## PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAMUNTUK MERAWATKEMAJEMUKAN
Mustamar Iqbal Siregar Email: mustamariqbal.siregar@yahoo.com

## IAIN Langsa

## Abstract
This  paper  discusses  the  use  of  anthropological  approaches  in Islamic education. In this process, there is a serious effort to integrate and  interconnect  the  two  sciences  while  seeing  how  far  the  positive implications  are  for  reformulating  the  curriculum  and  the  learning process. So that the texture that will be seen from Islamic education is more multicultural. And normatively, Islamic teachings are no longer presented  in  their  textual-partial,  radical  forms,  but  are  more substantial-contextual.  The  final  projection  of  methodological creations  based  on  literature  review  is  the  emergence  of  Islamic education  as  commander  for  efforts  to  care  for  the  plurality  of  the nation in Indonesia. So that the nature of universality and elasticity of  Islam  is  very  felt,  both  among  its  followers,  as  well  as  for  all humanity.
Keywords: anthropology,Islamic education, pluralism, multiculturality.

## PENDAHULUAN
Rasanya,  sejak  persoalan  penistaan  agama  yang  dilakukan Basuki  Tjahja  Purnama  (Ahok)  meresonansi,  kemajemukan  bangsa seolah  retak  di  negeri  ini.  Polemik  di  media  sosial  tidak  lagi  dalam frame pro-kontra politik, tetapi telah menjurus ke arah polemik antar agama  dan  suku  yang  berbeda.  Alih-alih  ingin  merajut  tenun kebangsaan,  justru  kaum  elit  turut  menunggangi  polemik  tersebut. Mirisnya lagi, pihak yang paling menonjol dalam polemik ini adalah kaum islamis –meski  jumlahnya  sedikit–namun  telah  mencoreng eksistensi  umat  Islam  sebagai  pemeluk  mayoritas  terbesar  di Indonesia.  Bagaimana  mungkin  kemajemukan  bangsa  ini  dapat terawat  jika  pemeluk  mayoritasnya  saja,  bukannya  sebagai  perekat, malah turut mencederainya?
Gejala  seperti  ini  bisa  menodai  eksistensi  Indonesia  sebagai salah  satu  negara  multikultural  terbesar1 yang  mengharuskan adanya  keragaman  etnis,  ras,  budaya,  dan  agama.  Mestinya keragaman  yang  ada  bukan  menjadi  laknat,  tapi  meminjam  istilah Azra, sebagai blessing in disguise bagi bangsa Indonesia. Itu artinya, mengelola  kemajemukan  sama  dengan  merawat  Indonesia.2Posisi umat  muslim  sebagai  penduduk  mayoritas  di  Indonesia  memiliki peran  signifikan  dalam  mengelola  kerukunan  dan  harmoni  antar sesama pemeluk agama yang ada. Kalau umat Islam sebagai pemeluk mayoritas  saja  telah  terindikasi  melakukan  tindak  intoleransi  dan radikalisasi,  maka  masa  depan  rawatan  multikulturalisme  di Indonesia akan terancam “buram”.
Sebetulnya kesalahan bukan terletak pada doktrin ajaran Islam. Islam itu bagus. Hanya tafsir sebagian pemeluknya saja yang kurang tepat.  Tambah  lagi  proses  pendidikan  Islam  cenderung  berjalan secara  parsial  dan  eksklusif,  bukan  inklusif.  Artinya,  pengajaran
1 Ainul  Yaqin, Pendidikan  Multikultural: Cross-Cultural  Understanding  untuk  Demokrasi dan Keadilan (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 4.
2 Azyumardi  Azra, Merawat  Kemajemukan  Merawat  Indonesia (Yogyakarta:  Kansius, 2007), hal. 5.
pendidikan  agama  (Islam)  lebih  menonjolkan  pada klaim  kebenaran agama sendiri dan menganggap agamanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan  ( salvation  and  truth  claim )  serta  menganggap  agama orang  lain  keliru sekaligus  tidak  akan  membawakeselamatan.3 Alhasil pemahaman para siswa pun cenderung eksklusif, kalau tidak radikal.  Pancasila  disebut  kafir,  apa-apa  harus  dilabelisasi  syari’at, berpakaian  harus  seperti  zaman  Rasul,  orang  kafir  darahnya  halal dibunuh  ialah  beberapa  produk  pemikiran  muslim  dari  proses pendidikan  yang  eksklusif.  Sehingga  Islam  terkesan  tidak  terbuka dan  akomodatif.  Buktinya  saja  masih  sangat  jarang  sekolah-sekolah Islam  yang  mau  menerima  siswa  non-muslim.  Berbeda  dengan sekolah katolik, mereka lebih terbuka menerima siswa muslim untuk belajar  di  sana.  Padahal  Islam  digadang-gadang  sebagai  agama rahmatan lil’alamin .
Untuk menguak substansi dan universalitas ajaran Islam, maka saatnya  pendidikan  Islam  diinterkoneksikan  dengan  pendekatan keilmuan  lain.  Dan  karena  realitas  multikultural  berbicara  tentang persoalan  keragaman manusia,  baik  dari  aspek  suku,  adat,  ras,  dan agama,  maka  pendekatan  anropologi  perlu  dihadirkan  dalam pendidikan  Islam.  Sebab  kajian  antropologi  adalah  kajian  tentang manusia  baik  dari  aspek  sejarah  maupun  budaya.  Tulisan  ini merupakan  salah  satu  hasil  penelitian  kepustakaan  yang  mencoba untuk menggunakan pendekatan antropologi dalam pendidikan Islam. Harapannya,  penggunaan  pendekatan  antropologi  ini  akan menguatkan pendidikan Islam dalam merawat kemajemukan bangsa.
3 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga,
2005), hal. 31.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  kepustakaan.4 Penelitian  kepustakaan ( library  research )  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang  sumber- sumber  datanya  terdiri  atas  bahan-bahan  tertulis  yang  telah dipublikasikan  dalam  bentuk  buku,  surat  kabar,  majalah  dan  lain- lain.  Data  yang  dimaksud  adalah  data  yang  berkaitan  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  penelitian  ini.  Selain  bersifat kepustakaan, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data yang dihasilkan adalah data deskriptif.5
Sedangkan  teknik  analisa  data  adalah  dengan content  analytic (analisa  isi),  dengan  tiga  metode,  yakni  pertama  metode  analisis sintesis,  yaitu  suatu  metode  yang  berdasarkan  pendekatan  rasional dan  logis  terhadap  sasaran  pemikiran  secara  deduktif  dan  induktif serta  analisis  ilmiah.6 Metode  analisis  sintesis  ini  terutama digunakan  untuk  menyelaraskan  berbagai  pemikiran  yang  mungkin berbeda  dan  untuk  mengambil  kesimpulan.  Kedua,  metode  analisis bahasa ( linguistik), yaitu usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut  pendapat  atau  pendapat-pendapat  mengenai  makna yang  dimilikinya.7 Ketiga,  metode  analisis  konsep,  yaitu  analisis mengenai  istilah-istilah  (kata-kata)  yang  mewakili  gagasan  atau konsep.  Analisis  bahasa  dan  analisis  konsep  yang  disebut  terakhir, menurut Harry Schofild merupakan analisis filosofis.8
4 Modalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi aksara, 1993), hal. 28; bandingkan  dengan, Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendidikan  Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 11.
5 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda karya, 1995), hal. 3.
6 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 72.
7 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Andi offcet, 1987), hal. 90.
8 Ibid, hal. 89.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Antropologi
Antropologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebuah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka  warna,  bentuk  fisik,  adat  istiadat  dan  kepercayaannya  pada masa lampau. Antropologi sebagai sebuah ilmu kemanusiaan sangat berguna  untuk  memberikan  ruang  studi  yang  lebih  elegan  dan  luas sehingga  nilai-nilai  dan  pesan  keagamaan  bisa  disampaikan  pada masyarakat yang heterogen.9
Antropologi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yang  asal  katanya “anthropos”  berarti  “manusia”,  dan  “logos”  berarti  “ilmu”.  Dengan demikian  “antropologi”  berarti  ilmu  tentang  manusia.  Para  ahli antropologi  (antropolog)  sering  mengemukakan  bahwa  antropologi merupakan  studi  tentang  umat  manusia  yang  berusaha  menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.10 Jadi antropologi merupakan ilmu yang mempelajari  tentang  manusia  dan  aneka  warna  bentuk  fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.
Jika dispesifikasikan, ilmu antropologi terbagi dalam lima sub- ilmu yang mempelajari: (1) masalah asal dan perkembangan manusia atau evolusinya secara biologis; (2) masalah terjadinya aneka ragam ciri  fisik  manusia;  (3)  masalah  terjadinya  perkembangan  dan penyebaran  aneka  ragam  kebudayaan  manusia;  (4)  masalah  asal perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan di  seluruh  dunia;  (5)  masalah  mengenai  asas-asas  dari  masyarakat dan  kebudayaan  manusia  dari  aneka  ragam  suku  bangsa  yang tersebar  di  seluruh  dunia.  Terkait  dengan  pengkhususan  bagian
9 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2009), hal. 80.
10 William  A.  Haviland, Antropologi,  Jilid  1 (Jakarta:  Erlangga,  1999), hal.  7; Koentjaraningrat, Sejarah  Teori  Antropologi,  Jilid  1 (Jakarta:  Univesitas  Indonesia  Press, 1987), hal. 1-2.
32 | Mustamar Iqbal Siregar
antropologi  tersebut, Koentjaraningrat11 menggambarkannya  dalam bentuk bagan seperti berikut ini:
Paleontropologi
Antropologi Fisik
Antropologi Biologis
Antropologi Antropologi Prehistory Antropologi budaya khusus Etnolingistik Etnologi dalam arti khsuus Etnologi Antropologi Sosial
Dari bagan di atas, secara makro ilmu antropologi dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni antropologi fisik dan budaya. Antropologi fisik  mempelajari  manusia  sebagai  organisme  biologis  yang  melacak perkembangan manusia menurut evolusinya, dan menyelidiki variasi biologisnya  dalam  berbagai  jenis  ( specis ).  Dalam  kajian  antropologi fisik ini manusia digolongkan sebagai “binatang menyusui” khususnya primat.  Sehingga  muncullah  asumsi-asumsi  para  antropolog  yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu pada dasarnya adalah sama  dengan  primat  lainnya,  khususnya  kera  dan  monyet.  Itulah kenapa  diantara  ahli  antropologi  ada  yang  fokus  menganalisa  dan mengamati  secara  dalam  fosil-fosil  dari  primat-primat  yang  hidup, sekaligus  melacak  nenek  moyang  manusia  untuk  mengetahui bagaimana,  kapan,  dan  mengapa  kita  menjadi  mahkluk  seperti sekarang  ini.12 Sedangkan  antropologi  budaya  memfokuskan perhatiannya  pada kebudayaan  manusia  ataupun  cara  hidupnya
11 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), hal. 244. 12 William A. Haviland, op.cit., hal. 13.
dalam masyarakat. Menurut 13 Haviland cabang antropologi budaya ini  dibagi  lagi  menjadi  tiga  bagian,  yakni;  arkeologi,  antropologi linguistik,  dan  etnologi.  Untuk  memahami  pekerjaan  para  ahli antropologi budaya, kita harus tahu tentang; (1) hakikat kebudayaan yang  menyangkut  tentang  konsep  kebudayaan  dan  karakteristik- karakteristiknya,  (2)  bahasa  dan  komunikasi,  menyangkut;  hakikat bahasa,  bahasa  dalam  kerangka  kebudayaan,  serta  (3)  kebudayaan dan kepribadian. Kajian antropologi budaya juga mengobservasi dan sekaligus menafsir dinamika sosial, baik bentuk perilakunya maupun bahasa yang digunakan.

## Antropologi dalam Pendidikan Islam
Memasukkan ilmu antropologi dalam pendidikan Islam menjadi suatu  keniscayaan.  Bukan  semata-mata  karena  ingin  menaikkan gengsi pendidikan Islam baik pada Perguruan Tinggi (dalam bentuk UIN)  maupun  di  tingkat  madrasah.  Atau  bukan  pula  sebagai  upaya strategis untuk menunjang daya jual lembaga pendidikan Islam agar marketable di tengah masyarakat. Namun secara paradigmatik, ilmu agama  memang  sudah  seharusnya  terintegrasi  dengan  ilmu  umum, mengingat  fungsi  agama  (Islam)  itu  sendiri  sebagai rahmatan lil’alamiin (rahmat bagi sekalian alam).
Agama  dalam  arti  luas  merupakan  wahyu  Tuhan,  yang mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  diri-sendiri,  dan lingkungan  hidup  baik  fisik,  sosial  maupun  budaya  secara  global. Seperangkat aturan, nilai-nilai umum dan prinsip-prinsip dasar inilah yang sebenarnya disebut “syari’at”.14 Kitab suci al-Qur’an merupakan petunjuk  etika,  moral,  akhlak,  kebijaksanaan  dan  dapat  menjadi teologi ilmu serta grand theory ilmu. Wahyu tidak pernah mengklaim
13 Ibid, hal. 12.
14 Ziaudin Sardar, “The Etichal Conection: Christian Muslim Relations in the Post-Modern Age”, Islam and Christian Muslim Relations , Volume 2, Number 1, June 1991, p. 66.
34 | Mustamar Iqbal Siregar
sebagai ilmu quo ilmu seperti yang seringkali diklaim oleh ilmu-ilmu sekuler.15 Artinya  pandangan  ini  menghendaki  bahwa  sumber pengetahuan ada dua macam, yakni yang bersumber dari Tuhan dan manusia,  yang  jika  keduanya  digabungkan,  maka  disebut teoantroposentris .
Menurut  Atho  Mudzhar16,  ada  lima  fenomena  agama  yang dapat dikaji melalui antropologi, yaitu 1) Scripture atau naskah atau sumber  ajaran  dan  simbol  agama;  2)  Para  penganut  atau  pemimpin dan  pemuka  agama,  yakni  sikap,  perilaku  dan  penghayatan  para penganutnya; 3) Ritus, lembaga dan ibadat, seperti salat, haji, puasa, perkawinan  dan  waris;  4)  Alat-alat  seperti  masjid,  gereja,  lonceng, peci  dan  semacamnya;  dan  5)  Organisasi  keagamaan  tempat  para penganut  agama  berkumpul  dan  berperan,  seperti  Muhammadiyah, Nahdhatul  Ulama,  Persis,  Gereja  Protestan,  Syi’ah,  dan  lain-lain. Kelima  unsur  ini  menjadi  objek  kajian  antropologi  karena dianggap bersinggungan  langsung  dengan  tradisi  dan  budaya  masyarakat beragama.  Cara  kerja  antropologi  dalam  studi  agama  tersebut menurut  Amin  Abdullah  ada  empat,  yaitu  1)  Bercorak descriptif , bukannya normatif; 2) Bercorak local practices, yakni praktik konkrit dan nyata di lapangan; 3) Bercorak connections across social domains , yakni mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh; dan 4) Secara comparatif, yakni upaya perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama.
Sedangkan pendidikan Islam sebagai media transformasi ajaran agama,  jika  ditinjau  secara  defenitif,  sangat  erat  kaitannya  dengan antropologi.  Misalnya,  seperti  yang  diungkapkan Abdurrahman  al- Bani, bahwa pendidikan ( tarbiyah ) merupakan upaya untuk menjaga dan  memelihara  fitrah  anak  menjelang  baligh,  mengembangkan
15 Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 102.
16 Atho’ Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
seluruh  potensi  dan  kesiapan  yang  beragam,  mengarahkan  seluruh fitrah dan potensi itu menuju kebaikan dan kesempurnaan yang patut baginya,  dan  proses  ini  dilaksanakan  secara  bertahap,  sedikit  demi sedikit.17 Begitu pula Hasan Langgunung18 merumuskan pendidikan Islam  sebagai  “proses  penyiapan  generasi  muda  untuk  mengisi peranan,  memindahkan  pengetahuan  dan  nilai-nilai  Islam  yang diselaraskan  dengan  fungsi  manusia  untuk  beramal  di dunia  dan memetik hasilnya di akhirat.” Atau sebagai pergesaran dari “potensi ciptaan” menuju “potensi  harapan”.  Dan dapat  juga  disebut  sebagai upaya  pergeseran  dari  “potensi  bawaan”  menuju  “potensi  ideal”.19 Alhasil,  pendidikan  Islam  sebagai  proses tiada akhir ( never endingprocess ) atau long life education (Q.S. al-Hijr: 99) mengharuskan adanya  tiga  pendekatan  yaitu; Pertama, pendidikan  Islamsebagai pengembang potensi; Kedua, pendidikan Islam sebagai pewarisanbudaya; dan  yang ketiga, pendidikan  Islam  sebagai  media interaksi  antarapotensi  dan  budaya.20 Disinilah  peran  pendekatan antropologi  dalam  pendidikan  Islam  sangat  signifikan  dalam menyikapi  fenomena  manusia  dan  budaya  kontemporer.  Sehingga mendorong  reformulasi  konseptual  dan  strategis  pendidikan  Islam untuk menjawab persoalan kekinian. Implikasi kurikulumnya adalah lahirnya  mata  kuliah  antropologi  pendidikan  Islam  pada  Program Studi Pendidikan Agama Islam di PTKI.
17 Abdurrahman al-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 32. 18 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung: al-Ma’arif,
1980), hal. 94.
19 Mustamar  Iqbal  Siregar, “Pendidikan  Islam  Progresif:  Sebuah  Upaya  Membangun Nusantara Berkemajuan”, Jurnal Ikhtibar IAIN Langsa , Juli-Des, Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, hal.
94.
20 Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, Paradigma Pendidikan Universal di EraModern dan Post Modern Mencari Visi baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hal. 272-273.
Upaya ini sebenarnya sudah mulai dilakukan di PTKIN dengan munculnya fenomena UIN-isasi. Proses pengembangannya mengarah pada integrasi ilmu, yang berkonsekuensi pada dedifferensiasi ilmu21. Contoh  terdekat  dari  hasil  integrasi  ini  adalah  Ilmu  Ekonomi Syari’ah, wujud penyatuan antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia.  BMI  (Bank  Muamalat), Bank  BNI  Syariah,  usaha-usaha Agrobisnis, transportasi, kelautan, dan sebagainya merupakan produk praktis  dari  integrasi  ilmu  yang  bermanfaat  bagi  sekalian  manusia ( rahmatan lil’alamiin ).22
Upaya  reintegrasi  ilmu  ini  akan  berimplikasi pada  manajemen kurikulum. Umumnya, konsep integrasi ilmu di PTKI merujuk pada konsep jaring laba-laba keilmuan teoantroposentris-integralistik yang digagas  Kontowijoyo  dan  dikembangkan  oleh  Amin  Abdullah,  yang dapat digambarkan sebagai berikut:
HorizonJaring Laba-Laba Teo-Antroposentrik-Integralistikdalam Universitas Islam Negeri
21 Amin Abdullah, op.cit., hal . 103.
22 Ibid, hal. 105.
Kondisi yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa radius daya jangkau  aktivitas  keilmuan  dan  lebih-lebih  pendidikan  agama  di Perguruan  Tinggi  Agama,  khususnya  IAIN  dan  STAIN  di  seluruh tanah  air,  hanya  terfokus  pada  lingkar  1  dan  jalur  lingkar  lapis  2 (Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadis, Tarikh, Fiqih, Tafsir, Lughah). Itu pun  boleh  disebut  hanya  terbatas  pada  ruang  pendekatan  keilmuan humaniora  klasik.  IAIN  pada  umumnya  sekarang  ini  belum  mampu memasuki  diskusi  ilmu-ilmu  sosial  dan  humanities  kontemporer seperti  yang  tergambar  pada  jalur  lingkar  2  (Antropologi,  Sosiologi, Psikologi,  Filsafat,  dan  berbagai  teori  dan  pendekatan  yang ditawarkannya).  Akibatnya,  terjadi  jurang  wawasan  keislaman  yang tidak terjembatani antara ilmu-ilmu keislaman klasik dan ilmu-ilmu keislaman  baru  yang  telah  memanfaatkan  analisis  ilmu-ilmu  sosial dan  humaniora  kontemporer,  bahkan  juga  ilmu-ilmu  alam23.  Itu artinya, integrasi yang masih berkembang di UIN sekarang ini masih pada  posisi  yang  mendekatkan,  belum  menyatukan.  Namun,  jika pengelola UIN konsisten secara manejerial untuk melanjutkan upaya integrasi  tersebut,  maka  lambat  laun  pasti  akan  mengarah  pada integrasi yang penuh.
Para  alumni  UIN  yang  memiliki  bekal  integrasi  ilmu  inilah nantinya  yang  diharapkan  menjadi  pengajar  di  tingkat  madrasah, untuk kemudian turut mengajarkan ilmu yang terintegrasi itu kepada para  siswa.  Sehingga  siswa  tidak  lagi  melihat  adanya  dikotomisasi antara ilmu umum dan agama, termasuk di dalamnya yang tergolong dalam  rumpun  ilmu  antropologi  (seperti  biologi,  sejarah,  dan  lain- lain).
Di  samping  itu,  pendekatan  antropologi  juga  dapat  digunakan dalam  proses  pembelajaran  pendidikan  Islam.  Setidakknya  ada beberapa  implikasi  positif  yang  dihasilkan dalam  proses
23 Sementara ilmuan uslim poskolonial antara lain M. Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdullahi Ahmed al-Naim, Muhammad Sahrur, Abdul Karim Soroush di samping  Hasan  Hanafi,  Sayyed  Hossein  Nasr,  Fazlur  Rahmah, dan  lain-lain  telah memanfaatkan pisau analisa baru dimaksud. Baca: Amin Abdullah, Ibid, hal. 106-108.
pembelajaran,  dimana  seorang  guru  tidak  lagi  melihat  siswanya sebagai  manusia  yang  seragam,  tetapi  justru  menganggap  mereka sebagai  manusia  yang  beragam  karena  secara  antropologis  manusia memang  diciptakan  Tuhan  secara  beragam.  Sehingga  para guru dituntut  untuk  memahami  keragaman  siswa  tersebut  dan merumuskan  langkah-langkah  apa  yang  harus  dilakukan  kepada mereka  agar  proses  pendidikan  berjalan  sebagaimanamestinya. Keragaman  tersebut  tidak  hanya  dari  aspek  fisik  (gen)  saja,  tetapi juga  aspek  psikologis,  kultural,  dan  termasuk  potensi  kognitif  siswa yang  beragam.  Selain  itu,  variasi  evolutif  perkembangan  kognitif siswa juga harus dipahami oleh para guru. Itulah kenapa teori cognitif development (perkembangan kognitif) yang dikemukakan Jean Piaget banyak  digunakan  dalam  pembelajaran.  Keempat  tingkatan perkembangan  kognitif  tersebut  adalah  sensorimotor  (0-2  tahun), praoperasional (2-7 tahun), operasional (7-11 tahun), dan operasional formal  (11-dewasa)24.  Dengan  adanya  penghargaan  guru  terhadap potensi  kognitif  siswa,  maka  pembelajaran the  “banking  consept education” (pendidikan  ala  bank)  sebagaimana  yang  ditentang Freire25 tidak  akan  terjadi.  Guru  tidak  lagi  merasa  sebagai  “teko”, dan menganggap muridnya seperti “gelas” yang harus dituangkan air sampai  penuh.  Sebaliknya,  guru  akan  lebih  demokratis,  dan menjadikan  muridnya  sebagai  sumber  ilmu.  Sehingga  terjadilah proses  mengajar-belajar  bersama.  Selain  itu,  guru  juga  akan menghargai keragaman budaya, adat, agama, dan ras para siswanya. Begitupun antar siswa akan diajarkan untuk menjadi manusia yang toleran  terhadap  keragaman  (multikulturalitas).  Disinilah  konsep pendidikan  multikultural  menjadi  penting  bagi  keberlangsungan proses pembelajaran.
24 Sri Siti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 12.
25 Paulo  Freire, Politik  Pendidikan:  Kebudayaan,  Kekuasaan,  dan Pembebasan (Yogyakarta: ReaD & Pustaka Pelajar, 2002), hal. ix.
Namun, di lembaga pendidikan Islam, pendidikan multikultural ini  menjadi  tantangan  tersendiri.  Pasalnya,  tidak  sedikit  dari  guru dan  pengelola  lembaga  pendidikan  Islam  yang  masih  berparadigma eksklusif.  Mereka  kurang  inklusif  menerima  realitas  multikultural, terlebih masalah perbedaan agama. Masih sangat jarang kita dengar sekolah-sekolah  Islam  yang  menerima  siswa  non-muslim. Penyebabnya  sederhana  saja,  karena  mereka  “terjerembab”  dalam pemahaman  normativitas  Islam  yang  parsial,  bukan  substansial- kontekstual. Pemahaman parsial ini dipicu oleh adanya asumsi bahwa ajaran  Islam  adalah absolut ,  bukan  hanya  pada  wilayah  Ilahiyah, tetapi  juga  pada  penafsiran  manusia. Padahal  ajaran  Islam  pada wilayah  tafsir  sifatnya  relatif,  bisa  beragam  dan  berkembang  sesuai konteks  zaman  dan  tempat.  Faktor  lain  yang  juga  turut  memicu eksklusifisme  adalah  sikap hyper-fanatism yang  melumpuhkan rasionalitas  dan  objektivitas. Gelombang  seperti  ini  terlihat  dari mulai  menggeloranya  spirit islamisme belakangan  ini  di  Indonesia, yang  disinyalir  dapat  menodai  kemajemukan  bangsa.  Untuk  itulah, tafsir substansial-kontekstual yang ramah kemajemukan harus mulai diimplementasikan  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam.  Inilah beberapa implikasi positif dari digunakannya pendekatan antropologi dalam pendidikan Islam.

## Pendidikan Islam Merawat Kemajemukan
Dari  bahasan  yang  telah  diurai  sebelumnya  menunjukkan bahwa  pendekatan  antropologi  dalam  pendidikan  Islam  dapat mendorong hadirnya pendidikan Islam multikultural sebagai perawat kemajemukan  bangsa.  Sebuah pendidikan  yang  menghargai  realitas keragaman budaya, suku, ras, dan agama, termasuk juga keragaman sifat,  pandangan,  pilihan,  dan  hak  asasi  manusia.  Peran  dan  fungsi pendidikan  Islam  yang  seperti  ini  akan  dapat  berjalan  dengan  baik bilamana  teks-teks  normatif  Islam  dapat  diinterpretasikan  secara substansial-kontekstual.  Harus  diakui  juga  bahwa  tidak  semua pengelola  atau  guru  pendidikan  agama  Islam  mau  dan  mampu mereinterpretasikan teks normatif Islam itu secara kontekstual dalam
realitas  multikultural.  Sehingga  tulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  bagaimana  karakteristik  pendidikan  Islam multikultural tersebut.
Setidaknya  ada  beberapa  karakteristik Pendidikan  Islam multikultural, antara lain paling tidak harus mensyaratkan adanya, pertama,  pluralisme.  Pluralisme  tidaklah  semata-mata  hanya mengarahkan  pada  realitas kemajemukan,  tapi  harus  disertai  peran aktif dalam menata kemajemukan itu. Ia merupakan keyakinan yang membenarkan  adanya  kemajemukan  itu  sendiri. Pluralitas  agama dan  budaya  selalu  ada  mengisi  ruang-ruang  sosial,  seperti  kantor, rumah  ibadah,  sekolah,  jalanan,  rumah  sakit,  pasar,  super  market, mall,  dan  lain-lain.  Seseorang  dapat  disebut  sebagai  kaum  pluralis bilamana  ia  mampu  berinteraksi  secara  positif  dalam  lingkungan kemajemukan  di  ruang-ruang  sosial  tersebut.  Dengan kata  lain, pluralisme  agama  adalah  keadaan  dimana  tiap  pemeluk  agama dituntut  bukan  saja  mengakui  eksistensi  dan  hak  agama  lain,  tapi terlibat  dalam  usaha  memahami  perbedaan  dan  persamaan  guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.26
Secara  historis,  relasi  Islam  dengan  agama-agama  lain terkadang  berlangsung  secara  polemis,  tetapi  lebih  banyak  pula terjadi dalam dialog. Namun prinsip yang mendasari hubungan Islam dan agama-agama lain itu tetaplah sama – sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an dan dicontohkan dalam kehidupan Nabi Muhammad – yakni pengakuan dan penghormatan akan eksistensi agama-agama lain,  dan  adanya  ruang  kebebasan  bagi  para  pemeluknya  untuk menjalankan  agamanya  masing-masing.  Dalam  bahasa  Dale  F. Eickelman27,  seorang  ahli  Islam  kontemporer, “The  Qur’an  offers  a
26 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999), hal. 41.
27 Dale F. Eickelman, “Islam and Pluralism”, dalam Sohail H. Hasmi, Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002), hal. 115.
distinctly  modern  perspective  on  the  role  of  Islam  as  a  force  for tolerance  and  mutual  recognition  in  a  multiethnic,  multicommunity world .
Dalam  hal  ini,  ada  tiga  pengertian  pluralisme  kontemporer  yang telah  dikembangkan  dan  dijadikan  dasar  analisis  dalam  teologi maupun  sejarah  Islam.  Ketiga  pengertian  itu:  pertama,  pluralisme adalah keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaannya untuk membangun  peradaban  bersama.  Dalam  pengertian  ini,  seperti terlihat  dalam  sejarah  Islam,  pluralisme  tidak  hanya  sekedar mengakui  pluralitas  keragaman  dan  perbedaan,  tetapi  juga  aktif merangkai  keragaman  dan  perbedaan  itu  untuk  tujuan  sosial  yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan dalam membangun peradaban. Dalam bahasa  Nurcholish  Madjid,  “Pluralisme dipahami  sebagai  pertalian sejati  kebhinnekaan  dalam  ikatan-ikatan  keadaban”.28 Kedua, pluralisme  dipandang  tidak  hanya  sekedar  toleransi  aktif  terhadap yang  lain,  tetapi  lebih  dari  pada  itu,  pluralisme  mengandaikan pengenalan secara mendalam atas yang lain itu, sehingga ada mutual understanding yang  membuat  satu  sama  lain  secara  aktif  mengisi toleransi  itu  dengan  hal-hal  yang  lebih  konstruktif  untuk  tujuan membangun  peradaban.29 Ini  telah  terjadi  dalam  sejarah  Islam,  di mana  Spanyol  (Andalusia)  menjadi  contoh  yang  paling  ekspresif.30 Ketiga,  pluralisme  bukan  relativisme.  Pengenalan  mendalam  atas yang  lain  akan  membawa  konsekuensi  mengakui  sepenuhnya  nilai- nilai  dari  kelompok  yang  lain.  Toleransi  aktif  ini  menolak  paham relativisme, misalnya pernyataan simplistis, “bahwa semua agama itu sama  saja.”  Justru  yang  ditekankan  keberadaan  itu  merupakan
28 Mohamed  Fathi Osman, The  Cildren  of  Adam:  an  Islamic  Perspektive  on  Pluralism (Washington DC: Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, 1996).
29 Michael Walzer, On Toleration (New Haven and London: Yale University Press, 1997).
30 Vivian B. Mann, et.al. (ed), Convivencia: Jews, Muslim and Christians in Medieval Spain
(New York: The Jewish Museum, 1992).
potensi besar, untuk komitmen bersama membangun toleransi aktif, lagi-lagi untuk membangun peradaban.31
Ketiga  pengertian  pluralisme  ini  menunjukkan  bahwa  secara teologis  manusia  harus  menangani  perbedaan-perbedaan  mereka dengan  cara-cara  terbaik (fastabiqul  khairat,  berlomba-lomba  dalam kebaikan), sambil  menaruh  penilaian  akhir  mengenai  kebenaran kepada  Tuhan.  Karena  tidak  ada  satu  cara  pun  yang  bisa dipergunakan secara objektif untuk mencapai kesepakatan mengenai kebenaran yang mutlak ini (Q.S. 2: 113 ; 3: 55 ; 5: 48 ; 6: 164 ; 10: 93 ; 16: 92, 124 ; 22: 69 ; 32: 25 ; 39: 3, 46 ; 45: 17).
Pluralisme  harus  dibedakan  dengan  kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme  merupakan  realitas  keanekaragaman  agama,  ras, bangsa yang hidup di suatu lokasi namun hanya kecil kemungkinan adanya  interaksi  positif  antar  sesama – bisa-bisa  malah  tidak  ada sama  sekali.  Sedangkan  pluralisme  lebih  memberikan  titik  tekan pada  interaksi  positif  tersebut.  Konsep  pluralisme  juga  tidak  dapat disamakan dengan relativisme.
Bagi  kaum  relativis, “kebenaran” atau  “nilai”  ditentukan  oleh pandangan hidup atau kerangka pikir seseorang atau masyarakatnya. Misalnya  saja,  “kepercayaan/kebenaran”  yang  diyakini  oleh bangsa Eropa  bahwa  “Colombus  menemukan  Amerika” adalah  sama benarnya  dengan “kepercayaan/kebenaran”  penduduk  asli  benua tersebut yang menyatakan bahwa “Colombus mencaplok Amerika”.32 Sikap  yang  mempersamakan  pluralisme  dengan  revitalisme  inilah yang  menyebabkkan  timbulnya  sikap  “alergi”  kebanyakan  umat terhadap  penggunaan  kata  pluralisme  dan  “kebencian”  mereka terhadap  kalangan  yang  mengaku  diri  pluralis – tanpa  menampik adanya  kaum  pluralis  yang  memang  berpersepsi  sama  seperti
31 R. Panikkar, The  Intra-religious  Dialogue (New  York:  Paulist  Press, 1978), hal.  xxvii- xxviii.
32 Ibid., hal. 42.
relativisme. Namun, pluralisme dalam frame ke-Indonesia-an dan ke- Islam-an  harus  tetap  mengakui  kebenaran  universal,  keputusan mufakat ,  dan common  law ,  sekaligus  juga  mengharuskan  adanya komitmen  yang  kuat  terhadap  keyakinan  agama  masing-masing. Sehingga  pluralisme  dalam  perspektif  ini  menuntut  adanya tanggungjawab  bersama  dalam  membudayakan  sikap  keterbukaan, menerima  perbedaan,  dan  menghormati  kemajemukan  agama, dibarengi  loyalitas  dan  komitmen  terhadap  agama  masing-masing. Hal ini relevan dengan anjuran Allah dalam al-Qur’an:
“Katakanlah  wahai  Muhammad:  Siapakah  yang  memberi rezeki  kepadamu  dari  langit  dan  dari  bumi?  Katakanlah “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (non-muslim) pasti berada  dalam  kebenaran  atau  kesesatan  yang  nyata. Katakanlah  kami  (non-muslim)  tidak  akan  bertanggungjawab tentang dosa yang kami perbuat. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara  kita  dengan  benar  dan  Dialah  Maha  Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui”.33
Dengan demikian, pendidikan Islam yang harus dikembangkan dalam bingkai multikulturalisme adalah pendidikan yang menghargai kemajemukan agama, suku, ras, dan adat istiadat. Sejalan dengan itu pula,  para  guru  agama  harus  menghindari  sikap-sikap  justifikatif (misalnya  takfiri  atau  pengkufuran)  dan  diskriminatif,  termasuk materi  pembelajaran  juga  harus  mengarahkan  pada  upaya membangun nilai-nilai tersebut.
Kedua,  inklusifisme. Kata inklusif berasal  dari  bahasa  Inggris, inclusive yang  berarti sampai  dengan atau termasuk.34 Istilah  ini digunakan untuk menunjukkan pada suatu keadaan atausikap yang memandang kelompok  lain  sebagai  bagian atau termasuk  dari
33Alqu’an Surah Saba’, Ayat 34, terjemahan baku Kementerian Agama.
34 J. M. Echols dan H. Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 316.
keadaan  tersebut .  Selain  itu  istilah  ini  juga  digunakan  untuk menyatakan  bahwa  sesuatu  yang  dimiliki  seseorang  boleh  jadi  juga terdapat  pada  orang  lain,  atau  kebenaran  yang  dimiliki  oleh  suatu agama, boleh jadi terdapat juga dalam agama yang lain. Jadi inti dari inklusif  ialah  keinginan  untuk  saling  mengerti,  saling  memahami, dan  salingmemberi  antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lainnya. Seorang  inklusifis  tidak  membiarkandirinya  untuk  didominasi  atau diperbudak  oleh  satu  paham,  ajaran,  kepercayaan  maupun agama.Baginya,  klaim  kebenaran (claim  of  truth) dan  klaim keselamatan (claim  of  salvation) bukan  monopolikelompok  atau agama  tertentu,  tetapi  juga  ada  pada  kelompok  atau  agama  lain. Sangat  tepat  yang  diungkapkan  oleh  Smith,  bahwa  kedua  klaim tersebut  sebenarnya  sama  saja  dengan  mengatakan  bahwa  Tuhan hanya  ditemukan  dalam  ruangan  ini  saja  dan  tidak  ada  dalam ruangan  sebelah  atau  hanya  dalam  busana  ini  saja,  dan tidak  ada dalam busana lain.35
Guru  dan  sekolah  memegang  peranan  penting  dalam mengimplementasikannilai-nilai  keberagamaan  yang  inklusif  dan moderat di sekolah. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagamaan  yang  inklusif  dan  moderat,  maka  dia  juga  akan mampu  mengajarkan  dan  mengimplementasikan  nilai-nilai keberagamaan  tersebut  pada  siswa  di  sekolah36.  Peran  guru  dalam hal ini meliputi; pertama , seorang guru/dosen harus mampu bersikap demokratis,  baik  dalam  sikap  maupun  perkataannya  tidak diskriminatif. Kedua ,  guru/dosen  seharusnyamempunyai  kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang adahubungannya  dengan  agama.  Misalnya,  ketika  terjadi  bom  Bali (2003),  maka  seorangguru  yang  berwawasan  multikultural  harus mampu  menjelaskan  keprihatinannyaterhadap  peristiwa  tersebut. Ketiga ,  guru/dosen  seharusnya  menjelaskan  bahwa  inti  dari  ajaran
35 H. Smith, Agama-agama Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
36 Husniyatus  Salamah  Zainiyati, “Pendidikan  Multikultural:  Upaya  Membangun KeberagamaanInklusif di Sekolah”, ISLAMICA , I (2), Maret 2007, hal. 141.
agama  adalah  menciptakan  kedamaian  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  umat  manusia,  maka  pemboman,  invasi  militer,  dan  segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Keempat , guru/dosen  mampu  memberikan  pemahaman  tentang  pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama (aliran), misalnya,  kasus  penyerbuan  dan  pengusiran  Jamaah  Ahmadiyah  di Lombok-NTB dan kekerasan pada jamaah Syiah di Sampang Madura belakangan  ini  tidak  perlu  terjadi,  jika  wacana  inklusivisme beragama  ditanamkan  pada  semua  elemen  masyarakat,  khususnya peserta didik.37
Inklusivisme yang telah digambarkan di atas bukanlah semata- mata  konsep  barat  yang  kontras  dengan  normativitas  Islam.  Justru sebaliknya,  Islam  malah  sangat  mendukung  sikap  inklusif  tersebut ada  dalam  diri  setiap  muslim.  Allah  sendiri  menyerukan  umatnya dalam  al-Qur’an  agar  … tafassahu fil  majalis,  fafsahu,  yafsahillahu lakum… (bersikap  inklusif/terbuka  lah  kamu  di  ruang  publik, inklusiflah  maka  Allah  akan  menjadikan  kamu  orang-orang  yang inklusif)  (Q.S.  al-Mujadalah:  11).  Arti  ayat  yang  penulis  tuliskan merupakan  salah  satu  contoh  interpretasi  kontekstual  ayat  yang maknanya sangat mendukung realitas multikultural. Kata tafassahu fi  al-majalis biasa  diterjemahkan  banyak  kalangan  secara  tekstual dengan  makna  “berlapang-lapanglah  kamu  di  majlis.”  Pemaknaan tekstual ini – menurut hemat penulis – belum menyentuh substansi spirit maknawi dari turunnya ayat tersebut. Dalam asbab nuzul ayat ini,  Rasulullah  diterangkan  sedang  melaksanakan  suatu  majlis (pengajian/pembelajaran) di ruang yang sempit bersama kaum anshor dan  muhajirin.  Tiba-tiba  sekelompok  orang  datang  dan  memberi salam, lalu salam mereka dijawab oleh para sahabat namun diantara mereka  yang  telah  duduk  tidak  ada  yang  mau  memberikan  tempat
37 Ibid . 141-142.
kepada  mereka  yang  baru  datang.  Alhasil  Rasul  memerintahkan diantara  yang  duduk  untuk  berdiri  dan  mempersilahkan  yang  baru datang (diantara mereka ada yang ikut perang badar) untuk duduk. Yang  disuruh  berdiri  menunjukkan  wajah  kurang  senang,  bahkan kaum munafik malah mencela karena menganggap sikap Rasulullah itu tidak adil. Melihat yang demikian, Rasulullah akhirnya bersabda “Dirahmati  Allah  seseorang  yang  melapangkan  tempat  (bersikap inklusif)  buat  saudaranya”.38 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  proses pendidikan  dalam  Islam  harus  bersikap  terbuka  dan  akomodatif terhadap realitas plural dan multikultural. Sehingga para guru dalam frame pendidikan  Islam  multikultural  akan  mengarahkan  peserta didik untuk lebih bersikap terbuka di ruang publik kepada orang lain. Inilah karakteristik kedua dari pendidikan Islam multikultural.
Sedangkan  yang  ketiga  adalah  bersikap  adil  gender.  Keadilan gender termasuk salah satu isu yang sering diperjuangkan kalangan multikulturalisme.  Kalau  dilihat  dalam  kamus  bahasa  Indonesia, pengertian kata sex dan gender tidak dibedakan secara jelas. Konsep gender bukan hanya penunjukan identitas biologis manusia (laki-laki atau perempuan), tapi mencakup sifat-sifat yang melekat pada kaum laki-laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun kultural.  Misalnya,  bahwa  perempuan  itu  dikenal  lemah  lembut, cantik,  emosional,  atau  keibuan.  Sementara  laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Secara natural, ciri dari sifat itu dapat mengalami  pertukaran,  seperti  ada  laki-laki  yang  emosional,  lemah lembut, keibuan, namun ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi kapan dan di mana saja. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang  berbeda  laki-laki  yang  malah  lebih  kuat.  Perubahan  juga  bisa terjadi  dari  kelas  ke  kelas  masyarakat  yang  berbeda.  Di  suku tertentu,  perempuan  kelas  bawah  di  pedesaan  lebih  kuat
38 H. R. Abu Hatim.
dibandingkan  kaum  laki-laki,  atau  sebaliknya  ketika  berada  di perkotaan.39
Dalam  perjalan  sejarah  kemanusiaan,  tidak  jarang  terlihat mitologi bias gender perempuan yang menganggap telah menemukan landasan  teologisnya.  Misalnya  saja,  mendidik  anak,  mengelola  dan merawat  kebersihan  rumah  tangga  atau  urusan  domestik  sering dianggap  sebagai  “kodrat  wanita”,  padahal  sifat  itu  hanyalah  peran gender perempuan yang bisa saja mengalami pertukaran dengan laki- laki.40 Demikian  pula  pandangan  yang  mengatakan  bahwa “perempuan  diciptakan  dari  tulang  rusuk  laki-laki”,  telah  menjadi dogma  suci,  sebuah  tiang  penyangga  peradaban  untuk mempertahankan  keistimewaan  laki-laki  atas  perempuan,  sehingga laki-laki selalu harus menang dan perempuan setiap saat harus kalah atau  mengalah.  Alasannya  sederhana:  perempuan  diciptakan  untuk laki-laki, bukan laki-laki untuk perempuan; kodrat perempuan adalah sebagai  makhluk  yang  lemah  dan  kurang  akalnya!  Oleh  karena  itu, pada saat-saat terjadi konflik, misalnya dalam keluarga, akan sangat terlihat  jelas  betapa  diskriminasi  itu  memang  benar-benar  ada. Banyak laki-laki (suami) merasa dirinya lebih hebat dari perempuan (istri),  sehingga  muncullah  tindakan-tindakan  otoriter  dan  bahkan kejam.41 Parahnya lagi, pembatasan ruang peran perempuan dalam kepemimpinan  politik  masih  juga  mengurat  mengakar  di  kalangan masyarakat  muslim  Indonesia.  Dalil  yang  biasa  dipakai  untuk menguatkan  itu  adalah  surat  an-Nisa’  ayat  34 “Laki-laki  memiliki kelayakan untuk memimpin kaum wanita…”. Padahal secara tematik, ayat itu berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan
39 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  &  Transformasi  Sosial (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2003), hal. 7-11.
40 Ibid, hal. 11.
41 Zulkarnaini  Abdullah, Mengapa  Harus  Perempuan? (Yogyakarta:  Ar-Ruzz, 2003), hal.
22.
dalam  rumah  tangga,  bukan  kepemimpinan  politik.  Dan kepemimpinan itupun sifatnya tidak “kodrati”, tapi “sifati” yang lagi- lagi  bisa  saja  bertukar  peran  dengan  laki-laki.  Hal  ini  terlihat  dari lanjutan  ayat  berikutnya “karena  Allah  telah  memberikan  kelebihan atas  yang  dan  karena  mereka  member  nafkah..”42 ,  di  mana  ayat tersebut bermaksud bahwa peran laki-laki yang memberi nafkah bagi perempuan  menjadi  penyebab  dari  keterpilihan  laki-laki  sebagai pemimpin  dalam  rumah  tangga.  Dalam  perspektif  gender,  peran  ini bisa  saja  bertukar,  yang  secara  otomatis  juga  merubah  kedudukan kepemimpinan.
Dalam konsep pendidikan Islam multikutural, sikap-sikap para guru  agama  yang  bias  gender  harus  dihilangkan,  seperti  pemisahan laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran, melarang kaum LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisexual,  dan  Transgender)  mengikuti  proses pembelajaran, dan penggunaan bahasa atau konten pengajaran yang diskriminatif  pada  jenis  gender  tertentu.  Sebaliknya,  wajah pendidikan Islam multikultural harus hadir dengan sikap “adil” dan “paham”  gender,  serta  isu-isu  yang  diketengahkan  diarahkan  pada upaya melepas rantai pemasung kebebasan salah satu jenis gender.
Serta  yang  keempat  adalah  bersikap  toleransi.  Toleransi keagamaan atau yang disebut juga “tolerantion” pertama kali ditelaah oleh John Locke43 dalam konteks hubungan antara gereja dan Negara di Inggris. Tolerantion di  sini  mengacu  pada  kesediaan  untuk  tidak mencampuri  keyakinan,  sikap,  dan  tindakan  orang  lain,  meskipun mereka tak disukai44. Menurut Huntington45, pada dasarnya semua agama  di  dunia  (termasuk  Islam  dan  Kristen)  tidak  toleran, cenderung  memunculkan  konflik  antaragama.  Secara  general,  klaim
42 Zaini Dahlan dan Azharuddin Sahil, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.  147.
43 John Locke, Letter on Tolerantion (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963).
44 Saiful  Mujani, Muslim  Demokrat:  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi  Politik  di Indonesia Paska-Orde Baru (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 159. 45 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization Remaking of the World Order (New York: Simon and Schuster, 1997).
Huntington  tersebut  ada  benarnya.  Namun  secara  spesifik,  tidak semua  agama  memicu  konflik  atau  radikalisasi.  Dalam  Islam misalnya, “benih” pemicu konflik itu lebih banyak terlihat tumbuh di kalangan kaum  fundamentalis  Islam  yang  radikal.  Sementara  di kalangan  muslim  moderat  justru  lebih  mengedepankan  toleransi dalam  berbagai  interaksi  sosial-keagamaan  di  tengah  masyarakat multikultural. Maksud toleransi dalam tulisan ini adalah “kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak  atau  ditentang  oleh  seseorang”.46 Dalam  porsi  yang  seperti inilah pendidikan Islam diharapkan hadir memberikan pencerahan di bumi  nusantara.  Apalagi  di  tengah  kondisi  maraknya  tindak radikalisasi
dan  terorisme  yang  “mengatasnamakan”  atau “mengidentitaskan”  Islam.  Dalam  bingkai  pendidikan  Islam multikultural, para guru agama tidak dibenarkan menebar “ayat-ayat perang, kebencian, dan radikalisasi”, sebagai akibat dari interpretasi tekstual terhadap nas. Materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru agama Islam harus mengedepankan ayat-ayat yang secara interpretasi  kontekstual-substansial  lebih  mengarahkan  pada  sikap toleransi terhadap realitas multikultural, selain juga sikap para guru itu sendiri yang memang harus toleran.

## Penutup
Dari  beberapa  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pendekatan antropologi, yang memfokuskan kajiannya pada manusia dalam  bingkai  sejarah  dan  budaya,  sangat  signifikan  untuk digunakan  dalam  proyek  substansialisasi  dan  kontekstualisasi pendidikan  Islam  di  tengah  realitas  majemuk  (multikultural). Implikasi  dari  langkah  ini  tidak  hanya  mendukung  upaya  integrasi dan  interkoneksi  ilmu  dalam  konstruksi  kurikulum,  tetapi  juga mendukung  proses  pembelajaran  yang  menghargai  multikulturalitas
46 John Sullivan, James Piereson, and George E. Marcus, Political Tolerance and American Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 2.
siswa,  sehingga  proses  pembelajaran  yang  terjadi  tersebut  lebih bersifat  demokratis.  Pada  akhirnya,  pendekatan  antropologis  dalam pendidikan  Islam  tersebut  akan  mendorong  lahirnya  pendidikan Islam  multikultural  yang  mencirikan  nilai-nilai  pluralisme, inklusifisme,  adil  gender,  dan  toleransi  baik  dalam  materi  ajar maupun dalam perilaku pembelajaran (guru dan siswa).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,Zulkarnaini, 2003. Mengapa Harus Perempuan?, Yogyakarta: Ar-Ruzz. Abdullah, Amin, 2011. “Urgensi Pendekatan Antropologi Untuk Studi Agama dan Studi Islam”, http://aminabd.wordpress.com/2011/01/14/urgensi- pendekatan-antropologi-untuk-studi-agama-dan-studi- islam/, diakses pada 21 Maret 2016. Abdullah,  Amin,  2012.  Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi Pendekatan  Integratif-Interkonektif,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Arifin, M., 1987. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bina Aksara. Arikunto, Suharsimi, 1991. Prosedur Penelitian; Suatu Pendidikan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. Azra,  Azyumardi,  2007.  Merawat Kemajemukan  Merawat  Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.
Baidhawy,  Zakiyuddin, 2005. Pendidikan  Agama  Berwawasan Multikultural, Jakarta: Erlangga.
Barnadib,  Imam,  1987. Filsafat  Pendidikan  Islam, Yogyakarta:  Andi offcet.
Echols, J. M. dan H. Shadily, 1996. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Eickelman, Dale F., 2002. “Islam and Pluralism”, in Sohail H. Hasmi, Islamic  Political  Ethics:  Civil  Society,  Pluralism,  and Conflict, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Dahlan,  Zaini  dan  Azharuddin, Sahil, 1999. Qur’an  Karim  dan
Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press.
Djiwandono,  Sri  Siti  Wuryani,  2008.  Psikologi  Pendidikan,  Jakarta:
Grasindo.
Fakih,Mansour, 2003. Analisis  Gender  &  Transformasi  Sosial,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire, Paulo, 2002. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, Yogyakarta:  ReaD  bekerjasama  dengan Pustaka Pelajar.
Huntington,Samuel  P., 1997. The  Clash  of  Civilization  Remaking  of
the World Order, New York: Simon and Schuster.
Koentjaraningrat,  1987. Sejarah  Teori  Antropologi,  Jilid  1, Jakarta: Univesitas Indonesia Press.
Koentjoroningrat,  1991. Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat, Jakarta: Gramedia.
Langgulung,  Hasan, 1980. Beberapa  Pemikiran  Tentang  Pendidikan
Islam, Bandung: al-Ma’arif.
Locke,  John, 1963. Letter  on  Tolerantion, The  Hague:  Martinus
Nijhoff.
Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi, 2004. Paradigma Pendidikan
Universal  di  Era  Modern  dan  Post  Modern:  Mencari  Visi Baru  atas  Realitas  Baru  Pendidikan  Kita, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004. Mann,  Vivian  B.  et.al.  (ed), 1992. Convivencia:  Jews,  Muslim  and Christians  in  Medieval  Spain, New  York:  The  Jewish Museum.
Mudzhar,  Atho’,  1998.  Pendekatan  Studi  Islam  dalam  Teori  dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Modalis, 1993.  Metode  Penelitian  Suatu Pendekatan  Proposal, Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J., 1995. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya.
Mujani,Saiful, 2007. Muslim  Demokrat:  Islam,  Budaya  Demokrasi, dan  Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Paska-Orde  Baru, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Nahlawi, Abdurrahman al-, 1992. Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan  Islam  dalam  Keluarga  di  Sekolah  dan  di Masyarakat, Bandung: Diponegoro. Osman,  Mohamed  Fathi, 1996. The  Cildren  of  Adam:  an  Islamic
Perspektive  on  Pluralism, Washington DC:  Center  for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University.
Panikkar, R., 1978. The Intra-religious Dialogue, New York: Paulist Press.
Sardar,  Ziaudin,  1991.  “The  Etichal  Conection:  Christian  Muslim
Relations  in  the  Post-Modern  Age”,  Islam  and  Christian Muslim Relations, Volume 2, Number 1, June: 66.
Shihab, Alwi, 1999. Islam  Inklusif:  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam
Beragama, Bandung: Mizan.
Siregar,  Mustamar  Iqbal,  2015. Pendidikan  Islam  Progresif:  Sebuah
Upaya  Membangun  Nusantara  Berkemajuan, Jurnal Ikhtibar IAIN Langsa, Juli-Des, Vol. 2 No. 2. Smith, H., 2005. Agama-agama  Manusia, Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia. Sullivan, John, James Piereson, and George E. Marcus, 1982. Political Tolerance and American Democracy, Chicago: University of Chicago Press.
Tim Redaksi, 2009.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Pusat Bahasa.
Walzer, Michael, 1997. On Toleration, New Haven and London: Yale University Press.
Yaqin,  Ainul,  2005.  Pendidikan  Multikultural;  Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta: Pilar Media.
Zainiyati,Husniyatus  Salamah, 2007. “Pendidikan  Multikultural: Upaya Membangun KeberagamaanInklusif di Sekolah”, ISLAMICA, I (2) Maret.