INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10916-10929 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi
Agung Setiawan 1 ✉ , Ashari 2 , Khairul Umam 3 , Riska Ari Amalia 4
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: Agungsetiawan@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria  dan pendapat-pendapat para  ahli  ( law  in  the  book),  serta  melihat  implementatifnya  (konflik  agraria  di  lapangan)  guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan ( law in action). Guna mempermudah penelitian ini  digunakan  metode  pendekatan  undang-undang  ( stattue  approach),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach)  dan  pendekataan  sosiologis  (sociologist  approach).  Hasil  pemelitian  yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu  atas  tanah,  tetapi  hak  tersebut  mempunyai  fungsi  sosial.  Maka  sentralisasi  kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk  kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi ( Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).
Kata Kunci : Politik Hukum, Hukum Agraria, Globalisasi.

## Abstract
Case Study Research: The aim of this research is to determine the development of Indonesian Agrarian Legal Politics in the Current of Globalization. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines regulations related  to  agrarian  law  regulation  and  expert  opinions  (law  in  the  book),  as  well  as  looking  at  its implementation (agrarian conflict in the field) to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to simplify this research, the statutory approach, conceptual approach and sociological approach were used. The resulting research results are populist/neo-populist agrarian politics, namely agrarian politics that recognize individual rights to land, but these rights have a social function. So the centralization of government power in the land sector, which has so far given rise to many disputes and prolonged conflicts, needs to be re-examined in the form of concrete pro-people policies in order to face the flow of Globalization. There are at least three (3) aspects that need to be reformed in order to  adapt  to  the  flow  of  Globalization.  including  Content  Aspects  (Content  of  the  Law);  Structure (Structure of the law/Administrative of Law), and Aspects of Legal Culture (Culture of Law).
Keywords: Legal Politics, Agrarian Law, Globalization.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  sebagai  Negara  Hukum  yang berlandaskan  Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) dibahas mengenai bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari amanat UUD1945 ini lahir salah satunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan tanggal 24 September 1960, bahwa dalam Undang-undang ini mempertimbangkan Negara Indonesia yang bercorak agraris, lalu bumi, air dan ruang angkasanya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat peting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena undang-undang ini (UUPA) mengamanatkan rakyat indonesia untuk mengelola sepenuhnya tanah, air bumi yang ada di Indonesia atau bisa disebut sebagai Hak Bangsa. Hak Bangsa sendiri sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah, bahwa hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional. Pada penjelasan umum disebutkan bahwa  “bumi,  air  dan  ruang  angkas a  dalam  wilayah  republik  Indonesia  yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemikik saja. Demikian pula
tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah dan pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa  Indonesia  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  Indonesia  merupakan  semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.”
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Pokok  Agaraia  (UUPA)  Indonesia  masih menggunakan  hukum  Belanda  antara  lain  "Agrarische  Wet"  (Staatsblad  1870  No.  55), sebagai yang termuat dalam  pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447),   Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (Staatsblad 1870 No. 118), "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A, "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f, "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877  No.  55,  "Domienverklaring  untuk  residentie  Zuider  en  Oosterafdeling  van  Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58, Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872
No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya.
Dari  peraturan  yang  disediakan  Belanda,  tidak  menjamin  “kemerdekaan”  rakyat Indonesia  dalam  menguasai  tanah  Indonesia,  barulah  ketika  lahirnya  UUPA  atas  mandat UUD1945, rakyat Indonesia memiliki angin segar dalam hal kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Hubungan rakyat Indonesia dengan tanah dalam wilayah Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan spesifik bukan hanya menunjukkan ikatan kebathinan yang sangat ditentukan faktor historis yang panjang namun juga mengandung ketergantungan yang  bersifat  ekonomis,  politis,  dan  sosial.  Ketergantungan  ekonomis  karena  tanah  di wilayah Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi rakyat Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia merupakan tempat, letak, dan batas wilayah kekuasaan rakyat Indonesia. Secara sosial, tanah di wilayah Indonesia merupakan ajang tempat berlangsungnya hubungan antar rakyat Indonesia sendiri.
Hubungan  yang  mengandung  karakter  spesifik  inilah  yang  menjadi  basis  lahirnya hubungan  hukum  antara  rakyat  Indonesia  dengan  tanah  yang  kemudian  dikonsepkan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan  bangsa  Indonesia.  Hak  bangsa  itu  bersifat  sakral,  abadi,  dan  asasi.  Sakral  karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta isinya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah Indonesia tidak  pernah  akan  berakhir  selama  bangsa  Indonesia  sebagai  subyek  dan  tanah  sebagai obyek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap
orang atau kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.
Pemberian hak atas tanah kepada setiap orang dimaksudkan untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan. Diberikannya dan dimilikinya tanah dengan hak- hak penggunaannya tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas pada tanah sebagai  permukaan  bumi.  Pemanfaatan  tanah  selalu  berbarengan  dengan  pemanfaatan sesuatu yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air, serta ruang angkasa yang ada di atasnya dengan syarat penggunaan bagian tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan dan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
Seiring  perkembangan  zaman  abad  ke – 21  saat  ini,  begitu  banyak  kemajuan, perubahan dan perkembangan pembangunan yang sangat cepat. Perubahan yang cepat ini ditandai  dengan  adanya  era  baru  hubungan  antar  negara  dan  antar  masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah “Era Globalisasi”. Globalisasi adalah fenomena kompleks  yang  mempunyai  dampak  luas.  Di  satu  sisi,  globalisasi  dipandang  sebagai kekuatan yang tidak dapat ditolak dan tidak berbahaya dalam memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat di seluruh dunia. Di pihak lain, hal ini dianggap sebagai sumber segala penyakit kontemporer. Meskipun demikian, sudah diterima secara luas bahwa ciri-ciri utama  globalisasi  adalah  liberalisasi  perdagangan  internasional,  perluasan Foreign  Direct Investment (FDI), dan munculnya arus keuangan lintas batas negara secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan meningkatnya persaingan di pasar global. Diakui secara luas bahwa hal  ini  terjadi  karena  dampak  gabungan  dari  dua  faktor  mendasar:  keputusan  kebijakan untuk  mengurangi  hambatan  nasional  terhadap  transaksi  ekonomi  internasional  dan dampak teknologi baru, khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya globalisasi.
Dampak  teknologi  baru  juga  memberikan  karakter  yang  berbeda  pada  proses globalisasi  saat  ini  dibandingkan  dengan  peristiwa  serupa  di  masa  lalu.  Hambatan  alami berupa  ruang  dan  waktu  telah  jauh  berkurang.  Biaya  untuk  memindahkan  informasi, manusia,  barang  dan  modal  ke  seluruh  dunia  telah  turun  drastis,  sementara  komunikasi global semakin murah dan cepat. Hal ini telah memperluas kelayakan transaksi ekonomi di seluruh  dunia.  Pasar  sekarang  dapat  memiliki  cakupan  global  dan  mencakup  beragam barang dan jasa.
Arus Globalisasi yang ditandai dengan interaksi kegiatan Ekonomi antar Negara ini juga mengakibatkan irisan dengan yang namanya Tanah di suatu Negara, salah satunya Investasi
Perusahaan Asing atau Penanaman Modal Asing di suatu Negara. Seperti sudah dituliskan sebelumnya  Globalisasi  dianggap  sebagai  sumber  segala  penyakit  kontemporer,  contoh nyata  di  Indonesia,  Pada  tahun  2019,  Pulau  Komodo,  di  NTT,  pernah  diminta  untuk dikosongkan dari Masyarakat yang hidup dan tinggal di pulau tersebut karena akan dijadikan kawasan wisata premium. Di tempat lain, ratusan masyarakat di Pulau Pari, Jakarta, harus terus menerus mempertahankan pulaunya dari ancaman perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Bumi Pari Asri yang mendapatkan sertifikat HGB dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)  DKI  Jakarta. Di  Provinsi  Maluku  Utara,  Masyarakat  di  Pulau  Obi  menyusun  surat terbuka  menolak  Ranperda  relokasi  untuk  kepentingan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN), terutama pertambangan nikel.
Nasib serupa kini sedang dihadapi oleh lebih dari 7 ribu warga di Pulau Rempang, Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  akan  kehilangan  hak  atas  tanahnya  akibat  dari  Program Pengembangan Kawasan Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  (KPBPB)  Batam.  Melalui  SK  Hak  Pengelolaan  (HPL)  Kawasan  Rempang  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  kepada  Badan  Pengusahaan  (BP) Batam, Kepulauan Riau, untuk dijadikan kawasan investasi terpadu yang akan digarap oleh PT  Makmur  Elok  Graha  (MEG).  Proyek  tersebut  bernama  Rempang  Eco  City  yang menargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun akan dibangun di atas lahan seluas 17 ribu hektar.
Dari Investasi besar-besaran di pulau Rempang ini menghadirkan demonstrasi besar- besaran  pula,  Manajer  Kampanye  Pesisir  dan  Laut  Eksekutif  Nasional  WALHI  (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Parid Ridwanuddin, Pulau Rempang masuk ke dalam kategori pulau kecil. Masyarakat di pulau kecil akan semakin menderita karena investasi skala besar, seperti akses serta mobilitas terbatas terkait pangan dan dair bersih, jika sumber pangan dan air bersih hilang maka bencana kemanuasiaan akan meledak. Otomatis rakyat Indonesialah yang  dirugikan,  aturan-aturan  Agraria  yang  semestinya  menguntungkan  rakyat  justru merugikan  di  era  Globalisasi  ini.  Maka  perlu  untuk  dikaji  lebih  lanjut  relevansi  Undang- Undang  nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dan  aturan turunannya  secara  garis  besar  di  era  Globalisasi  saat  ini  dan  mengkaji  upaya-upaya pemberdayaan rakyat dibidang Agraria dalam Politik Hukum Agraria pada arus Globalisasi saat ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  atau  socio-legal  research  yaitu penelitian  yang  membahas  bagaimana  keberlakuan  hukum  di  tengah  masyarakat.  Sifat
penelitian    penulisan   ini   yaitu    deskriptif   analitis.   Bersifat    deskriptif maksudnya   dari penelitian   ini   diharapkan    diperoleh   gambaran    secara   rinci   dan sistematis   tentang permasalahan    yang    diteliti.    Analitis    dimaksudkan    berdasarkan  gambaran  fakta  yang diperoleh  akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.
Terdapat  beberapa  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach),  dan  pendekatan  sosiologis  (Sociological  Approach)  Pendekatan  Undang- Undang (Statuta Approach)  dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang- undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  dan  hukum  perjanjian.  Adapun pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach)  digunakan  dengan  beranjak  pada pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum, khususnya  dalam  bidang  ilmu  hukum  perjanjian  dan  hukum  perlindungan  konsumen. Pendekatan  sosiologis (Sociological  Approach)  yaitu  turun  langsung  ke  lapangan  untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer sekunder. Data primer adalah data yang diproleh dari konflik agraria di lapangan dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar    dan  peraturan  perundang-undangan.    Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum primernya  yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Perarturan Dasar Pokok- pokok Agraria (UUPA).
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil  seminar atau pertemuan  ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum  yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk  dapat memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
Kegiatan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan    menginventarisasi peraturan  perundang-perundangan  yang  terkait  dengan  persoalan yang  menjadi  obyek kajian.  Data  yang  terkumpul  akan  diidentifikasikan  kemudian  dilakukan  penganalisisan
secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder  yang  terkait  dengan berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan hukum  yang  telah  diinventarisir dan  pada  tahap  akhir  akan  ditemukan  hukum  secara  konkretnya,  sehingga  penarikan kesimpulan  dilakukan dengan  menggunakan  logika berpikir  deduktif,  yang  menganalisa peraturan    perundang-undangan    yang    berlaku secara    umum    yang    terkait    dengan penelitian  ini  dan  kemudian  membuat konsep hukum pertambangan rakyat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Hukum Agraria Indonesia pada arus Globalisasi
Sebagai negara agraris, politik ekonomi Indonesia yang  didasarkan atas Demokrasi Ekonomi sebagaimana yang diatur pada pasal 33 UUD 45 harus didasarkan pada kenyataan bahwa, Indonesia adalah negara agraris. Dengan demikian, tanah sebagai faktor produksi yang utama hendaklah diperkuat kedudukannya, dan menjadi sumber utama kemakmuran rakyat. Oleh karena  itu, maka politik agraria yang dilaksanakan harus menjadi dasar bagi politik ekonomi pembangunan di Indonesia.
Berdasarkan  ciri  ideal  yang  menjadi  pembeda  politik/strategi  agraria,  yaitu:  penguasaan tanah; tenaga kerja, dan tanggung jawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, investasi, dan akumulasi modal, maka dapat dibedakan 3 (tiga) sistem politik agraria, yaitu :
1. Strategi/politik  agraria  Kapitalis,  yaitu  politik  agraria  yang  menempatkan  sarana produksi/tanah  dikuasai  oleh  individu  bukan  penggarap.  Penggarap  adalah  pekerja "upahan bebas", dimana penggarap berkedudukan sebagai penjual tenaga yang dibeli dengan upah oleh pemilik tanah. Tenaga kerja adalah komoditas. Sedangkan tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penguasa tanah.
2. Strategi/politik Agraria Sosialis, dimana tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi  (biasanya  negara)  atas  nama  kelompok  kerja.  Tenaga  kerja  memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasnamakan organisasi  para  pekerja  (negara).  Tanggung  jawab  produksi,  akumulasi  modal,  dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasnamakan para pekerja (biasanya negara);
3. Strategi/Politik Agraria Populis atau Neo Populis, menempatkan satuan usaha adalah keluarga. Karena itu, maka penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga tani. Tenaga kerja, adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, maka produksi secara keseluruhan adalah hasil dari pekerjaan keluarga tani, walaupun tanggung jawab atas akumulasi modal, biasanya diatur oleh negara.
Berdasarkan tiga sistem politik agraria di atas, maka politik agraria yang dianut UUPA adalah politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Melalui Hak Menguasai Negara, pemerintah berkewajiban mengatur agar tanah-tanah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat  (secara  kualitas  mupun  kuantitas),  atas  dasar  sifat  kemanusiaan Indonesia  yang  monodualis,  yaitu  sebagai  individu  dan  sebagai  makhluk  sosial,  dengan demikian  faham  individualis  tidaklah  pada  tempatnya  menjadi  fondasi  politik  agraria  di Indonesia.
Selanjutnya,  berdasarkan  politik  agraria  populis,  maka  pelaksanaannya  harus didasarkan pada asas desentralisasi kekuasaan di bidang agraria/pertanahan, karena pemilik hak atas tanah sejatinya adalah rakyat, dalam pengertian komunal (sebagai bangsa dengan berbagai suku-suku bangsanya) maupun sebagai individu-individu. Peran negara terbatas pada aspek pengaturan penggunaan dan pemanfaatannya, tidak dalam makna pemilikan. Oleh karena itu, sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak  menimbulkan  sengketa  dan  konflik  yang  berkepanjangan  perlu  dilakukan pengkajian  ulang,  karena  perilaku  pemerintah  selama  ini  cenderung  bertindak  sebagai pemilik  tanah  daripada  sebagai  pengatur  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah sebagaimana yang diatur dalam Hak Menguasai Negara. Pelaksanaan politik agraria populis seharusnya disertai dengan desentralisasi kekuasaan politik, yaitu meningkatkan partisipasi organisasi massa petani. Untuk menuju masyarakat adil makmur maka, pelaksanaan politik agraria  populis  harus  dilaksanakan  dengan  langgam  populis,  yaitu  dengan  melakukan desentralisasi  kewenangan  agraria,  pada  pemerintah  daerah,  daerah  swatantra,  dan masyarakat hukum adat (Vide Pasal 2 ayat 4 UUPA) yang lebih mengetahui secara konkrit kebutuhan masyarakat di bidang agraria, terutama di bidang pertanahan, bukan dengan pendekatan  yang  sentralistis.  Dengan  melakukan  desentralisasi  kewenangan  di  bidang agraria, maka kontrol masyarakat akan menjadi lebih effektif karena jarak antara pengambil keputusan  dengan  konstituennya  (rakyat)  menjadi  lebih  dekat,  sehingga  memungkinkan pengambil keputusan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung.
Dengan menerapkan desentralisasi di bidang pertanahan, maka asas komunalistis, musyawarah, gotong royong, konkrit dan kontan, yang menjadi dasar utama hukum tanah adat  yang  menjadi  dasar  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  sebagaimana  yang ditentukan dalam UUPA (Vide Pasal 5 UUPA) akan dapat ditumbuhkan dari bawah ( Grass root Inisiative) sehingga aspirasi rakyat dalam pemanfaatan tanah dapat diimlementasikan dan  memberi  manfaat  pada  rakyat,  terutama  rakyat  tani  dimana  pembangunan/proyek tersebut dilaksanakan.
Upaya Pemberdayaan Rakyat Dibidang Agraria Pada Arus Globalisasi
Berikut Upaya pemberdayaan rakyat dibidang agraria pada arus globalisasi ditandai dengan gaung  Reformasi  Agraria,  Reformasi  Agraria  sendiri  pada  dasarnya  tidak  hanya  ditujukan  untuk menghadapi/mensiasati  globalisasi  dunia,  akan  tetapi  sekaligus  merupakan  upaya  melakukan reformasi hukum agraria nasional yang selama ini cenderung melemahkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah. Karena Reformasi Agraria adalah persoalan hukum, otomatis yang wajib dibenahi adalah pembenahan hukum sebagai dasar pelaksanaan politik agraria, terutama aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah.
Schuler menyatakan bahwa, hukum dalam makna aturan hukum dan kebijaksanaan mempunyai 3 (tiga) aspek yang secara dialektika saling berkaitan, yaitu; Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law). Penjabarannya sebagai berikut :
a. Aspek Isi/Content of Law.
Dari  segi  substansi  hukum,  baik  asas-asas  maupun  batasan/pengertian  dari,  serta rumusan-rumusan hukum yang ada dalam UUPA maupun  peraturan pelaksanaannya belum dapat  dijadikan  sebagai  alat/instrumen  yang  memadai  untuk  menjamin  akses  rakyat  pada sumber-sumber agraria dalam upaya mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal di atas, maka reformasi agraria harus menyentuh aspek nilai, asas sampai pada rumusan aturan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah/ negara dibidang agraria pada masa lalu. Dengan demikian, apabila kegiatan di bidang agraria dipandang sebagai salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang tunduk pada hukum ekonomi, maka reformasi hukum agraria adalah bagian  dari  reformasi  hukum  ekonomi  nasional  yang  diharapkan  akan  menghadirkan  nilai keadilan, melalui penerapan asas keseimbangan kepentingan; tanggung jawab dan keterbukaan; pengawasan publik; dan asas campur tangan pemerintah.
Dalam  kaitannya  dengan  pembentukan  aturan  hukum  dan  kebijaksanaan  di  bidang agraria, maka upaya untuk melakukan reformasi hukum agraria yang diharapkan akan mampu memenuhi  kebutuhan  rakyat  dalam  soal-soal  agraria  menurut  keperluannya  sesuai  dengan perkembangan zaman (era globalisasi), maka selain kegiatan harmonisasi, juga harus dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena fakta menunjukkan bahwa  aturan  hukum,  maupun  kebijaksanaan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam  mengatur penggunaan dan pemanfaatan agraria selama ini cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama rakyat tani yang mengakibatkan ternegasinya akses petani untuk memiliki tanah, dan lebih  memfasilitasi/mementingkan  pengusaha/perusahaan  agar  mudah  untuk  memperoleh tanah dalam rangka investasi.
Dengan  demikian,  upaya  untuk  melakukan  reformasi  agraria  di  era  globalisasi  harus didasarkan pada prinsip dasar antara lain :
1. Tetap mempertahankan politik agraria populis/neo populis;
2. Tetap menempatkan tanah sebagai asset, bukan komoditas;
3. Menempatkan kepentingan rakyat dalam mengakses tanah sebagai prioritas;
4. Penerimaan, penyesuaian, atau penciptaan asas baru sepanjang diperlukan untuk dalam rangka menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat di era globalisasi;
5. Pengkoordinasian  seluruh  aturan  hukum  agraria  secara  terpadu,  dan  Penghentian pembangunan aturan hukum agraria yang bersifat sektoral;
6. Desentralisasi  kewenangan  di  bidang  agraria  pada  daerah  swatantra,  dan  masyarakat hukum adat;
7. Pemberian pengakuan yang tegas terhadap eksistensi hak ulayat;
8. Pembatasan kewenangan HMN dengan memberikan batasan/rumusan yang jelas.
9. Pembatasan pengertian kepentingan umum;
10. Pembatasan pemilikan tanah untuk semua macam hak atas tanah;
11. Penegasan bahwa agraria, termasuk tanah adalah asset, dan bukan komoditas;
12. Penempatan peran badan usaha publik, maupun privat hanya sebagai pelaku usaha di bidang komoditas perdagangan, tanpa perlu diberi hak untuk dapat memiliki sesuatu hak atas tanah;
13. Pemuatan  sanksi  pidana,  perdata  maupun  administratif  terhadap  pihak-pihak  yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan padanya;
14. Penghentian pemberian HGU pada perusahaan, dan tidak memperpanjang HGU yang telah diberikan;
15. Pelaksanaan landreform dan Land Distribution Programme secara bertahap;
16. Pembentukan kembali pengadilan landreform;
17. Pembentukan Komisi Agraria.
18. Pelaksanaan  program  sertifikasi,  baik  untuk  hak  atas  tanah  individual,  badan  hukum, maupun masyarakat hukum adat.
19. Pengembalian  Kewenangan  mengatur,  menggunaakan  dan  memanfaatkan  Hak  Ulayat pada  masyarakat  hukum  adat,  serta  membentuk  badan  khusus  yang  berfungsi  untuk berfungsi menjembatani peralihan dari tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat menjadi tanah-tanah berdasarkan aturan perundang-undangan nasional dan membantu penyelesaiaan berbagai sengketa yang berkaitan dengan pengunaan dan pemenfaatan hak ulayat;
20. Penerapan pajak progressif terhadap hak atas tanah dan lain-lain.
Guna  merevisi  terhadap  aturan  hukum  agraria,  diperlukan  adanya  studi  yang  mendalam mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang akurat melalui pemetaan tanah yang melibatkan petani  miskin.  Selain  bertujuan  untuk  memperbaiki  UUPA,  reformasi  aturan  hukum  agraria  juga ditujukan untuk melakukan advokasi berupa menegasan kembali akses masyarakat adat terhadap sumber-sumber  agraria,  dan  memberikan  perlindungan  yang  lebih  konkrit  terhadap  hak  mereka terhadap  tanah  ulayat,  agar  tidak  disingkirkan  atau  dikorbankan  demi  alasan  pembangunan sebagaimana yang terjadi selama ini.
Selain itu, harus dimasukkan aturan yang memberikan kesamaan antara pria dan wanita dalam mengakses hak atas tanah, karena dalam peraturan pelaksanaan, misalnya di bidang transmigrasi jelas terdapat penyingkiran hak wanita dalam mengakses hak atas tanah. Oleh karena itu, perspektif gender harus menjadi salah satu hal yang harus dimasukkan dalam revisi aturan hukum di bidang agraria, terutama akses perempuan terhadap tanah.

## b. Aspek struktur of The Law/Administratif of The Law
Aspek  administratif  berkaitan  dengan  aparat  penyelenggara/pelaksana  aturan hukum  dan  kebijaksanaan  di  bidang  agraria.  Persoalan  yang  perlu  mendapat  perhatian adalah bahwa, administrator pelaksana aturan hukum dan kebijakan di bidang agraria mulai dari  aparat  pemerintah,  anggota  legislatif,  yudikatif,  juga  aparat  keamanan  yang  sering terkait  dengan  penanganan  masalah  agraria,  nampaknya  tidak  begitu  merasa berkepentingan dengan masalah agraria. Selain itu, dikalangan aparat pemerintah, terutama pihak eksekutif umunmya berpersepsi, bahwa:
1. Hak  untuk  mengatur  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  hanya  pada negara/pemerintah pusat;
2. Keberadaan  hukum  tanah  berdasarkan  hukum  adat  telah  ditundukkan  pada  hukum agraria nasional (UUPA), oleh karena hak ulayat yang sebelumnya ada pada suku-suku dan  masyarakat  hukum  adat,  dengan  diberlakukannya  hukum  adat  maka  hak  ulayat tersebut telah diangkat pada taraf nasional menjadi hak yang diatur berdasarkan Hak Menguasai Negara, atau telah menjadi Hak Ulayat Bangsa.
3. Pada dasarnya perencanaan UUPA sangat dipengaruhi oleh faham hukum perdata barat yang  mengutamakan  cara  berfikir  formal,  maka  umumnya  birokrasi  di  bidang agraria/pertanahan  hanya  dapat  menerima  pembuktian  hak  agraria,  termasuk  tanah atas dasar bukti tertulis, dan secara mudahnya dapat menolak klaim masyarakat, atau individu yang umumnya hanya didasarkan pada fakta sosiologis bahwa individu atau masyarakat yang  bersangkutan telah  menguasai dan memanfaatkan sumber agraria, khususnya tanah selama bertahun-tahun bahkan turun temurun. Hal ini menunjukkan
betapa  mudahnya  UUPA  digunakan  untuk  menyingkirkan  hak-  hak  individu  atau masyarakat hanya karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti tertulis sebagai dasar penguasaan/pemilikan sumber agraria, dan yang lebih tragis yang bersangkutan atau masyarakat tersebut kemudian divonis dengan statement telah menguasai tanah negara tanpa  izin.  Persoalan  demikian  timbul  karena,  tidak  terdapatnya  pemahamam  yang memadai mengenai tanah negara di kalangan birokrat, serta tidak jelasnya bagaimana suatu penguasaan hak atas tanah dapat menjadi dasar pemilikan hak atas tanah, apakah hanya didasarkan pada bukti pemilikan formal/de jure, atau atas penguasaan secara fisik /de facto. Ketidak jelasan konsep yang menjadi dasar pemilikan tanah inilah yang sering menjadi persoalan bagi birokrat dalam melaksanakan tugas kegrariaannya.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka untuk melakukan  reformasi agraria tidak  cukup hanya  mengandalkan  pada  upaya  melakukan  penyempurnaan/revisi  terhadap  aturan hukum  agraria  (UUPA  dan  Peraturan  Pelaksanaannya),  tetapi  juga  harus  disertai  dengan melakukan  upaya  untuk  mempengaruhi  administrator  undang-undang  melalui  berbagai lobby, pendidikan dan penyuluhan bagi para aparat pelaksana hukum di bidang agraria.

## c. Aspek Budaya Hukum/ Culture of Law
Persoalan budaya hukum di Indonesia cukup berat dalam proses penegakan hukum khususnya penegakan hukum agraria, karena budaya hukum sangat dipengaruhi integritas pribadi,  rasa  nasionalitas,  moral,  kondisi  ekonomi,  maupun  faktor  sosial  dan  lainnya. Kemudian,  integritas  pribadi  dari  penegak  hukum  akan  sangat  besar  perannya  dalam menegakkan  keadilan  di  bidang  agraria,  sebagaimana  adagium  yang  dikemukakan  oleh salah seorang pakar hukum yang intinya menyatakan, bahwa “Hukum yang tidak baik akan menghasilkan keadilan ditangan hakim yang baik, dan sebaliknya hukum yang baik tetap akan menghasilkan putusan yang tidak adil di tangan hakim yang tidak baik”.
Dalam berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dengan diundangkannya suatu  undang-  undang  serta  merta  benar-benar  disadari  manfaatnya,  kepentingan  dan effektifitasnya,.  Fakta  menunjukkan  bahwa,  banyak  petani  miskin  yang  tidak  memahami, bahkan mungkin tidak pernah mendengar, misalnya apa itu landreform. Terdapat kalangan intelektual dan birokrat yang menganut faham modernisme dan pembangunanisme secara fanatik yang sangat antusias terhadap globalisasi dan pada saat yang sama bersifat sangat a priori terhadap reformasi agraria.
Untuk  itu  diperlukan  adanya  kampanye,  pendidikan,  penyuluhan  yang  bersifat massal  terkait  reformasi  agraria.  Kegiatan  ini  harus  bersamaan  dengan  upaya  advokasi terhadap  revisi  aturan  hukum  agraria,  bagi  kalangan  intelektual  dan  birokrat  tentunya
diperlukan upaya khusus, misalnya  dengan melakukan seminar,  publikasi, diskusi,  dialog yang  diharapkan  akan  menumbuhkan  pemahaman  dan  rasa  simpati,  serta  membangun kesepahaman bahwa perlu adanya reformasi aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria dalam rangka adaptasi era Globalisasi.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini para penulis dapat difromulasikan simpulan sebagai berikut :
1. Berkaitan dengan Politik Hukum Agraria Indonesia pada arus Globalisasi, politik agraria yang dianut UUPA adalah politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Melalui Hak  Menguasai  Negara,  pemerintah  berkewajiban  mengatur  agar  tanah-tanah dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  (secara  kualitas  mupun kuantitas). Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan  sengketa  dan konflik yang  berkepanjangan  perlu dilakukan pengkajian  ulang  dalam  bentuk  kebijakan  pro  rakyat  yang  konkrit  dalam  rangka menghadapi arus Globalisasi.
2. Upaya pemberdayaan rakyat di bidang agraria pada arus globalisasi ditandai dengan gaung  Reformasi  Agraria,  Reformasi  Agraria  sendiri  merupakan  upaya  melakukan reformasi hukum agraria nasional yang selama ini cenderung melemahkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah. Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang  perlu  direformasi  dalam  rangka  adaptasi  arus  Globalisasi  antara  lain  Aspek  Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku – buku
Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia, Bandung, CV Mandar Maju, 2006
Firman  Muntaqo,  “Hukum  Agraria  dan  Globalisasi  Perdagangan  Dunia”,  Simbur  Cahaya,
No.09 Tahun IV, januari 1999.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
Perubahan  Politik,  Sengketa,  dan  Agenda  Pembaruan  Agraria  di  Indonesia  :  Reformasi Agraria”, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam Journal International Sociology, edisi March 2003 Vol 18 (1).
Satjipto rahardjo, ilmu hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Ahkam,
Vol. 5 No. 2, Juli 2017.
Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan  Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV Ramadja Karya. 1988.
Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20,  Alumni, Bandung, 1994.
Titik Tri Wulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
Umar ma’ruf, Hukum di Bidang Pertanahan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan I, Semarang, 2010
Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe : Britain, France, Italy, Germany, 3th edition, Oxford, Oxford University Press.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah
International Labour Organization, Globalization and its impact, research, 2023

## C. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Lain
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
D. Sumber Lain
https://regional.kompas.com/read/2019/05/22/07363211/gubernur-ntt-kita-mau-tidak- ada-manusia-yang-tinggal-di-pulau-komodo, diakses tgl 9 oktober 2023
https://tirto.id/yang-terjadi-di-pulau-pari-di-kasus-sengketa-tanah-warga-vs-swasta-cHuk,
diakses tgl 9 oktober 2023
https://www.walhi.or.id/pemerintah-didesak-hentikan-penggusuran-ribuan-masyarakat-di- pulau-rempang-untuk-kepentingan-investasi-skala-besar diakses tgl 9 oktober 2023