## OMNIBUS LAW : DOMINASI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI
Agus Suntoro Komisi Nasional Hak Asasi Manusia email: agussuntoro08@gmail.com
Kania Rahma Nureda Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
email: kaniarahmanureda@gmail.com disampaikan 27/10/2020 – di -review 24/11/2020 – diterima 11/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i1.4340

## Abstract
President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which is  known  to  the  public  as  the  omnibus  law. The  omnibus  law  is  a  simplification  mechanism  for  79 (seventy  nine)  laws  aimed  at  encouraging  investment  and  job  creation. Various  aspirations  and objections  from  the  public,  in  terms  of  substance  and  formality  were  not  taken  seriously  by  the government and parliament, instead there were arrests, detentions and suggested a judicial review at the Constitutional Court. The presence of the omnibus law will increase regulatory obesity because it imposes  a  delegation  of  450  (four  hundred  and  fifty)  arrangements  and  further  emphasizes  the dominance of executive power. The research method used is qualitative with descriptive presentation. Primary  legal  materials  are  collected  through  inquiries  from  members  of  parliament  and academics/experts,  while  secondary  legal  materials  are  based  on  reports,  journals,  books  and regulations. This research concludes that: (a) the acceleration of the discussion of the Job Creation Law is influenced by the power of the President as the leader of the coalition whose membership reaches 74% in parliament; (b) the formation process is still problematic in the formal aspect, especially with the lack of public participation and transparency, but the omnibus law has become a new tradition in the formation of the state administration system; and (c) the Job Creation Law becomes an indicator of the domination and integralism of executive power and a reduction in legislative authority in drafting laws.
Keywords :
the job creation; legislation; omnibus law; authority
Abstrak Presiden Joko Widodo tanggal 2 November 2020 mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal publik sebagai omnibus law . Pembentukan omnibus law merupakan mekanisme perampingan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang yang ditujukan untuk mendorong investasi  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Berbagai  aspirasi  dan  pertentangan  yang  disampaikan publik,  baik  pada  aspek  substansi  dan  formil  tidak  mendapatkan  perhatian  yang  luas  dari pemerintah  dan  parlemen,  justru  terjadi  penangkapan,  penahanan  dan  diarahkan  pada  proses judisial di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran omnibus law akan menambah obesitas regulasi karena membebankan  pengaturan  delegasi  sebanyak  450  (empat  ratus  lima  puluh)  dan  semakin menegaskan dominasi kekuasaan eksekutif. Atas permasalahan ini, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang cara penyajiannya dilakukan secara deskriptif. Bahan hukum primer diperoleh dengan wawancara dan diksusi dengan anggota parlemen dan akademisi/ahli, sedangkan bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  laporan,  jurnal,  buku  dan  peraturan  perundang-undangan. Penelitian  ini  berkesimpulan:  (a)  percepatan  pembahasan omnibus  law dipengaruhi  faktor kekuasaan Presiden selaku pimpinan koalisi yang keanggotannya  diparlemen mencapai 74%; (b)
proses pembentukan masih bermasalah dalam aspek formal terutama dengan minimnya partisipasi publik dan minus transparansi, akan tetapi omnibus law menjadi tradisi baru dalam pembentukan sistem ketatanegaraan; dan (c) omnibus law menjadi indikator dominasi kekuasaan eksekutif serta reduksi kewenangan legislatif dalam penyusunan undang-undang.
Kata Kunci : cipta kerja; legislasi ; omnibus law; kewenangan

## Pendahuluan
Presiden  Joko  Widodo  tanggal  2  November  2020  telah  mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 1 Undang-Undang ini seringkali  disebut  sebagai omnibus  law Cipta  Kerja  yang  merupakan  istilah  baru dalam  sistem  tata  hukum  di  Indonesia.  T  Gayus  Lumbuun 2 ,  Hakim  Agung Mahkamah  Agung  RI  menyebutkan  bahwa omnibus  law secara  ringkas  disebut sebagai metode penyusunan aturan, yang dalam satu peraturan terdapat beberapa materi/substansi  yang  biasanya  terpisah  dalam  beberapa  aturan  dan  ketika peraturan  ini  diundangkan  maka  akan  mencabut  peraturan  atau  materi  dalam peraturan lainnya yang sudah diatur. UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut omnibus law )  ini  menjadi  salah  satu  produk  perundang-undangan  pertama  dalam  era reformasi  dengan  jumlah  1,187  halaman,  merubah  sekitar  79  (tujuh  puluh sembilan)  undang-undang  sektoral,  1.244  pasal  yang  kemudian  diubah  menjadi 185 pasal dan memiliki ruang lingkup 10 (sepuluh) pengaturan 3 . Adapun klaster tersebut terdiri dari: (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan  UMK-M;  (d)  kemudahan  berusaha;  (e)  dukungan  riset  dan  inovasi;  (f) pengadaan  tanah;  (g)  kawasan  ekonomi;  (h)  investasi  Pemerintah  Pusat  dan percepatan proyek strategis nasional; (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j) pengenaan sanksi. 4
Inisiatif  pembentukan omnibus  law secara  terbuka  disampaikan  Presiden Joko  Widodo  tanggal  20  Oktober  2019  saat  Sidang  Paripurna  Majelis
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2 T Gayus Lumbuun, Pemikiran tentang Omnibus Law , Mahkamah Agung RI, disampaikan dalam Seminar oleh Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dengan  agenda  pelantikan  Presiden  dan  Wakil Presiden  Periode  2019-2024. 5 Secara  eksplisit,  Presiden  menyampaikan  gagasan untuk  segera  membentuk  dan  membahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) terhadap 2 (dua) omnibus law yakni berkaitan dengan cipta lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perpajakan. 6
Rosan  P  Roeslani 7 ,  Ketua  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN)  menyebut omnibus  law akan  menjadi  solusi  bagi  investor  ditengah  resesi  global,  berupa ketidakpastian  dan  perlambatan  ekonomi  dunia,  serta  pengaruh  pemanfaatan teknologi 4.0 dan ekonomi digital. Merujuk pada naskah pembentukan omnibus law, salah  satu  faktor  internal  yang  melandasi  pembentukan  adalah  stagnasi pertumbuhan ekonomi hanya kisaran 5% dalam lima tahun terakhir dan saat ini terjadi  kontraksi  (perlambatan) 8 .  Dengan  minimnya  investasi  maka  penyediaan lapangan kerja baru bagi 45,84 juta pekerja akan sulit dilakukan. Jumlah tersebut merupakan  akumulasi  dari  angka  7,05  juta  pengangguran,  8,14  juta  setengah penganggur,  28,41  juta  pekerja  paruh waktu,  dan  2,24  juta  angkatan  kerja  baru. Sementara realisasi penyediaan lapangan kerja selama ini hanya tersedia 2,5 juta per  tahunnya. 9 Pemerintah  menyadari  faktor  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan rantai birokrasi juga merupakan beban bagi upaya menarik investasi. 10
Jimly  Asshidiqie 11 ,  berpandangan  bahwa  pembentukan  regulasi  sebagai sarana  hukum  publik  untuk  medukung  pembangunan  ekonomi  yang  ditujukan
5 Addi  M  Idhom,  Isi  Pidato  Jokowi  saat  Pelantikan  Presiden  2019-2024  di  Sidang  MPR, https//tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di-sidang-mpr-ej5U, diakses pada 20 Oktober 2019.
6 CNN Indonesia, Pemerintah Lebur Omnibus Law Perpajakan Dalam RUU Ciptaker, https://cnn indonesia.com/ekonomi/20201003135717-532-5539774/pemerintah-lebur-omni-bus-law- perpajakan-dalam-ruu-cipatker, diakses pada 31 Mei 2021.
7 Raka  Dwi  Novianto, Omnibus  Law Dinilai  Solusi  Perlambatan  Ekonomi  di  Tengah  Pandemi Corona, https://ekbis.sindonews.com/beritaamp/1557031/34/omnibus-law-dinilai-solusi- perlambatan-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona, diakses pada 1 Juni 2021.
8 Penjelasan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9 Jaffry Prabu Prakoso, Airlangga Bilang Omnibus Law Beri Kepastian Bagi 2,9 Juta Anak Muda Mengganggur,  htttps://ekonomi.bisnis.com/read/20201007/9/13011991/airlangga-bilang- omnibu-law-beri-kepastian-29-juta-anak-muda-menggagur, diakses pada 31 Mei 2021.
10 Ali Amrin, dkk, Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm., 369-372.
11 Jimly  Asshiddiqie, Omnibus  Law ,  Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi  Administratif , Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, hlm., 3.
untuk kesejahteraan masyarakat dalam pandangan haruslah dilihat pada kerangka konseptual  yang  luas  yakni  dalam  upaya  penataan  dan  mereformasi  hukum  di Indonesia. Untuk itu, Pancasila dan UUD 1945 harus tetap menjadi landasan dalam kerangka  pembentukan  produk  legislasi,  termasuk  dalam pembentukan omnibus law .  Landas  pikir  Jimly  menggarisbawahi  politik  hukum  dalam  pembentukan produk  perundang-undangan  harus  ditujukan  pada  cita-cita  mulia  bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam dasar negara dan konstitusi.
Berkait  erat  dengan  proses  pembentukan  dan  implementasi omnibus  law , Sukarmi, 12 memberikan  penegasan  bahwa  pentingnya  untuk  menilai  secara seksama  kebijakan  unifikasi  hukum  yang  mengatur  begitu  komprehensif (kompleks) dengan tantangan kontradiktif dalam upaya menderegulasi peraturan perundang-undangan  sektoral.  Demikian  halnya,  perlu  disusun  kerangka prospektif  ke  depannya  mengingat  kompleksitas  pengaturan,  luasnya  ruang lingkup,  konsultasi  publik  yang  terbatas  dan  berbagai  pertentangan  terhadap substansi dalam omnibus law .
Menilik  proses  dan  substansi  dari  pembentukan  produk  perundang- undangan,  Todd  Landman 13 dalam The  Scope  of  Human  Rights:  Background Concepts to Indicators menekankan, bahwa dalam rezim hukum hak asasi manusia seluruh kebijakan legislasi bermuara pada tanggung jawab negara guna menjamin pemenuhan  dan  perlindungan  hak.  Sebagai  dasar  pengaturan  dari  konteks  ini adalah Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 (KIESB) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah - langkah,  baik  secara  individual  maupun  melalui  bantuan  dan  kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak  yang  diakui  oleh  Kovenan  ini  dengan  cara-cara  yang  sesuai,  termasuk
12 Sukarmi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1,2 dan 5, disampaikan pada FGD Komnas HAM, Jakarta, 2020.
13 Todd  Landman,  The  Scope  of  Human  Rights:  Background  Concepts  to  Indicators, Revista Ibeoromicana De Derechos Humanos Volume 02, p. 109-138, 2006.
dengan pengambilan langkah-l angkah legislatif” . Oleh karena itu, program legislasi dalam kerangka mengatur dan mewujudkan pemenuhan hak menjadi unsur yang harus  dipenuhi  dalam omnibus  law baik  dalam  aspek  prosedur  maupun substansinya. 14
Dalam  proses  pembentukan  legislasi  berbasis  hak  asasi  manusia  salah satunya  didasarkan  pada  indikator  partisipasi  publik.  Ketentuan  tersebut  secara jelas  diatur  dalam  KIESB  Pasal  15  ayat  (1),  Deklarasi  Hak  atas  Pembangunan melalui  Pasal  2  ayat  (3)  dan  Pasal  8  ayat  (2)  dan  Prinsip  Limburg  ke  11,  yang kesemuanya  mengamanatkan  urgensitas  partisipasi  masyarakat  pada  semua tahapan, termasuk formulasi, pelaksanaan dan tinjauan atas kebijakan-kebijakan nasional.  Roicahtul  Aswidah 15 ,  menegaskan  bahwa  partisipasi  yang  aktif  dan informatif  dari  masyarakat  bukan  hanya  konsisten  tetapi  juga  diharuskan  oleh pendekatan  berbasis  hak  asasi,  berbagai  regulasi  internasional  HAM  tersebut memberikan  mandat  kepada  masyarakat  untuk  mengambil  peranan  dalam pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  publik. Sependapat  dengan  pandangan  tersebut Yosep Adi Prasetyo 16 , menilai bahwa partisipasi masyarakat ( full and meaningful participation )  hanya  dimungkinkan  jika  negara  mensosialisasikan  rencana, peraturan  atau  kebijakan  secara  luas  agar  dapat  diketahui  dan  dipahami  oleh publik.
Berdasarkan  analisis  terhadap  pembentukan omnibus  law, terdapat berbagai faktor yang dinilai cenderung bermasalah secara prosedural dan penting untuk dikaji dalam kerangka perbaikan sistem hukum. Salah satu fenomena yang pantas  untuk  dicermati  adalah  kategorisasi omnibus  law yang  meskipun  baru pertama kali disusun dengan ruang lingkup yang luas, akan tetapi termasuk dalam kriteria fast  track  legislation. Situasi  lain  yang  mencuat  dalam  proses  formil penyusunan omnibus  law adalah  aspek  transparansi  dan  keterbukaan,  serta
14 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Majelis Umum PBB  No. 2200 A (XXI), 16 Desember 1966.
15 Roichatul Aswidah, dkk, Pembangunan Berbasis HAM: Sebuah Panduan, Komnas HAM, Jakarta, 2013, hlm., 52.
16 Yosep Adi Prasetyo, Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Komnas HAM, Jakarta, 2012, hlm., 10.
minimnya  pelibatan  (partisipasi)  publik 17 .  Demikian  halnya, omnibus  law juga dinilai kontraproduktif dengan upaya deregulasi, pada akhirnya regulasi ini tetap mengamanatkan  pembentukan  peraturan  pelaksana  mulai  dari  peraturan pemerintah,  peraturan  menteri  dan  peraturan  daerah 18 .  Implikasi  banyaknya kewenangan  delegasi  kepada  pemerintah,  menunjukan  dominasi  kekuasaan eksekutif  semakin  menguat  dan  pada  saat  yang  sama  memangkas  kewenangan legislastif  yang  merupakan  representasi  rakyat  di  parlemen  dalam  penyusunan undang-undang 19 .
Berdasarkan  pada  pandangan  dan  argumentasi  sebagaimana  diuraikan tersebut, dalam penulisan ini akan memfokuskan pada 3 (tiga) pokok pembahasan yakni mengenai : (1) tinjauan terhadap fast track regulatory , serta dinamika dan peran  partai  politik  pendukung  pemerintah  dalam  kerangka  proses  legislasi omnibus  law; (2)  penilaian  terhadap  proses  formil  pembentukan omnibus  law terutama  berkaitan  dengan  penerapan  asas  keterbukaan  dan  partisipasi  publik; dan  (3)  bagaimana  konsolidasi  dan  dominasi  kekuasaan  eksekutif  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai implikasi dari omnibus law ini.
Penulisan  ini  memiliki  kebaruan  dibandingan  dengan  penelitian sebelumnya karena melihat secara lebih utuh terkait dengan proses pembentukan, aspek hak asasi manusia dan tantangan terkait implikasi omnibus law dalam negara demokrasi. Penelitian sebelumnya oleh Ricca Anggraini 20 , dalam Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?, menitikberatkan omnibus law sebagai exit way dalam  kerangka  menghindari  tumpang  tindih  regulasi  yang  tersebar  dalam berbagai  aturan  sektoral  semata.  Penelitian  Widya  Kartika  dan  Rahmanda
17 Dian Erika Nugraheny, Pembahasan Draf Omnibus Law Tertutup, Komnas HAM : Pelanggaran Serius  Konstitusi,  http://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/19160111/pembahasan- omnibus-law-tertutup-komnas-ham-pelanggaran-serius, diakses pada 30 Januari 2020.
18 Fitriani  A  Sjarif,  Pilihan  Menggunakan  Metode Omnibus  Law Dalam  Pembentukan  UU  di Indonesia,  disampaikan pada FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 14 April 2020 .
19 Sandrayati  Moniaga,  et.all,  Kertas  Posisi  Rancangan  UU  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta, hlm., 3.
20 Ricca Anggraini dan Cipta Indra Lestari Rachman, Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?, Atlantis Press Volume 40, p.180-182.

## Muhammad  Thariq
21 dalam Omnibus  Law  on  Taxation:  Winning  or  Losing, fokus pada  tujuan omnibus  law sebagai  bagian  dari  deregulasi  yang  ramah  terhadap pembayar  pajak  dan  mendorong  efisiensi  dalam  bidang  ekonomi  untuk mempercepat kinerja korporasi dan menghindari budaya korupsi.
Dalam  proses  penulisan,  Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan penyajian  penulisan  secara  deskriptif.  Untuk  memperkuat  analisis  dan pembahasan, telah dilakukan pengumpulan bahan melalui diskusi terfokus dengan melibatkan  Willy  Aditya  (Anggota  Badan  Legislatif  DPR),  Sukarmi  (Akademisi Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya),  Ricca  Anggraini  (Akademisi  Universitas Pancasila), dan Fajri Nursyamsi (Akademisi Universitas Jentera). Sedangkan data sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  laporan,  serta  peraturan  perundang- undangan.

## Pembahasan
Fast track legislation dan Konsolidasi Kekuasaan
Gagasan pembentukan omnibus law Cipta Kerja yang merupakan salah satu pembaruan dalam sistem perundang-undangan disampaikan untuk pertama oleh Presiden  Joko  Widodo  saat  pelantikan  sebagai  Presiden  periode  2019-2024. Sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  pemerintahan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945,  Presiden  secara  lugas  meminta  DPR menyukseskan  pembentukan omnibus  law . 22 Tanggal  12  Februari  2020, pemerintah  melalui  Airlangga  Hartanto,  selaku  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  DPR  menyerahkan  Surat  Presiden  (Surpres),  draf  Rancangan Undang-Undang  Cipta  Kerja  beserta  naskah  akademik  kepada  Puan  Maharani, Ketua DPR 23 .
21 Widya Kartika , et.all, Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing , Policy Brief, Perkumpulan Prakarsa,  http://reposity.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on-taxation- winning-or-losing, diakses pada 5 September 2020.
22 Jawahir Gustav Rizal, Jejak Omnibus Law : Dari Pidato Pelantikan Jokowi Hingga Polemik RUU Cipta  Kerja,  https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/09200165/jejak-omnibus- law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta, diakses pada 23 Oktober 2020
23 Astrid  Faidlatul  Habibah,  Menko  Airlangga  serahkan  draf Omnibus  Law Cipta  Kerja  ke  DPR, http://www.antaranews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law- cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile, diakses pada 12 Februari 2020.
Untuk  mempercepat  proses  pembahasan  oleh  parlemen,  para  pimpinan partai  koalisi  dikumpulkan  Presiden  tanggal  6  Maret  2020,  pertemuan  tersebut sekaligus  sebagai  media  laporan  perkembangan  pembahasan omnibus  law . 24 Achmad Baidowi, 25 Wakil Ketua Badan Legislatif memastikan bahwa pembahasan rancangan omnibus  law terus  berjalan  meskipun  pada  masa  pendemi  Covid-19 sesuai  kesepakatan  dalam  rapat  virtual  tanggal  2  April  2020.  Publik  mengecam keputusan  tersebut  dan  menilai  kontraproduktif  dalam  pengendalian  Covid-19, serta berimplikasi pada pembatasan partisipasi publik 26 . Willy Aditya, 27 Anggota Badan  Legislatif  menegaskan  bahwa  anggota  DPR  secara  hukum  dan  politik merupakan  representasi  rakyat  yang  sah  untuk  mengambil  keputusan  sehingga pembahasan omnibus  law tetap  berjalan.  Dengan  kegigihan  pihak  parlemen  dan pemerintah,  Luhut  Binsar  Panjaitan 28 ,  Menko  Kemaritiman  dan  Investasi menargetkan bulan Oktober 2020 pembahasan omnibus law selesai. Akhirnya pada Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020, mayoritas fraksi-fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 29
Merujuk  pada  kronikal  waktu  sejak  penyerahan  draf  ke  DPR  sampai persetujuan  pada  Sidang  Paripurna  DPR,  pembentukan omnibus  law hanya memerlukan 8 (delapan) bulan saja. Secara prosedural sebagaimana diatur dalam UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan memang tidak secara limitatif mengatur jangka waktu mengenai pembentukan satu
24 Budiarti  Utami  Putri,  Kumpulkan  Koalisi,  Jokowi  Tanya  Progres Omnibus  Law , htpp;//nasional.tempo.co/read/1318680/kumpulkan-koalisi-jokowi-tanya-progres-omnibus- law-di-dpr, diakses pada 12 Maret 2020.
25 Nyoman Ari Wahyudi, Pembahasan RUU Cipta Kerja Jalan Terus, Ini Kata Wakil Ketua Baleg DPR, https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228635/pembahasan-ruu-cipta-kerja- jalan-terus-ini-kata-wakil-ketua-baleg-dpr, diakses pada 1 Juni 2021.
26 MG  Noviarizal  Fernandes,  Ngotot  Bahas Omnibus  Law ,  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Kecam Pemerintah  dan  DPR,  https://kabar24.bisnis.com/read/20200403/16/12222304/ngotot- bahas-omnibus-law-koalisi-masyarakat-sipil-kecam-pemerintah-dan-dpr,  diakses  pada  03 April 2020.
27 Willy Aditya, Omnibus Law Cipta Kerja, disampaikan pada FGD Komnas HAM tentang Omnibus Law , Jakarta, 2020.
28 Siti  Ruqoyah,  Luhut  :  Undang-Undang  Omnibus  Law  Keluar  Setelah  Tanggal  6  Oktober, http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1707883/luhut-undang-undang-omnibus-law-keluar- setelah-tanggal-6-oktober, diakses pada 1 Oktober 2020.
29 Felix Nathaniel, Jokowi & Puan Maharani : Duet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law , https://tirto.id/jokowi-puan-maharani-duet-maut-pdip-dalam-pengesahan-omnibus-law- f5P5, diakses pada 13 Oktober 2020.
produk perundang-undangan. 30 Akan tetapi, dengan harmonisasi 79 (tujuh puluh sembilan)  undang-undang  sektoral  dan  total  halaman  mencapai  1.187,  maka omnibus  law termasuk  dalam  kategori fast  track  legislation 31 . Wicipto  Setiadi 32 , mantan  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  menyebutkan fast track  legislation sebagai  pembentukan  undang-undang  yang  cepat  dan  tidak dilakukan  secara  normal.  Pembentukan  undang-undang  memiliki  siklus  yang panjang  dan  berbelit,  terdapat  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  yakni  Naskah Akademis,  masuk  dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  terlebih  dahulu (berlaku  selama  lima  tahun),  adanya  proses  Pembahasan  antar  Kementerian, harmonisasi berbagai peraturan dan sesuai dengan tata urutan perundangan, serta pembahasan substansi.
Indikasi  percepatan  pembahasan  dan  kesepakatan omnibus  law secara faktual  juga  dipengaruhi  konstelasi  politik  yang  menunjukan  dominasi  koalisi pemerintahan di parlemen. Arsul Sani 33 , Sekjen Partai Persatuan Pembangun (PPP) membenarkan  solidnya  koalisi  partai  politik  pendukung  pemerintahan  Joko Widodo-Maruf Amin dalam pembentukan omnibus law . Upaya tersebut dilakukan dengan  mengumpulkan  para  ketua  partai  politik,  sekretaris  jenderal,  dan  ketua- ketua fraksi di DPR. Dengan total anggota koalisi pemerintah di DPR mencapai 427 (empat  ratus  dua  puluh  tujuh)  atau  74,3%,  ditambah  dukungan  fraksi  Partai Amanat  Nasional  sudah  sangat  cukup  meloloskan omnibus  law menjadi  undang- undang. 34 Koalisi  besar  pemerintah  terdiri  dari  6  (enam)  partai,  meliputi  Partai
30 Arasy  Pradana  A.  Azis,  Adakah  Jangka  Waktu  Pembentukan Omnibus  Law ?, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb391ead1ef/adakah-jangka- waktu-pembentukan-iomnibus-law-i/, diakses pada 1 Juni 2021.
31 Dandy  Bayu  Bramasta,  Secepat  Kilat,  Berikut  Fakta  Soal Omnibus  Law UU  Cipta  Kerja, https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/102100365/secepat-kilat-berikut-fakta- soal-omnibus-law-uu-cipta -kerja, diakses pada 1 Juni 2021.
32 Intan Khairunisa, Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supermasi Hukum Indonesia, https://ketik.unpad.ac.id/posts/1317/fast-track-legislation-sebagai-bentuk- peningkatan-supremasi-hukum-indonesia, diakses pada 3 Juni 2021.
33 Merdeka, Jokowi & Ketum Partai Koalisi Bahas Target Omnibus Law Hingga RUU Pemindahan Ibu Kota, https://www.merdeka.com/politik/jokowi-ketum-partai-koalisi-bahas-target- omnibus-law-hingga-ruu-pemindahan-ibu-kota.html, diakses pada 1 Juni 2021.
34 Muhamad Ali, 7 Fraksi Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan di Rapat Paripurna, PKS dan Demokrat Menolak, https://m.liputan6.com/news/read/4373244/7-fraksi-setuju-ruu-cipta- kerja-disahkan-di-rapat-paripurna-pks-dan-demokrat-menolak, diakses pada 1 Juni 2021.
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (128  anggota),  Partai  Golongan  Karya  (85 anggota),  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (78  anggota),  Partai  Persatuan Pembangunan  (19  anggota),  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (58  anggota)  dan  Partai Nasional  Demokrat  (59  anggota) 35 .  Hasil  penelitian  Marepus  Corner 36 , perkumpulan  peneliti  muda  dari  Pusat  Penelitian  Politik  (P2P)  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyebutkan dominasi kekuatan partai politik dan bisnis  turut  mempengaruhi  percepatan  pembentukan  undang-undang,  termasuk omnibus law ini yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pengusaha.
Dari praktik tersebut, konfigurasi di parlemen yang menolak omnibus law hanya ada 2 (dua) fraksi yakni Partai Keadilan Sejahtera (50 anggota) dan Partai Demokrat  (54  anggota) 37 .  Ledia  Hanifah  Amaliah 38 ,  Anggota  Baleg  Fraksi  PKS menyebut pembahasan omnibus law yang terbatas dengan kompleksitas dan ruang lingkup  yang  luas  tidak  optimal  dilakukan,  justru  menghasilkan  produk  hukum yang  tidak  tepat  dalam  menyelesaikan  hambatan  investasi.  Sedangkan,  Ossy Dermawan 39 ,  Ketua  Badan  Komunikasi  Strategis  Partai  Demokrat  menyebut penolakan  karena  pada  masa  pendemi  Covid-19  belum  memiliki  urgensitas  dan kepentingan  yang  memaksa  membahas omnibus  law dan  akan  mempengaruhi tingkat partisipasi publik. Selain itu, Demokrat mengingatkan agar menempatkan titik keseimbangan antara investasi dan kepentingan pekerja sehingga omnibus law yang dihasilkan tidak bercirikan kapitalistik dan neo-liberalistik.
35 Budiarti  Utami  Putri,  Begini  Sikap  Fraksi-Fraksi  di  DPR  atas  RUU  Cipta  Kerja, https://nasional.tempo.co/read/1393026/begini-sikap-fraksi-fraksi-di-dpr-atas-ruu-cipta- kerja, diakses pada 1 Juni 2021.
36 Lusia  Arumingtyas,  Peneliti  LIPI  Beberkan  Konflik  Kepentingan,  Koalisi  Sorot  Aktor  Di  Balik Omnibus Law ,  https://www.mongabay.co.id/2020/10/11/peneliti-lipi-beberkan-konflik- kepentingan-koalisi-soroti-aktor-di-balik-omnibus-law/, diakses pada 1 Juni 2021.
37 Muhamad Rizky, Tolak Omnibus Law , PKS dan Demokrat Partai yang Berdiri Bersama Rakyat Kecil,  https://nasional.okezone.com/read/2020/10/06/3327/22892220/tolak-omnibus-law- pks-dan-demokrat-partai-yang-beridri-bersama-rakyat-kecil, diakses pada 13 Oktober 2020.
38 Humas  Fraksi  PKS,  RUU Omnibus  Law Disahkan,  Aleg  PKS  :  Memperkecil  Hak  Pekerja https://fraksi.pks.id/2020/10/11/ruu-omnibus-law-disahkan-aleg-pks-memperkecil-hak- pekerja/, diakses pada 2 Juni 2021
39 Dani  Prabowo,  5  Alasan  Partai  Demokrat  Tolak  Pembahasan  RUU  Cipta  Kerja, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/04/10143601/5-alasan-demokrat-tolak- pembahasan-ruu-cipta-kerja?page=all, diakses pada 1 Juni 2021.
Untuk  menjelaskan  fenomena fast  track  legislation maka  kita  dapat mendasarkan  pada  pemikiran  Glen  S  Krutz 40 dalam Tactical  Maneuvering  on Omnibus Bills in Congress. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi suksesnya program legislasi, yakni: (1) leadership dan hubungan baik pimpinan parlemen dan anggotanya; (2) adanya hubungan baik presiden – parlemen; dan (3) relasi politik antar  aktor  politik  baik  eksekutif  dan  legislastif.  Dalam  konteks  pembentukan omnibus  law ,  berbagai  situasi  tersebut  menjadi  nyata  dalam  percepatan pembahasan dan persetujuan, yakni:
1. Relasi  pimpinan  partai  politik  dengan  anggota  dewan  menjadi  salah  satu kondisi  yang  memuluskan  proses  legislasi,  terutama  berkaitan  kewenangan penggantian  antar  waktu  (PAW).  Ditinjau  dari  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (MD3), menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian/penggantian anggota  dewan  sepeuhnya  merupakan kewenangan  partai  politik  sesuai  UU  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Partai Politik dan diatur di AD dan ART masing-masing partai 41 . Dengan kewenangan Ketua Partai Politik melakukan PAW, maka akan menjadi alat yang efektif guna menggantikan  anggota  dewan  yang  dalam  pilihan  politiknya  berseberangan dengan  kepentingan  partai.  Dampaknya  garis  instruksi  apapun  yang  menjadi keputusan  partai,  akan  diikuti  anggota  dewan  karena  kerentanan  kedudukan mereka di parlemen 42 .
2. Mendasarkan  pada  hubungan  baik  Presiden – parlemen,  secara de  facto pada periode 2019-2024 parlemen dikuasai koalisi pemerintah dengan anggota 427 (empat  ratus  dua  puluh  tujuh)  atau  74,3%,  seluruh  pimpinan  DPR  dan  10 (sepuluh)  pimpinan  Komisi  juga  dikuasasi  partai  koalisi  pemerintah  yang
40 Krutz, Glen S., Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of Political Science Volume 45 Issue 1, 2001, p. 210 – 223.
41 Fitria  Maharani  Pratiwi,  Problematika  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  Anggota  Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm., 121.
42 Rida Farida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, Jurnal Cita Hukum Volume 6 Nomor 1, 2013, hlm., 195-212.
memudahkan  usulan  program  pemerintah 43 .  Situasi  politik  saat  ini  berbeda dengan  periode  2014-2019  karena  parlemen  dikuasai  oposisi  melalui  Koalisi Merah  Putih  (KMP),  yang  dalam  praktiknya  memunculkan  dialektika,  dan berfungsinya check and balance secara efektif 44 .
3. Relasi politik antar aktor politik baik eksekutif dan legislastif, dalam konteks ini sejumlah  pimpinan  partai  koalisi  (ketua  dan  pengurus)  banyak  yang berkedudukan menjadi menteri di pemerintahan. Siregar 45 mengutip pendapat Lord Acton tentang teori kekuasaan yakni “ Power tends to corrupt, and absolut power  corrupts  absolutely”, mengingatkan  potensi  dan  kecenderungan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse  of  power) jika  terjadi  kapitalisasi  dan sentralistik kekuasaan. Ujang Komarudin, 46 melihat inkonsistensi Presiden Joko Widodo dalam pengaturan mengenai rangkap jabatan, dalam periode pertama berkuasa  secara  tegas  melarang  akan  tetapi  saat  ini  permisif  dengan mengangkat  para  pembantunya  dari  jajaran  ketua  dan  pengurus  partai. Sejumlah  menteri  merupakan  ketua  partai  yakni  Ketua  Umum  Partai  Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum  PPP  Suharso  Monoarfa.  Selain  itu  terdapat  pengurus  partai  yag menduduki jabatan menteri, diantaranya Menkominfo Johnny G Plate (Sekjen NasDem)  dan  Menteri  Tenaga  Kerja  Ida  Fauziyah  (Ketua  DPP  PKB).  Melihat fenomena  tersebut  Triyono  Lukmantoro 47 ,  menyebutnya  sebagai  kartelisasi politik. Jabatan menteri adalah bagian dari politik hadiah, yang mengharuskan imbal balik kesetiaan untuk menjamin solidnya koalisi. Sebaliknya, jika loyalitas
43 CNN Indonesia, Parpol Koalisi Jokowi 'Kuasai' 10 dari 11 Komisi DPR, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018212610-32-440858/parpol-koalisi- jokowi-kuasai-10-dari-11-komisi-dpr, diakses pada 2 Juni 2021.
44 A Tomy Trinugroho, Setelah KMP Kuasai Parlemen, https://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/ 19081071/ Setelah. KMP.Kuasai.Parlemen.?page=all, diakses pada 2 Juni 2021.
45 Moh. Baris Siregar, dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Indonesia Law Reform Journal Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm., 88-110.
46 Siti  Ruqoyah,  Daftar  Menteri  Jokowi  yang  Jabat  Ketua  Umum  dan  Pengurus  Partai, https://www.viva.co.id/berita/politik/1248776-daftar-menteri-jokowi-yang-jabat-ketua- umum-dan-pengurus-partai, diakses pada 2 Juni 2021.
47 Triyono Lukamantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, Harian Wawasan, http://eprints.undip.ac.id/19466/1/ KartelpartaipolitikWWS.pdf, diakses pada 2 Juni 2021.
sudah  mulai  terganggu  dan  kompensasi  atas  kesetiaan  tidak  seimbang  maka koalisi akan retak.

## Proses Formil, Minus Partisipasi
Bappenas 48 mencatat  sepanjang  tahun  2000-2015,  terdapat  peraturan  di pemerintah pusat sebanyak 12.471 dan 8.311 disusun oleh kementerian dan 2.466 berbentuk peraturan pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah menerbitkan perda  kabupaten/kota  sebanyak  25.575  peraturan  dan  perda  provinsi  sebanyak 3.177  peraturan.  Sejatinya, omnibus  law secara  konseptual  dapat  menjadi  satu mekanisme  baru  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak tersebut. 49 Metode baru seperti pendekatan omnibus law sebagai bagian dari konsep kebiasaan dan ketatanegaraan baru ( new constitutional convention and constitutional habbit ) tidak dapat dilarang, yang paling fundamental adalah tidak serta merta bisa menyimpangi kaidah dalam sistem  tata  hukum  dan  dianggap  spesial  (khusus)  dari  undang-undang  lain  dan memiliki pasal yang kebal. 50
Omnibus  law sebetulnya  jamak  di  berbagai  negara  yang  menganut  sistem common  law sebagai  sebuah  metode  pembuatan  regulasi  yang  menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan. 51 Kata omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semua. Dalam Black Law Dictionary Ninth Edition disebutkan bahwa omnibus law ini berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Jika digandeng dengan kata law maka dapat didefinisikan
48 Pusat Studi Hukum  dan  Kebijakan Indonesia,  Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, 2019, hlm., 54.
49 Antoni  Putra,  Penerapan Omnibus  Law Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi,  Jurnal  Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm.,1-10.
50 Fitriani  A  Sjarif,  Pilihan  Menggunakan  Metode  ‘ Omnibus  Law’ Dalam  Pembentukan  UU  di Indonesia,  FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020 .
51 Nabila Jusuf, Selain Cipta Kerja, ada tiga omnibus law lain yang menunggu disahkan. Apa layak diteruskan?, https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang- menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/, diakses pada 28 Mei 2021.
sebagai hukum untuk semua atau ada yang menyebut sebagai undang-undang sapu jagat. 52
Di  beberapa  negara,  o mnibus  law dipercaya  menjadi  salah  satu  strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas regulasi. Dalam praktiknya terdapat beberapa negara yang telah menerapkan omnibus law diantaranya adalah Filipina,
Kanada, dan Irlandia. The Omnibus Investment Code dirancang pemerintah Filipina untuk mengatur permasalahan investasi, yang memberikan insentif komprehensif baik  fiskal  maupun  non-fiskal. 53 Di  Kanada,  sebanyak  23  UU  telah  diatur  dalam dalam  o mnibus  law tentang  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  tunduk kepada  aturan World  Trade  Organization (WTO). 54 Sementara  Irlandia,  menjadi pemegang  rekor  dunia  praktik omnibus  law dengan  mengubah  3.225  UU  yang selanjutnya diterbitkan dalam satu omnibus law . 55 Dari berbagai contoh tersebut, praktik  di  beberapa  negara  tersebut  menunjukkan  bahwa  metode omnibus  law yang dianut fokus pada isu/sektor/klaster tertentu saja.
Berbeda  dengan  metode  yang  dipraktikkan  oleh  beberapa  negara  yang berfokus  pada  klaster  tertentu  saja, omnibus  law Cipta  Kerja  justru  memiliki keragaman materi ataupun klaster 56 . Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) ruang lingkup, yakni: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;  ketenagakerjaan;    kemudahan,  perlindungan,  serta  pemberdayaan Koperasi  dan  UMK-M;  kemudahan  berusaha;  dukungan  riset  dan  inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan
52 Firman  Freaddy  Busroh,  Konseptualisasi Omnibus  Law dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017, hlm., 24.
53 Syaiful W Harahap, Omnibus Law di Beberapa Negara Selain Indonesia,
https://www.tagar.id/omnibus-law-di-beberapa-negara-selain-indonesia, diakses pada 28 Mei 2021.
54 CBC, The 1967 Omnibus Bill: Challenging Canadian Taboos,
https://www.cbc.ca/archives/topic/trudeaus-omnibus-bill-challenging-canadian-taboos , diakses pada 2 Juni 2021.
55 Tiara  Sayusti,  Dari  Irlandia  sampai  Selandia  Baru,  Berikut  5  Negara  yang  Sudah  Terapkan Omnibus  Law ,  https://moreschick.pikiran-rakyat.com/morecoverage/pr-64815508/dari- irlandia-sampai-selandia-baru-berikut-5-negara-yang-sudah-terapkan-omnibus-law,  diakses pada 2 Juni 2021.
56 CNN Indonesia, Di Omnibus Law Cipta Kerja, Pengusaha Fokus 3 Poin, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212195438-532-456497/di-omnibus-law- cipta-lapangan-kerja-pengusaha-fokus-3-poin, diakses pada 28 Mei 2021.
proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.
Maria Farida Indarti 57 , mengingatkan dalam penyusunan omnibus law untuk tetap patuh pada sistem hukum yang dianut Indonesia yakni civil law system. Maria mendesak  agar  lebih  cermat,  sehingga  pembentukan  regulasi  baru  tidak menimbulkan persoalan terhadap implementasi dan kepastian hukumnya. 58 Ricca Anggraeni 59 ,  menekankan  bahwa  terobosan  hukum  dengan  metode omnibus  law akan berdampak pada pengubahan sistem hukum nasional karena berkait dengan 79  (tujuh  puluh  sembilan)  regulasi  sektoral.  Koherensi  normatif  yang  menjaga gagasan  negara  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  HAM  bagi  perwujudan tujuan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  harus  tetap  dipertahankan, sehingga tujuan hukum bukan semata-mata kepastian tetapi juga keadilan untuk kemanfaatan.
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  secara  normatif melalui  ketentuan  Pasal  5  UU  No.  12/2011  j.o.  UU  No.  15  Tahun  2019  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  telah  memberikan  kriteria  atau prasyarat yang harus dipenuhi, yakni adanya kejelasan tujuan; ketepatan lembaga atau  pejabat  yang  membentuk;  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan  materi muatan;  regulasi  yang  dibentuk  harus  dapat  dilaksanakan,  serta  memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan; serta berprinsip keterbukaan. 60 Dari sejumlah prasyarat tersebut maka unsur kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, maka omnibus  law telah  sesuai  karena  disusun  bersama  antara  DPR  dan pemerintah. Besuki Rekso Wibowo 61 , menilai dengan proses pembahasan antara pemerintah dan DPR maka sejatinya omnibus law merupakan produk politik yang substansinya bercirikan metode transaksional dan kompromi. Terhadap substansi
57 Rofiq Hidayat, Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law , https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida- terkait-omnibus-law>, diakses pada 10 Februari 2020.
58 Id.
59 Ricca Anggraini, Poin-Poin Analisis Undang-Undang Cipta Kerja, FGD Komnas HAM Menyikapi UU Cipta Kerja, Bogor, 12-13 Oktober 2020.
60 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
61 Besuki  Rekso  Wibowo, Omnibus  Law Sebagai  Kebijakan  Politik  dan  Hukum,  FGD  Yayasan Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
dan  muatan  materi  dalam omnibus  law tidak  secara  eksplisit  dibahas  dalam penulisan  ini,    karena  Penulis 62 dalam The  Implementation  of  Progressive Realization  at  Omnibus  Law, telah  mengulasnya  khususnya  dalam  lingkup ketenagakerjaan, lingkungan, sumber daya alam dan ancaman konflik sosial .
Kembali dalam konteks formil dalam penyusunan omnibus law , perlulah kita melihat ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 yakni  keterbukaan.  Merujuk  pada  butir  penjelasan,  asas  keterbukaan  bermakna bahwa dalam seluruh proses pembentukkan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan bersifat transparan, memberikan kesempatan dan hak partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kewajiban  normatif  tersebut  selaras  dengan  prinsip  HAM,  bahwa membebankan kepada negara melalui pemerintah bahwa dalam proses legislasinya harus bersifat terbuka dan menjamin partisipasi secara penuh. Melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) KIHESB menegaskan bahwa “Negara -negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk: (a) berpartisipasi dalam kehidupan …” ; Pasal 8  ayat  (2)  Deklarasi  Hak  atas  Pembangunan  menetapkan  bahwa “N egara  harus mendorong partisipasi umum di semua bidang sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan dan realisasi penuh hak asasi manusia” ; dan Pasal 11 Prinsip- Prinsip  Limbur  memberikan  mandat  untuk “…., suatu  usaha  bersama  nasional untuk menumbuhkan partisipasi sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat tidak dapat diabaikan untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial  dan  budaya.  Partisipasi  masyarakat  dibutuhkan  pada  semua  tahapan, termasuk formulasi, pelaksanaan dan tinjauan atas kebijakan-kebij akan nasional”.
Dalam  konteks  ini,  hak  atas  informasi  dan  hak  untuk  berpartisipasi  bukanlah sebatas  hak  yang  dapat  dipenuhi  secara  formalitas  saja.  OCHCR 63 menyebutkan bahwa  partisipasi  yang geniue akan  menghasilkan  pengambilan  keputusan  yang
62 Agus Suntoro, Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerj, Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1, 2021, hlm.,1-17.
63 UN OHCHR, Guidelines for States on the Effective Implementation of the Right to Participate in Public Affairs ,https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/
GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web.pdf, dikases pada 23 Oktober 2020.
terinformasi,  berjangka  panjang,  dan  akuntabel  untuk  menciptakan  kepercayaan dan  legitimasi  terhadap  kebijakan  atau  legislasi  yang  dihasilkan  yang  akan berdampak terhadap warga negara.
Berdasarkan  kerangka  normatif  di  atas,  idealnya  dalam  pembentukan omnibus  law, baik  pemerintah  dan  DPR  harus  mendengarkan  dan mempertimbangkan masukan publik. Faktualnya prosedur fomal tidak sepenuhnya ditempuh dan bersifat tertutup, indikatornya tidak ada informasi yang konstan dan resmi  diunggah  dalam  situs  DPR  dan  Pemerintah  mengenai  perkembangan pembahasan omnibus  law. 64 Jerry  Sumampow, 65 Koordinator  Komite  Pemilih Indonesia  (TePI)  menilai  ketertutupan  dan  ketergesa-gesaan  memangkas  ruang partisipasi  publik  dalam  penyampaian  gagasan,  terutama  bagi  kelompok terdampak.  Sependapat  dengan  hal  itu,  Fajri  Nursyamsi, 66 menunjukan  bahwa penyandang  disabilitas  dan  kelompok  masyarakat  adat  sebagai  pihak  yang terdampak langsung dari perubahan kebijakan ini, nihil dilibatkan tercermin dari substansi  pasal  yang  tidak  mengatur  kepentingan  mereka.  Demikian  halnya, aspirasi  kelompok  keagamaan  diantaranya  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP) Muhamadiyah 67 , Pengurus Besar Nahdatul Ulama 68 dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia  (PGI) 69 belum  sepenuhnya  diakomodasi.  Justru  masyarakat  yang menyampaikan aspirasinya melalui parlemen jalanan (demonstrasi) mendapatkan
64 Haryanti  Puspa  Sari,  Lagi  Reses,  DPR  Tetap  Bahas Omnibus  Law RUU  Cipta  Kerja, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/11223791/lagi-reses-dpr-tetap-bahas- omnibus-law-ruu-cipta-kerja, diakses pada 23 Oktober 2020.
65 Deti Mega Purnamasari, Pengesahan UU Cipta Kerja Tampak Tergesa-gesa, TePI: Ini Problem Serius, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/11/17123191/pengesahan-uu-cipta- kerja-tampak-tergesa-gesa-tepi-ini-problem-serius, diakses pada 2 Juni 2021.
66 Fajri Nursyamsi, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM Menyikapi UU Cipta Kerja, 2020.
67 CNN  Indonesia,  Datangi  DPR,  PP  Muhammadiyah  Minta  RUU Omnibus  Law Disetop,
//www.cnnindonesia.com/nasional/20200715164919-32-525054/datangi-dpr-pp- muhammadiyah-minta-ruu-omnibus-law-disetop, diakses pada 15 Juli 2020.
68 CNN Indonesia, PBNU : Omnibus Law Ciptaker Sarat Kezaliman,
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20200428192036-32-498209/pbnu-omnibus-law- cipatker-sarat-kezaliman, diakses pada 28 April 2020.
69 Markus  Saragih,  Pernyataan  Sikap  Para  Pendeta  Terkait Omnibus  Law RUU  Cipta  Kerja, https://pgo.or.id/pernyataan-sikap-para-pendeta-terkait-omnibus-law-RUU-Cipta-Kerja, diakses pada 15 Juli 2020.
represi  dan  penangkapan.  Asfinawati 70 ,  Direktur  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  (YLBHI)  menyebut  sampai  tanggal  8  Oktober  2020  lebih  dari 1.000 orang yang ditangkap dan ditahan di 18 (delapan belas) provinsi.
Implikasi  dari  ketertutupan  ini  adalah  ketidakjelasan  terhadap  naskah omnibus  law hasil  persetujuan  antara  Pemerintah  dan  DPR.  Pasca  persetujuan Sidang Paripurna 5 Oktober 2020 beredar 5 (lima) versi omnibus law 71 yakni: (a) naskah yang berjumlah 905 halaman, beredar tanggal 5 Oktober 2020 pada saat Sidang  Paripurna  DPR  RI;  (b)  naskah yang  berjumlah  1.052  halaman,  beredar tanggal 9 Oktober 2020; (c) naskah yang berjumlah 1.035 halaman, beredar tanggal 12 Oktober 2020; (d) naskah yang berjumlah 812 halaman, beredar pada tanggal 12  Oktober  2020;  dan  (e)  naskah  UU  No.  11  Tahun  2020  yang  ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 2 November 2020 dengan tebal 1.187 halaman. Aziz Syamsuddin 72 , Wakil Ketua DPR berkilah berbagai versi dan perubahan halaman karena perubahan format kertas. Pratikno 73 , Menteri Sekretaris Negara mengakui adanya perubahan tersebut karena pengecekan teknis.
Meskipun berbagai bantahan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi terhadap naskah yang disetujui pada Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 dengan dokumen UU No. 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja 74 ,  terdapat  berbagai  perubahan.  Beberapa  contoh  menonjol berkaitan  Bab  VIA  tentang  Kebijakan  Nasional  berhubungan  dengan  Pajak  dan Retribusi  yang  memasukan  6  (enam)  pasal,  serta  perubahan  beberapa  substansi
70 BBC News Indonesia, UU Cipta Kerja : Lebih dari seribu orang ditangkap di berbagai provinsi usai  unjuk  rasa  menentang omnibus  law ,  polisi  dituding  anti  demokrasi, https://www.bbc.com/indonesia-5445044, diakses pada 23 Oktober 2020.
71 Kania  Rahma  Nureda,  dkk ,  Omnibus  Law Cipta  Kerja  dalam  Perspektif  HAM,  Komnas  HAM, Jakarta, 2020, hlm., 27.
72 Yosepha Pusprisa, Kontroversi Lima Versi UU Cipta Kerja, https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f87d856ed48d/kontroversi-lima-versi-uu- cipta-kerja, diakses pada 23 Oktober 2020.
73 Dewi Suciati Saputri dan Nawir Arsyad Akbar, UU Ciptaker Kini 1.187 Halaman, Pasal 46 Soal Migas  Dihapus,  https://republika.co.id/berita/qilxsz409/uu-ciptaker-kini-1187-halaman- pasal-46-soal-migas-dihapus, diakses pada 28 Mei 2021.
74 Kania  Rahma  Nureda,  dkk, Omnibus  Law Cipta  Kerja  dalam  Perspektif  HAM,  Komnas  HAM, Jakarta, 2020, hlm. 30.
dalam Pasal 88 terkait ketenagakerjaan 75 . Akhirnya, Dini Purwono 76 , Jubir Presiden Joko  Widido  mengkonfirmasi  adanya  berbagai  perubahan  dari  naskah  versi  812 menjadi  1.187  halaman.  Perubahan  tersebut  terkait  perbedaan  format,  serta dipengaruhi  penambahan  dan  penghapusan  materi  diantaranya  Pasal  46  terkait kewenangan BPH Migas. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal  164  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun 2020  tentang  Tata  Tertib  dan  Pasal  109  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Undang-Undang, seharusnya tidak ada perubahan terhadap substansi atau materi terhadap naskah yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR.
Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo 77 , tanggal 9 Oktober 2020 bahwa “Unjuk  rasa,  penolakan  Undang -undang  Cipta  Kerja  yang  pada  dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax  di  medi a  sosial,” tidaklah  tepat.  Berbagai  pihak  ini  sejak  awal  telah menyampaikan  keberatan  melalui  forum  diskusi  sebelum  melakukan  aksi protes/unjuk rasa. Jika argumentasi tersebut dibenarkan, seperti menunjuk wajah mereka sendiri, mengingat ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan  DPR  untuk  menyebarluaskan  informasi  dan  substansi  sejak  penyusunan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, pembahasan, hingga pengundangan.
Terlepas dari berbagai kekurangan dalam aspek substansi dan formil dalam pembentukan omnibus law yang  pertama  kali di  Indonesia,  hal  ini  telah  menjadi momentum sejarah dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan. Jimly
75 Tempo.co,  Ada  Perubahan  Substansi  di  UU  Cipta  Kerja,  Pakar  Hukum:  Itu  Pencurian  Pasal, https://nasional.tempo.co/read/1395454/ada-perubahan-subtansi-di-uu-cipta-kerja-pakar- hukum-itu-pencurian-pasal/full&view=ok, diakses pada 13 Oktober 2020.
76 Tim  detikcom,  Jubir  Jokowi  Jelaskan  3  Alasan  Perubahan  Draf  Final  UU  Cipta  Kerja, https://news.detik.com/berita/d-5225562/jubir-jokowi-jelaskan-3-alasan-perubahan-draf- final-uu-kerja?utm_source=copy_url& utm_campign=detikcomsocmed &utm_medium=btn&utn_content=news, diakses pada 23 Oktober 2020.
77 Dadang Sugianto, 9 Hoax Omnibus Law Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207442/9-hoax-omnibus-law-cipta- kerja-yang-ditangkis-jokowi, diakses pada 2 Juni 2021.

## Ashiddiqie
78 dalam Omnibus  Law ,  Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi Administratif,  menilai bahwa  mekansime  ini dapat  menjadi  jembatan  perubahan dalam  pembentukan  undang-undang  dan  sebagai  bagian  dari  kebiasaan  dan ketatanegaraan baru ( new constitutional convention and constitutional habbit ) yang mengadopsi sistem hukum common law.

## Dominasi Kekuasaan Eksekutif
Bima  Arya  Sugiarto 79 ,  Ketua  Dewan  Pengurus  Asosiasi  Pemerintah  Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menilai kehadiran omnibus law merupakan tsunami regulasi, sehingga memerlukan peraturan pelaksana yang justru harus diciptakan setelah berlakunya undang-undang ini. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) 80 mencatat omnibus  law mengamanatkan  pembentukan  lebih  dari  450  (empat ratus  lima  puluh)  ketentuan  untuk  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  delegasi. Rinciannya, sebanyak 11 materi didelegasikan ke Peraturan Pemerintah, 11 materi ke Peraturan Presiden, 377 materi ke Peraturan Menteri, 60 materi ke peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan 7 materi ke Peraturan Daerah. Terhadap  amanat  tersebut,  sampai  saat  ini  Pemerintah  telah  menerbitkan  51 peraturan pelaksana, terdiri dari 47 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (PP) 81 . Aturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada 2 PP yang ditetapkan menjadi aturan,
78 Jimly  Asshiddiqie, Omnibus  Law ,  Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi  Administratif , Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020, hlm., 6.
79 Muhamad Januar Rizky, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah Agar Pelaksanaan UU Cipta Kerja Optimal, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609463291e53d/ini-yang-perlu- dilakukan-pemerintah-agar-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-bisa-optimal?page=all/,  diakses  pada 4 Juni 2021.
80 PSHK,  Menyambut  Implementasi  Peraturan  Pelaksana  UU  Cipta  Kerja:  Penyederhanaan Regulasi  yang  Tidak  Sederhana,  https://pshk.or.id/publikasi/menyambut-implementasi- peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-penyederhanaan-regulasi-yang-tidak-sederhana/, diakses pada 4 Juni 2021.
81 Feni Freycinetia Fitriani, Link Download 51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Unduh di Sini!, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210222/9/1359300/link-download-51-peraturan- pelaksana-uu-cipta-kerja-unduh-di-sini, diakses pada 4 Juni 2021.
yakni  PP  Nomor  73  Tahun  2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi  dan  PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi 82 .
Berkait erat dengan fakta tersebut, sejatinya omnibus law yang pada awalnya ditujukan  sebagai  mekanisme  deregulasi  belum  sepenuhnya  tepat  karena  justru kontraproduktif  dengan  membiarkan  regulasi  yang  bersifat  delegasi  dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan menteri 83 . Sigit Rianto 84 , menilai bahwa banyaknya peraturan delegasi tersebut justru bertentangan dengan tujuan  perampingan  terhadap  obesitas  peraturan  yang  digagas  Presiden  Joko Widodo, terlebih berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 12/2011 Presiden diberikan kewenangan  membentuk  peraturan  secara  mandiri.  Herlambang  Wiratman 85 , menegaskan  situasi  dilematis  dalam  pembentukan  peraturan  mandiri  tersebut – meskipun  pada  hakikatnya  diperbolehkan  tetap  harus  memenuhi  syarat sebagaimana  menurut  UUD  ( constitutionally  accepted )  agar  dalam  menjalankan kekuasaan eksekutif lebih peka, antisipatif dan responsif.
Dengan situasi dan kondisi faktual sebagaimana diuraikan di atas, maka arah politik  hukum  pembentukan omnibus  law ini  bercirikan  akumulasi  kewenangan kepada  pemerintah  (eksekutif) 86 .  Peran  Legislatif  yang  merupakan  representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan berdasarkan mandat Pasal 20 ayat (1)  UUD  1945  sebagai  pemegang  kekuasaan  pembentukan  undang-undang, semakin berkurang perannya karena banyaknya pembentukan peraturan delegasi omnibus  law menjadi  kekuasaan  pemerintah 87 .  Demikian  halnya  implikasi  dari
82 Kementerian Keuangan, Pemerintah Tetapkan Tiga Payung Hukum untuk Lembaga Pengelola Investasi, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah- tetapkan-tiga-payung-hukum-untuk-lembaga-pengelola-investasi/, diakses pada 4 Juni 2021.
83 Hartanto and Aris Sudarmono, Omnibus Law Between Justice and Benefits, The 1st Proceeding Omnibus  Law  Opportunities  And  Challenges  Towards  Entrepreneurs  And  Labor  :  Comparative Review law, 2020, page., 7-12.
84 Sigit Riyanto, et, all, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja  (Pengesahan  Dpr  5  Oktober  2020),  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyatakarta,  2020, hlm., 16.
85 Herlambang P. Wiratraman, Peraturan Presiden Istilah, Wewenang, Materi dan Penyusunannya, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
86 Fraksi  Rakyat  Indonesia  (FRI),  Pernyataan  Sikap  atas Draft  Omnibus  Law RUU  Cilaka, https://igj.or.id/demokrasi-dihabisi-omnibus-law-mematikan-demokrasi/, diakses pada 4 Juni 2021.
87 Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
subtsansi omnibus  law terutama  berkaitan  penyederhaan  perizinan,  banyak menghilangkan  ruang checks   and  balances dari   yudikatif  untuk   meninjau keputusan   administratif   eksekutif. 88 Berdasarkan  argumentasi  tersebut, menegaskan adanya dominasi eksekutif dalam penetapan dan arah pembentukan peraturan dengan representasi Presiden yang dinilai semakin menguat ( too strong precidency ) 89 .
Secara konseptual, sebetulnya UUD 1945 telah memberikan arah penataan kelembagaan  dengan  mekanisme separation  of  powers, dalam  arti  kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara  yang  sederajat  dan  saling  mengimbangi  ( checks  and  balances ),  yakni eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif 90 .  Berkaitan  dengan  hal  itu,  Jimly  Ashiddiqie 91 dalam  Konstitusi  Bernegara  memberikan  peringatan  agar  keseluruhan  elemen, komponen,  hierarki  dan  aspek-aspek  yang  bersifat  sistemik  sebagaimana disebutkan  di  atas  (eksekutif,  legislastif dan  yudikatif)  dijaga  dalam  postur  yang seimbang sebagai unsur paling elementer untuk mewujudkan sistem hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berkonstitusi UUD 1945. Jika komponen tersebut  berjalan  pincang  dan  tidak  seimbang,  maka  satu  kesatuan  hukum  yang demokratis tidak akan terwujud.

## Penutup
Berdasarkan  keseluruhan  pembahasan  dan  analisis  yang  dilakukan,  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
(a)  Bahwa kekuataan koalisi pemerintahan yang mencapai 74% dan konsolidasi yang  dilakukan  oleh  Presiden  secara  langsung  kepada  Ketua  Partai  Politik
88 NET Attorney, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Membahayakan Demokrasi,
https://kumparan.com/net_attorney/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-membahayakan- demokrasi-1sxWB3Qo5iJ/full, diakses pada 4 Juni 2021.
89 Johnson,  L.  K.,  The  Contemporary  Presidency:  Presidents,  Lawmakers,  And  Spies:  Intelligence Accountability In The United States. Presidential Studies Quarterly Volume 34 Issue 4, p., 828 – 837,
2004.
90 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia – Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm., 36-64.
91 Jimly  Ashiddiqie,  Konstitusi  Bernegara,  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  dan  Demokratis, Setara Press, Malang, 2015, hlm., 119.
koalisinya  cenderung  efektif  dalam  mempercepat  pembahasan  dan persetujuan terhadap omnibus law yang mengarah pada fast track legislation, meskipun  terdapat  penolakan,  kritikan  dan  masukan  dari  berbagai  pihak seperti  akademisi,  buruh,  aktivis  lingkungan  hidup,  penyandang  disabilitas, dan berbagai komunitas marjinal lainnya;
(b)  Bahwa terdapat berbagai penyimpangan dalam prosedur formal perencanaan, pembahasan, dan pembentukan omnibus law sebagaimana diatur dalam UU No.
12 Tahun 2011, terutama berkaitan dengan asas keterbukaan dan penerapan prinsip partisipasi – sehingga mempengaruhi akuntabilitas omnibus law. Ruang gelap berimplikasi pada ketidakjelasan dan peredaran berbagai versi omnibus law, serta perubahan naskah hasil kesepakatan dalam Sidang Paripurna DPR. Meskipun  demikian, omnibus  law menjadi  momentum  dalam  perubahan mekanisme pembentukan pembentukan perundang-undangan dan pengadopsian sistem tata hukum yang baru;
(c)  Terdapat ancaman terhadap kehidupan sipil dan demokrasi dengan dominasi kekuasaan eksekutif yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui omnibus la w ini, terutama melalui perubahan instrumen pengaturan yang seharusnya dilakukan  melalui  UU  diubah  dengan  peraturan  pemerintah,  peraturan presiden, dan keputusan presiden. Demikian halnya maksud deregulasi dengan penyederhaan  aturan  untuk  mendorong  investasi  justru  melahirkan  450 ketentuan baru.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Penulis menyarankan agar seluruh pihak  terutama  Pemerintah  dan  DPR  sebagai  pejabat  publik  yang  dipilih berdasarkan  pemilihan  umum  yang  demokratis  untuk  memastikan  kepentingan terbaik  bagi  rakyat  Indonesia  dengan  membuka  ruang  komunikasi,  dialogis  dan terbuka  terhadap  masukan  dan  kehendak  publik,  termasuk  dalam  penyusunan aturan  delegasi  dari omnibus  law .  Pilihan legislative  review ataupun executive review, sangat  dimungkinkan  untuk  melakukan  peninjauan,  perubahan  dan/atau pembatalan  bisa  menjadi  opsi  sembari  melibatkan  ahli  agar  produk  perundang- undangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

## Daftar Pustaka
Buku: Amran  Suadi  dan  Mardi  Chandra,  Politik Hukum:  perspektif hukum  perdata  dan pidana Islam serta otonomi syariah, Prenada Media, Jakarta, 2016.
Daniel  S  Lev,  Hukum  dan  Politik  di  Indonesia – Kesinambungan  dan  Perubahan,
LP3ES, Jakarta, 1990.
Fitria  Maharani  Pratiwi,  Problematika  Penggantian  Antar Waktu  (PAW)  Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
Hartanto and Aris Sudarmono, Omnibus Law Between Justice and Benefits, The 1st Proceeding Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review law, 2020.
Herlambang  P.  Wiratraman,  Peraturan  Presiden  Istilah,  Wewenang,  Materi  dan Penyusunannya, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
Jimly  Ashiddiqie,  Konstitusi  Bernegara,  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  dan Demokratis, Setara Press, Malang, 2015.
Kania Rahma Nureda, dkk , Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif HAM, Komnas HAM, Jakarta, 2020.
Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Bandung, 2010.
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  Kajian  Reformasi  Regulasi  di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK,
2019.
Roichatul Aswidah, dkk, Pembangunan Berbasis HAM : Sebuah Panduan, Komnas HAM, Jakarta, 2013.
Yosep  Adi  Prasetyo,  Hak  Ekosob  dan  Kewajiban  Negara,  Komnas  HAM,  Jakarta, 2012.
Jurnal: Agus Suntoro, Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerj, Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1, 2021.
Ali  Amrin,  dkk,  Kebijakan  Pemerintah  yang  Menjamin  Kepastian  Hukum  Dalam Berinvestasi di Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019.
Antoni  Putra,  Penerapan Omnibus  Law Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi,  Jurnal Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020.
Eko  Susdarwanto  dan  Endro  Tri  Susdarwono,  Studi  Kasus  Pendekatan  Naratif Politik Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Moderat Volume 6 Nomor 1, 2020.
Firman  Freaddy  Busroh,  Konseptualisasi Omnibus  Law dalam  Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan , Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017.
Johnson,  L.  K.,  The  Contemporary  Presidency:  Presidents,  Lawmakers,  And  Spies: Intelligence Accountability In The United States. Presidential Studies Quarterly Volume 34 Issue 4, 2004.
Moh. Baris Siregar, dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Indonesia Law Reform Journal Volume 1 Nomor 1, 2021.
Ni’matul  Huda,  Kedudukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 13 Nomor 1, 2006.
Krutz, Glen S, Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress,  American Journal of Political Science Volume 45 Issue 1, 2001.
Ricca Anggraini dan Cipta Indra Lestari Rachman, Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?, International Conference on Law, Economics and Health, Atlantis Press Volume 140, 2020.
Rida  Farida,  Mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  (Paw)  Anggota  Dpr  Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, Jurnal Cita Hukum Volume 6 Nomor 1, 2013.
Todd  Landman,  The  Scope  of  Human  Rights:  Background  Concepts  to  Indicators, Revista Ibeoromicana De Derechos Humanos Volume 02, 2006.

## Sumber Lain:
Besuki  Rekso  Wibowo, Omnibus  Law Sebagai Kebijakan  Politik dan  Hukum,  FGD Yayasan Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
Bivitri  Susanti,  RUU  Cipta  Kerja  di  tengah  Pandemi  COVID19,  Materi  Presentasi pada Diskusi Terbatas Yayasan Tifa, 2020.
Fitriani A Sjarif, Pilihan Menggunakan Metode ‘ Omnibus Law’ Dalam Pembentukan UU  di  Indonesia,  Materi  Presentasi  pada  FGD  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan (PSHK), 2020.
Jimly  Asshiddiqie, Omnibus  Law, Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi Administratif, Yayasan Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
Komnas  HAM,  Keterangan  Pers  No.  035/Humas/KH/VIII/2019  tentang  Kertas Posisi RUU Cipta Kerja dalam Perspektif HAM, 2020.
Komnas  HAM,  Kertas  Posisi  Rancangan  UU  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2020.
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Majelis Umum PBB  No. 2200 A (XXI), 1966.
Sigit Riyanto, et, all, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja  (Pengesahan  Dpr  5  Oktober  2020),  Universitas  Gajah Mada, Yogyatakarta, 2020.
T  Gayus  Lumbuun,  Pemikiran  tentang Omnibus  Law ,  Mahkamah  Agung  RI, disampaikan dalam Seminar oleh Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
UN  OHCHR,  Guidelines  for  States  on  the  Effective  Implementation  of  the  Right  to Participate in Public Affair, 2018.

## Wawancara:
Fajri Nursyamsi, Menyikapi UU Cipta Kerja, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM, 2020.
Fajry  Akbar,  Menakar Omnibus  Law sebagai  Alat  untuk  Mensejahterakan Masyarakat,  Materi  Presentasi  pada  Seminar  Riset  Desain  Komnas  HAM, 2020.
Sukarmi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1, 2, dan 5, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM, 2020.
Willy Aditya, Omnibus Law Cipta Kerja, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM, 2020.
Situs Daring:
Addi  M  Idhom,  Isi  Pidato  Jokowi  saat  Pelantikan  Presiden  2019-2024  di  Sidang MPR, https//tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024- di-sidang-mpr-ej5U, diakses 20 Oktober 2019.
Ady Thea DA, 12 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3474fe03a84/12-alasan- koalisi-masyarakat-sipil-tolak-ruu-cipta-lapangan-kerja/,  diakses  2  Juni 2021.
Arasy  Pradana  A.  Azis,  Adakah  Jangka  Waktu  Pembentukan Omnibus  Law ?, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb391ead1ef/ada kah-jangka-waktu-pembentukan-iomnibus-law-i/, diakses 1 Juni 2021.
Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga serahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR RI, https://www.antaranews.com/berita/1292146/menko- airlangga-serahkan-draf-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr- ri?utm_medium=mobile, diakses 12 Februari 2020. A Tomy Trinugroho, Setelah KMP Kuasai Parlemen, https://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/ 19081071/ Setelah.
KMP.Kuasai.Parlemen.?page=all, diakses 2 Juni 2021.
BBC News Indonesia, UU Cipta Kerja: Lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap  usai  unjuk  rasa  menentang omnibus  law ,  polisi  dituding antidemokrasi, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54445044, diakses 23 Oktober 2020.
Bidara  Pink,  Kebut  penyusunan omnibus  law ,  pemerintah  gandeng  Kadin, https://nasional.kontan.co.id/news/kebut-penyusunan-omnibus-law- pemerintah-gandeng-kadin, diakses 24 November 2019.
Budiarti  Utami  Putri,  Kumpulkan  Koalisi,  Jokowi  Tanya  Progres Omnibus  Law di DPR,  https://nasional.tempo.co/read/1318680/kumpulkan-koalisi-jokowi- tanya-progres-omnibus-law-di-dpr, diakses 12 Maret 2020.
________________________,  Begini  Sikap  Fraksi-Fraksi  di  DPR  atas  RUU  Cipta  Kerja, https://nasional.tempo.co/read/1393026/begini-sikap-fraksi-fraksi-di-dpr- atas-ruu-cipta-kerja, diakses 1 Juni 2021.
CBC, The 1967 Omnibus Bill: Challenging Canadian Taboos,
https://www.cbc.ca/archives/topic/trudeaus-omnibus-bill-challenging- canadian-taboos , diakses 2 Juni 2021. CNN Indonesia, PBNU: Omnibus Law Ciptaker Sarat Kezaliman, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200428192036-32-
498209/pbnu-omnibus-law-ciptaker-sarat-kezaliman, diakses 28 April 2020.
CNN Indonesia, Datangi DPR, PP Muhammadiyah Minta RUU Omnibus Law Disetop, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715164919-32-
525054/datangi-dpr-pp-muhammadiyah-minta-ruu-omnibus-law-disetop, diakses 15 Juli 2020.
CNN Indonesia,  Pernyataan  Lengkap  Jokowi  Jawab  Kritik Omnibus  Law Ciptaker, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009203601-32- 556717/pernyataan-lengkap-jokowi-jawab-kritik-omnibus-law-ciptaker, diakses 13 Oktober 2020.
CNN  Indonesia,  Di Omnibus  Law Cipta  Kerja,  Pengusaha  Fokus  3  Poin, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212195438-532- 456497/di-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-pengusaha-fokus-3-poin, diakses 28 Mei 2021.
CNN Indonesia, Pemerintah Lebur Omnibus Law Perpajakan Dalam RUU Ciptaker, https://cnn indonesia.com/ekonomi/20201003135717-532-
5539774/pemerintah-lebur-omni-bus-law- perpajakan-dalam-ruu-cipatker, diakses 31 Mei 2021.
CNN  Indonesia,  Parpol  Koalisi  Jokowi  'Kuasai'  10  dari  11  Komisi  DPR, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018212610-32-
440858/parpol-koalisi-jokowi-kuasai-10-dari-11-komisi-dpr,  diakses  2  Juni 2021.
Dadang  Sugianto,  9 Hoax  Omnibus  Law Cipta  Kerja  yang  Ditangkis  Jokowi, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207442/9-hoax- omnibus-law-cipta-kerja-yang-ditangkis-jokowi, diakses 2 Juni 2021.
Dandy  Bayu  Bramasta,  Secepat  Kilat,  Berikut  Fakta  Soal Omnibus  Law UU  Cipta Kerja, https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/102100365/secepat- kilat-berikut-fakta-soal-omnibus-law-uu-cipta  -kerja,  diakses  pada  1  Juni 2021.
Dani  Prabowo,  5  Alasan  Partai  Demokrat  Tolak  Pembahasan  RUU  Cipta  Kerja, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/04/10143601/5-alasan- demokrat-tolak-pembahasan-ruu-cipta-kerja?page=all,  diakses  pada  1  Juni 2021.
Deti Mega Purnamasari, Pengesahan UU Cipta Kerja Tampak Tergesa-gesa, TePI: Ini
Problem Serius,
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/11/17123191/pengesahan- uu-cipta-kerja-tampak-tergesa-gesa-tepi-ini-problem-serius,  diakses  2  Juni 2021.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonsia,  Tentang  DPR,  Fraksi, http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi, diakses 1 Oktober 2020.
Dewi  Suciati  Saputri  dan  Nawir  Arsyad  Akbar,  UU  Ciptaker  Kini  1.187  Halaman, Pasal  46  Soal  Migas  Dihapus,  https://republika.co.id/berita/qilxsz409/uu- ciptaker-kini-1187-halaman-pasal-46-soal-migas-dihapus,  diakses  28  Mei 2021.
Dian  Erika  Nugraheny,  Dalam  Draf Omnibus  Law PP  Bisa  Cabut  UU,  Mahfud: Mungkin Keliru Ketik, https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/12333741/dalam-draf-
omnibus-law-pp-bisa-cabut-uu-mahfud-mungkin-keliru-ketik?page=all, diakses 17 Februari 2020.
_________________________,  Pembahasan  Draf Omnibus  Law Tertutup,  Komnas  HAM: Pelanggaran Serius Konstitusi, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/19160111/pembahasan- draf-omnibus-law-tertutup-komnas-ham-pelanggaran-serius?page=all, diakses 20 Oktober 2020.
Ezra Sihite & Edwin Firdaus, Guru Besar dan Para Dosen Kampus Ternama Tolak Omnibus Law , https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309730-guru-besar- dan-para-dosen-kampus-ternama-tolak-omnibus-law,  diakses  13  Oktober 2020.
Felix  Nathaniel,  Jokowi  &  Puan  Maharani:  Duet  Maut  PDIP  dalam  Pengesahan Omnibus Law , https://tirto.id/jokowi-puan-maharani-duet-maut-pdip- dalam-pengesahan-omnibus-law-f5P5, diakses 13 Oktober 2020. Feni Freycinetia Fitriani, Link Download 51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Unduh di Sini!,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210222/9/1359300/link-download- 51-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-unduh-di-sini, diakses 4 Juni 2021.
Fraksi  Rakyat  Indonesia  (FRI),  Pernyataan  Sikap  atas Draft  Omnibus  Law RUU Cilaka, https://igj.or.id/demokrasi-dihabisi-omnibus-law-mematikan- demokrasi/, diakses 4 Juni 2021.
Haryanti Puspa Sari, Lagi Reses, DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/11223791/lagi-reses-dpr- tetap-bahas-omnibus-law-ruu-cipta-kerja, diakses pada 23 Oktober 2020.
Humas  Fraksi  PKS,  RUU Omnibus  Law Disahkan,  Aleg  PKS  :  Memperkecil  Hak Pekerja  https://fraksi.pks.id/2020/10/11/ruu-omnibus-law-disahkan-aleg- pks-memperkecil-hak-pekerja/, diakses pada 2 Juni 2021.
Intan  Khairunisa, Fast  Track  Legislation Sebagai  Bentuk  Peningkatan  Supermasi Hukum Indonesia,
https://ketik.unpad.ac.id/posts/1317/fast-track- legislation-sebagai-bentuk-peningkatan-supremasi-hukum-indonesia, diakses 3 Juni 2021.
Jaffry  Prabu  Prakoso,  Airlangga  Bilang Omnibus  Law Beri  Kepastin  Bagi  2,9  Juta Anak Muda Menganggur, https://ekonomi.bisnis.com/read/20201007/9/1301991/airlangga-bilang- omnibus-law-beri-kepastian-bagi-29-juta-anak-muda-menganggur,  diakses 31 Mei 2021.
Jahawir Gustav  Rizal,  Jejak Omnibus  Law :  Dari  Pidato  Pelantikan  Jokowi  Hingga Polemik RUU Cipta Kerja, https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak- omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-
cipta?page=all, diakses 23 Oktober 2020.
Jimly  Asshiddiqie,  UU Omnibus ( Omnibus  Law ),  Penyederhanaan  Legislasi,  dan Kodifikasi  Administratif,  https://www.jimlyschool.com  /baca/34/uu- omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi- administratif, diakses 26 Oktober 2020.
Kementerian Keuangan, Pemerintah Tetapkan Tiga Payung Hukum untuk Lembaga Pengelola
Investasi, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran- pers/siaran-pers-pemerintah-tetapkan-tiga-payung-hukum-untuk-lembaga- pengelola-investasi/, diakses 4 Juni 2021.
Lusia Arumingtyas, Peneliti LIPI Beberkan Konflik Kepentingan, Koalisi Sorot Aktor Di  Balik Omnibus  Law ,  https://www.mongabay.co.id/2020/10/11/peneliti- lipi-beberkan-konflik-kepentingan-koalisi-soroti-aktor-di-balik-omnibus- law/, diakses 1 Juni 2021.
Markus Saragih, Pernyataan Sikap Para Pendeta Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, https://pgi.or.id/pernyataan-sikap-para-pendeta-terkait-omnibus- law-ruu-cipta-kerja/, diakses 15 Juli 2020.
Medcom.id,  Lima  Hal  Janggal  Terselip  di Omnibus  Law Cipta  Kerja, https://www.medcom.id/nasional/hukum/aNraevWK-lima-hal-janggal- terselip-di-omnibus-law-cipta-kerja, diakses 20 Februari 2020.
Merdeka, Jokowi & Ketum Partai Koalisi Bahas Target Omnibus Law Hingga RUU Pemindahan  Ibu  Kota,  https://www.merdeka.com/politik/jokowi-ketum- partai-koalisi-bahas-target-omnibus-law-hingga-ruu-pemindahan-ibu- kota.html, diakses 1 Juni 2021.
MG  Noviarizal  Fernandez,  Ngotot  Bahas Omnibus  Law ,  Koalisi  Masyarakat  Sipil Kecam Pemerintah dan DPR, https://kabar24.bisnis.com/read/20200403/16/1222304/ngotot-bahas- omnibus-law-koalisi-masyarakat-sipil-kecam-pemerintah-dan-dpr, diakses 3 April 2020.
Muhamad Ali, 7 Fraksi Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan di Rapat Paripurna, PKS dan  Demokrat  Menolak,  https://m.liputan6.com/news/read/4373244/7- fraksi-setuju-ruu-cipta-kerja-disahkan-di-rapat-paripurna-pks-dan- demokrat-menolak, diakses 1 Juni 2021.
Muhamad  Rizky,  Tolak Omnibus  Law ,  PKS  dan  Demokrat  Partai  yang  Berdiri Bersama Rakyat Kecil, https://nasional.okezone.com/read/2020/ 10/06/337/2289220/tolak-omnibus-law-pks-dan-demokrat-partai-yang- berdiri-bersama-rakyat-kecil, diakses 13 Oktober 2020.
Muhammad  Bernie,  Serikat  Tani  Ikut  Geruduk  DPR  Tolak Omnibus  Law , https://tirto.id/serikat-tani-ikut-geruduk-dpr-tolak-omnibus-law-fRo1,
diakses 2 Juni 2021. Muhamad Januar Rizky, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah Agar Pelaksanaan UU Cipta Kerja Optimal, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609463291e53d/ini-yang- perlu-dilakukan-pemerintah-agar-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-bisa- optimal?page=all/, diakses pada 4 Juni 2021.
M  Julnis  Firmansyah,  Demonstrasi  Hari  Buruh:  Tolak Omnibus  Law Hingga Penangkapan, https://metro.tempo.co/read/1458478/demonstrasi-hari- buruh-tolak-omnibus-law-hingga-penangkapan, diakses 2 Juni 2021.
Nabila Jusuf, Selain Cipta Kerja, ada tiga omnibus law lain yang menunggu disahkan.
Apa  layak  diteruskan?,  https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta-kerja-ada- tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/, diakses 28 Mei 2021.
Nawir Arsyad Akbar, Omnibus Law , DPR: Pemerintah tak Bisa Ubah UU dengan PP, https://republika.co.id/berita/q5u3wc428/omnibus-law-dpr-pemerintah- tak-bisa-ubah-uu-dengan-pp, diakses 17 Februari 2020.
NET  Attorney, Omnibus  Law RUU  Cipta  Kerja  Membahayakan  Demokrasi, https://kumparan.com/net_attorney/omnibus-law-ruu-cipta-kerja- membahayakan-demokrasi-1sxWB3Qo5iJ/full, diakses 4 Juni 2021.
Nyoman  Ari  Wahyudi,  Pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  Jalan  Terus,  Ini  Kata  Wakil Ketua Baleg DPR, https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228635/pembahasan- ruu-cipta-kerja-jalan-terus-ini-kata-wakil-ketua-baleg-dpr,  diakses  1  Juni 2021.
PSHK,  Menyambut  Implementasi  Peraturan  Pelaksana  UU  Cipta  Kerja:
Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana, https://pshk.or.id/publikasi/menyambut-implementasi-peraturan- pelaksana-uu-cipta-kerja-penyederhanaan-regulasi-yang-tidak-sederhana/, diakses 4 Juni 2021.
Raka Dwi Novianto, Omnibus Law Dinilai Solusi Perlambatan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, https://ekbis.sindonews.com/beritaamp/1557031/34/omnibus-law- dinilai-solusi-perlambatan-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona, diakses pada 1 Juni 2021.
Rofiq  Hidayat,  Kekhawatiran  Maria  Farida  Terkait
Omnibus  Law , https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatir an-maria-farida-terkait-omnibus-law>, diakses 10 Februari 2020.
Siti Ruqoyah, Daftar Menteri Jokowi yang Jabat Ketua Umum dan Pengurus Partai, https://www.viva.co.id/berita/politik/1248776-daftar-menteri-jokowi- yang-jabat-ketua-umum-dan-pengurus-partai, diakses 2 Juni 2021.
Siti Ruqoyah & Mohammad Yudha Prasetya,  Luhut: Undang-undang Omnibus Law Keluar Setelah Tanggal 6 Oktober, https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1307883-luhut-undang-undang- omnibus-law-keluar-setelah-tanggal-6-oktober, diakses 26 Oktober 2020.
Syaiful  W  Harahap, Omnibus  Law di  Beberapa  Negara  Selain  Indonesia, https://www.tagar.id/omnibus-law-di-beberapa-negara-selain-indonesia, diakses 28 Mei 2021.
Tempo.co, Ada Perubahan Substansi di UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Itu Pencurian Pasal,  https://nasional.tempo.co/read/1395454/ada-perubahan-subtansi- di-uu-cipta-kerja-pakar-hukum-itu-pencurian-pasal,  diakses  13  Oktober 2020.
Tiara  Sayusti,  Dari  Irlandia  sampai  Selandia  Baru,  Berikut  5  Negara  yang  Sudah Terapkan Omnibus Law , https://moreschick.pikiran-
rakyat.com/morecoverage/pr-64815508/dari-irlandia-sampai-selandia- baru-berikut-5-negara-yang-sudah-terapkan-omnibus-law,  diakses  2  Juni 2021.
Tim detikcom, Jubir Jokowi Jelaskan 3 Alasan Perubahan Draf Final UU Cipta Kerja, https://news.detik.com/berita/d-5225562/jubir-jokowi-jelaskan-3-alasan- perubahan-draf-final-uu-cipta-kerja?utm_source=
copy_url&utm_campign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utn_content= news, diakses 23 Oktober 2020.Triyono Lukamantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, Harian Wawasan, http://eprints.undip.ac.id/19466/1/ KartelpartaipolitikWWS.pdf, diakses 2 Juni 2021.
Tsarina Maharani, 92 Akademisi Teken Petisi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/17222001/92-akademisi- teken-petisi-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja, diakses 2 Juni 2021.
Widya  Kartika,  et.al, Omnibus  Law  on  Taxation  :  Winning  or  Losing,  Policy  Brief , Perkumpulan  Prakarsa,    http://reposity.theprakarsa.org/publication/ 324604/omnibus-law-on-taxation-winning-or-losing,  diakses  5  September 2020.
Yosepha Pusparisa, Kontroversi Lima Versi UU Cipta Kerja, https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f87d856ed48d/kontrover si-lima-versi-uu-cipta-kerja, diakses 23 Oktober 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2017  tentang Penggantian  Antarwaktu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Naskah Akademik