Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## Instrumen Investasi
Dalam Perusahaan Asuransi Syariah

## Uswatun Hasanah
Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: uswatunhasanah160194@gmail.com

## Abstrak
Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan kepada peserta yang mengalami musibah di masa mendatang. Dalam operasionalnya perusahaan asuransi syariah menerapkan dua akad yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah. rekening kedua akad tersebut wajib dipisahkan, guna menjawab permasalahan ketidakjelasan pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim dan bagi hasil investasi. Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah perusahaan Takaful Keluarga yang mengembangkan berbagai macam produk, salah satunya adalah produk Takafulink Salam yang mengandung dana investasi. Produk Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Sebagai perusahaan yang menjamin proteksi peserta maka wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana investasi, perusahaan asuransi tidak mengelola sendiri dana tersebut seperti halnya perbankan syariah melainkan di investasikan pada instrumen-intrumen pasar modal atau lain sebagainya yang menerapkanprinsip syariah. Pengelolaan dana investasi Takafulink Salam di investasikan pada efek pendapatan tetap, saham syariah dan instrument pasar uang syariah yang masingmasing memiliki porsi sendiri. Namun pada pengalokasiannya persentase dari ketiga instrumen tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
130 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Kata kunci: dana dalam asuransi syariah, pengelolaan investasi asuransi syariah, instrumen pengalokasian dana investasi asuransi syariah.

## A. Pendahuluan
Perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah diyakini berjalan sesuai dengan prinsip syariah oleh banyak orang walaupun belum sempurna. Asuransi telah menjalankan prinsip jaminan, syirkah, bagi hasil dan ta’awun atau takaful (saling menanggung) yang sesuai dengan prinsip muamalah.
Kendati sekilas tampaknya asuransi syariah di Indonesia telah berjalan sesuai prinsip syariah, namun tak urung mengundang sejumlah pertanyaan dikalangan masyarakat baik itu masyarakat awam mengenai asuransi syariah maupun akademisi ekonomi syariah itu sendiri. Berkenaan dengan asuransi syariah ada tiga hal yang dianggap biasa dalam asuransi konvensiaonal tetapi dilarang dalam prinsip syariah, yakni gharar, maisir, riba dan hal- hal lain yang dilarang dalam asuransi syariah. 1
Sebenarnya pokok pertanyaan yang timbul dikalangan masyarakat ada beberapa persoalan, tapi disini penulis hanya melihat masalah pada produk yang mengandung dana investasi yang ada pada asuransi syariah. Bila dikaji lebih lanjut, dalam mekanisme asuransi syariah berlangsung dua akad sekaligus, yakni akad takafuli atau akad tabarru’ (akad saling tanggung menanggung antar anggota), dan akad syarikat atau akad tijarah antara anggota dengan perusahaan asuransi dengan perjanjian bagi hasil bila masa jatuh tempo atau anggota ingin membatalkan polis.
Sebagai salah satu pelopor perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah perusahaan Takaful keluarga yang mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai macam produk, salah satunya adalah produk Takafulink Salam yang mengandung dana investasi. Produk Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi.
1 Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba, Cet.  1,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2005), hlm. 1.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Pada dasarnya, asuransi adalah lembaga keuangan non bank yang berfungsi untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap kerugian tak terduga yang terjadi pada paserta asuransi. Dilihat dari dana investasi yang terkandung dalam produk Takafulink Salam, timbul pertanyaan apakah perusahaan Takaful Keluarga sebagai pengelola dana peserta? dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dana investasi yang terdapat dalam produk asuransi syariah Takafulink Salam.

## B.  Landasan Teori Asuransi Syariah

## 1.  Pengertian Asuransi Syariah
Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dari istilah assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung. 2
Sementara dalam bahasa Inggris kata asuransi berasal dari kata insurance, yang dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan kata asuransi dan jaminan. 3
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, yang satu akan membayar uang kepada pihak yang lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedangkan pihak yang lain itu akan membayar iuran). 4 Sementara dalam Ensiklopedi Ekonomi, asuransi dapat didefinisikan sebagai alat untuk menanggulangi risiko dengan cara membagikan atau menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain, yaitu pihak penanggung asuransi atau perusahaan asuransi. Karena kemungkinan rugi itu dapat terjadi kapan saja, dan menyangkut berbagai aspek seperti jiwa, harta benda, anggota badan, dan sebagainya, berkembanglah berbagai jenis asuransi untuk menanggulangi risiko tersebut. 5
2 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Hlm. 26.
3 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 57. 4 Susunan W.J.S. Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), Hlm. 66.
5 Magdalena Lumbantoruan, dkk, Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 43.
132 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta’min , penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. Atta’min diambil dari kata memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT:
Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraisy: 4)
Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut.
: aman dari rasa takut.
: amanah lawan dari khianat.
: memberi rasa aman.
: iman lawan dari kufur.
Dari arti terakhir di atas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah at-ta’min, yaitu: “Men- ta’min kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan ‘seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.” Kalau kita ingin memasukkan asuransi kedalam salah  satu  akad  yang  disebutkan  dalam  fikih,  maka  akad  yang dekat dengan masalah ini adalah adh-dhaman karena ia juga berarti jaminan. 6
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa asuransi (at-ta’min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; 7 pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar
6 Adh-dhaman yang masyhur adalah jaminan atas utang. Lihat Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Penerjemah: Irwan Kurniawan, (Libanon: Dar AlHadi, 1993), hlm. 278.
7 Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 8
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah menjelaskan pengertian asuransi syariah (Ta’min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian dana untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 9
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara keduabelah pihak (perusahaan asuransi dan nasabah) dan sesama peserta asuransi dalam menanggung risiko dan saling melindungi dengan menggunakan akad tabarru’.

## 2.  Dasar Hukum Asuransi Syariah 10
Dasar hukum asuransi syariah yang digunakan yaitu Al- quran, As-sunnah, dan Ijma’. Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini, meskipun demikian alquran menjelaskan nilai- nilai yang terkandung dalam asuransi, seperti tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Di antara ayat-ayat al-quran yang mengandung nilai-nilai tersebut adalah surah Al- Maidah ayat 2:
Artinya: …dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
134 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Ayat ini memuat perintah (amr) tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial dalam bentuk akad tabarruq. Dikarenakan pada fitrahnya manusia diciptakan tidak sendiri dan makhluk sosial maka manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan antar sesama yang lain, maka dari itu dana sosial pada asuransi syariah akan difungsikan untuk menolong sesama anggota apabila mengalami musibah.
Dalam surah Yusuf ayat 46-49 Allah juga menjelaskan mengenai proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa mendatang, yang berbunyi:
Artinya: 46.(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” 47.Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48.Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49.Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa mendatang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, kecurian, terganggunya kesehatan ataupun kematian. Pada ayat di atas Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa penceklik dengan melakukan saving (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat di ambil dari kisah Nabi Yusuf untuk diterapkan pada praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.
Selain al-Qur’an, dalam hadis Nabi SAW juga mengandung unsur-unsur yang diterapkan oleh asuransi syariah, antara lain ialah hadis tentang aqilah, yang berbunyi:
Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisis dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” Hadis di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi dimasyarakat Arab. Aqilah dalam hadis di atas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada
136 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh aqilah -nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) antaranggota suku. 8
Selanjutnya yaitu hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang:
Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW besabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim)
Dalam hadis di atas tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. 9 Dalam asuransi, kandungan hadis
8 Praktik pembayaran hukuman (ganti rugi) pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada periode kepemimpinannya, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan aqilahi secara nasional Umar memerintahkan agar didirikannya sebuah Diwan Mujahidin dan siapa saja yang namanya terdaftar dalam (diwan) harus membayar uang darah akibat pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam suku mereka. “orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Dengan cara ini, penerapan aqilah telah dikembangkan lebih jauh pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Mohd Ma’sum Billah, Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern: Tinjauan Hukum dan Praktik, Alih Bahasa: Suparto, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), Hlm. 8-9.
9 Rasulullah SAW mengundangkan sebuah peraturan yang terdapat
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
di tersebut terlihat dalam bentuk pembayaran dana tabarru’ dari anggota asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapatkan musibah atau bencana (peril). Tujuan dari asuransi yaitu untuk menghadapi bahaya di mana sekelompok orang bisa sama-sama terkena. Untuk meringankan bahaya tersebut maka samasama bergabung dan menanggung kerugian yang akan terjadi. 13
Selain hadis yang tersebut di atas juga terdapat hadis mengenai anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya:
Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)
Hadis tersebut menjelaskan meninggalkan ahli waris yang berkecukupan sangat baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang terlantar atau meminta-minta. Nilai yang terkandung dalam hadis di atas dapat kita lihat dalam operasional asuransi syariah dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan (daalm asuransi Takaful Keluarga dikenal dengan produk dana investasi atau Takafulink Salam) dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi musibah pada anggota baik itu dalam bentuk kematian anggota maupun kecelakaan.
Ijma’ juga menjadi landasan hukum bagi asuransi syariah, para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) mengenai aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Hal ini terbukti
dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup para tawanan perang yang tinggal dinegara tersebut yang berbunyi: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka,
138 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para sahabat setuju dengan konsep aqilah. “menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain, kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin.”

## 3.  Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia
Di Indonesia ada beberapa peraturan yang menjelaskan tentang asuransi syariah, baik itu berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, fatwa-fatwa, dan lain sebagainya. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang asuransi dalam kaitannya dengan asuransi syariah adalah Undang-undang Hukum Perdata, Kegiatan asuransi dalam hukum perdata di atur dalam buku ketiga bab ke lima belas pada bagian satu ketentuan umum yaitu pasal 1774 tentang persetujuan untung-untungan, yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik dibagi semua pihak maupun dibagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. 10 Jika dilihat dari penjelasan tersebut undang-undang ini tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk asuransi syariah, kerena adanya unsur maisir (judi) yaitu untung rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum pasti. 11 Prinsip dalam asuransi syariah tidak mengandung unsur untung rugi melainkan berdasarkan pada konsep tanggung jawab dan tolong menolong.
Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang
10 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 442-443. 11 Begitu juga dalam kitab UU Hukum Dagang, Pengertian asuransi pada KUHD terdapat pada bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya, yaitu pada pasal 246 yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Seperti halnya KUH Perdata, UU ini juga tidak menjelaskan mengenai prinsip asuransi syariah.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Perasuransian menjelasskan, dari segi hukum positif, asuransi syariah masih berlandaskan pada UU No.2/1992 Tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasikan asuransi syariah di Indonesia. 12 Dalam pasal 1 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 13 Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa hanya mengatur asuransi syariah secara umum saja dan tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi syariah sendiri. Melihat pengertian asuransi dalam KUHD sepertinya UU ini hanya memperluas penjelasan dari KUHD.
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 14 Pada peraturan ini menyatakan ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian yaitu pasal 7 PP No. 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Hal ini tidak dapat di jalankan dalam perusahaan asuransi syariah, deposito berjangka haruslah yang sesuai dengan syariah.
Keputusan Direktur Jendral lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi
12 Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
13 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian 14 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi.Dalam  putusan  KMK  tersebut,  memberikan  definisi  mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi, yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam. Abddul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 36.
140 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
asuransi syariah dan reasuransi syariah adalah sebagai berikut: a.  deposito  dan  sertifikat  deposito  syariah,  b.  sertifikat  wadiah bank Indonesia, c. saham syariah yang tercatat di bursa efek, d. obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, dan lain sebagainya yang berdasarkan prinsip syariah.
Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’ dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Dari paparan regulasi di atas terlihat bahwa kekuatan hukum mengenai asuransi syariah sudah kuat, dengan adanya peraturan-peraturan yang mengakomodasikan kegiatan asuransi syariah secara keseluruhan. Meskipun belum adanya perundang- undangan khusus mengenai asuransi syariah seperti undang- undang perbankan syariah.

## 4.  Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah atau disebut juga dengan ta’min, takaful atau dhaman adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan atau ketidakjelasan, maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 15
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah menjelaskan, Akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan antar pemegang polis. Tujuan akad tabarru’ dalam asuransi adalah untuk kabajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Pada bagian keempat menjelaskan kedudukan
15 Abdul  Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248-250.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
para pihak dalam akad tabarru’ , peserta suransi berhak menerima dana tabarru’ sedangkan perusahaan asuransi bertindak mengelola dana tersebut atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelolaan investasi. Mengenai pembukuan dana tabarru’ juga harus terpisah dari dana lainnya, sementara hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’ . 16
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah. Menjelaskan bahwa Mudharabah musyarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah . Akad ini dapat diterapkan pada asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan. Dalam hal ini, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalamportofilio.  Kedudukan  perusahaan  asuransi  dalam  akad ini adalah sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musyrtarik (investor), sementara peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee), akad ini boleh dilakukan antara perusahaan dengan peserta. Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sementara peserta bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). 17 Fatwa yang tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum nasional, karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang- undangan di Indonesia. 18 Untuk memiliki kekuatan hukum yang pasti maka peraturan ini harus diundangundangkan.
16 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah
17 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
18 Wirdyaningsih,  dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 204.
142 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## C.  Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia
Dalam mendesain produk-produk syariah tidak jauh berbeda dengan produk-produk pada asuransi konvensional. Akan tetapi pada asuransi syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah. Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasionalnya adalah:
a.  Produk asuransi syariah dengan unsur saving Merupakan sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sistem pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru’ dan rekening untuk dana saving (tabungan). Beberapa contoh produk yang mengandung unsure tabungan adalah: asuransi dana investasi, asuransi dana siswa, asuransi dana haji, asuransi dana jabatan, dan asuransi hasanah. 19 b.  Produk asuransi syariah dengan unsur non- saving
Merupakan produk yang sifatnya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat tabarru’ , ada beberapa contoh produk non saving adalah sebagai berikut: asuransi syariah berjangka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi syariah khairat keluarga, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah kecelakaan diri, asuransi syariah wisata dan perjalanan, asuransi syariah kecelakaan siswa, dan asuransi syariah pejalanan haji dan umrah.
c.  Produk asuransi syariah umum
Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta, seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransinya adalah: asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah risiko pembangunan, asuransi syariah pengangkutan barang, asuransi syariah risiko mesin. 24
Dari berbagai produk yang telah dipaparkan di atas, hanya sebagai nama atau produk secara umumnya saja. Karena tiap-tiap perusahaan assuransi syariah memiliki karakteristik sendiri dalam menamai produknya dan tidak terlepas dari prinsip syariah. Sama halnya dengan produk yang ada pada perbankan syariah, yang tiap-tiap perusahaan perbankan
19 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah,…, hlm. 638-648. 24 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah,…, hlm. 272.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## memiliki nama produk masing-masing.

## D.  Mekanisme Operasional Asuransi Syariah Indonesia
Pada perusahaan asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana peserta dan dana perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah untuk produk yang mengandung unsur tabungan (investasi) secara tegas dipisahkan, dimana dalam mekanismenya terdapat dua alur yaitu Dana Peserta Takafuli dan Dana Pemegang Saham. Dalam UU menjelaskan bahwa perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru’ dari kekayaan dan kewajiban perusahaan, kemudian perusahaan wajib memisahkan dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru’, juga wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru’ dan dana investasi peserta. 20
Dana tersebut kemudian di investasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proposional pada masing-masing dua alur dana tersebut, setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta dengan perusahaan. Sementara mekanisme pada non saving , dana premi peserta yang merupakan dana tabarru’ terkumpul dalam Total Dana Peserta (TDP), kemudian di investasikan oleh perusahaan. TDP plus hasil investasi kemudian dikurangi dengan beban investasi (klaim, reasuransi, dan sebagainya). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta ( shahibul mal ) dan pengelola ( mudharib ). 21
Pemisahan rekening tersebut guna menjawab permasalahan ketidakjelasan pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 100 juta dengan masa pertanggungan 10 tahun, bila ia ditakdirkan meniggal dunia pada tahun ke 5 dan baru sempat membayar premi Rp 50 juta sebelum berakhirnya polis maka ahli warisnya akan menerima penuh sejumlah Rp 100 juta. Yang menjadi pertanyaannya, darimana sisa pembayaran Rp 50 juta tersebut. Disinilah kemudian timbul ketidakjelasan
20 Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan menteri keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
21 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah,…, hlm 177.
144 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
sehingga dalam sistem asuransi syariah diberlakukan pemisahan rekening yaitu rekening tabarru’ (untuk pembayaran klaim) dan rekening tabungan (untuk dana investasi peserta). Akad tabarru’  ini  bersifat  non  profit  sehingga  tidak  boleh  digunakan untuk tujuan komersial. dengan demikian semua dana tabarru’ maupun hasil investasinya tidak dibagi hasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus tabarru’ . Di sini peserta hanya mendapatkan manfaat takafulnya saja apabila melakukan klaim. Berbeda halnya dengan dana investasi peserta yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah akan masuk ke rekening tabungan peserta setelah dilakukan bagi hasil antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan kesepakatan awal.
Atas pengelolaan dana yang diamanahkan kepada perusahaan yang meliputi kegiatan operasional, proses klaim, dan administrasi, maka perusahaan berhak mendapatkan biaya operasional, dan biaya operasional yang diterima oleh perusahaan asuransi adalah sebesar 30% untuk setiap pembayaran premi. 22
Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan kepada peserta yang mengalami musibah di masa mendatang. Dalam fatwa No. 21/DSNIMUI/X/2001 menjelaskan akad yang dilakukan antara sesama peserta (akad tabarru’ ) dan akan antara peserta dengan perusahaan asuransi (akad tijarah ). Penerapan akad-akad syariah dalam perusahaan perasuransian secara umum dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: 23
1.  Asuransi individu atau asuransi jiwa ( life insurance ) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Berbeda dengan kerugian yang bersifat umum, bentuk asuransi ini bersifat individu karena jaminan yang diberikan melekat pada diri seseorang. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua sistem pendekatan, yaitu:
a.  Pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang disebut
22 Laporan Penelitian Asuransi Syariah, oleh Mahkamah Agung RI, 2009. 23 Burhanuddin  S., Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga Perasuransian di Indonesia, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 101-104.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
dana investasi. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Melalui sistem ini, setiap premi takaful yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan kedalam dua rekening secara terpisah, yaitu: pertama, rekening khusus tabarru’ ( Participant Special Account ), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila diantara peserta mengalami musibah atau meninggal dunia.
Kedua, rekening tabungan ( Participant Account ) yang dimiliki oleh para peserta takaful. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan ( tijarah ) juga dapat di dermakan untuk kebaikan ( tabarru’ ).
b.  Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarru’ oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru’ sejak awal sudah diniatkan oleh peserta untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila: (a) Peserta meninggal dunia; (b) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Pada dasarnya, dana tabarru’ dimaksudkan untuk tujuan tolong menolong di antara peserta. Namun ada yang berpendapat bahwa dana tabarru’ yang terkumpul sedemikian banyak agar menjadi produktif dapat diinvestasikan sebelum peserta yang bersangkutan membutuhkannya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap pengelolaan dana tersebut.
2.  Asuransi umum ( general insurance ) adalah bentuk asuransi syariah  yang  memberikan  perlindungan  financial  untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta takaful. Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah hingga menimbulkan kerugian dalam bentuk harta benda sesuai dengan pehitungan yang wajar. Untuk kegiatan asuransi umum, mekanisme pengelolaan dananya sama dengan asuransi jiwa tanpa unsur tabungan. Jangka waktu tabungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan
146 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
diri, kebakaran dan lainlain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun, maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Akibatnya seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan kedalam satu pool/fund untuk dikelola oleh perusahaan. Jika dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi bebanbeban asuransi (komisi agen, premi asuransi, klaim, dan lain-lain) terjadi surplus, maka surplus dana tersebut akan dibagi hasilkan antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya investasi tersebut mengalami kerugian? Tentu peserta asuransi harus siap menerima risiko tersebut, kecuali jika kerugian disebabkan oleh perusahaan asuransi maka perusahaanlah yang akan bertanggung jawab.
Dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi dimungkinkan bisa menimbulkan beberapa risiko. Menurut peraturan BAPEPAM LK Nomor: PER07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’ dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan usaha, perusahaan asuransi bisa terdapat beberapa risiko antara lain risiko kegagalan pengelolaan kekayaan, risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kas dan kewajiban, risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban setiap jenis mata uang asing, risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan, risiko ketidakkecukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi serta risiko ketidakmampuan reasuradur. 24
Dengan demikian, penting adanya manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang terutama dalam pengelolaan dana tabarru’ dan dana investasi, mengingat semua dana tersebut adalah milik pemegang polis yang telah di amanahkan kepada perusahaan asuransi syariah.
24 Hifi Saniatulisma, Manajemen Risiko Dana Tabarru’ PT.Asuransi Jiwa Syariah AlAmin, Jurnal JESTT Vol. 12 No. 12 Desember 2015.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## E. Analisis Dana Investasi dalam Produk Asuransi Syariah
Investasi merupakan menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memeberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya di masa mendatang. 25 Sistem investasi ini mengacu pada aktivitas penyimpanan dana untuk keperluan jangka panjang dan sebagai cadangan dana dalam menghadapi bencana atau musibah. Sistem ini merupakan alternativ Islam dari beragam sistem asuransi hidup kontemporer. 26
Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif, dengan probabilitas paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan.
1.  Prinsip-prinsip dasar investasi
Perusahaan selaku pemengang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana peserta yang terkumpul, investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan investasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan, namun keuntungan dalam pandangan islam harus memiliki aspek yang holistic, antara lain yaitu: (a) aspek material atau financial; (b) aspek kehalalan; (c) aspek sosial dan lingkungan; dan (d) aspek penghargaan kepada ridha Allah SWT. 27
2.  Pengelolaan dana investasi pada asuransi syariah
Perusaahaan asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja asalakan tidak mengandung salah satu dari unsur yang dilarang dalam syariah. Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana itu di investasikan adalah bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau tidak menggunakan sistem bunga tetapi
25 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ,…, hlm. 359.
26 Husain Husain Syahatah, Asuransi dalam Perspektif Syariah,
Penerjemah: KA Fallasufa, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 71.
27 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah,…, hlm 362
148 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
dengan sistem bagi hasil. 28
Pada dasarnya, asuransi adalah lembaga keuangan non bank yang berfungsi untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap kerugian tak terduga yang terjadi pada paserta asuransi. Dilihat dari dana investasi yang terkandung dalam produk takaful, timbul pertanyaan apakah perusahaan takaful sebagai pengelola dana nasabah? Ternyata tidak, karena dana yang terkumpul tidak dikelola sendiri melainkan disalurkan kepada perusahaan lain yang menggunakan prinsip syariah seperti pebankan syariah, pasar modal syariah dan lain sebagainya. Seperti yang terdapat dalam putusan DSN-MUI yang menyatakan bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/Lk/2000 Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Menyatakan bahwa jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari: 29
a. Deposito dan Sertifikat Deposito Syariah
b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
c.  Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek
d.  Obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek
e.  Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah
f.  Unit penyertaan reksa dana syariah
g.  Penyertaan langsung syariah
h.  Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
i.  Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
j.  Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
28 Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Pengaruh Dana Peserta dan Dana Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dengan Hasil Investasi Sebagai Variabel Intervening, Tesis Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017, hlm. 28-29.
29 Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/ Lk/2000 Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
k.  Pinjaman polis
Pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga terdapat salah satu produk yang mengandung investasi yaitu Takafulink Salam, merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, yaitu Istiqomah (pasar uang dan sukuk), Mizan ( balanced ), Ahsan ( balanced aggressive ), serta Alia ( aggressive ). 30
a. Istiqomah Model investasi Istiqomah disediakan bagi calon peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko minimum. Penempatan sebagian besar efek syariah yang bersifat pendapatan tetap.
Alokasi investasi pada model investasi Istiqomah meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syariah (min. 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%).
b. Mizan Model investasi Mizan disediakan bagi calon peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko medium. Jenis ini memberikan pendapatan yang memadai melalui penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah. Alokasi investasi pada model investasi Mizan meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syariah (50% - 70%), Saham Syariah (20% - 40%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%).
c. Ahsan
Model investasi Ahsan disediakan bagi calon peserta yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko sebanding. Jenis ini memberi pendapatan yang memadai melalui penempatan pada efek syariah yang bersifat ekuitas, sukuk dan pasar uang syariah. Alokasi investasi pada model investasi Ahsan meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syariah (20% - 40%), Saham Syariah (50% - 70%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%).
30 http://takaful.co.id/takafulink-salam
150 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## d. Alia
Model investasi Alia disediakan bagi calon peserta yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko relatif tinggi. Sesuai untuk Anda dengan profil investasi agresif yang berani mengambil risiko untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Penempatannya sebagian besar melalui instrument yang bersifat ekuitas. Alokasi investasi pada model investasi Alia meliputi: Saham Syariah (min. 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%). Berdasarkan data kinerja investasi per 31 Maret 2018 pengalokasi dana investasi pada jenis investasi istiqomah adalah 72,63% pada efek pendapatan tetap syariah dan 27,37% pada Instrumen Pasar Uang Syariah. Pengalokasian dana investasi pada jenis investasi Mizan sebesar 53,34% pada efek pendapatan tetap syariah, 17,77% pada saham syariah dan 28,89% pada Instrumen Pasar Uang Syariah. Pengalokasian dana investasi pada jenis investasi Ahsan sebesar 21,55% pada efek pendapatan tetap syariah, 38,11% pada saham syariah dan 40,34% pada Instrumen Pasar Uang Syariah. Selanjutnya yaitu pengalokasi dana investasi pada jenis investasi Alia sebesar 92,15% pada saham syariah dan 7,82% pada Instrumen Pasar Uang Syariah. 31
Dari data kinerja investasi di atas dapat dilihat bahwa hanya jenis investasi Alia yang sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan sedangkan jenis lainnya terdapat perbedaan antara kebijakan investasi dengan alokasi aset investasi. Perbedaan itu terlihat jelas pada jenis investasi Istiqomah, sedangkan pada jenis investasi Mizan dan Ahsan hanya pada instrumen saham syariah dan instrumen pasar uang syariah yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi.
Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa, ketidaksesuaian pengalokasian dana investasi tersebut dimungkinkan karena investasi pada saat itu sedang tidak stabil, sehingga ketidaksesuaian pada pengalokasian dana investasi tersebut merupakan hal yang wajar, guna untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Oleh karena itu produk Takafulink Salam adalah produk proteksi dan investasi modern yang disediakan oleh perusahaan asuransi Takaful Keluarga untuk masyarakat yang ingin bergabung
31 http://www.takaful.co.id/kinerja-investasi
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
menjadi peserta. Dari pembagian dana investasi di atas dapat disimpulkan bahwa dana investasi peserta di alokasikan sesuai dengan pilihan dan keinginan peserta yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi yang profesional.
Tingkat risiko yang akan yang muncul juga sesuai dengan pilihan yang tercantum di atas. Persentase dana investasi yang banyak di alokasikan pada produk Takafulink Salam yaitu pada Efek Pendapatan Tetap Syariah dikarenakan instrumen ini memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dibandingkan dengan saham, akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari instrument saham relatif tinggi. Mengingat dana yang di investasikan oleh perusahaan asuransi adalah dana peserta asuransi maka pihak perusahaan harus dengan hati-hati dalam menginvestasikan dana tersebut.

## F. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam asuransi syariah terdapat dua rekening, yaitu: rekening tabungan dan rekening tabarru’ . Pemisahan rekening tersebut guna menjawab permasalahan ketidakjelasan pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Akad tabarru’ ini bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. dengan demikian semua dana tabarru’ maupun hasil investasinya tidak dibagi hasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus tabarru’ . Di sini peserta hanya mendapatkan manfaat takafulnya saja apabila mengajukan klaim. Berbeda halnya dengan dana investasi peserta yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah akan masuk ke rekening tabungan peserta setelah dilakukan bagi hasil antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan kesepakatan awal.
Sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana peserta, perusahaan asuransi syariah wajib menginvestasikannya sesuai dengan prinsip syariah. Dan hasil investasi tersebut akan dibagikan sesuai porsi masing-masing atau sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan. Atas pengelolaan dana yang diamanahkan kepada perusahaan yang meliputi kegiatan operasional, proses klaim, dan administrasi, maka perusahaan berhak mendapatkan biaya operasional.
Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga terdapat salah satu
152 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
produk yang mengandung investasi yaitu Takafulink Salam, yaitu program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Pengelolaan dana investasi pada perusahaan Takaful Keluarga adalah dengan menginvestasikan pada efek pendapatan tetap syariah, saham syariah dan instrument pasar uang syariah.
Dalam produk Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yaitu, Istiqomah, Mizan, Ahsan dan Alia. Dalam jenis Istiqomah, Alokasi investasi pada model investasi Istiqomah meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syariah (min. 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%). Jenis investasi Mizan, Alokasi investasi pada model investasi Mizan meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syariah (50% - 70%), Saham Syariah (20% - 40%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%). Jenis investasi Ahsan, Alokasi investasi pada model investasi Ahsan meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syariah (20% - 40%), Saham Syariah (50% - 70%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%). Dan dalam jenis investasi Alia, Alokasi investasi pada model investasi Alia meliputi: Saham Syariah (min. 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (maks. 20%). Namun pada kenyataannya, pengalokasian dana tersebut tidak sesuai dengan persentase kebijakan yang telah ditentukan. Ini dimungkinkan karena instrumen-intrumen investasi yang tidak sesuai tersebut adanya ketidakstabilan nilai investasi pada saat itu.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## Daftar Pustaka
Abddul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2007.
Abdul Aziz Dahlan, dkk (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2012.
AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2004.
Burhanuddin S., Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga Perasuransian di Indonesia, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.
Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Pengaruh Dana Peserta dan Dana Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dengan Hasil Investasi Sebagai Variabel Intervening, Tesis Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.
Hifi Saniatulisma, Manajemen Risiko Dana Tabarru’ PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, Jurnal  JESTT  Vol.  12  No.  12 Desember 2015.
Husain Husain Syahatah, Asuransi dalam Perspektif Syariah, Penerjemah: KA Fallasufa, Jakarta: AMZAH, 2006.
Magdalena Lumbantoruan, dkk, Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992.
Mohd Ma’sum Billah, Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern: Tinjauan Hukum dan Praktik, Alih Bahasa:
Suparto, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba, Cet.  1,  Jakarta:
Gema Insani, 2005.
Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern:
154 Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...

## Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif
Hukum Islam, Penerjemah:  Burhan  Wirasubrata,  Cet.1, Jakarta: Lentera, 1999.
Muhammad Syakir Sula, Asuransi  Syariah  (Life  and  General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet.1,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2004.
Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Penerjemah: Irwan Kurniawan, Libanon: Dar Al-Hadi, 1993.
Peraturan menteri keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.
Ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Susunan W.J.S. Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. 10, Jakarta: Balai Pustaka,
2011.
Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2005.

## Lainnya:
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
http://takaful.co.id/takafulink-salam http://www.takaful.co.id/ kinerja-investasi.
Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
Uswatun Hasanah: Instrumen Investasi dalam Perusahaan...
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Laporan Penelitian Asuransi Syariah, oleh Mahkamah Agung RI, 2009.
Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.