## Article

## Kontrol Negara
Terhadap
Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Atas Peraturan  Pemerintah  No.10 Tahun  1983  Jo  No.45  Tahun
1990 Tentang Perkawinan)
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2021, Vol. 3 (2), 80-90 © The Journal, 2021 DOI : 10.36256/ijrs.v3i2.242 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received  : September 20 th , 2021 Revised   : October 30 th 2021 Accepted  : November 15 th 2021

## Siska Putriana
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia Putrianasiska98@gmail.com
Ujang Wardi Lasigo Akademia Indonesia ujhegibear@gmail.com
Elfia Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia elfiamag@uinib.ac.id

## ABSTRACT
This study explains how the state controls the Civil Servants (PNS). The research uses the Library  Research  method  with  the  type  of  normative  legal  research  through  a  statute approach.  The  method  used  is  to  analyze  the  laws  and  regulations  and  the  Presidential Decree (PP). There are three forms of regulatory data analyzed, first, primary data consisting of  the  1945  Constitution,  Law  No.  1  of  1974  concerning  Marriage,  Law  No.  8  of  1974 concerning  Basic  Personnel,  Law  No.  5  of  2014  concerning  ASN,  Law  No.  17  of  2014 concerning the MPR, DPR, DPD, DPRD PP No. 10 of 1983 in conjunction with PP No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Second Secondary which consists of legal writings, expert opinion focused on family law. The second secondary data consists  of  legal  writings,  expert  opinions  focused  on  family  law.  Third,  tertiary  data, information  obtained  from  primary  and  secondary  legal  materials;  legal  dictionaries,  world encyclopedias, and also the Big Indonesian Dictionary in order to provide an understanding of the terms used by the law. The approach in this study uses the theory of the state, law and function in looking at the position of civil servants and the involvement of the state in regulating  marriage  for  civil  servants.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  two forms  of  state  interest  in  regulating  the  behavior  of  civil  servants;  1)  political  loyalty,  2) sexuality restrictions on civil servants (PNS).
Keywords: Civil Service Law; State Control; Political Loyalty; Sexuality Restrictions

## ABSTRAK
Studi  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana  kontrol  negara  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).  Penelitian  menggunakan  metode pustaka (Library  Research) dengan  jenis  penelitian hukum  normative  melalui  pendekatan  undang-undang (statute  approach). Cara  yang dilakukan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Presiden (PP). Ada tiga bentuk data peraturan yang di analisis, pertama data primer yang terdiri dari UUD
1945,  UU  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  UU  No  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Kepegawaian,  UU  No  5  Tahun  2014  tentang  ASN,  UU  No  17  Tahun  2014  tentang MPR,  DPR,  DPD,  DPRD  PP  No  10  Tahun  1983  Jo  PP  No  45  Tahun  1990  tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil. Kedua data  sekunder  yang  terdiri dari  tulisan  hukum,  pendapat  ahli  yang  terfokuskan  ke  hukum  keluarga. Ketiga, data tersier,  informasi  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  sekunder; kamus hukum, ensiklopedia dunia, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam rangka memberi  pengertian  dari  Istilah  yang  digunakan  oleh  Undang-Undang.  Pendekatan  dalam studi  ini  menggunakan  teori  negara,  hukum  beserta  fungsi  dalam  melihat  kedudukan pegawai  negeri  sipil  dan  keterlibatan  negara  dalam  mengatur  perkawinan  bagi  PNS.  Hasil studi  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  dua  bentuk  kepentingan  negara  dalam  mengatur perilaku  pegawai  negeri  sipil;  1)  loyalitas  politik,  2)  pembatasan  seksualitas  terhadap pegawai negeri sipil (PNS).
Kata Kunci: Undang-Undang PNS; Kontrol Negara; Loyalitas Politik; Pembatasan Seksualitas.

## 1. Pendahuluan
Kebebasan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  sebuah  perkawinan  tidak  bisa  lepas  dari kontrol negara. Tindakan tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah atau PP No. 10 Tahun  (1983)  Jo  No.  45  Tahun  (1990)  tentang  izin  perkawinan  serta  perceraian  yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Setidaknya ada tiga bentuk tindakan kontrol negara terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS); 1)  dalam  pelaksaanaan  perkawinan,  2)  dalam  peceraian,  3)  perihal  tindakan  poligami  yang dilakukan oleh oknum PNS. Tiga kontrol ini melekat dalam Peraturan Pemerintah (PP No.10 Tahun  1983  Jo  No.  45  Tahun  1990)  dalam  pasal  2;  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  wajib memberitahukan atasan bahwa telah terjadi perkawinan pertama dalam kurun waktu paling lama  satu  tahun  (1  tahun).  Ketentuan  semacam  ini  juga  berlaku  bagi  PNS  yang  berstatus sebagai duda maupun sebagai janda yang melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangakan dalam pasal 3, mengatur tentang perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS); seorang PNS yang melakukan perceraian mesti mendapat izin dari atasan. Selanjutnya pada pasal  4,  terkait  poligami  bagi  PNS;  bahwa  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  laki-laki  yang melakukan  poligami  mesti  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari  atasan.  Sedangkan  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dilarang tegas melalukan tindakan poligami (Musgamy, 2017; Sandra & Ramadhanty, 2020).
Peraturan  di  atas  sebagai  bentuk  upaya  negara  dalam  melakukan  kontrol  terhadap perilaku  PNS.  Kontrol  semacam  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1974  termasuk  orang  yang  telah  dipersamakan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Kategori  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  semacamnya  yang  tertuang  dalam  peraturan  di  atas;  a) Pegawai Bulanan disamping pensiun, b) Pegawai Bank Milik Negara, c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), d) Pegawai Bank Milik Daerah, e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, f) Pegawai  Badan  Usaha  Milik  Desa,  g)  Perangkat  Desa,  dan  h)  Petugas  penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, 1974).
Sejauh  ini  beberapa  studi  masih  terfokuskan  terhadap  beberapa  aspek; pertama, perkawinan  dan  perceraian; kedua, persepsi  pengetahuan  pekawinan; ketiga, persepsi pendapat; keempat, praktik dari perkawinan dan perceraian (Ocdiyana et al., 1967; Rosita & Akim, 1990; Hasyim, 2007; Kariarta & Purwanto, 2013;  Kariarta & Purwanto, 2013; Wartini, 2015;  Musgamy,  2017;  Mustofa,  2017;  Rismawati,  2018;  Yundi  et  al.,  2019;  Riyanto,  2019; Rofiah, 2020; Upik, 2021).
Dari  beberapa  literatur  di  atas,  belum  ditemukan  secara  khusus  untuk  melihat kepentingan apa sebenarnya yang diinginkan negara dalam melakukan kontrolnya terhadap PNS, serta mengapa adanya kekhususan perlakuan negara terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil  (PNS).  Dengan  demikian  artikel  ini  akan  mengisi  kekosongan  dari  studi  di  atas  terkait kekhususan  negara  dalam  mengatur  perilaku  PNS  tentang  perkawinan  melalui  PP  No.  10 Tahun  1983  Jo  45  Tahun  1990  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  Undang-Undang  No  8 Tahun  1978  terdapat  dua  hal;  1)  membentuk  loyalitas  politik,  2)  sebagai  bentuk pengengkengan terhadap seksualitas.
Pada  dasarnya,  kebebasan  dalam  menentukan  arah  kehidupan  adalah  salah  satu  cara memperoleh  kemerdekaan  diri.  Persoalan  kemerdekaan,  dalam  konteks  khazanah perkawinan  yang  diinginkan  menginginkan  untuk  terlepas  dari  ikut  campur  pihak  lain
termasuk  negara  (Peraturan  dan  UU).  Karena,  sebuah  perkawinan  adalah  menyangkut ibadah  maupun  kemampuan  secara  personal  yang  tidak  dapat  diukur  oleh  siapapun. Kehidupan  perkawinan  seseorang  adalah  hubungan  vertikal;  cara  seseorang  untuk mempertautkan  kehidupan  dengan  Tuhan,  sedangan  hubungan  horizontal  hanya  sebagai penyeimbang  untuk  melihat  kebenaran  atas  sebuah  tindakan  dan  tingkah  laku  dalam kehidupan.  Sehingga,  ia  tidak  dapat  dihukum  untuk  menentukan  perkawinan  yang  dipilih maupun keputusan untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang  menjadi pilihan atas  hidup secara  pribadi.  Dalam  realitasnya,  justru  perkawinan  tidak  lagi  dilihat  pada  dimensi spritualitas  dan  nilai,  akan  tetapi  lebih  dilihat  sebagai  bentuk  sebuah  kepentingan, kepentingan  ini  kemudian  menjadi  tiang  kekuatan  bagi  negara  untuk  mengatur  bagi kelangsungan  sebuah  perkawinan  bagi  pegawai  negeri  sipil.  Karena,  pada  masa  orde  baru, pegawai  negeri  sipil  adalah  jalan  kehidupan  yang  layak  dan  masuk  pada  bagian  kelompok elit.  Kadangkala,  elit  juga  dipandang  berhubungan  dekat  dengan  peningkatannya  terhadap seksualitas. Semakin tinggi status sosial dan pendapatan, maka meningkat pula gaya hidup termasuk seksualitas.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Konsep dan Fungsi Negara
Di dalam konsep negara, kekuasaan tertinggi merupakan kepemilikan mutlak oleh negara itu sendiri.  Sehingga,  salah  satu  kekuatan  kekuasaan  negara  tersebut  didapatkan  melalui Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  lainnya  (Soemarsono,  2017). Peraturan  perundang-undangan  merupakan  cara  bagi  negara  untuk  mengatur  berbagai tindakan yang dilakukan oleh civil society agar tidak keluar dari konsep dan keinginan yang hendak dicapai oleh suatu negara (Syahrin, 2018). Ia melekat dalam sturuktur seperti tubuh yang dapat dikendalikan agar mencapai kebaikan bersama.
Salah satu pemikir negara terkemuka pada abad pertengahan (1280-1317) melihat bahwa negara merupakan sesuatu organisme yang memiliki dasar-dasar dalam kehidupan bersama yang  memiliki  tujuan  tertinggi  dengan  cara  mempertahankan  serta  menyelenggarakan perdamaian (Soehino, 1980). Dalam pandangan Ibnu Khaldun salah satu pemikir pada abad (1332-1406) yang memandang masyarakat dan negara bahwa negara merupakan “wazi’ dan mulk”  yaitu  “kewibawaan  dan  kekuasaan”  (Nur,  1982).  Lebih  lanjut  Al-Mawardi  sebagai pemikir politik  Islam  pada zaman  klasik, negara merupakan  lembaga  politik yang berfungsi sebagai  pengganti  kenabian  yang  mengatur  tentang  agama  dan  dunia  (Al-Mawardi,  2000). Sama  dengan  pandangan  Al-Maududi  (1979)  sebagai  pemikir  politik  Islam  menyatakan bahwa  negara  merupakan  sebuah  lembaga  politik  yang  didalamnya  memiliki  fungsi keagamaan (Al-Maududi & A’la, 1990).
Sedangkan  pemikir  negara  kontemporer  seperti  Logemann,  Mac.  Ivar,  H.J  Laski, misalkan,  melihat negara  sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan  yang bertujuan untuk membentuk kekuasaan dalam rangka mengatur serta mengurus kemasyarakatan. Sehingga, negara  membentuk  sebuah  asosiasi  dalam  penyelenggaraannya  menertibkan  masyarakat melalui  sistem  hukum.  Sistem  hukum  yang  sudah  terbentuk  kemudian  dapat  dijalankan melalui  sebuah  sistem  yang  dikenal  dengan  pemerintahan.  Negara  bermaksud mengintegrasikan  masyarakat  karena  negara  memiliki  kewenangan  yang  bersifat  memaksa. Ia  memiliki  kekuatan  yang  legal  dan  sah  karena  lebih  agung  dari  individu  atau  kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat yang sudah terikat. Tidak hanya dalam hubungan sosial, namun juga kebutuhan dalam penghidupan antar manusia itu sendiri. Kelangsungan sebuah  penghidupan  maupun  berjalannya  negara  membutuhkan  ekonomi  maksimal. Setidaknya ada dua model penerapan prinsip ekonomi, pertama, walfare state ; adanya peran negara  mengatur  urusan  ekonomi  sehingga  ia  bisa  masuk  dalam  urusan  privat,  kedua, liberal state : negara lepas dari urusan ekonomi (Affandi, 1971; Ivar, 1984).
Terbentuknya sebuah negara memiliki beberapa fungsi dalam mencapai masyarakat yang tertib  dan  aman.  Dalam  teori  yang  dikemukakan  oleh  Jhon  Luke,  negara  dapat  berfungsi dalam  tiga  bentuk;  1)  Legislatif,  2)  Eksekutif,  3)  Federatif.  Tiga  fungsi  dari  negara  ini merupakan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  negara  yang  menganut  sistem  negara  demokrasi (Budiardjo  et  al.,  2014).  Pandangan  ini  kemudian  dielaborasikan  serta  disempurnakan  oleh Montesquieu  yang  membagi  negara  dalam  tiga  fungsi; pertama, fungsi  negara  terhadap pembentuk  atau  pembuat  Undang-Undang  (Legislatif;  DPR,  DPD,  MPR). Kedua, berfungsi mengesahkan  serta  melaksanakan  Undang-Undang  (Eksekutif;  Presiden,  Gubernur, Bupati/walikota. Ketiga, berfungsi  sebagai  pengontrol  dari  perjalanan  Undang-Undang  itu
sendiri  (Yudikatif;  MA,  MK,  KY,  BPK),  sehingga  teori  ini  lebih  dikenal  dengan  trias  politika (Riwanto & Gumbira, 2017).

## 2.2. Konsep dan Fungsi Hukum
Secara  teoritis,  hukum dapat dipahami sebagai  seperangkat  aturan  dalam  mengatur  secara positif tentang hubungan individu dengan individu maupun secara kelompok. Merujuk pada pandangan Jhon Austin, bahwa hukum positif merupakan Positive law is the command of the sovereignty .  Pada  praksisnya,  Jhon  Austin  menekankan  bahwa  hukum  positif  dibuat  oleh orang  yang  memiliki  kedaulatan.  Sama  halnya  yang  dikemukakan  oleh  Han  Kelsen  bahwa hukum  merupakan  seperangkat  norma-norma  dalam  upaya  mengatur  perilaku  manusia. Lebih jauh Bronwen Morgon & Karen Young menekankan bahwa hukum adalah peraturan- peraturan  dan  dibentuk  oleh  yang  berwenang  serta  dibentengi    didukung  oleh  kekuasaan yang memaksa yang dilaksanakan oleh negara(Kelsen, 2009; Purwandi, 2009).
Dalam  kehidupan  sosial,  hukum  memiliki  fungsi  yang  melekat  dalam  masyarakat;  a) sebagai alat legitimasi, b) sebagai alat ketertiban, c) sebagai alat kontrol sosial (a tool of social control) ,  d) sebagai  sarana penggerak  pembangunan, e) sebagai alat penyeimbang, f) sebagai sarana politik (a political instrument) . Fungsi di atas adalah sesuatu yang tidak terlepas dalam negara hukum dalam menciptakan suasana kondusif bagi sebuah negara (Suryadi, 2010).
Lahirnya  produk  hukum  merupakan  sebagai  alat  legitimasi  oleh  negara.  Seringkali, lahirnya  produk  peraturan  selalu  melampaui  peraturan  dan  Undang-Undang  itu  sendiri. Secara  utilitas,  keberadaan  hukum  merupakan  sebagai  penyeimbang  dalam  kehidupan masyarakat.  Sesuai  dengan  yang  dikemukan  oleh  Rousco  Pound,  hukum  merupakan  alat rekayasa untuk masyarakat (Law As A Tool Of Social Engineering) . Hukum lahir atas konflik dan  nilai.  Tidak  hanya  sebagai  norma,  namun  hukum  adalah  sesuatu  yang  mengadakan keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  dan  nilai-nilai  yang  seringkali  menemukan pertentangan.  Sehingga,  pada  praksisnya,  hukum  hadir  sebagai  penyeimbang  atas  dua  hal tersebut.  Selain  sebagai  penyeimbang,  hukum  juga  merupakan  alat  dalam  mengatur ketertiban  masyarakat.  Hukum  hadir  memberi  pedoman,  petunjuk,  kepada  masyarakat dalam menjalan kehidupan. Dalam kebutuhan negara, keberadaan hukum dapat diupayakan untuk  dimensi  pembanguan.  Dalam  konteks  ini,  hukum  dapat  melaksanakan  pengawasan perilaku  manusia.  Sehingga,  hukum  sebagai  perekat  terhadap  perilaku  manusia  sebagai upaya  kontrol  negara  terhadap  masyarakat  itu  sendiri.  Keberadaan  hukum  tersebut,  dapat mengendalikan  kehidupan  masyarakat  agar  memenuhi  cita-cita  hukum  seperti  yang diharapkan  oleh  negara.  Tidak  hanya  dalam  bentuk  aktif,  hukum  juga  bersifat  pasif; menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat (Sanyoto, 2008; Suryadi, 2010;  Asshiddiqie,  n.d.;  Rumokoy  &  Maramis,  2013;  Hajiji,  2013;  Daim,  2019;  Fachrodin, 2019; Siroj, 2021).
Antara  negara  dan  hukum  merupakan  dua  hal  yang  melekat  untuk  mengatur kelangsungan berdasarkan nilai dan moralitas. Ia tidak hanya bisa dipisahkan untuk sebuah keteraturan  terhadap  masing-masing  individu  yang  membentuk  secara  kolektifitas.  Seperti apa yang dijelaskan Plato dalam  (Schmidd 1969) bahwa “individu akan menjadi liar apabila tidak dikendalikan  oleh sebuah  kekuasaan  yang besar”. Sehingga, dalam konsep negara,  ia secara tidak langsung adalah pengganti Tuhan dalam konteks “rasio” dengan arti lain untuk melepaskan  individu  dari  kepentingan  secara  personal.  Untuk  itu,  yang  ada  adalah kepentingan bersama dan cita-cita bersama agar tercapainya sebuah kesempurnaan individu mesti tunduk secara kolektif (Budiman, 1996).

## 3. Metode
Studi ini merupakan kajian pustaka dengan metode library research, dengan jenis penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  Undang-Undang  ( statute approach). Langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  menganalisis, menelaah norma  hukum yang  terdapat  dalam Undang-Undang  serta peraturan pemerintah, putusan peradilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Sumber data dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  Peraturan  Perundang-undangan  yang digunakan  untuk  menemukan  asas  hukum  dalam  pembentukan  Peraturan  Pemerintah tentang  perkawinan  dan  perceraian  bagi  PNS.  Yang  menjadi  bahan  hukum  primer  adalah UUD 1945, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD  PP  No  10  Tahun 1983 Jo  PP  No  45  Tahun 1990 tentang  Izin  Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain data primer, data yang diperoleh juga berupa
data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penjelasan  dari  bahan  hukum  primer  seperti;  tulisan, pendapat  para  ahli  hukum  yang  fokus  terhadap  kajian  hukum  keluarga  yang  dikutip  dari beberapa  sumber  seperti;  Dirdjosisworo  2005,  pengantar  ilmu  hukum,  Rumokoy  dan Maramis  2013,  Wulandari  2016,  Munajat  2006,  jurnal  Hasyim  2007,  Yushadeni  2015  dan historia oleh Sitompul 2018.
Selain  itu,  data  yang  diperoleh  terdapat  dari  data  tersier;  sesuatu  informasi  yang diperoleh  dari bahan  hukum primer maupun bahan sekunder; kamus hukum, ensiklopedia dunia,  dan  juga  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dalam  rangka  memberi  pengertian  dari istilah  yang  digunakan  oleh  Undang-Undang.  Sedangkan  Teknik  analisis  data  yang dilakukam  adalah  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  primer,  sekunder,  maupun  tersier yang  telah diperoleh,  kemudian  dikumpul menjadi  sebuah database,  untuk dibaca per-item dalam  rangka  memahami  redaksi  serta  maksud  dari  UU  dan  peraturan  mengenai  hukum keluarga.  Setelah  menemukan  maksud  dari  UU  maupun  PP  dan  data  terkait  kemudian dilakukan  klasifikasi  data  seperti  yang  ditawarkan  oleh  Creswell  dengan  cara mengelompokkan  data  agar  dapat  dibaca.  Data  yang  sudah  dikelompokkan  dilakukan ringkasan dengan memberi cacatan kecil dari bahan yang sudah diperoleh (Creswell, 2015). Setelah melakukan memoing data, Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data dalam rangka  mengembangkan  tema  atau  dimensi  untuk  melakukan  penafsiran  agar  data  dapat dipahami  dengan  baik.  Data  yang  sudah  ditafsiran  kemudian  dilakukan  pemaknaan terhadap data. Barulah data yang sudah diperoleh pemaknaan dapat divisualisasikan untuk dapat disajikan secara naratif.
4. Dasar Pertimbangan Negara dalam Mengatur Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Bagian  ini  mendiskusikan  temuan studi  terkait kontrol negara  teradap  Pegawai  Negeri Sipil (PNS)  dalam  PP  No.  10  Tahun  1983  Jo  No.45  Tahun  1999.  Ada  tiga  aspek  dalam  melihat kehendak  negara  dalam  mengontrol  perilaku  PNS;  1)  secara  filosofis,  2)  secara  yuridis,  3) secara  sosiologis.  Tiga  aspek  ini  merupakan  cerminan  tercapainya  maksud  hukum  dalam mengatur  masyarakat  dalam  sebuah  negara.  Dengan  demikian,  tiga  aspek  tersebut  jika diturunkan; pertama, secara filosofis,  yang  menjadi dasar  pertimbangan lahirnya PP  No. 10 Tahun  1983  Jo  No.45  Tahun  1999  melingkup  pada  aspek  nilai-nilai  dan  norma-norma keadaban.  Setidaknya  ada  empat  aspek  pembentukan  peraturan  serta  Undang-Undang berdasarkan  filosofis;  a)  Nilai-nilai  religiusitas  bangsa  Indonesia  yang  terangkum  dalam  sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  b)  Nilai-nilai  dan  hak-hak  asasi  manusia  serta  penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, c) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional  seperti  yang  terdapat  dalam  sila  Persatuan  Indonesia  Nilai-nilai  demokrasi  dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, d) Nilai-nilai keadilan baik individu maupun  sosial  seperti  yang  tercantum  dalam  sila  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia (Satyawati et al., 2015).
Kedua, faktor yuridis, secara normatif bahwa landasan yuridis ( juridische gelding ) sebagai produk hukum tidak terlepas dari pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan  atau  ilmu  perundang-undangan  ( gesetzgebungslehre ).  Mengutip  apa  yang disampaikan  oleh  Satyawati,  Dahana,  dan  Resen;  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang undangan atau  ilmu  perundang-undangan  ( gesetzgebungslehre ),  yang  diantaranya  landasan  yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis ( juridische gelding ) (Satyawati et al., 2015).
Dalam Konteks  PP  No. 10  Tahun 1983 Jo No.45  Tahun 1999 setidaknya ada dua aspek yang  menjadi pertimbangan yuridis; pertama, secara  formil; landasan yuridis  yang memberi kewenangan  ( bevoegdheid )  bagi  instansi  tertentu  untuk  membuat  peraturan  tertentu, misalnya  pasal  5  UUD  1945  yaitu:  (1)  Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  Undang- Undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  (2)  Presiden  menetapkan  peraturan pemerintah  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  Pasal  5  UUD  1945  yang  menjadi  landasan  yuridis  dari  segi  formal  dari pembentukan  peraturan  pemerintah  No  10  Tahun  1983  Jo  PP  No  45  Tahun  1990. Kedua, secara  materil;  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  67  ayat  (2)  UU  No  1  Tahun  1974 tentang perkawinan yaitu, hal-hal dalam Undang-Undang ini  yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Maka pasal 67 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 sebagai landasan yuridis dari segi materil pembentukan PP No 10 Tahun 1983
Jo PP No 45 Tahun 1990 dapat dilakukan selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya.
Ketiga, secara sosiologis yang menjadi pertimbangan lahirnya PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No  45  Tahun 1990 berkaitan dengan masalah-masalah dalam  rumah tangga yang dihadapi oleh  keluarga  PNS.  Persoalan  ini  tidak  terlepas  dari  jejak  sejarah  pada  orde  baru  dengan massifnya isu perselingkuhan yang terjadi di kalangan pejabat negara. Salah satu isu paling krusial  adalah  perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  kepala  negara  (Soeharto)  dengan  salah satu artis terkenal. Isu tersebut direspon secara besar oleh organisasi Dharma Wanita yang merupakan  gerakan  panjang  dari  orde  lama  untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan. Gerakan  tersebut  muncul  baik  ditingkat  pusat  bahkan  menyasar  pada  level  daerah.  Bagi Dharma  Wanita,  tingginya  kasus  poligami,  terjadinya  pernikahan  dibawah  tangan  yang dilakukan  oleh  pejabat  negara,  bahkan  perlakukan  perceraian  yang  sewenang-wenang merupakan perlakukan imoral bagi pejabat negara. Untuk itu, penting adanya hukum yang mengatur sebagai bentuk konkrit negara melindungi para istri dari pegawai negeri. Mengutip apa yang disampaikan oleh Cindya Esti Suwimi;
Salah  satu  penyebab  dikeluarkannya  PP  Nomor  10  Tahun  1983  adalah  tuntutan  para istri  PNS  yang  tergabung  dalam  Dharma  Wanita.  Dharma  Wanita  Pusat  menerima  banyak laporan  atau  pengaduan  dari  para  anggotanya,  baik  yang  berada  di  unit  tingkat  pusat maupun  di  Dharma  Wanita  tingkat  provinsi,  tentang  masalah  yang  menyangkut  perlakuan tidak  adil  dari  suami  terhadap  istrinya.  Perlakuan  tidak  adil  tersebut  antara  lain  mengenai perceraian,  poligami,  dan  pemberian  nafkah  kepada  istri  dan  anak-anak  (Sitompul,  2018). Adanya  isu  perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  (Soeharto)  dengan  Rahayu Effendi  merupakan  salah  satu  penyebab  lahirnya  gerakan  dari  Dharma  Wanita  yang mendesak perlindungan hukum bagi kalangan Pegawai Negari Sipil (PNS). Meskipun Presiden Soeharto  membantah  adanya  isu  yang  berkembang,  tepatnya  ketika  pemberian  pidato sambutan  di  acara  ulang  tahun  komando  pasukan  Sandi  Yudha.  Soeharto  menjelaskan bahwa  rumor  yang  dihembus  adalah  upaya  menjatuhkan  dirinya  dan  juga  sebagai  bentuk penghalang agenda politik yang sedang dijalankan.
Selain Suwimi, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ade Munajat dan Yashadeni yang  memberikan  argumentasi  lahirnya  PP  No  10  Tahun  1983  Jo  PP  No  45  Tahun  1990. Lahirnya  produk  hukum  tersebut  tidak  lahir  begitu  saja.  Melainkan  adanya  tindakan  yang lahir  dari  kehidupan  kalangan  bawah  dengan  penyelenggaraan  pemerintah.  PP  Nomor  10 Tahun  1983  ini  tidak  muncul  begitu  saja.  Keberadaannya  dikaitkan  dengan  isu-isu perselingkuhan  yang  terjadi  di  kalangan  pejabat  negara,  termasuk  Presiden  Soeharto. Soeharto  diisukan  menjalin  hubungan  asmara  dengan  seorang  artis  terkenal  bernama Rahayu  Effendi.  Namun,  isu  tersebut  dibantah  oleh  Presiden  Soeharto  melalui  pidato sambutan pada acara  hari  ulang tahun  Komando Pasukan Sandhi Yudha  (Kopassandha) di Cijantung Jakarta tanggal 16 April 1980. Menurut Presiden, isu tersebut dimaksudkan untuk meruntuhkan  citranya  karena  dianggap  sebagai  penghalang  bagi  para  penentangnya (Munajat, 2006).
Kemudian  pada tahun 1983  dikeluarkan PP No. 10  tahun  1983  yang mengatur  tentang izin  perkawinan  poligami  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Kemudian  PP  ini disempurnakan  dengan  dikeluarkannya  PP  No.  45  tahun  1990.  Terdapat  dua  sumber  yang menyebutkan  mengapa  PP  No.  10/1983  ini  lahir.  Pertama,  karena  adanya  laporan  dari seorang  istri  kedua  pejabat  PNS  yang  pernikahannya  tidak  dicatatkan  (istri  simpanan).  Ia mengusulkan untuk dibuat aturan yang dapat melindungi para istri PNS. Kedua, kehadiran PP ini konon dalam rangka memenuhi keinginan Ibu Tien Soeharto (Yushadeni, 2015).
Argumentasi  di  atas  memperlihatkan  tentang  aspek  apa  saja  sedari  lahirnya  PP  No  10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990; pertama, isu-isu pernikahan, perkawinan yang terjadi dibawah tangan yang melibatkan pejabat negara dan juga desakan yang dilakukan oleh Buk Tien  yang  merupakan  Istri  Presiden  Soeharto  mendesak  Presiden  untuk  menetapkan Peraturan  Pemerintah  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  PNS. Kedua, kedudukan seorang  PNS  sebagai  unsur  aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional diharapkan  tidak  terganggu  dengan  masalah-masalah  dalam  keluarga.  Oleh  karena  itu negara  sebisa  mungkin  mengontrol  kehidupan  PNS supaya  tercapai  kehidupan  yang  serasi, sejahtera dan bahagia.
Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, kekhususan pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo  PP  No  45  Tahun  1990  terdiri  dari  tiga  hal;  1)  tercapainya  kehidupan  yang  bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terlepas dari nilai-nilai religiusitas, 2) sebagai
bentuk keteladanan PNS, 3) dalam membentuk keserasian, sejahtera, dan bahagia, sehingga PNS terhindar dari persoalan-persoalan yang ada dalam sebuah keluarga.

## 5. Negara dan Kepentingan Politik dalam Mengatur Perkawinan PNS
Dari  tiga  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  baik  secara  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis, adanya  kontrol  negara  terhadap  perilaku  PNS  lahir  atas  kenyataan-kenyataan  kehidupan yang  ada  ditengah  masyarakat.  Kenyataan  itu  dapat  berupa  kebutuhan,  tuntutan  atau masalah-masalah yang  dihadapi. Secara  substansi, pembentukan  PP  No  10  Tahun 1983  Jo PP  No  45  Tahun  1990  ini  didasarkan  atas  permasalahan  perselingkuhan,  tindakan perceraian sewenang-wenang serta poligami yang terjadi di kalangan pejabat negara. Dengan adanya  keteraturan  bagi  pegawai  negeri  secara  tidak  langsung  akan  membantu  negara sebagai penggerak dalam pembangunan. Sehingga, seringkali lahirnya kritikan yang berdalih terhadap  pengawasan  perilaku  yang  beriorentasi  terhadap  masyarakat  belaka.  Sedangkan pemegang otoritas lepas dari kontrol hukum (Dirdjosisworo, 2008).
Sejatinya,  orde  baru  sebagai  pemegang  kekuasaan  memahami  betul  kebutuhan  yang diinginkan oleh masyarakat terutama dalam menjawab kegelisahan yang dialami perempuan yang  ada  di  Indonesia.  Disamping  isu  tersebut  kentara  dengan  norma  asusila  yang  tengah dihadapi  negara,  namun  memiliki central  position bagi  negara  untuk  mengakomodir kepentingan negara untuk kebutuhan politik.
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  tiga  faktor  baik  secara  filosofis,  yuridis,  maupun secara  sosiologis,  produk  hukum  dari  PP  No  10  Tahun  1983  Jo  PP  No  45  Tahun  1990 merupakan  cara  bagi  negara  dalam  mengatur  perilaku  PNS.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Jhon  Austin  bahwa  hukum  merupakan Positive  law  is  the  command  of  the  sovereignty . Namun,  penekanannya  tetap  saja  bahwa  hukum  tidak  terlepas  dari  campur  tangan  dari kehendak  penguasa.  Senada  apa  yang  dijelaskan  oleh  Han  Kelsen  bahwa  hukum  adalah seperangkat norma dalam pengandaiannya untuk mengatur perilaku manusia. Lebih dalam penekanan oleh Bronwen Morgon & Karen Young bahwa hukum adalah peraturan-peraturan dibentuk oleh yang berwenang serta dibentengi dan didukung oleh kekuasaan yang bersifat memaksa dan dilaksanakan oleh negara  (Kelsen, 2009;  Purwandi, 2009). Dengan  demikian, maka  produk  hukum  yang  lahir  di  lingkungan  sosial  terdapat  enam  unsur  di  dalamnya;  a) sebagai alat legitimasi, b) sebagai alat ketertiban, c) alat sebagai kontrol sosial (a tool of social control) ,  d) sebagai  sarana penggerak  pembangunan, e) sebagai alat penyeimbang, f) sebagai sarana politik (a political instrument) . Fungsi di atas adalah sesuatu yang tidak terlepas dalam negara hukum dalam menciptakan suasana kondusif bagi sebuah negara (Suryadi, 2010).
Pada  hakikatnya,  perkawinan  adalah  urusan  pribadi  yang  dilaksanakan  pada  ruang privat.  Namun,  adanya  aturan  yang  bersifat  mengikat  pada  PNS,  secara  praksisnya  negara ikut  campur  karena  menganggap  bahwa  perkawinan  memiliki  implikasi  terhadap  hak-hak sipil,  administrasi  kependudukan,  maupun  secara  pergaulan  sosial,  sehingga  perlu  diatur baik  secara  peraturan  pemerintah  maupun  secara  Undang-Undang  (Syaroni  et  al.,  2020). Dalam  kaitannya  dengan  politik,  peraturan  acap  kali  dicampuri  oleh  pelbagai  kepentingan salah  satunya  diperoleh  melalui  birokrasi.  Oleh  Fred  W.  Riggs,  ini  lebih  dikenal  dengan masyarakat  politik  birokrasi  “ bureaucratic  polity” (Djumadin,  2016).  Birokrasi,  merupakan tempat  dalam  mendaur  berbagai  kepentingan  untuk  melanggengkan  kekuasaan.  Melalui birokrasi,  negara  dapat  mengatur  kehendaknya.  Seringkali,  apapun  yang  dikehendaki  oleh negara  sulit  dihindari  oleh  birokrasi.  Dalam  kasus  ini,  elite  penguasa  sangat  memfokuskan diri  untuk  menyerap  kekuasaan  dari  luar  untuk  menjaga  kewenangan  serta  kekuasaan dalam  tubuh  elite  itu  sendiri  (Djumadin,  2016).  Lantas,  kepentingan  apa  dibalik  lahirnya Peraturan  Pemerintah  No  10  Tahun  1983  Jo  PP  No  45  Tahun  1990  tentang  pegawai  negeri sipil?
Ada  dua  sisi  yang  dapat  dilihat  dari  studi  ini  melihat  perjalanan  politik  orde  baru: pertama untuk kepentingan terhadap loyalitas politik, kedua adalah pembatasan seksualitas. Dua  hal  ini  merupakan  alat  untuk  memperoleh  “ the  political  loyalty  of  the  people”, yang diperoleh negara dalam konteks struktur politik. Adanya keteraturan bagi pegawai negeri sipil menjadi alat untuk sebuah kelanggengan kekuasaan. Bagi negara, agama dipandang sebagai institusi dan bukan kemampuan secara individual (Syaroni et al., 2020).
Dalam  studi  yang  dikemukakan  oleh  (Sulistyowati,  2016;  Rismawati,  2018;  Ocdiyana  et al., 1967; Musgamy, 2017), efektifitas peraturan perkawinan, konstruksi hukum perkawinan, menakar batas kesetaraan gender dalam perkawinan serta perceraian bagi PNS menjelaskan; bahwa  posisi  kekuasaan  begitu  mendominasi  hak-hak  pegawai  negeri.  Ia  tidak  bisa  keluar dari kontrol yang telah diambil oleh negara.  Negara seakan menafikan bias yang ada dalam
peraturan,  namun,  lebih  mengedepankan  kepentingan  negara  terhadap  hak  individu terhadap  pegawai  negeri  itu  sendiri.  Meskipun  negara  menjamin  kebutuhan  hidup  bahkan kesejahteraan bagi pegawai negeri, pada praksisnya tidak terlepas dari perolehan kepatuhan oleh  pegawai  negeri  terhadap  kekuasaan  yang  sedang  dijalankan.  Hal  ini  tentu  saja  tidak hanya  berdampak  bagi  pegawai  negeri  secara  individu,  secara  tidak  langsung  juga  akan berimbas  pada  masing-masing  keluarga  pegawai  negeri.  Mereka  kemudian  akan dikapitalisasi  sedemikian  rupa  untuk  kepentingan  jangka  panjang  dan  berskala  besar. Seperti  halnya  studi yang dikemukakan  oleh (Djumadin, 2016), bahwa bagaimana birokrasi dan politik di era orde baru di Indonesia; bahwa orde baru lebih dikenal dengan gaya politik peran  ganda  dalam  merangkul  berbagai  kepentingan  yang  ada.  Sehingga,  birokrasi merupakan partner bagi ABRI untuk kepentingan politik. Hal demikian dilandasi bahwa orde baru telah menempuh masa sulit dalam menata birokrasi yang bertujuan untuk tercapainya pembangunan sebagai bagian dari  misi  orde baru. Sehingga,  aparatur negara baik di  pusat maupun di daerah perlu ditata laksanakan dengan baik.
Studi di  atas  kemudian  dipertegas dalam pandangan  (Djumadin,  2016),  dalam bukunya yang  berjudul;  Birokrasi  dan  politik  pada  era  pemerintahan  orde  baru  di  Indonesia,  bahwa orde  baru  lebih  dikenal  dengan  gaya  politik  peran  ganda  dalam  merangkul  berbagai kepentingan yang ada. Sehingga, birokrasi merupakan partner bagi ABRI untuk kepentingan politik. Hal demikian dilandasi bahwa orde baru telah menempuh masa sulit dalam menata birokrasi  yang  bertujuan  untuk  tercapainya  pembangunan  sebagai  bagian  dari  misi  orde baru.  Sehingga,  aparatur  negara  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  perlu  ditata  laksanakan dengan baik.
Perubahan dinamika tersebut tidak terlepas dari restrukturisasi politik dan transformasi kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  orde  baru  dan  transformalisasi  terhadap  kelompok  untuk membentuk  dominasi  kekuasaan  sipil  kepada  militer.  Secara  tidak  langsung,  negara  telah memberi  ruang  atau  menciptakan  birokrasi  seperti  sistem  yang  dilaksanakan  oleh  militer yang  bersifat komando. Hal yang semacam ini dapat  dilihat  ketika  keintiman  antara militer dan  teknokrat  dan  membuat  birokrasi  pemerintahan  begitu  kuat  dan  stabil.  Ketika  sistem yang  diterapkan  berjalan  melalui  sistem  komando,  maka  menjadi  permulaan  dari terbentuknya integrasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Terintegrasinya pusat dan daerah kemudian dilembagakan dalam bentuk ‘KORPRI”. Terintegrasi dan terlembaganya PNS  dalam  KORPRI  menjadi  sukar  ketika  melihat  hubungan  antara  pegawai  negeri  dengan Golkar  maupun  sebaliknya.  Kepatuhannya  dapat  diuji  dalam  konteks  politik  pada  internal Golkar. Ini menjadi dilema panjang yang dialami pegawai negeri sipil adalah menyangkut dari kariernya dalam bidang yang memiliki kesinambungannya sebagai bagian dari Golkar. Karier mereka  tidak  hanya  ditentukan  dari  apa  yang  dikerjakan  dan  profesionalisme  yang dilakukan,  namun,  juga  ditentukan  oleh  sejauh  mana  loyalitas politik  yang  mereka berikan (Djumadin, 2016).
Ada  dua  sisi  yang  dapat  dilihat  dari  studi  ini  melihat  perjalanan  politik  orde  baru: pertama untuk kepentingan terhadap loyalitas politik, kedua adalah pembatasan seksualitas. Dua  hal  ini  merupakan  alat  untuk  memperoleh  “ the  political  loyalty  of  the  people”, yang diperoleh negara dalam konteks struktur politik. Adanya keteraturan bagi pegawai negeri sipil menjadi alat untuk sebuah kelanggengan kekuasaan. Bagi negara, agama dipandang sebagai institusi dan bukan kemampuan secara individual (Syaroni et al., 2020).
Atas dua hal; loyalitas dan pembatasan  seksualitas terhadap PNS, orde  baru tentu  saja memperoleh  keuntungan  secara  besar.  Adanya  loyalitas  politik  dari  PNS,  orde  baru  telah memperhitungkan  dan  mengakumulasi  dari  jumlah  ril  dari  PNS  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat dibuktikan ketika tahun 1993 jumlah personel PNS telah mencapai 3,95 juta jiwa (Matanasi, 2018).  Dari  angka  ini  tentu  saja  perolehan  yang  didapat  oleh  orde  baru  merupakan  angka yang  fantastis.  Apalagi  dihitung  dengan  anggota  keluarga  dari  PNS  itu  sendiri,  tentu  saja merupakan  suara  bersih  yang  diraih  golkar  untuk  mengantar  Soeharto  sebagai  presiden setiap pemilu.
Pada  sisi  pembatasan  seksualitas,  orde  baru  dapat  dilihat  dari  dual  hal.  Baik  secara internal  maupun  secara  eksternal.  Secara  internal,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peranan  Bu Tien sebagai istri Presiden Soeharto dalam menjaga pengaruh Soeharto sendiri. Dikutip dari (Detik.com,  2008),  bahwa  salah  satu  yang  mendorong  lahirnya  PP  Nomor  10  Tahun  1983 bahwa  kemarahan  bu  Tien  terkait  isu  perselingkuhan  pak  Harto  yang  dikabarkan  memiliki selingkuhan dengan  seorang  artis. Pada  sisi  eksternal, akan  menimbulkan  pengaruh positif secara  politik  terkait  kepedulian  negara  dalam  menjaga  moralitas  bagi  PNS.  Bagi  negara, nilai-nilai moralitas adalah sesuatu yang harus dijaga untuk keseimbangan pengaruh buruk
yang  muncul secara kolektif  pada  sisi perlawanan  politik (Soehino, 1980  Al-Mawardi,  2000; Budiman, 1996; Syahrin, 2018).
Studi tentang kontrol negara terhadap pegawai negeri sipil telah memperlihatkan dimensi pragmatisme  loyalitas  secara  pembatasan  seksualitas.  Pragmatisme  dalam  artian  pegawai negeri  sipil  lebih  mengedepankan  kehidupan  yang  layak  sehingga  mengabaikan  kebebasan secara individual dalam politik. Sedangkan, loyalitas itu sendiri merupakan kepatuhan yang kemudian diakulturasi dalam setiap pelaksanaan pemilihan kekuasaan.

## 6. Kesimpulan
Dapat  dikatakan  bahwa  kekhususan  negara  dalam  mengontrol  perilaku  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  memiliki  dimensi  otoritarianisme  secara  hukum.  Baik  secara  filosofis,  yuridis, dan sosiologis, keberadaan peraturan pemerintah dalam hal ini PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No  45  Tahun  1990  merupakan  tindakan  dualisme  fungsi;  a)  loyalitas  politik,  b)  dan pembatasan  seksualitas  bagi  PNS.  Bagi  negara,  tidak  ada  sesuatu  apapun  yang  dapat menghindari keinginannya selagi mengacu pada ketertiban dan asas kepatuhan. Selain itu, PNS  adalah  ruang-ruang  yang  akan  menjaga  stabilitas  dalam  negara  itu  sendiri.  Jika Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  pelaksana  aparatur  negara  dapat  menjalankan  fungsinya dengan baik, maka peningkatan kepercayaan publik akan menjadi berimbang. Kepercayaan inilah  yang  diperlukan  oleh  negara  agar  tetap  stabil  sehingga  memperoleh  kepercayaan secara berkelanjutan.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  pembimbing  selama  penulisan  artikel  ini  dan  teman  diskusi dalam  membuka  ruang  dan  celah  dalam  melihat  hukum  khususnya  dalam  melihat kedudukan negara dan Undang-Undang bagi PNS.

## 8. Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak ada kepentingan apapun dalam penulisan artikel ini.

## Referensi
Affandi,  M.  (1971). Ilmu  Negara:  Studi  Atas  Perbandingan .  Lembaga  Penerbitan  Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran. Al-Maududi,  &  A’la,  A.  (1990). The  Islamic  Law  and  Constitution  (Hukum  dan  Konstitusi; Sistem Politik Islam) (A. Hikmat (ed.); Terjemahan). Miza. Al-Mawardi. (2000). Al-Kamus Sulthaniyah Wal-ilaayatuddiiniyyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan  dalam  Takaran  Islam) (A.  H.  al-K.  Nurdin  (ed.);  Terjemahan).  Gema Inshani Press.
Asshiddiqie, J. (n.d.). Penegakan Hukum . http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
Budiardjo,  M.,  Sueseno,  N.,  &  Evaquarta,  R.  (2014).  Ilmu  Politik:  Ruang  Lingkup  dan Konsep. In Modul (Vol. 42, Issue 12, pp. 1–61). ISIP4212.
Budiman,  A.  (1996). Teori  Negara:  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi (W.  S.  Brata  (ed.)).  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  &  Design  Riset;  Memilih  Diantara  Lima Pendekatan (A. L. Lazuardi & Z. Qudsy (eds.); Terjemahan). Pustaka Pelajar. Daim,  N.  A.  (2019).  Urgensi  Pengaturan  Lembaga  Negara  Khusus  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi , 16 (1), 105. https://doi.org/10.31078/jk1616 Detik.com. (2008). Pak Harto Soal Selir Berprofesi Sebagai Bintang Film . Dirdjosisworo, S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Raja Grafindo Persada. Djumadin,  Z.  (2016). Birokrasi  dan  Politik  Pada  Era  Pemerintahan  Orde  Baru  di  Indonesia (Issue July). LPU-UNAS, Jakarta.
Fachrodin.  (2019).  Fungsi  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi. Taffaqquh:  Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman , 7 (1), 114–138.
Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 2 (3), 361.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65 Ivar, M. (1984). Negara Modern . Aksa Baru.
Kariarta, B. M., & Purwanto, I. W. N. (2013). Analisis Yuridis Terhadap Pendamaian Dalam Perkara  Perceraian  Aparatur  Sipil  Negara  Dengan  Pendekatan  Hukum  Perkawinan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Kelsen, H. (2009). General Theory Of Law and State (A. Wedberg (ed.); Translate). Matanasi,  P.  (2018). Sejarah  Korpri  dan  Cara  Soeharto  Mempolitisasi  Pegawai  Negeri . Tirto.Id.
Munajat, A. (2006). Petisi 50 (1980-1998). Suara Penentang yang di Bungkam .
Musgamy, A. (2017). Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam Pp. No. 45 Tahun 1990  Tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pns. Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 6 (2), 395–404. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892 Mustofa,  M.  A.  (2017).  Poligami  Dalam  Hukum  Agama  Dan  Negara. AL-IMARAH:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (01), 47–58. Nur, D. (1982). Pemikiran Politik di Negara Barat . Rajawali Press.
Ocdiyana, T., Syam, F., & Rapindowaty, R. (1967). Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri  Sipil  Di  Kabupaten  Kerinci. Mendapo  Journal  Of  Administration  Law , 13 (April), 15–38. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i1.8852
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang  Perubahan  Atas  Izin  Perkawinan  Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia , Pub. L. No. PP No. 10 Tahun 1983, 1 (1990).
Peraturan Pemerintah Pusat Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia, 2 240 (1983).
Purwandi, S. (2009). Pengantar Teori Hukum (Terjemahan). Nusa Media.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  Dengan  Rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Presiden  Republik  Indonesia, (1974).
Rismawati,  S.  D.  (2018).  Konstruksi  Hukum  Perkawinan  Poligami  di  Indonesia. Muwazah: Jurnal Kajian Gender , 9 (2).
Riwanto,  A.,  &  Gumbira,  S.  W.  (2017).  Politik  Hukum  Penguatan  Fungsi  Negara  untuk
Kesejahteraan Rakyat. Hukum Dan Peradilan , 6 (3), 337–360. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360
Riyanto,  A.  (2019).  Etika  dan  Hukum  Perceraian  serta  Poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.
Logika : Journal of Multidisciplinary Studies , 10 (01), 1.
https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2168
Rofiah,  N.  N.  (2020).  Poligami  Perspektif  Teori  Double  Movement  Fazlur  Rahman. Mukadimah:  Jurnal  Pendidikan,  Sejarah,  Dan  Ilmu-Ilmu  Sosial , 4 (1),  1–7. https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930 Rosita, E. Y., & Akim, S. (1990). Dalam Pespektif Hukum Perkawinan Islam Undang-undang . 1 .
Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2013). Pengantar Ilmu Hukum . Raja Grafindo Persada.
Sandra, D. E., & Ramadhanty, N. T. (2020). Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di  Pemerintahan  Kabupaten  Serang  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum Positum , 5 (1), 83–99. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3483
Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (3), 199–204. Satyawati, N. G. A. D., Dahana, C. D., Subha, M. G., & Rosen, K. (2015). Naskah akademik tentang  tata  cara  tentang  pelaksanaan  peraturan  daerah  kota  Denpasar  N0  16  Tahun 2001 tentang retrebusi izin mendirikan bangunan . Siroj, M. (2021). Hukum Islam Progresif: Antara Universalitas dan Lokalitas . Pustaka Ilmu. Sitompul,  M.  (2018). Ketika  Poligami  Jadi  Soal  Negara .  Historia,  Masa  Lampau  Selalu Aktual.
Soehino. (1980). Ilmu Negara . Liberty.
Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 37 (2), 300. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480
Sulistyowati,  H.  (2016).  Efektifitas  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Terhadap Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri.
Jurnal Hukum Dan Dinamika
Masyarakat , 14 (1), 79–88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i1.446
Suryadi. (2010). Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cerminan Perubahan Masyarakat. Journal of Rural and Development , I (2), hal. 171. Syahrin,  M.  A.  (2018).  Menakar  Kedaulatan  Negara  Dalam  Perspektif  Keimigrasian (Assessing  State’s  Soveregnty  From  The  Perspektive  of  Immigration  Affairs). Jurnal
Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), 43–57. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57
Syaroni,  U.,  Hisyam,  M.,  Purwoko,  D.,  Turmudi,  E.,  &  Santoso,  W.  (2020).  Dinamika Pelaksanaan  Syariah:  Perkawinan  dalam  Kontestasi  Agama  dan  Negara.  In Dinamika Pelaksanaan  Syariah:  Perkawinan  dalam  Kontestasi  Agama  dan  Negara .  LIPI  Press. https://doi.org/10.14203/press.296
Upik,  T.  (2021).  Status  Pekerjaan  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  Menjadi  Penyebab Perceraian  dalam  Perkawinan. Syakhsia:  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam , 22 (1),  25–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4874
Yundi,  A.,  Sistawan,  B.,  Hukum,  F.,  Muhammadiyah,  U.,  Timur,  J.,  &  Pendahuluan,  A. (2019). Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai. Justitia Jurnal Hukum , 3 (1), 200–211. Yushadeni,  Y.  (2015).  Kontroversi  Seputar  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Di
Indonesia. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 8 (1), 25.
https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08102