## Urgensi Penanaman Nilai Nilai Anti Korupsi melalui Pendidikan
Siti Alfiyah 1 , Syaiful Anwar 1 , Rifda El Fiah 1 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Corresponding Author : sitialpiyah388@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
April 11, 2024 Revised June 20, 2024 Accepted June 28, 2024

## ABSTRACT
The  eradication  of  corruption  in  Indonesia  is  still  not  implemented optimally  and  still  prioritizes  prosecution/suppression  of  corruption cases  that  occur.  The  implementation  of  these  efforts  is  less  effective  in eradicating corruption because corruption is ingrained in the legal culture of society. This research analyze the urgency of instilling anti-corruption values through education. One way that can be implemented in efforts to eradicate  corruption  is  to  prevent  corruption  which  can  be  done  by providing  anti-corruption  education,  especially  for  students  at  the  basic education level. Basic education is the focus of providing anti-corruption education because it is at this level that a person's character is formed, and anti-corruption  education  is  actually  character  education.  Discussions  of eradicating  corruption  are  often  associated  with  providing  the  most severe criminal sanctions, often considered the most effective efforts. This view  is  in  line  with  the  use  of  criminal  objectives  developed  in  the classical school, namely absolute theory. The absolute theory was born in the  classical  school  of  criminal  law.  Based  on  this  theory/school  of thought,  retaliation  is  the  legitimacy  of  punishment.  If  related  to  this theory,  eradicating  corruption  aims  to  take  revenge  against  the perpetrators of corruption, and the form of retaliation is by imposing the most severe criminal sanctions on the corruptors.
Keywords : Anti-Corruption Education, Anti-Corruption Value
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Devinisi  kata  Urgensi  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah sebuah keharusan yang mendesak. Atau hal hal yang sangat penting sedangkanAsita Pamungkas ( 2018:20 :15 ) kata urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “Urgere” yaitu ( kata  kerja  )  yang  berarti  mendorong  ,jika  dilihat  dari  bahasa  inggris  bernama “Urgent”(kata Sifat) dan dalam bahasa Indonesia urgensi ( kata benda) Istilah urgensi merujuk  pada  sesuatu  yang  mendorong  kita  yang  memaksa  kita  untuk  diselesaikan dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah  dan harus ditindak lanjuti Menurut  Abdurahman  saleh  berdasarkan  pengertian  di  atas  urgensi merupakan  sebuah  tingkat  kepentingan  dan  kebutuhan  yang  dipilih  dan didahulukan,sehingga  ketika  menentukan  sebuah  keputusan  dan  pilihan  kita  harus mampu  memilih  kebutuhan  yang  sangat  urgen  dan  mendahulukan  pemenuhanya diantara kebutuhan atau kegiatan lainy
Maulina  Daulay  (2018)  dalam  Jurnal  Hikmah  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi  IAIN  Padangsidimpuan  menyebut  urgensi  berasal  dari  bahasa  Latin

## Attractive : Innovative Education Journal
'urgere'  yaitu  (kata  kerja)  yang  berarti  mendorong.  Dalam  versi  bahasa  Inggris bernama 'urgent' (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi "urgensi" (kata benda).
Pandangan  yang  menitik  beratkan  pemberantasan  korupsi  dengan  teori  absolut dengan  penggunaan  hukum  pidana  dianggap  sebagai  sebuah  langkah  yang  paling tepat di dalam memberantas.korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penanaman Nilai Nilai
Pengertian  Penanaman  Nilai  Penanaman  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  artinya  proses,  cara,  perbuatan  menanam,  menanami  atau  menanamkan. Penanaman  adalah  kegiatan  memindahkan  bibit  dari  tempat  penyemaian  ke  lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan. Nilai adalah  alat  yang  menunjukkan  alasan  dasar  bahwa  "cara  pelaksanaan  atau  keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir  yang  berlawanan. Nilai  memuat  elemen  pertimbangan  yang  membawa ide-ide seorang  individu  mengenai  hal-hal  yang  benar,  baik,  atau  diinginkan.  Berbicara tentang  nilai,  Milton  Rokeach  dan  James  Bank  mengemukakan  bahwa  nilai  adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana  seseorang  bertindak  atau  menghindari  suatu  tindakan  atau  mengenai  sesuatu yang  pantas  atau  tidak  pantas  di  kerjakan.22  Sedangkan  EM.  K.  Kaswardi, berpendapat bahwa nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada 22 H. M. Chabib Toha.(1996). Kapita SelektaPendidikan Islam. Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar.  hlm.  60  18  tindakan  seseorang.23  Nilai  merupakan realitas  yang  bersifat  abstrak  yang  dirasakan  manusia  sebagai  daya  pendorong  atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup.Jadi, dari pengertian diatas nilai merupakan  sifat  yang  melekat  pada  sesuatu  yang  berhubungan  dengan subyek/manusia  (dalam  hal  ini  manusia  selaku  pemberi  nilai).  Pengertian  Nilai menurut Spranger adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang  dan  memilih  alternatif  keputusan  dalam  situasi  sosial  tertentu.  Dalam pandangan  Spranger,  kepribadian  manusia  terbentuk  dan  berakar  pada  tatanan nilainilai  kesejarahan.  Meskipun  menempatkan  konteks  sosial  sebagai  dimensi  nilai dalam  kepribadian  manusia,  namun  Spranger  mengakui  akan  kekuatan  individual yang  dikenal  dengan  istilah  roh  subjektif.  Sementara  itu,  kekuatan  nilai-nilai kebudayaan  merupakan  roh  objektif.  Kekuatan  individual  atau  roh  subjektif didudukkan  dalam  posisi  primer  karena  nilai-nilai  kebudayaan  hanya  akan berkembang dan bertahan apabila didukung dan dihayati oleh individu. Penerimaan nilai  oleh manusia dilakukan secara kreatif dan aktif. Nilai  merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya.
Nilai  agama  ialah  salah  satu  dari  macammacam  nilai  yang  mendasari perbuatan  seseorang  atas  dasar  23  EM.  K.  Kaswardi.  (1993).  Pendidikan  Nilai Memasuki  Tahun  2000.  Jakarta  :  PT.  Grasindo.hlm.  24-25  19  pertimbangan kepercayaan  bahwa  sesuatu  itu  dipandang  benar  menurut  ajaran  agama.24 Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan  yang  kemudian  ditransformasikan  secara  sadar  ke  dalam  sikap  dan perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan  beberapa  arus  yang  kini  mulai  menggerogoti  budaya  bangsa,  khususnya korupsi.  Penanaman  nilai  antikorupsi  tentu  sangat  relevan  sebagai  upaya  edukatif
mendidik generasi muda yang berkarakter jujur dan bermoral baik. Tujuan pokoknya, mencegah  berlanjutnya  siklus  korupsi  di  masa  mendatang.Asumsinya,  peserta  didik yang  menjadi  sasaran  program  tersebut  merupakan  generasi  masa  depan  yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  negara  kita  telah  memiliki-berbagai instrumen hukum guna memberantas.korupsi
yang berupa aturan perundangundangan..Selain  itu,  kita  juga  memiliki  aparat  penegak  hukum  yang berkwajiban  untuk  melaksanakan  aturan-aturan  tersebut  untuk  melaksanakan  tugas pemberantasan  korupsi,  mulai  dari  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  yaitu penyelidikan  dan  penyidikan,  sampai  dengan  tahap  pemeriksaan  di  persidangan melalui  lembaga  pengadilan.  Bahkan  kita  memiliki  lemabaga  independen  yakni Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Namun  kenyataan  yang  terjadi  di  masa  ini, korupsi  tidak  cenderung  mengalami  penurunan  kendati  telah  dibentuk  peraturan perundangundangan yang mengatur pemberantasannya. Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa aparat penegak hukum justru menjadi pihak yang ikut dan turut serta  menumbuhkembangkan  korupsi  di  Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia  Fakultas Hukum  Universitas  Suryakancana  Urgensi  Pendidikan  Antikorupsi  Terhadap Pencegahan  Korupsi  Dalam  Pendidikan  Dasar  175  negeri  ini.  Transaksional  perkara adalah potret penegakan hukum yang sangat jauh dari penegakan hukum yang bersih, jujur dan adil. Pemberantasan korupsi idealnya dimulai dari aparat penegak hukum, seperti sebuah idiom yang mengatakan.
pemberantasan  korupsi  hendaknya  dimulai  dari  keteladanan  dari  aparat  penegak hukum.  Secara  tidak  langsung  dengan  memberikan  keteladanan,  maka kepercayaan/trust  masyarakat  kepada  penegakan  hukum  akan  tumbuh.  Fenomena tersebut  menunjukkan,  pemberantasan  korupsi  dengan  menegakkan  sanksi  pidana belum lah optimal dalam memberantas korupsi. Jika kita tarik benang merah dengan teori  penegak  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  L.  Friedman,  Problematika Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Konteks  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  serta  dapat dilaksanakan  secara  tepat  jika  terdapat  sinergi  antara  elemenelemen  di  dalamnya yakni aspeksubstansi, aspek struktur, dan aspek budata. Pemberantasan korupsi sudah dilengkapi  dengan  sekian  banyak  aturan  perundang-undangan  yang  mendukung, akan tetapi belum ditunjang dengan aparat penegak hukum yang berkomitmen kuat untuk  memberantas  korupsi,  serta  budaya  hukum  masyarakat  belum  menunjukkan dukungannya  untuk  memberantas  korupsi.  Budaya  hukum  dapat  terlihat  bahwa kecenderungan  masyarakat,  khususnya  koruptor  cenderung  untuk  membuat kejahatan  baru  yakni  melakukan  suap  maupun  gratifikasi  untuk  menghindar  dari pertanggungjawaban pidana setelah melakukan korupsi.
Berdasarkan statistik korupsi yang disusun oleh KPK, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa  prosentase  penyuapan  cukup  tinggi  dari  sekian  banyak  kasus  korupsi  yang terjadi  di  negeri  ini,  yakni  mencapai  angka  60%.  Pelaku  dari  penyuapan  tersebut didominasi  oleh  sektor  swasta  dan  Urgensi  Pendidikan  Antikorupsi  Terhadap Pencegahan  Korupsi  Dalam  Pendidikan  Dasar  176  sektor  publik/pemerintah  yang keseluruhannya mencapai 80%.3 Melihat data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa upaya  pemberantasan  korupsi  dengan  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku korupsi  belumlah  mencapai  hasil  yang  optimal.  Perlu  dilakukan  upaya  yang  lebih optimal  daripada  melakukan  sebuah  upaya  represif  dalam  memberantas  korupsi, yakni  dengan  melakukan  upaya  preventif  yang  sering  dikenal  dengan  pencegahan korupsi.  Pencegahan  korupsi  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  memberikan pendidikan  antikorupsi  kepada  siswa  pada  jenjang  pendidikan  formal.  KPK  telah
memberikan  nilai-nilai  yang  harus  diimplementasikan  di  dalam  memberikan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Nilai-nilai antikorupsi 3 tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni : inti, etos kerja, dan sikap.
Bagian inti terdiri dari sikap jujur, disiplin, dan tanggungjawab, sedangkan etos kerja terdiri  dari  kerja  keras,  mandiri  dan  sederhana.  Serta  sikapsikap  yang  harus dikembangkan dalam membentuk perilaku antikorupsi yakni adil, berani, dan peduli. Pendidikan  antikorupsi  di  tingkat  pendidikan  dasar  sangat  diperlukan  guna mengoptimalkan  pemberantasan  korupsi,  meliputi  perbaikan  sistem,  perbaikan kelembagaan,  serta  penegakan  hukum.  Pendidikan  antikorupsi  adalah  upaya perbaikan  budaya  politik  dalam  jalur  pendidikan  untuk  melakukan  perubahan kebudayaan  yang  berkelanjutan.4  Pendidikan  antikorupsi  khususnya  di  jenjang pendidikan  dasar  (Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama)  adalah  sangat penting oleh karena pada tingkat pendidikan dasar tersebut, karakter anak dibentuk. Salah  satu  tujuan  pembentukan  karakter  adalah  4  untuk  membentuk  kepribadian peserta  didik  yang  berakhlak  mulia  dan  menghindari  perilaku  korupsi.  Artikel  ini akan membahas terkait dengan urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia, yang menitikberatkan tentang peran pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum (pidana) jika pandang sebagai suatu pembentukan kebijakan maka pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu terdiri dari:
A.  Tahap  Pembentukan  yaitu  tahap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia  Fakultas  Hukum  Universitas  Suryakancana Urgensi  Pendidikan  Antikorupsi  Terhadap  Pencegahan  Korupsi  Dalam  Pendidikan Dasar 178 merupakan tahap penegakan hukum secara abstrak. Tahap ini dilaksanakan oleh parlemen;
B.  Tahap  Penerapan  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  formil  mulai  dari penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan;
C. Tahap Pelaksaan Pidana yaitu aparat penegak hukum melaksanakan hukum pidana secara nyata. Tahap ini merupakan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Tahapan- tahapan  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  terlihat sebuah kondisi yang ceteris paribus. Tahap formulasi/pembentukan serta penyusunan peraturan perundangundangan sudah cukup baik dan menunjukkan komitmen yang cukup  kuat  dari  pemerintah  untuk  memberantas  korupsi.  Wujud  dari  komitmen pemerintah  dalam  memberantas  korupsi  terlihat  dari  berbagai  peraturan perundangundangan sebagai berikut:
A.  TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Pengelolaan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung  upaya  pemberantasan  korupsi,  antara  lain:  Tim  Gabungan Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Komisi  Ombudsman  Nasional,  Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya;
B. Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini pada  masa  pemerintahan  presiden  Megawati  Soekarnoputri  merupakan  terobosan hukum  atas  mandeknya  upaya  pemberantasan  korupsi  di  negara  ini.  Ini  yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi;
C.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
D. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; E.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Melihat  beberapa  peraturan  perundang- undangan  tentang  pemberantasan  korupsi  semestinya  telah  sangat  optimal  dalam memberantas  korupsi.  Namun  ternyata  peraturan  perundang-undangan  tersebut hanya memperkuat dari segi tahap formulasi saja, sedangkan tahap aplikasi maupun tahap eksekusi tidak berjaan secara optimal. Terlihat dari fenomena begitu banyaknya aparat  penegak  hukum  yang  semestinya  memberantas  korupsi  malah  ikut  serta melakukan korupsi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah semestinya kita menilik kembali  komitmen  pemberantasan  korupsi  negara  kita.  Indonesia  telah  meratifikasi Konvensi  Antikorupsi  PBB  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006  tentang Pengesahan Konvensi  Anti-Korupsi.  Konvensi  Anti-Korupsi  PBB  secara tegas menyatakan bahwa salah satu upaya yang efektif dan optimal dalam membasmi korupsi adalah dengan melakukan langkah pencegahan korupsi. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, memandang dari perspektif politik hukum. Secara garis besar penegakan hukum dapat dilakukan secara preventi/pencegahan dan represif/penindakan.  Penegakan  hukum  secara  preventif  dilaksanakan  untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat.
Upaya  ini  biasanya  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  Urgensi  Pendidikan  Antikorupsi  Terhadap  Pencegahan  Korupsi Dalam  Pendidikan  Dasar  180  masyarakat,  namun  ada  kalanya  pengadilan  juga melakukan upaya ini dalam mekanisme persidangan.
Prioritas  penegakan  hukum  adalah  pertama-tama  dilakukan upaya  hukum  preventif terlebih  dahulu,  dan  jika  tidak  optimal/masih  terjadi  pelanggaran  hukum  maka diperlukan  penegakan  hukum  secara  represif.  Penegakan  hukum  secara  represif dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian selaku penyidik sampai dengan  proses  persidangan  serta  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemasyarakatan
Berdasarkan politik hukum pidana, apabila dikaitkan dengan pemberantasan korupsi maka upaya yang seharusnya dilakukan untuk memberantas korupsi adalah diawali dengan upaya preventif terlebih dahulu.
preventif/pencegahan  korupsi  tidak  optimal  dalam  memberantas  korupsi,  barulah menggunakan  upaya  represif  yakni  menindak  pelaku  korupsi  yakni  dengan menggunakan  sanksi  pidana,  dimulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  di  pengadilan,  menjatuhkan  sanksi  pidana  dengan  putusan  hakim  dan pelaksanaan  sanksi  tersebut  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Ironisnya,  selama  ini langkah  pemberantasan  korupsi  selama  ini  adalah  telah  salah  orientasi.  Semestinya dimulai  dengan  upaya  preventif  terlebih  dahulu,  dan  barulah  jika  belum  mampu mengatasi  korupsi  dilanjutkan  dengan  upaya  represif.  Kesalahan  orientasi  ini dilatarbelakangi  oleh  pandangan  yang  keliru  terhadap  pemberantasan  korupsi,  oleh karena  sebagai  kejahatan  luar  biasa.  Pandangan  yang  muncul  selama  ini  adalah  jika dengan  menjatuhkan  sanksi  yang  seberat-beratnya  kepada  koruptor  akan menimbulkan efek jera bagi koruptor.
Namun  yang  terjadi  sebaliknya,  sanksi  tersebut  tidak  didukung  dengan aplikasi  yang  baik  oleh  karena  aparat  penegak  hukum  lebih  cenderung  kompromis dengan  koruptor.  Semestinya  pemberantasan  korupsi  ditekankan  pada  upaya preventif,  yakni  pencegahan  korupsi  yang  salah  satunya  bisa  dilaksanakan  dengan
menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada pelajar/peserta didik dengan mengajarkan pendidikan  antikorupsi  yang  merupakan  pendidikan  karakter  dengan  menanamkan nilai-nilai  antikorupsi.  Berbicara  mengenai  pendidikan  antikorupsi,  ternyata  belum banyak  kalangan  masyarakat  yang  mengetahui  mengenai  pendidikan  antikorupsi. Fenomena  tersebut  menyebabkan  pendidikan  antikorupsi  belum  dapat diimpelementasikan  secara  optimal  sebagai  upaya  pencegahan  korupsi.  Untuk  dapat menerapkan  pendidikan  antikorupsi  secara  optimal,  perlu  kiranya  kita  ketahui permasalahanpermasalahan yang selama ini muncul dalam implementasi pendidikan antikorupsi.  Beberapa  permasalahan  yang  muncul  dalam  implementasi  pendidikan antikorupsi saat ini adalah sebagai berikut:
A.  Peserta  didik  belum  mendapatkan  pemahaman  yang  cukup  tentang  antikorupsi. Maka  mereka  perlu  diperkenalkan  terlebih  dahulu  dengan  niali-nilai  konkret  yang dapat menentang korupsi;
B. Peserta didik/siswa belum mendapatkan keteladanan yang cukup dari lingkungan pergaulan sehari-hari (baik orang tua, guru, dan media). Penanaman nilai/internalisasi nilai atau budi pekerti akan sangat optimal jika peserta didik diberikan keteladanan; C.  Terdapat  persiangan  yang  kurang  sehat  antara  peserta  didik/siswa  terutama  di bidang  prestasi  belajar.  Perlu  ditanamkan  kepada  siswa  menjadi  anak  cerdas  itu memang perlu namun tetap harus saling hormatmenghormati, menghargai, sederhana dan tidak tinggi hati. Selain itu apresiasi pihak sekolah Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi  Dalam  Pendidikan  Dasar  182  perlu  diberikan,  tidak  hanya  bagi siswa  yang  berprestasi  secara  akademis/non  akademis,  akant  tetapi  bagi  siswa  yang berpekerti baik;
D.  Sekolah  belum  sepenuhnya  melaksanakan  aturan  secara  konsekuen.  Maka seharusnya  aturan  sekolah  tidak  dibuat  sepihak  oleh  sekolah,  namun  dalam pembentukannya dimintakan pendapat kepada orang tua dan kepada siswa. Sehingga dalam  implementasinya,  siswa  secara  tidak  langsung  akan  terbebani  jika  melanggar komitmen yang telah disepakati bersama;
E.  Pembelajaran  disekolah  yang  masih  terpaku  pada  pola  belajar  yang  menekankan kognisi  semata.  Maka  sebaiknya  perlu  dikembangkan  pembelajaran  dengan  metode yang beragam dengan harapan mudah diserap dan dipahami siswa tanpa mengurangi esensi  materi  yang  disampaikan.  Secara  garis  besar  pendidikan  antikorupsi  adalah pendidikan koreksi kultur yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan penanaman nilai-nilai baru kepada peserta didik.
Merebaknya korupsi di tanah air menjadikan korupsi seakan sudah membudaya dan menjadi  hal  yang  biasa.  Pendidikan  antikorupsi  memegang  peranan  penting  untuk mengubah  pola  pikir  anak  didik  dengan  menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi,  untuk menciptakan persepsi peserta didik bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Pendidikan antikorupsi juga dapat dimaknai sebagai usaha yang terstruktur dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai serta sikap guna membekali peserta  didik  untuk  menjadi  agen  penggerak  pencegahan  korupsi  serta menghilangkan potensi tumbuh dan berkembangnya korupsi.
Tujuan  akhir  pendidikan  antikorupsi  bukanlah  hanya  mereka  memahami  konsep pendidikan  antikorupsi,  akan  tetapi  mereka  Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia  Fakultas Hukum  Universitas  Suryakancana  Urgensi  Pendidikan  Antikorupsi  Terhadap Pencegahan  Korupsi  Dalam  Pendidikan  Dasar  183  mampu  untuk  mengatasi  segala pengaruh  dari  lingkungan  sekitar/dunia  pergaulan  yang  berpotensi  dilakukannya
perilaku  koruptif.  Jika  dikaitkan  dengan  tujuan  pendidikan,  pendidikan  antikorupsi bertujuan untuk:
A. Membentuk pemaknaan tentang berbagai jenis korupsi dan dimensi- dimensinya;
B. Perubahan paradigma dan sikap terhadap korupsi;
C.  Mempersiapkan  kemampuan  untuk  menghalau  terjadinya  korupsi.  Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi diimplementasikan  dengan  memperhatikan  3  (tiga)  aspek  penting  dalam penyelenggaraan  pendidikan  yakni:  aspek  kognitif,  aspek  afektif,  dan  aspek psikomotorik.  Aspek  kognitif  ditanamkan  dengan  memberikan  informasi  tentang konsep  pendidikan  antikorupsi  berikut  tujuan-tujuan  dilaksanakannya  pendidikan antikorupsi.  Sedangkan  aspek  afektif    menekankan  pada  implementasi  konsep pendidikan antikorupsi yang dikonkretkan pada sikap-sikap peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi sebagaimana telah diajarkan secara teoritik dalan aspek kognitif.  Implementasi  pendidikan  antikorupsi  dilengkapi  pula  dengan  aspek psikomotorik  yang  menekankan  pada  harmonisasi  antara  konsep serta  implementasi pendidikan  antikorupsi  dalam  sikap  antikorupsi,  dengan  kurikulum  pembelajaran yang  digunakan  sehingga  pendidikan  antikorupsi  benar-benar  dapat  direalisasikan secara selaras dan seimbang dalam proses pendidikan dan pengajaran.
Pendidikan antikorupsi perlu untuk diselenggarakan dalam pendidikan formal maupun  pendidikan  informal.  Namun,  diantara  keduanya  pendidikan  formal dianggap  lebih  optimal  oleh  karena  otoritas  dan  kultur  yang  dimilikinya.  Jurnal Hukum  Mimbar  Justitia  Fakultas  Hukum  Universitas  Suryakancana  Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 184 antikorupsi yang terdiri dari: Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras,  keberanian,  kesederhanaan,  keadilan,  kedisiplinan  dan  komitmen.  Nilai-nilai tersebut dapat terrencana, terrealisasi, dan terawasi dengan baik pada jalur pendidikan formal.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  merujuk  pada  tujuan  pendidikan  dalam  Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  mendiri.15  Tujuan  pendidikan  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  tersebut  jika dilihat  dari  rumusannya  terlihat  bahwa  tujuan  pendidikan  tidak  hanya  menakankan pada  aspek  pengetahuan/ilmu  semata  untuk  membentuk  insan  yang  cerdas,  akan tetapi  juga  diarahkan  untuk  membentuk  akhlak,  serta  budi  yang  luhur.  Terdapat benang merah antara 15 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional.  tujuan  pendidikan  antikorupsi  dan  tujuan  pendidikan  secara garis  besar.  Penyelenggaraan  pendidikan  antikorupsi  telah  diamanatkan  di  dalam Pasal 13 huruf
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan: tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf .
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
menyelenggarakan  program  pendidikan  antikorupsi  pada  setiap  jenjang  pendidikan Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan  Karakter  menegaskan  bahwa  pendidikan  karakter  diimplementasikan
dengan  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pendidikan  karakter,  terutama meliputi  nilai-nilai  religius,  jujur,  toleran,  disiplin,  bekerja  keras,  kreatif,  mandiri, demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air,  menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan  nilai  tersebut  kita  hubungkan  dengan  nilainilai  antikorupsi  yakni:  jujur,  peduli, mandiri,  disiplin,  bertanggungjawab,  kerja  keras,  sederhana,  adil,  dan  kreatif,  dan berani, maka dapat kita temukan persesuaiannya yakni pada nilai jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, peduli dan bertanggungjawab.

## KESIMPULAN
Maka,  idealnya  pendidikan  antikorupsi  dilakukan  dengan  memperkuat implementasi pendidikan karakter yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Apabila peserta  didik  mampu  menghayati  serta  mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  secara otomatis ia telah terbentuk menjadi pribadi yang antikorupsi. Pendidikan antikorupsi akan  terimplementasikan  secara  optimal  jika  berorientasi  pada  pendidikan  karakter yang  dapat  pula  dikategorikan  sebagai  pendidikan  nilai.  Hal  ini  dikarenakan  tujuan dari pendidikan antikorupsi sejatinya ialah membentengi anakanak/peserta didik dari perilaku koruptif. Secara nyata upaya untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan memberikan bekal kepada peserta didik mengenai nilai-nilai luhur sebagaimana diajarkan di dalam pendidikan nilai. Lebih lanjut di dalam Surat Edaran Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  420/4047/SJ  tentang  Implementasi  Pendidikan Karakter dan Budaya AntiKorupsi pada SatuanPendidikan, telah diuraikan mengenai pedoman  implementasi  pendidikan  antikorupsi,  yang  secara  garis  besarnya  adalah sebagai berikut:    Penguatan  pendidikan  karakter  adalah langkah untuk memperkuat karakter  pserta  didik  di  bawah  tanggung  jawab  satuan  pendidikan  melalui harmonisasi  hati,  rasa,  pikir,  dan  olah  raga  sebagai  bagian  dari  Gerakan  Nasional Revolusi  Mental  (GNRM);  peserta  didik  berdasarkan  jenjang  pendidikannya,  dan dilaksanakan  dengan  menerapkan  nilai-nilai  pancasila  dalam  bentuk  pendidikan karakter  terutama  meliputi  nilai-nilai  kejujuran,  tanggungjawab,  kesederhanaan, kepedulian,  kemandirian,  disiplin,  keadilan,  kerja  keras,  dan  keberanian,  dan dilaksanakan degan menggukan prinsip dan pendekatan;

## REFERENSI
Adriawan Maulana Tama, Muhammad Arifin, A. P. S. (2021). Implikasi Teori Belajar Sibernetik Dalam Proses Pembelajaran Dan Penerapan IT Era Modern. Basicedu, 58..
Amos Neolaka. (2014). Metode Penelitian Dan Statistik . PT Remaja Rosdakarya. E-mail, S. P. P. (n.d.). TELA ’ A h filosofis arti pendidikan dan faktor-faktor pendidikan dalam ilmu pendidikan . 2 , 1468 – 1476. Fauzi, A. (2022). Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih . 6 (1), 1 – 7. Haji, I., & Indonesia, D. I. (2014). Pragmatisme penyelenggaraan ibadah haji di indonesia * . Idris  Dosen  Tarbiyah  STAI  Luqman  Al  Hakim  Surabaya,  M.  (n.d.).  Standar Kompetensi Guru Profesional. Standar Kompetensi Guru Profesional , 41. Ismayani, M., & Permana, I. (2015). P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi . 2 (1). Jejen Mustaf. (2015). Manajemen Pendidikan Teori Kebijakan dan Praktik (I). Kencana. Karanganyar, D. K. (n.d.). INDONESIA DI SEKOLAH . 198 – 214. Lexy Moleong. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Mardiah  Kalsum  Nasution.  (2017).  Penggunaan  Metode  Pembelajaran  Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantaboer
Jakarta.  Corresspondence:  Mardiah  Kalsum  Nasution,  Sekolah  Tinggi  Agama Islam  Swasta  Lantaboer  Jakarta.  E- Mail’,  STUDIA  DIDAKTIKA. jurnal  Ilmiah Bidang Pendidikan , 11.1 , 9 – 15. Matthew  B.  Miles  dan  A.  Michael  Huberman.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif;  Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . Universitas Indonesia (UI-Press).
Nafisah, Lailatun. Warisno, Andi Mujiyatun dan Hartati, S. (2022). Implementasi Teori Belajar  Konstruktivisme  Pada  Pembelajaran  Fiqih. Unisan  Jurnal:  Jurnal Manajemen Dan Pendidikan , 1.1 .
No Title . (2019). Nurhasanah, S., & Sobandi, A. (2016). Minat belajar sebagai determinan hasil belajar siswa . 1 (1), 128 – 135. Permendikbud.  (2016). Salinan  Permendikbud  Nomor  23  Tahun  2016  Tentang  Standar Penilaian Pendidikan, .
Pramudita  Budiastuti  and  others.  (2021).  Analisis  Tujuan  Pembelajaran  Dengan Kompetensi Dasar Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dasar Listrik Dan Elektronika Di Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Edukasi Elektro , 5.1 , 39 – 48. Ulum, A. L., Pendidikan, J., Vol, I., Alivvia, H., Amin, L. H., Mukhlisah, I., & Fatimah, M.  (2023). Penerapan  metode  talking  stick  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  fikih materi haji siswa kelas v mi muhammadiyahsidokerto plupuh 4 (1), 274 – 285. Winda Puspitasari and Asrori. (2019). Pengaruh Persepsi Profesi Guru Dan Keefektifan Praktik  Pengalaman  Lapangan  Terhadap  Kesiapan  Menjadi  Guru  Dengan Efikasi  Diri  Sebagai  Variabel  Inervening. Economic  Education  Analysis  Journal , 8.3 , 1061 – 78.
Yudi Candra Hermawan, Wikanti Iffah Juliani,  and H. W. (2020). Konsep Kurikulum Dan  Kurikulum  Pendidikan  Islam. Jurnal  MUDARRISUNA:  Media  Kajian Pendidikan Agama Islam, 10.1 , 34.
Copyright Holder :
© Siti Alfiyah,  et al., (2024).
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: