## Wajah Hukum
Implikasi Pembubaran Partai Politik terhadap Organisasi Sayap

## Biantara Albab
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Correspondence: biantara.albab@umy.ac.id
Abstrak. Salah  satu  keistimewaan  yang  diberikan  kepada  partai  politik  adalah  pembentukan  organisasi  sayap afiliasi  yang  berperan  penting  dalam  pembinaan  kaderisasi  partai.  Namun  kerangka  hukum  yang  mengatur Sayap Organisasi Partai Politik tersebut masih belum memadai, terutama diatur dalam Pasal 12 huruf j Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik.  Sebaliknya,  dalam  undang-undang  tersebut  terdapat ketentuan  pembubaran  partai  politik.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  mendorong  penyelidikan  apakah  pembubaran tersebut  juga  meluas  ke  organisasi  sayap  afiliasi  partai  politik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui dampak  pembubaran  partai  politik  terhadap  Sayap  Organisasi  Partai  Politik  dengan  menggunakan  metode yuridis  normatif  yang  memadukan  analisis  perundang-undangan  dan  konseptual.  Temuannya  menunjukkan bahwa pembubaran partai politik mau tidak mau berujung pada pembubaran Organisasi Sayap Partai Politiknya masing-masing. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, keberadaan Organisasi Sayap Politik berasal  langsung  dari  partai  politik  itu  sendiri.  Kedua,  belum  adanya  pengaturan  yang  jelas  mengenai  Sayap Organisasi  Partai  Politik,  yang  hanya  terbatas  pada  Undang-Undang  Partai  Politik,  yang  membedakannya dengan  Organisasi  Kemasyarakatan.  Ketiga,  peraturan  yang  mengatur  Organisasi  Sayap  bergantung  pada anggaran rumah tangga partai politik dan selaras dengan tujuan dan aspirasi bersama dari Organisasi Sayap dan partai politik induknya, yang berpusat pada kesatuan visi dan misi .
Kata Kunci : Pembubaran, Partai Politik, Organisasi Sayap, Hukum
Abstract. One of the privileges afforded to political parties is the establishment of affiliated wing organizations, which  play  a  crucial  role  in  fostering  party  cadre.  However,  the  legal  framework  governing  these Organizational Wings of Political Parties remains insufficient, primarily addressed in Article 12 letter j of Law Number  2  of  2008  concerning  Political  Parties.  Conversely,  within  this  legislation,  provisions  exist  for  the dissolution  of  political  parties.  Thus,  it  prompts  inquiry  into  whether  such  dissolution  also  extends  to  the affiliated  wing  organizations  of  political  parties.  This  research  aims  to  explore  the  ramifications  of  political party  dissolution  on  these  Organizational  Wings of  Political  Parties,  employing  a normative  juridical  method integrating  statutory  and  conceptual  analyses.  The  findings  indicate  that  the  dissolution  of  political  parties inevitably leads to the dissolution of their respective Political Party Wing Organizations. This conclusion rests on  several  grounds.  Firstly,  the  existence  of  Political  Wings  Organization  derives  directly  from  the  political party itself. Secondly, the absence of clear-cut regulations pertaining to the Organizational Wings of Political Parties,  limited  solely  to  the  Law  on  Political  Parties,  distinguishes  them  from  Community  Organizations. Thirdly, the regulations governing Wing Organizations are contingent upon the bylaws of political parties and align with the shared objectives and aspirations of a Wing Organization and its parent political party, centered around a unified vision and mission.

## Keyword: Dissolution, Political Parties, Organization Wings, Law

## PENDAHULUAN
Pembentukan  Organisasi  sayap  partai  politik  (OSP)  nmerupakan  hak  yang  diberikan  kepada Partai  Politik  (Parpol)  sesuai  dengan  Pasal  12  huruf  J  Undang-Undang  tentang  PArpol.  Dalam penjelasan pasal terkait, disebutkan bahwa organisasi sayap partai politik adalah entitas yang didirikan oleh Parpol itu sendiri atau yang menyatakan diri sebagai bagian dari  OSP, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) masing-masing partai politik. Dengan demikian, pasal penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan organisasi sayap partai politik dapat dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  langsung  oleh  partai  politik  itu  sendiri  atau  oleh  entitas  eksternal yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari sayap partai politik tertentu.
OSP  merupakan  bagian  dan  wadah  yang  penting  untuk  menjalankan  proses  kaderisasi  dalam partai  politik.  Melalui  OSP,  ideologi  partai  politik  dapat  dipahami  secara  dalam,  dan  karakter militansi  para  kader  dapat  dibangun.  OSP  memiliki  peran  yang  besar  dalam  usaha  implementasi, sosialisasi,  dan  penyebaran  program  dan  kebijakan  partai  politik.  Apabila  OSP  dikelola  dan dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  partai  politik,  hal  ini  bisa  menjadi  alat  yang  sangat  penting  dalam
memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat secara massal, baik dalam konteks memenangkan pemilihan umum maupun dalam menyebarkan kebijakan partai politik. 1
Meskipun OSP memiliki peran yang sangat penting sebagai mesin dari partai politik, regulasi yang  mengaturnya  masih  belum  memadai.  Regulasi  mengenai  OSP  dalam  konteks  Hukum  Positif masih  memiliki  kekurangan,  terutama  karena  Penjelasan  Pasal  12  huruf  J  Undang-Undang  tentang Partai  Politik menyatakan bahwa  peraturan lebih  lanjut  mengenai  OSP  akan  diatur  dalam  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  masing-masing  partai  politik.  Selain  itu, ketidakjelasan  pengaturan  OSP  semakin  diperparah  karena  tidak  ada  ketentuan  yang  secara  khusus mengaturnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). 2 Kurangnya regulasi yang mengatur mengenai OSP dapat memberikan ketidak jelasan terhadap bagaimana  hubungan  antara  partai  politik  dengan  OSP  tersebut.  Kemunculan  OSP  memang  dilatar belakangi oleh berdirinya partai sebagaimana OSP muncul pada undang-undang partai politik, tetapi bagaimana  jika  terjadi  sebaliknya  yaitu  pembubaran  partai  politik.  Partai  politik  dapat  dibubarkan karena  beberapa  hal,  yaitu  membubarkan  diri,  melakukan  penggabungan  dengan  partai  politik  lain dan di bubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3
Dalam  hal  pembubaran  partai  politik  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  hal  tersebut  merupakan kewenangan  yang  telah  diberikah  oleh  UUD  1945.  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut,  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  terkait  pembubaran  partai  politik  secara konstitusional  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  secara  hukum  berarti  kewenangan Mahkamah Agung dalam membubarkan partai politik dihapuskan. Dengan merujuk pada kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atau penyelesaian masalah  politik  ( judicialization  of  politics ),  termasuk  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang- Undang Dasar, serta memberikan keputusan mengenai pembubaran partai politik. 4
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  muncul  pertanyaan  bagaimana  implikasi terjadinya  pembubaran partai politik  yang  dilakukan oleh Mahkamah  Konstitusi  terhadap organisasi sayap partai politik. Apakah partai politik yang telah dibubarkan dapat turut membubarkan organisasi sayap  partai  politik.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  akan  menguraikan  dan  meneliti  terkait  dengan  isu hukum tersebut.

## METODE
Metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu  penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Pendekatan  metodologi  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mengacu  pada  bahan  hukum primer, yaitu dengan menganalisis konsep hukum, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. 5
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi dokumen, karena  penulisan  ini  berdasarkan  premis  normatif.  Melalui  teknik  studi  dokumen,  penulis  dapat menganalisis  dan  mendapapatkan  kepastian  dari  sumber  data  yang  dapat  dipercaya  dan  layak  untuk
1 Syamsudin  Haris  dkk, Panduan  RekrutmenvDan  Kaderisasi  Partai  Politik  Ideal  Indonesia ,  (Jakarta: Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian  Pencegahan,  KPK  Bekerja  sama  dengan  Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016) hlm 54-55.
2 Putra  Perdana  Ahmad  Saifullah,  Politik  Hukum  Pengaturan  Organisasi  SayapPartai  Politik  dalam Hukum Positif Indonesia, Volksgeist , Vol. 3, No. 2 (2020), hlm 17-32 3 Herdianto  H.  Lalenoh,  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Memutuskan  Pembubaran  Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Lex Administratum, Vol. VI, No. 4 (2018), hlm 29-34
4 Erlanda Juliansyah Putra 1 , Gagasan pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia , (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 126.
5 Mukti Fajar And Ahmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 67.
mencapai tujuan penelitian, 6 Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
Diharapkan  bahwa  penelitian  dengan  metode  dan  pendekatan  yang  telah  diuraikan  dapat memberikan  jawaban  yang  jelas,  terperinci,  dan  mendalam  mengenai  implikasi  pembubaran  Partai Politik terhadap Organisasi Sayap Partai Politik.

## HASIL Hubungan Partai Politik dengan Organisasi Sayap
Secara  keseluruhan,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  memiliki  satu-satunya  klausul, Pasal  12,  huruf  "J",  yang  mengacu  pada  organisasi  sayap  partai  politik.  Dalam  artikel  ini,  partai politik  diizinkan  untuk  membentuk  dan  memiliki  organisasi  sayap  partai  politik.  Namun, pertanyaannya adalah apakah organisasi sayap partai politik memiliki status badan hukum yang sama dengan partai politik utama. Pertanyaan ini muncul karena OSP memiliki struktur, kepengurusan, dan program kerja serupa.
Struktur  Parpol  atau  Partai  Politik  terdiri  dari  OSP.  Dari  perspektif  teoretis,  dianggap  bahwa keberadaan organisasi sayap dalam struktur partai dapat mengurangi beban dan tanggung jawab yang harus  ditanggung  partai  tersebut.  Selain  itu,  karena  organisasi  sayap  lebih  fleksibel,  mereka  dapat mengembangkan  daya  tarik  mereka  sendiri  dan  tidak  bergantung  pada  karakteristik  dan  tawaran ideologis partai pada basis dukungan tradisionalnya. 7
Ralph Turner dan Lewin Killian mengklasifikasikan gerakan sosial ke dalam tiga (3) kategori. Pertama,  ada  gerakan  yang  memiliki  orientasi  pada  nilai,  yang  ditandai  oleh  komitmen  anggotanya terhadap prinsip tertentu, menolak untuk berkompromi demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kedua,  ada  gerakan  yang  berorientasi  pada  kekuasaan,  yang  utamanya  berusaha  untuk  memperoleh statu  atau  jabatan.  Ketiga,  ada  gerakan  yang  berorientasi  pada  partisipasi  publik,  yang  hanya menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam masyarakat tanpa berusaha secara aktif untuk mengatasi kekurangan tersebut. 8
Ahmad  Asroni  dan  rekannya  dianggap  sebagai  gerakan  yang  kedua,  atau  gerakan  yang memiliki orientasi pada kekuasaan, berdasarkan kategori gerakan yang disebutkan oleh Ralph Turner dan  Lewin  Killian  di  atas. 9 Tujuan  utamanya  adalah  memperoleh  kekuasaan,  status,  dan  pengakuan sebagai  anggota  gerakan.  Ini  menunjukkan  bahwa  organisasi  sayap  partai  politik,  sebagai  gerakan sosial,  pada  dasarnya  berusaha  untuk  mendapatkan  kekuasaan,  seperti  partai  politik.  Tetapi  ada prinsip  yang  membedakan  keduanya.  Menurut  hukum,  status  badan  hukum  partai  politik  sangat penting. Dilihat dari Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahkan,  Undang- Undang Partai Politik mewajibkan partai politik untuk didaftarkan sebagai badan hukum.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  partai  politik  merupakan  perkumpulan  warga  sehingga  dapat menjadi  badan  hukum,  tetapi  Parpol  tidak  bisa  memiliki  anggota  atau  struktur  badan  hukum  lagi. 10 Dua pernyataan di atas memberikan bukti untuk dua hal: pertama, OSP tidak memiliki status badan hukum karena hanya individu sebagai manusia yang diizinkan menjadi anggota partai politik; kedua, partai  politik  sebagai  organisasi  utama  memiliki  status  badan  hukum,  dan  ketiga,  partai  politik diberikan hak untuk membentuk dan memiliki OSP untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat mereka.. 11
Menurut analisis tersebut, hubungan antara Partai Politik dan OSP adalah seperti relasi internal dalam  kesatuan  hukum  yang  sama.  Dalam  kesatuan  hukum  ini,  OSP  dianggap  sebagai  entitas  non-
6 Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Peneltian  Hukum (Jakarta:  Rajawali  Press,  2006), hlm 26.
7 Ahmad  Asroni,  Muhammad  Yusup,  dan  Adib  Sofia,  Dakwah  Dan  Politik:  Menakar  Kontribusi Organisasi  Islam  Sayap  Partai  Politik  Bagi  Masyarakat  Muslim  Yogyakarta, Jurnal  Dakwah,  Vol  XIV,  No  1 , (2013), hlm 29.
8 Ralp Turner dan Lewis Killian, Collective Behavior , (New York : Prentice Hall, 1957) 9 Ibid
10 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembuabaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 69.
11 https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham- ri-problematika-pembubaran-OSP-politik-dan-implikasinya-terhadap-partai-politik-dwi-putri-cahyawati.pdf. Diakases pada tanggal 9 Juni 2023
badan  hukum  yang  tergantung  dan  dimiliki  oleh  Partai  Politik  sebagai  badan  hukumnya.  Hubungan diantara  keduanya  bersifat  struktural  dan  internal.  Ini  karena  Organisasi  Sayap  Partai  Politik  tidak memiliki afiliasi dengan Partai Politik dan tidak memiliki afiliasi dengan Partai Politik sendiri.

## Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik
Ketidakhadiran  peraturan  yang  memadai  adalah  kendala  yang  dihadapi  oleh  OSP.  Peraturan perundang-undangan tidak mengatur sayap partai politik secara khusus. Pasal 12, huruf j, hanya OSP dan  itu  membahas  sebelas  hak  Parpol,  salah  satunya  adalah  hak  untuk  "membentuk  dan  memiliki organisasi  sayap  partai  politik".  Peraturan  perundang-undangan  juga  mengatur  sembilan  hak  partai politik lainnya, termasuk aturan tentang lambing partai dan simbol partai, partisipasi dalam pemilihan umum,  manajemen  fraksi,  pergantian  dan  pemberhentian  anggota  Dewan  Perwakilan,  pencalonan presiden/ wakil presiden, dan bantuan keuangan negara. Peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang regulasi OSP. 12
Karena tidak ada aturan yang jelas tentang organisasi sayap partai politik, OSP pasti tidak dapat melakukan  operasinya  di  masyarakat.  OSP  sering  terikat  pada  simbol,  bahasa,  dan  lambang  partai politik karena mereka beroperasi untuk kepentingan partai politik. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil  juga  sering  berfungsi  sebagai  organisasi  sosial  yang  terlibat  dalam  kegiatan  masyarakat, termasuk  kegiatan  sosial  dan  keagamaan.  Namun,  ketika  kegiatan  organisasi masyarakat  sipil  diatur oleh peraturan yang berbeda, OSP hanya dianggap sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan Parpol. 13 Dapat dilihat persoalan OSP dengan Parpol bedasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Partai Politik seperti PDI-P, Gerindra dan Golkar mengungkapkan cara Parpol menetapkan posisi OSP.
1. Partai Gerindra
Partai  Gerindra  mengatur  tentang  OSP  di  dalam  AD/ART  pada  Bab  IX  Pasal  27  sebagai berikut 14 :
a. DPP Partai GERINDRA dapat membentuk OSP
b. OSP  GERINDRA  pusat  harus  ditetapkan  berdasarkan  SK  DPP  yang  disetujui  oleh  Ketua Dewan Pembina.
2. PDI-P
Istilah  Organisasi  Sayap  Partai  (OSP)  tidak  ditemukan  dalam  AD/ART  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDI-P).  Sebaliknya,  istilah  Komunitas  Juang  Partai,  yang  diatur  dalam Pasal  54,  dikenal  oleh  AD/ART  PDI-P.  Menurut  artikel  tersebut,  komunitas  juang  partai  dapat terdiri dari unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lainnya. Untuk mendapatkan  pemilih  di  luar  basis  Partai,  Komunitas  Juang  Partai  bertanggung  jawab  untuk mengorganisir masyarakat sesuai dengan kelompoknya. 15 3. Partai Golkar
Partai  Golkar  mengatur  OSP  dalam  Bab  XVII  Pasal  35  Anggaran  Dasar.  Adapun pengaturannya sebagai berikut 16 : a. Partai GOLKAR memiliki OSP sebagai tempat perjuangan kader
b. OSP berdasarkan ayat (1) terdiri dari :
a. Organisasi sayap perempuan
b. Organisasi sayap pemuda
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Partai  Gerindra,  Partai  PDI-P,  dan  Partai  Golkar,  OSP  adalah organisasi  politik  yang  didirikan  oleh  partai  politik  untuk  meningkatkan  basis  strategis  partai  dari tingkat  pusat  hingga  tingkat  terendah,  yaitu  desa  dan  kelurahan.  Dalam  kasus  Partai  Gerindra, pengurus OSP juga harus menjabat sebagai pengurus partai politik di tingkat yang sama, tetapi Partai Golkar tidak akan melakukannya.
12 Wendra  Yunaldi,  Problematika  Pengaturan  Organisasi  Sayap  Partai  Politik, Prosiding  Simposium Hukum  Tata Negara “Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politi” FH  UII Yogyakarta ,  2019,  hlm 29-30.
13 Ibid 14 AD/ART Partai Gerindra, Ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Oktober 2014
15 AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masa Bakti 2015-2020
16 Golkar, AD/ART Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019
Dilihat  dari  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  ketiga  partai  di  atas,  jelas  bahwa  OSP  bagian integral  dari  kepentingan  dan  tujuan  partai  politik  tersebut.  OSP  sangat  terkait  dengan  organisasi partai  politik,  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah.  Karena  OSP  merupakan  hak  partai  politik, masing-masing  partai  politik  memiliki  kewenangan  untuk  mengaturnya.  Selain  undang-undang internal partai politik, aturan OSP tidak diatur oleh undang-undang eksternal lainnya. Oleh karena itu, semua  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  Organisasi  Perlindungan  Sosial  (OSP)  secara  hierarkis terkait  dengan  organisasi  partai  politik  induknya.  Meskipun  kegiatan  organisasi  tersebut  secara langsung terkait dengan masyarakat yang tidak mendukung partai politik tersebut, organisasi tersebut berada  dalam  lingkup  organisasi  partai  politik.  Akibatnya,  OSP  tetap  dapat  bekerja  sama  dengan berbagai group sosial dalam masyarakat. 17

## Sanksi dan Pembubaran Partai Politik
Hubungan antara partai politik dan OSP bersifat struktural dan internal, karena OSP dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu mengapa dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf J menjadikan OSP sebagai salah satu hak partai politik. Di dalam  Pasal 40 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Partai  Politik,  terdapat  larangan  terhadap  partai  politik,  adapun  larangan-larangan  yang terdapat dalam Pasal 40 adalah sebagai berikut:
1. Partai politik dilarang menggunakan penamaan, pelambangan atau gambar yang sama
2. Partai Politik dilarang:
a. Melaksanakan  kegiatan  yang  tidak  sejalan  dengan  konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya
b. Melaksanakan kegiatan yang membahayakan negara
3. Partai Politik dilarang:
a. Mendapatkan sumbangan pihak asing
b. Mendapatkan sumbangan tanpa identitas yang jelas
c. Mendapatkan atau meinta kepada BUMN, BUMD, dan BUMDES atau lainnya
d. Memakai sumber dana dari fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota
e. Dilarang untuk mendirikan suatu badan usaha dan/atau mempunyai saham suatu badan usaha.
f. Dilarang menyebarkan ajaran tentang komunisme/Marxisme-Leninisme.
Berdasarkan  Pasal  47  Dan  48  Ayat  (1),  (2)  Dan  Ayat  (3)  UU  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang Partai  Politik,  Jika  Partai  politik  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  telah  tercantum dalam UU partai politik, maka dari itu akan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
1. Adanya penolakan sebagai badan hukum
2. Peringatan
3. Penghentian bantuan APBN
4. Peringatan oleh KPU
5. Sanksi administratif
6. Pembekuan keanggotaan oleh pengadilan negeri
7. Dibubarkan oleh MK
Mengenai pembubaran partai politik, hal  demikian telah diatur secara jelas pada Pasal 41  UU Partai Politik, adapun kondisi tersebut berupa hal berikut:
1. Bubar secara mandiri
2. penggabungan
3. Dibubarkan oleh MK
Pembubaran  yang  terjadi  karena  keputusan  sendiri,  berdasarkan  Pasal  42  Undang-Undang Partai Politik dilakukan berdasarkan AD/ ART masing-masing partai. Sedangkan untuk pembubaran partai  yang  dilakukan  karena  adanya  penggabungan  partai,  berdasarkan  Pasal  43,  hal  tersebut dilakukan  dengan  cara  membetuk  partai  baru  beserta  partai  lain  atau  menggabungkan  diri  dengan partai yang sudah ada berikut dengan nama, lambang dan tanda gambar baru.
Untuk  pembubaran  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  hal  ini  dapat  terjadi  dalam beberapa  ketentuan,  pertama  adalah  berdasarkan  Pasal  48  ayat  (3)  Mahkamah  Konstitusi  dapat
17 Wendra  Yunaldi, Problematika  Pengaturan  Organisasi  Sayap  Partai  Politik.  Prosiding  Simposium Hukum  Tata  Negara  “Pengaturan  Penataan  Organisasi  Sayap  Partai  Politik ”,  (Yogyakarta:  FH  UII,  2019), hlm 71-84.
membubarkan  partai  politik  jika  partai  tersebut  telah  diberikan  sanksi  berupa  pembekuan  partai karena melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Selain itu,  kondisi  yang  dapat  membubarkan  partai  politik  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  pelanggaran yang sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

## Implikasi Pembubaran Partai Politik terhadap Organisasi Sayap
Jika  melihat  hubungan  antara  partai  politik  dan  OSP,  pada  dasarnya  keduanya  tidak  dapat dipisah antara satu dan lainnya. Keberadaan OSP bergantung pada partai politik itu sendiri, sehingga apapun yang terjadi pada partai politik akan berdampak pada OSP. OSP merupakan hak yang dimiliki oleh  partai,  yang  dibentuk  berdasarkan  kemerdekaan  dalam  berserikat  dan  berkumpul.  Keberadaan organisasi sayap ini merupakan hasil dari penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah ditegakkan oleh Partai Politik sebelumnya.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa OSP merupakan organisasi yang berorientasi pada kekuasaan, maka dari itu OSP pada dasarnya memiliki potensi yang sama dengan partai politik dalam  melakukan  pelanggaran  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  40  UU  Partai  Politik.  Meskipun  UU Partai Politik tidak mengatur lebih lanjut mengenai OSP ini dalam hal sanksi atau larangan. OSP juga tidak bisa serta merta disamakan dengan sanksi yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat, karena kedua entitas tersebut berbeda.
Jika  mengacu  pada  Undang-Undang  mengenai  Organisasi  Masyarakat,  maka  Organisasi Masyarakat dapat diberikan sanksi administratif berupa:
1. Memberika peringatan secara tertulis
2. Pemberhentian bantuan
3. Penghentian melakukan kegiatan secara semntara
4. Pencabutan keterangan terdaftar
Tetapi hal tersebut tidak dapat diberikan kepada OSP karena kedudukannya bukan merupakan badan hukum yang sama dengan Organisasi Masyarakat. Sehingga jika melihat dari kedudukan OSP maka mekanisme yang terjadi Partai Politik sama dengan OSP.
Mengenai  hal  pembubaran  Partai  Politik  maka  hal  tersebut  akan  berimplikasi  terhadap pembubaran  OSP  juga.  Keberadaan  OSP  tidak  ada  maknanya  karena  pada  dasarnya  kedudukanya menjadi hak atas suatu partai tertentu dan kedudukannya juga terikat atas AD/ ART partai tersebut.

## SIMPULAN
Implikasi  dari  adanya  pembubaran  Partai  terhadap  OSP  politik  adalah  turut  terjadinya pembubaran terhadap Organisasi Sayap Partai Politik tersebut. Alasannya adalah pertama, OSP adalah hak  yang  timbul  dari  Partai  itu  sendiri  kedua,  pengaturan  mengenai  Organisasi  Sayap  Partai  Politik belum ada aturan yang pasti dan hanya terdapat dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak dapat disamakan  dengan  Organisasi  Masyarakat  ketiga,  aturan  mengenai  Organisasi  Sayap  menginduk kepada AD/ART Partai Politk sekaligus maksud dan tujuan dari suatu Organisasi Sayap dengan Partai Politik sama yaitu berorientasi pada kekuasaan dengan visi dan misi yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 2006 Erlanda Juliansyah Putra, Gagasan pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia , Depok: Rajawali Pers, 2017
Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembuabaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Konstitusi Press, 2006
Mukti Fajar And Ahmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
Ralp Turner dan Lewis Killian 1 , Collective Behavior , New York : Prentice Hall, 1957 Syamsudin Haris dkk, Panduan Rekrutmenv Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia , Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, KPK Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016

## Peraturan dan AD/ART
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Republik Indonesia, DPP Partai Gerindra, AD/ART, Ditetapkan di Jakarta. Republik Indonesia, DPP PDI-P, AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Republik Indonesia, Golkar, AD/ART Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019

## Jurnal
Ahmad  Asroni,  “Muhammad  Yusup,  dan  Adib  Sofia,  Dakwah  Dan  Politik:  Menakar  Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta”, Jurnal Dakwah, Vol XIV, No 1 , (2013)
Herdianto  H.  Lalenoh,  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Memutuskan  Pembubaran  Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Lex Administratum, Vol. VI, No. 4 (2018) Putra  Perdana  Ahmad  Saifullah,  Politik  Hukum  Pengaturan  Organisasi  SayapPartai  Politik  dalam Hukum Positif Indonesia, Volksgeist , Vol. 3, No. 2 (2020)
Wendra  Yunaldi, Problematika  Pengaturan  Organisasi  Sayap  Partai  Politik.  Prosiding  Simposium Hukum Tata Negara “Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik ”, Yogyakarta: FH UII, 2019

## Website
https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu- kemenhumham-ri-problematika-pembubaran-OSP-politik-dan-implikasinya-terhadap-partai- politik-dwi-putri-cahyawati.pdf