EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JELITA (JAM EKSTRA LAYANAN ADMINISTRASI) DI KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO

## Evaluating The Implementation Of Jelita Program (Extra Hours Of Administrative
Services) In Dringu District Probolinggo Regency
Verto Septiandika *

## Andini Kurdianingtiya
* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Kota Probolinggo, Jawa
Timur, Indonesia
*email: andinikurdianingtiyas@gmail.com

## Abstrak
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah instansi publik. Gerakan One Agency, One Innovation dimana mengharuskan setiap instansi memiliki satu inovasi pelayanan benar-benar dimanfaatkan oleh Kecamatan Dringu. Salah satu bentuk inovasi yang digagas adalah Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi). Program Jelita mempunyai manfaat yaitu memudahkan masyarakat dalam pelayanan yang diadakan pada hari rabu dimulai pada jam 07.30 – 20.00. Tulisan ini bertujuan untuk  mengevaluasi pelaksaana program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) di Kecamatan  Dringu  Kabupaten  Pobolinggo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus  di  Kecamatan  Dringu.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pelaksanaan  program  Jelita  (Jam  Ekstra Layanan  Administrasi)  di  Kecamatan  Dringu  Kabupaten  Probolinggo  dilaksanakan melalui  6  kriteria  evaluasi  kebijakan  meliputi  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan ,Perataan,  Responsivitas,  Ketepatan.  Evaluasi  pelaksanaan  program  sudah  berjalan dengan baik dari 6 kriteria evauasi kebijakan. Faktor penghambat dari Program Jelita yaitu Jaringan. Faktor pendukung dari infrastruktur yaitu: computer, scan, jaringan internet, operator dan ruang pelayanan.

## Kata Kunci:
Evaluasi Pelaayanan Program Jelita Keywords : Evaluation Service Program Jelita Accepted Januari 2022

## Published
April 2022

## Abstract
Along with the times and technological advances, the community's need for service improvement is an absolute thing that must be met by a public agency. One Agency, One  Innovation  movement  where  each agency has one  service  innovation  that  can really be utilized by Dringu District. One form of innovation that was initiated was Jelita  (Extra  Hours  for  Administrative  Services).  The  Jelita  program  benefits  from making it easier for the community to provide services that are held on Wednesdays starting at  07.30  –  20.00.  This paper aims  to implement  the  Jelita program  (Extra Hours  for  Administrative  Services)  in  Dringu  District,  Pobolinggo  Regency.  This study  uses  a  descriptive  qualitative  method  with  a  case  study  approach  in  Dringu District.  Evaluating  the  implementation  of  tJelita  program  (Extra  Hours  of Administrative  Services)  in  Dringu  District,  Probolinggo  Regency  was  carried  out through  6  policy  evaluation  criteria  including  Effectiveness,  Efficiency,  Adequacy, Evenness, Responsiveness, and Accuracy. Evaluation of program implementation has gone well from the 6 criteria for policy evaluation. The inhibiting factor of the Jelita Program (Extra Hours for Administrative Services) is the Network. The supporting factors of the infrastructure are: computers, scans, internet networks, operators and service rooms.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v7i

## PENDAHULUAN
Sejak  dikeluarnya  kebijakan  terkait  dengan  adanya otonomi  daerah  itu  diawali  dari  lahirnya  Undang- undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 hingga direvisi dan disempurnakan lagi melalui Undang-undang No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ini sangat bisa perubahan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari  fenomena  pemerintahan  itu  sendiri  dari  yang meminta dilayani menjadi melayani masyarakat. Dengan begitu,  diharapkan  dengan  adanya  ini  dapat memperbaiki  kinerja  pemerintah  terutama  dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Munculnya inovasi sendiri dalam pelayanan publik ini menjadi suatu gerakan agar bisa mereformasi birokrasi di dalam ranah pemerintahan Indonesia yang terkesan berbelit  dari  segi  memberikan  pelayanan.  Inovasi pelayanan  juga  muncul  sebagai  upaya  agar  dapat menaikkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  ada  di Indonesia.
Banyak  bermunculan  inovasi  sektor  publik  di Indonesia, di Tahun 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi (KEMENPAN-RB) membentuk suatu kompetisi inovasi pelayanan publik, yaitu One Agency, One Innovation , oleh.
Gerakan  ini  diharuskan  setiap  Kementerian  atau Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal satu inovasi utama pada setiap tahunnya, kompetisi ini yang menjadi tempat para inovator pemerintahan untuk bisa menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini  ditujukan  supaya  setiap  daerah  di  Indonesia  dapat menaikkan  dan  meningkatkan  kualitas  dari  pelayanan publik di daerahnya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan tekhnologi,  tuntutan  masyarakat  terhadap  perbaikan pelayanan menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi tidak terkecuali  pelayanan  publik  yang  ada  di  Kecamatan Dringu  Kabupaten  Probolinggo.  Gerakan One  Agency,
One  Innovation dimana  mengharuskan  setiap  instansi memiliki satu  inovasi  pelayanan  benar-benar dimanfaatkan  oleh  Kecamatan  Dringu.  Salah  satu bentuk  inovasi  yang  digagas  adalah  program  JELITA (Jam Ekstra Layanan Administrasi). Program ini digagas pada  tahun  2017,  kemudian  baru  mulai  dilaksanakan pada  bulan April 2018. Melalui program ini, pelayanan ekstra  di  Kecamatan  Dringu  dilaksanakan  setiap  hari Rabu, jam pelayanan dimulai pukul 07.30 – 20.00 WIB. Petugas pelayanan yang terdiri dari Kasi Pemerintahan dan  beberapa  staf  pelayanan  selalu  siap  melayani pemohon  sampai  dengan  malam  hari  setiap  Rabu malam. Tidak lupa Camat Dringu juga standby di ruang pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengesahan dokumen demi kemudahan dan percepatan pelayanan. Dengan demikian warga atau pemohon yang terkendala dengan  jam  pelayanan  normal  tidak  perlu  bingung mengajukan  ijin  pada  waktu  kerja  untuk  mengurus keperluan administrasi di Kecamatan.
Untuk kelancaran pelaksanaan program JELITA (Jam Ekstra  Layanan  Administrasi)  diperlukan  evaluasi. Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk melihat  sejauh  mana  program    itu  mampu  mencapai sasaran  untuk  menghasilkan  dampak  yang  diharapkan. Ketika sebuah program sudah diimplementasikan maka akan  dihasilkan  capaian-capaian  dari  program  yang sudah dilaksanakan. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah  mengukur  sejauhmana  capaian  program  yang telah  dilakukan.  Dengan  adanya  evaluasi  ini  akan memperoleh umpan balik terhadap program yang sudah dilakukan. Tanpa adanya suatu evaluasi ini, ada kesulitan untuk  mengetahui  sejauh  mana  tujuan  yang  sudah direncanakan telah tercapai atau belum tercapai.
Mengingat begitu pentingnya sebuah evaluasi untuk menilai jalannya sebuah program,  lalu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang  Program Jelita dengan mengambil judul “ Evaluasi Pelaksanaan Program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo .”

## Septiandika V, Kurdianingtiyas A.. 2022.Evaluating The Implementation Of Jelita Program (Extra Hours Of Administrative Services) In Dringu District Probolinggo Regency
Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, jadi  ada tujuan  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  evaluasi  beserta faktor pendukung dan penghambat  dalam pelaksanaan Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) di Kecamatan Dringu  Kabupaten  Probolinggo.  Ada  beberapa penelitian terdahulu yang peneliti kaji dalam penelitian ini.
Penelitian  Pertama  dilakukan  oleh  Destia  (2018) yang berjudul  “ Evaluasi Program Anak Jalanan  di LSM Komunitas  Peduli  Anak  di  Kampung  Aur  Medan ” .
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Yanto  (2019)  yang berjudul  “ Evaluasi  Program  Inovasi  Pelayanan  Malam (Studi  Pada  Kantor  Kelurahan  Temas  Kota  Batu) ”.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Mustikaningtiyas (2015) yang berjudul “Evaluasi Program Satu kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Jombang Kota Cilegon”. Penelitian keempat dilakukan oleh Muhiddin (2017) yang berjudul “ Evaluasi  Kebijakan  Publik  (Studi  Kesiapan  Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa) ”. Penelitian kelima  dilakukan  oleh  Peyusinta  (2018) yang  berjudul “ Inovasi  Piket  Malam  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Pelayanan Publik ”.
Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu  adalah  saling  mengkaji  tentang  evaluasi sebuah program dan terkait inovasi daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada program inovasi yang dikaji dan lokasi penelitian. Penelitian Mustikaningtiyas (2015) mengkaji  tentang  inovasi  yaitu  tentang  Program  Satu kecamatan  Satu  Milyar  di  Kecamatan  Jombang  Kota Cilegon, penelitian Peyusinta, Theresia Marta dan Dody Setyawan (2018) mengkaji tentang  Inovasi Piket Malam Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pelayanan  Publik  di Kelurahan  Temas,  sedangkan  penelitian  ini  mengkaji tentang Inovasi Jelita di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
Didalam  penelitian  ini  ada  enam  kriteria  evaluasi kebijakan    dari  Dunn  (dalam  Areeza,  2016:4),  enam kriteria tersebut yaitu:
1. Efektivitas  berkenaan  dengan  apakah  suatu alternatif  telah  mencapai  suatu  hasil  (akibat) yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi  itu  sendiri  berkenaan  dengan  jumlah usaha yang diperlukan agar dapat menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan.  Dunn  mengemukakan  bahwa kecukupan itu berkenaan dengan seberapajauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang menumbuhkan adanya masalah baru.
4. Perataan  ini  erat  berhubungan  dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok- kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat.
Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  ini adalah  kebijakan  yang  akibatnya  (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan, preferensi,  atau  nilai  kelompok  masyarakat tertentu.
6. Ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan rasionalitas  substantif,  karena  pertanyaan tentang  ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

## METODOLOGI
Penelitian  Program  Jelita  ini  yaitu  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi kasus  di  Kecamatan  Dringu.  Didalam  penelitian  ini berfokus pada Evaluasi Pelaksanaan Program Jelita (Jam Ekstra  Layanan  Administrasi)  di  Kecamatan  Dringu Kabupaten  Probolinggo.  Lokasi  Penelitian  adalah  di Kabupaten Probolinggo, yang difokuskan di Kecamatan Dringu  Kabupaten  Probolinggo.  Sehingga,  situs penelitian ini adalah pada Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolinggo.  Teknik  pengumpulan  data  di  dalam observasi  ini,  penulis  mengamati  keadaan,  sikap  dan perilaku  informan  selama  penulis  melakukan wawancara.  Wawancara  mendalam  ini  yaitu  proses dalam  memperoleh  keterangan  yang  bertujuan penelitian  dengan  cara  melakukan  tanya  jawab  sambil bertatap  muka  antara  informan  dan  pewawancara. Pengumpulan  data  ini  diperoleh  secara  dokumentasi, dalam  proses  dokumentasi  sendiri  dilakukan  dengan cara  mencatat,  atau  mengkopi  sebuah  dokumen- dokumen,  bahan-bahan  panduan,  arsip-arsip,  maupun data-data  lain  yang  terkait  dengan  masalah  yang  akan diteliti berupa perundang-undangan, kebijakan    internal Desa, AD/ART, dan sebagainya.
Undang-undang  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, sangat membawa perubahan dalam paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan.  Perubahan tersebut  terlihat  dari  fenomena  pemerintahan  yang minta  dilayani  menjadi  melayani.  Dengan  demikian, diharapkan  dapat  memperbaiki  kinerja  pemerintah khususnya  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kepada masyarakat. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah  BAB  XXI  Inovasi  Daerah Pasal  386  pasal  (1)  mengatakan  bahwa  dalam  rangka peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
Munculnya  inovasi  pelayanan  publik  ini  juga  bisa sebagai  gerakan  agar  dapat  mereformasi  birokrasi  di ranah pemerintahan Indonesia yang masih berbelit-belit dan  lama  di  dalam  memberikan  pelayanan  publik  bagi masyarakat  itu  sendiri.  Inovasi  pelayanan  publik  juga muncul sebagai upaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan  publik  di  Indonesia.  Kecamatan  Dringu merupakan  salah  satu  daerah  yang  membuat  sebuah terobosan  terkait  dengan  pelayanan  publik  melalui program  JELITA  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi). Program  ini  dilaksanakan  setiap  hari  Rabu,  jam pelayanan  dimulai  pukul  07.30 – 20.00  WIB.  Dengan demikian warga atau pemohon yang terkendala dengan
jam pelayanan normal tidak perlu bingung mengajukan ijin  pada  waktu  kerja  untuk  mengurus  keperluan administrasi di Kecamatan.
Bagian  tahapan  yang  penting    didalam  siklus kebijakan  publik  yaitu  evaluasi  kebijakan.  Didalam tahapan  ini  menjadi  sangat  urgent  karena  berhasil tidaknya  suatu  kebijakan  diterapkan  ketika  kebijakan tersebut membawa dampak yang luar biasa bagi publik/ dan masyarakat. maka dalam tahapan evaluasi kebijakan ini merupakan tahapan yang sangat krusial untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil diterapkan atau tidak, atau dengan  kata  lain  apakah  kebijakan  itu  telah  berhasil mencapai tujuannya atau tidak mencapai tujuannya. Pada dasarnya, evaluasi ini yaitu merujuk pada suatu proses agar bisa menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi  ini  berarti    bisa  menjadi  penentuan  sampai dimana  dan  seberapa  jauh  sesuatu  yang  berharga, bermutu,  atau  bernilai.    Evaluasi  kebijakan  ini  menjadi sebuah siklus. Siklus yang merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain dalam artian  tidak  bisa  digunakan  jika  tidak  ada  pasangannya jadi  harus  bersama-sama.  Maka  dari  itu  kalau  ada kebijakan lalu dievaluasi, maka hal itu adalah sesuatu hal yang  biasa  dan  tentu  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  diraih  agar  berhasil. Oleh  karena  itu  Dye  (1987:45)  dalam  Parsons (2008:545)  mengemukakan  bahwa  evaluasi  kebijakan sebagai  pemeriksaan  yang  objektif,  sistimatis,  dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.
Kemudian,  menurut  Winarno  (2002:171-174) evaluasi kebijakan ini adalah sebuah kegiatan fungsional yakni diartikan seperti apakah evaluasi kebijakan publik tidak dilakukan hanya di tahap akhir saja, tetapi juga bisa dilakukan  dalam  seluruh  proses  kebijakan  termasuk pada tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan program,  implementasi,  maupun  dampak  kebijakan. Hampir  sama  dengan,  Effendi  mengemukakan  bahwa secara  hakiki  evaluasi  kebijakan  mempunyai  3  (tiga)
Septiandika V, Kurdianingtiyas A.. 2022.Evaluating The Implementation Of Jelita Program (Extra Hours Of Administrative Services) In Dringu District Probolinggo Regency
lingkup makna, yaitu: (1) Evaluasi perumusan kebijakan,
(2)  Evaluasi  implementasi  kebijakan,  dan  (3)  Evaluasi lingkungan  kebijakan.  Ketiga  komponen  itulah  yang menentukan apakah kebijakan akan efektif atau tidak.
Dalam  Penelitian  Evaluasi  Pelaksanaan  Jelita menggunakan  enam  kriteria  evaluasi  kebijakan  Dunn (dalam Areeza, 2016:4), enam kriteria yaitu: 1. Efektivitas
Efektivitas  sendiri  berkenaan  seperti  apakah  suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Program Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi)  sendiri  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  yang  diharapkan  dan berjalan  efektif  dari  tahun  2018.  Masyarakat  sanagt merasa terbantu dengan adanya program Jelita ini dalam mempermudah pelayanan di jam malam.
2. Efisiensi
Efisiensi ini harus saling berhubungan dengan jumlah usaha  yang  diperlukan  agar  bisa  menghasilkan  tingkat efektivitas tertentu. Dalam hal ini sudah efesien, dengan adanya program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) ini  tidak  membebani  anggaran  dari  Keacamatan  itu Dringu  itu  sendiri  karena  program  Jelita  ini  tidak membutuhkan  anggaran  jadi,  tidak  ada  anggaran  yang dikeluarkan.  Kecamatan  Dringu  sendiri  ini  sudah  di lauching  oleh  Bupati  karena  tepat  sekali  untuk sasarannya.
3. Kecukupan
Dalam  Kriteria  kecukupan  ini  ditekankan  pada kuatnya hubungan antara  alternatif kebijakan dan hasil yang  diharapkan.  Implementasi  Program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi) sudah cukup dan berjalan sesuai  yang  diharapkan  karena  tujuan  dari  Jelita  (Jam Ekstra  Layanan  Administrasi)  untuk  membantu masyarakat  terutama  yang  tidak  bisa  mengurus kependudukan seperti KTP dan KK di pagi hari , seperti anak sekolah, dan pekerja pabrik pagi tidak bisa untuk rekaman jadi bisa diahlihkan waktu program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi).
4. Perataan
Program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi) cukup adil untuk dilaksanakan, tidak membeda- bedakan warga  untuk  memperoleh  pelayanan  semua  bisa menerima  layanan  program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi)  baik  dari  pekerja  buruh  pabrik  sampai PNS dll yang tidak bisa pagi bisa malam waktu program Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi)  berjalan  dan semua rata akan dilayani.
5. Responsivitas
Responsivitas  apparat  dalam  menjalankan  program Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi)  ini  tidak  ada kesenjangan. Bisa diterapkan dengan baik dengan teman teman  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi)  untuk melayani.  Sudah  berkomitmen  untuk  melaksanakan program  ini  jadi  bisa  berjalan  dengan  baik  mulai  dari Camat sampai petugas di Kecamatan terutama petugas Jelita ini saling bekerja sama.
6. Ketepatan
Program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi) sudah  tepat  dilaksanankan  seiring  dengan  tuntutan adanya inovasi di masing masih instansi daerah karena program  ini  memiliki  manfaat  dalam  membantu masyarakat mulai dari anak sekolah, para pekerja,penyandang  difabel,pemuda  maupun  orang  tua dalam melengkapi dokumen kependudukan di luar jam kerja kantor kecamatan dringu.
Faktor penghambat dari Program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) yaitu Jaringan, karena pelayanan ini terhubung dengan internet jadi dari pihak pelayanan sendiri tidak bisa menentukan terkadang eror , trouble dan padam. Tetapi masih bisa menggunakan genset , tapi kalau  jaringan  trouble  tidak  bisa  melayani.  Sedangkan faktor  pendukung  dari  Program  Jelita  (Jam  Ekstra Layanan  Administrasi)  yaitu  para  petugas  pelayanan Program  Jelita  ini  saling  bekerja  sama  dalam memudahkan  pelayanan.  Faktor  pendukung  dari infrastruktur yaitu : computer , scan , jaringan internet ,  operator  dan  ruang  pelayanan.  Dari  teknologi  yaitu aplikasi LAPAK (layanan cepat administrasi kecamatan).

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian yang saya buat dan pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi pelaksanaan  program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi)  di  Kecamatan  Dringu  Kabupaten Probolinggo  dilaksanakan  melalui  6  kriteria  evaluasi kebijakan meliputi Efektivitas, Efisiensi,
Kecukupan,Perataan,  Responsivitas,Ketepatan. Evaluasi pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik dari 6 kriteria  evauasi  kebijakan  Faktor  penghambat  dari Program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) yaitu Jaringan.  Faktor  pendukung  dari  infrastruktur  yaitu  : computer , scan , jaringan internet , operator dan ruang pelayanan. Dari teknologi yaitu aplikasi LAPAK (layanan cepat administrasi kecamatan).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Universitas  Panca  Marga  , Kecamatan Dringu dan terima kasih disampaikan kepada semua  yang  berperan  dalam  penelitian  ini  sehingga penelitian ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dan dapat  menjadi  informasi  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.

## REFERENSI
Agustino,  L.  2017.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung : Alfabeta
Amri Marzali. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Budi  Winarno.  2007.  Kebijakan  Publik,  Teori,  dan
Proses. Yogyakarta: Medpress
Dari  Segi  Etika  dan  Kepemimpinan.  Jakarta:  Mutiara
Sumber Widya.
Destia  Elvira,  2018,  Evaluasi  Program  Anak  Jalanan  di
LSM  Komunitas  Peduli  Anak  di  Kampung  Aur Medan.  Departemen  Kesejahteraan  Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera  Utara  Medan.  Diakses  melalui https://repositor i.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3207/140
902104.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ibrahim,  Amin.  2008.  Teori  dan  Konsep  Pelayanan Publik  Serta  Implementasinya.  Jakarta:  Mandar Maju  Rasyid,  M.  Ryaas.  2000.  Makna Pemerintahan, Tinjauan
Inovasi  Piket  Malam  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Pelayanan Publik. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Abdul      Wahab,
Solichin. 2004. Analisis
Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijakan Negara.J akarta:Bumi Aksara.
Muhiddin,Amir.  2017.  Evaluasi  Kebijakan  Publik  (Studi
Kesiapan  Desa  Menerima  Dana  Desa  Di Kabupaten  Gowa).  Program  Pascasarjana Universitas  Negeri  Makassar.  Diakses  melalui  . http://eprints.unm  .ac.id/4365/1/AMIR%20%20M
UHIDDIN.pdf\
Mustikaningtiyas, Anindit. 2015. Evaluasi Program Satu kecamatan  Satu  Milyar  di  Kecamatan  Jombang Kota  Cilegon.  FISIP:  Universitas  Sultan  Ageng
Tirtayasa . Diakses melalui https://repository.untirta.ac.id /TA/KS/KS04/KS0401/2015/KS040100235/evalua si-program- satu-kecamatan-satu-milyar-di- kecamatan- jombang-kota -cilegon.html
Peyusinta, Theresia Marta dan Dody Setyawan. 2018. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Yanto, Dody Setyawan, 2019, Evaluasi Program Inovasi
Pelayanan  Malam  (Studi  Pada  Kantor  Kelurahan Temas  Kota  Batu).  JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
Diakses melalui https://publikasi.unitri.ac.id/ index.php/fisip/articleiew/1780