## Implementasi Asas Tadarruj dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
1 Vivi Rahma, 2 Abdul Mughits, 3 Irma Suryani, 4 Mu’tashim Billah*
1 2 4 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
3 UIN Mahmud Yunus, Batusangkar
1 vrahma002@gmail.com , 2 Abdul.mughits@uin-suka.ac.id ,
3 irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id , 4 mutashim.billah@uin-suka.ac.id

## Abstract
The efforts to implement Islamic sharia in Indonesia are entering a new phase. This effort can be  seen  clearly  in  the  trend  of  the  conversion  of  conventional  banks  toward  Islamic  banks. However,  there  is  one  thing  that  hinders  this  conversion  process,  namely  the  status  of conventional  bank  capital  which  is  also  converted  into  Islamic  bank  capital.  This  article attempts  to  describe  the  problems  of  the  conversion  of  conventional  banks  toward  Islamic banks. This article is a literature research with a qualitative approach. The method used in this article is normative-juridical by utilizing the concept of tadarruj in the principle of application of  Islamic  law  as  an  analytical  tool.  This  article  argues  that  conversion  is  one  of  several mechanisms for changing a conventional banking institution into an Islamic bank accompanied by a change in the conventional management system into a sharia system. In the conversion process,  all  conventional  bank  transactions  are  converted  into  transactions  with  sharia nuances. This change in contract only has implications for the principal of the contract, without including the margin and interest that are characteristic of conventional banks.

## Keywords: the conversion; conventional bank; islamic bank; tadarruj

## Abstrak
Upaya  penerapan  syariah  Islam  di  Indonesia  memasuki  babak  baru.  Upaya  ini  dapat  dilihat dengan jelas pada tren transformasi bank konvensional menjadi bank syariah. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganjal dari proses konversi ini, yaitu status modal bank konvensional yang ikut  dikonversi  menjadi  modal  bank  syariah.  Artikel  ini  berusaha  mendeskripsikan problematika  transformasi  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah.  Artikel  ini  merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian artikel ini adalah normatif- yuridis dengan memanfaatkan konsep tadarruj dalam asas penerapan hukum Islam sebagai alat analisis. Artikel ini mengajukan argumen bahwa konversi merupakan salah satu dari beberapa mekanisme  perubahan  lembaga  perbankan  konvensional  menjadi  bank  syariah  yang  disertai dengan  berubahnya  sistem  manajemen  konvensional  menjadi  sistem  syariah.  Dalam  proses konversi,  semua  transaksi  bank  konvensional  diubah  akadnya  menjadi  transaksi  bernuansa syariah. Perubahan akad ini hanya berimplikasi pada pokok akad saja, tanpa mengikutsertakan margin dan bunga yang menjadi ciri khas bank konvensional.
Kata Kunci: konversi; bank konvensional; bank syariah; tadarruj.

## PENDAHULUAN
Tren  perbankan  syariah  di  Indonesia merupakan  manifestasi  dari  hadirnya beberapa  regulasi  yang  mengatur  tentang perbankan  syariah.  Salah  satunya  adalah UU  No.  7  Tahun  1992  yang  memberikan ruang bagi pelaku jasa keuangan menerapkan  metode dual  banking  system dalam  pengelolaan  perbankan.  Metode  ini memperbolehkan bank konvensional untuk membentuk  Unit  Usaha  Syariah  yang sistem manajemennya berdasarkan prinsip- prinsip  syariah.  Tujuan  dari  pendirian lembaga  yang  menerapkan  unsur  syariah adalah sebagai sarana pengenalan, pengembangan, dan penerapan asas ekonomi  syariah,  hukum  syariah  dan hukum  adat  ke  dalam  proses  transaksi keuangan di lembaga perbankan (Rahmawati & Putriana, 2020).
Akibat  dari  tren  ini,  pada  tahun 2021,  terjadi  pertumbuhan  aset  pada perbankan  syariah  sebesar  14,2%.  Pada tahun  yang  sama  pula,  terdapat  34 pengusaha  yang  sudah  menerapkan  sistem syariah pada pengelolaan jasa perbankan di Indonesia.  Dari  total  jumlah  tersebut, terdapat  13  Unit  Usaha  Syariah  yang berjalan di Indonesia, salah satunya adalah Bank  NTB  Syariah.  Salah  satu  motivasi Bank  NTB  Syariah  adalah  karena  adanya ketetapan  dari  Kementerian  Pariwisata yang  menetapkan  NTB  menjadi  salah  satu daerah  unggulan  dalam  pengembangan wisata  syariah  (Fahham,  2017).  Untuk menunjang  produk  wisata  halal  (syariah) tersebut,  diperlukan  sarana  dan  prasarana untuk  mengelola  keuangan  daerah  yang juga sesuai dengan prinsip syariah.
Selama sekitr 28 tahun (1992-2020), terdapat  signifikansi  pada  operasional  dan kontribusi  perbankan  syariah  yang  dinilai sangat  adaptif  dengan  tuntutan  perubahan zaman.  Hal  ini  dapat  diperhatikan  dari kapabilitas sumber daya masyarakat, sosial kemasyarakatan, pariwisata, hingga akomodasi untuk para wisatawan. Jaminan halal  bagi  para  wisatawan  di  NTB  seperti, tempat  makan,  tempat  ibadah,  keamanan transportasi dan akomodasi bagi wisatawan
muslim  menjadi  beberapa  faktor  yang meyakinkan pemerintah NTB untuk melakukan perubahan bank NTB konvensional  menjadi  bank  NTB  Syariah (Muhaimin et al., 2021).
Untuk  menunjang  hal  tersebut, pemerintah  daerah  menerbitkan  regulasi khusus  yang  tertuang  dalam  Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT.  Bank  NTB  Menjadi  PT.  Bank  NTB Syariah.  Tujuan  dari  peraturan  itu  adalah untuk  merevisi  konsep  bank  konvensional menjadi  konsep  perbankan  yang  sesuai dengan  asas  muamalah  Islam.  Proses konversi ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan  bagi  keuangan  NTB,  yaitu tercapainya sistem keuangan yang adil dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang  ingin  keberkahan  di  setiap  transaksi perbankan.
Peraturan ini merupakan
implementasi dari government driven yang tujuannya adalah mengembangkan industri keuangan  syariah,  khususnya  lembaga perbankan  syariah  (Farlian  &  Nuraidar, 2017). Bank NTB Syariah beroperasi secara resmi mulai tahun 2018 menyusul suksesnya transformasi Bank Aceh menjadi Bank  Aceh  Syariah  di  tahun  2017. Implikasi  dari  proses  konversi  ini  adalah perubahan kewenangan bank dalam perancangan  dan  pengoperasian  layanan keuangan sesuai dengan aturan, prinsip, dan asas syariah (Shafii et al., 2016).
Pada  dasarnya,  transformasi  bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah,  menjadi  Bank  Umum  syariah adalah  kewajiban,  paling  lama  15  tahun setelah  UU  No  21  Tahun  2008  disahkan. Kewajiban ini disertai dengan syarat bahwa UUS  telah  mengumpulkan  aset  paling sedikit 50% dari total nilai aset bank utama. Aturan  ini  diperketat  dengan  adanya ketentuan  yang  mensyaratkan  pemenuhan modal  bagi  bank  konvensional  yang  akan melaksanakan proses transformasi menjadi bank syariah ( POJK No. 64/POJK.03/2016 Tentang  Perubahan  Bank  Konvensional Menjadi Bank Syariah , n.d.). Artinya, untuk memproses  konversi  bank  konvensional
menjadi  bank  syariah,  para  pelaku  usaha disyaratkan  untuk  memenuhi  beberapa syarat, salah satunya adalah yang berkaitan dengan modal bank.
Dalam  proses  konversi,  perubahan nama  dengan  menyertakan  kata  “syariah” merupakan hal yang penting jika dilihat dari segi  penjaminan  kehalalan  dan  branding sebuah  produk.  Akan  tetapi,  secara substansif,  modal  bank  memiliki  peran utama  untuk  memastikan  penjaminan kehalalan  proses  transaksi  perbankan  di kemudian  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan konsep halal supply chain ecosystem untuk menjamin  bahwa  tidak  ada  pencampuran antara  modal  bank  syariah  yang  halal  dan modal  bank  konvensional  yang  bersumber dari usaha perbankan yang dilarang seperti riba  atau  bunga  bank.  Persoalan  ini  akan lahir  jika  pengelolaan  dana,  modal,  serta manajemennya tidak dipisah pengelolaannya  antara  bank  konvensional dan  Unit  Usaha  Syariah.  Pola  ini  akan menimbulkan  problem  jika  diliha  dari perspektif hukum Islam (Rianda, 2018).
Salah  satu  tujuan  pendirian  bank syariah  adalah  optimalisasi  modal  bisnis perbankan  syariah  agar  tidak  mengandung unsur  yang  diharamkan  dalam  syariah, seperti  bunga  bank  dan  riba  (Ahyar  & Abdullah, 2020). Menurut fatwa MUI No. 1
Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah), penambahan harta dalam hutang  atau  bunga  dapat  dikategorikan sebagai  riba nasi’ah ( Fatwa  MUI  No.  1 Tahun 2004 , 2004). Salah satu solusi yang ditawarkan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  untuk menghindari  riba  ini  adalah  dengan mengakomodasi nilai keadilan yang terimplementasi  ke  dalam  kehidupan masyarakat (Nyanyang, 2020).
Problem  yang  berkembang  di masyarakat adalah anggapan bahwa pembiayaan di bank syariah terkesan lebih mahal  dibandingkan  pembiayaan  di  bank konvensional.  Hal  ini  disebabkan  karena pembiayaan  di  bank  syariah  menerapkan skema  margin  yang flat hingga  pelunasan.
Berbeda  dengan  bank  konvensional  yang terkesan  lebih  murah,  akan  tetapi  bunga
cicilan  dapat  naik  sewaktu-waktu  tanpa persetujuan  nasabah  ketika  suku  bunga dasar kredit naik (Hutauruk, 2021).
Hingga  saati  ini,  belum  ada  artikel yang  secara  spesifik  berkontribusi  pada peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  dukungan  untuk  keuangan syariah  di  Indonesia.  Artikel  ini  akan mendeskripsikan asas hukum Islam, khususnya taddarruj dalam  implementasi pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

## LITERATURE REVIEW
Studi  yang  memiliki  relevansinya  dengan diskursus  konversi  perbankan  syariah  di Indonesia  sudah  cukup  banyak  dilakukan. Beberapa studi mendiskusikan tema pengaturan  dan  proses  yang  dilaksanakan dengan  mengedepankan  asas  kehati-hatian dan pertimbangan siapnya perbankan untuk mengembangkan SDI, performa Bank NTB Syariah  dan.  Seperti  penelitian  Andi Nurmanysah  Ramdan  dkk.,  menganalisis bahwa  Bank  NTB  pascakonversi  telah mengalami improvisasi kinerja yang sangat signifikan  apabila  dibandingkan  dengan keadaan  DPK  sebesar  40%  pertahunnya (Ikono & Sari, 2020).
Studi  berikutnya  berkaitan  dengan implikasi dari transformasi bank konvensional  menjadi  bank  syariah  di Indonesia.  Seperti  penelitian  Syamsul  Idul Adha  dkk.,  yang  mendeskripsikan  bahwa transformasi  bank  konvensional  menjadi bank syariah tidak berefek secara signifikan pada  sistem  pengoperasian,  struktur,  tata kelola, kinerja dan sumber daya manusia di bank.  Namun,  konversi  itu  berimplikasi pada  indikator  Lag  Laporan  Auditor Eksternal  sekitar  -30.441  (Adha  et  al., 2020).    Selain  itu,  Taufan  Prasojo Wicaksono  Setiadi  menulis  bahwa  bank syariah  setelah  konversi  mengindikasikan perbaikan tingkat resiko menuju arah yang lebih bagus daripada ketika masih berstatus bank konvensional (Setiadi et al., 2019).
Studi  yang  lain  berfokus  pada diskusi  mengenai  optimalisasi  strategi  dan
motivasi saat menjalankan proses transformasi  bank  konvensional  menjadi bank  syariah.  Abiyyu  Hanif  Putranto menarasikan bahwa Gubernur NTB berhasil  menjalankan  strategi  konversi dengan  metode  pengadaan  pelatihan,  OJT dan perekrutan tenaga ahli (Putranto, 2018).
Studi  mengenai  transformasi  bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari  aspek  yuridis-normatif  juga  dapat ditemukan.  Studi  itu  menganalisis  bahwa ditinjau  dari  perspektif  hukum  positif, terdapat regulasi berkenaan dengan transformasi  bank  konvensional  menjadi bank syariah, seperti: PBI No. 09/7/PBI/2007  jo.  PBI  No.  8/3/PBI/2006.
Ditinjau  dari  perspektif  hukum  ekonomi syariah,  proses  transformasi  modal,  dapat diklasifikasikan  sebagai  bentuk  riba  yang hukumnya  haram  (Rianda,  2018).  Secara prosedural yuridis, konversi bank konvensional menjadi bank syariah diharuskan  untuk  memaksimalkan  syarat- syarat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan  OJK  No.  64/POJK.03/2016. Pasal  tersebut  menerangkan  bahwa  proses konversi  hanya  dapat  dijalankan  ketika pengusaha sudah mendapat  izin dari pihak OJK (Syarlas, 2021).
Studi  lain  mendiskusikan  respon nasabah  terhadap  rencana  konversi  bank konvensional menjadi bank syariah. Zulmi Agustiawan menunjukkan dukungan, antusiasme  dan  loyalitas  nasabah  yang cukup tinggi atas rencana konversi tersebut. Data  memperlihatkan  bahwa  sekitar  91% tingkat  loyalitas  nasabah  dan  92%  tingkat dukungan atas konversi tersebut. Tingginya antusias  nasabah ini  dilaterbelakangi keinginan  masyarakat  untuk  menghindari praktik  riba  (Agustiawan,  n.d.).    Dwika Ambar Putri menerangkan bahwa masyarakat  muslim  dan  non-muslim  yang berdomisili  di  kota  Mataram  menyetujui keputusan pemerintah untuk mentransformasikan  bank  konvensional menjadi  bank  syariah  yang  dilandasi  oleh ide pembangunan ekonomi di Provinis NTB (D.  A.  Putri,  2019).    Penelitian  lain menunjukkan  bahwa  terdapat  persepsi
nasabah  di  Sumatera  Barat  yang  dominan mendukung  dan  loyal  atas  kebijakan konversi,  hal  ini  disebabkan  adanya  nilai- nilai  filosofi  dari  tradisi  dan  adat masyarakat Minangkabau. Adapun rintangan konversi ini berasal dari siap atau tidaknya sumber daya manusia internalnya (Nasfi et al., 2020).
Studi  lain  fokus  pada  pembahasan keharusan  konversi  bank  konvensional menjadi bank syariah di  Aceh. Rahmawati dan  Putriana  menarasikan  bahwa  terdapat kewajiban  konversi  bank  konvensional menjadi  bank  syariah.  Walaupun  tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 huruf d dan  e,  namun  LKS  diharuskan  untuk mendapatkan  izin  usaha  yang  selaras dengan  regulasi  yang  berlaku  pada  Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018  (Rahmawati  &  Putriana,  2020). Penelitian  lain  fokus  pada  objek  kajian akuntabilitas  konversi  bank  konvensional menjadi  bank  syariah  di  Bank  Nagari Sumatera  Barat.  Wellya  Fitri  dan  Vanica Sherly  berargumen:  (1)  akuntansi  syariah belum  dipraktikkan  secara  sempurna  di Bank  Nagari  Syariah  Sumatera  Barat;  (2) kualitas  sumber  daya  manusia  di  bank tersebut  tergolong  rendah;  (3)  unit  syariah tidak  menjalankan  produk  syariah  secara totalitas. (Fitri & Sherly, 2020).
Studi  lain  fokus  pada  problematika pengimplementasian  hukum  saat  konversi Bank  NTB  Syariah.  Muhaimin  dkk. berargumen  bahwa  ada  beberapa  problem hukum yang akan berimplikasi pada hukum yang  tidak  pasti,  serta  terjadi  benturan norma  antara  regulasi  hak  pengawasan OJK,  BI,  Dewan  Komisaris,  Dewan Pengawas  Syariah  hingga  Pemerintah Daerah.  Penyebabnya  adalah  pengawasan bank  syariah  milik  Pemerintah  Daerah belum diatur secara eksplisit (Muhaimin et al.,  2021).  Prastyaningsih  menyatakan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah  dalam  pelaksanaan  kepatuhan syariah, prinsip-prinsip dan metode pengawasan  yang  berjalan  relevan  dengan aturan Islam. (Prastyaningsih, 2018).
Berdasarkan  literature  review  di atas,  belum  ada  studi  yang  secara  spesifik mendiskusikan tema konversi bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari asas penerapan hukum Islam, khususnya tadarruj .

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  penelitian  pustaka ( library  research )  yang  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data  penelitian  ini bersumber dari beberapa sumber kepustakaan maupaun laman youtube yang memuat  penjelasan  terkait  konversi  bank konvensional dari pendapat-pendapat tokoh yang otoritatif. Artikel ini bersifat deskriptif-analitis  dengan  menggambarkan atau  mendeskripsikan  objek  kajian  secara sistematis  dan  komprehensif.  Kemudian data  tersebut  dianalisis  menggunakan  asas hukum  Islam, tadarruj ,  untuk  mengetahui bagaimana status konversi bank konvensional  menjadi  bank  syariah  jika dilihat dari perspektif hukum Islam.
Pendekatan
artikel ini memanfaatkan pendekatan yuridis-normatif yang  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui, menemukan,  atau  menganalisis  suatu doktrin  hukum,  aturan  hukum  yang  dapat menjawab sebuah persoalan hukum tertentu (Ali,  2021).  Data  artikel  ini  bersifat  data sekunder  dari  beberapa  literatur  yang memiliki  kaitan  dengan  objek  kajian konversi  bank  maupun  dengan  hukum Islam.  Data  yang  didapat  kemudian dianalisis  dengan analysis  content dengan menggabungkan antara model deduktif dan induktif.

## KONSEP DASAR Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah
Proses konversi bertujuan untuk mengubah bank  konvensional  ke  bank  syariah  yang dilakukan  secara  legal  formal  dan  sesuai dengan regulasi perbankan yang komprehensif  (Sholihin,  2013).  Meskipun begitu,  kebijakan  transformasi  sistem
perbankan  tidak  hanya  berdasarkan  aspek legal formil saja. Akan tetapi substantinya, konversi  sistem  perbankan  harus  selalu berpusat pada beberapa mekanisme, seperti: sistem operasional perbankan, pengawasan, manajemen  (tata  kelola  korporasi),  kinerja keuangan, struktur keuangan hingga sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh bank (Adha et al., 2020).
Peraturan  tentang  manajemen  bank syariah  dalam  beberapa  regulasi  seperti UU,  Peraturan  Bank  Indonesia  dan Peraturan  OJK,  tidak  hanya  menekankan pada keeksisan dan kelegalan bank syariah dalam  sistem  perbankan  di  Indonesia; peraturan yang ada juga menekankan sistem operasional  perbankan  syariah  dan  aspek kelembagaan  itu  sendiri  (Bakhri,  2019). dalam  beberapa  peraturan  yang  sudah ditetapkan tersebut, telah diatur secara rinci mengenai  bank  syariah;  mulai  dari peraturan  yang  berisi  persyaratan  dalam mndirikan  bank  syariah,  struktur  pengurus bank,  bentuk  hukum  bank  syariah,  aturan yang  mengatur  tentang  perubahan  bank syariah  yang  sebelumnya  adalah  bank konvensional,  cara mebuka kantor cabang, produk bentuk usaha yang dapat dijalankan, kewajiban untuk membentuk dan memfungsikan  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) yang memiliki kaitan dengan Dewan Syariah  Nasional  (DSN),  kewajiban  untuk menyelenggarakan  pengawasan  oleh  Bank Indonesia sebagai bank sentral, hingga yang berkaitan  dengan  sanksi  pidana  maupun sanksi  administratif  yang  akan  diterima oleh  bank  jika  melakukan  suatu  bentuk pelanggaran (A. F. Putri, 2023).
Perbankan syariah hadir dari adanya tuntutan  masyarakat  yang  beragama  Islam dan menghendaki adanya bank yang benar- benar  menerapkan  ajaran  Islam  serta  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalat dalam Islam dalam melaksanakan  sistemnya.  Agama  Islam memiliki  larangan  atas  beberapa  praktik muamalat yang mengandung unsur maisir , gharar dan riba .  Oleh  sebab  itu, dibentuklah  bank  yang  beroperasi  tanpa konsep  bunga.  Banyak  ahli  hukum  Islam
yang  sependapat  pada  pemikiran  bunga bank yang dipraktikkan pada bank konvensional  termasuk  riba  yang  tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran mapun hadis (Yusmad, 2018).
Berdasarkan adanya dorongan masyarakat terhadap kebutuhan tersedianya layanan  jasa  perbankan  syariah  yang kemudian didirikan pada tahun 1992. Sejak saat itu, pemegang kekuasaan di Indonesia mulai mempromosikan konsep dual banking system yaitu bank yang melaksanakan sistem kinerjanya
berdasarkan  asas  konvensional  sekaligus memiliki unit usaha yang dijalankan dangan asas  syariah.  Komitmen  Pemerintah  untuk mengembangkan  perbankan  syariah  baru dapat dirasakan pada tahun 1998 yang telah memberi  kesempatan  yang  luas  kepada bank  syariah  untuk  berdiri,  beroperasi  dan mengembangkan diri. Pada tahun berikutnya,  BI  sebagai  bank  sentral mendapatkan  perintah  untuk  membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.  Selain  menganut  strategi fair treatment dan market
driven , perkembangan perbankan syariah di
Indonesia dilakukan dengan mengembangkannya  secara  bertahap  yang berkesinambungan ( sustainable and gradual approach ) yang sesuai dengan asas syariah  ( comply  to  Sharia  principles ). Tahap  awal  bertujuan  untuk  membuat pertumbuhan  perbankan  syariah  yang kokoh  (2002  –  2004)  sebagai  fondasinya. Tahap  selanjutnya  masuk  pada  fase  untuk membuat  struktur  industri  perbankan syariah  agar  lebih  kokoh  (2004  – 2008)(Rachmadi Usman, 2022).

## Syarat Konversi Perbankan
Sebuah trend baru untuk  membentuk  bank syariah dengan menggunakan cara akuisisi dan konversi bank syariah yang sebelumnya adalah  bank  konvensional  dimulai  pada tahun 2008. Mekanismenya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) carat dan tahapan, yaitu (Anshori, 2010):
1. Bank umum konvensional  yang sudah mempunyai  UUS  dapat  melakukan akuisisi terhadap bank yang lebih kecil
untuk kemudian  diubah  menjadi syariah  dengan  teknis  melepas  lalu menggabung  UUS  dengan  bank  yang baru diubah (konversi) tersebut.
2. Bank  umum  Konvensional yang tidak/belum  mempunyai  UUS,  dapat melakukan  akuisisi  atas  bank  yang lebih  kecil  dan  mengubahnya  menjadi syariah.
3. Bank umum Konvensional  melakukan pemisahan  ( spin-off )  UUS  untuk disulap  menjadi  Bank  Umum  Syariah secara mandiri.
Secara  teknis,  tata  cara  perubahan bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional tidak disebutkan oleh UU No. 10  Tahun  1998.  Ketentuan  mengenai konversi  secara  teknis  telah  tertulis  pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006  yang  inti  nya  menerangkan bahwa  izin  dari  Gubernur  Bank  Indonesia merupakan  syarat  mutlak  yang  harus dipenuhi  agar  bank  konvensional  dapat mengubah  metode  usahanya  menjadi  bank yang  melaksanakan  aktifitas  usaha  dengan menggunakan asas dan asas syariah.
Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan  oleh  pemangku  kebijakan maupun pemilik saham untuk mengkonversi  sistem  bank  konvensional menjadi bank syariah. Persyaratan tersebut telah  dituangkan  ke  dalam  UU  No.  21 Tahun  2008  khususnya  pasal  5,  6  dan  7. Pasal  5  menjelaskan  bahwa  semua  pihak yang  akan  melaksanakan  Usaha  Bank Syariah atau Bank Konvensional yang akan membuka UUS harus mendapatkan perizin dari  Bank  Indonesia.  Setidaknya,  ada beberapa  hal  yang  perlu  dipenuhi  untuk mendapatkan izin tersebut, seperti: struktur kepengurusan  dalam  organisasi,  sistem modal,  kepemilikan,  mempunyai  keahlian khusus di bidang perbankan syariah, hingga kelayakan  usaha.  Pasal  tersebut  juga mensyaratkan unit usaha perbankan syariah yang akan mendapat izin, perlu mencantumkan kata (Syariah) pada brand/nama  usaha  tersebut.  Lebih  lanjut, bank syariah tidak dapat dikembalikan lagi pada sistem kerja bank konvensional. Pada
Pasal  7  disebutkan  bahwa  bank  syariah harus  berbentuk  badan  hukum  perseroan terbatas  ( UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah , n.d.).
Regulasi  yang  berkaitan  dengan konversi dapat diidentifikasi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016 yang
merupakan peraturan penjelas UU No. 21 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa pasal yang lebih spesifik  yang  tidak  termuat  dalam  UU tersebut,  seperti:  setelah  izin  operasional didapatkan  masa  pelaksanaan  aktifitas usaha syariah maksimal 60 hari; bank harus mengumumkan transformasi tersebut paling lambat 10 hari sebelum bank dengan konsep  syariah  pascakonversi  dijalankan; dijelaskan bahwa bank syariah tidak boleh menerapkan  konsep  konvensional  kecuali aktifitas  itu  dilaksanakan  dengan  tujuan penyelesaian  hak  dan  kewajiban  yang dijalankan pada saat bank belum dikonversi ( POJK  No.  64/POJK.03/2016  Tentang Perubahan  Bank  Konvensional  Menjadi Bank Syariah , n.d.). Secara  umum,  asal  mula  peraturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam  proses  konversi  bank  syariah  yang sebelumnya adalah bank konvensional telah dimuat  dalam  SK  direksi  Bank  Indonesia No.  32/33/KEP/Dir  yang  disahkan  pada tanggal  12  Mei  1999.  Ada  beberapa  hal yang perlu dipenuhi untuk dapat melakukan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, yaitu:
1. Akta  perubahan  anggaran  dasar  yang telah  mendapat  pengesahan  oleh Menkumham. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2)  Keputusan  Menkumham  No.  M-
01.HT.01.01 Tahun 2001, menyebutkan  bahwa  akta  perubahan anggaran  dasar  yang  dapat  diajukan permohonan dan pengesahannya adalah  akta  yang  dibuat  di  hadapan Notaris  dengan  dasar  Rapat  Umum Yang  memiliki  saham.  Dalam  akta tersebut,  harus  dijelaskan  secara  tegas bahwa  bank  telah/akan  melakukan aktifitas  usahanya  berdasarkan  asas syariah.  Selain  itu,  harus  dijelaskan
juga tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan.
2. Memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pada  dasarnya,  upaya  melakukan konversibank umum konvensional menjadi  bank  umum  syariah  hanya dapat  dilakukan  setelah  lembaga  bank tersebut  mendapat  izin  dari  direksi Bank Indonesia.
3. Dalam  SK  yang  telah  disebutkan  di atas, disebutkan juga bahwa izin Bank Indonesia  itu  didapat  setelah  pihak Bank  Indonesia  melakukan  beberapa analisis strategis mengenai
kemampuan bank yang akan melakukan konversi, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan usahanya berdasarkan  asas  syariah  dan  peluang pasar  yang  akan  didapat  oleh  suatu bank  ketika  melakukan  konversi hingga  sehatnya  tingkat  persaingan antar bank (Ria, 2017).

## Asas  at-Tadarruj  dalam  Penerapan Hukum Islam
Ditinjau  dari  perspektif  sejarah,  hukum Islam  tidak  diterapkan  secara  langsung, sebab,  proses  penurunan nash memakan waktu  23  tahun  berbanding  lurus  dengan masa dakwah Muhammad. Terdapat 2 (dua) fase dalam proses penerapan hukum Islam, yaitu fase Makah dan fase Madinah. Proses bertahapnya  penysariatan  hukum  Islam inilah  yang  kemudian  dikenal  sebagai proses tadarruj (Bertahap).  Awalnya, proses tadarruj dinisbatkan  kepada  proses pentahapan  dalam  penurunan  Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Tujuan dari tadarruj adalah untuk  memastikan  bahwa  hukum  yang terkandung di dalam syariah dapat beradaptasi dengan masyarakat awal Islam.
Sebagai  contoh,  mayoritas nash memberikan penekanan pada unsur keimanan dan kemanusiaan yang berhubungan dengan konteks saat kenabian di  Makkah,  terutama  ketika  telah  terjadi penyimpangan  atas  ajara  Ibrahim  dalam masyarakat, serta hilang dan berkurangnya etika dan moralitas masyarakat. Pada masa
Madinah, hukum Islam masih dipraktikkan dengan  cara  bertahap  walaupun  beberapa aturan  syariah  telah  ditetapkan  dan dipraktikkan dengan rinci. Contohnya, pada tahun  awal  di  Madinah, jihād (perang membela  agama), ażān (panggilan  salat), dan  peraturan  dalam  perkawinan  seperti nikāh (melakukan  pernikahan), nafaqah (menjamin kebutuhan keluarga) dan walīmah (resepsi  pernikahan)  termasuk hukum  Islam  yang  sudah  dipraktikkan (Ishak et al., 2021).
Syariat  Islam  tidak  diwahyukan  ke dalam  kondisi  ruang  yang  hampa,  artinya, terdapat  proses  bertemunya  syariat  Islam dengan  tradisi  lokal  masyarakat  Arab  saat itu.  Terdapat  beberapa  argumen  yang menjelaskan asimilasi antara Al-Quran dan tradisi  lokal.  Hasilnya  termanifestasikan dalam reproduksi budaya Al-Quran menjadi  budaya  baru  yang  dianut  oleh masyarakat  Arab.  Proses  produksi  ulang budaya  qurani  dalam  tradisi  lokal  berjalan secara  bertahap  ( tadarruj ).  Tradisi  lokal masyarakat Arab mulai diadopsi, diadaptasi dan  diinovasi.  Tahapan  akhirnya  adalah sosialisasi  dan  internalisasi  budaya  baru tersebut ke dalam masyarakat (Mahmudah, 2016).
Asas tadarruj secara  bahasa  dapat diartikan dengan beberapa arti. Akan tetapi, terdapat beberapa arti yang sangat memiliki kesesuaian jika digunakan untuk memaknai kata tadarruj .  Seperti, darija  ar-rajulu  iżā ṣa’ida  fi  al-marātib artinya  seseorang dikatakan daraja ketika  dia  menaiki beberapa  tahap.  Karena  derajat  diartikan sebagai manzilah atau  martabat; masyā- masyyan  da’īfan artinya  berjalan  secara perlahan; makna yang paling cocok adalah jika tadarruj dimaknai sebagai, pengambilan  sesuatu  dengan  cara  sedikit demi  sedikit.  Secara  terminologis  syariat Islam, tadarruj dapat  dimaknai  sebagai proses  penerapan  syariat  Islam  kepada orang  Islam  sedikit  demi  sedikit  selama periode pewahyuan (Az-Zuhaili, 2002).
Menurut Musthofa az-Zuhaili setidaknya,  ada  3  bentuk tadarruj ,  yaitu: pertama, at-tadarruj  az-zamāni ,  secara
etimologis  bermakna  sebagai  pentahapan sesuai dengan waktu. Tadarruj ini memiliki korelasi yang erat dengan pewahyuan pada masa  kenabian.  Nash  tidak  diwahyukan secara  langsung,  melainkan  diturunkan berangsur-angsur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam saat itu; kedua, at-tadarruj an-nau’i, proses pentahapan ini berkorelasi  dengan  hukum  syariat  yang berbeda,  seperti  persoalan  aqidah,  ibadah, muamalah,  akhlaq,  dan  lainnya.  Misalnya tadarruj dalam  ibadah,  penetapan  hukum dimulai  dari  kewajiban  sholat,  kewajiban zakat, kewajiban puasa dan haji disyariatkan  secara  berurutan; ketiga, at- tadarruj al-bayāni, adalah pentahapan yang berkaitan  dengan  penjelasan  Al-Quran  di era  Makkah  atau  Madinah.  Pada  mulanya, hukum  Islam  diterapkan  secara  umum kemudian dirinci secara eksplisit. Tujuannya adalah mempersiapkan keimanan dan hati masyarakat Islam untuk beradaptasi dengan syariat yang diwahyukan (Az-Zuhaili, 2002).
Berdasarkan  aspek  historis,  ada banyak  aturan  Al-Quran  yang  proses diturunkannya  dengan  cara  bertahap. Biasanya,  satu  peraturan  hukum  akan diwahyukan  melalui  beberapa  ayat,  dan ayat-ayat  tersebut  tidak  diturunkan  secara sekaligus, namun berdasarkan kurun waktu yang beda. Contohnya adalah pengharaman khamar ditetapkan melalui lima ayat, yaitu: surah  An-Nahl  (67)  menjelaskan  tentang buah  dan  anggur,  surah  Al-Baqarah  (219) menjelaskan  tentang  kemanfaatan  dan kemafsadatan dari khamar , surah An-Nisaa (43)  menjelaskan  tentang  larangan  bagi orang Islam yang mabuk untuk melakukan sholat  dan  Surah  Al-Maidah  ayat  90-91 penegasan  akhir  tentang  larangan khamar (Mahmud, 2020).
Proses pelarangan praktik  riba juga dinashkan  secara  bertahap.  Pelarangan pertama  melalui  turunnya  surah  ar-Rum (39)  yang  menjelaskan  bahwa  harta  yang diperoleh dari praktik melakukan riba tidak akan  mendapat  tambahan  nilai.  Kemudian turun  surah  Al-Baqarah  (275-276),  (278- 279) dan (275) yang menyebutkan
perbedaan hukum antara jual beli dan riba. Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  jual  beli dihalalkan/diperbolehkan  sedangkan  riba diharamkan/dilarang; dan 276 menegaskan tentang aturan Tuhan yang menghilangkan riba  dan  menyebutkan  term  sedekah.  Ayat 278 berisi tentang keharusan manusia untuk menjauhi  riba,  sedangkan  ayat  279 penegasan berupa peringatan untuk mereka yang masih melakukan riba dan surah Ali- Imran ayat (130).
Tujuan diturunkannya hukum dengan  proses  kebertahapam  berfungsi sebagai
bentuk mensosialisasikan, mengadaptasikan,  dan  mengintegrasikan core value syariah ke dalam kehidupan serta kebudayaan  yang  dianut  oleh  masyarakat Arab pada saat itu. Pentahapan maksudnya adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk menyelaraskan kondisi masyarakat, pentahapan syariah itu tidak akan terwujud tanpa  adanya  kondisi  masyarakat  yang membuat  suatu  ayat  turun.  Dengan demikian, proses upaya mentransformasikan kebiasaan buruk masyarakat  menjadi  kebiasaan  baik  tidak dilakukan  secara  instan  dan  insidental. Akan tetapi, proses tersebut turut melibatkan  pikiran  dan  hati  masyarakat sebagai  pelakunya.  Masyarakat  diberikan kesadaran  mengenai  akibat  negatif  dari suatu  adat  tersebut,  akhirnya  mereka mampu menyadari dan secara sadar inging meninggalkan suatu perbuatan. Pentahapan seperti  ini  merupakan  model  reproduksi kebudayaan  yang  dilakukan  oleh Syāri’ dengan tetap melibatkan masyarakat sasarannya  pada  saat  penyampaian risālah (Sodiqin, 2012).
Asas  hukum  Islam  diproyeksikan untuk  memberikan  pengaruh  pada  praktik di  masyarakat.  Hal  ini  karena  pada dasarnya,  hukum  Islam  dibangun  dalam rangka  wujudnya  dan  tegaknya  keadilan yang  merata  bagi  seluruh  masyarkat. Hukum  Islam  juga  bertujuan  untuk memelihara  kemaslahatan  bagi  seluruh umat manusia (Ridwan, 2022).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Analisis  Status  Modal  Bank  dalam konversi  Bank  Konvensional  Menjadi Bank Syariah
Proses  transformasi  bank  seakan  menjadi trend  yang  dilakukan  oleh  beberapa  bank yang  memiliki  sistem  konvensional.  Ada beberapa alasan yang memotivasi transformasi  bank  konvensional  menjadi syariah,  seperti    tuntuan  agama  yang mewajibkan  transaksi  harus  sesuai  dengan prinsip  syariah  dan  faktor  ekonomi, khususnya  di  daerah  populasi  muslim (Ahmed & Hussainey, 2015).
Di  banyak  negara  muslim,  trend perbankan  syariah  dilatarbelakangi  oleh beberapa  faktor,  seperti:  menjaga  nasabah yang sudah dimiliki oleh bank, meningkatkan  profit  keuntungan  bank dengan  menyediakan  layanan  keuangan syariah  sebagai  produk  lainnya,  dan  untuk menarik  nasabah-nasabah  baru  (Putranto, 2018).  Sedangkan  di  Bank  NTB  Syariah, yang sebelumnya adalah bank konvensional,  motivasi  pertama  yang dijadikan  motivasi  konversi  Bank  NTB Syariah  adalah  figur  ulama  yang  menjabat sebagai  gubernur.  Kepemimpinan  ulama menjadi  modal  utama  konversi  bank menjadi syariah di NTB yang masyarakatnya memiliki tingkat religiusitas yang  tinggi.  (Putranto,  2018).  Secara sosiologis, kemenangan ini menjadi modal sosial  serta  dorongan  moral  pemerintahan provinsi  NTB  untuk  melakukan  konversi. Moral ini dapat diartikan sebagai dukungan masyarakat  NTB  untuk  memiliki  sistem perbankan  yang memegang prinsip-prinsip syariah.
Motivasi selanjutnya adalah diterimanya award di  bidang  pariwisata halal  untuk  Provinsi  NTB.  Sebagai destinasi  wisata  halal,  para  yang  memiliki saham (pemerintahan provinsi dan pemimpin  di  tingka  kabupaten  kota)  ingin memiliki  industi  perbankan  yang  halal (berdasarkan  konsep  syariah).  Terdapat korelasi  antara  bertumbuhnya  industri pariwisata  halal  dengan  bertumbuhnya ekonomi.
Tujuannya adalah
menyeimbangkan antara pendapatan pariwisata halal dengan model pengelolaan devisa secara halal sehingga memunculkan konsep halal hub (Putranto, 2018).
NTB  dijuluki  sebagai  bumi  1000 masjid.  Jika  mengunjungi  NTB,  di  setiap daerah  pasti  akan  menemukan  pondok pesantren,  pasti  akan  menemukan  masjid. Sehingga  masyarakat  yang  mengunjungi NTB bisa melaksanakan sholat tepat waktu, hal  ini  karena  adanya  dukungan  sarana prasarana berupa masjid di setiap daerahnya.  Religiusitas  masyarakat  NTB tidak  hanya  sampai  di  situ,  keputusan pemerintah  provinsi  yang  didukung  oleh masyarakat  NTB  untuk  “menghijrahkan” Bank  NTB  konvensional  menjadi  Syariah adalah  bentuk  lain  dari  upaya  peningkatan religiusitas  masyarakat.  Setelah  dikonversi menjadi  bank  syariah,  Dirut  PT  Bank Syariah mengimplementasikan 2 kebijakan penting, yaitu:  denda nasabah dihapus  dan aktifitas  transaksi  akan  dihentikan  ketika azan (agar shalat pada waktunya)
(Rahardjo, n.d.-a).
Penghapusan  denda  berdasarkan pemahaman  Kukuh  yang  menyatakan bahwa  denda  dalam  dunia  perbankan merupakan  riba.  Hal  ini  berbeda  dengan pendapat  DSN-MUI  yang  menyatakan bahwa denda adalah boleh. Dasar kebolehan  denda  menurut  DSN  adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi nasabah- nasabah  bank  yang  memiliki  kemampuan, namun  tidak  mau  membayar  hutang  tepat waktu ( 47/DSN-MUI/II/2005 , n.d.). Sedangkan, Kukuh memilih menghapuskan denda tersebut dengan alasan riba. Kemudian,  dia  juga  memilih  untuk mendoakan  nasabah  yang  mempunyai hutang,  agar  mendapatkan  hidayah  yang dapat
membuatnya
membayar kewajibannya (membayar utang)
(Rahardjo, n.d.-a). Amanah  digunakan  sebagai share value Bank  NTB  Syariah.  Terminologi amanah  merupakan  terminologi  yang paling  dekat  dengan  sifat  bisnis  bank  bagi masyarakat luas. Amanah adalah salah satu sifat  terpuji  Rasulullah.  Yang  menjadi
pertanyaan banyak orang adalah bagaimana transaksi  terdahulu  ketika  bank  masih konvensional  kemudian  bertransformasi (konversi)  menjadi  syariah.  Tentu  banyak anggapan  bahwa  modal  bank  syariah  hasil konversi  akan  bercampur  dengan  hal-hal ribawi. Bekas muamalah di bank konvensional  akan  berefek  pada  bank syariah  pascakonversi.  Menurut  Kukuh, asas  utama  konversi  adalah  berpindahdan berubah. Menurutnya, konversi merupakan transformasi aktifitas dari bank konvensional  menuju  syariah.  Kukuh berargumen  bahwa  transaksi  lama  di  bank konvensional ketika diubah menjadi syariah,  hanya  mengganti  pokok  pinjaman dan akad awal saja, tanpa ada mengikutsertakan  hal-hal  lain  yang  wajib (seperti  bunga  dan margin ).  Menurut Kukuh, ketika seseorang melakukan transaksi  jual  beli  properti  di  bank konvensional, maka perjanjian yang ditulis hanya pokok pinjaman saja. Hal itulah yang akan  dikonversi  ke  bank  syariah  untuk diganti  akadnya  menggunakan  akad  jual beli dengan keuntungan  ( murābahah ). Hal ini dikarenakan bank konvensional menggunakan konsep floating rate (Rahardjo, n.d.-a) . Dengan begitu, tidak ada bunga  bank  konvensional  yang  dibawa  ke dalam  proses  transaksi  bank  syariah  hasil konversi.
Pada  tahun  2021,  Bank  NTB Syariah  masih  berupaya  untuk  memenuhi modal  inti  sejumlah  3  Triliun.  Hal  ini didasarkan  pada  Pasal  8  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  Bank  wajib  memenuhi modal inti minimum paling sedikit 3 Triliun Rupiah ( POJK No. 12 Tahun 2020 Tentang Konsolidasi  Bank  Umum ,  n.d.).  Hingga Desember 2020 bank NTB memiliki modal inti  sebanyak  1.3  Triliun,  dan  harus memenuhi sekitar 1,6 atau 1,7 Triliun. Bagi bank  yang  tidak  mampu  memenuhi kekurangan  modal  tersebut,  akan  disanksi dengan  penurunan  status  BUS  menjadi BPRS atau dibekukan izin usahanya (bank akan  ditutup).  Untuk  menghindari  sanksi tersebut,  para  pemilik  saham  Bank  NTB Syariah  berkomitmen  menyetorkan  dana
APBD  (penyertaan  modal)  sebagai  upaya pemenuhan  modal  inti  tersebut  (Rahardjo, n.d.-b).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, Bank  NTB  Syariah  pada  saat  konversi hanya  mengandalkan  modal  inti  yang dimiliki  ketika  masih  bank  konvensional. Kemudian pada  kelanjutannya, Bank NTB Syariah masih diwajibkan untuk melengkapi modal inti sebanyak 1,6 Triliun agar selaras dengan peraturan OJK terbaru. Untuk  memenuhi  target  modal  inti  yang harus dimiliki, Bank NTB Syariah melalui para  pemilik  saham  (pemerintah  provinsi dan  pemerintah  kota/kabupaten  NTB) menyetorkan  APBD  (penyertaan  modal) yang dasar hukumnya sah.
Modal  yang  disertakan  ini  dapat berbentuk  setoran  aset  pemerintah  daerah yang berlebih kepada pihak bank. Lebihnya aset  yang  tidak  dimanfaatkan  ( idle ),  pada dasarnya,  merupakan  hak  masyarkat  NTB yang pengelolaannya harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan  masyarakat.  Menurut  UUD 1945  Pasal  33  ayat  (3),  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  dikandung  di  dalam nya  dikuasai  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ( UUD  1945  Pasal  33  ayat  (3) ,  n.d.).
Sebagai  pemilik  kuasa  atas  hak  tanah, pemerintah  bisa  melakukan  upaya  alokasi aset tersebut untuk memenuhi modal usaha yang  profitnya  dapat  dimanfaatkan  untuk memakmurkan  kehidupan  rakyat.  Hal  ini selaras dengan suatu kaidah   يلع ماملاا فرصت ةحلصملاب  طونم  ةيعرلا.  Artinya,  kebijakan seorang  pemimpin  haruslah  sesuai  dengan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam  hal  kemaslahatan,  ada  2 maslahat yang didapat oleh pemerintah dan masyarakat  NTB,  yaitu: pertama ,  dengan statusnya  sebagai  destinasi  wisata  halal, pengelolaan  dana  daerah  melalui  badan usaha  (bank  daerah)  secara  halal  akan berakibat  pada  naiknya  minat  masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah; kedua, kemaslahatan yang terkandung  dalam  pengelolaan  aset  yang
tidak  digunakan.  Hal  ini  karena  jika  aset tersebut tidak diurus, dikelola dan dikembangkan,  otomatis  hal  tersebut merupakan  kerugian  bagi  masyarakat  dan pemerintah.  Kerugian  itu  merupakan bentuk  kemubaziran  atas  aset  yang  jika dimaksimalkan  akan  dapat  memberikan manfaat yang besar dan meluas.
Persoalan baru yang sering dipertanyakan  mengenai  bank  syariah adalah,  apakah  modal  aktifitas  usaha  serta pengelolaan aktifitas usaha bank syariah itu halal  dan  terhindar  dari  riba?  Banyak  juga kalangan  yang  menyanksikan  kesamaan sistem  kerja  bank  konvensional  dan  bank syariah.  Lebih  jauh,  mereka  menyatakan bahwa bank syariah hanya berbeda di label (Syariah-nya)  saja.  Hal  ini  karena  Dewan Pengawas  Syariah  hanya  bertempat  di kantor  pusat  saja.  Dengan  begitu,  ada kemungkinan-kemungkinan penyelewengan terhadap aturan main dalam penyertaan  konversi  modal,  maupaun teknik pengelolaan keuangan bank (Rianda, 2018).  Dengan  tidak  ketatnya  pengawasan yang  dilakukan  DPS,  ada  kemungkinan terjadi percampuran dana bank konvensional dengan UUS sebelum konversi,  serta  terbawanya  hasil-hasil aktifitas konvensional (yang dianggap riba) ke dalam modal bank saat proses konversi. Dalam  kasus  konversi  bank  lain selain  bank  milik  daerah,  tentu  terjadi kekhawatiran mengenai status modal bank, meskipun  sudah  terjadi  konversi  ke  bank syariah.  Sistem  kepemilikan  bank  syariah yang  pemilik  saham  terbesarnya  adalah korporasi  induk  bank  syariah  yang merupakan  bank  konvensional  (Rianda, 2018), tentu akan membuat sanksi tersendiri. Akan tetapi,  jika dalam konteks konversi  bank  syariah  yang  sebelumnya adalah  bank  konvensional  adalah  bank milik  daerah,  lebih  khusus  Bank  Syariah NTB.  Kekhawatiran  mengenai  status kepemilikan  modal  tentu  tidak  perlu diperdebatkan.  Hal  ini  karena  pemilik saham Bank NTB Syariah adalah pemerintah
Provinsi maupun
kota/kabupaten  se-NTB.  Struktur  modal
tersebut  tentu  tidak  akan  berubah  banyak sebelum  maupun  setelah  konversi.  Hal  ini dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) sampai ayat  (3)  Perda  Tahun  2018  ( Peraturan Daerah  NTB  No.  8  Tahun  2018  Tentang Perbankan  Syariah. ,  n.d.).  Pada  ayat  (3), ditekankan  bahwa  kepemilikan  saham Pemprov NTB dan Pemkab/Pemkot merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.  Dengan  begitu,  status  modal Bank  NTB  Syariah  adalah  murni  dari kekayaan  pemerintah  daerah,  bukan  dari pemilik saham swasta yang dapat diperdebatkan kehalalannya.
Penyertaan  modal  Bank  NTB Syariah  sebagai  salah  satu  BUMD  dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan  dana  terdapat  pada  Pasal  305 dan 316 UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa surplus APBD harus diperuntukkan sebagai penyertaan  modal  yang  merupakan  salah satu bentuk pemberian bantuan biaya yang menggunakan anggaran ( UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. , n.d.).
Dengan  begitu,  status  modal  Bank  NTB Syariah  dari  unsur  tersebut,  sebelum  dan sesudah konversi dapat dihindari perdebatan atas kehalalannya.
Salah  satu asal modal yang dikonversi  pada  saat  perubahan  menjadi bank syariah adalah bentuk usaha perbankan  yang  dinamakan  kredit.  dalam bank  konvensional  disebut  sebagai  kredit, akan  tetapi  dalam  bank  syariah  disebut kredit  syariah.  Dalam  konteks  kredit syariah,  hukumnya  adalah  halal  karena tidak  adanya  unsur  riba  dalam  proses pinjam-meminjam itu. Perbedaan mendasar antara  kredit  konvensional  dan  kredit syariah  adalah,  tidak  adanya  unsur  suku bunga  dalam  kredit  syariah.  dalam  dunia perbankan, terdapat dua bentuk bunga bank, yaitu:  bunga  bank  berupa  simpanan,  yaitu pemberian tambahan uang simpanan kepada  nasabah  sebagai  bentuk  balas  jasa bank karena nasabah telah menyimpan unag di  bank  mereka;  bunga  bank  berupa pinjaman,  bunga  atau  penambahan  uang pinjaman  kepada  nasabah  karena  nasabah
meminjam  uang  kepada  bank  (pemberian nasabah kepada bank) (Pradani, 2019).
Persoalan ini menjadi sering diperdebatkan, bahwa kinerja usaha konvensional yang menghasilkan keuntungan  dari  riba,  akan  terbawa  pada penyertaan  modal  pada  saat  konversi perbankan.  Pernyataan  ini  dapat  dijawab bahwa keuntungan tersebut (yang dikatakan mengandung  hasil  aktifitas  riba),  maka dapat dijelaskan bahwa keuntungan tersebut  tidak  dijadikan  modal  pada  saat konversi. Karena, ketika mendapat keuntungan, maka uang itu sudah dibagikan ke  pemilik  modal/saham  dalam  bentuk deviden.
UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan  bahwa  Bank  syariah  wajib berasaskan prinsip  syariah. Prinsip  syariah merupakan  kaidah-kaidah  yang  selaras dengan  hukum  Islam.  Aktifitas  bank syariah diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh lembaga  yang  berwenang  untukberfatwa. Peraturan ini mewajibkan operasional bank syariah untuk mengimplementasikan fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

## Implementasi at-Tadarruj dalam Proses
Konversi  Bank  Konvensional  Menjadi Bank Syariah Abdul Ghofur Anshori memberikan pernyataan bahwa hukum Islam tidak boleh hanya dinisbatkan dengan fatwa DSN-MUI saja.  Anshori  berpandangan  lebih  luas, bahwa hukum Islam adalah seluruh hukum yang  diatur  dalam  semua  sumber  hukum Islam, termasuk kitab-kitab fikih (Anshori, 2010).  Hingga  saat  ini,  belum  ada  fatwa DSN-MUI  yang  secara  rinci  mengatur tentang proses konversi bank konvensional menjadi  bank  syariah.  Lebih  lanjut,  tidak ada  juga  fatwa  tentang  status  modal  serta status penghasilan bank konvensional pada saat  konversi.  Untuk  menganalisis  status modal bank saat konversi, peneliti mengaplikasikan  filsafat  hukum  Islam, lebih  khusus  adalah  teori at-tadarruj yang merupakan  salah  satu  prinsip  proses pensyariatan hukum Islam.
Industri  keuangan  syariah  telah diakui  sebagai  salah  satu  sektor  keuangan yang  sangat  menjanjikan,  khususnya  di Indonesia.  Akan  tetapi,  lembaga  keuangan syariah  tidak  mungkin  terlepas  dari beberapa  tantangan  dunia  modern,  seperti adanya resiko yang akan dialami oleh bank, hingga keterbatasan dalam sistem operasinya.  Oleh  sebab  itu,  perlu  proses adaptasi  aturan-aturan  agar  selaras  dengan syariat.  Begitu  pun  sebaliknya,  sistem keuangan modern tidak boleh bertentangan dengan  kaidah-kaidah,  dan  prinsip-prinsip yang  telah  ditentukan  syariat.  Sehingga, salah  satu  prinsip  filosofis  yang  dapat diimplementasikan  agar  prinsip  syariah menjadi  lebih  adaptif  dan  kompatibel  bagi keuangan modern adalah proses kebertahapan ( tadarruj ) (Ishak et al., 2021).
Dalam aktifitas transaksi keuangan, adanya  larangan  bunga  dalam  pinjaman (riba)  merupakan  salah  satu  dasar  hukum Islam  sebagaimana  dasar-dasar  hukum Islam  di  bidang  muamalat  lainnya. Pelarangan  riba  ini  sangat  berkaitan  erat dengan  dampak  negatif  yang  akan  muncul bagi individu, masyarakat dan negara. Riba dapat  menimbulkan  efek  eksploitatif  bagi peminjam  yang  terlilit  hutang.  Efek eksploitatif ini bertujuan untuk memaksimalkan  keuntungan  peminjam yang  didapat  dengan  memeras  harta  dan keringat peminjam. Akhirnya, riba berdampak  pada  penindasan  orang  lain secara ekonomi (Ishak et al., 2021). Secara umum,  riba  juga  berdampak  pada  dimensi ekonomi,  sosial  dan  politik  (Lazuardi  & Santosa,  2020).  Dampak-dampak  negatif inilah  yang  seharusnya  disadari  dan dihindari  oleh  masyarakat  luas  dengan mengaplikasikan  dan  mendukung  proses transformasi  bank  konvensional  menjadi bank syariah.
Secara  historis,  pelarangan  riba dalam  syariat  Islam  dilakukan  secara bertahap  sejak  periode  makkah  hingga periode  madinah.  Kata  riba  disebut sebanyak  8  kali  dalam  4  surat  al-qur’an, yaitu:  al-Baqarah,  Ali  Imran,  an-Nisa  dan ar-Rum.  Tiga  surat  pertama  masuk  dalam
kategori  surat madaniyah yang  diturunkan dalam  periode  kenabian  di  Madinah, sedangkan ar-Rum, merupakan ayat makkiyah .  Sehingga,  jika  ingin  membahas tentang  Riba,  perlu  untuk  mengkaji  ayat- ayat tersebut secara gradual. Ayat pertama adalah ar-Rum ayat 39:
لاوما يف اوبريل ابر نم متيتا امو اوبري لاف سانلا كئلوأف الله هجو نوديرت ةوكز نم متيتا امو الله دنع

## نوفعضملا مه
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa sesuatu  riba  (tambahan)  yang  diberikan agar harta manusia bertambah, maka harta tersebut  tidak  akan  bertambah  menurut pandangan  Allah.  Dan  apa  yang  diberikan dalam  bentuk  zakat  yang  dimaksudkan untuk  memperoleh  keridaan  Allah,  maka merekalah  orang-orang  yang  pahalanya akan diberikan secara berlipatganda.
Secara  tekstual,  ayat  di  atas  tidak menyebutkan pelarangan riba secara eksplisit.  Ayat  di  atas  hanya  menerangkan bahwa  anggapan  manusia  yang  berpikir bahwa riba dapat menambah harta kekayaan  adalah  anggapan  yang  salah. Akan  tetapi,  yang  dapat  menambah kekayaan adalah menunaikan zakat(Haqiqi et  al.,  2022).  Ayat  selanjutnya  berkaitan dengan  kebertahapan  pengharaman  riba adalah surat an-nisa 160-161.
سانلا لاوما مهلكاو هنع اوهن دقو اوبرلا مهذخاو اميلأ اباذع مهنم نيرفكلل اندتعاو لطابلاب
Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa  bagi  siapa  saja  yang  melaksanakan riba,  pada  saat  praktik  itu  telah  dilarang, dengan tujuan untuk memakan harta orang dengan  cara  tidak  sah  ( batil ),  maka  akan disediakan  untuk  orang-orang  kafir  di antara mereka azab yang pedih. Ayat di atas pun  tidak  secara  eksplisit  mengharamkan riba,  melainkan  hanya  bentuk  pelajaran bagi  kaum  muslim  bagaimana  gambaran siksa Tuhan bagi orang-orang Yahudi yang memakan  harta  orang  lain  secara  batil. Tahap  selanjutnya  adalah  pelarangan  riba secara  eksplisit  yang  menyebutkan  bentuk riba nasi’ah (riba yang berlipat-lipat ganda) sebagaimana  disebutkan  dalam  surat  Ali Imran 130:
ةفعضم افاعضا اوبرلا اولكأت لا اونما نيذلا اهيأ اي نوحلفت مكلعل الله اوقتاو
Ayat di atas memberikan penjelasan atas keharaman riba bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat-ayat pengharaman  riba  secara  mutlak  telah disebutkan dalam al-baqarah 275-279. Pada kelompok  ayat  tersebut,  dijelaskan  secara rinci  mengenai  riba,  pelaku  riba,  hingga efek negatif dari praktik riba. Berdasarkan kebertahapan  tersebut,  praktik  riba  yang kecil  maupun  yang  besar,  otomatis diharamkan (Sumarti, 2020).
Implementasi tadarruj dalam penerapan  hukum  Islam  di  sistem  hukum Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah,  yaitu:  meletakkan  dasar  filosofis dan yuridis ke dalam falsafah dan konstitusi negara, merefleksikan materi hukum Islam ke  dalam  peraturan  atau  UU,  perumusan materi  UU  yang  memuat  hukum  Islam, pelaksanaan,  evaluasi  dan  revisi  UU tersebut  selaras  dengan  perkembangan konteks  (Jaenudin,  2020).  Agar  lebih  jelas proses tadarruj dari  sisi  implementasi legalitas  bank  syariah  dalam  konteks hukum  Indonesia,  maka  penulis  uraikan sedikit mengenai proses legislasi UU yang berkaitan dengan perbankan syariah. Penerapan dual  banking  system, yaitu kebolehan  Bank  Konvensional  untuk memberikan  layanan  yang  berdasarkan konsep  syariah  melalui  mekanisme  Unit Usaha  Syariah  menjadi  tahap  awal  dari proses tadarruj untuk mengharamkan bank konvensional.  Nasabah  muslim  kemudian mendapatkan  opsi  untuk  memanfaatkan pelayanan  UUS  yang  diberikan  oleh  bank konvensional.  Pada  tahap  selanjutnya, penetapan  UU  No.  21  Tahun  2008 merupakan  langkah/tahap  pasti  untuk memisahkan  antara  UUS  menjadi  Bank Umum Syariah.
Proses konversi BPD NTB menjadi Bank  NTB  Syariah,  telah  dilakukan beberapa tahap sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya.  Proses tadarruj dapat diamati melalui persiapan Bank NTB untuk melakukan konversi menjadi syariah dalam  RUPS-LB  tahun  2016.  Pada  tahun
itu,  bank  masih  menerapkan dual  bank system yang memberikan pelayanan secara konvensional dan syariah. Tahap akhir dari kebertahapan  ini  terjadi  pada  tahun  2018 pada  saat  BPD  NTB  secara  resmi  telah dikonversi  menjadi  Bank  NTB  Syariah. Pada proses konversi ini, kukuh menjamin bahwa transaksi lama (konvensional) hanya akan  diambil  pokoknya  saja  (tanpa membawa  bunga/margin  pinjaman)  ke dalam sistem pelayanan syariah (Rahardjo, n.d.-a).
Menentukan  status  hukum  modal bank konvensional yang dikonversi menjadi  bank  syariah  bukan  perkara mudah.  Hal  paling  penting  yang  harus dipastikan  saat  proses  konversi  adalah, memastikan  tidak  ada  lagi  aktifitas  bank syariah  yang  menggunakan  konsep  usaha konvensional  seperti gharar dan riba .  Hal ini  memiliki  korelasi  yang  tinggi  dengan asas at-tadarruj yang  merupakan  unsur utama  dari  proses  kebertahapan  dari  bank konvensional ke bank syariah.
Salah  satu  cara  untuk  menyikapi ketidakjelasan  status  asal  modal  bank syariah  yang  bersumber  dari  transaksi konvensional  berbasis  bunga,  seorang narasumber dari Bank Indonesia menyatakan bahwa asas utama dasar dalam pembentukan  bank  syariah,  baik  dengan cara  konversi  maupun  akuisisi,  adalah penerapan asas kemudahan dalam membentuk  bank  syariah.  Proses  ini  dapat dianalogikan  dengan,  proses mu’allafnya seorang  non-muslim  akan  menyebabkan terhapusnya dosa-dosanya terdahulu. Bank Indonesia  hanya  melihat balancing -nya, apakah  bank  konvensional  yang  telah diberikan izin untuk bertransformasi menjadi  bank  syariah  benar-benar  telah melakukan  pengelolaan  jasa  keuangan berdasarkan  prinsip  syariah  atau  tidak. Setelah  mendapatkan  izin  konversi,  bank syariah  harus  benar-benar  melakukan konversi semua produk usahanya (dari sisi aktiva  dan  pasiva)  menjadi  produk  yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Anshori, 2010).

## KESIMPULAN
Konversi  bank  syariah  ditandai  dengan perubahan sistem hukum perbankan konvensional menjadi bank syariah.
Transaksi lama yang dilakukan dengan cara tradisional  akan  diubah  menjadi  transaksi yang  sesuai  syariah.  Hal  ini  dilakukan dengan hanya mengubah kontrak awal dan pokok pinjaman, tanpa menyertakan kewajiban lain (seperti margin dan bunga). Misalnya,  ketika  seseorang  melakukan transaksi  jual  beli  rumah  di  bank konvensional, maka apa yang tertulis dalam perjanjianlah yang menjadi hal utama, yaitu pokok pinjaman. Hal itulah yang kemudian ditransfer  ke  bank  Islam  untuk  dilakukan kontrak ulang (Murabahah).
Proses penetapan hukum syariah ke dalam mekanisme perbankan, perlu menerapkan  prinsip  pentahapan  ( tadarruj ) sebagaimana hukum Islam ditetapkan pada sejarahnya.  Tentu  akan  terdapat  pro  dan kontra  mengenai  status  modal  tersebut, yang  menurut  anggapan  banyak  orang, modal bank syariah juga berasal  dari bank konvensional  yang  mengandung  unsur gharar,  riba dan  bunga.  Akan  tetapi,  hal substantif  yang  perlu  diperhatikan  adalah memastikan  bahwa  pascakonversi,  tidak ada  lagi  kegiatan  usaha  perbankan  yang masih  menggunakan  sistem  konvensional. Perlu pengawasan ketat dari Dewan Syariah Nasional  mengenai  kehalalan  produk perbankan  syariah  yang  digunakan  oleh para nasabah.
Hal  itu  sesuai  dengan  konsep tadarruj ,  yaitu  bertahapnya  konversi  bank konvensional  menjadi  bank  syariah  yang tujuan  akhirnya  adalah  penerapan  sistem perbankan  yang  seratus  persen  sesuai dengan  prinsip-prinsip  dasar  syariah.
Sebagai analogi status modal konvensional menjadi  modal  bank  syariah  adalah sebagaimana  proses  berpindahnya  non- muslim  menjadi  seorang  muslim  yang Allah  janjikan  untuk  menghapuskan  dosa- dosanya selama periode non-muslim-nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha,  S.  I.,  Furqani,  H.,  &  Adnan,  M. (2020).  Konversi  Bank  Konvensional Menjadi  Bank  Syariah  Di  Indonesia. Journal  of  Sharia  Economics , 1 (1), 37–57. Agustiawan, Z. (n.d.). Tanggapan Nasabah Terhadap  Rencana  Konversi  Bank NTB  Dari  Sistem  Konvensional  Ke Sistem  Syariah .  Publikasi  Fakultas Agama
Islam,Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ahmed,  F.,  &  Hussainey,  K.  (2015).
Conversion into Islamic banks: Jurisprudence, economic and AAOIFI requirements. European  Journal  of Islamic Finance , 3 , 1–7. Ahyar,  M.  K.,  &  Abdullah,  A.  (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis ,
2 (2), 167–182. Ali,  Z.  (2021). Metode  penelitian  hukum . Sinar Grafika.
Anshori, A. G. (2010). Pembentukan Bаnk Syariah Melalui Akuisisi Dan
Konversỉ . UII Press.
Az-Zuhaili, M. M. (2002). at-Tadarruj fī at- Tasyrī’  wa  at-Taţbīq  fi  asy-Syarī’ah al-Islāmiyah . al-Majlis al-Wathani ats- Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab.
Bakhri,  S.,  &  Fauzi,  M.  (2019).  Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Upaya Perlindungan
Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian
Hukum  Ekonomi  Syariah , 4 (2),  286- 295.
Fahham, A. M. (2017). Tantangan pengembangan  wisata  halal  di  Nusa Tenggara  Barat. Aspirasi:  Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 8 (1), 65–79. Farlian, T., & Nuraidar, N. (2017). Meretas Reaksi  Jalan  Panjang  Bank  Aceh Konversi  Syariah. Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 3 (1), 39–50.
Fatwa  DSN  Nomor  47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penylesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 . (2004).
Fitri,  W.,  &  Sherly,  V.  (2020).  Studi
Fenomenologi  Akuntabilitas  Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah  Sumatera  Barat. JURNAL EKSPLORASI  AKUNTANSI , 2 (1), 2570–2589.
Haqiqi,  M.,  Ikhsan,  M.,  Fahruli,  S., Mahfudz, Y. N., & Saputra, O. (2022). Tadarruj Fi At-Tasyri’Keharaman Riba Dalam Tafsir Al-Misbah Dengan Pendekatan  Linguistik. BASHA’IR: JURNAL  STUDI  AL-QUR’AN  DAN TAFSIR , 7–15.
Hutauruk, D. M. (2021). Margin pembiayaan syariah dianggap mahal, ini jawaban perbankan syariah .
Ikono,  R.,  &  Sari,  P.  R.  K.  (2020). Manajemen Proses Konversi Perbankan  Konvensional  Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus  Bank
NTB Syariah .
Ishak, M. S. I., Robbi,  A. A. M., & Nasir,
N.  S.  M.  (2021).  The  Principle  of Tadarruj  in  Islamic  Finance:  A
Conceptual Review. Journal of Islamic Finance , 10 (1), 15–24.
Jaenudin,  J.  (2020).  Asas  Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia (1974-2011). Al-Mashlahah  Jurnal Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial ,
8 (01), 172–199.
Lazuardi,  M.  N.,  &  Santosa,  P.  B.  (2020). Comparative Analysis Of The Thoughts Of M. Umer Chapra And M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 4 (02), 139–162.
Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law , 1 (1), 28–47.
Mahmudah, S. (2016). Historisitas syari’ah;  kritik  relasi-kuasa  khalîl abd.  al-karîm .  LKIS  PELANGI AKSARA.
Muhaimin,  M.,  Husni,  L.,  &  PS,  L.  W. (2021). PERMASALAHAN HUKUM PENGAWASAN  OTORITAS  JASA

## KEUANGAN  DALAM  KONVERSI
BANK  NTB  SYARIAH. Prosiding SAINTEK , 3 , 387–397.
Nasfi,  N.,  Dewi,  S.,  &  Sabri,  S.  (2020). Analisis  Persepsi  Nasabah  Konversi Bank  Nagari  Konvensional  menjadi Bank  Nagari  Syariah. JUSIE  (Jurnal Sosial  Dan  Ilmu  Ekonomi) , 5 (02),
190–202.
Nyanyang,  N.  (2020).  Pemikiran  Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam  Wa  Adillatuhu. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam , 3 (2), 172–185.
Peraturan  Daerah  NTB  No.  8  Tahun  2018 Tentang Perbankan Syariah.
POJK  No.  12  Tahun  2020  Tentang
Konsolidasi Bank Umum.
POJK  No.  64/POJK.03/2016  tentang Perubahan Bank Konvensional
Menjadi Bank Syariah . (n.d.).
Pradani, F. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Konversỉ  moⅾal  Bаnk  NTB Dari bаnk konvensional menjadi bаnk Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bаnk NTB) . UIN Sunan Kalijaga.
Prastyaningsih,  I.  (2018).  RELEVANSI PENGAWASAN  ISLAM  (HISBAH) TERHADAP PERAN
DEWAN PENGAWAS  SYARIAH  DALAM IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLAINCE PERBANKAN SYARIAH. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah ,
3 (1), 1–14. Putranto,  A.  H.  (2018). Motivasi  dan Strategi  Konversi  ke  Syariah  Bank Pembangunan  Daerah  (Studi  Kasus BPD NTB) . Universitas Brawijaya. Putri,  A.  F.  (2023).  Pengawasan  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. Jurist-Diction , 6 (1).
Putri,  D.  A.  (2019). ANALISIS  PERSEPSI DAN  PREFERENSI  MASYARAKAT MUSLIM DAN NON MUSLIM
TERHADAP  PEMBERIAN  LABEL

## SYARIAH
PADA BANK NTB
SYARIAH DIPULAU LOMBOK
(STUDI  DI  KOTA  MATARAM) .
University
of Muhammadiyah Malang.
Rachmadi  Usman,  S.  H.  (2022). Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia . Sinar Grafika. Rahardjo,  K.  (n.d.-a). Dua  Hal  Penting  – Yang Dilakukan Pak Kukuh Rahardjo Saat  NTB  Konversỉ  Menjadi  NTB Syariah . Rahardjo,  K.  (n.d.-b). Moⅾal  Intі  Rp3 Triliun  Bаnk  NTB  Syariah  Bisa Terpenuhi di 2024 .
Rahmawati,  R.,  &  Putriana,  K.  (2020).
Tantangan Konversi Bank Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 3 (2), 229–236.
Ria,  W.  R.  (2017).  Konversi  Bank  Umum Konvensional  Menjadi  Bank  Umum Syariah  Berdasarkan  UU  No.  10 Tahun  1998. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 34 (3), 268–278.
Rianda,  C.  N.  (2018).  Konversi  Bank Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Dan Hukum Islam. AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH  PRODI  MUAMALAH ,  87– 100.
Ridwan,  M.  (2022).  Hukum  Islam  antara Positivisme  dan  Idealisme. Jurnal Indragiri  Penelitian  Multidisiplin ,
2 (3), 147–154.
S, B. & M. F. (2019). Bakhri, S., & Fauzi, M.  (2019).  Peran  Otoritas  Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi  Ilegal. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah ,
4 (2), 286–295.
Setiadi, T. P. W., Al Kautsar, S., Indra, L.,
& Hanggraeni, D. (2019). PENGARUH  KONVERSI  BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH TERHADAP RISIKO  KEBANGKRUTAN  STUDI KASUS  PADA  BANK  ACEH. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Udayana , 550–566.
Shafii, Z., Shahimi, S., & Saaid, A. (2016).
Obstacles  and  motivation  behind conversion  of  conventional  banks  to Islamic banks: An overview. International  Review  of  Management and  Business  Research , 5 (3),  1021–
1038.
Sholihin, A. I. (2013). Buku pintar ekonomi syariah . Gramedia Pustaka Utama. Sodiqin,  A.  (2012).  Fiqh  Ushul  Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia.
Yogyakarta: Beranda .
Sumarti, S. (2020). Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif. TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum ,
2 (02), 129–141.
Syarlas, G. (2021). Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank  Syariah  Ditinjau  Dari  Hukum Positif. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (2).
UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . (n.d.).
UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).
Yusmad,  M.  A.  (2018). Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  dari  Teori  ke Praktik . Deepublish.