## GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA : STUDI KASUS GERAKAN MAHASISWA TAHUN 1974

## Gili Argenti, S.IP, M.Si

## Abstrak
Kemunculan gerakan mahasiswa 1974 menandai berakhirnya masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa pasca gerakan mahasiswa 1966, tuntutan utama gerakan mahasiwa 1974
mengkritik kebijakan pembangunan Orde Baru yang di nilai tergantung
bantuan modal dan investasi asing.

## A. Pendahuluan
Menurut  Adi  Suryadi  Culla, 1 sejarah  telah  membuktikan  bahwa  mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia, bahkan karena peran kesejarahannya tersebut mahasiswa diperibahasakan sebagai generasi patah tumbuh hilang berganti, tentunya kita tidak akan pernah lupa bagaimana peranan Budi Utomo-sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah STOVIA- mempelopori  perjuangan  merebut  kemerdekaan  melalui  jalur  organisasi  pada  tahun 1908,  kepeloporannya  ini  dicatat  sebagai  pionir  serta  menjadi  titik  awal  pergantian strategi perjuangan kemerdekaan, dari bentuk tradisional perlawanan fisik beralih ke bentuk  pergerakan  organisasi  modern.  Begitupun  ditahun  1920-an,  kembali mahasiswa dan pemuda mengukir sejarahnya dengan mendeklarasikan satu kesatuan dalam bingkai keindonesiaan, para pemuda yang tersebar dalam berbagai organisasi kedaerahan,  membulatkan  tekad  dalam  ikrar  sumpah  pemuda  28  Oktober  1928 meruntuhkan sekat-sekat primordial  mengikat diri menjadi  satu  kesatuan, yaitu satu tanah  air,  satu  bangsa  dan  satu  bahasa.  Begitu  juga  dengan  peristiwa  deklarasi kemerdekaan  Indonesia  ditahun  1945,  tidak  lepas  dari  campur  tangan  para  pemuda dan  mahasiswa  yang  memiliki  watak  radikal,  mendesak  Soekarno  dan  Mohammad Hatta untuk secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari tentara sekutu.
Pasca kemerdekaan peran pemuda dan mahasiswa tidak surut, golongan kelas menengah Indonesia ini, senantiasa hadir memenuhi panggilan zamannya, salah satu peran  sosial  politik  mahasiswa  yang  menonjol  pasca  kemerdekaan  adalah  dengan lahirnya  generasi  mahasiswa  angkatan  1966.  Menurut  Khatimi  Bahri, 2 gerakan mahasiswa  1966  dianggap  sebagai  agen  perubahan  sosial  dalam  sejarah  gerakan mahasiswa  Indonesia.  Ia  dianggap  mampu  mengartikulasi  secara  tepat  apa  yang menjadi  kegelisahan  dan  tuntutan  rakyat  ketika  itu,  melalui  Tritura  (Tiga  Tuntutan Rakyat)  mahasiswa  mendapat  dukungan  luas  masyarakat  untuk  menggerakan perubahan yang berujung dengan kejatuhan penguasa Orde Lama.
1 Adi Suryadi Culla, Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa  Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999). Hal 18-32.
2 Khatimi  Bahri, Fase-Fase  Gerakan  Mahasiswa dalam  Fahruz  Zaman  Fadhly  (editor), Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 19998. (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999). Hal 56.
Pasca  peristiwa  1966,  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama  gerakan mahasiswa tidak menunjukan gaungnya, antara lain karena pemikiran untuk kembali ke  kampus,  disamping  memberikan  kesempatan  kepada  penguasa  Orde  Baru dibawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  untuk  merealisasikan  komitmen pembaharuan  politik  yang  dicita-citakan  oleh  seluruh  elemen  kekuataan  perjuangan angkatan 1966.
Kelahiran  Orde  Baru  tidak  lepas  dari  peran  generasi  mahasiswa  1966  yang sepenuhnya  didukung  oleh  kalangan  militer,  khususnya  dari  Angkatan  Darat  (AD). Militer  saat  itu  menjadi  kekuataan  yang  menyokong  setiap  aksi  demontrasi mahasiswa  ketika  menuntut  Tritura,  aliansi  strategis  antara  keduanya  kemudian mampu menggusur Presiden Soekarno dari singgasana kekuasaanya, untuk kemudian mengangkat Soeharto dengan pemerintahan barunya.
Menurut  Eep  Saefulloh  Fattah, 3 konsolidasi  awal  pemerintahaan  Orde  Baru menjadi  masa  bulan  madu  antara  militer  dengan  mahasiswa,  dalam  masa  tersebut tumbuh  harapan  besar  ditengah  mahasiswa  bahwa  penguasa  baru  ini  akan  bersikap akomodatif  dan  responsif  dibandingkan  penguasa  sebelumnya  (Orde  Lama).  Tetapi masa  bulan  madu  itu  kemudian  dengan  cepat  berubah  memasuki  tahun  1970-an, terutama  semenjak  tahun  1971.  Pada  masa  itu,  mulai  bertumbuhan  komunitas- komunitas kritis ditengah mahasiswa, sehingga mengakibatkan mulai terbentuk jarak antara  kepentingan  perubahan  yang  dicita-citakan  mahasiswa  dengan  kepentingan yang  dimiliki  oleh  negara  dalam  meletakan  dasar-dasar  modernisasi  pembangunan secara cepat.
Kekecewaan  mahasiswa  terhadap  kebijakan  pembangunan  yang  ditempuh pemerintah  Orde  Baru  ditunjukan  dengan  menggelar  berbagai  aksi  demonstrasi  di berbagai  kampus,  klimaks  aksi  demontrasi  terjadi  pada  15  Januari  1974  yang dimotori oleh Dewan Mahasiswa (DM) UI, ketika kedatangan Perdana Menteri (PM) Tanaka,  mahasiswa  menggelar  demonstrasi  besar-besaran  yang  berujung  aksi  huru- hara yang membakar kota Jakarta. Perlawanan mahasiswa mencapai puncaknya pada peristiwa malari.
Menurut Hariman Siregar, gerakan mahasiswa angkatan 1974 yang berujung huru-hara  tersebut,  berangkat  dari  keperihatinan  akan  situasi  kehidupan  berbangsa bernegara  saat  itu,  sehingga  mahasiswa  memutuskan  untuk  bergerak  mengingatkan pemerintah atas strategi  kebijakan pembangunan  yang diambil. ada beberapa alasan mengapa  mahasiswa  Indonesia    memutuskan  untuk  bangkit  melawan  :  (1)  strategi pembangunan  Orde  Baru  mengakibatkan  hanya  segelintir  orang  saja  yang  dapat menikmati  hasil  pembangunan,  mereka  paling-paling  terdiri  dari  elit  militer,  elit birokrasi  sipil,  pengusaha  dan  komperador  asing,  (2)  atas  nama  stabilitas,  represi politik di dalam negeri meningkat, hak-hak sipil dan politik warga negara terabaikan, akibatnya semakin sulit bagi rakyat secara politik memperjuangkan hak-haknya, dan (3)  ketergantungan  pada  pihak  asing  semakin  meningkat,  negara-negara  donor  dan lembaga-lembaga  keuangan  internasional  dapat  dengan  mudah  memaksakan
3 Eep  Saefulloh  Fattah, Konflik, Manipulasi  dan  Kebangkrutan  Orde  Baru  :    Manajemen  Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010). Hal 116-117.
kehendaknya,  seperti  terlihat  dalam  tender  proyek  telekomunikasi  dan  beberapa paket deregulasi yang disodorkan Bank Dunia. 4
Dari  narasi  singkat  diatas  tentang  pergerakan  mahasiswa  angkatan  1974, menurut  penulis  kemunculan  mereka  menjadi  suatu  yang  menarik  dan  dapat dijadikan  sebagai  objek  penelitian.  Selain  kemunculannya  di  awal-awal  konsolidasi rezim  Orde  Baru,  mereka  juga  tidak  didukung  oleh  militer  seperti  angkatan  1966. Kemunculan  mereka  dalam  pentas  politik  nasional  menjadikan  gerakan  mereka sangat  fenomenal,  disaat  seharusnya  terjadi  bulan  madu  antara  militer  dengan mahasiswa pasca keberhasilan mereka meruntuhkan pemerintahan Orde Lama. Studi ini  diharapkan  akan  menjawab  asal  mula  munculnya  gerakan  mahasiswa  1974, melalui  penelitian  ini  juga  penulis  ingin  mengetahui  anatomi  gerakannya  baik  dari isu,  ideologi,  pola  gerakan  dan  aktor,  serta  seberapa  besar  dampak  gerakan  mereka terhadap arah kebijakan Orde Baru.
B. Perumusan Penelitian.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  ada  dua  pertanyaan  pokok  yang  menjadi fokus dalam penelitian ini :
1. Bagaimana  anatomi  gerakan  mahasiswa  (isu,  ideologi,  pola  gerakan  dan aktor) tahun 1974?
2. Bagaimana  dampak  dari  gerakan  mahasiswa  tahun  1974  terhadap  kebijakan politik Orde Baru?
C. Tujuan Penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :
1. Menjelaskan  anatomi  gerakan  mahasiswa  (isu,  ideologi,  pola  gerakan  dan aktor)  tahun 1974.
2. Mengetahui  dampak  gerakan  mahasiswa  tahun  1974  terhadap  kebijakan pemerintah Orde Baru.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat  akademis,  penelitian  tentang  gerakan  mahasiswa  di  Indonesia diharapkan  akan  memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan  teori gerakan sosial dan teori analisa sistem politik di negara Dunia Ketiga.
2. Manfaat  praktis,  penelitian  ini  menjadi  referensi  utama  bagi  gerakan mahasiswa  pasca  reformasi  bagaimana  membangun  format  gerakan  dan merumuskan isu-isu strategis.
E. Metodelogi Penelitian.
1. Jenis Penelitian.
Penulis  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  dalam  penelitian  ini, sebuah  metode  menganalisis  data  ditunjukan  atau  disajikan  bukan  dalam  bentuk statistik,  tetapi  berupa  menggambarkan  atau  menarasikan  suatu  fenomena  politik yang terjadi.
2. Jenis Data.
Data  primer,  yaitu  data  yang  tersusun  dalam  bentuk  langsung  seperti wawancara  dari  para  pelaku  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang
4 Amir  Husain  Daulay  dan  Imran  Hasibuan  (editor), Hariman  dan  Malari  :  Gelombang  Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing. (Jakarta : Q. Communication, 2011). Hal 386.
diteliti. 5 Sedangkan data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Seperti    buku, koran, artikel dan jurnal. 6
3. Teknik Pengolahan Data.
Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. Pertama, tahapan  dalam  pengumpulan  data  baik  itu  tertulis  maupun  lisan (wawancara)  yang  relevan  dengan  data  yang  diperlukan  untuk  kelengkapan penelitian. Kedua ,  menguji  dan  menganalisa  data  secara  kritis. Ketiga , menghubungkan  peristiwa  yang  satu  dengan  peristiwa  lain  sehingga  menjadi  satu rangkaian politik yang utuh.
F. Kerangka Teori
a) Presfektif Teori Gerakan Sosial.
Menurut Rajendra Singh, 7 gerakan sosial ialah :  (1) Mengekspresikan usaha- usaha  kolektif  untuk  menuntut  kesetaraan  dan  keadilan  sosial.  (2)  Memobilisasi anggota-anggota  masyarakat  untuk  berusaha  menyuarakan  keluhan  melawan  pihak musuh entah itu negara, institusi atau bagian lain masyarakat.
Kemudian  Robert  Miesel  menyebutkan  beberapa  ciri  karakteristik  gerakan sosial  :  (1)  Gerakan  sosial  dimengerti  dalam  hubunganya  dengan  organisasi  dan perilaku  organisatoris.  (2)  Gerakan  sosial  menggunakan  cara-cara  yang  rasional dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-citanya.  (3)  Aktivitas  utama  dari  gerakan  sosial adalah  memobilisasi  berbagai  macam  konstituensi  dengan  berbagai  cara  untuk memperoleh  sumber-sumber  daya  yang  dibutuhkan,  (4)  Bentuk  organisasi  dan strategi-strategi  penggalangan sumber  daya  dari  sebuah  gerakan  sosial  dengan bentuk-bentuk  tindakan  yang  terlembagakan  dan  (5)  Fenomena  perilaku  kolektif (demonstrasi)  sangat  berhubungan  dengan  gerakan  sosial,  karena  merupakan  unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan. 8
b) Aktor Gerakan Sosial.
Para  anggota  (aktor)  kelompok  gerakan  sosial  diidentifikasikan  sebagai orang-orang  yang  tidak  puas  dan  kecewa,  yaitu  mereka  yang  tersingkir  dalam kehidupan  kelompok  marginal  ditengah  masyarakat,  hingga  kelompok  minoritas yang  tertekan.  Selain  itu  orang-orang  yang  terlibat  dalam  gerakan  sosial  sendiri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh akal sehat, jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial akan senantiasa melibatkan individu atau  sekelompok  orang  yang  terorganisir  secara  baik  dan  rapih,  untuk  melakukan sebua perubahan yang menyentuh dimensi moral, sosial, politik maupun ekonomi. 9
5 Suharsono, Metode Penelitian Sosial . (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996) Hal 45Hal 46.
6 Ibid Hal 57
.
7 Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru . (Yogyakrta : Resit Book, 2010).
8 Robert Mirsel, Teori Pergerakan Sosial . (Yogyakarta : Resist Book, 2004). Hal 56-58.
9 Muhammad  Umar  Syadat  Hasibuan, Revolusi  Politik  Kaum  Muda. (Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia, 2008).
Menurut Aswab  Mahasin, 10 dengan  mengutip  Eric  Wolf,  Barrington  Moore dan  Landsberger,  menengarai  bahwa  gerakan  sosial  lebih  banyak  diprakasasi  oleh golongan  menengah,  lebih  jauh  ia  mengatakan  gerakan  sosial  yang  digerakan  oleh masa  kelas  bawah  hanya  sebagai  mitos.  Golongan  kelas  menengah  bisa  berupa kelompok  studi,  perkumpulan  mahasiswa,  kelompok  kohesif,  komunitas  pedagang dan kaum buruh perkotaan.
c) Jenis Gerakan Sosial.
Dalam  studinya  David  F  Aberle  seperti  yang  dikutip  oleh  Damsar, 11 menjelaskan,  bahwa  gerakan  sosial  bersifat  reformatif,  yakni  gerakan  untuk mentrasformasikan  tatanan  sosial  itu  sendiri,  para  anggotanya  memiliki  kehendak mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi tatanan  yang lebih baik menurut versi mereka.
Menurut Suharko jenis-jenis gerakan sosial diantaranya :  (1) gerakan protes, gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini  adalah  jenis  yang  paling  umum  dari  gerakan  sosial  di  sebagian  besar  negara industri.  (2)  Kedua,  gerakan  regresif,  gerakan  yang  bertujuan  membalikkan perubahan  sosial  atau  menentang  sebuah  gerakan  protes.  Dan  (3)  gerakan  religius, gerakan  sosial  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  spiritual  atau  hal-hal  yang  gaib ( supernatural ),  yang  menentang  atau  mengusulkan  alternatif  terhadap  beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan. 12
d) Ideologi dan Tema Gerakan Sosial. Menurut  Bagus  Takwin,  dalam  konteks  gerakan  sosial,  ideologi  seringkali digunakan  sebagai  dasar  bagi  usaha  pembebasan  manusia,  Ideologi  memberi  arah bagi  gerakan,  serta  menjadi  keyakinan  bagi  kelompok  tersebut. 13 Ideologi  berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua kata, yakni ideo artinya pemikiran ; logis artika logika,  ilmu  pengetahuan.  Jadi  dapat  didefinisikan  ideologi  adalah  ilmu  mengenai keyakinan  atau  cita-cita. 14 Ideologi  menciptakan  pemikiran  dan  semangat  hidup diantara  manusia  terutama  kaum  muda,  khususnya  diantara  cendikiawan  atau intelektual  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa ideologi  merupakan  rumusan  alam  pikiran  yang  terdapat  diberbagai  subjek  atau kelompok  masyarakat  yang  ada,  dijadikan  dasar  untuk  direalisasikannya.  Dengan demikian,  ideologi  tidak  hanya  dimiliki  oleh  negara,  dapat  juga  berupa  keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara, seperti  partai politik atau asosiasi politik. 15 Ciri  suatu  ideologi  adalah  cita-cita  yang  dalam  dan  luas,  bersifat  jangka panjang,  bahkan  diyakini  bersifat  universal.  Ideologi  dirasakan  menjadi  milik  yang mengikat  suatu  kelompok  manusia  dalam  membenarkan  atau  mempertahankan perbuatan kelompoknya.
10 Aswab Mahasin dan Ismed Natrsir, Cendikiawan dan Politik . (Jakarta : LP3ES, 1983).
11 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik (edisi revisi) (Jakarta : Kencana, 2010) Hal 133-135.
12 Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, Nomor 1, Juli 2006.
13 Bagus Takwin, Akar-Akar Ideologi . (Yogyakarta : Jalasutra, 2009) Hal 5.
14 Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke Tiga (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010).
15 Ibid Hal 238.

## e) Analisa Sistem Politik.
Menurut  Easton  sistem  politik  haruslah  mempunyai  kemampuan  untuk merespon tuntutan-tuntutan dari anggota masyarakat atau warga negaranya dan oleh karena  itu  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  kondisi-kondisi  yang  mengharuskanya berfungsi,  disini  Easton  menjelaskan  bahwa  sebuah  sistem  politik  itu  terdiri  dari sebuah sistem interaksi di dalam suatu masyarakat antara institusi sosial di dalamnya, sehingga dari adanya interaksi tersebut menyebabkan ia dituntut untuk bisa adaptasi terhadap lingkunganya. 16

## G. Awal Pemerintahaan Orde Baru
1. Kondisi Ekonomi
Tentunya gerakan mahasiswa tahun 1974, tidak dimuncul dalam ruang yang kosong,  ada  rangkaian  peristiwa  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang  menjadi  latar belakang  kemunculan  kembali  gerakan  kelas  menengah  ini,  setelah  sebelumnya untuk  waktu  yang  lama  mahasiswa  tidak  menunjukan  gaungnya  pasca  peristiwa 1966. Di bawah ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang seting sosial, politik dan ekonomi yang melatari kemunculan kembali gerakan mahasiswa 1974.
Tahun  1966  merupakan  masa  transisi  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru,  proses transisi  ini  ditandai  dengan  terjadinya  pergeseran  pusat  perhatian  utama  pemerintah yang awalnya terfokus dari masalah pembangunan politik ke masalah pembangunan ekonomi,  pemerintahan  baru  dibawah  Presiden  Soeharto  menyadari  pelaksanaan pembangunan  ekonomi  akan  terlaksana,  apabila  ditunjang  oleh  adanya  kemapanan stabilitas  sosial  politik.  Perhatian  serius  untuk  menata  kembali  sistem  politik Indonesia  di  masa  Orde  Baru  sepenuhnya  diciptakan  untuk  menunjang    kegiatan pembangunan  ekonomi,  proses  penataan  ini  semakin  mendesak  dilakukan,  karena perioritas  kebijakan  pemerintah  Indonesia  ketika  itu  berorientasi  pada  bidang pembangunan,  dimana  proses  tersebut  harus  mengintegralkan  diri  dalam  sistem ekonomi internasional yang bercorak kapitalistik. 17
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  yang  bercorak  kapitalis,  yaitu membuka  masuknya  investasi  dan  bantuan  modal  asing.  Kebijakan  investasi  asing satu  diantaranya  dengan  cara  mengeksploitasi  Sumber  Daya  Alam  (SDA), pemerintah  Orde  Baru  mengupayakan  pemanfaatan  hutan-hutan  tropis  di  luar  Jawa dan  pemanfaatan  sumber  daya  tambang  serta  minyak  bumi  kepada  pihak  swasta. Untuk  menunjang  kebijakan  investasi  tersebut,  pemerintah  menerbitkan  UU  No.  1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), undang-undang ini merupakan upaya  pemerintah  untuk  menarik  investasi  asing  masuk  ke  Indonesia,  khususnya untuk  mengeksploitasi  sumber daya tambang. Pokok-pokok terpenting dari undang- undang  baru  tersebut  diantaranya  :  (1)  Jaminan  bahwa  tidak  akan  ada  nasionalisasi aset  perusahaan  asing,  namun  bila  itu  terjadi  akan  ada  kompensasi  yang  memadai, (2) Jangka waktu operasi perusahaan asing adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang, (3) Pembebasan bea masuk serta pajak untuk periode tertentu dan (4) Jaminan bahwa perusahaan asing dapat memilih sendiri manajemen dan pekerja teknis mereka serta
16 Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008) Hal 29.
17 Ganewati Wuryandari (editor), Politik Luar Negeri Indonesia : Ditengah Pusaran Politik Domestik. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) Hal 113.
dapat  pula  membawa  pulang  keuntungan  atau  modal  mereka  dengan  leluasa  ke negara asalnya. 18
Sedangkan  menurut  Rizal  Mallarangeng, 19 dengan  keluarnya  UU  PMA No.1/1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing,  pemerintahan  Orde  Baru  telah menempatkan  kalangan  pengusaha-sekalipun  berasal  dari  luar  negeri-tidak  lagi dianggap sebagai musuh besar atau kaki tangan imperialisme, tidak seperti kebijakan Orde Lama yang anti modal asing, bahkan pernah melakukan nasionalisasi aset-aset asing  pada  awal  tahun  1960-an,    sebaliknya  di  bawah    Orde  Baru,  para  pengusaha asing  dipandang  sebagai  prasyarat  yang  dibutuhkan  untuk  membangun perekonomian  Indonesia.  Bahkan,  pemerintah  Orde  Baru  memberikan  kompensasi berupa kemudahan untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di  Indonesia,  dengan  membebaskan  para  investor  untuk  menulis  kontrak perjanjiannya sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Sadli, 20
“Ketika kita mulai mencoba menarik investasi asing tahun 1967, semua jenis investasi dan siapapun  investornya  dapat  diterima..kita  membutuhkan  daftar  nama  dan  mata  uang dollar  untuk  jenis  investasi  yang  diinginkan,  untuk  memberikan  kepercayaan  kepada peraturan  kita.  Perusahaan  pertambangan  yang  pertama  benar-benar  menulis  sendiri kontraknya,  disebabkan  ketiadaan  konsep  mengenai  kontrak  pertambangan,  kita menerima  konsep  kontrak  yang  dibuat  oleh  perusahaan  tersebut  sebagai  dasar  negoisasi dan hanya akal sehat dan hasrat untuk memohon kontrak pertama adalah pedoman kita.”
Dalam konteks sejarah perekonomian  Indonesia,  UU PMA No.1/1967 ini di nilai  sangat  liberal,  suatu  pengjungkirbalikan  terhadap  peraturan  investasi sebelumnya  masa  Orde  Lama,  yang  memungkinkan  pemerintah  mengambil-alih modal  asing  demi  kepentingan  nasional.  Menurut  Kurtubi, 21 penguasaan  hasil tambang  dan  mineral  oleh  perusahaan-perusahaan  asing,  terutama  Amerika  Serikat, dimulai dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1967, UU ini memberikan ruang seluas- luasnya  bagi  perusahaan  asing  menguasai  kekayaan  bumi  Indonesia,  bahkan menurutnya  kepemilikannya  bisa  mencapai  100%,  UU  No.  1  Tahun  1967  tersebut kemudian  melahirkan  UU  No.  11  Tahun  1967  tentang  ketentuan  pokok pertambangan. Dalam UU ini, yang paling merugikan kepentingan Indonesia adalah mengenai ketentuan Kontrak Karya (KK) antara pemerintah dengan investor dimana pemerintah  tidak  dapat  begitu  saja  mengubah  perjanjian,  misalnya  dalam  masalah royalti, tanpa persetujuan pihak investor.
2. Korupsi dan Politik Pembangunan.
Pada  tahun  1970-an  media-media  Indonesia  gencar  memberitakan  kasus- kasus  korupsi,  saat  itu  kasus  yang  paling  di  sorot  adalah  korupsi  seputar  Pertamina dan  Bulog,  tetapi  sebenarnya  isu  korupsi  sudah  merata  dan  meluas  di  berbagai instansi  pemerintahan  yang  lain.  Beberapa  kasus  korupsi  diantaranya  korupsi  yang
18 Heru Cahyono, Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 . (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998) Hal 145-146.
19 Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. (Jakarta : KPG, 2002) Hal 49.
20 Ibid Hal 49.
21 Kekayaan Tambang : Dibodohi Oleh Bangsa Sendiri (Harian Kompas, Tanggal 2 November 2012).
terjadi  di  Departemen  Agama,  korupsi  di  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan yang  melibatkan  CV  Haruman,  korupsi  di  Departemen  Perhubungan  dalam pengadaan  kebutuhan  perusahaan  kereta  api,  korupsi  di  Direktorat  Bea  dan  Cukai, korupsi di Departemen Pertanian dan Kehutanan dan kasus-kasus korupsi diberbagai Departemen lainnya, selain itu marak juga berbagai macam penyelewengan dan gaya hidup tidak wajar dari para pejabat tinggi dari level Menteri sampai Bupati, bahkan di  Telkom,  salah  seorang  pejabatnya  mendepositokan  uang  perusahaan  atas  nama pribadi sebesar Rp. 250 juta dan menikmati sendiri bungannya tiap bulan. 22
Selain maraknya budaya korupsi, terhadap juga pemborosan anggaran negara yang  digunakan  untuk  proyek-proyek  ekslusif  yang  dinilai  tidak  mendesak  dalam pembangunan,  misalnya  protes  terhadap  proyek  pembangunan  Taman  Mini Indonesia  Indah  (TMII),  proyek  swasta  yang  menghimpun  dana  sekitar  2,5  juta dollar  AS. 23 Proyek  TMII  merupakan  usulan  Ibu  Tien  Soeharto  untuk  membangun sebuah kompleks hiburan, rekreasi dan kebudayaan yang mirip dengan Disneyland di Amerika  Serikat  atau Thai-in-Miniature  Land di  Muangthai,  gagasan  Ibu  Tien  ini dilontarkan  secara  terbuka  di  depan  forum  pertemuan  Gubernur  se-Indonesia  pada bulan Desember 1971, segera saja reaksi penolakan merebak di kalangan teknokrat, cendekiawan  dan  mahasiswa,  karena  gagasan  tersebut  di  nilai  kontra  produktif,  di tengah-tengah  penderitaan  masyarakat,  terlebih  sebelumnya  Presiden  Soeharto  baru saja  mengulang-ulang  pernyataan  untuk  mengurangi  pengeluaran  yang  tidak  perlu dan  mengutamakan  seluruh  dana  serta  usaha  untuk  pembangunan  nasional. 24 Menurut  Soemitro, 25 rencana  pembangunan  TMII  ini  menimbulkan  keresahan khususnya dikalangan teknokrat  dan mahasiswa,  gagasan  Ibu Tie tersebut dianggap tidak  tepat  dan  bertentangan  dengan  kepentingan  negara  mengingat  biayanya  yang terlampau  mahal,  serta  tidak  jelas  cara  memperoleh  dananya.  Proyek  tersebut dianggap  terlampau  dini  direncankan,  sehingga  tidak  bedanya  dengan  proyek mercusuar  zaman  Nasakom,  lebih  lanjut  menurut  Soemitro    para  teknorat  sempat mengirimkan tanda-tanda mereka akan berhenti menyusul pernyataan Ibu Tie, bahwa TMII  sudah  harus  berdiri  dengan  megah  di  tahun  1975,  terlebih-lebih  terakhir diketahui,  seluruh  Gubernur  diperintahkan  Mendagri  supaya  membantu  anggaran belanja  negara  untuk  proyek  pembangunan  TMII  dari  alokasi  anggaran  daerah masing-masing.
3. Politik dan Demokrasi.
Pemerintah  Orde  Baru  di  bawah  Soeharto  telah  melakukan  berbagai  cara dalam bentuk  rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan  status  quo dengan  melakukan  kooptasi kekuatan-kekuataan  politik  masyarakat,  antara  lain melalui  perundang-undangan.  Misalnya  melalui  undang-undang  yang  mengatur tentang pemilu, partai politik dan MPR/DRP/DPRD. 26
22 Rum Aly, Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter : Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974 . (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004) Hal 204.
23 Ibid Hal 81.
24 Ibid Hal 166-167.
25 Heru Cahyono, Ibid Hal 144.
26 Ibid Hal 79.
Undang-Undang  Pemilu  disahkan  oleh  DPR-GR  di  tahun  1969,  perundang- undangan tersebut, secara subtansi berisi soal jumlah anggota parlemen yang berhak ditunjuk  oleh  Presiden  sebanyak  100  orang  dari  460  anggota  DPR,  dan  peserta pemilu tahun 1971 hanya boleh diikuti oleh partai-partai politik yang sudah ada. 27
Untuk  point  terakhir  banyak  mengundang  kekecewaan  dari  kalangan  Islam dan  mantan  eks-PSI,  karena  pemerintah  Orde  Baru  menolak  melakukan  rehabilitasi terhadap Masyumi dan PSI, padahal kelahiran Orde Baru tidak lepas dari keterlibatan dua kelompok ini sebagai kekuataan oposisi yang mampu memobilisasi pemuda dan mahasiswa turun kejalan saat meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Alasan pemerintah Orde Baru menolak rehabilitasi, karena dua partai politik ini dianggap terlibat secara aktif dalam pemberontakan PRRI/Permesta.
Pada  bulan  Febuari  1970  pemerintah  mengumumkan  bahwa  semua  pegawai pemerintahan  harus  setia  pada  pemerintah  Orde  Baru,  mereka  tidak  diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar, bahkan para perwira militer dan pejabat-pejabat  pemerintahan  diturunkan  ke  desa-desa  melakukan  intimidasi,  untuk menarik  suara  memenangkan  Golkar  pada  pemilu  1971. 28 Pada  tahun  yang  sama, Mentri  Dalam  Negeri  Amir  Machmud, 29 memutuskan  bahwa  departemennya  akan menjadi  tulang  punggung  kemenangan  Golkar,  serta  menyampaikan  bahwa  semua pegawai  dibawah  lingkungannya,  apabila  ketahuan  aktif  di  salah  satu  partai  politik akan mengalami hambatan dalam kenaikan jabatan.
Pemerintah  juga  mengeluarkan  larangan-larangan  dalam  kampanye  yang sebenarnya  sangat  membatasi  kebebasan  partai  politik  selain  Golkar  dalam melakukan  kegiatan  politiknya.  Larangan  tersebut  dijelaskan  oleh  laksamana Sudomo menjelang kampanye, larangan-larangan tersebut antara lain :
“Dilarang  memperdebatkan  dasar-dasar  Pancasila  dan  UUD  1945,  memfitnah,  menghina atau  menunjukan rasa tidak  hormat  kepada pemerintah atau pejabat pemerintah, individu, kelompok,  organisasi  atau  negara  asing,  atau  melakukan  tindakan/kegiatan  yang bertentangan dengan etika/aturan moral yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila” 30
Sedangkan  empat  larangan  Sodomo  lainnya  yaitu,  dilarang  melakukan intimidasi  lawan  politik,  dilarang  mencederai  kewibawaan  pemerintah  dan  para pejabatnya, dilarang merusak persatuan nasional serta dilarang mengkritik kebijakan pemerintah. Otomatis pembatasan ini meniadakan segala diskusi masalah subtansial dan  memberikan  jalan  kepada  pemerintah  untuk  melakukan  segala  pembersihan, larangan  ini  juga  menjadi  jalan  untuk  mengambil  langkah  terhadap  apa  saja  yang dianggap mengancam “keberhasilan” pemilihan umum. 31
27 Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966- 1974. (Jakarta : LP3ES, 1984)  Hal 76.
28 Jopie Lasut, Malari Kesaksian Seorang Jurnalis Anti Orde Baru: Melawan Soeharto dan Barisan Jendral Orde Baui . (Jakarta : Yayasan Penghayat Keadilan, 2011) Hal 21-22.
29 Harold  Crouch, Militer Dan Politik Di Indonesia . (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1986) Hal 299- 230
30 David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jendral ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2010) Hal 53.
31 Ibid Hal 53.
Kebijakan  kooptasi  memenangkan  Golkar  tersebut,  memunculkan  sikap ketidakpercayaan  dari  kalangan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Pada  tanggal  28 Mei 1971 menjelang pelaksanaan Pemilu pertama Orde Baru, dideklarasikan gerakan Golput  (Golongan  Putih),  gerakan  ini  menurut  para  penggagasnya  diakui  bukan sebuah  organisasi,  melainkan  sebuah  identifikasi  bagi  mereka  yang  tidak  puas dengan  keadaan.  Ketidakpuasaan  terutama  menyangkut  diinjak-injaknya  demokrasi baik  oleh  partai  politik  maupun  oleh  Golongan  Karya.  Partai  politik  dianggap menginjak-nginjak  demokrasi  karena  membuat  dan  menyepakati  UU  Pemilu  yang tidak demokratis, sementara Golkar dianggap melakukan penginjak-injakan terhadap demokrasi  karena  berusaha  memenangkan  pemilu  dengan  menggunakan  aparat pemerintah (militer dan sipil) serta memakai cara-cara diluar batas aturan permainan dalam ukuran masyarakat demokratis. 32
Para  penggagas  Golput  sendiri  mengakui  gerakan  mereka  sebagai  gerakan kultural  dan  bukan  gerakan  politik  atau  pengelompokan  politik,  namun  pada praktiknya,  golput  mau  tidak  mau  harus  diidentifikasi  sebagai  sebuah pengelompokan dan gerakan politik yang bersikap kritis terhadap kinerja negara dan kebijakaanya.  Golput  pada  hakikatnya  merupakan  gerakan  protes  terhadap  rencana dan  pelaksanaan  Pemilu  1971  dengan  tidak  mengambil  pilihan  terhadap  salah  satu kontestan  dari  10  kontestan  yang  mengikuti  Pemilu  tersebut.  Arief  Budiman menyatakan alasan dan tujuan Golput sebagai berikut :
“Dikalangan luas orang-orang muda di Indonesia sudah sejak lama terjadi ketidakpuasaan, terutama  sejak  akhir  tahun  1969  dengan  diundangkannya  UU  Pemilu  yang  tidak demokratis, yang sebenarnya dipaksakan oleh partai politik. UU tersebut antara lain telah mematikan  tampilnya  kekuatan-kekuatan  politik  baru  dalam  Pemilu,  selain  partai-partai yang sudah ada dan Golkar. Melalui UU itu, ternyata orang-orang partai yang sudah sejak dulu gagal membangun negeri ini kemudian hanya mengambil enaknya saja meninggalkan generasi  muda  dalam  rezim  Orde  Lama,  dengan  mengambil  posisi  masing-masing, kemudian muncul Golkar yang ternyata sangat mengecewakan orang muda dan masyarakat pada  umumnya,  dimana  dibuktikan  dalam  kampanyenya  akhir-akhir  ini  yang  telah menginjak-nginjak hak-hak asasi dan demokrasi rakyat. ABRI ternyata tidak netral, terang- terangan  memihak  Golkar,  sehingga  ABRI  yang  sebenarnya  diperlukan  sebagai  wasit dalam Pemilu telah mengecewakan rakyat” 33
Diantara  eksponen  gerakan  Golput  adalah  Imam  Waluyo,  Arief  Budiman, Marsilam  Simanjuntak,  Adnan  Buyung  Nasution,  Sumail,  Husin  Umar,  Julius Usman,  Asmara  Nababan  dan  Jusuf  AR.  Terlepas  dari  keberadaanya  yang mengundang  pro  dan  kontra,  Golput  sebagai  sebuah  gerakan  protes,  kemudian meluas  melalui  berbagai  aktifitas  politik  seperti  penyebaran  pamflet,  diskusi  serta aksi turun ke jalan. 34

## H. Anatomi Gerakan Mahasiswa 1974.
Keberhasilan  gerakan  mahasiswa  1966  melakukan  transformasi  politik  dari rezim  Orde  Lama  ke  Orde  Baru,  tentunya  selain  didukung  oleh  pihak  militer
32 Eep Saefulloh Fatah, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru   Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010). Hal 146.
33 Ibid Hal 147
34 Ibid Hal 148
khususnya  dari  Angkatan  Darat  (AD),  juga  karena  solidaritas  perjuangan  yang mereka  bangun  antar  lembaga  kemahasiswaan  melalui  pembentukan  satu  kesatuan aksi,  yaitu Kesatuan Aksi  Mahasiswa  Indonesia  (KAMI). KAMI di  bentuk pada 25 Oktober  1965  sebagai  wadah  integrasi  kekuatan  mahasiswa  untuk  melancarkan perlawanan terhadap PKI, kesatuan aksi ini menghimpun sejumlah organisasi ekstra kampus  seperti  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Pergerakan  Mahasiswa  Islam Indonesia  (PMII),  GMKI,  Sekretariat  Bersama  Organisasi  Mahasiswa  Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas) dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). 35 Puncak  perlawanan  gerakan  mahasiswa  1966  ditandai  dengan  berakhirnya kekuasaan Soekarno.  Dengan runtuhnya Orde  Lama serta naiknya Soeharto  sebagai presiden menandai pembentukan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966. Menurut Adi  Suryadi  Culla, 36 peristiwa  itu  merupakan  sebuah  pencapaian  paling  bersejarah gerakan  mahasiswa-termasuk  KAMI  di  dalamnya-setelah  26  tahun  pasca kemerdekaan.  Keberhasilan  dalam  melakukan  perubahan  sistem  politik  ini, menegaskan bahwa mahasiswa mampu mengartikulasi keinginan dan harapan rakyat yang menginginkan perubahan.
Pasca  runtuhnya  Orde  Lama  gerakan  mahasiswa  1966  dihadapkan  pada  dua pilihan  menjadi  kekuataan  moral  atau  politik,  kekuataan  moral  maksudnya mahasiswa  hanya  muncul  sebagai  aktor  politik  ketika  krisis  sedang  mencapai puncaknya,  tetapi  ketika  krisis  sudah  berlalu,  mahasiswa  kembali  ke  kampus menyelesaikan  masa  studinya,  mereka  tidak  mengharapkan  imbalan,  apalagi  posisi sebagai  pejabat  dipemerintahan. 37 Sedangkan  kekuatan  politik  maksudnya  setelah mahasiswa  berhasil  menggulingkan  rezim  otoriter,  mereka  ikut  terlibat  di  dalam struktur-strukur  kekuasaan,  mereka  bisa  menjadi  pejabat  atau  anggota  parlemen, keikutsertaan  dalam  lingkaran  kekuasaan  dipandang  lebih  realistis  dari  pada perjuangan di luar pemerintahan.
Pada  bulan  Januari  1967  ketika  Soeharto  mengesahkan  pengumuman  daftar anggota  parlemen  baru  (MPRS  dan  DPR-GR),  ada  empat  belas  nama  aktifis mahasiswa  yang  termasuk  di  dalamnya,  mereka  duduk  sebagai  anggota  parlemen mewakili  kalangan  mahasiswa. 38 Kenyataan  kemudian  muncul,  segera  setelah penunjukan  wakil-wakil  mahasiswa  untuk  duduk  di  MPRS/DPR-GR,  perselisihan antara  anggota  lembaga-lembaga  ekstra  kemahasiswaan  yang  terhimpun  di  KAMI mulai meletup, kepentingan-kepentingan yang berbenturan antara satu wakil dengan wakil  yang  lain  merebak  ke  permukaan,  para  anggota  legislatif  dari  mahasiswa  ini tidak  mampu  bersatu  sebagai  sebuah  kelompok  di  parlemen, 39 masing-masing anggota  merapat  atau  bergabung  dengan  partai  politik,  mengingat  saat  itu  hampir semua  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  menjadi  patron  dari  partai  politik tertentu.
35 Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 48-49.
36 Ibid Hal 63.
37 John  Maxwell, Soe  Hok  Gie  :  Pergulatan  Intelektual  Muda  Melawan  Tirani .  (Jakarta  :  Pustaka Utama Grafiti, 2001) Hal 299.
38 Ibid Hal 297-298.
39 Ibid Hal 301.
Memasuki  awal  tahun 1969, beberapa organisasi ekstra kampus menyatakan diri keluar dari KAMI, mereka berpendapat KAMI sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai  lembaga  kemahasiswaan  nasional  dan  tunggal.  Sejalan  dengan  eksodus besar-besaran organisasi mahasiswa meninggalkan KAMI, beberapa organisasi intra kampus  sedang  menjalin  komunikasi  internsif  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Di Kota  Bandung  organisasi  intra  kampus  membentuk  Badan  Kerja  Sama  Dewan Mahasiswa/Senat  Mahasiswa  (BKS  DM/SM)  yang  menghimpun  16  perguruan tinggi. 40 Bersamaan  dengan  berakhirnya  eksistensi  KAMI,  perkembangan  dunia kemahasiswaan menunjukan perkembangan baru, dimana pengaruh organisasi ekstra kampus  mulai  memudar  dan  berangsur-angsur  kehilangan  popularitas  di  kalangan mahasiswa generasi baru.
Kemorosatan  popularitas  organisasi  ekstra  ini  diperkuat  oleh  keputusan beberapa  Dewan  Mahasiswa,  seperti  antara  lain  di  Universitas  Padjadjaran,  yang melarang  adanya  wadah-wadah  kegiatan  organisasi  ekstra  universitas  di  kampus mereka,  mereka  menganggap  organisasi-organisasi  ekstra  tidak  mampu  menjaga kemurnian  gerakan  moral,  terlalu  banyak  bermain  politik  mengejar  posisi-posisi strategis  di  dalam  struktur  kekuasaan.  Sikap  radikal  DM  Unpad  ditunjukan  seiring dengan  suksesnya  Studi  Grup  Mahasiswa  Indonesia,  sebuah  kelompok  studi  anti organisasi ektra kampus yang sebenarnya berafiliansi dengan Gemsos (Partai Sosialis Indonesia),  menempatkan  kader-kadernya sebagai  Ketua Dewan Mahasiswa hampir di  seluruh  perguruan  tinggi  di  kota  Bandung. 41 Generasi  mahasiswa  awal  tahun 1970-an ini memiliki sikap-sikap kritis sendiri yang berbeda dengan angkatan 1966, bahkan dapat diinterpretasikan, sebagai gerakan koreksi yang meluruskan kegagalan senior  mereka.  Selain  itu,  generasi  ini  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai  ikatan emosional yang kuat dengan dengan militer, apalagi militer yang mereka lihat secara faktual,  dalam  sederetan  fakta  telanjang  merupakan  pelaku  tindakan  korupsi  dan kolusi. 42
Pada  periode  ini  umumnya  mahasiswa  tidak  tertarik  dengan  kegiatan- kegiatan organisasi ekstra, selain tidak begitu suka dengan kegiatan-kegiatan berbau politik  praktis,  para  mahasiswa  tidak  bersedia  menjalani  masa  perpeloncoan  kedua kalinya, karena umumnya perpeloncoan di organisasi ekstra kampus lebih berat dari pada  perpeloncoan  ketika  waktu  pertama  kali  mereka  menjadi  mahasiswa. 43 Kelahiran  generasi  ini  didukung  oleh  situasi  kondisi  yang  memperkuat  kegiatan mereka  di  dalam  kampus,  karena  mulai  tahun  1967  secara  perlahan  dan  berangsur- angsur mahasiswa mulai disibukan dengan kegiatan perkuliahan yang semakin padat, pagi  hingga  petang  hari.  Sehingga  tidak  mengherankan  untuk  kegiataan  ekstra kurikuler  mereka  lebih  memilih  kegiatan  dilingkungan  kampus.  Inilah  yang  akan mendorong konsolidasi yang akhirnya memperkuat gerakan-gerakan mahasiswa intra kampus  pada  tahun-tahun  berikutnya  menggantikan  peran  organisasi    ekstra universitas. Organisasi-organisasi intra kampus pada saat itu menjadikan diri sebagai
40 Rum Aly Ibid Hal 72 41 Francois Raillon , Ibid Hal 79.
42 Rum Aly Ibid Hal 73-74.
43 Ibid Hal 74.
organisasi  yang  independen  terhadap  pengaruh  apapun  dari  luar  kampus,  mereka betul-betul  menjaga  identitas  diri  sebagai student  government . 44 Generasi  ini  lebih fokus  pada  gerakan  perlawanan  melalui  cara-cara  ekstra  parlementer  terhadap korupsi dan sikap anti demokrasi dari kalangan penguasa.
Kemunculan  gerakan  independen  atau  anti  ormas,  sebenarnya  sudah  lama bergaung  jauh-jauh  hari  di  Universitas  Indonesia  (UI),  khususnya  di  fakultas  sastra dan  psikologi,  bahkan  kelahirannya  bersamaan  dengan  kuatnya  politik  aliran  pada masa  Orde  Lama.  Kelompok  ini  melakukan  penolakan  atas  kehadiraan  organisasi ekstra, disebabkan organisasi-organisasi ekstra selalu memperebutkan posisi di Senat Mahasiswa  (SM)  yang  merupakan  organisasi  intra  kampus  di  tingkat  fakultas. Setelah  mereka  menduduki  posisi  di  SM,  kelompok  ekstra  biasanya  selalu memaksakan kehendak dan cara berpikir kepada para mahasiswa, terlebih pola pikir yang mereka tanamkan, berdasarkan pesanan sang sponsor, yaitu partai politik yang menjadi  patronnya. 45 Keterangan  A.  Dahana  di  bawah  ini  membenarkan  bahwa fakultas  sastra  dan  psikologi  menjadi  benteng  terakhir  gerakan  pemurnian  kampus dari organisasi ekstra di UI.
“Setiap partai politik punya perwakilan baik di tingkat universitas maupun fakultas, bahkan sampai  jurusan.  Dinding-dinding  Universitas  Indonesia  di  Jalan  Salemba  IV  dan  fakultas lain  (rawamangun)  dipenuhi  papan  pengumuman  organisasi  mahasiswa  yang  berinduk  di luar kampus, namun ditengah suasana yang begitu mencekam, ada dua fakultas yang tidak didominasi oleh organisasi ekstra. Itulah Fakultas Sastra dan Psikologi UI. Senat mahasiswa di kedua fakultas itu selalu bekerja sama mempertahankan indepedensi gerakan mahasiswa sebagai  organisasi  intra,  kami  selalu  menyebut  kedua  fakultas  itu  sebagai  pulau  yang mampu bertahan” 46
Dengan  surutnya  peran  organisasi  ekstra  kampus,  otomatis  peran  beralih kepada mahasiswa intra kampus dalam melancarkan gerakan-gerakan kritik terhadap kekuasaan,  peran  organisasi  intra  kampus  yang  paling  menonjol  tampak  pada kampus-kampus  di  Bandung,  terutama  di  tiga  perguruan  tinggi  terkemuka  yakni Institut  Teknologi  Bandung,  Universitas  Padjadjaran  dan  Universitas  Parahyangan, di motori oleh Dewan Mahasiswa, ketiga kampus ini tampil menjadi kekuatan politik baru pasca meredupnya KAMI. 47
Menurut John Maxwell, 48 di Jakarta meskipun ormas-ormas ekstra senantiasa mempunyai  peran  dilembaga  intra  dibeberapa  perguruan  tinggi,  di  kampus  UI terdapat  tiga  fakultas  yang  menolak  kehadiran  organisasi  ekstra,    yaitu  sastra, psikologi dan kedokteran gigi. Ketiga fakultas ini sering di sebut sebagai kelompok mahasiswa  independen,  mereka  menginginkan  pembersihan  terhadap  kekuatan- kekuatan  politik  eksternal  yang  menggerogoti  kehidupan  kampus,  mereka
44 Ibid Hal 139.
45 Rudi  Badil,  Luki  Sutrisno  Bekti,  Nessy  Luntungan  (editor). Soek  Hok-Gie  Sekali  Lagi .  (Jakarta  : KPG, 2010) Hal 189-190.
46 A.  Dahana, Bung  Sjahrir  Yang  Saya  Kenal dalam  Rudy  Badil  dan  Masmimar  Mangiang  (editor), Ciil (Jakarta : KPG, 2010) Hal 46.
47 Rum Aly, Ibid Hal 46.
48 John Maxwell Hal 303-305.
menginginkan  pemulihan  kebebasan  akademik  sepenuhnya,  karena  mereka  percaya kondisi  semacam  itu  sangat  penting,  agar  para  mahasiswa  dan  intelektual  mampu menyatakan pendapatnya secara terbuka, tanpa takut  dikenai  tuduhan  tertentu.  Pada tanggal  3  Juli  1968  di  Jakarta  para  aktifis  mahasiswa  independen  mendirikan kelompok diskusi  yang diberi  nama Grup Diskusi Universitas  Indonesia  (GD-UI), 49 kelompok  diskusi  ini  selain  bertahan  cukup  lama,  peran  mereka  di  nilai  cukup penting dalam mewarnai perkembangan gerakan mahasiswa era tahun 1970-an. Grup Diskusi  Universitas  Indonesia  (GD-UI)  didirikan  oleh  berbagai  kalangan  dari  latar belakang  berbeda,  mereka  dipersatukan  oleh  pandangan,  bahwa  reputasi  universitas sedang  dipertaruhkan  akibat  ulah  para  pemimpin  mahasiswa  yang  menempatkan kepentingan  kelompok  yang  sempit.  Kelompok  ini  berpandangan  mengenai pentingnya  melindungi  dan  memperkuat  universitas,  sebagai  benteng  kegiatan intelektual  yang kuat dan independen, mereka menolak setiap upaya campur tangan pihak  luar  dalam  persoalan  mahasiswa  dan  universitas. 50 Kelompok  GD-UI  ini merupakan  tempat  pertemuan  intelektual,  laboratorium  gagasan,  pemikiran  tentang perubahan sosial dan persemaian ide-ide modernisasi. GD-UI memiliki anggota 100 orang,  dengan  membuka  pendaftaran  30  orang  setiap  tahun,  dalam  perjalanannya kelompok ini sering dikait-kaitan dengan mantan eksponen Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Menurut  Juwono  Sudarsono, 51 ada  dua  alasan  kenapa  GD-UI  dilihat  oleh publik  sebagai  organisasi  di  bawah  kendali  PSI. Pertama ,  kesamaan  nama  antara Sjahrir,  pendiri  GD-UI  dengan  Sutan  Sjahrir,  pendiri  PSI. Kedua ,  persamaan  cara GD-UI  dengan  PSI  dalam  merekrut  anggotanya,  memberikan  pilihan  pada  kualitas, bukan  kuantitas  anggota.  Lebih  jauh,  banyak  anggota  GD-UI  bukan  berasal  dari partai politik atau ormas tertentu, serta umumnya berasal dari keluarga-keluarga kaya dan  mapan.  Berbeda  dengan  pernyataan  diatas,  menurut  Jopie  Lasut, 52 gerakan independen  sangat  identik  dengan  PSI,  bahkan  Francois  Raillon, 53 menjelaskan gerakan mahasiswa independen periode tahun 1970-an, khususnya di  kota Bandung merasa  terikat  secara  langsung  ataupun  tidak  dengan  PSI.  Pengaruh  PSI  memang dirasakan  sangat  kuat,  walaupun  partai  bentukan  Sutan  Sjahrir  tersebut  sudah  lama dibubarkan  oleh  Soekarno,  tidak  lantas  memberangus  kiprah  politik  para  kader- kadernya,  banyak  para  anggotanya  tetap  menjadi  pengkritik  dan  membangun jaringan perlawanan bawah tanah.
Menurut  J.D  Legge, 54 setelah  PSI  dibubarkan  oleh  Soekarno,  karena  dinilai terlibat  dalam  pemberontakan  PRI/Pemersta,  kader-kader  partai  ini  masih  solid membangun  jaringan  dan  komunikasi  antara  mereka.  Eks-PSI  ini  sering  bertukar pikiran tentang perkembangan politik mutahir, sehingga mengundang minat  banyak anak  muda  untuk  turut  aktif  dalam  diskusi-diskusi  mereka.  Pada  awal  konsolidasi
49 Francois Raillon , Ibid Hal 72. 50 John Maxwell, Ibid Hal 306.
51 Van Dijk, Pengadilan Hariman Siregar . (Yogyakarta : Teplok Press, 2000) Hal 12-14.
52 Jopie Lasut, Ibid Hal 7 53 Francois Raillon , Ibid Hal 165.
54 J.D  Legge, Kaum  Intelektual  dan  Perjuangan  Kemerdekaan  :  Peranan  Kelompok  Sutan  Sjahrir. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993)
rezim  orde  baru  tahun  1966  ada  upaya  merehabilitasi  kembali  PSI,  tapi  akhirnya upaya  politik  itu  tidak  terlaksana,  sehingga  muncul  pemikiran  di  kalangan  eks-PSI untuk  merintis  gerakan  baru  yang  tidak  berdasarkan  motif  ideologis,  tapi berlandaskan  program  yang  riil,  gerakan  ini  kemudian  dikenal  dengan independent group.
Gerakan  mahasisa  1974  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sosok  Hariman  Siregar. Hariman  Siregar  lahir  di  Padang  Sidempuan  sebuah  kota  kecil  di  wilayah  Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 1 Mei 1950, ia dilahirkan sebagai anak keempat dari  tujuh  bersaudara,  ia  menjadi  anak  tengah  pasangan  Kalisati  Siregar  dan Anibarsah  Hutagalung.  Ayahnya  yang  berkerja  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  di Jawatan  Perdagangan  mengharuskan  sang  ayah  berpindah-pindah  tugas  dari  suatu daerah ke daerah lain. 55
Hariman mulai belajar memahami persoalan-persoalan politik langsung dari kedua  orang  tuanya,  kebetulan  afiliansi  politik  orang  tuannya  adalah  Partai  Sosialis Indonesia  (PSI),  bahkan  ibunya  aktif  di  Gerakan  Wanita  Sosialis,  salah  satu onderbouw PSI.
“Sejak  kecil  gue  sudah  memperoleh  stereotipe  bahwa  PSI  itu  baik,  sementara  PKI  tidak beragama.  Dan  Presiden  Soekarno  runtuh  oleh  dirinya  sendiri,  saat  itu,  memang  gue mendapat  kesan  keluarga  kami  anti-Soekarno,  bahkan,  di  rumah  kami  tak  ada  gambar Soekarno  satu  pun,  sebagaimana  banyak  terdapat  di  rumah-rumah  orang  Indonesia lainnya” 56
Karena  itu  tidak  mengherankan  jika  kemudian  pergaulan  politik  Hariman setelah  menjadi  aktifis  mahasiswa,  umumnya  berasal  dari  kalangan  simpatisan  PSI, bahkan  mentor  politiknya  adalah  Prof.  DR.  Sarbini  Soemawinata  salah  satu  tokoh PSI,  yang  kebetulan  mertuanya  sendiri,  dengannya  Hariman  sering  bertukar  pikiran mengenai soal-soal ekonomi dan politik. Pertengahan tahun 1973, salah satu agenda penting mahasiswa UI adalah pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa, Hariman Siregar berkeinginan maju sebagai salah satu kandidat. Menjadi Ketua Dewan Mahasiwa UI di masa itu, merupakan hal yang cukup sulit, karena dalam sejarahnya Ketua Dewan Mahasiswa  UI  harus  memiliki  basis  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus,  seperti HMI, GMNI atau PMKRI. Akan halnya Hariman ia tidak terlibat dalam organisasi- organisasi  tersebut,  ia  hanya  aktif  di  GD-UI  sebuah  kelompok  diskusi  dengan anggota  tidak  lebih  dari  sekitar  200-300  orang. 57 Saat  pemilihan  Ketua  Dewan Mahasiswa  UI,  Hariman  memperoleh  kemenangan  tipis  dari  Ismeth  Abdullah  dari HMI  dengan  selisih  suara  26  :  24,  tentu  kemenangan  Hariman  ini  mengejutkan kalangan  mahasiswa  UI,  karena  diatas  kertas  seharusnya  kandidat  dari  HMI memenangkan  pemilihan.  Tidak  lama  setelah  terpilih  sebagai  Ketua  Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar dilantik oleh Pejabat Rektor UI, Prof. Dr. R. Slamet Imam Santoso pada awal Agustus 1973, kurang dari sebulan setelah pelantikan, DM UI langsung disibukan dengan berbagai aktivitas protes terhadap rezim Orde Baru. 58 Setelah pelantikan Hariman menjalin kontak dengan  berbagai pihak, baik ke sesama
55 Amir Husain Daulay, dan Imran (editor). Ibid Hal 18.
56 Ibid Hal 19.
57 Ibid Hal 33-34.
58 Ibid Hal 37.
dewan mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi lain, maupun ke unsur-unsur non kampus. Aksi demonstrasi pra Malari mencapai puncaknya ketika DM UI melakukan malam  keprihatinan  saat  pergantian  tahun  pada  tanggal  31  Desember  1973,  pada malam itu berkumpul dosen, pelajar dan perwakilan dewan mahasiswa dari Bandung, Jakarta  dan  Bogor.  Mereka  berkumpul  untuk  mendengarkan  orasi  Ketua  Umum Dewan  Mahasiswa  UI  Hariman  Siregar  yang  akan  menyampaikan  pidato  berjudul “Pernyataan  Diri  Mahasiswa”.  Berikut  kutipan  orasi  dari  Hariman  Siregar  pada malam itu :
“Setelah  secara  moral  dan  konstitusional  Jendral  Soeharto  menjadi  Presiden  di  negeri  ini, pembangunan  ekonomi  telah  dijadikan  alat  legitimasi  kekuasaan  dan  mitos  baru  yang banyak  menimbulkan  harapan..dan  jelaslah  betapa  bantuan  luar  negeri  dan  modal  asing merupakan  faktor  pokok  dalam  perekonomian  negara  dan  bukanlah  faktor  pelengkap sebagaimana sering kali dikemukakan oleh para pejabat..persoalannya terletak kepada kait- mengkaitnya  dari  elit  penguasa  dalam  kekuasaan  dengan  kepentingan  ekonomi.  Ini  semua bakal menjadi suatu gejala yang membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara”
Di  awal  Januari  1974  suhu  politik  nasional  semakin  memanas,  para mahasiswa terus  menggelar berbagai  aksi.  Tanggal  10 Januari 1974 di  deklarasikan Tiga  Tuntutan  Rakyat  (Tritura)  baru  yang  berisi  :  pembubaran  Dwifungsi  ABRI, penurunan  harga-harga  dan  pemberantasan  korupsi,  dua  hari  kemudian  mahasiswa yang  diorganisir  oleh  DM  UKI  membakar  patung-patung  replika  Sudjono Hoemardani,  Ali  Moertopo,  Tanaka  dan  Widodo  Budidarmo.  Aksi-aksi  ini merupakan  pemanasan  untuk  menyambut  kunjungan  Tanaka  ke  Indonesia  14-16 Januari 1974. 59
Pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi aksi demonstrasi besar-besar di Jakarta, aksi di mulai dari kampus UI Salemba, para mahasiswa yang berjumlah 1.500 orang berkumpul  meneriakan  yel-yel  anti  modal  asing  dan  anti  Aspri,  mereka  membawa poster-poster yang antara lain berbunyi “tolak dominasi ekonomi Jepang”, “ganyang antek-antek kolonialis Jepang” dan “turunkan harga”. Mereka kemudian mengadakan long march ke Universitas Trisakti, sepanjang jalan mahasiswa menurunkan bendera Jepang  dan  menurunkan  bendera  merah  putih  setengah  tiang.  Namun,  ketika mahasiswa  berjalan    mendekati  monas,  jumlah  massa  semakin  besar,  karena berbaurnya  kalangan  pelajar  dan  masyarakat  dalam  barisan  mahasiswa. 60 Semakin siang jumlah massa yang terlibat aksi demontrasi semakin banyak, karena hampir di setiap  sudut  jalan,  massa  yang  terdiri  dari  masyarakat  umum  yang  bergelombol masuk ke dalam barisan demonstran.
Pasukan  bersenjata  dari  berbagai  kesatuan  telah  menjaga  dengan  ketat  jalan menuju  Monas  dan  Istana,  salah  satu  rombongan  yang  dipimpin  Jopie  Lasut  dari kalangan  non  kampus,  mengajak  mahasiswa  untuk  maju  menerobos  Istana,  namun permintaan itu ditolak oleh Gurmilar Kartasasmita dari DM UI, akhirnya rombongan mahasiswa  dan  pelajar  itu  berputar  menuju  Tanah  Abang,  selama  dalam  perjalanan rombongan  massa  kian  membesar,  karena  terus  bergabungnya  rombongan- rombongan lain, sehingga jumlahnya menjadi ribuan orang dalam barisan yang amat
59 Ibid Hal 61-62.
60 Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 87.
panjang. 61 Menurut  Rum Aly, 62 ada hal  penting  yang perlu di  catat, bahwa terdapat dua rombongan yang tidak terdaftar dalam rencana sebelumnya yang turut bergabung dalam  barisan  pelajar  dan  mahasiswa,  salah  satunya  dipimpin  oleh  Muhammad Muas,  mantan  aktifis  pelajar  yang  dekat  dengan  kelompok  Tanah  Abang  III, kelompok  ini  diketahui  tidak  sampai  di  kampus  Trisakti,  titik  akhir  tempat berkumpulnya  para  demonstran,  ini  berarti  barisan  Muas  pergi  ke  tujuan  dan  suatu kegiataan lain.
Ketika barisan demonstran telah berkumpul di Trisakti, untuk melakukan apel bersama,  di  tempat  lain,  di  depan  PT.  Astra  ratusan  pelajar  dan  pemuda  mulai melakukan  aksi  menjungkirbalikan  dan  membakar  berbagai  kendaraan  buatan Jepang,  sedangkan  para  Mahasiswa  dan  Pelajar  yang  selesai  melakukan  apel  di kampus  Trisakti,  langsung  menarik  diri  dan  kembali  ke  kampus  masing-masing. Akan  tetapi  aksi  kerusuhan  itu  terus  menyebar  ke  berbagai  penjuru  Ibu  Kota, keadaan  tidak  terkendali,  kerusuhan  tersebut  terjadi  sampai  larut  malam.  Peristiwa yang kemudian di kenal dengan Malari itu telah menelan korban 11 nyawa, 17 luka berat  dan  120  luka  ringan,  dengan  807  mobil,  187  motor,  144  bangunan  yang  di bakar massa, serta 164 kg emas di jarah. 63
Keesokan  harinya  sepuluh  dewan  mahasiswa  di  Jakarta  mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa aksi-aksi pengrusakan, pembakaran yang terjadi merupakan  bentuk-bentuk  sifat  destruktif  dan  menjurus  tindak  anarki  yang merupakan perbuatan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan perjuangan mahasiswa. Menurut Hariman Siregar Ketua DM UI aspirasi mahasiswa sudah jelas serta  bisa  dibedakan  dengan  tindakan  kerusuhan,  para  mahasiswa  justru  ikut berusaha untuk membantu menertibkan keadaan. 64
I. Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Orde Baru.
Setelah  peristiwa  Malari  pemerintah  Orde  Baru  mengeluarkan  SK.  No.
028/U/1974  yang intinya berisi tentang petunjuk-petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan  kehidupan  kampus  perguruan  tinggi,  kebijakan  ini  pada  hakekatnya merupakan sebuah usaha sistematis yang hendak dilakukan pemerintah dalam usaha pembatasi aktifitas politik mahasiswa. 65 Selain itu pemerintah Orde Baru melakukan penangkapan  terhadap  pemimpin  mahasiswa  dan  tokoh  masyarakat  yang  kritis terhadap kebijakan strategi pembangunan, diantaranya seperti Hariman Siregar, Prof. Sarbini Sumawinata, Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Princen. Pemerintah Orde Baru juga  melakukan  pembreidelan  terhadap  beberapa  media  massa:  Harian  Nusantara, Harian  Kami,  Indonesia  Raya,  Abadi,  Pedoman,  Suluh  Berita  dan  Mahasiswa Indonesia. 66
Namun,  pada  saat  yang  sama,  berbagai  tuntutan  mahasiswa  terhadap kebijakan  pembangunan  yang  lebih  nasionalis,  ternyata  diterima  dan  dilaksanakan
61 Rum Aly, Ibid Hal 364.
62 Ibid Hal 364 63 Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 88.
64 Dewan-dewan  mahasiswa  dan  berbagai  organisasi  mencela  pengrusakan-pengrusakan  dan pembakaran . (Harian Kompas, tanggal 16 Januari 1974).
65 Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 93.
66 Eep Saefullah Fatah, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru  Ibid Hal 196.
oleh  Soeharto. 67 Pasca  Malari  strategi  kebijkan  ekonomi  Orde  Baru  bergeser  dari pasar  terbuka,  menjadi  kebijakan  sentralisme  oleh  negara,  selain  itu  pemerintah mengubah  prioritas  kredit  dengan  meningkatkan  bantuan  untuk  perusahaan- perusahaan  beskala  kecil  yang  dimiliki  oleh  kalangan  pribumi,  dari  34  persen menjadi  58  persen.  Pemerintah  Orde  Baru  juga  meluncurkan  dua  program  kredit yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia, yaitu Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit  Modal  Kerja  Permanen  (KMKP),  dua  program  kredit  tersebut  memberikan pinjaman  modal  bagi  para  pengusaha  pribumi,  sedangkan  pengusaha  keturunan tionghoa sama sekali tidak di perbolehkan  mengambil kedua kredit tersebut. 68 Selain itu,  pada  tanggal  22  Januari  1974  Dewan  Stabiltas  Ekonomi,  suatu  lembaga  supra kabinet  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  sendiri,  mengumumkan  bahwa  kebijakan penanaman  modal  asing  akan  diubah  dengan  program  yang  lebih  Indonesiasasi dalam  dunia  investasi.  Dengan  keputusan  semua  penanaman  modal  asing  harus dilakukan dalam bentuk joint venture , dimana paling sedikit 51 persen saham harus dimiliki  oleh  pihak  Indonesia,  dan  dari  jumlah  saham  itu  paling  tidak  setengahnya harus  dimiliki  oleh  kaum  pribumi. 69 Diterapkan  pula  kebijakan  di  sektor  lapangan kerja  yang  pro  pribumi  dengan  mengenakan  pajak  100  dollar  Amerika  perbulan, terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  menggunakan  tenaga  kerja  asing  lebih  dari satu  tahun.  Pajak  tersebut  sebagian  besar  digunakan  untuk  melatih  tenaga  kerja Indonesia  supaya  menguasai  keterampilan  dan  pengetahuan    yang  dibutuhkan sebagai persiapan untuk menggantikan tenaga asing tersebut bila saatnya tiba. 70

## J. Penutup.
Kasus  gerakan  mahasiswa  1974  mampu  membongkar  asumsi  para  ilmuan politik tentang mekanisme kerja sistem politik yang diteorikan David Easton, bahwa mekanisme kerja sistem politik  di  negara dunia ketiga umumnya otoriter, kebijakan (output)  dari  sistem  politik  tidak  melibatkan  masukan  (input)  dari  para  anggota sistem  politik  (masyarakat),  tetapi  oleh  sistem  politik  (pemerintah)  yang  dominan. Untuk  kasus  gerakan  mahasiswa  1974  pemerintah  Orde  Baru  justru  merespon tuntutan  mahasiswa,  dengan  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  pembangunan  yang lebih mendukung pihak swasta (pengusaha) pribumi.

## K. Daftar Pustaka
1. Buku
Aly,  Rum. Menyilang  Jalan  Kekuasaan  Militer  Otoriter  :  Gerakan  Kritis  Mahasiswa  Bandung  Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974 . (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004)
Bekti,  Rudi  Badil,  Nessy  Luntungan  ,  Luki  Sutrisno  (editor). Soek  Hok-Gie  Sekali  Lagi .  (Jakarta  : KPG, 2010)
Culla,  Adi Suryadi. Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa  Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
67 Rizal Malarangeng, Ibid Hal 83.
68 Ibid Hal 84.
69 Ibid Hal 88.
70 Ibid Hal 88.
Cahyono, Heru. Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 . (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998).
Daulay,  Amir  Husain  dan  Imran  Hasibuan  (editor), Hariman  dan  Malari  :  Gelombang  Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing. (Jakarta : Q. Communication, 2011).
Crouch, Harold. Militer Dan Politik Di Indonesia . (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1986)
Dijk, Van. Pengadilan Hariman Siregar . (Yogyakarta : Teplok Press, 2000) Fattah,  Eep  Saefulloh, Konflik, Manipulasi  dan  Kebangkrutan  Orde  Baru      Manajemen  Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010).
Fadhly, Fahruzzaman (editor), Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 19998. (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).
Hasibuan,  Muhammad  Umar  Syadat. Revolusi  Politik  Kaum  Muda. (Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia, 2008).
Jenkins, David. Soeharto dan Barisan Jendral ORBA : Rezim Militer Indonesia 1975-1983. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2010)
J.D  Legge, Kaum  Intelektual  dan  Perjuangan  Kemerdekaan  :  Peranan  Kelompok  Sutan  Sjahrir.
(Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993)
Lasut, Jopie. Malari Kesaksian Seorang Jurnalis Anti ORBA: Melawan Soeharto dan Barisan Jendral Orde Baui . (Jakarta : Yayasan Penghayat Keadilan, 2011).
Mirsel, Robert. Teori Pergerakan Sosial . (Yogyakarta : Resist Book, 2004).
MacAndrews, Mohtar Mas’oed dan Colin. Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008)
Mangiang, Rudy Badil dan Masmimar. (editor), Ciil (Jakarta : KPG, 2010)
Mallarangeng, Rizal. Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. (Jakarta : KPG, 2002).
Maxwell, John. Soe Hok Gie  : Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani . (Jakarta :  PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001)
Natrsir, Aswab Mahasin dan Ismed. Cendikiawan dan Politik . (Jakarta : LP3ES, 1983).
Raillon,  Francois. Politik  dan  Ideologi  Mahasiswa  Indonesia  :  Pembentukan  dan  Konsolidasi  Orde Baru 1966-1974. (Jakarta : LP3ES, 1984)
Syam,  Firdaus. Pemikiran  Politik  Barat  :  Sejarah,  Filsafat,  Ideologi  dan  Pengaruhnya  Terhadap Dunia Ke Tiga (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010).
Singh, Rajendra. Gerakan Sosial Baru . (Yogyakrta : Resit Book, 2010)
Suharsono, Metode Penelitian Sosial . (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996)
Takwin, Bagus. Akar-Akar Ideologi . (Yogyakarta : Jalasutra, 2009) Wuryandari, Ganewati. (editor), Politik Luar Negeri Indonesia : Ditengah Pusaran Politik Domestik. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)