## JEPIN
(Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)
ISSN(e): 2548-9364 / ISSN(p) : 2460-0741
No. 2 Agustus 2022

## Studi Banding dan Pengembangan Aplikasi Mobile Manajemen E-Waste untuk Rencana Aksi Bisnis Hijau Kota Bandung
Ayi Purbasari #1 , Wanda Gusdya #2 , Rifqi Muhammad #3 , Arief Zulianto *4
1,2 Teknik Informatika Universitas Pasundan
Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153
1 pbasari@unpas.ac.id
2 wanda.gusdya@unpas.ac.id
3 rifqi@gmail.com
4 Magister Teknik Informatika, Universitas Langlangbuana Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
4 madzul@unla.ac.id
Abstrak—  Salah  satu  tingkat  kerumitan  pelayanan  dalam pengangkutan  sampah  adalah  dalam  pemilahan  sampah, khususnya  sampah  B3  Rumah  tangga,  termasuk  di dalamnya  sampah  elektronik  (e-waste).  Perusahaan  Daerah (PD)  Kebersihan,  selaku  operator  pengelolaan  layanan sampah akan melakukan upaya maksimal dalam pengelolaan sampah elektronik. Salah satunya adalah dalam melakukan penyediaan titik-titik drop off sampah elektronik serta  penjemputan  sampah  elektronik  untuk  masyarakat. Namun gagasan tersebut harus dibantu oleh teknologi dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan praktik  dan  kebijakan  pengelolaan  sampah  elektronik  di Indonesia,  khususnya  di  Kota  Bandung;  didukung  dengan sistem  dan  aplikasi  mobile  Pengelolaan  Sampah  Elektronik yang  dikembangkan  dan  diterapkan.  Pada  penelitian  telah dilakukan  kajian  yang  komprehensif  terkait  pengenalan persoalan dan solusi pengangkutan sampah serta memahami dan  menentukan  konteks  pengguna,  dituangkan  dalam bentuk  model.  Kebutuhan  pengguna,  solusi  perancangan telah dikonstruksi menjadi prototype awal aplikasi pengangkutan  sampah.  Diperlukan  uji  coba  dan  sosialisasi aplikasi  layanan  pengangkutan  sampah  disertai  dengan evaluasi  perancangan  terhadap  kebutuhan  pengguna. Untuk  selanjutnya,  dilakukan  penerapan  aplikasi  layanan pengangkutan  sampah  elektronik  untuk  pilot  area  di  Kota Bandung.  Diperlukan  penguatan  solusi  dari  perspektif bisnis,  agar  rencana  aksi  memulai  bisnis  hijau  di  Bandung. Indonesia, dapat segera terwujud.
Kata kunci — Pengangkutan Sampah, Sampah Elektronik, e- waste, Aplikasi, Mobile, Location based

## I. P ENDAHULUAN
Majunya perkembangan ekonomi global meningkatkan konsumsi  peralatan  listrik  dan  elektronik  / electrical  and electronic equipment (EEE). EEE telah menjadi keharusan
untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dalam  masyarakat modern  ini,  tetapi  produksi  dan  konsumsinya  bisa  sangat menuntut sumber daya.  Pendapatan konsumen yang lebih tinggi  meningkatkan  tingkat  konsumsi  EEE,  karena  EEE memiliki  siklus  hidup  yang  pendek  dan  sedikit  pilihan perbaikan. Oleh karena itu, konsumen cenderung membeli produk  terbaru  daripada  memperbaiki  yang  lama.  Ini menciptakan  risiko  melimpahnya  produk  yang  tidak terpakai,  yang  perlahan  menjadi  salah  satu  tantangan paling  mendesak  dan  mendesak  di  zaman  kita  jika diabaikan  [1].  Berdasarkan  The  Global  E-waste  Monitor 2020,  pada  tahun  2019,  sekitar  53,6  juta  metrik  ton  (Mt) limbah  elektronik  (tidak  termasuk  panel  PV)  dihasilkan. Selain  itu,  jumlah  global  limbah  elektronik  meningkat pada  tingkat  yang  mengkhawatirkan  hampir  2  Mt  per tahun.  Dengan  demikian,  diperkirakan  jumlah  e-waste yang dihasilkan akan melebihi 74Mt pada tahun 2030 [2]
Saat  ini,  EEE  telah  menjadi  sangat  diperlukan  dan meningkatkan standar hidup, tetapi sering kali mengandung  bahan  kimia  beracun  yang  berdampak negatif  terhadap  kesehatan  manusia  [2]-[4].  Perhatian utama  dengan  praktik  pengelolaan  limbah  elektronik  saat ini  adalah;  kurangnya  sistem  pengumpulan,  pembuangan, dan  daur  ulang  yang  efisien  serta  kurangnya  mekanisme untuk  meminta  pertanggungjawaban  produsen  EEE  atas pembuangan  akhir  masa  pakainya.  Oleh  karena  itu, kegagalan  untuk  mengadopsi  proses  daur  ulang  limbah elektronik  yang  tepat  dapat  menyebabkan  masalah lingkungan dan kesehatan yang sangat besar [5],[6].
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan praktik  dan  kebijakan  pengelolaan  sampah  elektronik  di Indonesia,  khususnya  Kota  Bandung;  dengan  dukungan sistem  dan  aplikasi mobile yang  diusulkan.  Sistem  ini diharapkan  dapat  memulai  model  bisnis  baru  untuk
pengelolaan  limbah  elektronik,  penetrasi  pasar  baru,  dan inovasi  untuk  produk  atau  layanan  baru.  Juga meningkatkan  potensi  untuk  merampingkan  distribusi  e- waste  dan  rantai  pasokan  logistik,  dan  peluang  untuk bermitra  dengan  pemasok  dan  konsumen.  Selain  itu, penelitian  ini  menggunakan  hasil  penelitian  sebelumnya, mempertimbangkan masalah khusus negara, dan mengidentifikasi  area  penelitian  di  masa  depan  untuk menyajikan  praktik  terbaik  untuk  praktik  pengelolaan limbah elektronik.
Makalah  ini  disusun  menjadi  lima  bagian,  Bagian pertama  menyajikan  latar  belakang  dan  gagasan  umum, masalah  penelitian,  dan  tujuan  penelitian  ini.  Bagian kedua  ikhtisar  keadaan  pengelolaan  e-waste  saat  ini. Bagian  ketiga  merinci  praktik  pengelolaan  limbah elektronik  di  negara-negara  terpilih.  Bagian  keempat menjelaskan  perbandingan  aplikasi mobile E-waste manajemen  yang  ada  di  Indonesia.  Bagian  kelima menyediakan proses pengembangan sistem yang diusulkan dan mock-up aplikasi seluler.
II. E-W ASTE
Pada awal tahun 2000, Extended Producer Responsibility (EPR)  menjadi  sorotan  sebagai  alternatif kebijakan  yang  potensial  untuk  pengelolaan  limbah elektronik, kemudian undang-undang tentang pengelolaan limbah  elektronik  telah  dipromosikan  di  tingkat internasional.  Kebijakan  serupa  dapat  ditemukan  di negara-negara  Asia.  Negara-negara  yang  memimpin perubahan Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Taiwan telah menangani  pengelolaan  limbah  elektronik  sejak  sekitar tahun  2000  [7]-[9].  Sayangnya,  terlepas  dari  upaya  yang dilakukan  oleh  produsen,  pendaur  ulang,  dan  pembuat kebijakan,  pengumpulan  dan  fasilitas  pemrosesan  limbah elektronik  yang  canggih  masih  terbatas,  dan  sebagian besar  negara  terutama  negara  berkembang  di  Asia Tenggara masih berjuang untuk menyelesaikannya. sistem pengelolaan  limbah  elektronik  yang  efektif  [10],  [11]. Kegagalan  ini  dapat  menyebabkan  masalah  dalam mencapai tujuan kebijakan di masa depan.
Potensi  peningkatan  e-waste  yang  tidak  terkendali merupakan  masalah  serius  namun  belum  mendapat perhatian  yang  memadai  di  Indonesia.  Tantangan  praktik pengelolaan  sampah  elektronik  tidak  dapat  diselesaikan dengan  baik  karena  belum  adanya  regulasi  yang  secara khusus mengatur sampah elektronik dan peredarannya. Di tingkat  pemerintah,  terdapat  perbedaan  pemahaman  antar lembaga  terkait  e-waste  dan  tata  cara  pengelolaannya. Dengan  demikian,  tidak  adanya  data  yang  akurat  untuk jumlah  penggunaan  EEE  dan  jumlah  e-waste  semakin meningkatkan  komplikasi  tantangan.  Selain  itu,  E-waste sulit  untuk  diklasifikasikan  sebagai  limbah  padat  atau jenis berbahaya dan beracun di industri dan rumah tangga karena  tidak  ada  definisi  khusus  untuk  limbah  elektronik dalam  peraturan  yang  ada  di  Indonesia.  Belum  ada organisasi  formal  yang  mengolah  sampah  elektronik, sehingga  pemanfaatan  kembali  dan  daur  ulang  sampah elektronik dilakukan oleh sektor informal yang berpeluang
untuk  tidak  menanganinya  dengan  baik  dan  tidak terkendali.  Selanjutnya,  tidak  adanya  mekanisme  untuk mengatur  sektor  informal  menciptakan  kegiatan  daur ulang yang tidak tepat [12], [13].
EEE  menjadi  e-waste  setelah  dibuang  oleh  pemiliknya sebagai  limbah  tanpa  maksud  untuk  digunakan  kembali [14].  Setiap  produk  memiliki  kandungan  bahan  yang berbeda yang dibuang dan didaur ulang dengan cara yang berbeda,  sementara  juga  berbahaya  bagi  lingkungan  dan kesehatan  manusia  jika  tidak  dikelola  dengan  cara  yang ramah  lingkungan.  EEE  terdiri  dari  berbagai  macam produk.  Untuk  tujuan  statistik,  EEE  diklasifikasikan berdasarkan  fungsi  yang  serupa,  komposisi  bahan  yang sebanding,  berat  rata-rata,  dan  atribut  akhir  masa  pakai yang  serupa  [2],  [14].  Enam  kategori  umum  yang  sesuai dengan karakteristik pengelolaan sampahnya adalah:
•   Peralatan penukar suhu, termasuk lemari es, AC, dan pompa panas.
•   Layar  dan  monitor,  termasuk  televisi,  monitor, laptop, dan tablet.
•   Lampu
•   Peralatan besar, termasuk mesin cuci, kompor listrik, mesin cetak dan fotokopi, dan panel fotovoltaik .
•   Peralatan kecil, termasuk penyedot debu, microwave , pemanggang  roti,  alat  cukur  listrik,  kalkulator, perangkat  radio,  kamera  video,  mainan  elektronik, peralatan listrik dan elektronik kecil, peralatan medis kecil, monitor kecil, dan instrumen kontrol.
•   Peralatan  IT  dan  telekomunikasi  kecil,  termasuk ponsel, perangkat Global Positioning System (GPS), kalkulator  saku, router ,  komputer  pribadi,  printer, dan telepon.
Pemantauan  jumlah  dan  aliran  data  limbah  elektronik sangat  penting  untuk  evaluasi  kemajuan  dari  waktu  ke waktu  serta  untuk  penetapan  dan  target  dari  para stakeholder (pemerintah, produsen, masyarakat pengguna, dan komunitas).

## III. P RAKTEK E-W ASTE DI B ERBAGAI N EGARA
Penelitian  ini  menggunakan  studi  banding  untuk memahami praktik e-waste yang diikuti di Jepang, Taiwan, dan  Korea  Selatan.  Kemudian,  bagian  ini  menganalisis bagaimana  mereka  melakukan  pengelolaan,  sistem  daur ulang,  peran  pemangku  kepentingan,  dan  pengeluaran mereka.

## A. Jepang
Sejak tahun 2001, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, dan  Kementerian  Ekonomi,  Perdagangan,  dan  Industri menetapkan undang-undang dasar, untuk mempromosikan daur  ulang  dan  konservasi  sumber  daya  untuk  mengatasi masalah kapasitas TPA dan kelangkaan sumber daya yang didasarkan  pada  EPR.  Gambar  1  menunjukkan  sistem pengelolaan limbah elektronik Jepang. Sementara Tabel 1 menunjukkan  peran  dan  tanggung  jawab  pemangku kepentingan utama. Produsen mendirikan stasiun agregasi regional  untuk  pengumpulan  limbah  elektronik  sebagai perantara  dari  rumah  tangga  ke  fasilitas  daur  ulang.
Produsen  dapat  mendaur  ulang  limbah  elektronik  di fasilitas  daur  ulang  internal  mereka  atau  melalui  pihak ketiga.  Untuk  limbah  elektronik  yang  tidak  dikumpulkan oleh  produsen  atau  pemerintah  kota,  ada  badan  hukum yang  ditunjuk  yang  disebut Association  of  Electrical Household  Appliance s  (AEHA)  yang  ditunjuk  oleh pemerintah.  Entitas  ini  juga  mengumpulkan  e-waste  dari daerah  terpencil,  jika  diminta  oleh  pemerintah  kota  yang mengatur  daerah  tersebut  atau  dari  penduduk  itu  sendiri [15], [16].
Gambar. 1  Diagram Alur E-waste Manajemen di Jepang
TABEL I
P ERAN DAN T ANGGUNG J AWAB P EMANGKU K EPENTINGAN PADA M ANAJEMEN E- WASTE DI J EPANG Pemangku Kepentingan Peran dan Tanggung Jawab Produsen • Kumpulkan  limbah  elektronik  dari  pengecer dan entitas yang ditunjuk
• Berinvestasi  untuk  membangun  infrastruktur untuk  mendaur  ulang  dan  mempublikasikan biaya untuk mendaur ulang limbah elektronik Pengecer • Mengumpulkan  limbah  elektronik  yang  dijual sendiri dari konsumen bisnis (B2B) • Mengirimkan limbah elektronik yang terkumpul ke pabrik daur ulang berlisensi;
• Menerbitkan  voucher  daur  ulang  perlatan rumah tangga kepada produsen dan badan yang di tunjuk
• Mengirim  salinan  voucher  daur  ulang  ke konsumen • Menampilkan biaya pengumpulan dan pengangkutan secara terbuka. Pemerintah Kota • Mengumpulkan  E-waste  dari  konsumen  dan mengangkutnya  ke  produsen  dan  badan  yang di tunjuk.
Konsumen •
Pisahkan  dan  buang  E-waste  ke  pengumpul resmi dan bayar biaya daur ulang.

## B. Korea Selatan
Korean  Ministry  of  Environment (KMOE)  dapat meminta Korea  Environmental  Corporation (K-ECO) untuk  memberikan  bantuan  keuangan  kepada  perusahaan yang  menjalankan  bisnis  daur  ulang  dan  meninjau masalah teknis, seperti inspeksi dan analisis untuk sumber daya sirkular. Produsen EEE diwajibkan untuk memenuhi target  daur  ulang  resmi  yang  ditetapkan  oleh  KMOE.
Produsen  dapat  memenuhi  target  mereka  dengan mengalihdayakan  pekerjaan  ke  perusahaan  daur  ulang komersial,  membangun  pabrik  daur  ulang  mereka,  atau bergabung  dengan Producer  Responsibility  Organization (PRO),  di  mana  produsen  harus  membayar  biaya  dan membiarkan  PRO  mendaur  ulang  [17].  Gambar  2 menunjukkan  sistem  EPR  di  Korea  Selatan,  dan  Tabel  2 menunjukkan  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing pemangku kepentingan utama [18].
Gambar. 2  Diagram Alur E-waste Manajemen di Korea Selatan
TABEL II P ERAN DAN T ANGGUNG J AWAB P EMANGKU K EPENTINGAN PADA M ANAJEMEN E- WASTE DI K OREA S ELATAN
Pemangku Kepentingan Peran dan Tanggung Jawab Produsen • Lakukan kewajiban daur ulang yang diwajibkan atau bergabunglah dengan PRO.
• Berikan  subsidi  kepada  pendaur  ulang  untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah. KMOE • Pisahkan koleksi item target EPR • Mengoperasikan Program EPR secara keseluruhan  dan  mendukung  pengesahan  dan revisi undang-undang, peraturan, dan pedoman
• Hitung  dan  umumkan  tingkat  target  daur ulang untuk setiap item
• Otorisasi pembentukan Organisasi yang Bertanggung Jawab Produsen (PRO) K-ECO • Mengumpulkan dan menyetujui catatan penjualan dan impor serta rencana pemenuhan tanggung jawab produsen • Terima laporan pemenuhan dan verifikasi/periksa kinerjanya
• Kelola  administrasi  dan  pengawasan  yang terkait  dengan  operasi  EPR,  termasuk  biaya daur ulang
• Tentukan  subsidi  untuk  setiap  produk  yang dapat didaur ulang Pemerintah Kota • Kumpulkan dan daur ulang sampah Konsumen • Pisahkan  dan  buang  limbah  elektronik  ke pengumpul resmi dan bayar biaya daur ulang

## C. Taiwan
Di Taiwan, Fee Rates Review Committee (FRRC), yang dibentuk  oleh  perwakilan  dari  pemerintah,  produsen,  dan kelompok konsumen, setiap tahun menentukan tarif biaya dan subsidi untuk setiap produk yang dapat didaur ulang. Informasi  tersebut  diteruskan  ke Recycling  Fund Management  Committee (RFMC),  yang  merupakan  biro
Environmental  Protection  Administration (EPA).  RFMC mengumpulkan  biaya  dari  produsen  dan  memberikan subsidi  kepada  pendaur  ulang  untuk  mengumpulkan  dan mendaur  ulang  limbah  elektronik.  Pengeluaran  yang dikumpulkan  dari  produsen  ditentukan  oleh  volume penjualan  tahun  sebelumnya  dan  biaya  pengumpulan  dan daur  ulang  per  item.  Jumlah  subsidi  yang  diberikan kepada  pendaur  ulang  harus  melalui  proses  audit  untuk memastikan  sampahnya  tuntas  [19],  [17].  Gambar  3 menunjukkan  sistem  EPR  di  Taiwan,  dan  Tabel  3 menunjukkan  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing pemangku kepentingan utama [15].
Gambar. 3  Diagram Alur E-waste Manajemen di Taiwan
TABEL IIII
P ERAN DAN T ANGGUNG J AWAB P EMANGKU K EPENTINGAN PADA
M ANAJEMEN E- WASTE DI T AIWAN
Pemangku Kepentingan Peran dan Tanggung Jawab Produsen • Membayar  biaya  proses  daur  ulang  lanjutan kepada pemerintah. • Pisahkan dan buang produk daur ulang. EPA • Mengoperasikan program EPR secara
keseluruhan  dan  mendukung  pengesahan  dan revisi undang-undang, peraturan, dan pedoman. FRRC • Menuntukan  tarif  biaya  daur  ulang  lanjutan untuk  setiap  proses  produk  yang  dapat  didaur ulang • Menentukan  subsidi  untuk  setiap  produk  yang dapat didaur ulang RMFC • Mengumpulkan  biaya  daur  ulang  lanjutan  dari produsen. Pemerintah Kota • Mengumpulkan dan mendaur ulang sampah • Meriliskan dan mempublikasikan laporan daur ulang Konsumen • Pisahkan  dan  buang  E-waste  ke  pengumpul formal
Dapat  dilihat  bahwa  pengelolaan  di  ketiga  negara tersebut  melibatkan  produsen,  konsumen,  dan  terutama pemerintah.  Di  Jepang,  terdapat  pihak  pengecer, sedangkan  di  Korea  Selatan  terdapat  badan  K-ECO dimana  di  Taiwan  lebih  banyak  lagi  pihak  terlibat,  yaitu FRRC dan RMFC.

## D. Indonesia
Peneliti  memilih  kota  Depok  dan  Jakarta  sebagai contoh  praktik  pengelolaan  sampah  elektronik  di Indonesia.  Secara  umum  aliran  e-waste  di  Depok ditunjukkan pada Gambar 4 [20]. Beberapa aktor memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam aliran e- waste seperti:
• Produsen,  memproduksi  produk  untuk  dijual  ke konsumen
• Distributor,  menyalurkan  produk  dari  produsen  ke konsumen
• Konsumen:  menggunakan  produk,  mengganti  atau memperbaiki  produk  untuk  memperbaiki  layanan, dan  membuang  e-waste  ke  pemulung  atau  langsung ke TPA.
• Toko  Elektronik  Bekas,  perbaiki  dan  ganti  produk bekas pelanggan untuk digunakan kembali, atau beli produk bekas lalu dijual kembali.
• Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA):  pembuangan akhir semua jenis sampah yang terkumpul
• Pemulung,  mencari  dan  mengumpulkan  e-waste yang  bernilai  ekonomis,  seperti  plastik,  kertas, karton, kaleng, e-waste.
• Organisasi  Informal,  membongkar  e-waste  untuk mendapatkan unsur-unsur berharga yang terkandung dalam e-waste.
Gambar. 4  Diagram Alur E-waste Manajemen di Kota Depok, Indonesia
Gambaran  praktik  pengelolaan  sampah  elektronik  di Kota Depok menunjukkan bahwa tidak ada sektor formal dari pemerintah yang mengelola e-waste.
Sedangkan  di  DKI  Jakarta,  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  DKI  Jakarta  telah  berupaya  untuk  mengatasi masalah  sampah  elektronik  tersebut,  di  antaranya  dengan membuat  program  pengumpulan  limbah  elektronik, program penjemputan limbah elektronik, serta sosialisasi. Untuk program  pengumpulan limbah elektronik, sampah- sampah  tersebut  dihimpun  di  setiap  wilayah  kecamatan dan  dikirim  ke  gudang  Dinas  Lingkungan  Hidup  Jakarta di Pulomas setiap pekan. Pengumpulan limbah elektronik juga  dikumpulkan  di  sekolah-sekolah  Adiwiyata  Mandiri sebelum  ditransfer  ke  kecamatan.  Program  penjemputan limbah elektronik diberikan kepada warga Jakarta melalui petugas  Dinas  Lingkungan  hidup  untuk  datang  ke  rumah dan  mengangkut  sampah  elektronik  [21].  Akan  tetapi, proses penjemputan tidak dilengkapi dengan aplikasi yang memudahkan  dan  menecourage  masyarakat  untuk memilah sampah elektronik.
IV. A PLIKASI E- WASTE M ANAJEMEN T ERKAIT DI I NDONESIA
Indonesia  masih  berjuang  untuk  mengatur  bagaimana penduduknya  mengelola  sampah  umum  mereka.  Saat  ini, pemerintah  masih  mendorong  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah. Misalkan  Program  Kang  Pisman  yang  ada  di  Kota Bandung,  mengajarkan  masyarakat  untuk  kurangi, pisahkan,  dan  manfaatkan.  Minimnya  pengetahuan  untuk memilah  sampah  umum  membuat  semua  sampah, termasuk  juga  sampah  elektronik,  tercampur  di  TPA. Selain  itu,  pemulung  informal  datang  dan  pergi  untuk mengumpulkan  sampah  berharga  yang  dapat  mereka  jual ke organisasi sampah informal atau pendaur ulang. Dalam tiga  tahun  terakhir,  aplikasi  pengumpulan  sampah  dan platform  digital  telah  melangkah  untuk  memformalkan posisi  pemulung  dengan  memberi  mereka  deskripsi pekerjaan  dan  pelatihan  nyata,  memberi  mereka  seragam dan  peralatan  yang  tepat,  dan  memungkinkan  mereka menghasilkan  pendapatan  yang  adil.  Adanya  aplikasi  ini secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  pengetahuan masyarakat dalam pengetahuan memilah sampah. Beberapa aplikasi bahkan menyertakan asuransi kesehatan. Diantaranya adalah start-up pengelolaan sampah Waste4Change,  yang  menyediakan  layanan  di  10  kota  di seluruh  negeri;  aplikasi  E-Recycle  di  Jakarta;  aplikasi Rapel di Yogyakarta dan Jawa Tengah; aplikasi Kepul di Medan Sumatera Utara; dan aplikasi Octopus di Indonesia bagian  timur,  Bali,  dan  Jawa  Barat.  Aplikasi  seperti  E- Recycle,  Rapel,  dan  Octopus  memungkinkan  pengguna menukar  sampah  yang  dapat  didaur  ulang  dengan  uang tunai  atau  poin  yang  dapat  ditukarkan  sebagai voucher atau ditransfer ke e-wallet. Pemetik terdaftar mengunjungi pengguna  yang  memposting  sampah  plastik  dan  alamat mereka di aplikasi.
Meskipun  inisiatif  berbasis  aplikasi  merupakan  batu loncatan  untuk  pengelolaan  sampah  yang  lebih  baik  dan peningkatan kesejahteraan bagi  pemulung, dukungan dari pemerintah  masih  sangat  dibutuhkan.  Kemitraan  antara pemerintah  daerah  dan  perusahaan  swasta  sangat  penting untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam  mengumpulkan, mengangkut,  dan  mengolah  sampah.  Di  antara  banyak tantangan  bagi  pemerintah  adalah  melengkapi  regulasi yang  ada  dengan  instrumen  penegakan  yang  efektif, menetapkan  standar  dan  sertifikasi  untuk  semua  pelaku pengelolaan sampah, dan menyiapkan skema pembiayaan yang  adil  dan  berkelanjutan.  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Indonesia  mengatakan  bahwa memformalkan  status  pemulung  adalah  tugas multi- stakeholder jangka  panjang.  Kementerian  setidaknya secara resmi meminta pemerintah daerah untuk mendaftarkan  pemulung  dan  mengakui  mereka  sebagai bagian  dari  perencanaan  pengelolaan  sampah  di  kota  dan kabupaten  masing-masing.  Peningkatan  mendadak  dalam inisiatif  berbasis  aplikasi  mengubah  adegan  pengelolaan sampah di Indonesia, bersama dengan penerapan ekonomi sirkular  oleh  beberapa  raksasa  konsumen  untuk  mendaur ulang  kemasan  bekas  mereka.  Sebagai  contoh,  Danone
Aqua  dan  Coca-Cola  Amatil  telah  meluncurkan  pabrik daur  ulang  baru  tahun  ini  di  Pasuruan  Jawa  Timur  dan Bekasi  Jawa  Barat.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  berkomitmen  untuk  memelihara  ekosistem ekonomi  sirkular,  termasuk  mendorong  Kementerian Keuangan  untuk  menurunkan  pajak  produk  plastik  daur ulang  menjadi  2  persen,  dari  10  persen.  Seperti  halnya taksi online di  Indonesia,  inisiatif  sampah  berbasis aplikasi  akan  mendominasi  pengelolaan  sampah  di  masa depan karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Sistem memungkinkan  untuk  melakukan  pelaporan  rutin  yang memberi  tahu  konsumen  berapa  banyak  limbah  mereka yang  telah  didaur  ulang.  Mengetahui  hal  tersebut  juga memberikan  rasa  bangga  bagi  pengguna  yang  turut  serta melestarikan lingkungan.

## V. U SULAN S ISTEM
Karena  Indonesia,  khususnya  Kota  Bandung,  belum memiliki  organisasi  formal  khusus  untuk  mengelola  e- waste, maka tujuan sistem ini adalah untuk memprakarsai dan meningkatkan praktik pengelolaan e-waste. Selain itu, dapat  menginisiasi  model  bisnis  baru  untuk  layanan pengelolaan  limbah  elektronik.  Dalam  penelitian  ini, peneliti tidak mempertimbangkan biaya daur ulang karena tidak  ada  peraturan  formal  untuk  daur  ulang  e-waste  dari pemerintah. Aplikasi dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebijakan serta diharapkan  dapat  diterapkan  di  daerah  percontohan  Kota Bandung, Indonesia.
Tahap  pertama  difokuskan  pada  pengembangan aplikasi untuk masyarakat dan dapat diterapkan di daerah percontohan  di  Kota  Bandung  dengan  menyesuaikan armada  yang  dimiliki  oleh  PD  Kebersihan  (organisasi setempat).  Secara  fungsionalitas,  pengembangan  aplikasi mengadopsi  aplikasi  Octopus  dari  sisi  fitur  registrasi pengguna,  daftar  waste  dan  perkiraan  harga,  serta permintaan  penjemputan.  Perbedaan  yang  mendasar, untuk  Octopus,  objek  sampah  adalah  plastik  dan  tidak melibatkan  armada  organisasi  setempat.  Tahap  kedua difokuskan  untuk  menghasilkan  hasil  pengembangan perangkat lunak terintegrasi yang dilengkapi  dengan fitur monitoring dan  optimasi  rute,  terdiri  dari web  manager (diperuntukkan  untuk  staf  manajemen  dan  operasional) dan  aplikasi  penjemputan  berupa  mobile  application dengan  memanfaatkan Local-based  Service (LBS). Aplikasi  ini  dibuat  dengan  menggunakan  bahasa pemrograman open source dan tools untuk mengembangkan aplikasi mobile Android. Pengembangan lebih  lanjut  menuju  perangkat  lunak/sistem  informasi pengelolaan  sampah  terintegrasi  yang  dilengkapi  dengan algoritma  optimasi  rute  ( vehicle  routing  problem )  untuk web  manager yang  dibangun  pada  tahap  pertama. Perangkat lunak akan dibangun dengan pendekatan mobile dan web  apps, dilengkapi  dengan  database  dan  interaksi yang memperhatikan keamanan. Perangkat lunak dibangun  dengan  pendekatan  UCD  ( User-Centered Design ) yang merupakan filosofi desain yang
menempatkan  pengguna  sebagai  pusat  dari  proses pengembangan sistem [ISO99].
Aplikasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi, dan kebijakan di kota Bandung, Indonesia. Dalam jangka panjang, kita dapat memantau dan mengukur aliran limbah  elektronik,  sekaligus  menciptakan  layanan  baru yang  bernilai  ekonomi.  Peraturan  tersebut  juga  mengatur berapa  biaya  yang  dapat  diperoleh  konsumen  ketika mereka  menjual  produk  bekas  kepada  pengepul,  dan kemudian  akan  menutup  pengelola  E-waste  informal  dan ilegal.  Selain  itu,  layanan  ini  juga  akan  menambah lapangan  pekerjaan  bagi  orang-orang  yang  berminat menjadi mitra, karyawan, atau pemulung e-waste. Gambar 5 menunjukkan alur dari sistem yang diusulkan.
Gambar.  5    Diagram  Alur  E-waste  Manajemen  di  Kota  Bandung, Indonesia
Aplikasi ini didasarkan oleh model pengelolaan sampah dan merefer ke  aplikasi  taksi online yang  sudah  biasa digunakan  masyarakat.  Tetapi  aplikasi  digunakan  untuk mengambil dan mengumpulkan e-waste dari rumah tangga ke  pusat  e-waste  untuk  didaur  ulang.  Layanan  dimulai ketika  pelanggan  memesan pick-up di  aplikasi  dan kemudian  aplikasi  akan  mengalokasikan driver terdekat yang tersedia untuk mengambil e-waste dari pelanggan ke drop-box.  Pada drop-box ,  data  e-waste  akan  dilaporkan dan dicatat di server utama. Dengan begitu, e-waste dapat dipantau  oleh  pemerintah  sedangkan  produsen  akan mendapatkan  biaya  transportasi  dari  konsumen.  Aplikasi memiliki  beberapa  fitur  utama  seperti  pendaftaran (registrasi)  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan  akun  sosial  media  atau  akun  email  yang bersangkutan.  Aplikasi  difokuskan  untuk  pengelolaan  e- Waste  yang  terkelompok  berdasarkan  kategori  tentu. Aplikasi  sudah  menyiapkan  sistem  poin  untuk  setiap  e- Waste  yang  dikumpulkan  masyarakat,  fitur  ini  bisa diaktifkan  dengan  mengisi  konversi  poin  yang  masih dalam  proses  kajian.  Aplikasi  ditujukan  untuk  user  kurir yang  melakukan  penjemputan.  Gambar  6  menunjukkan prototipe aplikasi.
Gambar. 6  Prototipe aplikasi

## VI. K ESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  telah  dilakukan  kajian  yang komprehensif  terkait  pengenalan  persoalan  dan  solusi pengangkutan  sampah  serta  memahami  dan  menentukan konteks  pengguna,  dituangkan  dalam  bentuk  model. Kebutuhan pengguna, solusi perancangan telah dikonstruksi menjadi prototype awal aplikasi pengangkutan sampah. Diperlukan uji coba dan sosialisasi aplikasi  layanan  pengangkutan  sampah  disertai  dengan evaluasi  perancangan  terhadap  kebutuhan  pengguna. Untuk  selanjutnya,  dilakukan  penerapan  aplikasi  layanan pengangkutan sampah elektronik untuk pilot area di Kota Bandung.  Diperlukan  penguatan  solusi  dari  perspektif bisnis, agar rencana aksi memulai bisnis hijau di Bandung. Indonesia, dapat segera terwujud.
U CAPAN T ERIMA K ASIH / A CKNOWLEDGMENT
Penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi,  Riset,  dan  Teknologi  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi.  Terima kasih  kepada  Mitra  PD  Kebersihan  dan  DLHK  Kota Bandung  dan  seluruh  pihak  yang  terkait.  Terima  kasih kepada  Universitas  Pasundan  melalui  Lembaga  Peneliian dan Fakultas Teknik yang telah mendukung penelitian ini.

## R EFERENSI
[1] F. Vanessa, C. P. Baldé, K. Ruediger, B. Garam, “The Global E- Waste  Monitor  2020:  Quantities,  Flows,  and  Resources;”  in United Nations University, New York, NY, USA, 2017.
[2] F. Vanessa, C. P. Baldé, K. Ruediger, B. Garam, “The Global E- Waste  Monitor  2020:  Quantities,  Flows,  and  the  Circular
Economy  Potential;”  in  United  Nations  University,  New  York, NY, USA, 2020.
[3] H.  Ismail,  and  H.  Marlia,  “A  review  of  sustainable  e-waste generation  and  management:  Present and  future  perspectives,”  in Journal of Environmental Management, vol. 264, Article 110495, DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110495. 2020
[4] K.  D.  Sharma,  and    S.  Jain,    “Municipal  solid  waste  generation, composition,  and  management:  The  global  scenario,”  in  Social Responsibility Journal, vol. 16, pp. 917–948, 2020.
[5] L, Andeobu, S. Wibowo, S.Grandhi, “A Systematic Review of E- waste Generation and Environmental Management of Asia Pacific Countries,”  International  Journal  of  Environment  Research  and Public Health, vol. 18, pp. 9051, 2021, DOI: 10.3390/ijerph18179051, 2021.
[6] D.  Fischer,  F.  Seidu,  Y.  Jennie,  and  M.  K.  Felten,  “Health Consequences  for  E-Waste  Workers  and  Bystanders—A Comparative  Cross-Sectional  Study,”  in  International  Journal  of Environmental  Research  and  Public  Health,  Vol.  17,  No.  5,  pp. 1534, DOI: 10.3390/ijerph17051534, 2020
[7] S.  W.  Chung,  and  M. S.  Rie,  “A  Comparative Study  of  E-waste Recycling  Systems  in  Japan,  South  Korea,  and  Taiwan  from  the EPR  Perspective:  Implications  for  Developing  Countries,” Institute  of  Developing  Economies,  Japan  External  Trade Organization, 2008.
[8] M.  I.  Rasnan,  A.  F.  Mohamed,  C.  T.  Goh,  and  W.  Kohei, “Sustainable E-waste Management in Asia: Analysis Practices in Japan,  Taiwan,  and  Malaysia,”  in  Journal  of  Environmental Assessment  Policy  and  Management,  Vol.  18,  No.4,  DOI: 10.1142/S146433321650023X, 2016.
[9] S. C. Lee, and S. I. Na, “E-Waste Recycling Systems and Sound Circulative  Economies  in  East  Asia:  A  Comparative  Analysis  of Systems  in  Japan,  South  Korea,  China,  and  Taiwan,”  in Sustainability,  Vol.  2,  pp.  1632-1644,  DOI:  10.3390/su2061632, 2010
[10] K.  Chaudhary,  P.  Vrat,  “Case  study  analysis  of  e-waste management  systems  in  Germany,  Switzerland,  Japan  and  India: A  RADAR  chart  approach”,  Benchmarking:  An  International Journal,  Vol.  25  Issue:  9,  pp.3519-3540,  DOI:  10.1108/BIJ-07- 2017-0168, 2018.
[11] S.  Fatihah,  R.  A.  Rahman,  Y.  Arij,  and  M.  S.  Masdar,  “e-Waste Management  Scenarios  in  Malaysia,”  in  Journal  of  Waste Management, DOI: 10.1155/2014/609169, 2014.
[12] R. Hilary, A Yoga, S. Ningrum, A. S. Prabowo, J. W. Simatupang, “Penanganan Limbah Elektronik (E-Waste) di Indonesia Berbasis Seni dan Drop Point,” in Serambi Engineering, Vol. 5, No. 4, pp. 1406-1414, DOI: 10.32672/jse.v5i4, 2020.
[13] M.  S.  Simatupang,  “Sistem  Pengelolaan  Sampah  Elektronik (SPSE)”, Institute of Technology Del, Indonesia, 2018.
[14] 14The Step Initiative, “Step Initiative 2013/2014 Annual Report,”,
2014, [ONLINE]. Available: https://www.step- initiative.org/files/_documents/annual_reports/2013_14/step%281
%29/flipviewerxpress.html
[15] S.  W.  Chung,  and  S.R.  Murakami,  “A  Comparative  Study  of  E- Waste  Recycling  Systems  in  Japan,  South  Korea,  and  Taiwan from  the  EPR  Perspective:  Implications  for  Developing Countries,”  Institute  of  Developing  Economies,  Japan  External Trade Organization, Chiba, 2008.
[16] K  Chaudhary,  P  Vrat,  ”Case  study  analysis  of  e-waste management  systems  in  Germany,  Switzerland,  Japan  and  India: A  RADAR  chart  approach”,  Benchmarking:  An  International Journal,  Vol.  25  Issue:  9,  pp.3519-3540,  DOI:  10.1108/BIJ-07- 2017-0168, 2008.
[17] R.  Hsin,  R.  B.  Athena,  and  P.  V.  Jan,  “Physical  Responsibility versus  Financial  Responsibility  of  Producers  for  E-Wastes,”  in Sustainability, Vol. 12, pp.4037, doi:10.3390/su12104037, 2020
[18] H. Heo, M. H. Jung, “Case study for OECD project on extended producer responsibility, Republic of Korea,” [ONLINE] Available: www.oecd.org/environment/waste/OECD_EPR_case_study_Kore a_revised_140522.pdf, 2014
[19] 19S.  Lee,  and  S.  Na,  “E-Waste  Recycling  systems  and  sound circulative  economies  in  East  Asia:  A  comparative  analysis  of systems  in  Japan,  South  Korea,  China,  and  Taiwan,”  in Sustainability, Vol.2, pp.1632–1644, 2010.
[20] R. Ardi, and F. Handafiah, “Mapping Electronic Waste Flows in Depok,  West  Java”  in  IOP  Conference  Series:  Earth  and Environment Science, Vol. 401, doi:10.1088/1755- 1315/401/1/012005, 2019
[21] https://smartcity.jakarta.go.id/, diakses April 2022