## KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)
Yahya Ahmad Zein email: yahyazein@yahoo.com

## Abstract
The intention of this article is explore how Islamic teaching regards human rights. The main finding of this basic research is that in today's modern world, the universal values of human rights function as a  glue  binding  society  together.  Although  in  pluralist  modern  society  it  become  very  difficult  to impose one standard paradigm or worldview. In regard to Islam and human rights important is to take cognizance of the huquuqul ibad category. This enables us to differentiate between, firstly, the existence of human rights within a country and directly applicable and, secondly, human rights whose existence cannot be directly implemented by a country. Another finding is that there Islamic teaching does  not  contradict  the  universal  value  of  human  rights.  There  is  a  common  ground  (common values/kalimatun Sawa) between Shariah and human rights in which both demands the development of human virtues (rahmatal lil'alamin/ nurturing the whole universe)
Keywords: Concepts, human rights, Islam

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  mengeksplorasi  ajaran  Islam  tentang  hak  asasi  manusia.  Temuan utama  penelitian  dasar  ini  adalah  dalam  pluralisme  dunia  modern  saat  ini  nilai-nilai  universal HAM  merupakan  elemen  penting  yang  berfungsi  sebagai  perekat  bagi  kehidupan  masyarakat, walaupun  sangat  sulit  untuk  memaksakan  satu  standar  paradigma  atau worldview tersebut. Berkenaan  dengan  itu,  konsep  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  harus  dipahami  berangkat  darii kategori huquuqul  ibad. Hal  ini  memungkinkan  kita  untuk  membedakan  hak  asasi  manusia  yang dapat  diselenggarakan  oleh  suatu  negara  dan  yang  tidak  dapat  langsung  dilaksanakan.    Temuan lain  adalah  adanya  hubungan  paralel  antara  ajaran  Islam  dengan  HAM.  Hal  mana  berarti  bahwa nilai-nilai universal Islam tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Ada titik temu ( common values/kalimatun sawā ) antara Syari'ah dengan konsep HAM dan konsep manusia  yang  menyerukan  kebajikan-kebajikan  yang  menyeluruh  (rahmatal  lil'ālamin/yang mengayomi seluruh alam)
Kata Kunci: Konsep, HAM, Islam

## Pendahuluan
Pada  prinsipnya  persoalan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  semua  asfek merupakan  bagian  dari  tujuan  pendirian  suatu  negara,  bahkan  dalam  perspektif Teori Locke perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar dalam  pendirian  suatu  negara. 1 Setiap  orang  harus  tunduk  terhadap  kekuasaan
1 Carl  J.  Friedrich,  The  Philosophy  of  Law  in  Historical  Perspektive,  101  (Chicago  University, Chicago & London, 1969).
negara  sepanjang  dilakukan  untuk  menciptakan  perdamaian,  keamanan  dan kesejahteraan serta melindunggi hak-hak kodrati rakyat, dimana hak-hak kodrati yang  dilindunggi  negara  ini  adalah  hak-hak  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau “ state of nature” , yaitu “ life, liberty and estate” . Negara hanya akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM rakyatnya.
Dalam  hal  hidup  dan  kebebasan  inilah  setiap  orang  seharusnya  dapat memperoleh  HAM    yang  layak,  sehingga  hal  ini  akan  membawa  implikasi pengembangan  integritas  setiap  orang  untuk  hidup  lebih  baik  dan  bermartabat. Gagasan  ini  membawa  kepada  sebuah  tuntutan  moral  tentang  bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia sesuai dengan martabatnya sebagai  manusia.  Tuntutan  moral  ini  sesuai  dengan  ajaran  Agama  bahkan  lebih dari  itu  dapat  dikatakan  sebagai  inti  ajaran  dari  semua  agama. 2 Tuntutan  moral tersebut  diperlukan  untuk  melindungi  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang lemah  ( al-mustad’afin )  dari  tindakan dzalim dan  semena-mena  yang  biasanya datang  dari  penguasa  dan  mereka  yang  memiliki  kekuasaan,  sehingga  dalam konteks ini HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan yang tidak terbatas pada  orang  tertentu  atau  pengecualiaan  tertentu  dan  tanpa  diskriminasi berdasarkan  apapun  dan  alasan  apapun  termasuk  alasan  kekuasaan  sekalipun, serta  pengakuan  terhadap  martabat  manusia  sebagai  mahluk  di  dunia  yang memiliki kemuliaan.
Islam  mengajarkan  pentingnya  penghormatan  dan  penghargaan  terhadap sesama  manusia,  karena  Islam  sebagai  agama  yang  membebaskan  dan memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur’an surah ke 49: 13
2 Ajaran Agama adalah sistem keprcayaan,keyakinan dan pengetahuan yang sampai kini masih di dominasi  dan  mengatur  keberadaan  banyak  masyarakat,khusunya  Islam  kenyataan  tersebut menjadi  sangat  penting  karena  berbagai  gerakan  revolusioner  yang  dikenal  luas  dan diasosiasikan  dengan  Islam  menimbulkan  yang  semuanya  mengatasnamakan  Tuhan  dan ajarannya.  M.Arkoun,  Islam  Kontemporer  menuju  dialog  antar  agama  di  terjemahkan  dari rethinking, 99-100 (Pustaka Pelajar, Jogjakarta,2001).
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa  di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Kesadaran  akan  pentingnya  penghormatan  dan  penghargaan  terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya HAM muncul bersamaan dengan kesadaran  akan  pentingnya  menempatkan  manusia  sebagai  titik  sentral pembangunan (human  centred  development). Konsep  HAM  berakar  dari penghargaan  terhadap  martabat  manusia  sehingga  menempatkan  manusia sebagai mahluk yang sangat berharga dan menempatkan manusia sebagai subjek bukan  objek,  yang  memandang  manusia  sebagai  makluk  yang  dihargai  dan dihormati  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  ras,  ideologi,  suku  bangsa,  bahasa dan  agama.  HAM  mengajarkan  prinsip-prinsip  universal  persamaan  dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan terhadap  sesama  manusia,  serta  pembatasan  dan  pengekangan  terhadap kebebasan  dasar  manusia.  Dari  sinilah  pentingnya  mengelaborasi  nilai-nilai Universal HAM dalam perspektif Islam.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji  disini  adalah:  Bagaimana  Konsep  HAM  dalam  Islam  dalam  rangka mengungkap korelasi antara Islam dan HAM?

## Prinsip Dasar  Hak Asasi Manusia
Pada  prinsipnya Ide  tentang  hak  asasi  manusia  yang  berlaku  saat  ini merupakan  senyawa  yang  dimasak  di  kancah  Perang  Dunia  II.  Selama  perang tersebut, dipandang dari segi apa pun akan terlihat bahwa satu aspek berbahaya dari  pemerintahan  Hitler  adalah  tiadanya  perhatian  terhadap  kehidupan  dan
kebebasan  manusia.  Karenanya,  perang  melawan  kekuatan  Poros  dibela  dengan mudah dari segi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Negara  Sekutu  menyatakan  di  dalam  "Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa" ( Declaration  by  United  Nations )  yang  terbit  pada  1  Januari  1942,  bahwa kemenangan adalah "penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan  kebebasan  beragama,  serta  untuk  mempertahankan  hak  asasi  manusia  dan keadilan." Dalam  pesan  berikutnya  yang  ditujukan  kepada  Kongres,  Presiden Franklin  D.  Roosevelt  mengidentifikasikan  empat  kebebasan  yang  diupayakan untuk  dipertahankan  di  dalam  perang  tersebut: kebebasan  berbicara  dan berekspresi,  kebebasan  beragama,  kebebasan  dari  hidup  berkekurangan,  dan kebebasan dari ketakutan akan perang . 3
Dampak  dari  Pembunuhan  dan  kerusakan  dahsyat  terhadap  sendi-sendi kehidupan  yang  ditimbulkan  Perang  Dunia  II  menggugah  suatu  kebulatan  tekad dunia  untuk  melakukan  sesuatu  guna  mencegah  perang,  untuk  membangun sebuah  organisasi  internasional  yang  sanggup  meredakan  krisis  internasional serta menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi. Organisasi ini adalah Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  yang  telah  memainkan  peran  utama  dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.
Para  pendiri  PBB  yakin  bahwa  pengurangan  kemungkinan  terjadinya perang  mensyaratkan  adanya  pencegahan  atas  pelanggaran  besar-besaran terhadap hak-hak asasi manusia. Lantaran keyakinan ini, konsepsi-konsepsi PBB yang  paling  awal  pun  bahkan  sudah  memasukkan  peranan  pengembangan  hak asasi manusia dan kebebasan. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan  tentang  hak  asasi  manusia  yang  harus  dianut  oleh  negara  manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut, namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek  kedaulatan  mereka,  banyak  negara  bersedia  untuk  "mengembangkan"
3 Lihat  Douglas  Lurton,  Roosevelt's  Foreign  Policy,  1933  1941:  Franklin  D.  Roosevelt's  Unedited Speeches , 324 (Longmans, Green, Toronto,1942).
hak  asasi  manusia  namun  tidak  bersedia  "melindungi"  hak  itu. 4 Akhirnya diputuskan  untuk  memasukkan  sedikit  saja  acuan  tentang  hak  asasi  manusia  di dalam  Piagam  PBB  ( UN  Charter ),  di  samping  menugaskan  Komisi  Hak  Asasi Manusia  ( Commission  on  Human  Rights ). 5 Untuk  menulis  sebuah  pernyataan internasional tentang hak asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali "keyakinan  akan  hak  asasi  manusia  yang  mendasar,  akan  martabat  dan  harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar  dan  negara  kecil."  Para  penandatangannya  mengikrarkan  diri  untuk "melakukan  aksi  bersama  dan  terpisah  dalam  kerja  sama  dengan  Organisasi  ini "untuk  memperjuangkan"  penghargaan  universal  bagi,  dan  kepatuhan  terhadap, hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama." 6
Hak  asasi  manusia,  sebagaimana  yang  dipahami  di  dalam  dokumen- dokumen  hak  asasi  manusia  yang  muncul  pada  abad  kedua  puluh  seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol: 7
4 Pernyataan  Umum  tentang  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (Bahasa  Inggris: Universal  Declaration  of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh  Majelis  Umum  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (A/RES/217,  10  Desember  1948  di  Palais  de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum  PBB  tentang  jaminan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM)  kepada  semua  orang.  Eleanor Roosevelt,  ketua  wanita  pertama  Komisi  HAM  (Bahasa  Inggris:  Commission  on  Human  Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional. (Eleanor Roosevelt: Address to the United Nations General Assembly 9 December 1948 in Paris, France).
5 komisi yang dibentuk PBB berdasarkan sebuah ketetapan di dalam piagam tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui  oleh  Majelis  Umum  pada  tanggal  10  Desember  1948.  Pernyataan  ini,  yaitu  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  manusia  ( Universal  Declaration  of  Human  Rights ),  diumumkan  sebagai "suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara" Hak-hak yang  disuarakannya  disebarkan  lewat  "pengajaran  dan  pendidikan"  serta  lewat  "langkah- langkah progresif, secara nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan, dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya.
6 Ian  Brownlie  dalam  James  W  Nikel,  ed.. Basic  Documents  on  Human  Rights 93-105  (Clarendon Press ,Oxford,1971).
7 James  W . Nickel,  Hak  Asasi  Manusia:  Making  Sense  Of  Human  Right, Refleksi Filosofis  atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia , (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996).
1. Pertama,  supaya  kita  tidak  kehilangan  gagasan  yang  sudah  tegas,  hak  asasi manusia adalah hak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak itu adalah norma- norma  yang  pasti  dan  memiliki  prioritas  tinggi  yang  penegakkannya  bersifat wajib.
2. Hak-hak  ini  dianggap  bersifat universal ,  yang  dimiliki  oleh  manusia  semata- mata  karena  ia  adalah  manusia.  Pandangan  ini  menunjukkan  secara  tidak langsung  bahwa  karakteristik  seperti  ras,  jenis  kelamin,  agama,  kedudukan sosial,  dan  kewarganegaraan  tidak  relevan  untuk  mempersoalkan  apakah seseorang  memiliki  atau  tidak  memiliki  hak  asasi  manusia.  Ini  juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu  merupakan  hak  internasional.  Kepatuhan  terhadap  hak  serupa  itu  telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
3. Hak  asasi  manusia  dianggap  ada  dengan  sendirinya , dan  tidak  bergantung pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara  tertentu.  Hak  ini  boleh  jadi  memang  belum  merupakan  hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.
4. Hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat  kedudukannya  sebagai  pertimbangan  normatif  untuk  diberlakukan  di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak- hak  yang  dijabarkan  di  dalam  Deklarasi  tersebut  tidak  disusun  menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai prima facie rights . 8
8 Kebanyakan hak adalah hak prima facie yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Misalnya Kebebasan merupakan salah satu hak yang sangat penting namun hak  ini  tidak  dapat  dikatakan  hak  absolut  karena  hak  ini  juga  dapat  dikalahkan  oleh  hak  lain.
5. Hak-hak  ini  mengimplikasikan  kewajiban  bagi  individu  maupun  pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap  tidak  bergantung  pada  penerimaan,  pengakuan,  atau  penerapan terhadapnya.  Pemerintah  dan  orang-orang  yang  berada  di  mana  pun diwajibkan  untuk  tidak  melanggar  hak  seseorang,  kendati  pemerintah  dari orang  tersebut  mungkin  sekaligus  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.
Akhirnya,  hak-hak  ini  menetapkan  standar  minimal  bagi  praktek kemasyarakatan  dan  kenegaraan  yang  layak.  Secara  umum,  HAM  dapat  di klasifikasikan  menjadi  empat  hal  pokok.  Pertama,  hak  individual  atau  hak-hak yang  dimiliki  setiap  orang.  Hak  individual  disini  menyangkut  pertama-tama adalah  hak  yang  dimiliki  individu-individu  terhadap  Negara  dan  Negara  tidak boleh  menghindari  atau mengganggu  individu dalam mewujudkan  hak-hak  yang ia  milki.  Contoh:  hak  beragama,  hak  mengikuti  hati  nurani,  hak  mengemukakan pendapat,  dll.  Kedua,  hak  kolektif  atau  hak  masyarakat,  disini  bukan  hanya  hak kepentingan  terhadap  Negara  saja,  akan  tetapi  sebagai  anggota  masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Hak- hak  ini  bersifat  kolektif  yang  hanya  dapat  dinikmati  bersama  orang  lain,seperti hak  akan  perdamaian,  hak  akan  pembangunan  dan  hak  akan  lingkungan  hidup yang bersih. Ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada  dalam  perundang-undangan  Indonesia  seperti:  hak  atas  penentuan  nasib sendiri;  hak  memperoleh  ganti  rugi  bagi  mereka  yang  kebebasannya  dilanggar; hak  atas  kebebasan  berfikir;  hak  atas  kebebasan  berekspresi.  Keempat,  hak
Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk  dimasukkan  ke  dalam  rumah  sakit  jiwa  meskipun  ia  menolak.  Kebebasan  yang  dimiliki orang  tersebut  merupakannya  namun  hak  tersebut  akhirnya  kalah  oleh  hak  masyarakat  yang merasa terancam jiwanya. Hak tidak selalu bersifat absolut karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi hak tersebut.
ekonomi,  sosial  dan  budaya  (EKOSOB), 9 antara  lain  memuat  jaminan  hak-hak warga  yaitu:  Hak  atas  pekerjaan;  Hak  mendapatkan  program  pelatihan;  Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; Hak membentuk serikat buruh;  Hak  menikmati  jaminan  sosial,  termasuk  asuransi  sosial;  Hak  menikmati perlindungan  pada  saat  dan  setelah  melahirkan;  Hak  atas  standar  hidup  yang layak  termasuk  pangan  sandang,  dan  perumahan;  Hak  terbebas  dari  kelaparan; Hak  menikmati  standar  kesehatan  fisik  dan  mental  yang  tinggi;  Hak  atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-Cuma; Hak untuk berperan serta  dalam  kehidupan  budaya  menikmati  manfaat  dari  kemajuan  ilmu pengetahuan dan aplikasinya.
Pada prinsipnya universalitas HAM dalam konteks ini adalah setiap orang berhak  memiliki  hak-hak  tersebut  tanpa  harus  ada  syarat  tertentu  karena kedudukannya sebagai manusia, jadi setiap manusia tanpa ada pembedaan harus diperlakukan  sesuai  dengan  hak-hak  tersebut  dan  merupakan  sarana  etis  dan hukum  untuk  melindungngi  individu,  kelompok  dan  golongan  yang  lemah terhadap kekuatan-kekuatan dalam masyarakat modern.

## Konsep Islam Tentang  HAM
Hak  asasi  pada  dasarnya  menunjukkan  kekuasaan  atau  wewenang  yang dimiliki  seseorang  bersifat  mendasar.  Oleh  karena  hak  asasi  bersifat  mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam  Islam.  Tauhid 10 memiliki  efek  pembebasan  diri  ( self-liberation )  sekaligus
9 Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  kovenan  Internasioanal  tentang  Hak-hak  EKOSOB ( International Covenant on Economic, social, and Cultural Right ) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini  ditandai  dengan  terbitnya  UU  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Convenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Right (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya).  Dengan  demikian,  negara  wajib  menghormati,  melindungi  dan memenuhi  Hak-hak  tersebut  kepada  warganya.  Ada  143  negara  yang  meratifikasi  kovenan tersebut, termasuk Indonesia.
10 Tauhid  (Arab : دي حو ت ),  adalah  konsep  dalam  aqidah  Islam  yang  menyatakan  keesaan  Allah. Tauhid  dibagi  menjadi  3  macam  yakni  tauhid  rububiyah,  uluhiyah/ibadah  dan  Asma  wa
juga  pembebasan  sosial,  salah  satu  dari  implikasi  pembebasan  sosial  itu  adalah paham  egalitarianisme,  yaitu  bahwa  semua  manusia  setara  di  hadapan  Tuhan, yang  membedakan  hanyalah  derajat  ketakwaannya  saja.  Dampak  paling  nyata emansipasi  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  karena  keimanan  kepada  Allah adalah  terwujudnya  pola  hubungan  antar  manusia  dalam  semangat egalitarianisme.  Karena  setiap  pribadi  manusia  berharga  sebagai  mahluk  Tuhan yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada-Nya,  tidak  seorangpun  dari  mereka yang dibenarkan di ingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang di benarkan mengingkari hak asasi manusia lain.
Menurut  Miriam  Budiardjo,  Hak  Asasi  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia yang  telah  diperoleh  dan  dibawanya  bersamaan  dengan  kelahiran  atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya  tanpa  perbedaan  atas  dasar  negara,  ras,  agama,  dan  kelamin  dan karena  itu  bersifat  asasi  serta  universal.  Dasar  ini  dari  semua  hak  asasi  adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita. 11
Konsep  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  dibagi  dua  macam  dilihat  dari kategori huquuqul  ibad. Pertama,  HAM  yang  keberadaannya  dapat diselenggarakan  oleh  suatu  negara  (Islam).  Kedua,  adalah  HAM  yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak- hak  yang  pertama  disebut  sebagai  hak-hak  legal,  sedangkan  yang  kedua  dapat disebut sebagai hak-hak moral. 12 Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada
Sifat/nama dan sifat baik (asma'ul husna) . Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi  dari  kalimat  sahadat  yang  telah  diikrarkan  oleh  seorang  muslim.  Kedudukan Tauhid  dalam  Islam.  Seorang  muslim  meyakini  bahwa  tauhid  adalah  dasar  Islam  yang  paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat merupakan syarat diterimanya  amal  perbuatan  disamping  harus  sesuai  dengan  tuntunan  rasulullah. (http://wikipedia.org).
11 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , 120 (Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999).
12 Syekh  Syaukat  Hussain  (Terjemahan  Abdul  Rochim  C.N),  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam , 55 (Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 1996).
masalah  pertanggungjawaban  di  depan  Negara.  Adapun  masalah  sumber,  sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.
Dalam  Islam  keserasian  kesucian  HAM  jauh  lebih  besar  daripada  hanya sekedar  ibadah-ibadah  ritual.  Jika  seseorang  tidak  memenuhi  kewajibannya  di hadapan  Allah  dia  mungkin  saja  masih  bisa  diampuni.  Namun  tidak  demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia.
Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  dimana  HAM    diartikan  sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati  dan dijunjung  tinggi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Jika ditelaah lebih jauh dasar pemikiran pembentukan Undang-undang No. 39  Tahun  1999  tentang  HAM  tersebut  juga  pada  prinsipnya  di  dasarkan  pada keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan umum  UU  No.  39  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  dasar  pemikiran pembentukan UU No. 39 Tahun 1999  adalah sebagai berikut:
a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya dan pada  dasarnya,  manusia  dianugerahi  jiwa,  bentuk,  struktur,  kemampuan, kemauan  serta  berbagai  kemudahan  oleh  penciptanya,  untuk  menjamin kelanjutan hidupnya;
b. Untuk  melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  martabat  manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut  manusia  akan  kehilangan  sifat  dan  martabatnya,  sehingga  dapat mendorong  manusia  menjadi  serigala  bagi  manusia  lainnya  ( homo  homini lupus );
c. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
d. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
e. Setiap  hak  asasi  manusia  mengandung  kewajiban  untuk  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain,  sehingga  di  dalam  hak  asasi  manusia  terdapat kewajiban dasar;
f. Hak  asasi  manusia  harus  benar-benar  dihormati,  dilindungi,  dan  ditegakkan, dan  untuk  itu  pemerintah,  aparatur  negara,  dan  pejabat  publik  lainnya mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  menjamin  terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Darji Darmodihardjo menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar  atau  hak-hak  pokok  yang  dibawa  manusia  sejak  lahir  sebagai  anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 13 Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai kalifah Tuhan di bumi harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggungjawab,  karena  penuntutan  hak  hak  secara  mutlak  tentunya  akan menyebabkan  dilanggarnya  hak-hak  asasi  orang  lain.  Dengan  demikian  dalam kehidupan  di  masyarakat  pelaksanaan  hak-hak  asasi  tersebut  hurus  dibarengi dengan kewajiban-kewajiban asasi. 14
Menurut A. Masyur Effendi, “Hak asasi manusia adalah hak milik bersama umat  manusia  yang  diberikan  oleh  Tuhan  untuk  “selama  hidup”  disamping definisi/pengertian  hak  asasi  manusia  menurut  piagam  PBB  dan  piagam-piagam lainnya.  Karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang diberikan  Tuhan  atau  manifestasi  hak  istimewa  manusia  sehingga  tidak  dapat
13 A.  Masyur  Effendi,  Tempat  Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Internasional/Nasional , 20 (Penerbit Alumni, Bandung, 1980).
14 Mashood A. Baderin, International Human Rights And Islamic Law , 13 (Oxford University Press, London, 2003).
tidak harus berada pada manusia. 15 Sedangkan R. Kirk memberi definisi, “ Human Rights as signifying all privileges and ammunities prosseses by human being in a civil social order ”. 16
Ada  Beberapa  pendapat  yang  memberikan  pemahaman  tentang    definisi Hak Asasi Manusi (HAM):
1. HAM adalah hak dasar sejak lahir merupakan anugerah dari Allah SWT;
2. HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya;
3. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara layak;
4. HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagaimakhluk tuhan Yang Maha Esa.
Secara  umum  HAM    adalah  hak-hak    yang  secara  inheren  melekat  dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM di dasarkan  pada  prinsip  fundamental  bahwa  semua  manusia  memiliki  martabat yang inheren tanpa mamandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa,  umur,  kelas,  keyakinan  politik,  dan  agama.  Semua  orang  berhak menikmati haknya tersebut. 17
Berkaitan dengan pertanyaan dari mana HAM berasal setidaknya ada dua pendekatan yang mencoba menjawab pertanyaan ini.
Pertama, Pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama atau  merujuk  pada  nilai-nilai  Ilahiah  (wahyu  Allah)  sebagai  kekuatan  yang mengatasi manusia  dan keberadaannya tidak tergantung kepada umat manusia. Agama-agama  memberikan  argumen  yang  sangat  jelas  bahwa  manusia  berawal dan berakhir  pada sang pencipta. Tidak ada satupun yang berhak menguasai atau bertindak  sewenang-wenang  terhadap  manusia.  Oleh  karena  itu  HAM  adalah anugerah  Tuhan  YME,  maka  perlindungan  atas  manusia  merupakan  bagian
15 A. Masyur Effendi, opcit, hal.20.
16 Id. 17 Muhammad Yasir Alimi, Advokasi Hak-Hak Perempuan : Membela Hak Mewujudkan Perubahan, (LKIS ,Yogyakarta,1999).
tanggung  jawab  manusia  terhadap  Tuhan.  Agama  Islam  menempatkan  manusia pada posisi kemuliaan yang sangat tinggi, kemuliaan itulah Islam melindungi jiwa manusia dari ancaman sesamanya.
Perlindungan  tersebut  bertujuan  untuk  menyelamatkan  dan  memelihara eksistensi  manusia.  Sehingga,  pembunuhan  atas  satu  jiwa  manusia,  pada hakikatnya sama seperti membunuh semua manusia. Dalam Islam misalnya dapat kita temukan penjelasan Al-quran sebagai berikut:
“Dan  sesungguhnya  kami  telah  memuliakan  keturunan  Adam,  dan  kami  angkat mereka di daratan dan di lautan.” kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan. (QS.17:70).
Kedua,  pemikiran  yang  tidak  secara  langsung  mendasarkan  diri  pada Agama  karena  pemikiran  ini  sangat  beragam.  Ada  yang  didasarkan  pada  suatu prinsip bahwa agar manusia bisa hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah.
Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi  tidak  tergantung  pada  dan  bukan  berasal  dari  manusia,  melainkan berdasarkan  dari  instansi  yang  lebih  tinggi  dari  manusia.  Oleh  karena  itu,  HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif  harus  diarahkan  untuk  mengadopsi  dan  tunduk  pada  HAM  dan  bila  ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.

## Korelasi Antara Islam Dengan HAM
Pada saat kita berbicara soal HAM maka sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip  universalitas  dari  HAM  yang  merupakan  elemen  penting  dalam  HAM
berupa  pengakuan,  penghormatan,  persamaan  dan  kebebasan  dari  diskriminasi, jika  kita  kaitkan  dengan  Islam  maka    elemen-elemen  HAM  tersebut,  terdapat dalam  sumber  Islam (Syari'ah). Memang  al-Qur'an  tidak  berbicara  spesifik tentang  HAM.  Mengenai  HAM,  Al-Qur'an  berbicara  pada  tataran  prinsip  yang universal seperti: keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain sebagainya. Rincian atas konsep- konsep  itu  dilakukan  dalam  Hadis  dan  tradisi  tafsir.  Karena  itu,  nilai-nilai  HAM adalah  kelanjutan  dari  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  di  atas.  Perbedaan  antara Syari'ah  dan  konsep  HAM  terjadi  pada  aspek-aspek  rinci (furu'iyyah) walaupun secara prinsipal tidak ada problem. 18
Sebagaimana Kung dan Moltmann dalam " The Ethics of World Religions and Human  Rights "  menulis  bahwa  hampir  semua  agama  besar  di  dunia  memiliki masalah  dalam  mewujudkan  pasal-pasal  hak  asasi  yang  tercantum  dalam Declaration  of  Human  Rights . 19 Jika  kita  ingin  mendiskusikan  hubungan  antara Islam  dan  HAM    Salah  satu  kesulitan  yang  dihadapi  adalah  adanya  fakta  bahwa dalam  Islam  ada  beberapa  mazhab  dan  aliran  pemikiran  yang  berkembang sehingga  pasti  akan  ada  perbedaan  konsep  dalam  memandang  hal  tersebut. Meskipun  demikian,  cendekiawan  Muslim  yang  konsen  terhadap  isu  relativisme budaya dan HAM secara garis besar terbagi kepada dua kelompok. Afshari (1994) menyebutnya  sebagai  kelompok old-traditionalist dan new-traditionalist , sementara  Bielefeldt  (1995)  menyebut  mereka  sebagai  kelompok  konservatif 20
18 Perbedaan pada furu'iyyah (cabang) muncul pada tataran aplikatif, setelah terjadi kesepakatan pada  masalah-masalah  dasar  prinsipil  dan  kaidah  kulliyah.  Perbedaan  aplikasi  ini  sangat mungkin  terjadi  karena  memang  Allah  telah  jadikan  furu'  (cabang)  syari'ah  agama  terbuka untuk dianalisa dan dikaji aplikasinya.
19 Hans Kung and Jiirgen Moltmann , eds., The Ethics of World Religions and Human Rights 102– 119, (Philadelphia. Concilium, New York, NY, USA, 1990).
20 Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal  dari  kata  dalam  bahasa  Latin, conservāre ,  melestarikan;  "menjaga,  memelihara, mengamalkan".  Karena  berbagai  budaya  memiliki  nilai-nilai  yang  mapan  dan  berbeda-beda, kaum  konservatif  di  berbagai  kebudayaan  mempunyai  tujuan  yang  berbeda-beda  pula. Sebagian  pihak  konservatif  berusaha  melestarikan  status  quo,  sementara  yang  lainnya berusaha  kembali  kepada  nilai-nilai  dari  zaman  yang  lampau, the  status  quo  ante (Lihat http://wikipedia.org)
dan  liberal. 21 Kelompok  konservatif  menolak  untuk  memaksakan  standar  Barat diterapkan  pada  masalah-masalah  publik  masyarakat  Muslim.  Bagi  mereka, urusan  publik  dalam  masyarakat  Islam  telah  diatur  secara  jelas  oleh  norma agama.  Bagi  kelompok  ini,  universalitas  HAM  yang  dipromosikan  oleh  PBB  dan negara-negara  Barat  adalah  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat Muslim.  Meskipun  demikian,  kelompok  ini  tidak  serta-merta  menolak  seluruh konsep tentang HAM yang ditawarkan Barat, mereka menawarkan solusi dengan penekanan  pada  perlunya  masyarakat  Islam  merumuskan  konsep  HAM  dengan framework yang  islami.  Kelompok  liberal  di  pihak  lain  telah  jauh  melangkah dengan  mencoba  menafsirkan  teks-teks  sakral  agama  dengan  cara mengembangkan  metodologi  penafsiran  baru.  Bagi  kelompok  ini  diperlukan reinterpretasi baru atas nilai-nilai Islam untuk memenuhi tuntunan norma global. Ahmed An-Naim (1994), seorang cendekiawan hukum Islam yang konsen dengan HAM,  mengatakan  bahwa  secara  substantif  nilai-nilai  Islam  sangat  mendukung dan  sejalan  dengan  norma  legal  HAM  yang  dikembangkan  Barat  jika  nilai-nilai Islam  ditafsirkan  secara  akurat.  Untuk  mendukung  pernyataannya,  Naim menunjuk elastisitas Islam yang memiliki kafabilitas tinggi dalam mengakomodasi variasi  interpretasi  teks.  Lebih  jauh,  kaum  liberal  Muslim  memandang  bahwa tidak  ada  kontradiksi  yang  prinsipil  antara  nilai-nilai  Islam  dan  standard  HAM internasional  yang  dikembangkan  PBB.  Ide-ide  Al-Quran  tentang  tingginya martabat  manusia,  perlunya  solidaritas  kemanusiaan  bahkan  tidak  adanya pemaksaan  dalam  beragama  menunjukkan  bahwa  Islam  sangat  menghargai HAM. 22
Kontroversi antara kaum konservatif dan liberal Muslim tentang hubungan antara Islam dan HAM sampai saat ini bahkan mungkin sampai akhir zaman masih belum  berakhir.  Namun,  untuk  mensinergikan  dan  membangun  suatu  konsep
21 Liberalisme  atau  Liberal  adalah  sebuah  ideologi,  pandangan  filsafat,  dan  tradisi  politik  yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme  mencita-citakan  suatu  masyarakat  yang  bebas,  dicirikan  oleh  kebebasan  berpikir bagi  para  individu.  Paham  liberalisme  menolak  adanya  pembatasan,  khususnya  dari pemerintah dan agama (http://wikipedia.org)
22 Lihat Al-Qur’an Surah ke 109: 6
tentang  HAM  dengan framework Islami,  seperti  ditekankan  kaum  konservatif, masyarakat  Muslim  telah  berhasil  menyusun  dua  deklarasi  tentang  HAM: The Universal  Islamic  Declaration  of  Human  Rights yang  dirumuskan  oleh  Islamic- Council  Eropa  pada  tahun  1981 23 dan Cairo  Declaration  of  Human  Rights  in Islam 24 yang diadopsi oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1991 sebagai acuan HAM dalam Islam.  Untuk melihat apakah ada kontradiksi antara deklarasi HAM  produksi  Barat  yang  dipromosikan  PBB  dan  Islam,  beberapa  contoh  pasal yang  diambil  dari  Universal  Declaration  of  Human  Rights  dan  Universal  Islamic Declaration of Human Rights dicoba didiskusikan di sini. Pasal 16 deklarasi HAM versi  PBB  menyebutkan  bahwa  "wanita  dan  laki-laki  dewasa,  tanpa  batasan  ras, warga  negara,  atau  agama  berhak  untuk  menikah  dan  memiliki  keluarga". Keduanya baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama untuk menikah, selama  pernikahan  dan  hak  untuk  bercerai.  Pasal  ini  jelas  kontradiktif  dengan
23 Dewan Islam Eropa (diresmikan di London pada tahun 1973) di bawah pengelolaan dari Salem diplomat  Saudi-Mesir  Azzam,  didirikan  sebuah  jaringan  yang  unik  pemikir  Islam  dan negarawan yang datang bersama-sama dalam serangkaian konferensi dan seminar diadakan di London  pada  akhir  tahun  70-an  dan  80-an  untuk  merumuskan  dan  mengartikulasikan  posisi Islam tentang berbagai isu kontemporer. Following a conference held at the Albert Hall in 1980 on  the  theme  'Message  of  Muhammad',  a  smaller  group worked  on  a  response  to  the  UN Declaration of Human Rights . Setelah konferensi yang diadakan di Albert Hall pada tahun 1980 dengan  tema  'Pesan  Muhammad',  sebuah  kelompok  yang  lebih  kecil  bekerja  pada  respon dengan  Deklarasi  PBB  Hak  Asasi  Manusia. Those  involved  in  its  many  discussions  -  held  at  the ICE's  offices  in  16  Grosvenor  Crescent,  Hyde  Park  Corner  -  were  the  former  Sudanese  Prime Minister Sadiq Al-Mahdi, the two leading Pakistani legal experts of the day AK Brohi and Khalid Ishaque, and judge Midhat Azzam and Dr Kholi from Egypt. Mereka yang terlibat dalam diskusi dengan  banyak  -  yang  diadakan  di  kantor  ICE  di  16  Grosvenor  Crescent,  Hyde  Park  Corner  - adalah Sudan mantan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi, dua para ahli hukum Pakistan hari AK Brohi dan Khalid Ishaque, dan hakim Midhat Azzam dan Dr Kholi dari Mesir. The outcomes were two  seminal  papers  that  capture  Muslim  thinking  of  the  period:  'A  model  of  an  Islamic Constitution', published in 1983, and the 'Universal Islamic Declaration Human Rights' published two years ealier(see below).
24 Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI) merupakan deklarasi negara-negara anggota  Organisasi  Konferensi  Islam  diadopsi  di  Kairo  pada  tahun  1990,  yang  memberikan gambaran  umum  pada  perspektif  Islam  tentang  hak  asasi  manusia,  dan  menegaskan  Islam syariah sebagai yang satu-satunya sumber. CDHRI declares its purpose to be "general guidance for Member States [of the OIC] in the Field of human rights". CDHRI menyatakan tujuannya untuk menjadi "pedoman umum untuk Negara Anggota [dari OKI] di Bidang hak asasi manusia". This declaration  is  usually  seen  as  an  Islamic  response  to  the  post-  World  War  II  United  Nations  ' Universal Declaration of Human Rights (UDHR) of 1948. Deklarasi ini biasanya terlihat sebagai respon Islam pasca- Perang Dunia II PBB ' Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dari 1948 .
norma Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim. Pasal 18 menyebutkan  bahwa,  "Setiap  orang  memiliki  hak  kebebasan  untuk  berpendapat dan  beragama,  termasuk  hak  untuk  pindah  agama".  Hak  untuk  pindah  agama banyak  ditentang  oleh  beberapa  negara  Islam,  meskipun  Al  Quran  mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Isu krusial tentang larangan konversi agama  dari  Islam  kepada  non-Islam  masih  banyak  ditentang  dalam  konsep kebebasan beragama di negara-negara Islam.
Beberapa  pasal  dalam Universal  Islamic  Declaration  of  Human  Rights juga sangat  terbuka  untuk  dikritik.  Sebagai  contoh  pasal  6  menyebutkan  bahwa, "Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki", padahal dalam tataran realitas masih ada negara-negara Islam yang memposisikan wanita sebagai makhluk kelas dua.  Poin  lain  yang  menarik  adalah  pasal  23  yang  mengatakan  bahwa,  "Karena dalam  pandangan  Islam  negara  Islam  adalah Ummah  Islamiah ,  maka  setiap Muslim  memiliki  hak  secara  bebas  untuk  keluar-masuk  negara  Islam".  Dalam realitas  sosial  ini  sangat  sulit  untuk  diterapkan,  sebagaimana  dunia  global sekarang  mengenal  batasan  negara  dan  bangsa,  tentunya  adalah  tidak  mungkin misalnya,  Muslim  Indonesia  dengan  seenaknya  keluar  masuk  Saudi  Arabia, Kuwait, atau negara Islam lainnya tanpa memiliki paspor dan visa. Pemaparan di atas  dengan  jelas  mengindikasikan  bahwa  perbedaan  tafsir  atas  konsep  HAM muncul  di  mana-mana  termasuk  dalam  tradisi  Islam.    Sekarang,  tantangan  bagi Universal  Declaration  of  Human  Rights bukan  hanya  pada  tataran  konsep "universalitasnya"  yang  sering  dipertanyakan,  tetapi  lebih  penting  lagi  adalah masalah  aplikasi  konsep  yang  harus  melintas  batas  kultur  dan  masa.  Ketika masyarakat  global  sekarang  ini  banyak  ditandai  dengan  beragamnya  konflik kepentingan,  adalah  sangat  susah,  untuk  tidak  mengatakan  mustahil,  deklarasi HAM  bisa  diterima  oleh  setiap  negara  dan  diterapkan  di  setiap  waktu  dan tempat. 25
25 H. Amir Mahmud, makalah Seminar Penegakkan Syariah Islam dan Refleksi HAM ( Diskusi teori tentang Islam dan HAM , penyelenggara PUSHAM UII tanggal 13 Agustus 2008).
Akan  tetapi  satu  hal  yang  perlu  di  pahami  di  luar  perdebatan  tentang sulitnya deklarasi HAM diterima, bahwa adanya hubungan paralel antara ajaran- ajaran Islam dengan HAM yang dielaborasi sebagai suatu realita bahwa nilai-nilai universal  tidak  akan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  universal  lainnya.  Ada  titik temu ( common values/kalimatun sawā ) antara Syari'ah dengan konsep HAM dan konsep  manusia  apapun  yang  menyerukan  kebajikan-kebajikan  universal.  Islam adalah agama rahmatal lil'ālamin (agama yang mengayomi seluruh alam). Abula’la Maududi  dalam  tulisannya Human  Rights,  the  West  and  Islam menyebutkan bahwa:” when we speak of human rights in Islam we really mean that these rights have  been  granted  by  God;  they  have  not  been  granted  by  any  king  or  by  any legislative assembly ”. 26
Islam  mengakui  perbedaan  sebagai  kenyataan  tak  terbantahkan.  Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi  instrumen  kerja  sama  di  antara  manusia,  sehingga  perbedaan  adalah sunnatullah, karena  dengannya  manusia  bisa  saling  melengkapi  ( give  and  take ) antara satu dengan yang lain sesuai dengan prinsip-prinsip kedudukannya sebagai manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur’an di Jelaskan Surah, 49: 11-13.
11.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki- laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu  lebih  baik  dari  mereka.  dan  jangan  pula  sekumpulan  perempuan merendahkan  kumpulan  lainnya,  boleh  jadi  yang  direndahkan  itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri 27 dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan  adalah  (panggilan)  yang  buruk  sesudah  iman 28 dan barangsiapa  yang  tidak  bertobat,  maka  mereka  itulah  orang-orang yang zalim.
12.    Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  kebanyakan  purba- sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan
26 Tahir Mahmood (edited), Human Right in Islamic Law , (Genuine Publicatins Pvt. Ltd, New Delhi, 1993).
27 Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang- orang mukmin seperti satu tubuh.
28 Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka  memakan  daging  saudaranya  yang  sudah  mati?  Maka  tentulah kamu  merasa  jijik  kepadanya,  dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
13.  Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa- bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

## Penutup
1. Dalam  pluralisme  dunia  modern  saat  ini  Pemahaman  mendasar    HAM merupakan  elemen  penting  sebagai  perekat  bagi  kehidupan  masyarakat. Walaupun  sangat  sulit  untuk  memaksakan  satu  standar  paradigma  atau worldview tersebut.
2. Konsep  HAM  dalam  Islam  dibagi  dua  macam  dilihat  dari  kategori huquuqul ibad. Pertama,  HAM  yang  keberadaannya  dapat  diselenggarakan  oleh  suatu negara,  yang  di  sebut  sebagai  hak-hak  legal.  Kedua,  adalah  HAM  yang keberadaannya  tidak  secara  langsung  dapat  dilaksanakan  oleh  suatu  negara, yang dapat disebut sebagai hak-hak moral.
3. Bahwa  Adanya  hubungan  paralel  antara  ajaran-ajaran  Islam  dengan  HAM yang    di  elaborasi  sebagai  suatu  realita  bahwa  nilai-nilai  HAM  tidak  akan bertentangan  dengan  nilai-nilai  universal  lainnya.  Ada  titik  temu  ( common values/kalimatun  sawā )  antara Syari'ah dengan  konsep  HAM  dan  konsep manusia  yang  menyerukan  kebajikan-kebajikan  menyeluruh.  Islam  agama rahmatal  lil'ālamin (agama  yang  mengayomi  seluruh  alam),  sehingga  dengan pengakuan  ini,  Islam  menghormati  keragaman  dan  menganjurkan  agar keragaman  menjadi  instrumen  kerja  sama  di  antara  manusia,  sehingga perbedaan  adalah sunnatullah, karena  dengannya  manusia  bisa  saling
melengkapi  ( take  and  give )  antara  satu  dengan  yang  lain  sesuai  dengan prinsip-prinsip kedudukannya sebagai manusia.

## Daftar Pustaka
A. Baderin, Mashood, 2003. International Human Rights And Islamic Law , London:
Oxford University Press.
Brohi,  A.K.  in  Altaf  Gauhar,  1978, Islam  and  Human  Rights ,  Islamic  Council  of Europe.
Arkoun, M., 2001. Islam Kontemporer menuju dialog antar agama di terjemahkan dari rethinking Islam Today , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Budiardjo, Miriam, 1999. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Effendi,  A.  Masyur,  1980.  tempat  Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum Internasional/Nasional, Bandung : Penerbit Alumni.
El-Affendi  Abdelwahab,  2001. Rethinking  Islam  And  Modernity  (Essays  In  Honour Of  Fathi  Osman ,  London:  The  Islamic  Fondation  In  Association  With  The Maghrib Centre For Research.
J. Friedrich, Carl, 1969. The Philosophy of Law in Historical Perspektive , Chicago & London: Chicago University.
Kung,  Hans  and Moltmann ,  Jiirgen,  eds.,  1990. The  Ethics  of  World  Religions  and Human Rights Philadelphia. Concilium, New York, NY, USA. Lurton,  Douglas,  1942. Roosevelt's  Foreign  Policy,  1933  1941:  Franklin  D.
Roosevelt's Unedited Speeches Toronto: Longmans, Green.
Lindholm  Tore  and  Vogt  Kari,  1993. Islamic  Law  Reform  And  Human  Rights ( Challenges and Rejoinders ), Oslo: Nordic Human Rights Publications. Litle David, Kesley John, dan A.Sachedina Abdulaziz, 1997. Kajian Lintas Kultural Islam-Barat  Kebebasan  Agama  dan  HAM, Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar Offset.
Mahmood, Tahir (edited), 1993. Human Right in Islamic Law , New Delhi: Genuine Publicatins Pvt.Ltd .
Mayer  Ann  Elizabeth,  1991. Islam  Tradition  an  Politics  Human  Rights ,  London: Westview Press, Pinter Publisher.
Mulia, Musdah, 2010. Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasinya , Yogyakarta: Naufan Pustaka.
Mahmud , H. Amir, makalah Seminar Penegakkan Syariah Islam dan Refleksi HAM ( Diskusi teori tentang Islam dan HAM , penyelenggara PUSHAM UII tanggal 13 Agustus 2008).
Osman  Fathi, Islam  And  Human  Right:  The  Challenge  To  Muslim  And  The  Word , dalam Abdel Wahab Effendi, Rechthinking Islam and Mederenity . W Nickel, 1971. James, ed., Basic Documents on Human Rights (Oxford: Clarendon Press), 93-105