## Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 3, Juli 2024 Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

## Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan
Iyah Faniyah 1* , Dicky Alexander 2 1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Inodnesia
* Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 12/06/2024 Ancaman  pidana  bagi  penyelenggara  yang  mengakibatkan  kecelakaan  bagi pengguna  jalan  tercantum  pada  Pasal  273  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalulintas  dan  Angkutan  jalan  (UULLAJ).  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Data  yang  digunakan  adalah data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pengguna  Jalan  Yang  Mengalami  Kecelakaan  Lalulintas Akibat  Kelalaian  Penyelenggara  Jalan  diatur  pada  Pasal  273  UULLAJ  adalah adanya ancaman pidana bagi penyelenggara. Pelaku tindak pidana dalam hal ini penyelenggara jalan yang terbukti karena kelalainnya tidak segera memperbaiki jalan  namun  tidak  memberikan  rambu  perbaikan  yang  mengakibatkan timbulnya korban baik  luka ringan, luka berat maupun meninggal  dunia, dapat dipidana.    Hak  untuk  menggugat  penyelenggara  jalan  bisa  melalui  mekanisme gugatan  warga  atau  Citizen  Law  Suit.  Dasar  gugatan  merujuk  pada  Pasal  258 UULLAJ.  Permasalahan  pengaturan  yang  ideal  dalam  perlindungan  hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalulintas akibat kelalaian penyelenggara  jalan  adalah  subjek  hukum  yang  menerima  pendelegasian kewenangan tersebut harus diatur secara tegas. Pelanggaran Pasal 273 UULLAJ dikategorikan  sebagai  Kejahatan  terhadap  Kepentingan  Publik.  Lemahnya penegkan  hukum  terhadap  Pasal  273  UULLAJ  disebabkan  lemahnya kemampuan  penegak  hukum  yang  melakukan  penyidikan  kasus  kecelakaan tersebut,  dimana  kesulitan  yang  dihadapi  penyidik  adalah  mengidentifikasikan sumber yang benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menetapkan subyek hukumnya.
Diterima, 21/06/2024
Dipublikasi, 02/07/2024
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jalan, Kecelakaan, Penyelenggara Jalan

## Abstract
Keywords: Legal Protection, Road, Accident, Road Operator Criminal penalties for organisers who cause accidents for road users are listed in  Article  273  of  Law  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transport (UULLAJ). The approach used is the Normative Juridical approach. The  data  used  is  secondary  data  collected  through  literature  study.  Legal
Protection  of  Road  Users  Who  Experience  Traffic  Accidents  Due  to  the Negligence of Road Operators is regulated in Article 273 of the UULLAJ is the existence of criminal penalties for organisers. The perpetrator of a criminal act, in  this  case  the  road  organiser,  who  is  proven  to  be  negligent  in  not immediately repairing  the road but does not provide repair signs that result in victims  either  minor  injuries,  serious  injuries  or  death,  can  be  punished.    The right  to  sue  road  organisers  can  be  exercised  through  a  citizen  law  suit.  The basis of  the lawsuit refers to  Article 258 of  the UULLAJ. The ideal regulatory issue in the legal protection of road users who experience traffic accidents due to  the  negligence  of  road  organisers  is  that  the legal  subject  who  receives  the delegation  of  authority  must  be  strictly  regulated.  Violation  of  Article  273 UULLAJ is categorised as Crime against Public Interest. The weak enforcement of  Article  273  UULLAJ  is  due  to  the  weak  ability  of  law  enforcers  who investigate  the  accident  case,  where  the  difficulty  faced  by  investigators  is  to identify the correct source that causes traffic accidents and determine the legal.

## PENDAHULUAN
Jalan  merupakan  suatu  prasarana  perhubungan  darat  dalam  bentuk  apapun,  meliputi segala  bagian  jalan  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang  diperuntukan bagi  lalu  lintas.  Selanjutnya  jalan  mempunyai  peranan  penting  dalam  bidang  ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan  yang  mengikat  dan  menghubungkan  pusat-pusat  pertumbuhan  dengan  wilayah  yang berada  dalam  pengaruh  pelayanannya  dalam  satu  hubungan  hierarki.  Warga  masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier. 1
Banyaknya  kendaraan  di  jalan  raya  terkadang  membuat  jalan  menjadi  semakin  padat dari  hari  ke  hari.  Bertambahnya  jumlah  kendaraan,  khususnya  kendaraan  bermotor  tiap tahunya,  tidak  diimbangi  dengan  perkembangan  sarana  dan  prasarana  pembangunan  jalan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangai  dengan  pengetahuan  untuk  berkendara  dapat  menimbulkan  kecelakaan. Kecelakaan  di  jalan  raya  bukan  hanya  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dalam berkendara,  tetapi  juga  dapat  disebabkan karena  kondisi  jalan  yang  kurang  baik.  Kerusakan jalan ini berupa retak-retak ( cracking) , jalan bergelombang ( corrugation ), kerusakan berupa alur  cekungan  arah  melebar  dan  memanjang  jalan  sekitar  jarak  roda  kendaraan  ( rutting ), genangan aspal di permukaan jalan (bleeding), serta jalan berlobang (pothole). 2
Untuk kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak sampai dengan  saat  ini  tidak  ada  data  yang  reel  dari  Ditlantas  Polda  Sumbar,  karena  setiap  terjadi kecelakaan  yang  diakibatkan  jalan  rusak  penyidik  hanya  menerapkan  pasal  kelalaian pengendara.    UUU  LLAJ  telah  mengatur  bahwa  pengawasan  prasarana  jalan  salah  satunya adalah  mengenai  uji  kelayakan  fungsi  jalan  yang  sesuai  dengan  standar  keamanan  dan keselamatan  berlalu  lintas.  Namun  sering  kali  pada  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang diakibatkan  jalan  rusak  penyidik  lakalantas  beranggapan  bahwa  kecelakaan  adalah  mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggungjawab  dalam  kecelakaan  yang  di  akibatkan  jalan  rusak  dan  infrastruktur  yang rusak.
Faktor human error pun sering kali yang disalahkan atas terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya,  terlebih  jika  kecelakaan  tersebut  adalah kecelakaan  tunggal.  Padahal  kecelakaan  lalu  lintas  bukan  hanya  diakibatkan oleh perilaku atau tindakan pengemudi dan kendaraan yang tidak tertib namun  juga  tidak  terlepas  dari  kondisi  jalan  dan  infrastruktur  yang  dikelola oleh  penyelenggara  jalan.  Kelalain  atau  kealpaan  yaitu  sikap  batin  seseorang yang  tidak  mengindahkan  larangan  hukum  sehingga  tidak  berhati-hati  dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Adapun salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan  rusak  yakni  kecelakaan  yang  terjadi  di  jalan  seberang  padang  dekat  jembatan  babuai kota Padang. Pada waktu itu terjadi kecelakaan lalu lintas ketika mobil Toyota Kijang Innova yang  dikemudikan  oleh  Saudara  Irfan  Igrisa,  berjalan  dari  arah  pasar  raya  Padang  menuju kearah  Teluk  Bayur,  karena menghindari  sebuah  sepeda  motor  yang  sudah  berjalan  di  jalur jalan sebelah kanan atau jalur kiri dari mobil. Karena di jalur kiri terdapat jalan rusak, akibat kecelakaan  tersebut  Mobil  mengalami  kerusakan  berat  dan  hampir  membahayakan pengemudi  lainnya.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pengguna Jalan yang mengalami kecelakaan lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan
1 Soerjono Soekanto, Polisi dan lalu lintas , Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 1.
2 Hariandja, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya , Airlangga, Jakarta, 2002, hlm 19
berdasarkan  UULLAJ,  serta  pengaturan  yang  ideal  dalam  pemberian  perlindungan  hukum terhadap  pengguna  jalan  yang  mengalami  kecelakaan  lalulintas  Akibat  Kelalaian Penyelenggara Jalan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif  didukung  oleh  yuridis empiris. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  sebagai data utama, didukung data primer.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Jalan  Yang  Mengalami  Kecelakaan Lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara
Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut di berikan langsung oleh tuhan  kepada  setiap  manusia,  oleh  karena  itu  apabila  setiap  penyelenggaraan  jalan  yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain yang menggunakan fasilitas negara pada hakekatnya bisa di katakan pelanggaran HAM, di karenakan fasilitas yang di berikan Negara kepada  masyarakat  tidak  layak  dan  membahayakan  penggunanya,  menimbulkan  rasa ketakutan, ketidak nyamanan ketika berkendara. Apabila korban kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan rusak sampai meningal dunia maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan wajib bertanggungjawab.
Salah  satu  kewajiban  penyelenggara  jalan  adalah  memperbaiki  jalan  yang  rusak  dan terus  meningkatkan  kualitas  jalan.  Hal  tersebut  untuk  menghindari  kecelakaan  yang  dapat merugikan  masyarakat  pengguna  jalan.  Dalam  hal  penyelenggara  jalan,  baik  jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa :
Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak  yang  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 24  ayat  (1)  sehingga  menimbulkan  korban  luka  ringan  dan/atau  kerusakan  kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
Pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  ini  penyelenggara  jalan  yang  terbukti  karena kelalainnya tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan  timbulnya  korban  baik  luka  ringan,  luka  berat  maupun  meninggal  dunia, belum tentu dapat dipidana, karena pelaku tindak pidana meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana juga harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.  Pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  memenuhi  keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung-jawabkan pidana. Sedangkan jika  pelaku  tidak  memenuhi  salah  satu  unsur  mengenai  pertanggungjawaban  pidana,  maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atas perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  penyelenggara  jalan  sebagai  pihak yang dapat bertangungjawab pidana karena kelalainnya tidak memperbaiki jalan yang rusak atau memperbaiki jalan sedang diperbaiki yang berakibat kecelakaan lalu lintas namun tidak memberikan  tanda  atau  rambu  yang  menunjukkan  bahwa  jalan  sedang  diperbaiki  yang berakibat timbulnya korban pemakai jalan.
Berbicara  pertanggungjawaban  hukum,  terkait  dengan  kecelakaan  lalu  lintas  yang disebabkan jalan yang rusak, merupakan perbuatan melanggar hukum.  Perbuatan melanggar hukum  yang  dimaksud  adalah  timbulnya  tanggungjawab  dan  tuntutan  ganti  rugi  atau  hak kepada  setiap  subjek  hukum  yang melanggar  hukum  baik  itu  orang,  badan  hukum,  ataupun pemerintah.  Jika  melihat  permasalahan  yang  penulis  teliti,  terkait  dengan  kecelakaan  lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, Pemerintahlah yang bertanggungjawab dikarenakan pemerintah  merupakan  penyelenggara  jalan.  Untuk  itu  Pemerintah  dapat  dimintai pertanggungjawaban  baik  secara  pidana  maupun  perdata,  karena  pemerintah  lalai  dalam melaksanakan  kewenangannya,  sehingga  menimbulkan  korban  kecelakaan  lalu  lintas  bagi orang lain akibat jalan yang rusak.
Berdasarkan  Pasal  273  UU  LLAJ  tersebut  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan tidak memperbaiki jalan yang rusak karena sengaja  atau  lalai.  Perbedaan  antara  sengaja  dan  lalai  yakni  pada  kesengajaan  sedangkan tidak  mengindahkan  larangan  hukum  sehingga  tidak  berhati-hati  dalam  melakukan  suatu perbuatan  yang  menimbulkan  keadaan  yang  dilarang.  Sebagai  bentuk  kesalahan  dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara secara kualitas saja. Perbuatan penyelenggara jalan  yang  tidak  segera  memperbaiki  jalan  yang  rusak  sehingga  menyebabkan  laka  lantas telah di cantumkan sebagai delik pidana dalam UU  LLAJ. Dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan  oleh  masyarakat  harus  memenuhi  standar  keamanan  dan  keselamatan  berlalu lintas.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  jalan  yang  tidak  memperbaiki  jalan  rusak  dengan segera  dapat  dikatakan  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  menyediakan  fasilitas  jalan  yang layak  fungsi  atau  memenuhi  standar  keamanan.  Dengan  demikian,  dalam  kasus  kecelakaan lalu  lintas  akibat  jalan  yang  rusak  penyelenggara  jalan  mempunyai  kemampuan  untuk bertanggung jawab, hal ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal:
1. Tidak memperbaiki jalan yang rusak dengan segera sehingga mengakibat-kan laka lantas.
2. Tidak memberikan peringatan pada jalan yang belum diperbaiki.
3. Tidak  melakukan  perawatan  dan  perbaikan  jalan  sehingga  masih  banyak  ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang retak, distorsi, cacat permukaan, maupun berlubang.
4. Tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat.
Berdasarkan  uraian  Pasal  273  UU  LLAJ  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  tindak  pidana yang  diatur  dalam  Pasal  tersebut  merupakan  tindak  pidana  materiil.  Terjadinya  suatu perbuatan  tidak  bergantung  pada  selesainya  perbuatan  tersebut  akan  tetapi  apakah  pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Pengendara  di  jalan  yang  mengalami  kecelakaan  akibat  jalan  rusak,  pengendara  jalan  dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah.
Dasar  pertanggungjawaban  penyelenggara  jalan  merujuk  pada  Pasal  258  UU  LLAJ dengan  masyarakat  wajib  beperan  serta  dalam  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  jalan, pengembangan  displin  dan  etika  berlalu  lintas,  dan  berpartisipasi  dalam  pemeliharaan keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 62 ayat (1) huruf b yang berperan serta dalam penyelenggaran jalan dan Pasal 62 ayat (1) huruf f dengan mengajukan gugatan kepada  pengadilan  terhadap  kerugian  akibat  pembangunan  jalan.  Dalam  proses pertanggungjawaban  hukum  terhadap  penyelenggara  jalan  pada  kecelakaan  lalu  lintas  yang disebabkan oleh jalan yang rusak mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pihak-pihak yang  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  terkait  dengan  Pasal  273  dalam  UU  LLAJ karena bahwa pejabat penyelenggara jalan berubah-ubah atau berganti.
Kelalaian  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  jalan  hingga  mengakibatkan  korban kecelakaan  lalu  lintas  karena  jalan  yang  rusak  dan  tidak  segera  di  perbaiki  maka  akan membuat  potensi  kecelakaan  lalu  lintas  cukup  besar,  sehingga  dalam  penyelenggaran  jalan
harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan. Dalam Pasal 24 (1)  UU LLAJ penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang  rusak  yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas,  dilanjutkan  dengan  ayat  (2) dalam  hal  belum  dapat  dilakukan  perbaikan  jalan  yang  rusak  sebagai  mana  di  maksud  ayat (1)  penyelenggara  wajib  memberi  tanda atau  rambu  pada  jalan  yang  rusak  untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan teori perlindungan hukum maka dari pasal diatas sudah jeles bahwa ketika penyelenggara  jalan  berkewajiban  segera  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  nantinya menimbulkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, karena sebab dari kecelakaan lalu lintas  lebih  besar  di  sebabkan  jalan  yang  rusak.  Jalan  memang  harus  mendapat  perawatan yang kusus karena jalan merupakan salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat  nadi  kehidupan  masyarakat  dalam  mejalankan  aktifitas  dan  penggerak  roda perekonomian,  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  usaha  pengembangan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  terutama  dalam  mendukung  bidang  ekonomi,  sehingga  apabila jalan  rusak  maka  keselamatan  pengguna  jalan  terancam  tidak  merasa  aman  dan  nyaman. Ketika  sudah  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang  di  sebabkan  jalan  yang  rusak  maka  sesuai pasal  diatas  huruf  b.  mendapatkan  ganti  kerugian  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas terjadinya  kecelakaan,  dalam  hal  ini  adalah  penyelenggara  jalan  karena  yang  melekukan penyelenggaraan jalan adalah mentri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang di selenggarakanya.
Perlindungan hukum kepada para pengguna jalan pada saat ini sangat minim sekali hal ini di sebabkan karena kurangnya rasa keadilan dan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum,  sebagai  salah  satu  contoh  seorang  pengguna  fasilitas  umum  yaitu  jalan  yang mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  yang  di  sebabkan  rusaknya  jalan,  dalam  melakukan penyidikan oleh penegak hukum kemungkinan besar para pengguna yang di salahkan adalah pengguna  jalan  bukan  melihat  dari  fasilitas  yang  di  berikan  oleh  negara/pemerintah,  sudah layakkah fasilitas pemerintah yang di berikan kepada masyarakatnya.
Adapun asas dalam melakukan penyelenggaraan jalan meliputi, asas kemanfaatan, asas keamanan,  asas  keserasian,  asas  keadilan,  asas  transparasi,  asas  keberdayagunaan  dan  asas kebersamaan  dan  kemitraaan.  Di  sini  akan  di  jeleskan  masing-masing  asas,  yang  pertama yaitu asas kemanfaaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan  nilai  tambah  yang  sebesar-besarnya,  baik  bagi  pemangku  kepentingan (stake- holders) maupun  bagi  kepentingan  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Asas  yang  kedua  yaitu  asas keamanan  berkenaan  dengan  semua  dengan  semua kegiatan  penyelenggaraan  jalan  yang  harus  memenuhi  persyaratan  keteknikan  jalan, sedangkan  asas  keselamatan  berkenaan  dengan  kondisi  permukaan  jalan  dan  kondisi geometrik  jalan.  Asas  keserasian  penyelenggaraan  jalan  berkenaan  dengan  keharmonisan lingkungan  sekitarnya;  asas  keselarasan  penyelenggaraan  jalan  berkenaan  dengan keterpaduan  sektor  lain;  dan  asas  keseimbangan  penyelenggaraan  jalan  berkenaan  dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.
Asas  keadilan  berkenaan  dengan  penyelenggaraan jalan termasuk  jalan tol  yang  harus memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  pihak  dan  tidak  mengarah  kepada pemberian  keuntungan  terhadap  pihak-pihak  tertentu  dengan  cara  atau  alasan  apapun.  Asas transparansi  berkenaan  dengan  penyelenggraan  jalan  yang  prosesnya  dapat  diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat.  Asas  keberdayagunaan  berkenaan  dengan penyelenggaraan  jalan  yang  harus  dilaksanakan  berlandaskan  pemanfaatan  sumberdaya  dan ruang  yang  optimal  dan  asas  keberhasilgunaan  berkenaan  dengan  pencapaian  hasil  sesuai dengan  sasaran.  Asas  kebersamaan  dan  kemitraan  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  jalan
yang  melibatkan  peran  serta  pemangku  kepentingan  melalui  suatu  hubungan  kerja  yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

## Pengaturan  Yang  Ideal  Dalam  Pemberian  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan.
Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah  karena  jalan  yang  rusak  akan  lebih  membahayakan  penggunanya,  seringkali terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang  di  sebabkan  jalan  yang  rusak  hal  ini  tidak  lepas  dari fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakatnya  terutama  jalan  tidak layak/rusak,berlubang  dan  tidak  segera  di  perbaiki  sehingga  membahayakan  penggunanya atau  masyarakat,  bahkan  jalan  yang  berlubang  cukup  dalam  yang  apabila  terjadi  hujan  dan tertutup  genangan air akan  tidak  tampak dan  membahayakan  bagi  pengguna  jalan,  terutama pengguna  roda  dua  yang  sering  menjadi  korban  kecelakaan  yang  merenggut  nyawa  akibat menghindari  jalan  yang  rusak  dan  berlubang,  hal  ini  tidak  lepas  dari  peran  pemerintah sebagai  penyelenggara  jalan  harus  lebih  peka  teliti  terhadap  pembangunan  fasilitas  umum terutama jalan yang lebih sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.
Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan  masyarakat  dalam  mejalankan  aktifitas  dan  penggerak  roda  perekonomian,  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  usaha  pengembangan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk  memantapkan  pertahanan  dan  keamanan  nasional,  serta  membentuk  struktur  ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Hukum  adalah  untuk  rakyat  bukan  sebaliknya  maka  dari  itu  transparansi  atau keterbukaan  pemerintah  mempunyai  makna  yang  penting  dalam  melakukan  pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang  rencanarencana  kebijakan  yang  dijalankan,  selain  itu  juga  membuka  peluang perlindungan  bagi  rakyat  terhadap  tindakan  pemerintah  yang  sewenang  wenang.  Penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan  dan  kesejahteraan,  Jika  dalam  hal  penyelenggaraan  jalan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tidak  sesuai  yang  telah  di  amanatkan  oleh  undang  undang  republic  Indonesia, penyelenggra jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas Negara terancam akibat jalan jalan yang rusak dan tidak adanya ramburambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan  yang  rusak,  pemerintah  sebagai  penyelenggara  jalan  dalam  hal  ini  tidak  bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang di amanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan,  pemberian  tanda  jalan  yang  rusak  dan  tidak  segera  memperbaiki  jalan  yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atua masyarakat.
Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas Negara untuk melindungi hak hak  warga  negaranya  hal  ini  tercermin  dalam  perundang-undangan,  kewenagan  pemerintah dalam  mengelola  penyelenggaraan  jalan  harus  lebih  teliti  dan  serius  dalam  menangani pelayanan public sebab hal tersebut menyagkut seluruh jiwa/keselamatan masyarakatnya, jika dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan,  kerusaka,  luka  dan lain  sebagainya  yang  disebabkan  fasilitas  publik  yang  rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat di mintai pertanggung jawaban atas apa  yang  teeah  di  selenggarakanya  sesuai  Pasal  34  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  Dalam penyelenggaraan jalan juga telah di atur dalam Pasal 24 ayat (3) UU LLAJ.
Bentuk-bentuk  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  di  dalam  UU  LLAJ,  secara  tegas tidak  diatur,  namun  tentang  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  secara  tegas  telah  diatur  pada bagian  keempat  dari  Undang-undang  dimaksud.  Undang-undang  ini  mengatur  tentang  asas
dan  tujuan  lalulintas,  pembinaan,  Prasarana,  terminal,  kendaraan,  pengemudi,  asuransi, angkutan  dan  ketentuan  pidana.  Pasal  27,  mengatakan  bahwa:  Pengemudi  kendaraan bermotor  yang  terlibat  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  wajib  menghentikan  kendaraan, menolong  orang  yang  menjadi  korban  kecelakaan  dan  melaporkan  kecelakaan  tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
UULLAJ, khususnya dengan subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut  berasal  dari  banyaknya  intervensi  baik  dari  sisi  politik  maupun  dari  sisi  ekonomi yang  dihadapi  penegak  hukum.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  demikian  karena  pelanggaran  Pasal 273  UULLAJ  dikategorikan  sebagai  Kejahatan  terhadap  Kepentingan  Publik,  yang  mana memiliki  kelemahan  dari  unsur  kontrol  publik,  akibat  tidak  berjalannya  proses  pengawasan oleh  lembaga-lembaga  yang  kompeten  maupun  tersumbatnya  akses  masyarakat  luas  atas informasi  dan  mekanisme  akuntabilitas  publiknya,  maka  sesuai  karakteristik  tersebut  akan sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum pada kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut.
Kendala  lain  dari  belum  efektifnya  penegakan  hukum  pada  kasus  tersebut  adalah adanya  kondisi  bahwa  pelaksana  jalan  seperti  menteri  pekerjaan  umum,  dinas  pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  stakholder  atau  suatu  korporasi,  maka dalam  penegakan  hukum  terhadap  subjek  hukum  yang  berupa  korporasi  tersebut  akan mengalami  banyak  masalah,  karena  dalam  korporasi,  unsur  kesalahan  ini  sulit  ditelusuri untuk membuktikan kesalahannya, sehingga menjadi impunity terhadap korporasi.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jalan  yang  mengalami  kecelakaan  lalulintas akibat kelalaian penyelenggara jalan adalah adanya ancaman pidana bagi penyelenggara jalan yang  terbukti  karena  kelalainnya  tidak  segera  memperbaiki  jalan  namun  tidak  memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal  dunia,  dapat  dipidana.    Pemerintah  berkewajiban  memperbaiki  jalan  yang  rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa yakni melalui mekanisme gugatan warga atau Citizen Law Suit . Dasar gugatan merujuk pada Pasal 258  UULLAJ  dengan  masyarakat  wajib  beperan  serta  dalam  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  jalan,  pengembangan  displin  dan  etika  berlalu  lintas,  dan  berpatisipasi  dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  serta  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  Pasal  62  ayat  (1)  huruf  b yang  berperan  serta  dalam  penyelenggaran  jalan  dan  Pasal  62  ayat  (1)  huruf  f  dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.
Pengaturan yang ideal dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang  mengalami  kecelakaan  lalulintas  akibat  kelalaian  penyelenggara  jalan  adalah  dengan cara  mengatur  siapa  subjek  hukum  yang  menerima  pendelegasian  kewenangan  tersebut berasal.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  demikian  karena  pelanggaran  Pasal  273  UULLAJ dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  kepentingan  publik,  yang  mana  memiliki kelemahan  dari  unsur  kontrol  publik,  akibat  tidak  berjalannya  proses  pengawasan  oleh lembaga-lembaga yang kompeten maupun tersumbatnya akses masyarakat luas atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya, maka sesuai karakteristik tersebut akan sangat sulit untuk  melakukan  penegakan  hukum  pada  kejahatan  terhadap  kepentingan  publik  tersebut. Adanya  kondisi  bahwa  pelaksana  jalan  seperti  menteri  pekerjaan  umum,  dinas  pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  stakholder  atau  suatu  korporasi,  maka dalam  penegakan  hukum  terhadap  subjek  hukum  yang  berupa  korporasi  tersebut  akan mengalami  banyak  masalah,  karena  dalam  korporasi,  unsur  kesalahan  ini  sulit  ditelusuri
untuk membuktikan kesalahannya, sehingga menjadi impunity terhadap korporasi. Penegakan hukum  Pasal  273  UULLAJ  juga  disebabkan  oleh  lemahnya  kemampuan  penegak  hukum yang  melakukan  penyidikan  kasus  kecelakaan  tersebut,  dimana  kesulitan  yang  dihadapi penyidik  adalah  mengidentifikasikan  sumber  yang  benar  yang  penjadi  penyebab  terjadinya kecelakaan lalu lintas

## REFERENSI
Ade Rizqi Naulina Harahao, Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektoronik Lintas Batas Negara, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022 Ahmad Munawar, Manjemen Lalu Lintas Perkotaan , Beta Offset, Yogyakarta, 2005. Arfan I, Wulandari. Studi Epidemiologi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak. Jurnal Vokasi Kesehatan . 2018.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Chaerudin,  Syaiful  Ahmad  Dinar.  Syarif  Fadillah, Strategi  Pencegahan  Dan  Penegakan Hukum, Bandung, Refika Editama, 2008
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai  Pustaka,  Jakarta, 1989.
Hariandja, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya ,  Airlangga,  Jakarta,  2002
Edo  Dwi  Prayudi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Jalan  Tol  Yang Menimbulkan Korban Jiwa , Tesis, Pasca Sarjana UPN Veteran, Jakarta, 2019 Ibrahim
M.M,
Adi M.S, Suhartono. Gambaran Distribusi Kejadian Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Pengendara  Sepeda  Motor. Jurnal  Ilmiah STIKES Kendal , 2018, Vol 8, No. (2)
Soerjono Soekanto, Polisi dan lalu lintas , Mandar Maju, Bandung, 1990
Arfan I, Wulandari. Studi Epidemiologi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak. Jurnal Vokasi Kesehatan . 2018
Slamet  Tri  Wahyudi,  Problematika  Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Konteks  Penegakan Hukum  di  Indonesia, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan ,  Volume  1,  Nomor  2  Juli  2012, ISSN : 2303-3274
Yeni Widowaty, Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015 Edo  Dwi  Prayudi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Jalan  Tol  Yang Menimbulkan Korban Jiwa , Tesis, Pasca Sarjana UPN Veteran, Jakarta, 2019. Ibrahim M.M,
Adi M.S, Suhartono. Gambaran Distribusi Kejadian Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Pengendara  Sepeda  Motor. Jurnal  Ilmiah STIKES Kendal , 2018, Vol 8, No. (2). Sanyoto,  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Jurnal  Dinamika Hukum ,    Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.
Yassir  Arafat, Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  yang  Seimbang ,    Jurnal  Rechtens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015