## HAK-HAK MITRA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

## Muhammad Iqbal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Email: muhammad_iqbal311089@yahoo.co.id

## Abstract
The purpose of this research is to learn how to carry out murabaha financing in Islamic banks and what are the rights and obligations of murabaha financing partners. Murabaha as a form of  buying  and  selling  mandate  asks  sellers  and  buyers  to  get  to  know  each  other  and  accept each  other's  bright  buying  objects,  the  agreed  price,  the  desired  margin,  and  the  method  of payment.  Related  to  the  price  requested  is  the  cost  of  goods  and  the  cost  of  procurement  in accordance  with  the  price  requested  by  the  bank  as  the  seller.  While  an  explanation  of  the rights  of  murabaha  financing  partners  is  important  it  will  not  happen  in  the  future.  Bank Officers  are  required  to  be  able  to  refute  the  theories  of  sharia  contracts  contained  in  the muamalah fiqh to avoid oversight in practice in Islamic banks. Because in reality, the average employee of a sharia bank has no Islamic economic background.
Keyword: Financing Partners, Murabahah, Islamic Banks

## Dasar Pemikiran
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  fungsi  pokoknya  adalah  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan. Peran bank menjadi sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  yang  bertujuan  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  (Undang- Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan  atas Undang-Undang No.  7 tahun 1992 tentang Perbankan).
Secara umum, fungsi bank umum konvensional tidak berbeda dengan bank umum syariah. Namun secara prinsip, perbedaan terletak pada kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah menekankan asas prinsip-prinsip syariah, sehingga berimplikasi pada akad-akad yang  digunakan  dalam  funginya  sebagai  penyalur  dana  masyarakat  melalui  pemberian fasilitas pembiayaan.
Dalam  perkembangannya,  sistem  perbankan  syariah  dapat  dimanfaatkan  oleh semua  golongan,  bahkan  non  muslim  sekalipun.  Hal  ini  dikarenakan  dalam operasionalnya,  bank  syariah  berorientasi  kepada  etika  bisnis  yang  sehat  dan

## 12│
Muhammad Iqbal Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
menawarkan  jasa  lebih  banyak  daripada  perbankan  konvensional.  Perbankan  syariah memperkenalkan suatu sistem  yang tidak hanya menguntungkan bank akan tetapi juga peduli dengan kesejahteraan mitra.
Salah satu akad yang dimplementasikan dalam praktik pembiayaan di bank syariah adalah  akad bai’ al-murabahah ,  yaitu  akad  jual  beli  suatu  barang  dengan  menegaskan harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih sebagai  laba  (Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad  Jual  Beli  Murabahah).  Akad  inilah  yang mendasari praktik produk pembiayaan murabahah di bank syariah.
Produk  pembiayaan murabahah merupakan  produk  pembiayaan  konsumtif  dan paling  diminati  oleh mitra bank syariah. Data Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019 menunjukkan  bahwa  dari  total  pembiayaan  kurang  lebih  120  triliun  yang  disalurkan pada  Mei  2019,  sekitar  39,74%  pembiayaan  disalurkan  dalam  bentuk murabahah (http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.p df).    Hasil  statistik  menunjukkan  bahwa    pembiayaan  murabahah  mempunyai  potensi yang  cukup  besar  bagi  lembaga  perbankan  syariah.  Di  samping  itu,  karakteristik murabahah yang pasti dalam pengambilan keuntungan juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan  akad murabahah dapat  mengurangi  tingkat  risiko  pembiayaan.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  bank  syariah  di  Indonesia  lebih  cenderung  menguatkan potensi pembiayaan murabahah yang notabene memiliki risiko rendah.
Ketergantungan  perbankan  syariah  pada  produk murabahah termotivasi  adanya kepastian  profit  yang  telah  ditentukan  besarannya    pada  awal  perjanjian.  Praktisi perbankan  mendefinisikan murabahah sebagai  akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  margin  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli (Karim,  2008:  113).  Orientasi  yang  dibangun  dari  sebuah  prinsip  jual  beli  tentunya berbasis  keuntungan  dan  tidak  berbasis  kerugian.  Hal  ini  akan  tampak  sebagai  sebuah konsep  perdagangan  di  mana  perbankan  syariah  akan  selalu  mendapat  keuntungan dengan  asumsi  masih  ada  nasabah  yang  mau  membeli  barang  yang  ditawarkan  oleh perbankan syariah.
Pemilihan murabahah sebagai produk bank syariah sah dan boleh, namun tentunya mekanisme  murabahah  harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  di  mana  ada  batasan-
ISLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │13
batasan  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  para  pelakunya,  termasuk  larangan  untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba.
Untuk  menjaga  loyalitas  mitra  pembiayaan murabahah, bank  syariah  harus memperhatikan  hak-hak  mitra 1 yang  seringkali  diabaikan.  Misalnya,  mengenai  adanya fasilitas  cover  asuransi  jiwa  bagi  mitra  yang  mengalami  kejadian  yang  menyebabkan cacat  atau  kematian  sehingga  mengakibatkan  ketidakmampuan  mitra  memenuhi kewajibannya  lagi.  Mitra  harus  dijelaskan  juga  mengenai  jatuh  tempo  pelaporan musibah oleh ahli waris.
Untuk  mengantisipasi  itu  semua,  petugas  bank  harus  menjelaskan  secara  detil  apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mitra pembiayaan mulai dari proses permohonan pembiayaan sampai dengan proses pembelian dan penyerahan barang. Karena meskipun semua kesepakatan telah termaktub dalam akad murabahah , tidak semua mitra mengerti dan  memahami  isi  akad.  Bahkan,  banyak  sekali  mitra  yang  justru  tidak  membaca  isi akad  yang melandasi  proses pembiayaan murabahah di  bank syariah.  Oleh karena itu, peran  petugas  bank  menjadi  sangat  vital  dalam  proses  itu  semua.  Petugas  bank  harus menguasai  teori-teori  akad  di  bank  syariah.  Ini  dikarenakan  terjadi  banyak  fenomena bahwa  SDM  bank  syariah  tidak  berlatar  belakang  pendidikan  ekonomi  syariah. Sehingga  menjadi  miris  ketika  petugas  bank  syariah  tidak  paham  dengan  apa  yang menjadi  tupoksinya  dalam  kegiatan  tupoksinya  dalam  kegiatan  praktik  pembiayaan  di bank syariah. 2
Penelitian  ini  berusaha  mengupas  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan dengan hak-hak mitra pembiayaan murabahah di  bank syariah, dengan tujuan menjaga eksistensi nilai-nilai dan sprit ekonomi syariah dalam dunia perbankan syariah.
1 Dalam perbankan konvensional, istilah yang dipakai untuk menyebut nasabah pembiayaan adalah debitur.
2 Penulis  merupakan  Mantan  Pegawai  Bank  “X”  dan  memahami  kondisi  dan  latar  belakang  SDM Unit Usaha Syariah di Bank tersebut.
14│ Muhammad Iqbal Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

## Pembahasan

## Praktik Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
Bank  syariah  merupakan  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah  yang  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS).  Usaha  pembentukan  sistem  ini  didasari  oleh  larangan  dalam Syariat  Islam  untuk memungut  maupun meminjam  dengan bunga (riba)  serta larangan investasi  untuk  usaha-usaha  yang  dikategorikan  haram,  dimana  hal  ini  tidak  dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
Pembiayaan Murabahah merupakan  salah  satu  produk  jasa  penyaluran  dana  yang dimiliki oleh hampir semua bank syariah. Fungsi jasa penyaluran dana pada perbankan syariah  sesuai  dengan  definisi  bank  pada  umumnya,  yaitu  lembaga  keuangan  yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya dalam bentuk pinjaman.
Murabahah  pada  awalnya  tidak  memiliki  keterkaitan  dengan  pembiayaan  karena murabahah  dalam  wacana  Islam  klasik  adalah  bentuk  jual  beli  di  mana  penjual menawarkan  suatu  barang  kepada  pembeli  dengan  memberitahukan  harga  perolehan dan  keuntungan  yang  diinginkannya.  Dalam  komunitas  bank  syariah,  murabahah muncul sebagai alternatif pembiayaan non ribawi dalam bentuk jual beli.
Murabahah  yang  dipraktikkan  oleh  bank  syariah  termasuk  istimewa  karena merupakan  bentuk  murabahah  berdasarkan  permintaan  pembeli.  Yang  dimaksud murabahah  berdasarkan  permintaan  pembeli  adalah  murabahah  yang  dilakukan  atas pengajuan dari nasabah kepada bank untuk mengadakan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya  kepada nasabah dengan  keuntungan  yang disepakati bersama. Biasanya,  dalam  mengajukan  permintaan  kepada  bank,  nasabah  berjanji  membeli barang tersebut secara murabahah dengan pembayaran angsur.
Sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan murabahah dalam  sumber  utama  hukum  Islam adalah sebagai berikut:
1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:
“dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
2) Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:
“ Sesungguhnya  jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.
ISLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │15
Murabahah berasal  dari  kata ribhu yang  berarti  keuntungan.  Dalam  ilmu  fikih , murababah adalah  yaitu  transaksi  jual  beli  hanya  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  penjual dan  pembeli.  Metode  pembayaran  dapat  dilakukan  secara  tunai (naqdan) dan  cicilan (bitsaman  ajil). Dalam  istilah  perbankan  syariah  disebutkan  bahwa  pembiayaan murabahah adalah  pembiayaan  berupa  talangan  dana  yang  dibutuhkan  nasabah  untuk membeli  suatu  barang  dengan  kewajiban  mengembalikan  talangan  dana  tersebut seluruhnya  ditambah  margin  keuntungan  bank  pada  waktu  jatuh  tempo.  Bank memperoleh  margin  keuntungan  berupa  selisih  harga  beli  dari  pemasok  dengan  harga jual bank kepada nasabah (Wirdyaningsih, dkk, 2005: 106).
Dalam istilah lain disebutkan bahwa Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank sebagai  penjual barang dan nasabah selaku pembeli dengan menyebut jumlah  keuntungannya  di  awal  transaksi  dan  pembayaran  dilakukan  secara  cicilan ( bitsaman ajil ). Dalam hal ini bank bukan sebagai penjual murni, akan tetapi mengambil barang  dari  pemasok  dan  kemudian  menjualnya  kembali  kepada  nasabah  dengan mengharapkan keuntungan (Manan, 2012: 222).
Ketentuan  Umum  Pembiayaan murabahah diatur  oleh  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3) Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank  membelikan  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut  kepada  nasabah sebagai  pemesan dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut  biaya  yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
16│ Muhammad Iqbal Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
8) Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut,  pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah  barang  secara  prinsip menjadi  milik  bank  (Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah.).
Dari  ketentuan  umum  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  teknis  pembiayaan murabahah dapat diaplikasikan sebagai berikut:
1) Bank  bertindak  sebagai  penjual,  sementara  debitur  sebagai  pembeli.  Harga  jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, dan kedua pihak harus menyapakati  harga  jual  dan  jangka  waktu  pembayaran  yang  telah  disepakati dicantumkan  dalam  akad murabahah dan  tidak  dapat  berubah  selama  akad  masih berlaku.
2) Bank harus memesan terlebih dahulu barang  yang akan dibeli oleh debitur kepada pihak  ketiga  untuk  memastikan  bahwa  barang  tersebut  telah  sah  menjadi  milik bank. Adapun pelunasan pembayaran barang yang dipesan dilakukan setelah akad.
3) Ada  dua  cara  teknis  pelunasan  pembelian  barang  dari  pihak  ketiga. Pertama, pihakBank  langsung  yang  melakukan  pelunasan  pembayaran  barang,  dan  debitur hanya  tinggal  mengambil  barang  tersebut  dari  pihak  ketiga. Kedua ,  pihak  bank memberikan  kuasa  kepada  debitur  untuk  melunasi  pembelian  barang  yang  telah dipesan sebelumnya oleh pihak bank.
Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Murabahah
ISLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │17
Dapat  dikatakan  bahwa murabahah yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  tidak sama  persis  dengan  definisi murabahah dalam  istilah  ilmu  fikih.  Karena  sebenarnya dalam  perbankan  syariah  terdapat  dua  akad  yang  melibatkan  tiga  pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai (naqdan) antara bank sebagai pembeli dengan pemasok sebagai penjual murni. Murabahah kedua dilakukan secara cicilan (bitsaman ajil) antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli.
Sama  halnya  dengan  aktivitas  ekonomi  dalam  asuransi  syariah,  aktivitas  ekonomi dalam  bank  syariah  harus  menerapkan  unsur-unsur  penting  dalam  produk  penyaluran dana  di  bank  syariah,  termasuk  produk  pembiayaan murabahah. Penyediaanjasa asuransi merupakan akivitas yang harus diimplementasikan oleh setiap bank dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk menanggulangi risiko macet. Oleh  karena  itu,  setiap  jasa  pembiayaan  yang  difasilitasi  oleh  bank  selalu  disertakan penyediaan  asuransi.  Pembiayaan berlandaskan sistem  syariahwajib menggunakan jasa asuransi syariah dalam praktiknya di bank syariah agar dapat terhindar dari unsur-unsur yang  dilarang  dalam  syariat  Islam,  yaitu    larangan  aktivitas  berbasis  riba  (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian).

## Hak dan Kewajiban Mitra Pembiayaan Murabahah
Ketika membahasa masalah hak, maka yang perlu dipahami adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak. Selanjutnya, yang perlu juga dipahami adalah konsekuensi dari  penerimaan  hak  itu  sendiri  berimplikasi  pada  melekatnya  suatu  kewajiban. Sehingga ketika berbicara masalah hak mitra, maka selayaknya kita juga harus berbicara mengenai kewajiban mitra.
Secara  prinsip,  ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  mitra  bank  syariah  tidak berbeda  dengan  debitur  di  bank  konvensional.  Semuanya  diatur  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  selaku  lembaga  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan sektor  jasa  keuangan.  Hanya  saja,  yang  perlu  ditekankan  dalam  pembiayaan  di  bank syariah  adalah  adanya  prinsip  ekonomi  Islam  yang  mendasari  segala  aktivitas  dalam dunia perbankan.
18│ Muhammad Iqbal Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

## 1. Hak-Hak Mitra
Pada  tahun  2013,  OJK  telah  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1  tentang  Perlindungan  Konsumen  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Ketentuan  yang dikeluarkan  oleh  OJK  ini  mengatur  setidaknya  5  prinsip  atau  hak  yang  harus  didapat oleh tiap konsumen LJK, yaitu:

## a. Hak Mendapatkan Informasi Yang Transparan
Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah prinsip kenabian  yang tercermin dalam 4 sifat nabi, yaitu siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas/bijaksana) (Karim, 2002: 17).
Dalam  hal  mitra  perlu  mendapatkan  informasi  yang  transparan,  ini  menunjukkan bahwa  sifat siddiq (jujur)  dan  sifat tabligh (menyampaikan)  dalam  prinsip  kenabian perlu  diterapkan  oleh  petugas  bank.  Mitra  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang  produk  keuangan  tersebut  dengan  sejelas-jelasnya.  Aturan  OJK  mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan, untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan dengan akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
Dalam  pembiayaan murabahah, mitra  pembiayaan  berhak  mendapatkan  salinan akad murabahah yang  mencatumkan  ketentuan  hak  dan  kewajiban  yang  harus disepakati  antara  kedua  belah  pihak.  Pihak  Bank  harus  menjelaskan  secara  transparan, jujur, dan jelas perihal apa saja hak-hak yang didapat oleh mitra pembiayaan.
Biasanya dalam akad pembiayaan di bank syariahtermaktub ketentuan mengenai :
1) Jenis Akad
Dalam  pembiayaan murabahah jelas  memakai  akad murabahah ,  dimana  margin ditetapkan sebagai dasar ziyadah (tambahan).
2) Jangka Waktu
Hal ini perlu dijelaskan oleh petugas bank untuk mengingatkan mitra bahwa masa pembiayaan berakhir sesuai kesepakatan waku yang telah ditetapkan. Ini juga yang mendasari jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulannya. Karena, biasanya bank menerapkan  jatuh  tempo  bulanan  berdasarkan  tanggal  akad  pembiayaan.  Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka nama mitra tercatat sebagai nasabah yang buruk  di  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  (SLIK)  OJK.  Informasi  ini  perlu dipahami oleh mitra, karena karakter mitra yang negatif akibat keterlambatan setiap
ISLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │19
bulannya  akan  mempengaruhi  keputusan  bank  apabila  mitra  hendak  mengajukan permohonan pembiayaan di waktu lain.
3) Dana Kontribusi Asuransi Jiwa;
Salah  satu  upaya  bank  meminimalisir  risiko  dalam  kegiatannya  menyalurkan pembiayaan  adalah  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  perusahaan  Asuransi perihal penjaminan risiko yang tidak dapat dihindari oleh mitra. Kejadian alam atau musibah  yang  mengakibatkan  kematian  atau  cacat  adalah  salah  satunya,  sehingga menyebabkan ketidakmampuan mitra menyelesaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, pihak  bank  mewajibkan  mitra  membayar  dana  kontribusi  asuransi  jiwa  untuk menghindari  risiko  tersebut.  Namun  kejadian  seperti  yang  dijelaskan  harus  segera dilaporkan  kepada  pihak  bank  agar  proses  klaim  segera  dilakukan,  sebab  proses klaim  di  suatu  bank  biasanya  mempunyai  jatuh  tempo.  Yang  menjadi  masalah adalah  ketika  ahli  waris  mitra  tidak  mengetahui  ketentuan  klaim  asuransi  jiwa dalam pembiayaan murabahah . Sehingga petugas perlu penjelasan lebih mendalam mengenai ketentuan klaim dalam asuransi pembiayaan. Lebih daripada itu, petugas bank harus juga menjelaskan faktor apa saja yang bisa dijadikan alasan klaim lunas pembiayaan selain meninggal dunia dan cacat.

## b. Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil
Keadilan  merupakan  nilai  paling  asasi  dalam  ajaran  Islam,  yaitu  menegakkan keadilan  dan  memberantaskan  kedzaliman  yang  merupakan  tujuan  utama  dari  risalah para  Rasulnya  (Q.S.  al-Hadid  [57]:  25).  Ibnu  Taimiyah  memandang  bahwa  keadilan sebagai  hasil  pokok  tauhid  atau  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Listiawati, 2013: 143, Ibn Taimiyyah, 1960: 165). Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan  dan  segala  sesuatu  yang  buruk  adakah  komponen  dari  kedzaliman  dan penindasan.  Karena  itu  berbuat  adil  bagi  semua  umat  manusia  adalah  suatu  keharusan bagi siapa pun.
Mitra  pembiayaan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  akses  yang  setara  pada produk  keuangan,  sesuai  klasifikasi  yang  ditentukan  oleh  penyedia  produk.  Terkadang mitra merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas dikarenakan adanya perlakuan khusus terhadap  orang-orang  tertentu,  seperti  nasabah  prioritas  dan  pejabat  pemerintahan.

## 20│
Muhammad Iqbal Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
Namun  sebenarnya  hal  itu  dilarang  dalam  Islam.  Adil  yang  dimaksud  adalah  mitra berhak untuk dilayani tanpa sikap diskriminatif karena perbedaan agama, ras, suku, dan lainnya oleh bank apapun dan dimanapun.

## c. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan yang Andal
Hal  ini  tercermin  dalam  prinsip  Kenabian  yang  telah  dijelaskan  pada  poin  (a) bahwa  terdapat  sifat fathonah  (cerdas/bijaksana) dalam  transaksi  perbankan  syariah. Mitra  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  akurat,  dimana  sistem,  prosedur, infrastruktur,  dan  sumber  daya  manusia  yang  diberikan  oleh  LJK  harus  mumpuni  dan profesional.  Oleh  karena  itu,  semestinya  SDM  bank  syariah  harus  benar-benar  orang yang cakap teori-teori dalam fiqh muamalah, sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada mitra.
.
d. Hak Mendapatkan Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data
Hal  ini  juga  didasari  oleh  prinsip  kenabian  dalam  ekonomi  Islam.  Sifat amanah (dapat  dipercaya)  menjadi  landasan  pegawai  bank  untuk  menjaga  kerahasiaannya menjadi  mitra  pembiayaan  di  bank  syariah  tersebut.  OJK  melarang  perusahaan keuangan  membagi  data  atau  informasi  tentang  konsumennya  pada  pihak  ketiga.  Data tersebut  hanya  digunakan  sesuai  dengan  kepentingan  dan  tujuan  yang  disetujui  oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## e. Hak Mengajukan Aduan Bila Ada Masalah
Peran petugas  bank menjadi sangat  vital  ketika terjadi permasalahan  yang muncul di kemudian hari. Petugas bank yang fathonah (cerdas) akan sangat responsif terhadap aduan-aduan  mitra  pembiayaan.  Yang  dimaksud  dengan  “penanganan  pengaduan” dalam  hal  ini  adalah  pelayanan  dan/atau  penyelesaian  pengaduan.  Setiap  LJK diwajibkan  oleh  OJK  untuk  membuka  fasilitas  pengaduan  konsumen  di  Layanan Konsumen  OJK  melalui  nomor  telepon  di  157  atau  melalui  email  ke konsumen@ojk.go.id.
ISLAMIC BANKING Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │21

## 2. KewajibanMitra
Sedangkan  kewajiban  mitra  yaitu  membayar  angsuran  secara  tertib  setiap  bulan sampai  dengan  periodenya  berakhir  dan  memenuhi  segala  persyaratan  administratif. Dalam  pembiayaan murabahah, mitra  biasanya  diwajibkan  menyerahkan  jaminan  atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jika yang dibiayai adalah rumah, maka  mitra  wajib  menyerahkan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  hunian  tersebut  sebagai bukti  keseriusan  dari  mitra  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Jika  yang  dbiayai  adalah mobil, maka mitra wajib menyerahkan BPKB kendaraan tersebut.
Selain  pihak  bank,  mitra  pun  seharusnya  memahami  nilai-nilai  syariah  melandasi praktik  pembiayaan  di  bank  tersebut.  Sebab  yang  membedakan  pembiayaan  di  bank konvensional dan syariah adalah muara akhirnya. Sistem perbankan konvensional lebih menekankan  kepada  orientasi  laba  semata,  sedangkan  sistem  perbankan  syariah menekankan  kepada  dua  aspek,  yaitu  orientasi  dunia  dan  orientasi  akhirat.    Sehingga, akan  sangat  mudah  terlaksana  bank  syariah  yang  benar-benar  syariah  jika  semua komponen subjek yang terkait dengan pembiayaan murabahah.

## Simpulan
Pemahaman  mengenai  hak-hak  mitra  pembiayan murabahah merupakan  salah output  dari  kinerja  petugas  bank  syariah.  Pemahaman  yang  baik  akan  meminimalisir kesalahpahaman  yang  membuat  mitra  akan  semakin  loyal  terhadap  bank  syariah. Sebaliknya,  pemahaman  yang  buruk  akan  menimbulkan  perselisihan  sehingga menimbulkan  kesalahpahaman  yang  berakibat  pada  persepsi  buruk  mitra  pembiayaan kepada pihak bank syariah.
Dari  pembahasan  mengenai  hak-hak  mitra  pembiayaan murabahah dapat disimpulkan  bahwa  demi  menjaga  spirit  ekonomi  syariah  dalam  dunia  perbankan, hendaknya  SDM  di  bank  syariah  perlu  dibekali  nilai-nilai  syariah.  Sebab,  SDM  yang handal  dan  profesional  dalam  bidang  perbankan  syariah  akan  berdampak  positif terhadap kinerja bank syariah itu sendiri.
22│ Muhammad Iqbal Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  04/DSN- MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  111/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pd
f
Listiawati, 2013.  Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam,  Tafsir  Ayat-Ayat  Tentang  Ekonomi, Palembang, Rafah Press.
Karim, Adiwarman, 2002. Ekonomi Mikro Islami , Jakarta: III T.
________________,  2008. Bank Islam: Analisis  Fikih dan Keuangan ,  Ed. 3, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Manan,  Abdul , 2012. Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Taimiyah, Ibnu, 1960. Majmu’ al-Fatawa, 165, vol 18
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Wirdyaningsih, dkk, 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana,.