## ASAS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

## Nurul Sasmita
Bank Kalimantan Selatan E-mail: sasmita_nurul@yahoo.com

## Abstract :
The  aims  of  this  thesis  is  (1)  to  investigate  and  explain  the  positions  of  corporations  in  conducting banking  criminal  acts,  and  (2)  also  to  identify  and  explain  the  criminal  responsibility  of  bank  as  the perpetrator in banking criminal acts. This research is normative, conceptual approach and the approach of legislation regarding responsibility principles of the corporation for banking criminal acts.
Corporations  have  chances  in  committing  a  crime,  especially  banking  criminal  acts  just  by  making  a corporation recognized as a subject of existence apart from human beings, so that in practice there is a criminal offense committed by the corporation. The corporation takes part in the occurrence of a crime. In practice, the determination of a criminal offense conducted by the corporation is known through two things:  first,  the  works  of  the  committee:  they  should  be  constructed  as  they  use  the  principles  of  the liability  of  corporation’s  criminal  actions.  Principally,  stakeholders  and  officials  or  employees  of  a corporation have  the  responsibility  for  its  own  corporate  actions;  second,  errors  in  the  corporation,  as long as it is in the science of criminal law, the overview of criminals is still often associated with physical actions  performed  by  the  manufacturers  (fysieke  dader)  but  this  can  be  overcome  by  the  study  of "functional  actors"  (functionele  dader).  We  can  prove  that  the  action  of  committee  or  employees  of  the corporation in the society act traffic concerned, the acts of the corporation errors in the forms (dolus or culpa) must be regarded as corporate faults.
Towards  the  corporations  that  make  banking  criminal  acts  we  can  have  their  responsibility  with  the principles  of  strict  liability.  On  the  principle  of  strict  liability,  it  is  known  that  the  responsibility  is  on them  even  if  they  do  not  have  the  required  mens  rea.  The  substance  of  this  principle  is  that  the perpetrator has been punished if the perpetrator may have provable conduct prohibited by the criminal provision  (actus  reus)  without  see  the  inner  attitude.  In  this  conception,  the  corporation  is  considered having responsibility for physical acts performed by management. A corporation convicted in principles is intended to develop a sense of justice in the corporation who commits banking criminal acts as stated in  Article  46  paragraph  (2),  so  that  if  a  corporation  committed  criminal  acts,  we  can  also  have  the responsibility of the corporation.
Keywords: Banking Criminal Acts, Corporation, Responsibility

## Abstrak :
Menurut  peraturan  perundang-udangan,  korporasi  sebagai  subyek  hukum  dapat  dikenakan  pidana sebagaimana  manusia  melakuka  tindak  pidana.  Pada  praktiknya,  penentuan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  korporasi  diketahui  melalui  dua  hal,  yaitu  pertama  tentang  perbuatan  pengurus  yang harus  dikonstruksikan  sebagai  perbuatan  korporasi  maka  digunakanlah  asas  pertanggungjawaban pidana.  Pada  asas  tersebut  stakeholder  maupun  pengurus  atau  pegawai  suatu  korporasi, bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  korporasi  itu  sendiri.  dan  kedua  tentang  kesalahan  pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader). Kita dapat membuktikan bahwa perbuatan  pengurus  atau  pegawai  korporasi  itu  dalam  lalu  lintas  bermasyarakat  berlaku  sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (dolus atau culpa) mereka harus dianggap  sebagai  kesalahan  korporasi.  Terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perbankan dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dengan  menggunakan  asas  strict  liability.  Pada asas  strict liability  diketahui  bahwa  pembebanan  tanggung  jawab  pidana  kepada  pelakunya  sekalipun  pelakunya
tidak memiliki mens rea yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi  pidana  apabila  pelaku  telah  dapat  dibuktikan  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh ketentuan  pidana  (actus  reus)  tanpa  melihat  sikap  batinnya.  Dalam  konsepsi  ini,  korporasi  dianggap bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  secara  fisik  dilakukan  oleh  pengurus  (direksi  dan  komisaris). Dipidananya  korporasi  pada  asas  ini  dimaksudkan  dapat  menimbulkan  rasa  keadilan  pada  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  perbankan,  sehingga  apabila  korporasi  melakukan  tindak  pidana  maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Perbankan

## PENDAHULUAN
Kebijakan  telah  mendorong  bagi timbulnya  kejahatan  ekonomi  di  bidang perbankan  yang  dilakukan  oleh  korporasi dan  sekaligus  juga  telah  memunculkan adanya  korban,  disamping  itu  adanya  keja- hatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi menunjukkan  telah  terjadi  perkembangan mengenai  pelaku  kejahatan  ekonomi  di bidang  perbankan.  Jika  semula  hanya  bank yang  dianggap  sebagai  sasaran  atau  target pelaku  kejahatan.  Pada  perkembangannya, bank  pun  dapat  melakukan  kejahatan  atau sebagai pelaku kejahatan.
Keberadaan  korporasi  seharusnya memberikan  manfaat  kepada  negara  dan bangsa,  yang  apabila  aspek tanggung  jawab sosial  tersebut  dilaksanakan  dengan  sung- guh-sungguh.  Khusus  pada  masa  pemerin- tahan  Orde  Baru  yang  lalu,  korporasi tumbuh  dengan  pesat,  tetapi  justru  banyak kurang  bermanfaat  bagi  peningkatan  ke- sejahteraan  masyarakat,  banyak  diantaranya yang  merugikan  keuangan  negara  dengan jumlah  yang  sangat  besar.  Oleh  karena  itu, perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai
aspek pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu faktor deteren guna mencegah berulangnya kejahatan korporasi yang meru- gikan  keuangan  negara,  apakah  telah diakomodasi  oleh  hukum  positif,  dan bagaimana bentuk dan penerapannya. 1
Terhadap  kedudukan  korporasi  da- lam  tindak  pidana  perbankan  ini,  M.  Arief Amrullah,  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Uni- versitas  Jember,  dalam  Seminar  Pengkajian Hukum Nasional 2011 di Jakarta, Selasa, 15 November 2011, menyatakan bahwa, “Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku  kejahatan  di  bidang  perbankan”. 2 Ia juga  mengatakan  bahwa  korban  kejahatan korporasi umumnya cukup besar, karena itu menurutnya  sudah  seharusnya  ada  perlin- dungan hukum pidana, baik terhadap korban potensial  maupun  korban  nyata,  namun sayangnya,  menurutnya  belum  ada  proses untuk  meminta  pertanggungjawaban  pidana bank sebagai korporasi. Hal inilah yang kata Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember
1 Ibid ., hlm. 12-13.
2 Hukum  Online.  2011. Pidana  Korporasi Tak Berlaku Bagi Perbankan . http://www.hukumonline.com . Diakses  pada  tanggal 16 Juli 2014.
tersebut  menimbulkan  pertanyaan  tentang keberlakuan  prinsip  pidana  korporasi  di dunia perbankan.
M.  Arief  Amrullah  juga  menyebut- kan  bahwa  berdasarkan  UU  Perbankan, korporasi  bukan  merupakan  subjek  hukum pidana.  Ini  berarti  jika  terjadi  tindak  pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana. Konsep UU Perbankan sejalan deng- an  konsep  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  belum  mengenal  kor- porasi  sebagai  subjek  hukum  pidana.  Se- hingga  dalam  hal  ini  ia  beranggapan  bahwa UU  Perbankan  dapat  digolongkan  ke  dalam peraturan  perundang-undangan  bidang  hu- kum  administratif  yang  memuat  sanksi  pi- dana.
Sesuai dengan rumusan Pasal 46 UU Perbankan,  sanksi  pidana  tidak  dijatuhkan kepada  korporasi,  yang  dikenakan  pidana hanyalah  mereka  yang  memberi  perintah melakukan  penghimpunan  dana  atau  yang bertindak  sebagai  pimpinan  terhadap  peng- himpunan  dana  tersebut  atau  kedua-duanya, atau  dapat  dikatakan  bahwa  Pasal  46  ayat (2)  menganut  doktrin Vicarious  Liability , yaitu  doktrin  yang  mengatur  mengenai pertanggungjawaban  pidana  yang  dibeban- kan  kepada  seseorang  atas  perbuatan  orang lain  (pertanggungjawaban  pidana  peng- ganti).  Apabila  yang  diterapkan  hanya doktrin Vicarious  Liability pada  Pasal  46 maka  dirasa  tidak  adil,  dan  tidak  hanya
cukup  kalau  dengan  menggunakan  doktrin Vicarious  Liability saja,  karena  pada  prak- tiknya  adanya  aktivitas  bank  gelap  tersebut dilatarbelakangi  oleh  sebuah  korporasi,  se- hingga  dapat  dimungkinkan  juga  meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korpo- rasinya,  sehingga  dalam  hal  ini  harusnya diterapkan  doktrin Strict  Liability, yaitu pertanggungjawaban  pidana  langsung,  yang dalam  hal  ini  seseorang  sudah  dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang lain tidak ada  kesalahan  ( mens  rea ).  Prinsip  tanggung jawab  tanpa  keharusan  untuk  membuktikan adanya  kesalahan,  atau  dengan  perkataan lain  suatu  prinsip  tanggung  jawab  yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.
Selain  penghimpunan  dana  masya- rakat  yang  tidak  berizin  atau  bank  gelap, juga  terdapat  tindak  pidana  perbankan lainnya seperti tindak pidana yang berkaitan dengan  rahasia  bank,  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembi- naan bank, serta tindak pidana yang berkait- an  dengan  usaha  bank.  Dan  kalau  pada akhirnya  korporasi  harus  dipertanggungja- wabkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan- nya,  maka  pertanyaan  yang  muncul  adalah bagaimana  kedudukan  korporasi  dalam melakukan  tindak  pidana  perbankan?  Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana
bank  selaku  pelaku  dalam  tindak  pidana perbankan?

## PEMBAHASAN
Kedudukan  Korporasi  Dalam  Melaku- kan Tindak Pidana Perbankan
Tindak pidana perbankan merupakan salah  satu  bentuk  dari  tindak  pidana  eko- nomi,  yaitu  suatu  tindak  pidana  yang mempunyai  motif  ekonomi  dan  lazimnya dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mem- punyai  kemampuan  intelektual  dan  mem- punyai  posisi  penting  di  dalam  masyarakat atau  pekerjaannya. 3 Tindak  pidana  perbank- an  dapat  pula  dikatakan  perbuatan  melang- gar  hukum  yang  dilakukan  baik  dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau ang- gota-anggota  pengurusnya  dalam  menjalan- kan  setiap  bentuk  usahanya  (usaha  bank) sehingga  menimbulkan  kerugian  materiil dan/atau  kerugian  immateriil  baik  bagi masyarakat  maupun  bagi  negara,  baik  yang disadari  maupun  yang  tidak  disadari  yang terjadi  dalam  suatu  wilayah  negara  tertentu ataupun  lintas  batas  negara  (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan jangka  waktu.  Tindak  pidana  perbankan merupakan tindak pidana kerah putih ( white collar  crime ),  tindak  pidana  ekonomi,  serta tindak  pidana  bisnis.  Dikatakan  sebagai white  collar  crime karena  pelaku  kejahatan ini  bukan  orang-orang  yang  berasal  dari
3 Hermansyah.  2006. Hukum  Perbankan Indone-sia . Jakarta: Kencana , Jakarta, hlm. 160.
kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi juga dari kalangan sosial - ekonomi yang tinggi.
Disadari  bahwa  kejahatan  perbankan atau tindak pidana perbankan selalu berhubungan  erat  dengan  kegiatan  ekonomi atau  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  dunia bisnis  ( business  related  activities ).  Menge- nai  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan oleh korporasi yang dalam hal ini adalah  bank  dalam  menjalankan  kegiatan ekonomi  atau  bisnisnya,  dijelaskan  Clinard dan  Yeager  bahwa:  “Terdapat  dua  pan- dangan  yang  secara  umum  dapat  dipakai untuk  menjelaskan  kejahatan  bisnis,  yaitu, model  tujuan  yang  rasional  dan  model organik. Terhadap model yang pertama, mo- del  tujuan  yang  rasional,  yaitu  model  atau pendekatan  yang  mengutamakan  untuk mencari keuntungan, sedangkan model yang kedua  yakni  model  organik  lebih  menekan- kan  pada  hubungan  antara  perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya. 4
Menurut Conklin, kejahatan atau tin- dak  pidana  korporasi  (dalam  hal  ini  adalah bank) maupun kejahatan bisnis memiliki di- mensi  ekonomi,  yakni  :  “ Business  crime  is an illegal act, punishable in the course of a legitimate  occupation  or  pursuit  in  the industrial  or  commercial  sector  for  the purpose  of  obtaining,  or  obtaining  business or  personal  advantage ”. 5 (Kejahatan  atau
4 I.  S.  Susanto.  1995. Kejahatan  Korporasi. Semarang:  BP  Universitas  Diponegoro  (UNDIP), hlm. 29.
5 Steven  Box.  1983. Power  Crime  and Mystification , hlm. 20.
tindak  pidana  bisnis  adalah  tindakan  ilegal yang  diancam  dengan  sanksi  pidana,  yang dilakukan  oleh  seorang  individu  dan/atau sektor  komersial  untuk  tujuan  memperoleh uang  atau  harta  atau  keuntungan,  meng- hindari  pembayaran  uang  atau  kerugian harta  benda,  atau  untuk  memperoleh  ke- untungan pribadi).
Berbicara  masalah  tindak  pidana perbankan,  maka  tidak  akan  lepas  dari pertanggungjawaban  pidana  korporasinya, dalam  hal  ini  kedudukan  korporasi  sebagai pelaku  dalam  tindak  pidana  perbankan. Permasalahan  pertanggungjawaban  persero- an  terbatas  sebagai  korporasi  pelaku  tindak pidana  (secara  umum)  dan  tindak  pidana perbankan  adalah  suatu  hal  yang  tidak sederhana,  mengingat  korporasi  adalah  ba- dan  hukum.  Permasalahan  ini  berpangkal pada  adanya  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan.  Kesalahan  adalah mens  rea atau sikap  kalbu  yang  secara  alamiah  hanya  ada pada  orang  alamiah.  Oleh  sebab  itu,  hanya manusia  alamiah  yang  bisa  dimintakan pertanggungjawaban  pidana.  Karena  korpo- rasi  dianggap  sebagai  orang,  yang  mem- punyai  organ  layaknya  manusia  alamiah, maka  korporasi  harus  dianggap  mempunyai kalbu. 6 Mens  rea adalah  unsur  yang  sulit dibuktikan  dari  korporasi  yang  dianggap melakukan  tindak  pidana  mengingat  korpo- rasi  hanya  bisa  melakukan  tindakan melalui
6 Emily  Finch  dan  Stefan  Fafinski.  2011. Criminal  Law, 3rd  Ed.  Harlow,  Essex,  England: Pearson Education Ltd, hlm. 124.
organ  direksi.  Korporasi  bisa  dianggap  me- lakukan  tindak  pidana  berdasarkan  perbuat- an yang dilakukan oleh orang yang mengon- trol pengurusan korporasi.
Tindak  pidana  perbankan  sebagai tindak  pidana  yang  mempunyai  motif  dan tujuan  ekonomi,  sehingga  akibat  yang  di- timbulkan  tentu  saja  kerugian  di  bidang perekonomian yang sangat luas, tidak hanya perseorangan  atau  kelompok  masyarakat bahkan  perekonomian  suatu  negara  dilaku- kan  oleh  pelaku  yang  mempunyai  kemam- puan lebih dengan memanfaatkan teknologi.
Tindak  pidana  perbankan  menunjuk- an  pada  pelanggaran  dan  kejahatan  hukum perbankan  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Konstruksi  yuridis  yang  dipakai  untuk mengatakan  bahwa  korporasi  telah  melaku- kan  tindak  pidana  perbankan adalah  apabila tindak  pidana  itu  dilakukan  oleh  pengurus atau  pegawai  korporasi  yang  masih  dalam lingkup  kewenangannya  dan  untuk  kepen- tingan korporasinya. Jika tidak demikian, itu bukanlah  tindak  pidana  perbankan  yang dilakukan oleh korporasi.
Di  dalam  aktivitas  korporasi  di  bi- dang  hukum  perdata  terdapat  kemungkinan adanya  penyimpangan  yang  dikenal  dengan ultra  vires ,  yaitu tindakan  direksi  yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan  dan  di  luar  kewenangan  yang diberikan  kepadanya  berdasarkan  undang- undang  yang  berlaku  dan  anggaran  dasar perseroan,  yang  dapat  diminta  pertanggung-
jawaban pribadi pengurusnya secara perdata. Demikian  pula  halnya  jika  terjadi  penyim- pangan  dalam  bentuk  melanggar  ketentuan hukum  pidana,  akan  terjadi  tindak  pidana korporasi.
Tindak  pidana  korporasi  pada  dasar- nya  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh direksi  dan/atau  pegawai  dari  korporasi, pada  setiap  tindakan  yang  menjalankan tugas  dan  fungsi  serta  bisa  mewakili  kor- porasi,  yang  dapat  mengakibatkan  tanggung jawab  pidana.  Baik  kepada  korporasi maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi  dapat  diminta  pertanggungjawaban secara pidana. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban,  dari  apa  yang  telah dilakukan  direksi  atau  pegawainya  (agen- agennya),  maka  harus  dipenuhi:  1) Actus reus ,  artinya  perbuatan  dilakukan  harus  di dalam  lingkup  kekuasaannya.  Dengan  kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu  masih  dalam  cakupan  tugas  atau kewenangan  korporasi;  2)  Perbuatan  itu dilakukan  dengan  sengaja  ( mens  rea );    3)
Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya. 7
Di  Indonesia,  sebenarnya corporate crime bukan  hal  yang  baru,  melainkan  hal lama  yang  senantiasa  berganti  kemasan, yang  dalam  perkembangannya  ditemukan pandangan  para  ahli  yang  mewacanakan
7 Djoko  Sarwoko.1995. Tindak  Pidana Korporasi  dan  Etika  Bisnis ,  dalam  Varia  Peradilan, Tahun XII, No. 146, November 1995. Jakarta: Ikahi, hlm. 150.
korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana. Prodjodikoro,  misalnya,  menyatakan  bahwa dengan  adanya  perkumpulan-perkumpulan dari  orang-orang  manusia,  yang  sebagai badan  hukum  turut  serta  dalam  pergaulan hidup  kemasyarakatan,  timbul  gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang paling dilakukan oleh  oknum,  terang  masuk  perumusan pelbagai  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini, sebagai  perwakilan,  yang  kena  hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum,  seperti  misalnya  seorang  direktur dari  suatu  perseroan  terbatas,  yang  diper- tanggungjawabkan.  Sedangkan  mungkin  se- kali  seorang  direktur  itu  hanya  melakukan saja  putusan  dari  dewan  direksi.  Maka timbul  dan  kemudian  merata  gagasan, bahwa  juga  suatu  perkumpulan  sebagai badan  tersendiri  dapat  dikenakan  hukuman pidana  sebagai  subjek  suatu  tindak  pidana. Hukuman  pidana  ini  tentunya  hanya  yang berupa  denda,  yang  dapat  dibayar  dari  ke- kayaan perkumpulan. 8
R.  Soerjatin  berpendapat  bahwa mengenai  pertanggungjawaban  badan  hu- kum  tidak  ada  lagi  keraguan.  Yang  harus menjalani  hukuman  adalah  anggota  peng- urus, yang melakukan pelanggaran. Hukum- an  denda  dengan  sendirinya  harus  dibayar oleh  badan  hukum  itu  dari  kasnya. 9
8 Wirjono  Prodjodikoro.  1981. Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia. Bandung:  Erecso,  hlm. 50.
9 R. Soerjatin.1987. Hukum Dagang  dan II. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 79.
Demikian  juga  dengan  Simons,  yang  ber- pendirian  bahwa  pertanggungjawaban  pi- dana korporasi dalam beberapa hal haruslah dapat diterima. 10
Apabila konstruksi yuridis tersebut di atas  dibawa  ke  dalam  tindak  pidana perbankan,  maka  suatu  korporasi  dikatakan melakukan  tindak  pidana  apabila  dilakukan oleh  pengurusnya  yang  apabila  tindakan yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  AD- ART  dan  melanggar  UU  Perbankan,  yang mana  dalam  AD-ART  nya  adalah  bertindak untuk  dan  atas  nama  bank,  namun  dalam praktiknya  dilakukan  penyimpangan  atas AD-ART.
Pendelegasian  tanggungjawab  dan wewenang  pada  suatu  korporasi  raksasa cenderung  mengakibatkan  lemahnya  koor- dinasi  dari  atas  ke  bawah  maupun  se- baliknya. Pemimpin terkadang tidak menge- tahui keputusan atau langkah-langkah usaha yang  dilakukan  oleh  struktur  di  bawahnya dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh  korporasi  atau  atasannya.  Terkadang bawahan  yang  menerima  instruksi  dari atasan  menempuh  cara  yang  melanggar hukum  dalam  rangka  mencapai  target  yang diinstruksikan  atasan.  Situasi  inilah  yang kerap kali menjadi celah bagi para pimpinan untuk  melepaskan  diri  dari  tanggungjawab yang  muncul  kemudian  atas  masalah- masalah  yang  timbul  sebagai  kon-sekuensi
10 D.  Simons.1992. Kitab  Pelajaran  Hukum Pidana. Bandung: Pionir Jaya, hlm. 195.
instruksi-instruksi  yang  mereka  berikan dalam menjalankan korporasi.
Mengenai  masalah  hubungan  antara atasan  dan  bawahan  berkaitan  pengambilan keputusan  atau  langkah-langkah  usaha  yang melanggar  hukum,  Kriesberg  mengemuka- kan  3  (tiga)  model  pengambilan  keputusan korporasi  yang  melanggar  hukum,  yaitu:  1) Rational  action  model ,  dimana  korporasi dilihat  sebagai  unit  tunggal  yang  secara rasional  bermaksud  melanggar  hukum apabila  hal tersebut  merupakan  kepentingan korporasi;  2) Organization  process  model , korporasi  dilihat  sebagai  suatu  sistem  unit- unit  yang  terorganisasi  secara  longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin  tidak  mematuhi  hukum  karena menghadapi  kesulitan  untuk  dapat  meme- nuhi  produk  yang  ditargetkan,  sehingga untuk  dapat  memenuhinya  mereka  cende- rung  melakukannya  dengan  melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran  yang  diperlukan untuk  menjaga  keselamatan  kerja,  iklan yang  menyesatkan  dan  sebagainya;  3) Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan  yang  dibuat  secara  in- dividual untuk kepentingan pribadi. 11
Pendapat  Kriesberg  tersebut  di  atas mencoba  membedakan  antara  keputusan korporasi  yang  melanggar  hukum  yang benar-benar dilakukan oleh korporasi dalam rangka  mendapatkan  keuntungan  yang
11 Ibid., hlm. 28.
besar,  keputusan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  para  bawahan  dalam  rangka mencapai  target  yang  telah  ditentukan  oleh atasan,  serta  keputusan  melanggar  hukum yang  dibuat  individu  dalam  struktur  korpo- rasi  untuk  keuntungan  perseorangan  atau pribadi.  Begitu  rumitnya  struktur  organisasi dan  sub-sub  sistem  yang  ada  dalam  sebuah korporasi,  sehingga  tidak  jarang  tanpa  di- sadari,  tindakan-tindakan  yang  dilakukan dalam  menjalankan  bisnis  korporasi  telah melanggar  hukum  dan  merugikan  bahkan membahayakan masyarakat.
Hakekat  korporasi  dapat  dilihat  dari pernyataan  klasik  Viscount  Haldane  L.C. yang  menyatakan  bahwa  korporasi  adalah suatu  abstraksi.  Ia  tidak  lagi  memiliki pikirannya  sendiri  dibanding  dengan  tu- buhnya  sendiri;  kehendak  yang  dijalankan dan  bersifat  mengarahkan  harus  secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu  mungkin  disebut  agen/wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan pusat  korporasi. 12 Pernyataan  ini  sejalan dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa korporasi  dapat  melakukan  kejahatan  itu sendiri,  yaitu  dengan  melalui  pejabat  se- niornya  yang  memiliki  kedudukan  dan kekuasaan  untuk  berperan  sebagai  otak  dari korporasi.
Dengan  demikian,  pejabat  senior yang  dimaksud  oleh  hukum  adalah  orang-
12 Peter  Gillies  (Penyunting:  Barda  Nawawi Arief). 1990. Criminal Law., hlm. 126.
orang  yang  mengendalikan  korporasi,  baik sendirian  maupun  bersama-sama  dengan pejabat senior yang lain. Para pejabat senior tersebut  mencerminkan  dan  mewakili  pikir- an  atau  kehendak  dari  korporasi.  Hal  inilah yang  membedakan  mereka  dengan  para pegawai  biasa  dan  agen  yang  hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat  senior.  Para  pengendali  korporasi dalam  pengertian  luas  adalah  “para  direktur dan manajer”.
Korporasi  dapat  diminta  pertang- gungjawaban  pidana  apabila  pengurus persero  sudah  terbukti  oleh  putusan  hakim tingkat  pertama  ataupun  tingkat  akhir  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap/ dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pi- dana  yang  dalam  praktiknya  diketahui  ter- dapat kerugian persero. Setelah itu baru kor- porasi  dapat  diminta  pertanggung-jawaban karena  pengurus  korporasi  bertindak  untuk dan  atas  nama  korporasi,  namun  terlebih dahulu  harus  dinyatakan  bersalah  dan  di- jatuhi sanksi pidana terlebih dahulu terhadap pengurusnya,  baru  bisa  menetapkan  status korporasinya.
Pertanggungjawaban Pidana Bank
Selaku  Pelaku  Dalam  Tindak  Pidana Perbankan
Menurut  Muladi  dan  Dwidja  Priyat- no,  seperti  dianggap  sebagai  kata  lain  yang berakhiran  dengan  " tio "  maka  " corporatio " dianggap sebagai kata benda ( substantivum ) yang  berasal  dari  kata  kerja  " corporare "
yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Corporare itu sendiri  berasal  dari  kata corpus yang  dalam bahasa  Indonesia  berarti  "badan".  Dengan penjelasan  di  atas,  Muladi  dan  Dwidja Priyatno  menyimpulkan  bahwa corporatio dapat  diartikan  sebagai  proses  memberikan badan  atau  proses  membadan-kan.  Dengan demikian maka akhirnya corporatio itu ber- arti  hasil  pekerjaan  membadankan,  dengan perkataan  lain,  dapat  pula  dikatakan  bahwa korporasi  merupakan  badan  yang  dijadikan orang,  badan  yang  diperoleh  dengan perbuatan  manusia  sebagai  lawan  terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. 13
Menurut  Garner  dan  Bryan  A. Pengertian  korporasi  diambil  dari  istilah dalam  bahasa  Inggris corporation yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang  oleh  undang-undang  diperbolehkan untuk  melakukan  perbuatan  sebagaimana seorang  individu  sebagai  subjek  hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. 14
Kenneth  S.  Ferber  dalam  bukunya Corpo- ration  Law menyatakan  bahwa:  " A  corpo- ration is artificial person. It can do anything a  person  can  do.  It  can  buy  and  sell property, both real and personal, in its own name.  It  can  sue  and  be  sued  in  its  own name.  It  is  formal ". 15 (Korporasi  adalah buatan  orang.  Korporasi  dapat  melakukan
13 Ibid. , hlm. 12.
14 Garner  dan  Bryan  A.  2003. Black's  Law Dictionary (Second Pocket Edition), hlm. 147.
15 Kenneth  S.  Ferber.  2002. Corporation Law. Prentice Hall, hlm. 18.
apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi  dapat  membeli  dan  menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas  namanya  sendiri.  Hal  ini  menyebabkan korporasi  dapat  menuntut  dan  dituntut secara resmi atas namanya sendiri). Sedang- kan  menurut  Satjipto  Rahardjo  dalam bukunya yang  berjudul Ilmu  Hukum dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi  adalah  badan  yang  diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.  Oleh  karena  badan  hukum  ini merupakan  ciptaan  hukum,  maka  kecuali penciptaannya,  kematiannya  pun  ditentukan oleh hukum. 16
Berbeda  dengan  pendapat  para  ahli di  atas,  Sutan  Remy  Sjahdeini  menyatakan bahwa  dalam  mendefinisikan  apa  yang dimaksud  dengan  korporasi  dapat  dilihat dalam artinya secara sempit, maupun dilihat dalam artinya yang luas. Beliau menyatakan bahwa; "Menurut artinya  yang sempit,  yaitu sebagai  badan  hukum,  korporasi  merupakan figur  hukum  yang  eksistensi  dan  ke- wenangannya  untuk  dapat  atau  berwenang melakukan  perbuatan  hukum  diakui  oleh hukum  perdata.  Artinya,  hukum  perdatalah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya  hidup  untuk  dapat  ber- wenang  melakukan  perbuatan  hukum  se- bagai  suatu  figur  hukum.  Demikian  juga
16 Satjipto  Rahardjo.  2000. Ilmu  Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.
halnya  dengan  matinya  korporasi.  Suatu korporasi  hanya  mati  secara  hukum  apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum". 17
Sedangkan secara luas sebagai pengertian  korporasi  dalam  hukum  pidana, beliau  mendefinisikan  korporasi  sebagai berikut:  "Dalam  hukum  pidana,  korporasi meliputi  baik  badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum.  Bukan  saja  badan-badan hukum  seperti  perseroan  terbatas,  yayasan, koperasi,  atau  perkumpulan  yang  telah disahkan  sebagai  badan  hukum  yang digolongkan  sebagai  korporasi  menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan  komanditer  atau  CV,  dan persekutuan  atau maatschap ,  yaitu  badan- badan  usaha  yang  menurut  hukum  perdata bukan suatu badan hukum". 18
Terkait  dengan  hal  ini,  H.  Setiyono mengemukakan  bahwa:  "Korporasi  merupa- kan  istilah  yang  biasa  digunakan  oleh  para ahli  hukum  pidana  dan  kriminologi  untuk menyebut  badan  hukum  ( rechtspersoon ), legal body atau legal person . Konsep badan hukum  itu  sebenarnya  bermula  dari  konsep hukum  perdata  yang  tumbuh  akibat  dari perkembangan  masyarakat.  Pengertian  kor- porasi  dalam  hukum  pidana  Indonesia  lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana  dalam  konsep  hukum  perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-
17 Sutan  Remy  Sjahdeini.  2006. Pertang- gungjawaban  Pidana  Korporasi. Jakarta:  Grafiti Pers, hlm. 43.
18 Ibid. , hlm. 45.
undangan  hukum  pidana  Indonesia  dinyata- kan  bahwa  pengertian  korporasi  adalah kumpulan  terorganisasi  dari  orang-orang dan/atau  kekayaan  baik  merupakan  badan hukum maupun bukan". 19
Berdasarkan  penjelasan  mengenai korporasi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa bank  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu korporasi sehingga secara konseptual dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana  perbankan)  dan  dapat  mempertang- gungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana. Persoalan  berikutnya,  apabila  bank  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  korporasi  yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan  mempertanggungjawabkan  perbuatan- nya  secara  pidana,  pertanyaannya  adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana bank  selaku  pelaku  dalam  tindak  pidana perbankan?  Guna  menjawab  pertanyaan tersebut  akan  diuraikan  mengenai  doktrin- doktrin  pertanggungjawaban  pidana  korpo- rasi,  model  pertanggungjawaban  pida-na korporasi  dan  sanksi  pidana  yang  dapat dimintakan  terhadap  bank  yang  melakukan tindak pidana perbankan.
Doktrin-doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
 Identification Theory atau Direct Liablity Doctrine
19 H.  Setiyono.  2003. Kejahatan  Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi  dalam  Hukum  Pidana ,  Edisi  kedua Cetakan  Pertama.  Malang:  Banyumedia  Publishing hlm. 17.
Menurut  doktrin  ini,  korporasi  yang dalam  hal  ini  adalah  bank  dapat  melakukan tindak  pidana  secara  langsung  melalui “pejabat  senior”  ( senior  officer )  dan  di- identifikasi  sebagai  perbuatan  dari  perusa- haan  atau  korporasi  itu  sendiri,  dengan demikian  maka  perbuatan  “pejabat  senior” ( senior officer ) dipandang sebagai perbuatan korporasi.  Jadi,  dalam  teori  ini  agar  suatu korporasi  dapat  dibebani  pertanggung- jawaban  pidana  maka  orang  yang  melaku- kan  tindak  pidana  tersebut  harus  dapat benar-benar  dibebankan  kepada  korporasi apabila  perbuatan  pidana  tersebut  dilakukan oleh  orang  yang  merupakan  “ directing mind ”  dari  korporasi  tersebut.  Hal  senada juga  dikemukakan  oleh  Richard  Card,  yang menyatakan  bahwa:  “ The  acts  and  state  of mind  the  person  are  the  acts  and  state  of mind  of  the  corporation ”  (tindakan  atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi). 20
Dalam  teori  identifikasi,  pertang- gungjawaban  pidana  yang  dibebankan kepada  korporasi  harus  memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak  atau  pemegang  kontrol  operasional korporasi,  yang  berwenang  mengeluarkan kebijakan  dan  mengambil  keputusan  atas nama  korporasi.  Suatu  perbuatan  dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilaku- kan  oleh  korporasi,  hanya  apabila  tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  pejabat
20 Muladi. Op. Cit., hlm. 21.
senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk  dapat  bertindak  sebagai directing mind dari korporasi tersebut.
 Strict Liability atau Absolute Liability
Doktrin  kedua  yang  mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah strict  liability atau absolute  liability atau yang disebut juga dengan pertanggung- jawaban  tanpa  kesalahan  atau  disebut dengan no-fault  liability atau liability without  fault .  Dalam  prinsip  ini  pertang- gungjawaban  pidana  dapat  diminta-kan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.
Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan  apakah strict  liability itu  sama dengan absolute  liability .  Mengenai  hal  ini, terdapat  dua  pendapat  yang  berbeda  satu dengan  yang  lainnya.  Pendapat  pertama dapat  dikatakan  bahwa  kelompok  pertama ini  menyamakan  pengertian  antara strict liability dan absolute  liability .  Adapun alasan  atau  dasar  pemikirannya  bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang telah  melakukan  perbuatan  terlarang  ( actus reus ) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang  sudah  dapat  dipidana  tanpa mempersoalkan adalah si pelaku mempunyai kesalahan  ( mens  rea )  atau  tidak.  Jadi,  se- seorang  yang sudah melakukan tindak pida-
na yang memenuhi rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. 21
Hamzah  Hatrik  mendefinisikan  bah- wa strict  laibility adalah  pertanggung- jawaban  tanpa  kesalahan  ( liability  without fault ),  yang  dalam  hal  ini  si  pembuat  sudah dapat  dipidana  jika  telah  melakukan  per- buatan  yang  dilarang  sebagaimana  yang telah  dirumuskan  dalam  undang-undang, tanpa  melihat  lebih  jauh  sikap  batin  si pembuat. 22 Di  samping  itu,  Hanafi  dalam bukunya Strict  Liability dan Vicarious Liability dalam  Hukum  Pidana  menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liabiltiy hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan  dari  pelaku  (terdakwa),  sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari  padanya.  Jadi,  dalam  hal  ini  tidak dipersoalkan  adanya mens  rea karena  unsur pokok strict  liability adanya actus  reus (perbuatan)  sehingga  yang  harus  dibuktikan adanya actus  reus (perbuatan),  bukan mens rea (kesalahan). 23
Selain  itu,  Siswanto  Sunarso  dalam bukunya  yang  berjudul Hukum  Pidana Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penye- lesaian  Sengketa juga  menerangkan  bahwa menurut  doktrin  “ strict  liability ”  (pertang- gungjawaban  ketat)  seseorang  sudah  dapat
21 Ibid., hlm. 40.
22 Hamzah Hatrik.
1996.
Asas Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum Pidana  (Strict  Liability dan Vicarious  Liability ). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 110. 23 Hanafi.  1997. Strict  Liability  dan  Vica- rious  Liability  dalam  Hukum  Pidana. Yogyakarta: Lembaga  Penelitian  Universitas  Islam  Indonesia, hlm. 15.
dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu  walaupun  pada  diri  orang  itu  tidak ada  kesalahan  ( mens  rea ).  Secara  singkat, strict  liability diartikan  sebagai  “ liability without  fault ”  (pertanggungjawaban  pidana tanpa  kesalahan). 24 Pendapat  senada  juga diutarakan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh  M.  Hamdan  dalam  bukunya  yang berjudul Tindak  Pidana  Pencemaran  Ling- kungan. 25
Terkait  dengan  hal  ini,  Sutan  Remy Sjahdeini  berpendapat  bahwa  dalam  hukum pidana  yang  terjadi  belakangan,  dikenalkan pula  tindak  pidana-tindak  pidana  yang pertanggungjawaban  pidananya  dapat  dibe- bankan kepada pelakunya sekalipun pelaku- nya  tidak  memiliki mens  rea yang  disya- ratkan.  Cukuplah  apabila  dapat  dibukti-kan bahwa  pelaku  tindak  pidana  telah  melaku- kan actus  reus, yaitu  melakukan  perbuatan yang  dilarang  oleh  ketentuan  pidana  atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan  yang  diwajibkan  oleh  ketentuan pidana.  Tindak  pidana-tindak  pidana  yang demikian  itu  disebut offences  of  strict liability atau  yang  sering  dikenal  juga sebagai offences of absolute prohibitation. 26
Argumentasi  yang  hampir  serupa  di- kemukakan  pula  oleh  Ted  Honderich  di
24 Siswanto  Susanto.  2005. Hukum  Pidana Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian  Seng- keta. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 141.
25 M.  Hamdan.  2000. Hukum  Pidana  Ling- kungan Hidup. Bandung: Mandar Maju, hlm. 89-90. 26 Sutan Remy Sjahdenini. Op. Cit., hlm. 78.
mana  ia  mengemukakan  bahwa premisse (dalil  atau  alasan)  yang  bisa  dikemukakan untuk  penerapan strict  liability adalah  :  a) sulitnya  membuktikan  pertanggungjawaban untuk  tindak  pidana  tertentu;  b)  sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu  untuk  menghindari  adanya  bahaya yang sangat luas; c) pidana yang dijatuhkan sebagai  akibat  dari strict  liability adalah ringan 27
 Vicarious Liability Doctrine
Doktrin vicarious  liability didasar- kan  pada employment  principle. Yang dimaksud  dengan employment  principle dalam  hal  ini  bahwa  majikan  ( employer ) adalah  penanggung  jawab  utama  dari perbuatan  para  buruh  atau  karyawannya. Jadi  dalam  hal  ini  terlihat  prinsip  " the servant's  act  is  the  master  act  ini  law "  atau yang dikenal juga dengan prinsip the agency principle yang  berbunyi:  " The  company  is liable  for  the  wrongful  acts  of  all  its employess ". Vicarious Liability Doctrine ini sering  diartikan  sebagai  pertanggungjawab- an  pengganti  (pertanggungjawaban  menurut hukum  di  mana  seseorang  atas  perbuatan salah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain"  ( the legal  responsibility  of  one  person  for  the wrongful acts of another ). 28
Berdasarkan  doktrin  pertanggung- jawaban  pengganti  ini,  seseorang  dapat  di-
27 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno. Op.  Cit., hlm. 108.
28 Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 41.
pertanggungjawabkan  atas  perbuatan  atau kesalahan  atau  perbuatan  dan  kesalahan orang  lain.  Pertanggungjawaban  seperti  ini hampir  seluruhnya  diterapkan  pada  tindak pidana  yang  secara  tegas  diatur  dalam undang-undang.  Dengan  kata  lain,  tidak terhadap  semua  delik  atau  tindak  pidana dapat  dilakukan  secara vicarious. Peng- adilan  telah  mengembangkan  beberapa prinsip  yang  dapat  diaplikasikan  secara khusus  mengenai  hal  ini.  Salah  satunya adalah employement  principle sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Mengenai employment  principle ini, Peter  Gillies  mengemukakan  beberapa pendapat  dalam  kaitannya  dengan vicarious liability, yaitu  :  1)  Suatu  perusahaan  atau korporasi  (seperti  halnya  manusia  sebagai pelaku  atau  pengusaha)  dapat  bertanggung jawab  secara  pengganti  untuk  perbuatan yang  dikemukakan  oleh  karyawan  atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya  timbul  untuk  delik  yang  mampu dilakukan  secara vicarious ;  2)  Dalam hubungannya  dengan  " employment  prin- ciple ", tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya  merupakan  " summary  offences " yang berkaitan dengan peraturan perdagang- an;  3)  Kedudukan  majikan  atau  agen  dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan  menurut  doktrin  ini.  Tidaklah penting  bahwa  majikan,  baik  sebagai korporasi  maupun  secara  alami,  tidak mengarahkan  atau  memberi  petunjuk  atau
perintah  pada  karyawan  untuk  melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan  dalam  beberapa  kasus, vicarious liability dikenakan  terhadap  majikan  walau- pun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi yang diberikan,  berdasarkan  alasan  bahwa  per- buatan  karyawan  dipandang  telah  melaku- kan  perbuatan  itu  dalam  ruang  lingkup pekerjaannya).  Oleh  karena  itu,  apabila perusahaan  terlibat,  pertanggung-jawaban akan  tetap  muncul  sekalipun  perbuatan  itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan yang bersangkutan. 29
Dalam employment  principle ,  majik- an adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan  oleh  buruh  di  mana  perbuatan tersebut  dilakukan  dalam  lingkup  perkerja- annya.  Di  negara  Australia  dinyatakan dengan tegas bahwa the vicar's criminal act (perbuatan  dalam  delik vicarious )  dan the vicar's  guilty  mind (kesalahan  atau  sikap batin  jahat  dalam  delik vicarious )  adalah tanggung  jawab  majikan.  Berbeda  halnya dengan  negara  Inggris, a  guilty  mind hanya dapat  dianggap  menjadi  tanggung  jawab majikan  apabila  ada  pendelegasian  kewe- nangan  dan  kewajiban  yang  relavan  ( a relevan  "delegation"  of  power  and  duties ) menurut undang-undang. 30 Dengan kata lain ada  prinsip  delegasi  ( delegation  principle ) yang  dianut,  di  mana  kesalahan  ( guilty
29 Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 236.
30 Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 152.
mind )  dari  buruh  atau  karyawan  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  majikan, hanya  apabila  ada  pendelegasian  kewe- nangan  dan  kewajiban  dan  hanya  untuk delik  yang  ditentukan  oleh  undang-undang ( statutory offences ).
Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

##  Pertanggungjawaban  Pengurus  korpo- rasi sebagai pembuat
Sistem  pertanggungjawaban  ini  di- tandai  dengan  usaha-usaha  agar  sifat  tindak pidana  yang  dilakukan  korporasi  dibatasi pada  perorangan  ( natuurlijk  persoon ).  Se- hingga  apabila  suatu  tindak  pidana  terjadi dalam  lingkungan  korporasi,  maka  tindak pidana  itu  dianggap  dilakukan  pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas mengurus” dari “pengurus”. Ketentuan yang menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  hanya dilakukan  oleh  manusia  adalah  Pasal  51 W.v.S  atau  Pasal  59  KUHP,  yang  berbunyi ”Dalam  hal-hal  dimana  karena  pelanggaran ditentukan  pidana  terhadap  pengurus,  ang- gota  badan  pengurus  atau  komisaris-ko- misaris,  maka  pengurus,  anggota  badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut  campur  melakukan  pelanggaran  tidak dipidana  (sebagai  alasan  penghapusan  pi- dana).
Dalam  hal  pengurus  korporasi  seba- gai  pembuat  dan  penguruslah  yang  bertang- gung  jawab,  kepada  pengurus  korporasi
dibebankan  kewajiban  tertentu.  Kewajiban yang  dibebankan  itu  sebenarnya  adalah  ke- wajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi  kewajiban  itu  diancam  dengan pidana.  Sehingga  dalam  sistem  ini  terdapat alasan  yang  menghapuskan  pidana.  Sedang- kan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan terhadap  suatu  pelanggaran,  melainkan  se- lalu  penguruslah  yang  melakukan  delik  itu. Dan,  karenanya  penguruslah  yang  diancam pidana dan dipidana. 31
Sebagai  dasar  pertanggungjawaban adalah  kesalahan  yang  terdapat  pada  jiwa pelaku  dalam  hubungannya  dengan  ke- lakuannya  yang  dapat  dipidana  serta berdasarkan  kejiwaannya  itu  pelaku  dapat dicela  karena  kelakuannya  itu.  Dengan  kata lain,  hanya  dengan  hubungan  batin  inilah maka  perbuatan  yang  dilarang  itu  dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.
 Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
Sistem pertanggungjawaban korpora- si yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang  timbul  dalam  perumusan  undang- undang  bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat dilakukan  oleh  perserikatan  atau  badan usaha  (korporasi),  akan  tetapi  tanggung  ja- wab  untuk  itu  menjadi  beban  dari  pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.
31 Roeslan  Saleh.  1984. Tentang  Tindak- tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana.
Jakarta: BPHN, hlm. 20-51.
Dalam  hal  korporasi  sebagai  pem- buat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang  bertanggung  jawab;  yang  dipandang dilakukan  korporasi  adalah  apa  yang  di- lakukan  oleh  alat  perlengkapan  korporasi menurut  wewenang  berdasarkan  anggaran dasarnya.  Tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  korporasi  adalah  tindak  pidana  yang dilakukan  orang  tertentu  sebagai  pengurus dari  badan  hukum  tersebut.  Sifat  dari perbuatan  yang  menjadikan  tindak  pidana itu  adalah onpersoonlijk. Orang  yang memimpin  korporasi  bertanggung  jawab pidana,  terlepas  dari  apakah  ia  tahu  atau tidak  tentang  dilakukannya  perbuatan  itu. Roeslan  Saleh  setuju  bahwa  prinsip  ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja. 32
 Korporasi  sebagai  pembuat  sekaligus dan sebagai yang bertanggung jawab
Sistem pertanggungjawaban korpora- si  yang  ketiga  ini  merupakan  permulaan adanya  tanggung  jawab  yang  langsung  dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemung- kinan  menuntut  korporasi  dan  meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pi- dana.  Hal-hal  yang  dapat  dipakai  sebagai dasar  pembenar  atau  alasan-alasan  bahwa korporasi  sebagai  pembuat  dan  sekaligus yang  bertanggung  jawab  adalah  sebagai berikut. Pertama, karena  dalam  berbagai
32 Ibid.
tindak  pidana  ekonomi  dan  fiskal,  ke- untungan  yang  diperoleh  korporasi  atau kerugian yang diderita masyarakat dapat  se- demikian  besarnya  sehingga  tidak  akan mungkin  seimbang  bilamana  hukum  pidana hanya  memidana  pengurus  saja .  Kedua , dengan  hanya  memidana  pengurus  saja, tidak  atau  belum  ada  jaminan  bahwa korporasi  tidak  akan  mengulangi  tindak pidana  lagi.  Dengan  memidana  korporasi dengan  jenis  dan  beratnya  sesuai  dengan sifat  korporasi  itu,  diharapkan  korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.
Korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga sebagai  yang  bertanggung  jawab  motivasi- nya  adalah  dengan  memerhatikan  perkem- bangan  korporasi  itu  sendiri,  yaitu  bahwa ternyata  untuk  beberapa  delik  tertentu, ditetapkannya  pengurus  saja  sebagai  yang dapat  dipidana  ternyata  tidak  cukup.  Dalam delik  ekonomi  bukan  mustahil  denda  yang dijatuhkan  sebagai  hukuman  kepada  peng- urus dibandingkan  dengan keuntungan  yang telah  diterima  oleh  korporasi  dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan  dalam  masyarakat,  atau  yang diderita  oleh  saingannya,  keuntungan  dan/ atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda  yang  dijatuhkan  sebagai  pidana. Dipidananya  pengurus  saja  tidak  mem- berikan  jaminan  yang  cukup  bahwa  korpo- rasi  tidak  sekali  lagi  melakukan  perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.
Ternyata  dipidananya  pengurus  saja  tidak
cukup  untuk  mengadakan  represi  terhadap delik  oleh  atau  dengan  suatu  korporasi. Karenanya  diperlukan  pula  untuk  dimung- kinkan  memidana  korporasi,  dan  pengurus atau pengurus saja. 33
Oemar  Seno  Adji  Guru  Besar Hukum  Universitas  Indonesia  dan  mantan Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  menyatakan bahwa  kemungkinan  adanya  pemidanaan terha-dap  persekutuan,  ia  didasarkan  tidak saja  atas  pertimbangan  utilitis,  melainkan atas dasar-dasar  yang teoritis dapat dibenar- kan. 34 Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  suatu korporasi  maka  pidananya  dijatuhkan  ke- pada: a) korporasi itu sendiri; b) yang mem- beri  perintah  melakukan  tindak  pidana  atau yang  bertindak  sebagai  pimpinan  perbuatan atau kelalaian itu; atau c) kedua-duanya.

## Sanksi  Pidana  yang  Dapat  Dijatuhkan terhadap Korporasi (Bank)
Berbicara tentang pertanggungjawab- an  pidana  korporasi  tidak  dapat  dipisahkan dari  masalah  pidana  dan  pemidanaan,  oleh karena  suatu  tindak  pidana  apabila  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pelakunya, maka  konsekuensi  lebih  lanjut  dari  hal  itu adalah penjatuhan pidana.  Dengan diterima- nya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka  kapan  dan  bagaimana  suatu  sanksi
33 Ibid. , hlm. 51-52.
34 Oemar  Seno  Adji.  1984. Hukum  (Acara) Pidana  dalam  ProspeksiI. Jakarta:  Erlangga,  hlm. 160.
pidana  ditujukan  pada  korporasi,  menurut Clinard  dan  Yeagar  haruslah  memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu  tidak  ada  maka  sebaiknya  sanksi  per- datalah  yang  digunakan.  Adapun  kriteria- kriteria  tersebut  adalah:  1) The  degree  of loss to the public (Derajat kerugian terhadap publik);  2) The  lever  of  complicity  by  high corporate  manager. (Tingkat  keterlibatan oleh  jajaran  manager);  3) The  duration  of the violation (Lamanya pelanggaran); 4) The frequensi of the violation by the corporation ( Frekuensi pelanggaran oleh  korporasi);  5)
Evidence  of  intent  to  violate (Alat  bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran); 6) Evidence of extortion, as in bribery cases (Alat bukti pemerasan, semisal dalam  kasus  suap);  7) The  degree  of  no- toriety  engendered  by  the  media (Derajat pengetahuan publik  tentang  hal-hal  negatif yang  ditimbulkan  oleh  pemberitaan media);
8) Precedent  in  law (jurisprudensi);  9) The history  of  serious,  violation  by  the  corpo- ration (Riwayat  pelanggaran-pelang-garan serius oleh korporasi); 10) Deterence poten- tial (Kemungkinan  pencegahan); 12) The degree of cooperation evinced by the corpo- ration (Derajat  kerja sama  korporasi  yang ditunjukkan oleh korporasi). 35
Pemidanaan  merupakan  salah  satu sarana  untuk  menanggulangi  masalah- masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan
35 Barda Nawawi Arief. Loc . Cit. , hlm. 237 - 238.
sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan  korporasi  yang  penuh  motif ekonomi  harus  dipertimbangkan  benar urgensinya. 36 Dan dasar pertimbangan pemi- danaan  korporasi  menurut  Tim  Pengkajian Bidang  Hukum  Pidana  Badan  Pengkajian Hukum  Nasional,  dalam  laporan  hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan  bahwa  jika  dipidananya  pengu- rus  saja  tidak  cukup  untuk  mengadakan represi  terhadap  delik-delik  yang  dilakukan oleh  atau  dengan  suatu  korporasi  karena delik  itu  cukup  besar  atau  kerugian  yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan- saingannya  sangat  berarti”. 37 Dengan demikian  dipidananya  pengurus  saja  tidak dapat  memberikan  jaminan  yang  cukup bahwa  korporasi  tidak  akan  sekali  lagi melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang.
Kalau  dilihat  secara  global,  maka tujuan  pemidanaan  korporasi  menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup: 1) Tujuan  pemidanaan  adalah  pencegahan (umum  dan  khusus).  Tujuan  pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan  umum  adalah  agar  orang  lain tidak  melakukan  kejahatan  tersebut;  2) Tujuan  pemidanaan  adalah  perlindungan
36 H. Setiyono. Op. Cit., hlm. 116-117.
37 Dwidja  Priyatno.  2004.  K ebijakan  Legis- lasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  di  Indonesia. Bandung:  CV.  Utomo,  hlm.
masyarakat.  Perlindungan  masyarakat  seba- gai  tujuan  pemidanaan  mempunyai  dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia  merupakan  tujuan  semua  pemidanaan. Secara  sempit  hal  ini  digambarkan  sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk men- cari  jalan  melalui  tindak  pidana;  3)  Tujuan pemidanaan  adalah  memelihara  solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masya- rakat  dalam  kaitannya  dengan  tujuan pemidanaan  adalah  untuk  penegakan  adat istiadat  masyarakat,  dan  untuk  mencegah balas  dendam  perseorangan,  atau  balas dendam  yang  tidak  resmi;  4)  Tujuan pemidanaan  adalah  pengimbalan/keseim- bangan,  yaitu  adanya  kesebandingan  antara pidana  dengan  pertanggungjawaban  indivi- dual  dari  pelaku  tindak  pidana,  dengan memperhatikan  beberapa  faktor. 38 Jadi  pe- midanaan  terhadap  korporasi  harus  sesuai dengan  pendirian  integratif  tentang  tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas.
Menurut  Suprapto  yang  menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan  atau  korporasi  (yang  dalam  hal ini  bank)  adalah:  1)  Penutupan  seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu  tertentu;  2)  Pencabutan  seluruhnya atau sebagian fasilitas-fasilitas tertentu yang telah  atau  dapat  diperolehnya  dari  peme- rintah  oleh  perusahaan  atau  korporasi  se- lama waktu tertentu; 3) Penempatan perusa-
haan  di  bawah  pengampuan  selama  waktu tertentu. 39
Menurut  Brickey  mengemukakan bahwa  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan kepada  korporasi  hanyalah  denda  ( fine ). Akan  tetapi,  apabila  dengan  dijatuhkannya sanksi  berupa  penutupan  seluruh  korporasi, maka  pada  dasarnya  merupakan  “ corporate death  penalty ”,  sedangkan  sanksi  berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi,  maka  pada  hakikatnya  mempu- nyai  hakikat  sama  dengan  pidana  penjara atau  pidana  kurungan,  sehingga  dikenal ada istilah  “ corporate  imprisonment ”.  Bahkan pidana  tambahan  berupa  pengumuman  ke- putusan  hakim  ( publication ),  merupakan sanksi  yang  sangat  ditakuti  oleh  suatu korporasi. 40
Perumusan  pidana  pokok  yang  lain selain  pidana  denda  ( fine )  sebagaimana sering  dirumuskan  dalam  beberapa  undang- undang  yang tersebar di luar KUHP dewasa ini,  dapat  saja  dilakukan  oleh  karena menurut  Barda  Nawawi  Arief,  jenis  pidana atau  tindakan  yang  dapat  dijatuhkan  atau diterapkan  terhadap  korporasi  dapat  berupa:
1) Financial  sanction, dalam  hal  ini misalnya  denda,  peningkatan  pajak  yang harus  dibayar,  dan  lain  sebagainya;  2) Structure  sanctions; 3) Restriction  entre- preneurialctivities, dalam  hal  ini  misalnya
39 Muladi  dan  Dwijda  Priyatno. Op.  Cit ., hlm. 114.
40 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 53.
pembatasan  kegiatan  usaha,  pembubaran korporasi; 4) Stigmatising sanctions. Namun mengingat  korporasi  atau  perusahaan  yang dalam  hal  ini  adalah  bank  adalah  “bisnis kepercayaan”, nampaknya stigmatising sanctions dapat  menjadi  sanksi  yang  paling ditakuti  oleh  korporasi  termasuk  pula  bagi bank.
Selain  berbagai  alternatif  sanksi tersebut  di  atas,  terdapat  alternatif  sanksi pidana  lain  yang  dapat  dibebankan  atau dijatuhkan  terhadap  suatu  korporasi  yang dalam hal ini bank adalah perampasan asset korporasi yang dilakukan baik secara pidana (perampasan in-personam atau  perampasan subjektif)  ataupun  perampasan  aset  yang dilakukan  secara  perdata  (perampasan in- rem atau perampasan objektif), serta peram- pasan  keuntungan  korporasi  dari  tindak pidana.
Dengan  sanksi  berupa  perampasan keuntungan  yang  diperoleh  korporasi  dari melakukan  tindak  pidana,  diharapkan  dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana.  Namun  demikian,  perampasan  ke- untungan  tersebut  bukan  berart  tindak mengandung  kelemahan,  yakni  sulitnya memperkirakan secara tepat jumlah keuntungan  yang  sebenarnya  diperoleh  kor- porasi  dan  kelambatan  penanganan  perkara. Hakim  akan  mengalami  kesulitan  untuk memperkirakan  jumlah  keuntungan  yang diperoleh  korporasi  dari  kejahatan  yang dilakukan  (tindak  pidana),  mengingat  kom-
pleksitas  persoalan  yang  berkaitan  dengan kejahatan korporasi. 41 Korporasi akan meng- gunakan  segala  macam  cara  untuk  dapat lolos dari jeratan hukum berupa perampasan keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana,  lebih-lebih  jika  korporasi  tersebut merupakan  gabungan  dari  beberapa  kor- porasi.  Selain  itu,  kelambatan  dalam  pe- nanganan  perkara  mulai  dari  tingkat penyidikan  sampai  pada  pemeriksaan  di pengadilan  akan  mempersulit  pelaksanaan sanksi tersebut.

## PENUTUP
Berpeluangnya  korporasi  dalam  me- lakukan  tindak  pidana,  khususnya  tindak pidana  perbankan  menjadikan  korporasi sebagai  subjek  hukum  yang  diakui  keber- adaannya  selain  dari  manusia,  sehingga dalam praktiknya pun terdapat tindak pidana yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Korporasi turut  andil  dalam  terjadinya  suatu  tindak pidana.  Pada  praktiknya,  penentuan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi tersebut  diketahui  melalui  dua  hal,  yaitu pertama  tentang  perbuatan  pengurus  yang harus  dikonstruksikan  sebagai  perbuatan korporasi  maka  digunakanlah  asas  pertang- gungjawaban  pidana.  Pada  asas  tersebut stakeholder maupun  pengurus  atau  pegawai suatu  korporasi,  bertanggungjawab  terhadap perbuatan  korporasi  itu  sendiri.  dan  kedua
41 Sara  Sun  Bela.  2009. A  response  to  the Critics  of  Corporate  Criminal  Liability,  American Criminal Law Review, Vol. 49, hlm. 1483.
tentang  kesalahan  pada  korporasi,  memang selama  ini  dalam  ilmu  hukum  pidana gambaran  tentang  pelaku  tindak  pidana masih  sering  dikaitkan  dengan  perbuatan yang  secara  fisik  dilakukan  oleh  pembuat ( fysieke  dader )  namun  hal  ini  dapat  diatasi dengan  ajaran  “pelaku  fungsional”  ( func- tionele  dader ). Kita dapat  membuktikan bahwa  perbuatan  pengurus  atau  pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat  berlaku  sebagai  perbuatan korporasi  yang  bersangkutan  maka  kesalah- an  dalam  bentuk  ( dolus atau culpa )  mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  dengan  meng- gunakan asas strict liability. Pada asas strict liability diketahui  bahwa  pembebanan  tang- gung jawab pidana kepada pelakunya sekali- pun  pelakunya  tidak  memiliki mens  rea yang  dipersyaratkan.  Adapun  substansi  dari asas  ini  adalah  pelaku  sudah  dapat  dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh ketentuan  pidana  ( actus  reus )  tanpa  melihat sikap  batinnya.  Dalam  konsepsi  ini,  kor- porasi  dianggap  bertanggung  jawab  atas perbuatan  yang  secara  fisik  dilakukan  oleh pengurus  (direksi  dan  komisaris).  Dipidana- nya  korporasi  pada  asas  ini  dimaksudkan dapat  menimbulkan  rasa  keadilan  pada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana perbankan  seperti  yang  tercantum  dalam
Pasal 46 ayat (2), sehingga apabila korporasi melakukan  tindak  pidana  maka  korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Bryan  dan  Garner.  2003. Black's  Law Dictionary (Second Pocket Edition). Abidin,  A.  Z.  1983. Bunga  Rampai  Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita. Abdurrachman,  A.  1963. Ensiklopedia
Ekonomi,
Keuangan dan Perdagangan , (Inggris-Indonesia),
jilid I. Jakarta: Yayasan Prapancha. Adil, Soetan K. Malikoel. 1955.
Pembaharuan  Hukum  Perdata  Kita . Jakarta:     PT. Pembangunan. Adji,  Oemar  Seno.  1984. Hukum  (Acara) Pidana  dalam  Prospeksi. Jakarta: Erlangga.
Ali,  Chidir.  1982. Yurisprudensi  Indenesia tentang  Hukum  Pidana  Ekonomi. Bandung: Binacipta.
--------.  1987. Badan  Hukum. Bandung: Alumni.
Ali,  Mahrus.  2013. Asas-asas  Hukum Pidana  Korporasi. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Amrullah,  M.  Arief.  2002. Politik  Hukum Pidana  dalam  Perlindungan  Korban Kejahatan  Ekonomi  Di  Bidang Perbankan .  Jurnal  Hukum  FH.  UII No. 21 Vol. 9 – 2002.
Arrasjid, Chainur. 2011. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
Arief,  Barda  Nawawi.  1982. Masalah Pemidanaan  Sehubungan  dengan Perkembangan  Delik-delik  Khusus dalam  Masyarakat  Modern, Kertas Kerja  pada  Seminar  Perkembangan
Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR
Surabaya,  tanggal  25-27  Februari
1980. Bandung: Binacipta.
--------.1988. Perbandingan  Hukum  Pidana.
Semarang:  Badan  Penyediaan Bahan Kuliah FH – UNDIP.
--------.  2002. Sari  Kuliah  Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
--------. 2005. Perkembangan Sistem
Pemidanaan  di  Indonesia,  Bahan Penataran  Nasional  Hukum  Pidana dan  Kriminologi, XI-2005,  Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan  Korupsi  dan  ASPEK HUPIKI,  di  Hyatt  Hotel  Surabaya tanggal 14-16 Maret 2005.
--------. 2010. Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
--------.  2010. Kapita  Selekta  Hukum Pidana .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
--------. 2011. Perbandingan Hukum Pidana ,
Cetakan  Kesembilan.  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita,  Romli.  1996. Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
--------. 2000. Perbandingan Hukum Pidana .
Bandung: Mandar Maju.
--------.  2003. Pengantar  Hukum  Kejahatan Bisnis . Jakarta Timur: Prenada Media.
Bahiej,  Ahmad.  2009. Hukum  Pidana. Yogyakarta: Teras.
Bela,  Sara  Sun.  2009. A  response  to  the Critics of Corporate Criminal
Liability,  American  Criminal  Law Review, Vol. 49.
Chazawi,  Adami.  2001. Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  1 .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Compton, Eric N. 1991. Principle of Banking, (terjemahan Alexander Oey). Jakarta: Akademika Pressindo.
Dix,  Goerge  E.  1979. Gilbert  Law Summeries  Criminal  Law .  Eleventh Edition.  New  York:  Harcourt  Brace Jivaninich  Legal  and  Proffesional Publications. Inc.
Djumhana,  Muhammad.  1996. Rahasia Bank  (Ketentuan  dan  Penerapannya di Indonesia ), Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
--------. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya
Bhakti.