## EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BA- TUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)
Indah Pertiwi, Mela Sari *) , Mardansyah, Yulia Wiji Astika
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo Jambi Indenesia *Email Korespondensi : melazuhel@gmail.com

## Abstract
This research was motivated by the existence of non-metallic mineral and rocks that did not have a mining permit, there  was no  coordination with the agency in order to get data about the mining location and taxpayers did payment not in actual conditions. The aim of this research was to know the effectiveness of collecting taxes on non-metallic mineral and rocks in increasing Local Origi- nal Income (PAD) by the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Bungo Regency  and  the  obstacles  faced  in  collecting  this  taxes.  The  method  used  in  this  research  was descriptive qualitative. The population in this research were all employees and taxpayers of non- metallic minerals and rocks with total sample were 14 by using purposive sampling technique. The data  collection  techniques  were  observation,  interviews,  and  documentation.  The  results  of  this research showed that the collection of taxes on non-metallic minerals and rocks in increasing the PAD  of  Bungo  Regency  by  BPPRD  had  not  been  effective,  it  was  showed  by  the  contribution  of revenue non-metallic minerals and rocks to PAD for the last 5 years on average 1.12%. That was disproportionate  to  the  potential  tax  on  non-metallic  minerals  and  rocks  that  have  not  been properly excavated due to various obstacles, namely inadequate facilities and infrastructure, lim- ited resources, and low awareness of taxpayers.
Keywords : Effectiveness, Tax, PAD

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  terdapatnya  pertambangan  mineral  bukan  logam  dan  batuan yang  tidak  memiliki  izin  tambang,  belum  berjalannya  koordinasi  dengan  instansi  guna  mem- peroleh data tentang lokasi pertambangan tersebut, serta wajib pajak melakukan pembayaran tidak pada  keadaan  yang  sebenarnya.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo beserta hambatan yang  dihadapi  dalam  pemungutan  pajak  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  pegawai  dan  wajib  pajak mineral bukan logam dan batuan dengan sampel 14 orang yang ditentukan dengan teknik purpos- ive  sampling .  Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian diketahui bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkat- kan  PAD  Kabupaten  Bungo  oleh  BPPRD  Kabupaten  Bungo  belum  efektif,  dibuktikan  dengan kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD 5 tahun terakhir rata- rata  hanya  1,12  %.  Hal  tersebut  tidak  sebanding  dengan  potensi  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan yang belum dapat digali dengan baik disebabkan oleh berbagai hambatan yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran wajib pajak.
Kata Kunci : Efektifitas, Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## A. Pendahuluan
Pengembangan potensi kemandirian  daerah  melalui  PAD dapat  tercermin  dari  kemampuan pengembangan  potensi  dan  peran serta  masyarakat  melalui  pajak  dan retribusi.  Pada  era  desentralisasi fiskal  dan  otonomi  daerah  seperti sekarang  ini,  fungsi  dan  peran  pajak sebagai salah satu sumber penerimaan  daerah  terasa  sangat penting.  Sejalan  dengan  otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah
merupakan salah satu elemen penting untuk  dilakukan  dalam  kaitannya dengan pelaksanaan  otonomi  daerah (Muhammad Syawal, 2016). Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah bahwa  setiap  pemerintah  daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  di  daerahnya.  Hal  ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah  yang  nyata,  dinamis,  dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber  penerimaan  yang  nantinya akan  digunakan  dalam  menunjang pelaksanaan  pembangunan.  Salah satu sumber pendapatan daerah  yang dikelola  oleh  pemerintah  daerah yaitu pajak daerah.
Pajak  daerah  pada  prinsip pemungutannya  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Pajak  Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah ada- lah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi
maupun  badan  yang  bersifat  me- maksa  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Sebagaimana  dijelaskan    bahwa pajak  daerah  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak memiliki peranan  yang  penting  dalam  pem- bangunan  dan  menunjang  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat  (Aryani  &  Supra,  2021). Pajak daerah sedikit banyak memberikan sumbangan untuk pembangunan daerah masing- masing.  Adapun  jenis  pajak  daerah yang  dipungut  oleh  pemerintah daerah  yaitu  Pajak  Reklame,  Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,
Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak Air  Tanah,  Pajak  Penerangan  Jalan (PPJ),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  Pajak  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (PPHTB). Salah  satu  pajak  daerah  yang memiliki  kontribusi  yang  sangat penting  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan.  Pajak Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan  mineral  bukan  logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam  dan/atau  permukaan  bumi untuk  dimanfaatkan.  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan  adalah  mineral bukan logam dan batuan sebagaimana  dimaksud  di  dalam peraturan perundang-undangan
dibidang  Mineral  dan  Batu  Bara (Evendia,  Ade  Arif  Firmansyah  dan,
2015).
Kabupaten  Bungo  merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi yang banyak terdapat kegiatan pertambangan. Dari kegiatan-kegiatan  tersebut  tentunya harus  memberikan  kontribusi  untuk penerimaan  daerah  sebagai  dampak dari  kerusakan  lingkungan  dari kegiatan  yang  dilakukan.  Adapun kontribusi  tersebut  berupa  pajak mineral  bukan logam  dan batuan. Di Kabupaten Bungo yang melaksanakan  pemungutan  pajak mineral  bukan  logam  adalah  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  Kabupaten  Bungo  dan  dasar hukum dari pemungutan pajak tersebut  ialah  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bungo  Nomor  7  Tahun 2019  tentang  Pajak  Daerah,  didalam peraturan  tersebut  dimuat  tentang tata  cara  pendataan  dan  pendaftaran wajib  pajak  sampai  dengan  tata  cara penagihan pajak.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bungo  Nomor  7  Tahun 2019  tentang  Pajak  Daerah  pasal  1 Ayat  23-24  menjelaskan  bahwa pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan  adalah  pajak  atas  kegiatan pengambilan  mineral  bukan  logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam  dan/atau  permukaan  bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral  bukan  logam  dan  batuan adalah  mineral  bukan  logam  dan batuan  sebagaimana  dimaksud  di dalam peraturan perundang- undangan dibidang Mineral dan Batu Bara.  Tarif  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  sebagaimana tertuang di dalam pasal  43 Peraturan Daerah  Kabupaten  Bungo  Nomor  7 Tahun  2019  tentang  Pajak  Daerah yaitu sebesar 20%.
Pelaksanaan pemungutan pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan oleh  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Bungo belum  dapat  dikatakan  efektif  atau sudah  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah. Sebagaimana dijelaskan bahwa  efektivitas  adalah  hubungan antara output dan  tujuan  dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output , kebijakan,  dan  prosedur  organisasi mencapai  tujuan  yang  telah  ditetap- kan  (Indra  Bastian,  2006).  Dengan demikian  jika dilihat dari  banyaknya kegiatan  pertambangan  yang  ada  di Kabupaten  Bungo  belum  sebanding dengan  dampak  sosial  dan  ekonomi dari  kegiatan  pertambangan  tersebut dimana alam menjadi rusak, terjadinya polusi udara, terganggunya ekosistem dan berbagai kerugian lainnya. Sementara  penerimaan  dari  hasil pelaksanaan pemungutan pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan juga  masih  tergolong  minim  dan pelaksanaannya  juga  belum  dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta hasilnya  belum  menunjukan  angka peningkatan yang
signifikan.
Berkaitan dengan hal tersebut berikut penulis  tampilkan  data  target  dan realisasi  penerimaan  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bungo Tahun 2016 sampai  dengan  2020  dalam  bentuk tabel berikut:
Berdasarkan  tabel    di  atas dapat  diketahui  bahwa  dalam  lima tahun  terakhir  pemungutan  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan  di Kabupaten  Bungo  cenderung  fluktu- atif. Adapun pemungutan pajak min- eral  bukan  logam  dan  batuan  paling tinggi  terdapat  pada  tahun  2018 dengan  jumlah  Rp.  1.958.398.639,- dari  jumlah  target  sebesar  Rp. 1.167.900.000 atau secara persentase mencapai  167.69  %  dan  kontri- businya  terhadap  PAD  Kabupaten Bungo  yaitu  sebesar  1,46  %  dari jumlah  PAD  bungo  sebesar  Rp. 133.872.922.158. Kemudian
pemungutan  paling  rendah  yaitu  pa- da  tahun  2016  dengan  jumlah  Rp. 1.034.315.565,-  dari  jumlah  target sebesar  Rp.  1.100.000.000  atau secara  persentase  mencapai  94,03  % dan  kontribusi  terhadap  PAD  secara persentase  yaitu  sebesar  0,9  %  dari jumlah PAD Kabupaten Bungo sebe- sar Rp. 114.792.157.858. Namun da- lam  3  tahun  terakhir  realisasi  pen- erimaan  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan  cenderung  mengalami penurunan.
Penurunan realisasi pen- erimaan  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan  di  Kabupaten  Bungo disebabkan  oleh  penerimaan  pajak sebagian  besar  hanya  bergantung dengan  kegiatan  pembangunan  yang
dilakukan  oleh  pemerintah  daerah ataupun  dusun.  Hal  ini  dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak oleh Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Dae- rah  Kabupaten  Bungo  belum  dil- aksanakan  secara  efektif.  Adapun pelaksanaan  pemungutan  pajak  min- eral  bukan  logam  dan  batuan  dapat dikatakan  efektif  apabila  setiap prosedur  ataupun  tahapan  pemungu- tan pajak dapat  dilaksanakan dengan baik.  Seperti  pelaksanaan  pendataan dan  pendaftaran  wajib  pajak  dapat dikatakan  efektif  apabila  semua usaha  tambang  yang  masuk  kategori pajak mineral bukan logam dan batu- an  terdata  sebagai  wajib  pajak.  Na- mun  pada  pelaksanaannya  hal  terse- but belum berjalan dengan baik yang disebabkan  beberapa  permasalahan karena  pertambangan  tersebut  ban- yak  tidak  memiliki  izin  tambang  se- hingga tidak mempunyai dasar untuk melakukan  pemungutan  pajak  terse- but.
Selain itu Badan Pengelola Pa- jak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo  juga  belum  memiliki  data yang  lengkap  tentang  lokasi  per- tambangan  yang  ada  di  Kabupaten Bungo  sehingga  membuat  banyak usaha  tambang  belum  terjamah  oleh petugas.  Hal  ini  terjadi  disebabkan oleh  kurangnya  koordinasi  dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Min-

## Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020
No  Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) PAD (Rp) Kontribusi Terhadap PAD (%) 1 2016 1.100.000.000 1.034.315.565 94,03 114.792.157.858 0,9 2 2017 1.145.000.000 1.410.118.078  123,15 183.132.406.243 0,76 3 2018 1.167.900.000 1.958.398.639  167.69 133.872.922.158 1,46 4 2019 1.347.900.000 1.844.791.360  136,86 138.817.378.923 1,32 5 2020 1.655.000.000 1.837.364.200  111,02 153.250.017.630 1,19
Sumber:  Subbidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021
eral  Provinsi  Jambi  selaku  instansi yang  memiliki  data  lengkap  tentang lokasi  usaha pertambangan  yang  ada di Kabupaten Bungo,  sehingga dengan  permasalahan  tersebut  be- rakibat  dengan  jumlah  wajib  pajak mineral bukan logam dan batuan be- lum mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini  sebagian  besar  usaha  tambang  di Kabupaten  Bungo  belum  mem- berikan sumbangsih kepada pemerintah  daerah  berupa  pem- bayaran pajak.
Berdasarkan  data  dari  Subbi- dang  Pendataan  dan  Pendaftaran  Bi- dang  Pajak  Badan  Pengelola  Pajak dan    Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo  diketahui  bahwa  jumlah  per- tambangan  yang  sudah  menjadi wajib  pajak  yaitu  sebanyak  64.  Na- mun  wajib  pajak  yang  taat  dalam melakukan pembayaran hanya sebanyak  21  dan  43  wajib  pajak masih bersifat pasif. Hal ini disebab- kan oleh beberapa permasalahan yai- tu sebagian besar usaha per- tambangan tersebut belum melakukan  perpanjangan  izin  se- hingga  belum  mempunyai  dasar  un- tuk  melaksanakan  penarikan  pajak. Adapun  jumlah  pertambangan  di Kabupaten  Bungo  yang  sudah  mem- iliki  izin  yaitu  sebanyak  27  usaha dan  usaha  pertambangan  belum memiliki  izin  yaitu  sebanyak  37. Akan  tetapi,  sebanyak  usaha  yang sudah  memiliki  izin  tersebut  juga belum  dapat  dikatakan  baik  karena mereka masih cenderung melaporkan besaran  pajak  tidak  pada  keadaan yang  sebenarnya.  Hal  ini  membuat pajak  yang  mereka  bayarkan  ke  Ba- dan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Bungo  menjadi sangat  kecil.  Adapun  yang  menjadi penyebabnya bahwa ada indikasi ku- rangnya  pengawasan  terhadap  wajib
pajak  pada  saat  kegiatan  produksi berlangsung  serta  belum  adanya ketegasan  dari  pemerintah  daerah kepada  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan  pajak  sesuai  dengan keadaan yang sebenarnya.
Selain  itu  masalah  lain  yang penulis  temukan  adalah  rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai
dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan, padahal  keterlambatan  tersebut  akan berdampak  pada  pengenaan  sanksi administratif.  Sebagaimana  hal  ter- sebut  tertuang  dalam  Peraturan  Dae- rah  Kabupaten  Bungo  Nomor  7  Ta- hun  2019  tentang  Pajak  Daerah  di- jelaskan  bahwa  apabila  wajib  pajak tidak  melakukan  pembayaran  sesuai dengan  waktu  jatuh  tempo  pem- bayaran,  maka  akan  didikenakan sanksi  administratif  berupa  bunga  2 %  (dua  persen).  Namun,  besaran denda  tersebut  juga  tidak  membuat wajib pajak taat sehingga masih ban- yak  ditemui  wajib  pajak  melakukan pembayaran setelah masa jatuh pem- bayaran.  Berdasarkan  latar  belakang masalah  di  atas  terdapat  beberapa fenomena  permasalahan  yang  terjadi antara lain sebagai berikut: (1) Masih terdapat pertambangan mineral bukan  logam  dan  batuan  beroperasi tidak memiliki izin tambang; (2) Be- lum  semua  pertambangan  yang  su- dah  memiliki  izin  melakukan  pem- bayaran pajak; (3) Kurangnya ketegasan  dan  pengawasan  lokasi tambang sehingga wajib pajak melakukan  pembayaran  tidak  pada keadaan  yang  sebenarnya.  Berdasar- kan  uraian  permasalahan  tersebut, peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Efektivitas Pemungutan  Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan  dalam  Mening- katkan  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi  pada  Badan  Pengelola  Pajak
dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo)”.
Adapun  tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  dan  menganalisis efektivitas  pemungutan  pajak  miner- al  bukan  logam  dan  batuan  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta  untuk  mengetahui  hambatan yang  dihadapi  oleh  Badan  Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabu- paten  Bungo  dalam  pemungutan  pa- jak mineral  bukan logam  dan batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh,  menyimpulkan  serta mencatat data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian  (Sugiyono,  2014). Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma  konstruktivisme  dalam mengembangkan  ilmu  pengetahuan.
Hal ini bermaksud untuk mengetahui dan  mendapatkan  gambaran  tentang permasalahan  yang  terjadi  pada tempat  dan  waktu  tertentu  kemudian berusaha dan menjelaskan fenomena- fenomena yang terjadi untuk
pemecahan  masalah  mengenai  fakta- fakta dan sifat-sifat dari populasi.
Penelitian ini pengambilan sampel  dengan  teknik purposive
sampling . Purposive sampling adalah pengambilan  dan  penentuan  sampel didasarkan atas pertimbangan tertentu  (Komarudin,  2013). Adapun yang dijadikan sampel dalam
penelitian  ini  sebanyak  14  orang dengan rincian: Kepala Badan
Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Bungo,  Kepala Bidang  Pajak,  Kasubbid  Pendataan dan  Pendaftaran,  Kasubbid  Penagi- han, Kasubbid Penetapan Bidang Pa- jak  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Bungo dan 8 orang wajib pajak batuan min- eral bukan logam. Peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan data  melalui  studi  Pustaka  dan  studi lapangan  melalui  observasi,  wa- wancara  dan  dokumentasi.  Setelah dilakukan pengumpulan
data,
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan adalah  analisis  data  dengan  tahapan reduksi,    penyajian  dan  penarikan kesimpulan. Sebagai alat analisis da- ta  penelitian  menggunakan  triangu- lasi data. Teriangulasi data digunakan  sebagai  proses  meman- tapkan derajat kepercayaan (kredibil- itas/validitas)  dan  konsistensi  (relia- bilitas) data serta bermanfaat sebagai alat  bantu  analisis  data  dilapangan (Imam  Gunawan,  2013). Dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber  yaitu  dengan  membanding- kan  hasil  pengamatan  dengan  wa- wancara,  membandingkan  apa  yang dikatakan  umum,  dengan  apa  yang dikatakan  secara  pribadi,  dan  mem- bandingkan  hasil  wawancara  dengan dokumen yang ada.

## C. Hasil Penelitian dan Pembaha- san
Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

## dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah
Dengan  diterapkannya  otono- mi,  daerah  dituntut  untuk  dapat membiayai  pemerintahnya  sendiri melalui menggali setiap potensi yang dimiliki  oleh  masing-masing  daerah sehingga tidak lagi bergantung dengan  dana  pusat.  Pada  prinsipnya sumber  pendanaan  di  daerah  itu merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah.  Hubungan  keuangan  pusat dan  daerah  dikembangkan  untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Upaya  untuk peningkatan  pendapatan  asli  daerah salah  satunya  dapat  dilakukan  dari segi  efektivitas  pemungutan  pajak daerah. Salah satunya jenis pajak ter- sebut  adalah  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan.  Pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  sendiri dipungut melalui kegiatan per- tambangan. Kabupaten Bungo sendiri  banyak  memiliki  kegiatan pertambangan.  Dengan  demikian kegiatan  tersebut  menjadi  salah  satu sumber  pendapatan  asli  daerah. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka peneliti  melakukan  penelitian  terkait dengan efektivitas pemungutan pajak mineral  bukan  logam  di  Kabupaten Bungo.  Pemungutan  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  sendiri  dil- aksanakan oleh Badan Pengelola Pa- jak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo.
Adapun tolak ukur peneliti un- tuk  melihat  efektivitas  pemungutan pajak mineral  bukan logam  oleh Ba- dan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi
Daerah  Kabupaten  Bungo  dengan menggunakan  beberapa  indikator yang  mengacu  pada  mekanisme pemungutan  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  sebagaimana  hal tersebut  dijelaskan  di  dalam  Pera- turan  Daerah  Kabupaten  Bungo  No- mor  7  Tahun  2019  tentang  Pajak Daerah.  Adapun  indikator  tersebut terdiri dari efektivitas pendataan dan pendaftaran, penetapan, pemungutan, serta  efektivitas  penerimaan  pajak mineral  bukan  logam  terhadap  pen- dapatan  asli  daerah.  Adapun  penjab- arannya sebagai berikut:
Efektivitas  Pendataan  dan  Pen- daftaraan  Wajib  Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pelaksanaan  pendataan  dan pendaftaran  wajib  pajak  Mineral Bukan  Logam  dan  Batuan  oleh  Ba- dan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Bungo  dapat dikatakan  efektif  apabila  semua usaha  pertambangan  yang  termasuk sebagai kategori objek pajak mineral bukan  logam  dan  batuan  terdata  se- bagai  wajib  pajak  dan  melaporkan hasil kegiatan pertambangannya.
Dengan  demikian  keberhasilan  petu- gas  pajak  dalam  melakukan  pen- dataan dan pendaftaran pajak mineral bukan  logam  dan  batuan  menjadi tolak  ukur  efektif  dan  tidak  efek- tifnya kegiatan tersebut.
Adapun  alur  pendataan  dan pendaftaran  wajib  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  antara  lain sebagai  berikut:  (1)  Wajib  pajak mengambil,  mengisi,  dan  menan- datangi  formulir  pendaftaran/  kartu data    dan  Surat  Pemberitahuan  Ten-
tang  Pajak  Daerah  (SPTPD);  (2) Wajib  pajak  melampirkan  fotocopy
KTP  dan  fotocopy  izin  usaha;  (3)
Petugas  mendata  dan  mendaftarkan wajib  pajak  sesuai  dengan  jenis usaha; (4) Petugas memeriksa laporan  pendapatan  wajib  pajak
(perbulan  ataupun  pertahun);  (5)
Petugas  menerbitkan  kartu  data, SPTPD,  dan  memberi  NPWPD  dan mencatat  dalam  daftar  induk  WP sesuai dengan objek pajak dan lokasi usahanya;  (6)  Petugas  menyerahkan kartu  NPWPD  kepada  wajib  pajak; (7)  Khusus  wajib  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  harus melampirkan  laporan  bulanan/  MC penggunaan  material  Galian  C  yang telah  di  verifikasi  dinas/instansi terkait; (8) Arsip.
Data  yang  diperoleh  dari  Sub- bidang  Penagihan  dan  Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo  menunjukkan  bahwa  pen- dataan  dan  pendaftaran  wajib  pajak mineral bukan logam dan batuan da- lam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir cenderung  fluktuatif.  Jumlah  pen- dataan  dan  pendaftaraan  paling  ting- gi  terjadi  pada  tahun  2020  dengan jumlah  964  wajib  pajak  sedangkan yang  paling  rendah  terjadi  pada  ta- hun  2016  dengan  hanya  berjumlah 801  wajib  pajak.  Berdasarkan  data tersebut dan hasil wawancara dengan beberapa  narasumber  dapat  disim- pulkan  bahwa  pendataan  dan  pen- daftaran  wajib  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  oleh  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Dae-
rah  Kabupaten  Bungo  sudah  dil- aksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bungo  Nomor  7 Tahun  2019  tentang  Pajak  Daerah. Pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dil- akukan  dengan  mendaftarkan  usaha pertambangan  yang  memiliki  izin dan  perusahaan  yang  bergerak  pada bidang  pembangunan  sarana  dan prasarana  publik  yang  dananya  ber- sumber dari APBD dan APBN. Akan tetapi,  secara  keseluruhan  pelaksa- naan  pendataan  dan  pendaftaran  ter- sebut  masih  kurang  efektif  karena tidak  semua  potensi  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  sudah  ter- data  sebagai  wajib  pajak  karena  se- bagian  usaha  tersebut  belum  mem- iliki  izin  tambang  yang  disebabkan oleh  adanya  peralihan  kewenangan perizinan  tambang  dari  kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi.
Efektivitas  Penetapan  Pajak  Min- eral Bukan Logam dan Batuan
Pelaksanaan  penetapan  pajak Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan oleh  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Bungo dapat dikatakan efektif apabila semua proses penetapan yang dilakukan  sesuai  dengan  laporan yang  telah  diserahkan  oleh  wajib pajak  dan  mengacu  pada  Keputusan Gubenur Jambi Nomor 1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018 Tanggal  24  Oktober  2018  tentang Penetapan  Harga  Patokan  Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut berikut  peneliti  tampilkan  Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo  Tahun  2021  dalam  bentuk tabel berikut:
Berdasarkan  tabel  di  atas diketahui  bahwa  besaran  tarif  pem- bayaran  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan  di  setiap  kategori  mem- iliki  besaran  yang  berbeda-beda. Adapun tarif pajak yang paling tinggi terdapat  pada  usaha  pengambilan batu  spilt  dengan  harga  Rp.  180.000 atau dengan jumlah pajak sebesar 20 %  yaitu  Rp.  36.000/m 3 .  Sedangkan harga yang paling kecil terdapat pada jenis pengambilan tanah urug, dengan ketetapan harga yaitu sebesar Rp. 25.000 atau dengan jumlah pajak sebesar  20  %  yaitu  Rp.  5.000  /m 3 . Maka  dari  itu  data  dan  hasil  wa- wancara  dari  beberapa  narasumber menunjukkan  bahwa  petugas  pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  Kabupaten  Bungo  sudah melaksanakan  proses  penetapan  pa- jak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,  hal  ini  dibuktikan  dengan
belum adanya keluhan dari wajib pa- jak  terkait  dengan  kesalahan  pem- bayaran  baik  itu  kurang  bayar  atau lebih bayar serta dalam 4 tahun tera- khir  sudah  mencapai  target  yang  te- lah ditetapkan sebelumnya.
Efektivitas Pemungutan Pajak

## Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pelaksanaan pemungutan pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan oleh  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Bungo dapat  dikatakan  efektif  apabila  ber- hasil  melakukan  pemungutan  pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD)  yang  diterbitkan oleh bagian penetapan.  Selain itu ju- ga  dapat  diukur  dengan  tingkat keberhasilan  dalam  memenuhi  target yang telah ditetapkan oleh pemerintah  daerah.  Sampai  saat  ini dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun terakhir  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Bungo sudah cukup berhasil dalam melaksanakan  pemungutan  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan. Hal  ini  dibuktikan  dengan  realisasi penerimaan  pajak  mineral  bukan
Tabel 2

## Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten
Bungo Tahun 2021 No Kategori Pajak Mineral Bukan  Logam dan Batuan Harga Tarif (20%) 1 Batu Pecah/Batu Pondasi 90.000 18.000 2 Batu Kali 40.000 8.000 3 Batu Split 180.000 36.000 4 Batu Belah 90.000 18.000 5 Batu Kerikil 55.000 11.000 6 Granit/Andesit 90.000 18.000 7 Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir 45.000 9.000 8 Sirtu 30.000 6.000 9 Tanah 27.500 5.500 10 Tanah Liat Untuk Bangunan / Batu Bata 45.000 9.000 11 Tanah Urug 25.000 5.000 12 Pasir 35.000 7.000
Sumber:  Keputusan  Gubenur  Jambi  Nomor  1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018  Tanggal  24 Oktober 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo
logam dan batuan dalam 4 tahun ter- akhir  selalu  mencapai  target  yang telah  ditetapkan.  Berkaitan  dengan hal  tersebut  berikut  peneliti  tampil- kan realisasi pemungutan pajak min- eral  bukan  logam  dan  batuan  Kabu- paten  Bungo  tahun  2016  s/d  2020 kedalam bentuk tabel berikut:
Berdasarkan  tabel  di  atas diketahui  bahwa  jumlah  penerimaan pajak mineral bukan logam dan batu- an setiap tahunnya cenderung fluktu- atif. Adapun jumlah pemungutan pal-
ing  tinggi  terjadi  pada  tahun  2018 dengan  jumlah  Rp.  1.958.398.639,- atau  dengan  persentase  mencapai 167.69  %  dari  jumlah  target  sebesar Rp. 1.167.900.000 dan jumlah pemungutan  paling  sedikit  terjadi pada  tahun  2016  dengan  jumlah  Rp.
1.034.315.565  atau  dengan  persen- tase  hanya  mencapai  94,03  %  dari jumlah target sebesar Rp.
1.100.000.000,-.  Akan  tetapi  pada tabel  tersebut  terdapat  perbedaan hasil  penetapan  dan  pemungutan  pa- jak mineral bukan logam dan batuan. Pada kurun waktu 2016 s/d 2019 ter- jadi  kelebihan  dari  jumlah  ketetapan yang diterbitkan. Hal tersebut disebabkan  oleh  adanya  penerapan sanksi  berupa  denda  kepada  wajib
pajak  yang  tidak  melakukan  pem- bayaran  sesuai  dengan  jatuh  tempo. Sementara  itu  pada  tahun  2020  ter- jadi  kekurangan  hasil  pemungutan dengan  ketetapan  disebabkan  oleh adanya  wajib  pajak  yang  belum melakukan pembayaran sampai dengan  lewat  jatuh  tempo  yang disebabkan oleh proyek pem- bangunan  yang  mereka  jalankan mengalami tunda bayar sehingga pe- rusahaan  tersebut  belum  mampu  un- tuk melunasi kewajiban perpa-
jakannya. Maka dari itu, berdasarkan data  dan  hasil  wawancara  dengan beberapa  narasumber  dapat  disim- pulkan  pemungutan  pajak  mineral bukan logam dan batuan oleh Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Dae- rah  Kabupaten  Bungo  sudah  dil- aksanakan dengan pencapaian pada 4 tahun  terakhir  melebihi  target  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah darah.  Efektivitas  bearti  penggunaan anggaran  harus  mencapai  target  atau tujuan  kepentingan  publik  (Zaidan Nawawi,  2013).  Berkaitan  dengan hal tersebut, jika dilihat dari data an- tara  target  dan  realisasi  sudah tercapai  namun  dari temuan dilapan- gan  menunjukkan  masih  kurang efektif  karena  masih  terdapat  wajib

## Tabel 3 Realisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020 No  Tahun Target (Rp) Ketetapan Realisasi (Rp) (%) 1 2016 1.100.000.000 1.027.013.740 1.034.315.565 94,03 2 2017 1.145.000.000 1.407.130.238 1.410.118.078 123,15 3 2018 1.167.900.000 1.949.204.154 1.958.398.639 167.69 4 2019 1.347.900.000 1.782.847.540 1.844.791.360 136,86 5 2020 1.655.000.000 2.017.678.500 1.837.364.200 111,02
Sumber:  Subbidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021
pajak  yang  tidak  melakukan  pem- bayaran  sesuai  dengan  jatuh  tempo pembayaran  sehingga  hal  tersebut mengakibatkan  terjadinya  tunggakan pajak.  Sistem  Pemungutan  harusnya menjadi  perhatian  dan  perbaikan bagi  pelaksana  yang  berwenang  se- bagaimana  hasil  dari  penelitian  ter- dahulu  (Lasut,  2014) menunjukkan
bahwa  perlunya  pemenuhan  kriteria efektif  dalam  meningkatkan  Penda- patan  Asli  Daerah  melalui  pen- erimaan pajak pengambilan dan pen- golahan  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan.
1. Efektivitas  Penerimaan  Pajak
Mineral  Bukan  Logam  dan  Ba- tuan dalam Meningkatkan Pen- dapatan Asli Daerah
Penerimaan pajak mineral bukan  logam  dan  batuan  dapat dikatakan  efektif  apabila  dapat  ber- kontribusi cukup besar terhadap pen- erimaan  Pendapatan  Asli  Daerah
Kabupaten Bungo. Salah satu upayanya  ialah  dengan  pantauan yang  dilakukan  terus  menerus  serta memperhatikan  besaran  penerimaan pajak  (Mowoka,  2018). Berkaitan dengan  hal  tersebut  berikut  peneliti tampilkan  Kontribusi  Penerimaan
Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  Terhadap  PAD  Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020 kedalam bentuk tabel berikut:
Berdasarkan  tabel  di  atas diketahui  bahwa  kontribusi  pen- erimaan  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan  terhadap  PAD  hanya  be- rada  pada  rata-rata  1,12  %  dari  total
PAD  Bungo.  Jadi  dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  kontribusi penerimaan  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  belum  terlalu  ber- pengaruh  terhadap  PAD  Bungo.  Hal ini  disebabkan  oleh  pendataan  dan pendaftaran wajib pajak belum dapat dilakukan  secara  menyeluruh  se- hingga  banyak  usaha  pertambangan tidak  dilakukan  pendataan  yang disebabkan oleh belum memiliki izin tambang.  Hasil  wawancara  dari  be- berapa narasumber dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemungutan  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  dalam  meningkat- kan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabu- paten  Bungo  oleh  Badan  Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabu- paten  Bungo  secara  keseluruhan  ku- rang efektif. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi  penerimaan  pajak  mineral
Tabel 4 Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kabupaten Bungo Tahun 2016 s/d 2020 No Tahun Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan PAD (Rp) Kontribusi terhadap PAD (%) 1 2016 1.034.315.565 114.792.157.858 0,9 2 2017 1.410.118.078 183.132.406.243 0,76 3 2018 1.958.398.639 133.872.922.158 1,46 4 2019 1.844.791.360 138.817.378.923 1,32 5 2020 1.837.364.200 153.250.017.630 1,19 Rata -Rata 1,12
Sumber:  Subbidang Penagihan dan Pemungutan Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021
bukan  logam  dan  batuan  terhadap PAD  dalam  5  tahun  terakhir  hanya pada kisaran rata-rata 1,12 %. Hal ini tidak sebanding dengan potensi pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan yang belum dapat digali dengan baik yang  disebabkan  oleh  adanya  upaya dari pengusaha tambang untuk menghindar  dari  kewajiban  perpa- jakannya.
Hambatan  Badan  Pengelola  Pajak dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo  dalam  Pemungutan  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Berdasarkan  laporan  dari  petu- gas pajak sebagian besar wajib pajak belum  taat  untuk  melakukan  pem- bayaran  pajak.  Ketidaktaatan  ini dapat  dilihat  dari  mereka  tidak melaporkan  hasil  dari  kegiatan  per- tambangan  sesuai  dengan  waktu yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu banyak  dari  pengusaha  tambang  be- lum  berinisiatif  untuk  melakukan pengurusan  izin  tambang.  Hal  ini mereka lakukan untuk dapat menghindari  kewajiban  perpajakan. faktor  lain  yang  mengambat  pen- erimaan  pendapatan  asli  daerah khusunya  dari  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  adalah  rendahnya kesadaran  pengusaha  tambang  untuk dapat  mengikuti  aturan  perpajakan yang  ada  di  Kabupaten  Bungo.  Se- bagaimana  diketahui  banyak  pengu- saha  tambang  ingin  bebas  dari  pajak dengan  cara tidak melakukan kepen- gurusan  izin  tambang  sehingga mereka  menjadi  bebas  pajak.  Ber- dasarkan  hal  tersebut  tentunya  men- jadi  penghambat  dalam  pelaksanaan
pemungutan  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  sehingga  ber- pengaruh pada minimnya pemasukan PAD.
Hambatan  lain  yang  dihadapi oleh  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Bungo dalam  pemungutan  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Dae- rah adalah keterbatasan sumber daya manusia  dan  sarana  dan  prasarana. Minimnya  jumlah  petugas  lapangan dalam  pemungutan  berakibat  pula pada efisiensi waktu dan sumberdaya lainnya  (Yusri.,  2020). Berdasarkan hasil  penelitian  dilapangan  bahwa Keterbatasan  sumber  daya  manusia yang dimaksud adalah terkait dengan belum  seimbangnya  jumlah  wajib pajak mineral bukan logam dan batu- an  setiap  tahunnya  mencapai  800- 900  wajib  pajak  dengan  petugas  pa- jak  yang  hanya  berjumlah  9  orang dan  harus  melakukan  pemungutan untuk  semua  pajak  daerah  sehingga proses  pemberdayaan  petugas  belum dapat  dilaksanakan  dengan  maksi- mal.  Selain  itu  keterbatasan  sarana dan  prasarana  seperti  kendaraan, uang transportasi dan lain sebagainya juga  mempengaruhi  kinerja  petugas untuk  dapat  melakukan  pengawasan secara langsung kegiatan per- tambangan  yang  ada  di  Kabupaten Bungo.

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Pemungutan pajak mineral
bukan  logam  dan  batuan  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Dae-
rah  Kabupaten  Bungo  oleh  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Dae- rah  Kabupaten  Bungo  secara  kese- luruhan kurang efektif.  Hal  ini dapat dilihat  dari  kontribusi  penerimaan pajak mineral bukan logam dan batu- an  terhadap  PAD  dalam  5  tahun  ter- akhir  hanya  pada  kisaran  rata-rata 1,12  %.  Hal  ini  tidak  sebanding dengan  potensi  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  yang  belum  dapat digali  dengan  baik  yang  disebabkan oleh  adanya  upaya  dari  pengusaha tambang  untuk  menghindar  dari kewajiban perpajakannya.
Hambatan  Badan  Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabu- paten  Bungo  dalam  pemungutan  pa- jak mineral  bukan logam  dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah rendahnya kesadaran  pengusaha  tambang  untuk melakukan  pembayaran  pajak,  dan keterbatasan  sumber  daya  manusia serta minimnya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja petugas pa- jak untuk terus mengawasi pelaporan hasil kegiatan pertambangan.

## Rekomendasi/Saran
Untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pa- jak mineral bukan logam dan batuan, diperlukan  beberapa  hal  sebagai berikut :
1. Badan Pengelola Pajak  dan Retri- busi  Daerah  Kabupaten  Bungo disarankan  untuk  dapat  mem- berikan  pembinaan  bagi  pengu-
saha tambang yang tidak kooperatif dan menegakkan sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Petugas  pemungut  pajak  agar dapat  diberikan  motivasi  untuk meningkatkan  kinerjanya  dengan cara  memprioritaskan  anggaran kegiatan  dalam  kebutuhan  petu- gas,  baik  penyediaan  sarana  dan prasarana pendukung ataupun kebutuhan  lainnya  yang  dapat mendorong  semangat  kerja  petu- gas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Aryani,  F.,  &  Supra,  D.  (2021).  Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi  Pajak  Mineral  Bukan
Logam  dan  Batuan  Terhadap  Pajak Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Rahmaniyah , 4 (1), 74. https://doi.org/10.51877/jiar.v4i1.161 Evendia,  Ade  Arif  Firmansyah  dan,  M. (2015). Harmonisasi pengaturan kewenangan daerah bidang pengelolaan  pertambangan  mineral bukan  logam  dan  batuan. Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum , 65 (17),  19–36.
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/T emp/6051-12521-1-SM.pdf Imam  Gunawan.  (2013). Metode  penelitian kualitatif :  Teori  dan  praktik (Suryani (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara. Indra  Bastian.  (2006). Akuntansi  sektor publik :  suatu  pengantar (cet-1). Erlangga. Komarudin.  (2013). Metode  penelitian kualitatif . Cipta Utama.
Lasut,  P.  I.  (2014).  Efektivitas  penerimaan pajak  pengambilan  dan  pengolahan mineral  bukan  logan  dan  batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota  tomohon. Jurnal  EMBA , 2 ,  732– 742.
https://doi.org/https://doi.org/10.35794
/emba.2.4.2014.6463 Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Andi. Mowoka,  R.  G.  B.  (2018).  Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan keuangan
kabupaten  minahasa  utara. Jurnal Riset  Akutansi  Going  Concern , 13 ,
451–457. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.2124
7.2018 Muhammad  Syawal.  (2016).  Efektivitas pemungutan  pajak  mineral  bukan logam dan batuan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset  daerah  kabupaten  donggala. E Jurnal Katalogis , 4 , 25–31. http://download.garuda.ristekdikti.go.i d/article.php?article=1324034&val=73 5&title=EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL BUKAN  LOGAM  DAN  BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DONGGALA Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D .
Alfabeta.
Yusri.,  H.  (2020).  Efektivitas  pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten  ogan  komering  ilir. Jurnal Administrasi Publik , 25 , 71–81. http://ejournal.candradimukamap.ac.id /index.php/JAP/article/viewFile/20/11 Zaidan Nawawi. (2013). Manajemen Pemerintahan (1st ed.). Rajagrafindo.
Aryani,  F.,  &  Supra,  D.  (2021).  Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi  Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan  Terhadap  Pajak Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin.
Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Rahmaniyah , 4 (1),
74. https://doi.org/10.51877/jiar.v4i1.161
Evendia,  Ade  Arif  Firmansyah  dan,  M.
(2015). Harmonisasi pengaturan kewenangan daerah bidang pengelolaan  pertambangan  mineral bukan  logam  dan  batuan. Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum , 65 (17),  19–36. file:///C:/Users/asus/AppData/Local/T emp/6051-12521-1-SM.pdf
Imam  Gunawan.  (2013). Metode  penelitian kualitatif :  Teori  dan  praktik (Suryani (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara. Indra  Bastian.  (2006). Akuntansi  sektor publik :  suatu  pengantar (cet-1).
Erlangga.
Komarudin.  (2013). Metode  penelitian kualitatif . Cipta Utama.
Lasut,  P.  I.  (2014).  Efektivitas  penerimaan pajak  pengambilan  dan  pengolahan
mineral  bukan  logan  dan  batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota  tomohon. Jurnal  EMBA , 2 ,  732– 742.
https://doi.org/https://doi.org/10.35794 /emba.2.4.2014.6463 Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Andi.
Mowoka,  R.  G.  B.  (2018).  Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan keuangan kabupaten  minahasa  utara. Jurnal
Riset  Akutansi  Going  Concern , 13 , 451–457.
https://doi.org/10.32400/gc.13.04.2124 7.2018 Muhammad  Syawal.  (2016).  Efektivitas pemungutan  pajak  mineral  bukan logam dan batuan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset  daerah  kabupaten  donggala. E Jurnal Katalogis , 4 , 25–31. http://download.garuda.ristekdikti.go.i d/article.php?article=1324034&val=73 5&title=EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL BUKAN  LOGAM  DAN  BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DONGGALA Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D . Alfabeta.
Yusri.,  H.  (2020).  Efektivitas  pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten  ogan  komering  ilir. Jurnal Administrasi Publik , 25 , 71–81. http://ejournal.candradimukamap.ac.id /index.php/JAP/article/viewFile/20/11 Zaidan Nawawi. (2013). Manajemen Pemerintahan (1st ed.). Rajagrafindo.

## Dokumen dan Undang-undang
Keputusan Gubenur Jambi Nomor 1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018 Tanggal  24  Oktober  2018  tentang Penetapan  Harga  Patokan  Mineral
Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bungo.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bungo  Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. A. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang