Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA TERHADAP LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG 
* Siti Chadijah 1 , Dwi Kusumo Wardhani 2 , Ali Imron 3
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan
* e-mail: Schadijah08@gmail.com 1
e-mail: dkusumowardhani07@gmail.com 2
e-mail: imron_advokat77@yahoo.co.id 3

## Abstract
The  phenomenon  of  agricultural  land  use  change  one  of  which  occurred  in  Tulungagung Regency, East Java. Agricultural land in Tulungagung Regency continues to experience shrinking, triggering  fears  of  instability  in  the  area's  food  security.  Thus  this  research  aims  to  answer  and describe how: (1) Implementation of policies on agricultural land in Tulungagung Regency and (2) Factors  that  influence  the  implementation  of  agrarian  reform  in  the  Tulungagung  Regency.  The analysis  begins  dissecting  the  laws  and  regulations  relating  to  Agrarian  and  Agrarian  Reform Policies, among others: UUPA, Perpres No. 86 of 2018 on Agrarian Reform, and is associated with regulations related to the control and use of agricultural land, among others; Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Agricultural Land. Furthermore, reviewing the regulations at the  Tulungagung  District  Land  Office  related  to  the  Agrarian  Reform  on  the  Control  and  Use  of Agricultural Land and Regional Regulations in force, then photographing how they are applied in the field so as to draw conclusions from the factors that influence the implementation of Agrarian Reform, one of which is a change use of agricultural land to become non-agricultural. The results of the study concluded that a strategic step is needed in the form of food agricultural land protection in Tulungagung  Regency  by  regulating  and  immediately  establishing  it  as  a  Sustainable  Food Agriculture Area.
Keywords: Regulation; Agrarian reform; Agricultaral Land.

## Abstrak
Fenomena  alih  fungsi  lahan  pertanian  salah  satunya  terjadi  di  Kabupaten  Tulungagung, Jawa  Timur.  Lahan  pertanian  di  Kabupaten  Tulungagung  terus  mengalami  penyusutan,  sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya instabilitas ketahanan pangan daerah tersebutPenelitian ini bertujuan  untuk  menjawab  dan  mendeskripsikan  bagaimana  :  (1)  implementasi  kebijakan  tentang lahan  pertanian  di  Kabupaten  Tulungagung  dan  (2)  menelaah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  reforma  agraria  di  wilayah  Kabupaten  Tulungagung.  Analisis  diawali  membedah peraturan  perundang-undangan  terkait  Agraria  dan  Kebijakan  Reforma  Agraria  antara  lain  : UUPA  Nomor  5  Tahun  1960,  Perpres  No  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria,  UU  No  41 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Selanjutnya  digali peraturan-peraturan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tulungagung  terkait  Reforma  Agraria terhadap  Penguasaan  dan  Penggunaan  lahan  Pertanian  dan  Peraturan  Daerah  yang  berlaku, kemudian dipotret bagaimana pelaksanaannya di lapangan sehingga dapat ditarik simpulan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Reforma Agraria tersebut yakni salah satunya terdapat alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non-pertanian.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  dibutuhkan langkah  strategis  berupa  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan  di  Kabupaten Tulungagung  dengan  melakukan  penataan  dan  segera  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kata Kunci: Kebijakan; Reforma Agraria; Lahan Pertanian.
 Naskah diterima: 19 Agustus 2020, direvisi: 11 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.286

## PENDAHULUAN
Kebijakan  reforma  agraria  sebagai bagian  dari  pembangunan  nasional,  dapat dijadikan  dasar  pula  untuk  kebijakan ekonomi nasional melalui upaya pemerataan,  pengurangan  kesenjangan,
penanggulangan kemiskinan serta penciptaan  lapangan  kerja  di  pedesaan. Reforma  agraria  difungsikan  dalam  hal memperkuat pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat  yang  tak  punya  tanah,  baik yang  tinggal  di  pedesaan,  pinggir-pinggir hutan,  pesisir-pesisir  pantai,  pulau-pulau kecil, maupun di lereng-lereng pegunungan.
Reforma        Agraria            diharapkan membawa    pada peningkatan  keamanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan    keluarga    dari  kelompok- kelompok    masyarakat    desa    yang termarjinalisasi,    termasuk    perempuan dan    masyarakat  adat,  legalisasi    dan perlindungan hak-hak tanah ikut memperkuat pertanian lokal dan
keragaman  budaya.  (Martua  S,  Heru  P, dan Dyah I.M, 2010)
Keberadaan  lahan  pertanian  pangan sebagai bagian dari lahan fungsi budidaya sangat penting dalam menyokong kedaulatan  pangan  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  wilayahnya  maupun  untuk dijual  ke  luar  wilayahnya.  Namun demikian,  permasalahan  yang  paling mendasar  dari  sektor  pertanian  ini  adalah semakin  menyusutnya  lahan  pertanian akibat alih fungsi lahan. Lahan
merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian.
Atas  dasar  hal  tersebut,  pada  tahun 2009  Pemerintah  bersama-sama  dengan DPR  mengesahkan  lahirnya  Undang- Undang No.41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Undang-undang  ini  diharapkan  dapat menahan  laju  konversi  lahan  sawah sehingga  dapat  menopang  ketahanan komoditas pangan di Indonesia. Di dalam kaitan antara UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dengan UU  No.  41  Tahun  2009  tentang  LP2B (UU  LP2B)  adalah  saling  melengkapi dimana  Reforma  Agraria  menetapkan luasan  kepemilikan  dan  penguasaan lahan,  sedangkan  UU  LP2B  lebih  kepada upaya  mempertahankan  status  luasan lahan  pertanian  produktif  agar  tidak terjadi  konversi  lahan  ke  non-pertanian, meskipun  lahan  tersebut  dapat  dialihkan status  kepemilikan  dan  kepenguasaannya tetapi  fungsinya  tetap  sebagai  lahan pertanian.
Kabupaten Tulungagung menjadi salah  satu  dari  Kabupaten  di  Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki Peraturan  Daerah  terkait  perlindungan lahan pertanian, yakni dengan dikeluarkannya  Perda  Nomor  18  Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pada  Kabupaten  tulungagung  sektor pertanian  merupakan  salah  satu  sektor penting  dalam  perekonomian,  seharusnya dikembangkan dengan tetap
mempertahankan  luasan  lahan  pertanian berkelanjutan  dan  tidak  ada  alih  fungsi. Menurut  keterangan  Kabid  Sanitasi  dan Prasarana  Dinas  Pertanian  Kabupaten Tulungagung, “Hampir setiap tahun lahan pertanian  yang  beralih  fungsi  menjadi permukiman  ataupun  bangunan  pabrik mencapai 5-10 hektare”
(https://jatim.antaranews.com/berita/7478 5/lahan-pertanian-di-tulungagung-terus- menyusut,  akses  3  Agustus  2019), sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tulungagung  perlu  membatasi  lahan- lahan  pertanian  dan  pangan  agar  tidak terjadi  penyusutan  lahan-lahan  tersebut sebagai  akibat  adanya  konversi  lahan pertanian menjadi non-pertanian.
Rumusan  masalah  yang  hendak penulis  suguhkan  pada  penulisan  jurnal ilmiah ini adalah:
Bagaimana Implementasi  kebijakan  Reforma  Agraria Terhadap  Lahan  Pertanian  di  Kabupaten Tulungagung,  Jawa  Timur?  Apa  saja faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaan  reforma  agraria  pada  lahan pertanian  di  Kabupaten  Tulungagung, Jawa Timur?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu  pengetahuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran
secara  sistematis,  analisis  dan  konstruktif terhadap  data  yang  telah  dihimpun  dan diolah  dengan  menggambarkan  makna tindakan-tindakan  sosial  dan  simbol- simbol  yang terjadi  di  dalam pelaksanaan reforma  agraria  khususnya  terhadap penguasaan dan penggunaan lahan pertanian  di  Kabupaten  Tulungagung,
penelitian  ini  secara  garis  besar  dapat dikelompokkan ke dalam ranah pendekatan socio-legal research.
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh dengan  melakukan  wawancara  dan  studi dokumen.  Wawancara    yang    dimaksud dalam    penelitian    ini  yaitu  wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan    terlebih    dahulu    daftar pertanyaan    sebagai    pedoman,    tetapi secara teknis dimungkinkan adanya variasi  pertanyaan  yang  akan  disesuikan dengan  situasi  dan  kondisi  pada    saat wawancara,    sehingga  proses    tanya jawab    dapat    berjalan  lancar    dan narasumber  dapat  lebih  mempersiapkan jawabannya.  Adapun  narasumber  yang diwawancarai adalah Kepala Seksi Pengolahan Lahan dan Air Dinas
Pertanian  Kabupaten  Tulungagung  dan Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Studi dokumen dimaksudkan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan  penelitian  yang  bertujuan untuk  menunjukkan  jalan  pemecahan penelitian  (Bambang  Sunggono,  2006), yang bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait, buku pustaka,  dan  jurnal  ilmiah  penunjang penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Reforma Agraria
Istilah agraria berasal  dari kata akker (bahasa  Belanda), agros (bahasa  Yunani) yang  berarti  tanah  pertanian, agger ( bahasa  Latin)  yang  berarti  tanah  atau sebidang  tanah, agrarian (bahasa  Latin) yang  berarti  tanah  untuk  pertanian
(Santoso.  2012).  Kata  reform  merujuk pada perombakan, mengubah dan menyusun/membentuk  kembali  sesuatu menuju perbaikan.
Istilah  lain  dari  Reforma  Agraria adalah Pembaharuan agraria yang
merupakan proses
restrukturisasi
(penataan  ulang  susunan)  kepemilikan,
penguasaan,  dan  penggunaan  sumber- sumber agrarian (khususnya tanah).
(Waskito, dkk. 2007)
Selanjutnya terkait pengertian reforma  agraria  menurut  Perpres  Nomor 86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria adalah penataan kembali struktur
penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan  Akses untuk  kemakmuran rakyat Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut  tujuan  dari adanya  program  Reforma  Agraria  untuk mengubah  susunan  masyarakat  warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi  susunan  masyarakat  yang  adil dan merata (Gunawan Wiradi, 2000).
Istilah  Pembaruan  Agraria  baru diperkenalkan  di  tahun  2001,  yakni  sejak lahirnya  Tap  MPR  Nomor  IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan pengelolaan  Sumber  Daya  Alam,  yang berarti  bahwa  istilah  Reforma  Agraria
(Agrarian  Reform)  lebih  dulu  dikenal dalam wacana ilmiah dibandingkan istilah Pembaruan  Agraria.  (Bernhard  Limbong,
2012)
Pemerintah  melaksanakan  agenda Reforma  Agraria  dengan  mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria). Perpres tersebut menjadi  komitmen  pemerintah  untuk melakukan  penataan  aset  dan  akses agraria  yang  telah  diamanatkan  dalam TAP  MPR  NO.  IX/MPR/2001  dan Undang-Undang  Pokok  Agraria.  (Sulasi Rongiyati, 2018)
Pada  hakikatnya  reforma  agraria mencakup tiga konsep berikut:
1. Konsep landreform ,  yakni  penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil
2. Konsep acces reform , yakni berkaitan dengan  penataan  penggunaan  atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif  disertai  penataan  dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan  petani  memperoleh akses  ke  sumber  ekonomi  di  wilayah pedesaan.  Akses  tersebut  antara  lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran  produksi,  koperasi  usaha tani,  dan  perbankan  (kredit  usaha rakyat)
3. Konsep policy atau regulation reform ,  yakni  berkenaan  dengan pengaturan  kebijakan  dan  hukum yang  berpihak  pada  rakyat  banyak. (Sulasi Rongiyati, 2018)
2. Implementasi  Kebijakan  Reforma Agraria terhadap Lahan Pertanian di  Kabupaten  Tulungagung,  Jawa
Timur
Pada era globalisasi saat ini, diketahui  bahwa  jumlah  lahan  pertanian,
khususnya yang digunakan untuk memproduksi pangan tidak tumbuh sebanding dengan
pertumbuhan penduduk, atau dengan kata lain pertumbuhan ketersediaan lahan pertanian rakyat  menjadi  berkurang.  Hal  ini disebabkan tingginya angka
pengalihfungsian  lahan  pertanian  untuk tujuan penggunaan lain.
Alih  fungsi  lahan  dapat  mempersulit Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan pangan,  karena  sektor  pangan  merupakan kebutuhan  pokok  setiap  masyarakat sehingga  mutlak  harus  dipenuhi.  Akan tetapi,  akibat  terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan  negara  harus  memberikan kebijakan  agar  mampu  melindungi  lahan pertanian.  Hal  ini  dimaksudkan  agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat  Indonesia  terkait  hak  atas pangan dapat terpenuhi dengan baik. (Ayu dan Heriawanto, 2018)
Pada  Kabupaten  tulungagung  sektor pertanian  merupakan  salah  satu  sektor penting  dalam  perekonomian,  seharusnya dikembangkan dengan tetap mempertahankan  luasan  lahan  pertanian berkelanjutan dan tidak ada alih fungsi.
Menurut  keterangan  Kepala  Seksi Pengelolaan  Lahan  dan  Irigasi  Dinas Pertanian
Kabupaten Tulungagung,
“Hampir  setiap  tahun  lahan  pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian misalnya  untuk  permukiman  ataupun industri”, dalam keterangannya ia
menunjukkan  hasil  survey  lapangan  dan digitasi penggunaan lahan eksisting tahun 2019 ditemukan bahwa lahan pertanian di Kabupaten  Tulungagung  sebagaimana Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  399  Tahun  2018,  telah beralih  fungsi  menjadi  bukan  pertanian yaitu  seluas  1.805,43  Ha  (Kepala  Seksi Pengelolaan  Lahan  dan  Irigasi  Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, wawancara, 21 Februari 2020).  Sehingga pemerintah  perlu  membatasi  lahan-lahan pertanian  dan  pangan  agar  tidak  terjadi penyusutan  lahan-lahan  tersebut  sebagai akibat  adanya  konversi  lahan  pertanian menjadi non-pertanian.
Menjadi tugas negara untuk memajukan  kehidupan  rakyat  secara umum dan meningkatkan taraf penghidupannya.  Hak  menguasai  Negara ini  termaktub  dalam  Pasal  33  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  (UUD  1945)  ayat  (2)  mangatur bahwa  “Cabang-cabang  produksi  yang penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh Negara”  dan  Ayat  (3)  yakni:  “Bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengaturan  terkait  hak  menguasai negara  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia  diatur  pada  Pasal  2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  (selanjutnya  disingkat UUPA), yaitu sebagai berikut:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dan  perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Usaha pemerintah baik dalam memenuhi
kebutuhan pangan
penduduknya, menghadapi tantangan berat  dan  karena  akibat  fenomena  alih fungsi  lahan  pertanian  untuk  tujuan penggunaan  lain.  Ketersediaan  lahan pertanian merupakan syarat  keberlanjutan sector  pertanian  dalam  mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Salah satu langkah strategis
perlindungan  terhadap  lahan  pertanian pangan  di  Kabupaten  Tulungaung  adalah penataan atau pengaturan untuk ditetapkan  sebagai  Kawasan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (KP2B).  Dengan demikian  perlu  dilakukan  penyusunan kajian  KP2B  yang  mempunyai  tujuan sebagai berikut :
a) Memberikan arahan perencanaan, pengendalian,
pemanfaatan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
b) Mewujudkan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan  mempertahankan  luas  lokasi lahan  pertanian  pangan  yang  telah ditetapkan  dalam  rangka  menjamin pasokan  pangan  dan  mendukung
ketahanan  pangan  di Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan  hasil  data  analisa  dari tim teknis kajian Rencana Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan, diketahui  dan  telah  terpetakan  bahwa seluas 140.01 Ha di lokasi lahan pertanian di  Kabupaten  Tulungagung  sebagaimana Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasioanal Nomor 399 Tahun 2018 adalah lahan/tanah yang merupakan aset
Pemerintah kabupaten Tulungagung tersebar di Kecamatan Rejotangan, Karangrejo, Kauman, Ngunut, Kedungwaru, Pakel, Ngantru, Sumbergempol, Gondang, Sendang, Pagerwojo,  Tulungagung  dan  Boyolangu. Dengan  mempertimbangkan  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 yang
mengatur  bahwa  luas  hamparan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan  minimal  adalah  5  Ha  dan verifikasi  luas  pertanian  pangan  yang berpotensi  untuk  bisa  dilakukan  tindakan perlindungan  seluas  18.250,36  Ha  dan juga  kriteria  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan sebagaimana dalam
Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2009, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah lahan pertanian di Kabupaten
Tulungagung : a. Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (LP2B)  adalah  seluas kurang lebih : 16.350,34 Ha
b. Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2CB), adalah seluas kurang lebih : 4.782,46 Ha
c. Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjjutan  (KP2B)  adalah  seluas kurang lebih : 21.132,79 Ha. Hasil  kajian  rencana  Lahan  Peranian pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  Kabupaten Tulungagung selanjutnya menjadi pertimbangan dan diintegrasikan ke dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Tulungagung  dalam  penetapan  Kawasan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (KP2B) dan  rencana  detail  tata  Ruang  Kabupaten dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2CB),  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat  Pelaksanaan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Tulungagung
Reforma agraria adalah sebuah agenda  besar  yang  dalam  pelaksanaanya membutuhkan  perencanaan  yang  tepat dan  cermat  guna  memastikan  tercapainya target  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Secara  garis  besar,  penyelenggaraan reforma  agraria  meliputi  empat  lingkup kegiatan  utama  yaitu  penetapan  objek; penetapan subjek; mekanisme dan delivery  system  reforma  agraria;  serta access reform. (Muhammad Ilham
Arisaputra, 2015)
Berikut adalah beberapa faktor pendukung  dalam  pelaksanaan  reforma agraria pada lahan pertanian di Kabupaten
Tulungagung:
1. Dari  segi  regulasi,  sebagai  penguat UUPA  dan  Perpres  No  86  Tahun 2018  tentang  Reforma  Agraria,  yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  4  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  khususnya  pada  pasal  5  ayat (2)  mengenai  stategi  perlindungan petani, antara lain  dilakukan melalui peningkatan  sarana  dan  prasarana produksi pertanian; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dibuatnya  asuransi  pertanian;  dan penggantian  rugi  jika  gagal  panen akibat  kejadian  luar  biasa  yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  Nomor  20  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya  pada  pasal  4a  pada pokoknya  mengatur  pengembangan sistem  informasi  spatial  untuk  lahan potensi sawah irigasi dan non irigasi; percepatan  pelaksanaan  identifikasi LP2B;  penetapan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  pada  rencana tata  ruang;penghentian  perpanjangan ijin  pemanfaatan  ruang  di  lahan peruntukan pertanian; pengembangan pelatihan sektor pertanian; dan pencegahan dan penindakan terhadap adanya tindakan pelanggaran.
3. Dikeluarkannnya pula Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/786/013/2019 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Tulungagung. Dalam Keputusan Bupati tersebut dibentuk tim koordinasi tanah Kabupaten Tulungagung, bertindak sebagai pengarah adalah Bupati Tulungagung, Ketua oleh Sekeretarus Daerah  Kabupaten  Tulungaggung, Wakil  Ketua  oleh  Kepala  Pertanahan
Kabupaten  Tulungagung,  Sekretaris merangkap  anggota  adalah  Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kabupaten  Tulungagung,  dan  lima orang  anggota  yaitu  Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pekerjaan  Umum dan  Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, Kepala  Bagian  Hukum  Sekretaruat
Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Kepala  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman,  dan  Sumber  Daya  Air
Kabupaten  Tulungagung  (Lampiran
Keputusan Bupati Tulungagung Nomor  188.45/786/013/2019  tanggal 22 November 2019).
4. Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya telah menyiapkan  data  Lahan  Pertanian
Pangan. Adapun data LP2B Kabupaten Tulungagung yang
merupakan  milik  perorangan  (petani) berjumlah  kurang  lebih  26151,89  ha.
Data  tersebut  juga  menjadi  dasar untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi Jawa Timur.
Dari  faktor  penunjang  yang  telah disebutkan  di  atas,  Pemerintah  Daerah
Kabupaten
Tulungagung berupaya memaksimalkan  lahan  pertanian  yang telah  ada  sebagai  objek  reforma  agraria khususnya  di  bidang  pertanian,  karena memang  tidak  diadakan  penambahan lahan pertanian, akan tetapi  fokusnya  ada pada  optimalisasi  hasil  pertanian  dan dapat  memberikan  akses  pada  penerima manfaat  sebagi  subjek  dari  reforma agraria  (Kepala  Seksi  Pengolahan  Lahan dan Air Kabupaten Tulungagung, wawancara, 27 April 2020).
Ada  faktor  pendukung,  adapula faktor  penghambat.  Satu  dekade  lebih belakangan, Indonesia disuguhkan dengan keragu-raguan  tentang  reforma  agraria, baik  itu  secara  pemahaman  maupun pelaksanaannya. Sementara berbagai kebijakan  anti  reforma  agraria  terus berjalan,  sehingga  konflik-konflik  agraria sampai  saat  ini  masih  terus  tejadi  di berbagai  sektor.  (Tri  Chandra  Aprianto, 2014)
Pelaksanaan reforma agraria di bidang pertanian Kabupaten Tulungagung juga  memiliki  beberapa  hambatan  dan tentan  terjadi  konflik  agraria  khususnya pada sektor pertanian, beberapa diantaranya adalah:
1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi Pemerintah Daerah setempat  dengan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tulungagung.  sehingga kantor  pertanahan  kesulitan  dalam melakukan pendataan lahan pertanian yang  menjadi  objek  reforma  agraria. Fakta  empirisnya,  banyak  berdiri
rumah-rumah  warga  di  atas  tanah yang peruntukannnya seharusnya untuk lahan pertanian, karena pemberian  ijin  pendirian  perumahan masih cenderung dipermudah (Kepala  Seksi  Penatagunaan  Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung,  wawancara,  29  April 2020). 2. Setelah  dikeluarkannya  Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/786/013/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Tulungagung,  belum  ada  realisasi konsolidasi  tanah  dengan  maksimal karena tengah terjadi persoalan internal  pada  pemerintah  daerah setempat.
3. Informasi  mengenai  lahan  pertanian baik  objeknya,  subjeknya,  maupun
mekanisme dan persebaran
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan  lahannya  tidak  terekam dengan  baik  dalam  komputerisasi data di Kantor Pertanahan (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan). KKP itu sendiri
bertujuan  untuk  menciptakan  tertib adminsitrasi
pertanahan,
meningkatkan dan mempercepat pelayanan  di  bidang  pertanahan,  dan meningkatkan kualitas informasi pertanahan  BPN,  serta  memudahkan pemeliharaan data pertanahan.
4. Reforma agraria di Kabupaten
Tulungagung  lebih  difokuskan  pada perluasan  akses  jalan.  Hal  ini memang  tidak  dapat  dipersalahkan, karena  akses  jalan  juga  untuk
mengakomodir  kepentingan  umum, akan  tetapi  perluasan  akses  jalan  ini dilakukan  dengan  mengambil  lahan sawah  milik  petani  yang  akhirnya mereka terima nasib lahannya dicabut alih-alih  untuk  kepentingan  umum, tetapi hak-hak petani terpinggirkan.
5. Banyaknya  permohanan  masyarakat untuk  melakukan  pecah  kepemilikan lahan  pertanian  baik  sawah  basah ataupun  sawah  kering.  Atas  dasar pembagian warisan, maka pemecahan tersebut  dikabulkan  permohonannya, dan setelahnya, fungsi sawah menjadi kabur,  karena  lebih  banyak  dibangun rumah/tempat tinggal (Hasil Wawancara  dengan  Kepala  Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa yang didukung  dengan pemaparan pada bagian sebelumnya, Kabupaten Tulungagung telah mendukung upaya percepatan reforma agraria melalui dibuatnya berbagai kebijakan antara lain : Peraturan Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Nomor 20  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan,  Keputusan  Bupati
Tulungagung Nomor 188.45/786/013/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Tulungagung, dan juga terdapat hasil data kajian  rencana  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan dari Dinas Pertanian Kabupaten  Tulungagung  sebagai  dasar
untuk  melakukan  revisi  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Jawa
Timur. Namun demikian
dalam implementasinya  ditemukan  hambatan atau  kendala  sehingga  tujuan  reforma agraria  belum  tercapai.  Permasalahan utama terletak pada masih terjadi peralihan kepemilikan sawah menjadi non sawah  disebabkan  keputusan  petani  di tengah  pesatnya  pengembangan  kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian semakin sulit
diandalkan sebagai kegiatan utama rumah tangga pedesaan.
Dengan  demikian  adanya  perubahan kepemilikan  maupun  penguasaan  lahan pertanian  melalui  berbagai  proses  yang dapat  terjadi  disebabkan  oleh  adanya transaksi  seperti  jual  beli,  pembagian waris,  hibah  atau  transaksi  lainnya sehingga  seseorang  berhak  ataupun  tidak berhak  atas  lahan  pertanian  tersebut.  Hal ini  memberikan  pengaruh  yang  besar terhadap  kehidupan ekonomi  petani bahkan  memunculkan  jenis  pekerjaan baru bagi yang bersangkutan.
Diperlukan  peran  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tulungagung  agar  konsistensi dan  terus  berkomitmen  untuk  mencegah alih  fungsi  lahan  pertanian,  serta  jangan sampai  mempunyai  anggapan  bahwa pertanian  tidak  cukup  mendongkrak Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sehingga lebih  tertarik  dengan  investor  atau membangun  peruntukkan  lain  pada  lahan pertanian.
Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi juga harus  dilaksanakan,  yakni  mengenai peraturan  perundang-undangan  tentang
alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran, sehingga memberikan kesadaran  bagi  masyarakat,  khususnya petani bahwa hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas nasional terkait pengadaan  pangan  yang  sifatnya  penting. Terakhir, untuk memotivasi petani pemerintah  harus  terus  memberikan bantuan  pada  kegiatan  pertanian,  seperti bantuan  pupuk,  bibit  unggul,  dan  lain- lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Kementrian  Riset  dan  Teknologi Republik  Indonesia  telah  memfasilitasi penelitian ini melalui dana hibah,
Universitas Pamulang Khususnya Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian
Masyarakat  (LPPM)  yang  membantu penulis dalam koresponden dengan narasumber.  Penelitian  ini  didanai  oleh
Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia  berdasarkan  Surat  Perjanjian Kontrak
Penelitian
Nomor:
0150/D5/KP/LPPM/UNPAM/IV/2020.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Literatur
Arisaputra, M.I., (2015). Reforma Agraria Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Raja Rajawali Pers.
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Tulungagung (2019). Hasil  Data  Kajian  Rencana Lahan Pertanian Pangan.
Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten
Tulungagung.  (2020).    Wawancara pada  tanggal  29  April  2020  pukul 10.00  WIB.  Kantor  Pertanahan Kabupaten Tulungagung.
Kepala  Seksi  Pengolahan  Lahan  dan  Air
Kabupaten  Tulungagung.  (2020). Wawancara  pada  tanggal  27  April 2020 pukul 10.00 WIB.
Limbong,  B.  (2012 ).  Reforma  Agraria.
Margaretha Pustaka. Jakarta.
Santoso,  Urip.  (2012). Hukum  Agraria Kajian Komprehesif. Kencana Prenada Media Grup. Surabaya. Waskito, Arnowo. H., (2017).
Pertanahan,  Agraria,  dan  Tata Ruang , Kencana. Jakarta.
Wiradi,  Gunawan.  (2000).  Reformasi Agraria: Perjalanan  yang  Belum Berakhir. INSIST Press. Yogyakarta.

## Jurnal
Aprianto,  T.C.,  (2014).  Reforma  Agraria:
Momentum Keadilan Dan Kesejahteraan. Bhumi Jurnal
Agraria  dan  Pertanahan ,  39:  356- 358.
Ayu,  I.K.,  Heriawanto,  B.K.,  (2018). Perlindungan Hukum Terhadap
Lahan  Pertanian  Akibat  Terjadinya Alih  Fungsi  Lahan  di  Indonesia. Jurnal  Ketahanan  Pangan ,  2(2)  : 122-130.
Kantun,  S.  (2017).  Penelitian  Evaluatif
Sebagai Salah Satu Model Penelitian dalam Bidang Pendidikan. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, 10 (2): 1–15.
Rongiyati, Sulasi. (2018). Reforma Agraria  Melalui  Perpres  Nomor  86 Tahun 2018. Kajian Singkat Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis. 10 (19) : 1. Sihaloho, M., Purwandari, H.,
Mardiyaningsih, D.I., (2010). Reforma  Agraria  Dan  Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus
Pertanian  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura di Jawa Barat. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 4(1), 146-168.

## Internet
Lahan  Pertanian  di  Tulungagung  terus menyusut. (2011). https://jatim.antaranews.com/berita/
74785/lahan-pertanian-di-
tulungagung-terus-menyusut, diakses  pada  tanggal  03  Agustus 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor  41 Tahun  2009
tentang Perlindungan Lahan
Pertanian  Pangan Berkelanjutan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2011  tentang  Penetapan  dan  Alih Fungsi Lahan   Pertanian
Peraturan  Presiden  Nomor    86  Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah  Nomor    18  Tahun  2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, Ali Imron: Kebijakan Reforma Agraria...
Lampiran Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/786/013/2019 tanggal 22 November 2019.