## Gender Equality:
International  Journal  of  Child  and Gender Studies
ISSN (p): 2461-1468; ISSN (e): 2548-1959 Vol. 8 No. 1 March 2022 Pages 98-108
 Corresponding author: Email Address: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id Received: February 24, 2022; Accepted: March 18, 2022; Published: March 31, 2022 Copyright © 2022 Yuni Roslaili, Ainal Yunarti T DOI: http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12753

## The urgency of safe house for children victims of sexual violence in Aceh (Legal political perspective in Aceh)
Yuni Roslaili *  , Ainal Yunarti T **
* Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id
** Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: ainal2606@gmail.com

## ABSTRACT
Cases  of  sexual  violence  are  increasingly  occurring  in  Indonesia,  including  in Aceh.  Therefore,  the  existence  of  a  safe  house  is  seen  very  necessary  and  doing research on it is very important. However, in the context of Aceh, it becomes more important  and  interesting  in  relation  to  the  regulation  of  the  implementation  of Islamic  law.  This  paper  discusses  the  existence  of  a  safe  house  for  victims  of sexual violence in a sharia country, what if it is associated with the perspective of legal politics and maqasid al-syariah. This study used qualitative research using empirical  juridical  research  methods,  namely  a  field  research  that  examines  the applicable  legal  provisions  and  what  happens  in  reality  in  society.  The  result  of the  study  showed  that  the  existence  of  safe  houses  in  Aceh  was  very  crucial. However,  until  then,  Aceh  only  had  two  safe  houses, although  actually  not  too worthy  to  be  called  a  definitive  safe  house.  Normatively,  there  were  many  laws and qanuns having been made, but it seems that there was little political will and commitment  from  the  authorities,  even  though  in  a  syar'i  perspective,  the existence of safe houses  in the perspective of maqasid al-syariah as dharuriyyah side is very important from Islamic perspective.
Keywords: Safe house, sexual violence, state political law.

## ABSTRAK
Kasus kekerasan seksual semakin berambah banyak terjadi di Indonesia termasuk di  Provinsi  Aceh.  Karena  itu  keberadaan  Rumah  Aman  dipandang  sangat dibutuhkan dan mengkajinya juga menjadi sangat penting.  Namun untuk konteks Aceh  menjadi  lebih  penting  dan  menarik  ketika  dikaitkan  dengan  regulasi pelaksanaan  syariat  Islam.  Tulisan  ini  hendak  melihat  bagaimana  eksistensi Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual di negeri syariat, bagaimana hal ini kemudian  dikaitkan  dengan  perspektif  politik  hukum  dan  maqasid  al-syariah. Temuan  tulisan  ini  menginformasikan  bahwa  keberadaan  Rumah  Aman  di  Aceh sangat dibutuhkan. Namun hingga kini ternyata  Aceh hanya memilik dua tempat yang disebut Rumah Aman, itupun sebenarnya belum terlalu layak untuk disebut sebagai  sebuah  Rumah  Aman  yang  definitif.  Adapun  secara  normatif  telah disahkan begitu banyak undang- undang dan qanun namun agaknya political will dan komitmen penguasa yang masih rendah. Padahal secara syar’i, keberadaan Rumah  Aman  dalam  perspektif  maqasid  al-syariah  termasuk  dharuriyyah  yang merupakan hal yang sangat penting dalam kacamata agama.
Kata Kunci: Rumah Aman; kekerasan seksual; politik hukum negara.

## 1. PENDAHULUUAN
Melindungi  warga  negara  adalah  kewajiban  negara  yang  harus  dipenuhi.  Demikian pula  dengan  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  seluruh  warga  negaranya  di manapun mereka berada. Hal ini dinyatakan di dalam  Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dan  di  batang  tubuh  dari    UUD  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  bahwa    setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan  perlakuan yang sama di  depan  hukum.  Dengan  demikian  negara  telah  melakukan  kewajibannya  selain  telah memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.
Di dalam UUD 1945 sendiri terdapat banyak pasal terkait HAM.  Di dalam pasal 28A disebutkan  tetrkait  hak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya. Di dalam Pasal 28 B ayat (2) mengatur hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat 4 menyatakan tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Rumah  Aman  merupakan  tempat  menyembunyikan  seseorang  dengan  maksud  untuk melindunginya  dari  ancaman  yang  dapat  membahayakan  dirinya  atau  dapat  mengancam keselamatannya  (Hidayat &  Liauw, 2021). Jika merujuk  kepada sejumlah pasal  dalam UUD 1945  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  keberadaan  Rumah  Aman  adalah  sebuah  hak  warga negara  sekaligus  kewajiban  bagi  negara.  Pemerintah  wajib  meyediakannya  kepada masyarakat yang merasa tidak aman dan terancam hak hidupnya di dalam negara.  Dan hal ini merupakan amanah dari konstitusi.
Rumah  Aman  merupakan  tempat  menyembunyikan  seseorang  dengan  maksud  untuk melindunginya  dari  ancaman  yang  dapat  membahayakan  dirinya  atau  dapat  mengancam keselamatannya  (Wicaksono  &  Nurtjahyo,  2019).  Beberapa  bentuk  Rumah  Aman  mengarah kepada suatu tempat untuk memberikan pengamanan kepada seseorang yang merupakan saksi
terhadap suatu  tindak kejahatan atau bahkan tempat  singgah bagi  perempuan dan anak  yang menjadi korban.
Keberadaan  Rumah  Aman  dipandang  sangat  urgent  mengingat  makin  meningkatnya kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  termasuk  di  Provinsi  Aceh  baik  dari  segi  kuantitas maupun kualitas (Vonda & Fitri, 2017). Berdasarkan data di lapangan menurut Rida Nurdin., S.H. kasus yang terlapor pada rekapan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di UPTD PPA Aceh per 21 Maret 2021 yakni: seksual inces sebanyak 2 kasus dan pemerkosaan sebanyak 11 kasus.  Beliau  juga  menambahkan  kasus-kasus  yang  sedang  dalam  proses  peradilan  dan sedang  ditangani  oleh  UPTD  PPA  Aceh  seperti  kasus  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh seorang kakek terhadap cucu kandungnya dan kasus pemerkosaan  yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun.
Darurat seksual di Aceh ini sudah diteriaki oleh banyak komponen masyarakat. Kasus ini  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  baik  secara  jumlah  maupun  secara  kualitas.  Dan sebenarnya  Pemerintah  Aceh  juga  sudah  merespon,  meski  oleh  sebagian  kalangan  menilai masih  kurang  serius  (Vonda  &  Fitri,  2017).  Yang  menjadi  pertanyaanya  adalah  seberapa serius  Pemerintah  Aceh  dalam  hal  ini?  Keseriusan  tersebut  bisa  diukur  secara  kuantitas  dan kualitas  Rumah  Aman  yang  sudah  tersedia  dan  bagaimana  kualifikasi  pelayanannya  Rumah Aman di Aceh.
Oleh karena itu meskipun negara telah membuat payung hukum yang sedemikian rupa terkait Rumah Aman, namun yang masih menjadi masalah adalah di Provinsi Aceh belum ada bentuk  nyata  yang  memenuhi  kriteria  dari  Rumah  Aman  tersebut  untuk  anak-anak  yang mengalami kekerasan seksual. Padahal fakta-fakta yang terus muncul sudah sangat mendesak agar  Rumah  Aman  segera  disediakan.  Untuk  itu  penulis  tertarik  ingin  meneliti  tentang bagaimana  urgensi  keberadaan  Rumah  Aman  di  Aceh,  bagaiman  melihat  eksistensi  Rumah Aman  di  Aceh  dalam  perspektif  politik  hukum  dan  peran  Pemerintah  Aceh  dengan menjadikan  Rumah  Aman    Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Banda Aceh sebagai sample.

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Sejumlah  tulisan  dan  jurnal  terkait  Rumah  Aman  sebagai  rujukan  bagi  peneliti  di antaranya,  jurnal  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Tindak Pidana” karya  M.  Iqbal  dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala.  Pada  jurnal  ini dibahas  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  serta  apa saja  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua (M.  Iqbal,  2013).  Selain  itu,  terdapat  tulisan  Muslem  Abdullah  yang  berjudul Rumah  Aman Bagi  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  di  Aceh  (Studi  Kasus P2TP2A  Provinsi  Aceh) .  Tulisan  ini  membahas  perlindungan  berupa  Rumah  Aman  yang bagaimana  yang  seharusnya  diberikan  kepada  perempuan  yang  kerap  sekali  menjadi  korban kekerasan dalam rumah tangga. (Muslem Abdullah, 2019).
Lebih  jauh,  terdapat  artikel  yang  ditulis  oleh  Ema  Afnita,  dkk yang  berjudul Upaya P2TP2A Banda Aceh dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual (2019). Artikel  yang  berfokus  pada  bimbingan  konseling  ini  membicarakan  pembinaan  yang dilakukan  oleh  P2TP2A  Kota  Banda  Aceh.  Dikatakan  bahwa  Lembaga  tersebut  telah melakukan pendataan dan pencatatan kasus, identifikasi kasus, memberikan pelayanan sesuai
kebutuhan klien, dan bantuan hukum yang dibutuhkan oleh klien. Adapun Rumah Aman yang bersifat sementara diberikan pada korban yang terancam keselamatannya (Afnita et al., 2019).
Sejumlah tulisan tersebut telah mengkaji hal-hal yang terkait Rumah Aman dari aspek yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, terdapat hal yang sama bahwa dalam sejumlah narasi dan  sarannya  penulis  menemukan  catatan  tentang  kurangnya  perhatian  dan  keseriusan Pemerintah  Aceh  dalam  hal  ini.  Sesungguhnya  peran  pemerintah  sebagai  penguasa  dan pengelola  daerah  amat  sangat  diperlukan.  Karena  dalam  konstelasi  negara  modern,  hukum dapat  berfungsi  sebagai  wahana  rekayasa  sosial  ( law  as  a  instrument  of  social  engineering yaitu sebagai sarana untuk mendorong reformasi masyarakat. Dan pembuatan undang-undang untuk memulai pembangunan masyarakat baru yang diharapkan akan terwujud di masa depan melalui pemberlakuan undang-undang penegakan hukum.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Donald  Black,  bahwa  harus  adanya  keterlibatan manusia  dalam  penegakan  hukum  yang  dinamakan  dengan  mobilisasi  hukum.  Dan  yang paling  berkuasa  memobilisasi  manusia  di  suatu  wilayah  hukum  adalah  penguasa  (Berutu, 2017). Jika tidak maka hukum hanya berjanji di atas kertas semata. Tulisan ini akan melihat sejauh mana peran pemerintah Aceh dalam mengatasi tindak kekerasan seksual pada anak di Aceh melalui perspektif politik hukum.

## 3. METODE
Penelitian ini didisain secara kualitatif dengan menggunakan metode  yuridis empiris. Dengan  metode  ini  sebuah  penelitian  lapangan  dilakukan  guna  mengkaji  ketentuan  hukum yang  berlaku,  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarakat  (Sunggono,  2003). Jadi penelitian yuridis empiris di sini adalah penelitian hukum mengenai implementasi hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Abdul Kadir,  2004)  yang  kemudian  di  sini  akan  dilihat  dari  perspektif  politik  hukum  dan  kaidah maqasid al-syariah .
Data penelitian (field research) di sini selain data primer berupa sejumlah keterangan data  fakta  dari  wawancara  dengan  narasumber  yang  sudah  memiliki  pengalaman  dalam menangani korban kekerasan seksual terutama anak dalam ini melakukan wawancara dengan petugas  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Banda  Aceh. Selain  itu  termasuk  juga  data  yang  bersumber  dari  undang-undang  seperti  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam Rumah Tangga.
Pemilihan lokus tunggal sebagai objek kajian yang hanya menjadikan Rumah Aman di Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Banda  Aceh  sebagai sample,kajian    dilatarbelakangi  oleh  anggapan  bahwa  hal  itu  sudah    dapat  mewakili  tujuan penelitian  yang  dicari  di  sini.  Hal  tersebut  berdasarkan  pada  beberapa  argument.  Pertama Rumah  Aman  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Banda  Aceh berada di ibukota Provinsi Aceh. Kedua Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh adalah sebagai  Rumah Aman rujukan. Ketiga sejauh penelitian penulis, di Aceh hanya ada dua Rumah Aman,yaitu Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Banda  Aceh  dan  Rumah  Aman  Yayasan Kesejahteraan  Masyarakat  Aceh  (Yakesma)  yang  terletak  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Jadi
dengan melihat kenyataan ini penulis beranggapan menjadikan Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Banda  Aceh  dipandang  cukup  untuk menemukan  aspek politik hukum Pemerintah Aceh dalam hal yang dikaji ini.

## 4. HASIL DAN DISKUSI

## 4.1. Profil Singkat Rumah Aman P2TP2A
Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Lembaga ini berada di bawah koordinasi  kedinasan  yakni  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Banda  Aceh  (DP3AP2KB)  Kota Banda Aceh berlokasi di Jln. K.H Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.
Terbentuknya  kantor  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Banda  Aceh  yang  berdasarkan  Qanun  Nomor  02 Tahun  2008  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  realisasi  atau  perwujudan  dari  hak  otonomi khusus  yang  diberikan  kepada  Provinsi  Aceh  dalam  bidang  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana.  Layanan  Rumah  Aman  ini  memiliki  Standar Operasinal Prosedur (SOP) tersendiri dan itu dicantumkan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2019.

## 4.2. Maksud dan Tujuan
Rumah  Aman  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  sesuai  standart  pelayanan  minimal.  Tujuan penyediaan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan aseperti menyediakan tempat  tinggal  sementara  bagi  para  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  melakukan pemulihan  secara  terstruktur  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  menyediakan wadah  untuk  pengembangan  keterampilan  dan  pemberdayaan  perempuan  korban  kekerasan, menjadikan para korban kekerasan untuk mampu kembali ke masyarakat tanpa harus menjadi beban bagi orang lain.

## 4.3. Sasaran
Rumah  Aman  diperuntukkan  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Perempuan dan anak korban kekerasan, dengan jenis KDRT, kekerasan  seksual,  penelantaran,  eksploitasi  dan trafficking ,  dan  kasus-kasus  rujukan  dari Daerah/Kabupaten lain dengan mengikuti aturan yang berlaku, dan bagi kriteria korban yang memerlukan Rumah Aman.
Adapun  kriteria  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  yang  membutuhkan  Rumah Aman adalah perempuan dan anak sebagai korban yang tinggal di Kota Banda Aceh, dengan jenis  kekerasan;  KDRT,  perkosaan,  pelecehan  seksual,  penelantaran,  eksploitasi  dan trafficking ,  yang  terancam  jiwanya  dari  pelaku  maupun  pihak  lainnya,  korban  mencapatkan penolakan keluarga atau masyarakat, karena berbagai  alasan terkait kekerasan  yang dialami, korban  memerlukan  pelayanan  intensif  namun  rumah  tinggalnya  relatif  jauh  dan  akan terlantar jika tidak ditempatkan dalam Rumah Aman ini.

## 4.4. Dasar Hukum Rumah Aman P2TP2A Kota Banda Aceh
Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan korban yang merasa terancam  dalam  perlindungan  Rumah  Aman  di  Indonesia,  yakni:  Pasal  5  Ayat  (1)  huruf  k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pada Pasal 22 Ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Regulasi yang memperkuat tentang pelayanan Rumah Aman ini juga sudah  dibentuk  oleh  Pemerintah  Provinsi  Aceh  di  dalam  Pasal  20  huruf  b,  Qanun  Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang menyebutkan bahwa “Tahapan penyelenggaraan penangan kekerasan terhadap anak  meliputi  pelayanan  dan  perlindungan”.  Berikutnya  juga  dijelaskan  di  dalam  Pasal  23 Ayat (3) huruf e bahwa “Bentuk pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b di antaranya adalah pelayanan Rumah Aman”.
Selain itu, ada lagi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,  Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  PP  No.  9  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Perlindungan  Perempuan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik  Indonesia  No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak, PP No. 1 Tahun 2009 tentang SPM  Pelayanan Terpadu Bagi  Saksi  atau  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kabupaten/Kota,  SKB  (Surat Kesepakatan  Bersama)  Tiga  Menteri  dan  KAPOLRI  tertanggal  25  September  2002  tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan masih banyak regulasi lainnya.
Adapun dasar hukum di Provinsi Aceh di antaranya  Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Pengahapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan  anak,  Qanun  No.  11  Tahun  2008  tentang  Perlindungan  Anak,  Qanun  No.6  Tahun  2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

## 4.5. Visi dan Misi P2TP2A Kota Banda Aceh
Adapun  visi  dan  misi  dari  pembentukkan  P2TP2A  Kota  Banda  Aceh  yang  dirujuk pada laman website resmi DP3AP2KB Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:
• Visi  : Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.
• Misi  : 1.  Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam  rangka  memberikan  perlinfungan  dan  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
2.  Memfasilitasi  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan  untuk meningkatkan kemampuan, keterampulan dan kemandirian.
3.  Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan ( stakeholder )  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selain  itu  berdasarkan  hasil  observasi,  penulis  P2TP2A  menyediakan  5  (lima)  jenis pelayanan  yang  khusus  diberikan  pada  perempuan  dan  anak,  yakni: Pertama penanganan
pengaduan.  Dalam  hal  ini  segala  bentuk  pengaduan  akan  langsung  diproses  dengan  baik. Apabila kasus tersebut dirasa memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang dapat membantu penanganan  kasus  seperti  pihak  kepolisian  dan  rumah  sakit  maka  akan  dilaksanakan  sebuah kerjasam  sesuai  kebutuhan  dalam  proses  penyelesaian  kasus. Kedua, pelayanan  kesehatan. Setelah  diterimanya  pelaporan  terhadap  sebuah  kasus  maka  akan  diberikan  pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik. Dalam hal ini unit layanan P2TP2A bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang dapat membantu proses pelayanan kesehatan bagi korban. Ketiga , rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan bentuk pelayanan yang diberikan  kepada  korban  yang  terganggu  kejiwaan  atau  psikisnya  yang  diakibatkan  dari kekerasan  yang  menimpanya. Keempat ,  penegakan  dan  bantuan  hokum. Kelima, kasus ditangani sampai tuntas.
Setelah  membahas  sisi  aspek  Rumah  Aman  di  Rumah  Aman  P2TP2A  Kota  Banda Aceh,  selanjut  kajian  ini  akan  membahas  terkait  politik  hukum.  Politik  hukum  adalah kebijakan  penguasa  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  di  suatu  negara  karena  adanya kepentingan politik, ekonomi sosial, budaya dan nilai agama atau moral (Mahfud MD, 1998). Jadi  dalam  hal  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  produk  hukum  tidak  terlepas  dari  intervensi politik. Hal ini tentu dikarenakan konsentras energi politik di negara itu lebih kuat.
Dalam  hal  ini,  sebagaimana  Apeldoorn  yang  dikutip  Moh.  Mahfud  menjelaskan terdapat  beberapa  ide  untuk  ini. Pertama, Sofis  Yunani  mengatakan  bahwa  keadilan menguntungkan  yang kuat. Kedua, Laselles menyatakan bahwa konstitusi nasional bukanlah konstitusi tertulis, tetapi keseimbangan kekuasaan yang sebenarnya di dalam negara. Ketiga, Gumplowics mengatakan hukum adalah pengaturan definisi yang dibuat oleh pihak yang kuat untuk  mempertahankan  kekuasaannya. Keempat ,  dalam  aliran  positivisme,  ketaatan  pada hukum tidak lebih dari menundukkan orang yang lemah kepada kemauan yang kuat (Mahfudh MD, 1998).
Penjelasan Mahfudh mengacu pada rangkaian teori hukum dan politik tetapi Soeminto menjelaskan  secara  lebih  simple.  Menurutnya  sebenarnya  hubungan  hukum  dan  politik Indonesia seperti lokomotif yang ditarik dari rel. Jika hukum seperti kereta api, politik adalah lokomotif. Oleh karena itu, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa lokomotif berada di luar jalur yang seharusnya berpotongan. (Khotimussalam, 2019).
Topik  permasahan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  eksistensi  Rumah  Aman bagi korban kekerasan seksual di Aceh, yang dikaitkan dengan perspektif politik hukum dan peran  Pemerintah  Aceh.  Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  keberadaan  Rumah  Aman  di Aceh  sangat  dibutuhkan  mengingat  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  dan  penganiyaan terhadap  anak  dan  perempuan  di  Aceh.  Data  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  Aceh,  tercatat  ada  697  kasus  kekerasan  seksual  hingga September 2021. Dan kini menunjukkan pada trend meningkat selama masa pandemi Covid- 19. Sehingga adalah sangat logis jika daerah dengan populasi penduduk berjumalah 5,33 juta jiwa  (berdasarkan  data  BPS  per  Juni  2021)  dengan    23  Kabupaten/  Kota  membutuhkan lembaga  Rumah  Aman  yang sesuai baik  seckuantitas maupun kualitasnya. Akan tetapi  pada kenyataannya  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  ternyata  Aceh  hanya  memiliki  dua  buah Rumah Aman, dan itu pun belum memenuhi standart sebagai Rumah Aman secara definitif.
Hal  ini  sebagaimana  diakui  oleh  NB  selaku  Kepala  Seksi  Perlindungan  Korban  dan Pemenuhan  Hak  Perempuan  dan  Anak  (PKPHPA)  P2TP2A  Kota  Banda  Aceh,  beliau
mengatakan  Rumah Aman tidak ada di semua Kabupaten/ Kota Aceh. Bahkan Aceh belum punya Rumah Aman Provinsi. Selama ini Rumah Aman di Banda Aceh yang dijadikan tempat rujukan  jika  ada  kasus-kasus  kekerasan  pada  anak.  Dan  sebagaimana  isi  aturan  di  atas  yang berharap adanya Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual di Aceh.
Di samping itu, Muslem Abdullah dalam artikelnya yang berjudul Rumah Aman Bagi Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  di  Aceh  (Studi  Kasus P2TP2A Provinsi Aceh) selain membahas terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di  Aceh juga menemukan minimnya perlindungan berupa  Rumah  Aman  yang  seharusnya  diberikan  kepada  perempuan  (Muslem  Abdullah, 2019) .
Selain itu keberadaan korban di Rumah Aman juga dibatasi waktu maksimal 6 (enam) hari. Mengutip dari hasil wawancara dengan NB, beliau mengatakan:
“Rumah  Aman  itu  tidak  bisa  selamanya  korban  berada  di  sana,  dikarenakan  Rumah Aman  memiliki  SOP  dalam  jangka  waktu  penempatan  korban  dalam  layanan  Rumah Aman, kemudian kriteria korban juga untuk mendapatkan layanan perlindungan berupa Rumah  Aman  harus  diperhatikan  sesuai  SOP,  biasanya  klien  yang  ditempatkan  dan membutuhkan  Rumah  Aman  di  tempat  selama  6  (enam)  hari  dulu,  apabila  kasus berlanjung  dan  masih  panjang  masa  penanganan  dan  penyelesaiannya  maka  diurus kembali perpanjang jangka waktu sementara selama ia berada di Rumah Aman. Rumah Aman  yang  dimaksud  di  sini  harus  dirasahasiakan  dari  siapapun  termasuk  orang terdekat  klien,  karena  dikhawatirkan  akan  mengganggu  proses  pemulihan  korban dalam  hal  fisik  dan  psikisnya  selama  berada  di  Rumah  Aman,  tidak  hanya  itu ditakutkan  juga  berdampak  pada  klien  yang  lain  yang  berada  di  tempat  yang  sama pada waktu setempat.”
Kenyataan  ini  kemudian  menjadi  sebuah  indikasi  bahwa  perhatian  Pemerintah  Aceh terkait  masalah  besar  ini  hanya  pada  tataran  mampu  mensahkan  sejumlah  regulasi,  seperti yang  sudah  disebutkan  di  atas  ada  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perlindungan Anak  dan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Pemberdayaan  dan  Perlindungan Perempuan, begitu pun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  yang  secara  eksplisit  dalam  Pasal  231  menjewantahkan  amanah  untuk  memberikan perhatian  besar  kepada  isu  perempuan.  Di  sisi  lain,  dengan  penerapan  Syariat  Islam  dan melalui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga membuka ruang  pengisian  kekosongan  hukum  pada  beberapa  aspek,  meskipun  juga  membutuhkan harmonisasi pada proses penerapan hukum.
Pada tahun 2019, Pemerintahan Aceh juga telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Hal ini menjadi ironi tersendir Ketika melihat praktis rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum  dengan  sistem  sosial,  politik,ekonomi  dan  budaya  masyarakat  yang  kerap  berbeda (Syariah  et  al.,  2012).  Padahal  sebagai  wilayah  yang  telah  dideklarasikan  sebagai  wilayah yang  menerapkan  syariat  Islam  secara kaffah ,  sejatinya  mempunyai ghirah dan  semangat yang lebih tinggi dalam hal ini karena dalam hal ini berarti urgensi pemberian Rumah Aman ini  memiliki  kesesuaian  terhadap  teori  maqashid  al-syariah  yang  memiliki  tujuan  untuk menjaga  5  hal  utama  dalam  diri  seseorang  yang  harus  dijamin  keselamatannya  yakni: Hifdz
al-Din (menjaga  agama), Hifdz  al-Nafs (menjaga  jiwa), Hifdz  al-‘Aql  ( menjaga  akal), Hifdz al-Nasl (menjaga kehormatan) dan Hifdz al-Mal (menjaga harta) (Roslaili, 2021).
Dari  sini  terlihat  bahwa  dari  semua  aspek  yang  dikaitkan  dengan  kekerasan  seksual terhadap perempuan dan anak ini, Aceh tidak mempunyai komitment yang serius dalam kedua aspeknya. Tidak ada keseriusan dalam penegakan regulasi yang telah disahkan baik dari Pusat maupun  yang  telah  disahkan  sendiri  oleh  Pemerintah  Daerah.  Padahal  eksistensi  Rumah Aman ini tidak akan maksimal tanpa sikap politik dari penguasa (West, 2000).

## 5. SIMPULAN
Ternyata keberadaan Rumah Aman di Aceh masih belum memadai. Sebagai provinsi yang  memiliki  23  (dua  puluh  tiga)  Kabupaten/  Kota,  Aceh  hanya  mempunyai  dua  buah Rumah  Aman.  Padahal  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  di daerah ini terbilang tinggi,  terlebih di  masa pandemi  Covid-19  ini. Telah disahkan sejumlah regulasi terkait Rumah Aman dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Aceh.
Ada sejumlah aturan dan regulasi terkait hal ini, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02  Tahun  2008,  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2009,  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2011, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  secara  eksplisit dalam  Pasal  231  menjewantahkan  amanah  untuk  memberikan  perhatian  besar  kepada  isu perempuan  dan  Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Penanganan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak.  Aturan-aturan  demikian  untuk  memastikan terpenuhinya  aspek  keadilan  korban  dan  keadilan  masyarakat  serta  kepastian  dalam penegakan hukumnya di Aceh.
Hanya saja sebagaimana ungkapan Laselle, bahwa hukum di suatu negara bukan yang ada di tertulis dalam undang-undang melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam negara. Artinya sebanyak apa pun undang- undang  yang disahkan, apabila tidak tidak ada political  will dari  penguasa  setempat  adalah  nihil  belaka.  Atau  sebagaimana  ungkapan Donald  Black,  bahwa  penguasalah  yang  paling  berkuasa  memobilisasi  manusia  di  suatu wilayah hukum.

## Referensi
Abdullah,  M.  (2019).  Rumah  Aman  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap perempuan  di  Aceh  (Studi  Kasus  P2TP2A  Provinsi  Aceh). Dusturiyah:  Jurnal  Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial , 9 (2), 179-209.
Afnita,  E.,  Bahri,  S.,  &  Rosita,  D.  (2019).  Upaya  P2TP2A  Banda  Aceh  dalam  melakukan pembinaan  anak  korban  kekerasan  seksual. JIMBK:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Bimbingan & Konseling , 4 (4).
Ahmad,  Yusuf  Muhamad  al-Badawi.  (2000).  Maqasid  al-Syariah  Inda  ibn  Taimiyah.  Cairo: Dar al-Nafais.
Alda  Rahmawati  Hidayat,  Franky  Liauw.  (2021).  Rumah  Aman  untuk  korban  kekerasan seksual, Jurnal Stupa , Vol. 3, No. 1 April.
Alyasa’ Abubakar. (2012). Metode Istislahiah  Pemanfaatan  Ilmu Pengetahuan  dalam  Ushul Fiqih , Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing,
Berutu, A. G. (2017). Faktor penghambat dalam penegakan qanun jinayat di Aceh. Istinbath: Jurnal Hukum , 14 (2), 148-169.
Ikhlas, A., Wardevi, R., & Wiza, R. (2017). Sukut al-syâri dalam perspektif Imam al-Syathiby dan kehujjahannya dalam ijtihad. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 16 (1), 65-75.
Khotimussalam,  M.  (2019).  The  Dutch  Islamic  policies:  peran  politik  Cristian  Snouck Hurgronje  di  wilayah  Hindia-Belanda. Jurnal  Tamaddun:  Jurnal  Sejarah  dan Kebudayaan Islam , 7 (1).
M.  Iqbal.  Protection  on  children  as  a  crime  victim. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum No.  54,  Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110.
Mahfud, M. D. (1998). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3S.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peraturan  Gubernur  No.  5  Tahun  2008  tentang  Rencana  Aksi  Provinsi  Pengahapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.
Peraturan Menteri Negaraa Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemberdayaan  Lembaga  Masyarakat  di  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri. (2017). Pelaksanaan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 2017, Vol. 3, issue 1, p, 61-68. Vol 3, No 1.
PP  No.  1  Tahun  2009  tentang  SPM  Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  atau  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota.
PP No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Qanun Nomor  02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi  Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid  al-shari’a  perspective  (A  case  study  of  Law  no.  16  of  2019). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 7 (2), 183-197.
SKB  (Surat  Kesepakatan  Bersama)  Tiga  Menteri  dan  KAPOLRI  tertanggal  25  September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surat  Keputusan (SK) Kepala  Dinas  P3AP2KB  Kota  Banda Aceh Tahun 2019 tentang SOP dari Rumah Aman
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang- Undang No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
West,  T. (2000). The rhetoric of therapy and the politics of anger: From  the safe house to  a praxis of shelter. Rhetoric Review , 19 (1-2), 42-58.
Wicaksono,  M.  A.,  &  Nurtjahyo,  L.  I.  (2019).  Women  in  Betwixt:  Safe  House,  State,  and Community  in  the  Gender-Based  Violence  Judicial  Process  in  East  Timor.  In 2nd International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS 2018) (pp. 122-130). Atlantis Press.