## PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
Muhammad Arif, Rosni
J urusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia
Email: mhdarif@unimed.ac.id

## Abstrak
Perguruan  Tinggi  (PT)  dengan  berbagai  aspek  yang  berhubungan  dengan  kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap dosennya merupakan aset yang bernilai ekonomis dan bermanfaat  bagi  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Aset  ini  dapat  dilihat  berdasarkan hasil-hasil penelitian, temuan (invensi), rekayasa, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan  para  dosen.  Penghargaan  terhadap  hasil-hasil  tersebut  haruslah diimplementasikan oleh  dosen yang bersangkutan,  bukan menunggu atau mengharapkan orang  lain  yang  menghargainya.  Berbagai  isu  tentang  hak  kekayaan  intelektual  menjadi tujuan  utama  dari  tulisan  ini.  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau  Intelectual Property  Rights  (IPR)  pada  saat  ini  telah  mendapat  perlindungan  dari  pemerintah. Menghargai  kekayaan  intelektual  diri  sendiri  berarti  menghargai  karya  sendiri  sekaligus menghindari konflik kepemilikan karya tersebut pada masa yang akan datang. Menghargai karya  diri  sendiri  merupakan  indikasi    sikap  mental  wirausaha  dari  individu  yang bersangkutan.  Disamping  itu,  pemikiran  ini  juga  sudah  selayaknya  menjadi  perhatian, pemikiran  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  insan  perguruan  tinggi,  yang  pada  gilirannya akan  meningkatkan  kualitas  perguruan  tingginya  dalam  mengemban  Tri  Dharma  PT. Oleh  karena  itu,  pengelolaannya  di  PT  yakni  dengan  membentuk  Sentra  KHI  di Perguruan Tinggi.
Kata Kunci: Kekayaan intelektual untuk pengembangan kewirausahaan.

## PENDAHULUAN
Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual  (HKI)  pada  dasarnya  telah disosialisasikan melalui
program pengembangan  budaya  kewirausahaan yang  dilakukan  oleh  Ditbinlitabmas Dirjen Dikti sejak tahun 1999. HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang  menghasilkan  suatu produk atau proses yang  berguna  untuk  manusia (Dirjen  HKI,  2001).  HKI  merupakan  hak untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil suatu kreativitas intelektual, sebagai karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual
manusia.
Kekayaan  intelektual  seorang  penemu berarti  merupakan kekayaan yang timbul dari  kemampuan  intelektualnya  yang hasilnya  dalam  bentuk  karya  dibidang teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan
sastra.  Karya  itu  dihasilkan  atas kemampuan intelektual melalui pemikiran,  daya  cipta  dan  rasa  yang memerlukan  curahan  tenaga,  waktu,  dan biaya  untuk  memperoleh  “produk” dengan  landasan  kegiatan  penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat.
Dalam era globalisasi upaya perlindungan  terhadap  HKI  begitu mencuat  dan  menjadi  perhatian  bagi banyak  kalangan,  tidak  hanya  bagi pengatur  kebijakan  pemerintah,  pebisnis dan  investor, tetapi juga oleh para pakar. Aspek  HKI  telah  dimasukkan  ke  dalam skenario General  Agreements  on  Trade  and Tarrifs
(GATT) dan World Trade Organization (WTO) melalui deklarasi atau perjanjiian Trade-Related aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs), sehingga  kekayaan  intelektual  sudah
merupakan  sarana  perdagangan  untuk memenangkan  kompetisi  pada  ekonomi global,  dengan  tujuan  komersial  yang legal.  Konvensi  internasional  yang  lain, yang  juga  telah  diratifikasi  pemerintah Indonesia  yang  berkaitan  dengan  HKI yaitu World Intellectual Property
Organization  (WIPO) dan Convention  of Biological  Biodiversity  (CBD). Ratifikasi terhadap  perjanjian-perjanjian  tersebut telah  dilakukan  sejak  Januari  1995,  dan sejak  Januari  2000  pemerintah  sudah memperhatikan  secara  sungguh-sungguh aspek  HKI  dalam  strategi  penelitian, pengabdian, industri, dan perdagangan.
Keseriusan pemerintah untuk melindungi aspek-aspek yang
berhubungan  dengan  HKI    dapat  dilihat dengan  telah  diberlakukannya  UU  No. 31/2000  tentang  Desain Industri,  UU  No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  UU  No.  14/2001  tentang  Paten, UU  No.  15/2001  tentang  Merek,  dan  UU No.  19/2002  tentang  Hak  Cipta. Pertanyaan yang muncul dalam hubungan  ini  adalah  apakah  hasil  karya seni  dan  desain,  penelitian,  industri, penerapan  teknologi,  dan  perdagangan yang  telah  kita  lakukan  sudah  dihargai dan  didaftarkan  ke  institusi  yang berwenang untuk melindunginya?

## Pemanfaatan dan Pengelolaan HKI
Mencermati perkembangan teknologi  digital  yang  demikian  pesat, maka  pada  saatnya  akan  muncul dan/atau
dapat saja ditemukan permasalahan terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya mengenai masalah hasil  ciptaannya.  Sebab  salah  satu  aspek pada teknologi tersebut apabila “diambil” oleh  pihak  lain,  lalu  didaftarkannya  ke Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  maka  pihak  lain  itulah yang  memiliki  hak  cipta  terhadap  aspek tersebut. Hanya persoalan kalah cepat saja dapat  mengakibatkan  permasalahan  hak cipta, dan menimbulkan tuntutan kriminal    ataupun  kejahatan  pidana. Kasus  pembajakan  melalui  penggandaan suatu  produk  dengan  harga  jual  yang
relatif  murah,  juga  merupakan  masalah dalam bidang hak cipta ataupun masalah penanggulangan praktek permainan curang.  Keadaan  ini  merupakan  contoh yang  relatif  sederhana  pada  aspek  yang berhubungan dengan HKI.
Bagaimana aspek HKI di Perguruan Tinggi  (PT)?.  Melalui  tri  darmanya  maka setiap  PT  haruslah  memperhatikan  aspek HKI  pada  penelitian  atau  temuan  dan pengabdian  yang  dilakukan  dosennya. Hasil-hasil  penelitian  yang  dilaksanakan PT  selama  ini  masih  berorintasi  kepada karya  ilmiah  yang  dipublikasikan  di majalah ilmiah dalam rangka memperoleh angka  kredit  sebagai  kinerja  untuk kenaikan pangkat/golongan. Hasil penelitian  yang  bernilai  komersial  dan memiliki  kelayakan  HKI  masih  kurang mendapat  (menjadi)  perhatian,  misalnya penelitian tentang: bahan pengawet wajah agar  tetap  tegang/kencang,  obat  untuk tetap  perkasa  seperti  seekor  kuda, makanan  yang  merangsang  agar  mata tidak  mudah  lelah  dan  mengantuk, makanan  yang  merangsang  mata  untuk dapat  menembus  pandangan  walau terhadang  tembok,  makanan  atau  obat yang membuat manusia mampu menyelam seperti seekor ikan pari di laut, makanan  yang  membuat  rambut  tetap tumbuh  subur  sehingga  terhindar  dari kebotakan kepala, sepatu yang tahan/awet  dan  tidak  mudah  dilekati abu/kotoran,  dan  lain-lain.  Kurangnya perhatian para peneliti untuk menemukan aspek-aspek  yang  komersial  tersebut, kemungkinan karena belum dipahaminya manfaat HKI itu, dan ada pula yang tidak setuju  apabila  hasil  penelitiannya  atau temuannya  untuk  dilindungi  dalam bentuk  paten,  karena  karyanya  itu  hanya sebagai    amal  baktinya  saja  dengan harapan  akan  mendapat  imbalan  dari Yang Maha Kuasa.
Rendahnya pemahaman dan pengetahuan  mengenai  manfaat  dan pengelolaan  HKI  di  negara  kita,  padahal dalam  era  globalisasi  menuntut  pelaku bisnis  domestik  agar  dapat  mengikuti standar  perdagangan  global,  termasuk
masallah HKI, sehingga sangat diperlukan suatu  jasa  pengelolaan  dan  implementasi terhadap  HKI.  Disisi  lain,  meningkatnya kebutuhan  industri  di  Indonesia  atas alternatif  pengadaaan  teknologi  dan inovatif yang dapat mendorong keunggulan  kompetitif  baik  di  tingkat lokal ataupun global. Sehingga diperlukan suatu  jasa  yang  memberikan  alternatif pengadaan  lisensi  teknologi  dan  inovasi khususnya yang telah dilindungi. Terhadap  kedua  analisa  tersebut  bila  kita mau  menyadarinya,  bahwa  aspek-aspek HKI  itu  pada  hakikatnya  merupakan peluang bisnis.
Sehubungan dengan adanya perlindungan  terhadap  HKI  maka  setiap karya  yang  kita  hasilkan  sudah  saatnya agar  diberi  perlindungan.  Kemudian, sudah  saatnya  pula  setiap  peneliti  atau dosen  di  perguruan  tinggi,  yang melakukan  penelitian,  didorong  untuk menjadi  peneliti  penemu  ( inventor) ,  agar dapat  menghasilkan  paten  atau  hak  cipta yang menjadi salah satu sumbangan nyata bagi  kemajuan  teknologi,  sekaligus sebagai prasarana peningkatan kredibilitas  perguruan  tingginya  di masyarakat.
Usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh perguruan  tinggi  sehubungan  dengan pemanfaatan  aset  kekayaan  intelektual dan  pengelolaannya  adalah  dengan membentuk Sentra  KHI  di  Perguruan Tinggi. Sentra  ini  merupakan  suatu  unit organisasi  yang  menangani  HKI  dari suatu  kelompok  inventor  pada  suatu lembaga  induk.  Pada  PT  lembaga  induk yang  dimaksud  adalah  Universitas  atau Institut. Sentra HKI akan mengelola karya intelektual  ataupun  sebagai  konsultan dalam  pengurusan  administrasi  bagi perlindungan  terhadap  berbagai  aspek HKI  dimaksud.  Secara  umum  ruang lingkup  tugas  dan  fungsi  sentra  HKI  ini meliputi ke dalam dan ke luar organisasi, yang  sekaligus  melaksanakan  fungsi manajemen,  teknologi,  hukum,  dan pemasaran terhadap aspek yang berhubungan  dengan  HKI.  Beberapa sentra  HKI  yang  telah  terbentuk  di
beberapa  PT  di  Indonesia,  misalnya  ITB dengan nama “Kantor Manajemen HaKI”, di  IPB  dan  UGM  dengan  nama  “Gugus HKI”,  di  UNSRI  dengan  nama  “Sentra HaKI”  dan  di  ANDALAS  dengan  nama “Komisi HaKI”.

## Aspek HKI yang Dilindungi
Secara  garis  besar  HKI    dibagi dalam  2  (dua)  bagian  yaitu  hak  cipta (copyrights) dan  hak    kekayaan  industri yang  mencakup  paten,  desain  industri, merek, penanggulangan praktek persaingan  curang,  desain  tata  letak sirkuti  terpadu, dan  rahasia  dagang (Dirjen  HKI,  2001).  Ciptaan  adalah  hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas  dan  menunjukkan  keasliannya dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni, dan  sastra.  Berdasarkan    buku  panduan hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh  Dirjen  HKI,  Kementerian  Hukum dan HAM aspek-aspek kekayaan intelektual  tersebut  berikut  ini  diuraikan satu persatu.
Hak  Cipta adalah  hak  khusus  bagi pencipta.  Apabila  suatu  ciptaan  terdiri dari  beberapa  bagian  (tersendiri)  yang diciptakan  dua  orang  atau  lebih  maka yang  dianggap  sebagai  penciptanya adalah  orang  yang  memimpin  serta mengawasi penyelesaian   seluruh ciptaan itu. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan  pekerjaannya,  maka  pihak yang  mengerjakannya  adalah  sebagai pemegang  hak  cipta,  kecuali  ada perjanjian  lain  antara  kedua  belah  pihak. Ciptaan  yang  dibuat  dalam  hubungan kerja  atau  berdasarkan  pesanan,  maka pihak  yang  membuat  karya  cipta  itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak  cipta.  Apabila  suatu  badan  hukum mengumumkan  bahwa  suatu  ciptaan berasal  dari  padanya  dengan  tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, kecuali  jika  dapat  dibuktikan  sebaliknya.
Lamanya hak perlindungan terhadap  suatu  ciptaan  berbeda-beda antara lain :
 Ciptaan  buku,  ceramah,  alat  peraga, lagu,  drama,  tari,  seni  rupa,  peta, arsitektur,  seni  batik,  terjemahan, tafsir,  dan  saduran,  berlaku  selama hidup  pencipta  ditambah  50  tahun setelah pencipta meninggal dunia.
 Ciptaan program komputer, senimatografi,  rekaman  suara,  karya pertunjukan,  karya  siaran,  berlaku selama  50  tahun  sejak  pertama  kali diumumkan.
 Ciptaan atas fotografi, berlaku selama 25 tahun sejak  pertama  kali diumumkan  dan  ciptaan  atas  karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan,  berlaku  selama  25  tahun sejak pertama kali diterbitkan.
 Ciptaan  yang  dimiliki  atau  dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
 Untuk  hak  cipta  yang  berupa fotografi  dan  susunan  perwajahan karya  tulis  yang  diterbitkan  dan dipegang  oleh  suatu  badan  hukum, berlaku selama 25 tahun.
 Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan  oleh  negara,  berlaku tanpa batas.
Paten adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  inventor atas  hasil  invensinya  dibidang  teknologi. Inventor itu adalah seseorang yang secara sendiri  atau  beberapa  orang  yang  secara bersama-sama  melaksanakan  ide  yang dituangkan  kedalam  kegiatan  yang menghasilkan invensi. Paten dapat dibagi dua  yakni paten dan paten  sederhana. Perbedaan  antara  paten  dengan  paten sederhana  terletak  pada  jumlah  klaim, masa  perlindungannya,  pengumuman permohonan  patennya,  jangka  waktu pengajuan keberatan, substansi pemeriksaan,  dan  lamanya  pemeriksaan substansi.  Perlindungan  terhadap  hak paten  adalah  20  tahun  sedangkan  paten sederhana selama 10 tahun dan  terhitung
sejak  tanggal  penerimaan  permohonan paten  tersebut.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud  dengan klaim adalah  bagian dari  permohonan  yang  menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan  hukumnya,  yang  harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.  Dalam  penulisan  klaim  hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: (a) Klaim tidak  boleh  berisi  gambar  atau  grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia, dan (b) Klaim  tidak  boleh  berisi  kata-kata  yang sifatnya meragukan. Kemudian, perlindungan  terhadap  hak  paten  hanya diberikan  untuk  penemuan  yang  baru, mengandung  langkah-langkah  inventif, dan dapat diterapkan pada industri.
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi  garis  atau  warna,  atau  garis dan  warna,  atau  gabungan  dari  padanya yang  berbentuk  tiga  dimensi  atau  dua dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis dan  dapat  diwujudkan  dalam  pola  tiga dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat dipakai  untuk  menghasilkan  suatu produk,  barang,  komoditas  industri,  atau kerajinan  tangan.  Hak  desain  industri adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan negara  kepada  pendesain  atas  hasil kreasinya  untuk  selama  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri,  atau  memberikan persetujuannya  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan hak tersebut.
Perlindungan  terhadap  hak  desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya.  Adapun  lingkup  desain industri  yang  mendapat  perlindungan adalah  desain  industri  yang  baru  dan tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Merek adalah  suatu  “tanda“  yang berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi  unsur-unsur  tersebut  yang
memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan jasa.  Merek  dapat  dibedakan  atas  3  (tiga) jenis  antara  lain: Merek  Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan  hukum  untuk  membedakan dengan  barang-barang  sejenis  lainnya. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-bersama  atau  badan  hukum untuk  membedakan  dengan  jasa-jasa sejenis  lainnya. Merek  Kolektif adalah merek  yang  digunakan  pada  barang dan/atau  jasa  dengan  karakteristik  yang sama  dengan  yang  diperdagangkan  oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan  barang  dan/atau  jasa  sejenis lainnya.
Jangka  waktu  perlindungan  hukum terhadap  suatu  merek  adalah  10  tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan  permohonan  merek  yang bersangkutan,  dan  dapat  diperpanjang setiap  kali  untuk  jangka  waktu  yang sama.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdiri  dari  dua  konsep  dalam hal  ini  yakni  Sirkuit  Terpadu  dan  Desain Tata  Letak. Sirkuit  Terpadu adalah  suatu produk  dalam  bentuk  jadi  atau  setengah jadi,  yang  didalamnya  terdapat  berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta  dibentuk  secara  terpadu  di  dalam sebuah  bahan  semikonduktor  yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa  rancangan  peletakan  tiga  dimensi dari berbagai elemen, sekurang- kurangnya  satu  dari  elemen  tersebut adalah  elemen  aktif,  serta  sebagian  atau semuanya  interkoneksi  dalam  suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut  dimaksudkan  untuk  persiapan untuk  pembuatan sirkuit terpadu.
Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkum Terpadu
(DTLST) merupakan hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pendesain  atas  hasil  kreasinya. DTLST  yang  mendapat  perlindungan adalah  desain  yang  orisinil,  bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain,  dan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  ketertiban  umum,  agama atau  kesusilaan.  Perlindungan  terhadap hak  DTLST  selama  10  tahun  yang terhitung sejak tanggal penerimaannya.
Rahasi  Dagang adalah  informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam  kegiatan  usaha,  dan  dijaga kerahasiaannya  oleh  pemilik  rahasia dagang.  Lingkup  perlindungan  rahasia dagang  meliputi  metode  produksi, metode  pengolahan,  metode  penjualan, atau  informasi  lain  dibidang  teknologi dan/atau  bisnis  yang  memiliki  nilai ekonomi  dan  tidak  diketahui  oleh masyarakat umum.
Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang/pemilik  hak  rahasia  dagang antara  lain  hak  untuk:  (a)  Menggunakan sendiri  rahasia  dagang  yang  dimilikinya, (b)  Memberikan  lisensi  kepada  rahasia dagang  atau  melarang  pihak  lain  untuk menggunakan  rahasia  dagang  atau mengungkapkan  rahasia  dagang  itu kepada  pihak  ketiga  untuk  kepentingan yang bersifat komersial, dan (c) Mengajukan  gugatan  secara  perdata dan/atau  tuntutan  secara  pidana  kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana disebutkan pada butir b diatas. Sedangkan untuk  mendapatkan    hak  perlindungan rahasia  dagang  tidak  perlu  diajukan pendaftaran atau permohonan, karena UU secara  langsung  akan  melindungi  rahasia dagang  tersebut.  Apabila  informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi,  dan  dijaga  kerahasiaannya melalui  upaya  sebagaimana  mestinya, yang memuat ukuran kewajaran,
kelayakan,  dan  kepatuhan  yang  harus dilakukan.
Berdasarkan penjelasan terhadap ke enam  bentuk  HKI,  dimana  seseorang, kelompok  atau  badan  hukum  akan mendapatkan  hak  eksklusif  dari  negara, baik sebagai penemu, pendesain, pencipta dan  sebagainya,  maka  upaya  yang berhubungan  dengan penanggulangan praktek  persaingan  curang juga  dapat dilaksanakan.  Setiap  pelanggaran  yang terjadi  terhadap  keenam  bentuk  HKI, maka  pemegang/pemilik  hak  tersebut dapat mengajukan gugatan secara perdata dan/atu tuntutan secara pidana.
Demikian pula terhadap masalah penanggulangan praktek persaingan curang, seseorang yang merasa dirugikan akibat  dari  perbuatan  orang  lain,  maka masalah  dapat  ini  dapat  diajukaan  ke meja pengadilan.

## Manfaat HKI Terhadap Bidang Ekonomi
Terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki  oleh  dosen  di  Perguruan  Tinggi (PT), bahwa sejak 1999/2000 Ditbinlitabmas Dirjen Dikti telah melakukan antisipasinya dengan
melakukan  analisis  potensi  Hak  atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hasil kegiatan  penelitian  dan  pengabdian kepada masyarakat dari staf pengajar PT. Analisis  potensi  tersebut  kemudian ditindaklanjuti  secara  sistematis  melalui program  Unggulan  Berpotensi  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  (UBER  HKI),  yang perolehannya dikompetisikan secara nasional oleh semua staf pengajar PT yang pernah atau sedang melakukan penelitian dan  pengabdian  kepada  masyarakat. UBER HKI pada dasarnya masuk kedalam lingkup  upaya  pengembangan  budaya kewirausahaan.
Hasil-hasil  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat  PT  pada hakikatnya  memiliki  nilai  temuan  yang potensial untuk dapat “dijual”, yang pada gilirannya  berdampak  positif  terhadap pelaksana  atau  penemunya  (dosen) ataupun bagi universitas yang bersangkutan.
Secara  internasional  badan  yang membidangi  HKI  adalah World  Intelectual Property Organization(WIPO), suatu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan  Indonesia  termasuk  sebagai  salah satu  anggotanya.  Oleh  karenanya  aspek- aspek  yang  berhubungan  dengan  HKI sudah  jelas  memiliki  “nilai  jual”  atau dapat diperdagangkan secara gobal. Pada saat ini dan pada masa yang akan datang permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari  dunia  perdagangan  dan  investasi. Aspek-aspek  yang  berhubungan  dengan HKI  sangat penting dalam pembangunan ekonomi  dan  perdagangan  pada  suatu negara,  dan  bagi  negara-negara  anggota WIPO.
Hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  individu  pelaku  HKI (inventor,  pencipta,  pendesain  dan sebagainya)  adalah  dimaksudkan  untuk pemberian  penghargaan  atas  hasil  karya (kreativitas)  nya  dan  agar  orang  lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi. Sehingga dengan  sistem  HKI  tersebut  kepentingan masyarakat diitentukan
melalui mekanisme  pasar.  HKI  yang  masuk  ke pasar  lokal  ataupun  internasional  akan memberikan  kontribusi  ekonomi  bagi pelakunya,  dan  pada  gilirannya  juga kepada bangsa dan negaranya.

## PENUTUP
Pemberian hak eksklusif oleh negara kepada pelaku HKI merupakan penghargaan  terhadap  hasil  karya  atau kreativitasnya.  Sehingga  setiap  aspek yang  berhubungan  dengan  HKI  telah mendapat perlindungan dari pemerintah.
HKI  merupakan  isu  yang  sangat penting  dan  mendapat  perhatian,  baik dalam forum nasional maupun internasional.  Dengan  dimasukkannya TRIPs  dalam  paket  WTO  merupakan indikasi bahwa telah dimulainya era baru terhadap  perkembangan  HKI  diseluruh dunia.  Dalam  era  saat  ini,  negara berkembang dan negara maju telah sama- sama  dalam  memanfaatkan  HKI,  namun harus  diakui  bahwa  negara  maju  lebih
mampu  dalam  mengelola  aset  HKI menjadi produk yang menghasilkan uang, sedangkan  negara  berkembang  relatif kurang mampu karena kurang dipahaminya  manfaat  dan  pengelolaan HKI.
Masalah  yang  penting  bagi  negara Indonesia dalam memasuki era kompetisi perdagangan  global  adalah  kurangnya pemahaman  para  pelaku  yang  terkait dengan
HKI,
seperti peneliti, industriawan,  pebisnis,  desainer  dan sebagainya  dalam  mengadopsi  dan memanfaatkan  sistem  HKI  dalam  rangka meningkatkan daya kompetisinya.
Hasil  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat  yang bernilai komersial dan memiliki kelayakan  HKI  harus  sudah  menjadi perhatian dan diminati oleh staf pengajar PT.  Melalui  hasil-hasil  tersebut  pada gilirannya  akan  memberikan  manfaat ekonomi,  tidak  hanya  bagi  diri  sendiri pelakunya tetapi juga bagi universitasnya. Universitas  yang  ada  di  Indonesia  sudah seharusnya  memiliki  “Sentra  HKI”  yang merupakan  sarana  berkumpulnya  para inventor atau
peneliti dalam memanfaatkan  dan  mengelola  aset intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA
Ditbinlitabmas,  Dirjen  Dikti.  (2000).
Panduan  Usulan  UBER-HaKI. Jakarta:
Ditbinlitabmas, Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2000).
Undang-undang  No.  31  Tahun  2000 tentang  Desain  Industri. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia. Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2000). Undang-undang  No.  32  Tahun  2000 tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen  Kehakiman  dan  Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2001).
Undang-undang  No.  14  Tahun  2001 tentang  Paten .  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2001). Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001 tentang  Merek .  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2001).
Buku  Panduan  (Pertanyaan  dan Jawaban)  Hak  Kekayaan  Intelektual . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual,  Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2002). Undang-undang  No.  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta . Jakarta: Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.