KOHESI SOSIAL DAN KEBERAGAMAN AGAMA:

## STUDI PERBANDINGAN MODAL SOSIAL SUNDA WIWITAN KUNINGAN DAN CIMAHI, JAWA BARAT
SOCIAL COHESION AND RELIGIOUS DIVERSITY: COMPARISON STUDY OF SOCIAL CAPITAL SUNDA WIWITAN KUNINGAN AND CIMAHI, WEST JAVA

## MAHMUDIN, EDI JUNAEDI, HUSNI MUBAROK, DAN DEDI SLAMET RIYADI
DOI: https://doi.org/10.31330/penamas.v34i2.518

## Abstract
In the last two decades Indonesia has been faced to the problem of inclining the tendency of intolerance, both at the level of perception and action. Viewed from several cases, many acts of intolerance are experienced by minorities, especially religious and religious ethnic minorities. The study analyzes how social capital works in the establishment of social cohesion of minority belief groups Sunda Wiwitan (SW) at two different regions, i.e. Cigugur, Kuningan and Cireundeu, Cimahi, both are in West Java. The study uses qualitative research method. The data collected through interview techniques, secondary data analysis, and observation. The study found that although the two different SW Communities shared same teachings, they showed different character of social cohesion. Social cohesion in Kuningan is more vulnerable to be concerned by other parties than in Cireundeu, Cimahi (250-300)
Keywords : Social Cohesion, Social Capital, Bonding, Bridging, Linking

## Abstrak
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia  sedang dihadapkan pada persoalan menguatnya kecenderungan intoleransi, baik dalam level persepsi maupun tindakan. Dari beberapa kasus yang ada, tindakan-tindakan intoleransi banyak dialami kalangan minoritas, khususnya minoritas etnis agama dan kepercayaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana modal sosial bekerja dalam pembentukan kohesi sosial kelompok minoritas aliran kepercayaan Sunda Wiwitan (SW) di dua tempat, Cigugur, Kabupaten Kuningan dan Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, analisis data sekunder, dan oberservasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara ajaran sama, tapi karakter kohesi sosial yang terbangun di kedua wilayah tersebut berbeda. Kohesi sosial di Kuningan lebih rentan diganggu pihak-pihak lain dibandingkan di Cimahi.
Kata Kunci :  Kohesi Sosial, Modal Sosial, Bonding, Bridging, Linking

## Mahmudin
Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: mahmudin91@ui.ac.id

## Edi Junaedi
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jl. MH.Thamrin No. 06 Jakarta Pusat
Email: edijunaedi11976@gmail. com

## Husni Mubarok
Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dan PUSAD
Paramadina, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 97,
Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan Email: husni.mubarok@ paramadina.ac.id

## Dedi Slamet Riyadi
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Jl. Sudirman 644, Bandung Email: dediahimsa@gmail.com
Naskah diterima: 13 September 2021 Revisi: 25 September 2021 Disetujui: 27  Desember 2021

## JURNAL PENAMAS BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA
ISSN:0215-7829, e-ISSN:2502-7891
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202

## PENDAHULUAN
Dalam perjalanan sejarahnya, komunitas Sunda Wiwitan (selanjutnya SW) merupakan aliran kepercayaan (agama lokal) yang keberadaannya sangat rentan dari tindakan diskriminasi dan intoleransi, baik yang dilakukan negara maupun kelompok masyarakat umum. Sejak didirikan Pangeran Madrais Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, di Kuningan, Jawa Barat, pada tahun 1920an, secara umum ada tiga bentuk perlakuan diskriminasi dan intoleransi terhadap komunitas SW, yaitu: hegemonisasi agama (hanya 6 agama yang diakui) sejak pasca kemerdekaan, komunisai (dituduh komunis) pada 1970, dan budayanisasi (sebagai budaya bukan agama) (Maarif, 2017). Kondisi ini menyebabkan akses untuk  mendapatkan hak-hak kewarganegaraan ( civil right ) menjadi sulit, seperti dalam pencatatan sipil, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial lainnya (Saida, dkk, 2017).
Meskipun demikian, segala bentuk diskriminasi dan intoleransi yang diterima SW, tidak menjadikan komunitas ini hilang, baik dalam hal ritual, simbol maupun norma ajaran. Hal ini sebagaimana tergambar di dua komunitas SW yang ada di Jawa Barat, yakni: Cigugur, kuningan dan Cireundeu, Cimahi (Qodim, 2017; Saraswati, 2017; Marpuah, 2019; Rostiyati, 2019). Sejumlah aktivitas ritual keagamaan (seperti, serentaun dan rewahan ) maupun simbol- simbol keagamaan (seperti, paseban, bale, dan batu satangtung ), masih bisa dijumpai di dua wilayah ini. Demikian pula dengan kehidupan sosial-keberagamaan komunitas ini yang terlihat harmonis, rukun dan saling bekerja sama dengan warga sekitar (Wahab, 2019; Marpuah, 2019; Rostiyati, 2019).
Ada beberapa faktor untuk menjelaskan fenomena ini, di antaranya; internaslisasi ajaran, pertalian darah, strategi politis, dan regulasi pemerintah dalam menjamin hak-hak minoritas. Para peneliti, seperti; A. Muttaqien (2013), Ira Wardana (2014), Tendi (2015), Dagun dan Purwanto (2000), melihat bahwa internalisasi ajaran telah membentuk karakter komunitas SW dalam cara dan sikap kehidupan sosial- keberagamaan para penganutnya. Pikukuh tilu menjadi pedoman hidup komunitas SW untuk selalu menjaga keselarasan antara Tuhan, manusia dan alam yang menjunjung tinggi toleransi dan harmoni (Wahab, 2019). Menurut Marpuah (2019) dan Rostiyati (2019),  modal sosial kultural (norma dan ajaran) yang dimiliki komunitas ini menjadi kuat  karena  faktor  sosio  demografis,  yakni pertalian darah (kekerabatan) sebagai orang sunda, sehingga membentuk kesadaran kolektif.
Sementara faktor ketiga dan keempat berkaitan dengan proses sosial politik antara komunitas SW  dengan struktur sosial, khususnya pemerintahan. Temuan-temuan dari, Mutaqin (2014), Qodim (2014) dan Maarif (2017), memperlihatkan bahwa strategi  politis  dalam  bentuk  kamuflase (seperti migrasi ke Islam dan Kristen) dan reorganisasi lembaga (perubahan menjadi ADS, PACKU, dan AKUR), telah berhasil dalam mempertahankan eksistensi SW sebagai komunitas ketika dihadapkan pada kondisi sosial-politik yang tidak menguntungkan (Mutaqin, 2014; Qodim, 2014). Pasca reformasi 1998, usaha komunitas SW untuk mendapatkan hak- hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan komunitas, telah mengalami kemajuan positif. Hal ini terbukti dari regulasi-
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
regulasi yang telah diterbitkan pemerintah terkait pengakuan penganut agama leluhur, seperti putusan MK Tahun 2017 tentang pencantuman kolom agama (Maarif, 2017).
Secara umum, studi-studi tersebut berusaha menjelaskan gambaran umum bagaimana upaya kohesi sosial yang dialami minoritas SW dalam mempertahankan eksistensinya. Namun demikian, seberapa kuat kohesi sosial yang dimiliki masing- masing komunitas SW, belum ditemukan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Pada umumnya,  kohesi  sosial  didefinisikan sebagai sebuah keadaan ketika individu dan kelompok dengan budaya, nilai, kepercayaan, gaya hidup, dan sumber daya sosial ekonomi yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bekerja sama atas dasar kebaikan bersama (Laurence, at.all., 2019). Selain tingkat keragaman wilayah, kohesi sosial sangat ditentukan dari tiga faktor, yaitu: social relations (hubungan sosial), identification (identifikasi) atau rasa memiliki, dan responsibility for the common good (tanggung jawab untuk kebaikan bersama) (Loockwood, 2009; Putnam, 2000).
Berbeda dengan Cimahi, komunitas SW di Kuningan kerap mendapatkan diskriminasi dan tindakan-tindakan intoleransi dari negara dan kelompok mayoritas. Tahun 2020 adalah puncak kasus tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap komunitas SW Kuningan dalam peristiwa Batu Satangtung (BS). Tidak hanya dilakukan aktor negara, tindakan ini melibatkan aktor non-negara, yakni masyarakat yang tergabung dari beberapa ormas keagamaan kelompok-kelompok Islam-Sunni. Dalam laporan beberapa organisasi hak asasi manusia mencatat bahwa kelompok masa seperti ini turut andil
dalam penyerangan dan persekusi terhadap kalangan agama minoritas (Harsono, 2020).
Mengapa kekerasan dan diskriminasi lebih sering terjadi terhadap SW di Kuningan dibanding di Cimahi? Sejauh mana bangunan kohesi sosial SW di dua daerah tersebut memengaruhi level perlakuan negara dan non-negara? Dan, mengapa tingkat kohesi di kedua daerah tersebut berbeda? Menjawab dua pertanyaan tersebut penting untuk menjelaskan seberapa besar peluang atau potensi  konflik  sosial  terjadi  di  komunitas SW, dan bagaimana meminimalisasi.
Setelah melakukan studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam terhadap dua komunitas SW, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara ajaran sama, tapi karakter kohesi sosial yang terbangun di kedua wilayah tersebut berbeda. Dengan mengurai modal sosial bonding (ikatan), bridging (jembatan), dan linking (hubungan) (Wallook, 1999; Putnam, 2000), sebagai sebuah pendekatan dalam mengurai proses terjadinya kohesi sosial, penelitian ini melihat bahwa kohesi sosial di Kuningan lebih rentan dibandingkan Cimahi. Selain dinamika internal yang melemahkan bonding dan tingginya heterogenitas kelompok sosial menghambat bridging , juga pengalaman eksklusi yang dialami komunitas SW Kuningan lebih besar, khususnya dari negara, dibanding di Cimahi, sehingga proses linking dengan pemerintahan daerah mengalami hambatan.
Selain melengkapi studi-studi sebelumnya, membandingkan kohesi sosial satu aliran kepercayaan di dua wilayah menjadi pembeda dari studi-studi yang dilakukan. Selain itu, sejumlah temuan ini menemukan bahwa tidak selamanya pemahaman keagamaan konservatif dan
fundamentalis (Brounessen, 2006, Ricklef 2012), dan juga faktor relasi mayoritas- minoritas (Muhtadi, 2020) sebagai variabel utama dalam menjelaskan tindakan- tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas keagamaan.

## Sunda Wiwitan dalam Literatur
Dari sejumlah literatur yang ada, pembahasan Sunda Wiwitan (SW) atau Agama Djawa Sunda (ADS) biasanya menyangkut pada ajaran dan ritual; diskriminasi dan eksklusi sosial; serta strategi bertahan dan kerukunan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Hampir semua peneliti dan akademisi sepakat bahwa dalam persoalan kehidupan sosial- keagamaan rukun dan harmonis, tapi dalam hal diskriminasi masih menjadi persoalan serius, khususnya hak-hak individu dan kebebasan sipil. Memperkuat peran negara dalam menjamin hak dan kebebasan kelompok minoritas menjadi solusi yang direkomendasikan oleh sebagian besar studi kelompok minoritas.
Dari segi ajaran, studi-studi dari, A. Muttaqien (2013), Ira Wardana (2014), Tendi (2015) dan Dagun dan Purwanto (2000), menyebutkan bahwa pikukuh tilu sebagai inti dari ajaran SW yang mengatur bagaimana berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Dalam berhubungan dengan manusia, setiap individu harus memegang teguh prinsip silih asah, (saling mengingatkan) silih asih (saling menyayangi), silih asuh (saling membimbing) (Muttaqien,2013; Wardana, 2014; Tendi, 2015; Dagun dan Purwanto, 2000).
Melalui pendekatan dramturgi “ fronstage ” dan “ backstage ” (Goufman, 1959),  Zaenal Mutaqin (2014) menjelaskan
kebertahanan SW di tengah situasi yang tidak menguntungkan mereka. Menurutnya, migrasi agama ke Islam (1940 dan 1950) dan ke Kristen (1964) merupakan gambaran bagaimana “panggung depan” sebagai “kepura-puraan” masuk ke salah satu agama resmi, sementara di “panggung belakang” mereka tetap setia pada keyakinan mereka sebagai strategi bertahan hidup komunitas (Mutaqin, 2014). Hal ini terbukti dari reorganisasi-reorganisasi dan merekonstruksi identitas yang dilakukan SW seperti perubahan nama dari Agama Djawa Sunda (ADS), Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang, hingga sekarang Adat Karuhun Urang (AKUR) (Qodim, 2017).
Adapun dalam persoalan kehidupan sosial dan keberagaman, para peneliti melihat bahwa relasi sosial antara pemeluk SW dengan masyarakat lainya rukun dan harmonis. Melalui analisis modal sosial, Abdul Jamil Wahab (2019), menunjukkan bahwa kerukunan antara penganut aliran kepercayaan SW Susuru dengan masyarakat sekitar disebabkan internalisasi ajaran menganggap manusia setara sehingga harus saling menolong dan bekerja sama. Sementara Marpuah (2019) dan Rostiyati (2019) mengemukakan bahwa  kerukunan yang terbangun di Cigugur disebabkan karena pertalian darah yang membentuk kesadaran kolektif sehingga toleransi dan solidaritas sosial menguat. Faktor lain yang mempengaruhi kerukunan yang terjadi tidak lepas dari internalisasi ajaran-ajaran SW dalam kehidupan sosial keagamaan.
Meskipun pertalian darah dan internalisasi ajaran cukup berhasil dalam mempertahankan eksistensi mereka, permasalahannya kemudian ialah kedudukan SW sebagai minoritas belum dapat  terhindarkan  dari  konflik-konflik
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
sosial di masyarakat. Peristiwa Batu Satangtung (BS) misalnya memperlihatkan bahwa internalisasi ajaran dan strategi bertahan komunitas minoritas masih rentan dari  kemungkinan  munculnya  konflik- konflik  sosial  yang  akan  terjadi  pada minoritas, dalam konteks ini SW. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi bertahan dan internalisasi ajaran dalam kehidupan sosial ternyata tidak cukup menjelaskan kenapa SW rentan menjadi korban kekerasan, eksklusi, dan diskriminasi baik dilakukan negara maupun non-negara.
Studi ini hendak melengkapi karya akademik yang menjelaskan kohesi sosial SW dengan pendekatan teori modal sosial. Berangkat dari asumsi bahwa menguatnya kohesi sosial akan terwujud jika semua elemen sistem sosial bisa memproduksi dan memiliki modal sosial yang kuat, maka pendekatan yang lebih sosiologis bisa menutupi kekurangan studi-studi dan beberapa kebijakan sebelumnya. Jika dalam tataran politis, kehadiran negara sangat penting dalam menjaga kebertahanan minoritas, maka secara sosiologi, memperkuat hubungan antar sesama komunitas ( bonding ), tindakan proaktif dari kelompok minoritas untuk membuka komunikasi dengan kelompok sosial lain ( bridging ) dan lembaga- lembaga pemerintahan setempat ( linking ) harus diperbanyak dan diperkuat. Bentuk kebijakan seperti ini penting, tidak hanya pada persoalan moderasi beragama dan ketegasan negara, tapi penguatan hubungan sosial dari bawah yang akan memperkuat daya tahan dan keberlanjutan kelompok minoritas mana pun.

## Kerangka Teori

## Hubungan Kohesi Sosial, Modal Sosial dan Keragaman
Dalam 20 tahun terakhir, istilah kohesi sosial menjadi perbincangan para akademisi dan pembuat kebijakan untuk merespons perubahan sosial (seperti, globalisasi dan keragaman) yang tampaknya mengganggu tatanan sosial dan melemahkan otoritas dan tatanan sosial yang mapan. Terbangunnya kohesi sosial merupakan sesuatu yang diharapkan masyarakat maupun komunitas agar konflik-konflik sosial bisa dihindarkan maupun diminimalisir. Namun demikian, sebagian kalangan melihat bahwa saat ini sedang terjadi kemunduran kohesi sosial di berbagai negara di dunia.
Pada umumnya, para akademisi mendefinisikan kohesi sosial sebagai sebuah keadaan ketika individu dan kelompok dengan budaya, nilai, kepercayaan, gaya hidup, dan sumber daya sosial ekonomi yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bekerja sama atas dasar kebaikan bersama. Kondisi ini akan terbentuk selama keragaman yang ada di masyarakat, baik tingkat mikro (misalnya, sikap dan orientasi individu), meso (fitur komunitas kelompok), dan  makro  (fitur  lembaga  masyarakat), mempunyai akses yang sama ke domain kehidupan masyarakat (Laurence, at.all., 2019). Kondisi ideal ( state of nature ) sebuah masyarakat, kelompok maupun negara disebut kohesi sosial, jika sejumlah sistem dan struktur sosial menyatu untuk kesejahteraan bersama, tidak ada eksklusi dan marginalisasi dan akses yang setara untuk mobilitas (OECD, 2011). Atas dasar ini, kohesi sosial sering disebut dengan inklusi sosial.
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
Meskipun terdapat perbedaan tentang bagaimana kohesi sosial bisa dihasilkan, apakah dari tindakan rasional individu (seperti, hasil/keuntungan yang diperoleh dari pertukaran) ataukah tindakan kolektif (seperti, solidaritas sosial dan kerja sama), sebagian besar akademisi dan pembuat kebijakan banyak dipengaruhi pendekatan sosiologi struktural fungsionl yang dikembangkan Talcott Parsons dan Robert Merton. Dalam Pendekatan struktural fungsional, seperti halanya sistem tubuh manusia (biologi), integrasi sosial didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat sebagai sebuah sistem terdiri dari sekumpulan sistem dan struktur sosial yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Jika salah satu sistem melemah atau tidak berfungsi, maka sistem-sistem lainnya akan terganggu, bahkan menimbulkan kekacauan (Ritzer, 2011).
Untuk mendiagnosa sistem dan tatanan sosial bekerja dengan baik, maka dapat diukur dari seberapa besar dan kuat social relations (hubungan sosial), identification (identifikasi)  atau  rasa  memiliki,  dan responsibility for the common good (tanggung jawab untuk kebaikan bersama) yang terdapat di masing-masing individu atau kelompok sosial yang ada di sebuah komunitas atau masyarakat (Loockwood, 2009; Putnam, 2000). Ketiga dimensi ini banyak dikembangkan dalam pendekatan modal sosial, baik sebagai kajian maupun kebijakan. Modal sosial sebagai sebuah jaringan memungkinkan masyarakat berfungsi dengan menciptakan jaringan orang-orang yang hidup dalam komunitas tertentu (Bourdieu 1986) yang bermanfaat bagi individu dan kelompok (Coleman, 1988; Putnam (2000).
Modal sosial ( social capital ) sebagai sebuah konsep digunakan pertama kali pada awal abad 20 oleh Hanifan (1916) yang berarti kehendak baik, persahabatan, simpati, dan hubungan sosial di antara individu dan keluarga yang menciptakan unit sosial (Putnam, 2000; Narayan dan Woolcock, 2000).  Sebagai sebuah institusi sosial, Putnam (2000) mendefinisikan modal sosial terbentuk dari jaringan ( networks ), norma-norma ( norms ), dan kepercayaan sosial ( social trust ) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Sementara  Fukuyama  (2002)  lebih  spesifik lagi,  mendefinisikan  modal  sosial  sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka.
Meskipun modal sosial merupakan prasyarat penting dalam terciptanya kohesi sosial di masyarakat (Fukuyama, 2002), sejumlah studi (Putnam 2007; van der Meer dan Tolsma 2014; Dinesen dan Sønderskov 2015) menemukan bahwa modal sosial biasanya terjadi (menguat) dalam kondisi masyarakat homogen, sementara dalam masyarakat heterogen modal sosial akan melemah sehingga kohesi sosial akan rentan  dari  konflik-konflik  sosial.  Kondisi ini biasanya disebabkan karena: Pertama , menguatnya identitas di masing-masing kelompok sehingga mengurangi rasa saling percaya dan toleransi. Kedua , bertambahnya kelompok yang berbeda masuk dalam masyarakat tersebut (Laurence, at.all., 2019).
Menanggapi permasalahan ini, Putnam (2000) dan Woolcoock (2001) menyebutkan
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
ada tiga bentuk modal sosial untuk dianalisis dalam sebuah komunitas, yaitu; Pertama , bonding (mengikat) yang didasarkan pada hubungan individu atau kelompok terhadap orang-orang yang sangat dekat dan saling kenal, seperti keluarga dekat, teman dekat, dan tetangga. Kedua , bridging (menjembatani) mengacu pada ikatan yang lebih luas yakni hubungan terhadap individu atau kelompok yang berbeda seperti, orang asing, etnisitas, agama dan perbedaan lainnya. Ketiga , linking (menghubungkan) didasarkan pada ikatan dan jaringan antara individu dengan kelompok atau institusi dalam posisi dan kekuasaan yang bebeda seperti institusi pemerintahan, lembaga negara dan lainnya (Putnam, 2000; Woolcock, 2001).
Untuk menganalisis kohesi sosial di Cigugur dan Kampung Cireundeu, artikel ini diawali dengan: Pertama , gambaran umum kohesi sosial di dua wilayah yang diukur dari;  keragaman  sosio-demografi, social relations (hubungan sosial), identification (identifikasi)  atau  rasa  memiliki,  dan responsibility for the common good (tanggung jawab untuk kebaikan bersama) untuk melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Kedua , mendeskripsikan bentuk umum modal sosial antara komunitas SW Cigugur dan Kampung Cireundeu. Ketiga , menggambarkan perbedaan (Grafik 1).
Grafik 1: Alur Analisis
TEMUAN
Level Wilayah
1. Kohesi Sosial a. Keragaman sosio demografis
b. Identifications c. Social relations d. responsibility for the common good
Level Komunitas SW
•  Modal Sosial
¾ Bonding ¾ Beidging ¾ Linking Perbandingan Komunitas SW •  Modal Sosial ¾ Bonding
¾ Bridging ¾ Linking
Sumber : Olahan Berbagai Sumber Tim Peneliti

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, yakni membandingkan antara kohesi sosial komunitas keagamaan
di Cigugur dan Cireundeu. Perbandingan pada dasarnya adalah alat analisis untuk mempertajam dalam mendeskripsikan serta memainkan peran utama dalam memusatkan perhatian pada perbedaan dan kesamaan kasus yang diteliti (Collier, 1993). Melalui strategi perbandingan, penelitian ini hendak mengetahui apa saja kesamaan dan perbedaan dari dua kasus yang diperbandingkan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui mekanisme dan proses sosial di kedua kasus tersebut sehingga menghasilkan keluaran yang berbeda. Studi perbandingan ini pada gilirannya ingin mengetahui pelajaran apa yang dapat dipetik untuk menciptakan kohesi sosial pada masyarakat majemuk di tempat lain.
Penelitian ini merupakan studi kualitatif, yang mana proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, penggunaan data sekunder, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh SW di dua lokus penelitian, Cirendeu dan Cigugur, dan terhadap tokoh agama lain yang hidup berbaur di dua wilayah tersebut, juga tokoh dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Data sekunder di beberapa dokumen yang ditemukan dijadikan sebagai pengayaan wacana sekaligus rujukan teknis penelitian di lapangan, terutama terkait data kasus yang pernah terjadi. Observasi dilakukan dengan segala keterbatasan sosial akbat pandemi Covid-19. Observasi dilakukan terutama pada beberapa tempat kejadian kasus yang pernah terjadi di dua tempat penelitian tersebut.
Para peneliti mengunjungi Cireundeu, Kota Cimahi, pada 23-27 April 2021 dan Cigugur, Kabupaten Kuningan, 01-05 Mei 2021. Kami melakukan wawancara semi
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
terstruktur. Tokoh kunci, aparat pemerintah, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dari berbagai komunitas dan organisasi di kedua daerah tersebut. Selain itu, penelitian juga menggunakan data dan informasi sekunder, misalnya data yang ada pada penelitian lain yang telah dipublikasi, maupun fakta yang sudah terbit di media massa cetak dan online .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kohesi Sosial dan Modal Sosial antara Cigugur dan Cireundeu
Pada  umumnya,  kohesi  sosial  didefinisikan sebagai sebuah keadaan ketika individu dan kelompok dengan budaya, nilai, kepercayaan, gaya hidup, dan sumber daya sosial ekonomi yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bekerja sama atas dasar kebaikan bersama (Laurence, at.all, 2019). Heterogenitas sosio- demografis wilayah atau kelompok menjadi variabel utama untuk melihat potensi kohesi sosial yang terbangun. Semakin heterogen kelompok atau wilayah, maka kohesi sosial akan dihadapkan pada tantangan yang besar (Putnam, 2000; Laurence, 2019). Dalam konteks wilayah seperti ini, kuatnya kohesi sosial sangat ditentukan dari tiga faktor, yaitu: social relations (hubungan sosial), identification (identifikasi) atau rasa memiliki, dan responsibility for the common good (tanggung jawab untuk kebaikan bersama)  (Loockwood, 2009; Putnam, 2000).

## Sosio Demografis
Kelurahan Cigugur merupakan salah satu dari 10 kelurahan/desa di Kecamatan Cigugur yang berada di bawah pemerintahan
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang berjarak sekitar 35 KM ke arah selatan kota Cirebon, atau sekitar 168 KM dari kota Bandung. Meskipun mayoritas (hampir semua) penduduknya keturunan sunda yang mayoritas hidup dari hasil pertanian (1.832-petani, 595 buruh tani), mereka menganut agama yang berbeda-beda. Dari jumlah penduduk 7650 (17,50% populasi Kecamatan Cigugur) yang tersebar di 38 RT dari 13 RW, masyarakat Kelurahan Cigugugur yang beragama Islam mencapai 4721 orang, Kristen 183 orang, Katolik 2589 orang, Hindu 3 orang, Buddha 3 orang, dan komunitas Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan mencapai 135 orang. (Cigugur Dalam Angka, 2018) Keragaman inilah yang menjadi salah satu daya tarik para peneliti dan akademisi untuk melakukan kajian tentang toleransi dan keberagamaan di daerah dengan luas wilayah 4,73 KM yang mayoritas mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian.
Adapun di Kampung Cireundeu, meskipun keduanya berada di wilayah Provinsi Jawa-Barat, secara administrasi pemerintahan Kampung Cireundeu berada di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Leuwigajah memiliki luas wilayah 3,90 km². Leuwigajah terdiri dari 20 RW dan 148 RT dengan jumlah penduduk 64.155 jiwa, yang mana 51 persen laki-laki dan 49 persen perempuan. Di Leuwigajah terdapat 12 lembaga pendidikan tingkat dasar, empat lembaga pendidikan tingkat menengah pertama, dan empat lembaga pendidikan tingkat atas, yang mana dua di antaranya merupakan lembaga pendidikan islam (Madrasah Aliyah, swasta dan negeri). Satu lembaga tinggi swasta berdiri di wilayah perbatasan dengan Kota Bandung Barat ini (BPS Cimahi, 2019).

## Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
Penduduk Leuwigajah menganut semua agama yang “diakui” negara, termasuk penghayat kepercayaan. BPS melaporkan bahwa penduduk Leuwigajah beragama Islam 96,2 persen, Protestan 1,3 persen, Katolik 0,5 persen, Hindu 0,1 persen, Buddha 0,2 persen, dan lainnya 1,7 persen (BPS Cimahi, 2019). Data ini menarik perhatian karena mereka yang mencantumkan data “lainnya” melebihi agama di luar Islam. Besar kemungkinan mereka yang mengisi lainnya sebagian besar adalah penganut AKUR Sunda Wiwitan, yang umumnya tinggal di Kampung Cireundeu.
Kampung Cirendeu meliputi RT 02, 03, dan 05 dari 5 RT di RW 10 Kelurahan Leuwigajah. Dua RT lainnya berada di luang Kampung Cireundeu. Sebagian besar penduduknya mencari nafkah sebagai pemulung ketika TPA Leuwigajah sebelum lokasi tersebut akhirnya ditutup. Kampung Cireundeu dihuni penduduk dengan penganut agama Islam, Sunda Wiwitan, dan Katolik. Umat Katolik di kampung ini satu keluarga. Penganut Sunda Wiwitan berjumlah sekitar 300an orang dari 70 kelapa keluarga (Yana, Wawancar, 23 April 2021).
Penduduk yang memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu akan menggunakan iket, atau ikat kepala khas Sunda dan berpakaian dengan nuansa hitam jika hendak menjamu tamu. Keunikan lainnya, makanan pokok membedakan penduduk penganut Sunda Wiwitan dari umat agama lainnya. Makanan pokok masyarakat adat Sunda Wiwitan adalah Rasi (Beras Singkong), beras yang terbuat dari singkong. Pada gerbang masuk, terdapat tugu “selamat datang” dan simbol TNI bertuliskan, Yon Armed 4/105 Partia Buana Parahiyangan. Di tengah kampung,
terdapat aula yang disebut Bale Saresehan. Aula ini merupakan ruang pertemuan warga penganut Sunda Wiwitan, yang sebagian besar materialnya berbahan baku kayu dan bambu seluas 200 m². Di aula inilah acara tahunan, seren tahun biasa dilaksanakan, selain lapangan yang ada di kampung tersebut.
Berdasarkan gambaran sosio demografis di atas, baik Cigugur maupun Cireundeu, mempunyai peluang dan tantangan yang sama untuk terbentuknya kohesi sosial. Kesamaan etnis (sunda), mata pencaharian (petani), dan wilayah administrasi pemerintahan (Jawa-Barat), merupakan beberapa faktor-faktor untuk terbentuknya kohesi sosial. Sementara yang menjadi tantangan ialah faktor heterogenitas  agama dan minoritas aliran kepercayaan SW.
Namun demikian, ada empat perbedaan penting dan menarik dari keduanya yang berdampak pada proses terbentuknya kohsesi sosial di kedua wilayah tersebut. Pertama , berbeda dengan Cigugur yang masih menjadikan padi (beras)  sebagai bahan pokok dan sumber perekonomian, sebagian penduduk dan mayoritas penganut SW  Cireundeu menjadikan singkong sebagai sumber ketahanan pangan (Jabbaril, 2018). Bagi komunitas SW Cireundeu, singkong tidak hanya untuk dikonsumsi dan dijual, melainkan dijadikan olahan makanan ringan lainnya (Saraswati, 2017; Jabbaril, 2018). Kedua , jika para penganut SW di Cigugur menjadi minoritas yang tersebar dibeberapa rw dan rt, di Cireundeu penganut SW menjadi mayoritas di RT 02 dan RT 03, dan menjadi minoritas di RT 1, 4 dan 5 (Adnan, 2018; Yana dan kang Ogi, Wawancara, 23 April 2021). Ketiga , terdapat perbedaan menarik dari letak geografis antara Cigugur dan Cireunde dengan lingkungan sekitarnya. Cigugur
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
menjadi bagian dari Kabupaten Kuningan yang sangat identik dengan tempat-tempat pariwisata. Sementara, Cireundeu berada di wilayah Kota Cimahi yang terdapat basis militer.
Dalam temuan kami, yang akan di jelaskan pada bagian selanjutnya, kesamaan dan perbedaan yang dimiliki keduanya sangat mempengaruhi terhadap proses terbentuknya kohesi sosial dalam bentuk social relations (hubungan sosial), identification (identifikasi) atau rasa memiliki, dan responsibility for the common good (tanggung jawab untuk kebaikan bersama).

## Identification
Dari tiga unsur kohesi sosial ( social relations,  identification , dan responsibility for the common good ), beberapa peneliti, akademisi, dan juga berdasarkan wawancara peneliti, menemukan bahwa identifications menjadi faktor penting dalam mempengaruhi dua unsur kohesi sosial yang lain ( social relations dan responsibility for the common good ). Yang menarik dan unik dari Cigugur dan Cireundeu ialah, selaian faktor kesundaan (etnis), perasaan sedarah dari keturunan Madrais menjadi identifications yang turut memperkuat kohesi sosial (seperti, solidaritas dan toleransi) di kedua daerah tersebut.
Menurut  Marfuah dan Rostiyati (2019), perasaan sedarah dari keturunan Madrais ( the sacred ) telah membentuk memori kolektif masyarakat Cigugur sehingga tidak membatasi mereka untuk saling bekerja sama dan berinteraksi, meskipun mereka sangat beragam. Fenomena ayah dan ibu Sunda Wiwitan, anak-anaknya menganut Katolik atau Islam, begitu juga sebaliknya, adalah
fenomena biasa di Cigugur. Dalam acara serentaun misalnya, meskipun kegiatan ini sebagai ritual kepercayaan komunitas AKUR (Sunda Wiwitan) yang kemudian dijadikan acara kebudayaan oleh pemerintahan Kabupaten Kuningan, antusiasme dan partisipasi warga untuk menyukseskan acara tersebut sangat tinggi. Hal ini sebagaimana dituturkan salah seorang warga cigugur (3 Mei 2021), menurutnya:
“Kami misalnya bekerja sama dan bahu membahu menyukseskan kegiatan Seren Taun. Hampir semua warga di sini ikut menyumbang, dengan apa pun yang mereka miliki. Ada yang menyumbang uang. Ada juga yang menyumbang barang seperti buah-buahan. Atau menyumbang tenaga untuk menghias untuk arak-arakan. Padahal sebagian dari mereka beragama Islam atau Katolik.”
Sedikit berbeda dengan Cireundeu, memori kolektif mulai menguat setelah reformasi ketika sesepuh Cireundeu berinisiatif membangun kembali hubungan dengan leluhur di Cigugur. Hal ini sebagaimana diungkapkan Pegiat Kampung Adat Cireundeu berikut ini:
“Para sepuh Cireundeu menelusuri asal muasal ajaran leluhur yang kami praktikkan sehari-hari dalam keheningan. Para sepuh menyambungkan kembali kami ke asal, yakni ajaran Pangeran Madrais di Cigugur, Kuningan. Setelah terputus puluhan tahun, kini kami terhubung kembali. Kami selalu hadir ke Cigugur pada kegiatan-kegiatan penting, sekalian reuni dengan sejawat dari garut, Tasik, dan Ciamis.” (Yana, Djajat dan Yogi, Wawancara 24 April 2021).

## Social Relations
Social relations (hubungan sosial) merupakan asepk sentral terbentuknya kohesi sosial. Seberapa kuat dan mengikat hubungan sosial yang terjadi antara satu unit sosial (seperti, masyarakat, kelompok, individu) dengan unit sosial lainnya
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
masyarakat/kelompok/individu lainnya, akan mempengaruhi kualitas penerimaan dalam di antara mereka. Dalam konteks sebuah komunitas, salah satu komponen terpenting dari hubungan sosial ialah jaringan sosial ( social networks ), yaitu interaksi sosial antara komunitas SW (baik sebagai lembaga maupun individu (penganut) dengan unit-unit sosial lainnya seperti, anggota keluarga, teman, dan kenalan (level individu) maupun kelompok dan sturktur sosial lainnya (level komunitas) (Villarreal dan Silva 2006 dalam Laurence, 2019). Menurut Putnam (1997), proses interaksi yang terbangun merupakan modal sosial ( social capital ) yang akan melahirkan modal sosial lainnya, yaitu: norma-norma (norms) dan kepercayaan sosial ( social trust ) (Putnam, 1997).
Kegiatan serentaun salah satu contoh bagaimana proses modal sosial jaringan ( networks ), norma-norma ( norms ) dan kepercayaan sosial ( social trust ) diproduksi dan dihasilkan. Di Cigugur misalnya, sebagaimana dituturkan Dewi Kanti, penganut SW Cigugur (02 Mei 2021), mengungkapkan:
“Sebelumnya hanya ritual dan doa bersama, sekarang kami selalu buka beberapa sesi diskusi agar mereka yang hadir turut menyumbangkan pikiran dan bertukar gagasan di sini. Kami juga menyisir adat dan tradisi di berbagai daerah di Jawa Barat untuk ditampilkan dalam rangkaian acara tersebut.”
Selain serentaun, terdapat beberapa proses social networks yang ada di Cigugur, baik formal maupun nonformal. Dalam kegiatan formal, dalam sebulan sekali sering diadakan dialog antar warga masyarakat yang diadakan oleh organisasi kelurahan, seperti Lembaga Perdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Kelurahan
(BPD), dan kelompok tani (Khalikin, 2014). Sementara dalam kegiatan non formal, warga selalu hadir dalam acara seperti, salametan (pernikahan maupun khitanan) ataupun ngalayad (melayat ketika ada kematian) yang diadakan oleh warga dengan agama apa pun. Kuatnya intensitas pertemuan dan relasi sosial antar warga sehingga melahirkan norms (norma-norma) sosial, seperti simbol kerukunan dalam keragaman yang ada di gerbang gang-gang desa. (Gambar 1)

## Gambar 1. Gang Bertuliskan Kerukunan dalam
Keragaman (Ani, 2018)
Fenomena senada ditemukan di Cireundeu. Perlahan tapi pasti, adat Sunda Wiwitan mulai tampil ke permukaan. Aneka kegiatan rutin dan melibatkan banyak orang seperti Seren Taun mulai digelar, walau dalam waktu dan jumlah massa yang terbatas. Komunitas Sunda Wiwitan sejak saat itu menampilkan identitas dirinya bukan hanya tradisi melainkan juga ajaran keyakinan yang sama sekali berbeda dari ajaran Islam, di mana selama ini mereka bernaung selama rezim Orde Baru. Interaksi dengan warga lain dengan identitas baru semakin sering. Modal sosial lambat laun terbentuk antara warga penganut Sunda Wiwitan dengan penganut Islam di Kampung Cireundeu.

## Responsibility For The Common Good
Responsibility for the common good (orientasi terhadap kepentingan bersama) merupakan rasa tanggung jawab untuk kebersamaan dan kepatuhan terhadap aturan demi ketertiban sosial. Bentuk umum untuk menggambarkan responsibility di suatu wilayah dapat tergambar dari seberapa kuat solidaritas sosial, kerja sama, dan toleransi antara unit-unit sosial yang ada. Untuk kasus Cigugur dan Cireundeu, studi kami menemukan bahwa dalam beberapa aspek antara keduanya memiliki beberapa persamaan responsibility , khususnya dalam kehidupan seharai-hari. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam proses timbulnya responsibility berdasarkan fenomena sosial yang di hadapi.
Dalam kehidupan sehari-hari, penganut di dua komunitas tersebut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Brata dan salah satu RT  di Cigugur  (wawancara, 02 Mei 2021) dan Encep Sutisna dan Wadil di Cireundeu (wawancara, 25 April 2021), menuturkan bahwa, dengan tidak memandang agama dan status sosial, masyarakat Cigugur dan Cireundeu terlihat aktif bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti dalam persoalan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Tidak hanya untuk kebaikan wilayah, bentuk responsibility pernah terjadi pada komunitas SW. Menurut  Dewi Kanti dan Gumirat (wawancara, 02 Mei 2021), sebagian masyarakat berpartisipasi dalam perbaikan gedung Paseban (2018) dan pembangunan situs Batu Satangtung (2020). Meskipun tidak banyak, sekitar 20 0rang yang terlibat dalam perbaikan Paseban (Rostiyati, 2018).
Bentuk responsibility lain yang menarik ditemukan di Cireundeu, yaitu peringatan alam. Pada awal tahun 2005, pukul 02 pagi, terdengar ledakan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Leuwigajah dan tanah seketika longsor. Kampung Cilimus dan Kampung Pojok luluh lantah. Peristiwa ini menewaskan 157 jiwa. Peristiwa ini mendorong warga berbondong-bondong datang ke kantor Walikota Cimahi meminta agar TPA ditutup. Di antara kelompok warga terdepan dalam protes tersebut adalah penganut agama leluhur, yakni komunitas Sunda Wiwitan semakin diakui ketika mereka berada di garda terdepan protes kepada pemerintah untuk menutup. Alam turut membantu membukakan ruang bagi komunitas Sunda Wiwitan di Cireundeu untuk bisa diterima dan diperlakukan setara di kampung tersebut.
Masih hadirnya modal sosial pada masyarakat Cigugur sehingga konflik-konfik sosial pun bisa diminimalisir. Menurut paparan salah seorang sesepuh kelurahan Cigugur, sepanjang sejarahnya, atau sepanjang ingatannya, tidak pernah terjadi konflik  horisontal  besar  yang  dipicu  oleh masalah agama dan keyakinan. Misalnya, ketika para pengikut Pangeran Madrais berkembang menjadi satu komunitas agama tersendiri yang berbeda dari agama-agama yang telah ada, masyarakat Cigugur tidak pernah menentang apalagi menyerang mereka. Para pengikut Pangeran Madrais bisa hidup damai dengan para pemeluk agama lain. Memang ada beberapa peristiwa minor yang dipicu oleh kesalahpahaman, tetapi hal itu tidak sampai memicu konflik di tengah masyarakat (H. Diding, Wawancara, 02 Mei 2021).
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202

## Modal Sosial pada Komunitas Sunda Wiwitan Cigugur dan Cireundeu
Sebagaimana dialami komunitas minoritas lainnya, Komunitas SW sering mendapatkan diskriminasi dan eksklusi sosial khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak kewarganegaraan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa eksistensi SW tidak lepas dari strategi politis terhadap perubahan sosial politik yang berkembang. Dari mulai migrasi ke agama Katolik sampai reorganisasi-reorganisasi yang pernah dilakukan (Mutaqin, 2014; Qodim, 2018). Namun demikian, kebertahanan mereka tidak lepas dari bagaimana komunitas ini berintegrasi sosial dengan masyarakat dan kelompok sosial lainnya, melalui modal sosial yang mereka miliki. Seberapa kuat modal sosial bonding, bridging dan linking yang dihasilkan dan dibangun akan menentukan seberapa besar potensi kebertahanan dan keberlanjutan mereka.

## Modal Sosial Bonding
Karakter modal sosial bonding ditandai ikatan sosial yang kuat antar individu yang ada di komunitas. Sunda Wiwitan memiliki nilai yang sangat baik untuk mendekatkan diri dengan alam semesta dan bersifat terbuka terhadap kelompok lain. Selain internalisasi ajaran ( norms ) yang dijadikan pedoman para penganut SW, model kepemimpinan ”kharismatik” yang masih dijalankan adalah faktor penting dalam menjelaskan eksistensi mereka sehingga melahirkan kepercayaan ( trust ) yang kuat dari para penganutnya. Meskipun dua modal sosial ini melekat pada dua komunitas tersebut, tantangan mempertahankan bonding di antara keduanya meiliki karakter yang sedikit berbeda.
Sebagai pusat, komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur telah mempunyai sumber modal sosial yang kuat dalam norms dan trust . Keduanya telah melahirkan bentuk solidaritas dan kerja sama yang sangat kuat di antara penganut SW. Hal ini ditandai dengan, di antarnya: Pertama , balai besar untuk kegiatan keagamaan telah dibangun dan digunakan. Kedua , baik keluarga kasepuhan maupun anggota warga komunitas bahu membahu untuk menyelenggarakan aneka ekspresi keberagamaan di tengah masyarakat. Ketiga , kegigihan dan solidaritas mereka dalam memperrtahankan paseban dari eksekusi Pengadilan Negri Kuningan (2017) dan pendiri situs Batu Satangtung di Gunung Leutik, Cisantana (2020) (Gambar 2).

## Gambar 2. Penyegelan Batu Satangtung
(viva.co.id, 2020)
Namun demikian, memperkuat dan merawat bonding tidaklah mudah di Cigugur. Sebagian keturunan kasepuhan Sunda Wiwitan pindah agama. Salah satunya pindah menjadi Muslim. Berpindah keyakinan saja bukan masalah, tetapi rentetan berikutnya terkait hak waris membuat relasi antar anggota keluarga tidak mulus. Salah satu tanah dan bangunan di area milik komunitas Sunda Wiwitan sempat menjadi polemik. Bagi komunitas Sunda Wiwitan, semua aset komunitas tidak untuk dimiliki individu, melainkan miliki komunitas yang akan dijaga dan dirawat turun temurun. Sementara bagi
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
anggota keluarga yang sudah berpindah agama, Jaka Rumantaka, menilai bahwa ia sebagai ahli waris berhak atas sejumlah aset. Polemik telah masuk ruang sidang pengadilan. Hakim memenangkan gugatan jaka Rumantaka. Polemik sedikit banyak memengaruhi bagaimana persepsi para pengikutnya akan masa depan komunitas agama leluhur tersebut.
Sama seperti halnya di Cigugur, di Cireundeu  sangat solid dan memiliki struktur internal yang cukup baik dalam membagi peran masing-masing. Para sesepuh bersikap low-profile , sedangkan pelaksana harian menghargai betul peran para sesepuh sebagai penasihat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan. Dalam banyak hal, Kang Yana dan teman- temannya minta saran dan nasehat dari para sesepuh dalam mengambil keputusan terkait Masyarakat AKUR. Mekanisme ini berjalan baik di Kampung Cirendeu dan menciptakan masyarakat AKUR tampak solid (Yana, Djajat dan Yogi, Wawancara 23 April 2021).
Mereka diikat oleh kesamaan identitas. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pria dewasa penganut Sunda Wiwitan akan mengenakan pakaian tertentu, pakaian cenderung hitam dan menggunakan ikat kepala khas Sunda dalam kehidupan sehari- hari. Mereka juga dibedakan dari pemeluk agama lain dilihat dari makanan yang dikonsumsi. “Siapa saja yang makan beras Singkong pasti pemegang teguh nilai adat,” jelas Djajat (24 April 2021). Mereka juga diikat oleh kegiatan ekonomi, yakni produksi aneka jajanan dan kue yang bahan bakunya singkong.
Di sisi lain, masyarakat Muslim, yang secara kuantitas lebih dominan daripada masyarakat AKUR, menganut paham Sunni dan cenderung bercorak Nahdlatul Ulama
dalam tradisi keagamaannya (Abah Dulloh, Wawancara, 24 April 2021). Karena itu, mereka juga bersikap terbuka dan bisa menerima kehadiran masyarakat AKUR di Kampung Cirendeu. Bahkan, dalam beberapa kegiatan sosial terlibat dan berbaur dengan masyarakat AKUR, misalnya dalam kegiatan Seren Taun.

## Modal Sosial Bridging
Berbeda dengan bonding yang lebih ke dalam, karakter modal sosial briging lebih keluar, yakni bagaimana berhubungan dengan kelompok yang berbeda. Ada beberapa bentuk sumber daya modal sosial yang dimiliki dan telah dilakukan Komunitas SW baik dalam hal kebudayaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam pendidikan misalnya, pada tahun 1959 komunitas SW mendirikan Sekolah Yayasan Tri Mulya yang peserta didiknya dari berbagai agama. Sekolah swasta pertama di Kuningan ini menjadikan kesundaan sebagai mata pelajaran yang harus diikuti para siswa. Meskipun pada akhirnya di bawah naungan yayasan Katolik, keberadaan sekolah ini telah menjadikan kohesi sosial terbangun antara penganut SW dengan komunitas luar.
Sementara dalam bidang kebudayaan dan ekonomi, keberadaan cagar budaya paseban dan upacara seren taun telah banyak berkontribusi dalam pembentukan jaringan sosial ke luar. Melalui acara serentaun misalnya, kegiatan ritual keagamaan yang sempat dilarang selama 40 tahun dimulai saat transisi Orde Lama ke Orde Baru (1970), pada mulanya hanya dilakukan sangat terbatas pada Komunitas SW. Pada era pemerintahan Abdurahman Wahid (1998),  acara tahunan setiap 22 Rayagung ini kemudian menjadi konsumsi masyarakat
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
umum. Puncaknya sambutan-sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat dan acara doa bersama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing (Rama Anom dan Dewi Kanti, Wawancara, 20 April 2021). Karena kepublikan acara ini, disadari atau tidak, telah mendorong perekonomian masyarakat Cigugur khususnya dan Kuningan pada umumnya (Gambar 3).

## Gambar 3. Pedagang di Acara Serentaun Cigugur
(Adi Henk, Cendananews.com)
Namun demikian, dalam perjalanannya relasi antar komunitas di Cigugur bersifat dinamis. Pada area dan kegiatan tertentu, kerja sama terjalin, tetapi pada arena dan kegiatan lainnya berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, pada kedua pihak perbedaan pandangan keagamaan menimbulkan ekspresi yang saling menegasi satu sama lain.  Benih-benih  konflik  ini  muncul  ke permukaan pada peristiwa Batu Satangtung (2019). Dengan alasan kemusyrikan, sejumlah massa yang tergabung dalam kelompok-kelompok melakukan demonstrasi dan menuntut pemerintahan menutup pembangunan tersebut. Peristiwa ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komunitas SW untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan kelompok-kelompok keagamaan tersebut.
Adapun bridging di Cireundeu, mereka membuka diri untuk berinteraksi dengan warga lain melalui aneka kegiatan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pada kegiatan
sosial, warga Sunda Wiwitan terbuka untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan, seperti gotong royong untuk kebersihan kampung. Mereka juga aktif dalam kegiatan- kegiatan di tingkat RT maupun di tingkat RW. Bahkan, ada saat di mana ketua RW berasal dari komunitas Sunda Wiwitan. Antar warga, penganut Sunda Wiwitan maupun Islam, terjalin komunikasi yang lancar dalam berbagai kegiatan sehari-hari, mulai dari pertanian, pasar, dan kegiatan olah raga. Mereka terbiasa main badminton bersama malam hari sambal menjaga kampung. Jalinan kerja sama juga mereka lakukan dalam kegiatan seremonial seperti memperingati kemerdekaan Republik Indonesia.
Kerja sama antar warga juga mereka tuangkan dalam kegiatan ekonomi. Komunitas Sunda Wiwitan dikenal telah mengembangkan aneka kue yang bahan bakunya singkong. Usaha tersebut beberapa tahun terakhir melibatkan warga penganut Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan Neneng Suminar (25 April 2021), salah satu warga kampung Cireundeu, menurutnya:
“Selain karena ada hubungan kekeluargaan, mereka juga butuh ruang untuk berkegiatan. Daripada engga ngapa-ngapain di rumah, ikut gabung ke dapur kami”
Kegiatan lain yang mempertemukan warga Kampung Cireundeu adalah acara Seren Taun. Acara tahunan tersebut biasanya menyediakan konsumsi untuk lebih dari 1000 orang. Karena itu, mereka membutuhkan banyak tenaga khususnya di dapur. Beberapa warga Muslim tidak sungkan terlibat membantu memasak di dapur. Mereka bukan hanya memasak, tetapi ikuti iring-iringan membawa makanan dari gerbang ke Bale Saresehan. Lebih dari itu, panitia yang berasal dari Sunda Wiwitan membuka diri bagi komunitas apa saja
untuk tampil. Seni bela diri, seni tari, dan sebagainya, yang unik, komunitas adat mempersilakan kesenian marawis (kesenian musik yang membawakan lagu-lagu Islamia tahu lagu dari dunia Arab) untuk tampil dalam acara Seren taun. “Kami mah terbuka. Siapa saja bisa menampilkan grup keseniannya di sini. Asalkan tentu ngobrol dulu bagaimana isinya akan dikemas.” Ujar Kang Ogi (23 April 2021)
Respons dari komunitas Islam juga unik. Mereka bisa berinteraksi dengan leluasa selama tidak menyangkut akidah. Hal ini sebagaimana diutarakan salah satu warga Muslim Cireundeu, Abah Duloh ( 24 April 2021), menurutnya:
“Selama bukan masalah akidah, saya terbuka dan bisa terlibat dalam kegiatan Sunda Wiwitan. Tapi, bila itu urusan akidah, saya tidak akan melibatkan diri”.
Betapa pun dalam hatinya terbersit berkeinginan warga Sunda Wiwitan masuk Islam, ia tidak mau memaksakan diri, sebagaimana ia tidak ingin anak cucunya masuk Sunda Wiwitan. “Saya berharap mereka masuk Islam, tapi saya tidak rela bila ada anak-cucu saya masuk ke dalam Adat Sunda Wiwitan.” Tegas Abah Duloh (24 April 2021).
Meskipun demikian, hal berbeda diutarakan salah seorang warga Muslim Cireundeu lainnya, menurut Wawan ( 24 April 2021) misalnya:
“Makan pokok yang membedakan kami dengan mereka. Kami makan nasi, sedangkan mereka makan singkong. Saya tidak pernah mau melibatkan diri dengan kegiatan masyarakat adat Sunda Wiwitan. Bahkan, saya berusaha mencari cara agar bisa mendakwahi mereka untuk masuk Islam karena itu tugas saya sebagai pendakwah. Meski demikian, saya tetap menghargai mereka yang tetap dengan keyakinannya dan saya melibatkan diri dalam kegiatan sosial bersama mereka.”

## Modal Sosial Linking
Jika bonding sebagai perekat ke dalam, bridging sebagai jembatan hubungan sosial ke luar, maka linking lebih pada bagaimana komunitas berjejaring dengan struktur sosial yang mempunyai kekuasaan, seperti lembaga pemerintahan, ekonomi dan agama. (Woolcock, 2001). Bentuk modal sosial ini penting terkait eksistensi komunitas dalam hal jaminan hukum, hak-hak kewargaan dan perlindungan kebebasan berekspresi dan beragama. Terjalinya komunikasi yang bagus dengan aktor dan sistem kekuasaan, tidak hanya pengakuan tapi keberlanjutan sebuah komunitas.
Di Cigugur, usaha memperkuat linking yang dilakukan Komunitas SW dengan pemerintahan pusat sangat kuat. Pada awal reformasi, keluarga Paseban dapat menghadirkan tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur dan Djohan Effendi ketika acara pernikahan Dewi Kanti yang hingga saat ini tidak dicatatkan oleh negara. Tokoh-tokoh nasional bergantian hadir di Cigugur dalam perayaan Seren Taun dari tahun ke tahun. Bahkan, buah dari relasi yang baik itu adalah pemerintah bersama DPR menyetujui Dewi Kanti sebagai komisioner di Komnas Perempuan. Dewi dinilai akan berkontribusi pada pemulihan hak korban masyarakat adat, khususnya perempuan.
Sementara, relasi dengan pemerintah daerah pasang surut. Ada masa di mana kolaborasi masyarakat Sunda Wiwitan dengan pemerintah daerah berjalan mulus dan lancar, tetapi ada masa di mana relasinya tidak lancar. Hubungan yang naik turun ini menambah tantangan bagi kohesi sosial yang semakin tidak mudah. Siapa pun itu, kebijakan pemerintah daerah menentukan arahnya akan ke mana. Kasus makam Batu Satangtung misalnya memperlihatkan

## Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
relasi Komunitas Sunda Wiwitan dengan pemerintah bersitegang. Intervensi berbagai pihak di pusat membantu penyelesaian masalah tersebut, walau menyisakan relasi tak sejalan keduanya.
Tidak hanya dengan pemerintahan daerah, relasi dan kolaborasi dengan struktur yang paling bawah (kelurahan dan kecamatan) mengalami pasang surut. Menurut penuturan salah satu pejabat di sana, Komunitas SW kesulitan untuk bisa berkolaborasi dengan MUI di Cigugur. Kedua pihak menilai dan memandang pihak lain sebagai tidak bisa berjalan bergandengan karena perbedaan pandangan dan keyakinan. MUI misalnya menyesalkan bila ada umbul-umbul acara Seren tahun di depan kantor KUA, yang juga di mana MUI berkantor. Bila kelak ada kolaborasi di kedua komunitas ini, itu pertanda usaha super keras telah dilakukan berbagai pihak (Pejabat Kelurahan Cigugur, Wawancara,  4 Mei 2021).
Sedikit berbeda dengan Cigugur, relasi komunitas Sunda Wiwitan dengan pemerintah terjalin secara lancar. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata telah melihat keunikan di Kampung Cireundeu, yakni bahan makanan pokoknya bukan beras, melainkan singkong. Kementerian Pariwisata mempromosikan mereka sebagai destinasi wisata yang memiliki ketahanan pangan di berbagai krisis. Mereka bisa menghidupi diri sendiri tanpa tergantung pada ketersediaan komoditas utama di Indonesia, yakni beras.
Promosi tersebut mengundang sejumlah pihak datang ke Kampung Cireundeu. Inna Cookies, misalnya. Mereka dengan sengaja membuat iklan menggunakan lokasi di Kampung Cireundeu pada 2009. Lebih dari itu, Inna Cookies juga menyumbang
alat-alat masak kue dan menantang ibu- ibu di Cireundeu untuk membuat kue berbahan baku sinkong. Inilah awal mula usaha aneka kue singkong menjadi andalan Kampung Cireundeu. Selain perusahaan kue, akademisi juga mendatangi kampung ini dan menyumbangkan pengetahuan dan jaringan untuk pengembangan komunitas di Kampung Cireundeu. Dosen Unpad misalnya adalah orang yang pertama kali mengajak ibu-ibu Kampung Cireundeu memamerkan karyanya, kue singkong, pada pameran di Ciamis.
Dukungan serupa datang dari pemerintah daerah. Dinas perindustrian Kota Cimahi beberapa kali mengadakan pelatihan masak bagi warga binaan, salah satunya ibu-ibu dari Kampung Cireundeu. Dukungan tersebut cukup memberikan legitimasi kepada warga bahwa mereka diakui keberadaannya. Meski cara pandangnya berbeda. Sementara pemerintah melihat dari sisi pemeliharaan adat leluhur, bagi penganutnya Sunda Wiwitan bukan sekadar adat dan tradisi, melainkan juga keyakinan akan sang Ilahi dan nilai-nilai kebaikan.
Hubungan dengan pemerintah daerah tidak selalu mulus. Komunitas Sunda Wiwitan sampai sekarang menyatakan tidak ingin mengubah KTP dengan mengisi “Kepercayaan Kepada Tuhan YME” pada kolom agama. Mereka menganggap kebijakan tersebut belum menempatkan mereka setara dengan pemeluk agama lainnya, padahal ajaran yang mereka anu sudah ada sebelum agama-agama dunia datang ke Indonesia. Meski untuk kebutuhan tertentu, sebagian dari mereka mendaftar ke dukcapil dengan status baru.
Modal sosial yang terwujud pada tigas dimensi di atas, bonding , bridging , dan linking tersebut, menopang kohesivitas
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
sosial penganut Sunda Wiwitan di tengah- tengah masyarakat Muslim. Komunitas Sunda Wiwitan senantiasa menjadi bagian dari komunitas Kampung Cireundeu. Lebih dari itu, Kampung Cireundeu menjadi khas justru karena keberadaan mereka. Hubungan anggota komunitas yang cukup solid memungkinkan model interaksi di antara mereka lebih leluasa. Relasi mereka dengan pemerintah juga cukup terbuka, walau tidak selalu sejalan.

## Analisis Perbandingan
Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bagaimana karakter kohesi sosial dan modal sosial bonding (ikatan ke dalam), bridging (jembatan keluar), dan linking (keterhubungan dengan pihak luar, termasuk otoritas). Masing-masing daerah memiliki dinamika sendiri-sendiri. Meski demikian, penelitian ini dengan sengaja membandingkan kedua area di mana Masyarakat AKUR tinggal untuk mendapat pelajaran tentang bagaimana kohesi sosial dikembangkan pada masyarakat majemuk.
Untuk itu, bagian ini akan memaparkan perbandingan modal sosial antara masyarakat di Cirendeu dengan di Cigugur. Apa saja kesamaan dan perbedaan keduanya? Bagaimana perbedaan tersebut menghasilkan keluaran yang berbeda, sementara di satu tempat rentan di lain tempat tidak? Setelah jelas perbedaan keduanya, bagian ini akan menganalisis apa faktor yang menjelaskan keduanya memiliki modal sosial yang berbeda dan menghasilkan keluaran yang berbeda pula.

## Variasi Kohesi Sosial
Pada bagian pendahuluan, laporan ini telah mendiskusikan tentang kohesi sosial sebagai
sebuah keadaan kehidupan bersama di antara sistem sosial, kelompok etnis, dan agama, dan kelompok masyarakat lainnya untuk berinteraksi dan bekerja sama. Semakin solid kohesi sosial, semakin komunitas jauh dari persekusi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok sosial tertentu. Semakin rentan kohesi sosial, semakin besar peluang persekusi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok sosial tertentu. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa kohesi sosial di Cigugur cenderung rentan, sementara kohesi sosial di Cireundeu relatif solid. Situasi ini yang menjelaskan kenapa peristiwa persekusi atau diskriminasi besar peluang terjadi di Cigugur, Kuningan, daripada di Cireundeu, Cimahi.
Kerentanan dan kesolidan kohesi di kedua wilayah tersebut dilihat dari beberapa unsur modal sosial, yakni: bonding (ikatan ke dalam), bridging (jembatan keluar), dan linking (keterhubungan dengan pihak luar, termasuk otoritas). Berikut ini perbandingan kedua daerah (Tabel 1).

## Tabel 1. Perbandingan Modal Sosial di Cireundeu dan Cigugur
Unsur Cireundeu Cigugur Bonding Bonding cenderung kuat, identitas mencair Bonding cenderung lemah, identitas mengeras Bridging Bridging antar komunitas aktif, nilai adat menjadi milik bersama, dan bersifat inklusif Bridging berlangsung terbatas, nilai adat terbatas, dan bersifat eksklusif Linking Linking ke pemerintah termanfaatkan untuk memajukan kampung (lintas komunitas) Linking ke pemerintah pusat termanfaatkan untuk bertahan, tetapi cenderung berjarak dengan pemerintah daerah

## Dua Faktor
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, para sarjana berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan tiga kemungkinan: Kepemimpinan ( leadership ), kekerabatan ( kinship ), dan kearifan lokal ( local wisdom ) yang terlembagakan. Ketiga
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
argumen tersebut hanya dapat menjelaskan satu dari kedua Komunitas SW. Teori kepemimpinan tidak bisa menjelaskan kenapa model kepemimpinan yang sama bisa menghasilkan keluaran yang berbeda. Demikian juga dengan argumen kekerabatan dan nilai yang terinstusionalisasi tidak dapat menjelaskan variasi. Untuk itu, kami mengajukan dua argumen untuk menjelaskan kenapa keluaran relasi sosial di kedua are ini bervariasi: pengalaman eksklusi dan status komunitas.
Pengalaman eksklusi merupakan penjelasan paling memadai untuk menjelaskan variasi kohesi sosial di atas. Pengalaman eksklusi dan diskriminasi di kedua tempat berbeda sehingga modal sosial yang berkembang juga berbeda dan menghasilkan keluaran kohesi sosial yang berbeda. Pada masa Orde Baru, kedua komunitas sebetulnya mengalami diskriminasi yang sama. Namun, stigma dan diskriminasi di Cigugur lebih kuat dibanding di Cireundu. Komunitas SW di Cigugur terpaksa memilih salah satu agama, dalam hal ini Katolik, sebagai strategi bertahan. Hal ini sebagaimana diungkapakan Dewi Kanti (05 Mei 2021) menurutnya:
“Sepanjang Orde Baru, dan ber-KTP Katolik, kami menjalankan ritual Seren Taun dalam sunyi. Kami menghitung helai pada dari yang kami berhasil panen. Pada momen tersebut, kami mengucap syukur sekaligus berdoa untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.”
Rezim Orde Baru runtuh pada 1998. Pemerintah mereformasi sistem politik termasuk kebebasan sipil. Penghayat SW di Cigugur berani menyatakan kembali jati dirinya. Sejumlah tokoh nasional beberapa kali berkunjung ke Cigugur untuk berbagai acara, termasuk Seren Taun. Meski sudah memasuki masa reformasi, penghayat SW Cigugur kembali mengalami diskriminasi
yakni pernikahan salah seorang anggota keluarga Paseban, Dewi Kanti, tidak diakui, meski pernikahannya dihadiri tokoh nasional. Dewi Kanti (05 Mei 2021) menuturkan bahwa:
“Sampai sekarang, KTP saya belum berubah. Putusan MK memang membuka peluang. Tetapi, eksekusinya tidak memberikan kesetaraan yang adil bagi kami.”
Bukan hanya diskriminasi, komunitas SW juga mengalami sejumlah persekusi dan diskriminasi baik dalam hal pendidikan dan perkawinan. Beberapa pasangan pengantin diinterogasi oleh kejaksaan dengan sejumlah pertanyaan yang tidak jelas. Warga adat dianggap melakukan perkawinan ‘liar’, tidak sesuai aturan negara. Puncaknya adalah makam Batu Satangtung disegel pemerintah atas nama masyarakat yang khawatir terjadi pendangkalan akidah.
Pengalaman panjang diskriminasi dan persekusi ini mendorong komunitas SW harus bertahan dengan tetap mempertahankan identitas diri tidak luntur. Mereka merawat identitas tersebut dengan menggelar sejumlah kegiatan adat seperti Seren Taun. Komunitas SW di Cigugur membuka ruang hanya kepada tradisi dan adat Sunda untuk tampil dalam acara Seren Taun. Identitas dalam kegiatan ritual dan adat tahunan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap stigma dan persekusi yang selama ini mereka alami. Batu Satangtung sebagai tempat peristirahatan terakhir keluarga juga merupakan identitas yang membedakan dari makan lainnya. Pengalaman persekusi dan diskriminasi juga membuat komunitas SW di Cigugur berhati- hati untuk berinteraksi dengan komunitas Muslim. Mereka memilih untuk berkoalisi dengan komunitas Muslim yang sudah dinilai terbuka terhadap perbedaan. Mereka menutup diri dari kelompok Islam yang
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
juga telah sejak sebelumnya telah menutup diri dari komunitas SW. Pengalaman diskriminasi juga yang membuat relasi dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah pasang surut. Kadang komunitas SW dapat berkolaborasi dengan pemerintah, kadang bersitegang.
Berbeda dengan Cigugur, pengalaman komunitas SW di Cireundeu memiliki pengalaman yang berbeda. Sepanjang Orde Baru, komunitas SW di Cireundeu juga mengalami diskriminasi. Hampir semua penganut SW di Cireundeu mengisi kolom agama di KTP dengan Islam. Anak-anak yang sekolah di sekolah dasar terpaksa belajar agama Islam. Keluarga mulai menolak ajaran Islam ketika guru meminta untuk melakukan “sunat” untuk anak-anak laki-laki Sunda Wiwitan. Meski demikian, pengalaman komunitas Cireundeu justru belakangan mendapat dukungan pemerintah dalam bidang pariwisata. Makanan khas, rasi atau beras yang terbuat dari singkong, komunitas SW di Cireundeu dianggap sebagai warisan sejarah dan kebudayaan yang unik dan dapat menjadi strategi ketahanan pangan. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Cimahi, dan perusahaan swasta, yang turut mendampingi mengembangkan produk makanan khas Cireundeu yang menjadi andalan pariwisata Kota Cimahi. Pengalaman ini menjadi sarana komunitas SW diakui bukan saja dari sisi adat dan keyakinan, tetapi produk pangan dan pariwisata. Komuitas SW juga memanfaatkan ruang untuk berkolaborasi dengan warga setempat yang beragama Islam, bahkan dalam kegiatan Tutup Taun. Bukan saja komunitas Muslim bantu masak acara tahunan tersebut, tetapi juga kesenian Islam seperti marawis bisa tampil dalam rangkaian acara tersebut.
Selain pengalaman eksklusi dan diskriminasi, kedua komunitas tersebut juga berbeda dari segi lokus. Sementara komunitas SW di Cigugur adalah pusat, komunitas SW di Cireundeu adalah wilayah yang menginduk ke pusat di Cigugur. Status komunitas yang turut memengaruhi kenapa keluaran, atau kohesi sosialnya berbeda. Sebagai pusat komunitas SW Cigugur telah memiliki sejumlah sarana dan identitas fisik yang mencolok, sementara di Cireundeu, identitas  adat  secara  fisik  baru  belakangan dibangun. Posisi ini yang membuat respons komunitas Muslim di dua daerah memberi penilaian yang berbeda. MUI Cigugur menilai bahwa ajaran SW sesat dan dapat mempengaruhi merusak akidah. Dengan ajaran yang sama, komunitas Muslim di Cireundeu tidak memiliki persepsi komunitas SW sebagai ancaman. “Kami biarkan saja mereka. Kami lindungi mereka. Toh kita bisa hidup berdampingan. Kita kan hidup di negara NKRI.” (Cumaryani, Wawancara, 29 April 2021). Karena itu, tidak heran bila di Cigugur identitas lebih mengental daripada di Cireundeu karena “lawan” yang dihadapi berbeda. Situasi ini menghasilkan modal sosial yang berbeda di kedua tempat tersebut.

## PENUTUP
Studi ini menemukan bahwa kohesi sosial merupakan penjelas utama kenapa SW di Kuningan lebih rentan mengalami tindakan kekerasan atau diskriminasi dibanding di Cimahi. Sementara kohesi sosial di Kuningan terganggu beberapa segi. Pertama , bonding komunitas SW di Kuningan terganggu oleh relasi antarkeluarga yang tidak selalu sejalan. Hal ini tidak terjadi di Cimahi yang hampir semua keputusan turut pada otoritas sesepuh yang tidak terganggu oleh
Kohesi Sosial... (Mahmudin, Edi Junaedi, Husni Mubarok, dan Dedi Slamet Riyadi)
perbedaan dalam internal komunitas. Kedua , jembatan yang memungkinkan interaksi sosial lintas keyakinan terhambat oleh layer antara komunitas SW dan komunitas Muslim yang beragam. Di keduanya ada kecenderungan pengentalan identitas yang sulit terjembatani. Situasi ini tidak terjadi di Cimahi yang mana komunitas SW dan Muslim dapat terjembatani karena relatif homogen. Komunitas di Kampung Cireundeu, Cimahi, didominasi warga NU, yang tidak keberatan dengan kegiatan kebudayaan dan sosial lintas keyakinan. Ketiga , relasi komunitas SW di Kuningan dengan negara, dalam hal ini pemerintah daerah mengalami pasang surut. Pada periode tertentu, komunitas SW dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tetapi pada saat yang berbeda bisa berseberangan. Sementara relasi komunitas SW di Cimahi berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemajuan wisata, meski komunitas SW tetap mengajukan kritik atas pemberlakuan KTP yang berbeda dari agama-agama lainnya.
Studi ini berimplikasi bahwa pada daerah yang beragam dari sisi agama dan keyakinan, pemerintah maupun non- pemerintah perlu memperhatikan aspek kohesi sosial dalam menyusun kebijakan atau intervensi. Kejadian Batu Satangtung tidak dapat didekati dengan kerangka hukum seperti sesuai atau tidak sesuai dengan
Perda bangunan, melainkan perlu kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Tulisan ini mengusulkan dua langkah. Pertama , fasilitasi perjumpaan melalui aneka kegiatan, yang tidak melulu harus berkaitan dengan agama dan budaya. Interaksi melalui oleh raga, pertemuan kesenian, atau kegiatan sosial seperti kampanye kesehatan atau menjaga kelestarian lingkungan dapat menjadi alternatif. Kedua , dukung pengembangan komunitas berdikari berbasis aset (individual, komunitas, dan kelembagaan), yang tidak mengisolasi agama dari masalah-masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Pengembangan komunitas berdikari membutuhkan modal sosial yang memadai. Pada komunitas berdikari inilah integrasi sosial keagamaan dapat diwujudkan di tengah keragaman identitas masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Naskah hasil penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Berikutnya juga kesediaan para informan di wilayah penelitian yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untuk itu, tim penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan dan Solihin. 2018 “Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi.” Sosio-Politica , 8 (1).
Bhandari, Humnath & Yasunobu, Kumi. 2009. “What Is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept.” Asian Journal of Social Science . 37. 480-510.
Fonseca, X., Lukosch, S., Brazier, F. 2018. “Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it.” Innovation: The European Journal of Social Science Research . 32. 1-23.
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 181 - 202
Hernawan, Wawan. 2010. “Komunikasi Antar Umat Berbeda Agama; Studi Kasus Sikap Sosial dalam Keragaman Beragama di Kecamatan CigugurKabupaten Kuningan Jawa Barat.” Jurnal UBL .
Indrawardana, Ira. 2014. “Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan.”
MELINTAS . 30. 105. 10.26593/mel.v30i1.1284.105-118.
Laurence, James. Katharina Schmid and Miles Hewstone. 2019. Ethnic Diversity, Ethnic Threat, and Social Cohesion: (Re)-Evaluating the Role of Perceived Out Group Threat and Prejudice in the Relationship Between Community Ethnic Diversity and Intra- Community Cohesion.” Journal Of Ethnic And Migration Studies , Vol. 45, No. 3, 395– 418.
Maarif, Samsul. (2016). Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS
Marpuah, M. 2019. “Toleransi dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama di Cigugur,
Kuningan.” Harmoni , 18 (2), 51-72.
Mutaqin, Ahmad. “Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais Di Cigugur Kuningan Jawabarat).” Al-Adyan , vol. 8, no. 1, 2013, pp. 89-102, doi:10.24042/ ajsla.v8i1.528.
Mutaqin, Zezen. 2014. “Penghayat, Orthodoxy and the Legal Politics of the State.” Indonesia and the Malay World . 42. 10.1080/13639811.2014.870771.
OECD. 2011, Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World .
Paris: OECD Publishing.
Putnam, R. D. 2000. Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community .
NewYork, NY: Simon and Schuster.
Qodim, Husnul. 2017. “Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur.” KALAM . 11. 329. 10.24042/klm.v11i2.1912.
Rostiyati, Ani. 2019. “Toleransi Keragaman Pada Masyarakat Cigugur Kuningan.” Patanjala:
Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya . 11. 65. 10.30959/patanjala.v11i1.467.
Saringendyanti, E., Herlina, N., dan Zakaria, M.H. (2018). “Tri Tangtu on Sunda Wiwitan Doctrine in the XIV-XVII Century” in TAWARIKH: Journal of Historical Studies , Volume 10(1), October, pp.1-14. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 2085-0980 (print).
Schiefer, D., van der Noll, J. 2017. “The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review.” Soc Indic Res 132, 579–603 (2017). https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5.
Wahab,  Adul Jamil.  (2019). “Model Keruknan Umat Beragama di Dusun Susuru.” Alqolam , vol 36 No. 1.
Woolcock, M., and Narayan, D. (2000). “Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy.” World Bank Research Observer 15 (2): 225-50.