Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih

## PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
Oleh : Bunyamin Alamsyah 

## ABSTRAK
Penegakan hukum  di  Indonesia  kini  dan  masa  yang akan  datang  akan  menjadi  pembicaraan  terus  menerus  oleh masyarakat  Indonesia  terutama  yang  peduli  hukum.  Banyak kasus-kasus  hukum  di  Indonesia  yang  belum  tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini atau penegakan hukum dan  keadilan yang  mengusik  nurani  bangsa  ini,  sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan, di antara kasus- kasus penegakan hukum  ini  memberikan  gambaran  dan  potret wajah penegakan hukum dan keadilan masyarakat kita.
Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai  pedoman  prilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan – hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara 1
Bukan rahasia umum lagi bahwa penegakan hukum di
Indonesia sangat memprihatikan, disamping itu
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
1 Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum, (http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
masyarakatpun  tidak  pernah  jera  untuk  terus  melanggar hukum,  sehingga  masyarakat  sudah  sangat  terlatih  untuk menghindar  dari  proses  hukum  yang  menghapirinya.
Bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran- pelanggaran  hukum  yang  dilakukannya,  apakah  itu pelanggaran  lalulintas,  atau  melakukan  delik-delik  umum atau melakukan tindak pidana korupsi tidak menjadi masalah, sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi  proses  hukum  yang  berjalan  agar  ia  dapat terlepas dari jerat hukumnya, kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya “ Law Enforcement ” di negara ini. 2
Penegakan  hukum  dan  keadilan  masih  belum sepenuhnya  dapat  di  harapkan  oleh  masyarakat  Indonesia, atau masih ada penampakan ketidak adilan dalam penegakan hukum,  bukankah  kita  masih  ingat  kasus  hukum  Munir (Alm),  kasus  penembakan  mahasiswa  Trisakti,  penegakan hukum  terhadap  seorang  nenek  Minah  disidang  PN. Purwokerto  dengan  dakwaan  pencurian  3  (tiga)  butir  kakao dari  kebun  milik  suatu  perusahaan  dan  dijatuhi  hukuman  1 bukan  dan  15  hari  penjara  karena  terbukti  melanggar  pasal 362  KUHP,  bahkan  masih  ada  lagi  kasus-kasus  penegakan hukum  yang  belum  terwujud  sekaligus  keadilan  semakin menjauh dari yang diharapkan.
2 M.Sofyan Lubis, Penegakan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan http://www.kantorhukum_lbs@com
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
Ilustrasi  di  atas  menimbulkan  beberapa  pertanyaan hukum,  sudah  tegakkah  hukum  terhadap  kasus  Munir, penembakan  mahasiswa Trisakti,  sudah  adilkah  penegakan hukum terhadap kasus nenek Minah ? masih adakah harapan penegakan  hukum  dan  keadilan  di  bumi  persada  kita terwujud ?,  dan masih terdapat beberapa pertanyaan hukum lainnya terhadap contoh-contoh  dalam penegakan hukum.

## B. Idealita Penegakan Hukum dan Keadilan
Penegakan  Hukum  Merupakan  Usaha  Maksimal penegakan  atau  memfungsikan  usaha-usaha  hukum  agar berjalan  secara  tepat,  adil  sesuai  dengan  ketentuan  yang dilaksanakan  oleh  instansi  terkait  dengan  aparatur  yang bersih dan bertanggung jawab (accountable).
Secara  objektif  penegakan  hukum  dimaksudkan  agar norma  hukum  yang  hendak  ditegakan  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Hukum  tersebut  mencakup  hukum formal  dan  hukum  material.  Hukum  formal  hanya bersangkutan  dengan  perundang-undangan  yang    tertulis, sedangkan  hukum  material  mencakup  pula  pengertian  nilai- nilai  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  (living  law). penegakan  dapat  dikaitkan  dengan  penegakan  hukum  (law enforcement),  dan  dapat  diterapkan  pula  pada  penegakan keadilan  karena  tujuan  hukum  adalah  tegaknya  keadilan (justice enforcement).
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
Penegakan  hukum  dan  keadilan  adalah  cita-cita  ideal dari  setiap  bangsa  termasuk  bangsa  Indonesia,  keadilan sebagai  tujuan  akhir,  tujuan  utama  dari  hukum  akan senantiasa  mendapat  tempat  dihati  masyarakat  apabila terwujud  asas  keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan yang  sangat  diperlukan  bagi  kehidupan  manusia,  dan keselarasan  yang  sangat  diperlukan  bagi  kehidupan  manusia kini  dan  yang  akan  datang,  rasa  keadilan  masyarakat  yang harus  diwujudkan  melalui  upaya  pelayanan  dan  penegakan hukum  oleh  penegak  hukum  akan  serasi  bila  ditopang  oleh kesadaran hukum masyarakat yang memadai.
Idealita Penegakan Hukum dan Keadilan paling tidak perlu diperhatikan beberapa hal :
1. Norma  hukum  sudah  dengan  sendirinya  mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek  hukum  dalam  lalulintas  hukum.  Oleh  karena hukum  yang  dibangun  harus  menyandang  nilai-nilai keadilan  dan  memperhatikan  hukum  yang  hidup  dan berkembang dimasyarakat.
2. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian
mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Penegakan hukum secara internal dapat ditegakan  manakala  beberapa  hal  telah  dipenuhi  dengan baik yaitu :
a. Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat sarana  dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme kelembagaan dapat berjalan dengan baik.
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk pula mengenai kesejahteraan aparatnya (catur wangsa
: hakim, advokat, polisi, jaksa) dll.
c. Perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja kelembagaannya  maupun  yang  mengatur  materi hukum  yang  dijadikan  standar  kerja.  Baik  hukum materil maupun hukum formilnya.
Ada  4  (empat)  fungsi  penting  yang  harus  menjadi perhatian bersama dalam kerangka penegakan hukum, yaitu :
1. Pembuatan  hukum  (legislation  of  law  atau  law  and  rule
making)
2. Sosialisasi,  penyebaran  luasan  dan  bahkan  pembudayaan hukum (socialization and promogation of law)
3. Penegakan hukum (the enforcement law).
4. Administrasi  hukum  (the  administration  of  law)  yang
efektif dan efisiensi. 3

## C. Realita Penegakan Hukum.
Penegakan hukum  di  Indonesia  kini  dan  masa  yang akan  datang  akan  menjadi  pembicaraan  terus  menerus  oleh
3 Lihat : http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
masyarakat  Indonesia  terutama  yang  peduli  hukum.  Banyak kasus-kasus  hukum  di  Indonesia  yang  belum  tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini atau penegakan hukum dan  keadilan yang  mengusik  nurani  bangsa  ini,  sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan, di antara kasus- kasus penegakan hukum  ini  memberikan  gambaran  dan  potret wajah penegakan hukum dan keadilan masyarakat kita.
Disamping  banyak penegakan hukum dan  keadilan yang  telah  sempurna  dilaksanakan,  namun  masih  terdapat kasus-kasus  hukum  yang  menjadi  pembicaraan  atau  sorotan communal  hukum,  civitas  akademika, sehingga  membuat orang  ingin  mengetahui  dan  kalangan  akademisi akan  selalu mengajukan  pertanyaan  hukum seprti: mengapa  terjadi,  apa dasar hukumnya dan apakah ada hal-hal yang disembunyikan,
Diantara  kasus-kasus  hukum  itu  terdapat  sebagian contoh  kasus  yang  terjadi,  seperti: kasus  terbunuhnya  aktifis konstras,  kasus  hukum  terbunuhnya  mahasiswa  trisakti, exekusi  putusan  pidana  Susno  Duaji,  Kasus  Hukum  Ny Cantik  Angelina  Sondakh, kasus  hukum  Nenek  Minah  yang mancuri  kakau,  kasus  hukum  penyerangan  oknum  anggota kopasus di Lembaga Pemasyarakatan cebongan, kasus buruh di jawa barat,  kasus permohonan  pengakuan  anak  yang diajukan  oleh  Machica  Mochtar  dari  perkawinanya  dengan Al-Marhum Murdiono yang mana perkawiannya tidak dicatat
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat ( 2 ). Beberapa contoh  tersebut  di atas telah  menjadi  alasan  legalistik masyarakat pemerhati hukum bahwa hukum belum tegak dan tidak berpihak pada nurani dan keadilan.
Sekilas  kasus  Munir  (  Alm  ),  ia    berangkat  dari Bandara  Soekarno  Hatta  menuju  Amsterdam.  Dari  Jakarta kemudian  transit  di  Bandara Changi Singapura.  Ia menggunakan  maskapai  penerbangan  Garuda  Indonesia dengan  Nomor  penerbangan  GA  974-400  dengan  kapasitas penumpang sekitar 380 orang.
Pada  Tanggal  7  September  2004,  Munir  tiba  di Bandara  Changi  untuk  transit  sekitar  pukul  00.40  waktu setempat,  kemudian  berangkat  kembali  ke Amsterdam menggunakan  persawat sekitar  pukul  01.50  waktu  setempat. Sebelumnya  ia berkenalan  dengan  dr  Tarmizi  Hakim,  ahli bedah jantung dari rumah sakit Jantung dan pembuluh darah Harapan  di pintu  pemeriksaan.  Pendek  cerita  Munir  yang aktifis  Konstras  tersebut  meninggal dunia karena  sakit, ternyata  setelah  diotopsi  terdapat  zat arsenic  pada  jasad Munir,  kemudian  Munir  dimakamkan  tanggal  12  September 2004 di Taman Pemakaman Umum Kota Batu Malang.
Kasus  hukum  tersebut  berlanjut  ke  Pengadilan  dan Majelis  Hakim  saat  itu menjatuhkan  vonis  14  tahun  penjara kepada  Pollycarpus,  seorang  pilot  Garuda  yang  sedang  cut. Hakim  menjatuhkan  vonis dengan  alasan  Polly  terbukti
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
bersalah  telah  menaruh  arsenic  di  makanan  Munir,  menurut Ketua Majelis  sebelum  terjadinya  pembunuhan  Pollycarpus mendapatkan  telepon  dari  sebuah  tlepon  yang  terdaftar  dari intlejen  senior.  Vonis  tersebut  dibatalkan  oleh  Hakim Banding menjadi 2 tahun penjara. Lalu Pada Tanggal 19 Juni 2008,  Mayjen  (  purn  )  Muchdi  Pr ditangkap  dengan  dugaan kuat  bahwa  dia  adalah  otak  pembunuhan  tersebut,  beragam bukti  kuat  dan  kesaksian  mengarah  padanya,  namun demikian, pada tanggal  31 Desember 2008 Ia divonis bebas. Suciwati  istri  almarhum  Munir  sangat  kecewa  akan perkembangan  kasus  pembunuhan  suaminya,  dia  merasa bahwa  pengusutan  kasus  suaminya  yang  tidak  tuntas,  sangat tidak memenuhi harapan dan kenyataan. 4
Masih  terdapat  centoh-contoh  lain,  namun dalam  hal ini saya  tertarik  dengan  contoh  ketidak  adilan  dalam penegakan  hukum  yang  menimpa seorang  Nenek bernama Minah pada sidang yang digelar oleh PN Purwokerto dengan dakwaan  pencurian  3  (tiga)  butir  kakao  dari  kebun  milik suatu  perusahaan  dan  dijatuhi  hukuman  1  bulan  dan  15  hari penjara  karena  terbukti  melanggar  Pasal  362  KUHP kemudian kasus seorang  Kakek yang  bernama Sarjo  Bin Raswad di PN Sumber Cirebon dengan dakwaan pencurian 2 batang  sabun  dan  setengah  kilogram  kacang  hijau  di  sebuah
4 Lihat : http://farahfitriani.wordpress.com/2011/04/04/18/penegakan hukum.yang berkeadilan.
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
minimarket  dan  dijatuhi  hukuman  12  hari  penjara  karena terbukti melanggar Pasal 362 KUHP. Seorang Petani Aspuri di  Sidang  di  PN  Serang  dengan  dakwaan  pencurian  sehelai kaus  bekas  di  halaman  tetangganya  dan  dijatuhi  hukuman  3 bulan dan 5 hari penjara karena terbukti melanggar Pasal 362 KUHP.
Hakim Muslih Luqmono dalam perkara Nenek Minah terlihat  menangis  saat  membacakan  putusan.  Ia  juga mengatakan,  kasus  ini  kecil  namun  sudah  melukai  banyak orang.  Majelis  memberikan  hukuman  percobaan  3  (  tiga  ) bulan,  sehingga  Nenek  Minah  tidak  perlu  mendekam  di Penjara.  Hakim  Sulasdiyanto  dalam  perkara  Kakek  Sardjo memberikan  hukuman  percobaan  selama  12  hari  sehingga seperti Nenek Minah , Kakek Sardjo pun tidak harus kembali kepenjara.Hakim  Sabarudin  dalam  perkara  petani  Aspuri menjatuhkan  hukuman  yang  persis  sama  dengan  masa tahanan  telah  memenuhi  unsur pasal  363  KUHP namun karena nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ), maka rasa keadilan majelis membuat mereka  menjatuhkan  hukuman  yang  membuat  Aspuri  tidak perlu lebih lama lagi mendekam dibalik Jeruji besi. 5
Beberapa  contoh  kasus  hukum  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  di  samping  terdapat  berbagai  kasus  yang
5 Lihat : http://temapt belajar. info/penegakan-hukum-yang berkeadilan-antara kenyataan-dan-harapan
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
telah  diselesaikan  dengan  baik,  baik  kasus  hukum  pidana, kasus  hukum  perdata,  kasus  hukum  militer  dan  tata  usaha negera, namun masih terdapat kasus penegakan hukum yang masih  kontroversial  yang  mengerjitkan  kening  kita, disamping  itu  masih  terdapat penegakan hukum  yang  masih jauh dari nurani keadilan

## C. Optimisme Penegakan Hukum.
Perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  begitu cepat  sebagai  hasil  dan  proses  pelaksanaan  Pembangunan  di segala bidang kehidupan social, politik, ekonomi, keamanan, budaya  termasuk  hukum  ,  hal  ini  telah  mempengaruhi  di samping  hal  positif  tapi  juga  berdampak  negative  dalam penegakan hukum.
Dalam  proses  penegakan  hukum,  banyak  hal  dan tindakan  aparatur  yang  dirasa  merugikan  masyarakat,  saksi korban,  saksi-saksi  lain  maupun  kelompok  masyarakat tertentu  sebagai  akibat    putusan  pidana,  juga  dalam  putusan perdata,  seperti  dalam  hal  jual  beli,  sengketa  kepemilikan tanah,  sengketa  kewarisan  dll.  Asas  penegakan  hukum yang cepat,  tepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  ,  hingga  saat  ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan itu dengan itu pula masih banyak ditemui
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
sikap  dan  prilaku  aparat  penegak  hukum  yang  merugikan masyarakat maupun keluarga korban. 6
Selain  aparatur  penegak  hukum  ada  pula  masyarakat yang  masih  sering  melakukan  hal-hal  yang  bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti halnya mempengaruhi aparatur  hukum  secara  negative,  bahkan  tidak  segan-segan meminta  bantuan  yang  berlebihan,  sehingga  akan  berakibat penegakan  hukum  tidak  berjalan  secara  bersih  bahkan mencoreng nilai-nilai luhur bangsa ini.
Dari permasalahan di atas, tentu akan ada pertanyaan, masihkah ada harpan hukum itu dapat ditegakan ? masihkan ada  kejujuran  aparatur  penegak  hukum  saat  ini,  ?  dan berbagai  pertanyaan  lain  akan  muncul  dibenak  kita,  tentu jawabnya  ada  dua  hal,  satu  pihak  dari  kacamata  pesimistis jawabnya  penegakan  hukum  dan  adanya  kejujuran  semakin suram, di pihak lainnya dari segi optimistis, yakin penegakan hukum  dan  kejujuran  ini  akan  terwujud  sepanjang  para stikholder  dan  seluruh  elemen  masyarakat    berpihak  dan berkepentingan  untuk  menegakan  hum  dan  kejujuruan tersebut.
Ada  beberap  alasan  penting  kita  mesti  optimis,  di antaranya,
6 Soejono, Kejahatan @Penegakan Hukum Di Indonesia ,
Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm 1
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
1. Dalam pendidikan  Hakim,  Panitera  dan  aparatur pengadilan,  baik  di  lingkungan  ,Peradilan  Umu, Peradilan  Agama  ,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata usaha  Negara  terus  dibina  baik  keilmuan (Knowledge), maupun  pengetahuan  praktis  (Skil),  agar  aparat  tersebut menjadi  Sumber  Daya  Manusia  (  SDM  )  yang professional,  sedangkan  untuk  mengawal  moralnya dibingkai  dan  selalu  diingatan  dengan  pembinaan  agama dan rambu-rambu disiplin dengan pedoman prilaku hakim dan  sekaligus  aparatur  peradilan.  Di  Samping  itu  Hakim dan  aparatur  peradilan  diawasi  secara  internal  oleh Pimpinan,  dan  Badan  Pengawasan  di  Mahkamah  Agung, dan  secara  eksternal  oleh  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia.Tiidak sedikit  yang terbukti bersalah dikenakan hukuman  disiplin  bahkan  ada  yang  diberhentikan  dari jabatannya baik Hakim, Kepaniteraan atau kesekretariatan.
2. Aparatur  lainnya,  baik  Kepolisian,  Kejaksaan  ,  Advokat  ,
serta  aparat  lainnya,  mendapatkan  pembinaan  dn pengawasn serta mempunyai kode etik masing-masing, hal ini  untuk  meminimalisir  adanya    kemandegan  dalam penegakan  hukum    keadilan.bahkan  tidak  sedikit  bagi yang  melanggar  mendapatkan  sangsi  hukum  baik  berupa sangsi ringan bahkan sangsi berat.
3. Bagi masyarakat tentu diharapkan untuk mendidik masing
– masing agar tidak melakukan atau memanci ng aparatur
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
hukum  untuk  berbuat  melanggar  aturan  yang  berlaku, sehingga  harus  berani  menyatakan  “Yes    untuk  kebaikan, dan  N0  untuk  kejahatan”,  bila  masyarakat  sudah mengencangkan  ikat  pinggang  ,  kita  harus  optimis penegakan  hukum  dan  keadilan  lambat  laun  akan terwujud.
Prof  Dr,  Satjipto  Rahardjo,  SH,  memberikan penjelasan  dan  solusi,  bagaimana  hukum  itu  supaya  dapat berguna  bagi  masyarakat  dan  sudah  barang  tentu  dapat ditegakkan,  belia  berpendapat,  Reformasi  hukum  di Indonesia  belum  berhasil,  antara  lain  disebabkan masih maraknya  korupsi,  komersialisme  dan  commadification. Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  penulis  menawarkan  suatu konsep  pemikiran  yang  disebut  dengan  Hukum  Progresif. Hukum  Progresif  dimulai  dari  suatu  asusmsi  dasar  bahwa hukum  adalah    untuk  manusi,  bukan sebaliknya.  Hukum aprogresif  tidak  menerima  hukum  sebagai  institusi  yang mutlak  serta  final,  melainkan  sangat  ditentukan  oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusi. 7
Syafi’I  Maarif  Mantan  Ketua  PP  Muhammadiyah meringkali  mengatakan  hukum  yang  tegak  mampu  mengikis radikalisme  agama,  kalau  aparat  menjalankan  (menegakan hukum)  dengan  benar,  radikalisme  tidak  jalan  ,  seringkali
7 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta, Yogyakarta, 2009, hlm.1
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
hukum  dipermainkan  oleh  aparat  penegak  hukum. 8
Pandangan    tersebut  mengisyaratkan masih    adanya permainan  penegak  hukum,  oleh karena  keteladan  akan mendorong  kearah  kesadaran  masyarakat  akan  hukum  dan sekaligus penegakan hukum.
Penegakan  hukm  merupakan  salah  satu  persoalan yang  serius  bagi  bangsa  Indonesia.  Untuk  terwujudnya  hal tersebud, Ilhami Bisri menjelaskan  :
1. Aparatur  Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk  itu  seperti  polisi,  Hakim,  dan  jaksa,  yang  dalam dunia  hukum  disebut  secara  ideal  sebagai  the  three musketeers  atau  tiga  pendekar  hukum.  Polisi  menjadi pengatur  dan  pebagailaksana  penegak  hukum  di  dalam masyarakat,  hakim  sebagai  pemutus  hukum  yang  adil, sedangkan  jaksa  adalah  institusi  penuntutan  Negara  bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi
2. Pengacara  yang  memiliki  fungsi  advokasi  dan  mediasi bagi  masyarakatbaik  yang  bekerja  secara  individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga- lembaga  bantuan  hukum  ,  yang  menjadi  penuntun masyarakat  yang  awam  hukum,  agar  dalam    proses peradilan  tetap  diperlakukan  sebagai  manusia  yang memiliki  kehormatan,  hak  dan  kewajinban,  sehingga
8 lihat : http://www.antaranews.com/berita/298305/penegakan hukum-diharapkan-kikis-radikalisme
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
putusan  hakim  akan  mengacu  pada    kebenaran,  keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para  eksekutif  yang  bertebaran  di  berbagai  lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah  yang  memiliki beraneka  fungsi  dan  tugas  kewajiban  sampai  kepada  para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislative).
4. Masyarakat  pengguna  jasa  hukum  yang  kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari hukum. 9

## D. Penutup.
Dalam  penutup  ini  nampaknya  diperlukan  kata kesimpulan  secara  umum,  Bahwa  Reformasi  Peradilan termasuk penegakan hukum dan keadilan belum sesuai  yang diharapkan oleh masyarkat pencari keadilan .Tentu saya perlu menyampaikan  beberapa  saran  ;  Pertama,  Hukum  itu  dapat ditegakan  bila  seluruh  elemen  pemegang  kekuasaan  (Steek Holder),  Aparatur  penegak  hukum,dvokat,  Para  Cendikia hukum,  pemerharti Hukum  ,  masyarakat  secara  luas  care terhadap  penegakan  hukum,  hal  ini  perlu  didukung    dan mengawal bersam untuk menegakannya.
Kedua, Keteladanan ,upaya prpentif terhadap pelanggaran  penegakan  hukum  sangat  penting  untuk
9 lhami Bisri, Sistem Hukum PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 129
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
dilakukan,  Komisi  Yudisial  berfungsi  sebagi  Lembaga pengawas  eksternal  bagi    Hakim,  Badan  Pengawasan Mahkamah  Agung  bekerja  maksimal  sebagai  lembaga
pengawas internal bagi Hakim dan aparatur
peradilan.Aparatur  lainnya,  seperti  Polisi,  Jaksa,  Advokat seyogyanya  mereformasi  kearah  perbaikan  dan  pencitraan dalam tugasnya masing-masing.
Ketiga  ,  Masyarakat  secara  keseluruhan  hendaknya mengawal  pelaksanaan  penegakan  hukum,  dengan  memberi contoh  dan  menghindarkan  diri  untuk  memancing aparatur hukum  berbuat  di  luar  ketentuan  hukum  dan  perundang- undang yang berlaku.

## E. Daftar Pustaka
lhami Bisri, Sistem Hukum PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum
Indonesia, Genta, Yogyakarta, 2009. Soejono,  Kejahatan  @Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  , Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum, ( http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_H ukum.pdf )
Lihat : http://www.kantorhukum_lhs@com Lihat : http://farahfitriani.wordpress.com
Lihat : http://tempatbelajar.info lihat  : http://www.antaranews.com/berita/298305/penegakan hukum-diharapkan-kikis-radikalisme