic Empowerment in Riau by describing the mitigation policy for forest and land fires (karhutla), the level of village readiness in facing forest and land fires and the analysis of disaster-aware digital tourism  villages  (DWDSB)  on  local  economic  empowerment  in  Riau.  The  results  showed  that  Riau Governor  Regulation  Number  9  of  2020  became  the  legal  basis  for  the  Riau  Province  Regional Disaster  Management  Agency  (BPBD)  in  the  aspect  of  forest  and  land  fire  disaster  mitigation.  The results also show that the Disaster Aware Digital Tourism Village (DWDSB)  can be an alternative to developing  disaster  mitigation-based  social  engineering  policies  through  green  economy-based community empowerment activities based on local wisdom.
Keywords: Policy, Mitigation, Fire, Tourism Village, Disaster

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Rencana induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045 kebakaran hutan merupakan  salah  satu  bencana  yang  menyebabkan  kerugian  ekonomi  negara  hingga triliunan  rupiah.  Provinsi  Riau  terkonfirmasi  sebagai  wilayah  terluas  dan  terdampak bencana kebakaran hutan dari kurun waktu tahun 2015. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sangat berdampak buruk bagi ekosistem lingkungan dan juga  kesehatan  manusia.  Selain  itu  karhutla  di  Provinsi  Riau  memiliki  dampak  ekonomi yang cukup besar  (Pasai, 2020).
Kebakaran  hutan  dan  lahan  dapat  merusak  perkebunan  kelapa  sawit,  karet,  dan tanaman lainnya, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada produksi dan pendapatan petani.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  menghasilkan  kabut  asap  yang  tebal,  yang  dapat mengurangi  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Riau.  Upaya  pemadaman  kebakaran hutan dan lahan membutuhkan biaya yang besar, baik dari pemerintah maupun swasta. Kabut  asap  yang  dihasilkan  oleh  kebakaran  hutan  dan  lahan  dapat  menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Karhutla di Provinsi Riau bukan hanya mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia, tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian lokal (Syamsuadi et al., 2020).
Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen  dalam usaha
mencapai  sasaran  (Ismail,  2019). Fenomena  kejadian  bencana  dan  dampak kemanusiaannya telah mendorong perlunya kebijakan yang membahas tanggung  jawab negara  dan  lembaga  kemanusiaan  dalam  situasi  bencana  di  segala  tingkatan,  baik internasional,  nasional  maupun  lokal(Rijanta,  Hizbaron,  &  Baiquni,  2018).  Kebijakan  yang mengatur  tentang  kebencanaan  sangat  penting  di  suatu  negara,  terlebih  lagi  Indonesia sebagai negara ring of fire yang sangat memerlukan instrument hukum yang menyangkut pengaturan penanggulangan bencana (Mawuntu, 2020).
Kebijakan mitigasi kebakaran hutan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mencegah  dan  mengurangi  kebakaran  hutan,  serta meminimalkan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Mitigasi bencana kebakaran hutan  dan  lahan  (karhutla)  di  Riau  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan. Hubungan  antara  kebijakan  dan  mitigasi  kebakaran  hutan  yakni  menyusun  langkah- langkah  yang  tepat  untuk  mengatasi  masalah  kebakaran  hutan  dan  merencanakan kebijakan  yang  efektif  untuk  mencegah  dan  mengatasinya.  Penting  untuk  melakukan upaya  pengkajian  mitigasi  karhutla  secara  serius  dan  berkelanjutan  untuk  mengurangi dampak  negatifnya  pada  berbagai  sektor  ekonomi  dan  masyarakat  (Tukiyat,  Widodo,  & Goenawan, 2020).
Secara umum permasalahan utama dalam mitigasi bencana kebakaran hutan di Riau antara lain adalah sebagai berikut:
• Penyebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan sulitnya memadamkan api di area yang terkena.
• Kurangnya  koordinasi  antara  pihak-pihak  terkait  dalam  penanganan  karhutla. Terkadang  terjadi  kesulitan  dalam  membagi  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam penanganan karhutla antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
• Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  dan  mencegah terjadinya  karhutla.  Hal  ini  terkait  dengan  praktik-praktik  pertanian  tradisional  yang masih sering menggunakan metode membakar lahan.
• Keterbatasan personel dan peralatan untuk memadamkan api di wilayah yang terkena karhutla.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  penanganan  karhutla  sering mengalami  kesulitan  dalam  memberikan  dukungan  dan  sumber  daya  yang  cukup untuk memadamkan api.
• Adanya  konflik  kepentingan  antara  pengelola  lahan  dan  pihak  yang  bertanggung jawab dalam penanganan karhutla (Syamsuadi et al., 2020).
Terkadang  pengelola  lahan  tidak  berkenan  memberikan  akses  ke  lokasi  kebakaran atau tidak kooperatif dalam upaya pemadaman oleh karena itu, karhutla di Provinsi Riau bukan  hanya  mempengaruhi  lingkungan  dan  kesehatan  manusia,  tetapi  juga  dapat mempengaruhi perekonomian lokal. Penting untuk melakukan upaya pengkajian mitigasi karhutla  secara  serius  dan  berkelanjutan  untuk  mengurangi  dampak  negatifnya  pada berbagai sektor ekonomi dan masyarakat.
Mitigasi kebakaran hutan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian  hutan  dan  lingkungan  sekitar.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah melalui  pengembangan  desa wisata  digital  sadar  bencana (DWDSB). Desa wisata digital sadar bencana (DWDSB) merupakan konsep yang inovatif dan memperkuat pengelolaan desa  wisata  yang  berkelanjutan,  serta  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam menghadapi  bencana  alam.  Desa  wisata  yaitu  sebuah  kawasan  yang  berkaitan  dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, potensi, yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang diarahkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat) (Herdiana, 2019). Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang  berbasis  komunitas  dan  berlandaskan  pada  kearifan  lokal  kultural  masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan  (Septemuryantoro,  2021).    Desa  wisata  digital  sadar  bencana  (DWDSB) adalah pengembangan desa wisata yang memadukan teknologi digital dengan kesadaran bencana.  DWDSB  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  tanggap  masyarakat  terhadap bencana  alam  dengan  promosi  wisata  desa  secara  berkelanjutan.  DWDSB  melibatkan penggunaan  teknologi  digital  seperti  aplikasi  mobile,  media  sosial,  dan platform  online untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat, pengelola desa wisata, dan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan mitigasi bencana kebakaran hutan yang bertumpu pada rekayasa sosial desa wisata digital sadar bencana. Diharapkan kajian  ini  dapat  menjadi role  model  pengembangan  aspek  desa  wisata  berbasis pencegahan bencana (mitigasi) Karhutla.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yaitu kombinasi antara  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  atau Mixed  Method  Research  (MMR)  yaitu metode  penelitian  yang diaplikasikan  bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari  segi outcomes  dan  prosesnya,  serta  menyangkut  kombinasi  antara  metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian (Masrizal, 2012). Data kualitatif diperoleh
melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang informan  (Sugiyono, 2008). Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  mengukur  dampak  dari  implementasi  Desa Wisata  Digital  Sadar  Bencana  (DWDSB)  di  Riau  sedangkan,  metode  kualitatif  untuk memperoleh  pandangan  dan  pemahaman  objek  penelitian  terkait  pengaruh  DWDSB terhadap kebijakan mitigasi kebakaran hutan di Riau.
Penelitian dilakukan di 12 desa wisata di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau dengan  menggunakan  teknik  purposive  dengan  total  sebanyak  60  responden  yang terdiri  para  pelaku  wisata,  pengusaha  lokal,  dan  masyarakat  setempat.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey, observasi, dan analisis data sekunder. Survey  dilakukan  kepada  para  pelaku  wisata,  pengusaha  lokal,  dan  masyarakat  untuk mengukur  dampak  dari  implementasi  Desa  Wisata  Digital  Sadar  Bencana  (DWDSB. Observasi dilakukan untuk memperoleh data visual tentang penggunaan DWDSB dalam kehidupan  sehari-hari.  Analisis  data  sekunder  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Dinas  Pariwisata,  dan  BPBD  Riau.  Pendekatan kualitatif  digunakan  untuk  memahami  bagaimana  DWDSB  dapat  mempengaruhi kebijakan mitigasi kebakaran hutan berbasis desa. Metode pengumpulan data kualitatif yang dapat dilakukan antara lain adalah wawancara mendalam dengan para pengambil kebijakan di level pemerintahan, pengusaha lokal, dan masyarakat setempat. Fokus dari wawancara  ini  adalah  untuk  memperoleh  pandangan  dan  pemahaman  terhadap pengaruh DWDSB terhadap kebijakan mitigasi kebakaran hutan di Riau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan  model  kebijakan  mitigasi  bencana  kebakaran  hutan  yang  bertumpu pada  rekayasa  sosial  desa  wisata  digital  sadar  bencana  penopang  ekonomi  lokal  hijau dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mendeskripsikan  potret  kondisi  Kebakaran  Hutan Dan  Lahan  Kabupaten  Kota  di  Provinsi  Riau,  tingkat  kesiapan  desa  dalam  menghadapi bencana  karhutla  dan  Analisis  Desa  Wisata  Digital  Sadar  Bencana  (DWDSB)  terhadap ekonomi lokal di Riau.

## 1. Potret Kebijakan Mitigasi dan Kondisi Karhutla Di Riau
Menurut  Badan  Nasional  Penanggulan  Bencana  (BNPB)  sepanjang  tahun  2015- 2021 kebakaran hutan masih terus terjadi di Riau, angka lahan terbakar tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan luas wilayah terbakar 20.250 ha.

## Sumber :BNPB RI
Menurut  data  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (DLHK)  Provinsi  Riau  pada tahun 2022 wilayah rawan lahan terbakar tersebar pada 346 desa, 99 kecamatan dari 12 kabupaten  kota  di  Provinsi  Riau.  Sementara  untuk  sebaran  luas  lahan  terbakar berdasarkan  data  di  sepanjang  Bulan  Januari  hingga  Agustus  Tahun  2023,  luas  lahan terbakar di Provinsi Riau mencapai angka 990,59 hektare. Untuk luas daerah yang paling banyak  terjadi  Karhutla  adalah  Kabupaten  Bengkalis  dengan  363,48  hektare,  Kabupaten Rokan Hilir 154,10 hektare, Kota Dumai 110,37 hektare, Kabupaten Pelalawan seluas 92,23 hektare,  Kabupaten  Kampar  58,77  hektare,  Kabupaten  Indragiri  Hilir  49  hektare, Kabupaten  Indragiri  Hulu  45,70  hektare,  Kabupaten  Siak  36,64  hektare,  Kota  Pekanbaru 35,15 hektare, Kabupaten Rokan Hulu 26,40 hektare, Kabupaten Kepulauan Meranti 17,25 hektare, dan luas lahan terbakar terendah yakni di Kabupaten Kuantan Sengingi dengan jumlah luas lahan 2 hektare. Sementara itu, untuk total hotspot per Bulan Agustus tahun 2023 di Riau sebanyak 1.173 dan total fire spot ada 360 titik (Fachri, 2023).
Kabupaten Kota di Provinsi Riau Januari-Agustus 2023
Masih  banyaknya  daerah  yang  berpotensi  terjadi  karhutla  bahwa  selain  adanya faktor  pemicu,  yaitu  oksigen,  panas,  dan  bahan  bakar,  juga  ada  faktor  pemacu  yang disebabkan  oleh  ulah  manusia.  Ulah  manusia  ini  yang  sebetulnya  menjadi  penyebab utama  99  %  karhutla  di  Provinsi  Riau,  baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak disengaja.  Kebutuhan  lahan,  konflik,  dan  kegiatan  lain  menjadi  penyebab  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau.  Jika  melihat  konflik  sebagai  salah  satu  penyebab karhutla,  provinsi  Riau  dalah  wilayah  yang  memang  masih  banyak  terjadi  konflik tenurial. Sementara itu, menurut Greenpeace konflik tenurial disebabkan karena banyak pihak  yang  berkepentingan,  baik  vertikal  maupun  horizontal.  Di  mana  terjadi perselisihan  atau  pertentangan  terkait  penguasaan,  pemanfaatan  sumberdaya  alam atau  kawasan  hutan.  Tipologi  konfliknya  dapat  terjadi  antara  masyarakat-pemerintah, masyarakat-masyarakat, maupun  perusahan yang diberikan  izin  pengelolaan kawasan hutan (Dini, Setiawan, Ali, Widodo, & Saragih, 2023).
Terkait upaya kebijakan mitigasi  upaya yang dilakukan oleh  Pemerintah Provinsi Riau  adalah  melakukan  pembinaan  dan  pengendalian  tata  kelola  kawasan  hutan industri.  Adapun  pembinaan  dan  pengendalian  kawasan  hutan  produksi  ditingkat dilimpahkan kepada  gubernur selaku  wakil  pemerintah pusat di daerah provinsi yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.3/Menhut- Ii/2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  (Dekonsentrasi) Bidang  Kehutanan  Tahun  2014  Yang  Dilimpahkan  Kepada  Gubernur  Selaku  Wakil
Pemerintah (Nurkholis et al., 2018).
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  9  Tahun  2020  menjadi  dasar  hukum  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Riau,  sebagai  badan  yang berwenang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi upaya penanggulangan  dan  mitigasi  bencana.  Namun  memang  untuk  aspek  pengaturan terkait  integrasi  pencegahan  mitigasi  bencana  melalui  pengembangan  desa  wisata berbasis digital belum diatur secara spesifik dalam ketentuan regulasi daerah baik itu pergub maupun peraturan daerah.

## 2. Kesiapan Desa Dalam Menghadapi Bencana Karhutla
Desa  wisata  digital  sadar  bencana  (DWDSB)  adalah  pengembangan  desa wisata  yang  memadukan  teknologi  digital  dengan  kesadaran  bencana.  DWDSB bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  tanggap  masyarakat  terhadap  bencana  alam dengan  promosi  wisata  desa  secara  berkelanjutan.  DWDSB  melibatkan  penggunaan teknologi  digital  seperti aplikasi  mobile,  media  sosial,  dan  platform  online  untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat, pengelola desa wisata, dan pemerintah  dalam  menghadapi  ancaman  bencana.  Mitigasi  kebakaran  hutan merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjaga  kelestarian  hutan  dan lingkungan  sekitar.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  melalui pengembangan desa wisata digital sadar bencana (DWDSB). Desa wisata digital sadar bencana (DWDSB) merupakan konsep yang inovatif dan memperkuat pengelolaan desa wisata  yang  berkelanjutan,  serta  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam menghadapi bencana alam.  Kesiapan desa menghadapi bencana karhutla dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain seperti:
1. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, seperti melakukan pemantauan, sosialisasi, edukasi, dan kampanye hemat air.
2. Penggunaan  teknologi  dan  sarana  prasarana  pengendalian  karhutla,  seperti  alat pemadam api, pompa air, sumur bor, tangki air bersih, dan sistem peringatan dini.
3. Lahan dan mata pencaharian di desa yang berhubungan dengan potensi sumber api  dan  dampak  karhutla,  seperti  jenis  tanaman,  pola  pertanian,  dan  alternatif penghidupan.
4.Regu pengendali kebakaran yang terdiri dari relawan masyarakat yang terlatih dan terkoordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait,  seperti  BPBD,  TNI,  Polri,  dan  DLHK. Kebijakan pengendalian karhutla di desa yang mencakup peraturan desa, rencana kontingensi, rencana operasi, dan alokasi anggaran.
Berdasarkan  hasil  implementasi  instrumen  penilaian  tingkat  kesiagaan  desa  dalam menghadapi karhutla  di 14 desa di Sumatera dan Kalimantan, diketahui bahwa hanya dua desa  yang  masuk  dalam  kategori  baik  (Kelas  A).  Desa-desa  lainnya  termasuk  dalam kategori  kurang  (Kelas  B),  dan  tidak  ditemukan  desa  kurang  sekali  (Kelas  C).  Tingkat kesiapan  desa  dalam  menghadapi  bencana  karhutla  yakni  berupa  mengikuti  program desa bebas api, membentuk kelompok masyarakat peduli api, dan mengembangkan desa wisata  berwawasan  lingkungan.  Pada  tahun  2021  ada  17  Desa  di  Riau  yang  mengikuti program pencegahan karhutla yaitu program desa bebas Api.
Adapun  Program  Desa  Bebas  Api  tersebut  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  daerah bersama  mitra  Perusahaan  PT.  RAPP  (April)    melalui  program  kegiatan  CSR.  Adapun tujuannya adalah untuk menjaga kawasan desa yang memiliki potensi lahan gambut agar dapat  mengantisipasi  bencana  karhutla.  Untuk  Program  Desa  Tangguh  Api  atau Fire Resilience Community (FRC), yaitu yaitu Desa Lalang Kabung, Pangkalan Kerinci Timur dan Rantau Baru Desa Ransang, Sungai Ara, Sering, Pelalawan, Langgam, Penarikan, Pangkalan Gondai,  Teluk  Meranti,  Teluk  Binjai,  Petodaan,  Kuala  Panduk  dan  Pangkalan  Terap. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 5 desa di Riau ditetapkan pemerintah pusat sebagai desa percontohan kesadaran hukum dalam mencari solusi permanen persoalan karhutla. Kelima  desa  itu  adalah  Desa  Lubuk  Kembang  Bunga,  Kecamatan  Ukui;    Desa  Teluk Meranti,  Kecamatan  Pelalawan;  Desa  Pangkalan  Kerinci  Timur,  Kecamatan  Pangkalan Kerinci;  dan  Desa  Petodaan,  Kecamatan  Teluk  Meranti  Kabupaten  Pelalawan;  dan  Desa Peregam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.
3. Analisis Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Terhadap pemberdayaan Ekonomi Lokal
Salah  satu  pengembangan  desa  wisata  sadar  bencana  (DWDSB)  yakni Pengembangan  Desa  Wisata  Dayun  (Kampung  Dayun)  di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau. Pengembangan tempat wisata dimulai dari inisiatif pemanfaatan lahan milik pemerintah, dengan  meyakinkan  mereka  untuk  mengamankan  aset  mereka  untuk  mendukung pengembangan  tempat  wisata  dan  mengajak  masyarakat  untuk  sadar  akan  pentingnya ekonomi kreatif dalam pengembangan desa wisata. Lahan di sekitar waduk yang awalnya tidak produktif, kemudian Pemerintah Desa Dayun berusaha meyakinkan pengurus Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Siak  untuk  mengembangkan kawasan waduk sebagai tempat wisata.
Gambar 3.  Integrasi Embung Sebagai Sarana Mitigasi Bencana Dan Sarana Wisata di Desa Wisata Kampung Dayun, Kabupaten Siak-Riau
Sumber: (Syamsuadi, Amir, Diki Arisandi, Liza Trisnawati, Seri Hartati, Luluk Elvitaria, 2022) Pemerintah setempat melalui kepala desa/penghulu mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wisata untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.  Pengembangan aksesibilitas dan amenitas objek Desa Wisata dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan pemerintah  daerah  bekerja  sama  dengan  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  di  Desa Wisata  Dayun,  dan  bekerja  sama  dengan  Badan  Operasi  Bersama  (BOB)  PT.  Bumi  Siak Pusako Pertamina Hulu, perguruan tinggi di dalam dan di luar Provinsi Riau. Pendanaan pembangunan waduk ini berasal dari dana desa, dana CSR, dan dana Tugas Pembantuan dari pemerintah daerah.
Selain  pengembangan  embung  menjadi  destinasi  wisata,  Desa  Dayun  juga menggunakan  sarana  teknologi  pencegahan  bencana  karhutla  dengan  menggunakan pemasangan perangkat telemetri dan sensor yang berbasis Internet of Things (IoT). Sensor yang dipasang pada perangkat adalah sensor asap, sensor kelembapan tanah, dan sensor kelembapan  udara.  Sensor  asap  bekerja  untuk  mendeteksi  asap  yang  muncul  dari kebakaran  lahan  maupun  kebakaran  tanah  gambut. Transmitter  mengirimkan  informasi secara berkala ke base station dikantor Desa Dayun melalui receiver dan repeater.
Informasi  yang  muncul  dikantor  desa  berupa  running  text  yang  dipasang  pada papan  LED,  keadaan  lahan  berdasarkan  intensitas  kelembapan  tanah  dan  udara,  serta eksistensi asap disekitar lokasi lahan. Karena perangkat yang dipasang terkoneksi dengan internet,  perangkat  desa  dapat  memantau  histori  keadaan  disekitar  lahan  dan  kawasan Desa  wisata  (Diki  Arisandi,  Syamsuadi,  Gafar,  Hartati,  &  Anugerah,  2020).  Untuk menciptakan  aspek  kesadaran  masyarakat  terhadap  bencana  karhutla  Pemerintah Desa/Kampung Dayun mengaktifkan pembinaan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA). MPA tersebut bekerja sama dengan pihak Desa, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.  Kegiatan
pembinaan yang dilakukan yaitu kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan organisasi, teknik berkomunikasi dalam tim kerja, manajemen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi (D Arisandi, Syamsuadi, Gafar, & ..., 2020).
Analisis  dampak  Implementasi  Desa  Wisata  Digital  Sadar  Bencana  (DWDSB) sebagai penopang ekonomi lokal hijau dilakukan di 12 desa wisata di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau Dengan menggunakan teknik purposive dengan responden sebanyak 60 responden yang terdiri para pelaku wisata, pengusaha lokal, dan masyarakat setempat. 12 Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) tersebut antara lain sebagai berikut: Untuk mengukur  tingkat  kepuasan  mereka  terhadap  DWDSB  dan  dampaknya  terhadap perekonomian lokal.
Gambar 4. Tabel  Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) di Riau
No Nama Desa Wisata Kabupaten / Kota 1 Kampung Bandar Kota Pekanbaru 2 Buluh Cina Kabupaten Kampar 3 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 4 Dayun Kabupaten Siak 5 Aliantan Kabupaten Rokan Hulu 6 Bangko Mukti Kabupaten Rokan Hilir 7 Bono Kabupaten Pelalawan 8 Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu 9 Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir 10 Sungai Kelelawar Kabupaten Kuansing 11 Bokor Kabupaten Meranti 12 Mundam Kota Dumai
Sumber: Analisis Penelitian, 2023
Metode  pengumpulan  data  yakni  dengan  metode  survey,  observasi,  dan  analisis data  sekunder. Survey  dilakukan  pada  para  pelaku  wisata,  pengusaha  lokal,  dan masyarakat  setempat  untuk  mengukur  tingkat  kepuasan  mereka  terhadap  DWDSB  dan dampaknya  terhadap  perekonomian  lokal.  Untuk  pengolahan  data  dan  Penyajian  hasil survey  penelitian  menggunakan  Aplikasi  SPSS  22.  Untuk  persepsi  Desa  Wisata  Digital Sadar  Bencana  (DWDSB)  41.7%  Responden  menyatakan  berdampak  terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal. Sedangkan 58.3% responden menyatakan sangat berdampak  Desa  Wisata  Digital  Sadar  Bencana  (DWDSB)  terhadap  pengembangan potensi ekonomi lokal.
Gambar 5. Survey Persepsi Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
Untuk persepsi masyarakat terhadap kepuasaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal, 8.3% menyatakan cukup puas, 3,83 responden menyatakan puas dan 53,3 responden menyatakan sangat puas.
Gambar 6. Survey Tingkat kepuasaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB)

## Terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
Hasil  analisis  penelitian  menunjukkan  bahwa  Desa  Wisata  Digital  Sadar  Bencana (DWDSB)  dapat  menjadi  alternatif  pengembangan  kebijakan  rekayasa  sosial  berbasis mitigasi bencana melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat yang menyokong kegiatan ekonomi dan lokalitas masyarakat.

## SIMPULAN
Dari  paparan  hasil  penelitian  dapat  disimpukan  bahwa  aspek  kebijakan  mitigasi karhutla  tertuang  pada  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  9  Tahun  2020  menjadi  dasar hukum  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Riau  dalam  aspek mitigasi bencana karhutla dan sebagai program pengembangan Desa Wisata Digital Sadar Bencana  (DWDSB)  tentunya  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  alternatif  pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisandi,  D,  Syamsuadi,  A.,  Gafar,  T.  F.,  &  ...  (2020).  Pembinaan  Masyarakat  Peduli  Api Sebagai  Bentuk  Partisipasi  Warga  Desa  Dayun  Dalam  Menangani  Bencana
Kebakaran Lahan. IKRA- ITH … . journals.upi-yai.ac.id.
Arisandi, Diki, Syamsuadi, A., Gafar, T. F., Hartati, S., & Anugerah, M. F. (2020). Rancang Bangun Perangkat Telemetri Sebagai Deteksi Dini Kebakaran Hutan Di Desa Dayun Kabupaten Siak. IKRA-ITH ABDIMAS, 3(3), 7 – 11.
Dini,  A. R., Setiawan, B., Ali, Y., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Peran Pemerintah Provinsi  Riau  Dalam  Penanganan  Konflik  Tenurial  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Masa  Pandemi. Caraka  Prabu:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 7(1), 87 – 113.
Fachri,  F.  (2023,  September  7).  Hingga  juli  2023,  990,59  hektare  lahan  di  riau  terbakar. Diambil dari https://republika.co.id/share/ryrito370
Herdiana,  D.  (2019).  Peran  masyarakat  dalam  pengembangan  desa  wisata  berbasis masyarakat. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 6(1), 63 – 86.
Ismail,  M.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  cyberpornography  terhadap  perlindungan korban. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 117 – 134.
Masrizal, M. (2012). Mixed Method Research. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 6(2),
53 – 56.
Mawuntu,  C.  (2020).  Peran  Aktor  Non-Negara  Dalam  Mengkapitalisasi  Isu  Ring  Of  Fire Sebagai Nation Branding Indonesia. Jurnal Administro:  Jurnal Kajian  Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara, 2(1), 23 – 28.
Nurkholis, A., Rahma, A. D., Widyaningsih, Y., Maretya, D. A., Wangge, G. A., Widiastuti, A. S., … Abdillah, A. (2018). Analisis temporal kebakaran hutan dan lahan di indonesia tahun 1997 dan 2015 (studi kasus Provinsi Riau).
Pasai, M. (2020). Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum. Jurnal Pahlawan, 3(1), 36 – 46.
Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. UGM PRESS.
Septemuryantoro, S. A. (2021). Pengembangan Potensi Kampung  Dolanan  Anak  dengan Pemanfaatan  teknologi  dalam  Adaptasi  Kebiasaan  Baru,  Di  Desa  Wisata  Walitelon Utara Kabupaten Temanggung. Jurnal Abdimas Pariwisata, 2(2), 53 – 62.
Sugiyono,  S.  (2008).  Metode  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  dan  R&D. Alfabeta Bandung.
Syamsuadi, Amir, Diki Arisandi, Liza Trisnawati, Seri Hartati, Luluk Elvitaria, A. A. P. (2022). A Model  of  Development  Mitigation  Disaster  Based  on  Digital  Eco-Tourism  as  a Prevention Effort of Forest and Land Fire Disaster Management. Journal of … .
Syamsuadi, A., Arisandi, D., Gafar, T. F., Trisnawati, L., Hartati, S., & Anugerah, M. F. (2020).
Peningkatan  Kewaspadaan  Bencana  Asap  Di  Kecamatan  Dayun  Kabupaten  Siak. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 48 – 51.
Tukiyat, T., Widodo, F. H., & Goenawan, R. D. (2020). Disaster Risk Mitigation for Forest and Land Fire Prevention in Sumatera. Social, Humanities, and … .