## KAJIAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK UUD DANUM DESA DEME KECAMATAN AMBALAU
(Research of customary laws in the management and protection of forest in the dayak society of Dayak’s Uud Danum at Deme vilage, Ambalau District, Sintang Regency)

## Iskandar A.M, Theodorus Fied Herlando, Eddy Thamrin
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Jl. Daya Nasional, Pontianak 78124 E-mail : Herlandotf@gmail.com

## Abstract
Customary law is based on the process of interaction in society, and then functions as a pattern for organizing and facilitating the interaction process, customary law is generally not accounted for, is not codified and is coercive in nature, has sanctions so it has legal consequences. This research aims to identify the customary laws of the Dayak Uud Danum community that are related to forest management and protection and to determine the level of awareness and compliance of the Dayak Uud Danum Indigenous Peoples towards customary law in forest management and protection in Deme Village, Ambalau District, Sintang Regency. The method used in this research is a sequential exploratory method where data collection is carried out sequentially starting from qualitative  data  collection  then  quantitative  data  consisting  of  interviews,  questionnaires, observation and documentation study. The data collection technique was carried out using the census  method,  with  a  total  of  77  respondents.  Customary  law  in  forest  management  and protection in the Dayak Uud danum indigenous people, Deme Village, Ambalau District, namely Nyanggar,  Manyo  Buah,  Nitoi  Tanom,  Nitoi  komuran,  Nupang  Ngumok,  Nupang  Nowvong, Pongotullui, Pati Mati, Kotibasch. The Uud danum Dayak indigenous people have a high legal awareness and compliance with their customary laws.
Keywords: Customary Law, Indigenous Peoples, Dayak Peoples.

## Abstrak
Hukum  adat  didasarkan  pada  proses  interaksi  dalam  masyarakat,  dan  kemudian  berfungsi sebagai  pola  untuk  mengorganisasikan  serta  memperlancar  proses  interaksi  tersebut,  hukum adat umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hukum adat masyarakat Dayak  Uud  Danum  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan  perlindungan  hutan  serta mengetahui  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  Masyarakat  Adat  Dayak  Uud  Danum  Terhadap hukum  adat  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan  hutan  di  Desa  Deme  Kecamatan  Ambalau Kabupaten  Sintang.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksploratif sekuensial  dimana  pengumpulan  data  dilakukan  secara  berurutan  dimulai  dari  pengumpulan data kualitatif kemudian data kuantitatif yang terdiri dari wawancara, kuesioner, observasi dan studi  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  sensus, dengan jumlah responden 77  orang.  Hukum  adat  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan  hutan pada  masyarakat  adat  Dayak  Uud  danum  Desa  Deme  Kecamatan  Ambalau  yaitu  Nyanggar, Manyo Buah, Nitoi Tanom, Nitoi komuran, Nupang Ngumok, Nupang Nowvong, Pongotullui, Pati Mati, Kotibasch. Masyarakat adat dayak Uud danum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi terhadap hukum adat mereka hal ini sangat dipengaruhi oleh bahasa dan pola pikir magis dan animisme yang masih dianut masyarakatnya.
Kata Kunci : Hukum Adat, Masyarakat Adat, Masyarakat Dayak

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Kecamatan  Ambalau  sebagai  kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan  hidup  dan  kehutanan  yang termuat  dalam  Perda  Nomor  20  Tahun 2015  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Sintang (2016-2036). Konsep pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan berdasarkan  asas-asas  pengelolaan  dan perlindungan  lingkungan  hidup  yang diantaranya adalah aspek ekoregion dan aspek  kearifan  lokal.  Yang  dimaksud dengan aspek ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  harus  memperhatikan
karakteristik sumber daya alam, ekosistem,  kondisi  geografis,  budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal sedangkan  aspek  kearifan  lokal  adalah dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  harus  memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
Masyarakat  tradisional  mempunyai pandangan  bahwa  manusia  merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam.  Karena  hubungan  mereka  yang sangat  dekat  dengan  lingkungan  dan sumber  daya  alam  ditempat  mereka tinggal, masyarakat tradisional
mengembangkan  pemahaman  terhadap sistem ekologi ditempat tinggal mereka.
Kemudian
pengetahuan tersebut terakumulasi  sepanjang  sejarah  hidup mereka.  Inti  dari  pengetahuan  lokal
tersebut adalah mempertahankan keberadaan  sumber  daya  alam  dengan melakukan praktek-praktek
yang dianggap  tidak  merusak  lingkungan. Oleh  sebab  itu  pencantuman  asas kearifan lokal dalam UU No. 32 Tahun 2009 memiliki implikasi bahwa kearifan lokal yang berkembang perlu senantiasa digali dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.  Secara  tidak  langsung  hal ini  juga  memberikan  pesan  bahwa hukum  lokal  yang  berkembang  juga harus dihormati dalam rangka pengambilan  kebijakan  untuk  tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Peranan hukum adat dan kebudayaan  dalam  pengelolaan  dan perlindungan  hutan  pada  masyarakat Dayak  Uud  Danum  di  Desa  Deme Kecamatan  Ambalau,  serta  tingkat kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat adat  Dayak  Uud  Danum  terhadap hukum  adat  itu  sendiri  perlu  diketahui. Dikarenakan  belum  adanya  dokumen yang  jelas  mengenai  hukum  adat  dan kebudayaan  tentang  pengelolaan  dan perlindungan  hutan  pada  masyarakat adat  suku  Dayak  Uud  Danum,  hukum adat  yang  ada  hanya  diketehui  secara lisan  oleh  masyarakat  setempat.  Untuk mengetahui secara jelas dan mendokumentasikan  peranan  hukum adat dan kebudayaan tersebut dan untuk mengetahui  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum adat  dan  kebudayaan  tersebut  maka peneliti  mengambil  inisiatif  untuk
melakukan  penelitan  tentang  peranan hukum adat dan kebudayaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan  hutan  yang  ada  di Kecamatan Ambalau agar nantinya hasil dari  penelitian  ini  dapat  menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan kawasan lingkungan  hidup  dan  kehutanan  di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan  Ambalau.  Penelitian  ini bertujuan  mengidentifikasi  hukum  adat masyarakat  Dayak  Uud  Danum  yang berhubungan  dengan  pengelolaan  dan perlindungan  hutan  serta  mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Masyarakat  Adat  Dayak  Uud  Danum Terhadap hukum adat tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Deme  Kecamatan  Ambalau  Kabupaten Sintang  waktu  penelitian  selama  2 minggu.  Penelitian  dilakukan  terhadap hukum  adat  yang  berlaku  dalam pengelolaan  dan  perlindungan  hutan pada  masyarakat  adat  dayak  Uud Danum. Alat dan bahan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner sebagai alat pengumpulan informasi dan data, alat tulis dan kamera. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  eksploratif  sekuensial  dimana pengumpulan  data  dilakukan  secara berurutan  dimulai  dari  pengumpulan data kualitatif kemudian data kuantitatif yang terdiri dari wawancara, kuesioner, observasi dan studi dokumentasi.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan denganmengumpulkan  data  kualitatif dengan kriteria responden adalah Pengurus  Ketemenggungan  Adat  Desa,
Pengurus  Upacara  Adat/Basiu  Adat untuk mendapatkan informasi mengenai hukum  adat  yang  berlaku  kemudian dilanjutkan pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode
sensus,  dengan  jumlah  responden  77 orang yang merupakan kepala keluarga. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara deskriptif  terhadap  hukum  adat  dan kebudayaan masyarakat  yang mengatur pengelolaan  dan  perlindungan  hutan serta  insturumen-instrumen  adat  yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan hutan oleh masyarakat adat Dayak Uud Danum. Analisis untuk data  kuantitatif  dilakukan  analisis bivariat, analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan  antara  dua  variabel  yang digambarkan dalam bentuk tabel silang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Adat
Hasil  wawancara  dan  observasi lapangan yang di lakukan pada masyarakat  adat  Dayak  Uud  Danum  di Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat  didapatkan  beberapa  bentuk hukum  adat  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dan  perlindungan  hutan. Bentuk-bentuk dari hukum adat tersebut dapat lihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Bentuk-bentuk Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Pada  Masyarakat  Adat  Dayak  Uud  Danum  Desa  Deme  Kecamatan Ambalau  Kabupaten  Sintang  (customary  laws  in  the  management  and protection of forest in the dayak society of Dayak’s Uud Danum at Deme vilage,

## Ambalau District, Sintang Regency)
Hukum Adat Deskripsi Syarat Akibat Apabila tidak dilaksanakan Nyanggar Kegiatan adat yang harus dilaksanakan  oleh  pihak  pemegang ijin pembukaan lahan dan pemanfaatan  lahan  seperti  HPH  dan Perkebunan. Siro Sahki’ : 1 ekor babi ≥ 80 kg, ayam 1 ekor, kain Panjang, siro/manas , pinjan/bango’,iso(umat) ,arak dan tuak Matoi Kohop, Kecelekaan, Tulah, Musibah Manyo Buah Pembukaan  lahan  atau  kegiatan produksi hampir melewati atau mengancam  keberadaan  insturmen adat Siro sahkik kemudian membayar denda Ulun/Jihpon 6 (1 ulun/Jihpon = Rp 500.000,-) kegiatan disekitar instrumen adat dihentikan Perkara Adat Nitoi Tanom Pembukaan  lahan  atau  kegiatan produksi  pada  atau  mengakibatkan rusaknya kuburan Siro Sahki’ kemudian membayar denda Ulun/Jihpon 8 per kuburan, kegiatan disekitar instrumen adat dihentikan Perkara Adat Nitoi komuran Pembukaan  lahan  atau  kegiatan produksi  pada  atau  mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh masyarakat Membayar denda 1 jihpon per batang atau sesuai keputusan kedua belah pihak kegiatan disekitar instrument adat dihentikan Perkara Adat Nupang Ngumok Menumpang  lahan  orang  lain  untuk berladang Melaksanakan Tasih kepada pemilik lahan yaitu berupa Siro Sahki’ Palli’ dapat menyebabkan Badi’ Nupang Nowvong masyarakat kampung lain menumpang menebang  kayu  di  wilayah  suatu kampong Meminta ijin kekepala kampung atau kepala desa, Apabila ketahuan menebang tanpa ijin , peralatan disita dan wajib membayar Kesupan Desa Pongotullui Apabila  terjadi  musibah  pada  saat kegiatan Handop berladang  yang menyebabkan luka ringan pada masyarakat  yang  turut  serta  dalam kegiatan berladang. Pihak yang mepunyai ladang wajib membayar Ulun/Jihpon 2 serta Siro Sahki’ kepada korban serta membiayai biaya pengobatan Perkara Adat Pati Mati Apabila  terjadi  musibah  pada  saat kegiatan  Handop  berladang  yang menyebabkan kematian pada masyarakat  yang  turut  serta  dalam kegiatan berladang. Semua peserta Handop wajib membayar Adat Pati Mati Ulun/Jihpon 30, dimana
Ulun/Jihpon 10 dari orang
yang memiliki ladang dan Ulun/Jihpon 20 dibagi peseta
Handop. Pemilik ladang juga wajib menyelesaikan dan mebiayai upacara adat kematian sampai Dahlok Perkara Adat Kotibasch Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan  atau  musibah  pada  diri sendiri saat melaksanakan Handop Membayar Ulun/Jihpon 2 dari pihak korban kepada yang mempunyai ladang Palli’ dapat menyebabkan Badi’
Sumber : Pengolahan Data, 2019
Berdasarkan  bentuk-bentuk  hukum adat  yang  dilakukan  masyarakat  adat Dayak  Uud  Danum  terdapat  instrumen-
instrumen  adat  yang  menunjukkan berlakunya  suatu  hukum  adat,  yang ditampilkan pada Tabel 2.

## Tabel  2.  Instumen-instrumen  Adat  Penunjang  Berlakunya  Suatu  Hukum  Adat
(Instruments for the application of costumary law)
Instrumen Hukum Adat Deskripsi Tojahan Tempat keramat atau tempat suci dimana terdapat roh-roh halus dan arwah nenek  moyang.  Digunakan  sebagai  tempat  berhajat  (memohon  sesuatu) kepada roh-roh halus dan hanya orang tertentu yang dapat berkomunikasi dengan mereka seperti Pisur Adat Tanom Okok Kuburan  tua  yang  biasanya  ditandai  dengan  tunggul  kayu  ulin  yang menyilang atau pun batu Kolohkak Merupakan  bekas  pemukiman  ataupun  ladang  masyarakat  jaman  dahulu yang  telah ditinggalkan ditandai dengan adanya  benda-benda peninggalan seperti Toras,Sandung,Kodiring,Sopundu’,Nyopundu’,Sekaran,Tiang betang,  Tanom  hingga  tanaman  tumbuh  seperti  Pinang,daun  sabang, durian,tengkawang,  serta  tanaman  buah  lainnya  yang  tidak  dapat  tumbuh dengan sendirinya. Toras Sebatang ulin yang ujungnya dibuat bulat meyerupai kepala Sandung Wadah tempat menyimpan tulang pada upacara Dalo’ yang hanya memiliki 1  penyangga  dan  tidak  memiliki  ukiran  kambek  (ukiran  manusia  yang lidahnya menjulur keluar) Kodiring Wadah tempat menyimpan tulang pada upacara Dalo’ yang hanya memiliki 2 penyangga Kodiring Balai Wadah tempat menyimpan tulang pada upacara Dalo’ yang hanya memiliki 4 penyangga Sopundu’ Patung sebatang kayu ulin yang dibuat sampe kepala saja Nyopundu’ Patung  sebatang  kayu  ulin  yang  dibuat  menyerupai  manusia  dari  kepala hingga kaki Sokallan Sebatang kayu yang diukir manusia dan dan dilengkapi Mandau dari kayu ulin,sakai  purang,  patung  burung  enggang,  botoran,  serta  ukiran  ukiran motif. Sumber : Pengolahan Data, 2019 Dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria
disebutkan  bahwa  kewenangan  yang dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil  manfaat  dari  sumber  daya alam  termasuk  tanah  dalam  wilayah tersebut  demi  kelangsungan  hidup  dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan  secara  lahiriah  dan  batiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya  dikenal  dengan  hak  ulayat atau  hukum  tanah  adat.  Menurut
Laksanto  Utomo  dalam  bukunya  yang berjudul  Hukum  Adat,  menerangkan bahwa  hak  ulayat  adalah  hak  daripada persekutuan  hukum  atas  wilayahnya, termasuk  segala  sesuatu  (kekayaaan) yang  ada  diatasnya.  Dalam  hal  ini terdapat  beberapa  sistem  pengelolaan tanah  adat,  diantaranya  dikenal  dengan Tree  tenure yang  terdiri  dari  sebundel hak terhadap hasil hutan yang berkaitan dengan  tumbuh-tumbuhan  yang  berada di  atas  tanah  yang  dapat  melekat  pada berbagi  subjek  pada  beberapa  waktu yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  Louise
Vol. 10 (1): 105 – 116
Fortmann  membagi  setidaknya  ada empat  kategori  utama  mengenai tree tenure yaitu,  hak  untuk  mewakili  atau mewarisi  ( right  to  own  or  inherit ),  hak untuk  menanam  ( right  to  plant ),  hak untuk  memanfaatkan  pepohonan  dan hasil dari pepohonan ( right to use ), dan hak  untuk  melepaskan  haknya  atas pohon  ( right  of  dispose ).  Berdasakan subtansi Hukum Adat dalam Pengelolaan  dan  Perlindungan  Hutan pada  Masyarakat  Adat  Dayak  Uud
Danum  di  Desa  Deme  Kecamatan Ambalau, Nupang Ngumok dan Nupang Nowvong merupakan hukum adat
masyarakat  Dayak  Uud  Danum  yang dilaksanakan pada saat ingin melakukan pembukaan lahan untuk berladang yang termasuk  dalam  hak  untuk  menanam ( right  to  plant ),  dimana  hukum  adat  ini berlaku  apabila  dalam  suatu  individu atau  kelompok  ingin  menanam  pada tanah  milik  orang  lain. Nyanggar merupakan  hukum  adat  Dayak  Uud Danum  yang  dilaksanakan  oleh  pihak pemegang  ijin  pembukaan  lahan  dan pemanfaatan  lahan  seperti  HPH  dan Perkebunan  sebagai  symbol  pelepasan hak  atas  penguasaan  tanah  beserta sumber  daya  alam  yang  ada  diatasnya dari  individu  atau  masyarakat  sebagai pengelola  sebelumnya  hukum  adat  ini dikategorikan  hak  untuk  melepaskan haknya atas pohon ( right of dispose ).
Hak  ulayat  adalah  hak  masyarakat adat  sebagai  lembaga  yang  hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota masyarakat adat
( communal bezitrecht ) (Sjahmunir,
2006). Hak ulayat merupakan salah satu
bentuk dari pengakuan eksistensi masyarakat adat di  Indonesia, karena di berbagai  tempat  di  Indonesia,  interaksi antara  masyarakat  adat  dengan  hutan tercermin dalam
model-model pengelolaan  masyarakat  adat  atas  hutan yang  pada  umumnya  didasarkan  pada hukum adat (Mandasari, 2014).
Menurut  Acun  dalam  pemberian hak  pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat adat  Dayak  Uud  Danum  ,mereka memiliki cara tersendiri untuk membatasi pembukaan lahan atau penggunaan lahan bagi individu maupun kelompok yang dilakukan secara tradisional maupun modern agar terdapat beberapa wilayah yang terjaga kelestariannya  karena  didalam  terdapat benda-benda sakral maupun instrument- instrumen  adat  ataupun  tanam  tumbuh yang dikhususkan sebagai hutan kehidupan  tempat  hidupnya  flora  dan fauna  sebagai  tempat  mencari  sumber makanan  bagi  masyarakat  adat  Dayak Uud  Danum  di  Desa  Deme  kecamatan Ambalau  Kabupaten  Sintang.  Batasan- batasan  yang  dimaksud  tersusun  dalam hukum-hukum adat diantaranya adalah : Manyo  Buah merupakan  hukum  adat yang  ditujukan  pada  saat  pembukaan lahan  atau  kegiatan  produksi  hampir melewati  atau  mengancam  keberadaan insturmen  adat, Nitoi  tanom merupakan hukum  adat  yang  berlaku  pada  saat pembukaan lahan atau kegiatan produksi pada  atau  mengakibatkan  rusaknya kuburan ,  Nitoi  Komuran merupakan hukum  adat  yang  berlaku  pada  saat pembukaan lahan atau kegiatan produksi yang  mengakibatkan  rusaknya  tanam
tumbuh masyarakat, Pongotullui merupakan  hukum  adat  yang  terjadi apabila  terdapat  musibah  pada  saat kegiatan Handop berladang yang menyebabkan luka ringan pada masyarakat  yang  turut  serta  dalam kegiatan berladang, Pati Mati merupakan  hukum  adat  yang  terjadi apabila  terdapat  musibah  pada  saat kegiatan Handop berladang yang menyebabkan kematian pada masyarakat yang turut serta dalam kegiatan berladang, Kotibasch merupakan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan  atau  musibah  pada  diri sendiri saat melaksanakan Handop . Masyarakat Adat memiliki pola yang sama  dalam  menyelesaikan  konflik dalam  masyarakat,  yakni  mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan  sanksi  jika  dilanggar
sehingga  pemulihan  menjadi  sangat efektif  (Tamarasari,  2002).  Dalam masyarakat Adat, penyelesaiaan sengketa melalui musyawarah merupakan  hukum  yang  hidup  dan dikenal  hampir  di  setiap  lingkaran hukum (rechtskring) . Penyelesaiaan sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan  kepala  rakyat  (  ketua  adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum ( preventieve rechtszorg ) maupun memulihkan hukum
( rechtsherstel ) (Soepomo,2003).

## Tingkat  Kepatuhan  dan  Kesadaran
Hukum
Pada  penelitian  ini  peneliti  juga mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum adat  dari  77  responden  didapat  Hasil sebagai berikut:

## Tabel  3.  Hubungan  antara  Tingkat  Pendidikan  dengan  Tingkat  Kesadaran  dan Kepatuhan Terhadap Hukum Adat (Correlation education level with level of awerness and compliance for costumary law)
Pendidikan Tingkat Kesadaran Hukum Tingkat Kepatuhan Hukum Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Tidak Sekolah - - 15,58% - 1,30% 14,29% 12 Orang 1 Orang 11 Orang SD - 2,60% 42,86% - 9,09% 36,36% 2 Orang 33 Orang 7 Orang 28 Orang SMP - 1,30% 27,27% - 6,49% 22,08% 1 Orang 21 Orang 5 Orang 17 Orang SMA - 1,30% 7,79% - 1,30% 7,79% 1 Orang 6 Orang 1 Orang 6 Orang D2 - - 1,30% - - 1,30% 1 Orang 1 Orang Sumber: Pengolahan Data, 2019 Dari  responden  yang  memiliki tingkat  kesadaran  hukum  yang  tinggi, paling  banyak  berpendidikan  Sekolah
Dasar yaitu sebanyak 42,86%
dibandingkan  dengan  responden  yang
berpendidikan  SMP  sebanyak  27,27%, tidak  berpendidikan  sebanyak  15,58%, SMA  7,79%,  dan  berpendidikan  D2 sebanyak  1,30%.  Responden  yang memiliki  tingkat  kesadaran  hukum
sedang  terdapat  2,60%  berpendidikan SD, 1,30% SMP dan 1,30% SMA. Dari  responden  yang  memiliki tingkat  kepatuhan  hukum  yang  tinggi paling  banyak  berpendidikan  SD  yaitu
36,36% dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan  yaitu  sebanyak  24,29%, SMP 22,08%, SMA 7,79% dan berpendidikan  D2  1,30%.  Responden yang memiliki tingkat kepatuhan hukum sedang  terdapat  9,09%  berpendidikan SD, 6,49% SMP,1,30% SMA dan tidak berpendidikan sebanyak 1,30%.

## Tabel 4. Hubungan antara Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Hukum Adat (Correlation of profession with level of awerness and compliance for costumary law)
Pekejaan Tingkat Kesadaran Hukum Tingkat Kepatuhan Hukum Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Petani - 3,90% 88,31% - 15,58% 76,62% 3 Orang 68 Orang 12 Orang 59 Orang Honorer - - 1,30% - - 1,30% 1 Orang 1 Orang Swasta - 1,30% 5,19% - 2,60% 3,90% 1 Orang 4 Orang 2 Orang 3 Orang Sumber : Pengolahan Data, 2019
Dari responden yang memiliki tingkat kesadaran  hukum  yang  tinggi  paling banyak  bekerja  sebagai  petani  yaitu 88,31%  dibandingkan  dengan  swasta sebanyak  5,19%  dan  honorer  sebanyak 1,30%.  Responden  yang  memiliki  tingkat kesadaran  hukum  yang  sedang  terdapat 3,90%  yang  bekerja  sebagai  petani  dan 1,30% swasta.
Dari responden yang memiliki tingkat kepatuhan  hukum  tinggi  paling  banyak bekerja  sebagai  petani  yaitu  76,62% dibandingkan  dengan  swasta  3,90%  dan honorer 1,30%. Responden yang memiliki tingkat  kepatuhan  hukum  sedang  terdapat 15,58%  yang  bekerja  sebagai  petani  dan 2,60% bekerja sebagai karyawan swasta.
Berdasarkan  analisis  data  diatas didapati  bahwa  mayoritas  penduduk  desa Deme  memiliki  tingkat  pendidikan  yang rendah  dimana  sebagian  penduduknya hanya  mengenyam  pendidikan  ditingkat SD  namun  hal  ini  tidak  mempengaruhi
tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  mereka terhadap  hukum  adat  hal  ini  dapat  dilihat bahwa  baik  yang  berpendidikan  tinggi maupun  rendah  sama2  memiliki  tingkat kesadaran  dan  kepatuhan  yang  tinggi terhadap  hukum  adat,hal  di  karenakan hukum  adat  merupakan  hukum  yang didasarkan  pada  proses  interaksi  dalam masyarakat  (Soepomo,  2015).  Hal  ini didasarkan  pada  bahasa  sebagai  alat komunikasi    yang  digunakan  sebagai sarana  interaksi  dan  komunikasi.  Dalam studi  linguistik,  bahasa  selain  berperan sebagai  media  komunikasi,  juga  berperan dalam  mengajarkan  nilai,  ideologi  dan kepercayaan. Selain itu, secara antropologis bahasa mencerminkan prilaku dan kebiasaan  komunitas  penuturnya.  Tidak hanya  menjadi  media  untuk  berinteraksi, bahwa menentukan perkembangan budaya penuturnya,  termasuk  dalam  hal  menjaga dan  melestarikan  lingkungan.  Kearifan bahasa  lokal  juga  akan  memiliki  dampak
Vol. 10 (1): 105 – 116
signifikan  pada  pelestarian  lingkungan  ( Gayoni, 2010).
Bahasa merupakan produk sosial dari aktifitas manusia dan pada saat yang sama bahasa juga mengubah dan mempengaruhi aktifitas  manusia  atau  praktik  sosial. Dengan  demikian,  terdapat  hubungan dialektikal antara bahasa dan praktik sosial. Konsep  praktik  sosial  dalam  konteks  ini mengacu  pada  semua  tindakan,  aktifitas dan  prilaku  masyarakat,  baik  terhadap sesama  masyarakat  maupun  terhadap lingkungan alam disekitarnya (Bundsgaard dan  Steffense,2000).  Jadi  yang  menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum itu sendiri adalah interaksi antar masyarakat yang ada didalam wilayah adat tersebut.
Dari  hasil  penelitian  juga  kita  lihat bahwa  hukum  adat  memiliki  akibat, diantara  akibat  itu  adalah  perkara  adat, musibah, Palli’ dan Badi’ .  Perkara  adat adalah musyawarah yang dilakukan antara pihak  pelanggar  dengan  ketemenggungan adat, sedangkan musibah, Palli’ dan Badi’ adalah  hal  gaib  yang  akan  terjadi  pada pelanggar  apabila  tidak  mematuhi  hukum adat  tersebut.  Hal  yang  mendasar  dari akibat  ini  adalah  kepercayaan  warga setempat bahwa apabila hukum adat tidak dilaksanakan akan terjadinya kejanggalan- kejanggalan  pada  kehidupan  sehari-hari baik bagi individu yang melanggar maupun bagi  masyarakat  yang  ada  diwilayah  itu. Hal ini juga yang membuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tehadap hukum adat sangat  tinggi  karena  masyarakat  masih mempercayai  hal magis yang  akan terjadi apabila  terjadinya  perusakan  alam  yang melanggar  hukum  adat  itu.  Cara  berfikir
magis dan animisme inilah yang mendasari tingginya kesadaran dan kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  adat.  Faktor magis  dan animisme  cukup  besar pengaruhnya  hal  ini  dapat  terlihat  dari takutnya masyarakat adat terhadap hukuman-hukuman atau pembalasan kekuatan-kekuatan  gaib.  Hal  ini  dapat dilihat  adanya  kebiasaan  mengadakan upacara  adat  dan  sesajen  di  tempat  yang dianggap keramat (Holleman,1972).
Masyarakat adat uud Danum memandang bahwa  alam  dan  segala  isi  adalah  segala sesuatu  yang  berkaitan  satu  sama  lain apabila  alam  dirusak  maka  akan  terjadi kejanggalan-kejanggalan terhadap kehidupan  masyarakat,dengan  kata  lain masyarakat adat Uud Danum memandang lingkungan sebagai kesatuan mahluk hidup yang  perlu  dilindungi  dan  diselamatkan. Pandangan  masyarakat  seperti  ini  biasa disebut  dengan  pandangan  biosentrime yang mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah pada manusia atau  mahkluk  hidup  lainnya.  Setiap kehidupan dibumi mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan.  Oleh  karena  itu,  kehidupan setiap makhluk hidup pantas
diperhitungkan  secara  serius  dalam  setiap keputusan  dan  tindakan  moral,  bahkan terlepas dari untung rugi bagi kepentingan manusia (Sutoyo). Hutan akan mewujudkan  sifat-sifat  baiknya  kepada manusia kalau manusia juga memperlakukan hutan dengan secara baik. Hal  itu  berlaku  sebaliknya,  jika  manusia melakukan  tindakan  yang  menyebabkan rusaknya hutan, pandangan yang berpangkal  pada  keharmonisan  alam
semesta ini menganggap bahwa lingkungan hutan dengan keseluruhan isi alam semesta sebenarnya  hidup  saling  berkaitan  dan bergantung satu sama lain (Murtijo,2005)

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Hukum  adat  dalam  pengelolaan  dan perlindungan  hutan  pada  masyarakat adat  Dayak  Uud  danum  Desa  Deme Kecamatan Ambalau yaitu Nyanggar, Manyo  Buah,  Nitoi  Tanom,  Nitoi komuran,  Nupang  Ngumok,  Nupang Nowvong,  Pongotullui,  Pati  Mati, Kotibasch.
2. Insturmen-instrumen adat yang mendukung  hukum  adat: Tojahan, Tanom  Okok,  Kolohkak,  Toras, Sandung,  kodiring,  Kodiring  Balai, Sopundu’, Nyopundu’, Sokallan.
3. Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  adat  Dayak  Uud  Danum dalam  melaksanakan  hukum  yang terkait  pengelolaan  dan  perlindungan hutan.
4. Tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan hukum  masyarakat  adat  Dayak  Uud Danum  terhadap  hukum  adat  yang terkait  pengelolaan  dan  perlindungan
hutan berada pada kualifikasi kepatuhan dan kesadaran yang tinggi.
5. Tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan hukum  masyarakat  adat  dayak  Uud danum  dipengaruhi  oleh  dua  faktor yaitu bahasa, dimana bahasa merupakan alat interaksi antar masyarakat yang ada didalam wilayah adat  tersebut.  Yang  kedua  adalah
pemikiran  magis  dan  animisme. Faktor  magis  dan  animisme  cukup besar  pengaruhnya  hal  ini  dapat terlihat dari takutnya masyarakat adat terhadap  hukuman-hukuman  atau pembalasan  kekuatan-kekuatan  gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan upacara adat dan sesajen di tempat yang dianggap keramat. Dalam  rangka  keakuratan  data  maka penelitian tentang hukum adat pengelolaan dan perlindungan hutan serta kesadaran dan kepatuhan  masyarakat  adat  Dayak  Uud
Danum perlu diperluas wilayah pengambilan data ke desa atau dusun lain yang  masih  menggunakan  ketentuan- ketentuan hukum adat Dayak Uud Danum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Gayoni. Yusradi Usman, 2010, Penyusutan Tutur dalam masyarakat Gayo  :  Pendekatan  Ekolinguistik,
Sekolah Pascasarjana USU, Medan Alloy,  Sujarni,  Albertus  dan  Chatarina,
Pancer Istiyani, 2008, Keberagaman
Subsuku  dan  Bahasa  Dayak  di Kalimantan Barat , Institut Dayakologi, Pontianak Arief,  A.  1994,  Hutan: Hakikat  dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Suatu Pendekatan  Praktik  Edisi  Revisi 2010, PT Rineka Cipta, Jakarta
Bundsgaard, Jeppe. Sune Steffensen. 2000, The Dialectics of Ecological Morphology, Peter Lang, Bern Bungin, Burhan. 2010, Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  PT  Raja Grafindo, Jakarta
Davidson, Jamie S. David Hanley, Sandra Moniaga,  2010, Adat  dalam  Politik Indonesia ,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, Jakarta
Hasbi,  Uray,  M.  2015.  Pemkab  Sintang Finalkan  Draft  KSK-LHK Serawai- Ambalau.  [Internet].  Tersedia  di:
https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNe wsID=65283 Hasiholan. 2009. Konsep Dasar Perlindungan Hutan. [Internet]. Tersedia di: http://conservationforest.blogspot.co m/2009/01/konsep-dasar-
perlindungan-hutan.html?m=1
Hems,J.A.  1998. The  Dictionary  of Forestry .  The  Society  of  American
Foresters CABI Publishing
Herwin .J, Renhart.J,Johansyah, Hendra.T, Yusuf.A, A, Triyadi.A, 2014, Kajian hak adat masyarakat Dayak terhadap pengelolaan  hutan  di  kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan tengah. Holleman,  F.D,  1972, Hukum  Adat  di Tulungagung. Bhratara, Jakarta
Keraf, A.S, 2010, Etika Lingkungan Hidup ,
Kompas, Jakarta Koentjaraningrat, 2005, Pengantar Antropologi  I ,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta
Koesnoe,  M,  1979, Catatan  –  Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini , Airlangga University Press, Surabaya Lexy J, Moleong, 2010, Metode Penelitian
Kualitatif ,  PT  Remaja  Rosdakarya,
Bandung Liadi,  Fimeir,  2017,  Penelusuran  Sistem
Kepercayaan  Sistem  Kepercayaan Suku Dohoi (Anak Suku Ot Danum) di  Tumbang  Samba  Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. PALITA: Journal of Sosial-Religion Research Vol.2, No.2, Hal.129-144. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index .php/palita/index [ 5 Agt 2020].
Magdalena, 2013, Peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di  desa  Sesaot,  Nusa  Tenggara Baratdan Desa Setulang,
Kalimantan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 10(2), 110
– 121.
Mandasari,  Jayanti,  2014,  Politik  Hukum PengaturanMasyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM  No.2 Vol.21:  227- 250. http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUS TUM/article/download/4553/4019  [ 5 Agt 2020].
Moniaga,  Sandra,  2010,  Hak  –  Hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian  Lingkungan  Hidup  di Indonesia. https://adoc.pub/istilah- masyarakat-adat-mulai- disosialisasikan-di-indonesia-.html Murtijo, Agung Nugraha, 2005, Antropologi Kehutanan, Wanaaksara, Banten Ningsih,  Ratna  Kurnia.  2018.  Profil Kabupaten Sintang. [Internet]. Tersedia di: https://www.scribd.com/doc/260175 178/Kabupaten-Sintang Priyatno D, 2012, Belajar Cepat Oleh Data Statistik dengan SPSS , Andi, Yogyakarta Priyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Zifatama  Publishing,
Sidoarjo
Rachman, Noer Fauzi, dan Mia, Siscawati, 2014, Masyarakat  Hukum  Adat Adalah  Penyandang  Hak,  Subjek Hukum,  dan  Pemilik  Wilayah Adatnya , INSISTPress, Yogyakarta Radjasa,  Ocky  Karna,  2018, Panduan
Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat . –Ed.7. Jakarta: Direktoral  Riset  dan  Pengabdian Masyarakat, Direktoral Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi
Rahajeng.K,  Ivan.C,  2010,  Pengelolaan hutan  dalam  mengatasi  alih  fungsi lahan  hutan  diwilayah  kabupaten subang , Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , 13(2).
Rahino,  Rizky  Prabowo,  2016,  Pemkab
Sintang  Sosialisasi  Perda  RTWH 2016-2036.  [Internet].  Tersedia  di: http://pontianak.tribunnews.com/20 16/08/22/pemkab-sintang- sosialisasi-perda-rtwh-2016-2036 Santosa,  A.,  Murhananto  dan  Bintang,  S,
2012 , Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan , Forum
Komunikasi Kehutanan Masyarakat,
Bogor
Silaen  S,  Widiyono,  2013, Metodologi
Penelitian  Sosial  Untuk  Penulisan Skripsi Dan Tesis , In Media, Jakarta Sjahmunir  AM,  2006, Pemerintahan
Nagari  dan  Tanah  Ulayat, Andalas
University Press, Padang
Soekanto, S, 1982, Kesadaran Hukum dan
Kepatuhan  Hukum.-Ed.  1,  Rajawali
Pers, Jakarta
Soekanto,  S,  2013, Sosiologi  Suatu Pengantar , Rajawali Pers, Jakarta
Soekanto,  S.,  dan  Taneko,  Soleman  B.
2015. Hukum Adat Indonesia .-Ed. 1-
Cet. 14. Jakarta: Rajawali Pers
Soepomo,  2003, Bab  –  Bab  Tentang Hukum Adat, PT. Pardnya Paramitha, Jakarta Subagiyo,  Henri,  2014,  Anotasi  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, ICEL ( Indonesian Center for Environmental Law ), Jakarta
Subiyanto,  Agus,  2013, Ekolinguistik  :
Model  Analisis  dan  Penerapannya , Humanika, Semarang Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D , Alfabeta, Bandung Tamarasari,  Desi,  2002,  Pendekatan Hukum  Adat  dalam  Menyelesaikan Konflik  Masyarakat  pada  Daerah Otonom. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.2 No.1: 37-47. https://media.neliti.com/media/publi cations/4219-ID-pendekatan-
hukum-adat-dalam-menyelesaikan- konflik-masyarakat-pada-daerah- otonom.pdf [ 5 Agt 2020 ].
Vollenhoven,  C.  Van,  1981, Orientasi dalam  Hukum  Adat  Indonesia, Penerjemah Koninklijk Institut voor
Taal-,  Land-  en  Volkkenkunde (KITLV)  bersama  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Djambatan  Bekerjasama  Inkultura Fundation Inc, Jakarta