Al Tijarah : Vol. 6 No. 3 (Special Issue) December 2020 (199-211) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## Analisis keunggulan dan peran sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tengah New Normal COVID-19

## Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati
Universitas Darussalam Gontor Email: muftiafif@unida.gontor.ac.id mulyawisdawati205@gmail.com

## Abstrak
Wabah  covid-19  sudah  sangat  dikenal  oleh  masyarakat  dunia  termasuk  Indonesia  yang  akhirnya menerapkan  kebijakan lockdown dan  PSBB  sejak  bulan  April  2020.  Yang  kemudian  kebijakan  PSBB dilonggarkan  namun  diperketat  kembali  saat  serangan  wabah  menunjukkan  reaktif  menyerang  Ibu Kota.  Bila  ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  wabah  covid  merupakan  ujian  terbesar  bagi  tiga  sistem ekonomi; kapitalis, sosialis dan Islam, yang mana ketiganya menghadapi masalah yang sama terkait dengan dengan penurunan  tingkat produksi dan  konsumsi.  Bukan semata-mata hanya alasan PSBB, tapi juga alasan kesehatan yang  harus  diutamakan sehingga aktiftias produksi dan konsumsi secara parsial  maupun  bersamaan  dituntut  terbatas.  Artinya,  wabah  covid-19  menghambat  laju perekonomian  seluruh  negara  di  dunia.  Namun  demikian,  lain  sistem  ekonomi  yang  diterapkan  lain pula  hasil  capaiannya.  Karya  ini  ditujukan  untuk  mendiskripsikan  keunggulan  dan  peran  sistem ekonomi  Islam  dalam  menciptakan  pemerataan  kesejahteraan  ekonomi  yang  mana  pengambil kebijakan  dibingungkan  antara  memilih  peningkatan  ekonomi  atau  mengutamakan  keselamatan  dan kesehatan.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  pendekatan  literatur  baik berupa teori dan hasil empiris. Disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya mampu menguatkan ekonomi kelompok masyarakat  menengah ke bawah untuk tetap melakukan  kegiatannya.  Dengan  prinsip  ketauhidan,  kepemilikan  harta,  penciptaan  kepentingan umum,  hak  kebebasan  dan  larangan  kedhaliman,  maka  sistem  ekonomi  Islam  dapat  menghadapi masalah  perekonomian  secara  global  dan  tetap  mencapai  tingkat  sejahtera.  Karena  sistem  Islam menjamin  pemerataan  kekayaan  melalui  derma;  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf,  untuk  membantu sesama dalam mengatasi masalah ekonominya.
Kata kunci: covid-19; sistem ekonomi; kesejahteraan; pemerataan

## A. PENDAHULUAN
Awal  Tahun  2020  masyarakat  dunia  dihadapkan  masalah  COVID-19  yang  tentu  saja  telah menghambat  berbagai  aktivitas  sosial,  mulai  dari  sektor  ekonomi,  politik  dan  bahkan  pendidikan. COVID-19  merupakan  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  virus  bernama  SARS-COV-2,  atau seringkali disebut Virus Corona. Virus Corona ini merupakan keluarga virus yang sangat besar. Virus ini dapat menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun juga terdapat jenis virus corona yang menular pada manusia, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu COVID-19. 1
Berbagai negara yang terkena dampak wabah tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, di antaranya ada yang berhasil menekan penularan virus (seperti China), adapula yang sebaliknya  sehingga  angka  kematian  dan  pasien  terjangkit  virus  terus  bertambah.  Termasuk Indonesia  yang  kebijakan  pemerintahnya  masih  tarik  ulur  antara  mengatasi  masalah  ekonomi  atau masalah kesehatan, mengingat dua hal ini adalah kebutuhan utama masyarakat dalam suatu negara.
Pada  hari  selasa,  tanggal  24  Maret  2020  Presiden  RI  memberikan  kebijakan  melalui pernyataan  tentang  pengurangan  risiko  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja),  dan  pertahanan produktivitas  ekonomi,  produktivitas  masyarakat  di  semua  wilayah  Indonesia,  harus  tetap dilaksanakan dengan beberapa  cara; pertama , seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) ; kedua , pemerintah  baik  pusat  dan  daerah mengalokasikan  ulang  anggarannya  untuk  mempercepat  pengentasan  dampak  corona,  baik  dari  sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020  Tentang  Refocussing  Kegiatan,  Realokasi  Anggaran  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019; ketiga ,  pemerintah  pusat  serta  daerah menjamin  ketersediaan  bahan  pokok,  diikuti  dengan  memastikan  terjaganya  daya  beli  masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. "Bantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya terjaga," ujar Presiden; keempat , program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. 2
Hingga  saat  karya  ini  ditulis  kasus  wabah  virus  COVID-19  di  Indonesia  bertambah  menjadi 3.635 kasus positif per Kamis tanggal 17 September 2020 . Dengan penambahan tersebut total kasus positif COVID-19 mencapai 232.628 kasus positif. Sedangkan jumlah pasien virus corona per tanggal tersebut mengalami penambahan 2.585, sehingga totalnya menjadi 166.686 orang. 3 Meskipun jumlah pasien  yang  sembuh  sudah  banyak  namun  setiap  hari  kasus  positif  kian  bertambah.  Sehingga menurut hemat penulis berbagai upaya yang telah dilakukan perlu dievaluasi termasuk salah satunya adalah  himbauan  untuk  menerapkan  gerakan  “ social  distancing ”  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  untuk mengantisipasi  dan  mengurangi  penyebaran  virus  ini.  Sementara  itu  pemerintah  juga  telah menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu strategi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Namun menurut Kementerian Kesehatan RI, PSBB tak sepenuhnya  membatasi  seluruh  kegiatan  masyarakat,  pembatasan  tersebut  hanya  berlaku  untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang telah terduga terinfeksi covid-19 tertinggi.
Kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  tentunya  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  beberapa  sektor,  salah  satunya  adalah  sektor  perekonomian.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  banyak  perusahaan  yang  terpaksa  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) terhadap  para  karyawannya. 4 Menurut  pemantauan  ILO  ( International  Labor  Organization )  bahwa adanya tindakan karantina penuh atau parsial ini sudah berdampak pada hampir 2.7 milliar pekerja, yang  sudah  mewakili  sekitar  81  persen  tenaga  kerja  dunia.  Dalam  situasi  ini  usaha  berbagai  sektor
1 Buku Saku Desa Tangguh COVID-19, Universitas Gadjah Mada, 2020, hal 3
2 https://news.detik.com/berita/d-5177088/ini-sebaran-kasus-covid-19-pada-17-september-dki-dan-jabar- tertinggi, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 19.04 WIB
3 Situs Berita Online “Liputan6.com” diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020
4 Syeikha Nabilla, Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja
Indonesia, dipublikasikan di:
https://www.researchgate.net/publication/340925534, 2020, hal 4
ekonomi  sedang  menghadapi  krisis  ekonomi  yang  dapat  mengancam  operasional  dan  Kesehatan mereka,  terutama  pada  perusahaan  kecil  dan  menengah,  ditambah  lagi  jutaan  pekerja  rentan kehilangan pekerjaannya.
Direktur  Bina  Pemagangan  Kementerian  Ketenagakerjaan  Siti  Kustiati  mengatakan  bahwa dampak  pandemi  Virus  Covid-19  sangat  besar  terhadap  dunia  ketenagakerjaan.  Berdasarkan  hasil survei  Kemenaker  dengan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LPI)  dan  Lembaga  Demografi Universitas  Indonesia,  perusahaan  memilih  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  akibat pandemi.  Diketahui  13.9%  perusahaan  mengurangi  jumlah  karyawan  menurut  pemaparan  beliau dalam diskusi virtual yang digagas oleh Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI). Kemudian terdapat 49,6% perusahaan  memutuskan  untuk  merumahkan  sebagian  pekerja  tanpa  di-PHK,  serta  36.5% perusahaan tidak menambah maupun mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dari jumlah pekerja yang ter-PHK  sebanyak  15.6%,  diantaranya  13.8%  pekerja  yang  ter-PHK  tanpa  pesangon  dan  1.8% pekerja ter-PHK dengan pesangon, tambahnya. 5
Salah satu sektor yang penulis bahas diatas dapat mengakibatkan beberapa akibat di sektor lainnya. Pemutusan Hubungan Kerja akan mengakibatkan kelangkaan bahan pokok, dengan demikian akan mengakibatkan kelaparan dan otomatis angka kemiskinan melonjak. Pada paper ini penulis akan membahas  bagaimana  ekonomi  Islam  berperan  dalam  menghadapi  permasalahan  yang  timbul  di tengah pandemi ini.
Wabah covid-19 dengan segala dampaknya di aspek ekonomi merupakan ujian bagi kekuatan sistem ekonomi Islam. Sejauh mana sistem ekonomi Islam dapat melalui sistem regulasi perkonomian di era baru ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem  ekonomi  kapitalis  merupakan  sebuah  sistem  yang  identik  dengan  kebebasan kepemilikan  pribadi  maupun  swasta,  eksplorasi  sumber  daya  serta  alat-alat  produksi  dan  kegiatan distribusi  disertai  pemanfaatannya  untuk  mencapai  laba  maksimum  dalam  kondisi  yang  sangat kompetitif. 6 Sistem  ini  diprakarsai  oleh  pemikiran  Adam  Smith  (seorang  tokoh  madzhab  klasik). Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dan dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia. Kebanyakan modal usaha berasal dari pinjaman berbunga dan memperkerjakan orang lain dengan  memberikan  imbalan  berupa  upah. 7 Tokoh-tokoh  sistem  ini  mengemukaan  bahwa  kegiatan ekonomi  yang  dilaksanakan  secara  bebas  akan  lebih  banyak  manfaatnya  bagi  kalangan  masyarakat dibandingkan dengan jika segalanya diatur oleh pemerintah. 8
Sistem  kapitalis  dipengaruhi  oleh  semangat  mendapatkan  keuntungan  semaksimal  mungkin dengan  sumber  daya  yang  terbatas. 9 Artinya  disini  terjadi  pertentangan  antara  kebutuhan  dan keinginan  manusia  yang  sifatnya  terbatas.  Sistem  kapitalis  mengakui  hak  kepemilikan  mutlak  oleh manusia. Oleh karenanya manusia dapat mengeksplorasi ketersediaan sumber daya yang ada seduai dengan manfaat dan kepentingannya. Konsep kepemilikan dalam kapitalis sangat bersifat individualis, yang mana dengan hal itu perekonomian dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang merata sebagai akibat  dari  persaingan  masing-masing  pengusaha. 10 Kebebasan  ekonomi  dan  persaingan  bebas,
5 https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326/kemenaker--dampak-corona-dahsyat-13-9-persen- perusahaan-kurangi-karyawan, diakses pada Kamis, 17 September 2020 pukul 20.13 WIB
6 Muhdar HM, Ekonomi Islam VS Ekonomi Kapitalis, Jurnal Al-Ulum Vol. 10, No. 1 Juni 2010, hal 99
7 Muhammad Tho’in, Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 03, 2015, hal. 118
8 Muhdar HM, Ekonomi Islam.…, hal. 99
9 Itang, Adib Daenuri, Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam, Jurnal TAZKIYA, Vol. 18, No. 1, 2017, hal. 68
10 Ambok Pangiuk, Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam), NALAR FIQH; Jurnal Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 2 Desember 2011, hal. 4.
munkgin  bisa  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  swasta,  namun  kenyataannya  justru menciptakan ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. 11
Prinsip  “keadilan”  dalam  sistem  ekonomi  ini  adalah  bahwa  setiap  individu  akan  menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja yang diraihnya. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam hal perekonomian, dan peran pemerintah hanya sebagai “pengamat” dan “pelindung” semata. 12 Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat berkaitan erat dengan pengejaran kepentingan  individu.  Bagi  Smith  apabila  setiap  individu  diperbolehkan  mengejar  kepentingannya masing-masing  tanpa  ada  intervensi  dari  pemerintah,  maka  ia  seolah-olah  dibimbing  oleh  tangan yang tak Nampak ( the invisible hand ), untuk mencapai tingkat kehidupan yang terbaik di masyarakat. Prinsip  ekonomi  kapitalis,  adalah;  hak  kepemilikan  swasta,  konsep invisible  hand ,  ekonomi swasta, persaingan bebas. Kerangka sistem ekonominya meliputi; kelangkaan sumber daya ekonomi, konsep nilai guna dan nilai tukar, peranan harga dalam kegiatan perekonomian. 13
Sebagai  sistem  ekonomi  yang  mendunia  berbasis  konvensional  dan  dilatar  belakangi  oleh konsep  individualis  ini  tentu  memiliki  implikasi  yang  serius  pada  perekonomian.  Sistem  ini menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks  bagi  ekonomi  masyarakat,  di  mana  masyarakat  miskin akan  dikalahkan  oleh  kelompok  orang  kaya  borjuis  yang  sanggup  menguasai  sumber  daya  lebih banyak,  sehingga  mereka  bisa  membeli  dan  mengusai  apa  saja  yang  mereka  inginkan.  Tujuan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  umum  seringkali  diabaikan  atau  bahkan  terkorbankan  oleh kepentingan-kepentingan individual 14 terutama pada masa pandemi seperti saat ini.

## 2. Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem ekonomi dunia selain kapitalis adalah sistem sosialis, yang mana sistem ini merupakan bentuk  penolakan  sistem  kapitalis  yang  dianggap  sebagai  penyebab  kesenjangan  kesejahteraan ekonomi yang tajam (si kaya dan si miskin) di tengah masyarakat secara merata. 15 Segala kegiatan ekonomi  dalam  sistem  sosialis,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pengaturan dilakukan oleh pemerintah  secara terpusat. Individu atau swasta tidak diberikan hak  untuk memiliki kekayaan,  alat  produksi  dan  eksplorasi  sumber  daya.  Bahkan  distribusi  dan  proses  tukar  menukar dilakukan  oleh  pemerintah. 16 Artinya  bahwa  kegitan  ekonomi  dari  hulu  ke  hilir  semua  dikuasai  oleh peran  pemerintah  terpusat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  pemerataan  kesejahteraan ekonomi ditengah masyarakat.
Dalam  kenyataannya,  penggunaan  otoritas  sistem  sosialis  dalam  ekonomi  seringkali ditunggangi  oleh  kepentingan-kepentingan  non-ekonomi,  seperti  politik  penguasa  saat  itu.  Sehingga terjadi  penguasaan  aset  oleh  pemerintah  dan  berpotensi  pada  kesenjangan  sistem  distribusi  dan pendapatan,  antara  penguasa  dan  rakyat.  Sehingga  bukannya  memperbaiki  ekonomi  tapi  justru menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan efisiensi ekonomi. 17
Pada  sistem ini  keseluruhan  peraturan  dibawah  kaum  buruh,  termasuk  yang  mengambil  alih aturan  produksi  dan  distribusi.  Kebebasan  ekonomi  individu  diperbolehkan  namun  sangat  terbatas, sehingga kreativitas individu maupun swasta menurun karena tidak diberikan semangat berkarya dan terbayang-bayang  kemakmuran  bersama.  Ciri  dari  sistem  sosialis  adalah;  mengutamakan kebersamaan,  pemerintah  berpesan  besar,  hak  milik  individu/swasta  tidak  diakui,  dan  sifat  manusia ditentukan oleh pola produksi. 18
Bagi  beberapa  orang,  sistem  ekonomi  sosialis  diartikan  sebagai  bentuk  perekonomian  yang pemerintahannya  kurang  bertindak  sebagai  pihak  yang  menasionalisasikan  industri-industri  besar
11 Muhammad Tho’in, Konsep Ekonomi….., hal. 119
12 Muhdar HM, Ekonomi Islam.…. hal. 100
13 Muhammad Tho’in, Konsep Ekonomi….. hal. 120-123
14 Ambok Pangiuk, Kepemilikan …… hal. 5
15 Itang, Adib Daenuri, Sistem Ekonomi Kapitalis ... hal. 76
16 Muhammad Tho’in, Konsep Ekonomi….., hal. 119
17 Ambok Pangiuk, Kepemilikan …… hal. 7
18 Muhammad Tho’in, Konsep Ekonomi….., hal. 125
seperti  pertambangan,  jalan  raya,  jembatan,  kereta  api  serta  cabang-cabang  produksi  lain  yang berkaitan  dengan  hajad  hidup  orang  banyak.  Sosialisme  melibatkan  pemilikan  semua  alat-alat produksi,  termasuk  di  dalamnya  tanah-tanah  pertanian  oleh  Negara  dan  menghilangkan  milik swasta. 19 Sistem sosialis ketika dihadapkan oleh krisis produksi dan konsumsi akan mengalami resesi berkepanjangan  disebabkan  kreatifitas  individu  terbatas,  dan  sering  terjadi  praktik  monopoli  oleh pemerintah. Sehingga masyarakat banyak dirugikan terlebih di tengah wabah yang berkepanjangan.

## 3. Ekonomi Islam
Secara  umum  Ekonomi  Islam  dapat  didefinisikan  sebagai  sistem  usaha  manusia  untuk mengalokasikan  dan  mengelola  sumber  daya  untuk  mencapai falah berdasarkan  prinsip-prinsip  dan nilai-nilai  Al-Qur‟an  dan  Sunnah. 20 Artinya  bahwa  Ekonomi  Islam  merupakan  konsekuensi  logis  dari implementasi ajaran Islam secara kaaffah dalam aspek ekonomi. 21
Dalam  Islam  hak  kepemilikan  individu  secara  prinsip  diperbolehkan  dengan  mekanisme tertentu, bukan dengan jalan rampasan. Mekanisme yang diatur sistem Islam adalah  terkait dengan fitrah manusia yang hidup bersosial dan saling interaksi satu sama lain. Hubungan interaksi itu yang mengakibatkan  adanya  transaksi  kesepakatan  antar  pihak-pihak  yang  saling  memenuhi  kebutuhan dan  saling  rela  dengan  konsekwensi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  secara  bersama-sama. Kebebasan  kepemilikan  dan  usaha  diperbolehkan  dalam  sistem  ekonomi  Islam  selama  tidak bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  dasar  syariah  Islam. 22 Pemilik  mutlak  dalam  Islam  dikuasai penuh oleh Pemilik alam semestas yaitu Allah swt. Manusia diberikan hak ekonomi dalam kepemilikan sementara,  hak  pemanfataan  dan  pengelolaan  sumberdaya  yang  mana  dalam  hak-hak  tersebut ditetapkan  beberapa  kewajiban  yang  harus  ditunaikan;  seperti  wajib  memperolehnya  dengan  cara yang halal, wajib disucikan degan zakat, wajib peduli dengan kaum fakir miskin, wajib peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. 23
Sistem  ekonomi  Islam  menekankan  keadilan,  yang  berarti  adil  tanpa  batas;  baik  batas nasionalis,  batas  kesukuan,  bahasa,  bangsa,  warna  kuli,  bahkan  batasan  agama.  Keadilan  dalam sistem  Islam  menyeluruh  sampai  kepada  mahkluk-makluk  Allah  yang  lain  seperti  hewan,  tumbuhan bahkan  golongan  Jin  sekalipun.  Keadilan  dalam  sistem  ekonomi  Islam  hanya  pada  dua  hal;  yaitu “kebenaran”  dan  “kebathilan”. 24 Adapun  prinsip  dalam  sistem  ekonomi  Islam  adalah;  prinsip ketauhidan, prinsip kepemilikan, prinsip kebebasan, prinsip keadilan, dan prinsip larangan riba.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif analitik  dimana  penulis  berupaya  memahami  berbagai  konsep  yang  ditemukan  dalam  proses penelitian.  Adapun  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik content  analysis yaitu  untuk mengetahui  kesimpulan  dari  sebuah  text  yang  diacu.  Artinya  bahwa  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  ungkapan  gagasan  penulis.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepustakaan (library  research)  yang  menggunakan  jenis  dan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian,  artikel  dan  referensi  yang  membahas  topik  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian  yang diangkat.
19 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 62
20 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam; (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hal. 27
21 Ambok Pangiuk, Kepemilikan …… hal. 10
22 Ambok Pangiuk, Kepemilikan …… hal. 11
23 Muhammad  Yazid,  Prospek  Ekonomi  Syariah  dalam  Menjawab  Tantangan  Keadilan  Social  Dan  Kapitalisme Global, Al-Qanun, Vol 12, No, 1, Juni 2009, hal 183-186
24 Saleh  Hidayat,  Keadilan  Sistem  Ekonomi  Islam  (Syari’ah):  Komparisinya  Dengan  Sistem  Ekonomi  Kapitalis  Dan Sosialis, Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2014, hal. 46

## D. PEMBAHASAN
Ekonomi Islam sebagaimana disebutkan pada sub judul di atas secara umum diartikan sebagai sistem  yang  berlandaskan  pada  Quran  dan  Sunnah,  namun  bila  melihat  dari  definisi  para  pakar ekonom muslim, dapat di paparkan sebagai berikut: 25
Akram  Kan  berpendapat  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  sebuah  ilmu  mencapai falah , dinyatakan;  “ Islamic  economics  aims  the  study  of  human falah (well-being)  achieved  by  organizing the  resources  of  earth  on  the  basic  of  cooperation  and  participation .”  Definisi  tersebut  memberikan makna  dimensi  normatif  (kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan  di  akhirat)  serta  dimensi  positif (mengorganisir sumber daya alam).
Menurut  Muhammad  Abdul  Manan  “ Islamic  economic  a  social  science  which  studies  the economics problems of a people imbued with the value of Islam”. Yang berarti ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengulas masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam.
Sedangkan  M.  Nejatullah  Ash-Shidqi  berpendapat  bahwa  “ Islamic  economics  is  the  muslim thinker’s response to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Qur’an  and  the  Sunnah  as  well  as  bey  reason  and  experience .”  Menurut  Ash-shidqiy  ilmu  ekonomi islam adalah pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur‟an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

## 1. Tidak Ada Konsep Kelangkaan Dalam Islam
Kelangkaan sumber daya dalam Islam tidak diakui, karena Allah berfirman telah menyatakan dalam  firmanNya  bahwa  apapun  ciptaan  yang  ada  di  muka  bumi  ini  disediakan  untuk  kebutuhan manusia  seutuhnya. 26 Adapun  jika  tetap  dinyatakan  karena  alasan  kelangkaan,  Allah  tetap menciptakan barang subtitusi 27 sebagai ganti dari barang yang menurut masyakarakat adalah barang utama, seperti kebutuhan akan beras dapat digantikan dengan jagung, singkong, kentang, gandum, dan lainnya.
Hak kaya diperbolehkan dalam Islam hanya saja diwajibkan untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, selanjutnya dalam berkonsumsi dilarang bertindak berlebih-lebihan (QS.  Al-Baqarah  [2]:  141)  dan  membuat  sia-sia/  tabdzir  (QS.  Al-Isra‟  [17]:  27)  dari  apa  yang dimilikinya.  Dalam  Islam  kebutuhan  manusia  dibatasi  oleh  kebutuhan  manusia  yang  lain,  sehingga tercipta  pemerataan  distribusi  kesejahteraan  karena  orang  kaya  diwajibkan  membagikan  sebagian kekayaannya kepada kelompok orang-orang lemah (QS. Taubah [9]: 60).

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 28
Sebagaimana beberapa definisi Ekonomi Islam diatas, dapat dipahami bahwa dalam Ekonomi Islam  mempelajari  perilaku  individu  yang  dituntun  oleh  ajaran  Islam,  mulai  dari  penentuan  tujuan hidup,  cara  memandang  dan  menganalisis  masalah  ekonomi,  serta  prinsip-prinsip  serta  nilai  yang harus  dipegang  teguh  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Adapun  prinsip  dasar  ekonomi  Islam  antara lain;
1. Prinsip  Ketauhidan; yaitu  prinsip  berkeyakinan  pada  Allah  swt  Tuhan  Yang  Satu,  yang  mana  di dalamnya meliputi akidah, syari‟ah (hukum), dan moral. Hubungan sistem ekonomi Islam dengan akidah ketauhi dan sangat erat bahkan tidak bisa dipisahkan (QS. Al-A‟raf [7]: 85; QS. Hud [11]: 84).  Firman  Allah  tersebut  memberikan  isyarat  bahwa  kesejahteraan  hidup  manusia  didominasi oleh  tingkat  akidah  yang  kuat  dan  benar.  Islam  memandang  alam  semesta  beserta  isinya  ini adalah  milik  Allah  swt  begitu  juga  kepengurusan  dan  ketertibannya  tidak  lepas  dari pengawasanNya.  Hubungan  ekonomi  dengan  aturan  syari‟ah  memungkinkan  bahwa  setiap
25 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2006), hlm 15- 17 26 QS. Al-Baqarah [2]: 29
27 QS. Al-Baqarah [2]: 141
28 Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , Kencana, Jakarta: 2006, hal. 18
aktivitas  perekonomian  seseorang  menjadi  nilai  ibadah.  Sedangkan  hubungan  ekonomi  dengan moral  atau  akhlak  tertuang  dalam  hal  berikut;  (1)  larangan  curang  dan  merugikan  pihak  lain, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad);  (2)  larangan  penipuan  dalam  transaksi;  (3)  larangan  menimbun  barang  atau  harta berupa  emas  atau  perak  (mata  uang)  dengan  tujuan  maksimalisasi  keuntungan.  Karena khususnya mata uang sangat diperlukan untuk transaksi demi terwujudnya kemakmuran ekonomi dalam  masyarakat.  Menimbun  mata  uang  juga  menghambat  fungsinya  dalam  memperluas lapangan  produksi  dan  lapangan  pekerjaan  untuk  buruh  (lihat,  QS.  At-Taubah  [9]:  34);  “ Hai orang-orang  yang  beriman,  Sesungguhnya  sebagian  besar  dari  orang-orang  alim  Yahudi  dan rahib-rahib  Nasrani  benar-benar  memakan  harta  dengan  jalan  batil  dan  mereka  menghalang- halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peran dan tidak memanfaatkannya  pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan mendapat) siksa yang pedih”
Dengan  prinsip  ketauhidan  ini  niscaya  ekonom  muslim  akan  mengedepankan  nilai-nilai  ibadah yang  secara  umum  dibagi  menjadi  dua;  vertikal  dan  horizontal.  Vertikal  tunduk  dengan  aturan yang  Allah  tetapkan  kepadanya  dalam  tindakan  berekonomi  dan  tetap  terus  mengedepankan keadilan  dalam  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  karena  terdapat  hak  manusia  yang  lain  di dalam sumber daya tersebut.
2. Prinsip Kepemilikan harta ; dalam ajaran Islam pemilik hakiki seluruh alam semesta beserta isinya adalah  Allah  SWT,  termasuk  harta  yang  dipegang  oleh  manusia  adalah  milikNya.  Sedangkan manusia  hanya  sebagai khalifatullah (wakil;  pemegang  amanat)  atas  harta  titipan  Allah  Swt, sebagaimana  dalam  firmanNya  QS.  Al-Baqarah  ayat  [2]:  284; “Kepunyaan  Allah-lah  segala  apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu  atau  kamu  menyembunyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan  dengan  kamu tentang  perbuatanmu  itu”. Sangat  jelas  bahwa  semua  harta  benda  di  alam  semesta  ini  adalah mutlak  milik  Allah  SWT.  Yang  berarti  manusia  diberikan  hak  pemanfaatan  semata  untuk kelangsungan hidupnya dan kelak akan diminta pertanggung-jawaban atas harta tersebut (QS. Al- Hadid  [57]:  7); “Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  rasul-Nya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka  orang-orang  yang  beriman  di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”
3. Ekonomi  Islam  menciptakan  keseimbangan  antara  Kepentingan  Individu  dengan  Kepentingan Umum.
Islam  tidak  mengakui  hal  dan  kebebasan  mutlak,  tetapi  mempunyai  batasan-batasan  tertentu, termasuk  kaitannya  dengan  hak  milik.  Hanya  keadilan  yang  dapat  melindungi  keseimbangan antara  batasan-batasan  yang  ditetapkan  dalam  sistem  Islam  untuk  kepemilikan  individu  dan umum.  Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  setiap  individu  untuk  mensejahterakan  dirinya tidak  boleh  mengabaikan  kepentingan  orang  banyak.  Prinsip  ini  harus  tercermin  pada  setiap kebijakan individu maupun lembaga dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik konsumsi, produksi maupun  distribusi.  Jelas  bahwa  ciri  tersebut  berbeda  dengan  ekonomi  kapitalis  yang  hanya mementingkan kepentingan pribadi begitu juga dengan ekonomi sosialis yang hanya menekankan kepentingan masyarakat (lihat, QS. Al-Maa‟uun [107]: 1-3).
5. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam
Islam memberikan kebebasan umatnya untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun koletif untuk mencapai tujuan. Hanya saja kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang termaktuk di dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Hal ini  termaktub  dalam  QS.  Al-Baqarah  [2]:  188; “Dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan  harta sebagian  yang  lain  diantara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebagian  daripada  harta  benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”
Prinsip  kebebasan  semacam  ini  sangatlah  berbeda  dengan  prinsip  kebebasan  system  ekonomi kapitalis  maupun  sosialis.  Dalam  ekonomi  kapitalis  kebebasan  individu  dalam  berekonomi  tidak dibatasi  oleh  norma-norma  ukhrawi,  sehingga  tidak  ada  halal  dan  haram.  Sedangkan  dalam
sosialis  justeru  tidak  ada  kebebasan  sama  sekali,  sebab  seluruh  aktivitas  ekonomi  masyarakat diatur dan ditujukan untuk negara, sehingga jika negara tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya tentunya akan menimbulkan ketidak adilan.
6. Larangan Riba
Islam  menitikberatkan  pada  fungsi  uang  pada  bidang  yang  normal,  artinya  bahwa  uang  harus difungsikan sebagaimana fungsi uang itu sendiri yaitu sebagai alat tukar atau transaksi, sebagai satuan  hitung  dan  sebagai  penyimpan  nilai.  Diantara  faktor  yang  menyelewengkan  uang  dari bidangnya yang normal yaitu bunga (riba).
Erwandi  (2018)  menyebutkan  bahwa  riba  merupakan  penyakit  masyarakat  yang  telah  dikenal lama dalam peradaban manusia.  Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak  manusia  mengenal uang  (emas  dan  perak). 29 Riba  dikenal  pada masa  peradaban  Farao di Mesir,  peradaban  Sumeria,  Babilonia  dan  Asyuriya  di  Irak,  dan  peradaban  Ibrani  Yahudi. Termaktub  dalam  kitab  perjanjian  lama  bahwa  diharamkan  orang  Yahudi  mengambil  riba  dari orang Yahudi, namun diperbolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. 30 Allah  SWT  berfirman  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  275: “Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penhuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya
Setiap muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti berdampak buruk terhadap  manusia.  Karena  Allah  Maha  Bijaksana  dan  tidak  mungkin  melarang  sesuatu  yang berguna  bagi  hambaNya.  Terlebih  riba  yang  diharamkan  olehNya  juga  berdampak  buruk  tidak hanya bagi individu saja melainkan bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara.
Katakanlah dalam sebuah lingkungan masyarakat, jika terdapat salah satu diantaranya melakukan praktik  riba,  maka  tidak  akan  menciptakan  kondisi  masyarakat  yang  madani,  saling  mengasihi, saling  mencitai  dan  tolong  menolong  didalamnya.  Sebab  pelaku  riba  justeru  tanpa perikemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya.

## 3. Filantropi Islam Penguat Sistem Ekonomi Islam
Sebagai  negara  yang  penduduknya  mayoritas  Muslim,  Indonesia  pasti  bisa  mengatasi  dan melewati  masa-masa  sulit  ekonomi  akibat  pandemi  covid-19  ini,  karena  ajaran  Islam  mewajibkan zakat  sebagai  salah  satu  bentuk  filatropi  dan  mengajurkan  filantropi  lainnya  seperti  infak,  sedekah, wakaf  dan  hibah.  Dengan  adanya  filantropi  tersebut  umat  Islam  dapat  saling  bahu-membahu memberikan  bantuan  kepada  sesama,  sehingga  tetap  terjaga  pemerataan  kesejahteraan/  kekayaan karena tujuan filantropi Islam adalah distribusi sebagian kekayaan orang kaya/ mampu kepada orang lain yang miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, meskipun hak hak kompetisi  swasta/ individu diberikan  kebebasan  oleh  Islam,  namun  tetap  diberikan  beban  bagi  yang  kaya  dan  yang  menang dalam kompetisi tersebut untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk golongan fakir miskin atau kaum lemah yang tidak berdaya dalam hal modal, sumber daya atau pendapatan. Adapun model filantropi Islam sebagai sub sistem dari Sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut 31 :
1. Zakat;  adalah  distribusi  kekayaan  yang  diwajibkan  atas  orang  kaya  setelah  kekayaannya mencapai nishob dan haul yang  penerimanya  terbatas  pada  delapan  golongan  saja  (fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang berhutang, fi sabilillah dan musafir ).
2. Infak;  adalah  setiap  distribusi  harta  kekayaan  kepada  semua  golongan  (baik  kaya  maupun miskin) ditujukan untuk menggapai ridha Allah tanpa disyaratkan pencapaian nishob dan haul .
29 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , PT. Berkat Mulia Insani, (Bogor: 2018), hal. 383
30 Abdullah Al Umrani, Al Manfa’atu fil Qardh , Dar Ibnu Al Jauzi, Cetakan II, (Dammam: 2006), hal. 86
31 Mufti  afif,  Fungsi  Masjid  dalam  Mengelola  Dana  Ziswah  Sebagai  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat, Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP), Vol. 3, No. 2, Mei 2020, hal. 758-759
3. Sedekah; yaitu sama seperti infak, namun yang didistribusi lebih umum (aset harta atau non harta). Bantuan pertolongan berbentuk fisik adalah sedekah, senyum membuat senang orang lain termasuk sedekah, donasi bantuan ide dan gagasan adalah sedekah, dll.
4. Wakaf;  adalah  distribusi  kekayaan  yang  ditujukan  untuk  Allah  dengan  menahan  benda pokoknya dan mendistribusikan manfaatnya untuk maslahat umum.
5. Hibah;  pengalihan  hak  kepemilikan  atas  aset  kekayaan  kepada  orang  lain  tanpa  mengharap imbalan  dari  penerimanya.  Seperti  hadiah,  dan  jenis  pemberian  lainnya  selain  zakat,  infak, sedekah dan wakaf. 32

## 4. Optimalisasi Bantuan Langsung Tunai Lewat  Zakat, Infak, Sodaqoh.
Menghadapi  masa  pandemi  sekarang  ini  tentunya  bukan  hanya  pemerintah  saja  yang  harus berperan  dalam  penanganannya,  namun  peran  masyarakat  juga  sangat  membantu.  Kontribusi masyarakat  sesuai  dengan  kemampuannya  dalam  bentuk  penyaluran  dana  Zakat,  Infak  dan Shodaqoh  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  yang  kurang  beruntung.  Khususnya  untuk instrument zakat yang telah ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid 19 secara langsung.
Pada  dasarnya  filantropi  Islam  yang  satu  ini  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  bagi perekonomian umat, namun disayangkan realisasi penyalurannya masih jauh dari harapan. Realisasi zakat  yang  tercatat  di  Baznas  pada  akhir  2018  tercatat  hanya  8,1  triliun,  sedangkan  potensinya mencapai Rp 252 Triliun 33 . Oleh sebab itu kampanye berzakat, berinfak dan bershodaqoh harus tetap digaungkan ditengan masyarakat meskipun di beberapa daerah sudah memberlakukan  kondisi “New Normal”nya.
Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan masjid sebagai pusat Baitul Maal dengan aktifitas sosial kemasyarakatan antara lain; pertama , memberi bantuan kepada jama‟ah yang terkena dampak Covid 19. Bantuan yang dimaksud berupa Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terkena  “Putus  Hubungan  Kerja  (PHK)”  maupun  untuk  keperluan  konsumsi  rumah  tangga  lainnya seperti  pembayaran  PDAM,  Listrik  atau  angsuran  pinjaman. Kedua ,  menumbuhkan  ekonomi masyarakat  terdampak  Covid  19  dengan  menyediakan  fasilitas  produksi  dan  pemasaran  barang- barang kebutuhan untuk masa pandemi seperti tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, handsanitizer maupun  masker. Ketiga ,  menyelenggarakan  pelatihan  kerja  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan baik hard maupun soft skill khususnya para jama‟ah masjid dan masyarakat sekitar masjid 34 .

## 5. Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Produktif
Optimalisasi pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk . Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat berperan aktif dalam  realisasinya  sehingga  perlu  bekerjasama  dengan  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  untuk mempromosikan  wakaf  ini.  Wakaf  uang  yang  terhimpun  dapat  digunakan  untuk  pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti pembangunan Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus untuk korban  Covid  19,  APD  (Alat  Pelindung  Diri)  wakaf,  masker  wakaf,  poliklinik  wakaf,  rumah  Isolasi Wakaf, dan lainnya 35 . Agar wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkesinambungan, maka pengelolaan  wakaf  harus  dilakukan  dengan  manajemen  yang  profesional.  Realita  yang  ada
32 Mufti  afif,  dkk,  Modul  Peningkatan  Literasi  Fikih  EKonomi  Muamalah  Pedagang  Pasar  Subuh,  Dadung, Mantingan, Cet. 1. Elmarkazi, (Bengkulu, 2020), hal. 21.-22
33 Azwar  Iskandar,  Bayu  Taufiq  Possumah,  and  Khaerul  Aqbar,  ‘Peran  Ekonomi  Dan  Keuangan  Sosial  Islam  Saat Pandemi Covid-19’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 2020 , hal. 630
34 Nurseri  Hasnah  Nasution,  Manajemen  Masjid  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19’, Yonetim:  Jurnal  Manajemen Dakwah , Radenfatah, 2020. Hal 16
35 Azwar Iskandar, dkk, Peran Ekonomi ….., hal 632-633.
menunjukkan bahwa terdapat banyak harta benda wakaf yang ada namun kurang atau bahkan tidak diproduktifkan sehingga manfaatnya kurang maksimal. 36
Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf juga memiliki peran yang tak kalah besarnya dengan zakat  terutama  dalam  pembangunan  infrastruktur  pada  berbagai  fasilitas  umum  dan  pemberdayaan umat, 37 sehingga  wakaf  tunai  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  solusi  pengentasan kemiskinan  khususnya  bagi  masyarakat  yang  terdampak  Covid  19,  tentunya  dengan  adanya partisipasi  dari  pihak  non  pemerintah  yaitu  masyarakat  khususnya  golongan  kaya  yang  memiliki kemampuan membantu meringankan beban masyarakat miskin 38 . Sebagaimana negara Bangladesh mempunyai Lembaga yang disebut Social Investment Bank Limited (SIBL) yang merupakan salah satu usaha non pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Lembaga tersebut beroperasi dengan cara  menggalang  dana  dari  masyarakat  golongan  kaya  khususnya  melalui  dana  wakaf  tunai  lalu dikelola  dan  hasilnya  disosialisasikan  kepada  masyarakat  miskin. 39 Jika  negara  Bangladesh  saja mampu  mengelola  dana  wakaf  tunai  melalui  SIBL,  maka  Indonesia  dengan  populasi  Muslim  lebih besar  diharapkan  juga  mampu  memberdayakan  dana  wakaf  lebih  baik  dan  optimal  khususnya  pada masa pandemi ini.
6. Memberikan Bantuan Modal Usaha Produktif saat Krisis melalui skema Qardhul Hasan Pada  saat  pandemi  seperti  sekarang  ini  tidak  sedikit  pelaku  usaha  baik  usaha  menengah maupun  usaha  kecil  menengah  (UMKM)  yang  berjuang  agar  tetap  eksis  walau  dalam  kondisi  New Normal  sekalipun.  Sebab  dipastikan  dengan  adanya  wabah  Covid  19  ini  penjualan  mengalami penurunan  begitu  pula  aktifitas  ekonomi  lainnya.  UMKM  khususnya  sering  kali  mengalami  kesulitan dalam  pemodalan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  pedagang  pasar  tradisional  merupakan  bentuk kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian harus menjadi perhatian yang  besar  mengingat  pedagang  di  pasar  tradisional  merupakan  manisfestasi  dari  perkembangan ekonomi  yang  sangat  penting.  Upaya  pengembangan  dan  penguatan  potensi  mereka  sebagai kelompok  ekonomi  strategis  harus  berorientasi  pada  pemberdayaan,  sehingga  terbentuk  pelaku ekonomi  lokal  yang  mandiri  dan  kuat  melalui  Lembaga  Keuangan  Mikro  khususnya  Lembaga Keuangan Mirko Syari‟ah 40 .
Pemberian  modal  usaha  unggulan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  skema pinjaman Qardhul Hasan , yaitu pinjaman yang tidak mengambil keuntungan (manfaat) namun tetap ditekankan  untuk  dibayarkan  kembali 41 .  Menurut  Iskandar  et  al  (2020)  produk  melalui  skema  ini merupakan  salah  satu  produk  sistem  keuangan  syariah  yang  sangat  penting  dalam  mendukung pemulihan  perekonomian.  Adapun  proses  penyalurannya  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  lembaga berikut ini;
a. LKMS  (Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari‟ah)  dapat  membiayai  usaha  kecil  melalui  dana  yang berasal  dari  berbagai  sumber  diantaranya  baik  dari  masyarakat  umum,  perusahaan  BUMN maupun swasta.
b. Pinjaman  langsung  tanpa  margin  untuk  usaha  yang  disalurkan  oleh  perusahaan  baik  swasta maupun  BUMN  kepada  karyawannya.  Adapun  dana  yang  digunakan  diambil  dari  dana  CSR ( Corporate Social Responsibility ). Berkaitan dengan hal ini pemerintah perlu mempertegas akan
36 Sakni, A.S., Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari’at Wakaf , Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013) h. 151-166
37 Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A., Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No.1 2020) h. 79-92
38 Azwar Iskandar, dkk, Peran Ekonomi ….., hal. 631.
39 https://www.siblbd.com/retail/deposit details/Cash-Waqf-Deposit diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 12.25 WIB
40 Azwar Iskandar, dkk, Peran Ekonomi ….., hal. 632.
41 Siti  Patimah  Sari,  Pengaruh  Pembiayaan  Qardhul  Hasan  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Usaha  Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor), Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 4, No.1, Maret, 2013. Hal. 77
kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi kepada setiap perusahaan baik perusahaan milik negara/daerah  maupun  swasta.  CSR  mengacu  pada  kewajiban  setiap  organisasi  dalam melindungi  dan  kontribusinya  pada  masyarakat  dimana  organisasi  tersebut  berada. Sebagaimana  dalam  Islam  bahwa  konsep  persaudaraan  dan  keadilan  sosial  dapat  dilakukan dengan cara berbagi keuntungan atau kemakmuran bersama masyarakat disekitarnya. Dengan demikian organisasi tersebut telah melaksanakan kewajiban CSR (tanggung jawab) nya kepada masyarakat sekitar 42 .
c. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan Syari‟ah Non Bank yang dapat diproyeksikan sebagai lembaga solutif atas permasalahan yang timbul akibat Covid 19 ini. Yaitu  dengan  melaksanakan  program  pemberdayaan  melalui  produk  Qardhul  Hasan 43 .  Dalam implementasinya,  qardhul  hasan  tidak  hanya  sebagai  instrumen  pembiayaan  saja,  akan  tetapi juga terdapat pendampingan dalam operasionalnya, sehingga dengan adanya pendampingan ini model pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan tidak salah sasaran.

## 7. Pengembangan teknologi finansial syari’ah
Dimasa pandemi sekarang ini teknologi digital semakin memainkan peran pentingnya hampir pada  semua  lini  kehidupan.  Tidak  terkecuali  pada  pemanfaatan  teknologi  finansial  syari‟ah  guna memperlancar  aktifitas  likuiditas  pelaku  pasar  daring  secara  syari‟ah.  Hal  ini  lebih  difokuskan  pada peningkatan  transaksi social  finance diantaranya  zakat,  infak,  shodaqoh  dan  wakaf  (ZISWAF)  selain daripada commercial finance . Adapun  pengembangan market  place berpotensi  sebagai  sarana  bagi  pasar  tradisional  dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini yang bertujuan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  terlebih  pada  saat  masyarakat  harus  melakukan “ lockdown” ditengah  pandemi  ini.  Sebuah  penelitian  menemukan  bahwa  problematika  keuangan, sumber  daya  manusia  dan  teknologi  termasuk  permasalahan  klasik  yang  sering  dihadapi  oleh  para pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia 44 .  Penelitian  lainnya  juga  menyebutkan bahwa perkembangan teknologi di bidang keuangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini  yang  tentunya  memberikan  dampak  secara  signifikan  terhadap  perubahan  perilaku  masyarakat terutama dalam bertransaksi keuangan baik di sektor perbankan maupun disektor lainnya 45 .

## E. KESIMPULAN
Ekonomi  Islam  lengkap  dengan  prinsip  dan  karakteristiknya  yang  telah  hadir  sebagai  solusi atas problematika ditengah-tengah eksistensi kedua sistem ekonomi konvensional baik Kapitalis dan Sosialis  mampu  berperan  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  terlebih  di  tengah  kondisi New Normal Covid 19. Hal ini terlihat dari bagaimana filantropi  dalam ekonomi dan keuangan  Islam dapat  diaplikasikan  sebagai  sarana  distribusi  pendapatan  antara  golongan  masyarakat  kaya  dan masyarakat miskin. Sehingga ketimpangan yang terjadi diantara kedua golongan masyarakat tersebut dapat  diminimalkan  bahkan  dihilangkan.  Dengan  prinsip  ketauhidan,  kepemilikan  harta,  penciptaan kepentingan  umum,  hak  kebebasan  dan  larangan  kedhaliman,  maka  sistem  ekonomi  Islam  dapat menghadapi  masalah  perekonomian  secara  global  dan  tetap  mencapai  tingkat  falah.  Karena  sistem Ekonomi  Islam  menjamin  pemerataan  kekayaan  melalui  derma;  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf, untuk membantu sesama dalam mengatasi masalah ekonominya.
42 Muh Awal Satrio,  Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR  Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha , Vol. 23, No. 2, 2015,  hal.108.
43 Mubarok, F.K., Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat, AKUNTABEL, Vol. 16, No. 1, 2019, hal. 62-68
44 Hida  Hiyanti  and  others,  ‘Peluang  Dan  Tantangan  Fintech  (Financial  Technology)  Syariah  Di  Indonesia’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 2020.
45 Retno  Rizki  Dini  Yuliana,  ‘Sinergi  Lembaga  Teknologi  Finansial  Dan  Koperasi  Dalam  Pemanfaatan  Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb’, Jurnal Ekonomi Pembangunan , 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Al Umrani, Al Manfa’atu fil Qardh , Dar Ibnu Al Jauzi, Cetakan II, (Dammam: 2006), hal. 86 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam; (Jakarta: Rajawali Pres, 2007) Ambok  Pangiuk,  Kepemilikan  Ekonomi  Kapitalis  dan  Sosialis  (Konsep  Tauhid  dalam  Sistem  Islam),
NALAR FIQH; Jurnal Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 2 Desember 2011
Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A., Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No.1 2020).
Azwar  Iskandar,  Bayu  Taufiq  Possumah,  and  Khaerul  Aqbar,  „Peran  Ekonomi  Dan  Keuangan  Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19‟, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 2020 . Buku Saku Desa Tangguh COVID-19, Universitas Gadjah Mada, 2020 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , PT. Berkat Mulia Insani, (Bogor: 2018)
Hida Hiyanti and others, „Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia‟, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 2020. https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326/kemenaker--dampak-corona-dahsyat-13-9- persen-perusahaan-kurangi-karyawan, diakses pada Kamis, 17 September 2020 pukul 20.13 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5177088/ini-sebaran-kasus-covid-19-pada-17-september-dki-dan- jabar-tertinggi, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 19.04 WIB https://www.siblbd.com/retail/deposit  details/Cash-Waqf-Deposit  diakses  pada  tanggal  15  Agustus 2020 pukul 12.25 WIB
Itang,  Adib  Daenuri,  Sistem  Ekonomi  Kapitalis,  Sosialis  dan  Islam,  Jurnal  TAZKIYA,  Vol.  18,  No.  1,
2017.
Mubarok,  F.K.,  Optimalisasi  Produk  Qardhul  Hasan  dalam  Memberdayakan  Ekonomi  Umat, AKUNTABEL, Vol. 16, No. 1, 2019.
Mufti afif, dkk, Modul Peningkatan Literasi Fikih EKonomi Muamalah Pedagang Pasar Subuh, Dadung, Mantingan, Cet. 1. Elmarkazi, (Bengkulu, 2020)
Mufti  afif,  Fungsi  Masjid  dalam  Mengelola  Dana  Ziswah  Sebagai  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi Umat, Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP), Vol. 3, No. 2, Mei 2020.
Muh  Awal  Satrio,  Qardhul  Hasan  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  CSR  Dan  Kegiatan  Filantropi  Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha , Vol. 23, No. 2, 2015.
Muhammad  Tho‟in,  Konsep  Ekonomi  Islam  Jalan  Tengah  (Kapitalis-Sosialis),  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 03, 2015
Muhammad  Yazid,  Prospek  Ekonomi  Syariah  dalam  Menjawab  Tantangan  Keadilan  Social  Dan Kapitalisme Global, Al-Qanun, Vol 12, No, 1, Juni 2009.
Muhdar HM, Ekonomi Islam VS Ekonomi Kapitalis, Jurnal Al-Ulum Vol. 10, No. 1 Juni 2010, hal 99 Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan  Eksklusif  EKONOMI  ISLAM (Jakarta:  Kharisma  Putra Utama,2006)
Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , Kencana, Jakarta: 2006.
Nurseri  Hasnah  Nasution,  Manajemen  Masjid  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19‟, Yonetim:  Jurnal Manajemen Dakwah , Radenfatah, 2020.
Retno  Rizki  Dini  Yuliana,  „Sinergi  Lembaga  Teknologi  Finansial  Dan  Koperasi  Dalam  Pemanfaatan Teknologi  Finansial  Oleh  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Ntb‟, Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 2019.
Sakni,  A.S.,  Konsep  Ekonomi  Islam  dalam  Mengentaskan  Kesenjangan  Sosial:  Studi  Atas  Wacana Filantropi Islam dalam Syari‟at Wakaf , Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013)
Saleh  Hidayat,  Keadilan  Sistem  Ekonomi  Islam  (Syari‟ah):  Komparisinya  Dengan  Sistem  Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis, Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2014.
Siti  Patimah  Sari,  Pengaruh  Pembiayaan  Qardhul  Hasan  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor), Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 4, No.1, Maret, 2013.
Situs Berita Online “Liputan6.com” diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Syeikha  Nabilla,  Dampak  Covid-19  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia,  dipublikasikan  di: https://www.researchgate.net/publication/340925534, 2020.