DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINER- JA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Egi Dwi Purnomo¹

## A BSTRACT
1 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang,
Indonesia egidpr@gmail.com
Submitted: 11 Juli 2021
Revised: 1 December 2021 Accepted: 5 December 2021
To realize good governance, the government implements Bureaucratic Reform. One of the areas of change that become the goal of bureaucratic reformation is Strengthening Performance Accountability. As a form of performance account- ability, the Ministry of Finance establishes Budget Execution Performance Indica- tors (IKPA). The implementation of IKPA has experienced developments as well as challenges. In 2020, IKPA was challenged by the COVID-19 pandemic in Indone- sia. With the COVID-19 Pandemic and budget refocusing, financial managers face formidable challenges. For that, the authors wanted to determine how the effect of the Pandemic of COVID-19 on the Budget Execution Performance at the Work Unit level in West Kalimantan Province. This research is a quantitative research using secondary data. The secondary data used is the Budget Execution Performance of the work unit in West Kalimantan Province for two years (2019 and 2020) which consists of 10 indicators. The testing technique of this study uses a paired sample t-test to determine the difference in the state of variables before the COVID-19 pan - demic occurs with the time the COVID-19 pandemic occurs. The sample of this re- search is 499 work units in West Kalimantan Province. Among the ten indicators tested, only two indicators showed a significant decline, namely Management of Money Inventory and Budget Absorption. This shows that the Work Unit Budget Execution Performance in West Kalimantan Province is generally not affected by the COVID-19 pandemic and can even increase significantly on some performance indicators.
Keywords : IKPA; COVID-19; budget execution; performance; West Kalimantan

## A BSTRAK
Dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintah menerapkan Refor- masi birokrasi. Salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi bi- rokrasi adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penerapan IKPA terus men- galami perkembangan sekaligus tantangan. Tahun 2020, IKPA diuji oleh mulai masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya Pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran, pengelola keuangan pada satuan kerja sebagai ujung tombak dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran menghadapi tantan- gan yang sangat berat. Untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tingkat Satu- an Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini adalah penelitian kuantita- tif dengan mengunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja pada Provinsi Kalimantan Barat selama dua tahun (2019 dan 2020) yang terdiri atas 10 indikator. Teknik pen- gujian penelitian ini menggunakan uji beda paired sample t-test untuk mengeta- hui apakah ada perbedaan keadaan variabel sebelum terjadi pandemi COVID-19 dengan kelompok data saat terjadinya pandemi COVID-19. Sampel penelitian ini sebanyak 499 satuan kerja yang diperoleh dari Aplikasi OMSPAN (Online Moni- toring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Dari sepuluh indikator yang diuji, hanya dua indikator yang menunjukan penurunan secara signifikan yaitu Pengelolaan Uang Persediaan, dan Penyerapan Anggaran. Hal ini menun- jukan bahwa Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kaliman- tan Barat secara umum tidak terpengaruh oleh Pandemi COVID-19 bahkan tetap dapat meningkat secara signifikan pada beberapa indikator kinerja.
Kata Kunci: IKPA; COVID-19; Kinerja; pelaksanaan anggaran; Kalimantan Barat
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Egi Dwi Purnomo

## PENDAHULUAN
Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pemban- gunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik (Mardiasmo: 2009). Menurut Mardiasmo, terdapat sembilan karakteristik pelaksanaan good governance yaitu partisipasi, kerangka hukum, transparansi, daya tanggap, berorienta- si pada kepentingan masyarakat luas, keadilan, efisiensi  dan  efektivitas,  akuntabilitas,  dan  visi strategik. Dari sembilan karakteristik tersebut, terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan good governance yaitu transpa- ransi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Dalam rangka mewujudkan good gover- nance , pemerintah menerapkan reformasi biro - krasi. Menurut MenpanRB,  reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pe- nyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewu- judkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance ). Salah satu area perubahan yang menjadi  tujuan  reformasi  birokrasi  dan  sesuai dengan karakteristik good governance adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja biro- krasi dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Kementerian Negara/Lembaga menetapkan In- dikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan Kemen- terian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesu- aian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksa - naan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesesuaian terhadap perencanaan terdiri atas tiga indikator yaitu  Revisi  DIPA,  Deviasi  Halaman  III  DIPA, dan  Pagu  Minus.  Efektivitas  Pelaksanaan  ang - garan terdiri atas empat indikator yaitu Penye- rapan  Anggaran,  Penyelesaian  tagihan,  konfir - masi  capaian  output,  dan  retur  SP2D.  Efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri atas dua indikator yaitu Renkas dan kesalahan SPM. Sedangkan ke- patuhan terhadap regulasi terdiri atas empat in- dikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.
Penerapan IKPA terus mengalami per- kembangan sekaligus tantangan. Pada tahun 2020, IKPA mulai menerapkan indikator baru yaitu  Konfirmasi  Data  Capaian Output . Menu- rut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER- 04/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksnaan Anggaran Belanja K/L, Konfirmasi data capaian output menunju- kan rasio jumlah output yang terkonfirmasi ter - hadap total output yang dikelola oleh Satker atau K/L. Konfirmasi data capaian output bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Namun pada tahun yang sama, IKPA juga diuji oleh mulai masuknya pandemi Coronavirus di- sease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Menurut  World  Health  Organization (WHO),  COVID-19  adalah  penyakit  menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan De- sember  2019.  COVID-19  ini  sekarang  menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Manusia dapat  tertular  COVID-19  dari  orang  lain  yang terinfeksi virus ini. COVID-19 mampu menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan- percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang  yang  terinfeksi  COVID-19  berbicara,  ba - tuk, dan bersin. Percikan-percikan ini relatif be - rat, sehingga perjalanannya tidak jauh dan mu- dah jatuh ke tanah dengan cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lain- nya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Manusia dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan ter- sebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka.
Kalimantan Barat menjadi provinsi perta - ma di Kalimantan yang terdampak pandemi CO - VID-19 pada 12 Maret 2020, tetapi juga menjadi provinsi  dengan  jumlah  kasus  positif  terendah berdasarkan jumlah keseluruhan maupun jum- lah per kapita di Kalimantan. Hingga 31 Desem - ber 2020, terdapat 3.118 kasus positif yang terdi - ri dari 349 kasus yang masih dirawat, sementara 2.742 kasus dinyatakan sembuh dan 27 kasus dinyatakan meninggal (tingkat kematian 0.8%). Rincian kasus COVID-19 pada provinsi Kaliman - tan Barat dapat dilihat pada Tabel 1.
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
Pages 120-128
Tabel 1. Rincian Kasus COVID-19 Pada Tahun
2020 di Provinsi Kalimantan Barat Kab. / Kota Kasus  Sembuh Meninggal Isolasi Pontianak 983 853 21 109 Singkawang 188 159 0 29 Mempawah 117 101 1 15 Kubu Raya 482 435 0 47 Kayong Utara 35 33 0 2 Ketapang 188 159 0 29 Melawi 86 84 0 2 Sanggau 76 70 1 5 Sekadau 29 26 0 3 Bengkayang 87 70 0 17 Sambas 121 87 0 34 Kapuas Hulu 123 111 1 11 Sintang 377 346 1 30 Landak 181 166 2 13 Luar Kalbar 45 42 0 3 Total 3.118 2.742 27 349
Sumber: data.kalbarprov.go.id, 2020.
Selama tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upa- ya menekan laju penularan. Pada bulan Maret 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Peme- rintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pem- batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-19).  Tindakan  PSBB  ini meliputi peliburan sekolah dan tempat ker- ja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keu- angan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Di- sease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan pe- rekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Pos- tur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Be- lanja  Negara  Tahun  Anggaran  2020.  Efek  dari adanya Perpu dan PERPRES tersebut adalah adanya refocusing anggaran terhadap seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk dialokasikan ke dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khusus- nya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan  yang  direfokuskan  antara  lain  seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan/proyek yang
terhambat  akibat  adanya  pandemik  COVID-19 atau kegiatan yang dapat ditunda ke tahun be- rikutnya, dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada masa Pandemi COVID-19.
Dengan  adanya  Pandemi  COVID-19  dan refocusing anggaran, pengelola keuangan pada satuan kerja (satker) sebagai ujung tombak da- lam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada K/L menghadapi tantangan yang sangat berat. Satker dituntut tetap bekerja untuk mewu- judkan Good Governance dengan pagu anggaran yang terbatas akibat refocusing sembari meng- hindari penularan COVID-19 di lingkungan ker - ja.  Provinsi  Kalimantan  Barat  juga  termasuk provinsi yang terdampak COVID-19. Untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Pandemi  COVID-19  terhadap  Kinerja  Pelaksa - naan Anggaran pada tingkat Satuan Kerja pada salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yaitu  Provin - si Kalimantan Barat. Judul yang akan diangkat oleh penulis adalah “Dampak Pandemi terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Ker- ja di Provinsi Kalimantan Barat”.
Berdasarkan uraian diatas, maka perma- salahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pengaruh  pandemi  COVID-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker di Provinsi Kalimantan Barat?
2.  Apa indikator kinerja yang paling terpenga- ruh terhadap Pandemi COVID-19?
Berdasarkan  identifikasi  diatas,  maka  tu - juan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan secara empiris men- genai pengaruh pandemi COVID-19 terha - dap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Untuk mengetahui Indikator Kinerja Ang- garan yang paling terpengaruh terhadap Pandemi COVID-19.

## Tinjauan Pustaka

## Satuan Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  190/PMK.05/2012  tentang  Tata  Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang- garan Pendapatan Dan Belanja Negara, Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lemba-
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Egi Dwi Purnomo
ga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tang- gung jawab penggunaan anggaran. Pada tahun 2019, pada Provinsi Kalimantan Barat terdapat 550 satuan kerja yang memperoleh dana Ang- garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan tahun 2020, Satuan kerja yang mem- peroleh dana APBN menjadi 519 Satuan kerja.

## Tabel 2. Rincian Satker per KPPN di Provinsi
Kalimantan Barat KPPN Mitra 2019 2020 KPPN Pontianak 267 253 KPPN Singkawang 85 82 KPPN Ketapang 51 47 KPPN Sanggau 69 64 KPPN Sintang 49 47 KPPN Putussibau 29 28 Total 550 519 Sumber: Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

## Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan angga- ran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi  kesesuaian  terhadap  perencanaan,  efektivi - tas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA pertama kali digunakan untuk penguku- ran dan apresiasi kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L pada tahun 2014. Pada saat itu, pengolahan data IKPA dilakukan secara manual melalui pro- ses cleansing sehingga masih terdapat risiko ke- hilangan data. Awareness mengenai IKPA juga masih rendah dan belum menjadi perhatian uta- ma Kementerian Negara/Lembaga. Mulai tahun 2018, data IKPA diolah dan ditampilkan secara otomatis pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN).  IKPA  menjadi  salah  satu  Indika - tor Kinerja Utama (IKU) pengelolaan keuangan yang baik pada Kementerian Negara/Lembaga maupun Kementerian Keuangan sehingga awa- reness pada IKPA menjadi tinggi dan menjadi perhatian utama K/L sampai saat ini. Penilai-
an  IKPA  juga  digunakan  sebagai  dasar  insentif anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020  tentang  Tata  Cara  Pemberi - an  Insentif  Tahun  Anggaran  2020  atas  Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019. Dalam konteks monitoring dan  evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan PMK No- mor 195/ PMK.05/ 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Ke - menterian Negara/ Lembaga, IKPA digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/ L dari empat aspek, yaitu: kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan  terhadap  regulasi,  efektivitas,  dan efisiensi  pelaksanaan  kegiatan,  dan  terbagi  ke dalam  13  indikator  yang  memanfaatkan  data transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satker.
Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, pada prinsipnya menekankan bahwa DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai suatu hasil akhir perencanaan yang telah ditetapkan oleh K/ L sesuai rumusan RKA K/ L pada tahun pengusulannya, sehing- ga pada tahun berjalan, kegiatan pada DIPA seharusnya telah siap untuk dilaksanakan dan dilakukan pencairan anggaran sesuai rencana tersebut.  Oleh  karena  itu,  terhadap  substansi program, kegiatan, dan output pada DIPA hen- daknya tidak ada perubahan maupun pergeseran dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Untuk mengukur kinerja perencanaan yang baik maka dapat dilihat dari tiga indikator berikut:
1.  Indikator  kinerja  Revisi  DIPA  menunjuk - kan rasio antara jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap terhadap target re- visi DIPA secara triwulanan.
2.  Indikator  kinerja  Deviasi  Halaman  III DIPA menunjukkan tingkat kesesuaian realisasi anggaran bulanan terhadap pe- rencanaan penarikan dana.
3.  Indikator  kinerja  Pagu  Minus  menunjuk - kan rasio pagu minus (realisasi yang mele- bihi pagunya) terhadap pagu anggaran. Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam melaksa- nakan anggarannya, Satker harus memenuhi norma-norma pengaturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
anggaran. Hal ini dapat tercermin pada indika - tor berikut:
1.  Indikator kinerja Penyampaian Data Kont- rak menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaf - tarkan ke KPPN.
2.  Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP menunjukkan rasio ketepatan waktu per- tanggungjawaban UP dan TUP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP.
3.  Indikator  kinerja  Penyampaian  LPJ  Ben - dahara menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaraan terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
4.  Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM menunjukkan tingkatan dispensasi SPM yang melebihi batas waktu penyam- paian pada akhir tahun anggaran.
Aspek  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan, pada prinsipnya menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan. Efektivitas dalam melaksanakan suatu kegiatan pada DIPA dapat dilihat dari indikator berikut:
1. Indikator kinerja Penyerapan Anggaran menunjukkan rasio antara tingkat penye- rapan anggaran terhadap target penyera- pan yang ditentukan setiap triwulan.
2. Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan menunjukkan rasio ketepatan waktu peny- elesaian tagihan yang bersifat kontraktual (SPM-LS Kontraktual) terhadap seluruh kewajiban penyelesaian tagihan kontrak- tual yang diajukan ke KPPN.
3.  Indikator kinerja Konfirmasi Capaian Out - put menunjukkan rasio antara jumlah out- put yang terkonfirmasi terhadap total out - put yang dikelola oleh Satker atau K/ L.
4. Indikator kinerja Retur SP2D menunjuk- kan rasio antara jumlah SP2D yang men- galami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.
Aspek  Efisiensi  Pelaksanaan  Kegiatan, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam pe- laksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat
jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya jaminan ketersediaan dana pada saat tagihan disampaikan kepada KPPN. Untuk  mengukur  Efisiensi  Pelaksanaan  Kegia - tan dapat dilihat dari indikator berikut:
1.  Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM menunjukkan rasio pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap selu- ruh SPM yang diajukan ke KPPN.
2.  Indikator kinerja Renkas menunjukkan ra- sio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh ke - wajiban Renkas yang diajukan ke KPPN.

## Kerangka Konseptual
Penelitian ini disusun berdasarkan hipo- tesis  bahwa,  variabel  bebas  yaitu  Pandemi  CO - VID-19 diduga memiliki pengaruh negatif terha - dap  variabel  terikat  yaitu  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga yang terdiri dari Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Benda- hara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Penulisi menjabarkan kerangka konseptu- al diatas kedalam hipotesis berikut:
1.  (H1) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Pagu Minus secara signifikan;
2.  (H2) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Data Kontrak secara signifikan;
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

## Egi Dwi Purnomo
3.  (H3 - Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Pengelolaan UP dan TUP secara signifikan;
4.  (H4) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai  Kinerja  LPJ  Bendahara  secara  signifi - kan;
5.  (H5) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai  Kinerja  Dispensasi  SPM  secara  signifi - kan;
6.  (H6) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Penyerapan Anggaran secara signifikan;
7.  (H7) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Penyerapan Anggaran secara signifikan;
8.  (H8) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Retur SP2D secara signifikan;
9.  (H9) Pandemi COVID-19 menurunkan Ni - lai Kinerja Renkas secara signifikan;
10.  (H10)  Pandemi  COVID-19  menurunkan Nilai Kinerja Kesalahan SPM secara signi- fikan;

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengunakan data sekunder. Peneliti- an kuantitatif menurut Donmoyer dalam Given (2008) menggunakan pendekatan terhadap ka- jian empiris dengan melakukan pengumpulan data, menganalisisnya dan kemudian ditampil- kan dalam bentuk numerik. Tujuan dari pene- litian kuantitatif menurut Cooper dan Schindler (2006) adalah untuk melakukan pengukuran se- cara akurat terhadap obyek penelitian. Peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengeta - hui gambaran umum data sebelum dan sesudah pandemi. Data penelitian ini akan dibandingkan antara sebelum pandemi COVID-19 dengan sete - lah pandemic COVID-19. Oleh sebab itu, selan - jutnya akan dilakukan pengujian dengan metode uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasan- gan (paired sample t-test). Menurut Widiyanto (2013),  paired  sample  t-test  merupakan  salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesu- dah diberikan perlakuan. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan ( treatment ) ter- tentu pada satu sampel yang sama pada dua peri- ode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012).
Pada penelitian ini, 499 satker yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda yaitu pe- riode sebelum terjadi pandemi COVID-19 (2019) dan periode saat terjadinya pandemi COVID-19 (2020). Salah satu syarat Paired sample t-test digunakan adalah data harus berdistribusi nor- mal. Oleh karena itu, akan dilakukan uji norma - litas sebelum uji beda Paired sample t-test. Pen- golahan data dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SPSS versi 25 dan Microsoft Excel 365. Data sekunder adalah sumber data pene- litian yang diperoleh peneliti secara tidak lang- sung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indri- antoro & Supomo, 2002: 147). Sumber data se- kunder dalam penelitian ini diperoleh dari basis data Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Aplikasi  OMSPAN  ( Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbenda- haraan  Provinsi  Kalimantan  Barat  berupa  Ki - nerja Pelaksanaan Anggaran Satker Kemente- rian/Lembaga  pada  Provinsi  Kalimantan  Barat selama tahun 2019 dan 2020 yang terdiri atas 13  indikator  kinerja.  Namun  dalam  penelitian ini hanya menggunakan 10 indikator yaitu Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM dikarenakan ter- dapat dispensasi terkait dua indikator selama pandemi  COVID-19  yaitu  Revisi  DIPA  dan  De - viasi Halaman III DIPA serta satu indikator yang baru diterapkan pada tahun 2020 yaitu Capaian Output.
Populasi pada penelitian ini adalah kinerja seluruh satker se-Kalimantan Barat yang meng- gunakan dana APBN selama dua tahun berturut- turut (2019 dan 2020), dengan mengeliminasi satker yang tidak memperoleh Dana APBN pada tahun 2019 atau 2020. Eliminasi satker ini di- karenakan tidak adanya pembanding perubahan kinerja pelaksanaan anggaran satker tersebut antara sebelum Pandemi COVID-19 (2019) den - gan setelah Pandemi COVID-19 (2020). Penge - liminasian ini diharapkan dapat membuat data yang akan diteliti berdistribusi normal. Dari hasil eliminasi, diperoleh 499 satuan kerja yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini.

## JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021

## Pages 120-128

## H ASIL D AN P EMBAHASAN

## Uji Statistik Deskriptif
Pengujian dalam penelitian ini dimulai dengan  pengujian  deksriptif  yang  memberikan gambaran atau deskripsi atau deskripsi atas data yang akan digunakan dalam penelitian ini, den- gan hasil seperti pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, semua variabel yang diuji pada penelitian ini memiliki nilai rata-ra- ta lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidenti - fikasikan  bahwa  standar  eror  dari  variabel  ter - sebut kecil dan pergerakannya tidak fluktuaktif (Ghozali, 2006).

## Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menen- tukan apakah data terdistribusi normal atau ti- dak. Dalam penelitian ini, uji normalitas meng- gunakan uji CLT ( Central Limit Theorem ) yaitu jika jumlah observasi cukup besar (n>30), maka asumsi  normalitas  dapat  diabaikan  (Gujarati, 2003).  Penelitian  ini  menggunakan  jumlah  n
sebesar 499 > 30. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar.
Uji Paired Sample T-Test Pengujian paired sample T-Test dilaku- kan  untuk  melihat  signifikansi  perbedaan  tiap pasangan variabel yang diuji. Pengujian sendiri dilakukan dengan melihat nilai ∆ mean dan nilai signifikansi yang ada.
∆ Mean menunjukkan perubahan yang ter- jadi antara nilai rata-rata yang didapat sebelum terjadi pandemi dengan setelah terjadi pandemi.
∆ mean = mean (2019) – mean (2020) Sehingga apabila ∆ mean bernilai negatif menunjukkan terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke 2020, sedangkan ∆ mean bernilai positif me - nunjukkan terjadi penurunan dari tahun 2019 ke 2020.
Signifikansi  (Sig.)  atau  probabilitas  digu - nakan untuk menentukan apakah perbedaan variabel independen tersebut berpengaruh sigi - nifikan terhadap variabel dependen yang ditim - bulkan dengan melihat apabila nilai signifikansi di bawah 0,05.

## Table 3. Uji Statistik Deskriptif
N Min. Max. Mean Std. Dev. Pagu Minus 2019 499 62,50 100 97,96 4,72 Pagu Minus 2020 499 73,15 100 99,01 2,93 Data Kontrak 2019 287 14 100 92,69 14,62 Data Kontrak 2020 273 14 100 94,62 12,79 Pengelolaan UP dan TUP 2019 490 40 100 93,67 9,34 Pengelolaan UP dan TUP 2020 470 17 100 91,42 14,62 LPJ Bendahara 2019 499 50 100 97,42 6,29 LPJ Bendahara 2020 499 83 100 99,74 1,52 Dispensasi SPM 2019 499 95 100 99,95 0,49 Dispensasi SPM 2020 499 100 100 100,00 0,00 Penyerapan Anggaran 2019 499 60,53 100 99,27 3,65 Penyerapan Anggaran 2020 499 23,64 100 91,82 14,47 Penyelesaian Tagihan 2019 307 45,24 100 98,17 6,71 Penyelesaian Tagihan 2020 286 33,33 100 97,63 8,56 Retur SP2D 2019 499 89,71 100 99,61 0,87 Retur SP2D 2020 499 91,49 100 99,68 0,76 Renkas 2019 88 50,00 100 98,71 6,62 Renkas 2020 47 83,33 100 99,62 2,43 Kesalahan SPM 2019 499 80 100 86,97 7,55 Kesalahan SPM 2020 499 80 100 90,42 7,08 Valid N (listwise) 33 Sumber: Output SPSS 25.0 for windows, 2021
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Egi Dwi Purnomo
Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bah- wa pada:
1.  H1, H4, H5, dan H10, ∆ mean bernilai ne - gatif dan nilai signifikansi < 0,05. Negatif menunjukan  terjadi  kenaikan  dan  signifi - kansi < 0,05 menunjukan kenaikan terjadi secara signifikan sehingga dapat disimpul - kan Hipotesis H1, H4, H5, dan H10 ditolak karena terjadi Peningkatan secara signifi - kan pada Indikator Pagu Minus, LPJ Ben- dahara, Dispensasi SPM, dan Kesalahan SPM.
2.  H2, H8, dan H9, ∆ mean bernilai negatif dan  nilai  signifikansi  >  0,05  Negatif  me - nunjukan terjadi kenaikan dan signifikansi > 0,05 menunjukan kenaikan terjadi tidak secara  signifikan  sehingga  dapat  disim - pulkan Hipotesis H2, H8, dan H9 ditolak karena terjadi Peningkatan namun tidak signifikan  pada  Indikator  Data  Kontrak, Retur SP2D, dan Renkas.
3.  H7, ∆ mean bernilai positif dan nilai signi - fikansi > 0,05. Positif menunjukan terjadi penurunan dan signifikansi > 0,05 menun - jukan penurunan terjadi tidak secara sig- nifikan sehingga dapat disimpulkan Hipo - tesis H7 ditolak karena terjadi Penurunan namun tidak signifikan pada Indikator Pe - nyelesaian Tagihan.
4.  H3 dan H6, ∆ mean bernilai positif dan ni - lai signifikansi < 0,05. Positif menunjukan terjadi penurunan dan signifikansi < 0,05 menunjukan penurunan terjadi secara sig-
nifikan sehingga dapat disimpulkan Hipo - tesis  H3  dan  H6  diterima  karena  terjadi Penurunan secara signifikan pada Indika - tor Pengelolaan UP, dan Penyerapan Ang- garan.
Dari sepuluh Indikator Kinerja Pelaksa- naan Anggaran, hanya dua indikator yang me- nunjukan penurunan secara signifikan dan satu indikator yang menurun namun tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Pelaksanaan Anggaran  Satuan  Kerja  Lingkup  Provinsi  Kali - mantan Barat secara umum tidak terpengaruh oleh  Pandemi  COVID-19  bahkan  tetap  dapat meningkat secara signifikan pada beberapa indi - kator kinerja.

## SIMPULAN DAN SARAN
Indikator Kualitas Pelaksanaan Angga- ran atau IKPA adalah indikator yang ditetap- kan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lemba- ga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas  pelaksanaan  anggaran,  efisiensi  pe - laksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.  Adanya  Pandemi  COVID-19  pada  ta - hun 2020 mengakibatkan satuan kerja (satker) sebagai ujung tombak dalam peningkatan kiner- ja pelaksanaan anggaran pada K/L menghadapi tantangan yang sangat berat. Berdasarkan hasil penelitian  Dampak  pandemi  COVID-19  terha - dap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Table 4. Uji Paired Sample T-Test
∆ Mean Std. Std. Error Mean t df Sig. H1 Pagu Minus (2019 – 2020) 5,47798 0,24523 -4,267 498 0,000 H2 Data Kontrak (2019 – 2020) -1,684 16,697 1,139 -1,479 214 0,141 H3 Pengelolaan UP dan TUP (2019 – 2020) 2,339 12,746 0,590 3,962 465 0,000 H4 LPJ Bendahara (2019 – 2020) -2,323 6,481 0,290 -8,005 498 0,000 H5 Dispensasi SPM (2019 – 2020) -0,050 0,498 0,022 -2,245 498 0,025 H6 Penyerapan Anggaran (2019 – 2020) 0,62376 11,935 498 0,000 H7 Penyelesaian Tagihan (2019 – 2020) 9,05255 0,59305 0,905 232 0,366 H8 Retur SP2D (2019 – 2020) 0,88485 0,03961 -1,770 498 0,077 H9 Renkas (2019 – 2020) 4,01554 0,63491 -,458 39 0,650 Kesalahan SPM (2019 – 2020) -3,447 8,528 0,382 -9,028 498 0,000 Sumber: Output SPSS 25.0 for windows, 2021
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat dua indi - kator yang menunjukan penurunan secara signi- fikan yaitu Indikator Pengelolaan UP, dan Indi - kator Penyerapan Anggaran serta satu indikator yang menurun namun tidak signifikan yaitu In - dikator Penyelesaian Tagihan. Sedangkan tujuh indikator kinerja lainnya justru meningkat den- gan rincian meningkat secara signifikan pada In - dikator Pagu Minus, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, dan Kesalahan SPM dan meningkat namun tidak signifikan pada Data Kontrak, Retur SP2D, dan Renkas. Hal ini menunjukan bahwa Kiner - ja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup Provinsi  Kalimantan  Barat  secara  umum  tidak terpengaruh Pandemi COVID-19 bahkan satuan kerja  Lingkup  Provinsi  Kalimantan  Barat  tetap dapat meningkat kinerja pelaksanaan anggaran- nya  secara  signifikan  pada  beberapa  indikator kinerja.
Meningkatnya kinerja pelaksanaan ang- garan selama pandemi menunjukan kinerja sat- ker telah baik dan pembinaan oleh KPPN sela- ku instansi pembina juga sudah tepat. Namun, Satker dan KPPN perlu memperhatikan dan memitigasi kembali dua indikator kinerja yang menurun yaitu Indikator Pengelolaan UP, dan Indikator Penyerapan Anggaran. Untuk mening- katkan nilai Pengelolaan UP dan TUP, Satuan kerja harus menggunakan UP dan TUP secara efektif  dan  mempercepat  revolving  UP  dengan mengajukan SPM GUP minimal 1 (satu) kali da - lam 30 hari. Satker juga dapat mengurangi jum - lah UP pada periode selanjutnya apabila dirasa sulit  untuk  mempercepat  revolving  UP.  Untuk indikator Penyerapan anggaran, Satker harus memastikan penyerapan anggaran triwulanan sudah sesuai target (15%-40%-60%-90%) den- gan cara menyegerakan pencairan dan pelaksa- naan kegiatan terutama belanja Modal yang me- merlukan proses PBJ. Selain itu, perencanaan penarikan  dana  pada  Halaman  III  DIPA  juga perlu disesuaikan dengan target penyerapan agar kedua indikator tersebut dapat tercapai op- timal secara bersamaan.

## D AFTAR P USTAKA
Cooper, D. R., & Pamela, S. S. 2006. Metode Rise Bisnis . Jakarta: PT Media Global Edukasi. Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  2021.  “Data COVID-19  Menurut  Kabupaten/Kota  Prov.  Kalbar
per 31 Desember 2020 pukul 21.00 wib” Diakses 21 November  2021  ( http://data.kalbarprov.go.id/ dataset/data-covid-19-menurut-kabupaten- kota-prov-kalbar-per-31-desember-2020-pu - kul-21-00-wib ).
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Den - gan Program SPSS . Badan Penerbit Universitas Di - ponegoro. Semarang.
Given,  L.  M.  (editor).  2008. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods .  Thousand  Oaks: Sage. Gujarati,  D.  2003. Ekonometri Dasar. (S. Zain, Ed.) . Ja- karta: Erlangga.
Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2002. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen . Yogya- karta: BPFE.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor - masi Birokrasi. 2009. “Reformasi Birokrasi” Diakses 21 November 2021 ( https://www.menpan.go.id/ site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan ).
Mardiasmo. 2009. Akuntabilitas Sektor Publik . Yogyakar- ta: Andi.
Pramana, Andi. 2012. Analisis Perbandingan Trading Vol- ume Activity dan Abnormal Return Saham Sebe- lum dan Sesudah Pemecahan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek In- donesia Periode 2007-2011) . Semarang: Universitas Diponegoro.
Widiyanto.  2013. Statistika Terapan . Jakarta: PT Media Kompulindo.
WHO  Indonesia.  2021.  “Pertanyaan  dan  jawaban  terkait Coronavirus” Diakses 20 November 2021 ( https:// www.who.int/indonesia/news/novel-corona - virus/qa/qa-for-public ). Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ang - garan Belanja Kementerian Negara/Lembaga mene- tapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-04/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksnaan Anggaran Belanja K/L.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pem- batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peruba- han Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.