## MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM BERORIENTASI KESALEHAN SOSIAL Mahmudah Mulia Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Udha009@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  Islamic  economic  system  oriented  to social  piety.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  Islamic  economic  system prioritizes  legal  and  ethical  aspects,  namely  in  the  form  of  having  to  implement several  legal  principles  and  Islamic  business  ethics.  Social  piety  manifested  in mosque-based  and  non-mosque-based  activities  shows  that  spirituality  is  an important commodity in shaping social piety.
Keywords: Social Piety, Islamic Economic System

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem ekonomi Islam berorientasi kesalehan  sosial.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Sistem  ekonomi  Islam mengutamakan  aspek  hukum  serta  etika,  yaitu  berupa  adanya  keharusan mengimplementasikan  beberapa  prinsip  hukum  serta  etika  bisnis  Islami. Kesalehan  sosial  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan  berbasis  masjid  maupun  non masjid  menunjukkan  bahwa  spiritualitas  merupakan  komoditas  penting  dalam membentuk kesalehan sosial.
Kata Kunci : Kesalehan Sosial, Sistem Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  telah  berusaha  membangun  dan meningkatkan  sumber  daya  masyarakat  untuk  mengantisipasi  kompetisi  bebas  di era  globalisasi.  Usaha  semacam  itu  terutama  dilandasi  oleh  kesadaran  bahwa dengan  adanya  sumber  daya  yang  handal  akan  menghindarkan  diri  dari ketergantungan  ekonomi  dan  menciptakan  masyarakat  mandiri.  Berbagai  upaya telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  tersebut  dengan  cara pemberdayaan ( empowerment ) masyarakat, baik di tingkat nasional maupun pada tingkat  lokal,  mulai  dari  yang  sifatnya  individu  hingga  pemberdayaan  secara kolektif. 1
Apabila  diamati  dalam  kajian  maupun  kebijakan  dan  pelaksanaan pembangunan  masyarakat  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang  sejak  era 1950-an  sampai  saat  ini,  perspeketif  pembangunan  yang  menjadi  arus  utama adalah  perspektif  pembangunan  yang  berbasis  pada  masyarakat. 2 Kegiatan ekonomi  pada  dasarnya  adalah  kegiatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah. 3
Ekonomi  Islam  merupakan  salah  satu  pendekatan  sistem  ekonomi  dalam pembentukan  perekonomian  masyarakat.  Banyak  Negara  yang  ada  didunia  ini melakukan  pendekatan  ekonomi  konvensional  dalam  memenuhi  kepentingan pribadi  pendekatan  ini  umumnya  lebih  berkembang  di  dunia  barat.  Di  balik keberhasilan  tersebut,  sesungguhnya  mereka  gagal  mewujudkan  aktualisasi  visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi. 4
Muhammad  Abdul  Mannan  mendefinisikan  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 5 Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu  upaya  relisasi  kebahagiaan  manusia  melalui  alokasi  dan  distribusi
1 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora, Utama Press 2010).
2 Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 5
3 Hanifullah,  “Membangun  Sistem  Ekonomi  Umat  Berbasis  Syariah”, Episteme ,  Vol.  7, No. 2, (Desember 2012), h. 269.
4 M.  Umar  Chapra, The  Future  of  Economics;  an  Islamic  Perspective (Jakarta:  SEBI, 2001), h. 45.
5 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik , terj. Potan Arif Harahap (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 19.
sumber  daya  yang  terbatas  yang  berada  dalam  koridor  yang  mengacu  pada pengajaran  Islam  tanpa  memeberikan  kebebasan  individu  atau  tanpa  perilaku makro  ekonomi  yang  berkesinambungan  dan  tanpa  ketidakseimbangan lingkungan. 6
Meskipun  ada  perbedaan  pemikiran  tentang  ekonomi  Islam,  namun  pada dasarnya  perbedaan  tersebut  memiliki  unsur-unsur  kesamaan  dalam  prinsip- prinsip  umum  yang  mendasarinya.  Prinsip-prinsip  tersebut  membentuk keseluruhan  kerangka  ekonomi  Islam  dan  jika  diibaratkan,  yaitu  sebagai  sebuah bangunan  yang  didasarkan  pada  lima  pilar.  Dengan  kata  lain,  bahwa  bangunan ekonomi  Islam  didasarkan  atas  lima  nilai  universal,  yakni: Tauhid (Keimanan), ‘Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan),  dan Ma’ad (Hasil). 7 Kelima  nilai  universal  inilah  yang  menjadi  dasar  inspirasi  untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.
Ekonomi Islam berbasis pada paradigma di mana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  menciptakan  langit  dan  bumi  untuk  kepentingan seluruh  umat  manusia.  Semua  sumber  daya  ekonomi  pada  hakikatnya  adalah titipan  dari  Sang  Pencipta  yang  penggunaannya  harus  dipertanggungjawabkan  di akhirat nanti. 8
Islam  adalah  suatu  keyakinan  universal  yang  sederhana, mudah  dan  logis untuk  dipahami,  serta applicable .  Hal  ini  karena  selain  memiliki  postulat  iman, juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan Penciptanya. Dan interaksi horizontal antarsesama manusia, serta postulat akhlak yang menjadi built in control dalam diri seorang Muslim. Agama mempunyai tiga pondasi pokok yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Dalam konteks kekinian Iman sering disebut  dengan  teologi,  ilmu  kalam,  aqidah,  atau  tauhid.  Adapun  Islam,  sering diekuivalenkan  dengan  syari‟at  atau  fiqih.  Sedangkan  Ihsan  terkadang diistilahkan dengan tasawuf atau akhlak.
Permasalahan  sosial  ekonomi  biasanya  terjadi  akibat  dari  kebijakan  yang diterapkan  secara  sentralistik  atau  terpusat.  Orientasi  pembangunan  hanya
6 Mustafa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana, 2006), h. 16
7 Adiwarman  Karim, Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro ,  Cet.  I  (Jakarta:  III Indonesia, 2002), h. 52-65.
8 Ifdlolul  Maghfur,  “Membangun  Ekonomi  Dengan  Prinsip  Tauhid”, Jurnal  MALIA , Volume 7, Nomor 2, (Juni 2016).
menekankan  pertumbuhan  ekonomi  makro,  kebijakan  yang  terpusat  dan  bersifat top  down,  memposisikan  masyarakat  sebagai  obyek. 9 Pada  kondisi  seperti  ini, masyarakat  tergiring  untuk  kurang  menyadari  masalah  sosial  yang  ada  dalam lingkungan  mereka.  Mereka  juga  kurang  mampu  memanfaatkan  potensi  dan sumber  daya  sosial  yang  ada  untuk  menangani  masalah  sosial  ekonomi  dari  dan oleh  masyarakat  sendiri.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  berada  dalam  situasi kerentanan  struktural  ( Structural  Vulnerability ), 10 di  mana  tingkat  kemiskinan yang  tinggi  disertai  ketidak  setaraan.  Ketidakmampuan  dalam  mengakses terhadap  pelayanan  dasar  hidup  seperti  pelayanan  kesehatan,  pelayanan pendidikan dan lain-lain. Hal ini tentunya membuat masyarakat tidak memperoleh kesempatan  secara  bebas  untuk  memuaskan  aspirasi  dan  merealisasikan  potensi mereka  dalam  menangani  permasalahan  sosial-ekonomi  yang  ada  dalam kehidupan. 11
Kesalehan  sosial  adalah  semua  jenis  kebajikan  yang  ditunjukan  kepada semua manusia, misalanya bekerja untuk memperoleh nafkah bagi anak istri dan keluarga.  Menurut  Ali  Anwar  Yusuf  mengartikan  kesalehan  sosial  secara normatif,  kesalehan  sosial  merupakan  deviasi  (turunan)  dari  keimanan  dan ketaqwaan  kepada  Allah,  khususnya  dari  sisi hablun min  an-naas. 12 Ilyas  Abu Haidar 13 kesalehan  sosial  adalah  kumpulan  dasar  akhlak-akhlak  dan  kaidah- kaidah  sosial  tentang  hubungan  antara  masyarakat  serta  semua  perkara  tentang urusan  umat  beragama  dijaga  dan  diperhatikan  oleh  penegak  hokum  sehingga terciptalah suatu kerukunan umat beragama.
Salah  satu  kelebihan  Islam  dibandingkan  dengan  agama  dan  aliran kepercayaan  yang  lain  ialah  bahwa  Islam  merupakan  agama  sosial.  Islam  tidak sekedar  menjelaskan  tentang  kewajiban-kewajiban  individual  akan  tetapi  islam juga  mengajarkan  kepada  kita  untuk  menjalankan  kewajiban-kewajiban  sosial
9 Sugeng  Budiharsono, Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Nasional (Jakarta: TKP3KPK, Menko Kesra, 2004).
10 Sadji  Partoatmodjo, Masalah  Kemiskinan  dan  kompleksitas  Penanggulangannya (Jakarta TKP3KPK Menko Kesra, 2004).
11 Harry  Hikmat,  “ Pembangunan  Sosial  yang  Berpusatkan  pada  Rakyat:  Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis ”. Makalah (Bandung: Unpad, 1999).
12 Yusuf,  Mundzirin,  dkk, Islam  dan  Budaya  Lokal (Yogyakarta:  Pokja  Akademik  UIN Suka, 2007), h. 105.
13 Ilyas  Abu  Haidar, Etika  Islam  dari  Kesalehan  Individual  Menuju  Kesalehan  Sosial (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 18.
baik  terhadap  sesama  manusia  maupun  makhluk  hidup  yang  lain. 14 Kesalehan merupakan  pondasi  dasar  yang  harus  dicapai  oleh  setiap  individu  dan  setiap masyarakat (sosial). Dalam kehidupan berindividu kita harus mempunyai banyak amal  ibadah  yang  baik,  untuk  mencapai  tingkat  kesalehan,  sebab  kesalehan  itu merupakan pokok cerminan diri manusia yang baik.
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut,  tulisan  ini  mencoba  mengkaji implementasi  sistem  eknomi  Islam  berorientasi  kesalehan  sosial.  Dalam  hal  ini tulisan ini lebih fokus pada penerapan sistem ekonomi Islam dengan kesalehan itu sendiri.

## PEMBAHASAN

## A. Kesalehan Sosial Sebagai Identitas
Perbincangan  mengenai  kesalehan  sosial  sebagai  sebuah  identitas  pada dasarnya  merupakan  bentuk  pembiasaan  diri/kolektif  untuk  menerapkan  nilai, norma, dan perilaku agamis dalam kehidupan sehari-hari. Kontestasi tersebut pada dasarnya  untuk  membentuk  sikap  dikotomis  “kita”  dan  “mereka”,  yakni  proses identifikasi  seberapa  saleh  untuk  menjalankan  perintah  agama.  Namun  tidak disangka  kemudian,  dikotomis  tersebut  secara  perlahan  menggeser  perilaku beribadah  yang  pada  awalnya  untuk  membentuk  spiritualisme,  justru  mengarah pada materalisme. 15
Studi Riesebrodt 16 menunjukkan ada empat macam ritual  kesalehan sosial tersebut dalam empat bentuk. 1) seberapa intens ibadah wajib maupun sunnah itu dilakukan,  meskipun  dalam  taraf  ini,  ibadah  sunnah  yang  berkembang  menjadi identitas.  2)  seberapa  patuh,  mereka  menjalankan  perintah  berdasarkan  pada Qur’an dan Hadist. 3) selebrasi terhadap perayaan keaga- maan, 4) interaksi nilai- nilai  sosial  ekonomi  dengan  nilai  religiusitas.  Keempat  indikator  itu  menjadi penting  melihat  dimensi  materi  sangatlah  membentuk  sikap  menjadi  saleh  bagi publik dalam situasi kekinian.
Adapun  dari  empat  indikator tersebut,  sebenarnya  ritual  identitas  tersebut sebenarnya dapat dikategorisasikan menjadi dua arus besar yakni kebutuhan akan
14 Ilyas  Abu Haidar, Etika Islam dari  Kesalehan Individual  Menuju  Kesalehan Sosial ,  h. 23.
15 Idi Ibrahim, “Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama” Mediator Vol. 3, No. 1. (2002).
16 Martin  Riesebrodt, Pious  Passion (Berkeley:  University  of  California  Press,  1993),  h. 156.
spiritual dan juga kebutuhan akan eksistensial. Pertama, kebutuhan akan spiritual tersebut dilihat dari seberapa orang menjalankan ibadah sosial di masjid, seberapa intens  menjalankan  ibadah  haji  dan  umrah,  dan  lain  sebagainya.  Hal  itulah  yang kemudian  ditunjukkan  dengan  adanya  gelar  haji  sebagai  simbol  prestisius  bagi orang  yang penah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Konstruksi  sosial bagi muslim  Indonesia adalah  haji  dan  tuan  guru  adalah  gelar terhomat  dan  dianggap sangup  untuk  bisa  memberikan  pencerahan  bagi  masyarakat  muslim  lainnya. Selain  itu  pula,  dengan  mengikuti  kegiatan  ta’lim,  maka  konstruksi  saleh  akan disematkan  oleh  orang  lain  terhadap  orang  yang  mengikuti  pengajian.  Dengan demikian,  kebutuhan  akan  spiritual  sendiri  melihat  bahwa  spiritual  dibentuk karena kesadaran diri sendiri, dan kebutuhan akan diakui oleh orang lainnya. 17

## B. Konsep dalam Membangun Ekonomi Islam
Prinsip-prinsip  yang  dijalankan  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  meskipun ada kemiripan dengan sistem ekonomi yang lainnya, namun sesungguhnya sangat jauh  berbeda  dalam  substansinya.  Prinsip-  prinsip  dalam  ekonomi  Islam  tersebut adalah  sebagai  berikut:  pertama,  pemilik  mutlak  dari  semua  jenis  sumber  daya adalah  Allah  swt.  Berbagai  jenis  sumber  daya  merupakan  pemberian  dan  titipan Tuhan  kepada  manusia  sebagai  khalifah-Nya.  Manusia  harus  memanfaatkannya seefisien  dan  seoptimal  mungkin  dalam  berproduksi  guna  memenuhi kesejahteraan  secara  bersama.  Kedua,  Islam  menjamin  kepemilikan  publik  yang diwakili  oleh  negara  atas  industri  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak. Ketiga,  Islam  mengakui  kepemilikan  pribadi  pada  batas-batas  tertentu,  yaitu sebagai  kapital  produktif  yang  akan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Keempat,  pandangan  Islam  terhadap  harta,  adalah  sebagai  perhiasan  yang memungkinkan  manusia  menikmatinya  dengan  baik  asalkan  tidak  berlebihan karena  akan  menimbulkan  keangkuhan  dan  kebanggaan  diri  dan  harta  sebagai bekal ibadah. Kelima, pemilikan harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Keenam, satu hal lagi yang terpenting bahwa semua harta (sumber daya) yang diamanatkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya  di  akhirat  nanti.  Konsep  ini  memiliki  implikasi  yang sangat  penting  sehubungan  dengan  kepemilikan  aset  dan  alat  produksi. Bedasarkan  keyakinan  inilah,  setiap  aktivitas  ekonomi  seorang  Muslim  harus
17 Wasisto  Raharjo  Jati,  “Kesalehan  Sosial  Sebagai  Ritual  Kelas  Menengah  Muslim”, IBDA’ Jurnal Kebudayaan Islam , Vol. 13, No. 2, (Juli - Desember 2015).
digerakkan  oleh  motivasi  impersonal  sebagai  refleksi  tanggung  jawab  sebagai orang beriman. 18
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  membangun  metodologi  ilmu  ekonomi Islam  maka  perlu  dilakukan  kritik  epistemologis  ilmu  ekonomi  konvensional untuk  mendapatkan  landasan  epistemologis  ilmu  ekonomi  Islam  yang  kokoh. Sebagai  kerangka  dasar  pembangunan  metodologi  ilmu  ekonomi  Islam  dapat digunakan  tiga  kerangka  metodologi  yang  ditawarkan  Mohammad  Anas  Zarqa, yang  kemudian  dikombinasikan  dengan  penerapan  konsep  shuratic  process (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, sangat dimungkinkan  metodologi  ekonomi  Islam  dapat  dibangun  dan  diterapkan  dalam kehidupan  nyata.  Namun  semua  itu  harus  dibungkus  oleh  etika  dari  para pelakunya  serta  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusianya.  Karena  utilitas yang  optimal  akan  lahir  manakala  adanya  etika  yang  menjadi  acuan  dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu, semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang  ihsan  kini  harus  dikampanyekan  kepada  seluruh  sumber  daya  insani  dari ekonomi  Islam,  agar  ekonomi  Islam  dapat  benar-benar  diterapkan  dalam kehidupan  nyata,  yang  akan  menciptakan  keadilan  sosial,  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakatnya.

## C. Membangun Ekonomi Islam berorientasi Kesalehan Sosial
Umar Chapra menjelaskan, bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan  prinsip  Tauhid  serta  etika  mengacu  pada  tujuan  syariah  atau maqashid al-syariah. Yaitu memelihara: (1) Iman atau faith , (2) hidup atau life (3) nalar atau intellect (4) keturunan atau posterity dan (4) kekayaan atau wealth .
Basis utama sistem ekonomi syariah, adalah terletak pada aspek kerangka dasarnya  yang  berlandaskan  hukum  Islam  atau  syariah.  Terutama  pada  aspek tujuannya,  yaitu  mewujudkan  suatu  tatanan  ekonomi  masyarakat  yang  sejahtera berdasarkan: (1) keadilan (2) pemerataan dan (3) keseimbangan.
Sementara dalam faham Islam, asas kolektivitas yang sama rata serta sama rasa,  adalah  melanggar  sunnatullah.  Karena  pada  dasarnya  manusia  memang berbeda satu dengan lainnya, agar dapat saling belajar satu dengan lainnya. Sistem ekonomi Islam menganut Asas Equilibrium , yaitu dengan “menjembatani” antara sikaya  dan  simiskin.  Atau  kelompok  masyarakat borjuis dengan  masyarakat proletar melalui  konsep  ZIS  (Zakat,  Infaq,  Sadaqah)  serta  Waqaf.  Sistem ekonomi  Islam  mengutamakan  aspek  hukum  serta  etika,  yaitu  berupa  adanya
18 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut  Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 13-16.
keharusan  mengimplementasikan  beberapa  prinsip  hukum  serta  etika  bisnis Islami.
Adanya  pola  institusionalisasi  terhadap  pola  kesalehan  sosial  pada  dasar- nya bertujuan untuk menempatkan Islam sebagai nilai umum yang dominan ( put Islam  at  the  centre  of  the  public  domain ).  Hal  itu  merupakan  bentuk  kelanjutan dari  adanya  wacana  Islam  publik  yang  dikembangkan  kelompok  Islamis  pasca Orde  Baru.  Artinya  dengan  menerapkan  nilai-nilai  Islam  tersebut,  maka masyarakat  akan  menjadi  saleh  dengan  sendirinya  baik  itu  Islam  maupun  non Islam.  Pola  institusionalisasi  tersebut  merupakan  bagian  dari  cara  Islamisasi secara kultural dengan coba membentuk nilai-nilai Islam sebagai bentuk taken for granted .  Oleh  karena  itulah,  formalisasi syariah  kemudian menjadi  jalan  penting dalam membentuk kesalehan sosial tersebut secara regulatif dan asetif. Dikatakan demikian, dikarenakan perlunya adanya pengawalan dari negara dan ulama untuk mengatur  dan  menjaga  umat  Islam  agar  sesuai  dengan  dengan  kaidah  agama. Implikasinya  adalah  munculnya  berbagai  macam  produk  legal  mulai  dari  Kitab Hukum  Islam  (KHI),  ekonomi  Islam,  dan  lain  sebagainya  yang  kesemuanya  itu mencerminkan  adanya  sinergi  antara  dimensi  ukhrawi  dan  duniawi  sehingga kesalehan sosial dibentuk berdasarkan proses taklid terhadap ajaran agama dalam kehidupan.  Adapun  dari  segi  intimitas,  ritual  kesalehan  sosial  bagi  kelompok kelas  menengah  muslim  sendiri  dibentuk  berdasarkan  prinsip al-maslahah  al- ammah (kebajikan untuk umat).
Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa terjadi institusionalisasi kesalehan  sosial.  Maka  zakat  sebagai  salah  satu  ritualnya  menjadi  penting dibicarakan  lebih  lanjut.  Studi  Saidur  Rahman  menjadi  penting  untuk  membaca kontestasi  dalam  kesalehan  sosial  berbasis  zakat  tersebut.  Zakat  sendiri  telah diatur  formalisasinya  melalui  UU  38  /  1999  tentang  terbentuknya  Badan  Amil Zakat  (BAZ)  yang  diatur  negara  dan  juga  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat)  yang dikelola  komunitas.  Namun  demikian,  paska  penerapan  UU  23  /  2011  sebagai revisi  atas  UU  38/1999  dengan  munculnya  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat Nasional)  telah  menimbulkan  polemik  baru  terhadap  pengaturan  zakat  dimana pengumpulan dana oleh LAZ harus seizin dan disetorkan kepada BAZNAS selaku otoritas pengumpul zakat nasional.

## PENUTUP
Membudayanya berbagai macam ritual kesalehan sosial yang diwujudkan dalam  kegiatan  berbasis  masjid  maupun  non  masjid  menunjukkan  bahwa spiritualitas  merupakan  komoditas  penting  dalam  membentuk  kesalehan  sosial. Hal  itulah  yang  mendorong  banyak  munculnya  berbagai  macam  produk  religius
untuk  mengkonstruksi  berbagai  macam  identitas  kesalehan  sosial  tersebut. Bangunan  ekonomi  Islam  didasarkan  atas  lima  nilai  universal,  yakni:  Tauhid (Keimanan), ‘Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma’ad (Hasil).
Sistem  ekonomi  Islam  menganut  Asas Equilibrium ,  yaitu  dengan “menjembatani”  antara  sikaya  dan  simiskin.  Atau  kelompok  masyarakat borjuis dengan  masyarakat proletar melalui  konsep  ZIS  (Zakat,  Infaq,  Sadaqah)  serta Waqaf.  Sistem  ekonomi  Islam  mengutamakan  aspek  hukum  serta  etika,  yaitu berupa  adanya  keharusan  mengimplementasikan  beberapa  prinsip  hukum  serta etika bisnis Islami.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharsono,  Sugeng. Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Nasional .  Jakarta: TKP3KPK, Menko Kesra, 2004.
Chapra,  M.  Umar. The  Future  of  Economics;  an  Islamic  Perspective .  Jakarta: SEBI, 2001.
Haidar, Ilyas  Abu. Etika  Islam  dari  Kesalehan  Individual  Menuju  Kesalehan Sosial. Jakarta: Al-Huda, 2003.
Hanifullah.  “Membangun  Sistem  Ekonomi  Umat  Berbasis  Syariah”. Episteme . Vol. 7, No. 2, (Desember 2012).
Hikmat,  Harry.  “ Pembangunan  Sosial  yang  Berpusatkan  pada  Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis ”. Makalah . Bandung: Unpad, 1999.
______. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora, Utama Press 2010.
Ibrahim, Idi. “Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama”. Mediator . Vol. 3, No. 1. (2002).
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “Kesalehan  Sosial  Sebagai  Ritual  Kelas  Menengah Muslim”. IBDA’  Jurnal  Kebudayaan  Islam ,  Vol.  13,  No.  2,  (Juli  - Desember 2015).
Karim,  Adiwarman. Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro ,  Cet.  I. Jakarta: III Indonesia, 2002.
Maghfur,  Ifdlolul.  “Membangun  Ekonomi  Dengan  Prinsip  Tauhid”. Jurnal MALIA . Volume 7, Nomor 2, (Juni 2016).
Manan,  Muhammad  Abdul. Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Praktik ,  terj.  Potan  Arif Harahap. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
Mundzirin,  Yusuf,  dkk. Islam  dan  Budaya  Lokal. Yogyakarta:  Pokja  Akademik UIN Suka, 2007.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  dkk. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana, 2006.
Partoatmodjo, Sadji. Masalah Kemiskinan dan kompleksitas Penanggulangannya . Jakarta TKP3KPK Menko Kesra, 2004.
Riesebrodt,  Martin. Pious  Passion .  Berkeley:  University  of  California  Press, 1993.
Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah . Jakarta: Djambatan, 2003.