## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 5 No 1 – 2023, page 1-10 Available online at http://pewarta.org

## Penerapan Hukum Pers dan Etika Jurnalistik pada Berita Kriminal Perkosaan di Medanposonline.com
Dedi Sahputra Universitas Medan Area Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Medan 20223 - Indonesia Corresponding Author: dedi_sahputra@staff.uma.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v5i1.120 Submitted: 1 Februari 2023; Revised: March 3, 2023; Published: April 30, 2023

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  whether  the  rape  crime  news  published  by  medanposonline.com complies with press laws and journalistic ethics in their presentation. This study uses a qualitative descriptive  method  with  the  object  of  research  being  three  news  texts  and  photos  aired  by medanposonline.com  from  January  2020  to  March  2023.  The  press  law  used  to  analyze  its application  is  the  first  point  of  the  Child-Friendly  Reporting  Guidelines  or  PPRA  regarding reporting on children dealing with the law, and the seventh point regarding sexual crimes related to blood relations between the victim and the perpetrator. Apart from that, it is also used to analyze the implementation of the Journalistic Code of Ethics or KEJ Article 3 concerning the principle of presumption of innocence and 4 concerning fake news, slander, sadism, and obscenity. This study uses content analysis as a model that is applied in achieving research objectives that are considered relevant because it focuses on the analysis of a news text published by the mass media. The results showed that there were violations of the press law in the form of disclosing the identity of children who conflicted with the law and raising the identity of suspected sexual offenders who had blood relations with their victims. In addition, violations of journalistic ethics were also found in the form of judgments by the mass media that someone had become the perpetrator of a crime before the judge  decided  someone  was  legally  guilty.  It  is  also  indicated  that  the  coverage  of Medanposonline.com  violated  Article  4  of  the  Journalistic  Code  of  Ethics  by  describing  the obscenity experienced by the victim.
Keywords : Rape crime news; Medanposonline.com; Press law and journalistic ethics; News photo; Presumption of innocence

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berita-berita kriminal perkosaan yang dipublikasi medanposonline.com mematuhi hukum pers dan etika jurnalistik dalam penyajiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian berupa tiga berita serta foto yang telah diterbitkan medanposonline.com pada Januari 2020 hingga Maret 2023. Hukum pers yang digunakan untuk dianalisis penerapannya adalah poin pertama Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) tentang pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum, dan poin ketujuh tentang kejahatan seksual yang terkait hubungan darah antara korban dengan pelaku. Selain itu digunakan juga untuk dianalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ Pasal 3 tentang asas praduga tak bersalah dan 4 tentang berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai suatu model yang diterapkan dalam mencapai tujuan penelitian yang dipandang relevan karena  memfokuskan  pada  analisis  suatu  teks  berita  yang  dipublikasikan  media  massa.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pelanggaran  hukum  pers  berupa  pengungkapan  identitas anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dan  pengungkatan  identitas  tersangka  pelaku  kejahatan seksual yang memiliki hubungan darah dengan korbannya. Selain itu ditemukan juga pelanggaran etika  jurnalistik  berupa  penghakiman  oleh  media  massa  bahwa  seseorang  telah  menjadi  pelaku suatu  kejahatan  sebelum  hakim  memutuskan  seseorang  bersalah  secara  hukum.  Pemberitaan
medanposonline.com  juga  terindikasi  melanggar  pasal  4  Kode  Etik  Jurnalistik  dengan menggambarkan peristiwa pencabulan yang dialami oleh korban.
Kata Kunci : Berita kriminal perkosaan; Medanposonline.com; Hukum pers dan etika jurnalistik; Foto berita; Praduga tidak bersalah

## Pendahuluan
Jumlah media massa secara nasional di  Indonesia  sebanyak  47  ribu  dengan komposisi  2.000  media  cetak;    674  radio; 523  televisi  termasuk  televisi  lokal,  dan sisanya  43  ribu  media  siber  baik  dalam skala  nasional  maupun  lokal.  Banyaknya media  massa  itu  sejalan  dengan  besarnya jumlah  pengaduan  masyarakat  ke  Dewan Pers yakni 400 di tahun 2016, dan 600 pada 2017, dengan 80 persen di antaranya adalah pelanggaran kode etik jurnalistik (Nurhajati et al., 2018).
Dalam  menjalankan  tugas  untuk menghasilkan produk jurnalistik, wartawan dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan.  Untuk  media  televisi  yang meliput  peristiwa  bencana,  misalnya, dituntut  memahami  tiga  tahapan  literasi bencana seperti aspek kognitif, afektif dan konatif  guna  menghasilkan  pemberitaan yang  dapat  mengurangi  resiko  bencana. Tahapan  tersebut  adalah:  (1)  saat pemberitaan  sebelum  bencana  terjadi;  (2) tahap  pemberitaan  pada  saat  bencana;  (3) tahap  peliputan  setelah  terjadi  bencana (Hasibuan  et  al.,  2022).  Contoh  lain, wartawan juga dituntut untuk ikut berperan menyebarluaskan  informasi  saat  terjadi pandemi (Sahputra, Hidayat, et al., 2022).
Persoalan  yang  beriringan  dengan keberadaan  media  massa  secara  nasional adalah  kompetensi  wartawan  dalam memahami persoalan hukum pers dan etika jurnalistik. Permasalahan kurangnya kompetensi  berdampak  pada  pelanggaran hukum  pers  dan  etika  jurnalistik.  Etika jurnalistik yang berkaitan dengan penggunaan  istilah  untuk  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dan  penerapan asas praduga tak bersalah sering dilupakan. Begitu  juga  dengan  etika  terkait  berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Selain itu dalam kaitan anak yang berhadapan dengan hukum,  sebuah  aturan  yang  relatif  baru,
sering  tidak  difahami  wartawan  sehingga tidak  terimplementasi  dalam  penulisan berita. Karena itu diperlukan uji kompetensi wartawan dalam hal pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum  untuk  menambah  ketrampilan wartawan (Sahputra, 2020b).
Sementara  itu,  pengimplementasian hukum pers pada kasus-kasus hukum yang melibatkan  wartawan  dan  atau  lembaga pers  dalam  menghasilkan  karya/produk jurnalistik di provinsi Sumatera Utara telah berlangsung  secara  efektif  (Sahputra, 2020a).
Etika  komunikasi  massa  meliputi beberapa  bagian  seperti  etika  jurnalistik dan etika media. Untuk media massa diatur oleh hukum dan suatu sistem etika (Rahayu &  Ruisah,  2022).  Pelanggaran  etika  dan hukum di media siber memiliki kekerapan yang tinggi. Hasil riset pemberitaan bunuh diri selama tahun 2018, dari 11 berita yang ada,  sebanyak  73.33%  berita  belum memenuhi  asas  moralitas.  Sedangkan  dari 15  berita,  sebanyak  100  %  berita  media siber belum memenuhi asas profesionalitas (Kencana  &  Junaidi,  2019).  Menurut Dewan  Pers,  banyaknya  pelanggaran hukum  pers  dan  etika  jurnalistik  karena adanya  media  tidak  memiliki  wartawan yang kompeten (Nurhajati et al., 2018).
Etika  jurnalistik  dimaknai  sebagai suatu ketentuan tentang seperangkat aturan yang  secara  normatif  memandu  wartawan bekerja secara profesional (Wibawa, 2020). Sedangkan  dalam  penggunaan  media sosial, etika komunikasi memiliki beberapa bagian  yakni  etika  komunikasi  dalam konteks  waktu,  isi  pesan,  serta  konteks komunikan  (Mutiah  et  al.,  2019), sedangkan  etika  digital  dimaknai  sebagai sikap, perilaku dan tata krama dalam sistem atau  perangkat  teknologi  yang  dipakai berkomunikasi  (Terttiaavini  &  Saputra, 2022) .
Etika  komunikasi,  tidak  hanya
berhubungan  pada  tutur  kata  baik,  namun juga harus didasari dengan niat yang tulus dan  diekspresikan  dengan  ketenangan, kesabaran  serta  empati  dalam  melakukan proses  komunikasi.  Dengan  komunikasi seperti  ini  maka  dapat  menghasilkan komunikasi dua arah dengan penghargaan, perhatian  dan  dukungan  timbal  balik. (Astajaya, 2020). Kurangnya etika komunikasi  akan  menimbulkan  berbagai masalah hoax dan fake news (Rianto, 2019). Etika  media  juga  berkaitan  dengan pengungkapan  fakta  pada  akar  masalah. Sebagai  contoh  adalah  pemberitaan tawuran  di  kota  Medan,  hanya  fokus memberitakan peristiwa di Belawan, tanpa menyentuh isu keberadaan mafia narkoba, yang  merupakan  fakta  di  lapangan. Terdapat bias fokus  antara  media  massa dengan  masyarakat  dalam  melihat  realitas tawuran antarwarga (Sahputra, Isabella, et al., 2022) .
Etika jurnalistik juga dapat bermakna media  massa  menjalankan  fungsi  pers sebagai kontrol sosial. Dalam konteks ini, media  massa  berperan  sebagai watchdog dengan  tugas  mengawasi  mereka  yang berkuasa di berbagai sektor. Peran sebagai watchdog (anjing  penjaga)  dibedakan dengan  peran  sebagai lapdog (anjing peliharaan), atau attackdog (anjing penyerang). Watchdog , media massa tetap menjalankan fungsi media untuk mengawasi  kekuasaan,  sedangkan lapdog media
menyuarakan kepentingan kekuasaan  dan  tidak  jarang  mengabaikan aspirasi  publik,  sedangkan attackdog bertendensi menyerang sesuatu yang bukan kepentingan masyarakat (Sahputra, 2019).
Karena  itu  kompetensi  wartawan dalam  menghasilkan  produk  jurnalistik adalah hal yang sangat penting. Wartawan yang  memiliki  kompetensi  dalam  hukum pers dan etika jurnalistik akan menghasilkan  produk  jurnalistik  yang berkualitas. Dalam hal kompetensi hukum pers  dan  etika  jurnalistik,  diperlukan literasi digital sebagai faktor pendukungnya. Terkait hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah
merumuskan  literasi  digital  yang  terbagi dalam  empat  bagian  yakni digital  skills, digital  ethics,  digital  safety dan digital culture (Kusumastuti et al., 2021) .
Gambar 1. Modul literasi digital Kominfo Sumber: Kusumastuti, 2021
Di Provinsi Sumatera Utara, pengimplementasian  hukum  pers  yang melibatkan  wartawan  beririsan  dengan mengimplementasian  produk  hukum  yang mengatur tentang informasi di media sosial dan  aturan  hukum  pidana  (Sahputra, 2020a).
Studi ini membahas berita kriminal di Medanposonline.com,  sebuah  media  siber dari Harian Medan Pos yang terbit di Kota Medan.  Harian  Medan  Pos  berdiri  tahun 1966.  Dalam  tampilannya  Harian  Medan Pos  banyak  memberitakan  informasi kriminal  dengan  gaya  khas.  Kasus perkosaan adalah salah satu berita kriminal yang  sering  menjadi  objek  pemberitaan Harian  Medan  Pos.  Medanposonline.com juga  berbasis  di  kota  Medan,  dan  terbit sejak 21 Januari 2020. Medanposonline.com  saat  ini  dipimpin  H. Farianda Putra Sinik, SE sebagai Pemimpin Redaksi, Rifki Warisan
sebagai penanggungjawab,  dan  Azrin  Marydha sebagai Wakil Pemred.
Farianda  Putra  Sinik  juga  tercatat sebagai  Ketua  Persatuan  Wartawan Indonesia  Sumatera  Utara  (PWI  Sumut). Organisasi  kewartawanan  terbesar  di Sumatera  Utara  ini concern melakukan peningkatan kompetensi wartawan melalui pelaksanaan  Uji  Kompetensi  Wartawan (UKW),  karena  itu  penelitian  ini  menjadi penting  sebab  secara  kualitatif  akan memberikan gambaran
tentang
implementasi  hukum  pers  dan  etika
jurnalistik di Sumatera Utara.

## Kerangka Teori
Analisis isi ( content analysis ) adalah proses  analisis  yang  mudah  dipahami  dan dapat ditiru bahkan oleh mereka yang baru mengenal  bidang  tersebut  (Bengtsson, 2016). Model analisis isi digunakan dalam mengupas suatu teks secara objektif untuk memperoleh  gambaran  dari  sebuah  isi secara  apa  adanya,  dengan  tanpa  campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias ,  keberpihakan  dan kecenderungan tertentu dari peneliti. Hasil analisis  isi  benar-benar  mencerminkan  isi dari  suatu  teks  dan  bukan  akibat subjektifitas peneliti.
Konten analisis data kualitatif sering disajikan  dengan  menggunakan  istilah- istilah seperti kredibilitas, ketergantungan, konformabilitas, transferabilitas, dan keaslian  (Elo  et  al.,  2014).  Analisis  isi untuk penelitian kualitatif termasuk dalam paradigma naturalistik-interpretatif. Dalam penelitian  jenis  ini  suatu  realitas  berusaha untuk  dikonstruksi  dan  difahami.  Dengan demikian penelitian ini sangat memperhatikan  proses,  peristiwa,  dan otensitas.  Dalam  metode  penelitian  yang menggunakan  analisis  isi,  fenomena komunikasi  diamati  serta  dirumuskan secara lebih presisi tentang apa yang diteliti dan  berbagai  tindakan  yang  dilakukan, mesti  harus  didasarkan  pada  tujuan  yang telah ditetapkan (Ahmad, 2018).
Yuris dalam Arafat (2018)
menjelaskan,  tugas  pokok  analisis  ini adalah  memberi  gambaran  dokumen sample ; memberi batasan pada isi kategori yang  bergantung  pada  tujuan  penelitian yang dilakukan; memberi batasan pada unit rekam; memberi batasan pada unit konteks; serta  memberi  batasan  pada  sistem enumerasi.
Pada  pendekatan  untuk  analisis  isi kualitatif  seperti  disampaikan  Hsieh  dan Shannon dalam Shava et al., (2021) ada tiga pendekatan  dalam  analisis  isi  kualitatif berdasarkan tingkat keterlibatan penalaran induktif  yakni:  analisis  isi  kualitatif
konvensional;  analisis  isi  langsung;  dan analisis isi sumatif.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  untuk  menjelaskan konten  pemberitaan  medanposonline.com terkait  berita  kriminal  tentang  perkosaan. Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan kecenderungannya menggunakan  analisis  melalui  pendekatan induktif.  Proses  dan  makna  lebih  sering ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif. Karenanya  penelitian  kualitatif  adalah penerapan pendekatan yang alamiah untuk mengkaji sebuah masalah yang berhubungan  dengan  seorang  individu, suatu  fenomenal,  atau  simbol  serta dokumen,  serta  gejala  sosial  (Murdiyanto, 2020).
Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa  ciri  (Abdussamad,  2021). Pertama ,  memiliki  sumber  data  langsung. Dalam  perspektif  ini,  memahami  suatu fenomena  dengan  cara  langsung  serta secara  mendalam  adalah  sebuah  kunci utama  pendekatan; Kedua ,  instrumen penelitiannya  adalah  manusia,  karena  ia terlibat  langsung  dalam  pengamatan. Manusia  juga  menjadi  instrumen  yang dapat memahami kaitan antara kenyataan di lapangan dengan instrumen yang berbeda; Ketiga ,  penyajian  data  bersifat  deskriptif. Suatu  makna  yang  ditangkap  dalam penelitian  disajikan  dengan    bukti-bukti. Hal  ini  ditambah  dengan  pemaknaan terhadap  suatu  fenomena  yang  menjadi objek penelitian, sehingga akan bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan  analisis; Keempat ,  dalam penelitian kualitatif proses dianggap suatu yang  sangat  penting  dibanding  hasil  yang dicapai; Kelima ,  data  yang  dianalisis bersifat induktif. Dalam penelitian kualitatif,  data  yang  didapat  tidak  dalam rangka  pengujian  hipotesis  untuk  menjadi suatu teori. Namun data yang dikumpulkan di  lapangan  dilakukan  dengan  penelaahan atas  suatu  fenomena  yang  hasilnya kemudian merumuskan teori. Dengan kata
lain, penelitian alir kualitatif adalah bottom up ; Keenam ,  dalam  penelitian  kualitatif concern pada makna. Peneliti dalam setting proses  pengumpulan  dan  pengolahan  data adalah  salah  satu  kunci  keberhasilan. Peneliti tidak berusaha menangkap makna dari  perspektifnya  sendiri  sebagai  orang luar  dari  objek  penelitian,  namun  dari pandangan  peneliti  dalam  posisinya sebagai  subjek  yang  ikut  dalam setting proses.
Dalam  melakukan  analisis  teks  dan gambar  media  massa  melalui  analisis  ini diperlukan  tahapan-tahapan  dalam  proses analisis  yang  dilakukan.  Tahapan-tahapan tersebut  dilakukan  satu  per  satu  sesuai urutannya, dari mulai dimensi pendefinisian kerangka yang akan dibangun  sampai  dengan  penyimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan (Gambar 2).
Gambar 2. Tahapan Analisis Isi Sumber: Mayring, 2014
Tahapan  dalam  penelitian  ini
dilakukan  dengan:  (1)  mengategorikan objek penelitian berdasarkan jenisnya. Pada tahap  ini,  dikumpulkan  seluruh  berita tentang  perkosaan  yang  ditampilkan  oleh medanposonline.com  dalam  durasi  yang telah  ditentukan;  (2)  memilah  objek penelitian  berdasarkan  frekuensi  dan kesesuaiannya dengan teori yang digunakan. Pada tahap ini ditentukan objek penelitian yang representatif untuk dilakukan  analisis  isi  terhadap  narasi  dan foto  berita  yang  disajikan;  (3)  melakukan pengategorisasian  objek  penelitian  secara khusus  untuk  penjabaran  secara  umum. Pada  tahap  ini  dipilah  berita  yang  akan dianalisis  sebagai sample mewakili keseluruhan  berita  medanposonline.com terkait yang akan dianalisis; (4) menyempurnakan pengateorian objek penelitian  secara  induktif.  Pada  tahap  ini dilakukan  penyempurnaan  analisis  isi  dari narasi berita dan gambar tentang perkosaan yang ditampilkan medanposonline.com; (5) memilih  tipe  yang  sesuai  dengan pengategorisasian  yang  dilakukan.  Pada tahap  ini  narasi  dan  gambar  yang ditampilkan  medanposonline.com  dalam berita  perkosaan  akan  disesuaikan  dengan tipe  analisis  yang  dilakukan  yakni  yang berkaitan  dengan  hukum  pers  dan  etika jurnalistik yang meliputi pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) dan kode etik jurnalistik (KEJ) pasal 3 dan pasal 4; (6) menyimpulkan dengan mendeskripsikan  secara  kualitatif  kategori informasi yang telah dianalisis. Pada tahap ini  dilakukan  penarikan  kesimpulan  dari objek penelitian dengan cara mendiskripsikannya secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Dari tiga berita medanposonline.com yang  dianalisis  menunjukkan  telah  terjadi pelanggaran  Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ) pasal  3  dan  pasal  4  serta  pelanggaran Pedoman  Pemberitaan  Ramah  Anak (PPRA)  pada  poin  1  dan  poin  7. Pelanggaran  ini  menunjukkan  bahwa wartawan  tidak  mengatahui  dan  tidak memahami  aturan  hukum  pers  dan  etika
jurnalistik yang pada hakikatnya melindungi wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik.
Untuk mengatur pemberitaan tentang anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA). Aturan  hukum  ini  kemudian  diturunkan oleh  Dewan  Pers  dalam  bentuk  pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA).
Dalam  penelitian  ini  poin  pertama dalam  PPRA  menjadi  alat  ukur  dalam pemberitaan  medanposonline.com  yang berbunyi: “Wartawan merahasiakan identitas  anak  dalam  memberitakan informasi  tentang  anak  khususnya  yang diduga,  disangka,  didakwa  melakukan pelanggaran  hukum  atau  dipidana  atas kejahatannya” .
Poin kedua PPRA berbunyi:
“Wartawan  menghindari  pengungkapan identitas  pelaku  kejahatan  seksual  yang mengaitkan  hubungan  darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku”.
Sedangkan  untuk  mengatur  etika wartawan  dalam  menghasilkan  produk jurnalistik  telah  diterbitkan  Kode  Etik Wartawan  (KEJ).  Pasal  3  KEJ  berbunyi: “Wartawan  Indonesia  selalu  menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.
Penafsiran  pasal  ini  disebutkan:  (1) Menguji informasi berarti melakukan check and  recheck tentang  kebenaran  informasi itu;  (2)  Berimbang  adalah  memberikan ruang  atau  waktu  pemberitaan  kepada masing-masing  pihak  secara  proporsional; (3)  Opini  yang  menghakimi  adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan  opini  interpretatif,  yaitu  pendapat yang  berupa  interpretasi  wartawan  atas fakta; (4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Sedangkan  dalam  Pasal  4  KEJ disebutkan: “Wartawan  Indonesia  tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.
Dalam penafsirannya disebutkan: (1) Bohong  berarti  sesuatu  yang  sudah diketahui  sebelumnya  oleh  wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang  terjadi;  (2)  Fitnah  berarti  tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk; (3) Sadis berarti kejam dan  tidak  mengenal  belas  kasihan;  (4) Cabul  berarti  penggambaran  tingkah  laku secara  erotis  dengan  foto,  gambar,  suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan  nafsu  birahi;  (5)  Dalam penyiaran  gambar  dan  suara  dari  arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Media  siber  medanposonline.com sejak  beroperasi  21  Januari  2020  telah mempublikasikan  sebanyak  29  berita terkait  peristiwa  perkosaan.  Dengan menggunakan  kata  kunci  ”perkosa”  di mesin  pencari  hasilnya  memunculkan  43 berita  yang  terkait  perkosaan.  Namun hanya  29  berita  yang  terkait  dengan peristiwa perkosaan sebagai sebuah produk jurnalistik  yang  dilaporkan  langsung  oleh wartawan  dari  lapangan.  Dari    29  berita yang  menjadi  objek  penelitian,  sebanyak tiga berita menjadi sample untuk dianalisis dengan menggunakan analisis isi.
Ketiga berita tersebut adalah sebagai berikut: Berita pertama (Gambar 3) dengan judul: "Ditangkap, Ini Tampang Pembunuh Pelajar SMP di Langkat, Sebelum Dihabisi Korban  Dua  Kali  Diperkosa,  Polisi Beberkan  Motifnya" diterbitkan  pada  28 Juni 2022.
Berita  kedua  (Gambar  5)  berjudul: "Polres  Tanjungbalai  Tangkap  Ayah Perkosa  Anak  Tirinya" diterbikan  pada tanggal  13  Februari  2022.  Berita  ketiga (Gambar 6) dengan judul: " Biadab..!! Ayah Durjana  Perkosa  Putri  Kandungnya Hingga Hamil 2 Bulan" diterbitkan pada 9 Februari 2021.
Gambar 3. Berita pertama medanposonline.com
Judul  berita  pertama  yang  ditampilkan mengabarkan  orang  yang  ditangkap  polisi adalah pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Padahal, dalam pasal 3 KEJ, etika  jurnalistik  dalam  menghasilkan  produk jurnalistik harus menerapkan asas praduga tak bersalah, yakni suatu prinsip tidak menghakimi seseorang.  Dengan  mencantumkan  kata “…Tampang  Pembunuh  Pelajar…” di  judul berita maka hal ini bermakna telah melakukan penghakiman  terhadap  tersangka.  Judul  berita ini  terindikasi  kuat  telah  melanggar  Pasal  3 KEJ.
Gambar 4. Paragraf berita pertama
Paragraf
pertama berita menggunakan lead “ who ”  yakni  inisial orang  yang  menjadi  tersangka  melakukan perbuatan  kriminal  dengan  menyebutnya sebagai “pelaku”.
Penggunaan  kata  pelaku  merupakan bentuk penghakiman media terhadap orang yang  disangka  menjadi  pelaku,  karena dalam  status  hukum  mengenal  beberapa tingkatan, yaitu:
Pertama : status terduga yakni orang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana namun belum ada alat bukti. Kedua , status tersangka,  yakni  orang  yang  disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan dua  alat  bukti  yang  dimiliki  penyidik. Ketiga ,  terdakwa,  yakni  orang  yang  telah lengkap  berkas  penuntutannya  dan  dalam proses  sidang  di  pengadilan. Keempat , terpidana  adalah  orang  yang  dinyatakan telah  bersalah  berdasarkan  keputusan hakim di pengadilan.
Orang dengan status terpidana inilah yang dapat disebut sebagai pelaku. Paragraf pertama  pada  berita  itu  terindikasi  telah melanggar  pasal  3  kode  etik  jurnalistik dengan  tidak  menggunakan  asal  praduga tak  bersalah,  yaitu  seseorang  belum  bisa disebut sebagai bersalah sebelum hakim di pengadilan  menyatakannya  bersalah.  Kata “pelaku”  digunakan  16  kali  di  seluruh bagian berita.
Pada paragraf pertama juga dicantumkan  alamat  lengkap  korban  di bawah umur, yakni masih berusia 14 tahun. Penulisan  alamat  lengkap  korban  sebagai anak  yang  berhadapan  dengan  hukum merupakan  indikasi  kuat  pelanggaran PPRA  sekaligus  melanggar  UU  No.11 tahun 2012 tentang SPPA.
Gambar 5. Berita kedua medanposonline.com
Gambar 6. Isi berita kedua medanposonline.com
Isi  berita  pada  paragraf  ini menceritakan secara vulgar proses pencabulan  yang  dilakukan  tersangka terhadap korban. Kata-kata yang digunakan dengan  merekonstruksi  proses  pencabulan yang  terjadi  sehingga  menggambarkan suasana  terjadinya  pencabulan.  Dengan demikian  orang  yang  membaca  diajak membayangkan peristiwa pencabulan tersebut  dengan  menggambarkan  tingkah laku secara erotis melalui tulisan, sehingga terindikasi  berita  itu  melanggar  pasal  4 KEJ.
Dalam  pasal  ini  wartawan  diminta tidak memberitakan informasi secara cabul. Cabul  berarti  penggambaran  tingkah  laku secara  erotis  termasuk  tulisan  yang membangkitkan nafsu birahi.
Gambar 6. Berita ketiga medanposonline.com
Pada berita ini, medanposonline.com menuliskan  judul: “Biadab..!!  Ayah Durjana  Perkosa  Putri  Kandungnya…” dilengkapi  dengan  foto  tersangka  dengan caption mencantumkan  nama  tersangka.
Berita  ini  mengabarkan  dengan  jelas  dan terang identitas tersangka pemerkosa yang merupakan  ayah  kandung  korban,  dengan menampilkan foto dan namanya.
Penyebarluasan  informasi  dengan mengungkapkan  identitas  tersangka  dan atau pelaku kejahatan seksual yang terkait hubungan darah, adalah pelaggaran poin ke 7 PPRA, sekaligus merupakan pelanggaran Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  SPPA.  Dalam  PPRA  diatur, wartawan  menghindari  pengungkapan identitas  pelaku  kejahatan  seksual  yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku.

## Kesimpulan
Dari tiga berita yang dianalisis pada penerapan  PPRA  poin  1  dan  poin  7  serta pasal 3 dan pasal 4 KEJ, ditemukan indikasi pelanggaran  hukum  pers  dan  etika jurnalistik pada tiga pemberitaan medaposonline.com. Pada  berita  pertama  dengan  judul
"Ditangkap,  Ini  Tampang  Pembunuh Pelajar SMP di Langkat, Sebelum Dihabisi Korban  Dua  Kali  Diperkosa,  Polisi Beberkan Motifnya", terindikasi melanggar pasal  3  KEJ.  Jdul  berita  pertama  itu menghakimi  seseorang  sebagai  pelaku pelanggaran  hukum  sebelum  hakim  di pengadilan memutuskannya bersalah melanggar  hukum.  Pelanggaran  asas praduga tak bersalah juga terjadi di hampir seluruh  isi  berita  karena  mencantumkan kata "pelaku". Pada lead berita terindikasi melanggar poin 1 PPRA karena mencantumkan  secara  lengkap  alamat korban  pencabulan  yang  merupakan  anak yang berhadapan dengan hukum.
Pada  berita  kedua  yang  berjudul "Polres  Tanjungbalai  Tangkap  Ayah Perkosa  Anak  Tirinya",  isi  berita terindikasi  melanggar  pasal  4  KEJ  karena mendisripsikan  secara  vulkar  peristiwa pencabulan.  Pasal  4  KEJ  menyatakan dalam menghasilkan berita, wartawan tidak memberitakan informasi secara cabul.
Berita ketiga yang berjudul
"Biadab..!!  Ayah  Durjana  Perkosa  Putri
Kandungnya  Hingga  Hamil  2  Bulan", terindikasi melanggar poin 7 PPRA karena menginformasikan  identitas  tersangka perkosaan  yang  merupakan  ayah  kandung korban atau orang yang memiliki pertalian darah  dengan  korban.  Foto  dan  identitas pelaku disebarluaskan secara jelas. Dengan tersiarnya  informasi  tentang  identitas tersangka,  maka  publik  dapat  mengetahui identitas korban.
Dengan demikian berita-berita kriminal perkosaan yang ditampilkan oleh medanposonline.com  dalam  rentang  masa sejak  penayangan  media  siber  ini  telah melakukan  pelanggaran  hukum  pers  dan etika jurnalistik.
Media
siber medanponsonline.com  tidak  mematuhi PPRA  dan  KEJ  dalam  menghasilkan produk jurnalistik.

## Daftar Pustaka
Abdussamad,  H.  Z.  (2021). Metode Penelitian  Kualitatif .  Syakir  Media Press.
Ahmad,  J.  (2018).  Desain  Penelitian Analisis  Isi  (Content  Analysis).
Researchgate , June , 1–20. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.122
01.08804
Arafat,  G.  Y.  (2018).  Membongkar  Isi
Pesan  dan  Media  dengan  Content Analysis. Alhadharah:  Jurnal  Ilmu Dakwah , 17 (33), 32–48. https://doi.org/10.18592/alhadharah. v17i33.2370
Astajaya,  I.  K.  M.  (2020).  Etika
Komunikasi  di  Media  Sosial. Widya Duta , 15 (1), 81–95.
Bengtsson,  M.  (2016).  How  to  plan  and perform  a  qualitative  study  using content  analysis. NursingPlus  Open ,
2 , 8–14. https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.0 1.001 Elo,  S.,  Kääriäinen,  M.,  Kanste,  O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngas, H.  (2014).  Qualitative  Content Analysis : A Focus on Trustworthiness. SAGE  Journal ,  1– 10.
https://doi.org/10.1177/2158244014 522633
Hasibuan,  E.  J.,  Sahputra,  D.,  & Mazdalifah. (2022). The Presence of Television Media in Disaster Reporting to Increase the Community’s Disaster Literacy
Skills. Jurnal  Komunikasi  Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia , 7 (1), 75–82.
Kencana,  L.  C.,  &  Junaidi,  A.  (2019).
Pemberitaan  Kasus  Tindak  Upaya Bunuh  Diri  di  Media  Siber  Tahun 2018 (Studi Kasus Pedoman Peliputan  Bunuh  Diri  oleh  Dewan Pers). Koneksi , 3 (1),  282–287. https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.622
8
Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo,  M.  A.,  Hartanti,  L.  E.  P., Amanda,  N.  M.  R.,  Kurnia,  N.,  & Kurnia,  N.  (2021).  Modul  Etis Bermedia Digital. In F. Kusumastuti &  S.  I.  Astuti  (Eds.), Modul  Etis Bermedia Digital .
https://literasidigital.id/books/modul- etis-bermedia-digital/
Mayring,  P.  (2014).  Qualitative  content analysis:  Theoretical  foundation, basic  procedures  and  software solution,  in Forum  Qualitative Sozialforschung/Forum:  Qualitative Social  Research (Issue  October). https://www.ssoar.info/ssoar/bitstrea m/handle/document/39517/ssoar- 2014-mayring- Qualitative_content_analysis_theoret ical_foundation.pdf Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh
Proposal). Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
http://www.academia.edu/download/ 35360663/METODE_PENELITIAN _KUALITAIF.docx Mutiah,  T.,  Albar,  I.,  Fitriyanto,  & A.Rafiq.  (2019).  Etika  Komunikasi Dalam  Menggunakan  Media  Sosial.
Global  Komunika , 1 (1),  14–24. http://ejournal.stikom- db.ac.id/index.php/processor/article/ view/107/105%0Ahttps://core.ac.uk/ download/pdf/287201763.pdf
Nurhajati,  L.,  Artini  &  Angelica
Wijayanto, X. (2018). Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran  Kode  Etik  Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia . https://dewanpers.or.id/assets/docum ents/laporan/Laporan_Hasil_Riset_P enelitian_KEJ_Dewan_Pers_15_Des ember_2018_LSPR.pdf
Rahayu,  S.  T.  W.,  &  Ruisah,  R.  (2022).
Pelanggaran  UU  ITE  pada  Media Sosial  dalam  Etika  Komunikasi Massa. Interaksi  Peradaban:  Jurnal
Komunikasi  dan  Penyiaran  Islam ,
1 (1), 69–82. https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i 1.20885 Rianto,  P.  (2019).  Literasi  Digital  Dan Etika  Media  Sosial  Di  Era  Post- Truth. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 8 (2), 24. https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2
.24-35
Sahputra,  D.  (2019). Politik  dan  Media Massa  dalam  Dinamikanya  dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik dan Civil
Society (I.  Rauf  (ed.);  Issue  April). PWI Pusat. Sahputra,  D.  (2020a).  Implementasi Hukum  Pers  di  Sumatera  Utara.
Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure ,
20 (2), 259–274.
Sahputra,  D.  (2020b).  Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan  dengan  Hukum. Jurnal Pewarta  Indonesia , 2 (2),  97–105. https://doi.org/https://doi.org/10.250 08/jpi.v2i2.42 Sahputra, D., Hidayat, T. W., Tamsil, I. S., &  Auza,  A.  (2022).  How  North Sumatra  is  Dealing  with  Covid-19  ( An  Overview  of  Communications
Management  ). Proceedings  of  the First Australian International
Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Sydney, Australia , 19 . Sahputra, D., Isabella, R., Barus, K., Jamil, B.,  Suharyanto,  A.,  &  Angelia,  N.
(2022).  Media  Reconstruction  of Brawl Between Residents in Belawan. Proceedings  of  the  First Australian  International  Conference on  Industrial  Engineering  and Operations  Management,  Sydney, Australia .
Shava,  G.  N.,  Hleza,  S.,  Tlou,  F., Shonhiwa, S., & Mathonsi, E. (2021). Qualitative Content Analysis , Utility ,  Usability  and  Processes  in Educational  Research. International Journal  of  Research  and  Innovation in  Social  Science  (IJRISS) , 5 (7),
2454–6186.
Terttiaavini,  T.,  &  Saputra,  T.  S.  (2022).
Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital bagi Pelajar di Kota Palembang. JMM (Jurnal Masyarakat  Mandiri) , 6 (3),  2155– 2165. https://doi.org/https://doi.org/10.317 64/jmm.v6i3.8203
Wibawa,  D.  (2020).  Wartawan  dan Netralitas  Media. Communicatus: Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 4 (2),  185– 206. https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.10
531