## 112 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintah
Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i1.1350

## Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi
Novi Winarti Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji winartinovi@gmail.com
Nazaki Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji nazaki@umrah.ac.id

## ABSTRACT
Political  parties  have  functions  representation,  conversion  and  aggregation, integration,  persuasion,  repression,  recruitment  and  selection  of  leaders, considerations  and  formulation  of  policies  and  control  of  the  government. However,  after  the  reform  which  was  marked  by  the  opening  of  the  widest possible  tap  of  democracy,  it  did  not  make  all  the  functions  of  the  political party  work.  Even  today,  the  number  of  public  dissatisfaction  with  the performance  of  political  parties  is  still  very  high.  So  the  thing  that  is interesting  is  why  political  parties  in  the  reformation  period  experienced  a crisis of representation functions. This study was conducted using qualitative desktiptif  analysis  methods  through  literature  review.  The  study  found  that the  crisis  of  representation  functions  experienced  by  political  parties  during the  reform  period  was  caused  by  the  weakness  of  the  political  party institutions  themselves,  including  the  systemic  aspects  which  caused  weak formal representation, low values  / ideology of political parties which caused weak symbolic representation and low authority what political parties have in making decisions leads to low political party substantive representation.

## Keyword: political parties, representation, constituents

## ABSTRAK
Partai  politik  memiliki  fungsi  yaitu  representasi,  konversi  dan  agregasi, integrasi,  persuasi,  represi,  rekrutmen  dan  pemilihan  pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah.  Namun  pascareformasi  yang  ditandai  dengan  dibukanya  keran demokrasi  seluas-luasnya,  tidak  menjadikan  semua  fungsi  partai  politik tersebut  bekerja.  Bahkan  sampai  saat  ini,  angka  ketidakpuasan  publik terhadap  kinerja  partai  politik  masih  sangat  tinggi.  Maka  hal  yang  menjadi menarik adalah mengapa partai politik pada masa reformasi mengalami krisis fungsi  representasi.  Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode analisis  desktiptif  kualitatif  melalui  kajian  pustaka.  Hasil  kajian  menemukan bahwa  krisis  fungsi  representasi  yang  dialami  oleh  partai  politik  pada  masa reformasi disebabkan karena lemahnya kelembagaan partai politik itu sendiri, di  antaranya  pada  aspek  kesisteman  yang  menyebabkan  lemahnya
representasi  formal,  rendahnya  derajat  nilai/ideologi  partai  politik  yang menyebabkan  lemahnya  representasi  simbolik  dan  rendahnya  otoritas  yang dimiliki  oleh  partai  politik  dalam  pengambilan  keputusan  menyebabkan rendahnya representasi substantif partai politik tersebut.

## Kata kunci: partai politik, representasi, konstituen

## I. Pendahuluan
Partai  politik  merupakan  keharusan  dalam  kehidupan  politik  modern yang  demokratis.  Sebagai  suatu  organisasi,  partai  politik  secara  ideal dimaksudkan  untuk  mengaktifkan  dan  memobilisasi  rakyat,  mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing,  serta  menyediakan  sarana  suksesi  kepemimpinan  politik  secara absah  ( legitimate )  dan  damai. 1 Sigmund  Neumann  dalam  karangannya mengemukakan  bahwa  partai  politik  adalah  organisasi  dari  aktivis-aktivis politik  yang  berusaha  untuk  menguasai  kekuasaan  pemerintahan  serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. 2
Batasan  yang  lebih  lengkap  dikemukakan  oleh  Mark.  N.  Hagopian, bahwa  partai  politik  adalah  suatu  organisasi  yang  dibentuk  untuk mempengaruhi  bentuk  dan  karakter  kebijaksanaan  publik  dalam  kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara  langsung  atau  partisipasi  rakyat  dalam  pemilihan.  Berdasarkan batasan-batasan  tersebut,  tampak  jelas  bahwa  basis  sosiologis  suatu  partai adalah  ideologi  dan  kepentingan  yang  diarahkan  pada  usaha-usaha  untuk memperoleh  kekuasaan. 3 Basis  ideologi  dan  kepentingan  ini  juga  harus dibungkus  dalam  sebuah  institusionalisasi  partai  politik  yang  kuat  sehingga mampu melaksanakan fungsi partai politik tersebut. Partai politik merupakan pilar  yang  sangat  penting  untuk  diperkuat  derajat  pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. 4 Selanjutnya pada era reformasi, setelah keran untuk berpolitik dibuka selebar-lebarnya,  tidak  terkecuali  partai  politik  juga  tumbuh  bagaikan  jamur pada  musim  hujan.    Pada  tahun  1999,  ratusan  partai  politik  berdiri,  tetapi yang dapat menjadi peserta pemilu  tahun 1999 hanya 48 partai. Pada pemilu tahun  2004  kembali  bermunculan  ratusan  partai  politik,  tetapi  yang  lolos verifikasi  hanya  24  partai  politik  dan  pemilu  tahun  2009  kembali  33  partai politik  yang  menjadi  kontestan  pemilu. 5 Sementara  pada  pemilu  tahun  2014 dan 2019, partai politik yang menjadi kontestan pemilu kurang dari 20 partai
1 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik , (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1996), hal. xv 2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar   Ilmu Politik , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 162 3 Ichlasul Amal, op. cit. , hal. xv
4 Budi Prayitno, “Pelembagaan Politik PDIP Jateng”, tersedia di http://eprints.undip.ac.id/24270/ , diakses 29 Mei 2019, hal. 26 5 Muhammad Nasir, “Partai Politk Dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, Jurnal Sumber Daya Insani Universitas Muhamadiyah Kendari , Edisi Januari 2009 No. 15, hal. 1
politik, yakni pada tahun 2014 hanya 10 partai politik 6 dan tahun 2019 juga hanya diikuti oleh 16 partai politik 7 .
Berbanding  terbalik  dengan  hal  di  atas,  maraknya  partai  politik  yang tumbuh  pasca  Orde  Baru  tidak  serta  merta  dapat  merepresentasikan kepentingan  yang  diwakilinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  survei  nasional yang  dilakukan  oleh  Demos 8 pada  tahun  2003  sampai  dengan  2005  tentang representasi  semu  yang  sedang  berlangsung  dalam  konteks  demokratisasi Indonesia.  Dalam  representasi  aspirasi,  ada  kesenjangan  yang  cukup  besar antara  aspirasi  pemilih  dengan  sikap  dan  tindakan  partai  politik.  Survey  LSI menunjukkan  bahwa  65  persen  publik  menyatakan  partai  politik  tidak merepresentasi aspirasi mereka untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai,  isu  ideologi  dan  sistem  legal,  dan  isu  ekonomi.  Hanya  sekitar  35% aspirasi  pemilih  yang  dipersepsikan  terwakili  oleh  sikap  dan  perilaku  tujuh partai politik besar. Dalam proporsi yang kurang lebih sama, pemilih merasa bahwa partai politik sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan  kelompok-kelompok  tertentu,  dan  hanya  menguntungkan para pemimpin partai, bukan pemilih pada umumnya. 9
Kemudian, sampai pada saat ini angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang  dilakukan  oleh  Litbang  Kompas  mengenai  lembaga  yang  paling dipercaya  menyalurkan  asprasi  masyarakat,  hasilnya  yaitu  partai  politik hanya menduduki peringkat keempat (9,6 persen) setelah media massa (35,5 persen), lembaga agama (22 persen), dan lembaga swadaya masyarakat (14 persen). 10 Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  tulisan  ini  ditujukan  untuk menjawab  pertanyaan: “Mengapa  partai  politik  pada  masa  reformasi mengalami krisis fungsi representasi?

## II. Tinjauan Pustaka
a. Partai Politik: Fungsi dan Kelembagaannya
Dalam  negara  demokratis,  partai  politik  memiliki  fungsi  yaitu: representasi  (perwakilan),  konversi  dan  agregasi;  integrasi  (partisipasi, sosialisasi  dan  mobilisasi);  persuasi,  represi,  rekrutmen  (pengangkatan tenaga-tenaga  baru),  dan  pemilihan  pemimpin,  pertimbangan-pertimbangan dan  perumusan  kebijakan  serta  kontrol  terhadap  pemerintah.  Salah  satu fungsi  partai  politik  yaitu  sebagai  representasi  konstituennya,  di  mana representasi  yang  dimaksud  yaitu  ekspresi  dan  artikulasi  kepentingan  di dalam  dan  melalui  partai.  Dalam  pengertian  ini,  fungsi  utama  partai  adalah memberikan  sarana  politik  langsung  kepada  kepentingan  yang  diwakilinya, misalnya gereja, petani, buruh dan sebagainya. 11 Artinya peran partai politik
6 Kompas, 14 Januari 2013 7 Kompas, 22 Mei 2019
8 Asmara Nababan, “Reformasi Kepartaian untuk Perbaikan Representasi”, tersedia di www.demosindonesia.org , diakses pada tanggal 28 Mei 2012 9 Ibid. 10 Kompas, Mei 2010 11 Ichlasul Amal, op. cit. , hal. 26
konstituennya  tidak  hanya  pada  saat  menjelang  pemilu,  melainkan  hingga 5 (lima) tahun kedepan.
Konversi  dan  agregasi  merupakan  varian  dari  representasi  dan perantara. Dengan fungsi konversi, pertai politik mentransformasi input atau apa yang disebut dengan bahan-bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan  yang  menjadi  kebijaksanaan  dan  keputusan. 12 Di  lain  pihak  partai politik  berfungsi  juga  untuk  memperbincangkan  dan  menyebarluaskan rencana-rencana  dan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah.  Dengan demikian  terjadi  arus  informasi  seta  dilalog  dari  atas  ke  bawah  dan  dari bawah  ke  atas,  di  mana  partai  politik  memainkan  peranan  sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan  masyarakat.  Dalam  menjalankan  fungsi  ini  partai  politik  sering  diebut sebagai  broker  (perantara)  dalam  suatu  bursa  ide-ide  (clearing  house  of ideas).  Kadang-kadang  partai  politik  bagi  pemerintah  bertindak  sebagai  alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. 13 Dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya,  partai  politik  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  aktor-aktor  partai  itu  sendiri  melainkan  juga  kelembagaan partai  politik  tersebut.  Meminjam  pendapat    Akbar  Tanjung,  bahwa  pada hakikatnya partai politik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi politik (demokrasi  prosedural).  Oleh  sebab  itulah  aktivitas  dan  dinamika  kehidupan partai  politik  harus  diorientasikan  bagi  peningkatan  kualitas  demokrasi, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar demokrasi (demokrasi substansial).  Pelembagaan  demokrasi  harus  diperkokoh  oleh  penguatan kelembagaan partai-partai politiknya. 14
Di  dalam  konsep  kelembagaan  oleh  Vicky  Randall  dan  Lars  Svasand, Kelembagaan  partai  politik  adalah  proses  pemantapan  partai  politik  baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku, maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (the process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and  culture). Proses  pelembagaan  ini  mengandung  dua  aspek,  yaitu  aspek internal-eksternal  dan  aspek  struktural-kultural.  Bila  kedua  dimensi  ini dipersilangkan,  maka  pelembagaan  politik  dapat  diukur  melalui  empat  hal, yaitu :
1. Derajat kesisteman (systemness ) Systemness  suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.  Systemness  memiliki  arti  sebagai  proses  pelaksanaan  fungsi- fungsi  partai  politik,  yang  dilakukan  menurut  aturan,  persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam partai politik (AD/ART). 15 AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu  berfungsi  sebagai  kaidah  dan  prosedur  penuntun  perilaku  dalam melaksanakan semua fungsi partai politik.
12 Ibid. , hal. 26
13 Miriam Budiarjo, op. cit. , hal. 162
14 Akbar Tanjung, “Pokok-Pokok Pikiran Refleksi Kelembagaan Politik Selama 10 Tahun Reformasi” makalah disajikan pada Seminar Konsolidasi Demokrasi oleh Universitas Padjajaran dan Akbar Tanjung Institue, Bandung, 1 april 2008
15 Joan Richart Angulo, “Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, makalah disampaikan pada Policy Forum: Desentralisasi dan Sistem Kepartaian oleh MAP UGM, Yogyakarta, 10 Agustus 2010
Suatu  partai  politik  dapat  dikatakan  sudah  melembaga  dari  segi kesisteman  bila  partai  politik  melaksanakan  fungsinya  semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif. 16
2. Derajat identitas nilai (value infusion) Identitas nilai suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.  value  infusion  partai  politik  merupakan  nilai  yang  didasarkan pada  ideologi  atau  platform  partai.  Nilai  inilah  yang  menjadi  basis kesatuan  bagi  para  anggota  dan  supporter  untuk  mendukung  partai tersebut  karena  value  infusion  adalah  representasi  dari  pola  dan  arah perjuangan partai politik. 17
Lapisan  sosial  atau  golongan  masyarakat  memberi  dukungan  kepada suatu  partai  karena  mengidentifikasi  orientasi  politiknya  dengan  ideologi atau platform partai  itu.  Karena  itu  derajat  identitas  nilai  suatu  partai politik berkaitan dengan :
a. Hubungan  partai  dengan  kelompok  populis  tertentu (popular  bases) , yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, dunia  usaha,  kelas  menengah,  komunitas  agama  tertentu,  komunitas kelompok etnik tertentu.
b. Pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan  anggota  cenderung  bersifat  instrumentalis  (anggota  selalu mengharapkan tangible resources berupa  materi  dari  partai)  ataukah lebih  bersifat  ideologis  (anggota  mengenal  dan  mengharapkan  partai bertindak  berdasarkan  identifikasi  terhadap  ideologi  partai).  Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila  partai itu  telah  memiliki lapisan  sosial  atau  golongan  masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang  diperjuangkannya  dan  bila  dukungan  yang  diberikan  kepada partai  itu  bukan  semata-mata  karena  menerima  materi  tertentu  dari partai  tetapi  karena  orientasi  politiknya  sesuai  ideologi  atau  platform partai itu. 18
3. Derajat otonomi (decisional autonomy)
Derajat  otonomi  suatu  partai  dalam  pembuatan  keputusan  sebagai  hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. Independensi partai politik akan  ditentukan  oleh  kemampuan  partai  untuk  membuat  keputusan secara otonom. Rendahnya nilai decisional autonomy menunjukkan bahwa pembuatan  keputusan  di  dalam  partai  merupakan  transaksi  kepentingan antara  elite  partai  dengan  kepentingan  aktor  lain  yang  berada  di  luar partai. 19
4. Derajat pengetahuan atau citra publik (reification) Derajat  pengetahuan  publik  tentang  partai  politik  merujuk  pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Hal yang menjadi isu utama di sini  terutama  bukan  tentang  sikap  masyarakat  mengenai  partai  politik
16 Budi Prayitno, op. cit., hal. 30 17 Joan Richart Angulo, op. cit.
18 Budi Prayitno, op. cit., hal. 33
19 Joan Richart Angulo, op. cit.
umumnya,  tetapi  tentang  corak  dan  kiprah  masing-masing  partai  politik bagi  masyarakat.  Bila  sosok  dan  kiprah  partai  politik  tertentu  telah tertanam  pada  imajinasi  publik  seperti  dimaksudkan  partai  itu,  maka pihak  lain  baik  individu  maupun  lembaga  di  masyarakat  akan menyesuaikan  aspirasi  dan  harapannya  atau  sikap  dan  perilaku  mereka dengan keberadaan partai politik itu. 20

## b. Konsep Representasi Hannah Pitkin
Konsep  representasi  Hanna  Pitkin  yang  dikutip  oleh  Schwindt-Bayer dan  Mishler  mengidentifikasi  empat  makna  berbeda,  tetapi  saling berhubungan  atau  yang  disebut  dengan  dimensi  representasi,  di  antaranya yaitu  representasi  formal,  yaitu  representasi    yang  mengacu  pada  aturan kelembagaan  dan  prosedur  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih  secara  formal; representasi  deskriptif,  yaitu  representasi    yang  merujuk  pada  kemiripan komposisi  antara  wakil  dan  yang  terwakili,  misalnya  etnis,  gender; representasi  substantif  atau  respon,  yaitu  representasi  yang  mengacu  pada kesesuaian  antara  tindakan  perwakilan  dan  kepentingan  terwakili,  dan representasi  simbolik,  yaitu  representasi  yang  merujuk  pada  simbol  pihak yang terwakili. 21
Pertama,  dalam  perspektif  otorisasi,  representasi  sebagai  pemberian dan  pemilikan  kewenangan  oleh  wakil  sebagai  person  yang  diberi kewenangan  untuk  bertindak,  yaitu  bahwa  wakil  diberi  hak  untuk  bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Pandangan otorisasi ini memusatkan pada formalitas  hubungan  keduanya  atau  yang  disebut  sebagai  pandangan “formalistik”.  Jadi  representasi  formalistik  berpusat  pada  otorisasi  artinya mereka yang berada dalam struktur formal yang merepresentasi. 22
Kedua, representasi deskriptif, menurut Pitkin pendekatan ini berbeda dengan  konsep  formalistik  yang  bersifat  otorisasi  dan  akuntabilitas.    Bagi Pitkin,  representasi  deskriptif  ini  “ not  acting ”,  melainkan  ia  hanya  sebagai wakil yang mendeskripsikan pihak yang diwakilinya atau juga disebut dengan “ stands for ”, misalnya yaitu etnis, gender dan sebagainya. 23
Ketiga,  representasi  simbolik  berarti  merepresentasikan  sesuatu  yang bukan  merepresentasikan  fakta. 24 Ide  person  dapat  direpresentasikan  tidak dengan  peta  atau  potret,  tetapi  dengan  simbol,  dengan  disimbolkan  atau diwakili  secara  simbolik.  Meskipun  sebuah  simbol  merepresentasikan “ standing  for ”  segala  sesuatu,  tetapi  tidak  menyerupai  apa  yang  diwakili. Simbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga  simbol  mensubstitusi  yang  diwakili  dan  simbol  mensubstitusi  apa yang  disimbolkan.  Pada  sisi  lain  konsepsi  merepresentasi  sebagai  “ standing
20 Budi Prayitno, op. cit., hal. 35 21 Leslie A. Schwindt-Bayer dan William Mishler, “An Integrated Model of Women’s Representation”, The Journal Of Politics, Vol. 67, No. 2, May 2005, Pp. 407–428, diakses tanggal 8 April 2019 dari EBSCOhost Research Databases
22 Dwi Windyastuti, “Politik Representasi Perempuan: dari Representasi Formalistic Ke Representasi Subtantif”, makalah disajikan pada workshop Peran Politik Perempuan oleh Center for Religious and Community Studies (CRCS), Surabaya, 5 November 2009
23 Hanna F. Pitkin, The concept of Representation , (London: University of California Press, 1967), hal. 61
24 Ibid., hal. 92
for ”  membawa  pada  pengertian  lain  representasi  yaitu  representasi  sebagai pembuatan  atau  “penciptaan”  jenis  aktivitas.  Kalau  representasi  sebagai aktivitas  maka  representasi  dimaknai  sebagai  “ acting  for ”  orang  lain. Representasi “ acting for ” berbeda dengan pandangan yang formalistik, sebab representasi  ini  lebih  memusatkan  pada  hakekat  aktivitas  itu  sendiri menjangkau  representasi  substantif.  Dalam  konteks  ini  wakil  berbicara, bertindak  demi  opini,  keinginan,  kebutuhan  atau  kepentingan  substantive terwakil  atau  sering  disebut  dengan  representasi  “ substantive  acting  for ” orang lain. 25 Konsep  substantif  melihat  bahwa  representasi  adalah  yang berdasarkan  pada  apa  yang  dilakukan  oleh    pihak  yang  mewakili  tersebut. Masing-masing cara “ acting for ” menyangkut interpretasi yang berbeda dalam relasi  antara  wakil  dan  yang  diwakili  dan  harapan  yang  berbeda  (dan obligasi). 26 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari keempat klasifikasi Pitkin mengenai  representasi  ini,  yang  paling  idealnya  adalah  representasi substantif.

## III. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  atau library  research. Penelitian  dilakukan  melalui  pemecahan suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  bertumpu  pada  pemecahan  kritis  dan mendalam  terhadap  bahan-bahan  kajian  yang  relevan  dengan  topik  kajian yang di angkat, yakni mengenai representasi partai politik masa reformasi.

## IV. Kelembagaan  Partai  dan  Representasi  Partai  Politik  Masa Reformasi
Dalam konsep kelembagaan partai politik menurut  Vicky Randall dan Lars Svasand terdapat empat aspek untuk menilai kelembagaan partai politik, di antaranya yaitu dengan melihat aspek sistem, nilai, keotonomian dan citra publik  dari  partai  politik  tersebut 27 .  Selanjutnya,  jika  kondisi  realitas kelembagaan  partai  politik  saat  ini  yang  dilihat  dengan  keempat  aspek kelembagaan  partai  politik  di  atas  dikaitkan  dengan  konsep  representasi Hannah  Pitkin  maka  akan  dapat  dianalisa  faktor  penyebab  rendahnya  fungsi representasi partai politik pada masa reformasi.
a. Kesisteman (systemness ) partai politik Dalam  aspek  kesistemannya,  partai  politik  dapat  dikatakan  sudah melembaga  dari  segi  kesisteman  apabila  partai  politik  melaksanakan fungsinya  semata-mata  menurut  AD/ART  yang  dirumuskan  secara komprehensif.
Menurut  Surbakti,  titik  terlemah  partai  politik  di  Indonesia  adalah  belum ada  kesisteman  dalam  suatu  partai.  Kebanyakan  partai  politik,  termasuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan electoral threshold , memiliki derajat  kesisteman  yang  rendah  terutama  karena  peran  pemimpin  partai lebih  dominan  daripada  kedaulatan  anggota  dan  kepentingan  faksi, kelompok,  dan  golongan  lebih  dominan  daripada  kepentingan  partai sebagai  organisasi.  Pemimpin  yang dominan dalam  partai  politik  tidaklah
25 Dwi Windyastuti, loc. cit. 26 Hanna F. Pitkin, op. cit., hal 112 27 Vicky Randall dan Lars Svansand, “Party Institutionalization In New Democracies”, 2002 8:5 Vol. 8 No. 1 pp. 5-29 dari SAGE Publication. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015”
dengan  sendirinya  buruk.  Peran  pemimpin  dominan  akan  menimbulkan akibat  buruk  bila  sang  pemimpin  menggunakan  kharismanya  untuk melanggengkan dominasinya. 28
Rendahnya derajat kesisteman dalam partai politik yang ada pada saat ini dapat  dikaji  melalui  pendapat Prasetya ,  bahwa  bekerjanya  suatu  partai tidak  dapat  diihat  dari  AD/ART  partai  politik  tersebut  saja  karena pada tataran empiris kadang tidak sejalan antara azaz, platform partai dengan perilaku  elit,  pemilih,  serta  program-program  partai. 29 Hal  ini menunjukkan  bahwa  partai  politik  yang  ada  pada  saat  ini  belum melaksanakan  fungsi-fungsinya  sesuai  dengan  AD/ART  partai  politik tersebut. Kemudian, jika AD/ART dalam partai politik belum dapat menjadi dasar  pelaksanaan  fungsi-fungsi  partai  politik,  maka  fungsi  representasi partai politik juga tidak berjalan (representasi formal). Karena, bekerjanya representsi formal ditunjukkan dengan adanya otorisasi pelaku yang diberi hak untuk mewakili, bukan mendominasi.
b. Identitas Nilai Partai Politik Value infusion partai politik merupakan nilai yang didasarkan pada ideologi atau platform partai, namun fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia perbedaan partai politik sudah semakin kabur. hal ini mungkin disebabkan tidak ada perbedaan yang ekstrim antar partai politik. Terjadi pergeseran secara  ideologi  yaitu  mengkombinasikan  nasionalis  dan  Islam  yang kemudian  muncul  istilah  Nasionalis-Religius.  Selain  itu  dipengaruhi  basis masa  yang  akan  dibidik,  sebagai  contoh;  walaupun  berhaluan  nasionalis tetapi  ingin  membidik  golongan  islam  untuk  mendulang  suara,  sehingga hal ini kemudian memaksa untuk membuat organisasi keagamaan (Islam) atau  semacamnya  yang  terafiliasi  dengan  partai  tersebut. 30 Hal  ini mengakibatan ketidakjelasan bahwa sebenarnya siapa yang direpresentasikan oleh partai politik tersebut.
Selanjutnya,  sebagian  besar  partai  di  Indonesia  masih  terfokus  untuk mendapatkan  popularitas  dan  keberhasilan  secara  instan,  sehingga pengabaian  pada  penumbuhan  ideologi  dan  platform  jangka  panjang membuat  partai  tersebut  menjual  pragmatisme  sebagai  produk  politik kepada masyarakat. 31
Dari bebapa temuan di atas, terlihat bahwa dengan tidak terlaksanakaya salah  satu  aspek  kelembagaan  yaitu  identitas  nilai  dalam  partai  politik dapat  menyebabkan  krisis  fungsi  representasi  partai  politik.  Hal  ini disebabkan  karena  tidak  adanya  ideologi  atau  identitas  nilai  suatu  partai yang  terstruktur  dan  terlaksana  dengan  baik  sehingga  mencerminkan lemahnya  salah  satu  aspek  representasi,  yiatu  representasi  simbolik. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hannah  Pitkin  tentang  representasi simbolik,  bahwa  perwakilan  opini  dikaitkan  dengan  hubungan  simbolik  di antara  wakil  dengan  yang  diwakili.  Apa  yang  diwakili  dalam  perwakilan
28 Ramlan Surbakti, “Tingkat Pelembagaan Partai Politik ”, tersedia di http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=1017&coid=3&caid=3 diakses 31 Mei 2019
29 Imam Yudhi Prasetya,  “Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan , Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 36 30 Ibid., hal 39 31 Joan Richart Angulo, op. cit.
simbolik  adalah  emosi,  perasaan  dan  aspek  psikologis  dari  anggota masyarakat. 32
c. Otonomi (decisional autonomy) Pada  aspek decisional  autonomy ,  partai  politik  pada  saat  ini  sering  kali membuat  keputusan  partai  politik  sarat  dengan  hasil  negosiasi  lingkaran elit politik di level pusat dan bukan ditentukan oleh suara dan kepentingan para pendukungnya. 33 Selain itu, menurut Arie  Sujito pada era  reformasi beberapa  partai  politik kental  dengan  kultur  feodal,  dan  meluas  tindakan pragmatis yang membenarkan segala cara, hal ini makin subur saat partai politik  dihiasi  relasi  keluarga  (dinastik)  dengan  menarik  garis  keturunan dalam  mengoperasikan  partai  politik.  Keputusan-keputusan  strategis partai politik bisanya bergantung pada selera elit, mengabaikan kehendak arus bawah.  Misalnya yaitu pada peristiwa pemilihan kepala daerah di era otonomi  daerah  yang  diwarnai  sengketa  antara  DPP  (pengurus  pusat) dengan  DPD  (pengurus  daerah).  Keputusan  pengurus  pusat  seringkali mengundang  resistensi  pengurus  daerah,  karena  biasanya  DPD  dipaksa untuk  “mengamankan”  keputusan  DPP  meskipun  keputusan  itu  tidak sesuai dengan keadaan di daerah. 34
Tidak  bekerjanya  aspek  pengambilan  keputusan  yang  otonomi  di  dalam partai  politik  yang  dipengaruhi  oleh  elit  dapat  menjadi  salah  satu penyebab  lemahnya  fungsi  representasi  partai  politik,  yaitu  representasi substantif.  Dimana  representasi  substantif  merupakan  adanya  suatu  hal yang dilakukan oleh wakilnya yang sesuai dengan kepentingan pihak yang diwakili  (konstituen).  Artinya,  jika  keputusan  yang  diambil  dalam  sebuah partai  politik  merupakan  keinginan  dari  kaum  elit  tanpa  memperdulikan konstituen pada umumnya, maka fungsi representasi substantif dari partai politik tersebut tidak akan dapat tercipta.
d. Citra publik (reification)
Pada  saat  ini,  pengetahuan  publik  tentang  pertai  politik  pada  umumnya hanya sebatas pengetahuan tentang tokoh yang menjadi figure central di dalam  partai  politik  tersebut.  Selain  itu,  partai  politik  baru  mampu menanamkan  citra  partainya  kepada  masyarakat  melalui  serangkaian simbol-simbol kepartaian saja misalnya warna atau gambar partai, bukan pada visi misi yang dibawa oleh partai tersebut. 35
Rendahnya  citra  publik yang  dibangun  oleh  partai  politik ini  dapat  dilihat dari hasil penelitian di Jawa Tengah, mengenai derajat pengetahuan publik terhadap PDIP Jateng yang berada dalam posisi rendah. Hal ini didasarkan pada hasil questioner penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  mengetahui  program  kerja yang  ditawarkan  PDIP  Jateng.  Tidak  hanya  program  kerja,  masyarakat ternyata banyak yang tidak mengetahui slogan, ideologi dan bahkan Ketua DPD PDIP Jateng. Secara umum, publik memang mengetahui bahwa PDIP
32 Hannah Pitkin, op. cit., hal 100
33 Joan Richart Angulo, op. cit.
34 Arie Sujito, “Mencari Jalan Pembaharuan Partai politik dan Komunikasi Politik Konstituen”, Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen , (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit, 2011), hal. 128
35 Joan Richart Angulo, op. cit.
merupakan  partai  politik  dengan  Ketua  Umum  Megawati  Soekarnoputri. Namun tak banyak yang mengetahui apa yang diperjuangkan oleh PDIP. 36 Rendahnya  fungsi  representasi  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  dapat dilihat  pada  fenomena  rendahnya  derajat  citra  publik  yang  diraih  oleh partai politik di atas. Hal ini dapat dispesifikasikan lagi yaitu merujuk pada lemahnya representasi simbolik yang dikemukakan oleh Hannah F. Pitkin, karena  citra  publik  yang  sebenarnya  ingin  di  bangun  partai  belum  dapat ditangkap  oleh  public.  Singkatnya,  jika  suatu  partai  politik  telah  berhasil merepresentaikan  kepentingan  orang  yang  diwakilinya  (publik),  maka publik  dengan  sendirinya  akan  mengetahui  apa  sebenarnya  visi  misi, orientasi dan program kerja partai politik tersebut.

## V. Kesimpulan
Krisis  fungsi  representasi  yang  dialami  oleh  partai  politik  pada  masa reformasi  disebabkan  oleh  karena  lemahnya  kelembagaan  partai  politik  itu sendiri.  Lemahnya  beberapa  aspek  kelembagaan  partai  politik  yaitu  di antaranya pada aspek kesisteman yang menyebabkan lemahnya representasi formal,  rendahnya  derajat  nilai/ideologi  partai  politik  yang  menyebabkan lemahnya  representasi  simbolik  dan  rendahnya  otoritas  yang  dimiliki  oleh partai  politik  dalam  pengambilan  keputusan  menyebabkan  rendahnya representasi  substantive  partai  politik  tersebut.  Selain  itu  juga  citra  publik yang  dibangun  oleh  partai  politik  selama ini  belum  seutuhnya  dapat tercipta sehingga  mengakibatkan  rendahnya  representasi  simbolik  yang  dilakukan oleh partai politik.
Oleh karena itu, seharusnya partai politik pada masa  reformasi harus berbasis pada grassroots sehingga masyarakat hanya tidak hanya diposisikan sebagai  individu  yang  nilai  gunanya  ditentukan  dari  suara  yang  mereka berikan  dalam  pemilihan. 37 Dalam  posisi  dan  peran  seperti  itu,  partai  politik akan  menjadi    corong  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat,  sehingga  fungsi representasi partai politik dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Amal, Ichlasul. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
Angulo,  Joan  Richart.  2010 “Desentralisasi  dan  Sistem  Kepartaian  di Indonesia”,  makalah  disampaikan  pada  Policy  Forum:  Desentralisasi dan Sistem Kepartaian oleh MAP UGM , Yogyakarta, 10 Agustus 2010 Budiarjo,  Miriam.  2000. Dasar-Dasar      Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama
Dwi  Windyastuti, “Politik  Representasi  Perempuan:  dari  Representasi Formalistic  Ke  Representasi  Subtantif” ,  makalah  disajikan  pada workshop  Peran  Politik  Perempuan  oleh  Center  for  Religious  and Community Studies (CRCS), Surabaya, 5 November 2009
36 Budi Prayitno, op. cit., hal. 203 37 Joan Richart Angulo, op. cit.
Nasir, Muhammad. 2009. “Partai Politk Dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, Jurnal  Sumber  Daya  Insani  Universitas  Muhamadiyah  Kendari ,  Edisi Januari 2009 No. 15 Pitkin, Hanna F. 1967. The  concept  of Representation . London: University of California Press
Prasetya,    Imam  Yudhi.  2011. “Pergeseran  Peran  Ideologi  Dalam  Partai Politik” , Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan , Vol. 1, No. 1 Sujito, Arie. 2011 “Mencari Jalan Pembaharuan Partai politik dan Komunikasi Politik  Konstituen” , Modul  Pendidikan  Politik:  Manajemen  Konstituen . Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit Tanjung,  Akbar.  2008. “Pokok-Pokok  Pikiran  Refleksi  Kelembagaan  Politik Selama  10  Tahun  Reformasi” makalah  disajikan  pada  Seminar Konsolidasi Demokrasi oleh Universitas Padjajaran dan Akbar Tanjung Institue, Bandung, 1 april 2008
Sumber Web Site: Nababan,  Asmara. “Reformasi  Kepartaian  untuk  Perbaikan  Representasi”, tersedia  di www.demosindonesia.org ,  diakses  pada  tanggal  28  Mei 2019
Prayitno, Budi “Pelembagaan Politik PDIP Jateng” , tersedia di http://eprints.undip.ac.id/24270/ , diakses 29 Mei 2019 Randall,  Vicky  dan  Lars  Svansand, “Party  Institutionalization  In  New Democracies” ,  2002  8:5  Vol.  8  No.  1  pp.  5-29,  diakses  pada  tanggal 14 Januari 2015, dari SAGE Publication
Schwindt-Bayer, Leslie A. dan William Mishler. 2005. “ An Integrated Model of Women’s Representation” , The Journal Of Politics, Vol. 67, No. 2, May 2005,  Pp.  407–428,  diakses  tanggal  8  April  2019  dari  EBSCOhost Research Databases
Surbakti,  Ramlan. “Tingkat  Pelembagaan  Partai  Politik”, tersedia  di http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=1017&coid=3&caid =3 diakses 31 Mei 2019
Sumber Media Massa: Kompas, Mei 2010 Kompas,14 Januari 2013 Kompas, 22 Mei 20