## PROBLERMATIKA ALOKASI DAN DISTRIBUSI ANGGARAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN

## Ansar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu

## Abstrak
Pembiayaan  kesehatan  sejatinya  digunakan  untuk  sebesar-besarnya  memenuhi  kebutuhan masyarakat,  anggaran  kesehatan  dapat  dikatakan  sebagai  intrumen  pemerintah  dalam  hal pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga Negara. Secara normative anggaran kesehatan telah digaris tegaskan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal 170 tentang pembiayaan dikatakan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, dan 2/3 dari dana tersebut diperuntukan untuk belanja publik, kususnya untuk rakyat miskin perempian, dan anak terlantar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penulisan  hukum  normative,  yaitu  bagaimana melihat implementasi anggaran kesehatan melalui norma/kebijakan anggaran di sulawesi tengah, diantaranya  yaitu  PERGUB/73/2015  tentang  penjabaran  perubahan  APBD  Propinsi    sulawesi tengahdalam menganalisis data penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan ketidaknyambungan antara tujuan  pembiayaan  yang  telah  dibuat  melalui  undang-undang  kesehatan  dan  implementasi anggran. Tujuan seharusnya untuk kesejataraan masyarakat. Anggran sebagian besar digunakan untuk  belanja  aparatur  bukannya  belanja  public.  Sebagai  contoh  penulis  kemukakan  be;anja perjalanan dinas di dinas kesehatan dengan jumlah yang tidak wajar yaiu sebesar 13 milyar lebih. Dalam  implementasinya  beberapa  kegiatan  yang  satu  kegiatan  mendapatkan  biaya  perjalanan dinas sebesar 1 milyar. Dilain pihak belanja modal untuk pertambahan asset bagi dinas kesehatan mendapatkan porsi yang sedikit hanya 13 peren dari total anggaran atau sekitar 6 milyar lebih.

## A. PEDAHULUAN.
Pada  alinea  ke  empat  Undang-undang  Dasar  Negara  Republic  Indonesia  1945  di tegaskan pemerintahan Indonesia dibangun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial”.,  tentunya  Bapak pendiri bangsa kita sadar dan mengetahui betul arti pentingnya pemerintahan didirikan untuk membangun bangsa Indonesia seutuhnya. Selanjutnya bapak pendiri bangsa sadar betul  bahwa  Negara  Indonesia  di  buat  bukan  hanya  sebagai  pelindung  namun  sebagai penjamin bagi terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak masyarakat.
Bersarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  mengisyaratkan  bahwa  setiap  individu,  keluarga  dan masyarakat  berhak  memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya,  dan  negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yang  merata,  adil  dan  terjangkau  bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin  akses  penduduk  miskin  terhadap  pelayanan  kesehatan,  Salah  satunya  ialah menjamin tata kelola pelayanan kesehatan yang baik dan alokasi serta distribusi anggaran kesehatan yang memadai.
Disebutkan dalam Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan dalam pasal 170 bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan  yang  berkesinambungan  dengan  jumlah  yang  mencukupi,  teralokasi  secara adil,  dan  termanfaatkan  secara  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  untuk  menjamin terselenggaranya  pembangunan  kesehatan  agar  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  setinggi-tingginya.  Selanjutnya  pada  aar  dua  dan  tiga  disebutkan  bahwa) Unsur-unsur  pembiayaan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud)  terdiri  atas  sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan dan  Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.
Visi  pemerintah  sulawesi  tengah  ialah  mensejajarkan  Sulawesi  tengah  dengan provinsi maju di kawasan timur indonesia dalam pengembangan agribisnis dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya  manusia yang berdaya saing pada tahun 2020. Kebijakan  kesehatan  diuangkan  dalam  misi  pemerintah  Sulawesi  tengah  “Peningkatan kualitas  sumberdaya  manusia  yang  berdaya  saing  berdasarkan  keimanan  dan ketakwaan.Peningkatan  kualitas  SDM  yang  berdaya  saing  berdasarkan  keimanan  dan ketakwaan  adalah  merupakan  salah  satu  agenda  yang  menjadi  prioritas  dimasa pemerintahan mendatang.  Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada  peningkatan  akses  masyarakat  terhadap  pendidikan  dan  meningkatnya  mutu pendidikan.  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berdaya  saing  tersebut  seiring dengan  upaya  peningkatan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  karena penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  akan  berdampak  pada  peningkatan produktivitas  dan  daya  saing  serta  akan  memacu  terciptanya  kreatifitas  dan  inovasi. Penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  juga  akan  menciptakan  sumber  daya manusia  berdaya  saing  sehingga  akan  tercapainya  pembangunan  ekonomi  yang  makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui  peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan  yang  antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan . Salah satu Visi Misi  serta  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  Kepala  daerah  provinsi  Sulawesi  tengah tahun  2011-2016  yang  tertuang  dalam  RPJMD  ialah  memperbaiki  tingkat  kesehatan masyarakatnya.  Dan  untuk  menjawab  terlaksananya  visi  misi  serta  tujuan  dan  sasaran tersebut maka sangat juga ditentukan oleh SKPD dan dinas Kesehatan dalam menerjemah kan  visi  misi  serta  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  tersebuat  kedalam  program  dan kegiatannya dan penganggaran.
Anggaran  kesehatan  di  propinsi  Sulawesi  tengah  tahun  2015  sebesar  Rp. 3.125.935.837.108 atau  10.01 dari total anggaran 1 . Anggaran tersebut  berasal  dari tiga dinas, yaitu Dinkes Propinsi Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Madani dan  Rumah Sakit Undata. 2 Anggaran  tersebut  didistribusi  untuk  dinas  kesehatan  sebesar  Rp. 68.713.110.351,  di  idtribusi  untuk  rumah  sakit  undata  Rp.  160.084.340.874  dan distrusikan untuk rumah sakit madani sebesar Rp. 83.992.323.858.
Anggaran  sebesar  itu  sejatinya  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kesejateraan rakyat, sesuai dengan tujuan pembiayaan kesehatan menurut undang-undang kesehatan yaitu ; Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan  yang berkesinambungan  dengan  jumlah  yang  mencukupi,  teralokasi  secara  adil,  dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan  kesehatan  agar  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  setinggi- tingginya.
Hasil studi penulis beberapa tahun yang lalu 3 , anggaran kesehatan disulawesi tengah tidaklah  sesuai  dengan  tujuan  pembiayaan  diatas.  Terjadi  ketidaknyambungan  antara kebijakan dan pengelolaan anggaran dinas kesehatan.
Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana anggaran kesehatan di dinas kesahatan pada tahun  2015  teralokasi  dan  terdistribusi.  Apakah  telah  memenuhi  tujuan  pembiayaan kesehatan ataukah hanya memenuhi hasrat aparatur sipilnya.

## B. PEMBAHASAN

## Gambaran  Umum  Kebijakan  Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Propinsi  Sulawesi

## Tengah
Rencana  Strategis  (Renstra)  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun  2011-2016  merupakan  penjabaran  dari dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Bidang  Kesehatan  (RPJPK)  dengan harapan  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  ditunjukkan  dengan membaiknya  berbagai  indikator  pembangunan  sumber  daya  manusia,  seperti  derajat kesehatan,  status  gizi  masyarakat  ,meningkatnya  kesetaraan  gender,  meningkatnya tumbuh  kembang  optimal,  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak,  terkendalinya  jumlah dan  pertumbuhan  penduduk,  serta  menurunnya  kesenjangan  antar  individu,  antar kelompok masyarakatdan antar daerah.
1 Hasil  kajian  penulis  angaran  kesehatan  pada  tahun  2015  (murni)  yang  tertuang  pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 Tntang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi tengah hanya Rp 234.104.328.643 atau sekitar 8,25% dari total anggaran diluar gaji.
2 Penulis kelolala dari peraturan Gubernur  Propinsi Sulawesi tengah Nomor 73 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang di tetapkan pada 28 oktober 2015
3 Lihat  jurnal  prespektif  jurnal  kesehatam  masyarakat  fakultas  ilmu  kedokteran  dan kesehatan masyarakat Vol. 2 No.2. hal 07-10.
Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun oleh Tim  Penyusun    Dinas  Kesehatan  Sulawesi  Tengah  yang  dituangkan  dalam  Surat Keputusan  Bidang  Kesehatan 4 ,  dengan  berdasarkan  kepada  landasan  idiil  Pancasila, landasan  konstitusional  UUD  1945  dan  landasan  operasional  adalah  seluruh  Peraturan Perundangan  yang  berlaku  dan  terkait  dengan  Renstra.  Penyusunan  Renstra  ini dilaksanakan  secara  internal  yang  dibagi  dalam  kelompok  kerja,  didiskusikan  dan diseminarkan  secara  lintas  program  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah, selanjutnya diseminarkan lintas sektoral ,pemangku kebijakan di bidang kesehatan dan petugas  Kabupaten/Kota  dan  Puskesmas  untuk  mendapatkan  masukan-masukan  guna perbaikan dan penyesuaian.
Dengan  mempertimbangkan  perkembangan  masalah  dan  berbagai  kecenderungan pembangunan  kesehatan  kedepan,  serta  realisasi  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan sebelumnnya,  maka  dalam  Rencana  Strategis  telah  ditetapkan  Visi  Pembangunan Sulawesi  Tengah  Tahun  2011  s.d  2016    yaitu    “ MASYARAKAT  SULAWESI TENGAH  MANDIRI  UNTUK  HIDUP  SEHAT  MENUJU  PENINGKATAN KUALITAS  SDM  YANG  BERDAYA  SAING ” artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan  kesehatan,  baik  yang  disebabkan  karena  penyakit  termasuk  gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
Untuk dapat mewujudkan Visi Sulawesi Tengah Sehat guna mendukung terwujudnya Masyarakat  yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang sadar, mau, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan  yang  dihadapi,  sehingga  dapat  terbebas  dari  gangguan  kesehatan,  baik  yang disebabkan  karena  penyakit  termasuk  gangguan  kesehatan  akibat  bencana,  maupun lingkungan  dan  perilaku  yang  tidak  mendukung  untuk  hidup  sehat  sebagaimana  hal tersebut telah dirumuskan pada Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 20011– 2016 sebagai berikut :
1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan
2. Mendorong  Kemandirian  Masyarakat  Untuk  Hidup  Sehat  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan.
3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan
4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan,  Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir.
5. Meningkatkan  Kerjasama  Antar  Lembaga  Pemerintah  ,  Swasta.Organisasi  Dalam
Konteks Kemitraan,
4 Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenagh Nomor :900/15.12  tanggal 22 tentang Penetapan Tim Penyusunan Restra Tahun  2011–2016
Mewujudkan misi diatas dirumuskan 16 sasaran dinas kesehatan propinsi Sulawesi tengah tahun 2015. Sasaran tersebut yaitu ; 5
Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan  terjangkau  oleh  masyarakat.Terpenuhinya  sarana  dan  prasarana  dan  peralatan kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sesuai  standard  dan  aman.  Meningkatnya Penduduk  miskin  dan  kurang  mampu  yang  mendapat  jaminan  kesehatan.  (Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga. Pengendalian  Penyakit  Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
Meningkatnya  kualitas  air  minum  dan  dan  sanitasi  dengan  pengendalian  resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat  umum, tempat  pengelolaan makanan tempat  pengelolaan  pestisida  dan  kegiatan  klinik  sanitasi  serta  pemantauan  AMDAL. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran  tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem  kesehatan  Terselenggaranya  upaya  advokasi,  bina  suasana  dan  penggerakan masyarakat  yang  berhasilguna  dan  berdayaguna  dalam  rangka  meningkatkan  perilaku sehat  individu,  keluarga  dan  masyarakat    serta  peran  serta  masyarakat  dalam  setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas  program,  lintas  sektor,  swasta  dan  masyarakat.  Meningkatnya  mutu  pelayanan laboratorium  kesehatan  Meningkat  nya  pembinaan  laboratorium  kesehatan  secara berjenjang.  Terlaksananya  Sistem  Informasi  Kesehatan    Terintegrasi.  Terlaksananya sistem  surveilans  epidemiologi  kesehatan  dan  respon  cepat  KLB.  Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana.
Dan  untuk  mewujudkan  sasaran  diatas  maka  disusunlah  program-program  dinas kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu ;
NO REKENING NAMA PROGRAM ANGGARAN 1 1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,405,579,652.00 2 1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,910,274,636.00 3 1.02 . 1.02.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 235,736,000.00 4 1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,722,097,980.00 5 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3,537,308,526.00 6 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6,666,579,860.00 7 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,255,567,420.00 8 1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 616,496,000.00 9 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5,504,520,321.00
5 Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 2015
10 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Upaya Kesehatan Perorangan 3,233,983,293.00 11 1.02 . 1.02.01 . 34 Program Sumber Daya Kesehatan 4,899,998,200.00 12 1.02 . 1.02.01 . 35 Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan 3,996,903,947.00 13 1.02 . 1.02.01 . 36 Program Pengembangan Survailans Epidemologi & SIK 1,175,667,000.00 14 1.02 . 1.02.01 . 37 Program Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra 867,394,929.00

## Problematika Alokasi Anggaran pada dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
Secara teknik anggaran diartikan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial, sedangkan  penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan  suatu anggaran.  Sistem  anggaran  kinerja  pada  dasarnya  merupakan  sistem  yang  mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan dan sasaran program. Penetapan sistem  anggaran  kinerja dalam penyusunan anggaran  dimulai  dengan perumusan  program  dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan
program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan
unit kerja yang bertanggung  jawab  atas pelaksanaan program,
serta  penentuan  indikator  kinerja  yang  digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam  mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
Pengertian diatas adalah mengandung prinsip monny follow function . Uang haruslah mengikuti  fungsi  bukan  malah  sebaliknya  yaitu  fungsi  mengikuti  uang.  Penganggaran tidak  lepas  atau  menyatu  dengan  system  perencanaan  yang  telah  di  tetapkan  dalam undang-undang  system  perencanaan  dan  pembangunan  nasional.  Perencanaan  adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Sedangkan  “Pembangunan Nasional adalah upaya  yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai  tujuan  bernegara”.  Perencanaan  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  usaha menentukan cara terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pernyataan rencana pembangunan itulah yang akan dibiayai melalui APBN/D. dalam anggaran  urusan  kesehatan  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan).  Dinyatakan  pada Pasal  170 :  Besar  Anggaran
46.133.786. 446, 00 47.414.342. 916, 00 21.777.850. 279, 00 21.298.767. 435, 00 67,93 69,00 32,07 31,00 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00 30.000.000.000,00 35.000.000.000,00 40.000.000.000,00 45.000.000.000,00 50.000.000.000,00 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015
LANGSUNG
TIDAK LANGSUNG ANGGARAN DINAS KESEHATAN 2015 MURNI  67,911,636,725.00 PROSENTASE  68,713,110,351.00
kesehatan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten/kota dialokasikan  minimal  10%
(sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
Besaran  anggaran  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) diprioritaskan  untuk  kepentingan  pelayanan  publik  yang besarannya  sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja negara  dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Alokasi  pembiayaan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan  untuk  pelayanan  kesehatan  di  bidang pelayanan  publik,  terutama  Bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlanta r (PASAL 172)
Analisis  Pasal  170  UU  Kesehatan  Dalam  PERGUB/73/2015  Tentang  Penjabaran

## Perubahan APBD 2015 Propinsi Sulawesi Tengah
Untuk  memenuhi  hak-hak  kesehatan  masyarakat,  Pasal  170  UU  kesehatan mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mealokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % dalam APBD. berikut ini gambaran alokasi anggaran kesehatan berdasarkan penulis olah dari  PERGUB/73/2015 Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2015.
Urusan  kesehatan  terdiri dari  Dinas  Kesehatan  Propinsi
Sulawesi  Tengah,  Rumah  Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani. PERGUB/73/2015 dialokasikan sebagai berikut : a. Anggaran  dinas  kesehatan
sebelum perubahan sebesar 46,133,786,446.00  dan  setelah perubahan sebesar 47,414,342,916.00 b. Rumah sakit UNDATA sebelum perubahan dialokasikan sebesar 119,407,266,494 dan sesudah perubahan dialokasikan sebesar 160,189,527,435
c. Sedangkan rumah sakit Madani sebelum perubahan dialokasikan
46,785,425,424.00 dan sesudah perubahan sebesar 83,992,323,858.00
Alokasi  diatas,  jelas  bertentangan  dengan  undang-undang  kesehatan.  Kususnya alokasi sebelum perubahan yang dianggarakan hanya 8.25 %. Dalam penjelasan undang- undang kesehatan disebutkan bahwa Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

## Problematika Distribusi Anggaran Kesehatan Di sulawesi Tengah Tahun 2015
Setelah menetapkan alokasi anggaran kesehatan, pemerintah diwajibkan melakukan pendististribuasian  terhadap  anggaran  kesehatan  tersebut.    Dengan  memprioritaskan golongan  marginal  disebutkan  dalam  UU  kesehatan  disebutkan  “Besaran  anggaran kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diprioritaskan  untuk
234.104.328.643 312.789.775.083 8,25 10,01 - 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 MURNI PERUBAHAN PROSENTASE ANGGARAN URUSAN

## KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015
MURNI  2,837,564,141,400.00
PROSENTASE  3,125,935,837,108.00
kepentingan  pelayanan  publik  yang besarannya  sekurang-kurangnya  2/3  (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah”.  “kepentingan  pelayanan  publik”  dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan preventif, pelayanan promotif, pelayanan  kuratif,  dan  pelayanan  rehabilitatif  yang  dibutuhkan  masyarakat  dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan efektif dengan  mengutamakan  pelayanan  preventif  dan  pelayanan  promotif  dan  besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari APBN dan APBD.
Alokasi 10 % persen anggaran kesehatan diatas telah di distribusikan menjadi belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Setengah  lebih  dari  anggaran  kesehatan  telah didistribusikan  kedalam  belanja  langsung,  yaitu  56  %  psebelum  perubahan  dan meningkat  menjadi  70%  setelah  perubahan.  Hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan penulis digambarkan sebagai berikut :
Sudah  seharusnya  komitmen  belanja  yang  baik  adalah  memperbesar  Belanja Langsung (BL) dari Belanja Tidak Langsung (BTL). Sebab belanja langsung merupakan belanja  yang  mendukung  semua  progam 6 dan  Kegiatan-kegiatan 7 pemerintah.  Namun Tingginya belanja langsung tidaklah menjamin kualitas anggaran kesehatan. Bahkan di beberapa  studi  penulis  yang  lainnya  menunjukan  bahwa  belanja  langsung  anggaran pemerintah  tiaklah  berkualitas.  Serapan  anggaran  lebih  besar  pada  belanja  aparatur ketimbang belanja public, hal ini terjadi disemua sector/entitas. Problemmatikanya adalah apakah belanja langsung telah dinikmati oleh masyarakat ataukah sebaliknya, besarnya belanja langsung dijadikan modus sebesar-besarnya bagi belanja aparatur.

## Problermatika Pendistribusian Belanja Langsung (BL) Anggaran Kesehatan
6 Program  adalah  penjabaran  kebijakan  SKPD  dalam  bentuk  upaya  yang  berisi  satu  atau  lebih kegiatan  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  disediakan  untuk  mencapai  hasil  yang  terukur  sesuai dengan misi SKPD.
7 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan  sumber  daya  balk  yang  berupa  personil  (sumber  daya  manusia),  barang  modal  termasuk peralatan  dan  teknologi,  dana,  atau  kombinasi  dari  beberapa  atau  kesemua  jenis  sumber  daya  tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
131.967.0 66 .94 6, 0 0 217.068.7 8 2. 20 6, 00 102.137.2 6 1. 69 7, 00 95.720.99 2 .8 77, 0 0 56,37 69,40 43,63 30,60 0,00 50.000.000.000,00 100.000.000.000,00 150.000.000.000,00 200.000.000.000,00 250.000.000.000,00 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 LANGSUNG TIDAK LANGSUNG TOTAL ANGGARAN URUSAN KESEHATAN TAHUN 2015 MURNI  234,104,328,643.00
PROSENTASE  312,789,775,083.00
kualitas  BL  dilihat  dari  bagaimana  pendistribuasian  BL  kedalam  Belanja  Pegawai Belanja  Barang  dan  Jasa  dan  Belanja  Modal.  Hasil  olah  data  yang  dilakukan  penulis, pendistribusian belanja langsung kedalam 3 belanja tersebut sebagai berikut;
Distribusi  diatas  menggambarkan  anggaran  kesehatan  kurang  berpihak  terhadap pembangunan  kesehatan.  Sebagian  besr  anggaran  dihabiskan  pada  belanja  barang  dan jasa, yang biasanya diartikan sebagai belanja habis pakai, atau belanja yang manfaatnya tidak ditujukan untuk jangka panjang. Belanja barang dan jasa biasanya digunakan untuk perjalanan dinas, makan dan minum pegawai, belanja jasa kantor dan belanja habis pakai lainnya.Sementara  Belanja  modal  peruntukannya  sebagai  belanja  asset  mendapatkan porsi yang peling rendah. Bahkan sebelum perubahan hanya pendapatkan porsi 13% dan sesudah perubahan hanya 22%. Mengingat fasilitas kesehatan di Sulawesi tengah masih perlu banyak perrbaikan dan penambahan wajib kiranya belanja modal mendaptkan porsi yang lebih dari kedua pokok belanja diatas.
Sedangkan  belanja  pegawai  yang  untuk  honorarium  PNS  maupun  Non  PNS mendapatkan  porsi  yang  lebih  tinggi  yaitu  21%  dan  sesudah  perubahan  mendapatkan 28%. Naif jika belanja honor lebih tinggi dibandingkan belanja asset (belanja Modal).

## Problematika Distribusi Belanja Barang Dan Jasa
Pembahan  ini  mencoba  memotret  distribusi  belanja  barang  dan  jasa  dalam  belanja langsung yang mendapatkan porsi lebih besar dari pada belanja lainnya. Berikut ini hasil analisa data penulis terhadap distribusi belanja barang dan jasa tahun 2015.
28.719.22 1 .0 00, 0 0 60.883.27 9 .0 00, 0 0 85.200.13 3 .4 43, 0 0 107.495.4 6 7. 20 3, 00 18.048.71 2 .5 03, 0 0 48.712.03 3 .0 03, 0 0 21,76 28,05 64,56 49,52 13,68 22,44 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 - 20.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00 80.000.000.000,00 100.000.000.000,00 120.000.000.000,00 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA LANGSUNG ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2015 MURNI  131,967,066,946.00 PERUBAHAN  217,068,782,206.00
Ada  26  mata  anggaran  yang  tersebar  pada  belanja  barang  dan  jasa  diatas.  Ada beberapa  kesimpulan  yang  diambil.  Pertama,    Sebagian  besar  pemanfaatan  anggaran tersebut  dibarang  habis  pakai  yang  kurang  lebih  dari  satu  tahun.  Kedua  pemanfaatan belanja barang dan jasa sebagian besar untuk belanja aparatur yang harusnya digunakan untuk belanja pelayanan public. Perjalanan dinas dalam daerah mendapatkan jatah paling banyak yaitu 13 milyar rupiah lebih, kemudian belanja jasa kantor sebanyak 6.7 Milyar, kemudian  perjalanan  luar  daerah  sebesar  3  milyar  lebih,  kemudian  belanja  cetak  dan pengadaan sebesar 2,8 Milyar dan belanja makan minum pegawai sebesar 2% dari total anggaran barang dan jasa. Anggaran perjalanan dinas sebanyak 13,3 milyar pada dinas kesehatan  terdiri  dari  10  milyar  perjalanan  dalam  daerah  dan  3  milyar  perjalanan  luar daerah, dirasakan kurang layak.

## Problematika Distribusi Belanja Pegawai
Bagian  ini  mencoba  memotret  distribusi  belanja  pegawai,  atau  biasanya  dikenal dengan  belanja  honorarium.  Dalam  mata  anggaran  belanja  pegawai  ini  didistribusi menjadi belanja/honorarium pegawai/PNS dan honorarium Non PNS. Dari total anggaran barang  dan  jasa  terpakai  sebesar  6,9%  untuk  honorarium.Dapun  distribusi  belanja honorarium sebagai berikut :
1.481.965 .85 1, 0 0 3.075.037 .67 3, 0 0 6.619.409 .90 0, 0 0 3.033.000 .00 0, 0 0 2.221.351 .09 5, 0 0 41.200.00 0, 00 30.750.00 0, 00 457.547.8 4 8, 0 0 15.150.00 0, 00 105.486.0 0 0, 0 0 41.500.00 0, 00 167.604.0 0 0, 0 0 2.633.885 .50 5, 0 0 849.620.9 9 9, 0 0 31.250.00 0, 00 129.000.0 0 0, 0 0 267.394.8 4 0, 0 0 632.465.0 0 0, 0 0 8.411.581 .21 1, 0 0 3.323.298 .02 0, 0 0 3,25 6,75 14,53 6,66 4,87 0,09  0,07 1,00 0,03  0,23  0,09  0,37 5,78 1,86 0,07  0,28  0,59 1,39 18,46 7,29 - - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 - 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00 B el an ja B ah an P ak ai H ab is B el an ja B ah an A tau … B el an ja Jas a Ka nt o r B el an ja P re m i Asu ran si
B el an ja C et ak D an … B el an ja Se wa R um ah / … B el an ja Se wa S ar an a… B el an ja P er awat an … B el an ja Se wa… B el an ja P ak ai an D in as … B el an ja P ak ai an K er ja B el an ja P ak ai an K hu su s… B el an ja P em el iha raan R A P A T TA M U H A R IA N /P EG A W A I P A SI EN KE G IA TA N D A LA M D A ER A H LUA R D A ER A H LUA R N EG ER I

## distribusi Belanja Barang Dan Jasa
DINAS KESEHATAN  46,133,786,446.00 PROSEENTASE
Selain  gaji  dan  tunjangan  lainnya,  PNS  juga  mendapatkan  anggaran  /  honorarium ataU pekrjaannya yaitu sebesar

## Problematika Distribusi Belanja Modal
Belanja modal biasa dikategorikan sebagai belanja modal aparatur dan belanja modal yang peruntukannya langsung untuk  masyarakat (belanja pelayanan public). Dari hasil olah data penulis ditemukan sebagai berikut ;
Porsi belanja modal dalam APBD 2015 baik murni maupun perubahan, mendapatkan porsi  yang  paling  sedikit.  APBD  Murni  hanya  mealokasikan  sebesar  18  Milyar    atau sebesar 13,68 % dari total anggaran belanja langsung. Sementara pada APBD perubahan mengalokasikan 40,7 Milyar atau sekitar 22,44 % dari total anggaran belanja langsung.
Kualitas anggaran belanja modal diatas jika diliat, lebih didominasi dengan belanja modal  aparatur,  misalnya  belanja  pembelian  Laptop  sebesar  685  juta  (1.45%),  belanja
1.050.000 .00 0, 0 0 35.100.00 0, 00 2.649.500, 0 0 1.054.500 .00 0, 0 0 80.879.70 0, 00 278.589.0 0 0, 0 0 881.025.6 9 9, 0 0 683.989.9 4 2, 0 0 43.700.00 0, 00 269.079.9 4 0, 0 0 101.360.0 0 0, 0 0 207.000.0 0 0, 0 0 17.500.00 0, 00 2.668.533 .72 2, 0 0 210.000.0 0 0, 0 0 2,30 0,08 0,01 2,31 0,18 0,61 1,93 1,50 0,10 0,59 0,22 0,45 0,04 5,86 - 0,46 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 - 500 .000.0 00,00 1.00 0.000 .000,0 0 1.50 0.000 .000,0 0 2.00 0.000 .000,0 0 2.50 0.000 .000,0 0 3.00 0.000 .000,0 0 B el an ja M o d el T an ah - Pen ga d aa n Ta n ah U n tu k B an gu n an B u ka n
G ed u n g
B el an ja Mo d al P er al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t- al at B es ar D ar at B el an ja M o d al Per al at an d an M es in
- Pen ga d aa n A la t- al at B an tu B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t A n gk u ta n D ar at B erm o to r B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t U ku r B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t Kan to r B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t R u m ah T an gg a B el an ja M o d al Per al at an d an M es in
- Pen ga d aa n K o m p u ter B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n M ej a D an Ku rs i Ker ja /R ap at Peja b at B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t St u d io B el an ja M o d al Per al at an d an M es in
- Pen ga d aa n A la t Ko m u n ik as i B el an ja M o d al Per al at an d an M es in
- Pen ga d aa n A la t Ked o kt er an B el an ja M o d al Per al at an d an M es in - Pen ga d aa n A la t Perag a/ Pr ak tek Sek o la h B el an ja M o d al G ed u n g d an B an gu n an - Pen ga d aa n B an gu n an G ed u n g Tem p at K er ja B el an ja M o d al G ed u n g d an
B an gu n an - Pen ga d aa n B an gu n an R am b u -R am b u
B el an ja M o d al J al an , I ri ga si d an
Ja ri n ga n - Pen ga d aa n In st al as i
G ar d u L is tr ik

## DISTRIBUSI BELANJA MODAL
DINAS KESEHATAN  46.133.786.446,00 PROSEENTASE 1.560.825 .00 0, 0 0 2.857.200 .00 0, 0 0 3,43 6,27 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 - 500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00 HONORARIUM PNS HONORARIUM NON PNS GRAFIK BELANJA PEGAWAI DINAS KESEHATAN  46,133,786,446.00 PROSEENTASE
kenderaan dinas 1 milyar (2.18%), belanja peralatan rumah tangga sebesar sebesar 888 juta  (1,89  %)  dll.  Belanja  modal  harusnya  diarahkan  untuk  sebesar-besarnya  belanja pelayanan public.

## C. PENUTUP
Hasil pembahan diatas, penulis berkesimpulan bahwa;
1. Penulis  beranggapan bahwa dalam pengalokasian dan pendistribusian anggaran kesehatan  kususnya  anggaran  kesehatan  Dinas  Kesehatan  Propinsi  Sulawesi Tengah tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh UU Kesehatan, yaitu : Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan  dengan  jumlah  yang  mencukupi,  teralokasi  secara  adil,  dan termanfaatkan  secara  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  untuk  menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan  agar  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
2. Dalam  pengalokasian  anggaran  kesehatan  di  Propinsi  Sulawesi  Tengah  telah memenuhi ketentuan pasal 171 UU Kesehatan  ayat (2) yaitu sebesar 10 % dari total  APBD  Propinsi  Sulawesi  Tengah  pada  Tahun  2015  sesuai  dengan PERGUB/73/2015 Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2015,  walaupun APBD murni  (sebelum  perubahan  anggaran  kesehatan  propinsi  Sulawesi  tengah  tidak mencukupi dari ketentuan diatas, yaitu sebesar  8,25%.
3. Amanat Pasal 171 UU Kesehatan ayat (3) yaitu anggaran kesehatan diprioritaskan untuk  kepentingan  pelayanan  publik yang  besarannya  sekurang-kurangnya  2/3
(dua  pertiga)  dari  anggaran  kesehatan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara    dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Menurut  penulis  tidak jelasnya  konsep  2/3  ini  diterapkan  kedalam  akutansi  pemerintah  yang  dianut kedalam APBD.  2/3 dipahami bias oleh pemerintah sehingga distribusi anggaan kesehatan banyak terdistribsi kedalam belanja aparatur
4. Dalam  hal  pendistribusian  anggaran  kesehatan,  belanja  aparatur  sangat mendominasi  dibandingkan  belanja  public.  Perjalanan  dinas  mendapatkan  orsi tertinggi  yaitu  28,46%  dari  total  anggaran  belanja  kesehatan  atau  sekitar  13,55 milyar rupiah. Sementara belanja modal untuk keperluan asset kesehatan hanya mendapatkan  hanya  mendapatkan  porsi  6  milyar  dari  total  anggaran.  Bahkan jumlah belanja jasa kantor yang digunakan untuk ATK dll lebih besar jumlahanya dibandingkan  belanja  modal  dinas  kesehatan.  Belanja  jasa  kantor  mendapatkan jumlah  belanja  sebesar  Rp.  6.748.249.343  atau  14  %  dari  totl  belanja  dinas kesehatan sedangkan belanja modal sebesar Rp 6.233.686104 atau 13% dari totl anggaran.
5. Dalam  distribusi  perkegiatan,  belanja  aparatur  juga  sangat  mendominasi. Kususnya  perjalanan  dinas,  bahkan  dalam  satu  kegiatan  ada  jumlah  belanjanya mencapai lebih dari 1 milyar rupiah.
Adapun saran dari penelitian ini, yaitu:
1. Ketidaksesuaian  tujuan  pembiayaan  kesehatan  dengan  implementasi  diatas, diakibatkan tidak mampunya system akutansi pemerintah yang diterapkan dalam APBD  dalam  menerapkan  pasal  170,  maka  penulis  menyarankan  adanya pengaturan  spasifik  dalam  system  akutansi  pemerintah  dalam  hal  pembiayaan kesehatan  hal  ini  dilakukan  rangka  menjamin  tercapainya  tujuan  pembiayaan kesehatan.
2. Adanya pengaturan yang ketat dan terukur dalam belanja aparatur dalam belanja langsung. Kususnya dalam belanja perjalanan, belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor dan blanja makan dan minum pemerintah. Terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan belanja diatas dikarenakan tidak adanya batasan tersebut.
3. Kata  minimal  dalam  undang-undang  kesehatan,  seharusnya  tidak  dipahami anggaran  minimal,  perlunya  perubahan  kata  minimal  10%  dari  APBD  haruslah diartikan lain, yaitu untuk memenuhi sebesar-besarnya hak-hak kesehatan warga Negara.