## Relevansi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam

## Asnawan
Dosen Institut Agama Islam Al Falah As-Sunniyyyah Kencong Jember Jawa Timur Email: asnawan@inaifas.ac.id

## Abstract
Policies on improving the quality of PAI education through the use of information and communication technology in education in the form of developing systems, methods and learning materials using ICT. This activity will also develop a school information network system, infrastructure and human resources to support its implementation, both in the interests of education management and the learning process. By using ICT in the education of students in regular schools, residents learn in non-formal education and students who need the development of local excellence-based schools in each district of the city; the expansion of education units based on local excellence by regional governments is carried out in order to carry out the mandate of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System which will be gradually developed in each province and district/city.
Keywords: Policy, Education Quality, Islamic Religious Education (PAI)

## Pendahuluan
Kebijakan  secara  etismologi  diturunkan  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  “Polis” yang  artinya  kota  (city). 1 Kebijakan  berarti  seperangkat  tujuan-tujuan,  prinsip- prinsip  serta  peraturan-peraturan  yang  membimbing  suatu  organisasi.Kebijkan (policy),  menunjukan  adanya serangkaian  alternatif  yang  dipilih  berdasarkan prinsip-prinsip  tertentu,  sedangkan  kebijaksanaan  (wisdon),  berkenaan  dengan satu  keputusan  yang  cenderung  memperbolehkan  sesuatu  yang  sebenarnya dilarang,  atau  sebaliknya,  karena  alasan-alasan  tertentu,  seperti  pertimbangan kemanusian, keadaan darurat yang sebenarnya. 2
1 Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 75
2 Abdul  Halim  Soebahar, Kebijakan  Pendidikan  Islam  Dari  Ordonansi  Guru  Sampai  Uu Sisdiknas, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2013), h. 11
Menurut  Anderson  dalam  bukunya budi  winarno 3 Kebijakan  ialah Pertama dalam konteks politik modern sebagai perencanaan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam  sistim  politik.Kedua, kebijakan  merupakan  arah  atau  pola  tindakan  yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  dan  bukan  merupakan  keputusan-keputusan tersendiri.  Suatu  kebijakan  mencakup  tidak  hanya  keputusan  untuk  menetapkan undang-undang  mengenai  suatu  hal,tetapi  juga  keputusan- keputusan    beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi permasalahan tertentu. Dalam kebijakan, juga dikenal istilah keputusan kebijakan yaitu keputusan- keputusan yang dibuat oleh pejabat- pejabat pemerintahan  yang  mengesahkan  atau  memberi  arah  substansi  kepada  tindakan- tindakan  kebijakan  publik,  termasuk  dalam  kegiatan  ini  adalah  menetapkan undang- undang dan peraturan-peraturan.
Sedangkan  konsep  kebijakan  pendidikan Islam  adalah  konsep  yang  sering didengar,  dikaji  dan  sering  didiskusikan,  tetapi  sering  kali  seringkali  kurang dipahami  makna  sesungguhnya.Karena  itu,  konsep  kebijkan  dan  kebijaksanaan sering  dipertukarkan  antara  satu  dengan  yang  lain,  baik  tataran  pemahaman maupun  implementasinya,  sehingga  penjelasan singkat  sangat  diperluka,  agar istilah kedua tersebut bisa digunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya 4 .Karena  dua  konsep  tersebut  mempunyai  makna  yang  cukup berbeda.Dari  deskripsi  singkat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kebijaksanaan sering  kali  dimaknai  melanggar  sesuatu  karena  alasan  tertentu,  sedangkan kebijakan  merupakan  hasil  analisis  yang  mendalam  terhadap  berbagai  altenatif yang  bermuara  pada  keputusan  tentang  alternatif  terbaik.Dengan  memahami perbedaan  makna  kedua  konsep  tersebut,  diharap  agar  masing-masing  istilah tersebut digunakan degunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya 5 .
3 Budi winarno, Teory dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Med Press, 2002), h, 20
4 Indah Muliati,  ‘Manajemen  Konflik  Dalam  Pendidikan  Menurut  Perspektif  Islam’, Tingkap 12,  no.  1  (1  April  2016):  39-52 –52;  Ahmad  Fauzi,  ‘Kepemimpinan Kepala  Madrasah Dalam  Mengembangkan  Lembaga  Pendidikan  Islam’, Nidhomul  Haq:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (6 December 2017): 42 – 53.
5 Moh  Khoiruddin,  ‘Analisis  Kebijak an  Kurikulum  Pendidikan  Islam  Di  Lembaga Pendidikan Islam’, JOIES: Journal of Islamic Education Studies 1, no. 1 (2016): 141 – 154.
Jadi  Kebijakan  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  sudah  tidak  asing  lagi dalam  kehidupan  berbangsa,  konsep  yang  sering  kita  dengar,  kita  ucapkan  dan kita  lakukan, tetapi  kita  tidak  mengetahui  maknanya.Kebijakan  merupakan keputusan  yang  telah  ditetapkan  atau  standing  decision  yang  memiliki karakteristik tertentu seperti konsistensi sikap dan keberulangan bagi subyek dan obyeknya.Sementara  kebijakan  pendidikan  dapat  dimaknai  sebagai  kebijakan yangditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  pendidikan  di  negaranya.Yang pasti,  kebijakan  apapun  itu,  selalu  diwujudkan  dalam  bentuk  keputusan  yang menekankan  pada  implementasi  tindakan,  terlepas  dari  tindakan  tersebut  pada akhirnya  dilakukan  atau  tidak.  Dapat  dipahami  kebijakan  pendidikan  merupakan keseluruhan  proses  dan  hasil  perumusan  langkah-langkah  strategis  pendidikan yang  dijabarkan  dari  visi,misi  pendidikan  dalam  rangka  untuk  mewujudkan tercapainya  tujuan  pendidikan  dalam suatu  masyarakat  untuk  suatu  kurun  waktu tertentu.

## Pembahasan

## Peningkatan Mutu Pendidikan
Mutu  dewasa  ini  merupakan  isu  penting  yang  dibicarakan  Hampir  dalam setiap  sektor  kehidupan,  dikalangan  bisnis,  pemerintah,  sistem  pendidikan,  dan sektor  lainnya.  Dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia,  mutu  adalah  ukuran  baik buruk suatu benda; kadar, taraf, derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya), kualitas. 6 Dalam  pengertian  lain,  mutu  diartikan  sebagai  mkna  drajat  (tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  landasan  dan  dasar  pendidikan islam yaitu Al- Qur’an dan Al -Sunnah belum benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagai akibat belum adanya sarjana dan pakar diindonesia yang secara khusus mendalami pemahaman Al- Qur’an dan Al -Sunnah dalam perspektif
6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667
pendidikan  islam. 7 Ummat  islam  belum  banyak  yang  mengetahui  tentang  isi kandungan  Al- Qur’an  Al -Sunnah  yang  berhubungan  dengan  pendidikan  secara baik. Akibatnya pelaksanaan pendidikan islam belum berjalan diatas landasan dan dasar ajaran islam itu sendiri.
Secara  historis  perkembangan  pendidikan  islam  sangat  terkait  dengan kegiatan dakwah islamiyah. 8 Pendidikan islam berperan sebagai mediator, dimana ajaran  islaam  dapat  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dalam  berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah, masyarakat indonesia dapat memahami, menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  islam  sesuai  dengan  ketentuan  Al- Qur’an dan  Asunnah.  Sehubungan  dengan  itu  tingkat  kedalaman  pemahaman, penghayatan  dan  pengalaman  masyarakat  terhadap  ajaran  islam  amat  tergantung pada tingkat kualitas pendidikan islam yang diterimanya.
Berdasarkan kerangka tersebut diatas, maka pendidikan islam di indonesia sering  kali  berhadapan  dengan  berbagai  masalah  yang  tidak  ringan.  Salah  satu permasalahan  yang  tidak  ringan  dan  dihadapi  oleh  bangsa  indonesia  adalah rendahnya mutu pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar  dan  menengah.  Bahkan  lebih  naif  lagi,  madrasah  diposisikan  pada  posisi yang  terendah  diantara  lembag-lembaga  pendidikan  yang  mempunyai  kualitas rendah tersebut, yaitu sekolah negeri dan sekolah kristen. 9
Rendahnya  mutu  pendidikan  tersebut  dapat  diperhatikan  pada  hasil-hasil studi  internasional  yang  selalu  mendapatkan  pendidikan  indonesia  dalam  posisi
7 Diantara  buku  yang  membahas  pendidikan  islam  dalam  perspektif  Al- Qur’an  adalam muhammmad  Quthb, Pendidikan  Dalam  Al- Qur’an dan  Ali  Khalil  Abul  Ainain, FilsafatAl Tarbiyah  Al-Islamiyah  Fi  Al- Qur’an .  Buku-buku  ini  ditulis  dalam  bahasa  arab  yang  pada umumnya belum banyak dikenal oleh para pelajar islam di indonesia. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan  pendidikan  islam  sebagai  sebuah  ilmu  menujukkan  keterlambatan  dibandikan dengan studi islam lainnya seperti Fiqih, Ilmu Kalam, Tafsir, Hadis dan sebagainya. Lihat: Abudin Nata, Menejemen  Pendidikan:Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia (Jakarta: Prenada media, 2003), h. 02
8 Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  data  dan  sumber  sejarah  masuknya  islam  di  indonesia sebagai  kegiatan  dakwah  islamiyah,  karena  secara  tidak  langsung  masuknya  islam  diindonesia sekaligus  mengakomodir  kegiatan  pendidikan  islam  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  meminjam istilah mahmud yunus, “sejarah pendidikan islam sama yuanya dengan masuknya agama tersebut ke  ind onesia”.  Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia, (Jakarta:  Hidakarya Agung, 1985), h. 6
9 Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Islam: di  sekolah, Madrasah,  dan Perguruan Tinggi(Jakarta:P.T. Radja Grafindo Persada, 2005), h. 189-190
“juru kunci”. Hasil studi The Third Internasional Mathematics And Scien se Study Repeat  1999  (TIMSSS-R1999)  yang  dilaksanakan  pada  38  negara  dari  lima benua,  yaitu  Asia,  Australia,  Afrika,  Amrika  dan  Eropa  menempatkan  peserta didik  SLTP  indonesia  pada  urut  ke  32  dan  34  untuk  sekor  tes  IPA  dan Matematika.  Peserta  didik  dari  tentanggga  Singapura  menduduki  urutan  yang pertama dan kedu untuk skor Matematika dan  IPA. Indikaator lain menunjukkan bahwa  berdasarkan  pada  Human  Development  Index  (HDI),  indonesia  berada pada  urut  yang  ke  102  dari  164  negara  dan  indonesia  masih  berada  dibawah vietnam.  Disamping  itu  hasil  studi  International  Institute  For  Development menempatkan indonesia pada urutan ke 49 dari 49 negara.
Mutu  dalam  kontek  pendidikan  berkaitan  dengan  upaya  memberikan pelayanan  yang  paripurna,  dan  memuaskan  bagi  para  pemakai jasa  pendidikan. Dalam sitem penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (quality) juga akan selalu berkaitan  dengan  bagaimana  input  peserta  didik,  proses  penyelenggaraan pendidikan  dengan  fokus  layanan  peserta  didik,  samapai  bagaimana  Output lulusan  yang  dihasilkan.Segala  menyatakan,  bahwa  mutu  pendidikan  adalah gambaran  dan  karakteristik  yang  menyeluruh  jasa  pelayanan  pendidikan  secara internal,  mupun  ekternal  yang  menunjukkan  kemampuannya,  memuaskan kebutuhan  yang  diharapkan,  atau  yang  tersirat  yang  menyangkut  input,  proses, dan  output  pendidikan. 10 Mutu  pendidikan  tidak  saja  ditentukan  oleh  sekolah sebagai  lembaga  pengajaran,  tetapi  juga  disesuaikan  dengan  apa  yang  menjadi pandangan  dan  harapan  masyarakat  yang  selalu  berkembang  seiring  dengan perkembangan  zaman.  Bertitik  tolak  pada  kecendrungan  ini,  penilaiaan masyarakat tentang mutu lulusan sekolahpun terus-menerus berkembang. Karena itu  sekolah  harus  meningkatkan  mutu  lulusannya,  dengan  menyesuaikan perkembangan tuntutan masyarakat, menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma yang ideal.
Maka  dari  itu,  mutu  dalam  pendidikan  dapat  saja  disebutkan mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah  yang mungkin dilakukan
10 Syaiful  Sagala, Menejemen  Strategik  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan:  Pembuka Ruang Kreatifitas, Inovasi, Dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah (Bandung: Alfabeta 2009), h. 170
secara kreatif dan konstruktif. 11 Mutu dalam pendidikan memang dititiktekan pada pelajar  dan  proses  yang  ada  didalamnya.  Tanpa  adanya  proses  yang  baik,  maka madrasah  yang  bermutu  juga  mustahil  untuk  dicapai.  Kondisi  mutu  pendidikan juga  dipelaporkan  oleh.  Suryadi  dalam  bukunya,  Sebagai  berikut: 12 Kemampuan membaca  (Reading  Literacy) anak-anak  Indonesia  sangat  rendah  bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan dalam kawasan ASEAN  sekali  pun.  International  Association  For  Evaluation  Of  Educational (IEA)  pada  tahun  1992  dalam  sebuah  study  kemampuan  membaca  murid-murid Sekolah Dasar kelas IV pada 30 negara di dunia, menyimpulkan bahwa Indonesia menempati  urutan  ke-29  setingkat  diatas  Venezuela  yang  menempati  peringkat terakhir pada urutan ke-30. 13
Data-data  diatas  menunjukan  bahwa  pendidikan  di  Indonesia  belum bermutu. Untuk  memperbaiki  mutu  pendidikan  maka  harus  dipahami  mengenai konsep  mutu.  Menurut  Edward  Salliss,  Mutu  merupakan  cara  yang  menentukan apakah  produk  terakhir  sesuai  sesuai  dengan  standar  atau  belum. Beeby  melihat mutu  pendidikan  dari  tiga  perspektif  yaitu:  perspektif  ekonomi,  sosiologi  dan pendidikan.  Berdasarkan  perspektif  ekonomi,  pendidikan  yang  bermutu,  adalah yang  mempunyai  kontribusi  tinggi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Lulusan pendidikan  secara  langsung  dapat  memenuhi  angkatan  kerja  di  dalam  berbagai
11 Syafaruddin,  menejemen Mutu  Terpadu  Dalam  Pendidikan:  Konsep,  Strategi  Dan Aplikasi (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 35
12 Ace Suryadi. Mewujudkan  Masyarakat  Pembelajar.(Bandung:  Widya  Aksara  Press, 2009), h. 151
13 Data  diatas  relevan  dengan  hasil  studi  dari  Vincent  Greannary  yang  dikutip  oleh  World Bank dalam sebuah laporan pendidikan “Education in Indonesia from Crisis to Recovery” tahun 1998. Hasil studi tersebut menunjukan bahwa rata-rata kemampuan membaca anak-anak kelas VI Sekolah  Dasar  di  Indonesia  hanya  mampu  meraih  kedudukan  paling  akhir  dengan  nilai  51,7 setelah  Filipina  yang  memperoleh  nilai  52,6  dan  Thailand  dengan  nilai  65,1  serta  Singapura dengan  nilai  74,0  dan  Hongkong  yang  memperoleh  nilai  75,5.Buruknya  kemampuan  membaca anak-anak  kita  sebagaimana  data  diatas  berdampak  pada  kekurang  mampuan  mereka  dalam penguasaan  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  Matematika.  Hasil  tes  yang  dilakukan  oleh Trends  in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dalam tahun 2003 pada 50 negara di dunia terhadap  para  siswa  kelas  II  SLTP,  menunjukkan  prestasi  siswa-siswa Indonesia  yang  hanya mampu  meraih  peringkat  ke-34  dengan  nilai  420  dalam  kemampuan  bidang  Matematika  dengan nilai  411  dibawah  nilai  rata-rata  Internasional  467.Hasil  test  bidang  ilmu  pengetahuan  mereka harus  mampu  menduduki peringkat ke-36 dengan nilai 420 di bawah nilai rata-rata Internasional 474. Dibandingkan dengan anak-anak Malaysia mereka telah berhasil menduduki nilai 508 diatas nilai  Internasioanl.Dan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  mereka  menduduki  peringkat  ke-20 dengan  nilai  510  diatas  nilai  rata-rata  Internasional.Dengan  demikian  tampak  jelas  bahwa kecerdasan bangsa kita sangat jauh ketinggalan dibawah negara-negara berkembang lainnya.
sektor  ekonomi.  Dengan  bekerjanya  mereka  pertumbuhan  ekonomi  dapat didorong  lebih  tinggi.  Menurut  pandangan  sosiologi,  pendidikan  bermutu  adalah pendidikan  yang  bermanfaat  terhadap  seluruh  masyarakat  dilihat  dari  berbagai kebutuhan  masyarakat,  seperti  mobilitas  sosial,  perkembangan  budaya, pertumbuhan  kesejahteraan,  dan  pembebasan  kebodohan.  Dalam  konteks persekolahan,  mutu  dipandang  sebagai  kemampuan  sekolah  untuk  merespon  dan memenuhi kebutuhan murid dan masyarakat.

## Indikator Peningkatan Mutu Pendidikan
Mutu  pendidikan  sering  diindikasikan  dengan  kondisi  yang  baik, memenuhi  syarat,  dan  segala  komponen  yang  harus  terdapat  dalam  pendidikan, kompononen-komponen  tersebut  adalah  masukan,  proses,  keluaran,  tenaga kependidikan, sarana prasarana dan biaya. Mutu pendidikan juga merupakan salah satu  faktor  penentu  daya  saing  bangsa,  sehingga  untuk  dapat  tetap  bisa  bertahan dalam  percaturan  global,  maka  pendidikan  yang  bermutu  mutlak  diperlukan. Peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  sarana  pembangunan  di  bidang pendidikan  nasional,  dan  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  peningkatan kualitas manusia Indonesia (menyeluruh). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional menyatakan:
“Bahwa  pendidikan  n asional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  budiman dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab”. 14
14 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sikdisnas (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 7
Mutu  pendidikan  harus  diupayakan  untuk  mencapai  kemajuan  yang dilandasi  oleh  suatu  perubahan  terencana  menurut  segala  peningkatan  mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu: 1) peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus  ditempuh  untuk  mencapai  mutu  pendidikan  yang  dipersyaratkan  oleh tuntutan  zaman,  2)  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  berorientasi  pada keterampilan  hidup,  esensial,  yang  dicakupi  oleh  pendidikan  yang  berlandasan luas, nyata, dan bermakna. 15
Lebih  lanjut  segala  menyatakan,  bahwa  lembaga  pendidikan  dapat dikatakan  bermutu,  apabila  prestasi  sekolah  khususnya,  prestasi  peserta  didik, menunjukkan  pencapaian  yang  tinggi  dalam;  1)  prestasi  akademik,  yaitu  nilai raport dan nilai kelulusan memenuhi standart yang ditentukan, 2). Memiliki nilai- nilai  kejujuran,  ketaqwaan,  kesopanan,  dan  mampu  mengapresiasi  nilai-nilai budaya,  dan  3).  Memiliki  tanggung  jawab  yang  tinggi,  dan  kemampuan  yang diwujudkan  dalam  bentuk  keterampilan,  sesuai  dengan  standart  ilmu  yang diterimanya  di  sekolah.  Pendidikan  yang  bermutu  adalah  pendidikan  yang  dapat menghasilkan peserta  didik  yang  memiliki  kemampuan,  wawasan,  dan keterampilan sesuai dengan standart  yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang  cukup  untuk  berkompetensi  di  pasar  kerja  maupun  dengan  tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidupannya.

## Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan
Setidaknya  terdapat  dua  faktor  yang  dapat  menjelaskan  kenapa  upaya perbaikan  mutu  pendidikan  selama  ini  kurang  atau  tidak  berhasil. Pertama, strategi  pembangunan  selama  ini  lebih  bersifat input  oriented 16 .  Strategi  yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah  dipenuhi,  seperti  penyediaan  buku-buku  (materi  ajar)  dan  alat  belajar
15 Moh.  Fathorrahman,Implementasi  Menejemen  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Islam (Peningkatan  Pendidikan  Lembaga  Pendidikan  Islam  Secara  Holistik,  Praktik  Dan  Teori) (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 55
16 Muhammad  Anas  Ma`arif,  ‘Pendidikan  Islam  Dan  Tantangan  Modernitas’, Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 (26 March 2016): 47 – 58.
lainnya,  penyediaan  sarana  pendidikan,  pelatihan  guru  dan  tenaga  kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (pendidikan tinggi islam) akan dapat  menghasilkan  outpout  (keluaran)  yang  bermutu  sebagaimana  yang diharapkan. Kedua,  pengelolaan  selama  ini  masih  bersifat  marco-oriented,  diatur oleh  jajaran  birokrasi  di  tingkat  pusat.  Akibatnya  banyak  faktor  yang diproyeksikan  di  tingkat  makro  (pusat)  tidak  terjadi  atau  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya  ditingkat mikro (sekolah).  Dengan  kata  lain,  bahwa kompleksitasnya  cakupan  permasalahan  pendidikan,  seringkali  tidak  dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 17
Abdurrahman Sholeh menyatakan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang menyebabkan  mutu  pendidikan  mutu  pendidikan  menurun  dan  mengalami perkembangan  yang  tidak  merata. Pertama,  kebijakan  penyelenggaraan pendidikan  nasional  yang  menggunakan  pendekatan  educational  production function  atau  input-output  yang  dilaksanakan  secara  tidak  konsekuen. Kedua, penyelenggara  pendidikan  nasional  dilakukan  secara  birokratis-sentralsistik, sehingga  menempatkan  sekolah  madrasah  sebagai  penyelenggara  pendidikan sangat  tergantung  pada  keputusan  birokrasi  yang  panjang  dan  kadang-kadang kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah  (Madrasah) setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan  pendidikan  selama  ini  pada  umumnya  lebih  bersifat  dukungan Input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). 18
Visi,  misi  dan  tujuan  pendidikan  tinggi  pun  juga  masih  belum  berhasil dirumuskan  dengan  baik.  Tujuan  pendidikan  tinggi  islam  seringkali  diarahkan untuk  menghasilkan  manusia-manusia  yang  hanya  menguasai  ilmu  islam  ah-sih, dan visinya diarahkan untuk mewujudkan manusia yang salih dalam arti yang taat beribadah  dan  gemar  beramal  untuk  tujuan  akhirat.  Akibat  dari  keadaan  yang
17 Umaidi, Menejemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah; Sebuah  Pendekatan  Baru Dalam  Pengelolaan  Sekolah  Untuk  Meningkatkan  Mutu  Internet/Mbs/Artikel  Pendidikan ( Network.Mbs.Htm. 1999), h. 11
18 Abdul  Rahman  Shaleh, Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa (Jakarta:  P.T.Raja Grafindo Persda, 2004), h. 243-244
demikian  ini,  maka  para  lulusan  pendidikan  tinggi  islam  hanya  memiliki kesempatan  dan  peluang  yang  cukup  terbatas,  yaitu  hanya  sebagai  pengawal moral  bangsa. 19 Mereka  kurang  mampu  bersaing  dan  tidak  mampu  merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam memasuki lapangan kerja, akibatnya lulusan perguruan tinggi islam semakin termarginalisasikan dan tidak berdaya.

## Kendala dan Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan
Dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  memuat  cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu, harkat  dan  martabat  seluruh  warga  negara  akan  dapat  terwujud.  Sekolah  dan system  sekolah  sebagai  suatu  lembaga  social  dan  pendidikan  dipilih  dan ditempatkan di antara system kelembagaan yang telah ada. Fungsi utama sekolah pada  awalnya  adalah  pengajaran,  setidak-tidaknya  dalam  terminology,  namun dalam  perkembangannya  sekolah  berfungsi  majemuk  dengan  pendidikan  sebagai intinya.  Persoalan  jumlah  dan  siapa  yang  perlu  memperoleh  pendidikan  kiranya cukup  jelas,  yaitu  semua  rakyat  pembentuk  bangsa  kita,  sedangkan  yang  perlu dipikirkan dan di usahakan adalah kualifikasi dan mutu atau mutu, kecerdasannya, dan jalan serta cara mencapainya merupakan implikasi pesan utama cita-cita yang diletakkan  oleh  bapak-bapak  pendiri  Republik  Indonesia  dan  pengisian  pesan tersebut  perlu  dicari,  dikaji,  dan  terus  dikembangkan. 20 Dengan  melihat  masalah mutu  pendidikan  yang  rupanya  sudah  sangat  menggelitik  dunia  pendidikan dewasa  ini.  Bukan  saja  bagi  para  professional,  juga  bagi  masyarakat  luas  pun terdapat  suatu  gerakan  yang  menginginkan  adanya  perubahan  sekarang  juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau mutu pendidikan.
Kendala  peningkatan  mutu  pendidikan kendalapeningkatan  mutu pendidikan  ini,  perlu  di  teliti  dan  di  cermati  agar  kelak  bangsa  Indonesia  dapat meningkatkan  mutu  pendidikan  dengan  lancar  dan  dapat  bersaing  di  Era
19 Dalam beberapa  kasuistik,  peran  pendidikan Islam sebagai  pengawal  bangsapun dipertanyakan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  fenomina  dimana  keadaan  bangsa  indonesia  yang mayoritas  islam  tidak  menunjukkan  ahlaknya  yang  makin  baik.  Al-hasil,  keadaan  menunjukkan dimana moral dan ahlak masyarakat semakin menghawatirkan. Lihat: Ibid., h. 3
20 Suyata, Perbaikan  Mutu  Pendidikan  Transformasi  Sekolah  Dan  Implikasi  Kebijakan, (IKIP Yogyakarta, 1998), h. 5-6
Globalisasi.Solusipeningkatan  mutu  pendidikan gambaran tentang rendahnya mutu  pendidikan  sebelumnya  telah  di  dahului  oleh  serangkaian  studi  yang dilakukan oleh Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) yang dimulai sejak tahun  1969.serangkaian  studi  ini  telah  memberikan  gambaran  tentang  keadaan pendidikan  di  Indonesia  pada  saat  itu,  dan  telah  dijadikan  landasan  bagi dilaksanakan  serangkaian  pembaruan  pendidikan  yang  dimulai  sejak  permulaan tahun 1970-an.
Dalam  rangka  peningkatan  mutu  atau  mutu  pendidikan,  telah  dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah:
a. Pengembangan  kurikulum  termasuk  cara  penyajian  pelajaran  dan system study pada umumnya.
b. Pengadaan  buku-buku  pelajaran  pokok  untuk  murid  serta  buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran  kejuruan  dan  tehnik  untuk  sekolah-sekolah  yang memerlukannya  dan  buku-buku  perpustakaan  dalam  berbagai  bidang study pada pendidikan tinggi.
c. Pengadaan  alat-alat  peraga  dan  alat-alat  pendidikan  lainnya  pada sekolah dasar (SD), TK, dan SLB, laboratorium IPA dan SMP&SMA, fasilitas  dan  perlengkapan  latihan  dan  praktik pada  sekolah-sekolah kejuruan  dan  tehnik  serta  laboratorium  untuk  berbagai  bidang  ilmu pendidikan untuk Perguruan Tinggi.
d. Penataran guru-guru dan dosen.
e. Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah. 21

## Kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi Lulusan PAI
Peningkatan mutu,  relevansi,  dan  daya  saing  di  masa  depan  diharapkan dapatmemberikan  dampak  bagi  perwujudan  eksistensi  manusia  dan  interaksinya
21 Wasty.Soemanto. F. X. Soeyarno, Landasan Historis Pendidikan Islam, Usaha Nasional, (Surabaya, 1993), h.111
sehingga  dapathidup  bersama  dalam  keragaman  sosial  dan  budaya. Selain  itu, upaya peningkatan mutu danrelevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta  daya  saing  bangsa.  Mutu  pendidikan  juga  dilihat  dari  meningkatnya penghayatan  dan  pengamalan  nilai-nilai  humanisme  yang  meliputi  keteguhan iman  dan  takwa  serta berakhlak  mulia,  etika,  wawasan  kebangsaan,  kepribadian tangguh,  ekspresi estetika, dan kualitas jasmani.  Peningkatan mutu dan  relevansi pendidikan  diukur  dari  pencapaian  kecakapan  akademik  dan  nonakademik  yang lebih  tinggi  yang  memungkinkan  lulusan  dapat proaktif  terhadap  perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan  yang  semakin  meningkat  yang  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan  (SNP).  SNP  meliputi  berbagai  komponen  yang  terkait  dengan  mutu pendidikan  mencakup  standar  isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan, standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian  pendidikan.  Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai  standar  yang  diamanatkan  oleh  SNP.  Standar-standar  tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan  program  pendidikan,  mulai  dari  PAUD,  Dikdas,  pendidikan  menengah (Dikmen), PNF, sampai dengan pendidikan tinggi (Dikti). 22
Peningkatan  mutu  pendidikan  semakin  diarahkan  pada  perluasan  inovasi pembelajaran  baik  pada  pendidikan  formal  maupun  nonformal  dalam  rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia,  kematangan,  serta  tingkat  perkembangan  peserta  didik.  Pengembangan proses  pembelajaran  pada  PAUD  serta  kelaskelas  rendah  sekolah  dasar  lebih memperhatikan  prinsip  perlindungan  dan  penghargaan  terhadap  hak-hak  anak dengan  lebih  menekankan  pada  upaya  pengembangan  kecerdasan  emosional, sosial,  dan  spiritual  dengan  prinsip  bermain  sambil  belajar.  Peningkatan  mutu pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi  semakin  memperhatikan
22 Renstra  (Rencana  Strategis)  departemen  pendidikan  nasional  (Diterbitkan  Oleh  Pusat Imformasi Dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, 2007), h. 23
pengembangan  kecerdasan  intelektual  dalam  rangka  memacu  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  samping  memperkokoh  kecerdasan  emosional, sosial, dan spritual peserta didik 23 .
Upaya  peningkatan  mutu  dan  relevansi  pendidikan  secara  berkelanjutan akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang  pengelolaannya  dikoordinasikan  secara  terpusat.  Dalam pelaksanaannya  koordinasi  tersebut  didelegasikan  kepada  gubernur  atau  aparat vertikal yang  berkedudukan  di  provinsi. 24 Manajemen  mutu  tersebut  akan dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut:
1. Mengembangkan  dan  menetapkan  standar  nasional  pendidikan  sesuai dengan  PeraturanPemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan sebagai dasaruntuk melaksanakanpenilaian pendidikan,  peningkatan  kapasitas  pengelolaanpendidikan,  peningkatan sumberdaya  pendidikan,  akreditasi  satuan  dan  programpendidikan,  serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
2. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian  nasional  yang  dilakukan  oleh  sebuah  badan  mandiri  yaitu  Badan Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP).  Ujian  nasional  mengukur ketercapaian  kompetensi  siswa/  peserta  didik  berdasarkan  standar kompetensi  lulusan  yang ditetapkan  secara  nasional.  Hasil  ujian  nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap  satuan  pendidikan  tetapi  terutama  sebagai  sarana  untuk  melakukan pemetaan  dan  analisis  mutu  pendidikan  yang  dimulai  dari  tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.
3. Melaksanakan  penjaminan  mutu  (quality  assurance)  melalui  suatu  proses analisis  yang  sistematis  terhadap  hasil  ujian  nasional  dan  hasil  evaluasi lainnya  yang  dimaksudkan  untuk  menentukan faktor  pengungkit  dalam
23 Nurul Indana, ‘Penerapan Kurikulum Terintegrasi Dalam Mengembangkan Mutu Belajar Siswa  (Studi  Kasus  Di  Sma  Darul  ‘Ulum  1  Unggulan  Bppt  Jombang)’, Nidhomul  Haq :  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 2 (17 October 2018): 121 – 47, https://doi.org/10.31538/ndh.v3i2.80.
24 Ibid, h. 24
upaya peningkatan mutu, baik antarsatuanpendidikan, antarkabupaten/kota, antarprovinsi,  atau  melalui  pengelompokan  lainnya.  Analisis  dilakukan oleh  Pemerintah  bersama  pemerintah  provinsi  yang  secara  teknis  dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan terutama  pengembangan  proses  pembelajaran  efektif,  pemberian  bantuan teknis,  pengadaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  pendidikan,  serta pemanfaatan  ICT  dalam  pendidikan.  Disamping  itu  untuk  mempercepat tercapainya  pemerataan  mutu  pendidikan  dilakukan  pemberian  bantuan yang  diarahkan  pada  satuan  pendidikan  yang  belum mencapai  standar nasional.
4. Melakukan  tindakan  afirmatif  dengan  memberikan  perhatian  lebih  besar pada  satuan  pendidikan  yang  kualitasnya  rendah,  baik  dilihat  dari  input, proses, maupun outputnya.
5. Melaksanakan  akreditasi  satuan  dan/atau  program  pendidikan  untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata  hasil  ujian  nasional  dan/atau  ujian  sekolah  sebagai  dasar pertimbangan  dalam  penentuan  status  akreditasi  tersebut.  Hasil  akreditasi dijadikan  sebagai  landasan  untuk  melakukan  program  pengembangan kapasitas  dan  peningkatan  mutu  setiap  satuan  atau  program  pendidikan. Pelaksanaan  akreditasi  ini  dilakukan  secara  independen  oleh  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT),  Badan  Akreditasi Nasional  Sekolah  dan  Madrasah  (BAN-SM),  dan  Badan  Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF). 25

## Kesimpulan
Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP;untuk mewujudkan  sistem  pengawasan  dan  penjaminan  mutu  secara berkelanjutan.Karena  itu  perlu  dikembangkan  dan  dikelola  mekanisme pengawasan  dan  pengendalian  mutu  pendidikan  yang  mengacu  pada  standar nasional  pendidikan.  Kegiatan  utamanya  antara  lain:  pembentukan  BAN-SM, BAN-PNF,  BAN-PT;  menyusun  dan  menetapkan  mekanisme  pengawasan  dan penjaminan  mutu  pendidikan;  menyusun  dan  menetapkan  mekanisme pengawasan;  evaluasi;  dan  ujian  nasional  untuk  mengukur  ketercapaian  standar pendidikan  yang  telah  ditetapkan;  serta  pengembangan  kapasitas  pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.Survai benchmarking mutu pendidikan terhadap standar internasional;bertujuanuntuk membandingkan kemampuan peserta didik Indonesia dengan  anak  di  negaranegara  lain  dalam  kemampuan/keterampilan  matematika, sains,  dan  membaca  sehingga  mutu  dan  daya  saing  tingkat  internasional  peserta didik  dapat  ditingkatkan  secara  kompetitif.Pengembangan  guru  sebagai profesi;merupakan  kebijakan  yang  strategis  dalam rangka  membenahi  persoalan guru  secara  mendasar.Sebagai  tenaga  profesional,  guru  harus  memiliki  sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh  imbal  jasa,  insentif,  dan  penghargaan,  atau  sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi oleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan baik untuk calon guru (pre service ) maupun untuk guru yang sudah bekerja (in service). Standar profesi guru  akan  dikembangkan  sebagai  dasar  bagi  penilaian  kinerja  guru  yang dilakukan  secara  berkelanjutan  atas  dasar  kinerjanya  baik  pada  tingkat  kelas maupun satuan pendidikan.
Pembinaan  dan  pengembangan  pendidik  dan tenaga  kependidikan nonformalkebijakan  yang  strategis  dalam  rangka  membenahi  persoalan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal.Sebagai  tenaga  profesional  yang  harus  memiliki  sertifikat  profesi  dari hasil  uji  kompetensi,  sesuai  dengan  usaha  dan  prestasinya  untuk  memperoleh
imbal  jasa,  insentif,  dan  penghargaan,  atau  sebaliknya,  disinsentif  atas  tidak terpenuhinya  standar  profesi.Standar  profesi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan nonformal (tutor dan tenaga lapangan pendidikan nonformal) akan dikembangkan sebagai dasar bagi pembinaan dan pengembangan serta penilaian kinerjanya, yang dilakukan secara berkelanjutan.Perluasan pendidikan kecakapan hidupmerupakan kegiatan  strategis  dalam  peningkatan  mutu  dan  relevansi  pendidikan  yang mencakup  pengembangan  pendidikan  kecakapan  hidup  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  peserta  didik  dalam  rangka  pengembangan  kompetensi,  kepribadian, kewarganegaraan,  intelektual,  estetika,  dan  kinestik  pada  berbagai  satuan,  jenis, jenjang,  dan  jalur  pendidikan.  Tujuannya  agar  keluaran  pendidikan  memiliki keterampilan  untuk  menghadapi  tantangan  kehidupan  yang  terus  berkembang secara mandiri.

## Daftar Pustaka
Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
Abdul  Halim  Soebahar, Kebijakan  Pendidikan  Islam  Dari  Ordonansi  Guru Sampai Uu Sisdiknas, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2013)
Budi  winarno, Teory  dan  Proses  Kebijakan  Publik,  (Yogyakarta:  Med  Press, 2002)
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
Muhammmad Quthb, Pendidikan Dalam Al- Qur’an dan Ali Khalil Abul  Ainain, FilsafatAl Tarbiyah Al-Islamiyah Fi Al- Qur’an .

## Abudin Nata, Menejemen Pendidikan:Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di
Indonesia (Jakarta: Prenada media, 2003).
Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia, (Jakarta:  Hidakarya Agung, 1985).
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Islam: Di  sekolah,  madrasah, dan perguruan tinggi (Jakarta:P.T. Radja Grafindo Persada, 2005)
Syaiful  Sagala, Menejemen  Strategik  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan:
Pembuka  Ruang  Kreatifitas,  Inovasi,  Dan  Pemberdayaan  Potensi  Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah (Bandung: Alfabeta 2009).
Syafaruddin, menejemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan: Konsep, Strategi Dan Aplikasi (Jakarta: PT Grasindo, 2002).
Ace Suryadi. Mewujudkan  Masyarakat  Pembelajar.(Bandung:  Widya  Aksara Press, 2009)
UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sikdisnas (Semarang: Aneka Ilmu, 2003)

## Moh.  Fathorrahman,Implementasi  Menejemen  Peningkatan  Mutu  Pendidikan
Islam (Peningkatan Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Praktik Dan Teori) (Yogyakarta: Teras, 2012).
Umaidi, Menejemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah;  Sebuah  Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Internet/Mbs/Artikel Pendidikan ( Network.Mbs.Htm. 1999).
Abdul  Rahman  Shaleh, Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa (Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persda, 2004)
Suyata, Perbaikan Mutu  Pendidikan  Transformasi  Sekolah  Dan  Implikasi Kebijakan, (IKIP Yogyakarta, 1998)
Wasty.Soemanto.  F.  X.  Soeyarno, Landasan  Historis  Pendidikan  Islam,  Usaha Nasional, (Surabaya, 1993) 1
Renstra  (Rencana  Strategis)  departemen  pendidikan  nasional (Diterbitkan  Oleh Pusat Imformasi Dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, 2007)
Fauzi, Ahmad. ‘Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan
Lembaga Pendidikan Islam’. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (6 December 2017): 42 – 53.
Indana, Nurul. ‘Penerapan Kurikulum Terintegrasi Dalam Mengembangkan Mutu Belajar Siswa (Studi Kasus Di Sma Darul ‘Ulum 1 Unggulan Bppt Jombang)’. Nidhomul Haq : Jurnal Mana jemen Pendidikan Islam 3, no. 2 (17 October 2018): 121 – 47. https://doi.org/10.31538/ndh.v3i2.80.
Khoiruddin, Moh. ‘Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam’. JOIES: Journal of Islamic Education Studies 1, no. 1 (2016): 141 – 154.

## Ma`arif, Muhammad Anas. ‘Pendidikan Islam Dan Tantangan Modernitas’.
Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 (26 March 2016): 47 – 58.

## Muliati, Indah. ‘Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Menurut Perspektif
Islam’. Tingkap 12, no. 1 (1 April 2016): 39-52 – 52.