## ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Ubaidillah
STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso Ubaidillahmansur17@gmail.com
Abstrak
Di  dalam  lembaga  keuangan  syariah  tidak  asing  lagi  kita  dengar  istilah  mudharabah, mudharabah  adalah  merupakan  kontrak  yang  melibatkan  antara  dua  orang  atau  lebih, yaitu  pemilik  modal  investor  (shahibul  maal)  yang  mempercayakan  modalnya  kepada orang  (mudharib)  untuk  dikelola.  Dalam pembagiannya mudharabah  terbagai  menjadia dua  yaitu:  yang  pertama:  Mudharabah  muqayyadah  yang  artinya  shahibul  maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dan yang kedua: Mudharabah Muthlaqah  shahibul  maal  tidak  memberikan  batasan-batasan  atas  dana  yang diinvestasikan.  Adapun  fokus  penelitian  ini  adalah  pertama  bagaimana  implementasi pembiayaan  mudharabah  di  BMT  Sidogiri  Cabang  Bondowoso.  Kedua,    bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Adapun  tujuan  penelitian  adalah  1).  Untuk  mendapatkan  keterangan  tentang implementasi pembiayaan  mudharabah  di  BMT  Sidogiri Cabang Bondowoso.  2).  Ingin mendeskripsikan tentang strategi manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif  dengan  metode  wawancara,  metode  observasi  dan  metode  dokumentasi. sehingga dalam bentuk analisisnya kami menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  mudharabah  di  BMT  Sidogiri  Cabang Bondowoso  sudah  sesuai  dengan  syariat  yang  terdapat  dalam  teori  ekonomi  syariah karena di dalamnya telah terpenuhi syarat dan ketentuannya, namun dalam pembiayaan mudharabah di BMT  Sidogiri Cabang Bondowoso hanya  bisa  direalisasikan  baik  dalam bentuk penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.
Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Manajemen Risiko.

## Pendahuluan
Islam  diturunkan  di  dunia  oleh  Allah  memiliki  prinsip  utama  dalam kehidupan  umat  manusia  adalah  penghambaan  kepada  Allah  SWT.  Yang merupakan  Dzat  yang  maha  Esa.  Dia  adalah  satu-satunya  tuhan  dan  pencipta alam  semesta,  sekaligus  pemilik  dan  penguasa  tunggal  kehidupan  seluruh mahluk,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Ia  adalah subbuhun dan kuddusun , yakni  bebas  dari  segala  kekurangan,  kesalahan,  kelemahan,  dan  berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal. 1
Islam  memiliki  syariah  yang  istimewa,  yakni  bersifat  universal  dan komprehensif.  Universal  berarti  syariah  Islam  dapat  diterapkan  dalam  setiap waktu  hingga  sampai yaumul  hisab nanti,  Sedangkan  komprehensif  berarti syariah  Islam  merangkum  seluruh  aspek  kehidupan,  baik  ritual  (ibadah) maupun  sosial  (muamalah). 2 Ibadah  diperlukan  dalam  kehidupan  beragama
1 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  ( Jakarta:    PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004).  h.3
2 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Bagi Banker dan Praktisi Keuangan ,  (Jakarta: Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h.38
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
untuk  menjaga  ketaatan  dan  kehormatan  hubungan  dengan  khaliqnya. Sedangkan  aspek  muamalah  sebagai  aturan  main  ( rules  of  the  game )  dalam kehidupan  sosial,  itulah  sebabnya  aspek  muamalah  ini  pengaturannya  sangat longgar. 3 Aturan-aturan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin  manusia sepanjang  hidupnya,  baik  yang  menyangkut  keselamatan  agama,  keselamatan jiwa  dan  raga,  keselamatan  akal,  keselamatan  harta,  maupun  keselamatan keturunan ( nasab ). Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok (Al-Hajat Adh Dharuriyyah).
Manusia  adalah  makhluk  sosial.  Dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan ia membutuhkan bantuan orang lain. Karena setiap manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada bantuan orang lain atau makhluk lain. Lebih jauh, kehadiran-kehadiran makhluk lain juga dapat menciptakan kehidupan yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Kegiatan  manusia di  bumi  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya  di zaman  dulu  cenderung  mengalami  proses  yang  sama,  yaitu:  bagaimana  ia berburu  dan  bercocok  tanam.  Demikian  juga  perilaku  manusia  pada  saat  ini, mengalami  kecenderungan  kearah  yang  sama.  Hal  ini  menandakan  bahwa manusia mempunyai pola prilaku yang relatif sama. Proses yang berulang dari pemenuhan  kebutuhan  ini  menjadikan  manusia  dapat  mengidentifikasi  pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat  memodifikasi  penandaan  pola  perilaku  tersebut  dalam  suatu  sikap, bagaimana  melakukan  suatu  kegiatan  untuk  mendapatkan  keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap kebutuhan. Dalam  memenuhi  kebutuhannya,  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  oleh manusia adalah  dengan  bermuamalah,  karena  kegiatan  muamalah  tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga  akan  bernilai  ibadah.  Selain  itu,  konsep  dasar  Islam  dalam  kegiatan muamalah  (ekonomi)  juga  sangat  konsen  terhadap  nilai-nilai  humanisme. Diantara kaidah dasar fiqih dalam bermuamalah (bertransaksi) adalah :
ُ لاصَ الَْا ُ يِف ُ ُِتَلاَماَع مالا ُ ُِالْا ُ ُ ةَحاَب
“pada prinsipnya dalam transaksi-transaksi itu adalah boleh” . 4
Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dipraktekkan diantaranya adalah mudharabah.  Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak, dimana  pihak  pertama  bertindak  sebagai  pemilik  dana  ( shahibul  maal )  yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha  ( mudharib ).  Keuntungan  usaha  yang  didapatkan  dari  akad  mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  dan  biasanya dalam bentuk nisbah ( prosentase ). 5
3 Asro  Maksum, Dasar-dasar Akuntansi Syariah , (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009),  h.126
4 M. Afifuddin Muhajir, Metode Kajian Fiqh , Cet. ke-2, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h.10
5 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008), Cet.ke-1, h.224
Pembiayaan  mudharabah  tersebut  sangat  urgen  di  tengah-tengah kehidupan  masyarakat,  karena  dengan  pembiayaan    mudharabah    disinyalir kegiatan  yang  saling  membantu  kebutuhan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian, mereka  dapat  mempertahankan  kehidupannya.  Akan  tetapi,  pembiayaan tersebut tidak dapat dipahami oleh nasabah. Salah satu faktornya adalah ketidak tahuan  nasabah  itu  sendiri  terhadap  pembiayaan  mudharabah  dan  kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga keuangan.
Narasi  di  atas  ini  cukup  representatif  sebagai  alasan  dasar  yang  bisa dijadikan  latar  belakang  kajian  dalam  melakukan  sebuah  penelitian,  sehingga peneliti  dalam  hal  ini  sangat  tertarik  mengangkat  judul  ini.  Oleh  karena  itu, penelitian    terhadap    judul  tersebut  menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam  untuk memperoleh informasi keilmuan yang komprehensif dan kebenaran yang hakiki.

## Definisi Mudharabah
Secara etimoloogi  (bahasa) qira ضارقلا ) ) diambil dari kata ضرق yang berarti
عطقلا (potongan),  sebab  pemilik  memberikan  potongan  dari  hartanya  untuk diberikan  kepada  agar  mengusahakan  harta  tersebut,  dan  pengusaha  akan memberikan  potongan  dari  laba  yang  diperoleh.  Bisa  juga  diambil  dari  kata muqaradhah ( ةضراملا )  yang  berarti ةاواملا (kesamaan).  Sebab  pemilik  modal  dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.
Orang  Irak  menyebutkan  dengan  istilah  mudharabah    ( ةبراضملا )  sebab
نيدقاعلا برضي مهسب
حبرلا لك نم (setiap  yang  melakukan  akad  memiliki  bagian  dari laba) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Oleh karena itu perjalanan tersebut dinamakan رفسلا يف برض . 6
Menurut istilah syara’ .  Mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja  sama  dalam  usaha  perdagangan  dimana  salah  satu  pihak  memberikan dana  pihak  lain  sebagai  modal  mereka  berdua  sesuai  dengan  perjanjian  yang telah sepakati. 7
Sedangkan  menurut  istilah fiqih  al  mudharabah ,  para  imam  madzhab memberikan  berbeda-beda  tentang  definisi  mudharabah.  Adapun  definisi  itu sebagai berikut:
1. Madzhab  Hanafi  mengartikan Mudharabah adalah  akad  atas  suatu syarikat  dalam  keuntungan  dengan  modal  harta  dari  satu  pihak  dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.
2. Madzhab  Maliki  memberikan  definsi  bahwa Mudharabah suatu pemberian  mandat  ( taukiil )  untuk  berdagang  dengan  mata  uang  tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
6 H. Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),  h.223
7 Karim Helmi, Fiqih Muamalah , ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),  h.11
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
3. Madzhab  Syafi’i  memberikan  definisi mudharabah adalah  suatau  akad yang  memuat  penyerahan  modal  kepada  orang  lain  untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Madzhab  Hambali  mengartikan Mudharaba h  adalah  penyerahan  suatu modal  tertentu  dan  jelas  jumlahnya atau  semakna,  kepada orang  yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. 8
5. Menurut  Sayyid  Sabiq Mudharabah adalah akat antara dua  belah pihak di mana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai  dengan kesepakatan. 9
6. Menurut Taqiyyudin Mudharabah adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan. 10
7. Menurut  Wahbah  az-Zuhaily  Mudharabah  adalah  pemberian  modal oleh pemilik modal (al-malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam  bentuk  usaha,dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan kesepakatan. 11
Sedangkan  menurut  terminologi  (istilah) Mudharabah merupakan  kontrak yang  melibatkan  antara  dua  orang  atau  lebih,  yaitu  pemilik  modal  investor ( sahibul  maal )  yang  mempercayakan  modalnya  kepada  pengelola  untuk digunakan  dalam aktivitas perdagangan. Dalam  hal  ini  memberikan  kontribusi pekerjaan, waktu, dan waktu mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang ingin dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan ( profit )  yang  dibagi  antara  pihak  ( shahibul  maal  dan  mudharib )  berdasarkan proporsi  yang  telah  disetujui  bersama. 12 Namun  apabila  terjadi  kerugian  yang menanggung  adalah  pihak shahibul  maal sepanjang  kerugian  itu  bukan  akibat kelalaian mudharib .  Sedangkan mudharib menanggung  atas  upaya,  jerih  payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankn usaha. Namun jika kerugian itu  diakibatkan  karena  kelalaian mudharib ,  maka mudharib harus  bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 13
Mudharabah adalah  bentuk  kerja  sama  di  mana  salah  satu  pihak  disebut shahib  al  maal atau rabb  al  maal (pemilik  dana),  berperan  sebagai  partner  yang tidak  aktif.  Di  sisi  lain  ada  pihak  yang  disebut mudharib (pengelola  dana), menyediakan  tenaga  untuk  mengelola  dana  dengan  tujuan    mendapatkan
8 Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah. Bairut: Darul Fikr. Juz 3, h.35
9 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah. Semarang: Toha Putra. Juz 3, h. 212 10 Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul al-Akhyar.Surabaya: Syirkah Piramida. Juz 1, h. 186
11 Wahbah  Az-Zuhaily,  al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu.  Damaskus:  Dar  al-Fikr  al- Mu’ashirah. Juz 5, h. 3924
12 Moh.  Asra  Maksum  dan  Zubairi,  2009.  Dasar-Dasar  Akuntansi  Syari’ah  dari  Teori  Ke Praktek: Ibrahimy Pres s . Cet. ke-1, h.73 13 Dimyauddin  Djuwaini,  2008.  Pengantar  Fiqh  Muamalah.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Cet.ke-1, h.224
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
keuntungan, Mudharib diharapkan  bersikap  hati-hati,  dapat  dipercaya,  dan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul karena kelalaian yang dilakukan. Sebagai  agen  dia  diharapkan  dapat  mengatur  dana  sehingga  mendapatkan keuntungan bagi pemilik dana tanpa melanggar hukum Islam. 14
Sehingga dalam perkembangannya mudharabah dapat diartikan akad kerja sama  usaha  antara  dua  pihak  di  mana  pihak  pertama  ( shahibul  maal ) menyediakan  seluruh  (100%)  modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola.  Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh pemilik  modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola.  si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 15

## Landasan Hukum Mudharabah
Pada  hakekatnya  hukum mudharabah tidak  disebutkan  secara  jelas  dalam al-Qur’an,  akan  tetapi  setelah  dilihat  di  al-Qur’an  hanya  mengungkapkan mustak dari istilah dharaba sebanyak lima puluh kali. Di antara jumlah tersebut para ulama’ Fiqih menjadikan akar mudharabah dari kata dharaba fil ardhi yang artinya  berjalan  di  muka  bumi.  Ulama’  menganggap  bahwasanya  yang dimaksud  berjalan  di  muka  bumi  adalah  bepergian  ke  suatu  wilayah  untuk sebuah  perdagangan.  Hal  yang  demikian  dapat  kita  lihat  dalam  ayat-ayat  Al- Qur’an dan hadist-hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut:
1. Al-Qur’an
Berikut  dalil-dalil  dari  al-Qur’an  yang  berkenaan  dengan mudharabah:
                         

 ( ةرقبلا : 198 )
Artinya: “tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rizki  hasil perniagaan)  dari  Tuhanmu.  Maka  apabila  kamu  telah  bertolak  dari 'Arafat,  berdzikirlah  kepada  Allah  di  Masy'arilharam[125].  dan berdzikirlah  (dengan  menyebut)  Allah  sebagaimana  yang
14 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bkan Opsi, Tapi Solusi , Cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),  h.423
15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek , Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
ditunjukkan-Nya  kepadamu;  dan  Sesungguhnya  kamu  sebelum  itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Al-Baqarah :198)” 16                ( ةعمجلا : 10 )
Artinya: “apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah  kamu  di  muka bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-Jum’ah:10)” 17
 .... 
       ( لمزملا : 20 )
Artinya: “......dan  dari  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari sebagian karunia Allah. ..... (al-Muzammil:20)” 18
Surat  Al-Baqarah  dan  Al-Jum’ah  menjelaskan  bahwasanya  kaum muslimin  dimotivasi  untuk  selalu  melakukan  upaya  perjalanan  usaha yang telah dikaruniai oleh Allah di muka bumi ini.
Semua  ayat  ayat  ini,  kata  Az-Zuhaily,  dengan  sifatnya  yang menerangkan  keharusan  pada  harta  melalui  kontrak mudharabah .  Dari As-Sunnah juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai  mudharabah  mensyaratkan  kepada  mitra  usahanya  supaya jangan  membawa  hartanya  menyebrang  laut,  menuruni  lembah,  dan membeli  binatang  yang  hidup.  Jika  dia  menyalahi  peraturan  tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakkan oleh al-Abbas ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkan. 19
2. Hadits
Berikut ini beberapa Hadits yang berkenaan dengan Mudharabah:
ى َوَر نْبِا سابع يضر الله امهنع هنا لاق : ناك انديس سابعلاا نب بلطملادبع اذا عفد لاملا هبراضم طرتشا ىلع هبحاص كلسيلا هب ارحب لاو لزني هب ايداو لاو ىرتشي هب ةبد تاذ دبك ةبطر ف نءا لعف كلذ نمض غلبف هطرش لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو هزاجءاف ( هاور ىنربطلا يضر الله هنع )
Artinya:  “ Diriwayatkan dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Sayyidina  Abbas  bin  Abdul Muthalib  jika  memberikan  dana  kepada  mitra  usahanya  secara
16 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), Edisi Refisi Terbaru, h. 64
17 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), Edisi Refisi Terbaru, h. 1257
18 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), Edisi Refisi Terbaru, h. 1314
19 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani Press. 2004).  h.332.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
mudharabah, ia mensyarakan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,  menuruni  lembah  yang  bahaya,  atau  membeli  ternak.  Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas  dana  tersebut.  Disampaikanlah  kepada  Rasulullah  saw.  Dan Rasulullah pun membolehkannya.(H.R. Tabrani)” 20 نع حلاص نب بيهص يضر الله هنع نا يبنلا ىلص الله هيلع ملسو ثلاث نهيف ةكربلا عيبلا ا ىل لجا ةضراقملاو طلخو ربلا ريعشلاب تيبلل لا عيبلل ( هاور نبا هجام نع بيهص يضر الله هنع )
Artinya: “ Dari Shalih  bin Suhaib  r.a.  bahwa Rasulullah  saw. Bersabda:  Tiga hal yang di dalamnya  terdapat  keberkatan:  Jual  beli  secara  tangguh, muqaradhah  (mudharabah) dan  mencampur gandum dengan  tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah) .” 21
Dua  Hadits  di  atas  menggambarkan  bahwasanya,  Hadits  yang pertama  menunjukkan  sebuah  praktek  akad mudharabah (qiradh)  yang dilaksanakan  dengan  cara  berbagi  untung,  dan  ditentukan  syaratnya. Adapun  hadits  yang  kedua  mempertegas  landasan  hukum  keabsahan teknik  transaksi  mudharabah  yang  dilakukan  pada  zaman  Rasulullah bersama Shahabat.
3. Ijma’
Diantara  ijma’  dalam mudharabah ,  adanya  riwayat  yang menyatakan  bahwa  jama’ah  dari  shahabat  menggunakan  harta  anak yatim  untuk  mudharabah.  Perbuatan  tersebut  tidak  ditentang  oleh shahabat lainya. 22

## 4. Qiyas
Mudharabah  diqiyaskan  kepada al-musyaqah (menyuruh  seorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula  yang  kaya.  Di  sisi  lain,  tidak  sedikit  orang  miskin  yang  mau bekerja,  tetapi  tidak  memiliki  modal.  Dengan  demikian,  adanya mudharabah  ditujukan antara lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  kedua golongan  di  atas,  yakni  untuk  kemaslahatan  manusia  dalam  rangka memenuhi kebutuhan mereka. 23
5. Kaidah Fiqh
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 24
Berkata  Dr.  Az-Zuhaily  dalam  Al-Fiqhu  al-Islam  wa  Adillatuhu (4/839). Mudharabah dapat  dianalogikan  dengan al-Musaqat (perkongsian  antara  pemilik  dan  pengelola  tanah  pertanian  dengan
20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek , Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.96
21 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Kairo: Dar al-Hadits. Juz 2, h. 768
22 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. h.226
23 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),  h.226 24 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah,  Fiqih  Muamalah ,  cet.  ke-1  (  Jakarta:  Prenada  Kencana Group, 2012), h. 207
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, di mana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi  dalam  usaha  tetapi  tidak  mempunyai  dana  yang  cukup  untuk menopangnya.  Bentuk  usaha  ini  akan  menjembatani  antara labour dengan capital , dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia  sesuai  dengan  kehendak  Allah  swt.  ketika  menurunkan syariatnya. 25 1.

## Rukun dan Syarat Mudharabah
Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua belah pihak,  mempunyai  beberapa  ketentuan  yang  harus  dipenuhi dalam rangka  mengikat  jalinan  kerja  sama  tersebut  dalam  kerangka  hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (offer and Acceptence), artinya bersesuainya  keinginan  dan  maksud  dari  pihak  tesebut  untuk  menjalin ikatan  kerja  sama.  Namun  beberapa  madzhab  lain,  seperti  Imam  Syafi’i mengajukan  beberapa  rukun  mudharabah  yang  tidak  hanya  adanya ijab dan qabul saja, tetapi  juga adanya  dua  belah  pihak, adanya  kerja,  adanya laba, dan adanya modal. 26
Oleh karenanya dalam pembahasan tentang rukun-rukun mudharabah ini, dapat dipaparkan sebagai berikut:
a. Adanya dua belah pihak ( Shahibul maal dan mudharib / pihak penyedia modal dan pihak yang menjalankan usaha) disyaratkan sebagai berikut:
1) Syarat  yang  berkaitan  dengan  orang  yang  melakukan  transaksi, harus  orang  yang  cakap  bertindak  atas  nama  hukum  dan  cakap diangkat sebagai wakil, 27 dan  kafil dari masing-masing pihak. 28
2) Memiliki wilayah al-tawakil  wa  al-wikalah (memiliki  kemampuan untuk  mewakilkan  /  atau  memberi  mandat  dan  menerima  kuasa), karena penyerahan  modal oleh pihak pemberi  modal  kepada pihak pengelola  modal  merupakan  suatu  bentuk  pemberian  kuasa  untuk mengolah modal tersebut. 29
b. Ijab dan Qabul
Pernyataan  kehendak  yang  berupa ijab dan qabul antara  kedua belah pihak memiliki syarat-syarat sebagai berikut;
25 Muhammad, Sistem  &  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah, (Yokyakarta:  PSEI  STIS,  2001),
h.16
26 Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah. Bairut: Darul Fikr. Juz 3, h.42
27 M. Ali Hasan, 2003.  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada. Cet. Ke-1. h.171
28 Muhammad  Syakir  Sula,  2004  Asuransi  Syariah  (Life  and  General)  Konsep  dan  Sistem Operasional. Jakarta:Gema Insani Press. Cet. Ke-1 h. 334
29 Muhammad, Kontruksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syariah ,  (Yokyakarta:  PSEI  STIS,  2003), h.60
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
1) Harus jelas
Ijab qabul harus jelas  menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah .  Dalam  menjelaskan  maksud  tersebut  bisa menggunakan  kata mudharabah , qiradh,  muqaradah,  muamalah atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata mudharabah dan kata-kata sepadan lainya. jika  maksud  dari  penawaran  tersebut  sudah  dapat  dipahami. Misalnya ‘Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua’.
2) Harus bertemu
Ijab  qabul harus  bertemu.  Artinya  penawaran  pihak  pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak-pihak kedua sebagai ungkapan kesedianya bekerja sama.
Ungkapan kesedianya tersebut bisa diungkapkan dengan kata- kata  atu  gerakan  tubuh  (isyarat)  lain  yang  menunjukan  kesediaan. Seperti  misalnya  dengan  mengucapkan  ‘ ya  saya  terima ’.  Atau ‘saya setuju ’ atau dengan isyarat lain seperti menganggukkan kepala. 30
3) Harus sesuai maksud para pihak
Ijab dan qabul harus sesuai dengan pihak pertama cocok dengan keinginan  pihak  kedua.  Secara  lebih  luas ijab dan qabul tidak  seja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha.  Tapi  juga  kesediaan  untuk  menerima  kesepakatan- kesepakatan  lain  yang  muncul  lebih  terinci.  Ketika  kesepakatan- kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.
c. Adanya Modal
Modal harus disyaratkan sebagai berikut:
1) Jumlah dan Jenisnya jelas Modal  harus  jelas  jumlah  dan  jenisnya  diketahui  oleh  kedua belah  oihak pada  waktu dibuatnya  akad mudharabah sehingga  tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak jelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini. 2) Berupa Uang
Modal  harus  berupa  uang  (bukan  barang). Hal  ini  didasarkan pada  pendapat  para  ulama.  Mereka  beralasan  apabila mudharabah menggunakan barang maka akan menimbulkan kesamaran. 31
3) Bersifat tunai Uang  yang  menjadi  modal  dalam  akad mudharabah harus bersifat tunai bukan utang. Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai  (tidak  utang)  bentuknya  misalnya shahibul  maal memiliki
30 Ibid , h.59 31 Ibid, h.61
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
piutang  kepada  seseorang  tertentu.  Piutang  pada  orang  tersebut kemudian  dijadikan  modal mudharabah bersama  si  penghutang. Hal ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterima oleh orang yang    memberi  hutang  kepada  orang  yang  berhutang  masih  milik orang yang berhutang. Jadi apabila dijalankan dalam usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan orang yang berhutang. 4) Diserahkan Langsung
Modal  harus diserahkan  sepenuhnya  kepada  pengelola  secara langsung.  Karena  jika  tidak  diserahkan  kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan secara sepenuhnya (berangsur-ansur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal. Penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat  yang lebih jauh mengurangi kerja secara maksimal. 32
d. Adanya Usaha ( Al-Aml )
Dalam hal ini sebagian dari ulama, khususnya Syafi’i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Sedangkan dalam  usaha  industri  mereka  menolaknya.  Dengan  anggapan  bahwa kegiatan  industri  itu  mereka  memasukkannya  dalam  kontrak persewaan dalam  muamalah  dikenal  dengan  ijarah,  yang  mana  semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal.
Berbeda  dengan  Abu  Hanifah  beliau  membolehkan  apapun macam usaha asalkan  tidak usaha dagang  yang di  dalamnya  kegiatan kerajinan atau industry.
e. Adanya Keuntungan
Mengenai keuntungan dapat disyaratkan sebagai berikut:
1) Keuntungan  tidak  boleh  dihitung  berdasarkan  prosentasi  dari jumlah  modal  yang  diinvestasikan,  melainkan  hanya  keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.
2) Keuntungan  untuk  masing-masing    pihak  tidak  ditentukan  dalam jumlah  nominal,  misalnya  satu  juta,  dua  juta,  tiga  juta,  dan seterusnya. Karena jika ditentukan maka shahibul maal telah mematok untung tertentu dan ini akan mengakibatkan kepada riba.
3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50 % dan seterusnya.
Jika  nisbah  bagi  hasil  tidak  tertentu  pada  saat  akad,  maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara  sama.  Karena  peraturan  umum  dalam  penghitungan  ini adalah kesamaan. 33
Namun  jika  terjadi  kerugian  dalam  akad mudharabah ini  akan menjadi  tanggungan  dari  penyedia  dana  dengan  syarat  kerugian
32 Ibid, h.63
33 Ibid, h.65
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
tersebut  bukan  kelalaian  atau  kesengajaan  dari  pengelola,dan pengelola tidak akan mendapat apa-apa.
Kerugian  secara  periodik  harus  dipisahkan  dari  keuntungan yang  belum  dibagikan  dan  bila  tidak  dapat  maka  keuntungan tersebut ditahan sampai keuntungan direalisasikan sesudahnya. 34

## 2. Macam-Macam Mudharabah
Ada  dua  jenis  mudharabah  dalam  pengaplikasiannya  yang dilakukan  oleh shahibul  maal terhadap mudharib yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah.
a. Mudharabah muqayyadah
Yang  dimaksud mudahrabah  muqayyadah di  sini  adalah shahibul maal memberikan  batasan  terhadap  dana  yang  diinvestasikannya.
Mudharib hanya  bisa  mengelola  dana  sesuai  dengan  permintaan  atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. 35
Di  dalam  perbankan mudharabah  muqayadah bank  memiliki keterbatasan  dalam  menggunakan  dana.  Keterbatasan-keterbatasan semacam  itu  bisa  dalam  hal  jangka  waktu,  jenis  usaha,  lokasi  bisnis, atau jenis layanan. 36
b. Mudharabah mutlaqah
Dalam  perinsip mudharabah  mutlaqah hal  utama  yang  menjadi cirinya  adalah shahibul  maal tidak  memberikan  batasan-batasan  atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudahrib diberikan wewenang  penuh  mengelola  tanpa  terikat  waktu,  tempat,  jenis  usaha, dan jenis pelayanannya. 37
Penerapan mudharabah  mutlaqah dalam  perbankan  dapat  berupa tabungan  dan  deposito  sehingga  terdapat  dua  jenis  himpunan  dana yaitu  tabungan mudharabah dan deposito  mudharabah .  Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. 38

## 3. Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen  risiko  merupakan  unsur  penting  yang  penerapannya sangat  perlu  diperhatikan,  khususnya  pada  bank  sebagai  salah  satu lembaga keuangan. secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan  risiko  yang  relatif  sama  dengan  yang  dihadapi  bank
34 Ibid, h.339.
35 Burhanuddin s, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , Cet. Ke-1.  (Yogyakarta: UII Press, 2008) , h.267
36 Dauc  vicary  abdullah  dan  keon  chee,  terjemah  oleh  Satrio  wahono,  2012 Buku  Pintar Keuangan Syariah. Marshall cavendish international,Singapore. Cet. Ke-1. h.164.
37 Gemala dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perassuransian Syariah di  Indonesia. Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencan. 2006),  h.83-84
38 Solahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam ,  Cet. Ke- 1, (Surakarta:  Muhammadiyah University Press, 2006),  h.27
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
konvensional. 39 Bank syariah juga harus menetapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dananya, berdasarkan prinsip syariah, sehingga menjadi bank yang sehat berdasarkan aturan yang disyaratkan oleh bank Indonesia. Agar  supaya  bank  syariah  dapat  mencapai  tingkat  kesehatan  yang  baik, maka  dana-dana  yang  dihimpun  dan  disalurkan  harus  dikelola  dengan baik, termasuk dalam mengelola risiko penyaluran dananya.
Bank  syariah  sangat  rentan  terhadap  Risiko  sehingga  sangat diperlukan  manajemen  risiko  untuk  mengatasi  hal-hal  tersebut. Manajemen  risiko  didefinisikan  sebagai  rangkaian  prosedur  dan metodelogi  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha bank syariah tersebut. 40

## 4. Penerapan Manajemen Risiko
Lembaga keuangan syariah yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko.  Bank  yang  tidak  memiliki  ukuran  dan  kompleksitas  usaha  yang tinggi  dan  wajib  menerapkan  manajemen  risiko  sekurang-kurangnya empat  jenis  risiko:  risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko  likuiditas,  risiko oprasional.
a. Risiko Kredit ( Credit Risk )
Adalah  risiko  yang  timbul  sebagai  akibat  kegagalan  peminjam dana  (counterparty)  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Resiko  kredit muncul  jika  bank  tidak  bisa  memproleh  kembali  cicilan  pokok  atau bunga  dari  pinjaman  yang  diberikannya  atau  investasi  yang diberikannya.
Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank  memberikan  pinjaman  atau  melakukan  investasi  karena  terlalu dituntut untuk memaanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit  kurang  cermat  dalam  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan usaha yang dibiayainya.
Jenis-jenis resiko kredit dalam praktek perbankan antara lain:
1) Resiko yang timbul dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya
2) Resiko  kredit  dapat  terjadi  pada  aktivitas  pembiayaan,  treasur  dan investasi
3) Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment.
4) Kegagalan client untuk membayar ijarah
5) Kegagalan client untuk membayar istisna’.
6) Kegagalan  client  untuk  mengirimkan  komuditi  yang  sudah  dibeli (salam).
39 Khaerul  Umam, Manajemen  Perbankan  Syariah ,    Cet.  Ke-1,  (Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2013), h.134
40 Sri indah niken Sari, 2012. Perbankan Syariah . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke- 1. h. 175
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
b. Risiko Pasar ( Market Share )
Adalah  risiko  yang  timbul  karena  adanya  pergerakan  variabel pasar  dari  portofolio  yang  dimiliki  oleh  bank,  yang  dapat  merugikan bank.  Variabel pasar  dalam hal  ini adalah  suku  bunga dan  nilai  tukar, harga  equity  dan  harga  komoditas  sehingga  nilai  portofolio  atau  aset yang  dimiliki  bank  menurun.  Dalam  perbankan  Islam  tidak  mengenal suku bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga ini.
Berdasarkan  aturan  bank  Indonesia,  maka  bank  syariah  hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.
c.Risiko Likuiditas ( Likuidity Risk )
Adalah  risiko  yang  antara  lain  disebabkan  bank  yang  tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sering terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro. Risiko likuiditas terjadi karena :
1) Bank  syariah  kesulitan  mencari  dana  kes  dengan  biaya  yang wajar, baik  lewat  pinjaman  maupun  penjualan  aset.  Karena  bunga  atas pinjaman  dilarang, maka bank syariah sulit mendapat pinjaman.
2) Larangan  menjual  surat  hutang  selain  pada  nominalnya,  membuat bank syariah likuiditas.
d. Risiko Oprasional
Adalah  risiko  akibat  kurangnya  sistem  informasi  atau  sistem pengawasan  internal    yang  akan  menghasilkan  kerugian  yang  tidak diharapkan. 41 Antara lain juga disebabkan adanya ketidak cukupan atau tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan sistem  atau adanya  problem ekstrenal  yang  mempengaruhi  oprasional bank. Risiko  oprasional  sering  terjadi  karena  bank  syariah  relatif  baru, faktor kesalahan manusia lebih mudah muncul. Penyebab lain misalnya sofware  komputer  yang  tersedia  di  pasar  tidak  selalu  kompatibel dengan bank syariah.
5. Mananjemen resiko pembiayaan mudharabah
Manajemen  resiko  merupakan  suatu proses analisis  yang dilakukan oleh  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menilai  suatu  permohonan pembiayaan  yang  telah  diajukan  oleh  calon  nasabah.  Dengan  melakukan analisis  permohonan  pembiayaan,  lembaga  keuangan  syariah  akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak ( feasible ).
Lembaga  keuangan  syariah  melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan  untuk  mencegah  secara  dini  kemungkinan  terjadinya default oleh nasabah.  Analisis  akan  menghasilkan  keputusan  yang  tepat.  Analisis
41 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah,  Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.136
pembiayaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  digunakan  sebagai acuan  bagi  lembaga  keuangan  syariah  untuk  meyakini  kelayakan  atas permohonan pembiayaan nasabah. 42 Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan  pemberian  pembiayaan  mudharabah  yang  diajukan oleh  calon  nasabah  antara  lain  dikenal  dengan  prinsip  5C,  yaitu  sebagai berikut:
a. Charakter
Charakter ialah keadaan watak atau sifat calon nasabah ( customer ), baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  lingkungan  usaha. 43 Lembaga keuangan  syariah  perlu  melakukan  analisis  terhadap  karakter  calon nasabah  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bahwa  calon  nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan mudharabah yang telah diterima hingga lunas.
Cara yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain:
1) BI Checking
Lembaga  keuangan  syariah  dapat  melakukan  penelitian terhadap  calon  nasabah  dengan  melihat  data  nasabah  melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. 2) Informasi dengan pihak lain
Lembaga  keuangan  syariah  dapat  meneliti  calon  nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya,  mencari  informasi  tentang  kepribadian  calon  nasabah melalui  tetangga,  teman  kerja,  pimpinan  pekerjaan,  dan  rekan usahanya.
b. Capacity
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan  usahanya  guna  memperoleh  laba  yang  diharapkan. Kegunaan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  atau  mengukur sampai  sejauh  mana  calon  mudharib  mampu  mengembalikan  atau melunasi  utang-utangnya  secara  tepat  waktu,  dari  hasil  usaha  yang diperolehnya. 44
Beberapa  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam  mengetahui kemampuan keuangan calon mudharib antara lain:
1) Melihat laporan keuangan
Dalam  laporan  keuangan  calon  mudharib,  maka  akan  dapat diketahui  sumber  dananya,  dengan  melihat  laporan  arus  kas.  Di
42 Ismail, Perbankan syariah , Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2011), h.120 43 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah,  Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.234
44 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah,  Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.236
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
dalam laporan  arus  kas  secara  keseluruhan  dapat  diketahui  kondisi keuangan secara tunai dari calon mudharib, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
Cara  lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  lembaga  keuangan syariah,  bila  calon  mudharib  pegawai,  maka  bank  dapat  meminta foto  copy  slip  gaji  tiga  bulan  terakhir  dan  didukung  oleh  rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.
3) Survei ke lokasi usaha calon mudharib
Survei  ini  diperlukan  untuk  mnegtahui usaha calon  mudharib dengan melakukan pengamatan secara langsung. 45
c. Capital
Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon  mudharib.  Semakin  besar  modal  sendiri  dalam  perusahaan,
semakin  tinggi  kesungguhan  calon  mudharib  menjalankan  usahanya dan  lembaga  keuangan  syariah  akan  merasa  lebih  yakin  memberikan pembiayaan. 46 Cara  yang  ditempuh  oleh  lembaga  keuangan  syariah untuk mengetahui capital antara lain:
1) Laporan keuangan calon mudharib
Dalam  hal  calon  mudharib  adalah  perusahaan,  maka  struktur modal  ini  penting  untuk  menilai  tingkat  debt  to  equity  ratio. Perusahaan  dianggap  kuat  dalam  menghadapi  berbagai  macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.
2) Uang muka
Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan.
Dalam  hal  calon  mudharib  adalah  perorangan,  dan  tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib kepada pihak bank. Semakin besar uang  muka  yang  dibayarkan  oleh  calon  mudharib  untuk  membeli rumah, semakin meyakinkan bagi lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.
d. Collateral
Collateral  adalah  barang  yang  diserahkan  mudharib  sebagai jaminan  terhadap  pembiayaan  yang  diterimanya.  Collateral  harus dinilai  untuk  mengetahui  sejauh  mana  risiko  kewajiban  financial mudharib  kepada  lembaga  keuangan  syariah.  Penilaian  terhadap
45 Ismail,  Perbankan  syariah,  Cet.  ke-1,  (Jakarta:  Kencana  Prenada    Media  Group,  2011), h.122
46 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah,  Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.235
jaminan  ini  meliputi  jenis,  lokasi,  bukti  kepemilikan,  dan  status hukumnya.
Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
1) Segi  ekonomis  yaitu  nilai  ekonomis  dari  barang-barang  yang  akan digunakan.
2) Segi  yuridis  yaitu apakah  jaminan  tersebut  memenuhi  syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan. 47
e. Condition of economy
Condition  of  economy  adalah  situasi  dan  kondisi  politik,  sosial, ekonomi, dan bidaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan  suatu  saat  mempengaruhi  kelancaran  perusahaan  calon mudharib.
Beberapa analisis terkait dengan condition of economy antara lain:
1) Kebijakan  pemerintah.  Perubahan  kebijakan  pemerintah  digunakan sebagai  pertimbangan  bagi  lembaga  keuangan  syariah  untuk melakukan analisis condition of economy .
2) Lembaga  keuangan  syariah  tidak  terlalu  fokus  terhadap  analisis condition  of  economy  pada  pembaiayaan  konsumsi.  Lembaga keuangan  syariah  akan  mengkaitkan  antara  tempat  kerja  calon mudharib  dan  kondisi  ekonomi  saat  ini  dan  saat  mendatang, sehingga  dapat  diestimasikan  tentang  kondisi  perusahaan  di  mana calon  mudharib  bekerja.  Kelangsungan  hidup  perusahaan  dan pekerjaan  calon  mudharib  menjadi  bahan  pertimbangan  penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan. 48

## Simpulan
Dari  beberapa  pembahasan  yang dipaparkan  maka perlu ada  kesimpulan supaya  ada  titik  terang  yang  lebih  kongkrit.  Oleh  karena  itu  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah dengan  cara  menganalisis  permohonan  pembiayaan  yaitu  melalui, pertama : Character,  yang  dilakukan  dengan  cara  melalui  BI    Checking  dan mengumpulkan  informasi  dari  pihak  lain. Kedua :  Capital,  yang  dilakukan dengan cara laporan keuangan calon nasabah dan uang muka. Ketiga : Capacity, dilakukan  dengan  cara  melihat  laporan  keuangan  seperti  memeriksa  slip  gaji, dan  survei  ke  lokasi  nasabah. Keempat :  Collateral  yaitu  jaminan  atau  agunan. Kelima : Condition of Economy, bisa dilihat terhadap keberadaan ekonominya.

## Referensi
47 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah,  Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.237
48 Ismail,  Perbankan  syariah,  Cet.  ke-1,  (Jakarta:  Kencana  Prenada    Media  Group,  2011), h.125
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Abdullah, Dauc vicary dan keon chee, terjemah oleh Satrio wahono, Buku Pintar Keuangan Syariah . Marshall cavendish international,Singapore. 2012. Al-Husaini, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad, Kifayatul alAkhyar. Surabaya:
Syirkah Piramida. 1993.
Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah . Bairut: Darul Fikr. 1991.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i,  Dr.,  M.E.c. Bank  Syariah,  bagi  Banker  dan  Praktisi Keuangan. Jakarta:Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute. 1999. Arbi, M. Syarif, Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan. Yogyakarta: BPFE.
2013.
Arifin, Zainal, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: AlvaBet. 2003. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rikena Cipta. 2006.
Az-Zuhaily,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu .  Damaskus:  Dar al-Fikr  al- Mu’ashirah. 1993.
Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah . Kairo: Dar al-Hadits. 1989. Barry, Muhammad Dahlan, Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola. 1994. Dewi, Gemala, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan dan  Perassuransian  Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencan. 2006. Djuwaini,  Dimyauddin, Pengantar  Fiqh  Muamalah. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
2008.
Hasan,  M.  Ali, Berbagai Macam  Transaksi  Dalam  Islam. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Pesada. 2003.
Hasanuddin, Maulana, H., dan H. Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012. Helmi, Karim, Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997. Ismail, Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013 Karim,  Adiwarman  Arwar,  Prof.,  Dr.,  M.Ag., Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam.
Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
Maksum,  Moh.Asro,  Drs.,  MEI., Dasar-dasar  Akuntansi  Syariah. Situbondo: Ibrahimy Press. 2009.
Mardani,., Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. Moleong, Lexi J, Metodologi penelitian kualitaif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
2004.
Muhajir, M. Afifuddin, Metode Kajian Fiqh. Situbondo: Ibrahimy Press. 2011. Muhammad, Sistem  &  Prosedur  Operasional Bank  Syariah .Yokyakarta: PSEI  STIS. 2001.
Muhammad, Kontruksi  Mudharabah dalam  Bisnis  Syariah . Yokyakarta:  PSEI  STIS. 2003.
Muhammad, Ekonomi  Mikro  dalam  Persepektif  Islam .  Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta. 2004.
Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002. Nawawi, Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Genius Media. 2014. Nikensari,  Sri  Indah, Perbankan  Syariah:  Prinsip,  Sejarah,  Aplikasi. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012.
RI., Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an Terjemah. Jakarta: Al-Huda. 2009. Rivai, Vaithzal dan Buchari, Andi, Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi,
Tapi Solusi . Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
Ruslan,  Rusady, Metode  Penelitian:  Public  Relation  Dan  Komunikasi, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah . Semarang: Toha Putra. 1998.
Solahuddin, Lembaga  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam .  Surakarta:    Muhammadiyah University Press. 2006.
Sugiyono Metode Penulisan Kuantitatif Dan R Dan D. Bandung: CV. Alfabeta. 2008. Sugiyono. Memahami  penelitian  kualitatif:  dilengkapi  dengan  contoh  proposal  dan laporan penulisan . Bandung: CV. Alfabeta . 2009.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung. 2012. Sula,  Muhammad  Syakir, Asuransi  Syariah  (Life  and  General)  konsep  dan  Sistem Operasional. Jakarta:Gema Insani Press. 2004.
Syafi’i, Rachmat, Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001. Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.