## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
GAGASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

## PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

## EMILDA RAMADHANTI
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Pendapatan Pekanbaru Kota. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemungutan pajak alat-alat berat dan besar sebelum didaftarkan adalah  dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan dilanjutkan dengan penetapan dan pelaksanaan penagihan. Meskipun sudah melalui tahap- tahap demikian namun penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Gagasan optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain; dari aspek perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah alat-alat berat dan besar di UPT. Pendapatan Pekanbaru kota, selanjutnya sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pajak alat-alat berat/besar serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemungutan pajak di daerah.
Pekanbaru City Revenue. The results of this study is that the process of collecting taxes heavy equipment and large before being registered is started with data collection, registration and continued with the determination and implementation of billing. Although it has been through these stages, tax revenue in the heavy and heavy equipment sector has not been running optimally since there are some weaknesses in its implementation. The idea of tax optimization of heavy equipment and large can be done with various efforts, among others; From the aspect of legislation that regulates the taxes of heavy equipment and large areas in the UPT. Pekanbaru income of the city, then qualified and professional human resources in carrying out heavy duty tax tasks / equipment and equip supporting facilities and infrastructure in conducting tax collection in the region.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Alat-Alat Berat.

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  sumber  keuangan  yang  berasal dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  lebih  penting  dibandingkan  dengan sumber-sumber  diluarnya,  karena  PAD  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan prakarsa  dan  inisiatif  daerah,  sedangkan  bentuk  pemberian  pemerintah (non-PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam  penyelenggaraan  urusan  daerah.  PAD  merupakan  sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Tapi pada kenyataannya, kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. 1
1 Sri Arnetti, Darnis, Eg Valia “ Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4, No 1, September-Januari 2014, Hlm.1.
Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD adalah melalui  pajak  daerah.  Dari  pajak  ini  yang  mana  akan  digunakan  untuk membiayai  pemerintahan  daerah.  Pajak  sangat  menentukan  bagi kelangsungan  eksistensi  pembangunan  untuk  masa  sekarang  dan  masa yang akan datang. 2
Pajak  menempati  posisi  sentral  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  sebagai  wahana  untuk  menyeimbangkan  simpul-simpul politikekonomi,  sosial  dan  yang  berserakan  dalam  masyarakat.Dengan pajak  dipungut  dari  rakyat  yang  memilki  kewajiban  membayar  pajak, negara  kemudian  membuat  proyek  kemaslahatan  umum  yang  bernuansa sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan bangsa. 3
Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan  sendi  kehidupan  masyarakat  dengan  retribusi  daerah.  Masing- masing  jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  memiliki  objek  dan  subjek.Tarif dan  berbagai  ketentuan  pengenaan  tersendiri,  yang  mungkin  berbeda dengan  jenis  pajak  atau  retribusi  daerah  lainnya.  Di  sisi  lain  semangat otonomi  daerah  yang  diberlakukan  di  Indonesia  memungkinkan  setiap daerah  provinsi/kabupaten  atau  kota  mengatur  daerahnya  sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin  saja  satu  jenis  pajak  atau  retribusi  dipungut  pada  suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis. 4 Di  Provinsi  Riau  sendiri  telah  terdapat  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun  2011  yang  mengatur  tentang  Pajak  Daerah  yang  menjadi  sumber pemungutan pajak di daerah. Termasuk di dalamnya mengatur  tarif pajak kendaraan  bermotor  alat-alat  berat/besar.  Dalam  peraturan  tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor alat-alat berat/besar  adalah  alat-alat  yang  dapat  bergerak  atau  berpindah  tempat dan tidak melekat secara permanen. Tarif pajak kendaraan bermotor alat- alat berat/besar ditetapkan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen). 5 Hasil  penerimaan  pajak  dan  retribusi  diakui  belum  memadai  dan memiliki  peranan  yang  relatif  kecil  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  khususnya  bagi  daerah  daerah  kabupaten  dan kota.  Sebagian  besar  pengeluaran  APBD  dibiayai  dana  alokasi  dari  pusat. Dalam  banyak  hal,  dana  alokasi  dari  pusat  tidak  sepenuhnya  dapat menutup  seluruh  kebutuhan  pengeluaran  daerah.  Oleh  karena  itu pemberian  peluang  untuk  mengenakan  pungutan  baru  yang  semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak  banyak  diharapkan  dapat  menutupi  kekurangan  kebutuhan pengeluaran tersebut.
2 H.Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
3 Gunadi, Demokrasi Perpajakan: Mencari Kemungkinan Baru dalam Politik Nasional , Pengantar dalam Buku Edi Slamet Irianto- Syarifuddin Jurdi, Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta,Hlm. xxxi.
4 Op.Cit. Hlm. 3 5 Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
Data  hasil  penerimaan  pajak  dari  sektor  alat-alat  berat/besar  di UPT.Pendapatan  Pekanbaru  Kota  pada  Tahun  2013-2015  dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel  1.1.PAD  UPT.  Pendapatan  Pekanbaru  Kota  pada  sektor  Alat-Alat Berat/Besar Tahun 2013-2015 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target 832,981,961.00  1,788, 402,264.00 3,193,756,769.93 Realisasi  744,990.873.00  2,400,069,695.00 915,573,116.00
Sumber : UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota, 2015
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak  alat- alat  berat/besar  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  fluktuasi  yang  sangat signifikan  karena  pada  beberapa  tahun  realisasi  penerimaan  pajak  tidak mencapai  target  sebagaimana  yang  telah  direncanakan.    Pada  tahun  2013 realisasi  penerimaan  pajak  belum  menunjukkan  angka  yang  optimal  dan tahun  berikutnya  realisasi  atau  kontribusi  pajak  meningkat  tetapi  jumlah penerimaan  tersebut  belum  maksimal  karena  masih  banyak  perusahaan- perusahaan yang ada di Riau tidak mendaftarkan objek pajak alat-alat berat dan besar ke kantor UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota.
Keharusan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  dari  sektor  pajak  merupakan  hal  yang  mesti  dilakukan  karena  dari sektor  pajak  pulalah  daerah  dapat  mengembangkan  pembangunan  daerah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.Namun problem pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kerap mengalami  hambatan-hambatan  serius  sehingga  hasil  yang  ingin  dicapai tidak optimal bagi pemasukan dan pendapatan asli daerah.
Selama  ini  Pada  UPT.  Pendapatan  Pekanbaru  Kota  dalam  hal melaksanakan  kewajiban  pajak  bagi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  alat- alat berat/besar belum menunjukkan kualitas dan kuantitas yang maksimal, terdapat  permasalahan  dan  kendala  yang  berarti  yaitu  pada  tahap pendataan dan pendaftaran objek pajak yang sering dimanipulasi oleh wajib pajak  khususnya  pajak  alat-alat  berat/besar  karena  terkait  pajak  alat-alat berat/besar  ini  tidak  sama  halnya  dengan  pajak  kendaraan  lain  seperti motor  dan  mobil.  Alat  berat  tidak  memilikiBuku  Pemilik  Kendaraan Bermotor  (BPKB),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK),  Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas  Jalan  (SWDKLLJ),  sehingga  sulit  bagi  petugas  pajak  untuk mendeteksi  keberadaan  objek  pajak  dan  kesempatan  demikian memungkinkan  bagi  wajib  pajak  untuk  menghindari  dari  kewajiban pembayaran pajak atas kendaraan tersebut.
Pendapatan  dan  pendaftaran  PKB/BBN-KB  Roda  Empat  (R4)  dan Roda  Dua  (R2)  berbeda  dengan  PKB/BBN-KB  alat-alat  berat/besar.Untuk R4  dan  R2  didata  dan  didaftar  langsung  oleh  dealer  bersangkutan, sedangkan  alat-alat  berat/besar  tidak  didaftar  oleh  dealer  karena  aturan hukum tidak mengatur secara detail dan kuat terkait dengan pendataan dan pendaftaran  alat-alat  berat/besar  sehingga  hal  ini  mengharuskan  petugas

## Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
pendataan  dan  penagihan  lebih  aktif  menggali  dan  mengoptimalkan  pajak untuk meningkatkan PAD khususnya dari sektor alat-alat berat/besar. 6
Salah  satu  contoh  perusahaan  yang  tidak  membayar  pajak  alat-alat berat/besar  yaitu  PT.Berca  Indonesia  yang  beralamat  di  Jln.Soekarno  - Hatta.Pada  tahun  2006  perusahaan  ini  sempat  mendaftarkan  objek  pajak alat-alat  berat/besar  yang  berjumlah  15  Unit  namun  setelah  berjalan  dua tahun  hingga  di  tahun  2008  s/d  2016.Pihak  Perusahaan  tidak  lagi membayar  kewajiban  pajaknya  sebagaimana  mestinya  meskipun  telah disurati  beberapa  kali  oleh  petugas  pajak  sehingga  terkait  dengan  hal tersebut  menyulitkan  bagi  petugas  pajak  untuk  melakukan  penagihan  atas pajak  yang  tidak  dibayar  oleh  perusahaan.  Terkait  dengan  sanksi  bagi perusahaan  atau  wajib  pajak  alat-alat  berat/besar  yang  melanggar  atau ingkar  dalam  melakukan  kewajiban  membayar  pajak  belum  secara  tegas dapat dilaksanakan karena tidak ada aturan yang tegas dan kuat mengatur hal  demikian  sehingga  membuat  perusahaan  yang  memiliki  alat-alat berat/besar semakin merajalela menghindar dari pembayaran pajak.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  implementasi  pemungutan  pajak  daerah  di  sektor  alat-alat berat/besar pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota
2. Bagaimana gagasan optimalisasi pendapatan asli daerah di sektor pajak kendaraan  bermotor  alat-alat  berat/besar  pada  Unit  Pelaksana  Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota.

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu pendekatan  terhadap  masalah  yang  menitikberatkan  pada  penelitian  yang dilakukan  di  lapangan.Di  samping  itu  juga  melakukan  penelitian  terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi-structured. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah  terstruktur  dipersiapkan  terlebih  dahulu,  kemudian  satu-persatu diperdalam  dengan  menggali  keterangan  lebih  lanjut  dari  informan  atau responden.Sedangkan  untuk  memperoleh  data  sekunder,  dilakukan  studi dokumen  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  isi  dokumen  dan mengelompokkannya  kedalam  konsep-konsep  pokok  yang  terdapat  dalam perumusan masalah.

## D. Hasil Dan Pembahasan
a. Implementasi  Pemungutan  Pajak  Daerah  Pada  Sektor  Alat-Alat Berat dan Besar pada Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru Kota .  Pungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  daerah  adalah  dalam  rangka untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan  guna  meningkatkan  pendapatan asli  daerah  sebagai  modal  pembangunan  dan  pemajuan  sektor-sektor penting  daerah  yang  dihasilkan  dari  penerimaan  pajak.Pembangunan  dan
6 Wawancara dengan Bapak Rudi Ilhamsyah, SE, M.Si, Staf Penerimaan dan Penetapan UPT.Pendapatan Pekanbaru Kota, Tanggal 22 Maret 2016, Pukul 10.30 W.i.b.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
kemajuan  daerah  sangat  didukung  oleh  Keuangan  daerah  melalui  sumber- sumber penerimaan yang sah. Suatu daerah tidak akan dapat berjalan stabil apabila  tidak  ada  modal  berupa  pendapatan  asli  daerah  yang  digunakan untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  kemajuan  daerah  secara  mandiri. Oleh  karena  itu  pemungutan  pajak  penting  dilakukan  oleh  daerah  melalui institusi  yang  sah  dan  dilaksanakan  menurut  ketentuan  perundang- undangan yang ditetapkan.
bahwa  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya,  daerah membutuhkan  biaya  atau  uang,  tanpa  adanya  biaya  yang  cukup,  maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban  serta  kewenangan  yang  ada  padanya  dalam  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya,  tapi  juga  ciri  pokok  dan  mendasar  dari  suatu daerah otonom menjadi hilang.
Memang idealnya, dalam melaksanakan otonominya, daerah terutama harus bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah, khususnya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. 7 Di bawah desentralisasi, tanggung jawab pemerintah  kabupaten/kota  telah  semakin  diperluas  dengan  member mereka  bagian  yang  besar  dari  fungsi-fungsi  pengeluaran  umum  yang sebelumnya  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  departemen- departemennya yang didekonsentrasikan. Meskipun ada transfer dana-dana ini,  pemerintah  daerah  tetap  di  bawah  tekanan  untuk  menghasilkan pendapatan  mereka  sendiri  dari  berbagai  sumber  pajak  dan  bukan  pajak. 8 Sumber  pendapatan  pada  sektor  alat-alat  berat  dan  besar    saat  ini  masih tergolong rendah dan perlu untuk dioptimalkan. Tercatat dari sekian banyak Perusahaan yang tersebar di Provinsi Riau rata-rata yang memiliki alat-alat berat  dan  besar  belum  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar pajak.Kepatuhan  wajib  pajak  alat-alat  berat  dan  besar  sangat  bergantung dari  keuletan  petugas  pajak  dalam  melakukan  monitoring  atas  setiap perusahaan maupun perorangan yang kadangkala alat-alat berat dan besar tersebut  sudah  sekian  lama  beroperasi  di  Provinsi  Riau  akan  tetapi  tidak kunjung  di  daftarkan  di  Dinas  Pendapatan  Provinsi  Riau.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Provinsi  Riau,  H.  Masperi  bahwa  untuk mendukung  terwujudnya  visi,  Misi  Provinsi  Riau  maka  faktor  yang  sangat mendukung  adalah  terealisasinya  PAD  sesuai  dengan  target  yang  sudah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi.  PAD  akan  meningkat  apabila kerjasama  dan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  atas  objek  yang dimiliki.  Pengawasan  di  lapangan  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait sangat  membantu  untuk  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak. 9 Data  yang penulis peroleh terjadi peningkatan jumlah wajib pajak  kendaraan alat-alat
7 Lihat Psal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
8 Arthur. J. Mann, Perpajakan Daerah, Praktek-praktek Internasional yang standar, Seminar Domestik Trade, Desentralization and Globalization , Partnership for Economic Growth, Hotel Borobudur, Jakarta, 3 April 2001, Hlm. 308.
9 Wawancara dengan Bapak H. Masperi, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau,Tanggal  14 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

## Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
berat dan besar dari tahun 2015-2016 namun dari segi realisasinya tetap saja tidak mencapai target yang ditentukan.
No  Wajib Pajak Alat-alat berat dan Besar Tahun 2015 Un it Wajib Pajak Alat-alat berat dan Besar Tahun 2016 Unit 1 PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 2 PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 2 2 Pasar Buah Pekanbaru 1 PT. Bangun Sari Perkasa 1 3 PT. Sarana Baja Perkasa 15 PT. Sri Indoriau Flora 2 4 PT. Bandar Teguh Abadi 3 Pasar Buah Pekanbaru 1 5 PT. Trifa Abadi 14  PT. Sarana Baja Perkasa  15 6 PT. Bandar Teguh Abadi 3 PT. Bandar Teguh Abadi  3 7 PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 20 9 PT. Trifa Abadi 14 8 PT. Adei Plantations & Industri 16 3 PT. Bandar Teguh Abadi  3 9 PT. Yanmarindo Perkasa 2 PT. Sarana Tata Indoraya 1 10  Cv. Selecta Baru 3 PT. Kantata Agung Multitrans 1 11 PT. Arara Abadi 18 3 PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 209 12 PT. Harap Panjang 6 PT. Adei Plantations & Industri 163 13 PT. Bandar Teguh Abadi 6 PT. Anugerah Wanarimba Lestari 2 14 PT. Greentech Cakrawala Motorindo 1 PT. Yanmarindo Perkasa 2 15 PT. Musim Mestika Mas 1 Cv. Selecta Baru 3 16 PT. Stabillised Pavements Indo 7 PT. Arara Abadi 183 17 PT. Artha Pekanbaru 1 PT. Harap Panjang 6 18 PT. Adei Plantation & Industri 55  PT. Bandar Teguh Abadi  6 19  PT. Bandar Teguh Abadi 2 PT. Greentech Cakrawala Motorindo 1 20  - PT. Musim Mestika Mas  1 21 - PT. Stabillised Pavements Indo 7 22  - PT. Artha Pekanbaru 1 23  - PT. Adei Plantation & Industri 55 24  - Dinas Bina Marga 6 25  - PT. Setia Agrindo Mandiri 6
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## 26  -
PT. Bandar Teguh Abadi  2
Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (3)  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Pajak  Daerah,  bahwa  tarif    pajak  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat dan  alat-alat  besar  ditetapkan  sebesar  0,20  %  (nol  koma  dua  puluh  persen. Dari  besaran  tarif  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  seharusnya  wajib pajak  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  memiliki kewajiban atas pembayaran pajaknya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan guna  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  melalui  sector  pajak kendaraaan bermotor dan alat-alat berat. 10
Meski  telah  diatur  ketentuan  kewajiban  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Alat-alat  Berat  dan  Besar  di  provinsi  Riau  khususnya  di  Unit Pendapatan Pekanbaru Kota penerimaan pajak pada sector alat-alat berat dan besar  masih  belum  tergolong  optimal  dan  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan  karena  sangat  bergantung  pada  itikad  baik  dan  kerjasama  yang baik  dari  wajib  pajak  alat-alat  berat  dan  besar  terutama  para  pengusaha  dan kontraktor  yang  tidak  mendaftarkan  objek  pajak  mereka  kepada  petugas  dan UPT/UP  setempat.  Petugas  pajak  menemukan  kendala-kendala  dalam menegakkan aturan terkait dengan pendataan dan penertiban wajib pajak alat- alat  berat  dan  besar  di  daerah  karena  tidak  adanya  sanksi  tegas  bagi perusahaan yang lalai dan tidak mambayar kewajiban pajak tersebut.
Persoalan di atas merupakan kendala  bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor  Pajak  Alat-alat  Berat  dan  besar,  padahal sumber pendapatan tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan  Keuangan  daerahdalam  rangka  meningakatkan  pembangunan baik fisik maupun non fisik secara tidak langsung. oleh karenanya upaya untuk mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  tersebut  perlu  didorong dengan  melakukan  pengawasan  yang  continu  dengan  melibatkan  berbagai stakeholder karena  dengan  pengawasan  disertai  dengan  penegakan  hukum yang  tegas  kepada  perusahaan  yang  lalai  untuk  membayar  tersebut kedepannya  dapat  menjadi  perhatian  serius  oleh  setiap  wajib  pajak  terhadap kewajibannya.
2. Gagasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan  Bermotor  Alat-Alat  Berat  dan  Besar  pada  Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru Kota Wewenang  mengenakan  pungutan  pajak  atas  penduduk  setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah.Di Indonesia pemerintah daerah baik provinsi maupun  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  mengenakan  pajak, meskipun  jumlah  penerimaan  pajak  daerah  relative  kecil  dibandingkan dengan  penerimaan  pajak  nasional.Sistem  pajak  daerah  yang  digunakan selama  ini  mengandung  banyak  kelemahan  sehingga  manfaat  yang
10 Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

## Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
diperoleh  lebih  kecil  daripada  besarnya  beban  pajak  yang  diemban  oleh masyarakat.Oleh  karena  itu,  dalam  tahun-tahun  terakhir,  pemerintah tengah melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah. 11
Keseimbangan  antara  beban  pajak  dan  tingkat  pelayanan  yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri secara langsung dapat merupakan stimulus  baik  bagi  pengembangan  investasi  di  daerah  yang  pada  akhirnya akan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan  nasional  pada  umumnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori welfare state dan teori utility dimana pajak bukan merupakan tujuan tetapi sekedar sarana untuk membiayai pelayanan agar bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat. 12
Terdapat beberapa gagasan  penting untuk optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar pada UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota antara lain:
1. Dari aspek kebijakan peraturan perundang-undangan Pajak  daerah  menjadi  pemasukan  utama  bagi  Pendapatan  Asli Daerah  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.Pemungutan  pajak  hanya  dapat dilakukan oleh negara dan daerah atas dasar suatu aturan yang sah dibuat oleh  negara.Tanpa  adanya  peraturan  perundang-undangan,  maka siapapun  termasuk  negara  tidak  mempunyai  hak  untuk  melakukan pemungutan pajak.Apabila sebuah negara melakukan pemungutan pajak terhadap  masyarakat  tanpa  peraturan  perundang-undangan,  maka tindakan  tersebut  bukan  merupakan  pungutan  pajak  tetapi  merupakan pungutan  liar.  Ketentuan  Pasal  23  A  UUD  1945  harus  ditaati  dalam pemungutan  pajak,  ketaatan  itu  merupakan  konsekuensi  logis  bagi Indonesia yang berstatus sebagai negara hukum. 13
Dari  aspek  kebijakan  seyogiayanya  aturan  yang  menjadi  dasar pengenaan  Pajak  Alat-alat  Berat  dan  Besar  haruslah  memiliki  nilai  dan substansi  yang  jelas  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaannya  di  lapangan.  Pengaturan  kebijakan  pemungutan  Pajak Alat-alat  Berat  dan  Besar  masih  memiliki  kelemahan-kelemahan terutama terkait pendataan dan pelaporan wajib pajak alat-alat berat dan besar,  begitu  pula  pengenaan  sanksi  yang  tegas  belum  di  atur  oleh peraturan  daerah  terkait  pelaksanaan  pemungutan  pajak  alat-alat  berat dan  besar  sehingga  membuka  potensi  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak menunaikan kewajiban pajak tersebut.
Selanjutnya  menyangkut  dengan  pendaftaran  objek  pajak  alat-alat berat dan besar yang tentunya berbeda dengan pajak kendaraan bermotor lainnya dimana pihak dealer langsung mendaftarkan kendaraan bermotor pada UPT/UP setempat sehingga memudahkan bagi petugas pajak untuk melakukan  pendataan,  sebaliknya  untuk  pajak  alat-alat  berat  dan  besar karena tidak adanya aturan yang mengatur atau kerjasama antara dealer dengan  UPT/UP  setempat  untuk  mendaftarkan  objek  pajak  tersebut
11 Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia , Yellow Printing, Jakarta, 2007. Hlm. 13 12 Ibid. Hlm. 174.
13 Mustaqiem, Op, cit.. Hlm. 127
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
sehingga  menyulitkan  bagi  petugas  pendataan  untuk  mendeteksi  wajib pajak  baik  itu  pribadi  maupun  perusahaan.  Selain  itu  juga  lebih  banyak pengusaha  mendapatkan  atau  membeli  alat-alat  berat  dan  besar  di  luar daerah  Provinsi  Riau  sehingga  objek  pajak  semakin  sulit  untuk  dilacak terutama  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  transaparan  dalam mendaftarkan objek pajaknya di UPT. 14
Ketidak  jelasan  norma  yang  mengatur  Pajak  Alat-alat  Berat  dan Besar  berimplikasi  terhadap  pelaksanaan  pemungutan  pajak  di  daerah terutama  bagi  pemungut  pajak  yang  mengakibatkan  penerimaan  pajak dari sektor alat-alat berat dan besar menjadi tidak optimal.
2. Dari aspek Sumber Daya Manusia
Upaya  optimalisasi  pendapatan  asli  daerah  melalui  penerimaan pajak  pada  sektor  alat-alat  berat  dan  besar  sangat  didukung  oleh  faktor sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  professional  dan  berdedikasi tinggi.Selama  ini  terdapat  kelemahan  dari  pemungut  pajak  itu  sendiri yang  masih  belum  menguasai  secara  teknis  upaya  pelaksanaan pemungutan  pajak  terutama  pada  sektor  pajak  alat-alat  berat  dan besar.Harus  ada  progress  yang  dibuat  oleh  petugas  pajak  bagaimana upaya  yang  sesuai  untuk  menggali  dan  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  secara  sungguh-sungguh  karena  tanpa  memiliki  sumber  daya manusia  yang  militan  pelaksanaan  pemungutan  pajak  tidak  berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Dari aspek sarana dan prasarana Untuk  mengoptimalkan  potensi  sumber  pendapatan  dari  pajak daerah  maka  sarana  dan  prasarana  menjadi  faktor  pendukung terealisasinya penerimaan objek pajak yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak.Sarana  dan  prasarana  memudahkan  pemungut  pajak  dalam melaksanaan tugas-tugas penertiban pembayaran wajib pajak yang lalai.
Adapun  beberapa  faktor  penghambat  keberhasilan  proses implementasi  kebijakan  pemungutan  pajak  alat  berat/besar  adalah sebagai berikut : 15 a. Kurangnya Sosialisasi
Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  kepada  masyarakat sebagai  Wajib  Pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  adalah  dengan mengadakan  kegiatan  sosialisasi.  Sosialisasi  dapat  diartikan  sebagai proses  yang  menempatkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan memahami  norma-norma  atau  nilai-nilai  dimana  mereka  menjadi anggotanya agar dapat berperan sesuai dengan norma-norma atau nilai- nilai  tersebut.  Dengan  kegiatan  sosialisasi  diharapkan  masyarakat
14 Wawancara dengan Bpk. Rudy Ilhamsyah bagian Seksi Penerimaan dan Penetapan pajak, Tanggal 22 Agustus 2016, Pukul. 14.40. W.i.b.
15 Purwanto, Jamal Amin, Badruddin Nasir, Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada  Dinas Pendapatan Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda , ejournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 4, 2014: 2448-2460.
Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
sebagai  Wajib  Pajak  dapat  memahami  dan  melaksanakan  peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing.
Dalam  upaya  memperlancar  proses  pemungutan  pajak  alat berat/besarterhadap  masyarakat  atau  dunia  usaha  selaku  Wajib  Pajak, persiapan  yangdilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Pekanbaru  Kota tidakhanya  dilakukan  pada  petugas  semata,  akan  tetapi  juga  terhadap Wajib  Pajakmelalui  kegiatan  sosialisasi.  Dengan  adanya  sosialisasi diharapkan  akanterbangun  pengertian  dan  pemahaman  terhadap  tujuan perlu  dilakukanpemungutan  pajak  alat  berat/besar,  termasuk peruntukannya.  Dengan  demikianmasyarakat  dan  dunia  usaha  selaku Wajib  Pajak  dapat  memahami  dan  mengertihakekat  dari  pemungutan pajak  tersebut  dan  dapat  mendukung  proses  pemungutan  pajak  alat berat/besar itu sendiri.
Sosialisasi  pajak  alat  berat/besar  masih  kurang  dilakukan  oleh UPT.Pendapatan  Pekanbaru  Kota,  dari  pengamatan  penulis  sosialisasi yang  telah  dilakukan  oleh  petugas  terbatas  kepada  pemilik  atau perusahaan perkebunan yang besar yang berada di wilayah ProvinsiRiau, belum menyentuh kepada perusahaan yang kecil, rental alat berat/besar dan  perorangan,  padahal  kegiatan  sosialisasi  harus  disampaikan kepadaseluruh  lapisan  masyarakat  yang  merupakan  salah  satu  bentuk keterpaduanantara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunansebagai wujud partisipasi masyarakat.
b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait Diketahui  bahwa  lingkungan  ektern  maupun  intern  dapat mempengaruhi  kekuatan  yang  timbul  di  luar  batas-batas  organisasi  dan mempengaruhi  keputusan  serta  tindakan  di  dalam  organisasi  karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan kekuatan yang  diperkirakan mungkin timbul.  Kerjasama  tersebut  dapat  didasarkan  atas  hak,  kewajiban  dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.
Keberhasilan  suatu  organisasi  sangatlah  dipengaruhi  oleh kemampuannya  dalam  menanggapi  lingkungan.  Dimana  tepat  tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang  terjadi  saat  ini  dan  adanya  masukan  yang  terkait  dengan pertimbangan-pertimbangan  kondisi  yang  dihadapi  oleh  UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota harus diantisipasi dan diadaptasikan.
Kerjasama  dengan  instansi  lain  yakni  instansi  teknis,  diluar  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau    merupakan  wujud  daripada karakteristik  lingkungan  kerja  Dinas  Pendapatan  daerah  Provinsi  Riau yang  menjadi  salah  satu  fokus  kegiatan  koordinasi  kerja.  Kerjasama dengan  instansi  lain  dapat  dijadikan  sebagai  model  yang  menjelaskan karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah,  karena dengan adanya  kerjasama  dengan  instansi  teknis  lainnya  maka  program  kerja dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak  alatberat/besar  dapat  benar-benar  dilaksanakan  dan  tersosialisasi
Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
di  masyarakat,serta  masyarakat  akan  lebih  tahu  tentang  perkembangan aturan pemerintah. 16
c. Lemahnya Sikap Pelaksana
Disamping  itu  penyediaan  dana  yang  cukup  guna  memberikan insentif  bagi  petugas  pemungut  agar  mereka  mendukung  dan  bekerja secara  total  dalam  melaksanakan  pemungutan  pajak  alat  berat/besar. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen perpajakan Dinas Pendapatan Daerah  Provinsi  Riau  dan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pajak Daerah diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak  alat  berat/besar  masih  kurang  maksimal.  Hal  ini  terbukti  dengan kurangnya  upaya  dari  pelaksana  program  untuk  memutahirkan  data objek  pajak  alat  berat/besar,  demikian  juga  dalam  melaksanakan pendataan obyek pajak dilapangan, petugas tidak meneliti atau mendata seluruh  alat  berat/besar  dari  wajib  pajak    melainkan  berdasarkan  data yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  dalam  hal  ini  perusahaan  pemilik  alat berat/besar.  .
Berkaitan  dengan  sikap  pelaksana,  profesionalitas  petugas pemungut  sangat  menentukan  efektifitas  pemungutan  pajak  alat berat/besar.  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  pemungut  pendapatan dilapangan  membutuhkan  tingkat  pengalaman  yang  tinggi  dan komunikasi  yang  baik.  Hal  ini  disebabkan  peran  petugas  pemungut dilapangan  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  (wajib  pajak) maka  keadaan  mentalitas  aparat  yang  cukup  bagus  sangat  diperlukan untuk mencapai target penerimaan pendapatan yang maksimal.
d. Lemahnya Penegakan Hukum
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  alat  berat/besar  dalam  memenuhi kewajibannya dapat dilihat sejak proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak.  Berdasarkan  penelitian  terhadap  dokumen  pajak  alat-alat berat/besar  yang  ada  di  UPT.  Pendapatan  Pekanbaru  Kota,  tergambar bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  alat-alat  berat/besar  di  wilayah  Provinsi Riau  masih  rendah.  Ini  terbukti  ketika  tim  gabungan  inventarisasi  dan pendataan  dari  UPT.  Pendapatan  Pekanbaru  Kota  dan  Instansi  teknis terkait  melaksanakan  pendataan  langsung  kelapangan  dengan mendatangi  perusahaan  pemilik  alat  berat/besar.  Dari  temuan dilapangan  masih  banyak  alat-alat  berat/besar  yang  belum  melakukan pembayaran  atau  belum  didaftarkan  oleh  wajib  pajak  sebagai  obyek pajak.  Banyak  Pengusaha  terutamadi  sektor  rental  alat  berat  dan Konstruksi termasuk alat-alat berat milik pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan  Umum  belum  melaksanakan  pembayaran  pajak  alat berat/besar.  Menurut  Kepala  Bidang  Pajak  Dispenda  Provinsi  Riau kendala  yang  dihadapi  saat  ini  minimnya  jumlah  petugas  penyidik dilingkungan  Dispenda  Provinsi  Riau  yang  harus  menangani permasalahan pajak se-Provinsi Riau.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Penulis  dengan  Kepala  UPT Pendapatan  Pekanbaru  Kota,  kedepannya  untuk  mengoptimalkan
16 Ibid

## Emilda Ramadhanti

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
Pendapatan  Daerah  dari  sektor  pajak  alat-alat  berat  dan  besar  dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain : 17
a. Dengan    melakukan  kegiatan  pendataan  dan  pendaftaran  terhadap wajib  pajak  baik  pribadi  maupun  badan  usaha  yang  belum  terdata objek pajaknya.
b. Memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  taat pajak.
c. Memberikan  pelayanan  yang  prima  sehingga  wajib  pajak  merasakan aman, nyaman dan tidak berbelit-belit dalam birokrasinya.
d. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pelayanan dan memberikan  kesejahteraan  kepada  petugas  sehingga  pelayanan, pendataan, dan pendaftaran terlaksana secara optimal.
e. Melakukan kerjasama yang intens dengan instansi terkait.
E. Kesimpulan
1. Implementasi  pemungutan  pajak  daerah  pada  Sektor  alat-alat  berat  dan besar  di  kota  Pekanbaru  belum  menunjukkan  pada  kondisi  yang menjanjikan,  dari  beberapa  jenis  pajak  yang  dipungut  dan  menjadi kewenangan  Daerah  Provinsi  maka  jenis  pajak  alat-alat  berat  dan  besar menjadi kendala  yang serius  dihadapi oleh  UPT Pendapatan Pekanbaru. Proses  pemungutan  pajak  alat-alat  berat  dan  besar  sebelum  didaftarkan adalah  dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan dilanjutkan dengan penetapan  dan  pelaksanaan  penagihan.  Meskipun  sudah  melalui  tahap- tahap demikian namun penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar  belum  berjalan  secara  maksimal  karena  terdapat  beberapa kelemahan dalam implementasinya.
2. Hasil  penerimaan  pajak  diakui  belum  memadai  dan  memiliki  peranan yang  relatif  kecil  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  terutama  di  bidang  pajak  Alat-alat  Berat  dan  Besar.  Gagasan optimalisasi  pajak  alat-alat  berat  dan  besar  dapat  dilakukan  dengan berbagai  upaya  antara  lain;  dari  aspek  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  pajak  daerah  alat-alat  berat  dan  besar  di  UPT. Pendapatan  Pekanbaru  kota,  selanjutnya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pajak  alat-alat  berat/besar  serta  melengkapi  sarana  dan  prasarana pendukung dalam melakukan pemungutan pajak di daerah.

## F. Daftar Pustaka
Ahmad  Yani,  2000, Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah di Indonesia . PT.Raja Grafindo, Jakarta.
Faisal Akbar Nasution, 2003, Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah , Kajian Kritis Atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, Pustaka Bangsa Press, Medan.
17 Wawancara dengan Kencana Dewi SE, Ketua UPT Pendapatan Pekanbaru Kota, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30. WIB
Emilda Ramadhanti
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
Irwansyah  Lubis,  2010,  M enggali  Potensi  Pajak  Perusahaan  dan  Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum , Kompas Gramedia, Jakarta. Kesit  Bambang  Prakosa.  2005, Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Edisi  Revisi. UII Press.Yogyakarta. Mustaqiem,  2008, Pajak  Daerah  dalam  Transisi  Otonomi  Daerah ,  FH  UII Press, Yogyakarta. Marihot  P,  Siahaan,  2005, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Marihot P, Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik, Edisi Revisi, Rajawali pers, Jakarta.
Muhammad  Fauzan,  2006, Hukum  Pemerintahan  Daerah;  Kajian  tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah,  UII  Press, Yogyakarta.
Muhammad  Djafar  Saidi,  2007, Pembaharuan  Hukum  Pajak, Rajawali  Pers, Jakarta. Ngadiman, 2009, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta.
Ridwan,  2002, Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta. Sumarsono,  S.R.  2007, Perpajakan,  Pendekatan,  Komprehensip, Salemba Empat, Jakarta.
Safri Nurmantu, 2005, Pengantar Perpajakan , Granit, Jakarta. Y.Sri Pudyatmoko, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta. Tjip  Ismail,  2007, Pengaturan  Pajak  Daerah  Di  Indonesia ,  Yellow  Printing, Jakarta.
Jurnal
Frenadin  AdeGustara, Sofiarti, Titin Fatimah 2011, “Kontribusi Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol. 2 No.1. Agustus .
Sri Arnetti, Darnis, Egi Valia 2014 “Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No 1, September-Januari.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah.
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).