Universitas Dharmawangsa

## IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA

## Oleh : Adrianus Bawamenewi

## Abstrak
Hak  politik  adalah  hak  yang  dimiliki  setiap  orang  yang  diberikan hukum  untuk  meraih,  merebut  kekuasaan,  kedudukan  dan  kekayaan  yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.

## Kata kunci : Hak, Politik dan Warga Negara

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Alasan  yang  paling  mendasar  terhadap  timbulnya  hak  setiap orang  adalah  bahwa  seluruh  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  dianugerahi  akal  budi  dan  nurani  yang  memberikan kepadanya  kemampuan  untuk  membedakan  yang  baik  dan  yang buruk,  yang  akan  membimbing  dan  mengarahkan  sikap  dan  perilaku dalam  menjalani  kehidupannya.  Dengan  akal  budi  dan  nuraninya  itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau  perbuatannya,  (Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia). J.J. Rousseau mengemukakan bahwa  manusia  itu  lahir  bebas  dan  sederajat  dalam  hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat).
Setelah  reformasi  pengaturan  hak-hak  setiap  orang  telah diuraikan  pada  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945).  Pengaturan  demikian  untuk memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  bahwa  hak-hak  itu  harus dipenuhi dan wajib untuk dilindungi oleh negara.
Satjipto  Rahardjo  mengemukakan  hak  adalah  kekuasaan  untuk melindungi  kepentingan  setiap  orang  yang  diberikan  oleh  hukum (Marwan  Mas,  2004:34).  Pandangan  itu  jelas  memberikan  penegasan
Universitas Dharmawangsa 44
bahwa  hak  itu  seuatu  yang  dimiliki  dan  wajib  untuk  dipenuhi  bagi setiap orang termasuk dalam hak politik.
Menurut  Andrew  Heywood,  Politik  adalah  Kegiatan  suatu bangsa  yang  bertujuan  untuk  membuat,  mempertahankan  dan mengamandemen  peraturan-peraturan  umum  yang  mengatur kehidupannya,  yang  berarti  tidak  terlepas  dari  gejala  konflik  dan kerjasama (politics is the activity trough they live and as such is inextricably linked  to  the  phenomen  of  conflict  and  cooperation),  (Miriam  Budiardjo, 2010:16).
Sementara  itu  Peter  Merkl  mengatakan  Politik,  dalam  bentuk yang  paling  baik  adalah  usaha  untuk  mencapai  suatu  tatanan  sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan dalam bentuk buruknya adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, and  riches), (Miriam Budiardjo, 2010:15-16).
Dengan  demikian  hak  politik  adalah  hak  yang  dimiliki  setiap orang  yang  diberikan  hukum  untuk  meraih,  merebut  kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Menurut Pasal 43 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  ditegaskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih dan  memilih  dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyaluran  hak  politik  tersebut  diantaranya  diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana  untuk  menyalurkan  hak  politik  warga  negara,  dipilih  dan memilih,  ikut  dalam  organisasi  politik,  maupun  mengikuti  langsung kegiatan  kampanye  pemilu.  Setiap  warga  negara  mempunyai  hak politik  masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Hak  politik  diberikan  kepada  warga  negara  yang  telah  memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara  lain  dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,dan
Universitas Dharmawangsa 45
Walikota  menjadi  Undang-Undang  yang  berbunyi,  Warga  negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara  sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
Tahun  ini  merupakan  tahun  politik,  di  mana  masyarakat  akan dihadapkan  dengan  penggunaan  hak  politiknya  yaitu  memberikan suaranya  pada  pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara  yang  akan berlangsung  pada  bulan  Juni  2018.  Kecerdasan  masyarakat  sangat dituntut  agar  memberikan  hak  suaranya  yang  didasarkan  pada keinginan  sendiri  dengan  melihat  figur  yang  sedang  ikut  dalam perhelatan  demokrasi.  Masyarakat  merupakan  penentu  terhadap kemajuan  suatu  daerah  sebab  jika  salah  memilih,  maka  selama  lima tahun  kepemimpinan  masyarakat  tidak  akan  merasa  puas  dengan kinerja pemimpinnya.
Masyarakat  diharapkan  menggunakan  hak  politiknya  dengan memilih pemimpin yang didasarkan atas visi misi yang diemban calon yang bertarung untuk dilaksanakan kelak ketika diberikan mandat oleh rakyat.  Sebab  saat  ini  menurut  observasi  peneliti,  masyarakat cenderung  menggunakan  hak  politiknya  karena  didorong  oleh  faktor lain  misalnya  harus  ada  uang.  Hal  tersebut  terlihat  ketika  peneliti menanyakan  secara  spontanitas  kepada  mahasiswa  pada  saat  belajar, apakah  saudara  menerima  bila  diberikan  uang  pada  pemilihan  kepala daerah  ke  depan,  tanpa  pikir  panjang  hampir  semua  mahasiswa memberikan  jawaban  mengejutkan  yaitu  menerima  uang  itu  bila diberikan.
Dasar  pemikiran  ini  kemudian  menjadi  alasan  bagi  peneliti untuk  melakukan  penelitian  terhadap  mahasiswa  menyongsong pemilihan umum kepala daerah Sumatera Utara.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  hak politik  warga  negara  khususnya  dalam  menggunakan  hak  politiknya memilih pemimpin.

## 1.3. Metode Penelitian
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan    penelitian  kualitatif.
Universitas Dharmawangsa 46
Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti  sendiri.  Sugiyono  (2008:306)  mengatakan,  peneliti  kualitatif sebagai  human  instrument,  berfungsi  menetapkan  fokus  penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis  data,  menafsirkan  data  dan  membuat  kesimpulan  atas temuannya.  Penelitian  dilaksanakan  di  Prodi  PPKn  yaitu  mahasiswa PPKn  IKIP  Gunungsiotli.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  teknik observasi,  wawancara  dan  dokumen.  Informan  penelitian  adalah sebagian  mahasiswa  Prodi  PPKn  IKIP  Gunungsitoli  yang  ditetapkan oleh peneliti sendiri.

## 2. Kajian Teori

## 2.1. Hak Politik
Kamus  Bahasa  Indonesia  disebutkan,  hak  memiliki  pengertian tentang  sesuatu  hal  yang  benar,  milik,  kepunyaan,  kewenangan, kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu,  kekuasaan  yang  benar  atas  sesuatu atau untuk menuntut  sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto  Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada  seseorang  dengan  maksud  untuk  melindungi  kepentingan seseorang tersebut (Marwan Mas, 2004:34)
Menurut  K.  Bertens,  Hak  merupakan  klaim  yang  dibuat  oleh orang  atau  kelompok  yang  satu  terhadap  yang  lain  atau  terhadap masyarakat.  Orang  yang  mempunyai  hak  bisa  menuntut  (dan  bukan saja  mengharapkan  atau  menganjurkan)  bahwa  orang  lain  akan menghormati  hak  itu,  tetapi  bila  dikatakan  demikian,  segera  harus ditambah sesuatu yang amat penting : Hak adalah klaim yang sah atau kalim yang dapat dibenarkan, (Muhammad Erwin, 2011:239).
Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus  diberikan kepada seseorang  sebagai  akibat dari kedudukan atau status  dari  seseorang.    Dalam  hak  terdapat  seperangkat  kewenangan yang  melekat  sejak  manusia  lahir  sampai  meninggal  dunia  yang muncul  ketika  adanya  interaksi  sosial  dengan  manusia  lainnya,  (Theo Huijbers, 1990:93).
Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia,  arti  kata  politik  adalah  hal- hal yang berkenaan  dengan tata negara; urusan yang  mencakup siasat
Universitas Dharmawangsa
47
dalam  pemerintahan  negara.  Sedangkan  secara  umum  politik  adalah usaha  untuk  menentukan  peraturan-peraturan  yang  dapat  diterima baik  oleh  sebagian  warga,  untuk  membawa  masyarakat  kearah kehidupan yang harmonis, (Miriam Budiardjo, 2010:15).
Sementara  itu  menurut  Peter  Merkl  Politik  mengemukakan bahwa,  dalam  bentuk  yang  paling  baik  politik  adalah  usaha  untuk mencapai  suatu  tatanan  sosial  yang  baik  dan  berkeadilan,  sedangkan dalam  bentuk  buruknya  politik  adalah  perebutan  kekuasaan, kedudukan  dan kekayaan untuk kepentingan  diri sendiri (politics at  its worst is a selfish grab for power, and riches), (Miriam Budiardjo, 2010:16).
Menurut  Andrew  Heywood,  Politik  adalah  Kegiatan  suatu bangsa  yang  bertujuan  untuk  membuat,  mempertahankan  dan mengamandemen  peraturan-peraturan  umum  yang  mengatur kehidupannya,  yang  berarti  tidak  terlepas  dari  gejala  konflik  dan kerjasama (politics is the activity trough they live and as such is inextricably linked  to  the  phenomen  of  conflict  and  cooperation),  Miriam  Budiardjo, 2010:16.
Politik  adalah  seni  dan  ilmu  untuk  meraih  kekuasaan  secara konstitusional  maupun  nonkonstitusional.  Di  samping  itu  politik  juga dapat  ditilik  dari  sudut  pandang  berbeda,  yaitu  antara  lain:  politik adalah  usaha  yang  ditempuh  warga  negara  untuk  mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) https:// id.wikipedia.org/wiki/Politik.
Dengan  demikian  hak  politik  adalah  hak  yang  dimiliki  setiap orang  yang  diberikan  hukum  untuk  meraih,  merebut  kekuasaan, kedudukan  dan  kekayaan  yang  berguna  bagi  dirinya.  Penegasan konstitusi  terkait  hak  politik  warga  negara,  tertuang  dalam  Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Pemilu
Universitas Dharmawangsa 48
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  disebutkan  bahwa  pemilihan  umum selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan  adil  dalam  negara  kesatuan  republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia. Pemilu  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  pemilihan  untuk  memilih calon pemimpin kepala daerah.
Pernyataan  di  atas  jelas  memberikan  sarana  bagi  rakyat  untuk menyalurkan haknya dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan dalam  pemilihan  calon  kepala  daerah.  Menurut  Khairul  Fahmi, pemilihan  umum  merupakan  sarana  untuk  memfasilitasi  proses perebutan  mandat  rakyat  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  dalam  negara  memilih  pemimpin  yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan, (Khairul Fahmi, 2011:276).
Sementara  itu,  menurut  Jimly  Asshiddiqie,  pemilihan  umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat  prinsipil.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  pelaksanaan  hak  asasi warga  negara  adalah  keharusan  bagi  pemerintah  untuk  menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaran yang telah ditentukan, (Jimly Asshiddiqie, 2011:416).
Berdasarkan  pandangan  tersebut,  jelas  bahwa  pemilu merupakan  bagian  dalam  mewujudkan  atau  menyalurkan  kedaulatan rakyat.  Oleh  karenanya,  pemilu  diharapkan  benar-benar  dapat diselenggarakan  dengan  baik  tanpa  dinodai  oleh  perilaku  oknum tertentu  sekaligus  masyarakat  diharapkan  memanfaatkan  kesempatan untuk  menentukan  dan  memilih  wakil-wakilnya  sesuai  dengan  hati nurani.

## Tujuan Penyelenggaraan Pemilu
Menurut  Ramlan  Surbakti  dalam  Khairul  Fahmi,  tujuan pelaksanaan  pemilihan  umum  adalah  Pertama,  sebagai  mekanisme untuk  menyeleksi  para  pemimpin  pemerintahan  dan  alternatif kebijakan  umum  (public  policy).  Kedua,  merupakan  mekanisme
Universitas Dharmawangsa 49
memindahkan  konflik  kepentingan  (conflict  of  interest)  dari  masyarakat kepada  badan-badan  perwakilan  rakyat  melalui  wakil-wakil  yang terpilih  atau  partai  yang  memenangkan  kursi  sehingga  integrasi  atau kesatuan  masyarakat  tetap  terjamin.  Ketiga,  merupakan  sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik, (Khairul Fahmi, 2011:276-277).
Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu:
a. Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan  kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
b. Untuk  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
d. Untuk  melaksanakan  prinsip  hak-hak  asasi  warga  negara,  (Jimly Asshiddiqie, 2011:418-419).

## 2.3. Hakikat Kedaulatan Rakyat
Menurut  J.J.  Rousseau  menyebutkan  bahwa  dasar  terjadinya negara  ialah  perjanjian  masyarakat  (contrat  social)  yang  diadakan  oleh dan  antara  anggota  masyarakat  untuk  mendirikan  suatu  negara. (Soehino, 2005:118).
Moh.  Mahfud  MD  dalam  Khairul  Fahmi,  mengemukakan  ide dasar  teori  kedaulatan  rakyat  sangat  sederhana  yaitu  bahwa  rakyatlah yang  harus  menjadi  sumber  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara yang  lain  tidak.  Rakyat  berkuasa  independen  atas  dirinya  sendiri (Khairul  Fahmi,  2011:26).  Sementara  itu  Bung  Hatta  mengatakan kedaulatan  rakyat  berarti  pemerintahan  rakyat.  Pemerintahan  yang dilakukan  oleh  pemimpin-pemimpin  yang  dipercayai  oleh  rakyat (Khairul Fahmi, 2011:26).
Penekanan  kedaulatan  rakyat  dalam  konteks  negara  Indonesia dimuat  dalam  peraturan  dasar  negara  melalui  Pasal  1  ayat  2  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang Dasar.
Universitas Dharmawangsa 50
Konsep  itu  menegaskan  bahwa  rakyat  berkuasa  atau  rakyat yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dalam  negara,  sehingga  setiap proses  pengisian  jabatan  negara  rakyat  dilibatkan  untuk  memilih  dan menentukan  sendiri  termasuk  dalam  hal  pembentukan  kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Implementasi Hak Politik Warga Negara
Hak  politik  adalah  hak  yang  dimiliki  setiap  orang  yang diberikan  hukum  untuk  meraih,  merebut  kekuasaan,  kedudukan  dan kekayaan  yang  berguna  bagi  dirinya.  Penegasan  konstitusi  terkait  hak politik  warga  negara,  tertuang  dalam  Undang  Undang  tentang  HAM khusus  Pasal  43:  (1)  yang  berbunyi  Setiap  warga  negara  berhak  untuk dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan hak  melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Hasil wawancara dijelaskan bahwa Hak politik merupakan hak- hak  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  dimana  asas  kenegaraannya menganut  asas  demokrasi.  Selain  itu  dapat  kita  katakan  bahwa  hak politik itu merupakan bagian dari hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan.  Hak  politik  juga  dapat  kita  artikan  sebagai  hak  untuk dipilih  dan  memilih.  Pendapat  lain  mengemukakan  hak  politik  adalah kewenangan  seorang  warga  negara  untuk  ikut  terlibat  dalam  proses politik.  Proses  politik  adalah  merupakan  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  keputusan  yang  mengikat  untuk  masayarakat  umum. Dengan demikian bahwa hak politik merupakan hak yang dijamin oleh negara kepada rakyatnya.
Hak  politik  diberikan  kepada  warga  negara  karena  pada hakekatnya  bahwa  warga  negara  memiliki  hak  seperti  yang  diatur dalam  UUD  1945  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  menyampaikan pendapatnya  baik  secara  lisan  mauupun  tulisan,  nah  dengan  adanya hak  piolitik  ini  maka  ini  merupakan  sebuah  cara  dan  jalur  dimana masyarakat  dapat  menyampaikan  segala  aspirasinya  dan  ikut  terjun juga  dalam  kepemerintahan.  Selain  itu  hak  politik  diberikan  negara
Universitas Dharmawangsa 51
bertujuan  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  sehingga  tidak sampai melanggar hak-hak rakyat juga memberikan  kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Hak  politik  warga  negara  dapat  diimplementasikan  atau diwujudkan dalam bentuk:
a. Hak untuk memilih dan dipilih
b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
c. Hak untuk mengemukakan pendapat
d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
f. Hak untuk berkumpul, berserikat.
g. Hak  untuk  menyampaikan  pandangan  atau  pemikiran  tentang politk.
Hak politik warga negara terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya  pada  setiap  pemilihan  merupakan  hak  mutlak  yang  dimiliki yang  disalurkan  melalui  pemilihan  sekali  lima  tahun.  Menurut  Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak  asasi  warga  negara  yang  sangat  prinsipil.  Oleh  karena  itu  dalam rangka  pelaksanaan  hak  asasi  warga  negara  adalah  keharusan  bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaran yang telah ditentukan.
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  sumatera  utara  saat  ini merupakan bagian dari hak politik yang dapat diwujdkan karena pada kegiatan  pilkada  ini  semua  orang  bebas  menentukan  pilihannya. Pilkada  sumut  merupakan  salah  satu  wujud  hak  politik  setiap  warga negara  khususnya  di  wilayah  Sumatera  Utara.  Dimana  setiap  warga Sumut yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak untuk menentukan siapa yang menjadi pemimipin selama 5 tahun kedepan.

## 3.2. Kendala Penerapan Hak Politik Warga Negara
a. Masyarakat  masih  belum  memanfaatkan  hak  dan  menjalankan kewajibannya dengan sesuai aturan
b. Masyarakat  hanya  memandang  tujuan  seorang  calon  secara  jangka pendek
Universitas Dharmawangsa 52
c. Masyarakat  banyak  dipengaruhi  oleh  money  politic  (politik  uang) karena  tanpa  uang/materi  maka  masyarakat  tidak  akan berpartisipasi  dalam  politik  dan  tidak  akan  memberikan  hak sauranya.
d. Partai politik yang memandang golongan tertentu sperti dari agama, suku, ras, dan lain sebagainya.
e. Intervensi dari pihak-pihak yang
menyelewengkan dan menyalahgunakan kekuasaan yang sudah dimilikinya.
f. Kurangnya  pendidikan  daripada  warga  negara  sehingga  mudah diintervensi atau di intimidasi, diatakut-takuti, diancam dan diambil hak politiknya.
g. Adanya kecurangan dalam kegiatan politik.
h. Pelaksanaan  hak  politik  yang  tidak  sesuai  dengan  jalur  yang sesungguhnya.  Yang  dimana  pihak-pihak  yang  egois  atau  pihak- pihak  yang  hanya  ingin  mencapai  keuntungan  pribadi  melakukan berbagai  cara  yang  gelap  untuk  mencapai  hasil  yang  memuaskan dirinya sendiri.cara gelap yang dimaksud adalah seperti memberikan sogokan  atau  uang  suap  suapaya  tujuan  untuk  menjadi  pemimpin dapat  dicapainya  dalam  arti  ia  menggunakan  materi.  Hal  ini merupakan  suatu  kendala  untuk  menerapkan  hal  politik  warga negara  dengan  baik,  dikarenakan  pihak-pihak  yang  tertentu melakukan  penyimpangan  terhadap  rakyat,  seperti  membagikan unag (suap).
i. Adanya budaya yang berbeda.
j. Sistem politik didalam suatu negara.
k. Hukum dan kebijakan yang diambil suatu negara.
l. Diskriminasi.
m. Kondisi  sosial  budaya,  komunikasi  dan  informasi,  sistem  politik disuatu  negara,  kebijakan  pemerintah,  perangkat  perundangan, aparat negara, dan penindakannya.
n. Kurangnya  kesadaran  setiap  warga  negara  betapa  pentingnya  hak politik.
o. Masih banyak warga negara yang mau hak politiknya dibeli dengan uang.
p. Kurangnya pengawasan
Universitas Dharmawangsa
53
q. Kurangnya  bentuk  sosialisasi  dalam  masyarakat  bagaimana sebenarnya  hak  politik  itu,  dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat dalam memberikan hak politiknya.
Dari beberapa simpulan di atas, harus diakui bahwa munculnya kendala  bagi  penerapan  hak  politik  warga  negara  sangat  dipengaruhi oleh  tingkat  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri.  Meskipun  demikian, yang tidak kalah penting juga dalam meminimalisir kendala penerapan hak  politik  warga  negara  adalah  pribadi  setiap  orang  yang  ikut bertarung  pada  berbagai  konstelasi  politik.  Ini  sangat  mempengaruhi masyarakat  sebab  sebagai  pihak  yang  bertarung,  mestinya mengedapankan visi misi dan esensi dari keinginan dirinya ikut dalam pemilihan  yang  berlangsung.  Jika  setiap  orang  yang  ikut  dalam pemilihan,  mengedapankan visi  dan misinya  dan tidak  mengandalkan uangnya  semata-mata,  maka  pemilihan  yang  berlangsung  akan menghasilkan  pemimpin  ataupun  kepala  daerah  yang  handal,  bersih dan jujur.

## 3.3. Upaya Penerapan Hak Politik Warga Negara
Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, maka beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai upaya menjunjung dan menghormati hak politik warga negara yaitu sebagai berikut:
a. Setiap  warga  negara  harus  mampu  memanfaatkan  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara  yang  baik,  baik  dalam  hal memilih  dan  dipilih,  hak  mengemukakan  pendapat,  dan  lain sebagainya.
b. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi.
c. Pemerintah  harus  mampu  melindungi  dan  mengawasi  hak  politik sebagai warga negara.
d. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.
e. Negara  memberikan  sarana  hak  politik.  Sarana  yang  dimaksud adalah  seperti  pemilu  atau  pilkada,  maka  dengan  demikian penerapan  hak politik warga negara dapat dilaksanakan.
Universitas Dharmawangsa 54
f. Semua  aturan-aturan  yang  telah  ditentukan  dalam  berpolitik  harus dilakukan  oleh  semua  warga  negara.  Dalam  hal  ini  juga  bagi  siapa yang  tidak  melakukan  aturan    berpolitik  mungkin  saja  akan diberikan sanksi terhadap orang tersebut.
g. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara  aktif dalam  menentukan  wujud  penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
h. Memberikan  pemahaman  kepada  setiap  warga  negara  bahwa  hak politik  sangat  berpengaruh  untuk  kemajuan  suatu  negara  atau wilayah 5 tahun kedepan.
i. Pemerintah dalam hal  ini melakukan perundingan akan penerapan hak  politik  warga  negara  tanpa  adanya  spekulasi  memandang  dari segi  gender,  strata  sosial,  serta  peningkatan  sumber  daya  manusia terutama  dalam  bidang  pendidikan  dan  mengadakan  sosisalisasi dalam setiap daerah akan pentingnya hak politik tersebut diterapkan apalagi dengan kemajuan zaman atau globalisasi.
j. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah.
k. Diberikan  kebebasan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem pemerintahan
l. Adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi
m. Adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab. Dengan  demikian  upaya  penerapan  hak  politik  bagi  warga negara selain pemerintah yang bertanggung jawab memberikan sarana dalam  mewujudkan  dan  memfasilitasi  hak  warga  negara  serta memberikan  pengawasan  berdasarkan  modus-modus  yang  patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan  kepada  pemerintah  sesuai  tingkatannya  serta menyalurkan  hak  politiknya  sesuai  mekanisme  dan  aturan  yang berlaku.

## 4. Kesimpulan
1. Hak  politik  merupakan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  warga  negara baik  untuk  memilih  maupun  dipilih  dalam  setiap  pemilihan  dan
Universitas Dharmawangsa 55
keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Implementasi dari hak yang  dimiliki  tersebut  diantaranya  diwujudkan  dalam  pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap periodik, termasuk pada pemilihan  gubernur  Sumatera  Utara  yang  akan  berlangsung  tahun ini.
2. Kendala  dalam  penerapan  hak  politik  yaitu  masih  adanya masyarakat  yang  kurang  sadar  terkait  dengan  penggunaan  hak yang  dimilikinya,  hal  itu  terjadi  karena  berbagai  faktor  seperti terjadinya politik uang, kurangnya sosialisasi, kondisi sosial budaya masyarakat yang turut mempengaruhi kesadaran masyarakat.
3. Upaya  perbaikan  penerapan  hak  politik  warga  negara  adalah pemerintah  harus  memberikan  jaminan  dan  bertanggung  jawab dalam  mewujudkan  dan  memfasilitasi  hak  warga  negara  serta melakukan  pengawasan  berdasarkan  modus-modus  yang  patut diduga merupakan bagian  dari pelanggaran hukum,  disamping itu warga  negara  juga  memiliki  andil  dan  harus  ikut  berperan  untuk memastikan,  melihat  dan  mempertanyakan  kepada  pemerintah sesuai  tingkatannya  akan  pemenuhan  haknya  serta  menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Jimly  Asshiddiqie.  2005.  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi. Konstitusi Press. Jakarta.
--------2010.  Kontitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Sinar  Grafika. Jakarta.
--------2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT Rajagrafindo. Jakarta. Khairul  Fahmi.  2011.  Pemilihan  Umum  dan  Kedaulatan  Rakyat.  PT
Rajagrafindo. Jakarta.
Marwan Mas. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta Miriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Muhammad Erwin. 2011. Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum. PT Raja Grafindo, Jakarta.
Universitas Dharmawangsa 56
Nana  Syaodih  Sukmadinata.  2011.  Metode  Penelitian  Pendidikan. Kerjasama  Program  Pascasarjana  Universitas  Pendidikan Indonesia dengan RT Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif dan R &D. Alfabeta. Bandung.
Soehino. 2005. Ilmu Negara. Liberty. Yogyakarta. Theo Huijbers. 1990. Filsafat Hukum. Kanisius. Yogyakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang Zainuddin Ali. 2006. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. http:Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/sejarahpasaldan- perkembangan-ham/. https://id.wikipedia.org/wiki/Politik.