## FATWA ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HISAB RUKYAT
Oleh: Miftahul Ulum 1
Abstract: This  research  is  descriptive-comparative  trying  to  depict  a comprehensive and in-depth analysis of astronomy to the views of figures NU (NU) and Muhammadiyah East Java related to the beginning of the month Qamariyah determination, particularly in determining the beginning of the month of Shawwal, the approach to astronomy. It was a tradition that during the  holy  month  of  Ramadan  will  enter  Indonesian  Muslims  as  if  back ‘dispute’  about  when  to  start  the  1st  of  Ramadan  which  is  the  initial implementation of fasting obligatory for all Muslims. At least three times we Muslims  are  frequently  ‘conflicting’  namely  in  the  determination  of  one Ramadan, Shawwal 1 and 10 Dzulhijah, during the Eid al-Adha. There are two methods for determining the initial months of Hijrah, ie rukyat method (observation) and reckoning (calculation). Literally, rukyat means ‘look’. The most common meaning is “seen with the naked eye”. So, in general, rukyat can  be  said  as  the  observation  of  the  new  moon  in  accordance  with  the Sunnah of the Prophet. Instead, reckoning comes from the Arabic  “habasa” means counting, thinking and counting. In the discipline of astronomy, said reckoning  have  the  meaning  arithmetical  position  of  celestial  objects.  This study  seeks  to  remind  Muslims  about  the  timing  of  the  start  and  end  of Ramadhan, especially in 2006-2007 in which NU and Muhammadiyah as the largest Islamic organization in Indonesia establishes a different policy. In the case  of  the  very  significant  differences  between  the  two  organizations  that need to be studied to be withdrawn so that the threads and sought a solution to the unification / similarities in determining the beginning of the month in question.  In  essence,  according  to  NU  that  we  are  required  to  fast  during Ramadan from the beginning to the end of the fasting month with an initial determination by method: Ru’yah al-Hilal, or through seeing the new moon (months) both Ramadhan and Syawal. If ru’yat month of Ramadhan has been set then obliged to fast. If ru'yat Shawwal has been established, it shall not fast (iftar). In contrast, since 1969, no longer do rukyat Muhammadiyah and choose to use a form of al-hilal reckoning, this is because rukyatul hilal or see
1 Dosen  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan, Mahasiswa  Program  Doktor  Pascasarjana  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya.  E-mail: miftahul_ulum2001@yahoo.com
the new moon directly is a very difficult  job and paradigms that Islam is a religion  that  does  not  narrow,  the  solution  can  be  used  reckoning  as  a determinant of the beginning of the Muslim lunar month. Broadly speaking, the view of East Java NU figures concerning the determination of the start of the  month  Qamariyah  is  with  ruyah  al-hilal,  otherwise  the  leaders  of Muhammadiyah  East  Java  build  ontologies  criteria  for  determining  the beginning  of  the  month  Qamariyah  with  arithmetic.  In  addressing  the criteria  difference  between  NU  and  Muhammadiyah,  the  majority  leader  of East  Java  NU  to  follow  the  government,  others  respond  with  following  the instructions Executive Board of the NU.
Keywords: Calculation, Look, NU, and Muhammadiyah

## A.  Pendahuluan
Suatu  persoalan  penting  yang  sering  berbeda  dan  menimbulkan polemik  di  masyarakat  adalah  penentuan  awal  bulan  Qamariyah, khususnya  awal  bulan  Puasa,  Syawal,  dan  Dzulhijjah.  Awal  bulan Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah  secara  tradisional  didasarkan  pada hilal ,  yaitu  deteksi  bulan  sabit  oleh  mata  telanjang  manusia  tanpa memanfaatkan  alat  bantu  optik.  Demikian  halnya  bagi  umat  Islam  di negara  lain,  awal  puasa  adalah  penampakan  bulan  di  negara  mereka sendiri 2 .  Namun,  negara-negara  lain  di  dunia  justru  menggunakan perhitungan astronomi untuk menentukan waktu aktual dari bulan baru.
Umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sering sekali mengalami  peristiwa  yang  membingungkan  saat  terjadi  penentuan  hari pertama  sebuah  bulan  yang  terkait  dengan  penentuan  suatu  prosesi ibadahnya.  Sekali  lagi  disebutkan  disini  bahwa  perbedaan  ini  terjadi manakala terkait dengan prosesi sebuah ibadah. Tiga peristiwa yang sering terjadi adalah:
1. Pada saat menentukan akhir bulan Sya’ban karena terkait dengan hari pertama bulan berikutnya (bulan puasa) saat dimana umat Islam harus mulai berpuasa.
2 Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak , (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), hlm. 30
2. Pada  saat  menentukan  akhir  bulan  puasa  (Ramadhan),  karena  hal  ini sangat  terkait  erat  dengan  hari  pertama  bulan  berikutnya  (bulan Syawal) saat dimana prosesi ibadah Idul Fitri dilakukan;
3. Pada saat menentukan awal bulan Dzulhijjah karena terkait dengan hari kesepuluh  bulan  Dzulhijjah,  saat  dimana  prosesi  ibadah  Idul  Adha dilakukan.
Sebetulnya,  perbedaan  yang  sering  muncul  ini  adalah  akibat  sikap kehati-hatian  umat  Islam,  karena  ada  prosesi  ibadah  Islam  yang  bila dilakukan pada hari yang salah, maka hukumnya menjadi haram (berdosa bila  dilakukan).  Puasa  di  bulan  Ramadhan  adalah  hukumnya fardhu  ain (wajib bagi setiap individu muslim dan tidak dapat diwakilkan). Namun, ada  ketentuan  syariah  (hukum  Islam)  yang  mengatakan  bahwa  berpuasa pada  tanggal  1  Syawal  adalah  haram  hukumnya.  Demikian  juga  dalam menentukan hari terakhir dalam bulan Dzulqaidah. Pada tanggal  9 bulan berikutnya (9 Dzulhijjah) umat Islam yang sedang melakukan ibadah haji akan  melakukan  puncak  profesi  ibadah  mereka  yaitu  wukuf  di  Padang Arafah.  Bertepatan  dengan  itu,  untuk  menghormati  saudara-saudaranya yang sedang melakukan prosesi wukuf, umat Islam di belahan bumi dunia lain yang tidak sedang menunaikan ibadah haji disunnahkan puasa Arafah pada hari tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah di mana umat  Islam  di  seluruh  dunia  melaksanakan  ibadah  shalat  Idul  Adha, sedangkan  pada  3  hari  berikutnya  yaitu  pada  tanggal  11,  12,  dan  13 Dzulhijah  adalah  hari  tasyriq  dimana  berpuasa  pada  hari  itu  hukumnya haram.
Mazhab Hisab (perhitungan  astronomi) 3 dan  mazhab  Rukyat (pengamatan) 4 secara umum adalah bagian tak terpisahkan dari astronomi
3 Madzhab  Hisab  berpendapat  bahwa  dalam    menentukan  awal  bulan  Qamariyah cukup dengan cara menghitung secara matematis dengan menggunakan metode perfitungan falak  (astronomi),  sehingga  tidak  diperlukan  adanya  pembuktian  untuk  melihat tanggal/ hilal tersebut.  Madzhab  ini  berpegang  dengan  semangat  al-Qur’an  Q.S.  55:  5  dan Q.S.  10:  5,  yang  kedua  ayat  tersebut  bukan  sekedar  pernyataan  deklaratif  untuk memberikan  informasi  bahwa  gerak  Bulan  dan  Matahari  dapat  dihitung,  akan  tetapi  ayat
modern. Hisab yang  formulasinya  diperoleh  dari  hasil  rukyat  jangka panjang  digunakan  dalam  pembuatan  almanak.  Almanak  astronomi merupakan  salah  satu  produk  evolusi  pengetahuan  manusia  yang memungkinkannya setiap saat memperhatikan langit. Keteraturan di langit telah  dirumuskan  secara  sistematik  di  dalamnya  sehingga  memudahkan orang  dalam  memperkirakan  fenomena  astronomis,  terutama  setelah ditemukannya  teknologi  alternatif  penentuan  waktu  (jam)  dan  arah (kompas). 5
Problem  tentang  ketepatan  atau  kesesuaian  penentuan  awal  bulan antara  satu  kalender  dengan  kalender  lainnya  tidak  hanya  terjadi disebabkan jarak wilayah atau negara yang berbeda tetapi bisa juga terjadi dalam  satu  wilayah  sebagaimana  yang  terjadi  di  Indonesia.  Sistem penentuan  awal  bulan  Qamariah  sebagai  acuan  pembuatan  Kalender Hijriah  sendiri,  terdapat  beberapa  sistem  yang  dapat  digunakan.  Hal  ini
tersebut  mengandung  petunjuk  imperatif  agar  memanfaatkan  gerak  benda-benda  langit  itu untuk  kepentingan  penentuan  bilangan  tahun  dan  perhitungan  waktu.  Syamsul  Anwar, Makalah tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah , (Yogyakarta: UMY Press, 2008), hlm. 10 4 Maz|hab  Rukyat  berpendapat  bahwa  dengan  didukung  h}isa>b  dan  ilmu Astronomi untuk  menghitung peredaran bulan (fase bulan), untuk  menentukan awal bulan qamariyah  masih  diharuskan  untuk  bisa  membuktikan  dalam  melihat hila>l .  Maz|hab Rukyat  menggunakan  dalil  dari  perintah  Rasulullah  SAW  kepada  sahabatnya  untuk berpuasa  dan  berhari  raya  setelah  benar-benar  melihat  tanggal/h}ila>l  yaitu  hadis|  yang diriwayatkan oleh imam Bukha>riy Muslim. (S}ah}i>h} al-Bukha>ri> hadis| no. 1900 dan s}ah}i>h} Muslim hadis| no. 1080).
5 Almanak  astronomi  adalah  tabel,  buku,  atau  perangkat  lunak  komputer  yang menyajikan  informasi  tentang  waktu  kejadian  fenomena  astronomis  sepeti  saat terbit/terbenamnya  matahari  dan  bulan,  fasae  bulan,  posisi  matahari,  bulan,  dan  planet- planet,  gerhana  atau  okultasi  benda-benda  langit,  serta  waktu  bintang  ( sidereal  time ).  T. Djamaluddin,  Visibilitas  Hila>l  di  Indonesia,  Warta  gai  contoh;  Menteri  Agama menetapkan  1  Syawal  1413  jatuh  pada  hari  Kamis,  tanggal    25  Maret  1993,  sedangkan sebagian  masyarakat  sudah  ada  yang  berbuka  pada  hari  Rabu,  bahkan  Selasa  23  Maret 1993.  Kejadian  ini  terulang  lagi  pada  tahun  1422  H  bertepatan  dengan  hari  Jum’at  16 November  2001  dan  sebagian  lagi  bertepatan  dengan  hari  Sabtu    tanggal  17  November 2001.
terbukti  dengan  terjadinya  beberapa  kasus  perbedaan Idul  Fitri  dan  awal Ramadhan di masyarakat. 6
Sebagian  umat  Islam  berpendapat  bahwa  untuk  menentukan  awal bulan  harus  dengan  benar-benar  melakukan  pengamatan hilal secara langsung.  Sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  penentuan  awal  bulan cukup  dengan  melakukan hisab (perhitungan  matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal . Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.
Paradigma hisab dan  rukyat  telah  ada  dalam  perjalanan  Islam  dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigma itu ada kesamaan niat  umat  Islam  dalam  menggunakan hilal sebagai  penentu  awal  bulan Islam. Kedua tradisi  itu berkeinginan mendapatkan hilal yang presisi dan yang pasti. Kedua paradigma itu tidak ingin gegabah, hal itu mengandung keseriusan dan kesungguhan untuk mengetahui kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.
Sejatinya, ada dua metode dalam penentuan awal bulan hijriah, yaitu metode  rukyat  (pengamatan,  observasi)  dan hisab (perhitungan).  Secara harfiah, rukyah berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “melihat dengan mata kepala”. Jadi, secara umum, rukyah dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap hilal. ”  Sesuai dengan sunah Nabi rukyah dilakukan dengan  mata  telanjang  (Farid,  1996:  29).  Metode  rukyat  yang  dilakukan setiap  tanggal  29  bulan  Hijriah  yang  sedang  berjalan,  mendasarkan masuknya tanggal 1 bulan berikutnya pada penampakan sabit bulan ( hilal ) yang  terlihat  setelah  konjungsi  terjadi.  Bila  setelah  terbenam  matahari
6 Sebagai  contoh;  Menteri  Agama  menetapkan  1  Syawal  1413  jatuh  pada  hari Kamis,  tanggal    25  Maret  1993,  sedangkan  sebagian  masyarakat  sudah  ada  yang  berbuka pada hari Rabu, bahkan Selasa 23 Maret 1993.  Kejadian ini terulang lagi pada tahun 1422 H bertepatan dengan hari Jum’at 16 November 2001 dan sebagian lagi bertepatan dengan hari Sabtu  tanggal 17 November 2001.
pengamat mendapati sosok hilal di ufuk barat, malam itu dianggap sudah masuk tanggal 1 bulan baru.
Metode rukyah dan hisab merupakan sebab berkembangnya kriteria penentu awal bulan qamariyah yang beraneka ragam. Diantaranya:
1. Rukyah al-Hilal bi  al-Fi’li, kelompok  ini  menyatakan  bahwa  awal  bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai sejak terlihatnya hilal pada saat  terbenam  matahari  tanggal  29.  Kalau  tidak  terlihat  maka  jalan keluarnya  adalah  mengambil  maksimum  umur  bulan  30  hari  dan setelah itu mulaialah tanggal 1 bulan baru.
2. Ijtima’  Qabla  al-Ghurub, menyatakan  bahwa  awal  bulan  Ramadhan,
Syawal  dan  Dzulhijjah  dimulai  apabila hilal sudah  ada  pada  saat terjadinya ijtima’ (konjungsi).
3. Wujud al-Hilal, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal dan
Dzulhijjah dimulai apabila saat terbenam matahari setelah terjadi ijtima’ (konjungsi) dan bulan ( hilal ) pada saat itu belum terbenam masih ada di atas ufuk
4. Imkan  al-Rukyah, menyatakan  bahwa  awal  bulan  Ramadhan,  Syawal, dan  Dzulhijjah  dimulai  apabila  saat  terbenam  matahari  setelah  terjadi ijtima’  (konjungsi) hilal sudah  ada  dan  dalam  kondisi  normal hilal itu mungkin dapat dilihat. 7
Pada  kriteria wujud  al-hilal ini,  langkah  yang  ditempuh Muhammadiyyah dalam hisab nya adalah:
1. Menghitung  saat  terjadinya ijtima' ’di  suatu  tempat  atau  beberapa tempat.
2. Menghitung saat terbenam matahari di tempat tertentu.
7 Oman Fathurrahman, Hisab Penentuan awal Bulan Qamariyah, Makalah dalam Pengajian Ramadhan 1427 H yang diselenggalrakan oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 6  Oktober  2006  M  di  Gedung  Pusat  Dakwah  Muhammadiyah  Jl.  Menteng  Raya  No.  62 Jakarta Pusat.
3. Menghitung  tinggi hilal pada  saat  terbenam  matahari  di  tempat teretentu itu. 8
Potensi perbedaan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah jika tetap  belum  disetujui  kriteria  yang  sama  dari  ormas-ormas  Islam  di Indonesia: 9
Tahun DERAJAT TINGGI HILAL Ramadhan Syawal Dzulhijjah 1430 H / 2009 -1 6 6 1431 H / 2010 3 -2 1,7 (rawan perbedaan) 1432 H / 2011 7,5 2,0 (rawan perbedaan) 7,1 1433 H / 2012 2 (rawan perbedaan) -4,3 -2,4 1434 H / 2013 0,7 (rawan perbedaan) 4,2 3,6 1435 H / 2014 0,8 (rawan perbedaan) 4,1 0,8 (rawan perbedaan)

## B. Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdhatul Ulama (NU)
Dalam  menentukan  awal  bulan  Qamariyah  yang  ada  hubungannya dengan  ibadah,  Nahdhatul  Ulama  berpegang  pada  beberapa  hadits  yang
8 Perhitungan ini mempertimbangkan ketinggian suatu tempat terhadap ufuk, sehingga ukuran yang dijadikan pembatas terbenam matahari adalah ufuk mar’i. Oman Fathurrohman, Hisab..., hlm. 16.
9 T. Djamaluddin, Astro Info dan Aplikasi Hisab Rukyat, Makalah dalam Seminar Nasional  “ Hisab dan  Software”  yang  diselenggarakan  oleh  Program  Pasca  Sarjana  IAIN Walisongo semarang, hari Sabtu, 7 Nopember 2009 di Kampus IAIN Walisongo Semarang.
berhubungan dengan rukyat 10 . Di samping hadits, Nahdhatul Ulama juga berpegang pada pendapat para ulama yaitu para Imam Madzhab, di mana imam madzhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan ru’yah al- hilal dan dengan istikmal . 11
Sikap  NU  tentang  sistem  penentuan  awal  bulan  Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah diambil melalui keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di  Cilacap  (1987),  Seminar  Lajnah  Falakiyah  NU  di  Pelabuhan  Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya’ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999).
Keputusan PBNU tersebut telah dibukukan dengan judul “Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama”. Menurut NU, penentuan awal bulan Qamariyah,  khususnya  awal  bulan  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat sedangkan hisab sebagai pendukung.
Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam  kitabnya al-Majmu’  Syarh  al-Muhazzab ,  Ibn  Hajr  dalam  kitabnya Hawasiyy  Tuhfah  Muhtaj ,  dan  Syekh  Ramli  dengan  kitabnya Nihayah  al- Muhtaj .  Penetapan  ini  diambil  berdasarkan  alasan-alasan  syar’i  yang dipandang  kuat  untuk  dijadikan  pedoman  peribadatan  yang  dapat dipertanggungjawabkan. 12
Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah,  khususnya  awal  bulan  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah
10 Hadits-hadits  tersebut  terdapat  dalam  beberapa  Kitab  Hadits,  yaitu: Shohih  al- Bukhari , Juz I, hlm. .326-327, Shohih Muslim , Juz I, hlm. 436-438, Sunan Abu Dawud, Juz I, hlm. 542-545, Sunan an-Nasa’i , Juz I, hlm. 301-303, Sunan at-Tirmidzi , hlm. 87-88.
11 Abdurrahman  Al-Jaziri, Fiqh  ‘Ala  Madzahib  al-Arba’ah ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, Jilid I), hlm. 548
12 Tanwirul  Miqbas,  hlm.  131,  Tafsir  al-Khozin,  Juz  III,  hlm.  143,  Tafsir  ath- Thabari,  Juz  II,  hlm.16,  Tafsir  al-Khozin,  Juz  I,  hlm.131,  Tafsir  Jalalain,  Juz  I,  hlm.178, Tafsir an-Nasafi, Juz I, hlm. 4.
didasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat ta’abbudiy .  Ada  nash  al-Quran  yang  dapat  dipahami  sebagai  perintah rukyat,  yaitu  QS.  al-Baqarah:185  (perintah  berpuasa  bagi  yang  hadir  di bulan  Ramadhan)  dan  QS.  al-Baqarah:189  (tentang  penciptaan  ahillah). Tidak  kurang  dari  23  hadits  tentang  rukyat,  yaitu  hadits-hadits  yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,  Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi,  an-Nasa’i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al- Hakim,  ad-Daruquthni,  al-Baihaqi,  dan  lain-lain.  Dasar  rukyat  ini dipegangi  oleh  para  Sahabat,  Tabi’in,  Tabi’ittabi’in  dan  empat  madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali).
Rukyat  atau  pengamatan hilal akan  menambah  kekuatan  iman.
Pengamatan  terhadap  benda-benda  langit  termasuk  bulan  adalah  bagian dari  melaksanakan  perintah  untuk  memikirkan  ciptaan  Allah  agar  lebih dalam mengetahui kebesaran Allah, sehingga memperkuat iman.
Rukyat  mempunyai  nilai  ibadah  jika  digunakan  untuk  penentuan waktu  ibadah  seperti  shiyam,  ‘Id,  gerhana,  dan  lain-lain.  Rukyat  adalah ilmiah.  Rukyat  atau  pengamatan/penelitian/observasi  terhadap  benda- benda  langit  melahirkan  ilmu hisab .  Tanpa  rukyat  tidak  akan  ada  ilmu hisab .
Sebagai  konsekuensi  dari  prinsip ta’abbudiy ,  NU  tetap menyelenggarakan rukyatul hilal bil fi’li di lapangan, betapa pun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanir rukyat yang  menurut  pengalaman, hilal tidak  akan  kelihatan.  Hal  demikian  ini dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem  rukyat  di  lapangan  yang  tidak  berhasil  melihat hilal ,  bukan  atas dasar hisab .
Rukyat  yang  dikehendaki  oleh  NU  adalah  rukyat  yang  berkualitas didasarkan atas:
1. Pemahaman terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Rib’i bin Hirasy, yang
di  dalamnya  terdapat  ungkapan: لألاِهْلا  َّلأهأ ألَ  ِللهاِب (Demi  Allah,  bahwa sesungguhnya hilal telah tampak). Kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak  dalam  hadits  itu  mengisyaratkan,  bahwa  rukyatul hilal itu benar-benar  terjadi  dan  meyakinkan,  sehingga  Rasulullah  SAW menerima laporan itu. Hal ini dapat dipahami, bahwa Rasulullah SAW menerima laporan itu karena rukyat itu berkualitas.
2. Pemahaman  terhadap  qaul  Imam  Ibnu  Hajar  al-Haitami  dalam  Kitab
Tuhfatul  Muhtaj  jilid  III  halaman  382,  yang  artinya:  “Yang  dituju  dari padanya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil- dalilnya qath’i (pasti)  dan  orang-orang  yang  memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut  mencapai  jumlah  mutawatir,  maka persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak.”
Qaul  ini  dalam  konteks  laporan  hasil  rukyat  yang  ditolak  jika  para ahli hisab yang  mencapai  jumlah  mutawatir  sepakat,  bahwa  saat  itu hilal ghairu  imkanur  rukyat secara hisab .  Dengan  demikian  dapat  dipahami, bahwa  Ibnu  Hajar  al-Haitami  menghendaki  adanya  rukyat  yang berkualitas.
Untuk  mewujudkan  rukyat  yang  berkualitas,  maka  NU menggunakan  ilmu hisab dan  menerima  kriteria imkanur  rukyat sebagai pendukung  proses  pelaksanaan  rukyat. Hisab sebagai  pendukung  rukyat.
Bukan  sebagai  dasar  penentuan  awal  bulan  Qamariyah,  khususnya  awal bulan  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah  karena  ia  sebagai  ilmu  yang dihasilkan oleh rukyat.
Proses pengambilan  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  PBNU sehubungan  dengan  hasil  rukyat  untuk  menentukan  awal  bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah melalui 4 tahap:
1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakuratan laporan hasil rukyat.
2. Menyelenggarakan  rukyatul hilal bil  fi’li  di  lokasi-lokasi  strategis  yang
telah ditentukan di seluruh Indonesia.
3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang itsbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.
4. Kemudian  setelah  ada  itsbat  dari  pemerintah,  maka  PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan itsbat tersebut untuk menjadi pedoman  warga  NU.  Ikhbar  PBNU  dapat  sejalan  dengan  itsbat pemerintah  jika  diterbitkan  atas  dasar  rukyat.  Jika  itsbat  tidak berdasarkan  rukyat,  maka  PBNU  berwenang  untuk  mengambil kebijakan  lain.  Jadi  PBNU  tidak  dalam  kapasitas  mengitsbatkan  hasil rukyat. Hak itsbat ada pada pemerintah. Hak ikhbar ada pada PBNU.
Penentuan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah perspektif NU didasarkan atas rukyat, sedangkan hisab sebagai pendukung. NU dalam memahami dan mengamalkan nash- nash al-Quran dan as-Sunah menggunakan asas ta’abbudiy dan dilengkapi dengan  asas  ta’aqquliy.  Sebagai  konsekuensi  dari  penggunaan  asas ta’abbudiy ini, maka menurut NU sistem penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada pemberlakuan  otentitas  nash,  yakni  dengan  cara  rukyat  atau  istikmal sesuai  dengan  sunnah  Nabi  SAW  serta  tuntunan  para  sahabat  dan  hasil ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali).
NU  berwawasan  nasional,  1  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia,  dalam penentuan  awal  bulan Qamariyah, khususnya awal  bulan  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah.  NU  berpendapat,  bahwa itsbat  pemerintah  suatu  keniscayaan.  Ikhbar  PBNU  dikeluarkan  sesudah terbitnya itsbat pemerintah.
Pandangan  NU  yang  didasarkan  pada  prinsip  rukyat  nasional didukung hisab dengan  menerima  kriteria imkanur  rukyat dan  mengakui hak  itsbat  pemerintah  diharapkan  menjadi  bahan  perenungan  menuju kesatuan dalam mengawali shiyam, hari raya ‘Idul Fitri, dan hari raya ‘Idul Adha.

## C. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah
Pada proses menetapkan awal dan akhir bulan Qamariyah yang ada
keterkaitannya dengan
ibadah,
Muhammadiyah mendasarkan pendapatnya  pada  beberapa  ayat  al-Qur’an  dan  hadits-hadits  Nabi  SAW. Ayat  al-Qur’an  yang  dijadikan  dasar  adalah  Q.S.Yunus  (10);5,  dan  al- Baqaroh  (2);185,  sedang  hadits-hadits  yang  digunakan  antara  lain  yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yaitu: la tashumu hatta tarawu al- hilal wa la tufthiru hatta tarawhu fain ghumma ‘alaikum faqdlurulah (janganlah kamu  berpuasa  sehingga  kamu  melihat hilal ,  dan  jangan  pula  kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal . Bila hilal tertutup awan maka kamu perkirakanlah (kadarkanalah).
Adapun  kata  ru’yah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  hadits riwayat  Imam  Bukhari: “shumu  liru’yatihi  wa  afthiru  liru’yatihi”: (Puasalah karena melihat tanggal atau berbukalah karena melihat tanggal), dipahami dengan akal, sehingga rukyat bisa berarti  melihat dengan mata telanjang, dan bisa juga melihat dengan akal (ilmu pengetahuan). 13
Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) disebutkan :”as-saumu wa al- fithru bi ar-ru’yah wa la mani’a bi al-hisab” (berpuasa dan Id Fitrah itu dengan ru’yah dan  tidak berhalangan dengan hisab ). Sejalan dengan itu, menurut Djarnawi Hadikusuma, sebagaimana dikutip dalam Suara Muhammadiyah,  bahwa  teks  tersebut  secara  implisit  mengakui hisab rukyat. Menurut  Basith  Wahid,  pada  awalnya  Muhammadiyah menggunakan ru’yah  bil  fi’li dalam  penentual  awal  bulan  Qamariyah.
Muhammadiyah  juga  memakai  rukyat  jika  antara  hasil  rukyat  berbeda dengan hasil hisab . Hal ini  dapat dilihat pada Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang berbunyi: 14 ”apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum
13 Majelis  Tarjih    dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Pedoman  Hisab Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih  dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet II, 2009), hlm. 24
14 Majelis  Tarjih    dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Pedoman  Hisab Muhammadiyah, hlm. 25
tampak  (tanggal)  atau  sudah  wujud  tetapi  tidak  kelihatan,  padahal kenyataannya  ada  orang  yang  melihat  pada  malam  itu,  manakah  yang mu’tabar. Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyalah yang mu’tabar”
Keputusan di atas menegaskan bahwa apabila hasil perhitungan hisab menyebutkan hilal belum wujud, atau sudah wujud tetapi tidak dirukyat, maka  yang  dijadikan  pedoman  adalah  hasil  rukyat.  Pandangan  ini dipegang  oleh  Muhammadiyah  sampai  pada  Munas  tarjih  ke-25  tahun 2000 yang  menegaskan  bahwa  rukyat  dan hisab sama  kedudukannya sebagai dasar untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Kedudukan hisab sama dengan rukyat diperkuat kembali dalam keputusan Munas Tarjih ke- 26 tahun 2003 dengan disertai dalil al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.
Sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  astronomi,  Muhammadiyah mulai  menggunakan hisab yang  pada  awalnya  dipelopori  oleh  KH.  Siraj Dahlan. Mula-mula metode hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah dengan sistem ijtima’ qablal ghurub , yaitu ketika hari itu terjadi  ijtima’(bulan  mati),  maka  waktu  sesudah  terbenamnya  matahari adalah  awal  bulan  meskipun hilal tidak  wujud  pada  saat  matahari tenggelam.  Paham  ini  digunakan  hingga  tahun  1387  Hijriyyah.  Dalam perkembangan  selanjutnya  sistem ijtima’  qabla  al-ghurub disempurnakan dan  melahirkan  sistem wujud  al-hilal, yaitu  wujud hilal sebelum  matahari terbenam. Maksudnya bila pada hari terjadinya ijtima’ matahari terbenam lebih  dahulu  dari  bulan,  maka  senja  itu  dan  esoknya  ditetapkan  sebagai tanggal 1 bulan baru Qamariyah. Tetapi bila bulan terbenam lebih dahulu dari  matahari,  maka  senja  itu  dan  keesokan  harinya  ditetapkan  sebagai malam  terakhir  dari  bulan  Qamariyah  yang  sedang  berlangsung. Karenanya  menurut  Basith  Wahid,  bahwa wujud  alhilal mengandung pengertian: (1) sudah terjadi ijtima’ qablal ghurub , dan (2) posisi bulan sudah positif di atas ufuk mar’i . 15
15 Basith Wachid, Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 95
Hisab yang dipakai Muhammadiyah adalah hisab wujud al- hilal , yaitu metode  menetapkan  awal  bulan  baru  yang  menegaskan  bahwa  bulan Qamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtimak, ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada  saat  matahari  terbenam  bulan  berada  di  atas  ufuk.  Sedangkan argumen  mengapa Muhammadiyah  memilih  metode hisab ,  bukan  rukyat, adalah sebagai berikut: 16
Pertama, semangat al-Qur’an adalah menggunakan hisab . Hal ini ada dalam ayat “Matahari dan bulan beredarmenurut perhitungan” (QS 55:5) . Ayat ini  bukan  sekedar  menginformasikan  bahwa  matahari  dan  bulan  beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS  Yunus  (10)  ayat  5  disebutkan bahwa  kegunaannya  untuk  mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Kedua, jika  spirit  al-Qur’an  adalah hisab mengapa  Rasulullah  SAW menggunakan  rukyat?  Menurut  Rasyid  Ridha  dan  Mustafa  Az-Zarqa, perintah  melakukan  rukyat  adalah  perintah  ber-ilat  (beralasan).  Ilat perintah rukyat adalah karena umat zaman Nabi Muhammad SAW adalah umat  yang  ummi,  tidak  kenal  baca  tulis  dan  tidak  memungkinkan melakukan hisab . Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Al  Bukhari  dan  Muslim: “Sesungguhnya  kami  adalah  umat yang  ummi;  kami tidak  bisa  menulis  dan  tidak  bisa  melakukan  hisab.  Bulan  itu  adalah  demikian- demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”. Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya  ilat.  Jika  ada  ilat,  yaitu  kondisi  ummi  sehingga  tidak  ada  yang dapat melakukan hisab , maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab ), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi.
Yusuf  Al  Qaradawi  menyebut  bahwa  rukyat  bukan  tujuan  pada  dirinya,
16 Syamsul Anwar, Makalah tentang Penentuan Awal Bulan....., hlm. 2
melainkan  hanyalah  sarana.  Muhammad  Syakir,  ahli  hadits  dari  Mesir yang oleh Al  Qaradawi disebut seorang salafi  murni,  menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk  menentukan  bulan  Qamariah  adalah  wajib dalam  semua  keadaan,  kecuali  di  tempat  di  mana  tidak  ada  orang mengetahui hisab .
Ketiga, dengan  rukyat  umat  Islam  tidak  bisa  membuat  kalender.
Rukyat  tidak  dapat  meramal  tanggal  jauh  ke  depan  karena  tanggal  baru bisa  diketahui  pada  H-1.  Nidhal  Guessoum  menyebut  suatu  ironi  besar bahwa  umat  Islam  hingga  kini  tidak  mempunyai  sistem  penanggalan terpadu  yang  jelas.  Padahal  6000  tahun  lampau  di  kalangan  bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.
Keempat, rukyat  tidak  dapat  menyatukan  awal  bulan  Islam  secara global.  Sebaliknya,  rukyat  memaksa  umat  Islam  berbeda  memulai  awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas  pertama  tidak  mengcover  seluruh  muka  bumi.  Pada  hari  yang sama  ada  muka  bumi  yang  dapat  merukyat  tetapi  ada  muka  bumi  lain yang tidak dapat merukyat.  Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan  di  bawah  lintang  selatan  60  derajat  adalah kawasan  tidak normal, di mana  tidak  dapat  melihat hilal untuk  beberapa  waktu  lamanya  atau terlambat  dapat  melihatnya,  yaitu  ketika  bulan  telah  besar.  Apalagi kawasan  lingkaran  artik  dan  lingkaran  antartika  yang  siang  pada  musim panas melabihi 24jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.
Kelima, jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke  arah  timur  sejauh  10  jam.  Orang  di  sebelah  timur  tidak  mungkin menunggu  rukyat  di  kawasan  sebelah  barat  yang  jaraknya  lebih  dari  10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di  seluruh  dunia  karena  keterbatasan  jangkauannya.  Memang,  ulama zaman  tengah  menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  rukyat  di  suatu  tempat maka  rukyat  itu  berlaku  untuk  seluruh  muka  bumi.  Namun,  jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang
saat  ilmu  astronomi  telah  mengalami  kemajuan  pesat  jelas  pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.
Keenam , rukyat  menimbulkan  masalah  pelaksanaan  puasa  Arafah.
Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum.  Sehingga  bisa  terjadi  kawasan  lain  berbeda  satu  hari  dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Dzulhijjah demi menunggu Makkah padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.
Dalam tataran  teoritis  Muhammadiyah  memang  meletakkan hisab dan  rukyah  secara  sejajar.  Hanya  saja  dalam  wilayah  praksis, Muhammadiyah memandang bahwa hisab sudah cukup mewakili sehingga rukyah  jarang  sekali  dipraktekkan.  Dalam  pandangan  Muhammadiyah penentuan  awal  bulan  hijriyah  masuk  ke  domain  aktivitas ta’aquliy , sehingga otomatis rukyah bukanlah ibadah. Dalam ranah pemikiran hadist ada klasifikasi al-sunnah al-tasyri’iyah dan al-sunnah ghairu tasyriiyah . Tidak semua  yang  datang  harus  terus  diikuti  sepanjang  masa  dan  di  semua tempat.  Bahkan  di  antara  sunnah  tersebut  ada  yang  hanya  khusus  untuk nabi  sendiri.  Ada  sunnah  yang ta’abudi dan  sunnah  yang taaqquli .  Dalam konteks  hadist  tentang  rukyah,  perintah  tersebut  harus  dipahami  illah (kausa hukum) nya. Dalam hal ini yang berlaku adalah kaidah ushul fiqh yang  mengatakan  ” al-hukmu  yaduru  ma’a  illaitihi  wujudan  wa  ’adaman”.
Bahwa  saat  itu  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  peradaban  Islam  di  Madinah baru lah rukyah. Penafsiran ini bisa dihubungkan dengan hadist lain; inna ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub . 17
17 Ibid , hlm. 6
Kecendrungan untuk  meletakkan hisab lebih  tinggi  dari  rukyah dalam Muhammadiyah sebenarnya sudah ada sejak jauh-jauh hari. Namun belakangan  kecendrungan  ini  semakin  menguat  melalui  terbitnya  buku terbaru ketua Majelis Tarjih dan Tajdid yang berjudul ” Hisab Awal Bulan Qamariyah  Perspektif  Muhammadiyah”  yang  diterbitkan  oleh  Suara Muhammadiyah. Di samping karena hisab itu sudah sangat qathiy (disebut ’sudah’ karena pernah tidak qathiy ), juga karena berdasarkan prinsip dalil- dalil  syari, hisab memang  lebih  kuat  dari  pada  rukyah.  Syamsul  dalam bukunya  tersebut  mengutip  penelitian  yang  dibuat  oleh  dua  orang  ahli hadist  terkemuka;  Syaikh  al-Ghumariy  dan  Syarif  al-Qudah,  yang menyebutkan  bahwa  hadist  Nabi  yang  berisikan  perintah  untuk menentukan  awal  bulan  Hijriyah  asalnya  adalah  dengan hisab ( al-ashlu  fi istbati awal al-syahr an yakuna bil hisab ).
Keberanian  Muhammadiyah  untuk  memegang  konsep  ini sebenarnya tergolong revolusioner karena di beberapa negara Arab sendiri kecendrungannya  masih  bermacam-macam.  Arab  Saudi  sampai  detik  ini masih  lebih  konservatif  terhadap  rukyah.  Mesir  baru  sampai  kaidah ”al- hisab  al-daqiq  la  yata’arad  ma’a  al-ruqyah  al-sahihah” .  Beberapa  intelektual Islam,  semisal  Yusuf  Qardawi,  Mustafa  Zarqa  dan  Rasyid  Ridha,  yang tulisannya  diterjemahkan  oleh  Syamsul,  juga  baru  secara dhimniyyan (implisit) mengatakan bahwa hisab adalah wasilah pokok dalam penentuan awal bulan hijriyah. 18
Dalam  al-Quran  surat  al-Rahman  ayat  5  disebutkan: al-Syamsu  wal Qamaru bi husban (matahari dan bulan bisa dihitung). Ayat ini bukan hanya pernyataan  deklaratif  saja  (khabar),  karena  tanpa  keterangan  Ilahi  pun manusia  akan  tahu  bahwa  kedua  benda  langit  itu  bisa  di hisab .  Ayat  ini mengandung pesan imperatif ( thalab insyai ) bahwa hendaknya posisi bulan dan matahari dihitung dan hendaknya hasil perhitungan itu dimanfaatkan untuk  kepentingan  manusia  dalam  berakifitas.  Jika  kita  membaca  pesan-
pesan  al-Quran  dengan  seksama,  terdapat  banyak  ayat  yang  berisi penekanan arti penting pengorganisasian waktu secara keseluruhanan. 19

## D. Gagasan-Gagasan Baru Tokoh NU Jawa Timur
KH.  Miftahul  Akhyar  menetapkan  argumennya  tentang  penentuan hilal dengan bertolak dari fakta rukyatul hilal . Ia berpendapat bahwa hisab merupakan persiapan kapan melakukan rukyat. Selanjutnya, untuk bulan- bulan  selainnya  dianalogkan  karena  tidak  seperti  bulan  Puasa,  Syawal, ataupun Dzulhijjah. Dan tentu saja rukyat semacam ini bisa dilakukan oleh semua  orang.  Sebaliknya, hisab hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang-orang tertentu yang memiliki keahlian. 20
Abd.  Salam  Nawawi  memandang  bahwa  penentuan  awal  bulan  itu acuannya adalah kemunculan hilal , yang dimaksud hilal adalah bulan pasca ijtima’  yang  memantulkan  cahaya  matahari  dalam  bentuk  sabit  tipis  dan bisa  dilihat  dari  bumi.  Cara  untuk  menentukan  kemunculan hilal dapat dilakukan dengan rukyat yang akurat (rukyat yang cermat) atau hisab yang akurat. 21
Ridlwan  merumuskan  ontologi hilal dengan  memvonis  bahwa  NU lebih  kepada  rukyah,  dan  Muhammadiyah  lebih  kepada hisab .  Dalam menetapkan  awal  bulan  ia  berpegang  kepada  hadits  Nabi:  “Berpuasalah kamu  karena  melihat  bulan  ( hilal )  dan  berbukalah  kamu  karena melihatnya.  Jika  terhalang  penglihatanmu  oleh  awan,  maka sempurnakanlah bulan Sya’ban 30 hari”. 22
Burhan  juga  merumuskan  ontologi hilal dengan  menggambarkan bahwa  diantara  dua  cara  yang  populer  dalam  menentukan  awal  bulan
19 Ibid , hlm. 8 20 Wawancara  dengan  KH.  Miftahul  Akhyar,  Rais  Syuriah  PW  NU  Jawa  Timur, pada tanggal 9 Februari 2015
21 Wawancara dengan Dr. H. Abd. Salam, MAg, ketua Lajnah Falakiyyah PW NU Jawa Timur, pada tanggal 10 Februari 2015
22 Wawancara dengan Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA, wakil Rais Syuriah PW NU Jawa Timur, pada tanggal 15 Februari 2015
Qamariyah adalah rukyah dan hisab . Kalau menurut hisab , “walaupun hilal belum  nampak  ya  sudah  masuk  bulan  baru  sedangkan  menurut  rukyat dalam ketinggian tertentu hilal dapat dilihat”. Seumpama ada awan maka harus digenapkan 30 hari. 23
Faisol memandang bahwa  dalam penentuan  awal bulan Qamariyah dengan refrensi bahwa secara umum Allah telah menyatakan dalam surah 9 ayat 36 dan surah 10 ayat 5. Walaupun juga melaksanakan surat Yunus ayat  5,  tapi hisab tadi  diakhiri  dengan  rukyat  dan  dikalangan  NU  untuk menentukan tanggal 1 rukyat hilal dalam hitungannya apabila 2 derajat ke atas. Jika kurang dari 2 derajat, maka tanggal 1-nya besoknya. Sementara di Muhammadiyah itu lebih berpedoman pada surat Yunus ayat 5 sehingga hisab- nya  lebih  dominan.  Sehingga  menurut hisab versi  Muhammadiyah sekalipun  di  bawah  2  derajat,  maka  sudah  memenuhi  kriteria  tanggal  1. Walhasil,  apa  yang  ditetapkan  oleh  NU  dan  Muhammadiyah  sama-sama berdasar,  cuma  berbeda  metodenya  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh organisasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 24
Masruhan  membangun  paradigma  bahwa  penentuan  awal  bulan Qamariyah  adalah  dengan  rukyatul hilal (melihat hilal dengan  mata kepala),  sedangkan hisab adalah  untuk  membantu  saja.  Dalilnya:
“Berpuasalah  kamu  karena  melihat  bulan  ( hilal )  dan  berbukalah  kamu karena  melihatnya.  Jika  terhalang  penglihatanmu  oleh  awan,  maka sempurnakanlah bulan Sya’ban 30 hari”. 25

## E.  Gagasan-Gagasan Baru Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur
Syafiq  memandang  bahwa  penetapan  awal  bulan  Qamariyah seharusnya  dengan  ilmu  falak/ilmu hisab astronomi.  Dalilnya:
23 Wawancara dengan Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA, tokoh non-struktural PW NU Jawa Timur, pada tanggal 28 Februari 2015
24 Wawancara dengan Prof. Dr. KH. A. Faisol Haq, MAg, tokoh non-struktural PW NU Jawa Timur, pada tanggal 4 Maret 2015
25 Wawancara dengan Dr. H. Masruhan, MAg, tokoh non-struktural PW NU Jawa timur, pada tanggal 9 Maret 2015
“Berpuasalah  kamu  karena  melihat  bulan  ( hilal )  dan  berbukalah  kamu karena  melihatnya.  Jika  terhalang  penglihatanmu  oleh  awan,  maka sempurnakanlah  bulan  Sya’ban  30  hari”.  Hadist  ini  menurutnya  bisa diartikan  bahwa  yang  penting  mengetahui  bukan  melihatnya.  ”Jadi, pemahamannya  tidak  harfiah,  tetapi  kontekstual,  maka  kontekstual sekarang  dengan  logika.  Di  jaman  Nabi,  satu-satunya  cara  dengan  mata kepala,  karena  hanya  itu  yang  memungkinkan,  tidak  ada  cara  lain. Sekarang  jaman  telah  berkembang  sehingga  harus  digunakan  alat  yang lebih akurat”. 26
Ali  Mufrodi  memberi  pencerahan  bahwa  penetapan  awal  bulan  itu menurut Muhammadiyah dengan menggunakan metode adanya wujudul hilal dan  derajat  ketinggian hilal tidak  dihitung,  hal  ini  berarti  tidak dihitung  tinggi  rendahnya  derajat,  apabila  1  derajat  muncul hilal berarti sudah  masuk  tanggal  1.  Kalau  NU  menggunakan  metode  rukyatul hilal .
Teori  ini  manakala  sudah  bisa  dirukyat  maka  sudah  tanggal  1  dan  tidak harus  ditentukan  derajatnya.  Dalam  Muhammadiyah,  Kata syahidah di dalam al-Qur’an itu ditafsirkan tidak dengan mata kepala, jadi bisa dengan ilm (ilmu),  sehingga  dalam  pengertian  itu  yang  penting  wujudul hilal , karena  wujudul hilal maka  teorinya  dengan hisab ,  dan  kecermatan hisab sekarang itu akurasinya 60 detik, dengan kata lain suatu kecermatan yang sifatnya pasti. 27
Agus  Purwanto  membangun  paradigma  bahwa  penentuan  awal bulan  Qamariyah  adalah  dengan  menentukan  waktu  ijtimak  ( conjunction ) pada  hari  ke  29.  Ijtimak  adalah  keadaan  ketika  posisi  bumi,  bulan  dan matahari  berada  pada  satu  garis  bujur  astronomis. Pada  posisi  ini  bagian bulan  yang  terkena  sinar  matahari  sepenuhnya  membelakangi  bumi. Apabila  ijtimak  terjadi  setelah  maghrib  (merupakan  saat  pergantian
26 Wawancara  dengan  Prof.  Dr.  H.  Syafiq  Mugni,  MA,  mantan  ketua  PW Muhammadiyah Jawa Timur, pada tanggal 28 Maret 2015
27 Wawancara  dengan  Prof.  Dr.  H.  Ali  Mufrodi,  MA,  mantan  ketua  Majlis  Tajih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Jawa Timur, pada tanggal 10 April 2015
tanggal  dalam  Islam)  maka  usia  bulan  Qamariyah  adalah  30  hari,  awal bulan masih lusa hari. 28
Mukarram  memandang  bahwa  sekalipun  pada  masa  Rasulullah SAW  penentuan  awal  dan  akhir  bulan  Ramadhan  itu  menggunakan  dua cara  yaitu  rukyat  al- hilal dan  istikmal,  namun  akibat  perkembangan masyarakat  dan  iptek,  dalam  hal  ini  ilmu  astronomi,  maka  proses penentuan  awal  bulan  Ramadhan  dan  Syawal  juga  mengalami perkembangan dengan digunakannya sistem perhitungan astronomi yang populer dengan nama metode hisab . 29
Ragam paradigma di atas menyiratkan berbagai kriteria. Secara garis besar  ada  dua  jenis  tentang  penentuan hilal yang  eksis  dalam  tubuh  NU dan  Muhammadiyah  Jawa  Timur,  yaitu  antara rukyah  al-hilal dan hisab .
Analisis ini akan memberikan solusi kriteria alternatif berdasarkan analisis data kriteria argumentasi di atas. Sejatinya, kriteria harus memperhatikan dalil-dalil  syar’i  yang  disepakati  para  ulama  serta  didasarkan  pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab -rukyat sehingga hisab dan rukyat  bisa  benar-benar  setara  dalam  pengambilan  keputusan  dalam sidang itsbat.
Ilmu hisab untuk  menghitung  posisi  bulan  dan  matahari,  sebagai bagian  astronomi,  bukanlah  ilmu  langka.  Kini  banyak  orang  yang menguasainya,  termasuk  di  berbagai  ormas  Islam  seperti  NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah dapat menghitung  posisi  bulan  dan  matahari.  Masalahnya,  tidak  semua  orang mengerti  arti  angka-angka  itu  dalam  penentuan  awal  bulan  Qamariyah, khususnya dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
28 Wawancara  dengan  Dr.  Agus  Purwanto,  M.Sc,  anggota  Majlis  Tajih  dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2015
29 Wawancara  dengan  Drs.  Akh.  Mukarram,  M.  Hum,  anggota  Majlis  Tajih  dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Jawa Timur, pada tanggal 19 April 2015
Kini, dengan metode astronomi yang sama, bahkan dengan program komputer yang sama, hasil hitungan pasti  akan sama. Tidak peduli  siapa yang  menghitung,  apakah  ahli hisab NU,  Muhammadiyah,  Persis,  atau orang  awam  sekali  pun.  Terlalu  naif,  kalau  ada  orang  yang  merasa  hasil hisab nya  lebih  unggul   sambil  menyebutkan  seolah  metodenya  beda dengan  metode  yang  digunakan  ormas  lain  yang  menggunakan  rukyat. Padahal  tidak  ada  bedanya,  semua  ormas  bisa  menghitung  dengan  hasil yang sama.
Dalam  astronomi,  yang  menjadi  induk  ilmu hisab dan  rukyat,  tidak ada dikhotomi hisab (perhitungan) dan rukyat (observasi). Keduanya harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Kekisruhan yang terjadi dalam  perbedaan  penentuan  Idul  Fitri  semata-mata  lebih  bernuansa kesalahpahaman hisab rukyat  yang  diperparah  dengan  ego  keormasan.
Ketika kita lihat argumentasi pucuk pimpinan PW NU Jatim KH. Miftahul Akhyar  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  sosusi  paling  tepat  adalah dengan  rukyat  karena hisab merupakan  takwil  yang  sudah  jauh  dari kebenaran. Begitu juga sebaliknya, mantan pimpinan PW Muhammadiyah Jatim  Syafiq Mugni menegaskan bahwa: ”kalau rukyat kan memang tidak ada  landasannya,  ya solusinya  mesti hisab ,  cuma hisab itu  beda-beda,  jadi disatukan saja hisab nya, tapi kalau tidak bisa sama ya tidak apa-apa”.
Kalau  kita  kaji  akar  masalahnya,  sebenarnya  sangat  sederhana solusinya: samakan kriterianya dalam menafsirkan angka-angka hasil hisab .
Banyak orang yang pesimis dalam menyatukan pendapat antara NU dan Muhammadiyah,  karena  berbeda  keyakinan  dalam  memahami  dalil syariat.  Banyak  juga  yang  masih  mengira  sumber  perbedaan  adalah pertentangan antara kubu hisab dan kubu rukyat.
Dengan  menganalisis  secara  kritis  dari  ilmu  induknya,  astronomi, maka dalam menafsirkan makna angka-angka hasil hisab seharusnya tidak bertentangan dengan hasil rukyat. Penyatuan hasil hisab dan rukyat dalam menyimpulkan masuk awal bulan atau belum, terletak pada kriteria awal
bulan.  Saat  ini  ada  dua  kriteria  yang  digunakan  dua  ormas  besar  yang sering  menimbulkan  kesimpulan  yang  berbeda  ketika  posisi  bulan  di Indonesia  berada  pada  ketinggian  di  antara  dua  kriteria  tersebut,  seperti terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 2010 lalu.
Pendapat  Ali  Mufrodi  yang  menyatakan  bahwa  Muhammadiyah menggunakan  kriteria  wujudul hilal (bulan  telah  wujud  di  atas  ufuk) dengan prinsip wilayatul hukmi (berlaku di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan  hukum)  –pada  prinsipnya-  pendapat  ini  merupakan  ”suara” mayoritas  tokoh Muhammadiyah Jatim. Namun, pendapat beliau tentang kriteria  NU  dengan  rukyatul hilal nya  dengan  derajat  ketinggian  tidak dihitung dan kriteria imkan al-rukyah 3 derajat ke atas –pada dasarnya-  NU menyakini  kriteria imkan  al-rukyah- nya  pada  ketinggian  bulan  minimal  2 derajat  dengan  prinsip  menunggu  hasil  rukyat.  Kedua  kriteria  tersebut adalah  kriteria  lama  yang  secara astronomi  dianggap  ketinggalan  zaman. Sebenarnya sangat memalukan apabila masih ada pihak-pihak yang tetap mempertahankannya. Apalagi  apabila  dianggapnya  sebagai  sesuatu  yang qath’i (mutlak benarnya) secara hukum.

## F. Analisis Kriteria Visibilitas Hilal Internasional
Kriteria  visibilitas hilal merupakan  kajian  astronomi  yang  terus berkembang,  bukan  sekadar  untuk  keperluan  penentuan  awal  bulan Qamariyah  ( lunar  calendar )  bagi  ummat  Islam,  tetapi  juga  merupakan tantangan  saintifik  para  pengamat hilal .  Dua  aspek  penting  yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan  kondisi  cahaya  latar  depan  akibat  hamburan  cahaya  matahari  oleh atmosfer di ufuk (horizon).
Kondisi  iluminasi  bulan  sebagai  prasyarat  terlihatnya hilal pertama kali  diperoleh  Danjon  (1932,  1936)  yang  berdasarkan  ekstrapolasi  data pengamatan  menyatakan  bahwa  pada  jarak  bulan-matahari  <  7 o hilal tak
mungkin terlihat. 30 Batas 7 o tersebut dikenal sebagai limit Danjon. Dengan model,  Schaefer  (1991)  menunjukkan  bahwa  limit  Danjon  disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal yang sangat tipis. 31
Pada  Gambar  3  Schaefer  (1991)  menunjukkan  bahwa  kecerlangan total sabit hilal akan semakin berkurang dengan makin dekatnya bulan ke matahari. Pada jarak 5 o kecerlangan di pusat sabit hanya 10,5 magnitudo, sedangkan di ujung tanduk sabit pada posisi 50 o kecerlangannya hanya 12 magnitudo.  Pada  batas  sensitivitas  mata  manusia,  sekitar  magntitudo  8, hilal terdekat  dengan  matahari  berjarak  sekitar  7,5 o .  Pada  jarak  tersebut hanya titik bagian tengah sabit yang terlihat. Untuk jarak yang lebih jauh dari matahari busur sabit yang terlihat lebih besar, misalnya pada jarak 10 o busur  sabit  sampai  sekitar  50 o dari  pusat  sabit  ke  ujung  tanduk  sabit ( cusps ).
Gambar 1.
30 Schaefer, BE, Length of the Lunar Crescent , (Q. J. R. Astr. Soc., Vol. 32, 1991), hlm. 265-277.
31 Ibid , hlm. 278.
Kurva  kuat  cahaya  sabit  bulan.  Semakin  dekat  ke  arah  matahari (dinyatakan dalam derajat di masing-masing kurva), kuat cahaya semakin redup (angka magnitudonya semakin besar), dan semakin ke arah tanduk sabit ( Cusps ) juga semakin redup.
Pada  Gambar  2  ditunjukkan  perbandingan  hasil  model  dan ekstrapolasi  empiris  limit  Danjon  (Schaefer,  1991)  dengan  limit  jarak terdekat  bulan-matahari  ( sun-moon  angle )  sekitar  7 o .  Hasil  model  tersebut menunjukkan  bahwa  batasan  limit  Danjon  disebabkan  oleh  batas sensitivitas  mata  manusia.  Oleh  karenannya  sangat  mungkin  untuk mendapatkan  limit  Danjon  yang  lebih  rendah  dengan  meningkatkan senitivitas  detektornya,  misalnya  dengan  menggunakan  alat  optik  seperti yang diperoleh oleh Odeh yang mendapatkan limit Danjon 32 6,4 o .
Gambar 2.
32 Odeh,  MSH, New  Criterion  for  Lunar  Crescent  Visibility,  Experimental
Astronomy , Vol. 18, 2006, hlm.39-64.
Perbandingan  limit  Danjod  dari  hasil  ekstrapolasi  pengamatan dibandingkan  dengan  model  (Schaefer,  1991).  Ekstrapolasi  jarak  sudut bulan-matahari ( Sun-Moon Angle ) pada besar busur hilal ( crescent arc length )
0 o merupakan limit Danjon sekitar 7 o .
Beberapa peneliti membuat kriteria berdasarkan beda tinggi bulan- matahari dan beda azimutnya. Ilyas (1988) memberikan kriteria visibilitas hilal dengan  beda  tinggi  minimal  4 o untuk  beda  azimut  yang  besar  dan 10,4 o untuk  beda  azimut  0 o (lihat  Gambar  3).  Sedangkan  Caldwell  dan Laney (2001) memisahkan pengamatan mata telanjang dan dengan bantuan alat optik. Pada Gambar 4 Caldwell dan Laney memberikan kriteria beda tinggi minimum 4 o untuk semua cara pengamatan pada beda azimut yang besar  dan  beda  tinggi  minimum  sekitar  6,5 o untuk  beda  azimut  0 o untuk pengamatan dengan alat optik. Beda tinggi minimum untuk beda azimut 0 o identik dengan limit Danjon dengan alat optik (Odeh, 2006).
Gambar 3.
Ilyas  memberikan  kriteria  visibilitas hilal dengan arc  of  light (beda tinggi  bulan-matahari)  bergantung  pada  beda  azimuth  dengan  minimum 4 o untuk beda azimuth yang besar dan 10,4 o untuk beda azimuth 0 o . 33
Gambar 4.
Dari  data  SAAO 34 ,  Caldwell  dan  Laney  (2001)  membuat  kriteria visibilitas hilal dengan  memisahkan  pengamatan  dengan  mata  telanjang (bulatan  hitam)  dan  dengan  alat  bantu  optik  (bulanan  putih).  Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari (dalt) > 4 o .
Kriteria visibilitas hilal dengan limit Danjon mendasarkan pada fisik hilal nya,  tanpa  memperhitungkan  kondisi  kontras  cahaya  latar  depan  di ufuk  barat.  Dengan  memperhitungkan arc  of  light (beda  tinggi  bulan-
33 M. Ilyas, Limiting Altitude Separation in the New Moon’s First Visibility Criterion, (Astron. Astrophys. Vol. 206, 1988), hlm. 133-135.
34 Caldwell, JAR and Laney, First Visibility of the Lunar Crescent , (African Skies,
No. 5, 2001), hlm. 15-25.
matahari), aspek kontras latar depan di ufuk barat sudah diperhitungkan, tetapi  aspek  fisik hilal hanya  secara  tidak  langsung  diwakili  oleh  beda azimut  bulan-matahari  yang  di  dalamnya  mengandung  jarak  sudut minimal  bulan-matahari.  Odeh  melakukan  pendekatan  sedikit  berbeda dengan  menggunakan  aspek  fisik hilal lebih  khusus  dengan  kriteria  lebar sabit (W) dalam satuan menit busur (’) seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1, yang  dipisahkan  dengan  alat  optik  (ARCV1),  dengan  alat  optik,  tetapi masih  mungkin  dengan  mata  telanjang  (ARCV2),  dan  dengan  mata telanjang (ARCV3).
Berdasarkan  data  kompilasi  Kementerian  Agama  RI  yang  menjadi dasar  penetapan  awal  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah,  Djamaluddin (2000)  mengusulkan  kriteria  visibilitas hilal di  Indonesia  (dikenal  sebagai Kriteria  LAPAN):  (1)  Umur hilal harus  >  8  jam.  (2)  Jarak  sudut  bulan- matahari  harus  >  5,6 o .  (3)  Beda  tinggi  >  3 o (tinggi hilal >  2 o )  untuk  beda azimut ~ 6 o , tetapi bila beda azimutnya < 6 o perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0 o , beda tingginya harus > 9 o (Lihat Gambar 5).  Kriteria  tersebut  memperbarui  kriteria  MABIMS  yang  selama  ini dipakai  dengan  ketinggian  minimal  2 o ,  tanpa  memperhitungkan  beda azimut.
Kriteria tersebut sebenarnya lebih rendah dari kriteria visibilitas hilal internasional  yang  dibahas  di  atas.  Tetapi,  itu  merupakan  kriteria sementara  yang  ditawarkan  berdasarkan  data  yang  tersedia  setelah mengeliminasi  kemungkinan  gangguan  pengamatan  akibat  pengamatan tunggal atau gangguan planet Merkurius dan Venus di horizon. Kriteria itu akan  disempurnakan  dengan  menggunakan  data  yang  lebih  banyak sehingga  tiga  data  terbawah  kemungkinan  akan  terpencil  secara  statistik sehingga dapat dihilangkan. Apabila tiga data terbawah dihilangkan, maka kriterianya  akan  sama  dengan  kriteria  internasional.  Data  pengamatan  di sekitar  Indonesia  yang  dihimpun  RHI  (Rukyatul  Hilal  Indonesia) menunjukkan sebaran data beda tinggi bulan-matahari > 6 o .
Untuk  mendapatkan  kriteria  tunggal  yang  diharapkan  menjadi rujukan bersama semua ormas Islam dan pemerintah (Kementerian Agama RI),  perlu  diusulkna  kriteria  yang  dalam  implementasinya  tidak menyulitkan  semua  pihak.  Kriteria  berbasis  beda  tinggi  bulan-matahari dan beda azimut bulan-matahari dianggap cocok karena telah dikenal oleh para  pelaksana hisab rukyat  dan  sekaligus  menggambarkan  posisi  bulan dan  matahari  pada  saat  rukyatul hilal .  Tinggal  yang  harus  dirumuskan adalah batasannya.
Dua  aspek  pokok  yang  harus  dipertimbangkan  adalah  aspek  fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat. Karena kriteria ini akan digunakan  sebagai  kriteria hisab -rukyat  yang  membantu  menganalisis mungkin  tidaknya  hasil  rukyat  dan  menjadi  kriteria  penentu  masuknya awal bulan pada penentuan hisab , maka kriteria harus menggunakan batas bawah.
Aspek fisik hilal bisa diambilkan dari limit Danjon dengan alat optik, karena pada dasarnya saat ini alat optik selalu dipakai sebagai alat bantu pengamatan.  Limit  Danjon  6,4 o dari  Odeh  dapat  kita  pakai.  Kriteria menggunakan lebar sabit yang digunakan Odeh (2006) tampaknya kurang dikenal  dikalangan  pelaksana hisab rukyat  di  Indonesia,  sehingga  kurang
cocok  untuk  digunakan.  Aspek  kontras  latar  depan  di  ufuk  barat  dapat menggunakan  batas  bawah  beda  tinggi  bulan-matahari  dari  Ilyas  (1988), Caldwell dan Laney (2001), dan Sudibyo (2009), yaitu minimal 4 o . Dengan demikian kriteria LAPAN 35 dapat disempurnakan menjadi “Kriteria Hisab -
Rukyat  Indonesia”  dengan  kriteria  sederhana  sebagai  berikut  (lihat Gambar 4.2):
1. Jarak sudut bulan-matahari > 6,4 o .
2. Beda tinggi bulan-matahari > 4 o .

## Gambar 6
“Kriteria Hisab Rukyat Indonesia” diusulkan sebagai kriteria tunggal hisab rukyat  Indonesia.  Dua  kriteria  berikut  digunakan  bersama-sama: jarak matahari – bulan > 6,4 o dan beda tinggi bulan – matahari > 4 o .
35 T.  Djamaluddin, Visibilitas  Hilal  di  Indonesia ,  (Warta  LAPAN,  Vol.  2,  No.  4, Oktober 2000), hlm. 137 – 136.
Kriteria baru hisab rukyat yang tunggal (bisa disebut “Kriteria Hisab Rukyat  Indonesia”)  diperlukan  agar  menjadi  rujukan  pedoman  bersama. Kriteria baru tersebut semestinya sederhana dan aplikatif, sehingga mudah digunakan oleh semua pelaksana hisab rukyat di ormas-ormas Islam, pakar individu,  maupun  di  Badan Hisab Rukyat  (BHR)  sebagai  badan  kajian Kementerian  Agama  RI.  Kriteria  baru  itu  pun  sebaiknya  tidak  terlalu berbeda  dengan  kriteria hisab yang  selama  ini  dipakai  untuk meminimalkan resistensi perubahan dari kriteria semula. Kritera baru juga harus tetap merujuk pada hasil rukyat masa lalu di Indonesia agar kriteria itu pun tidak lepas dari tradisi rukyat yang mendasarinya dan kriteria itu dapat  dianggap  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  berdasarkan “rukyat  jangka  panjang”,  bukan  sekadar  rukyat  sesaat  pada  hari  H. Dengan  demikian,  kalau  pun  ada  penolakan  rukyat  yang  bertentangan dengan kriteria ini dapat dianggap sebagai penolakan “rukyat sesaat” oleh “rukyat  jangka  panjang”.  Sehingga  resistensi  para  penganut  rukyat  pun dapat diminimalisasi.

## G. Kesimpulan
Secara  garis  besar,  pandangan  tokoh-tokoh  NU  Jatim  tentang penetapan awal bulan Qamariyah adalah dengan rukyah al-hilal , sebaliknya para tokoh Muhammadiyah Jatim membangun ontologi kriteria penentuan awal  bulan  Qamariyah  dengan  ilmu hisab .  Beragamnya  cara  penentuan awal  dan  akhir  bulan  Qamariyah,  di  satu  sisi  menunjukkan  bagaimana rasionalnya  Islam,  bagaimana  luasnya  wawasan  ijtihad  dan  kebebasan berinterpretasi dalam Islam.
Perbedaan-perbedaan  yang  terjadi  ditimbulkan  karena  berbedanya penafsiran terhadap nash-nash syar’i . Namun demikian, tidak berarti kedua pendapat  yang  berbeda  itu  tidak  bisa  dipertemukan,  karena  pada kenyataannya  perbedaan  itu  sering  terjadi  oleh  sebab  adanya  perbedaan sistem perhitungan dan pengambilan data hisab .
Dalam menyikapi perbedaan kriteria antara NU dan Muhammadiyah,  sebagian  tokoh  NU  Jawa  Timur  menyikapi  dengan mengikuti  pemerintah,  sebagian  yang  lain  menyikapi  dengan  mengikuti ikhbar Pengurus Besar NU diikuti sikap saling menghargai dari perbedaan tersebut.  Sebaliknya  para  tokoh  Muhammadiyah  Jawa  Timur  menyikapi dengan mengikuti persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan paragidma hisab nya.
Dengan  menganalisis  berbagai  kriteria  para  tokoh  NU  dan Muhammadiyah  Jatim  serta  visibilitas hilal internasional  serta  mengkaji ulang  kriteria  LAPAN  (Djamaluddin,  2000)  yang  didasarkan  pada  data rukyat  di  Indonesia  yang  dikompilasi  oleh  Kementerian  Agama  RI  dan data  baru  rukyat  di  wilayah  sekitar  Indonesia  yang  dihimpun  Rukyatul Hilal  Indonesia  (RHI),  diusulkan  kriteria  baru  “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia”  sebagai  kriteria  tunggal hisab -rukyat  di  Indonesia.  “Kriteria Hisab Rukyat  Indonesia”  adalah  jarak  sudut  bulan-matahari  >  6,4 o dan beda tinggi bulan-matahari > 4 o .
Kriteria  baru  tersebut  hanya  merupakan  penyempurnaan  kriteria yang  selama  ini  digunakan  oleh  BHR  dan  ormas-ormas  Islam  untuk mendekatkan semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyat hilal menurut kajian  astronomi.  Dengan  demikian  aspek  rukyat  maupun hisab mempunyai  pijakan  yang  kuat,  bukan  sekadar  rujukan  dalil  syar’i  tetapi juga  interpretasi  operasionalnya  berdasarkan  sains-astronomi  yang  bisa diterima bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Rachim. 1983. Ilmu Falak. Yogyakarta: Liberty. 1983.
Abdurrahman, Asjmuni. 2003. Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abu Bakar, Sayyid. tt. I’anatut Tholibin . Bandung: Syirkatul Ma’arif.
Ahmad,  Noor.  1990. Syamsul  Hilal .  Kudus:  Madrasah  Taswiqut  Tullab Salafiyah.
Al-Jailany,  Zubair  ‘Umar.  tt. Al-Khulas}ah  Al-Wafiyah .  Kudus:  Menara Kudus.
Al-Rahman,  Abd.  Ibn  Muhammad  Ibn  Qasim  al-Asimiy  al-Najdiy,  t.t.
Majmu’  Fatawa  Shakh  al-Islam  Ahmad  Ibn  Taymiyah,  Jilid  25. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah.
Al-Sawkaniy. tt. Nail Awtar, Juz 4. Beirut: Dar Al-Fikr.
Al-Jaziri, Abdurrahman. tt. Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah . Beirut: Dar al-Fikr Jilid I.
Al-Nawawi, tt. Al-Majmu’ , Juz 4. Beirut: Dar-Al-Fikr.
Anwar, Syamsul. 2008. Hari Raya & Problematika Hisab – Rukyat . Jogjakarta: Suara Muhammadiyah.
Azhari,  Susiknan.  2008. Ensiklopedi  Hisab  Rukyat .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Aziz, Zainuddin bin Abd.tt. Fathul Mu’in . Bandung: Syirkatul Ma’arif.
Baker. 1969. An Introduction to Astronomy . Princeton: Van Nostrand Co. Ltd.
Basith  Wachid.  1995. Hisab  untuk  Menentukan  Awal  dan  Akhir  Ramadhan, Jakarta: Gema Insani Press.
Caldwell,  JAR  and  Laney,  CD  2001. First  Visibility  of  the  Lunar  Crescent , African Skies, No. 5, p. 15-25.
Davies,  Paul.  1989. The  New  Physics .  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Depag  RI.  1983. Pedoman  Perhitungan  Awal  Bulan  Qamariyah  dengan  Ilmu Ukur Bola . Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama.
DJamaluddin,  T. Pengertian  Dan  Perbandingan  Madzhab  Tentang  Hisab
Rukyat dan  Mathla’  (Kritik  terhadap  teori  Wujudul  Hilal  dan  Mathla’ Wilayatul  Hukmi) ,  Makalah  Munas  tarjih  Muhammadiyah  ke-26,
PP.Muhammadiyah.
---------------------, Visibilitas Hilal di Indonesia , Warta LAPAN, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000, Hlm. 137 – 136.
--------------------,  2005. Menggagas  Fiqh  Astronomi;  Telaah  Hisab  Rukyat  dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya . Bandung: Kaki Langit.
Djambek,  Saadoe’ddin.  1976. Hisab  Awal  Bulan ,  cet.  Pertama.  Jakarta: Tintamas Indonesia.
Farid, Ruskanda. 1996. 100 Masalah Hisab dan Rukyat; Telaah Syari’ah, Sains dan Tekhnologi. Jakarta: Gema Insani Press.
Friedlander,  Michael  W.  1995. Astronomy  From  Stonehege  to  Quaars .  New Jersey: Prentice-Hall.
Ghozali,  Imam  Said.  1984. Ahkamul  Fuqaha:  Solusi  Problematika  Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama. Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama.
Hambali,  Slamet.  1988. Buku  Praktis  Ilmu  Falak  I .  Semarang:  Walisongo Press.
Ilyas, M. 2008. The Quest for a Unified Islamic Calender . Penang: University of Science Malaysia.
-----------. 1988. Limiting Altitude Separation in the New Moon’s First Visibility Criterion. Astron: Astrophys. Vol. 206, p. 133 – 135.
Izzuddin, Ahmad. 2007. Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Muhammadiyah dan NU  dalam  Penentuan  Awal  Ramadhan,  Idul  Fitri  dan  Idhul  Adha. Jakarta: Erlangga.
--------------------- 2008. Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia . Yogyakarta : Logung.
Khazin,  Muhyiddin.  2008. Ilmu    Falak  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Cet.  3. Yogyakarta: Buana Pustaka.
-----------------------.  2005. Kamus  Ilmu  Falak .  Yogyakarta:  Buana  Pustaka, 2005.
Majelis Tarjih  dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. Pedoman Hisab  Muhammadiyah. Yogyakarta:  Majelis  Tarjih    dan  Tajdid  PP Muhammadiyah, cet 2.
Majelis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam  PP.Muhammadiyah, Penentuan  Awal Bulan Dan  Pembagian  daging  Qurban ,  Suara Muhammadiyah, N0.5 Th. ke-87.
Masroerie,  Ghazalie.  2002. Penentuan  Awal  Bulan  Qamariyah  perspektif
Nahdlatul  ‘Ulama ,  dalam  Kumpulan  Makalah  Workshop  Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah  di  Kampus  Terpadu  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta,  Majelis  Tarjih  Dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
MB.Hooker. 2003. Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa  dan Perubahan Sosial.
Bandung:Teraju Mizan.
Murtadho, Moh. 2008. Ilmu Falak Praktis . Malang: UIN Press.
Musadi, A. Muchith. 1994. NU dan Fikih Kontekstual . Yogyakarta: LKP3M.
Mutoha  A.R.  2007.  “ Hisab  Awal  Bulan  Komariyah  Menggunakan  Sofware Aplikasi Falak (SAF)” .  Makalah  pelatihan  hisab  rukyat  bagi  santri- santri  pesantren  di  Yogyakarta,  kerjasama  Pon-Pes  Nurul  Ummah dan DEPAG Pusat, 2007.
Odeh,  MSH. New  Criterion  for  Lunar  Crescent  Visibility,  Experimental
Astronomy . (Vol. 18, p. 39 – 64, 2006)
Oman  Fathurrohman, Hisab  Penentuan  awal  Bulan  Qamariyah, Makalah dalam  Pengajian Ramadhan 1427  H  yang  diselenggalrakan  oleh  PP Muhammadiyah pada tanggal 6 Oktober 2006 M di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat.
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah.  tt. Himpunan  Putusan  Majelis  Tarjih , Yogyakarta: Persyarikatan Muhammadiyah Press.
Purwanto,  Agus.  1993. Mencari  Titik  Temu  Hisab  dan  Rukyat ,  (Bandung  : Makalah  Diskusi  Panel  “Upaya  Penyeragaman  Hasil  Hisab  Untuk Penyusunan Al-Manak Hijriyah di Indonesia.
Robert,  Morton.  1985. Astronomy  &  Astrophysics .  America:  The  American Association for Advancemen of Science.
Ruskanda,  Farid.  1995. Teknologi  Rukyah  secara  Objektif. Jakarta:  Gema Insani Press.
------------, S. Farid. 1996. 100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syari’ah, Sains dan Teknologi , Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
Rusyd, Ibn. tt. Bidayah al-Mujtahid . Beirut: Dar al-Fikr.
Salam, Abd. 2006. Ilmu Falak . Sidoarjo: Penerbit Aqaba.
Saksono, Tono. 2007. Mengkrompomikan Rukyat dan Hisab . Jakarta: Amithas Publicita.
Sriyatin.  2000. Penetapan  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama:  Studi  Kasus Tentang Penentuan Awal bulan Qamariyah . Malang : Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.
Sudibyo,  MM,  Arkanuddin,  M.,  dan  Riyadi,  ARS  2009, Observasi  Hilaal 1427–1430 H (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas Di  Indonesia,  makalah  pada  Seminar  Nasional: Mencari  Solusi  Kriteria Visibilitas  Hilal  dan  Penyatuan  Kalendar  Islam  dalam  Perspektif  Sains dan Syariah , Obs. Bosccha, 19 Desember 2009.
Susiknan,  Azhari.  1977. Sa’doedin  Djambek  (1911-1977)  dalam  Sejarah
Pemikiran Hisab di Indonesia. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
Susiknan,  Azhari.  2008. Ensiklopedi  Hisab  Rukyat .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Schaefer, BE. 1991. Length of the Lunar Crescent . Q. J. R. Astr. Soc., Vol. 32, p. 265 – 277, 1991.