Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi  Pemanfaatan  Trotoar  Pejalan  Kaki  dan  Pedagang Kaki Lima
Elsa Lutmilarita Amanatin 1 , Muhammad Fedryansyah & Nunung Nurwati

## Universitas Padjadjaran

## Abstract
The current misalignment with the Regional Regulation (Perwal) in utilizing pedestrian facilities on Pancasila  Street,  Tegal  City,  leads  to  discomfort,  littering,  and  disorder.  Policy  adjustments  are essential  to  realign  usage  with  the  city's  developmental  goals.  This  research  assesses  the  impact  of pedestrian development on Pancasila Street, particularly focusing on street vendors and pedestrians, utilizing  qualitative  analysis  methods,  including  interviews  and  direct  observations.  Qualitative analysis,  incorporating  data  coding  and  content  analysis,  is  employed  to  understand  social  and economic impacts and emerging  perspectives  on  pedestrian development.  The  findings  highlight the need for active community participation in pedestrian planning, considering the influence of human practices and social capital on social structures and developmental decisions. While the government stresses  pedestrian  orderliness,  community  involvement  is  crucial  for  understanding  social  and economic  impacts.  In  conclusion,  active  community  participation  is  pivotal  for  optimizing  positive impacts  of  urban  infrastructure  development.  An  educational  approach  is  vital  to  raise  awareness among vendors and residents, promoting rule adherence and fostering a clean, orderly, and safe urban environment.  Effective  collaboration  among  stakeholders  is  anticipated  to  create  a  supportive environment  for  all  residents,  including  pedestrians  and  street  vendors,  ultimately  contributing  to sustainable economic success through transparent policies.

## Keywords: Development, Pedestrian, Tegal City

## Abstrak
Pemanfaatan  pedestrian  di  Jalan  Pancasila,  Kota  Tegal,  saat  ini  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Wali Kota,  mengakibatkan  ketidaknyamanan,  persampahan,  dan  ketidaktertiban.  Diperlukan  penyesuaian kebijakan untuk mendukung pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan kota. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila, terutama terkait pedagang kaki lima dan pejalan kaki, dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung untuk mengumpulkan data. Analisis kualitatif, melalui pengkodean data  dan  analisis  isi,  digunakan  untuk  memahami  dampak  sosial  dan  ekonomi  serta  perspektif  yang muncul  terkait  pembangunan  pedestrian.  Hasil  penelitian  menekankan  kebutuhan  partisipasi  aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan pejalan kaki, mempertimbangkan pengaruh praktik manusia  dan  kapital  sosial  terhadap  struktur  sosial  serta  keputusan  pembangunan.  Pemerintah menegaskan ketertiban penggunaan pedestrian, tetapi keterlibatan masyarakat dianggap krusial untuk memahami  dampak  sosial dan  ekonomi.  Kesimpulannya,  partisipasi  aktif masyarakat menjadi  kunci dalam  mengoptimalkan  dampak  positif  pembangunan  infrastruktur  kota.  Diperlukan  pendekatan edukatif guna meningkatkan kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada aturan  serta  menciptakan  lingkungan  kota  yang  bersih,  tertib,  dan  aman.  Melalui  kerjasama  efektif antara pihak terkait, diharapkan terbentuk lingkungan mendukung bagi semua warga, termasuk pejalan kaki dan pedagang kaki lima, yang pada akhirnya mendukung pencapaian keberhasilan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang jelas.
Kata Kunci: Pedestrian, Pembangunan, Kota Tegal
1 elsa22008@mail.unpad.ac.id

## Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur  pedestrian  memiliki  implikasi  yang  substansial  terhadap peningkatan  kualitas  hidup  di  lingkungan  perkotaan  dan  berbagai  aspek  keberlanjutan  kota. Secara  umum,  upaya  pembangunan  fasilitas  pejalan  kaki  dapat  meningkatkan  mobilitas penduduk  perkotaan,  mengurangi  tingkat  polusi  udara  dan  kebisingan,  serta  menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi para pejalan kaki (Juliana et al., 2021). Dengan mengurangi ketergantungan  pada  kendaraan  bermotor,  inisiatif  pembangunan  pedestrian  juga  dapat memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap  mitigasi  perubahan  iklim  dan  peningkatan kesehatan  masyarakat.  Selain  itu,  adanya  lingkungan  pedestrian  yang  baik  juga  dapat merangsang  aktivitas  ekonomi  di  sekitarnya  dengan  mendorong  kegiatan  pejalan  kaki  dan menciptakan peluang bisnis di sepanjang jalur pejalan kaki tersebut (Nicolas & Hassan, 2023). Meski  demikian,  implementasi  pembangunan  pedestrian  tidak  selalu  berjalan  lancar  dan mungkin  menimbulkan  tantangan  seperti  masalah  pembebasan  lahan,  perubahan  tata  ruang, dan adaptasi budaya.
Sejumlah penelitian selama lima tahun terakhir telah memberikan wawasan mendalam mengenai isu ini. Salah satu kontribusi signifikan adalah "The Pedestrian Network Concept: A Systematic  Literature  Review"  (Jabbari  et  al.,  2023),  yang  menggambarkan  bagaimana pembangunan  fasilitas  pejalan  kaki  dapat  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  perkotaan melalui  peningkatan  mobilitas  dan  pengurangan  polusi.  Penelitian  lain  yang  patut  dicatat adalah "The Importance of Pedestrianization in Cities- Assessment of Pedestrianized Streets in Nicosia  Walled  City"  (Uzunoğlu  &  Uzunoğlu,  2020),  yang  memberikan  analisis  kasus mengenai dampak pembangunan pejalan kaki terhadap keberlanjutan perkotaan. Sementara itu, "Pedestrian  Support  in  Intelligent  Transportation  Systems:  Challenges,  Solutions  and  Open Issues" (El Hamdani et al., 2020) menyoroti tantangan seperti masalah pembebasan lahan dan perubahan tata ruang yang mungkin muncul selama implementasi proyek pejalan kaki. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan ini,  maka  implikasi  pembangunan pedestrian memberikan dasar  yang  kuat  untuk  pengembangan  kebijakan  yang  holistik  dan  efektif  dalam  mencapai perkembangan kota yang berkelanjutan dan ramah pejalan kaki.
Kota Tegal merupakan sebuah kawasan kota sedang dengan jumlah penduduk menurut hasil BPS Kota Tegal (BPS Kota Tegal, 2014) sebanyak 244.998 jiwa, meski demikian kota ini memiliki luas wilayah yang relatif kecil yaitu hanya 0,11% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Tengah (Diskominfo Kota Tegal, 2014). Melalui peran wali kotanya, Kota Tegal di tahun 2022 lalu kembali aktif memberitahukan rancangan pembangunan dengan memaparkan tujuh poin prioritas utamanya. Salah satunya yang disoroti adalah mengenai peningkatan daya saing perekonomian  daerah  dan  pembangunan  serta  penataan  infrastruktur  kota  guna  memenuhi kebutuhan dasar, poin tersebut ditetapkan menjadi penunjang pencapaian target pembangunan Kota Tegal di tahun 2022-2023 (Tomi, 2022).
Menanggapi  serius  poin  peningkatan  daya  saing  perekonomian  daerah,  maka berdasarkan  analisis  skalogram  dan  Indeks  Pembangunan  Masyarakat  (IPM),  Kota  Tegal merupakan daerah yang berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan di kawasan Bregas atau Brebes-Tegal  (Wontiana  &  Sunarto,  2018).  Produk  industri  logam  merupakan  potensi unggulan  di  kota  ini.  Selain  industri  logam  adanya  industri  tekstil,  industri  batik  Tegalan, industri makanan yang kesemuanya berskala menengah maupun kecil juga kian bertumbuh di Kecamatan  Tegal  Timur,  Kecamatan  Tegal  Barat,  dan  Tegal  Selatan  (Almulaibari,  2011).

## Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal:  Kontroversi Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima
Tidak heran jika kemudian poin lain pembangunan yang berfokus pada penataan infrastruktur kota sebagai fasilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar di kota ini pun ikut digencarkan guna menyokong  potensi-potensi  yang  sudah  ada  didalamnya.  Sebagai  bukti  nyata,  realisasi pembangunan  Jalingkut  atau  Jalan  Lingkar  Utara  sebagai  jalan  arteri  nasional  non-tol  yang menghubungkan wilayah Tegal dan Brebes.
Sebagaimana yang telah penulis amati, Kota Tegal yang juga merupakan wilayah dengan slogan Kota Bahari yang dimaknai sebagai Kota yang Bersih, Aman, Hijau, Rapi, dan Indah pada masa pemerintahan Wali Kota Ikmal Jaya maupun Bunda Sita, kurang menaruh atensi pada  pengadaan  ruang  terbuka  bagi  masyarakat  umum.  Namun,  seiring  dengan  bergantinya masa pemerintahan di bawah Wali Kota Dedy Yon Supriyono yang menjabat untuk periode 2019-2024,  Kota  Tegal  kini  mulai  mengencangkan  pembangunan  ruang  terbuka  yang  dapat diakses oleh masyarakat. Kota ini telah mulai produktif pada penataan infrastruktur kota dalam memfasilitasi ruang terbuka bagi warga sekitar seperti diadakannya revitalisasi pembangunan Taman  Bung  Karno  di  Kelurahan  Pesurungan  Lor,  Taman  Tegalsari  di  tengah  pemukiman nelayan,  Taman  Pancasila  di  dekat  alun-alun  kota,  Taman  Poci  di  dekat  stasiun  kereta,  dan yang baru-baru ini menjadi sorotan bersama adalah pengadaan Pedestrian di sepanjang Jalan Pancasila yang diadakan berdasarkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Tegal No. 1 Tahun 2022 tentang disediakannya Kawasan Pedestrian.
Gambar 1. Potret Awal Pedestrian di Jalan Pancasila
(Sumber: Tribun Jateng, 2020)
Gambar 2. Potret Kini Pedestrian di Jalan Pancasila (Sumber: Penulis, 2023)
Pada pemanfaatannya, wilayah pedestrian di Kota Tegal tersebut sangat menarik atensi penulis  sebagai  fokus  kajiannya  ini.  Hal  tersebut  karena  masih  lekatnya  persoalan  yang dimunculkan  atas  adanya  pembangunan  pedestrian  yang  dianggap  diskriminatif  dan kontradiktif  akibat  pemanfaatannya  yang  masih  tidak  sesuai  ketentuan  Perwal  yang  dibuat (Nino,  2022).  Adapun  tujuan  awal  dibangunnya  pedestrian  ini  adalah  untuk  meningkatkan keamanan  pejalan  kaki,  mengurangi  risiko  kecelakaan  lalu  lintas  di  sekitar  kawasan  sejarah Lawang Satus, dan untuk memberikan lingkungan yang lebih aman bagi warga dan pengunjung sekitar. Tujuan lainnya adalah sebagai bentuk usaha peningkatan mobilitas pejalan kaki dan pengurangan  polusi  udara,  serta  diperkenankan  untuk  kegiatan  seperti  olahraga,  kesenian, budaya,  dan  keagamaan  (Wali  Kota  Tegal  Provinsi  Jawa  Tengah,  2022).  Namun  demikian, terdapat ketidaksesuaian pada praktiknya di mana pedestrian di Jalan Pancasila yang berada di depan  Gedung  Lawang  Satus  dan  kawasan  Stasiun  Kota  Tegal  itu  justru  digunakan  untuk berjualan  para  pedagang  kaki  lima  yang  kurang  bertanggung  jawab  dengan  memberikan dampak  persoalan  sampah  yang  berserakan  dan  menghambat  pemanfaatan  awal  yang dikhusukan  bagi  pejalan  kaki.  Dalam  ketentuan  Perwal,  kegiatan  seperti  bazar,  pasaraya, UMKM, serta kuliner seharusnya berada di Jalan A. Yani, di area City Walk Tegal. Hanya saja, meskipun  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemanfaatan  awalnya,  pada  kenyataannya  kegiatan- kegiatan  tersebut  justru  mendapat  izin  untuk  dilangsungkan  di  tengah-tengah  kawasan pedestrian  (Setiadi  T.  &  Utomo,  2022).  Ketidak konsistenan  ini  menarik atensi  untuk  dapat segera  diatasi,  seiring  dengan  kondisi  pedestrian  yang  baru  saja  selesai  dibangun  tersebut kondisinya  sudah  terlihat  kotor,  sampah  berserakan  di  mana-mana,  dan  nampak  tidak  tertib dengan pedagang kaki lima memadati area tengah pedestrian terutama di waktu sore hingga malam hari.
Penelitian  terdahulu  menunjukkan  temuan  yang  berorientasi  bahwa  trotoar  adalah fasilitas  untuk  mobilitas  masyarakat  dengan  aman  dan  nyaman,  namun  kini  banyak  trotoar berubah  fungsi  menjadi  tempat  berjualan  bagi  pedagang  kaki  lima  (PKL)  yang mempromosikan berbagai dagangan. Menurut Hidayati dan Rifani (2021) fungsi trotoar adalah sebagai  jalur  pejalan  kaki  yang  aman,  meningkatkan  kelancaran  lalu  lintas  kendaraan  dan pejalan  kaki,  serta  memberikan  ruang  untuk  utilitas  jalan  seperti  saluran  air  dan  rambu  lalu lintas. Namun, kenyataannya, trotoar sering digunakan untuk berjualan dan kegiatan ekonomi, menggantikan  fungsi  awalnya.  Beberapa  jurnal  juga  menyimpulkan  bahwa  trotoar  telah menjadi  tempat  berjualan  umum,  meskipun  ada  perbedaan  pendapat.  Menurut  Aotama  dan Klavert  (2021)  PKL  merasa  mendapatkan  keuntungan  dan  kenyamanan  yang  baik  ketika berjualan di trotoar, meskipun ada masalah minimnya prasarana seperti MCK dan kurangnya lahan  parkir.  Namun,  Iscahyono  (2023)  dan  (Khosasi  et  al.,  2018)  menyatakan  bahwa keuntungan dan kenyamanan pelanggan membuat PKL enggan meninggalkan trotoar. Meski para  PKL  menyadari  kesalahannya  menggunakan  trotoar,  ketidakpastian  perbaikan  nasib setelah  direlokasi  membuat  mereka  enggan  pindah,  terutama  jika  pemerintah  tidak menyediakan lokasi relokasi yang memadai.
Data  tambahan  yang  didapat  berdasarkan  laporan  yang  disampaikan  UN  Habitat menyatakan  bahwa  pengadaan  ruang  terbuka  hijau  diperlukan  guna  menjawab  tantangan perubahan iklim (UN-Habitat, 2022). Di mana pada poinnya disampaikan bahwa pembuatan kebijakan yang baik untuk merealisasikan hal ini adalah dengan menetapkan kebijakan yang dapat mentransfer pemerataan keadilan untuk mencapai tujuan global mengatasi permasalahan
iklim.  Berdasarkan  pada  konteks  pembangunan  pedestrian  di  Jalan  Pancasila  Tegal,  terlihat adanya  informasi  asimetris  yang  diterima  antara  pedagang  kaki  lima  dan  Pemerintah  Kota Tegal.  Selain  itu,  perbedaan  pandangan  mengenai  pembangunan  trotoar  di  Jalan  Pancasila Tegal juga menjadi sorotan, serta terdapat perubahan pendapatan pedagang kaki lima akibat adanya  proyek  pembangunan  pedestrian  di  lokasi  tersebut.  Upaya  pemerintah  Kota  Tegal membangun pedestrian merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menciptakan wadah yang ramah bagi pejalan kaki dan ditujukan untuk mengurangi polusi udara akibat padatnya kendaraan  di  pusat  kota.  Hanya  saja  dalam  pengimplementasiannya  ketidaksesuaian pemanfaatan  yang  ada  mengundang  atensi  publik  yang  mempertanyakan  ketentuan penggunaan pedestrian itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan penulis dalam kajian ini adalah untuk mengevaluasi implikasi dari pembangunan pedestrian tersebut sebenarnya ditujukan bagi para pedagang kaki lima atau pejalan kaki yang berlalu-lalang di Jalan Pancasila Tegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai efek relokasi pedagang kaki  lima  yang  sebelumnya  berjualan  di  sekitar  pedestrian.  Selain  itu,  diharapkan  hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  panduan  bagi  peneliti  lain  yang  tertarik  untuk  melakukan  studi serupa,  serta  dapat  menjadi  referensi  bagi  pemerintah  dalam  proses  relokasi  pedagang  kaki lima  ke  lokasi  yang  lebih  optimal  tanpa  mengurangi  pendapatan  mereka  di  Jalan  Pancasila Tegal.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus pada  pedestrian  di  Jalan  Pancasila.  Pendekatan  deskriptif  ini  menekankan  pada  pemahaman fenomena  eksisting,  menggambarkan  fakta  penelitian  secara  akurat,  dan  disertai  dengan interpretasi rasional. Analisis kualitatif, dilangsungkan melalui pengkodean data dan analisis isi,  digunakan  untuk  memahami  dampak  sosial  dan  ekonomi  serta  perspektif  yang  muncul terkait  pembangunan  pedestrian.  Penulis  menggunakan  teknik  pemilihan  informan  dengan melibatkan  10  partisipan,  jumlah  yang  ditentukan  berdasarkan  pencapaian  kejenuhan  data. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara selama satu minggu pada berbagai waktu. Instrumen penelitian melibatkan data set observasi, sementara pengumpulan data  sekunder  dilakukan  melalui  studi  dokumentasi  dan  referensi  pustaka.  Data  yang terkumpul,  mencakup  aspek  fisik  ruang  dan  kepuasan  pengguna,  data  diolah  dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk menganalisis implikasi pembangunan pedestrian bagi  pejalan  kaki  dan  pedagang  kaki  lima.  Penelitian  ini  secara  rinci  berupaya  memahami perspektif tiga pihak yang terlibat dalam konteks penelitian ini.
Dalam penelitian ini, teknis analisis dan keabsahan data melibatkan beragam metode dan langkah-langkah untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan reliabel. Terdapat beberapa teknis  analisis  dan  aspek  keabsahan  data  yang  digunakan.  Dalam  analisis  kualitatif, content analysis digunakan  untuk  menganalisis  konten  wawancara  dan  observasi. Coding menjadi proses memberikan label atau kode pada data kualitatif untuk mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang ditentukan. Keabsahan data ditegakkan melalui beberapa aspek, seperti pengecekan konsistensi data untuk memastikan konsistensi dan ketidakbertentangan data yang dikumpulkan, dan triangulasi metode yang menggunakan beberapa metode pengumpulan data (observasi dan wawancara) untuk mengkonfirmasi temuan.
Gambar 3. Pihak Terkait dalam Penelitian Ini
(Sumber: Penulis, 2023)

## Keterangan:
Pemerintah–PKL = Ketertiban PKL PKL–Pemerintah= Informasi yang jelas Pejalan Kaki–Pemerintah = Penyediaan fasilitas, penjagaan fasilitas Pemerintah–Pejalan Kaki= Menjaga fasilitas yang berada di pedestrian Pejalan Kaki–PKL= Penawaran  dari  PKL  atas  barang  yang  dijual belikan PKL–Pejalan Kaki= Ingin tetap mendapat pendapatannya
Aspek keabsahan lainnya yang digunakan mencakup member check untuk memvalidasi temuan  dengan  mengembalikan  hasil  analisis  kepada  partisipan,  konsistensi  konsep  untuk memastikan konsistensi dalam pengukuran dan konsep yang diukur, serta refleksi peneliti yang mencakup refleksi terhadap posisi dan pengaruh peneliti dalam penelitian untuk meningkatkan keobjektifan.  Transferabilitas  diperkuat  dengan  memberikan  deskripsi  yang  rinci  tentang konteks penelitian, dan keandalan data ditegakkan dengan memastikan bahwa  analisis dapat diulang  dengan  hasil  yang  serupa  jika  dilakukan  oleh  peneliti  lain.  Dengan  menerapkan langkah-langkah ini, penelitian dapat  mencapai  keabsahan dan kredibilitas data yang sangat penting  dalam  penelitian  kualitatif  untuk  menghasilkan  temuan  yang  dapat  diandalkan  dan bermanfaat bagi pemahaman dan perbaikan konteks yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## Teori Agen-Struktur Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, mengembangkan teori-teori kompleks tentang masyarakat,  budaya,  dan  kekuasaan.  Salah  satu  konsep  sentral  dalam  pemikirannya  adalah "modal  sosial"  dan  "kapital  budaya"  (Bourdieu,  1977).  Dalam  konteks  teori  pembangunan, Bourdieu  menyampaikan  pemahaman  kritis  tentang  cara  pembangunan  sebenarnya menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial (Bourdieu, 2005).
Bourdieu  (2005)  berpendapat  bahwa  pembangunan  cenderung  memperkuat ketidaksetaraan  karena  kebijakan  pembangunan  dan  distribusi  sumber  daya  sering  kali bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kapital budaya yang dimiliki oleh kelompok elit atau kelas atas. Di tengah dominasi kekuatan ekonomi dan budaya, mereka yang memiliki "kapital  budaya"  yang  lebih  tinggi,  seperti  pendidikan,  pengetahuan,  dan  keterampilan,
Pejalan Kaki Pemerintah Pedagang Kaki Lima (PKL)
biasanya mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pembangunan.
Proses  pembangunan  sering  kali  dikendalikan  oleh  kelompok  elit  dengan  kepentingan politik dan ekonomi (Bourdieu, 2005). Mereka menetapkan arah dan prioritas pembangunan, yang pada akhirnya memengaruhi seberapa banyak orang biasa yang bisa mengakses manfaat pembangunan  tersebut.  Akibatnya,  pembangunan  cenderung  memperkuat  ketidaksetaraan sosial  dan ekonomi, memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok yang sudah kuat, sementara memperburuk kondisi kelompok-kelompok yang sudah lemah.
Dalam kerangka pemikiran Bourdieu (1977) pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari proses pembangunan menjadi sangat relevan. Pembangunan sering kali dibentuk untuk kepentingan kelompok elit atau kelas atas yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi  untuk  membentuk  kebijakan  dan  proses  pembangunan  sesuai  dengan  keinginan mereka.  Sementara  itu,  kelompok  masyarakat  yang  lebih  lemah  atau  rentan  sering  kali diabaikan atau bahkan mengalami dampak negatif dari upaya pembangunan tersebut.
Pada kajian ini, penulis perlu mengungkap mengenai tujuan pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal yang ditujukan untuk simbol belaka atau memang ditujukan bagi masyarakat?  Teori  pembangunan  Bourdieu  dapat  penulis  gunakan  dalam  analisis  kajian  ini melalui  penekanan  pada  hubungan  antara  agen  dan  struktur  objektif  dalam  masyarakat (Bourdieu  &  Armstrong,  1998;  Grenfell,  2010).  Pada  konteks  pembangunan  pedestrian  di perkotaan,  teori  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  tujuan  pembangunan  tersebut  dan siapa  yang  seharusnya  mendapatkan  manfaat  dari  pembangunan  tersebut.  Berikut  adalah penjelasan  lebih  detail  mengenai  indikator  teori  agen-struktur  Bourdieu  (1998)  yang  dapat penulis gunakan.
1. Praktik Manusia: Teori Bourdieu mengungkapkan "praktik manusia" dengan memadukan teori  yang  berpusat  pada  agen  atau  aktor  dan  teori  objektivisme  yang  menekankan  pada struktur  objektif.  Dalam  konteks  pembangunan,  praktik  manusia  merujuk  pada  cara-cara orang  berinteraksi  dengan  lingkungan  sosial  dan  fisik  mereka,  termasuk  dalam  hal pembangunan. Dalam konteks pembangunan pedestrian di perkotaan, praktik manusia dapat merujuk  pada  cara-cara  orang  berinteraksi  dengan  lingkungan  perkotaan  dan  bagaimana pembangunan pedestrian dapat mempengaruhi interaksi tersebut.
2. Kapital:  Bourdieu  mengemukakan  bahwa  kapital  adalah  sumber  kekuasaan  dalam masyarakat, dan ada tiga jenis kapital yang berbeda: ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks pembangunan, kapital ekonomi seringkali menjadi fokus utama, tetapi kapital sosial dan budaya juga penting untuk dipertimbangkan. Dalam konteks pembangunan pedestrian di perkotaan, kapital sosial dapat merujuk pada jaringan sosial yang terbentuk di sekitar area pedestrian, sementara kapital budaya dapat merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma yang terkait dengan penggunaan pedestrian.
3. Struktur Sosial: Bourdieu mengemukakan bahwa struktur sosial adalah hasil dari interaksi antara  agen  dan  lingkungan  sosial  mereka.  Dalam  konteks  pembangunan,  struktur  sosial dapat mempengaruhi siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan dan siapa yang tidak. Dalam konteks pembangunan pedestrian di perkotaan, struktur sosial dapat merujuk pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di perkotaan, dan bagaimana pembangunan pedestrian dapat mempengaruhi kesenjangan tersebut.
Pada teori pembangunan Bourdieu (1998) yang ditinjau melalui korelasi agen-struktur,
pembangunan  seharusnya  tidak  hanya  menguntungkan  kelompok  tertentu,  tetapi  juga memperbaiki kondisi sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan pedestrian di perkotaan seharusnya mempertimbangkan kapital sosial dan budaya, serta struktur sosial yang ada di perkotaan, dan memastikan bahwa pembangunan tersebut hanya sekadar simbol belaka atau  dapat  memberikan  manfaat  bagi  seluruh  masyarakat,  terutama  mereka  yang  kurang mampu.

## Penataan Ruang Kota
Penyusunan  rencana  pengembangan  untuk  sektor  pedestrian  di  Jalan  Pancasila  Kota Tegal  merupakan  suatu  inisiatif  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  kawasan koridor  Jalan  Pancasila  yang  terletak  di  antara  Kelurahan  Panggung  dan  Kelurahan Mangkukusuman. Rencana ini bertujuan untuk mengubah jalan menjadi sebuah lintasan yang mendukung pariwisata sejarah. Dalam rencana ini, fasilitas bangunan dan street furniture akan ditambahkan untuk memastikan bahwa kawasan tersebut dapat digunakan oleh semua orang yang melintas di sana.
Kelurahan  Panggung  memiliki  berbagai  fungsi,  termasuk  sebagai  area  tempat  tinggal, pusat ekonomi, tujuan pariwisata, dan tempat pelestarian budaya. Lokasinya yang terhubung dengan Jalan Pancasila membuatnya memiliki potensi yang besar. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya  sektor-sektor  komersial  dan  jasa  di  sekitar  Jalan  Pancasila.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  merencanakan  ulang  aliran  pergerakan  manusia  dan  kendaraan  di  kawasan tersebut agar menciptakan sistem sirkulasi yang efisien.
Menurut Nugroho (2011) penataan jalan adalah pengendalian pola pergerakan di jalan untuk menciptakan tata letak sirkulasi yang efisien. Dengan merujuk pada konsep ini, penataan ulang jalan Pancasila melibatkan proses menata kembali arus lalu lintas antara manusia dan kendaraan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan yang baik dan meningkatkan kualitas jalan Pancasila. Rencana penataan jalan ini didasarkan pada analisis makro dan mikro. Analisis  makro  melibatkan  pendekatan  konseptual  terhadap  lokasi,  potensi  kawasan, pencapaian,  dan  orientasi,  serta  analisis  sistem  sirkulasi.  Sementara  itu,  analisis  mikro melibatkan perencanaan pengembangan yang mencakup analisis pejalan kaki, street furniture , tata  hijau,  penataan  bangunan,  pedagang  kaki  lima,  dan  parkir.  Melalui  pendekatan perancangan  dan  perencanaan  yang  matang,  diharapkan  rencana  penataan  ulang  pedestrian Jalan  Pancasila  Kota  Tegal  ini  dapat  memenuhi  kebutuhan  pengguna  jalan.  Dengan implementasi  rencana  ini,  diharapkan  Kota  Tegal  dapat  menambah  daya  tarik  wisata,  yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi penduduk setempat dan pengunjung luar kota.

## Pedestrian sebagai Area Pejalan Kaki
Pemerintah kota telah menyediakan fasilitas pendukung lalu lintas seperti pedestrian di sepanjang  Jalan  Pancasila  Kota  Tegal.  Fasilitas  ini  dirancang  untuk  memberikan  jalur  yang aman  bagi  pejalan  kaki,  menciptakan  lingkungan  kota  yang  ramah  manusia.  Meskipun demikian,  trotoar  di  Jalan  Pancasila  mengalami  penyalahgunaan  oleh  Pedagang  Kaki  Lima. Mereka menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, merampas hak pejalan kaki. Trotoar yang  seharusnya  memisahkan  pejalan  kaki  dari  kendaraan  bermotor  justru  menjadi  tempat berdagang,  parkir,  dan  bahkan  bongkar  muat  barang.  Pedagang  Kaki  Lima  ini  tidak  hanya melanggar  peraturan  daerah  yang  melarang  berdagang  di  trotoar  tanpa  izin,  tetapi  juga
menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak aman.
Keberadaan Pedagang Kaki Lima musiman semakin memperburuk situasi. Pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang musiman memadati trotoar dengan tenda-tenda  lapaknya,  menghalangi  pejalan  kaki  dan  menambah  padatnya  lalu  lintas  di sepanjang Jalan Pancasila. Selain melanggar peraturan, kehadiran mereka  juga menciptakan ketidaknyamanan dan membahayakan keselamatan pejalan kaki.
Penyalahgunaan  pedestrian  ini  menunjukkan  kurangnya  penegakan  hukum  dan pengawasan dari pihak berwenang. Pedestrian seharusnya menjadi fasilitas yang mendukung keamanan  dan  kenyamanan  bagi  pejalan  kaki,  namun  dalam  cakupan  Jalan  Pancasila, pedestrian tidak dapat  digunakan dengan optimal oleh pejalan kaki.  Situasi  ini menciptakan tantangan  serius  bagi  keamanan  dan  kenyamanan  pejalan  kaki  yang  berbagi  jalur  dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan penegakan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang efisien untuk mengembalikan fungsi pedestrian sebagai jalur aman bagi pejalan kaki di sepanjang Jalan Pancasila, Kota Tegal.

## Pedestrian dan Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Area pedestrian di  sepanjang Jalan Pancasila, Kota Tegal,  menghadapi  masalah serius yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, terutama terkait dengan masalah sampah. Pedagang kaki lima yang beroperasi di trotoar ini tidak hanya mengakibatkan kerumunan manusia yang mengakibatkan  ketidaknyamanan  bagi  pejalan  kaki,  tetapi  juga  menciptakan  masalah kebersihan. Mereka sering meninggalkan sampah dan limbah di sekitar area tersebut. Sampah yang berserakan tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang  tidak  higienis,  yang  berpotensi  mengakibatkan  masalah  kesehatan  bagi  warga  yang berinteraksi dengan area tersebut.
Kondisi  ini  semakin  diperparah  oleh  kurangnya  kesadaran  dan  pengawasan  yang memadai  dari  pemerintah  setempat.  Kebijakan  penanganan  sampah  dan  kebersihan  area pedestrian belum dilaksanakan dengan efektif. Ketidaksesuaian antara keberadaan pedagang kaki lima dengan fungsi pedestrian, sebagai jalur yang seharusnya ramah pejalan kaki, telah menciptakan ketidaknyamanan bagi warga yang menggunakan trotoar. Masalah ini tidak hanya menciptakan citra negatif bagi kota, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari para pejalan kaki yang harus berhadapan dengan lingkungan yang tidak bersih dan aman. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik untuk memastikan bahwa area pedestrian di Jalan Pancasila, Kota Tegal, benar-benar berfungsi sebagai jalur yang nyaman dan aman bagi masyarakat.
Masalah  sampah  di  area  pedestrian  Jalan  Pancasila,  Kota  Tegal,  juga  mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan pedagang kaki lima. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan  mendesak  akan  pendekatan  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  mengenai kebersihan lingkungan. Peningkatan kesadaran ini dapat diwujudkan melalui program edukasi yang  melibatkan  pedagang  kaki  lima  dan  warga  sekitar.  Selain  itu,  penegakan  hukum  yang ketat juga perlu diterapkan untuk mendisiplinkan para pelanggar dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan kebersihan lingkungan.
Selain memperbaiki pengelolaan sampah, penting untuk mencari solusi jangka panjang yang  memungkinkan  pedagang  kaki  lima  beroperasi  tanpa  mengorbankan  kebersihan  dan
kenyamanan  area  pedestrian.  Pemerintah  setempat  dapat  mempertimbangkan  relokasi pedagang kaki lima ke lokasi yang lebih tepat, seperti pasar tradisional atau pusat perbelanjaan khusus, yang menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan perdagangan mereka. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum, dan relokasi yang bijaksana, dapat diciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman di area pedestrian Jalan Pancasila, Kota Tegal.

## Perwal dan Pertentangannya dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Area pedestrian di Jalan Pancasila, Kota Tegal, tidak sesuai dengan aktivitas pedagang kaki lima karena bertentangan dengan Peraturan Wali (Perwal) Kota Tegal No. 1 Tahun 2022 tentang  disediakannya  Kawasan  Pedestrian.  Menurut  peraturan  ini,  kawasan  pedestrian seharusnya disediakan sebagai tempat yang ramah bagi pejalan kaki, memisahkan mereka dari lalu lintas kendaraan. Namun,  praktik di  lapangan menunjukkan bahwa pedagang kaki  lima secara  aktif  beroperasi  di  area  ini,  melanggar  ketentuan  peraturan  tersebut.  Keberadaan pedagang kaki lima di trotoar yang seharusnya bebas dari aktivitas komersial mengakibatkan kemacetan, kerumunan orang, dan kesulitan bagi pejalan kaki untuk melintas dengan nyaman dan aman.
Pelanggaran  terhadap  Peraturan  Wali  Kota  ini  menimbulkan  dampak  negatif  yang signifikan  bagi  masyarakat.  Penggunaan  trotoar  oleh  pedagang  kaki  lima  tidak  hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, tetapi juga merugikan aspek keindahan kota. Selain  itu,  ketidakpatuhan  terhadap  regulasi  ini  menciptakan  citra  negatif  bagi  kota  Tegal, mengindikasikan kurangnya penegakan hukum dan tata kelola ruang kota yang efisien. Oleh karena  itu,  diperlukan  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  pengawasan  yang  ketat  dari pemerintah setempat untuk memastikan bahwa area pedestrian di Jalan Pancasila sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal No. 1 Tahun 2022, menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan estetis bagi masyarakat kota.
Selain  melanggar  Peraturan  Wali  Kota  Tegal,  keberadaan  pedagang  kaki  lima  di  area pedestrian Jalan Pancasila juga mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Praktik  ini  menciptakan  persaingan  yang  tidak  sehat  antara  pedagang  kaki  lima  dengan pedagang yang beroperasi di tempat yang sah, seperti pasar tradisional atau pusat perbelanjaan. Akibatnya,  terjadi  ketidaksetaraan  dalam  peluang  berusaha  di  kalangan  pedagang,  dengan beberapa di antaranya memilih beroperasi di trotoar tanpa izin resmi. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian  hukum,  karena  pedagang  kaki  lima  yang  beroperasi  di  trotoar  secara  ilegal rentan terhadap penindasan atau pemindahan paksa oleh pihak berwenang.

## Analisis Teori Agen-Struktur Terhadap Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal
Analisis  menggunakan  teori  agen-struktur  Bourdieu  (1998)  dalam  pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal memerlukan tinjauan yang mendalam terhadap praktik manusia, kapital, dan struktur sosial yang memengaruhi penggunaan serta perkembangan ruang tersebut.  Pertama,  pada  konteks  ini  adalah  praktik  manusia  terutama  yang  tercermin  dalam habitus mereka, termasuk pola perilaku dan norma sosial, memainkan peran kunci. Bagaimana orang berinteraksi dengan area pejalan kaki, apakah merasa nyaman atau tidak, dan bagaimana fasilitas  pejalan  kaki  digunakan  merupakan  bagian  vital  dari  analisis  ini.  Penting  untuk

## Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal:  Kontroversi Pemanfaatan
Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima
mempertimbangkan diversitas aktivitas penggunaan jalannya. Mengingat jika ditelisik melalui tinjauan  ini,  pembangunan  pedestrian  harus  mampu  mendukung  berbagai  aktivitas,  seperti bersosialisasi,  bermain,  bahkan  berbelanja  yang  artinya  ekspektasi  tersedianya  pedestrian sebagai tempat berjualan tidak dalam konteks melanggar jika dimungkinkan sejak awal sebagai implikasi kehidupan jalan yang dinamis.
Analisis lanjutan juga mencakup simbol dan identitas yang terkait dengan ruang publik, yang  seringkali  menjadi  cerminan  dari  habitus  dan  simbol-simbol  budaya  yang  dianut  oleh individu  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka  (Bourdieu,  2005).  Trotoar  lebar  dan  aktivitas publik menjadi kunci untuk penciptaan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Dalam hal ini maka  pedestrian  di  Jalan  Pancasila  telah  dikatakan  memenuhi  kriteria  lebar  karena  mampu menampung pejalan kaki dan aktivitas lainnya seperti tempat duduk dan tongkrongan pedagang kaki  lima  (meskipun  masih  dalam  keadaan  kontra  dengan  tujuan  awalnya).  Selain  itu, pedestrian di Jalan Pancasila juga telah memiliki desain yang dapat mendorong aktivitas dan interaksi manusia sehingga menciptakan pengawasan keamanan yang alami, ini telah dipenuhi hanya  saja  kesadaran  penggunanya  masih  kurang  karena  tidak  diiringi  dengan  kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya.
Kedua,  kapital  budaya  dan  sosial  juga  memainkan  peran  penting  dalam  analisis  ini (Bourdieu & Armstrong, 1998). Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat sekitar Kota Tegal pada umumnya, dan masyarakat sekitar Jalan Pancasila pada khususnya, memengaruhi cara  mereka  menggunakan  ruang  pejalan  kaki.  Orang  dengan  kapital  budaya  yang  tinggi cenderung  mendukung  pembangunan  pejalan  kaki  karena  pemahaman  mereka  tentang manfaatnya bagi kesehatan dan lingkungan. Sementara itu, kapital sosial, yang tercermin dalam jaringan sosial dan hubungan antarwarga lokal, dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proyek pembangunan. Orang dengan kapital sosial yang kuat lebih memungkinkan untuk dapat memobilisasi masyarakat setempat guna mendukung atau terlibat dalam pembangunan pejalan kaki.  Adanya  permasalahan  sampah  yang  timbul  di  sekitar  kawasan  pedestrian  di  Jalan Pancasila menjadi indikasi belum  adanya pemanfaatan secara optimal dan mencapai kesadaran perawatan bersama. Pemerintah setempat dan warga sekitar hendaknya menyadari kepemilikan bersama atas pedestrian tersebut sehingga menjadi hal yang penting untuk dirawat bersama- sama dan tidak dicemari.
Ketiga,  analisis  juga  melibatkan  evaluasi  terhadap  struktur  sosial  yang  ada  (1998). Ketidaksetaraan  dalam  akses  dan  pemanfaatan  ruang  pejalan  kaki  tercermin  dalam  struktur sosial,  termasuk  ketidaksetaraan  ekonomi.  Kelompok  ekonomi  yang  lemah,  pedagang  kaki lima, kemudian tidak memiliki akses yang leluasa dalam memanfaatkan kawasan pedestrian di Jalan Pancasila, yang meski ramai dikunjungi warga lokal Tegal maupun luar Tegal mereka tetap  tidak  diberi  kebebasan  untuk  dapat  berjualan.  Hal  itu  karena  bertentangannya  dengan Perwal  Kota  Tegal  No.  1  Tahun  2022  tentang  Kawasan  Pedestrian  di  Jalan  Pancasila  yang menginginkan  penegasan  penggunaan  jalan  sebagai  fasilitas  pejalan  kaki  saja,  sehingga struktur kekuasaan lokal memainkan peran penting dalam pembangunan perkotaan. Bagaimana keputusan  pembangunan  diambil,  terutama  apakah  melibatkan  partisipasi  masyarakat  atau hanya didasarkan pada keputusan elite, mencerminkan hubungan kekuasaan dan struktur sosial yang ada masih belum pada orientasi pembangunan inklusif mengingat sebelumnya wilayah depan Lawang Satus tersebut menjadi tempat berdagangnya para pedagang kaki lima.
Hasil  analisis  tersebut  kemudian  dapat  digunakan  dalam  menjelaskan  perbedaan implementasi pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila tersebut dengan pengembangan area pedestrian di Malioboro Yogyakarta yang dapat dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan pedestrian  Jalan  Pancasila,  Tegal.  Hal  itu  karena  adanya  beberapa  faktor  kunci.  Pertama, praktik manusia, jika di Malioboro masyarakat lokal telah aktif mendukung lingkungan pejalan kaki  dengan  mengadakan  berbagai  kegiatan  budaya  dan  berbagai  acara  untuk  menciptakan suasana yang hidup dan menarik bagi penduduk lokal dan wisatawan (Ikhsani & Sari, 2023). Maka  sebaliknya,  di  Jalan  Pancasila  Tegal  belum  berhasil  membangun  rasa  komunitas  dan keterlibatan masyarakat yang sebanding.
Kedua, aspek kapital, Malioboro sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang populer, menarik  banyak  pengunjung  dan  menghasilkan  investasi  besar  dalam  infrastruktur  seperti trotoar,  penerangan  jalan,  dan  fasilitas  umum  (Bappeda  Yogyakarta,  2022).  Sementara  itu, pedestrian di Jalan Pancasila Tegal belum mendapat tingkat investasi serupa, membuat sulit dalam  mengembangkan  dan  merawat  area  pejalan  kaki  yang  sukses.  Faktor  ketiga,  struktur sosial,  terutama  kehadiran  pedagang  kaki  lima  dan  pedagang  informal.  Di  Malioboro, pemerintah lokal telah berhasil mengatur pedagang kaki lima, menjaga keseimbangan antara kegiatan  ekonomi  dan  kenyamanan  pejalan  kaki  (Bappeda  Yogyakarta,  2022).  Namun,  di Tegal, pemindahan pedagang kaki lima menjadi isu kontroversial, dengan protes dari pedagang dan  mahasiswa,  yang  dapat  mempengaruhi  keseluruhan  keberhasilan  pengembangan  area pejalan kaki (Setiadi & Utomo, 2022; Widodo et al., 2016). Oleh karena itu, keberhasilan di Malioboro dapat dijelaskan melalui kombinasi praktik aktif masyarakat, investasi signifikan, dan  pengaturan  struktur  sosial  yang  efektif,  yang  belum  cukup  diterapkan  dalam pengembangan  Jalan  Pancasila  Kota  Tegal,  sehingga  menyebabkan  kurangnya keberhasilannya.
Pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila juga menggugah pertanyaan kritis mengenai siapa  yang  sebenarnya  diuntungkan  dari  proyek  ini,  dengan  melibatkan  teori  agen-struktur yang  diperkenalkan  oleh  Pierre  Bourdieu.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  bertindak  sebagai agen yang memegang kontrol atas struktur sosial dan ruang kota. Mereka memiliki kekuatan dan otoritas untuk merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur seperti pedestrian.  Namun,  teori  agen-struktur  Bourdieu  juga  mengajukan  pertanyaan  mengenai bagaimana  kebijakan  dan  infrastruktur  tersebut  mempengaruhi  kehidupan  sehari-hari masyarakat,  terutama  pedagang  kaki  lima  dan  pejalan  kaki.  Pada  praktiknya  pembangunan pedestrian ini lebih diarahkan untuk keberpihakan bagi pejalan kaki. Pemerintah sebagai agen dapat mengontrol struktur pembangunan, pedagang kaki lima dan pejalan kaki juga memiliki agensi untuk menentukan cara mereka merespons dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun  demikian,  secara  praktik  hak  pejalan  kaki  lebih  jelas  dalam  bunyi  Perwal  yang dikeluarkan untuk mengatur penggunaan pedestrian di Jalan Pancasila ini.
Pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila, Kota Tegal, secara lebih lanjut berpotensi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, pembangunan pedestrian dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dengan  menyediakan  lingkungan  yang  lebih aman dan nyaman untuk pejalan kaki. Ini dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan menciptakan  ruang  yang  lebih  bersih  dan  teratur  bagi  warga  kota.  Selain  itu,  dengan menyediakan  trotoar  yang  baik,  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  juga  ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga. Namun, terdapat dampak
sosial  yang  mungkin  timbul  terkait  dengan  relokasi  pedagang  kaki  lima  yang  sebelumnya beroperasi  di  trotoar.  Relokasi  ini  dapat  menghadirkan  tantangan  sosial  karena  pedagang tersebut mungkin kehilangan mata pencaharian atau mengalami penurunan pendapatan.
Selain  itu,  kebijakan  relokasi  dapat  memicu  ketegangan  sosial  antara  pemerintah  dan pedagang, terutama jika tidak ada komunikasi yang efektif atau alternatif lokasi yang memadai disediakan. Hal ini terjadi dengan respon pedagang yang sulit dipindahkan ke kawasan City Walk Tegal di Jalan A. Yani sebagai tempat yang disepakati bagi pedagang. Dari segi ekonomi, pembangunan pedestrian yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan daya tarik wisata dan  perdagangan  di  kawasan  tersebut.  Penataan  yang  estetis  dan  bersih  dapat  menarik wisatawan  lokal  dan  mancanegara,  meningkatkan  kunjungan  ke  area  tersebut.  Dengan meningkatnya  jumlah  pengunjung,  peluang  bisnis  bagi  pedagang  yang  beroperasi  di  area tersebut  juga  dapat  meningkat,  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  lokal.  Namun,  sisi ekonomi juga dapat terpengaruh oleh pembangunan pedestrian jika tidak dikelola dengan bijak. Misalnya,  pedagang  kaki  lima  yang  kehilangan  tempat  berdagang  mereka  mungkin menghadapi  kesulitan  dalam  menemukan  lokasi  alternatif  yang  sepadan  atau  berisiko kehilangan pelanggan tetap mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang, melibatkan  pihak  pedagang,  untuk  memastikan  bahwa  dampak  ekonomi  dari  pembangunan pedestrian bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## Populasi dan Urbanisasi
Analisis pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila, Kota Tegal, dapat dipahami melalui kerangka  kebijakan  sosial  dan  prinsip  sosiologi  publik  (Henslin,  2006).  Dalam  konteks pengembangan  area  pejalan  kaki,  dua  pendekatan  utama  dalam  kebijakan  sosial  menjadi relevan.  Pertama,  pendekatan  "urban  renewal"  yang  seringkali  mengakibatkan  dislokasi penduduk  setempat.  Dalam  situasi  Jalan  Pancasila,  revitalisasi  terjadi  dengan  kurang mempertimbangkan  kebutuhan  dan  keberlanjutan  komunitas  lokal.  Upaya  ini  dengan menggantikan  kawasan  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di  sekitar  situs  sejarah Lawang Satus dengan jalan pedestrian yang ditentukan untuk kepentingan pejalan kaki semata, namun tanpa  memperhatikan  adanya  peluang  ekonomi  disekitar  yang  dimanfaatkan  para  pedagang yang berjualan di  sana.  Pendekatan ini tidak memenuhi  standar keadilan sosial  karena tidak memperhatikan dampaknya secara inklusif.
Kedua, pendekatan "federal empowerment zone" menawarkan lebih dari sekadar insentif pajak. Pendekatan ini melibatkan pengembangan wilayah dengan memberikan pinjaman bunga rendah,  mendukung  bisnis  lokal,  dan  memperhatikan  kebutuhan  komunitas.  Pendekatan  ini menciptakan lingkungan yang ramah masyarakat dan memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan  akan  komunitas  setempat.  Dalam  konteks  Jalan  Pancasila,  pendekatan  ini  dapat melibatkan  pembangunan  infrastruktur  pejalan  kaki  yang  aman,  pemberdayaan  pedagang lokal, dan penciptaan ruang yang menarik bagi penduduk lokal dan wisatawan.
Analisis ini menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan keadilan dalam pengembangan pejalan kaki di Jalan Pancasila, Kota Tegal.  Perencanaan  kreatif  yang  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  lokal  dan mempertimbangkan kebutuhan komunitas dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan mendukung untuk pengembangan ruang pejalan kaki ini.
Evaluasi pembangunan pedestrian di Kota Tegal, terutama di Jalan Pancasila, juga dapat dilakukan  dengan  mempertimbangkan  tiga  prinsip  pedoman  yang  diajukan  oleh  sosiolog William  Flanagan  (dalam  Henslin,  2006).  Pertama,  dalam  aspek  skala,  maka  diperlukan perencanaan  yang  bersifat  regional  dan  nasional,  mengingat  adanya  persaingan  dan  sumber daya yang terbatas di tingkat lokal. Keputusan perencanaan harus menghasilkan solusi yang dapat diimplementasikan secara efektif, menghindari solusi yang tidak terkoordinasi dan tidak berdaya.  Kedua,  prinsip  kehidupan  yang  layak,  menekankan  pentingnya  menciptakan  kota yang  menarik  dan  memenuhi  kebutuhan  manusia,  terutama  kebutuhan  akan  komunitas.  Ini melibatkan  pembangunan  infrastruktur  pejalan  kaki  yang  aman  dan  menarik  bagi  penduduk lokal  dan  wisatawan,  serta  penciptaan  ruang  yang  mendukung  kegiatan  komunitas.  Ketiga, keadilan  sosial,  menilai  kebijakan  sosial  berdasarkan  dampaknya  pada  masyarakat.  Dalam konteks  pembangunan  pedestrian  di  Kota  Tegal,  penting  untuk  menghindari  upaya  yang menggusur penduduk miskin demi kepentingan kelas menengah atau orang kaya. Solusi yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat dan menciptakan fasilitas pejalan kaki dibutuhkan  guna  mendukung  terciptanya  kondisi  sosial  yang  lebih  sesuai  dengan  prinsip keadilan sosial ini.
Berdasarkan  pedoman  ini,  pembangunan  pedestrian  di  Kota  Tegal  harus  menghindari solusi  yang  sekadar  bersifat  kosmetik  dan  hanya  menutupi  masalah  sementara.  Sebaliknya, perhatian  utama  harus  difokuskan  pada  penanganan  akar  permasalahan,  seperti  kemiskinan, terbatasnya pemanfaatan fasilitas publik, isu lingkungan, pengangguran, dan ketidakcukupan basis pajak yang mempengaruhi kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pejalan kaki di sana. Dengan demikian, pembangunan pedestrian dapat menjadi inklusif, meningkatkan kualitas  hidup  warga,  dan  membuat  kota  menjadi  lebih  menarik  bagi  semua  lapisan penduduknya.

## Kesimpulan
Pada  implikasi  pembangunan  pedestrian  di  Jalan  Pancasila  Kota  Tegal  menunjukkan masih perlunya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan pejalan kaki. Partisipasi ini dapat memberikan gambaran lebih baik tentang pengaruh praktik manusia dan kapital sosial terhadap struktur sosial serta keputusan pembangunan. Peningkatan kapital budaya melalui pendidikan dan kesadaran akan manfaat lingkungan dan kesehatan dari pembangunan  pejalan  kaki  dapat  membantu  mengurangi  ketidaksetaraan  akses  dan meningkatkan penggunaan ruang tersebut oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Selain itu, penting untuk memantau dan mengevaluasi proses pembangunan serta penggunaan pejalan kaki  secara  berkala  dengan  melibatkan  masyarakat  setempat.  Langkah-langkah  ini  penting untuk menilai dampak proyek tersebut terhadap praktik manusia, kapital, dan struktur sosial dalam  jangka  panjang,  membantu  menciptakan  ruang  pejalan  kaki  yang  inklusif  dan berkelanjutan  di  Jalan  Pancasila,  Kota  Tegal.  Solusi  terhadap  masalah  ini  memerlukan pendekatan  holistik  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  pedagang,  dan masyarakat atau para pejalan kaki sekitar. Pemerintah Kota Tegal perlu mengambil langkah- langkah  konkret  untuk  memberdayakan  pedagang  kaki  lima  dengan  memberikan  alternatif lokasi berdagang yang sesuai dan memastikan penerapan Peraturan Wali Kota yang berlaku dapat  diimplementasikan  tanpa  kebimbangan.  Selain  itu,  pendekatan  edukatif  juga  penting untuk meningkatkan kesadaran pedagang dan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan

## Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal:  Kontroversi Pemanfaatan
Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima
dan menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertib, dan aman. Dengan kerjasama yang baik antara  semua  pihak  terkait,  diharapkan  dapat  diciptakan  lingkungan  yang  mendukung  bagi semua  warga  kota,  termasuk  pejalan  kaki  dan  pedagang  kaki  lima,  yang  nantinya  dapat mendukung  dalam  mencapai  keberhasilan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  dilindungi kebijakan yang jelas.

## Daftar Pustaka
Almulaibari, H. , dan W. N. (2011). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2004-2008 [Doctoral dissertation]. Universitas Diponegoro.
Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 18 (1), 1–9. https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719
Bappeda Yogyakarta. (2022). Peraturan Walikota Yogyakarta . Bappeda.
Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice (Vol. 16). Cambridge University Press. Bourdieu, P. (2005). The Social Structures of The Economy . Polity.
Bourdieu, P., &  Armstrong, L. (1998). Acts  of Resistance:  Against The  New Myths of Our Time. In Labour (Vol. 44, Issue 305).
BPS Kota Tegal. (2014). Jumlah Penduduk Kota  Tegal menurut Kecamatan/Kelurahan dan Jenis
Kelamin . Tegalkota.Bps.Go.Id. https://tegalkota.bps.go.id/statictable/2016/01/20/35/jumlah-penduduk-kota-tegal- menurut-kecamatan-kelurahan-dan-jenis-kelamin-2014-hasil-proyeksi-penduduk- sp2010-.html
Diskominfo  Kota  Tegal.  (2014). Kondisi  Geografis  Kota  Tegal .  Tegalkota.Go.Id. https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4&It emid=400&lang=id
El  Hamdani,  S.,  Benamar,  N.,  &  Younis,  M.  (2020).  Pedestrian  Support  in  Intelligent Transportation  Systems:  Challenges,  Solutions  and  Open  Issues. Transportation Research Part C: Emerging Technologies , 121 , 102856. https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102856
Grenfell, M. (2010). Ed. Pierre Bourdieu: Key Concepts . Acumen Publishing Limited.
Henslin, J. M. (2006). Essentials of Sociology : A Down-To-Earth Approach . Pearson.
Hidayati,  I.,  &  Rifani,  I.  (2021).  Mewujudkan  Kota  Ramah  Pejalan  Kaki:  Kasus  Kota Yogyakarta. Geographia :  Jurnal  Pendidikan  Dan  Penelitian  Geografi , 2 (1),  87–93. https://doi.org/10.53682/gjppg.v2i1.1039
Ikhsani, M. A., & Sari, S. R. (2023). Kajian Penerapan Prinsip New Urbanism di Jalan Ahmad Yani  Kota  Tegal  terhadap  Dimensi  Fungsi  dan  Dimensi  Sosial. Sinektika:  Jurnal Arsitektur , 20 (1), 39–47. https://doi.org/10.23917/sinektika.v20i1.19463
Iscahyono, F. A. , A. P. T. , D. R. (2023). Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima terhadap Tingkat  Pelayanan  Jalan  di  Jalan  Cikutra,  Kota  Bandung. Ge-STRAM:  Jurnal Perencanaan Dan Rekayasa Sipil , 6 (2).
Jabbari,  M.,  Fonseca,  F.,  Smith,  G.,  Conticelli,  E.,  Tondelli,  S.,  Ribeiro,  P.,  Ahmadi,  Z., Papageorgiou, G., & Ramos, R. (2023). The Pedestrian Network Concept: A Systematic Literature Review.
Journal of Urban Mobility , 3 , 100051.
https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2023.100051
Juliana,  A.,  Senopati,  A.  A.,  &  Diana,  L.  (2021).  Penerapan  Konsep  Transit  Oriented Development (TOD) di Kawasan Plaza Indonesia, Jakarta. Architecture Innovation , 5 (1),
1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.36766/aij.v5i1.198
Khosasi, A. M., Kusumaningtyas, D. M., Halsted, T., & Sasongko, G. (2018). Dilema Trotoar Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga. KRITIS , 27 (2), 150–162. https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p150-162
Nicolas, A., & Hassan, F. H. (2023). Social Groups in Pedestrian Crowds: Review Of Their Influence  on  The  Dynamics  and  Their  Modelling. Transportmetrica  A:  Transport Science , 19 (1). https://doi.org/10.1080/23249935.2021.1970651
Nino. (2022). Perwal Pedestrian Jalan Pancasila Kota Tegal Dinilai Diskriminatif Dan Tidak Konsisten .
Nugroho,  M.  ,  &  R.  M.  (2011). Penataan  Penggal  Jalan  Pancasila  Kota  Tegal [Doctoral dissertation]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Setiadi, T., & Utomo, A. P. (2022). Warga dan Mahasiswa di Tegal Gelar Aksi Turun ke Jalan, Minta Wali Kota Dedy Yon Supriyono Diturunkan .
https://regional.kompas.com/read/2022/03/28/233045278/warga-dan-mahasiswa-di- tegal-gelar-aksi-turun-ke-jalan-minta-wali-kota-dedy?page=all
Setiadi T., & Utomo, P. A. (2022). Warga dan Mahasiswa di Tegal Gelar Aksi Turun ke Jalan, Minta Wali Kota Dedy Yon Supriyono Diturunkan .
Tomi. (2022). Musrenbangkot, Wali Kota Sampaikan 7 Prioritas Pembangunan .
UN-Habitat. (2022). Envisaging the Future of Cities. In World City Report .
Uzunoğlu,  K.,  &  Uzunoğlu,  S.  S.  (2020).  The  Importance  of  Pedestrianization  in  Cities- Assessment  of  Pedestrianized  Streets  in  Nicosia  Walled  City. European  Journal  of Sustainable Development , 9 (2), 589–614. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p589
Wali Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. (2022). Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian .
Widodo,  A.  S.,  Idayanti,  S.,  Permanasari,  D.  I.,  &  Sahri,  A.  (2016).  Kebijakan  Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 1 (1), 168–188. https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.168-188
Wontiana, W., & Sunarto, S. (2018). Kesenjangan Fasilitas Publik antar Kabupaten/Kota Dan Kaitannya dengan Pusat Pertumbuhan. Economics Development Analysis Journal , 5 (3), 337–344. https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22159