https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## ZONASI MINI MARKET DI KOTA PALOPO SUATU UPAYA PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DAN WARUNG KECIL
Abd. Kadir Arno
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
abdulkadir.arno@iainpalopo.ac.id
Nur Ariani Aqidah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo nurariani_aqidah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Regional  Regulation  Number  9  of  2012  on  the  Spatial  Planning  of  the  City  of Palopo became a reference in the zoning of minimarkets in Palopo City as a form of implementation and implementation of Presidential Regulation Number  112 of 2007 about Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern  Shops, in  regulating  permits  from  the  establishment  of  Minimarkets  in Palopo  City.  At  present  the  Palopo  City  Government  only  gives  establishment permits based on regional zoning in 5 sub-districts from 9 sub-districts in Palopo City
Keywords: Zoning Mini Market

## Abstrak
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota  Palopo  menjadi  rujukan  dalam  zonasi  minimarket  di  Kota  Palopo  sebagai bentuk pelaksanaan dan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko  Modern,  dalam  mengatur  izin  dari  pendirian  Minimarket  di  Kota  Palopo. Saat  ini  Pemerintah  Kota  Palopo  hanya  memberikan  izin  pendirian  berdasarkan zonasi daerah di 5 kecamatan dari 9 kecamatan di Kota Palopo
Kata Kunci : Zonasi Mini Market

## PENDAHULUAN
Keberadaan  pasar  tradisional  dan  kios  kecil  masyarakat  kini  terancam dengan  meningkatnya  kehadiran  pasar  modern,  khususnya  supermarket, hypermarket dan mini  market.  Nielsen Retail (2017) merilis  data jumlah  pemain minimarket tingkat nasional sampai Maret 2017 mencapai 28.610 toko, terdiri dari Indomaret 14.200 toko, Alfamart 12.700 toko, Alfa Midi 1.300 toko Circle K 410 toko.  Dari  sisi  persentase  pertumbuhan  pasar  modern  di  Indonesia  adalah  31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional telah mengalami kontraksi 8% per tahun
Melihat  hal  ini  Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007  tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern dikeluarkan  untuk  menyusun  dan  mengembangkan  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan,  dan  toko  modern  (Restu,  2010)  diikuti  oleh  peraturan  pendukung lainnya,  yaitu  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  53  Tahun  2008  yang memuat  pengaturan  tentang  pendirian  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan toko modern termasuk zonasi, dan perizinan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pasar  tradisional mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  tidak  hanya  sebagai  tempat  perdagangan tetapi  juga  sebagai  peninggalan  kebudayaan  yang  telah  ada  sejak  zaman  dahulu. Perkembangan  pasar  modern  dalam  suatu  daerah  tidak  dapat  dihindari  karena disisi lain pemerintah daerah di tuntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, salah satu  indikator untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yaitu menumbuhkan  iklim  investasi  di  daerah  yang  dapat  di  peroleh  dari  industri  ritel salah satunya dari industri pasar modern.
Menurut  Edwin  Lioe, Research  analyst  DBS  Vickers  Securities mengemukakan  bahwa  pertumbuhan  yang  lebih  cepat  adalah  mini  market  yang diprediksi tumbuh 15.5 % di tahun 2018, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cepat  tersebut  yaitu  kemudahan  untuk  membangun  mini  market  dibanding  jenis gerai  lainnya  (Septarini,  2016).  Salah  satu  daerah  yang  menjadi  sasaran berkembanganya  pasar  modern  (minimarket  seperti  Alfamidi,  Alfamart  dan Indomaret)  yaitu  Kota  Palopo  yang  di  tahun  2018  sudah  berdiri  27  minimarket yang tersebar diseluruh Kota Palopo.
Perkembangan  pasar  modern  yang  ada  di  Kota  Palopo  tidak  luput  dari peran  pemerintah  dalam  hal  memberikan  perizinan  pendirian,  karena  pemerintah memiliki  hak  untuk  mengatur  keberadaan  pasar  tradisional  dan  pasar  modern dalam bentuk peraturan. Namun, aturan  yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh diskriminatif  dan  tidak  membuat  dunia  bisnis  stagnan.  Para  pedagang  baik pedagang  kecil,  menengah  dan  besar,  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama dalam berusaha.
Di  satu  sisi,  keberadaan  pasar  modern  memiliki  nilai  positif  bagi konsumen,  tetapi  di  sisi  lain,  keberadaan  pasar  modern  juga  menjadi  ancaman bagi  keberadaan  pasar  tradisional.  Dampak  yang  dirasakan  jika  situasi  ini dibiarkan,  maka  terdapat  ribuan  bahkan  jutaan  pedagang  kecil  akan  kehilangan mata  pencaharian  mereka.  Pasar  tradisional  dan  toko-toko  kecil  mungkin tenggelam  seiring  dengan  tren  perkembangan  ritel  dunia  yang  didominasi  oleh pasar  modern  saat  ini  yang  sedang  menanjak  di  tengah  masyarakat,  mulai  dari berdiri  di  pinggir  jalan  besar  hingga  memasuki  area  pemukiman  di  mana  jarak antara satu sama lain berdekatan satu sama lain meskipun berdekatan .
Senada dengan hal tersebut hasil kajian Mujahid dkk (2018) menunjukkan bahwa  kehadiran  pasar  modern  telah  mengancam  eksistensi  pasar  tradisional dalam hal penurunan omzet penjualan hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah minimarket setiap tahun dan jarak antara minimarket dengan warung kecil yang saling berdekatan, berhadapan dan bahkan saling berdampingan.
Penurunan omzet penjualan pasar tradisional sebenarnya bukan saja karena hadirnya  pasar  modern  saja  akan  tetapi  hampir  semua  pasar  tradisional  di Indonesia  masih  berjuang  dengan  masalah  internal  yang  ada  seperti  manajemen pasar  yang  buruk,  minimnya  fasilitas  infrastruktur  dari  pasar  tradisional, banyaknya pungutan retribusi dan kurangnya bantuan  permodalan   yang tersedia untuk  pedagang.  Masalah  tersebut  yang  dihadapi  oleh  pasar  tradisional  secara tidak  langsung  dapat  menguntungkan  pasar  modern  (Suryadarma  et  al,  2007). Selain  itu,  penelitian  Suryadarma  et  al  (2007)  menyimpulkan  bahwa  keberadaan pasar modern dapat mempengaruhi penurunan kinerja pasar tradisional, meskipun secara  kuantitatif  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan.  Salah  satu  penyebab  yang
dapat  menurunkan  kinerja  pasar  tradisional  yaitu  faktor  internal  yang  dapat mengakibatkan pasar tradisional  tidak dapat bersaing dengan pasar modern.
Demikian  pula  Aryani  (2011)  menyimpulkan  bahwa  ada  perbedaan pendapatan  pedagang  sejak  adanya  pasar  modern.  Argumen-argumen  lain sebagian besar terkandung dalam tulisan di jurnal ilmiah termasuk (Oemar, 2010), (Sugiono,  2012),  (Sarwoko, 2008), (Tri, 2011), (Rushan, 2016) (Sihotang, 2014) yang  mengangkat  tema  tentang  dampak  pasar  modern  terhadap  pasar  tradisional dan  usaha  masyarakat  di  berbagai  kota  di  Indonesia..  Beberapa  permasalahan yang terkait dengan pengembangan pasar tradisional adalah :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
Eksistensi pasar tradisional di perkotaan dewasa ini semakin terancam oleh maraknya  pembangunan  pasar  modern . Kesan  yang  ada  di  benak  masyarakat tentang pasar tradisional identik dengan tempat berbelanja yang hanya dikunjungi oleh kelompok masyarakat  kelas bawah, tempat  berbelanja  kotor dam  becek dan semrawut,  tidak  aman  karena  banyak  pencopet  membuat  sebagian  masyarakat enggan berbelanja di pasar tradisional.
Hal  ini  dapat  menjadi  ancaman  yang  serius  bagi  keberlangsungan  usaha para  pedagang  di  pasar  tradisional,  yang  pada  umumnya  merupakan  pedagang kecil  dan  menengah,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  menyadari  bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi  sangat penting bagi seluruh  masyarakat  sehingga  pemerintah  harus  ikut  andil dalam  hal  pengaturan dan pengelolaan pasar tradisional.
Pemerintah  harus  serius  dalam  mengelola  dan  mempertahankan keberadaan  pasar  tradisional  perhatian  tersebut  dibuktikan  dengan  merevitalisasi pasar  tradisional  yang  ada.  Salah  satu  tujuan  dari  revitalisasi  pasar  tradisional adalah agar dapat merubah kesan negatif yang ada pada pasar tradisional menjadi tempat  yang  nyaman  dan  aman  bagi  konsumen  sehingga  tertarik  untuk  datang berbelanja di pasar tradisional.
2. Regulasi
Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  memperhatikan  apa  yang masyarakat  dan  dunia  bisnis  butuhkan  dalam  sektor-sektor  usaha  datau  kegiatan
ekonomi  lainnya,  sehingga  pelaku  usaha  dalam  melakukan  interaksi  kegiatan perekonomian  dapat  dilakukan  bersama-sama  secara  kompetitif.  Selain  itu pemerintah juga dapat menjamin pengaturan kegiatan ekonomi yang  berdasarkan prinsip anti monopoli yang menghormati prinsip persaingan usaha yang sehat .
Selain  kewajiban  pemerintah  untuk  mengatur  praktik  bisnis  yang  dapat merugikan  warga  dalam  suatuan  ketentuan  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan.  Jika  intervensi  pemerintah  dapat  dilaksanakan  secara  sistematis  dan benar,  maka  terjadi  persaingan  usaha  yang  sehat  (adil).  Di  sisi  lain,  persaingan yang  adil  menghasilkan  alokasi  sumber  daya  yang  rasional.  Karena  itu, pemerintah  harus  dilibatkan  dalam  menciptakan  aturan-aturan  yang  adil  bagi pelaku bisnis, untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi dari pihak-pihak yang kuat.
Pemerintah  sebagai pihak yang berhak menerbitkan peraturan perundangan (legislator) harus mengatur secara jelas dan transparan; terkait sanksi pidana  dan  sanksi  administratif  terhadap  pelaku  bisnis  yang  melanggar;  dan bertindak  sebagai  wasit  yang  adil,  jujur,  dan  bertanggung  jawab  dalam  dunia usaha.  Apabila  dikaitkan  dengan  maraknya  pertumbuhan  pasar  modern  dewasa ini,  maka  tampak  bahwa  pemerintah  bertekad  untuk  mempertahankan  pasar tradisional
Melihat  hal  ini  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran kebijakan  pemerintah  dalam  Zonasi  Minimarket  di  Kota  Palopo  sebagai  upaya untuk  melindungi  warung-warung  kecil  sebagai  bentuk  pengimplementasian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 sebab selain peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dan kementerian yang terkait tersebut  di atas pemerintah  daerah  juga  merupakan  pihak  yang  berkompeten  dalam  meng- implementasikan  peraturan  tersebut  (Wasi,  2010).  Metode  analisis  data  dalam artikel  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  menguraikan dan  menjelaskan  kajian  tertulis  berkaitan  dengan  kondisi  perkembangan  pasar modern yang ada di Kota Palopo.

## DINAMIKA PERKEMBANGAN MINI MARKET
Peraturan Presiden Nomor 112/2007 tentang Pengaturan dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat  Perbelanjaan dan Toko Modem, para pengelola jaringan pasar  mini  adalah  pelaku  bisnis  yang  menjalankan  kegiatan  bisnis  pasar  modern melalui  sistem  manajemen  dan  distribusi  terpadu  ke  jaringan  outlet . Minimarket menerapkan sistem layanan mandiri (swalayan), di mana pembeli mengambil item yang diperlukan dan membayarnya ke kasir.  Dengan  sistem ini kebutuhan untuk berbelanja  di  tempat  yang  nyaman  sedikit  terisi.  Perilaku  konsumen  yang menyukai  belanja  di  tempata  yang  bersih,  keren,  dan  rapi  membuat  minimarket lebih baik daripada pasar tradisional dan warung-warung kecil (Ma'ruf, 2005: 84).
Bisnis ritel di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu Ritel Tradisional Ritel dan Ritel Modern (www.aprindo.org). Retail modern sebenarnya adalah  pengembangan  dari  ritel  tradisional  yang  dapat  diklasifikasikan  menurut bentuk, ukuran, tingkat modernitas, dll., Sehingga berbagai jenis bisnis ritel dapat ditemukan. Peritel  modern  ini  muncul  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan  perekonomian,  teknologi  dan  gaya  hidup  masyarakat,  di  mana orang-orang  sekarang  ini  membutuhkan  lebih  banyak  kenyamanan  dalam berbelanja. Mobilitas dan aktifitas dari kehidupan yang sibuk membuat kebutuhan akan peningkatan layanan belanja oleh karena itu kesempatan ini  yang ditangkap oleh peritel modern .
Peraturan pemerintah tentang bisnis ritel memberikan pembatasan pada ritel tradisional  dan  ritel  modern.  Peraturan  Presiden  No.  112/2007  tentang  Peraturan dan  Pengembangan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modem, memberikan batasan-batasan berikut dalam pasal 1 sebagai berikut:
1. Pasar Tradisional
Pasar  tradisional  adalah  pasar  yang  dibangun  dan  dikelola  oleh, Pemerintah  Daerah,  Sektor  Swasta,  BUMN/BUMD,  termasuk  kerjasama  sektor swasta  dengan  tempat  usaha  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang  kecil  dan menengah  dengan  proses  pembelian  dan  penjualan  barang  dagangan  melalui tawar-menawar.
Pasar  tradisional  yang  memiliki  nilai-nilai  historis,  tidak  dapat  diubah atau  dijadikan  pasar  modern  kecuali  upaya  revitalisasi  agar    menjadi  pasar tradisional yang  bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota,  memiliki  nilai sebagai bagian dari  industri pariwisata

## 2. Toko Modern
Toko modern merupakan toko yang menjual berbagai jenis barang eceran dalam  bentuk  Hipermart,  Supermarket  Dept.  Store  maupun  Minimarket,  yang menggunakan sistem pelayanan mandiri. Pembatasan Toko Modern ini ditekankan dalam  Pasal  3,  dalam  hal  luas  lantai  penjualan  sebagai  berikut:  a)  Hypermarket dan Perkulakan  > 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi); b) Supermarket,  400 m 2 – 500 M 2 (empat ratus meter persegi-hingga lima ribu meter persegi); c) Departmen Store > 400 m 2 (empat ratus meter persegi) d) Minimarket, < 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
Dari  ketiga  jenis  ritel  modern  di  atas  yaitu  hypermarket,  supermarket, minimarket ketiganya memiliki fitur yang sama dalam model penjualannya, yang dilakukan  langsung  pada  pengguna  akhir  dengan  pelayanan  mandiri,  dalam  arti kata pembeli mengambil barang dari rak yang disediakan dan membayar ke kasir. Persamaan lainnya,  yaitu dari jenis barang  yang diperdagangkan adalah berbagai jenis kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari. Adapun perbedaan diantara  ketiganya,  terletak  pada  jenis  produk  dan  jumlah  item  yang diperjualbelikan,  area  dan  luas  lantai  usaha,  lahan  parkir,  serta  permodalan  yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya deskripsi dari ketiga jenis ritel modern tersebut sebagai berikut:

## a.Minimarket
Minimarket  merupakan  pengembangan  dari  model  Mom  &  Pop  Store menjadi  sebuah  toko  yang  ukurannya  relatif  kecil,  di  mana  manajemen pengelolaannya  lebih  modern,  dengan  jenis  barang  yang  diperjual  belikan  lebih banyak.  Sedangkan  Mom  &  Pop  Shop  yang  dikenal  sebagai  toko  kelontong adalah  toko  yang  dikelola  secara  tradisional  yang  ukurannya  juga  relatif  kecil, umumnya  terletak  di  pemukiman/  perumahan  penduduk  yang  hanya  menjual barang kebutuhan pokok/harian untuk masyarakat.

## b. Supermarket
Supermarket  adalah  bentuk  outlet  ritel  yang  operasinya  relatif  besar, berbiaya  rendah,  dengan  volume  penjualan  yang  cukup  tinggi,  dengan  sistem pelayanan  yang  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen  yang  disebut sebagai self  service dan  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  jenis  produk,  seperti daging, produk olahan, makanan kering, dan barang produk non-makanan seperti mainan, majalah, peralatan rumah tangga lainnya,  (Sopiah, 2008: 50-51).
c. Hipermart
Hipermarket adalah bentuk dari salah satu pasar modern yang mempunyai bangunan gedung sangat besar dan luas yang digunakan untuk tempat dari barang- barang yang diperdagangkan. Selain bangunan dan tempat yang luas, hipermarket juga menyediakan lahan parkir yang luas .
Dalam  perkembangannya  saat  ini,  Supermarket  tidak  terlalu favourable lagi  di  tengah  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  kedekatan  lokasi  usaha  dengan konsumen, Supermarket tidak dapat bersaing dengan Minimarket dalam hal lokasi usaha  sebab  biasanya  minimarket  banyak  berlokasi  di  perumahan  penduduk), sedangkan untuk berbagai macam barang, Supermarket disaingi oleh Hypermarket yang menawarkan lebih banyak pilihan barang yang disediakan.

## KEBIJAKAN  PEMERINTAH  KOTA  PALOPO  DALAM  ZONASI MINIMARKET
Salah  satu  bentuk  kebijakan  yang  telah  diputuskan  oleh  Pemerintah  Kota Palopo  yaitu  memberikan  izin  pendirian  mini  market.  Pemberian  izin  pendirian mini  market  tersebut  di  berikan  kepada  sektor  swasta  dengan  berbagai pertimbangan  sebab  perkembangan  minimarket  merupakan  suatu  keniscayaan yang  tidak  dapat  dihindari,  oleh  sebab  itu  hal  yang  paling  urgent  yang  harus ditangani membuat regulasi dan aturan-aturan terkait mini market. Regulasi yang sangat  penting  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Palopo  adalah  menyangkut  zonasi minimarket,  karena  tidak  sering  masalah  zonasi  Minimarket  menjadi
permasalahan dengan keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan merasa dirugikan dengan keberadaan Minimarket.
Sebenarnya pemerintah Kota Palopo telah menerapkan konsep zonasi mini market  tersebut  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  No. 112/2007  yang  di  dalam  peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  Lokasi  pendirian Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  wajib  mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten/Kota,  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kabupaten/Kota, termasuk  Peraturan  Zonasinya,  oleh  karena  itu  sudah  menjadi  keharusan Pemerintah  Kota  Palopo  di  tuntut  untuk  membuat  kebijakan  mengenai pengelolaan  Mini  market  dalam  bentuk  peraturan  pendukung  yang  tetap mengacu pada peraturan presiden tersebut.
Di  Kota  Palopo  sendiri,  masalah  zonasi  minimarket  belum  mempunyai aturan yang jelas dan mengikat serta berdiri sendiri. Sehingga yang menjadi acuan dalam  zonasi  minimarket  yaitu  Peraturan  Daerah  No.  9  Tahun  2012  tentang Rancangan  Tata  ruang  Wilayah  dan  Rancangan  Detail  Tata  Ruang  Kota  Palopo. Dalam  penataan  Minimarket  Pemerintah  Kota  Palopo  memutuskan  untuk memberikan izin pendirian mini market hanya pada 5 kecamatan dari 9 kecamatan yang  ada  di    Kota  Palopo.  5  kecamatan  tersebut  adalah:    a)  Kecamatan  Wara  b) Kecamatan Wara Selatan c) Kecamatan Wara Timur d) Kecamatan Wara Utara dn e) Kecamatan Bara.
Pemerintah Kota Palopo memberikan kewenangan kepada beberapa instansi untuk  pengaturan  serta  perizinan  pendirian  kepada  bisnis  minimarket  di  Kota Palopo.  Adapun  pihak-pihak  yang  diberikan  kewenangan  dalam  penataan  dan perizinan  Minimarket  di  Kota  Palopo  adalah  sebagai  berikut:  a)  Badan Penanaman  Modal  dan  Pelayan  Perizinan  Terpadu  Kota  Palopo;  b)  Dinas  Tata Ruang  Kota  Palopo;  c)  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palopo;  d)  Badan  Lingkungan  Hidup;  e) Dinas  Perhubungan;  f)  Satpol  PP;  dan  g)  Pemadam  Kebakaran.  Masing-masing instansi  atau  badan  tersebut  memiliki  kewenangannya  sendiri,  yang  antara  satu dengan  lainnya  memiliki  koordinasi  untuk  menentukan  penerbitan  izin-izin pendirian mini market yang diajukan oleh pihak swasta.
Pengaturan  mengenai  zonasi  antara  minimarket  dan  pasar  tradisional  telah diatur  secara  terperinci  dalam  Peraturan  Presiden  No.112/2017  yang  mengatur masalah zonasi, bagaimana perlindungan pasar tradisional  serta ekspansinya, dan juga  mengatur  bagaimana  supaya  pengaturan  lokasi  pasar  tradisional  dan  ritel modern bisa menjadi lebih baik.
Arah  kebijakan  dari  Peraturan  Presiden  tersebut  adalah  untuk memberdayakan  pasar  tradisional  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  bersama secara  harmonis,  saling  membutuhkan  dan  saling  menguntungkan  serta  dpat memperkuat  satu  sama  lain  dalam  bidang  perekonomian.  Selain  itu,  juga memberikan  pedoman  serta  panduan  dalam  hal  managemen  pengelolaan  pasar tradisional, dan toko modern, memberikan aturan-aturan yang berasaskan keadilan dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya.
Pemerintah  Daerah  berkewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian  hukum  tentang  status  hak  pakai  lahan  pasar.  Dalam  melakukan perlindungan  kepada  Pasar  Tradisional  serta  pelaku-pelaku  usaha  yang    ada didalamnya,  Pemerintah  Daerah  berkewajiban    memberikan  perlindungan  dalam aspek:
1.Alokasi usaha yang strategis dan  menguntungkan  pasar tradisional;
2.Kepastian  hukum  dan  jaminan  usaha  di  pasar  modern  baik  dalam    aspek lokasi maupun  aspek lainnya;
3.Kepastian  hukum  dalam  status  hak  sewa,  untuk  menjamin  keber- langsungan  usaha,  jika  terjadi  musibah  yang  menghancurkan  harta  benda yang diperdagangkan
Dalam  upaya  pemberdayaan  pasar  tradisional  Pemerintah    Daerah berkewajiban melakukan :
1.Pembinaan terhadap pasar tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
2.Pemberian  subsidi  kepada  pasar  tradisional,  serta    pelaku-pelaku  usaha yang ada didalamnya;
3.Peningkatan  kualitas  dan  sarana  pasar  tradisional  serta  pelaku-pelaku usaha yang  ada didalamnya;
4.Pengembangan  pasar  tradisional,  serta  pelaku-pelaku  usaha  yang  ada didalamnya;
5.Memfasilitasi  pembentukan  wadah  atau  asosiasi  pedagang  sebagai  sarana memperjuangkan  hak  dan kepentingan  para pedagang;
6.Mengarahkan  dana  sharing  yang  berasal  dari  Pemerintah  kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga keberadaan pasar modern  dapat  diterima  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  khususnya  pedagang tradisional, adalah:
Pertama ,  pemerintah  menetapkan  rencana  tata  ruang  wilayah,  agar  pasar modern tidak didirikan di sembarang tempat. Lokasi pembangunan pasar modern harus  berjauhan  dari  lokasi  pasar  tradisional,  sehingga  konsumen  cenderung memilih pasar tradisional dengan mempertimbangkan jarak ke pasar modern.
Kedua,  pemerintah  harus  membatasi  jam  operasi  pasar  modern.  Hal  ini dilakukan  sebagai  perlindungan  bagi  pasar  tradisional  dan  warung-warung  kecil sehingga  pasar  tradisional  dapat  terus  dapat  tumbuh  dan  berjalan  sebagaimana mestinya.
Ketiga ,  pemerintah  harus  mampu  membuat  kebijakan  mengenai  kerjasama antara  pelaku  bisnis  pasar  modern  dan  pemerintah  mengenai  tenaga  kerja  yang akan digunakan di pasar modern, karena salah satu efek positif dari pasar modern adalah  ketenagakerjaan.  Pemilik  pasar  modern  harus  memberikan  peluang    yang lebih besar bagi orang-orang di sekitar pasar modern untuk menjadi pekerja dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Keempat,  penentuan  pajak  operasional  dan  perizinan  pasar  modern  yang lebih  besar,  sehingga  dengan  pajak  yang  lebih  besar  di  pasar  modern,  harga barang  di  pasar  modern  otomatis  menjadi  lebih  tinggi  dan  mahal  disbanding dengan harga di pasar tradisional. Ini akan membuat orang-orang dari kelas bawah berpikir  jika  ingin  berbelanja  di  pasar  modern,  sehingga  akan  cenderung berbelanja di pasar tradisional.
Kelima ,  karena  pasar  tradisional  yang  identik  dengan  kata-kata  kotor,  dan bau, menjadi kurang menarik bagi orang-orang sibuk, terutama bagi orang-orang kelas  menengah  atas  maka  pemerintah  harus  menjadi  dapat  membangun  pasar tradisional yang lebih baik. Selain itu, pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang memihak pedagang pasar tradisional dengan mengedepankan pembangunan dan  pengembangan  pasar  tradisional  yang  lebih  baik,  sehingga  dapat  menarik kembali minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

## PENUTUP
Acuan  dalam  zonasi  minimarket  di  Kota  Palopo  berdasarkan  Peraturan Daerah  No.  9  Tahun  2012  tentang  Rancangan  Tata  ruang  Wilayah  Kota  Palopo dan  Rancangan  Detail  Tata  Ruang  Kota  Palopo  sebagai  bentuk  dari pengimplemtasian Perpres No 11 tahun 2007.  Sebagai bentuk perlindungan bagi bagi  warung-warung  kecil  Pemerintah  Kota  Palopo  dalam  menata  Minimarket memberikan izin pendirian mini market hanya pada 5 kecamatan dari 9 kecamatan yang  ada  di    Kota  Palopo.  5  kecamatan  tersebut  adalah:    a)  Kecamatan  Wara  b) Kecamatan Wara Selatan c) Kecamatan Wara Timur d) Kecamatan Wara Utara dn e)  Kecamatan  Bara.  Adapun  pihak-pihak  yang  diberikan  kewenangan  dalam penataan  dan  perizinan  Minimarket  di  Kota  Palopo  adalah  sebagai  berikut:  1) Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Palopo ; 2) Dinas Tata Ruang Kota Palopo ;  3) Dinas Koperasi  Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palopo  ;  4)  Badan  Lingkungan  Hidup  ;  5) Dinas Perhubungan ; 6) Satpol PP ; dan  7) Pemadam Kebakaran

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani,  D.  (2011).  Efek  Pendapatan  Tradisional  dari  Ramainya  Kemunculan Minimarket  di  Kota  Malang. Jurnal  Dinamika  Mangemen  Vol  2  No  2 , 169-180.
Mujahid, N. N. (2018 ). Dampak Keberadaan Mini Market terhadap Warung Kecil di Kota Makassar. Jurnal Sinar Managemen Vol V No 1 , 1.
Nielsen,  A.  C.  (2005). Asia  Pacific  Retail  and  Shopper  Trends  2005. http://www.acnielsen.de/pubs/documents/RetailandShopperTrendsAsia.
Oemar,  M.  (2010).  Urgensi  Ketentuan  Zonasi  Pasar  Tradisonal  dengan  Pasar Modern  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No  1  Tahun  2010  dalam Apek Hukum Persaingan Usaha. Yuridika Vol 26 No 2 , 151-175.
Rushan. (2016). Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern terhadap Eksistensi Pasar  Tradisonal  Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Mangemen dan Kewirausahaan "Optimal" Vol. 10 No 2 , 153-166.
Sarwoko,  E.  (2008).  Dampak  Keberadaan  Pasar  Modern  terhadap  Kinerja Pedagang  Pasar  Tradisonal  di  Wilayah  Kota  Malang. Jurnal  Ekonomi Modernisasi Vol 4 No 2 , 97-115.
Septarini,  E.  C.  (2016). Minimarket  Diprediksi  Tumbuh  15,5%  hingga  2018. http://industri.bisnis.com.
Sihotang,  R.  E.  (2014).  Pengaruh  Pasar  Modern  terhadap  Pedagang  Tradisional dan  Masyarakat  dalam  Pengembangan  Wilayah  di  Kecamatan  Medan Area. Jurnal Ekonom Vol 17 No 4 , 181-194.
Sopiyah, d. S. (2008). Manajemen Bisnis Ritel. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Sugiono,  S.  E.  (2012).  Dampak  Keberadaan  Mini  Market  Terhadap  Pedagang Kaki  Lima  di  Sepanjang  Jl.  MT  Haryono  Dinoyo  Malang. Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1 No 2 , 1-4.
Tambunan,  T.  T.  (2004). Kajian  Persaingan  dalam  Industri  Retail. Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU).
Tri,  J.  U.  (2011).  Persaingan  Bisni  Ritel:  Tradiosional  Versus  Modern. Fokus Ekonomi Vol 6 No 1 , 122-133.
Wasi,  R.  B.  (2010).  Aspek  Hukum  Zonasi  Pasar  Tradisonal  dan  Pasar  Modern. Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 No 3 , 360-374.