## MENILIK HUBUNGAN BISNIS DALAM LINGKUP PEMILU DAN DEMOKASI INDONESIA
Ulfia Hasanah 1 , R.Mustar Lofi 2
Fakultas Hukum, Universitas  Riau . e-mail: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id
Abstract: Indonesia as a country that adheres to the ideology of constitutional democracy has provided opportunities  for  democracy  through  the  provisions  of  article  96  of  Law  number  12  of  2011.  That  the community has the right and obligation to be involved in the formation of statutory regulations. The legal research  method  used  in  this  paper  is  normative  juridical  research  using  a  statutory  approach  and  a conceptual  approach.  The  development  of  the  business  world  in  the  2024  election  is  certainly  very important  because  it  determines  the  direction  of  the  economy  in  the  coming  year.  Because  this  is  the moment to maintain economic stability so that Indonesia can succeed in becoming a high-income country. With elections, the business world can be more conducive and smooth. The position of democracy is related to the social system that supports it and the political system or regime that uses it. Apart from containing universal  elements  (common  denominator),  democracy  also  contains  contextual  contents  that  are inherent in certain social and political systems.
Keywords: Business; Elections; Democracy;
Abstrak: Indonesia sebagai negara yang menganut faham constitutional democracy telah memberikan peluang  demokrasi  melalui  pada  ketentuan  Pasal  96  Undang-undang  nomor  12  tahun  2011.  Bahwa masyrakat  berhak  dan  wajib  terlibat  dalam  pembentukan  atas  suatu  peraturan  perundang-undangan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah peneliatian yuridis normatif dengan mamakai  pendekatan  Undang-undang (Statute  Approach) dan  pendekatan  konseptual (Conceptual Approach). Perkembangan  dunia  bisnis  pada  pemilu  2024  tentunya  sangat  penting  karena  menetukan arah perokonomian pada tahun mendatang. Karena ini momen menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia kela  berhasil  menjadi  negara  berpendapatan  tinggi.  Dengan  adanya  pemilu  dunia  usaha  bisa  lebih kondusif dan lancar. Kedudukan demokrasi berkaitan dengan system sosila pendukungnya dan system politik atau rezim yang menggunakannya. Di samping mengandung unsur-unsur yang universal (common denominator), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada system sosial dan politik tertentu .
Kata Kunci: Bisnis; Pemilu; Demokrasi;

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  faham constitutional  democracy telah memberikan  peluang  demokrasi  melalui  pada  ketentuan  Pasal  96  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa masyarakat berhak dan wajib terlibat dalam pembentukan atas  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Masyarakat  punya  ruang  yang  besar  atas partisipasinya dalam pembentukan suatu kebijakan. ( Topo Santoso, 2013)
Berbicara  mengenai  pemilu,  pada  hakikatnya  tidak  terlepas  dari  ragam permsalahan yang terjadi, sebagai misalnya, korupsi pemilu, polemik korupsi pemilu di angkat dan di ulas oleh Hamdan Zoelva melalui tulisannya yang berjudul “memberantas electroral  corruption ”.  Hamdan  melalui  tulisannya  berusaha  mendorong  terwujudnya tranparasi dan akuntabilitas dana emilu dengan tujuan mendeteksi korupsi yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilu yang terselenggara dengan fair bagi semua pasangan calon, lebih daripada itu, pengaturan dana kampaye pemilu merupakan suatu
Upaya  untuk  menyelamatkan  kebijakan  public  yang  akan  di  buat  oleh  politisi  dan pemeritah yang terpilih untuk memerintah.(Topo Santoso, 2013)
Pemilihan  umum  (pemilu)  di  Indonesia  sendiri  pada  hakekatnya  merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat  seagimana  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Menurut  ketentuan  Pasal  1butir  1  unddang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilhan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan  daerah,  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah,  bahwa  pemihan  umum selanjutnya  di  sebut  pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  di laksanakan secara lansung, umum, bebas, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ( Mahkamah Konstitusi, 2009).
Perkembangan  dunia  bisnis  pada  pemilu  2024  tentunya  sangat  penting  karena menetukan  arah  perokonomian  pada  tahun  mendatang.  Karena  ini  momen  menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia kelak berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan  adanya  pemilu  dunia  usaha  bisa lebih  kondusif  dan  lancar.    Sebab  duia  usaha membutuhkan keadaan sosial yang aman dan kondusif. Ketika terjadi gejolak, aktivitas ekonomi bisa terganggu.( Kompas, 2023)
Demokrasi adalah pemerintahan dari oleh, dan untuk rakyat. Kedaulutan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di laksanakan melalui pemilah umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat di lakukan melalui demokrasi lansung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi lansung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam Tindakan serta pemberian suara dan mebahas dan  mengesahkan  undang-undang.  Sedangkan  dalam  demokrasi  perwakilan,  rakyat memilih  warga  lainnya  sebagai  wakil  yang  duduk  di  Lembaga  perwaklan  rakyat membahas dan mengesahkan undang-undang.
Kedudukan demokrasi berkaitan dengan system sosila pendukungnya dan system politik  atau  rezim  yang  menggunakannya.  Di  samping  mengandung  unsur-unsur  yang universal (common  denominator), demokrasi  juga  mengandung  muatan-muatan kontekstual  yang  melekat  pada  system  sosial  dan  politik  tertyentu.  Demoktasi  erat kaitannya dengan system sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada  mesin  politik  ,  tetapi  juga  mengandung  juga  pandangan  hidup  suatu  masyrakat. (Samsudin, dkk).
Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatakan bahwa Pembangunan di bidang ekonomi  harus  di  arahkan  kepada  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat  berdasarkan pancasil dan undang-undang dasar negara tahun 1945. Bahwa demokrasi dalam bidag ekonomi tentunya bisnis menhendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisifasi di dalam proses produksi dan pemasaran bisnis dalaam iklim usaha yang sehat efisien dan efektif sehingga dapat emndorong pertumbuhan ekonomi
dan bekerjanya ekonomi yang wajar. Hal ini tentu adanya perkembangan bisnis dalam system pemilu serta demokrasi sangat berpengaruh.
Bersarkan permsalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan menelaah lebih  jauh  dengan  judul  pembahasan “  Menilik  Hubungan  Bisnis  Dalam  Lingkup  Pemilu Dan Demokasi Indonesia”.

## 2. Metode
Penelitian  ini  digunakan  untuk  keperluan  akademis.  Metode  penelitian  hukum yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah peneliatian  yuridis  normatif  dengan  mamakai pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Serta  sumber  dan  bahan  hukum  yang  digunakan.  Sumber-sumber  dalam penelitian hukum ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang terkait dengan  hukum  kepemiluan,  bahan  hukum  sekunder  berupa  literatur-literatur  hukum, jurnal  dan  tulisan-tulisan  ahli  hukum.  Analisis  dari  bahan  hukum  ini  bertolak  dari penalaran  dedekutif  dan  deskriptif  serta  memberikan  penilaian  dari  tulisan  pada akhir untuk diberikan preskripsi.( Amiruddin & Zainal asikin, 2012, hal 118)

## 3. Pembahasan

## 3.1 Hubungan Bisnis Dalam Kegiatan Pemilu Dan Demokasi Indonesia
Perkembangan  dunia  bisnis  saat  ini  telah  maju  sangat  pesat.  Berbagai  bentuk bisnis dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berbisnis dapat pula dilihat sebagai suatu  peluang  untuk  memperoleh  kesejahteraan  yang  lebih  baik  lagi  dan  kegiatan berbisnis dapat  dilakukan siapa  saja. Saat  ini perkembangan  dunia bisnis  khususnya  di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya industri manufaktur maupun jasa yang bermunculan sehingga mengakibatkan tingkat  persaingan  di  dunia  bisnis  menjadi  sangat  ketat.  Perkembangan  dunia  bisnis diiringi  pula  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  membuat  konsumen  semakin kritis  dalam  memilih  produk.  Perusahaan  dituntut  untuk  memiliki  strategi  agar  dapat bersaing meraih konsumen sebanyak-banyaknya.
Perhitungannya,  penyelenggaraan  pemilu  diperkirakan  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,05-0,1 persen. Adapun tahun depan, pemilu akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,25- 0,3 persen. ”Pemilu ini diharapkan bisa jadi semacam obat tambahan  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat situasi global saat ini sedang penuh ketidakpastian’. (kompas 2023)
Pemilu adalah urusan internal sistem kekuasaan demokratis setiap negara. Karena itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Ketentuan ini diadopsi ke dalam UUD 45 pada tahun 2001, yaitu pada Perubahan Ketiga UUD 1945, setelah bangsa kita sukses menyelenggarakan pemilihan umum transisional pada tahun 1999  di  bawah  tanggungjawab  Presiden  B.J.  Habibie.  Bahkan,  ketika  Komisi  Pemilihan Umum yang dibentuk oleh pemerintahan B.J. Habibie berdasarkan Keputusan Presiden — karena  belum  ada  ketentuan  undang-undang  atau  pun  undang-undang  dasar  yang
menegaskan kedudukannya yang independen atau mandiri itu — gagal menetapkan hasil pemilu  1999,  Presidenlah  yang  mengambil  tanggungjawab  mengeluarkan  keputusan untuk menetapkan hasil pemilu 1999 itu. Itulah pemilihan umum terakhir dalam sistem konstitusi negara kita yang penanggungjawabnya adalah Presiden. (DKPP RI,  hlm. 2)
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas  prinsip  kedaulatan  rakyat,  dengan  dua  nilai  pokok  yang  melekat  padanya,  yaitu: kebebasan (liberty) dan  kesederajatan (equality). Kebebasan  di  sini  otomatis  berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenangwenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan. Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Memang demokrasi bukan  satu-satunya  model  yang  paling  sempurna  untuk  mengatur  peri  kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam  menistakan  kemanusiaan.  Tumbangnya  rezim  komunisme  di  Eropa  Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezimrezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini. ( Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 9)
Demokrasi sebagai sebuah konsep, sejatinya tidak pernah mungkin bisa dipahami sebagai kategori deskriptif untuk menilai sistem politik, karena di dalam demokrasi sendiri terkandung  banyak  sekali  pengertian  dan  pemahaman  preskriptif  yang  terus diperdebatkan.  Oleh  karena  itu,  setiap  upaya  untuk  memberikan  penilaian  tentang demokrasi  secara  deskriptif,  terkandung  di  dalamnya  penyembunyian  beberapa  aspek preskriptif-normatifnya. Problem metateoretik seperti inilah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini ketika hendak memberikan penilaian mengenai perjalanan demokrasi di era pasca  reformasi  pada  sebuah  entitas  sistem  politik  partikular  bernama  Republik Indonesia. (Boy Anugrah Dna Jacop Junian Endiartia, 2015-2020, hlm. 28)
Perkembangan dunia bisnis dengn system pemilu dan demokrasi tentu berkaitan erat  dengan  politik  dan  bisnis  hal  ini  politik  adalah  bermacam-macam  kegiatan  dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sedangkan definisi dari bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mencari profit , Jadi dapat disimpulkan  bahwa  objek  dari  politik  adalah  negara  maka  objek  dari  bisnis  adalah Perusahaan.
Namun  dalam  banyak  hal,  politik  dan  bisnis  seringkali  berkaitan  atau berhubungan. Kaitan yang pertama, sebagai ilmu (pengetahuan). Apabila bisnis dianggap termasuk ke dalam kajian bidang ilmu ekonomi maka dalam sejarahnya sampai sekarang terdapat bidang ilmu ekonomi politik. Bidang ilmu ini mencoba menggabungkan analisa kebijakan  negara  untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  rakyat.  Meskipun  sekarang ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi bidang ilmu tersendiri namun kajian ilmu ekonomi
politik tetap masih ada. Kaitan yang kedua, perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dari  luar  organisasi  yang  disebut  lingkungan. Lingkungan luar dibedakan menjadi lingkungan tugas (task environment) dan lingkungan umum (societal environment). (James R. Situmorang, (2009), hlm. 147)
Pada saat ini bahkan ada pakar ilmu ekonomi yang memasukkan ekonomi politik sebagai  salah  satu  bidang  penerapan  makro  ekonomi  sederajat  dengan  bidang penerapan  lainnya  seperti  keuangan  publik,  ekonomi  perburuhan  dan  ekonomi kesehatan. Dikatakan bahwa ekonomi politik adalah penerapan makro ekonomi dimana terjadi  pengujian  peranan  institusi  politik  dalam  hal  menentukan  kebijakan-kebijakan yang  mereka  hasilkan.  Institusi  politik  seperti  DPR  dan  Pemerintah  berwewenang membuat UU dan Peraturan dalam banyak bidang termasuk bidang ekonomi. Kebijakan- kebijakan itu seringkali lebih bersifat politis daripada sifat ekonominya sendiri. Misalnya, UU  Perburuhan  dianggap  oleh  banyak  pihak  lebih  menguntungkan  para  pengusaha dibandingkan karyawan. Hal ini mungkin saja karena sebagian anggota DPR masih atau paling tidak pernah jadi pengusaha. Sekarang ini bisnis adalah kajian ilmu tersendiri yang selalu harus berkaitan dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi dan lainnya.
Politik  adalah  untuk  mengatur  negara,  bisnis  sebagai  ilmu  tersendiri  ataupun bagian  dari  makro  ekonomi  juga  ujung-ujungnya  untuk  memberi  kemakmuran  kepada negara.  Jadi  nyata  sekali  bahwa  kedua  bidang  ilmu  ini,  politik  dan  bisnis  dalam penerapannya berkaitan erat dan hubungannya dapat saling mempengaruhi. Untuk yang terakhir ini James R. Situmorang perlu dikutip ucapan pemenang hadiah Nobel Gunnar Myrdal bahwa politik adalah seni yang dilingkupi hal-hal yang riil dan mungkin, dan karena alasan inilah ia meminta bantuan ilmu ekonomi. Para poltisi bisa berharap pada ekonom bahwa  mereka  seharusnya  menerangkan  situasi  nyata  dan  menunjukkan  akibat-akibat dari  beberapa  tindakan  yang  mungkin  dalam  hubungan  dengan  keadaan  awal  yang sama.( Jurnal Unpar, 2024)

## 4. Kesimpulan
Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  faham constitutional  democracy telah memberikan peluang demokrasi melalui pada ketentuan Pasal 96 Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Bahwa masyarakat berhak dan wajib terlibat dalam pembentukan atas suatu  peraturan  perundang-undangan.  Perkembangan  dunia  bisnis  pada  pemilu  2024 tentunya sangat penting karena menetukan arah perokonomian pada tahun endatang. Karena  ini  momen  menjaga  stabilitas  ekonomi  agar  Indonesia  kela  berhasil  menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan adanya pemilu dunia usaha bisa lebih kondusif dan lancar. Kedudukan demokrasi berkaitan dengan system sosila pendukungnya dan system politik  atau  rezim  yang  menggunakannya.  Di  samping  mengandung  unsur-unsur  yang universal (common  denominator), demokrasi  juga  mengandung  muatan-muatan kontekstual yang melekat pada system sosial dan politik tertentu. Pada saat ini bahkan ada  pakar  ilmu  ekonomi  yang  memasukkan  ekonomi  politik  sebagai  salah  satu  bidang
penerapan makro ekonomi sederajat dengan bidang penerapan lainnya seperti keuangan publik, ekonomi perburuhan dan ekonomi kesehatan. Dikatakan bahwa ekonomi politik adalah  penerapan  makro  ekonomi  dimana  terjadi  pengujian  peranan  institusi  politik dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan.

## 5. Daftar Pustaka
Amiruddin  &  Zainal  asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,2012,Raja  Grafindo Persada Jakarta.
Boy Anugrah Dna Jacop Junian Endiartia, Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era  Pasca  Reforasi  Sebuah  Iktiar  Mewujudkan  Daulat  Rakyat, Jurnal  Kajian Lemhannas  RI,  Edisi  34 ,  Alumnus  Magister  Ketahanan  Nasional  Universitas Indonesia Dan Anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020.
DKPP  RI,  Sejarah, Kelembagaan  Dan  Praktik  Pemilu  Di  Negara  Penganut  System
Pemerintahan Presidensial, Semi Preesidensial, Dan Parlemneter, Penyelenggaraan Pemilu Di Damai , Cv Net Communication.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/01/bisnis-sektor-tertentu-berpeluang- melonjak-karena-pemilu-2024 , Di Akses Pda Tanggal 04 Januari 2024, Jam 13: 53 Wib
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/01/bisnis-sektor-tertentu-berpeluang- melonjak-karena-pemilu-2024 , Di Akses Pada Tanggal 04 Januari 2024, Jam 16:06 Wib
James R. Situmorang, Beberapa Keterkaitan Antara Politik Dan Bisnis, Jurnal Administrasi Bisnis (2009), Vol.5, No.2: Hal. 146 – 159, (ISSN:0216 – 1249), Program Studi Ilmu Administrasi  Bisnis,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Katolik Parahyangan.
Mahkamah  Konstitusi,  Membangun  Konstitusionalitas  Indonesia  Membangun  Budaya Sadar  Berkonstitusi, Jurnal  Konstitusi  PKK-FH  Universitas  Pattimura ,  Volume1 Nomor 1 Juni 2009, Jakarta Pusat.
Mahkamah  Konstitusi,  Membangun  Konstitusionalitas  Indonesia  Membangun  Budaya Sadar  Berkonstitusi, Jurnal  Konstitusi  PKK-FH  Universitas  Pattimura ,  Volume1 Nomor 1 Juni 2009, Jakrta Pusat.
Samsudin,  Dian  Askhabul,  Dkk, Buku  Pintar  Pemilu  Dan  Demokrasi,  Komisi  Pemilihan Umum Kota Bogor , Bogor.
Topo Santoso Dan Didik Supriyanto,Tranpransi, Partisipasi Dan Demokrasi, Jurnal Pemilu & Demorasi, Februari 2013, Jakarta Timur.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/, Di  Akses  Pada  Tanggal 04 Januari 2024, Jam 16:39 Wib.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.