Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 28/G/PU/2019/PTUN.PBR
Andrea Winda Amasta 1 , Rekky Sean Paulus 2 1,2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia andreawinda05@gmail.com, sean061201@gmail.com
Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 5 Juni 2024

## Abstract
This paper will discuss the Application of Land Social Function in Law Number 2/2012 on Land  Acquisition  for  Public  Interest.  To  find  a  solution  to  this  problem,  document  and literature searches are required in this research. The results show that the regulation of land acquisition norms in Article 5 of Law Number 2/2012 on Land Acquisition for Public Interest has applied the principle of social function of land, because land acquisition carried out by the government as stipulated in Article 5 is an act for the construction of public facilities that can  be  used  by  the  entire  community.  The  application  of  Article  5  of  Law  Number  2/2012 often triggers problems, especially if the land taken over for development is productive land used by the community as a source of their livelihood and will result in the loss of people's livelihoods. As a result, it is very natural that some people refuse and do not want to release their  land  even  though  they  have  been  promised  a  compensation  value.  Therefore,  more knowledge and understanding of the social function of land is needed as an effort to realise justice and welfare, especially for those who are given their land without ignoring aspects of legal certainty as a characteristic of the rule of law.
Keywords: Land social function, land acquisition, public interest
🖂 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia E-mail: andreawinda05@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Artikel ini akan membahas mengenai Putusan Pengadilan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR  yang  menerapkan  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanah  berdasarkan Pasal  5  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Fokus  utama  dalam  tulisan  ini  adalah  hendak menjustifikasi bahwa Hak atas kepunyaan milik pribadi secara hukum dapat dikesampingkan berdasarkan fungsi sosial tanah. Perkara dalam tulisan ini adalah contoh bahwa hak milik atas tanah  yang  bersifat  absolut  dapat  menjadi  relatif  atau  dikesampingkan  berdasarkan kepentingan umum yang merupakan perwujudan dari fungsi sosial hak atas tanah.
Putusan  Nomor  28/G/PU/2019/PTUN.PBR  bermula  ketika  Risnawati  sebagai  pemilik lahan  di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau  tidak  puas  dengan  keputusan  Gubernur  Riau  dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai. Proses pelepasan  hak  awalnya  telah  terlaksana  menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yaitu  mulai  dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.  Akan tetapi setelah sampai pada tahap  akhir,  Risnawati  justru  melakukan  gugatan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Riau  atas tindakan  pengadaan  tanah  dimaksud.  Meskipun,  secara  hukum  Pemerintah  Provinsi  Riau telah mengikuti ketentuan pengadaan tanah yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 264.800.000 untuk ketiga bidang tanah yang dimiliki.
Berdasarkan Putusan a quo, gugatan Risnawati ditolak untuk seluruhnya sehingga tanah miliknya  harus  dilepaskan  hak  kepemilikannya  untuk  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  jalan  tol.  Hal  ini  berdasarkan  pada  pertimbangan  Hakim  bahwa  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  diselenggarakan  melalui  tahapan  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil.  Instansi  yang  memerlukan  tanah  membuat  perencanaan Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian, dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, Instansi yang  memerlukan  tanah  bersama  pemerintah  provinsi  berdasarkan  dokumen  perencanaan Pengadaan Tanah dan melaksanakan: a. pemberitahuan rencana pembangunan; b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah seringkali menimbulkan perdebatan mengenai pertentangan antara hak fungsi sosial tanah dengan hak milik tanah. Dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  tanah  yang dikuasai oleh perorangan akan dibebaskan dan dialihkan bila terjadi proses pengadaan tanah. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak dalam rangka untuk mempertentangkan antara  hak  milik  tanah  dengan  fungsi  sosial  tanah,  karena  pada  dasarnya  Undang-Undang tersebut tidak menghilangkan hak milik atas tanah, tetapi dalam rangka menjalankan fungsi sosial tanah.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa “Pihak yang berhak wajib melepaskan  tanahnya  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.”  Pada  kalimat  “pihak  yang  berhak,  wajib melepaskan  tanahnya”  menunjukan  bahwa  setiap  orang  yang  tanahnya  ditetapkan  untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, maka sifatnya wajib untuk menyerahkan tanahnya dimana  hal  tersebut  merupakan  penerapan  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  (Limbong,  2011). Dalam  hukum  agraria,  hak  milik  atas  tanah  seolah-olah  merupakan  hak  yang  paling  kuat, namun  karena  adanya  fungsi  sosial,  hak  tersebut  dapat  dikesampingkan.  Hak  milik  bersifat relatif terhadap fungsi sosial hak atas tanah, sehingga muncul kata “wajib” dalam melepaskan tanahnya ketika terjadi proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Salah satu cara menyediakan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum adalah dengan  melakukan  pengadaan  tanah.  Proses  ini  merupakan  konstruksi  yang  dilakukan  oleh negara dari Hak Menguasai Negara (HMN) dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA), yang  menerangkan  bahwa  negara  memiliki  kewenangan  untuk  menguasai  dan  mengatur penggunaan  tanah  dengan  cara  yang  paling  menguntungkan  bagi  masyarakatnya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 18 UUPA menghadirkan prinsip  hukum  untuk  “penguasaan”  hak  atas  tanah  oleh  negara  untuk  kepentingan  umum; termasuk kepentingan nasional dan kepentingan bersama, pencabutan hak atas tanah dengan memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  menurut  tata  cara  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar. Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dengan kata lain, hak atas tanah bukan berarti hanya hak milik tetapi juga memiliki fungsi sosial. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hak milik atas tanah yang dipunyai seseorang tidak diperkenankan jika dapat menimbulkan kerugian umum, karena digunakan semata-mata bagi keuntungan pribadinya.
Fungsi sosial hak atas tanah menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak dapat dibenarkan jika  digunakan  semata-mata  untuk  keperluan  pribadi,  apalagi  jika  merugikan  masyarakat. Pemanfaatan  tanah  harus  disesuaikan  dengan  sifat  situasi  dan  haknya  agar  bermanfaat  bagi kesejahteraan pemiliknya, baik bagi masyarakat maupun bangsa. Ketentuan dalam Pasal 18 UUPA  juga  menggaris  bawahi  bahwa  hak  atas  tanah  dapat  dicabut  dengan  syarat  memberi ganti kerugian yang layak untuk kepentingan nasional dan negara serta kepentingan bersama rakyat.
Secara  filosofis,  konsep  fungsi  sosial  atas  tanah  merupakan  prinsip  dasar  dalam melakukan tindakan pemberian hak atau pencabutan hak atas tanah. UUPA diterbitkan dalam rangka  mewujudkan  amanat  dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yaitu  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kata “dikuasai” dalam Pasal ini bukan berarti “dimiliki” namun  merupakan  pemberian  wewenang  kepada  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari bangsa Indonesia. Ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUPA adalah perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Karena itu, fungsi sosial tanah dalam UUPA merupakan salah satu dari  3  (tiga)  kewajiban  internal  yang  diberlakukan  kepada  setiap  pemegang  hak  atas  tanah. Kewajiban yang dimaksud antara lain: pertama, kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial hak  atas  tanah  (Pasal  6).  Kedua,  memelihara  tanah  dan  manfaatnya  dengan  sebaik-baiknya (Pasal 15). Ketiga, kewajiban untuk mengusahakan tanah pertanian secara aktif (Pasal 10).
Tulisan  ini  berpendapat  bahwa  Putusan  Nomor  28/G/PU/2019/PTUN.PBR  telah  tepat menerapkan  asas  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  dalam  pengadaaan  tanah  untuk  kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai. Hal ini sejalan dengan konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengedepankan kewajiban pemilik hak atas tanah  untuk  menyerahkan  tanahnya  bagi  negara  apabila  dibutuhkan  untuk  keperluan pembangunan  fasilitas  publik.  Dalam  hal  ini,  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  dapat mengesampingkan  hak  milik  pribadi  atas  tanah,  dan  hak  milik  atas  tanah  diberikan penggantian kerugian yang setara dengan nilai tanah tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
“ Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk menemukan prinsip- prinsip  hukum  yang  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam  Undang-undang  (Marzuki, 2005).  Oleh  sebab  itu,  untuk  menemukannya  terlebih  dahulu  harus  mempelajari  konsep melalui teori sarjana dan doktrin hukum. ” “ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berkembang di dalam ilmu hukum ((Marzuki, 2005) yang bersangkut paut dengan Penerapan Fungsi Sosial Tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. ”

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi Sosial Hak Atas Tanah
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  maka segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan konstitusi dan hukum. Tanah memiliki arti bagi kehidupan manusia karena berfungsi sebagai aset sosial dan modal. Sebagai aset sosial, tanah  memungkinkan  masyarakat  untuk  hidup  dan  tinggal.  Tanah  sebagai  aset  modal meletakkan  fungsi  tanah  sebagai  sebuah  faktor  modal  dalam  pembangunan.  Tanah  telah berkembang  menjadi  komoditas  ekonomi  yang  sangat  penting  dan  juga  menjadi  sumber perdagangan dan spekulasi (Rubaie, 2007). Tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan unsur dari eksistensi suatu negara itu sendiri.
Dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), hak milik diartikan sebagai hak turun-temurun, terkuat,  dan  terpenuh  yang  dapat  dipergunakan  dan  dimiliki  orang  atas  tanah  (Pasal  20 UUPA),  ini  menunjukkan  bahwa  hak  milik  memiliki  dasar  yang  kuat.  Hak  atas  tanah diwariskan secara turun-temurun, artinya ahli waris orang yang memilikinya meninggal dunia dan tanah tersebut tetap dimiliki oleh ahli warisnya selama tanah tersebut masih memenuhi syarat  sebagai  hak  milik.  Terkuat  artinya  hak  atas  tanah  itu  tetap  ada  untuk  jangka  waktu yang  tidak  dapat  ditentukan  dan  dapat  dipertahankan  secara  hukum  terhadap  pihak  lain. Lebih  lanjut,  Memiliki  hak  milik  memungkinkan  pemegang  hak  milik  untuk  melakukan banyak  hal,  seperti  mengalihkan,  menjamin,  menyewakan,  dan  bahkan  menyerahkan  tanah kepada orang lain dengan memberikan hak atas tanah baru, seperti hak pakai atau hak guna bangunan.  Pemegang  hak  sebagaimana  disebutkan  di  atas  diberi  banyak  wewenang  oleh hukum,  tetapi  ini  tidak  berarti  mereka  dapat  melakukan  apa  pun  yang  mereka  mau  dengan tanah  mereka.  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Pokok  Agraria, pemegang  hak  atas  tanah  yang  memiliki  tanah  tersebut  akan  dibatasi  oleh  peraturan  yang berlaku,  hal  ini  termasuk  mempertimbangkan  fungsi  sosial  tanah  tersebut,  yang  artinya (Soerodjo, 2014):
1) Dalam kegiatan penggunaan atau pemanfaatan tanah, tidak boleh merugikan orang lain.
2) Pemanfaatan  lahan  yang  digunakan  harus  disesuaikan  dengan  peruntukan  yang  telah ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang.
3) Dalam  penggunaan  atau  pemanfaatan  tanah,  kepentingan  umum  harus  diutamakan  atas kepentingan pribadi.
4) Tanah  yang  digunakan  atau  dimanfaatkan  harus  dipelihara  secara  menyeluruh  untuk menghindari kerusakan.
5) Tidak  boleh  lahan  yang  digunakan  ditelantarkan  sehingga  mengurangi  kesuburan, penggunaan, dan manfaat lahan.
Dalam  penerapannya,  salah  satu  dasar  hukum  agraria  Indonesia  adalah  fungsi  sosial hak atas tanah. Menurut Boedi Harsono, hak atas tanah perorangan yang mengandung unsur sosial atau kekuasaan disebut fungsi sosial tanah. Unsur ini termasuk dalam semua hak atas tanah yang berasal dari hak bersama nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan  demikian,  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tidak  hanya  berakibat  pada pemiliknya,  tetapi  juga  seluruh  negara  Indonesia  (Harsono,  1994).  Dengan  mengacu  pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 UUPA, fungsi sosial atas tanah merupakan dasar yuridis  untuk  kepentingan  umum  di  Indonesia,  yang  menyatakan  (UU,  1960):  “Untuk Kepentingan  Umum,  termasuk  kepentingan  bersama  dari  Rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat dicabut  dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara  yang  diatur  dengan Undang-Undang.”
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Fungsi  sosial  atas  tanah  terkandung  dalam  Pasal  18  UUPA  yang  menyatakan  bahwa hak  atas  tanah  dapat  dicabut  hanya  dengan  memberikan  ganti  kerugian  yang  layak  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kompensasi adalah hal yang  diberikan  untuk  “menilai”  harga  tanah  di  mana  pemilik  tanah  mungkin  memiliki hubungan  batin  dengan  tanah  tersebut  seperti  tanah  leluhur,  tanah  wakaf,  kuburan,  tanah warisan, dan lain sebagainya. Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “ penilaian besarnya ganti  kerugian  merupakan  tugas  penilai  yang  terdiri  atas  a)  tanah,  b)  ruang  atas  dan  ruang bawah  tanah,  c)  bangunan,  d)  tanaman,  e)  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah dan/atau, f) kerugian lain yang dapat lain yang dapat dinilai. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  terjadi  proses  pergantian  kepemilikan  yang  wujudnya  dapat  bermacam- macam,  hal  ini  disebut  dengan  ganti  rugi.    Dalam  Pasal  36  UU  No.  2  Tahun  2012, kompensasi dapat diberikan dalam bentuk a) uang, b) tanah sebagai gantinya, c) pemukiman baru,  d)  kepemilikan  saham,  dan/atau,  e)  bentuk  lain  yang  disepakati  kedua  belah  pihak. ” Kompensasi diberikan sebagai wujud pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.  Lebih  penting  lagi,  kompensasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pengadaan Tanah  harus  diatur  secara  terpisah  dan  diimplementasikan  melalui  hukum  perdata  sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum dapat tercapai.
Hak atas tanah memiliki fungsi sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA, karena  mengandung  unsur  kebersamaan  (Dios,  2020).  Kepentingan  sosial,  kepentingan umum, dan pengakuan adanya kepentingan atas tanah merupakan dasar fungsi sosial hak atas tanah  secara  teoritis,  dengan  memberikan  pemilik  hak  untuk  menggunakan  tanah  dengan mematuhi  peraturan  tanpa  melanggar  kepentingan  negara  dan  masyarakat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hak  atas  tanah  tidak  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi individu  tersebut,  namun  pemanfaatan  tanah  mesti  disesuaikan  dengan  keadaannya  dan karakteristik hak jika menimbulkan kerugian kepada masyarakat, sehingga dapat bermanfaat untuk  kepentingan  umum.  Untuk  mencapai  tujuan  utama,  UUPA  mempertimbangkan kepentingan  individu  yaitu:  keadilan,  kemakmuran,  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  untuk seluruh  rakyat  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  2  Ayat  3  UUPA  (Triana,  2016).  Oleh karena  itu,  masyarakat  dapat  memanfaatkan  tanah  semaksimal  mungkin,  tanpa menghilangkan  kemungkinan  tanah  dalam  menjadi  sumber  daya  kehidupan,  tetapi  tetap  di bawah pengawasan pemerintah.
Walaupun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kata “fungsi sosial” namun, secara  tidak  langsung  menyatakan  bahwa  fungsi  sosial  dari  hak  milik  tidak  boleh mengganggu  kepentingan  umum  (Parlindungan,  1991).  Pada  Pasal  11  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menyebutkan bahwa “hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh pangan, sandang, dan perumahan, dan  atas  perbaikan  kondisi  hidup  secara  terus  menerus”  (Parlindungan,  1991).  Namun demikian,  seseorang  tidak  diperbolehkan  untuk  memanfaatkan  hak  atas  tanah  semata-mata untuk  kepentingan  pribadi,  terlebih  jika  hal  itu  berdampak  negatif  pada  kepentingan masyarakat lain dikarenakan, berdasarkan asas fungsi sosial ini, hak milik dapat dihapus jika hal itu menguntungkan masyarakat. Dari gagasan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa fungsi sosial harus membatasi hak milik atas tanah untuk menghindari penggunaan hak milik yang bertentangan dengan tujuan dan fungsinya. UUPA menjamin penggunaan tanah untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tanpa  mengganggu  atau  menghambat  kepentingan masyarakat  umum  sehingga  menghasilkan  keseimbangan,  keadilan,  kemakmuran,  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  umum  maupun  pribadi  yang  memiliki  hak  atas  tanah.  oleh karena itu, pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya untuk memiliki tanah, namun mereka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tetap  mengedepankan  kepentingan  umum  saat  melakukannya.  Salah  satu  dari  kewajiban pemegang hak atas tanah yaitu fungsi sosial hak atas tanah dalam UUPA yang dibebankan kepada pemegang hak atas tanah, kewajiban tersebut meliputi (Sitorus, 2006):
1) Tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA);
2) Kewajiban untuk memelihara tanah (Pasal 15 UUPA);
3) Kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah pertanian (Pasal 10 UUPA)
Pengertian  pengadaan  tanah  dalam  UU  No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  yakni:  “pengadaan  tanah  adalah  kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak yang  berhak.”  Menurut  undang-undang a  quo ,  pengadaan  tanah  untuk  alasan  kepentingan umum, berarti memberi tanah bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, dan masyarakat sambil mempertahankan kepentingan hukum pihak yang berhak.
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  menyatakan  bahwa  “Pihak  yang  berhak  wajib melepaskan  tanahnya  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.”  Jadi,  pada  saat  pengadaan  tanah  dilakukan untuk  kepentingan  umum,  pihak  yang  berhak  “wajib”  melepaskan  tanahnya  setelah memberikan  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  ganti  kerugian merupakan perwujudan dari penghormatan yang diberikan negara kepada pihak yang berhak.
Secara mendasar, tujuan fungsi sosial hak atas tanah adalah untuk memastikan bahwa tanah  digunakan  dengan  cara  yang  paling  menguntungkan  bagi  masyarakat.  Indonesia sebagai  negara  hukum  yang  menganut  gagasan  negara  kesejahteraan  yang  berdasarkan Pancasila,  harus  dipastikan  bahwa  semua  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk menikmati  keadilan  dalam  penggunaan  tanah.  Salah  satu  cara  untuk  membangun  negara hukum  yang  memastikan  bahwa  tanah  digunakan  secara  adil  adalah  dengan  menanamkan asas fungsi sosial hak atas tanah, maka menjadi hal penting untuk dilakukan kajian mengenai konsep  asas  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  baik  dari  perspektif  teori,  hukum,  dan pengaplikasinya  di  Indonesia,  sebagai  tindakan  yang  tepat  dalam  memenuhi  atau memaksimalkan  penggunaan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  terbaik  masyarakat  (Triana, 2006).

## Putusan  Nomor  28/G/PU/2019/PTUN.PBR  Telah  Tepat  Menerapkan  Fungsi  Sosial Tanah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemilik tanah tidak diperkenankan untuk menolak dengan  alasan  apapun,  dimana  hal  tersebut  merupakan  frasa  yang  wajib  dalam  UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penerapan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2012 ini tentunya dapat memicu permasalahan, contoh dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan  Nomor  28/G/PU/2019/PTUN.PBR  yang  memperlihatkan  konflik  akibat  adanya pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  bagi  pembangunan  jalan  tol  Pekanbaru-Kandis- Dumai. Risnawati (penggugat) merasa dirugikan dan dirampas hak milik nya atas tanah yang terkena  dampak  pembangunan  jalan  tol.  Penggugat  merasa  dirugikan  karena  tanah  yang diambil alih untuk pembangunan tersebut merupakan tanah produktif yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian dan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian penggugat sebagai kepala  rumah  tangga.  Akibatnya,  penggugat  menolak  penerapan  UU a  quo dan  tidak  mau melepaskan tanahnya meskipun telah dijanjikan nilai ganti rugi.
Kewenangan  Pengadilan  diberikan  secara  atribusi  oleh  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  hal  ini,  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor  28/G/PU/2019/PTUN.PBR terhadap sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, antara lain:
1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut telah diselenggarakan melalui tahap perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Bahwa  instansi  yang  memerlukan  tanah  bersama  pemerintah  provinsi  berdasarkan dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  dan  melaksanakan:  a.  pemberitahuan  rencana pembangunan,  b.  pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan,  c.  konsultasi  publik rencana pembangunan;
3. Bahwa telah mengabulkan permohonan penitipan uang ganti kerugian tanah dan tanaman milik penggugat sebagai pembayaran ganti rugi melalui penetapan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 26/Pdt.P-Kons/2018/PN.Sak;
4. Penggugat telah hadir dalam adanya konsultasi publik dan saat itu membahas mengenai ganti rugi.
sehingga atas pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Dengan  melihat  kasus  dalam  putusan a  quo, telah  tepat  menggambarkan  bahwa pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat  mengesampingkan  hak  milik  atas  tanah. Majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk tidak melaksanakan “Keputusan Tergugat” yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/201 tertanggal 18 Mei 2017 yang berisi tentang  Perpanjangan  Penetapan  Lokasi  Pembangunan  Jalan  Tol  Pekanbaru-Kandis-Dumai. Tidak  diterimanya  gugatan  tersebut  dilakukan  atas  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah disampaikan dalam putusan sengketa tersebut. Apabila melihat asas fungsi sosial tanah dalam pasal  6  UUPA,  hak  milik  penggugat  telah  dikesampingkan  demi  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dalam  hal  pembangunan  Jalan  Tol.  Dalam  hal  ini,  hak  milik  atas  tanah bukan  berarti  hilang  namun  dapat  diganti  dengan  wujud  lain,  sehingga  tidak  terjadi pelanggaran hak.
Penggantian hak milik penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp. 264.800.000,00 (dua ratus  enam  puluh  empat  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  untuk  ketiga  bidang  tanah  yang terkena  proses  pengadaan  tanah  melalui  penitipan  di  Pengadilan  Negeri  Siak  Sri  Indrapura (konsinyasi). Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur frasa "wajib"  dalam  undang-undang  ini  sehingga  sekuat  apapun  penolakan  masyarakat  terhadap kebijakan  ini,  pada  akhirnya  harus  tetap  diterima  demi  kepentingan  umum.  Dengan  ini, Pembangunan harus tetap berjalan, kalaupun ada pihak yang menolak, sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan adalah penitipan ganti rugi di pengadilan atau disebut juga konsinyasi. Permohonan  konsinyasi  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengakhiri  perikatan  yang memang  muncul  dalam  proses  peralihan  kenikmatan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1381  KUHPer  dengan  berbagai  alasan  diantaranya  tidak  adanya  kecocokan harga  antara  para  pihak,  dan  keengganan  untuk  menjual  atau  melepaskan  kepemilikan  atas tanah tersebut.
Fungsi  sosial  hak  atas  tanah  sebenarnya  mengandung  pengakuan  atas  kepentingan pribadi (perorangan), sosial, serta kepentingan umum. Hal tersebut memberikan kewenangan kepada  pemilik  hak  untuk  menggunakan  tanah  mereka  dalam  batas-batas  yang  ditetapkan oleh hukum, dengan mengedepankan kepentingan umum dan negara. Penerapan asas fungsi sosial  hak  atas  tanah  akan  terwujud  apabila  tanah  apabila  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat umum. Adanya partisipasi masyarakat dalam memelihara kemanfaatan tanah dan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah didasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Jadi, ketika pemerintah dan warga negara dapat bekerja sama untuk menjalankan fungsi sosial hak atas tanah, maka kesejahteraan masyarakat dalam hal pemanfaatan tanah akan terwujud.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV.  KESIMPULAN
Hak atas tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA, hak atas tanah memiliki fungsi sosial karena mengandung unsur kebersamaan. Dalam artian, hak milik atas tanah bersifat relatif terhadap fungsi sosial hak atas tanah, untuk itu pihak yang berhak harus melepaskan tanahnya selama proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur fungsi sosial hak atas tanah yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebenarnya  dilakukan  bagi  kepentingan  umum  untuk pembangunan fasilitas umum agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.
Putusan  Nomor  28/G/PU/2019/PTUN.PBR  sudah  tepat,  dimana  adanya  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  yaitu  Pembangunan  Jalan  Tol  Pekanbaru-Kandis-Dumai menerapkan  Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  tanah  dengan  mengesampingkan  hak  milik  atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur frasa  "wajib"  sehingga  bersifat  mengikat  bagi  pihak  yang  berhak.  Pihak  berhak  (pemilik tanah)  tidak  dapat  menolak  dengan  alasan  apapun  untuk  tidak  melepaskan  hak  atas  tanah yang akan dibangun jalan Tol yang merupakan fasilitas umum.

## REFERENSI
Amin,  I.  (2023).  Merunut  Masalah  Tol  Jogja-Solo:  Ganti  Rugi  hingga  Sikap  Warga. https://tirto.id/merunut-masalah-tol-jogja-solo-ganti-rugi-hingga-sikap-warga-gBtG. AP, Parlindungan. (1991). Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria . Bandung: Mandar Maju. 65.
Dios,  F.,  Hero,  M.,  dan  Simbala,  Y.  (2020) Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam Menunjang  Pembangunan  Di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria .  Lex  Administratum,  Vol.  VII, No.6. 90.
Erwiningsih,  W.  (2009). Hak  menguasai  negara  atas  tanah .  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia.
Harini, Sri. (2019). Pengantar Hukum Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia. 143. Harsono, Boedi. (1994). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Djambatan. 229-231. Limbong, B. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Jakarta: Margaretha Pustaka. 3. Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. 178.
Patoari,  M.  M.  H.,  Nor,  A.  H.  M.,  Awang,  M.  N.  B.,  Chowdhury,  A.  H.,  &  Talukder,  J. (2020). Legal and Administrative Challenges of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a Peaceful Means of Resolving the Land Dispute in the Rural Areas of Bangladesh. Beijing Law Review, 11 (02), 415. https://doi.org/10.4236/blr.2020.112026
Putri  Lestari.  (2020). Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Demi  Kepentingan  Umum  di Indonesia Berdasarkan Pancasila . SIGn Jurnal Hukum, 1 (2). Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR Rejekiningsih,  R.  (2016). Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanah  Pada  Negara  Hukum  (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya Di Indonesia . Yustisia, Vol. V, No.2. 308.
Rubaie,  A.  (2007). Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Malang: Bayumedia. 1.
Sarif, Asri. (2022). Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum . Halu Oleo Law Review 6 (1).
Sitorus,  O  dan  Sierrad,  Z.  (2006). Hukum  Agraria  Di  Indonesia  Konsep  Dasar  dan Implementasi Kebijakan Tanah Indonesia . Yogyakarta: Mitra Yogyakarta. 79. Subekti,  R.  (2016). Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum . Jurnal Yustisia, 5 (2).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soerodjo, I (2014). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Prakti k. yogyakarta: Laksbang Mediatama. 60.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria