## TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI SAWAH DI DESA CIBERES KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG
Siti Hadiyanti Dini Islamiati Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, Indonesia Email: dinihadirachman@gmail.com

## Abstrak
Terjadinya praktek gadai sawah di Desa Ciberes ini sudah marak sekali. Kebanyakan masyarakat  khususnya  petani  beranggapan  bahwa  menggadaikan  sawahnya  lebih mudah dari pada  harus  meminjam uang ke Bank, karena tanpa harus  melalui prosedur yang rumit. Setelah itu dengan kesepakatan dan rasa percaya antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut. Akan tetapi jika sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo, maka rahin dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan  barang  gadai  sawah  di  Desa Ciberes,  serta  mengetahui  tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah. Metode yang  digunakan Yuridis Normatif dengan  pendekatan Deskriftif  Kualitatif,  yaitu mengungkapkan  dan  menganalisis  serta  memberikan  gambaran  mengenai  fakta-fakta yang telah diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (interview), dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terjadinya pemanfaatan  barang gadai  sawah  di  Desa  Ciberes  bermula  adanya  ketidaksahan  dalam    praktek    gadai disebabkan  adanya  kecacatan  dalam  shigat antara rahin dan murtahin,  yakni dalam shigat  yang  mereka  laksanakan  terdapat  persyaratan  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan marhun (sawah),  secara keseluruhan berpindah ke  tangan murtahin.  Dan syarat  tersebut  merusak  shigat  akad.  Sedangkan  menurut  tinjauan  islam  tidak  sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, alasannya bahwa pemanfaatan marhun dapat dikategorikan dalam akad qard yang mensyaratkan tambahan  tertentu,  dan  ini  juga  dapat  dikategorikan  macam  riba. Selain  itu  juga  pemanfaatan  marhun  oleh  murtahin  ini  keluar  dari  ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.
Kata Kunci: gadai,  islam, pemanfaatan

## Abstract
Business ethics is a study of true or false moral. People doing business aims to find as much profit as possible, even using unethical means. The conventional classic economic law controls the capital as small as possible and dredge profits as good as possible. Thus making the business people to justify everything. It's no surprise that business people do not pay attention to social responsibility and business ethics. This research aims to know the Islamic business  and  to  know  the  attitudes  of  the  traders  in  the  market  Manaqib  already  in accordance with Islamic business ethics. Research is done by collecting data from a variety of  sources:  books,  magazines,  journals  or  other  writings  and  is  supported  by  direct observation or observation and interviews and then then Symbolisions. The method used in this  research  is  a  descriptive  method  with  a  normative  juridical  approach.  A  normative juridical approach is an approach made based on key legal materials by examining theories, concepts,  principles  of  law  and  legislation.  From  the  results  of  the  research  found  that
traders understand the ethical selling  good  by  offering  goods  in  an  honest,  trustworthy, polite, and do not conceal the defective goods. When it is stored by other merchants they keep  it  well.  Traders  are  traders  who  are  ethics  of  Islamic  business,  because  almost  all traders in the market Manaqib have applied the foundations of Islamic business ethics on the implementation of its businesses.
Keywords: business, ethics, islam, manaqib, market

## PENDAHULUAN
Manusia    merupakan    ciptaan   Tuhan    Yang    Maha    Esa    sebagai  khalifah dibumi  dengan  dibekali  akal  pikiran  untuk  berkarya  dimuka  bumi.  Manusia memiliki  perbedaan  baik  secara  biologis  maupun  rohani.  Secara  biologis umumnya   manusia  dibedakan  secara   fisik   sedangkan  secara rohani  manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama  yang dianutnya.  Kehidupan manusia  sendiri  sangatlah  komplek,  begitu  pula hubungan yang  terjadi pada manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan  alam,    manusia    dengan    makhluk hidup    lainnya    yang    hidup    di    alam,  manusia  dengan  Sang  Pencipta.  Setiap hubungan tersebut  harus berjalan selaras dan seimbang. Selain itu  manusia juga diciptakan  dengan  kesempurnaan  penciptaan,  dengan  sebaik-baik  bentuk  yang memiliki. Hal ini di jelaskan dalam surat At-Tiin ayat 4 sebagai berikut: 1
“ Sesungguhnya  kami  telah  menciptakan  manusia  dalam  bentuk yang sebaik-baiknya ”.
Sebagai  makhluk  sosial tidak  bisa  lepas  untuk berhubungan dengan  orang lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Kebutuhan manusia sangat beragam,  terkadang  secara  pribadi  ia  tidak  mampu  memenuhinya,    dan    harus berhubungan    dengan    orang    lain.    Hubungan  antara  satu  manusia  dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus  terdapat  suatu  aturan  yang menjelaskan  hak  dan  kewajiban  antara ijab dan qobul dengan  cara    yang dibenarkan syara’ yang  menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
Tujuan  terciptanya  hukum  (syar’i)  dalam  menetapkan  hukum-hukumnya adalah  untuk  mewujudkan  atau  menciptakan  kemaslahatan hidup bagi seluruh umat  manusia  di  muka  bumi  ini,  menegakkan  keadilan  dan  mendidik. 2 Allah menurunkan  syariat  (hukum)  Islam  untuk  mengatur  kehidupan  manusia,  baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat di dalam mengatur/ mencakup muamalah seperti pada masalah gadai.
1 http://www.quran30.net/2012/08/surat-at-tiin.html, dikutip tanggal 25 Februari 2018
2 http://statushukum.com//tujuan-hukum-islam.html, dikutip tanggal 14 April 2018
Pengertian  Gadai  terungkap  dalam  Pasal  1150  Kitab  Undang-  Undang Hukum Perdata 33 adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang  yang mempunyai piutang atas sesuatu barang yang bergerak, yaitu barang yang bergerak  tersebut diserahkan  kepada  orang  yang  berpiutang  oleh  orang yang  mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum yang artinya:
“Menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’  sebagai  jaminan  utang,  yang  memungkinkan  untuk  mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut” .
Sedangkan  definisi  akad ar-Rahnu menurut   istilah syara’ yang dikutip oleh  Wahbah  Az-Zuhaili 44 adalah,  menahan  sesuatu  disebabkan adanya   hak yang  memungkinkan  hak  itu  bisa  dipenuhi  dari  sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan al-’Ain (barang,  harta  yang  barangnya  berbentuk  konkrit,  kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut  pandangan  syara’,  sebagai watsiiqah (pengukuhan,    jaminan)  utang,  sekiranya  barang  itu  memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh  atau  sebagian  utang   yang  ada.  Atau ar- Rahnu adalah  akad watsiiqah (penjaminan) harta,  maksudnya sebuah akad  yang berdasarkan atas   pengambilan   jaminan    yang   berbentuk  harta   yang   konkrit bukan jaminan  dalam  berbentuk  tanggungan  seseorang.
Oleh  karena   itu, ar- Rahnu berbeda dengan akad al-Kafaalah , karena at- Tawatstsuq (penjaminan)  di  dalam  akad al-Kafaalah adalah  dengan tanggungan pihak kafiil (pihak yang menjamin) bukan dengan harta konkrit yang dipegang oleh pihak ad-Daa’in (yang  berpiutang).  Kata watsiiqah artinya  adalah  sesuatu  yang dijadikan penguat  atau jaminan.  Karena utang  yang ada di dalam akad ar-Rahnu ( al-Marhuun ). Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan watsiiqah haruslah sesuatu  yang  memiliki nilai,  maka  itu untuk mengecualikan al-’Ain (barang)  yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena kedua  bentuk al-’Ain ini  (yang  najis  dan  terkena  najis  yang  tidak  mungkin dihilangkan) tidak  bisa digunakan sebagai watsiiqah (jaminan) utang.
Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasul sendiri pernah  mengatakannya.  Gadai  mempunyai  nilai  sosial  yang  sangat  tinggi  dan dilakukan  secara  sukarela  atas  dasar  tolong-menolong.  Gadai  atau Rahn dalam
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” , Tangerang Selatan: SL Media, 2010 hlm. 286.
4 Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu  Jilid 6” , (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.
syariat Islam dikategorikan sebagai perbuatan jaiz atau boleh menurut ketentuan Al-Qur’an,  As-Sunnah,  dan  Ijma’.  Landasan  normatif  masalah  itu  sendiri  adalah ayat-ayat  Al-Qur’an  dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat  283  yang  berbunyi  sebagai berikut: 5
“ Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para  saksi)  menyembunyiakan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang menyembunyikannya,   maka   sesungguhnya   ia   adalah   orang berdosa hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan. ”.
Perkembangan mengenai Pegadaian tidak  hanya  tumbuh dan berkembang pesat di pegadaian-pegadaian yang berada di bawah naungan kelembagaan,  baik lembaga   Konfensional  maupun  lembaga  Syari’ah. Tetapi pegadaian perorangan juga  tidak  kalah  berkembang  dari  pegadaian-  pegadaian  lain.  Hal  ini  terbukti dengan  maraknya  transaksi  gadai  sawah  yang  dilakukan  masyarakat  di  Desa Ciberes  Kecamatan  Patokbeusi  Kabupaten  Subang.  Masyarakat  Desa  Ciberes dalam  bertransaksi  gadai  ialah  dengan  cara  orang  yang  menggadaikan  ( rahin ) menyerahkan  sawahnya  sebagai  jaminan  ( borg )  kepada  orang  yang  menerima gadai ( murtahin ).
Kebanyakan  masyarakat  Desa  Ciberes  Kecamatan  Patokbeusi  Kabupaten Subang  khususnya  para  petani,  beranggapan  bahwa  menggadaikan  sawahnya lebih  mudah  dari  pada  harus  meminjamkan  uang  di  Bank,  Pegadaian,  maupun Koperasi,  karena  tanpa  harus  melalui  prosedur-prosedur  yang  rumit.  Hanya dengan kesepakatan dan dengan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut.   Sebagai   contoh,   misalnya   Bapak    A   yang menggadaikan sawahnya seluas 1 bau kepada Bapak B sebesar dua ratus ribu juta rupiah (Rp. 200.000.000).
Dalam  hal  ini  sawah  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  tidak  dapat  diambil selama  kurang  dari  dua  (2)  kali  panen  padi  selama  satu  (1)  tahun.  Setelah  itu biasanya lahan sawah ( marhun ) yang dijaminkan tersebut digarap oleh si penerima gadai ( murtahin ), akan tetapi jika sudah mempunyai uang tersebut sebelum jatuh tempo  yang  sudah  ditentukan, maka  pemberian gadai  ( rahin )  dibolehkan untuk
5 http://www.quran30.net/2012/08/surat-al-baqarah.html, dikutip tanggal 25 Februari 2018
menebus  atau  mengambi  sawahnya  kembali. 6 Hal  ini  dikarenakan  untuk mencegah timbulnya kerugian atas sawah yang telah dikelola oleh penerima gadai ( murtahin ) selama masa pemegangan sawah gadaian ( borg ) tersebut.
Berangkat  dari  permasalahan  diatas,  maka  merasa  perlu  mengadakan penelitian  sehingga  khususnya  masyarakat  Desa  Ciberes  Kecamatan  Patokbeusi Kabupaten  Subang  dan  umumnya  pembaca  dapat  mengetahui  transaksi  gadai sawah  yang  bagaimana  yang  diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh agama karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu  suatu  penelitian  yang secara deduktif dimulai  analisa terhadap pasal-pasal dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  terhadap  permasalahan diatas.  Penelitian  hukum  secara  yuridis  maksudnya  penelitian  yang  mengacu pada  studi  kepustakaan  yang  ada  ataupun  terhadap  data  sekunder  yang digunakan.  Sedangkan  bersifat  normatif  tentang  perhubungan  antara  satu peraturan   dengan   peraturan   lain   dan   penerapan   dalam prakteknya. 7
Dalam    hal    ini    adalah    mengenai    persoalan    yang    berkaitan  dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Ciberes  Kecamatan Patokbeusi  Kabupaten  Subang.  Disamping  itu juga, penulis  juga  menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang  yang  mengemukakan berbagai teori hukum  dan  dalil-dalil  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dikaji.  Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Jenis Data
Sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  terhadap masalah  yang  dirumuskan  dan  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka    jenis data  yang  dikumpulkan  dalam  penulisan  ini adalah  data  kualitatif,  data  yang digambarkan  dengan  kata-kata  atau  kalimat.    Jenis    data  tersebut    kemudian diklasifikasikan sesuai butir-  butir  pertanyaan  yang  diajukan,  serta menghindarkan dari jenis data yang  tidak  relevan  dengan  pertanyaan  tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.
Sumber Data
6 Endang Sutisna, Orang Tua peneliti, wawancara , Subang, 21 Februari 2018
7 Zainuddin Ali, “Hukum Gadai Syariah” , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.
Sumber  data  yang  dihimpun  penulis  dalam  penyusunan  tulisan ini terdiri dari dua (2) macam sumber, yaitu: Pertama ,  Sumber  Data  Primer,  yaitu  sumber data  pokok yang   dijadikan   rujukan   utama.    Sumber   utama    yang dijadikan bahan  penelitian  dalam  penulisan  penelitian  ini  dan  karena  penelitian  ini penelitian lapangan data  yang diperoleh dari sumber-sumber ahli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dari data tersebut. Kedua ,    Sumber    Data Sekunder,    yaitu    sumber    data pendukung, artinya  literatur  yang  mendukung atau  melengkapi  terhadap  sumber  data  primer.  Dalam  penelitian  ini,  yang dijadikan  sumber  data  sekunder  adalah  buku-buku  referensi  yang  akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam   teknik   pengumpulan   data   ini   penulis   menggunakan beberapa metode, yaitu: Observas, dengan teknik ini, penulis mengamati dan mencatat hal- hal  yang  perlu  diteliti,  yaitu  Pemanfaatan Barang Gadai Sawah  yang  dilakukan di Desa  Ciberes  Kecamatan  Patokbeusi  Kabupaten  Subang.  Penulis  mengamati berbagai  peristiwa  dengan  cara  terlibat  langsung  dilapangan  lokasi  penelitian. Sehingga dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk mengetahui seperti apa Pemanfaatan  Barang  Gadai  Sawah  yang  dilakukan  di  Desa  Ciberes  Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.
Wawancara ( Interview ), adalah  suatu  cara   yang  dipergunakan seseorang untuk  tujuan  tertentu  guna  mendapatkan  keterangan  secara  lisan  dan  jelas. 8 Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada para penggadai sawah dan menyampaikan   pertanyaan-pertanyaan  dengan   apa   yang penulis  teliti.  Dokumentasi,  dokumentasi  yang  digunakan  adalah  dokumentasi untuk  mencari  data-data  mengenai  hal-hal  atau  variabel yang berupa catatan, transkip buku, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.
Analisis Data
Menurut Aji Damanuri, 9 analisis data terdiri dari analisa kualitatif, maksudnya data  yang  tidak  berbentuk  angka-angka  melainkan  kata-kata.  Analisis    data menurut   Patton   yang   dikutif   oleh   Lexy   J Monoeng adalah proses mengatur urutan  data,  mengorganisasikan ke dalam  suatu  pola,  kategori  manapun satuan uraian dasar, mengorganisasikannya ke dalam uraian dasar. Analisis pekerjaannya dalam  mengatur,  mengurutkan,  mengkelompokkan,  dan  memberi  kode. 10
8 Adi Riyanto, “ Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum” , (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 20.
9 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah , (Yogyakarta: Stain Po Press, 2010), hlm. 84.
10 Lexy J. Monoeng, “ Metode Penelitian Kualitatif” , (Bandung , PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103.
Selanjutnya  disimpulkan  dalam  bentuk  penelitian  dengan  kalimat  yang  mudah dimengerti. Langkah-langkah  kongkrit  untuk  menetapkan  teknik  analisis data ini adalah  dengan  mengungkapkan tentang Tinjauan  Islam terhadap    Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di   Desa   Ciberes Kecamatan  Patokbeusi  Kabupaten  Subang.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pemanfaatan   Barang   Gadai   Sawah   di   Desa   Ciberes   Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang
Gadai  dalam  pandangan  masyarakat  Desa  Ciberes  digambarkan dengan suatu  kegiatan  utang-piutang  dengan  menjaminkan  harta  benda atau barang berharga,  yang  di  jadikan  jaminannya  yaitu  lahan  persawahan.  Barang  jaminan tersebut  biasanya  diserahkan  kepada murtahin (penerima  gadai)  oleh rahin (pemberi  gadai).  Setelah  itu  barang  jaminan  si rahin oleh si  murtahin biasanya dikuasai  bahkan  dimanfaatkan  pula  oleh  si murtahin ,  sampai  si rahin dapat mengembalikan  utang  yang  diambilnya.  Alasan  utama  yang  melatarbelakangi dilaksanakannya akad  gadai sawah di Desa  Ciberes  ialah karena  masalah  si rahin tersebut  mengalami  ekonomi  yang  mendesak,  sehingga  ia  menggadaikan sawahnya.  Menurut  Pak  Ujang  biasanya  si rahin menggadaikan  sawahnya dikarenakan kekurangan  modal,  seperti  biaya  berobat  ke  rumah  sakit,  untuk hajatan, bahkan  untuk  modal  naik  haji  ketanah  suci,  dan  lain-lain. 1163 Sedangkan menurut  Ibu  Iroh  mengatakan  bahwa  proses  menggadaikan  sawah  dengan Lembaga   Keuangan   itu   lebih   sulit   dibandingkan   dengan   sesama masyarakat, kalau  dengan  sesama  masyarakat  lebih  mudah  cepat  dan  tak  ada  proses  atau tahapan-tahapan yang  rumit  dibandingkan  menggadaikan
uang  ke  Lembaga  Keuangan  yang  membingungkan. 1264 Berkaitan  dengan alasan ini salah satunya disampaikan oleh Ibu Iroh, bahwa saat beliau akan memulai menggarap  sawah,  beliau  kemudian  menggadaikan  sebagian lahan  sawah  yang dimilikinya  untuk  dijadikan  utang  yang  diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai  modal  menggarap  sawahnya  tersebut,  seperti  memberi  upah  pekerja garapan sawah, beli pupuk, dan lain-lain. Beliau berpendapat menggadaikan lahan sawah  yang  dimilikinya  itu  merupakan  cara  yang  efesien  untuk  mendapatkan modal.  Hal  itu  tentu  berbeda  jika  kemudian  ia  mengambil  pendanaan  dari lembaga  keuangan  (Bank),  tentu  akan  melalui  prosedur  yang  rumit  dan memerlukan waktu yang  lama.  Selain  itu,  pendanaan melalui  lembaga  keuangan
11 Ujang Rohman, Paman Penulis, wawancara , Subang, 5 Juni 2018
12 Iroh, Orang Tua Penulis, wawancara , Subang, 22 Juni 2018
akan  membawa  masalah  lainnya,  yakni  beliau  harus  melakukan  pengangsuran disaat hasil panen padi itu belum tentu untung dan ruginya.
Pak    Obing    dan    Pak    Dedi    menjelaskan    bahwa    sisi    alasan    si murtahin melakukan praktek gadai, terdapat jenis praktek gadai sawah di Desa Ciberes. 1365 Pertama,  gadai  sawah  karena  alasan  sosial,  yakni murtahin melaksanakan  akad gadai karena ia  bermaksud untuk membantu rahin , dalam hal ini murtahin sudah melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan.  Kedua,  gadai  sawah  karena alasan  komersial,  yakni murtahin mengambil      gadai      tersebut      karena      ia bermaksud      untuk      mengambil  keuntungan    dan    manfaat    atas   sawah    yang dijadikan   jaminan   tersebut, dalam  hal  ini murtahin akan  melihat  letak  dan  luas sawah  yang  dijadikan  jaminan  tersebut,  serta  menjadikannya  sebagai pertimbangan berapa besar ia akan memberikan pinjaman pada rahin . Maksudnya ialah  semakin  besar  pinjaman  yang  diambil,  maka  penguasaan murtahin atas sawah  gadai tersebut  semakin  lama  juga.  Ini seperti  dijelaskan  oleh Ibu  Nuryati, menurutnya  daripada  uang  yang  dimilikinya  didiamkan  saja,  ia  kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya itu itung-itung menabung. 14
Selanjutnya  berkenaan  dengan  pelaksanaan  praktek  gadai  sawah  tersebut dijelaskan oleh Ibu Iroh bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali dengan  proses dimana   pihak   pemberi  gadai   (rahin)   terlebih   dahulu memberi tahu  besarnya uang  yang  akan  dipinjam  dan  menawarkan  barang  yang  akan  dijadikan  barang jaminan (berupa sawah) kepada si penerima gadai ( murtahin ).
Kemudian si penerima gadai ( murtahin ) menaksir  luas tanah sawah dengan uang.  Ibu  Iroh  menjelaskan  bahwa  seperti  beliau  pernah  juga melaksanakan akad  gadai  saat  beliau  akan  memulai  menggarap  sawah dengan menggadaikan sebagian sawahnya seluas 200 bata, 67 dan beliau dapat  mengambil uang  sebesar Rp.  20  Juta  dari  Ibu  Nuryati  yang  dalam hal ini bertindak sebagai penerima gadai ( murtahin ).  Sebelumnya  terjadi  tawar-menawar  antara  kedua  belah  pihak, kemudian  Ibu  Iroh  menerima sejumlah uang  yang dipinjam dari murtahin yakni Ibu  Nuryati.  Begitu  pula  Ibu  Nuryati  menerima  barang  jaminannya  yaitu  lahan sawah. Penyerahan utang  dan  barang  jaminan  ini  tentu  saja  melalui  proses  ijab qabul  antara  Ibu  Iroh  dan  Ibu  Nuryati.  Ijab  ini  diucapkan  oleh  Ibu  Iroh  yang berbunyi: “Saya  gadaikan  lahan  sawah  ini  dengan  luas  sawah  seluas  200  bata dan  saya  terima  pinjaman  ini  yang  sejumlah  Rp.  20.000.000”,  Lalu  kemudian dijawab oleh Ibu Nuryati selaku murtahin , yang dalam hal ini disebut dengan  qabul
13 Obing dan Dedi Soibandi, Sekdes dan Kaur Desa, wawancara, Subang 27 Mei 2018
14 Nuryanti, Ibu Rumah Tangga, wawancara , Subang, 22 Juni 2018
yang  berbunyi  sebagai  berikut,  “Saya  serahkan  uang  Rp. 20.000.000, dan saya terima  lahan  sawah  tersebut.”  Setelah  ijab  qabul  ini,  menurut      beliau      maka secara   otomatis   hak   kepemilikan   dan   hak penguasaan  atas  sawahnya  yang dijadikan  jaminan  tersebut  berpindah pada Ibu Nuryati, sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada sawah tersebut berada ditangan Ibu Nuryati. 1568
Sementara  itu  berkaitan  dengan  praktek  gadai  sawah  ini,  menurut pengamatan penulis, serta wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, dapat dijelaskan    bahwa    terdapat    beberapa    permasalahan    atau    kendala  dalam pelaksanaan gadai tersebut, diantaranya sebagai yaitu:
1. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan
Masalah  ini  muncul  karena  hasil  dari  pengelolaan  sawah sebagai barang jaminan tidak dibagi rata. Bahkan si rahin terkadang tidak diberikan sedikitpun dari hasil  keuntungan  pengelolaan  sawah  oleh  si murtahin .  Hal  ini  tersebut  muncul, karena  menurut  si murtahin bahwa  si rahin tidak  memiliki  hak  atas  sawah  yang dijadikan  jaminan. Sehingga  pemanfaatan  sawah  sepenuhnya  hak  si murtahin dan  hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik si murtahin .
2. Pembayaran marhun dengan di cicil
Di  Desa  Ciberes  ada  sebagian  masyarakat  yang  melunasi  pembayaran
Marhun Bih (Utang) dengan cara  dicicil,  yaitu si rahin membayar utang tersebut dalam  jangka  waktu  tempo  1  tahun  (2  musim  panen)  kepada murtahin atas marhun . Biasanya si rahin dalam pembayarannya itu 2x cicilan disertai tambahan bawaan berupa hasil panen (beras). Kebanyakan  dalam  pelaksanaan  akad  gadai timbul    permasalah  yang  sama  dikemudian  hari.  Hal  ini  salah  satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai itu benar.
Tinjauan  Islam  terhadap  Pemanfaatan  Barang  Gadai  Sawah  di  Desa  Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang
1. Berdasarkan Rukun dan Syarat Secara Terminologis dijelaskan bahwa rahn adalah menjadikan suatu  barang sebagai  jaminan  atas  utang,  dengan  ketentuan  bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat  dibayar  dari  hasil  penjualan barang   yang   dijadikan   jaminan tersebut. 16 Selanjutnya  dijelaskan  pula  bahwa secara Prinsipil, rahn merupakan   salah   satu   sarana   tolong-menolong   diantara
15 Ibu Iroh, Orang Tua, wawancara , Subang, 25 Juni 2018.
16 Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalah” , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 288
sesama manusia  dengan  tanpa  mengharapkan  adanya  imbalan  jasa. 1770 Akad dalam hal ini dilaksanakan dengan akan pokok pinjam-meminjam dengan disertai barang  jaminan   yang  berfungsi sebagai penjamin  atas utang  yang  diambil,  dan bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari barang jaminan tersebut.
Berdasarkan  pada    konsep  tersebut,    baik    secara    terminologis  maupun prinsipil  dapat  penulis  pahami  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  gadai    sawah    di Desa  Ciberes   Kecamatan  Patokbeusi  Kabupaten Subang tersebut, telah terjadi kekeliruan penafsiran, yakni dalam hal pemanfaatan marhun yang  dilaksanakan oleh murtahin (pemberi utang).
Berdasarkan  data  penulis  peroleh  bahwa  pelaksanaan  gadai  sawah  yang dilaksanakan di Desa Ciberes dari segi rukun gadai para pihak yang melaksanakan akad  tersebut  sudah  memenuhi  rukun  gadai  yang  sesuai  dengan  hukum  islam, karena  dalam  pernyataannya  bahwa  pemilik  sawah  atau rahin menyerahkan barang  gadai  (sawah)  sebagai  agunan    atau    jaminannya    kepada murtahin , sedangkan rahin telah  menerima  utang  atau  uang  dari murtahin .  Kemudian terikat dengan orang yang berakad dalam pelaksanaan yaitu antara rahin dengan murtahin wajib melaksanakan akad yang telah disepakati bersama yaitu memberi barang  gadai  dari rahin dan  menerima  barang  gadai  dari rahin yaitu murtahin .
Sehingga akad tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala atau masalah yang diharapkan pihak yang berakad.
Sedangkan  mengenai  objek  akadnya  ( mahallul  ‘aqd )  dalam  pelaksanaan akad  gadai  sawah  yang  dilaksanakan  di  Desa  Ciberes yaitu    berupa   sawah yang   dimiliki   oleh rahin yang   kemudian diserahkan kepada pihak murtahin , sedangkan  rahin  sendiri  menerima  utang    dari murtahin yang    berupa    uang.
Dalam    pelaksanaan    gadai  sawah  di  Desa  Ciberes  masyarakat  yang  terlibat menyerahkan sepenuhnya  barang gadai (sawah)  dan utang (uang)  kepada  pihak yang melakukan akad gadai yang sesuai dengan rukun gadai dalam hukum islam. Kemudian  berkaitan  dengan  syarat  gadai  penulis  mendapatkan  data  dari pelaksanaan  gadai  yang  dilaksanakan  di  Desa  Ciberes  bahwa  syarat  bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki kecakapan ( ahliyah ), 1871 maksudnya  ialah  orang  yang  cakap  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum sesuai dengan ketentuan syariat  Islam,  yaitu  berakal  dan  baligh.  Selain  itu,  aqid tidak  berstatus dalam   pengampuan   ( mahjur   ‘alaih ).   Bahkan   dalam   praktek gadai  sawah  tersebut  dilaksanakan  oleh rahin dan murtahin yang  memiliki
17 Nasrun Haroen, “ Fiqih Muamalah” , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  hlm. 251
18 Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalah” , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.290.
kecakapan baik  dari segi fisik  maupun dari segi  mental.  Serta  lahan sawah  yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin sendiri.
Berkaitan  dengan  barang  yang  akadkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  gadai yang  dilaksanakan  di  Desa  Ciberes  sendiri  penulis  mendapatkan  bahwa pelaksanaan  gadai  harus  ada  jaminan  yang  berkriteria  jelas  dalam  ijab  qobul. Bahwa  orang  yang  menggadaikan  wajib  menyerahkan  barang  jaminan  kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada marhun atau rahn ,  para  ulama  menyepakati  bahwasanya  yang  menjadi  syarat  yang  harus melekat  pada  barang  gadai  merupakan  syarat  yang  berlaku  pada  barang  yang dapat  dijualbelikan,  dalam  praktek  gadai  sawah  tersebut marhun yang dimaksudkan ialah berupa sawah. Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bihi ini  harus  merupakan barang  yang  dapat dimanfaatkan,  apabila marhun bihi tidak  dapat  dimanfaatkan,  maka  tidak  dianggap  sah.  Selain  itu, marhun  bihi haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhun bihi -nya berupa uang.
Berkenaan      dengan ma’qud    ‘alaih tersebut,      baik marhun (sawah) maupun marhun bihi langsung ada pada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang  dari murtahin secara  langsung,  dan  penyerahan  sawah  secara  lisan  oleh rahin . Shigat yang  dimaksud  dalam  pelaksanaan  gadai  sawah  tersebut  ialah berupa  ucapan  si  penggadai  yang  berbunyi  “saya  gadaikan  sawah  di  wilayah  A dengan luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan   dari   si murtahin yang   berbunyi:   “saya   terima   gadai sawahnya”. 1972 Shigat ini yang dilaksanakan oleh rahin dan murtahin dalam pelaksanaan praktek gadai sawah di Desa Ciberes. Akan  tetapi,    masalah  justru  timbul  dalam  kesepakatan  yang  terjadi diantara rahin dan murtahin ,  dimana  ketika shigat (ijab  qobul)  keduanya menyepakati  adanya   ketentuan   yang   meyatakan   bahwa selama rahin belum dapat  mengembalikan  pinjaman  yang  diambilnya,  maka  selama  itu  pula  hak kepemilikan dan hak penguasaan atas lahan sawah yang dijaminkan berpindah ke tangan murtahin .  Hal  ini  bertentangan    dengan    syarat shigat akad    yang menyatakan    bahwa shigat yang  terdapat  dalam  akad  gadai  tidak  boleh digantungkan  ( mu’allaq )  dengan  syarat  tertentu  yang  bertentangan  dengan substansi akad rahn .  Smentara  itu  secara  substansial  dapat  kita  ketahui  bahwa akad rahn ini merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas  utang,  dengan  ketentuan  bahwa  apabila  terjadi  kesulitan  dalam pembayarannya  maka  utang  tersebut  dapat  dibayar dari hasil penjualan barang
19 Yahya, Kakek Penulis, wawancara , Subang, 6 Juni 2015.
yang  dijadikan  jaminan tersebut. Sehingga jelas  kemudian  kita  ketahui   bahwa fungsi  harta  benda  (sawah), hanyalah  sebagai  penjaminan  saja,  bukan  objek yang  dapat  diambil pemanfaatan atasnya oleh murtahin, karena dalam hal ini hak murtahin hanya  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (lahan  sawah), sementara hak kepemilikan atas marhun dan manfaatnya tetap berada ditangan rahin .
Selain  itu,  persyaratan  lahan  sawah  yang  dilakukan murtahin juga bertentangan  dengan  fungsi  gadai  yang  merupakan  sarana  tolong-  menolong antara  sesama  umat    muslim  (khususnya),  umumnya  bagi  manusia,  dengan tanpa  adanya  imbalan  jasa.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  penulis  amati bahwa  praktek  gadai  sawah  yang  dilaksanakan    di    Desa    Ciberes    Kecamatan Patokbeusi  Kabupaten Subang  tersebut  tidak  sah  karena  ada  salah  satu  bagian dari  rukun gadai itu sendiri yang mengalami kerusakan, dalam hal ini yaitu shigat akad.
2. Berdasarkan Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin
Menurut  penulis  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan gadai yang dilaksanakan di Desa Ciberes tersebut merupakan  ketentuan  khusus dalam    praktek   gadai   yang   termasuk  dalam      kaitannya     dengan     hak     dan kewajiban   para    pihak    yang melakukan akad gadai  sawah, antara pihak  yang menggadaikan ( rahin ) dan yang menerima barang gadai ( murtahin ), sehingga para fuqaha menyatakan dalam kaitannya antara rahin dan murtahin terhadap hak dan kewajibannya dengan barang gadai tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan berpendapat  bahwa  gadai  itu  berkaitan  dengan  keseluruhan  hak pada  barang  yang digadaikan itu  dan dengan sebagiannya. Yakni,  jika  seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagainya,  maka keseluruhan  barang  gadai  masih  tetap  berada  di tangan penerima gadai hingga ia menerima hak keseluruhannya. 20 Sebagai  fuqaha  berpendafat  bahwa  barang yang  masih  tetap berada  di  tangan  penerima  gadai  hanya  sebagiannya  saja. Yakni sebesar  hak  yang  belum  dilunasi.  Jumhur fuqaha beralasan  bahwa barang tersebut  tertahan sesuatu  hak,  karena  itu  setiap  bagian dari  hak tersebut  harus tertahan juga. Ini serupa dengan tertahannya harta warisan ( tirkah ).
Sedangkan  golongan  kedua  mengemukakan  alasan  bahwa  keseluruhan barang  itu  tertahan  oleh  keseluruhan  hak,  karena  itu  sebagian  barang  tersebut
20 Ibnu  Rusyd, “Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid” ,  diterjemahkan  oleh  Imam  Ghazali  Said danAchmad  Zaidun  dari “Bidayatul  Mujtahid  Wanihatul  Muqtashid” ,  (Jakarta:  Pustaka  Amani, 2007), hlm. 200-201.
tertahan  oleh  sebagai  hak  itu,  dan  ini  serupa  dengan  tanggungan  ( kafalah ). 21 Menurut  Hanafiyah, murtahin tidak  boleh  mengambil  manfaat  atas marhun dengan cara  apa  pun kecuali atas  izin rahin .  Hal tersebut dikarenakan murtahin hanya  memiliki  hak  menahan marhun bukan memanfaatkannya. Apabila rahin memberi izin  kepada murtahin untuk  memanfaatkan marhun ,    maka    menurut sebagian  Hanafiyah,  hal  itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka  melarang  secara  mutlak,  karena  hal  tersebut  termasuk  riba  atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk  memanfaatkan marhun atau murtahin mensyaratkan  boleh  mengambil manfaat  maka  hal  itu  dibolehkan,  apabila  utangnya  karena  jual  beli  atau semacamnya.  Akan  tetapi,  apabila  utangnya  karena qardh (salaf)  maka    hal  itu dibolehkan,  karena  hal  tersebut  termasuk  utang  yang menarik manfaat.
Syafiiyah  secara  global  sama  pendapatnya  dengan  Malikiyah  yaitu  bahwa murtahin tidak  boleh  mengambil  manfaat  atas  barang  yang  digadaikan.  Hal  ini didasarkan kepada  hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang gadaian tidak menghalangi pemilik yang menggadaikannya   (tidak   boleh diakhiri    kepemilikannya),  Jadi  keuntungan  untuknya  dan  kerugiannya  menjadi tanggungannya.” (HR.    Daruquthni  dan  Hakim  dengan  perawi-perawi  yang dapat dipercaya.  Namun yang terpelihara  bagi Abu  Dawud dan  lainnya hadis itu mursal). Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang  piutang hal- hal yang merugikan kepada rahin ,  misalnya  tambahan  manfaat marhun untuk murtahin , maka  menurut qaul yang azhar dikalangan  Syafiiyah,  syarat  dan  akad  gadai menjadi batal. 22
“Dari  Jabir,  ia  berkata: Rasulullah melaknat  pemakan riba,  pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Rasulullah   berkata: “Mereka   itu   sama   semuanya” .   (HR. Muslim) 23
Dan apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal   yang merugikan   kepada rahin ,   misalnya   tambahan   atau manfaat   barang   gadai untuk murtahin ,   maka   menurut   penulis bersumber dari pendapat qaul yang azhar di  kalangan  Syafiiyah,  syarat  dan  akad  gadai  menjadi  batal.  Hal  ini didasarkan  kepada  hadis  yang  berbunyi yang artinya  sebagai  berikut: “Berkata
21 Ibnu  Hajar  Al-Asqalani,  “ Bulugul  Maram” ,  Penerjemah  Harun  dan  Zenal  Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jamal, 2014), Cet. 6, hlm. 214.
22 Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalah” , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 309.
23 Ibnu  Hajar  Al-Asqalani,  “ Bulugul  Maram” ,  Penerjemah  Harun  dan  Zenal  Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jamal, 2014), Cet. 6, hlm. 206.
Ibnu Umar atau Umar: Setiap syarat yang bertentangan  dengan  kitab  Allah  maka hukumnya  batal,  walaupun menetapkan seratus syarat.” (HR. Al-Bukhari).
Hanabilah  berpendapat,  untuk  barang  gadai  selain  binatang,  yang  tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, murtahin tidak  boleh  mengambil  manfaat  kecuali  dengan  persetujuan rahin .    Hal  itu dikarenakan    barang    gadai,    manfaat,    dan  pertambahannya  merupakan  milik rahin , sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila rahin mengizinkan murtahin untuk  mengambil  manfaat  tanpa  imbalan  ( ‘iwadh ), dan utangnya  disebabkan qard maka murtahin tidak   dibolehkan mengambil manfaatnya,  karena  hal  tersebut  berarti  utang  yang  menarik  manfaat,  dan  itu hukumnya  haram.  Untuk  barang  gadai  yang  berupa  binatang, murtahin boleh mengambil manfaatnya, apabila  binatang tersebut termasuk  jenis  binatang  yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai  pengganti  biaya  yang  dikeluarkan  untuk binatang  tersebut, walaupun rahin tidak mengizinkannya.
3. Pembayaran Marhun Bih atas Marhun dengan cara Dicicil
Pembayaran marhun  bih (utang)  atas marhun (barang  jaminan  gadai) dengan  cara  di  cicil  itu  diperbolehkan oleh  Islam.  yang  tidak dibolehkan  secara Islam yaitu adanya tambahan tertentu yaitu hasil panen  yaitu  beras  atau  yang lainnya,  itu  dapat  dikategorikan  dalam  akad qard yang    mensyaratkan tambahan   tertentu,   dan   akad qard tersebut   dapat   dikategorikan  semacam riba.  Allah  SWT  berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:
“orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti   berdirinya   orang  yang  kemasukan syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  disebabkan mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan    jual    beli   dan    mengharamkan riba.    Orang-orang  yang  telah  sampai  keadaannya  larangan  dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  pengambil  riba),  maka  baginya  apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  maka orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal di dalamnya” . (QS. Al-Baqarah: 275).
Berkenaan  dengan  pendapat  ulama  diatas,  Penulis  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Ciberes tidak sesuai dengan hukum islam  yang  disepakati oleh  ulama  fiqh  atau  jumhur fuqaha.  Karena  akad dan syarat yang ditempuh oleh rahin dan murtahin tidak   lengkap   dengan   rukun dan   syarat   gadai,   sedangkan   hak   dan kewajiban antara rahin dan murtahin yang disini khusus bagi si murtahin , bahwa si murtahin tidak boleh menggunakan
atau memanfaatkan barang gadai (sawah) yang dilakukan oleh rahin dan murtahin di Desa Ciberes. Karena dalam akad gadai tersebut tidak diucapkan oleh pemberi gadai ( rahin ) sehingga apabila si murtahin memanfaatkan barang gadai tersebut si rahin harus mengambil kembali barang gadai itu, karena murtahin haknya  hanya menahan  barang  gadai  itu,  bukan  memanfaatkan  barang gadai  tersebut.  Di tambah adanya tambahan bayaran marhun yang di cicil berupa hasil panen yaitu berupa beras dan yang lainnya.

## SIMPULAN
Pemanfaatan  Barang  Gadai  di  Desa  Ciberes    Kecamatan  Patokbeusi Kabupaten Subang terjadi sebagai berikut: Pertama , si rahin tersebut mengalami ekonomi  yang   mendesak  terlebih   dahulu   memberi  tahu besarnya  uang  yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan barang jaminan yaitu berupa sawah kepada murtahin . Kedua ,  proses  ijab  qobul  dilaksanakan  dan  dari keduanya  ada  saksinya,  tapi biasanya pihak desa tidak  dilibatkan. Ketiga ,  setelah proses  ijab  qabul  itu  selesai  biasanya murtahin memanfaatkan marhun tersebut berupa sawah, yang biasanya oleh si murtahin di garap sawah tersebut. Keempat , rahin mencicil  utang  gadaiannya  tersebut   selama  2  kali panen (1 tahun) dan memberikan sebagian hasil panen berupa beras kepada murtahin . Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang  diduga  kuat bertentangan   dengan   hukum   Islam,   dengan argumentasi    sebagai  berikut: Pertama ,  bahwa  pemanfaatan  barang  jaminan (sawah)  tersebut  dapat    dikategorikan  dalam  akad qard yang  mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini tidak dibolehkan oleh agama dan dapat dikategorikan ke  dalam  macam  riba. Kedua ,  pemanfaatan  barang  jaminan  oleh murtahin ini keluar  dari  ketentuan  bahwa  yang  berhak  memanfaatkan  suatu  barang  ialah pemiliknya,  sementara murtahin bukan  pemiliknya  sehingga  yang  berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai ialah  pemberi  gadai,  hal  ini  tetap berlaku  meskipun  barang  tersebut  pada  dasarnya  berada  di  bawah  kekuasaan penerima gadai. Ketiga, ketentuan  kedudukan  barang  tersebut  sebagai  jaminan atau kepercayaan atas murtahin , namun kepemilikan atasnya tetap melekat pada pemiliknya  yakni  pemberi  gadai. Keempat ,  adanya  pemanfaatan  jaminan  oleh penerima  gadai  menyebabkan  turunnya  kualitas  jaminan,  dan  hal  ini  tidak dibenarkan adanya izin dari pemberi gadai.
DAFTAR PUSTAKA
“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” , Tangerang Selatan: SL Media, 2010 2010.
Adi Riyanto, “ Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum” , Jakarta: Granit, 2004. Aji Damanuri, Metodologi  Penelitian  Muamalah ,  Yogyakarta:  Stain  Po  Press,
Adrian Sutedi, “Hukum Gadai Syariah” , Bandung: Alfabeta, 2011.
Ahmad  Wardi  Muslich, “Fiqh  Muamalah” , Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset,  2010. Nasrun Haroen, “ Fiqih Muamalah” , Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007.
Chairuman  Pasaribu,  Suhrawardi  K.  Lubis, “Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam ”,
Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
DSN-MUI, “Himpunan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional” ,  Jakarta:  CV.  Gaung http://blog-mheighap.blogspot.com/2013/06/pengertian-penggadaian-secara- http://hadisbukhari.blogspot.com/2012/04/bab-31-gadai.html. http://hepeng50.blogspot.com/2011/03/hak-dan-kewajiban-penerima-gadai.html http://statushukum.com//tujuan-hukum-islam.html http://www.ipapedia.web.id/2015/01/pengertian-dan-tujuan-tinjauan- http://www.quran30.net.
Ibnu Rusyd, “Analisa Fiqih Para Mujtahid” , diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan  Achmad  Zaidun  dari “Bidayatul  Mujtahid  Wanihatul  Muqtashid” , Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2007.
Ismail  Nawawi, “Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer ”,  Bogor:  Ghalia Konstruksi  Pegadaian  Nasional  Edisi  ke-1” ,  Jakarta:  Salemba  Diniyah,  2003. Data Potensi Desa Ciberes up date Tahun 2015.
Lexy   J.   Monoeng,   “ Metode   Penelitian   Kualitatif” ,   Bandung   ,   PT.   Remaja Muh. Syafi’i Antonio, “Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum” , Jakarta: Tazkia Muhammad    dan    Sholikhul    Hadi, “Pegadaian    Syariah:    Suatu    Alternatif Muhammad Syafi’i Antonio, “ Bank  Syariah :  Wacana Ulama dan  Cendekiawan ”, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001. Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu  Jilid 6” , Jakarta: Gema Insani, Zainuddin Ali, “Hukum Gadai Syariah” , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.