## PENGARUH WEALTH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)
Dy Ilham Satria

## Heny Puspita Sari
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Email. dy.ilham@gmail.com dan henypuspitasari08@gmail.com

## Abstract
This research aims to analyze the influence of wealth, intergovernmental revenue, leverage, and audit opinion of BPK on local government financial performance with a case study on Lhokseumawe city government in 2011-2015. The data used in this study is secondary data obtained from the office of BPKD of Lhokseumawe city government. Data analysis method in this research is through documentation data obtained from Local Government Financial Report (LKPD), document data in the Budget Realization Report, Balance Sheet, Opinion Audit BPK of Lhokseumawe Government during 2011-2015. The results of this study indicate that wealth and leverage have no effect on the financial performance of local government of Lhokseumawe, while the intergovernmental revenue and BPK Audit influence on the performance of Lhokseumawe city  government,  and  the  measurement  of  financial  performance  through  efficiency  ratio  of Lhokseumawe city is less efficient in running the government through the effectiveness ratio of Lhokseumawe city is quite effective in running the government.
Keywords : Government Financial Performance, Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage, BPK audit opinion.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan, pendapatan antar pemerintah, leverage, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan studi kasus pada pemerintah kota Lhokseumawe pada tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPKD pemerintah kota Lhokseumawe. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah melalui data dokumentasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), data dokumen dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Opini Audit BPK Pemerintah Lhokseumawe selama tahun 2011- 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan dan leverage tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Lhokseumawe, sedangkan pendapatan antar pemerintah dan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kota Lhokseumawe, dan pengukuran kinerja  keuangan  melalui  rasio  efisiensi  Lhokseumawe  kota  yang  kurang  efisien  dalam menjalankan pemerintahan melalui rasio efektivitas kota Lhokseumawe cukup efektif dalam menjalankan pemerintahan.
Kata kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah, Kekayaan, Pendapatan Antarpemerintah, Leverage, Opini audit BPK.

## A. PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaliasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan. Pemerintah daerah yang juga termasuk dalam organisasi sektor publik perlu melakukan perbaikan kinerja. Kinerja keuangan menjadi bagian penting yang perlu mendapat perbaikan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang
efektif  dan  efisien.  Kinerja  yang  menjadi sorotan tentu adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai organisasi nonprofit lebih menekankan kepada pelayanan kepada publik. Jadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan organisasi sektor privat secara substansial berbeda. Dan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah, maka Pemerintah pusat memberikan wewenang yaitu otonomi daerah, dimana otonomi daerah membuka peluang daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya.
Akan tetapi pemerintah pusat juga memberikan wewenang terhadap otonomi khusus, dimana otonomi khusus ini hanya dimiiliki oleh beberapa daerah seperti Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. Kriteria yang menjadikan daerah tersebut kedalam otonomi khusus yaitu dalam hal historis suatu daerah, dalam hal kebudayaan, dalam hal politik serta ekonominya yang menajdikan suatu daerah sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Pemerintah kota Lhokseumawe terus berusaha memperbaiki kinerja pemerintah daerahnya, serta memperbaiki bagaimana sistem kerja yang jauh lebih baik lagi, ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga memberi kekhususan dan keluasan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan peran pemerintah. Terhadap capaian yang telah dilakukan oleh Pemko Lhokseumawe terkait dengan otonomi daerah antara lain, pelaksanaan (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/
Kota) APBK yang semakin baik, penetapan tata ruang dan tata wilayah serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selain dari itu, sebagai bagian wujud dan upaya dalam memantapkan kinerja pemerintahan yang lebih baik, Pemko Lhokseumawe juga telah melimpahkan kewenangan ke gampong (desa), dalam bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), yang dilaksanakan secara bertangung jawab dalam membangun desa yang dikelola oleh aparatur gampong serta Tuha Peut (perwakilan masyarakat ditingkat desa).
Dengan adanya kewenangan dari pemerintah pusat untuk otonomi khusus ini maka, kinerja keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan masih banyak daerah-daerah yang belum atau masih tidak menyebarkan atau memberitahu akan laporan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan adanya publikasi tentang hasil laporan keuangan maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah menjalankan tugasnya, karena masih banyak masyarakat yang merasakan tidak berjalan dengan baik pemerintah daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah
pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Rukmana, 2013).
Tujuan kinerja keuangan menurut Bastian (2006), yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efesiensi dan efektivitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2008). Penggunaan rasio efesiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.
a. Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus untuk Rasio Efesiensi sebagai berikut:
Rasio Efesiensi = Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah x100%
b. Rasio  efektivitas  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rumus untuk Rasio Efektivitas sebagai berikut:
Rasio Efektivitas = Realisasi Pendapatan Daerah Anggaran Pendaptan Daerah x100%
2. Kemakmuran (wealth)
Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Abdullah (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa kemakmuran ( wealth ) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah.
Kemakmuran (Wealth) bertujuan melihat bagaimana PAD yang berjalan dari dulu hingga sekarang apakah semakin meningkat atau tidak, dan melihat bagaimana pemanfaatan PAD sendiri oleh pemerintah daerah, karena PAD sangat berpengaruh terhadap kemakmuran yang ada di  setiap daerah yang memiliki otonomi, sehingga menjadikan daerah lebih baik dan melihat bagaimana masyarakatnya apakah lebih maju serta mengelola PAD sebaik mungkin.

## 3. Intergovernmental Revenue
Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick). 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat  dibidang  desentralisasi  fiskal  demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta
untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Proksi dari intergovernmental revenue dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan
𝐼𝐼𝐼𝐼 = Total Dana Perimbangan Total Pendapatan

## 4. Leverage
Penelitian yang dilakukan (Weill, 2003) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2009).
Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Leverage merupakan perbandingan antara utang dan modal (Kusumawardani, 2012). Dalam sektor publik, rasio utang atau leverage sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur
kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Sesotyaningtyas, 2012).

## 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = Kewajiban Ekuitas Dana

## 5. Opini Audit BPK
Opini Audit BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukapan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.
Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Penelitian berupa pendapat yang akan disampaikan oleh auditor.

## C. PENELITIAN TERDAHULU
1. Hendro Sumarjo, (2010) yang melakukan penelitian Size pemerintah daerah, ukuran legislatif, leverage dan intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran ridak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Mirna Sesotyaningtyas, (2012) secara silmutan variabel leverage, ukuran legislatif, intergovermental revenue dan pendapatan pajak daerah yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangn pemerintah daerah berdasarkan rasio efesiensi kinerja. Sedangkan secara parcial, leverage, ukuran legislatif, intergovermental revenue dan pendapatan pajak daerah berpengaruh positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efesiensi kinerja.
3. Media Kusumawardani, (2012) variabel size dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan kemakmuran dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
4. Ratna Ayu Minarsih, (2015) size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah secara parsial untuk rasio efisiensi. Sedangkan untuk model kedua, hanya variable leverage dan intergovernmental revenue yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk rasio efektivitas.
5. Reny Retnowati, (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, leverage,
dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Asmaul Aziz (2016) hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda ( size ), intergovernmental revenue dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
7. Putu Riesty Masdiantini, (2016) berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan  pada  kinerja  keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sementara variabel kemakmuran, intergovernmental revenue dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se- Bali.

## D. KERANGKA PEMIKIRAN

## E. METODE PENELITIAN

## 1. Objek dan Lokasi Penelitian
Objek yang diambil oleh peneliti adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe di kantor BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Lhokseumawe.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan  kualitatif. Data Kuantitatif adalah data yang bebentuk angka- angka yang dapat diukur dengan satuan hitung. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam periode 2011-2015. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang berupa keterangan-keterangan dan tidak berbentuk angka. Data kualitatif yang dipakai adalah informasi BPK tentang Opini audit dalam periode 2011-2015. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data ini diperoleh dari kantor BPKD kota Lhokseumawe.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah melalui metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen- dokumen yang ada dan informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain
sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Opini Audit BPK pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2015.

## F. PEMBAHASAN
1. Pengaruh Wealth terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Table 4.1 Total PAD Pemerintah Kota Lhokseumawe
Sumber: Pemerintah Kota Lhokseumawe 2011-2015 (Data Diolah (2017))
Setiap tahunnya pendapatan asli daerah kota Lhokseumawe berubah-ubah sesuai dengan hasil pendapatan asli daerah yang diterima dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Zakat dan Infaq atau sedekah dan yang terakhir dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kota Lhokseumawe mengalami  fluktuasi    pendapatan  asli daerahnya, dan dengan adanya pendapatan asli daerah kota Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, dan dapat memenuhi kebutuhan yang masyarakat butuhkan, salah satu contohnya yaitu sarana infrastruktur,
karena sarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Lhokseumawe, dari kalangan masyarakat kurang mampu yang harus diperhatikan, dan masyarakat juga harus membayar kewajiban pajak, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakatnya. Dengan meningkatnya total PAD setiap tahunnya di kota Lhokseumawe belum bisa diartikan bahwa total keseluruhan PAD bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan pemerintah daerah kota Lhokseumawe, tetapi kota Lhokseumawe di setiap tahunnya mengalami peningkatan keseluruhan total PAD, ini sangat baik untuk meningkatkan kemakmuran yang ada di daerah kota Lhokseumawe, walaupun masih belum bisa lepas dari dana bantuan pemerintah pusat. Kota Lhokseumawe harus lebih mandiri dalam mengupayakan peningkatan jumlah total pendapatan asli daerah, dengan bertambahnya total pendapatan asli daerah maka akan semakin maju setiap kecamatan dan ini mengartikan aparatur desa telah bekerja semaksimal mungkin walaupun dengan bantuan dana dari pihak pemerintah pusat. Wealth tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe, karena kota Lhokseumawe belum mampu memenuhi belanja daerah yang sangat besar, karena total PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja daerah yang sangat besar setiap tahunnya, dan daerah kota Lhokseumawe belum mampu untuk sepenuhnya mandiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah kota Lhokseumawe bisa belajar menjadi lebih baik lagi dengan peningkatan total PAD untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Pengaruh Intergovermental Revenue
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tabel 4.2
Total Intergovermental Revenue pada Kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Sumber : Pemerintah Kota Lhokseumawe 2011-2015 (Data Diolah (2017))
Dari pembahasan diatas bila dilihat pada intergovermental revenue yang diterima setiap tahunnya semakin meningkat, ini membuktikan semakin besar dana yang diterima maka akan semakin tidak baik terhadap kemandirian suatu daerah, karena setiap tahunnya pemerintah kota Lhokseumawe bergantung pada bantuan pemerintah pusat, dan dengan adanya peningkatan Intergovermental Revenue setiap tahunnya, kota Lhokseumawe bisa memnfaatkan dana perimbangan dengan sebaik mungkin. Tetapi dengan adanya Intergovermental Revenue pemerintah daerah kota Lhokseumawe bisa lebih merasa bertanggung jawab dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya bantuan ini, kesenjangan antar daerah bisa sedikit diatasi dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat kota Lhokseumawe, dan bisa terus membangun infrastruktur
yang memadai untuk kota Lhokseumawe. Intergovermental Revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe, karena dengan adanya dana ini, pemerintah daerah bisa lebih bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan harus bisa memanfaatkan dana perimbangan ini sebaik mungkin. Apabila dana trasnferan ini mengalami penurunan, maka roda pemerintahan kota Lhokseumawe menurun, dan apabila dana trasnferan ini meningkat, maka bisa di katakan kinerja pemerintah semakin baik dalam pemanfaatan dana yang telah diberikan. Dari tahun 2011-2015 pemerintah kota Lhokseumawe menerima dana transferan yang meningkat setiap tahunnya dari pemerintah pusat. Dan pengawasan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat semakin besar pula, karena pemerintah daerah harus bertanggung jawab semaksimal mungkin, dan memanfaatkan dana perimbangan dengan maksimal pula.
3. Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tabel 4.3
Total Leverage pada Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Th Kewajiban Ekuitas Dana 2011 0 811,575,751,649 2012 0 924,841,968,525 2013 3,699,295,016 1,056,245,860,731 2014 11,943,725,083 1,282,764,188,210 2015 103,900,380,101.00 1,057,454,061,553
Sumber: Pemerintah Kota Lhokseumawe 2011-2015 (Data Diolah (2017))
Dari pembahasan di atas dengan adanya perbandingan antara kewajiban dengan ekuitas dana, bisa dilihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe, dan dari tahun 2011-2015 kewajiban yang dimiliki pemerintah kota Lhokseumawe semakin meningkat dan ini membuktikan semakin besarnya suatu leverage maka semakin kurang baik kinerja pemerintah daeahnya.
Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe, karena ekuitas dana lebih besar daripada kewajiban yang ada setiap tahunnya, dan pemerintah  bisa mengatasi adanya kewajiban dengan ekuitas dana yang ada. Walaupun setiap tahunnya semakin bertambah kewajiban pada pemerintah kota Lhokseumawe dan semakin bertambah pula ekuitas dana yang dimiliki kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe semestinya bisa mengatasi kewajiban dengan baik, dan bisa meningkatkan ekuitas yang ada pada kota Lhokseumawe.
4. Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tabel 4.4 Opini Audit BPK yang diperoleh kota
Lhokseumawe No Tahun Opini Audit BPK 1 2011 Wajar Dengan Pengecualian 2 2012 Wajar Dengan Pengecualian 3 2013 Wajar Dengan Pengecualian 4 2014 Wajar Tanpa Pengecualian 5 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
Sumber Data : Data diolah (2017)
Dari Opini Audit BPK pemerintah
kota Lhokseumawe tahun 2011-2015 bisa dikatakan opini audit BPK bisa membuktikan kewajaran laporan keuangan yang telah pemerintah kota Lhokseumawe susun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan bisa dilihat pula apabila ada ketidak wajaran laporan keuangan yang telah disusun, maka opini audit BPK yang telah diterima menjelaskan ketidakwajaran tersebut. Dan ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan adanya opini audit BPK masyarakat bisa mengetahui kewajaran laporan keuangan yang telah direalisasikan untuk pembangunan kota Lhokseumawe, dan masyarakat bisa menilai bagaimana kinerja pemerintah kota Lhokseumawe setiap tahunya melalui opini audit BPK yang dipublikasikan.
Dari pembahasan diatas maka Opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditahun 2011- 2015, karena dengan adanya opini audit BPK pihak yang membutuhkan atau yang ingin mengetahui bagaimana hasil laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe sudah maksimal atau belum, bisa dilihat dari opini audit BPK. Dan pihak masyarakat juga dapat mengetahui opini audit BPK yang telah dipublikasikan melalui media elektronik atau media cetak.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
a. Rasio Efesiensi
Tabel 4.5
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Rasio Efesiensi
Th Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan
Daerah Hasil 2011 521.424.477.433,00 520.729.023.712,21 100% 2012 572.642.520.110,00 582.615.583.256,10 98% 2013 632.996.881.573,00 643.373.365.018,00 98% 2014 727.480.904.420,00 768.270.271.382,74 95% 2015 879.070.194.380,00
835.809.796.431,35 105%

## Sumber: Pemerintah Kota Lhokseumawe
2011-2015 (Data Diolah (2017))
Dari pembahasan di atas bisa dilihat rata-rata kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe dari tahun 2011-2015 masih kurang efesien dalam menjalankan pemerintahannya, karena dari total pendapatan yang ada dan belanja daerah masih kurang maksimal dalam rasio efesiensi.
Rasio efesiensi diukur untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah, karena kinerja keuangan pemerintah diukur melalui perbandingan total belanja dengan total total pendapatan, dimana total pendapatan dan belanja daerah harus efesien. Dan kota Lhokseumawe masuk dalam kategori kurang efeisien, dari tahun 2011 sampai dengn 2015 rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe adalah 99,2% dimana ini kurang efesien dalam kegiatan pemerintahan.

## b. Rasio Efektifitas
Tabel 4.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Rasio Efektifitas
Tahun Realisasi Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan Daerah Hasil 2011 520.729.023.712,21 537.322.616.370,00 97% 2012 582.615.583.256,10 611.145.230.953,00 95% 2013 643.373.365.018,00 665.178.513.161,00 97% 2014 768.270.271.382,74 795.850.276.317,00 96% 2015 835.809.796.431,35 964.491.807.996,00 87%
Sumber: Pemerintah Kota Lhokseumawe 2011-2015 (Data Diolah (2017)) Kinerja keuangan pemerintah daerah yang sudah diukur melalui rasio efektivitas ini menunjukan naik dan turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan ini bisa membuat kinerja Lhokseumawe buruk di mata daerah lain. Dan diharapkan pemerintah kota Lhokseuamawe bisa menjalankan pemerintahannya ditahun yang akan datang jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan bisa mengangkat perekonomian daerah kota Lhokseumawe lebih baik lagi dan di dalam sektor pertanian maupun perairan.
Dari pembahasan di atas dilihat dari rasio efetivitas maka realisasi anggaran yang telah ditetapkan masih belum sepenuhnya dapat terealisasi pada pemerintahan kota Lhokseuamawe, dilihat dari tahun 2011-2015 masih dalam kategori cukup efektif dalam menjalankan roda pemerintahannya.

## G. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah peneliti teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan meningkatnya total PAD setiap tahunnya di kota Lhokseumawe belum bisa diartikan bahwa total keseluruhan PAD bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan pemerintah daerah kota Lhokseumawe, Wealth tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe, karena kota Lhokseumawe belum mampu memenuhi belanja daerah yang sangat besar, karena total PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja daerah yang sangat besar setiap tahunnya, dan daerah kota Lhokseumawe belum mampu untuk sepenuhnya mandiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat.
2. Intergovermental Revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe, karena dengan adanya dana ini, pemerintah daerah bisa lebih bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan harus bisa memanfaatkan dana perimbangan ini sebaik mungkin. Dan dari tahun 2011-2015 pemerintah kota Lhokseumawe menerima dana transferan yang meningkat setiap tahunnya.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe jika kita lihat variabel Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe, karena ekuitas dana lebih besar daripada kewajiban yang ada setiap tahunnya, dan pemerintah  bisa
mengatasi adanya kewajiban dengan ekuitas dana yang ada. Walaupun setiap tahunnya semakin bertambah kewajiban pada pemerintah kota Lhokseumawe dan semakin bertambah pula ekuitas dana yang dimiliki kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe semestinya bisa mengatasi kewajiban dengan baik, dan bisa meningkatkan ekuitas yang ada pada kota Lhokseumawe.
4. Kinerja Keuangan Pemrintah Kota Lhokseumawe jika kita lihat pada variabel Opini Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditahun 2011-2015, karena dengan adanya opini audit BPK pihak yang membutuhkan atau yang ingin mengetahui bagaimana hasil laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe sudah maksimal atau belum, bisa dilihat dari opini audit BPK. Dan pihak masyarakat juga bisa mengetahui opini audit BPK yang telah dipublikasikan melalui media elektronik atau media cetak.
b. Saran
Berdasarkan  hasil penelitian dan pengamatan, penulis menyampaikan saran- saran sebagai berikut :
1.  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian lebih dari satu daerah kota atau kabupaten dan peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktu atau periode penelitian lebih dari lima tahun.
2.  Analisis data  yang digunakan  agar  tidak hanya sebatas data sekunder, tapi juga dapat menggunakan data primer, dan bisa lebih mengembangkan lagi penelitian tentang Kinerja Keuangan Pemerintah
3.  Peneliti selanjutnya dapat melengkapi pengukuran yang lebih rinci untuk kinerja keuangan pemerintah daerah dan bisa melengkapi rasio keuangan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penambahan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik.

## KEPUSTAKAAN
Aziz, Asmaul. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Mojokerto. Universitas Islam Majapahit. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta:
Salemba Empat.
Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009. Hamzah, Ardi. 2008. Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran,   dan Kemiskinan:   Pendekatan   Analisis Jalur   (Studi   pada   29 Kabupaten dan   9   Kota   di   Propinsi   Jawa Timur   Periode   2001-2006). Jurnal.
Universitas Trunojoyo Madura. Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif,  Leverage Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES Masdiantini,  Putu Riesty. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. Bali: Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
Minarsih, Ratna Ayu. 2015. Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah . Skripsi. Universitas Negeri Semarang Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness. The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished, Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University. Perwitasari, Citra. 2009. The  Influence  of Financial Performance to the Level of  Accountability Disclosure of Indonesia’s Local Government. Tesis Universitas Sevbelas Maret Surakarta.
Retnowati,  Reny. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Lev erage, Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerjakeuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se- Jawa Tengah 2011-2013). Skripsi.
Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rukmana, Wan Vidi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah
Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi. Tanjungpinang.  Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business : “Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
Sesotyaningtyas, Mirna. “Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, dan Ingovernmental revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa”. Skripsi. Semarang:Unnes. Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. Mandatory Disclosure Compliance
and Local Government Charactheristics. Evidence From Indonesian Municipalities. Journal Public Policy January 2010.
Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta www. bapenas.go.id(20Januari2012) .
Weill, Laurent.  2003. Leverage and Corporate Performance: A Frontier Efficiency  Analysis  on  European Countries . Working Paper. Working Paper Series. SSRN May.