PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## IMPLIKSI HUKUM TIDAK DIBACAKANNYA AKTA SEWA MENYEWA TANAH OLEH NOTARIS DIHADAPAN PENGHADAP YANG BUTA HURUF (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI)

## Karina Alexandra*, Siti Hajati Hoesin**
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-mail : karina.alexandra11@ui.ac.id, sitihajati@yahoo.com Naskah diterima : 13/05/2022, revisi : 26/06/2022, disetujui 19/07/2022

## Abstrak
Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  membacakan  akta  dihadapan  para  penghadap dan  dua  orang  saksi  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Jabatan Notaris. Notaris wajib membacakan akta dalam pembuatan akta partij, seperti akta sewa menyewa  terutama  dalam  hal  ada  penghadap  yang  buta  huruf  karena  mereka  tidak dapat membaca sendiri isi akta tersebut. Kelalaian notaris yang tidak membacakan akta dapat  membuat  adanya  kekhilafan  dalam  diri  penghadap  dan  isi  akta  tersebut  tidak sesuai dengan kehendak para penghadap. Jurnal ini menganalisis bagaimana implikasi hukum dari tidak dibacakannya notaris dihadapan penghadap buta huruf dan tanggung jawab notaris apabila aktanya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian  yuridis  normatif.  Menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari tidak dibacakannya akta dihadapan penghadap yang buta huruf adalah akta notaris tidak lagi menjadi akta otentik dan tergradasi hanya seperti akta di bawah tangan.  Akta  tersebut  juga  dapat  dinyatakan  batal  oleh  putusan  pengadilan.  Notaris dapat  dimintakan  tanggung  jawab  perdata,  administratif  dan  pidana  apabila  aktanya dibatalkan oleh putusan pengadilan Kata Kunci: Implikasi Hukum, Notaris, Pembacaan Akta, Penghadap Buta Huruf

## Abstract
Notary has the obligation to read the deed in front of the parties and two witnesses as it is regulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) Notary Act. Notary is required to read the deed in the making of partij deed, such as rent agreement deed especially if there are parties who are illiterate because they can not read the deed by themselves. The negligence of a notary who does not read the deed can make the parties get mistaken dan the deed may contain what is not desired by both parties. This journal analyzes the legal implication of not reading the deed in front of illiterate parties and the responsibility of the notary if their deed is nullified by the court ruling. This research is a juridical-normative research. Using secondary data, data collection through literature study, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. This research shows that the legal implication of  not  reading  the  deed  in  front  of  illiterate  parties  is  the  notary  deed  is  no  longer  an authentic deed and it is degraded to privately made deed. The deed can also be nullified by court ruling. Notary may be subject to civil liability, administrative liability, or criminal liablity if their deed got nullified by the court ruling.
Key words: Legal Implication, Notary, Read the Deed, Illiterate Parties
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## A. Pendahuluan
Perjanjian  sewa  menyewa  tanah  menimbulkan  hak  bagi  seseorang  untuk mempergunakan  tanah  milik  oranglain.  Dengan  sewa  menyewa,  seseorang  yang  tidak memiliki hak atas tanah dapat memanfaatkan tanah milik oranglain baik untuk digunakan sebagai  tempat  tinggal  atau  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Untuk memberikan kepastian hukum, perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dihadapan seorang notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN), “notaris merupakan pejabat umum berwenang untuk membentuk suatu akta otentik dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan tersebut”. 1 Notaris berwenang untuk membuat  akta  otentik  mengenai  perjanjian  yang  dikehendaki  para  pihak  untuk  dibuat dalam akta otentik sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dalam pembuatan  akta  perjanjian  sewa  menyewa,  notaris  seharusnya  melaksanakan  seluruh kewajibannya  dan  menjalankan  jabatannya  dengan  penuh  kehati-hatian  serta  tanggung jawab agar akta yang dibuatnya menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam akta tersebut dan mencegah terjadinya pembatalan akta yang dibuatnya tersebut.
Perjanjian  sewa  menyewa  yang  dibuat  dihadapan  notaris  merupakan  suatu  akta otentik,  yang  artinya  akta  tersebut  memberikan  para  pihak  kepastian  hukum  dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Akta  otentik  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna artinya bahwa apabila akta itu dipergunakan di pengadilan, maka akta tersebut dianggap sebagai bukti yang benar dan cukup oleh Hakim serta akta tersebut dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lainnya. 2 Bukti tulisan berupa akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPer yang diakui  dan  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  adanya  hak  dan  kewajiban  seseorang. Dengan  dibuat  dalam  akta  otentik,  perjanjian  sewa  menyewa  akan  mengikat  dan memberikan  kepastian  bagi  para  pihak  serta  dapat  membuktikan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian sewa menyewa tersebut yang tidak dapat dibantah.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik serharusnya  menjalankan  jabatannya  dengan  jujur,  berhati-hati,  amanah,  dan  tidak memihak agar akta yang dibuatnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para  pihak.  Dalam  menjalankan  jabatannya  dan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  notaris  wajib  mematuhi  ketentuan  dalam  UUJN  terutama  melaksanakan kewajiban-kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  UUJN  dan  tidak  boleh melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN. Dalam prakteknya, masih ada  notaris-notaris  yang  tidak  melaksanakan  kewajban-kewajibannya  atau  melanggar larangan  dalam  UUJN  ketika  menjalankan  jabatannya.  Salah  satu  pelanggaran  yang
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, (selanjutnya Undang-Undang Jabatan Notaris,), LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).
2 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , cetakan ke IV, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm 60.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
dilakukan oleh Notaris adalah tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dan dua orang saksi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Notaris  terhadap  kewajiban-kewajibannya  dan  larangan-larangan yang  diatur  dalam  UUJN  dapat  mengakibatkan  akta  yang  dibuatnya  tersebut  tidak  lagi menjadi akta otentik tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bahkan akta tersebut juga dapat dinyatakan batal. Hal ini tentu saja akan merugikan para pihak karena akta tersebut tidak lagi menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Apabila Notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dan dua orang saksi,  ada  kemungkinan  bahwa  salah  satu  pihak  atau  bahkan  seluruh  penghadap  tidak mengetahui  dan  memahami  isi  akta  yang  akan  ditandatanganinya  atau  isi  akta  tersebut tidak  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak  tersebut  sehingga  hal  ini  dapat  memicu terjadinya konflik di masa depan. Hal ini tentu saja dapat merugikan penghadap karena mungkin ia tidak menghendaki apa yang dituangkan dalam akta tersebut atau di dalam akta tersebut  terdapat  klausul-klausul  yang  merugikan  dirinya  dan  mengambil  hak-haknya. Oleh karena itu, pembacaan akta wajib dilakukan oleh notaris, kecuali apabila para pihak menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan dan mereka menyatakan bahwa mereka telah membaca sendiri, mengerti, dan memahami isi akta tersebut yang dituangkan di akhir akta. 3
Kewajiban pembacaan akta ini menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan akta apabila salah satu atau para penghadap tidak dapat membaca dan menulis atau biasa disebut  buta  huruf  atau  buta  aksara.  Berdasarkan  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (Susenas)  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2020,  “persentase  jumlah  penduduk Indonesia yang tidak dapat membaca dan menulis atau buta aksara masih mencapai 1,71 persen  atau  berjumlah  2.961.060  orang  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia”. 4 Berdasarkan data BPS, masih ada 9,24 persen dari penduduk Indonesia yang berusia 45 tahun ke atas yang buta huruf pada tahun 2021. 5 Hal ini menunjukkan masih cukup banyak penduduk yang tidak bisa membaca atau menulis. Penduduk yang buta huruf dan sudah dewasa  serta  tidak  berada  di  bawah  pengampuan  tetap  dapat  menjadi  penghadap dihadapan notaris dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, notaris harus lebih berhati-hati dan benar-benar melaksanakan kewajibannya untuk membacakan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan  menjelaskan isi akta kepada penghadap buta huruf pada saat akta tersebut akan ditandatangani karena mereka tidak dapat membaca sendiri isi dari akta tersebut. Apabila notaris tidak membacakan akta sehingga penghadap buta huruf tidak memahami isi akta dan terdapat kekhilafan dalam
3 Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (7).
4 Ayunda  Pininta  Kasih,  “2,9  Juta  Penduduk  Indonesia  Masih  Buta  Aksara,  Terbanyak  di  Papua,” https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/170506771/29-juta-penduduk-indonesia-masih-buta-aksara-terbanyak-di- papua, diakses pada 22 Maret 2022.
5 Viva  Budy  Kusnandar,  “Masih  Ada  9,24%  Penduduk  Usia  45  Tahun  ke  Atas  yang  Buta  Huruf  pada  2021,” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/28/masih-ada-924-penduduk-usia-45-tahun-ke-atas-yang-buta- huruf-pada-2021, diakses pada 23 Maret 2022.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
dirinya  dalam  penandatanganan  akta,  akta  tersebut  tidak  hanya  menjadi  akta  yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan tetapi juga dapat dibatalkan.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  yaitu  tidak  melaksanakan  salah  satu kewajibannya  untuk  membacakan  aktanya  di  hadapan  para  penghadap  dan  dua  orang saksi terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pdt.G/2021/Pn Bli. Dalam kasus ini, ada seorang notaris yang membuat akta sewa menyewa tanah dan tidak membacakan  akta  tersebut  saat  akta  akan  ditandatangi  sehingga  salah  satu  penghadap yang merupakan seorang buta huruf tidak mengetahui isi akta tersebut dan memberikan cap  jempolnya  dengan  ada  kekhilafan  sehingga  Pengadilan  Negeri  Bangli  memutuskan bahwa akta tersebut menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini tentu saja merugikan para pihak karena dengan demikian sewa menyewa menjadi batal. Notaris yang bersangkutan seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dikenakan sanksi sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  perlu  diteliti  lebih  lanjut bagaimana  implikasi  hukum  dari  tidak  dibacakannya  akta  sewa  menyewa  dihadapan penghadap  buta  huruf  serta  bagaimana  pertanggungjawaban  dari  notaris  yang bersangkutan apabila akta tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan.

## B. Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Penelitian  ini  menelaah  asas  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  jabatan notaris dan perjanjian sewa menyewa tanah. Tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris dan evaluatif. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan  akta  sewa  menyewa  tanah,  dan  implikasi  hukum  dari  pembatalan  akta  sewa menyewa  tanah  yang  dibuat  oleh  notaris  serta  tanggung  jawab  notaris  apabila  aktanya dibatalkan.
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian, yang berbetuk laporan dan seterusnya. 6 Data sekunder yang digunakan meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.    Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan sewa menyewa tanah untuk mengidentifikasi peraturan  hukum  tertulis  yang  berlaku  mengenai  peran  dan  tanggung  jawab  notais  dalam pembuatan akta sewa menyewa tanah dan implikasi pembatalan akta sewa menyewa tanah. Selain itu,  penelitan ini  juga menggunakan  kode etik notaris dan  putusan pengadilan  dalam membahas dan menganalisis implikasi pembatalan akta sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris. Bahan hukum sekunder yang  digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal, dan tesis yang memuat implikasi pembatalan akta sewa menyewa tanah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta sewa menyewa tanah. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan definisi-definisi tertentu, seperti definisi buta huruf.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2015), hlm. 12.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan jabatan notaris, akta sewa menyewa tanah, dan pembatalan akta. Metode yang digunakan dalam pembahasan dan analisis dalam penelitian ini  adalah  kualitatif.  Metode  kualitatif  merupakan  metode  yang  mendalami  makna  di  balik kenyataan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. 7 Metode analisa secara kualitatif ini digunakan dalam mengolah data-data sekunder terkait  dengan  implikasi  pembatalan  akta  sewa  menyewa  tanah  yang  dibuat  oleh  notaris. Sesuai dengan tipologi penelitian ini, bentuk penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan evaluatif.

## C. Analisis dan Pembahasan
Perjanjian  sewa  menyewa  diatur  dalam  Pasal  1548  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPer), yang mengatur bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana “satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lainnya  selama  waktu  tertentu  dan  dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  telah  disanggupi pembayarannya oleh pihak lain tersebut.” 8 Pemilik barang yang memberikan kenikmatan atas suatu  barang  kepada  pihak  lain  disebut  sebagai  pihak  yang  menyewakan,  sedangkan  pihak yang  akan  menerima  kenikmatan  atas  barang  tersebut  (memakai  barang  sewa)  dan memberikan  pembayaran  uang  sewa  disebut  sebagai  penyewa.  Sewa  menyewa  merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut mulai berlaku sah dan mengikat para pihak dalam  perjanjian  pada  saat  tercapainya  kesepakatan  mengenai  unsur  pokok  perjanjian tersebut, yaitu mengenai barang dan harga sewa. 9
Ketentuan  lebih  khusus  mengenai  sewa  menyewa  untuk  bangunan  diatur  dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Pasal 44 ayat (1) UUPA mengatur bahwa “seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”. 10 Dengan hak sewa atas tanah, seseorang yang tidak memiliki tanah dapat menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluannya. UUPA tidak mengatur mengenai formalitas perjanjian sewa menyewa tanah. UUPA hanya mengatur bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa tidak boleh terdapat syarat-syarat sewa yang mengandung unsur  pemerasan.  Hal  ini  diatur  untuk  melindungi  para  pihak  agar  tidak  ada  pihak  yang dirugikan.
Sebagai  suatu  perjanjian,  sewa  menyewa  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  sampai  dengan  Pasal  1338  KUHPer. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu: 11
7 Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgelijk Wetboek], (selanjutnya KUHPER), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 1548.
9 R. Subekti, Aneka Perjanjian , cetakan ke XI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 39-40.
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok Agraria , UU No. 5 Tahun 1960, (selanjutnya Undang-Undang Pokok Agraria), LN. No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 44 ayat (1).
11 KUHPER, Ps. 1320.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
1. Sepakat mereka mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal
Syarat mengenai adanya kesepakatan dan kecakapan dalam membuat perikatan merupakan syarat subjektif dari perjanjian, sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi,  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  berhak  untuk  meminta  pembatalan  terhadap perjanjian tersebut tetapi apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan dan si penyewa harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mereka sepakat untuk melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  dengan  objek  sewa  dan  harga  sewa  yang  disepakati. Dalam perjanjian sewa menyewa juga penting untuk mengatur tentang jangka waktu lamanya sewa dan bagaimana pembayaran sewa akan dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak. 12
Dalam prakteknya, perjanjian sewa menyewa tanah seringkali dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta sewa menyewa untuk lebih melindungi dan menjamin hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan si penyewa. Salah satu kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dalam hal sewa menyewa, pihak yang menyewakan dan penyewa dapat  datang menghadap kepada seorang notaris dan menyampaikan keterangan bahwa mereka ingin membuat suatu akta  sewa  menyewa  tanah.  Notaris  akan  mengkonstantir  keterangan  para  penghadap  dan menuangkannya dalam akta sewa menyewa. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan dan atas alat bukti akta otentik tersebut, hakim harus  menerima  dan  menganggap  apa  yang  tertulis  dalam  akta  tersebut  benar  dan  tidak memerlukan penambahan bukti lain selain akta otentik tersebut. 13

## 1. Akta Otentik
Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (pejabat) yang berkuasa atau berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat”. 14 Akta  notaris  harus  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UUJN.  Bentuk  akta notaris secara khusus diatur dalam Pasal 38 UUJN. Akta otentik harus dibuat oleh atau dibuat dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  tersebut.  Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
12 Subekti, Hukum Perjanjian , Cet.21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 20.
13 Glorius Frits Taihuttu, “Pembatalan Akta Sewa Menyewa Tanah (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/Pdt/2009),” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2.
14 KUHPER, Ps. 1868.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Akta yang dibuat di hadapan notaris atau disebut juga akta partij merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan penghadap yang datang menghadap ke notaris dan dari keterangan tersebut, notaris mengkonstantirkan dan menyusunnya dalam suatu akta. 15 Akta Sewa menyewa merupakan salah satu contoh akta partij karena para pihak yang datang menghadap kepada notaris dan menyampaikan kehendak mereka untuk melakukan perjanjian  sewa-menyewa.  Kemudian  notaris  membuat  akta  berdasarkan  kehendak  dan keterangan  yang  disampaikan  oleh para  penghadap.  Akta  notaris  harus  dibuat  di  tempat kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN.
Selain itu, ada tahapan-tahapan atau proses yang harus dipenuhi agar akta tersebut lahir sebagai akta otentik atau biasa disebut syarat Verlijden , yaitu menyusun, membacakan, dan menandatangani akta. 16 Penyusunan akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal akta notaris maka harus memenuhi ketentuan dalam UUJN, khususnya Pasal 38 UUJN. Pembacaan akta wajib dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap dan dua orang saksi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Dalam akta sewa menyewa, pembacaan akta juga untuk menjelaskan dan memastikan kembali kepada para pihak bahwa benar para pihak akan melakukan sewa menyewa, objek sewa menyewa merupakan objek yang disepakati, jangka waktu dan pembayaran sewa juga sesuai dengan kesepakatan  para  pihak,  dan  syarat-syarat  sewa-menyewa  juga  sesuai  dengan  kehendak para pihak. Kemudian akta tersebut wajib ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UUJN.
Kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan dua orang saksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  merupakan  salah  satu kewajiban  yang  sangat  penting  dan  harus  dilakukan  oleh  notaris  dalam  menjalankan jabatannya  untuk  membuat  suatu  akta  otentik.  Dalam  akta  partij,  pembacaan  akta  oleh notaris dilakukan untuk menyampaikan kembali apa yang telah dikonstantir oleh notaris dalam  akta  berdasarkan  keterangan  para  pihak  dan  untuk  memastikan  apakah  hal  yang dikonstantirkan  dan  disusun  dalam  akta  tersebut  oleh  notaris  adalah  benar  merupakan kehendak para pihak. Jangan sampai akta yang dibuat notaris tersebut ternyata tidak sesuai dengan  kehendak  para  pihak  bahkan  merugikan  para  pihak.  Pembacaan  akta  wajib dilakukan  oleh  notaris,  kecuali  apabila  para  pihak  menghendaki  agar  akta  tersebut  tidak dibacakan dan mereka menyatakan bahwa mereka telah membaca sendiri, mengerti, dan memahami isi akta tersebut yang dituangkan di akhir akta 17
Dalam hal salah satu atau seluruh penghadap merupakan penghadap yang tidak bisa membaca  dan  menulis  atau  buta  huruf,  notaris  wajib  untuk  membacakan  akta  dan menjelaskan  isi  akta  karena  mereka  tidak  dapat  membaca  sendiri  akta  tersebut.  Apabila notaris  tidak  membacakan  akta  tersebut,  pihak  yang  buta  huruf  tentu  saja  tidak  dapat mengetahui  apakah  isi  akta  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  dan  sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak tersebut apabila ternyata  ia  menandatangani  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  kehendaknya  dan  merugikan
15 Ibid .
16 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , hlm. 31-32.
17 Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (7).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
hak-haknya. Hal ini terjadi dalam kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pdt.G/2021/Pn Bli.
Dalam  putusan  tersebut,  kejadian  bermula  saat  Penggugat  telah  membeli  sebidang tanah dari Tergugat I. Kemudian Penggugat melihat ada pihak lain yang menguasai tanah kontrakan atau tanah yang disewakan tersebut, yaitu Tergugat IV. Sekitar akhir tahun 2018 Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat IV (yang menguasai tanah kontrakan yang di atasnya sudah ada bangunan) untuk bisa segera meninggalkan tanah Kontrakan dan Penggugat akan memberikan kompensasi sisa sewa, lalu Tergugat IV menjawab bahwa ia tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya, karena Tergugat IV menyewa tanah dari Tergugat  I  seluas  60  M2  (meter  persegi)  selama  40  tahun  dengan  Harga  Sewa Rp.80.000.000,-, sambil memperlihatkan Foto Copy Salinan Akta Sewa Menyewa Tanah No. 07, tertanggal 17-02-2011 antara Tergugat I dengan Tergugat IV dibuat di hadapan Notaris Tergugat V. Tergugat I menyatakan bahwa ia hanya pernah menyewakan tanahnya kepada Tergugat  III,  tetapi  ia  pernah  diajak  ke  Notaris  untuk  menandatangani  akta  yang  tidak dibacakan isinya. Pada saat perkara ini, barulah Tergugat I mengetahui bahwa surat yang dibubuhkan Cap Jempol oleh Tergugat I tersebut adalah Akta Sewa Menyewa Tanah No. 07, tertanggal 17-02-2011 yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh Tergugat IV.

## 2. Implikasi Tidak Dibacakannya Akta dihadapan Penghadap Yang Buta Huruf
Pembacaan akta yang merupakan syarat verlijden akta dan diatur sebagai kewajiban notaris  dalam Pasal  16  ayat  (1) huruf  m  UUJN  bukan  hanya  merupakan  suatu  formalitas dalam pembuatan akta. Pembacaan akta wajib dilakukan terutama dalam akta partij untuk memberikan  kepastian  dan  jaminan  bagi  para  pihak  dan  notaris  bahwa  apa  yang  ditulis dalam akta tersebut benar sesuai dengan kehendak dan keterangan para pihak. Para pihak juga mendapatkan jaminan bahwa apa yang ia tandatangani dan akan mengikat dirinya ini sudah  benar-benar  sesuai  keinginan  dan  kesepakatan  para  pihak.  Dengan  dilakukannya pembacaan akta, apabila ada isi akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau merugikan dirinya, maka isi akta tersebut dapat diperbaiki sesuai kesepakatan para pihak sebelum  akta  tersebut  ditandatangani.  Dengan  demikian  pembacaan  akta  ini  dilakukan untuk  mencegah  adanya  kekeliruan  dalam  akta  yang  dapat  merugikan  para  pihak  dan memberikan  perlindungan  kepada  notaris  bahwa  apa  yang  dikonstantirkan  dalam  akta tersebut benar kehendak dan kesepakatan para pihak sendiri.
Akibat  dari  tidak  dibacakannya  akta  bagi  penghadap  yang  buta  huruf  adalah penghadap tidak mengetahui isi dari akta tersebut karena ia tidak dapat membaca sendiri isi  akta  yang  telah  dibuat.  Seperti  dalam  kasus  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bangli Nomor  31/Pdt.G/2021/Pn  Bli,  notaris  tidak  melakukan  pembacaan  akta  sewa  menyewa padahal  salah  satu  penghadap  buta  huruf,  notaris  hanya  menanyakan  apakah  Tergugat  I (pemilik  tanah)  benar  mengontrakkan/menyewakan  tanah,  lalu  Tergugat  I  menjawab bahwa  benar  Tergugat  I  mengontrakkan  tanah  kepada  Tergugat  III  dan  diminta  untuk membubuhkan  cap  jempolnya.  Padahal  ternyata  akta  tersebut  merupakan  akta  sewa menyewa antara Tergugat I sebagai pihak yang menyewakan dengan Tergugat IV sebagai penyewa.  Pada  kenyataannya  Tergugat  I  tidak  pernah  menyewakan  tanahnya  kepada Tergugat  IV dan tidak pernah menerima uang sewa dari Tergugat IV sehingga selama ini
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Tergugat IV menguasai dan menggunakan tanah Tergugat I tanpa adanya perjanjian yang sah karena tidak terpenuhinya syarat adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer.
Implikasi hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris dihadapan para penghadap dan saksi-saksi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN adalah akta tersebut bukan lagi merupakan akta otentik melainkan hanya menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPer yang mengatur apabila suatu akta dibuat karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak cakap atau karena  suatu  cacat  dalam  bentuknya  akan  mengakibatkan  akta  tersebut  tidak  dapat diperlakukan sebagai akta otentik melainkan hanya menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Tidak dibacakannya akta oleh notaris menyebabkan adanya cacat dalam pembuatan akta tersebut karena tidak memenuhi syarat verlijden akta sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat otentisitas akta dan tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik.
Dengan adanya degradasi atau penurunan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta  di  bawah  tangan,  akta  tersebut  tidak  lagi  menjadi  akta  yang  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sempurna.  Terhadap  akta  di  bawah  tangan  tersebut  apabila  ada  tanda tangan  yang  disangkal,  maka  pihak  yang  mengajukan  akta  di  bawah  tangan  itu  harus membuktikan  kebenaran  tanda  tangan  itu  melalui  alat  bukti  lain. 18 Sehingga  diperlukan adanya alat bukti lain yang sah dan diakui dalam hukum acara perdata, yaitu bukti dengan saksi-saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan/atau  sumpah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglemen ( HIR).
Selain menjadi akta di bawah tangan, dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor  31/Pdt.G/2021/Pn  Bli,  akta  tersebut  juga  tidak  memenuhi  syarat  subjektif perjanjian,  yaitu  adanya  kesepakatan  sebagaimana  merupakan  salah  satu  syarat  sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Yang dimaksud dengan sepakat adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sama-sama setuju dan sepakat mengenai hal- hal pokok dari perjanjian dan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. 19 Kesepakatan atau persetujuan para pihak dalam suatu perjanjian harus berdasarkan kehendak yang bebas, tidak boleh ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Tergugat  I  sebagai  pemilik  tanah  selaku  pihak  yang  menyewakan  menyepakati  dan menandatangani akta sewa menyewa tersebut karena adanya kekhilafan. Kekhilafan terjadi jika pihak tersebut khilaf mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan dalam perjanjian dan seandainya ia tidak khilaf, ia tidak akan memberikan persetujuannya atau menyepakati hal tersebut dalam perjanjian. 20 Dalam kasus putusan tersebut, terdapat kekhilafan dalam diri Tergugat I sebagai pemilik tanah karena ia mengira bahwa perjanjian yang dibuat dalam akta tersebut merupakan sewa menyewa antara dirinya dengan Tergugat III yang sebelumnya
18 Richard  Cisanto  Palit,  “Kekuatan  Akta  Di  Bawah  Tangan  Sebagai  Alat  Bukti  Di  Pengadilan”, Lex  Privatum , Volume 3 – Nomor 2, (April – Juni 2015): 141.
19 Subekti, Hukum Perjanjian , hlm 17
20 Ibid ., hlm. 23-24.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
telah dilakukan secara lisan tetapi ternyata di dalam akta tersebut perjanjian sewa menyewa dilakukan antara dirinya dengan Tergugat IV.
Dengan adanya kekhilafan, salah satu syarat subjektif perjanjian, yaitu sepakat tidak terpenuhi.  Apabila  syarat  subjektif  dalam  perjanjian  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian tersebut  menjadi  dapat  dibatalkan.  Kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  yang  didasari dengan adanya kekhilafan memberikan hak kepada pihak yang memberikan kesepakatan dengan didasari kekhilafan tersebut untuk meminta pembatalan perjanjian. 21 Dalam kasus ini, Tergugat I sebagai pemilik tanah yang memberikan kesepakatan atau persetujuan untuk memberikan sewa karena adanya kekhilafan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Saat menandatangani  akta  tersebut  juga  Notaris  tidak  membacakan  isi  akta  sehingga  karena kesalahan notaris tersebut, terdapat kekhilafan dalam diri Tergugat I dalam memberikan persetujuannya. Dengan demikian akta atau perjanjian di bawah tangan yang dibuat pihak Tergugat I dan Tergugat IV di hadapan notaris (bukan lagi akta otentik karena akta tersebut tidak dibacakan) menjadi dapat dibatalkan.
Penulis juga setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat III dan  Tergugat  IV  tidak  memiliki  itikad  baik  karena  menyalahgunakan  keadaan  Tergugat  I yang  buta  huruf  dan  menyembunyikan  hal  yang  buruk  yang  dapat  merugikan  pihak lain. Penyalahgunaan  keadaan  ini  telah  diakui  dalam  beberapa  putusan  Mahkamah  Agung sebagai  salah  satu  alasan  pembatan  perjanjian.  Dalam  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri Bangli  Nomor  31/Pdt.G/2021/Pn  Bli,  dengan  mengetahui  keadaan  Tergugat  I  yang  buta huruf,  Tergugat  III,  Tergugat  IV  dan  Tergugat  V  (notaris)  menyalahgunakan  keadaan Tergugat  I  yang  buta  huruf  untuk  memberikan  persetujuannya  dalam  pembuatan  akta tersebut padahal isi akta tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya atau apa yang ia ketahui. Dengan  adanya  kekhilafan,  penyalahgunaan  keadaan,  itikad  tidak  baik,  majelis  hakim memutuskan  bahwa  akta  tersebut  adalah  tidak  sah,  cacat  hukum  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum. Dengan dinyatakannya akta tersebut batal demi hukum artinya akta atau perjanjian tersebut secara yuridis dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah ada perikatan antara pihak yang membuat perjanjian tersebut. 22 Dalam kasus putusan ini, Notaris telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya untuk membacakan akta dan menjelaskan isi pasal. Notaris selain melanggar kewajibannya untuk membacakan akta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN karena ia tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris tidak menjelaskan isi akta tersebut terutama mengenai hal-hal pokok dalam akta, seperti mengenai para pihak dan objek serta pembayaran sewa menyewa tersebut sehingga ada kekhilafan dalam diri Tergugat I yang tidak mengetahui isi akta tersebut dan memberikan persetujuannya dengan adanya  kekhilafan  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  merugikan  pihak  Tergugat  I  dan  notaris seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban

## 3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan
21 Ibid ., hlm. 24.
22 Ibid ., hlm. 22.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Kesalahan-kesalahan dan kelalaian notaris dalam menjalankan jabatannya terutama dalam  pembuatan  akta  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan Kode  Etik  Notaris  sehingga  aktanya  dinyatakan  batal  oleh  putusan  pengadilan  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  baik  secara  perdata,  administrasi,  maupun  pidana. Tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris  sehingga  mengakibatkan  suatu  akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 23 Hal ini juga diatur dalam Pasal 84 UUJN.
Dalam  hukum  perdata,  berdasarkan  Pasal  1365  KUHper,  pihak  yang  melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-Unsur PMH yang harus dipenuhi menurut Mariam Darus Badrulzaman sebagaimana dikutip  oleh  Rosa  Agustina  adalah  “harus  ada  perbuatan,  perbuatan  itu  harus  melawan hukum,  ada  kerugian,  ada  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  melawan  hukum  itu dengan kerugian, dan ada kesalahan”. 24
Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pdt.G/2021/Pn Bli, notaris yang bersangkutan dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim dalam putusan  tersebut  karena  unsur-unsur  PMH  telah  terpenuhi.  Dengan  demikian  notaris tersebut  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  berdasarkan  Pasal  1365  ia diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian  yang  terjadi  akibat  PMH  yang  dilakukannya.  Atas dasar PMH, pihak yang merasa dirugikan (dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat I) dapat menuntut notaris tersebut untuk mengganti kerugian yang dideritanya.
Selain  pertanggungjawaban  secara  perdata,  notaris  juga  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  administratif  dengan  penjatuhan  sanksi  administratif  sesuai ketentuan  UUJN.  Penjatuhan  sanksi  administrasi  ini  merupakan  kewenangan  Majelis Pengawas  Notaris.  Berdasarkan  Pasal  16  ayat  11  UUJN,  otaris  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. 25 Dengan demikian notaris yang tidak membacakan akta dihadapan penghadap dan dua orang saksi terutama penghadap yang buta huruf dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris.
Notaris  juga  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  pidana  apabila  dalam pembuatan aktanya notaris tersebut terbukti melakukan pemalsuan (membuat surat palsu) atau melakukan atau turut serta mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik. Hal-
23 Muhammad  Tiantanik  Citra  Mido,  I  Nyoman  Nurjaya  &  Rachmad  Safa’at.  “Tanggung  Jawab  Perdata  Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap,” Lentera Hukum (2018) 5:1 171–188., hlm 185
24 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36.
25 Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (11).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
hal  ini  diancam  pidana  dalam  Pasal  263,  Pasal  264,  dan  Pasal  266  KUHP.  Notaris  dalam membuat  akta  sewa  menyewa  yang  merupakan  akta  partij  harus  menjamin  kebenaran formil akta tersebut. Notaris wajib menjamin kepastian dan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun  dan  jam  yang  disebutkan  di  awal  akta  dan  menjamin  bahwa  para  pihak  datang menghadap dan menandatangani akta tersebut pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tercantum  dalam  akta  serta  semua  prosedur  pembuatan  akta  telah  dilakukan  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 26 Notaris  juga  menjamin  dan  bertanggung jawab  bahwa  isi  akta  tersebut  benar  sesuai  dengan  keterangan  para  pihak  yang bersangkutan atau para penghadap. Apabila ternyata pihak dalam akta tersebut merasa apa yang  tercantum  dalam  minuta  akta  tersebut  tidak  sesuai  dengan  keterangannya  saat  ia menghadap ke notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam dalam akta tersebut, maka pihak yang mengingkari kebenaran akta notaris itu dapat menggugat atau menuntut notaris dan  dapat  diduga  notaris  yang  bersangkutan  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 jo 55 atau 56 KUHP.
Oleh  karena  itu,  kewajiban  pembacaan  akta  oleh  notaris  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  wajib  benar-benar  dilakukan  oleh  notaris  pada  saat  sebelum penandatanganan  akta  kepada  para  penghadap  dengan  dihadiri  dua  orang  saksi.  Apalagi dalam pembuatan akta partij, seperti akta sewa menyewa dan penghadapnya buta huruf. Dalam akta partij, isi akta tersebut harus benar dan sesuai dengan apa yang diterangkan atau dinyatakan oleh para pihak. Pembacaan akta juga wajib dilakukan untuk mencegah adanya kekhilafan dalam diri penghadap terkait isi akta yang akan ditandatanganinya tersebut dan mencegah adanya konflik atau sengketa di masa menandatang.

## D. Kesimpulan
Notaris  yang  tidak  membacakan  akta  sewa  menyewa  yang  merupakan  akta  partij dihadapan  penghadap  buta  huruf  melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN. Implikasi  hukum  dari  tidak  dibacakannya  akta  tersebut  adalah  akta  tersebut  bukan  lagi merupakan  akta  otentik  tetapi  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan ketentuan Pasal 1869  KUHPer.  Selain  itu akta  notaris  yang  tidak dibacakan  dapat  mengakibatkan  adanya kekhilafan  dalam  diri  penghadap  dalam  menandatangani  akta  sehingga  syarat  subjektif suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi dan perjanjian atau akta di bawah tangan tersebut menjadi dapat dibatalkan. Hakim juga dapat menyatakan bahwa akta tersebut menjadi batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dianggap bahwa perjanjian atau perikatan tersebut tidak pernah ada.
Apabila  suatu  akta  notaris  dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  karena  adanya kesalahan  atau  kelalaian  notaris  tersebut  yang  tidak  menjalankan  jabatan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (UUJN) dan kode etik notaris, seperti tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada penghadap yang buta huruf dengan dihadiri dua orang saksi,
26 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 23.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
notaris  yang  bersangkutan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  perdata, administratif, hingga pidana.
Secara  perdata,  notaris  dapat  dituntut  oleh  pihak  yang  mengalami  kerugian penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Secara administratif, notaris dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris mulai dari sanksi peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila penghadap mengingkari isi akta dan menyatakan bahwa isi akta  tidak  sesuai  dengan  keterangannya,  notaris  dapat  diduga  melakukan  tindak  pidana pemalsuan dan dituntut dengan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 jo 55 atau 56 KUHP. Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam jurnal ini, saran yang dapat diberikan antara lain:
Notaris  sebaiknya  benar-benar  menjalankan  jabatannya  dengan  tidak  memihak  dan menjalankan kewajibannya untuk membacakan akta dan menjelaskan isi akta terutama di hadapan penghadap yang buta huruf. Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak aktif  untuk  menjatuhkan  sanksi  bagi  notaris  yang  aktanya  dibatalkan  oleh  putusan pengadilan  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  menjalankan  jabatan  dan melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris.

## E. Biodata Singkat Penulis
Karina  Alexandra,  S.H .  lulus  dari  FH  UI  pada  tahun  2021  dengan  peminatan  Hukum Ekonomi dan Teknologi. Sekarang Ia sedang melanjutkan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak 2021.
Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. merupakan staf pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak  tahun  1988.  Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1986, Magister Hukum pada tahun 1996, dan  Doktor  Ilmu  Hukum  pada  tahun  2006  dari  Universitas  Indonesia.  Beliau  juga  aktif dalam  mengikuti  pelatihan  baik  Nasional  maupun  Internasional.  Saat  ini  Beliau  masih menjadi  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  DKI  Jakarta  (2019-2022),  dan anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Depok sejak 2018.

## F. Ucapan Terimakasih.
Terima  kasih  kepada  Ibu  Dr.  H.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H.,  C.N.  atas  bantuannya  untuk membimbing  penulis  dalam  menuliskan  hingga  menyelesaikan  pembuatan  jurnal  ini. Terima  kasih  juga  kepada  orang  tua,  kakak,  dan  sahabat-sahabat  penulis  yang  setia mendukung penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## Daftar Pustaka
A. Buku
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2017.
Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum . Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
Mamudji,  Sri,  et.  al., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum .  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum ,  cet.  3.  Jakarta:  Badan  Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2015.
Subekti. Aneka Perjanjian , Cet. 11. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Subekti. Hukum Perjanjian , Cet.21. Jakarta: Intermasa, 2005.
Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris , cetakan ke IV. Jakarta: Erlangga, 1996.

## B. Jurnal
Bernada  Tetanoe,  dan  Siti  Hajati  Hoesin,  “Akibat  Hukum  Kelalaian  Notaris  dalam Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/Pdt/2018)”, Jurnal Indonesian Notary , 2019: 1- 24.
Kurniawan,  I  Wayan  Arya.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  yang  Tidak  Dibacakan Dihadapan Para Penghadap.” Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3, No. 3 (Desember, 2018): 489-499.
Mido, Muhammad Tiantanik Citra, I Nyoman Nurjaya & Rachmad Safa’at. “Tanggung Jawab Perdata  Notaris  terhadap  Akta  yang  Dibacakan  oleh  Staf  Notaris  di  Hadapan Penghadap,” Lentera Hukum (2018) 5:1 171–188.
Palit, Richard Cisanto “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”,
Lex Privatum , Volume 3 – Nomor 2, (April – Juni 2015): 141.

## C. Tesis
Taihuttu,  Glorius  Frits  “Pembatalan  Akta  Sewa  Menyewa  Tanah  (Tinjauan  Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/Pdt/2009).” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2011.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Pokok  Agraria .  UU  No.  5  Tahun  1960.  LN.  No. 104, Tahun 1960 TLN No. 2043.
Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris . UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014. LN. No. 3, Tahun 2014 TLN No. 5491. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
E. Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Bangli. Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pdt.G/2021/Pn Bli.
F. Internet
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 679-693
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Ayunda  Pininta  Kasih,  “2,9  Juta  Penduduk  Indonesia  Masih  Buta  Aksara,  Terbanyak  di Papua,” https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/170506771/29-juta- penduduk-indonesia-masih-buta-aksara-terbanyak-di-papua, diakses pada 22 Maret 2022.
Viva Budy Ku snandar, “Masih Ada 9,24% Penduduk Usia 45 Tahun ke Atas yang Buta Huruf pada  2021,”  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/28/masih-ada- 924-penduduk-usia-45-tahun-ke-atas-yang-buta-huruf-pada-2021,  diakses  pada  23 Maret 2022.