Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati

## Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang apulsip57@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia  pada  dibitur  yang  wansprestasi  menggunakan standart  operation  procedure (SOP)  pada masing-masing  perusahaan.  Cara  yang  ideal  bagi  eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  dengan mengkombinasikan  penanganan,  baik  dengan  menggunakan  SOP  perusahaan  yang  dipadukan dengan  penyelesaian  melalui  peradilan.  Berbagai  kendala  dalam    pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia,  seperti:  ketidak  patuhan  dan  kesadaran  debitur  dengan  aturan  yang  berlaku.  Selain  itu keberadaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  kerap  dijadikan  alasan  bagi  debitur;  serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci: Eksekusi; Fidusia; Wanprestasi

## Implementation Of The Execution Of Fiduciary Guarantee In Practice On Defaulting Debtors

## Abstract
This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by  using  company  SOPs  combined  with  settlement  through  the  courts.  Various  obstacles  in  the execution  of  fiduciary  guarantees,  such  as  non-compliance  and  awareness  of  the  debtor  with  the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.
Keywords: Execution; Fiduciary; Default
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Revolusi  industri  4.0  merupakan  perkembangan  yang  sangat  pesat  dalam dunia  industri  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat dalam bentuk usaha kecil maupun menengah, sehingga akan diperlukan perhatian dan  bantuan  dari  pemerintah  melalui  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan kebijakan  terkait  pembiayaan  dan  pendanaan. 1 Pembangunan  ekonomi  terutama kegiatan  bisnis  akan  selalu  diikuti  oleh  perkembangan  kebutuhan  dana  melalui kredit,  yang  mana  pemberian  fasilitas  kredit  akan  selalu  membutuhkan  adanya jaminan.  Hal  ini  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur,  agar  dana  yang  telah diberikannya  kepada  debitur  dapat  dikembalikan  sesuai  jangka  waktu  yang ditentukan. 2 Untuk mengantisipasi risiko oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan direalisasikan dengan penerapan agunan (jaminan). Keberadaan agunan (jaminan) ini  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  bank  dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit. 3
Salah  satu  jaminan  yang  sering  digunakan  adalah  jaminan  fidusia.  Fidusia berarti  penyerahan  hak  milik  atas  dasar  kepercayaan  memberikan  kedudukan kepada  debitur  untuk  tetap  menguasai  barang  jaminan,  walaupun  hanya  sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. 4 Dalam hal debitur  melakukan  wanprestasi  maka  dapat  dilakukan  eksekusi  jaminan  fidusia. Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Pelaksanaan  praktik  eksekusi jaminan  fidusia  seringkali  muncul  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  seperti tindakan  main  hakim  sendiri  dalam  penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia. Eksekusi  dalam  penyelesaian  jaminan  fidusia  menjadi  konflik  baru  yang  timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi. 5
Hal  ini  diakibatkan  dari  perbedaan  pandangan  hukum  terhadap  Pasal  11 Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Fidusia  yang    menyatakan  bahwa benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan,  termasuk  juga benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  berada  di  luar  wilayah  negara  Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang
1 Soegianto  Soegianto  M.  Arif  Maulana,  Diah Sulistyani  RS,  Zaenal  Arifin,  “Klausula  Baku  Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
2 Debora R.N.N. Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. 3 (2015): 224–33.
3 Abdul  Ghoni,  “Implementasi  Penyelesaian  Hukum  Atas  Eksekusi  Jaminan  Dalam  Perbankan
Syariah,” Jurnal Ius Constituendum 1, no. 60–83 (2016),
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551.
4 Dosen  Tetap  Sekolah  Tinggi  Hukum  Bandung  Sri  Ahyani,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” Jurnal Wawasan Yuridika 24, no. 01 (2011).
5 Soegianto, Diah Sulistiyani R S, and Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 191, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia.  Permasalahan  timbul  jika  dalam  pelaksanaan  pengaturan  fidusia  tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau satu aturan tumpang tindih dengan aturan yang  lain.  Sebagai  contoh,  pada  saat  debitur  tidak  mampu  melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan, atau wanprestasi.
Penelitian tentang fidusia telah diangkat oleh Soegianto (2019) dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang”, hasil penelitian  ini    menjelaskan  bahwa  eksekusi  jaminan      fidusia      mempunyai kekuatan   hukum   mengikat   yang   sama   dengan putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.    Pelaksanaan  eksekusi jaminan  fidusia  masih  banyak ditemukan  permasalahan  seperti  mengeksekusi barang  jaminan  fidusia  dengan cara  kekerasan,  intimidasi  bahkan  dengan  cara merampas barang jaminan fidusia di jalan.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prasetya (2019) yang berjudul “Akibat Hukum  Pelanggaran  Ketentuan  Dalam  Pendaftaran  Sertifikat  Jaminan  Fidusia” penelitian mengkaji tentang akibat hukum terhadap sertifikat jaminan fidusia ketika pendaftarannya menggunakan akta jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa pembuatan akta jaminan fidusia sering kali melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  dengan  alasan  agar  bisnis  bank  dan  bisnis  perusahaan finance tidak terhambat. Sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan menggunakan akta jaminan fidusia, yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi batal demi hukum. 6
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Atikah  (2017)  dengan  mengangkat  tema penarikan objek jaminan debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Penelitian ini memfokuskan pada penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur atas wanprestasi maka kreditur berhak menjual jaminan fidusia atas kesepakatan dari pihak debitur, dan mengenai  perlindungan  hukum  bagi  debitur  atas  penarikan  objek  jaminan  dapat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian Soegianto lebih memfokuskan pada kelemahan dan solusi dalam eksekusi jaminan fidusia. Penelitian oleh Prasetya lebih mengkaji tentang akibat hukum pelanggaran
6 Treesna Prasetya and M Jafar, “Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia,” Ius 7, no. 3 (2019): 495–505, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.666.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
ketentuan dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, sedangkan penelitian oleh Atikah lebih memfokuskan pada penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Multindo  Auto  Finance.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  mekanisme pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  pada  debitur  yang  wansprestasi,  kendala- kendala  dan  mekanisme  yang  ideal  dalam  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia pada debitur yang wansprestasi.
2. METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti. 7 Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana keberlakuan hukum dalam mekasnisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wanprestasi.
Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis  artinya  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  untuk  pemecahan  terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal utama yang ingin didiskripsikan  adalah  berkaitan  dengan  masalah  pokok  mekanisme  pelaksanaan eksekusijaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data  Primer  diambil  dari  wawancara,  sedangkan  sekunder  adalah  data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa  pendapat-pendapat  atau  tulisan-tulisan  para  ahli  hukum  atau  pihak-pihak lain  yang  berwenang  dan  juga  untuk  memperoleh  informasi  baik  dalam  bentuk ketentuan  formal  maupun  data  melalui  naskah  resmi  yang  ada.  Bahan  hukum primer yang dignakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian  ini  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku  hukum  dan  artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
Analisis  data  yang  peneliti  gunakan  adalah  deskriptif kualitatif .  Analisisi secara kualitatif dalam hal ini adalah upaya  yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 8
7 Lexy  J  Moleong, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010).
8 Moleong.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Debitur Yang Wanprestasi
Jaminan  fidusia  merupakan  produk  konvensional  yang  diterapkan  untuk memberikan  perlindungan  bagi  kreditur  khususnya.  Lembaga  pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur, dimana debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi  fidusia  kepada  kreditur  yang  dalam  posisi  sebagai  penerima  fidusia. Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan  pembiayaan  kepada  kreditur,  lalu  kedua  belah  sama-sama  sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur. 9
Ketika  debitur  melakukan  wanprestasi,  kreditur  dapat  meminta  ganti  rugi kepada  debitur  melalui  eksekusi  atas  jaminan  fidusia.  Wanprestasi  disini  bisa berupa  lalainya  debitur  memenuhi  kewajiban  pelunasannya  pada  saat  utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji untuk diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminanya, sekalipun utangya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu, maka kreditur  (peneriman  fidusia)  bisa  melaksanakan  eksekusinya  atas  benda  jaminan fidusia. Kalau debitur dan pemberi fidusia itu dua orang yang berlainan, cidera janji debitur  tentunya  ada  perjanjian  pokok,  sedang  janji  pemberi  fidusia  terhadap perjanjian  penjaminannya.    Pada  kedudukan  ini  posisi  Undang-Undang  Fidusia meletakan kewajiban-kewajiban tertentu untuk pemberi fidusia. 10
Melalui pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa  menunggu  putusan  pengadilan.  Kondisi  semacam  ini  memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam  melaksanakan  penjualan  atas  barang  bergerak  tersebut  kepada  konsumen dengan  menggunakan  perjanjian  yang  mengikutkan  adanya  jaminan  fidusia  bagi objek  benda  jaminan  fidusia,  akan  tetapi  ternyata  dalam  praktiknya  banyak  dari perjanjian  yang  dibuat  oleh  perusahaan  tersebut  tidak  dibuat  dalam  akta  notariil (akta notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan dan tata cara lanjutan dari suatu proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan tidak lain merupakan  yang  berkesinambungan  dari  keseluruhan  proses  hukum  acara perdata. 11 Ketika persoalan eksekusi dikaitkan pada persoalan fidusia maka salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaanya
9 Fandy Ahmad, “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh LembagaPembiayaan Jaminan Fidusia Suatau Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015,” Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 147– 65, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037.
10 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
11 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji atau beriktikad tidak baik. Iktikad  baik  dalam  arti  subyektif  bisa  diartikan  kejujuran  seseorang  dalam melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yaitu  apa  yang  terletak  pada  sikap  batin seseorang  pada  waktu  diadakan  perbuatan  hukum. 12 Walaupun  secara  umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata seperti yang sudah dijelaskan, namun dalam hal ini dipandang perlu untuk memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam ketentuan undang-undanga fidusia, yaitu mengenai  lembaga parate  eksekusi yang  terdapat  dalam  ketentuan  undang- undang. 13
Eksekusi  jaminan  fidusia  untuk  menjamin  dipenuhinya  proses  perjanjian fidusia  yang  sudah  diperjanjikan. 14 Eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  tidak  lagi dengan suatu putusan pengadilan, keistimewaan dari Undang-undang No.42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  sebagaimana  dalam  Pasal  15  ayat  (1).  Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata- kata  "  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa",  dan  ayat  (2). sertifikat  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  (3).  Apabila  debitur  cidera  janji,  penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. 15
Atas dasar ketentuan diatas, apabila debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminkan fidusia. Pelaksanaan eksekusi  yang  dilakukan  kreditur  melalui  jasa debt  collector kadang  kala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. 16
Penelitian  ini  dilakukan  pada  tiga  perusahaan  yaitu  Astra  Credit  Company Semarang  (ACC),  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Semarang  (Niaga),  dan  Andalan Finance Salatiga (Andalan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance telah memiliki mekanisme dalam upaya untuk menangani  masalah  debitur  yang  wanprestasi,  termasuk  bagaimana  mereka
12 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
13 Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata .
14 Muhammad  Aini  Salamiah,  Iwan  Riswandie,  “Efektivitas  Eksekusi  Obyek  Jaminan  Fidusia  Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela,” Jurnal Al ’Adl 9, no. 4 (2017): 337– 56, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1048.
15 Ahmad  Sanusi,  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Akibat  Hukumnya  (Suatu  Tinjauan  Normatif), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 81
16 Junaidi Abdulah, Jaminan Fidusia Di Indonesi  (Tata Cara Pendaftaran DanEksekusi), Bisnis, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 125
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal itu menunjukan bahwa ketiga perusahaan pembiyaan tersebut, telah memahami resiko dan konsekuensi jika pada satu ketika debitur mengalami permasalahan dalam pembayaran terhadap tanggungannya.
Penanganan bahkan dilakukan secara awal oleh Niaga Auto Finance, yakni H-3, yaitu petugas Niaga Auto Finance melakukan komunikasi dengan debitur via telepon  yang  intinya  mengingatkan  kewajiban  bayar  atas  tagihan  bulanan.  ACC baru menangani awal dimulai H-3, Andalan Finance mulai mengingatkan debitur untuk melakukan kewajibannya sejak H-3 sebelum tangungan jatuh tempo. 17
Baik  ACC  dan  Niaga  Auto  Finance,  mulai  melakukan  penanganan  secara intensif  pada  H-3  hingga  H+7,  yakni  melakukan  kontak  telepon  dengan  debitur guna  melunasi  kewajibannya  yang  telah  jatuh  tempo  hingga  H+19,  Andalan Finance  masih  melakukan  penanganan  sesuai  sistem  manajemen  Andalan. Selanjutnya  jika  pada  masa  hingga  H+7  debitur  masih  tidak  mengindahkan informasi  lewat  telepon  dari  Pihak  ACC  dan  Niaga  Auto  Finance,  maka  masuk penanganan  H+8  hingga  H+30  hari.  Pada  masa  itu,  ARHO  dari  ACC  maupun petugas field  collector dari  Niaga  Auto  Finance  turun  langsung  ke  debitur  guna menagih  kewajiban  yang  belum  dibayar.  Pada  masa  H+7,  Andalan  Finance mengirimkan surat pemberitahuan 1 (SP 1) yang ditandatangani pihak manajemen Andalan  Finance,  dan  diantar  pihak  kolektor  dari  Andalan  Finance  langsung  ke debitur, guna mendapatkan tanda terima SP 1 tersebut.
Andalan  Finance  akan  mengirimkan  SP  2,  jika  debitur  hingga  H+10  tidak mengindahkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. SP 2 itu juga dibuat dan  ditanda  tangani  oleh  pihak  manajemen,  kemudian  kolektor  akan  mengirim langsung  SP  2  tersebut  ke  pihak  debitur.  Kolektor  wajib  meminta  tanda  tangan debitur  yang  telah  menerima  SP  tersebut.  Jika  hingga  H+15,  debitur  masih  juga tidak  mengindahkannya,  maka  pihak  Andalan  Finance  akan  mengeluarkan  SP lanjutan,  yakni  SP  ke-3.  Sama  dengan  sebelumnya,  SP  tersebut  akan  dibuat  dan ditanda  tangani  pihak  manajemen,  kemudian  kembali  kolektor  Andalan  Finance akan turun ke debitur guna menyampaikan SP dan meminta tanda-tangan sebagai bukti bahwa SP telah diterima. Jika hingga H+21 hingga H+35, debitur belum juga menjalankan kewajibannya. Kali ini pelaksana penanganan berpindah dari kolektor ke account officer ( AC) . AC akan melakukan kunjungan ke debitur guna melakukan penagihan  pembayaran,  ataupun  janji  bayar  yang  dituangkan  dalam  bentuk  surat pernyataan  yang  telah  disiapkan  sebelumnya  oleh  Andalan  Finance  Salatiga. AC memiliki  tugas  agar  debitur  kembali  lancar  melakukan  pembayaran,  jika dimungkinkan melakukan penarikan atau penitipan unit, serta melakukan langkah somasi,  baik  somasi  1  atau  2  (jika  diperlukan). AC Andalan  Finance  diberikan kewenangan  guna  melakukan  koordinasi  dengan  kepolisian  dan  pihak  lain,  guna melakukan eksekusi jaminan fidusia.
17 Ahmad  Sanusi,  “Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Akibat  Hukumnya,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 7, no. 1 (2013): 73–83, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.73-83.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
Jika  pada  masa  H+30  debitur  masih  juga  belum  melakukan  kewajibannya, maka  masuk  ke  penanganan  H+31  hingga  60.  Petugas  ARRO  dari  ACC  akan mencetak SKP dan melakukan penandatanganan SKP oleh Head ARRO, sedangkan di  Niaga  Auto  Finance  penanganan  turun  ke Problem  Officer (PO).  Selain  turun kembali  menagih  ke  debitur,  PO  bisa  meminta  bantuan  PEOJF  guna  melakukan eksekusi  jaminan  fidusia,  dengan  terlebih  dahulu  mencetak  SKP  (surat  kuasa penarikan).
Penanganan  khusus  terjadi  pada  masa  H+60,  Niaga  Auto  Finance menggunakan rentang waktu H+60 hingga 180 hari, sedangkan ACC menetapkan waktu  tak  terhingga.  Pada  masa  ini,  Niaga  Auto  Finance  melakukan remedial, dengan  bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  eksekusi  jaminan fidusia.  Di  ACC,  penanganan  diambil  alih  REMO.  Niaga  Auto  Finance melanjutkan penanganan H+181 dengan menjalankan recovery.
Baik ACC maupun Niaga Auto Finance melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi dalam penanganan khusus. Jika ACC bekerja sama  dengan  pihak  ketiga  berbadan  hukum  koperasi,  maka  Niaga  Auto  Finance menggunakan  PT  (Perseroan  Terbatas).  Baik  ACC,  Niaga  Auto  Finance,  dan Andalan Finance juga mengirimkan surat peringatan kepada debitur. Hal itu sesuai POJK  No.  35/POJK.05/2018  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan,  perusahaan  pembiayaan  wajib  melakukan  penagihan,  paling  sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.  Mekanisme  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  dilakukan oleh ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance, membutuhkan waktu. Ada tegang  waktu  yang  diberikan  pihak finance kepada  debitur  yang  tidak melaksanakan  kewajibannya.  Secara  durasi  waktu,  setiap finance memiliki hitungan waktu sendiri.
Terlihat  ada  perpaduan  cara  yang  dilakukan finance saat  debitur  tidak melakukan  pembayaran  sebagai  mana  mestinya,  yakni  menggunakan  cara  non hukum  (masih  jalur  perusahaan  sesuai  SOP  yang  berlaku),  ada  juga  yang menggunakan  kombinasi  baik  dengan  cara  SOP  perusahaan finance dan mengkombinasikannya dengan cara hukum (mulai melakukan somasi).
Upaya  melonggarkan  batas  waktu  debitur  yang  tidak  melakukan kewajibannya hingga berhari-hari, dilakukan oleh pihak finance . Ada upaya agar pihak  debitur  tetap  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  angsuran  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  di  awal.  Kelonggaran  ini  bisa  juga  dimaknai bahwa  ada  persiapan  upaya  yang  lebih  serius  jika  debitur  terus  lalai  melakukan pembayaran.
Faktor  bisnis  menjadi  perhitungan  pihak finance dalam  memberikan kelonggaran  pembayaran  dan  tidak  terburu-buru  melakukan  eksekusi  jaminan fidusia yang ada di tangan debitur. Skema pembayaran yang telah disepakati di awal
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
dalam  perjanjian  antara  kreditur  dan  debitur,  sudah  tentu  telah  dihitung  dan menguntungkan pihak kreditur.
3.2 Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia
Perjanjian  pembiayaan  kredit  pada  umumnya  merupakan  perjanjian  baku antara  perusahaan  pembiayaan(kreditur)  dengan  debitur,  kepada  debitur  hanya diberi pilihan berupa ” take it ” or ” leave it ”. Jika setuju dengan klausula perjanjian yang  ditawarkan  oleh  pihak  perusahaan  pembiayaan  maka  terjadilah  perjanjian kredit,  tetapi  jika  tidak  maka  kredit  tidak  akan  diberikan  oleh  perusahaan pembiayaan. 18 Berbagai kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada  perusahaan  pembiayaan  adalah  pada  saat  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia. Kendala-kendala tersebut antara lain :
a. Produk hukum
Produk  hukum  yang  saat  ini  ada,  yakni  Undang-Undang  Fidusia  belum memberikan pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan objek fidusia.  Hal  itu  ditambah  dengan  adanya  putusan  MK  yang  menyatakan  bahwa kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan MK memberikan arah bahwa  eksekusi  yang memiliki kekuatan eksekutorial  hanya berasal  dari  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap,  selain  hal  itu  tidak bisa.
Di satu sisi, ini merupakan kepastian yang diberikan terutama bagi lembaga pembiayaan,  namun  juga  menjadi  kendala  karena  pihak  pembiyaan  harus melakukan tahapan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku. Masalah biaya dan  waktu  bisa  jadi  menjadi  kendala  bagi  pihak  lembaga  pembiayaan.  Dengan mekanisme  peradilan,  itu  berarti  ada  biaya  ekstra  yang  dibutuhkan,  baik  saat melakukan  pendaftaran  gugatan,  biaya  operasional  saat  sidang,  dan  terlebih  jika dibutuhkan eksekusi lapangan, karena akan mengundang pihak keamanan.
Namun  demikian,  dengan  putusan  peradilan,  maka  tidak  ada  lagi  sikap ketidak  patuhan  debitur  saat  pelaksanaan  eksekusi  dilakukan  di  kemudian  hari. Karena eksekusi jaminan fidusia yang mendapat kekuatan putusan peradilan akan didukung oleh kekuatan hukum yang pasti.
Debitur sendiri masih bisa mengajukan banding dan kasasi, ini bisa menjadi kendala  juga  bagi finance yang  ingin  sesegera  mungkin  melakukan  eksekusi jaminan  fidusia  setelah  mendapat  putusan  peradilan  tingkat  pertama.  Waktu semakin  lama,  apabila  debitur  menggunakan  opsi  untuk  membawa  putusan pengadilan tingkat pertama ke banding dan kasasi. Itu adalah kendala bagi finance yang  tentunya  ingin  semua  diselesaikan  secara  cepat,  mudah,  dan  tidak  terlalu mengunakan biaya yang besar.
18 Rahmat Hidayat and Soegianto Soegianto, “Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia  Yang  Telah  Didaftarkan,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  289–99, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
b. Ketidakpatuhan debitur
Pada  kenyataannya,  sikap  debitur  yang  tidak  patuh  terhadap  pengaturan  di Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan  dengan  tentunya  melalui  mekanisme  yang  tepat.  Tidak  perlu  ada penanganan yang meluas hingga dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur  patuh  menjalankan  kewajibannya.  Jika  terjadi  eksekusi,  maka  harusnya sesuai  dengan  harapan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  maka  debitur  dengan sukarela menyerahan objek yang ada dalam penguasaannya kepada pihak kreditur.
Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pun dapat  dijadikan  alasan  bagi  debitur  untuk  meminta  kreditur  agar  terlebih  dahulu mengajukan gugatan guna mendapat putusan pengadilan  yang berkekuatan tetap, sehingga  dapat  mengeksekusi  jaminan  fidusia  dengan  lebih  mudah.  Namun, putusan  pengadilan  masih  bisa  dibawa  ke  ranah  yang  lebih  tinggi,  dengan mengajukan  banding,  dan  kasasi  dikemudian  hari.  Walau  putusan  peradilan memiliki kekuatan hukum yang kuat, namun dari sisi kreditur harus menanggung proses biaya dan waktu.
c. Eksternal Collection yang berlebihan
Pelaksanaan  jaminan  fidusia  tidak    selalu    berjalan    dengan    baik    apabila debitur sebagai  pihak  yang  berkewajiban  membayar  utang  mengalami  keadaan berhenti  membayar    yaitu    suatu    keadaan    dimana    debitur    tidak    memiliki kemampuan  atau kemauan  untuk   membayar  utang  nya. 19 Saat  pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, maka ada konsekuensi yang dipahami, yakni jika pihak ketiga menggunakan cara- cara yang melanggar hukum. Pelanggaran tersebut, sudah tentu akan berpengaruh kepada citra perusahaan pemberi jaminan fidusia.
d. Keseluruhan kendala
Eksekusi objek jaminan fidusia tidak hanya terkendala pada produk hukum (Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  Putusan  MK,  KUH  Perdata,  POJK,  Perkap), namun  juga  kepada  kesadaran  debitur  dalam  memahami  perundangan  yang  ada, dimana  hal  itu  terlihat  dari  tidak  sukarelanya  debitur  dalam  menyerahkan  objek jaminan fidusia saat akan dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur.
Pada sisi yang lain, pihak kreditur bersikukuh menggunakan cara yang selama ini  mereka  pahami,  tanpa  mau  mengajukan  masalah  wanprestasi  tersebut  ke pengadilan. Kreditur lebih tertarik menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dengan maksud melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini bisa dipahami  karena,  kreditur  membutuhkan  sesegera  mungkin  melakukan  eksekusi demi  pertimbangan  ekonomi.  Memasukan  gugatan  wanprestasi  demi  mendapat
19 Runarianu Rachmat and Suherman Suherman, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit,” Nation Journal of Law 11, no. 1 (2020): 336–52, https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terkendala pada waktu, biaya, dan proses yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan.
Bagi  lembaga  pembiayaan,  masalah  prosedur  peradilan  semakin  membuat waktu  semakin  lama,  terlebih  jika  pihak  debitur  menggunakan  haknya  untuk mengajukan  banding,  atau  bahkan  membawanya  ke  jenjang  kasasi  (MA).  Tak jarang,  hal  ini  menjadi  permasalahan  yang  harus  ditanggung  oleh  perusahaan pembiyaan sebagai konsekuensi adanya opsi pengajuan ke peradilan.
3.3 Mekanisme  Ideal  dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pada Debitur Yang Wanprestasi
Perjanjian  kredit  yang  melibatkan  kreditur  sebagai  pemberi  pinjaman  dan debitur  sebagai  peminjam  dana  memiliki  kepentingan  yang  bertimbal  balik, landasan  utama  dalam  pemberian  pinjaman  kepada  debitur  adalah  kepercayaan. Salah  satu  jaminan  kebendaan  berdasarkan  kepercayaan  adalah  fidusia.  Pasal 1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia disebutkan  definisi  mengenai  fidusia  adalah  ”Pengalihan  hak  kepemilikan  suatu benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan   bahwa   benda   yang   hak kepemilikannya   dialihkan   tersebut   tetap   dalam   penguasaan pemilik benda”. 20
Mekanisme  ideal  yang  dilksanakan  dalam  proses  penyelesaian  eksekusi  pada jaminan fidusia dari debitur yang wanprestasi dengan melakukan :
a. Proses Internal (antara kreditur-debitur)
Baik ACC, Niaga Auto Finance, dan Andalan Finance masih menggunakan cara  yang  mereka  anggap  ideal,  yakni  mekanisme  yang  telah  mereka  bangun  di internal lembaga mereka. Ketika secara internal sudah tidak mampu, maka mereka akan  melimpahkan  masalah  tersebut  ke  pihak  ketiga,  dan  dimungkinkan menggunakan jalur peradilan sebagai salah satu opsi. Standar operasi prosedur telah dibentuk  oleh  Niaga  Auto  Finance  maupun  ACC,  dari  awal  hingga  akhir penanganannya.  Tentu  dengan  melihat  juga  aturan  dalam  POJK  No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiyaan.
b. Proses Eksternal (melalui pihak ketiga)
Baik  pihak ACC dan Niaga Auto Finance tidak  mememilih jalur peradilan untuk  menyelesaikan  masalah  eksekusi  jaminan  fidusia  akibat  debitur  yang wanprestasi dengan sejumlah alasan. Mereka sadar bahwa penggunaan pihak ketiga berpotensi  menimbulkan permasalahan, namun  tetap menggunakan karena selain hal  tersebut  diperbolehkan  secara  perundangan,  ada  upaya  yang  penelitian  ini pahami  yakni  pelepasan  tanggung  jawab  apabila  ada  permasalahan  di  kemudian hari.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 januari 2020, mengukuhkan bahwa kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tidak bersifat seperti putusan pengadilan.
20 Hawer Trimaryanto, “Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019,” Jurnal Hukum To-Ra 7, no. 3 (2021): 355–86, https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.43.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
c. Proses Ideal
Proses  yang  dipahami  baik  oleh  ACC,  Andalan,  dan  Niaga  dengan menggunakan  SOP  dalam  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  telah  pada  titik yang tepat, namun menurut penelitian ini belum bisa menjawab mengenai proses ideal yang diperlukan dalam eksekusi.
Sebenarnya  dengan  mengkombinasikan  penanganan  secara  SOP  dan penyelesaian  secara  peradilan  adalah  cara  yang  ideal.  Penanganan  awal  dapat dilakukan  oleh  internal  maupun  eksternal  ACC  dan  Niaga  Auto  Finance,  namun pada  fase  dimana  debitur  tidak  memiliki  iktikad  baik  untuk  menyerahkan  objek jaminan fidusia, maka mau tidak mau penanganan secara peradilan adalah pilihan yang  tepat.  Pengukuhan  bahwa  dibutuhkan  kekuatan  pengadilan  terlihat  dari putusan MK bahwa kekuatan sertifikat jaminan fidusia tidak setara dengan putusan pengadilan.
4. PENUTUP
Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dalam  konteks  adanya  kelalaian (wanprestasi)  dilaksanakan  oleh  semua  perusahaan  yang  penelitian  ini  gunakan sebagai  objek  penelitian.  Setiap  perusahaan  telah  memiliki standart  operation procedure (SOP)  ketika  debitur  lalai  dalam  melaksanakan  kewajibannya  itu, sehingga  perlu  diambil  tindakan  guna  mengeksekusi  jaminan  fidusia.  Walau demikian,  perusahaan  tersebut,  masih  enggan  untuk  menempuh  jalur  hukum (peradilan), dan memaksimalkan prosedur internal dengan berbagai pertimbangan.
Penyelesaian  melalui  peradilan  adalah  cara  yang  ideal  bagi  eksekusi  jaminan fidusia  pada  debitur  yang  wanprestasi.  Perlunya  memasukan  penyelesaian  di peradilan dikukuhkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kekuatan sertifikat jaminan fidusia tidak setara dengan putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Fandy.  “Keabsahan  Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta  Oleh LembagaPembiayaan Jaminan Fidusia Suatau  Kajian Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2015.” Ius  Constituendum 3,  no.  2  (2018):  147–65. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Ghoni, Abdul. “Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan  Syariah.” Jurnal  Ius  Constituendum 1,  no.  60–83  (2016). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551.
Harahap,  M.  Yahya. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Hidayat,  Rahmat, and Soegianto  Soegianto.  “Penyelesaian Debitur Wan Prestasi
Atas  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Didaftarkan.” Jurnal  USM  Law Review 2, no. 2 (2019): 289–99.
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275.
J. Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
M.  Arif  Maulana,  Diah  Sulistyani  RS,  Zaenal  Arifin,  Soegianto  Soegianto.
“Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Manurung,  Debora  R.N.N.  “Perlindungan  Hukum  Debitur  Terhadap  Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. 3 (2015): 224–33.
Moleong, Lexy J. Penelitian Hukum Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Prasetya,  Treesna,  and  M  Jafar.  “Akibat  Hukum  Pelanggaran  Ketentuan  Dalam Pendaftaran  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.” Ius 7,  no.  3  (2019):  495–505. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.666.
Rachmat, Runarianu, and Suherman Suherman. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor  Pemegang  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Harta  Debitor  Yang Dinyatakan  Pailit.” Nation  Journal  of  Law 11,  no.  1  (2020):  336–52. https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446.
Salamiah,  Iwan  Riswandie,  Muhammad  Aini.  “Efektivitas  Eksekusi  Obyek Jaminan  Fidusia  Bagi  Nasabah  Yang  Tidak  Mau  Menyerahkan  Obyek Fidusia  Secara  Sukarela.” Jurnal  Al  ’Adl 9,  no.  4  (2017):  337–56.
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1048. Sanusi,  Ahmad.  “Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Akibat  Hukumnya.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 7, no. 1 (2013): 73–83. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.73-83.
Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  and  Muhammad  Junaidi.  “Eksekusi  Jaminan Fidusia  Dalam  Kajian  Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  191. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
Sri Ahyani, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia.” Jurnal Wawasan Yuridika 24, no. 01 (2011).
Trimaryanto, Hawer. “Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In  A  Financing  Associated  With  The  Award  Mahkamah  Konstitusi  No. 18/PUU-XVII/2019.” Jurnal  Hukum  To-Ra 7,  no.  3  (2021):  355–86. https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.43.