## Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian
I Ketut Widia*, dan I Nyoman Putu Budiartha Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia ketut_widia@yahoo.co.id

## Abstract
Disputes or conflicts are social phenomena that cannot be avoided at all. No society or individual is spared and can be freed from the phenomenon of conflict. Conflict is inevitable. About the causes of the dispute very much. There are disputes that start from problems of love, jealousy, third persons, children, to high-escalation disputes involving  many  people  and  society.  So  far,  civil  lawsuits  have  only  been  based  on  acts  against  the  law  and breaking promises or defaults. This study intends to answer problems related to the cancellation of the agreement based on a cacat kehendak. The problem in question is, can the Cacat Kehendak based on the provisions of Article 1321  of  the  Civil  Code  be  used  as  the  basis  for  canceling  the  sale  and  purchase  of  land  between  Warinah  and Nurkhofifah  at  the  Banyuwangi  District  Court.  The  second  problem  is,  what  are  the  legal  consequences  of  the cancellation of the sale and purchase of land on the basis of a cacat kehendak between Warinah and Nurkhofifah at the Banyuwangi District Court. This research method is a type of normative legal research. The theory used as a knife for problem analysis is the theory of conflict resolution and the theory of the law of the welfare state. The conclusion of this study is, the sale and purchase transaction agreement based on a cacat kehendak was canceled by the Banyuwangi District Court Judge with Decision Number: 198/Pdt.G/2016/PN.Byw. The legal consequence of the cancellation of the sale and purchase agreement is Warinah as the legal owner of the disputed land again as the owner of the land in question.
Keywords: defect of Will; land rights ; purchase of land

## Abstrak
Perselisihan atau konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari sama sekali. Tidak ada masyarakat atau  individu  yang  luput  dan  dapat  dibebaskan  dari  fenomena  konflik.  Konflik  tidak  bisa  dihindari.  Tentang penyebab  perselisihan  sangat  banyak.  Ada  perselisihan  yang  dimulai  dari  masalah  cinta,  kecemburuan,  orang ketiga, anak-anak, hingga perselisihan eskalasi yang melibatkan banyak orang dan masyarakat. Selama ini gugatan perdata  hanya  didasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum  dan  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Penelitian  ini bermaksud  untuk  menjawab  permasalahan  terkait  pembatalan  perjanjian  berdasarkan  kehendak  bebas. Permasalahan  yang  dimaksud  adalah,  apakah  Cacat  Kehendak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1321  KUHPerdata dapat  dijadikan  dasar  pembatalan  jual  beli  tanah  antara  Warinah  dan  Nurkhofifah  di  Pengadilan  Negeri Banyuwangi.  Masalah  kedua  adalah,  apa  akibat  hukum  dari  pembatalan  jual  beli  tanah  atas  dasar  kehendak kehendak  antara  Warinah  dan  Nurkhofifah  di  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi.  Metode  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian hukum normatif. Teori yang dijadikan pisau analisis masalah adalah teori resolusi konflik dan teori hukum negara kesejahteraan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perjanjian transaksi jual beli berdasarkan cacat kehendak  dibatalkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  dengan  Putusan  Nomor:  198/Pdt.G/2016/ PN.Byw.  Akibat  hukum  batalnya  perjanjian  jual  beli  tersebut  adalah  Warinah  selaku  pemilik  sah  atas  tanah sengketa kembali sebagai pemilik tanah yang bersangkutan.
Kata Kunci: cacat kehendak; hak atas tanah; pembelian tanah
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 1
Published: 25/02/2022
How To Cite:
Widia,  I,  K.,  Budiartha,  I,  N,  P. ( 2022).  Cacat  Kehendak  Sebagai  Dasar  Batalnya  Perjanjian . KERTHA WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  16  (1).  Pp  1  -  6. https://doi.org/10.22225/ kw.16.1.2022.1-6

## I.  PENDAHULUAN
Sengketa atau konflik adalah fenomena sosial yang  sama  sekali  tidak  bisa  dihindari. Tidak  ada masyarakat  maupun  individu  yang  terhindar  dan bisa  terbebas  dari  fenomena  konflik.  Konflik adalah  keniscayaan (Jamin,  2014:3) .  Tentang terjadinya sengketa sangat banyak. Ada sengketa yang bermula dari masalah cinta, cemburu, orang ke  tiga,  anak-anak,  sampai  pada  sengketa bereskalasi  tinggi  melibatkan  banyak  orang  dan masyarakat.
Karena  sengketa  adalah  keniscayaan,  maka solusi  alternatif  penyelesaian  masalahnya  juga pasti  ada.  Penemuan  solusi  itu  tergantung  pada iktiar  dalam  mencari  solusi  pemecahan  asalah yang  dianggap  relevan  dan  bisa  mendamaikan para  pihak  yang  terlibat  konflik.  Salah  satu penyebab  konflik  yang  menjadi  kajian  penelitin ini  adalah,  perjanjian  yang  didahului  dengan “Cacat Kehendak” yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Konflik yang  terjadi  antara  Warinah  dengan  Nurkhofifah di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Secara  umum  dapat  disampaikan  kasus sengketa perbuatan melawan hukum  yang terjadi antara Warinah dengan Nurkhofifah di Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  bermula  dari peminjaman  sertifikat  tanah  yang  terindikasi  ada memenuhi  unsur  perbuatan  cacat  kehendak  yang disebut  pula  sebagai  perbuatan  penyalahgunaan keadaan.
Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
Gugatan,  telah  menjatuhkan  Putusan  dalam perkara antara:
WARINAH,  lahir  di  Banyuwangi,  umur  50 tahun,  jenis  kelamin  Perempuan,  agama  Islam, pekerjaan  Wiraswasta,  berlamat  di  Dusun  Curah Pecak  RT  03  RW  02  Desa  Purwoharjo Kecamatan  Purwoharjo  Kabupaten  Banyuwangi, sebagai
PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT  REKONVENSI;  Dalam  hal  ini diwakili  oleh  EKO  SUTRISNO,  S.H,  IMAM BUKHORI,  SH,  dan  AMAN  SANTOSO,  S.H.
Para  Advokat  yang  berkantor  di  PiereTendean–
Setasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  02
Desember 2016; l a w a n:
NURKHOFIFAH, beralamat di Dusun Kopen, RT.  01,  RW.  03,  Desa  Keradenan,  Kecamatan Purwoharjo,  Kabupaten  Banyuwangi,  sebagai
TERGUGAT I;
TRI  SUTRISNO,  bertempat  tinggal  di  Dusun Dambuntung, RT. 09, RW. 02, Desa Kedungasri, Kecamatan  Tegaldlimo,  Kabupaten  Banyuwangi, sebagai TERGUGAT
II KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;
Dalam  hal  ini  diwakili  oleh  MARVIKA ARIES TRIANA, SH advokat yang beralamat di Jalan  Grogol  Pesucen,  Kecamatan  Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2017;
RUSLI  EFENDI,SH,  M.Kn,  Notaris/PPAT, bertempat  tinggal  di  Perum  Griya  Giri  Mulya Blok  Y  No.18,  RT.  05,  RW.  06,  Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, sebagai TERGUGAT III; KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kabupaten Banyuwangi
berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Banyuwangi, sebagai TERGUGAT IV;
Dalam  hal  ini  diwakili  oleh  SUKARMAN, SH.,M.Hum,  EKO  STYONO,  A.Ptnh  dan MURIYANTO, A.Ptnh, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 23 Desember 2016;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah  mendengar  kedua  belah  pihak  yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang,  bahwa  Penggugat  Konvensi/ Tergugat  Rekonvensi  dengan  surat  gugatan tanggal  5  Desember  2016  dan  terdaftar  di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi pada tanggal 8 Desember 2016 dibawah Register Nomor  196/Pdt.G/2016/PN  Byw,  mengajukan gugatan sebagai berikut:
Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2015 Tergugat I  mendatangi  Penggugat  dengan  maksud meminjam  uang  kepada  Penggugat,  akan  tetapi karena  Penggugat  tidak  punya  uang  tunai, selanjutnya Tergugat I meminjam sertifikat milik Penggugat ;
Bahwa  Penggugat  menyatakan  memiliki sertifikat  namun  sertifikat  milik  Penggugat dengan  SHM  No.631  atas  nama  Penggugat  oleh Penggugat dijaminkan di Bank Rakyat  Indonesia Muncar  dengan  nilai  pinjaman  Rp.100.000.000
(seratus juta rupiah);
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian
Bahwa  mengetahui  sertifikat  hak  milik Penggugat  berada  di  BRI,  Tergugat  I menawarkan  pada  Penggugat  bahwa  Tergugat  II bisa  mencarikan  pinjaman  yang  lebih  besar  di Bank  Perkreditan  Rakyat  Nusamba  yang  mana kredit  di  Bank  BRI  tersebut  dapat  di  take  over dengan  syarat  sertifikat  di  balik  nama  terlebih dahulu  menjadi  atas  nama  Tergugat  I  dan Penggugat  bersama  dengan  Tergugat  dapat melanjutkan kreditnya di BPR Nusamba tersebut;
Bahwa  karena  sudah  kenal  baik  akhirnya Penggugat  bersedia  di  ajak  menghadap  Tergugat III  untuk  melakukan  balik  nama  sertifikat  tanah, yang  sebelumnya  Penggugat  di  minta  oleh Tergugat  I  untuk  menandatangani  sebuah kwitansi jual beli dengan nominal Rp.600.000.000  (enam  ratus  juta  rupiah)  namun Penggugat  tidak  pernah  menerima  uang sepersenpun  dari  Tergugat  I  karena  jual  beli tersebut  di  lakukan  dengan  tujuan  untuk mendapat  kredit  saja,  selanjutnya  SHM  yang telah berubah nama menjadi atas nama Tergugat I tersebut  di  jaminkan  di  BPR  Nusamba  sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Penggugat memiliki tanggungan  Rp.100.000.000  (seratus  juta  rupiah) sedangkan Tergugat I menanggung sisanya yakni Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
Bahwa ternyata Tergugat I telah beritikat tidak baik  dan  tidak  menepati  apa  yang  telah  di sepakati  dengan  Penggugat,  hal  mana  kredit  di Bank  Nusamba  tersebut  kemudian  macet  dan yang  lebih  parah  lagi  tanah  milik  Penggugat justru di jual tanpa  ijin  dan  tanpa  sepengetahuan dari Penggugat kepada Tergugat II;
Menurut ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata),  suatu  perjanjian  adalah,  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara  dua  orang  tersebut  yang  dinamakan perikatan.  Perjanjian  itu  menerbitkan  suatu perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya. Dalam  bentuknya,  perjanjian  iru  berupa  suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau  kesanggupan  yang  diucapkan  atau  ditulis. Dengan  demikian,  huungan  antara  perikatan  dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan  suatu  perikatan.  Perjanjian,  adalah sumber perikatan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara
dua  pihak  atau  lebih  yang  didasarkan  pada  kata sepakat  atau  saling  berjanji  untuk  melaksanakan suatu  hal.  Mengingat  terjadinya  perjanjian berdasarkan  pada  kata  sepakat,  maka  asas  yang dangat  mendasar  dalam  perjanjian  di  atas  adalah asas  konsensualisme.  Asas  konsensualisme menurut  R.  Subekti  merupakan  syarat  mutlak bagi  hukum  perjanjian  modern  bagi  terciptanya kepastian hukum (R. Subekti, 2019,5).
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjawab permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pembatalan perjanjian  didasarkan  pada  cacat  kehendak. Permasalahan  yang  dimaksud  adalah  Dapatkah cacat  kehendak  yang  didasarkan  pada  ketentuan Pasal  1321  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata dijadikan dasar pembatalan jual beli tanah antara Warinah dengan Nurkhofifah di Pengadilan  Negeri  Banyuwangi?  Apakah  akibat hukum  dari  batalnya  perjanjian  atas  dasar  cacat kehendak  yang  terjadi  antara  Warinah  dengan Nurkhofifah di Pengadilan Negeri Banyuwangi?

## II.  METODE
Penelitian  ini  termasuk  tipe  penelitian  hukum normatif
(doctrinal research) yang dikombinasikan dengan penelitian hukum emperis atau sosiological reseach. Artinya, dalam penelitian  ini  sekaligus  dipakai  dua  jenis penelitian  agar  bahan  hukum  dan  data  yang diperoleh  lebih  akurat  dan  lebih  memberikan jaminan kebenaran hasil penelitian.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai kekhilafan,  paksanaan  dan  penipuan  termasuk dalam  unsur apa, ada  yang  memasukkan  sebagai cacat kehendak, ada yang memasukkan termasuk kelompok  kesepakatan  semu  atau  tidak  murni. Pasal 1321 KUHPerdata hanya menegaskan tiada kata  sepakat,  yang  disebabkan  oleh  kekhilafan, paksaan dan penipuan. Berikut ini uraian tentang kekhilafan,  paksaan  dan  penipuan  dan  ditambah dengan  penyalahgunaan  keadaan  yang  tidak diatur  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata,  tetapi berkembang melalui Yurisprudensi.

## Kekhilafan (dwaling, mistake)
Seseorang  untuk  membuat  perjanjian  adalah baik.  Kekhilafan  terjadi  apabila  orang  dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran  yang  keliru  mengenai  orangnya  (error in  persona)  atau  barangnya  (error  in  substantia). Hakikat  benda  termasuk  didalamnya  juga  benda tidak  berujud.  Contoh  error  in  substantia  adalah

## Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 3
membeli  barang  antik  ternyata  tidak  antik  dan contoh  error  in  persona  adalah  membeli  lukisan Basuki  Abdullah,  tetapi  keliru  Subaki  Abdilla. Selain harus ada hakekat dari suatu benda dalam kekhilafan,  kekhilafan  juga  harus  memenuhi syarat-syarat:
Dapat  diketahui,  artinya  pihak  lawan mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui  sebagai manusia  yang  normal  bahwa  telah  terjadi kekhilafan.
Dapat dimaafkan, yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan  kalau  orang  yang  meminta  itu berdasarkan kebodohannya.
Kekhilafan  hanya  mungkin  ada  pada  saat terjadinya  perjanjian  atau  sudah  ada,  dan  bukan yang akan ada di kemudian hari.
Paksaan Paksaan dalam arti luas meliputi ancaman baik dengan  kata-kata  maupun  tindakan.  Paksaan  yang dimaksud  adalah  bukan  paksaan  dalam  arti  absolut, sebab  dalam  hal  demikian  itu  perjanjiannya  sama sekali  tidak  terjadi  (batal  demi  hukum),  orang  yang dibawah  ancaman  kehendaknya  tidak  bebas,  maka perjanjian  dapat  dibatalkan.  Orang  yang  dibawah siksaan  phisik  atau  tangannya  dipegang  oleh  orang yang  lebih  kuat  untuk  dipaksa  menandatangani  suatu surat (misalnya pengakuan utang), maka perjanjian ini menjadi  dapat  dibatalkan.  Ancaman  harus  dilakukan dengan  alat  yang  tidak  diperbolehkan  tetapi  ancaman yang  dengan  upaya-upaya  hukum  diperbolehkan, asalkan  tujuannya  tidak  merugikan  orang  yang dipaksa. Misalnya A akan membatalkan perjanjiannya kalau B mengingkari janjinya. Pihak ketiga juga dapat melakukan tekanan terhadap salah satu pihak (periksa pasal 1323 KUHPerdata).

## Penipuan
Perjanjian  yang  dibuat  karena  ada  unsur penipuannya  dapat  dibatalkan.  Penipuan  adalah kebohongan  atau  memberikan  gambaran  yang keliru  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  pribadi. Bedanya  dengan  paksaan,  dalam  paksaan  orang itu  sadar  bahwa  kehendaknya  itu  tidak dikehendaki,  tetapi  dia  harus  mau,  sedangkan dalam  penipuan  kehendaknya  keliru,  demikian juga  dengan  kekhilafan.  Penipuan  itu  dilakukan dengan  sengaja  untuk  mempengaruhi  pihak  lain ke  tujuan  yang  keliru  atau  supaya  mempunyai gambaran  yang  keliru.  Penipuan  tidak  sekedar bohong,  tetapi  dengan  segala  upaya  akal,  tipu muslihat  dengan  kata-kata  atau  diam  saja  yang menimbulkan  kekeliruan  dalam  kehendaknya. Untuk  terjadinya  penipuan,  maka  pihak  yang diminta pembatalan perjanjian harus menunjukkan  bahwa  penipuan  itu  menyebabkan
terjadinya  kata  sepakat.  Pihak  lawan  harus dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa terjadinya perjanjian atas dasar penipuan. Dengan demikian  harus  ada  hubungan  kausal  antara penipuan itu sendiri dengan terjadinya perjanjian dan  apabila  tidak  ada  hubungan  kausal  sama sekali,  maka  pihak  yang  tertipu  tidak  dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dalam penipuan, ada kemungkinan pihak yang tertipu:
Dapat minta pembatalan perjanjian Dapat menggugat penipu berdasarkan perbuatan  melawan  hukum  (didasarkan  pada Jurisprudensi H.R. 16 Desember 1932).

## Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)
Penyalahgunaan keadaan merupakan perkembangan  dan  berdasarkan  analogi  dari paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan,  yaitu penyalahgunaan  keadaan  (undue  influence)  dan muncul  dengan  adanya  Arrest  Bovag  III.  HR  26 Februari 1960, NJ. 1965,373 dan telah diterima di negeri  Belanda  sebagai  alasan  pembatalan perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan dapat mencakup ketiga tentang kekhilafan, paksaan dan penipuan,  artinya  dalam  satu  perjanjian  dapat mengandung ketiga hal tersebut. Pasal 44 ayat (1) Buku  III  Nieuw  Burgerlijk  Wetboek  Belanda menyebutkan 4 syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu: Keadaan-keadaan istemewa ( bijzondere onstandigheden ),  seperti  keadaan  darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
Suatu hal yang nyata  ( kenbaarheid ), disyaratkan  bahwa  salah  satu  pihak  mengetahui atau  semestinya  mengetahui  bahwa  pihak  lain dalam keadaan istemewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian;
Penyalahgunaan  ( misbruik ),  salah  satu  pihak telah  melaksanakan  perjanjian  itu  walaupun  dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya.
Hubungan  kausal  ( causal  verband ),  adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.
Ajaran  penyalahgunaan  keadaan  mengatakan bahwa  penyalahgunaan  keadaan  dapat  terjadi karena  salah  satu  pihak  ada  keunggulan  secara ekonomis maupun secara kejiwaan. Contoh yang fenomenal  yang  terjadi  jauh  sebelum  ajaran penyalahgunaan  ini  menjadi  factor  pembatalan perjanjian  adalah  roman  Siti  Nurbaya  dan  Datuk
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian
Maringgih.  Unsur  paksaan,  kekhilafan  dan penipuan,  serta  keunggulan  ekonomi  dan kejiwaan menjadi satu dalam roman tersebut yang memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan keadaan.

## Analisa Kasus
Memperhatikan  putusan  yang  menjadi  objek penelitian  ini,  ternyata  ada  beberapa  syarat  agar cacat  kehendak  ini  dapat  dipakai  sebagai  dasar untuk  membatalkan  sebuah  perjanjian.  Adapun syarat  yang  dimaksud  dapat  dibuktikan  telah terjadi  peristiwa  cacat  kehendak  yang  dimaksud. Setidaknya ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar cacat  kehendak  itu  dapat  dibuktikan.  Keempat unsur itu adalah:
Khilaf  dikenal  sebagai  kesalahan  yang  tidak disengaja.
Adanya  paksaaan.  Maksudnya  menyetujui transaksi karena adanya tekanan, teror baik secara pisik  maupun  secara  mental  dalam  bentuk ancaman.
Penipuan,  terutama  adanya  kata-kata  bohong untuk menjanjikan sesuatu prestasi tertentu.
Penyalahgunaan  kewenangan.  Memang  tidak mudah  untuk  memberikan  batasan  tentang penyalahgunaan wewenang ini.
Beberapa  unsur  harus  terpenuhi.  Keadaan- keadaan  istemewa  seperti  keadaan  darurat, ketergantungan,  ceroboh,  jiwa  yang  kurang waras, dan tidak berpengalaman adalah salah satu indikasi dari peristiwa hukum ini. Suatu hal yang nyata,  diisyaratkan  bahwa,  salah  satu  pihak mengetahui  atau  semestinya  mengetahui  bahwa pihak  lain  dalam  keadaan  istemewa  tergerak niatnya  untuk  menutup  suatu  akta  perjanjian; Penyalahgunaan ( misbruik ), salah satu pihak telah melaksanakan  perjanjian  itu  walaupun  dia mengetahui  seharusnya  tidak  melakukannya. Adanya  hubungan  kausal,  adalah  penting dipahami.  Tanpa  penyalahgunaan  keadaan  itu maka perjanjian tidak bisa dibatalkan.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  diangkat  dan temuan  hasil  penelitian  ternyata  cacat  kehendak yang  indikatornya  kekhilafan,  paksaan,  dan penipuan  dapat  dipakai  sebagai  dasar  untuk membatalkan  perjanjian  dengan  alat  bukti  yang sempurna  yang  perjanjiannya  dilakukan  di hadapan notaris.
Akibat hukum dari terbuktinya cacat kehendak
jual beli antara Warinah dan Nurkhofifah menjadi batal demi hukum. Peralihan hak atas tanah yang terjadi  sehingga  tanah  kembali  menjadi  hak pemilik  sahnya,  yaitu  Warinah.  Sedangkan pembeli  tidak  mendapatkan  haknya  berupa  se bidang tanah. Dampak berikutnya kalau kasus ini dibawa  ke  ranah  pidana  maka  bukan  tidak mustahil  Nurkhofifah  bisa  dipidanakan  dengan ancaman  pasal  penipuan  yaitu  ketentuan  Pasal 378 KUHP.
Selanjutnya  penulis  dapat  merekomendasikan beberapa saran terkait yaitu Kepada para penegak hukum  terutama  oleh  Hakim  hendaknya  mulai ketentuan  tentang  cacat  kehendak  yang  diatur dalam Pasal 1321 Undang-Undang Kitab Hukum Perdata dipertimbangkan dalam rangka memeriksa  dan  memutuskan  perkara.  Karena belakangan ini banyak sekali terjadi permasalahan  yang  di  dahului  dengan  mainstrea atau  niat  jahat  yang  dikenal  sebagai  etika  tidak baik sehingga merugikan pihak lain.
Kepada masyarakat dalam melakukan transaksi  berbentuk  apapun  hendaknya  sangat berhati-hati. Jangan sampai terjebak dalam kasus yang  merugikan  dikemudian  hari.  Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, sangat diharapkan  berkonsultasi  terlebih  dahulu  dengan pakar  hukum  baik  yang  dari  akademisi  maupun praktisi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A.G.  Guest.  (2009). Anson’s  Law  of  Contract, Claredon Press. Oxford.
Arthur  s’Hartkamp  and  Marianne  M.M  Tillema.
(1993). Contract  Low  in  the  Netherlands, Deventer. Kluwer
Chaterine  Tay  Swee  Kian  dan  Tang  See  Chim, Contract  Lmy, Time  Book  International,
Singapore
Hasanudin.  (2016). Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai
Alasan Pembatalan Perjanjian,https:// pntilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan- keadaan-sebagai-alasan.pembatalan-perjanjian,
J.M.  Van  Dunne.  (1991) V erbintenissenrecht,  Deel  1, Contractentrecht,  Ie,  gedeltee, Deventer, Kluwer.
J.  Satria.  (2015) Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang Lahir  dari  Perjanjian, Edisi  Revisi,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung
Johnny Ibrahim. (2006) Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing Jamin. (2011). Penguatan Peradilan Adat Papua Dalam Mengangani Konflik, UNS Press, Solo. L. B. Curzon Jurisprudence.( 1979). Estover-Plymouth :

## Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 5
Mac Donal and Events. Mukti  Fadjar  ND.,  dan  Yulianto  Ahmad.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

## Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian