Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut
Iwan Ridwan
Program Studi Magister Administrasi Publik - Universitas Garut
Abstrak
Tujuan  penulisan  penelitian  ini  yaitu  membahas  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan pembinaan  keuangan  pemerintah  desa  terhadap  manajemen  Anggran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dalam  mewujudkan  efektivitas  pelaksanaan  program kerja  pembangunan  desa  di  Kecamatan  Bayongbong  Kabupaten  Garut.  Metoda penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  eksplanasi  dengan pendekatan  teknik  evaluasi,  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  pembahasan dengan  teknik  analisis causal effectual yang  mengkaji  dan  menganalis  hubungan rasional  sebab  akibat  antara  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  keuangan pemerintah  desa,  manajemen  APBDes  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  kerja pembangunan  desa.  Fokus  penelitian  adalah  Kepala  Desa  di  65  desa  di  wilayah Kecamatan  Bayongbong  Kabupaten  Garut  dengan  menggunakan  sampling  yaitu sensus.  Hasil  pembahasan  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan keuangn  pemerintah  desa  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  manajemen APBDes  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  kerja  pembangunan  desa. Kesimpulan  penelitian  ini  bahwa  efektivitas  pelaksanaan  progrm  kerja pembangunan  desa  dapat  terwujud  apabila  manajemen  APBDes  dilaksanakan secara maksimal yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dengan baik dan optimal.
Kata Kunci: Anggaran, Belanja desa, APBDes.

## 1. Pendahuluan
Otonomi  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Pemberian  otonomi  secara  luas  diharapkan  dapat  mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyakarat.
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  maka  desa  didefinisikan  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  dalam  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Sehingga  dengan  adanya  penyerahan  sejumlah  urusan  pemerintah  maka  diperlukan  dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang (Ruru et  al.,  2017).  Penyelenggaraan  pembangunan  yang  ada  di  desa  pastinya  tidak  lepas  dari pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pembangunan desa (Mingkid et al., 2017).
Penggunaan dana desa seharusnya dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan  biaya  yang  dialokasikan  untuk  operasional  desa  tidak  melebihi  30%  (Undap,  2017).  Akan tetapi  kendala  umum  yang  dirasakan  oleh sebagian  besar  desa  terhadap  keterbatasan  keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran.
Meskipun dianggap potensi, namun dana desa juga menyimpan beberapa masalah. Implementasi dana  desa  mengalami  berbagai  kendala  baik  dalam  penyaluran,  kelembagaan,  tata  laksana  dan sasaran  penggunaannya,  serta  kesiapan  pelaksana  di  desa  (Sopianto,  2017).  Hal  tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana et al., 2005), Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannnya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk  menjalankan  pelayanan.  Keempat,  tidak  kalah  penting  bahwa  banyak  program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.
Permasalahan  dalam  efektivitas  pelaksanaan  program  kerja  pembangunan  desa  diduga  karena penyusunan  APBDes  tidak  berbasis  kepada  kebutuhan  masyarakat  dan  rencana  berbasis  desa lebih  menekankan  pada  proseduralisme  atau  formalisme,  keterbatasan  keuangan  desa  sehingga APBDes tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, serta masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang  Desa  dan  APBDes  kepada  masyarakat,  serta  pemahaman  mengenai  tata/cara belanja dan penatausahaan keuangan desa yang masih kurang.
Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintahan Desa, yang ditunjukkan dengan sumber daya manusia yang berkompeten  belum  memadai  dari  sisi  kualitas,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  tenaga administrasi  belum  semuanya  mengetahui  dan  memahami  cara  pengelolaan  keuangan  desa tersebut,  tentunya  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tersebut.
Pemerintahan Desa juga dihadapkan dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa. Dimana kebijakan tersebut merupakan program pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya membantu pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan  dan  akuntabel  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Permasalahan  yang  muncul dengan  terbitnya  kebijakan  pembinaan  keuangan  pemerintah  desa  tersebut  antara  lain ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  dan  berkompeten  dalam  bidang  akuntansi publik,  sosialisasi  kebijakan  pembinaan  keuangan  pemerintah  desa  oleh  dinas  terkait  belum optimal, dan pola pikir sumber daya manusia yang berbeda
Berdasarkan  uraian  fenomena  masalah  pada  latar  belakang,  maka  peneliti  tertarik  untuk melaku kan  kajian  dan  meneliti  tentang  “ Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan Pemerintah  Desa  terhadap  Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dalam Mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa  di  Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut ”.

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua  variabel  atau  lebih  berdasarkan  pengamatan  terhadap  akibat  yang  ada  dan  berusaha  untuk mengetahui variabel penyebabnya. Dalam pelaksanaannnya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat ( causal effectual ) serta hubungan antara fenomena yang dilteliti.
Untuk melihat objektifitas pada objek penelitian, peneliti merumuskan operasionalisasi variabel penelitian yang disusun untuk memudahkan tahapan dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari  variabel-variabel  penelitian  yang  ditetapkan.  Adapun  operasionalisasi  variabel  penelitian disajikan pada tabel berikut:

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Variabel X Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (Edward III, 1980) 1. Komunikasi 2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana (Disposisi)
4. Struktur Birokrasi Variabel Y Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Sumarsono, 2010) 1. Perencanaan ( Planning )
2. Pengorganisasian ( Organizing )
3. Pelaksanaan ( Actuating )
4. Penganggaran ( Budgeting )
5. Pengawasan ( Controlling ) Variabel Z Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Steers, 1980) 1. Pencapaian tujuan 2. Integrasi
3. Adaptasi
Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi ( population target ) dari penelitian  ini  adalah  para  Kepala  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Bayongbong  Kabupaten  Garut dengan  jumlah  responden  sebanyak  65  orang.  Pembahasan  dilakukan  atas  pola  pelaksanaan kebijakan  pembinaan  keuangan  pemerintah  desa  dan  manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa sebagai  upaya  mewujudkan  efektivitas  pelaksanaan  program  kerja  pembangunan desa.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  belum  maksimal,  kondisi  ini ditunjukkan oleh masih lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, perangkat daerah dan pemerintah  daerah  dalam  pembinaan  pemerintah  desa,  keterbatasan  anggaran  pembinaan  desa yang  menjadi  tanggung  jawab  kecamatan  (Camat),  serta  sarana  dan  prasarana  sebagai  media pembinaan desa yang belum memadai.
Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  belum  optimal,  hal  ini ditunjukkan  oleh  kemampuan  manajerial  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  masih  kurang, transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  belum  maksimal  dimana  masih  terdapat  simpang siur penggunaan  anggaran,  dan  masih  lemahnya  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Efektivitas  pelaksanaan  program  kerja  pembangunan  desa  belum  maksimal,  kondisi  ini  diduga karena penyusunan program-program kerja untuk membangun desa dalam APBDes tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa lebih menekankan pada proseduralisme atau  formalisme,  keterbatasan  keuangan  desa  sehingga  APBDes  tidak  seimbang  antara penerimaan  dan  pengeluaran,  masih  kurangnya sosialisasi  Undang  Undang Desa  dan  program- program  kerja  pemerintahan  desa  kepada  masyarakat,  serta  pemahaman  mengenai  tata/cara belanja dan penatausahaan keuangan desa yang masih kurang.
Penelitian  ini  menguji  fakta  empiris  tentang  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan  efektivitas  pelaksanaan  program  kerja  pembangunan  desa.  Paradigma  penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:
Gambar 1. Model Paradigma Penelitian
Hasil  penelitian  menyajikan  penghitungan  statistika  yang  dapat  diwakili  dalam  bentuk  tabel sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

## Tabel 2. Hasil Penghitungan Analisis Statistika
Hipotesis Utama Koefisien Jalur F hitung F t abel Determinan Makna Hubungan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Dalam Mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa 0,7088 20,5238  2,7555 0,5023 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien Jalur t hitung t t abel Determinan Makna Hubungan Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan  Pemerintah  Desa  Terhadap Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa 0,5066 4,6638  1,9996 0,2566 Signifikan Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerinta Desa (X) Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)  ZX
 YX  ZY ꜫ ꜫ
Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  Terhadap  Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa 0,4715 3,9906  1,9996 0,3039 Signifikan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa 0,4456 3,2622  1,9996 0,1984 Signifikan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan progrm kerja pembangunan desa.

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  Terhadap Manejemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Dalam  Mewujudkan  Efektivitas
Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa
Hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  artinya  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja Pembangunan  Desa.  Besarnya  pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan Pemerintah  Desa  terhadap  Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dalam mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa  sebesar  50,23%, sedangkan  sisanya  sebesar  49,77%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Hasil  pengujian  ini  menguatkan  dugaan  bahwa  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana (disposisi),  dan  struktur  birokrasi  dapat  menentukan  Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  yang  pada  akhirnya  dapat  mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja Pembangunan Desa.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan,  diketahui  bahwa  Badan  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah melaksanakan komunikasi kebijakan berupa sosialisasi rnengenai kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  beserta turunannya kepada para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Salah satu  cara  komunikasi  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  dokumen-dokumen  cetak berupa  himpunan  peraturan  dan  perundang-undangan  terkait  pengelolaan  keuangan  desa  atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Adapun dalam faktor sumber daya bahwa hampir sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Garut  telah  berusaha  mematuhi  data  informasi  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  mengikat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  keuangan  pemerintah  desa sehingga  dengan  anggaran  yang  besar  ini  diharapkan  para  Kepala  Desa  maupun  perangkatnya dapat  meminimalisir  pelanggaran  yang esensi  terhadap  aturan  mengenai  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa.
Untuk faktor disposisi bahwa para Pelaksana Kebijakan di Kabupaten Garut telah memiliki sikap untuk berkomiten dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa tersebut karena hal tersebut adalah
penting  untuk  dilaksanakan.  Para  Kepala  Desa  pun  menandatangani  fakta  integritas  yang didalamnya memuat untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa terutama APBDes sesuai peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.
Selain  itu  dalam  faktor  struktur  birokrasi  diketahui  bahwa  para  Pelaksana  Kebijakan  telah berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas. Hal tersebut diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif,  teknis  maupun  keuangan  yang  dibuat  oleh  para  pelaksana  kebijakan  pada Pemerintah  Desa  sebagai  dokumentasi  bilamana  pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut  diminta  untuk  pemeriksaan  atau  tujuan  tertentu  karena  anggaran  yang  dikelola  adalah anggaran Negara
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja ternyata tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  keuangan  pemerintah  desa, namun  juga  dipengaruhi  oleh  manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Dimana manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berjalan dengan baik jika perencanaan dalam menyusun tujuan organisasi dirumuskan secara berkualitas, pengorganisasian struktur dan tata  kerja  organisasi  disusun  secara  baik  sehingga  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  susunan organisasi yang telah ditetapkan, para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah disusun sebelumnya, penganggaran pada belanja barang/jasa sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan serta program kerja yang tersaji pada laporan kegiatan sesuai dengan program pada perencanaan
Selain Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dan Manajemen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  terdapat  faktor-faktor  lain  (epsilon)  yang  mempengaruhi Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar 49,77% (epsilon). Faktor lain  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa tersebut  salah  satunya  adalah  faktor  kepemimpinan.  Salah  fungsi  kepemimpinan  adalah pengambilan keputusan.

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Adapun  besar  pengaruh  Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  terhadap  Manajemen  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  adalah  sebesar  25,66%  sedangkan  sisanya  sebesar  74,34%  (epsilon) dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM  yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian .
Hasil  pengujian  tersebut  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  komunikasi, sumber daya,  sikap  pelaksana  (disposisi),  dan  struktur  birokrasi  dapat  menentukan  meningkatnya Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  kebijakan  dimana  salah  satu  dimensinya  yaitu  komunikasi  sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah  Desa  kepada  para  Kepala  Desa  khususnya  di  wilayah  Kecamatan  Bayongbong Kabupaten  Garut,  walaupun  hasil  sosialisasi  kebijakan  tersebut  bukan  menjadi  fktor  penentu
keberhasilan  yang  akan  berdampak  pada  Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa yang  baik.  Seperti  yang  dijelaskan  di  atas  bahwa  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  terhadap manajemen, yaitu sebesar 25,66%, dengan nilai koefisien determinasi yang relatif kecil terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangn desa, diduga faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang  memadai  baikdari  sisi  latar  belakang  pendidikan  atau  pengetahuan  tentang  akuntansi pemerintahan/publik.

## Pengaruh  Manajemen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Terhadap  Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Manajemen Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Besar pengaruh variabel Manajemen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  terhadap  variabel  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja Pembangunan  Desa secara  langsung  adalah sebesar  30,39%  sedangkan  sisanya  sebesar sebesar 69,61%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  Manajemen  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Hasil  pengujian  di  atas  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan,  penganggaran,  dan  pengawasa  menjadi  faktor  penguat  dalam mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa  di  Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
Dari hasil pengujian dan wawancara diketahui walaupun Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan dengan tepat dimana hal ini hanya berupa masalah teknis saja, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu- satunya  saja  untuk  meningkatkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa. Perlu  diketahui  sebelumnya  bahwa  pengalokasian  anggaran  belanja  yang  disusun  berdasarkan program/kegiatan  tersebut  terdapat  pada  dimensi  penganggaran  ( budgeting ),  khususnya  pada indikator  penggunaan  anggaran  yang  efektif  dan  efisienDari  hasil  pengujian  dan  wawancara diketahui walaupun Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah  Desa  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  terutama  dalam  pengalokasian  anggaran belanja  yang  disusun  berdasarkan  program/kegiatan  dengan  tepat  dimana  hal  ini  hanya  berupa masalah  teknis  saja,  ternyata  hal  tersebut  bukan  menjadi  faktor  satu-satunya  saja  untuk meningkatkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa.  Perlu  diketahui sebelumnya bahwa pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan tersebut terdapat pada dimensi penganggaran ( budgeting ), khususnya pada indikator penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja Pembangunan Desa, artinya apabila Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan dengan  optimal  maka  akan  mendorong  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan Desa akan menjadi optimal.

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel    Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui  bahwa  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan  Pemerintah  Desa    berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa secara langsung sebesar  sebesar  11,68%,  sedangkan  pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Keuangan Pemerintah  Desa  terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa  melalui Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar 8,16%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa  terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pembangunan  Desa  sebesar  0,1984  atau sebesar  19,84%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,9016  atau  sebesar  90,16%  (epsilon)  dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Hasil  pengujian  di  atas  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  pencapaian  tujuan, integrasi,  serta  semangat  dan  kepuasan  kerja  dapat  menentukan  peningkatan  Efektivitas Kelangsungan  Usaha.  Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan,  rendahnya  pengaruh  variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program  Kerja  Pembangunan  Desa  dapat  disebabkan  walaupun  pelaksanaan  kebijakan  berupa program  pembinaan  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  adanya  komitmen  yang  kuat  dari  para pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  dan  Kepala  Desa  menjalankan  manaejmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.
Variabel  lain  (epsilon)  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja Pembangunan  Desa adalah  kolaborasi  yang  melibatkan  dan  mensinergikan  peran  kepala  desa, lembaga  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat sehingga  dapat  memberikan  motivasi  dan  inspirasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program kerja pembangunan desa.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  terdapat  pengaruh  signifikan  dari Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja Pembangunan Desa di Kabupaten Garut.

## Daftar Pustaka
Abdussakur. (2012). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , I , 107 – 136. Edward Iii, G. C. (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Press. Hudayana,  Bambang,  &  Fppd,  T.  P.  (2005).  Peluang  Pengembangan  Partisipasi  Masyarakat Melalui  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa,  Pengalaman  Enam  Kabupaten. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Fppm) .
Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun
2014  Dalam  Perencanaan,  Pelaksanaan  Dan  Pertanggungjawaban  Apbdes  (Studi  Kasus Desa Motandoi  Dan Motandoi  Selatan  Kecamatan  Pinolosian  Timur  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan). Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 12 (01),  160 – 168. Https://Doi.Org/10.32400/Gc.12.01.17201.2017
Maspeke, R. R.,  Pioh,  N.,  &  Undap,  G.  (2017). Manajemen  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Di  Desa  Doloduo  Kecamatan  Dumoga  Barat  Kabupaten  Bolaang Monggondow. Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 2 (2).
Mingkid,  G. J.,  Liando,  D.,  &  Lengkong,  J.  (2017).  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam Peningkatan  Pembangunan  (Suatu  Studi  Di  Desa  Watutumou  Dua  Kecamatan  Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Eksekutif , 2 (2).
Mustanir,  A.,  &  Darmiah,  D.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Teteaji  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kabupaten Sidenreng  Rappang. Jurnal  Politik  Profetik , 4 (2),  225 – 238.  Http://Journal.Uin- Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/2749%0ahttp://Journal.Uin- Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Jpp/Issue/View/457 Orangbio,  V.  V.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Gerungai,  N.  (2017).  Analisis  Perencanaan  Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Desa. Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi , 12 (2), 53 – 60. Https://Doi.Org/10.32400/Gc.12.2.17389 .2017 Pratiwi,  D.  (2015).  Implementasi  Peraturan  Desa  Tentang  Anggaran  Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)  Di  Desa  Kuala  Terusan  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan Tahun 2010. Jom Fisip , 2 (1).
Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi ,
12 (01), 83 – 90. Https://Doi.Org/10.32400/Gc.12.01.17140.2017
Sopianto,  A.  (2017).  Kontribusi  Dana  Desa  Terhadap  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan. Jurnal Matra Pembaruan , 1 (Inovasi Kebijakan), 75 – 84. Steers, R. (1980). Efektivitas Organisasi . Erlangga. Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan . Graha Ilmu.
Supartini,  &  Sulistiyono,  M.  N.  (2018).  Apbdes  Quality  Of  Supervision  Apbdes  To  The Accountable Village Governance Kualitas Apbdes Terhadap Pengawasan Apbdes Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Akuntabel. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 1 , 177 – 184. Supheni,  I.  (2016).  Akuntabilitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (Apbdes). Eksis , Xi (2),  190 – 199. Http://Ejournal.Stiedewantara.Ac.Id/Index.Php/001/Article/View/48/37
Undap, G. J. E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1 – 11.

## Dokumen Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman

## Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Desa  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2017.