## MANAJEMEN AMIL DAN NAZIR INDONESIA
Ade Solahudin 1 , Asmiyatul Zumroh 2 , Febrian Prihardiansyah 3 ,
M Taufik Hudaya 4
1234 Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti *Corresponding Author Email : fprihardiansyah@gmail.com

## Abstract
This  study  describe  about  the  management  of  amil  and  nazir  based  on  zakat  core principle, wakaf core principle, and financial ratio what used by each institution. This method of this study is using library research such as secondary Approach data in the journal articles, books, and other literature based on  topic being discussed.
This result of this study show that zakat core principle, waqf core principle, financial ratio is required by zakat institutions and waqf institutions tomeasure performance.
Keyword : Management, zakat core principle, waqf core principle, financial ratio.
Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  pengelolaan  amil  dan  nazir  berdasarkan prinsip inti zakat, prinsip inti wakaf, dan rasio keuangan yang digunakan oleh masing- masing  lembaga.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  berupa pendekatan data sekunder pada artikel jurnal, buku, dan literatur lainnya berdasarkan topik yang sedang dibahas.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip  inti  zakat,  prinsip  inti  wakaf,  rasio keuangan  dibutuhkan  oleh  lembaga  zakat  dan  lembaga  wakaf  untuk  mengukur kinerja.
Kata kunci: Pengelolaan, prinsip inti zakat, prinsip inti wakaf, rasio keuangan.

## Pendahuluan
Umat Islam  mengenal dua  macam keuangan syariah,  yaitu keuangan komersial  dan  keuangan  sosial.  Pesatnya  perkembangan  keuangan  syariah komersial diikuti dengan tata kelola, fatwa transaksi, dan inovasi produk pada lembaga  keuangan  syariah.  Namun,  keuangan  sosial  masih  belum  banyak mengalami  perkembangan.  Keuangan  sosial  masih  memiliki  potensi  yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia dapat mengoptimalisasi  perkembangan  keuangan  syariah  melalui  keuangan
sosial.Keuangan  sosial  mencangkup  lingkup  pembahasan  dan  penerapan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Pada Islamic  Finance  Index (IFCI)  2019,  Indonesia  berhasil mendapatkan  peringkat  pertama  pasar  keuangan  syariah  global  dengan  skor 81,93  (GIFR,  2019).  Faktor-faktor  yang  memberikan  dampak  besar  dalam penilaian  yakni perkembangan regulasi, peningkatan  industri perbankan dan keuangan  syariah,  dukungan  politik  yang  kuat,  perkembangan  ekosistem yang  mendorong  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  dan  sukuk  wakaf, dan Waqf Core Principles (Lawi, 2019).
ZISWAF masih banyak dianggap oleh orang-orang sebagai instrumen keuangan  sebagai  fasilitas  untuk  mendistribusikan  kekayaan,  dalam  bentuk amal  wajib  atau  sunah,  dari  pihak  surplus  ke  pihak  defisit  (Triyani et  al. , 2017).  Banyak  orang  yang  belum  banyak  memberikan  kontribusi  terkait perkembangan  ZISWAF,  terutama  dalam  aspek  manajemen  pada  lembaga zakat  dan  manajemen  pada  lembaga  wakaf.  Pada  hakikatnya,  aktivitas manajemen  selalu  membawa  berbagai  risiko.  Aktivitas  manajemen  pada kedua lembaga tersebut tidak terlepas dari peran amil sebagai pengelola zakat dan  peran  nazir  sebagai  pengelola  wakaf.  Amil  dan  nazir  perlu  mengelola risiko yang timbul atas aktivitas manajemen.
Secara  umum,  manajemen  adalah  proses  untuk  mencapai  tujuan organisasi melalui empat tahap melalui perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan  pengawasan (controlling) (Hakim et al., 2014). Lembaga zakat dan lembaga wakaf harus mempunyai konsep jelas untuk memitigasi risiko. Risiko yang terdapat pada proses  penghimpunan,  pengelolaan,  dan  pemyaluran  sudah  harus  ditangani secara  profesional  oleh  lembaga  zakat  dan  lembaga  wakaf  (Permana  & Baehaqi, 2018).

## Kerangka Teori

## A. Manajemen Amil
Untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dibutuhkan  aktivitas  manajemen berupa  perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  pengarahan ( leading ), dan pengawasan ( controlling ) (Permana & Baehaqi, 2018).Kriteria manajemen yang baik mampu mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.  Menurut  UU  No.23  tahun  2011,  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengorganisasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Amil  harus  menunjukkan  profesionalisme  dalam  bekerja  (Bank Indonesia, 2016). Amil dapat mengaplikasikan prinsip inti zakat (Zakat Core Principles) guna  meningkatkan  kinerja  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ) dalam  pengelolaan  dan  tata  kelola.  Untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  dan efektivitas,  pengukuran  kinerja  merupakan  salah  satu  kunci  dalam menentukan  tingkat  keberhasilan  OPZ.  Untuk  mengukur  kinerja,  Badan Zakat  Nasional  (BAZNAS)  menggunakan  Indeks  Zakat  Nasional  (IZN), sedangkanLembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menggunakan balance scorecard.

## B. Manajemen Nazir
Nazir  dapat  bersifat  perseorangan  atau  kelembagaan.  Nazir  tidak mempunyai  kekuasaan  absolut  terhadap  harta  benda  wakaf.  Syarat  –  syarat nazir (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) :
a. syarat  moral;  memahami  hukum  wakaf  dan  ZIS,  cerdas,  jujur,  amanah, adil, dan besungguh-sungguh.
b. syarat  manajemen;  berjiwa  kepemimpinan  dan  professional  dalam mengelola aset
c. syarat  bisnis;  memiliki  keinginan,  pengalaman,  mau  belajar,  dan  berjiwa kewirausahaan.
Nazir  tidak  wajib  mengganti  harta  benda  wakaf  yang  rusak  yang disebabkan  oleh  bencana  alam.  Nazir  diperbolehkan  mendapatkan  imbalan dari sebagian hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut secara wakaf.  Hal ini  sesuai  dengan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar  RA  (Andalusi, 2014)
“…Tidak  berdosa  bagi  orang  yang  mengelola  untuk  memakan  dari  (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik…”(HR. Bukhari dan Muslim).
Landasan hukum praktik wakaf Indonesia merujuk kepada UU No.41 tahun  2004  tentang  wakaf.  Pengesahan  undang-undang  menjadi  sejarah berdirinya  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI),  lembaga  independen,  yang bertugas  mengembangkan  wakaf  di  Indonesia.  Dalam  UU  tersebut,  BWI bertugas dan berwewenang :
a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan  harta benda wakaf  berskala nasional dan internasional,
c. Memberikan  persetujuan  dan/atau  izin  atas  perubahan  peruntukan  dan status harta benda wakaf,
d. Memberhentikan dan mengganti nazir,
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
f. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini kualitatif deskriptif. Dengan studi kepustakaan, penelitian ini menjelaskan manajemen amil zakat dan nazir berdasarkan zakat core  principle , waqf  core  principle ,  dan  rasio  keuangan.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  jurnal,  buku,  dokumen,  dan undang-undang.

## Pembahasan
A. Zakat Core Principles (ZCP)
Zakat  Core  Principles (ZCP)  adalah  gabungan  konsep  pengelolaan ( management ),  tata  kelola  ( governance ),  dan  sistem  pengendalian  guna meningkatkan kualitas manajemen (Nurhayati et al. , 2019). ZCP disusun oleh perwakilan  Bank  Indonesia,  BAZNAS  dan  negara-negara  lain  dalam International  Working  Group (IWG)(Badan  Zakat  Nasional,  2016).  ZCP terdiri  dari  enam  aspek  utama  pengelolaan  zakat  berupa  dasar  hukum, pengawasan, governance ,  peran  intermediasi,  manajemen  risiko,  dan sharia governance.
Tabel 1 Zakat Core Principle No Aspek Prinsip 1 Dasar Hukum (Legal) ZCP 1) Objektif, Independen, dan Kekuasaan ZCP 2) Aktivitas yang Diizinkan ZCP 3) Kriteria Perizinan 2 Pengawasan Zakat ZCP 4) Pendekatan Pengawasan ZCP 5) Teknik dan Alat Pengawasan ZCP 6) Pelaporan Pengawasan 3 Tata Kelola Zakat ZCP  7)  Korektif  dan  Sanksi  Kuasa  Pengawas Zakat ZCP 8) Tata Kelola Amil yang Baik 4 Peran Intermediasi ZCP  9)  Pengelolaan  Penghimpunan  Dana Zakat ZCP 10) Pengelolaan Penyaluran Dana Zakat 5 Manajemen Risiko ZCP 11) Risiko Negara dan Transfer ZCP  12)  Risiko  Kerugian  Reputasi  dan Muzaki ZCP 13) Risiko Penyaluran ZCP 14) Risiko Operasional 6 Shariah Governance ZCP  15)  Pengendalian  Syariah  dan  Audit Internal ZCP  16)  Pelaporan  Keuangan  dan  Audit Eksternal
ZCP 17) Pengungkapan dan Transparansi
ZCP 18) Penyalahguanaan Layanan Zakat
Sumber : Bank Indonesia (2016)

## B. Pengukuran Kinerja Dengan Indeks Zakat Nasional
Indeks  Zakat  Nasional  (IZN)  diterbitkan  oleh  Pusat  Kajian  Zakat Strategis  (PUSKAS)  BAZNAS.  IZN  adalah  standar  indikator  guna meningkatkan  kualitas  pengelolaan  zakat.  IZN  menerapkan  prinsip specific, measurable,  applicable,  reliable dan timely (SMART)  (Nurhayati et  al. , 2019).
Tabel 2 Komponen-Komponen Indeks Zakat Nasional Dimen si Bobot Kontribu si Indikator Bobot Kontribu
si Variabel Bobot Kontribu si
Makro (X 1 ) 0,4 Regulasi (X 11 ) 30% Regulasi 100% Dukungan APBN (X 12 ) 40% Dukungan APBN 100% Database Lembaga Zakat (X 13 ) 30% Jumlah Lembaga Zakat Resmi (X 131 ) 33%
Rasio Muzaki Individu
(X 132 ) 33%
Rasio Muzaki Badan (X 133 )
33%
Mikro (X 2 ) 0,6 Kelembagaa n (X 21 ) 40% Penghimpuna n (X 211 ) 30%
Pengelolaan (X 212 ) 20%
Penyaluran
(X 213 ) 30%
Pelaporan (X 214 ) 20%
Dampak Zakat (X 22 ) 60% Kesejateraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraa 40%
Vol. 8 Juni 2020                                                                      Jurnal Manajemen Dakwah | 40
n CIBEST)
(X 221 ) Pendidikan dan Kesejahteraa n (Modifikasi IPM) (X 222 ) 40% Kemandirian (X 223 )
20%
Sumber : Nurhayati et al. (2019).
Komponen - komponen IZN terdiri dari dua dimensi yaitu, makro dan mikro.  Dimensi  makro  terdiri  atas  tiga  kajian  yaitu,  regulasi,  anggaran pemerintah (APBN), dan database lembaga zakat. Dimensi mikro terdiri atas dua kajian, yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Kelembagaan dihitung dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan zakat, sedangkan komponen  dampak  zakat  terdapat tiga  variabel  yaitu,  variabel  dan  spiritual, variabel pendidikan dan kesehatan, serta variabel kemandirian.

## C. Pengukuran Kinerja Dengan Balance Scorecard
Pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard telah dilakukan LAZNAS. Menurut Kaplan dan Norton (1996) dalam Nurhayati et al. (2019), balancae  scorecard merupakan  suatu  sistem  manajemen,  pengukuran,  dan pengendalian yang dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis.
Penggunaan balance  scorecard dalam  melakukan  penilaian  kinerja sebuah  lembaga  amil  zakat  akan  lebih  akurat  dan  akurat,  karena  dalam menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dinilai dari aspek keuangan saja tetapi  juga  dalam  aspek  nonkeuangan.  Pengukuran  kinerja  menggunakan pendekatan balance  scorecard digunakan  dengan  cara  mengukur  masing- masing  perspektif  yang  terdiri  atas  perspektif  keuangan,  bisnis  internal,
pelanggan,  serta  pertumbuhan  dan  pembelajaran  dengan  tahapan  sebagai berikut (Nurhayati et al. , 2019) :

## 1. Mengukur Kinerja dari Perspektif Keuangan
Kinerja  perspektif  keuangan  diukur  dengan  membandingkan pencapaian  sasaran  strategis  keuangan  lembaga  dengan  target  yang  telah ditentukan,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kinerja  suatu  perusahaan. Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan dilakukan dengan membandingkan  tingkat  pertumbuhan  penerimaan  pada  tahun  X 1 dan  X 2 seperti pada rumus berikut ini :
Kinerja Perspektif Keuangan = Realisasi Penerimaan
Target Penerimaan 𝑋 100%

## 2. Mengukur Kinerja Dari Perspektif Pelanggan
Pengukuran  kinerja  dari  perspektif  pelanggan,  meliputi  akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan kepuasan pelanggan  (Kaplan dan  Norton, 1996)  dalam  (Nurhayati  et  al.,  2019).  Dalam  konteks  lembaga  pengelola zakat, yang dimaksud pelanggan adalah muzaki dan mustahik.
a.  Kemampuan  Lembaga  Pengelola  Zakat  dalam  memperoleh  muzaki (Akuisisi Muzaki)
Akusisi Muzaki  = Jumlah Muzaki Baru
Total Muzaki
𝑋 100%
b.Kemampuan  Pengelola  Zakat  dalam  mempertahankan  muzakki  (Retensi

## Muzaki)
Retensi Muzaki = Jumlah Muzaki Nonaktif dalam 1 periode
Total jumlah muzaki 𝑋 100%

## c.Tingkat Kepuasan Muzaki dan Mustahik
Pengukuran  kepuasan  para  muzaki  dan  mustahik  diukur  melalui jawaban  kuisioner  sesuai  tingkat  kepuasan  yang  dirasakan  mereka  atas
kinerja  LAZ  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat  diketahui  indeks  kepuasan muzaki dan mustahik sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :
IKK = PP
Keterangan :
IKK = Indeks Kepuasan Karyawan  PP = Perceived performance
Jawaban kuisoner dari muzaki dan mustahik dikelompokkan menjadi lima  bagian  dengan  menyusun  skala  ordinal  dari  tingkatan  paling  rendah sampai  tingkatan  yang  tertinggi  (1  –  sangat  tidak  puas,  2  =  tidak  puas,  3  = netral, 4 = puas, 5 = sangat puas). Dengan menggunakan rumus Stuges maka akan  diperoleh  tingkatan  kepuasan  muzaki  dan  mustahik  (Riduwan,  2003  : 69) dengan tahapan sebagai berikut :
Indeks Kepuasan Maksimal (IK Maks ) = P X R X 5
Indeks Kepuasan Minimal (IK Min ) = P X R X 1
Keterangan :
P = Jumlah pertanyaan pertanyaan untuk responden    R = Jumlah responden
3. Mengukur Perspektif Bisnis Internal
Pengukuran  kinerja  perspektif  internal,  dilakukan  untuk  mengetahui sejauh  mana  pelayanan  yang  telah  diberikan  para  pengelola  zakat  kepada para  muzakinya,  serta  pengembangan  inovasi  produknya  serta  operasi, dengan pengukuran sebagai berikut :
a. Inovasi.
Pengukuran  inovasi  dilakukan  dengan  membandingkan  jumlah  jenis inovasi  yang  telah  dikembangkan  LAZ  pada  periode  tahun  tersebut  dengan jumlah target inovasi yang telah ditentukan.
Inovasi = Jumlah inovasi yang dikembangkan Target jumlah inovasi yang dikembangkan 𝑋 100%
b. Proses Operasi.
Pengukuran  operasi  dilakukan  dengan  memaksimalkan  kinerja  lembaga dalam  menghasilkan  produk/jasa  yang  ditawarkan  dengan  melihat  tingkat perolehan  masing-masing  produk/jasa,  dalam  hal  ini  tingkat  penerimaan zakat dan infak dengan pengukuran sebagai berikut :
Operasi  = Jumlah peningkatan operasi dalam suatu periode
Target operasi dalam suatu periode
𝑋 100%

## 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif  ini  bertujuan  mendorong  lembaga  menjadi  motivator  dalam mengembangkan  sumber  daya  yang  dimilikinya  sekaligus  tingkat pertumbuhan  dengan  bersumber  dari  tiga  prinsip,  yaitu  people,  system,  dan organization  procedure  (Kaplan  dan  Norton,  1996)  dalam  (Nurhayati et  al.,
2019). Berikut ini pengukuran yang digunakan :
a. Retensi karyawan
Retensi karyawan  = Jumlah karyawan yang nonaktif Jumlah total karyawan
𝑋 100%

## b. Produktivitas karyawan
Produktivitas karyawan = Tingkat penerimaan dana zakat Jumlah total karyawan 𝑋 100%

## c. Kepuasan karyawan
Pengukuran dapat dilakukan dengan cara  yang sama seperti  yang digunakan untuk mengukur kepuasan muzaki dan mustahik (perspektif kepuasan muzaki pada poin C). Pengukuran karyawan diukur melalui jawaban kuisioner sesuai
tingkat  kepuasan  yang  dirasakan  mereka  atas  kinerja  LAZ  yang bersangkutan,  sehingga  dapat  diketahui  indeks  kepuasan  karyawan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :
IKK = PP
Keterangan :
IKK = Indeks Kepuasan Karyawan
PP = Perceived performance
Jawaban kuisoner dari karyawan dikelompokkan menjadi lima bagian dengan  menyusun  skala  ordinal  dari  tingkatan  paling  rendah  sampai tingkatan yang tertinggi (1 – sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = netral, 4 = puas,  5  =  sangat  puas).  Dengan  menggunakan  rumus  Stuges  maka  akan diperoleh tingkatan kepuasan karyawan (Riduwan, 2003 : 69) dengan tahapan sebagai berikut :
Indeks Kepuasan Maksimal (IK Maks ) = P X R X 5
Indeks Kepuasan Minimal (IK Min ) = P X R X 1
Keterangan :
P = Jumlah pertanyaan pertanyaan untuk responden     R = Jumlah responden

## D. Waqf Core Principles (WCP)
Pada  tahun  2018, Waqf  Core  Principles (WCP)  disusun  oleh perwakilan dari Bank Indonesia, BWI dan negara-negara lain yang tergabung dalam International  Working  Group (IWG)  untuk  meningkatkan  dan mendukung  tata  kelola  wakaf  (Bank  Indonesia,  2018).  WCP  merupakan suatu prinsip utama pengelolaan wakaf yang digunakan di level internasional (Maria et al. , 2019). WCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga  wakaf  dalam  mengelola  harta  benda  wakaf.WCP  menitikberatkan pada  fungsi  struktur  organisasi  termasuk  pengawasan  atas  aset  wakaf,  serta persyaratan  dan  mekanisme  kehati-hatian  lembaga  pengelola  wakaf  dalam melaksanakan pengelolaan wakaf.
WCP  terdiri  dari  29  prinsipyang  dikelompokkan  menjadi  dua bagian.Bagian  pertama  berkaitan  dengan  fungsi  dari  badan  atau  struktur organisasi  termasuk  pengawasan  atas  aset  wakaf.  Bagian  kedua  berkaitan dengan  persyaratan  dan  mekanisme  kehati-hatian  lembaga  pengelola  wakaf dalam  melaksanakan  pengelola  wakaf.  Dengan  WCP,  lembaga  wakaf diharapkan  memiliki  panduan  jelas  dalam  penghimpunan,  perlindungan, pengelolaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan kepada masyarakat.
Tabel 3 Waqf Core Principles
Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi Pengawasan (Supervisory Powers, Responsibilities, and
Functions)
Regulasi dan Ketentuan yang Bersifat Prudensial (Prudential Regulations and Requirements) WCP 1 Responsibilities,  Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration WCP 13 Good Nazhir Governance WCP 2 Asset Classes WCP 14 Risk Management WCP 3 Permissible Activities WCP 15 Collection Management WCP 4 Licensing Criteria WCP 16 Counterparty Risks WCP 5 Transfer Waqf Management WCP 17 Disbursement Management WCP 6 Take  Over  Waqf  Institution and Assets WCP 18 Problem Waqf Asset, Provision, and Reserves WCP 7 Waqf Superviroy Approach WCP 19 Transaction  with  Related Parties WCP 8 Waqf Supervisory Techniques and Tools WCP 20 Country and Transfer Risks WCP 9 Waqf Supervisory Reporting WCP 21 Market Risks WCP 10 Corrective  and  Sanctioning Powers of Waqf Supervisor WCP 22 Reputation  and  Waqif  Loss Risks WCP 11 Consilidated Supervision WCP 23 Revenue/Profit Loss Sharing Risks WCP 12 Home – House Relationships WCP 24 Disbursement Risks
WCP 25 Operational Risk and Shariah Compliant WCP 26 Sharia Compliance and Internal Audit WCP 27 Financial  Reporting  and External Audit WCP 28 Disclosure and Transparency WCP 29 Abuse of Waqf Asset
Services
Sumber : Bank Indonesia (2018).

## E. Pengukuran Kinerja Dengan Rasio Keuangan
Lembaga  wakaf  membutuhkan  pengukuran  kinerja.  Pengukuran kinerja  nazir  dilakukan  dengan  melihat  kesesuaian  pencapaian  dengan  akad yang dicantumkan dalam ikrar wakaf ( waqfiyya ) (Maria et al. , 2019). Dalam perspektif  Islam,  pengukuran  kinerja  dapat  ditinjau  dari  dua  sisi,  yaitu akuntabilitas  dan  manajemen  (Noordin et  al. ,  2017).  Pengukuran  kinerja adalah  suatu  mekanisme  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas nazir.  Pengukuran  kinerja  juga  menjadi  alat  untuk  melaksanakan pengendalian internal bagi manajemen.
Nazir dapat mengelola berbagai macam wakaf sesuai dengan ikrarnya dan  tujuan masing-masing wakaf. Pengukuran kinerja setiap program wakaf bisa  berbeda  di  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Pengukuran  kinerja  wakaf sosial  berbeda  dengan  wakaf  produktif.  Dalam  pengelolaan  wakaf,  hal-hal yang  harus  diperhatikan  untuk  mengevaluasi  kinerja  wakaf,  yakni  menjaga kekekalan  harta  benda  wakaf  dan  memastikan  manfaatnya  bisa  terus mengalir.
Ada  empat  dimensi  pengukuran  kinerja  wakaf  (Noodir et  al. ,  2017), yaitu  efisiensi,  efektivitas  sosial,  maqasid  syariah,  serta  keberlanjutan  dan pertumbuhan  aset  wakaf.  Dimensi  ini  mencakup  aspek  finansial  dan  non
finansial.  Di  bawah  ini  adalah  sebuah  kerangka  model  pengukuran  kinerja wakaf yang menyajikan dimensi pengukuran kinerja :
Gambar 1Kerangka Model Pengukuran Kinerja Wakaf
Efisiensi Efektivitas Sumber : Noordin et al . (2017)
Masukan  ( input )  adalah  jumlah  sumber  daya  yang  digunakan  untuk melakukan  program  wakaf.  Keluaran  ( output )  adalah  barang  atau  jasa  yang dihasilkan  dari  program  wakaf,  Hasil  ( outcome )  adalah  dampak  keluaran pada  jangka  panjang  di  lingkungan  eksternal  dalam  bentuk  manfaat  kepada pemangku  kepentingan.  Pengukuran  efisiensi  berhubungan  dengan  masukan yang digunakan untuk melaksanakan suatu program dengan  tingkat aktivitas yang  dilakukan  terhadap  para  penerima  manfaat.  Berikut  beberapa pengukuran  dengan  menggunakan  rasio  keuangan  untuk  mengukur  efisiensi wakaf    (Ihsan  dan  Shahul,  2011)  dan  (Pirasteh,  2011)  dalam  (Maria et  al.,
2019) :

## 1. Rasio Beban Program
Rasio beban program dapat diukur dengan rumus  :
Rasio Beban Program  = Beban Program Total Beban Maqashid Syariah (Tujuan Syariah) Keberlanjutan dan Pertumbuhan SumberDaya Wakaf Aktivitas dan Produk DampakSosial Masukan Keluaran Hasil
Beban  program  adalah  semua  beban  yang  dikeluarkan  dalam melaksanakan  program  wakaf,  baik  berupa  pemberian  barang  maupun pelayanan  kepada  para  penerima  manfaat.  Semakin  tinggi  rasio  beban program  terhadap  total  beban  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  wakaf lebih  efisien  (Maria et  al., 2019).  Saat  ini,  wakif  tidak  fokus  dengan banyaknya  uang  yang  dikumpulkan  nazir,  tetapi  bagaimana  uang  tersebut dapat digunakan dengan semestinya.

## 2. Rasio Efisiensi Ekonomi
Rasio efisiensi ekonomi dapat diukur dengan rumus :

## Rasio Efisiensi Ekonomi   = Penyaluran Manfaat Wakaf Pendapatan Pengelolaan Wakaf
Menurut  Pirasteh  (2011)  dalam  Maria et  al. (2019),  rasio  efisiensi ekonomi  digunakan  untuk  mengukur  hasil  pengelolaan  wakaf  untuk  para penerima manfaat.
Dimensi  efektivitas  sosial  berkaitan  dengan  kemampuan  suatu organisasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  menggunakan  sumber daya  yang  tersedia  (Maria et  al.,  2019). Efektivitas  sosial  mencakup efektivitas  internal  dan  efektivitas  eksternal.  Efektivitas  internal  diukur  dari pencapaian  tujuan  organisasi    Efektivitas  eksternal  diukur  dari  tingkat kepuasan para penerima manfaat (Noordin et al. , 2017).
Dimensi  maqashid  syariah  menjadi  pembeda  dalam  pengukuran kinerja pada lembaga keuangan sosial konvensional dan syariah. Dimensi  ini mempertimbangkan akuntabilitas kepada Allah Swt. Maqashid syariah adalah tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  suatu  penetapan  hukum  syariah  agar kemaslahatan umat di dunia dan diakhirat terwujud.
Keberlanjutan  dan  pertumbuhan  pada  lembaga  sosial  atau  organisasi nirlaba  sangat  penting  untuk  menciptakan  nilai-nilai  ekonomi  dan  sosial.
Dimensi  ini  merupakan  alat  untuk  mengukuran  kinerja  guna  memperluas operasional  dan  manajemen  wakaf  dalam  mempertahankan  pengelolaan wakaf di masa yang akan datang (Maria et al ., 2019).

## Penutup
Untuk  meningkatkan  kualitas  manajemen,  amil  dapat  menerapkan ZCP  yang telah disusun oleh  Bank Indonesia, BAZNAS, dan  negara-negara lain yang tergabung dalam IWG. Depalan belas prinsip - prinsip utama yang terdapat dalam ZCP dapat menjadi acuan bagi amil BAZNAS dan LAZNAS dalam  mengelola  ZIS.  Untuk  evaluasi  kinerja  manajemen,  amil  BAZNAS menggunakan  indeks  zakat  nasional  (IZN).  Sedangkan  amil  LAZNAS menggunakan balance  scorecard untuk  mengukur  kinerja  manajemen.  OPZ juga  menggunakan  strategi  pemasaran,  pengumpuan  dana,  pembinaan muzaki dan pendistribusian.
Sedangkan  nazir  dapat  menerapkan  WCP  yang  disusun  oleh  oleh Bank Indonesia, BWI, dan negara-negara lain yang tergabung dalam IWG. 29 prinsip – prinsip utama yang terdapat dalam WCP dapat menjadi acuan bagi nazir lembaga wakaf dalam mengelola harta benda wakaf menjadi produktif. Saat  ini,  nazir  lembaga  wakaf  masih  menggunakan  rasio  –  rasio  keuangan untuk  mengukur  kinerja.  Rasio  –  rasio  keuangan  tersebut  diadopsi  dari beberapa  penelitian  yang  fokus  terhadap  efisiensi  dan  efektivitas  lembaga wakaf. Nazir harus cermat dalam menyusun anggaran guna program lembaga wakaf berjalan dengan optimal.
Studi literatur selanjutnya diharapkan dapat mendeskripsikan kualitas manajemen amil dan nazir  melalui perspektif teknologiinformasi.  Kemudian mempertegas platform masing-masing  lembaga  wakaf  dikarenakan keterbatasan  nazir  profesional  dalam  mengelola  berbagai  jenis  harta  benda wakaf, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak

## Daftar Pustaka
Andalusi,  A.  A.  (2014). Ikhtisor  Sohih  Bukhori  wa  Bayani  Ghoribihi. Damaskus Syria: Darun Nawadir.
Badan  Zakat  Nasional.  (2016). Core  Principles  for  Effective  Zakat
Supervision. Jakarta: Badan Zakat Nasional. Bank  Indonesia.  (2016). Pengelolaan  Zakat  Yang  Efektif  :  Konsep  dan Praktik  di  Beberapa  Negara. Jakarta:  Departemen  Ekonomi  dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Bank  Indonesia.  (2018). Core  Principles  For  Effective  Waqf  Operation  and Supervision. Jakarta: Bank Indonesia. Dewan  Perwakilan  Rakyat.  (2004). Undang-Undang  No.41  Tahun  2004 tentang Wakaf. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan  Perwakilan  Rakyat.  (2011). Undang-Undang  No.23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  (2006). Fiqh  Wakaf. Jakarta:  Direktorat Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam.  Kementrian  Agama Republik Indonesia.
GIFR. (2019). Global Islamic Financial Report 2019. DDCAP Group. Lawi,  G.  F.  (2019,  10  17). Ekonomi .  Retrieved  from  Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/9/1160302/indonesia- duduki-peringkat-pertama-pasar-keuangan-syariah-global
Maria, D., Siswantoro, D., Takidah, E., & Candra, H. (2019). Akuntansi dan Manajemen Wakaf. Jakarta: Salemba Empat.
Noordin,  N.  H.,  Haron,  S.  N.,  &  Kassim,  S.  (2017).  Developing  a Comprehensive  Performance  Measurement  System  of  Waqf Institution. International Journal of Social Economics , Vol.44, No.7, pp.921-936.
Nurhayati,  S.,  Siswantoro,  D.,  Rahman,  T.,  &  Sasongko,  C.  (2019). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Salemba Empat. Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan  Lembaga Amil
Zakat Dengan Prinsip Good Governance. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) , Vol.3, No.2, pp.117-131. Triyani,  N.,  Beik,  I.  S.,  &  Baga,  L.  M.  (2017).  Manajemen  Risiko  pada
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  . Jurnal  Al-Muzara’ah ,
Vol.5, No.2, pp.107-124 .