## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA BERBASIS NILAI-NILAI SOSIAL

## Isnaini Septemiarti

## Abstrak
Pendidikan menjadi persoalan di tengah masyarakat seiring dengan  terjadinya  krisis  moral  anak  bangsa.  Suara-suara  kritis yang  mempertanyakan  kontribusi  pendidikan  agama  dalam mendidik  moral/akhlak  siswa  higga  kini  masih  terdengar. Kritikan  itu  muncul  karena  ketidakpuasan  orang  tua  terhadap output pendidikan agama yang selama ini dianggap belum optimal dalam mempersiapkan dan memperkokoh moralitas siswa dalam menghadapi  pengaruh-pengaruh  negatif  dari  kehidupam modern.  Solusi  untuk  semua  itu  adalah  Rancang    bangun kurikulum    yang    bersifat    utuh    dan    menyeluruh    secara internal  maupun  eksternal.  Kurikulum  masa  depan  yang demikian bisa dirancang oleh orang-orang yang profesional dan memiliki  kemauan  tinggi  untuk  membentuk  kurikulum pendidikan agama.
Kata Kunci : Pendidikan Agama, Nilai Sosial

## Pendahuluan
Pendidikan  menjadi  tumpuan  harapan  bagi  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  bangsa  Indonesia. Pendidikan  menjadi  sarana  bagi  pembentukan  intelektualitas, bakat,  budi  pekerti/akhlak  serta  kecakapan  peserta  didik.  Atas pertimbangan  inilah  selayaknya  semua  pihak  perlu  memberikan perhatian  secara  maksimal  terhadap  bidang  pendidikan. Perhatian tersebut direalisasikan dalam bentuk kerja keras dalam memperbaharui  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dari waktu  ke  waktu,  sehingga  pendidikan  diharapkan  dapat
memenuhi  kebutuhan,  tuntutan  dan  permaslahan  yang  tengah dihadapi masyarakat.
Realitas  yang  terjadi  saat  ini  dalam  dunia  pendidikan  dan menjadi  persoalan  di  tengah  masyarakat  adalah  terjadinya  krisis moral  anak  bangsa.  Suara-suara  kritis  yang  mempertanyakan kontribusi  pendidikan  agama  dalam  mendidik  moral/akhlak siswa  sehigga  kini  masih  terdengar.  Kritikan  itu  muncul  dipicu oleh  ketidakpuasan  orang  tua  terhadap  out  put  pendidikan agama  yang  selama  ini  dianggap  belum  optimal  dalam mempersiapkan dan memperkokoh benteng moralitas moralitas siswa dalam menghadapi godaan, residu dan pengaruh-pengaruh negatif dari kehidupam modern.
Namun  pada  hakikatnya  tanggung  jawab  pembentukan moral/akhlak  anak  didik  mestinya  bersifat  kolektif,  bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sebuah instansi keagamaan atau  guru  agama.  Disamping  itu,  juga  diperlukan  dukungan positif  dari  para  orang  tua  atau    keluarga  serta  lingkungan  di mana anak-anak bergaul, berteman dan bermasyarakat.

## Demokratisasi Pendidikan
Konsep  demokratisasi  di  bidang  pendidikan  dituangkan dalam  pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi:  Pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan nasional  harus  tidak  membedakan  antara  sekolah  negeri  dan swasta, antara yang di kota dan di pedasaan, juga antara sekolah umum  dan  madrasah.  Dana  pendidikan  dari  pemerintah  dan pemerintah  daerah  untuk  satuan  pendidikan  diberikan  dalam bentuk hibah (pasal 49 ayat (3)). Dan dapat berupa subsidi dana dan sumber daya lain secara berkeadilan (pasal 55 ayat (4)).
Perubahan  paradigma  pendidikan  secara  demokratis dijalankan  atas  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  yang  meliputi
perubahan  totalitas  sistemik  dalam  ekosistemnya  di  masyarakat bukan  menempatkan  kelembagaan  pendidikan  berhadapan dengan  masyarakanya  melainkan  sebagai  bagian  integral  dari sistem budaya masyarakatnya. 1
Demokrasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong memberdayakan  masyarakat  dengan  memperluas  partisipasi dalam  pendidikan  yang  meliputi  peran  serta  perorangan, kelompok,  keluarga,  organisasi  profesi,  dan  organisasi kemasyarakatan  dalam  menyelenggarakan,  pengendalian  mutu pendidikan  (pasal  54  ayat  (1)),  serta  dalam  hal  akreditasi, kelayakan program dan satuan pendidikan (pasal 60 ayat (1)). Di sinilah  mengapa  partisipasi  masyarakat  kemudian  dilembagakan dalam dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah serta adanya Majelis Petimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan  (MP3A),  di  pusat  dan  daerah.  Peran  masyarakat demikian  dimaksudkan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan  yang  meliputi  perecanaan  pengawasan  dan  evaluasi program  (pasal  56  (1))  serta  akuntabilitas  penyelenggaraan pendidikan,  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (pasal  57 ayat (1)).

## Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas
Pendidikan  agama  sebagai  pelaksanaan  hak  asasi  manusia merupakan  paradigma  baru  dalam  Sisdiknas  mengingatkan ketentuan  pasal  36  ayat  (3):  Kurikulum  yang  disusun  dalam rangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  antara  lain  harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa, pendidikan akhlak mulia,  dan  agama.  Pendidikan  agama  merupakan  muatan kurikulum  yang  diwajibkan  pada  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 37 ayat (1) da (2)).
1 Abdul Rahman  Saleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi,
Misi dan Aksi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 286-287.
Dalam  hubungan  ini  pendidikan  agama  dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  berakhlak mulia  (penjelasan  pasal  37  ayat  1).  Pendidikan  agama  juga merupakan saah sat strategi pembangunan Pendidikan Nasional (penjelasan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  angka  I Umum).
Setiap peserta didik  pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama  (pasal  12 ayat  1-a).  Pendidik  dan/atau    guru  agama  yang  seagama difasilitasi  san/atau  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk memfasilitasi  satuan  pendidikan  dengan  pendidik  dan  tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 41 ayat 3).
Mengenai  pendidikan  keagamaan  dalam  ketentuan perundangan Sisdiknas dinyatakan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  (pasal  30  yat  2).  Pendidikan keagamaan  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  /atau kelompok masyarakat (pasal 30 ayat 1).
Sistem  pendidikan  nasional  menghendaki  peningkatan mutu  pendidikan  dilaksanakan  secara  berencana  dan  berkala. Peningkatan  mutu  pendidikan  tersebut  didasarkan  atas  standar nasional  yang  dipergunakan  sebagai  acuan  pengembangan kurikulum,  tenaga  pendidikan,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan, dan pemberdayaan (pasa 35 ayat 2).

## Menghapus Dikotomi
Selama  ini  masih  kita  rasakan,  betapa  minimnya  tingkat keterlibatan guru non agama dalam ikut mendukung tugas-tugas guru  agama  dalam  membentuk  moral  anak.  Jarang  kita  guru mata  pelajaran  non  agama  yang  punya  kesadaran,  apalagi
komitmen,  untuk  mengaitkan  materi  yang  disampaikan  dengan nilai-nilai  akhlak  atau  budi  pekerti.  Mereka  hanya  fokus  pada materi bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
Sikap  guru  non  agama  yang  cenderung  berorientasi  pada tugas-tugas  mengajar  sesuai  bidang  studi  yang  dipegangnya sudah  tidak  relevan  lagi  dipertahankan.  Hal  ini  setidaknya didasari  oleh  dua  alasan. Pertama ,  pemberlakuan  UU  RI  No.20 Tahun  2003  tentang  Sisdiknas  pada  tanggal  8  juli  2003  telah membawa  implikasi  cukup  serius  dalam  dunia  pendidikan nasional.  Kini  dimensi  akhlak,  moral  atau  budi  pekerti mendapatkan  apresiasi  secara  khusus  dalam  UU  tersebut. Dimensi  akhlak  itu  antara  lain  ditekankan  dalam  pasal  1,  yang intinya  menugasi  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  agar menciptakan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  yang mengembangkan  potensi  siswa  hingga  memiliki  kekuatan spritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa san negara. 2
Kedua ,  secara  anthropologis  dan  sosiologis,  fungsi pendidikan  yang  utama  adalah  untuk  menumbuhkan  kreatifitas subjek didik serta untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan ( virtue values ) kepada anak didik. Sebagai konsekuensinya, semua proses pembelajaran  di  sekolah,  apa  pun  mata  pelajarannya,  punya kewajiban untuk mengembangkan potensi-potensi kreatif subjek agar menjadi manusia berakhlak mulia. 3
Namun,  kesadaran  membagi  tanggung  jawab  dalam menanamkan  nilai-nilai  akhlaki  di  antara  para  guru  dalam realitasnya di sekolah belum berjalan sesuai harapan. Akan tetapi yang  terjadi  adalah  pembebanan  tanggung  jawab  pendidikan agama kepada guru agama.
2 Zubaedi, Pendidikan  Berbasis  Masyarakat ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 38 3 Ibid .

## Implementasi Pendidikan Agama
Pendidikan  agama  di  sekolah  seharusnya  memberikan warna  bagi  lulusan  pendidikan,  khususnya  dalam  merespon segala  tuntutan  perubahan  yang  ada  di  Indonesia.  Hingga  kini pendidikan  agama  dipandang  sebagai  acuan  nilai-nilai  keadilan dan  kebenaran,  tetapi  dalam  kenyataannya  dipandang  hanya sebagai  pelengkap.  Dengan  demikian,  terjadi    kesenjangan antara    harapan    dan    kenyataan.    Akibatnya,    peranan    serta efektivitas  pendidikan     agama di  sekolah  sebagai pemberi  nilai spiritual  terhadap  kesejahteraan    masyarakat    dipertanyakan. Dengan  asumsi  jika  pendidikan  agama dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat pun akan lebih baik.
Kenyataannya,  seolah-olah  pendidikan  agama  dianggap kurang    memberikan  kontribusi    ke  arah  perbaikan  kondisi masyarakart. Setelah  ditelusuri,  pendidikan agama menghadapi beberapa kendala, antara lain; waktu yang disediakan hanya dua jam  pelajaran  dengan  muatan  materi  yang  begitu  padat  dan memang  penting,  yakni  menuntut  pemantapan  pengetahuan hingga  terbentuk  watak  dan  keperibadian  yang  berbeda  jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya.
Memang  tidak  adil  menimpakan  tanggung  jawab  atas munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kepada pendidikan  agama  di  sekolah,  sebab  pendidikan  agama  di sekolah  bukanlah  satu-satunya  faktor  yang  menentukan  dalam pembentukan  watak  dan  kepribadian  siswa.  Apalagi  dalam pelaksanaan  pendidikan  agama  tersebut  masih  terdapat kelemahan-kelemahan yang mendorong dilakukannya penyempurnaan  terus  menerus.  Kelemahan  lain,  materi pendidikan agama, termasuk bahan ajar akhlak atau budi pekerti, lebih  terfokus  pada  pengayaan  pengetahuan  (kognitif)  dan minim  dalam  pembentukan  sikap  (afektif)  serta  pembiasaan (psikomotorik).  Kendala  lain    adalah    kurangnya    keikutsertaan guru    mata    pelajaran    lain    dalam    memberi  motivasi  kepada
peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai pendidikan agama dalam  kehidupan  sehari-hari.  Lalu  lemahnya  sumber  daya  guru dalam  pengembangan  pendekatan  dan  metode  yang  lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran serta orang tua siswa.
Pada dasarnya pendidikan agama bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan  secara khusus oleh masing-masing agama.
a. Perubahan Masyarakat
Abad  baru  yang  sering  kali  juga  disebut  abad globalisasi  yang  memiliki  beberapa  kecenderungan  yang terutama  bagi  dunia  pendidikan  agama  di  Indonesia, sekaligus  menjadi  tantangan. Pertama ,  menguatnya  hasrat untuk kembali kepada ajaran agama sekalipun perwujudannya    kadangkala    baru    sebatas    simbol. Tantangannya    bagi  pendidikan  agama  adalah  bagaimana menyambut  kecenderungan  ini  sehingga  ajaran  agama  yang hakiki  dapat  dipahami  dan  diamalkan. Kedua ,  berkembang pesatnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  terutama  di bidang teknologi informasi. Kecenderungan ini  menjadikan perananan    tradisional    guru    sebagai    tranformer    ilmu pengetahuan  kurang  relevan  karena  dalam  situasi  tertentu peserta  didik  bisa  jadi  pengetahuannya  melebihi    guru karena    kemudahan    mengakses    sumber-sumber    ilmu pengetahuan melalui media internet. Ketiga , tanggalnya batas- batas  negara  dan  budaya  tetapi  sebalikknya  tumbuh  dan bangkit  kelompok-kelompok  yanng  berdasarkan  suku  ras dan    agama.  Tantangan  bagi    pendidikan    agama    adalah bagaimana    menjadikan  meleburnya  masyarakat  dunia  itu tidak  menggoyahkan  dan  mencabut  nilai-nilai  luhur  yang diyakini  kebenarannya  oleh  masyarakat. Keempat , semangat dan  praktek  kompetensi      akan  mendominasi  masyarkat
sehingga prinsip “bangkit dari ketertinggalan” akan menjadi jiwa  dan  nafas  masyarakat  bangsa.  Tantangannya  bagi pendidikan  agama  adalah  bagaimana  mendorong  peserta didik untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan yang ditempuhnya.
Pendidikan  agama  adalah  pendidikan  yang  kompleks karena  menyentuh  keseluruhan  ranah  pendidikan. Pendidikan  gama  tidak  saja  menyampaikan  materi pengetahuan  agama  kepada  peserta  didik  tetapi  juga  harus membimbing mereka untuk berperilaku yang  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  diajarkan  agama. Oleh  karena  itu  konsep pendidikan  agama  yang  sesuai  dengan  kecenderungan- kecenderungan  tersebut  adalah  sistem  pendidikan  yang holistik,  konprehensif,  dan  integral.  Sudah  saatnya  untuk mengubah  paradigma    pendidikan  agama  yang  diajarkan kepada  peserta  didik,  yaitu  mengedepankan    nilai-nilai akhlakul    karimah    sebagai    perilaku    dasar    yang    harus dimiliki  oleh  peserta  didik.  Peserta  didik  bukan  hanya dituntut untuk mengetahui dan menghapal, akan tetapi juga mampu  mengimplementasikannya  dalam  tindakan  nyata sehari-hari.
Kurikulum  agama  merupakan  pemandu  utama  bagi penyelenggaraan    pendidikan  secara  formal,  yang  menjadi pedoman  bagi  setiap  guru,  kepala  sekolah  dan  kerangka ( framework )  pendidikan  dalam  pelaksanaan  tugas  mereka sehari-hari.  Lebih  dari  itu,  kurikulum  merupakan pengejawantahan  dari  tujuan-tujuan  pendidikan  yang  ingin dicapai.    Kerena    itu,    kurikulum    memuat    jumlah    mata pelajaran,    garis    pokok  pengajaran,    dan    jumlah    jam belajar  masing-masing  mata  pelajaran  dalam  satu minggu, selama  satu  tahun  ajaran  pada  jenjang  pendidikan  tertentu (Azyumardi  Azra,  Strategi  Pengembangan  Kurikulum (2003).
b. Kurikulum Agama
Kurikulum  merupakan  salah  satu  komponen pendidikan  yang  sangat  strategis  karena  kurikulum merupakan  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu.  Kurikulum sebagai pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran memberikan    makna    bahwa    di  dalam  kurikulum  terdapat panduan  interaksi  antara  guru  dan  peserta  didik.  Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “nafas atau inti” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik.
Permasalahannya    sekarang,    bagaimana    mensiasati kurikulum    dan    silabus    mata  pelajaran  agama  yang  pada satu  sisi  -  seperti  dikeluhkan  banyak  guru  dan  orang  tua peserta  didik  -  dirasakan  terlalu  sedikit  waktu  atau  jam pembelajarannya  sementara  pada    sisi    yang    lain    teramat banyak    atau    berat    tuntutan    yang    dibebankan    pada pendidikan agama, maka mutlak diperlukan rancang-bangun kurikulum  pendidikan  agama  yang  pada  satu  sisi  harus  rela menyesuaikan  dengan  waktu  jam  pembelajaran  yang tersedia;    sementara    pada    sisi    yang    lain    harus    pula mampu    memberikan  pendidikan  agama  dan  bahkan keagamaan  yang  relatif  menyeluruh  (komprehensip)  dan bahkan utuh (holistik).
Kurikulum  pendidikan  agama  yang  bersifat  utuh  dan menyeluruh  inilah  seyogyanya  dirancang  bangun  oleh  ahli- ahli pendidikan kita dan terutama para pendidiknya. Ciri-ciri kurikulum pendidikan agama yang utuh dan menyeluruh itu seharusnya  sebagai  bahan  yang  layak  didiskusikan. Sedikitnya kurikulum pendidikan   agama memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut:
1) Kurikulum pendidikan agama yang memuat semua aspek agama  yang  hendak  diajarkan  oleh  guru  pendidikan
agama;  kesemua  aspek  itu  dididikkan  dengan  mengacu kepada kitab suci.
2) Kurikulum  pendidikan  agama  yang  memadukan  semua aspek  ajaran  agamanya  yang  hendak  diajarkan  oleh  guru pendidik  agama  itu  sebagai  satu-kesatuan  yang  tidak dapat  dipisah-pisahkan  apalagi  dipertentangkan  antara aspek  yang  satu dengan atau dari aspek yang lain. 3) Kurikulum pendidikan agama yang mampu mengintegrasikan  ilmu/nilai  agama  itu  sendiri  dengan ilmu-ilmu  pengetahuan  yang  lain  (misal:  Sain,  Bahasa, Ilmu  Pengetahuan    Sosial,    dan   lain-lain),   yang    paling sedikit    dianggap    sama  kepentingan  dan  kegunaannya bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan umat manusia pada umumnya.
Rancang    bangun    kurikulum    yang    bersifat    utuh dan  menyeluruh  secara  internal maupun eksternal, ini memang  tidak  dapat  dikatakan  pekerjaan  mudah,  tetapi juga tidak  beralasan  apabila  dinyatakan  sebagai  suatu pekerjaan  yang  sulit  apalagi mustahil. Kurikulum masa depan  yang  demikian  bisa  saja  dirancang/  bangun,  asal saja  dikerjakan  oleh  pihak  yang  benar-benar  ahli  dan berkemauan  untuk  membentuk  kurikulum  pendidikan agama  sebagai  mana  yang  diharapkan.  Demikian  pula dengan ihwal  para  guru/pendidiknya  dilapangan  yang juga  harus  benar-benar  ahli  atau mumpuni baik teori maupun praktek.

## Kesimpulan
1. Konsep  dan  sistem  pendidikan  agama  ke  depan  harus dikaji  dan  dirancang  sesuai  perkembangan  ilmu pengetahuan,  sosial  dan  budaya  bangsa  serta menyesuaikan  dengan  perkembangan  dan  kemajuan globalisasi.
2. Implementasi  pendidikan  agama  pada  masa  depan menekankan pada :
a. Pengembangan  materi  dan  pembelajaran  yang bersifat utuh ( holistik ).
b. Mengedepankan nilai-nilai universal.
c. Terintegrasi  dengan  ilmu-ilmu  pengetahuan lainnya.
d. Memperhatikan  keragaman  nilai-nilai  budaya masyarakat Indonesia.
e. Implementasi pendidikan agama menjadi tanggung  jawab  semua  pihak  (Dinas  Pendidikan,
Departemen  Agama,  Pengawas,  Kepala  Sekolah, Semua  Guru  Mata  Pelajaran,    Komite Sekolah,Yayasan  Pengelola  Pendidikan,  orang  tua peserta didik dan masyarakat.).
f. Implementasi  pendidikan  agama  mengedepankan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.
g. Pembelajaran  pendidikan  agama  mengedepankan persamaan dan menghargai perbedaan.
h. Dalam  setiap  satuan  jenjang  pendidikan, mengedepankan kehidupan beragama ( religius ).

## Daftar Kepustakaan
Abdul  Latif, Pendidikan  Berbasis  Nilai  Kemasyarakatan, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
Abdul Rahman Saleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi  dan  Aksi ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2004).
H.A.R.  Tilaar, Pendidikan  Kebudayaan  dan  Mayarakat  Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).
Nana  Syaodih, Pengembangan  Kurikulum  Teori  dan  Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  N0.  14  Th.  2005  dan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Th. 2003, Penerbit Asa Mandiri.
Zubaedi, Pendidikan  Berbasis  Masyarakat ,  (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2005).