Christiani/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME’s) Vol. 2, No.1, 2016, p127-136

## AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI PADA DESA PASSI KECAMATAN FATULEU TENGAH KABUPATEN KUPANG)
Yuningsih Nita Christiani Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia yuningsih.christiani@yahoo.com

## ABSTRACT
This  research  was  focusing  on  principal  of  accountability  in  the  management  of  the  village  fund (Alokasi Dana Desa/ADD). The purpose of this study is to analyze and describe the accountability of the Government of the village, the supporting factors and the barrier as well as the challenges faced by  the  apparatus  as  stakeholder  to  manage  the  ADD,  in  the  village  of  Passi  in  Fatuleu  Tengah during the year  of 2015.   The village  of Passi is one  of  the  villages getting  allocation   of ADD less than three (3) other villages located in the subdistrict of Fatuleu Tengah. Result of research showed that  the  apparatus  of  the  village  had  already  accountable  and  transparent  in  financial accountability, however it had not yet to be matched with government policy in the using of budget.

## Keywords : Accountability, Alokasi Dana Desa (ADD)

## PENDAHULUAN
Desa  atau  kota  merupakan  suatu  hasil  perwujudan  geografis  yang  ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografis, sosial, ekonomi, politk dan kultural yang terdapat pada suatu daerah  serta  memiliki  hubungan dan  pengaruh  timbal  balik dengan  daerah  lain  (dikutip dari  Bintaro).  Desa  pada  umumnya    merupakan  daerah  yang  terpencil  penduduknya tidak  lebih  dari  2.500  orang  memiliki  adat  istiadat  dan  kesatuan  hukum  adat    serta memiliki  kehidupan  yang  masih  famialistik.  Desa  adalah  salah  satu  ujung  tombak pemerintah  dalam  mencapai  sebuah  keberhasilan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat. Dalam  Undang-undang    Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  yang  salah  satu  pasalnya dijelaskan  bahwa desa  memiliki kewenangan  dalam  bidang  penyelengaraan pemerintah, pembagunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  desa,  namun  dalam
penyelenggaraannya    masih  terdapat  banyak  kendala  khususnya  dalam  hal  keuangan. Adapun  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  adalah  kurangnya  bantuan  pemerintah, pendapatan asli desa yang sangat minim serta adanya program-program desa yang tidak didukung langsung oleh pemerintah.
Terkait  beberapa  faktor  di  atas  maka  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa pemerintah  memberikan  bantuan  dana  desa  yang  lebih  dikenal  dengan  Alokasi  Dana Desa  (ADD).  Kecamatan  Fatuleu  Tengah  merupakan  Kecamatan  yang  melaksanakan program  ini  terbukti  dengan  dikeluarkannya  peraturan  Bupati    tentang  petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana  Desa.  Kecamatan  Fatuleu  Tengan  merupakan  kecamatan  yang  memiiki  4  desa yaitu  desa  Passi,  desa  Nonbaun,  desa  Nunsaen  dan  desa  Oelbiteno  yang  berupakan ibukota kecamatan. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu   Desa yaitu desa Passi  dikarenakan    desa  tersebut  menurut  data  BPS  Kabupaten  Kupang  dalam  Angka 2016  merupakan  desa  yang  mendapat  ADD  terendah  di  Kecamatan  Fatuleu  Tengah. Dalam pengelolaan keuangan ADD di desa dibutuhkan kepiawaian aparatur desa dalam mengelolanya.  Aparatur  desa  dituntut  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi  dalam mengelola  keuangan  desa  yang  bersumber  dari  ADD.  Akuntabilitas    publik  merupakan suatu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  segala  bentuk  aktivitas  yang  dilakukan  oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  transparansi dari  pada  kegiatan  operasional  suatu  perusahaan  (Mardiasmo  2002:20).  Dengan demikian  penulis  merumuskan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempergaruhi  pengelolaan ADD  dan  tantangan  apa  saja  yang  ditemui  ketika  mengelola  ADD  di  Desa  Passi kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan akuntabilitas  pemerintah  desa  dan    faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  serta tantangan  yang  di  hadapi  oleh  aparatur  desa  sebagai  pemengang  amanah  dalam mengelola ADD oleh pemerintah desa di kecamatan Fatuleu Tengah selama tahun 2015.

## KAJIAN PUSTAKA

## Good Cooporate Governance
Pengertian  Good  Governance  menurut  Mardiasmo  (2000)  adalah  suatu  konsep pendekatan yang  berorientasi  kepada pembangunan  sector  public oleh pemerintahan yang baik.  Lebih  lanjut  menurut  Bank  Dunia  yang  dikutip  Wahab  (2002:34)  menyebut  Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid  dan  bertanggung  jawab  sejalan  dengan  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dan  investasi  yang  langka  dan  pencegahan  korupsi   baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and  political  framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas  kewiraswastaan.  Selain  itu  Bank  dunia juga  mensinonimkan  Good  Governance  sebagai  hubungan  sinergis  dan  konstruktif  di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi,2009).
Berdasarkan  pengertian  Good  Governance  oleh  Mardiasmo  dan  Bank  Dunia  yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  maka  menuntut  penggunaan  konsep  Good  governance sebagai  kepemerintahan  yang  baik  relevan  dan  berhubungan  satu  dengan  lainnya.  Ide dasarnya  sebagaimana  disebutkan  Tangkilisan  (2005:116)  adalah  bahwa  Negara  adalah institusi  yang  legal  formal  dan  konstitusional  yang  menyelenggarakan  pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas  bahwa  Good  governance  awalnya  digunakan dalam  dunia  usaha  (corporate)  dan  adanya  desakan  untuk  menyusun  sebuah  konsep dalam  menciptakan  pengendalian  yang  melekat  pada  korporasi  dan  manajemen professionalnya  maka  diterapkan  good  corporate  governance.  Sehingga  dikenal  prinsip- prinsip  utama  dalam  governance  korporat  yaitu:  akuntabilitas,  transparansi,  dan  aturan hukum yang di jelaskan oleh Sedarmayanti  (2004:7).
Christiani/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME’s) Vol. 2, No.1, 2016, p127-136

## Akuntabilitas
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai
bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Pada  dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja  finansial  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Pemerintah,  baik  pusat maupun  daerah,  harus  dapat  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  publik  yaitu  hak  untuk  tahu,  hak  untuk  diberi  informasi,  dan  hak untuk didengar aspirasinya.
Akuntabilitas  memiliki  3  (tiga)  jenis  atau  macam  berdasarkan  pemikiran Mohamad dkk (2004:50) yaitu :
a) Akuntabilitas  keuangan:  Pertanggungjawaban  yang  mencakup  laporan  keuangan yang terdiri dari pendapatan/ penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
b) Akuntabilitas  manfaat:  Pertanggungjawaban  yang  mencakup  terkait  hasil pencapaian  tujuan  yang  sesuai  dengn  prosedur  dan  terpenting  dari  pencapaian tujuan  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan  terpenting  dari  pencapaian  tujuan tersebut adalah efektivitas.
c) Akuntabilitas  prosedural:  Pertanggungjawaban  terkait  pada  pentingnya  prosedur pelaksanaan  dengan  mempertimbangkan  asas  etika  moralitas  serta  kepastian hukum.

## Desa
Desa  merupakan  sebuah  perkumpulan  masyarakat  hukum  dalam  sebuah  batas wilayah  yang  telah  ditentukan  dan  mempuyai  wewenang  mengantur,  mengurus  urusan pemerintahan  dan  berbagai  kepentingan  masyarakat.  Adapun  tujuan  dari  pengaturan desa  adalah  dapat  memperkuat  posisi  desa  dalam  kerangka  NKRI  serta  memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan  pelayanan  bagi  masyarakatnya  guna  tercapainya  cita-cita  bersama mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  terbitnya  UU  ini,  pemerintah  Desa
dalam  hal  mengatur  desa  tidak  akan  terlepas  dari  tujuan  pengaturan  desa  dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa,  yang  mana  sumbernya  berasal  dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  serta  dari  Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  37  tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh  persen).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  harus  memenuhi  beberapa  prinsip pengelolaan seperti berikut:
1. Setiap  kegiatan  yang  pendanaannya  diambil  dari  Alokasi  Dana  Desa  harus melalui  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  secara  terbuka  dengan  prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi  Dana  Desa  harus  digunakan  dengan  prinsip  hemat,  terarah  dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar,  penguataan  kelembagaan  desa  dan  kegiatan  lainnya  yang  dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi  Dana  Desa  harus  dicatat  di  dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa melalui proses penganggaraan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Christiani/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME’s) Vol. 2, No.1, 2016, p127-136

## PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan Analisis Tematik dimana analisis tematik merupakan analisis yang dapat  digunakan dalam mengolah informasi kuatitatif  dan memungkinkan menerjemah  gejala/informasi  kualitatif  menjadi  data  kualitatif  seperlu  kebutuhan peneliti.  Fokus  penelitian  ini  pada:  Akuntabilitas  pemerintah  desa  pada  penggelolaan ADD  di  desa  Passi  (a)  Perencanaan  (b)  Pelaksanaan  (c)  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten  Kupang  dan  situs  penelitian dilakukan  pada  Kantor  Desa  Passi    Kecamatan  Fatuleu  Tengah.  Sumber  data  dari penelitian ini adalah Person, Place, Paper dan diperoleh dari sumber  primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan data  dilakukan  melalui  proses  dokumentasi,  wawancara, obserasi. Instrument penelitian yaitu penelitian sendiri, recorder,camera.
Desa Passi adalah salah satu desa yang diambil sebagai sampel penelitian dimana desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Fatuleu Tengah yang paling jauh dari kantor  kecamatan  merupakan  salah  satu  desa  yang  mendapatkan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  dananya  lebih  kecil  dari  3  (tiga)  desa  lainnya  yang  berda  di  kecamatan Fatuleu Tengah.  Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pembagunan yang ada  di  desa  serta  membagun  ekonomi  di  Desa.  ADD  yang  diberikan  sesuai  dengan kebutuhan  merupakan  salah  satu  bentuk    desentralisasi  guna  mendorong    Good Governance,  karena  mendekatkan  negara  ke  masyarakat  yang  akhirnya  mendorong (1)akuntabilitas, (2) transparansi dan  (3) pertanggungjawaban.
Dalam  penelitian  ini  lebih  cenderung  ke  akuntabilitas  dimana  didalam  akuntabilitas menurut  peneliti  juga  terkadung  transparansi  dan  pertanggungjawaban  karena  dalam akuntabilitas  sudah  mencakup  akuntabilitas  keuangan,  akuntabilitas  prossedural  dan akuntabiltas manfaat.

## Akuntabilitas
a) Perencanaan
Dalam  tahap  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  Passi  dan  Desa  dilaksanakan Musyawarah  Desa  (Musrembangdes)  dimana  dalam  musrembang  desa  masyarakat
diundang untuk hadir dalam pelaksanaan musrembangdes untuk membahas tentang perencanaan penggunaan dana. Tahun  2015  Realisasi Pendapatan dan Belanja desa Passi  berdasarkan  data  Badan  Pusat  statistik  (BPS)  Kecamatan  Fatuleu  Tengah dalam angka (2016) sebesar Rp. 376.215.000,- dengan rincian belanja tidak langsung atau  belanja  aparatur  sebesar  Rp.  65.720.000,-  dan  langsung  sebesar  Rp.  310.495. 000,-  teridiri  dari  Belanja  Modal      Rp. 275.384.000,-    dan  belanja  barang/  Jasa  Rp. Rp.  35.111.000,-  .  Dari    data  di  atas  dapat  dilihat  penggunaan    dana  yang  belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati yang seharusnya biaya aparatur  dan  operasional pemerintah desa mencapai 30% hanya mencapai  27%  dan untuk pemberdayaan masyarakat yang seharusnya 70%  naik mencapai 73%.
b) Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  yang  telah  direncanakan  dan  telah  ditetapkan dalam  APBDes    yang  pembiayaannya  berasal  dari  ADD.  Pelaksanaan  diawali dengan  proses  pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh  bendahara  di  bank  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah  secara  bertahap  berdasarkan  pasal  14  Peraturan Kementerian  Keuangan  (PMK  24/2015)  dilakukan  melalui  3  tahapan  yakni  40%, 40%  dan  20%.    Dilihat    dari  presentase  dari  pemberdayaan    masyarakat  yang meningkat  dari  yang  seharusnya  dikarenakan  adanya  beberapa  tambahan  program yang  ditambah  namun  masuk  dalam  RAPBDes  (Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa) sehingga menyebabkan dananya lebih besar dibanding yang telah ditentukan.
c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Setiap  desa  yang  mendapatkan  bantuan  dana  desa  haruslah  bertanggung  jawab dalam  hal  ini  secara  transparansi  pelaporan  kembali  kepada  pemerintah.  Sistem pelaporan yang dilakukan melalui dua bentuk yakni substantif dan normatif dimana subtantifnya pemerintah desa  melakukan  pelaporan  setiap  Periodik,  semesteran  dan tahunan  yang  di  laporkan  ke  Bupati  melalui  camat  yaitu  :  (1)  Laporan  Semesteran Realisasi    Pelaksanaan  APBDes,  (2)  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi
Pelaksanaan  APB  Desa  kepada  Bupati  setiap Akhir  Tahun  Anggaran,  (3).  Laporan Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa.  Sedangkan  adapula  yang  disampaikan  ke  Badan Pesmusyaratan  Desa  (BPD)  yaitu  Laporan  Pendapatan  Belanja  dan  Pembiayaan. Dalam  setiap  laporan  yang  dibuat  harus  berisis  perencanaan  program  yang beruhubungan serta bukti – bukti dokumentasi dan apapun yang dibiayai oleh ADD. Setiap  laporan  kegiatan  yang  dilakukan  haruslah  berdarkan  dengan  perencaan program APBDes dan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan  program- program kegiatan. Dari beberapa wawancara yang dilakukan dan telaah oleh peneliti dengan  aparatur  desa  bahwa  pelaporan  yang  dilakukan  biasanya  sering  terlambat karena pencairan dana yang terlambat berdampak pada kegaiatan yang terlambat dan pada  akhirnya  mengakibatkan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  juga terlambat.

## Faktor Pendungkung, Faktor Penghambat dan Tantangan dalam pengelolaan ADD
Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  aparatur  desa  di  dapat  beberapa  faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan ADD dan tantangan masa depan yaitu :
1. Faktor Pendukung
Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  aparatur  desa  Passi  bahwa  program- program  yang  dilakuakan  oleh  pemerintah  desa  dengan  adanya  program pemberdayaan  masyarakat  lewat  pembagunan infrastruktur  jalan  yang  tercantum dalam  ADD  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  desa  Passi    sehingga mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktiftas  perekonomian desa.
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor – faktor penghambat dalam pengelolaan ADD :
a) Pencairan Dana yang sering terlambat.
Dengan  adanya  keterlambatan  pencairan  ADD  dapat  memperhambat kelancaran  program-program  kegiatan  desa  yang  sudah  tercantum  dalam APBdes.
b) Pemahaman Sumberdaya Aparatur Desa
Rendahnya  tingkat  pendidikan  aparatur  mempengaruhi  lemahnya pemahaman aparatur desa dalam penguasaan Teknologi Informasi.
3. Tantangan Masa Depan
a. Perlu  adanya  pelatihan-pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan aparatur  di  bidang  teknologi  informasi,  bidang  ekonomi,  bidang pemerintahan  dan  bidang  yang  berhubungan  dengan  pengembangan  diri aparatur.
b. Perlu  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  seperti  Koperasi  sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa.
c. Meningkatkan  pendapatan  Desa  dengan  cara  mengembangkan  potensi desa yang ada

## SIMPULAN
Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah hal yang tidak mudah, na   mun untuk  desa  Passi  sendiri  dalam  hal  Akuntabilitas  dapat  dilaksanakan  walaupun  mereka memiliki  berbagai kelemahan  namun  semua  program  pemberdayaan  masyarakat    dapat dijalankan    dengan  sangat  baik  dan  dapat  pula  dipertanggungjawabkan  dengan  bukti- bukti  kegiatan  serta  di  sesuaikan  dengan  setiap  aturan  yang  tertera  dan  tertulis  dalam peraturan  Bupati.    Beberapa  tantangan  yang  masih  harus  menjadi  catatan  kecil  bagi aparatur  desa  untuk dilakukan adalah    miningkatkan pendapatan desa melalui program- program di berbagai sektor.
Dari beberpa tantangan atau permasalahan  tersebut alangkah lebih baiknya untuk pemerintah  desa  lebih  tepat  dalam  memperhitungkan  dan  mengklasifikasikan  program yang  akan  dibiayai  oleh  ADD  serta  lebih  menambah  kegiatan  yang  dapat  menambah sumber  pendapatn desa dengan cara  menciptakan koperasi atau  badan usaha milik  desa yang  di  sesuaikan  dengan  potensi  desa.  Sehingga  kegiatan-kegiatan  tersebut  dapat membantu  masyarakat  dalam  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  sendiri  dan  ada peningkatan ekonomi di desa Passi.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan  Pusat  Statistik.    Kabupaten  Kupang.  2016.  Kecamatan  Fatuleu  Tengah  Dalam Angka.
Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implikasi. Jakarta: Salemba Empat.
Isail Mohamad dkk. (2004). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua. Melalui http: www.lan.go.id Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Peraturan Bupati  Kupang  Nomor.  6  Tahun  2007  tentang  petunjuk Pelaksanaan  Alokasi Dana Desa.
Peraturan  Menteri  dalam  negeri  Nomor.  37  Tahun  2007    Pasal  18  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 14 Tentang Tahapan Proses pencairan Dana.
Sedarmayanti  2004.  Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik),  Bagian  kedua: Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Mandar Maju: Bandung.
Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005.Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
Undang-undang.  Nomor.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Pemerintah  Negara  Republik Indonesia. Jakarta.