al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7 DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.1215 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.779

## Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia
La Jamaa
(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Jl.Dr.H. Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, Email: lajamaa26@gmail.com)

## Abstrak:
Muhammadiyah  memiliki  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  dengan kompetensi  melakukan  ijtihad  terhadap  berbagai  problem  hukum yang  dialami  umat  Islam,  baik  dalam  bentuk  pemikiran  ulang terhadap  aturan  hukum  Islam  yang  telah  ada,  maupun  menemukan dan  menetapkan  hukum  terhadap  peristiwa  baru  pada  era  modern. Ijtihad  Muhammadiyah  terhadap  permasalahan  hukum  Islam kontemporer  yang  tidak  ada nash nya,  menggunakan ijtihād, baik secara bayāni, qiyāsi, maupun istislāhi serta sadd al-zari’ah dengan tetap mengacu  kepada  prinsip jalbu  masalih  wa  daf’u  mafāsid. Ijtihad Muhammadiyah  tersebut  telah  menghasilkan  berbagai  fatwa  dalam masalah  yang  dihadapi  umat  Islam  kontemporer.  Meskipun  secara kuantitas,  fatwa  Muhammadiyah  dalam  bidang  hukum  Islam kontemporer  masih  minim  dibandingkan  dengan  fatwa  dalam masalah  non  kontemporer,  namun  telah  memberikan  kontribusi terhadap  dinamika  pemikiran  hukum  Islam  kontemporer  di Indonesia.

## Kata-kata Kunci:
Ijtihad, Dinamika Hukum Islam Kontemporer, Majelis Tarjih, Muhammadiyah

## Abstract:
Muhammadiyah has Tarjih and Tajdid Councils with the competence to do ijtihad on various legal problems experienced by Muslims, either in  the  form  of  rethinking  the  existing  Islamic  law,  or  finding  and deciding legal judgment on new events in the modern era. Ijtihad done by Muhammadiyah on contemporary Islamic law issues that are not stated clearly in the Quran, uses bayani , qiyāsi , and istislāhi as well as sadd  al-zari'ah by  referring  to  the  principle  of jalbu  masalih  wa  daf’u mafāsid .  The ijtihad has  produced  various  fatwas  on  the  problems faced by contemporary Muslims. Although there is a small quantity of Muhammadiyah  fatwa  on  contemporary  Islamic  laws  compared  to the  fatwa  on  non  contemporary  issues,  it  has  contributed  to  the dynamics of contemporary Islamic legal thinking in Indonesia.

## Kontribusi Muhammadiyah
Key Words:
Ijtihad, The Dynamics of Contemporary Islamic Law, Tarjih Council, Muhammadiyah

## Pendahuluan
Kehidupan  manusia  modern  menghadapi  berbagai  problem hukum Islam kontemporer yang belum diatur dalam wahyu dan atau fatwa  ulama  klasik.  Hal  itu  merupakan  suatu  keniscayaan,  sebab wahyu sebagai dasar hukum Islam itu telah  berakhir (pasca wafatnya Nabi  saw)  sedangkan  peristiwa  hukum  baru  yang  memerlukan penyelesaian hukum, selalu muncul dalam kehidupan. 1
H al  itu  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  berbagai  problem hukum Islam kontemporer yang muncul dalam era modern ini tidak selamanya  telah  memiliki  pijakan  hukum  dalam  wahyu  secara tekstual  dalam  al-Qur’an  dan  atau  hadis  Nabi  saw.  Apalagi  di samping  bermanfaat  meningkatkan  kemakmuran  umat  manusia, teknologi  modern  juga  bisa  membahayakan  harkat  dan  martabat manusia, serta merusak keseimbangan ekologis hidupnya. 2 M uhammadiyah  memiliki  majelis  tarjih  dan  tajdid  yang berkompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang  dialami  umat  Islam,  baik  dalam  bentuk  pemikiran  ulang terhadap  aturan  hukum  Islam  yang  telah  ada, maupun  menemukan dan  menetapkan  hukum  terhadap  masalah-masalah  baru 3 pada  era modern  ini.  Syafi’i  Ma’arif  mengemukakan,  bahwa  Muhammadiyah harus melihat ijtihad sebagai usaha serius dan sistematis yang berlaku sepanjang masa, tanpa dibatasi oleh waktu. 4
Tulisan  ini  mengkaji  kontribusi  Muhammadiyah  terhadap dinamika pemikiran hukum  Islam kontemporer  di Indonesia  selama
1 Lihat Abû al-Fath Muhammad ‘Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad al-Syahrastânî, al-Milql wa al-Nihal, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 200.
2 Nurcholis  Madjid, Islam  Doktrin  &  Peradaban:  Sebuah  Telaah  Kritis  tentang  Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan , (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), 530.
3 Lihat Nispul Khoiri, “Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah,” Jurnal Asy- Syir’ah, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, 212.
4 Lihat  Sudarno  Shobron, Muhammadiyah  dan  NU  dalam  Pentas  Politik  Nasional (Solo: Muhammadiyah  University  Press,  2003)  dalam  Dian  Berkah,  “Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 72.

## La Jamaa
ini.  Sebab  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan  di Indonesia telah melakukan itjihad untuk memberikan fatwa 5 terhadap problem hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat. Fatwa hukum Islam dalam organisasi Muhammadiyah dipercayakan kepada Majelis Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam  Muhammadiyah, 6 dan sejak  2005  berubah  menjadi  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid. 7 Majelis  ini bertugas berijtihad terhadap problem hukum Islam di Indonesia.

## Ijtihad Muhammadiyah
Semula  Muhammadiyah  melakukan ijtihād  intiqa’i atau ijtihād tarj ỉ hi, kemudian dalam perkembangannya, sejak tahun 1968 kegiatan Muhammadiyah  sudah  mengarah  kepada ijtihād  insya’i atau ijtihād ibtida’i. 8 Ijtihad  Muhammadiyah  bersifat ijtihād  jama’i, yaitu  ijtihad yang  melibatkan  beberapa  orang  yang  mempunyai  keahlian  dalam bidang  ilmu  pengetahuan.  Segala  persyaratan  ijtihad,  yang  telah dirumuskan  oleh  para  ahli  usul  fiqh,  telah  dipenuhi  oleh Muhammadiyah secara kolektif, bukan secara individual. 9
Menurut  Muhammadiyah,  ijtihad  bukan  saja  dibolehkan, melainkan  harus  dilakukan,  terutama  dalam  menghadapi  berbagai masalah  baru  yang  ditimbulkan  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Namun  demikian,  menurut  Muhammadiyah  ijtihad hanyalah  hasil  pemikiran  manusia  dalam  memahami  wahyu  Allah. Hasil  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang bersifat relatif, tidak mutlak benar sebagaimana mutlaknya kebenaran ajaran  wahyu  yang  trensendental.  Karena  itu  hasil  ijtihad  ahli  fiqh terdahulu bisa saja diterima untuk masa sekarang dengan modifikasi seperlunya, atau bahkan bisa ditolak sama sekali, jika hasil ijtihad itu tidak  relevan  lagi  dengan  kondisi  kekinian.  Jadi,  menurut
5 Fatwa  berarti  nasihat,  jawaban  atas  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  hukum Islam.  Dalam  ilmu  ushul  fiqh,  fatwa  adalah  pendapat  yang  dikemukakan  seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Lihat Abdul Azis Dahlan, et al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 326.
6 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), 181. 7 Lihat Dian Berkah, “Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah,” 72.
8 Lihat  Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995) , xviii. 9 Ibid., 149.

## Kontribusi Muhammadiyah
Muhammadiyah, bahwa ijtihad tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam, namun hanya sebagai metode 10 dalam berijtihad.

## Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah
Dalam perspektif sejarah, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia setidaknya menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis.  Mendasar  pada  sifat  kesinambungan  dan  perubahan ( continuity  and  change ),  geliat  pemikiran  ini  telah  mengalami, bukan saja tambal sulam ide, melainkan sudah seperti bola salju, terus menggelinding  dan  melaju,  mengkonstruksi  berbagai  tipe  dan karakter baru. Karena itu wajar bila taksonomi (tipologi) yang pernah ada  dan  cukup  mapan:  modernis  dan tradisionalis, 11 tidak relevan lagi untuk menggambarkan dan memetakan harākah pemikiran itu. Meskipun  penyebutan  modernisme  pemikiran  Islam  di Indonesia  kepada  Muhammadiyah, 12 tidak  mutlak  dalam  konteks kekinian,  namun  Muhammadiyah  merupakan  organisasi  sosial keagamaan  Islam  yang  dijuluki  sebagai  gerakan  Islam,  gerakan dakwah  dan  gerakan tajd ỉ d. 13 Dalam  kaitan  ini  tahun  1968 Muhammadiyah  sudah  merasa  perlu  merumuskan  apa  yang dimaksud dengan tajd ỉ d, bahwa:
Perkataan  tadjd ỉ d  mempunjai  2  (dua)  makna,  ialah  dilihat  dari  segi sasarannja.  Pertama:  berarti  pembaharuan  yang  bermakna  mengembalikan kepada  jang  aslinja,  ialah  apabila  tadjdid  itu  sasarannja  mengenai  soal-soal jang mempunjai sandaran, dasar, landasan, dan sumber jang tidak berobah- obah/tetap.  Kedua:  berarti  pembaharuan  yang  bermakna  modernisasi,  ialah apabila  tadjdid  itu  sasarannnja  mengenai  hal-hal  jang  tidak  mempunjai sandaran,  dasar...  seperti  methode,  sistim,  tehnik,  strategi,  taktik  dan  lain2 jang  sebangsa  dengan  itu,  ialah  untuk  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi/ruang dan waktu. 14 10 Ibid., 149-150. 11 Lihat  Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 1.
12 Lihat  Deliar  Noer ,  Gerakan  Islam  Modern  di  Indonesia  1990-1942 (Jakarta:  LP3ES,
1982), 114. Lihat pula Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia , 1.
13 Mustafa Kamal, et al., Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Yogyakarta: Persatuan,
1988), 48-49. 14 Djindar  Tamimi,  “Tajdid:  Ideologi  dan  Chittah  Perdjuangan  Muhammadijah,”
Buletin  Suara  Muhammadijah, No.  91,  16  September  1969,  3,  dalam  Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah , 6 .

## La Jamaa
Rumusan tajd ỉ d di  atas  masih  sangat  sederhana,  tanpa  disertai penjelasan  yang  memadai,  sehingga  pada  muktamar  tarjih  XXII  di Malang  tahun  1989  dikeluarkan  rumusan tajd ỉ d yang  resmi  dari Muhammadiyah, yaitu:
Dari  segi  bahasa,  tajdid  berarti  pembaharuan,  dan  dari  segi  istilah, tajdid  memiliki  dua  arti,  yakni:  pemurnian  dan  peningkatan,
pengembangan,  modernisasi  dan  yang  semakna  dengannya.  Dalam arti  “pemurnian”  tajdid  dimaksudkan  sebagai  pemeliharaan  matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Qur’an dan As-Sunnah  ash-Shohihah.  Dalam  arti  “peningkatan,  pengembangan, modernisasi,  dan  yang  semakna  dengannya,”  tajdid  dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang  teguh  kepada  al-Qur’an  dan  As-Sunnah  ash- Shohihah.
Menurut  Persyarikatan  Muhammadiyah,  tajdid  merupakan salah  satu  watak  dari  ajaran  Islam. 15 Tugas  berat  dan  mulia  itu dibebankan  kepada  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Muhammadiyah. Majelis  Tarjih  adalah  suatu  lembaga  dalam  Muhammadiyah  yang membidangi  masalah-masalah  keagamaan,  khususnya  bidang  fiqh. Majelis  ini  dibentuk  dan  disahkan  pada  kongres  Muhammadiyah XVII  tahun  1928  di  Yogyakarta  dengan  KH.  Mas  Mansur  sebagai ketuanya  yang  pertama.  Majelis  ini  didirikan  pertama  kali  untuk menyelesaikan  persoalan khilafiyat yang  pada  waktu  itu  dianggap rawan  oleh  Muhammadiyah.  Majelis  Tarjihlah  yang  menetapkan pendapat  mana  yang  dianggap  paling  kuat  untuk  diamalkan  oleh warga   Muhammadiyah. 16 Istilah tarj ỉ h di   sini   tidak sepenuhnya sama  dengan tarj ỉ h dalam usul  fiqh . 17 Untuk  lebih  memaksimalkan fungsinya,  anggota  Majelis  Tarjih  ini  selain  dari  kalangan  ulama
15 Ibid. ,  58.  Tajdid  digunakan  dalam  pengembangan fiqh  al-‘ilmiyah dalam  tradisi ulama klasik. Lihat Abdul Mukti Thabrani, “Pengembangan Fiqh al-‘Ilmiyah Melalui Pendekatan Mashlahah dan Tajdid, ” Jurnal Al-Ihkam, Vol. 6, No. 2, Desember 2011, 185. 16 Lembaga  yang  membidangi  masalah  keagamaan  dalam  Muhammadiyah  pada awalnya  disebut  Majelis  Tarjih.  Tetapi  berdasarkan  Qaidah  tahun  1971,  diubah menjadi  Lajnah  Tarjih.  Terakhir  pada  Muktamar  ke-43  di  Aceh  tahun  1995 dikembangkan  menjadi  Majelis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam. Muhammad  Azhar  dan  Hamim  Ilyas, Pengembangan  Pemikiran  Keislaman Muhammadiyah, xxi.
17 Tarjih dalam  ushul  fiqh  diartikan  sebagai  metode istinbat hukum  Islam  dalam menetapkan hukum Islam di antara dalil-dalil yang bertentangan. Lihat Ainol Yaqin, “Urgensi Tarjîh Dalam Istinbath Hukum  Islam,” Jurnal  Al-Ihkam, Vol.  10,  No. 1,  Juni 2015, 108.

## Kontribusi Muhammadiyah
Muhammadiyah,  juga  melibatkan  ulama  dari  organisasi  Islam lainnya,  seperti  NU,  Al-Irsyad,  dan  Persis,  serta  ahli  kedokteran, ekonomi dan lain-lain terutama saat membahas masalah-masalah fiqh kontemporer.
Pedoman  kerja  Majelis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran Islam  Muhammadiyah  secara  umum  dikelompokkan  menjadi  dua bagian: manhaj ijtihad  hukum  dan manhaj pengembangan  pemikiran Islam. 18
Pada  tahun  1986,  setelah  Muktamar  Muhammadiyah  ke-41  di Solo,  terasa  pentingnya  perumusan manhaj tarjih. Sehingga  Majelis Tarjih  periode  1985-1990  melakukan  rekonstruksi  pemikiran  tentang manhaj  tarjih. Hasilnya  dikirim  ke  seluruh  wilayah  Muhammadiyah.
Pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, adalah:
1. Di  dalam  ber istidlal, dasar  utamanya  adalah  al-Qur’an  dan  al- Sunnah  al-Shah ỉ hah.  Ijtihad  dan  istinbat  atas  dasar  ‘ illah terhadap  hal-hal  yang  tidak  terdapat  dalam  nash  dapat dilakukan,  sepanjang  tidak  menyangkut  bidang ta’abbudi ,  dan memang  merupakan  hal  yang  dihajatkan  dalam  memenuhi kebutuhan hidup manusia.
2. Dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihādiyah digunakan sistem ijtihād  jamā’ ỉ . Dengan  demikian  pendapat  perorangan dari anggota majlis tak dipandang sebagai pendapat majelis.
3. Tidak  mengikatkan  diri  kepada  sesuatu  mazhab,  tetapi pendapat-pendapat  imam-imam  mazhab  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  menetapkan  hukum,  bila  sesuai  dengan jiwa  al-Qur’an  dan  As-Sunnah  atau  dasar-dasar  lain  yang dipandang kuat.
4. Berprinsip  terbuka  dan  toleran  dan  tidak  beranggapan  bahwa hanya  keputusan  Majelis  Tarjih  yang  paling  benar.  Keputusan yang  diambil  atas  dasar  landasan  dalil-dalil  yang  dipandang paling  kuat  yang  didapat  ketika  putusan  diambil.  Dan  koreksi dari  siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil- dalil  yang  lebih  kuat.  Dengan  demikian  Majelis  Tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan.
18 Lihat Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam , 181 .

## La Jamaa
5. Di dalam masalah ‘aqidah (tauhid), hanya dipergunakan dalil- dalil yang mutawatir.
6. Tidak menolak ijma sahabat, sebagai dasar keputusan.
7. Terhadap  dalil-dalil  yang  nampak  mengandung ta’arud digunakan cara: al-jam’u wat tawfiq, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
8. Menggunakan azas sadduz zara’i untuk menghindari  terjadinya fitnah dan mafsadah.
9. Men ta’lil dapat  digunakan  untuk  memahami  kandungan  dalil- dalil al-Qur’an dan as-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari’ah. Adapun qaidah: al-hukm yaduru ma’a illatihi wujudan wa adaman dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.
10. Penggunaan  dalil-dalil  utnuk  menetapkan  sesuatu  hukum dilakukan  dengan  cara  komprehensif,  utuh  dan  bulat,  tidak terpisah.
11. Dalil-dalil umum al-Qur’an dapat di takhsis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang aqidah.
12. Dalam  mengamalkan  agama  Islam  menggunakan  prinsip  “al- Taysir”.
13. Dalam  bidang  ibadah  yang  diperoleh  ketentuan-ketentuannya dari  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  pemahamannya  dapat  dengan menggunakan  akal  sepanjang  diketahui  latar  belakang  dan tujuannya,  meskipun  harus  dikaui  bahwa  akal  bersifat  nisbi, sehingga  prinsip  mendahulukan  nash  daripada  akal  memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
14. Dalam hal-hal yang termasuk al-umurud dunyawiyah yang tidak termasuk  tugas  para  nabi,  penggunaan  akal  sangat  diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat.
15. Untuk  memahami  nash  yang musytarak, faham  sahabat  bisa diterima.
16. Dalam  memahami  nash,  makna z ả hir didahulukan  dari ta’w ỉ l dalam bidang aqidah. Ta’w ỉ l sahabat dalam hal itu tidak harus diterima. 19
Dengan  demikian  keputusan  Majelis  Tarjih  dapat  dikoreksi, asalkan  disertai  dalil  atau  petunjuk  dalil  yang  lebih  kuat.  Namun
19 Ibid. ,  12-13.  Lihat  pula  Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih Muhammadiyah , 161-162.

## Kontribusi Muhammadiyah
koreksi  itu  harus  melalui  keputusan  Majelis  Tarjih  yang  didasarkan kepada  musyawarah,  sesuai  dengan  ketentuan  organisasi.  Ini menunjukkan, bahwa keputusan Majelis Tarjih bukanlah yang paling benar. Misalnya, pernah diputuskan larangan memasang gambar KH. Ahmad  Dahlan.  Dikuatirkan  warga  Muhuammadiyah  akan  meng- kultuskannya.  Namun  dengan  pertimbangan  sebagai  pendiri Muhamamdiyah,  sosok  KH  Ahmad  Dahlan  perlu  diperkenalkan kepada  generasi  berikutnya,  maka  larangan  itu  kemudian  dicabut, dan  diperbolehkan memasang fotonya di tempat-tempat pendidikan Muhammadiyah. 20
Selain  itu manhaj Tarjih  Muhammadiyah  juga  membedakan urusan agama dan dunia. Di samping itu juga digunakan pendekatan ilmu  pengetahuan  (sains)  dalam  memahami  persoalan  keduniaan walaupun  berkaitan  dengan  urusan  ibadah.  Misalnya,  air  yang  dua kullah atau  lebih,  kurang  dari  satu  meter  kubik,  dipandang  suci menurut fiqh. Namun kenyataannya, ada surau atau masjid yang air kolamnya sudah  hijau, penuh dengan kuman, juga tetap dipandang suci. Padahal dari segi kesehatan justru berbahaya. Karena itu Majelis Tarjih  memandang  perlunya  melakukan  interpretasi  tentang  air bersih dan suci berdasarkan hasil penelitian. 21
Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih meliputi:
a. Ijtihād  bayān ỉ : ijtihad  terhada  nash  yang mujmāl, baik  karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafaz itu  mengandung  makna  ganda,  mengandung  arti musytarak,
ataupun  karena  pengertian  lafaz  dalam  ungkapan  yang konteksnya  mempunyai  arti  yang  jumbuh  ( mutasyabihat ), ataupun  adanya  beberapa  dalil  yang  bertentangan  ( ta’arruď ). Dalam  hal  yang  terakhir  digunakan  jalan  ijtihad  dengan  jalan tarj ỉ h, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara jama’ tawfiq.
b. Ijtihād  qiyās ỉ : menyeberangkan hukum  yang  telah  ada  nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan ‘ illah .
c. Ijtihād  iştişlāhi :  ijtihad  terhadap  masalah  yang  tidak  ditunjuki nash  sama  sekali  secara  khusus,  maupun  tidak  adanya  nash
20 Asjmuni  Abdurrahman, Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah  Metodologi  dan  Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 19 .
21 Ibid., 24-25.

## La Jamaa
mengenai  masalah  yang  ada  kesamaannya.  Dalam  masalah yang  demikian  penetapan hukum  dilakukan berdasarkan ‘illah untuk kemaslahatan. 22
Dengan demikian metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah  identik  dengan  metode  penalaran,  baik  melalui kajian  semantik  (pola bayan ỉ ),  penentuan ‘illat (pola ta’lili )  maupun pertimbangan  kemaslahatan  berdasarkan  nas  umum  (pola istislahi )
dalam pandangan Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi. 23 Di samping itu ijtihad  yang  dilakukan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  merupakan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif dari  orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa).
D ari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa istinbat hukum dalam  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  digunakan  beberapa  metode ( manhaj ) berdasarkan  eksistensi nas dari  kasus hukum yang dihadapi antara lain:
a. Masalah  yang  telah  mempunyai naş yang qat’i, tidak  lagi diperdebatkan.
24
b. Masalah  yang  mempunyai naş namun  masih  diperselisihkan, atau  saling  bertentangan  antara  satu naş dengan naş lainnya, atau  nilai naş itu  berbeda,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah menempuh cara: 1) Tawaqquf :  bersikap  membiarkan  tanpa  mengambil keputusan,  karena  kedua  dalil  atau  lebih  yang  saling bertentangan  itu  tidak  dapat  dikompromikan  dan  tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap paling kuat dalilnya, seperti kasus qunut dalam salat witir. 25 2) Tarj ỉ h : mengambil dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang  bertentangan.  Dalam  hal  ini  ditempuh  beberapa metode,  yakni:  Mendahulukan jarh  ( cela)  daripada ta’d ỉ l setelah  ada  keterangan  yang  jelas  dan  sah  menurut  syara’; riwayat  orang  yang  terkenal  suka  melakukan tadlis dapat
22 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah , 163. 23 Muhamamd Ma’r ủ f al-Dawalibi, al-Madkhal Ila Us ủ l al-Fiqh (Beirut: Dar al-‘Ilmi li al- Malayin, 1965) , 405.
24 M. Natsir Bakri, Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah  Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Indah Karya, 1985), 42-43.
25 Lihat  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Himpunan  Putusan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah , (Yogyakarta: t.p., t.th.), 369.

## Kontribusi Muhammadiyah
diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu  bersambung  sanadnya,  dan tadlis nya itu  tidak  sampai tercela; pendapat sahabat tentang perkataan musytarak, pada
salah satu artinya wajib diterima; penafsiran sahabat antara arti  kata  yang  tersurat dengan  yang tersirat,  arti  kata  yang tersurat itu yang diutamakan/diamalkan. 26 3) Jam’u :  menjama’  atau  menggabungkan  atau  menghimpun antara  kedua  dalil  atau  lebih  yang  saling  bertentangan dengan  melakukan  penyesuaian-penyesuaian.  Misalnya,
bila ada hadis ahad yang sahih tetapi bertentangan dengan prinsip  dasar  ajaran  Islam,  maka  kemungkinan  hadis  itu bersifat insidental atau anjuran yang tidak mengikat secara hukum. 27
c. Masalah-masalah yang tidak ada nashnya, padahal dibutuhkan ketentuan  hukumnya  oleh  masyarakat,  maka  Majelis  Tarjih berijtihad  mengistinbatkan  hukumnya  dengan  berpedoman kepada  prinsip-prinsip  ajaran  Islam,  seperti  prinsip kemaslahatan  dan  menolak  kemafsadatan,  atau  dengan  alasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudaratan. 28
Dengan  demikian  dalam  melakukan istinbat hukum,  Majelis Tarjih Muhammadiyah meletakkan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar mutlak. Sedangkan ijtihad hanya digunakan terhadap persoalan yang belum disebutkan secara tersurat dalam al-Qur’an dan hadis.

## Kontribusi  Pemikiran  Hukum  Islam  Kontemporer  di  Indonesia Melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah
Majelis Tarjih Muhammadiyah pada awalnya hanya membahas dan  memutuskan  masalah-masalah  khilafiyah  yang  meruncing.  Jika tidak  diselesaikan,  warga  Muhammadiyah  sendiri  akan  larut  dalam perselisihan yang tajam. 29
26 Ibid., 301. 27 Majlis  Tarjih  Muhammadiyah,  “Pembinaan  Hukum  Fiqh  di  Bidang  Muamalat,”
Suara Muhammadiyah, Nomor 1, 15 Juli 1965 , 31. 28 Ibid., 17.
29 Asjmuni  Abdurrahman, et  al.,  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah (Yogyakarta:  Lembaga Research  dan  Survey  IAIN  Sunan  Kalijaga,  1985),  23,  dalam  Fathurrahman  Djamil, Metode Ijtihad majlis Tarjih Muhammadiyah, 60.

## La Jamaa
N amun mulai tahun 1968 telah dibahas dan ditetapkan hukum masalah-masalah muamalah kontemporer. 30 Dalam muktamar Tarjih tahun  1968  di  Sidoarjo  dibahas  masalah-masalah  bunga  bank, keluarga berencana, nalo , dan lotto , dan sebagainya. Pada tahun 1972 agenda  permasalahan  yang  dibahas  adalah  asuransi,  namun muktamar  tersebut  tidak  menghasilkan  keputusannya. 31 Muktamar Majelis  Tarjih  di  Garut  tahun  1976  membahas  masalah  pengelolaan dan pendayagunaan harta dalam Islam ( al-amwāl fî al-Islām ) dan etika wanita  Islam  ( adab  al-mar’ah  fî  al-Islam )  sebagai  pelaksanaan  amanat muktamar tarjih di Wiradesa dan Garut. Kemudian pada tahun 1980 di  Klaten,  muktamar  Tarjih  membahas  masalah  bayi  tabung  dan pencangkokan  organ  tubuh  manusia.  Tahun  1989  di  Malang, muktamar  Tarjih  membahas  masalah  aborsi,  perkawinan  antar agama, asuransi dan lain-lain. 32 Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan  kontribusi  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer, yaitu:

## Bidang Kedokteran dan Rekayasa Manusia
Rekayasa  manusia  ( human  engineering )  merupakan  aplikasi ilmu-ilmu  manusia  (biologi,  genetika,  kedokteran)  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  saintifik  dan  rekayasa  dalam  rangka: (1) pencegahan dan pengobatan penyakit, (2) perencanaan keturunan, dan  (3)  peningkatan  kualitas  manusia.  Berdasarkan  rumusan  ini, berkaitan  dengan  perencanaan  keturunan  dan  peningkatan  kualitas hidup  manusia,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  telah  menetapkan fatwa  tentang  Keluarga  Berencana  (KB),  abortus  dan  bayi  tabung. Sedangkan  mengenai  pencegahan  dan  mengobatan  penyakit  telah ditetapkan  fatwa  tentang  transplantasi  jaringan  dan  organ  tubuh manusia  dengan  menggunakan  analisis  ilmu  ushul  fiqh, 33 serta kloning embrio manusia. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut.

## Keluarga Berencana
Untuk  memasyarakatkan  program  Keluarga  Berencana  (KB), pemerintah  Indonesia  meminta  kepada  ulama  untuk  memberikan fatwa  tentang  status  hukum  KB  menurut  hukum  Islam.
30 Lihat ibid. , 66.
31 Ibid.
32 Lihat ibid . 33 Ibid, 79-80 .

## Kontribusi Muhammadiyah
Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya merupakan lembaga yang pertama  kali memberikan  fatwa   tentang   KB  kepada  umat  Islam di  Indonesia,  melalui  fatwa  tentang KB  pada  tahun  1968.  Kemudian tahun  1971  dibahas  lagi  oleh  11  ulama  terkemuka  dan  pada  tahun 1983 MUI mengadakan pembahasan lebih lanjut. 34
Keyakinan  umat  Islam  Indonesia,  bahwa  Islam  menganjurkan umatnya  memperbanyak  keturunan,  ternyata  diterima  oleh Muhammadiyah,  dengan  pemahaman  “kontekstual.”  Menurut Majelis  Tarjih  Muhammadiyah,  bahwa  hadis  yang  menganjurkan memperbanyak  keturunan  itu  harus  dipahami  sebagai  “anjuran untuk  umat  Islam  sebagai  individu,  sehingga  setiap  individu  masih dapat mempertimbangkan situasinya, apakah pada ada kemampuan untuk melaksanakan anjuran tersebut ataukah tidak.” 35
Konsekuensi  logisnya  Majelis  Tarjih  berpendapat,  bahwa pencegahan  kehamilan  adalah  haram.  Bahkan  pengaturan  kelahiran pun  pada  dasarnya  tidak  dibenarkan. 36 Walaupun  demikian  yang menarik  dari  putusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  itu  adalah masih  membolehkan  Keluarga  Berencana  dalam  kondisi  darurat, antara lain:
a. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung  atau  melahirkan,  bila  hal  itu  diketahui  dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya.
b. Mengkhawatirkan  keselamatan  agama,  akibat  faktor-faktor kesempitan  kehidupan,  seperti  kekhawatiran  akan  terseret menerima  hal-hal  yang  haram,  atau  menjalankan/melanggar larangan agama, karena didorong oleh kepentingan anak-anak.
c. Mengkhawatirkan  kesehatan  atau  pendidikan  anak-anak  bila jarak kelahiran terlalu dekat. 37
34 Lihat  Atha’  Muzhar, Fatwas  of  The  Council  of  Indonesian  Ulama,  A  Study  of  Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988 (Disertasi; Los Angeles: UCLA, 1990), 227 dalam Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah, 82.  Namun demikian fatwa tentang anjuran dan izin melakukan program keluarga berencana di dunia  Islam  telah  dikeluarkan  oleh  Mufti  Besar  Yordania  dan  Mufti  Mesir,  Syekh Salim  tahun  60-an.  Lihat  Muhammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), 131-132 .
35 Lihat PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, 309. 36 Ibid .
37 Ibid., 309-310.

## La Jamaa
Muhammadiyah  hanya  membolehkan  suami  istri    mengatur jarak    kelahiran,    dengan    alasan    adanya  kekuatiran  terhadap keselamatan  ibu  dan  anak  jika  jarak  kelahiran  terlalu  dekat. Sedangkan usaha memperkecil keturunan, tidak dibenarkan. Karena itu  Muhammadiyah  cenderung  menggunakan  istilah  “Keluarga Sejahtera” daripada “Keluarga Berencana.”
Muhammadiyah  juga  memberi  petunjuk  secara  umum,  bahwa Keluarga  Berencana  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  benar, disetujui  oleh  suami  isteri,  dan  tidak  membahayakan  bagi  yang bersangkutan. 38 Sehubungan  dengan  hal  ini,  Muhammadiyah mengajukan  beberapa  alternatif  pengaturan  kehamilan,  antara  lain:
(1)  azal  ( coitus  interuptus )  dengan    izin    dari istri,  (2)  menggunakan IUD, (3) sterilisasi, dan (4) abortus. Dari keempat alternatif itu Majelis Tarjih  Muhammadiyah  membolehkan  alternatif  pertama  (azal)  dan kedua  (penggunaan  alat-alat  kontrasepsi  termasuk  alat  kontrasepsi dalam  rahim  atau  AKDR).  Sedangkan  sterilisasi  diharamkan  secara mutlak.  Begitu  juga  abortus  hanya  dibenarkan  berdasarkan  indikasi medis. 39 Selain  itu  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  melarang pelaksanaan  keluarga  berencana  dengan  tujuan  menekan  laju pertambahan penduduk. 40
Pandangan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  tersebut  sejalan dengan  pendapat  Mahmud  Syaltut  yang  tidak  membolehkan pelaksanaan keluarga berencana dengan tujuan pembatasan kelahiran ( tahdid al-nasl ). 41 Pembatasan kelahiran merupakan upaya mengurangi jumlah anak padahal teks hadis Nabi saw justru menganjurkan agar umatnya memiliki keturunan yang banyak.  Dengan demikian dalam menetapkan hukum Keluarga Berencana beserta teknis pelaksanaan- nya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode istinbat bi al-maslahat (berdasarkan pertimbangan kepentingan dan kemaslahat- an  ibu  dan  anak).  Sebab  jarak  kelahiran  yang  terlalu  dekat  rentan mengakibatkan  kematian  ibu  dan  atau  anak.  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  juga  menggunakan istihsan  bi  al-dar ủ rat, melalui abortus provocatus medicinalis , abortus yang dilakukan  untuk  menjaga
38 PP. Muhammadiyah, Membina Keluarga Sejahtera (Yogyakarta: PT Persatuan, t.th.) , 49.
39 Lihat Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih, 91-100.
40 Lihat ibid., 87.
41 Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, Cet. 3 (Kairo: Dar al-Qalam, t.th.).

## Kontribusi Muhammadiyah
keselamatan  jiwa  ibu . Meskipun  aborsi  mengakibatkan  kematian janin  (sebagai  satu  kemudaratan),  namun  terpaksa  dilakukan (darurat)  untuk  menghilangkan  kemudaratan  yang  lebih  besar (nyawa  ibunya).  Sehingga  solusi  yang  ditempuh  adalah  mengambil kemudaratan yang lebih kecil dari kedua kemudaratan tersebut, dan hal itu dibolehkan sesuai kaidah fiqh: al - ȡ araru al-asyaddu yuzalu bi al-
ȡ arari  al-akhaffi (kemudaratan  yang  lebih  berat  dihilangkan  dengan kemudaratan yang lebih ringan). 42
Bayi Tabung Bayi  tabung  merupakan  masalah  kontemporer,  sehingga dibutuhkan    ijtihad  kolektif,    yang  melibatkan    para    ahli    dari berbagai  disiplin  ilmu,  terutama  ahli  kedokteran,  biologi  dan  ulama fiqh.  Pada  tahun  1980  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  telah melakukan  pengkajian  terhadap  masalah  bayi  tabung,  namun  tidak dapat  menetapkan  hukumnya  secara  tuntas,  seperti  terlihat  dalam putusan  Muktamar  Tarjih  Muhammadiyah  yang  “mendua”  dan menyerahkan sepenuhnya kepada PP Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah  saat  itu  belum  memberikan  preferensinya,  sebab saat  itu  masalah  bayi  tabung  belum  merupakan  masalah  yang mendesak untuk diputuskan. 43
Namun, pada muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten pandangan  pertama,  bahwa  proses bayi  tabung  dengan  sperma  dan ovum dari suami istri yang sah hukumnya mubah, dengan syarat: (1) teknis  pengambilan  sperma  dengan  cara  yang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  ajaran  Islam;  (2)  penempatan zygote sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita ; dan (3) resipien adalah isteri sendiri. 44
Pendapat  kelompok  ini  didasarkan  pada  beberapa  ayat  al- Qur’an, dan hadis, di antaranya QS. Al-Nahl 4: 72, al-Ra’d 13: 11, Ali Imran 3: 13, al-Furqan 25: 54, al-Baqarah 2: 223, Yasin 36: 36 dan al- Rum  30:  21.  Menurut  mereka,  ayat-ayat  di  atas  mengisyaratkan, bahwa manusia sesuai nalurinya senang mempunyai keturunan dan dianjurkan  untuk  mewujudkan  nalurinya  itu  termasuk  dengan  cara tidak biasa namun dengan tetap memperhatikan norma ajaran Islam.
42 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 75. 43 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih, 103-104 .
44 Ibid., 104.

## La Jamaa
Mereka menggunakan beberapa qa’idah fiqhiyah yang relevan dengan bayi  tabung,  misalnya al-ashlu  fi  al-asyyā’  al-ibāhah (hukum  asal  dari segala  sesuatu  adalah  mubah),  kaidah al-masyaqqatu  tajlîb  al-taysîr
(kesulitan itu dapat menarik kepada kemudahan), serta kaidah al-asl fi  al-ib ȡ a’i  al-tahrîm  illa  ma  dalla  al-dalîl  ‘ala  khilafih (hukum  asal  dari hubungan  seksual  adalah  haram,  kecuali  ada  dalil  yang menentang/membolehkannya). 45
Syarat  kebolehan  bayi  tabung  yang  dikemukakan  kelompok pertama  sejalan  dengan  pendapat  Said  Agil  Husein  al-Munawar, bahwa  mempertemukan  sel  sperma  dengan  ovum  suami    istri  agar terjadi  pembuahan  di  luar  Rahim  itu  dilakukan  di  laboratorium. Kemudian  setelah  ovum  dibuahi  ditransfer  ke  dalam  rahim  istri, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. 46 Kelompok pertama ini tidak membolehkan bayi tabung, kecuali memenuhi tiga syarat secara akumulatif, yakni sperma dari suami sendiri, ovum dari istri sendiri serta embrio (hasil konsepsi) ditransfer ke dalam rahim istri sendiri, bukan rahim rental atau rahim istri yang bukan pemilik ovum (dalam pernikahan poligami).
Sedangkan  kelompok  kedua  dari  peserta  muktamar  Tarjih Muhammadiyah  XXI  berpendapat,  bahwa  bayi  tabung  dalam berbagai bentuk dan sifatnya hukumnya haram dengan alasan bahwa pelaksanaan bayi tabung ternyata tidak ada petunjuk dari para Rasul. Alasan  ini  sebenarnya  bertentangan  dengan  prinsip  dan manhaj berijtihad yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah sendiri, bahwa segala  sesuatu  yang  bukan ‘ibâdah  mahdlah, tetapi  masuk  dalam kelompok al-umûr  al-dunyawiyah, harus  menggunakan  akal  yang cerdas dan fitri, dengan tetap merujuk kepada al-Qur’an dan hadis. 47 Kelompok  kedua  tampaknya  menggunakan  metode  tekstual yang  mengacu  kepada  hadis  yang  melarang  perbuatan  bid’ah. Namun  demikian  hadis  itu  ditujukan  kepada  perbuatan  ibadah khusus  ( ‘ibadah  mahdlah ).  Sedangkan  bayi  tabung  merupakan  salah satu  bagian  dari  masalah  keduniaan.  Yang  perlu  dijadikan
45 Ibid., 106-110. 46 Lihat  Said  Agil  Husein  Al-Munawar,  ”Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  Rekayasa  Teknik  Genetika  dalam  Perspektif  Islam,”  dalam  Muhammad Azhar, dan Hamim Ilyas (ed.), Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah, 182- 183.
47 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih, 110-111 .

## Kontribusi Muhammadiyah
pertimbangan  adalah  rambu-rambu  pemeliharaan  keturunan  dari maqāsid  al-syari’ah. Pengambilan  sperma  suami  dan  ovum  istri menggunakan  jarum  suntik  untuk  dipertemukan  ke  dalam  tabung, tidak  identik  dengan  zina,  sebab  sperma  dan  ovum  itu  berasal  dari suami  istri  yang  sah.  Berbeda  halnya  jika  digunakan  sperma  donor, ovum donor, dan atau rahim rental. Sebab Nabi saw melarang orang yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir  menyiramkan  air (spermanya)  ke  ladang  (vagina  atau  rahim)  orang  lain. 48 Meskipun pertemuan sperma dan ovum melalui jarum suntik.

## Transplantasi Jaringan atau Organ Tubuh
Secara  etimologis  transplantasi  berasal  dari  bahasa  Inggris, transplantation (kata  benda)  dari  kata  kerja  ( verb)  to  transplant, yang menurut  Taylor  berarti  ” to  take  up  and  plant  to  another” (mengambil dan  menempelkan  pada  tempat  lain).  Sedangkan  menurut  Hornby, dkk, to transplant, diartikan dengan ”to move from one place to another” (memindahkan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain).  Kedua  makna  ini bersifat umum mencakup tumbuhan, hewan dan manusia.
Kata transplantasi awalnya digunakan untuk tumbuhan dengan makna  pencangkokan  namun  dalam  perkembangannya  terjadi perbedaan makna antara pencangkokan dengan transplantasi dari sisi prosesnya.  Pencangkokan  pada  flora  dilakukan  dengan  cara memotong  kulit  ranting  agar  tumbuh  akar  pada  ptongan  kulit, kemudian  memotong  ranting  tersebut  untuk  ditanam  di  tanah. Sedangkan  proses  transplantasi  adalah  pemotongan  organ  dan jaringan,  kemudian  diokulasikan  pada  bagian  tubuh  tertentu  untuk hidup  menyatu  antara  yang  menempel  dan  yang  ditempeli.  Karena itu sebenarnya transplantasi adalah occulation atau penempelan. 49
Berdasarkan  jenis  transplantasi  yang  digunakan  dalam  dunia kedokteran,  transplantasi  terdiri  dari  dua  jenis:  1)  transplantasi jaringan,  seperti  pencangkokan  cornea  mata;  2)  transplantasi  organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung dan sebagainya. 50
48 Abu Daud, Sunan Abi Daud, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) , 478 . 49 Lihat  M.  Sa ‟ ad  Ih,  “Transplantasi  dan  Hukuman  Qisas  Delik  Pelukaan,  Studi tentang  Reformasi  dan  Perubahan  Eksekuasi,”  dalam  Chuzaimah  T.Yanggo  dan  A. Hafiz Anshary AZ, Problematikan Hukum Islam Kontemporer, Buku Keempat, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997), 69.
50 Lihat ibid. ,  71.  Lihat  pula  Abu  Yasid  (ed.), Fiqh  Realitas, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005), 220.

## La Jamaa
Sedangkan  dalam  kasus  transplantasi  jaringan/organ  tubuh yang bersifat heteronom (heterotransplantasi) dari seseorang kepada orang  lain,  menurut  Muhammadiyah  terjadi  kontradiksi ( ta’ārud al- adillat ) . Dalam hal ini ayat dan hadis yang melarang melukai anggota tubuh, adalah berkaitan dengan pembunuhan. Jadi tidak bertentang- an dengan hadis anjuran berobat. Ini berarti, pencangkokan jaringan tubuh dari seseorang  kepada  orang  lain   menurut  Muhammadiyah, dibolehkan sebagai alternatif terakhir dalam upaya pengobatan. 51 Namun  demikian  fatwa  Muhammadiyah  itu  perlu  dikritisi. Transplantasi jaringan atau organ tubuh harus tetap memperhatikan kemaslahatan  donor,  tidak  hanya  memikirkan  kepentingan  resipien. Meskipun  resipien  dianjurkan  berobat  melalui  transplantasi,  akan tetapi  tidak boleh melanggar kemaslahatan hidup donor. Karena  itu donor  yang  masih  hidup  atau  dalam  kondisi  koma  tidak  bisa ditransplantasi organ tubuhnya dengan mengacu kepada kaidah fiqh: al-dlarar lâ yuzâlu bi al-dlarar (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya  yang  lain).  Sedangkan  donor  yang  telah  meninggal  dunia, menurut  Muhammadiyah  dapat  dibolehkan,  dengan  syarat  telah berobat namun gagal serta telah mendapat izin keluarga donor. 52
Berdasarkan  uraian  di  atas,  fatwa  Muhammadiyah  tentang transplantasi  jaringan  atau  organ  tubuh  menggunakan  pendekatan maslahat untuk  memelihara  jiwa  resipien.  Meskipun  terjadi kontradiksi  antara  pemeliharaan  kehormatan  mayat  selaku  donor yang  berada  pada  tingkatan tahsîniyat ,  namun maslahat  dlarûriyat dalam  rangka  memelihara  jiwa  resipien  harus  didahulukan.  Sebab dlarûriyat lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan tahsîniyat.

## Kloning Embrio Manusia
Kloning  adalah  pembentukan  dua  individu  atau  lebih  yang identik  secara  genetik.  Kembar  identik  pada  manusia  merupakan hasil  kloning  alamiah.  Teknik  kloning  embrio  diharapkan  dapat meningkatkan  kesuksesan  program  IVT-ET  terhadap  kasus-kasus
51 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih, 112-115.
52 Ibid., 117 . Hukum transplantasi organ tubuh  juga ditelaah dari status kepemilikan organ  tubuh  yang  ditransplantasikan  itu.  Pada  hakekatnya  organ  tubuh  itu  milik Allah,  sehingga  harus  digunakan  untuk  kemanusiaan.  Lihat  Haswir,  “Hukum Mendonorkan  dan  Mentrasplantasi  Anggota  Tubuh  dalam  Islam,” Jurnal  Al-Fikra, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2012, 291.

## Kontribusi Muhammadiyah
yang  jumlah  embrionya  kurang  optimal  untuk  berpeluang  hamil. Pengalaman  menunjukkan  bahwa  dalam  program  IVT-ET kemungkinan hamil kurang dari 10% jika yang ditransfer hanya satu embrio  dan  30-40%  jika  yang  ditransfer  lebih  dari  satu  embrio. Namun  muncul  masalah  baru  di  antaranya  untuk  menghindari kegagalan embiro transfer pada bayi tabung dibuat beberapa kloning, sisa kloning dibuang (dibiarkan  mati  dengan  sendirinya);   kloning itu  milik siapa, sebab banyak yang terlibat dalam proses kloning dan embrio transfer 53 tersebut .
M eskipun  pandangan  tersebut  bukan  dilahirkan  dalam  rapat khusus Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun pemikiran ini dimuat dalam buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran  Islam  PP  Muhammadiyah  dan  Lembaga  Pengkajian  dan Pengamalan  Islam  (LPPI)  Universitas    Muhammadiyah  Yogyakarta tahun 2000.

## Bidang  Ekonomi dan Keuangan Bunga Bank
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan kredit  dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran  uang.  Untuk  melaksanakan  fungsinya,  bank  “membeli uang”  dari  masyarakat  pemilik  dana  dengan  harga  tertentu  yang disebut  “bunga  kredit.”  Sebaliknya  bank  akan  “menjual  uang” dengan  cara  meminjamkannya  kepada  pihak  lain  dengan  harga tertentu  pula,  yang  disebut  “bunga  debit.”  Jadi,  bunga  itu  adalah “harga  uang,”  baik  yang  dibayar  oleh  bank  kepada  masyarakat pemilik dana maupun yang dibebankan kepada pemakai dana. Jadi, keadaan dan fungsi uang tidak berbeda dengan barang atau alat-alat produksi  lainnya.  Kelebihan  uang  dibanding  alat-alat  produksi lainnya  adalah  uang  berfungsi  juga  sebagai  alat  tukar  yang mempunyai sifat likuiditas dan merupakan ukuran nilai barang. 54 Dalam kaitan itu pemilik modal dan bank melakukan tindakan transaksi utang piutang. Dalam hal ini ada indikasi beban tambahan
53 Lihat  Sulchan Sofoewan , ”Perkembangan  IPTEDOK  dalam  Rekayasa  Reproduksi dan  Genetik,”  dalam  Muhammad  Azhar  dan  Hamim  Ilyas  (ed.), Pengembangan Pemikiran Keislaman, 173-174
54 Lihat Sjafruddin Prawiranegara, Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama (Jakarta: Pustaka Antara, t.th.), 8-9.

## La Jamaa
terhadap orang yang berutang yang mengarah kepada riba. Padahal riba  telah  diharamkan  dalam  al-Qur’an.  Karena itu  Muhammadiyah telah  membahas  bunga  bank  khususnya,  dan  lembaga  keuangan. Menurut  Muhammadiyah,  bahwa  hakikat  riba  yang  dilarang  dalam al-Qur’an  adalah  riba  yang  mengarah  kepada  eksploitasi  terhadap debitur. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran putusan Majelis Tarjih tentang  bunga  bank, “bahwa  nash-nash  al-Qur’an  dan  Sunnah tentang  haramnya  riba  mengesankan  adanya illat terjadinya penghisapan  oleh  pihak  yang  kuat  terhadap  yang  lemah.” 55 Dengan demikian  Muhammadiyah  menggunakan  metode  qiyas  dalam menetapkan  hukum  bunga  bank. 56 Menyamakan illat penghisapan pihak  debitur  terhadap  kreditur  dalam  sistem  riba  dengan  yang dilakukan pihak bank (bunga bank) kepada nasabah (kreditur)nya.
Muhammadiyah bermaksud menetapkan kehalalan bunga bank milik  negara,  tetapi  tidak  dinyatakan  karena  berhati-hati. Keputusannya  tentang  bunga  bank  milik  negara  itu musytabihat, ditegaskan  oleh  Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa  setelah  dikaji dan  diselidiki  dengan  seksama,  melalui  prosedur  tertentu  yang berlaku,  kemudian  berdasarkan  ijtihad  mereka,  telah  dapat ditentukan,  bahwa  perkara  yang musytabihat bisa  tidak  lagi  menjadi demikian. 57 Pendapat  Muhammadiyah  ini  sejalan  dengan  pendapat Mustafa  al-Zarqa,  bahwa  bank  merupakan  realitas  yang  tak  dapat dihindarkan.  Sebab  itu  umat  Islam  boleh  bertransaksi  dengan  bank dalam  kondisi  darurat. 58 Kondisi  darurat  itu  di  antaranya  belum  adanya perbankan syariah.
Asuransi
55 PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, 304 .
56 Lihat  Rizal  bin  Jami’an,  “Ijtihad Jama’i Nahdhatul  Ulama  (NU)  dan  Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah  Tentang Bunga  Bank  dalam  Praktik  Perbankan,” Jurnal  Hukum Respublika, Vol. 16, No.1, 2016, 30.
57 PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, 307 . Bunga bank pemerintah dikategorikan  syubhat  (tidak  halal  dan  tidak  haram  secara  mutlak)  oleh Muhammadiyah.  Lihat  Abdul  Salam,  “Bunga  Bank  dalam  Perspektif  Islam  (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah),” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. III, No.1, Juni 2013, 104 . 58 Lihat  Rizal  bin  Jami’an,  “Ijtihad Jama’i Nahdhatul  Ulama  (NU)  dan  Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah  Tentang Bunga  Bank  dalam  Praktik  Perbankan,”26.  Lihat  pula Mahtumah,  “Tinjauan  Nahdhatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  Melihat  Hukum Bunga Bank,” Jurnal As-Syari’ah, Vol. 2, No. 1, Januari 2016, 120.

## Kontribusi Muhammadiyah
Muhammadiyah  membedakan  hukum  asuransi  kerugian  dan asuransi  jiwa.  Menurut  Muhammadiyah  dalam  asuransi  kerugian, telah  terjadi  praktek  riba  dan  ketidakpastian,  bahkan  telah  terjadi unsur-unsur  penipuan.  Sedangkan  asuransi  jiwa,  tidak  semuanya memiliki  unsur-unsur  tersebut.  Begitu  pula  asuransi  yang  dikelola pemerintah. 59
Jadi, Muhammadiyah tidak mengharamkan dan menghalalkan asuransi secara mutlak (syubhat). Sebab tidakjelasnya pembagian laba dan  ketidaksebandingan  polis  yang  diperoleh  dengan  yang  wajib dibayar  merupakan  unsur gharar dan  judi  dalam  asuransi konvensional.  Namun  asuransi  dibolehkan  dalam  kondisi  darurat dan sangat dibutuhkan publik. 60 Yang dipersoalkan Muhammadiyah, hanyalah  asuransi  jiwa,  apakah  dia  identik  dengan  judi  atau  tidak. Setelah  mencermati  adanya  perbedaan  mendasar  antara  judi  dan asuransi  jiwa,  Muhammadiyah  dengan  tegas  menyatakan,  bahwa asuransi  jiwa  yang  dikelola  oleh  pemerintah  hukumnya mubah. 61 Tampaknya  Muhammadiyah  menggunakan  beberapa  metode  secara bersamaan, seperti qiyas, istishab dan maslahat. Hal ini pada gilirannya turut berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian umat serta  pemikiran  hukum  ekonomi    Islam  kontemporer  di  Indonesia, melalui praktek asuransi syariah (sistem bagi hasil).

## Penutup
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Metode  atau manhāj yang  digunakan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad ada beberapa macam disesuaikan dengan substansi permasalahannya, yaitu:
a. Jika  permasalahan  itu  telah  ada naş nya  tetapi naş itu  masih diperselisihkan, maka digunakan pendekatan tawaqquf (tidak memberikan  keputusan  jika  dalilnya  tidak  dapat dikompromikan) , atau tarjih (dipilih  salah  satu  dalil  yang
terkuat) , atau jam’u (dikompromikan).
59 Lihat Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih, 134.
60 Lihat Deni Kamaluddin Yusup, “Perbandingan Teori Asuransi: Studi Perbandingan Teori Ekonomi Taqiyuddin al-Nabani dan Thomas Robert Maltus, Jurnal Asy-Syari’ah,
Vol. 16, No. 2 , Agustus 2014, 148.
61 Lihat Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih, 135-136.

## La Jamaa
b. Jika permasalahan itu sangat dibutuhkan masyarakat namun tidak  ada nas nya,  maka  diputuskan  dengan ijtihād, baik secara bayāni,  qiyāsi, maupun istislāhi serta sadd  al-zari’ah dengan tetap mengacu kepada prinsip jalbu masalih wa daf’u mafāsid. 2. Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  telah  memberikan  kontribusi positif terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di  Indonesia  melalui  fatwa-fatwanya  yang  dihasilkan  oleh tokoh-tokoh  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  yang  merupakan gabungan  antara  ulama  fiqh  dan  cendekiawan muslim  (saintis dan ekonom) dalam melakukan ijtihād jamā’i .
Daftar Pustaka Abu Daud. Sunan Abi Daud, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1990. Abdurrahman, Asjmuni. Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Azhar,  Muhammad  dan  Hamim  Ilyas  (ed.). Pengembangan  Pemikiran Keislaman  Muhammaduyah:  Purifikasi  &  Dinamisasi. Cet.  I; Yogyakarta:  Majlis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran
Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000.
Bakri,  M.  Natsir. Peranan  Lajnah  Tarjih  Muhammadiyah  Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Indah Karya, 1985. Berkah, Dian. “Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah.” Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2012
Dahlan,  Abdul  Azis, et  al (ed.). Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jilid  1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. al-Dawalibî,  Muhammad  Ma ‟ r û f. al-Madkhal  Ila  Us ủ l  al-Fiqh. Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1965. Djamil,  Fathurrahman. Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah. Jakarta: Logos Publishing House, 1995. Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006.
Fuad,  Mahsun. Hukum Islam Indonesia  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKiS, 2005.
Haswir. “Hukum Mendonorkan dan Mentrasplantasi Anggota Tubuh dalam  Islam,” Jurnal  Al-Fikra, Vol.  10,  No.  2,  Juli-Desember
2012. Jami’an, Rizal bin. “Ijtihad Jama’i Nahdhatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah  Tentang Bunga  Bank  dalam  Praktik Perbankan,” Jurnal Hukum Respublika, Vol. 16, No.1, 2016 . Kamal,  Mustafa, et  al.  Muhammadiyah  Sebagai  Gerakan  Islam. Yogyakarta: Persatuan, 1988.

## Kontribusi Muhammadiyah
Khoiri,  Nispul.  “Pemikiran  Politik  Hukum  Islam  Muhammadiyah,”
Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 47, No. 1, Juni 2013. Madjid,  Nurcholis. Islam  Doktrin  &  Peradaban:  Sebuah  Telaah  Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan . Cet. 5, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
Mahtumah.  “Tinjauan  Nahdhatul  Ulama  dan  Muhammadiyah Melihat Hukum Bunga Bank,” Jurnal As-Syari’ah, Vol. 2, No. 1, Januari 2016 . Majlis  Tarjih  Muhammadiyah.  “Pembinaan  Hukum  Fiqh  di  Bidang Muamalat,” Suara Muhammadiyah, Nomor 1, 15 Juli 1965 .
Mubarok, Jaih . Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2002.
Mudzhar,  Muhammad  Atho .  Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia. Jakarta: INIS, 1993 . Noer,  Deliar. Gerakan  Islam  Modern  di  Indonesia  1990-1942. Jakarta: LP3ES, 1982. Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah. Himpunan  Putusan  Majelis  Tarjih
Muhammadiyah. Cet. 3; Yogyakarta: t.p., t.th.
Prawiranegara,  Sjafruddin. Uang  dan  Bank  Ditinjau  dari  Segi  Ekonomi dan Agama. Jakarta: Pustaka Antara, t.th. Salam, Abdul. “Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul  Ulama  dan  Muhammadiyah),” Jurnal  Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. III, No.1, Juni 2013.
al-Syahrastânî, Abû al-Fath Muhammad ‘Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad. al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Syaltût, Mahmûd. Al-Fatâwâ, Cet. 3, Kairo: Dar al-Qalam, t.th. Thabrani,  Abdul  Mukti.  “Pengembangan Fiqh  al-‘Ilmiyah Melalui
Pendekatan Mashlahah dan Tajdid, ” Jurnal Al-Ihkam, Vol.  6, No.2, Desember 2011. Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary AZ . Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Keempat, Jakarta: PT Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997. Yasid, Abu (ed.) . Fiqh Realitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Yaqin,  Ainol.  “Urgensi Tarjîh Dalam Istinbath Hukum  Islam,” Jurnal
Al-Ihkam, Vol. 10, No. 1, Juni 2015.
Yusup,  Deni  Kamaluddin.  “Perbandingan  Teori  Asuransi:  Studi Perbandingan  Teori  Ekonomi  Taqiyuddin  al-Nabani  dan Thomas  Robert  Maltus, Jurnal  Asy-Syari’ah, Vol.  16,  No.  2 , Agustus 2014.