## PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA PENGATURAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT 1

## Dhiana Puspitawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No.169 Malang dhiana@ub.ac.id

## Abstract
The concept of Omnibus Law, which is considered as solution to overlapping regulations, will be also applied in the aspect of law enforcement at sea. This paper seeks to analyze whether such concept  is  suitable  to  be  applied  in  the  aspect  of  law  enforcement  at  sea.  This  research  uses normative  method  with  regulation  approach.  It  is  argued  that  the  application  of  omnibus  law concept on the law enforcement at sea, is unsuitable. This is because UNCLOS 1982 provides various  maritime  zones  with  the  recognition  of  other  states’  rights  over  such  maritime  zones. Thus, it is submitted that relevant regulations should be revised and harmonized.
Keywords: Law Enforcement; Omnibus Law; Marine Governance; Coast Guard; Bakamla

## Abstrak
Konsep omnibus law yang dianggap dapat menjadi solusi pada permasalahan yang timbul akibat adanya pengaturan yang tumpang tindih, juga akan diterapkan pada tata kelola laut khususnya di bidang  penegakan  hukum  di  laut.  Artikel  ini  akan  menganalisis  apakah  penerapan  konsep omnibus law tepat bila dilakukan pada aspek penegakan hukum di laut. Metode yang digunakan dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Meskipun terdapat tumpang tindih pengaturan dalam penegakan hukum di laut, penerapan konsep omnibus law dalam  hal  penegakan  hukum  tidaklah  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pengaturan UNCLOS 1982 tentang zona maritim yang mengakui hak-hak negara lain di wilayah laut, baik wilayah laut yang merupakan kedaulatan negara pantai maupun wilayah yurisdiksi negara pantai. Diperlukan  harmonisasi  dan  revisi  peraturan  perundang-undangan  terkait  penegakan  hukum  di laut.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Omnibus Law ; Tata Kelola Laut; Coast Guard ; Bakamla
1 Artikel  hasil  Penelitian  DPP/SPP  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya  T.A.  2020,  Sumber  Dana:  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Perkembangan hukum di Indonesia saat ini  sedang  mengarah  kepada  penerapan konsepsi omnibus  law yang  masih dituangkan  dalam  bentuk  Rancangan Undang-Undang, yang dikenal dengan RUU Cipta  Kerja  (yang  saat  ini  sudah  disahkan menjadi Undang-Undang). Hal ini dikarenakan konsepsi omnibus law dianggap bisa  memberikan  solusi  terhadap  berbagai tumpang  tindih  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Secara harfiah  omnibus  sendiri  diartikan  sebagai ‘untuk  semua’  atau  ‘untuk  segalanya’, sedangkan omnibus  law diartikan  sebagai ‘hukum  untuk  semua.’  Secara  singkat omnibus  law dapat  diartikan  sebagai  suatu undang-undang yang dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, merevisi dan menggabungkan
beberapa peraturan perundang-undangan  yang  dianggap  saling tumpang tindih dan disharmoni menjadi satu undang-undang  yang  memayungi  beberapa undang-undang  terkait.  Adapun  keuntungan dari omnibus  law di  antaranya  adalah  lebih efektif  dan  efisien  dikarenakan  pemerintah tidak perlu merevisi atau mencabut undang- undang  secara  satu  persatu.  Di  samping  itu penerapan omnibus  law dapat  meniadakan ego sektoral di suatu bidang yang sama dan dengan  demikian  dianggap  lebih  menjamin kepastian  hukum.  Pada  awalnya,  penerapan konsep omnibus law yang masih dituangkan dalam  bentuk  RUU Omnibus  Law di Indonesia  ditujukan  pada  tiga  aspek  yang meliputi  perpajakan,  cipta  lapangan  kerja dan UMKM. Hal ini tidak lain adalah untuk mendorong  pertumbuhan  perekonomian  di Indonesia  dengan  memangkas  birokrasi yang  panjang  serta  tumpang  tindih.  Pada perkembangannya, konsepsi omnibus law ini direkomendasikan  untuk  diterapkan  di berbagai  aspek  yang  belum  tentu  sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Aspek  kelautan  terutama  dalam  hal penegakan  hukum  di  laut  tak  luput  dari siraman konsepsi omnibus law ini. Pada saat ini ada setidaknya lebih dari 10 instansi yang mempunyai  kewenangan  dalam  penegakan hukum  di  laut  (TNI  AL,  2014).  Kondisi
inilah  yang  kemudian  menjadikan  adanya tumpang tindih ketentuan penegakan hukum di  laut  dan  tidak  efektifnya  proses penegakan hukum di laut. Secara tradisional, baik  hukum  internasional  maupun  hukum nasional  mengakui  kewenangan  TNI-AL sebagai  penegak  hukum  di  laut  (TNI  AL, 2014).  Adapun  kewenangan  penegakan hukum  yang  dimiliki  oleh  TNI-AL  juga termasuk  kewenangan  sebagai  penyidik  di laut  (Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia). Kewenangan  tersebut  tidak  dibatasi  dengan pengaturan  zona  maritim  yang  ditentukan oleh UNCLOS 1982. Dengan kata lain TNI- AL  mempunyai  kewenangan  penegakan hukum  di  semua  zona  maritim  mulai  dari perairan  pedalaman  sampai  dengan  laut bebas. Secara nasional, di samping TNI-AL, Indonesia  juga  mempunyai  unsur  penegak hukum yang disebut Badan Keamanan Laut (Bakamla)  serta  Penjaga  Laut  dan  Pantai atau  yang  disebut  dengan Sea  and  Coast Guard serta beberapa instansi lain.
Artikel  ini  di  samping  akan  membahas kewenangan TNI-AL,
juga akan
menganalisis  kewenangan  Bakamla  dan Kesatuan  Penjaga  Laut  dan  Pantai  (KPLP) dikarenakan  kedua  institusi  ini  menyebut dirinya sebagai coast guard , padahal sea and coast  guard yang  diamanatkan  oleh  Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran  (UU  Pelayaran)  belum pernah  dibentuk.  Alhasil  Badan  Keamanan Laut (Bakamla) menyuarakan bahwa dengan penerapan  konsep omnibus  law maka Bakamla menjadi penegak hukum tunggal di laut  (“Omnibus  Law  Kelautan,  Bakamla Penegak  Hukum  Tunggal  di  Laut,”  2020). Dari  pernyataan  tersebut  ada  beberapa  hal yang  harus  digarisbawahi,  yaitu:  (1)  apa sebenarnya  yang  dimaksud  dengan coast guard dan  apa  perbedaannya  dengan Bakamla?;  (2)  Bagaimana  pengaturan penegakan  hukum  di  laut,  selain  yang dilakukan  oleh  TNI-AL?  Apakah  Indonesia sudah  mempunyai coast  guard serta  apa dasar  hukum  pendirian coast  guard ?  Lalu apa  sebenarnya  tugas  dan  fungsi  masing- masing  Bakamla  dan sea  and  coast  guard ;
dan  (3)  bagaimana  pengaturan  penegakan hukum  di  laut  ke  depan?  Artikel  ini  akan menganalisis  apakah  penerapan  konsep omnibus  law tepat  bila  dilakukan  pada  tata kelola laut, khususnya pada aspek penegakan hukum di laut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute dan comparative approach ,  yaitu  penggunaan  isi  dari peraturan hukum untuk mengkaji permasalahan  atau  insiden  yang  pernah terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan  hukum  di  perairan  Indonesia. Adapun  sumber  bahan  hukum  primer  yang digunakan mencakup: Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Ratifikasi UNCLOS  1982;  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia; Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran; Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan;  Peraturan  Presiden  Nomor  178 Tahun 2014 tentang Bakamla.
Bahan hukum sekunder dalam penelitian  ini,  meliputi  praktek stakeholder tentang  penegakan  hukum  di  laut,  prinsip- prinsip  hukum  laut  internasional,  pendapat para  ahli  serta  artikel-artikel  Ilmiah  yang berkaitan  dengan  fokus  tulisan  ini. Selanjutnya,  bahan  hukum  tersier  meliputi Black Law Dictionary , Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Encyclopedia of International Law .

## C. Hasil dan Pembahasan
1.   Konsep  Omnibus  Law:  Bakamla sebagai  Penegak  Hukum  Tunggal  di Laut
Omnibus  law berasal  dari  bahasa  latin yang  artinya  ‘untuk  semua’  atau  ‘banyak’, secara  harfiah  dapat  didefinisikan  sebagai hukum  untuk  semua. Omnibus  law dapat diartikan  sebagai  regulasi  atau  Undang-
Undang  yang  mencakup  berbagai  isu  atau topik.  Menurut  Bryan  A  Garner,  dalam Black  Law  dictionary  menyebutkan  bahwa “ omnibus  relating  to  or  dealing  with numerous objects or items at once, including many  things  or  having  various  purposes .” (Garner,  2009).  Artinya  bahwa  dengan omnibus  law suatu  undang-undang  dapat mengatur  berbagai  obyek  sekaligus  dan memiliki  berbagai  tujuan.  Konsep  ini bertujuan untuk menghasilkan suatu regulasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif serta  tidak  terikat  pada  satu  rezim pengaturan  saja. Omnibus  law ini  mulai diterapkan di Indonesia pada era pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo. Adapun  tujuan  penerapan  tersebut  adalah untuk  memperbaiki  tingkat  perekonomian Indonesia.  Sehingga  yang  disasar  oleh omnibus  law meliputi  3  sektor  yaitu perpajakan,  cipta  lapangan  kerja  dan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  atau  yang  biasa disebut sebagai UMKM.
Berbicara  penegakan  hukum  di  laut tentunya  tidak  sesederhana  penegakan hukum  di  darat.  Hal  ini  disebabkan  di  laut diakui berbagai zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional  yaitu  Konvensi  Hukum  Laut 1982  (KHL  1982),  dimana  Indonesia  sudah meratifikasi Konvensi ini dan konsekuensinya  harus  tunduk  pada  semua ketentuan-ketentuan yang ada di KHL 1982 tersebut  (Agoes,  1991).  Pada  zona-zona maritim tersebut, kewenangan negara pantai dan  negara  pengguna  sangat  bervariasi tergantung  pada  rejim  hukum  yang  berlaku pada  zona  maritim  tersebut  (Churchill  & Lowe, 1999; Purvis, 2011). Pada prinsipnya semakin  jauh  wilayah  laut  tersebut  dari daratan (dari garis pangkal kepulauan) maka semakin berkurang pula kewenangan negara pantai  (Puspitawati,  2018).  Hal  ini disebabkan  karena  di  wilayah  laut  tersebut sudah ada hak negara lain dan sudah diakui oleh  masyarakat  internasional.  Misalnya, pada  wilayah  ZEE,  Indonesia  tidak mempunyai  kedaulatan  lagi  akan  tetapi hanya  mempunyai  hak  berdaulat.  Hak berdaulat adalah hak eksklusif negara pantai
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408
dalam  hal  tertentu  saja.  Dalam  hal  ZEE, negara  pantai  hanya  mempunyai  hak eksklusif di bidang  eksplorasi dan eksploitasi  sumber  daya  alam  (Harahap, 2017).  UNCLOS  1982  selanjutnya  juga memberikan keleluasaan pada negara pantai untuk  memberlakukan  ketentuan  hukumnya sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan oleh  konvensi  pada  masing-masing  zona maritim.  Meskipun  demikian  UNCLOS 1982 tetap mewajibkan negara pantai untuk tetap  memperhatikan  ketentuan-ketentuan lainnya  yang  relevan  yang  ada  dalam UNCLOS 1982
Selanjutnya  berbeda  dengan  penegakan hukum  di  darat,  penegakan  hukum  di  laut harus memperhatikan  ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku dan hak- hak negara lain yang diakui di wilayah laut tersebut.  Memang  saat  ini  ada  setidaknya lebih  dari  10  instansi  yang  mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut (TNI  AL,  2014).  Kondisi  inilah  yang kemudian  menjadikan  adanya  tumpang tindih  ketentuan  penegakan  hukum  di  laut dan  tidak  efektifnya  proses  penegakan hukum  di  laut.  Akan  tetapi  bukan  berarti penerapan  konsep Omnibus  Law menjadi solusinya.  Secara  tradisional,  baik  hukum internasional  maupun  hukum  nasional mengakui  kewenangan  TNI-AL  sebagai penegak  hukum  di  laut  (TNI  AL,  2014). Adapun  kewenangan  penegakan  hukum yang  dimiliki  oleh  TNI-AL  juga  termasuk kewenangan  sebagai  penyidik  di  laut (Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004 tentang  Tentara  Nasional  Indonesia). Kewenangan  tersebut  tidak  dibatasi  dengan pengaturan  zona  maritim  yang  ditentukan oleh UNCLOS 1982. Dengan kata lain TNI- AL  mempunyai  kewenangan  penegakan hukum  di  semua  zona  maritim  mulai  dari perairan  pedalaman  sampai  dengan  laut bebas.  Meskipun  Pasal  9  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia  menyebutkan  bahwa kewenangan  TNI-AL  hanya  di  wilayah yurisdiksi  Indonesia,  akan  tetapi  Pasal  1 undang-undang  yang  sama  menyebutkan bahwa  TNI-AL  sebagai  salah  satu  unsur
keamanan negara juga bertugas menegakkan kedaulatan di wilayah kedaulatan Indonesia, dalam  hal  ini  meliputi  perairan  pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial.
Secara  nasional,  di  samping  TNI-AL, Indonesia  juga  mempunyai  unsur  penegak hukum yang disebut Badan Keamanan Laut (Bakamla)  serta  Penjaga  Laut  dan  Pantai atau  yang  disebut  dengan Sea  and  Coast Guard serta  beberapa  instansi  lain.  Selain pada  TNI-AL,  artikel  ini  hanya  akan  fokus pada  Bakamla  dan  Kesatuan  Penjaga  Laut dan  Pantai  (KPLP)  dikarenakan  kedua institusi  ini  menyebut  dirinya  sebagai coast guard ,  padahal sea  and  coast  guard yang diamanatkan  oleh  Pasal  276  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  (UU  Pelayaran)  belum  pernah dibentuk. Pembentukan Bakamla merupakan amanat  dari  Pasal  59  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan (UU Kelautan); sedangkan pembentukan Sea  and  Coast  Guard merupakan  amanat  Bab  XVII  Pasal  276 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  (UU  Pelayaran).  Adapun Pasal 59 ayat (3) UU kelautan berbunyi:
“Dalam  rangka  penegakan  hukum  di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam
melaksanakan  patrol  keamanan  dan keselamatan  di  wilayah  perairan  dan wilayah  yurisdiksi  Indonesia,  dibentuk Badan Keamanan Laut.”
Sedangkan  Pasal  276  ayat  (1)  dan  (2)  UU Pelayaran berbunyi:
“(1)  Untuk  menjamin  terselenggaranya keselamatan  dan  keamanan  di laut dilaksanakan  fungsi  penjagaan  dan penegakan peraturan perundang- undangan di laut dan pantai (2)  Pelaksanaan  fungsi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh penjaga  laut  dan  pantai.”  (penebalan oleh peneliti)
Selanjutnya Pasal 1 ayat (59) UU pelayaran menyebutkan bahwa:
“Penjagaan  laut  dan  pantai  ( sea  and coast  guard )  adalah  lembaga  yang
melaksanakan  fungsi  penjagaan  dan penegakan peraturan perundang- undangan  di  laut  dan  pantai  yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Presiden  dan  secara  teknis  operasional dilaksanakan oleh Menteri.”
Sayangnya UU Pelayaran tidak mendefinisikan  apa  yang  dimaksud  dengan ‘laut’  dan  ‘pantai’,  sedangkan  Pasal  1  ayat (2) hanya mendefinisikan perairan Indonesia sebagai  laut  territorial  Indonesia  beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Meskipun demikian, dari pengaturan Pasal 1 ayat  (1)  sebenarnya  jelas  bahwa  UU Pelayaran hanya berlaku di wilayah perairan Indonesia  saja,  yaitu  sampai  batas  terluar laut territorial dan tidak termasuk di wilayah yurisdiksi  Indonesia  (Mahmud,  2017). Sedangkan  dari  ketentuan  Pasal  59  UU Kelautan jelas disebutkan
bahwa kewenangan  pengamanan  yang  dilakukuan oleh Bakamla meliputi wilayah perairan dan wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  Dengan demikian  terjadi  tumpang  tindih  antara kewenangan Bakamla dan KPLP di wilayah perairan  Indonesia  atau  di  sampai  batas terluar  laut  territorial.  Pengaturan  demikian menyebabkan adanya tumpang tindih norma ( overlappig  norms )  antara  kedua  undang- undang  tersebut,  sehingga  diupayakan penerapan  konsep omnibus  law di  sektor kelautan,  khususnya  dalam  hal  penegakan hukum  di  laut.  Hasil  sementara  dari  upaya penerapan omnibus  law dalam  penegakan hukum  di  laut  memunculkan  ide  bahwa Bakamla  akan  menjadi  penegak  hukum tunggal di laut.
Sebagai  negara  peratifikasi  UNCLOS
1982  melalui  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  1985  tentang  ratifikasi  UNCLOS 1982,  ketentuan  hukum  nasional  tentang pengelolaan  dan  pemanfaatan  laut  harus disesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan yang  ada  dalam  UNCLOS  1982  (Dupuy  & Vignes,  1991;  Emmers,  2010;  Feldt,  Roell,
&  Thiele,  2013).  UNCLOS  1982  mengatur bahwa semakin jauh suatu wilayah laut dari pantai, maka semakin kecil pula kewenangan  negara  pantai  di  wilayah  laut tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  di
wilayah  laut  tersebut  sudah  ada  hak  negara lain  dan  sudah  diakui  oleh  masyarakat internasional.  Misalnya,  pada  wilayah  ZEE, Indonesia  tidak  mempunyai  kedaulatan  lagi akan tetapi hanya mempunyai hak berdaulat. UNCLOS
1982 selanjutnya
juga memberikan keleluasaan pada negara pantai untuk  memberlakukan  ketentuan  hukumnya sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan oleh  konvensi  pada  masing-masing  zona maritim (Suwardi, 2017). Meskipun demikian UNCLOS  1982  tetap  mewajibkan negara  pantai  untuk  tetap  memperhatikan ketentuan-ketentuan  lainnya  yang  relevan yang ada dalam UNCLOS 1982. Keleluasaan  tersebut  termasuk  dalam pengaturan  penegakan  hukum.  Dalam  hal penegakan  hukum,  UNCLOS  1982  hanya mengenal state  ships dan warship sebagai entitas  yang  berwenang  dalam  penegakan hukum  (Agoes,  1991;  Muchjiddin,  1993). Alhasil,  selain  kapal  perang,  Indonesia mempunyai  berbagai state  ships dari berbagai institusi negara. Dengan setidaknya 10  institusi  yang  berwenang  dalam penegakan  hukum  di  laut,  seharusnya keamanan  di  laut,  khususnya  di  perairan Indonesia  semakin  terjamin.  Sayangnya, angka  pelanggaran  di  laut  tidak  semakin menurun, bahkan perairan Indonesia dikenal sebagai  perairan  yang  rawan,  baik  karena bencana  maupun  karena  ancaman  terhadap keamanan  dan  keselamatan  pelayaran (Kadar,  2015).  Pernyataan  Presiden  Joko Widodo,  pada  pelantikan  Ka  Bakamla tanggal 12 Februari 2020 mengatakan bahwa ke  depan  Bakamla  akan  menjadi  embrio coast guard Indonesia dan dengan demikian institusi  lainnya  akan  dikembalikan  pada tugas  dan  fungsi  masing-masing  institusi (BeritaSatu,  2020),  menjadi  titik  tolak tentang  pembahasan  apa  sebenarnya  yang dimaksud dengan coast guard .
2.  Pengaturan Coast Guard dan
Bakamla
a.   Pengertian Coast Guard
Belum  ada  kesepakatan  secara universal  tentang  pengertian coast
guard .  Fungsi coast  guard bahkan berbeda-beda untuk setiap negara. Akan tetapi  secara  umum  dalam  praktek negara-negara,  coast  guard  mempunyai fungsi yang meliputi (Nursal, 2020): 1) Search  and  Rescue; 2) Penegakan
Hukum  di Laut;  3)  Penjagaan Keselamatan Navigasi; 4) Perlindungan Lingkungan  Laut;  dan  5)  Penjagaan Keamanan  Perbatasan.  Secara  harfiah mungkin coast guard dapat diterjemahkan  sebagai  penjaga  pantai. Sehingga menimbulkan intepretasi
bahwa coast guard yang dimaksud oleh UU  Pelayaran  adalah  KPLP.  Akan tetapi  nomenklatur  ‘laut’  pada  KPLP juga membingungkan karena tidak jelas juga laut bagian mana yang akan dijaga. Guna  memberikan  gambaran  tentang tugas  dan  fungsi coast  guard dalam praktek  negara-negara  maka  akan dilakukan  identifikasi  tugas  dan  fungsi
coast  guard di  negara  lain.  Meskipun belum  ada  pengertian  universal  tentang apa yang dimaksud dengan coast guard , akan tetapi pada umumnya coast guard merupakan komponen cadangan keamanan  di  laut  suatu  negara.  Di Amerika  coast  guard  merupakan institusi  otonom  yang  memiliki  alutsita sendiri  serta  berwenang  dalam  hal penegakan hukum dan fungsi polisionil. Di  Inggris, coast  guard hanya  bersifat administratif  dan  tidak  mempunyai alutsita  sendiri.  Di  Perancis, coast guard memadukan coast  guard model Amerika  dan  Inggris.  Sedangkan  di Pakistan  berfungsi  sebagai Maritime Security  Agency yang  merupakan komponen  pendukung  di  laut.  Guna mempermudah  pemahaman  di  bawah ini akan diuraikan perbandingan praktek negara-negara  tentang coast  guard dalam bentuk tabel.
Tabel 1. Perbandingan Fungsi Coast Guard di Negara-Negara US Coast Guard British Coast Guard French Coast Guard Pakistan Coast Guard Bersifat otonom, memiliki  prasarana  dan sarana serta alutsista sendiri
Mempunyai kualifikasi sebagai unit paramiliter Kemampuan  paramiliter digunakan untuk kemampuan  menangani keamanan laut (penegakan  hukum  di laut) serta peran pilisionil Merupakan komponen
cadangan Instansi  yang mempunyai kewenangan di Laut hanya Navy, Coast Guard dan Police Marine
Hanya bersifat administratif, tidak memiliki alutsista sendiri Hanya  bertindak  sebagai koordinator dan penghubung Kesuksesan coast  guard ditentukan  oleh  koordinasi yang baik ditunjang komitmen  nasional  yang tinggi  terhadap  bidang tugas  dan  kemanusiaan serta partisipasi masyarakat  dan  organisasi non-pemerintah Merupakan perpaduan antara coast  guard model Amerika dan Inggris
Bersifat otonom dan memiliki alutsista sendiri Tidak mempunyai kewenangan pada penegakan hukum Bukan  unit  paramiliter/ komponen cadangan Merupakan Maritime Security Agency Memiliki  tanggungjawab atas  perlindungan  wilayah laut sampai ZEE Memiliki kewenangan penegakan hukum Sebagai komponen pendukung  kekuatan  di laut dalam situasi darurat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Dengan  demikian,  yang  perlu dicermati  dalam coast  guard dan institusi  penegak  hukum  di  laut  yang lainnya pembedaan ada area operasinya masing-masing.  Di  samping  itu  juga harus  dijelaskan  tugas,  fungsi  dan kewenangan  masing-masing  institusi yang mempunyai
kewenangan penegakan  hukum  di  laut.  Eksistensi coast  guard mungkin  bisa  menjadi solusi bagi tumpang tindihnya kewenangan  penegak  hukum  di  laut.
Akan  tetapi  perlu  digarisbawahi  bahwa
eksistensi coast guard tidak menghilangkan eksistensi TNI-AL dikarenakan  TNI-AL  mempunyai  3 peran yang meliputi military, constabulary dan diplomacy yang tidak dapat  digantikan oleh institusi lain atau biasa  dikenal  dengan  Trisila  TNI-AL. Hal  ini  sesuai  dengan  peran  universal Angkatan  laut  sebagaimana  diutarakan oleh  Ken  Booth  (Booth,  1985;  Pranoto & Amrulla, 2015; Ruolngul, n.d.) dalam diagram di bawah ini:
Gambar 1. Peran Universal Angkatan Laut
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Dengan demikian, jika omnibus law diaplikasikan  pada  bidang  penegakan hukum  di  laut,  maka  tidak  akan menghilangkan  eksistensi  TNI-AL, dikarenakan  adanya  Trisila  TNI-AL tersebut.
b.   Dasar  Hukum  Bakamla  dan Sea and Coast  Guard :  Tugas,  Fungsi dan Kewenangan
Nomenklatur ‘sea and coast guard’ dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 276  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), yang mengatur sebagai berikut:
(1) Untuk  menjamin  terselenggaranya keselamatan  dan  keamanan  di  laut dilaksanakan  fungsi  penjagaan  dan penegakan  peraturan  perundang- undangan di laut dan pantai
(2) Pelaksanaan  fungsi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan oleh penjaga laut dan pantai
(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) dibentuk dan bertanggungjawab kepada  Presiden  dan  secara  teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
Selanjutnya,  Pasal  281  undang- undang  yang  sama  menyatakan  bahwa pembentukan  penjaga  laut  dan  pantai sebagaimana  diatur  dalam  pasal  276 akan  diatur  lebih  lanjut  oleh  Peraturan Pemerintah.  Sayangnya  sampai  laporan penelitian ini ditulis, belum dikeluarkan suatu  Peraturan  Pemerintah  yang mendirikan ‘sea  and  coast  guard’ sebagaimana  dimaksud  pasal  276 tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya,  ada  dua  institusi  yang saat ini menyebut dirinya sebagai ‘coast guard’ yaitu  Bakamla  dan  Kesatuan
Penjaga  Laut  dan  Pantai  (KPLP) (Ramadhan,  2020,  n.  Forum  Group
Discussion tentang Kewenangan
Bakamla  dan  Sea  and  Coast  Guard dalam  Penegakan  Hukum  di  Perairan
Indonesia,  tanggal  25  Juli  2020,  baik Bakamla  maupun  KPLP  menyebut dirinya  sebagai  ‘coast  guard’).  Oleh karena  itu,  dalam  bab  ini  akan  dibahas pengaturan kewenangan antara Bakamla,  KPLP  serta ‘sea  and  coast guard’ yang dikehendaki oleh Pasal 276 UU Pelayaran.
Pasal  277  ayat  (1)  UU  Pelayaran mengatur  tugas sea  and  coast  guard meliputi:  (i) melakukan  pengawasan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran;
(ii) melakukan pengawasan,
pencegahan, dan penanggulangan pencemaran  di  laut;  (iii)  pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal,  (iv)  pengawasan  dan  penertiban kegiatan salvage ,  pekerjaan  bawah  air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan  laut;  (v)  pengamanan  Sarana Bantu  Navigasi-Pelayaran;  dan  (vi) mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian  dan  pertolongan  jiwa  di  laut (Pasal  277  Ayat  (1)  Undang  Undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  64,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5603, 2008) Sedangkan  Pasal 277  ayat (2) menyebutkan  bahwa sea and coast guard juga  mempunyai  tugas  untuk berkoordinasi  dalam  kaitannya  dengan perumusan  kebijakan  serta  mekanisme penegakan  hukum  di  laut  (Pasal  277 Ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  64,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5603,  2008).  Sehingga  dengan demikian ‘sea  and  coast  guard’ yang dimaksud oleh Pasal 276 UU Pelayaran ini  lebih  luas  tugasnya  daripada Bakorkamla  (institusi  yang  sekarang berubah nama menjadi Bakamla). Pasal 276  ayat  (2)  UU  Pelayaran  lebih lanjut mengatur  bahwa  fungsi ‘sea  and  coast guard’ adalah menjamin terselenggaranya keselamatan dan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408
keamanan  di  laut  dilaksanakan  fungsi penjagaan  dan  penegakan  peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Suatu  hal  yang  menarik  adalah  bahwa Pasal  278  UU  Pelayaran  mengatur kewenangan ‘sea  and  coast  guard’ termasuk pada kewenangan penyidikan ,  yang tidak  dimiliki  oleh Bakamla dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) (Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2014  Tentang
Kelautan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  294, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5603,  2014).  Secara detail  Pasal  278  UU  Pelayaran mengatur sebagai berikut:
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277,  penjaga  laut  dan  pantai mempunyai kewenangan untuk:
a. Melaksanakan patrol laut;
b. Melakukan pengejaran seketika (hot-pursuit) ;
c. Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
d. Melakukan penyidikan
(2) Dalam  melaksanakan  kewenangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai kewenangan  penjaga  laut  dan pantai  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya,  hingga  saat  ini  belum dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  yang membentuk ‘sea  and  coast  guard’ sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal 279  UU  Pelayaran.  Selanjutnya,  akan dianalisa tugas, fungsi dan kewenangan dua  institusi  yang  selama  ini  menyebut dirinya  sebagai coast  guard ,  yaitu Bakamla dan KPLP.
Bakamla yang merupakan alih rupa dari  Bakorkamla,  diatur  dalam  UU Kelautan  yang  juga  berfungsi  sebagai dasar pembentukan
Bakamla. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3)  UU  Kelautan  bahwa  “[d]alam rangka  penegakan  hukum  di  wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya  dalam  melaksanakan  patroli keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,  dibentuk  Badan  Keamanan Laut.”(Pasal  59  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  294, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5603,  2014).  Adapun Pasal  61  undang-undang  yang  sama menyebutkan  bahwa  tugas  Bakamla meliputi patroli keamanan dan keselamatan  di wilayah  perairan
Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi Indonesia  (Aziz,  L,  &  Hardiwinoto,
2016).
Selanjutnya fungsi Bakamla
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU kelautan  (Pasal  62  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  294,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5603,  2014)  meliputi:  (i) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (ii)
menyelenggarakan  sistem  peringatan dini  keamanan  dan  keselamatan  di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (iii) melaksanakan penjagaan,  pengawasan,  pencegahan, dan  penindakan  pelanggaran  hukum  di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (iv) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan  patroli  perairan  oleh instansi terkait; (v) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi  terkait;  (vi)  memberikan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
bantuan  pencarian  dan  pertolongan  di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan (vii) melaksanakan  tugas  lain  dalam  sistem pertahanan nasional. Sedangkan kewenangan  Bakamla  sesuai  dengan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan meliputi: (i)  melakukan  pengejaran  seketika;  (ii) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan  kapal  ke  instansi  terkait yang  berwenang  untuk  pelaksanaan proses  hukum  lebih  lanjut;  dan  (iii) mengintegrasikan sistem informasi keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia. Dari uraian di atas, terlihat  bahwa  tugas,  fungsi  dan kewenangan  antara ‘sea  and  coast guard’ yang  diamanatkan  oleh  Pasal 276  UU  Pelayaran  saling  tumpang tindih  dengan  tugas,  fungsi  dan kewenangan  Bakamla  yang  diatur dalam  UU  Kelautan.  Dalam  beberapa hal  bahkan  ‘sea  and  coast  guard’ mempunyai  kewenangan  yang  lebih luas daripada Bakamla. Dengan demikian perlu dipertanyakan pernyataan  Presiden  Joko  Widodo bahwa  Bakamla  adalah Indonesian Coast Guard , yang mana sesungguhnya kewenangan  Bakamla  tidaklah  seluar ‘sea  and  coast  guard’ terutama  dalam fungsi ‘sea  and  coast  guard’ sebagai penyidik,  yang  mana  hal  ini  tidak termasuk  kewenangan  Bakamla  dalam UU  Kelautan.  Ditambah  lagi  bahwa Pasal 62 UU Kelautan juga menyebutkan  bahwa  fungsi  Bakamla juga  termasuk  tugas  lain  dalam pertahanan  nasional.  Lalu  bagaimana dengan  eksistensi  TNI-AL?  Apakah tidak  tumpang  tindih  dengan  fungsi TNI-AL?
Sesuai  dengan  Pasal  6  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Tentara  Nasional  Indonesia  (UU  TNI) (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Monor  127, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4439,  2004),  fungsi Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) meliputi:  (i)  penangkal  terhadap  setiap bentuk  ancaman  militer  dan  ancaman bersenjata  dari  luar  dan  dalam  negeri terhadap  kedaulatan, keutuhan  wilayah, dan  keselamatan  bangsa;  (ii)  penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  a;  dan  (iii)  pemulih  terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu  akibat  kekacauan  keamanan. (Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Tentara  Nasional Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Monor  127, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4439, 2004).
Sedangkan Pasal 9 undang-undang yang sama secara spesifik menyebutkan tugas TNI-AL  meliputi:  melaksanakan  tugas TNI  matra  laut  di  bidang  pertahanan; menegakkan  hukum  dan  menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional  sesuai  dengan  ketentuan hukum nasional dan hukum
internasional  yang  telah  diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka
mendukung  kebijakan  politik  luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dari  Pasal  9  huruf  b  dapat  diketahui bahwa  area  operasi  TNI-AL  adalah  di wilayah  yurisdiksi  nasional  dan  sesuai dengan  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan jelas disebutkan bahwa:
“Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di  luar  wilayah  negara  yang  terdiri atas  ZEE,  Landas  Kontinen  dan Zona  Tambahan  dimana  negara memiliki  hak-hak  berdaulatan  dan kewenangan tertentu lainnya
sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.” Selanjutnya  kewenangan  TNI-AL
dapat  ditemukan  pada  penjelasan  Pasal 9 huruf b UU TNI sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan menegakkan  hukum  dan  menjaga keamanan  adalah  segala  bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan  hukum  di  laut  sesuai dengan  kewenangan  TNI  AL
(constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku  untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan,  ancaman  navigasi,  serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi  nasional.  Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL  di  laut,  terbatas  dalam  lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan  kepada  Kejaksaan,  TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.”
Dari  penjelasan  Pasal  9  dapat disimpulkan  bahwa  kewenangan  TNI- AL sebagai penyidik di laut sudah jelas dan  kewenangan  ini tidak  dimiliki  oleh Bakamla.  Sehingga  jika  Presiden  Joko Widodo  mengatakan  bahwa  institusi penegak  hukum  di  laut  lainnya  akan dikembalikan,  maka  untuk  TNI-AL dikembalikan  kemana? Malah  sejatinya tugas  penegakan  hukum  oleh  TNI-AL merupakan tugas dan fungsi utama TNI- AL  sebagai  salah  satu  alat  pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut (Ikhsanudin, 2017).
Institusi  kedua  yang  menyebut dirinya  sebagai ‘coast  guard’ adalah KPLP, yang mana secara harfiah KPLP jika  diartikan  ke  dalam  Bahasa  inggris maka  KPLP  malah  mempunyai  nama ‘sea  and  coast  guard’ bukan  hanya ’coast  guard’ saja.  Dengan  demikian,
perlu dibahas tentang tugas, fungsi serta kewenangan  KPLP.  Setelah  melalui sejarah  panjang,  KPLP  merupakan bagian  dari  Kementrian  Perhubungan, khususnya
Direktorat Jenderal
Perhubungan  Laut.  Bagian  Keempat Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun 2015  Pasal  12  menyebutkan  bahawa “Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut mempunyai  tugas  menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan di  bidang  pelayaran.”  Pasal  13 selanjutnya menyebutkan fungsi Direktorat  Perhubungan  Laut  meliputi: (i)  perumusan  kebijakan  di  bidang penyelenggaraan  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  sarana  dan  prasarana pelayaran,  perlindungan  lingkungan maritim, serta  peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran; (ii) pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penyelenggaraan  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  sarana  dan  prasarana pelayaran,  perlindungan  lingkungan maritim, serta  peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran; (iii) penyusunan  norma,  standar,  prosedur, dan  kriteria  di  bidang  penyelenggaraan angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan  lingkungan  maritim,  serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;  (iv)  pelaksanaan  pemberian bimbingan  teknis  dan  supervisi  di bidang  penyelenggaraan  angkutan  di perairan,  kepelabuhanan,  sarana  dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan  maritim,  serta  peningkatan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran; (v)  pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan di  bidang  penyelenggaraan  angkutan  di perairan,  kepelabuhanan,  sarana  dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan  maritim,  serta  peningkatan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran; (vi) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut;  dan  (vii) pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan oleh  Menteri. Peraturan  Presiden Nomor  40  Tahun  2015  tentang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Kementrian  Perhubungan  ini  mengatur juga  bahwa  Dirjen  Perhubungan  Laut bertugas menangani semua aktivitas dan segala  hal  yang  bersifat  administratif dari International Maritime Organization  (IMO)  atau  institusi internasional  lainnya  yang  bergerak  di bidang pelayaran dan perkapalan (Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementrian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75, 2015). Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  122  Tahun  2018 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementrian  Perhubungan  Pasal  264 menyebutkan bahwa Direktorat Perhubungan  Laut  terdiri  atas:  1) Sekretaris  Direktorat  Jenderal;  2)
Direktorat  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Laut;  3)  Direktorat  Kepelabuhan;  4) Direktorat  Perkapalan  dan  Kepelautan; 5)  Direktorat  Kenavigasion;  dan  6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
Pasal  388  Peraturan  Menteri Perhubungan  tersebut  menguraikan tugas  Direktorat  Kesatuan  Penjaaan Laut dan Pantai yang meliputi:
“…tugas  melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur  dan  kriteria,  pemberian bimbingan  teknis  dan  supervisi, serta  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang  patroli  dan  pengamanan, penegakan  hukum  dan  advokasi, tertib  pelayaran  di  laut  dan  pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan  bawah  air,  sarana  dan prasarana.“
Sementara  itu  Pasal  389  mengatur tentang  fungsi  Direktorat  Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang meliputi: (i)  penyiapan  perumusan  kebijakan  di bidang patroli dan pengamanan, penegakan  hukum  dan  advokasi,  tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan
bawah  air,  serta  sarana  prasarana;  (ii) penyiapan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang patroli dan pengamanan, penegakan  hukum  dan  advokasi,  tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah  air,  serta  sarana  prasarana;  (iii) penyiapan  penyusunan,  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  di  bidang  patroli dan  pengamanan,  penegakan  hukum dan  advokasi,  tertib  pelayaran  di  laut dan  pantai,  penanggulangan  musibah dan  pekerjaan  bawah  air,  serta  sarana prasarana;  (iv)  penyiapan  pelaksanaan pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi  di  bidang  patroli  dan pengamanan,  penegakan  hukum  dan advokasi,  tertib  pelayaran  di  laut  dan pantai,  penanggulangan  musibah  dan pekerjaan  bawah  air,  serta  sarana prasarana;  (v)  penyiapan  evaluasi  dan pelaporan  di  bidang  patroli  dan pengamanan,  penegakan  hukum  dan advokasi,  tertib  pelayaran  di  laut  dan pantai,  penanggulangan  musibah  dan pekerjaan  bawah  air,  serta  sarana prasarana;  dan  (vi)  pelaksanaan  urusan tata  usaha,  perencanaan,  keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan,  pengelolaan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  serta  rumah tangga  Direktorat.  Pasal  390  kemudian menyebutkan bahwa Direktorat Kesatuan  Penjaga  Laut  dan  Pantai terdiri dari beberapa subdirektorat yang meliputi  (i)  subdirektorat  Patroli  dan Pengamanan; (ii) subdirektorat
Penegakan  hukum;  (iii)  subdirektorat Tertib  Berlayar;  (iv)  subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air;  (v)  subdirektorat Sarana  dan  Prasarana  serta  (vi) subbagian Tata Usaha. Untuk subdirektorat penegakan hukum, dengan jelas  terdapat  fungsi  penyidik  yang merupakan  salah  satu  fungsi  dari subdirektorat penegakan hukum. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  396 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata  Kerja  Kementrian  Perhubungan, menyebutkan fungsi subdirektorat penegakan hukum meliputi: (i) penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan di bidang penegakan hukum,
penyidikan dan  intelijen,  pelaporan kualifikasi  teknis  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  dan  Intelijen,  pelaksanaan penegakan hukum desiminasi pengawasan  keselamatan  transportasi laut, serta pengendalian dan
pengawasan  pangkalan;  (ii)  penyiapan bahan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penegakan  hukum,  penyidikan  dan intelijen,  pelaporan  kualifikasi  teknis Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dan
Intelijen, pelaksanaan penegakan hukum desiminasi pengawasan keselamatan  transportasi  laut,  serta pengendalian dan pengawasan
pangkalan;  (iii)  penyiapan  bahan penyusunan  norma,  standar,  prosedur dan  kriteria  di  bidang  penegakan hukum,  penyidikan  dan  intelijen, pelaporan  kualifikasi  teknis  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Intelijen,
pelaksanaan
penegakan hukum
desiminasi  pengawasan  keselamatan transportasi laut, serta pengendalian dan pengawasan  pangkalan;  (iv)  penyiapan bahan  pelaksanaan  bimbingan  teknis dan  supervisi  di  bidang  penegakan hukum,  penyidikan  dan  intelijen, pelaporan  kualifikasi  teknis  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Intelijen, pelaksanaan penegakan hukum desiminasi  pengawasan  keselamatan transportasi laut, serta pengendalian dan pengawasan pangkalan; dan (v) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan
hukum,
penyidikan dan  intelijen,  pelaporan kualifikasi  teknis  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  dan  Intelijen,  pelaksanaan penegakan hukum desiminasi pengawasan  keselamatan  transportasi laut, serta pengendalian
dan pengawasan  pangkalan  (Pasal  396
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata  Kerja  Kementerian  Perhubungan, 2018).
Dari  uraian  di  atas,  bisa  diketahui bahwa dari sekian banyak institusi yang mempunyai kewenangan sebagai penegak  hukum  di  laut  setidaknya terdapat  empat  institusi  yang  benar- benar  saling  tumpang  tindih  dari  segi pengaturan kewenangannya, yaitu Bakamla, TNI-AL, KPLP serta institusi yang  belum  dibentuk  yang  merupakan amanah  dari  Pasal  276  UU  Pelayaran. Dengan  demikian,  jika  diterapkan konsep omnibus  law pada  aspek penegakan  hukum  di  laut,  dari  empat instutisi  tersebut,  jika  kita  kembalikan pada pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa selain Bakamla akan dikembalikan  ke  institusi  masing- masing, lalu mau dikembalikan kemana TNI-AL?  padahal  TNI-AL  merupakan salah  satu  unsur  pertahanan  dan keamanan  negara  yang  mempunyai matra  laut  sehingga  memang  sejatinya institusi ini merupakan penegak hukum di  laut  yang  juga  mempunyai  fungsi penyidikan di laut.

## 3.   Pengaturan  Penegakan  Hukum  di Laut ke Depan
Penerapan konsep omnibus law , sebagaimana diuraikan sebelumnya
merupakan upaya pemerintah untuk menyatukan  beberapa  undang-undang  yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan spirit omnibus  law sebagai  regulasi  atau  Undang- Undang  yang  mencakup  berbagai  isu  atau topik.  Saat  ini  penerapan  konsep omnibus law dapat  ditemukan  pada  Rancangan Undang-Undang  Cipta  Kerja  (yang  saat  ini sudah  disahkan  menjadi  Undang-Undang). Pada  Pasal  20  RUU  Cipta  Kerja,  memang menyebutkan perubahan pada UU Kelautan, hanya saja perubahan yang dilakukan hanya yang  berkaitan dengan  pengelolaan  wilayah laut  serta  perizinannya.  Hal  ini  sesuai dengan  awal  mula  penerapan  konsep  ini  di Indonesia, yaitu untuk perbaikan perekonomian.  Sehingga omnibus  law di Indonesia  hanya  diterapkan  pada  3  aspek
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408
yang  meliputi  perpajakan,  cipta  lapangan kerja  serta  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  bukan  pada  segala aspek  perundang-undangan.  Akan  tetapi dengan  tujuan  menghilangkan  tumpang tindih  pengaturan,  saat  ini  konsep omnibus law menyasar  ke  segala  aspek  yang dianggap  mempunyai  pengaturan  yang tumpang  tindih.  Tak  terkecuali  pada penegakan  hukum  di  laut,  karena  terdapat tumpang  tindih  kewenangan  sebagaimana yang  diuraikan  di  atas,  maka  konsep omnibus  law pun  sudah  dipikirkan  untuk diterapkan pada aspek penegakan hukum di laut. Meskipun tidak ada yang salah dengan hal  ini,  penerapan omnibus  law di  bidang penegakan hukum di laut harus mempertimbangkan zona-zona maritim yang ada  serta  hak  negara  lain  di  masing-masing zona  maritim  tersebut,  sebagaimana  diatur dalam  KHL  1982.  Dalam  rapat  koordinasi khusus  tingkat  Menteri  tentang  penanganan keamanan  laut,  telah  diuraikan  draft penerapan  konsep omnibus  law di  bidang penegakan hukum di laut (Indonesia, 2020). Pada prinsipnya, yang akan disatukan adalah UU Kelautan dan UU Pelayaran.
Dari  draft  penggabungan  Bakamla  dan KPLP  menjadi sea  and  coast  guard dapat dilihat bahwa perubahan dan/ penggabungan yang direkomendasikan ada pada penyatuan tugas  dan  fungsi  serta  yang  paling  penting adalah adanya perluasan daerah operasi dari sea  and  coast  guard yang  merupakan penyatuan  dari  unsur  Bakamla  dan  KPLP. Dalam rekomendasi penyatuannya, baik sea and  coast  guard maupun  Bakamla direkomendasikan  untuk  bisa  mempunyai daerah  operasi  yang  juga  meliputi  wilayah yurisdiksi.  Hal  ini  kurang  tepat  mengingat sesuai dengan Pasal 9 UU TNI bahwa yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut  diwilayah  yurisdiksi  Indonesia  adalah TNI-AL.  Sedangkan  UU  Wilayah  negara Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa wilayah  yurisdiski  adalah  wilayah  di  luar wilayah  negara  yang  meliputi  ZEE,  Zona tambahan  dan  landas  kontinen.  Perluasan daerah operasi yang direkomendasikan tidak bisa  dilaksanakan  mengingat  pada  wilayah
yurisdiski  terdapat  hak  negara  lain  yang lebih  besar  daripada  hak  negara  lain  di  laut teritorial.
Meskipun upaya penggabungan tersebut menyarankan  bahwa  Bakamla  dan  KPLP digabung  menjadi sea  and  coast  guard dengan  berbagai  fungsi  dan  tugas  yang disebut single  agency  multi  task dan memperluas  daerah  operasinya,  akan  tetapi hal  ini  kurang  tepat.  Hal  ini  dikarenakan terdapat  perbedaan  kewenangan  negara pantai  dan/  kepulauan  pada  satu  zona maritim  yang  satu  dengan  zona  maritim yang  lain.  Ditambah  lagi  adanya  hak  dan kewajiban  negara  lain  di  wilayah  laut, bahkan  pada  wilayah  laut  yang  merupakan wilayah  kedaulatan  negara  pantai  dan/ kepulauan.  Dengan  demikian,  tentunya Bakamla  tidak  mempunyai  kewenangan sebagai  penegak  hukum  tunggal  di  laut. Eksistensi  TNI-AL  juga  perlu  diperhatikan karena TNI-AL merupakan salah satu unsur pengaman negara yang tidak hanya berperan dalam  penegakan  hukum  di  laut  kaitannya dengan combatan , akan tetapi TNI-AL juga mempunyai peran non-combatan sebagaimana  diuraikan  dalam  Trisila  TNI- AL.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  TNI.  Bisa saja institusi penegak hukum selain TNI-AL dijadikan  satu  menjadi  Bakamla  dan mungkin  nama  Bakamla  bisa  berubah menjadi Indonesian  Coast  Guard tetapi bukan sea  and  coast  guard .  Hal  ini dikarenakan nomenklatur ‘ sea ’ akan mengaburkan  makna  dikarenakan  akan mengundang  pertanyaan  laut  yang  mana? Indonesian  Coast  Guard  yang  demikian  ini kemudian  dapat  melakukan  penegakan hukum  hanya  di  perairan  Indonesia, sedangkan TNI-AL tetap mempunyai fungsi penegakan  hukum  di  wilayah  yurisdiksi Indonesia serta fungsi penegakan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

## D. Simpulan dan Saran
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  konsep omnibus  law bukan  merupakan  satu-satunya  jalan  untuk menyelesaikan  tumpang  tindih  kewenangan pada  pengaturan  penegak  hukum  di  laut.
Penerapan  konsep omnibus  law bahkan kurang  tepat  mengingat  terdapat  perbedaan kewenangan  negara  pantai  dan/  kepulauan pada  satu  zona  maritim  yang  satu  dengan zona  maritim  yang  lain.  Hal  ini  juga dikarenakan  adanya  hak  dan  kewajiban negara  lain  di  wilayah  laut,  bahkan  pada wilayah  laut  yang  merupakan  wilayah kedaulatan negara pantai dan/ kepulauan.
Selanjutnya,  jikalau  akan  menyatukan Bakamla  dengan  institusi  penegak  hukum yang  lain  menjadi single  agency  multi tasking menjadi coast  guard tidak  masalah.
Hal  ini  asalkan  nomenklaturnya  bukan  lagi sea and coast guard akan tetapi hanya coast guard .  Ditambah  lagi  TNI-AL  tetap menjalankan  fungsinya  sebagai  penegak hukum di laut sebagaimana diatur dalam UU TNI  serta  melakukan  peran  combatan  dan non-combatan  sesuai  dengan  Trisila  TNI- AL.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, E. R. (1991). Konvensi Hukum Laut 1982:  Masalah  Pengaturan  Hak  Lintas Kapal Asing .
Aziz, N. A., L, R. T. S., & Hardiwinoto, S. (2016).  Kewenangan  Badan  Keamanan Laut  (BAKAMLA)  dalam  Pelaksanaan Pengamanan  di  Wilayah  Perairan Indonesia. Diponegoro  Law  Journal ,
5 (4), 11.
BeritaSatu. (2020). https://www.youtube.com/watch?v=0B- S6hEOhc8. In Youtube .
Booth,  K.  (1985). Law,  Force  and diplomacy  at  Sea,  Winchester,  Allen  & Uwin .
Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). Law of the Sea .
Dupuy,  R.,  &  Vignes,  D.  (1991). A Handbook  of  the  New  Law  of  the  Sea .
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
Emmers,  R.  (2010). Geopolitic  and
Maritime  Territorial  Disputes  in  East
Asia . New York: Routledge.
Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013).
Maritime  Security  –  Perspectives  for  a Comprehensive Approach . ISPSW Strategy Series, n.22.
Garner,  B.  A.  (2009). Black’s  Law Dictionary .
Harahap,  M.  (2017).  Penegakan  Hukum  di Laut  dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif.
Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan ,
14 (1).
Ikhsanudin, A. H. (2017). Sinergi BAKAMLA  dengan  TNI  AL  Guna Penanggulangan Tindak Pidana di  Laut dalam  Rangka  Penegakan  Hukum. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut , 3 (3).
Indonesia,  K.  P.  R.  (2020). Rapat Koordinasi  Khusus  Tingkat  Menteri: Pembahasan  Penanganan  Keamanan Laut .
Kadar, A. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju  Indonesia  sebagai  Poros Maritim  Dunia. Jurnal  Keamanan Nasional , 1 (3).
Mahmud,  F.  (2017).  Peranan  Perhubungan Dalam  Penegakan  Hukum  di  Laut Khususnya  dalam  Zona  Ekonomi
Eksklusip. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 14 (5).
Muchjiddin,  A.  M.  (1993). Status  Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing .
Nursal,  H.  I.  (2020).  Kewenangan  Bakamla RI  dalam  Penegakan  Hukum  di  Laut. Dipresentasikan  Pada  Forum  Group Discussion  Kewenangan  Bakamla  Dan
Sea and Coast Guard Dalam Penegakan Hukum Di Perairan
Indonesia, 25 Juli 2020 .
Omnibus  Law  Kelautan,  Bakamla  Penegak Hukum  Tunggal  di  Laut.  (2020). CNN Indonesia .
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun  2018  tentang  Organisasi  dan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 393-408
Tata Kerja Kementrian Perhubungan . , (2018).
Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2015 tentang Kementrian Perhubungan,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 75 . , (2015).
Pranoto, H., & Amrulla, O. (2015). Security Strategy at Indonesia Sea Lanes. Jurnal Pertahanan , 1 (2), 93–108.
Purvis, C. (2011). Coastal State Jurisdiction Under  UNCLOS:  The  Shen  Neng  1 Grounding  on  The  Great  Barrier  Reef. The Yale Journal  of International Law ,
36 (207).
Puspitawati,  D.  (2018). Hukum  Laut Internasional . Prenada Media.
Ramadhan, C. (2020). Kewenangan Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum di Perairan Indonesia .
Ruolngul, J. R. (n.d.). Security, Politics and Regional  Integration.  Retrieved  from http://www.articlesbase.com/politics- articles/security-politics-and-regional- integration-asean-mercosur-and-sadc- 836206.html
Suwardi. (2017). Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif. Jurnal Hukum Dan
Pembangunan , 15 (1).
TNI  AL.  (2014).  Keamanan  Laut. Di Presentasian  Pada  Kuliah  Umum  Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 19 Maret 2014 .
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Tentara  Nasional  Indonesia, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Monor  127,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4439 . , (2004).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang  Kelautan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5603 .  ,
(2014).
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004 tentang  Tentara  Nasional  Indonesia Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 . , (2004).
Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5603 .  , (2008).