Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 228-237

## ANALISIS PENENTUAN METODE PENETAPAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDUNG

## ANALYSIS OF DETERMINATION METHOD FOR DETERMINATION OF ABBATOIR RETRIBUTION TARIFF IN MEETING THE LOCAL REVENUE TARGET IN BANDUNG CITY
Achmad Firman 1 , Andre Revianda Daud, Hermawan 2
1 Departemen Sosial dan Ekonomi Pembangunan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor Sumedang
2 Departemen Produksi Ternak, Fakultas Peternakan Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor Sumedang Email: ahmadpedum@yahoo.com
(Diterima 06-12-2019; Disetujui 12-01-2020)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  target  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  mampu dicapai dari retribusi RPH di Kota Bandung dan model penentuan tarif retribusi yang terbaik yang dapat digunakan untuk pencapaian target PAD. Penelitian ini dilakukan di RPH Ciroyom dan RPH Cirangrang.  Data  sekunder  dari  Dinas  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Bandung  menjadi  data  utama untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target PAD yang ditetapkan di atas Rp 1,5 milyar  sangat  sulit  dicapai  apabila  sapi  yang  dipotong  di  bawah  30.000  ekor  per  tahun.  Adapun model yang terbaik yang mendekati capaian target PAD dan memberikan rasa keadilan yang tinggi adalah model 3 ( weight based model ).
Kata Kunci: sapi potong, tarif, retribusi, RPH

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  local  revenue  target  (PAD)  that  can  be  achieved  from  the  RPH retribution in the Bandung city and the model of determining the best retribution rates that can be used to achieve the PAD target. The location of this research was conducted in Ciroyom RPH and Cirangrang RPH. Secondary data from the Food and Agriculture Office Bandung is the main data to be analyzed. The results showed that the PAD target set above Rp. 1.5 billion is very difficult to achieve if cattle are slaughtered below 30,000 head per year. The best model that approaches the PAD target achievement and gives a high sense of justice is model 3 (weight based model).
Key Words: cattle, tariff, retribustion, abbatoir

## PENDAHULUAN
Daging  sapi  merupakan  sumber protein  hewani  asal  ternak.  Permintaan daging  sapi  di  Indonesia  relatif  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  pasokan daging  sapi  dalam  negeri.  Dalam  rangka mengurangi  ketimpangan  antara demand
dan supply daging  sapi  di  dalam  negeri, pemerintah  membuka  kran  impor  baik untuk  sapi  bakalan  ataupun  daging  beku. Pasokan  daging  sapi  dalam  negeri  hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sapi sebesar  30%,  sisanya  berasal  dari  impor. Australia  merupakan  salah  satu  negara
Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung
Achmad Firman, Andre Revianda Daud, Hermawan
pengimpor sapi bakalan dan daging beku terbesar bagi Indonesia.
Isu  yang  mengemuka  saat  ini adalah food  safety .  Keamanan  pangan menjadi  isu  global  yang  menjadi  pusat perhatian karena berkaitan dengan keamanan  pangan  yang  akan  dikonsumsi oleh  manusia,  termasuk  daging  sapi. Daging sapi berasal dari sapi hidup  yang harus  diberi  perlakuan  sebelum  menjadi daging dan produk turunannya.
Subadyo  (2017)  menyatakan  bahwa Rumah  Pemotongan  Hewan  (RPH)  adalah tempat  dan  sarana  pelayanan  masyarakat untuk melakasanakan tempat penyembelihan  hewan  secara  benar, tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum  dan  setelah  dipotong  serta tempat pemantauan dan surveilans penyakit  hewan  dan  zoonis  sehingga daging  disediakan  menjadi  aman,  sehat utuh, halal (ASUH). Menurut Tawaf dkk (2013),  RPH  adalah  sebagai  lembaga penyedia  daging  sapi  segar  dari  ternak sapi  yang  dipotong.  Berdasarkan  definisi tersebut semakin jelas bahwa RPH adalah sarana  dan  prasarana  yang  disiapkan untuk pemotongan ternak yang menghasilkan daging yang ASUH.
Aman  artinya  daging  dan  produk lainnya  dari  hasil  pemotongan  ternak diperiksa  oleh  tim  kesehatan  hewan  dan
kesehatan  masyarakat  veteriner  dari pengelola RPH untuk memastikan produk daging  dan  turunannya  aman  untuk dikonsumsi. Sehat artinya ternak sebelum dipotong  ( ante  mortem )  dan  setelah dipotong  ( post  mortem )  akan  diperiksa kesehatannya.  Utuh  artinya  ternak  yang akan  dipotong  tidak  memiliki  cacat  fisik pada  saat  dipotong.  Halal  adalah  ternak yang  dipotong  mengikuti  syariat  Islam tatacara pemotongannya.
Berdasarkan  kategori  di  atas  dapat dipastikan produk daging dan turunannya yang  dihasilkan  RPH  sudah  memenuhi kriteria  aman  untuk  dikonsumsi.  Apabila distribusi  daging  dan  produk  turunannya dari  RPH  ke  luar  RPH  tidak  dilakukan dengan  baik  dapat  menyebabkan  daging yang  dikonsumsi  tidak  higienis.  Oleh karena itu, daging dan produk turunannya yang keluar dari RPH harus menggunakan  peralatan  khusus  agar daging higienis.
Pendirian  RPH  di  suatu  daerah harus  mengikuti  aturan  SNI  01-6159- 1999.  Standarisasi  ini  diberikan  agar RPH yang dibangun mampu menghasilkan daging yang ASUH.
Demikian juga dengan evaluasi kelayakan  RPH  akan  berpedoman  pada SNI  standar  teknis  RPH  dan  SNI  mutu
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 228-237
karkas  dan  daging  sapi  (Aqidawati  dan Sutopo, 2017).
Ada beberapa hal yang menyebabkan  izin  usaha  RPH  dapat dicabut, yaitu: (1) Kegiatan pemotongan dan/atau  penanganan  dilakukan  di  RPH atau  UPD  yang  tidak  memiliki  izin mendirikan RPH, (2) Melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau  penanganan  daging  ternak ruminansia  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan, (3)
Tidak  melakukan  kegiatan  pemotongan hewan  dalam  jangka  waktu  6  (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan, dan (4) Tidak memiliki NKV (Nomor  Kontrol  Veteriner),  setelah jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan (Rudyanto, 2000).
Penyediaan  RPH  di  suatu  daerah, misalnya  RPH  milik  pemerintah.  adalah tanggung jawab pemerintah daerah karena  RPH  merupakan  salah  satu fasilitas  publik  yang  wajib  dibangun untuk  menjamin  pangan  yang  ASUH. Pembangunan  RPH  harus  didasarkan pada  studi  kelayakan  terlebih  dahulu untuk  memastikan  tingkat  kelayakannya. Selanjutnya,  penenentuan  lokasi  yang akan dijadikan tempat RPH. Lokasi yang akan  dijadikan  RPH  sebaiknya  jauh  dari
pemukiman dan memiliki instalasi pengolahan  limbah  (Lestari,  1994  dalam
Asdar, 2014). Kemudian rancang bangun ( Detail Engineering Design ) RPH dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan RPH. Perizinan usaha RPH harus secara sinergi diurus oleh pemerintah  daerah  yang  bersangkutan sehingga  RPH  yang  dibangun  tidak memiliki masalah di kemudian harinya.
Pelayanan  RPH  yang  diselenggara- kan pemerintah mendapatkan subsidi dari APBD  ataupun  dari  APBN.  Subsidi  atas aktivitas-aktivitas  di  RPH  ditujukan untuk  meringankan  beban  pengguna ( users ) dari RPH. Di satu sisi, pemerintah daerah  diperkenankan  untuk  memungut retribusi  atas  layanan  yang  dilakukan  di RPH.  Hal  ini  didasarkan  pada  Undang- undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 pada undang- undang  tersebut  dikatakan  bahwa  Jenis Retribusi  Jasa  Usaha  adalah:  Retribusi Pemakaian  Kekayaan  Daerah,  Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi  Tempat  Pelelangan,  Retribusi Terminal,  Retribusi  Tempat  Khusus Parkir,  Retribusi  Tempat  Penginapan/ Pesanggrahan/Villa,  Retribusi  Pelayanan Kepelabuhanan,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi
Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung
Achmad Firman, Andre Revianda Daud, Hermawan
Penyeberangan  di  Air,  dan  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Berdasarkan perundang-undangan
tersebut  pemerintah  daerah  diberikan kewenangan  untuk  memungut  retribusi RPH.  Retribusi  ini  bisa  menjadi  salah satu pemasukan pendapatan bagi daerah.
Menurut  Abdul  (2001),  retribusi adalah  sebagai  pungutan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  sebagai  akibat  adanya kontra  prestasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  atau  pembayaran tersebut  didasarkan  atas  prestasi  atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati  secara  perorangan  oleh  warna masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.
Kota  Bandung  merupakan  ibu  kota Provinsi  Jawa  Barat  yang  memiliki  2 (dua) Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah  berdiri  sejak  lama.  Dinas  Pangan dan Pertanian Kota Bandung diberi tugas untuk  mengelola  kedua  RPH  tersebut. Salah  satu  tugas  pokoknya  adalah memungut  retribusi  dari  layanan  RPH. Kekuatan hukum atas pungutan rertribusi RPH,  yaitu  UU  No.  28  Tahun  2009. Selain  itu,    Pemerintah  Daerah  Kota Bandung  juga  telah  memiliki  Peraturan Daerah  No.  11  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  dan  Retribusi  Rumah
Potong  Hewan.  Berdasarkan  dua  aturan tersebut, Pemda Kota Bandung memungut  biaya  retribusi  atas  pelayanan yang diberikan di RPH, seperti penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak,  termasuk  pelayanan  pemeriksaan kesehatan  hewan  sebelum  dan  sesudah dipotong.
Adanya  pendapatan  yang  dapat diperoleh  dari  hasil  pungutan  retribusi  di RPH,  Dinas  Pangan  dan  Pertanian  Kota Bandung  diberi  target  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  RPH.  Selama  ini, target PAD yang ditetapkan kepada Dinas Pangan  dan  Pertanian  Kota  Bandung belum mampu dipenuhi. Oleh karena itu, tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis trend perkembangan jumlah pemotongan  sapi  di  RPH  di  Kota Bandung  dan  menentukan  metode  yang terbaik  yang  dapat  digunakan  untuk penetapan  tarif  retribusi  RPH  di  Kota Bandung agar target PAD yang ditetapkan dapat tercapai.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif. Metode  ini  mendeskripsikan  berbagai hasil analisis data sekunder yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang terkiat  dengan  penelitian,  seperti  Dinas
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 228-237
Pangan  dan  Pertanian  Kota  Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, dan instansi lainnya  yang memiliki data yang relevan dengan penelitian ini.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari Dinas Pangan dan
Pertanian Kota Bandung maupun melalui situs Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Metode  analisis  penentuan  tarif retribusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Metode Activity Based Costing
Penghitungan  biaya  pokok  untuk jasa  pelayanan  pemotongan  hewan  di RPH  milik  pemerintah  dilakukan  dengan menggunakan  metode activity  based costing .  Adapun  rincian  dari  biaya-biaya yang dikeluarkan dari seluruh aktivitas di RPH adalah pada Tabel 1.
Tabel  1.  Penghitungan  Harga  Pokok  Produksi
Pemotongan Hewan (per Tahun) Aktivitas pemotongan hewan Cost Pool (Rp) Harga Pokok Produksi (Rp) % Persiapan (termasuk pemeriksaan ante dan post mortem) Pemotongan Pengulitan Pengeluaran Jeroan Perecahan Pelayuan Administrasi
Total
b. Metode  Penciptaan  Nilai  Tambah
( Value Added Method )
Metode  penciptaan  nilai  tambah dalam menentukan tarif retribusi dilakukan  dengan  menggunakan  rumus, dan  asumsi-asumsi  yang  berlaku  umum saat  ini  dengan  persamaan  (Tawaf,  dkk., 2018):
Dimana:
- T  adalah  tarif  retribusi  RPH  dengan satuan rupiah (Rp) per ekor;
- ANT  adalah  angka  normatif  tarif dengan  satuan  absolut  (bisa  1;  1,4; atau 2 dan nilai ini bisa hasil trial and error);
- BB  adalah  bobot  badan  hidup  hewan dengan satuan kilogram (Kg);
- HNK  adalah  harga  pasar  Non  Karkas dengan satuan (Rp);
- PK  adalah  Persentase  Karkas  dengan unit satuan persen (rataan 50%);
- HK adalah Harga Karkas (Rp/Kg).
- HH adalah Harga Sapi Hidup (Rp/Kg)
c. Metode  Penentuan  Berdasarkan Berat Hidup ( Weight Based Model )
Metode  ini  menggunakan  bobot hidup  sebagai  dasar  penetapan  tarif. Semakin  berat  sapi  yang  dipotong,  maka tarif retribusinya akan semakin besar dan begitu  sebaliknya.  Metode  ini  sangat berbeda dengan kedua metode
Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung
Achmad Firman, Andre Revianda Daud, Hermawan
sebelumnya  karena  tarif  yang  ditetapkan adalah fixed  tariff .  Sedangkan  dengan metode  ini,  tarif  didasarkan  pada  bobot badan.  Adapun  formula  dari  penentuan tarif  dengan  metode  berat  hidup  adalah sebagai berikut:
T = BB/K x H
Dimana:
- T  adalah  tarif  retribusi  RPH  dengan satuan rupiah (Rp) per ekor;
- BB  adalah  bobot  badan  ternak  yang ditimbang  sebelum  dipotong  dengan satuan kg;
- K  adalah  angka  normatif  dalam satuan absolut yang ditetapkan sebesar 10 kg;
- H  adalah  harga  yang  ditetapkan  oleh pengelola untuk mendapatkan kesesuaian  dengan  imbalan  yang akan diperoleh. Angka yang ditetapkan misalnya Rp 1.000/ekor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Perkembangan  konsumsi  daging  di
Kota  Bandung,  khususnya  daging  ayam dan  daging  sapi  diilustrasikan  pada Gambar  1.  Berdasarkan  gambar  tersebut, masyarakat Kota  Bandung lebih memilih mengkonsumsi
daging ayam dibandingkan dengan daging sapi.
Konsumsi  daging  ayam  lebih  diminati
oleh konsumen karena daging ayam lebih murah dibandingkan dengan daging sapi.

## Gambar 1. Perkembangan Konsumsi
Daging Sapi dan Ayam di Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung dan asumsi yang diguakan adalah konsumsi daging rata-rata 15kg/kapita, dan konsumsi daging ayam 70% sedangkan daging sapi 15%)
Di sisi lainnya, menurut data Dinas Pangan  dan  Pertanian  Kota  Bandung, demand daging  sapi  belum  mampu dipenuhi  dari  pasokan  daging  dari  RPH Kota  Bandung.  Kekurangan  pasokan daging  sapi  dipenuhi  dari  daging  beku impor (lihat Gambar 2).
Gambar 2. Kebutuhan Konsumsi dan Pemenuhan Daging Sapi di Kota Bandung
Adapun  perkembangan  pemotong- an  sapi  di  RPH  yang  ada  di  Kota Bandung  dapat  dilihat  pada  Gambar3. Berdasarkan gambar tersebut
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 228-237
diperlihatkan  bahwa  terjadi  peningkatan pemotongan sapi dari tahun 2016 – 2018.
Gambar 3. Perkembangan Pemotongan Sapi Jantan dan Betina di RPH Kota Bandung dari Tahun 2016-2018 (Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2019)
Peningkatan  pemotongan  ini  bisa memberikan  indikasi  bahwa  pelayanan RPH  di  Kota  Bandung  memberikan pelayanan  yang  baik  cukup  bagi  bagi pengguna  RPH.  Sapi  yang  dipotong didominasi oleh sapi-sapi hasil penggemukan dari
perusahan penggemukan.  Pada  tahun  2017  terjadi lonjakan  sapi  betina  yang  dipotong.  Hal ini  disebabkan  adanya  kebijakan  dari pemerintah  untuk  menyertakan  20%  sapi betina dalam setiap impor bakalan.

## Perkembangan Target dan
Hasil Retribusi RPH Perkembangan  target  dan  hasil retribusi RPH di Kota Bandung diperlihatkan  pada  gambar  di  bawah  ini. Retribusi  sapi  memberikan  sumbangan rata-rata 44,6% per tahun terhadap target
PAD  dari  RPH  yang  ditetapkan,  sisanya dipenuhi  dari  pemotongan  babi  dan ayam.
Gambar 4

## Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi
dari Pemotongan Sapi
(Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, data diolah)
Berdasarkan  data  di  atas  juga diperlihatkan  bahwa  target  PAD  dapat dilampaui di tahun 2007, 2010, dan 2013 pada saat target PAD Rp 1,3 milyar – 1,5 milyar.  Ketika  target  PAD  ditetapkan  di atas  Rp  1,6  milyar,  realisasi  retribusi tidak  mampu  mencapai  target  yang ditetapkan.
Simulasi  Penentuan  Model  Terbaik Penentuan Tarif Retribusi untuk Mencapai Target PAD
Ada 3 model yang dapat digunakan untuk penentuan penetapan tarif retribusi, yaitu:
1. Model 1: Activity Based Model
Model penentuan tarif ini didasarkan pada keseluruhan biaya pelayanan  yang  disiapkan  di  RPH.  Hasil penelitian  Fakultas  Peternakan  Unpad
Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung
(2013)  menunjukkan  bahwa  biaya  yang dibutuhkan  untuk  membiayai  pelayanan RPH di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada  Tabel  2.  Menurut  tabel  tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan RPH  adalah  Rp  799.421.110.  Apabila rata-rata  jumlah  pemotongan  sapi  per tahun adalah 25.000 ekor sapi, maka tarif retribusi  dapat  ditentukan  sebesar  Rp 31.977/ekor  atau  dibulatkan  menjadi  Rp

## 32.000/ekor.
Tabel  2.  Gambaran  Proporsi  Biaya  Menurut
Sumberdaya di RPH Pemerintah No Aktivitas Nilai % 1 Infrastruktur 298,630,500 37.36 2 Air 58,255,200 7.29 3 Listrik 22,535,410 2.82 4 Tenaga Kerja 79,570,000 9.95 5 Peralatan  Belanja Barang
284,055,000 35.53  Belanja Modal 56,375,000 7.05 Jumlah 799,421,110 100.00 Pemotongan  Sapi per tahun (ekor) 25.000 Tarif Retribusi (Rp/Ekor) 32.000 (dibulatkan) Sumber:  Data  tahun  2013  untuk  RPH  di  wilayah Kabupaten Bandung (observasi), Fakultas Peternakan UNPAD, 2013.
2. Model 2: Value Added Model
Model penentuan tarif ini dikembangkan oleh Tim Peneliti Fakultas Peternakan  Unpad  dalam  penentuan  tarif
retribusi. Menurut formula yang
dikembangkan, yaitu:
Berdasarkan formula tersebut dapat dihitung tarif retribusi sebagai berikut:
Yaitu:
- ANT  =1,5;  yang  artinya  beban kontribusi  sebesar  1,5%  dari  nilai tambah berubahnya bentuk sapi menjadi karkas;
- BB  adalah  bobot  hidup  hewan (digunakan  sapi)  dengan  rata-rata berat 400 Kg
- HNK  adalah  harga  pasar  Non  Karkas (Jeroan  yang  biasa  dimakan  ( edible oval ), 850.000 + Harga Kaki, 200.000
+  Harga  Kulit,  400.000  +  Harga Kepala, 500.000), yaitu Rp 1.950.000
- PK  adalah  Persentase  Karkas  sebesar minimal 50 %, untuk sapi
- HK  adalah  Harga  Karkas,  yaitu  Rp 88.000 /Kg
- HH adalah Harga Hidup sapi, yaitu Rp 43.000 /Kg
Dengan  menggunakan  asumsi-asumsi diatas,  diperoleh  tarif  retribusi  untuk RPH  adalah  Rp  35.250  per  ekor,  bila dibulatkan menjadi Rp 35.000.
3. Model 3: Weight Based Model
Model penetuan tarif ini didasarkan pada  berat  sapi  sebelum  dipotong. Artinya,  sapi  harus  ditimbang  dulu sebelum  dipotong.  Model  ini  membuat tarif  retribusi  tidak  fixed  seperti  dua model di atas tetapi didasarkan pada berat
hidup sapi sebelum
dipotong.
Berdasarkan formula:
T = BB/K x H Bedasarkan  rumus  tersebut  dapat dihitung, jika berat sapi adalah 400 kg sebelum  dipotong,  maka  nilai  tarif retribusinya adalah
T  =  (400  kg/10  kg)  x  Rp  1000/ekor  = Rp 40.000/ekor
Berdasarkan ketiga formula
tersebut, maka dapat dihitung pencapai target  PAD  didasarkan  ketiga  model
tersebut yang dimulai dari tahun 2007- 2018. Adapun hasil analisis
diilustrasikan pada Gambar 5.
Gambar 5. Simulasi Penentuan Model Tarif Retribusi Terbaik dalam Mencapai Target

## PAD
Berdasarkan  hasil  analisis  dari ketiga model tersebut dapat dilihat bahwa apabila target PAD ditetapkan di atas Rp 1,5  milyar,  PAD  tidak  dapat  dicapai hanya  dengan  komoditas  sapi,  tetapi  jika PAD  ditetapkan  di  bawah  Rp  1,5  milyar maka  target  PAD  tersebut  dapat  dicapai dan retribusi dari sapi potong
memberikan  kontribusi  terbesar  bagi capaian tersebut.
Gambar  5  juga  memperlihatkan bahwa model 3 mendekati capaian target PAD.  Model  ini  memberikan  rasa keadilan dengan penentuan tarif didasarkan  pada  berat  hidup,  semakin berat  sapi  maka  tarif  pun  menjadi  besar. Ketiga  model  sangat  dipengarhui  oleh jumlah  sapi  yang  dipotong  di  RPH. Semakin  banyak  sapi  yang  dipotong, maka berkorelasi positif dengan peningkatan retribusi.

## KESIMPULAN
Berdasar  hasil  uraian  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Target  PAD  yang  ditetapkan  di  atas Rp  1,5  milyar  sangat  sulit  dicapai berdasarkan data historis pemotongan sapi di RPH di Kota Bandung
2. Model 3 ( weight based model ) adalah model  dengan  pendekatan  terbaik karena  penentuan  tarif  dari  model  ini didasarkan  pada  berat  sapi  sebelum dipotong  sehingga  dapat  memberikan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan  Daerah. Yogyakarta:
Penerbit Bunga Rampai.
Aqidawati,  E.F,  dan  W  Sutopo.  2017.
Kajian  Tekno  Ekonomi  Perbaikan
Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung
Achmad Firman, Andre Revianda Daud, Hermawan
Rumah Potong Hewan untuk Mendukung  Penyediaan  Daging Sapi  di  Pasar  Tradisional  yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal: Studi Kasus. Prosiding  Seminar  dan Konferensi Nasional IDEC , Surakarta, 8-9 Mei 2017: 396-405. Asdar, Z. 2014. Analisis Proses Pengelolaan  Pemotongan  Sapi  dan Kebau  di  Rumah  Potong  Hewan
Tamangapa  Kecamatan  Manggala Makassar. Fakultas  Peternakan, Universitas Hasanudin. Dinas  Pangan  dan  Pertanian  Kota Bandung. 2019. Laporan Perkembangan  Pemotongan  dan Penerimaan  Asli  Daerah  Kota Bandung . Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Fakultas Peternakan Unpad. 2013. Penentuan  Tarif  Retribusi  RPH  di Kabupaten Bandung . Fakultas Peternakan Unpad. Rudyanto,  M.D.  2000. Persyaratan Mendirikan Rumah Potong Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Subadyo,  A.  Tutut.  2017.  Pengelolaan dampak pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia di Kota
Batu. Jurnal  ABDIMAS  Unmer Malang . Vol 2 (2).
Tawaf,  R.  Obin  Rachmawan  dan  Andre
Daud.  2013. Revitalisasi  Rumah Pemotongan (RPH) Milik Pemerintah di Jawa Barat .
Fakultas  Peternakan  Universitas Padjadjaran. Tawaf,  R.,  L  Herlina,  dan  A  Fitriani.
2018.  Metode  Analisis  Biaya
Potong Pada Rumah Potong
Hewan  di  Kabupaten  Bandung.
Jurnal  Ilmu  Ternak ,  18(1):34-40. DOI:10.24198/jit.v18i1.18163.