Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447

## ANALISIS  KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA TENTANG TEKNIS IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI

## Indah Lestari Hasibuan
Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : indahlestaryhasibuan@gmail.com
Abstract This paper intends to reveal the object of the many actions after graduating from tertiary institutions, and reveal how many tertiary institutions have or have not implemented this independent campus policy. With  the  policy  regarding  an  independent  campus,  one  of  the  programs  namely  the  right  to  study  for three  semesters  outside  the  study  program,  this  really  helps  students  to  equip  themselves  so  they  are ready to enter the world of work. The type of research used is qualitative research. The method used in this research is library research (Library Study) with a critical approach to understanding problems in the  world  of  higher  education.  The  stages  carried  out  in  this  study  were:  First,  collecting  information from  data  sources  such  as  books,  journals,  and  news  about  research,  second,  reading  the  information obtained, third, analyzing the information obtained, fifth, concluding the results of the analysis obtained. The  results  of  the  analysis  of  the  data  obtained  are  problems  regarding  college  graduates  which  can  be said  to  be  difficult  to  get  a  job  right  away.  Therefore,  because  of  this  there  are  causes,  including:  the uneven  implementation  of  the  independent  campus  policy  due  to  the  many  obstacles  faced  by  both lecturers  and  students.  In  this  article,  we  have  answered  how  the  implementation  and  impact  of  the three-semester  study  rights  program  outside  of  this  study  program  starts  with  what  are  the  technical obstacles in implementing one-on-one programs.
Keywords : I mplementation, Semester 3 Student Learning Rights, Study Program
Abstrak Tulisan  ini  bermaksud  mengungkap  objek  dari  sekian  banyak  tindakan  setelah  lulus  dari perguruan tinggi, dan mengungkap  berapa  banyak perguruan tinggi yang sudah atau  belum menerapkan  kebijakan  kampus  mandiri  ini.  Dengan  adanya  kebijakan  mengenai  kampus mandiri, salah satu programnya yaitu hak belajar selama tiga semester di luar program studi, hal  ini  sangat  membantu  mahasiswa  untuk  membekali  diri  agar  siap  memasuki  dunia  kerja. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (Library  Study)  dengan  pendekatan  kritis  untuk memahami  permasalahan  dalam  dunia  pendidikan  tinggi.  Tahapan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah:  Pertama,  mengumpulkan  informasi  dari  sumber  data  seperti  buku, jurnal,  dan  berita  tentang  penelitian,  kedua,  membaca  informasi  yang  diperoleh,  ketiga, menganalisis informasi yang diperoleh, kelima, menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh . Hasil  analisis  data  yang  diperoleh  adalah  permasalahan  mengenai  lulusan  perguruan  tinggi yang  dapat  dikatakan  sulit  untuk  segera  mendapatkan  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  ada beberapa  penyebab  antara  lain:  belum  meratanya  implementasi  kebijakan  kampus  mandiri karena banyaknya kendala yang dihadapi baik oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam artikel ini  kami  telah  menjawab  bagaimana  pelaksanaan  dan  dampak  program  hak  belajar  tiga semester  di  luar  program  studi  ini  dimulai  dari  apa  saja  kendala  teknis  dalam  pelaksanaan program one on one.
Kata Kunci : Implementasi, Hak Belajar Mahasiswa Semester 3, Program Studi
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  bangsa  yang  besar  memiliki  landasan  negara  yang  kuat dan mendasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa “untuk membentuk suatu pemerintahan  negara  indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial…”(Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  2000)Bangsa  yang  cerdas  tidak  akan  luput  dari  sistem pendidikan  yang  bermutu.  Pendidikan  yang  bermutu  tidak  lepas  dari  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terkait  dengan  pelaksanaan  pendidikan. Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  memberikan  pelayanan terhadap warga negara secara merata dan adil. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, agar menjadi manusia yang cakap dalam menghadapi kehidupan. Manusia yang berilmu pengetahuan akan memiliki mutu  yang  baik.  Telah  banyak  kita  dengar  dan  kita  lihat  bahwa,  kemajuan  suatu negara berawal dari perbaikan mutu pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan tentu tidak akan luput dari berbagai inovasi baik terkait dengan fasilitas pendidikan hingga  metode  pembelajaran  atau  secara  umum  dapat  dikatakan  segala  hal  yang terkait  dengan  sistem  pendidikan  di  setiap  jenjang  pendidikan  mulai  dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Mahasiswa  sebagai  generasi  yang  menempuh  pendidikan  di  perguruan tinggi,  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  proses  pembelajaran.  Kebijakan pelaksanaan  pendidikan  di  perguruan  tinggi  juga  diatur  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai kebijakan terkait perguruan tinggi diatur dalam  undang-undang  No.  12  Tahun  2012  tentang  pendidikan  tinggi.  Isi  dari Undang-undang tersebut salah satunya berisi tentang fungsi dari pendidikan tinggi yaitu  “Mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Mengembangkan  civitas  Akademika  yang  inovatif,  responsif,  kreatif,  terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  dengan  memperhatikan  dan menerapkan  nilai  Humaniora”(Undang-undang,  2012).Kementrian  Pendidikan, kebudayaan,  riset  dan  teknologi  telah  menetapkan  berbagai  bentuk  kebijakan sebagai upaya  untuk memperbaiki system  pendidikan agar menjadi lebih baik dan bermutu. Namun dalam realitanya tidak semua kebijakan yang di tetapkan berujung pada  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Terkadang  kebijakan  diberlakukan  secara menyeluruh,  akan  tetapi  tidak  semua  penerima  dan  pelaksana  kebijakan  memiliki kesiapan  untuk  melaksanakannya.  Banyak  faktor  yang  menjadikan  sebab  dari ketidaksiapan  itu.  Salah  satunya  adalah  terkait  kondisi  geografis,  perkembangan ekonomi,  dan  infrasturuktur  yang  mendukung.  Tidak  bisa  juga  disangkal  bahwa negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  17.000  pulau  (Finaka,  2021)  dan  penduduk

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447
terbanyak nomor 4 di dunia yang jumlah penduduknya mencapai 275 juta jiwa, dan memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah  (Widyanti,  2022)  walaupun  begitu indonesia  masih  tergolong  pada  negara  yang  belum  maju    atau  dalam  kategori negara berkembang.
Pembelajaran  dalam  Undang-undang  pendidikan  tinggi  No  12  Tahun  2012 Pasal 1 ayat 12 adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada  suatu  lingkungan  belajar  (Undang-undang,  2012).  Berdasarkan  Undang- Undang tersebut bahwa proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen memiliki hubungan  erat  dengan  sumber  belajar  di  suatu  lingkungan  belajar.  Pemerintah berupaya  untuk  memberikan  inovasi  dalam  proses  pembelajaran  di  perguruan tinggi dengan membuat suatu kebijakan untuk pengembangan proses pembelajaran. Tujuan  dari  pengembangan  itu  tentunya  mengacu  pada  undang-undang  yang mengatur  tentang  tujuan  pendidikan  tinggi  yang  mana  salah  satu  tujuan  tersebut adalah  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  menguasai  berbagai  cabang  ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan nasional  dan peningkatan daya saing bangsa(Undang-undang, 2012)
Salah  satu  bentuk  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  adalah  kebijakan  merdeka  belajar  kampus  merdeka atau di singkat dengan MBKM. Kebijakan ini meliputi empat hal, yakni: kemudahan pembukaan  program  studi  baru,  perubahan  system  akreditasi,  kemudahan perubahan  PTN  menjadi  PTN  badan  dan  hukum,  dan  yang  terakhir  hak  belajar mahasiswa tiga semester di luar program studinya.(Andi Prastowo, 2021)
Kebijakan  Kampus  Merdeka  Belajar  merupakan  kerangka  kerja  untuk  mendidik mahasiswa  menjadi  lulusan  yang  pekerja  keras,  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  dan  siap  memimpin  dengan  rasa  kebanggaan  bangsa  yang  kuat. Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  3  Tahun  2020, mahasiswa  diperbolehkan  untuk  mengambil  tiga  semester  kursus  di  luar  program studi mereka. Melalui program ini mahasiswa dapat memperluas dan meningkatkan perspektif  dan  keterampilan  dunia  nyata  mereka  sesuai  dengan  minat  dan  bakat mereka.
Di  Indonesia  telah  tercatat  sebanyak  1.300  lebih  perguruan  tinggi  telah berpartisipasi  di  berbagai  program  kampus  merdeka  dan  725.000  lebih  mahasiswa sudah  terdaftar  dan  memiliki  akun  kampus  merdeka.(Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  2021)  Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  sudah  banyak  perguruan tinggi  yang  bergabung  di  kampus  merdeka  belajar  akan  tetapi  belum  semua perguruan  tinggi  yang  sudah  bergabung  bisa  mengimplementasikan  merdeka belajar dengan baik. Program MBKM sudah diimplementasi dimulai dari menyusun dokumen  kurikulum  disesuaikan  dengan  program  MBKM  yang  dikeluarkan  oleh kementrian  pendidikan  kebudayaan  riset  dan  teknologi.  Ada  delapan  bentuk kegiatan  pembelajaran  MBKM  hak  belajar  3  semester  diluar  prodi  yang  sudah dilaksanakan,  dan  mendapat  respon  yang  positif  dari  mahasiswa  di  seluruh
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan
perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  antusias  mahasiswa mengikuti  program  mbkm  antara  lain  dari  program  tersebut  adalah  program kampus  mengajar,  magang  bersertifikat,  proyek  kemanusiaan,  pertukaran  pelajar, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, dan sebagainya. Ada tiga aspek yang dapat di  lihat  untuk  mengetahui  ketercapaian  dari  pengimplementasian  program  MBKM hak belajar 3 semester ini.
Akan tetapi ada beberapa kendala juga dalam menjalankan program MBKM di  perguruan  tinggi  diantaranya:  Program  studi  kesulitan  dalam  melakukan rekognisi  jumlah  sks,  Proses  kegiatan  MBKM  sebagian  bersifat  daring,  Pandemi Covid-19,  Program  studi  kesulitan  menyusun  kurikulum  MBKM,  Tidak  seluruh prodi  dalam  Perguruan  Tinggi  yang  sama  menjalankan  MBKM,  Mitra  dalam kegiatan  MBKM  magang  dan  kewirausahaan  masih  terbatas,  Pembelajaran  yang tidak  inovatif,  Kurangnya  sosialisasi  program  MBKM,  Terlambatnya  penginputan nilai  bagi  mahasiswa  yang  mengikuti  MBKM,  Tidak  ada  program  MBKM  yang memfasilitasi penyandang disabilitas, Tidak mudah dalam memperoleh mitra untuk kerjasama,  Proses  kerjasama  antar  Perguruan  Tinggi  yang  rumit,    Terlalu  banyak program  dan  kegiatan  secara  bersamaan,  Tidak  ada  kesesuaian  waktu  perkuliahan dengan  kegiatan  di  luar  prodi,  Adanya  penetapan  kuota  pada  program  MBKM, Banyak dosen yang belum memahami program MBKM .
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Republik  Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan tentang kemerdekaan belajar. “Memberi kebebasan  dan  otonomi  kepada  lembaga  pendidikan,  dan  merdeka  dari birokratisasi,  dosen  dibebaskan  dari  birokrasi  yang  berbelit  serta  mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai,”. Tindak lanjut dari kebijakan ini menuntut kerjasama yang baik secara internal dan eksternal perguruan tinggi  yang  satu  dengan  perguruan  tinggi  yang  lainnya.  Sebab,  kebijakan  ini  akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar program studi dan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
Pelaksanaan kebijakan hak belajar mahasiswa tiga semester ini memberi hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya. Dasar keilmuan pada  program  studinya  bisa  disebut  program  pokok.  Adapun  keilmuan  yang diambil  pada  program  studi  lain  (lintas  program  studi),  bisa  disebut  program tambahan.  Program  tambahan  ini  dimaksudkan  untuk  mendukung  ketercapaian program pokok. Kemudian mahasiswa berhak mengambil kegiatan dua semester di luar kampusnya sendiri. Mahasiswa diberi hak untuk memilih dari delapan kegiatan berikut:  pertukaran  mahasiswa  dengan  kampus  lain  di  dalam  atau  luar  negeri, magang  atau  praktik  kerja  di  industri  atau  profesi,  asisten  mengajar  di  satuan pendidikan  dasar  dan  menengah,  penelitian  atau  riset  di  laboratorium  atau  luar laboratorium  (lapangan),  proyek  kemanusiaan,  kegiatan  merintis  wirausaha,  studi atau proyek yang bebas, dan membangun desa atau KKN tematik.(Andi Prastowo, 2021)

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447
Jika  dicermati  akan  diketahui  bahwa  semua  kegiatan  tersebut  adalah  untuk mendekatkan  mahasiswa  ke  dunia  nyata,  ke  dunia  kehidupan,  ke  dunia  kerja, profesi,  karier,  dan  dunia  usaha.  Dengan  berbagai  kegiatan  diluar  kampus  itu, niscaya  mahasiswa  sudah  familiar  dengan  dunia  kerja    dan  dunia  usaha.  Dengan demikian,  diharapkan  mahasiswa  setelah  lulus  nanti  tidak  akan  kesulitan  untuk mendapatkan  pekerjaan  atau  merintis,  atau  meneruskan  wirausahanya.  Lulusan yang  sudah  bisa  bekerja,  berkarya,  dan  berwirausaha  tentu  akan  sukses hidupnya.(Andi Prastowo, 2021)
Pelaksanaan  kebijakan  di  atas  memunculkan  pandangan  dari  beberapa kalangan  terkait  kebijakan  yang  seragam  di  tengah  keberagaman.  Telah  diketahui bersama bahwa tidak semua perguruan tinggi di Indonesia sudah berada pada taraf perkembangan  baik.  Masih  banyak  di  antara  perguruan  tinggi  yang  mengalami kendala  baik  terkait  fasilitas,  sumber  daya  manusia  yang  bagus,  kondisi  geografis yang  tidak  mendukung,  hingga  anggaran  untuk  masing-masing  perguruan  tinggi yang  tidak  merata.  Lahirnya  kebijakan  ini  tentunya  akan  melibatkan  mahasiswa secara aktif untuk mensukseskan pelaksanan kebijakan ini.
Hal  ini    berarti  bahwa  minat  mahasiswa  sangat  di  perlukan  agar  kebijakan berjalan  dengan  semestinya,  Terkait  dengan  minat  mahasiswa  mengenai  kebijakan hak  belajar  mahasiswa  tiga  semester  di  luar  program  studi  dalam  salah  satu penelitian  yang  dilakukan  di  program  studi  pendidikan  bahasa  mandarin,  di Universitas  universal  terhadap  62  responden  mahasiswa  angkatan  2020 menunjukkan  bahwa  sebanyak  33,9%  responden  berminat  kuliah  diluar  prodi  di dalam  kampus,  sebesar  59,7%  mahasiswa  ragu-ragu,  dan  sisanya  6,5%  tidak berminat.  Hasil  tersebut  menunjukkan  angka  keragu-raguan  mahasiswa  untuk menempuh  pendidikan  3  semester  di  luar  program  studi    di  dalam  kampus  relatif cukup  tinggi,  terdapat  lebih  50%  angka  keraguan.  Hal  ini  disebabkan  mahasiswa kurang mendapat informasi mengenai masing-masing bentuk kegiatan belajar diluar prodi  sehingga  belum  dapat  memutuskan  kegiatan  belajar  tersebut  sebagai  salah satu opsi kegiatan belajar di luar prodi (Roesly, 2022).
Diketahui  dari  hasil  tersebut  bahwa  pelaksanaan  sosialisasi  program  hak belajar  belum  berjalan  secara  optimal,  dan  menimbulkan  permasalahan  yang membuat mahasiswa dilema dalam mengambil keputusan.
Beragam  opini  terkait  pelaksanaan  kebijakan  hak  belajar  mahasiswa  tiga  semester diluar program studi muncul di lapangan. Salah satu opini yang dimuat di website UII  terkait  kurikulum  merdeka  menjelaskan  bahwa  mengenai  kebijakan  yang seragam ditengah keberagaman karakteristik program studi perguruan tinggi selalu menimbulkan  diskusi  hangat.  Suatu  kemustahilan  bila  dikatakan  bahwa  tingkat perkembangan  perguruan  tinggi  di  Indonesia  sama.  Inilah  yang  menyebabkan bahwa  perguruan  tinggi  perlu  mendapatkan  perhatian  serius,  sebab  alasan  suatu kebijakan  tidak  dapat  dilaksanakan  bukan  hanya  persoalan  kesiapan,  akan  tetapi
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan
ada  juga  pesoalan  lain  yang  tidak  selalu  bisa  diatasi  di  tingkat  program studi.(Kampus Merdeka, 2022)
Problem  berikutnya  terkait  implikasi  dari  pelaksanaan  program  MBKM belum  semuanya  dalam  lingkup  pengambilan  kebijakan.  Hal  ini  termasuk  di dalamnya  dampak  finansial  dan  administratif  yang  mengekang.  Setiap  perguruan tinggi  di  paksa  membuat  kebijakan  yang  kadang  berseberangan  dengan  keinginan mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM tidak banyak, kemungkinan  dampaknya  tidak  terlalu  signifikan  bagi  program  studi.  Tetapi  jika semakin masif bukan tidak mungkin akan menjadi masalah baru. Padahal disisi lain program  yang  sangat baik  sudah  seharusnya  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan diikuti oleh banyak peserta.(Kampus Merdeka, 2022b)
Menurut  Prof.  Ir.  Joni  Hermana,  M.  Sc.  ES.,  Ph.  D,  rektor  Institut  Teknologi Sepuluh  November  (2015-2019)  sekaligus  sebagai  Ikatan  Ahli  Teknik  Penyehatan dan Teknik Lingkungan Jawa Timur Mengatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi harus  independen  dari  manajemen  perguruan  tingginya  untuk  memberikan  ruang seluas-luasnya  untuk  berekspresi  dalam  mengembangkan  proses  belajar  mengajar, pemberdayaan  masyarakat,  dan  kebebasan  melakukan  penelitian  tanpa  terkendala prosedur administratif yang memberatkan. (Tohir, 2020)
.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan  mengumpulkan informasi  dari  beberapa  sumber  data  yakni  buku,  jurnal,  internet, laporan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan  dengan  penelitian,  serta  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  membaca  literatur online  dan  di  analisa  secara  kritis  serta  menghasilkan  pembahasan  yang  sudah  di  analisis kritis oleh peneliti.

## PEMBAHASAN

## Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Fenomena semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia sampai sekarang, dan terus  berkembang  masyarakat  dari  zaman  dulu  sampai  sekarang  meyakini  lulusan perguruan  tinggi  itu  harus  mendapatkan  pekerjaan.  Sampai  muncul  persepsi  bahwa perguruan tinggi yang lulusannya cepat bekerja di pandang lebih baik dan bermutu. Tanpa membedakan  antara  pendidikan  vokasi  dengan  pendidikan  akademik.  Yang  pada hakikatnya  kuliah  itu  setelah  lulus  itu  harus  mendapatkan  pekerjaan.Menurut  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ada perbedaan antara pendidikan vokasi : diploma I, diploma  II,  diploma  III,  dan  diploma  IV  (sarjana  terapan)  dengan  pendidikan  akademik strata  satu  (S-1).  Pendidikan  vokasi  mempersiapkan  lulusannya  untuk  terus  bisa  bekerja, sedangkan pendidikan S-1 lebih mempersiapkan lulusan yang akademisi. Oleh karena itu, perbedaan  antara  pendidikan  vokasi  dengan  pendidikan  akademik  (S1)  sangat  jelas  yang mana  pada  hakikatnya  Semua  lulusan  baik  dari  pendidikan  vokasi  maupun  pendidikan

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447
akademik ujung-ujungnya haruslah bekerja.(Andi Prastowo, 2021)  Dari persoalan tersebut, mentri  pendidikan  dan  kebudayaan  (mendikbud)  pun  mencari  cara  agar  lulusan  dari perguruan  tinggi  mendapat  pekerjaan.  Pada  saat  itu  mentri  tersebut  pun  membuat kebijakan untuk mendekatkan dunia akademik dengan dunia kerja. Dalam kebijakan mentri tersebut  ada  muncul  salah  satu  kebijakan  mahasiswa  yaitu  berhak  mendapatkan kesempatan belajar di luar prodinya selama tiga semester. Dengan perincian satu semester kuliah diluar prodinya, dan dua semester belajar atau kegiatan di luar kampus.
Kebijakan  merdeka  belajar  :  kampus  merdeka  diartikan  sebagai  bentuk  pemberian kebebasan  secara  otonom  kepada  lembaga  pendidikan  dan  merdeka  dari  birokrasi  yang ribet  dan  adanya  kebebasan  bagi  mahasiswa  memilih  program  yang  diinginkan.  Tujuan besar  yang  ingin  dicapai  oleh  kemendikbud  ini  yakni  terciptanya  kultur  lembaga pendidikan  yang  otonom,  tidak  birokratis,  dan  terciptanya  sistem  pembelajaran  yang inovatif  berbasis  pada  peminatan  dan  tuntutan  dunia  modern.(Arifin  &  Muslim,  2020) Kebijakan MBKM ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa mencari pekerjaan setelah selesai  dari  bangku  kuliah,  dan  dengan  mahasiswa  yang  mengikuti  program  MBKM  ini, menciptakan  mahasiswa  yang  berkualitas.  Dari  tujuan  yang  sangat  bagus  tersebut  lah mentri  pendidikan  dan  kebudayaan  membuat  program  mbkm  yang  dimana  konsep  dari mbkm  ini  ada  empat  yakni  :pembukaan  program  studi  baru,  sistem  akreditasi  perguruan tinggi,  perguruan  tinggi  negeri  badan  hukum,  dan  terakhir  hak  belajar  mahasiswa  tiga semester.    Dari  konsep  tersebut  mentri  pendidikan  mengharapkan  mahasiswa  siap  untuk menghadapi sulitnya kehidupan.
MBKM  ini  masih  sangat  hangat  di  perbincangkan  pada  saat  ini,  mbkm  ini memberikan  kebebasan  mahasiswa  untuk  tiga  semester  mencari  pengalaman  serta  ilmu diluar jurusannya. Program mbkm ini juga berfungsi untuk menjawab tantangan perguruan tinggi  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  sesuai  perkembangan  zaman,  kemajuan  IPTEK, Tuntutan  dunia  perindustrian,  maupun  dinamika  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam penelitian  ini  sangat  diharapkan  agar  mahasiswa  mempunyai  minat  untuk  mengikuti program  mbkm  ini.Perguruan  tinggi  sangat  diharapkan  agar  bisa  mengembangkan  dan memfasilitasi pelaksanaan program merdeka belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program  yang  dilaksanakan  hendaknya  disusun  dan  disepakati  bersama  antara perguruan tinggi dengan mitra. Program merdeka belajar ini merupakan program nasional yang  telah  disiapkan  oleh  kementrian  maupun  perguruan  tinggi  yang  didaftarkan  di pddikti.Kebijakan  mendikbud  tentang  kampus  merdeka  direspons  oleh  perguruan  tinggi keagamaan  islam  negeri  (PTKIN).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memfasilitasi  dan  untuk memenuhi  hak  mahasiswa,  agar  mahasiswa  mampu  menghadapi  perubahan    kehidupan secara  mendasar  (  the  changing  nature  of  life),  perubahan  cara  bekerja  mendasar  (the changing  nature  of  work),  dunia  pendidikan  termasuk  dunia  pendidikan  tinggi  juga mengalami perubahan secara mendasar (the changing nature of education).
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan
Dari  kebijakan  yang  telah  dibuat  kemendikbud  dapat  menjadi  bekal  yang  sangat bermanfaat bagi mahasiswa terutama mahasiswa PTKIN dan dengan kebijakan yang di buat bisa  menyadarkan  masyarakat  yang  mengira  bahwa  lulusan  dari  sarjana  terapan  berbeda dengan  strata  satu.Kampus  yang  dulunya  konvensional  (kampus  luring)  berubah  menjadi digital  campus,  smart  campus  cyber  campus,  kampus  daring,  dan  kampus  serba  online semenjak  covid  melanda  semua  berubah  mulai  dari  tahun  2019  awal  dari  covid  sampai sekarang  pun  ada  beberapa  kampus  yang  masih  melakukan  perkuliahan  secara  daring  ini bukan  dikarenakan  covid  lagi  melainkan  karna  zaman  sudah  canggih  dan  ada  beberapa dosen yang masih menggunakan kelas daring yang mana tujuannya agar mahasiswa tidak gaptek  dengan  yang  online-online.Layanan  kampus  kepada  dosen,  tenaga  kependidikan, mahasiswa  ,  alumni,  pengguna  lulusan,  masyarakat  semuanya  mengalami  perubahan. layanan  kampus  yang  semula  dilakukan  secara  konvensional  atau  tatap  muka  secara langsung kini menjadi serba online. Dengan lahirnya kampus daring membuat mahasiswa terbiasa untuk bisa mengelola pengetahuan yang tidak ada di kampus seperti salah satunya pandai  ber  media  sosial  dari  situ  mahasiswa  jadi  terbiasa  cerdas  dalam  kompetensi  , keterampilan  maupun  ilmu  pengetahuan,  inilah  yang  membuat  mahasiswa  lebih  peka terhadap  kebutuhan  zaman  sekarang  dan  tidak  monoton  kepada  dunia  perindustrian maupun dunia kerja yang lain, akan tetapi juga bisa menata masa depan yang slalu berubah.

## Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Tiga Semester Diluar Program Studi
Dalam  Undang-Undang  No  3  Tahun  2020  bagian  keempat  tentang  standar  proses pembelajaran yang salah satu dari Undang- Undang tersebut membahas mengenai bentuk pembelajaran.  Pasal  14  ayat  5  berbunyi  “  bentuk  pembelajaran  dapat  berupa  :  kuliah, responsi  dan  tutorial,  seminar,  praktikum,  praktik  studio,  praktik  bengkel,  praktik lapangan,  praktik  kerja,  penelitian,  perancangan,  atau  pengembangan,  pelatiham  militer, pertukaran  pelajar,  magang,  wirausaha,  dan  bentuk  lain  pengabdian  ke  masyarakat.  Pada pasal  15  ayat  1  berbunyi  “Dari  bentuk  pembelajaran  yang  ada  pada  pasal  14  ayat  5  dapat dilakukan di dalam program studi dan diluar program studi. kemudian pada ayat 2 pasal 15 berbunyi “ bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: pembelajaran dalam program studi lain pada  perguruan  tinggi  yang  sama,  pembelajaran  dalam  program  studi  yang  sama  pada perguruan  tinggi  yang  berbeda,  pembelajaran  dalam  program  studi  lain  pada  perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.(Pendidikan et al., 2020)
Undang-undang  No  3  Tahun  2020  standar  nasional  pendidikan  mengenai  beban belajar  dalam  proses  pembelajaran  di  perguruan  tinggi  pada  pasal  18  ayat  3  point  b  yang berbunyi  “  satu  semester  atau  setara  dengan  20  sks  merupakan  pembelajaran  di  luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama dua semester atau setara dengan  40  sks  merupakan  :  pembelajaran  pada  program  studi  yang  sama  di  perguruan

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447
tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda atau pembelajaran di luar  perguruan  tinggi.  (Pendidikan  et  al.,  2020).Secara  teknis  pelaksanaan  hak  belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi melibatkan semua pihak. Pihak yang terlibat yakni  perguruan  tinggi  itu  sendiri,  fakultas,  program  studi,  mahasiswa,  serta  mitra.  Agar semua  pihak  dapat  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  secara  professional,  maka perguruan tinggi harus membuat surat perjanjian kerja sama (SPK) dengan mitra.
Pelaksanaan  kebijakan  mbkm,  program  hak  belajar  tiga  semester  diluar  prodi, terdapat  beberapa  persyaratan  umum  yang  harus  dipenuhi  oleh  mahasiswa  maupun perguruan  tinggi  diantaranya  yaitu:  pertama  mahasiswa  berasal  dari  prodi  yang terakreditasi.  Jadi,  syarat  umum  pertama  yang  boleh  mengikuti  program  hak  belajar mahasiswa  tiga  semester  yaitu  mahasiswa  yang  berasal  dari  prodi  terakreditasi  jika  tidak berasal  dari  prodi  yang  tidak  terakreditasi  tidak  bisa  mengikuti  program  hak  belajar  tiga semester  ini,  yang  kedua  yaitu  mahasiswa  aktif  yang  terdaftar  pada  pDDikti.  Guna  dari syarat umum yang kedua ini untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi di Indonesia. Dari kedua syarat umum tersebut memudahkan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut.
Program merdeka belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementrian  maupun  perguruan  tinggi  yang  didaftrarkan  pada  PD-Dikti.  Sesuai  dengan permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti), peran  pihak-pihak  yang  terkait  yaitu  :  Pertama,  perguruan  tinggi  perannya  untuk memfasilitasi  hak  bagi  mahasiswa,  Menyusun  kebijakan  atau  pedoman  akademik  untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, membuat dokumen kerja sama atau SPK dengan mitra yang relevan.  Kedua  fakultas  perannya  untuk  menyiapkan  fasilitas  daftar matakuliah  tingkat  fakultas  yang  bisa  diambil  mahasiswa  lintas  prodi  dan  menyiapkan dokumen  kerja  sama  atau  SPK  dengan  mitra  yang relevan.  Ketiga  progam  studi  perannya untuk  menyusun  atau  menyesuaikan  kurikulum  dengan  model  implementasi  kampus merdeka,  memfasilitasi  mahasiswa  yang  akan  mengambil  pembelajaran  lintas  prodi  di dalam  perguruan  tinggi,  menawarkan  mata  kuliah  yang  bisa  diambil  oleh  mahasiswa  di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah  dengan  kegiatan  pembelajaran  luar  prodi  dan  luar  perguruan  tinggi,  jika  ada  mata kuliah  yang  belum  terpenuhi  atau  sks  yang  masih  kurang  disiapkan  alternatif  matakuliah daring,
Keempat  mahasiswa  peran  mahasiswa  disini  yaitu  merencanakan  dengan  dosen pembimbing  akademik  mengenai  program  mata  kuliah  atau  program  yang  diambil  diluar prodi, mendaftar program kegiatan luar prodi, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, mengikuti  program  kegiatan  diluar  prodi  sesuai  dengan  ketentuan  pedoman  akademik yang  telah  dibuat,  terakhir  yaitu  mitra  perannya  untuk  membuat  dokumen  kerja  sama (SPK) Bersama perguruan tinggi, fakultas, prodi, dan melaksanakan program kegiatan luar prodi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  dokumen  kerja  sama  tersebut.  Dari
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan
beberapa  peran  pihak  yang  ikut  andil  dalam  melaksanakan  program  kebijakan  dari  hak belajar  tiga  semester  seharusnya  berkolaborasi  dengan  baik  agar  kebijakan  yang  di laksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan secepatnya dapat mengatasi segala problem maupun kendala yang membuat pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar. Dengan begitu program itu pun pasti berjalan dengan lancar dan dalam menjalankannya pun dosen dan mahasiswa pun tidak terpaksa hanya karna ingin ikut-ikut saja tapi murni emang ingin menjalankan salah satu kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tersebut.
Adapun  bentuk  kegiatan  pembelajaran  dalam  teknis  implementasi  hak  belajar mahasiswa  tiga  semester  diluar  program  studi  ini  ada  delapan  macam  kegiatan  yakni  : pertukaran  mahasiswa,  magang  /  praktik  kerja,  asistensi  mengajar  di  satuan  pendidikan, penelitian / riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi / proyek independent, dan terakhir  yaitu  membangun  desa  /  KKN  tematik.  Dalam  artikel  ini  akan  dibahas  atau diuraikan  satu  per  satu  mengenai  kegiatan  hak  belajar  mahasiswa  tiga  semester.  Pertama pertukaran  mahasiswa, pada  saat  ini  pertukaran  mahasiswa  sudah  banyak  dilakukan  oleh perguruan  tinggi  di  dalam  maupun  luar  negeri,  khususnya  dalam  ptkin  sistem  transfer kredit yang dilakukan antar ptkin di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran  mahasiswa  ini  diselenggarakan  untuk  membentuk  beberapa  sikap,  yaitu menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  agama,  dan  kepercayaan,  serta  bekerja sama dan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat.
Program  pertukaran  mahasiswa  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  mahasiswa tentang ke bhineka tunggal ikaan agar semakin berkembang dengan belajar lintas kampus dapat  mempererat  persaudaraan  lintas  budaya  dan  suku  akan  semakin  kuat,  membangun persahabatan  mahasiswa  antar  daerah,  suku,  budaya,  dan  agama,  sehingga  meningkatkan semangat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  dan  menyelenggarakan  transfer  ilmu pengetahuan  antar  perguruan  tinggi  serta  memiliki  kesempatan  belajar  di  kampus  lain  di Indonesia.    Kedua,  magang  /  praktik  kerja  sebagaimana  kita  ketahui  sampai  sekarang  ini mahasiswa  kurang  mendapat  pengalaman  kerja  di  industri  /  dunia  profesi  nyata  sehingga kurang siapnya bekerja. Sementara magang yang dilakukan kurang lebih dari 6 bulan tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa.
Program  magang  bertujuan  agar  memberikan  wawasan  dan  mengamalkan  ilmu yang  telah  di  dapat  saat  perkuliahan  program  magang  ini  dilakukan  1-2  semester, pembelajaran  yang  dilakukan  langsung  di  tempat  kerja  selama  magang  mahasiswa  akan mendapatkan  hardskills,  analytical  skills,  maupun  soft  kills.  Mahasiswa  yang  sudah mengenal  tempat  bekerja  akan  lebih  mudah  memasuki  dunia  kerja  dan  karirnya.  Ketiga, asistensi  mengajar  di  satuan  pendidikan,  jumlah  satuan  pendidikan  di  Indonesia  sangat banyak  dan  beragam  permasalahan  baik  satuan  pendidikan  formal,  nonformal,  maupun informal.  Kegiatan  pembelajaran  dalam  bentuk  asistensi  mengajar  dilakukan  oleh mahasiswa  di  satuan  pendidikan  seperti  sekolah  dasar,  menengah  maupun  atas.  Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447
Program  asistensi  mengajar  di  satuan  pendidikan  bertujuan  untuk    memberikan kesempatan  bagi  mahasiswa  yang  memiliki  minat  dan  bakat  dalam  bidang  pendidikan untuk  turut  serta  mengajarkan  serta  memperdalam  ilmunya  dengan  cara  menjadi  guru  di satuan  pendidikan  program  ini  sudah  berjalan  sebelum  munculnya  kebijakan  MBKM  ini. Biasanya program asistensi ini biasa disebut dengan Praktek Pengajar Lapangan (PPL) yang dilakukan  selama  4  bulan  mengajar  di  suatu  satuan  pendidikan,  tujuan  lainnya  yaitu membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta memberi tahu bagaimana relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan zaman.Keempat,  penelitian/riset  bagi  mahasiswa  yang  mempunyai  keahlian  dan  passion menjadi  peneliti,  program  merdeka  balajar  ini  dapat  menyalurkan  bakat  tersebut  melalui bentuk  kegiatan  penelitian  di  Lembaga  riset  /  pusat  studi.  Melalui  penelitian  mahasiswa dapat  membangun  cara  berpikir  kritis,  hal  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.
Dengan  kemampuan  berpikir  kritis  mahasiswa  akan  lebih  mendalami,  memahami, dan  mampu  melakukan  metode  riset  secara  lebih  baik.  Program  penelitian/  riset  ini bertujuan  untuk  penelitian  yang  dilakukan  mahasiswa  itu  dapat  ditingkatkan  mutunya, mahasiswa  mendapatkan  kompetensi  penelitian  melalui  bimbingan  langsung  yang diselenggarakan  peneliti  di  lembaga  riset/  pusat  studi,  dan  meningkatkan  kualitas  riset  di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti yang lebih  baik.  Kelima,  Program  proyek  kemanusiaan.  Program  proyek  kemanusiaan  ini merupakan  kegiatan  sosial  yang  diselenggarakan  oleh  suatu  Yayasan  ataupun  organisasi. Indonesia  merupakan  negara  yang  sering  terjadinya  bencana  seperti  tsunami,  erupsi gunung  berapi,  gempa  bumi  dan  bencana  lainnya.  PT  maupun  PTKIN  selama  ada  berita bencana  yang  beredar  para  mahasiswa  sering  membantu  mengatasi  bencana  melalui program  kemanusiaan  ini,  peran  mahasiswa  sangat  diperlukan  dalam  membantu  korban yang terkena musibah para mahasiswa pun sangat antusias untuk menggalakan aksi dalam melaksanakan program kemanusiaan ini. Seperti halnya dengan bencana gempa bumi yang terjadi di cianjur mahasiswa di seluruh perguruan tinggi atau pun PTKIN pun sigap untuk memberikan bantuan berupa dana yang dikirim hingga bermanfaat bagi para korban.
Proyek kemanusiaan ini bertujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas  berdasarkan  agama,  moral,  dan  etika, serta  melatih  mahasiswa  memiliki  kepekaan  sosial  untuk  menggali  dan  menyelami permasalahan  yang  ada  serta  turut  memberikan  sosuli  sesuai  dengan  minat  dan keahliannya  masing-masing.  Keenam,  kegiatan  wirausaha  yang  mana  program  ini merupakan program yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan minat berwirausaha yang  bertujuan  agar  bisa  mengembangkan  usahanya  di  masa  yang  akan  datang.  Ketika mahasiswa  telah  dibekali  ilmu  sekaligus  praktek  dalam  berwirausaha  maka  Ketika  ingin berwirausaha  di  masa  yang  akan  datang  pun  akan  lebih  mudah  untuk  menerapkannya. Apalagi  pada  zaman  sekarang  lulusan  mahasiswa  Ketika  belum  mendapatkan  pekerjaan
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan
mereka pun mengeluarkan jiwa-jiwa bisnis mereka dan dengan adanya program ini dapat membantu mahasiswa.
Ketujuh,  studi  /  proyek  independent  merupakan  pelengkap  darii  kurikulum  yang sudah diambil mahasiswa. Kegiatan ini menyalurkan bakat ataupun minat yang ada dalam diri  mahasiswa  baik  berupa  karya  besar  maupun  ide-ide  inovatif.  Dengan  karya  maupun ide  tersebut  dapat  dilombakan  di  tingkat  nasional  samapai  tingkat  internasional.  Contoh dalam  kegiatan  ini  yang  ada  di  salah  satu  PTKIN  seperti  lomba  MTQ  yang  dilakukan mahasiswa bahasa arab antar perguruan tinggi. Yang mana dengan hal itu tujuannya juga dapat  mempererat  hubungan  antar  perguruan  tinggi  maupun  dapat  bersaing  secara  sehat antar mahasiswa di perguruan tinggi yang satu dengan yang lain.  Program studi / proyek independen  ini  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  gagasan  mahasiswa  dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan R&D, dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam jang nasional dan internasional.
Kedelapan,  Kuliah,  Kerja  Nyata  Tematik  (KKNT)  merupakan  suatu  bentuk pendidikan  dengan  cara  memberikan  pengalaman  belajar  kepada  mahasiswa  untuk hidup ditengah  masyarakat  diluar  kampus,  yang  secara  langsung  bersama-sama  masyarakat mengidentifikasi  potensi  dan  menangani  masalah  sehingga  diharapkan  mampu, mengmebangkan  potensi  di  desa/daerah  dan  mencari  solusi  untuk  masalah  yang  ada  di desa.  Kegiatan  KKNT  diharapkan  dapat  mengelola  program  pembangunan  di  wilayah perdesaan.  Sejauh  ini  sudah  ada  beberapa  perguruan  tinggi  yang  menerapkan  program KKNT  salah  satunya  yaitu  Uin  Sunan  Kali  Jaga  Yogyakarta,  hanya  saja  satuan  kredit semester (SKS)-nya belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang  pengakuan  kreditnya  setara  6-12  bulan  atau  20-40  SKS,  dengan  pelaksanaanya berdasarkan beberapa model.
Diharapkan  juga  setelah  pelaksanaan  KKNT,  mahasiswa  dapat  menuliskan  hal-hal yang  dilakukannya  beserta  hasilnya  dalam  bentuk  tugas  akhir.  Pelaksanaan  KKNT  di lakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementrian Desa PDTT menyalurkan dana desa  1  milyar  per  desa  kepada  sejumlah  74.957  desa  di  Indonesia,  yang  berdasarkan  data. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal  dan  berkembang,  yang  sumber  daya  manusianya  belum  memiliki  kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan  dana  desa  untuk  menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi  masih  perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang  lebih  memberdayakan  dana  desa.Program  membangun  desa  /  kuliah  kerja  nyata bertujuan  untuk  dapat  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  dalam  memanfaatkan ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  keterampilan  yang  dimilikinya  bekerja  sama  dengan banyak  pemangku  kepentingan  dilapangan.,  membantu  percepatan  pembangunan diwilayah pedesaan bersama dengan Kementrian Desa PDTT .

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447

## KESIMPULAN
Demikian lah penjelasan yang di analisis secara kritis mengenai implementasi hak belajar mahasiswa  tiga  semester  diluar  program  studi  yang  mana  akan  menjawab  rumusan masalah  pada  penelitian  ini  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan  dari  hak  belajar mahasiswa  tiga  semester  di  luar  prodi  ini,  harus  melibatkan  berbagai  pihak,  yang  mana sudah  di  jelaskan  di  atas  bahwa  ada  beberapa  pihak  yang  ikut  andil  dalam  program  hak belajar  tiga  semester  ini  dalam  pelaksanaan  dari  program  ini  masih  sedikit  untuk  bisa mengikuti program secara keseluruhan dan mahasiswanya pun hanya mengikuti dari salah satu  program  yang  delapan  tersebut  dikarenakan  banyak  kendala  baik  finansial,  maupun minat. Dampak dari pengimplementasian hak belajar tiga semester di luar program studi ini sangat  baik  karna  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  mengenai  tujuan  dari    hak  belajar  tiga semester  di  luar  prodi  untuk  dapat  melahirkan  mahasiswa  yang  berkualitas  setelah  lulus dari perguruan tinggi dan di dalam undang-undang mengenai hak belajar tiga semester ini pun sudah jelas bahwa tujuannya sangat bermanfaat bagi mahasiswa

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Prastowo,  D.  (2021). Pendidikan  Islam  Unggul  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  dan Merdeka Belajar . KENCANA.
Arifin, S., & Muslim,  M. (2020). P-issn 2620-861x e-issn 2620-8628. Jurnal Pendidikan Islam , 3 (1), 1–11.
Aris Junaidi, P. . (2020). Sambutan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan . Kampus
Merdeka Indonesia Jaya.
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/kata-pengantar-direktur- belmawa
Atik, R. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN  (Studi  Dampak  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Dosen  PAI Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Dosen  PAI  Di  Perguruan  Tinggi  Umum  Se Bandar Lampung). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Analisis Menurut Beberapa Ahli . 8–23. Finaka, A. W. (2021). Jumlah Pulau di Indonesia . https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000
Kampus Merdeka . (2022a). https://www.uii.ac.id/kampus-merdeka/
Kampus Merdeka . (2022b). Https://Kampusmerdeka.Kemdikbud.Go.Id/.
https://www.uii.ac.id/kampus-merdeka/
Analisis  Kebijakan Kampus Merdeka Tentang Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Indah Lestari Hasibuan
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2021). Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka . https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
Landasan hukum merdeka mengajar. (2021). Ka . https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/landasan-hukum
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  (2000). UUD  Negara  RI  Tahun  1945 .  1–28. https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&statu s=1
Nizam.
(2020). Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi . https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/sambutan-dirjen-dikti
Pendidikan,  M.,  Kebudayaan,  D.  A.  N.,  &  Indonesia,  R.  (2020). Peraturan  Menteri Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  03  Tahun  2020  Tentang  Standar  Nasional Perguruan Tinggi . 47 .
Roesly, B. (2022). Tingkat Pemahaman Dan Minat Mahasiswa Terhadap Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi Dalam Rangka Kebijakan Merdeka Belajar Kampus
Merdeka. Jurnal Cakrawala Mandarin , 6 (1), 14. https://doi.org/10.36279/apsmi.v6i1.148
Romla, S. (2021). Implementation of Merdeka Belajar at Kampus Merdeka " Rights to Learn  Three  Semesters  Outside  the  Study  Program  "  [Implementasi  Merdeka Belajar Kampus Merdeka “ Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi ”]. Proceedings  of  the  International  Consortium  of  Education  and  Culture  Research Studies ,
10 (3), 11–24.
https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/1313
Septiani,  W.,  Rinanti,  A.,  Dewayana,  T.  S.,  Fachrul,  M.  F.,  Ischak,  M.,  & Murwonugroho,  W.  (2022).  Implikasi  Dan  Manfaat  Pelaksanaan  Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Universitas Trisakti. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti , 7 (1), 130–140. https://doi.org/10.25105/pdk.v7i1.12711
Tohir, M. (2020). Kampus Merdeka . Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
Undang-undang. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. עטונה ןולע
, 66 , 23 .
Widyanti,  N.  N.  W.  (2022). 10  Negara  dengan  penduduk  terbanyak  di  dunia  2022,  ada indonesia? https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/30/113751971/5-negara- dengan-populasi-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa

## RAUDHAH Proud To Be Professionals JurnalTarbiyahIslamiyah
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023 P-ISSN : 2541-3686     E-ISSN : 2746-2447

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License