## TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT oleh Sri Wahyuni
Perawat RS Panti Wilasa Semarang

## ABSTRAK
Rumah  Sakit  mcmiliki  kewajiban  untuk  memberikan  pertolongan (emergency) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu, hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang  - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  yaitu, Pasal 32 ayat ( 1 ) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun  swasta,  wajib  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  penyelamatan  nyawa pasien  dan  pecegahan  keeacatan  terlebih  dahulu.  Pasal  32  ayat  (  2  )  Dalam  keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Permasalahan yang diajukan :1. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Rumah sakit terhadap Pasien gawat darurat?2. Apa hambatan dan solusi Rumah sakit terhadap penanganan pasien gawat darurat di Rumah Sakit?3 .Bagaimana Akibat Hukum terhadap Rumah Sakit menolak memberikan penanganan pada pasien Gawat Darurat?
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah:  1.  Untuk  mengetahui  dan meganalisis  Tanggungjawab  Hukum  Rumah  sakit  terhadap  Pasien  gawat  darurat.  2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  hambatan  dan  Solusi  Rumah  sakit  terhadap penangana pasien  gawat darurat  di  Rumah Sakit. 3. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Rumah Sakit menolak memberikan penanganan pada pasien Gawat Darurat.
Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dari  kepustakaan  yang  didukung  dengan  data  primer  dari  hasil  wawancara  terbuka, dianalisis dengan mengunakan metode deskritif analisis.
Adapun  hasil  penelitiannya  :  Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  atas  tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada seseorang / pasien, dengan dasar secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Dari jenis pelayanan yang ada di rumah sakit, diharapkan dapat memberikan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada pasien. Salah satu pelayanan yang ada di rumah sakit adalah pelayanan gawat darurat
Kata  kunci :  Tanggung  Jawab  Hukum  Rumah  Sakit  Gawat  Darurat  Pasien  Gawat Darurat

## ABSTRACT
Hospitals have an obligation to provide emergency assistance without requiring advance payment, as stated in Article 32 paragraph (1) and (2) of Law Number 36 Year 2009  on  Health,  namely  Article  32  paragraph  (1)  In  emergency,  health-care  facilities,
both government and private, are obliged to provide health services for the survival of patients  and  prevention  of  disabilities  first  Article  32  Paragraph  (2)  In  an  emergency, health-care facilities, whether public or private, are prohibited from refusing patients and / or requesting advances.
Issues  raised:  1.  What  is  the  Legal  Responsibility  of  Hospital  to  Emergency Patients?  What  are  the  obstacles  and  solutions  of  the  hospital  to  the  handling  of emergency patients in the hospital? 3. How Does the Law Effect on Hospitals refuse to provide treatment to Emergency patients?
The purpose of this study is Based on the description of the above background, the objectives to be achieved in this study are: 1. To know and meganalisis Hospital Legal Responsibility  to  Emergency  patients.  2.  To  know  and  analyze  obstacles  and  hospital Solutions to the handling of emergency patients at the Hospital- 3. To know the effect of Law on Hospital refused to provide handling to Emergency patients.
The  research  method  used  is  normative  juridical  with  secondary  data  from literature  supported  with  primary  data  from  open  interview  result,  analyzed  by  using descriptive method of analysis.
The  results  of  his  research:  Hospital  is  responsible  for  the  actions  of  health workers in die hospital, causing harm to a person / patient, cm a normative juridical basis this is the application of the provisions of Article 1367 Civil Codemid article 46 of Law Number 44 of 2009 on Hospital, From the type of services available in the hospital, is expected to provide medical treatment and recovery to the patient. One of the services in die hospital is emergency services.
Keywords : Legal Responsibility Hospital, Emergency, Emergency Patient

## A. Pendahuluan
Setiap  orang  mempunyai  hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang jelas terjang dalam
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat  (l)  yang  berbunyi  :  setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,
bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan. 1
Hal  ini  ditegaskan  juga  bahwa
1 Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Nuha Medika,
Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan  pertolongan (emergency) tanpa  mengharuskan  pembayaran  uang muka  terlebih  dahulu,  hal  ini  tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu.  Pasal  32  ayat  (  1  ) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan  kesehatan,  baik  pemerintah maupun  swasta,  wajib  memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa  pasien  dan  pecegahan  kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat (2) Dalam keadaan  darurat,  fasilitas  pelayanan kesehatan,  baik  pemerintah  maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Peraturan  perundang  -  undangan Indonesia telah mengatur dan menegaskan  bahwa  pelayanan  bagi masyarakat  tidak  dipersulit.  Faktanya banyak  rumah  sakit  swasta  yang melayani penerimaan calon pasien yang membutuhkan perawatan medis pertama seperti halnya korban tabrakan, melahirkan  dan  lain  -  lain  harus dipersulit  dengan  adanya  administoasi rumah sakit tersebut. Calon pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan medis  pertama  dan  cepat,  harus  sibuk dengan administrasi yang harus dipenuhi
calon pasien. 2

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang  diatas  maka  rumusan  masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana  Tanggungjawab  Hukum Rumah  sakit  terhadap  Pasien  gawat darurat?
2. Apa  hambatan  dan  solusi  Rumah sakit  terhadap  penangana  pasien gawat darurat di Rumah Sakit?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Rumah  Sakit  menolak  memberikan penaganan  pada  pasien  Gawat Darurat ?

## C. Pcmbahasan
1. Tanggung  Jawab  Hukum  Rumah Sakit terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat
Adapun kewajiban rumah sakit dalam  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah Sakit yaitu:
a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan  Rumah  Sakit
kepada masyarakat.
b) Memberi
pelayanan 2 Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Y ogyakarta: Andi Ofset.
kesehatan yang aman, bermutu,  antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan  pasien  sesuai dengan  standar  pelayanan Rumah Sakit; c) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
d) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan  pada  bencana,
sesuaidengan  kemampuan
pelayanannya;
e) Menyediakan  sarana  dan pelayanan bagi masyarakat tidak  mampu  atau  miskin;,
f) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin,  pelayanan gawat  darurat  tanpa  uang
muka, ambulan gratis,
pelayanan  korban  bencana dan  kejadian  luar  biasa,
atau  bakti  sosial  bagi  misi kemanusiaan;
g) Membuat,  melaksanakan,
dan  menjaga  standar  mutu pelayana kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
h) Menyelenggarakan  rekam medis;
i) Menyediakan  sarana  dan prasarana umum yang layak  antara  lain  sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat,  wanita  menyusui, anak-anak, lanjut usia;
j) Melaksanakan sistem rujukan;
k) Menolak  keinginan  pasien yang  bertentangan  dengan standar  profesi  dan  etika serta  peraturan  perundang -undangan;
l) Memberikan informasi
yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m)  Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n)  Melaksanakan  etika  Rumah Sakit;
o)  Memiliki
sistem
pencegahan  kecelakaan  dan penanggulangan bencana;
p)  Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
q)  Membuat  daftar  tenaga medis yang melakukan praktik  kedokteran  atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r)  Menyusun dan melaksanakan peraturan
internal Rumah Sakit
(hospital by laws);
s)  Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan t)  Memberlakukan seluruh lingkungan  rumah  sakit
sebagai kawasan tanpa
rokok. 3
Berdasarkan  keterangan  di  atas, rumah  sakit  harus  bertanggung  jawab dalam melaksanakan kewajibannya yang bertujuan  untuk  memberi  kesehatan yang  baik  dan  perlindungan  pelayanan yang  baik  kepada  pasien.  Dalam pelayanan,  rumah  sakit  harus  memiliki standar  pelayanan  rumah  sakit  yaitu
3 Endang wahyati yustina,2012, Mengenal hukum rumah sakit, Keni media Bandung
semua  standar  pelayanan  yang  berlaku di  rumah  sakit  antara  lain  standar operasional prosedur, standar pelayanan medis dan standar asuhan keperawatan. 4
2. Hambatan dan Solusi Rumah Sakit terhadap penanganan Pasien Gawat Darurat.
1. Hambatan Rumah Sakit terhadap

## Penanganan Pasien Gawat Darurat
Hambatan Rumah Sakit dalam penanganan Pasien Gawat Darurat, yaitu;
1) Rumah Sakit Penuh
Secara  fisik,  sebuah  rumah sakit memiliki jumlah ruangan dan tempat  tidur  terbatas.  Ruangan inipun  masih  dibagi-bagi  menjadi ruang  untuk  Instalasi  Gawat Darurat  (IGD),  ruang  perawatan infeksi,  ruang  perawatan  non -infeksi,  ruang  ICU/NICU/PICU, ruang  perawatan  anak,  ruang perawatan bayi dan lain
sebagainya. Ruang IGD biasanya
dikhususkan untuk menangani pasien  yang  sedang  dalam  keadaan gawat  (dengan  penyakit  berat)  dan darurat  (harus  segera  ditangani).
4 Ns.. Ta’adi, S.Kep, 2009, Hukum Kesehatan pengantar menuju Perawat Profesional, Buku Kedokteran EGC, Jakarta. Hlm.11
Bila keadaan sudah stabil dan tidak memerlukan pengawasan ketat,
pasien  akan  dipindah  ke  ruang perawatan. Dengan demikian, pasien dapat beristirahat dan memberi  jalan  bagi  pasien  gawat darurat lain yang hendak masuk dan membutuhkan  perawatan.  Pasien yang  tidak  dalam  kondisi  gawat darurat  juga  umumnya  tidak  di anjurkan  untuk  ke  IGD.  Biasanya, karena  ingin  cepat  ditangani  pasien nekat ke IGD padahal ia masih bisa antri  berobat  di  Poli.  Tidak  heran jika  pasien  seperti  ini  kemudian diminta untuk angkat kaki dari IGD. Bukan  karena  ditolak,  melainkan karena kurang tahu tempat.
Pasalnya, bukan tidak mungkin akan ada pasien lain yang lebih membutuhkan datang sewaktu -waktu.
Masalah  tidak  berakhir  di IGD. Ruang perawatan pun memilki
tempat yang terbatas. Selain memisahkan  pasien  berdasarkan kelas kamar yang diinginkan,
biasanya  pasien  dengan  penyakit menular dan tidak menular dipisahkan agar pasien tidak mendapat infeksi dari pasien lainnya.  Ruang  perawatan  antara
pria  dan  wanita  umumnya  juga  di pisahkan  demi  kesopanan.  Inilah mengapa  ruang  perawatan  sering dikatakan  penuh,  padahal  terlihat masih  ada  yang  kosong.Meski dernikian,  tidak  jarajog  hal  ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa  rumah  sakit  menolak  pasien karena  miskin.Padahal,  memang ketersediaan  di  nunah  sakit  yang tidak  ada.Serba  salahnya,  pasien tcntu  tidak  mau  dirawat  dengan fasilitas  yang  tidak  layak  kecuali terpaksa,  seperti  misalnya  saat terjadi  kasus  luar  biasa,  misal keracunan  massal  atau  bencana alam.
Selain  ruang  perawatan,
ruang  yang  cukup  sering  menjadi masalah adalah ruang ICU/NICU/ICCU,  dan  semua  yang menjanjikan pengawasan
ketat.Bergantung pada besar  rumah sakit,  jenis  ruang  perawatan  ini mungkin hanya memilki dua hingga enam  tempat  tidur.Maka  jangan heran  jika  ruangan  1CU/N1CU sering  menjadi  ‘rebutan’.Padahal, kasus yang memerlukan pengawasan ketat cukup
banyak.Sebut  saja  stroke,  serangan jantung,  kasus-  kasus  komplikasi,
dan kasus-kasus lain yang jika tidak ditangani  maksimal  dapat  berujung dengan kematian.Bahkan, di rumah sakit  rujukan  yang  cukup  besar sekalipun,  jumlah  tempat  yang tersedia  untuk  ruangan  ini  sangat terbatas.Ini karena ICU/NICU adalah  ruangan  dengan  peralatan terlengkap  dan  jumlah  petugas kesehatan terbanyak di rumah sakit.
2) Keterbatasan Staf  Rumah Sakit
Selain  masalah  ruangan,  hal lain yang menyebabkan rumah sakit dengan  berat  hati  menolak  pasien adalah  karena  keterbatasan  jumlah dan  keahlian  staf.  Idealnya,  satu orang  perawat  hanya  bertanggung jawab  merawat  lima  orang  pasien, dan idealnya seorang dokter membutuhkan  waktu  sedikitnya  15 menit  untuk  memeriksa  satu  orang pasien. Namun kenyataannya, seringkali  perawat dan  dokter pontang  panting  karena  jumlah pasien  yang  membludak.  Hal  ini tidak hanya terjadi sesekali, melainkan  hampir  setiap  hari, terutama di rumah sakit yang cukup ramai  dan  merupakan  rumah  sakit rujukan. Maka jangan sakit hati jika rumah  sakit  menolak  anda.  Bukan karena  anda  miskin,  melainkan
karena takut tidak dapat  melakukan perawatan secara maksimal.
Adakalanya,  rumah  sakit  tidak memiliki  fasilitas  atau  alat  dan dokter  yang  cukup  ahli  untuk menangani  penyakit  yang  dialami pasien,  sehingga  pasien  dianjurkan untuk  mencari  rumah  sakit  dengan fasilitas dan dokter yang lebih baik. Rumah sakit perujuk dapat meminta keluarga pasien untuk mencari tahu ketersediaan  tempat  di  rumah  sakit rujukan melalui telepon atau dengan langsung  mendatangi  rumah  sakit tersebut.  Ini  karena  rumah  sakit rujukan  memiliki  fasilitas  lebih lengkap,  sehingga  tidak  pelak  lagi juga menerima rujukan-rujukan dari rumah  sakit  lainnya.  Kemungkinan penuh  menjadi  lebih  besar,  bahkan ada  yang  membuat  kebijakan,  jika pasien  tidak  di  bawa  maka  tempat perawatan  tidak  dapat  dibooking. Terkadang,  rumah  sakit  meminta pasien tetap di IGD sambil keluarganya mencari tempat.
Namun,  keluarga  memaksakan  diri agar pasien ikut dibawa. Inilah yang menyebabkan  timbul  pemberitaan bahwa pasien ikut dibawa-bawa dan terlunta-lunta di rumah sakit.
Tidak  semua  rumah  sakit
memiliki  dokter  spesialis  atau subspesialis  yang  lengkap.  Seorang dokter  juga  hanya  boleh  berpraktik tidak  lebih  dari  tiga  rumah  sakit, sehingga tenaga dokter spesialis dan subspesialis  yang  masih  terbatas jumlahnya  tidak  dapat  memenuhi pesatnya pertambahan jumlah rumah sakit.  Padahal,  adalah  kewajiban dokter  untuk  menyerahkan  pasien kepada  dokter  yang  lebih  ahli  di bidangnya.  Jika  tidak  di  rujuk  dan coba-coba dirawat sendiri, malah ini dapat  dianggap  dengan  tindakan malpraktik. Meski demikian, pasien terkadang  memaksa  dokter  dan menganggap  bahwa  semua  dokter tahu  segalanya.  Sekali  lagi,  ini adalah kesalahpahaman yang sehari-hari dihadapi oleh dokter.
3) Keterbatasan  Fasilitas  Dan  Kondisi
Pasien Yang Terlalu Berat
Dokter  mungkin merujuk pasien agar pasien mendapat perawatan  di  rumah  sakit  khusus agar mendapat perawatan dan fasilitas  yang  lebih  baik.  Jika diperkirakan sewaktu -waktu membutuhkan tindakan dengan cepat,  pasien  juga  untung  karena tidak  harus  pindah  rumah  sakit terlebih  dahulu.  Apalagi,  beberapa
rumah  sakit  dikenal  memiliki  staf dan  alat  yang  lebih  lengkap. Misalnya rumah sakit khusus jantung,  rumah  sakit  khusus  stroke, dan lain sebagainya. Namun, pasien tidak jarang mengira bahwa ia diusir karena tidak punya uang.
Setiap  rumah  sakit  memiliki kelengkapan alat yang berbeda-beda.  Bahkan, sejak zaman dahulu tidak jarang pasien dibawa ke rumah  sakit  lain  hanya  untuk mendapatkan pemeriksaan atau tindakan khusus. Teknologi kedokteran saat ini semakin canggih, sedangkan  alatnya  sangat  mahal sekali  sehingga  hanya  beberapa rumah  sakit  yang  menyediakannya. Tidak  heran  jika  pasien  terpaksa dirujuk  ke  rumah  sakit  lain  untuk menjalani kateterisasi jantung, misalnya.
4) Birokrasi Yang  Berbelit-Belit
Jika  anda  memiliki  asuransi, ada  baiknya  mencari  tahu  rumah sakit  mana  yang  dapat  menerima asuransi  tempat  anda  bernaung  di saat  sehat.  Cari  tahu  juga  tentang sistem  rujukan,  berkas-berkas  yang yang  diperlukan,  dan  kasus-kasus gawat  darurat  yang  membolehkan anda untuk datang langsung ke IGD
tanpa  rujukan.  Pada  saat  sakit, apalagi  jika  sakit  sudah  berat  dan dibiarkan berhari-hari, keluarga terkadang  panik  dan  membawa  ke rumah sakit terdekat, yang mungkin bukan rumah sakit rujukan. Dan bila tenyata  kondisi  pasien  dianggap masih  layak  rawat  jalan,  pasien terpaksa dialihkan ke Poli, sehingga memerlukan  surat  rujukan  dari klinik pelayanan primer. Permintaan surat  rujukan  ini  pun  tidak  dapat diwakili.  Pasien  harus  ikut  karena dokter  di  pelayanan  primer  perlu menilai apakah kondisi pasien perlu dibawa  ke  rumah  sakit  atau  cukup dirawat jalan dengan obat-obatan.
Ketidaktahuan sering
membuat pasien datang sudah dalam keadaan  terlambat  karena  harus bolak-balik  dan  mempersiapkan berkas-berkas. Kondisi pasien mungkin  jadi  memburuk  selama  di perjalanan.  Ini  membuat  keluarga menjadi  murka  kepada  dokter  dan rumah  sakit.  Padahal,  tidak  ada satupun  dokter  dan  perawat  yang ingin  pasiennya  meninggal.  Mereka hanya menjalankan tugas, dan tugas anda  untuk  membantu  mereka  agar pasien mendapatkan perawatan yang optimal.
Masalah dengan jaminan kesehatan juga menjadi rumit karena masing-masing asuransi dan jaminan kesehatan memberikan kriteria  kasus-kasus  yang  boleh mendapatkan  perawatan  dirumah sakit.  Jika  tidak  termasuk  kedalam kriteria  ini,  asuransi  tidak  akan mengganti biaya pengobatan sehingga  rumah  sakit  menghadapi dilema yang pelik. antara menerima pasien atau mengalami kerugian.
5)  Solusi  Rumit  Untuk  Masalah  Yang Pelik
Masalah  penolakan  di  rumah sakit sesungguhnya sangat pelik dan tidak  dapat  dijabarkan  satu  persatu. Ada  banyak  faktor  yang  berperan dan saling terjalin bak benang kusut. Saat ini beberapa rumah sakit sudah memajang  jumlah  tempat  yang tersedia  di  masing-masing  ruangan melalui  layar  di  rumah  sakit  atau seearaon-line.
Rumah sakit
juga berkewajiban  untuk  meningkatkan fasilitas  dan  pelayanan  yang  lebih baik,  meski  tidak  dapat  dipungkiri semu  itu  membutuhkan  usaha  yang panjang  dan  berliku-liku.  Di  sisi lain,  perlu  ada  perbaikan  sistem jaminan kesehatan sehingga
kebutuhan  pasien  dapat  terlayani tanpa merugikan rumah sakit.
Banyak  orang  yang  mengira  bahwa rumah  sakit  sudah  pasti  untung. Nyatanya, banyak rumah sakit yang menerapkan  sistem  subsidi  silang dari  pasien  dengan  biaya  sendiri  ke pasien yang tidak mampu agar tetap dapat beroperasi. 5
2. Solusi  Rumah  Sakit  terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat Upaya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan mencakup :
1) Penataan organisasi
Penataan  organisasi  menjadi organisasi; yang efisien, efektif dengan  struktur  dan  uraian tugas  yang  tidak  tumpang tindih,  dan  jalinan  hubungan kerja yang jelas dengan
berpegang pada prinsip organization through the function.
2) Regulasi peraturan perundangan Pengkajian secara komprehensif terhadap berbagai peraturan
5 Nusye KI Jayanti, 2002,
PenyelesaianHukumDalamMalpraktikKedokter an, PustakaYustisia, Yogyakarta
perundangan  yang  telah  ada dan  diikuti  dengan  regulasi yang mendukung pelaksanaan , kebijakan tersebut diatas.
3) Pemantapan  jejaring
Pengembangan dan
pemantapan  jejaring  dengan pusat  unggulan  pelayanan  dan sistem  rujukannya  akan  sangat meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan mutu pelayanan.
4) Standarisasi
Standarisasi
merupakan kegiatan  penting  yang  harus dilaksanakan,  meliputi  standar tenaga baik  kuantitatif maupun kualitatif,  sarana  dan  fasilitas, kemampuan,
metode,
pencatatan  dan  pelaporan  dan lain-lain. Luaran yang diharapkan juga harus distandarisasi. Pengembangan  sumber  daya manusia Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menghasilkan  sumber  daya manusia yang profesional, yang
kompeten  dan  memiliki  moral dan etika, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif dan inovatif serta bersikap antisipatif terhadap  berbagai  perubahan yang akan terjadi baik perubahan secara lokal maupun
global.
5) Quality Assurance
Berbagai  komponen  kegiatan
quality  assurance  harus  segera dilaksanakan  dengan  diikuti oleh perencanaan
dan
pelaksanaan  berbagai  upaya
perbaikan dan peningkatan untuk  mencapai  peningkatan mutu  pelayanan.  Data  dan informasi yang diperoleh dianalysis dengan cermat ( root cause analysis ) dan dilanjutkan dengan  penyusunan  rancangan tindakan  perbaikan  yang  tepat dengan melibatkan semua pihak  yang  berkepentingan. Semuanya ini dilakukan dengan pendekatan  “tailor’s  model“ dan  Plan-  Do-  Control-  Action (PDCA).
6) Pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dilakukan  dengan  membangun kerjasama dan kolaborasi dengan  pusat-pusat  unggulan baik  yang  bertaraf  lokal  atau dalam negeri maupun internasional. Penerapan berbagai  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pembiayaan.
7) Peningkatan peran serta
masyarakat dan organisasi profesi Peningkatan  peran  organisasi profesi terutama dalam pembinaan anggota sesuai dengan  standar  profesi  dan peningkatan mutu sumber daya manusia.
8) Peningkatan kontrol sosial
Peningkatan  pengawasan  dan kontrol  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan  akan  meningkatkan akuntabilitas,  transparansi  dan mutu pelayanan. 6
3. Akibat Hukum terhadap Rumah Sakit yang tidak
6 Soekidjonotoatmodjo,2010, Etika&Hukum Kesehatan, Rinekacipta, Jakarta
memberikan Penanganan terhadap pasien Gawat Darurat.
Fasilitas  pelayanan  kesehatan,  baik pemerintah  maupun  swasta  dilarang menolak  pasien  dan/atau  meminta  uang muka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Ini  artinya,  rumah sakit  sebagai  salah  satu  fasilitas pelayanan  kesehatan  dilarang  menolak pasien yang dalam keadaan darurat serta wajib  memberikan  pelayanan  untuk menyelamatkan nyawa pasien.
Hal  yang  sama  juga  dipertegas dalam  Pasal  85  UU  Kesehatan  terkait dalam  hal  keadaan  darurat  pada bencana,yang berbunyi: 7
a) Dalam keadaan darurat, fasilitas  pelayanan  kesehatan, baik pemerintah maupun swasta  wajib  memberikan pelayanan  kesehatan  pada bencana  bagi  penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
b) Fasilitas  pelayanan  kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana
7 MunirFuady, 2010,
PerbuatanMelawanHukumPendekatanKontemp orer, Citra AdiytaBakti, Bandung
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilarang  menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
Berdasarkan  Pasal  190  ayat  (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009  tentang  Kesehatan,  Sanksi  pidana bagi  rumah  sakit  yang  tidak  segera menolong  pasien  yang  sedang  dalam keadaan gawat darurat, pimpinan fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau tenaga  kesehatan  yang  melakukan praktik  atau  pekerjaan  pada  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  pertolongan pertama  terhadap  pasien  yang  dalam keadaan  gawat  darurat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  atau Pasal  85  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang
Kesehatan,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00. Dalam hal
perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian, pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam  Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit juga dikenal istilah gawat darurat. Gawat darurat  adalah  keadaan  klinis  pasien yang  membutuhkan  tindakan  medis segera  guna  penyelamatan  nyawa  dan pencegahan  kecacatan  lebih  lanjut. Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  c Undang-undang  nomor  44  tahun  2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit wajib memberikan  pelayanan  gawat  darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Apabila rumah  sakit  melanggar  kewajiban  yang disebut dalam Pasal 29 Undang-undang Rumah Sakit, maka rumah sakit tersebut dikenakan  sanksi  admisnistratif  berupa (Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit): 8 a. teguran;
b. teguran tertulis; atau
c. denda  dan  pencabutan  izin  Rumah
Sakit
D. Penutup

## 1. Kesimpulan
1) Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  penulis  lakukan,  mengenai Tanggungjawab  Hukum  Rumah Sakit  Terhadap  Pasien  Gawat
8 SofwanDahlan, 2003,
HukumKesehatanRambu-rambubagiprofesiDokt er , Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
Darurat  Di  Rumah  Sakit,  maka dapat  di  tarik  kesimpulan  sebagai berikut:
2) Rumah  Sakit  bertanggung  jawab atas  tindakan  tenaga  kesehatan  di rumah  sakit,  yang  menyebabkan kerugian  pada  seseorang  /  pasien, dengan dasar secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan  ketentuan  Pasal  1367
KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang  Nomor  44  tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
Pertanggungjawaban  rumah  sakit dari  aspek  hukum  administratif berkaitan  dengan  kewajiban  atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya  untuk  mempekerjakan tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit. Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  yang menentukan  antara  lain  kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum  dan  memiliki  izin  dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.  Selain  itu  Undang- Undang  Kesehatan  menentukan bahwa  tenaga  kesehatan  harus memenuhi kode etik, standar profesi,  hak  pengguna  pelayanan
kesehatan,  standar  pelayanan  dan
standar prosedur operasional.
Pertanggungjawaban  dari  aspek hukum  pidana  terjadi  jika  kerugian yang  ditimbulkan  atas  kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah  sakit  memenuhi  tiga  unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan  dan  perbuatan  melawan hukum  serta  unsur  lainya  yang tercantum  dalam  ketentuan  pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan  bahwa  dalam  sistem hukum  pidana,  dalam  hal  tindak pidana  dilakukan  oleh  korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda.
3) Dari  jenis  pelayanan  yang  ada  di rumah  sakit,  diharapkan  dapat memberikan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada pasien.
Salah  satu  pelayanan  yang  ada  di rumah sakit adalah pelayanan gawat darurat.
4) Hambatan  Rumah  Sakit  dalam penangananan Pasien Gawat
Darurat,  yaitu di antaranya: Rumah Sakit  Penuh,  Keterbatasan  Staf Rumah Sakit, Keterbatasan Fasilitas dan  Kondisi  Pasien  yang  terlalu berat,  Birokrasi  yang  berbelit-belit, dan  Solusi  rumit  untuk  masalah
yang  pelik.  Solusi  Rumah  Sakit terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat  yaitu  dengan  peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan  standar  yang  telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan  cara  penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang  tersedia,  serta  menilai  hasil yang dicapai dan menyusun saran-saran  tindak  lanjut  lebih meningkatkan mutu pelayanan.
5) Akibat  Hukum  Rumah  Sakit  yang menolak  penanganan  pasien  gawat darurat. Berdasarkan Pasal 190 ayat (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan, Sanksi  pidana  bagi  rumah  sakit yang  tidak  segera  menolong  pasien yang  sedang  dalam  keadaan  gawat darurat, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga  kesehatan  yang  melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien  yang  dalam  keadaan  gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  32  ayat  (2)  atau  Pasal 85 ayat (2) Undang-undang
Nomor36  tahun  2009  Tentang
Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00. Dalam hal perbuatan  tersebut  mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). Sanksi admisnistratif
berupa (Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Rumah Sakit):
teguran, teguran tertulis; atau denda
dan pencabutan izin Rumah Sakit.
3. Saran
1. Pada  dasarnya  dalam  keadaan darurat, fasilitas kesehatan
pelayanan kesehatan baik
pemerintah  maupun  swasta dilarang  menolak  pasien  dan atau  meminta  uang  muka.  Hal ini  ditegaskan  dalam  Pasal 32ayat  Undang-undang  Nomor
36 tahun 2009 tentang
Kesehatan. Jika memang rumah sakit  harus  terpaksa  menolak pasien karena tidak tersedianya peralatan  medis,  rumah  sakit
memberikan rujukan ke Rumah Sakit yang fasilitas lebih memadai. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab  secara  timbal  balik  baik vertikal  maupun  horizontal,
maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau  permasalahan  kesehatan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 44
tahun  2009  tentang  Rumah
Sakit.
2. Perlunya  meningkatkan  ,  uji kompetensi  bagi  tenaga  medis dalam  rangka  meningkatkan profesionalis  medan  kualitas tenaga medis.
3. Perlunya memotivasi dan
mendorong tenaga medis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang  lebih  tinggi
dengan memfasilitasi izin tugas belajar dan
beasiswa
pendidikan.
4. Perlunya  penambahan  jumlah tenaga  medis  dalam  rangka meningkatkan pelayanan
dan melakukan
penempatan  tenaga  medis  agar lebih  proporsional  Perlunya meningkatkan kompetensi tenaga medis dengan mengirimkan tenaga medis
mengikuti  diktat  di  bidang
kesehatan  seuai  dengan  jenis profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Anny  Isfandyarie,  2006, Tanggung
Jawab Hukum dan
Sanksi bagi Dokter Buku 1, PrestasiPublisher Jakarta Ari  Yunanto,  2010, Hukum  Pidana Malpraktik Medik Tinjauan  dan  Perspektif Medikolegal, Y ogyakarta: Andi Ofset.
Cecep  Triwibowo,  2014, Etika  dan Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Nuha Medika
Djojodirdjo,  M.A.  Moegni,  1979,
Perbuatan melawan hukum  :tanggunggugat (aansprakelijkheid) untukkerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan
hukum, PradnyaParamita
, Jakarta
Endang wahyati yustina,2012, Mengenal hukum rumah sakit, Keni
media Bandung
MunirFuady,
2010,
PerbuatanMelawanHuku mPendekatanKontempor
er, Citra  AdiytaBakti,
Bandung Nusye KI Jayanti, 2002, PenyelesaianHukumDal amMalpraktikKedoktera n, PustakaYustisia, Yogyakarta SofwanDahlan, 2003, HukumKesehatanRambu -rambubagiprofesiDokte r , Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005,
Penelitian Hukum,
Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta
Purbacaraka,2010, Perihal Kaedah
Hukum, Citra Aditya, Bandung
Widiyono, 2004, Wewenang Dan TanggungJawab, Ghalia Indonesia,
Bogor

## B. PeraturanPerundang-undangan

## Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

## Undang-undang Nomor 44 Tahun
2009 Tentang
RumahSakit (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 153)
Undang-undang  nomor  8  tahun 1999 Tentang perlindungan  konsumen (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)
Undang-undang  nomor  29  Tahun
2004 Tentang  Praktik Kedokteran (LembaranN egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
Peraturan Menteri Kesehatan RepubliklndonesiaNomo r 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.

## C. Jurnal / Artikel Ilmiah
Sundoyo, Jaminan Kesehatan
Masyarakat  Salah  Satu
Cara  Menyejahterakan Rakyat, Vol.2.  No.  4.
Jurnal Hukum Kesehatan. Jakarta

## D. Internet
http://ugm.ac.id/id/post/page?id=35
01 .diaksestanggal 05 mei Mei 2017
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien , diaksestanggal 5 mei 2017
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ index.php , diaksestanggal 5 Mei
2017
http://zakariahdoumbojo.blogspot.c o.id/2012/04/proposal-th esis_13.html di akses 28
April 2017
http://buk.depkes.go.id-dalam-siste m-penanggulangan-gaw at-darurat-terpadu-spgdt - dan-bencana ,
diaksestanggal 16 Mei
2017

## E. Kamus

## W.J.S Poerwadarminta,
2003,
KamusUmumBahasa
Indonesia,
EdisiKetigaBalaiPustaka
, Jakarta.