## Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Alya Regita Ratna Putri, Yunanto, Novira Maharani Sukma Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : alyaregita@students.undip.ac.id

## Abstract
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in the form of notary deed. So that the implementation  of  the duties  of  the notary office needs to  be monitored. Deeds that are recorded in  the spacing guidelines between notary deeds that have been recorded in the list of deeds will have the strength of evidence as deeds that do not meet formal requirements and are canceled because they contain elements of fraud. As a result, notaries must be responsible for civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. Journals are compiled using normative juridical research methods with a statutory approach. Based on the survey results, it is known that there are very dangerous consequences if the notary deed and the deed recorded within the distance between the deeds have been recorded in the notary deed register. In addition  to the legal status  of  a deed which is  reduced to  a fraudulent deed and is  null and void which cannot be used as perfect evidence, the deed also contradicts the obligations of notaries as stipulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014, namely the mandatory date for notaries. ensure certainty and timing.
Keywords: blank between the register of deed; deed under hand; notarial deed

## Abstrak
Pemberian kewenangan notaris guna menciptakan peluang terjadinya pelanggaran akta otentik diantarana mencatat akta notaris disela-sela akta yang telah dibukukan register akta notaris kosong. Jadi pelaksanaan tugas kantor notaris perlu dimonitor. Akta yang tercatat pada pedoman spasi antar akta notaris yang sudah dilakukan  pencatatan  pada  daftar  akta  tersebut  akan  mempunyai  kekuatan  alat  bukti  sebagai  akta  yang berada  di  bawah  akibat  tidak  terpenuhinya  persyaratan  formil  dan  batal  karena  mengandung  unsur kecurangan.  Akibatnya,  notaris  harus  bertanggung  jawab  atas  sanksi  perdata,  sanksi  administratif,  dan sanksi pidana. Jurnal disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan.  Berdasarkan  hasil  survey  diketahui  bahwa  terdapat  akibat  yang  sangat  berbahaya  jika  akta notaris dan akta yang tercatat dalam pedoman spasi antar akta sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta notaris. Sementara status hukum akta diturunkan kepada akta dibawah tangan serta batal demi hukum yang tidak  bisa  menjadi  kesempurnaan  alat  pembuktian,  akta  itu  berlawanan  pada  kewajiban  notaris  yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan tanggal wajib notaris. memastikan ketetapan dan waktu.
Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris; akta di bawah tangan; akta notaris

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan
Notaris semasa pengembanan jabatannya wajib menetapkan  UU  Jabatan Notaris  yakni  UU
No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris sebagai acuannya. UU Jabatan Notaris menuangkan mengenai kewenangan, kewajiban, serta larangan untuk notaris. 3 hal itu adalah hal penting yang berhubungan pada notaris semasa mengemban jabatannya. (Prabawa, 2016).
Sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, notaris mempunyai kewenangan utama melakukan pembuatan akta dengan bentuk otentik dimana terdapat beberapa batasan: Undang-Undang sudah menetapkan pejabat lainnya melakukan pembuatan akta tanpa  adanya  pengecualian,  mengenai  notaris  wajib  melakukan  pembuatan  akta  tentang  seluruh tindakan, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan sebuah peraturan umum maupun yang selaras pada kehendak pihak-pihak, berhubungan pada subjek hukum (orang maupun badan hukum), Bagi kepentingan  seseorang  yang  membuat  serta  mengkehendaki  akta,  berhubungan  pada  lokai  serta wilayah jabatan, notaris mempunyai wewenang pada lokasi tempat pembuatan akta, berhubungan pada waktu akta dilakukan pembuatan, notaris wajib memberikan jaminan ketetapan jam, hari, serta tanggal yang dicantumkan pada akta (Adjie, 2008).
Selain  mempunyai  kewenangan,  Notaris  juga  mempunyai  kewajiban  disaat  mengemban jabatannya dimana notaris harus membuat buku daftar akta serta melakukan pengisian buku daftar akta  selaras  pada  akta  yang  sudah  notaris  buat.  Konteks  itu  ditetapkan  pada  Pasal  58  Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 yang berisikan:  “(1)  Notaris  melakukan pembuatan daftar akta, surat dibawah  tangan  yang  dilakukan  pengesahan,  daftar  surat  dibawah  tangan  yang  dilakukan pembukuan, serta daftar surat lainnya yang diharuskan oleh Undang-Undang tersebut serta (2) Pada daftar akta seperti  yang dituangkan dalam ayat  (1), Notaris setiap harinya melakukan pencatatan seluruh  akta  yang  di  buat  oleh  maupun  pada  hadapan  pejabat  yang  mempunyai  wewenang  pada bentuk  minta  akta  atay  originali,  tanpa  sela-sela  kosong,  pada  setiap  ruang  yang  dilakukan penutupan melalui sejumlah garis tinta, lewat pencantuman nomor urut dan bulanan, tanggal, sifat akta, serta nama seluruh orang yang melakukan penindakan bagi dirinya sendiri atau menjadi kuasa individu lainnya.”
Melalui  isi  dari  Pasal  58  Ayat  2  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tersebut  bisa disimpulkan mengenai notaris wajib melakukan pencatatan seluruh akta yang ia buat maupun yang ada  pada  pandangannya  tanpa  sejumlah  sela  kosong  minuta  atau  akta  in  originali.  Jadi  notaris diharuskan  mencatat  serta  melaporkan  buku  daftar  akta  bulan  sebelumnya  dalam  bentuk  salinan
buku daftar itu untuk Majelis Pengawas Daerah paling lama pada tanggal 15 bulan sesudahnya yang selanjutnya  buku  daftar  akta  itu  akan  Majelis  Pengawas  Daerah  paraf  supaya  nomor  pada  buku tersebut disahkan. Konteks tersebut disebabkan jika Majelis Pengawas Daerah tak menandatangani buku tersebut maka nomor yang tercantum pada buku daftar akta tidak ada jaminan kevalidan waktu akta  dilakukan  pembuatan.  Selanjutnya,  buku  daftar  akta  adalah  kendali  serta  rahasia  notaris dikarenakan melalui buku itu bisa dideteksi keakuratan akta yang notaris buat.
Guna  mengantisipasi  kejadian  akta antidatir dimana  pembuatan  akta  dilakukan  dengan melakuukan  pengosongan  waktu  terjadinya  pembuatan  serta  penandatanganan  akta  jadi  terdapat ketidaksamaan waktu terjadi akta dilakukan pembuatan serta penandatangan akta yang benar-benar sama dengan waktu yang dituliskan pada akta maka dibentuklah Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Jika akta antidatir notaris buat maka hal itu berlawanan pada kewajiban notaris yang dicantumkan dalam Pasal  15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yakni  notaris  mempunyai wewenang melakukan pembuatan akta otentik serta memberikan jaminan  ketetapan tanggal serta waktu akta dilakukan pembuatan. Ketetapan tanggal serta waktu itu berhubungan kuat pada tujuan pembuatan  akta  yang  mana  menjadi  kesempurnaan  alat  bukti,  yang  tak  membutuhkan  alat  bukti yang lainnya jadi hakim melakukan penilaian melalui apa yang sudah dicantumkan pada akta saja.
Akta notaris berperan penting guna meraih tujuan hukum. Satu dari sejumlah tujuan tersebut yakni memastikan hukum untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada akta yang notaris buat. Akta dilakukan pembuatan dengan tujuan memberikan ketetapan hak bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan untuk ketetapan, ketertiban, serta perlindungan hukum untuk semua pihak itu (Arisaputra, 2012). Tetapi tak menghilangkan kemungkinan pada pembuatan akta itu terdapat pelanggaran  pada  ketetapan  peraturan  perundang-undangan.  Satu  dari  pelanggaran  tersebut  ialah notaris melakukan pembuatan akta yang mana pencatatan akta itu dijalankan pada sela-sela kosong buku daftar akta.
Sesuai dengan konteks itu, pada Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, notaris diharuskan melakukan pencatatan semua akta yang ia buat  pada buku daftar akta tanpa sela-sela kosong  serta  dilakukan  penutupan  memakai  garis  merah.  Jadi  jika  notaris  mencatat  dengan  baik tentang  minuta  akta  ataupun  in  originali  pada  sela-sela  kosong  buku  daftar  akta,  akta  itu  bisa menjadi cacat hukum dikarenakan notaris ditemukan melakukan kesengajaan. Dampak kesengajaan itu akta yang notaris buat bisa hilang otentiknya.

## 2. Rumusan Masalah
Melalui latar belakang itu akan dilakukan perumusan sejumlah masalah yaitu status hukum pada akta notaris yang dilakukan pencatatan pada sela-sela kosong diantara akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada buku daftar akta notaris. Lalu yang selanjutnya akibat hukum pada akta notaris  yang  sudah  dilakukan  pencatatan  pada  sela-sela  kosong  diantara  akta  notaris  yang  sudah dilakukan pencatatan pada buku daftar akta notaris.

## 3. Orisinalitas Penelitian
Penelitian tentang Analisis Yuridis Pada Penulisan Akta Notaris Pada Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran  Akta  adalah  penelitian  asli  serta  bisa  di  pertanggungjawabkan,  peneliti  sudah melakukan  perbandingan  pada  sejumlah  penelitian  sebelumnya  yang  memaparkan  mengenai penulisan  akta  notaris.  Adapun  penelitian  yang  sama  pada  penelitian  ini  namun  mempunyai perbedaan  substansi  yakni  penelitian  yang  dijalankan  oleh  peneliti  yang  memiliki  nama  Nelly Juwita  dimana  judul  penelitiannya  adalah  “Kesalahan  Ketik  Dalam  Minuta  Akta  Notaris  Yang Salinannya  Telah  Dikeluarkan”.  Didalam  penelitiannya  lebih  memfokuskan  dalam  hal  prosedur atau tata cara penulisan akta notaris (Juwita, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama  Laily  Nur  Azizah  dengan  judul  penelitiannya  “Relevansi  Pembatasan  Pembuatan  Akta Notaris  Terhadap  Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum”.  Didalam  penelitiannya  peneliti memfokuskan dalam hal pembatasan pembuatan akta notaris yang dilakukan oleh notaris (Azizah, 2015).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yang  bernama  Junita  Tampubolon  dengan  judul penelitiannya  “Analisis  Yuridis  Akibat  Hukum  Dari  Buku  Daftar  Akta  Notaris  Yang  Tidak  Di Tandatangani  Dan  Di  Paraf  Kepada  Majelis  Pengawas  Daerah”.  Peneliti  memfokuskan penelitiannya dalam hal akibat hukumnya bila tanpa adanya persetujuan dari MPD (Tampubolon, 2019).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  mempunyai  perbedaan  dengan  jurnal  atau  penelitian- penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai status hukum pada akta yang  dilakukan  pencatatan  pada  sela-sela  kosong  diantara  akta  notaris  yang  sudah  dilakukan pencatatan pada buku daftar akta dan dampak hukum pada akta yang sudah dilakukan pencatatan pada sela-sela kosong diantara akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada buku daftar akta notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang  dipakai  penulis pada saat  melakukan penyelesaian penulisan hukum ialah “yuridis normatif, yakni metode pendekatan yang dipakai guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan”. Spesifikasi penelitiaan yang dipakai pada penelitian ini merupakan  deskriptif  analisis  yakni  penelitian  yang  memperlihatkan  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan  dihubungkan  pada  sejumlah  teori  hukum  serta  praktek  pelaksanaanya  hukum positif juga peristiwa yang ada pada praktek nyatanya tentang pemberlakuan pelaksanaan kepailitan. Data  sekunder  merupakan  data  yang  dipakai  lewat  studi  pustaka  terhadap  bahan  hukum  primer, sekunder,  serta  tertier.  Setelah  data-data  sekunder  yang  diperlukan  berhasil  dikumpulkan,  bahan hukum  itu  bisa  dilakukan  pengolahan  serta  analisis  memakai  teknik  pengolahan  data  dengan  cara kualitatif yakni “melakukan penguraian data dengan cara berkualitas berbentuk keteraturan kalimat, runtut,  logis,  tidak  tumpang  tindih  serta  efektif.  Jadi  memberikan  kemudahan  pemahaman  serta interpretasi data” (Muhamad, 2004).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status hukum dari  akta notaris  yang dicatat dalam sela-sela  kosong di  antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta
Akta notaris menjadi akta otentik wajib melakukan pemenuhan sejumlah syarat, yakni bentuk yang sudah ditetapkan UU serta dilakukan pembuatan pada hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang  pada  tempat  pembuatan  akta  tersebut. (Soerojdo,  2003) menuturkan  terdapat  3  unsur esensalia guna melakukan pemenuhan kualifikasi formal sebuah akta otentik yang ditetapkan pula pada Pasal 1868 KUH Perdata yang adalah sumber otensitas akta notaris yakni: pada bentuk yang ditetapkan  UU,  dibentuk  pada  hadapan  pejabat  umum  serta  pembuatan  akta  oleh  maupun  pada hadapan pejabat yang mempunyai wewenang atas hal tersebut serta pada tempat pembuatan akta tersebut.
Sesuai dengan tipenya, akta notaris mempunyai 2 tipe yakni: 1) Akta pejabat ( relass act ), akta pejabat  merupakan akta  yang dilakukan pembuatan melalui pejabat yang  mempunyai  wewenang melalui  pemaparan  apa  yang  ia  lihat,  alami,  serta  ia  lakukan.  Ciri  khusus  akta  pejabat  yakni  tak terdapat komparisi serta notaris bertanggungjawab penuh pada pembuktian akta tersebut. Notaris tak diizinkan pula menilai semasa membuat akta pejabat. Misalnya akta pejabat ialah akta berita acara lelang, risalah rapat umum pemegang saham, penarikan undian juga lainnya. 2) Akta pihak
( partij  acte )  merupakan  akta  yang  dibentuk  pada  hadapan  pejabat  yang  mempunyai  wewenang. Akta  tersebut  dilakukan  pembuatan  oleh  permintaan  maupun  kehendak  pihak-pihak  yang mempunyai kepentingan. Ciri khas akta tersebut ialah keberadaan komparisi atas pihak-pihak yang mengatakan  kewenangan  para  pihak  disaat  menjalankan  tindakan  hukum  yang  dituangkan  pada akta. Misalnya akta jual  beli, sewa menyewa, pendirian persero terbatas,  pengakuan hutang juga lainnya.
Pada  Pasal  1869  KUH  Per  menetapkan  batasan  akta  notaris  yang  berkekuatan  pembuktian menjadi akta dibawah tangan jika tak melakukan pemenuhan ketetapan karena tak selaras bentuk serta  prosedur  pembuatan  akta  yang  sudah  ditetapkan  pada  Undang-Undang,  tak  mempunyai wewenang  serta  tak  mampunya  pejabat  umum  yang  berkaitan  guna  melakukan  pembuatan  akta notaris  jadi  akta  itu  cacat  pada  bentuk  maupun  isinya.  Tujuan  pada  cacat  bentuknya  ialah  akta notaris itu tak selaras pada prosedur serta bentuk akta yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nno.  2  Tahun  2014.  Sementara  cacat  isinya  dimana  akta  notaris  itu  tak  melakukan  pemenuhan ketetapan yang salah satunya ditimbulkan notaris tak mempunyai wewenang melakukan pembuatan akta pada tempat dimana pembuatan akta tersebut (Sjaifurrachman, 2011).
Pengingkaran  pada  sejumlah  hal  itu  dijalankan  melalui  cara  mengajukan  gugatan  notaris dengan cara perdata pada pengadilan negeri. Apabila gugatan pengingkaran tak terbukti, maka akta notaris  itu  masih  sah  serta  melakukan  pengikatan  pada  sejumlah  pihak  selama  tak  dilakukan pembatalan  sejumlah  pihak  maupun  melalui  keputusan  pengadilan.  Sama  halnya  jika  gugatan terbukti,  akta  notaris  akan  merosot  kepada  akta  dibawah  tangan  hingga  batal  demi  hukum.  Pada konteks tersebut nilai pembuktiannya bergantung oleh sejumlah pihak serta hakim yang melakukan penilaian.
Pada konteks Notaris melanggar isi dari Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 maka  status  hukum  akta  yang  dilakukan  pembuatan  itu  sebagai  akta  dibawah  tanggan  maipun hingga  batal  demi  hukum  dikarenakan  tak  menjamin  ketetapan  tanggal,  hari  serta  waktu  juga berisikan  keterangan  palsu.  Yang  mana  kewajiban  notaris  guna  memastikan  tanggal,  hari  serta waktu adalah aspek formil yang wajib ada pada akta notaris serta pada Pasal 16 Ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 2014, notaris wajib jujur serta seksama semasa mengemban tugasnya.
Akta notaris berkekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan maupun akan batal demi hukum,  bisa  dipantau  serta  ditetapkan  melalui:  1)  Isi  pada  sejumlah  pasal  tertentu  melakukan penegasan dengan langsung jika notaris melanggar maka akta yang berkaitan mencakup akta yang
berkekuatan pembuktian dibawah tangan. 2)  Apabila tak  dikatakan secara tegas pada Pasal  yang berkaitan menjadi akta yang mempunyai pembuktian menjadi akta dibawah tangan maka tergolong pada akta batal demi hukum..
Memantau tujuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Akte Antidair berlawanan pada konsep akta  otentik  yakni  guna  memberikan  jaminan  ketetapan  waktu  pembuatan  akta.  Oleh  karenanya, jika  notaris  melakukan  pembuatan Akta  Antidair akta  itu  bisa  hilang  keotentikannya  disebabkan syarat  formal  yang dituangkan pada Pasal  1869  KUH Per junto Pasal  38 Undang-Undang No. 2 Tahun  2014  tak  dipenuhi  serta  akta  itu  masih  mempunyai  fungsi  menjadi  akta  dibawah  tangan apabila akta itu diratifikasi sejumlah penghadap maupun pihak. Akta yang berkekuatan pembuktian dibawah tangan masih sah juga melakukan pengikatan pada pihak-pihak maupun penghadap semasa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang menuturkan batalnya sebuah akta belum keluar (Adjie, 2008).
Cacatnya  akta  notaris  bisa  menyebabkan  kegagalan  akta  notaris  serta  kegagalan  itu  bisa dikelompokan  kedalam:  a)  Batal  demi  hukum,  disebabkan  tindakan  hukum  yang  dijalankan  tak memiliki  akibat  hukum  mulai  dari  perbuatan  hukum  itu  terjadi  serta  batal  demi  hukum  sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, b) Bisa dibatalkan, disebabkan tindakan hukum yang dijalankan tak mempunyai akibat hukum mulai dari pembatalan terjadi serta pembatalan itu ketergantungan pada pihak yang melakukan pengajuan pembatalan (Adjie, 2008). Tetapi akta itu masih berlaku juga melakukan pengikatan pada semasa keputusan pengadilan belum ada.
Pada penjalanan sebuah peraturan perundang-undangan terkhususnya pada ketetapan Pasal 58 Ayat  (2)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tak  bisa  dijauhkan  pada  faktor  pembuktian  akta, Konteks  tersebut  disebabkan pada masing-masing sengketa yang berhubungan pada akta notaris, wajib dilakukan pembuktian melalui memberikan nilai pembuktian. Maka dari itu, perbuatan notaris disaat membuat pelanggaran Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang berdampak pada akta yang ia buat, jadi bisa dilakukan analisis melalui pemakaian teori pembuktian akta. Pada penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  memakai  teori  pembuktian  objektif  disebabkan  akta  notaris menjadi  akta  otentik  berkekuatan  nilai  pembuktian  lahiriah,  formal  serta  materiak.  Jika  terdapat sejumlah pihak yang melakukan penyangkalan  keontetikan akta notaris  maka sejumlah pihak  itu wajib memberikan bukti melalui segi lahiriah, formal atau material.
Tiga  aspek  pembuktian  diantaranya  pembuktian  lahiriah,  formil  serta  material  adalah
kesempurnaan akta notaris menjadi akta otentik. Jika salah sebuah pada tiga aspek itu tak benar, akta  yang  berkaitan  itu  bisa  merosot  kekuatan  pembuktiannya  menjadi  akta  yang  berkekuatan pembuktian  akta  dibawah  tangan  maupun  gagal  demi  hukum  sesuai  dengan  pemberlakuan pengadilan.
Oleh  karena  itu  notaris  sebagai  pejabat  yang  mempunyai  wewenang  guna  melakukan pembuatan akta otentik wajib melaksanakan tugasnya selaras pada ketetapan yang sudah dituangkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 juga kode etik jadi  pada  konteks  tersebut  dibutuhkan  ketelitian,  kecermatan  serta  ketetapan  pada  teknik administrasi melakukan pembuatan akta atau pada menerapkan sejumlah aturan hukum yang berisi pada akta yang berkaitan bagi sejumlah penghadap serta kompetensi melakukan penguasaan ilmu bidang kenotariatan terkhususnya, ilmu hukum seperti biasanya.

## 2. Akibat hukum dari akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris
Notaris berperan menjadi pejabat umum yang berwewenang dengan atribusi melalui UU guna melakukan  pembuatan  akta  otentik  wajib  mengikrarkan  sumpah  maupun  janji  terlebih  dahulu mengenai  notaris  secara  jujur,  seksama,  tak  berpihak  dan  mengikuti  seluruh  Peraturan  Jabatan Notaris  yang  ditetapkan  atau  diselenggarakan  serta  merahasiakan  isi  akta  selaras  pada  ketetapan peraturan perundang-undangan semasa mengemban tugasnya. bagian pada sumpah tersebut disebut “ beroespeed ” (sumpah jabatan) (Andasasmita, 1983). Sumpah jabatan notaris adalah faktor penting guna  melakukan  pengikatan  padakan  serta  memberi  kesadaran  notaris  atas  kewenangan  juga tanggungjawab  yang  lumayan  besar  itu.  Tetapi,  tak  mengecilkan  kemungkinan  notaris  membuat kesalahan disebabkan kelalaian maupun dengan sengaja melanggar disaat  melakukan pembuatan akta otentik.
Pada perkembangannya masih mencakup sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan jabatan notaris.  Apakah  notaris  disaat  mengemban  tugasnya  guna  melakukan  pembuatan  akta  otentik memahami tentang nilai serta sejumlah dampak melalui membuat akta itu sesaat sebelum akta itu dikatakan  cacat  pada  hukum  secara  bentuk  ataupun  isinya.  Hal  tersebut  berpengaruh  pada  unsur kesengajaan serta kelalaian yang notaris buat. Contohnya pada konteks jual beli rumah. Disebabkan terdapat  tali  persahabatan  dengan  notaris,  jadi  notaris  yang  berkaitan  dengan  sengaja  melakukan pembuatan akta jual beli bagi temannya itu tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai
dokumen atau peristiwa yang sebenarnya terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (Diatmika, 2016).
Kesengajaan  ( dolus )  sesuai  dengan  hukum  pidana  merupakan  tindakan  yang  dilakukan dengan  kesadaran,  memahami,  serta  mengetahui  oleh  sebab  itu  tidak  terdapat  unsur kesalahpahaman maupun salah sangka (Muljatno, 1993). Sementara kealpaan ( culpa ) merupakan kejadian  sebuah  tindakan  disebabkan  kekurang  telitian  juga  tindakan  itu  berlawanan  pada kewajibannya. Tindakan itu juga tak dipikirkan dahulu tentang dampak yang akan ditimbulkannya (Saleh, 1983).
Pada hubungannya dengan tindakan notaris yang melakukan pencatatan pada sela-sela kosong buku daftar akta notaris bisa memperoleh nilai negatif yakni notaris yang tau maupun sebenarnya tau mengenai terdapat sejumlah aturan hukum yang tak mengizinkan keberadaan pembuatan akta itu.  Terpenuhinya  sejumlah  unsur  kesalahan  itu  menyebabkan  notaris  menjadi  salah  disaat mengemban  jabatannya  dikarenakan  tindakan  itu  berhubungan  pada  keberadaan  penyalahgunaan hak serta wewenang. Atau terdapat tindakan menyalahgunakan wewenang tersebut berikatan dalam sebuah  jabatan,  pada  konteks  tersebut  notaris  sudah  melaksanakannya  dengan  menyimpang daripada tujuan pemberian wewenang tersebut sesuai UU, pada konteks tersebut Pasal 15 Ayat (1) No. 2 Tahun 2014.
Situasi penyalahgunaan wewenang kian menjadi terang melalui keberadaan unnsur kerugian yang individu lainnya alami pada pembuatan akta yang cacat hukum. Kerugian yang pihak-pihak rasakan sangat nampak semasa akta itu dibatalkan menjadi konsekuensi final pada akta yang cacat hukum.  Tindakan  yang  merugikan  individu  lain  adalah  tindakan  yang  melakukan  pelanggaran hukum  serta  tindakan  itu  dilakukan  pengaturan  pada  ketetapan  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menunjukkan  tentang  masing-masing  tindakan  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  serta merugikan individu lain mengharuskan individu itu mengganti kerugian yang muncul. Pada Pasal 1366 KUHPerdata melakukan pengaturan pula mengenai masing-masing individu bertanggungjawab pada kerugian yang muncul akibat tindakan serta mempunyai tanggung jawab pada kerugian yang ditimbulkan sebab kelalaian maupun kurang hati-hatinya (Mardiyah, 2016).
Tindakan melakukan pelanggaran hukum notaris tidak saja berhubungan pada tindakan yang langsung  melakukan  pelanggaran  hukum  namun  tindakan  yang  melakukan  pelanggaran  secara langsung  pada  peraturan  lainnya,  yakni  peraturan  yang  ada  pada  lingkup  kesusilaan,  keagamaan serta sopan santun pada masyarakat (Prodjodikoro, 2000). Pada penelitian yang dilakukan, maka
pada notaris yang aktanya cacat hukum artinya notaris itu sudah menyalahgunai ketetapan Pasal 15 Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  yang  berhubungan  juga  pada  ketetapan  Pasal  1865 Junto Pasal 1870 KUH Perdata.
Ada 4 kriteria tindakan melakukan pelanggaran hukum yakni: 1) berlawanan pada kewajiban si pelanggar, 2) melakukan pelanggaran hak subjektif individu lainnya, 3) melakukan pelanggaran kaidah  tata  susila  serta  4)  berlawanan  pada  asas  kepatutan,  ketelitian  yang  sewajibnya  dipunyai individu  pada  kehidupan  bermasyarakat  maupun  pada  harta  benda  individu  lainnya (Sjaifurrachman, 2011).
4  kriteria  itu  tak  mempunyai  sifat  kumulatif  bagi  keberadaan  sebuah  tindakan  melanggar hukum. Tetapi hanya terpebuhi satu dari sejumlah ciri-ciri itu telah bisa disebutkan menjadi sebuah tindakan melakukan pelanggaran hukum.
Pada  hubungannya  dalam  pencatatan  akta  pada  sela-sela  kosong  buku  daftar  akta  yang menimbulkan akta menjadi cacat hukum, notaris berkewajiban memaparkan serta memperlihatkan dampak pada sebuah akta yang tak mempunyai ketetapan tanggal serta waktu jadi merugikan pada orang lainnya disebabkan orang itu tak bisa memakai akta itu menjadi akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Notaris disebutkan pula sudah tau dampak dari pembuatan akta cacat hukum, yakni pengadilan akan membatalkan serta dampak pada akta yang ia buat itu menjadi merosot jadi penilaian  pembuktiannya  menjadi  akta  dibawah  tangan.  Oleh  sebab  itu,  sosok  notaris  yang melakukan  pembuatan  akta  cacat  hukum  bisa  digugat  atas  dasar  wanprestasi  atau  perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtimatige  daad ).  Pada  penerapan,  gugatan  sesuai  dengan  wanpretasi digolongkan  pada  gugatan  primer  sementara  gugatan  sesuai  perbuatan  menentang  hukum digolongkan pada gugatan subsidair (Pohan, 1985).
Sanksi adalah kewajiban yang wajib dituangkan pada masing-masing aturan hukum serta tak bisa dilakukan penegakan tanpa keberadaan sanksi. Konteks tersebut disebabkan sanksi merupakan sebuah paksaan yang bisa membuat  orang yang  melanggar memahami tentang tindakan maupun perbuatan yang ia lakukan tak selaras pada pemberlakuan aturan hukum. Sanksi yang diperuntukkan bagi  notaris  selain  supaya  notaris  menjalankan  jabatannya  selaras  pada  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, juga guna memberikan perlindungan untuk masyarakat daripada perbuatan notaris yang menimbulkan kerugian. Sanksi itu juga memiliki tujuan guna melakukan penjagaan martabat lembaga notaris yang berperan menjadi lembaga kepercayaan. Sebab  dengan  keberadaan  pelanggaran  yang  notaris  lakukan  bisa  mengecilkan  rasa  percaya
masyarakat pada notaris.
Sanksi yang ditujukan untuk notaris yang melanggar bisa digolongkan kedalam tiga aspek, yakni:  :  1) Aspek  tanggung  gugat  keperdataan ,  berhubungan  pada  pelanggaran  notaris  yang melakukan  pencatatan  pada  sela-sela  kosong  buku  daftar  akta  sehingga  sejumlah  penghadap maupun  pihak  yang  mengalami  kerugian  bisa  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  yang  bersyarat muncuk  kerugian,  terdapat  relasi  kausalitas  melalui  munculnya  kerugian  serta  tindakan  yang melakukan pelanggaran norma serta pihak itu wajib memberi bukti mengenai akta yang notaris buat itu adalah akta cacat hukum (isinya) dikarenakan tak selaras tanggal serta waktu yang benar pada tanggal  serta  waktu  yang  ditulis  pada  akta.  Jadi  sejumlah  penghadap  maupun  pihak  yang berhubungan  tak  bisa  memakai  akta  itu  selaras  pada  tujuan  akta  notaris  membuatnya  yakni  akta otentik (Pohan, 1985).
Tentang bentuk ganti rugi, selain ganti rugi berbentuk uang bisa berbentuk bukan uang juga yang  bersyarat  ganti  rugi  itu  ditetapkan  penggugat  serta  hakim  menyebutkan  pas.  2) Aspek tanggung  jawab  administrasi yakni  berbentuk  sanksi  administrasi  bagi  notaris  selaras  pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mencakup: teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, dengan hormat serta tidak hormat (Pohan, 1985).
Sanksi  itu  juga  ditetapkan  untuk  notaris  yang  melakukan  pelanggaran  ketetapan  Pasal  58 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yakni jika notaris: 1) Tak menjalankan pembuatan daftar akta, dakta surat dibawah tangan yang dilakukan pengesahan, daftar surat dibawah tangan yang dilakukan pembukuan serta daftar surat lain yang diharuskan UU. 2) Tak setiap hari melakukan pencatatan seluruh akta yang notaris buat maupun pada hadapannya berbentuk minuta akta atau in originali, tanpa  sela-sela  kosong,  pada  setiap  ruangan  yang  tertutup  oleh  sejumlah  garis  tinta,  melalui pencantuman nomor urut, bulanan, sifat akta serta naam seluruh orang yang melakukan penindakan bagi dirinya sendiri atau menjadi kuasa. 3) Tidak melakukan pengeluaran akta berbentuk originali yang  dilakukan  pebuatan  pada  rangkap  2  maupun  lebih  disaat  yang  tak  berbeda,  dilakukan pencatatan  pada  daftar  dengan  1  nomor  serta  4)  Tidak  setiap  hari  melakukan  pencatatan  surat dibawah tangan yang dilakukan pengesahan maupun dilakukan pembukuan, melalui cara yang telah ditetapkan yakni dilakukan pembuatan tanpa sela-sela kosong, pada setiap ruang yang tertutup oleh sejumlah garis tinta, melalui pencantuman nomor urut, tanggal sifat surat serta nama seluruh orang yang melakukan penindakan bagi dirinya sendiri atau kuasa. 3) Aspek tanggung jawab pidana , disaat  notaris  menjalankan  tugas  yang  ia  emban  ditemukan  bukti  melanggar  jadi  bisa  dikenakan
sanksi perdata serta administrasi.
Sanksi pidana tidak ditetapkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, jadi jika kejadian pelanggaran pidana pada notaris bisa jatuhkan sanksi pidana yang ada pada ketetapan KUHP yang mempunyai batas yakni: a) Terdapat tindakan hukum secara sengaja serta disadari penuh dijalankan notaris pada aspek lahiriah, formal, serta material akta juga dilakukan perencanaan akta yang ingin dilakukan  pembuatan  pada  hadapan  notaris  maupun  notaris  dengan  bersepakat  pada  sejumlah penghadap pihak didasarkan guna menjalankan sebuah tindak pidana, (b) tindakan hukum notaris pada  saat  melakukan  pembuatan  akta  tak  sesuai  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  serta  (c) Majelis Pengawas Notaris memberikan nilai perbuatan hukum notaris itu tak selaras pada Jabatan Notaris..
Menurut Sianturi (Anwar,  1982),  mengenai  pemalsuan  tersebut  berakibat  kepentingan masyarakat terancam yakni berbentuk kepercayaan pada sejumlah surat yang mempunyai dampak hukum. Mencantumkan keterangan palsu pada Pasal 266 KUHP pastilah berhubungan kuat pada sejumlah  ketentuan  juga  unsur  yang  terdapat  pada  Pasal  263  serta  263  ayat  (1),  sementara ketidaksamaannya ada pada objek dibanding pemalsuan. Objek dibanding pemalsuan itu merupakan sejumlah tipe sebuah surat, contohnya akta otentik, serta lainnya. (Samosir, 1985).
Ketentuan  Pasal  266  KUHP  melakukan  pengaturan  tentang  individu  yang  melakukan penyuruhan  guna  melakukan  pencantuman  kepalsuan  keterangan  pada  sebuah  akta  otentik. Hubungannya pada pencatatan akta pada sela-sela kosong yang notaris jalankan sehingga orang itu dengan  sengaja  melakukan  penyuruhan  notaris  guna  melakukan  pembuatan  akta  namun  tanggal serta waktunya dicantumkan sama dengan yang orang tersebut kehendaki, orang itu tak selaras pada tanggal serta waktu pembuatan maupun penandatanganan akta. Oleh sebab itu, tanggal serta waktu yang  ditulis  pada  akta  itu  tergolong  pada  kepalsuan  keterangan.  Jadi  individu  yang  melakukan penyuruhan  pemasukkan  kepalsuan  keterangan  itu  bisa  dijatuhi  pidana  oleh  ketetapan  Pasal  266 KUHP pidana penjara maksimal tujuh tahun.
Untuk kesalahan notaris tersebut yang melakukan pencatatan akta pada sela-sela kosong buku daftar akta jadi notaris yang berkaitan bisa dijatuhkan sanksi pidana pada Pasal 55, Pasal 56 Junto Pasal 264 Ayat (1) KUHP dikarenakan akta yang dilakukan pencatatan pada sela-sela kosong buku daftar  akta  tak  mengikuti  kewajiban  notaris  guna  meakukan  pembuatan  akta  otentik  serta  tak memberikan  jaminan  ketetapan  waktu  serta  tanggal  pembuatan  akta.  Pada  hal  tersebut  notaris disebutkan  sudah  melakukan  kebohongan,  berkontribusi  serta  sudah  menolong  menjalankan
kejahatan yakni melakukan pembuatan akta palsu. Disebutkan akta palsu dikarenakan antara tanggal serta waktu yang benar tak selaras pada tanggal serta waktu yang ditulis pada akta. Konteks tersebut berlawanan pada Pasal 38 serta Pasal 15 Ayat (!) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang sudah melakukan pengaturan bentuk serta prosedur membuat akta notaris serta notaris wajib memberikan jaminan ketetapan tanggal pembuatan akta.
Maka  dari  itu  tugas  serta  kewajiban  Notaris  yang  antara  lain  menyebabkan  Akta  Notaris mempunyai  kesempatan  besar  pada  kejahatan  memalsukan.  Apalagi  pemalsuan  yang  notaris lakukan  selanjutnya  mengakibatkan  kerugian  untuk  pihak  yang  lain.  Guna  mengecilkan pelanggaran  yang  notaris  buat  karena  notaris  mempunyai  banyak  wewenang,  bisa  terdapat kemungkinan  pelanggaran  yang  notaris  lakukan.  Oleh  sebab  itu,  guna  melakukan  pengendalian serta  pengawasan  penjalanan  tugas  jabatan  notaris  dilakukan  pembentukan  Majelis  Kehormatan serta Majelis Pengawas Notaris. Dua majelis itu dilakukan pembentukan lewat Mmenteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  yang  berwewenang  guna  menjalankan  pembinaan  serta  pengawasan pada notaris (Layang, 2015).
Bagi  pelanggaran  yang  notaris  jalankan  pada  konteks  tak  menjalankan  kewajiban  yang tertuang pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yakni melakukan pencatatan akta  pada  sela-sela  kosong  buku  daftar  akta  notaris  diantara  akta  notaris  yang  sudah  dilakukan pencatatan  pada  buku  daftar  akta  notaris,  maka  Majelis  Pengawas  Daerah  bertanggung  jawab mengawasi,  memeriksa,  mengenakan  sanksi  administrasi.  Dikarenakan  bagi  sanksi  perdata  serta pidana adalah sanksi yang hakim kenakan sesuai dengan gugatan pihak-pihak yang mengalami rugi pada akta itu.

## D. SIMPULAN
Status hukum akta yang dilakukan pencatatan pada sela-sela kosong diantara akta notaris yang sudah  dilakukan  pencatatan  pada  buku  daftar  akta  notaris  akan  mempunyai  nilai  bukti  mejadi  akta dibawah  tangan  disebabkan  tidak  melakukan  pemenuhan  syarat  formil  pembuatan  akta  serta dikarenakan akta itu berisikan paksaan, penipuan, serta ancaman (Pasal 1321 KUH Per) bisa dibatalkan demi hukum.
Dampak hukum pada akta notaris yang dilakukan pencatatan pada sela-sela kosong diantara akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada buku daftar akta notaris ialah keberadaan sanksi untuk notaris tersebut dikarenakan dengan sengaja ikutserta menolong menginput keterangan palsu pada akta
notaris itu jadi notaris wajib bertanggungjawab atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya atau dikenakan sanksi pidana yakni Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 Junto Pasal 264 ayat (1) KUHP  berbentuk  hukuman  penjara  maksimal  8  tahun.  Sementara  individu  yang  melakukan penyuruhan  guna  menginput  keterangan  palsu  akan  dijatuhkan  Pasal  266  KUHP  yakni  berbentuk hukuman penjara maksimal 7 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie, H. (2008). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama.
Andasasmita, K. (1983). Notaris Selayang Pandang . Bandung: Alumni.
Anwar, M. (1982). Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I, Cetakan ke-3 . Bandung: Alumni.
Muhamad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muljatno. (1993). Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Pohan, M. (1985). Tanggung Gugat Advokad Dokter dan Notaris . Surabaya: Bina Ilmu.
Prodjodikoro, R. W. (2000). Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata . Bandung: Mandar Maju.
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru.
Samosir, L. (1985). Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru.
Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju.
Soerojdo, I. (2003). Ketetapan Hukum Hak atas Tanah di Indonesia . Surabaya: Arkola.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Arisaputra, M. . (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Jurnal Perspektif , Vol. XVII , (No.3).
Azizah, L. N. (2015). Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya .
Diatmika, I. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya
Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan .
Juwita, N. (2013). Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol.2, (No.2).
Layang, I. K. (2015). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.
Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan .
Mardiyah. (2016). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang- Undang Jabatan Notaris. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan .
Prabawa, B. G. (2016). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan .
Tampubolon, J. (2019). Analisis Yuridis Akibat Hukum Dari Buku Daftar Akta Notaris Yang Tidak Di Tandatangani Dan Di Paraf Kepada Majelis Pengawas Daerah . Universitas Sumatera Utara.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris