## Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone
Nurmiati Irvan Univeristas Patria Artha
nurmiati@patria-artha.ac.id Fina Diana Universitas Patria Artha Fina71diana@gmail.com Murbayani Universitas Patria Artha murnibahari@yahoo.co.id Bastian Lubis Universitas Patria Artha Lubis.bastian@patria-artha.ac.id Andi Risnah
Universitas Patria Artha Andi.risnah12@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Bone  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  ketepatan penyampaian  laporan  keuangan  desa.  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Populasi pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  kepala  desa  atau  apparat  pengelola  keuangan  desa.  dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner yang merupakan sumber data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan desa. Teknik  analisis data dalam penelitian  ini menggunakan statistik  Deskriptif  yaitu  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang terpenting, kemudian setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menunjukan data.  Setelah  dilakukan  analisis  data  maka  hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  adalah  masih terdapat beberapa desa yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kualitas sumber daya manusia yang merupakan kunci dari terciptanya  laporan  keuangan  yang berkualitas yang didukung oleh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.
Kata Kunci : Laporan Keuangan, SDM, Teknologi Informasi, sistem pengendalian intern

## Volume 17 Nomor 2, Desember 2021

## ABSTRACT
This research  was conducted in Bone Regency with the aim of knowing the accuracy of submitting village financial reports. this type of research is quantitative research. The population in this study were all village heads or village financial management apparatus. by using a research instrument in the form of a questionnaire which is a source of primary data and secondary data in the  form  of  village  financial  reports.  The  data  analysis  technique  in  this  study  uses  descriptive statistics, namely statistics used to analyze the  data  that  has  been  collected  as  it  is  without  the  intention  of  making  generally  accepted conclusions  or  generalizations.  Furthermore,  data  reduction  is  carried  out  by  selecting  the  main things, focusing on the most important things, then after the data is reduced, the next step is to show the  data.  After  analyzing  the  data,  the  results  obtained  in  the  study  are  that  there  are  still  some villages that are not timely in submitting their financial reports, this is caused by several factors, including the quality of human resources which is the key to the creation of quality financial reports supported by information technology. and internal control system.
Keywords: Financial Report, HR, Information Technology, internal control system

## A. PENDAHULUAN
Laporan  Keuangan    merupakan  salah  satu  sumber  informasi  yang  digunakan sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  pihak-pihak  yang  membutuhkan  dalam  rangka pengambilan  keputusan  (Baridwan,  2014:33).  Laporan  keuangan  dapat  membantu membuat keputusan untuk investasi, kredit dan keputusan jika  dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya .
Laporan  keuangan  yang  merupakan    laporan  pertanggung  jawaban  manajemen kepada  pemegang  saham  perusahaan  atas  pengelolaan  perusahaan  yang  dipercayakan kepadanya, dan juga kepada pihak-pihak ekternal perusahaan. (Rahardjo, 2017). Laporan keuangan  menyediakan  informasi  yang  terdiri  dari  neraca,  laba  rugi,  laporan  perubahan modal dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan  keputusan  ekonomi  (Darminto  dan  Juliaty,  2012).  Informasi  terkait  posisi keuangan  sangat  dibutuhkan  dalam  mengevaluasi  kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan kas.
Informasi  sebaiknya  memiliki  kualitas  relevan  sehingga  dapat  bermanfaat  untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan  keuangan dalam proses pengambilan keputusan khususnya  keputusan  ekonomi.  Jika  terdapat  penundaan  yang  tidak  semestinya  atau informasi tidak disampaikan tepat waktu, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya,  hal  ini  dinyatakan  dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan  atau  PSAK  No.  1
tahun 2018, paragraph 15.
Menurut Kadir (2011), ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan merupakan hal penting dalam memberikan informasi akuntansi. Informasi yang telah lama akan jarang digunakan  oleh  partisipan  pasar  dalam  proses  pembuatan  keputusan  investasi,  karena informasi yang disampaikan tersebut sudah kehilangan nilai relevansinya.
Pelaporan  keuangan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  pada  pihak-pihak internal  maupun  eksternal  perusahaan  yang  membutuhkan  mengenai  kinerja  dan  posisi keuangan  untuk  periode  tertentu  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian (2003: 76) bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses  akuntansi  yang  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  antar  data  keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkrpentingan dengan data/aktivitas tersebut.
Penyajian laporan keuangan seperti yang tercantum pada PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan  bahwa  pelaporan  keuangan  pemerintah  seharusnya  menyajikan  informasi yang  bermanfaat  sehingga  dapat  digunakan  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian laporan keuangan tersebut  sebaiknya  menyediakan  informasi  mengenai  kecukupan  penerimaan  periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai  seluruh kegiatannya  dan  mencukupi  kebutuhan  kasnya,  menyediakan  informasi  mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  termasuk  berasal  dari  pungutan  pajak  dan pinjaman, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah  mengalami  kenaikan  atau  penurunan,  sebagai  akibat  kegiatan  yang  dilakukan selama periode pelaporan.
Ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  perusahaan  dapat  mempengaruhi  nilai laporan keuangan tersebut. Informasi memiliki nilai apabila informasi tersebut memiliki kandungan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan (Scoot, 2000: 12). Jadi elemen  pokok  bagi  catatan  laporan  keuangan  yang  memadai  adalah  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan,  karena  akan  memberikan  andil  bagi  kinerja  yang  efisien  terhadap
pasar  saham  sebagai  fungsi  evaluasi  dan  penetapan  harga,    serta  dapat    mengurangi informasi yang asimetri.
Salah satu prasyarat utama bagi peningkatan harga saham suatu perusahaan, adalah ketepatan waktu penyajian laporan keuangan karena dengan tersedianya informasi laporan keuangan secara tepat waktu dapat berguna bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum  informasi  tersebut  kehilangan  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal khususnya di Indonesia (Purbowati, 2014).
Penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  yang  berupa  laporan  keuangan merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  penyelenggaraan  pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal  ini  merupakan  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparansi  dana  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah dengan.  Laporan  Keuangan Pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat  waktu  dan  disusun  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  setelah melalui  proses  audit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selanjutnya  disampaikan kepada  DPR/DPRD  dan  masyarakat  umum.  Komponen  keuangan  yang  disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pemerintah  Daerah  selalu  menekankan  agar  dalam  pengelolaan  keuangan  harus transparan,  akuntabel,  patisipatif  kepada  setiap  satuan  kerja  di  wilayah  tingkatan  desa, sehingga  kinerja  pemerintah  desa  tidak  keluar  dari  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan Negara dalam melakukan pengelolaan keuangan sampai pada tahap pelaporan dan tanggungjawab keuangan tersebut. Hal ini didukung oleh peraturan terkait yang dengan implementasi otonomi daerah dan berkenaan dengan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan  kebijakan  desa berupa Pengelolaan keuangan desa. Desa merupakan daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan  Indonesia,  sehingga  Desa  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan
asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga, hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68.
Desa  yang  maju,  mandiri  dan  demokratis  dapat  terwujud  jika  tersedia  anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan  pembinaan  kemasyarakatan  dan    pemberdayaan  masyarakat. Semua  proses  pengelolaan  dana  desa  harus  didasari  asas  transparansi,  akuntabel  dan partisipatif. Mengingat salah satu pilarnya adalah akuntabilitas maka dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa, (Astri, dkk 2016).
Adanya  target  penggunaan  dana  yang  belum  terealisasi  dengan  baik, mengindikasikan  bahwa  banyak  faktor  yang  dapat  menghambat  akuntabilitas  pelaporan dan  pertanggungjawaban  keuangan  oleh  pemerintah  Desa.  Salah  satu  hambatan  yang ditemui adalah aparat Desa yang kurang profesional dalam menyusun pelaporan keuangan desa, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawabaan keuangan Desa. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat    Sukmawan    (2013)  bahwa   kapasitas  aparatur  desa  sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program  yang  dibiayai  oleh  alokasi  dana  desa.  Kemampuan  dan  keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa
Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang ada, maka penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Bone  dikerjakan oleh aparat keuangan desa yang membidangi bagian  keuangan  dan  pelaporan,  sedangkan  kepala  desa  bertugas  memeriksa  dan mencocokkan semua laporan keuangan yang ada sebelum ditandatangani untuk dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.
Berdasarkan  gambaran  yang  telah  dikemukakan,  penulis  mengajukan  rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana ketepatan penyampaian laporan keuangan desa di
Kabupaten Bone; b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian laporan keuangan desa di Kabupaten Bone.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yang    spesifikasinya  adalah sistematis, sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya disusun secara terencana dan terstruktur dengan jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan populasi yang diteliti.
Analisis  data  penelitian  dilakukan  dengan  mengelompokkan  data  berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel serta menyajikan data tiap variabel, selanjutnya melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.
Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum. Tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data yaitu memilih hal- hal  pokok  yang  terkait  dengan  penelitian,  selanjutnya    memfokuskan  pada  hal-hal  yang terpenting,  kemudian  setelah  mereduksi  data  maka  langkah  selanjutnya  adalah menunjukkan data tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif dengan distribusi frekuensi sebagai alat analisis utama. Berikut adalah hasil analisis distribusi frekuensi tanggapan responden terkait tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa di Kabupaten Bone.
Tabel 1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Desa
di Kabupaten Bone Ketepatan Waktu Frekuensi  Persentase (%) Tepat Waktu 49 81,7 Tidak Tepat Waktu 11 18,3 Total 60 100

## Sumber: Data diolah, Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa terdapat 60 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini dimana ada 49 desa atau sebesar
81,7% yang menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan terdapat 11 desa atau sebesar 18,3%   yang menyampaikan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu.

## 2. Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Ketidaktepatan  Penyampaian  Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Bone
Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian laporan keuangan desa di Kabupaten Bone terdiri dari: kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.
a. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas  SDM  adalah  seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk mewujudkan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Pengukuran kualitas  SDM  menggunakan  indikator:  pendidikan,  pengalaman,  pengetahuan  dan keterampilan.    Berikut  adalah  distribusi  frekuensi  tanggapan  responden  terkait  dengan kualitas  sumber  daya  manusia  petugas  penyusun  laporan  keuangan  desa  di  Kabupaten Bone
Tabel 2. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Penyusun Laporan Keuangan Desa  di Kabupaten Bone
Indikator Frekuensi dan Persentase Total
F
%
SS S
KS TS STS F % F % F % F % F % Pendidikan 18 (30) 31 (51,7) 11 (18,3) 0 (0) 0 (0) 60 (100) Pengalaman 17 (28,3) 24 (40) 19 (31,7) 0 (0) 0 (0) 60 (100) Pengetahuan 21 (35) 28 (46,7) 8 (13,3) 3 (5) 0 (0) 60 (100)
Halaman 327-342
Keterampilan 14 (23,3) 28 (46,7) 18 (30) 0 (0) 0 (0) 60 (100)
Sumber: Data diolah, Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa terdapat  60  desa  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  dimana  ada  18  orang  atau sebesar 30% penyusun laporan keuangan desa yang  memberikan pendapat sangat setuju kemudian  terdapat  31  orang  atau  sebesar  51,7%  yang  memberikan  pendapat  setuju  dan terdapat 11 orang atau sebesar 18,3% yang memberikan pendapat kurang setuju dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan pendidikan para pengelola laporan keuangan desa mempunyai pengaruh bagi ketepatan waktu dalam penyusunan sebuah laporan keuangan
Pernyataan tentang pengalaman pengelola laporan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan laporan keuangan umumnya para responden memberikan pendapat setuju  yaitu  terdapat  24  responden  atau  sebanyak  40%  kemudian  memberikan  pendapat kurang setuju sebesar 19 orang atau sebanyak 31,7% lalu sebesar 17 orang atau sebanyak 28,3% yang memberikan pendapat sangat setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat tidak setuju terlebih lagi memberikan pendapat sangat tidak setuju.
Pernyataan tentang pengetahuan pengelola laporan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan  penyusunan  laporan  keuangan  umumnya  responden  memberikan  pendapat setuju yaitu sebesar 28 orang atau sebanyak 46,7% kemudian memberikan pendapat  setuju sebesar  21  orang  atau  sebanyak  35%  lalu  sebesar  8  orang  atau  sebanyak  13,3%  yang memberikan pendapat kurang setuju dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju terlebih lagi memberikan pendapat sangat tidak setuju.
Pernyataan  tentang  keterampilan  pengelola  laporan  keuangan  berpengaruh terhadap  ketepatan  penyusunan  laporan  keuangan  umumnya  responden  terlebih  lagi memberikan  pendapat  setuju  yaitu  sebesar  28  orang  atau  sebanyak  46,7%  kemudian terlebih lagi memberikan pendapat kurang setuju sebesar 18 orang atau sebanyak 30% lalu sebesar    14  orang  atau  sebanyak  23,3%  yang  terlebih lagi  memberikan  pendapat sangat setuju  dan  tidak  ada  yang  menyatakan  tidak  setuju  terlebih  lagi  memberikan  pendapat sangat tidak setuju.
b. Teknologi Informasi
Penggunaan  teknologi  informasi  merupakan  suatu  usaha  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  agar  lebih  efektif  serta  efisien  melalui  penyelenggaraan  pemerintahan yang  berbasis  digitalisasi.  Indikator  untuk  mengukur  teknologi  informasi  adalah: kecukupan perangkat IT, dukungan jaringan internet, sistem komputerisasi, dan sistem IT yang terintegrasi.  Berikut adalah distribusi frekuensi tanggapan responden terkait dengan teknologi informasi dalam mendukung penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Bone
Tabel 3. Teknologi Informasi yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Desa  di Kabupaten Bone Indikator Frekuensi dan Persentase Total F %
SS S
KS TS STS F % F % F % F % F % Kecukupan Perangkat IT 4 (6,7) 27 (45) 24 (40) 4 (6,7) 1 (1,7) 60 (100) Dukungan Jaringan Internet 8 (13,3) 26 (43,3) 22 (36,7) 3 (5) 1 (1,7) 60 (100) Sistem Komputerisasi 8 (13,3) 23 (38,3) 25 (41,7) 3 (5) 1 (1,7) 60 (100) Sistem IT yang Terintegrasi 10 (16,7) 32 (53,3) 16 (26,7) 2 (3,3) 0 (0) 60 (100)
Sumber: Data diolah, Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa terdapat  60  desa  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  dimana  ada  27  orang  atau sebanyak  45%  penyusun  laporan  keuangan  desa  yang  memberikan  pendapat  setuju kemudian terdapat 24 orang atau sebanyak 40% yang memberikan pendapat kurang setuju lalu  terdapat  masing-masing  4  orang  atau  sebanyak  6,7%  yang  memberikan  pendapat sangat setuju dan tidak setuju dan terdapat 1 orang atau sebanyak 1,7% yang memberikan pendapat  sangat  tidak  setuju  terhadap  pernyataan    bagian  akuntansi/keuangan  telah mempunyai jumlah komputer yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
Pernyataan  tentang  jaringan  internet  yang  tersedia  di  desa  sudah  mendukung pelaksanaan tugas bagian akuntansi/keuangan umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu sebanyak 26 responden atau sekitar 43,3% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 22 orang atau sekitar 36,7% lalu ada 8 orang atau  sekitar 13,3% yang
memberikan  pendapat    sangat  setuju  selanjutnya  3  responden  atau  sekitar  5%  yang memberikan pendapat  tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,7% yang memberikan pendapat  sangat tidak setuju.
Pernyataan  tentang  sejak  awal  seluruh  transaksi  dalam  proses  akuntansi  sampai dengan  penyusunan  laporan  keuangan  semuanya  telah  diproses  secara  terkomputerisasi umumnya  responden  memberikan  pendapat    kurang  setuju  yaitu  terdapat  25  orang  atau sekitar 41,7% kemudian memberikan pendapat  setuju ada 23 orang atau sekitar 38,3% lalu ada  8  orang  atau  sekitar  13,3%  yang  memberikan  pendapat    sangat  setuju  selanjutnya terdapat 3 orang atau sekitar 5% yang memberikan pendapat  tidak setuju dan terdapat 1 orang atau sekitar 1,7% yang memberikan pendapat  sangat tidak setuju.
Pernyataan  tentang  penyusunan  laporan  keuangan  merupakan  hasil  dari  sebuah sistem informasi yang telah terintegrasi umumnya responden memberikan pendapat  setuju yaitu 32 orang atau sekitar 53,3% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 16 orang atau sekitar 26,7% lalu ada 10 orang atau sekitar16,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 2 orang atau  sekitar 3,3% yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.
c. Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  adalah  sebuah  perencanaan  terdiri  dari  struktur  organisasi seluruh  metode  dan  peralatan  yang  telah  dikoordinasi  dengan  baik  dan  siap  diterapkan dalam  sebuah  organisasi.  Pengendalian  intern  bertujuan  untuk  mengecek  data  akuntansi secara teliti dan benar meningkatkan efisiensi serta membantu untuk mematuhi kebijakan manajemen yang ada.
Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui implementasi pengendalian intern adalah: otorisasi, pencatatan setiap transaksi, adanya pembagian tugas, dan kewenangan penyusunan laporan keuangan.  Berikut adalah distribusi frekuensi tanggapan responden terkait dengan sistem pengendalian intern yang mendukung penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Bone
Tabel 4. Sistem Pengendalian Intern yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Desa  di Kabupaten Bone
Indikator Frekuensi dan Persentase Total F SS S KS TS STS
F % F % F % F % F % % Otorisasi 7 (11,7) 37 (61,7) 15 (25) 1 (1,7) 0 (0) 60 (100) Pencatatan setiap transaksi 7 (11,7) 28 (46,7) 23 (38,3) 2 (3,3) 0 (0) 60 (100) Adanya pembagian tugas 10 (16,7) 23 (38,3) 20 (33,3) 7 (11,7) 0 (0) 60 (100) Kewenangan penyusunan  laporan keuangan 6 (10) 30 (50) 24 (40) 0 (0) 0 (0) 60 (100)

## Sumber: Data diolah, Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa terdapat 60 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 37 orang atau sebesar 61,7%  penyusun  laporan  keuangan  desa  yang  menyatakan  setuju  kemudian  terdapat  15 responden atau sekitar 40% yang memberikan pendapat kurang setuju lalu terdapat 7 orang atau sekitar 11,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 1 orang yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat sangat tidak  setuju  terhadap  pernyataan  bahwa  jika  otorisasi  tidak  dilakukan  oleh  pihak  yang mempunyai kewenangan maka petugas tidak dapat melakukan sebuah transkasi.
Pernyataan tentang bagian keuangan/akuntansi akan melakukan pencatatan secara rinci pada seluruh transaksi yang ada  umumnya responden  memberikan pendapat setuju yaitu ada  28 orang atau sebanyak 46,7% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 23 orang atau sekitar 38,3% lalu ada 7 orang atau sebanyak 11,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya 2 orang atau sekitar 3,3% yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.
Pernyataan tentang terdapat pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBDesa umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu ada 23 orang atau sekitar 38,3% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 20 orang atau sekitar 33,3% lalu ada 10 orang atau sekitar 16,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 7 orang atau sekitar 11,7% yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada responden yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.
Pernyataan tentang terdapat aparat yang diberi tugas/ wewenang dalam penyusunan laporan keuangan desa umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu terdapat 30
orang atau sekitar 50% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 24 orang atau sekitar 40% lalu ada 6 orang atau sebesar 10% yang memberikan pendapat sangat setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat tidak setuju dan sangat tidak setuju.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 81,7% tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone. Hal ini mengindikasikan jika 18,3% desa yang dalam menyampaikan laporan keuangan belum dilakukan secara tepat waktu ini dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti:  kualitas  sumber  daya  manusia  pengelola keuangan, penggunaan teknologi informasi dan implementasi sistem pengendalian intern.
Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  ditentukan  oleh  pendidikan,  pengetahuan,  pengalaman  dan  keterampilan pengelola  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  penyusunan  laporan keuangan  dalam  hal  ini  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seorang  aparat  mulai  dalam  hal tingkat  pendidikan,  pengalaman,  pengetahuan,  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan tugas pokok fungsi dan wewenangnya akan memberikan pengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.  Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bastian (2010)  bahwa  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kualitas  yang  tinggi terhadap  penguasaan  akuntansi  pemerintahan  dalam menyiapkan  dan  menyusun  laporan keuangan  yang baik. Dalam upaya menciptakan laporan keuangan  yang baik diperlukan sumber daya manusia yang menjadi faktor utama terutama bagi mereka yang menguasai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan. SAP yang baik jika  tidak  dikung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kehandalan  maka  laporan keuangan  yang  baik  sulit  untuk  diwudjudkan.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang  telah dilakukan  oleh  Machfuda  dan  Kustiningsih  (2021)  memiliki  hasil  yang  sama  dengan penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia yang semakin baik maka akan  semakin tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban khususnya SPJ Pengeluaran di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Timur demikian  juga  sebaliknya  kualitas sumber  daya  manusia  yang  buruk  maka  akan  semakin  tidak  tepat  waktu  dalam penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  khususnya  SPJ  Pengeluaran di  Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur .
Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  teknologi  informasi  dalam  hal  ini kecukupan perangkat IT, dukungan jaringan internet, sistem komputerisasi, dan sistem IT yang  terintegrasi  berpengaruh  terhadap  ketepatan  penyusunan  laporan  keuangan  dimana dalam pengambilan keputusan ekonomi dibutuhkan informasi yang bersumber dari sistem informasi  yang  berkaitan  dengan  proses  mulai  dari  pencatatan,  pelaporan  anggaran  dan keuangan sehingga mampu membantu  proses identifikasi, pengukuran hingga  pelaporan transaksi.    Untuk  memperoleh  informasi  yang  berkualitas  maka  dibutukan  pemanfaatan teknologi informasi yang mampu melakukan indentifikasi masalah, penyelesaian masalah hingga mengevaluasi masalah sehingga dapat membantu para pihak yang berkepentingan. (Sutabri,  2014:3).  Hasil  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  Noviani  dan Hendarsyah (2020)  memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  yasng  diimplementasikan  pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten Bengkalis berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Berdasarkan  analisis  deskriptif  diperoleh  bahwa  pengendalian  intern  dalam  hal  ini struktur organisasi seluruh metode dan peralatan yang telah dikoordinasi dengan baik dan siap  diterapkan  dalam  sebuah  organisasi  mampu  meningkatkan  penyusunan  laporan keuangan  secara  tepat  waktu.  Pimpinan  yang  menerapkan  pengendalian  intern  telah didesain untuk pencapaian operasional organisasi secara efektif dan efisien menghasilkan laporan keuangan yang handal serta mentaati seluruh peraturan dan peraturan peundang- undangan  yang  telah  ditetapkan.  Pengendalian  intenal  memiliki  peran  dalam  hal peningkatan  kinerja  melalui  pengelolaan  keuangan  secara  transparan  dan  akuntabel  di samping itu tujuan pengendalian intern adalah untuk mengamankan aset yang ada dalam sebuah perusahaan, mengecek data akuntansi secara teliti dan benar, menciptakan efisiensi dan kebijakan manajemen yang ditetapkan dapat dipatuhi oleh setiap pengambil kebijakan (Mulyadi,  2017:42).  Hasil  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  Noviani  dan Hendarsyah (2020) memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu ketepatan waktu penyampaian  laporan  keuangan  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bengkalis dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat beberapa  desa  yang  masih  belum  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan waktu pelaporan adalah kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang  berkualitas,disamping  itu  juga  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  intern yng turut mendukung ketepatan penyampian laporan keuangan

## DAFTAR PUSTAKA
Astri Juainita, Makalalag, 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu . E-Jurnal, Universitas Sam Ratulangi: Manado.
Baridwan, Zaki. 2014. Intermediate Accounting . Yogyakarta: BPFE
Bastian,  Indra,  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar. Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Darminto, Dwi Prastowo and Rifka Julianty, 2012. Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat . AMP-YKPN, Yogyakarta.
Kadir  Abdul.  2011.  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Ketepatan  Waktu Pelaporan  Keuangan  Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Akuntansi . Volume 12, Nomor 1, April.
Machfuda, Mochmad Khoirul dan Kustiningsih Naniek, 2021. Analisis Kualitas Sumber Daya ManusiaTerhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), Jurnal Economics and Sustainable Development . 6(1):53-63.
Mulyadi, 2017. Akuntansi Manajemen . Edisi ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Noviani, Alwina dan Hendarsyah Decky, 2020. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah . Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 8(2):206-213.
Purbowati  Rachyu  2014. Pengaruh  Variabel-Variabel  Determinan  Terhadap  Audit Delay  dan  Dampaknya  Pada  Reaksi  Investor .  Tesis.  Program  Pasca  Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
Raharjo, B. 2017. Laporan Keuangan Perusahaan : Membaca, Memahami dan Menulis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Riduan, 2004, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung: Alfabeta.
Ridwan S Sundjaja dan Inge Berlian, 2003, Manajemen Keuangan , Edisi kelima, Intan Sejati, Klaten.
Scott, William R.2000. Financial Accounting Theory . USA: Prentice-Hall. Terjemahan.
Sutabri Tata, 2014. Analisis Sistem Informasi , ANDI, Yokyakarta.
Sukmawan,  2013.  “Pelasanaan  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  berdasarkan  Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)”. Jurnal Hukum . Universitas Brawijaya.