## MEMBANGUN NEGERI

## PEMANFAATAN MESIN STANDING MIXER DALAM PEMBUATAN PEWARNA ALAMI,  PERBAIKAN MANAJEMEN DAN  LEGALITAS USAHA  TENUN  MASYARAKAT DESA WABULA 1 KABUPATEN BUTON
Indah Kusuma Dewi 1 , Hardin 2 ,  Fahmil Ikhsan Taharu 3
1 Program Studi  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
2 Program Studi  Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
3 Program Studi  Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Email: indah.kusuma@umbuton.ac.id

## Abstrak
Usaha  Tenun  Abantara  Mandiri  telah  lama  berdiri  sejak  tahun  2012,  namun  belum  dikelola secara  professional.  Permasalahan  yang  dihadapi  mitra  adalah  (1)  Manajemen  usaha;  (2) Bidang  produksi  dan  (3)  Pengurusan  perizinan  dan  legalitas  usaha  dan  pengurusan  Hak Kekayaan  Intelektual  bagi  usaha  tenun  Abantara  Mandiri.  Tujuan  dari  Program  Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah (1) membantu mitra dalam memperbaiki manajemen usaha, (2) Untuk  memperlancar  bidang  produksi  dan  (3)  membantu  mitra  dalam  hal  pengurusan perizinan  dan  legalitas  usaha  dan  pengurusan  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Beberapa  metode pendekatan  yang    dilakukan  yaitu  observasi  dan  wawancara,  penyuluhan,  partisipasif, pembinaan,  pelatihan  dan  pendampingan.  Kesimpulan  dari  PKM  ini  adalah  (1)  Dalam meningkatkan  Usaha  Tenun  Abantara  Mandiri  perlunya    pendampingan  dari  para  akademisi untuk  memjawab  permasalahan  di  tingkat  pengusaha,  apalagi  di  masa  sulit  seperti  sekarang ini  dengan  adanya  Covid-19.  (2)  Implementasi  mesin Standing  Mixer ,  sangat  dirasakan manfaatnya bagi pengusaha sarung tenun Buton dengan menggunakan pewarna alami, karena disamping hemat waktu, tenaga juga biaya, sehingga dirasakan sangat efektif dan efisien. (3) Memberikan  kepastian  hokum,  melalui  sosialisasi  hukum  mengenai  HKI,  agar  mereka menjadi  paham,  sehingga  para  penenum  mendaftarkan  hasil  ciptaannya  melalui  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  sudah  menghasilkan  3  (tiga)  hak  cipta.  (4)  Adanya sosialisasi  tentang  manajemen  usaha,  sehingga  banyak  hal  yang  telah  berubah  pada  Usaha Tenun  Buton  yang  dilaksanakan  oleh  mitra  berupa,    pola  pemasaran    yang  hanya  banyak menunggu di tempat mulai gencar dipasarkan dari door to door yaitu menawarkan langsung pada  para  konsumen    dan  mulai  menjajaki  pemasaran online, juga  ada  perubahan  pada pelaporan keuangan usaha, termasuk menghitung rugi laba.
Kata Kunci: Mesin Standing Mixer , Perbaikan Manajemen, Legalitas Usaha, Usaha Tenun

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI

## A. Pendahuluan
Kabupaten  Buton setiap  tahunnya mengelar  Festival  Pesona  Budaya  Tua  Buton,  di mana  tahun  2019  ini  sudah  masuk  tahun  ke-7,  dan  tahun  2020  tidak  dilaksanakan  karena Pandemik Covid-19.  Biasanya puncak acara tersebut memamerkan puluhan penenun wanita yang sedang menenun kain adat tradisional dengan motif khas Kabupaten Buton. Masyarakat sangat bangga dan  mendukung kegiatan ini dengan harapan akan menambah nilai investasi wisata  dan  budaya  dan  memperkenalkan  budaya  Buton  sampai  ke  mancanegara.  Para penenun  tersebut  berasal  dari  Desa  Wabula  dan  Wabula  1,  dan  salah  satu  yang  sering mewakili  Kabupaten  Buton  adalah  kelompok  usaha  kain  tenun  industri  rumah  tangga Abantara Mandiri di bawah koordinasi Bapak Kamsudin.
Usaha  kain  tenun  dengan  nama  usaha  Abantara  Mandiri,  di  koordinir  oleh  Bapak Kamsudin,  beralamat  di  Dusun  Tabuno  Desa  Wabula  1  Kecamatan  Wabula  Kabupaten Buton.  Di  tengah  sulitnya  pemenuhan  bahan  baku  karena  ditutupnya  penerbangan    dan pelayaran  kapal  Pelayaran  Nasional  Indonesia  (PELNI)  oleh  pemerintah  pada  masa  puncak Covid-19 dan pembatasan penerbangan dan pelayaran kapal (PELNI) di masa New Normal, ada beberapa kelompok usaha kain tenun industri rumah tangga yang masih aktif, diantaranya yaitu  Kain  Tenun  Abantara  Mandiri. Home  i ndustri inilah  yang  akan  dijadikan  mitra  dalam usulan Program Kemitraan Masyarakat (PKM).
Arti  dari  Abantara  Mandiri  adalah  sesusah  apapun  suatu  pekerjaan  namun  bila dihadapi  secara  berkelompok,  maka  secapat  itu  pula  terselesaikan,  namun  pelaksanaannya mandiri di rumah masing-masing. Usaha kain tenun Abantara Mandiri  awal berdirinya yaitu pada  tahun  2012,  dengan  mengikuti  pelatihan  utusan  dari  Kabupaten  Buton  yang dilaksanakan  oleh  Cita  Tenun  Indonesia  (CTI),  melalui    brosur  yang  ditemukan  di  pinggir jalan.  Pada  saat  itu  Bapak  Kamsudin  langsung    mendaftarkan  isrinya  yang  bernama  Wa Maryam,  karena  telah  memiliki  dasar menenun  yang  merupakan  warisan  budaya  dan  masih dilestarikan  hingga  saat  ini.  Pada  pelatihan  tersebut  yang  diajarkan  seperti  pelatihan menenun,  membuat  motif sarung dan teknik pembuatan kain tenun dengan pewarna alami. Hal  inilah  yang  membuat  Bapak  Kamsudin  tertarik  untuk  membantu  istrinya  dalam menjalankan  usaha tenun ini.  Pada  Tahun  2014  beliau membuat  usaha  kain  tenun  Abantara Mandiri  dengan  jumlah  anggota  8  orang  dan  sekarang  jumlahnya  bertambah  menjadi  35 orang,  dan  semua  diberdayakan  untuk  membuat  kain  tenun  baik  pewarna  alami  maupun sintesis.

## MEMBANGUN NEGERI
Kain  tenun  Abantara  Mandiri  mengembangkan  2  jenis  kain  tenun  yaitu  dengan menggunakan  pewarna  alami  dan  dengan  kain  tenun  sintesis.  Biasanya  sebelum  Covid-19 jumlah produksi yang dapat dihasilkan oleh kain tenun Abantara Mandiri yaitu 18-21 lembar perbulannya  sementara  permintaan  melebihi  dari  permintaan  yang  ada  dan  harga perlembarnya bervariasi ada yang harganya Rp. 450.000 sampai Rp. 500.000 untuk pewarna alami, sedangkan kain sintesis 20-30 lembar per bulan dengan harga bervariasi Rp. 200.000 sampai  Rp.  350.000  per  lembar,  produksi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  pesanan.  Jadi pendapatan  kotor  yang  diperoleh  jika  di  hitung  dari  harga  minimal  untuk  pewarna  alami berkisar antara Rp. 8.100.000-Rp. 9.900.000 per bulan dan untuk sintesis berkisar antara Rp. 4.000.000-Rp.  6.000.000  per  bulan. Total  pendapatan  perbulannya  dari  hasil  penjualan  baik pewarna alami dan sintesis adalah antara Rp. 12.100.000-Rp. 15.900.000. Pendapatan bersih yang  diperoleh  per  lembarnya  setelah  dikurangi  biaya-biaya  adalah  untuk  pewarna  alami biaya yang dikeluarkan perlembar  Rp. 250.000, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu 18 x 250.000  =    Rp.  4.500.000,  dan  22  x  250.000  =  5.500.000  sehinga  pendapatan  bersih  antara Rp.  3.600.000-Rp.  4.400.000,  sedangkan  untuk  sintesis  biaya  yang  dikeluarkan  per  lembar adalah  Rp.  110.000,  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  yaitu  20  x  110.000  =  Rp.  2.200.000, dan  30  x  110.000  =    3.300.000,  sehingga  pendapatan  bersih  antara  Rp.  1.800.000-Rp. 2.700.000. Sehingga total pendapatan bersih adalah antara Rp. 5.400.000-Rp 7.100.000.
Selama  masa  Covid-19    terjadi  penurunan  pesanan  pada  usaha  kain  tenun  Abantara Mandiri  yaitu  5-8  lembar/bulan  untuk  pewarna  alami  dan  sintesis  7-12  lembar/bulan,  dan harga  per  lembarnya  sama  dengan  di  masa  sebelum  Covid-19.  Jadi  pendapatan  kotor  yang diperoleh di masa Covid-19 jika di hitung dari harga minimal untuk pewarna alami berkisar antara  Rp.  2.250.000-Rp.  3.600.000  per  bulan  dan  untuk  sintesis  berkisar  antara  Rp. 1.400.000-Rp.  2.400.000  per  bulan. Total  pendapatan  perbulannya  dari  hasil  penjualan  baik pewarna  alami  dan  sintesis  adalah  antara  Rp.  3.650.000-Rp.  6.000.000.  Pendapatan  bersih yang  diperoleh  per  lembarnya  setelah  dikurangi  biaya-biaya  adalah  untuk  pewarna  alami biaya  yang dikeluarkan perlembar  Rp. 250.000, sehingga biaya  yang dikeluarkan  yaitu 5 x 250.000 =  Rp. 1.250.000, dan 8 x 250.000 = 2.000.000 sehinga pendapatan bersih antara Rp. 1.000.000-Rp. 1.600.000, sedangkan untuk sintesis biaya yang dikeluarkan per lembar adalah Rp.  110.000,  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  yaitu  7  x  110.000  =  Rp.  770.000,  dan  12  x 110.000  =    1.320.000,  sehingga  pendapatan  bersih  antara  Rp.  630.000-Rp.  1.080.000. Sehingga total pendapatan bersih adalah antara Rp. 1.630.000-Rp 2.680.000.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 2 Oktober 2021
Kain tenun Abantara Mandiri sampai saat ini telah menciptakan berbagai motif  yang unik  dan  menarik.  Dan  kelebihannya  adalah    pelanggan  dapat  memesan  motif  yang  belum pernah  di  buat  sebelumnya  dan  tidak  di cetak  lagi  untuk  pelanggan  yang  lain  dengan  harga Rp.  600.000-Rp.  1.000.000.  Motif  kain  tenun  Abantara  Mandiri  tentunya  berbeda  dengan motif kain tenun di tempat lain.
Bapak  Kamsudin  bersama  istrinya  selama  ini  mengajarkan  langsung  kepada masyarakat  tentang  menenun  yang  baik,  mempraktekkan  pembuatan  pewarna  alami  dengan menguji beberapa tanaman yang ada di sekitar mereka dan dikerjakan secara manual. Kondisi sebelum  mengukuti  pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  Citra  Tenun  Indonesia,    rata-rata penenun  hanya  menghasilkan  kain  tenun  sintesis.  Masyarakat    di  Desa  Wabula  1  merasa sangat  terbantu  dengan  usaha  kain  tenun  yang  dijalankan  oleh  Bapak  Kamsudin,  karena memberikan peluang mengenal lebih jauh tentang pewarna alami.
Permasalahan  yang  dialami  oleh  usaha  Tenun  Abantara  Mandiri  adalah  masalah perizinan  dan  legalitas  usaha,  walaupun  menurut  pengakuan  mitra  telah  memiliki  perizinan usaha  dari  lingkungan  dan  nama  usaha,  namun  belum  memiliki    legalitas  usaha.  Perizinan merupakan syarat utama untuk mendirikan usaha. Perusahaan yang memiliki izin usaha yang lengkap  akan  mendapat  jaminan  untuk menjalankan  usaha.  Perizinan  pendirian  usaha  tenun tradisional  meliputi  izin  dari  lingkungan  dan  izin  dari  pemerintah.  Legalitas  usaha  adalah pengakuan  hukum  atas  usaha  yang  didirikan.  Setiap  usaha  yang  menyinggung  hajat  hidup orang  banyak  dan  mengandung  risiko  hukum  perlu  memiliki  dukungan  hukum  dan pembelaan hukum. Pelaku usaha tenun perlu mengamankan usahanya dari aspek hukum dan pembelaan  hukum  bilamana  diperlukan.  Bukti  legalitas  usaha  yang  perlu  dimiliki  dalam menjalankan  usaha  tenun  tradisional  terdiri  atas  dokumen  identitas  perusahaan  yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang (Mulyanto dan MTh Sri Budiaastuti, 2018).
Mengapa usaha ini perlu mendapat perhatian? Karena industri kerajinan tangan tenun khususnya  termasuk  satu  di  antara  14  sektor  industrI  kreaktif  yang  memberikan  konstribusi dominan dalam perekonomian baik dalam nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan ekspor.  Nilai  tambah  yang  dihasilkan  subsektor  fashion  dan  kerajinan  berturut-turut  sebesar 44,3%  dan  24,8%  dari  total  konstribusi  sector  industry  kreaktif,  dengan  penyerapan  tenaga kerja  sebesar  54,3%  dan  31,13%  dan  jumlah  usaha  sebesar  51,7%  dan  35,7%.  Dominasi kedua  subsektor  sejalan  dengan  beragamnya  budaya  fashion  dan  kerajinan  Indonesia  dari Sabang  sampai  Merauke  (Ni  Luh  W.Sayang  Telagawathi,  2017).  Pada  aspek  manajemen

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
usaha  masih  dijalankan  secara  sederhana  sehingga  perlu  pelatihan  manajemen  usaha  untuk memperbaiki  sistem  manajemen  usaha  yang  dijalankan  (Ansar  Suherman,  Sry  Mayunita, Mahyudin Mahyudin, 2018).
Salah satu sub sektor indutri kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan  sebagai  komoditas  ekspor  adalah  sub  sektor  kerajinan.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir produk  kerajinan  memberikan  kontribusi  yang  cukup  positif  bagi  ekspor:  “Nilai  ekspor kerajinan tangan pada tahun 2012 mendekati 700 juta dolar Amerika. Sedangkan pada tahun sebelumya,  yaitu  pada  tahun  2011  nilai  ekspor  mencapai  660  juta  dolar  Amerika.  Artinya terdapat  peningkatan  sebesar  7  persen.  (Kompas,  22  Mei  2013  :  34).  Dengan  demikian  sub sektor  tersebut  memiliki  prospek  cukup  cerah  sehingga  perlu  ditingkatkan  lebih  optimal karena  potensinya  di  Indonesia  tersedia  banyak  (Marnisah,  Luis  Purnamasari  dan  Endah Dewi, 2017).

## B. Masalah
Hasil  diskusi  pengusul  dengan  mitra  usaha  kain  tenun  di  Desa  Wabula  1  dari persoalan yang telah ditemukan tersebut, maka justifikasi masalah yang paling prioritas untuk diselesaikan oleh pengusul Program Kemitraan Masyarakat (PKM) akan mencoba membantu pada: (1) Manajemen usaha; (2) Bidang produksi dan (3) Pengurusan perizinan dan legalitas usaha dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual bagi usaha tenun Abantara Mandiri.

## C. Metode Pelaksanaan
Mitra dalam kegiatan ini adalah Usaha Kain Tenun Abantara Mandiri. Dalam rangka merealisasikan  Program  Kemitraan  Masyarakat  maka  tim  pengabdian  masyarakat menggunakan  beberapa  metode  pendekatan  yang  telah  dilakukan  sebagai  berikut:  observasi dan  wawancara,  penyuluhan,  partisipasif,  pembinaan,  pelatihan  dan  pendampingan.  Semua kegiatan  itu  merupakan  satu  kesatuan  yang  harus  dilaksanakan  dalam  upaya  meningkatkan dan mengembangkan kelompok pengrajin tenun (H.  A.  Fauziyah,  Suharto dan   I.  Y.  Astuti, 2016).

## D. Pembahasan

## D.1. Dampak Ekonomi dan Sosial
D.1.1. Legalitas Usaha Sarung Tenun Abantara Mandiri

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 2 Oktober 2021
Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masalah legalitas usaha di bidang perizinan dan perlindungan hukum terhadap produk sarung tenun. Solusi permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi terhadap legalitas usaha sarung tenun serta perlindungan hukumnya.
Kegiatan  pengabdian  ini  diawali  dengan  observasi  di  wilayah  Desa  Wabula  1.  Pada kegiatan  observasi  ini  terdapat  temuan  bahwa  sebagian  masyarakat  Desa  Wabula  1  bekerja sebagai  pengrajin  sarung  tenun  yang  berbahan  dasar  alami  diantaranya  adalah  tanaman indigofera yang menghasilkan warna dasar biru, dan bibitnya di tanam oleh mitra semenjak tahun 2018 yang diperoleh dari Yogyakarta ketika mengikuti pelatihan. Usaha sarung tenun ini  kebanyakan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan hal ini dengan mudah kita dapatkan di setiap  rumah  milik  warga  Desa  Wabula  1,  karena  merupakan  warisan  turun  temurun. Pengrajin sarung tenun yang tergabung dalam  Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Abantara Mandiri  yang  ada  di  Desa  Wabula  1,  belum  memiliki  dokumen  legalitas  usaha  juga perlindungan  terhadap  hasil  ciptaan  motif  mereka  belum  didaftarkan  pada  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  yang  menangani  Hak Kekayaan Intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Legalitas usaha sangat penting  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  keberlangsungan  usaha  di  samping  itu  juga sangat  penting  untuk  mendaftarkan  hasil  karya  produk  sarung  tenun  dalam  Hak  Kekayaan Intelektual  berupa  hak  cipta  dan  merek  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  serta  mencegah klaim  dari  pihak  luar  yang  tidak  bertanggungjawab.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Tim Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Muhammadiyah  Buton  dalam  membantu  permasalahan mitra di wilayah Desa Wabula 1  adalah sebagai berikut:
a.  Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha
Pelatihan    dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Muhammadiyah Buton dengan tema “Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitas Usaha serta Penyuluhan Manajemen Usaha bagi Usaha Tenun di Desa Wabula 1”. Pelatihan    ini  dikuti  oleh  perwakilan  dari  Pemerintah  Desa  Wabula  1  dan  ibu-ibu  rumah tangga  yang  menjalankan  usaha  pembuatan  sarung  tenun  yang  tegabung  dalam  UKM Abantara  Mandiri  di  Desa  Wabula  1.  Pelatihan    dilakukan  dengan  protokol  kesehatan  yang ketat,  yakni  dengan  mewajibkan  seluruh  peserta  dan  tim  pengabdian  untuk  mencuci  tangan terlebih  dahulu  sebelum  memasuki  tempat  pelatihan,  menggunakan  masker  dan  menjaga jarak.  Hal  ini  sebagai  upaya  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  yang  masih  terjadi  pada saat kegiatan ini dilaksanakan.

## MEMBANGUN NEGERI
Pelaksanaan  kegiatan  tersebut  diawali  dengan  perkenalan  tim  pengabdi  dan penyampaian  maksud  dari  tujuan  melakukan  pengabdian.  Selanjutnya  tim  pengabdian menyampaikan  materi pertama, yaitu  tentang  pentingnya  legalitas  usaha  sebagai  upaya perlindungan  hukum  bagi  ibu-ibu  pengrajin  sarung  tenun  yang  tergabung  dalam  UKM Abantara  Mandiri.  Pada  sesi  pertama  ini  pemateri  menjelaskan  bahwa  keberadaan  legalitas usaha  sangat  penting  demi  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  seperti  yang tergabung  dalam  UKM  Abantara  Mandiri.  Perlindungan  hukum  atas  suatu  usaha  sangat dibutuhkan  untuk  menjamin  keberlangsungan  usaha.  Oleh  karena  itu  perlu  diberikan pemahaman  kepada  masyarakat,  khusunya  pelaku  usaha  yang  tergabung  dalam  UKM  tersebut, supaya tidak mengabaikan keberadaan legalitas usaha. Suasana kegiatan penyampaian materi pertama  tentang  pentingnya  legalitas  usaha  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap pelaku  usaha  yang  tergabung  dalam  UKM    Abantara  Mandiri,  awalnya  para  peserta  tidak mengetahui  seharusnya  bagaimana  menjalankan  usaha  mereka,  setahu  mereka  apa  yang mereka  lakukan  hanya  sekedar  mengisi  waktu  luang  sebagai  ibu  rumah  tangga,  apalagi kegiatan  tenun  ini  merupakan  warisan  leluhur  mereka,  sehingga  dengan  membuat  sarung tenun saja mereka sudah merasa puas tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi jika usaha sarung tenun mereka tidak legal, maka usaha yang mereka lakukan sewaktu-waktu akan tidak aman.  Misalnya  jika  ada  komplain  dari  pelanggan  terhadap  hasil  tenun  yang  membuat  kulit pelanggan  meradang,  atau  pelanggan  merasa  tertipu  karena  usaha  tersebut  tidal  legal  karena tidak diketahui lokasinya dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Keuntungan  lain  jika  usaha  tersebut  legal  adalah  perluasan  pemasaran,  maupun kemudahan  mendapatkan  modal  usaha  untuk  menambah  volume  maupun  tenaga  kerja  jika sewaktu  waktu  usaha  tersebut  semakin  berkembang.  Dampak  dari  kegiatan  ini  tentunya merubah  prilaku  cara  berpikir  dari  peserta,  sehingga  mendorong  mereka  untuk  melakukan langkah-langkah  pendaftaran  terhadap  usaha  mereka  minimal  di  tingkat  pemerintah  Desa Wabula  1  berupa  Surat  Keterangan  Domisili  Usaha,  dan  ke  depan  kelompok  usaha  tenun Abantara Mandiri ini akan mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan  Surat Izin Usaha  Perdagangan    (SIUP).  Melalui  ketua  kelompok  usaha  Abantara  Mandiri,  mereka berkomitmen untuk melegalkan usaha mereka, sehingga bisa bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat internasional dalam hal memperluas pangsa pasar, sehingga dapat meningkatkan  kesejahteraan  bagi  kelompok,  dan  masyarakat  sekitar.  Untuk  lebih  jelasnya mengenai kegiatan tersebut dapat ditunjukan dalam gambar sebagai  berikut:
Gambar 1. Foto Bersama Peserta Pelatihan dan Pendampingan Materi kedua , yaitu tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UKM Abantara  Mandiri.  Legalitas  usaha  merupakan  informasi  bagi  masyarakat,  terutama  bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan  yang  didirikan,  bekerja  serta  berkedudukan  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia.  Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata  lain,  legalitas  perusahaan  harus  sah  dan  meemnuhi  syarat  perundang-undangan  yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen  hingga  sah  di  mata  hukum  pada  pemerintahan  yang  berkuasa  saat  itu.  Dokumen legalitas  yang  diiperlukan  untuk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  usaha  antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan,  izin  edar  produk  dan  dokumen  lainnya  (S.  Indrawati  and  A.  F.  Rachmawati, 2016). .
Persoalan  yang  penting  terkait  dengan  kegiatan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah adalah  masalah  terkait  pemberlakuan  sistem  perizinannya.  Seperti  yang  diketahui,  sebagai contoh  ada  beberapa  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  tidak  memiliki  izin  lingkungan dan bahkan juga tidak kantongi izin usaha dari Dinas Penanaman Modal. Hal itu merupakan bentuk  tidak  ketatnya  persyaratan  perizinan  lingkungan,  akibat  tidak  singkronnya  kebijakan perizinan  membuka  peluang  bagi  kegiatan  usaha  untuk  melakukan  pelanggaran  perizinan lingkungan.  Oleh  karena  itu  dengan  munculnya  permasalahan  lingkungan  hidup  di  daerah, maka  apabila  sistem  perizinan  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  yang  ada  ditambah  lagi dengan  kebijakan  Pemerintah  yang  mendukung  terhadap  lingkungan  hidup  melalui  sistem

## MEMBANGUN NEGERI
perizinannya,  masalah  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  diharapkan  tidak  akan terjadi atau bahkan berkurang kerusakan lingkungan hidup di lingkungan suatu kegiatan usaha dengan  diperketatnya  sistem  perizinan  lingkungan  hidup  dalam  suatu  kegiatan  atau  kegiatan usaha (Ifrani and N. Safitri, 2020).
Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah,  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  material  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  wadah  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan  bangsa  yang  aman,  tertib,  dan  dinamis  dalam  lingkungan  yang  merdeka, bersahabat, dan damai. Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagai berikut: 1.  Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2.  Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6.  Umumnya  belum  akses  kepada  perbankan,  namun  sebagian  dari  mereka  sudah  akses  ke lembaga keuangan non bank;
7.  Umumnya  tidak  memiliki  izin  usaha  atau  persyaratan  legalitas  lainnya  termasuk  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Ifrani and N. Safitri, 2020).
Sebuah  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  harus  melengkapi  dirinya  dengan  bukti legalitas  usaha  dalam  bentuk  Surat  Izin  Usaha,  Tanda  Bukti  Pendaftaran,  atau  Tanda  Bukti Pendataan. Adapun penjelasan singkat mengenai bentuk legalitas usaha, yaitu:
1.  Surat  Izin  Usaha  diberlakukan  bagi  usaha  kecil  non-perorangan,  usaha  menengah,  dan usaha  mikro  atau  usaha  kecil  perorangan  apabila  berkaitan  dengan  kriteria  kesehatan, moral,  kebudayaan,  lingkungan  hidup,  pertahanan  dan  keamanan  nasional,  serta kepentingan nasional lainnya
2. Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada usaha kecil perorangan
3. Tanda bukti pendataan diberikan kepada usaha mikro untuk mempermudah perizinan.
Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  memberikan  keringanan  persyaratan  agar mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya yang dimiliki oleh orang perorangan.  Perizinan  itu  dilaksanakan  dengan  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  satu
pintu  yang  pelaksanaannya  wajib  dilakukan  dengan  prinsip  penyerderhanaan  tata  cara pelayanan dan jenis perizinan (Ifrani and N. Safitri, 2020).
Pengaturan  tentang  biaya  pemberian  izin  usaha  mikro  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  atau  PP  17/2013  Pasal  44  ayat  (1)  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah membebaskan  biaya  perizinan  kepada  Usaha  Mikro  dan  memberikan  keringanan  biaya perizinan kepada Usaha Kecil.” Adapun yang dimaksud dengan kata membebaskan menurut interpretasi gramatikal dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 1. melepaskan dari; 2. memberi  keleluasaan  untuk  bergerak.  Dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  perizinan  usaha mikro, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa biaya perizinan kepada Usaha Mikro  diatur  secara  bebas  tetapi  tetap  dikenakan  biaya.  Untuk  retribusi,  dan/atau  pungutan lainnya  tetap  dibebankan  kepada  pemohon  izin  usaha  mikro.  Sedangkan  pengaturan  tentang biaya  pemberian  izin  usaha  mikro  yang  diatur  dalam  Permendagri  83/2014  Pasal  9  ayat  (6) “Pemberian  IUMK  (Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil)  kepada  usaha  mikro  dan  kecil  tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.” Kegiatan pemberian izin usaha mikro yang  sangat  mempengaruhi  pemohon  izin  usaha  mikro,  berupa  keputusan-keputusan  pejabat pemerintah atau administrasi Negara yang bersifat yuridis, dan mengandung penetapan yang mempunyai akibat hukum yang dapat membahayakan apabila terjadi konflik norma mengenai biaya  perizinan,  yang  ditakuti  penulis  apabila  tidak  dikenakan  biaya  izin  usaha  mikro  maka akan membludaknya pemohon dan semakin banyak yang menginginkan izin usaha mikro ini maka  praktik  pungutan  liar  pun  menanti.  Berdasarkan  hal  tersebut,  terjadi  konflik  norma pengaturan  tentang  biaya  pemberian  izin  usaha  mikro  antara  PP  17/2013  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  atau  Permendagri  83/2014.  Untuk  menyikapi  permasalahan  tersebut, asas lex  superiori  derogat  legi  inferiori merupakan  pisau  yang  tepat  untuk  membedah permasalahan  konflik  norma.  Pengertian lex  superiori  derogat  legi  inferiori yaitu  bahwa peraturan  perundang-undangan  yang  di  buat  oleh  penguasa  lebih  tinggi  mempunyai kedudukan  yang  tinggi  pula.  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dimaksud  penulis  di  sini bisa  berarti  aturan  atau  norma.  Jadi  pengaturan  tentang  biaya  pemberian  izin  usaha  mikro yang  sah  dan  yang  patut  dijadikan  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  adalah  PP  17/2013 dalam  Pasal  44  ayat  (1)  “Pemerintah  dan  dan  Pemerintah  Daerah  membebaskan  biaya perizinan  kepada  Usaha  Mikro  dan  memberikan  keringanan  biaya  perizinan  kepada  Usaha Kecil (I. K. Setiawan, 2017).
SIUP  merupakan  surat  bukti  izin  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  orang  atau  badan usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan, baik usaha kecil, menengah, maupun besar.

## MEMBANGUN NEGERI
SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan  (Permendagri No. 36/M-DAG/PER/9/2007). Adanya SIUP merupakan bukti otektik bahwa seseorang/badan hukum telah sah atau diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Legalitas tersebut tentu  berdampak  pada  produktivitas,  disebabkan  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  dalam berusaha (S. Indrawati and A. F. Rachmawati, 2016). . .
b. Kenyamanan Usaha Tenun dengan Hak Kekayaan Intelektual
Materi  ketiga  dalam  pelatihan  ini  adalah  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Dalam pembuatan  sarung  tenun  tersebut  terdapat  kekayaan  intelektual  berupa  hasil  karya  manusia yang  dapat  dituangkan  dalam  hak  cipta  dan  merek.  Karya  tersebut  seharusnya  dapat didaftarkan  karena  dapat  mencegah  terjadinya  pelanggaran  terhadap  kepemilikan  Hak Kekayaan Intelektual tersebut sehingga dapat merugikan bagi pemiliknya.
Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah intelectual property rights . Istilah hukum  tersebut  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  2  (dua)  macam:  Hak  Milik Intelektual  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Perbedaan  terjemahan  terletak  pada  kata property . Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila  berbicara  tentang  kekayaan  selalu  tidak  terlepas  dari  milik,  dan  sebaliknya  berbicara tentang  milik  tidak  terlepas  dari  kekayaan.  Dengan  demikian,  kedua  terjemahan  sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata. Jadi, terjemahan mana yang mau dipakai terserah kepada selera penulis dan pembaca. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sebagi  istilah  resmi  dalam  perundang-udangan  Indonesia. Hak  Kekayaan  Intelektual    adalah  sistem  yang  sekarang  ini  melekat  pada  tata  kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain  yang memberi warna kepada kehidupan modern misalnya  masalah  lingkungan  hidup  serta  persaingan  usaha,  hak  kekayaan  intelektual merupakan  konsep  yang  relatif  baru  bagi  sebagian  besar  negara,  terutama  negara-negara berkembang.  Namun,  pada  ujung  abab  ke  20  dan  awal  abad  ke  21  tercapai  kesepakatan negara-negara  untuk  mengangkat  konsep  hak  kekayaan  intelektual  ke  arah  kesepakatan bersama  dalam  wujud Agreement  Estabilishung  the  World  Organization  (WTO  Agreement) dan  segala  perjanjian  internasional  yang  menjadi  lampirannya,  termasuk  yang  menyangkut hak  kekayaan  intelektual,  termasuk  yang  berkaitan  dengan Agreement  on  Trade  Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-WTO) (Sarianti,, 2014).
HKI  merupakan  terjemahan  dari  istilah intellectual  property (IP)  atau intellectual property  rights  (IPRs). Di  Indonesia  HKI  juga  sering  di  sebut  oleh  akademisi  sebagai  hak milik intelektual/kepemilikan intelektual, atau kekayaan intelektual/KI (tanpa penyebutan kata

## MEMBANGUN NEGERI
“hak”).  IP  atau  HKI/KI  adalah  istilah  umum  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  konsep terkait hak atas paten, merek dagang (trademark) , hak cipta, hak desain industri, hak rahasia dagang,  hak  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  hak  perlindungan  varietas  tanaman,  indikasi geografis,  dan  hak-hak  lainnya  atas  hasil  intelektualitas  manusia,  seperti:  informasi  rahasia, know-how ,  dan  lain-lain.  Menurut  Lubis  HKI  dapat  dipahami  sebagai  hak  yang  dimiliki seorang  individu  atas  hasil  karya  intelektualnya  termasuk  untuk  menikmati  konsekuensi secara materiil atau non-materiil atas karya tersebut. Salah satu tujuan pemberian hak dalam HKI  adalah  untuk  mempromosikan  inovasi  dan  penciptaan  pengetahuan  produktif  (H.  S. Marsudi, 2020).
Eksklusivitas  HKI  merupakan  wujud  apresiasi  atas  kristalisasi  ide-ide/gagasan cemerlang  yang  mampu  menstimulasi  investasi  sektor  perekonomian  strategis  dan memunculkan  pusat-pusat  pertumbuhan  baru.  Salah  satunya  diungkapkan  Kurnianingrum bahwa  HKI  pada  dasarnya  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  negara  kepada  para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara  otomatis  atau  melalui  pendaftaran.  Konsep  perlindungan  hukum  melalui  pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin  meningkat,  HKl  dapat  juga  dijadikan  agunan  ( collateral )  untuk  mendapatkan  kredit perbankan  (H. S. Marsudi, 2020).
Pengelolaan  HKI  yang  difasilitasi  oleh  Pemda  dan  dikelola  secara  profesional  tentu akan  berdampak  terhadap  berbagai  komoditas  dalam  negeri,  termasuk  pada  sektor perlindungan  KI.  Indonesia  dengan  keanekaragaman  etnik/suku  bangsa  dan  budaya  serta kekayaan  di  bidang  seni  dan  sastra  yang  senantiasa  berkembang,  memerlukan  perlindungan atas  KI  yang  lahir  dari  keanekaragaman  tersebut.  Kemajuan  teknologi  digital,  dinamika perdagangan  global,  kehadiran  industri  4.0  dan  perubahan  pola  investasi  dunia  mendesak diberikannya  perlindungan  terhadap  HKI.  Disisi  lain,  pertimbangan  kepastian  perlindungan HKI  diperlukan  karena  eksistensinya  dalam  mengakselerasi  perekonomian  secara global  (H. S. Marsudi, 2020). .
Dampak  ekonomi  dan  sosial  setelah  kelompok  usaha  Tenun  Abantara  Mandiri mendaftarkan  hak  ciptanya  berupa  motif dari  beberapa  sarung  tenun  yang  mereka  produksi, mereka  merasa  tenang  dan  percaya  diri  untuk  lebih  berinovasi  dengan  menuangkan  segala kreaktivitas  yang  mereka  miliki,  untuk  menghasilkan  karya-karya  baru  yang  lebih  bermutu dan memiliki nilai jual yang tinggi, karena mitra mereka dalam pendaftaran HKI baik berupa

## MEMBANGUN NEGERI
hak cipta, merek dan paten jika ada, mereka sudah tahu tempat untuk mendaftarkannnya yaitu Lembaga  penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bidang  HKI  Universitas Muhammadiyah  Buton,  siap  hadir  untuk  menyelesaikan  permasalahan  mitra  di  bidang perlindungan HKI.
D.1.2. Keadaan Usaha Kain Tenun Abantara Mandiri Sebelum dan Sesudah Kegiatan PPM a. Produk
1. Pengembangan Produk Dari Sisi Kualitas
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu dalam pembuatan produk tenunan pewarna alami  masih  menggunakan  benang mercerized dengan  kualitas  jumlah  helai  benang sedikit dan  hasil produk mudah kusut.
- Keadaan setelah adanya kegiatan PPM yaitu menggunakan benang candimas yang lebih berkualitas  dengan bahan yang lebih halus, memiliki banyak jumlah helai benang, tidak mudah kusut sehingga hasil produknya halus.
2.  Pengembangan Produk Dari Sisi Kuantitas
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu penenunan kain masih menggunakan motif lurik/salur dengan benang mercirized sehingga jumlah produksinya antara 20-30 lembar.
- Keadaan  setelah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  penenunan  kain  sudah  menerapkan  motif sobi  dan  tenun  ikat,  disini  telah  menggunakan  benang  candimas    yang  lebih  diminati pembeli sehingga jumlah pemesanan mengalami peningkatan antara 40-100 lembar.
3.  Masih Kurang Memahami Secara Menyeluruh Tentang Pembuatan Pewarna Alami
- Keadaan  sebelum  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  pada  kain  tenun  pewarna  alami produksinya masih sedikit dan masyarakat belum mengerti tentang penggunaan pewarna alami  sehingga  belum  terekspos  baik  di    dalam  maupun  di  luar  daerah.  Akan  tetapi masyarakat  masih  menggunakan  benang  sintetis  sebagai  bahan  baku  utama  dalam pembuatan kain tenunnya.
- Keadaan setelah adanya kegiatan PPM  yaitu meskipun masyarakat sudah menggunakan warna  sintetis  sebagai  bahan  utama  dalam  pembuatan  kain  tenun  namun  peminatnya masih  dalam  lingkup  daerah.  Setelah  adanya  kegiatan  PPM,  dan  para  penenun  mulai mengetahui  tentang  penggunaan  pewarna  alami,  maka  produk  warna  alami  semakin diminati  konsumen  selain  ramah  lingkungan  juga  memiliki  motif  yang  unik  sehingga pada  tanggal  26    Mei  tahun  2021  menjadi  salah  satu  lokasi  kunjungan  kerja  Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Buton yaitu Bapak Dr. Jerry Sambuaga dan tentunya disambut baik oleh para penenun

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
b. Pelanggan
1.  Jumlah Pelanggan Rata-rata
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan rata-rata 65 orang.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan rata-rata 80 orang.
2.  Jumlah Loyal Customer
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan setia rata-rata 30 orang. - Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan setia rata-rata 45 orang.
3.  Testimoni Pelanggan
- Keadaan  sebelum  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  pelanggan  kurang  minat  dengan  kain pewarna  alami  dikarenakan  masih  menggunakan  benang mercerizad dan  motif salur/lurik.
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  pelanggan  lebih  meminati  kain  pewarna alami  dikarenakan  sudah  menggunakan  benang  candimas  yang  lebih  berkualitas  dan motif sobi serta motif ikat.
c. Pemasaran
1.  Strategi Pemasaran
- Keadaan  sebelum  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  melalaui  via  telepon, offline dengan dititipkan pada showroom galeri tenun di Kecamatan Wabula serta dari orang perorang dan masyarakat luas hingga sistem antara langsung jika berada pada satu daratan.
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  semakin  diperluas  bukan  hanya offline maupun  secara  via  telepon, online dipromosikan  melalui website,  whatsaap,  facebook dan instagram.
2.  Jangkauan Pasar
- Keadaan  sebelum  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  jangkauan  pemasaran  pada  umumnya dalam lingkup Kabupaten Buton.
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  jangkauan  pemasaran  sudah  di  luar Kabupaten  Buton    dalam  satu  propinsi  seperti  Kota  Baubau,  Kabupaten  Buton  Selatan,
Kabupaten  Buton Tengah hingga di luar Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Operasional
1.  Efektivitas Produksi
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu belum mencapai tujuan yang diinginkan.
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  sudah  mencapai  tujuan  yang  diinginkan meskipun belum sempurna.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI

## 2.  Efisiensi Produksi
- Keadaan  sebelum  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  produksi  pewarna  alami  masih menggunakan  benang mercerized produksi  dalam  satu  kain  menghabiskan  benang  12 tukal  dengan  jangka  waktu  pengerjaan  14  hari.  Penjemuran  benang  yang  masih menggunakan  manual  dengan  cara  diangin-anginkan  sehingga  memerlukan  waktu  satu sampai dua hari.
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  produksi  pewarna  alami  sudah menggunakan benang candimas dengan bahan yang lebih halus, tidak mudah kusut dan memiliki  helai  benang  yang  lebih  banyak  sehingga  pruduksi  dalam  satu  kain menghabiskan  benang  10  tukal  dengan  jangka  waktu  pengerjaan  di  bawah  14  hari. Menggunakan  alat  teknologi  berupa  kompresor  angin  sehingga  pengringannya  benang lebih cepat dan hanya memerlukan waktu 1-2 jam saja.
e. Keuangan
1.  Pendapatan
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu  Rp. 11.450.000,-
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  sudah  mencapai  tujuan  yang  diinginkan yaitu Rp. 46.250.000,-
2.  Laba bersih
- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu  Rp. 2.150.000,-
- Keadaan  sesudah  adanya  kegiatan  PPM  yaitu  sudah  mencapai  tujuan  yang  diinginkan yaitu Rp. 9.500.000,-
D.1.3. Penerapan Mesin Standing Mixer
Penerapan  mesin  ini  tentunya  sangat  membantu  pekerjaan  mitra  dalam  proses pewarna alami, karena yang tadinya untuk mendapatkan warna dari bahan-bahan alami dari tanaman yang ada di sekitar mereka setelah proses  fermentasi atau tanaman tersebut setelah dibersihkan  dan  di  rendam  dengan  air  serta    dibiarkan  selama  24  jam,  kemudian  dilakukan pengadukan  dengan  pengadukan  yang  lambat  dapat  membutuhkan  waktu  ber  jam-jam  yaitu 2-3  jam  dan  hasilnya  kurang  maksimal,  serta  melelahkan  dan  waktunya  banyak  terbuang sedangkan  dengan  menggunakan  mesin standing  mixer, dalam  waktu  kurang  lebih  2  menit saja  sudah  terbentuk  warnanya,  sehingga  waktunya  lebih  efektif  bisa  digunakan  untuk kegiatan lain, termasuk biaya yang dikeluarkan sangat murah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 2.
Gambar 2. Praktek Blender Ferementasi Indigofera dan hanya 2 Menit Sudah Terbentuk Warna Biru

## D.2. Faktor yang Menghambat/Kendala
Faktor penghambat atau kendala dari kegiatan ini adalah
1. Untuk pengadaan benang, harus mendatangkan dari daerah Jawa yaitu Yogyakarta.
2. Masalah  stop  kontak  di  aula  pertemuan    yang  hanya  di  pasang  satu,  sehingga  tidak  bisa dengan leluasa mengadakan kegiatan apalagi yang membutuhkan tenaga listrik.
3.  Tidak  bisa  menjangkau  pasar  yang  lebih  luas  melalui offline karena  adanya  pembatasan aktivitas masyarakat akibat adanya penyebaran Covid-19.
4.  Para  penenun  kurang  permintaan  dari  pemesan  karena  tidak  adanya  kesepakatan  harga, akibat  harga  bahan  baku  naik  termasuk  benang,  sementara  masyarakat  pembeli menginginkan harganya murah.
5.  Susahnya  mendapatkan  bahan  praktek  yaitu  tanaman indigovera yaitu  penghasil  warna biru.
6.  Masalah Pemasaran Online untuk praktek signal kadangkala kurang mendukung.
7.  Mitra  belum  mau  mengurus  izin  usaha  walaupun  sudah  dilakukan  penyuluhan  karena pendapatan masih kurang.

## D.3.  Faktor yang Mendukung
Faktor yang mendukung adalah
1.  Adanya  dukungan  penuh  dari  Kepala  Desa  Wabula  Satu  termasuk  Pemerintah  Daerah Kabupaten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton.
2.  Masyarakat penenun sangat mudah ditemui di tempat mereka masing-masing.
3.  Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dapat tersedia.

## MEMBANGUN NEGERI
4.  Jalan  sampai  di  Wabula  satu  sangat  mulus,  apalagi  ada  pantai  yang  sangat  indah  di Wabula Satu sebagai obyek wisata yaitu Pantai Wabula.
5.  Bahan pewarna alami sangat melimpah.
6.  Kearifan  lokal  masih  terjaga  dengan  baik  di  topang  dengan  budaya  atau  adat  istiadat setempat.

## D.4. Solusi dan Tindak Lanjutnya
Solusi yang dilakukan adalah:
1.  Mitra  melakukan  komunikasi  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton, dan ada stok benang dan kebetulan akan dibagikan  untuk  para  penenun  di  masa  Covid-19.  Sambil  menunggu  pesanan  dari Yogyakarta.
2.  Masalah stop kontak listrik hanya satu dapat diatasi dengan menggunakan Extension Stop Kontak, karena dapat memperbanyak colokan, dan meminjam dari salah satu peserta yang mengikuti kegiatan PKM.
3.  Menitipkan  pada  mini  market  yang  ada  di  pasar  wajo,  surya  mart  yang  ada  di  Kota Baubau,  dan  Toko  Wabula  yang  ada  di  Kota  Baubau  di  samping  memanfaatkan mahasiswa  yang bergabung dalam Usaha Tenun Abantara Mandiri untuk pemasaran dari mulut ke mulut.
4.  Menjelaskan  kepada  mitra  cara  yang  baik  untuk  menjawab  pelanggan  agar  mereka  tidak tersinggung  apalagi  tidak  mau  memesan  lagi  sarung  tenun  di  tempat  mitra.  Hal  ini tentunya  sangat  merugikan  mitra.  Jadi  pelanggan  harus  di  jawan  dengan  bijaksana  dan baik yaitu menyampaikan bahwa harga bahan baku pada naik, jika diberikan harga seperti yang  lalu,  tentunya  para  pengusaha  tenun  akan  merugi  dan  keberlangsungan  tenun  akan terhambat,  boleh  diberikan  perbandingan,  apabila  harganya  murah  tetapi  kualitas benangnya tidak dapat di jamin, bisa saja baru dipakai  sekali atau dua kali  sudah berbulu, dan  bila  perlu  jika  ada  yang  datang  langsung  di  lokasi  mereka  di  suruh  mencoba mempraktekkan  menenun  biar  mereka  merasakan  betapa  sulit  dan  lamanya  jika  para pelanggan mereka menenun sendiri tentunya butuh kesabaran dan waktu. Dengan metode tersebut secara tidak langsung dapat menyadarkan mereka.
5.  Tanaman indigovera , memang perlu perawatan yang baik, jika tidak di rawat dengan baik, maka akan mati. Tanaman ini ada salah satu yang membawa bibitnya dari hasil pelatihan, namun  mati  karena tidak  diperhatikan.  Namun  ada  yang  menanam  tanaman  ini  di  kebun bersama  tanaman  lain  yang  dibudidayakan  dan  bisa  digunakan  untuk  praktek  dengan

## MEMBANGUN NEGERI
menggunakan  mesin  dan  hasilnya  sangat  cepat  bila  dibandingkan  dengan  mesin  yang  di rakit  oleh  para  penenun,  mesin  yang  diimplementasikan  pada  kegiatan  ini  tidak membutuhkan  waktu  yang  lama  hanya  kurang  lebih  2  menit  sudah  menghasilkan  warna biru sedangkan pakai mesin rakitan membutuhkan waktu 2 jam.
6.  Masalah  pemasaran online tentunya  membutuhkan  praktek  yang  cukup  lama  dengan menggunakan  jaringan  internet  yang  memadai  dan  hal  ini  bisa  dilakukan  di  kampus Universitas Muhammadiyah Buton dengan mengundang mitra
7,  Mitra harus didampingi secara langsung baik di Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah  Kabupaten  Buton  dan  Kantor  Pajak  dengan  menunggu  hasil  pemasaran  yang dapat  memberikan  keuntungan  yang  besar  sehingga  mampu  bersaing  di  tingkat  UMKM yang lain.

## D.5. Langkah-Langkah Strategis untuk Realisasi Selanjutnya
Langkah-langkah  strategis  untuk  mengurus  izin  usaha  adalah  dengan  melakukan promosi  dengan  memanfaatkan  berbagai  sarana  yang  telah  ada  baik  offline  dengan menitipkan  pada  toko/mini  market  maupun  super  market    yang  ada  di  daerah  termasuk memasarkan  dari door to  door ,  kepada  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat  di  Sulawesi Tenggara seperti
1.  Semua  Intansi  Pemerintah  di  Kabupaten  Buton,  karena  instruksi  dari  Ketua  Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Buton.
2.  Semua Intansi Pemerintah di Kota Baubau
3.  Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Buton Selatan.
4.  Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Buton Tengah
5.  Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Butin Utara
6.  Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Wakatobi
7.  Semua  Intansi Pemerintah di Kota Muna
8.  Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Muna Barat.
Serta mengajarkan atau memperkenalkan sistem pemasatran online baik mengunakan media facebook,  Whatsapp  Bisniss ,  pemasaran  melalui  media  lain  seperti  Jubelio  dan  lain- lain, dan untuk memperlancar kegiatan akan mengundang mitra Usaha Kain Tenun Abantara Mandiri  dengan  menggunakan  fasilitas  kampus,  agar  kegiatan  dapat  berjalan  dengan  baik, terutama  karena  menyangkut  jaringan  internet,  karena  jika  pemasarannya  sudah  baik  tentu pesanan  akan  semakin  banyak  dan  untuk  mengurus  izin  akan  semakin  mantap,  karena  hal inilah yang dikeluhkan oleh mitra mengapa belum mengurus izin, karena pesanan masih kecil

## MEMBANGUN NEGERI
dan  penerimaan  juga  masih  kecil.  Jadi  setelah  mengikuti  kegiatan  PKM  ini  mitra  ingin menerapkan  pemasaran  digital  baik  saat  ini  maupun  kedepannya  demi  meminimalisir  biaya yang dikeluarkan.
Mitra  setelah  dijelaskan  tentang brand dan  merek  yang  sudah  kuat  saat  ini  bahkan promosinya  sangat  gencar  dengan  menggunakan  berbagai  media  termasuk  televisi  yaitu usaha  Sarung  Tenun  Wadimor,  sehingga  mereka  juga  berkeinginan membuatkan brand dan merek  yang  kuat  pada  produk  dengan    membuat  logo  pada  produk  yang  lebih  menarik perhatian  para  pelanggan.  akhirnya  kelompok  Usaha  Abantara  Mandiri  ini  memilih  merek “WA GAGA” yang merupakan bahasa daerah setempat yaitu bahasa Ciacia yang merupakan salah  satu  bahasa  di  Kabupaten  Buton  yang    artinya  kupu-kupu  sehingga  mereknya  ada gambar kupu-kupu dan ada tulisan WA GAGA seperti terlihat pada gambar 3.
Gambar 3. Merek Sarung Tenun Pada Usaha Sarung Tenun Abantara Mandiri Merek  ini  akan  disematkan  pada  setiap  sarung  yang  akan  di  produksi  yang  tadinya sebelum kegiatan PKM ini belum ada, dan makna dari WA GAGA itu sendiri menjadi brand dari  Usaha  Sarung  Tenun  Abantara  Mandiri  ini  yaitu  motif-motif  yang  dihasilkan  adalah beraneka  warna  dan  penampilannya  menarik,  serta  sarung  yang  dihasilkan  lembut  ( soft ) sehingga  nyaman  di  kulit,  motifnya  bisa  berbeda  atau  satu  satunya  di  buat    jika  ada  yang memesan  khusus,  dari  bahan-bahan  alami  yang  bermutu  tinggi,  dan  dihasilkan  dari  tangan- tangan penenun bukan dari mesin, serta yang memakainya akan kelihatan gagah, cantik dan mempesona.
Mitra  juga  berkeinginan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  serta  peningkatan  di bidang  promosi  demi  mencapai  keinginan  atau  harapan  yang  maksimal  dengan  merekrut tenaga muda dan potensial, yaitu dari kalangan mahasiswa, dan biasanya mahasiswa banyak memiliki  inovasi,  dan  melalui  kegiatan  PKM  ini  sudah  dilakukan  untuk  membantu  dan

## MEMBANGUN NEGERI
memperlancar  baik  bidang  keuangan,  bidang  produksi,  bidang  pemasaran  maupun  sumber daya manusia, dan terbukti bisa meningkatkan volume penjualan.

## E. Kesimpulan
Kesimpulan dari Program Kemitraan Masyarakat ini adalah
1.  Untuk  meningkatkan  usaha  masyarakat  terutama  Usaha  Tenun  Abantara  Mandiri  perlu adanya  pendampingan  dari  para  akademisi  untuk  memjawab  permasalahan  di  tingkat pengusaha  UMKM,  apalagi  di  masa  sulit  seperti  sekarang  ini  dengan  adanya  Covid-19, tentunya  masyarakat  membutuhkan  pencerahan  yang  dapat  menghubungkan  antara masyarakat (pengusaha), akademisi dan pemerintah, memastikan agar semua sistem dapat berjalan dengan baik.
2.  Implementasi mesin Standing Mixer , sangat dirasakan manfaatnya bagi pengusaha sarung tenun  Buton  dengan  menggunakan  pewarna  alami,  karena  disamping  hemat  waktu,  juga tenaga dan biaya, sehingga dirasakan sangat efektif dan efisien.
3.  Memberikan  kepastian  hukum  yaitu  melalui  sosialisasi  hukum  mengenai  HKI,  agar mereka menjadi paham, sehingga mitra atau para penenum mendaftarkan hasil ciptaannya melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sudah menghasilkan 3 (tiga) hak cipta.
4.  Adanya  sosialisasi  tentang  manajemen  usaha,  sehingga  banyak  hal  yang  telah  berubah pada  Usaha  Tenun  Buton  yang  dilaksanakan  oleh  mitra  berupa,    pola  pemasaran    yang hanya  banyak  menunggu  di  tempat  mulai  gencar  dipasarkan  dari door  to  door yaitu menawarkan langsung pada para konsumen  dan mulai menjajaki pemasaran online, juga ada perubahan pada pelaporan keuangan usaha, termasuk menghitung rugi laba.

## F. Ucapan Terima Kasih
Tim  PKM mengucapkan  terima  kasih  kepada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset  dan  Teknologi,  yang  telah  membiayai  kegiatan  ini,  sehingga  semua  yang direncanakan  dapat berjalan dengan  baik. Terima kasih  pula kepada  Lembaga  Layanan Pendidikan  Tinggi  Wilayah  IX,  yang  telah  memberikan  informasi  kepada  Tim  terutama menyangkut  administrasi  PKM,  juga  ucapan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Muhammadiyah  Buton  atas  perhatian

## MEMBANGUN NEGERI
dan  kerjasamanya,  serta  ucapan  terima  kasih  pula  kepada    pemerintah  daerah    Kabupaten Buton dan berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansar  Suherman,  Sry  Mayunita,  Mahyudin  Mahyudin.    (2018).    Pemanfaatan  Media  Sosial dan  Pelatihan  manajemen  Usaha  Bagi  Pengrajin  Tenun  Tradisional  di  Desa  Wabula Buton. Dharmakarya J. Apl. Ipteks untuk Masy. , vol. 7, no. 3, pp. 216–220, 2018.
H. A. Fauziyah, Suharto and I. Y. Astuti. (2016).  Ibm Kelompok Pengrajin Tenun Ikat Khas Kediri. J. Dedik. , vol. 13, no. 5, pp. 24–33, 2016.
H.  S.  Marsudi  (2020).  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Investasi  Pembangunan  Kota Baubau. Kainawa    J.  Pembang.  dan  Budaya ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  95–106,  2020,  doi: 10.46891/kainawa.2.2020.95-106.
Ifrani  and  N.  Safitri.  (2020).  Perizinan  Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) yang  Melakukan  Pencemaran  Lingkungan. Al’Adl ,  vol.  XII,  no.  2,  pp.  145–160, 2020.
I. K. Setiawan. (2017). Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro. J. Legis. Indones. , vol. 14, no. 3, pp. 325–332, 2017.
Marnisah, Luis Purnamasari, Endah Dewi. (2018). Analisis Peningkatan Kualitas dan Strategi Pemasaran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Perajin Kain Tenun Songket di Desa Gunung Batu Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur. Jurnal Abdimas Mandiri Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
Mulyanto;  MTh  Sri  Budiaastuti.  (2018). Panduan  Pendirian  Usaha  Tenun  Tradisional. Jakarta: Badan Ekonomi Kreaktif bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret. pp. 1–98.
Ni  Luh  W.Sayang  Telagawathi.  (2017).  Pelatihan  dan  Pendampingan  Manajemen  Usaha Kelompok  Perajin  Tenun  Endek  di  Desa  Sulang  Klungkung.  in Proceeding  TEAM , 2017, vol. 2, p. 687, doi: 10.23887/team.vol2.2017.208.
Sarianti.  (2014).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Kerajinan  Tangan  Sarung  Donggala  Sebagai Produk  Indikasi  Asal. J.  Ilmu  Huk.  Leg.  Opin. ,  vol.  2,  no.  6,  pp.  1–9,  2014,  doi: 10.4324/9780203553565.
S.  Indrawati  and  A.  F.  Rachmawati.  (2021).  Edukasi  Legalitas  Usaha  sebagai  Upaya Perlindungan  Hukum  bagi  Pemilik  UMKM. J.  Dedik.  Huk. ,  vol.  1,  no.  3,  pp.  231– 241, 2021.