## SEBUAH IDE TENTANG BIROKRASI MASA DEPAN

## Rina Martini

## Abstract
Bureaucracy  is  still  the  organization  that  is  needed  by  all  levels  of  society.  Therefore,  its existence should be retained. But it just is not enough to maintain, must be accompanied by a good trade mark. Currently bureaucratic organizations still clung to as the politicization of the bureaucracy in order to perpetuate the power of officials. Efforts to improve or reform has been a lot done, but not yet  achieved  the  expected  results.  Future  form  of  bureaucracy  that  is  able  to  be  servants  to  the community,  highly  anticipated.  That  is  the  bureaucracy  that  serves  the  community  with  a  friendly, open  to  criticism,  and  not  picky,  responsible  for  the  task,  and  resilient  to  face  the  challenges  of internal and external.
Key word : bureaucracy of the present,idea,bureaucracy present.

## A.  PENDAHULUAN
Tulisan,  kajian,  pendapat,  tentang  birokrasi  masa  depan  bagi  negara Indonesia  sudah  banyak  muncul.  Tulisan-tulisan  itu  tentu  berdasar  pada  angan- angan,  keinginan,  harapan  akan  sebuah  birokrasi  yang  mampu  mengakomodir semua  lapisan  masyarakat.  Harapan  dan  keinginan  yang  sebenarnya  lumrah  saja dan tidak terlalu muluk-muluk. Hanya saja ketika harapan dan keinginan itu ditujukan kepada sebuah organisasi birokrasi yang sudah terlanjur amburadul dan semramut, maka  harapan  dan  keinginan  itu  laksana    sebuah  kata  pepatah  yaitu  seperti pungguk  merindukan  bulan.  Dimana  kita  berada  di  bumi  sementara  gambaran sebuah birokrasi masa depan berada di langit tinggi. Kesenjangan yang sangat sulit untuk  dijangkau  sehingga  membutuhkan  motivasi  untuk  berubah  yang  tidak  hanya kuat tetapi kuat sekali.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  tipe  birokrasi  di  Indonesia  seperti  digambarkan oleh  Max  Weber  adalah  sebagai  tipe  birokrasi  patrimonial.  Yaitu  birokrasi  yang menitikberatkan  pada  hubungan  bapakanak  atau patron-client .  Dimana  dalam hubungan  ini  yang  lebih  diuntungkan  adalah  posisi  bapak.  Seorang  bapak  harus dilayani, dipenuhi kebutuhannya, dan harus selalu disenangkan hatinya. Akibat dari tipe  birokrasi  yang  seperti  ini,  kinerja  birokrasi  jelas  terganggu  karena  anak  yang seharusnya melayani masyarakat, justru lebih disibukkan dengan pelayanan kepada bapak  nya.  Sebenarnya  usaha  untuk  merubah  tipe  birokrasi  patrimonial  ke  arah birokrasi  yang  rasional  sudah  mulai  diupayakan  sejak  tahun  1998  (masa/orde reformasi).  Tetapi  ternyata  untuk  melakukan  suatu  perubahan  dalam  kehidupan birokrasi  di  Indonesia  bukanlah  hal  yang  gampang  atau  ternyata  sangatlah  sulit terwujud (Agus Dwiyanto:hlm 8-9). Hal ini terbukti dengan upaya setelah tiga belas tahun (1998-2011) belum membuahkan hasil.
Padahal  pemerintah  dibentuk  untuk  menciptakan  suatu  tatanan  guna menjamin  keteraturan  dan  ketertiban.  Jaminan  keteraturan  dan  ketertiban merupakan  prasyarat  bagi  keberlangsungan  proses  hidup  dan  kehidupan  dalam bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Pernyataan  tersebut  bermakna  bahwa substansi  pemerintahan  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pemerintah  tidaklah  diadakan  untuk  melayani  dirinya  sendiri  atau  dilayani,  tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi kondusif yang memungkinkan setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan  kemampuan  dan  kreatifitasnya  guna mencapai kemajuan bersama. Konsepsi ini mengharuskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, yang dalam terminologi Osborne & Gaebler (2001), disebutkan bahwa : “pemerintah perlu semakin didekatkan dengan masyarakat sehingga dapat
memberikan  respon  secara  cepat  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  dinamis. Asumsi  yang  mendasari  konsepsi  ini  adalah  bahwa  pemerintahan  yang  berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, responsif, akomodatif, inovatif, produktif , dan ekonomis”. Pemikiran ini tentu berbeda dengan  pemikiran  Weber,  dimana  teori  birokrasi  Weberian  menekankan  pada bagaimana  seseharusnya  mesin  birokrasi  itu  secara  profesional  dan  rasional dijalankan, ini berarti penekanannya adalah pada dimensi rasionalitas. Oleh karena itu  setiap  negara  dan  bangsa  harus  berusaha  sekuat  tenaga,  bahkan  sampai  titik darah  penghabisan,  untuk  bisa  menyajikan  sebuah  organisasi  birokrasi  yang profesional,  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  masyarakat  banyak.  Bagimana dengan birokrasi di negara kita saat ini ?
Beberapa  tulisan  tentang  birokrasi  masa depan  telah mewarnai  wacana dan harapan  bangsa  Indonesia.  Tetapi  mencermati  bahwa  birokrasi  kita  masih  berjalan di  tempat,  maka  di  sinilah  penulis  tergerak  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  dengan memberikan  ide  tentang  birokrasi  masa  depan.  Tulisan  ini  merupakan  harapan penulis  berdasarkan  pada  pengalaman-pengalaman  yang  pernah  penulis  alami ketika beberapa kali berurusan dengan aparat birokrasi.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1. Beberapa Pemikiran Terdahulu
Seburuk  apapun  persepsi  dan  anggapan  masyarakat  luas  terhadap keberadaan  organisasi  birokrasi,  tetapi  mau  tidak  mau  masyarakat  tetap  masih membutuhkan  birokrasi  dari  sejak  dia  lahir  sampai  meninggalkan  dunia  ini.  Hal  ini sejalan dengan fungsi birokrasi sebagai mesin negara ( state michenary ). Artinya jika tidak ada negara maka birokrasipun juga tidak pernah ada, dan sebaliknya juga tidak mungkin  ada  negara  tanpa  ditopang  oleh  organisasi  birokrasi.  Disinilah  pentingnya peran  serta  dari  seluruh  lapisan  masyarakat,  dari  bawah,  menengah,  sampai  atas, untuk  ikut  menyumbangkan  gagasan,  ide,  cita-cita,  atau  apapun  namanya,  agar tatanan birokrasi masa depan bisa segera terwujud.
Cita-cita,  harapan,  keinginan,  tulisan  atau  ide  terdahulu  tentang  birokrasi masa depan yang telah muncul diantaranya adalah :
Pertama ,  DiMaggio  (1983)  dalam  Budi  Setiyono  (2004,  hal  241),  mengemukakan ada  tiga  cara  (mekanisme)  yang  menghasilkan  perubahan  ( isomorphic )  dalam organisasi birokrasi, yakni coercive isomorphism, mimetic isomorphic, dan normative isomorphic.  Coersive  isomorphic  adalah perubahan  yang  dihasilkan  oleh  tekanan politik  baik  secara  formal  maupun  informal  yang  dilakukan  oleh  lembaga  luar birokrasi  / extra  bureaucracy .  Perubahan  melalui coersive  isomorphic ini  untuk  di Indonesia kurang bisa diharapkan karena publik, baik yang berada pada infrastruktur politik seperti para anggota parlemen, maupun komponen civil society , masih sangat kurang dalam melakukan tekanan kepada birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya.
Mimetic  isomorphism adalah perubahan  yang  dihasilkan  dari  kecerdasan eksponen  organisasi  untuk  merespon  ketidakpastian  dan  keterbatasan.  Perubahan secara  mimetic  isomorphic  inipun  untuk  di  Indonesia  juga  sulit  diwujudkan  karena kualitas  mental  dan  semangat  juang  birokrasi  kita  telah  sekian  lama  terkebiri  oleh sistem yang kita buat.
Sedangkan Normative  isomorphism adalah  perubahan  organisasi  yang berhubungan  dengan  proses  profesionalisasi  yaitu  pendidikan  formal  dan  training. Perubahan  inipun  tidak  akan  bisa  diwujudkan  selama  sistem  pendidikan  birokrasi
kita tidak dirubah pada orientasi yang disesuaikan dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan modern.
Kedua , Weber dalam Muhammad Abud Musaad (2010, hal 1-2), menyatakan bahwa  untuk  mempertahankan  birokrasi  agar  tetap  survival  (tetap  eksis  di  masa depan  bahkan  sepanjang  masa),  harus  disadari  bersama  bahwa  birokrasi pemerintahan  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  sistem  yang  terstruktur,  dengan hirarki,  pembagian  pekerjaan,  dan  promosi  yang  jelas  dan  tegas  berdasarkan kemampuan,  kualifikasi  tehnis  dan  prestasi,  tidak  bersifat  impersonal,  serta digerakkan  dan  dikendalikan  berdasarkan  prosedur  dan  aturan  yang  ketat. Pemikiran  Weber  tentang  model  birokrasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  birokrasi dipahami  sebagai  sebuah  mesin  atau  sarana  yang  dipergunakan  untuk merealisasikan  tujuan-tujuan  tertentu  yang  telah  dirumuskan  oleh  pejabat  politik. Pemahaman seperti ini memberikan arahan bahwa setiap orang atau pejabat dalam birokrasi pemerintahan merupakan stimuler dan pioner dari sebuah mesin yang tidak mempunyai  tanggung  jawab  publik  lain  kecuali  pada  bidang  tugas  dan  tanggung jawab  yang dibebankan kepadanya.  Maka ketika setiap pejabat  menjalankan tugas dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya  dilaksanakan  sesuai  dengan proses  dan  prosedur  yang  berlaku,  maka  akuntabilitas  pejabat  birokrasi pemerintahan  telah  diwujudkan.  Sebaliknya,  jika  setiap  orang  atau  pejabat  dalam birokrasi  pemerintahan  tidak  memiliki  kemampuan  lagi  untuk  melaksanakan  tugas dan  tanggung  dan  jawabnya,  karena  alasan  apapun  juga,  maka  seharusnya  yang bersangkutan  dikeluarkan  dari  mata  rantai  sistem  birokrasi  dan  digantikan  dengan yang  lain.  Artinya,  kebiasaan  birokrasi  Indonesia  untuk pekewuh harus dimusnahkan.
Ketiga, menurut  Haque,  Pang  &  Norris,  and  Long  dalam  Budi  Setiyono (Ibid, hal 243), bahwa birokrasi ke depan harus dapat melaksanakan lima hal, yakni:
1.  A shift in the objectives and priorities / perubahan tujuan dan prioritas. Pada ranah ini adalah merupakan kunci dari proses reformasi birokrasi yang telah kita  laksanakan.Supaya  birokrasi  dapat  kita  fungsikan  sesuai  dengan keadaan  masa  kini,  maka  kita  perlu  memikirkan  kembali  “apa  fungsi  dan tugas” birokrasi yang kita bentuk dan berikan gaji.
2.  An  adjustment  in  legal  and  institutional  management /  penyesuaian  dalam hukum  dan  perangkat  organisasi.  Dalam  hal  ini  produk  hukum  yang dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan  semangat  orientasi  baru  birokrasi harus segera diubah.
3.  A  transition  in  normative  standars /  transisi  dalam  standart  normatif.  Hal  ini bisa  dilihat  dari  konsepsi  filosofi  birokrasi  dengan  sebutan  pangreh  praja, pamong  praja,  atau  abdi  dalem,  harus  dirubah  karena  birokrasi  modern tidak  bisa  lagi  diorientasikan  sebagai  pelayan  kekuasaan  negara  semata dan harus segera menekankan pada nilai-nilai profesionalisme.
4.  A flux in attitudinal and structural focus / perubahan dalam sikap dan fokus perhatian  organisasi.  Dalam  hal  ini  harus  ada  perubahan  sikap  dan  fokus perhatian  dari  institusi  dan  pegawai  brokrasi.  Seorang  birokrat  harus menempatkan  rakyat  sebagai  konsumen  yang  harus  dihargai  layaknya perusahaan swasta memperlakukan pelanggannya.
5.  Modernization  of  bureaucratic  tools  &  infrastucture /  modernisasi  peralatan dan  infrastuktur  birokrasi.  Pada  modernisasi  inib  tentu  saja  harus  ada perubahan  pada  sarana  infrastruktur  birokrasi.  Digitalisasi  peralatan  untuk berbagai  keperluan  guna  menghemat  waktu  secara  efisien  serta menghasilkan tingak akurasi pekerjaan yang tinggi.
Keempat ,  Budi  Setiyono  (2004,  hal  252)  bahwa  organisasi  birokrasi  harus mampu membawa negara dari itik awal ( starting point ) tertentu kepada kondisi dan kehidupan yang diharapkan di masa depan. Dari alpha ke omega . Kelima ,  Alipwinarto  dalam blogdetik.com menyatakan  bahwa  birokrasi masa depan adalah sebuah organisasi yang mampu menghargai kerja anggotanya. Yaitu pentingnya membedakan birokrasi yang berkinerja baik dengan birokrasi yang berkinerja buruk. Apabila birokrasi berkinerja buruk sudah semestinya diberi sanksi ( punish ). Sebaliknya apabila birokrasi telah berkinerja dengan baik maka perlu diberi penghargaan  ( reward )  agar  mereka  termotivasi    untuk  selalu  meningkatkan kinerjanya.

## B.2. Birokrasi Masa Kini
Dalam  Jurnal  Politika Volume  1  terbit bulan April  2010  penulis mencermati tentang  ”Politisasi  Birokrasi  di  Indonesia”.  Bahwa  pada  saat  ini  (masa  kini) organisasi  birokrasi  telah  menunjukkan  gejala  penuh  rekayasa  atau  sering  disebut sebagai  politisasi  birokrasi.  Politisasi  birokrasi  ini  bertujuan  tidak  lain  untuk melanggengkan  kekuasaan  para  pejabat.  Gejala-gejala  politisasi  birokrasi  tersebut terjadi disebabkan antara lain :
Pertama ,  penggunaan  fasilitas  negara,  yaitu  berupa  penggunaan  fasilitas  negara pada  saat  menjelang  pemilihan  umum  yang  dilakukan  oleh  seorang  calon kepala daerah yang incumbent. Penggunaan fasilitas negara ini terjadi pada saat proses rapat-rapat konsolidasi, lobi politik dengan partai politik lain, dan kampanye (mobilisasi massa). Fasilitas negara yang biasanya dimanfaatkan adalah mobil dinas, pakaian dinas, dan ruang-ruang rapat (gedung-gedung) milik negara;
Kedua ,  mobilisasi  pegawai  negeri  pada  saat  pemilu  dan  pilkada,  yaitu  mobilisasi (pengerahan) PNS pada saat pilkada. Dalam setiap pemilu, suara pegawai negeri  menjadi  salah  satu  modal  yang  menjanjikan.  Pemanfaatan  suara pegawai  negeri  ini  jelas  sangat  mudah  bagi  kandidat incumbent .  Dengan iming-iming  janji  akan  diberi  jabatan  atau  perintah  untuk  mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada sangat banyak terjadi baik proses pemilihan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan juga pusat;
Ketiga , kompensasi jabatan, yaitu banyak terjadi dan mudah dilihat di tingkat pusat. Pasca  gerakan  reformasi  1998,  terjadi  kecenderungan  intervensi  politisi terhadap  berbagai  kebijakan  birokrasi.  Muncul  fenomena  masuknya  aktor- aktor  politik  baru  ke  dalam  sistem  pemerintahan.  Dalam Kabinet  Indonesia Bersatu  Jilid  II,  terlihat  bahwa  partai-partai  yang  berkoalisi  dengan  Partai Demokrat  mendapatkan  jatah  kursi  di  kabinet.  Pada  jabatan-jabatan strategis  (sekda,  kepala  biro,  kepala  dinas,  kepala  kantor,  kepala  badan) menjadi  ajang  lobi  politik  antara  partai  pemenang  dengan  partai-partai lainnya.  Dampak  yang  muncul  dari  kompensasi  jabatan  antara  penguasa dan  partai  politik  adalah  terganggunya  kinerja  birokrasi  yang  seharusnya memegang teguh merit sistem (berdasar profesionalisme).
Keempat ,  rekruitment  pegawai  negeri  baru,  selain  kompensasi  jabatan, deal-deal yang  terjadi  antara  penguasa  dan  partai-partai  koalisi  adalah  pemberian jatah  pada  saat  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  akan mengadakan rekruitmen pegawai negeri baru. Dan pembagian jatah itu jelas terlihat  karena  untuk  menjadi  pegawai  negeri  harus  ada  yang  ”membawa
(baca: memberi rekomendasi)”. Dan salah satu pihak yang bisa ”membawa” adalah (atas nama) partai-partai politik;
Kelima ,  komersialisasi  jabatan.  Hal  ini  dilakukan  kaerna  aparat  harus mengembalikan  ”modal”  yang  sudah  dia  keluarkan  pada  saat  masuk menjadi pegawai/pejabat, dan pelatihan yang dia ikuti hanya sebagai syarat formal saja karena untuk mengisi jabatan bukan berdasar pada merit sistem tapai pada kedekatan seseorang dengan penguasa;
Keenam ,  pencopotan  jabatan  karir  (sekretaris  daerah/sekda)  karena  alasan  politis. Pencopotan ini dilakukan karena kepala daerah harus mengakomodir pihak- pihak yang berkepentingan. Dan sekali lagi, pencopotan ini tujuannya bukan pada  peningkatan  kualitas  kinerja  tetapi  hanya  sekedar  memenuhi  nafsu untuk melanggengkan kekuasaannya.
Dari  gejala-gejala  pada  masa  kini  tersebut,  kemudian  muncullah  tiga  tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia (Mahrus Irsam dalam < http://www.indopubs.com/ archives> ), yaitu : Pertama , politisasi  secara  terbuka  yang  berlangsung  pada  periode  Demokrasi Parlementer  (1950-1959).  Di  masa  ini,  para  pemimpin  partai  politik (parpol)  bersaing  untuk  memperebutkan  posisi  menteri  yang  langsung memimpin  sebuah  kementerian.  Setelah  menduduki  kursi  menteri,  maka sang menteri akan berusaha sekuat tenaga memperlihatkan kepemimpinannya dan kebijakan yang ditempuhnya sehingga para pegawai di  kementerian  tersebut  tertarik  untuk  masuk  ke  dalam  partai  sang menteri.
Kedua ,  politisasi  setengah  terbuka  pada  masa  periode  Demokrasi  Terpimpin. Dikatakan setengah terbuka karena politisasi birokrasi hanya diperuntukkan bagi
parpol-parpol  yang  mewakili  golongan-golongan  Nasionalis,  Agama,  dan Komunis.
Ketiga , tipe politisasi secara tertutup yang berlangsung pada masa Orde  Baru.  Mulai  dari  Presiden  Suharto  sampai  ke  tingkat  lurah  adalah anggota yang sekaligus pembina Golkar. Meskipun diakui bahwa penerapan kebijakan  monoloyalitas  birokrasi  pada  masa  orde  baru  ikut  membantu menciptakan  stabilitas  dan  kemampuan  umum  pemerintah  yang memungkinkan pemerintah didukung birokrasi untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang.
Dari  kondisi  carut  marut  birokrasi  seperti  di  atas,  maka  jelas  kinerjanyapun juga  akan  carut  marut  dan  amburadul.  Sudah  waktunya  organisasi  birokrasi  harus berubah, dan tidak bisa ditunda lagi dengan alasan apapun dan bagaimanapun.

## B.3. Birokrasi Masa Depan
Seperti  kita  ketahui  bahwa  ada  perbedaan  pendapat  dalam  memberikan makna kepada organisasi birokrasi. Makna-makna itu antara lain : 1. Makna Positif
Yaitu  organisasi  birokrasi  dikatakan  sebagai  orgnisasi  legal-rasional  yang bekerja  secara  efisien  dan    efektif.  Birokrasi  adalah  organisasi  yang  membantu masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Pendukung makna positif ini adalah Max Weber dan Harold Laski.
2. Makna Negatif
Yaitu organisasi birokrasi dikatakan sebagai organisasi yang penuh dengan patologi  (penyakit)  dan  juga  birokrasi  adalah  alat  penguasa  untuk  menindas rakyatnya,  yang  berarti  harus  selalu  tunduk  dan  patuh  pada  penguasa  dan  tidak perlu  memperhatikan  rakyatnya.  Oleh  karena  birokrasi  dipandang  tidak  bermanfaat bagi  rakyat,  bahkan  merugikan  rakyat.  Pendukung  makna  negatif  ini  adalah  Karl Max dan Hegel.
3.  Makna Netral ( value free )
Yaitu  keseluruhan  pejabat  negara  pada  cabang  eksekutif  atau  setiap organisasi  yang  berskala  besar  yang  pegawainya  digaji  oleh  pemerintah  (Negara). Birokrasi  dipandang  sebagai  organisasi  yang  menjalankan  pekerjaan  teknis administrative dari kehiudpan pemerintah (Negara). Pendukung dari makna netral ini adalah generasi Martin M. Blau, dll.
Berdasar pada ketiga makna tersebut di atas, tentunya birokrasi masa depan haruslah yang bermakna positif, atau paling tidak bermakna netral. Oleh karena itu sangatlah dihindari dan dijauhi birokrasi yang bermakna negatif. Sehingga hubungan antara  masyarakat  dan  birokrasi  harus  tercipta  hubungan  simbiosis  mutualisme, hubungan  yang  saling  menguntungkan  karena  memang  keduanya  sama-sama membutuhkan. Bagaimana agar hal itu bisa tercapai ? Sebuah ide tentang birokrasi masa depan bisa dijelaskan sebagai berikut :
1.  Perubahan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Ke  depan,  keberanian  masyarakat untuk  menuntut  haknya  semakin  jelas.  Oleh  karena  itu  perubahan  anggapan kepada  masyarakat  sebagai  konsumen  yang  harus  dilayani,  tidak  bisa  ditunda lagi.  Pelayanan  kepada  masyarakat  harus  kepada  pelayanan  yang  bersikap ramah,  terbuka  terhadap  kritik,  dan  tidak  pilih-pilih  (tidak  membedakan masyarakat dari penampilannya atau karena kenal/tidak kenal).
2.   Birokrasi  harus  bekerja  dengan  bertanggung  jawab  atau  mengutamakan akuntabilitas.  Kata  ”bertanggung  jawab”  di  sini  mengandung  makna  luas  dan mendalam.  Seseorang  dikatakan  bertanggung  jawab,  ketika  dia  mampu menyelesaikan  tugas  dengan  baik  tanpa  cela.  Mampu  menyelesaikan  tugas dengan  baik  berarti  pula  dia  mampu  bekerja  secara  cepat  (sesuai  waktu  yang ditentukan)  dan  tepat  (tidak  melanggar  peraturan-peraturan  yang  sudah ditetapkan, yang dalam bahasa Jawa disebut bener lan pener .
Artinya, seorang birokrat dikatakan bekerja dengan bertanggung jawab dia (baca mereka)  sudah  mampu  melaksanakan  tugas  dengan  baik,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut  :  1) kepada masyarakat mampu melayani dengan baik seperti poin 1 di atas; 2) kepada atasan, mampu menunjukkan prestasinya tanpa diembel-embeli  dengan  cara-cara  yang  tidak  etis,  misalnya  suap,  sogok, ”mencari muka”, atau menerapkan slogan Asal Bapak Senang (ABS); 3) kepada teman-teman  sejawat  atau  partner  kerjanya,  mampu  menjalin  hubungan  atau relationship dengan baik, yaitu bersaing dalam pekerjaan secara fair, tidak suka menfitnah, tidak menelikung dari belakang prestasi teman, mudah meminta maaf dan memaafkan, dan sebagainya; 4) kepada pekerjaannnya, tidak menganggapnya  sebagai  beban  tetapi  sebagai  sebuah  amanah  yang  diberikan kepadanya sehingga merupakan ibadah yang apabila dilaksanakan dengan baik akan  mendapat  pahala,  dan  apabila  tidak  melaksanakan  dengan  baik  atau mengabaikannya  akan  mendapat  hukuman  atau  masuk  neraka;  5)  mensyukuri atas  nikmat  yang  diberikan  kepada  Alloh  SWT.  Posisi  sebagai  Pegawai  negeri Sipil  (PNS)  adalah  posisi  yang  diidam-idamkan  banyak  orang.  Kita  sering menyaksikan di media massa,  banyak antrian masyarakat  yang ingin  mendaftar sebagai  PNS.  Dan  kalau  sudah  diterima  menjadi  PNS,  harus  mewujudkan  rasa
syukur  itu  dengan  ibadah;  6)  berkaitan  dengan  posisinya  sebagai  PNS,  maka memang  harus  diawali  dengan  perjuangan  dan  do’a.  Artinya  para  pegawai birokrasi  itu  harus  dilihat  dulu  bagaimana  proses  rekruitmen  ketika  dia  masuk menjadi  PNS.  Apakah  murni  berdasarkan  hasil  tes  tertulis  dan  tes  wawancara, atau  karena  menggunakan  cara  pintas  dengan  menyogok  kepada  pihak-pihak yang  tidak  bertanggung  jawab.  Kalau  proses  rekruitmen  itu  dasarnya  adalah kejujuran atau murni karena kapabilitas dia, maka tentunya kinerjanya juga pasti akan bagus. Tetapi sebaliknya, apabila proses rekruitmennya sudah cacat, maka kinerjanya juga pasti akan cacat atau banyak masalah.
3.  Seluruh anggota organisasi harus tangguh menghadapi berbagai tantangan baik internal  maupun  eksternal.  Negara  dan  bangsa  ini  membutuhkan  orang-orang yang tangguh dan kuat dalam segala hal, bukan yang lemah, lembek, dan tidak kuat  iman.  Karena  kondisi  bangsa  saat  ini  sudah  sangat  memprihatinkan, sehingga perubahan dalam organisasi birokrasi adalah suatu keniscayaan. Yang dimaksud  tangguh  secara  internal  adalah  tangguh  dalam  hal  motivasi  dan keinginan yang datang dari dalam diri sendiri. Motivasi untuk maju, berkembang, beribadah,  bekerja  dengan  baik,  harus  tangguh.  Artinya,  tidak  gampang terpengaruh  oleh  teman  sekantornya  untuk  bekerja  semaunya  sendiri,  sering mbolos,  mangkir,  dan  sebagainya.  Tangguh  dalam  hal  keinginan  adalah keinginan  untuk  hidup  santai,    tidak rekasa ,  bergelimang  kemewahan,  dan sebagainya. Karena pada akhirnya keinginan-keinginan itu hanya bermuara pada satu hal yaitu korupsi. Keinginan untuk hidup enak dan bergelimang kemewahan tidak  mungkin  dinikmati  oleh  PNS  jika  hanya  mengandalkan  dari  gaji  semata meskipun  sudah  ditambah  dengan  remunerasi.  Padahal  carut  marutnya, amburadulnya organisasi birokrasi saat ini sebab utamanya adalah korupsi. Oleh karena itu ketangguhan dari keinginan untuk korupsi amat sangat dibutuhkan. Sedangkan  tangguh  secara  eksternal  adalah  tangguh  terhadap  terpaan  godaan dari  luar.  Ketika  masyarakat  sudah  semakin  pandai,  tentunya  semakin  berani pula mereka dalam menuntut haknya. Penyampain kritik yang sebelumnya masih dengan  bahasa  yang  sopan  dan  hati-hati,  sekarang  menjadi  lebih  lugas  dan tegas.  Tahan  terhadap  kritik  adalah  ketangguhan  yang  harus  dimiliki  oleh birokrat.  Bukan  dibalas  dengan  kemarahan  dan  membalas  dendam  dengan pelayanan yang semaunya sendiri.
Tiga  hal  di  atas  apabila  dilaksanakan  dengan  baik,  niscaya  akan  membawa pada  hubungan  simbiosis  mutualisme  seperti  yang  sudah  disebut  di  atas. Masyarakat  puas  dengan  kinerja  birokrasi  dan  sebaliknya  anggota  birokrasi  akan mampu  bekerja  dengan  baik  tanpa direpoti  dengan  kritik,  hujatan,  dan  demo-demo yang tak habis-habisnya.

## C.  PENUTUP
Saat  ini  organisasi  birokrasi  masih  lekat  dengan  sebutan  politisasi  birokrasi dalam  rangka  melanggengkan  kekuasaan  pejabat.  Usaha  untuk  memperbaiki  atau mereformasi  sudah  banyak  dilakukan,  tetapi hasil  yang  diharapkan  belum  tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah organisasi birokrasi yang mampu menjadi mitra, partner,  dan  kawan  bagi  masyarakat  atau  dengan  istilah  lain  hubungan  antara masyarakat dan birokrasi layaknya hubungan simbiosis mutualisme.
Ada  beberapa  pemikiran  yang  telah  muncul  berkaitan  dengan  harapan terwujudnya  hubungan  simbiosisme  mutualisme  seperti  tersebut.  Sebuah  ide tentang  birokrasi  masa  depan  muncul  berdasar  pada  pengalaman  sehari-hari  atau
dari  literatur-literatur. Dan  ide  tentang  wujud  birokrasi masa depan  adalah  birokrasi yang  melakukan  perubahan  dalam  rangka  menjadi  pelayan  yang  baik  bagi masyarakat,  birokrasi  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  bertanggung jawab,  dan  birokrasi  yang  tangguh  serta  siap  menghadapi  berbagai  tantangan internal dan eksternal.

## DAFTAR RUJUKAN
Abud, Musa’ad, H. Mohammad, Model refromasi Birokrasi Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2001 . Disampaikan  dalam  Simposium  Nasional  Papua  “Menuju  Pembangunan  Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan” tanggal 7-9 April 2010 di Universitas Indonesia Jakarta.
Dwiyanto,  Agus, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta,  Penerbit  Gadjah  Mada University Press; 2006
Osborne,  David,  dan  Plastrik,  Peter, Memangkas  Birokrasi  :  Lima  Strategi  Menuju  Pemerintahan Wirausaha . Jakarta, Penerbit PPM; 2001
Setiyono,  Budi, Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  &  Administrasi. Semarang,  Penerbit  Puskodak FISIP UNDIP; 2007.
Media Internet : < http://www.indopubs.com/ archives>