## PENERAPAN DALUWARSA PENETAPAN DALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA PENAGIHAN
Suparna Wijaya Politeknik Keuangan Negara STAN sprnwijaya@pknstan.ac.id Ulrich Zwingly Putra Pardede Direktorat JenderalPajak ulrichzwinglyputrapardede@gmail.com

## ABSTRAK
Daluwarsa  penerbitan  STP  Bunga  Penagihan  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UU Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP).  Kemudian  diterbitkan Peraturan  Pemerintah  74  tahun  2011  yang  seharusnya  menjelaskan  lebih  lanjut,  tetapi belum juga memberikan kepastian hukum. Dalam PP 74 tahun 2011 menyatakan jangka waktu  penerbitan  STP  dan  SKPKB  itu  sama,  yaitu  5  tahun  sejak  berakhirnya  tahun pajak masa pajak atau bagian masa pajak, kemudian tidak ada penjelasan mengenai STP jenis  apa  yang  dimaksud,  sehingga  sangat  banyak  interprestasi  dari  berbagai  pihak sehingga  menimbulkan  bias  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar hukum  penerbitan  STP  Bunga  Penagihan,  pelaksanaan  penerbitan  STP  Bunga Penagihan  di  kantor  pajak  serta  berbagai  interpretasi  narasumber  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode literasi  dan  penelitian  lapangan  dalam  bentuk  wawancara.  Penelitian  ini  memberikan hasil  dimana  banyaknya  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  penerbitan  STP  Bunga Penagihan  tetapi  tidak  menyatakan  jangka  waktu  penerbitan  dengan  jelas. Ketidakjelasan  tersebut  pun  dapat  diatasi  dengan  pandangan  pegawai  Direktorat Jenderal  Pajak  Republik  Indonesia  dan  narasumber-narasumber  lain  yang  cenderung serupa mengenai jangka waktu penerbitan STP Bunga Penagihan. Studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan juga dijelaskan dalam jurnal ini.
Kata Kunci : Bunga Penagihan; Daluwarsa; Undang-Undang

## ABSTRACT
The expiration of the issuance of STP Bunga Penagihan is not clearly regulated in the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP). Then the Peraturan Pemerintah 74 of 2011 was issued which should explain further, but has not yet provided legal certainty. PP 74 of 2011 states that the period of issuance of STP and SKPKB is the same, namely 5 years from the end of the tax year or part of the tax period, then there is no explanation of what type of STP is meant, so there are so many interpretations from various parties that cause bias law. This study aims to determine the legal basis for the issuance of STP  Bunga  Penagihan,  the  implementation  of  the  STP  Bunga  Penagihan  at  the  Tax  Office  and  the various  interpretations  of  the  resource  persons  related  to  this  research.  This  research  is  a  qualitative research using literacy methods and field research in the form of interviews. This research gives results where  there  are  many  legal  bases  governing  the  issuance  of  STP  Bunga  Penagihan  but  do  not  clearly state the period of issue. This ambiguity can also be resolved with the views of the staff of the Directorate
General of Taxes of the Republic of Indonesia and other informants who tend to be similar regarding the period of issuance of STP Bunga Penagihan. Case studies of relevant court decisions are also described in this journal.
Keyword: Billing Interest, Expired, Constitution

## PENDAHULUAN
Salah satu upaya untuk
mewujudkan  kemandirian  suatu  negara dalam  keuangan  pembangunan  adalah dengan  menggali  sumber  dana  yang berasal  dari  dalam  negeri  dalam  bentuk pajak  (Ivon  Trisnayanti  &  Jati,  2015). Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  memiliki kontribusi paling besar dalam membiayai proses pembangunan (Indriyati, 2019). Data Postur Anggaran 2019  menunjukkan  bahwa  kontribusi dari  sektor  pajak  menjadi  bagian terbesar bagi Pendapatan Negara.
Berdasarkan data tersebut pajak memberikan kontribusi sebesar
Rp1.786,4  T  dari  Total  Rancangan Pendapatan  Negara  2019  Rp2.165,1  T (kemenkeu.go.id).  Berarti  pendapatan pajak  memberikan  fungsi  sangat  besar sekitar 82,5% dari total seluruh penerimaan Negara.
Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2009 (Undang-undang KetentuanUmum  Perpajakan/UU  KUP) juga
menyatakanbahwaPajakadalahkontribus iwajibkepada negara yang terutang oleh orang  pribadiatau  badan  yang  bersifat
memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebelum ditetapkan sebagai Wajib Pajak, setiap orang harus sudah memenuhi  syarat  sebagai  Wajib  Pajak yaitu  syarat  objektif  dan  subjektif.  Di Indonesia, wajib pajak dapat melakukan kewajiban  perpajakan  dengan  2  (dua) sistem yaitu self assessment dan official assessment.  Official  Assessment yaitu petugas pajak berwenang dalam menentukan jumlah pajak yang terutang sedangkan Self Assessment yaitu member  kepercayan  dan  kebebasan kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, melaporkan, memperhitungkan dan membayar  sendiri  besarnya  pajak  yang harus dibayar (Yusuf, 2011). Direktorat Jenderal Pajak memberikan  ketentuan  Wajib  Pajak harus  melakukan  kewajiban  perpajakan menggunakan  sistem self  assessment . Hal  ini  dikarenakan  Wajib  Pajak  lebih bebas  dalam  menentukan  jumlah  pajak terutangnya.  Salah  satu  hal  yang diharapkan  sistem self  assessment ini adalah  peran  aktif  serta  kejujuran  dari masyarakat dalam
melakukan kewajiban  perpajakannya.  Sehubungan dengan  hal  itu,  pemahaman  dan kepatuhan  yang  tinggi  dari  para  Wajib Pajak  adalah aspek yang paling penting
dalam  pengenalan self  assessment system ,  karena  dengan  metode  ini  ada kemungkinan  bahwa  para  wajib  pajak tidak  akan  memenuhi  kewajiban  pajak mereka, mungkin karena
ketidakmampuan, kesengajaan atau
ketidakpedulian para wajib pajak sehubungan  dengan  kewajiban  mereka (Ivon  Trisnayanti  &  Jati,  2015). Ketidakpedulian  atas  kewajiban  pajak ini yang akan berdampak pada penerimaan pajak.
Wajib  Pajak  harus  tetap  jujur dalam  menghitung  pajak  terutangnya. Apabila  tidak  menghitung  pajak  atau tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakan dengan benar maka petugas pajak dapat melanjutkan tindakan ketetapan. Ketetapan  adalah suatu tanggung  jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk
menghitung  ulang  pajak  terutang  yang sudah dibayar oleh wajib pajak jika ada bukti baru, yang akhirnya dapat menjadi kurang  bayar,  nihil  bahkan  lebih  bayar. Cara  pengujian  yang  dilakukan  berupa pemeriksaan
Surat Pemberitahuan
(SPT)  dan/atau  ada  keterangan  lain yang  membuat  jumlah  pajak  terutang menjadi tidak benar.
Namun seiring berjalannya waktu, banyak  Wajib  Pajak  yang  melakukan pembayaran pajak dengan benar setelah terbit surat  ketetapan pajak berdasarkan hasil  pemeriksaan.  Namun,  Pasal  12
ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan: “Setiap Wajib Pajak wajib membayar  pajak  yang  terutang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  perpajakan,  dengan tidak menggantungkan  pada  adanya  surat ketetapan  pajak”.  Maka  itu  sangat berlawanan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Apabila  seseorang  atau  badan telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan syarat objektif, maka memiliki kewajiban  membayar  pajak.  Dalam  UU KUP Pasal 38, 39 dan 39A menyatakan, apabila  seseorang  secara  sengaja  atau karena  kealpaan  tidak  membayar  pajak yang  seharusnya  dibayarkan,  maka dapat  dikenakan  sanksi  administratif maupun hukuman secara pidana. Sanksi administratif  terbagi  3  (tiga)  jenis  yaitu sanksi  bunga,  denda  dan  kenaikan. Dalam  Pasal  14  ayat  1c,  menyatakan “Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi  berupa  denda  dan/atau bunga.”
Sanksi  bunga  selanjutnya  disebut sanksi  bunga  penagihan  dikenakan kepada  Wajib  Pajak  yang  tidak  atau kurang  membayar  utang  pajak  setelah tanggal jatuh tempo berakhir dan diikuti dengan tindakan penagihan aktif. Sanksibungapenagihan dan upaya
penagihan  aktif  memiliki  pengaruh sebesar  48,5%  terhadap  pembayaran tunggakan  pajak,  sisanya  dipengaruhi oleh faktor lain (Indriyati, 2019).
Selain melakukan penagihan utang  pajak  yang  belum  dilunasi, petugas pajak juga perlu memperhatikan tindakan  awal  sebelum  menerbitkan produk  hukum  yang  digunakan  sebagai dasar  penagihan  Pajak.  Produk  hukum
tersebut  terdiri  dari  surat  ketetapan pajak,  keputusan  dan  putusan.  Surat ketetapan  pajak  dapat  diterbitkan  atas beberapa  kondisi,  salah  satunya  adalah setelah pemeriksaan. Pemeriksaan terjadi  karena  adanya  ketidaksesuaian pajak terutang yang dihitung oleh wajib pajak  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam peraturan perpajakan.
Sedangkan  Surat  TagihanPajak
(STP) merupakan surat untuk
melakukan  tagihan  pajak  atau  sanksi administrasi  berupabunga  atau  denda (Pasal  1  ayat  20  UU  KUP).  Hal  ini berarti  STP  berfungsi  sebagai  sarana untuk mengoreksi pajak terutang, memberikan sanksi kepada Wajib Pajak, dan menagih pajak.
Permasalahannya  adalah  tidak  seluruh surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak  dapat  diterbitkan  dengan  tepat waktu  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak. Terkadang  ada  Surat  Ketetapan  Pajak (SKP)  dan  Surat  Tagihan  Pajak  yang diterbitkan telah melewati jangka waktu penetapan  atau  sering  disebut  sudah daluwarsa.
Dalam  Pasal  41  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2000  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan  Surat  Paksa  (UU PPSP) disebutkan,  “Penagihan  pajak  tidak dilaksanakan  apabila  telah  daluwarsa sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  dan  peraturan  daerah”.  UU PPSP  tidak  merinci  seperti  apa  “telah daluwarsa” itu, dan pengertian
“daluwarsa”  sesuai  dengan  Undang- undang  atau  Peraturan  Daerah.    Akan tetapi  ditegaskan  penagihan  pajak  tidak dilaksanakan, artinya tindakan penagihan  pajak  tidak  boleh  dilakukan oleh  Jurusita  Pajak  apabila  telah daluwarsa.  Undang-Undang  KUP  juga sebenarnya  tidak  mengatur  adanya daluwarsa penertiban STP dengan jelas. Oleh karena itu, ada yang  menganggap penerbitan  STP  Bunga  Penagihan  tidak memiliki batas waktu sehingga menerbitkan  STP  melewati  jangka waktu  yang  seharusnya.  Maka,  STP tersebut  menjadi  sia-sia  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  lagi. Kepastian  hukum  diperlukan  supaya wajib  pajak  lebih  patuh  terhadap pembayaran  utang  pajaknya.  Penelitian ini  akan  diarahkan  untuk  menjawab berbagai masalah di atas terkait kepastian  hukum  atas  daluwarsa  suatu proses  penagihan  dan  penerbitan  Surat Tagihan Pajak atas bunga penagihan.
Penelitian terkait daluwarsa penetapan dalam STP Bunga Penagihan di  Indonesia  masih  sedikit  dilakukan.
Berdasarkan penelusuran diketahui sudah  ada  beberapa  penelitian.  Adapun penelitian ini berbeda dengan (Samosir, 2018)  yang  meneliti  utang  pajak  yang sudah  daluwarsa.  Sedangkan  (Arifka, 2018)  juga  hanya  meneliti  sanksi administrasi  bagi  wajib  pajak  orang pribadi.  Pun  berbeda  dengan  (Ivon Trisnayanti & Jati, 2015) yang menggunakan  analisis  regresi  untuk membuktikan pengaruh penagihan
pajak terhadap penerimaan PPN. Penelitian  ini  menunjukkan  beberapa ketentuan penerbitan STP Bunga
Penagihan  yang  tidak  menyatakan jangka  waktu  penerbitan  dengan  jelas.
Ketidakjelasan tersebut pun dapat
diatasi dengan pandangan dari akademisi  dan  praktisi  perpajakan  di Indonesia. Studi kasus terhadap putusan pengadilan  juga  digunakan  untuk  lebih memberikan  gambaran  terkait  STP Bunga Penagihan ini.

## KAJIAN LITERATUR

## 1. Pengertian Daluwarsa
Menurut pasal 1946 KUHPerdata,
daluarsa  atau verjaring mempunyai  arti alat untuk mendapatkan atau melepaskan  sesuatu  dari  dalam  suatu perjanjian    karena    berlalunya  jangka waktu  tertentu  dan  pada  kondisi  yang ditetapkan oleh hukum. Dalam pemberian hukuman, daluwarsa
merupakan  berakhirnya  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  dan  berakibat hilang  atau  gugurnya  hak  untuk menuntut  dan  memberikan  hukuman kepada  orang  yang  melakukan  tindak pidana  (Helmi,  2016).  Dalam  prosedur pidana,  dari  semua  tahapan  peradilan, mulai  tahap  penyelidikan,  kemudian penyidikan,  penuntutan,  persidangan, putusan  hingga  pelaksanaan  putusan, daluwarsa  diberlakukan  pada  tahap penuntutan  dan  pelaksanaan  hukuman. Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  78  hingga 85 KUHP (Azhar, 2018).
2. Kepastian Hukum
Kepastian hukum sangat membantu masyarakat dalam bertindak. Hal  ini  dikarenakan  dalam  asas  hukum harus  terdapat  tuntutan  etis.  Maka  asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara aturan hukum dan nilai- nilai  sosial  masyarakat  dan  pandangan etika  publik.  Di  samping  itu,  untuk menciptakan  ketentuan  hukum,  harus ada  terciptanya  asas  utama  yang membentuk kejelasan terhadap peraturan  hukum,  asas  tersebut  ialah kepastian hukum (Julyano &
Sulistyawan, 2019).
Dalam  hukum  terdapat  3  dasar yang  saling  bertemu.  Apabila  bersatu, maka  akan  membentuk  suatu  kesahan yang berlaku, yaitu Filsafati, Sosiologis dan Yuridis (Rahardjo, 2012).
Keberadaan  asas  kepastian  hukum merupakan sebuah  bentuk  perlindungan bagi  yustisiabel  (pencari  keadilan) terhadap  tindakan  sewenang-wenang, yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan  dalam  keadaan  tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019).
3. Teori Kepatuhan (Complience Theory) Faktor-faktor yang dapat membuat  wajib  pajak  tidak  patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Rustiyaningsih,  2013).  Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan  pajak  sekaligus  evaluasi bagi instansi perpajakan. Faktor tersebut adalah pemahaman Wajib Pajak
terhadap self-assessment system , tingkat pendidikan Wajib Pajak, tingkat
pelayanan  yang  diberikan  oleh  otoritas perpajakan,  penghasilan  Wajib  Pajak, serta  ketidakpedulian  WP  pada  sanksi perpajakan.
Dalam  dunia  perpajakan,  setiap wajib  pajak  yang  taat  dan  patuh,  akan mempermudah penerimaan pajak, sehingga tidak perlu melakukan tindakan  penagihan.  Teori  kepatuhan
( compliance  theory )  adalah  pendekatan untuk struktur organisasi yang menggabungkan  ide-ide  dari  model klasik dan partisipasi dalam manajemen(Lunenburg, 2012). Sedangkan menurut H.C Kelman, compliance diartikan  sebuah  ketaatan yang  didasarkan  atas  pengharapan  akan imbalan dan tindakan yang menjauhkan diri  dari  hukuman  yang  mungkin diterima (Anggraeni & Kiswara, 2011).
Dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan, banyak faktor yang memungkinkan  Wajib  Pajak  tidak patuh.  Menurut  Paul  Webley,  faktor yang  mempengaruhi  ketidakpatuhan wajib  pajak  adalah  Keadilan  ( Equity ), Kesempatan untuk tidak patuh ( Opportunityof non compliance ), Perbedaan Individual ( Individual Difference ), Norma-norma social ( Social  norm ),  Ketidakpuasan  terhadap instansi pemerintah ( Dissatisfaction with  revenue  authorities )  (Kristanto  & Hayat, 2018).

## 4. Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi Generalis
Pengecualian  dalam  hukum  juga sering  terjadi.  Maka  dengan  terciptanya ketentuan pengecualian ini  muncul asas hukum baru dengan istilah,“ Lex Specialis  Derogat  Legi  Generalis ” artinya  interpretasi  atas  hukum  yang menafsirkan bahwa hukum yang bersifat khusus ( lex specialis ) mengesampingkan hukum  yang bersifat umum ( lex generalis )(Helmi, 2016).
5. Penagihan Pajak Penagihan Pajak sangat berhubungan  dengan  tingkat  kepatuhan wajib  Pajak.  Penagihan  pajak  adalah tindakan  yang  dilaksanakan  Direktorat
Jenderal Pajak yang disebabkan ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  dalam  hal perpajakannya serta melakukan
kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan  ketentuan peraturan perpajakan, terkhusus    pembayaran  pajak  terutang (Soemitro,  1996).  Penagihanpajak  juga upaya  dari  otoritas  perpajakan  kepada Wajib  Pajak  untuk  membayar  utang pajaknya    besera  biaya  lain  yang mengikutinya sesuai ketentuan perpajakan  (Rusdji,  2005).  Upaya  yang dapat dilakukan adalah memberi teguran,  menyampaikan  surat  paksa apabila  teguran  tidak  diperdulikan, melakukan  penagihan  seketika  dan sekaligus,  mengusulkan  pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan penyanderaan  terhadap  wajib  pajak serta  melakukan  pelelangan  barang sitaan.
6. Sanksi Administrasi Sanksi hukum
administrasi menurut  J.B.J.M  ten  Berge  merupakan inti  untuk  menjamin  penegakan  hukum administrasi.  P  de  Haan  menambahkan bahwa  penggunaan  sanksi  administrasi adalah  wewenang  pemerintahan.  Dan J.J  Oosternbrink  menambahkan  sanksi administrative  muncul  dari  hubungan pemerintah  dan  warga  negara  yang pelaksanaannya  tanpa  perantara  pihak ketiga  (kekuasaan  peradilan)  (Raharja, 2014).  Di  samping  itu  terdapat  faktor yang  menyebabkan  timbulnya  sanksi administratif.
Faktor-faktor yang menyebabkan  wajib  pajak  dikenakan sanksi  administrative  adalah  karena
kebiasaan lupa sehingga terjadi keterlambatan,  karena  kegiatan  sehari- hari  wajib  pajak  dan  karena  sering menunda  pembayaran,  serta  ada  juga yang  tidak  tahu  tentang  pajak  serta tanggal jatuh tempoh pembayaran pajak yang  hanya  diketahui  oleh  sebagian orang (Arifka, 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan  literasi  dari  berbagai sumber  seperti  ketentuan  perpajakan dan  aturan  pelaksanaannya,  buku-buku perkuliahan,  jurnal,  artikel,  dokumen, ensiklopedi,  kamus,  majalah,  dan  lain sebagainya  yang  memiliki  keterkaitan
dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Dalam  wawancara  harus  berdasarkan petunjuk umum dan pewawancara harus menyusun kerangka kerja dan menguraikan  poin-poin  inti  tetapi  tidak perlu ditanyakan secara berurutan (Prastowo, 2011). Wawancara menggunakan  narasumber  yang  berasal dari  pejabat  Direktorat  Jenderal  Pajak, Widyaiswara  Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan Perpajakan, dan Dosen jurusan  pajak  dari  Politeknik  Keuangan Negara STAN. Pengolahan data menggunakan triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan pendapat  narasumber  dengan  teori  dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Yang Mengatur Penerbitan STP Bunga Penagihan Undang-Undang KUP tahun 2009 tidak memberikan secara jelas mengenai jangka  waktu  dalam  penerbitan  STP Bunga Penagihan. Namun secara material  STP  Bunga  Penagihan  telah disinggung  dalam  Pasal  19  (1)  UU KUP,  namun  penggunaan  kata  “Bunga Penagihan”  baru  digunakan  di  Surat Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu sangat  sulit  memberikan  kepastian hukum  bagi  wajib  pajak.  Atas  dasar itulah diterbitkan turunan dari UU KUP yaituPMK 183 PMK.03 2015 (perubahan atas PMK Nomor 145/PMK.03/2012),  PP  74  tahun  2011
sampai  Surat  Direktur  Jenderal  Pajak No S-411/PJ.02/2016 yang dimaksudkan memberi penjelasan mengenai jangka waktu penerbitan STP Bunga  Penagihan.  Mengenai  jangka waktu penerbitan STP Bunga Penagihan yang dinyatakan dalam PMK
145/PMK.03/2012  dan  PP74  tahun 2011  hampir  sama  yaitu:  “Surat ketetapan  pajak  dan/atau  Surat  Tagihan Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan/atau  ayat  (2)  diterbitkan  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya  pajak,  atau  berakhirnya Masa  Pajak,  BagianTahunPajak,  atau Tahun Pajak …”. Ayat (1) dan (2) yang dimaksud  adalah  tentang  penerbitan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ataupun penghapusan NPWP  atau  pencabutan  Pengukuhan sebagai  PKP.  Dengan  demikian,  istilah mengenai  STP Bunga Penagihan belum digunakan  dalam  UU  KUP,  PP  bahkan
PMK di atas. Selanjutnya dalam S- 411/PJ.02/2016 mulai dijelaskan mengenai jangka waktu penerbitan STP
Bunga  Penagihan  dibagi  menjadi  2 bagian, yang pertama  adalah STP Pasal 7,8  ,9  dan  14  dan  yang  kedua  adalah STP Pasal 19 UU KUP. Perbedaan dari kedua  jenis  STP  ini  adalah  batas  waktu penerbitan STP. Untuk  STP Pasal  7,8,9 dan  14  jangka  waktu  penerbitan  adalah maksimal  5  (lima)  tahun  setelah  saat terutangnya  pajak,  atau  berakhirnya Masa  Pajak,  Bagian  Tahun  Pajak  atau
Tahun  Pajak,  untuk  tahun  2008  dan sesudahnya.
Sedangkan  untuk  STP  Pasal  19 diterbitkan  paling  lama  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun  sejak  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  serta Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,  Putusan  Banding,  serta Putusan  Peninjauan  Kembali,  kecuali ada kondisi yang menyebabkan tertangguh  untuk  tahun  2008  dan sesudahnya.
Berdasarkan  kedua  penjelasan dalam  surat  Direktur  Jenderal  Pajak tersebut,  maka  walaupun  dalam  STP Pasal  7,8,9  dan  14  terdapat  sanksi bunga,  tetapi  sanksi  bunga  yang dimaksud berbeda dengan sanksi bunga di STP Pasal 19. Sehingga, berdasarkan Surat  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  S- 411/PJ.02/2016 ini, terdapat pembedaan jenis-jenis  STP  dan  berdampak  pada pembatasan  jangka  waktu  penerbitan Surat  Tagihan  Pajak.  yang  sebelumnya tidak ada perbedaan mengenai daluwarsa penerbitan tetapi berdasarkan surat  ini  terdapat  perbedaan  jangka waktu  penerbitan  jenis-jenis  STP.  STP Pasal  7,8,9  dan  14  selanjutnya  akan disebut  STP  umum  sedangkan  STP Pasal 19 selanjutnya disebut STP Bunga Penagihan.
Berbagai pendapat di atas diutarakan  oleh  Irawan  Budiono  (DJP), Irwan  dan  Sulfan  (Dosen  PKN  STAN), dan  Rinaningsih  (PusdiklatPajak).  Hal
ini  sesuai  bahwa  daluwarsa  merupakan berakhirnya  jangka  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  hal  ini  terkait  dengan jangka  waktu  penerbitan  STP  Bunga Penagihan  (Helmi,  2016).  Dengan adanya  penjelasan  dari  DJP  dalam  S- 411/PJ.02/2016  ini  juga  memberikan kepastian  hukum,  sehingga  tercipta kejelasan  terhadap  peraturan  hukum
(Julyano & Sulistyawan, 2019). Sehingga  DJP  hendaknya  berhati-hati dalam menerbitkan STP Bunga
Penagihan ini dan kepala seksi penagihan selaku partisipasi manajemen hendaknya melakukan pengawasan terhadap jurusitanya (Lunenburg, 2012). Wajib  pajak  hendaknya  taat  dalam membayarkan ketetapan pajak, sehingga tidak  dapat  diterbitkan  STP  Bunga Penagihan,  hal  ini  sesuai  konsep imbalan  dan  menjauhkan  diri  dari hukuman  sebagaimana  dikemukakan Kelman (Anggraeni & Kiswara, 2011).

## Daluwarsa Penetapan Dalam Penerbitan STP Bunga Penagihan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, penulis  memperoleh  informasi  yang cenderungsama, baik itu Irawan Budiono  (DJP),  Irwan  dan  Sulfan
(Dosen  PKN  STAN),  dan  Rinaningsih
(Widyaiswara  Pusdiklat  Pajak).  Dalam penerbitan STP Bunga Penagihan seharusnya memakai daluwarsa
penagihan  bukan  daluwarsa  penetapan. Hal  ini dapat  dipermudah jika langsung melihat  seksi  apa  yang  menerbitkan
STP  Bunga  Penagihan.  Kalau  misal dalam  penerbitan  SKPKB  sebagai produk hukum adalah seksi pemeriksaan  sedangkan  STP  Bunga penagihan adalah seksi penagihan. Tindakan penagihan bisa dilakukan apabila sudah ada utang yang definitif  dan  inkrah.  Dalam  produk hukum  terdapat  2  konsep  yaitu  inkrah dan  definitif.  Berarti  STP  Bunga  dapat diterbitkan  atas  produk  hukum  yang sudah  inkrah  atau  definitif.  STP  bunga penagihan diterbitkan berdasarkan produk hukum  yang sudah  definitif  dan inkrah.  Contoh  definitif  adalah  apabila diterbitkan SKPKB tetapi tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak terbit, kemudian  dalam  jangka  waktu  3  bulan sejak SKPKB dikirim tidak mengajukan keberatan, maka dapat dikatakan
SKPKB tersebut sudah definitif. Berdasarkan  SKPKB  tersebut  baru dapat diterbitkan STP Bunga Penagihan.
Dapat  disimpulkan  dari  Irawan Budiono  (DJP),  maka  jangka  waktu penerbitan  STP  Bunga  Penagihan  5 tahun sejak SKPKB atau produk hukum lain  yang  sudah  inkrah  atau  definitive diterbitkan.  Produk hukum berdasarkan pasal  19  ayat  1  UU  KUP  adalah  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,    Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
Untuk daluwarsa penagihan SKPKB adalah 5 tahun sejak diterbitkan SKPKB tersebut dan daluwarsa penagihan STP Bunga Penagihan adalah 5 tahun sejak diterbitkannya STP Bunga Penagihan. Sehingga daluwarsa penagihan  SKPKB  atau  produk  hukum yang  sudah  inkrah  atau  definitive  sama dengan  daluwarsa  penerbitan  STP Bunga Penagihan .
Dalam  penerbitan  STP  Bunga Penagihan  seharusnya  harus  berhati- hati, karena semakin lama menerbitkan, semakin  besar  hitungan  bunganya. Sehingga  apabila  produk  hukum  sudah inkrah  atau  definitive  tetapi  sampai batas waktu pembayaran belum dibayar, maka  dapat  segera  diterbitkan  STP Bunga penagihan. Menurut narasumber, apabila menerbitkan STP bunga penagihan  setelah  pokok  pajak  dilunasi secara  keseluruhan  seharusnya  tidak bisa  karena  saat  penagihan  pokok  dan bunga  itu  satu  kesatuan  sehingga  dapat dikatakan STP Bunga penagihan  adalah bunga  yang  berbunga.  Dasar  yang dipakai  adalah  UU  KUP  karena Peraturan  Pemerintah  dan  Surat  itu masih dibawah Undang-undang.
Dasar hukum yang dipakai adalah UU  KUP  tersebut  adalah  Pasal  22  dan Pasal  19  ayat  1.  Berdasarkan  hal  itu maka daluwarsa penerbitan SKPKB dan daluwarsa penerbitan STP Bunga Penagihan  adalah  berbeda.    Berarti secara  tidak  langsung  maka  daluwarsa penagihan  SKPKB  atau  produk  hukum yang inkrah atau definitive sama dengan
daluwarsa penerbitan STP bunga Penagihan.  Menurut  narasumber  STP yang dimaksud dalam PP 74 tahun 2011 pasal 24 ayat 1 dan 2 adalah STP selain bunga penagihan.
Narasumber Irwan (Dosen STAN) menambahkan  bahwa  penetapan  adalah perhitungan  sendiri    oleh  Wajib  Pajak yang  contohnya  adalah  pajak  terutang dalam    Surat  Pemberitahuan  sedangkan ketetapan  adalah  penentuan  besarnya pajak terutang berdasarkan pemeriksaan.    Sehingga  jika  membahas produk  hukum  seperti  Surat  Ketetapan Pajak menggunakan
daluwarsa ketetapan.  Contoh  dari  ketetapan  pajak itu  adalah  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar,  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan  Pajak  Lebih  bayar  dan  Surat
Ketetapan Pajak Nihil.
Jangka  waktu  penagihan  sudah diatur  dalam  UU  KUP.  Untuk  tahun 2007  dan  sebelumnya  adalah  10  tahun sedangkan kalau 2008 dan setelahnya  5 tahun  sejak  diterbitkan  Surat  Tagihan Pajak,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar,  serta  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
serta Putusan Peninjauan Kembali.
Bunga  penagihan  yang  timbul merupakan  bagian  dari  Surat  tagihan pajak.  termasuk  juga  bunga  yang dimaksud  dalam  pasal  19  UU  KUP. Penerbitan  SKPKB  dan  produk  hukum lain  sudah  diatur  dalam  UU  KUP
sedangkan  untuk  STP  tidak  diatur jangka  waktu  penerbitannya.    Namun sekarang  sudah  ditegaskan  kembali berdasarkan  Surat  Direktur  Jenderal Pajak No S-411/PJ.02/2016 . Berdasarkan    surat  ini  sudah  diatur mengenai jangka waktu penerbitan STP Bunga  Penagihan.  Sehingga  tidak  bisa sembarangan,  dan  harus  ada  batas waktunya.
Berdasarkan  hal  di  atas,  jangka
waktu menerbitkan STP Bunga Penagihan adalah 5 tahun sejak diterbitkan SKPKB. Berdasarkan penjelasan  dalam    S-411/PJ.02/2016, untuk Tahun Pajak 2008 dan
sesudahnya,  STP  Pasal  19  Undang- Undang  KUP  diterbitkan  paling  lama dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun sejak  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar,  serta  Surat  Ketetapan  Pajak
Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta  Putusan  Peninjauan  Kembali, kecuali  ada  kondisi  yang  menyebabkan tertangguh.
Sedangkan  apa  yang  dinyatakan dalam  PP 74 tahun 2011 pasal  24  ayat 3adalah  STP  khususmengenai  masa pajak,  tahun  pajak    bukan  atas  bunga penagihan. Kategori yang termasuk STP selain  bunga  penagihan  adalah  STP Pasal 7, 8 ayat 2 dan 2a, Pasal 9 ayat 2a dan  2b.  SKP  dan  STP  memiliki kekuatan hukum yang sama, maksudnya adalah  apabila  SKPKB  atau  produk hukum  tersebut  tidak  dibayar,  maka
dapat dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.
Daluwarsa penagihan produk hukum  seperti  yang  dijelaskan  di  atas sama dengan daluwarsa penerbitan STP
Bunga  Penagihan.  Sebelumnya  dibahas kalau daluwarsa penagihan dapat tertangguh,  secara  otomatis  daluwarsa penerbitan  STP  Bunga  Penagihan  juga tertangguh.  Narasumber  berpendapat  di dalam  S-411/PJ.02/2016  tidak  ada mengatur mengenai tertangguh, sehingga  apabila  daluwarsa  penagihan tertangguh,  tidak  membuat  daluwarsa penetapan  STP  Bunga  penagihan  juga tertangguh. Karena tertangguh itu konteksnya  untuk  tindakan    penagihan sedangkan STP Bunga Penagihan adalah  mengenai  penerbitan.  Oleh karena  itu  penerbitan  STP  Bunga penagihan  dapat  diterbitkan  dalam jangka  waktu  5  tahun  sejak  produk hukum  diterbitkan  dan  tidak  dapat tertangguh.
Dalam  pengalaman  narasumber, pernah    menjumpai  ada  STP  Bunga Penagihan yang tidak diterbitkan karena menganggap  pokok  saja  tidak  dibayar, apalagi sanksi bunganya. Namun apabila  sudah  dibayar  pokoknya  baru diterbitkan  tagihan  bunganya.    Namun setelah dikeluarkan Surat S- 411/PJ.02/2016 ini, maka semakin jelas dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi wajib pajak. Rinaningsih (Widyaiswara
Pusdiklat  Pajak)  menyatakan  daluwarsa penetapan  adalah  jangka  waktu  5  tahun
setelah  saat  terutangnya  pajak  atau berakhirnya  Masa  Pajak,  bagian  Tahun Pajak,  atau  Tahun  Pajak,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  dan Pasal  15  ayat  (1)  UU  KUP.  Hal  ini untuk  memberikan  kepastian  hukum bagi  WP  yang  berhubungan  dengan tindakan pemungutan pajak menggunakan sistem self-assessment , apabila  telah lewat  5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak  atau  berakhirnya Masa  Pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  atau Tahun  Pajak,  Direktur  Jenderal  Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka  pembayaran  pajak  terutang  yang sudah  dihitung  oleh  Wajib  Pajak  dalam SPT  Masa  atau  SPT  Tahunan  secara otomatis    menjadi  tetap  dan  sudah menjadi pasti menurut hukum peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat  Tagihan  Pajak  merupakan surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak serta  sanksi  yang  berbentuk  bunga dan/atau  denda  serta  kenaikan.  STP merupakan sarana untuk menagih sanksi bunga dan/atau denda karena keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan penyetoran pajak, dan/atau  karena  Wajib  Pajak  tidak mematuhi ketentuan
perundang- undangan perpajakan.
Mengenai  daluwarsa  penerbitan
STP  tidak  diatur  dalam  UU  KUP.
Namundemikian,  seyogyanyapenerbitan STP dilakukanlebihawalsaat diketahuinya Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
(terlambat menyampaikan SPT, terlambat menyetor, atau ketidakpatuhan).  Hal  ini  berdasarkan prinsip  efisiensi  di  mana  pajak  yang dipungut pada saat Wajib Pajak mampu untuk membayarnya.
Frasa  “Bunga  Penagihan”tidak terdapat dalam UU KUP. Frasa tersebut timbul  karena  terbiasa  menyebutnya seperti  itu.    Ambigu  jika  menyebut Pasal  19  ayat  (1)  UU  KUP  sebagai bunga  penagihan  karena  hal  ini  dapat membingungkan  dalam  pelaksanaan penagihan  pajak.  Pengaturan  Pasal  19 ayat (1) hanya dikenakan terhadap pajak yang  masih  harus  dibayar  yang  asalnya tercantum  dalam  Surat  Ketetapan  Pajak (SKP). Dengan demikian atas STP yang sampai  dengan  jatuh  tempo  belum dibayar,  tidak  dapat  dikenakan  sanksi Pasal  19  ayat  (1)  UU  KUP.  STP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)  UU  KUP  digunakan  untuk  menagih sanksi  berupa  denda  dan/atau  bunga. Sehingga atas sanksi berupa bunga yang diatur  dalam  Pasal  19  ditagih  dengan menerbitkan STP.
Dalam  penerbitan  STP  Bunga
Penagihan narasumber mengatakan tidak  terdapat  pengaturan  mengenai daluwarsa  penetapannya,  melainkan hanya  daluwarsa  penagihannya  saja. Sebaiknya  penerbitan  STP  dilakukan pada  awal  waktu  sehingga  STP  yang diterbitkan  dapat  segera  tertagih  dan dibayar  oleh  Wajib  Pajak,  walaupun secara  ketentuan  formal  (UU  KUP) tidak mengatur batas waktu
daluwarsauntukpenerbitan
STP.
Pendapat ini diperoleh  baik dari  Irawan Budiono  (DJP),  Irwan  dan  Sulfan (Dosen  PKN  STAN),  dan  Rinaningsih (Widyaiswara Pusdiklat Pajak).

## Studi Kasus Terhadap Putusan
Pengadilan Pajak Nomor PUT- 001982.99/2018/PP/M.IB Tahun 2018
Pokok  sengketa  dalam  putusan
Pengadilan Pajak ini membahas mengenai gugutan wajib pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan  DJP  dengan  Nomor  KEP- 00347/NKEB/WPJ.07/2018  tanggal  2 Februari  2018  tentang  Pembatalan Ketetapan  Pajakatas  STP  Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf C karenapermohonanWajibPajakberkenaa ndengan STP PPh Masa PajakJuni 2011 Nomor  01030/106/11/081/16  tanggal  6 Oktober  2016.  Dalam  putusan  ini terdapat  2  pembahasan  yaitu  terkait Daluwarsa  Penerbitan  Surat  Tagihan Pajak (STP) dan terkait Materi Sengketa Gugatan.  Berdasarkan  putusan  ini, penulis  akan  berfokus  hanya  terhadap pembahasan  pertama  yaitu  mengenai daluwarsa  penerbitan  Surat  Tagihan Pajak.
Pembahasan daluwarsa penerbitan Surat  Tagihan  Pajak  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  putusan  pengadilan ini  mempunyai  fokus  pada  Surat Tagihan  Pajak  atas  PPh  untuk  masa Pajak  Juni  2011.  Sehinga  apabila dihubungkan dengan Surat Dirjen Pajak Nomor  S-411/PJ.02/2016,  maka  STP
dalam  putusan  ini  tidak  dikategorikan dalam STP Bunga Penagihan melainkan STP Pasal 9 UU KUP.
Dalam  Risalah  Putusan,  Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Pajak menyatakan  bahwa  STP  diterbitkan berdasarkan Pasal  14 U KUP dan Pasal
13  UU  KUP  tidak  mengatur  jangka waktu  penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak. Hal  ini berbeda dengan  Pasal  13 ayat  1 UU  KUP  yang  mengatur  dengan  jelas jangka waktu penerbitan Surat
Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  yaitu “dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun setelah  saat  terutangnya  pajak  atau berakhirnya  Masa  Pajak,  bagian  Tahun Pajak,  atau  Tahun  Pajak,  Direktur Jenderal  Pajak  dapat  menerbitkanSurat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  dalam hal-hal…”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal  8  ayat  1  dan  1a,  Tergugat berpendapat bahwa tidak ada daluwarsa penerbitan Surat Tagihan Pajak.
Selanjutnya
Tergugat
menggunakan dasar hukum Pasal 24 PP 74  tahun  2011,  dimana  STP  dapat diterbitkan  dengan  kondisi/  peristiwa tertentu  sebagaimana  disebut  dengan jelas  pada  setiap  ayat  dalam  pasal  ini. Pasal 24 ayat 1 khusus untuk kondisi/peristiwa  yaitu  sebelum  Wajib Pajak  diberikan  atau  diterbitkan  Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak dan Pasal 24 ayat 2 khusus untuk kondisi/peristiwa sebelum dan/atau setelah  penghapusan  Nomor  Pokok Wajib Pajak atau pencabutan
Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak.
Namun  menurut  tergugat  Pasal  14  ayat
1 tidak dalam kondisi khusus
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  PP
74 tahun 2011, sehingga sangat berbeda.
Tergugat  juga  menyatakan  bahwa jenis  SURAT 1 yang  digunakan  oleh Penggugat  bersifat  intern  atau  khusus (tidak  berlaku  umum),  sehingga  tidak dapat menjadi dasar hukum. Berdasarkan  beberapa  hal  di  atas, Tergugat  menyatakan  penerbitan  STP PPh Masa Juni 2011 No. 01030/106/11/081/16 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari  sisi  sebaliknya,  Penggugat yaitu Wajib Pajak (PT. CFI)
menyatakan  STP  PPh  Masa  tersebut telah  melebihi  jangka  waktu  penetapan. Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  48  UU KUP  termasuk  penjelasannya  yang menyatakan “Hal-hal yang belum cukup diatur  dalam  UU  ini,  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan
Pemerintah”, sehingga  Penggugat  menggunakan  PP 74  tahun  2011  sebagai  aturan  lanjutan. Di dalam Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 PP 74 tahun  2011,  Penggugat  menganggap bahwa  STP  No.  01030/106/11/081/16 menjadi  bagian  dalam  Pasal  tersebut sehingga seharusnya tidak dapat diterbitkan  karena  telah  daluwarsa  atau melewati  jangka  waktu  5  tahun  setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa  pajak  dan  ditambah  lagi  Pasal  24
PP  74  tahun  2011  tidakdiajukanhak  uji materiil  ke  Mahkamah  Agung  (MA) sebagaimana terlampir Putusan MA No.
73P/HUM/2013. Selanjutnya Penggugat menggunakan S-411/PJ.02/2016 tentang Penegasan Penerbitan STP yang diterbitkan Direktorat Peraturan Perpajakan I yang memberikan penegasan  atas  interpretasi  Pasal  24  PP 74  Tahun  2011.  Dalam  surat  ini berfokus pada Romawi I huruf A angka 5  dan  huruf  B  angka  1  dan  2  yang menyatakan  hal  yang  sama  dimana jangka  waktu  penerbitan  STP   adalah  5 tahun  setelah  saat  terutangnya  pajak,
atauberakhirnya Masa Pajak, bagianTahunPajakatauTahun Pajak. Berdasarkan  UU  KUP,  PP  74  tahun 2011 dan S-411/PJ.02/2016 yang dijelaskan di atas,
Penggugat menyatakan  bahwa  seharunya  STP 01030  tidak  dapat  diterbitkan  karena telah  daluwarsa  atau  melewati  jangka waktu  5  tahun  setelah  saat  terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
Dari sisi Majelis ternyata mempertimbangkan PMK 145/PMK.03/2012 sehingga hasil
penelitian  Majelis  terhadap  UU  KUP dan  PMK  145/PMK.03/2012,  majelis berpendapat  dalam  UU  KUP  maupun PMK  tersebut  tidak  diatur  ketentuan tentang batas waktu penerbitan STP dan Kedaluwarsa
penerbitan STP. Kemudian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 PP 74 tahun 2011 tersebut juga tidak  relevan  dengan  sengketa,  karena
Penggugat tidak dalam posisi sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  24 ayat  1 dan ayat  2 PP 74 tahun 2011.  Kesimpulan  akhir  yang  diberikan Majelis adalah STP Nomor 01030/106/11/081/16, tidak kedaluwarsa. Berdasarkan analisa penulis,
bagian  dalam  putusan  pengadilan  ini tidak membahas spesifik mengenai STP Bunga  Penagihan  tetapi  hanya  terbatas pada  STP  secara  umum.  Namun, pembahasan  dalam  putusan  ini  sangat berhubungan  dengan  jangka  waktu penerbitan STP Bunga Pengihan karena STP  Bunga  Penagihan  merupakan bagian  dari  STP.  Ketentuan  mengenai batas  waktu  penerbitan  STP  belum diatur  secara  jelas  dalam  UU  KUP. Selanjutnya PP 74 tahun 2011 dan PMK 145/PMK.03/2012 mulai mengatur mengenai jangka waktu penerbitan STP. Akan  tetapi,  keadaan  Wajib  Pajak dalam  kasus  ini  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  PP  74 tahun 2011 dan PMK 145/PMK.03/2012.  Sehingga,  karena kurangnya dasar hukum yang menyebabkanpenerbitan  STP  01030 dikategorikan  daluwarsa,  maka  STP yang  diterbitkan  oleh  DJP  tidak melewati  jangka  waktu  penerbitan (tidak kedaluwarsa).
Oleh  karena  itu,hubungan  yang dapat  diperoleh  adalah  ketentuan  yang diatur  dalam  PP  74  tahun  2011  dan PMK 145/PMK.03/2012
belum mencakup  mengenai  jangka  waktu
penerbitan  STP  Bunga  Penagihan. Kemudian S-411/PJ.02/2016 tidak dapat digunakan  menjadi  dasar  hukum  dalam penerbitan  STP  Bunga  Penagihan  di pengadilan,  melainkan  hanya  terbatas pada petunjukteknis di internal DirektoratJenderalPajak.

## PENUTUP

## SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  dan pembahasan  yang  sudah  dijelaskan dalam  bab-bab  sebelumnya,  penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat  beberapa  dasar  hukum yang mengatur mengenai penerbitan STP Bunga Penagihan. Untuk memberikan kepastian hukum, dasar hukum yang dapat digunakan Wajib Pajak yang meliputi UU KUP tahun
2009,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 74  tahun  2011,  Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor183/PMK.03/2015 (perubahan atas PMK Nomor 145/PMK.03/2011). Sedangkan dalam melakukan tindakan penagihan  Pajak  di  lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ada beberapa dasar  hukum  yang dipakai yaitu  Undang-Undang  KUP  tahun 2009,  PMK  183  PMK.03  2015
(perubahan atas PMK Nomor 145/PMK.03/2012),  PP  74  tahun 2011.  Kemudian  Surat  Direktur Jenderal Pajak No S-411/PJ.02/2016
diperjelas  dengan  Nota  Dinas  ND-
653/PJ.02/2018 dan ND.1041/PJ.02/2018  yang  dapat digunakan  oleh  petugas  pajak  yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan  penerbitan  STP  Bunga Penagihan.
2. Jangka  waktu  penerbitan  STP Bunga  Penagihan  tidak  diatur dalam  UU  KUP.  STP  Bunga penagihan dapat diterbitkan apabila sudah  ada  produk  hukum  yang kohir, inkrah dan definitif. Produk- produk  hukum  tersebut  adalah Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar,  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  Tambahan,  serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding  atau  Putusan  Peninjauan Kembali.  Daluwarsa  penagihan SKPKB  atau  produk  hukum  yang sudah inkrah atau definitif dimaknai  sama  dengan  daluwarsa penerbitan  STP  Bunga  Penagihan. Sehingga daluwarsa penerbitan STP  Bunga  Penagihan  yaitu  5 tahun  sejak  diterbitkan  produk hukum  yang  sudah  inkrah  atau definitive tersebut.
3. Putusan  Pengadilan  No.  PUT- 001982.99/2018/PP/M.IB Tahun 2018  membahas  mengenai  STP
Pasal 9 bukan STP Bunga
Penagihan.  Dalam  putusan  ini  juga
menyatakan  UU  KUP  tidak  diatur mengenai  batas  waktu  penerbitan
STP  dan  daluwarsa  penerbitannya.
Kemudian  PP  74  tahun  2011  dan
PMK 145/PMK.03/2012 menjelaskan mengenai jangka waktu  penerbitan STP tetapi hanya terbatas  atas  kondisi  tertentu  dan ternyata kondisi  wajib pajak dalam perkara  ini  tidak  sesuai  dengan  PP
74 tahun 2011 dan PMK 145/PMK.03/2012.  Oleh  karena itu, STP 01030/106/11/081/16
masih  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan tidak kedaluwarsa.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  tersebut, disarankan bahwa setiap kebijakan yang diambil Direktorat Jenderal Pajak (Pemerintah) harus memberikan kepastian  hukum  bagi  warga  negara. Ketentuan-ketentuan yang diambil terutama  UU  KUP  dan  Peraturan Pemerintah  74  tahun  2011  harus  dapat menjelaskan  batas  waktu  penerbitan STP  Bunga  Penagihan.  Apabila  masih kurang  jelas,  seharusnya  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan peraturan  baru  yang  dapat  menjelaskan batas  waktu  tersebut.  Oleh  karena  itu, tidak hanya internal DJP yang mengetahui, Wajib Pajak juga mengetahui  ketentuan  mengenai  batas waktu penerbitan STP Bunga Penagihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  M.  D.,  &  Kiswara,  E. (2011). PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS
PERPAJAKAN  SUNSET  POLICY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK . Universitas Diponegoro. Arifka,  A.  (2018).  Sanksi  Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. Soumatera  Law  Review ,
1 (2), 233–250.
Azhar,  H.  (2018).  Daluwarsa  dalam
Kuhp dan Fiqh Jinayah. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman , 4 (2).
Helmi, M. (2016). Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan  dalam  Hukum  Pidana Islam  dan  Pembaruan  Hukum Pidana  di  Indonesia. Mazahib , 15 (2), 196–207.
Indriyati,  E.  (2019). Pengaruh  Sanksi Bunga  Penagihan  dan  Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pembayaran  Tunggakan  Pajak  di KPP  Madya  Malang  (Periode Januari  2014-Desember  2017) .
Universitas Negeri Malang.
Ivon  Trisnayanti,  I.,  &  Jati,  I.  (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). E-Jurnal Akuntansi , 13 (1), 292–310.
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas  Kepastian  Hukum  Melalui
Konstruksi  Penalaran  Positivisme Hukum. Jurnal  Crepido , 01 (01),
13–22. https://ejournal2.undip.ac.id/index.
php/crepido/article/download/6325
/3197 Kristanto,  R.,  &  Hayat,  M.  A.  N. (2018).  Pengaruh  Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  pada  KPP  Pratama  Jakarta Penjaringan. Transparansi:  Jurnal
Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 1 (2),
218–234. Lunenburg,  F.  C.  (2012).  Compliance Theory and Organizational Effectiveness. International Journal  of  Scholarly  Academic Intellectual  Diversity , 14 (1),  1–4. http://nationalforum.com/Electroni c Journal Volumes/Lunenburg, Fred  C  Compliance  Theory  and Organizational Effectivenes IJSAID V14 N1 2012.pdf Prastowo,  A.  (2011). Metode  penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan  penelitian .  Ar-Ruzz Media.
Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti.
Raharja,  I.  F.  (2014).  Penegakan
Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan. Inovatif , 7 (2), 117–138.
Rusdji,  M.  (2005). PPSP  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa . Indeks.
Rustiyaningsih, S. (2013). Widya Warta No.  02  Tahun  XXXV  /  Juli  2011. Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak , 01 ,  140–
151.
Samosir,  H.  H.  (2018). DALUWARSA
SEHUBUNGAN

## DENGAN
RESTITUSI PAJAK . 1 , 520–537.
Soemitro, R. (1996). Pengantar Singkat
Hukum Pajak . PT. Eresco.
Yusuf, M. I. (2011). Analisis
Determinan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  Di  Sumatera  Utara .
Universitas Sumatera Utara.