TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 13 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Apri Rotin Djusfi Sudarman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

## Abstract
Legal  assistance  is  legal  services  provided  by  legal  aid  providers  free  of  charge  to  legal  aid recipients.  The  recipient  of  legal  aid  is  the  person  or  group  of  the  poor.  While  the  legal  aid providers  are  legal  aid  agencies  or  community  organizations  that  provide  legal  aid  services based  on  Law  Number  16  Year  2011.  This  legal  research  focuses  more  on  lecturers  and  law faculty students as legal aid providers. With the existence of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid can open opportunities for students to train lawyers in the Court. This research used normative legal research method, the type of research used is normative juridical, the approach taken is the  statutory  approach  (statute  approach)  Legal  Aid  Act  exactly  explains  and  expands  the parties  that  can  provide  legal  aid  Not  only  advocates  which  can  provide  legal  assistance  but also  paralegals,  faculty  and  law  faculty  students,  the  provision  of  legal  aid  by  lecturers  and students of law faculties is an action that must be realized because it is the implementation of the  third  function  of  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  that  is  the  dedication  to  the  society  In handling the legal matter communities, paralegals, faculty, and law faculty students are subject to the same procedural law .
Keywords: legal aid providers

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  hukum  selalu  melibatkan  manusia  dan  tingkah  lakunya.  Hukum  tidak  bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Janji dan kehendak itu antara lain dapat kita  lihat  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  seseorang,  untuk  menjatuhkan  pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam rangka pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis melainkan sebagai suatu proses.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  hukum  itu  muncul  di  dalam  sidang-sidang  pengadilan,  dalam tindakan  para  pejabat  atau  pelaksana  hukum,  dalam  kantor  para  pengusaha,  dan  juga  dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan di antara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain 1 . Dalam  rangka  pelaksanaan  penerapan  hukum,  disusun  organisasi  penerapan  hukum,  seperti kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan.  Tanpa  adanya  organisasi  itu  hukum  tidak  bisa  dijalankan dalam masyarakat. Setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial tertentu. Setiap orang atau organisasi  dimaksud  menjalankan  kebijakan  atau  kegiatan  tertentu  yang  dirasakan  lebih menguntungkan.
Pengadilan  sebagai  pranata  penyelesaian  sengketa  yang  dipakai  oleh  masyarakat  diawali dengan  menerima  pelimpahan  dari  penuntut  umum,  kemudian  dilanjutkan  dengan  memeriksa dan  diakhiri  dengan  memutus  perkara  berdasarkan  asas  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
Adapun  penyelesaian  konflik  atau  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  menurut Marwan Mas terdiri atas dua jenis yaitu sebagai berikut :
1. Penyelesaian secara litigasi : dilakukan melalui pengadilan
2. Penyelesaian secara nonlitigasi : dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas empat jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Perdamaian, yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.
b. Mediasi, yakni penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga  (tidak  formal)  mediator,  tetapi  mediator  tidak  memutuskan,  hanya  sebagai perantara dari pihak-pihak yang bersengketa.
c. Konsiliasi,  yakni  penyelesaian  sengketa  para  pihak  dengan  menggunakan  pihak ketiga  yang  ditunjuk  secara  formal,  tetapi  tidak  mandiri,  dan  juga  tidak memutuskan sengketa para pihak.
d. Arbitrase,  yakni  penyelesaian  sengketa  para  pihak  dengan  menggunakan  pihak ketiga  yang  ditunjuk  secara  formal  (undang-undang)  dan  kedudukannya  mandiri, serta memberikan putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa 2
Bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara Cuma-Cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Penerima  bantuan  hukum  adalah  orang  atau kelompok  orang  miskin.  Sedangkan  pemberi  bantuan  hukum  adalah  lembaga  bantuan  hukum atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberikan  layanan  bantuan  hukum  berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum,  berarti  semua  tata  aturan  harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka  Hukum. Karena itu  diperlukan  keseimbangan  “persenjataan  di  pengadilan”  (equality  of  arms)  di  mana  semua orang  harus  memperoleh  pembela  yang  profesional.  Hal  ini  menjadi  sulit  bagi  orang  miskin yang  berperkara  hukum.  Dalam  konteks  inilah,  bantuan  hukum  untuk  orang  miskin  menjadi
1 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, tt. Hal. 70
2 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Hal. 112
kewajiban negara (state obligation) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Hal ini sesuai  dengan  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  Pasal  14  yang  mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Salah satu bentuk kewajiban Negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara.
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai  konsekuensi  dari  negara  hukum,  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  harus diberikan  oleh  negara  dan  itu  merupakan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  diharapkan  dapat  melindungi  hak  konstitusional  setiap  individu  untuk  mendapatkan bantuan  hukum  selain  itu  juga  diharapkan  dapat  mengakomodir  perlindungan  terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.
Konsep  Negara  hukum  yang  menganut  paham rule  of  law, menurut  dicey  mengandung  3 unsur, yaitu
1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang
2. Persamaan di muka hukum ( equality before the law )
3. Supremasi  aturan-aturan  hukum  dan  tidak  ada  kesewenang-wenangan  tanpa  aturan yang jelas
Sedangkan menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, Negara hukum mengandung 4 unsur, yaitu
1. Adanya pengakuan HAM
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Adanya peradilan tata usaha negara
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang  menyatakan bahwa permberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat  dan  tata  cara  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini  sampai  dengan  Perkarnya selesai,  kecuali  ada  alasan  yang  sah  secara  berdasarkan  hukum.  Sebenarnya,  bukan  hanya Advokat  saja  yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  bagi  masyarakat. Pemberian  bantuan  hukum  dapat  diberikan  oleh  Paralegal,  Dosen,  dan  Mahasiswa  Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang  hukum.  Namun,  dalam  penulisan  ini  lebih  berfokus  kepada  dosen  dan  mahasiswa fakultas  hukum  sebagai  pemberi  bantuan  hukum.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  dapat  membuka  peluang  kepada  mahasiswa  untuk melatih beracara di Pengadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. 3 Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan  masalah  “bukan  hanya  Advokat  saja  yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen, dan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  yang  dianggap  mengerti  tentang  hukum  dan  memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum”.
3 Menurut  Ronald  Dworkin,  penelitian  hukum  normatif  ini  disebut  juga  dengan  istilah  doctrinal,  yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan ( law as it written in the book ), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan ( law as it is decided by the judge through judicial process ).

## 2.2. Pendekatan Masalah
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang  dilakukan yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach). 4 Pendekatan  perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan  serta  pengalaman  di  bidang  hukum.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  menitik beratkan  pada  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kegunaan  dari  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  untuk  mengetahui  dan  mengenal  apakah  dan  bagaimanakah hukum  positifnya  mengenai  suatu  masalah  tertentu. 5 Pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual  dipandang  perlu  untuk  pendalaman,  disamping  sebagai  pelengkap  pendekatan yuridis-normatif.  Pendekatan  perundang-undangan  diperlukan  untuk  memperoleh  gambaran mengenai  bagaimana  mekanisme  pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  dosen, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pandangan Terhadap Perubahan Hukum
Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi  masyarakat.  Hukum  harus  dapat  dijadikan  penjaga  ketertiban,  ketenteraman  dan pedoman  tingkah  laku  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hukum  harus  dapat  dijadikan pembaharuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  harus  dibentuk  dengan berorientasi  kepada  masa  depan,  tidak  boleh  hukum  itu  dibangun  dengan  berorientasi  kepada masa  lampau.  Oleh  karena  itu,  hukum  harus  dapat  dijadikan  pendorong  dan  pelopor  untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.
Ada  dua  pandangan  yang  sangat  dominan  dalam  rangka  perubahan  hukum  yang  berlaku dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  suatu  Negara.  Kedua  pandangan  ini  saling  tarik-menarik antara  keduanya  dan  masing-masing  mempunyai  alasan  pembenarannya.  Kedua  pandangan tersebut  dikenal  dengan  pandangan  tradisional  dan  pandangan  modern 6 .Pandangan  Tradisional yakni Pandangan dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dahulu,  baru  hukum  datang  untuk  mengaturnya.  Biasanya  teknologi  masuk  dalam  kehidupan masyarakat  itu,  kemudian  disusul  dengan  timbulnya  kegiatan  ekonomi  dan  setelah  kedua kegiatan  itu  berjalan,  baru  hukum  masuk  untuk  mengesahkan  kondisi  yang  telah  ada.  Di  sini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai fungsi  pengabdian.  Hukum  berkembang  mengikuti  kejadian-kejadian  yang  terjadi  dalam  suatu tempat  dan  selalu  berada  di  belakang  peristiwa  yang  terjadi  itu.  Meskipun  hukum  itu  datang kemudian,  diharapkan  hukum  yang  datang  itu  dapat  menampung  segala  perkembangan  yang baru terjadi. Disini hukum pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat harus medapat penyesuaian oleh hukum.
Pandangan  Modern  yakni  Pandangan  mengatakan  bahwa  hukum  diusahakan  agar  dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan  peristiwa  yang  terjadi.  Hukum  tidak  hanya  berfungsi  hanya  sebagai  pembenar  atau mengesahkan segala hal-hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295
5 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  Ke  20, Bandung:  Alumni, 1994, hal.140
6 H.Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta:PT Kharisma Putra Utama.2005. Hal 6
baru peristiwa mengikutinya. Hukum harus berperan untuk  menggerakkan  masyarakat menuju perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat untuk alat rekayasa sosial. Sehubungan dengan tersebut, perubahan hukum dalam bidang yang netral harus ditujukan untuk melahirkan  suatu  kepastian  hukum,  sedangkan  dalam  bidang  kehidupan  pribadi  harus  lebih berfungsi sebagai sarana sosial control dalam kehidupan masyarakat.
Dalam rangka pemikiran Legal reform yang terjadi di Indonesia, Solly Lubis 7 menyebutkan ada  dua  pandangan  yang  saling  memengahuri  satu  sama  lain,  yakni  pertama:  perubahan  yang dilakukan  secara  dogmatis  yaitu  perubahan  yang  dilakukan  secara  menyeluruh  dan pelaksanaannya  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  dengan  penelitian  yang  sangat  mendalam dengan melibatkan semua unsur terkait dan masyarakat yang  menerima perubahan. Kelompok ini  cenderung  mempertahankan  nilai-nilai  moral  dan kultural  dalam  rangka  pembinaan  hukum nasional. Kedua: perubahan yang bersifat emperis, yakni perubahan yang dilaksanakan dengan membuat  dulu  undang-undang  atau  peraturan  lainnya  yang  dianggap  penting  dan  mendesak sesuai  dengan  kebutuhan.  Apabila  undang-undang  yang  telah  dibuat  itu  tidak  sesuai  dengan kesadaran hukum masyarakat, maka undang-undang itu segera direvisi dan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat. Aliran ini cenderung mengutamakan pembinaan dan menciptakan sistem hukum yang mampu menjawab segala persoalan dan tuntutan modernisasi.
Sejalan  dengan  hal-hal  tersebut  diatas,  dalam  kaitannya  dengan  perubahan  yang dilaksanakan di Indonesia. Satjipto Rahardjo 8 mengemukakan bahwa apilkasi perubahan hukum itu  hendaknya  dibedakan  antara  pembinaan  hukum  dengan  kegiatan  sekedar  mengubah  suatu hukum  yang  sedang  berlaku.  Apabila  kegiatan pembinaan  hukum  itu  disebut  sebagai  tindakan merencanakan suatu tata hukum baru, maka kegiatan mengubah suatu hukum adalah mengubah suatu  hukum  yang  telah  ada.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  perubahan  hukum  yang  sedang dilaksanakan  di  Indonesia  mempunyai  karakteristik  tersendiri  dan  bersifat  mandiri.  Perubahan itu  tidak  semata-mata  dilakukan  oleh  karena  hukum  dirasakan  kurang  memadai  lagi  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat,  melainkan  masyarakat  Indonesia  sendiri  saat  ini  sudah mengalami  perubahan  dan  perubahan  ini  sudah  bersifat  fundamental  yang  mempunyai  tujuan untuk  menciptakan  suatu  masyarakat  Indonesia  baru  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Meskipun perubahan yang dilaksanakan di Indonesia itu mempunyai karakteristik tersendiri dan  bersifat  mandiri,  tetapi  haruslah  memperhatikan  unsur-unsur  yang  dominan  dalam perubahan. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum  maka  perubahan  itu  dapat  terjadi  pada  tiga  unsur  yang  sangat  dominan  dalam  hukum tersebut  yakni  pertama:  struktur  hukum  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana hukum  itu  dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan bagaimana  pengadilan,  pembuat  hukum  dan  lain-lain  badan  proses  hukum  itu  berjalan  dan dijalankan,  kedua:  substansi  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang  dipakai  oleh  para  pelaku hukum  pada  waktu  melaksanakan  perbuatan-perbuatan  serta  hubungan-hubungan  hukum, ketiga:  kultur  hukum.  Tentang  hal  ini  datangnya  dari  rakyat  atau  para  pemakai  jasa  hukum seperti  pengadilan  dan  jika  masyarakat  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  terjadi  memilih pengadilan untuk menyelesaikannya,  maka  masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan.  Kultur  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  rangka  pembaruan hukum dan pembahruan masyarakat.
Dalam  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pembaruan  hukum  itu  senantiasa  berjalan melalui  proses  dialektika  dan  berangkat  dari  problem-problem  nyata  di  dalam  rakyat.  Di samping  itu  perubahan  hukum  itu  seharusnya  diarahkan  pada  terciptanya  sistem  hukum  yang memungkinkan dihormati, dipenuhi, dan dilindungi hak-hak dasar rakyat. Pembaruan hukum itu
7 Solly Lubis, Sistem Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2002. Hal 25
8 Satjipto  Rahardjo, Pembaharuan  Hukum  Perdata  Untuk  Pembangunan  Masyarakat, makalah pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, BPHN, Yogyakarta, 1981. Hal 1
pada  hakikatnya  adalah  proses  politik  yang  keberhasilannya  tergantung  pada  perimbangan kekuatan antar aktor yang terlibat di dalamnya, serta momentum yang tersedia dan yang mampu dibangun oleh pada aktornya. Biasanya rezim yang represif cenderung tidak memberikan ruang lingkup,  dan  ruang  gerak  bagi  pembaruan  hukum.  Ide  dan  kerja  pembaruan  hukum  dianggap sebagai tindakan yang mengancam keberlangsungan kekuasaan pemerintah dan oleh karena itu dihalangi.

## Dimensi Perubahan Hukum
Terjadinya  perubahan  hukum  melalui  dua  bentuk,  yakni  masyarakat  berubah  terlebih dahulu,  baru  hukum  datang  mengesahkan  perubahan  itu,  disini  yang  terjadi  bersifat  pasif, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi. Sedangkan bentuk yang lain adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam bentuk ini, perubahan hukum  itu  harus  dikehendaki  dan  harus  direncanakan  sedemikian  rupa  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Perubahan  dalam  model  ini  sifatnya  aktif,  artinya  pihak  yang  berwenang  aktif merencanakan  dan  mengarahkan  agar  konsep  pembaruan  hukum  itu  dapat  berjalan  secara efektif.
Menurut  Achmad  Ali  sebenarnya  tidak  perlu  mempersoalkan  tentang  bagaimana  hukum menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  masyarakat,  dan  bagaimana  hukum  menjadi  penggerak kea rah perubahan masyarakat. Juga tidak perlu ngotot mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang lebih dahulu baru diikuti oleh faktor lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum ikut ikutan menggerakkan  perubahan  itu.  Yang  penting,  bagaimanapun  kenyataannya  hukum  dapat  ikut serta  dalam  menggerakkan  perubahan.  Kenyataannya  dimanapun  dalam  kegiatan  perubahan hukum,  hukum  telah  berperan  dalam  perubahan  tersebut  dan  hukum  telah  berperan  dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik 9 .
Berkaitan dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu baru  hukum  datang  kemudian,  La  Piere  mengatakan  bahwa  faktor  yang  menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideology serta teknologi canggih. Ini terlihat bahwa jika suatu saat memang menjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya,  hukum  hanya  dilihat  sebagai  akibat  perubahan saja. Jika  muncul  hukum-hukum baru, sebenarnya yang demikian itu hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah  sebelumnya,  sehingga  hukum  hanya  sekedar  mengukuhkan  apa  yang  sebenarnya memang  telah  berubah.  Sebelum  hukum  muncul  sebagai  alat  untuk  menciptakan  perubahan, sebetulnya  telah  lebih  dahulu  bekerja  kekuatan-kekuatan  perubahan  lain  seperti  penemuan teknologi baru, kontak serta konflik dengan budaya lain, gerakan-gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan  fisik,  biologi  serta  kependudukan.  Setelah  kekuatan  lain  berjalan  hingga  tingkat perubahan  tertentu,  barulah  hukum  dipanggil  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang timbul akibat dari perubahan itu.
Perubahan  hukum  yang  dilaksanakan  baik  melalui  konsep  masyarakat  berubah  dulu  baru hukum  datang  untuk  mengaturnya,  maupun  yang  dilaksanakan  melalui  konsep law  as  tool social  engineering mempunyai  tujuan  untuk  membentuk  dan  menfungsikan  sistem  hukum nasional  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Perubahan  hukum yang dilaksanakan itu harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum  yang  berlaku  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban,  ketenteraman,  mampu menjamin  kepastian  hukum,  dapat  mengayomi  masyarakat  yang  berintikan  keadilan  dan kebenaran. Oleh karena itu perubahan hukum itu hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang  meliputi  lembaga-lembaga  hukum,  peraturan-peraturan  hukum  dan  juga  harus memperhatikan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  pembinaan  secara
9 Achmad  Ali Menguak  Tabir  Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ,  Jakarta:  Chandra Kirana: 1996, hal. 215
terus  menerus  terhadap  semua  aparatur  hukum,  sarana  dan  prasarana  hukum,  serta  segenap peraturan hukum yang diskriminatif.

## Dimensi Pemeliharaan
Dalam  kaitan  ini,  Ismail  Saleh  mengemukakan  bahwa  dalam  rangka  pembaruan  dan pembangunan  hukum  Nasional  harus  dilaksanakan  dimensi  pemeliharaan  untuk  memelihara tatanan  hukum  yang  ada,  walaupun  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan sekarang. Sebagian besar hukum Kolonial masih berlaku, karena Negara Indonesia belum dapat menciptakan  suatu  hukum  nasional  sendiri.  Dalam  melaksanakan  hukum  kolonial  tersebut, hendaknya  aparat  penegak  hukum  tidak  berpegang  kepada  pasal-pasal  yang  mati,  tetapi  harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah.
Dimensi  pemeliharaan  bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  kekosongan  hukum,  dan sesungguhnya  merupakan  konsekuensi  logis  dari  ketentuan  aturan  peralihan  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Upaya  pembaruan  hukum  dalam  dimensi  “pemeliharaan” tetap berorientasi kepada kemaslahatan bersama 10

## Dimensi Pembaruan
Dimensi  ini  adalah  suatu  dimensi  yang  merupakan  usaha  untuk  lebih  meningkatkan  dan menyempurnakan  pembangunan  nasional.  Mengenai  hal  ini  dianut  kebijaksanaan  bahwa pembangunan  hukum  nasional  di  samping  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baru  akan  dilakukan  pula  usaha  menyempurnakan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ada,  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  baru  di  bidang-bidang  bersangkutan.  Dalam  rangka mengubah  suatu  aturan  perundang-undangan  tidak  perlu  dibongkar  secara  keseluruhan,  tetapi cukup bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

## Dimensi Penciptaan
Dimensi  ini  juga  disebut  dengan  dimensi  kreativitas.  Perkembangan  yang  pesat  di  segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang ekonomi yang  melahirkan berbagai gagasan baru. Lembaga-lembaga  baru  yang  memerlukan  peraturan  baru  pula.  Dalam  dimensi  ini,  diciptakan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.
Memperhatikan  dimensi  sebagaimana  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsepsi  hukum sebagai  sarana  pembaruan  masyarakat  mempunyai  peranan  sebagai  pembimbing  kea  rah pembentukan  masyarakat  yang  dicita-citakan,  yaitu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Peranan  ini  dapat  terealisir  apabila kaidah-kaidah  hukum  dalam  merumuskannya  memperhatikan  unsur-unsur  yuridis,  sosiologis, dan  filosofis.  Dalam  mengaplikasikan  kaidah  hukum  itu  hendaknya  harus  didukung  oleh peraturan  itu  sendiri  yang  sistematik,  petugas  yang  memahami  kewenangannya  dan  kadar kepatuhan masyarakat itu sendiri kepada hukum.

## 3.2. Bantuan Hukum
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  mengambil  konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang  menjadi  bagian  dari  kerangka  perlindungan  sosial  yang  diberikan  oleh  suatu  negara kesejahteraan  ( welfarestate ).  Bantuan  hukum  kesejahteraan  sebagai  bagian  dari  haluan  sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau  perbaikan  sosial  selalu  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  bantuan  hukum  kesejahteraan.
10 Ismail Saleh, Wacana Pembangunan Hukum Nasional , Harian Kompas, 1 Juni 1989
Peran  negara  yang  intensif  diperlukan  dalam  merealisasikannya  karena  negara  mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga  menimbulkan hak- hak  yang  dapat  dituntut  oleh  mereka.  Pemenuhan  hak-hak  tersebut  dapat  dilakukan  oleh negara  melalui  pemberian  bantuan  hukum  kepada  warganya.  Selain  itu  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  juga  mengambil  konsep  bantuan  hukum konstitusional  yaitu  Orientasi  dan  tujuannya  adalah  usaha  mewujudkan  negara  hukum  yang berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Bantuan  hukum  untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam  kerangka untuk  menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memilikihak-hakyang sama dengan golongan masyarakatlain 11 . UU  Bantuan  Hukum  justru  menjelaskan  dan  memperluas  para  pihak  yang  dapat  memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal,  dosen  dan  mahasiswa  fakultashukum.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi, pelayanan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  dosen  dan  mahasiswa  fakultas  hukum  merupakan tindakan  yang  harus  diwujudkan  karena  merupakan  implementasi  fungsi  ketiga  dari  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi,  yaitu  pengabdian  kepada  masyarakat;  Dalam  menangani  persoalan  hukum masyarakat, paralegal, dosen, danmahasiswafakultashukumtundukpadahukumacarayangsama.Oleh karenaitu,Mahkamahberpendapatbahwaparalegal,dosen,danmahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidakmampu.  Dalampemberianbantuanhukum,perludiperhatikanbahwayangharus  memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma.
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  (Pasal  1  ayat  (3)UUD  1945).  Prinsip dasar  negara  hukum  ada  tiga:  supremasi  hukum,  persamaan  di  muka  hukum,  dan  penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak- anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara  (Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945).  Dengan  demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik para  fakir miskin.Oleh karena itu, orang miskin pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar  pengadilan,  sama  seperti  orang  mampu  yang  mendapatkan  jasa  hukum  dari  advokat. Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggungjawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara. Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin  yang  dilakukan  dalam  kerangka  usaha  dan  tujuan  yang  lebih  luas,  seperti  menyadarkan hak-hak masyarakat  miskin sebagai  subjek  hukum,  penegakan  dan  pengembangan  nilai-nilai  hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini  lebih  aktif,  dimana  bantuan  hukum  diberikan  tidak  saja  secara  individual  akan  tetapi  juga kepada  kelompok-kelompok  masyarakat  secara  kolektif.  Cara  pendekatan  yang  dilakukan disamping for  mal  legal juga  melalui  jalan  politik  dan  negosiasi.  Hal  ini  berarti  usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, tetapi melalui  jalur  politik  dan  negosiasi.  Oleh  karena  itu,  aktifitas    seperti  kampanye  penghapusan ketentuan  hukum  yang  dianggap  membatasi  ruang  gerak  bagi  partisipasi  aktif  rakyat  miskin, kontrol  terhadap  birokrasi  pemerintah,  pendidikan  hukum  masyarakat,  menjadi  bagian  yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.
Dengan  demikian,  lingkup  kegiatan  bantuan  hukum  ini  cukup  luas,  tidak  terbatas  pada pelayanan  hukum  didalam  maupun  diluar  pengadilan.  Orientasi  dan  tujuan  nya  adalah  usaha mewujudkan  negara  hukum  yang  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  Bantuan  hukum  untuk  rakyat  miskin  dipandang  sebagai  suatu  kewajiban  dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakatlain.
Terhadap  Pemberian  bantuan  hukum  sebagai  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak konstitusional  fakir  miskin  adalah  dengan  menyediakan  dana  kepada  pemberi  bantuan  hukum
11 Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi. Volume 11, Nomor 2, Juni 2014
melalui  APBN.  Karena  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosialyang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan ( welfare state ).Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat  atau  penasehat  hukum  adalah  hak  asasi  manusia  yang  perlu  dijamin  dalam  rangka pencapaian  keadilan  sosial,  juga  sebagai  salah  satu  cara  mengentaskan  masyarakat  dari kemiskinan,  khususnya  dalam  bidang  ilmu  hukum.  Pada  kenyataannya  tidak  semua  warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar  anggota  masyarakat  Indonesia  masih  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan  kurangnya pengetahuan  mereka  akan  hukum  serta  ditambah  lagi  dengan  rendahnya  budaya  hukum  dan tingkat kesadaran hukum.  Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk  menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin.
Pemberian  bantuan hukum  sebagai  kewajiban negara untuk  memenuhi  hak konstitusional fakir miskin diperluas didalam Undang-UndangNomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan  melibatkan  tidak  hanya  advokat,  tetapi  juga  para  legal,  dosen  dan  mahasiswa  fakultas hukum.  Hal  ini  karena  bantuan  hukum  konstitusional  diadopsi  oleh  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011.  Dengan  demikian  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu  atau  miskin  harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan  bantuan  hukum  konstitusional  adalah  usaha  mewujudkan  negara  hukum  yang berlandaskan  pada  prinsip-  prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Bantuan  hukum  untuk rakyat  miskin dipandang  sebagai  suatu  kewajiban  dalam  kerangka  untuk  menyadarkan  mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakatlain.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang melakukan pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  pemohon  bantuan  hukum  adalah  orang,  kelompok orang  miskin  atau  kuasanya  yang  tidak  termasuk  pemberi  bantuan  hukum,  atau  keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.

## 3.3. Perubahan Hukum Ditinjau dari Aspek Pendidikan
Melalui  pendidikan  manusia  dapat  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  andal dibidang  apa  saja  yang  dikehendakinya.  Manusia  membutuhkan  pendidikan  dalam  kehidupan. Karena  pendidikan  merupakan  usaha  manusia  agar  dapat  mengembangkan  potensi  yang  ada pada  dirinya  melalui  proses  pembelajaran  atau  dengan  cara  lain  yang  diakui  oleh  masyarakat. Pengembangan  potensi  pada  manusia  bertujuan  agar  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan baik bagi dirinya, maupun bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang  mencakup segala proses baik  yang direncanakan maupun  yang tidak direncanakan dengan  tujuan  untuk  mematuhi  kaidah-kaidah  dan  nilai-nilai  kehidupan  sehingga  menjamin adanya  ketertiban  dan  ketenteraman  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikianbaik didasari  maupun  tidak,  proses  pendidikan  hukum  telah  dijalani  karena  suka  atau  tidak  suka setiap anggota masyarakat harus mematuhi semua norma-norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya,  yang  meliputi  norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan,  dan  norma hukum.  Di  samping  itu,  proses  pendidikan  hukum  itu  sangat  diperlukan  agar  masyarakat mengerti  tentang  hukum  yang  berlaku  dan  dengan  telah  dimengertinya  suatu  hukum  maka timbul  kesadaran  untuk  memenuhi  dan  menaatinya.  Jadi,  proses  pendidikan  hukum  itu  sangat diperlukan  guna  menumbuhkan  adanya  suatu  kesadaran  hukum  seperti  memahami  apa  yang
menjadi  hak  dan  kewajibannya  sebagai  anggota  masyarakat  serta  mengetahui  dengan sebenarnya tentang peraturan yang berlaku di Negaranya.
Melalui pendidikan manusia dapat mengahsilkan sumber saya manusia yang andal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan yang sistematis maupun secara informal di tempat  kerja,  dapat  juga  dilaksanakan  dengan  pengembangan  diri  sendiri  atas  inisiatif  sendiri berupaya  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan.  Dengan  pendidikan  yang  baik  dan sistemnya  yang  baik  pula,  maka  akan  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  baik  pula,  yaitu yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bisa diandalkan 12

## 3.4. Pendidikan Tinggi Hukum
Pendidikan  Tinggi  Hukum  merupakan  bagian  dari  setiap  Pendidikan  Nasional  dan merupakan  bagian  integral  dalam  usaha  membentuk  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang berbudaya dan berkualitas guna menciptakan masyarakat hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Hukum sangat diharapkan untuk dapat melahirkan para Sarjana Hukum yang berkualitas dengan kematangan  budaya,  rohani,  jiwa  dan  hati  nurani  yang  bersumber  pada  etika  religius. Sehubungan dengan hal ini, Perguruan Tinggi Hukum secara konsisten berupaya menghasilkan produk  yang  memiliki  berbagai  kompetensi,  diantaranta  kompetensi  akademik  yang  berkaitan dengan  metodologis  keilmuan,  kompetensi  profesional  yang  menyangkut  dengan  kemampuan penerapan  ilmu  dan  teknologi  dalam  realita  kehidupan,  dan  kompetensi  intelektual  yang berkaitan dengan kepekaan terhadap segala masalah yang berkembang dewasa ini.
Sasaran  sebagaimana  tersebut  diatas  adalah  sesuai  dengan  tuntutan  zaman,  sekaligus merealisir  dari  tujuan  pembinaan  Hukum  Nasional  yaitu  menciptakan  tenaga  kerja  di  bidang hukum yang mampu memahami hukum sebagai gejala sosial dan mampu melaksanakan fungsi hukum  sebagai  sarana  pembangunan,  menciptakan  tenaga  kerja  hukum  yang  mampu  dan mempunyai  kemampuan  teknis  serta  mempunyai  keterampilan  dalam  merancang  peraturan perundang-undangan  bagi  keperluan  pemerintah  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat, meningkatkan  pembinaan  sikap  para  penegak  hukum  ke  arah  tegaknya  hukum,  keadilan,  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  ketertiban  dan  kepastian  hukum.  Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana  tersebut  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga diharapkan masyarakat dapat menaati dan melaksanakannya 13

## 3.5. Profesionalisme Aparat Hukum
Seorang  Sarjana  hukum  haruslah  mempunyai  ilmu  pengetahuan  yang  cukup,  tidak  hanya mengetahui  ilmu  hukum  saja  tetapi  juga  harus  mengetahui  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan yang lain dan mampu mengimbangi perkembangan ilmu hukum tersebut dalam arus globalisasi seperti  sekarang  ini.  Para  sarjana  hukum  harus  mempunyai  wawasan  yang  luas  terhadap berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan  hukum  dan  mempunyai  kecerdasan  secara  akademis  untuk mengantisipasi  berbagai  problem  hukum  yang  terjadi  saat  ini.  Hal  ini  sangat  penting  untuk dilakukan  oleh  sarjana  hukum,  sebab  tidak  ada  satu  pun  ilmu  pengetahuan  yang  berkembang saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.
Profesionalisme  sangat  penting  dimiliki  oleh  seorang  ahli  hukum  sebab  sekarang  ilmu pengetahuan sudah banyak yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam kaitan ini Athur L. Corbin sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali mengemukakan bahwa seorang hakim yang siap memutus perkara atas nama keadilan dan kesejahteraan umum, tanpa memiliki pengetahuan tentang  sejarah  dan  yurisprudensi  adalah  egois.  Oleh  karena  itu  sangat  keliru  pendapat  yang
12 Suprayana, Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 37
13 Soerjono Soekanto, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial , Jakarta: Rajawali Press, 1988, hal. 169- 170
mengatakan bahwa apabila sudah lulus sebagai sarjana hukum, maka sudah cukup modal untuk menjadi profesionalisme di bidang hukum. Seorang sarjana hukum harus terus belajar, ia tidak boleh  berhenti  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  lanjutan,  terutama  hukum  yang berkembang dan akan berkembang di masa yang akan datang.
Seorang sarjana hukum harus benar-benar siap untuk menjawab tantangan zaman terhadap isu global yang berkembang saat ini. Di samping itu seorang sarjana hukum juga harus tanggap terhadap perkembangan dunia. Menurut Magnis Suseno 14 yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan  yang  dilakukan  sebagai  kegiatan  pokok  untuk  menghasilkan  nafkah  hidup  dan mengandalkan  suatu  keahlian  khusus.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  profesionalisme menurut  Ketua  Mahkamah  Agung  RI 15 adalah  suatu  persyaratan  yang  diperlukan  untuk menjabat  suatu  pekerjaan  (profesi)  tertentu  yang  melaksanakannya  memerlukan  ilmu pengetahuan,  keterampilan,  wawasan,  dan  sikap  yang  mendukung  sehingga  pekerjaan  profesi tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dengan  yang  direncanakan.  Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  profesionalisme  merupakan  suatu  kualitas  pribadi  yang  wajib  dimiliki  oleh seseorang  dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan  tertentu  dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang diserahkan kepadanya.
Keberhasilan  seseorang  yang  bergerak  dalam  bidang  profesi  hukum  terlihat  dari preofesionalnya  baik  ia  sebagai  hakim,  jaksa,  advokat,  dan  sebagainya.  Agar  ia  profesional dalam  melaksanakan  tugasnya,  dalam  skop  mikro  ia  harus  terus  menerus  menambah  ilmu pengetahuan  dam  keahliannya  dalam  bidang  ilmu  hukum  yang  menjadi  dasar  praktik profesinya.  Seorang  profesi  hukum  harus  mengoptimalkan  penggunaan  seluruh  potensi  yang ada, bekerja secara efektif dan efesien serta dapat menghasilkan pekerjaan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan organisasi profesi yang ditekuninya.

## 4. SIMPULAN
Pemberian  bantuan  hukum  sebagai  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak  konstitusional fakir  miskin  diperluas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  dengan  melibatkan  tidak  hanya  advokat,  tetapi  juga  paralegal,  dosen  dan  mahasiswa fakultas  hukum.  Hal  ini  karena  bantuan  hukum  konstitusional  diadopsi  oleh  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan  keadilan.  Orientasi  dan  tujuan  bantuan  hukum  konstitusional  adalah  usaha mewujudkan  negara  hukum  yang  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  Bantuan  hukum  untuk  rakyat  miskin  dipandang  sebagai  suatu  kewajiban  dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.
Undang-Undang  Bantuan  Hukum  justru  menjelaskan  dan  memperluas  para  pihak  yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan  implementasifungsi  ketiga  dari  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  yaitu  pengabdian kepada  masyarakat.    Dalam  menangani  persoalan  hukum  masyarakat,  paralegal,  dosen,  dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk member bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.
14 F. Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Falsafah Hukum , Yogyakarta:Kanisius, 1991, hal. 21
15 Pidato Ketua Mahkamah Agung RI pada Pembukaan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 1996
Dalam  pemberian  bantuan  hukum,  perlu  diperhatikan  bahwa  yang  harusmemperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Seorang Sarjana  hukum  haruslah  mempunyai  ilmu  pengetahuan  yang  cukup,  tidak  hanya  mengetahui ilmu hukum saja tetapi juga harus mengetahui berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain dan mampu  mengimbangi  perkembangan  ilmu  hukum  tersebut  dalam  arus  globalisasi  seperti sekarang  ini.  Para  sarjana  hukum  harus  mempunyai  wawasan  yang  luas  terhadap  berbagai bidang  ilmu  pengetahuan  hukum  dan  mempunyai  kecerdasan  secara  akademis  untuk mengantisipasi  berbagai  problem  hukum  yang  terjadi  saat  ini.  Hal  ini  sangat  penting  untuk dilakukan  oleh  sarjana  hukum,  sebab  tidak  ada  satu  pun  ilmu  pengetahuan  yang  berkembang saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.

## 5. REFERENSI

## Buku
Ajie  Ramdan, Bantuan  Hukum  Sebagai  Kewajiban  Negara  Untuk  Memenuhi  Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi. Volume 11, Nomor 2, Juni 2014 Achmad  Ali Menguak  Tabir  Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ,  Jakarta: Chandra Kirana: 1996 H. Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta:PT Kharisma Putra Utama.2005 Ismail Saleh, Wacana Pembangunan Hukum Nasional , Harian Kompas, 1 Juni 1989 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2006 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  Ke  20, Bandung: Alumni, 1994 Solly Lubis, Sistem Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2002 Satjipto  Rahardjo, Pembaharuan  Hukum  Perdata  Untuk  Pembangunan  Masyarakat, makalah pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, BPHN, Yogyakarta, 1981 Soerjono Soekanto, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial , Jakarta: Rajawali Press, 1988 Suprayana, Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2003 F. Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Falsafah Hukum , Yogyakarta:Kanisius, 1991 Yustinus Dedi, SH, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nmor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum