Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN

## I Putu Harry Suandana Putra, Ni Putu Yuliana Kemalasari
Universitas Bali Internasional, Bali, Indonesia putuharry@gmail.com, putuyuliana@gmail.com

## Abstract
Article 14 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice states that the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) is the body authorized to determine whether doctors and dentists have made mistakes in the application of medical and dental disciplines and  to  impose  sanctions.  This  provision  indicates  that  any  medical  dispute  appears  to  be resolved  through  the  Indonesian  Medical  Discipline  Honorary  Committee.  However,  the current medical dispute settlement through MKDKI is not in accordance with the principle of impartiality, as seen from the process of resolving medical disputes which takes a long time and may not necessarily be executed, including whether the applicant/patient won the case in the  Indonesian  Medical  Discipline  Honorary  Council  (MKDKI)  session.  What  is  the  legal certainty  of  equitable  medical  dispute  resolution?  And  how  to  realize  a  just  MKDKI decision? The research method is carried out in a normative juridical manner. The results of the  study  show  that  justice  can  be  obtained  through  civil  lawsuits,  either  unlawful  acts  or defaults  on  the  implementation  of  therapeutic  agreements  between  patients  and  doctors  in district  courts.  Legal  certainty  will  be  realized  if  medical  dispute  resolution  arrangements are formed. Meanwhile, the applicant/patient in resolving medical disputes using the MKDKI mechanism, in this case between the patient and the doctor, has not received justice because the  MKDKI  decision  does  not  contain  an  unlawful  act  clause,  but  rather  the  application  of medical science to patients.

## Keywords: dispute resolution, medical, justice
 Alamat korespondensi Universitas Bali Internasional, Bali, Indonesia putuharry@gmail.com
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Secara konstitusional, pelayanan kesehatan telah ditetapkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan:  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Selanjutnya, dalam  Pasal  34  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 berbunyi:  “Negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak”  (UUD  NRI,  1945).  Kedua  pasal  tersebut mengejawantahkan asas keadilan dan keadaban kemanusiaan serta norma keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Pemberian  pelayanan  kesehatan  terkait  dengan  nilai-nilai penghormatan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia, dan penetapan hak atas akses pelayanan kesehatan merupakan perwujudan dari terciptanya norma keadilan sosial yang adil. Pelayanan kesehatan diberikan secara bertanggung jawab, aman, bermutu tinggi, merata dan tidak  diskriminatif  (Rusyad,  2018).  Pemerintah  wajib  menetapkan  standar  mutu  pelayanan kesehatan yang diawasi oleh pemerintah. Namun, upaya mewujudkan kesehatan sering sekali menimbulkan  persoalan  hukum  antara  rumah  sakit,  tenaga  medis  dan  tenaga  Kesehatan (Situmorang, 2021).
Dapat  dilihat bahwa dasar hukum  pengaturan hukum  medis terdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, beberapa Pasal dalam Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  beberapa  Pasal  dalam  Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Menurut Agus Sutarman, Dokter Spesialis Bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, tujuan dari pengaturan praktik kedokteran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 3, yaitu:
1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh  dokter dan dokter gigi; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Kepastian hukum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a. Bagi  masyarakat/pasien  berupa  kepastian  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam  menerima pelayanan dan juga asuhan kesehatan.
b. Bagi dokter atau dokter gigi berupa kepastian tentang hak, kewajiban, dan kewenangan dalam menjalankan praktik kedokteran (Situmorang, 2020).
Dalam konsep kesehatan dapat dibedakan dari tindakan. Tindakan merupakan wujud nyata sebagai bagian dari pengobatan atau perawatan medis. Berdasarkan pengertian tersebut maka  termasuk  semua  aspek  pelayanan  medis  yaitu  bentuk  dan  tata  cara  serta  alat  untuk memperoleh  data  medis  dalam  pemeriksaan,  penggunaan  data  medis,  metode  atau  prosedur dan  formulir  serta  alat  terapi  dalam  diagnosis,  dan  bahkan  perilaku  setelah  Tindakan pengobatan  terapeutik.  Kondisi  lain  dalam  hal  ini  adalah  siapa  yang  dirawat  oleh  dokter (Situmorang, 2020).
Segala tindakan dalam pelayanan medis tersebut  dapat  salah (sengaja  atau lalai) dan apabila  dilakukan  secara  tidak  wajar  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  malpraktik  medik (medis).  Sebagai  contoh,  kasus  malapraktik  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit  Medika  Permata Hijau  Jakarta  dalam  Putusan  No.625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.  Jo  Putusan  No. 614/PDT/2016/PT.DKI  Jo  Putusan  No.  42K/Pdt/2018  Jo  Putusan  Penetapan  No.  19/2020 Eks. Jo No. 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. Kronologis kasusnya: Penggugat I dan Penggugat II (1. Oti  Puspa Dewi;  2. Muhammad Yunus selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Penggugat)  adalah  orang  tua  kandung  dari  pasien  yang  bernama  Raihan  Alyusti  Pariwesi yang  saat  terjadinya  malapraktik  berumur  (dua  belas)  tahun  melawan  1.  dr.  Elizabet  A.P (Tergugat  I);  2.  dr.  Aurizan  Daryan  Karim,  SP.  B  (Tergugat  II);  3.  Rumah  Sakit  Medika
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Permata  Hijau  (Tergugat  III);  4.  PT.  Khidmat  Perawatan  Jasa  Medika  (Tergugat  IV).  Anak Penggugat  pernah  mendapat  dan  menjalani  perawatan  di  tempat  Tergugat  III  yaitu  sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 2 November 2012 karena diagnosa awal dari  Tergugat  II  yang  menyatakan  anak  Para  Penggugat  (pasien  Raihan  Alyusti  Pariwesi) mengalami  sakit  usus  buntu  dan  harus  segera  di  operasi,  yang  pada  akhirnya  justru  pasien Raihan  Alyusti  Pariwesi  mengalami  kebutaan  dan  kelumpuhan  total  setelah  menjalani operasi. Terdapat pula putusan pelanggaran disiplin kedokteran sebagaimana terdapat dalam Putusan  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  Atas  Pengaduan  Nomor 03/P/MKDKI/I/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin (Situmorang, 2020).
Malapraktik  dalam  bahasa  Inggris  disebut “malpractice” yang  berarti “wrongdoing” atau “neglect of duty” . Dalam Coughlin’s Dictionary of Law terdapat perumusan malpractice yang dikaitkan dengan kesalahan profesi, sebagai berikut:
“Malpractice is Profesional misconduct on the part of a profesional person, such as a physician, dentist, veterinarian. Malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack  of  skill  or  fidelity  in  the  performance  of  profesional  duties;  intentional wrongdoing; or illegal unethical practice.”
Dalam  pengertian  umum,  penyimpangan  adalah  perilaku  jahat  atau  buruk  yang  tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh industri. Dari sudut pandang pasien yang dirugikan, itu termasuk kesalahan diagnosis, kesalahan diagnosis selama operasi dan setelah perawatan. Malpraktek  dapat  terjadi  tidak  hanya  selama  pelaksanaan  prosedur,  tetapi  juga  sejak diagnosis diberikan, setelah pengobatan diberikan, dan sampai pasien pulih.
Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa:  Malpraktik adalah setiap sikap/perilaku yang salah, kurangnya keterampilan dalam tindakan yang tidak masuk akal. Istilah ini biasa digunakan  dalam  perilaku  dokter,  advokat,  dan  akuntan.  Kegagalan  untuk  memberikan layanan  profesional,  dan  kegagalan  rekan-rekan  biasa  dalam  masyarakat  untuk  memberikan layanan  profesional  pada  tingkat  keterampilan  dan  kecerdasan  yang  wajar,  yang mengakibatkan  cedera,  kehilangan,  atau  cedera  pada  penerima  layanan  yang  memercayai mereka, termasuk kesalahan profesional, kurangnya tanggung jawab yang tidak semestinya. keterampilan,  pelanggaran  profesi  atau  kewajiban  hukum,  praktik  yang  sangat  buruk, perilaku ilegal atau tidak etis (Ilyas, 2014).
Sementara  itu,  menurut  Anny  Isfandyarie  malapraktik  medis  adalah  Dokter menyalahgunakan  pengetahuan  dan  tingkat  keterampilan  yang  tidak  memenuhi  standar profesional,  yang  mengakibatkan  cedera  pasien  atau  cacat  fisik  atau  bahkan  kematian (Isfandyarie, 2005).
Saat  ini  yang  menjadi  masalah  adalah  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  medis  belum memenuhi  asas  keadilan,  hal  ini  dapat  dilhat  dalam  prosesnya  penyelesaian  sengketa  medis membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  dan  belum  tentu  putusannya  dapat  dieksekusi, termasuk  jika  penggugat/pemohon/pasien  menang  di  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Teori Keadilan
Keadilan  dalam  konsepsi  Luypen  lebih  merupakan  sikap,  yaitu  sikap  keadilan.  Oleh karena  itu,  ia  merumuskan  keadilan  sebagai  sikap  yang  menghargai  tugas  dan  kewajiban memelihara  dan  mengembangkan  manusia.  Tanpa  sikap  ini,  kehidupan  bersama  di  antara manusia  tidak  dapat  dibangun  secara  normal.  Apa  yang  memajukan  umat  manusia  adalah adil, dan apa yang melawan umat manusia adalah tidak adil.
Luypen berpendapat bahwa hari ini, dan terutama setelah Perang Dunia II, terganggu oleh  kurangnya  dasar  kritis  dan  norma  untuk  pengaturan  hidup  bersama.  Sistem  hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memang ada, tetapi keberadaannya tidak cukup untuk menjamin aturan hidup bersama yang baik.  Luypen  menjelaskan  hal  ini  dengan  mengutip  pengalamannya  di  bawah  rezim  Nazi. Rezim membenarkan semua pelanggaran karena landasan normatif kunci dari sistem hukum negara  tidak  diterima.  Seluruh  sistem  hukum  dianggap  sah,  terlepas  dari  isinya  (Susanto, 2007).
Padahal,  menurut  Luypen,  norma-norma  keadilan  sudah  dianggap  sebagai  bagian yang tak terpisahkan dari hukum sejak zaman dahulu. Hukum alam, yang ditemukan di antara para filsuf Yunani, abad pertengahan dan modern, hanyalah sebuah gagasan bahwa manusia harus bertindak sesuai dengan norma-norma keadilan. Hukum alam mengakui bahwa hak dan kewajiban  setiap  manusia  tidak  dapat  dicabut  atau  diubah.  Jika  suatu  undang-undang  yang dibuat  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  ini,  maka  undang-undang  tersebut  tidak adil dan tidak dapat diterapkan sebagai undang-undang (Friedrich, 2004).
Sementara  itu,  keadilan  menurut  Teguh  Prasetyo,  dari  perspektif  Keadilan Bermartabat menangkap, menggambarkan, dan terutama menjelaskan bagaimana keberadaan hukum  mengatasi  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  atau  ketidakadilan.  Keadilan  yang bermartabat  bukanlah  konsep  keadilan  yang  sampai  sekarang  sangat  umum  dipahami, Keadilan  yang  bermartabat  adalah  teori  hukum  tentang  bagaimana  seharusnyan  hukum memuat  nilai  nilai  adil.  Sebagai  teori  hukum  baru,  peran  keadilan  martabat  adalah  untuk menjelaskan dan membuktikan suatu sistem hukum yang efektif, yang berbeda dengan teori- teori  barat  yang  telah  disebutkan  selama  ini.  Teori  Keadilan  Bermartabat  menjelaskan  dan membenarkan sistem hukum melalui anggapan bahwa hukum itu ada dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau jiwa rakyat (Prasetyo, 2016).

## 2. Tenaga Medis
Freed  Ameln  berpendapat  hukum  medis  itu  adalah  hukum  kedokteran.  Sementara hukum kesehatan berbeda dengan hukum kedokteran/medis. Objek hukum kesehatan adalah pelayanan  kesehatan,  maka  objek  hukum  kedokteran  adalah  pelayanan  medis.  Hukum kedokteran  merupakan  bagian  terpenting  dari  hukum  kesehatan  dan  mencakup  ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan  langsung  dengan  pelayanan  medis.  Oleh  karena  itu,  hukum kedokteran merupakan pengertian sempit dari hukum kesehatan (Ameln, 1991).
Sanitasi  lingkungan,  seperti  pencemaran  air,  udara  dan  tanah,  termasuk  dalam pelayanan  kesehatan . Jadi,  termasuk  hukum  kesehatan.    Hukum  kedokteran  dapat  dibagi menjadi:
a. Dalam  arti  luas,  hukum  kedokteran  mengacu  pada  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan pelayanan medis, baik itu dokter maupun dokter gigi.
b. Artz  Recht  (Jerman)  dalam  arti  sempit  adalah  bagian  dari  hukum  kedokteran,  yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan hanya satu praktik kedokteran, seperti transplantasi organ jantung.
Karena  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran  yang  sangat  pesat, maka  sangat  dibutuhkan  hukum  kedokteran/kedokteran  yang  dapat  berdampak  positif maupun  negatif.  Dampak  pesatnya  perkembangan  teknologi  di  bidang  medis,  khususnya bidang hukum, merupakan risiko.
Tenaga  medis  merupakan  mitra  bagi  tenaga  kesehatan.  Seperti  telah  diuraikan  di  atas tenaga medis itu adalah dokter dan dokter gigi sementara tenaga kesehatan meliputi apoteker, perawat, ahli rontgen dan lain sebagainya.
Selain  itu  menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  dengan  mengacu  berbagai  definisi  atau pengertian  mengenai “Medical  Malpractice ”  atau “Medical  Negligence” ,  definisi “Malapraktik  Tenaga  Medis”  atau  “Tindak  Kelalaian  Tenaga  Medis”  adalah:  Malapraktik Tenaga Medis adalah perilaku Tenaga Medis (dokter) berupa “Tindakan Medis” yang karena kesengajaan  atau  kelalaiannya  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  langkah-langkah  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ditentukan dalam “Standar Prosedur Operasional Medis” yang berlaku bagi jenis “Tindakan Medis”  yang  dilakukannya  atau  membiarkan  pasien  tidak  mendapatkan  “Tindakan  Medis” apapun  yang  telah  menjadi  kewajibannya  berdasarkan  “Perjanjian  Terapeutik”  dan pelaksanaan “Tindakan Medis” dilakukan karena kelalaiannya atau perilaku pembiaran yang dilakukan oleh Tenaga  Medis  (dokter) tersebut  secara langsung telah mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian (Sjahdeini, 2020).

## 3. Hubungan Tenaga Medis dan Pasien
Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  telah  terjadi  sejak  dahulu  (zaman Yunani  kuno),  dokter  sebagai  seorang  yang  memberikan  pengobatan  terhadap  orang  yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas  kepercayaan  dari  pasien  terhadap  dokter  yang  disebut  dengan  transaksi  terapeutik (Astuti, 2003).
Transaksi  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dan  pasien  berupa  hubungan hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Objek  dari  perjanjian  ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien (Nasution, 2009).
Hubungan  hukum  ini  bersumber  pada  kepercayaan  pasien  terhadap  dokter  sehingga pasien  bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan  medis (informed  consent) ,  yaitu  pasien setuju  untuk  menerima  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap  dirinya.  Hal  itu dilakukan setelah dia mendapat informasi dari dokternya tentang langkah medis yang bisa dia ambil  untuk  membantunya,  termasuk  mendapatkan  informasi  tentang  risiko  yang  mungkin terjadi.  Di  Indonesia, informed  consent dalam  pelayanan  kesehatan  telah  dibenarkan  secara hukum  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  3.  585/Menkes/1989. Meskipun  pelaksanaan  pemberian  informasi  dan  persetujuan  pada  kenyataannya  tidak sesederhana  yang  dibayangkan,  setidaknya  hal  ini  diatur  oleh  undang-undang,  sehingga kedua belah pihak mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan hukum.
Hubungan  dokter-pasien  yang  berlangsung  seperti  ini  merupakan  salah  satu  ciri perjanjian  terapeutik,  yang  berbeda  dengan  perjanjian  biasa  menurut  KUH  Perdata.  Alasan lain  dari  hubungan  pasien-dokter  adalah  karena  kondisi  pasien  yang  sangat  mendesak sehingga  memerlukan  pertolongan  medis  segera,  misalnya  karena  kecelakaan  lalu  lintas, bencana  alam,  atau  kondisi  lain  yang  membuat  kondisi  pasien  kritis,  sehingga  menyulitkan pasien  dokter  yang  hadir  untuk  menentukan  keinginan  pasien.  Dalam  hal  ini,  dokter  segera melakukan apa yang disebut zaakwaarneming menurut Pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu bentuk  hubungan hukum  yang timbul dari “persetujuan suatu  tindakan medis” sebelumnya, tetapi karena keadaan yang sudah dekat atau darurat. Dari hubungan dokter-pasien disepakati untuk melakukan sesuatu menurut ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata. Bagi dokter, berarti ia bersedia melakukan yang terbaik  untuk  memenuhi  syarat-syarat perjanjian, yaitu mengobati atau menyembuhkan pasien. Sedangkan pasien wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dokter, termasuk memberikan penggantian biaya pelayanan.
Adapun  hak-hak  pasien  di  atas  dikuatkan  lagi  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  di  mana  penulis  merangkum  penjabaran  dari  hak- hak pasien dalam Pasal 52 sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup, hak untuk memiliki tubuh sendiri, dan hak untuk mati secara wajar.
b. Hak atas perawatan medis yang manusiawi sesuai dengan standar industri medis.
c. Hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  tentang  diagnosis  dan  pengobatan  dari  dokter  yang merawat.
d. Hak untuk menolak diagnosis dan prosedur pengobatan yang direncanakan, atau bahkan menarik diri dari kontrak pengobatan.
e. Memperoleh  penjelasan  tentang  penelitian  kedokteran  yang  akan  dilakukan  dan  hak untuk menolak atau menerima keikutsertaannya dalam penelitian kedokteran.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
f. Hak  untuk  dirujuk  ke  spesialis  jika  perlu  dan  untuk  kembali  ke  dokter  yang  merujuk untuk pengobatan atau tindak lanjut setelah konsultasi atau pengobatan selesai.
g. Hak atas catatan medis rahasia atau pribadi.
h. Hak untuk memperoleh interpretasi peraturan rumah sakit.
i. Hak  untuk  menghubungi  anggota  keluarga,  konselor  atau  pendeta,  dan  lain-lain  yang diperlukan selama rawat inap.
j. Hak  atas  interpretasi  informasi  rinci  tentang  tagihan  rumah  sakit,  obat-obatan,  tes laboratorium,  sinar-X,  ultrasonografi  (USG),  CT  scan,  pencitraan  magnetik  (MRI), termasuk kamar, ruang operasi, bersalin, dan biaya dokter.

## 2. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis 1) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Penyelesaian sengketa medis  diatur dalam Pasal  66 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  merupakan  Badan  yang  berwenang  menentukan  apakah  dokter  dan  dokter  gigi melakukan  kesalahan  dalam  penerapan  disiplin  kedokteran  dan  kedokteran  gigi  serta menjatuhkan sanksi (Indonesia, 2021).
Pasal  66 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran mengatur mengenai pengaduan, yang terdiri atas: a. Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin b. Hukum Acara MKDKI
Keputusan Komite Peninjau Disiplin diputuskan dalam rapat Komite Peninjau Disiplin dan  dilakukan  secara  musyawarah.  Jika  konsultasi  gagal,  ketua  Komite  Peninjau  Disiplin harus  mengambil  keputusan  dengan  suara  terbanyak.  Keputusan  Dewan  Peninjau  Disiplin harus  diumumkan/dibacakan  dalam  rapat  Dewan  Peninjau.  Disiplin,  terbuka  untuk  umum, dan  bersifat  final.  Jika  dokter  yang  sedang  diadili  atau  wakilnya  tidak  hadir  pada  sidang  di mana  dewan  peninjau  membacakan  keputusan,  keputusan  itu  harus  disampaikan  kepada orang yang tepat dalam surat resmi. Apabila dokter atau wakilnya tidak menerima keputusan tersebut,  selambat-lambatnya  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  mereka  dapat  menggugat Ketua MKDKI atau Ketua MKDKI-P dengan mengajukan bukti-bukti baru yang mendukung gugatan tersebut.
Untuk  keberatan  yang  diajukan  oleh  Komite  Peninjau  Disiplin,  Komite  Peninjau Disiplin  akan  berkumpul  kembali  untuk  meninjau  bukti  baru  yang  diajukan.  Keputusan Dewan Peninjau Disiplin bersifat permanen dan tersedia untuk umum. Sebaliknya, jika dalam waktu  30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan, keputusan MKDKI atau  MKDKI-P tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2) Gugatan Perdata
Tenaga Medis  (dokter) yang telah melakukan malapraktik, yaitu “Malapraktik Tenaga Medis”,  dapat  digugat  perdata  oleh  pasien  atau  keluarga  pasien  karena  telah  melakukan “wanprestasi”  terhadap  perjanjian,  yaitu  “Perjanjian  Terapeutik”  antara  Tenaga  Medis (dokter)  dan  pasien  sebagaimana  eksistensi  perjanjian  tersebut  ditegaskan  oleh  Pasal  39 Undang-undang  No.  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran.  Gugatan  “wanprestasi” tersebut dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.
Selain  Tenaga  Medis  (dokter)  tersebut  dapat  digugat  dengan  dalih  “wanprestasi” terhadap “Perjanjian Terapeutik”, juga dapat digugat oleh pasien atau keluarga pasien dengan dalih  Tenaga  Medis  (dokter)  telah  melakukan  “Perbuatan  Melawan  Hukum”  atau  ada  pula yang menyebut dengan istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.  Kerugian  yang  dapat  terjadi  sebagai  akibat  langsung  dan  “Tindakan  Medis”
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(pelayanan  kesehatan)  yang  dilakukan  oleh  Tenaga  Medis  (dokter)  dapat  berupa  pasien mengalami cedera, baik cedera fisik maupun cedera psikis, atau kematian.
Apabila  pasien  masih  berada  di  bawah  asuhan  orang  tuanya,  maka  gugatan  terhadap Tenaga  Medis  (dokter)  yang  telah  melakukan  “Malapraktik  Tenaga  Medis”  adalah keluarganya.  Sedangkan  apabila  pasien  meninggal  dunia,  maka  yang  dapat  menggugat Tenaga  Medis  (dokter)  tersebut  adalah  keluarga  terdekatnya,  yaitu  orang  tuanya  apabila pasien  yang  meninggal  dunia  belum  cukup  umur  dan  masih  berada  di  bawah  asuhan  orang tuanya, atau oleh pasangannya yaitu suami atau istrinya, atau oleh anaknya. Pada umumnya, gugatan yang diajukan oleh pasien atau keluarga pasien terhadap Tenaga Medis (dokter) telah melakukan  Malapraktik  Tenaga  Medis  adalah  gugatan  perdata  dengan  dalih  “Perbuatan Melawan Hukum” (PMH).
Penyelesaian  yang  adil  dari  perselisihan  medis  tersebut  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  kegiatan  yang  akan mengkaji  aspek  internal  (untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada)  dari  hukum  tertulis.  Hal ini dilakukan karena hukum dianggap sebagai badan otonom yang tidak ada sangkut pautnya dengannya (Sunggono, 2003).
Pemilihan  metode  ini  dengan  melihat  peraturan  perundang-undangan  di  masyarakat dengan  penambahan  berbagai  unsur  empiris  yakni  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  Putusan MKDKI dan Putusan Pengadilan Negeri bidang Perdata.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 66 UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya  dirugikan  oleh  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melakukan  praktik kedokteran dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada Ketua Komite Kehormatan Disiplin Kedokteran  Indonesia.  Ketentuan  pasal  ini  berkaitan  dengan  Pasal  1,  Pasal  14  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran,  yang  menyatakan  bahwa  Komite  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia  berwenang  untuk  mengidentifikasi  dokter  dan  dokter  gigi  yang melamar  disiplin  kedokteran  dan  kedokteran  gigi  serta  menjatuhkan  sanksi.  Ketentuan  ini menunjukkan  bahwa  setiap  sengketa  kedokteran  seolah-olah  diselesaikan  melalui  Panitia Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Menurut penulis dalam hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia belum memberikan nilai-nilai keadilan apabila menggunakan parameter keadilan sebagaimana dikemukakan Luypen dan Teguh Prasetyo.
Menurut  Prijo  Sidipratomo  (2021),  Dokter  pada  Rumah  Sakit  Cipto  Mangunkusumo Jakarta, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran dapat  ditafsirkan  bukan  narasi  suatu  Undang-Undang.  Undang-Undang  itu  seharusnya menetapkan  ke  satu  arah  kepastian  hukum.  Jika  bunyinya  seperti  itu,  maka  bisa  terjadi kriminalisasi terhadap seorang Dokter, ini sangat berbahaya sekali. Undang-Undang harusnya dapat  memberikan  keadilan,  bukan  pintu  untuk  terjadinya  kriminalisasi.  Selanjutnya dikemukakan  oleh  Prijo  Sidipratomo  terkait  dengan  ketentuan  Pasal  66  Undang-Undang Praktik  Kedokteran,  pembuktian  adanya  kesalahan  pada  seorang  Dokter  memang  ada  di MKDKI.  Namun,  jika menggunakan paham algoritma kesalahan  etik, merupakan kesalahan disiplin yang dapat menjadi kesalahan hukum. Kesalahan disiplin dan  kesalahan hukum ada di ranah negara bukan ranah profesi.
Terkait  dengan  keadilan  secara  prosedural  dan  sekaligus  juga  keadilan  secara substansi  sebagaimana  pendapat  John  Rawls,  tidak  terpenuhi.  Maka,  keadilan  menurut Luypen, keadilan itu harus menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan memberikan manfaat yang dapat diterima semua pihak/orang.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  mekanisme  penyelesaian  sengketa  medis  yang dilakukan oleh MKDKI tidak memiliki keadilan bahkan kepastian hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Jika  menerapkan  teori  keadilan  dari  Teguh  Prasetyo  bahwa  keadilan  itu  harus bermartabat, keadilan harus memanusiakan manusia dan keadilan harus memberikan manfaat yang  sebesar-besarnya  dengan  menempatkan  manusia  sesuai  dengan  hak  asasi  dan martabatnya,  maka  putusan  MKDKI  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  tidak memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan.
Penulis  berpendapat  bahwa  Putusan  MKDKI  hanya  menguji  ada  atau  tidaknya kesalahan  disiplin  ilmu  kedokteran  sementara  MKDKI  tidak  berwenang  menguji  ada tidaknya perbuatan melawan hukum padahal ada tidaknya kesalahan yang dilakukan seorang dokter  dalam  menerapkan  disiplin  ilmu  kedokterannya  harus  sesuai  dengan  standar operasional prosedur yang dibuat oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi. Sehingga,  menurut  Penulis,  pelanggaran  SOP  merupakan  perbuatan  melawan  hukum. Sebagian  ahli  hukum  mengatakan  perbuatan  melawan  hukum  hanyalah  kewenangan  hakim berdasarkan  undang-undang  padahal  kewenangan  itu  juga  diberikan  kepada  majelis pemeriksa yang berkedudukan di  MKDKI berdasarkan ketentuan Pasal  1 angka 14 jo  Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran.
Mekanisme Pasal 66 Undang-undang Praktik Kedokteran menunjukkan penyelesaian sengketa  medis  saat  ini  terlalu  berkepanjangan  dan  rumit,  karena  pemeriksaannya  bisa dilakukan  secara  bersamaan  di  MKDKI,  Kepolisian  dan  Pengadilan,  sehingga  proses penyelesaiannya menyita banyak waktu serta biaya baik bagi pasien dan keluarga pasien atau bagi  dokter  sendiri,  bahkan  hasilnya  pun  baru  bisa  dirasakan  sampai  bertahun-tahun kemudian. Oleh karenanya penyelesaian sengketa medis saat ini belum bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui proses  mediasi  yang  dilakukan  semaksimal  mungkin,  apabila  mediasi  tersebut  tidak berhasil/tidak  tercapai  suatu  kesepakatan,  maka  selanjutnya  dapat  membuat  pengaduan  ke MKDKI.  Disarankan  agar  para  pihak  terlebih  dahulu  mengupayakan  penyelesaian  secara musyawarah-mufakat/proses mediasi, dimana apabila tidak dicapai kesepakatan, maka pasien sebaiknya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) ke Pengadilan Negeri.
Padahal  diketahui  MKDKI  bukanlah  tempat  penyelesaian  sengketa  medis. Penyelesaian  sengketa  hanya  diselesaikan  melalui  forum  mediasi  atau  gugatan  ke  peradilan umum  atau  melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  ke  Kepolisian  Republik  Indonesia. Peneliti mencoba menerapkan dalil-dalil teori keadilan Luypen dan teori keadilan dari Teguh Prasetyo  bahwa  saat  ini  tidak  terpenuhinya  keadilan  prosedural  dan  tidak  terpenuhinya keadilan  substansial  nampak  terlihat  dari  beberapa  putusan  pengadilan  yang  memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum dokter.
Dalam  Putusan  No.  625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.  jo  Putusan  Banding  No.  614/PDT/2016/ PT.DKI jo Putusan Kasasi Nomor 42/Pdt/2018 tidak terpenuhi keadilan substansial. Putusan ini  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dimana  dalam  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung,  amar putusannya  adalah  mengabulkan  permohonan  penggugat  dimana  ganti  kerugian  material dipenuhi dan immaterial tidak dipenuhi dan proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut telah mengakibatkan ketidak-bahagiaan.
Menjawab pertanyaan bagaimana penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan saat ini?  Apakah  telah  memenuhi  keadilan?  Dapat  Penulis  kemukakan  berdasarkan  ketentuan Pasal  66  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  maka  penyelesaian  sengketa  medis  ini  dapat dilakukan  di  MKDKI,  Peradilan  Umum,  membuat  laporan  kepolisian,  dan  melalui mekanisme  mediasi.  Namun,  upaya  penyelesaian  sengketa  medis  di  MKDKI  dan  upaya penyelesaian  sengketa  medis  di  peradilan  umum  juga  tersebut  belum  memenuhi  nilai-nilai keadilan, khususnya keadilan bermartabat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kepastian hukum penyelesaian sengketa medis  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran belum memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan. Penyelesaian sengketa  medis  melalui  MKDKI  bukan  merupakan  penyelesaian  secara  hukum  melainkan lebih  kepada  pelanggaran  disiplin  ilmu  kedokteran.  Penyelesaian  sengketa  medis  yang berkeadilan  sebaiknya  lebih  mengutamakan  lembaga  peradilan.  Peradilan  umum  dalam  hal ini  Pengadilan  sebaiknya  memiliki  Pengadilan  khusus  Medis  yang  diharapkan  menciptakan keadilan.  Penyelesaian  sengketa  medis  yang  berkeadilan  dalam  pembaruan  hukum  medis nasional  dalam  sistem  peradilan  medis  akan  dapat  menciptakan  nilai-nilai  keadilan  yang bermartabat.

## REFERENSI
A.  Ilyas, Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  dalam  Malapraktik  Medik  di  Rumah  Sakit, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
A.  Isfandyarie, Malpraktek  &  Resiko  Medik  dalam  Kajian  Hukum  Pidana, Jakarta:  Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
B.  J.  Nasution, Hukum  Kesehatan  Pertanggung  Jawaban  Dokter, Jakarta:  Rineka  Cipta, 2009.
B. Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003. C. J. Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nuansamedia, 2004. E. K. Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang: Tanpa Penerbit, 2003.
F. Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta: PT. Grafikatama Jaya, 1991. K.  K.  Indonesia,  03  Februari  2021.  [Online].  Available:  http://www.kki.go.id/ index.php/tentangkami/index/1206/1245/majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran- indonesia.
O.  S.  d.  A.  F.  Susanto, Teori  Hukum,  Mengingat,  Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali, Bandung: Refika Aditama, 2007.
P. Sidipratomo, Interview, Dokter RSCM Jakarta, 10 Oktober 2021.
R.  Situmorang, Sengketa  Medis  Metode  Melahirkan  dalam  Air  (Water  Birth), Bandung: Cendikia Pres, 2021.
R. Situmorang, Perlindungan Hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Perawat, Jakarta: Cendekia Press, 2020.
R.  Situmorang, Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Dalam  Malapraktik, Bandung:  Cendikia Press, 2020.
R.  Situmorang, Hak  dan  Kewajiban  Pasien  dalam  Tindakan  Medis, Bandung:  Cendekia Press, 2020.
S. R. Sjahdeini, Hukum Kesehatan  Tentang  Hukum Malapraktik tenaga  Medis, Bogor:  IPB Press, 2020.
T.  Prasetyo,  "Kejahatan  Pertambangan  Dalam  Perspektif  Keadilan  Bermartabat,"  Jurnal Perspektif, vol. Volume XXI, no. 1. Edisi Januari, 2016.
UUD NRI Tahun 1945.
Z. Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, Malang: Setara Pres, 2018.