## TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN OBJEK WISATA TERHADAP KECELAKAAN WISATAWAN DIDAERAH OBJEK WISATA
Aswad Andika Putra 1 , Muh Amiruddin 2 . 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116021@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  pengelolaan  objek  wisata  eremmerasa berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017 Tentang Penarikan Retribusi Rekreasi dan Objek Wisata, yaitu SOP/biaya operasional di tanggung oleh dinas pariwisata, kemudian semua pembayaran karcis biaya masuk ke objek  wisata,  karcis  gasebo,  dan  toilet  setiap  hari  menyetor  ke  bendahara  pendapatan  dinas  pariwisata  1x  24 jam,  kemudian  dari  bendahara  pendapatan  menyetor  ke  kas  daerah,  dinas  pariwisata  mempekerjakan  tenaga honor yang memiliki tugas masing-masing  di  antaranya bertugas di  loker, menjaga gasebo, dan menjaga toilet dan petugas lain yang di pekerjakan sebagai petugas kebersihan dan keamanan, serta juga menyediakan tenaga paramedis dan tim SAR dan bekerja sama dengan PM dan kepolisian jika hari hari tertentu misalnya libur hari raya.  Bentuk  tanggungjawab  yang  di  berikan  oleh  pengelola  objek  wisata  yang  mengalami  kecelakaan  akan diberikan fasilitas kesehatan oleh dinas pariwisata sedangkan yang meninngal dunia akan diberikan berupa dana hibah  apabila  mengajukan  permohonan  bantuan  ke  dinas  pariwisata,  akan  tetapi  hanya  wisatawan  lokal  yang memiliki  KTP/KK  Kabupaten  Bantaeng  yang  dapat  memperoleh  bantuan  hibah  sedangkan  wisatawan  luar daerah hanya di berikan fasilitas kesehatan.

## Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengeloaan, Objek Wisata, Kecelakaan Wisatawan

## Abstract
The  results  of  this  study  indicate  that  the  management  of  tourist  objects  feels  that  they  are  based  on Regional  Regulation  No.3  of  2017  concerning  the  Withdrawal  of  Retribution  for  Recreation  and  Tourism Objects,  namely  SOP  /  operational  costs  are  borne  by  the  tourism  office,  then  all  entrance  fees  to  tourist attractions, gasebo tickets, and the toilets are deposited daily to the treasurer for the tourism office's income for 24  hours,  then  from  the  revenue  treasurer  deposits  to  the  regional  treasury,  the  tourism  office  employs honorarium  workers  who  have  their respective  duties,  including  working  in  lockers,  guarding  the  gasebo,  and maintaining  toilets  and  other  officers  who  hired  as  cleaning  and  security  officers,  as  well  as  providing paramedics and SAR teams and working with the PM and the police on certain days such as holidays. The form of responsibility given by the manager of a tourist attraction who has an accident will be given health facilities by the tourism office while those who die in the world will be given a grant if they apply for assistance to the tourism  office,  but  only  local  tourists  who  have  a  KTP  /  KK  Bantaeng  Regency  can  receive  grant  assistance while tourists outside the region are only provided with health facilities.
Keywords: Responsibility, Management, Tourism Objects, Tourist Accidents

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  maka  dari  itu Indonesia juga kaya akan tempat wisata. Yang membuat daya tarik pengunjung untuk datang menikmati langsung baik berupa objek wisata alam maupun wisata buatan berupa theme park dan water park, tidak hanya wisatawan domestik bahkan wisatawan banyak yang datang dari mancanegara,  selain  daya  tarik  objek  wisatanya  indonesia  juga  kaya  akan  budayanya  yang masih  dijaga  dan  peluk  erat  di  daerah  masing-masing  yang  membuat  daya  tarik  wisatawan mancanegara karena menurut mereka budaya Indonesia unik dan tidak ada di negaranya.
Menurut Maslow, ada satu kebutuhan yang dapat menjadi faktor untuk memotivasi diri,  yaitu  kebutuhan  akan  rekreasi.  Dilihat  dari  sifatnya,  kebutuhan  akan  rekreasi  dapat dikategorikan  dalam  kebutuhan  manusia  yang  bersifat  rohani.  Kebutuhan  rohani  adalah kebutuhan  yang  dibutuhkan  seseorang  untuk  mendapatkan  sesuatu  bagi  jiwanya  secara kejiwaan.  Dahulu  kebutuhan  akan  rekreasi  masih  merupakan  kebutuhan  yang  bersifat tersier/mewah  sehingga  hanya  dapat  dinikmati  oleh  sebagian  kalangan  saja.  Namun  saat  ini semua  lapisan  masyarakat,  baik  lapisan  atas,  menengah,  bahkan  lapisan  bawah  sekalipun membutuhkan  rekreasi.  Tentu  saja  kegitan  rekreasi  yang  di  lakukan  masyrakat  tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini rekreasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. 1
Setiap  manusia  adalah  konsumen  sehingga  muncullah  dengan  apa  yang  disebut dengan  kepentingan  konsumen.  Sebagai  konsumen  jasa  rekreasi,  manusia  yang  merupakan anggota  masyarakat  memiliki  sejumlah  hak  yang  selama  ini  tidak  disadari.  Hal  tersebut  di sebabkan kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini adalah penyedia jasa rekreasi. Sehingga kondisi konsumen di indonesia secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang di rugikan. 2
Dalam  dunia  pariwisata tidak  terlepas  dengan  konsumen,  dan  konsumen  juga  tidak terlepas  dengan  hukum  yang  mengaturnya.  Dalam  dunia  bisnis  konsumen  berperan  utama dalam  perkembangan  bisnis,  maka  dari  itu  apabila  perlindungan  konsumen  tidak  dapat terpenuhi  maka  akan  berpengaruh  besar  pada  bisnis  maupun  konsumen  itu  sendiri,  karna memberikan  dampak  hilangnya  kepercayaan  konsumen  dan  menghambat  bisnis,  sehingga
1 Maria  Monica  B.  Napitupulu,  “Perlindumgan  Hukum  Bagi  Konsumen  Jasa  Rekreasi”  Skripsi,
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
2 Jamaluddin  Jahid, Perencanaan  Kepariwisataan, (Cet.  1;  Makassar;  Alauddin  University  Press, 2014), h. 3.
keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen menjadi terganggu dan mengakibatkan lemahnya posisi pada pihak konsumen dan tentunya sangat merugikan konsumen.
Objek wisata merupakan tempat yang diminati dan ramai dikunjugi oleh wisatawan selain  untuk  sarana  liburan  maupun  rekreasi,  terlebih  untuk  melepas  penatnya  dunia  kerja ataupun  kesibukan  menuntut  ilmu  bagi  siswa  maupun  mahasiswa,  wisatawan  bukan  hanya dari kalangan anak-anak ataupun kalangan dewasa, wisatawan ada juga dari kalangan lanjut usia yang  menikmati tempat wisata tersebut.
Oleh  karna  itu  perlunya  peran  bagi  pengelola  objek  wisata  untuk  lebih memerhatikan keamanan konsumennya, karena walaupun tempat wisata tersebut merupakan sarana  rekreasi,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  terjadi  suatu  kecelakaan  dan tentunya  sangat  merugikan  wisatawan,  mengingat  wisatawan  yang  berkunjung  bukan  hanya dari kalangan dewasa melainkan didominasi oleh anak-anak.
Dalam  industri  pariwisata  pada  umumnya,  pihak  pengelola  objek  wisata  lebih memerhatikan kepuasan konsumennya tanpa memerhatikan dari segi keselamatan konsumen. Hal inilah yang sering membuat konflik antara pihak produsen dan konsumen maka dari itu perlunya ada hukum sebagai penengah dari permasalah-permasalahan yang timbul.
Di muat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen yang  dimana  dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  telah  mengatur  hak-hak konsumen  seperti,  hak  atas  kenyamanan dan  mengonsumsi  barang  atau  jasa. 3 Dan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dalam  Pasal  20  disebutkan,  bahwa setiap  wisatawan  berhak  memperoleh  informasi  yang  akurat  mengenai  daya  tarik  wisata, pelayanan  kepariwisataan  sesuai  dengan  standar,  perlindungan  hukum  dan  keamanan, pelayanan  kesehatan,  perlindungan  hak  pribadi,  dan  perlindungan  asuransi  untuk  kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
Dalam  hal  ini  pihak  produsen  dituntut  untuk  lebih  mengutamakan  kenyamanan konsumen.  tetapi  disamping  itu,pihak  konsumen  juga  memerlukan  perhatian  dari  pihak produsen  dalam  hal  keselamatan  konsumennya.  Dalam  objek  wisata  alam  Cuma  beberapa yang  memasang  papan  informasi  peringatan  untuk  anak  dibawah  umur  ataupun  peringatan tentang kedalaman kolam renang tersebut, sehingga pihak konsumen yang tidak mengetahui hal itu akan lebih berpontensi untuk terjadi kecelakaan.
Hak-hak konsumen tidak hanya dari hukum nasional indonesia, dahulu sebagaimana bahwa  islam  pada  masa  Rasulullah  belum  mengungkapkan  pengaturan  perlindungan
3 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 50.
konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun pada saat itu penuh dengan keterbatasan teknologi,  namun  pengaturan  konsumen  yang  di  ajarkan  Rasulullah  sangat  mendasar, sehingga  pengaturan  tersebut  menjadi  dasar  dari  produk  hukum  perlindungan  konsumen modern. 4
Surah Al-Mudatsir
ُ ك ُ ةَنۡيِه َرُ ۡتَبَسَكُاَمِبُُۢ ٍسۡفَنُُّل
Terjemahnya :
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,
Hukum  perlindungan  konsumen  berperan  penting  dalam  meminimalisir  terjadinya suatu  sengketa  antara  pihak  produsen  dan  konsumen.  Karna  pada  umumnya  sering  kita jumpai  kecelakaan  wisatawan  pada  objek  wisata  yang  diakibatkan  kurangnya  penanaman nilai-nilai  perlindungan  konsumen  pada  pengelolanya,  dan  apabila  terjadi  kecelakaan  pada wisatawan  maka  pihak  pengelola  tidak  mau  bertanggungjawab,  karena  pihak  pengelola menganggap  itu  adalah  kelalaian  pihak  konsumen  dan  semua  beban  di  tanggung  oleh konsumen.
Daya  tarik  objek  wisata  tidak  selamanya  menyenangkan,  karena  di  balik keindahannya  terdapat  sesuatu  yang  dapat  merugikan  wisatawan.  Kerugiannya  bisa  berupa cacat  fisik  maupun  kerugian  materi  apabila  kehilangan  barang  berharga,  dan  tentunya  di butuhkan peran pengelola objek wisata untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, karna hak-hak  konsumen  telah  di  atur  pada  pasal  4  butir  (a)  Undang-undang  perlindungan konsumen,  yang  menyebutkan  bahwa  konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa. 5
Sedangkan  objek  wisata  Eremmerasa  Kabupaten  Bantaeng  adalah  wisata permandian  yang menyediakan  jasa  kolam  renang  dengan  sumber  mata air  dengan  suhu  air yang  berbeda  dengan  objek  wisata  lainnya,  karena  terletak  pada  daerah  pegunungan. Wisatawan  yang  tidak  mengetahui  informasi  objek  wisata  tersebut  akan  berdampak  buruk karena, suhu air yang dingin akan memicu keram pada kaki dan anggota tubuh lainnya, dalam hal  tersebut  sangat  rawan  terjadi  kecelakaan  karena  pihak  pengelola  tidak  memberikan informasi  yang  rinci  baik  dari  segi  kedalaman  kolam  maupun  batasan  usia  terhadap wisatawan, tentunya sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
4 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 58.
5 Rosmawati, Pokok-pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Cet.  1;  Depok:  Prenadamedia  Group, 2018), h. 51.
Dalam  hal  ini  tentunya  sangat  membahayakan  bagi  wisatawan,  dan  apabila  terjadi kecelakaan  maka  tidak  sepenuhnya  karena  kesalahan  konsumen  karena  pihak  pengelola kurang memerhatikan dari segi perlindungan konsumen, kemudian bentuk pertanggungjawaban  apa  yang  diberikan  oleh  pihak  pengelola  bagi  yang  mengalami kecelakaan pada objek wisata permandian eremmerasa Kabupaten Bantaeng. Maka dalam hal inilah  penulis  tertarik  untuk  membuat  karya  ilmiah  dengan  judul  “Tanggung  jawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi Permandian Eremmerasa Kabupaten Bantaeng).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  literature  review  dimana  mengambil  dan memeriksa  semua  literatur,  speerti  jurnal,  buku,  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## 1. Kabupaten Bantaeng
Kabupaten  Bantaeng  adalah  sebuah  kabupaten  di  sulawesi  selatan  yang  memiliki luas wilayah 395,83 km 2 dengan jumlah penduduk -+178,699 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan 18 kelurahan dan 49 desa, secara geografis kabupaten bantaeng terletak pada koordinat antara 50 21’ 13” sampai 50 35’ 26” lintang selatan dan 119 0 51’ 42” sampai 120 0 05’ 27” bujur timur.
Batas wilayah:
• Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jeneponto
• Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bulukumba
• Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Bulukumba
• Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores
Kabupaten  Bantaeng  terletak  didaerah  pantai  yang  memanjang  pada  bagian  barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan
lompobattang,  sedangkan  dibagian  selatan  membujur  dari  barat  ke  timur  terdapat  dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan. 6
Hari jadi bantaeng diperingati tiap 7 Desember setiap  tahunnya, hari jadi Bantaeng adalah  7  Desember  1254  sesuai  ketetapan  Mentri  Pemerintah  umum  dan  otonomi  Daerah Nomor: Des 52/2/18-104, tanggal 4 September 1963.

## 2. Kecamatan Eremmerasa

## Geografi
Ibu  kota  kecamatan  eremmerasa  kabupaten  Bantaeng  terletak  di  Desa  Ulugalung yang berbatasan dengan:
- Sebelah  utara  berbatasan  dengan  kecamatan  Tompobulu  dan  kecamatan Uluere
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tompobulu
- Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  kecamatan  Pajukukang  dan  kecamatan Bantaeng
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Bantaeng dan kecamatan Uluere Sungai-sungai yang mengalir di wilayah kecamatan Eremmerasa diantaranya yaitu:
- Sungai balangkura
- Sungai tindang keke
- Sungai biangpoko
- Sungai kariu
- Sungai calendu
- Sungai biangloe
- Sungai kattisang
Luas wilayah kecamatan Eremmerasa tercatat 45,01 km 2 atau 11,37 persen dari luas wilayah kabupaten Bantaeng yang meliputi 9 desa.

## 3. Iklim
Berdasarkan pencatatan dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas I Maros, pada tahun 2018 hari hujan di kabupaten Bantaeng paling banyak terjadi pada bulan Mei dengan curah hujan sebesar 391 mm 3 , sedangkan pada bulan Sebtember dan Oktober tidak terjadi hujan.
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Bantaeng_Regency Di akses pada tanggal 01 Februari 2020 pukul 08:00 AM

## 4. Pariwisata kabupaten Bantaeng
Sektor  pariwisata  kabupaten  Bantaeng  perlu  di  perhitungkan  karena  memiliki peninggalan  sejarah  yang  tercatat  dalam  buku-buku  sejarah.  Selain  peninggalan  sejarah, kabupaten bantaeng juga memiliki berbagai objek wisata sebagai berikut:
a. Air Terjun Bissappu
Air terjun bissappu adalah salah satu objek wisata favorit di kabupaten ini. air terjun bisappu  terletak  di  dusun  Bissappu,  Desa  Bonto  Salluang,  Kecamatan  Bissappu. Daerah  ini terletak sekitar 142 km dari kota Makassar dapat ditempuh sekitar 4 jam.
Perjalanan  menuju destinasi wisata ini cukup menantang. Untuk memasuki tempat wisata  ini,  pertama  pengunjung  harus  melawati  tangga  yang  sudah  di  tutupi  rumput. Keindahan  alam  yang  disajikan  di  tempat  ini  sangat  mempesona,  hanya  saja  fasilitas  di tempat  ini  masih  sangat  minim,  namun  pesona  dari  air  terjun  bisa  menyejukkan  hati  dan menyegarkan mata.
b. Pantai Seruni
Pantai seruni sepertinya menjadi ikon dari kabupaten Bantaeng. Pantai seruni sama seperti  losari  yang  ada  di  Makassar,  pantai  seruni  menjadi  tempat  tongkrongan  masyrakat Bantaeng,  banyak  cafe  berjajaran  di  pinggiran  pantai  ini.  Di  pantai  ini  pengunjung  bisa berwisata  kuliner,  pengunjung    bisa  menikmati  salad  buah  yang  menjadi  favorit  para pengunjung dan bisa sambil nongkrong di cafe-cafe yang hits di kabupaten Bantaeng.
c. Pantai Marina Bantaeng
Selain  pantai  seruni,  kabupaten  Bantaeng  juga  punya  pantai  yang  sangat  sayang untuk  dilewatkan  yakni  pantai  marina.  Terletak  di  jalan  poros  Bantaeng-Bulukumba,  untuk masuk ke pantai marina pengunjung cukup mengeluarkan Rp. 5000 perorang, pantai marina juga  menyediakan  hotel  untuk  penginapan,  sunset  di  pantai  ini  juga  sangat  memanjakan cukup memanjakan mata.
d. Agrowisata Uluere
Bantaeng terkenal  mempunyai  salah  satu  desa  pertanian  yang  subur  dengan  kontur pegunungan yang indah membentang. Untuk menikmati dataran tinggi di Bantaeng ada spot yang  sangat  cocok,  yakni  Desa  Agrowisata  Uluere  yang  terletak  di  Desa  Bonto  Lojong, kecamatan Uluere. Selain spot foto, desa ini juga punya kebun apel yang luas dan strawbery.
e. Mini Showfarm Bantaeng
Tidak jauh dari spot Agrowisata Uluere, ada tempat wisata mini showfarm Bantaeng menyuguhkan  pesona  taman  bunga  dan  taman  yang  sangat  asri  dan  sejuk  dengan  udara
pegunungan. Membuat pengunjung akan kesulitan untuk pulang karena betah dengan suasana yang damai ditemani kicau burung.
f. Bukit Muntea
Bukit muntea menjadi salah satu dunia lain di kabupaten Bantaeng, pasalnya, bukit muntea menjadi salah satu wisata yang menyuguhkan banyak keindahan alam, salah satunya adalah serbuan kabut yang dingin dan indah dari kaki gunung lompobattang. Sangat sayang untuk dilewatkan, karena panorama indah yang berpadu dengan kabut membuat foto sangat indah. Beberapa pecinta alam juga sering menjadikan tempat ini untuk camp area.
g. Air Terjun Simoko
Simoko  yang  satu  ini  tidak  suka  membuat  kemacetan  yang  membuat  pusing  dan pening,  namun  justru  sebaliknya,  simoko  ini  adalah  air  terjun  yang  tersembunyi  di  hujan Bantaeng.  Orang-orang  menyebutnya  sebagai  the  hidden  paradise  yang  sangat  indah, segarnya  air  yang  terhempas  dari  ketinggian  di  atas  gunung  membuat  suasana  menjadi penghapus galau paling ampuh.

## h. Permadian Borong Lompoa
Bosan  dengan  wisata  alam,  wisata  ini  juga  bisa  adu  taji  dengan  wisata  modern. Permandian  borong  lompoa  menjadi  salah  satu  andalan  dari  kabupaten  Bantaeng,  hal  yang unik  dari  permandian  ini  adalah  perpaduan  kolam  renang  dengan  hijaunya  pepohonan  di sekitar permandian membuat hati tenang dan terasa sejuk.

## 5. Objek wisata permandian Eremmerasa
Objek  wisata  eremmerasa  di  kelola  oleh  Dinas  Pariwisata  kabupaten  Bantaeng. Pengunjungnya  bertambah  setiap  tahunnya,  permandian  eremmerasa  terletak  di  desa Kampala, kecamatan Eremmerasa sekitar 16 km dari kota Bantaeng dapat di tempuh sekitar 30  menit  melewati  jalan  aspal  yang  sesekali  berkelok,  di  sepanjang  jalan  dapat  di  jumpai rumah  panggung  berjejer  di  antara  persawahan.  Di  sekitar  permandian  ini  udaranya  sejuk, dengan  pemandangan  alam  berupa  perbukitan  yang  ditumbuhi  pohon  dan  tanaman  hijau. Permandian  ini  menawarkan  sumber  mata  air  yang  keluar  dari  akar  pohon  kemudian  di tampung  pada  dua  kolam  yang  bervariasi  kedalamannya  serta  panorama  hutan  yang  masih asri karena di jaga oleh masyarakat setempat untuk menjaga ketersediaan air.

## 6. Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata
1. Kepala Dinas
Kepala  Dinas  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  melaksanakan  urusan  pariwsata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang pariwisata
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata
c. Pelaksanaan adminitrasi dibidang pariwisata
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekertaris Dinas
Sekertariat  mempunyai  tugas  mengoordinasi  perencanaan,  pembinaan  dan pengendalian  terhadap  program  serta  memberikan  pelayanan  teknis  dan  adminitrasi  kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pariwisata.
Sekertariat menyelenggarakan fungsi:
a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata
b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pariwisata
c. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata sesuai dengan norma standar,prosedur dan kriteria
d. Pembinaan  dan  pemberian  dukungan  adminitrasi  kepada  seluruh  unit organisasi  di  lingkungan  dinas  pariwisata  yang  meliputi  ketatausahaan, kepegawaian,  ketatalaksanaan,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kerja  sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
e. Penyelenggaraan pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
f. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dinas pariwisata
g. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  tentang  langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Sekretaris, membawahi:
a) Subbagian perencanaan, keuangan dan aset
b) Subbagian kepegawaian dan umum
Subbagian perencanaan, keuangan dan aset menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan  bahan  koordinasi  dan  penyusunan  rencana  program  kerja  dan rencana anggaran dinas pariwisata
b. Penyelenggaraan adminitrasi dan penatausahaan keuangan
c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan
d. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
e. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan
f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja dinas pariwisata
g. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset
h. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang pariwisata
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya,
Subbagian  kepegawaian  dan  umum  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan kepegawaian,  ketatalaksanaan,  penatausahaan  surat  menyurat,  urusan  rumah  tangga, perlengkapan.
Subbagian kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan  urusan  surat  masuk  dan  keluar,  kearsipan,  rumah  tangga  dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja
b. Menghimpun  dan  mengelola  bahan  dan  data  kepegawaian  yang  meliputi pengangkatan,  pemberhentian,  kenaikan  pangkat,  kenakan  gaji  berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain
c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan
d. Pengurusan  hal-hal  berhubungan  dengan  kesejahteraan  pegawai  beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain
e. Fasilitas  penyusunan  analisis  jabatan,  analisis  beban  kerja  dan  standar operasional prosedur (SOP) dinas pariwisata
f. Perencanaan  dan  pelaksanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM) pegawai
g. Penyiapan  rencana  kebutuhan  barang  (RKBU)  dan  rencana  pemeliharaan barang unit (RPBU)
h. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  di  berikan  oleh  pemimpin  sesuai  dengan  tugas dan fungsinya
I. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Bidang  pengembangan  destinasi  dan  industri  pariwisata  mempunyai  tugas membantu  kepala  dinas  merumuskan,  menyusunan,  koordinasi,  pelaksanaan,  pembinaan, monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  kebijakan  dibidang  pengkajian  pengembangan  destinasi dan  industri  pariwisata.  Bidang  pengembagan  destinasi  dan  industri  pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan  dan  penyusunan  kebijakan  dibidang  pengembangan  destinasi  dan industri pariwisata
2) Pemberian  petunjuk  teknis  dibidang  pengembangan  destinasi  dan  industri pariwisata
3) Pelaksanaan  koordinasi  dan  sinkronisasi  penerapan  kebijakan  dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
4) Pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pembinaan  serta  pengembangan  dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
5) Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
6) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
7) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  di  berikan  oleh  pimpinan  sesuai  dengan  tugas dan fungsinya dan
8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, membawahi:
1. Seksi pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
2. Seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata
3. Seksi pengawasan, penertiban objek daya tarik wisata
• Seksi pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
Mempunyai  tugas  membantu  kepala  bidang  menyiapkan  bahan  perumusan, penyusunan,  koordinasi,  pelaksanaan,  pembinaan,  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan kebijakan  dibidang  pengkajian  pengembangan  destinasi  dan  industri  pariwisata.  Seksi pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  penyusunan  kebijakan  dibidang  pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
3) Penyiapan bahan pelaksanaan koodinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
5) Penyiapan  bahan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria  dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
6) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
7) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
8) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
• Seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata
Mempunyai  tugas  membantu  kepala  bidang  menyiapkan  bahan  perumusan, penyusunan,  koordinasi,  pelaksanan,  pembinaan,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan kebijakan  dibidang  pengembangan  objek  dan  daya  tarik  wisata.  Seksi  pengembangan  objek dan daya tarik wisata menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan dan penyususnan kebijakan
2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengembangan objek dan daya tarik wisata
4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian pengembangan objek dan daya tarik wisata
6) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
7) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
8) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
• Seksi pengawasan penertiban objek daya tarik wisata
Mempunyai  tugas  membantu  kepala  bidang  menyiapkan  bahan  perumusan, penyususnan,  koordinasi,  pelaksanaan,  pembinaan,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan
kebijakan  di  bidang  pengawasan,  penertiban  objek  daya  tarik  wisata.  Seksi  pengawasan, penertiban objek daya tarik wisata, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan
2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
5) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
6) Penyususnan laporan pelaksanaan kebijakan
7) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  di  berikan  oleh  pimpinan  sesuai  dengan  tugas dan fungsinya, dan
8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## II. Bidang pengembangan pemasaran pariwisata
Bidang  pengembangan  pemasaran  pariwisata  mempunyai  tugas  membantu  kepala dinas  merumuskan,  menyusun,  mengoordinasikan,  menyelenggarakan,  pembinaan, monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  kebijakan  dibidang  pengembangan pemasaran  pariwisata.  Bidang  pengembangan  pemasaran  pariwisata,  menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan dan penyusunan kebijakan
2) Pemberian petunjuk teknis
3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengembangan pemasaran pariwisata
4) Pemberian  rekomendasi  perizinan  jasa  usaha  kepariwisataan  dalam  rangka pengembangan pemasaran pariwisata
5) Pelaksanaan program analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
6) Pelaksanaan program penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
7) Pelaksanaan  program  kerja  sama  dan  pemasaran  pariwisata  di  tingkat  lokal, nasional dan internasional
8) Pelaksanaan  konsultasi  dan  rapat  kerja  bidang  pengembangan  pemasaran pariwisata
9) Pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha kepariwisataan
10) Peningkatan kapasitas aparatur, stakeholder dan pelaku usaha pariwisata
11) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan  serta pengembangan
12) Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  dibidang pengembangan pemasaran pariwisata
13) Penyusunan  laporan  pelaksanaan  kebijakan  dibidang  pengembangan pemasaran pariwisata
14) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  di  berikan  oleh  pimpinan  sesuai  dengan  tugas dan fingsinya, dan
15) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Bidang pengembangan pemasaran pariwisata, membawahi:
1. Seksi analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
2. Seksi penyuluhan dan pelayanan informasi, dan
3. Seksi kerjasama dan pemasaran
• Seksi analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
Mempunyai  tugas  membantu  kepala  bidang  menyiapkan  bahan  perumusan, penyusunan,  koordinasi,  pelaksanaan,  pembinaan,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan kebijakan  dibidang  analisa  pengembangan  pemasaran  pariwisata.  Seksi  analisa  dan pengembangan pemasaran pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan
2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
4) Penyiapan bahan pelaksanaan analisa pengembangan pemasaran pariwisata
5) Penyiapan  bahan  penertiban  rekomendasi  dan  penyelenggaraan  proses perijinan  jasa  usaha  pariwisata  dalam  rangka  pengembangan  pemasaran pariwisata
6) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  analisa  data  potensi  wisata,  kunjungan wisatawan  dan  lain  sebagainya  dalam  rangka  pengembangan  pemasaran pariwisata
7) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan dibidang analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
8) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya.
• Seksi penyuluhan dan pelayanan informasi
Mempunyai  tugas  membantu  kepala  bidang  menyiapkan  bahan  perumusan, penyusunan,  koordinasi,  pelaksanaan,  pembinaan,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan kebijakan  dibidang  penyuluhan  dan  pelayanan  informasi  pariwisata.  Seksi  penyuluhan  dan pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penerapan kebijakan
4) Penyiapan bahan penetapan kebijakan
5) Penyiapan  bahan  penyusunan  materi  penyuluhan  dan  pelayanan  informasi pariwisata
6) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
7) Penyiapan  bahan  pengumpulan  materi,  data  dan  dokumen  penyuluhan  dan pelayanan informasi pariwisata
8) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  penyuluhan  pariwisata  kepada  masyarakat  dan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata
9) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  pelayanan  informasi  pariwisata  baik  dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
10) Penyiapan  bahan  penyelenggaraan/pelaksanaan/partisipasi  dalam  pameran pariwisata baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta
11) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dalam  rangka  peningkatan kemauan aparatur dan pelaku usaha pariwisata
12) Penyiapan  bahan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi
13) Penyusunan  laporan  pelaksanaan  kebijakan  dibidang  penyuluhan  dan pelayanan informasi
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
15) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
• Seksi kerjasama dan pemasaran
Mempunyai  tugas  membantu  kepala  bidang  menyiapkan  bahan  perumusan, penyusunan,  koordinasi,  pelaksanaan,  pembinaan,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan kebijakan  dibidang  kerjasama  dan  pemasaran  pariwisata.  Seksi  kerjasama  dan  pemasaran pariwisata.
1) Penyiapan bahan perumusan rencana kerja
2) Penyiapan  bahan  pemberian  petunjuk  teknis  dibidang  penyuluhan  dan pelayanan informasi pariwisata
3) Penyiapan bahan penyusunan pedoman kerjasama dan pemasaran pariwisata
4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang kerjasama dan pemasaran pariwisata
5) Penyiapan  bahan,  materi,  data  dan  dokumen  sebagai  dasar  pelaksanaan kerjasama  pariwisata  dengan  stakeholder  pariwisata  lainnya  dalam  rangka pengembangan pemasaran pariwisata
6) Penyediaan media dan bahan promosi pariwisata serta penyelenggaraan/partisipasi pada event pemilihan duta pariwisata
7) Penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan publikasi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media sebagainya
8) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
9) Penyusunan laporan kegiatan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
11) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 7
B. Pengaturan pengelolaan terhadap objek wisata dan tanggungjawab pengelolaan objek wisata terhadap kecelakaan wisatawan
a. Peraturan Menteri Pariwisata Repoblik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata.  Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  tersebut  akan  ikut  menentukan  keberhasilan suatu  daerah menjadi  daerah tujuan  wisata,  sesuai  dengan  pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Pariwisata.  Secara  normatif  memberikan  batasan,  bahwa
7 https://subbagiankelembagaananalisajabatan.wordpress.com/2016/11/21/tugas-dan-fungsi-dinas- pariwisata/ diakses pada tanggal 3 februari 2020 pukul 10:15 AM
pariwisata  adalah  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  di  sediakan  oleh  masyarakat, pengusaha,  pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  upaya  mendukung  pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata nasional dan pelaksanaan kebijakan di  bidang  pembangunan,  perintisan  daya  tarik  wisata  dalam  rangka  pertumbuhan  destinasi pariwisata  nasional  dan  pengembangan  daerah  serta  peningkatan  kualitas  daya  saing pariwisata,  kementrian  pariwisata  memiliki  andil  penuh  dalam  pembangunan  kawasan  yang memilikidaya tarik  wisata.  Petunjuk  mengenai  pembangunan  fasilitas  pendukung periwisata lebih  rinci  diuraikan  dalam  petunjuk  operasional  yang  mengatur  berbagai  kegiatan  serta norma  pembangunan,  standar  pembangunan,  prosedur  pembangunan,  dan  kriteria pembangunan  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan  kagiatan  DAK  Fisik  bidang  pariwisata daerah.
Ruang lingkup
1. Penilaian, pengalokasian dan penyaluran,
2. Perencanaan dan pelaksanaan teknis,
3. Menu dan kagiatan,
4. Kriteria teknis pelaksanaan kegiatan dan,
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Pengertian umum
Dalam petunjuk operasinal ini yang dimaksud dengan:
1) Dana  alokasi  khusus  fisik  bidang  pariwisata  yang  selanjutnya  disebut  DAK  fisik bidang  pariwisata,  adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
2) Satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  selanjutnya  disebut  SKPD,  adalah  perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menangani urusan pariwisata
3) Daerah  pariwisata  yang  selanjutnya  disebut  destinasi  pariwisata  adalah  kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih  wilayah administratif yang di dalamnya terdapat  daya  tarik  wisata,  fasilitas  umun,  fasilitas  pariwisata,  aksesibilitas  serta masyarakat yang terkait dan saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan
4) Destinasi  pariwisata  nasional  yang  selanjutnya  disingkat  DPN  adalah  destinasi pariwisata berskala nasional
5) Kawasan  strategis  pariwisata  nasional  yang  selanjutnya  disingkat  KSPN  adalah kawasan  yang  memiliki  fungsi  utama  pariwisata  atau  memiliki  potensi  untuk pengembangan  pariwisata  nasional  yang  mempunyai  pengaruh  penting  dalam  satu atau  lebih  aspek,  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
6) Kawasan pengembangan pariwisata nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu  ruang  pariwisata  yang  mencakup  luasan  area  tertentu  sebagai  suatu  kawasan dengan komponen kepariwisataanya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu  yang  dominan  dan  melekat  kuat  sebagai  komponen  pencitraan  kawasan tersebut
7) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
8) Fasilitas  pariwisata  adalah  semua  jenis  sarana  yang  secara  khusus  ditujukan  untuk mendukung  penciptaan  kemudahan,  kenyamanan,  keselamatan  wisatawan  dalam melakukan kunjungan ke Destinasi pariwisata.
9) Amenitas  pariwisata  adalah  segala  fasilitas  penunjang  yang  memberikan  kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata
10) Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kepariwisataan
11) Pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8

## b. Pengelolaan Objek Wisata
Dalam pengelolaan objek wisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  mencegah  terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyrakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu:
1. Aksebilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis
8 Peraturan Mentri PariwisataRepoblik Indinesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang  Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan tujuan dan metode. Pengembangan pariwisata perlu di arsipkan sebagai respon strategis antara lain:
a. Jalur-jalur trasportasi dan terminalnya
b. Keramah tamahan pelayanan
c. Penggarapan pelayanan
d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal
e. Siversifikasi dan pengendalian produk
f. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
g. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan. 9
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 pasal 43, pengelolaan dan pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata alam meliputi 4 hal yaitu:
1. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  pelengkap  beserta  fasilitas  pelayanan lain bagi wisatawan
2. Pengelolaan  objek  wisata  dan  daya  tarik  wisata  alam  termasuk  sarana  dan prasarana yang ada
3. Penyediaan  sarana  dan  fasilitas  bagi  masyarakat  dan  sekitarnya  untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan
Pasal 44
Penyelenggaraan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam wajib:
a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan
b. Mempekerjakan  pramuwisata  dan  tau  tenaga  ahli  yang  memiliki keterampilan yang dibutuhkan
c. Menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya
d. Pengusahaan  objek  dan  daya  tarik  wisata  alam  bertanggungjawab  atas keselamatan  dan  keamanan  wisatawan  yang  mengunjungi  objek  dan  daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 10
c. Pengaturan Pengelolaan Objek Wisata Eremmerasa
9 repository.uin-suska.ac.id Di akses pada tanggal 15 februari 2020 pukul 11:00 AM
10 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.
Objek  wisata  permandian  eremmerasa  Kabupaten  Bantaeng  di  kelola  oleh  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Bantaeng  berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2017  Tentang Penarikan  Retribusi  Rekreasi  Dan  Objek  Wisata.  Pengaturan  pengelolaan  objek  wisata eremmerasa  yaitu,  SOP/biaya  operasional  di  tanggung  oleh  dinas  pariwasiata,  kemudian semua pembayaran karcis biaya masuk ke objek wisata, karcis gasebo, dan toilet setiap hari menyetor  ke  bendahara  pendapatan  dinas  pariwisata  1x  24  jam.  Kemudian  dari  bendahara pendapat menyetor ke kas daerah, Dinas pariwisata menyediakan karcis apabila sudah habis.
Dinas  pariwisata  mempekerjakan  beberapa  tenaga  honor  yang  memiliki  tugas masing-masing di antaranya, bertugas di loker, menjaga gasebo, dan menjaga toilet. Adapun petugas  lain  yang  di  pekerjakan  sebagai  petugas  pembersih  dan  keamanan,  pada  hari-hari tertentu  misalnya  libur  nasional  atau  perayaan  hari  besar  lainnya,  dinas  pariwisata menyediakan tenaga paramedis dan tim SAR. Dinas pariwisata juga bekerja sama dengan PM (polisi  militer)  dan  kepolisian  untuk  menjaga  keamanan  karena  objek  wisata  Eremmerasa sangat  ramai  dikunjungi  oleh  wisatawan.  Sedangkan  dalam  pasal  23  sudah  di  jelaskan kewajiban pemerintah daerah sebagai beriku:
Aturan khusus mengenai hak wisatawan di jelaskan pada pasal 23 Undang Undang No. 10 Tentang Kepariwisataan.
Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:
a. Menyediakan  informasi  kepariwisataan,  perlindungan  hukum,  serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan,
b. Menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk  perkembangan  usaha  pariwisata yang  meliputi  terbukanya  kesempatan  yang  sama  dalam  berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum,
c. Memelihara,mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali dan,
d. Mengawasi  dan  mengendalikan  kegiatan  kepariwisataan  dalam  rangka mencegah  dan  menanggulangi  berbagai  dampak  negatif  bagi  masyarakat luas.
Pengelolaan  objek  wisata  Eremmerasa  Kabupaten  Bantaeng  tidak  menerapkan prinsip  perlindungan  konsumen  sebagaimana  di  jelaskan  dalam  Undang-Undang perlindungan  konsumen  pada  Pasal  4  butir  (a)  yang  menyebutkan  bahwa  konsumen  berhak atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi  barang  dan/jasa,  dalam hal ini wisatawan berhak atas informasi objek wisata seperti papan aturan ataupun informasi
tentang  objek  wisata  Eremmerasa,  sebagaimana  di  sebutkan  dalam  Undang-Undang  No.  10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 20 yaitu:
Setiap wisatawan berhak memperoleh:
a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
c. Perlindungan hukum dan keamanan;
d. Pelayanan kesehatan;
e. Perlindungan hak pribadi; dan
f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi
Dalam pasal 20 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah di sebutkan hak-hak wisatawan yaitu, informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Dalam poin  ini  pengelola  objek  wisata  permandian  Eremmerasa  belum  menerapkan  pada  objek wisatanya  sehingga  masih  banyak  wisatawan  yang  belum  mengetahui  aturan  ataupun informasi  mengenai  objek  wisata  tersebut  sehingga  jika  terjadi  kecelakaan  maka  bukan sepenuhnya kesalahan konsmen tapi kurangnya informasi tentang objek wisata tersebut.
C. Tanggung  jawab  hukum  pihak  pengelola  terhadap  wisatawan  yang  mengalami kecelakaan di permandian eremmerasa
Dalam pengelolaan objek wisata, pengelola tidak hanya memberikan fasilitas kepada para wisatawan tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan  berupa  tanggungjawab  baik  asuransi  kecelakaan  maupun  fasilitas  untuk keselamatan  wisatawan.  Dalam  objek  wisata,  SOP  (standar  operasaional)  sangat  berperan penting  dalam  pengelolaan.  Objek  wisata  eremmeresa  yang  dikelola  oleh  dinas  pariwisata kabupaten  Bantaeng  dan  bertanggungjawab  kepada  wisatawan  yang  mengalami  kecelakaan. Berikut ini bentuk tanggung jawab pengelolaan objek wisata eremmerasa kab Bantaeng:

## a. Wisatawan yang meninggal
Pada  awal  pengoprasian  objek  wisata  eremmerasa  pernah  terjadi  kasus  wisatawan yang  meninggal  dunia,  seorang  remaja  perempuan  meninggal  akibat  suhu  air  yang  terlalu dingin memicu keram dan kelelahan pada anggota tubuh yang  mengakibatkan dehidrasi dan tenggelam  dikolam  tersebut.  Bagi  wisatawan  yang  mengalami  kecelakaan  dan  meninggal dunia  akan  diberikan  pertanggungjawaban  oleh  pihak  pengelola  objek  wisata,  kecelakaan tersebut akan di tangani terlebih dahulu oleh BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) atau tim  SAR.  Kemudian  mengajukan  permohonan  bantuan  ke  dinas  pariwisata  selanjutnya
dari dinas pariwisata mengajukan ke BPKD (badan pengelola keuangan daerah) dan akan di berikan dana bantuan atau hibah.
Dana  hibah  adalah  pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah  daerah, masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan,  yang  secara  spesifik  telah  di  tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan  untuk  menunjang  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah.  Namun  memiliki kekurangan,  yaitu  dana  hibah  yang  diberikan  karena  kecelakaan  harus  memiliki  KTP/KK yang berdomisili di kabupaten Bantaeng.

## b. Wisatawan lokal yang mengalami kecelakaan
Wisatawan  lokal  yang mengalami  kecelakaan  akan  di  berikan  pelayanan  kesehatan karena dinas pariwisata bekerja sama dengan puskesmas di sekitar objek wisata tersebut, dan apabila  membutuhkan  perawatan  yang  serius  akan  di  berikan  bantuan  dana  hibah  apabila mengajukan permohonan bantuan ke dinas pariwisata selaku pengelola objek wisata.

## c. Wisatawan luar daerah yang mengalami kecelakaan
Wisatawan  luar  daerah  yang  mengalami kecelakaan  pada  objek  wisata  eremmerasa akan di berikan pelayanan kesehatan oleh puskesmas setempat, jika kecelakaan yang di derita cukup  parah  dan  harus  di  berikan  perawatan  khusus  maka  hal  tersebut  diluar  dari tanggungjawab  pengelola  objek  wisata  karena  aturannya  hanya  wisatawan  lokal  yang berdomisili  di  daerah  tersebut  yang  dapat  menerima  pertanggungjawaban/bantuan  dana, karena dana dari pemerintah daerah khusus untuk yang berdomisili di kabupaten bantaeng.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  kantor  Dinas  Pariwisata  kabupaten Bantaeng  dengan  judul  “Tanggungjawab  Pengelolaan  Objek  Wisata  Terhadap  Kecelakaan Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi Permandian Eremmerasa Kabupaten Bantaeng)” penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pada  objek  wisata  eremmerasa  kab  Bantaeng  belum  memiliki  papan  informasi  secara rinci  baik  dari  segi  kedalaman  kolam,  batasan  usia,  dan  suhu  air  kolam  tersebut. Sehingga  wisatawan  tidak  mengetaui  apa  saja  yang  dapat  membahayakan  wisatawan. Pengelolaan  objek  wisata  eremmerasa  kabupaten  Bantaeng  hanya  berfokus  pada
pembangunan  dan  penambahan  fasilitas  untuk  wisatawan  tanpa  memperhatikan  prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya lebih diutamakan.
2. Tanggungjawab  pengelola  objek  wisata  eremmerasa  kabupaten  bantaeng  memberikan pelayanan  kesehatan  bagi  wisatawan  yang  mengalami  kecelakaan,  memberikan pengobatan  pada  puskesmas  terdekat  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Pariwisata.  Dan untuk  wisatawan  yang  meninggal  dunia  diberikan  dana  bantuan/hibah  apabila mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Jamaluddin  Jahid, Perencanaan  Kepariwisataan, (Cet.  1;  Makassar;  Alauddin  University Press, 2014)
Maria Monica B. Napitupulu, “Perlindumgan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi” Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
Rosmawati, Pokok-pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Cet.  1;  Depok:  Prenadamedia Group, 2018).
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Bantaeng_Regency  Di  akses  pada  tanggal  01  Februari  2020 pukul 08:00 AM
https://subbagiankelembagaananalisajabatan.wordpress.com/2016/11/21/tugas-dan-fungsi-
dinas-pariwisata/ diakses pada tanggal 3 februari 2020 pukul 10:15 AM
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.
Peraturan  Mentri  PariwisataRepoblik  Indinesia  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang    Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.
Repository.uin-suska.ac.id Di akses pada tanggal 15 februari 2020 pukul 11:00 AM