Received: 2017-12-20 | Reviced: 2018-01-29 | Accepted: 2018-01-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3314

## KONTRIBUSI INSTRUMEN MONETER SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN INFLASI DI INDONESIA
1 Eva Misfah Bayuni , 2 Popon Srisusilawati
1,2, FakultasSyariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116 email : 1 evambayuni@gmail.com ; 2 po2nss@gmail.com
Abstrak  : Bank  Indonesia  menggunakan  instrumen-instrumen  moneter  yang  akan  mencapai  sasaran operasional yang berdampak pada  sasaran utama kebijakan moneter di Indonesia yaitu inflasi.Sistem moneter  ganda  yang  diterapkan  di  Indonesia,  membuat  instrumen-instrumen  moneter  konvensional berjalan  beriringan  dengan  instrumen  moneter  syariah.  Tujuan  pada  penelitian  ini  menjelaskan instrumen  moneter  menurut  syariah  di  Indonesia  dan  mengetahui  besaran  kontribusi  instrumen moneter dalam syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  metode  regresi  simultan  dengan  menggunakan software Eviews  9.  Hasil penelitian  yang  didapatkan;  Pengendalian  Inflasi  di  Indonesia  menurut  Syariah  yaitu  dengan menggunakan  intrumen-instrumen  moneter  yang  sesuai  dengan  industri  perbankan  syariah  di Indonesia.  Kontribusi  instrumen-instrumen  moneter  syariah  terhadap  pengendalian  inflasi  di Indonesia  masih  sangat  kecil.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  pengolahan  pada  penelitian  ini  bahwa instrumen  moneter  syariah  hanya  beberapa  model  yang  berkontribusi.  Nilai  kontribusi  yang dihasilkan pun sangat kecil dengan skala penilaian R Squared berkisar sangat lemah dan atau lemah.

## Kata Kunci : Instrumen Moneter Syariah, Inflasi
Abstract : Bank Indonesia uses monetary instruments that will achieve operational targets that impact the  main  targets  of  monetary  policy  in  Indonesia,  namely  inflation.  The  dual  monetary  system implemented  in  Indonesia,  making  conventional  monetary  instruments  go  hand  in  hand  with  Sharia monetary  instruments.  The  purpose  of  this  research  is  to  explain  monetary  instruments  according  to syariah in Indonesia and to know the magnitude of monetary instrument contribution in sharia against inflation  control  in  Indonesia.  The  research  method  used  in  this  research  is  simultaneous  regression method  by  using  software  Eviews  9.  Result  of  research  obtained;  Inflation  Control  in  Indonesia according to Sharia is by using monetary instruments in accordance with the sharia banking industry in Indonesia. The contribution of sharia monetary instruments to inflation control in Indonesia is still very small. It is based on the results of processing in this study that syariah monetary instruments are only a few models that contribute. The resulting contribution value is very small with the Squared R scoring scale ranging from very weak and / or weak.

## Keywords: Sharia Monetary Instrument, Inflation

## I. PENDAHULUAN
Bank  Indonesia  (Bank  Indonesia, 2015) sebagai otoritas moneter tertinggi di
Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah. Tujuan  ini  sebagaimana  tercantum  dalam
UU  No.  3  tahun  2004   pasal  7  tentang Bank Indonesia.
Koordinasi juga dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengendalikan  inflasi.  Hal  tersebut  dapat dilihat  pada  gambar  (Bank  Indonesia, 2015) berikut ini:

## Gambar.1

## Koordinasi Pengendalian Inflasi di Indonesia
Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan  instrumen-instrumen,  antara lain  operasi  pasar  terbuka  di  pasar  uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan  tingkat  diskonto,  penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit  atau  pembiayaan.    Bank  Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian  moneter  berdasarkan  Prinsip Syariah (Bank Indonesia, 2015).
Adanya  perbedaan  prinsip  antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional  yang terkait dengan masalah sistem bunga (pre-determined rates) membawa  implikasi  pada  perlakuan  suatu desain  kebijakan  moneter  yang  dapat mengakomodir  kedua  hal  tersebut  dan masih  berada  dalam  suatu  kerangka
kebijakan  moneter  yang  utuh.  Desain kebijakan  moneter  dalam dual  banking system di Indonesia hendaknya mengedepankan konsistensi antara instrumen syariah dengan instrumen konvensional  serta  memperhatikan  prinsip equality terhadap  kedua  jenis  perbankan tersebut.
Sebagai  negara  yang  menerapkan sistem  moneter  ganda,  Indonesia  juga melakukan  kebijakan  moneter  melalui OMS  atau  Operasi  Moneter  Syariah. Operasi Moneter Syariah (Bank Indonesia, 2015) adalah pelaksanaan kebijakan moneter  oleh  Bank  Indonesia  dalam rangka  pengendalian  moneter  melalui kegiatan  operasi  pasar  terbuka  dan penyediaan  standing  facilities  berdasarkan prinsip  syariah.  Tujuan  OMS  yaitu
mencapai  target  operasional  pengendalian moneter syariah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
Kegiatan  OMS  dilakukan  dengan Operasi  Pasar  Terbuka  Syariah  dan Standing  facilities  Syariah. Secara  lebih rinci  dapat  dilihat  pada  gambar  (Bank Indonesia, 2015) di bawah berikut ini:

## Gambar 2
Instrumen Operasi Moneter
Instrumen pengendalian moneter pada sistem  ekonomi  konvensional  terbukti tidak  efisien  dan  tidak  lebih  stabil dibandingkan dengan instrumen pengendalian moneter pada sistem ekonomi  Islam  (Bayuni,  E.M.  &  Ascarya, 2009).
Penerapan  instrumen  moneter  syariah yang  berdampingan  langsung  dengan instrumen  moneter  konvensional  memiliki dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap pengendalian  inflasi  (stabilitas  harga)  di Indonesia.  Namun,  sebenarnya  bagaimana konstribusi  instrumen  moneter  syariah secara  parsial  terhadap  pengendalian inflasi belum diketahui pasti.
Oleh  karena  itu,  mengingat  sangat pentingnya mengetahui kontribusi instrumen moneter syariah, pada penelitian ini penulis khusus akan membahas tentang bagaimana  kontribusi  instrumen  moneter syariah terhadap sasaran operasional untuk mencapai  sasaran  akhir  pengendalian inflasi di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:
1. Bagaimanakah instrumen moneter menurut syariah?
2. Bagaimanakah  pengendalian  inflasi menurut syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah besaran kontribusi instrumen  moneter  syariah  terhadap pengendalian inflasi di Indonesia?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah:
1. Untuk  menjelaskan  instrumen  moneter menurut syariah.
2. Untuk menjelaskan pengendalian inflasi menurut syariah di Indonesia.
3. Untuk  mengetahui  besaran  kontribusi instrumen  moneter  dalam  syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia.
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif analisis, yaitu dengan menggunakan analisa  kuantitatif  desktiptif  yaitu  dengan mengorganisasi  dan  menganalisa  data, agar  dapat  memberikan  gambaran  secara teratur,  ringkas  dan  jelas,  mengenai  suatu gejala,  peristiwa  atau  keadaan,  sehingga dapat  ditarik  pengertian  atau  makna tertentu setelah diolah melalui metodologi. Selanjutnya  dianalisa  secara  komprehensif apakah instrumen moneter syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian inflasi atau tidak.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa time series bulanan 1:2011 – 12:2015 yang didapat  dari  Statistik  Ekonomi  dan Keuangan  Indonesia  pada  Bank  Indonesia (SEKI-BI).  Statistik  Perbankan  Indonesia
(SPI-BI)  dan  Statistik  Perbankan  Syariah pada Bank Indonesia (SPS-BI).
Variabel  dan  definisi  operasional yang akan digunakan meliputi:
1. Pencapaian kestabilan harga merupakan  sasaran  akhir  kebijakan moneter baik melalui pendekatan harga maupun kuantitas. Dalam penelitian ini kestabilan  harga  atau  tingkat  inflasi sebagai variable yang dipengaruhi oleh besaran moneter total (Inflasi).
2. Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah (SBIS)  sebagai  instrumen  operasi moneter syariah.
3. Fasilitas  Simpanan  di  Bank  Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas yang diberikan  kepada  bank  syariah  untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia  dalam  rupiah,  selanjutnya disebut dengan FASBIS.
4. Cadangan  Wajib  Minimum  atau    Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu kewajiban  bank  syariah  dalam  rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian  perbankan  serta  berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran  uang,  selanjutnya  disebut dengan GWMS.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini akan dinalisis dengan menggunakan metode Simultaneous  Regression  Model
(Model Regresi Simultan). Secara sederhana, Regresi
Simultan menggambarkan hubungan dua arah karena  (Sumodiningrat,  2007)  jumlah persamaan dalam model persamaan simultan  adalah  sama  dengan  jumlah seluruh  variabel  terikatnya  (dalam  sistem persamaan  simultan  disebut:  variabel endogen).
Berdasarkan persamaan yang terbentuk  dari  penelitian  ini,  maka  model regresi  simultan  yang  akan  digunakan adalah Model Rekursif ( Recursive Model).
Model  Rekursif  yaitu  model  khusus dari sistem persamaan simultan yang dapat menerapkan  prosedur  penaksiran  dengan
OLS ( Ordinary Least Square) .
Berdasarkan model persamaan pada
penelitian ini, persamaan tersebut memenuhi asumsi prosedur OLS. Sehingga  OLS  dapat  diterapkan  langsung pada penelitian ini.
Penelitian terdahulu mengenai instrumen kebijakan moneter telah banyak dilakukan  oleh  para  peneliti  lain.  Secara rinci  beberapa  penelitian  terdahulu  yang mendukung  penelitian  ini  akan  dijelaskan di bawah ini:
Tabel. 1

## Penelitian Terdahulu
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Objek Penelitian Tahun 1. Masyitha Mutiara Ramadhan; Irfan Syauqi Beik Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap  Penyaluran  Dana  ke Sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) di Indonesia Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional dan Penyaluran  Dana  ke Sektor  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Indonesia 2013 2. Tia Enggistiani Junandi Efektivitas Instrumen Moneter Syariah Terhadap Kinerja Perbankan  Syariah  Di  Indonesia dengan Metode VAR/VECM Instrumen Moneter Syariah  SBIS,  PUAS terhadap Kinerja Perbankan Syariah. 2013
3. Wulan Asnuri Pengaruh  Instrumen  Kebijakan Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Di Indonesia Instrumen Moneter Syariah,  SBIS,  Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi 2013 4. Eva Misfah
Bayuni; Ascarya Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Ganda Di Indonesia SBI rate , SBIS return,
Besaran  Moneter  dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 2009 State of The Art Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, dapat disimpulkan  bahwa  penelitian-penelitian tersebut  memiliki  objek  penelitian  yang hampir  sama  dengan  penelitian  ini  yaitu mengenai  instrumen  moneter  syariah. Sedangkan berbeda pada fokus penelitiannya yaitu pada perbankan syariah,  sektor  UMKM,  pertumbuhan ekonomi dan juga sistem moneter ganda di Indonesia.
Adapun  fokus  pada  penelitian  yang akan  dilakukan  ini  yaitu  membahas kontribusi  beberapa  instrumen  moneter menurut  syariah  terhadap  pengendalian inflasi  yang  merupakan  sasaran  utama kebijakan  moneter  di  Indonesia  dengan menggunakan metode regresi simultan.
Dapat  disimpulkan  penelitian  ini memiliki  beberapa  perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya; pertama, variabel instrumen  moneter  syariah  yang  lebih banyak  dibandingkan  dengan  penelitian
sebelumnya; kedua, fokus  penelitian  yang terletak pada kontribusi instrumen moneter syariah  terhadap  sasaran  utama  kebijakan moneter  yaitu  inflasi;  dan ketiga, metode penelitian  yang  digunakan  juga  berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## II. PEMBAHASAN

## A. Kerangka Teori
Kebijakan  moneter  dengan  sasaran tunggal, yaitu stabilisasi harga (pengendalian tingkat inflasi), pada umumnya menggunakan pendekatan harga.  Sedangkan  kebijakan  moneter dengan  sasaran  multi,  yaitu  disamping stabilisasi harga juga pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan  neraca  pembayaran,  pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas (Siamat, 2005).
Pendekatan
Sistem Operasi a. Pendekatan Harga Variabel Informasi
- Langsung            -  Sk. Bunga PUAB                 -  Stabilisasi Harga - Tidak Langsung
b. Pendekatan
Kuantitas
- Langsung           -  Monetary base    -  Aggregat Moneter - -Stbilisasi Harga - Tidak Langsung  seperti: seperti: - P. Ekonomi ➢ Uang Primer     > MI, M2               -Kesempatan kerja ➢ Reserve bank  > Kredit pbk            - Eq NP
Suku Bunga
Sumber: Ascarya (2002)

## Gambar 3

## Perbandingan Sitem Operasi Kebijakan Moneter
Muhammad  (2002)  menyatakan bahwa  instrumen  yang  dapat  diterapkan dalam perekonomian Islam dapat ditempuh dengan  dua  instrumen  besar,  yaitu  kontrol kuantitatif penyaluran kredit dan merealisasikan tujuan sosio ekonomi.
Kontrol kuantitaif penyaluran kredit didukung dengan instrumen berupa: statutory  reserve  requirement;  credit ceiling;  government  deposits;  common pool; moral suasion; equity-base instrumens; dan change  in  the  profit  and loss sharing ratio. Sementara itu, merealisasikan tujuan sosio-ekonomi
adalah  dengan treating  the  created  money as  fay; dan goal  oriented  allocation  of credit.

## B. Instrumen  Pengendalian  Moneter Syariah
1. Mazhab Pertama ( Iqtishaduna )
Pada  masa  awal  Islam  (Karim,
2007)  dapat  dikatakan  bahwa  tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan  hampir  tidak  adanya  sistem perbankan  dan  minimnya  penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk  melakukan  perubahan-perubahan
Sasaran Operasional Sasaran Akhir Instrumen Sasaran Akhir Sasaran Antara Instrumen Sasaran Operasional
terhadap  penawaran  uang  (M^s)  melalui kebijakan  diskresioner.  Selain  itu,  kredit tidak  memiliki  peran  dalam  penciptaan uang,  karena  kredit  hanya  digunakan diantara para pedagang saja serta peraturan pemerintah  tentang  surat  peminjaman ( promissory notes ) dan instrumen negosiasi ( negotible instruments ) dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  tidak memungkinkan  sistem  kredit  tersebut menciptakan uang.
Promissory  Notes atau Bill  of Exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan  sejumlah  dana  segar,  namun surat  tersebut  tidak  dapat  dimanfaatkan untuk  tujuan  kredit.  Kreditor  dapat menjual  surat  tersebut  akan  tetapi  debitur tidak dapat menjual uang ataupun komoditi  sebelum  ia  menerima  surat tersebut.  Karena  itulah  tidak  ada  pasar untuk  jual  beli  negotiable  instruments, spekulasi  dan  penggunaan  pasar  uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang.
Aturan-aturan  tersebut  memenuhi keseimbangan antara pasar dan pasar uang berdasarkan  transaksi  tunai.  Dalam nasi’a atau  aturan  transaksi  Islam  lainnya,  pada saat  komoditi  dibeli  saat  ini  sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian, uang yang  dibayarkan  atau  diterima  untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Dengan
kata  lain,  uang  dipertukarkan  dengan sesuatu  yang  benar-benar  memberikan nilai tambah nilai tambah bagi perekonomian.  Transaksi  lainnya  seperti judi,  riba,  jual-beli superficial  promissory notes dilarang  dalam  Islam  sehingga keseimbangan antara arus uang dan barang atau  jasa  dapat  dipertahankan.  Jika diperhatikan dengan seksama, maka tampak  bahwa  perputaran  uang  dalam periode  tertentu  sama  dengan  nilai  barang dan  jasa  yang  diperlukan  pada  rentang waktu yang sama.
Instrumen  lain  yang  digunakan  pada saat  ini  untuk  mengatur  jumlah  peredaran uang  serta  mengatur  tingkat  suku  bunga jangka pendek yaitu Open Market Operation (melalui jual beli surat berharga pemerintah)  jelas  belum  ada  pada  masa awal perkembangan Islam. Selain itu, jelas tindakan  menaikan  atau  menurunkan tingkat  suku  bunga  tersebut  bertentanga dengan  ajaran  Islam  karena  adanya laranganyang  berkenaan  dengan  riba dalam Islam itu sendiri.
2. Mazhab Kedua ( Mainstream )
Tujuan  kebijakan  moneter  dalam Karim  (2007)  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  adalah  maksimalkan  sumber daya  ( resources )  yang  ada  agar  dapat dialokasikan  pada  kegiatan  perekonomian yang produktif. Di dalam Al Qur’an sudah
jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukan uang ( money hoarding ) yang pada  akhirnya  akan  menjadikan  uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan.  Kekayaan yang iddle tersebut  akan  menjadikan sumber  dana  yang  pada  awalnya  bersifat produktif  menjadi  tidak  produktif.  Oleh sebab  itu,  mazhab  kedua  ini  merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan  untuk  mempengaruhi  besar kecilnya  permintaan  uang  (M^D)  agar dapat  dialokasikan  pada  peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Permintaan dalam Islam dikelompokan  dalam  dua  motif,  yaitu motif  transaksi  ( transaction  motive )  dan motif  berjaga-jaga  ( precautionary  motive ) semakin  banyak  uang  yang  idle,  maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga (  M_prec^D)  semakin  besar,  sedangkan semakin  tinggi  pajak  yang  dikakan terhadap uang yang idle berbaring terbalik dengan  permintaan  uang  untuk  berjaga- jaga. Dues  of  idle  find adalah  instrument kebijakan uang dikenakan pada semua aset produktif uang iddle .
Apabila  permintaan  uang  ditujukan untuk berjaga-jaga meningkatkan ( M_prec^D↑),  maka  usaha  yang  dilakukan pemerintah untuk mengembalikan
permintaan uang (M^D) pada titik keseimbangan ( equilibrium ) adalah dengan  cara  meningkatkan dues  of  iddle fund .    Semakin  tinggi dues  of  fund yang dikenakan  terhadap  uang  yang iddle akan menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk tetap menyimpan uang yang iddle tersebut. Konsekuensinya masyakat yang mempunyai  uang iddle akan  secara sukarela  mengalokasikan  kekayaannya pada investasi yang sifatnya produktif.
Instrumen dues  of  idle  fund juga dapat digunakan untuk memenuhi permintaan  agregatif  (AD).  Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan  Agregatif  (AD)  atau  untuk mendorong  laju  pertumbuhan  pendapatan nasional  dapat  dialkukan  dengan  cara meningkatkan dues of iddle fund .
Peningkatan duesof  idle  fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya  ditujukan  untuk  penimbunan uang/aset  yang  produktif  kepada  tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan produktivitas  uang  tersebut  di  sektor  riil, sehingga investasi akan meningkat. Peningkatan  investasi  tertentu  saja  akan berdampak  pada  peningkatan  permintaan Agregatif  (AD),  sehingga  keseimbangan umum yang baru akan beredar pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.
3. Mazhab Ketiga (Alternatif)
Mazhab  ketiga  ini  menurut  Karim (2007)  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh pemikiran-pemikiran  ilmiah  dari  Dr.M.A Choudhury. Sistem yang kebijakan moneter  yang  dianjurkan  oleh  mazhab  ini adalah syuratiq  process yaitu  di  mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter  adalah  berdasarkan  musyawarah sebelumnya  dengan  otoritas  sektor  riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmionisasi  dengan  kebijakan-kebijakan di sektor riil.
Sementara itu, menurut Umer Chapra  (1985)  mengemukakan  instrumen- Instrumen pengendalian moneter perkonomian Islam, terdiri dari: a. Target Pertumbuhan dalam M dan M o.
b. Saham Publik terhadap Deposito Unjuk (Uang Giral).
c. Cadangan Wajib Resmi/GWM .
d. Alokasi Kredit yang Berorientasi kepada Nilai.
e. Pembatas Kredit.
C. Penerapan Instrumen Moneter
Syariah di Beberapa Negara
Sementara itu, penerapan instrumen- instrumen  pengendalian  moneter  syariah berbeda  pada  masing-masing  negara. Termasuk  juga  pada  negara  yang  muslim,
maupun  negara  dengan  sistem  moneter ganda.
Pada masa sebelum diberlakukannya syariat  Islam  (Karim,  2007)  pada  sistem perbankan  di  Sudan,  Bank  Sentral  Sudan (BOS)  sangat  tergantung  pada  instrumen- instrumen  langsung  seperti  tingkat  suku bunga,  plafon  kredit  ( credit  ceiling ), ketentuan rasio likuiditas ( statutora liquidity ratio ), dan tingkat diskonto. Pada awalnya instrumen-instrumen tersebut sangat efektif karena perekonomian Sudan yang mempunyai karakteristik yaitu sistem finansial  yang  non-kompretitif,  pasar model  primer  dan  sekunder  yang  belum berkembang,  serta  kelangkaan  mpodal. Namun karena instrumen-instrumen langsung  tersebut  mengakibatkan  distorsi dari  lokasi  sumber  daya  bank,  interferensi terhadap  mekanisme  harga,  pembatasan kredit,  serta  mislokasi  dan  distorsi  dari kompetisi  akibat penerapan batasan- batasan  pada  manajemen  aset  bank.  Pada akhirnya,  BOS  lebih  memilih  untuk memakai instrumen-instrumen tidak
langsung seperti RR dan OMO. Pada tahun 1984, setelah diperkenalkannya  syariah  Islam  di  Sudan, BOS  mengeluarkan  arahan  dan  perintah kepada  seluruh  bank  yang  beroperasi  di sudan  agar  menjalankan  prinsip-prinsip perbankan  yang  sesuai  dengan  syariat Islam  dalam  aktivitas  kesehariannya.
Akibatnya,
BOS dihadapkan pada permasalahan  subsitusi  instrumen  moneter konvensional  dengan  instrumen  moneter yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  untuk dapat  mempertahankan  perannya  sebagai pengawas  dan  pemberi  arahan  bagi  bank- bank,  melakukan  ekspansi  atau  kontraksi penawaran uang atau kredit, dan meimplementasikan  kebijakan  moneter, serta  sekaligus  menjaga  kepentingan publik.
Instrumen  moneter  syariah  yang digunakan  oleh  Sudan  dalam  Ascarya (2007)  dalam  operasional  bank  sentralnya adalah sebagai berikut:
1. Central  Bank  Musharaka  Certificates (CMCs)
2. Goverment Musharaka Certificates (GMCs)
3. Goverment Investment Certificates (GICs)
4. Foreign Exchange
Selain  itu,  dalam  Ascarya  (2007) dijelaskan  pula  instrumen  moneter  syariah yang digunakan oleh negara dengan sistem moneter ganda yaitu Pakistandan Malaysiadalam operasional bank sentralnya, sebagai berikut:
1. Mudharaba Certificate
2. Participation Term Certificate (PTCs)
3. Certificate of Musharika (COMs)
4. Term Finance Certificate (TFCs)
Di Malaysia, (Ascarya, 2007) penggunaan ba’I al ‘inah (jual beli dengan janji akan membelinya kembali) diperbolehkan.  Penggunaan  akad ba’i  al inah mendorong  semakin  banyaknya instrumen  yang  digunakan.  Yaitu  sebagai berikut:
1. Government Investment Issues-i
2. Malaysian Islamic Treasury Bills
3. Bank Negara Negotiable Notes-i
4. Cagamas Papers
5. Commercial Papers-i
6. Negotiable Debt Certificate-i
7. Negotiable Instrumen of Deposits-i
8. Sell and Buy Back Agreements (Repo-i)
9. Foreign Exchange
10. Promissory FX Contract-i
Untuk  mencapai  sasaran  akhir  yang diinginkan  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya,  BI  sebagai  otoritas  moneter selanjutnya  melakukan  perencanaan  dan penyusunan program kebijakan pengendalian uang beredar, baik kebijakan moneter  yang  mengarah  pada  kebijakan pengetatan atau kontraksi moneter maupun kebijakan ekspansi. Pelaksanaan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar tersebut sangat  tergantung  pada  kondisi  uang beredar  dan  arah  kebijkan  moneter  BI (Siamat, 2005).

## D. Instrumen Pengendalian Moneter Syariah Di Indonesia
Untuk  mempengaruhi  jumlah  uang beredar, BI menggunakan beberapa Instrumen  pengendalian  moneter  baik langsung maupun tidak langsung.
a. Instrumen pengendalian moneter langsung
• Penurunan nilai uang
• Kredit langsung
b. Instrumen pengendalian moneter tidak langsung
• Giro Wajib Minimum
• Fasilitas  Diskonto  (Tingkat  Suku
Bunga)
• Operasi Pasar Terbuka (OPT)
Meliputi    tindakan  menjual  dan membeli  surat-surat  berharga  oleh bank sentral (Nopirin, 2000).
Berikut  beberapa  instrumen  yang digunakan  dalam  Operasi  Pasar Terbuka di Indonesia, yaitu:
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- Surat  Berharga  Pasar  Uang (SBPU)
- Reverse  Repo  – Sertifikat  Bank Syariah Negara (RR-SBSN)
- Sertifikat Deposito
- Commercial Paper
- Call Money
- Wesel dan Promes
- Repurchase Agreement
- Bill of Exchange
- Banker’s acceptance
• Fasilitas  Simpanan  Bank  Indonesia (FASBI)
• Imbauan Moral
Perkembangan industri perbankan syariah  di  Indonesia,  menjadi  keunggulan tersendiri bagi sistem perekonomian Indonesia. Sebagai otoritas moneter tertinggi  BI  telah  menetapkan  beberapa Instrumen  pengendalian  moneter  syariah yang mengontrol keberlangsungan industri perbankan  syariah.  Beberapa  instrumen yang  ditetapkan  merupakan  instrumen yang  memiliki  fungsi  sama  seperti  pada sistem  perbankan  konvensional.  Akan tetapi  kebijakan-kebijakannya  ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah.
Berikut  ini  adalah  pengertian instrumen-instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia;
1. SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalahsurat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendekdalam  mata  uang  Rupiah  yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. Reverse  Repo Surat  Berharga  Syariah Negara  yang  selanjutnya  disingkat  RR- SBSN, ataudapat disebut Sukuk Negara,  adalah  surat  berharga  negara yangditerbitkan  berdasarkan  prinsip
syariah, sebagai bukti atas bagianpenyertaan  terhadap  aset  SBSN dalam mata uang Rupiah.
3. Fasilitas  Simpanan  Bank  Indonesia Syariah  yang  selanjutnya  disingkat FASBIS adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank  umum  syariah,  unit  usaha  syariah pialang  pasar  uang  rupiah  dan  valas untuk  menempatkan  dananya  di  Bank Indonesia dalam bentuk Rupiah.
4. Adapun Giro Wajib  Minimum (GWM) pada  bank  syariah  ditetapkan  sesuai dengan  ketetapan  BI  dan  Imbauan
Moral ( Moral
Suassion ) untuk perbankan syariah kurang lebih memiliki  pengertian  yang  sama  dengan yang  dilakukan  BI  terhadap  perbankan konvensional.
5. PUAS  atau  Pasar  Uang  Antar  Bank Syariah adalah kegiatan pinjam meminjam  dana  antara  satu  bank  yang memiliki  kelebihan  likuiditas  dengan bank lainnya yang membutuhkan likuiditas. Transaksi PUAS dapat berjangka  waktu  dari  satu  hari  kerja (overnight) sampai dengan satu tahun.

## E. Instrumen Pengendalian Inflasi
Menurut Syariah Di Indonesia
Menurut  para  ekonom  Islam,  Al Masri dalam Karim (2007) menyimpulkan
Inflasi berakibat buruk bagi perekonomian karena:
1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi  uang,  terutama  terhadap  fungsi tabungan  (nilai  simpan),  fungsi  dari pembayaran  di  muka,  dan  fungsi  dari unit perhitungan.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
3. Meningkatkan  kecenderungan  untuk berbelanja  terutama  non-primer  dan barang-barang mewah.
4. Mengarahkan  investasi  pada  hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan  kekayaan  seperti:  tanah, bangunan,  logam  mulia,  mata  uang asing  dengan  mengorbankan  investasi ke  arah  produktif  seperti:  pertanian, industrial,  perdagangan,  transportasi dan lainnya.
Ekonom Islam, Taqiuddin Ahmad ibn al  Maqrizi  (1364-1441  M)  dalam  Bayuni (2012)  menggolongkan  inflasi  dalam  dua golongan yaitu:
1. Natural Inflation (Inflasi Alamiah)
Sesuai  dengan  namanya,  inflasi  jenis  ini disebabkan  oleh  berbagai  faktor  alamiah yang  tidak  bisa  dihindari  umat  manusia. Menurut Al Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil  bumi  lainnya  mengalami  gagal panen,  sehingga  persediaan  barang-barang
tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis  dan  terjadi  kelangkaan.  Di  lain pihak,  karena  sifatnya  yang  sangat signifikan  dalam  kehidupan,  permintaan terhadap  berbagai  barang  itu  mengalami peningkatan.  Harga-harga  membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal  ini,  sangat  berimplikasi  terhadap kenaikan  harga  berbagai  barang  dan  jasa lainnya.  Inflasi  alamiah  menurut  Al Maqrizi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a. Akibat  uang  yang  masuk  dari  luar negeri terlalu banyak (umumnyaberbentuk  uang  cash  atau aset  tidak  produktif  lainnya  seperti barang-barang  mewah),  di  mana ekspor naik sedangkan impor cenderung  turun  atau  tetap,  sehingga mengakibatkan  net  ekspor  nilainya menjadi  sangat  besar,  maka  akan berakibat  pada  naiknya  permintaan agregat.  Dengan  demikian,  naiknya permintaan agregat tersebut mengakibatkan  kenaikan  pada  tingkat harga secara umum.
b. Akibat  dari  turunnya  tingkat  produksi karena  terjadinya  paceklik,  perang ataupun  embargo  ekonomi  yang kemudian  berimbas  pada  kenaikan tingkat harga.
2. Human Error Inflation (Inflasi Karena Kesalahan Manusia)
Selain  faktor  alam,  Al  Maqrizi menyatakan  bahwa  inflasi  dapat terjadi  akibat  kesalahan  manusia.  Ia telah  mengidentifikasi  tiga  hal  yang baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya  inflasi  ini.  Ketiga  faktor tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Korupsi  dan  administrasi  yang buruk,
b. Pajak yang berlebihan,
c. Dan  peningkatan  sirkulasi  mata uang fulus.
Dalam   melaksanakan  kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka  kerja  yang  dinamakan Inflation Targeting  Framework (ITF).  Kerangka kerja  ini  diterapkan  secara  formal  sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan  kebijakan  moneter  yang menerapkan  uang  primer (base  money) sebagai  sasaran  kebijakan  moneter.  Ada dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia, kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif.
Kebijakan  Ekspansif (Monetary Expansive  Policy) adalah  suatu  kebijakan dalam  rangka  menambah  jumlah  uang yang  beredar.  Kebijakan  ini  dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan  masyarakat).  Kebijakan  ini diterapkan pada saat perekonomian
mengalami  resesi  atau  depresi.  Kebijkan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar (easy monetary policy) .
1. Politik  diskonto  (penurunan  tingkat suku bunga)
2. Politik pasar terbuka (pembelian surat- surat  berharga,  misalnya  saham  dan obligasi)
3. Politik cash ratio (penurunan cadangan kas)
4. Politik  kredit  selektif  (pemberian kredit longgar).
Kebijakan  Kontranktif (Monetary Contractive Policy) adalah kebijakan yang dilakukan  dalam  rangka  mengurangi jumlah  uang  yang  beredar.  Kebijakan  ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami  inflasi.  Kebijakan  moneter kontraktif  disebut  juga  dengan  uang  ketat (tight money policy) .
1. Politik  pasar  terbuka  (penjualan  surat berharga, misalnya saham dan obligasi)
2. Politik cash ratio (peningkatan cadangan kas)
3. Politik  kredit  selektif  (pengetatan pemeberian kredit)
Kedua  jenis  kebijakan  moneter tersebut akan dilakukan untuk mengendalikan  inflasi  di  Indonesia.  Pada pelaksanaan  kebijakan  ekspansif  dan kontraktiflah instrumen-instrumen moneter
akan  berperan  penting.  Kecuali  pada  jenis kebijakan  moneter  yang  berkaitan  dengan tingkat bunga, instrumen-instrumen moneter  syariah  aktif  diterapkan  untuk mengendalikan inflasi.
Pada  saat  perekonomian  sedang mengalami  inflasi,  maka  yang  dilakukan adalah  kebijakan  kontraktif.  Salah  satu instrumen yang diterapkan adalah penjualan  surat  berharga.  Bank  Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka melakukan penjualan  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI) dan  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah (SBIS)  sebagai  Operasi  Moneter  Syariah- nya (OMS). Sebaliknya, apabila perekonomian sedang lesu dan perekonomian masyarakat  melemah,  Bank Indonesia  akan  melakukan  kebijakan ekspansif.  SBI  dan  SBIS  yang  berada  di tangan  masyarakat  akan  dibeli  kembali. Dengan  demikian,  uang  yang  beredar  di masyarakat  bertambah  dan  diharapkan dapat menggairahkan kembali perekonomian masyarakat.
Pengendalian terhadap inflasi dilakukan  dengan  melakukan  kebijakan- kebijakan  moneter  melalui  instrumen- instrumen moneter sebagai alatnya. Instrumen-instrumen moneter syariah yang diterapkan  di  Indonesia  merupakan  ciri kebijakan  moneter  ganda  yang  dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana pelaksanaannya berbarengan dengan
instrumen-instrumen moneter
konvensional. F. Analisis Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia
analisis peesamaan kontribusi instrumen moneter syariah terhadap inflasi secara  parsial.  Berikut  adalah  analisis persamaan  kontribusi  instrumen  moneter syariah terhadap inflasi secara parsial:

## 1. Analisis SBIS terhadap Inflasi
Tabel 2 Analisis SBIS Terhadap Inflasi R-squared Coefficient Sig SBIS 0,182504 1,489154 0,0007 C -6,641724 0,0617
Hasil  pengolahan  menunjukkan nilai
significancy 0,0007 dimana < 0,05 dimana H 0 ditolak.  Artinya,  Terdapat  kontribusi SBIS terhadap Inflasi. Hasil juga menunjukkan R-Squared sebesar 0,182504 atau  18%  yang  artinya  variabel  SBIS memiliki  kontribusi  yang  sangat  lemah terhadap Inflasinamun dengan nilai kontribusi  cukup  besar  1,489154  atau 149%  secara  parsial.  Sama  halnya  dengan
M2  terhadap  Inflasi,  meskipun  nilai kontribusi yang dihasilkan oleh persamaan ini  cukup  besar,  yang  perlu  diperhatikan adalah kekuatan kontribusinya yang sangat lemah,  sehingga  hal  tersebut  tidak  cukup berpengaruh bagi persamaan ini.
Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan hasil estimasi bagi persamaan ini yaitu sebagai berikut:
Inflasi = -6,641724 + 1,489154 SBIS
2. Analisis FASBIS terhadap Inflasi
Tabel 3 Analisis FASBIS Terhadap Inflasi R-squared Coefficient Sig FASBIS 0,009450 0,391824 0,4600 C 2,245375 0,6483
Hasil  pengolahan  menunjukkan nilai significancy 0,46  dimana  >  0,05 dimana H 0 diterima. Artinya, tidak terdapat kontribusi  FASBIS  terhadap  Inflasi.  Hasil juga  menunjukkan  R-Squared  sangat  kecil
yaitu  sebesar  0,009450  atau  9,4%  yang artinya  apabila  variabel  FASBIS  memiliki kontribusi,  maka  kontribusi  tersebutsangat lemah  pengaruhnya  terhadap  Inflasi.Oleh
karena  itu,  untuk  model  ini  tidak  dapat
dihasilkan estimasi persamaannya.

## 3. Analisis GWMS terhadap Inflasi

## Tabel 4
Analisis GWMS Terhadap Inflasi R-squared Coefficient Sig GWMS 0,146525 1,778933 0,0025 C -1,015513 0,0506
Hasil  pengolahan  menunjukkan nilai significancy 0,0025  dimana  <  0,05 dimana  H 0 ditolak.  Artinya,  terdapat kontribusi  GWMS  terhadap  Inflasi.  Hasil juga  menunjukkan  R-Squared  sebesar 0,146525  atau  15%  yang  artinya  variabel GWMS memiliki kontribusi yang sangatlemah  terhadap  Inflasi  dengan  nilai kontribusi yang cukup besar 1,778933 atau 178%  secara  parsial.  Meskipun  nilai kontribusi  yang  dihasilkan  cukup  besar, yang  perlu  diperhatikan  adalah  kekuatan kontribusinya yang sangat lemah, sehingga hal  tersebut  tidak  cukup  berpengaruh  bagi persamaan ini.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan hasil estimasi bagi persamaan ini yaitu sebagai berikut:
Inflasi = -1,015513 + 1,778933 GWMS Hasil  analisis  terhadap  model persamaan  kontribusi  instrumen  moneter syariah  terhadap  Inflasi  menunjukkan beberapa kontribusi yang signifikan kecuali  pada  persamaan  FASBIS  terhadap Inflasi.  Di  antara  instrumen  moneter
syariah  yang  memiliki  kontribusi,  SBIS merupakan  instrumen  yang  memiliki kontribusi  (signifikan)  dengan  R-Squared 18%  (sangat  lemah)  dan  nilai  kontribusi cukup besar yaitu 149%.

## III. SIMPULAN
Instrumen-instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia yaitu Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS), Reverse  Repo Surat  Berharga  Syariah Negara, Fasilitas Simpanan Bank
Indonesia  Syariah  (FASBIS),  Giro  Wajib Minimum (GWM) pada Bank Syariah dan PUAS  atau  Pasar  Uang  antar  Bank Syariah.
Pengendalian  Inflasi  di  Indonesia menurut Syariah yaitu dengan menggunakan intrumen-instrumen moneter syariah  yang  memiliki  fungsi  untuk mengatur  jumlah  uang  beredar  (M2)  yang sesuai  dengan  industri  perbankan  syariah di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  kebijakan moneter  dalam  rangka  mengendalikan inflasi di Indonesia juga dilakukan dengan
instrumen moneter syariah. Baik kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif.
Kontribusi instrumen-instrumen moneter  syariah  terhadap  pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat kecil. Hal ini  berdasarkan  hasil  pengolahan  pada penelitian  ini  bahwa  instrumen  moneter hanya beberapa model yang berkontribusi. Nilai  kontribusi  yang  dihasilkan  pun sangat  kecil  dengan  skala  penilaian R Squared berkisar  sangat  lemah  dan  atau lemah.
Instrumen-instrumen moneter syariah  di  Indonesia  masih  relatif  lebih sedikit  jumlahnya  dibandingkan  dengan instrumen  moneter  syariah  di  negara- negara  dengan  sistem  moneter  ganda lainnya. Oleh karena itu kedepannya lebih ditingkatkan  variasi  instrumen  moneter syariah yang dapat diterapkan di Indonesia.
Pengendalian inflasi menurut syariah di  Indonesia  masih  sangat  bergantung terhadap kebijakan moneter yang menerapkan instrumen moneter konvensional dan syariah secara bersamaan.  Berdasarkan  hal  itu  kontribusi instrumen moneter syariah terhadap inflasi masih  sangat  kecil.  Sebaiknya  instrumen moneter syariah pada penerapannya mampu  berdiri  sendiri  dan  tidak  hanya sebagai pelengkap instrumen konvensional.
Kontribusi instrumen-instrumen moneter  syariah  yang  masih  sangat  kecil, sangat  berkaitan  erat  dengan  industri perbankan  dan  atau  keuangan  syariah  di Indonesia.  Dengan  demikian  pentingnya untuk meningkatkan market share industri perbankan  dan  atau  keuangan  syariah bukan semata-mata hanya sebagai sosialisasi perbankan dan keuangan syariah  saja.  Akan  tetapi,  dengan  adanya peningkatan  market  share  pada  industri perbankan  syariah  diharapkan  dalam jangka panjang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengendalian inflasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya.  (2002). Seri  Kebanksentralan: Instrumen-Instrumen
Pengendalian  Moneter .  Jakarta: Bank Indonesia.
(2007). Akad  Dan  Produk  Bank Syariah , Jakarta: Rajawali Pers.
Asnuri,  W.  (2013).  Pengaruh  instrumen moneter syariah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Al  Iqtishad,  5(2),  275- 288.
Bank Indonesia. (2015). Tujuan Kebijakan Moneter (online) (www.bi.go.id/id/moneter/tujuan- kebijakan/Contents/Default.aspx diakses 30 Nopember 2015).
. (2015). Koordinasi
Pengendalian Inflasi (online)http://www.bi.go.id/id/mo neter/koordinasi-
pengendalianinflasi/Contents/Def ault.aspx .  (2015). Penjelasan Operasi Moneter (online) http://www.bi.go.id/id/moneter/op erasi/penjelasan/Contents/Default. aspx
.  (2015). Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 Tentang Operasi Moneter Syariah (online) http://www.bi.go.id/id/peraturan/m oneter/Pages/pbi_161214.aspx Bayuni, E.M. &  Ascarya. (2009).  Analisis
pengaruh instrumen moneter terhadap stabilitas besaran
moneter  ganda  di  Indonesia. Tazkia Islamic Finance &
Business Review, 5 (1), 76-100.
Chapra, M. Umer. (1985). Sistem Moneter Islam. Terjemahan Ikhwan Abidin B,  (2000).  Jakarta:  Gema  Insani
Press.
Departemen  Perbankan  Syariah.  Bank
Indonesia (2015). Laporan Perkembangan Perbankan
Syariah. http://www.bi.go.id/id/publikasi/p
erbankan-dan- stabilitas/syariah/Default.aspx Junandi,
T.E. (2013). Efektivitas
instrumen moneter syariah terhadap kinerja perbankan syariah  di  Indonesia  dengan metode  VAR/VECM. Ekspansi,
5 (2), 167-188.
Karim,  Adiwarman  A.  (2007). Ekonomi Makro  Islami. Jakarta:  Rajawali Pers. Edisi Kedua
Muhammad  (2002). Kebijakan  Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami. Jakarta: Salemba Empat.
Nopirin. (2000). Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta. Srisusilawati, P. (2017). Kajian komunikiasi  pemasaran  terpadu dalammendorong keputusan pembelian jasa
perbankan.amwalun  Vol.  1  No.  1
(2017): 1-18
Ramadhan,  M.M.  &  I.S.  Beik.  (2013).
Analisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap  penyaluran  dana  ke sektor  usaha  mikro  kecil  dan menengah di Indonesia. Al Muzara’ah, 1 (2), 175-190.
Siamat,  D.  (2005). Manajemen  Lembaga Keuangan  Kebijakan  Moneter dan Perbankan . Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumodiningrat, Gunawan. (2007). Ekonometrika Pengantar.
Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.