## ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP FRAUD LETTER OF CREDITS DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL
Daffa Febyan Putra Amir a , Atha Anton Wijaya b , Gideon Josh Haratua Hesekiel Pakpahan c , Adrian Nugraha d
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: febyandaffa2003@gmail.com,
b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: aan.wijaya75@gmail.com,
c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: gideonjoshp@gmail.com,
d Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: adriannugraha@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima: 01 Desember 2023; revisi:02 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3365

## Abstrak:
Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan  dan  pembayaran.  Meskipun  mereka  seharusnya  memfasilitasi  proses  perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang  ditawarkan  oleh  bank,  bank  hanya  mengandalkan  penyerahan  dokumen  yang  sesuai  dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut.Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional  yang memberikan keuntungan dan segi-segi  positif  bagi  para  pihak  pelaku  perdagangan  intemasional.  L/C  dianggap  sebagai  cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang  diperjual  belikan.  Keterjaminan  dan  keterikatan  lainnya  dari  L/C,  secara  hukum  adalah  L/C sebagai  alat  penjaminan  baik  berdasarkan  UCP  (Uniform  Customs  and  Practice  for  Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C  lebih  banyak  disebabkan  karena  adanya  kesalahan  atau  penyimpangan  baik  karena  adanya kelalahan  maupun  penipuan  (fraud).   Arbitrase  merupakan  salah  satu  badan  penyelesaian  sengketa dalam  pemalsuan  L/C  dalam  dunia  Internasional.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana penyelesaian  sengketa  Letter  of  Credit  (L/C)  Ekspor-Impor  dalam  indonesia.  Kedudukan  Letter  of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang  mana  tidak  hanya  hanya  diatur  dalam  hukum  perjanjian  nasional  tetapi  juga  diatur  dalam perjanjian Internasional.
Kata Kunci: Letter of Credits (L/C); Penipuan; Arbitrase

## Abstract:
Documentary letters of credit, or LCs, are widely used in international trade as a means of financing and payment. Although they are supposed to facilitate the international trade process by shifting the risk of payment from the applicant buyer to the payment guarantee offered by the bank, the bank relies solely  on  the  submission  of  documents  that  comply  with  the  LC  requirements  and  the  absolute implementation of the agreement. Letter of Credit (L/C) is one payment method in international trade transactions that provides benefits and positive aspects for international trade actors. L/C is considered the most ideal payment method because the certainty of payment is guaranteed for the seller. For buyers,
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
an L/C will secure their funds and at the same time guarantee the certainty of delivery of the goods being bought and sold. Guarantees and other attachments from L/C, legally are L/C as a guarantee tool both  based  on  UCP  (Uniform  Customs  and  Practice  for  Documentary  Credits)  and  national  law. Disputes or disputes between banks in the implementation of L/C payments are mostly caused by errors or irregularities, either due to error or fraud. Arbitration is one of the dispute resolution bodies in counterfeiting L/Cs in the international world. This research examines how Export-Import Letter of Credit (L/C) disputes are resolved in Indonesia. The position of A letter of Credit is a form of payment for transactions between countries in international trade, which is not only regulated in national treaty law but also regulated in international agreements.
Keywords : Letter of Credits (L/C); Fraud;  Arbitration

## LATAR BELAKANG
Fraud merupakan  suatu  tindakan  yang  merugikan  dan  tidak  dapat  di  hindari  di  lingkup Nasional maupun Internasional. Penipuan merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang yang membuat salah satu diantaranya merasa tertipu. 1 Transaksi letter of credit diyakini sebagai “kendaraan ideal untuk pencucian uang. 2 Para pihak dalam kontrak penjualan internasional  menghadapi  keanehan  komersial  yang  tidak  biasa  terlihat  dalam  transaksi domestik. Seringkali mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain dan, berbeda dengan banyak transaksi domestik, hampir tidak mungkin pengiriman barang atau jasa dan pembayaran terjadi secara bersamaan. Selain itu, penjualan internasional melibatkan ketidakpastian budaya, politik dan hukum yang dapat menyebabkan realisasi kontrak menjadi bermasalah. Oleh karena itu, para pebisnis yang berakal sehat berupaya melindungi diri mereka dari jebakan keterlibatan internasional. Dengan kata lain, risiko, dan khususnya risiko non-kinerja atau tidak dibayarnya kontrak oleh pihak lain menjadi sebuah faktor yang semakin penting dan menjadi perhatian dalam perdagangan internasional. 3
Letter  of  credit dokumenter,  atau  LC,  banyak  digunakan  dalam  perdagangan internasional  sebagai  alat  pembiayaan  dan  pembayaran.  Meskipun  mereka  seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli  pemohon  ke  jaminan  pembayaran  yang  ditawarkan  oleh  bank,  bank  hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari  perjanjian  tersebut.  Prinsip  independensi  akan  membuat  mereka  rentan  terhadap  risiko penyelewengan. Prinsip independensi kredit yang memiliki dokumen memisahkan kewajiban bank  penerbit  dalam  melakukan  pembayaran  kepada  penerima  manfaat  dari  kewajiban penerima manfaat kepada pihak rekening berdasarkan kontrak penjualan. Menurut Pasal 5 dari Uniform Customs and Practice for Documentary Credits , UCP 600, bank berurusan dengan dokumen bukan barang atau jasa, yang berarti bahwa bank berurusan dengan presentasi tertulis, bukan fakta. 4
Dalam  proses  pengoperasian letter  of  credit yang  terdokumentasi,  penjual  penerima harus  menyerahkan  dokumen  hak  milik  negosiasi  asli  baik  kepada  bank  penerbit  di  negara pemohon  atau  kepada  bank  konfirmasi,  negosiasi,  atau  penasihat  di  negaranya  sendiri. Sementara  itu,  penerima  manfaat  akan  mengirimkan  serangkaian  dokumen  hak  milik  yang tidak dapat dinegosiasikan kepada pemohon untuk memberi tahu dia mengenai nama kapal dan perkiraan tanggal  kedatangannya di pelabuhan tujuan. Pemohon  yang bernasib  buruk dapat memalsukan  dokumen  hak  milik  asli  berdasarkan  dokumen  hak  milik  yang  tidak  dapat
1 W. Steve Albrecht et al., Fraud Examination , Edisi 6. (Australia: Cengage Learning, 2019).
2 Zaid Aladwan, “The Implementation of the Fraud Exception Rule: A Comparative Study,” Journal of Financial Crime 27, no. 3 (2020): 977–993. 3 See RI Betrams, “Bank Guarantees in International Trade,” The Hague: Kluwer Law International) Volume 2 (1996).
4 H Harfield, Bank Credits and Acceptances , Edisi 5. (New York: Ronald Press Company, n.d.).
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
dinegosiasikan yang telah diterima dari penjual, menyerahkannya kepada pengangkut pada saat kapal  tiba  di  pelabuhan  tujuan  dan  menerima  surat  perintah  penyerahan  untuk  pelepasan. barang tersebut sambil meninggalkan bank dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penerima. 5
Oleh karena itu, penerima manfaat tidak perlu membuktikan pemenuhan kewajibannya berdasarkan kontrak yang mendasarinya dan hanya dengan menunjukkan dokumen yang sesuai akan  memberinya  hak  untuk  menerima  pembayaran  dari  bank  penerbit.  Penipuan  telah dianggap sebagai kejahatan yang paling kontroversial dan membingungkan. 6 Penipuan dalam transaksi L/C menjadi semakin canggih dan skema penipuan baru terus dikembangkan. Dalam hal ini, ada dua permasalahan utama yang perlu diatasi. Pertama, tidak ada rezim hukum yang diterima secara internasional untuk memerangi risiko penipuan dalam transaksi L/C dan hal ini tercakup dalam peraturan nasional. 7
Pada penelitian ini akan membahas terkait tiga pokok permasalahan yang akan dilihat berdasarkan  hukum  transaksi  internasional.  Pertama,  akan  dicari  terkait  bagaimana  praktik fraud letter  of  credit dan  regulasi  terkait,  selanjutnya  penelitian  ini  akan  membahas  terkait Penyelesaian sengketa melalui arbitrase terkait Fraud in the letter of credit transaction yang memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  perjanjian  internasional,  transaksi  internasional,  dan penyelesaian sengketa Internasional . Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuka wawasan terkait  penyelesaian  sengketa  arbitrase  pada Fraud  in  the letter  of  credit yang  merupakan masalah Internasional.

## METODE
Penulisan  ini  akan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  meneliti  bahan  pustaka ( library  research )  menggunakan  sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. 8 Objek  dari penelitian  ini  ialah  aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  doktrin-doktrin, serta peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang didapatkan melalui buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan sebagainya yang mengangkat tema serta permasalahan yang telah penulis buat.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Prinsip, Regulasi, dan Permasalahan Pada Fraud In The Letter Of Credit
L/C  adalah  suatu  jenis  metode  pembayaran  dalam  perdagangan  antar  negara  yang  berbeda sebagai penjual (penerima) akan menerima pembayaran sebesar jumlah letter of credit, selama persyaratan pengiriman dokumen tertentu telah terpenuhi. Ada berbagai jenis L/C. L/C dijamin oleh bank penerbit untuk membayar klaim penerima melalui bank berdasarkan dokumen yang diminta. 9 L/C  digunakan  dalam  perdagangan  internasional.  Dalam  jenis  perdagangan  ini, pembeli  dan  penjual  berada  di  negara  yang  berbeda  dan  kontrak  jual  beli  barang  dan  jasa. Sederhananya, L/C adalah metode pembayaran saat ini dalam kontrak penjualan barang dan jasa internasional.
5 Y Demir-Araz, “International Trade, Maritime Fraud and Documentary Credits,” Journal of International Trade Law & Regulation 8, no (n.d.): 128–133.
6 Harvard Law Review, “Fraud in the Transaction’: Enjoining Letters of Credit during the Iranian Revolution” 93, n (n.d.): 992–1015.
7 Unified Customs and Practices in Practice of Documentary Letters of Credit, sebagai seperangkat aturan yang paling  populer  secara  internasional  dalam  pengoperasian  LC  mengambil  posisi  diam  mengenai  penipuan  dan Konvensi  UNCITRAL  tentang  Penjaminan  Bank  dan  Kredit  Siaga  tidak  mencakup  surat  kredit  dokumenter komersial.
8 Irwansyah and Yunus Ahsan, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel , 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
9 Masoud Alizade, Step by Step by LC , Edisi 4. (Tehran: Jangal publications, 2012).
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
Selama  beberapa  tahun  terakhir,  pembiayaan  perdagangan,  dan  juga  instrumen- instrumennya,  telah  menjadi  bisnis  yang  berisiko  tinggi  karena  dapat  digunakan  dalam kejahatan  keuangan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  21%  responden  melaporkan  meningkatnya persyaratan bank garansi dan standby L/C; 15% bank melaporkan peningkatan perintah; dan 13% responden melaporkan peningkatan tuduhan penipuan. 10
L/C banyak digunakan dalam perdagangan barang luar negeri (Organisasi Perdagangan Dunia,  n.d.).  Mereka  mewakili  kewajiban  pembayaran  yang  biasanya  dilakukan  oleh  bank pembeli (importir, Perusahaan A) atas namanya kepada penjual (eksportir, Perusahaan B), atau banknya. 11
Bagan 1 : Mekanisme Pembayaran Menggunakan L/C dalam Perdagangan Internasional 12
Sumber : Wood J.S., “Drafting Letters of Credit: Basic Issues under Article 5 of the Uniform Commercial Code”, 2008
L/C memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembelian terkait akan dibayar, dan L/C menanggung serangkaian kewajiban bagi penjual tersebut (syarat penyerahan, penyerahan dokumentasi) dan pembeli terkait (khususnya, jika pembeli tersebut gagal membayar, banknya akan menanggung jumlah terutang). Prinsip LC atau dua pihak LC adalah:
a. Bank penerbit bank pembuka: prinsip yang paling penting dan terhadap pemohon, pembayaran dijamin;
b. Pemohon  dan  Pembeli:  Pembeli  adalah  orang  yang  atas  namanya,  kredit dipertimbangkan  oleh  bank  pembuka  dan  jika  memenuhi  persyaratan,  kredit diterima;
c. Penjual  Penerima:  Penjual  adalah  orang  yang  meminta  dokumen  dari  bank pembuka  untuk  membuka  rekening  atas  nama  dan  manfaat  penerima  serta menjamin pembayaran;
d. Advising Bank : Bank penasihat memberi tahu penerima bahwa surat kredit (L/C) yang  dibuka  oleh  bank  penerbit  untuk  pemohon  telah  tersedia. Tanggung  jawab Advising Bank adalah untuk mengotentikasi letter of credit yang diterbitkan oleh penerbit. 13
10 Vladimir Anatolevich et al., “A Letter of Credit as an Instrument to Mitigate Risks and Improve the Efficiency of Foreign Trade Transaction Carta de Crédito Como Instrumento Para Mitigar Riesgos y Mejorar La Eficiencia de La Transacción de Comercio Exterior,” Revista ESPACIOS. (2018). 11 Ibid.
12 Wood J.S., “Drafting Letters of Credit: Basic Issues under Article 5 of the Uniform Commercial Code,” Banking Law Journal (2008): 103–149.
13 W. M. W. Mardiana2 O. A. S. Rapidah1*, S. N. Shafini1, A. M. M. Suhaily1, A. N. Dalila1, “Special Issue. Special Issue,” Journal of Fundamental and Applied Sciences 4, no. 1 (2018): 9–10.
Company A Buyer/Applicant
Company B Seller/ Beneficiary Buyer Applier for L/C Bank A Buyer’s bank issues and transmits a L/C to Seller Bank Bank B Commercial
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
Penjual dapat yakin dengan kemampuan bank pembuka. Perlu disebutkan bahwa jika penjual tidak mengetahui bank pembuka atau bank pembeli di negara lain dan penjual tidak memiliki banyak informasi, mempercayai pembeli dan banknya adalah tugas yang sulit. Oleh karena  itu,  penjual  harus  diyakinkan  dengan  konfirmasi  L/C  di  negara  kepercayaannya (penjual). Kerugian yang ditanggung pembeli adalah Yang dianggap menguntungkan penjual, justru  merugikan  pembeli.  Jika  pembeli  sah,  bank  membuka  L/C.  Dengan  demikian, permintaan pembeli untuk membuka L/C untuk kinerja pelanggan yang baik Resiko pembeli. 14 Ada  beberapa  masalah  di  negara-negara  yang  membuka  L/C  untuk  impor  dan  ekspor  dan berikut ini yang dirujuk
a. Pembeli meminta pernyataan yang berlebihan (menunjukkan nilai barang lebih dari nilai sebenarnya) dan pertukaran yang diperlukan tercapai dan barang langka yang tidak dapat diimpor dibeli. Jadi, banyak yang dibayarkan dan uang ini dikirim ke rekening pembeli yang sama di negara lain. Untuk menghindari penipuan di negara- negara  tersebut,  sertifikat  inspeksi  diminta  dan  perusahaan  khusus  yang  diakui dalam  hubungan  komersial  internasional  dapat  mengevaluasi  masalah  ini  dan menyatakan apakah harga yang tercantum sesuai dengan harga pasar sebenarnya atau tidak? 15
b. Di  negara-negara  yang  menganggap  impor  bergantung  pada  pembukaan  L/C, mereka  membuka  L/C  dengan  sedikit  uang  dan  biaya  besar  dibebankan  pada eksportir. Misalnya saja terkadang untuk mengekspor suku cadang, biaya L/C-nya pun  tidak  mencukupi  dan  eksportir  wajib  menolak  ekspor  dan  dikirimkan  ke pembeli secara cuma-cuma. 16
Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan masalah besar dalam metode pembayaran karena  penyerahan  dokumen  secara  kredit  adalah  pengenalan  pembayaran  dalam  L/C komersial,  penjual  yang  curang  mengemas  dan  mengirimkan  barang-barang  berharga  atau mereka tidak mengirimkan barang apa pun dan semua dokumen dipalsukan untuk menerima uang. 17 Dokumen-dokumen palsu ini terlihat baik pada awalnya namun dalam beberapa kasus, bank  dapat  menolak  pembayaran  atau  importir  atau  pengadilan  dapat  menolak  pembayaran karena L/C tidak tergantung pada transaksi dasar. 18

## Arbitrase Terhadap Fraud In The Letter Of Credit
Adanya hukum yang menngatur terkait penyelesaian sengketa memberikan para pihak yang bersengketa memiliki lebih dari satu metode untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu metodenya adalah arbitrase yang merupakan solusi hukum yang disediakan oleh banyak yurisdiksi, di mana pihak netral ditugaskan untuk bertindak sebagai ‘wasit’ dalam sengketa dan mengeluarkan  keputusan. Ada  sejumlah  manfaat  arbitrase,  termasuk  fleksibilitas  dalam mekanismenya dan dikeluarkannya keputusan akhir, yang dikenal sebagai ‘putusan’. 19
Untuk menggunakan arbitrase, para pihak yang bersengketa harus menyetujui dalam sebuah pernyataan untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase. Hal ini dikenal sebagai perjanjian arbitrase. 20 Sengketa yang diajukan harus tergolong sebagai sengketa yang
14 Rinhard Lengrich, LC in International Trade , Edisi 1. (Tehran: Nashr Mizan publications, n.d.).
15 Ibid. 16 Ibid. 17 Dian Hanani and Putu Samawati, “PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN” 12, no. 35 (2023).
18 Behrooz.A Akhlaghi, “A Discussion of LC,” Islamic sciences computer research center (1990).
19 Nigel  Blackaby  and  Constantine  Partasides  QC, Redfern  and  Hunter  on  International Arbitration ,  Edisi  6. (Oxford University Press, 2015).
20 Simon Greenberg, Christopher Kee, and Romesh Weeramantry, International Commercial Arbitration: In Asia- Pacific Perspective (Cambridge University Press, 2012).
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
dapat diselesaikan lewat arbitrase Namun, pertanyaan apakah sengketa letter of credit dapat diarbitrase? Permasalahan ini tidak diatur jelas dalam undang-undang.
Dapat  dikatakan  bahwa  arbitrabilitas  bukanlah  suatu  gagasan  yang  didefinisikan dengan jelas karena tidak ada aturan umum internasional mengenai sengketa mana yang dapat diarbitrase  dan  mana  yang  tidak. 21 Namun,  terdapat  kesepakatan  mengenai  kemungkinan tersebut  merujuk  sengketa letter  of  credit ke  pengadilan  arbitrase.24  Dari  fakta  ini  secara implisit dapat dipahami bahwa sengketa letter of credit dapat diarbitrase. 22
Secara  umum,  perjanjian  arbitrase  merupakan  inti  dari  arbitrase,  dan  para  pihak mengacu pada perjanjian tersebut dalam kontrak awal mereka berdasarkan 'klausul arbitrase' yang  akan  berlaku  jika  timbul  perselisihan.  Agar  perjanjian  arbitrase  dapat  dilaksanakan, diperlukan unsur-unsur tertentu. harus ditunjuk. Unsur-unsur ini mencakup, antara lain, tempat arbitrase, rincian dan alamat para pihak, hukum acara yang akan diterapkan, apakah diperlukan arbitrase ad hoc atau institusional, dan pokok permasalahan yang disengketakan. 23
Pada bagian ini prospek penipuan arbitrase dalam transaksi letter of credit di periksa, terdapat dua sengketa letter of credit yang masing-masing memerlukan arbitrase. Dalam kasus pertama, ketiga pihak dalam sebuah surat cf transaksi kredit menyepakati satu klausul arbitrase terpadu  Kasus  kedua  membayangkan  situasi  di  mana  perjanjian  arbitrase  hanya  ada  antara pemohon  dan  penerima  manfaat  dan,  dengan  demikian,  para  pihak  dalam  transaksi  yang mendasarinya. 24
Namun  dalam  praktiknya,  perjanjian  arbitrase  tersebut  tidak  akan  mencegah diambilnya  tindakan  selanjutnya  baik  oleh  penerima  manfaat  maupun  pemohon  terhadap penerbit letter  of  credit .  Oleh  karena  itu,  jika  pemohon  mencurigai  adanya fraud dalam transaksi yang mendasarinya, maka pemohon masih dapat mengajukan permohonan ganti rugi terhadap  penerbit.  Terdapat  dua  peraturan  arbitrase  yang  secara  khusus  dirancang  untuk mencakup arbitrase letter of credit , Pusat Internasional untuk Aturan Arbitrase Letter of Credit adalah International  Center  for  Letter  of  Credit  Arbitration tahun  1997  dan  Aturan  The administration of updated L/C arbitration rules by P.R.I.M.E. Finance . 25
Pengumuman pendirian Pusat Arbitrase Letter of Credit Internasional pada tahun 1997 menyatakan  bahwa  'ICLOCA'  "dapat  mengubah  keengganan  tradisional  lembaga  keuangan terhadap  arbitrase. 26 ICLOCA  mengadopsi  'Peraturan  Arbitrase  untuk  Sengketa  Letter  of Credit' ('Peraturan ICLOCA') pada bulan September 1996 dengan dukungan komunitas L/C. 27 Sebagaimana  dijelaskan  oleh  ICLOCA  sendiri,  “karakteristik  utama  dari  sistem  ini  adalah bahwa  arbitrase  dilakukan  oleh  para  ahli  dari  bidang  operasi  perbankan  internasional  yang relevan  berdasarkan  prosedur  yang  memfasilitasi  disposisi  ringkasan  dengan  bantuan  pusat administrasi yang mapan. 28
21 Bantekas I, An Introduction to International Arbitration (Cambridge University Press, 2015).
22 Hamed Alavi, “Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit,” Baltic Journal of European Studies 6, no. 1 (2016): 139–156.
23 Hong-Lin Yu, Commercial Arbitration:  The  Scottish  and  International  Perspectives (Edinburgh  University Press, 2011).
24 UCC (Uniform Commercial Code), Official Comment stating that consequential damages are "excluded in the belief that these damages can best he avoided by the beneficiary or applicant and out of the fear that imposing consequential damages on issuers would raise the cost of the lerrer ofcredit uneconomic:”
25 Gernot  Fohler, Fraudin  the  Letter  OfCredit  Transacdon  and  Its  Possible  Arbitration (Canada:  Institute  of Comparative Law McGill University, 1999).
26 Peter H Pfund and Harold S Burman, “Insider Briefing: Private International Law,” Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) 91 (November 1997): 40–49.
27 INT’L CENTER FOR LETTER OF CREDIT ARB. (ICLOCA), ICLOCA RULES OF ARBITRATION , 1997.
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
Penekanan keseluruhan dari Peraturan ICLOCA adalah pada kecepatan dan efisiensi proses persidangan. 29 Misalnya, Pasal ICLOCA 5-8, 11, 19, 23, dan 25 semuanya mencakup penghitungan waktu di mana ICLOCA, para pihak, atau pengadilan harus bertindak. Pasal 19 ICLOCA  (Pernyataan  Pembelaan)  memperkenalkan  batasan  waktu  di  mana  tergugat  harus menyampaikan pernyataan pembelaannya sedangkan ketentuan Peraturan UNCITRAL tahun 1976, 30 Pasal 19 UNCITRAL (Pernyataan Pembelaan), tidak ada. 31 ICLOCA Pasal 23 Periode Pembelaan  Waktu  memperpendek  jangka  waktu  yang  diperlukan  para  pihak  untuk menyelesaikan komunikasi pernyataan tertulis mereka dari empat puluh lima hari seperti dalam Pasal 23 (Periode Waktu) Peraturan UNCITRAL 1976 menjadi dua puluh satu hari.
Sebagai  bukti  daya  tarik  yang  luas  dari  Peraturan  UNCITRAL  tahun  1976,  relatif sedikit  pasal  dalam  Peraturan  ICLOCA  yang  memiliki  fokus  khusus  pada  L/C.  Pasal  1(1) ICLOCA (Ruang Lingkup Penerapan) menetapkan bahwa ruang lingkup Peraturan ICLOCA akan  dibatasi  pada  perjanjian  arbitrase  yang  terkandung  dalam letter  of  credit ,  jaminan independen, instruksi penagihan, perjanjian penggantian biaya, atau perjanjian atau upaya lain. Kontroversi atau tuntutan sehubungan dengan perjanjian, baik dalam negeri atau internasional, antara  dua  orang  atau  lebih  yang  menyebabkan  dikeluarkannya,  diterbitkannya  atau dilaksanakannya  perjanjian  itu  harus  diselesaikan  sesuai  dengan  Peraturan  ini  ".  Dengan fokusnya pada kemanfaatan dan efisiensi biaya, ICLOCA memilih untuk menjadikan arbiter tunggal  sebagai  aturan  baku  sembari  membiarkan  para  pihak  melakukan  penyimpangan berdasarkan kesepakatan. 32
Kemungkinan  besar  untuk  menjaga  integritas  keputusan  L/C,  ICLOCA  tetap mempertahankan  kontrol  yang  lebih  besar  atas  kredensial  penunjukan  arbitrase,  meskipun tidak sepenuhnya bertentangan dengan lembaga arbitrase lainnya.127 Pasal 8(2) (Konfirmasi Penunjukan) menyatakan bahwa penunjukan seorang arbiter oleh para pihak akan tetap tunduk pada  konfirmasi  ICLOCA  jika  arbiter  tersebut  bukan  merupakan  anggota  Daftar  Arbiter Terakreditasi ICLOCA. 33 Apabila para pihak gagal menyepakati bahasa yang digunakan dalam persidangan mereka, maka bahasa yang digunakan akan menggantikan bahasa yang digunakan dalam perjanjian. yang menjadi asal mula perselisihan tersebut. 34 Yang terakhir, dengan tujuan yang saling terkait untuk memenuhi dan memajukan kepentingan komunitas L/C, penghargaan ICLOCA  dapat  dipublikasikan  dengan  persetujuan  para  pihak  dalam  “bentuk  yang  sudah disanitasi” dan di mana para pihak terikat pada perjanjian tersebut. diberi kesempatan meninjau dan memberikan komentar. 35
Meskipun  pada  awalnya  terdapat  harapan  yang  tinggi  terhadap  ICLOCA  yang  baru dibentuk,  lembaga  arbitrase  masih  sedikit  dimanfaatkan. 36 Beberapa  indikasi  tampaknya menunjukkan bahwa telah berubah karena bank dan lembaga keuangan lebih siap menerima arbitrase.  Di  sisi  lain,  klaim  tertentu  bahwa  para  pihak  yang  berselisih  dalam  L/C  memilih arbitrase  yang  dilaksanakan  nampaknya  mempunyai  asal  muasal  yang  meragukan. Terlepas dari  itu,  perubahan  yang  terjadi    berhasil  meningkatkan  penggunaan  layanan  penyelesaian sengketa ICLOCA. 37
29 Lihat di supra note 113, art. 19 ICLOCA Rules
30 Lihat di supra note 113, art. 19 ICLOCA Rules
31 LIhat di supra note 116, art. 19 ICLOCA Rules
32 Lihat di supra note 113, art. 5 ICLOCA Rules 33 INT’L CENTER FOR LETTER OF CREDIT ARB. (ICLOCA), ICLOCA RULES OF ARBITRATION .
34 Lihat di  supra note 113, art. 17 (Language) ICLOCA Rules
35 Lihat di supra note 113, art. 32(8) (Form & Effect of the Award). ICLOCA Rules
36 Yanan Zhang, “Exploration of Alternatives for Litigating International  Documentary Letter of Credit Fraud Disputes,” Vindobona journal of international commercial law and arbitration CN  - Journal stacks (n.d.).
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA

## KESIMPULAN
Arbitrase merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa Fraud In The Letter Of Credit. Terdapat  beberapa  keuntungan  jika  merujuk  sengketa letter  of  credit ke  arbitrase dibandingkan ke litigasi. Namun demikian, bukan berarti arbitrase akan mengeluarkan putusan yang lebih tepat dibandingkan litigasi. Hukum yang berlaku dan pengadilan arbitrase menjadi landasan  karena  para  pihak  yang  berselisih  mempunyai  kebebasan  yang  lebih  besar  untuk memilih hukum yang berlaku bagi subjek sengketa selain hak untuk membentuk pengadilan tersebut, berbeda dengan proses litigasi dimana pihak yang berselisih tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut.
Di sisi lain, sebagian besar permasalahan terkait dengan ketidakpastian dalam sengketa L/C, misalnya kegagalan dalam menguji independensi suatu instrumen pada awal sengketa dan kegagalan  untuk  memperhitungkan  konsekuensi  dari  penentuan  tersebut,  berpotensi  dapat diselesaikan  hanya  dengan  melakukan  substitusi.  pengambil  keputusan  yang  akan memperlakukan L/C sebagai  perjanjian komersial  yang unik  di  luar hukum  kontrak umum, jaminan, atau instrumen yang dapat dinegosiasikan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dapat  memberikan  putusan  dan  solusi  untuk  dapat menegakan transaksi L/C ekspor-impor di beberapa wilayah yurisdiksi yang paling terpencil, bahkan untuk sengketa dengan nilai terbesar dan kompleksitas tertinggi. Sebagai titik awal, dalam banyak kasus, para pihak diharuskan memutuskan tempat arbitrase. Penentuan ini karena pengaruh kebebasan yang dinikmati dalam arbitrase menurut prinsip otonomi.
Keputusan ini memainkan peran penting dalam arbitrase karena, dalam banyak kasus, hukum yurisdiksi tersebut diterapkan oleh majelis arbitrase. Namun, dalam beberapa kasus, pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  memilih  untuk  menerapkan  hukum  yang  berbeda  dari yurisdiksi selain tempat kedudukan arbitrase. arbitrase. Artinya, hukum yang berlaku dalam arbitrase dapat berupa hukum yang sama di tempat arbitrase atau hukum yang berbeda. Maka dari itu  jelas bahwa para pihak yang berselisih  tidak mempunyai  kebebasan untuk  memilih hukum yang berlaku dalam sengketa mereka, dan ada juga kemungkinan bahwa para pihak yang berselisih tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhlaghi,  Behrooz.A.  “A  Discussion  of  LC.” Islamic  sciences  computer  research  center (1990).
Aladwan, Zaid. “The Implementation of the Fraud Exception Rule: A Comparative Study.” Journal of Financial Crime 27, no. 3 (2020): 977–993.
Alavi, Hamed. “Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit.” Baltic Journal of European Studies 6, no. 1 (2016): 139–156.
Albrecht,  W.  Steve,  Chad  Albrecht  O,  Conan  C.  Albrech,  and  Mark  F.  Zimbelman. Fraud Examination . Edisi 6. Australia: Cengage Learning, 2019.
Alizade, Masoud. Step by Step by LC . Edisi 4. Tehran: Jangal publications, 2012.
Anatolevich,  Vladimir,  ;  Elena,  Mikhailovna  Burmistrova,  ;  Nikolay,  Borisovich  Bodin,  ; Alexander, Alexandrovich Chursin, and Aleksandrovna Shevereva. “A Letter of Credit as an Instrument to Mitigate Risks and Improve the Efficiency of Foreign Trade Transaction Carta de Crédito Como Instrumento Para Mitigar Riesgos y Mejorar La Eficiencia de La Transacción de Comercio Exterior.” Revista ESPACIOS. (2018). Betrams,  See  RI.  “Bank  Guarantees  in  International  Trade.” The  Hague:  Kluwer  Law International) Volume 2 (1996). Blackaby,  Nigel,  and  Constantine  Partasides  QC. Redfern  and  Hunter  on  International Arbitration . Edisi 6. Oxford University Press, 2015.
Demir-Araz, Y. “International Trade, Maritime Fraud and Documentary Credits.” Journal of
DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR, ATHA ANTON WIJAYA, GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN, ADRIAN NUGRAHA
International Trade Law & Regulation 8, no (n.d.): 128–133. Fohler, Gernot. Fraudin the Letter OfCredit Transacdon and Its Possible Arbitration . Canada: Institute of Comparative Law McGill University, 1999.
Greenberg,  Simon,  Christopher  Kee,  and  Romesh  Weeramantry. International  Commercial Arbitration: In Asia- Pacific Perspective . Cambridge University Press, 2012. Hanani, Dian, and Putu Samawati. “PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN” 12, no. 35 (2023).
Harfield, H. Bank Credits and Acceptances . Edisi 5. New York: Ronald Press Company, n.d. Harvard  Law  Review.  “Fraud  in  the  Transaction’:  Enjoining  Letters  of  Credit  during  the Iranian Revolution” 93, n (n.d.): 992–1015.
I, Bantekas. An Introduction to International Arbitration . Cambridge University Press, 2015. INT’L  CENTER  FOR  LETTER  OF  CREDIT  ARB.  (ICLOCA). ICLOCA  RULES  OF ARBITRATION , 1997. Irwansyah,  and  Yunus  Ahsan. Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan Artikel . 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
J.S.,  Wood.  “Drafting  Letters  of  Credit:  Basic  Issues  under  Article  5  of  the  Uniform Commercial Code.” Banking Law Journal (2008): 103–149.
Lengrich, Rinhard. LC in International Trade . Edisi 1. Tehran: Nashr Mizan publications, n.d. O. A. S. Rapidah1*, S. N. Shafini1, A. M. M. Suhaily1, A. N. Dalila1, W. M. W. Mardiana2. “Special  Issue.  Special  Issue.” Journal  of  Fundamental  and  Applied  Sciences 4,  no.  1 (2018): 9–10.
Pfund,  Peter  H,  and  Harold  S  Burman.  “Insider  Briefing:  Private  International  Law.” Proceedings  of  the  Annual  Meeting  (American  Society  of  International  Law) 91 (November 1997): 40–49.
Yu,  Hong-Lin. Commercial  Arbitration:  The  Scottish  and  International  Perspectives . Edinburgh University Press, 2011.
Zhang, Yanan. “Exploration of Alternatives for Litigating International Documentary Letter of Credit  Fraud  Disputes.” Vindobona  journal  of  international  commercial  law  and arbitration CN  - Journal stacks (n.d.).