## Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten Timor Tengah Utara
Frederic Wiston Nalle a a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.
Article Info Abstrak Article history: Received 8 Mei 2017 Received in revised form 3 Juli 2018 Accepted 28 Juli 2018
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  1)  sektor  manakah  yang  dapat  memacu  pertumbuhan  inklusif;  dan  2)  bagaimana  cara mendorong  sektor  yang  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  di  Kabupaten  TTU.  Metode  yang  dipergunakan  dalam  rangka menjawab  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Analisis  Deskriptif  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  kajian  Analisis  Tipologi  Klassen  di  Kabupaten  TTU  yang  dibedakan  menjadi  dua  bagian, yaitu  a)  Tipologi  Daerah,  guna  melihat  posisi  perekonomian  Kabupaten  TTU  di  tingkat  Provinsi  NTT;  dan  b)  tipologi  klassen ( modification )  dengan menggunakan data pertumbuhan  dan  tenaga  kerja  per sektor Kabupaten TTU,  maka secara spesifik adalah i) berdasarkan  analisis  tipologi  daerah  Provinsi  NTT  dari  tahun  2008-2012,  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  perekonomian  Kabupaten TTU  berada  dalam  kuadran  II  (daerah  berkembang),  namun  demikian  pertumbuhan  ekonomi  Kab.  TTU  masih  bersifat  eksklusif;  ii) berdasarkan  analisis  tipologi  klassen  pertumbuhan  dan  tenaga  kerja  sektoral  menunjukkan  bahwa  yang  termasuk  dalam  kuadran  (I) sebagai  sektor  unggulan  dan  merupakan  sektor  yang  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  di  Kabupaten  TTU  adalah  sektor pertanian;  iii)  menyadari  bahwa  sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  dapat  mewujudkan  pertumbuhan  inklusif,  maka  diperlukan penerapan  strategi  yang  tepat  agar  sektor  pertanian  dapat  dijadikan  sebagai  lokomotif  pembangunan  dan  memberikan multipier  efect kepada  sektor  sekunder  dan  tersier  yang  secara  empiris  tergabung  dalam  sektor  terbelakang;  dan  iv)  ada  indikasi  bahwa  pertumbuhan sektor  pertanian  walaupun  meningkatkan  penyediaan  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  besar,  namun  ada  kecenderungan  makin meningkatkan  kemiskinan.  Tiga  jenis  aspek  utama  yang  menyebabkan  pertumbuhan  sektor  pertanian  masih  belum  inklusif  antara  lain: Tingginya Ketimpangan Struktur Kepemilikan Lahan, Rendahnya Aksebilitas Pasar, dan Rendahnya Aksebilitas Teknologi.
DOI: https://doi.org/10.32938/ag.v3i3.452 Keywords: Pertumbuhan  Inklusif Sektor  Unggulan Kemiskinan disparitas Faktor Produksi

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  multidimensi  yang  melibatkan perubahan  struktur  sosial.  Perubahan  tersebut  didasarkan  pada  tiga  orientasi utama,  yaitu  i)  terjadinya  akselerasi  ekonomi;  ii)  pengurangan  ketimpangan pendapatan;  dan  iii)  pengurangan  kemiskinan  absolut (Todaro,  1999). Ketiganya dapat diwujudkan jika terdapat usaha untuk menaikkan produktivitas per kapita, yang dapat dilakukan dengan jalan menambah peralatan modal dan keahlian (SDM). Selain itu, kenaikan ini juga mengharuskan terciptanya  nilai– nilai  pembangunan,  yang  mencakup  kebutuhan  hidup,  harga  diri,  dan kebebasan  yang  menggambarkan  tujuan-tujuan  umum  yang  diusahakan  oleh individu  dan  masyarakat.  Kenaikan  pendapatan  per  kapita  dan  terjadinya beberapa perubahan sosial mengindikasikan bahwa pembangunan yang optimal mengharuskan  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  ( economic  growth )  yang berkualitas,  yaitu  yang  mengedepankan  aspek  pemerataan  pendapatan (Stiglitz &  Uzawa,  1969). Selain  itu  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas  disebut sebagai  pertumbuhan  yang  inklusif,  yang  sangat  ditentukan  oleh  i) pengurangan  kemiskinan;  ii)  menyempitnya  ketimpangan  struktural;  iii) meningkatnya  perlindungan  sosial;  dan  iv)  pertumbuhan  ekonomi  secara berkelanjutan (Thomas, 1997).
Beberapa  permasalahan  perencanaan  pembangunan  sehingga  kontra produktif  dengan  tujuan  esensi  otonomi  dan  kurang  optimalnya  peran  dan fungsi  pemerintah  daerah  merupakan  isu  utama  di  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  (TTU),  yang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  dalam  wilayah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Bila  dilihat  di  TTU,  desentralisasi fiskal  sebenarnya  memang  menjadi  sangat  penting  karena  Kabupaten  TTU mempunyai  karakteristik  wilayah  yang  beragam,  jelas  kebutuhan  akan pembangunan  dalam  setiap  daerah  juga  akan  berbeda.  Keragaman  ini  dapat dilihat  dari  jumlah  etnis  dan  karakter  wilayah  dengan  jumlah  yang  cukup banyak,  atau  dengan  kata  lain  Kabupaten  TTU  mempunyai  beberapa  wilayah yang  beragam,  di  samping  perbedaan  karakteristik  antar  wilayah  dan permasalahannya.  Namun  dalam  perkembangannya,  terdapat  indikasi  bahwa pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Kabupaten  TTU  kurang  optimal.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  pembangunan  ekonomi  yang  kurang memperlihatkan  kinerja  yang  baik,  sehingga  pembangunan  inklusif  masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.
Isu  belum  optimalnya  perencanaan  pembangunan  yang  berkualitas  di Kabupaten  TTU  diindikasikan  oleh  beberapa  fakta  sebagai  berikut:  Pertama, pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum merepresentasikan visi misi daerah.  Visi  Kabupaten  TTU  adalah  “Terwujudnya  masyarakat  TTU  yang sejahtera,  adil,  demokratis, dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya  insani  dan  sumber  daya  alam  daerah”.  Dalam  visi  tersebut  tercermin harapan  di  masa  yang  akan  datang,  bahwa  Kabupaten  TTU  akan  menjadi daerah  yang  mandiri  melalui  pemberdayaan  potensi  insani  dan  sumber daya  alam  daerah  yang  dimiliki,  mengingat  sumberdaya  maupun  potensi  lain Kabupaten  TTU  ini  cukup  besar.
Kedua,  dilihat  dari  pertumbuhan  menurut  lapangan  usaha,  Kabupaten TTU  mempunyai  tingkat  pertumbuhan  secara  rata-rata  tahun  2007-2012 sebesar  5,05%.  Akan  tetapi  ada  jurang  yang  cukup  besar  antara  kontribusi sektor  pertanian  dengan  sektor  lainnya  dalam  pembentukan  PDRB. Perekonomian  Kabupaten  TTU  masih  didominasi  oleh  kontribusi  sektor pertanian tapi tidak didukung oleh sektor penunjang lainnya. Hal itu bahwa dari sembilan  (9)  sektor  yang  ada,  sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  8,76% dan  sektor  Industri  Pengolahan  sebesar  6,45%.  Sedangkan  sektor  yang mempunyai  laju  pertumbuhan  rata-rata  yang  paling  rendah  dan  diperlukan perhatian  serius  dari  Pemerintah  Kabupaten  TTU  adalah  sektor  Pertambangan
dan  Penggalian  yang  nilai  rata-rata  pertumbuhannya  tergolong  sangat  rendah, yaitu sebesar 0,64%, selain itu juga sektor Listrik, Gas dan Air bersih sebesar - 3,12%, dan sektor Jasa- Jasa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,95%.
Ketiga,  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  TTU  yang  cenderung  fluktuatif turut  memberikan  gambaran  lemahnya  kinerja  perekonomian  daerah.  Ini mengindikasikan  pula  bahwa  masih  belum  optimalnya  para  perencana  daerah memanfaatkan  segala  potensi  yang  dimiliki.  Hal  ini  terbukti,  dimana  pada tahun  2008  berada  pada  posisi  5,68%,  kemudian  mengalami  penurunan drastis  pada  tahun  2009  dengan  besaran  nilai  pertumbuhan  sebesar  1,20%, kemudian  kembali  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  di  tahun  2010 menjadi  10,92%,  kembali  mengalami  penurunan  tajam  sebesar  2,55  %  pada tahun  2011,  dan  pada  tahun  2012  bertumbuh  sebesar  4,92%,  dan  jika dikalkulasi  maka  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  selama  periode  analisis sebesar 5,05%.
Keempat,  walaupun  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  TTU  memiliki trend positif  selama  periode  analisis,  akan  tetapi  nilai  pertumbuhannya  sangat fluktuatif dan masih tidak menentu. Hal ini disebabkan juga akibat dari adanya penurunan  kontribusi  sektor  pertanian  dan  sektor  listrik,  gas  dan  air minum.  Sektor  pertanian  yang  seharusnya  menjadi  tulang  punggung perekonomian  Kabupaten  TTU  mengalami  perlambatan  pertumbuhan,  salah satu penyebabnya adalah ketika pada tahun 2008 pemerintah daerah membuka kran kebijakan investasi  di  sektor  pertambangan  yang  ditandai dengan  adanya penerbitan  surat  izin  pertambangan  bagi  enam  puluh  tiga  perusahaan tambang batu  mangan untuk menggarap beberapa titik lokasi pertambangan di Kabupaten  TTU  (Dinas  Pertambangan  Kab.  TTU).  Dampak  ikutan  dari kebijakan  jangka  pendek  ini  adalah  banyak  penduduk  yang  awalnya  bekerja sebagai petani,  meninggalkan lahan  pertanian  mereka  dan  migrasi  ke  sektor pertambangan.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  data  PDRB  yang  ada, maraknya  kehadiran  perusahaan  tambang  justru  tidak  memberikan  dampak yang signifikan bagi peningkatan PDRB di sektor ini. Salah  satu  syarat dalam mencapai  pertumbuhan  yang  inklusif  adalah  ketika  pertumbuhan  ekonomi yang  ada  mampu  menekan  angka  ketimpangan  pendapatan  bagi  masyarakat yang  ada di dalamnya. Ukuran hubungan linear negatif  dari dua variabel inilah yang  dapat  memberikan  gambaran  apakah  telah  terjadi  distribusi  pendapatan yang  baik  atau  belum  guna  mencapai  pertumbuhan  yang  berkualitas. Seharusnya,  kondisi  ideal  yang  diharapkan  adalah  ketika  adanya  pertumbuhan yang makin tinggi harus dibarengi pula dengan penurunan angka ketimpangan pendapatan.  Namun,  fakta  yang  ada  bahwa  ternyata  hal  itu  belum  terlihat dalam kinerja perekonomian Kabupaten TTU.
Kelima,  indikator  makro  ekonomi  lainnya  yang  tidak  kalah  penting  untuk meneropong  upaya  pencapaian  pertumbuhan  yang  inklusif  di  daerah  adalah dengan  mengkaji  bagaimana  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Kabupaten  TTU.  Kondisi  yang diharapkan  adalah  ketika  adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  maka seharusnya  diikuti  pula  dengan  semakin  membaiknya  angka  indeks pembangunan  manusia  (IPM).  Akan  tetapi  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa ternyata  masih  terdapat  hubungan  yang  tidak  berkorelasi  kuat,  dimana pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  justru  tidak  mampu  ikut  memacu kenaikan angka indeks pembangunan manusia.
Keenam,  ketimpangan  pendapatan  di  Kabupaten  TTU  sejalan  dengan persentase angka kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dilansir Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  NTT,  persentase  angka  kemiskinan  di Kabupaten  TTU  rata-rata  masih  di  atas  persentase  penduduk  miskin Provinsi  NTT.  Jika  ditarik  hubungan  antara  pertumbuhan  dan  tingkat kemiskinan  maka  dapat  diketahui  bahwa  di  Kabupaten  TTU  belum
menunjukkan adanya pertumbuhan  yang  inklusif  sebab  peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.
Beberapa  permasalahan  di  atas  menggiring  pada  isu  bahwa  potensi  yang ada  dalam  Kabupaten  TTU  belum  dioptimalkan  secara  penuh.  Kontradiksi antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  beberapa  variabel  makro  untuk  melihat kinerja perekonomian seperti masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, angka  pengangguran,  tingginya  kemiskinan,  serta  Indeks  Pembangun  Manusia (IPM)  yang  cenderung  stagnan  dan  terkategori  rendah,  maka  hal  ini mengindikasikan  bahwa  Kabupaten  TTU  mengalami  kondisi  perekonomian yang  masih  bersifat  eksklusif.  Sehingga  salah  satu  tantangan  utama  yang dihadapi pemerintah Kabupaten TTU sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah  adalah pengetahuan  dan  pemahaman  akan  potensi–potensi  daerah  yang  ada  di wilayahnya dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif di Kabupaten TTU. Pengetahuan  ini  diharapkan  sebagai  faktor  pendorong  terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTU yang diiringi dengan penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka  kemiskinan,  ketimpangan  pendapatan,  peningkatan  angka  IPM, pemanfaatan faktor endowment , dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan. Menyadari  akan  pentingnya  peran  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  inklusif,  maka  yang  menjadi  pertanyaan  besar  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  cara  mewujudkan  pertumbuhan  yang  inklusif di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dengan  cara  penggalian  dan  pemanfaatan potensi daerah yang  dimiliki.  Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  1)  sektor  manakah  yang  dapat memacu  pertumbuhan  inklusif; dan 2) bagaimana cara mendorong sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten TTU.

## 2. Metode
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  TTU.  Pemilihan  Kabupaten  TTU karena permasalahan perencanaan pembangunan masih belum berjalan optimal. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Selain  itu  juga dilakukan secara eksploratif yang dimaksudkan agar bisa menggali lebih dalam dari objek yang diteliti sesuai petunjuk Sugiyono, (2006).
Berdasarkan metode analisis, kebutuhan data penelitian ini terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah data sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh melalui  dinas/instansi  terkait.  Kedua,  data  primer,  yang  dalam  penelitian  ini diperoleh melalui observasi dan wawancara.
Dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data,  yaitu  dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara.  Ketiga teknik  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  pendalaman  tidak terstruktur  (tanpa  kuesioner).  Selanjutnya  metode  analisis  dalam  penelitian  ini dimulai  dengan  melakukan  proses  identifikasi  dan  pemetaan  sektor  unggulan Kabupaten TTU. Ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi sektor  unggulan  Kabupaten  TTU,  yaitu  i)  sektor  ekonomi  unggul  atau mempunyai  daya  saing;  dan  ii)  sektor  ekonomi  potensial  dimasa  yang  akan datang,  walaupun  saat  ini  belum  memiliki  daya  saing  yang  baik.  Untuk  dapat memetakan  potensi  daerah  secara  sektoral  yang  didasarkan  pada  data  PDRB, akan digunakan Analisis Tipologi Klassen (Mahmudi, 2010).
Penentuan  suatu  sektor  apakah  masuk  dalam  kategori  prima,  potensial, berkembang, dan terkebelakang didasarkan pada perhitungan laju pertumbuhan kontribusi  sektoral  dan  rerata  besar  kontribusi  sektoralnya  terhadap  PDRB, seperti yang ditujukan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Kategori Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Rata-rata laju
Pertumbuhan Sektoral Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB yi SEKTOR≥ỸPDRB yi SEKTOR≤ Ỹk PDRB ri SEKTOR ≥ RPDRB Daerah Maju Daerah Berkembang ri SEKTOR ≤ RPDRB Daerah Potensial Daerah Terbelakang
Selanjutnya untuk melihat kontribusi sektoral dan penyerapan tenaga kerja sektoral  digunakan  tipologi  klassen  modifikasi.  Alat  analisis  ini  digunakan untuk  mencari  tahu  sektor  mana  yang  dapat  diandalkan  untuk  mewujudkan pertumbuhan  inklusif  di  Kabupaten TTU.  Data  yang digunakan  dalam  metode pendekatan  ini  adalah  dengan  memodifikasi  model  pendekatan  tipologi klassen  yang  umumnya  digunakan,  yaitu  data  pertumbuhan  dan  tenaga kerja per sektor ekonomi/industri pembentuk PDRB di Kabupaten TTU.
Kemudian untuk  menjawab bagaimana  strategi  yang harus dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  TTU  untuk  dapat  mewujudkan  pertumbuhan inklusif  digunakan  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  dalam  penelitian  ini, adalah  mencoba  menggali  lebih  jauh  dan  mengulas  secara  mendalam berdasarkan  hasil  olahan  data  dengan  metode  pendekatan tipologi  klassen , pengumpulan  data  primer,  observasi  dan  publikasi  jurnal  ilmiah  agar  dapat mengulas  bagaimana  strategi  seharusnya  diambil  oleh  pemerintahan  daerah untuk  mendorong  sektor  yang  dapat  memacu  pertumbuhan  inklusif  di Kabupaten TTU.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Tipologi Klassen Kabupaten TTU di Tingkat Provinsi NTT
Dengan  menggunakan  data  PDRB  Kabupaten  TTU  periode  tahun  2007- 2012,  dilakukan  analisis  kinerja  sektoral  ekonomi  pembentuk  PDRB.  Namun, langkah  awal  analisis  yang  dilakukan  adalah  melihat  hasil  analisis  tipologi daerah  Kabupaten  TTU  di  tingkat  Provinsi  NTT.  Hal  ini  dimaksudkan  agar penelitian  ini  dapat  melihat  dimana  posisi  keberadaan  Kabupaten  TTU  untuk tingkat Provinsi.
Berkaitan  dengan  tipologi  klassen  di  atas,  jumlah  kota/kabupaten  yang diamati  pada  penelitian  ini  adalah  sebanyak  21  kota/kabupaten  yang diamati  pada  tahun  2007  sampai  dengan  tahun  2012.  Hasil  pengujian didapatkan sebaran kuadran seperti pada Tabel 2.
Tabel  2.  Klasifikasi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  NTT  Berdasarkan  Analisis Tipologi Klassen Tahun 2008
Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita yi > Y PDRB (Kuadran I) yi < Y PDRB (Kuadran II) ri > R PDRB Daerah cepat maju dan cepat tumbuh 1. Sumba Timur 2. Belu
3. Sika
4. Rote Ndao 5. Kota Kupang Daerah berkembang Cepat 1. Timor Tengah Utara 2. Manggarai Barat ri < R PDRB Daerah maju tapi tertekan (Kuadran III) 1. Sumba Barat 2. Kupang 3. Flores Timur 4. Ende 5. Ngada Daerah relatif Tertinggal (Kuadran IV) 1. Timor Tengah Selatan 2. Alor 3. Lembata
4. Manggarai
5. Sumba Barat Daya 6. Sumba Tengah
7. Nagekeo
8. Manggarai Timur
9. Sabu Raijua
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT 2007-2012, (Data Diolah)
Selanjutnya  untuk  analisis  tahun  2012  didapatkan  daerah  yang  termasuk dalam kuadran tertentu yaitu:
a. Kuadran  I  (Daerah  Cepat  Maju  dan  Cepat  Tumbuh)  yaitu  Sumba  Barat, Sumba Timur, Belu, Ende, Ngada Rote Ndao, dan Kota Kupang.
b. Kuadran  II  (Daerah  Berkembang  Cepat)  yaitu  Timor  Tengah  Utara, Manggarai, dan Sabu Raijua.
c. Kuadran  III  (Daerah  Maju  tapi  Tertekan)  yaitu  Kupang,  Flores  Timur, dan Sikka.
d. Kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal) yaitu Timor Tengah Selatan, Alor, Lembata,  Manggarai Barat,  Sumba Barat  Daya,  Sumba  Tengah,  Nagekeo, dan Manggarai Timur.
Tabel  3. Klasifikasi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  NTT  Berdasarkan  Analisis Tipologi Klassen Tahun 2012
Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita yi > Y PDRB (Kuadran I) yi < Y PDRB (Kuadran II) ri > R Daerah cepat maju dan cepat tumbuh 1. Sumba Barat 2. Sumba Timur 3. Belu 4. Ende 5. Ngada 6. Rote Ndao 7. Kota Kupang Daerah berkembang Cepat 1. Timor Tengah Utara 2. Manggarai 3. Sabu Raijua ri < R
Daerah maju tapi tertekan (Kuadran III) 1. Kupang 2. Flores Timur 3. Sikka Daerah relatif Tertinggal (Kuadran IV) 1. Timor Tengah
Selatan
2. Alor 3. Lembata 4. Manggarai Barat 5. Sumba Barat Daya 6. Sumba Tengah 7. Nagekeo
8. Manggarai Timur
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT 2007-2012, (Data Diolah)
Berdasarkan analisis tipologi daerah Provinsi NTT dari tahun 2008-2012 di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  perekonomian  Kabupaten  TTU  masih relatif  stabil  dan  stagnan  terkategori  dalam  kuadran  II  (daerah  berkembang cepat).  Hal ini  tentu  menjadi informasi  yang  menarik  bagi pemerintah  daerah,
namun belum bisa menggambarkan secara komprehensif pertumbuhan ekonomi inklusif  yang  menyeluruh yang  pada akhirnya  mampu membawa dampak bagi kesejahteraan  masyarakat  secara  utuh.  Oleh  karena  itu,  dengan  menggunakan metode  pendekatan  yang  sama,  perlu  dikaji  lebih  jauh  kontribusi  ekonomi sektoral dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten TTU.

## 3.2 Tipologi Klassen Pertumbuhan Sektoral dan Tenaga Kerja
Analisis  ini  dilakukan  untuk  dapat  melihat  sektor  manakah  yang  dapat memacu  pertumbuhan  inklusif  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Model pengukuran  dalam  analisis  tipologi  klassen  di  sini  adalah  dengan  sedikit memodifikasi  data,  agar  pengukuran  yang  dilakukan  benar-benar  valid  dalam menjawab  persoalan  pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten  TTU.  Data  yang dipergunakan  adalah  data  tenaga  kerja  per  sektor  dan  juga  data pertumbuhan  per  sektor  ekonomi/industri  selama  periode  analisis  tahun  2008- 2012. Hasil analisisnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4. Hasil Rata-Rata PDRB Per Sektor
Sektor Pertumbuhan PDRB per Sektor Rata-rata Tenaga Kerja per Sektor Pertanian 8,58 80.457 Pertambangan & Penggalian -1,08 332 Industri Pengolahan 4,46 6.155 Listrik, Gas & Air Minum 6,58 264 Bangunan / Konstruksi 5,73 2.766 Perdagangan, Restoran, Hotel 1,97 2.446 Pengangkutan dan Komunikasi 0,77 3.287 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan -3,33 99 Jasa – jasa -0,21 8.030 Rata-rata PDRB dibagi 6 tahun periode analisis 3,92 25.959
Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  TTU  Tahun  2007-2012  (Data Diolah)
Dari hasil olahan data Tabel 4 . maka dapat dilakukan pemetaan sektoral untuk menentukan  keberadaan  tiap  sektor  dalam  analisis  Tipologi  Klassen  dengan pendekatan pertumbuhan sektoral dan tenaga kerja.
Tabel 5 . Tabel Matriks Tipologi Klassen (Modifikasi)
Rata-rata laju Pertumbuhan Sektoral Rata-rata Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Ỹi SEKTOR≥ỸTenaga Kerja Yi SEKTOR≤ ỸTenaga Kerja rSEKTOR≥ RPDRB Sektor Unggulan Pertanian Sektor  Berkembang  Industri Pengolahan o Industri Pengolahan
o Bangunan / Konstruksi
o Sektor Listrik Gas dan o Air Minum rSEKTOR≤ RPDRB Sektor Potensial Sektor Terbelakang o Pertambangan dan o Penggalian o Perdagangan, Restoran, Hotel o Pengangkutan dan o Komunikasi o Keuangan Persewaan dan o Jasa Perusahaan
o Sektor jasa
Sumber: Badan Pusat Statistik NTT Tahun 2007-2012 (Data Diolah)
Berdasarkan matriks tipologi klassen (modifikasi) dapat ditarik kesimpulan bahwa  secara  keseluruhan  dari  sembilan  sektor  ekonomi,  yang  berada  dalam kuadran  (I)  sektor  unggulan  dan  merupakan  sektor  yang  dapat  mendorong terwujudnya pembangunan inklusif di Kabupaten TTU adalah sektor pertanian. Adapun sektor-sektor yang tergabung dalam kuadran sektor berkembang antara lain  i) sektor industri  pengolahan; dan ii)  sektor  bangunan atau konstruksi  dan sektor listrik gas dan air minum. Sementara sektor-sektor yang tergabung dalam kuadran sektor terbelakang antara  lain  i)  sektor  pertambangan  dan penggalian; ii)  sektor  perdagangan,  restoran  dan  hotel;  iii)  sektor  pengangkutan  dan komunikasi;  iv)  sektor  keuangan  persewaan  dan  jasa  perusahaan  serta;  dan  v) sektor jasa.

## 3.3 Persoalan Pembangunan Sektor Pertanian
Meskipun  sektor  pertanian  cukup  penting  di  Kabupaten  TTU,  namun kemiskinan  masih  menjadi  masalah  yang  krusial  dengan  jumlah  penduduk miskin mencapai 26.465 jiwa atau sebesar 22,73% dari total jumlah penduduk (BPS  Kab.  TTU,  2015). Kemiskinan  yang  terjadi  ini  lebih  dipicu  oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia atau sebagian besar masyarakat yang bekerja  sebagai  petani,  masih  menggunakan  pola  tradisional  bertani  dalam kelangsungan  hidup  mereka  (pertanian  sub  sistem).  Kondisi  di  atas menandakan bahwa tingginya pertumbuhan sektor  pertanian tidak  berpengaruh
signifikan  terhadap  pemerataan  kesejahteraan  di  Kabupaten  TTU.  Fakta  ini dapat  dilihat  dari  hubungan  antara  pertumbuhan  sektor  pertanian  dan  tingkat kemiskinan di Kabupaten TTU. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam Gambar 2.

## Gambar  1.  Hubungan  Pertumbuhan  Sektor  Pertanian  dan  Tingkat  Kemiskinan di Kabupaten TTU
Berdasarkan Gambar  2. dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  berapapun besarnya  persentase  pertumbuhan  di  sektor  pertanian  akan  tetapi  tetap  tidak memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  penurunan  angka  kemiskinan. Mempertegas bahwa masih adanya gejala eksklusitifitas pertumbuhan di sektor pertanian.  Makna  dari  adanya  indikasi  kontradiksi  pertumbuhan  sektor pertanian dan kemiskinan di sini menjelaskan bahwa peningkatan value  added di  sektor  pertanian  yang  cepat  belum  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  pelaku usaha  tani  dan  ada  kemungkinan  hanya  dinikmati  oleh  petani  yang  memiliki lahan  luas  dan  pihak  perantara  lainnya  sebagai  akibat  masih  terdapat  adanya gejala  disparitas  kepemilikan  faktor  produksi  yang  timpang  di  kalangan petani.
Berdasarkan  pengamatan,  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan dan juga diskusi dengan pihak akademisi yang berkompeten dibidang pertanian, maka  diperoleh  informasi  bahwa,  rata-rata  yang  menjadi  indikasi  bahwa semakin  baiknya  pertumbuhan  di  sektor  pertanian  justru  berbanding  terbalik dengan  tingkat kemiskinan lebih disebabkan oleh beberapa identifikasi temuan antara lain adalah sebagai berikut:
a. Sektor  pertanian  di  Kabupaten  TTU  ternyata  banyak  menampung pengangguran  terselubung  dan  angkatan  kerja  yang  kurang  berpendidikan dan terampil.
b. Sektor  pertanian  merupakan sektor  yang  menampung  tenaga kerja dengan tingkat  pendidikan  yang  rendah  karena  tenaga  kerja  terdidik  tidak  ingin menjadi petani.
c. Rendahnya  adopsi inovasi  paket  teknologi pertanian sehingga mengakibatkan  produksi  dan  produktivitas  semakin  menurun  dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di kalangan petani. d. Terjadi  migrasi  tenaga  kerja  antar  sektor,  dimana  masyarakat  TTU  yang umumnya  adalah  petani  memilih  untuk  menjadi  penambang,  ataupun  bila tetap  melakukan  usaha  tani  sekalipun,  waktu  dan  perhatian  yang dicurahkan  untuk  usaha  tani  semakin  kecil  sehingga  kemungkinan  risiko kegagalan panen  semakin  tinggi.
e. Intensifikasi  pertanian  gagal  dilakukan,  sehingga  dalam  jangka  panjang kemungkinan akan terjadi kelangkaan pangan di Kabupaten TTU.
f. Adanya ketidakseimbangan antara rendahnya harga komoditi pertanian dan mahalnya  ketersediaan  input  produksi  pertanian  seperti  pupuk,  obat- obatan/pestisida,  bibit,  dan  faktor  pendukung  lainnya  menyebabkan  daya beli petani rendah.
g. Harga  jual output pertanian  tergolong  rendah  sehingga  nilai  tambah  hasil pertanian  untuk  turut  mendongkrak  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat petani sulit tercapai.
h. Lemahnya  kontrol  harga  dari  pemerintah  yang  faktanya  harga  terbentuk karena  lebih  didominasi  oleh  para  tengkulak  dari  Kabupaten  tetangga seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.
i. Kesulitan  akses  pasar  yang  memadai  dalam  perdagangan  hasil  pertanian mengakibatkan  rata-rata  petani  bekerja  hanya  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan sekedar untuk bisa bertahan hidup.
j. Berdasarkan  observasi  di  Kecamatan  Miomaffo  Barat,  kelimpahan  sektor pertanian  tidak  menjamin  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya.  Hal  ini akibat tidak adanya industri penyokong sektor pertanian.
k. Masih  terdapat  luasnya  lahan  tidur  yang  tidak  dikelola  secara  baik.  Luas lahan tidur di Kabupaten TTU masih sangat luas.
Minimnya  peran  Perusahaan  Daerah  (PD)  dalam  mengatasi  persoalan harga komoditi pertanian yang begitu rendah  dan dikuasai oleh para tengkulak, sebagai  akibat  terbatasnya  pola  kemitraan  perdagangan  inter  regional.  Ke-dua belas fenomena  di atas, mengindikasikan bahwa  pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi belum bisa menyejahterakan pelakunya (petani). Padahal mayoritas pekerjaan masyarakat di Kabupaten TTU adalah petani. Dapat dipastikan, rata- rata  masyarakat  di  Kabupaten  TTU  adalah  tergolong  miskin.  Hal  ini menegaskan  bahwa  pembangunan  sektor  pertanian  yang  terjadi  di  Kabupaten TTU  belum  dapat  dikatakan  inklusif.  Data  empiris  menunjukkan  bahwa
meskipun  sektor  pertanian  menciptakan  sumbangan  yang  besar  dalam penciptaan  lapangan kerja  dan jaminan  pendapatan kepada masyarakat, namun ketidakseimbangan  sestimik  masih  sering  terjadi  pada  kelompok  masyarakat tani yang sebagian besar ada di perdesaan.
Isma’il dkk. ,  (2015) , mengatakan  bahwa  berkaitan  dengan  pembangunan pengembangan sektor pertanian, terdapat banyak indikasi persoalan yang begitu kompleks  dan  perlu  mendapatkan  penanganan  serius.  Akan  tetapi,  dari  sekian banyak masalah tersebut setidaknya terdapat tiga (3) jenis aspek mendasar yang patut memperoleh prioritas perhatian pemerintah, antara lain:
a. Tingginya Ketimpangan Kepemilikan Lahan;
Persoalan  ini  lebih  dikarenakan  oleh  adanya  distribusi  kepemilikan  lahan yang  timpang.  Indikasi  dari  adanya  ketimpangan  kepemilikan  lahan  yang  ada di  Kabupaten  TTU  adalah  dengan  melihat  struktur  kepemilikan  lahan pertanian.  Dengan  struktur  kepemilikan  lahan  yang  seperti  ini  menandakan bahwa  harapan  untuk  mencapai  efisiensi  dan  produktivitas  akan  jauh  dari harapan.  Fakta  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  sebagian  besar  masyarakat  petani memiliki  lahan  pertanian  yang  sempit  sedangkan  yang  lain  memiliki kepemilikan lahan yang luas dan tergolong sebagai petani kaya b. Rendahnya Aksebilitas Pasar;
Berhubungan  dengan  distribusi  tata  niaga  pertanian  baik  di  pasar input maupun pasar output . Hal ini bisa dilihat dari indikasi kemampuan akses pasar  antara  petani  kecil  dan  petani  yang  memiliki  lahan  lebih luas tidak sama.  Dimana  sebagian  besar  petani  yang  memiliki  lahan  sempit  mengatakan bahwa  harga input produksi  seperti  bibit,  pupuk,  ataupun  pestisida  relatif mahal.  Mengindikasikan  bahwa  di  Kabupaten  TTU  masih  adanya ketidaksempurnaan dalam aksebilitas pasar antara petani miskin (yang memiliki lahan sempit) dan petani kaya (yang memiliki  lahan  lebih  luas). Persoalan  lain berkaitan  dengan  aspek  ini  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  infrastruktur pendukung yang menghubungkan daerah penghasil dan pemasar. c. Rendahnya Aksebilitas Teknologi;
Berkaitan dengan penggunaan alat-alat produksi yang berhubungan dengan penggunaan  teknologi  tepat  guna  bagi petani,  dimana  alat-alat produksi dalam menggarap  lahan  pertanian  dengan  metode  yang  lebih  modern  cuma  bisa dinikmati oleh petani kaya. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian bagi petani  kecil  ini  mengakibatkan  produksi  dan  produktivitas  semakin  menurun dan berdampak pada tingginya angka  kemiskinan  di  kalangan  petani.
Dari  ketiga  komponen  aspek  permasalahan  ini  jika  mampu  diatasi  maka besar  kemungkinan  kemiskinan  di  sektor  pertanian  dapat  diatasi  dan  tujuan tercipta  pembangunan  inklusif  bisa  diwujudkan  di  Kabupaten  TTU.  Oleh karena  itu,  upaya  pencapaian  hal  dimaksud  sangat  tergantung  dari  strategi atau  instrumen  kebijakan  yang  diambil oleh Pemerintah Daerah.

## 3.4 Strategi Pembangunan Sektor Pertanian
Upaya  pengentasan  kemiskinan  secara  sistemik  dan  kelembagaan seharusnya  disasar  pada  simpul-simpul  kemiskinan.  Dengan  berbagai  strategi pembangunan dengan ragam program untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa  selalu  diluncurkan.  Beraneka  program  pembangunan  tersebut  antara  lain melalui  pemberdayaan  masyarakat,  bantuan-bantuan  sosial,  dana  insentif, hibah, penguatan modal maupun pinjaman telah digulirkan kepada masyarakat, baik  itu  datangnya  dari  pemerintah  ataupun  lembaga  non  pemerintah  seperti LSM,  Gereja  dan  lainnya.  Akan  tetapi  faktanya  segala  jenis  bantuan  itu  tidak memiliki  dampak  signifikan  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten TTU.
Isma’il dkk. ,  (2015), jika  terjadi  fenomena  seperti  beragam  permasalahan pembangunan  pengembangan  sektor  pertanian  sebagai  potensi  daerah  yang telah diuraikan  di atas, maka secara  spesifik  strategi utama  yang perlu diambil oleh  Pemerintah  setempat  untuk  menjawab  tiga  aspek  utama  yang menyebabkan  belum  inklusifnya  pertumbuhan  sektor  pertanian  antara  lain adalah sebagai berikut:
a. Diversifikasi di sektor pertanian
Jika  terjadi  ketimpangan  kepemilikan  lahan  maka  cara  yang  paling  ideal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah land reform .  Yang dimaksud dengan land  reform di  sini  adalah  masalah  reformasi  kepemilikan  lahan pertanian  sebagaimana  yang  pernah  diperjuangkan  Sang Founding  Father
Soekarno  dengan  payung  hukum  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) tahun  1960.  Dasar  pertimbangannya  sangat  jelas  bahwa  tanah  adalah  identitas bagi  petani.  Sebab  tanpa  tanah,  maka  petani  akan  tetap  menjadi  mangsa eksploitasi pelaku ekonomi lainnya, sehingga kepemilikan tanah merupakan hal yang mutlak dibutuhkan.
Point  penting  dalam land  reform ini  adalah  bagi  mereka  yang  memiliki lahan yang sangat luas di luar batas ketentuan negara, dibagikan kepada petani yang  memiliki  lahan  sempit  atau  bahkan  tidak  memiliki  sepetak  pun.  Banyak negara komunis  dan  juga  Jepang  yang berhasil menerapkan strategi ini, dalam upaya  mengatasi ketimpangan distribusi  lahan  dan  menekan  jumlah  penduduk miskin  di  sektor  pertanian.  Akan  tetapi  kebijakan land  reform ini  tidak mungkin  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  kita,  walaupun  sistem  undang- undang  kita  mengizinkan  hal  itu  bisa  diwujudkan.  Sebagaimana  yang  telah tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya  demi  kemakmuran  rakyat”.  Alasan  mendasar dari  tidak  mungkin  diterapkannya  sistem land  reform , disebabkan  oleh  karena dinilai  akan  terjadi  benturan  psikologis dan politik yang  tidak menguntungkan  bagi  masyarakat  dan  juga  negara.  Akan  menjadi  sangat  sulit
bagi mereka yang memiliki lahan luas untuk mau dengan sukarela membagikan lahannya secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin lainya.
Oleh  karena  itu,  yang  paling  mungkin  dilakukan  pemerintah  dengan instrumen  kebijakannya  adalah  diversifikasi  usaha  tani.  Ini  dilakukan  kepada petani-petani  yang  memiliki  lahan  sempit  sebab  mereka  tidak  mungkin  akan melakukan usaha taninya di lahan yang sempit karena keterbatasan kemampuan dalam  akses  pasar  untuk  mencapai  harga input produksi  yang  relatif  mahal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
b. Aksebilitas Input maupun Output
Karena  hal  ini  berhubungan  dengan  tata  niaga  komoditi  pertanian  yang tidak  bertahan  lama  atau  mudah  rusak,  maka  baik  pemerintah  Pusat,  Provinsi maupun  Kabupaten  perlu  ada  sinergi  yang  kuat  dalam  mengeluarkan  regulasi guna  mengatur  tata  niaga  di  sektor  pertanian  baik  hasil  maupun  bahan  baku. Regulasi  yang  diatur  dalam  tata  niaga  pertanian  ini  adalah  di  dalamnya termasuk mengenai harga dasar/pokok, pajak, hingga pada distribusi pemasaran produk pertanian yang lebih berpihak pada petani kecil.
Selama  ini  regulasi  yang  dikeluarkan  melalui  Perda,  dan  tertuang  dalam Renstrada, RPJMD terkesan sudah sangat baik, akan tetapi masih lemah dalam penerapannya  di  tingkat  teknis  sehingga  terkesan  petani  bukan  sebagai  fokus pembangunan  sektor  pertanian  itu  sendiri.  Selain  itu  Infrastruktur  transportasi harus berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi hasil pertanian.
Selain  infrastruktur  transportasi  yang  perlu  ditingkatkan,  faktor kelembagaan  yang  berbasis  masyarakat  guna  turut  mendukung  seluruh rangkaian proses kegiatan industrialisasi berbasis pertanian (agroindustri/agrobisnis)  juga  sangat  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu  faktor kelembagaan  yang  perlu  ditekankan  di  sini  adalah  kelembagaan  desa  dan kelembagaan  desa  industri  guna  turut  mendukung  pertanian  sektor  hulu  yang pada akhirnya mampu mengangkat kesejahteraan petani.
Eksistensi kelembagaan desa industri ini, diyakini mampu membangkitkan lembaga-lembaga perdesaan yang sudah ada seperti koperasi, maupun lembaga keuangan mikro  lainnya.  Khusus tentang Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) yang  keberadaannya  menjadi  program  unggulan  pemerintah  pusat,  seiring dengan UU tentang desa No 6 tahun 2014 tentang Desa Mandiri, kelembagaan industri pedesaan ini dapat menjadi bagian penting dari Bumdes tersebut. c. Perlu adanya pengembangan teknologi sektor pertanian.
Pembangunan  pertanian  tidak  hanya  diarahkan  untuk  peningkatan produksi,  tetapi  juga  untuk  menghasilkan  produk  berkualitas  yang  berdaya saing  dengan  sistem  produksi  yang  modern.  Oleh  karena  itu  kerangka kebijakan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  guna  memperkuat pembangunan  pertanian  harus  ditekankan  bukan  saja  pada  teknologi pengolahan  lahan  pertanian  akan  tetapi  juga  pada  teknologi  pangan berbasis  pertanian.  Untuk  meningkatkan  daya  dukung  teknologi  maka  yang perlu  dipikirkan  adalah  bagaimana  upaya  memperkuat  kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk sumber daya manusia yang handal dalam  pengelolaan  sumber  daya.  Teknologi  merupakan  komponen  penting dalam  menggerakkan  industrialisasi  desa  terutama  dalam  pembangunan agroindustri.
Penguatan  industri  perdesaan  perlu  dilakukan  baik  untuk  industri  hulu untuk  memasok  sarana  produksi,  alat  dan  mesin  produksi  industri  perdesaan dalam  rangka  peningkatan  produktivitas;  maupun  industri  hilir  untuk penanganan  dan  pengolahan  hasil  dalam  rangka  untuk  kehilangan  hasil, pengemasan,  pengawetan,  dan  diservikasi  hasil  produk  olahan.  Pembangunan industri  desa  perlu  diawali  dengan  penyiapan  sumberdaya  manusia  ( human capital )  yang  kompeten  sesuai  dengan  posisi  dan  fungsinya  masing-masing, termasuk  unsur  masyarakat  pertanian  pada  strata  yang  paling  dasar;  yakni petani yang memasok bahan bakunya. Tahap selanjutnya adalah  meningkatkan kapasitas  adopsi  teknologi  untuk  proses  produksi  dan  aktivitas  agroindustri lainnya. Human  capital yang  telah  disiapkan  pada  tahap  sebelumnya  akan menjadi  modal  penting  untuk  keberhasilan  adopsi  teknologi  ini.  Adopsi teknologi  yang  meningkat  diharapkan  akan  meningkatkan  produktivitas  dan kesejahteraan masyarakat petani di desa.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  kajian  Analisis  Tipologi  Klassen  di  Kabupaten  TTU  yang dibedakan  menjadi  dua  bagian,  yaitu  a)  Tipologi  Daerah,  guna  melihat  posisi perekonomian Kabupaten TTU di tingkat Provinsi NTT; dan b) tipologi klassen ( modification ) dengan menggunakan data pertumbuhan  dan  tenaga  kerja  per sektor  Kabupaten  TTU,  maka  secara  spesifik  adalah  i)  berdasarkan  analisis tipologi daerah Provinsi NTT  dari tahun 2008-2012, dapat disimpulkan bahwa kondisi  perekonomian  Kabupaten  TTU  berada  dalam  kuadran  II  (daerah berkembang), namun demikian pertumbuhan ekonomi Kab. TTU masih bersifat eksklusif;  ii)  berdasarkan  analisis  tipologi  klassen  pertumbuhan  dan  tenaga kerja  sektoral  menunjukkan  bahwa  yang  termasuk  dalam  kuadran  (I)  sebagai sektor  unggulan  dan  merupakan  sektor  yang  dapat  memacu  pertumbuhan ekonomi  inklusif  di  Kabupaten  TTU  adalah  sektor  pertanian;  iii)  menyadari bahwa  sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  dapat  mewujudkan pertumbuhan  inklusif,  maka  diperlukan  penerapan  strategi  yang  tepat  agar sektor  pertanian  dapat  dijadikan  sebagai  lokomotif  pembangunan  dan memberikan multipier  efect kepada  sektor  sekunder  dan  tersier  yang  secara empiris  tergabung  dalam  sektor  terbelakang;  dan  iv)  ada  indikasi  bahwa pertumbuhan sektor pertanian  walaupun meningkatkan penyediaan lapangan  pekerjaan  yang  cukup  besar,  namun  ada  kecenderungan  makin
meningkatkan  kemiskinan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pembangunan pengembangan  sektor  pertanian  memiliki  tantangan  yang  cukup  berat  untuk membuat  sektor  ini  benar-benar  inklusif.  Tiga  jenis  aspek  utama  yang menyebabkan  pertumbuhan  sektor  pertanian  masih  belum  inklusif  antara  lain: Tingginya  Ketimpangan  Struktur  Kepemilikan  Lahan,  Rendahnya  Aksebilitas Pasar, dan Rendahnya Aksebilitas Teknologi.

## Pustaka
BPS  Kab.  TTU  2015. Timor  Tengah  Utara  dalam  Angka  2015 .  Kefamenanu: Badan Pusat Statistik Kabupaten TTU.
Isma’il,  M.,  Santosa,  D.B.  &  Yustika,  A.E.  2015. Sistem  ekonomi  Indonesia: tafsiran Pancasila & UUD 1945 . Jakarta: Penerbit Erlangga. Mahmudi 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga. Stiglitz,  J.E.  &  Uzawa,  H.  1969. Readings  in  the  modern  theory  of  economic growth . M.I.T. Press. Sugiyono,  2006. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeta. Thomas, R.L. 1997. Modern Econometrics: An Introduction . Boston: Addison- Wesley. Todaro,  M.P.  1999. Economics  Development  in  the  Third  World .  New  York: The Longman Inc.