Volume  2  Issue  2,  September  2018:  pp.  513-542.  Copyright  ©  2018 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Local Community Local People in Moronene Training In the Protection and Management of the Life Environment

## Muh. Sabaruddin Sinapoy
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: Forest in Article 1 Sub-Article 2 of Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry, is a unity of ecosystem in the form of expanse of land containing biological resources dominated by trees in its natural environment, one with the other can not be separated and based on Article 1 number 3 forest areas are designated and or specified by the Government to be maintained as forest or referred to as forest areas. Based on the constituent elements contained in the definition of forest areas, the basis for consideration of the establishment of certain areas as forest areas, then to ensure the  maximum  benefit  of  the  forest  and  based  on  the  socio-economic  needs  of  the community. In relation to the existence of the indigenous tribes of the Moronene tribe who inhabited a part of the territory of the TN.RAW has been acknowledged and maintained its existence for generations before the forest area becomes a National Park.  The  existence  of  the  Moronene  tribe  community  in  exploiting  the  natural wealth of TN.RAW forest is only to maintain and fulfill the daily necessities of life by way of the knowledge of local wisdom obtained from the "ancestors".
Keyword: local  wisdom;  Moronene  tribal  communities;  forest  environment management.
Abstrak: Hutan  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya,  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan  dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan  atau  disebut  sebagai  kawasan  hutan.  Berdasarkan  unsur  pokok  yang terkandung  di  dalam  definisi  kawasan  hutan,  dijadikan  dasar  pertimbangan ditetapkannya  wilayah-wilayah  tertentu  sebagai  kawasan  hutan,  kemudian  untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Terkait dengan keberadaan masyarakat adat suku  Moronene  yang  mendiami  sebagian  wilayah  TN.RAW  telah  diakui  dan
dipertahankan keberadaannya secara turun — temurun sebelum wilayah hutannya menjadi  Taman  Nasional.  Eksistensi  keberadaan  masyarakat  suku  Moronene tersebut  dalam  mengeksploitasi  kekayaan  alam  hutan  TN.RAW  hanyalah  untuk mempertahankan  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dengan  cara pengetahuan kearifan lokalnya yang didapatkan dari para ”leluhurnya“.
Kata  kunci: kearifan  lokal;  masyarakat  suku  Moronene;  pengelolaan  lingkungan hutan

## PENDAHULUAN
Indonesia terdiri dari ribuan pulau (± 13.487 pulau) yang tersambung dari Sabang sampai kota  Merauke,  juga  diikuti  dengan  berbagai  suku,  bahasa,  agama  yang  berbeda,  dan memiliki  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Setiap  adat,  bahasa,  suku  dan  agama  itu, memuat  sistem  nilai  dan  pengetahuan  yang  sudah  berkembang  ratusan  bahkan  ribuan tahun  yang  lalu.  Keanekaragaman  kebudayaan  dan  adat  istiadat  yang  dimiliki  adalah merupakan khazanah dalam memperkaya kebudayaan nasional, tentu saja juga kaya akan kekayaan alam yang melimpah di beberapa daerah di Indonesia.
Pada hakikatnya, nusantara ini diatur dan dikelola secara turun-temurun dengan hukum adat, diikuti oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang  dibangun  dari  berbagai  budaya  bangsa-bangsa  yang  berdaulat,  mandiri  dan bermartabat, yang dalam sejarahnya masing-masing mengalami pasang surut. Banyaknya hukum adat yang berlaku  di bumi nusantara ini merupakan  konsekuensi dari beragam suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang  luas,  Indonesia  memiliki  wilayah  alam  yang  mendukung  tingkat  keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Namun, kekayaan alam tersebut tidak dibarengi dengan pelestarian lingkungannya. Hanya untuk mengejar dan meningkatkan pendapatan  negara  maupun  daerah,  serta  untuk  mengambil  keuntungan  sebesar- besarnya  kekayaan  alam  tersebut  harus  menerima  ”penderitaan“  yang  cukup  ”kronis“, dimana alam harus dirusak tanpa harus memikirkan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungannya.
Oleh  karena  itu,  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  permasalahan  mengenai lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan, dan bencana dari tahun ke tahan masih
terus  berlangsung  dan  semakin  meluas.  Kondisi  tersebut  tidak  hanya  menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak sistemis — masif yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun  telah  mengancam  kelangsungan  perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan apa  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Di samping itu juga, pesatnya pembangunan, pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan  dan  laju  kerusakan  SDA  yang  semakin  cepat,  menyebabkan  keserasian lingkungan  yang  dibangun  masyarakat  selama  puluhan  tahun  mulai  terganggu. Keserakahan  manusia  semakin  memperkukuh  dirinya  untuk  melakukan eksploitasi kekayaan alam. Lewat kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang dimaknai bahwa alam harus tunduk tak berdaya di hadapan manusia. Maka, keagungan nilai-nilai ekologis dan  berbagai  kearifan  lingkungan  lokal  yang  dianut  masyarakat  dianggap  sebagai penghambat  diri  yang  berorientasi  ekonomis.  Alam  semakin  dinilai  sebagai  objek  yang harus dikuasai dan manusia adalah subjeknya, yang segala sesuatu harus berpusat pada manusia. Perilaku dan cara pandangan tersebut sudah mulai merasuk cukup dalam pada masyarakat Indonesia, yang aktivitas ekonominya saat ini semakin berciri kapitalis dan hanya  berorientasi  pada  pemupukan  modal  dengan  melakukan  eksploitasi  SDA. 1 Hal tersebut  dapat  diterima  rasionalitasnya,  karena  Indonesia  sebagai  negara  berkembang, berkepentingan dengan pembangunan dan mengolah SDA yang ada seperti tanah, air, dan hutan, baik yang terdapat di dasar lautan maupun yang ada di perut bumi, untuk dijadikan sebagai  bahan  baku  untuk komoditas  ekspor ,  industri  atau  langsung  dikonsumsi. Ketersediaan  SDA  tersebut  mendorong  setiap  manusia  untuk  melakukan kegiatan/aktivitas. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut berbentuk hasrat, kehendak, dan kemauan, baik dari manusia itu secara pribadi maupun dalam bentuk kelompok sosial. Akibatnya, ekologi lingkungan dimana manusia itu berada juga mengalami kerusakan dan
1 Iman Hilman, Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup , Dalam Kegiatan Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan Dalam Dunia Global, Gedung Merdeka, Bandung, 19-22 Desember 2011, hlm. 4.
kehancuran yang disebabkan hilangnya rasa kearifan  pada diri manusia terkait dengan keberlangsungan daripada lingkungan alam itu sendiri.
Bilamana  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 fungsi yaitu, fungsi konservasi , lindung, dan produksi,  seharusnya  kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  hutan  tersebut  tidak  akan menimbulkan dampak. Namun saat ini, eksploitasi SDA yang tidak terkendali, yang telah terjadi selama ini di Indonesia, telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan menjadi  rusak  disebabkan  berbagai  hal,  salah  satunya  usaha eksploitasi kekayaan  alam tersebut  secara  berlebihan  dan  tidak  bertanggungjawab  tanpa  memedulikan  kearifan terhadap alam maupun lingkungan. Sehingga, dampak yang ditimbulkan adalah kerugian ekologi seperti  terjadinya  kekeringan,  kerusakan,  dan  bencana  lingkungan  (kebakaran hutan, longsor, banjir, erosi , dan lain-lain), juga menimbulkan kerugian sosial dan budaya, khususnya keberadaan komponen sosial masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan tersebut.
Masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan tersebut. Padahal,  secara  faktualnya  masih  ada  dan  diakui  keberadaan  masyarakat  adat  untuk berhak mengambil hasil hutan dan mengelola hutan berdasarkan hukum adat selama tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  di  atur  dalam  Pasal  67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun fakta berbicara lain, keberadaan sebagian masyarakat adat ternyata tidak  diakui, bahkan menjadi kelompok yang  rentan  dan  termarginalkan  dari  peradaban  serta  kemajuan  atas  penguasaan teknologi  maupun  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  tertentu  untuk  meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan sumber daya hutan yang tersimpan di perut bumi. Hal ini disebabkan, karena lokasi mereka yang dekat dengan  SDA tersebut, serta keterbatasan  pengetahuan  dan  informasi  yang  mereka  miliki.  Hak  “penguasaan”  ( land tenure ) dan hak pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat adat yang tumpang tindih dengan  kelompok  masyarakat  lain,  HPH,  Perhutani,  dan  Taman  Nasional,  yang menyebabkan  tidak  ada  kepastian  tata  batas  teritorial  wilayah  adat,  khususnya  hutan adat. 2
2 Kementerian Lingkungan Hidup dalam Sandra Moniaga, The Indigenousness of the Indigenous Peoples in Indonesia; from whose perspective? . Dalam Makalah No 2-A, Konferensi INFID ke X tentang Tanah dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki 3 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). Sedangkan  normatif  empiris, 4 yakni  penelitian  yuridis  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum  empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan  hidup  dipahami  sebagai  suatu kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup  lain.  Selanjutnya  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan,  pengawasan,  dan pengendalian lingkungan hidup.
Ketentuan tersebut kemudian di tegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum dan selanjutnya dalam Pasal 4 mengatur tentang Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.
36.
pemeliharaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum. 5 Adapun  sasaran  pengelolaan lingkungan hidup adalah: 6
1.  Tercapainya  keselarasan,  keserasian  dan  keseimbangan  antara  manusia  dan lingkungan hidup.
2.  Terwujudnya  manusia  Indonesia  sebagai  insan  lingkungan  hidup  yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3.  Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4.  Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5.  Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6.  Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau  kegiatan  di  luar  wilayah  negara  yang  menyebabkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Kearifan  lokal  sebagai  fondasi  bukan  berarti  harus  mengesampingkan  para pembuat kebijakan (penguasa). Namun, yang perlu dipertajam adalah sinergisitas antara masyarakat lokal dengan  penguasa. Perhatian  pemerintah terhadap  kondisi lingkungan Indonesia saat ini sudah memberikan progres yang baik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32  tahun  2009  sebagai  penyempurnaan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997 merupakan perpanjangan tangan dari Pasal 33 UUD NRI 1945 patut diapresiasi. Di sini dapat dilihat adanya iktikad baik dari  pemegang  kebijakan yang turut andil  dan peduli terhadap masalah lingkungan yang semakin memprihatinkan. Dalam pengelolaan potensi alam,  undang-undang  ini  memberikan  ruang  khusus  terhadap  pengelolaan  dalam perspektif kearifan  lokal.  Dimana  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  dalam penyusunan  Rencana  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (RPPLH)  salah satu poin pentingnya adalah dengan memperhatikan kearifan lokal. Pengelolaan potensi alam berbasis kearifan lokal merupakan implikasi positif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Pemerintahan daerah dapat memperkuat posisi masyarakat untuk andil dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (alam).

## Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Tiap-tiap  masyarakat  mempunyai  kearifan  lokal  ( local  wisdom ),  kearifan  tradisional ( indigenous knowledge ), pengetahuan lokal ( local knowledge ) atau kecerdasan lokal ( local genius )  dan  kearifan  asli  pribumi  ( original  indigenous  wisdom )  yang  berguna  dalam
5 Lihat Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 yang  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
6 Suhartini, Modul  Pengeyaan  Materi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta, 2008, hlm. 1.
kehidupan.  Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang majemuk ,  terdiri  dari  berbagai  suku bangsa,  agama  dan  bahasa.  Menurut  Na’im 7 jumlah  suku  bangsa  di  Indonesia  secara keseluruhan  mencapai  lebih  dari  1.300  suku  bangsa  dengan  kearifan  lokal  yang diwariskan  secara  turun  temurun.  Menurut  Nopandry 8 secara  tradisional,  masyarakat adat memiliki kearifan  lokal yang merupakan  potensi dan kekuatan dalam pengelolaan suatu kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan mereka yang selalu diiringi dengan eksistensi hutan  selama  beratus-ratus  tahun  yang  merupakan  suatu  bukti peradaban  dan  potensi  dalam  pelestarian  hutan.  Menurut  Sonif  Keraf, 9 tercatat  sekitar 80%  penduduk  bumi  memiliki  kearifan  lokal.  Kearifan  lokal  merupakan  sebuah  sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah  masyarakat  lokal.  Ciri  yang  melekat  dalam  kearifan  tradisional  adalah sifatnya  yang  dinamis,  berkelanjutan  dan  dapat  diterima  oleh  komunitasnya.  Dalam komunitas  masyarakat  lokal,  kearifan  tradisional  mewujud  dalam  bentuk  seperangkat aturan,  pengetahuan,  dan  juga  keterampilan  serta  tata  nilai  dan  etika  yang  mengatur tatanan  sosial  komunitas  yang  terus  hidup  dan  berkembang  dari  generasi  ke  generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem  sosial,  politik,  budaya,  ekonomi,  lingkungan,  dan  mempelajari  kegagalan- kegagalan  sampai  menemukan  solusi  praktis  untuk  komunitasnya.  Ilmu  yang  mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan. 10
Kearifan lokal yang ada di nusantara tidak diberikan kepada generasi penerusnya lewat pendidikan formal atau non formal tetapi melalui kebiasaan secara tradisional yang dilakukan  dari  masa  ke  masa.  Kearifan  tersebut  bernuansa  nilai-nilai  yang  menjadi petunjuk,  penuntun,  pegangan,  pandangan  maupun  pedoman  hidup  untuk  bertingkah, bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti, menangkap ikan, berburu hewan,  bercocok  tanam,  memelihara  atau  menjaga  lingkungan  sungai,  mengolah  dan memanfaatkan hasil kekayaan hutan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-
7 Na’im dan Syaputra (et., al), Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia; Hasil Sensus Penduduk, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2010, hlm. 5.
8 Nopandry, Hutan  Untuk  Masyarakat  Pemanfaatan  Lestari  Hutan  Konservasi, Buletin  Konservasi  Alam, 2007, hlm. 4-8.
9 Sonif  Keraf, Etika  Lingkungan  Hidup ,  Kompas  Media  Nusantara,  Jakarta,  2010,  dalam  Rohana  Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat  Desa  Kemiren  Kecamatan  Glagah  Kabupaten  Banyuwangi) ,  Pendidikan  Geografi  Pascasarjana- Universitas Negeri Malang-Semarang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, Thn 2016, hlm. 726.
10 Husni  Thamrin, Kearifan  Lokal  dalam  Pelestarian  Lingkungan  (The  Lokal  Wisdom  in  Environmental Sustainable) , Kutubkhanah, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2013, hlm. 46.
hari.  Kearifan  lokal  sebagai  pengetahuan  tradisional  terhadap  kelestarian  alam  dan lingkungan  dilihat  sebagai  sesuai  yang  sangat  bernilai  dan  kaya  akan  manfaat  dalam kehidupan  manusia.  Sistem  tersebut  dikembangkan,  karena  adanya  kebutuhan  untuk menghayati,  mempertahankan  dan  melangsungkan  hidup  maupun  kehidupan  sesuai dengan  kemampuan,  kondisi,  tata  nilai  dan  situasi  yang  dihayati  oleh  setiap  manusia. Kearifan lokal merupakan sendi utama dari suatu bangunan sosial kemasyarakatan yang dibangun dari nilai-nilai maupun struktur sosial yang memiliki fungsi sebagai pegangan, tumpuan,  pedoman,  pengontrol  dan  norma-norma  untuk  berperilaku  dalam  berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.
Seiring dan sejalan keberadaan daripada kearifan lokal itu dapat diterima bahkan diwujudkan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung. Kearifan lokal juga dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan  ajaran  dari  orang  tua  kepada  anaknya  maupun  dari  ninik  mamak  kepada  cucu kemenakan. 11 Adanya  rasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut,  maka  manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar lingkungannya, untuk itu manusia akan berusaha  untuk  beradaptasi  agar  melahirkan  keseimbangan  dan  keteraturan  dalam masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga, daya dukung daripada kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya  mencakup  semua  unsur  kebudayaan  manusia,  yang  mencakup  :  sistem religi , bahasa,  ekonomi,  teknologi,  pendidikan,  organisasi  sosial,  dan  kesenian.  Kearifan  lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan.
Menurut  Sirtha  sebagaimana  dikutip  oleh  Sartini, 12 menjelaskan  bahwa  bentuk- bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan  aturan-aturan  khusus.  Bentuk  yang  bermacam-macam  ini  mengakibatkan  fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain:
1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian SDA.
11 Saam dan Amri, The local Wisdom of lubuk larangan as a conservation effort of the Sengingi river, Prosiding Seminar  Nasional  Pengelolaan  SDA dan  Lingkungan  di  UNDIP  Semarang,  tanggal 11 September  2012, dalam Nurman, Zulfan Saam, Thamrin, Kearifan Lokal Masyarakat Talang Mamak Dalam Berladang, E- Journal UNRI, Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau, 2014, hlm. 3.
12 Sirtha (2003), Dalam Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat , Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 2003, yang dikutip oleh Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan dan Arya Hadi Dharmawan, Kearifan  Lokal  Dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Air  Di  Kampung  Kuta ,  Sodality:  Jurnal Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan  Ekologi  Manusia  Vol.  4,  No.  3,  (Diterima  8  November 2010/Disetujui 25 November 2010), 2010, hlm. 347.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
Jadi,  dapat  dipahami  bahwa  kearifan  lokal  merupakan  bagian  dari  masyarakat untuk  bertahan  hidup  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan,  kebutuhan,  dan  kepercayaan yang  telah  berakar  dan  sulit  untuk  dihilangkan,  begitu  pula  Sumarmi  dan  Amirudin 13 menjelaskan  bahwa  kearifan  lokal  merupakan  pengetahuan  lokal  yang  digunakan  oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut: 14 Pertama, Sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, sebagai elemen perekat (aspek kohesif ) lintas warga,  lintas  agama  dan  kepercayaan.  Ketiga,  kearifan  lokal  memberikan  warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Keempat, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground /kebudayaan yang dimiliki. Kelima, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah  mekanisme  bersama  untuk  menepis  berbagai  kemungkinan  yang meredusir , bahkan  merusak,  solidaritas  komunal,  yang  dipercayai  berasal  dan  tumbuh  di  atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.
Umumnya  kearifan  lokal  diwujudkan  dengan  cara  tersendiri  yang  unik  dalam norma budaya dalam ritual dan tradisi masyarakat. Aulia 15 menjelaskan bahwa bentuk- bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan  aturan-aturan  khusus.  Bentuk  yang  bermacam-macam  ini  mempengaruhi  fungsi kearifan  lokal  menjadi  beragam  pula.  Kearifan  lokal  berfungsi  untuk konservasi dan pelestarian SDA, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Sementara itu dalam  memelihara  kearifan  lokal  agar  tetap  bertahan  perlu  diperhatikan  tantangan-
13 Sumarmi  dan  Amirudin, Pengelolaan  Lingkungan  Berbasis  Kearifan  Lokal, Malang:  Aditya  Median Publishing, 2014, hlm. 13, baca juga dalam Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, Kearifan Lokal Dalam Melestarikan  Lingkungan  Hidup  (Studi  Kasus  Masyarakat  Adat  Desa  Kemiren  Kecamatan  Glagah Kabupaten Banyuwangi) , Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, Thn 2016, hlm. 727.
14 Ibid ., baca juga dalam Rohana Sufia, Pengembangan Media Video Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Untuk SMA , Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang- Semarang,  Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Call  for  Paper  ke- 2 “Pengintegrasian  Nilai  Karakter  dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, 2016, hlm. 6.
15 Aulia  TOS,  Dharmawan  AH, Kearifan  Lokal  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Di  Kampung  Kuta , Sodality, 2010, hlm. 335-346.
tantangan  yang  akan  dihadapi  di  masa  mendatang.  Menurut  Saharuddin, 16 tantangan- tantangan kearifan lokal adalah pertumbuhan penduduk, teknologi modern dan budaya, modal  besar,  kemiskinan  dan  kesenjangan,  namun  siapa  sangka  bahwa  kesulitan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  sering  kali  menimbulkan  masalah- masalah sosial dalam pemanfaatan SDA.
Dalam konteks masyarakat Indonesia, hal beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ternyata telah lama disimpan dan  dipraktikkan oleh para leluhur kita sebagai  suatu  pengetahuan  lokal  yang  diwariskan  secara  turun — temurun  kepada generasi  berikutnya  tanpa  harus  mengorbankan  alam  maupun  lingkungannya.  Karena, pesan  pengetahuan  yang  diberikan  melalui  generasinya  bahwa  alam  dipergunakan ataupun  diperuntukkan  haruslah  berdasarkan  dengan  kebutuhannya,  jangan  hasil kekayaan alam yang ada dihabiskan atau dirusak. Salah satu contoh daripada pengetahuan tradisional  masyarakat  dalam  memanfaatkan  alam  secara  baik  tergambar  melalui keberadaan  Suku  Sakai  di  Provinsi  Riau  memiliki  aturan-aturan  yang  bisa  menjamin kelestarian dan kerusakan hutan dan sungai. Salah satu cara yang dipakai menjaga ekologi hutan  adalah  dengan  menerapkan  sistem zona lahan  yang  ketat  khususnya  berkaitan dengan hutan ulayat dibagi dalam kategori, yaitu: hutan adat, hutan larangan dan hutan perladangan.  Hutan  adat  hanya  boleh  diambil  rotannya,  damar  dan  madu  lebah,  tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan larangan, yang biasanya berada  di  bantaran  sungai,  sama  sekali  tidak  boleh  diusik.  Hutan  perladangan  boleh ditebang untuk ladang dengan sistem rotasi . Kemudian, untuk menjaga kelestarian hutan diberikan contohnya juga di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Provinsi Riau dengan cara membuat  hutan  larangan  adat,  yaitu  melestarikan  hutan  bersama-sama  di  dalam masyarakat tersebut dan masyarakat dilarang menebang di hutan larangan adat tersebut. Jika dilanggar akan dikenakan denda seperti, beras 100 kg atau berupa uang sebanyak Rp 6  juta.  Pelajaran  yang  dapat  dipetik  dari  pengetahuan  lokal  Suku  Sakai  maupun masyarakat  desa  Rumbio  tersebut  bahwa  pemanfaatan  kekayaan  alam  boleh dimanfaatkan  dengan  seperlunya  berdasarkan  penggolongan  kawasan  hutannya  tanpa harus merusak suasana lingkungannya dan alat-alat yang akan digunakan untuk bercocok tanam pun harus menggunakan alat yang sederhana ( tradisional ). Artinya, Suku Sakai dan
16 Saharuddin, Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  Berbasis  Kearifan  Lokal ,  Sodality,  1  April  2009,  dalam Lucky  Zamzami, Dinamika  Pranata  Sosial  Terhadap  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Nelayan  Dalam Melestarikan  Wisata  Bahari, Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial  Budaya,  Juni  2016  Vol.  18,  Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 59-60.
masyarakat desa Rumbio tersebut telah membentuk jaringan sistem nilai kehidupan yang termuat  dalam  pengetahuan tradisional sebagai  suatu  perlambangan  kebaikan  kearifan lokalnya terhadap lingkungan.
Belajar  kearifan  lokal  yang  dicontohkan  dari  masyarakat  Suku  Sakai  dan masyarakat  desa  Rumbio  tersebut  menunjukkan,  bahwa  proses  perkembangan pengetahuan masyarakat adat tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional  yang  dihasilkan  dari  proses adaptasi dengan  lingkungannya.  Sesuai  dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang terkait  dengan  pengetahuan  dalam  pemanfaatan  lahan,  baik  sebagai  tempat  tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya. 17 Artinya, bahwa pemanfaatan alam untuk keperluan hidup sehari-haris harus dipergunakan secara arif dan bijaksana,  kekayaan  alam  tidak  untuk  dihabiskan  dan  tidak  untuk  dirusak.  Hal  ini bermakna bahwa hubungan manusia dengan alam sangatlah dekat serta saling menjaga keseimbangan.
Jadi,  pemanfaatan,  penggunaan,  dan  pengelolaan  SDA  maupun  kelestarian lingkungan,  masyarakat  adat  dengan  pengetahuan  kearifan  lokalnya  ( indigenus knowledge ) sangat berpegang teguh pada kekuatan hukum adat, kemampuan spiritual , dan religi yang  dianutnya,  ternyata  lebih  arif  dibandingkan  dengan  cara-cara  modern  yang dikembangkan  oleh  masyarakat  modern  dengan  segudang  pengetahuan. Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai  pengetahuan  yang  di  turunkan  dari  generasi  ke  generasi  sebagai  bagian  dari adaptasi terhadap  lingkungannya. 18 Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  kearifan  lokal  adalah pengetahuan, kepekaan, rasa, kepedulian, pemahaman dan kebiasaan yang diperuntukkan kepada  kehidupan  manusia  dalam  wahana  sosial  guna  beradaptasi  pemikiran  secara komunitas ekologis . Kearifan bisa berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai- nilai yang bermanfaat untuk mengelola kehidupan dan lingkungan hidup. Kearifan lokal juga berguna untuk kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan.
17 Kosmaryandi,  N., Kajian  Penggunaan  Lahan  Tradisional  Minangkabau  Berdasarkan  Kondisi  Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition) , Media Konservasi, Vol. X. No. 2, 2005, hlm. 77-81.
18 H.  Maman  Djumantri, Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional  (Masyarakat  Adat)  Yang  Semakin Terpinggirkan ,  Bulletin  On-line  Tata  Ruang,  Kolom  Wacana  Edisi  Mei-Juni  2011,  ISSN:  1978-1571, Jakarta: Sekretariat Tim Teknis BKTRNA, 2011, hlm. 2.
Maka, kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan  bermasyarakat  di  suatu  tempat  atau  daerah.  Merujuk  pada lokalitas dan komunitas  tertentu  oleh  Putu  Oka  Ngakan  dalam  Andi  M.  Akhmar  dan  Syarifudin 19 kearifan  lokal  merupakan  tata  nilai  atau  perilaku  hidup  masyarakat  lokal  dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini  disebabkan  oleh  tantangan  alam  dan  kebutuhan  hidupnya  berbeda-beda,  sehingga pengalamannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  memunculkan  berbagai  sistem pengetahuan  baik  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  maupun  sosial.  Sebagai  salah satu  bentuk  perilaku  manusia,  kearifan  lokal  bukanlah  suatu  hal  yang  statis  melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. 20
Menurut  Wahyu 21 bahwa  kearifan  lokal,  dalam terminology budaya,  dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat,  bersifat  dinamis  dan  selalu  terbuka  dengan  tambahan pengetahuan  baru.  Secara  lebih spesifik ,  kearifan  lokal  dapat  diartikan  sebagai  suatu pengetahuan lokal, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, kesehatan,  penyediaan  makanan,  pendidikan,  pengelolaan  SDA  dan  beragam  kegiatan lainnya  di  dalam  komunitas-komunitas.  Selanjutnya  Wahyu  juga  menyatakan  bahwa kemampuan  memaknai  kearifan  lokal  oleh  individu,  masyarakat  dan  pemerintah  yang diwujudkan  dalam  cara  berpikir,  gaya  hidup  dan  kebijakan  secara  berkesinambungan dalam mengelola SDA dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan negara.
Kearifan  lokal  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab I Pasal I Butir 30 adalah: nilai-nilai
19 Putu  Oka  Ngakan  dalam  Andi  M.  Akhmar  dan  Syarifudin, Mengungkap  Kearifan  Lingkungan  Sulawesi Selatan , Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI  dan  Masagena  Press,  2007,  lihat  juga  dalam  Suhartini, Kajian  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan , Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009, hlm. B206.
20 Kearifan  Lokal  di  Lingkungan  Masyarakat  Jawa  Sebagai  Bagian  Dari  Pelestarian  Lingkungan , http://jejakjejakhijau.blogspot.co.id/2012/01/, diakses pada tanggal 23 April 2018.
21 Abdul  Mukti, Beberapa  Kearifan  Lokal  Suku  Dayak  Dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam ,  Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 1.
luhur  yang  berlaku  dalam  tata  kehidupan  masyarakat  antara  lain  melindungi  dan mengelola  lingkungan  hidup  secara  lestari.  Menurut  Ridwan, 22 kearifan  lokal  sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya ( kognisi ) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Dimana wisdom dipahami sebagai kemampuan seorang dalam  menggunakan  akal  pikirannya  dalam  bertindak  atau  bersikap  sebagai  hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau peristiwa yang terjadi.
Sementara itu Sony Keraf 23 menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan  lokal  ini  dihayati,  dipraktikkan,  diajarkan  dan  diwariskan  dari  generasi  ke generasi  sekaligus  membentuk  pola  perilaku  manusia  terhadap  sesama  manusia,  alam maupun  gaib.  Selanjutnya  Francis  Wahono 24 menjelaskan  bahwa  kearifan  lokal  adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang  sudah  berabad-abad  teruji  oleh  berbagai  bencana  dan  kendala  serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang mendominasi manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.
Oleh karena itu, guna menjaga dan melestarikan lingkungan melalui pengetahuan tradisional terkait dengan kearifan lokal masyarakat adat harus berdaulat secara politik, mandiri  secara  ekonomi  dan  bermartabat  secara  budaya.  Karena,  ketiga  hal  tersebut merupakan  hak  dasar  bagi  komunitas  adat  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  dan menjaga tradisi ataupun budaya leluhur yang dipertahankan secara turun — temurun guna menjaga eksistensi keberlanjutan daripada alam maupun lingkungan itu sendiri. Sehingga, hak untuk mengelola SDA yang ada di wilayah adat adalah hak asasi yang di bawah sejak lahir oleh masyarakat adat. Kearifan lokal juga merupakan wujud dari perilaku komunitas atau  masyarakat  tertentu  sehingga  dapat  hidup  berdampingan  alam/lingkungan  tanpa
22 Ridwan, Hubungan  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Dengan  Pelestarian  Lingkungan  Hidup ,  Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007, hlm. 8.
23 Sony Keraf, Etika Lingkungan , Jakarta: Kompas, 2006.
24 Francis Wahono, Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati , Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas-Gunggung Seno Aji, 2005, hlm. B207.
harus  merusaknya.  DS  Prawiladilaga 25 menguraikan  bahwa  kearifan  lokal  merupakan suatu  kegiatan  unggulan  dalam  masyarakat  tertentu,  keunggulan  tersebut  tidak  selalu berwujud  dan  kebendaan,  sering  kali  di  dalamnya  terkandung  unsur  kepercayaan  atau agama,  adat  istiadat  dan  budaya  atau  nilai-nilai  lain  yang  bermanfaat  seperti  untuk kesehatan,  pertanian,  pengairan,  dan  sebagainya.  Merujuk  pengertian  tersebut  dapat dijelaskan  pula  bahwa  kearifan  lokal  sudah  mengakar,  bersifat  mendasar,  dan  telah menjadi  wujud  perilaku  dari  suatu  warga  masyarakat  guna  mengelola  dan  menjaga lingkungan dengan bijaksana.
Atas dasar inilah, seluruh masyarakat adat berhak atas berbagai SDA yang ada di wilayahnya  yang  sudah  merupakan  keyakinan  dan  kebenaran  yang  tidak  dapat  diukur maupun dapat disetarakan dengan sertifikat tanah. Hak itu merupakan hak bawaan yang di  jamin  oleh  UUD  NRI  1945sejak  masyarakat  adat  lahir  dan  menjadi  anggota  dari komunitas adatnya. Sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945Pasal 18B ayat (2)  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dan kearifan  lokalnya  serta  hak-haknya  tercantum  dalam  Pasal 1  ayat  (30) Undang- Undang Nomor  32  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa kearifan  lokal adalah nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan  mengelola  lingkungan  hidup  secara  lestari.  Kemudian,  Pasal  67  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  menyatakan  bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya berhak melakukan kegiatan pengelolaan hutan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang.  Sedangkan  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan diakatkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan peran serta masyarakat. Dalam Pasal
25 DS  Prawiladilaga, Wawasan  Teknologi  Pendidikan ,  Jakarta:  Kencana,  2012,  hlm.  22.  Lihat  juga  dalam Rohana Sufia, Pengembangan Media Video Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal  Untuk  SMA ,  Pendidikan  Geografi  Pascasarjana-Universitas  Negeri  Malang-Semarang,  Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke- 2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, 2016, hlm. 7.
61  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  Pemerintah  mengakui,  menghormati  dan melindungi  hak-hak  masyarakat  adat,  masyarakat  tradisional  dan  kearifan  lokal  atas wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  telah  dimanfaatkan  secara  turun  temurun dijadikan  acuan  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang berkelanjutan.
Ini  menunjukkan  pengakuan  konstitusi  negara  terhadap  sistem  adat  yang  di dalamnya  termasuk  hak komunitas adat  untuk  mengatur  dirinya  sendiri,  menentukan masa  depannya  dan  hak  untuk  menjaga  keberlangsungan  sistem  kehidupannya  sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas adat tersebut. Sehingga, masyarakat adat di Indonesia, dengan kearifan lokal, menjaga alam dan hutan sebagai tempat mereka menggantungkan hidup. Perjuangan menjaga alam makin berat.  Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun  dan  berhubungan  erat  dengan  kelestarian  lingkungannya  perlu  dilestarikan yaitu kearifan lokal. Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki  pengetahuan  yang  diwariskan  turun-temurun  tentang  bagaimana  memenuhi kebutuhan  hidup  tanpa  merusak  alam.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Nygrin  dalam Shohibuddin 26 “ a local community who lives in ecological balance with nature, is regarded as an environmental expert and the keeper of the wisdom of an equitable and sustainable traditional resources management system .” Kemudian Munsi Lampe 27 menyatakan bahwa kearifan  tradisional  yang  bersifat  lokal  sesuai  dengan  daerahnya  masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-temurun dilaksanakan  oleh  kelompok  masyarakat  bersangkutan.  Lebih  lanjut  dikatakan  Lampe, dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan
26 Nygrin  dalam  Shohibuddin, Chapter  III  discursive  strategies  and  local  Power  in  the  Politics  of  Natural resource Management: The Case of Toro Village, dalam Gunter Burkard, Michael Fremerey (eds), A Matter of  Mutual  Survival:  Social  Organization  of  Forest  Management  in  Central  Sulawesi,  Indonesia, Berlin- Deutschland: LIT VERLAG, 2008, hlm. 94.
27 Munsi  Lampe, Kearifan  Lingkungan  dalam  Wujud  Kelembagaan,  Kepercayaan/Keyakinan,  dan  Praktik, Belajar  dari  Kasus  Komunitas-Komunitas  Nelayan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Sulawesi  Selatan  (laporan Penelitian) , Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan Kearifan Lingkungan di Sulawesi Selatan. 10 Agustus 2006,  http://www.scribd.com/doc/16149372/Kearifan-Tradisional,  diakses  pada  tanggal  23  April 2018.  Dikutip  juga  oleh  Pawarti, Nilai  Pelestarian  Lingkungan  Dalam  Kearifan  Lokal  Lubuk  Larangan Ngalau Agung Dikampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat ,  Prosiding Seminar Nasional  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan,  2012.  Lihat  juga  dalam  Deni  Fatma  Sari, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam  Melestarikan  Batang  Aie  Lunang  Di  Kenagarian  Lunang  Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan , Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, Jurnal Spasial, hlm. 34.
karena  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dalam  memelihara  lingkungan  serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

## Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Suku  Moronene  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Suku Moronene merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan berada  di  wilayah  Kabupaten  Bombana  serta  bertempat  tinggal  dalam  kawasan  adat Hukaea-Lea.  Dalam  sejarah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  masyarakat  adat  Moronene merupakan suku asli tertua yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara, di samping orang Tolaki  dan  Mekongga.  Masyarakat  adat  Moronene  menyebar  hingga  di  6  (enam) kecamatan. Masyarakat adat Moronene di Kecamatan Rumbia yang juga terbagi atas 11 tobu (wilayah adat). Kepemimpinan lembaga adat dikenal dengan sebutan Mokole . Mereka (baca  masyarakat  suku  Moronene)  telah  mengelola  wilayah  leluhurnya  di  Hukaeka, Lampopala dan sekitarnya sejak tahun 1920-an. Selain perkampungan, lahan digunakan untuk kebun, lahan  penggembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan dan lain-lain. 28
Kawasan  adat  Hukaea-Laea  masuk  dalam  wilayah  Taman  Nasional  Rawa  Aopa Watumohai (TN. RAW) yang merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Kawasan ini merupakan gabungan dari Taman Buru (TB) Watumohai seluas 50.000 ha dan SM Rawa Aopo seluas 55.560 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 138/Kpts- II/1985. Kemudian dikeluarkan lagi suatu dokumen tertulis yang tertanggal 27 Juli 1985 dari Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 189/Kpts-II/1985 yang membagi kawasan TB. Watumohai menjadi Suaka Margasatwa (SM) Gunung Watumohai dengan  luas  41.244  ha  dan  TB.  Dataran  Rumbia  dengan  luas  96.804  ha.  Total  luas keseluruhan  untuk  SM  menjadi  96.804  ha,  yang  ditetapkan  dengan  lahirnya  Surat Keputusan Deklarasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kaliurang No. 444/Kpts- II/1989. Pada tahun 1990, disertai dengan selesainya penentuan dan penataan batas luar kawasan  TN.  RAW  di  tahun  1986/1987  dan  disahkannya  berita  acara  tata  batas  oleh panitia  tata  batas  yang  ditunjuk,  Menteri  Kehutanan  menetapkan  kawasan  TN.  RAW ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan SK Menhut No. 756/Kpts-II/1990 dengan
28 Besse  Sugiswati, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat  Adat  Di  Indonesia ,  Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Surabaya, 2012, hlm. 33.
luas 105.194 ha (diperoleh dari gabungan kembali TB. Daratan Rumbia, SM. Rawa Aopa, Gunung  Watumohai  dikurangi  2  buah  lokasi enclave seluas  366  ha  pada  tanggal  17 Desember 1990). 29 Kemudian, pada 6 Maret 2011, taman nasional ini dinobatkan dunia sebagai Situs Ramsar, yakni area lahan basah yang didedikasikan bagi konservasi . Ramsar merujuk  pada  sebuah  kota  di  Iran  yang  menjadi  tempat  ditandatanganinya  Konvensi Lahan  Basah  oleh  tujuh  negara.  Kendati  namanya  asing,  Rawa  Aopa  ternyata  menjadi bagian  gerakan global yang  berniat  menjaga  kelestarian  bumi.  Secara  administrasi kawasan  TN.  RAW  mencakup  empat  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Konawe,  Konawe Selatan, Kolaka dan Bombana yang secara geografis terletak antara 121°44’ - 122°44’ Bujur Timur dan 4°22’ – 4°39’ Lintang Selatan. 30
Masyarakat adat Suku Moronene mendiami ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang di dominasi oleh savana . Hutan hujan tropis dataran rendah di kawasan TN. RAW berada pada ketinggian antara 500 sampai 980 mdpl dengan vegetasi yang beragam dan  tajuk  hutan  yang  selalu  menghijau  sepanjang  tahun.  Pada  umumnya,  hutan  ini terdapat di sepanjang aliran sungai dan membentuk kelompok-kelompok hutan di tengah savana .  Jenis  tumbuhan  yang  banyak  dijumpai  di  daerah  ini  antara  lain,  bitti  ( vitex pubescens ), bayam ( intsia bijuga ), jenis ficus , pandan, bambu dan lain-lain. Lantai hutan banyak ditumbuhi jenis liana , rotan dan tumbuhan menjalar serta semak belukar. 31
Masyarakat adat Suku Moronene yang mendiami sebagian wilayah TN. RAW telah menempati  kawasan  tersebut  jauh  sebelum  kawasan  ini  ditetapkan  sebagai  kawasan konservasi. Keberadaan Suku Moronene 32 telah ada sejak abad 18, hal tersebut didukung dengan adanya sebuah peta yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1820 yang mencantumkan  Kampung  Hukaea-Laea  yang  merupakan  kampung  terbesar  orang Moronene.  Seperti  halnya  suku  bangsa  yang  lain,  suku  Moronene  juga  memanfaatkan beraneka macam tumbu-tumbuhan dari hutan hujan tropis pegunungan dataran rendah
29 Dwi  Putro  Sugiarto, Sejarah  Penetapan  Kawasan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa  Watumohai, https://tnrawku.wordpress.com/2012/03/24/sejarah-penetapan-kawasan-taman-nasional-rawa- aopa-watumohai/, diakses pada tanggal 22 April 2018..
30 Gidion Yuris Triawan, Rawa Aopa Watumohai; Taman Nasional Raksasa di Sulawesi , Basecamp Petualang, http://basecamppetualang.blogspot.com/2015/09/rawa-aopa-watumohai-taman-nasional.html, diakses pada tanggal 22 April 2018.
31 Heru Setiawan, Maryatul Qiptiyah, Kajian Etnobotani Masyarakat Adat Suku Moronene Di Taman Nasional Rawa  Aopawatumohai, Jurnal  Penelitian  Kehutanan  Wallacea  Vol.  3  No.2,  Juni  2014,  disetujui  27  Juni 2014, hlm. 108-109.
32 Wikipedia  Indonesia, Suku  Moronene, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moronene,  diakses  pada tanggal 24 April 2018
TN.  RAW  demi  kelangsungan  hidupnya.  Mulai  dari  penggunaan  sebagai  bahan  pangan, obat-obatan untuk kepentingan serta keperluan adat istiadat ataupun yang lainnya.
Keberadaan  masyarakat  adat  Suku  Moronene  yang  mendiami  kawasan  TN.RAW adalah komunitas masyarakat sejak puluhan tahun hidup dalam kawasan tersebut secara sederhana  dan  tradisional.  Adapun,  aktivitas,  dan  gaya  hidup  mereka  (baca  Suku Moronene)  untuk  menyambung  dan  mempertahankan  keberlangsungannya  hanya memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka, manfaat  hutan  bagi  kehidupan  sehari-hari  sangat  nyata.  Hutan  menghasilkan  barang- barang  yang  diperlukan  untuk  berbagai  keperluan  seperti  kayu  bangunan  dan  bahan untuk  membuat  alat-alat  pertanian,  tumbuh-tumbuhan  yang  ada  dalam  hutan  untuk ramuan  obat-obatan,  hutan  juga  memberikan  lingkungan  hidup  yang  nyaman  bagi masyarakat,  dan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  menyediakan  lahan  yang  subur  untuk bercocok  tanam.  Hasil  hutan  selain  yang  disebutkan,  masyarakat  masih  memperoleh manfaat  lain  dari  hutan,  yaitu  sebagai  sumber  untuk  mendapatkan  bahan  pangan  dan untuk menggembalakan ternak. Bahan pangan yang biasa tumbuh secara alami di dalam hutan misalnya ubi, tanaman obat, buah-buahan, dan lain-lain. 33
Pengetahuan  masyarakat  adat dalam  sistim  pengelolaan  SDA  yang  luar  biasa (menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan) dan dekat dengan alam. Hal ini ditunjukkan oleh  pengetahuan  Suku  Moronene  dengan  kearifan  tradisionalnya  dalam  pemanfaatan SDA, yaitu:

## Penggunaan kekayaan hasil hutan untuk pengobatan
Menggunakan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan adalah untuk dijadikan maupun menunjang kehidupan seperti, pangan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya. 34 Konsep atau tradisi yang dibangun oleh  masyarakat  Suku  Moronene  tersebut  merupakan  salah  satu  pengetahuan  lokal masyarakat  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  tumbuhan  dalam  rangka  membantu menjaga  kelestarian  lingkungan  maupun  keanekaragaman  hayati.  Oleh  karena  itu, masyarakat  adat  Suku  Moronene  yang  tinggal  di  kawasan  hutan  TN.  RAW  mempunyai interaksi yang sangat kuat dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi tersebut
33 Simon (2004), dalam Maria Ulfah, Irma Rohmawati dan Diah Aprilia, Pemaknaan Masyarakat Promasan Tentang Fungsi Ekologis Hutan Di Wilayah Gunung Ungaran , Jurnal Bioma, Vol. 6, No. 1, April 2017, hlm.
2.
34 I  Suryadharma, Diktat  Kuliah  Etnobotani ,  Jurusan  Pendidikan  Biologi,  Fakultas  Matematikan  dan  Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, tanpa halaman.
melahirkan  kearifan  dalam  mengelola  SDA  agar  dapat  bermanfaat  secara berkesinambungan. 35 Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Heru Setiawan dan Maryatul Qiptiyah 36 menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Moronene memanfaatkan tumbuhan  untuk sumber pangan, obat-obatan dan keperluan upacara adat sebanyak 124 jenis terdiri atas 68 jenis untuk sumber pangan, 65 jenis untuk obat-obatan  dan  10  jenis  untuk  kepentingan  upacara  adat.  Terdapat  beberapa  jenis tumbuhan dengan kegunaan lebih dari satu, misalnya tanaman lanu ( corypha utan ) yang digunakan untuk sumber pangan dan adat istiadat.
Penggunaan Lingkungan hutan untuk berladang/berkebun. 37
Berladang berpindah-pindah merupakan cara bertani dengan memanfaatkan hutan, yang diolah untuk  digunakan sebagai  areal  kegiatan berladang agar  dapat memberikan hasil bagi petani. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat suku Moronene adalah masyarakat agraris. Berladang berpindah-pindah pada suku Moronene disebut dengan motasu , yaitu suatu kegiatan masyarakat yang mengelola hutan untuk keperluan menanam padi ladang dalam rangka memenuhi kebutuhan masa depan keluarga dari para petani, kegiatan yang dilakukan mulai dari membuka/membersihkan lahan untuk berladang, menabur benih, mencegah tanaman dari serangan hama, pemanenan, sampai pada hasil panen disimpan di  lumbung/tempat  penyimpanan  tradisional.  Pembukaan  lahan  untuk  perkebunan merupakan  tradisi  masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea  yang  didapatkan  secara turun  temurun  dan  diatur  dalam  peraturan  adat.  Masyarakat  Mor onene  Huka’ea  La’ea membagi pembukaan lahan perkebunan tersebut dengan klasifikasi: 38
1) Kura Tangka merupakan bekas kebun/ladang yang pernah diolah, kemudian pindah  ke  tempat  yang  baru.  Tempat  ini  akan  jadi  dijadikan  kebun  setelah perpindahan  telah  dilakukan  di  beberapa  tempat,  biasanya  jangka  waktu memanfaatkan Kura Tangka dilakukan selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun atau tergantung dari kesuburan tanah.
35 Heru Setiawan, Maryatul Qiptiyah, Op.cit ., hlm. 1.
36 Ibid ., hlm. 110.
37 Hasbullah  Kabasan, Sistem  Motasu  (Perladangan)  Pada  Suku  Moronene  Sulawesi  Tenggara , https://hasbullahkabasan92.blogspot.co.id/2018/01/sistem-motasu-perladangan-pada-suku.html, Selasa, 30 Januari 2018, diakses pada tanggal 22 April 2018.
38 Jabalnur dan Nur Intan, Management Model With By In Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana , Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 166.
2) Kura’ea adalah bekas kebun/ladang yang pernah diolah sekitar  1 sampai 10 tahun kemudian ditinggalkan dengan hamparan luas ( lowo Lue ).
3) Kura eta adalah bekas kebun yang pernah diolah dengan hamparan kecil ( lowo Ote ) kemudian ditinggalkan 1 sampai 5 tahun.
4) Kura  Hinuarako adalah  bekas  kebun  yang  pernah  diolah  dan  baru  tahap penanaman  tiba-tiba  pemilik  kebun  meninggal  dengan  terpaksa  kebun tersebut tidak dapat dilanjutkan dan jika padi tersebut sudah terlanjur ditanam maka dengan alasan tertentu padi tersebut padi tidak bisa dijadikan bibit.
5) Kura Sailela merupakan bekas kebun yang pernah diolah baru tahap rintisan ( umawu )  atau  penebangan  kayu  ( monea )  tiba-tiba  pemiliknya  meninggal. Kebun tersebut harus ditinggalkan dan tidak bisa ditanami.
6) Tinalui adalah kebun yang sudah ditanami kemudian hasilnya dipanen kembali secara berturut-turut atau dua kali panen.
Dalam melakukan kegiatan berladang berpindah-pindah sebelum mengolah lahan terlebih dahulu para petani memilih lokasi atau daerah yang berada di pinggiran sungai yaitu  sungai hambawa ,  hal  ini  disebabkan  lokasi  tersebut  dekat  dengan  sumber  air sehingga kebutuhan akan air dapat terpenuhi dengan baik. Adapun tahap-tahap kegiatan berladang adalah sebagai berikut: 39
(a) Peninjauan  Lokasi. Peninjauan  lokasi  dalam  Suku  Moronene  disebut dengan momo  wita. Proses  untuk  meninjau  lokasi  yang  akan  dijadikan  lahan berladang  biasanya  dilakukan  secara  berkelompok  dan  bisa  juga  dilakukan secara  perorangan.  Peninjauan  lokasi  dimaksudkan  untuk  melihat  kondisi lahan dari berbagai aspek yakni:
a. Apakah  lokasi  yang  dijadikan  ladang  merupakan  lokasi  larangan  atau keramat,  yang  jika  dianggap  keramat  atau  larangan  maka  tidak  akan dilakukan  pembukaan  lahan.  Lokasi  yang  dikeramatkan  biasanya  terdiri dari  lokasi  perkuburan  para  leluhur  mereka,  mata  air,  atau  tempat peristirahatan hewan.
b. Apakah lokasi yang dijadikan ladang lokasinya masih subur. Lokasi yang kurang subur biasanya ditandai oleh tanahnya yang berwarna kuning dan tanahnya terlalu berpasir.
c. Apakah  lokasi  yang  dijadikan  ladang  telah  ada  yang  memiliki  atau mengolahnya terlebih dahulu.
(b) Pengolahan  Lahan. Setelah  dilakukan  penebangan,  maka  dilaksanakan upacara mobelai yaitu  upacara  adat  yang  dilakukan  pada  saat  masyarakat mulai menanam padi dengan tujuan agar tanaman padi ladang terhindar dari berbagai  hama  penyakit  dan  gangguan  lain  yang  dapat  merusak  tanaman. Upacara mobelai dilakukan  oleh tompuroo (dukun  padi),  di  suatu  lahan
39 Hasbullah Kabasan, Op.cit ., 22 April 2018.
perladangan dan di situlah tumporoo membacakan mantra-mantra atau doa- doa untuk memohon kepada dewi padi ( sanggoleo mpae ) agar tanaman yang ditanam oleh petani dapat berhasil dengan baik dan melimpah.
(c) Pembuatan  Pagar. Setelah  lahan  yang  diolah  para  petani  telah  bersih  dari berbagai  macam  kayu-kayu  dan  rumput-rumputan,  maka  pembuatan  pagar segera  dimulai.  Pada  suku  Moronene  pembuatan  pagar  disebut dengan mewalla yang berfungsi melindungi tanaman padi ladang dari serangan hama.
(d) Mempersiapkan Benih. Proses mempersiapkan benih pada suku Moronene disebut mompososadia  polongo. Benih  yang  digunakan  adalah varietas lokal yaitu beras merah ( pae gima ) dan beras ketan hitam ( pae dai molori ), selain itu benih  yang  disiapkan  oleh  para  petani  adalah  benih  yang  berisi  agar  dapat tumbuh dengan baik dan petani mendapat hasil panen yang maksimal.
(e) Menanam. Menanam/ menugal padi  ladang  pada  suku  Moronene  disebut dengan motasu. Waktu penanaman  padi ladang harus diperhitungkan secara cermat agar produksi tanaman padi ladang dapat meningkat terutama dalam hubungannya  dengan  ketersediaan  hujan,  karena  air  hujan  memiliki  ciri-ciri khas yang tidak teratur, baik jumlah maupun distribusinya dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, waktu penanaman padi ladang harus diperhitungkan dengan curah hujan, karena lahan kering tidak memiliki sumber air tanah yang mudah dikelola.
(f) Pengendalian  Hama. Pengendalian  hama  pada  suku  Moronene  disebut ( mondaka  pae ),  yaitu kegiatan  yang  dilakukan  para  petani  untuk  menjaga tanamannya dari gangguan hama. Dalam pengendalian hama, petani biasanya menggunakan  cara-cara  tradisional  antara  lain  membuat:  (a). Wokeo :  jerat yang  dibuat  dari  bambu  yang  runcing  dan  ditempatkan  dimana  hama  babi ( wawi )  dapat  memasuki  ladang;  (b). Lompa-lompa :  suatu  alat  yang  akan menimbulkan bunyi jika ditarik, alat ini dibuat dari bambu yang telah dibelah dan diikatkan kaleng-kaleng bekas serta diberi tali sebagai alat penarik.
(g) Memanen. Dalam  bahasa  Moronene,  memanen  disebut pongkatua. Kegiatan ini dilakukan pada saat padi ladang telah menguning, gabah berisi dan keras, proses  pemanenan  ini  dilakukan  secara  gotong  royong  ( meliuha )  dengan menggunakan  arit.  Kegiatan  ini  merupakan  kegiatan  akhir  dari  penanaman padi  ladang.  Apabila  tahapan-tahapan  sudah  dilakukan  sampai  pada pemanenan,  setelah  panen  merata  maka  dilaksanakan  pesta  panen ( mewuwusoi ).  Pesta  panen  merupakan  suatu  upacara  syukuran,  dimana seluruh warga (kelompok tani) telah  mendapatkan hasil panen dengan baik. Proses upacara “ mewuwusoi ” diawali dengan acara mandi -mandi di laut atau sungai  yang  hanya  dilaksanakan  oleh  anak  dukun  padi  ( klik )  dan  disertai dengan  pembacaan  doa-doa  oleh  dukun  padi.  Setelah  mandi-mandi  mereka kembali  ke  rumah  untuk  melanjutkan  acar  doa  ucapan  syukur  yang disebut mesuketi.
Penggunaan kekayaan hutan untuk perlindungan dan berburu. 40
Selanjutnya dalam perlindungan satwa dimana satwa merupakan kebanggaan masyarakat adat Moronene  Huka’ea La’ea yang  perlu dijaga dan  dilestarikan agar  tidak  punah dari
40 Jabalnur dan Nur Intan, Op.cit ., hlm. 166-167.
habitatnya. Masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea sangat menghargai kehidupan satwa yang  ada  di  sekitarnya.  Keberadaan  satwa  dimanfaatkan  secara  bijaksana.  Perburuan satwa telah dilakukan secara turun temurun hingga sekarang dan hanya dilakukan pada satwa-satwa tertentu serta pada waktu tertentu, seperti: rusa dan anoa yang diburu adalah rusa  dan  anoa  yang  sudah  dewasa  dan  dipastikan  dalam  keadaan  tidak  hamil.  Waktu perburuan hanya diperbolehkan pada malam hari dan hanya dilakukan sekali dalam tiga bulan.

## Pelestarian kawasan hutan
Ada 4 tipe ekosistem yang terdapat di TN. RAW yaitu (1). ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah, (2). hutan bakau, (3). savanah dan (4). hutan rawa. Keanekaragaman flora di  dalam  kawasan  ini  sangat  menonjol,  baik  dalam  tingkat  jenis/ spesis maupun genetikanya yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kawasan  tersebut,  di  antaranya terdapat  2  jenis  yang  dilindungi  yaitu damar ( agathis  homii )  dan kasumeeto ( dyspyros malabarica ).  Keseluruhan  wilayah  adat  Kampo  Huka’ea  La’ea  tersebut  berada  dalam kawasan TN. RAW dengan klasifikasi tata kelolanya sebagai berikut: 41
1. Inalahi  Pue (Hutan  Inti).  Masyarakat  Adat  Moronene  Kampo  Huka’ea  La’ea mengenal  wilayah  yang  dikeramatkan  atau  dalam  bahasa  Moronene  disebut popalia yang  wilayahnya  masuk  pada  areal  kawasan  Gunung  Tawunawula. Berdasarkan  cerita mitologi warga  yang  disampaikan  secara  turun  temurun, areal inalahi  pue tersebut  dilarang  dikelola  dengan  alasan,  tempat  tersebut merupakan tempat para 7 (tujuh) bidadari dari kayangan untuk turun mandi, yang di sekitarnya terdapat 7 (tujuh) sumur batu dan masih ada sampai saat ini. Hutan alam yang tidak pernah dijamah dan merupakan sumber mata air masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea. Hutan ini merupakan lokasi upacara dan ritual  moli  wonua setiap  tahunnya  oleh  masyarakat  adat  Moronene  di Huka’ea  La’ea. Moli  wonua dilakukan  untuk  meminta  permisi  untuk  masuk wilayah tersebut, dirangkaikan dengan upacara montewali wonua (pencucian kampung) inalahi pue merupakan hutan primer yang memiliki luas  4.623,44 hektar.  Secara mitologi diyakini  sebagai  tempat  bersemayamnya  makhluk halus yang disebut ntiwonua .
2. Inalahi popali dan kotoria (hutan penyangga). Memiliki luas 2.599,50 hektar. Inalahi popalia adalah hutan keramat yang dipercaya sebagai tempat makhluk halus ntiwonua . Oleh karena kepercayaan itulah, inalahi popalia tersebut tidak pernah diganggu oleh manusia dari turun temurun ( binta hai soro-soro ) serta di dalam inalahi popalia tersebut merupakan sumber mata air ( mata bundu ) serta  tempat  perlindungan  segala  jenis  hewan.  Ada  kepercayaan  dari masyarakat adat Haka’ea La’ea bahwa jika seseorang memasuk i hutan tersebut tanpa sepengetahuan tetua kampung, maka akan ketimpah bencana pada orang
tersebut. Inalahi kotoria adalah kelompok hutan sejenis tempat tertentu yang pernah  ditempati/diolah  (arti pekampoa/waworaha )  baik  untuk  bercocok tanam maupun berburu dan meramu serta dijadikan tempat penguburan para sangia ( mokole )  pemimpin  yang ksatria .  Di  tempat  diyakini  tempat persemayaman  makhluk  halus  ( ntiwonua )  yang  sering  memperlihatkan wujudnya.  Tempat  tersebut  tidak  boleh  diganggu  oleh  manusia.  Masyarakat ada t Huka’ea La’ea sangat menghargai tempat tersebut dan selalu menjaganya jika ada orang yang sengaja merusaknya, sehingga masyarakat adat Moronene Kampo Huka’ea La’ea menyebutnya hutan/tempat keramat ( kotoria ). Tempat keramat tersebut ( kotoria ) adalah tempat peristirahatan satwa karena dirasa aman  dari  gangguan  manusia,  wilayah  sebaran kotoria dapat  dijumpai  di beberapa  daerah  yaitu  didaerah sampa  ondibu (cabang/pertemuan  sungai- sungai), sebagai tempat mandi untuk berobat, di kuburan sangia wambakowu ( lore ) sangia  wawompo’o  sangia  olobu  meheo ( tuamba ), sangia  wumbu  roda , sangia ambau , sangia molomo dan sangia pu’untokulo .
3. Inalahi  peuma (Hutan  Perkebunan). Inalahi  peuma memiliki  luas  2.420,31 hektar merupakan hutan perkebunan yang sewaktu-waktu dapat diolah oleh masyarakat  untuk  dijadikan  kebun.  Sedangkan kura adalah  lokasi  bekas perkebunan  masyarakat  yang  pernah  diolah  kemudian  ditinggalkan,  lokasi sebaran  perkebunan  tersebut  dapat  dijumpai  di  daerah  seperti  Hoki-hokio, Tinombu, Langkea, Sanggihoa, Sampe Tuwere, Laea, Tinombu, Pereua, Pokaea, Tali-Taliawa, Hukae, Watumelewe, Wambakowu, Lampinapa.
4. Olobu (Hutan Kecil). Olobu Ute memiliki luas 1.077,56 hektar adalah kelompok hutan kecil. Bagi masyarakat Moronene, kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sangat diperlukan tidak saja untuk kepentingan saat ini, melainkan juga untuk generasi selanjutnya sebagai warisan leluhur yang harus  tetap  terjaga  khususnya  terkait  dengan  prinsip-prinsip  budaya melestarikan  alam  dan  lingkungan  guna  kepentingan  jangka  panjang,  serta menghasilkan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  manusia  dengan  tidak mengorbankan kelestarian SDA itu sendiri. yang ada di tengah padang dengan pepohonan yang jarang, satwa jarang dijumpai dihutan tersebut  dan kadang tidak dijumpai sama sekali.
5. Kura (Perladangan). Kura  Tangka memiliki  luas  1.195,34  hektar  merupakan bekas  kebun/ladang  yang  pernah  diolah,  kemudian  pindah  ke  tempat  yang baru.  Tempat  ini  akan  dijadikan  kebun  setelah  perpindahan  dilakukan  di beberapa tempat, biasanya jangka  waktu memanfaatkan  kura tangka selama lebih kurang 5 sampai 10 tahun atau tergantung dari kesuburan tanah. Kura Ea adalah  bekas  kebun/ladang  yang  pernah  diolah  sekitar  1  sampai  10  tahun kemudian  ditinggalkan  dengan  hamparan  luas  ( lowo  lue ). Kura  Ate adalah bekas kebun yang pernah diolah dengan hamparan kecil ( lowo ote ) kemudian ditinggalkan  1  sampai  5  tahun. Kura  Hinuarako adalah  bekas  kebun  yang pernah diolah dan baru tahap penanaman tiba-tiba pemilik kebun meninggal dengan terpaksa kebun tersebut tidak dapat dilanjutkan dan jika padi tersebut sudah  terlanjur  ditanam,  maka  alasan  tertentu  padi  tersebut  tidak  dijadikan bibit. Kura  Sailela adalah  bekas  kebun  yang  pernah  diolah  baru  tahap perintisan  ( umawu )  atau  penebangan  kayu  ( monea )  tiba-tiba  pemiliknya meninggal. Kebun tersebut harus ditinggalkan dan tidak bisa ditanami. Tinalui adalah kebun yang sudah ditanami kemudian hasilnya dipanen kembali secara berturut-turut atau dua kali panen.
6. Tana Lapa/Lueno (Padang Savana ). Tana lapa/lueno memiliki luas 11.471,35 hektar.
7. Bako (Hutan Bakau). Bako memiliki luas 2.593,75 hektar.
8. Bolo (Tambak Ikan Tradisional). Bolo memiliki luas 92.19 hektar.
Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka sifat penguasaan dan pengelolaan tanah  di  wilayah  adat  masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea  tidak  mengenal kepemilikan secara individual. Seluruh wilayah adat merupakan bersifat komunal . Tanah- tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masing-masing anggota masyarakat adat Moronene Huka’ea  La’ea  hanya  untuk  kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  anggota masyarakat adat sehari-hari saja.  Secara historis keberlangsungan etnis Moronene yang hidup  dan  berkembang  di  perkampungan  tua  ( tobu )  masih  melangsungkan  beberapa model  kearifan  tradisionalnya  di  Kampo  Huka’ea  La’ea  adalah  pengelolaan  hutan tradisional yang mampu melindungi berbagai ekosistem dan keanekaragaman hayati ( flora dan fauna ) yang ke semuanya diatur dalam peraturan adat termaksud sanksi-sanksi dalam kerangka melindungi dan mengelola SDA secara bijaksana. Pengelolaan SDA seperti hutan, merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kelangsungan kebudayaan dan adat istiadat sebagai simbol kultur/kebudayaannya dalam rangka untuk melindungi serta mengelola hutan berdasarkan prinsip keadilan yang berkelanjutan (didukung dan diperkuat dalam lembaga/pranata adat). 42
Kearifan tersebut tergambar dari cara masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea mengelompokkan  jenis-jenis  hutan  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  langsung  maupun tidak langsung. Pengelompokan hutan dan perkebunan serta pemanfaatannya secara lokal dikenal dengan nama inalahi pue inalahi popalia/kotoria , dan inalahi peumaa/kura . Begitu halnya  pengelompokan  hutan  yang  berada  di  sekitar  atau  di  tengah  padang  rumput ( olobu ). Secara lokal dikenal dengan nama olobu E’a, olobu ute, dan olobu popalia . Setiap anggota  masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea  diberikan  lahan  oleh  lembaga  adat untuk digarap dan dimanfaatkan secara turun  temurun.  Lokasi  dan luas  lahan masing- masing  anggota  masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea  ditentukan  berdasarkan musyawarah adat. Lahan yang dimanfaatkan atau dikelola selama 2 tahun akan diambil oleh  lembaga  adat  dan  diberikan  hak  kelolanya  kepada  masyarakat  adat  Moronene Huka’ea La’ea lainnya melalui musyawarah adat. Pengelolaan lahan dan pemanfaatan SDA di sekitarnya dilakukan secara tradisional berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan
menjadi kebiasaan yang dianut dalam masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea. 43

## KESIMPULAN
Merenungkan kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu atau menjadi masyarakat tradisional lagi, namun mencari mutiara-mutiara para leluhur dan menjadikannya sebagai pegangan  setiap  langkah  ke  depan.  Dengan  kata  lain,  kearifan  lokal  dapat  berfungsi sebagai  "penyubur"  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku  dalam  tatanan  kehidupan-kehidupan masyarakat  untuk  melindungi  serta  mengelola  lingkungan  hidup.  Interaksi  masyarakat lokal  dengan  alam  ibarat  dua  sisi  mata  uang,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama lainnya. Masyarakat adat memandang lingkungannya bukan sekedar pemberi keuntungan atau  memberikan  pendapatan  ( benefit ).  Akan  tetapi  mereka  memandang  alam  sebagai satu kesatuan dengan diri mereka, sadar bahwa ketika alam atau lingkungan rusak, maka tempat mereka hidup pun akan terganggu. Sehingga, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga  kelestarian alam atau lingkungannya. Artinya, ada rasa tanggung jawab yang besar dalam diri mereka untuk menjaga keseimbangan lingkungannya.
Selain  itu  juga,  masyarakat  lokal  yang  mempunyai  kearifan  tradisional  mampu melahirkan  kearifan  lingkungan  yang  seiring  dan  sejalan,  bahkan  sangat  menunjang kebijakan  pengelolaan  lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian  sumber daya alam pada kerangka pembangunan nasional. Penggunaan teknologi sederhana dan tradisional dalam  hal  bercocok  tanam  tidaklah  dianggap  sebagai  ketertinggalan,  karena  kemajuan teknologi tidak menjamin suatu negara/daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan. Namun, pola pikir dan gaya hidup masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Sepatutnya  kearifan  lokal  tersebut  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat  di  suatu wilayah  tidak  hanya  dipandang  sebagai mozaik yang  indah,  tapi  dapat  dimanfaatkan sebagai  kekuatan  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  yang  selaras  dan harmoni dengan alam. Kearifan lingkungan yang dipertahankan oleh masyarakat suku Morenene tersebut  sangat  dalam  maknanya  dan  erat  kaitannya  dengan  pranata  kebudayaan, terutama pranata kepercayaan (agama), organisasi sosial, kekerabatan dan hukum (adat istiadat). Nilai-nilai tabu yang dimiliki sekelompok masyarakat terhadap suatu tindakan yang berpotensi merusak alam justru harus ditransformasikan ke dalam khazanah budaya
masa  kini  dengan  mencari  penjelasan,  maksud  dan  tujuannya  melalui  teori-teori  atau paradigma ilmu lingkungan. Oleh karena itu, kearifan tradisional yang sarat dengan nilai- nilai moral tersebut tidak boleh dikesampingkan atau dihilangkan  semata-mata karena dianggap tidak masuk akal, tidak modern dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.
Sebagaimana  dipahami,  dalam  beradaptasi  dengan  lingkungan,  masyarakat  adat suku  Moronene  memperoleh  dan  mengembangkan  suatu  kearifan  yang  berwujud pengetahuan  atau  ide,  norma  adat,  nilai  budaya,  aktivitas,  dan  peralatan  sebagai  hasil abstraksi yang  diwariskan  oleh  para  leluhurnya  terkait  dengan  bagaimana  mengelola lingkungan. Sering kali pengetahuan masyarakat adat suku Moronene tentang lingkungan dijadikan  pedoman  yang  akurat  dalam  mengembangkan  kehidupan  di  lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam  masyarakat  adat  suku  Moronene  yang  diwariskan  secara  turun  temurun  dapat dijadikan pedoman dalam memanfaatkan maupun  mengembangkan SDA terbarukan di era globalisasi dan  teknologi  saat  ini.  Sehingga,  kesadaran  masyarakat  modern  untuk melestarikan lingkungan alam lingkungan di sekitarnya dapat ditumbuhkan secara efektif melalui  pendekatan  kebudayaan  yang  telah  didapatkan  dari  kearifan  lokal  masyarakat adat  suku  Moronene.  Jika  kesadaran  tersebut  dapat  ditingkatkan,  maka  hal  itu  akan menjadi  kekuatan  yang  sangat  besar  dalam  pengelolaan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, dalam pendekatan kebudayaan,  penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan  lokal,  dan  norma-norma  yang  terkait  dengan  pelestarian  lingkungan  hidup merupakan sesuatu amat penting untuk dijadikan basis utama dalam rangka memahami secara arif dan bijaksana bagaimana memperlakukan lingkungan maupun alam agar tidak dirusak  oleh  tangan-tangan  manusia  yang  menginginkan  keserakahan  kekayaan  alam yang  ada  diperut  bumi.  Maka  dari  itu,  kearifan  lokal  penting  untuk  dilestarikan  dalam suatu  masyarakat  guna  menjaga  keseimbangan  dengan  lingkungannya  dan  sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari  pengaruh  berbagai  faktor  yang  akan  mempengaruhi  perilaku  manusia  terhadap lingkungannya.  Karena,  merupakan  salah  satu  ciri  kebudayaan  nasional,  kearifan tradisional  yang  dimiliki  masyarakat  lokal  yang  telah  melebur  dalam  sistem kehidupannya, patut digali dan dikembangkan lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Akhmar,  Andi  M.,  dan  Syarifudin, Mengungkap  Kearifan  Lingkungan  Sulawesi  Selatan ,
Makasar:  PPLH  Regional  Sulawesi,  Maluku  dan  Papua,  Kementerian  Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, 2007.
Keraf, Sony, Etika Lingkungan Hidup , Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
__________, Etika Lingkungan , Jakarta: Kompas, 2006.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Mukti, Abdul, Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam , Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
Na’im dan Syaputra (et., al), Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari- Hari  Penduduk  Indonesia;  Hasil  Sensus  Penduduk, Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik, 2010.
Prawiladilaga, DS, Wawasan Teknologi Pendidikan , Jakarta: Kencana, 2012.
Ridwan, Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup , Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
Shohibuddin, Chapter  III  discursive  strategies  and  local  Power  in  the  Politics  of  Natural resource  Management:  The  Case  of  Toro  Village, dalam  Gunter  Burkard,  Michael Fremerey  (eds),  A Matter  of  Mutual  Survival:  Social  Organization  of  Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia, Berlin-Deutschland: LIT VERLAG, 2008.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, , 1990.
Suhartini, Modul  Pengeyaan  Materi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
Sumarmi dan Amirudin, Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal, Malang: Aditya Median Publishing, 2014.
Wahono,  Francis, Pangan,  Kearifan  Lokal  dan  Keanekaragaman  Hayati ,  Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas-Gunggung Seno Aji, 2005.

## Jurnal
Aulia,  Tia  Oktaviani  Sumarna,  dan  dan  Arya  Hadi  Dharmawan, Kearifan  Lokal  Dalam Pengelolaan  Sumberdaya  Air  Di  Kampung  Kuta ,  Sodality:  Jurnal  Transdisiplin
Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol.  4, No.  3, (Diterima 8 November 2010/Disetujui 25 November 2010), 2010.
Djumantri, H. Maman, Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) Yang Semakin Terpinggirkan , Bulletin On-line Tata Ruang, Kolom Wacana Edisi Mei-Juni 2011, ISSN: 1978-1571, Jakarta: Sekretariat Tim Teknis BKTRNA, 2011.
Hilman, Iman, Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup , Dalam Kegiatan Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan Dalam Dunia Global,
Gedung Merdeka, Bandung, 19-22 Desember 2011.
Jabalnur  dan  Nur  Intan, Management  Model  With  By  In  Model  Pengelolaan  Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana , Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
Kosmaryandi, N., Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya  (Study  of  Minangkabau  Traditional  Landuse  Based  on  Its  Soil Condition) , Media Konservasi, Vol. X. No. 2, 2005.
Moniaga, Sandra, The Indigenousness of the Indigenous Peoples in Indonesia; from whose perspective? ,  Dalam  Makalah  No  2-A,  Konferensi  INFID  ke  X  tentang  Tanah  dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.
Nopandry, Hutan  Untuk  Masyarakat  Pemanfaatan  Lestari  Hutan  Konservasi, Buletin Konservasi Alam, 2007.
Nurman,  Zulfan  Saam,  Thamrin, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Talang  Mamak  Dalam Berladang, E-Journal UNRI, Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau, 2014.
Pawarti, Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung Dikampung  Surau  Kabupaten  Dharmasraya  Provinsi  Sumatera  Barat ,  Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 2012.
Saam dan Amri, The local Wisdom of lubuk larangan as a conservation effort of the Sengingi river, Prosiding  Seminar  Nasional  Pengelolaan  SDA  dan  Lingkungan  di  UNDIP Semarang, tanggal 11 September 2012.
Saharuddin, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal , Sodality, 1 April 2009.
Sari,  Deni  Fatma, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam Melestarikan  Batang  Aie  Lunang  Di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan , Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, Jurnal Spasial, 2010.
Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat , Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 2003.
Setiawan, Heru, Maryatul Qiptiyah, Kajian Etnobotani Masyarakat Adat Suku Moronene Di Taman Nasional Rawa Aopawatumohai, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 3 No.2, Juni 2014, disetujui 27 Juni 2014.
Sufia, Rohana, Sumarmi,  Ach. Amirudin, Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) ,  Pendidikan  Geografi  Pascasarjana-Universitas  Negeri  Malang- Semarang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, Thn 2016, hal. 726.
Sufia,  Rohana,  Sumarmi,  Ach.  Amirudin, Pengembangan  Media  Video  Pembelajaran Pendidikan  Lingkungan  Hidup  Berbasis  Kearifan  Lokal  Untuk  SMA ,  Pendidikan Geografi  Pascasarjana-Universitas  Negeri  Malang-Semarang,  Prosiding  Seminar Nasional  dan  Call  for  Paper  ke- 2  “Pengintegrasian  Nilai  Karakter  dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, 2016.
Sugiswati, Besse, Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Surabaya, 2012.
Suhartini, Kajian  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan ,  Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
Suryadharma,  I, Diktat  Kuliah  Etnobotani ,  Jurusan  Pendidikan  Biologi,  Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
Thamrin,  Husni, Kearifan  Lokal  dalam  Pelestarian  Lingkungan  (The  Lokal  Wisdom  in Environmental Sustainable) , Kutubkhanah, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2013.
TOS,  Aulia,  Dharmawan  AH, Kearifan  Lokal  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Di Kampung Kuta , Sodality, 2010.
Ulfah, Maria, Irma Rohmawati dan Diah Aprilia, Pemaknaan Masyarakat Promasan Tentang Fungsi Ekologis Hutan Di Wilayah Gunung Ungaran , Jurnal Bioma, Vol. 6, No. 1, April 2017.
Zamzami, Lucky, Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Juni 2016 Vol. 18, Padang: Universitas Andalas, 2016.

## Internet
Kabasan, Hasbullah, Sistem Motasu (Perladangan) Pada Suku Moronene Sulawesi Tenggara, https://hasbullahkabasan92.blogspot.co.id/2018/01/, Selasa,  30  Januari  2018, diakses pada tanggal 22 April 2018.
Lampe, Munsi, Kearifan Lingkungan dalam Wujud Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan  Praktik,  Belajar  dari  Kasus  Komunitas-Komunitas  Nelayan  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Sulawesi Selatan (laporan Penelitian) , Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan
Kearifan Lingkungan di Sulawesi Selatan. 10 Agustus 2006, http://www.scribd.com/doc/16149372/Kearifan-Tradisional, diakses pada tanggal 23 April 2018.
Putri, Debora Dyah Ayu, Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Jawa Sebagai Bagian Dari  Pelestarian  Lingkungan, http://jejakjejakhijau.blogspot.co.id/2012/01/,
diakses pada tanggal 23 April 2018.
Sugiarto, Dwi Putro, Sejarah Penetapan Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, https://tnrawku.wordpress.com/2012/03/24/sejarah-penetapan-kawasan- taman-nasional-rawa-aopa-watumohai/, diakses pada tanggal 22 April 2018.
Triawan,  Gidion  Yuris, Rawa  Aopa  Watumohai;  Taman  Nasional  Raksasa  di  Sulawesi , Basecamp  Petualang,  http://basecamppetualang.blogspot.com/2015/09/rawa- aopa-watumohai-taman-nasional.html, diakses pada tanggal 22 April 2018.
Wikipedia Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/ Suku Moronene , diakses pada tanggal 24 April 2018.