## Analisis istilah wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia
(Discourse analysis of the covid-19 social restrictions policy in Indonesia)
Nursalam a , 1* , Sulaeman b , 2 , Irvan Mustafa a , 3 a Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah, IAIN Ambon, Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Ambon, Indonesia b Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, IAIN Ambon, Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Ambon, Indonesia
1 nur.salam@iainambon.ac.id, sulaeman@iainambon.ac.id 2 , irvanmustafa24@gmail.com 3 *Corresponding author: nur.salam@iainambon.ac.id
Sejarah Artikel  Diterima: 8 Mei 2021 Direvisi: 12 Oktober 2021 Tersedia Daring: 28 Oktober 2021 ABSTRAK
Pembatasan  sosial  covid-19  di  Indonesia  menggunakan  ragam  istilah  yang  dinilai  mengandung  wacana.  Penelitian  ini bertujuan menganalisis identitas teks, ideologi penciptaan teks, hingga praktik sosial yang melatarbelakangi penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial terkait covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Sumber data penelitian media online yang memuat istilah-istilah dalam pembatasan sosial covid- 19 yang dinilai sebagai teks wacana. Kemudian, informan sebagai unsur akademisi dan masyarakat umum yang memiliki pandangan khusus terkait istilah wacana covid-19. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap reduksi, penyajian, dan  penarikan  kesimpulan.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  mencakup  studi  dokumentasi  dan  wawancara  mendalam berupa teks-teks dalam penanganan covid-19 dan tuturan verbal. Kesimpulan hasil penelitian ini ditemukan ada enam teks atau  istilah  wacana  dalam  penanganan  covid-19  di  Indonesia,  yakni  (1) lockdown, (2) social  distancing, (3) physical distancing , (4) karantina wilayah, (5) pembatasan sosial berskala besar, dan (6) darurat sipil. Adapun ideologi penciptaan teks yang dimuat dalam discourse practice meliputi aspek produksi dan konsumsi teks. Dalam aspek produksi, teks dibangun sebagai wacana pencegahan covid-19. Wacana tersebut menuai resistensi masyarakat sebagai bagian dari aspek konsumsi masyarakat. Selanjutnya, praktik sosial yang melatarbelakangi penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial meliputi pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik. Pertimbangan ekonomi adalah cara pemerintah menjaga legacy ekonomi, sementara pertimbangan politik adalah cara pemerintah menjaga citra politiknya. Kata Kunci Analisis wacana kritis, Istilah covid-19, Identitas teks, Ideologi penciptaan teks, Praktik sosial
ABSTRACT
Covid-19 social restrictions in Indonesia use various terms that are considered to contain discourse. This study aims to analyze the identity of the text, the ideology of text creation, to the social practices behind the creation of texts on social restriction policies related to COVID-19 in Indonesia. This research uses Norman Fairclough's critical discourse analysis approach. Sources of online media research data containing terms in COVID-19 social restrictions which are considered as discourse texts. Then, informants as academics and the general public have special views related to the term COVID-19 discourse. The data analysis technique used includes the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The data collection carried out included documentation studies and in-depth interviews in the form of texts in handling COVID- 19 and verbally. This study found six texts or discourse terms in handling COVID-19 in Indonesia, namely (1) lockdown, (2)  social  distancing,  (3)  physical  distancing,  (4)  regional  quarantine,  (5)  large-scale  social  restrictions,  and  (6)  civil emergency. The ideology of text creation contained in the practice of discourse includes aspects of text production and consumption. In the production aspect, the text is built as a discourse on preventing COVID-19. The discourse has attracted public resistance as part of the aspect of public consumption. Furthermore, the social practices that underlie the making of social restriction policy texts include economic considerations and political considerations. Economic considerations are how the government maintains its economic legacy, while political considerations are how the government maintains its political image.
Copyright@2021, Nursalam, Sulaeman, Irvan Mustafa
This is an open access article under the CC–BY-3.0 license Keywords Critical discourse analysis, The term Covid-19, Text identity, Text creation ideology, Social practice How to Cite Nursalam, N., Sulaeman, S., & Mustafa, I. (2021). Analisis istilah wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. KEMBARA: Jurnal Keilmuan, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (e-Journal), 7 (2), 388-405. https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.16500

## PENDAHULUAN
Pencegahan covid-19 di Indonesia dilakukan melalui kebijakan pembatasan sosial. Hal yang sama telah dilakukan berbagai negara yang terpapar covid-19 dengan cara menerapkan kebijakan lockdown atau karantina sebagai upaya mengurangi penyebaran covid-19 (Abidah et al., 2020) . Adapun wacana kebijakan pembatasan sosial yang terus diperdebatkan di masyarakat selama ini, seperti physical distancing, social distancing,  karantina  wilayah,  lockdown,  hingga  darurat  sipil.  Wacana  tersebut  memicu  resistensi  di tengah masyarakat . Pemerintah pun menuai banyak kritik dalam penanganan covid-19. Namun, di sisi lain, pemerintah  juga  mendapat  dukungan  atas  langkah  penerapan  kebijakan  pembatasan  sosial  tersebut. Sebagian masyarakat menilai merasa dirugikan, sehingga wacana ini menuai polemik dan dilematis dalam implementasinya. Hal utama yang membuat masyarakat melakukan resistensi karena wacana pembatasan tersebut memiliki dampak ekonomi secara langsung. Bahkan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi  Indonesia  tahun  ini  akan  tertekan  sebesar  2,1  persen (Susilawati  et  al.,  2020) .  Wacana pembatasan sosial juga berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat karena penutupan sektor industri. Bahkan,  aspek  pendidikan  beralih  secara  daring  sehingga  memicu  keresahan  masyarakat  yang  tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Namun, di sisi lain muncul dukungan kepada pemerintah agar wacana kebijakan pembatasan sosial agar diterapkan dengan baik demi mencegah penularan covid- 19 di Indonesia. Wacana kebijakan pembatasan sosial membelah idealisme masyarakat menjadi pro dan kontra. Oleh karena itu, istilah wacana kebijakan pembatasan sosial yang berkembang saat ini bukan hanya dipandang  sebagai  teks biasa,  tetapi  secara  kontekstual  telah  menjadi  masalah  dalam kehidupan  sosial ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Hal  inilah  yang  membuat  perlunya  diadakan  penelitian  untuk membongkar makna tekstual dan kontekstual wacana kebijakan pembatasan sosial tersebut.
Dalam memahami wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 dibutuhkan pemaknaan yang kompleks antara teks dan konteks sosial yang terjadi saat ini. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ahmadi &  Fauziya,  2019;  Prihatini,  2019) yang  mengatakan  bahwa  wacana  memiliki  makna  yang  utuh  dan dibangun dari elemen-elemen satuan gramatikal bahasa. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa wacana tidak berdiri sendiri, namun disusun oleh teks dan konteks. Teks secara gramatikal meliputi kata, kalimat, paragraf, bahkan dapat berupa unsur lisan dan visual, sedangkan konteks meliputi situasi di luar teks atau hal  yang  mempengaruhi  penggunaan  bahasa  dalam  proses  penciptaan  teks (Rahmawati,  2020) .  Oleh karena itu, teks wacana terkait kebijakan pembatasan sosial covid-19 menarik dikaji melalui perspektif wacana kritis Norman Fairclough untuk mengetahui identitas dan relasi sosial penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial tersebut (Munfarida, 2014) . Pendekatan analisis wacana kritis menurut  Norman Fairclough dikutip dari Eriyanto (2001) mengatakan  bahwa  dalam  analisis  wacana  kritis  terdiri  dari  tiga  ruang  yang  dapat  dilihat  yaitu  teks, discourse  practice,  dan  sociocultural  practice.  (1)  Teks  merupakan  hasil  interpretasi  penulis  melalui simbol  linguistik.  Konstruksi  teks  bukan  hanya  unsur  linguistik,  namun  mencakup  aspek  visual  yang mengandung  makna  dan  unsur  ideologi  tertentu.  Pembacaan  teks  membutuhkan  pengalaman  empirik dalam  memberikan  pemahaman  yang  mendalam.  (2) Discourse  practice  (penciptaan  teks)  merupakan konsumsi teks oleh pembaca sebagai dasar tindakan sosialnya, seperti pengetahuan, konteks sosial, dan pengalaman empirik pembaca. (3) Sociocultural practice (praktik sosial) adalah dimensi eksternal yang mendukung terciptanya teks dalam tatanan sosial masyarakat, seperti situasi politik, agama, dan budaya masyarakat yang dinamis. Pada wacana kritis, bahasa dianggap penting dalam menciptakan kebenaran dan memengaruhi dominasi satu kelompok orang atas orang lain. Fairclough menyadari bahwa dalam wacana kritis subjek tidak secara tegas mengetahui apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak menyadari potensi dampak sosial yang mereka lakukan atau katakan (Ismail, 2018) . Oleh karena itu, analisis wacana kritis bertujuan menganalisis unsur pembentuk teks secara gramatikal dan kaitannya dengan dimensi sosial. Penelitian  terkait  istilah-istilah  covid-19  sudah  pernah  dilakukan. Pertama, (Mizkat  &  Sari, 2020) dengan  mengangkat  judul  “Penggunaan  Istilah-Istilah  Covid-19  pada  Praktik  Penyiaran Mahasiswa Berbasis Media Sosial”. Adapun hasil penelitian menunjukkan hanya selama ini ada 13 istilah yang aktif dalam media sosial hinggga akhirnya menjadi 5 istilah terkait covid-19. Kedua, (Rahmawati,
390
2020) dengan judul “Resistansi Padanan Istilah Asing Terkait dengan Pandemi Covid-19 dalam Teks Berita Harian Kompas dan Republika”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah covid-19 dalam harian Kompas dan Republika masih mengutamakan bahasa Indonesia dan sesuai dengan aturan penulisan istilah asing. Ketiga, (Wasdani & Prasad, 2020) dengan judul “The impossibility of social distancing among the urban poor: the case of an Indian slum in the times of COVID-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan covid-19 di India melalui penerapan social distancing berbeda di tingkat perkotaan dan di desa. Social distancing susah dipatuhi oleh warga karena faktor sosial dan ekonomi meskipun pemerintah melakukan penangkapan kepada warga. Keempat, (Dryhurst et al., 2020) dengan judul “Risk Perceptions ofCovid-19 Around The World”, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko penyebaran covid-19 dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan.
Keempat  penelitian  sebelumya  berbeda  dengan  penelitian  dalam  artikel  ini.  Secara  khusus, penelitian  ini  mengaji  istilah  wacana  dalam  penanganan  covid-19  melalui  pendekatan  analisis  wacana Norman  Fairclough.  Sementara,  keempat  penelitian  tersebut  memiliki  pendekatan  simak,  baca,  dan observasi  secara  kontekstual.  Kemudian,  metode  yang  digunakan  merupakan  deskriptif  analisis  yang datanya  diperoleh  melalui  data  lapangan.  Keempat  penelitian  tersebut  belum  ada  yang  menyinggung terkait  penggunaan  istilah  covid-19  sebagai  teks  wacana.  Hingga,  istilah  covid-19  hanya  dipandang sebagai kata yang berasal dari serapan bahasa lain. Padahal, istilah covid-19 memiliki unsur dan makna lain secara tekstual. Hal inilah yang menjadi pembeda dan sebagai kebaruan dalam penelitian ini yang mampu membongkar ideologi penciptaan teks istilah wacana yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. Penggunaan teori analisis wacana Norman Fairclough dinilai mampu menganalisis lebih dalam penggunaan istilah wacana terkait covid-19. Berdasarkan teori Fairclough, maka ada tiga fokus utama dalam membongkar makna istilah wacana tersebut, yaitu (a) representasi teks, identitas, dan relasi (b)  produksi/penciptaan  teks  dan  konsumsi  teks  dari  pembaca,  dan  (c)  praktik  sosial  istilah  wacana kebijakan pembatasan sosial dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini mendorong peningkatan ilmu  teori  analisis  wacana  kritis  dalam  pembelajaran  linguistik,  sedangkan  secara  praktis  penggunaan istilah ini dapat dipilih dan dipertimbangkan kembali pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia .

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis wacana kritis. Data penelitian ini ialah teks istilah wacana terkait pembatasan sosial covid-19 di Indonesia yang bersumber dari media berita online, seperti liputan, kompas.com dan Web Kemenko PMK. Kriteria teks  yang  dimaksud  adalah  kata  atau  istilah-istilah  terkait  penanganan  covid-19.  Kemudian,  data selanjutnya adalah tuturan verbal terkait pandangan umum terhadap istilah teks wacana pembatasan sosial covid-19 di Indonesia yang diperoleh dari dua informan penelitian yakni masyarakat umum dan akademisi IAIN  Ambon.  Kedua  informan  tersebut  dianggap  penting  dalam  memberikan  validitas  data  secara objektif.  Selain  itu,  pemilihan  informan  tersebut  didasarkan  atas  kriteria  yaitu  (1)  enkulturasi  bahwa informan memiliki latar belakang dan pengetahuan sesuai dengan topik penelitian, (2) informan terlibat interaksi sosial di dalam masyarakat,(3) informan memiliki karakter dan integritas sesuai dengan budaya dan bahasa yang berlaku di masyarakat, (4) memiliki waktu luang sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data, dan (5) bersifat nonanalitis bahwa informan bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pengumpulan data sehingga data yang diberikan sesuai dengan apa adanya (Spradley, 2007) . Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi pengumpulan data dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen  yang  diperoleh  melalui  media online  yang  berisi  data  terkait  istilah  teks  wacana  kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. Kemudian wawancara mendalam meliputi tanya jawab kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara untuk memperoleh informasi terkait opini terhadap teks wacana  pembatasan  sosial  covid-19  di  Indonesia.  Proses wawancara  pun  dilakukan  secara  daring
kepada informan sebanyak satu kali. Ada tiga tahap analisis data di dalam penelitian, yakni proses (1) reduksi, (2) penyajian, dan (3) penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014) . Adapun tahap tersebut meliputi, pertama, tahap reduksi(a) data verbal dari informan dan data teks istilah wacana ditranskripsi ke dalam teks tulisan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel (b) data yang telah ditranskripsi dalam tabel  selanjutnya  diidentifikasi  berdasarkan  fokus  penelitian  yang  meliputi  representasi  teks,  dimensi penciptaan teks, dan praktik sosial wacana pembatasan sosial covid-19 di Indonesia, (c) data yang telah diidentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketiga fokus penelitian sebelumnya, (d) data yang telah diklasifikasi selanjutnya ditafsirkan sesuai pemahaman teori peneliti sebagai wacana. Kedua, tahap penyajian, yakni data yang sudah diklasifikasi disusun sebagai temuan dalam hasil dan pembahasan artikel sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  mendeskripsikan  identitas  teks,  ideologi  penciptaan  teks,  hingga praktik  sosial yang  melatarbelakangi  penciptaan  teks wacana  kebijakan  pembatasan  sosial covid-19 di Indonesia. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap verifikasi kembali data yang sudah disusun demi menunjukkan konsistensi data dalam hasil dan pembahasan artikel.
HASIL DAN PEMBAHASAN Teks wacana pembatasan sosial bukan hanya dipandang sebagai teks biasa, tetapi memiliki relasi sosial dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kehadiran teks wacana tersebut memiliki ideologi khusus yang dapat dimaknai secara kritis. Oleh karena itu, berikut ini disajikan data temuan yang dinilai sebagai teks atau istilah wacana yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19 melalui Tabel 1 berikut.

## Tabel 1
Data Temuan Teks Wacana Pembatasan Sosial
Representasi Teks Wacana Pembatasan Sosial Covid-19
Representasi teks wacana fokus kepada istilah-istilah yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19. Teks wacana tersebut memiliki ideologi tertentu, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan unsur-unsur linguistiknya demi membongkar ideologi teks yang ada di dalamnya. Unsur linguistik meliputi aspek semantik, kosakata, tata kalimat, kohesi, dan koherensi sebagai konstruksi teks  wacana (Saraswati  &  Sartini,  1927) .  Teks  wacana  kebijakan  pembatasan  sosial  terkait  covid-19 menimbulkan resistensi dan dukungan sosial dari masyarakat. Teks wacana tersebut dianggap langkah preventif dalam penanganan covid-19, meskipun ada dominasi subjektivitas dan pertimbangan yang tidak matang. Hal inilah yang membuat Siswanto & Febriana (2018) mengatakan bahwa teks pada wacana dibangun melalui realitas sosial-budaya dan kepentingan yang bersifat subjektif. Kemudian, wacana juga memperhatikan hubungan gramatikal sehingga wacana tersebut termasuk wacana yang baik (Widiatmoko, 2015; Mujianto, 2015; Sudjalil, 2018) . Oleh karena itu, berikut ini istilah-istilah dalam pembatasan sosial terkait covid-19 yang diterapkan di Indonesia maupun masih menjadi wacana yang dinilai sebagai teks wacana yang dapat dibongkar ideologi dandan makna gramatikalnya.
Media Data (Teks) Judul Berita Liputan 6.com Lockdown Pendapat ketua satgas covid-19 IDI terkait usulan lockdown Pulau Jawa Kompas.com Social Distancing Social Distancing dan  Hambatannya  dalam  Sosio-kultural Indonesia Kompas.com Physical Distancing Jokowi: Physical Distancing paling  pas  untuk  cegah  covid-19  di Indonesia Kompas.com Karantina Terbatas Update: 5 wilayah di Indonesia yang berlakukan karantina terbatas hingga local lockdown Web Kemenko PMK Pembatasan sosial berskala besar PPNo. 21 2020 Kompas.com Darurat Sipil Wacana  darurat  sipil  covid-19  dan  digunakannya  Perpu  Era Soekarno
Lockdown Lockdown merupakan istilah populer saat ini di tengah pandemi covid-19. Lockdown bukan hanya istilah yang digunakan dalam penanganan kesehatan masyarakat, namun mencakup aspek geografis dan non geografis. Padanan kata lockdown dalam bahasa Indonesia yaitu karantina wilayah yang berarti pembatasan masuk atau keluarnya masyarakat di suatu wilayah, dilakukan sebagai bentuk penanganan potensi penyebaran penyakit atau bahaya tertentu (KBBI, 2016) . Penerapan lockdown merupakan bagian dari  peraturan  perundang-undangan  yang  dijelaskan  di  dalam  UU  No.6  tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undangan tersebut membahas kekarantinaan kesehatan di pintu masuk wilayah  serta  dilakukan  pembatasan  karena  diduga  telah  terinfeksi  penyakit  untuk  mencegah  risiko penyebaran penyakit tersebut (Yunus & Rezki, 2020) . Pelaksanaan lockdown seperti di China dan Korea Selatan efektif menekan laju penyebaran covid-19. Kesadaran masyarakat dan aturan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan lockdown. Hal ini sejalan pendapat Corsi et al. (2021) bahwa kebiasaan dalam keluarga menjaga kesehatan dapat menentukan penularan penyakit seperti covid-19 yang berkembang selama ini di Italia. Oleh karena itu, lockdown semestinya disertai kebijakan dan persiapan yang baik agar tidak menimbulkan konflik sosial (Satya, 2020) .
Social Distancing
Social distancing  dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pembatasan jarak sosial. Menurut Kresna & Ahyar (2020) social distancing adalah pembatasan kegiatan sosial penduduk untuk menekan penyebaran covid-19 dengan cara tidak berjabat tangan serta senantiasa memperhatikan dan menjaga jarak setidaknya 1-2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita Covid-19. Kebijakan social distancing berlaku untuk semua aspek sosial. Penerapan social distancing di bidang pendidikan membuat aktivitas akademik berlangsung secara online. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, sehingga tidak ada lagi ruang berkumpul yang dapat menyebabkan penularan virus covid-19. Kebijakan ini diikuti dalam bidang keagamaan seperti maklumat MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah selama ada wabah covid-19 dilakukan di rumah.  Aktivitas  salat  Jumat  dan  kegiatan  di  gereja  untuk  sementara  ditiadakan  sebagai  solusi  utama memutus rantai penyebaran virus covid-19.
Implementasi social distancing perlu diterapkan meskipun tidak sakit atau bahkan telah terinfeksi covid-19 sebagai langkah efektif untuk mencegah penularan virus tersebut (Khudhair, 2020) . Akan tetapi, dalam realitas sosialnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan tersebut. Dalam laporan hasil penelitian sepanjang tahun 2020 terlihat bahwa social distancing tidak mampu mengontrol aktivitas  masyarakat  keluar  rumah  hingga  melakukan  kerumunan  meskipun  mereka  menilai social distancing itu penting (Novira et al., 2020) .
Physical Distancing
Physical  distancing  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  pembatasan  jarak  fisik  bertujuan memperlambat  atau  menghentikan  penularan  penyakit (Kresna  &  Ahyar,  2020) . Physical  distancing memiliki makna lebih sempit dibandingkan dengan social distancing. Physical distancing merupakan frasa yang berisi imbauan agar tidak melakukan kontak fisik secara langsung, seperti bersentuhan dan berjabat tangan. Physical distancing merupakan istilah pengganti social distancing yang dicetuskan oleh WHO. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dari masyarakat. Physical distancing memiliki tujuan yang sama dengan social distancing yakni mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu menjaga jarak agar terhindar dari penularan covid-19 (Kresna & Ahyar, 2020) . Physical distancing merupakan instruksi pemerintah agar pelaksanaan kerja, belajar, dan ibadah hanya  dilakukan  di  rumah.  Pelaksanaan physical  distancing  perlu  konsisten  dilakukan  dan  disertai kesadaran dari masyarakat . Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1 .
Gambar 1. Sosialisasi Physical Distancing (Sumber: beritajatim.com)
Berdasarkan Gambar 1 , pelaksanaan physical distancing yang diterapkan pemerintah daerah di Malang melarang aktivitas sosial masyarakat di luar rumah. Bahkan, penertiban masyarakat dilakukan di pusat jalanan raya untuk mencegah alur penyebaran virus covid-19. Pemeriksaan kepada pengendara perlu dilakukan demi meminimalisir penyebaran virus yang mungkin dapat berlangsung antardaerah.

## Karantina Wilayah
Karantina  wilayah  dalam  UU  No.6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  diartikan sebagai kegiatan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah mobilitas masyarakat keluar dan masuk pada wilayah tertentu secara bebas demi menghindari penyebaran virus covid-19. Hal ini selaras dengan pendapat Huang et al.,(2021) bahwa pengurangan mobilitas yang cukup besar setelah penerapan jarak sosial langkah-langkah ini sangat efektif mencegah penularan covid-19. Karantina wilayah juga  memiliki  payung  hukum  yang  jelas  karena  telah  dimuat  dalam  undang-undang  kekarantinaan kesehatan. Karantina wilayah adalah salah satu wacana sebagai opsi pemerintah dalam penanganan covid- 19.  Meskipun,  pemerintah  pusat  belum  memberlakukan  karantina  wilayah,  namun  sejak  tahun  2020 sudah ada 5 wilayah yang memberlakukan karantina wilayah, yakni Tegal, Tasikmalaya, Papua, Makassar, dan Ciamis. Implementasi dari kebijakan tersebut pun berbeda-beda, namun secara umum fokusnya adalah membatasi akses jalur keluar dan masuk wilayah tersebut.
Karantina wilayah secara umum memiliki prosedur yang hampir sama dengan wacana lainnya, seperti lockdown dan pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah adalah tiga opsi utama yang rencana akan diterapkan oleh presiden selain dari pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil. Hal ini  dianggap  penting  di  tengah  penyebaran  virus  pandemi  covid-19  yang  terus  meningkat  setiap  hari. Pelaksanaan kebijakan tersebut jelas berdampak pada kehidupan perekonomian. Penutupan akses publik seperti  jalur  transportasi  membuat  kelumpuhan  ekonomi  secara  lokal.  Wacana  ini  terus  menuai perdebatan, tetapi di sisi lain penting untuk diterapkan bagi wilayah zona merah yang terpapar covid-19.

## Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar memiliki tujuan yang sama dengan wacana lain dalam penanganan covid-19. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut berfokus pada pembatasan aktivitas sosial masyarakat dengan cara meliburkan instansi pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Langkah  ini  telah  diterapkan  sebagai  opsi  pemerintah  menghentikan  penyebaran  covid-19.  Namun, kebijakan  ini  tidak  disertai  dengan  pemenuhan  hak-hak  dan  kebutuhan  dasar  masyarakat,  sehingga
394
KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021, halaman 388-405
memiliki dampak sosial terhadap masyarakat kecil. Demi meringankan beban masyarakat, implementasi kebijakan  ini  disertai  dengan  jaminan  penangguhan  angsuran  kredit  di  bank  bagi  masyarakat  yang dinyatakan  terinfeksi  virus  covid-19  selama  setahun.  Selain  itu,  laporan  yang  dimuat  dalam (CNN Indonesia, 2021) bahwa pembebasan pembayaran listrik bagi masyarakat yang memiliki daya listrik 450 VA dan subsidi 50% untuk daya listrik 900 VA diperpanjang hingga maret 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat selama pandemi covid-19 berlangsung.

## Darurat Sipil
Darurat sipil merupakan keadaan darurat yang dapat memberikan ancaman dan membahayakan negara  dan  proses  penanganannya  telah  dimuat  dalam  PERPU  No.23  Tahun  1959.  Dalam  PERPU tersebut pada pasal 1 yakni “Presiden atau panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang apabila keadaan atau ketertiban seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi dengan alat-alat perlengkapan secara biasa. ”Darurat sipil telah menjadi  wacana  pemerintah  dalam  penanganan  covid-19.  Wacana  tersebut  dianggap  penting  untuk mempertegas  kebijakan  sebelumnya,  seperti social  distancing  dan  pembatasan  sosial  berskala  besar. Darurat  sipil  hanya  dapat  diterapkan  melalui  keputusan  presiden  sebagai  panglima  tertinggi.  Wacana darurat sipil menuai pro dan kontra, meskipun memiliki payung hukum yang jelas.
Discourse Practice (Ideologi Penciptaan Teks) dalam Wacana Pembatasan Sosial Covid-19 Discourse  practice  menggambarkan  tentang  ideologi  penciptaan  teks.  Pada  dasarnya  ideologi penciptaan teks dapat dilihat melalui produksi teks dan konsumsi teks oleh masyarakat terhadap isu dan wacana  pembatasan  sosial  covid-19.  Oleh  karena  itu,  berikut  ini  uraian discourse  practice  (ideologi penciptaan teks) dalam wacana pembatasan sosial covid-19.

## Lockdown
Lockdown pada dasarnya telah dilakukan oleh sejumlah negara yang terinfeksi virus covid-19. Bahkan, di India pada 25 Maret 2020 pemerintah melakukan lockdown secara efektif dengan menutup bisnis, kantor, sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan publik lainnya (Wasdani & Prasad, 2020) . Sama halnya di Inggris pada tanggal 3 Maret 2020 Perdana Menteri Inggris mengumumkan lockdown dengan  memerintahkan  orang  tinggal  di  rumah  saat  pandemi  mulai  melanda,  hingga  menimbulkan kekhawatiran bagi mental masyarakat karena ketakutan akan kematian yang disebabkan covid-19 (Allen et  al.,  2021) .  Di  Indonesia  sendiri w acana  ini  terus  bergulir,  namun  langkah  ini  tidak  diikuti  oleh Indonesia  dengan  pertimbangan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Desakan  terhadap  pemerintah  untuk menerapkan wacana tersebut sebagai solusi terus mengalir, tetapi pemerintah tidak memilih kebijakan ini. Desakan  tersebut  muncul  dari  masyarakat,  akademisi  hingga  politisi  DPR.  Pemerintah  memiliki pertimbangan  khusus  karena  khawatir  ekonomi  nasional  akan  jatuh  dan  butuh  biaya  besar  dalam pelaksanaannya. Penyebaran covid-19 belum dapat dihentikan dan terus mengalami peningkatan setiap hari. Dinamika inilah yang membuat kebijakan lockdown perlu dilakukan demi menghentikan penyebaran virus  tersebut.  Oleh  karena  itu, lockdown  sebagai  wacana  diproduksi  untuk  menampilkan  konstruksi sosial tertentu sesuai realitas yang ada (Annas & Fitriawan, 2018) . Lockdown memiliki dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat kelas bawah. Kelas masyarakat tersebut cenderung kehilangan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah. Lockdown  akan  memberikan  dampak  negatif  terhadap  ekonomi,  namun  dinilai  efektif  mencegah peningkatan penyebaran virus covid-19. Reaksi masyarakat pun beragam hingga menuai polemik. Hal ini sesuai dengan pendapat akademisi IAIN Ambon berikut ini.
395
Lockdown  tidak  perlu  diberlakukan  secara  nasional  lockdown  hanya  diperlukan  bagi  daerah- daerah zona  merah  pelaksanaan lockdown berarti pemerintah harus menyediakan dana darurat bencana yang banyak.
Data  (1)  hasil  wawancara  tersebut  berbeda  dengan  realitas  saat  ini,  bahwa  100%  wilayah Indonesia  sudah  terpapar  covid-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  data satgas.covid-19 bahwa  34  provinsi  di Indonesia  sudah  terpapar  covid-19  dengan  tingkat  penyebaran  yang  masif.  Hal  inilah  yang  membuat wacana  penerapan lockdown  terus  bergulir.  Namun,  sebelum  lockdown  dilakukan  tentu  melalui pertimbangan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  sosial  di  tengah masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan penyebaran covid-19 tetap dilakukan dengan mengikuti instruksi pemerintah saat ini yang memberlakukan pola dan standar kesehatan sesuai anjuran WHO.
Desakan  kepada  pemerintah  untuk  menerapkan lockdown  perlu  pertimbangan  banyak  aspek khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Meskipun, realitas saat ini penyebaran virus covid-19 semakin masif,  namun  keputusan  penanganan  yang  ditetapkan  pemerintah  tentu  melalui  pertimbangan  politik ekonomi. Oleh karena itu, timbul kekhawatiran masyarakat dinamika ini dapat dimanfaatkan oleh elit politik tertentu dengan melakukan desakan penerapan kebijakan lockdown. Reaksi ini sesuai dengan hasil wawancara akademisi berikut ini.

## Data 2
Kebijakan lockdown pasti ada kaitannya dengan perpolitikan di suatu negara pro/kontra pasti ada tinggal pemerintah menyikapinya.
Data 2 hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanganan covid-19 memiliki intimidasi politik. Apalagi desakan kebijakan itu dilakukan oleh politisi. Lockdwon tidak boleh dijadikan alat politik. Keselamatan rakyat adalah hal terpenting saat ini, sehingga wacana lockdown tidak boleh menimbulkan  kegaduhan  sosial.  Pemahaman  terhadap  istilah  teks lockdown  semestinya  sesuai  realitas sosial  saat  ini.  Kesadaran  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  implementasinya.  Penerapan lockdown seharusnya  melalui  pertimbangan  matang  bukan  mengikuti  seruan  dan  hegemoni  kelompok  tertentu. Butuh sosialisasi mendalam dari semua unsur agar wacana lockdown tidak berkembang menjadi wacana yang dipolitisasi. Oleh karena itu, Fairclough (2013) mengatakan teks dalam wacana semestinya dipahami secara inklusif sebagai representasi dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
Lockdown  dalam  skala  kecil  pada  dasarnya  telah  diterapkan  di  tingkat  kelurahan  untuk membatasi akses keluar-masuk masyarakat dari daerah lain karena khawatir terinfeksi virus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2 .
Gambar 2. Pemberlakukan Lockdown di Tingkat Kelurahan (Sumber: KOMPAS.com )
Berdasarkan  gambar  sebelumnya, lockdown  dinilai  sebagai  simbol  perlawanan  terhadap  virus covid-19. Penyebarannya yang masif masih terjadi dianggap hanya dapat diatasi melalui lockdown. Data terakhir yang dimuat dalam laman satgas covid-19 pada tanggal 7 Mei 2021 sudah ada 1.703.632 kasus, 1.558.423  terkonfirmasi  sembuh  dan  46.663  dinyatakan  meninggal.  Data  tersebut  menunjukkan peningkatan  yang  masif,  sehingga  membutuhkan  penanganan  penyebaran  covid-19  secara  ketat.  Hal tersebut  sesuai  dengan  interpretasi  gambar  di  atas  bahwa  covid-19  sangat  berbahaya  dan  diperlukan secepat mungkin pencegahan penyebaran melalui lockdown.
Social Distancing
Social distancing sebagai simbol perlawanan mencegah penyebaran covid-19 di sejumlah negara dengan menginstruksikan bekerja di rumah (Lopes & Jaspal, 2020) . Bahkan, semua Provinsi di Kanada dan pemerintah Federal memberlakukan jarak sosial, dan penutupan sekolah dan bisnis, melalui waktu dan pendekatan yang berbeda-beda (Migone, 2020) . Namun, beberapa wilayah di Afrika Selatan tidak menerapkan social distancing, sehingga terjadi lonjakan pasien covid-19 seperti di Provinsi Eastern Cape (Jaja et al., 2020) . Di Indonesia, social distancing merupakan pilihan kebijakan utama pemerintah dalam menangani  penyebaran  virus  covid-19.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  sikap  ini dibuktikan melalui gerakan ‘tidak keluar rumah’ atau di rumah saja. Bahkan, sejumlah instansi kementerian telah  mewajibkan  pegawainya  untuk  melakukan work  from  home.  Pelayanan  pun  berlangsung  secara online. Social distancing sebagai pembatasan aktivitas sosial mendapat dukungan dari pihak kepolisian. Hal ini dibuktikan melalui surat edaran Kapolri tanggal 19 Maret 2020 tentang larangan berkumpul. Kebijakan ini berlaku untuk semua masyarakat hingga pejabat pemerintahan. Kebijakan ini wajib dipatuhi dan yang melanggar akan mendapat sanksi pidana. Kebijakan ini direalisasikan dengan larangan aktivitas kegiatan  sosial  yang  melibatkan  banyak  orang.  Bahkan,  sejumlah  hajatan  pernikahan  masyarakat dibatalkan  dan  dibubarkan  paksa  oleh  aparat  kepolisian.  Langkah  ini  penting  dilakukan  demi menghentikan penyebaran virus covid-19.
Presiden  Jokowi  melalui  pidatonya  mengeluarkan  imbauan  untuk  melakukan  pembatasan aktivitas sosial atau s ocial distancing. Kebijakan ini berlaku secara nasional meskipun pada awalnya ada wilayah yang belum terinfeksi virus tersebut. Konsistensi social distancing belum diikuti oleh masyarakat secara umum. Masyarakat masih banyak yang melakukan aktivitas sosial di luar rumah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

## Data 3
Pelaksanaan social distancing dipengaruhi beberapa faktor di antaranya kurangnya pemahaman, maupun  kesadaran  untuk  bisa  berkontribusi  dalam  penurunan  laju  persebaran  virus  tersebut. Faktor lainnya adalah mayoritas warga yang mata pencariannya buruh harian yang mana warga tersebut meski memiliki kesadaran, akan tetapi terhimpit kebutuhan ekonomi.
Berdasarkan  data  3  tersebut,  pelaksanaan social distancing di Indonesia belum berjalan secara efektif. Kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi problem khusus dalam melawan penyebaran virus covid-19. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama kebijakan ini tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh semua kelas sosial masyarakat. Ketergantungan ekonomi terhadap mata pencahariannya menjadi problem dilematis pemerintah dalam penerapan kebijakan social distancing. Namun, kebijakan ini sangat penting dilakukan dalam mencegah penyebaran virus covid-19 semakin masif. Hal ini sesuai dengan data hasil wawancara berikut ini.
Data 4 Penerapan social distancing sendiri seharusnya efektif berdasar studi sebelum-sebelumnya untuk menekan  laju  penyebaran  virus.  Akan  tetapi,  di  Indonesia  masyarakat  masih  belum  menyadari pentingnya kebijakan social distancing tersebut, hal itu yang membuat penerapan tidak efektif.
Data hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam penerapan social distancing demi menghentikan penyebaran virus covid-19. Padahal, kebijakan ini sudah disertai dengan kebijakan pemerintah seperti pendidikan yang beralih secara daring dan work from home bagi profesi tertentu seperti ASN. Namun, dalam realitasnya, social distancing belum berjalan dengan baik.  Laporan  penelitian Novira et al.,  (2020) social distancing dianggap penting namun tidak dapat diikuti dengan baik oleh sebagian masyarakat karena tidak dapat menahan diri untuk keluar rumah. Hal inilah yang membuat penyebaran covid-19 semakin masif dan tidak terkontrol.
Saat ini, social distancing juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sebagai sikap peduli untuk menghentikan penularan virus tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui Gambar 3 .
Gambar 3. Kampanye Para Musisi tentang Social Distancing (Sumber: tribuntimur.com )
Gambar 3 merupakan bentuk dukungan terhadap social distancing yang diserukan oleh musisi Indonesia  melalui hashtag  ‘dirumahaja’.  Gerakan  ini  sebagai  bentuk  dukungan  oleh  musisi  Indonesia kepada pemerintah yang terus berjuang melawan penyebaran covid-19. Musisi Indonesia adalah publik figur yang memiliki citra di masyarakat, sehingga gerakan ini diharapkan mampu diikuti oleh masyarakat. Gerakan hashtag ‘dirumahaja’ juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membatasi aktivitas sosialnya di luar rumah. Apalagi covid-19 dapat menginfeksi kapan dan siapa saja bagi yang tidak mengikuti imbauan tentang social distancing dan menerapkan protokoler kesehatan. Oleh karena itu, social distancing masif dilakukan demi menekan penularan virus tersebut.

## Physical Distancing
Physical  distancing  adalah  kebijakan  yang  terus  disosialisasikan  di  tengah  pandemi  covid-19. Kebijakan ini direkomendasikan oleh WHO sebagai pengganti nama social distancing. Physical distancing dinilai  langkah  pertama  yang  dapat  menghentikan  infeksi  penyebaran  covid-19. Physical  distancing mewajibkan individu menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung kepada siapa saja. Cara ini telah diterapkan khususnya di China dan dinilai efektif, sehingga di awal April 2020 sudah tidak ditemukan lagi ada laporan pertambahan infeksi covid-19. Physical distancing sangat penting dilakukan kepada setiap orang karena covid-19 dapat menular dan menginfeksi melalui kontak fisik baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, gerakan physical distancing masif dilakukan sebagai langkah utama untuk menghindari infeksi virus covid-19. Berikut ini gambar implementasi physical distancing yang dilakukan di atas transportasi umum.
Gambar 4. Penerapan Physical Distancing di Salah Satu Alat Transportasi Kereta
(Sumber: KOMPAS.com )
Gambar 4 menunjukkan penerapan physical distancing dilakukan di atas transportasi umum yang menjadi sumber keramaian orang. Hal ini dilakukan dengan menjaga jarak di antara penumpang lainnya. Cara ini efektif untuk menghindari kontak fisik secara langsung dengan penumpang yang mungkin sudah terinfeksi covid-19. Selain itu, dalam melakukan Physical distancing masker tetap menjadi alat pelindung diri  seperti  yang  digunakan  penumpang  dalam  gambar  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  hasil wawancara berikut ini.

## Data 5
Penerapan physcal distancing bagi yang tidak memiliki kebutuhan mendesak, untuk yang pekerja harian, terapkan pola hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, dan jangan menyentuh bagian wajah.
Data 5 tersebut menunjukkan bahwa physical distancing dilakukan setiap orang tanpa terkecuali terutama mereka yang melakukan aktivitas di luar rumah karena bekerja. Physical distancing tersebut diikuti dengan pola hidup sehat demi meminimalisir infeksi virus covid-19. Oleh karena itu, melalui physical  distancing  rantai  penyebaran virus covid-19  dapat  dihentikan  karena  pembatasan  jarak  dan kurangnya interaksi sosial yang berlangsung secara terbuka.

## Karantina Wilayah
Karantina wilayah saat ini menjadi isu dan wacana yang terus bergulir di tengah pandemi covid- 19. Wacana ini disuarakan sebagai langkah efektif mencegah penularan virus covid-19. Meskipun sudah ada wilayah tertentu yang menerapkan kebijakan ini, namun masih banyak yang memiliki tingkat infeksi tinggi namun tidak menerapkan karantina wilayah. Ketika karantina wilayah diberlakukan, tentu memiliki dampak  ekonomi  khusus  terhadap  wilayah.  Karantina  wilayah  akan  menghentikan  akses  keluar  dan masuk  melalui  jalur  darat,  udara,  dan  laut.  Oleh  karena  itu,  wilayah  tersebut  tidak  boleh  mendapat kunjungan selama masih berlaku proses tersebut.
Karantina  wilayah  belum  diberlakukan  secara  nasional,  namun  berdasarkan  data  sebelumnya bahwa ada 5 wilayah di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut. Dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa karantina wilayah dan kebijakan lainnya seperti PSBB memiliki perbedaan.  Karantina  wilayah  melakukan  pembatasan  wilayah  yang  disertai  penutupan  akses  masuk wilayah tersebut. Kemudian, PSBB hanya melakukan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah. Meskipun memiliki dampak ekonomi tetapi karantina wilayah dapat menjadi kebijakan yang efektif. Hal ini sesuai dengan respon masyarakat melalui hasil wawancaranya.

## Data 6
Karantina wilayah sangat penting untuk dilakukan mengingat penambahan jumlah kasus positif, karantina  penting  untuk  mengontrol  tenaga  medis  tingkat  puskesmas  untuk  melakukan  rapid dengan mudah dan ini hanya diberlakukan pada wilayah zona merah…
Data 6 hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa karantina wilayah dapat menjadi solusi bagi wilayah yang memiliki infeksi covid-19 tinggi di Indonesia. Penanganan covid-19 harus berlangsung dengan cepat,  sehingga penularan  virus  ini  dapat  dikontrol.  Tidak ada  lagi  transmisi lokal covid-19 karena akses lokal sudah tertutup bagi masyarakat luar daerah yang dapat menularkan covid-19. Namun, di  sisi  lain  penerapannya  memiliki  pengaruh  ekonomi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  masyarakat melalui hasil wawancara berikut.

## Data 7
Karantina wilayah jelas mempunyai pengaruh ekonomi karena daya beli masyarakat pasti menurun
Berdasarkan data 7 telah menjelaskan bahwa implementasi ini memiliki pengaruh ekonomi karena adanya  pelarangan  berbagai  akses  transportasi.  Pendapatan  masyarakat  mengalami  penurunan  sebab kehilangan pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut sejalan pendapat Ertan et al., (2020) bahwa pembatasan sosial dalam penanganan covid-19 memungkinkan risiko munculnya perilaku kekerasan di masyarakat. Hal inilah yang membuat Huang et al., (2021) mengatakan pembatasan sosial melalui  karantina  menyebabkan  pengurangan  mobilitas  masyarakat,  sehingga  harus  didukung  oleh kemampuan  ekonomi  daerah.  Selama  karantina  wilayah,  masyarakat  akan  dihadapkan  masalah  sosial ekonomi karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya.

## Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) merupakan salah  satu wacana penanganan covid-19 yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pembatasan sosial berskala besar pertama diterapkan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020. Hal ini penting dilakukan karena Jakarta adalah provinsi yang memiliki tingkat infeksi tertinggi di Indonesia. Penerapan PSBB diterapkan sebagai pengganti kebijakan karantina  wilayah  yang  belum  bisa  dilaksanakan  karena  memiliki  pertimbangan  dari  sektor  ekonomi, sosial, dan industri nasional. Data yang dimuat oleh Defianti (2020, April 9)bahwa jumlah kasus positif di DKI Jakarta sebanyak 1.632 orang, 149 orang meninggal dunia, 1.024 pasien yang dirawat di rumah sakit, dan 82 orang yang sudah sembuh. Berdasarkan data tersebut, pembatasan sosial berskala besar sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19.
Pembatasan  sosial  berskala  besar  sudah  tertuang  dalam  Permenkes  pasal  13  sehingga  bagi pelanggarnya dapat dipidana 1 tahun dan denda Rp 100 juta. Penerapan pembatasan sosial berskala besar berisi tentang larangan dan pembatasan akses sosial. Adapun hal yang dilarang selama proses pembatasan sosial berskala besar adalah pertemuan atau aktivitas sosial yang dihadiri banyak orang, instansi-instansi pemerintahan  beralih  pelayanan  menjadi work  form home,  penutupan  tempat  ibadah,  dan  penutupan tempat umum atau fasilitas bisnis. Kemudian, selama proses pembatasan sosial berskala besar hal-hal yang menjadi prioritas pembatasan, yakni proses operasional alat transportasi darat, udara, dan laut. Meskipun, alat transportasi masih dapat beroperasi, namun ketentuan dalam pembatasan sosial berskala besar tetap dijalankan mulai dari jam operasional dan batas jumlah penumpang.
Penerapan  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  menjadi  prioritas  utama  bagi  wilayah pandemi covid-19 yang intensitasnya tinggi. Proses ini pun menimbulkan respon khusus dari masyarakat dalam proses implementasinya. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara berikut.
400

## Data 8
Pembatasan  sosial  berskala  besar  sangat  efektif  sebetulnya  lebih  pembatasan  fisik physical distancing  kalau  pembatasan  sosial  saya  tidak  setuju  karena  sifat  alamiahnya  manusia  adalah bersosialisasi hanya saja sekarang sosialisasi harus dibatasi melalui media sosial saja.
Berdasarkan data 8 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar efektif dilakukan dengan menerapkan pembatasan fisik. Aktivitas sosial masyarakat tidak boleh dilarang karena manusia hakikatnya  adalah  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  kehidupan  sosial.  Proses  sosial  tersebut  dapat beralih secara online.
Darurat Sipil
Darurat  sipil  merupakan  wacana  penanganan  covid-19  yang  akan  dipilih  oleh  pemerintah Indonesia sebagai opsi terakhir jika kebijakan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar tidak berhasil.  Kebijakan  ini  telah  disampaikan  oleh  Presiden  bahwa  darurat  sipil  dapat  diterapkan  untuk mendukung kebijakan social distancing yang telah berjalan saat ini. Darurat sipil merupakan tindakan represif  yang  dilakukan  pemerintah  pusat,  sehingga  hak-hak  masyarakat  umum  untuk  terlibat  dalam penanganan covid-19 akan terbatas. Segala ketentuan dan prosedur pelaksanaan penanganan akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan bersifat memaksa.
Wacana  penerapan  darurat  sipil  menuai  tanggapan  beragam  dari  masyarakat.  Namun,  dalam realitas sosialnya saat ini darurat sipil tidak perlu diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

## Data 9
Darurat sipil saya rasa di Indonesia tidak perlu, mengingat masyarakat menurut analisa saya, justru bahu  membahu  dan  gotong  royong  dalam  menghadapi  masalah  covid-19  berbeda  di  India, masyarakatnya memiliki ketimpangan sosial yang tinggi, sehingga sempat terjadi kekacauan dan penjarahan.
Berdasarkan data 9 di atas menjelaskan bahwa darurat sipil tidak perlu diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan realitas masyarakat saat ini yang memiliki kekompakan dalam mencegah penyebaran covid-19. Kesadaran masyarakat Indonesia masih tinggi berbeda dengan negara-negara lain yang masih rendah,  sehingga  perlu menerapkan darurat  sipil.  Darurat  sipil  berisi  aturan yang mengikat dan  wajib dipatuhi oleh masyarakat secara umum. Bahkan, dalam pelaksanaannya masyarakat di bawah pengawasan langsung oleh militer. Pemerintah memiliki kendali penuh demi menjamin keamanan nasional. Semua akses  sosial  dibatasi  melalui  kontrol  yang  ketat.  Oleh  karena  itu,  darurat  sipil  bersifat  otoriter  dan memaksa melalui pertimbangan pemerintah sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut.
Socio-cultural Practice (Penciptaan teks) dalam Istilah Wacana Penanganan Covid-19
Dimensi socio-cultural  practice  merupakan  praktik  sosial  penciptaan  teks  atau  istilah  wacana penanganan covid-19. Praktik sosial dapat dilihat dari konteks sosial, budaya dan sejarahnya (Saraswati & Sartini, 1927) . Kemunculan istilah wacana dalam penanganan covid-19 karena penyebaran covid-19 di Indonesia  semakin  masif.  Istilah  wacana  tersebut  sebagian  telah  menjadi  kebijakan  yang  diterapkan pemerintah saat ini di tingkat daerah hingga pusat, seperti social distancing, physical distancing, karantina wilayah,  dan  PSBB.  Wacana  tersebut  ada  yang  menuai  resistensi  dari  masyarakat  berdasarkan  hasil wawancara sebelumnya karena dianggap bukan solusi yang efektif saat ini. Oleh karena itu, implementasi penanganan covid-19 harus dilakukan dengan baik karena data yang dimuat dalam laman satgas.covid-19 peta sabaran covid-19 pada tanggal 7 Mei 2021 sudah ada 1.703.632 terkonfirmasi covid-19 di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data di atas, kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini mencakup social  distancing  atau  physical  distancing  dan  PSBB  seperti  di  DKI  Jakarta.  Penerapan
kebijakan tersebut dilandasi pertimbangan ekonomi. Penerapan social distancing atau physical distancing tentu tidak melumpuhkan perekonomian masyarakat secara total. Meskipun ada pembatasan akses sosial, namun  masyarakat  masih  dapat  melakukan  pekerjaannya  secara  terbatas.  Berbeda  ketika  melakukan lockdown,  pemerintah  menyiapkan  anggaran  besar  dalam  proses  penerapan  kebijakan  tersebut. Pemerintah dalam hal ini menanggung kebutuhan utama masyarakat selama proses lockdown berlangsung. Tidak ada aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal inilah yang dapat menyita anggaran besar karena jumlah penduduk cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pemerintah melalui tim pakar gugus percepatan penanganan covid-19 saat konferensi pers yang dimuat dalam media kompas yang mengatakan sebagai berikut.
“Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan,” (Halim, 2020).
Pernyataan  tersebut  telah  menjelaskan  bahwa  stabilitas  ekonomi  di  tengah  pandemi  covid-19 tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah lebih memilih melakukan penanganan covid-19 melalui cara seperti social distancing atau physical distancing sebagai bagian dari penerapan protokoler kesehatan. Sektor pekerjaan masyarakat Indonesia rata-rata mengandalkan upah harian, sehingga dianggap harus tetap berlangsung meskipun covid-19 tengah melanda. Melalui cara ini, penanganan covid-19 tetap berjalan  bersamaan  dengan  peningkatan  ekonomi  secara  nasional.  Oleh  karena  itu,  setiap  kebijakan penanganan  covid-19  dilakukan  melalui  kajian  dan  pertimbangan  bersama  pemerintah  pusat  yang kemudian diikuti oleh setiap daerah di Indonesia. Penerapannya pun telah dimuat dalam undang-undang sehingga  aturannya  jelas  dan  bersifat  mengikat,  serta  bagi  yang  melanggar  kebijakan  tersebut  dapat dipidana.
Wabah  covid-19  memberikan  dampak  secara  global  hingga  mengganggu  sistem  sosial  dan ekonomi, kemudian mempengaruhi kesehatan mental masyarakat (Lotzin et al., 2020) . Situasi ekonomi Indonesia  sendiri mengalami  penurunan,  seperti  dalam  laporan  Asian  World  Bank bahwa  pada  tahun 2019 Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,02%, namun semenjak pandemi melanda tahun 2020 PDB Indonesia turun menjadi 2,5% (Kompasiana, 2020, Mei 15). Masalah lain yang ditimbulkan covid- 19 adalah masyarakat mengalami perubahan mendadak dalam kehidupan; ketidakpastian tentang masa depan; kemerosotan mata pencaharian; pembatasan jarak sosial; karantina yang dikenakan; stigmatisasi, diskriminasi dan fragmentasi komunitas; hilangnya orang yang dicintai; dan ancaman tertular Covid-19 (Javakhishvili  et  al.,  2020) .  Seluruh  sektor  industri  dan  pariwisata  mengalami  penurunan  pendapatan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian tinggi. Kondisi ini dinilai lebih parah dibanding dengan krisis ekonomi sejak tahun 1998. Peningkatan infeksi covid-19 semakin masif hingga tahun 2021, maka secara bertahap  pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan  khusus.  Data  yang  dimuat  dalam  laporan  Fauzia (2021,  Februari  3)  bahwa  jumlah  anggaran  yang  disiapkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2021 telah ditambah sehingga mencapai Rp 619 triliun.
Implementasi  wacana  penanganan  covid-19  tidak  terlepas  dari  pertimbangan-pertimbangan politik.  Hal  ini  dianggap  penting  untuk  menjaga  citra  pemerintah  dan  kepercayaan  oleh  masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendapat Tenriawali (2018) bahwa strategi wacana dalam penanganan covid- 19 menggunakan strategi nominalisasi dan kategorisasi dengan skala prioritas tertentu demi memulihkan keadaan. Oleh karena itu, kontrol dan pusat informasi dilakukan secara eksklusif. Pemerintah daerah tidak dapat  menerapkan  kebijakan  khusus  sebelum  melakukan  konsultasi  kepada  pemerintah  pusat,  seperti lockdown, pembatasan sosial berskala besar, dan karantina wilayah. Pemerintah pusat memiliki power dan sebagai pemegang kontrol negara sehingga perlu mempertahankan citra politiknya di hadapan masyarakat.
Wacana  dalam  penanganan  covid-19  menunjukkan  legalitas pemerintah  pusat yakni  presiden. Wacana  tersebut  terus  bergulir,  sehingga  dinilai  memiliki  tendensi  politik.  Selaras  dengan  pendapat
402
KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021, halaman 388-405
Susanto dan Wati (2019) yang menyatakan bahwa sebuah wacana dapat mengandung upaya politis dan ideologis untuk menunjukkan hegemoni dan dominasi sebagai alat kontrol sosial. Pendapat ini sejalan dengan Corsi et al., (2021) bahwa covid-19 memiliki dampak kematian dan bidang ekonomi serta politik. Desakan  terhadap  presiden  untuk  melakukan lockdown  yang  diserukan  oleh  politisi  menimbulkan polemik. Sementara presiden memiliki pertimbangan khusus yang dinilai menjaga legacy ekonomi. Kalau ekonomi  Indonesia  mampu  bertahan  di  tengah  pandemi  covid-19,  maka  citra  politiknya  akan  tetap bertahan sampai era pemerintahannya berakhir. Oleh karena itu, penciptaan teks wacana ini membuktinya adanya dimensi politik di tengah penanganan pandemi covid-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

## Data 10

## Politik tidak akan terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah hal ini dianggap penting untuk menjaga citra dirinya sebagai pemimpin.
Data  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  kebijakan  pemerintah  penuh  pertimbangan- pertimbangan politik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga citra dirinya sebagai pemimpin. Kebijakan tersebut  menjadi  pilihan  politik  pemimpin  pada  umumnya.  Namun,  tidak  semuanya  tindakan  politis bersifat  negatif  selama  mengedepankan  proses  demokrasi  dan  keselamatan  rakyat.  Apalagi  konstitusi negara  ini  dibangun  oleh  tindakan-tindakan  politik  jadi  dinamika  politik  akan  selalu ada  pada  semua sektor  kebijakan  pemerintah.  Hal  inilah  yang  membuat  filsuf  Italia  Cicero  mengatakan  bahwa “keselamatan  rakyat  merupakan  hukum  tertinggi  suatu  negara.”  Oleh  karena  itu,  sikap  dan  tindakan pemerintah perlu mengedepankan keselamatan rakyat sebagai pemilik konstitusi sebenarnya.
SIMPULAN
Penelitian ini memiliki fokus untuk mengaji istilah-istilah yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19 di Indonesia melalui pendekatan dan teori analisis wacana Norman Fairclough. Representasi teks wacana kebijakan pembatasan sosial terkait covid-19 di Indonesia ada enam, yakni (1) lockdown, (2) social distancing, (3) physical distancing, (4) karantina wilayah, (5) pembatasan sosial berskala besar, dan (6) darurat sipil. Teks tersebut diproduksi sebagai wacana dan kebijakan yang akan diterapkan secara bertahap  dalam  menghentikan  penyebaran  covid-19.  Wacana  ini  memuat  resistensi  dan  dukungan masyarakat  yang  disebut  sebagai  aspek discourse  practice  dan  menjadi  ideologi  penciptaan  teks. Selanjutnya,  praktik  sosial yang  melatarbelakangi  penciptaan  teks wacana  kebijakan  pembatasan  sosial meliputi  pertimbangan  ekonomi  dan  pertimbangan  politik.  Pertimbangan  ekonomi  adalah  cara pemerintah menjaga legacy ekonomi, sementara pertimbangan politik adalah cara pemerintah menjaga citra  politiknya.  Rekomendasi  penelitian  ini  secara  teoritis  dapat  digunakan  untuk  mendukung pengembangan ilmu pengetahuan teori analisis wacana kritis di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  melanjutkan  penerapan kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  rekan  dosen  IAIN  Ambon  yang  turut  membantu menyukseskan  penelitian  dan  pimpinan  kampus  IAIN  Ambon  yang  senantiasa  memberi  dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidah,  A.,  Hidaayatullaah,  H.  N.,  Simamora,  R.  M.,  Fehabutar,  D.,  &  Mutakinati,  L.  (2020).  The impact  of  covid-19  to  Indonesian  education  and  its  relation  to  the  philosophy  of  merdeka belajar. Studies  in  Philosophy  of  Science  and  Education,  1(1),  38–49. https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9
Ahmadi,  F,  Y.,  &  Fauziya,  D.  S.  (2019).  Inferensi  dalam  wacana  tebak  kata  di acara  waktuindonesia bercanda. KEMBARA:  Jurnal  Keilmuan,  Bahasa,  Sastra  dan  Pengajarannya  (e-Journal),  5(1), 119-129. https://doi.org/10.22219/kembara.v5i1.6787 Allen, S, F., Stevenson, J., Lazuras, L., & Akram, U. (2021). The role of the Covid-19 pandemic in altered psychological well-being, mental health and sleep: An online cross-sectional study. Psychology, Health & Medicine, 34(4), 1–9. https://doi.org/10.1080/13548506.2021.1916963
Annas,  A.,  &  Fitriawan,  R.  A.  (2018).  Media  dan  kekerasan:  Analisis  Norman  Fairclough  terhadap pemberitaan tarung gladiator. Jurnal Sosial Politik, 4(1), 37-54. https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5224 Corsi, M., Aloè, E., & Zacchia, G. (2021). A feminist reading of italy’s north–south dualism in the wake of covid-19. Feminist Economics, 27(1–2), 203–216. https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1876904
Dryhurst, S., Schneider, C. R., Kerr, J., Freeman, A. L. J., Recchia, G., van der Bles, A. M., Spiegelhalter, D., & van der Linden, S. (2020). Risk perceptions of covid-19 around the world. Journal of Risk Research, 23(7–8), 994–1006. https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193 Eriyanto. (2001). Analisis wacana. Yogyakarta: LKis. Ertan, D., El-Hage, W., Thierrée, S., Javelot, H., & Hingray, C. (2020). Covid-19: Urgency for distancing from  domestic  violence. European  Journal  of  Psychotraumatology,  11(1),  1800245. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1800245
Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. Critical Policy Studies, 7(2), 177–197. https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239
Halim,  D.  (2020).  Faktor  ekonomi  jadi  pertimbangan  pemerintah  belum  terapkan  “lockdown.” Kompas.Com.
Huang, X., Li, Z., Jiang, Y., Ye, X., Deng, C., Zhang, J., & Li, X. (2021). The characteristics of multi- source mobility datasets and how they reveal the luxury nature of social distancing in the U.S. during  the  covid-19  pandemic. International  Journal  of  Digital  Earth,  14(4),  424–442. https://doi.org/10.1080/17538947.2021.1886358 Ismail, Asri. (2018). Praktik kekuasaan bahasa perempuan Bugis guru bahasa Indonesia dalam wacana kelas. Tesis tidak Diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
Jaja, I. F., Anyanwu, M. U., & Iwu Jaja, C.-J. (2020). Social distancing: How religion, culture and burial ceremony  undermine  the  effort  to  curb  covid-19  in  South  Africa. Emerging  Microbes  & Infections, 9(1), 1077–1079. https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1769501 Javakhishvili, J. D., Ardino, V., Bragesjö, M., Kazlauskas, E., Olff, M., & Schäfer, I. (2020). Trauma- informed responses in addressing public mental health consequences of the covid-19 pandemic: Position paper of the European society for traumatic stress studies (ESTSS). European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1780782. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780782 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Khudhair,  A.  S.  (2020). Social  distancing  prevent  the  spread  of  coronavirus.  Scholars  Journal ofEngineering andTechnology, 1(3), 23-35. https://doi.org/10.36347/sjet.2020.v08i04.007 Kresna, A., & Ahyar, J. (2020). Pengaruh physical distancing dan social distancing terhadap kesehatan dalam pendekatan linguistik. Jurnal  Syntax  Transformation,  1(4),  14–19. https://doi.org/10.46799/jurnal%20syntax%20transform
Lopes, B. C. da S., & Jaspal, R. (2020). Understanding the mental health burden of  covid-19 in the United Kingdom. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 465– 467. https://doi.org/10.1037/tra0000632
Lotzin, A.,et.al (2020). Stressors, coping and symptoms of adjustment disorder in the course of the covid- 19 pandemic – study protocol of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) pan-European  study. European  Journal  of  Psychotraumatology,  11(1),  1780832. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780832
Miles, M.B & Huberman, A.M. (2014). In Analisis data kualitatif: Buku sumbertentang metode-metode baru (Tjetjep Rohendi Rohidi,Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Migone, A. R. (2020). Trust, but customize: Federalism’s impact on the Canadian covid-19 response. Policy and Society, 39(3), 382–402. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1783788 Mizkat, E., & Sari, R. M. (2020). Penggunaan istilah-istilah covid-19 pada praktik penyiaran mahasiswa berbasis media sosial. In Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan. Retrieved from http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1510
Mujianto,  G.  (2015).  Tindak  tutur  guru  dalam  pembelajaran  menulis  dengan  komposisi  terarah berdasarkan  tingkat  kognisi  siswa. KEMBARA:  Jurnal  Keilmuan  Bahasa,  Sastra,  dan Pengajarannya, 1(2), 173–197. https://doi.org/10.22219/kembara.v1i2.2614 Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746 Novira, N., Iskandar, R., & Bahraen, R. (2020). Persepsi masyarakat akan pentingnya social distancing dalam  penanganan  wabah  covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Kependudukan  Indonesia,  27. https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.573
Prihatini, A. (2019). Semantic network of the word association in the field of law. Litera, 18(3), 430- 446. 10.21831/ltr.v18i3.26513 Rahmawati,  A.  (2020). Resistansi padanan istilah asing terkait dengan pandemi covid-19 dalam teks berita  harian  kompas  dan  republika. ISoLEC  Proceedings,  4(1),  63-67.  Retrieved  from http://isolec.um.ac.id/proceeding/index.php/issn/article/view/48
Saraswati, A. (2017). Wacana perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis wacana kritis Norman
Fairclough. Mozaik Humaniora, 17(2),
181-191. http://dx.doi.org/10.20473/mozaik.v17i2.8511
Satya, P. A. N. I. P. (2020). Covid-19 dan potensi konflik sosial. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional,
39-45. https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45
Siswanto, A., & Febriana, P. (2018). Representasi Indonesia dalam Stand Up Comedy (Analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam pertunjukan spesial Pandji Pragiwaksono mesakke bangsaku) KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2), 121-130. https://doi.org/10.21070/kanal.v5i2.1508 Spradley, J.P. (2007). Metode etnografi. Terjemahan dari Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Susanto, D., & Wati, R.  (2019).  Wacana  romantisme  dalam  sejarah  sastra  Indonesia  periode  kolonial Belanda  (1900-1942). KEMBARA:  Jurnal  Keilmuan  Bahasa,  Sastra,  dan  Pengajarannya  (e- journal). 5(1),40-52. https://doi.org/10.22219/kembara.v5i1.6376 Sudjalil. (2018). Tipologi abreviasi dalam surat kabar berbahasa Indonesia. KEMBARA: Jurnal Keilmuan
Bahasa,
Sastra, dan Pengajarannya (e-journal), 4(1), 71–84.
https://doi.org/10.22219/kembara.v4i1.5719
Susilawati,  S.,  Falefi,  R.,  &  Purwoko,  A.  (2020).  Impact of  covid-19’s pandemic  on  the  economy  of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1147–1156. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954
Tenriawali, A. Y. (2018). Representasi korban kekerasan dalam teks berita daring Tribun Timur: Analisis Wacana Kritis. Jurnal Totobuang, 6(1), 1-15.
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  No.6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantina  Kesehatan.  United Nations  Children’s  Fund.  (2020). Covid-19  dan  Anak-Anak  diIndonesia.  Diunduh  dari www.unicef.org/indonesia.
Wasdani, K. P., & Prasad, A. (2020). The impossibility of social distancing among the urban poor: The case  of  an  Indian  slum  in  the  times  of  covid-19. Local  Environment,  25(5),  414–418. https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1754375
Widiatmoko, W. (2015). Analisis kohesi dan koherensi wacana berita rubrik nasional di majalah online detik. Jurnal Sastra Indonesia, 4(1), 1-12. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/7359
Yunus, N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan  pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 7(3), 227–238.