Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Relokasi dan Tata Kelola Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang Melalui Kolaborasi Triplehelix
Nida Handayani 1* , Dini Gandini Purbaningrum 2 , Milka Milka 3
1,2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
3 Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

## Abstract
The governance of the Rengasdengklok market experienced various problems, such as irregular accumulation of garbage, congestion and disorganisation of traders because it was dominated by  street  vendors  (PKL).  The  Karawang  Regency  Government  initiated  a  relocation  to reorganise  the  Rengasdengklok  market,  but  the  relocation  process  experienced  various rejections from traders, especially street vendors. The research aims to find out the cooperation between  the  local  government,  the  private  sector  and  the  vendors  in  market  management  by describing  their  respective  roles.  The  method  used  is  descriptive  with  a  qualitative  approach and  data  collection  techniques  through  interviews,  observation  and  documentation.  The research findings are that the infrastructure provided in the new market is not ready to meet the needs of the vendors and the stall price is set too high. The presence of street vendors who do not abide by the terms of the lease agreement is also perceived as an injustice by the residents of the  Rengasdengklok  Traders  Association  (IPPR).  The  role of the  private sector,  namely  PT VIM, has become dominant in the management of the market so vendors have to pay more for services to keep the convenience of the market in the attention of PT VIM. The conclusion is that after the relocation, the role of the local government is transferred to the private sector so that the coordination of market management is carried out between IPPR and PT VIM.

## Keywords: collaboration, governance, market, relocation

## Abstrak
Tata  kelola  pasar  Rengasdengklok  megalami  berbagai  permasalahan  seperti  penumpukan sampah  yang  tidak  beraturan,  kemacetan,  serta  tidak  tertatanya  para  pedangang  karena didominasi  oleh  pedagang  kaki  lima  (PKL).  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang berinisiasi  melakukan  relokasi  untuk  menata  ulang  pasar  Rengasdengklok,  namun  proses relokasi  mengalami  berbagai  penolakan  pedagang  terutama  PKL.  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, swasta dan para pedagang dalam tata kelola pasar dengan menggambarkan peran masing-masing. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Tehnik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa sarana prasarana yang disediakan di pasar baru belum siap dalam  memenuhi  kebutuhan  para  pedagang,  serta  harga  kios  yang  ditetapkan  terlalu  tinggi. Kehadiran PKL yang tidak mengikuti ketentuan sewa juga dirasakan menjadi ketidakadilan bagi warga  Ikatan  Para  Pedagang  Rengasdengklok  (IPPR).  Peran  sektor  privat  yaitu  PT  VIM menjadi dominan dalam pengelolaan pasar, sehingga para pedagang perlu mengeluarkan biaya lebih  untuk  memperoleh  pelayanan  agar  kenyamanan  pasar  tetap  di  perhatikan  PT  VIM. Kesimpulan  bahwa  peran  Pemda  setelah  dilakukan  relokasi  dialihkan  kepada  sektor  privat, sehingga koordinasi pengelolaan pasar dilakukan antara IPPR dengan PT VIM.
Kata kunci: kolaborasi, pasar, relokasi, tata kelola
* nida.handayani@umj.ac.id
https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.12785
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Pasar tradisional adalah salah satu
tempat  yang  selalu  ramai  dikunjungi
masyarakat. Pasar tradisional merupakan  pusat  bisnis  para  pedagang
eceran, pedagang makanan, dan konsumen  yang  membeli    kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional merupakan pasar  yang    masih  dilaksanakan  secara konvensional,  penjual  dan  pembeli dapat  berinteraksi  secara  penuh.  Pasar tradisional    hampir  terdapat  di  setiap daerah. Pasar tradisional sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi masyarakat.
Pasar tradisional mempunyai
banyak  tugas  baik  bagi  masyarakat maupun negara. Pasar tradisional menjual  berbagai  produk  antara  lain makanan, minuman,
pakaian,
cinderamata, kerajinan tangan, alat tulis
dan masih banyak lagi. Peran lain pasar
tradisional adalah menyediakan platform untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi
kemiskinan. Kehadiran pasar tradisional
memiliki peranan penting sebagai tumpuan  fundamental  sistem  ekonomi di suatu daerah.
Pasar tradisional merupakan tempat  atau  tempat  pertemuan  penjual dan pembeli dan melaksanakan negosiasi  harga  barang  yang  akan dijual, baik itu barang kebutuhan sehari- hari,  baik  hasil  pertanian  maupun  hasil laut (Tambunan, 2020). Menurut
(Peraturan  Presiden  RI,  2007)  pasar tradisional  adalah  pasar  yang  dibangun dan  dikelola  oleh  siapa  saja,  baik  itu negara,  pemerintah  daerah,  swasta, badan  usaha  milik  Negara/Daerah (BUMN/D) baik sendiri maupun bekerjasama dengan sektor lain.
Pengertian  pasar  tradisional  dalam (Undang-Undang,  2014)  bahwa  pasar tradisional  atau  pasar  rakyat  adalah
suatu kawasan tertentu tempat bertemunya  pembeli  dan  penjual  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasar Rengasdengklok adalah salah satu pasar tradisional yang berada di wilayah kabupaten Karawang, namun banyak  permasalahan  yang  dihadapi dalam  tata  kelolanya  (lihat  gambar  1), seperti  penumpukan  sampah  yang  tidak beraturan, kemacetan, serta tidak tertatanya para pedagang.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Gambar 1.

## Kondisi Pasar Rengasdengklok lama
Sejak tahun 2015 telah direncanakan pembangunan pasar
Proklamasi untuk tata kelola yang lebih baik,  sehingga  tahun  2022  dilakukan relokasi  dari  pasar  Rengasdengklok  ke pasar  Proklamasi.  Dikutip  dari  (Farhan, 2022) 800 dari 1300 pedagang,
menyanggupi pindah dari Pasar
Rengasdengklok  ke  Pasar  Proklamasi, bahkan  sudah  ada  yang  memesan  dan melunasi  kios  maupun  los.  Keputusan Bupati  Karawang  Nomor  21  tahun 2019,  Pasar  Rengasdengklok  akan dijadikan  ruang  terbuka  hijau  (RTH). Namun  berdasarkan  jumlah  kios  yang disediakan pada pasar Proklamasi belum  memenuhi  jumlah  pedangang pasar Rengasdengklok yang ada, dikutip dari  (KarawangNews.com,  2022)  telah dibangun  928  unit  tempat  usaha,  terdiri dari  208  kios  dan  720  los  yang  dapat menampung 920  orang  pedagang.
Adanya  gap  antara  jumlah  pedagang dengan  kios  dan  los  yang  tersedia  yang
juga menyebabkan masalah pada proses relokasi.
Berdasarkan penelitian (Santi Pertiwi Hari Sandi & Mumun Maemunah, 2019) dampak pasar modern  terhadap  pasar  tradisional  di Kabupaten Karawang menurunkan
pendapatan dan omset pedagang tradisional,  serta  belum  optimalnya penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan  pasar  tradisional  dan modern  di  Kab.  Karawang.  Menurut (Lahmini,  2020)  Pemerintah  daerah Kabupaten  Karawang  telah  berupaya melakukan penataan pasar dengan baik, namun  belum  didukung  dengan  visi- misi  yang  jelas,  serta  adanya  harapan dari  para  pedangang  bahwa  Pemerintah dapat  menyediakan  lapak  atau  kios dengan harga terjangkau dalam penataan  pasar,  karena  saat  ini  belum adanya  kios-kios  yang  layak  dan terjangkau.
Berdasarkan
kedua penelitian  tersebut,  menggambarkan peran Pemerintah Daerah belum optimal
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dalam  tata  kelola  pasar  di  wilayah
Karawang, sehingga penelitian diharapkan memberikan perspektif kondisi  tata  kelola  pasar  khususnya  di Rengasdengklok pada saat proses relokasi  serta  tata  kelola  pasca  relokasi dengan adanya keterlibatan pihak-pihak lain selain Pemda.
Menurut  penelitian  (Juliati,  2021) penerapan  kebijakan  pengelolaan  pasar Desa Pasan  Kecamatan Sako Sematang
Borang  belum    optimal  disebabkan
karena rendahnya partisipasi masyarakat  terkait  dengan  kebijakan
pengelolaan  pasar  sebagai  pelaksana
pasar, sehingga pengelolaannya menemui permasalahan dalam
pelaksanaannya.  Seperti  penggunaan pasar yang tidak tepat dan biaya terkait, operasional  menjadi  terbatas  sehingga banyak sarana dan prasarana yang tidak terisi, tidak ada limbah, tidak ada listrik, dan  tidak  ada  air  bersih.  Penelitian terdahulu menurut (Yandri,  2020)
bahwa  Banyaknya  aktor-aktor  yang
mengintervensi berdampak pada
semakin  rumitnya  permasalahan  dan
sulitnya mengambil
keputusan
peraturan  yang  tepat  mengenai  aktor mana  yang  paling  bertanggung  jawab atas  permasalahan  pasar  tradisional. Ada  13  aktor  diantaranya,  Jasa  industri dan  komersial,  jasa  angkutan,  jasa
sanitasi, juru parkir, aparat kepolisian/TNI,  anggota  DPR/DPRD, pengguna  kios/kios,  satpam,  preman, warga, juru parkir, pedagang kaki  lima, dan  pimpinan  pasar.  Relokasi  pasar Rengasdengklok juga melibatkan
banyak  aktor  sesuai  dengan  temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,  namun  perlu  diperjelas peran masing-masing keterlibatan stakeholder tersebut. Hasil observasi lapangan Desember 2022, bahwa relokasi
diwarnai  aksi  penolakan  dari  beberapa pedagang, dikutip dari (Baskhara, 2022) adanya provokator dari oknum
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang mewakili  pedagang  pasar  membuat  tata kelola  pasar  menjadi  tidak  kondusif. Pemerintah  Daerah  telah  melakukan upaya  komunikasi  melalui  sosialisasi yang  dilakukan  selama  empat  bulan kepada para pedagang.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Gambar 2.

## Jumlah Pedagang Kios dan Pedagang Kaki Lima Pasar di Kab. Karawang
Sumber: Disperindag Kab. Karawang tahun 2021 (Opendata.Karawang, 2021)
Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa angka PKL di pasar Rengasdengklok
paling banyak
dibandingkan  dengan  pasar  lainnya  di wilayah  Kab.  Karawang.  Menurut penelitian  (Kharisma  Hadi  &  Sakhrial Pradini,  2022) pedagang  kaki  lima
(PKL) Sering sekali dianggap
menimbulkan  kekacauan  lalu  lintas, mempengaruhi  kenyamanan  pejalan kaki dan pengguna jalan serta menimbulkan  munculnya  kotoran  dan kotoran, mempengaruhi kebersihan kota,  belum  lagi  pelanggaran  tata  guna lahan  yang  dilakukan  oleh  pedagang kaki  lima.  atau  ruang  yang  digunakan sebagai tempat usaha.
Berdasarkan keputusan Permendag N0. 37/M- DAG/PER/5/2017  tentang  Pedoman
Pembangunan  dan  Pengelolaan  Sarana Perdagangan,  Pasar  Rengasdengklok tergolong  dalam    pasar  tipe  A,  yaitu adalah, pasar dengan operasional harian dan kapasitas perdagangan minimal 400 orang.  dengan  luas  5000  meter  persegi. Pasar  Rengasdengklok  juga  merupakan jenis  pasar  tradisional  milik  BUMD yang  dikelola  bersama  oleh  Pemerintah dan  sektor  swasta.  Menurut  (Khumaini, 2023)  Pasar  Proklamasi  terdiri  dari lahan  seluas  sekitar  5  hektar.  Gedung tersebut memiliki nilai investasi Rp 116 miliar  dan  rencananya  akan  terkoneksi dengan  terminal  angkutan  umum  dan kendaraan bongkar muat barang.
Tata  kelola  pasar  terkendala anggaran yang terbatas serta
perencanaan  pada  proses  pengadaan pembangunan pasar yang belum
325 252 196 86 170 178 784 1100 250 340 110 70 40 45 0 70 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Kios Kaki Lima
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
terpenuhi. Relokasi pasar Rengasdengklok juga terkendala anggaran atau biaya sehingga pembangunanya  menghadapi  berbagai persoalan (Juanda et al., 2021).
Keterlibatan  berbagai stakeholder dalam  penyelesaikan  permasalahan- permasalahan tata kelola pasar
Rengasdengklok  yang  direlokasi  ke pasar  Proklamasi  dibutuhkan  melalui berbagai  bentuk  kerjasama,  baik  dari Pemerintah  Daerah,  sektor  swasta  serta masyarakat.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk memotret model kolaborasi triplehelix  dengan  keterlibatan  tiga stakeholder dalam  proses  relokasi  pasar Rengasdengklok. Diharapkan dapat menemukan  model  yang  sesuai  dalam tata kelola pasar Rengasdengklok untuk jangka Panjang yang tersistem.

## METODE
Metode penelitian deskriptif melalui  pendekatan  kualitatif,  yang mengkaji,  menemukan,  menguraikan dan  menjelaskan  ciri-ciri  atau  ciri-ciri dampak sosial yang tidak dapat
dijelaskan, diukur atau diuraikan dengan pendekatan kuantitatif (Sugiono, 2017).
Informasi  yang  dibutuhkan  untuk kajian penelitian terdiri dari data primer berupa wawancara kualitatif semi terstruktur.  Sedangkan  data  sekunder
dikumpulkan terdiri dari berbagai dokumen      terkait.  Data  sekunder lainnya  berasal  dari  kajian  penelitian, surat  kabar, website ,  statistik,  tabel,
grafik dan arsip lainnya.
Penelitian  dilakukan  di  Pasar Pemerintah  Daerah  Rengasdengklok. Untuk  memperoleh  data  primer  dalam penelitian kualitatif ini, informan dipilih secara  purposif  yaitu  Kepala  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kab. Karawang,  Pihak  PT  Visi  Indonesia Mandiri  (VIM)  selaku  pengembang pasar  Rengasdengklok,  ketua  Ikatan
Pedagang Pasar Rengasdengklok
(IPPR), serta beberapa pedagang pasar.
Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif.  Bahwa  penelitian  bekerja dengan  data,  mengorganisasikan  data, memilah-milahnya  ke  dalam  satuan- satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan  pola-pola  dan  persoalan penting  untuk  dikaji,  serta  menetapkan informasi yang akan disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kolaborasi adalah hubungan antara pemerintah sebagai  prinsipal dan pelaku swasta sebagai agen. Pemerintah bertujuan  memaksakan  aturan,  dalam kolaborasi pemerintah memberikan keleluasaan kepada sektor swasta
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
sebagai agennya (Donahue, & Z., 2011)
Kolaborasi  adalah  proses  dan  struktur
pengambilan keputusan dan pengelolaan  kebijakan  publik  yang secara konstruktif
melibatkan masyarakat  di  seluruh  lembaga  publik, tingkat  pemerintahan,  dan/atau  batas- batas  publik,  swasta,  dan  komunitas untuk mencapai tujuan publik (Emerson et  al.,  2012).  Berdasarkan  definisi diatas, bahwa kolaborasi sebagai sebuah bentuk  Kerjasama  antara  pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk pencapaian sebuah tujuan.
Istilah kerjasama antar aktor-aktor yang  terlibat,  diantaranya  pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diartikan sebagai  kolaborasi  pemerintahan  atau collaborative  governance .  (Innes,  J.  E.,
& Booher, 2018) mengemukakan
bahwa  metode  tata  kelola  kolaboratif terkait  dengan  hal  tersebut,  karena metode kolaboratif menunjukkan bahwa sistem kolaboratif memperkenalkan konsep  sharing  dalam  proses  adaptasi, khususnya  antara  pemerintah  dengan swasta  serta  masyarakat  yang  tentunya ada  berbagai  kepentingan  sehingga perlu  diselesaikan  melalui  dialog  dan Kerjasama.
Menurut  penelitian  (Stutiari  &
Arka,  2019)  bahwa  pengelolaan  pasar mengalami  kemajuan  baik  dari  segi kondisi  kawasan  pasar,  kebersihan
pasar,  keamanan  pasar  dan  pelayanan administrasi  sejak  bangkitnya  kembali pasar  tradisional  di  Kabupaten  Badung. Penelitian terdahulu lainnya oleh (Alfianita & Fefta Wijaya, 2015) bahwa revitalisasi  pasar  tradisional  didasarkan adanya  upaya  Kerjasama  dan  sinergi yang  baik  dari  para  actor  baik  dalam bentuk perjanjian tertulis dan Kerjasama pelayanan.  Serta  perlunya  upaya  pada aspek  fisik  seperti  membangun  dan perbaikan  fasilitas  pasar  dan  aspek  non fisik  seperti  pada  pengembangan  dan pemberdayaan  sumber  daya  manusia. Berdasarkan  kedua  penelitian  tersebut
menjelaskan bahwa revitalisasi memberikan dambak yang baik
terhadap tata kelola pasar.
Menurut  (Ansell  &  Gash,  2018) variabel model collaborative
governance ,  terdapat  empat  dimensi yang terdiri atas: 1. Starting Conditions;
2.  Leadership;  3.  Institutional  Design;
4. Collaborative Process.
Relokasi Pasar Pemda Rengasdengklok

## Kondisi Pra Relokasi
Pasar  Rengasdengklok  terletak  di Kecamatan  Rengasdengklok  Selatan, Kabupaten  Karawang,  Provinsi  Jawa Barat.  Pasar  Rengasdengklok  didirikan sejak  masa  penjajahan  Belanda  tahun
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
1947,  kemudian  Pasar  Rengasdengklok dibangun  sendiri  oleh  pemerintah  Kab.
Karawang  pada  tahun  1966.  Bangunan
pasar Rengasdengklok
merupakan bangunan  pasar  yang  sudah  tua  karena sudah berdiri  kurang lebih 65 tahun.
Pasar Rengasdengklok merupakan pasar  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Kabupaten  Karawang,  karena  sebelum berdirinya  pasar  digunakan  untuk  lalu lintas kereta api. sehingga tanah tersebut merupakan  milik  Perusahaan  Jawatan Ketera  Api  (PJKA).  Luas    pasar Rengasdengklok  terbagi  menjadi  dua bidang tanah milik PEMDA dan PJKA, yang  pertama    tanah  milik  PEMDA seluas  6358  m2,  yang  kedua    tanah milik PJKA seluas 4978 m2
(Onlinejabar.com, 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPDT, bahwa pengelolaan Pasar Rengasdengklok
langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) oleh
perwakilannya  yaitu  Unit  Pelaksana Dinas  Teknis  (UPDT)  pasar  wilayah satu  Rengasdengklok.  UPDT  juga bekerjasama  dengan  para  pedagang  di pasar  Rengasdengklok  melalui  Ikatan Pedagang
Pasar Rengasdengklok
(IPPR).  Hubungan  koordinasi  yang terbangun  merupakan  bentuk  kemitraan
Pemda dengan Masyarakat dalam mengelola Pasar.
Hasil  wawancara  dengan  ketua IPPR, bahwa penjual di Pasar
Rengasdengklok  sangat  beragam,  ada yang  menjual  sayur  mayur,  kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, makanan ringan    harga  grosir,  sembako,  daging ayam,  daging  sapi,  bumbu  masak, pakaian,  dll.  Para  pedagang  di  Pasar Rengasdengklok menjual barang- barangnya  dari  kios,  pedagang  kaki lima,  dan  warung.  Jam    buka  Pasar Rengasdengklok  bervariasi  mulai  dari pukul  03:00  WIB  atau    subuh  hingga pukul  11:00  WIB  pada  siang  hari,  ada yang  buka  pada  pukul  15:00  WIB hingga  23:00  WIB  dan  ada  pula  yang buka  pada  pukul  24:00  WIB.  Intensitas perekonomian di pasar Rengasdengklok sangat dinamis, sehingga menjadikannya  sebagai  sentra  ekonomi utama  di  sana.  Keberadaan  pasar  di Rengasdengklok  telah  tergerus  dengan hadirnya  pusat-pusat  bisnis  baru  seperti jaringan retail,
Alfamid dan supermarket,  namun  arti  pentingnya bagi warga Rengaadengklok masih tetap besar (Umamah, 2021).
Hasil wawancara
dengan masyarakat  yang tinggal  disekitar dekat dengan pasar menjelaskan bahwa
kondisi pasar memang cukup semerawut,  banyaknya  pedagang  kaki
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
lima  yang  tidak  beraturan  hingga memenuhi  jalanan  serta  seringkali menyebabkan kemacetan. Sampah yang didominasi  sayuran  dan  buah-buahan
busuk menggunung, karena pengangkutan  seringkali  terlambat  dan mengeluarkan  aroma  bau  yang  tidak enak.  Pada  kondisi  hujan  terkadang terjadi  banjir  akibat  saluran  drainase tidak  berfungsi  baik  karena  tata  letak bagunan  juga  menjadi  tidak  jelas.  Para pedagang  meninggalkan  lapak  kios yang  berada  di  dalam  pasar  dan  lebih memilih berjualan di pinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan setiap paginya (Lahmini, 2020).
Lokasi Pasar Rengasdengklok
sudah  tidak  dapat  terawat  lagi    karena terlalu  ramai,  kotor  dan  berada  di pinggir jalan raya sehingga menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas.
Pemerintah
Kabupaten Karawang
sedang  merencanakan  lokasi  Pasar Rengasdengklok    baru  yaitu    Desa Rengasdengklok  Selatan  di  Kecamatan Rengasdengklok  yang  luasnya  5,4 hektar  dan  juga  tidak  jauh  dari    Pasar Rengasdengklok  lama,  namun  tidak berada  di  jalan  raya.  jadi  tidak  terjadi kemacetan  (Kharisma  Hadi  &  Sakhrial Pradini, 2022).

## Kondisi Pasca Relokasi
Hasil wawancara dengan perwakilan  kelompok  pedagang  pasar Rengasdengklok,  bahwa  Para  pedagang dipaksa Pemerintah Daerah untuk pindah  ke  pasar  baru  yaitu  pasar Proklamasi  yang  bertempat  tidak  jauh dari  pasar  lama,  namun  fasilitas  belum terpenuhi  seperti listrik,  air, dan jumlah kios  yang  disediakan.  Hal  tersebut dilakukan  karena  memang  pasar  lama akan  segera  dibangun  menjadi  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH).  Konsep  RTH meliputi  pembangunan  taman,  masjid, jalur  pejalan  kaki  dan  penyediaan Wi-
Fi. Penciptaan RTH juga sejalan dengan
pedoman pemerintah yang
mengalokasikan  30  persen  RTH  ke daerah,  karena  saat  ini  baru  ditetapkan 17 persen regulasi. RTH juga mendukung akomodasi wisata sejarah di Rengasdengklok (Pebrian, 2022).
Menurut  perwakilan  pedagang dalam  lingkup  IPPR,  bahwa  perintah pemindahan  atau  relokasi  sudah  keluar, sehingga para pedagang harus pindah ke pasar baru, namun tanpa persiapan yang memadai  baik  dari  Pemda  maupun  PT VIM  sebagai  pengembang  pasar  baru atau pasar Proklamasi. Persiapan dimaksud terkait sarana prasarana, serta
aturan-aturan  bagi  para  pedagang  kaki lima  khususnya,  karena  ada  desakan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
yang  menyebabkan  pedagang  kaki  lima juga  masuk  ke  pasar  baru  tanpa  ada
pembayaran, serta mendirikan bangunan-bangunan remanen untuk usaha mereka.
Sementara para
pedagang  dalam  lingkup  IPPR  harus mengeluarkan  sejumlah  biaya  yang mencapai 300 juta untuk satu lokal kios, bahkan lebih untuk jenis lokal kios yang lebih besar. Kesepakatan diawal dengan Pemda  bahwa  harga  akan  ditentukan oleh  Komisi  Jasa  Penilaian  Publik (KJPP), namun belum ada pengumuman dari  KJPP  perihal  penetapan  harga tersebut,  sehingga  warga  IPPR  belum bersepakat terhadap harga yang dikeluarkan PT VIM.
Tanggung jawab pengelolaan pasar  baru  saat  ini  menjadi  tanggung jawab  PT  VIM  selaku  pengembang, termasuk  persoalan  sampah,  parkir  dan kebutuhan  lainnya,  karena  relokasi  ini juga  menjadi  pengalihan  tanggung jawab terkait pengelolaan yang sebelumnya  dikelola  Pemda,  namun sekarang  dikelola  oleh  sektor  privat yaitu  PT  VIM.  Sehingga  konsekuensi bagi  warga  pasar  adalah  pembiayaan perawatan yang ditanggung sepenuhnya oleh  para  pedagang.  Termasuk  adanya pungutan  parkir  oleh  PT  VIM.  Para pedagang  kaki  lima  juga  saat  ini menjadi tanggung jawab PT VIM dalam pengelolaannya, sehingga pedagang
kaki  lima  juga  dikenakan  biaya  sewa dalam  penggunaan  sarana  prasarana pasar Proklamasi.

## KESIMPULAN
Proses relokasi
pasar
Rengasdengklok  (pasar  lama)  ke  pasar Proklamasi  (pasar  baru)  mengalami berbagai  hambatan  serta  penyesuaian bagi semua pihak. Pengalihan tanggung jawab  tata  kelola  pasar  lama  yang sebelumnya  menjadi  tanggungjawab Pemda, namun setelah relokasi ke pasar baru  sepenuhnya  pengelolaan  menjadi tanggungjawab  sektor  privat  yaitu  PT VIM.  Konsekuensi  privatisasi  ini  juga menjadi tanggungan bagi para pedagang untuk  dapat  mengeluarkan  anggaran atau  biaya  lebih  dalam  pengelolaan pasar  yang  dilakukan  sektor  privat  agar tetap  memperoleh  kenyamanan  dan keamanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  banyak  kepada Universitas  Muhammadiyah  Jakarta yang  telah  menyelenggarakan  hibah penelitian  melalui  Lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat. Terima  kasih  juga    kepada  mitra penelitian pemerintah Kabupaten
Karawang, IPPR dan PT VIM.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## REFERENSI
Alfianita,  E.,  &  Wijaya,  A.  F.  (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang  Kabupaten  Malang). JAP , 3 (5), pp. 758–762.
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2018).
Collaborative  Platforms  as  a
Governance  Strategy. Journal  of
Public  Administration  Research and  Theory , 28 (1),  pp.  16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux
030 Baskhara, P. (2022). Relokasi Pedagang Pasar  Rengasdengklok  Berakhir Ricuh,  Bupati  Karawang:  Niat Kami Menata agar Rapi. TribunBekasi.Com . https://bekasi.tribunnews.com/202 2/12/08/relokasi-pedagang-pasar- rengasdengklok-berakhir-ricuh- bupati-karawang-niat-kami- menata-agar-rapi Donahue, & Z., J. R. (2011). Collaborative Governance (Private Roles for Public Goals in Turbulent  Times) .  New  Jersey:
Pricenton University Press.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S.
(2012). An integrative Framework for  Collaborative  Governance. Journal  of  Public  Administration
Research  and  Theory , 22 (1),  pp.
1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur 011
Farhan,  F.  at  al.  (2022).  Setelah  Upaya
Relokasi  Ricuh,  Pedagang  Pasar
Rengasdengklok  Kembali  Diajak Musyawarah. Kompas.Com . https://bandung.kompas.com/Rea
d/2022/12/09/175444078/Setelah- Upaya-Relokasi-Ricuh-Pedagang- Pasar-Rengasdengklok-Kembali- Diajak?Page=All
Innes,  J.  E.,  &  Booher,  D.  E.  (2018). Planning  with  Complexity:  An Introduction to Collaborative Rationality  for  Public  Policy .
Oxfordshire: Routledge. Juanda, F., Fitlayeni, R., & Putra, I. M.
(2021). Kendala Tata Kelola Pasar
Tradisional  Berbasis  Nagari  Studi Kasus Pasar Nagari Padang Sibusuk. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (3), PP. 7104–7113. Juliati, R. (2021). Implementasi Kebijakan  Tata  Kelola  Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang  Borang). Jurnal  Ilmu Administrasi dan Informasi ,
18 (2), pp. 1–10. KarawangNews.com.  (2022). Bupati Launching Pasar Proklamasi Rengasdengklok . https://www.karawangnews.com/ 2022/06/bupati-launching-pasar-
proklamasi.html
Kharisma Hadi,  Y., &  Sakhrial  Pradini, P. (2022). Desain Pasar Proklamasi Rengasdengklok Karawang  Dengan  Pendekatan Konsep  Arsitektur  Kontemporer.
Prosiding  SAINTEK:  Sains  dan Teknologi , 1 (1), pp. 566–569.
Khumaini,  M.  A.  (2023).  Pemkab
Karawang  akan  Atur  Penempatan PKL Di Pasar Proklamasi Rengasdengklok. Antaramegapolitan . Pemkab Karawang Akan Atur Penempatan PKL Di Pasar Proklamasi Rengasdengklok - ANTARA News Megapolitan
Lahmini,  R.  (2020). Pengaruh  Strategi Pemerintah  Daerah  Terhadap Penataan  Pasar  Tradisional  di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten  Karawang (Skripsi, Universitas  Komputer  Indonesia, Bandung). Onlinejabar.com. (2023). Puluhan Pedagang Pasar Proklamasi Pindah  ke  Lahan  RTH,  DLH: RTH Tetap Berjalan .
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
https://onlinejabar.com/2023/07/3 1/puluhan-pedagang-pasar- proklamasi-pindah-ke-lahan-rth- dlh-rth-tetap-berjalan/
Opendata.Karawang.  (2021). Jumlah Pedagang Pasar Pemda di Kabupaten Karawang . https://opendata.karawangkab.go.i d/datasets/disperindag/jumlah- pedagang-pasar-pemda-di- kabupaten-karawang-1630682687
Pebrian, Y. (2022). Eks Pasar Rengasdengklok  Akan  Jadi  RTH Seluas 1,5 Hektare . https://karawang.inews.id/read/22 4284/eks-pasar-rengasdengklok- akan-jadi-rth-seluas-15-hektare Peraturan Presiden RI. (2007). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan  Dan  Toko  Modern (112). Sandi,  S.  P.  H.  &  Maemunah,  M. (2019).  Dampak  Pertumbuhan Pasar  Modern  Terhadap  Pasar Tradisional di Kabupaten Karawang. Buana  Ilmu , 4 (1),  pp.
72–81.
https://doi.org/10.36805/bi.v4i1.9 73 Stutiari,  N.  P.  E.,  &  Arka,  S.  (2019). Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional  Terhadap  Pendapatan Pedagang  dan  Tata  Kelola  Pasar di  Kabupaten  Badung. E-Jurnal EP Unud , 8 (1), pp. 148–178.
Sugiono.  (2017). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Tambunan, T. (2020). Pasar Tradisional  Dan  Peran  UMKM .
Bogor: IPB Press. Umamah,  I.  (2021). Penerapan  Etika
Bisnis  Islam  Para  Pedagang
Untuk Mempertahankan Loyalitas Pelanggan  (Study Kasus  di  Pasar Rengasdengklok  Karawang  Jawa Barat) (Skripsi,  Institut  Agama
Islam Tribakti, Kediri). Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014
tentang Perdagangan. Yandri, P. (2020). Penggunaan Analisis Jaringan Sosial Untuk Mengidentifikasi Pengaruh Pemangku  Kepentingan  Dalam Tata  Kelola  Pasar  Tradisional  di Kota Tangerang Selatan, Indonesia. JSSH  (Jurnal  Sains Sosial  Dan  Humaniora) , 4 (1),  p.
39.
https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.
3342