## MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS PERMENDIKBUD
NOMOR 111 TAHUN 2014
Edris Zamroni *) Susilo Rahardjo **)
Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muria Kudus e-mail: edzam.dahsyat@gmail.com *) sus_rahardjo@yahoo.co.id **) Info Artikel Abstrak Sejarah artikel Diterima April 2015 Disetujui Mei 2015 Dipublikasikan Juni 2015 Manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara  yang  digunakan    untuk  mendayagunakan  secara  optimal semua  komponen  atau  sumber  daya  (tenaga,  dana,  sarana- prasarana)  dan  sistem  informasi  berupa  himpunan  data bimbingan  dan  konseling  untuk  menyelenggarakan  pelayanan bimbingan  dan  konseling  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang telah  ditentukan.  Permendikbud  Nomor  111  Tahun  2014 diterbitkan  untuk  menjadi  acuan  baru  pelaksanaan  tata  kelola bimbingan  dan  konseling  mulai  dari  planning,  organizing, staffing, leading dan controlling.
Kata Kunci:
Manajemen BK, Permendikbud No. 111 Th. 2014

## Keywords:
Guidance and Counseling Management, Permendikbud No. 111 Tahun 2014

## Abstract
Management  guidance  and  counseling  is  any  effort  or  means used  to  optimally  utilize  all  components  or  resources (personnel,  funds,  infrastructure)  and  information  systems  in the  form  of  data  sets  guidance  and  counseling  to  organize guidance  and  counseling  services  in  order  to  achieve  those objectives  determined.  Permendikbud  No.  111  th.  2014  to become  the  new  benchmark  governance  guidance  and counseling  services  ranging  from  planning,  organizing, staffing, leading and controlling.
© 2015 Universitas Muria Kudus ISSN 2460-1187

## PENDAHULUAN
Bimbingan dan konseling diselenggarakan di sekolah sebagai bagian  dari  keseluruhan  usaha  sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sebagai
sub-sistem pendidikan  di  sekolah,  bimbingan  dan konseling  dalam  pelaksanaannya  tidak pernah  lepas  dari  perencanaan  yang seksama  dan  bersistem.  Sebagai  suatu kegiatan, apabila dilakukan secara sembarangan, tak terencana, dapat dipastikan  hasilnya  tidak  akan  diketahui secara  pasti.  Apabila  bimbingan  dan konseling tidak dilakukan secara terencana  dan  sembarangan  maka  tidak akan dapat  diketahui seberapa hasil  yang telah dicapai dalam konteks kontribusinya  bagi  pencapaian  tujuan pendidikan di sekolah. Sedangkan program  itu  merupakan  rencana  kerja. Menurut  T.  Raka  Joni  (Suherman,  2010:
6) program adalah kegiatan yang dirancang  dan  dilakukan  secara  kait mengkait untuk mencapai tujuan tertentu.
Bimbingan dan konseling memiliki  konsep  dan  peran  yang  ideal, karena  dengan  berfungsinya  bimbingan dan  konseling  secara  optimal  semua kebutuhan  dan  permasalahan  siswa  di sekolah  akan  dapat  ditangani  dengan baik. Suatu program pelayanan
bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara dan tercapai apabla tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu.
Manajemen yang bermutu adalah ditemukannya kemampuan manajer pendidikan di sekolah dalam merencanakan,
mengorganisasikan,
mengarahkan, dan mengendalikan sumberdaya yang ada.
Optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling perlu dilakukan sehingga pelayanan binbingan dan konseling benar-benar memberikan kontribusi pada penetapan visi, misi,  dan tujuan sekolah yang bersangkutan. Kegiatan  ini  didukung  oleh  manajemen pelayanan  yang  baik  guna  tercapainya peningkatan  mutu  pelayanan  bimbingan dan konseling. Pada prinsipnya manajemen  memuat  makna  segala  upaya menggerakkan  individu  atau  kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan  sumber  daya  dalam suatu  sistem  untuk  mencapai  tujuan. Apabila  diterapkan  dalam  pelayanan bimbingan  dan  konseling  di  sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling  adalah  segala  upaya  atau  cara yang  digunakan    untuk  mendayagunakan secara  optimal  semua  komponen  atau sumber daya (tenaga, dana, sarana/prasarana)  dan  sistem  informasi berupa  himpunan  data  bimbingan  untuk menyelenggarakan  pelayanan  bimbingan dan  konseling  dalam  rangka  mencapai tujuan.
Prinsip-prinsip  dalam  Manajemen Pelayanan  Bimbingan  dan  Konseling meliputi: planning,  organizing,  staffing, leading & controlling . Manajemen bimbingan  dan  konseling  merupakan salah  satu  kompetensi  dasar  yang  harus dikuasai oleh konselor.
Manajemen bimbingan dan konseling  yang  terarah  dan  sistematis merupakan  manifestasi  dan  akumulasi pelayanan  bimbingan  dan  konseling sehingga  merupakan  salah  satu  indikator kerja konselor. Selanjutnya dengan manajemen  bimbingan  dan  konseling yang  sistematis  dan  terarah  yang  baik
pada gilirannya akan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sekaligus menghilangkan kesan bahwa  konselor  bekerja  secara  insidental dan bersifat kuratif semata-mata. Sehubungan  dengan  konsep  manajemen maka penerapan atau implementasi manajemen  bimbingan  dan  konseling merupakan  salah  satu  manifestasi  suatu kegiatan yang sistematis tentang bagaimana  merencanakan  suatu  aktifitas bimbingan  dan  konseling,  bagaimana menggerakkan  sumber  daya  manusia yang ada dalam organisasi bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan,
mengawasi bagaimana kegiatan bimbingan  dan  konseling  berjalan  dan menilai kegiatan bimbingan dan koseling. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi  pelaksaanaan  manajemen bimbingan dan konseling disekolah, yang kaitannya  dengan  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  memipin dan pengawasan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  111  Tahun  2014 Tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling  pada  Jalur  Pendidikan  Dasar dan  Menengah,  memberikan  pandangan baru  tentang  arah  manajemen  bimbingan dan konseling. Diadopsinyya pola pelayanan  bimbingan  dan  konseling komprehensif  yang  dipadu  padankan dengan  pola  17  plus  yang  telah  lama berjalan  di  lapangan  membuat  beberapa pihak  gamang  untuk  menjalankan  “pola yang  mana”.  Dalam  sebuah  pertemuan ilmiah,  Dewan  Pembina  ABKIN  Prof. Dr.  Prayitno,  M.Sc.  Ed.,  menegaskan bahwa  konselor  di  lapangan  tidak  perlu bingung  dan  gamang  mau  menggunakan yang  mana,  yang  terpenting  mana  yang
dikuasai dan paling sesuai dengan kondisi lapangan  itulah  manajemen  bimbingan dan  konseling  yang  baik.  Meskipun demikian, sebagai sebuah upaya pembaharuan paradigma pelayanan bimbingan  dan  konseling,  Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 telah menggariskan pola layanan sebagai acuan pemberian  layanan  dan  administrasi bimbingan dan konseling di sekolah.

## PEMBAHASAN

## Manajemen Bimbingan Dan Konseling
Di Sekolah Dalam Berbagai Pola Sejarah Singkat Bimbingan dan
Konseling di Indonesia Sejarah  lahirnya  Bimbingan  dan
Konseling  di  Indonesia  diawali  dari dimasukkannya Bimbingan dan Konseling  (dulunya  Bimbingan  dan
Penyuluhan) pada settin g sekolah. Pemikiran  ini  diawali  sejak  tahun  1960.
Hal  ini  merupakan  salah  satu  hasil Konferensi  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian  menjadi  IKIP)  di  Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Perkembangan  berikutnya  tahun  1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan  jurusan  Bimbingan  dan Penyuluhan.  Tahun  1971  berdiri  Proyek Perintis  Sekolah  Pembangunan  (PPSP) pada  delapan  IKIP  yaitu  IKIP  Padang, IKIP  Jakarta,  IKIP  Bandung,  IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya,  IKIP  Malang,  dan  IKIP Menado.  Melalui  proyek  ini  Bimbingan dan  Penyuluhan  dikembangkan,  juga berhasil  disusun  “Pola  Dasar  Rencana dan  Pengembangan  Bimbingan  dan Penyuluhan”  pada  PPSP.  Lahirnya Kurikulum 1975 untuk Sekolah
Menengah  Atas  didalamnya  memuat Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.
Sampai  tahun  1993  pelaksanaan Bimbingan  dan  Penyuluhan  di  sekolah tidak  jelas,  parahnya  lagi  pengguna terutama  orang  tua  murid  berpandangan kurang  bersahabat  dengan  BP.  Muncul anggapan bahwa anak yang ke BP identik dengan  anak  yang  bermasalah,  kalau orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru  BP  dibenak  orang    tua  terpikir bahwa anaknya di sekolah mesti bermasalah  atau  ada  masalah.  Hingga lahirnya SK Menpan No. 83/1993 tentang Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka Kreditnya  yang  di  dalamnya  termuat aturan  tentang  Bimbingan  dan  Konseling di  sekolah.  Ketentuan  pokok  dalam  SK Menpan  itu  dijabarkan  lebih  lanjut melalui  SK  Mendikbud  No  025/1995 sebagai  petunjuk  pelaksanaan  Jabatan Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya.
Dalam SK Mendikbud ini istilah Bimbingan  dan  Penyuluhan  diganti menjadi  Bimbingan  dan  Konseling  di sekolah  dan  dilaksanakan  oleh  Guru Pembimbing.  Disinilah  pola  pelaksanaan Bimbingan  dan  Konseling  di  sekolah mulai jelas.
Pelaksanaan Bimbingan dan
Konseling  di  sekolah  diselenggarakan dengan  pola  yang  tidak  jelas,  ketidak jelasan  pola  yang  harus  diterapkan berdampak pada buruknya citra bimbingan  dan  konseling,  sehingga melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan  BK,  munculnya    persepsi negatif    terhadap    pelaksanaan    BK, berbagai  kritikan  muncul  sebagai  wujud kekecewaan atas kinerja Guru Pembimbing sehingga terjadi
kesalahpahaman,  persepsi  negatif  dan
miskonsepsi berlarut-larut. Masalah menggejala di antaranya: konselor sekolah  dianggap  polisi  sekolah,  BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasehat,  BK  dibatasi  pada  menangani masalah  yang  insidental,  BK  dibatasi untuk  klien-klien  tertentu  saja,  BK melayani  ”orang sakit”  dan atau ”kurang normal”,  BK  bekerja  sendiri,  konselor sekolah  harus  aktif  sementara  pihak  lain pasif,  adanya  anggapan  bahwa  pekerjaan BK  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja, pelayanan  BK  berpusat  pada  keluhan pertama saja, menganggap hasil pekerjaan  BK  harus  segera  dilihat, menyamaratakan cara pemecahan masalah  bagi  semua  klien,  memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK  (tes,  inventori,  kuesioner  dan  lain- lain)  dan  BK  dibatasi  untuk  menangani masalah-masalah yang ringan saja.

## Perjalanan Pola 17 dan Pola 17 Plus
SK  Mendikbud  No.  025/1995 (Prayitno,  2012)  sebagai    petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka  Kreditnya  terdapat  hal-hal  yang substansial,  khususnya  yang  menyangkut bimbingan dan konseling adalah :
1. Istilah  “bimbingan  dan  penyuluhan” secara resmi diganti menjadi “bimbingan dan konseling.”
2. Pelaksana  bimbingan  dan  konseling di  sekolah  adalah  guru  pembimbing, yaitu  guru  yang  secara  khusus ditugasi  untuk  itu.  Dengan  demikian bimbingan  dan  konseling  tidak dilaksanakan  oleh  semua  guru  atau sembarang guru.
3. Guru  yang  diangkat  atau  ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan  dan  konseling  adalah
mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut; minimum mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam.
4. Kegiatan  bimbingan  dan  konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas:
a. Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas-asasnya.
b. Bidang  bimbingan:  bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir
c. Jenis layanan: layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok.
d. Kegiatan pendukung: instrumentasi,  himpunan  data, konferensi  kasus,  kunjungan rumah dan alih tangan kasus.
Unsur-unsur  di  atas  (nomor  4) membentuk  apa  yang  kemudian disebut “BK Pola-17”
5. Setiap  kegiatan  bimbingan  dan konseling dilaksanakan melalui tahap:
a. Perencanaan kegiatan
b. Pelaksanaan kegiatan
c. Penilaian hasil kegiatan
d. Analisis hasil penilaian
e. Tindak lanjut
6. Kegiatan  bimbingan  dan  konseling dilaksanakan  di  dalam  dan  di  luar jam kerja sekolah.
Hal-hal  yang  substansial  di  atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas  yang  sudah  lama  berlangsung sebelumnya. Langkah konkrit diupayakan seperti (Ifdil, 2008):
1. Pengangkatan guru pembimbing yang  berlatar  belakang  pendidikan bimbingan dan konseling.
2. Penataran  guru-guru  pembimbing tingkat  nasional,  regional  dan  lokal mulai dilaksanakan.
3. Penyususnan    pedoman    kegiatan bimbingan    dan    konseling  di sekolah, seperti :
a. Buku teks bimbingan dan konseling
b. Buku    panduan    pelaksanaan menyeluruh    bimbingan    dan konseling di sekolah
c. Panduan  penyusunan  program bimbingan dan konseling
d. Panduan  penilaian  hasil  layanan bimbingan dan konseling
e. Panduan  pengelolaan  bimbingan dan konseling di sekolah
4. Pengembangan instrumen bimbingan dan konseling
5. Penyusunan  pedoman  Musyawarah Guru Pembimbing (MGP)
Dengan SK Mendikbud No
025/1995  khususnya    yang  menyangkut bimbingan dan konseling sekarang menjadi  jelas:  istilah  yang  digunakan bimbingan  dan  konseling,    pelaksananya guru  pembimbing  atau  guru  yang  sudah mengikuti  penataran  bimbingan  dan konseling  selama  180  jam,  kegiatannya dengan BK Pola-17, pelaksanaan kegiatan  melalui  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penilaian,  analisis  penilaian dan  tindak  lanjut.  Pelaksanaan    kegiatan bisa  dilakukan  di    dalam    dan    luar  jam kerja.
Bimbingan dan Konseling Komprehensif Bimbingan dan konseling
komprehensif  diprogramkan  bagi  seluruh siswa, artinya bahwa semua peserta didik wajib  mendapatkan  layanan  bimbingan dan  konseling.  Oleh  karena  itu,  menurut Suherman  (dalam  Sugiyo,  2011:16) bimbingan  dan  konseling  komprehensif perlu  memperhatikan:  (1)  ruang  lingkup yang  menyeluruh,  (2)  dirancang  untuk lebih  berorientasi  pada  pencegahan,  dan, (3)  tujuannya  pengembangan  potensi peserta didik.
Titik berat bimbingan dan konseling
komprehensif adalah
mengarahkan  peserta  didik  agar  mampu mencegah  berbagai  hal  yang  dapat menghambat  perkembangannya.  Selain itu,  melalui  hal  preventif  peserta  didik mampu memutuskan dan memilih tindakan-tindakan tepat yang dapat mendukung perkembangannya. Agar pelaksanaan  program  bimbingan  dan konseling  komprehensif  berjalan  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan, maka  harus  dipahami  lima  premis  dasar bimbingan  dan  konseling  komprehensif. Menurut  Gysbers  dan  Henderson  (2004: 12) lima premis dimaksud yaitu:
a. Tujuan  Bimbingan  dan  konseling bersifat  kompatibel  dengan  tujuan pendidikan.
b. Fokus  utama  layanan  bimbingan dan  konseling  adalah  mengawal perkembangan peserta didik
melalui pemenuhan fasilitas peserta didik  agar  dapat  tumbuh  dan berkembang  menjadi  mandiri  dan lebih optimal.
c. Program  bimbingan  dan  konseling merupakan team building
approach artinya  merupakan  suatu tim  yang  bersifat  kolaboratif  antar staf.
d. Program  bimbingan  dan  konseling merupakan  sebuah  proses  yang tersusun  secara  sistematis  dan dikemas melalui tahap-tahap perencanaan,  desain,  implementasi,
evaluasi, dan tindak lanjut.
e. Program  bimbingan  dan  konseling harus dikendalikan oleh kepemmimpinan  yang  memiliki visi  dan  misi  yang  kuat  mengenai bimbingan dan konseling.
Pelayanan bimbingan dan konseling  komprehensif  dikemas  dalam empat  komponen  yaitu:  (a)  kurikulum bimbingan,  (b)  perencanaan  incividual,
(c) pelayanan responsif, dan (d) dukungan  sistem.  Empat  komponen  ini mewadahi  berbagai  macam  layanan dengan tujuan utama optimalisasi perkembangan peserta didik. Kurikulum bimbingan dan konseling merupakan seperangkat aktifitas yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan  akademis,  karir,  pribadi dan  sosial.  Layanan  ini  bertujuan  untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan  yang  normal,  memiliki mental  yang  sehat,  dan  memperoleh keterampilan dasar hidupnya.
Layanan  perencanaan  individual dapat  diartikan  sebagai  layanan  bantuan kepada  semua  siswa  agar  mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan  kekuatan  dan  kelemahan  dirinya. Layanan  perencanaan  individual  adalah
layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana dalam  hal  pendidikan,  karir,  sosial pribadinya.  Dapat  juga  dikemukakan bahwa  layanan  ini  bertujuan  untuk membimbing  seluruh  siswa  agar  (a) memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan,  perencanaan,  atau  pengelolaan terhadap  pengembangan  dirinya,  baik menyangkut aspek pribadi, soaial, belajar maupun karir, (b) belajar dapat memantau dan  memahami  perkembangan  dirinya, (c)  dapat  melakukan  kegiatan  atau tindakan  berdasarkan  pemahamannya atau tujuan yang telah dirumuskan secara proaktif.
Pelayanan  responsif merupakan “layanan  bantuan  bagi  para  siswa  yang memiliki  kebutuhan  atau  masalah  yang memerlukan bantuan (pertolongan) dengan  segera”.  Layanan  ini  bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhannya  yang  dirasakan  pada  saat ini,  atau  para  siswa  yang  dipandang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Indikator dari kegagalan  itu  berupa  ketidakmampuan untuk  menyesuaikan  diri  atau  perilaku bermasalah,
atau malasuai
( maladjustment ).
Dukungan sistem adalah kegiatan- kegiatan  manajemen  yang  bertujuan memantapkan, dan meningkatkan program  bimbingan  secara  menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli/penasehat, masyarakat  yang  lebih  luas,  manajemen program,  penelitian  dan  pengembangan. Program  ini  memberikan  dukungan
kepada  guru  bimbingan  dan  konseling (konselor)  dalam  rangka  memperlancar penyelenggaraan  ketiga  program  layanan di atas. Sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar  penyelenggaraan  program pendidikan di sekolah. Komponen dukungan  sistem  mencakup  dua  bagian:
(1)  program  bimbingan  dan  konseling, dan (2) layanan pendukung.

## Manajemen  Bimbingan  dan  Konseling
Berbasis  Permendikbud  Nomor  111 Tahun 2014
Dalam  Permendikbud  Nomor  111
Tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada  satuan  pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional  yaitu  Konselor  atau  Guru Bimbingan  dan  Konseling.  Konselor adalah  seseorang  yang  berkualifikasi akademik  Sarjana  Pendidikan  (S-1) dalam  bidang  bimbingan  dan  konseling dan  telah  lulus  Pendidikan  Profesi  Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
Sarjana  Pendidikan  (S-1)  dalam  bidang bimbingan dan konseling yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan  (LPTK)  dapat  ditugasi sebagai  Guru  Bimbingan  dan  Konseling untuk menyelenggarakan layanan bimbingan  dan  konseling  pada  satuan pendidikan.
Dalam pengklasifikasian pelayanan  bimbingan  dan  konseling tentunya akan lebih tepat jika dirumuskan oleh  pakar-pakar  konseling  yang  ada  di Indonesia. Bahasa dari tata nama konseling  juga  dapat  ditetapkan  oleh pakar-pakar  konseling  tersebut.  Bisa  saja menggunakan  bahasa  yang  universal
seperti  bahasa  Latin,  Inggris,  Indonesia ataupun  salah  satu  bahasa  daerah  yang ada  di  Nusantara  yang  disepakati.  Dasar pengklasifikasian  yang  dijabarkan  tadi hanyalah permisalan dan dapat diperuntukkan  untuk  konseling  secara umum.
Apabila ide tersebut dapat diaplikasikan  maka  masalah  penamaan jenis  layanan  ini  menjadi  terentaskan tanpa  memihak  kepada  siapapun  kecuali keilmuannya.  Hal  ini  dapat  menghindari perselisihan  dalam  pelaksanaan  dan teknis pelayanan bimbingan dan konseling di lapangan yang sering terjadi perdebatan  antara  penggunaan  Pola  BK 17  Plus  BK  Komprehensif.  Begitu  pula halnya  pengklasifikasian  bidang  materi hendaknya  dibagi  berdasarkan  tugas- tugas perkembangan. Bidang yang disebutkan dalam Permendikbud ini ialah pribadi, karir, belajar dan sosial.  Bidang- bidang  ini  tidak  jelas  dibagi  atau dikelompokkan berdasarkan apa. Bukankah  karir  dan  belajar  juga  dapat dimasukkan  ke  dalam  aspek  pribadi. Keempat bidang tadi hanya mempersempit  penggunaan  kompetensi yang  telah  dimiliki  konselor  yang  telah dipersiapkan  oleh  perguruan  tinggi  yang kaya  dengan  konsep  psikologi  terutama psikologi perkembangan dan kepribadian. Lain  halnya  jika  bidang  tersebut  dibagi berdasarkan  tugas-tugas  perkembangan konseli,  misalnya  menjadi  bidang  emosi, sosial, moral, kognitif dan sebagainya.
Program
layanan pada Permendikbud  Nomor  111  Tahun  2014 adalah  program  tahunan  dan  semesteran. Apabila  ditilik  dari  tanggung  jawab  guru BK  yang  mengemban  24  jam  pelajaran per  minggunya  maka  apabila  rata-rata
konselor  dapat  melaksanakan  kegiatan konseling  yang  ekuivalen  dengan  2  jam pelajaran maka ada 12 kegiatan konseling yang  dilaksanakan  di  kelas  dan  diluar kelas.  Apalagi  terkadang  Guru  BK mendapat kelebihan beban kerja diakibatkan  jumlah  guru  BK  yang  tidak sesuai  dengan  rasio  1:150.  Sehingga  ada kemungkinan  lebih  dari  12  kegiatan konseling yang dilakukan dalam seminggu.  Oleh  karena  itu  akan  lebih baik  ada  program  tahunan,  semesteran, bulanan,  mingguan,  dan  harian.  Dengan begitu,  dapat  dilihat  kegiatan  konseling yang  akan  dilaksanakan  baik  dari  yang paling  ringkas  hingga  yang  paling  rinci sekalipun  untuk  memudahkan  dalam memandu kegiatan konseling yang dilaksanakan nantinya.
Konselor  bukanlah  guru  pada hakikat sebenarnya dalam konteks keilmuan  maka  calon  konseli  di  satuan pendidik  adalah  peserta  didik,  tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang ada  di  satuan  pendidikan  tersebut.  Maka manajemen pelayanan konseling di sekolah  bukan  hanya  sekedar  menangani peserta  didik.  Selain  itu,  orang  tua  dari peserta didik juga mendapatkan pelayanan konseling dari konselor pendidikan  dengan  topik  permasalahan yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  dialami  peserta  didik  tersebut.
Selain  itu,  menurut  peraturan  yang berlaku,  guru  BK  mengampu  150  siswa sebagai  konseli  yang  harus  diberi layanan.  Dengan  rasio  tersebut,  diyakini tidak  akan  memenuhi  seluruh  kebutuhan konseli  untuk  mendapatkan  pelayanan bimbingan dan konseling.
Apabila assessment dilaksanakan dan beragam fungsi pelayanan konseling,
maka  akan  tampak  kebutuhan-kebutuhan konseli  untuk  mendapatkan  beragam layanan  konseling  pula.  Konselor  wajib menangani  150  siswa  yang  ekuivalen dengan  beban  kerja  24  jam  pelajaran  per minggu tidaklah cukup memenuhi kebutuhan  layanan  konseling  kepada siswa  secara  individual  dan  menyeluruh. Pemberian  2  jam  layanan  untuk  masuk kelas beserta perhitungan waktu kegiatan konseling  di  luar  kelas  tersebut  tidak dapat  menjamin  kebutuhan-kebutuhan
layanan konsleing tersebut dapat terpenuhi. Sebab sebuah pelayanan konseling  yang  ideal  tentunya  dengan memenuhi  semua  kebutuhan  layanan konseling  pada  siswa  yang  diampu tersebut.  Maka  dibutuhkkan  jumlah konseli  yang  ideal  ataupun  jumlah konselor yang ideal.
Sehingga dirumuskan  kegiatan  di  kelas  dan  diluar kelas  dlaam  pelayanan  bimbingan  dan konseling
Sejatinya  Permendikbud  Nomor 111  Tahun  2014  mengadopsi  pelayanan bimbingan  dan  konseling  komprehensif sebagai  acuan  utama.    Perubahannya terletak  pada  pengembangan  fungsi bimbingan  dan  konseling  berkembang menjadi Pemahaman, Pencegahan, Perbaikan, Pemeliharaan, Pengembangan,
Penyaluran,  Penyesuaian  dan  Adaptasi. Sedangkan komponen dan strategi layanannya  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Layanan  Dasar adalah:  sebagai proses  pemberian  bantuan  kepada seluruh  konseli  melalui  kegiatan penyiapan  pengalaman  terstruktur secara  klasikal  atau  kelompok  yang dirancang  dan  dilaksanakan  secara sistematis
dalam rangka
mengembangkan kemampuan penyesuaian  diri  yang  efektif  sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian). Strategi layanan dalam komponen program ini adalah:
a. Bimbingan Klasikal
b. Bimbingan Kelompok
c. Layanan Orientasi
d. Layanan Informasi
e. Pengumpulan Data
2. Perencanaan Individual dan
Peminatan  Peserta  Didik adalah program  kurikuler  yang  disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat  dan/atau  kemampuan  peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman  mata  pelajaran  dan/atau muatan kejuruan. Strategi layanannya adalah: a. Penilaian Individual ( self- evaluation )
b. Bantuan Individual/Kelompok dalam merencanakan tujuan, melakukan kegiatan dan mengevaluasi
c. Penempatan/Penjurusan/Penyalur an
3. Pelayanan Responsif adalah pemberian  bantuan  kepada  peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan  dengan  segera,  agar peserta didik/konseli tidak mengalami  hambatan  dalam  proses pencapaian tugas-tugas
perkembangannya.  Strategi  layanan responsif antara lain konseling individual, konseling kelompok, konsultasi,  kolaborasi,  kunjungan
rumah,  dan  alih  tangan  kasus ( referral ).  Strategi  layanan  pada komponen program ini adalah:
a. Konsultasi
b. Konseling Individual/Kelompok
c. Konferensi kasus
d. Referal
e. Bimbingan Teman Sebaya
4. Dukungan Sistem adalah komponen
pelayanan  dan  kegiatan  manajemen, tata  kerja,  infrastruktur  (misalnya
Teknologi Informasi dan Komunikasi),  dan  pengembangan kemampuan  profesional  konselor atau  guru  bimbingan  dan  konseling secara  berkelanjutan,  yang  secara tidak  langsung  memberikan  bantuan kepada  peserta  didik/konseli  atau
memfasilitasi kelancaran
perkembangan  peserta  didik/konseli dan  mendukung  efektivitas  dan efisiensi
pelaksanaan layanan bimbingan  dan  konseling.  Yang termasuk  dalam  kegiatan  komponen program ini adalah:
a. Pengembangan Profesional
b. Manajemen Program
c. Penelitian
Untuk mempermudah dalam membedakan  dan  mencari  persamaan berbagai pola diatas dapat dilihat matriks berikut: No Aspek Pembanding Pola 17 + Komprehensif Persamaan Perbedaan 1. Pengertian Pemberian bantuan kepada peserta didik melalui, enam bidang bimbingan, sembilan layanan, dan enam layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsive, layanan perencanaan individual dan dukungan system sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sama-sama proses pemberian bantuan kepada peserta didik. Perbedaan ada dalam hal layanannya. 2. Tujuan Membantu peserta didik mengenal bakat, minat , dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karier yang sesuai dengan tuntutan kerja. Membantu peserta didik mengenal bakat, minat , dan kemampuannya, serta memilih dan
menyesuaikan diri dengan kesempatan,
pendidikan, dan merencanakan karier yang sesuai
dengan tuntutan
kerja. Serta mengembangkan pola 17 + Sama-sama Membantu peserta didik untuk mengenal dirinya Bimbingan komprehensif mengembangkan pola 17 + 3. Fungsi  Pemahaman  Pencegahan  Penyesuaian  Pemecahan
 Pemahaman
 Pencegahan
 Perbaikan
 Pemeliharaan
 Pengembangan  Penyaluran  Penyesuaian Sama-sama memiliki fungsi: Pemahaman Pencegahan Penyesuaian pemecahan Pada bimbingan komprehensif tidak ada fungsi:  perbaikan
 Pemeliharaan
 pengembangan
 penyaluran
No Aspek Pembanding Pola 17 + Komprehensif Persamaan Perbedaan  Adaptasi  penyesuaian  adaptasi Sementara pola 17 + tidak punya fungsi pemecahan 4. Layanan  Orientasi  Informasi  Penempatan dan penyaluran  Pembelajaran  Konseling perorangan  Bimbingan kelompok  Konseling kelompok  Konsultasi  Mediasi  Layanan dasar bimbingan  Layanan responsive  Layanan perencanaan individual  Dukungan sistem Tidak ada persamaan Berbeda jenis layanannya 5. Bimbingan  Pribadi  Social  Karier  Belajar
 Keberagamaan
 Keberkeluargaan
 Pribadi
 Social  Karier  Belajar Mempunyai bimbingan yang sama Tidak ada perbedaanya 6. Kegiatan pendukung  Aplikasi instrumentasi  Himpunan data  Konferensi kasus  Kunjungan rumah  Alih tangan kasus  Terapi kepustakaan  Aplikasi instrumentasi
 Himpunan data
 Konferensi kasus
 Kunjungan
rumah  Alih tangan kasus  Terapi kepustakaan Mempunyai kegiatan pendukung yang sama Tidak ada perbedaanya 7. Tempat kegiatan Dapat dilaksanakan diluar maupun didalam kelas Dapat dilaksanakan diluar maupun didalam kelas Mempunyai tempat kegiatan yang sama Tidak ada perbedaanya Setiap konselor berkewajiban
melaksanakannya,  apa  pun  polanya,  BK Pola 17 Plus, atau pun BK Komprehensif; bukan  mempertajam  perbedaan  tetapi bagaimana  mencari  kesamaan  berbagai pola  baru  dengan  yang  sudah  bisa  kita terapkan  di  lapangan  dari  pada  secara penuh  mengadopsi  pola  baru  tanpa  bisa mengidentifikasi kebutuhan lapangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelayanan  bimbingan  dan  konsleing harus selalu bertumpu pada kebutuhan siswa baik dalam perkembangannya
maupun mengatasi  masalah  yang  dihadapi tujuannya adalah agar tercapai kehidupan yang membahagiakan dan mensejahterakan  dengan  pelayanan profesional bimbingan dan
konseling.
2. Apapun pola yang kita pakai baik itu Komprehensif  maupun  Pola  17  Plus yang terpenting adalah apa yang kita
laksanakan  benar-benar  bermanfaat bagi  konseli.  Perlu  diingat  adalah bimbingan  dan  konseling  bukan resep, sehingga akan terus
berkembang  dalam  penanganan  dan manajemennya sesuai dengan kebutuhan lapangan dan
perkembangan zaman.
3. Untuk mempermudah, berbagai layanan  bimbingan  dan  konseling  di
Pola  17+  dapat  dimasukkan  sebagai
strategi layanan dalam setiap komponen program BK Komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Gysbers,  N.  J.  dan  P.  Henderson.  2004.
Developmental Guidance and
Counseling .  Belmont:  Brooks  and Cole.
Ifdil.  2008. Sejarah  Bimbingan  dan
Konseling  dan  Lahirnya  Pola  17 Plus. Disajikan  dalam  Lokakarya PPK  UNP.  Padang:  Universitas Negeri Padang.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  111  Tahun  2014  Tentang Bimbingan  dan  Konseling  Pada Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemdikbud.
Prayitno.  2012. Kilas  Balik  Sejarah Lahirnya Bimbingan dan Konseling di  Indonesia. Disajikan  dalam Seminar  Nasional  Bimbingan  dan Konseling  tanggal  12  Juni  2012  di Universitas Negeri Medan.
Sugiyo.  2011. Manajemen  Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Semarang: Widya Karya Pers. Suherman, U. 2010. Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.