## KEKUASAAN DAN KEDAULATAN MEMERINTAH
Muhtar Habbodin 1 , Mohamad Firdaus 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
1 Korespondensi penulis: muhtarhaboddin@ub.ac.id

## Abstrak
Kekuasaan dan kedaulatan saling terkait dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa memiliki  kedaulatan  dalam  memerintah  yang  bersumber  dari  rakyat  melalui  sebuah  konsensus ( government making ). Karena itu, pemerintah yang berkuasa harus bertanggungjawab kepada rakyat yang kemudian ditransformasikan menjadi warga ( citizen making ). Hal ini dipraktikkan dalam sistem pemerintahan  demokrasi.  Sebaliknya,  sistem  pemerintahan  otoriter  kekuasaan  ada  di  tangan pemerintah. Posisi rakyat lemah dan terpinggirkan dalam kekuasaan. Dua sistem pemerintahan ini masih berlangsung sampai sekarang. Namun, yang paling dominan dan banyak dipraktikkan adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Instrumentasi dari kekuasaan rakyat ketika memilih berdaulat dalam  pemimpin  melalui  pemilu  secara  demokratis.  Terpilih  tidaknya  seorang  pemimpin  sangat ditentukan oleh rakyat. Ini membuktikan bahwa kekuasaan dan kedaulatan memerintah berada dalam kontrol rakyat. Karena itu, kekuasaan perlu diorientasikan untuk kepentingan rakyat yang menjadi warga, dan pada saat yang sama dipertanggungjawabkan. Rakyat mendorong agar semua peminpin yang  berkuasa  melakukan  pertanggungjawaban  dan  keberpihakan  secara  politis  kepada  warga dengan menjadikan pemerintahan sebagai pengurus dan pengatur kemaslahatan warganegara.
Kata Kunci : kekuasaan, kedaulatan, dan rakyat

## Abstract
Power and sovereignty are interrelated in governance. The government in power has sovereignty in governing which comes from the people through a consensus ( government making ). Therefore, the ruling government must be responsible to the people who are then transformed into citizens ( citizen making ). This is practiced in a democratic government system. In contrast, the authoritarian system of  government  power  is  in  the  hands  of  the  government.  The  position  of  the  people  is  weak  and marginalized in power. These two systems of government are still ongoing today. However, the most dominant and widely practiced is the power that comes from the people. Instrumentation of people's power  when  choosing  sovereign  leaders  through  democratic  elections.  The  choice  of  a  leader  is largely determined by the people. This proves that the power and sovereignty of governing are in the control of the people. Therefore, power needs to be oriented to the interests of the people who are citizens, and at the same time be held accountable. The people encourage all leaders in power to be accountable and take political sides with the citizens by making the government the administrator and regulator of the benefit of the citizens.
Keywords : power, sovereignty, and the people
Informasi Artikel: Diterima: Maret 2022 Disetujui: April 2022 Diterbitkan: Juni 2022 DOI: https://doi.org/ 10.47431/governabilitas.v3i1.166

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  dan  kedaulatan  memerintah  sebenarnya  satu  paket  dalam  kajian  ilmu pemerintahan.  Dikatakan  satu  paket,  karena  kajian  ilmu  pemerintahan  menekankan  pola relasi  antara  yang  berkuasa  dan  dikuasai.  Antara  yang  memerintah  dan  yang  diperintah. Antara  pemimpin  dan  yang  dipimpin.  Pola  relasi  antara  pemerintah  dengan  rakyat  diikat oleh kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Roger Scruton (2013) bahwa kekuasaan mungkin didasarkan  pada  ‘paksaan’  atau  ‘persetujuan’  dalam  mengelola  pemerintahan.  Kalimat pendek  ini  menarik  bila  dikaitkan  dengan  sistem  politik.  Dalam  sistem  politik  otoriter kekuasaan dalam memerintah berdasarkan paksaan. Pemimpin dalam mengoperasionalkan kekuasaan tidak memerlukan persetujuan dari rakyat (Dhakidae, 1999). Sebaliknya, dalam sistem politik demokrasi, kekuasaan membutuhkan persetujuan rakyat karena berpijak pada pemahaman  bahwa  semua  kekuasaan  memerintah  bersumber  dari  rakyat  (Beetham  dan Boyle,  2000).  Bung  Hatta  (2003)  menyebutnya  sebagai  bentuk  kedaulatan  rakyat. Sedangkan, John Locke (2002) mengistilahkan kekuasaan milik rakyat.
Cara pandang bahwa kekuasaan milik rakyat karenanya memerlukan persetujuan dari rakyat merupakan inti dari gagasan demokrasi. Pemaknaan demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat menjadi dasarnya. Pemilu sebagai instrumentasi demokrasi menggariskan bagaimana para  kandidat  berebut  suara  rakyat  untuk  menjadi  pemimpin  politik.  Bahkan,  demokrasi tidak  hanya  mengatur  bagaimana  kekuasaan  diperebutkan—dipertahankan—diperbesar— didistribusikan,  dan  dibatasi  (Scruton,  2013),  tetapi  juga  bisa  memaksa  pemimpin  yang berkuasa untuk bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya (Mujani dkk, 2011). Lebih jauh lagi, pemimpin yang berkuasa juga perlu untuk dikontrol agar tidak disewenang- wenang  (Budiarjo,  1998)  dalam  menjalankan  kekuasaan.  Kekuasaan  cenderung  dapat disalahgunakan  oleh  pemerintah,  sehingga  demokrasi  menghendaki  keterlibatan  aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.
Keterlibatan  aktif  masyarakat,  baik  dalam  pemilihan  pemimpin,  memberikan masukan,  mengontrol  kekuasaan,  hingga  mengkritik  pemerintah  merupakan  bentuk kesadaran politik dalam menjalankan haknya sebagai warga negara. Arief Budiman (1996) menyebutnya sebagai upaya masyarakat mengendalikan kekuasaan pemerintah. Pemerintah memang berfungsi mengatur masyarakat, tetapi kekuasaannya yang besar perlu di kontrol dan dibatasi. Pemerintah tidak boleh merampas hak asasi rakyatnya. Pembatasan kekuasaan bertujuan agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kuasanya karena bisa melanggar asas kedaulatan rakyat (Pabottingi, 1999) di satu sisi. Sementara di sisi yang lain, pembatasan kekuasaan pemerintah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik.
Kedaulatan  memerintah  dan  menggunakan  kekuasaan  ternyata  tidak  mutlak  karena pemerintah dalam menjalankan peran dan otoritasnya selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa  kekuasaan  terbagi  dan  tersebar  dalam  beragam  entitas  politik  (Scruton,  2013). Dengan mengedepankan prinsip tersebut, maka kekuasaan dan kedaulatan memerintah bisa lebih  baik.  Karena  itu,  kekuasaan  tidak  lagi  terkonsentrasi  pada  pemerintah.  Merujuk Surbakti  (2002)  mekanisme check  and  balances dalam  mengelola  kekuasaan  pemerintah yang  demokratis.  Kekuasaan  dan  kedaulatan  memerintah  akan  menciptakan  pemerintah yang baik dan masyarakat yang baik.

## MEMAHAMI KEKUASAAN
Pemahaman terkait kekuasaan dalam literatur ilmu politik selalu aktual untuk dibahas. Kekuaasaan merupakan salah satu kosa kata yang sangat popular, baik pada level pemikiran maupun  pada  tingkat  operasionalnya.  Kekuasaan  pada  tingkat  operasional  selalu diperebutkan oleh banyak aktor. Karena kekuasaan selalu memesona (Haryatmoko, 2016) dan terbatas jumlahnya. Pertanyaan adalah apa itu kekuasaan? Kekuasaan memiliki banyak definisi  dan  sangat  luas  maknanya.  Misalnya,  Plano,  dkk  (1982)  mengatakan  kekuasaan sangat  terkait  dengan  pengaruh  dan  yang  berpengaruhi.  Hal  ini  terungkap  dikuatkan pendapat  Russell  (1988)  yang  menulis  kekuasaan  merupakan  hasil  pengaruh  yang diinginkan.  Senada  dengan  itu,  Budiarjo  (1984)  juga  menekankan  kekuasaan  sebagai pengaruh. Gagasan ini sebenarnya bisa dilacak dari gagasan Dahl (1957; 1963) dalam tulisan yang berjudul The Concept of Power .
Kekuasaan dan politik tidak bisa terlepas dari karya Plato dan Aristoteles, kedua filsuf tersebut sangat mempengaruhi perkembangan filsafat Ilmu Politik dan Pemerintahan. Plato berbicara bentuk ideal kekuasaan, yang harus diatur oleh para filsuf dalam kerangka bentuk negara aristokrasi. Sedangkan Aristoteles berbicara konstitusi sebagai dasar atas pemikiran realismenya  untuk  menjadi  negara  yang  ideal.  Teori  asal-muasal  negara  oleh  Aristoteles tidak bisa lepas dengan konsep kekuasaan yang dipahami oleh ahli politik abad pencerahan. Aristoteles berbicara bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politicon) yang artinya karena makhluk politik memerlukan relasi antara satu dengan yang lain, maka suatu negara dapat  terbentuk.  Terbentuknya  negara  berawal  dari  keluarga  yang  kecil,  lalu  menjadi kelompok, seterusnya menjadi komunitas, dan menjadi negara kota (polis). Pemerintahan yang menjadi pemegang kekuasaan kehadirannya sangat menentukan ( good will ) kebaikan bersama dengan berpegang konstitusi.
Pandangan  lain  tentang  kekuasaan  dikemukakan  oleh  Soemardi  (1984)  yang mengatakan  kekuasaan  sebagai  bentuk  dominasi  yang  bersifat  paksaan.  Karena  itu,  yang dikedepankan  adalah  kemampuan  pemimpin  untuk  memaksakan  kehendak  kepada  pihak lain  (Haryatmoko,  2016)  atau  pihak  yang  dipimpin.  Biasanya  pemimpin  otoriter menggunakan  cara-cara  represif  dalam  mengelola  kekuasaannya.  Tidak  hanya  itu, pemimpin otoriter juga menggunakan kekerasan dalam membangun legitimasi (Huntington, 1997).
Konsep  kekuasaan  dalam  berbagai  macam  pandangan  teoritis  adalah  bagaimana seseorang disebut A menginginkan B untuk melakukan apa yang diinginkan oleh A (Dahl, 1969).  Cara  untuk  mengkehendakinya  ada  beberapa  macam  seperti influence, persuasif, koersif, reward, force , dan ekplotatif. Influence merupakan pengaruh dari seseorang yang mampu  mempengaruhi  orang  lain  atau  masyarakat  umum  dengan  keistimewaan  yang dimiliki, sebagai contoh adalah orang yang tampan atau canti, orang yang memiliki kharisma dan  pemimpin  yang  disukai  rakyat  karena  memiliki  sifat  istimewa.  Persuasif  memiliki makna sebagai orang yang mampu meyakinkan orang lain agar orang lain melakukan apa yang diinginkan oleh tersebut. Meyakinkan artinya ada upaya untuk membujuk atau merayu dan  menjanjikan  sesuatu  agar  orang-orang  mau  melakukannya.  Pada  konsep marketing dipahami  sebagai  cara  untuk  meyakinkan  seseorang  baik  dalam  dunia  bisnis  atau  studi kepemiluan.  Pada  studi  kepemiluan  seringkali  menggunakan  konsep marketing untuk
meyakinkan  konsituen  melalui  marketing  politik  seperti  mengenalkan person,  place, promotion, dan product .
Kekuasaan  yang  berlaku  juga  dapat  dilihat  dari  relasi  koersif  antara  satu  individu dengan  individu  yang  lain.  Koersif  atau  tekanan  dapat  dilihat  dalam  upaya  seseorang menginginkan  sesuatu  dan  menekan  orang  lain  bahkan  mengancamnya.  Selain  itu  relasi kuasa dapat terjadi karena ada alasan reward (memberi penghargaan) agar seseorang mau melakukan  apa  yang  diinginkannya. Reward dalam  hal  ini  banyak  bentuknya,  seperti memberikan  jabatan  atau  promosi,  hadiah,  pujian,  penghargaan  atas  kerjakeras  dan  lain sebagainya.  Beragam  cara  dalam  berlakuknya  kuasa  sepersi  kekerasan  ( Force )  baik dilakukan  oleh  institusi  negara  maupun  oleh  masyarakat  umum.  Kekerasan  fisik  dapat dilihat  dari  segi  dampak  yang  terjadi  yaitu  seseorang  mendapatkan  apa  yang  diinginkan melalui  cara-cara  bentuk  menyakiti  fisik  orang  lain.  Sampai  dengan  tindakan  eksploitasi, yaitu keadaan yang memanfaatkan secara sewenang-wenang untuk keuntungan sendiri tanpa memikirkan rasa kepatunan dan keadilan. Eksploitasi bisa terjadi kepada alam dan juga pada manusia, seperti perbudakan dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya.
Pandangan Dahl tentang kekuasaan diartikan lain oleh Lukes (1975, 2005), di mana kekuasaan dipahami sebagai produk dari konflik antara aktor untuk menentukan siapa yang menang  dan  siapa  yang  kalah.  Dalam  sistem  yang  relatif  terbuka  di  mana  ada  arena pengambilan keputusan yang mapan. Jika suara-suara tertentu tidak di perdebatan atau non- partisipasi  maka  ditafsirkan  sebagai  sikap  apatis  atau  ketidakefektifan  dari  antar  aktor sendiri, bukan sebagai proses pengucilan dari proses politik. Dalam hal ini memang terlihat berbeda antara Dahl dan Lukes dalam memahami konsep kekuasaan, dimana Lukes lebih memahami  kekuasaan  sebagai  produk  dari  konflik  antar  aktor  sedangkan  Dahl  memahi tentang hubungan antara si A dan B.
Konsep  lain  tentang  kekuasaan  datang  dari  Michel  Foucault  (1977,  1979)  dalam dimensi kekuasaan, pengetahuan atau keahlian dapat dipahami sebagai sumber daya yang akan  dimobilisasi  untuk  mempengaruhi  opini  publik.  Praktis  dengan  pandangan  ini, pengetahuan adalah pendekatan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Pengetahuan dan tindakan  sebagian  besar  berhubungan  dengan  keahlian  yang  melawan  keahlian  lainnya. Asumsinya  adalah  bahwa  akan  menjadi  lebih  baik  (objektif,  rasional,  sangat  kredibel), dimana sebuah pengetahuan akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Keahlian sering kali berbentuk analisis kebijakan atau advokasi, yang keduanya berbicara tentang sesuatu yang lain,  bukan  berbicara  berdasarkan  pengalaman  permasalah  kehidupan  yang  terjadi  tetapi mengklaim  sebagai  hal  yang  objektif.  Sedikit  perhatian  diberikan  dalam  pandangan  ini, suara  siapa  yang  pengetahuannya  terwakili  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  atau tentang  bagaimana  bentuk  kekuasaan  yang  mempengaruhi  cara-cara  di  mana  masalah datang untuk dibingkai dan diatasi.
Kekuasaan juga tidak bisa terlepas dari  adanya dominasi  kekuasaan oleh  seseorang yang berasal dari konsep piramida kekuasaan. Kekuasaan tertinggi ada ditangah seorang raja (monarki)  yang  kemudian  dibawahnya  adalah  kaum  bangsawai  dari  pelbagai  tingkat (termasuk yang mengatur) atau oligarki, kemudian dibawahnya lagi adalah pejabat tinggi baik  dari  sipil  ataupun  militer,  selanjutnya  ada  kaum  pedagang  atau  para  wiraswasta  dan yang terbawah adalah petani dan buruh. Memahami piramida kekuasaan oligarki memang
yang menjadi sebuah hakekat praktis dan historis sehingga terdapat dominasi yang begitu besar dan seringkali melupakan tanggungjawab menjadi pemegang kekuasaan.
Catatan  historis  tentang  kekuasaan  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  yang  tertinggi dalam organisasi negara (kerajaan) adalah raja. Raja secara formal mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, jika perlu dengan paksaan, serta negara (kerajaan) dalam hal  ini  membagi-bagi  kekuasaan  yang  lebih  rendah  derajatnya  ke rulling  class .  Namun dalam perkembangan negara yang lebih demokratis dibawah kekuasaan pemerintah riwayat secara  historis  dalam  memahami  kekuasaan  tidak  bisa  dilupakan  begitu  saja,  karena penguasa masih  memposisikan dirinya sebagai  seorang raja.  Kekuasaan terkadang sangat persuasif digunakan dalam memerintah atau hanya melihat sebagai produk dari kompetisi aktor. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, pemimpin menggunakan kekuasaannya sebagai bentuk  dominasi  terhadap  yang  dipimpinnya.  Baik,  kekuasaan  sebagai  pengaruh  maupun kekuasaan sebagai dominasi digunakan untuk tujuan politik semata. Salah satu tujuan adalah hak  pemimpin  untuk  memerintah,  dan  kewajiban  rakyat  untuk  patuh-taat  kepadanya (Huntington, 1997).
Dalam  penelitian  ini  standing  posision  menjelaskan  bahwa  konsep  kekuasaan  yang sejak  lama  ditangan  raja  atau  penguasa  mendapat  suatu  gebrakan  yang  sangat  signifikan menjadi  kekuasaan  ditangan  rakyat  atau  kedaulatan  rakyat.  Namun  dalam  perjalanannya kekuasaan ditangan rakyat belum sepenuhnya bisa dilihat secara gamblang, hanya sebatas konsep dan teori saja sehingga perlu ada operasionalisasi yang bisa ditangkap dan dijelaskan dengan  mudah,  yakni  kedaulatan  ada  ditangan  pemerintah  dan  kedaulatan  ada  ditangan rakyat

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  lebih  dekat  dengan  metode  deskripsi  yang  menggambarkan  keterkaitan kekuasan  dengan  kedaulatan  memerintah.  Secara  maknawi  metode  deskripsi  adalah pencarian data dengan interprestasi yang tepat (Nazir, 2008). Dalam pencarian data, tulisan ini lebih banyak berpijak pada kajian pustaka. Dengan pembacaan yang kritis atas sejumlah dokumen  dan  literatur  pemahaman  kekuasaan  dan  kedaulatan  memerintah  berusaha digambarkan  secara  sistematis.  Sebagaimana  dikatakan  Nazir  (2008)  tujuan  metode deskripsi  adalah  untuk  menggambarkan  atau  melukiskan  secara  sistematis  dan  akurat mengenai data serta hubungan antarafenomena yang sedang diselidiki.
Faisal  (1995)  mengatakan  metode  deskripsi  sekedar  menggambarkan  masalah  yang ditulis dalam hal ini kekuasaan dan kedaulatan memerintah. Namun demikian, yang tidak kala  pentingnya  adalah  kemampuan  menginterpretasikan  data  agar  lebih  bermakna. Sementara Hammersley (2004) mengatakan perlunya kecermatan dalam analisis dokumen dan teks yang berkaitan dengan kekuasaan dan kedaulatan memerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekuasaan dan Rakyat
Kekuasaan  berasal  dari  rakyat  ditemukan  dalam  praktik  demokrasi.  Demokrasi prosedural  menggunakan  pemilu  sebagai  instrumen  pemilihan  pemimpin  politik  secara teratur. Merujuk pendapat SP. Huntington (1997) bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan pemimpin politik secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Penjelasan
Huntington bermakna ganda. Pertama , rakyat berkuasa dalam memilih pemimpin politik. Dalam bahasa yang lebih politis, rakyat berkuasa dalam menentukan siapa yang berkuasa dan  siapa  yang  tidak  berkuasa.  Rakyat  mengangkat  dan  menurunkan  pemimpin  politik melalui pemilu yang demokratis (Mujani dkk, 2011). Dengan kata lain, pemilu merupakan pengadilan bagi rakyat kepada pemimpinnya.
Kedua , pemimpin yang terpilih akan diberikan mandat untuk memerintah. Dalam teori politik  tradisional  disebutkan  rakyatlah  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  pihak  lain untuk  memerintah  (Budiarjo,  1998).  Ketika  rakyat  memberikan  mandat,  maka  pemimpin harus tunduk dan patuh pada keinginan yang di pimpin. Logika mandat menempatkan rakyat lebih  tinggi  posisinya  daripada  pemimpin.  Tunduk  dan  patuh  pada  keinginan  rakyat merupakan sesuatu yang wajar karena pemerintahan diperuntukkan untuk rakyat. Selain itu, pemimpin juga dituntut untuk melayani dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Karena itu, kekuasaan yang melekat pada pemimpin diorientasikan pada kehendak rakyat [ the will of the people ] dan kebaikan bersama [ the common good ].
Kehendak  rakyat  dan  kebaikan  bersama  merupakan  bukti  keberpihakan  penguasa kepada  rakyatnya.  Budiarjo  (1998)  menyebutnya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban penguasa  kepada  rakyatnya.  Sedangkan  M  Hatta  (2003)  mengatakan  bahwa  siapa  yang mendapatkan kekuasaan, maka dialah yang bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban kekuasaan adalah dengan menjaga keselamatan dan memberikan kesejahteraan rakyatnya. Keselamatan dan kesejahteraan diatur dalam konstitusi dan konstitusi tersebut memberikan otoritas  kepada  pemimpin  untuk  mewujudkannya.  Arief  Budiman  (1996)  menambahkan bahwa  kekuasaan  sejatinya  untuk  mendidik  warganya  dengan  nilai-nilai  moral  yang rasional.
Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  kekuasaan  untuk  rakyat.  Rakyat  tidak  hanya dijadikan sumber kekuasaan, tetapi juga muara dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan untuk rakyat  mempunyai  arti  bahwa  pemimpin  memiliki  kecakapan  dan  kapasitas  untuk memerintah  (Hatta,  2003).  Kecakapan  dan  kapasitas  pemerintah  perlu  diperkuat  dalam rangka  mengoptimalkan  kekuasaan  pemerintah  untuk  rakyat.  Merujuk  Fukuyama  (2005) kekuasaan  pemerintah  perlu  diarahkan  pada  kegiatan-kegiatan  yang  bertujuan  melayani rakyat  melalui  keputusan  politik  yang  pro  rakyat.  Sebab,  kekuasaan  sering  menghendaki usaha  mulia  untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  baik  dan  lebih  adil  (Budiarjo,  1998) dalam mengelola pemerintahan. Tatanan sosial yang lebih adil merujuk pada beberapa butir berikut:
a. Kekuasaan yang mampu mengimplementasikan dan menegakkan hukum;
b. Kekuasaan  perlu  memberikan  jaminan  kesejahteraan  masyarakat  secara  adil  dan merata;
c. Menjamin adanya check and balances diantara penyelenggara kekuasaan negara;
d. Demi  menjamin  stabilitas  dan  kapabilitas  pemimpin,  maka  kekuasaan diselenggarakan dengan mengikuti pemerintahan demokratis;
e. Mendapatkan kekuasaan dari rakyat melalui pemilu yang kompetitif dan adil;
f. Bertindak dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat;
g. Menggunakan kekuasaan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang;
h. Mempertanggungjawabkan tindakannya secara politik kepada lembaga perwakilan rakyat dan secara hukum kepada lembaga peradilan yang independen;
i. Menggunakan kewenangan politik menurut moralitas publik (Surbakti, 1998).
Kekuasaan  rakyat  yang  dapat  dipahami  sebagai  daulat  rakyat  dalam  perjalannya  di negara-negara  demokrasi  tidak  bisa  terlepas  dari  konsep  partisipasi.  Merujuk  dari  teori Michel Foucault tentang power and knowledge , berbicara relasi kekuasaan dan pengetahuan bahwa  partisipasi  hadir  dan  berkembang  karena  pengetahuan  yang  terus  bertambah  oleh rakyat.  Gaventa  dan  Cornwall  (2008)  berbicara  literatur  tentang  partisipatif,  ditemukan berbagai teori dan pendekatan yang sampai tingkat tertentu didasarkan pada klaim bahwa demokrasi partisipasi dalam produksi pengetahuan dapat memungkinkan orang-orang yang terpinggirkan untuk menggunakan suara dan hak pilihan yang lebih besar, dan bekerja untuk mengubah  hubungan  sosial  dan  proses  kekuasaan.    Artinya  dengan  adanya  pengetahuan maka  tingkat  partisipasi  akan  tinggi  dan  akan  menjadi  sebuah  amunisi  bagi  warga  untuk menjadi kekuatan check and balances bagi pemerintah.

## Dua Model Kedaulatan
Kekuasaan dan kedaulatan memerintah sebenarnya bisa dilacak melalui penelusuran dari  gagasan  David  Held  dan  Arief  Budiman.  Kedua  pemikir  ini  memilah  dua  bentuk kedaulatan dalam memerintah, yakni kedaulatan pemerintah dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar.1.
Kedaulatan  pemerintah  dibangun  dari  gagasan  bahwa  pemerintah  yang  menguasai rakyat.  Keseluruhan  selalu  menentukan  bagian-bagiannya.  Jadi,  di  sini  rakyat  tidak dipandang sebagai manusia pribadi, melainkan sebagai warga dari satu  negara (Budiman, 1996).  Lebih  lanjut  Budiman  mengatakan  bahwa  dalam  kedaulatan  pemerintah  ada pengabsahan kekuasaan mutlak ada pada penguasa.  Budiman (1996) menulis:
Pemerintahan  terbentuk  dari  persetujuan.  Persetujuan  itu  melahirkan  kekuasaan untuk  memerintah.  Kekuasaan  tertinggi  untuk  memerintah  ini  dinamakan kedaulatan. Kedaulatan itu dipegang pemimpin yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga ia tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan rakyat.
Analisa Budiman diperkuat oleh analisa David Held (2004) yang mengatakan:
Kedaulatan  pemimpin  adalah  kekuasaan  yang  sangat  luas  dan  tak  terbagi.  Ia merupakan  kekuasaan  tertinggi.  Hak  untuk  memberlakukan  hukum  secara  umum
kedaulatan rakyat kedaulatan pemerintah
pada  setiap  warga  negara  tanpa  memperhatikan  persetujuan  mereka.  Hukum  itu tidak  lain  hanyalah  perintah  dari  penguasa  dalam  melaksanakan  kekuasaan tertinggi.  Sang  penguasa  mempunyai  kemampuan  untuk  berbuat  dan  pengubah hukum  bagi  warganya.  Pemimpin  yang  berkuasa  adalah  wakil  Tuhan  di  bumi. Penguasa tidak tunduk pada perintah yang lain.
Dua  kutipan  di  atas  saling  terkait  dan  saling  menguatkan.  Kedaulatan  untuk memerintah  berada  di  tangan  pemimpin.  Kekuasaan  itu  bersifat  monopolistik  dan  rakyat mempunyai  kewajiban  dan  tugas  untuk  tunduk  kepada  pemimpin  (Held,  2004).    Karena pemimpin  yang  menguasai  semuanya.  Implikasinya  adalah  pemimpin  aktif  berbuat. Pemimpin ini menyatakan bahwa dialah yang tahu apa yang baik bagi warganya. Pendek kata,  penguasa  yang  menguasai  seluruh  warganya  (Budiman,  1996).  Dengan  kekuasaan yang besar, maka seluruh kebutuhan dan kepentingan warganya bisa diwujudkan (Budiman, 1996). Karena pemimpinlah yang menentukan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan maupun mengendalikan politik. Pemimpin menjadi penguasa tunggal dalam semua  bidang  kehidupan  (Surbakti,  1998).  Pada  titik  inilah  ungkapan  Lee  Kwan  Yew, mantan Perdana Menteri Singapura menjadi relevan: tak seorangpun yang mempunyai hak untuk  menggoyahkan  kekuasaan  saya  (Huntington,  1996).  Lee  sebenarnya  telah mempraktikkan bagaimana kekuasaan dan kedaulatan memerintah dioperasional di negara Singapura.  Dengan  kata  lain,  Lee  telah  mempraktikkan  negara  kekuasaan  yang  paling unggul, mutlak, dan tak tidak dapat dikontrol (Scruton, 2013).
Sebaliknya,  dalam  tafsir  kedaulatan  rakyat—kekuasaan  pemimpin  politik  dibatasi. Sebagaimana Arief Budiman (1996) menulis:
Para  pemikir  menentang  adanya  kekuasaan  penguasa  yang  terlalu  besar  dan menyatakan bahwa seharusnya kekuasaan ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi menyebutkan  dimana  rakyat  memiliki  kedaulatan  dan  setiap  saat  penguasa  bisa dikoreksi.
Pembatasan kekuasaan pemimpin politik dan adanya jaminan mengokresi kekuasaan menunjukkan terjadinya pergeseran kedaulatan memerintah. Dalam kedaulatan pemerintah yang berkuasa penuh adalah pemimpin. Sedangkan dalam kedaulatan rakyat yang berkuasa adalah  rakyat.  Dalam  kedaulatan  rakyat,  otoritas  kekuasaan  ditujukan  untuk  mengejar tujuan-tujuan yang diperintah. Tidak hanya itu, pemimpin juga bertindak untuk melindungi warganya dan menjunjung tinggi hak publik dan hak-hak pribadi warganya (Held, 2004).
Kedaulatan  rakyat  yang  sudah  dibahas  oleh  para  filsuf  abad  pencerahan  memang menjadi dasar pemikiran para ilmuan politik selanjutnya. Pandangan manusia memiliki hak untuk  hidup,  memiliki  sesuatu,  bertindak  sesuai  dengan  hati  nurani  dicetuskan  oleh  John Locke, yang memandang eksistensi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu untuk menjamin ekisitensi manusia agar tidak dirampas oleh kekuasaan raja, maka kekuasaan raja harus dibatas sehingga tidak akan sewenang-wenang lagi. Pemisahan kekuasaan kedalam tiga badan yaitu eksekutif, legislatif dan federatif yang kemudian oleh Montesquieu sedikit dirubah menjadi eksekutif, legislatif dan legislatif, seterusnya yang kite kenal sebagai trias politica. Pada bagian yang lain, David Held menulis:
bahwa kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat; bahwa supermasi pemimpin adalah supremasi yang didelegasikan yang berpegang pada kepercayaan; bahwa pemimpin politik menikmati otoritas politik yang penuh sepanjang  kepercayaan  ini  dipertahankan;  dan  bahwa  keabsahan  atau  hak pemimpin untuk memerintah dapat ditarik jika rakyat menilai hal ini perlu dan patut dilakukan.
Held  kembali  memperkuat  posisi  rakyat  dalam  pengelolaan  kekuasaan.  Kekuasaan dan  kedaulatan  memerintah  sangat  ditentukan  oleh  rakyat.  Pemerintah  hanya  bisa  kokoh bilamana  mendapatkan  dukungan  dari  rakyat.  Sebaliknya,  dukungan  dari  rakyat  kepada pemerintah akan mengalir apabila pemimpin yang diberikan kekuasaan memerintah mampu menjaga  kekuasaan  itu  tidak  disalahgunakan.  Ditambah  lagi  bila  pemimpin  mampu mempertanggungjawabkan  (Budiarjo,  1998)  kinerja  selama  berkuasa  dan  mengabdikan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat (Budiman, 1996). Kedaulatan rakyat yang menjadi ciri khas negara demokrasi menjadi suatu bahasan yang sangat menarik untuk dibuktikan dan  direalisasikan  oleh  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan.  Seperti  yang  dikatakan Firdaus (2020) untuk menguatkan pemerintah, karena pemerintah adalah aktor yang penting yang hanya bisa tunduk  kepada kedaulatan rakyat  bukan kepada pasar ataupun birokrasi. Sehingga  dengan  menjadi  penghubung  antara  idealisme  dan  realisme  maka  kedaulatan rakyat yang sebenarnya bisa dilakukan.

## Kekuasaan dan Tanggungjawab
Soal  pertanggungjawaban  kekuasaan  juga  sangat  penting  bagi  pemimpin  yang memerintah.  Pemimpin  yang  memerintah  diwajibkan  untuk  mempertanggungjawabkan kekuasaannya  kepada  rakyat.  Sebab,  pertanggungjawaban  kekuasaan  merupakan  bagian dari  tatakelola  pemerintahan  yang  demokratis.  Sebagaimana  Geoff  Mulgan  (1995) mengatakan  setiap  penguasa  yang  memerintah  mempertanggungjawabkan  sesuai  dengan apa  yang  mereka  lakukan  selama  berkuasa.  Sedangkan,  Wahyudi  Kumorotomo  (2009) mengartikan  pertanggungjawaban  sebagai  proses  yang  menyangkut  tindakan,  perbuatan, dan  keputusan  pemimpin  dalam  hubungannya  dengan  warganya,  sehingga  ia  dapat menerima penghargaan berikut sanksi yang menjadi konsekuensi.
Spiro  Hebert  (1969)  menjelaskan  bahwa  responsibility  dapat  diartikan  sebagai accountability (perhitungan), obligation (kewajiban) dan cause (penggerak). Accountability dipahami  sebagai pembuktian  sejauh  mana  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan menjalankan  tugas  atau  perintah  yang  diamanatkan  kepadanya,  menurut  cara,  alat  dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dimana terlepas dari persoalan apakah ia menyetujui  perintah  itu  atau  ia  merasa  terpaksa,  dipaksa,  harus  atau  karena  pilihan  dan dalam  hal  itu  harus  menerima  resiko. Obligation dipandang  sejauh  mana  seseorang  yang berkuasa mampu menepati, menunaikan dan memenuhi janji ( pledge, commitment, sense of duty ) lahir dari sebuah kesepakatan (kepada Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri). Pada  suatu  saat  bersedia  menunaikan  kewajiban-kewajiban  yang  lahir  dari  status (kedudukan, posisi) sebagai yang memiliki kekuasaan dan sejauh mana bersedia memikul sanksi,  dampak  dan  resiko.  Cause  adalah  sejauh  mana  tingkat  kepedulian  yang
menggerakkan  seseorang  yang  memiliki  kuasa,  terlepas  dari  tinggi  rendah  statusnya  atau jabatannya.
Ketika meletakkan pertanggungjawaban sebagai proses politik dari pemimpin kepada yang  di  pimpin.  Pertanggungjawaban  kekuasaan  bisa  memperkecil  jarak  antara  penguasa dengan  rakyat  dalam  mengelola  pemerintahan.  Dari  pertanggungjawaban  ini  bisa memunculkan  dukungan  politik  dari  warga  kepada  penguasa  (Kleden,  2004).  Pola pertanggungjawaban  kekuasaan  ini  bersifat  vertikel.  Sedangkan  pertanggungjawaban kekuasaan  juga  bisa  dilakukan  secara  horizontal  atau  pertanggungjawaban  berdasarkan kesetaraan antar aktor politik. Hal ini sesuai dengan doktrin trias politika (Eko, 2013).
Baik  pertanggungjawaban  kekuasaan  secara  vertikel  maupun  pertanggungjawaban horizontal  dilaksanakan  secara  bersamaan.  Pemimpin  sebagai  aktor  sentral  dan  pelaku utama  dalam  mempertanggungjawabkan  kekuasaannya  kepada  rakyat  dan  parlemen. Dengan mekanisme pertanggungjawaban seperti ini, maka pemimpin bisa mempertahankan kekuasaannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban kekuasaan bisa mengangkat derajat penguasa.  Pada  akhirnya  meminjam  istilah  Pabottingi  (1999)  melahirkan  hasrat  untuk mendapat pengakuan [ tymos ] bahwa pemimpin yang memerintah sudah menjalan tatakarma [ fatsoen ]—politik sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai demokrasi.
Beberpa  literatur  diatas  menjelaskan  bahwa  sebuah  pertanggungjawaban  dihasilkan dari proses internal seseorang yang berkuasa, namun sebuah pertanggungjawaban dapat juga dipaksakan  dari  luar  pemegang  kekuasaan  atau  proses  eksternal.  Proses  tersebut  dapat dipaksa  oleh  kekuasaan  eksternal  melalui  partisipasi  politik.  Foucault  yang  menjelaskan bahwa  kekuasaan  terdapat  pada  sebuah  pengetahuan  atau  keterampilan  menciptakan partisipasi yang bisa menjawab atas kondisi masyarakat marjinal. Oleh karena itu  adanya partisipasi politik yang aktif oleh masyarakat melalui sebuah pengetahuan dan keterampilan menjadi  pendorong  dan  pendobrak  bagi  seseorang  yang  berkuasa  agar  bisa mempertanggungjawabkan  posisinya  sebagai  penguasa  agar  sesuai  dengan  kehendak kedaulatan rakyat.

## Relasi Kekuasaan Pemerintah dan Kekuasaan Rakyat
Pembacaan  atas  kekuasaan  dan  kedaulatan  memerintah  memiliki  relevansi  dengan gagasan Mohammad Hatta. Bagi Hatta kedaulatan memerintah ada di tangan rakyat. Rakyat yang memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk memimpin. Pemimpin politik adalah orang yang bertanggungjawab dan mempunyai rasa tanggungjawab (Hatta, 1983). Karena itu,  pemimpin  wajib  mempertanggungjawabnya  kekuasaan.  Dalam  tulisan  Hatta  (1983) yang  lain,  disebutkan  pemimpin  yang  mendapatkan  kekuasaan  dialah  yang bertanggungjawab  serta  memikul  segala  akibatnya.  Selanjutnya,  Hatta  mengatakan kebesaran  pemimpin  politik  bergantung  pada  kebijaksanaan  orang  yang  memegang kekuasaan (Hatta, 1983).
Hatta sangat menaruh perhatian pada kekuasaan pemimpin, dimana seorang pemimpin politik  sejatinya  mampu menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  adil  dalam  melaksanakan demokrasi dan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya sebesar-besarnya (Hatta, 2003). Bila mana penguasa yang memerintah mampu melaksanakan demokrasi dan memberikan kemakmuran,  maka  itulah  pemimpin  politik  yang  bekerja  untuk  rakyat.  Pemimpin  yang memerintah  hendaklah  membesarkan  pengaruh  dan  kekuasaannya  melalui  (Hatta,  1976)
kerja  nyata  dan  berdampak  luas  bagi  kehidupan  rakyatnya.  Karena  itu,  Hatta  (2003) merucap:  kita  menghendaki  negara  pengurus  dan  pemimpin  yang  berkarakter  kuat, mempunyai kemampuan memutus, tinggi moralnya, berani, dan tenang dalam tekanan yang luar biasa (Hatta, 1976).
Penjelasan  Hatta  sangat  relevan  dengan  kondisi  bangsa  kita.  Kita  butuh  pemimpin yang  mampu  mengurus  warganya.  Pemimpin  yang  berkarakter  kuat  dalam  mengelola sumber  daya  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Pemimpin  yang  berani  dalam  membuat keputusan  yang  pro  rakyat.  Pemimpin  yang  berani  membelah  hak  politik  dan  ekonomi rakyatnya.  Selain  itu,  pemimpin  yang  berkuasa  juga  siap  untuk  dikritik  dan  memberikan kebebasan kepada warganya untuk berbicara, hingga menjatuhkan pemerintahan yang tidak disukainya (Hatta, 1983) lewat pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.
Penjelasan  Hatta  sangat  berimbang  dalam  menempatkan  pemerintah  yang  berkuasa dan  sumber  kekuasaannya  adalah  rakyat.  Rakyat  yang  mengangkat  dan  menurunkan pemerintah.  Mekanisme  demokratis  melalui  pemilihan  bisa  memaksa  penguasa  itu bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya (Mujani dkk, 2011). Karena itu, untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab ada baiknya kita renungkan tulisan Hatta (1983) berikut:

## Menjadilah pemimpin
Latihlah dirimu Supaya sanggup jadi pemimpin Yang berkarakter kuat dan dipercayai rakyat.
Pemimpin politik yang berkarakter kuat dan mendapat kepercayaan dari rakyat sangat dibutuhkan  dalam  mengelola  pemerintahan.  Sebab,  kepercayaan  dari  rakyat  merupakan bagian penting dalam memperkuat kekuasaan pemimpin. Memperkuat kekuasaan pemimpin itu  penting.  Karena  itu  kekuasaan  yang  besar  tersebut  perlu  dibagi  dan  dibatasi.  Sebab, tujuan  umum  dari  pemimpin  adalah  menciptakan  kebaikan  bersama  (Held,  2004). Pemerintah  yang  menjadi  pemegang  kekuasaan  bisa  menjalankan  fungsinya  sebagai pengurus  dan  pengatur  dengan  berprinsip  terhadap  kedaulatan  rakyat,  dengan  mampu merubah  konsep  rakyat  menjadi  warga  negara  dengan  menjadikan  warga  negara  sebagai konsep yang mandapatkan keadilan sosial.
Kekuasaan  Pemerintah  menjadi  pembahasan  awal  terkait  pembentukan  pemerintah oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum  ( electoral ).  Rakyat  memberikan  kepercayaan  dan kekuasaan  kepada  pemerintah  atas  dasar  sebuah  kesepakatan  atau  konsensus  terutama  di negara-negara  demokrasi.  Dengan  terbentuknya  pemerintah  ( government  making )  maka pemerintah  memiliki  kewenangan  dan  legitimasi  atas  urusan  untuk  mengatur  dan memerintah.  Kekuasaan  pemerintah  sangat  erat  hubungannya  dengan  kedaulatan  yang dimilikinya,  artinya  yang  berdaulat  atas  kekuasaan  adalah  pemerintah  bukan  yang  lain, bukan  pasar  atau  para  birokrat.  Kedaulatan  pemerintah  menjadi  bagian  terpenting  dari tegaknya sebuah konstitusi negara sehingga aktor yang mengurus dan mengatur rakyat harus bisa  menjaga  kedaulatannya.  Kekuasaan  pemerintah  memiliki  relasi  dengan  kekuasaan rakyat,  rakyat  yang membentuk  pemerintah artinya rakyat  yang memiliki kedaulatan atas keberadaannya  sendiri.  Kekuasaan  ditangan  rakyat  atau  kedaulatan  rakyat  memiliki
konsekuensi  rakyat  harus  menjadi  prioritas  atas  urusan  negara.  Artinya  pemerintah  harus bisa mengatur dan mengurus rakyat dan mentransformasikan rakyat menjadi warga ( citizen making ).  Warga  dalam  hal  ini  adalah  rakyat  yang  menjadi  bagian  dari  keadilan  sosial, mendapatkan kesejahteraan, kehidupan yang baik ( good will ). Oleh karena itu pemerintah perlu berdaulat atas kekuasaannya dan rakyat juga perlu berdaulat atas konsep kedaulatan rakyat.

## KESIMPULAN
Kekuasaan dan kedaulatan memerintah perlu untuk terus dibincangkan dalam kajian ilmu  pemerintahan.  Sekalipun  kedaulatan  memerintah  ada  di  tangan  pemimpin  atau penguasa  melalui  konsensus  rakyat  ( government  making )—bukan  berarti  meminggirkan rakyat dalam pusaran kekuasaan. Kedaulatan pemimpin perlu dibatasi agar kekuasaannya tidak disalahgunakan. Mengingat kekuasaan dan kedaulatan memerintah hanya diperlukan untuk  mengatur  urusan  rakyat.  Melindungi  hak  asasi  rakyat,  dan  penguasa  tidak  bisa merampasnya (Budiman, 1996) alasan apa pun dan cara apa pun. Pemerintah dibentuk oleh rakyat  dan  selanjutnya  harus  mampu  mentransformasikan  konsep  rakyat  menjadi  warga, sesuai dengan konsep citizen making .
Selain itu, kekuasaan dan kedaulatan memerintah juga dibatasi oleh logika demokrasi yang  menganjurkan  pentingnya  pertanggungjawaban  kepada  rakyat.  Sebagai  tambahan, perlu  pula  disampaikan  bahwa  kekuasaan  pemimpin  perlu  dikontrol  dan  dikritik.  Kritik diperlukan sebagai bentuk perbaikan (Hatta, 1976) dalam mengelola pemerintahan. Kritik dan  kontrol  datang  dari  konsep  partisipasi  politik,  dimana  rakyat  memiliki  kuasa  karena memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga lebih aktif dalam membaca relasi kuasa yang  terjadi.  Karena  itu,  untuk  menjaga  kualitas  kekuasaan  dan  kedaulatan  memerintah selalu memerlukan pelembagaan kedaulatan rakyat dalam usaha mengendalikan kekuasaan pemerintah.  Sekaligus  memaksa  agar  pemimpin  berkuasa  mempertanggungjawabkan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Beetham, D dan Boyle, K. 2000. Demokrasi 80 Tanya Jawab . Jogjakarta: Kanisius.
Budiarjo, M. 1998. Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat , Bandung: Mizan.
Budiman, A. 1996. Teori Negara . Jakarta: Gramedia.
Dahl,  R.A.  (1969)  ‘The  concept  of  power’,  in  R.  Bell,  D.M.  Edwards  and  R.  Harrison Wagner (eds), Political  Power: A Reader in Theory and Research. New York: Free Press, pp. 79–93. (reprinted from Behavioral Science, 2, (1957), 201–5).
Dhakidae, D. 1999.  ‘Orde Baru dan Peluang Demokrasi’ dalam Th. Sumartana dkk. ABRI dan Kekerasan . Jogjakarta: Interfidei.
Eko, S. 2013. Daerah Inklusif. Jogjakarta: IRE.
Faisal .1995. Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Rajawali Pers.
Firdaus, M. (2020). The Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan. Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) , 1 (2), 180-199.
Foucault, M. 1977. Discipline and Punishment . London: Allen Lane.
Foucault, M. 1979. The History of Sexuality , Part 1. London: Allen Lane.
Fukuyama, F. 2005. Memperkuat Negara . Jakarta: Gramedia.
Gaventa, J., & Cornwall, A. (2008). Power and knowledge. The Sage handbook of action research: Participative inquiry and practice , 2 , 172-189.
Hatta  H.  2003.  ‘Kedaulatan  Rakyat’  dalam  Wawan  T  Alam  (ed). Demi  Bangsaku: Pertentangan Sukarno vs Hatta . Jakarta: Gramedia.
Hatta  M.  2003.  ‘Demokrasi  Kita’.  dalam  Wawan  T  Alam  (ed). Demi  Bangsaku: Pertentangan Sukarno vs Hatta . Jakarta: Gramedia.
Hatta, M. 1976. Kumpulan Karangan. Jakarta: Bulan Bintang ,
Hatta.M. 1983. Kumpulan Pidato II . Jakarta: Inti Idayu Press.
Haryatmoko, 2016. Membongkar Rezim Kepastian . Jogjakarta: Kanisius.
Held, D. 2004. Demokrasi dan Tatanan Global. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Huntington, SP. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga , Jakarta: Grafiti.
Kleden, I. 2004. Masyarakat dan Negara. Magelang: Indonesiatera.
Kumorotomo, W. 2009. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Locke, J. 2002. Kuasa itu Milik Rakyat . Jogjakarta: Kanisius.
Lukes, S. 1974. Power: a Radical View . London: Macmillan.
Lukes, S. 2005. Power: a Radical View, 2nd edn . London: Macmillan.
Mujani, S. dkk. 2011. Kuasa Rakyat . Bandung: Mizan.
Mulgan, G. 1995. Politik dalam Sebuah Era Anti-Politik. Jakarta: YOI.
Nazir .2008. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pabottingi, M. 1999. Suara Waktu . Jakarta: Erlangga.
Plano KC, dkk. 1982. Kamus Analisa Politik . Jakarta: Rajawali Pers.
Russell, B.1988. Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru . Jakarta: YOi.
Scruton, R. 2013. Kamus Politik . Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Soemardi, S. 1984. ‘Cara Pendekatan Terhadap Kekuasaan sebagai Gejala Sosial’ dalam Miriam, B. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa . Jakarta: Sinar Harapan.
Spiro, J Hebert. 1969. Responsibility in Government: Theory and Practice . Newyork: Van Nostrand Reinhold.
Surbakti,  R.  2003.  ‘Menuju  Demokrasi  Konstitusional’  dalam  Maruto  MD  dan  Anwari WMK. Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat. Jakarta: LP3ES.
Surbakti, R. 1998. Reformasi Kekuasaan Presiden. Jakarta: Grasindo.