Dar  El  Ilmi :  Jurnal  Keagamaan,  Pendidikan  dan  Humaniora|  P-ISSN   2303-3487  |  E-ISSN 2550-0953 Vol. 10 No. 2 Oktober 2023 | Hal 54-78

## DINAMIKA

## KONTEKSTUALIASI  MUSTAHIQ ZAKAT PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH
Muhammad Ufuqul Mubin, Ahmadun Najah Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya ufuqulmubinuinsby@gmai.com ahmadunnajah09@gmail.com

## Abstract
The  study  in  this  paper  describes  the  dynamics  of  contextualization  of  mustahiq  zakat, mustahiq  zakat  has  been  explained  in  the  Qur'an  surah  al-Tawbah  (9):  60.  That  mustahiq  zakat includes  eight  groups,  namely  faqir,  poor, 'amil,  mu'allaf, riqab,  gharim,  sabilillah  and  ibn  al-sabil. However,  there  is  a  dynamic  in  the  contextualization    of  mustahiq  zakat    eight  groups  of  mustahiq zakat, following the times. TheIslamic shari'a as affirmed by the proposers, will always be dynamic, suitable  for  every  time  and  place  (al-Shari'ah  al-Islamiyyah  Salihun  Li  Kulli  Zaman  wa  Makan). Therefore,  in  establishing  Islamic  law,  it  is  always  required  to  contextualize  the  changing  times, conditions, situations and environments. The dynamics of the contextualization of mustahiq zakat that occurs in accordance with maqasid a l-s hari'ah with attention  to the maintenance of human benefit to  reach  them  to  the  happiness  of  the  world  and  the  hereafter  by  providing  benefits  and  rejecting difficulties to them. In order to maintain human benefit, the theory of change (elasticity) of law due to changing and different situations and conditions, Islamic jurists have stated that the power of Islamic law  lies in its accommodating nature to changing times and changing places.
Keywords : Mustahiq Zakat, Maqasid Al-Syari’ah

## Abstrak
Kajian dalam tulisan ini mendeskripsikan dinamika kontekstualisasi mustahiq zakat, mustahiq zakat telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Taubah (9) : 60. Bahwa mustahiq zakat itu mencakup delapan golongan, yaitu faqir, miskin, ‘amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn al-sabil. Akan tetapi terjadi dinamika pemaknaan kontekstualisasi mustahiq zakat delapan golongan mustahiq zakat, mengikuti  perkembangan  zaman.  Shari'at  Islam  sebagaimana  di  tegaskan  oleh ahli  usul ,  akan  selalu dinamis, sesuai   untuk setiap saat dan tempat (al-Shari’ah al-Islamiyyah Salihun Li Kulli Zaman wa Makan ).  Oleh  karena  itu  dalam  menetapkan  hukum  Islam  selalu  dituntut  adanya  kontekstualisasi terhadap  perubahan  zaman,  kondisi,  situasi  dan  lingkungan  yang  ada.  Dinamika  kontekstualisasi mustahiq  zakat  yang  terjadi  sesuai  dengan  maqasid  al-shari’ah  dengan  memperhatikan  pada pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk menggapai mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan  cara  memberikan  kemanfaatan  dan  menolak  kesulitan  kepada  mereka.  Dalam  rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan ( elastisitas ) hukum lantaran situasi dan kondisi yang  berubah  dan  berbeda,    para  ahli  hukum  Islam  sudah  telah  menyatakan  bahwa  letak  kekuatan hukum Islam terlatak pada sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat. Kata Kunci : Mustahiq Zakat, Maqasid Al-Syari’ah

## PENDAHULUAN
Ajaran-ajaran  Islam  sebagaimana  di  tegaskan  oleh ahli  usul ,  bahwa  syari'at  Islam  itu akan  selalu  sesuai  untuk  setiap  saat  dan  tempat (al-Shari’ah  al-Islamiyyah  Salihun  Li  Kulli Zaman wa Makan ). 1 Islam sebagai agama yang penuh kerahmatan telah mengajarkan manusia untuk  saling  menyayangi,  mengasihi  dan  menyantuni.  Hal  ini  bisa  diamati  dari  konfigurasi dari  ajarannya  ini  di  antaranya  adalah  perintah  untuk  melaksanakan  zakat,  infak,  sedekah, zakat,  dan  wakaf,  hal  ini  berimplikasi  dalam  kehidupan  sosialnya,  ekonominya, pendidikannya, dan aspek kehidupan lainnya.
Islam sangat perhatian yang sangat besar terhadap ajaran perilaku filantropi, baik pada tingkatan  yang  wajib  misalnya  zakat,  maupun  tingkat  sukarela  seperti  infaq,  sedekah,  dan wakaf.
Dalam  sejarah  Islam, “ bisa  disaksikan  bahwa  perkembangannya  filantropi  Islam mempunyai peran penting seperti dalam hal penyebaran agama dan ilmu,  pendirian lembaga pendidikan,  bahkan  dalam  bidang  kesejahteraan.  Salah  satu  sarana  penting  bagi  penyebaran Islam  adalah  masjid,  yang  dibangun  atas  dasar  filantropi.  Nabi  Muhammad  memberikan contoh  perilaku  filantropi  dengan  mendirikan  masjid.  Selain  mendirikan  masjid,  lembaga pendidikan  yang  menjadi  tempat  menimba  ilmu  juga  didirikan  atas  dasar  filantropi.  Melalui lembaga pendidikan inilah penyebaran ilmu mengalami perkembangan. 2

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah library  research yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  seluruh pengumpulan  data  di  peroleh  dari  buku  dan  artikel  yang  relevan.  Menurut  Abdul  Rahman Sholeh,  penelitian  kepustakaan  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  cara  untuk  mendapatkan data  informasi  dengan  memanfaatkan  dokumen-dokumen  yang  akurat  misalnya,  buku, majalah,  dokumen,  catatan,  dan  jurnal.  Dalam  penelitian  data-data  yang  digunakan  sebagai riset yaitu jurnal, buku-buku fiqh yang relevan dengan pembahasan.

## PEMBAHASAN

## 1. Zakat dalam Islam
Zakat  adalah  rukun  ketiga  dari  lima  rukun  Islam,    dalam  al-Qur’an  perintah  zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan perintah shalat. Widyawati mengatakan “ zakat memiliki  dua  fungsi,  yaitu  sebagai  tindakan  ibadah  yang  bertujuan  untuk  menyucikan pemilik  harta,  dan  sebagai  tindakan  sosial  untuk  meningkatkan  penghasilan penerimanya. 3 ”
1 Muhammad Ani>s `’Ubadah, Ta>rikh al-Fiqh  al-Isla>mi fi `’ahd  an-Nubuwwah  wa  as-Sah}abah   wa  at-Tabi`in ( tnp. : Dar at-Tiba’`ah , 1980),  I : 10.
2 Widyawati, Filantropi  Islam  ., 20-21,  lihat  juga  “Warren  E.  Ilchman,  Stanley  N.Katz,  dan  Edward  L.  Queen  II, Pendahuluan, dalam Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia , ed. Warren E Ilchman, et.al, terj. Tim CSRC (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2006), hlm.ix”
3 Widyawati, Filantropi Islam ., 27.
Zakat  menurut,  bahasa  mempunyai  banyak  arti,  “ al-nama (pertumbuhan  dan, perkembangan), al-taharah ,  (kesucian), al-barakah ,  (keberkahan), kathrah  al-khair , (benyak  kebaikan), al-ziyadah ,(tambah)”. 4 Menurut  istilah, “ zakat  adalah  pemberian sebagian  kepemilikan  harta  tertentu,  kepada  orang  tertentu  yang    telah  ditentukan  oleh syariat karena Allah. 5 ”
Menurut  Fadl  al-Rahman  mengatakan  bahwa  pembagian  zakat  kepada  delapan golongan  mempunyai  prinsip  untuk  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  dalam  pengertian yang  sangat  luas.  Akan  tetapi,  kaum  muslim  memahami  fungsi  zakat  secara  sempit, sehingga  mereka  akan  kehilangan  makna  fungsi  zakat  yang  sesungguhnya ” . 6 Ia menegaskan “ bahwa  zakat  dapat  digunakan  untuk  seluruh  aktifitas  yang  juga  menjadi kewajiban  negara,  seperti  pendidikan  dan  kesehatan,  gaji  para  pegawai  administratif, dakwah  atau  diplomasi,  pertahanan,  komunikasi  dan  sebagainya. 7 ” Dengan  demikian dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  bentuk  filantropi  Islam  di mana  tujuan  utamanya  adalah  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial,  yang  dijiwai  oleh semangat mendekatkan diri kepada Allah.

## 2. Tradisi Filantropi Dalam Islam
Filantropi  secara  etimologis  berarti “ kedermawanan,  murah  hati,  atau  sumbangan yang bersifat sosial serta segala sesuatu yang menunjukkan cinta kepada sesama manusia. Istilah  filantropi  berasal  dari “ bahasa  Yunani  yaitu  berasal  dari  kata philein (cinta)  dan anthropos (manusia),  yang  secara  harfiah  berarti  konseptualisasi  dari  praktik  memberi ( giving ), pelayanan ( service ) dan asosiasi ( association ) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan ekspresi rasa cinta. 8 “
Filantropi  merupakan wacana baru dalam  Islam,  meskipun demikian akhir-akhir ini terdapat  beberapa  istilah  bahasa  Arab  yang  digunakan  sebagai  sinonimya. “ Filantropi Islam  terkadang  disamakan  dengan  istilah al-ata’  al-ijtima’i (pemberian  sosial), at- takaful  al-insani (solidaritas  kemanusiaan)  atau  sedekah.  Istilah  sedekah  merupakan istilah  dalam  Islam,  tetapi  filantropi  Islam  merupakan  istilah  yang  diadopsi  pada  masa sekarang. 9 ”
Luasnya makna yang terkandung dalam istilah filantropi, “ filantropi hampir memiliki kesamaan    arti  dengan charity yang  mempunyai  arti  cinta  tanpa  syarat  ( unconditioned love ).  Tetapi  meskipun  demikian  kedua  istilah  tersebut  memiliki  perbedaan.  Istilah
4 Wahbah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>mi< wa Adillatuhu , (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1996), II: 729; Majma’ al-Lughah al- ‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasi<t} (Mesir : Da>r al-Ma’a>rif,1972), I: 396.
5 Wahbah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>mi< wa Adillatuhu , II: 730-731.
6 Fad}l al-Rahma>n, Tafsir Pokok al-Qur’an, terj. Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka, 1983),61 ”
7 Ibid
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi ,  l ihat  juga “ Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds), Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation, 2005), 38. ”
9 Udin Saripudin, Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi , Jurnal Bisnis, Vol.4, No. 2, Desember 2016,  165
filantropi  sering  kali  digunakan  pada  upaya  untuk  menyelidiki  sebab  utama  suatu persoalan, adapun istilah charity cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek. 10 ” Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa “ dasar  perilaku  filantropi adalah  rasa  cinta  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kepedulian  terhadap  sesama,  dimana orang yang beruntung akan membantu sesamanya. ”
Dalam  sejarah  perkembangannya, “ Islam  tampil  di  tengah-tengah  masyarakat  tidak dalam  ruang  hampa,  tetapi  Islam  berhadapan  dengan  tradisi-tradisi  yang  telah berkembang sebelumnya, tak terkecuali tradisi filantropi dari beberapa agama yang telah ada  sebelumnya  baik  dari  dalam  ataupun  luar  wilayah.  Islam  adalah  agama  yang mengajarkan  manusia  untuk  saling  menyayangi,  mengasihi  dan  menyantuni.  Secara inhern, Islam memiliki semangat filantropis, hal ini bisa dilihat dari kandungan ajaranya, diantaranya yaitu adanya perintah untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang berimplikasi dalam kehidupan lainnya. 11

## 3. Dinamika Mustahiq Zakat : Perspektif Ulama` Madhhab
Mustahiq Zakat menurut ulama empat madhhab. 12
a. Madhhab Hanafi 13
1) Faqir  adalah  orang  yang  memiliki  harta  hanya  sedikit  yang  kurang  dari  nisab zakat atau memiliki harta setara satu nisab habis memenuhi kebutuhannya.
2) Miskin  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  harta  sama  sekali,  sehingga  harus minta-minta  untuk  mencukupi  makan  dan  kebutuhannya.  Perbedaan  dengan fakir, kalau miskin boleh minta-minta kalau fakir tidak boleh minta-minta.
3) Amil  adalah  orang  yang  diangkat  imam  untuk  pengambilan  dan  membagikan zakat.
4) Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya dalam memeluk agama Islam, orang  ini  diberi  bagian  zakat  agar  kuat  dan  mantab  imannya,  sejak  zaman khalifah Abu Bakar golongan ini tidak mendapatkan bagian zakat.
5) Riqab  adalah  hamba  sahaya  yang  berusaha  mengangsur  sejumlah  dana  kepada tuannya.
6) Gharim adalah orang yang punya hutang yang hartanya tidak sampai satu nisab setelah membayar hutangnya.
7) Sabilillah adalah orang fakir yang kehabisan bekal karena perang di jalan Allah .
8) Ibn  al-Sabil  adalah  orang  yang  menjalanakan  perjalanan  jauh  yang  kehabisan bekalnya.
b. Madhhab Maliki
10 Ibid .
11 Ibid.
12 Abd al-Rahma>n Al-Jazi<ri<, Kita>b al-Fiqh ‘ala> al-Maza>hib al-‘Arba’ah (Beirut: Da>r al-Fikr, 1972), I :  621- 626.
13 Ibid ., I: .621
1) Faqir adalah orang yang memiliki harta yang kurang dari dari batasan umum.
2) Miskin  adalah  orang  yang  sama  sekali  tidak  memiliki  harta,  orang  ini  lebih rendah tingkatannya dari orang fakir.
3) Amil  adalah  orang  yang  mempunyai  tugas  mengambil,  mencatat  dan membagikan zakat, amil diberi zakat meskipun dia orang kaya.
4) Muallaf  adalah  orang  kafir,  orang  ini  boleh  diberi  zakat  dengan  tujuan  agar masuk agama Islam.
5) Riqab  adalah  hamba  sahaya  yang  Islam,  orang  ini  boleh  diberikan  zakat  untuk membebaskan diri dari perbudakan.
6) Gharim  adalah  orang  yang  punya  hutang  yang  tidak  memiliki  harta  untuk melunasinya.
7) Sabilillah  adalah  muja>hid    yang  perang  di  jalan  Allah,  termasuk  boleh  untuk membeli senjata dan alat perang lainnya.
8) Ibn  al-Sabil  adalah  orang  yang  musafir  jauh  dari  negerinya  yang  butuh  dana untuk pulang.
c. Madhhab Shafi’i 14
1) Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak mempunyai penhghasilan,  atau  dia  harta  dan  penghasilan  akan  tetapi  tidak  bisa  mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya.
2) Miskin  adalah  orang  yang  mempunyai  sejumlah  harta  atau  mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi setengah dari kebutuhannya.
3) Amil adalah orang yang berperan dalam pengelolaan zakat, baik mengumpulkan, mencatat dan membagikan zakat.
4) Muallaf,  ada  empat  macam.  Pertama  :  orang  baru  masuk  Islam  yang  imannya masih  lemah.  Kedua:  orang  baru  masuk  Islam  yang  mempunyai  pengaruh dikomunitasnya,  di  harapkan  dengan  memberi  zakat  padanya,  akan  di  ikuti komunitasnya.  Ketiga:  orang  Islam  yang  sudah  kuat  imannya,  diharapkan dengan memberi zakat padanya pengaruhnya dapat menghentikan kejahatan dari orang kafir. Keempat: orang Islam yang sudah kuat imannya, diharapkan dengan memberi  zakat  padanya  pengaruhnya  dapat  menghentikan  orang-orang  Islam yang menolak atau enggan membayar zakat.
5) Riqab  adalah  budak  mukatab,  orang  ini  boleh  diberikan  zakat  untuk membebaskan diri dari perbudakan.
6) Gharim,  ini  ada  tiga  macam.  Pertama:  orang  yang  hutang  untuk  mendamaikan orang  yang  bertengkar.  Kedua:  orang  yang  hutang  untuk  kebaikan  dirinya sendiri  yang  diperbolehkan.  Ketiga  :  orang  yang  hutang  untuk  menanggung orang lain.
14 Ibid ., .625
7) Sabilillah adalah mujahid  yang perang di jalan Allah, waulapun dia orang kaya.
8) Ibn  al-Sabil  adalah  orang  yang  musafir  dari  negerinya  yang  butuh  dana  untuk pulang.
d. Madhhab Hambali. 15
1) Faqir  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  apa-apa,  bahkan  untuk  memenuhi setengah kebutuhannya.
2) Miskin  adalah  orang  yang  mempunyai  sedikit  harta  yang  mampu  mencukupi seteangah kebutuhan hidupnya.
3) Amil  adalah  orang  yang  ditugaskan  untuk  mengambil  ,  mencatat  dan membagikan zakat.
4) Muallaf adalah orang yang dihormati dalam komunitasnya, diharapakan  untuk masuk Islam atau diharapkan lebih kuat imannya.
5) Riqab  adalah  budak  mukatab,  yang  mengangsur  biaya  pembebasannya (mukatab)  orang  ini  boleh  diberikan  zakat  untuk  membebaskan  diri  dari perbudakan.
6) Gharim  adalah  orang  yang  punya  hutang  untuk  melakukan  perbaikan  sesama atau orang hutang untuk kebaikan diri sendiri yang diperbolehkan.
7) Sabilillah adalah orang yang ikut berperang di jalan Allah.
8) Ibn  al-Sabil  adalah  orang  yang  musafir  jauh  dari  negerinya  dan  kehabisan bekal dana, dengan tujuan perjalan yang di perbolehkan.
4. Kontestualisasi  Mustahiq Zakat: Implemantasi  di Laznas Nurul Hayat Surabaya Dalam  kamus  umum  bahasa  Indonesia,  konteks    artinya  sesuatu  yang  ada hubungannya  dengan  kejadian  atau  uraian  yang  dapat  mendukung  kejelasan  makna 16 kontekstulisasi mustahiq zakat berarti mengkontekstualkan sesuai keadaan sekarang yang menambah kejelasan makna .
Kontektulisasi  Mustahiq  Zakat  Berdasarkan  Asnaf. Mustahiq    zakat  berdarkan asnaf sudah ditentukan oleh Allah Swt, dalam al-Qur’an al-Taubah, 9:60.
۞ اَمَّنِا ت ٰ ق َد َّ صلا ِءۤا َر َ ق ف ْ لِل ِنْي ِك ٰس َم ْ لا َو َنْي ِل ِم ٰع ْ لا َو ا َهْي َ لَع ِة َ ف َّ ل َؤ  م ْ لا َو ْم  ه ب ْو ل ق ىِف َو ِبا َ ق ِ رلا َنْي ِم ِر ٰغْلاَو ْيِف َو ِلْيِب َس ِ ٰ للّا ِنْباَو ِلْيِب َّسلا ة َضْي ِر َ ف َن  ِم ِ ٰ للّا ٰ للّا َو مْي ِلَع مْي ِك َح
Artinya  :Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amil zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (memerdekakan)  hamba  sahaya,  untuk (membebaskan)  orang  yang  berutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  orang  yang  sedang  dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana .
Uthman  Husein  Abdullah  dalam  bukunya al-Zakat  al-Damam  al-Ijtima’i  al- Islami menerangkan  bahwa  dalam  al-Qur’an  surat  al-Taubah  tersebut  mengandung
15 Ibid., 624
16 Tim redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 728.
makna sebagai berikut: 17 Kalimat dalam ayat “ Faridatan min Allahi wa Allahu ‘Alimun Hakim” menunjukkan  bahwa  delapan  golongan  yang  disebutkan  dalam  ayat  tersebut merupakan  hukum  Allah  yang  bersifat  wajib.  Penetapan  delapan  golongan  juga merupakan ilmu Allah dan kebijaksanaan Nya,  yang mengetahui bahwa distribusi zakat kepada  delapan  golongan  tersebut  merupakan  upaya  menjaga  umat  dari  kerusakan sosial,  sementara  kebijaksanaanNya  adalah  mencukupi  kebutuhan  bagi  yang kekurangan.
Dalam  ayat  tersebut  menggunakan  kata  “ innama” yang  berfungsi  meringkas, artinya  zakat  hanya  didistribusikan  untuk  delapan  golongan  saja  dan  tidak  untuk  yang lainnya. Jika ternyata pendistribusiannya bukan untuk delapan golongan tersebut, maka hal  itu  termasuk  kategori  melakukan  perbuatan  dosa.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan pengawasan dalam merealisasikannya.
Berikut  kontekstualisasi  mustahiq  zakat  berdasarkan  asnaf,  di    laznas  Nurul Hayat Surabaya :
a. Fakir
Menurut  Laznas  Nurul  Hayat  Surabaya  fakir  adalah  orang  yang  sama  sekali tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar hidupnya. 18 Pendapat  ini  disepakati  oleh  ulama  klasik  maupun  kontemporer,  hanya sedikit  perbedaan  ulama,  menurut  Shafi’iyyah  dan  Hanabilah  mengatakan  bahwa fakir  lebih  parah  keadaan  ekonominya  dibanding  miskin,  orang  yang  termasuk golongan  fakir  adalah  orang  yang  tidak  mempunyai  harta  dan  pekerjaan  atau mempunyai  harta  yang  hanya  mencukupi  setengah  dari  kebutuhannya.  Sementara orang  yang  termasuk  golongan    miskin  adalah  orang  yang  mempunyai  pekerjaan tetapi hanya mampu mencukupi setengah dari kebutuhannya. Sedangkan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan miskin lebih parah dari pada fakir, orang yang termasuk golongan  fakir  adalah  orang  yang  memiliki  harta  hanya  sedikit  yang  kurang  dari nisab  zakat  atau  memiliki  harta  setara  satu  nisab  habis  memenuhi  kebutuhannya, sedangkan  miskin  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  harta  sama  sekali,  sehingga harus minta-minta untuk mencukupi makan dan kebutuhannya.
Terlepas dari siapa yang lebih buruk dalam keadaan ekonominya di antara fakir dan miskin, yang jelas mereka, baik fakir maupun miskin, adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status fakir dan miskin dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nisab hartanya.
b. Miskin
Secara  umum  orang  miskin  adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk mendapatkan  biaya  hidup,  tetapi  tidak  cukup  kebutuhan  hidupnya  dan  dalam
17 Usman Husein Abdullah, al-Zaka>t al-D}ama>m al-Ijtima>’i< al-Isla>mi< (Mesir; Dar al-Wafa, 1989), 115-122.
18 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli  2023.
kekurangan.  Dari  definisi  ini  diketahui  bahwa  orang  miskin  nampaknya  memiliki sumber  penghasilan,  hanya  saja  masih  tetap  mengalami  kekurangan  dalam memenuhi kebutuhan primernya.
Persamaan  fakir  dan  miskin  bahwa  keduanya  adalah  kelompok    orang    yang tidak dapat  memenuhi  kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah  bahwa  orang  yang  tergolong  fakir  adalah  mereka  yang  tidak  memiliki penghasilan  dan  tidak  mempunyai  kemampuan  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  hidupnya,  sedangkan  miskin  adalah  mereka  yang  memiliki  penghasilan  dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.
Menurut  Laznas  Nurul  Hayat  miskin  adalah  orang  yang  mempunyai  sumber mata  pencaharian  tetapi  cukup  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 19
Agar  zakat  yang  diterima  fakir  miskin  dapat  membantu  dan  memberikan dampak  yang  signifikan,  langkah  sistematis  dan  strategis  perlu  dilakukan,  paling tidak  memenuhi  kebutuhan  pokok,  berdasrkan  batas  kebutuhan  pokok  ( basic  need ) yang  dibutuhkan  seorang  fakir  miskin,  sehingga  mampu  mencukupi  standar  dasar atau batas kecukupan kebutuhan seseorang ( had kifayah ).
Had  kifayah  merupakan  batas  kecukupan  atau  standar  dasar  kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan  sosio-ekonomi  setempat.  Adanya  had  kifayah  sangat  membantu  dalam  rangka menggambarkan  kadar  kecukupan  kehidupan  seseorang  ataupun  sebuah  rumah tangga  apakah  tergolong  mustahik  fakir  miskin  ataukah  tidak  pada  sebuah  kondisi dan wilayah tertentu. 20
Untuk  menentukan  had  kifayah  diperlukan  pemahaman maqasid  al-shari’ah dengan menjaga lima hal ( kulliyat al-khams ) yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan  menjaga harta. Kemudian kelima hal ini diterjemahkan  dalam tujuh aspek kebutuhan  manusia  yaitu:  makanan,  ibadah,  pakaian,  tempat  tinggal,  pendidikan, kesehatan dan transportasi. 21
Kebutuhan pokok  dalam hal  ini merujuk pada kebutuhan seseorang terhadap makanan,    kebutuhan  pakaian  dan  tempat  tinggal  juga  masuk  dalam  kategori  ini. Termasuk dalam kebutuhan pokok pula aspek ibadah yang menjadi hal yang sangat fundamental  bagi  eksistensi  manusia  di  atas  bumi.  Hal  ini  karena  motif  penciptaan manusia  di  atas  muka  bumi  adalah  untuk  menyembah  Allah,  oleh  karena  itu,    had kifayah  yang  dikehendaki  oleh  Islam  merujuk  kepada  sebuah  konsep  yang  dapat
19 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.
20 Baznas, Kajian Had Kifayah , (Jakarta: Baznas, 2018), 6
21 Ibid, 7.
mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan dapat memanusiakan manusia. Model kehidupan  yang  seperti  ini  bisa  jadi  memiliki  ukuran  yang  berbeda-beda  sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.
Kesimpulan  yang  dilakukan  oleh  Baznas  RI  pada  tahun  2018,  “menunjukan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari 4 orang  anggota yang terdiri suami, istri, 1 orang anak usia SD dan 1 orang anak usia SMP,  sedangkan had kifayah per orangan mencapai Rp772.088,00 per kapita per bulan.” 22

## c. Amil
Menurut  Laznas  Nurul  Hayat  bahwa  amil  adalah  orang  atau  kelompok  orang yang diangkat oleh pemerintah atau yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. 23
Amil yang dimaksud adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk  mengumpulkan,  mendayagunakan,  dan  mendistribusikan  zakat.  Oleh  karena itu, tugas amil itu ada dua :
1) Bagian  yang  bertugas  mengumpulkan  zakat,  diantaranya  mendata  para  calon donatur,  membuka  silaturahim  dan  komunikasi  dengan  calon  donatur  dan donatur tetap, membuka layanan  donatur serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.
2) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survei terhadap mustahik  baik  sebelum  maupun  setelah  proses,  melakukan  program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik.
d. Muallaf
Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqh "muallaf" adalah orang yang dijinakan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk  memeluk  agama  Islam. Muallaf ada dua macam  ada yang sudah masuk Islam dan yang masih kafir. 24
Pertama ,  orang  yang  sudah  menganut  Agama  Islam.  Muallaf  semacam  ini terbagi dua pula, yaitu: a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan  semacam  ini  muallaf  diartikan  sebagai  upaya  membujuk  hati  mereka  agar tetap  dalam  keislamannya.  b)  Muslim  (akan  tetapi  mantan  kafir)  yang  memiliki kewibawaan  terhadap  kawan-kawan  dan  kerabatnya  yang  masih  kafir,  sehingga
22 Ibid, 62
23 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.
24 Imam Nawawi , Raud}ah al-T{alibi>n , (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), II: 313.
dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.
Kedua: orang  masih  kafir,  mereka  ini  terbagi  dua  pula,  yaitu:  a)  orang  kafir yang  dikhawatirkan  akan  menganggu  orang  Islam.  Kepadanya  diberikan  zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu. b) orang  kafir  yang  dapat  diharapkan  untuk  masuk  ke  dalam  Islam.  Kepada  mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.
Dengan memberikan zakat kepada muallaf diharapkan masuk Islam dan cinta kepada Islam, minimal bantuan kepada sebagian negara-negara atau masyarakat non muslim  supaya  bisa  mendukung  dan  bergabung  dengan  umat  Islam,  memberikan bantuan kepada beberapa lembaga tertentu agar mereka mendukung umat Islam, atau bisa juga dengan menyewa beberapa media agar mereka bisa membela permasalahan umat  Islam.  Saat  ini  banyak  sekali  orang  yang  baru  masuk  Islam  di  negara-negara minoritas  Muslim  yang  butuh  bantuan  dan  penguatan  ini.  Pada  saat  yang  sama mereka  sendiri  tidak  mendapatkan  haknya  yang  layak  di  negar-negara  minoritas Muslim tersebut. 25
Menurut  Laznas  Nurul  Hayat  bahwa  muallaf  adalah  orang  yang  baru  masuk Islam  dikuatkan  hati  dan  keyakinannya. 26 Dengan  demikian  pendapat  yang  diikuti Laznas  Nurul  Hayat  Surabaya  tentang  muallaf  yakni  dengan  memberi  dana  zakat kepada  orang  yang  sudah  masuk  Islam  yang  masih  lemah  imannya  dan  diharpakan dengan diberi dana zakat dapat menguatkan iman orang mualllaf tersebut, sedangkan orang yang masih kafir tidak dimasukkan dalam muallaf, dengan alasan menghindari adanya  misionaris  terhadap  pemeluk  agama  lain 27 ,  maka  pendapat  ini  terjadi kontekstualisasi  dari  pendapat  ulama  klasik,  juga  pendapat  Wahbah  al-Zuhaili  dan Yusuf  Qardawi,  yang  berpendapat  bahwa  muallaf,  adalah  orang  yang  masih  lemah imannya  dalam  memeluk  agama  Islam,  orang  ini  diberi  bagian  zakat  agar  kuat  dan mantab  imannya,  ada  dua  macam  yaitu  orang  yang  sudah  masuk  Islam  dan  orang yang masih kafir.
Adapun orang yang  Islam yang masih muallaf diberi zakat, ada empat macam. Pertama  :  orang  baru  masuk  Islam  yang  imannya  masih  lemah.  Kedua:  orang  baru masuk  Islam  yang  mempunyai  pengaruh  dikomunitasnya,  di  harapkan  dengan memberi zakat padanya, akan di ikuti komunitasnya. Ketiga: orang Islam yang sudah kuat  imannya,  diharapkan  dengan  memberi  zakat  padanya  pengaruhnya  dapat menghentikan  kejahatan  dari  orang  kafir.  Keempat:  orang  Islam  yang  sudah  kuat imannya,  diharapkan  dengan  memberi  zakat  padanya  pengaruhnya  dapat menghentikan orang-orang Islam yang menolak atau enggan membayar zakat.
25 Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer .  182-184.
26 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.
27 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.
Adapun  orang  yang  kafir  diberi  zakat,  ada  dua  motifasi,  pertama  orang  kafir yang  diharapakan  berkenan  masuk  Islam  dan  kedua  orang  kafir  yang  diharapakan meredam akan sifat buruknya.
Argumentasi  yang  disampaikan  oleh  Laznas  Nurul  Hayat,  dengan  tidak memasukkan  orang  yang  masih  kafir  sebagai  penerima  zakat  atas  nama  muallaf sebagai berikut :
a) Menghindari tuduhan misionaris terhadap pemeluk agama lain.
b) Mengikuti peraturan Badan Amil Zakat Nasional  RI, Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendaygunaan Zakat, bahwa mullaf merupakan orang  sudah  masuk  Islam,  yang  dikuatkan  keyakinannya  karena  baru masuk Islam.
Dengan  demikian,  pilihan  Laznas  Nurul  Hayat  Surabaya  tentang  mustahiq muallaf,  yang  hanya  diberikan  kepada  orang  sudah  masuk  Islam,  bukan  terhadap orang yang masih kafir, sangat sesuai dengan kemaslahatan umat dalam berbangsa dan bernegara ( maslahah ‘ammah ), dengan mengedepankan semangat toleransi antar umat serta menjaga persatuan bangsa.
e. Riqab
Menurut  bahasa  باقرلا  adalah  bentuk  jama’  dari  lafadz  ةبقر  (mufrad)  yang artinya hamba sahaya, baik laki-laki )دبعلا( maupun perempuan )ةملأا(. Ayat-ayat yang berkenaan  dengan  riqab  atau  perbudakan  dalam  al-Qur’an  berkenaan  dengan  proses atau  mekanisme  memerdekakan  budak  secara  bertahap  sehingga  tidak  ada  lagi perbudakan di muka bumi ini.
Oleh  karena  itu,  al-Qur’an  membuka  pintu  seluas-luasnya  untuk memerdekakan  hamba  atau  budak,  di  antaranya  menjadikan  aktivitas  memerdekakan budak  sebagai  sanksi  atas  pelanggaran  atau  pidana.  Misalnya,  dalam  ayat  al-Qur’an yang  menjelaskan  tentang  penerimaan  zakat,  Allah  swt  menjelaskan  باقرلا  يفو  yang artinya  zakat  yang  diterima  harus  disalurkan.  Salah  satunya  untuk  membebaskan budak,  yaitu  sejumlah  dana  yang  bisa  mencukupi  untuk  membebaskan  hamba  dari perbudakan melalui dua cara.
Pertama, menolong dan membantu para budak mukatab yakni budak yang ada pejanjian  dengan  tuannya,  apabila  sanggup  membayar  harta  tertentu  maka  budak tersebut merdeka  dengan membayar tebusan kepada tuannya.
Istilah  mukatab  ini  adalah  hamba  yang  akan  dibebaskan  oleh  tuannya  dengan syarat  memberikan  sejumlah  uang  tertentu  sebagai  harga  dari  pembebasannya.  Oleh karena  itu,  al-Qur’an  memerintahkan  agar  setiap  orang  bisa  memberikan  sebagian hartanya  untuk  membantu  para  mukatab,  sehingga  mereka  bisa  memberikan  kepada tuannya sejumlah uang yang disepakati agar hamba sahaya tersebut bebas,  Allah swt berfirman An-Nur, 24: 33:
ِف ِف ْعَت ْسَي ْ ل َو َنْي ِذ َّ لا ا َ ل َ ن ْو  د ِج َ ي ا  حا َ كِن ىٰت َح م  هَيِن ْغ ي ٰ للّا ْن ِم هِل ْض َ ف َنْي ِذ َّ لا َو َ ن ْو  غَتْبَي َب ٰ ت ِك ْ لا اَِّمِ ْت َ ك َ ل َم ْم ك ناَمْي َ ا ْم  ه ْو بِتا َ ك َ ف ْ ن ِا ْم ت ْمِلَع ْم ِهْيِف ا  رْي َخ ْم  ه ْو ت ٰ ا َّو ْن ِ م ِلا َّم ِ ٰ للّا ْي ِذ َّ لا ْم كىٰت ٰ ا ا َ ل َو ا ْو  ه ِر ْ ك ت ْم كِتٰي َ ت َ ف ى َ لَع ِءۤا َغِب ْ لا ْ ن ِا َ ن ْد َر َ ا ا ن ُّص َح َ ت ا ْو  غَت ْب َ تِ ل َض َر َع ِةوٰيَح ْ لا ا َيْن ُّدلا َو ْن َم َّنُّه ْه ِر ْ كُّي َّ نِا َ ف َ ٰ للّا ْۢ ْن ِم ِد ْعَب َّنِه ِها َر ْ كِا ر ْو ف َ غ مْي ِح َّر
Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya,  sampai  Allah  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya. Dan  jika  hamba  sahaya  yang  kamu  miliki  menginginkan  perjanjian  (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada  mereka,  dan  berikanlah  kepada  mereka  sebagian  dari  harta  Allah  yang dikaruniakan-Nya  kepadamu.  Dan  janganlah  kamu  paksa  hamba  sahaya perempuanmu  untuk  melakukan  pelacuran,  sedang  mereka  sendiri  menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.
Kedua, seseorang menunaikan akadnya untuk membeli hamba atau budak agar mereka bisa bebas, baik sendiri maupun bersama yang lain.
Saat  ini  perbudakan  hampir  tidak  ditemukan,  khususunya  di  negara-negara Islam,  karena  perbudakan  sudah  tidak  ada  dan  dilarang  secara  hukum  internasional, Pertanyaannya apakah bagian dari riqab ini sudah tidak ada dan tidak bisa ditunaikan atau ada makna lain.
Maka dari itu menurut Laznas Nurul  Hayat bahwa riqab adalah : orang Islam yang  menjadi  korban  perdagangan  manusia,    pihak  yang  ditawan  oleh  musuh  Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya, misalnya pengungsi dan TKI yang teraniaya. 28
Pendapat ini terjadi kontekstualisasi dari pendapat ulama klasik, juga pendapat Wahbah al-Zuhaili  dan  Yusuf Qardawi, yang berpendapat bahwa riqab adalah  budak mukatab yakni budak yang ada pejanjian dengan tuannya, apabila sanggup membayar harta tertentu maka budak tersebut merdeka.
Dengan  demikian,  pilihan  Laznas  Nurul  Hayat  Surabaya  tentang  mustahiq riqab  yang  begitu  luas  mencakup  oarng  yang  menjadi  korban  perdagangan  manusia, pihak  yang  ditawan  oleh  musuh  Islam    atau  orang  yang  terjajah  dan  teraniaya, misalnya pengungsi dan TKI yang teraniaya, sangat sesuai dengan kemaslahatan saat ini.  Shari'at  Islam  dalam  menetapkan  hukumnya  sangat  menekankan  pada  dasar pemeliharaan  kemaslahatan  manusia  untuk  membawa  mereka  kepada  kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan  padanya.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pemeliharaan  kemaslahatan  manusia,  teori perubahan ( elastisitas ) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda,
28 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 12 Juli 2023.
para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam ialah  sifatnya  yang  akomodatif  terhadap  perubahan  zaman  dan  peralihan  tempat, sesuai dengan kaidah fiqh:
نام زلا ررـيـغتـب مكاح ألا  ريّـغت ركنـي لا
29 ىوتـفـلارّـيـغت
لاوـحلأا و هنكم لأاو هنمزلأارّيغت بسـحب اهفلاتخاو
دئ اوعلاو ت اّــينـلاو 30

## f. Gharim
Gharimin dalam bahasa arab merupakan jamak dari gharim yang artinya orang yang punya utang (debitur). Menurut para ulama, orang yang berutang dibagi menjadi dua  bagian:  1)  orang  yang  berutang  untuk  kebutuhan  dirinya  sendiri,  dan  2)  orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain. 31
Pertama:  orang  yang  berutang  untuk  kebutuhan  dirinya  sendiri . Orang  yang berutang  untuk  kebutuhan  dirinya  sendiri,  seperti  kebutuhan  rumahnya,  kebutuhan kesehatannya, dan peralatan rumahnya.
Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  orang-orang  atau  masyarakat  yang tertimpa  musibah,  sehingga  mereka  harus  berutang  untuk  memenuhi  kebutuhan daruratnya.  Seperti  pada  saat  terjadi  musibah  banjir  yang  merusak  bahkan menghancurkan  rumah  dan  kekayaan  masyarakat,  sehingga  memaksa  mereka meminjam  ke  para  tetangga  kanan  dan  diri  mereka  guna  menyediakan  peralatan darurat.
Ada  tiga  klasifikasi  orang  yang  berutang:  (1)  seseorang  yang  hilang  hartanya karena banjir, (2) yang tertimpa musibah kebakaran sehingga hartanya habis,  (3) dan seseorang  yang  punya  tanggung  jawab  keluarga  tetapi  tidak  memiliki  harta  yang cukup dan ia harus berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 32
Ada  empat  kriteria  sehingga  seseorang  bisa  disebut  sebagai  orang  yang berutang dan layak mendapatkan zakat.
1) Gharim atau  orang  yang  berutang  itu  membutuhkan  biaya  untuk  menutupi utangnya. Namun, jika orang tersebut merupakan orang kaya dan mampu menutupi utangnya, ia tidak berhak mendapatkan zakat.
2) Gharim itu  berutang  untuk  kebutuhan  yang  taat  atau  minimal  yang  mubah.  Oleh karena itu, jika berutang untuk kebutuhan maksiat, tidak boleh mendapatkan zakat.
3) Utangnya  jatuh  tempo.  Oleh  karena  itu,  jika  utangnya  belum  jatuh  tempo,  yang bersangkutan belum berhak untuk mendapatkan zakat.
Kedua:  Orang  yang  Berutang  untuk  kepentingan  orang  lain.  Orang  yang berutang  untuk  kepentingan  orang  lain  diantaranya  orang-orang  yang  mendamaikan
29 ‘Ali Ahmad al-Nadawi@, al-Qawa > id al-Fiqhi @ yyah Mafhu > muha > Nash’atuha > Tat } awwuruha > (Damaskus : Da>r al- Qalam,1991), hlm. 123.
30 Ibn Qayyi@m al-Jauzi@yyah, I'la @ m  al-Muwaqqi'i @ n ‘an Rabb al-‘A<lami>n (Mesir: Da>r al-Ji>l,t.t), III:64.
31 Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 191.
32 Ibid ...192.
dua pihak dengan cara mengeluarkan biaya tertentu untuk berdamai. Namun karena ia tidak  memiliki  biaya,  ia  berhutang  sehingga  pihak-pihak  yang  bersengketa  tersebut menjadi damai.
Contohnya  adalah  lembaga,  yayasan,  atau  pihak  yang  mengelola  pendidikan, lembaga  sosial,  anak  yatim,  rumah  sakit,  masjid,  lembaga  pendidikan  untuk  orang yang  tidak  mampu,  atau  lembaga  sejenisnya,  kemudian  mereka  berutang  untuk memenuhi  kebutuhan  primer  atau  operasional  lembaga  tersebut  maka  mereka termasuk kategori gharim . Landasannya adalah karena dalil tentang gharim pada ayat di  atas  termasuk  juga  orang-orang  yang  berutang  untuk  memenuhi  kebutuhan  orang lain,  bahkan  menjadi  lebih  berhak.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  menyatakan  dalilnya adalah qiyas, mengqiyaskan orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain dengan orang yang berutang untuk kebutuhannya sendiri. 33
Menurut Laznas Nurul Hayat bahwa gharim adalah orang yang berutang untuk kebutuhan  yang  mendesak,  bukan  kebutuhan  pelengkap, gha>rim merupakan  orang yang berutang  dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran untuk:
34
1) Kemaslahatan  diri  dengan  tidak  berlebihan  seperti  untuk  nafkah,  mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
2) Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang  berselisih  sehingga  perlu  adanya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk menyelesaikannya; atau
3) Kemaslahatan umum lainnya seperti membangun  sarana ibadah.
g. Sabillilah
Para ulama berbeda pendapat tentang mustahiq zakat sabilillah .  Sebagaimana dijelaskan  diatas  Ulama  Klasik,  baik  madhhab  Hanafi,  Maliki,  Shafi’i,  Hambali, berpendapat  bahwa  sabilillah  adalah  orang  yang    berjuang  (jihad)  dijalan  Allah dengan  peperangan.  Demikian  juga  pendapat  ulama  kontemporer  Wahbah  al-Zuhaili mengikuti pendapat jumhur tersebut.
Sedikit  berbeda  dengan  pendapat  Yusuf  al-Qardawi,    bahwa  maksud sabi>lillah  pada  ayat  sasaran  zakat  tetap  mengikuti  jumhur  artinya  sabilillah  adalah orang yang  berjuang (jihad) dijalan Allah jihad. Tetapi arti jihad tidak harus dengan peperangan  senjata,  beliau  berpendapat    jihad  sesungguhnya  bisa  dilakukan  dengan tulisan  dan  ucapan  sebagaimana  bisa  dilakukan  pula  dengan  pedang  dan  pisau. Kadangkala  jihad  itu  dilakukan  dengan  dalam  bidang  pemikiran,  pendidikan,  sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Semua jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi.
33 Ibid ...193.
34 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023
Yusuf al-Qardawi tidak meluaskan arti sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan  kemaslahatan  dan  taqarrub  kepada  Allah,  beliau  juga  tidak menyempitkan arti sabilillah hanya berupa jihad dengan pengerahan tentara saja.
Menurut Masdar F. Mas’udi, mengartikan sabilillah ini  dengan sabil  al-khair yang  berarti  “jalan  kebaikan”,  atau  kemaslahatan  yang  meliputi  kepentingan  semua pihak. Dalam pengertian seperti ini, maka tidak ada salahnya dana zakat untuk sektor sabilillah dapat didistribusikan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut: 35
1) Menyelenggarakan  sistem  kenegaraan  atau  pemerintahan  ( al-hukumah )  yang mengabdi  pada  kepentingan  rakyat,  baik  jajaran  legislatif  ( shuriyyah ),  maupun eksekutif.
2) Melindungi  keamanan warga  negara/masyarakat  dari kekuatan-kekuatan  destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
3) Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, beriktu gaji aparatnya, seperti : polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasi.
4) Membangun  dan  memelihara  sarana  dan  prasarana  umum:  sarana  transportasi  dan komunikasi,  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  lestari,  dan  sebagainya  yang menyangkut hajat orang banyak.
5) Meningkatkan  kualitas  manusia  dalam  rangka  menunaikan  tugas  sosialnya  untuk membangun peradaban, ilmu, dan teknologi.
6) Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.
Pendapat  yang  disampaiakan  Masdar  F.  Masudi  diatas,  menurut  peniliti  juga berlebihan karena terlalu berani dengan memasukkan anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif  termasuk sabilillah.
Sedangkan  Laznas Nurul Hayat menyatakan bahwa sabi>lillah adalah :
1).  Orang  atau  kelompok  yang  sedang  berjuang  menegakkan  kalimah  Allah  ,  tidak harus perang, misalnya para guru  ngaji.
2).  Orang  yang  secara  ikhlas  melaksanakan  tuntunan  agama  untuk  taat  kepada  Allah dan mendekatkan diri padaNya, misalnya berdakwah.
3). Orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat. 36
Dengan  demikian,  pilihan  Laznas  Nurul  Hayat  Surabaya  tentang  mustahiq sabilillah  tidak  menyempitkan  arti  sabilillah  hanya  berupa  jihad  dengan  pengerahan tentara  saja,    senada  dengan  pendapat  Qardawi,  jihad  sesungguhnya  bisa  dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala  jihad  itu  dilakukan  dengan  dalam  bidang  pemikiran,  pendidikan,  sosial,
35 Masdar F. Masudi, Pajak Itu Zakat (Jakarta : P3M, 2015), 115-120
36 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.
ekonomi,  politik  sebagaimana  halnya  dilakukan  dengan  kekuatan  bala  tentara,  ini sangat sesuai dengan kemaslahatan saat ini.
Dalam  menetapkan  hukum,  shari'at  Islam  sangat  menekankan  pada  dasar pemeliharaan  kemaslahatan  manusia  untuk  membawa  mereka  kepada  kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan  padanya, sebagaimana ungkapan al-Shatibi:
37 اعم لجالاو لجاعلا في دابعلا لحاصلم وه انما عئاشرلا عضو نا Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pemeliharaan  kemaslahatan  manusia,  teori perubahan ( elastisitas ) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda, para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam ialah  sifatnya  yang  akomodatif  terhadap  perubahan  zaman  dan  peralihan  tempat, sesuai dengan kaidah fiqh:
نام زلا ررـيـغتـب مكاح ألا  ريّـغت ركنـي لا
38 ىوتـفـلاررـيـغت
لاوـحألا و هنكم ألاو هنمزألا ريّغت بسـبح اهفلاتخاو
دئ اوعلاو ت ارــينـلاو
39
Dalam  Fatwa  MUI  tentang  mentasharufkan  dana  zakat  untuk  kegiatan produktif  dan  kemaslahatan  umum  pada  tahun  1982,  di  putuskan  bahwa  dana  zakat atas  nama  Sabilillah  boleh  ditasharufkan  guna  keperluan  maslahah  ‘ammah (kepentingan umum). 40
Demikian juga dalam fatwa MUI tentang Intensifikasi Pelaksanaan zakat pada tahun  1982,  mengutip  pendapat  Sayyid  Sabiq,  menyatakan  bahwa  “termasuk  dalam kategori  sabilillah  adalah  membiayai  madrasah-madrasah  guna  ilmu  syari’ah  dan lainnya yang memang diperlukan guna kemaslahatan umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.” 41
Termasuk dalam dalam pengertian sabilillah adalah “mengadakan rumah sakit angkatan  perang,  kebutuhan  umum,  membuka  jalan  yang  kuat  dan  baik,  memasang telepon  guna  angkatan  perang,  mengadakan  kapal-kapal  yang  dipersanjatai,  benteng dan lobang-lobang persumbunyian.” 42
Menurut  Muhammad  al-Razi  Fakhr  al-Din  dalam Tafsir  al-Fakhr  al-Razi mengatakan:  “zahir  makna  fi  sabilillah  itu  tidak  terbatas  pada  orang  yang  perang, dengan mengutip pendapat  Imam al-Qaffal yang menukil pendapat sebagian ahli fiqh
37 Al-Sha>t}ibi> , al-Muwafaqat., II : 4.
38 ‘Ali Ahmad al-Nadawi@, al-Qawa > id al-Fiqhi @ yyah Mafhu > muha > Nash’atuha > Tat } awwuruha > (Damaskus : Da>r al- Qalam,1991), hlm. 123.
39 Ibn Qayyi@m al-Jauzi@yyah, I'la @ m  al-Muwaqqi'i @ n ‘an Rabb al-‘A<lami>n (Mesir: Da>r al-Ji>l,t.t), III:64.
40 Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa MUI, ed,Hijrah Saputra, (Jakarta: Erlangga, 2011),  160-163..
41 Ibid., . , 156-157.
42 Ibid .
yang membolehkan penyaluran dana zakat untuk segala bentuk kebaikan di antaranya adalah mengkafani mayit, pembangunan gedung dan memakmurkan masjid”. 43

## h. Ibn al-Sabil
Menurut mayoritas ulama, ibn al-sabil adalah kinayah dari musafir yaitu orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain.
Perhatian  al-Qur’an  terhadap  orang  yang  bepergian  atau  sedang  dalam perjalanan  khususnya  mereka  yang  kehabisan  bekal.  Oleh  karena  itu,  al-Qur’an memerintahkan  kepada  umat  Islam  untuk  menolong  mereka  dan  memberikan  bagian zakat  kepada  mereka.  Hal  ini  merupakan  anjuran  untuk  melakukan  perjalanan  yang jauh  dalam  rangka  tujuan-tujuan  yang  diperbolehkan  dalam  Islam  dan  memuliakan mereka dalam perjalanannya.
Para ulama menetapkan beberapa kriteria atau syarat bagi ibnu sabil, sehingga berhak  mendapatkan  bagian  dari  zakat.  Syarat-syarat  tersebut  di  antaranya  sebagai berikut:
1) Musafir  adalah  orang  yang  memerlukan  bantuan  agar  bisa  kembali  ke  kampung halamannya.  Jika  musafir  tersebut  memiliki  biaya  untuk  pulang,  zakat  ini  tidak diberikan kepadanya.
2) Perjalanannya  bukan  perjalanan  maksiat.  Musafir  yang  melakukan  perjalanan dalam rangka maksiat  seperti orang yang bepergian dalam transaksi  ribawi, bisnis terlarang, atau negosiasi politik terlarang tidak berhak mendapatkan zakat ini, sebab zakat ini bertujuan untuk membantu target perjalanannya.
3) Untuk perjalanan atau touring, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diberikan karena itu bukan perjalanan maksiat dan sebagian lagi mengatakan tidak diberikan  karena  itu  bukan  merupakan  perjalanan  yang  membutuhkan  bantuan, bahkan itu bagian dari berlebih-lebihan ( futur)
4) Musafir  itu  tidak  menemukan  orang  atau  pihak  yang  membantunya,  ini  berkaitan dengan musafir yang tidak mempunyai biaya yang cukup. 44
Menurut Laznas Nurul Hayat bahwa Ibn al-sabi>l adalah orang yang kehabisan bekal  dalam  perjalanan  untuk  melaksanakan  perbuatan  taat,  bukan  untuk  maksiat, yang  diperkirakan  tidak  mencapai  tujuannya  jika  tidak  mendapatkan  bantuan  dana zakat. 45

## 5. Maqasid  al-Shari’ah Sebagai Basis Kontekstualisasi Mustahiq Zakat
Menurut  al-Shatibi  semua taklif diciptakan  dalam  rangka  merealisasikan kemaslahatan  hamba,  tak  satupun  hukum  Allah  dalam  pandangan  al-Shatibi  yang  tidak
43 Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, Tafsir al-Fakhru al-Razi , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) XVI: 113
44 Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer .,  211-212.
45 Kholaf, Wawancara, Surabaya, 12 Juli 2023.
mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). 46 Menurut M. Khalid Masood ajaran maqasid  al-shari’ah al-Shatibi  merupakan  upaya  memantapkan maslahah sebagai  unsur penting dari tujuan hukum. 47
Pengertian maqasid al-shari’ah menurut al-Shatibi secara implisit dapat ditangkap dari pernyataan yang dikemukakan al-Shatibi bahwa “ sesungguhnya pelembagaan syari’at itu hanya  untuk  kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat sekaligus. 48
Senada  dengan  ungkapan  tersebut,menurut  Imam  a-Subki  (w.1370  M)  bahwa seluruh  hukum  shari’at  itu  kembali  pada  satu  kesimpulan  : jalb  al-masalih dan dar’  al- mafasid . 49 Selanjutnya,  konsep  ini  dikembangkan  secara  rinci  bahwa ummahat  al- maslahah (induk kemaslahatan) itu terdapat dalam lima prinsip ( al-kulliyyat  al-khamsah ) yang  terdiri  atas hifz  al-din (menjaga  agama), hifz  al-nafs (menjaga  jiwa), hifz  al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-‘aql (menjaga akal), dan hifz al-mal (menjaga harta).
Adapun maqasid  al-shari’ah  s ecara terminologis,  dikutip  dari  Imam  Mawardi dalam  buku  fiqh  minoritas, 50 ada  beberapa  definisi,  menurut  ulama  klasik:  al-Ghazali mendefinisikan maqasid al-shari’ah sebagai berikut: ”Maslahat adalah sebuah istilah yang pada  intinya  merupakan  keadaan  yang  mendatangkan  manfaat  dan  menolak  bahaya  atau kerugian.  Yang  kami  maksudkan  dengan  maslahat  di  sini  adalah  menjaga  tujuan  syara’. Tujuan syara’ untuk  makhluk  ada lima, yaitu manjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. 51
Terlepas  dari  perbedaan  kata  dan  istilah  yang  digunakan  dalam  mendefinisikan maqasid  al-shari’ah, para  ulama-lama    usul  sepakat  bahwa maqasid  al-shari’ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari’ah. 52 maqasid al- shari’ah ini  bisa  jadi  berupa maqasid  al-shari’ah  al-‘ammah, yakni  yang  meliputi keseluruhan aspek shari’at, maqasid al-shari’ah al-khasah yang dikhususkan pada satu bab dari  bab  shari’at  yang  ada,  seperti maqasid  al-shari’ah pada  bidang  ekonomi,  hukum keluarga,  dan  lain-lain  atau maqasid  al-shari’ah  al-juziyyah yang  meliputi  setia  hukum shara’ seperti kewajiaban shalat,kewajiban zakat, diharamkannya zina, dan lainya. 53
46 Abu> Isha>q al-Sh>at}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l  al-Shari>’ah (Beirut : Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.),  I : 72.
47 M. Khalid Masood, Islamic Legal Philosophy ( New Delhi : Internasional Islamic Publishers, 1989) , hlm. 223.
48 Abu> Isha>q Al-Sha>thibi>, Al-Muwa>faqa>t fi< Us}u>l al-Shari<’ah., II: 4.
49 Taj al-Di>n al-Subki>, al-Ashbah wa al-Naza>ir (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), I : 12
50 Ahmad Imam Mawardi, fiqh Minoritas ., 180 - 183.
51 Abu> Ha>mid Muhammad al-Ghaza>li>, al-Must}afa> min ‘Ilm al-Us}u>l , (Lubnan : Dar al-Huda, 1994),481
52 Hal  ini  sejalan  dengan  definisi maqa>s{id  al-shari>’ah yang  dikemukakan  oleh  Yusuf  Hamid  al-Alim:  “Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik dalam hidup di dunia maupun di  akhirat,  baik  realisasinya  itu  melalui  upaya  mencapai  manfaat  maupun  menolak  bahaya  atau  kerugian.  Lihat,  Yusuf Hamid al-‘Alim, Al-Maqas}id al-‘A<mmah li al-Shari>’ah al-Isla>miyyah (Riya>d} : Da>r al-‘A<lamiyyah li al-Kita>b al-Isla>m, 1994), hal.79
53 Umar bin Sa}>lih bin ‘Umar, Maqashid al-Syari>’ah ‘inda al-Ima>m al-Izz bin ‘Abd al-Sala>m (Urdun: Dar al-Nafa>is li al-Nasr  wa al-Tawzi’,2003), 87

## KESIMPULAN
Shari'at  Islam  sebagaimana  di  tegaskan  oleh ahli  usul ,  akan  selalu  dinamis,  sesuai untuk setiap saat dan tempat (al-Shari’ah al-Islamiyyah Salihun Li Kulli Zaman wa Makan ). Oleh  karena  itu  dalam  menetapkan  hukum  Islam  selalu  dituntut  adanya  kontekstualisasi terhadap perubahan zaman, kondisi, situasi dan lingkungan yang ada.
Mustahiq  zakat  telah  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  surat  al-Taubah  (9)  :  60.  Bahwa mustahiq  zakat  itu  mencakup  delapan  golongan,  yaitu  faqir,  miskin,  ‘amil,  mu'allaf,  riqab, gharim,  sabilillah  dan  ibn  al-sabil.  Akan  tetapi  terjadi  dinamika  perbedaan  pendapat  tentang kriteria delapan golongan mustahiq zakat.
Dinamika  kontekstualisasi  mustahiq  zakat  yang  terjadi  sesuai  dengan  maqasid  al- shari’ah dengan memperhatikan  pada pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk  menggapai mereka  kepada  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  dengan  cara  memberikan  kemanfaatan  dan menolak kesulitan kepada mereka.
Dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan ( elastisitas ) hukum lantaran  situasi  dan  kondisi  yang  berubah  dan  berbeda,    para  ahli  hukum  Islam  sudah  telah menyatakan  bahwa  letak  kekuatan  hukum  Islam  ialah  sifatnya  yang  akomodatif  terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat, sesuai dengan kaidah fiqh:
ىوتـفـلاررـيـغت

## لاوـحألا و هنكم ألاو هنمزألا ريّغت بسـبح اهفلاتخاو دئ اوعلاو ت ارــينـلاو
Delapan  golongan , yang  berhak  menerima , zakat  sesungguhnya , dapat  berubah , kriterianya  sesuai  dengan , keadaan  dan  kondisi , yang  dihadapi , oleh  masyarakat , muslim, prinsip , di balik pembagian , kepada delapan , golongan itu , adalah keadilan , dan kesejahteraan , sosial.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abidin,  Zaenal,  “ Manifestasi  dan  Latensi  Lembaga  Filantropi  Islam  dalam  Praktik Pemberdayaan  Masyarakat:  Suatu  studi  di  Rumah  Zakat  Kota  Malang ”,  dalam Salam :  Jurnal  Studi  Masyarakat  Islam,  Volume    15  Nomor  2  Desember  2012.
Pascasarjana UMM
Abu Yusuf  Ya’qub, Kitab al-Kharraj, Beirut: Dar al-Tiba’ah wa al-Nasr, 1979.
Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas  Fiqh  Aqalliyat  dan  Evolusi  Maqasid  al- Syari’ah  dari Konsep ke Pendekatan , Yogyakarta : LKIS : 2010. Akat, The Encyclopedia of Islam , vol.11, Leiden: E.J. Brill, 2001
Alfitri,  The  Law  of  Zakat  Management  and  Non-Governmental  Zakat  Collectors  in Indonesia,‛ International Journal of Not-for-Profit Law 8, 2, January 2006.
Andi  Agung  Prihatna,  Filantropi  dan  Keadilan  Sosial  di  Indonesia,  dalam Revitaliasi Filantropi  Islam  :  Studi  Kasus  Lembaga  Zakat  dan  Wakaf  di  Indonesia, ed. Chaider  S.  Bamualim  dan  Irfan  Abu  Bakar,Jakarta:  Pusat  Budaya  dan  Bahasa UIN Jakarta, 2003
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendidikan  Praktis ,  Jakarta:  Rineka Cipta, 2002
Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqasid  Syari'ah  Menurut  asy-Syatibi, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996.
Asmani, Jamal Ma’mur, Mengembangkan Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudl,  Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015
Bakar, Irfan Abu dan Chaider S. Bamualim (eds.), Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi  tentang  Potensi,  Tradisi  dan  Pemanfaatan  Filantropi  Islam  di  Indonesia, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
Bantani (al) Muhammad bin ‘Umar, Nihayat al-Zayn fi Irsyad  al-Mubtadi’in, Beirut: Dar al-Fikr t.th.
Barri (al), Zakariyyah, Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah, ttp. : Dar al-Ittihad al-'Arabi li at-Tiba'ah, 1975.
Baznas, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia , Jakarta: Puskaz Baznas, 2019.
Baznas, Indikator Pemetaan Potensi Zakat, Jakarta: Puskas Baznas, 2019
Baznas, Kajian Had Kifayah , Jakarta: Baznas, 2018.
Budi  Budiman, The  Potencial  of  Zis  Fund  as  an  Instrument  in  Islamic  Economy  :  Its Theory  and  Management  Implementation, Iqtisad  Journal  of  Islamic  Economics, Vol. 4, No,2 2003.
Bukhari (al) , Muhammad bin Isma’il, al-Jami’ al-Sahih, Beirut: Dar al-Taufiq al-Najah, 1422 H.
Buku panduan Zakat Praktis, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013 Chaider  S.  Bamualim  dan  Irfan  Abubakar, Revitalisasi  Filantropi  Islam:  Studi  Kasus Lembaga  Zakat  dan  Wakaf  di  Indonesia, Jakarta  :  Pusat  Bahasa  dan  Budaya, Unversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation, 2005 Efendi,  Satria, Maqasid  asy-Syari`ah    dan  perubahan  Sosial, dalam  Dialog,  Badan Litbang Depag, No. 33 tahun XV, Januari, 1991
Fakhri, Muhammad, Pengelolaan Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat: Studi Kasus Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Disertasi Doktor, SPs UIN Jakarta, 2008.
Fashi (al) ‘Alal, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha, Beirut : Dar al- Gahrbi al-Islami, 1993.
Fauzia, Amelia Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil , Yogyakarta: Gading Publishing, 2016
Firdaus,  Ismet,  Strategi-strategi  Penggalangan  Dana  Filantropi  Islam,  Tesis  Magister FISIP, UI: 2004.
Futtaqi, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008 Futtaqi,  Syauqi,  pengembangan  lembaga  pendidikan  Islam  berbasis  filantropi  Islam  di Yayasan Nurul Hayat Surabaya Penelitian Diktis tahun 2016
Gaus,  Ahmad, Filantropi  dalam  Masyarakat  Islam ,  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2008.
Ghazali (al) Abu Hamid Muhammad, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul , Vol.2, Lubnan : Dar al-Huda, 1994.
Hasaballah, Ali, Usul at-Tasyri` al-Islami, Mesir : Dar al-Ma`arif, 1959. Hasanah,  Uswatun,  Peranan  Wakaf  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial:  Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan, Disertasi Doktor, PPs IAIN Jakarta, 1997.
Hasanah, Uswatun, Zakat dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ DKI  Jakarta,  Tesis  Magister,  Jakarta:  Program  Pascasarjana  UIN  Syarif Hidayatullah, 1989.
Helmut K. Anheier dan Regina A. List, A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the  Non-Profit  Sector  (London-New  York:  Routledge,  2005),  196;  Warren  E. Ilchman,  Stanley  N.  Katz,  dan  Edward  L.  Queen  II,  ‚Pendahuluan,‛  dalam Filantropi  di  Berbagai  Tradisi  Dunia,  ed.  Warren  E.  Ilchman,  et.al.,  terj.  Tim CSRC, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2006 Helmut K. Anheier dan Regina A. List, A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector, London-New York: Routledge, 2005
Herasanti, Deby Nuri, Eksistensi Wakaf menurut KHI, PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004, Tesis Magister FH, UI: 2004.
Holisti,  Ole  R, Content  Analyisis  for  Social  Sciences  and  Humanities ,  Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969
http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid masudi_3726.html.
http://www.answers.com/topic/philanthropy http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili, http://wwwpaytonpapers.org https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili https://yemenscholars.com/articles/1059.
Ibn  Battal,  Abu  al-Hasan  ‘Ali  bin  Khalaf, Sharh  Shahih  al-Bukhari, Riyadh:  Dar  al- Nashr Maktabah al-Sa’udiyyah, 2003.
Ibnu Mansur, al-Afriqi, Lisan al-Arab, Beirut : Dar as-Sadar , t. t.
Ida,  Racma,  “  Ragam  Penelitian  Isi  Mdia  Kuntitatif  dan  Kualitatif”  dalam  Burhan Bungin  (ed), Metodologi  Penelitian Kualitatif : Aktualisasi  Metodologis ke Arah Ragam Varian Kotemporer , Jakarta : PT Raja Grafindo Perada, 2001
Imam  Nawawi, Raudah  al-Talibin  wa  ‘Umdah  al-Muftin, Beirut  :  al-Maktabah  al- Islami, 1991.
Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yusuf Qardawi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001. J.  Salusu, Pengambilan  Keputusan  Strategi  Untuk  Organisasi  Publik  dan  Organisasi non Profit, Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
Jabiri  (al),  Abid  Menurut,  Pendekatan  usul  al-Fiqh  memilki  empat  bentuk  penalaran yaitu semantic, siligisme ( istintaj ), induksi ( istiqra`i ) dan penangkapan  Maqasid al-Shari’ah, lihat Abid al-jabiri, Bunyat al-Aql al-Arabi , Beirut : Markaz al-tsaqafi al-Arabi, 1993
Jasser  Auda Maqasid  al-Shari’ah  as  Pilosophy  of  Islamic  Law  A  system  Approach, London Washington. : IIIT, 2008.
Jauziyyah (al) Ibn Qayyim, I'lam  al-Muwaqqi'in ‘an Rabb al-‘Alamin, Mesir: Dar al- Jil,t.t.
Jaziri  (al)  Abd  al-Rahman,  Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Mazahib  al-‘Arba’ah,  Beirut:  Dar  al- Fikr, 1972.
John M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1995.
John  Rawls, A  Theory  of  Justice, Cambridge  –  Harvard  :  Harvard  University  Press, 1999.
Juhaya S.Praja, Perwakafan di Indonesia, Tasikmalaya: IALM Suryalaya, 1992 Juwaini (al), al-Burhan fi Usul al-Fiqh, Kairo : Dar al-Ansar, 1400 H Kaf  (al)  Hasan  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad, al-Taqrirat  al-Sadidah  fi  al-Masail  al- Mufidah , Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004. Kabisi (al) Muhammad ‘Abid ‘Abdullah, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada ,Jakarta: IIMaN, 2004
Kaelan, Metode  Penelitian  Agama  Kualitatif  Interdisipliner ,  Yogyakarta  :  Paradigma, 2010.
Kilani (al)Abdurrahman Ibrahim , Qawa’id al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Shatibi‘Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan, Damaskus:  Dar al-Fikr, 2000. Lois Ma`luf , al-Munjid, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
M.  Dawam  Raharjo,  Filantropi  Islam  dab  Keadilan  Sosial:  Mengurangi  Kebingungan Epistimologis,  dalam Berderma  untuk  semua:  Wacana  dan  Praktik  Filantropi Islam, ed. Idris Thaha, Jakarta: Teraju, 2003
M.  Khalid  Masood, Islamic  Legal  Philosophy, New  Delhi  :  Internasional  Islamic Publishers, 1989.
M. Rashid Rida, Tafsir al-Manar, (Kairo: Dar al-Manar, 1947.
M.Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta : Kencana, 2012.
M.C  Ricklefs,  Filantropi  Islam  di  Indonesia  dalam  Amelia  Fauzia, Filantropi  Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016. M.Ichwan  Sam,  et.al, Himpunan  Fatwa  Zakat  MUI  Kompilasi  Fatwa  MUI  tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011, Jakarta : BAZNAS, 2011.
Madjid, Nurchalis," Sejarah Awal Penyusunan Dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi  Munawar  rahman  (ed), Kontekstuaalisasi  Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah, Jakarta :  Paramadina, 1994.
Mahfudh, Sahal, Nuansa fiqh Sosial , Yogyakarta: Lkis, 1994 Mahmasani, Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam, Beirut; Dar al-Fikr, 1981. Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, Baltomore and London : The Jhon Hopkins University Press, 1984
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasit, Mesir : Dar al-Ma’arif,1972 Makruf Amin, et.al, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, ed.Hijrah Saputra,et.al, Jakarta : Erlangga, 2011
Malayu Hasibuan, Manajemen : Dasar, pengertian dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Malibari (al) Zain al-Din, Fath al-Muin, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004 Manna`  Qattan, at-Tasyri` wa al-Fiqh fi al-Islami , Mesir : Mu`assasah ar-Risalah, t.t. Mardani, Fiqih Mu’amalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 Mark  C.  Cohen, Poverty  and  Charituyu  in  the  jewish  Community  of  Medieval  Egypt Princetion: Princeton University Press, 2005.
Masdar  Farid  Mas’udi, Agama  Keadilan  Rislah  Zakat  (Pajak)  dalam  Islam ,  Jakarta  : Pustaka Firdaus, 1993
Masdar Farid Mas’udi, Pajak Itu Zakat, Jakarta : P3M, 2015. Masood,  M.  Khalid, Islamic  Legal  Philosophy, New  Delhi  :  Internasional  Islamic Publishers, 1989
Masood,  M.  Khalid, Islamic  Legal  Philosophy, New  Delhi  :  Internasional  Islamic Publishers, 1989.
Miftah,  A.A.,  Zakat:  Antara  Tuntutan  Agama  dan  Tuntutan  Hukum  (Jambi:  Sulthan Taha  Press,  2007).  Buku  ini  semula  adalah  disertasi  yang  diajukan  ke  Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 2005.
Milles, Matthew B and Michael Haberman, Qualitattiv Data Analysis: A Sourcebook of New Methods , Third edition,  London : Sage Publications, 1984 Moelong,  Lexi  J. ,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT.  Remaja  Rosda Karya, 2006.
Muhammad    Khoiruddin, Kumpulan    Biografi    Ulama    Kontemporer, Bandung: Pustaka  Ilmu, 2003.
Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, Tafsir al-Fakhru al-Razi , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Muhammad  bin  Muhammad, Tafsir  al-Maturidi (Beirut  :  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyyah, 2005), II: 525
Muhammad  Khalid  Masood, Islamic  Legal  Philosophy .  New  Delhi  :  Internasional Islamic Publishers, 1989.
Mustafa  al-Bugha  dkk., al-Fiqh  al-Manhaji  ‘ala  Madhhab  al-Imam  al-Shafi’i, Damaskus : Dar al-Qalam, 1992.
N.J. Coulson, Bayt al-Mal : Legal Doctrine, The Encyclpopedia of Islam, Leiden: Brill, 1986.
Nadawi  (al)  ‘Ali  Ahmad, al-Qawaid  al-Fiqhiyyah  Mafhumuha  Nash’atuha Tatawwuruha , Damaskus : Dar al-Qalam,1991.
Naisaburi    (al)  Abu  Husain  Muslim  bin  al-Hajaj  al-Qusairi, Sahih  Muslim Saudi Arabiyyah: Dar al-Taubah, 2006
Najdi  (al)  Faysal  bin  ‘Abd  al-Aziz  al-  Bustan  al-Akhbar  Mukhtasar  Nayl  al-Autar,
Riyadh : Dar al-Isbiliya, 1998.
Najib,  Tuti  A.  dan  Ridwan  al-Makasary  (eds.),  Wakaf,  Tuhan  dan  Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagi Aspeknya, Jakarta: UI Pres, 1985. Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019\
Qardawi  (al)  Yusuf, al-Ijtihad  al-Mu'as}ir, Mesir:  Dar  at-Tauzi'    wa  an-Nasyr  al- Islamiyyah, 1994
Qardawi (al), Yusuf, Mushkilat al-Faqr wa Kayf ‘Alajaha al-Islam, Beirut : Mu’assasat al-Risalah, 1985.
Qardawi (al), Yusuf , Salman Harun dkk, terj. Hukum Zakat, Bogor; Litera Antar Nusa, 2011.
Qardawi  (al),  Yusuf, Dirasah  fi  Fiqh  Maqashid  al-Shar’iyyah, Kairo:  Dar  al-Shuruq, 2008.
R. Peters, Wakf, The Encyclopedia of Islam , New Edition,Leiden: Brill, 2000 Rahman  (al)  Fad}l, Tema  Pokok  al-Qur’an terj.  Anas  Mahyudin,  Bandung,  Pustaka, 1983
Rahman, Asymuni A. dkk, Ilmu Fiqih , Jakarta, tnp, 1986 Raysuni  (al)  Ah}mad    , Naz}ariyyah  al-Maqasid  ‘inda  al-Imam  al-Shatibi, Virginia: IIIT, 1995.
Raysuni (al) Ahmad , al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, t.t. : al-Dar al- Baida’, 1999.
Richard Bell, Introduction to the Quran, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1953. Ricklefs,  M.C,  Filantropi  Islam  di  Indonesia  dalam  Amelia  Fauzia, Filantropi  Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016) Rofiqurrahman, Filantropi  Islam  dan  Transformasi  Sosial:  Studi  tentang  Revitalisasi Konsep Zakat , Disertasi Doktor PPS UIN Jakarta, 2008.
S.A. Siddiqi, Public Finance in Islam, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1968. Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah , terj. MahyuddinSyaf, Bandung: al-Ma’arif, t.t. Saidi,  Zaim,  Muhammad  Fuad  dan  Hamid  Abidin, Kedermawanan  untuk  Keadilan Sosial , Jakarta: Piramedia, 2006.
Samheri, zakat  produktif  sebagai  titik  tolak  kebangkitan  peradaban  Islam ,  dalam  El- Furqonia,  Vol.01 No. 01 Agustus 2013
Sarjono, Kewenangan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  Pengurusan  Zakat  di Indonesia , Tesis Master FH, UI: 1993.
Satria Effendi M. Zein, Usul al-Fiqh, Jakarta : t.t. p., 1996.. Shatibi (al) Abu Ishaq, al-I`tisam, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t. Shatibi  (al)  Abu  Ishaq, Al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Shari’ah,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah,t.t.
Shadily,  Hassan  dan  John  M.  Echols  (1995). Kamus  Inggris  Indonesia .  Jakarta: Gramedia.
Shiddieqy (al) Hasbi, Pedoman Zakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1984
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008
Sukron  Kamil,  Filantropi  Islam  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Kalam  dan  Fiqh:  Problem dan Solusi, dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, ed. Idris Thaha, Jakarta: Teraju, 2003.
Tuti  A.  Najib  dan  Ridwan  al-Makassary ,  Wakaf,  Tuhan  dan  Agenda  Kemanusiaan, Jakarta : Center for the Study of Relegion and Culture, 2006
Ubadah , Muhammad Anis  `, Tarikh al-Fiqh  al-Islami fi `ahd  an-Nubuwwah  wa  as- Sah}abah   wa  at-Tabi`in , tnp. : Dar at-Tiba`ah , 1980. Udin  Saripudin, Filantropi  Islam  dan  Pemberdayaan  Ekonomi, Jurnal  Bisnis,  Vol.4, No.2, Desember 2016
Usman Husein Abdullah, al-zakat al-damam al-ijtima’i al-Islami , Mesir; Dar al-Wafa, 1989.
Warren  E.  Ilchman,  Stanley  N.Katz,  dan  Edward  L.  Queen  II,  Pendahuluan,  dalam Filantropi  di  Berbagai  Tradisi  Dunia ,  ed.  Warren  E  Ilchman,  et.al,  terj.  Tim CSRC,Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2006 Widyawati, “ Filantropi  Islam  dan  Kebijakan  Negara  Pasca  Orde  Baru:  Studi  tentang Undang-undang  Zakat  dan  Undang-undang  Wakaf “ disertasi pada  Universitas Islam  Negeri  Jakarta,  2011,  yang  kemudian  diterbitkan  menjadi  buku  oleh Penerbit Arsad Press, Bandung, 2011.
Wizarat  al-Awqaf  wa  al-Shu’un  al-Islamiyyah, al-Mausu’at  al-Fiqhiyyah  al- Kuwaytiyyah, Kuwait: Dar al-Salasil, t.th.
www.kiblat.net/2018/03/05/forum-zakat-potensi-zakat-di-indonesia/ www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp www.nurulhayat.co.id www.paytonpapers.org Yubi (al) Muhammad Sa’ad, Maqasid al-Shar’iyyah al-Islamiyyah wa ‘Alaqatuhu bi al- Adillah al-Shar’iyyah, Beirut : Dar al-Hijrah, 1998. Yubi (al) Muhammad Sulaiman, Abhath Fiqhiyyah fi Qad}a}ya al-Zakat al-Mu’as}irah, Jordan: Dar Al-Nafais, 2010 . Yusuf Hamid al-‘Alim, Al-Maqashid al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyyah, Riya>d} : Dar al-‘Alamiyyah li al-Kita>b al-Islam, 1994.
Zahra, Ahmad, Tradisi Intelektual NU , Yogyakarta: LKIS, 2004. Zainal  Abidin,  “ Manifestasi  dan  Latensi  Lembaga  Filntropi  Islam  dalam  Praktek Pemberdayaan masyarakat: Study di Rumah Zakat Kota Malang ”, Salam, Vol.15, No.2, Desember, 2012.
Zarqa' (al), Mustafa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Libanon : Dar al-Fikr, 1968. Zuhaili (al) Wahbah, al- Wajiz fi Ushul al-Fiqh , Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
Zuhaili(al), Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus : Dar al-Fikr, 1996.