Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENEGAKKAN  HUKUM  UNTUK  PENGELOLAAN  SAMPAH DI KOTA BEKASI
Sri Hutomo 1
1 Faculty of Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. E-mail: sri.hutomo@gmail.com
Abstract: Waste  management  is  currently  still  an  unresolved  problem.  This  research  aims  to  examine problems in waste management in Bekasi City. This research is doctrinal/normative legal research with a statutory  approach.  Data  was  collected  using  library  research,  then  analyzed  qualitatively.  There  are several laws and regulations that have a correlation with waste management in Indonesia, namely Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management, Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and  Management  and  several  other  laws.  Law  enforcement  in  waste  management  refers  to  3  legal systems which are a combination of components, namely structure, substance and culture. Apart from that, related to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Law enforcement in waste management is also an embodiment of the government and local governments in implementing the principles of Good Environmental Governance with the aim of raising public awareness of a good and healthy environment.
Keywords: Waste management; Statutory; Environmental.
How to Site: Sri Hutomo (2024). Penegakkan Hukum  Untuk Pengelolaan Sampah Di Kota  Bekasi. Jurnal hukum to- ra , 10 (1), pp 105-118. DOI. 10.55809/tora.v10i1.330

## Introduction
Dalam studi World Bank pada Tahun 2018 di 15 kota besar di Indonesia, penyumbang sampah  terbesar  adalah  sampah  organik  (44%),  popok  (21%),  setelah  itu  baru  plastik (16%). 1 Menurut  UU  No  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  pengertian sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  atau  proses  alam  yang  berbentuk padat  atau  semi  padat berupa zat  organik  atau  anorganik  bersifat  dapat  terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 2 Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian sampah tidak lain merupakan buangan yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi  baik  industri  maupun  domestik  (rumah tangga).
1 Aswad (2020).Quora. Retrieved from quora.com: https://id.quora.com/Kebijakan-seperti apa yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia/answer/Aswad-3
2 Drs Slamet Santoso SP M(nd) Academia. Retrieved from Academia.edu : https//www.academia.edu/35007008/Dampak  Negatif  Sampah  terhadap  Lingkungan  dan  Upaya mengatasinya
Penegakkan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 105-118
Sampah dapat berasal dari beberapa tempat, yakni pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau  sampah  yang  bersifat  basah,  kering,  abu  plastik,  dan  lainnya.  Sementara  itu, sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan mempunyai potensi yang cukup besar  dalam  memproduksi  sampah  termasuk  tempat  perdagangan  seperti  pertokoan dan  pasar  karena  ditempat-tempat  tersebut  dimungkinkan  banyak  orang  berkumpul dan  melakukan  kegiatan.  Jenis  sampah  yang  dihasilkan  umumnya  berupa  sisa-sisa makanan  sayuran  busuk,  sampah  kering,  abu,  plastik,  kertas, dan  kaleng-kaleng  serta sampah lainnya. Sampah selalu merugikan masyarakat dan lingkungan dan sampah yang dibuang  dengan  sengaja  oleh  oknum  ke  lingkungan  akan  menimbulkan  dampaknya, dampak  terhadap  manusia  akan  menurunkan  tingkat  kesehatannya,  disamping  itu sampah juga dapat mengurangi estetika, sekaligus menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan  sampah  juga  berdampak  terhadap  lingkungan,  baik  ekosistem  perairan  maupun ekosistem darat.
Dampak  sampah  bagi  manusia  dan  lingkungan  sangat  besar.  Suda  kita  sadari  bahwa pencemaran  lingkungan  akibat  industri  maupun  rumah  tangga  sangat  merugikan manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Melalui  kegiatan  industri  dan teknologi  diharapkan  kualitas  kehidupan  dapat  ditingkatkan.  Namun  seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit.
Berbagai macam yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber  sampah  yang  dapat  ditemukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kehidupan  manusia  tidak  akan  pernah  lepas  dari  sampah, terutama  penumpukan  sampah  yang  terjadi  ditempat-tempat  umum  seperti  dipasar- pasar.
Implikasi dari peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah Negara, tingkat aktivitas, pola  kehidupan,  dan  tingkat  kemajuan  sosial  ekonomi  akan  menyebabkan  konsumsi masyarakat  terhadap  barang  dan  jasa  juga  semakin  meningkat.  Kondisi  tersebut menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah  masalah  sampah.  Peningkatan  jumlah  sampah  hasil  konsumsi  yang  tidak diimbangi  dengan  kemampuan  untuk  mengolah  sampah  tersebut,  maka  akan menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kehidupan  masyarakat  akibat  penumpukan sampah tersebut.
Salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan yang hingga kini tetap menjadi masalah besar  adalah  faktor  pembuangan  sampah. 3 Masih  banyak  sampah  yang  diproduksi masyarakat  baik  yang  organik  maupun  anorganik  yang  mencemari lingkungan  karena berwarna,  berasa,  berbau  dan  berpontesi  menimbulkan  bahaya  bagi  keselamatan. Apabila  sampah  ini  digunakan  untuk  pertanian  dalam  jumlah  besar,  maka  akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Sampah adalah suatu bahan yang  terbuang  atau  dibuang  dari  sumber  hasil  aktivitas  manusia  maupun  alam  yang belum  memiliki  nilai  ekonomis.  Sampah  berasal  dari  rumah  tangga,  pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dsb. Secara garis besar, sampah berasal dari  rumah  tangga,  pertanian,  perkantoran,  perusahaan,  rumah  sakit,  pasar  dan sebagainya.

## Discussion

## Dampak sampah organik bagi kesehatan
Dampak  sampah  organik  bagi  kesehatan  Tempat  bersarangnya  hewan  penyebar penyakit  Sampah organik  yang  menumpuk  bisa  menjadi  tempat bersarangnya  hewan penyebar  penyakit  seperti  lalat  dan  lala.  Hal  ini  akan  berbahaya  bagi  kesehatan  jika hewan tersebut hinggap di makanan. Penyakit yang dapat ditimbulkan lalat antara lain tifus, diare, dan kolera. Tikus juga senang bersarang di tempat sampah dan tak jarang pula  mencari  makan  di  rumah  penduduk.  Perpindahan  tikus  dari  tempat  sampah  ke rumah  penduduk  akan  menimbulkan  perpindahan  kuman  penyakit.  Penyakit  yang ditimbulkan oleh tikus misalnya leptospirosis dan tipes. 4

## Dampak sampah organik terhadap lingkungan
Selain berbahaya bagi kesehatan, sampah organik juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak sampah organik bagi lingkungan adalah sebagai berikut. 5
a. Tercemarnya sumber air Sampah organik yang dibuang ke sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya dapat mencemari air.
b. Rembesan sampah organik basah ke dalam tanah juga dapat mencemari air tanah.
c. Binatang terancam mati Matinya beberapa binatang merupakan dampak lanjutan dari tercemarnya sumber air. Ikan dan binatang lain yang menggantungkan hidup dengan sumber air akan terancam mati karena air telah tercemar.
3 Ibid
4 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sampah Organik: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Dampaknya", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/13/200000069/sampah- organik--pengertian-jenis-contoh-dan-dampaknya?page=all.
Editor : Serafica Gischa
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6
5 Ibid
d. Rawan tanah longsor Sampah organik bersifat lunak sehingga tumpukan sampah organik  di  TPA  membuat  tanah  menjadi  tidak  stabil  dan  bisa  terjadi  longsor sewaktu-waktu.
e. Munculnya lingkungan kumuh Tumpukan sampah dapat menimbulkan lingkungan kumuh  dengan  pemandangan  tidak  sedap  dan  dikeliling  lalat.  Sampah  yang berceceran dapat mengurangi keindahan pemandangan dan menjadikan daerah tersebut tidak layak dijadikan tempat tinggal.
f. Polusi udara Penguraian sampah organik terutama sampah organik basah dapat menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mencemari udara. Bila sampah dibuang ke air, maka akan menghasilkan asam organik dan gas organik seperti metana.
Jalan keluarnya yaitu :
a. Upaya  untuk  mengurangi  limbah  organik  yaitu  dengan  cara  dikelola  menjadi Pupuk Organik Cair (POC). Tujuannya agar mencegah penumpukan sampah baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bahkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST Bantargebang disebut sebagai TPST terbesar di Indonesia yang memiliki luas 110,3 hektare. Pemprov DKI Jakarta melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  mengatakan,  kondisi  terkini  TPST Bantargebang, Bekasi, telah mencapai 40 meter ketinggiannya atau setara dengan gedung 16 lantai. 6
b. Gunakan Lubang Biopori
Lubang biopori adalah cara praktis dalam mengelola sampah organik tanpa butuh perhatian  yang  intensif.  Selain  efektif  untuk  mengelola  sampah  organik,  lubang biopori juga bermanfaat memberi nutrisi bagi biota tanah yang ada di dalamnya. Serta berfungsi menjadi sumber resapan untuk menghindari banjir atau genangan air.
Bermodalkan pipa dengan cara yang praktis dan murah, rumah pun bebas dari banjir dan genangan air saat hujan lebat datang.

## Buat Eco Enzyme
Setelah  mengupas  buah  dan  sayur,  umumnya  sisa  kulit  buah  dan  potongan  sayur langsung dibuang begitu saja. Padahal, jenis sampah organik ini bisa bernilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan kebersihan di rumah.
6 https://News.uad.ac.id.pupuk organik.cair.solusi.magis
Eco  Enzyme  adalah  salah  satu  metode  pengelolaan  sampah  organik  berupa  sisa  kulit buah  maupun  potongan  sayur  yang  difermentasikan.  Menggunakan  alat  sederhana berupa  botol  plastik  bekas,  sampah  organik,  gula  merah,  serta  air  maka  sampah  sisa konsumsi  dapat  diubah  menjadi  cairan  serbaguna  yang  bermanfaat  untuk membersihkan lantai, toilet, dapur dan sebagainya.
Proses  pembuatan  cairan  fermentasi  ini  membutuhkan  waktu  tiga  bulan.  Pada  satu minggu pertama tutup botol perlu dibuka guna mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Pembuatan  cairan  ini  sangat  praktis,  tidak  mengundang  bau  serta  serangga  yang menjijikkan.
Selain mengurangi jumlah sampah organik tidak terkelola, eco enzyme membuat kita berhemat karena tidak perlu membeli cairan pembersih toilet, cairan pembersih dapur dan lainnya.

## Setor Sampah Organik
Saat ini ada banyak layanan pengelolaan sampah yang mau menerima sampah organik untuk  dimanfaatkan,  salah  satunya  Waste4Change.  Layanan  berupa  pengelolaan sampah organik sebagai pakan lalat jenis Black Soldier Fly (BSF) adalah contohnya. Lalat BSF  selain  bermanfaat  dalam  pengelolaan  sampah  organik  juga  dapat  dimanfaatkan menjadi pakan ternak.
Selain itu, ada juga layanan pengelolaan sampah yang menerima sampah organik untuk dijadikan kompos. Selanjutnya, bahkan ada layanan pengelolaan sampah yang mampu mengolah  sampah  organik  menjadi  biogas  sebagai  bahan  bakar  alternatif  pengganti bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk memasak.
Dengan  mengelola  sampah  organik  di  rumah  menggunakan  dengan  metode pengelolaan apapun, kita sudah berkontribusi mengurangi hampir sebagian dari jumlah sampah yang dihasilkan. 7

## Penegakkan Hukum Pengelolaan Sampah
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri  No  33  Tahun  2010  tentang  pedoman  pengelolaan  sampah.  Seharusnya undang-undang  dan  Permendagri  tersebut  sudah  memberikan  muatan  pokok  yang penting  kepada  pemerintah  daerah,  yaitu  landasan  yang  lebih  kuat  bagi  pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari
7 https ://waste4change.com.blog.cara jitu.mengelola
tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (reduce, reuse, recycle).reduceyaitu mengurangi jumlah sampah, reuse yaitu pemakaian kembali atau  menggunakan  sisa  sampah  yang  masih  bisa  dipakai  dan  recyclemendaur  ulang sampah. Permasalahan sampah di Indonesia sangat kompleks. Bagaimana tidak, di kota- kota  besar  seperti  Jakarta  saja  sampah  masih  saja  berserakan  dimana-mana. Kementerian  Pekerjaan  Umum  (PU),  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  (KNLH), Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta, Pemerintah  Kota  Bekasi,  dinilai  belum  efektif  dalam  melakukan  pengelolaan  sampah perkotaan  karena  kelemahan  dalam  aspek  kebijakan  dan  pelaksanaan  pelayanan persampahan.
Sebagai salah satu contoh dari   implementasi kebijakan megenai sampah di Pemerintah Daerah  adalah      peraturan  daerah  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kota  Bekasi  Nomor  2 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah Nomor  15  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas : 8
a. Sampah rumah tangga;
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. Sampah spesifik
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan,  menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya,  meningkatkan  efisiensi penggunaan  bahan  baku,  serta  mengubah  perilaku  setiap  orang.  Pemerintah  Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas :
a. Menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam pengelolaan sampah;
b. Melakukan  penelitian  untuk  pengembangan  teknologi,  pengurangan  dan penanganan sampah;
c. Memfasilitasi,  mengembangkan  dan  melaksanakan  upaya  pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
f. Memfasilitasi  penerapan  teknologi  spesifik  lokal  yang  berkembang  pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
8 Perda Kota Bekasi No 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
g. Melakukan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  Daerah  mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  sampah berdasarkan  kebijakan nasional dan provinsi;
b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tpst, dan/atau tpa sampah;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tpa sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. Menyusun  dan  menyelenggarakan  sistem  tanggap  darurat  pengelolaan  sampah sesuai dengan kewenangannya.
Selain itu Pemda Kota Bekasi telah memberikan larangan bagi masyarakat, yaitu : Setiap orang dilarang :
a. Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
b. Mengelola  sampah  yang  menyebabkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan;
c. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
d. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
e. Membakar  sampah  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  teknis  pengelolaan sampah.
Terhadap  masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  akan  diberikan  sanksi administratif dan pidana, sebagai berikut :
Sanksi administratif  dapat berupa :
1) Paksaan pemerintahan;
2) Penerapan uang paksa;
3) Pencabutan atau pembatalan izin;
4) Denda administrasi.
Sanksi Pidana :
Dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setingi- tingginya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),  Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,  Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur B3 dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Conclusion
Pengelolaan  sampah,  Kota  Bekasi  dari  segi  regulasi  sudah  cukup  memadai  baik  dari pelaksanaan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Peraturan Pelaksanaannya  serta  Perda  yang  telah  dikeluarkan  Pemda  Kota  Bekasi.  Namun  ada kendala didalam penegakkan hokum kepada masyarakat di Kota Bekasi .

## Acknowledgments
Problematika  mengenai  sampah  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Sampah merupakan hal berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Untuk  itu perlu pengelolaan sampah  yang  benar  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Permasalahan  sampah  menjadi  masalah  penting  di berbagai  wilayah  perkotaan  (khususnya)  yang  padat  penduduknya.  Hal  tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang baik itu organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan.  Sehingga  masyarakat  dalam  mengelola  sampah  masih  bertumpu  pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat  pemrosesan  akhir  sampah.  Padahal,  timbunan  sampah  dengan  volume  yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Dibutuhkan sinergi dalam pengelolaan sampah antara pemerintah maupun pemerintah daerah  dengan  mengeluarkan  regulasi  yang  didasarkan  pada  peraturan-peraturan tingkat nasional maupun daerah, peraturan tersebut antara lain :
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dicabut  oleh Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Berdasarkan
amanah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya.  Atas  dasar  pasal  tersebut  beserta penjelasannya  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  harus  didasarkan  pada  azas desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.  Sehingga  adanya  UU  No.  32 Tahun  2004  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  pemerintah  daerah  baik  Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pengendalian lingkungan hidup. Meskipun UU tersebut diganti  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014  tetap  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Sehingga kewenangan  dalam  penglolaan  sampah merupakan  sebuah pelayanan  yang  diberikan pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat dan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat.
Selanjutnya  Pemerintah  Kota  Bekasi  perlu  melihat  mengenai  regulasi  yang  mengatur Lingkungan  yaitu  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Berkaitan  dengan  pengelolaan  sampah  bagi pemerintah  dan  pemerintah  daerah  tidak  dapat  lepas  dari  asas-asas  yang  terdapat dalam  Pasal  2  UU  PPLH  yang  diatur  mengenai  asas  tanggung  jawab  negara,  asas partisipatif,  asas  tata  kelola pemerintahan  yang  baik;  dan  asas  otonomi daerah. Oleh karena  itu  pengelolaan  sampah  merupakan  wujud  tanggungjawab  negara  melalui pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Dimana  dibutuhkan  partisipasi  masyakat  untuk melakukan pengelolaannya.
Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 UU PPLH yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan  pemerintah daerah  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah.
Karena  Pemerintah  Kota  Bekasi  ingin  melakukan  Penegakan  Hukum  Pengelolaan sampah, maka sudah barang tentu Pemerintah Kota Bekasi melihat Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam UU Pengelolaan sampah didasari dengan  Jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang tinggi  mengakibatkan  bertambahnya  volume  sampah.  Di  samping  itu,  pola  konsumsi masyarakat  memberikan  kontribusi  dalam  menimbulkan  jenis  sampah  yang  semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam  semakin  beragam.  Substansi  UU  ini  yang  terkait  dengan  langsung  mengenai pengelolan  sampah  yaitu  Pasal  19  mengatur  mengenai  pengelolaan  sampah  rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.
Dalam Pasal 20 sebagai berikut : Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan:  Dalam  hal  pengurangan  sampah,  lebih  lanjut  disebutkan  (1)  pembatasan timbulan  sampah;  (2)  pendauran  ulang  sampah;  dan/atau  (3)  pemanfaatan  kembali sampah.
Dalam  Pasal  20  ayat  (2)  diatur  mengenai  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib melakukan  kegiatan  sebagai  berikut:  (1)  menetapkan  target  pengurangan  sampah secara  bertahap  dalam  jangka  waktu  tertentu;  (2)  memfasilitasi  penerapan  teknologi yang  ramah  lingkungan;  (3)  memfasilitasi  penerapan  label  produk  yang  ramah lingkungan;  (4)  memfasilitasi  kegiatan  mengguna  ulang  dan  mendaur  ulang;  (5) memfasilitasi  pemasaran  produk-produk  daur  ulang.  Pasal  20  ayat  (3)  mengatur mengenai  pelaku  usaha  dalam  melaksanakan  kegiatan  yaitu  menggunakan  bahan produksi  yang  menimbulkan  sampah  sesedikit  mungkin,  dapat  diguna  ulang,  dapat didaur  ulang,  dan/atau  mudah  diurai  oleh  proses  alam.  Pasal  20  ayat  (4)  mengatur mengenai  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  pengurangan  sampah  yaitu menggunakan  bahan  yang  dapat  diguna  ulang,  didaur  ulang,  dan/atau  mudah  diurai oleh proses alam.

## Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015
Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani permasalahan mengenai sampah di Kota Bekasi. Sudah menjadi umum bahwa selama ini manajemen sampah  masih  menerapkan  konsep  Kumpul-Angkut-Buang  (end  of  pipe).  Dengan adanya  UU  ini  ,  maka  manajemen  sampah  telah  mengadopsi  konsep  3R:  Reduction (Kurangi)-Reuse (gunakan kembali)-Recycling (daur ulang).
Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep  konvensional  yakni  sampah  dianggap  limbah  sehingga  dibuang  yang
memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Pemerintah  Kota  Bekasi  seyogyanya  menggunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali  sehingga  menghasilkan  pendapatan  yang  bermuara  pada  kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.
Untuk  itu  Pemda  Kota  Bekasi  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Bekasi nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Bekasi.  Perda  ini  adalah merupakan  tindak  lanjut  dari  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah.
Seharusnya  undang-undang  dan  Permendagri  tersebut  sudah  memberikan  muatan pokok  yang  penting  kepada  pemerintah  daerah,  yaitu  landasan  yang  lebih  kuat  bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (reduce, reuse, recycle).
Reduce  yaitu  mengurangi  jumlah  sampah,  reuse  yaitu  pemakaian  kembali  atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai dan recycle mendaur ulang sampah. Namun fasilitas yang disediakan tidak termanfaatkan dengan baik  dan kerjasama yang dilakukan tidak pada satu atap. Ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Bekasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakannya. Perda Kota Bekasi nomor 15 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Bekasi  nampaknya  harus  melihat kembali untuk mengimplementasikan Perda tersebut. Karna masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan bagi kemajuan kota Bekasi itu sendiri.
Selanjutnya  Pemda  Kota  Bekasi  mengeluarkan  Perda  Kota  Bekasi  No  2/2021  tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bekasi No 11/2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pemda Bekasi  dalam  pengelolaan  sampah  menyediakan  Biaya  Layanan  Pengolahan  sampah (BPLS)  setiap  tahunnya melalui  APBD  BPLS  merupakan  jasa pengelohan  sampah yang ditetapkan diluar biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah akhir.
Untuk  mengimplementasikan  regulasi  tersebut,  maka  PEMERINTAH  Kota  (Pemkot) Bekasi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana meresmikan
tempat pengolahan  sampah  reduce,  reuse,  recycle  (TPS3R) di  Kompleks  Bina  Lindung RW 011, Jati Cempaka, Pondokgede, Senin (22/11). 9
TPS3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan,  dengan  melibatkan  peran  aktif  pemerintah  dan  masyarakat,  melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Mujutahid Hidayat mengatakan, penyelenggaraan  TPS3R  diarahkan  pada  konsep  mengurangi  (reduce),  menggunakan kembali  (reuse), dan  daur ulang  (recycle).  Pengelolaan  sampah  merupakan  rangkaian subsistem  pewadahan,  subsistem  pengumpulan,  subsistem  pengangkutan,  dan subsistem  pengelolaan.  Dengan  adanya  TPS3R  ini,  masyarakat  dapat  terlibat  aktif langsung dalam pengelolaan sampah. Selain memiliki hasil yang positif bagi lingkungan hidup  di  daerah  sekitar,  hasil  pengelolaan  sampah  dapat  menghasilkan  kompos  dan sebagainya,  tentunya  ini  akan  juga  dapat  menciptakan  nilai  ekonomis.  Kami  juga berharap ini dapat berkelanjutan memberikan dampak yang baik, tentunya harus dijaga untuk  keberlangsungan  TPS3R  ini,  Hal  senada  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Bekasi  Yayan  Yuliana.  Menurutnya,  tujuan  dari  TPS3R  yakni meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan TPS3R. Kemudian meningkatkan  pemahaman  juga  kesadaran  akan  pengelolaan  sampah  dan  perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat.
Selain  itu,  lanjut  Yayan,  juga  bertujuan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana pengelolaan sampah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal itu  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  air  dan  lingkungan, mengurangi beban pengolahan sampah di TPA dengan mengurangi timbulan sampah di sumbernya, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.
Ini  menjadi  perhatian  bagi  kita  semua,  dengan  pengelolaan  sampah  yang  konsisten, tentunya  ada  target  dari  kami,  ada  target  30%  penanganan  sampah  di  hulu.  Kami berharap Pak Camat dan Lurah dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan lagi bank sampah yang ada di lingkungan. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada para RW yang berperan dalam pengolahan TPS3R ini, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan penuh dari masyarakat," kata Yayan.
TPS3R  Bina  Lindung  dilengkapi  dengan  tempat  pengumpulan  sampah  residu, pengepresan  sampah  plastik  dan  kardus,  pencacah  sampah  organik,  pengayakan kompos  matang,  serta  pengomposan  metode  aerator  bambu.  Selain  itu,  ada  juga kendaraan  pengangkut  (gerobak  motor),  pemilahan  sampah  anorganik  daur  ulang,
9 https://mediaindonesia.com/megapolitan/448670/pemkot-bekasi-resmikan-tempat-pengolahan-sampah- 3r-bina-lindung
gudang produk olahan pilahan sampah, gudang peralatan pendukung, dan kantor KPP Bina Lindung. (J-2)
Langkah-langkah  penegakan hokum  yang  dilakukan  Pemda  Kota  Bekasi  ( pengelolaan sampah  POJOKJABAR.com,  BEKASI  –)  Ribuan  perusahaan  swasta  di  Kota  Bekasi, terindikasi  tidak  melakukan  pengelolaan  limbah  dengan  baik.  bahkan  diduga,  limbah industri dibuang begitu saja yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari sekitar 1200 perusahaan, hanya 120 perusahaan saja yang melaporkan pengelolaan limbahnya ke  Pemkot  Bekasi.  Demikian  hal  itu  diungkapkan  Kepala  Bidang  Persampahan  dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dadang Mulyana.
Guna  melakukan pemeriksaan  perihal pengelolaan limbah di perusahaan  yang  belum melapor,  pihaknya  telah  membentuk  tim  khusus.Dengan  adanya  tim  tersebut, diharapkan dapat mengetahui kelayakan mesin pengelolaan limbah dan kadarnya sesuai dengan PP 41 tahun 1996 dan PP 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran.
Selanjutnya  Pemerintah  Kota  Bekasi  akan  memilah-milah  pengenaan  sanksi  terhadap perusahaan  tersebut,  apabila  pengenaan  sanksi  administrasi  Dinas  Kota  memberikan peringatan,  pembekuan,  dan  pencabutan  ijin  berusaha.  Apabila  pengenaan  sanksi pidana, proses berikutnya diserahkan kepada instasi yang berwenang yaitu Kepolisian Kota Bekasi.
Dworkin's views on law evolved. At the beginning of his thinking, Dworkin saw morality and law as two different and interacting systems with the inclusion of principles as part of  the  law.  At  the  end  of  his  thinking,  he  made  law  a  branch  of  political  morality. However,  one  thing  remains  constant:  law,  like  morality,  has  an  argumentative  and interpretive character. For Dworkin, the best legal theory that can accommodate these two legal characters is legal theory as interpretation.

## References

## Book
Aswad  (2020).Quora.  Retrieved  from  quora.com: https://id.quora.com/Kebijakan seperti apa  yang  efektif  untuk  mengurangi  jumlah  sampah  plastik  di Indonesia/answer/Aswad-3
Drs  Slamet  Santoso  SP  M(nd)  Academia.  Retrieved  from  Academia.edu  :
https//www.academia.edu/35007008/Dampak Negatif Sampah terhadap
Lingkungan dan Upaya mengatasinya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sampah Organik: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Dampaknya", Klik untuk baca:
https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/13/200000069/sampah-organik pengertian-jenis-contoh-dan-dampaknya?page=all.
Editor : Serafica Gischa
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 https://News.uad.ac.id.pupuk organik.cair.solusi.magis https ://waste4change.com.blog.cara jitu.mengelola
Perda Kota Bekasi No 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
https://mediaindonesia.com/megapolitan/448670/pemkot-bekasi-resmikan-tempat pengolahan-sampah-3r-bina-lindung