## EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK NELAYAN KECIL

## POLICY EVALUATION OF DIESEL FUEL SUBSIDY FOR SMALL FISHERMEN
Wulandari¹*, Rulyusa Pratikto 1 , Elisabeth Dewi 2 ¹Program Studi Magister Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 2 Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung *Koresponden email: 8061901006@student.unpar.ac.id

## ABSTRAK
Hasil survey Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan tahun 2021 menunjukkan 82,08% nelayan kecil sulit mengakses subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan inilah yang diteliti melalui evaluasi kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil, dengan empat indikator yaitu: input , process , output dan outcome. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengungkap fakta di lapangan tentang identifikasi masalah, hambatan dan solusi yang disampaikan oleh dua kategori informan yaitu pemerintah dan nelayan kecil. Sumber data berasal dari data primer melalui observasi, wawancara dan Focus Grup Discussion . Data sekunder diperoleh melalui data resmi pemerintah. Faktor penyebab nelayan kecil sulit mengakses subsidi BBM solar yaitu: pertama, regulasi yang mempersulit dengan persyaratan dan prosedur yang panjang. Kedua, nelayan kecil tidak terekam dalam data administrasi dan kapal nelayan. Ketiga, terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN). Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu: pertama, revisi peraturan hukum subsidi BBM untuk nelayan kecil agar persyaratan dan prosedurnya mudah. Kedua, penggunaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan ( Kartu KUSUKA) untuk akses subsidi BBM solar, yang sistem informasi dan teknologinya terintegrasi dengan lintas kemen- terian/badan. Ketiga, penambahan infrastruktur dan digitalisasi SPBUN. Keempat, subsidi BBM solar disalurkan oleh koperasi melalui program Solar Untuk Koperasi Nelayan (SOLUSI).
Kata kunci: Evaluasi kebijakan, subsidi BBM Solar, neyalan kecil

## ABSTRACT
The 2021 Coalition for Fishermen's Fisheries Business Resilience survey results show that 82.08% of small fishermen have difficulty accessing fuel subsidies. This problem is studied through the evaluation of the diesel fuel subsidy policy for small fishermen, with four indicators: input, process, output, and outcome. The case study of this research was conducted in Medan City, North Sumatra Province. This research is descriptive qualitative. It revealed facts on the ground about the identification problems, obstacles, and solutions presented by two categories of informants. They are the government and small fishermen. Data sources come from primary data through observation, interviews, and Focus Group Discussions. Secondary data is obtained through official government data. Factors that make it difficult for small fishermen to access diesel fuel subsidies are: first, regulations that complicate long requirements and procedures. Second, small fishermen are not recorded in administrative data and fishing boats. Third, the limited number of Refueling Stations for Fishermen (SPBUN). Second, the use of the Marine and Fisheries Sector Main Actor Card (Kartu KUSUKA) for access to diesel fuel subsidies, whose information and technology systems are integrated with cross-ministries/agencies. Third, the addition of infrastructure and digitization of SPBUN. Fourth, solar fuel subsidies are distributed by cooperatives through the Solar For Fishermen Cooperatives (SOLUSI) program.
Keywords: Policy evaluation, Solar Fuel subsidy, small fishermen
PENDAHULUAN
Kebijakan subsidi BBM pada usaha peri- kanan dimaksudkan untuk membantu nelayan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan subsidi perikanan yang tepat agar subsidi yang diberikan berdampak positif, baik secara ekonomi maupun ekologis (Muchlisin, Fadli, Nasution, & Astuti, 2013). Dalam perikanan tangkap, adanya subsidi BBM akan menekan bi-
aya operasional secara signifikan. Hasilnya, ne- layan dapat memperoleh surplus yang lebih sig- nifikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (Suryawati et al., 2013). BBM merupakan komponen penting dalam suatu operasi penangkapan ikan, komponen ini menyumbang 60% dari total biaya operasi (Hermawan, 2006). Besar kecilnya BBM yang digunakan untuk melaut, dipengaruhi dari besaran ukuran kapal, jangka waktu melaut, banyaknya
trip penangkapan dalam suatu periode dan jarak ke lokasi tangkapan.
Hasil survey yang dilakukan Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (Koalisi KUSUKA) pada bulan April-Mei 2021, dengan jumlah responden 4.687 orang nelayan di 10 provinsi dan 25 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa 82,08% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM. Ketika nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM artinya nelayan kecil membeli BBM di pedagang eceran dengan harga lebih mahal diluar harga resmi pemerintah. Data selanjutnya menunjukkan bahwa rerata realisasi subsidi BBM solar sektor perikanan tahun 2019-2021 yaitu 537.377 KL atau 26% dari rerata kuota 2.050.770 KL (BPH Migas). Dari dua data tersebut dapat disimpulkan bahwa: disatu sisi 82,08% nelayan tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM dan disisi lain realisasi subsidi BBM sektor perikanan rendah yaitu 26%. Gambaran data tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa nelayan sulit mengakses subsidi BBM solar dan mengapa realisasi subsidi BBM solar sektor perikanan rendah. Fenomena inilah yang ingin diungkap dalam penelitian ini melalui evaluasi kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil.
Evaluasi kebijakan adalah suatu alat analisis yang melibatkan pengamatan terhadap suatu prog- ram kebijakan untuk mendapatkan seluruh infor- masi yang berhubungan dengan penilaian terhadap kinerja suatu program kebijakan, baik proses maupun hasilnya (Wollmann 2007:393). Adapun metoda evaluasi kebijakan merujuk pada pendapat Casley dan Kumar dalam Samodra (1994:16-17) yaitu: pertama, identifikasi masalah. Kedua, me- ngkaji hambatan dalam pembuatan keputusan. Ketiga, mengembangkan solusi-solusi alternatif. Keempat, memperkirakan solusi yang paling layak dan kelima memantau secara terus-menerus um- pan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya. Ada empat indikator pengukuran evaluasi kebijakan publik yang digunakan yaitu input (masukan), process (proses), output (hasil) dan outcome (dampak). Indikator evaluasi kebijakan tersebut merujuk pada Bridgman & Davis (2000:130).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan subsidi BBM solar bagi nelayan kecil dari sisi input (masukan), process (proses), output (hasil) dan outcome (dampak), dengan melakukan identifikasi masalah subsidi BBM solar untuk nelayan, faktor penghambat nelayan kecil ke- sulitan mengakses subsidi BBM solar serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah dan hambatan akses nelayan kecil mendapatkan sub-
sidi BBM solar. Adapun studi kasus penelitian ini berlokasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
METODE Penelitian ini menggunakan metode des- kriptif dengan pendekatan kualitatif, yang ber- tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif mengenai evaluasi kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil. Irawan (2006: 5) mengistilahkan penelitian kualitatif dengan na- tural inquiry karena konteksnya yang natural bukan artificial, atau interpretative inquiry karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek penelitian, atau peneliti itu sendiri. Penggunaan metode deskriptif dan kua- litatif mengharuskan dilakukan dua tahapan, yaitu menggambarkan fakta lapangan dan selanjutnya menganalisis secara kualitatif.
Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan ( field research ) dengan pe- ngumpulan data primer melalui metode wawan- cara, Focus Grup Discussion (FGD) , dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara ter- struktur dan mendalam yang diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disam- paikan oleh informan. Wawancara dilakukan ke- pada tiga kelompok informan yaitu: pertama, informan yang berperan dalam pengambilan ke- bijakan subsidi BBM solar yaitu: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Pertamina, Kantor Staf Presiden, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Kedua, sebelas informan nelayan kecil di Kota Medan yang merupakan sasaran penerima subsidi BBM solar. Pengertian nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk meme- nuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross ton (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam , Pasal 1 Nomor 4). Ketiga, tiga orang pengurus Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai organisasi nelayan yang telah melakukan advokasi tentang subsidi BBM untuk nelayan kecil. Wawancara kepada para in- forman mencakup sisi input, process, output dan outcome . Selanjutnya, data sekunder diperoleh me- lalui pengumpulan data resmi dari pemerintah berupa: pertama, dokumen peraturan hukum sub- sidi BBM solar. Kedua, Laporan Hasil Pemerik- saan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(LK BUN) dari website BPK dan LK BUN. Ketiga, data kuota dan realisasi subsidi BBM solar untuk nelayan yang bersumber dari BPH Migas untuk periode tahun 2016-2021. Keempat, data jumlah nelayan dan kapal nelayan berdasarkan statistik KKP dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kelima, pernyataan para pengambil kebijakan subsidi BBM untuk nelayan dalam forum seminar, diskusi publik, rembuk nelayan dan media massa. Peneliti ingin mengungkap fakta-fakta di lapangan melalui kata-kata tertulis atau data lisan dari: pertama, pemerintah yang memiliki kewena- ngan dalam pengambilan kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil. Kedua, nelayan kecil sebagai penerima subsidi BBM solar. Hal ini sela- ras dengan apa yang dijelaskan oleh Sugiono (2002:17) bahwa metode kualitatif adalah pro- sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati dengan meng- gunakan instrumen penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Nelayan Kota Medan Jumlah nelayan di Kota Medan Tahun 2020 yaitu 12.576 jiwa yang terdiri dari, nelayan penuh (full time) 8.766 dan nelayan sambilan (part time) 3.810 (Kota Medan Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik Kota Medan). Selanjutnya jumlah kapal di Kota Medan tahun 2020 berjumlah 3.103 dengan berbagai kategori dan ukuran tonasenya (statistik.kkp.go.id, 2020).
Tabel 1. Jumlah Kapal Nelayan Kota Medan Menurut Statistik KKP Tahun 2020 No Jenis Kapal Jumlah 1 KM_0005 1.484 2 KM_0005_0010 359 3 KM_0010_0020 243 4 KM_0020_0030 139 5 KM_0030_0050 7 6 KM_0050_0100 78 7 KM_0100_0200 40 8 KM_0200_0300 1 9 MT_0005 350 10 MT_0005_0010 2 11 MT_0010_0020 5 12 MT_0020_0030 330 13 MT_ABOVE_0030 0 14 NTP 0 15 PTM 65 Jumlah Kapal 3.103 Sumber:https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=kapal_ kabupaten&level=kabupaten#panel-footer
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kapal ukuran 5 GT jumlahnya paling banyak baik dari jenis kapal motor maupun motor tempel. Ada tiga kecamatan di Kota Medan yang merupakan wila- yah perikanan tangkap laut yaitu Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan. Belawan merupakan pintu gerbang Kota Medan dari jalur transportasi laut. Belawan men- jadi Pusat Pelabuhan Perikanan Samudera Bela- wan (PPSB) Gabion, salah satu pelabuhan terbesar di Provinsi Sumatera Utara.
Produksi perikanan tangkap laut di Kota Medan menurut statistik.kkp.go.id tahun 2020 yaitu 20.870.725 Kg dengan nilai produksi Rp 604.779.011.636 milyar. Berdasarkan analisis data statistik.kkp.go.id, produksi perikanan tangkap laut terbesar di Kota Medan tahun 2020 dihasilkan oleh nelayan yang menggunakan kapal motor 5 GT. Hal ini menunjukan bahwa nelayan kecillah penghasil produksi perikanan tangkap laut terbesar di Kota Medan, dengan volume produksi 4.809.017 Kg dan nilai produksi Rp 191.777. 956.000 milyar. Potret data ini sejalan dengan hasil penelitian Wiyono dan Wahju yang me- nyatakan hampir 85% nelayan di Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai. Kontribusi nelayan skala kecil sangat besar dalam produksi perikanan tangkap, namun nelayan skala kecil masih diidentikkan dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan usaha perikanan skala kecil masih tidak efiesien, dimana upaya penangkapan me- lebihi ketersediaan dari sumberdaya yang ada (Wiyono dan Wahju, 2006).
Profesi nelayan merupakan suatu hal yang sudah dijalankan secara turun temurun, saat ini semakin banyak kajian menelisik bahwa mas- yarakat pesisir kurang berkembang dan terus da- lam kondisi marjinal (Satria,2015). Menurut Wa- kil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, tingkat kemis- kinan di wilayah pesisir sebesar 4,19%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada di wilayah pesisir.
Penelitian yang menunjukkan kemiskinan nelayan yaitu yang dilakukan oleh Susilowati yang menyatakan bahwa nelayan kecil pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ciri yang melekat pada mereka yaitu kondisi usaha yang subsisten, modal kecil, teknologi sederhana dan bersifat one day fishing (Susilowati 2002). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad Prof. Dr. Zuzy Anna,
analisis data Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 menunjukkan bahwa nelayan menjadi salah satu profesi paling miskin. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran (5,56%), konstruksi bangunan (9,86%), serta pengelolaan sampah (9,62%). Fakta-fakta penelitian tersebut menyatakan bahwa memang benar adanya kemiskinan nelayan kecil di Kota Medan. Status Pelabuhan Belawan yang merupakan jalur strategis nasional trans- portasi laut nampaknya tidak sejalan dengan kondisi kemiskinan nelayan kecil disana. Salah satunya bisa ditinjau dari kondisi permukiman nelayan kecil di Kelurahan Belawan 1, Belawan II dan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang begitu kumuh. Faktor hunian akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Ka- wasan Permukiman, permukiman kumuh yaitu permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepa- datan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangu- nan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Definisi ini sesuai dengan kondisi nyata permukiman nelayan kecil di Kota Medan, yang dibangun dengan semi permanen berupa rumah panggung yang terbuat dari papan dan kayu biasa, atap rumah dilapisi seng atau asbes tanpa plafon. Rumah dibuat tinggi untuk antisipasi jika terjadi air pasang. Ketika air laut surut maka dibawah rumah nelayan kecil ini penuh dengan tumpukan sampah sehingga kotor. Rumah berhimpitan sehingga tidak ada jarak antar rumah. Satu rumah dihuni oleh 6-7 orang. Per- soalan lingkungan di permukiman nelayan kecil mencakup: buruknya sistem darinase, tidak ada- nya fasilitas air bersih, belum adanya sistem salu- ran pembuangan air limbah rumah tangga sehi- ngga air limbah rumah tangga langsung dibuang ke laut, kurangnya penerangan jalan di gang-gang permukiman nelayan dan banjir rob yang masuk ke permukiman nelayan.
Profil Informan Nelayan Kecil Kota Medan Dari hasil wawancara dengan 11 informan nelayan kecil di Kota Medan, didapatkan temuan sebagai berikut:
1. Rerata kebutuhan BBM solar para nelayan kecil adalah 15 liter per hari.
2. Rerata nelayan kecil pergi melaut selama satu bulan adalah 21 trip melaut.
3. Rerata hasil tangkapan laut para nelayan kecil ini adalah 16 kg per hari.
4. Rerata pendapatan nelayan kecil per trip dari hasil menangkap ikan dilaut adalah Rp 122.712/trip/hari. Pendapatan per bulan dengan rerata melaut 21 trip/bulan X Rp 122.712/trip/hari adalah Rp 2.576.955.
5. Rerata pengeluaran BBM solar adalah 145.682/trip/hari.
6. Nelayan kecil membeli BBM solar di pe- dagang eceran karena mereka tidak bisa membeli BBM solar bersubsidi. Harga BBM solar di pedagang eceran sangat bervariatif mulai dari Rp 9.000, Rp 9.500, Rp 10.000 sampai Rp 11.000.
7. Rerata pengeluaran untuk perbekalan melaut 79.545/trip/hari, yang terdiri dari makanan, minuman, snack dan rokok.
8. Perbaikan mesin kapal dan pembelian alat tangkap jika terjadi kerusakan. Rerata biaya yang dialokasikan tiap bulan untuk biaya tersebut adalah Rp 167.000/bulan.
9. Jenis tangkapan laut yang diperoleh yaitu 6 orang nelayan cumi-cumi, 3 orang nelayan kepiting, 1 orang nelayan gurita, dan 1 orang nelayan ikan senangin.
10. Jadwal keberangkatan dan pulang melaut yaitu 6 orang berangkat melautnya jam 16.00 sore dan pulang melaut antara jam 05.00-09.00 pagi. Kemudian ada 5 orang berangkat melaut subuh antara jam 01.00- 05.00 dan pulang jam 10.00 pagi, namun ada juga yang pulang jam 15.00-16.00 sore.
11. Rerata kapasitas kapal nelayan kecil yaitu kurang dari 5 GT. Biaya untuk membeli kapal, mesin dan jaring yaitu paling tinggi 50 juta dan paling rendah adalah 20 juta.
12. Usia informan nelayan kecil paling tua yaitu 62 tahun dan paling muda berusia 24 tahun.
13. Informan yang paling lama pengalamannya menjadi nelayan adalah 40 tahun dan yang paling sedikit pengalamannya adalah 2 tahun.
14. Jika dilihat dari pendidikan, 3 orang informan tidak tamat SD, 4 orang informan tamat SD, 3 orang informan tamat SMA/SMK dan 1 orang adalah lulusan sarjana hukum.
15. Dari 11 orang informan nelayan kecil, 9 orang nelayan kecil sudah menikah dan 2 orang belum menikah. Dari 9 orang nelayan kecil yang sudah menikah, paling banyak memiliki anak yaitu 6 orang dan yang paling sedikit 1 orang.
Input (Masukan) dan Process (Proses) Evaluasi kebijakan subsidi BBM solar un- tuk nelayan kecil di Kota Medan Provinsi Suma- tera Utara mengacu pada indikator pengukuran
evaluasi kebijakan Bridgman & Davis (2000:130) yaitu: input (masukan), process (proses), output (hasil) dan outcome (dampak). Input (masukan) menjelaskan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil. Process (proses) menjelaskan tentang bagaimana input kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil bisa diimplementasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada nelayan kecil. Output (hasil) menjelaskan tentang bagai- mana hasil dari proses kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil diimplementasikan oleh pemerintah dan dirasakan oleh nelayan kecil. Outcome (dampak) menjelaskan dampak yang dirasakan oleh nelayan kecil dari kebijakan sub- sidi BBM solar. Kemudian diakhir harus ditemu- kan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi, dalam menjalankan kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil.

## 1. Persyaratan Subsidi BBM Solar Untuk
Nelayan Kecil Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Ta- hun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan tentang syarat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Minyak Ter- tentu (JBT) solar untuk konsumen pengguna usaha perikanan yaitu: pertama, nelayan yang meng- gunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Pro- vinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perika- nan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Pro- vinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perika- nan sesuai dengan kewenanganannya masing- masing. Kedua, Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. Dalam tabel 2 dijelaskan rincian per- syaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan untuk mendapatkan surat rekomendasi subsidi BBM JBT solar untuk sektor perikanan.
Tabel 2. Persyaratan Surat Rekomendasi Subsidi BBM JBT Solar untuk Sektor Perikanan
No Persyaratan 1 Identitas Konsumen Pengguna (KTP, kartu yang diterbitkan oleh Kementerian) 2 Surat keterangan tentang usaha yang diterbitkan oleh Lurah/Desa/Camat/Perangkat Daerah (PD) yang membidangi 3 Surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan 4 Informasi data/ volume konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan
yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (10 gross tonase) 5 Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir 6 Rencana lama operasi 7 Estimasi sisa minyak solar (gas oil) yang ada di kapal 8 Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) atau Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) 9 Usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh gross tonase) 10 Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
Sumber: Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Bab II Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Pasal 5 Ayat 3 dan 4 Untuk memperoleh surat rekomendasi subsidi BBM JBT solar, nelayan kecil harus memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk memperoleh TDKP atau BPKP, nelayan kecil harus memiliki: pertama, Pas Kecil yang di- keluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Kedua, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission(OSS). Adapun salah satu syarat untuk memiliki NIB adalah nelayan kecil harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika ada salah satu dokumen yang tidak dipenuhi oleh nelayan kecil, maka nelayan kecil tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi BBM bersubsidi. Persyaratan surat rekomendasi subsidi BBM JBT solar untuk nelayan kecil dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Persyaratan Surat Rekomendasi Subsidi BBM JBT Solar Untuk Nelayan Kecil ≤ 10 GT
Adapun prosedur untuk mendapatkan surat rekomendasi subsidi BBM JBT solar bisa dilihat pada gambar 2 berikut ini:
Gambar 2. Diagram Proses Permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu
Dari semua pernyataan informan, dapat disimpul- kan bahwa ada peraturan hukum yang memper- sulit nelayan kecil untuk mengakses subsidi BBM solar. Argumen ini semakin menguat ketika disan- dingkan dengan data bahwa dari 11 orang infor- man nelayan kecil, ada 11 orang tidak memiliki TDKP. Kemudian 8 orang tidak memiliki BPKP. Selanjutnya 11 orang tidak memiliki Pas Kecil. Ada 11 orang tidak memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ( KartuKUSUKA). Hasil pernyataan 11 orang informan nela- yan kecil, dapat disimpulkan bahwa ada empat faktor penyebab nelayan kecil tidak bisa men- dapatkan subsidi BBM yaitu: pertama, tidak tahu. Kedua, tidak ada sosialisasi dari pemerintah ten- tang subsidi BBM mulai dari persyaratan serta prosedurnya. Ketiga, tidak diurus karena tidak tahu cara mengurus subsidi BBM. Keempat, tidak memiliki dokumen perijinan kapal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Hal ini bisa dilihat dalam gambar 3 berikut ini:
Gambar 3. Faktor Penyebab Nelayan Kecil Tidak Bisa Mendapatkan Subsidi BBM JBT Solar

## 2. Kuota Subsidi BBM JBT Solar Sektor
Perikanan Kuota subsidi BBM JBT solar untuk sektor perikanan diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pasal 4 yang menjelaskan bahwa: penyediaan dan pendistri- busian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Selanjutnya diatur dalam Pasal 21 Ayat 5 yang menjelaskan bahwa: penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen peng- guna Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur. Adapun yang dimaksud Badan Pengatur merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 1 Nomor 24 adalah suatu badan yang dibentuk un- tuk melakukan pengaturan dan pengawasan ter- hadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Ba- kar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir. Nama lembaganya adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ada tiga sumber dalam menetapkan kuota subsidi BBM JBT solar sektor perikanan yaitu: pertama, usulan dari pemerintah daerah. Kedua, usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga, historical data yang dimiliki (Aryawan, I Ketut Gede, 2021). Adapun tahapan penentuan kuota subsidi BBM nasional (Mardian, 2021) sebagai berikut:
1. Usulan kuota subsidi BBM dari Pertamina,
Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait, sesuai sasaran konsumen pengguna subsidi BBM (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kope- rasi dan UKM). Usulan kuota ini memper- timbangkan statistik pemakaian sebelumnya.
2. Pembahasan dan penetapan kuota subsidi BBM. Tahapan pembahasan terdiri dari: a) Usulan kuota subsidi BBM disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan BPH Migas.
b) KESDM dan BPH Migas menyampaikan usulan kuota subsidi BBM dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) kepada Kementerian Keuangan.
c) Usulan kuota subsidi BBM dibahas oleh DPR RI Komisi VIII dan Badan Anggaran (Banggar) kemudian ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
3. Keputusan Kuota BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Per Penyalur oleh BPH Migas.
4. Pemerintah Daerah sebagai penerima penuga- san
5. Pertamina menyalurkan subsidi BBM JBT kepada penyalur dan konsumen pengguna se- suai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Berdasarkan data BPH Migas, rerata kuota subsidi BBM JBT solar untuk lima sektor yaitu transportasi, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro dan pelayanan umum tahun 2016- 2021 adalah 15.556.667 KL. Sedangkan rerata realisasi subsidi BBM JBT solar di lima sektor adalah 14.942.309 KL. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan subsidi BBM JBT solar di lima sektor adalah 96%. Hal ini bisa dilihat di gambar 4 berikut ini:
Gambar 4 . Kuota VS Realisasi Subsidi BBM JBT Solar Nasional Lima Sektor Tahun 2016-2021
Namun ketika menelisik kuota dan realisasi di sektor perikanan dari tahun 2019-2021 di- temukan gap yang tinggi. Rerata kuota subsidi BBM JBT solar sektor perikanan dari tahun 2019- 2021 yaitu 2.050.770 KL. Sedangkan rerata rea- lisasi subsidi BBM JBT solar sektor perikanan adalah 537.377 KL. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan subsidi BBM JBT solar sektor peri- kanan 26%, artinya rerata subsidi BBM yang tidak terserap oleh nelayan yaitu 1.513.393 KL atau 74%. Dari gambaran tersebut maka terjadi hal yang bertentangan, disatu sisi banyak nelayan kecil yang kesulitan mengakses subsidi BBM na- mun disisi lain ada persoalan penyerapan rendah disektor perikanan. Hal ini bisa terlihat dalam gambar 5 berikut ini:
3. Data Nelayan dan Kapal Nelayan Jumlah nelayan laut di Indonesia tahun 2020 berjumlah 2.359.064 (statistik. kkp.go.id, 2020). Kemudian, jumlah kapal nelayan laut di Indonesia berjumlah 1.161.332 yang terdiri dari: pertama, kapal motor berjumlah 497.960. Kedua, motor tempel berjumlah 503.955. Ketiga, perahu tanpa motor berjumlah 159.417 dan tanpa perahu 0. Data nelayan dan kapal nelayan secara detail bisa tercermin dalam dokumen Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Kartu KUSUKA). Namun sayang, masih banyak nelayan kecil yang belum terekam datanya dalam Kartu KUSUKA. Pendataan Kartu KUSUKA bertujuan untuk memberi identitas pelaku utama kelautan dan perikanan, perlindungan berupa asuransi, pe- layanan perizinan, sertifikasi, pembinaan melalui pelatihan, serta sebagai sarana pemantauan, eva- luasi dan pemberdayaan seperti penyaluran ban- tuan. Berdasarkan peran sentral Kartu KUSUKA, muncul gagasan untuk mengintegrasikan bantuan subsidi BBM untuk nelayan kecil melalui Kartu KUSUKA sehingga subsidi BBM akan lebih tepat sasaran dan terkontrol. Namun persoalan yang dihadapi yaitu:
1. Pendataan Kartu KUSUKA masih lambat. Jumlah orang yang memiliki Kartu KUSUKA 1.583.125 orang, sedangkan potensi keseluru- han mencapai 5.768.888 orang. Capaian pendataan hanya 27,44% (KKP, 14 September 2022).
2. Terbatasnya anggaran dan tenaga pencacah.
3. Kurangnya kampanye tentang manfaat Kartu KUSUKA secara kongkrit.
Lambatnya sinkronisasi data Kartu KUSUKA dengan sistem informasi dan teknologi di lintas Kementerian/Lembaga/Badan, sehingga Kartu KUSUKA bisa diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah antara lain: penyaluran sub- sidi BBM untuk nelayan, perlindungan sosial ne- layan, asuransi nelayan, dan perijinan kapal nelayan.

## 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk
Nelayan (SPBUN) Faktor penting dalam penyaluran subsidi BBM adalah ketersediaan Stasiun Pengisian Ba- han Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) yang akses- nya mudah dijangkau oleh nelayan. Menurut data Pertamina, jumlah SPBUN seluruh Indonesia ada- lah 380 dan jumlah SPBU adalah 7.216 (Mardian, 2021). Jika dianalisis, hanya 3% jumlah SPBUN yang ada dibandingkan dengan 11.984 jumlah desa pesisir di Indonesia (Statistik Sumberdaya
Laut dan Pesisir, Badan Pusat Statistik 2020). Temuan dari persoalan SPBUN yaitu: pertama, jumlah SPBUN masih terbatas dan sebagian besar berada dilokasi pelabuhan yang didominasi oleh kapal besar sedangkan nelayan kecil berada di desa-desa pesisir. Kedua, secara administratif un- tuk membangun SPBUN sulit, perijinannya lama sampai dengan enam bulan. Ketiga, biaya mem- bangun SPBUN mahal. Keempat, beberapa SPBUN tutup dikarenakan kuota kurang dan tidak dapat untung.
Output (Hasil) Output (hasil) menjelaskan tentang bagai- mana hasil dari proses kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil diimplementasikan oleh pemerintah dan dirasakan oleh nelayan kecil. Ha- sil yang dirasakan oleh nelayan kecil dari program subsidi BBM solar yaitu:
1. Adanya perbedaan harga antara harga subsidi dengan harga eceran. Dari 11 informan nelayan kecil yang diwawancara, mereka tidak bisa mengakses subsidi BBM solar dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi subsidi BBM solar. Hasil temuannya sebagai berikut:
a. Rerata kebutuhan BBM nelayan kecil ≤ 10 GT adalah 15 liter per hari.
b. Rerata nelayan kecil melaut per bulan yaitu 21 trip dengan kebutuhan BBM solar per bulan adalah 295 liter.
c. Harga BBM solar subsidi yaituRp 6.800/liter. Sedangkan harga BBM solar di eceran rerata harganya adalah Rp 9.273.
d. Rerata uang yang harus dikeluarkan oleh nelayan kecil/bulan untuk beli BBM harga subsidi yaitu: 15 liter X Rp 6.800 = Rp 2.006.000. Sedangkan harga BBM di eceran yaitu 15 liter X Rp 9.273=Rp 2.730.682. Ada selisih harga yang besar antara harga BBM solar subsidi dengan harga BBM di eceran yaitu Rp 724.682/bulan. Ketika nelayan kecil bisa mengakses subsidi BBM solar, maka ada penghematan biaya operasional melaut sebesar RP 724.682/bulan atau 27%.
2. Adanya diskriminasi persyaratan subsidi BBM antara sektor perikanan dengan transportasi. Konsumen pengguna di sektor transportasi ke- tika membeli subsidi BBM solar tidak disyarat- kan untuk melampirkan STNK, BPKB dan surat rekomendasi dari SKPD yang membida- ngi transportasi, sehingga bisa langsung me- ngisi BBM di SPBU. Namun bagi nelayan,
mereka harus mengurus banyak persyaratan untuk mendapatkan subsidi BBM solar.
3. Adanya dominasi nelayan besar yang men- dapatkan subsidi BBM solar.
4. Persyaratan subsidi BBM solar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk nelayan tidak diimbangi dengan pelayanan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau oleh nelayan, sehingga masih banyak nelayan yang belum mendapatkan surat perijinan kapal dan Kartu KUSUKA.
Outcome (Dampak) Outcome (dampak) menjelaskan dampak yang dirasakan oleh nelayan kecil dari kebijakan subsidi BBM solar. Hasil wawancara dengan nelayan kecil di Kota Medan menunjukan bahwa mereka selama ini tidak pernah mendapatkan subsidi BBM solar. Selama puluhan tahun mereka membeli BBM di eceran dengan harga lebih ma- hal. Para nelayan kecil Kota Medan sudah me- lakukan berbagai upaya untuk mengungkapkan aspirasi mereka atas persoalan kesulitan subsidi BBM solar kepada pemerintah. Namun para ne- layan kecil merasa aspirasi mereka tidak didengar dan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi kesulitan akses BBM bersubsidi tersebut.
Usulan Solusi Hasil penelitian ini memberikan usulan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi nelayan ke- cil dalam mengakses subsidi BBM solar. Adapun usulan solusinya sebagai berikut:
1. Revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Har- ga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Revisi harus lebih menye- derhanakan prosedur subsidi BBM JBT solar untuk nelayan. Usulannya adalah Kartu KUSUKA bisa menjadi alat untuk membeli BBM sehingga nelayan kecil tidak perlu mengurus surat rekomendasi BBM bersubsidi, namun sudah terintegrasi datanya melalui Kartu KUSUKA.
2. Data nelayan dan kapal nelayan terpusat dalam satu data nelayan melalui Kartu KUSUKA. Dengan demikian Kartu KUSUKA bisa men- jadi basis data yang bisa digunakan untuk lintas kementerian untuk berbagai program yang sasarannya adalah nelayan.
3. Digitalisasi Sistem Informasi dan Teknologi
SPBUN dalam menyalurkan subsidi BBM so- lar kepada nelayan dengan cara:
1) Pertamina membangun sistem digitalisasi SPBUN sehingga semua data bisa terpantau dan tidak ada penyalahgunaan.
2) Proses digitalisasi sistem SPBUN harus dilakukan antara sistem My Pertamina dengan sistem Kartu KUSUKA. Dua hal ini harus terintegrasi sehingga datanya lebih jelas. Kartu KUSUKA berisi data nelayan penerima manfaat subsidi BBM dan My Pertamina adalah alat kontrolnya.
3) SPBUN dibangun dekat dengan sentra nelayan sehingga nelayan mudah menjang- kau SPBUN. Jika belum bisa bangun SPBUN, bangunlah Pertamini di sentra nelayan.
4. Mekanisme penyaluran subsidi BBM solar melalui program Solar Untuk Koperasi (SO- LUSI) Nelayan (Damanik, Muhammad Riza, 2022). Gagasan ini diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pertamina di bulan September 2022. Program SOLUSI Nelayan akan diujicobakan di tujuh titik yaitu di Lhoknga, Deli Serdang, Indramayu, Pekalo- ngan, Semarang, Surabaya dan Lombok Timur. Mekanisme SOLUSI Nelayan sebagai berikut. 1) Koperasi mendata anggota koperasinya by name, by address, by volume kebutuhan BBM solar per satu orang nelayan. Artinya proses pendataan nelayan dilakukan oleh Koperasi.
2) Koperasi mengajukan data nelayan tersebut kepada Pertamina. Lalu Pertamina melaku- kan cek dan ricek serta persetujuan. Setelah itu Pertamina mengirimkan subsidi BBM solar kepada Koperasi.
3) Koperasi menyalurkan BBM solar hanya kepada anggota yang sudah tercatat dalam anggota Koperasi.
4) Sistem penyaluran BBM solar ke Koperasi sudah dilengkapi dengan sistem informasi dan teknologi digital.
5) Koperasi akan berfungsi menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas nelayan dengan mengurus BBM dan hasil tangkapan nelayan secara kolektif.
KESIMPULAN Faktor penyebab nelayan kecil sulit meng- akses subsidi BBM solar adalah: pertama, adanya regulasi yang mempersulit dengan persyaratan
serta prosedur yang panjang. Kedua, nelayan tidak terekam dalam data administrasi dan kapal nela- yan. Ketiga, keterbatasan jumlah Stasiun Pengi- sian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN). Faktor penyebab tersebut mengakibatkan rendah- nya penyerapan realisasi subsidi BBM solar di sektor perikanan yang reratanya 26% dari rerata kuota tahun 2019-2021 sebesar 2.050.770 KL. Artinya ada 1.513.393 KL atau 74% kuota subsidi BBM solar yang tidak terserap di sektor perikanan. Tentunya masalah ini menjadi hal yang serius untuk ditindaklanjuti dikarenakan satu sisi nelayan kecil sulit mengakses subsidi BBM solar dan disisi lain ada persoalan penyerapan subsidi BBM solar yang rendah. Beberapa alternatif solusi yang ditawarkan dari kesulitan akses subsidi BBM untuk nelayan ini adalah: pertama, revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Revisi harus lebih menye- derhanakan prosedur subsidi BBM JBT solar untuk nelayan. Kedua, penggunaan Kartu KU- SUKA sebagai rujukan satu data nelayan untuk pembelian subsidi BBM solar. Hal ini bisa dilakukan jika sistem informasi dan teknologi Kartu KUSUKA sudah bisa dintegrasikan dengan sistem informasi dan teknologi di lintas ke- menterian/badan. Ketiga, penambahan infrastruk- tur SPBUN dan digitalisasi sistem SPBUN. Keempat, penyaluran subsidi BBM solar melalui koperasi yaitu program Solar Untuk Koperasi (SOLUSI) Nelayan, sehingga distribusi subsidi BBM solar lebih terkontrol.

## DAFTAR RUJUKAN
Adriyanto, T., & Kismartini, K. 2016. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Journal of Public Policy and Management Review , 5(3), 396- 409. Aryawan, I Ketut Gede. 2021. Seminar Nasional Kebijakan Anggaran BBM Subsidi dan Perlindungan Nelayan Kecil Tradisional 25 November. https://www.youtube.com/watch?v=tOIjgIz 8gv4 (4 Agustus 2022) Dunn, W. N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fadhillah, N., & Thahir, M. A. 2022. Fuel Recommendation Information System (BBM) Case Study: Ministry Of Marine, Fisheries And Food Of Nagan Raya Regency, Asian Journal of Aquatic Sciences , 5(1), 20-25.
Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021).
Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3(3),
258-266.
Kota Medan Dalam Angka 2022, Badan Pusat
Statistik Kota Medan
Mardian. 2021. Seminar Nasional Kebijakan Anggaran BBM Subsidi dan Perlindungan Nelayan Kecil Tradisional 25 November.
https://www.youtube.com/watch?v=tOIjgIz 8gv4(4 Agustus 2022) Meiwanda, G., Meilani, N. L., & Amri, K. 2019. Komunitarian Masyarakat Nelayan
Indonesia: Kawasan Pesisir Rupat Utara, Jurnal Kebijakan Publik , 10 (2), 83-90. Muchlisin, Z. A., Fadli, N., Nasution, A. M., Astuti, R. A. R., & Marzuki, M. 2012. Analisis Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Depik , 1(2).
Putra, K. E., & Andriana, M. 2017. Faktor
Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan, Jurnal Koridor , 8 (2), 97-104. Safrizal, S., & Mayarni, M. 2021. Efektivitas Program Rumah Khusus Nelayan, Jurnal Kebijakan Publik , 12 (2), 93-101. Sandagang, Y. C. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Distribusi BBM Bagi Nelayan Miskin Di Desa Labuan Kabupaten Tojo Una-una, e-JurnalKatalogis , 1(1),16-18.
Sartika, I. 2011. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan, JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 11(02). Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G.2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi, Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 200-207. Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir. Badan Pusat Statistik 2020
Suryawati, S. H., & Apriliani, T. 2015.
Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 5(1), 37-46. Triyanti, R., & Firdaus, M. 2016. Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 11 (1), 29-43. UNPAD.2020.Menjadi Profesi Termiskin di
Indonesia Benarkah Nelayan Tidak Bisa Bahagia dengan Profesinya?.Unpad.ac.id 8
September.https://www.unpad.ac.id/2020/0
Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik , PT Raja Grafindo Persada.
Wijaya, R. A., & Saptanto, S. 2014. Persepsi dan Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Isu Pencabutan Subsidi BBM, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 4(2), 185-196.
Yustika, A. E. 2008. Refleksi Subsidi Dalam Perekonomian Indonesia, Bisnis & Ekonomi Politik (Quarterly Review of the Indonesia Economy) , 9(3), 1-7.