## TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
Moch. Rayhan Adityo Syahputra 1 , Hariyo Sulistiyantoro 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: hariyoprawiro1962@gmail.com

## Abstract
deals that occur on Facebook Marketplace can be said to be legitimate. This is because the agreement fulfills the validity of the sale and purchase agreement, namely there is an agreement between the parties.  So  that  agreements  that  occur  on  the  Facebook  Marketplace  also  have  valid  legal consequences with sales and purchase agreements in general. Article 1 number 2 of the Information and Electronic Transactions Law provides an understanding that electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks and/or other electronic media. Based on Article 17 of the  Information  and  Electronic  Transactions  Law,  electronic  transactions  can  be  carried  out  in  the public or private sphere. The Information and Electronic Transactions Law provides opportunities for the use of information technology by state officials, people, business entities or the public. The use of technology must be carried out well, wisely, responsibly, efficiently and effectively in order to obtain the greatest benefits for society. Article 20 of the Information and Electronic Transactions Law, Article 1458  of  the  Civil  Code  and  Article  49  of  the  Government  Regulations  on  the  Implementation  of Electronic  Systems  and  Transactions  are  the  basis  for  regulations  regarding  electronic  buying  and selling  transactions  via  the  Facebook  Marketplace.  Where  in  buying  and  selling  transactions  via Facebook Marketplace, an agreement between the seller and the buyer occurs when the seller sends an offer for goods and the buyer agrees to the offer.
Keywords: Buying and Selling, Electronic Transactions, Information Law and Electronic Transactions.

## Abstrak
kesepakatan yang terjadi di Marketplace Facebook dapat dikatakan sah. Hal ini karena kesepakatan tersebut  telah  memenuhi  sahnya  perjanjian  jual  beli,  yaitu  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak. Sehingga kesepakatan yang terjadi di Marketplace Facebook juga memiliki konsekuensi hukum yang sah  dengan  perjanjian  jual  beli  pada  umumnya.  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Undang-Udang Informasi dan Transaksi Elektronik  memberikan  peluang  terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  penyelenggara negara,  orang,  badan  usaha,  atau  masyarakat.  Pemanfaatan  teknologi  harus  dilakukan  secara  baik, bijaksana, bertanggungjawab, efisien, dan efektif agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni, Pasal 1458 KUH Perdata dan  Pasal  49  Peraturan  Pemerintah  Penyelengaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  menjadi  dasar pengaturan  mengenai  transaksi  elektronik  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook.  Dimana  dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi pada saat penjual mengirimkan penawaran barang dan pembeli menyetujui penawaran tersebut.
Kata Kunci : Jual Beli, Transaksi Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## PENDAHULUAN
Transaksi  jual  beli  secara online dapat  dilakukan  melalui  media  sosial,  salah satunya  adalah facebook . Facebook merupakan  aplikasi  untuk  berbagi  foto,  video ataupun media untuk melakukan jual beli secara online. Facebook banyak digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga pihak facebook mengeluarkan kebijakan terkait usia yang diperbolehkan untuk mendaftar yaitu tidak boleh kurang dari 13 tahun. Kebijakan yang  dikeluarkan  pihak facebook ini  mengakibatkan  anak  yang  rentang  usianya  13 tahun  sampai  dengan  usia  17  tahun  banyak  menggunkan  aplikasi  ini.  Mereka memanfaatkan  aplikasi facebook untuk  melakukan  berbagai  macam  kegiatan,  salah satunya  adalah  jual  beli  secara online .  Dalam  hal  ini  transaksi  jual  beli  juga  harus terdapat adanya suatu perjanjian.
Aneka ragam perjanjian yang dibuat dalam media facebook ini disebut dengan nama perjanjian online. Secara online, perjanjian ini sangat banyak digunakan dalam hal jual beli. Perjanjian dengan cara online ini dapat dilakukan melalui media sosial, seperti  media  Facebook,  Instagram,  Whatshapp,  Michat,  Be-talk  dan  lain-lain.  Dari demikan  banyaknya  media  sosial  yang  tersedia,  pada  umumnya  pihak  penjual memasang  iklannya  di  media  facebook.  Iklan  yang  dipasang  tersebut  dapat  berupa iklan penjualan di bidang fashion, handphone, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, alat - alat otomotif, dan lain sebagainya. Iklan ini akan dishare atau dibagikan kepada seluruh pemakai media sosial tersebut. Dengan harapan agar barang yang dijual laku. Dengan tujuan mencari peminat pembeli yang cocok dengan barang yang ditawarkan. Setelah  menemukan  peminat,  mulai  ada  penawaran  melalui  percakapan  di  media sosial.  Apabila  sudah  berminat,  maka  pihak  pembeli  akan  mengadakan  pertemuan dengan  pihak  penjual  tersebut.  Sebagai  tanda  jadi,  maka  pihak  calon  pembeli memberikan  uang  tanda  jadi  kepada  pihak  penjual.  Transaksi  jual  beli  diawali  dari adanya  kata  sepakat  oleh  para  pihak  yang  hendak  mengadakan  perjanjian. Kesepakatan  -  kesepakatan  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian.  Perjanjian inilah  yang  kemudian  harus  ditaati  oleh  kedua  belah  pihak  baik  penjual  maupun pembeli.  Perjanjian  yang  dibuat  melalui  media  sosial  itu  berupa  perjanjian  lisan. Dimana  pihak  penjual  dan  calon  pembeli  hanya  mengadakan  kesepakatan  melalui percakapan  di  chatting.  Sehubungan  dengan  itu,  perjanjian  lisan  ini,  dalam  dunia
media sosial adalah suatu perikatan yang didasarkan pada kesepakatan.
Dalam jual beli para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak  lain  yang  menjadi  pihak  dalam  suatu  perjanjian.  Pihak  tersebut  adalah  pihak penjual dan pihak calon pembeli. Kesepakatan ini, merupakan kesepaktan yang dibuat dengan suatu perikatan dari pihak penjual dan pembeli. Kesepaktan secara lisan itu dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaannya.  Dalam  suatu  perjanjian  acuan tersebut  dinamakan  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Mengenai  transaksi  jual  beli  ini  secara  umum  ( lex  generalis )  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  Buku  III  Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai  aturan  hukum  umum,  tetapi  secara  khusus  ( lex  specialis )  transaksi  jual  beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Ketentuan tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa perjanjian itu dibuat dengan berdasarkan ketaatan bagi para pihak. Dalam prakteknya, perjanjian ini seringkali disalahartikan. Maksudnya, perjanjian yang diucapkan secara lisan di media sosial  itu  sering  oleh  masyarakat  dianggap  tidak  sah  dan  sangat  diragukan keabsahannya.
Oleh  masyarakat,  tidak  sahnya  perjanjian  lisan  itu  dikarenakan  tidak  ada materainya.  Disamping  itu,  perjanjian  itu  tidak  dibubuhi  tanda  tangan  dari  pihak penjual dan pembeli. Sehingga dalam prakteknya, perjanjian di media sosial ini sering dianggap perjanjian yang tidak sah. Oleh sebab itu, perjanjian lisan tersebut dianggap oleh  para  pihak  merupakan  perjanjian  yang  bisa  diingkari.  Para  pihak  beranggapan demikian  karena  perjanjian  tersebut  dianggap  perjanjian  yang  tidak  memiliki  bukti yang kuat dimata hukum.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  dengan  judul “TRANSAKSI  JUAL  BELI  MELALUI  APLIKASI  FACEBOOK  DITINJAU  DARI  UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. TRANSAKSI  JUAL  BELI  MELALUI  APLIKASI  FACEBOOK  DAPAT  DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK
Dalam  era  teknologi  jaman  sekarang,  Permasalahan  hukum  dalam  bidang  e- commerce  sangat  penting  untuk  melindungi  pihak  pihak  yang  melakukan  transaksi dengan  internet.  Karena  pentingnya,  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008, yang kemudian dikenal sebagai UU ITE.
Dalam  proses  penjualan  dan  pembelian,  para  pihak  terlibat  dalam  komunikasi langsung  secara  online.  Menurut  Soemarno,  teknologi  Informasi  dan  Komunikasi beserta  persoalannya  menjadi  lebih  luas  pada  permasalahan  keperdataan  karena traksaksi e-commerce telah  menjadi  bagian  dari  perniagaan  nasional/internasional.
Kegiatan  siber  yang  bersifat  virtual  dikategorikan  sebagai  tindakan  dan  perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan virtual berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah  melakukan  perbuatan  hukum.  Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dinyatakan bahwa  transaksi  elektronik  yang  bersifat  virtual  juga  merupakan  tindakan  dan perbuatan  hukum  yang  nyata.  Permasalahan  hukum  dalam  bidang  jual  beli  secara online sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan traksaksi melalui internet.
Perlindungan  hukum  tersebut  diperlukan  karena  transaksi  jual  beli  melalui internet  memiliki  beberapa  karakteristik  yang  berbeda  dari  transaksi  konvensional karena  sulit  untuk  melacak  dan  mengawasi,  selain  itu  para  pihak  yang  tidak  saling mengenal  langsung  memberi  risiko  terjadinya  penipuan  dan  kecurangan  yang  lebih tinggi. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengatur  berbagai  aspek hukum  yang  berkaitan  dengan  jual  beli  melalui  internet.  Merujuk  pada  pendapat Soemitro,  maka  kegiatan  elektronik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan di  dunia  nyata  dan  pengaturan  mengenai  transaksi  elektronik  hadir  dengan  tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik.
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terdapat  asas-asas  yang dianut  yang  salah  satunya  adalah  kepastian  hukum,  asas  ini  mengartikan  bahwa transaksi  elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  transaksi konvensional. Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  dilaksanakan berdasarkan  asas  kepastian  hukum.  Asas  kepastian  hukum  dalam  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum  yang  sama  dengan  transaksi  konvensional. Memberikan  kepastian hukum atas konsekuensi yang akan timbul dalam transaksi elektronik bagi para pihak yang  terlibat  dalam  transaksi  elektronik.  Para  pihak  dapat  merasa  yakin  bahwa transaksi  elektronik  yang  mereka  lakukan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama dengan  transaksi  konvensional,  sehingga  mereka  dapat  merasa  aman  dan  nyaman dalam melakukan transaksi elektronik.Hal ini berarti bahwa transaksi elektronik dapat diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Pentingnya  perlindungan  hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, sejalan dengan asas kepastian hukum. Selain itu, pendapat  Soemitro  juga  lebih  menekankan  pada  asas  itikad  baik  dalam  transaksi elektronik, asas itikad baik mengarikan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik  harus  bertindak  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  sendiri  diartikan  sebagai perlakuan atau tindakan jujur dan bertannggung jawab.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian  mengenai  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya.    Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  dalam  lingkup  publik  atau privat.  Undang-Udang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memberikan  peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha,  atau  masyarakat.  Pemanfaatan  teknologi  harus  dilakukan  secara  baik, bijaksana, bertanggungjawab, efisien, dan efektif agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. penjelasan mengenai pihak-pihak penyelenggaraan transaksi elektronik secara privat diatur lebih lanjut pada Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu
a) Antara pelaku usaha, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha;
b) Antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen; dan
c) Antara pribadi, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak termasuk dalam kategori pelaku usaha atau konsumen.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan  transaksi  elektronik  secara  privat  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja, baik  pelaku  usaha,  konsumen,  maupun  pribadi.  Adanya  penyelenggaraan  transaksi elektronik secara privat, maka masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi secara lebih  mudah  dan  efisien  yang  salah  satunya  Transaksi  jual  beli  online  melalui marketplace facebook.
Pasal  20  Undang-Undang  Transaksi  dan  Sistem  elektronik  mengatur  mengenai kesepakatan dalam transaksi elektronik. Dinyatakan jika kecuali ditentukan lain oleh para  pihak,  transaksi  elektronik  terjadi  pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim Pengirim  telah  diterima  dan  disetujui  Penerima.  Sedangkan  Persetujuan  atas penawaran  Transaksi  Elektronik  harus  dilakukan  dengan  pernyataan  penerimaan secara elektronik. Pasal 20 Undang-Undang Indoemasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan  Pasal  1458  KUH  Perdata  yang  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  jual  beli sudah  lahir  sejak  para  pihak  sepakat  mengenai  benda  dan  harganya,  meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.
Pasal 49 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur  mengenai  kesepakatan  elektronik  secara  lebih  khusus.  Pasal  tersebut menegaskan jika transaksi elektronik terjadi saat tercapainya kesepakatan para pihak dan  jika  tidak  ditentukan  lain,  maka  kesepakatan  terjadi  ketika  penawaran  penjual telah diterima dan disetujui oleh pembeli. Kesepakatan elektronik sendiri dalam Pasal 49  Peraturan  Pemerintah  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik dilakukan  dengan  cara  pernyataan  persetujuan  dan  tindakan  penerimaan  atau pemakaian  objek  kesepakatan.  Disimpulkan  bahwa  kesepakatan  dalam  transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan  disetujui  Penerima.  Kesepakatan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pernyataan persetujuan atau tindakan penerimaan atau pemakaian objek kesepakatan.
Kesepakatan  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook  terjadi  ketika penjual mengirimkan penawaran barang dan pembeli menyetujui penawaran tersebut. Kesepakatan  dalam  marketplace  Facebook  terjadi  melalui  proses  negosiasi  antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak akan saling tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut  akan  mengikat  mereka.  Kesepakatan  dalam  transaksi  jual  beli  melalui Marketplace  Facebook  terjadi  melalui proses  negosiasi  antara  pembeli dan  penjual. Hal ini sependapat dengan Edmon Makarin yang menyatakan ketika kedua belah pihak saling  melakukan  tawar-menawar  untuk  mencapai  kesepakatan,  maka  kesepakatan yang nantinya tercapai akan mengikat mereka. Pembayaran sendiri merupakan salah satu  tahap  dalam  proses  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook.  Tahap pembayaran  ini  dilakukan  setelah  kedua  belah  pihak  telah  mencapai  kesepakatan. Dengan  melakukan  pembayaran,  pembeli  telah  menunjukan  penerimaan  terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
Pasal  20  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektroni,  Pasal  1458  KUH Perdata  dan  Pasal  49  Peraturan  Pemerintah  Penyelengaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik menjadi dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik jual beli melalui Marketplace  Facebook.  Dimana  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace Facebook,  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli  terjadi  pada  saat  penjual mengirimkan penawaran barang dan pembeli menyetujui penawaran tersebut. Dalam hal  ini,  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik  mengatur  kapan  suatu transaksi elektronik dianggap telah terjadi, yaitu pada saat penawaran transaksi yang dikirim  Penjual  telah  diterima  dan  disetujui  Pembeli.  Sedangkan  KUH  Perdata mengatur  secara  khusus  mengenai  kapan  suatu  perjanjian  jual  beli  dianggap  telah terjadi, yaitu pada saat para pihak sepakat mengenai benda dan harganya.
Kontrak  elektronik  adalah  perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  elektronik, sedangkan kontrak bentuk lainnya adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk selain elektronik.  Aturan  ini  mengakui  legalitas  transaksi  elektronik  dan  data  keuangan elektronik,  dalam  hal  itu  aturan  ini  memberikan  kepastian  hukum  kepada  transaksi pada alat elektronik. Hal ini sependapat Edmon Makarim mengenai transaksi jual beli
elektronik juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan perjanjian jual beli konvensional. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli konvensional, media yang digunakan adalah kertas, sedangkan pada transaksi jual beli elektronik, media yang digunakan adalah elektronik. Kesepakatan yang terjadi dalam  transaksi  jual  beli  elektronik  dapat  dianggap  sebagai  perjanjian  yang  sah, meskipun tidak dibuat secara tertulis. Dengan demikian, transaksi jual beli elektronik tetap  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  transaksi  jual  beli konvensional.
Meskipun  ketentuan  hukum  mengenai  perikatan  masih  berlaku  terlepas  dari media yang digunakan kertas atau elektronik, ada kesalahpahaman bahwa transaksi harus dalam bentuk tertulis dengan tanda tangan dan stempel. Meskipun dokumentasi fisik meningkatkan nilai bukti, namun hal ini tidak wajib untuk keabsahan hukum. Sama halnya dengan kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat ketika bertransaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan tanda tangan dan stempel. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa transaksi jual beli yang sah harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Anggapan ini keliru. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  perjanjian  tidak  selalu  harus  dibuat  secara  tertulis. Perjanjian  yang  tidak  dibuat  secara  tertulis  tetap  sah dan  memiliki  kekuatan hukum yang  sama  dengan  perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis.  Kesepakatan  yang  terjadi dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook  dapat  dianggap  sebagai perjanjian yang sah, meskipun tidak dibuat secara tertulis. Selain telah diatur dalam KUH  Perdata,  kesepakatan  elektronik  termasuk  kesepakatan  yang  terjadi  ketika terdapat transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook telah diatur mengenai kapan lahirnya  kesepakatan  antar  para  pihak  dan  diatur  lebih  lanjut  mengenai  legalitas kesepakatan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. PENYELASAIAN  SENGKETA  DALAM  TRANSAKSI  JUAL  BELI  MELALUI  APLIKASI FACEBOOK  DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG NOMOR  11 TAHUN  2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 9  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi Elektronik  mengatur mengenai
kewajiban  penyediaan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  oleh  pelaku  usaha. Pemberian  informasi  yang  tidak  lengkap  yang  berakibat  pada  kerugian  konsumen merupakan  bentuk  perbuatan  yang  dilarang  berdasarkan  Pasal  28  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu,  informasi  elektronik  dalam  kegiatan transaksi  elektronik  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  48  Peraturan  Pemerintah Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana  diatur  mengenai penyediaan informasi yang lengkap dan benar. Ketika salah satu pihak dalam traksaksi jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook  melakukan  wanprestasi,  maka  pihak  yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.
Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  mengatur  mengenai  pelaksanaan  perjanjian. Sementara,  Pasal  17  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur mengenai  kewajiban  para  pihak  dalam  transaksi  elektronik.  Pasal  ini  menyatakan bahwa  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  wajib  beritikad  baik  dalam melakukan  interaksi  dan/atau  penukaran  informasi  elektronik  selama  transaksi berlangsung. Itikad baik dalam hal ini berarti bahwa para pihak harus melaksanakan transaksi elektronik dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaran Sistem dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  mengenai  penyelenggaraan  transaksi  elektronik. Pasal  ini  menegaskan  bahwa  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  harus memperhatikan  itikad  baik.  Itikad  baik  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  penyelenggara transaksi elektronik harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Itikad baik merupakan suatu prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi elektronik. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, baik itu pelaku usaha, konsumen,  maupun penyelenggara  sistem  elektronik,  harus  melaksanakan  transaksi elektronik dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dapat saja  suatu  kontrak  dibuat  secara  sah,  dalam  arti  memenuhi  semua  syarat  sah perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata, tetapi  justru  dalam  pelaksanaannya dibelokan ke arah yang merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah dilaksanakan secara bertentangan.
Atas tidak terpenuhinya baik schuld maupun haftung dan tidak dilaksanakannnya
asas  itikad  baik  oleh  para  pihak  berakibat  pada  timbulnya  Wanprestasi  membawa konsekuensi  terhadap  timbulnya  hak  pihak  lain  yang  dirugikan.  Jika  debitur  tidak memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  prestasinya,  maka  hal  tersebut  juga  dapat diartikan sebagai wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak  yang  melakukan  wanprestasi.  Ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa  ganti  rugi materiil atau imateriil. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:
a) Kesengajaan;
b) Kelalaian; dan
c) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).
Mengenai  wanprestasi  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan, tidak  dengan  sendirinya  dia  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi  karena berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, diatur mengenai debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, yakni dengan dikeluarkannya akta lalai oleh kreditur. Dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai  dengan  kesepakatan,  maka  pihak  yang  dirugikan  harus  terlebih  dahulu mengeluarkan akta lalai kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Akta lalai adalah dokumen yang dibuat oleh kreditur untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook,  ketika terjadi  wanprestasi  pihak  yang  dirugikan  dapar  mengajukan  Pengaduan/laporan kepada  Facebook  sebagai  upaya  tuntuk  meminta  bantuan  kepada  Facebook  untuk menyelesaikan  permasalahan  wanprestasi  dan  menginformasikan  kepada  Facebook bahwa telah terjadi wanprestasi.
Bentuk  perlindungan  dalam  hukum  bagi  pihak  yang  dirugikan  adalah  adanya prinsip  perlindungan  pihak  yang  dirugikan.  Menurut  Munir  Fuady,  Ketika  salah  satu pihak  melanggar  perjanjian  (wanprestasi),  hukum  perjanjian  internasional memprioritaskan  perlindungan  terhadap  pihak  yang  dirugikan.  Perlindungan  ini mencakup hak-hak berikut bagi pihak yang dirugikan:
a) Hak untuk menolak pelaksanaan: Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk tidak memenuhi kinerja mereka sendiri atau kinerja lebih lanjut di bawah perjanjian.
b) Hak untuk menolak penerimaan: Pihak yang dirugikan dapat menolak upaya apa pun dari pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.
c) Hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi:  Jika  pihak  yang  dirugikan  telah  memenuhi bagian mereka dari perjanjian, mereka memiliki hak untuk dikembalikan ke posisi semula  sebelum  perjanjian.  Hal  ini  dapat  berupa  pemulihan  kerugian  atau kerusakan yang terjadi akibat wanprestasi.
Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian dalam jual beli melalui marketplace  facebook,  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  bertanggung  jawab  atas perbuatannya. Sebuah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki konsekuensi hukum yang sama, menurut Pasal 1365 KUHPerdata.  Orang  yang  melakukan  pelanggaran  harus  bertanggung  jawab  dan mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Maka dalam hal itu aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen Indonesia yang mana Perlindungan Konsumen masih perlu diperhatikan sehingga pemerintah dan lembaga lainnya dapat melindungi konsumen  supaya  tidak  dirugikan  Selain  itu,  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pembeli harus melakukan segala upaya untuk  memastikan  kepastian  hukum.  Pihak  tersebut  memiliki  hak  untuk  menuntut ganti rugi jika mereka mengalami kerugian, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.
Permasalahan transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook dapat ditinjau dari Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan. Pembeli dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook merupakan konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Oleh karena itu, pembeli berhak untuk mendapatkan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Lebih  lanjut  lagi  dalam  Pasal  3  ayat  (4)  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Ketentuan tersebut dapat diterapkan
dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook.  Pembeli  berhak  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  mengenai  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  oleh penjual. Pembeli juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai  barang  atau  jasa  tersebut.  Sehingga  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  juga  dapat  dijadikan  payung  hukum  dalam  melindungi  kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook.
Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen lewat media online, dalam hal ini  Marketplace  Facebook,  harus  disertai  dengan  infromasi  yang  jelas  agar  tidak memanipulasi  pembeli.  Informasi  ini  diperlukan agar  seorang  pembeli  tidak  merasa bingung  dengan  produk  yang  ditawarkan  kepadanya.  Ketika  pembeli  mendapati kuantitas atau kualitas produk atau layanan yang diterimannya kurang seseuai dengan promosi yang diposting di marketplace facebook, maka pembeli yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi. Menurut Aulia Muthiah, sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha pada umumnya didassarkan pada hal-hal yang tidak dikehendaki bahkan tidak diduga oleh konsumen sebelumnya. Dari berbagai macam penyebab timbulnya sengketa, dapat berasal dari dua hal yaitu: pertama, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban  hukumnya  sebagaimana  diatur  di  dalam  undang-undang.  Kedua,  pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian.
Kesepakatan  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook  sering  dianggap sepele  karena  kesepakatan  tersebut  terjadi  melalui  internet  dan  tidak  dituangkan dalam  perjanjian  jual  beli  secara  tertulis.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  pihak  yang dirugikan  merasa  tidak  adanya  keabsahan  dalam  kesepakatan  mereka  sehingga enggan untuk melaporkan kerugiannya. Faktor yang dapat menyebabkan pihak yang dirugikan merasa tidak adanya keabsahan dalam kesepakatan mereka, yaitu:
a) Kesepakatan tersebut terjadi melalui internet, sehingga sulit untuk membuktikan adanya kesepakatan tersebut;
b) Kesepakatan  tersebut  tidak  dituangkan  dalam  perjanjian  jual  beli  secara  tertulis, sehingga sulit untuk membuktikan isi kesepakatan tersebut; dan
c) Pihak yang dirugikan merasa bahwa kerugian yang dialaminya tidak terlalu besar, sehingga tidak worth it untuk melapor.
Sebagaimana  sengketa  pada  umumnya,  sengketa  konsumen  harus  diselesaikan sehingga  tercipta  hubungan  baik  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Sehingga masing-masing  pihak  dapat  mendapatkan  kembali  hak-hak  mereka.  Penyelesaian masalah  secara  hukum  memberikan  kenyamanan  terhadap  kedua  belah  pihak  agar hak-hak  kedua  belah  pihak  dapat  terlaksana  dengan  baik  dengan  begiku  keadilan dapat  dirasakan  baik  oleh  penjual  dan  pembeli.  Sengketa  konsumen  harus diselesaikan secara adil dan transparan agar kedua belah pihak dapat mendapatkan kembali  hak-hak  mereka.  Penyelesaian  masalah  secara  hukum  memberikan kenyamanan  terhadap  kedua  belah  pihak  agar  hak-hak  kedua  belah  pihak  dapat terlaksana  dengan  baik  sehingga  keadilan  dapat  dirasakan  baik  oleh  penjual  dan pembeli. Penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook yang baik tentu akan menjamin hubungan baik antara penjual dan pembeli. Hal ini tentu akan menguntungkan kedua belah pihak karena dalam jual beli secara elektronik  semakin  banyak  relasi  maka  semakin  banyak  pula  keuntungan  dan kemanfaatan yang diperoleh penjual dan pembeli. Sehingga penting bagi penjual dan pembeli untuk memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing dalam transaksi jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook.  Selain  itu,  penting  juga  bagi  penjual  dan pembeli  untuk  menyelesaikan  permasalahan  secara  damai  dan  kekeluargaan  jika memungkinkan.
Salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui jalur non litigasi  yaitu  melalui  forum  musyawarah  antara  penjual  dan  pembeli  yang  untuk mencapai  kesepakatan  hal  ini,  berdasarkan  Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menerangkan jika penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan  baik  melalui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  berdasarkan  pilihan sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Pasal  39  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  juga  mengatur  hal  yang  sama,  yaitu  bahwa  gugatan  perdata dalam sengketa atas kegiatan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  selain  penyelesaian  gugatan  perdata  para  pihak  dapat menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa alternatif  lainnya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  penyelesaian  sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur non
litigasi  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  melalui  forum musyawarah  antara  penjual  dan  pembeli.  Forum  musyawarah  ini  dapat diselenggarakan  oleh  lembaga-lembaga  perlindungan  konsumen,  seperti  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat  (LPKSM).  Forum  musyawarah  merupakan  salah  satu  alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang paling efektif dan efisien. Hal ini karena forum musyawarah dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mufakat.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  jalur  non  litigasi  merupakan  upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan sedangkan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui forum musyawarah antara penjual dan pembeli yang untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, jika merujuk pada permasalahan dalam transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook,  diusahakan  menggunakan penyelesaian  damai  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Ketika  upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 39  Undang-Undang  Informasi  dan  Transakasi  Elektronik  tersebut  memungkinkan penjual  dan  pembeli  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook  untuk langsung bernegosiasi sehingga sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak saja dengan jalan damai. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  melalui  negosiasi.  Negosiasi merupakan  proses  perundingan  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  mencapai kesepakatan. Negosiasi dalam transaksi jual beli melalui marketplace facbook dapat dilakukan antara penjual dan pembeli untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Negosiasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  penuntutan  penggantian  kerugian  kepada pihak  yang  melakukan  wanprestasi.  Pihak  yang  dirugikan  dapat  mengubungi  pihak yang  melakukan  wanprestasi  dan  jelaskan  permasalahan  yang  terjadi  dan menawarkan penyelesaian sengketa secara damai, misalnya dengan cara penuntutan penggantian kerugian.
Pergantian  kerugian  ini  juga  dipertegas  dalam  Pasal  19  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang konsumen dapat secara langsung menghubungi pelaku usaha untuk meminta ganti kerugian. Konsumen memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan pendapat tersbut, ketika merujuk pada sengketa konsumen dalam transaksi elektronik, Pasal 48 ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik memberikan kewajiban pada penjual/pelaku usaha untuk memberikan jangka waktu pengembalian barang yang diterima pembeli/konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan. Jangka waktu pengembalian barang tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Ketika konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada  penjual/pelaku  usaha.  Tuntutan  ganti  rugi  tersebut  dapat  diajukan  dalam waktu 7 hari sejak konsumen mengetahui adanya kerugian. Namun, jika jangka waktu pengembalian  barang  yang  dicantumkan dalam perjanjian  atau  kesepakatan  antara penjual dan pembeli dapat berbeda dari jangka waktu 7 hari yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika jangka waktu pengembalian barang yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  atau  kesepakatan  lebih  lama  dari  7  hari,  maka konsumen harus mengajukan tuntutan ganti rugi dalam jangka waktu tersebut.    Hal ini  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  jual  beli  melalui Marketplace Facebook bisa diselesaikan secara sederhana tanpa melalui pemeriksaan yang  mendalam,  asalkan  tercapai  kesepakatan  antar  para  pihak  yang  bersengketa. Penyelesaian sengketa secara sederhana tanpa melalui pemeriksaan yang mendalam ini dapat dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan antara penjual dan pembeli  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai.  Negosiasi  dapat  dilakukan dengan  cara  penuntutan  penggantian  kerugian  kepada  pihak  yang  melakukan wanprestasi.  Ketika  berhasil,  maka  kedua  belah  pihak  akan  mencapai  kesepakatan mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Sedangkan jika tidak, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pilihan  bentuk  kerugian  apa  yang  diderita  bergantung  pada  kerugian  yang sungguh-sungguh diderita konsumen dan disessuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara konsumen dengan pelaku usaha, pergantian kerugian secara langsung ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan bentuk ganti kerugian yang diderita pembeli dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook dapat berupa pengembalian  dana  dan  penggantian  barang.  Pilihan  tersebut  dapat  disesuaikan dengan  kerugian  yang  sungguh-sungguh  diderita  konsumen.  Misalnya,  jika  pembeli tidak  menerima  barang  yang  sesuai  dengan  pesanannya,  maka  pembeli  dapat meminta  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  yang  sejenis  atau  setara nilainya.  Selain  itu,  pilihan  bentuk  ganti  kerugian  tersebut  juga  dapat  disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara konsumen dengan pelaku usaha. Merujuk pada  Tuntutan  ganti  kerugian  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yang  mengatur  mengenai  sengketa  konsumen  menurut  pasal  ini  harus benar-benar  murni  kesalahan  penjual,  bukan  atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh pembeli.  Namun,  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tetap memberikan  kesempatan  pada  penjual  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  bukan penyebab  kerugian  yang  diderita  oleh  pembeli.  Jika  berhasil  membuktikan,  penjual tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian karena penjual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pembeli jika kerugian tersebut bukan  disebabkan  oleh  kesalahannya.  Namun,  jika  penjual  terbukti  bersalah menyebabkan kerugian yang diderita oleh pembeli, maka penjual wajib memberikan ganti  kerugian.  Ganti  kerugian  tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan.
Penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Litigasi berasal dari bahasa inggris ”litigation” yang artinya pengadilan. Tugas dari pengadilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan (constitutive) yang seadil-adilnya. Sengketa antara pembeli  dengan  penjual  pada  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook biasanya terkait penjual sebagai pemilik produk dengan konsumen sebagai pemakai produk. Sengketa-sengketa tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam
transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook.  Jika  pembeli  mengalami  kerugian dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook,  maka  pembeli  dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan  Negeri  yang  berwenang.Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jalur  litigasi merupakan  pilihan  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  sengketa  transaksi  jual  beli melalui Marketplace Facebook jika upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi tidak berhasil.  Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  Marketplace Facebook,  yaitu  seringnya  terjadi  pengaduan  dari  pengguna  atas  transaksi  jual  beli yang  mereka  lakukan,  tetapi  pihak  yang  dirugikan  ini  tidak  mengetahui  bagaimana cara  kerugian  yang  dideritanya  dapat  diganti,  hal  ini  disebabkan  karena  mereka meragukan  keabsahan  kesepakatan  yang  terjadi  dengan  penjual  di  Marketplace Facebook.  Selain  itu,  pihak  yang  dirugikan  juga  tidak  mengetahui  ke  mana  harus mengadukan  permasalahan  yang  sedang  mereka  alami.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  perlu  dilakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  melalui Marketplace  Facebook.  Selain  itu,  perlu  juga  dibentuk  mekanisme  penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengajukan  gugatan  ganti  rugi  jika  mengalami  kerugian  dalam  transaksi  jual  beli melalui Marketplace Facebook.
Pasal  48  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  upaya penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dapat  diselesaikan  melalui pengadilan.  Sengketa  konsumen  lebih  diarahkan  kepada  sengketa  perdata,    yang dipertegas  dengan  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, tetapi tanggung jawab pidana juga tidak dapat dihapuskan. Hal ini secara jelas  disebutkan  pada  Pasal  45  Undang-Undang  Perlindunngan  Konsumen  yang menyatakan  tidak  menghilangkan  tanggungjawab  pidana.  Mengutip  Aulia  Muthiah, yang  menerangkan  dalam  hukum  acara  perdata  dikenal  asas  "hakim  bersifat menunggu" yang artinya bahwa inisiatif yang berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan.  Dalam  sengketa  konsumen,  pihak  yang  berkepentingan  diatur mengenai  pihak  yang  berkepentingan  tersebut  dalam  Pasal  46  Undnag-Undang Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  46  tersebut,  pembeli
dalam  transaksi  jual  beli  melalui  Marketplace  Facebook  merupakan  salah  satunya, yaitu konsumen yang dirugikan. Sedangkan dalam pihak tergugat dalam permasalahan ini  adalah  penjual  pada  Marketplace  Facebook.  Berdasarkan  asas  “hakim  bersifat menunggu”,  maka pembeli  yang  dirugikan  dalam  transaksi  jual  beli  melalui Marketplace Facebook harus mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

## KESIMPULAN
Kesalahpahaman umum bahwa kontrak tertulis adalah wajib untuk penjualan dan pembelian yang sah adalah tidak benar dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook.  Baik  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  maupun  Pasal  46 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa  perjanjian  lisan  juga  sah  dan  mengikat  secara  hukum.  Hal  ini  berlaku  untuk perjanjian pembelian yang dilakukan melalui Facebook Marketplace, meskipun tidak tertulis. Perjanjian elektronik diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur  lebih  lanjut  oleh  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang menetapkan  kapan  perjanjian  tersebut  berlaku  dan  menegaskan  keabsahan hukumnya.
Terdapat  dua  pilihan  untuk  menyelesaikan  sengketa  pada  transaksi  jual    beli melalui  Markeplace  Facebook,  yaitu  litigasi  (pengadilan)  dan  non-litigasi  (di  luar pengadilan).  Pasal  45(2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Pasal  39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui hal ini. Jalur non-litigasi menawarkan  metode  alternatif,  termasuk  forum  musyawarah  yang  difasilitasi  oleh lembaga  perlindungan  konsumen  seperti  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Forum- forum ini menyediakan lingkungan yang damai dan konsensual untuk menyelesaikan sengketa, dan sering kali terbukti lebih efektif dan efisien daripada litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fauzan. Perbedaan antara jual beli dan riba . Solo: Attibian, 2002. Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Barkatullah,  Abdul  Halim. Hukum  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia  (Sebagai  Pedoman dalam  Menghadapi  Era  Digital  Bisnis  e-Commerce  di  Indonesia) .  Bandung:  Nusa Media, 2017.
Dewi, M.N.K. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online . Makassar: Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur, 2017.
Dewi, Shinta. Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Dalam E-Commerce. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
Fuady, Munir. Hukum Kontrak: Buku Kesatu . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Hariri,  Wawan  Muhwan. Hukum  Perikatan  Dilengkapi  Hukum  Perikatan  Dalam  Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan . Bandung: Pustaka Setia. 2011.. Hasan,  M.  Ali. Berbagai  macam  transaksi  dalam  Islam  (Fiqih  Muamalah) .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003.
Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontra  Komersil . Jakarta: Kencana, 2010.
Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, 2008.
Indrajit,  Richardus  Eko. Electronic  Commerce  Strategi  dan  Konsep  Bisnis  di  Dunia  Maya . Jakarta: Aptikom, 2002.
Iskandar,  Dendy  Satiyawan. Pertanggungjawaban  Perdata  Konsumen  Terhadap  Pelaku Usaha  Jual  Beli  Online  Di  Marketplace  Secara  Cash  On  Delivery  (Cod) .  Universitas Langlangbuana, 2021.
Isnaeni, Moch. Perjanjian Jual Beli . Bandung: Refika Aditama. 2006.
Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cetakan Pertama . Jakarta: Kencana, 2014. Meliala, Djaja S. Hukum Perjanjian Khusus . Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012. Miru,  Ahmadi. Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandar  Lampung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2017.
Muljadi, Kartini, dan Dkk. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Pertama . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Muthiah,  Aulia. Hukum  Perlindungan  Konsumen : Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah . Yogyakarta: Pustaka Baru. 2018.
Nugroho,  Adi. E-Commerce  Memahami  Perdagangan  Modern  di  Dunia  Maya .  Bandung: Informatika, 2008.
Partodiharjo,  Soemarno. Tanya  Jawab  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009. Prodjodikiro, R.Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian . Bandung: Mandar Maju, 2011.
Purbo, Onno W, dan Dkk. Mengenal E-commerce . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001. R. Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 1979.
Raditio, Resa. Aspek Hukum    Transaksi Elektronik . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia . Jakarta: Buku Kita, 2009.
Rahmawati, Intan Nur. Win-win solution sengketa konsumen . Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2014.
Romli, M., dan Dkk. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online . Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
Sadiman,  Arif  S. Media  pendidikan,  pengertian.  pengembangan,  dan  pemanfaatan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Satrio, J. Hukum Perikatan (Perikatan pada umunya) . Bandung: Alumni, 1999. Serfiani,  Citra  Yustisia. Buku  Pintar  Bisnis  Online  dan  Transaksi  Elektronik .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Sjahputra, Imam. Problematika Hukum Internet Indonesia . Jakarta: Prehalindo. 2002.
Soerjono Soekanto dan Dkk. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali, 1985.
Subekti, R. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 1979.
Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa. 1991.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. 1984.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Suseno,  Wahyu  Hanggoro. Kontrak  Perdagangan  Melalui  Internet  ditinjau  dari  Hukum Prjanjian . Surakarta: Visi Media, Surakarta, 2008.
Syamsudin Meliala, A. Qirom. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya . Yogyakarta: Liberty, 1985
Widjaya, Gunawan. Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik.
B. Lain Lain
Ardiansyah, Raihan. "Transaksi Jual Beli Skin Game Steam Melalui Group Facebook Dalam Perspektif Hukum Kontrak", - ACTA DIURAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, (Juni 2023).
Farida Arianty, Aminullah, dan Erna Fitriatun, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  Facebook  di  Kota  Mataram”, -  Jihad:  Jurnal  Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 4 No. 2, (September 2022).
Hakiki, Aditya Ayu. ‘‘Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online’’ - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 1. No. 1 (2017).
Ibrahim, Muhammad Yusuf. ‘‘Perjanjian Jual Beli melalui E -Commerce Berdasarkan Pasal 1230 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata’’ Jurnal Ilmiah: FENOMENA, Volume XIV, No. 2, (November 2016).
Mamesah, Madeline. ‘‘Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online’’ - Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol. X, No. 1, (Januari 2022).
Nento,  Ficky.  ‘‘Tinjauan  Hukum  Hapusnya  Perikatan  Jual  Beli  Barang  Menurut  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata’’ - Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol. 5 No. 6 (2016): Lex Crimen.
Riswandi,  Budi  Agus  ‘‘Aspek  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam  Sistem  Pembayaran Internet’’ – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum: UII, Vol. 8, No. 16, (Juli 2001).
Sitorus, Daniel Alfredo. ‘‘Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E -Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata’’ - Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya    Yogyakarta, Vol 1. No. 2 (2015).
https://apjii.or.id/survei