licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin  Di  Wilayah  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Bengkulu  Dan  Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu
Dimas Dwi Arso 1 , Edytiawarman 2 , Slamet Muljono 3 , Nurhani Fithriah 4
1 Universitas Bengkulu
2 Universitas Bengkulu
3 Universitas Bengkulu 4 Universitas Bengkulu

## ABSTRACT
This study  aims  to  determine  and  analyze  (1)  the  implementation  of  the  Constitutional  Court  Decision  No. 46/PUU-VIII/2010  concerning  the  Position  of  Out-of-Marriage  Children  in  the  Class  1A  Bengkulu  Religious Court Area and the Bengkulu City Population and Civil Registry Office, (2) legal consequences of Constitutional Court  Decision  No.  46/PUU-VIII/2010  concerning  the  position  of  children  out  of  wedlock  to  the  rights  of children out of wedlock, and the opinion of the Judge of the Bengkulu Class 1A Religion Court. 46/PUU-VIII/2010 concerning  the  position  of  children  out  of  wedlock.  The  research  method  was  carried  out  empirically  and normatively. The data used are primary data  and secondary data. Primary data  was obtained  by means of direct interviews with parties related to handling the problem of the object of research, while secondary data was obtained by means of library research. The results of the research are expected to serve as input for decision makers  and  society  in  general.  Field  results  show  that  until  now  there  has  never  been  an  application  for determination of the position of a child out of wedlock in the area of the Religious Court Class 1A Bengkulu, and if there is an application for the determination of a child out of wedlock, an examination and proof will be carried out regarding the origin of the child, while for the Department of Population and Records The Bengkulu City  Civil  Service  is  only  for  disfiguring  and  administering  the  child  status  determination  which  has  been determined by the Bengkulu Class 1A Religious Court. The legal consequences of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the position of illegitimate children with respect to the rights of children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and biological father and the families of their father and mother, but only have a kinship relationship with their mother and with their mother's family, while  to  his biological  father  and  his father's family,  the  child  is not  related  by  lineage.  The  opinion  of  the Indonesian Ulema Council of Bengkulu City is in line with the opinion of the Indonesian Ulema Council which issued a fatwa that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Regarding the Position of Children Out of wedlock to the rights of children out of wedlock that children resulting from adultery do not have nasab, marriage guardian, inheritance, and nafaqah relationships with men resulting in their birth. Children resulting from adultery only have kinship, inheritance, and nafaqah relationships with their mothers and their mother's family.
Keywords
Constitutional Court Decision; legal consequencesl; implementation of the decision Cite This Paper Arso, D. D., Edytiawarman, Muljono, S., & Fithriah, N. (2022). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Persoalan  dalam  masyarakat  saat  ini  sudah  begitu  kompleks  seiring  dengan perkembangan  budaya  masyarakat  secara  menyeluruh,  termasuk  juga  tatanan  nilai  dan
norma  hubungan  manusia,  bahkan  dalam  hal  hubungan  sosial  antara  laki-laki  dan perempuan yang terkadang dapat melanggar norma, kaedah sosial, dan kaedah hukum.
Sudah  jamak  penulis  jumpai  banyaknya  berita-berita  dan  informasi  terjadinya hubungan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  tidak  mengindahkan norma-norma  hukum  dan  norma  sosial  seperti  terjadinya  “PELAKOR”  (istilah  yang digunakan untuk seorang perempuan yang merebut suami orang), “PEBINOR” (istilah yang digunakan untuk seorang laki-laki yang merebut isteri orang), terjadinya perkawianan di bawah  tangan  serta  maraknya  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  layaknya  suami  isteri, namun belum diikat secara sah menurut hukum. Gejala hukum dan sosial semacam ini tentu akan menimbulkan persoalan yang kompleks termasuk akibat hukumnya, terlebih bilamana hubungan ini mengakibatkan lahirnya seorang anak dari hubungan terlarang tersebut.
Menurut  Hukum  Perkawinan  nasional  sebagaimana  diatur  oleh  Undang  Undang Nomor 1 Tahun  1974 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dalam Pasal 42 jo Pasal 43 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
Selanjutnya  menurut  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  diatur  tentang perkawinan yang sah sebagai berikut:
Pasal 2 (1)
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya  gejala  hukum  seperti  kasus-kasus  di  atas,  akan  berdampak  kepada kedudukan dan status hukum si anak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi sang anak dari perbagai aspek, dan hal ini dianggap tidak mendatangkan keadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  pada  tahun  2010,  muncul  gugatan  uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Berdasarkan  gugatan  uji  materiil (judicial review) terhadap  kedua  pasal  tersebut,  pada  tahun  2012,  tepatnya  pada  bulan  Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang intinya menolak seluruh gugatan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan,  dan  mengabulkan  gugatan  yang  berkaitan  dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  46/PUU-VIII/2010  terkait  kedudukan hukum bagi anak luar nikah, pada intinya menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Sebagai  hukum  yang  konkrit,  maka  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 46/PUU-VIII/2010  tersebut  mengikat  kepada  para yustisiabelen (dalam  hal  ini  mengikat kepada  seluruh  rakyat  dan  bangsa  Indonesia),  dan  harus  dilaksanakan  tanpa  harus menunggu  perubahan  pasal  dimaksud.  Dalam  hubungannya  dengan  putusan  MK  ini, persoalan  dalam   implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) hal yaitu  (1)  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), putusan MK bersifat final,
(2). MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final ( special enforcement agencies ).
Sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2011  dan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013,  putusan  MK ditentukan  berlaku  sejak  putusan  tersebut  selesai  diucapkan  dalam  siding   pleno  yang terbuka untuk umum. Putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final 1
Walaupun keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini  dianggap  sebagai  terobosan  hukum,  namun  di  dalam  praktiknya,  Putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut telah mendatangkan pro dan kontra di dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini yang tidak sependapat adalah Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU- VIII/2010  telah  melanggar Maqhasid  al  Syariah (tujuan  penerapan  hukum) . Sementara pendapat  yang  pro  menyatakan  bahwa  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tersebut telah mendatangkan rasa keadilan dan menjamin perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah. Selain itu juga membebani tanggungjawab kepada seorang laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan di luar nikah.
Dalam  penelitian  ini  akan  menggali,  menginventarisisr,  dan  mengkaji  penerapan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  46/PUU-VIII/2010  pada  dua  Lembaga  yang memiliki  otoritas  untuk  mengimplementasikan  putusan  KM  di  Kota  Bengkulu,  yaitu Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Brngkulu  yang  berkewajiban  memberikan  penetapan  lewat putusannya  dan  Kantor  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Bengkulu,  terhadap kedudukan hukum anak yang yang lahir di luar nikah.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang  :  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah  akibat  hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap hak-hak anak di luar nikah ?
3. Bagaimanakah  pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia  Kota  Bengkulu  terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah?
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut
:
1. Ingin mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Di  Wilayah  Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
2. Ingin  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  akibat  hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap hak- hak anak di luar nikah.
3. Ingin mengetahui dan menganalisis tentang  pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah.

## METODE
1 Ahmad Syahrizal, 2007,  Problem Implementasi Putusan MK, Jurnal Konstitusi , Volume 4, Nomor 1,  Maret.  hlm. 115.
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  penulis  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  sosiologis  atau  empiris,  karena  penelitian  ini  dilakukan dengan cara  meneliti data  primer yang berkaitan dengan  permasalahan  Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan  Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan  Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Selanjutnya untuk  mempertajam  analisis  obyek  penelitian,  dalam penelitian  ini  juga  akan  dilakukan  study  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian.  Metode  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mendapatkan  kejelasan tentang permasalahan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  terapan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk maksud meningkatkan pengetahuan ilmiah dan memperhatikan bahwa penelitian dilakukan untuk tujuan praktis tertentu. 2 Penelitian ini menggunakan pedoman hukum  positif yang meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  kegiatan  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  peraturan  presiden  yang  mengatur  tata  cara  pengadaan barang/jasa diupayakan sebaik-baiknya agar manfaat yang diperoleh setara dengan tugas pemerintah dalam menciptakan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas.
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dan  diharapkan  mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan  dengan  obyek  penelitian,  yakni  kaitannya  dengan  permasalahan Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan  data  diambil  secara  studi  kepustakaan  yang  bersifat  empiris-yuridis  dan terdiri dari data-data primer dan sekunder kemudian sumber data tersier yang didapatkan dari  hasil  wawancara  dengan  responden  yang  bersangkutan,  merupakan  opini  dan  atau informasi untuk ditelusuri dan diuraikan secara sistematis, faktual dan akurat. 3
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode purposive sampling , yaitu melakukan penelitian kepada responden yang dipilih terlebih dahulu  berdasarkan  kriteria  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan terhadap obyek penelitian. Adapun aspek penelitian yang akan digali dalam wawancara langsung  berkaitan  dengan  pendapat  para  responden  terhadap  Implementasi Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota  Bengkulu.  Berdasarkan  metode  pemilihan  responden  ini,  responden  yang  diplih adalah :
1) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu.
2) Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
3) Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
Selain data primer, dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder. Sumber data didapatkan berasal dari bahan hukum primer seperti buku cetak pengetahuan hukum dan perundang-undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  yakni  literatur  hukum,  jurnal-jurnal karya  ilmiah,  website  pakar/peneliti  hukum.  Hasil  pengolahan  akan  sumber  data-data tersebut  ditelaah  secara  kritis,  lalu  dianalisis  secara  positif  yaitu  membandingkan  efikasi hukum  bahan  data  primer  dan  sekunder  untuk  menemukan  kemampuan  hukum  sesuai
2 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar , Ed. Pertama, Cet. Kedua Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 36
3 Bambang Sunggono, Ibid . hlm. 9
dengan  keinginan,  cita-cita  dan  harapan  dari  hukum  itu  sendiri. 4 Data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti :
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ( Burgelijk Wetboek )
4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah  dengan Undang Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Undang-Undang  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5) Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentan  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil  karya ilmiah dari ahli hukum, dokumen-dokumen dan buku-buku  serta  pendapat  para  ahli  yang  termuat  dalam  literatur,  artikel,  media  cetak maupun elektronik
Antara  data  primer  dan  data  sekunder  tersebut  saling  melengkapi  dan  menunjang, meskipun  pada  dasarnya  kedua  data  tersebut  berdiri  sendiri-sendiri.  Dalam  penelitian untuk mencapai kelengkapan semuanya sangat dibutuhkan, data primer akan memperoleh kelengkapannya apabila ada dan ditunjang dengan data sekunder demikian pula sebaliknya, data sekunder akan mudah didapatkan apabila data primer cukup lengkap dalam menunjang permasalahannya. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu
Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak  pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak  hanya  mengikat  para  pihak (inter  parties) tetapi  juga  harus  ditaati  oleh siapapun (erga  omnes). Asas erga  omes tercermin  dari  ketentuan  yang  menyatakan bawa  putusan  MK  langsung  dapat  dilaksanakan  dengan  tidak  memerlukan  lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.  Ketentuan  di  atas  merefleksikan  kekuatan  hukum  mengikat  dan  karena  sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. 6 Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  10 ayat (1) berikut  penjelasan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Undang-Undang  ini  mencakup  pula  kekuatan  hukum mengikat ( final and binding ).
Putusan MK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan MK juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1)
4 Fajar Sugianto, 2013, Economic Approach to Law , Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 68
5 P. Joko Subagyo, 2015, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik , Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 88
6 Erna  Ratnaningsih, Asas  Erga  Omnes  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, https://business- law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/ diakses 17 November 2021
secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan  putusan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  putusan  MK  berbeda  dengan  putusan peradilan  umum  yang  hanya  mengikat  para  pihak  berperkara  ( interparties ).  Semua pihak  wajib  mematuhi  dan  melaksanakan  putusan  MK,  (3)  karena  merupakan pengadilan  pertama  dan  terakhir,  maka  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (in  kracht  van  gewijsde) dan memperolah kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habeteur). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. 7
Dalam realitas empirik, masalah implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitasn, setidaknya menunjukkan banyak variasi masalah dan pola implementasinya. Persoalan implementasi putusan MK setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu: (1) sebagaimana  dituangan  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  RI  1945,  putusan  MK  hanya bersifat final akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga terkadang dipersepsikan tidak mengikat; (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (special enforcement agencies); dan (3) putusan final sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yakni eksekutif dan legislatif, yaitu kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan. Dari ketiga hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa di lapangan, putusan MK sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implementasi. Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan  pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam UUD 1945, undang-undang MK maupun putusan MK, belumlah cukup  menjamin  tidak  adanya  persoalan  dalam  implementasi  putusan.  Ketentuan normatif imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan MK tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Sebab dalam kenyataannya, putusan MK tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu 8
Tentang  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Bengkulu,  dapat  dijelaskan  bahwa untuk  inplementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, berdasarkan  penelitian  lapangan  yang  dilakukan,  diperoleh  data  bahwa  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Bengkulu  dalam  hal  kependudukan  hanya bersifat administrative. Dalam hal pencatatan terhadap status anak yang lahir di luar kawin  hanya  akan  menganministrasikan  terhadap  putusan  tentang  hal  itu  yang diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  Bengkulu,  untuk  yang  non  muslim  dan  Putusan Pengadilan Agama Bengkulu untuk yang muslim. Dalam penelitian juga diperoleh data bahwa  sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin tahun 2012 sampai sekarang, pihak Dinas Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Bengkulu  belum  pernah  memproses  permohonan  dan mengadministrasikan tentang status anak yang lahir diluar nikah sebagaimana materi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin tersebut.
Demikian juga halnya dengan Pengadilan Agama Bengkulu, dari sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin  tahun  2012  sampai  sekarang  belum  pernah  menerima  permohonan  status hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah. Tentang pendapat para hakim dalam hal menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan
7 Fajar Laksono dkk dalam Erna Ratnaningsih, Ibid.
8 Ibid
Anak Luar Kawin, ada perbedaan sikap atas hal itu. Ada yang menerima, sebagian besar menolak, , dan ada pula yang tidak memberikan jawaban.
Asmawi,  hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Bengkulu  menyatakan  tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar  nikah  tersebut,  karena  sifatnya  masih  terlalu  umum,  jadi  putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut belum tuntas, tetapi dari seri terobosan hukum harus diakui, itulah sebabnya dalam implementasinya bila  ada permohonan status hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah, harus dibuktikan melalui persidangan, dan tidak serta merta menerima putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini.
B. Akibat  hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak-hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam  kehidupan  keluarga  setiap  anak  yang  lahir  dari  ikatan  perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama, sebutlah si isteri seorang janda dan ia membawa anak dari suami pertama. Atau sebaliknya si pria seorang duda membawa anak dari isteri terdahulu, dan dari  perkawinan  itu  terjadilah  hubungan  antara  anak  yang  bersaudara  kandung disamping  anak  saudara  tiri.  Kedudukan  anak  demikian  pada  umumnya  tidak  sama dimata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang juga kelak dengan pembagian harta waris. 9 Masih  tentang  kedudukan  anak.  Akan  tetapi  kemungkinan  si  anak  lahir dari hubungan diluar pernikahan. Banyak faktor penyebab demikian sekarang ini. Anak seperti  itu  sering  disebut  “anak  haram  jaddah”.  Sebutan  yang  tidak  dikenal  dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si          anak tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”. 10
Dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana telah  dirubah  dengan  Undang  Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kedudukan seorang anak di atur dalam Bab IX Tentang Kedudukan  Anak Pasal 42-44.
Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
Pasal 43
(a) Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(b) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 44
(a) Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh  isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut.
(b) Pengadilan memberikan keputusan  tentang  sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  di  atas,  seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan  bahwa  isterinya  telah  berbuat  zina  dan  anak  itu  akibat  dari  pada
9 Auliya  Nur  Alifah,  2019,  Kedududkan  Anak  Hasil  Zina  Dan  Perlindungan  Hukumnya Menurut  Fatwa  Mui  Dan Hukum Positif, Skripsi , Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 44
10 Mulyana W. Kusumah, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak , Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 5
perzinahan  tersebut.  Sebaliknya,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  43  huruf  (a)  di  atas, ditentukan  bahwa,  :  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Apabila  anak  yang  lahir  di  luar  kawin  tersebut  diakui  oleh  seorang  ayah biologisnya,  menurut  ketentuan  Pasal  280  KUH  Perdata  ditentukan  bahwa  dengan pengakuan  yang  dilakukan  terhadap  seorang  anak  luar  kawin,  timbullah  hubungan perdata antara  anak dan bapak atau ibunya.
Pasal 280 KUHPerdata Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya
Tentang  hak  anak,  juga  telah  diatur  dalam  hukum  positif  di  Indonesia, diantaranya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menenttukan bahwa, : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  12 menentukan  bahwa,  :  “Hak  Anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  Orang  Tua,  Keluarga,  masyarakat,  negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 12 di atas, pada intinya bahwa hak seorang  anak  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  wajib  dipenuhi  oleh  orang  tua, masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah.  Selanjutnya  berdasarkan Ketentuan dalam Bab III Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Hak-hak  dan kewajiban anak ini diatur dalam Pasal 4 – Pasal 19 sebagai berikut: Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6
Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh  orang  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasal 9
(1) Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya.
(2) Selain  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  khusus  bagi  anak  yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

## Pasal 10
Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima,  mencari,  dan memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 13 (1) Setiap anak  selama dalam pengasuhan orang tua, wali,  atau pihak lain mana  pun yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan  pemberatan hukuman.
Pasal 14 Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan dan/atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan. Pasal 16 (1) Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya terakhir.
Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum  atau bantuan  lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(3) Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18 Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak  mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk : 1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Islam  sangat  memperhatikan  hak  manusia,  termasuk  hak  anak.  Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah 11 : 1. Hak mendapatkan kedua orang tua yang sholih.  Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetic maupun lingkungan. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan suami atau  isteri  dengan  baik  adalah  yang  artinya  sebagai  berikut:  Dan  janganlah  kamu menikahi  wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari  orang  musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  Mereka  mengajak  ke  neraka, sedang  Allah  mengajak  ke  surge  dan  ampunan  dengan  izin-Nya,  dan  Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya mereka mengambil pelajaran. ( QS. Al-Baqarah (2): 221 ) 2. Hak Untuk Hidup. Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih saying dan perhatian Allah terhadap anak-anak.  Menekankan  bahwa  dosa  membunuh  anak-anak,  termasuk  dosa  yang sangat  keras.  Serta  untuk  menghadirkan  sebuah  rasa  bahwa  anak  ini  merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya : Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu : janganlah kamu mempersekutukan  sesuatu  dengan  dia,  berbuat  baiklah  terhadap  kedua  orang  ibu bapak,  dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anak  kamu  karena  takut  kemiskinan, kami  akan  memberi  rezeki  kepadamu  dan  kepada  mereka,  dan  janganlah  kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang Nampak di antaranya maupun yang  tersembunyi,  dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membun uhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami- Nya”.  (QS. Al - An‟am (6) : 151) 3. Hak Anak Mendapatkan Nama Yang Baik.  Allah tundukkan baginya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka haruslah ia mempunyai nama yang datangnya ia dikenal di dunia dan ditempat yang tertinggi. Selain itu, nama mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak. Ayat yang akan menjelaskan kepada kita tentang hak seorang anak  pemberian  nama  yang  artinya :(ingatla h),  ketika  isteri  „Imran  berkata:  “Ya Tuhanku,  sesungguhnya  aku  menazarkan  kepada  engkau  anak  yang  dalam kandunganku menjadi hamba yang shaleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu  terindahlah  (nazar)  itu  dari  padaku.  Sesungguhnya  Engkaulah  yang  Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Ali Imran (3) : 35)
11 Muhammad Salamah Al Ghunaimi dalam Auliya Nur Alifah, Op.Cit , hlm. 27
Tentang  hak-hak  keperdataan  anak  menurut  hukum  keperdataan  positip  di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan  Undang  Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, pada intinya seorang anak yang sah mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah dan ibunya. Hubungan hukum ini berakibat adanya hak dan kewajiban alimentatie antara anak dan orang tua, serta seorang anak memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak yang sah menurut hukum adalah seorang anak yang dilahirkan dari  perkawinan  yang  sah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  masing-masing. Namus bagi anak yang lahir di luar kawin, hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Namun,  dengan  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  Nomor 46/PUU-VIII/2010  yang  diantaranya  menetapkan  sebagai  berikut:  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3019)  yang  menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata dengan  laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata d engan keluarga ayahnya”;
Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan  diatur dalam  peraturan  pemerintah tersendiri, namun  sampai  dengan  saat  ini  pemerintah  belum  juga  mengeluarkan  peraturan pemerintah  tentang  kedudukan  anak  luar  kawin  sedangkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  tidak  mengatur  tentang  kedudukan  anak  luar  kawin,  sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung  karena  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja,  termasuk  segala  bentuk  pemeliharaan  sampai  anak  itu  dewasa  hanya  menjadi tanggungjawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada  peran  dari  pihak  laki-laki  sebagai  ayah  biologisnya.  Lalu  karena  si  ayah  tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak- anak yang lain pada umumnya. 12
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di  atas,  dapat  difahami  bahwa  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan perdata  dengan ibunya dan  keluarga ibunya serta dengan laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
12 Azim Izzul Islami, Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Dialektika-Status-Dan-Hak-Keperdataan-Anak- Luar-Kawin , diakses 20 November 2021
alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Adapun hak-hak keperdataan dimaksud adalah hak alimentatie dan hak mewaris dari ayah dan ibunya beserta keluarga ayah dan keluarga ibunya.
Menurut  Mukti  Arto,  makna  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tahun  2012  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  merupakan terobosan  hukum  ( rech  spending )  dalam  bidang  hukum  keluarga,  dimana  anak  luar nikah yang selama ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka setalah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan perdata dengan bapak biologis sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya. Ini sesuai dengan maqȏṣid syarȋ’ah.” 13
MUI  (Ma’ruf  Amin)  menilai  bahwa  putusan  MK  tersebut  sangat  berlebihan, melampaui  batas  dan  bersifat  overdosis.  Menurutnya,  putusan  MK  ini  berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara  anak  hasil  zina  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya.  Menurut Ma'ruf, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat nyata putusan MK, kedudukan anak  hasil  zina  dijadikan  sama  dengan  kedudukan  anak  yang  lahir  dari  hubungan perkawinan  yang  sah,  baik  dari  segi  kewajiban  dan  perolehan  nafkah,  terutama  hak waris,"  Sehingga  jelaslah  putusan  MK  ini  menjadikan  lembaga  perkawinan  menjadi kurang  relevan. 14 ketua  MUI  menyatakan  bahwa  Putusan     MK  No.  46/PUU-VIII/  2010 telah  melampaui  permohonan  yang  semula  sekedar  menghendaki  pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi  meluas  mengenai  hubungan  keperdataan  atas  anak  hasil  hubungan  zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya 15
Dalam menyikapi Fatwa MUI ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang  lahir  di luar perkawinan itu punya  hubungan  keperdataan  dengan  bapaknya. Lalu  oleh  MUI  hubungan  keperdataan  diartikan  hubungan  nasab.  Lebih  jauh  Mahfud menjelaskan,  hubungan  keperdataan  yang  dimaksud  Mahkamah  Konstitusi,  tidak lantas  menyebabkan  anak  yang  lahir  dari  perzinahan  menjadi  anak  yang  punya hubungan  nazab.  Dengan  demikian  kata  Mahfud,  seharusnya  MUI  tak  meributkan keputusan  Mahkamah  Konstitusi  itu.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  sah  itu  adalah  dilakukan  menurut  agama  masing-masing.  Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang  sah,  tidak  mempunyai hubungan nazab, tapi ada  hubungan  dalam  keperdataan  saja  dengan  bapak  biologisnya,  itu  yang  harus diketahui. 16
Hubungan  perdata  dalam  putusan  Mahkamah  Konstutusi  nomor  46/PUU- VIII/2010 tentang status anak luar nikah, sebagaimana klarifikasi Ketua MK Mahfud MD, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud majelis dengan frase anak luar perkawinan, bukan  anak  hasil  zina  melainkan  anak  hasil  nikah  siri,  hubungan  keperdataan  yang diberikan kepada anak luar perkawinan tidak berbentuk nasab, waris dan wali nikah. 17 Tetapi jika melihat dalam pertimbangan hukumnya, beberapa frase menunjukan sifat
13 Lihat Nurul Hak, 2018, Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, Desertasi . hlm. 135
14 Detiknews, “MUI  Nilai  Keputusan  MK  Soal  Status  Anak  di  Luar  Nikah  Overdosis”, http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis ,  diakses  17 November 2022.
15 Ibid
16 http://jatim.tribunnews.com/ mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin
1717 I Nyoman Sujana Dalam Nurul Hak, 2018, Kedudukan Dan  Hak  Anak  Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se- Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu),  Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam  Program  Pascasarjana  (S3) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, Desertasi . hlm. 141
keumuman dari putusan tersebut, dalam pertimbanganya tidak menyebutkan anak luar nikah adalah anak dari nikah siri, melainkan disebutkan secara umum, meskipun yang dimaksudkan adalah anak luar nikah, yakni nikah yang tidak tercatat atau nikah siri. 18
C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah
Bermula          dari Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 yang dalam putusannya bahwa anak  yang  dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang dibuktikan berdasarkan    ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa keduanya mempunyai  hubungan  darah.  Menyikapi  putusan  MK  tersebut  di  atas,  MUI  lantas mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak  Hasil  Zina  dan  Perlakuan  Terhadapnya  (selanjutnya  disebut                 Fatwa  MUI  No.  11 Tahun 2012)  adalah  respon              dari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/  PUU-VIII/2010  (selanjutnya  disebut Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/  2010)  yang  melahirkan  banyak  kontroversi  dan pertanyaan di masyarakat. 19
Berdasarkan  pengamatan  di  masyarakat,  Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/  2010 tersebut  telah  menimbulkan  dua  persepsi  di  kalangan  masyarakat,  yaitu  pendapat masyarakat  yang  mengapresiasi  Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/  2010  tersebut  dan pendapat masyarakat yang menentang Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010.
Kelompok pertama yang mendukung putusan ini dengan alasan bahwa Putusan MK  No.46/PUU-VIII/  2010  ini  merupakan  terobosan  hukum  yang  progresif  dalam melindungi  hak-hak  konstitusional anak. 20 Sementara  bagi  kelompok  kedua  yang menolak  putusan  MK,  termasuk  di  antaranya  MUI,  menilai  bahwa  putusan  ini  tidak sesuai dengan hukum Islam, melanggar tujuan hukum dan aturan hukum perkawinan, serta rentan dimanfaatkan untuk melegalkan perzinahan. 21
Bahkan  tidak  lama  setelah  keluarnya  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/  2010  ini, ketua  MUI  menyatakan  bahwa  Putusan     MK  No.  46/PUU-VIII/  2010  telah  melampaui permohonan  yang  semula  sekedar  menghendaki  pengakuan  keperdataan  atas  anak dengan  bapak  hasil  perkawinan  tapi  tidak  dicatatkan  kepada  KUA menjadi  meluas mengenai  hubungan  keperdataan atas anak hasil hubungan zina  dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. 22
Ma'ruf  Amin  selaku  Ketua  MUI  menilai  bahwa  putusan  MK  tersebut  sangat berlebihan,  melampaui  batas  dan  bersifat  overdosis.  Menurutnya,  putusan  MK  ini berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan  nafkah  antara  anak  hasil  zina  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya. Menurut Ma'ruf, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat nyata putusan MK, kedudukan  anak  hasil  zina  dijadikan  sama  dengan  kedudukan  anak  yang  lahir  dari hubungan  perkawinan  yang  sah,  baik  dari  segi  kewajiban  dan  perolehan  nafkah, terutama hak waris," Sehingga jelaslah putusan MK ini menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan. 23
Namun  Ma'ruf  menegaskan,  tidak  ada  diskriminasi  terhadap  anak  hasil  zina. "Karena memang hukumnya anak hasil zina itu beda dengan anak hasil perkawinan sah.
18 Nurul Hak, Ibid.
19 Lihat Bagian Pertimbangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
20 Siti Musawwamah, “Pro-kontra atas Putusan Mahkamah  Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis”, Nuansa , Vol.10, No.1, Januari-Juni, 2013
21 Ibid.
22 Detiknews,  “MUI  Nilai  Keputusan  MK  Soal  Status  Anak  di  Luar  Nikah  Overdosis”, http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis ,  diakses  17 November 2022.
23 Ibid
Kalau anak hasil perkawinan sah mempunyai hubungan dengan bapak dan ibunya. Tapi anak hasil zina hanya punya hubungan dengan ibunya. Begitu hukum agamanya," 24 Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu dalam menyikapi persoalan ini sejalan dengan  Majelis  Ulama  Indonesia.  Menurutnya,  dalam  Hukum  Islam,  anak  yang  lahir diluar nikah (anak zina) hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam.  Demikian  pula diatur dalam Pasal 42 - 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43 (2) Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(3) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Sedangkan  dalam  Pasal  99-100  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  sebagai berikut:
Pasal 99 Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut Pasal 100
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Berdasarkan kedua pasal dia atas, dalam Fatma MUI M No. 11 Tahun 2012 MUI memfatwakan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.  Dalam Fatma MUI M No. 11 Tahun 2012 difatwakan sebagai berikut: Pertama : Ketentuan Umum
1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan  yang  sah  menurut  ketentuan  agama,  dan  merupakan  jarimah  (tindak pidana kejahatan).
2. Dst ……..
Kedua : Ketentuan Hukum
1. Anak hasil  zina  tidak mempunyai hubungan  nasab, wali nikah,  waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak  hasil  zina  hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  waris,  dan  nafaqah  dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Dst …………………….
Berkaitan  dengan  nasab  seorang  anak  menurut  hukum  Islam,  Nur  Irfan 25 menyatakan sebagai berikut :
Sejarah  mencatat  bahwa  dalam  fiqh  terdapat  banyak  aliran.  Adapun  sebab  utama munculnya  aliran-aliran  tersebut  adalah  adanya  perbedaan  pendapat  dalam menyelesaikan  dan  memahami  dalil  hukum  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  sebab-sebab perbedaan  pendapat  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  penyebab  internal  dan eksternal. Sebab internal yang dimaksud adalah sebab-sebab yang muncul karena ajaran Islam  itu  sendiri  secara  tekstual.  Adapun  sebab  eksternal  adalah  sebab-sebab  yang muncul  karena  faktor  yang  berada  di  luar  nash  secara  tekstual.  Di  antara  tujuan
24 Ibid
25 Nurul  Irfan ,  Nasab  dan  Status  Anak  Dalam  Hukum  Islam, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn- jakartaselatan/index.php?p =show_detail&id=1027&keywords= diakses 19 November 2021
disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau  nasab.  Nasab  merupakan  salah  satu  fondasi  dasar  yang  kokoh  dalam  membina suatu  kehidupan  rumah  tangga  yang  bersifat  mengikat  antarpribadi  berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka memelihara nasab ini disyariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuan mendasar dari nikah  seperti  ini  dinilai  lumrah  dan  wajar,  sebab  secara  naluri  manusia  mempunyai kecenderungan  untuk  memenuhi  hasrat  nafsunya  melalui  adanya  syahwat  kepada wanita,  anak,  dan  materi.  Para  ulama  mazhab  fiqh  yang  empat  sepakat  menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga  merupakan  nikmat  dan  karunia  besar  yang  Allah ُُهَناَحْبُس َُو ىَلاَعَت berikan  kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Di samping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.
Berdasarkan  pengertian  tentang  nasab  di  atas,  dapat  difahami  bahwa  seorang anak yang lahir di luar nikah dipastikan tidak memiliki hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang membuahinya tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Oleh karena itu, penetapan  asal-usul  anak  dalam  memiliki arti yang sangat  penting, karena  dengan penetapan itulah  dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan  ayahnya 26 .
Pendapat  Jumhur  Madzhab  Fikih  Hanafiyyah,  Malikiyyah,  Syafi’iyyah,  dan Hanabilah berkaitan dengan ketentuan tentang nazab anak yang lahir dapat disebutkan sebagai berikut sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut: 27
1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan  yang  sah.  Selain  karena  pernikahan  yang  sah,  maka  tidak  ada  akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:
a. Dst. ………………………….
b. l-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I’anatu alThalibin” juz 2 halaman 128, yang artinya: Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya
c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 yang artinya sebagai  berikut  : Anak  itu  dinasabkan  kepada  ibunya  jika  ibunya  berzina  dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.
2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq” yang  artinya  sebagai  berikut: Anak  hasil  zina  dan  li’an  hanya  mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak  mendapatkan  hak  waris  dari  pihak  bapak,  sementara  kejelasan  nasabnya hanya  melalui  pihak  ibu,  maka  ia  memiliki  hak  waris  dari  pihak  ibu,  saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu),  demikian pula dengan  ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.
3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (Hasyiyah  Ibn  ‘Abidin)  yang  artinya  sebagai  berikut  : Anak  hasil  zina  dan  li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan
26 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Preneda Media, 2004, hal. 278
27 Fatma MUI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya dalam hal Memperhatikan.
di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.
4. Dst ……………………
Dalam menyikapi Fatwa MUI ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang  lahir  di luar perkawinan itu punya  hubungan  keperdataan  dengan  bapaknya. Lalu  oleh  MUI  hubungan  keperdataan  diartikan  hubungan  nasab.  Lebih  jauh  Mahfud menjelaskan,  hubungan  keperdataan  yang  dimaksud  Mahkamah  Konstitusi,  tidak lantas  menyebabkan  anak  yang  lahir  dari  perzinahan  menjadi  anak  yang  punya hubungan  nazab.  Dengan  demikian  kata  Mahfud,  seharusnya  MUI  tak  meributkan keputusan  Mahkamah  Konstitusi  itu.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  sah  itu  adalah  dilakukan  menurut  agama  masing-masing.  Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang  sah,  tidak  mempunyai hubungan nazab, tapi ada  hubungan  dalam  keperdataan  saja  dengan  bapak  biologisnya,  itu  yang  harus diketahui. 28 Hubungan  perdata  sebagaimana  disebutkan  dalam  putusan  Mahkamah Kosntitusi tentang status anak luar nikah, sebagian hakim memaknai, bahwa hubungan perdata memiliki makna hubungan perdata berarti ada hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara ibunya dengan anaknya, antara bapak dengan anaknya dan antara  anak  dengan  kedua  orang  tuanya.  Hak  dan  kewajiban  itu  misalnya  hak memperoleh  pendidikan,  perlindungan.  keamanan  dan  lain  lain,  sedang  kewajiban menyangkut kewajiban bapak biologisnya terhadap anaknya. 29
Penghapusan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  anak  luar  nikah  tentu  akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu, maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi, berganti  dipikul  bersama  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  yang  dapat  dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang bapak melalaikan kewajiban terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia dapat digugat ke pengadilan. Dengan kata lain, kebaikan masa depan anak luar nikah menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum. 30
Hubungan  perdata  sebagaimana  disebutkan  dalam  putusan  Mahkamah Kosntitusi tentang status anak luar nikah, sebagian hakim memaknai, bahwa hubungan perdata memiliki makna hubungan perdata berarti ada hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara ibunya dengan anaknya, antara bapak dengan anaknya dan antara  anak  dengan  kedua  orang  tuanya.  Hak  dan  kewajiban  itu  misalnya  hak memperoleh  pendidikan,  perlindungan.  keamanan  dan  lain  lain,  sedang  kewajiban menyangkut  kewajiban  bapak  biologisnya  terhadap  anaknya.34  Makna  hubungan perdata sebagaimana dipahami hakim tersebut tidak berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar nikah memiliki implikasi terhadap sistem kewarisan dan  perwalian.  Artinya  anak  luar  nikah  berhak  mendapatkan  warisan  dan  bapak biologisnya dapat menjadi wali  apabila anak luar  nikah tersebut  perempuan, apabila mau  menikah.  Akan  tetapi  sebagian  yang  lain  memahami  hubungan  perdata  hanya sebatas hak dan kewajiban pemeliharaan, memberi nafkah, pendidikan dan keamanan, adapun  menyangkut  waris,  meskipun  dapat  harus  melalui  wasiat  wajibah, 31 adapun menyangkut wali, bapak biologis tidak dapat menjadi wali nikah, karena masalah nikah sudah diatur tersendiri, yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005. 32 Pendapat  Mahfud  MD  ini  juga  tercermin  dalam  Fatma  MUI  Nomor:  11  Tahun 2012. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga
28 http://jatim.tribunnews.com/ mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin
29 Mansur dalam Nurul Hak, Op.Cit ., hlm. 132
30 Nurul Hak, Ibid . , hlm. 129.
31 Ahmad Nasohah dalam Nurul Hak, Ibid . , hlm. 133
32 Nurul Hak, Ibid
melindungi  anak  dari  kerancuan  nasab  yaitu  anak  dari  dari  hasil  zina  tidak  punya hubungan nasab, wali nikah dan waris. Hal ini tertuang dalam : Menetapkan Ketentuan Hukum angka 5 dan 6 sebagai berikut:
Kedua : Ketentuan Hukum
1. Dst …………………….
5. Pemerintah  berwenang  menjatuhkan  hukuman  ta’zir  kepada  lelaki  pezina  yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
Berkaitan  dengan  perlindungan  anak,  menurut  Mukti  Arto,  dalam  bukunya, Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan,  menyebutkan  bahwa perlindungan  terhadap  anak,  agar  melahirkan  anak  yang  berkualitas,  maka  ada  3 dimensi  hak  yang  harus  dilindungi,  yaitu  nasabnya,  nasibnya  dan  nasalnya. 33 Bentuk perlindungan anak dalam syari’ah adalah bibitnya, kesejahteraannya, masa depannya, dan legalitas (status) hukumnya. 34
Untuk melindungi nasal (bibit) anak, yang berupa kualitas jasmani dan rohani anak, maka syari’ah Islam mengharamkan perkawinan dua orang yang memiliki hubungan darah yang  masih  dekat,  baik  melalui  aliran  darah  maupun  penyusuan  serta  menganjurkan memilih  pasangan  yang  berkulitas. 35 Untuk  melindungi  nasib  anak  yang  berupa kelangsungan hidup, kesejahteraan dan masa depan anak, maka syari’ah Islam mewajibkan orang tua untuk melindungi kesejahteraan anaknya baik yang berkaitan dengan akidahnya, ibadahnya,  kesehatanya,  pendidikannya,  kesejahteraannya,  dan  masa  depannya.  Anak adalah tanggungjawab orang tuanya yakni ayah dan ibunya tanpa mempersoalkan sah dan tidaknya anak. 36 Untuk melindungi nasab yang berupa legalitas (status) hukum sebagai anak yang sah, maka syari’ah Islam mensyari’atkan perkawinan yang sah melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Syari’ah menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan yang sah. Syari’ah Islam mengharaman zina, untuk memelihara  agama pihak yang bersangkutan, menghindari kemungkaran dan melindungi nasab anak. 37

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  obyek  penelitian,  telah  diperoleh kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Sampai saat ini belum pernah ada permohonan penetapan kedudukan anak luar kawin di  wilayah  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Bengkulu,  dan  apabila  ada  permohonan penetapan anak luar kawin, akan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian tentang asal usul  anak  tersebut,  sedangkan  bagi  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Bengkulu  hanya  bersifat  pencacatan  dan  pengadministrasian  terhadap  penetapan status anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
2. Akibat  hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap kedudukan dan hak-hak anak yang dilahirkan di  luar  nikah  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan  ayah biologisnya  serta  keluarga  ayah  dan  ibunya,  dan  hanya  memiliki  hubungan  nasab
33 Mukti Arto, 2017, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasisi Perlindungan Hukum dan Keadilan , Yogyakarta : Pustaka Pelajar,. hlm. 169.
34 Ibid, hlm. 170
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya, sedangkan kepada ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab.
3. Pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia  Kota  Bengkulu  sejalan  dengan  pendapat  Majelis Ulama  Indonesia  yang  menfatwakan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  terhadap  hak-hak  anak  di luar nikah bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## Saran
Pemerintah dan DPR perlu membuat undang undang yang mengatur hukuman kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Pemerintah perlu untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiur  Nurudin  dan  Azhari  Akmal  Taligan,  (2004), Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , Jakarta: Preneda Media.
Anonim, (1996), Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
Apeldoorn., L. J. Van, (1996). Pengantar Ilmu Hukum , cetakan kedua puluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita
Bambang Sunggono,  (1998), Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Pertama, Cet. Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
Fajar Sugianto, (2013), Economic Approach to Law , (Jakarta: Prenada Media Group)
Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan ( Theory Of Justice) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Barat, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang - undangan, Dan Ekonomi Syaria’ah , (Edisi Januari – Juni 2018)
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka
Kansil,.  C.S.T.,  (1989), Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta  :  Balai Pustaka .
Lawrence W. Friedman (1), The Legal System: A Social Scince Perpective,
________(2), (1960), Legal Theory, London: Stevens & Sons Limited.
M. Agus Santoso, (2014), Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana
Majid Khadduri, (1999), Teologi Keadilan Perspektif Islam , Surabaya: Risalah Gusti
P. Joko Subagyo, (2015), Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik , Jakarta: PT. Rineka Cipta Philipus M. Hadjon (1), (2011), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
_________(2), (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu,
Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Sukarto Marmo Sudjono,  (1989), Penegakan  Hukum  Di Negara  Pancasila ,  Jakarta:     Garuda Metropolis perss
Mukti Arto, (2017), Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasisi Perlindungan Hukum dan Keadilan , Yogyakarta : Pustaka Pelajar Mulyana W. Kusumah, (1986), Hukum dan Hak-Hak Anak , Jakarta, CV. Rajawali.
Peraturan Perundangan :
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ( Burgelijk Wetboek )
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  dirubah    dengan  Undang Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Undang-Undang  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Internet :

## Ahmad Syahrizal, Problem Implementasi Putusan MK, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007
Akil Mochtar, Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis , https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834 ,  Portal  Berita  MKRI, Jumat, 30 November 2012.
Andri  Setiawan,  Antikowati,  Bayu  Dwi  Anggono, Kekuatan  Mengikat  Putusan  Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung , Jurnal Legislasi Indonesia , https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/issue/view/81 , Vol 18, No 1 (2021)
Auliya Nur Alifah, 2019, Kedududkan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa  Mui  Dan  Hukum  Positif, Skripsi, Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Azim  Izzul  Islami,  Dialektika  Status  Dan  Hak  Keperdataan  Anak  Luar  Kawin, Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Dialektika- Status-Dan-Hak-Keperdataan-Anak-Luar-Kawin , diakses 20 November 2021
Detiknews,  “MUI  Nilai  Keputusan  MK  Soal  Status  Anak  di  Luar  Nikah  Overdosis”, http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status- anak-di-luar-nikah-overdosis , diakses 17 November 2022
Detiknews,  “MUI  Nilai  Keputusan  MK  Soal  Status  Anak  di  Luar  Nikah  Overdosis”, http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status- anak-di-luar-nikah-overdosis , diakses 17 November 2022
Erna Ratnaningsih, Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, https://business- law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah- konstitusi/ diakses 17 November 2021
http://jatim.tribunnews.com/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin
Mawardi, Sistem Hukum Islam Dan Anglo Saxon, Kajian Perhandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound , Jurnal Millah Vol. II No. 2, Januari 2003
Nurul Hak, 2018, Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, Desertasi .
Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn- jakartaselatan/index.php?p =show_detail&id=1027&keywords=  diakses  19

## November 2021
Siti  Musawwamah,  “Pro-kontra  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Pengesahan Hubungan  Keperdataan  Anak  Luar  Kawin  dengan  Ayah  Biologis”, Nuansa , Vol.10, No.1, Januari-Juni