INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5665-5675 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kualitas Pelayanan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Dinas Sosial Kabupaten Karawang
Anissa Sri Widhiastuti 1 ✉ , Eka Yulyana 2 , Kariena Febriantin 3
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: Sriwidhiastutianissa23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masalah lingkungan yang semakin serius saat ini kerusakannya yang cepat. Alasan utama menipisnya sumber daya alam dan aktivitas manusia lainnya, seperti penebangan yang tidak proporsional dan pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk kualitas pelayanan dalam penerapan standar pelayanan minimal di Dinas Sosial Kabupaten Karawang.  Metode  yang  digunakan  dilakukan  secara  empiris  dan  sistematis.  Berdasarkan  hasil penelitian yang telah peneliti peroleh di lapangan mengenai Kualitas Pelayanan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, peneliti mencoba mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut mengingat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian  kualitatif  deskriptif.  Adapun  dalam  memperoleh  data,  peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka,  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang diperoleh peneliti berupa  data-data yang memiliki keterkaitan dengan Kualitas Pelayanan Dalam Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  Di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karawang  yang  berasal  dari sumber data primer yaitu, hasil obserasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi serta data sekunder  yaitu,  studi  pustaka  yang  didapatkan  dari  penelitian  terdahulu,  jurnal,  berita,  maupun dokumen publikasi lembaga.
Kata Kunci : Standar Pelanan Minimal, Dinas Sosial, Pelayanan Publik:
Abstract
Environmental problems are increasingly serious nowadays, the damage is rapid. The main reasons for the depletion of natural resources and other human activities, such as disproportionate logging and burning of fossil fuels, cause carbon emissions. The aim of this research is to determine service quality  in  implementing  minimum  service  standards  at  the  Karawang  Regency  Social  Service.  The method used is done empirically and systematically. Based on the results of research that researchers have  obtained  in  the  field  regarding  Service  Quality  in  the  Implementation  of  Minimum  Service Standards at the Karawang Regency Social Service, researchers try to describe and analyze these data considering  the  research  method  used  by  researchers  is  descriptive  qualitative  research.  As  for obtaining  data,  researchers  used  data  collection  techniques  in  the  form  of  literature  studies, observations, interviews and documentation. The data obtained by the researcher are in the form of data that are related to Service Quality in the Implementation of Minimum Service Standards at the Karawang  Regency  Social  Service  which  come  from  primary  data  sources,  namely,  the  results  of observations,  interviews  with  informants  and  documentation  as  well  as  secondary  data,  namely, literature  studies  obtained  from  previous  research,  journals,  news,  and  institutional  publication documents.
Keywords : Minimum Service Standards, Social Services, Public Services

## PENDAHULUAN
Penyelengaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Kondisi obyektif menunjukan bahwa penyelenggara pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumberdaya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyak nya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung  maupun  melalui  media  massa,  seperti  prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap tugas yang kurang responsif dan lain-lain sehingga menimbulakan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu  adanya  penerapan  standar  pelayanan  minimal  supaya  pemerintahan  dapat menjadikan tolak ukur atau acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara empiris dan sistematis dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang sebagai tempat yang untuk mengumpulkan
data  ataupun  tahap-tahap  lainnya  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini.  Sedangkan  yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang, masyarakat penerima pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial serta informan terkait  yang dapat mendukung data dan memperkuat informasi yang diperlukan oleh peneliti mengenai Kualitas Pelayanan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. KINERJA
Berdasarkan  Dimensi  Kinerja  ( performance)  tersebut,  peneliti  menemukan  dalam pelaksanaan  Kualitas  Pelayanan  Dalam  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  Di  Dinas Sosial Kabupaten Karawang tentu dilihat dari kinerja sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang sendiri  sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang sosial serta siapa saja yang terlibat di dalamnya.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang sosial sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota  yang  menjelaskan  bahwa  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  selanjutnya disingkat  SPM  adalah  ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu  Pelayanan  Dasar  yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.  Peraturan  Menteri  ini  dibuat  sebagai  acuan  Pemerintah  Daerah  provinsi  dan Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  dalam  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan/atau Peraturan  Kepala  Daerah  mengenai  rencana  pemenuhan  Pelayanan  Dasar  pada  SPM bidang  sosial  di  daerah  provinsi  dan  di  daerah  kabupaten/kota  termasuk  Kabupaten Karawang.
Berdasarkan  hasil  Wawancara,  terdapat  bahwa  pelaksanaan  SPM  di  Dinas  Sosial kabupaten Karawang mengacup pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang  Sosial  Di  Daerah  Provinsi  Dan  Di  Daerah  Kabupaten/Kota  sehingga  dalam pelaskanaannya  memang  benar  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  bagi  Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Karawang. Selain itu,  jika pelayanan sosial  seperti panti berat yang sudah mencakup wilayah seluruh Indonesia itu menjadi kewenangan Kementerian Sosial, apabila  cakupan  wilayahnya  Jawa  Barat  dan  memang  membutuhkan  panti  diperlukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan jika memang dirasa tidak  sanggup  maka  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karawang  melakukan  koodinasi  dengan
Pemerintah  Pusat  untuk  dibagi  lagi  pada  setiap  wilayah  dalam  penanganan  SPM  yang memang memerlukan panti dalam penanganannya.
SPM di Kabupaten Karawang ini dalam pelaksanannya merupakan pelayanan sosial diluar panti yaitu memberikan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial di luar panti atau juga yang disebut bantuan sosial. SPM pada bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 2 yaitu.
1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial
5. Korban  Bencana  daerah  provinsi  untuk  Jenis  Pelayanan  Dasar  Perlindungan  dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi
Dari hasil wawancara selanjutnya, bahwa kinerja Dinas sosial Kabupaten karawang dalam menerapkan SPM bidang sosial dengan memberikan bantuan berupa sembako, alat bantu dengar,  dan  kursi  roda.  Dalam  penerapan  kinerja  SPM  bidang  pelayanan  Dinas  Sosial Kabupaten  Karawang  menekankan  untuk  memberikan  bantuan  berupa  barang  yang memang  dibutuhkan  bagi  para  penerima  manfaat  agar  memiliki  nilai  fungsi  dan memberikan efek berkelanjutan serta dalam penyalurannya dilakukan door to door agar bantuan bisa sampai pada penerima manfaat dan dapat dipertangungjawabkan.

## B. Keistimewaan Produk(features)
Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pedoman bagi Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten karang maka dapat dipahami
bahwa secara umum SPM di setiap Kabupaten/Kota mengacu pada perda tersebut sehingga dapat dikatakan secara keistimewaan produk tentunya sama dengan Kabupaten/Kota lain. Dalam sesi wawancara menghasilkan bahwa SPM bidang sosial di Kabupaten Karawang sama seperti Kabupaten/Kota lain Karena mengacu pada Permensos yang sama sehingga tidak  ada  perbedaan  yang  jelas  namun  perbedaannya  ada  pada  penaganan  pelayanan sosial yang tergantung pada penerima manfaat layanan sendiri membutuhkan pelayanan seperti apa.

## C. Reliabilitas/Keterandalan (reliability)
Dalam melihat Reliabilitas / keterandalan ( reliability) pada penerapan SPM bidang sosial di Kabupten Karawang dapat kita lihat dari bagaimana fasilitas atau bantuan-bantuan yang diberikan dari Dinas sosial kepada masyarakat yang dilihat dari kualitas jenis bantuannya dan bagaimana jika mengalami kendala di kemudian hari.
Dalam  sesi  wawancara  menghasilkan  bahwa  Sub  Penyedia  lat  bantu  di  Dinas  Sosial Kabupaten Karawang memaparkan bahwa keterandalan produk pelayanan yang diberikan Dinas Sosial melalui Sub penyedia alat bantu meskipun terbentur dengan anggaran yang terbatas dan juga data penerima mafaat yang belum akurat. Sebelum memberikan bantuan kepada masyarakat Dinas sosial melakukan identifikasi terlebih dahulu kebutuhan dari para penyandang kebutuhan sosial secara detail agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada  masyarakat.  Sehingga  hal  tersebut  juga  menjadi  suatu  tantangan  untuk menyesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Dalam proses menyiapkan bantuan tersebut  Dinas  sosial  menggandeng  pihak  ketiga  dalam  menyiapkan  bantuan  atau  alat bantu kepada masyarakat agar disiapkan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan identifikasi sebelumnya agar bantuan tersebut memberikan manfaat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.

## D. Kesesuaian (Conformance)
Dalam  melihat  Kesesuaian  ( conformance)  pada  penerapan  SPM  bidang  sosial  di Kabupten Karawang dapat kita lihat dari bagaimana fasilitas atau bantuan-bantuan yang diberikan  dari Dinas sosial kepada masyarakat yang  dilihat dari  kesesuaian  manfaat dari bantuan tersebut bagi masyarakat.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  menghasilkan  bahwa  Dinas  Sosial  dalam memberikan  kualitas  bantuan  melakukan  identifikasi  terlebih  dahulu  kepada  para penyandang  kebutuhan  sosial  secara  detail  sehingga  dalam  memberikan  pelayanan
bantuan kepada masyarakat. Hal tersebut juga menjadi kendala yang dihadapi Dinas sosial karena  perlu  penyesuaian  dalam  memberikan  bantuan  menyesuaikan  kebutuhan masyarakat  sehingga  dalam  penerapannya  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  menyiapkan bantuan tersebut sesuai prosedur yang ada.

## 2. Ketahanan atau daya tahan (durability)
Dalam  melihat  Ketahanan  atau  daya  tahan  ( durability)  pada  penerapan  SPM bidang  sosial  di  Kabupaten  Karawang  dapat  kita  lihat  dari  bagaimana  fasilitas  atau bantuan-bantuan yang diberikan dari Dinas sosial kepada masyarakat yang dilihat dari daya tahan bantuan yang diberikan.
3. Kemampuan pelayanan (serviceability)
Dalam  melihat  Kemampuan  pelayanan  ( serviceability)  pada  penerapan  SPM bidang sosial di Kabupaten Karawang dapat kita lihat dari bagaimana kemampuan dari sumber daya manusia yang ada di Dinas  Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dihasilkan  bahwa  dari  Dinas  Sosial sendiri sudah mencoba memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan rencana kerja  (Renja)  namun  memang  karena  penilaian  kualitas  pelayanan  subjektif  dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari pelayanan Dinas Sosial. Dinas Sosial sendiri memberikan konfirmasi bahwa meskipun telah melaksanakan pelayanan sesuai rencana kerja namun tetap perlu dilakukannya perbaikan terutama dari segi manusia, keuangan  dan  metode  yang  digunakan.  Dimana  kinerja  Dinas  sosial  Kabupaten karawang dalam menerapkan SPM  bidang sosial  sudah benar  dirasakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa sembako, alat bantu dengar, dan kursi roda dan dalam penyalurannya dilakukan door to door agar bantuan bisa sampai pada penerima manfaat dan dapat dipertangungjawabkan.
4. Estetika (aesthetics)
Dalam  melihat  Estetika  ( aesthetics)  pada  penerapan  SPM  bidang  sosial  di Kabupten  Karawang  dapat  kita  lihat  dari  bagaimana  fasilitas  atau  bantuan-bantuan yang diberikan dari Dinas sosial kepada masyarakat memiliki nilai estika atau keindahan. kesimpulan  dari  analisis  dimensi  Estetika  ( aesthetics),  peneliti  menyimpulkan  bahwa Kualitas Pelayanan  Dalam  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  Di  Dinas  Sosial Kabupaten  Karawang  belum  baik  dilihat  dari  SPM  bidang  sosial  dalam  memberikan produk  atau  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  saat  melakukan  identifikasi  terlebih
dahulu kebutuhan dari para penerima manfaat secara detail lebih berfokus pada fungsi atau  manfaat  bagi  masyarakat  daripada  nilai  estetika  atau  keindahan  karena  Dinas Sosisal sendiri memang membenarkan bahwa ingin memberikan bantuan yang sesuai dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  agar  bantuan  tersebut  tepat  sasaran  dan  sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
5. Kualitas yang dirasakan (percieved quality)
Beberapa wawancara dilakukan dan bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas yang dirasakan  dari  bantuan-bantuan  yang  diberikan  Dinas  Sosial  Kabupaten  karawang tergantung hasil dari identifikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam menyiapkan bantuan bagi masyarakat sesuai dengan list atau jenis-jenis barang yang sudah Dinas Sosial  minta  sebelumnya.  Karena  bantuan  kepada  masyarakat  berbeda-beda  maka kualitas yang dirasakan pun berbeda beda.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan dukungan data- data  temuan  yang  diperoleh  di  lapangan  berkaitan  dengan  Kualitas  Pelayanan  Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  Di  Dinas  Sosial  Kabupaten Karawang sudah cukup baik dilihat dari delapan dimensi kualitas sebagai berikut.
I. Dimensi Kinerja ( performance), sudah baik dilihat dari kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Karawang  dalam  penerapan  SPM  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota sehingga  memiliki  payung  hukum  dan  jelas.  Selain  itu,  dalam  penerapannya  SPM bidang  sosial  juga  melibatkan  banyak  pihak  selain  Dinas  Sosial  seperti  lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), Pemerintah Desa, Kecamatan dan relawan-relawan yang ada di Kabupaten Karawang.
II. Dimensi  Keistimewaan  produk  ( features),  sudah  cukup  baik  dilihat  dari  SPM  bidang sosial  pada  setiap  kabupaten/Kota  secara  umum  pasti  sama  karena  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2018    sebagai  dasar hukumnya  sehingga  tidak  ada  perbedaan  yang  membedakan  dalam  memberikan pelayanan sosial tergantung pada kebutuhan dari penerima layanan sosial.
III. Dimensi Reliabilitas/keterandalan ( reliability), sudah cukup baik dilihat dari SPM bidang sosial  dalam  memberikn  produk  atau  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  selain
memberikan sembako juga memberikan alat bantu dengar dan kursi roda karena Dinas sosial melakukan  identifikasi terlebih  dahulu kebutuhan  dari  para penerima  manfaat secara detail kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyiapkan bantuan tersebut meskipun terbentur oleh keterbatasan anggaran.
IV. Dimensi Kesesuaian ( conformance), sudah cukup baik dilihat dari SPM bidang sosial dalam memberikan produk atau bantuan sosial kepada masyarakat terlebih melakukan identifikasi  terlebih  dahulu  kebutuhan  dari  para  penerima  manfaat  secara  detail kemudian  bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam  menyiapkan  bantuan  tersebut meskipun  dalam  penerapannya  menjadi  hambatan  tersendiri  karena  lebih  sulit menyiapkan  kebutuhan  yang  berbeda-beda  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan keterbatasan anggaran yang ada.
V. Dimensi Ketahanan atau daya tahan ( durability),  sudah cukup baik dilihat dari  daya tahan bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat karena melakukan identifikasi terlebih  dahulu  kebutuhan  dari  para  penerima  manfaat  secara  detail  kemudian bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam  menyiapkan  bantuan  tersebut  meskipun dalam  penerapannya  menjadi  hambatan  tersendiri  karena  lebih  sulit  menyiapkan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masyarakat dan sejauh ini bantuan yang diberikan belum rusak atau mengalami kendala.
VI. Dimensi  Kemampuan  pelayanan  ( serviceability),  sudah  cukup  baik  dilihat  dari kemampuan  pelayanan  Dinas  Sosial  di  Kabupaten  Karawang  dalam  memberikan pelayanan sudah sesuai dengan target rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten karawang dan hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh masyarakat selaku penerima manfaat dari  pelayanan  Dinas  Kabupaten  Karawang.  Namun,  Dinas  Sosial  juga  memberikan konfirmasi  bahwa  kedepannya  tetap  diperlukan  perbaikan  dalam  meningkatkan pelayanan dilihat dari Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan metode yang digunakan agar lebih optimal lagi.
VII. Dimensi  Estetika  ( aesthetics),  belum  baik  dilihat  dari  SPM  bidang  sosial  dalam memberikan produk atau bantuan sosial kepada masyarakat saat melakukan identifikasi terlebih  dahulu  kebutuhan  dari  para  penerima  manfaat  secara  detail  lebih  berfokus pada fungsi atau manfaat bagi masyarakat daripada nilai estetika atau keindahan karena berfokus ingin memberikan bantuan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
VIII. Dimensi Ketahanan atau daya tahan ( durability), sudah cukup baik dilihat dari kualitas bantuan  sebelum  diserakan  kepada  pihak  ketiga  Dinas  Sosial  terlebih  dahulu
memberikan  hasil  identifikasi  bantuan  dan  memberikan  list  atau  jenis-jenis  bantuan yang memang sesuai dengan kebutuhan dan hal tersebut  dibenaran oleh masyarakat yang menerima bantuan seperti alat bantu dengan yang masih bisa digunakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A.  Batinggi  dan  Badu  Ahmad.  2009. Manajemen  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta:  CV  Andi Ofset.
Agus Hermawan. 2013. Promosi dalam Prioritas Kegiatan Pemasaran. Jakarta: PT Buku Seru. Creswell,  J.  W.  2016. Research  Design,  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitaif,  dan Campuran. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Deddy Mulyadi. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Fandy Tjiptono. 2007. Strategi Pemasaran, Edisi ke dua. Yogyakarta: Andi.
Fandy Tjiptono. 2012. Strategi Pemasaran, edisi ke tiga: Yogyakarta: Andi.
Fandy Tjiptono. 2017. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
Kotler, Philip dan Keller. 2007. Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi Kedua belas. Jakarta: PT. Indeks.
Kotler, Philip. 2012. Manajemen Pemasaran Edisi 13, Bahasa Indonesia Jilid 1 dan 3 Cetakan. Jakarta: Rajawali.
Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. 2019. Marketing 4.0 Bergerak dari Tradisional Ke Digital. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Lupiyoadi,R. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat.
Marsono. 2010. Reformasi Pelayanan Publik di Daerah: Dalam Rangka Membangun Good Local Government. Jakarta: LAN.
Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
Mukarom,  Zaenal.,  Muhibudin  Wijaya  Laksana.  2018. Manajemen  pelayanan  publik. Bandung: Pustaka Setia.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Siswanto. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Jurnal :
Hermawan. 2013. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik; Ditinjau Dari Beberapa Perspektif. E- Journal Universitas Wiraraja.
Abdul Mahsyar. 2011. Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Goetsch,  D.L.  and  Davis,  S.B.  2014. Quality  Management  for  Organizational  Excellence. Pearson, Upper Saddle River. NJ: Printice Hall International.
Internet :
https://www.merdeka.com/peristiwa/106780-warga-karawang-mengalami-kemiskinan- ekstrem.html. Diakses tanggal 14 Oktober 2021.
Regulasi :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang