## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

## MENELISIK TERTIB HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MELALUI VALIDITAS SUATU NORMA HUKUM
Ricca Anggraeni* 1 , Indah Mutiara Sari 2 1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia riccaanggraeni@univpancasila.ac.id

## Abstract
The struggle of tendency in forming a regulation is not the new problem in the world of statutory regulations.  Community-oriented  law  is  a  dream  that  must  be  immediately  realized  by Indonesian  government.  But  unfortunately,  this is  still  far  from being  realized if  we look  at the policies  issued  at  this  time.  Like  Government  Regulation  in  Lie  of  Law  Number  1  Year  2020 concerning  State  Financial  Policy  and  Financial  System  Stability  for  Handling  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)  and  /  or  In  Order  to  Face  Threats  that  Endanger  the  National Economy  and  /  or  Financial  System  Stability,  since  stipulation  of  reaping  various  negative responses which are dominated by public suspicion that through this regulation, the government accommodates  pragmatic  interests  more  than  community  needs.  The  existence  of  this regulation  then  questioned  as  to  its  validity  as  a  legal  norm  that  is  issued  in  a  short  time  by reason  of  coercive  circumstances.  The  People's  Representative  Council  is  then  demanded  to become the supporting institution to keep it in line with the concept of the laws and regulations in Indonesia.
Keywords: Government Regulation in Lie of Law; Validity; Coercive Circumstances

## Abstrak
Pergulatan  tendensi  dalam  membentuk  suatu  peraturan  bukanlah  hal  baru  dalam  dunia peraturan perundang-undangan. Hukum yang berorientasi pada masyarakat adalah mimpi yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Namun sayangnya, hal ini seperti masih jauh  untuk  diwujudkan  jika  melihat  pada  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  pada  saat  ini. Seperti  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan yang sejak ditetapkannya menuai beragam tanggapan negatif yang didominasi oleh kecurigaan masyarakat  bahwa  melalui  instrumen  Perppu  ini,  pemerintah  lebih  mengakomodasi kepentingan  pragmatis  dibanding  kebutuhan  masyarakat.  Keberadaan  Perppu  ini  kemudian dipersoalkan validitasnya sebagai sebuah norma hukum yang dikeluarkan dalam waktu singkat dengan  alasan  keadaan  yang  memaksa.  DPR  kemudian  dituntut  untuk  menjadi  lembaga pengampu  Perppu  agar  tetap  sejalan  dengan  konsep  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
Kata  Kunci: Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  Validitas;  Norma  Hukum; Keadaan yang Memaksa
Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum

## A. Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  yang  dihadapi  dunia  termasuk  Indonesia  telah  membuat  Pemerintah “kalang kabut”. 1 Hal ini terjadi karena Indonesia tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi, yang  didalamnya  menjamin  ketersediaan  data  dan  informasi,  ketangguhan  ekonomi,  serta infrastruktur  kesehatan. 2 Ini  akhirnya  menyebabkan  Pemerintah  mengeluarkan  sepaket kebijakan,  baik  dalam  bentuk  tindakan  maupun  peraturan  perundang-undangan  untuk memitigasi  risiko  akibat  pandemi,  termasuk  mencegah  perluasan  Pandemi  dan  mengatasi dampak Pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan.
Salah satu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor Nomor  1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan.  Sejak  ditetapkan,  Perppu  ini  langsung  menuai  kontra  dan  kritikan  dari berbagai  pihak.  Itu  disebabkan  tidak  lain  dari  muatan  Perppu  yang  dalam  sudut  pandang berbagai  kalangan  hanya  menguntungkan  kaum  pengusaha  dan  pejabat  yang  diberikan legitimasi  untuk  melakukan  tindakan  sebagaimana  ditentukan  melalui  Perpu  Nomor  1/2020. Kejanggalan juga dianggap menguat di dalam materi muatan Perpu Nomor 1/2020 ini, sehingga perlu  dikritisi,  agar  ketika  menjadi  Undang-Undang  tidak  semata-mata  menjadi  sistem  yang merusak tatanan sistem norma hukum dan politik hukum di Indonesia.
Sebagai  Perpu,  sebagaimana  ditentukan  melalui  ketentuan  Pasal  22  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa,  dan  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  pada  persidangan  yang  berikut.  Jika  tidak,  maka  peraturan  pemerintah  sebagai pengganti  undang-undang  itu  harus  dicabut.  Artinya,  Perpu  merupakan  peraturan  pemerintah yang ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Selain itu, Perpu memiliki keberlakuan yang sementara, karena di persidangan yang  berikut  harus  diajukan  ke  DPR  untuk  mendapatkan  persetujuannya.  Dengan  demikian, DPR  dalam  hal  ini  berfungsi  sebagai legislative  review bagi  Peraturan  Pemerintah  yang ditetapkan sebagai pengganti undang-undang oleh Presiden.
1 Istilah  ini  digunakan  dalam  artikel  di  Kompas.com,  yang  ditulis  oleh  Deti  Mega  Purnamasari,  Ed. Kristian  Erdianto,  “Pemerintah  Dinilai  Kalang  Kabut  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19,”  pada https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/19421111/pemerintah-dinilai-kalang-kabut-dalam- menghadapi-pandemi-covid-19.
2 Ibid .
Menariknya dalam kajian ini ialah soal Perppu-bukan hanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020- yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  untuk  mengatasi  kegentingan  yang  memaksa.  Ini mengindikasikan  bahwa  Perppu  tidak  dibentuk  berdasarkan  suatu  perencanaan  yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional. Sedangkan, ketika Perppu itu sudah ditetapkan dan disahkan oleh Presiden, secara langsung, Perppu itu memiliki eksistensi dan keberlakuan yang  mengikat  hukum.  Mengkhawatirkan  memang,  jika  Perppu  itu  dibentuk  atas  dasar kondisional  kegentingan  yang  memaksa.  Presiden  harus  secara  cepat  mengambil  keputusan untuk  menetapkan  Perppu  yang  dianggap  mampu  untuk  mengatasi  permasalahan  yang membutuhkan  solusi melalui  ketentuan  Undang-Undang. Dengan  demikian,  tertib  hukum  atas Perppu melalui  validitas  suatu  norma  hukum  perlu  ditelisik,  dalam  hal ini  akan  dilakukan  oleh DPR  sebagai  pengampu  untuk  melakukan legislative  review atas  muatan  Perppu.  Tulisan  ini menggagas  pentingnya  menelisik  tertib  hukum  Perppu  melalui  validitas  suatu  norma  hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

## B. Pembahasan

## 1. Perppu Secara Normatif dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Perppu  adalah  salah  satu  instrumen  legal  dalam  pembentukan  payung  hukum  di Indonesia yang hak pembentukannya ada pada Presiden. Ini berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.” Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 nya menentukan bahwa Perppu yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden kemudian harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, dan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu dapat dicabut secara legal.
Secara  hierarki,  Perppu  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  Undang-Undang sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Kendati  demikian,  Maria  Farida  menuliskan dalam  2  (dua)  bukunya  yang  berbeda  bahwa,  tidak  selamanya  Perppu  memiliki  kedudukan hukum  yang  sama  dengan  undang-undang,  hal  ini  dikarenakan  penetapan  Perppu  dalam keadaan yang genting ini belum mendapatkan persetujuan dari DPR selaku lembaga legislatif. 3 Kemudian pada buku lainnya yang masih membahas seputar peraturan perundang-undangan, Maria Farida  juga menorehkan  bahwa dalam keadaan normal undang-undang selalu dibentuk oleh  DPR  dengan  persetujuan  Presiden  serta  disahkan  oleh  Presiden,  sedangkan  Perpu
3 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya.
(Yogyakarta:Kanisisus, 1998), hlm 96.
dibentuk  oleh  Presiden  tanpa  persetujuan  DPR  karena  adanya  “suatu  hal  ihwal  kegentingan yang memaksa.” 4
Dari  ketentuan  dan  yang  dituliskan  oleh  Maria  Farida,  apabila  ditarik  konklusi  konkrit mengenai  kedudukan  hukum  Perppu  dan  undang-undang,  maka  akan  didapati  bahwa keduanya  memang  memiliki  kedudukan  yang  sama,  namun  Perppu  juga  bisa  memiliki kedudukan  hukum  yang  lebih  rendah  dari  undang-undang  dikarenakan  kondisi  pembentukan yang  berada  pada  keadaan  genting,  dan  juga  pembentukan  awalnya  yang  tidak  melibatkan otoritas lembaga legislatif.
Hal  inilah  yang  akhirnya  juga  menjadi  salah  satu  kekhawatiran  tentang  Perppu  yang memiliki  proses  pembentukan  norma  yang  singkat karena  didasarkan  pada  keadaan-keadaan yang genting, dan selalu melewati proses pembentukan yang relatif mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang, namun memiliki kedudukan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang.
Proses  pembentukan  Perppu  yang  dinilai  jauh  lebih  singkat  dari  proses  pembentukan undang-undang  disebabkan  oleh  timbulnya  hal  ikhwal  kegentingan  memaksa,  yang  akhirnya harus  diredam  dan  diatasi  dengan  dibentuknya  suatu  payung  hukum  baru  dengan  waktu sesingkat-singkatnya. Namun, di awal kehadirannya, nomenklatur “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”  sering  mengundang  mosi  perdebatan  mengenai  makna  penafsirannya.  Hal  ikhwal kegentingan  yang  memaksa  oleh  beberapa  penafsirnya  dianggap  sebagai  suatu  celah  bagi pembentuknya  untuk  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  tertentu  yang  tidak  menjadi kepentingan bersama.
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  138/PUU-VII/2009  tanggal  8 Februari 2010 Perihal Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi awal baru dari penentuan dimensi hal ihwal kegentingan yang memaksa  dengan  indikator  yang  lebih  objektif.  Dalam  ketentuan  Putusan  MK  tersebut  telah ditetapkan  3  (tiga)  syarat  adanya  kegentingan  yang  memaksa  seperti  halnya  yang  dimaksud dalam  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945.  Pertama,  adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  secara  cepat  berdasarkan  undang-undang.  Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada  undang-undang  yang  tidak  memadai.  Ketiga,  Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan
4 Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan  Proses  dan  Teknik  Pembentukannya. (Yogyakarta:Kanisisus, 2007), hlm 80.
waktu  yang  cukup  lama  sedangkan  keadaan  yang  mendesak  tersebut  perlu  kepastian  untuk diselesaikan. 5
Selain  daripada  kedudukan  yang  sama  secara  hierarki  antara  Perppu  dengan  undang- undang,  materi  muatan  keduanya  juga  dinyatakan  sama  melalui  Pasal  11  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sehingga konsekuensi logisnya adalah terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menguji Perpu terhadap UUD 1945. 6
Maria  Farida  menulis  dalam  bukunya  bahwa,  penetapan  Perppu  dengan  alasan kegentingan  yang  memaksa  adalah  hak  subyektifitas  Presiden.  Lebih  lanjut  juga  dijelaskan bahwa  “Hak  Presiden  untuk  menetapkan  Perppu  itu  hanya  dilakukan/dilaksanakan  dalam  hal ikhwal  kegentingan  yang  memaksa.  Dalam  penjelasan  Pasal  22  UUD  1945  dikatakan  bahwa Pasal  ini  mengenai  “ noodverordeningsrecht ” atau  “hak  Presiden  untuk  mengatur  dalam kegentingan  yang  memaksa”.  Pengertian    “hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa”  tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apabila menurut keyakinan Presiden terdapat keadaan mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan  yang mempunyai  derajat yang sama  dengan undang-undang.  Pengaturan terhadap keadaan  tersebut  tidak  dapat  ditangguhkan  sampai  adanya  sidang  DPR  yang  akan membicarakan pengaturan terkait keadaan tersebut. 7

## 2. Validitas Suatu Norma Hukum Menurut Hans Kelsen
Validitas  seringkali  ditangkap  salah  makna  dengan  efektivitas,  padahal  antara  validitas dan  efektivitas  berbeda. Namun, masih saja ada  yang menyamakan bahwa validitas itu sama dengan  efektivitas.  Merujuk  secara  konsep,  validitas  itu  dibangun  oleh  efektivitas  dari keseluruhan  tertib  hukum. 8 Artinya,  efektivitas  menjadi  prasyarat  bagi  validitas,  atau  menjadi legitimasi bagi setiap norma hukum yang berada di dalam tertib hukum.
Dari jabaran tersebut ingin dikatakan bahwa validitas hukum itu sangat bergantung pada efektivitas  norma  hukum  dalam  suatu  tertib  hukum.  Itu  artinya,  validitas  sangat  bergantung pada efektivitas suatu norma dasar dalam hal ini ialah teori norma hukum menurut Hans Kelsen yaitu Grundnorm . Namun, suatu  tertib hukum tidak akan kehilangan validitasnya apabila tidak
5 Lihat Putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8  Februari 2010 perihal Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6 Achmad  Edi  Subiyanto,  “Menguji  Konstitusionalitas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang”, Lex Jurnalica (Vol. 11, No 1, April 2014).
7 Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Hierarki ,  (Yogyakarta:  Kanisius, 2007), hlm. 192.
8 Atip Latipulhayat, “Hans Kelsen”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.  1,  Nomor  1, Tahun 2014, hlm. 204
berjalan  efektif.  Suatu  tertib  hukum  akan  kehilangan  validitasnya,  apabila  norma  hukum  di dalam tertib hukum itu sama sekali tidak pernah dapat dilaksanakan.
Validitas suatu norma hukum dapat ditentukan selain oleh kefektifan juga oleh suatu tertib hukum.  Artinya,  norma  hukum  yang  valid  harus  merupakan  bagian  dari  sistem  norma.  Jadi, validitas  norma  akan  membentuk  suatu  hieraki  norma  hukum  yang  disebut  dengan stufenttheory .  Hal  ini  dikarenakan,  suatu  norma  yang  valid  harus  dinyatakan  valid  dan  tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Begitu seterusnya sampai dengan norma tertinggi yang  disebut  dengan Grundnorm .  Dengan  validitas  ini,  Hans  Kelsen  ingin  menggambarkan bahwa suatu tertib hukum merupakan suatu sistem norma hukum yang saling terkait satu sama lain, dan kesemuanya akan berujung pada suatu norma yang tertinggi yang tidak berdasar dan bersumber pada norma lain yang disebut dengan grundnorm . Dengan demikian, semua norma hukum di dalam suatu tertib hukum merupakan milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitas. 9
Validitas  tersebut  menunjukkan  bahwa  keberlakuan  suatu  norma  dapat  diuji  dengan mengguanakan  norma  lainnya,  dan  ini  membuat  suatu  pemahaman  yang  disebut  dengan positivisme hukum. Pemahaman ini kemudian melahirkan suatu tujuan hukum yaitu kepastian. 10 Apabila  sudah  sampai  pada  norma  yang  tertinggi,  maka  sesungguhnya  menurut  Kelsen, validitasnya  sudah  tidak  dapat  dipertanyakan  lagi.  Hal  ini  dikarenakan  pembentukan  norma dasar  atau Grundnorm ialah  kepada  pendasaran  wewenang  politik  yang  pada  akhirnya  tidak dapat  didasarkan  pada penetapan  hukum  positif. 11 Pendasaran  pada  wewenang  politik  dalam tatanan  tertib  hukum  di  Indonesia  dapat  ditemukan  pada  suatu  basis  kehendak  yang  berhasil memaksakan diri sebagai penguasa yang harus diakui di dalam perumusan suatu norma yang akhirnya  diakui  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum. 12 Oleh  karena  itu,  untuk menentukan suatu validitas norma, juga diperlukan suatu kesepakatan.
Apabila mengombinasi dengan  yang dinyatakan  oleh Hans Kelsen dalam bukunya  yang kemudian diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, maka berdasarkan validitas suatu  norma,  hukum merupakan  suatu  tertib  tata  aturan  ( order )  sebagai  suatu  sistem  aturan- aturan  ( rules )  yang  mengatur  tentang  prilaku  manusia.  Dengan  demikian,  hukum  harus menunjuk pada seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sebagai suatu sistem.
9 Mhd.  Yusrizal  Adi  Syaputra,  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Penegasan  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Stufen  Theorie,”  Mercatoria,  Vol.  9.  Nomor  2,  Desember 2016, Hlm. 99
10 Vidya  Prahassacitta,  “Pandangan  Positivisme  Hukum,”  diakses  melalui https://business- law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/ , pada tanggal 19 Mei 2020.
11 Jaka Susila, “Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial”, Prosiding Seminar Nasional, diakses melalui https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5706/29.Jaka%20Susila.pdf?sequence=1&is Allowed=y , pada tanggal 19 Mei 2020, hlm. 465-466.
12 Ibid.
Dengan  hal  seperti  ini,  sebagai  konsekuensinya,  ialah  tidak  mungkin  memahami  hukum,  jika tidak  memperhatikan  seperangkat  aturan  dalam  satu  kesatuan  sistem  tertib  hukum. 13 Oleh karena  itu,  di  dalam  suatu  tertib  hukum,  menakar  validitas  suatu  norma  hukum  tidak  berhenti hanya berdasarkan pada norma yang lebih tinggi dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang serta melalui kesepakatan, melainkan ini mengandung suatu hal tertentu, yang disebut dengan harmonisasi.
Validitas suatu norma hukum tentu ditentukan oleh keberlakuan dari norma lain yang lebih tinggi. Pemberlakuan ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, karena norma yang lebih tinggi akan menjadi batu uji  bagi  norma  yang  lebih  rendah.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  menemukan  konsistensi, koherensi dan korespondensi antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, perlu dilakukan suatu harmonisasi.

## 3. Tertib Hukum Perppu Melalui Validitas Suatu Norma Hukum Menurut Hans Kelsen
Melalui Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sebelumnya, apabila menggunakan pendekatan sejarah, di dalam  Ketetapan  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  dinyatakan  bahwa  Pancasila  merupakan sumber  tertib  hukum  Indonesia.  Secara  kritis  sesungguhnya  ingin  dinyatakan  bahwa  maksud tertib hukum di Indonesia bukan hanya menyoal pada peraturan perundang-undangan - an sich - tetapi  juga  pada  keseluruhan  kaidah  hukum  di  Indonesia,  termasuk  produk  yudikatif  berupa putusan-putusan hakim.
Secara  normatif, misalnya  ketika  hanya merujuk  pada  UU  Nomor  12  Tahun  2011,  nalar fikir  hanya  terbawa  pada  arus  positivisme,  bahwa  Pancasila  hanya  untuk  pembentukan  jenis norma hukum yang berada di dalam hierarki. Padahal merujuk pada pemahaman tertib hukum, norma  hukum  bukan  hanya  berupa  peraturan  perundang-undangan  tetapi  juga  berupa keputusan yang bersifat beschikking , bahkan termasuk putusan. Pemahaman ini sesuai dengan yang  dinyatakan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhtadi  dalam  sebuah artikel,  bahwa  tertib  hukum  itu  menunjukkan  pemahaman  yang  lebih  luas,  bukan  hanya mencakup berbagai putusan legislatif dan eksekutif yang dapat dijadikan sumber hukum, tetapi mencakup pula putusan-putusan pengadilan dalam lingkungan kekuasaan judikatif. 14
Menyisir pada soalan validitasnya, berdasarkan uraian di atas, pemahaman yang hinggap ialah bahwa Pancasila menjadi tumpuan dari keberlakuan seluruh norma hukum di Indonesia.
13 Ida  Keumala  Jeumpa,  “Contempt  Of  Court:  Suatu  Perbandingan  Antara  Berbagai  Sistem  Hukum,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014), Hlm. 153-154.
14 Jimly  Asshiddiqie  dalam  Muhtadi,  “Penerapan  Teori  Hans  Kelsen  Dalam  Tertib  Hukum  Indonesia”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 September-Desember 2012, hlm. 296.
Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum
Dapat dikatakan, Pancasila menjadi satu-satunya batu uji bagi tertib hukum dalam suatu sistem norma  hukum  di  Indonesia,  bahkan  sampai  pada  keberlakuan  kaidah  individuil  sekalipun. Dengan  demikian,  sudah  suatu  keharusan,  dalam  penyusunan  kaidah  formil, mengkonsistenkan, mengkoherensikan dan mengkorespondenkan materi muatan suatu kaidah hukum yang termasuk dalam sistem hukum Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945, karena Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadi dasar tertib hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Hal  tersebut  menjadi  penanda  penting,  karena  validitas  sangat  bergantung  pada efektivitas suatu norma dasar. Bahwa suatu norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Begitu seterusnya sampai dengan norma tertinggi yang disebut dengan Grundnorm . Oleh karena itu, tertib hukum merupakan suatu sistem norma hukum  yang  saling  terkait,  dan  akan  berujung  pada  suatu  norma  yang  tertinggi  yang  bersifat pre-supposed yang disebut dengan grundnorm . Dengan kata lain, di dalam suatu tertib hukum terdapat satu tata aturan hukum yang sama karena validitas. Selain itu, pendasaran wewenang politik  dalam  pembentukan  tatanan  tertib  hukum  di  Indonesia  dapat  ditemukan.  Ini  yang dikatakan sebagai suatu basis kehendak yang  harus diakui di dalam perumusan  suatu  norma hukum, dan ini terdapat dalam proses pembahasan. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu validitas norma, juga diperlukan suatu kesepakatan.
Sebagai suatu tatanan sistem, untuk menentukan validitas suatu norma juga memerlukan pengkajian norma-norma hukum terdapat dalam suatu tata aturan sebagai suatu sistem. Kinerja tertib  hukum  harus  diperhatikan,  sehingga  norma  hukum  yang  akan  dibuat  akan  menjadi  sub sistem  norma  yang  saling  mendukung  tertib  hukum  satu  sama  lain.  Artinya,  pertentangan sangat tidak dimungkinkan dalam pembentukan norma hukum di suatu tatanan tertib hukum.
Menarik  di  dalam  suatu  pembentukan  Perppu.  Seperti  diketahui  bahwa  Perppu merupakan  suatu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Presiden  untuk mengatasi  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa.  Situasi  kegentingan  yang  memaksa  ini mendorong  Presiden  mengeluarkan  suatu  peraturan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi  secara  nasional,  dan  permasalahan  itu  hanya  dapat  diatasi  hanya  dengan menggunakan peraturan dalam jenis Undang-Undang.
Berdasarkan  Pasal  22  UUD  NRI  Tahun  1945,  Perppu  secara  hakikat  merupakan peraturan  pemerintah  yang  difungsikan  sebagai  pengganti  dari  Undang-Undang. Konsekuesninya  secara  formil,  dalam  keberlakuannya,  Perppu  harus  diajukan  ke  DPR  untuk mendapatkan  persetujuan  soal  materinya  yang  tentu  harus  memenuhi  kebutuhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  itu. DPR  harus secara jernih menakar hal ikhwal kegentingan  yang memaksa itu di dalam proses
pembahasan sebagai reviewnya agar itu tidak bertukar guling dengan kepentingan-kepentingan yang  diterjemahkan  sebagai  kegentingan  yang  memaksa  oleh  hak  subyektifitasnya  Presiden. Sebagai “noodverordeningsrecht” atau “hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa”,  tentu  “hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa”  ini  tidak  selalu  ada  hubungannya dengan  keadaan  bahaya,  tetapi  cukup  diserahkan  kepada  keyakinan  Presiden  bahwa  secara nasional  terdapat  keadaan  mendesak,  dan  itu  perlu  segera  diatur  dengan  peraturan  yang mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang.
Indikasi  segera  di  dalam  pembentukan  Perppu  membuat  Perppu  tidak  dapat  dibentuk sesuai  dengan  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  ditentukan melalui  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  12  Tahun  2011.  Pembentukan  Perppu  tentu  tidak  dapat direncanakan di dalam sebuah Program Legislasi Nasional, tidak dapat dituangkan dalam suatu kajian  atau  penelitian  yang  disebut  dengan  Naskah  Akademik.  Presiden  dalam  membentuk Perppu menugaskan menteri  yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan  diatur  dalam  Perppu  untuk  menyusun  materi  perppu.  Setelah  itu,  barulah  disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.
Menariknya,  Perppu  baru  akan  diharmonisasikan,  dikonsepsikan  dan  dibulatkan  apabila Perppu  itu  akan  diajukan  kepada  DPR  untuk  dibahas  menjadi  Undang-Undang.  Ini  membuat kekhawatiran, seperti yang sudah disampaikan diawal bahwa materi Perppu dapat out of track dari  tertib  hukum  Indonesia.  Kesegeraan  dari  ditetapkannya  Perpu  sangat  membuka  peluang risiko  bagi  Perppu  untuk  tidak  berada  dalam  suatu  tata  aturan  hukum  yang  sama  dengan sumber hukum pembentuknya. Sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sama  dengan  undang-undang  dan  difungsikan  sebagai  pengganti  undang-undang,  Perppu dalam  pembentukannya  harus  berdasar  dan  bersumber  pada  Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun  1945.  Dengan  demikian,  perppu  pun  harus tetap mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  di dalam materi muatannya.
Sebagai suatu norma hukum dalam bentuk yang formal, Perppu tentu setelah ditetapkan dan disahkan oleh Presiden akan memiliki validitas. Validitas dari Perppu juga akan ditentukan oleh  Presiden  sebagai  pembentuknya  dan  norma  hukum  di  atasnya  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sesungguhnya  menjadi  penting  untuk melakukan  sinkronisasi  atas  rancangan  materi  muatan  Perppu  dengan  ketentuan  UUD  NRI Tahun 1945, sehingga pembentuk yakin bahwa tidak ada muatan yang out of track dan context dari norma hukum di atas yang menjadi sumber formal bagi perppu. Dengan kata lain, tidak ada pertentangan  dengan  norma-norma  di  atasnya,  mengingat  syarat  kondisional  pembentukan Perppu  ini  berisiko  untuk ditunggangi  oleh kepentingan-kepentingan sesaat  yang  berselubung dengan kegentingan yang memaksa.
Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum
Melihat secara normatif pada proses pembentukannya, sesungguhnya validitas Perppu ini diperlukan pengujian, sehingga tidak semata-mata menjadi sah dan berlaku sebagai suatu tertib hukum  dalam  tatanan  norma  hukum  di  Indonesia.  Pengajuan  ke  DPR  untuk  dilakukan pembahasan  agar terdapat persetujuan menjadi critical point selanjutnya dari validitas Perppu untuk  menjadi  Undang-Undang.  Penting  sesungguhnya  bagi  DPR  sebagai  pemilik  wewenang secara politik untuk mengambil kesepakatan atas Perppu menjadi Undang-Undang, dalam hal mengetahui  muatan  dari  Perppu  dan  koherensi,  korespondesi  serta  konsistensinya  dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia.

## C. Simpulan
Penelisikan validitas Perppu dalam tertib hukum Indonesia harusnya dilakukan oleh DPR sebagai  pengampu  untuk  melakukan  pembahasan  yang  selanjutnya  ialah  menentukan persetujuan  atas  muatan  Perppu . Sebagai  suatu  norma,  setelah  Perppu  ditetapkan  dan disahkan  oleh  Presiden  akan  memiliki  validitas.  Validitas  dari  Perppu  tentu  akan  bergantung pada norma hukum di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  sehingga menjadi  penting  untuk melakukan  sinkronisasi atas rancangan  materi muatan Perppu  dengan  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945,  sehingga  pembentuk  yakin  bahwa  muatan Perppu on the track dengan norma hukum di atas yang menjadi sumber formal bagi perppu.
Sesungguhnya  validitas  Perppu  ini  juga  diperlukan  pengujian,  sehingga  tidak  semata- mata  menjadi  sah  dan  berlaku  sebagai  suatu  tertib  hukum  dalam  tatanan  norma  hukum  di Indonesia. Pengajuan ke DPR untuk dilakukan pembahasan menjadi critical point bagi validitas Perppu  untuk  menjadi  Undang-Undang.  Penting  bagi DPR  sebagai  pemilik  wewenang  secara politik  untuk  mengambil  kesepakatan  atas  Perppu  menjadi  Undang-Undang,  dalam  hal mengetahui  muatan  dari  Perppu  dan  koherensi,  korespondesi  serta  konsistensinya  dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Erdianto,  Ed.  Kristian.  “Pemerintah  Dinilai  Kalang  Kabut  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid- 19.” https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/19421111/pemerintah-dinilai-kalang- kabut-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19 .
Indrati,  Maria  Farida.  1998. Ilmu  Perundang-undangan  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya . Yogyakarta:Kanisius.
Indrati,  Maria  Farida.  2007. Ilmu  Perundang-undangan  Proses  dan  Teknik  Pembentukannya . Yogyakarta:Kanisisus.
Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Hierarki . Yogyakarta: Kanisius.
Jeumpa, Ida Keumala. 2014. “Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62. Th. XVI .April.
Latipulhayat, Atip. 2014. “Hans Kelsen”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. Nomor 1.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari  2010  perihal  Pengujian  Perppu  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Muhtadi.  2012.  “Penerapan  Teori  Hans  Kelsen  Dalam  Tertib  Hukum  Indonesia”.  Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2 September-Desember.
Prahassacitta,  Vidya.  “Pandangan  Positivisme  Hukum.”  diakses  melalui  https://business- law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/. pada tanggal 19 Mei 2020.
Subiyanto,    Achmad  Edi.  2014.  “Menguji  Konstitusionalitas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang”, Lex Jurnalica. Vol. 11. No 1. April.
Syaputra,    Mhd.  Yusrizal  Adi.  2016.  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Penegasan  Hierarki  Peraturan Perundang-undangan  di Indonesia  Dalam Perspektif  Stufen  Theorie.” Mercatoria.  Vol. 9. Nomor 2. Desember.