Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 118-128 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40265 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Konflik  dan  Integrasi  antara Desa  Pakraman dan Tempekan Suka  Duka :  Dinamika  Sosial  Budaya  di  Desa  Blahbatuh, Gianyar-Bali
I Made Purana 1 *
1 Universitas Dwijendra, Indonesia

## A B S T R A K
Tulisan  ini  bertujuan  menganalisis  isu-isu  tertentu  mengenai  konflik dan integrasi  antara  masyarakat  tersebut,  khususnya  antara Desa  Pakraman sebagai  kelompok  mayoritas  dengan Tempekan  Suka  Duka sebagai kelompok  minoritas  yang  telah  mengakar  sedemikian  lama  (sejak  1961) dan  akhirnya  berakhir  pada  tahun  2006,  berdasarkan  komitmen  antara dua  kelompok  oleh  tokoh-tokoh  lokal  dan  pemerintah  Gianyar  atau pemerintah  daerah.  Namun,  penelitian  ini  akan  melihat  mengapa  konflik terjadi  dan  bagaimana  mereka  menyelesaikan  masalah  bersama  mereka? Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa isu penting terkait dengan isu- isu tersebut. Pertama, bagaimana posisi antara dua kelompok tersebut di desa  Blahbatuh?  Kedua,  mengapa  mereka  mengalami  konflik  dan integrasi? Dan ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari penelitian ini? Semua persoalan  tersebut  akan  dianalisis  dalam  konteks  pendekatan Cultural Studies seperti  teori  dekonstruksi,  semiotika,  hipersemiotika  dan  praktik sosial  untuk  dapat  memahami  dinamika  kelompok-kelompok  tersebut  di  Desa  Blahbatuh,  Kabupaten Gianyar,  Bali.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  latar  belakang  konflik  dan  integrasi  antara  Desa Pakraman  Blahbatuh  dengan  Tempekan  Suka  Duka  terjadi  karena  latar  belakang  sejarah  dan  adanya perbedaan ideologi. Kondisi ini membawa implikasi pada peningkatan pengetahuan krama desa di bidang hukum adat dan pengetahuan krama desa di bidang agama terutama mengenai simbol suci agama Hindu.

## A B S T R A C T
This  paper  analyses  certain  issues  regarding  the  conflict  and  integration  between  those  people, particularly  between  the  Desa  Pakraman  as  the  majority  group  against  the  Tempekan  Suka  Duka  as  a minority group that had rooted in such a long time (since 1961) and it has finally ended in 2006, based on the  commitment  between  two  group  by  the  local  figures  and  the  Gianyar  administration  or  local government.  However,  this  study  will  look  at  why  did  conflicts  happen  and  how  did  they  solve  their common problems? In relation to this, there are several significant issues related to these issues. Firstly, what  kind  position  between  two  those  group  in  the  Blahbatuh  village?  Secondly,  why  did  they  have conflict  and  integration?  And  thirdly,  what  can  we  learn  from  this  study?  All  of  those  issues  will  be analysed  in  the  context  of  Cultural  Studies  approaches  such  as  deconstruction  theory,  semiothics, hypersemiotics and social practices in order to be able to understand the dynamics of those groups in the Blahbatuh  village,  Gianyar  Regency,  Bali.  The  results  showed  that  the  background  of  the  conflict  and integration  between  Pakraman  Blahbatuh  Village  and  Tempekan  Suka  Duka  occurred  due  to  historical background  and  ideological  differences.  This  condition  has  implications  for  increasing  knowledge  of krama desa in the field of customary law and knowledge of krama desa in the field of religion, especially regarding the sacred symbols of Hinduism.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: madepurana11@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 29 Oktober 2021 Accepted 30 Mei 2022 Available online 01 Juni 2022

## Kata Kunci:
Konflik; Integrasi; Desa Pakraman; Tempekan Suka Duka; Studi Kebudayaan
Keywords: Conflict; integration; Desa Pakraman; Tempekan Suka Duka; Cultural Studies

## 1. Pendahuluan
Pulau  Bali  mendapat  beragam  sanjungan,  yaitu  Bali  pulau  seribu  pura.  Hal  ini  memang benar terbukti bahwa pulau kecil ini mempunyai ribuan pura besar dan kecil tersebar di segala pelosok pulau Bali (Santika et al., 2018). Penggambaran citra Bali seperti itu tidak berarti Bali bebas dari konflik ideologi. Susunan masyarakat Bali yang berstruktur memperlihatkan adanya pola  hubungan  yang  bersifat  superior-inferior  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  dan bahkan dalam kehidupan beragama.
Sistem  kewangsaan  yang  menempatkan  pembagian  masyarakat  Bali  berdasarkan  atas kelahiran  atau  keturunan  merupakan  bentuk  kontroversi  dari  sistem warna yang  membagi masyarakat  Bali  berdasarkan  atas  perbedaan  profesi  atau  pekerjaan  dan  kualitas  moral masyarakat. Berdasarkan konsep catur warna , pekerjaan, sifat, dan kualitas moral manusia yang menentukan  status,  posisi  sosial  manusia,  dan  bukan  atas  dasar  kelahiran.  Sebaliknya, berdasarkan konsep wangsa , kelahiran atau keturunan yang menentukan pekerjaan atau status. Ketidaksesuaian  dari  sistem warna ke  sistem wangsa yang  berdasarkan  atas  status ascription yang bersifat herediter menimbulkan adanya anggapan bahwa sistem wangsa itu identik dengan kasta . Pengelompokan wangsa-wangsa di  Bali  dikukuhkan  lagi  dengan  hukum  adat,  yang memberikan hak-hak lebih istimewa kepada wangsa yang lebih tinggi. Dengan adanya hak-hak istimewa itu yang melihat secara turun-menurun, semakin kuatlah anggapan masyarakat bahwa wangsa itu  sama  dengan kasta .  Manusia  dalam  mengamalkan  ajaran  agama  memiliki  banyak keterbatasan  dan  kemampuan  yang  berbeda.  Ada  umat  yang  mengamalkan  ajaran  agama  itu dengan penuh pemahaman, tetapi ada juga umat yang mengamalkan ajaran agama itu dengan pemahaman  yang  sangat  terbatas  (Santika,  2020a).  Ajaran  agama  yang  diamalkan  oleh  umat dengan  keterbatasan  itulah  yang  sering  menimbulkan  tradisi  beragama  yang  tidak  sesuai dengan ajaran kitab suci. Apalagi tradisi yang salah itu berlangsung sampai berabad-abad sudah tentu  membutuhkan  ketekunan  dan  waktu  yang  cukup  untuk  mengembalikan  pada  ajarannya yang benar.
Pada  kenyataannya  sampai  saat  ini  masih  ada  kegiatan  beragama  Hindu  itu  dilakukan sangat  jauh  dari  konsepnya.  Ada  ketidaksesuaian  antara  filosofi  beserta  konsepnya,  yang tercantum  dalam  kitab  suci  dengan  praktik  kehidupan  beragama  Hindu  sehari-hari.  Idealisme Hindu  dan  realisme  Hindu  itu  dalam  kehidupan  individual  dan  sosial  sehari-hari  masih  jauh berbeda. Ini berarti masih ada perilaku berbudaya Hindu di Bali yang dilakukan berbeda dengan ajaran Hindu, yang ditetapkan dalam kitab suci Hindu. Salah satu dari sistem kebudayaan Hindu terutama  di  Bali  yang  tidak  sesuai  dengan  kitab  suci  adalah  yang  menyangkut  ajaran catur warna . Berdasarkan  latar  belakang  uraian  terdahulu,  maka  penelitian  mengenai  konflik  dan integrasi antara Desa Pakraman dan Tempekan Suka Duka dipandang urgent diteliti berdasarkan kajian  budaya.  Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  1) bagaimanakah latar belakang terjadinya konflik dan integrasi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka ? 2) bagaimanakah penyelesaian konflik dan integrasi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka ? 2) apa makna konflik dan integrasi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka ?

## 2. Metode
Artikel ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian budaya. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pakraman Blahbatuh. Jenis data adalah  data  kualitatif  berdasarkan  hasil  wawancara  serta  data  kuanlitatif  sebagai  penunjang narasi  bersumber  dari  dokumentasi.  Sumber  data:  data  primer  dan  data  sekunder.  Informan ditentukan  secara purposive  sampling. Instrumen  penelitian,  yaitu:  1)  organ  indrawi  manusia yang  tidak  dilengkapi  dengan  teknologi  selain  keahlian,  2)  organ  indrawi  manusia  yang dilengkapi dengan teknologi, berupa fotografi, recorder , dan lainnya. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Teknik analisis data mengikuti pola (Miles, 1992), dilakukan secara sistematis dan
jalin-menjalin, yaitu sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, berupa langkah-langkah: reduksi  data,  menyajikan  data,  dan  menarik  simpulan.  Penyajian  hasil  penelitian  dilakukan dalam bentuk laporan penelitian yang bersifat formal dan informal.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Latar Belakang Konflik dan Integrasi Antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka
Dinamika konflik dan integrasi terjadi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka , tidak semata-mata karena pencerminan luapan emosi atau kondisi-kondisi material yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi terkait pula dengan aspek kultural. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  (Geertz,  1979)  bahwa  kebudayaan  pada  hakikatnya  merupakan sebuah konsep semiotik sekaligus merupakan jaringan-jaringan makna di mana manusia yang membuatnya memiliki ketergantungan. Karena itu, setiap tindakan para pelaku yang berwujud konflik,  pada  hakikatnya  merupakan  refleksi  simbolik  dari  nilai-nilai  budaya  yang  dimiliki (Santika, 2018). Demikian pula seperti yang dinyatakan oleh Fisher bahwa konflik terjadi tidak semata-mata  terkait  dengan  prilaku  aktual,  tetapi  berhubungan  pula  dengan  kebudayaan (Fisher, dkk, 2001).
Hal ini berwujud proses material yang jauh lebih sulit dilihat, seperti perasaan, sikap, dan nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  (Santika  et  al.,  2021).  Gejala  ini  dapat  dilihat  dari kenyataan  bahwa  sebab  utama  latar  belakang  munculnya  konflik  dan  integrasi  antara Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan  Suka  Duka adalah  karena  latar  belakang  sejarah  dan perbedaan  ideologi.  Berlarut-larutnya  proses  penyelesaian  konflik  dan  integrasi  tersebut  dan sangat kuatnya terhadap keberadaan Pura Kahyangan Tiga ( Puseh, Desa, dan Dalem ) yang ada di Desa Pakraman Blahbatuh adalah pura untuk orang-orang sudra. Palinggih Panghulu yang ada di Pura Puseh Desa Pakraman Blahbatuh,  yang  dipercaya  dan  sangat  disucikan  oleh  masyarakat setempat dianggap tidak lebih dari sebuah patung Kebo Iwa. Tempekan Suka Duka akan bersedia bergabung  dengan  Desa Pakraman Blahbatuh  apabila  di  masing-masing  pura Khayangan  Tiga ( Puseh, Desa, dan Dalem ) didirikan Palinggih Padmasana . Hal ini sesuai dengan pernyataan dari tokoh Tempekan Suka Duka , adalah sebagai berikut.
Dari  dahulu  sebelum Tempekan  Suka  Duka berpisah  dengan  Desa Pakraman Blahbatuh  memang  tidak pernah melakukan persembahyangan di Pura Puseh , Pura Desa , dan Pura Dalem , di samping karena tidak adanya Palinggih Padmasana , juga karena Pura Puseh dan Pura Gaduh sebagai satu kesatuan, yang pada awalnya hanya ada Pura Gaduh , kemudian areal Pura Gaduh dipecah sebagian dijadikan Pura Puseh . Itu artinya, sama saja kalau bersembahyang di Pura Puseh berarti bersembahyang juga di Pura Gaduh . Apalagi di Pura Puseh terdapat patung atau Arca Panghulu (patung kepala),  yang tidak lain adalah patung Kebo Iwa. Dengan demikian, jelas pura Puseh masih ada hubungannya dengan klan Karang Buncing (wawancara dengan Ida Bagus Putra Kekeran, 25 Oktober 2013).
Konflik terjadi karena Tempekan Suka Duka ingin tetap mempertahankan martabat sosial, hak-hak istimewa ( privilege ), dan keyakinan tertentu yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Hal ini  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  perubahan  zaman  dari  tradisional  ke modern  bahkan  postmodern.  Para  pengurus  desa  dan  para  tokoh  Desa Pakraman Blahbatuh berkeinginan  mengubah  pandangan Tempekan  Suka  Duka yang  tetap  berpegang  pada  sistem wangsa yang  mengarah  ke  konsep kasta yang  hierarkis-feodalistis  kepada  hubungan  yang bersifat egaliter yang manifes ke dalam tindakan pembaruan, yaitu kembali berpegangan kepada sistem catur warna , sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab suci agama Hindu. Seorang tokoh dari  Desa Pakraman Blahbatuh  yang  bernama  Dr.  Drs.  Ida  Bagus  Made  Mahardika,  M.Hum, menyatakan sebagai berikut.
Kalau boleh saya katakan Tempekan Suka Duka tidak bisa menempatkan kepanatikannya. Sebagai warga yang  tinggal  di  Desa Pakraman Blahbatuh,  seharusnya  ikut  melaksanakan  kewajiban  sebagai  warga masyarakat. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing selama dalam pikiran masih saja ada keinginan untuk  mempertahankan  hak-hak  istimewa  dan  status  sosial  di  masyarakat,  jelas  akan  menimbulkan
masalah.  Apalagi  mengaitkan  status  Pura Puseh dan  Pura Gaduh dengan  klan  tertentu,  kemudian menuntut  agar  dibuatkan Padmasana di  masing-masing  Pura Puseh,  Desa ,  dan Dalem .  Itu  artinya, Tempekan  Suka  Duka belum  memahami  fungsi  dari  sebuah  pura  dan  masih  ada  keinginan  untuk mencampuradukkan urusan pribadi dengan lingkungan sekitar (wawancara, 29 November 2013).
Perubahan  zaman  yang  diinginkan  oleh  warga  Desa Pakraman Blahbatuh  adalah berpegang pada stabilitas atau adanya persamaan di antara warga yang ada di  Desa Pakraman Blahbatuh.  Apabila  dicermati  perubahan  zaman  yang  ingin  diwujudkan  oleh  pengurus  dan warga Desa Pakraman Blahbatuh, ternyata tidak sebatas pada kelakuan dan aspek penguasaan ilmu dan teknologi, tetapi menyangkut pula tata kelakuan atau sistem budaya yang berlaku di Desa Pakraman Blahbatuh khususnya dan pada masyarakat Bali umumnya. Hal ini dilandasi oleh adanya  suatu  kesadaran  bahwa  untuk  mewujudkan  kemajuan  itu  sangat  diperlukan  adanya perubahan sistem sosial yang berlaku, yakni dari tata kelakuan yang bersifat tradisional ke arah tata kelakuan yang menjunjung tinggi asas modernitas (Santika, 2021b). Hal ini sesuai dengan pendapat Kalangie (1994) yang dikutip oleh (Atmaja, 2001) bahwa:
“Gagasan  serupa  ini  memang  beralasan  karena  dalam  perpektif  kebudayaan  sebagai  tatanan  kenyataan ideasional  merupakan  pedoman  bertindak  bagi  warganya  sebagaimana  terlihat  pada  perilaku  mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Gagasan ini secara tersurat maupun tersirat menunjukkan bahwa kalau menginginkan Bali yang maju, maka perubahan terhadap sistem nilai yang seharusnya diberlakukan tidak bisa diabaikan”.
Kondisi  demikian  sesuai  dengan  pendapat  Syani  (1995 )  bahwa  “cepat  atau  lambatnya masyarakat  akan  berubah  dan  mencari  jalan  keluar  dari  berbagai  kesulitannya  dengan  cara mengganti nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan yang ada dengan nilai-nilai yang lebih relevan dengan  kepentingan  masyarakat” (Santika,  Purnawijaya,  et  al.,  2019).  Adanya  keinginan  dari para pengurus desa dan warga  Desa Pakraman Blahbatuh untuk mengubah cara pandang dari Tempekan  Suka  Duka disebabkan  terganggunya  keseimbangan  atau  tidak  adanya  sinkronisasi, sehingga  ke  depannya  tidak  akan  ada  lagi  ketegangan-ketegangan  dalam  kehidupan bermasyarakat di Desa Pakraman Blahbatuh.
Penyelesaian Konflik dan Integrasi Antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka
Penyelesaian  konflik  dan  integrasi  antara Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan Suka  Duka diselesaikan  melalui  dua  mekanisme,  yaitu  mekanisme  internal  Desa Pakraman Blahbatuh  dan  mekanisme  gabungan  antara  perangkat prajuru desa  dengan  lembaga pemerintah  dan  organisasi  lain  yang  bernafaskan  agama  Hindu.  Penyelesaian  dengan mekanisme internal yang dimaksud adalah penyelesaian dilakukan oleh perangkat prajuru atau pimpinan  desa,  secara  berjenjang  sesuai  dengan  struktur  kelembagaan  organisasi  masyarakat mulai dari banjar Pakraman dan Desa Pakraman .
Menurut Windia (2008), dalam hubungan dengan hukum adat yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  di  Desa Pakraman dapat  bersumber  dari  sumber hukum adat Bali, yang meliputi sumber-sumber tertulis ataupun sumber tidak tertulis. Sumber tidak tertulis yang dimaksud dapat ditemukan dalam 1) panca dresta ( kuna dresta, loka dresta, desa  dresta,  sastra  dresta ,  dan agama dresta ),  dan  2) perarem .  Sedangkan  sumber-sumber tertulis ditemukan dalam 1) awig-awig , 2) keputusan-keputusan fungsionaris hukum adat Bali, seperti prajuru desa  dan prajuru banjar ,  3)  keputusan  lembaga-lembaga  adat dan keagamaan, seperti keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) provinsi Bali, Majelis Desa Pakraman , dan Parisadha Hindu Dharma, 4) kitab-kitab suci Hindu, dan lain-lain.
Berdasarkan  pendapat  dari  tokoh-tokoh  Desa Pakraman Blahbatuh  dapat  dinyatakan bahwa walaupun dalam awig-awig Desa Pakraman secara jelas tercantum dalam Bab V, pasal 15, poin d, yaitu bagi krama desa yang melakukan pelanggaran ajaran agama, awig-awig desa, tata susila,  adat  istiadat,  dan  hukum  karena  keputusan Kertha  Desa ,  maka  yang  bersangkukan dikeluarkan  dari krama Desa Pakraman Blahbatuh.  Begitu  juga  dengan  isi  dari  Perda  Desa
Pakraman No. 3 Tahun 2001 dengan keterangan pasal-pasalnya terutama pasal 1, angka 4 dan angka  6,  tidak  pernah  diterapkan  secara  tegas.  Alasannya,  karena  pengurus  Desa Pakraman Blahbatuh pada waktu itu, lebih mengutamakan keamanan, ketenangan, dan ketentraman yang ada di Desa Pakraman . Menurut Drs. I Putu Kesuma Negara sebagai tokoh masyarakat dan ketua Sabha Desa dari Desa Pakraman Blahbatuh sebagai berikut.
Penyelesaian permasalahan yang muncul pada saat itu terkesan lamban karena kami lebih mengutamakan keamanan di desa daripada mengurusi hal-hal yang bersifat pribadi demi kepentingan golongan tertentu. Yang  penting  bagi  kami  adalah  tidak  memperkeruh  keadaan.  Setiap  orang  memiliki  hak.  Setiap  orang memiliki  keyakinan.  Selama  hal  itu  tidak  menimbulkan  konflik manifes  di  masyarakat,  kami  akan  tetap menghormati, apa yang menjadi keyakinannya (wawancara 15 Maret 2014).
Untuk  menghindari  kesalahan  dalam  pemberian  sanksi  kepada Tempekan  Suka  Duka, itulah sebabnya semua pengurus desa yang ada di  Desa Pakraman Blahbatuh bertindak sangat hati-hati  di  dalam  menerapkan  isi awig-awig ,  justru  akan  membuat  persoalan  semakin  rumit, apabila  tidak  memperhatikan  unsur sekala (kenyataan)  dan  unsur niskala (tidak berwujud/maya). Pelanggaran adat, konflik, dan damai merupakan bagian yang senantiasa akan selalu dapat dijumpai dalam setiap kehidupan bersama (Swarniti, 2019). Orang Bali menyebut jele melah nenten dados pasahang dalam artian baik dan buruk akan selalu ada dalam kehidupan. Pada  suatu  saat  terdapat  kerukunan  di  antara  sesama  warga  dan  pada  saat  yang  lain  terjadi ketegangan-ketegangan  sosial  akibat  tindakan  seseorang  atau  sekelompok  orang  (Santika, Sujana,  et  al.,  2019).  Ketegangan-ketegangan  akan  dapat  dipulihkan  kembali  apabila  telah diupayakan  penyelesaiannya  dengan  menjatuhkan  upaya  pemulihan  dan  upaya  tersebut dipenuhi oleh pelanggarnya (Santika, 2021c).
Penyelesaian dengan mekanisme internal yang dilakukan oleh pengurus  Desa Pakraman Blahbatuh,  selalu  menemui  jalan  buntu  akibat  keteguhan  dan  ketetapan  hati Tempekan  Suka Duka untuk  tidak  bersedia  menjadi krama desa,  Desa Pakraman Blahbatuh.  Sesuai  dengan perjalanan  waktu,  Ir.  I  Wayan  Pager  sebagai bendesa adat  merasa  malu  kalau  tidak  dapat menuntaskan warganya yang tidak madesa di Desa Pakraman Blahbatuh. Bagi Ir. I Wayan Pager dan pengurus desa yang lain merasa bahwa sudah saatnya untuk menerapkan awig-awig secara tegas kepada Tempekan Suka Duka . Ir. I Wayan Pager menyatakan kekesalannya sebagai berikut.
Kami  sebagai  pengurus  desa  merasa  malu,  ada  warga  tinggal  di  Desa Pakraman Blahbatuh, tetapi  tidak mau madesa lebih dari empat puluh lima tahunan. Segala usaha yang dilakukan oleh pengurus-pengurus desa  sebelumnya  seolah-olah  dianggap  angin  lalu.  Kami  merasa,  pengurus-pengurus  desa  sebelumnya, begitu  juga  warga  masyarakat  di  Desa Pakraman Blahbatuh  sudah  cukup  luwes  dan  sabar  menangani Tempekan Suka Duka (wawancara 10 Desember 2013).
Kemudian  satu-satunya  jalan  yang  ditempuh  agar  permasalahan  yang  terjadi  dapat diselesaikan  dengan  tuntas,  yaitu  mengadakan  koordinasi  dengan  lembaga  pemerintah  dan organisasi  lain  yang  bernapaskan  agama  Hindu.  Lembaga  pemerintah  yang  dimaksud  adalah Badan Kesbanglinmas Kabupaten Gianyar. Organisasi lain yang bernapaskan agama Hindu yang dimaksud adalah Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar. Koordinasi  merasa  perlu  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  Desa Pakraman Blahbatuh  untuk menghindari adanya ketidaksinambungan manfaat persatuan dan tidak adanya salah satu pihak merasa  dieksploitasi  secara  sosial  budaya.  Karena  pada  dasarnya,  persatuan  yang  didasarkan atas  dominasi-subordinasi  hanyalah  merupakan  persatuan  semu.  Persatuan  hanya  akan  dapat berlangsung  apabila  persatuan  tersebut  didasarkan  atas  persamaan  derajat  (Santika,  2021c). Pada pertemuan yang dilaksanakan di kantor Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar inilah  akhirnya Tempekan  Suka  Duka bersedia  bergabung  lagi  dengan  warga  Desa Pakraman Blahbatuh.  Kesepakatan  bersama  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dari  pihak  I  Desa Pakraman Blahbatuh diwakili oleh Ir. I Wayan Pager ( Bendesa ) dan Drs. I Putu Kesuma Negara (Ketua Sabha Desa ). Dari pihak II, Tempekan Suka Duka diwakili oleh Ida Bagus Taman Semadi ( Bendesa Tempekan  Suka  Duka )  dan  Ida  Bagus  Made  Widana  ( Klian Tempekan  Suka  Duka) .
Kesepakatan  bersama  pada  hari  Selasa,  26  Desember  2016  yang  bertempat  di  sekretariat Majelis  Madya  Desa Pakraman (MMDP)  Kabupaten  Gianyar,  pihak  I  dan  pihak  II  akhirnya mufakat sebagai berikut.
1. Bersama-sama menegakkan Desa Pakraman Blahbatuh menuju Tri Sukertha ( sukertha tata parhyangan, sukertha tata pawongan , dan sukertha tata palemahan ).
2. Tempekan  Suka  Duka sepakat  menjadi krama  desa ,  Desa Pakraman Blahbatuh  di Banjar Kebon Tempek Suka Duka dan mengikuti awig-awig serta perarem Desa Pakraman maupun Banjar Pakraman Kebon.
3. Masalah suka duka atau kelayusekaran disesuaikan dengan perarem Banjar Kebon
Makna  Konflik  dan  Integrasi  Antara Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan  Suka Duka
Makna  konflik  dan  integrasi  antara Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan  Suka Duka . Makna pertama yaitu makna deprivasi relatif. Hal ini terbukti karena Tempekan Suka Duka tidak  pernah  menaati  kewajibannya  sebagai  warga  Desa Pakraman dari  sebelum  tahun  1961 sampai  dengan  tahun  2006.  Deprivasi  relatif  adalah  perasaan  seseorang  atau  anggota masyarakat  yang  timbul  karena  adanya  kesenjangan  antara  kenyataan  dan  harapan  individu atau anggota masyarakat (Atmaja, 2001). Deprivasi relatif adalah perbedaan antara situasi yang diinginkan  seseorang  atau  anggota  masyarakat  dengan  situasi  yang  terjadi  pada  saat  itu (Johnson, 1986). Bahkan seluruh warga Desa Pakraman Blahbatuh mengalami deprivasi sosial. Hal ini terbukti dari adanya pernyataan dari Tempekan Suka Duka bahwa Pura Kahyangan Tiga ( Puseh, Desa, dan Dalem ) yang ada di Desa Pakraman Blahbatuh adalah pura untuk orang-orang sudra.  Palinggih  Panghulu yang  ada  di  Pura Puseh Desa Pakraman Blahbatuh,  yang  dipercaya dan sangat disucikan oleh masyarakat setempat dianggap tidak lebih dari sebuah patung Kebo Iwa. Tempekan  Suka  Duka akan  bersedia  bergabung  lagi  dengan  Desa Pakraman Blahbatuh apabila  di  masing-masing  Pura Khayangan  Tiga ( Puseh,  Desa, dan Dalem )  dibuatkan Palinggih Padmasana . Deprivasi sosial, yaitu “kekecewaan yang mendalam karena ketidaksesuaian antara harapan yang ideal dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat (Santika, 2017).
Tempekan  Suka  Duka masih  berpegang  pada  sistem  penghargaan  ( reward )  sosial tradisional, akibatnya pengurus desa dan warga Desa Pakraman Blahbatuh mengalami deprivasi organismik, yaitu merasa dirugikan secara fisik maupun mental, sehingga menimbulkan frustasi atau  perasaan  hati  yang  dilukai  serta  perasaan  keadilan  tersinggung  sehingga  menimbulkan kekecewaan  (Sastraprasedja,  1985).  Hal  ini  terbukti  dari  adanya  beberapa  persyaratan  yang diajukan Tempekan  Suka  Duka sebelum  kata  mufakat  ditandatangani  di  Sekretariat  Majelis Madya  Desa Pakraman (MMDP)  Kabupaten  Gianyar.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  seorang  tokoh yang bernama I Wayan Kantor yaitu sebagai berikut.
Persyaratan  yang  diajukan Tempekan  Suka  Duka kepada  aparat  desa  dan  tokoh-tokoh  Desa Pakraman Blahbatuh, yaitu 1) di masing-masing pura: Pura Puseh , Pura Desa , dan Pura Dalem harus ada Padmasana , 2) segala sesuatu yang berkaitan dengan  biaya pemugaran atau perbaikan pura dan  biaya piodalan dan karya , selama tidak menjadi anggota Desa Pakraman Blahbatuh hendaknya diputihkan atau dihapuskan, 3) Tempekan  Suka  Duka agar  digabung  dalam  satu banjar ,  yaitu  di Banjar Kebon,  4)  tidak  dipaksakan untuk mabakti atau  bersembahyang  di  Pura Puseh ,  Pura  Desa,  dan  Pura Dalem selama  belum  ada Padmasana, dan  5) tidak  dipaksakan  dalam  kegiatan  kematian, kalau  ada  kematian  di  luar  keluarga Ida Bagus. Bagi kami pada waktu itu apapun persyaratan yang diajukan, kami tetap terima karena pada waktu itu  kami  berpikiran  bahwa  yang  penting Tempekan  Suka  Duka bersedia  bergabung  lagi  dengan  Desa Pakraman Blahbatuh,  itu  sudah  cukup  bagi  kami,  sehingga  persatuan  dan  kesatuan  di  Desa Pakraman Blahbatuh tetap terjaga. (hasil wawancara dengan I Wayan Kantor, 20 Oktober 2013).
Dalam  kaitan  dengan  tradisi  yang  merupakan  warisan  kebudayaan  dari  masa  lalu,  yang diwariskan secara turun-temurun dan adat istiadat yang pada dasarnya merupakan perbuatan (kebiasaan)  yang  sudah  dilazimkan  oleh  banyak  orang  (Santika,  2020b),  ternyata  tidak semuanya  selaras  dengan  tuntutan  zaman  kemajuan  (Santika,  2021a),  bahkan  ada  pula  yang
menghalangi  kemajuan  seperti  pernyataan  dari Tempekan  Suka  Duka bahwa  Pura Kahyangan Tiga untuk  orang-orang sudra .  Seorang  tokoh  dari  Desa Pakraman Blahbatuh  yang  bernama  I Wayan Seker menjelaskan sebagai berikut.
Kata sudra yang  dimaksudkan  oleh Tempekan  Suka  Duka itu  adalah sudra dalam  kaitannya  dengan tri wangsa ,  bukan  dalam  arti catur  warna .  Kata sudra yang  dimaksudkan  adalah  konotasi  antara  makna wangsa dan kasta .  Pembagian  masyarakat  berdasarkan  atas  sistem wangsa yang  berkonotasi  dengan konsep kasta itu  membentuk  posisi-posisi  sosial  dan  adanya  perbedaan  yang  hierarki  feodalis  yang didasarkan atas perbedaan keturunan (wawancara, 4 Desember 2013).
Dalam  hal  ini  terminologi  dekontruksi,  yang  didasarkan  atas  pemikiran  Jacques  Derrida perlu  diterapkan  (Swarniti,  2021a) .  “Dekontruksi  dilakukan  untuk  pembongkaran  terhadap suatu keyakinan akan adanya kebenaran tunggal, tetapi tujuan akhir yang hendak dicapai adalah penyusunan kembali ke dalam tatanan atau tataran yang lebih signifikan, sesuai dengan hakikat objek  sehingga  aspek-aspek  yang  dianalisis  dapat  dimanfaatkan  semaksimal mungkin”  (Baba Lajar,  2005).  Lebih  lanjut  menurut  Otje  Salman  dan  Anton  F  (2005)  sebagai  berikut. “ Dekontruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba melihat makna istilah yang tersembunyi yang kadang-kadang istilah tersebut cenderung diistimewakan melalui  sejarah”.  Sebagai  contoh  pemahaman  dari  adanya  pernyataan  kata sudra patut mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  terkini,  sehingga  pelaksanaannya  dapat  menjadi tuntunan  yang  benar  dalam  menciptakan  kedamaian  ( kasukertan )  desa  dan  bukan  sebaliknya justru menjadi tontonan yang dapat memunculkan masalah.
Makna  kedua  yaitu  makna  mempertahankan  identitas  kelompok  (Swarniti,  2021b). Adapun  pentingnya  identitas  bagi  individu  atau  kelompok  menurut  Jeefrey  Weeks  (dalam Kinarsih,  2007) “adalah  kemampuan  membangun  c itra  tentang  dirinya  atau  kelompoknya ” . Tampaknya  hal  inilah  yang  dilakukan  oleh Tempekan  Suka  Duka yang  ada  di  Desa Pakraman Blahbatuh.  Makna  mempertahankan  identitas  kelompok  yang  dimaksud  adalah  penyelesaian permasalahan  bagi Tempekan  Suka  Duka karena  berdasarkan  kesepakatan  bersama  yang dilakukan di Kantor Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember  2006  status Tempekan  Suka  Duka menjadi  jelas  setelah  bergabung  dengan Banjar Kebon dan diberi nama  Banjar Kebon Tempekan Suka Duka Desa Pakraman Blahbatuh, hal ini merupakan penguatan identitas kelompok bagi Tempekan Suka Duka.
Makna  ketiga  yaitu  makna  integrasi,  yang  dimaksud  adalah  adanya  rasa  syukur  dari pengurus desa dan warga desa yang ada di  Desa Pakraman Blahbatuh karena Tempekan Suka Duka bersedia madesa dan mabanjar lagi di Desa Pakraman Blahbatuh, walaupun tidak sesuai dengan harapan. Kesediaan untuk madesa dan mabanjar lagi berdasarkan kesepakatan bersama yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  pada  hari  Selasa,  26  Desember  2006  yang bertempat di Sekretariat Majelis Madya  Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar.  Hal yang menarik  dari  konflik  dan  integrasi  antara  Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan  Suka adalah sebelum kata mufakat ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Desember 2006 di depan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar serta disaksikan oleh Badan  Kesbanglinmas  Kabupaten  Gianyar,  Majelis  Madya  Desa Pakraman (MMDP)  Kabupaten Gianyar,  Majelis  Desa Pakraman Kecamatan  Blahbatuh,  Perbekel  Desa  Blahbatuh,  dan Panglingsir  Puri  Ageng Blahbatuh, Tempekan  Suka  Duka mengajukan  beberapa  persyaratan seperti yang sudah dikemukakan pada uraian terdahulu.
Persyaratan yang diajukan oleh Tempekan Suka Duka itupun tidak dipermasalahkan oleh karena  bagi  warga  Desa Pakraman Blahbatuh  yang  penting Tempekan  Suka  Duka bersedia bergabung  lagi  dengan  Desa Pakraman Blahbatuh.  Bagi  para  pengurus  dan  warga  Desa Pakraman Blahbatuh  beberapa  persyaratan  yang  diajukan  oleh Tempekan  Suka  Duka tersebut tetap  diterima.  Para  pengurus  desa  dan  warga  Desa Pakraman Blahbatuh  tetap  menghormati hak-hak pribadi anggota Tempekan Suka Duka. Bagi warga Desa Pakraman Blahbatuh baik buruk pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang akan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Ada karma ada  pahala,  karena  umat  yang  beragama  Hindu  sangat  percaya  dan  sangat  yakin
kepada adanya hukum karma phala, yang merupakan bagian dari panca sradha, yaitu keyakinan adanya Brahman, Atman, karma phala, punarbhawa, dan moksa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  pada  uraian  terdahulu,  maka temuan yang bersifat kebaruan ( novelty ) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan berguna bagi kehidupan  nyata  dalam  masyarakat  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  temuan  empiris  adalah adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara dua kelompok yang berbeda, yaitu antara Desa Pakraman Blahbatuh dan Tempekan  Suka  Duka .  Sebagai  sumber  konflik  karena  adanya pernyataan dari Tempekan Suka Duka bahwa pura ( Puseh, Desa, dan Dalem ) yang ada di Desa Pakraman Blahbatuh  adalah  pura  untuk  orang-orang sudra dan  adanya  pernyataan Palinggih Panghulu, yang  dipercaya  dan  sangat  disucikan  oleh  masyarakat  sebagai  simbol  suci  agama dinyatakan  tidak  lebih  dari  sebuah  patung  Kebo  Iwa.  Pernyataan  seperti  itu  muncul  karena Tempekan  Suka  Duka merasa  memiliki  status  sosial  lebih  tinggi,  yang  sudah  diterima  secara turun-temurun dari leluhurnya.
Konflik muncul karena ketidakseimbangan prestise ( sekala ) dalam memperebutkan modal simbolik dan faktor perbedaan kepentingan ( niskala ) salah satunya adanya amanat yang takut untuk  dilanggar.  Agar  muncul  rasa  keadilan,  perlu  memperhatikan  atau  mempertimbangkan unsur sekala dan niskala. Kedua, temuan teoretis, yaitu konflik terjadi tidak terlepas dari adanya latar  belakang  sejarah  dan  tradisi  masa  lampau  yang  begitu  kuat.  Pengentalan  ideologi kelompok  memperkuat  terjadinya  konflik.  Pengurus  desa  dan  tokoh-tokoh  desa  tidak  mampu memecahkan  masalahnya  sendiri,  tetapi  tetap  saja  menggunakan  kekuasaan  pihak  lain  untuk ikut  memecahkan  karena  perannya  sebagai  lembaga  adat  dan  tradisi  memang  terbatas. Walaupun kata mufakat sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang sebelumnya melalui proses  penyelesaian  yang  cukup  lama  baik  melalui  mekanisme  internal  dan  mekanisme gabungan,  tetapi Tempekan  Suka  Duka tetap  saja  tidak  mau  melaksanakan  atau  menaati kewajibannya  sebagai  warga  Desa Pakraman Blahbatuh,  karena  terpaku  kepada  beberapa persyaratan  yang  sudah  disepakati  sebelum  kata  mufakat  ditandatangani.  Dalam  konteks penyelesaian masalah seperti ini, strategi berfikir dekontruksi Jacques Derrida dapat diterapkan untuk  menafsirkan  makna  pernyataan-pernyataan  dari Tempekan  Suka  Duka untuk  mencari keseimbangan  baru,  mewujudkan  kehidupan  desa  yang  harmonis.  Dekontruksi  merupakan strategi  pembalikan  untuk  membantu  mencoba  melihat  makna  istilah  yang  tersembunyi  yang kadang-kadang  istilah  tersebut  cenderung  diistimewakan  melalui  sejarah  (Otje  &  Susanto, 2005).  Perlu  adanya  peningkatan  pengetahuan krama desa  di  bidang  hukum  adat  dan pengetahuan krama desa di bidang agama terutama mengenai simbol suci agama Hindu.
4. Simpulan dan saran Berdasarkan  analisis  masalah-masalah  pokok  yang  telah  disajikan  dalam  bab pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama,  latar  belakang  konflik  dan integrasi  antara  Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan  Suka  Duka terjadi  karena  latar belakang sejarah dan adanya perbedaan ideologi. Berlarut-larutnya proses penyelesaian konflik dan integrasi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka karena Tempekan Suka  Duka begitu  kuatnya  akan  keyakinannya  bahwa  Pura Kahyangan  Tiga ( Puseh,  Desa, dan Dalem ) yang ada di Desa Pakraman Blahbatuh adalah pura untuk orang-orang sudra. Palinggih Panghulu yang  ada  di  Pura Puseh Desa Pakraman Blahbatuh,  yang  dipercaya  dan  sangat disucikan  oleh  masyarakat  setempat  dianggap  tidak  lebih  dari  sebuah  patung  Kebo  Iwa. Tempekan  Suka  Duka akan  bersedia  bergabung  dengan  Desa Pakraman Blahbatuh  apabila  di masing-masing  Pura  yaitu Pura Puseh,  Desa, dan Dalem didirikan Palinggih  Padmasana . Perbedaan ideologi terjadi karena Tempekan Suka Duka ingin tetap mempertahankan martabat sosial,  hak-hak  istimewa  ( privilege ),  dan  keyakinan  tertentu  yang  telah  diwariskan  oleh leluhurnya.  Para  pengurus  desa  dan  para  tokoh  Desa Pakraman Blahbatuh  berkeinginan mengubah  pandangan Tempekan  Suka  Duka yang  tetap  berpegang  pada  sistem wangsa yang mengarah  ke  konsep kasta yang  hierarkis-feodalistis  kepada  hubungan  yang  bersifat  egaliter yang  manifes  ke  dalam  tindakan  pembaruan,  yaitu  kembali  berpegangan  kepada  sistem catur warna ,  sesuai  dengan  ajaran  yang  ada  dalam  kitab  suci  agama  Hindu.  Perubahan  zaman  yang
diinginkan oleh warga Desa Pakraman Blahbatuh adalah berpegang pada stabilitas atau adanya persamaan di antara warga yang ada di Desa Pakraman Blahbatuh. Kedua, penyelesaian konflik dan  integrasi  antara Desa Pakraman Blahbatuh  dengan Tempekan  Suka  Duka diselesaikan melalui  dua  mekanisme,  yaitu  mekanisme  internal  Desa Pakraman Blahbatuh  dan mekanisme gabungan antara perangkat prajuru desa dengan lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bernafaskan agama Hindu. Ketiga, makna konflik dan integrasi antara Desa Pakraman Blahbatuh dengan Tempekan Suka Duka . Makna pertama adalah makna deprivasi relatif. Makna deprivasi relatif bagi warga Desa Pakraman Blahbatuh, yang dimaksud adalah timbulnya rasa kekecewaan karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan, dan adanya perbedaan antara situasi yang diinginkan  oleh  warga  Desa Pakraman Blahbatuh  dengan  situasi  yang  terjadi  pada  saat  itu. Bahkan  seluruh  warga  Desa Pakraman Blahbatuh  mengalami  deprivasi  sosial  yaitu  timbulnya kekecewaan  yang  mendalam  karena  ketidaksesuaian  antara  harapan  yang  ideal  dengan kenyataan  yang  dihadapi  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Tempekan  Suka  Duka masih berpegang pada sistem penghargaan ( reward ) sosial tradisional, akibatnya pengurus desa dan warga  Desa Pakraman Blahbatuh  mengalami  deprivasi  organismik.  Makna  kedua  yaitu  makna mempertahankan  identitas  kelompok,  yang  dimaksud  adalah  penyelesaian  permasalahan  bagi Tempekan  Suka  Duka karena  berdasarkan  kesepakatan  bersama  yang  dilakukan  di  Kantor Majelis  Madya  Desa Pakraman (MMDP)  kabupaten  Gianyar  pada  tanggal  26  Desember  2006 status Tempekan  Suka  Duka menjadi jelas  setelah  bergabung  dengan Banjar Kebon dan diberi nama Banjar Kebon Tempekan  Suka  Duka Desa Pakraman Blahbatuh.  Hal  ini  merupakan penguatan identitas kelompok bagi Tempekan Suka Duka. Makna ketiga yaitu makna integrasi, yang dimaksud adalah adanya rasa syukur dari pengurus desa dan warga desa yang ada di Desa Pakraman Blahbatuh karena Tempekan Suka Duka bersedia madesa dan mabanjar lagi di Desa Pakraman Blahbatuh,  walaupun  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Kesediaan  untuk madesa dan mabanjar lagi  berdasarkan  kesepakatan  bersama yang ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak pada  hari  Selasa,  26  Desember  2006  yang  bertempat  di  Sekretariat  Majelis  Madya  Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar. Saran yang disumbangkan sebagai berikut. Kepada umat Hindu hendaknya meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama Hindu pada umumnya dan kebenaran  ajaran catur  warna karena  ajaran catur  warna itu  adalah sabdha Tuhan. Terpelesetnya  ajaran catur  warna menjadi tri  wangsa dan sudra hendaknya  dipahami  sebagai suatu  sejarah  dan  hasil  rekayasa  politik  penguasa  pada  masa  lalu.  Sosialisasikan  ajaran catur warna dengan  benar,  dengan  cara-cara  yang  persuasif  dan  edukatif.  Hindari  melakukan perubahan  dengan  cara-cara  yang  bersifat  revolusioner.  Yakinlah  bahwa  Tuhan  akan  selalu melindungi  umatnya  yang  memperjuangkan  kebenaran sabdha -Nya. Kepada  Parisada  Hindu Dharma  Indonesia,  salah  satu  kewajiban  Parisada  sesuai  dengan  anggaran  dasarnya  adalah membina  kehidupan  beragama  umat  Hindu  berdasarkan  kitab  suci Weda .  Semua  pihak  yang duduk  di  lembaga  umat  Hindu  (PHDI)  hendaknya  secara  konsisten  dan  konsekuen mensosialisasikan  berbagai  keputusan,  ketetapan,  dan bhisama yang  dikeluarkan  sebagai produk  lembaga  umat  Hindu.  Khusus  yang  menyangkut bhisama  catur  warna seperti bhisama No.  03/ Bhisama /Sabha  Pandhita  Parisada  Pusat/X/2003,  tentang catur  warna ,  sehingga permasalahan  adat  yang  berpangkal  dari wangsa yang  berorientasi  kasta  yang  terjadi  di masyarakat  dapat  dihindari.  Perlu  diadakan  lembaga  khusus  untuk  mensosialisasikan  seluas mungkin  kepada  umat  Hindu dan  kepada semua  pihak  yang  terkait dengan  berbagai  hal  yang menyangkut ajaran catur warna. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk meredam konflik laten yang terus-menerus menghantui umat Hindu di Bali.

## Daftar Rujukan
Atmaja,  N.  B.  (2001). Reformasi  ke  Arah  Kemajuan  Yang  Sempurna  dan  Holistik.  Gagasan Perkumpulan Surya Kanta tentang Bali di Masa Depan . Surabaya: Paramita. Awig-Awig  Desa Pakraman Blahbatuh  tahun  2004,  disempurnakan  tahun  2016  Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
Baba,  L.  A.  (2005).  Jacques  Derrida  dan  Perayaan  Kemajemukan  dalam  Mudji  Sutrisno  dan Hendar Putranto ed. Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
Fisher.  (2001). Mengelola  Konflik  Keterampilan  &  Strategi  Untuk  Bertindak. Penyunting Kartikasari, dkk dan Tim Ahli Alihbahasa. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
Geertz, C. (1979). Negara Teater. Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad ke 19. Bentang. Gurr, T. R. (2002) . “Deprivasi Relatif dan Kekerasan” dalam Tho mas Santoso (Editor). Teori-Teori Kekerasan . Jakarta: Kerjasama PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra.
Johnson,  D.  P.  (1986). Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern (R.M.Z.  Lawang  Penerjemah) . Jakarta: Gema Insani. Kinasih, A. W. (2007). Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.
Miles,  B.  M.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif  (Terjemahan) .  Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Otje,  S.  H.  R.,  &  Susanto,  A.  F.  (2005). Teori  Hukum,  Mengingat,  Mengumpulkan,  dan  Membuka Kembali. Bandung: Repika Aditama. Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman dan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 – Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1991. Provinsi Bali: Biro Hukum dan HAM Setda.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman dan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 – Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1991. Provinsi Bali: Biro Hukum dan HAM Setda.
Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan  /  Atau  Wakil  Presiden  Berdasarkan  UUD  1945  Pasca  Perubahan  (Perspektif Pergulatan  Hukum  Dan  Politik).  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial,  5(1),  23 – 34. http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777
Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Rini Wahyuni, N. W. (2019). Pendidikan Karakter: Stusi Kasus Peranan  Keluarga  terhadap  Pembentukan  Karakter  Anak  Ibu  Sunah  di  Tanjung  Benoa. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra, 10(1).
Santika, I. G. N. (2020b). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid- 19 :
Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(2), 127 – 137. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437
Santika,  I.  G.  N.  (2017).  Kepala  Sekolah  Dalam  Konsep  Kepemimpinan  Pendidikan:  Suatu  Kajian Teoritis. Widya Accarya , 7 (1). http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898 Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui  Pendidikan  Karakter  Berbasiskan  Kepedulian  Lingkungan  Untuk  Membebaskannya Dari Bencana Banjir. Widya Accarya , 9 (1).
Santika,  I.  G.  N.  (2020a).  Menelisik  Akar  Kegaduhan  Bangsa  Indonesia  Pasca  Disetujuinya  Hasil Revisi  UU  KPK  Dalam  Perspektif  Pancasila. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial , 6 (1),  26 – 36. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001 Santika, I. G. N. (2020b). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual . Lakeisha. Santika,  I.  G.  N.  (2021a).  Grand  Desain  Kebijakan  Strategis  Pemerintah  Dalam  Bidang  Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Education and Development , 9 (2), 369 – 377. Santika, I. G. N. (2021b). Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945) . Lakeisha.
Santika, I. G. N. (2021c). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Vyavahara Duta , XVI (2), 5 – 24.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25078/vd.v16i2.2384
Santika,  I.  G.  N.,  Kartika,  I.  M.,  Ayu,  I.  G.,  &  Darwati,  M.  (2021).  Reviewing  The  Handling  Of Covid-19  In  Indonesia  In  The  Perspective  Of  The  Pancasila  Element  Theory  (  TEP  ). Jurnal Etika Demokrasi (JED) , 6 (2), 40 – 51. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5272
Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi  Indonesia  Melalui  Pemilu  Dalam  Perspektif  Integrasi  Bangsa  Dengan Berorientasikan  Roh  Ideologi  Pancasila. Seminar  Nasional  Hukum  Dan  Kewarganegaraan ,
1 (1), 74 – 85. https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665 Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No.
79  Tahun  2018  Dalam  Menanggulangi  Pengikisan  Budaya  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Seminar  Nasional  Inovasi  Dalam  Penelitian  Sains,  Teknologi  Dan  Humaniora-InoBali , 79 , 981 – 990.
Santika,  I.  G.  N.,  Sujana,  G.,  &  Winaya,  M.  A.  (2019).  Membangun  Kesadaran  Integratif  Bangsa Indonesia  Melalui  Refleksi  Perjalanan  Historis  Pancasila  Dalam  Perspektif  Konflik  Ideologis.
Journal of Etika Demokrasi (JED) , 4 (2), 89 – 98.
https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391
Swarniti,  N.  W.  (2019).  The  Translation  Procedures  of  Bible  Translation. RETORIKA:  Jurnal  Ilmu Bahasa , 5 (2), 187 – 196. https://doi.org/10.22225/jr.5.2.1277.187-196
Swarniti,  N.  W.  (2021a).  A  Corpus  Based  Approach  to  the  Analysis  of  Structures  in  Prepositional Phrase. Yavana Bhasha: Journal of English Language Education , 4 (1), 18 – 22.
Swarniti,  N.  W.  (2021b).  The  Analysis  of  Semantics  Meaning  Found  In  Comments  of  Instagram Account of Info Denpasar. Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMNALISA) , 193 – 199.
Sastrapratedja,  M.  (1985).  Etika  Pembangunan.  dalam  A.  Rifai  Hasan  (ed.). Tinjauan  Kritis Tentang Pembangunan . Jakarta: LSAF
Syani, A. (1995). Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.
Windia.  I  W.  (2008).  Konflik  Adat  dan  Sanksi  Kasepekang  di  Desa  Adat  Bungaya,  Kabupaten Karangasem, Bali: Perspektif Kajian Budaya. ( disertasi ). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.