## KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM RANGKA CYBER NOTARY
Syamsul Bahri a , Annalisa Yahanan a , Agus Trisaka a
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: Syamsulb117@gmail.com
Naskah diterima: 23 Juli 2019; revisi: 16 Oktober 2019; disetujui: 18 November 2019 DOI: 10.28946/rpt.v%vi%i.356

## Abstrak:
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kewenangan  Notaris  dalam  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan secara  elektronik  dalam  Undang  Undang  Jabatan  Notaris  yang  muncul  akibat  dari  kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas.    Namun,  dengan  perkembangan  teknologi  administrasi  perkantoran  sudah  mulai  tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan  autentifikasi  terhadap  kegiatan  transaksi  elektronik.  Transaksi  Elektronik  merupakan  perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris  dalam  mensertifikasi  taransaksi  elektronik,  Siapa  pihak  penyelenggara  sertifikasi  transaksi elektronik  kedepannya  yang  ditawarkan  dalam  bidang  kenotariatan,  dan  tanggung  jawab  Ikatan Notaris  Indonesia  sebagai  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  terhadap  transaksi  elektronik. Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjaminan keamanan dan hadirnya kepastian hukum guna menjalankan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh para pihak yang melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi.
Kata kunci : Cyber  Notary ; Notaris, Sertifikasi; Transaksi Elektronik
Abstract :
This  study  examines the authority  of the  Notary  in certifying transactions  carried  out electronically (Cyber  Notary)  in  the  Notary  Position  Act  that  arises  due  to  technological  advances.  In  general, authentic deeds are made and/or before a notary printed using paper. However, with the development of office administration technology has begun to use paperless. Cyber Notary has the main function of certifying  and  authenticating  electronic  transaction  activities.  Electronic  Transactions  are  legal actions  carried  out  using  a  computer,  computer  network,  and/or  other  electronic  media.  This  legal research is a normative study using a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach.  However,  it  is  regulated  more  clearly  and  completely  based  on  the  Information  and Electronic  Transaction  Law  (ITE).  Meanwhile,  the  responsibility  of  the  Indonesian  Notary Association as an organizer of electronic certification can take part in guaranteeing security and the presence of legal certainty to carry out transactions carried out electronically by the parties who did it. As well as making the Indonesian Notary Association as a forum for organizations that can take a role  as  a  way to improve  the  quality  of  human  resources notaries so  as  not  to miss the progress  of technological development.
Keywords : Cyber Notary; Notary; Certification, Electronic Transactions

## LATAR BELAKANG
Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 yang dimaksud dengan “kewenangan lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan”,  antara  lain,  kewenangan mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik,  membuat  Akta  ikrar  wakaf,  dan hipotek  pesawat  terbang.  Terkait  kewenangan  lain  khusus  mengenai  kewenangan  Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagai focus dari penelitian ini,  meski  termuat  dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tetapi  masih  terjadi kekaburan makna atau juga disebut Vague Norm 1 dan belum memberikan pengertian secara jelas. Dalam masalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka  harus  lah  dipahami  dahulu  tentang  masalah  mensertifikasi,  Transaksi  Elektronik  dan cyber notary .
Istilah kata yang digunakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang undang Jabatan Notaris  perubahan  itu  sendiri  menggunakan  istilah  sertifikasi.  Secara  terminologi  sertifikasi adalah  “penyertifikatan  yang  bermakna  suatu  proses,  cara,  pembuatan  menyertifikatkan”, 2 hasil  dari  penyertifikatan  tersebut  adalah  sertifikat  yang  memiliki  makna  “tanda  atau  surat keterangan  (pernyataan)  tertulis  atau  tercetak  dari  orang  yang  berwenang  yang  dapat digunakan  sebagai  bukti  pemilikan  atau  suatu  kejadian”. 3 Pengertian  sertifikasi  menurut Emma  Nurita  adalah,  “prosedur  dimana  pihak  ketiga  memberikan  jaminan  tertulis  bahwa suatu produk, proses  atas jasa telah memenuhi standar ketentuan  tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. 4
Menurut  Freddy  dan  Leny  perlu  dibedakan  antara Cyber  Notary dengan  Notaris pengguna  teknologi cyber . Cyber  Notary adalah  “Notaris  yang  dapat  mensertifikasi  sebuah dokumen elektronik. 5 Jadi ada sistem yang diakui sebagai sarana pensertifikasian atau peng- akta-an  secara  digital”. 6 Pada  saat  seorang  Notaris  menggunakan  alat  bantu  berupa teleconference terhadap  pemegang saham  yang tidak dapat  hadir secara langsung, maka dia disebut  Notaris  Pengguna Cyber (NPC)  karena  surat  kuasa  dan  penerima  kuasa  tetap berkewajiban diperlihatkan dan hadir di hadapan Notaris tersebut. 7
Istilah  lain  dari Cyber adalah  Mayantara  dan Virtual .  Ada  juga  istilah Cyber  Space yang  merupakan  sebuah  dunia  komunikasi  berbasis  komputer  ( computer  mediated communication ). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut
1 Deddi  Diliyanto,  Zainal  Asikin, “ Amiruddin , Perluasan  Wewenang  Praperadilan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21-Puu-Xii-2014”, DE'JURE , ISSN :  2442-7578  (Print); 2541-1594  (Online),  Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 3, No 1, 2018, hlm. 33.
2 Lihat Sertifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama : 2015, hlm. 1290.
3 Selanjutnya dalam kamus tersebut dijelaskan juga pengertian tentang sertifikat.
4 Zainatun  Rossalina, Moh. Bakri, Itta  Andriajani, Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik , JURNAL HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA. hlm. 16.
5 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Pasal  1  angka  4,  Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirmkan,  diterima,  atau  disimpan,  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  symbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6 Freddy Harris, Leny Helena, Notaris Indonesia , Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 202.
7 Ibid.
dengan  realitas virtual (maya). 8 Ada  pula  yang  menggunakan  istilah  Telematika.  Istilah Telematika  berasal  dari  Perancis  yang  merupakan  asal  kata telematique yang menggambarkan  berpadunya  sistem  jaringan  komunikasi  dan  teknologi  informasi. 9 Istilah- istilah  tersebut  pada  intinya  adalah  suatu  kegiatan  yang  menggambarkan  dan  sinergisitas antara sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. 10
Cyber  Notary mempunyai  fungsi  utama  dalam  melakukan  sertifikasi  dan  autentifikasi terhadap kegiatan transaksi  elektronik. 11 Transaksi Elektronik  dijelaskan dalam  Pasal  1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008  (UU  ITE)  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Apa  yang  disampaikan  oleh  para  ahli  tersebut  diatas  kendati  demikian  di  dalam Undang-Undang  Infomasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  5  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk, surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  dan  surat  beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.
Jadi, makna dari kata sertifikasi adalah notaris mempunyai kewenangan untuk disebut pihak  yang  bertindak  sebagai Certification  Authority ( trusted  Third  Party )  sehingga  notaris dapat  mengeluarkan  produk  berupa digital  certificate kepada  para  pihak  yang berkepentingan.  Fungsi  lainnya  yaitu autentifikasi yang  memiliki  hubungan  terhadap  aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. 12
Menurut  Edmon  Makarim 13 konsep Cyber  Notary (Notaris  Mayantara)  dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya  terkait  kewajiban  notaris  dalam  menyimpan  minuta  akta  yang  pernah  dibuatnya. Kendati demikian, Edmon menilai perlu tindak lanjut dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apakah notaris  harus  menunggu  keluarnya  peraturan  pemerintah  atau  cukup  dengan  peraturan menteri yang sudah ada untuk memfasilitasi ini. 14
Kewenangan  baru  terkait  dengan  mensertifikasi  transaksi  elektronik  yang  diberikan kepada  notaris  melalui  UUJNP  tahun  2014  merupakan  suatu  tambahan  kewenangan  baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang
8 Agus  Raharjo, Cybercrime,  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Berteknologi ,  Bandung:  Citra  Adtya  Bakti, 2002, hlm. 91
9 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 5.
10 Habib Adjie, Kuliah Umum Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global” MKn Universitas Sriwijaya, 2016. hlm. 2.
11 Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  tentang Penyelengaraan Sertifikasi Elektronik, Pasal 28.
12 Agung  Fajar  Matra, Penerapan  Cyber  Notary  di  Indonesia  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tesis, Depok, 2012, hlm.58. dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya ditulis oleh  Zainatun  Rossalina,  et.al, Keabsahan  Akta  Notaris  Yang  Menggunakan  Cyber  Notary  Sebagai  Akta Otentik. hlm. 9.
13 Edmon Makarim, Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan- notaris di akses pada 14 Januari 2019.
14 Ibid. di akses pada 14 Januari 2019.
begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum. Tidak hanya informasi, manusia  pun  memindahkan  sebagian  aktivitasnya,  dari  dunia  fisik  kedunia  maya.  Transaksi secara online sudah tidak mengenal batas wilayah ( borderless ) 15 cukup menggunakan sebuah telepon  pintar  ( smartphone )  atau  komputer  yang  terhubung  dengan  internet  maka  setiap orang  dapat  mencari  dan  menemukan  apa  yang  diinginkannya  melalui  mesin  pencari ( Browser ),  berkomunikasi  melalui  panggilan  video  ( video  call )  tanpa  perlu  bertatap  muka secara  langsung,  serta  melakukan  pembayaran  secara  elektronik  ( e-money atau e-payment ). Hal  tersebutlah  yang  menjadikan  transaksi  online  memiliki  kelebihan  yang  lebih  praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya. 16
Apa  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  pada  dunia  maya  ( cyber ) untuk  melakukan  suatu kegiatan tidak bertatap muka secara langsung, untuk adanya kepastian hukum terhadap orang ( naturlijk  person atau rechtspersoon )  dalam  melakukan  transaksi  secara online guna memberikan  kepercayaan  terhadap  lawan  transaksinya  maka  muncul  Penyelenggara Sertifikasi  Elektronik  yang  akan  mengeluarkan  sertifikat  untuk  digunakan  bertransaksi. Dalam  hal  penerbitan  sertifikat  tersebut  ada  andil  Notaris  sebagai  otoritas  pendaftaran ( registration authority ). Pada saat pendaftaran inilah diperlukan identitas para pemohon yang diperlihatkan  kepada  Notaris  jika  ingin  diterbitkan  sertifikat.  Disinilah  apa  yang  dimaksud oleh  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu  kewenangan  mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber Notary ).
Notaris  selaku  salah  satu  pihak  yang  ditunjuk  menjadi  otoritas  pendaftaran  oleh Undang-Undang  merupakan  bagian  dari  sebuah  sistem  dari  Penyelenggaraan  Sertifikasi Elektronik yang melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut andil dalam mensertifikasi. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  11  tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
Oleh  karena  itu,  dipandang  perlu  untuk  dilakukan  penelitian  tentang  Sertifikasi Elektronik oleh Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang karena guna mecari solusi atas isu  permasalahan  yang  sudah  muncul  akibat  dari  kemajuan  teknologi  terhadap  keterbatasan pengertian dan penjabaran tentang Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu dikaji isu permasalahan yang tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN,  dengan  judul  Kewenangan  Notaris dalam  Mensertifikasi  Transaksi  Elektronik  ( Cyber  Notary) maka  permasalahan  yang  akan dibahas  b agaimana  pengaturan  tentang  sertifikasi  transaksi  elektronik  oleh  Notaris  ( Cyber Notary )  di  dalam  Peraturan  perundang-undangan.  Siapa  pihak  penyelenggara  sertifikasi transaksi  elektronik  kedepannya  yang  ditawarkan  dalam  bidang  kenotariatan  dan  Tanggung Jawab Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Transaksi Elektronik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan jenis penelitian kepustakaan.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data
15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan pada bagian I. UMUM.
16 Fardian, Pre-Seminar
International Cyber Law di FHUI, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan- notaris di akses pada 14 Januari 2019.
sekunder.  Data  Sekunder  yang  dicari  lebih  diutamakan  kepada  putusan-putusan  mengenai Sertifikasi Notaris terhadap Transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), data sekunder  selain  yang  bersumber  dari  putusan  juga  dapat  berasal  dari  kajian  peraturan perundang-undangan  dan  penelitian  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  topic  penelitian. Data Sekunder berasal  dari bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Kewenangan  Notaris  dalam  UUJN 17 dapat  dibagi  kedalam  tiga  kewenangan 18 seperti  sudah dijelaskan  pada  Bab  sebelumnya  yaitu  Kewenangan  Umum,  Kewenangan  Khusus,  dan kewenangan  lain  yang  akan  diatur  kemudian.  Khusus  kewenangan  bagi  notaris  untuk mensertifikasi  transaksi  elektronik  ditemukan  dalam  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Notaris  mendapatkan  kewenangan mensertifikasi  melalui  kewenangan  atribusi.  Atribusi  yaitu  kewenangan  yang  didapat langsung dari Undang-Undang.:
“Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”
Norma  yang  diatur  dalam  pasal  15  ayat  (3)  UUNJP  ini  yang  pada  penjelasanya disebutkan  salah  satu  kewenangan  Notaris  yaitu  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan secara  elektronik  ( cyber  notary) .  Tujuan  Sertifikasi  transaksi  elektronik  untuk  menjamin adanya  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dalam  kemajuan teknologi  serta  dibutuhkannya  suatu  alat  bukti  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan, perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  yang berwenang.  Adanya  perubahan  dan  masuknya  ketentuan  tentang  sertifikasi  transaksi elektronik  dikarenakan  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 19
Defenisi  sertifikasi  dapat  diberikan  pengertian  berdasarkan  Pengaturan  mengenai sertifikasi  transaksi  elektronik  yang  diatur  dalam  UU  ITE,  UU  perubahannya  serta  aturan pelaksananya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Juncto Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Pasal 1 angka 10:
“Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  pihak  yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”
17 Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN
18 Habib Adjie, 2011, Op.cit. hlm. 78.
19 Konsideran Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.
Berdasarkan Pasal  1 angka 10 diatas sertifikasi  dapat  diberikan pengertian  yaitu suatu proses yang diselenggarakan oleh badan hukum yang layak dipercaya untuk memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Pasal 1 angka 11
“Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh  profesional yang  diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan  kewenangan  mengaudit  dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.”
Sementara  berdasarkan  Pasal  1  angka  11  diatas  pengertian  sertifikasi  dapat  berarti proses  dari  lembaga  independen  yang  terdiri  dari  profesional  yang  diakui,  disahkan,  dan diawasi  oleh  pemerintah  dengan  kewenangan  mengaudit  dan  mengeluarkan  sertifikat keandalan  dalam  Transaksi  Elektronik.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  82  Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Pasal 1 Angka 12.
“Sertifikasi  Kelaikan  Sistem  Elektronik  adalah  suatu  rangkaian  proses  pemeriksaan  dan pengujian  yang  dilakukan  oleh  institusi  yang  berwenang  dan  berkompeten  untuk  memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya.”
Berdasarkan pasal diatas Sertifikasi dapat diberikan pengertian suatu rangkaian proses mulai  dari  pemeriksaan,  dan  pengujian  yang  dilakukan  oleh  intitusi  yang  berwenang  dan kompeten  untuk  memastikan  suatu  Sistem  Elektronik  berfungsi  sebagaimana  mestinya. Peraturan  Menteri Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 1 Angka 4
“Penyelenggaraan  Sertifikasi  Elektronik  adalah  kegiatan  menyediakan,  mengelola, mengoperasikan  infrastruktur  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik,  dan/atau  memberikan  dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”
Pasal 1 Angka 5.
“Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  pihak  yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”
Dari kedua pasal  tersebut  diatas sertifikasi  dapat  diberikan pengertian  yang tidak jauh berbeda  dari  aturan-aturan  sebelumnya  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum yang  dipercaya  menyediakan,  mengelola,  mengoperasikan  infrastuktur  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
Jadi  berdasarkan  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  diatas  dapat  diberikan penjelasan mengenai Sertifikasi,  yaitu: suatu kegiatan rangkaian proses untuk  menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur penyelenggara dan/atau memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik yang dilakukan oleh badan hukum independen, berkompeten, yang layak dipercaya yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh pemerintah.
Sertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  Notary )  yang  menjadi kewenangan seorang notaris terletak pada penjelasan pasal 15 ayat (3) berdasarkan Undang- undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas  Undang-undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  masuknya  wewenang
baru  tersebut  dalam  Undang-undang  perubahan  sebagai  bentuk  penyesuaian  bagi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. 20
Pengertian  sertifikasi  menurut  Emma  Nurita  adalah,  “prosedur  dimana  pihak  ketiga memberikan  jaminan  tertulis  bahwa  suatu  produk,  proses  atas  jasa  telah  memenuhi  standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. 21
Keikutsertaan  notaris  dalam  proses  sertifikasi  transaksi  elektronik  yang  lebih  jelas pengaturannya  yaitu  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 27
Terhadap  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25,  Penyelenggara  Sertifikasi Elektronik dapat:
a. melakukan sendiri pemeriksaan;
b.  menunjuk  otoritas  pendaftaran  ( registration  authority )  untuk  melakukan  pemeriksaan; dan/atau
c. menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran.
Kewenangan  notaris  dalam  pasal  ini  yaitu  ditunjuk  sebagai  otoritas  pendaftaran ( registration authority ) yang merupakan kewenangang delegasi dari penyelenggara sertifikasi transaksi  elektronik  karena  notaris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  kelengkapan  syarat yang  diajukan  oleh  pemohon  sertifikat.  Sebagai  otoritas  pendaftaran  notaris  bertugas melakukan  Pemeriksaan-pemeriksaan  tersebut  diatas  berupa  verifikasi  kebenaran  identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen. 22 yang diperiksa meliputi: 23
1. Nama;
2. Nomor induk kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha;
3. Alamat surat elektronik (electronic mail);
4. Nomor telepon;
5. Jawaban atas pertanyaan keamanan (security question); dan
6. Data biometrik,
Dalam  hal  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pendaftaran  ( registration authority )  dan  /atau  notaris  dinyatakan  memenuhi  persyaratan,  otoritas  pendaftaran ( registration  authority )  dan/atau  notaris  meneruskan  permohonan  kepada  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik. 24
Peraturan  Menteri  sebagai  pedoman  bagi  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  untuk memperoleh  status  pengakuan  dari  Menteri;  dan  memberikan  acuan  dalam  proses
20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Konsideran menimbang huruf d.
21 Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya . hlm. 16.
22 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 28.
23 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 24.
24 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 30.
permohonan  penerbitan,  perpanjangan  masa  berlaku,  dan  pencabutan  Sertifikat  Elektronik. Dalam  proses  sertifikasi  Transaksi  elektronik  paling  tidak  terdiri  dari  tata  cara  pemberian pengakuan  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik;  tata  cara  memiliki  Sertifikat  Elektronik; pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk.
Penyelenggaraan  Sertifikasi  Elektronik  dilaksanakan  oleh  Penyelenggara  Sertifikasi Elektronik yang terdiri atas: 25
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing.
Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  wajib  memperoleh pengakuan dari Menteri. Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas 3 (tiga) tingkatan,  yaitu  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  terdaftar,  Penyelenggara  Sertifikasi Elektronik tersertifikasi, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk. 26
Kemajuan-kemajuan  di  bidang  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  membawa dampak  naiknya  tuntutan  profesionalisme  notaris.  Lembaga  hukum  baru  dan  perjanjian- perjanjian baru akan senantiasa muncul mengiringi gegap gempita kemajuan disegala bidang tersebut.  Oleh  karena  itu,  notaris  hendaknya  mampu  menjawab  tantangan  tersebut,  dengan tetap memperbaiki kualitas diri notaris itu sendiri. 27
Mengatur  pertemuan  rutin, up  grading /pembekalan  dan  penyegaran  pengetahuan ( refreshing course ) secara berkala untuk berbagai informasi dan membicarakan isu-isu terkini yang  strategis,  misalnya  sosialisasi  peraturan  terbaru,  dengan  mengundang narasumber dan stakeholder yang terkait.
Ikatan  Notaris  Indonesia  hedaknya  dapat  mengambil  peran  dalam  penyelenggaraan Sertifikasi Elktronik yang selaras dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga guna bertujuan Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan  dalam  bidang  Notariat  pada  khususnya. 28 Tujuan  itu  dapat  dilakukan  melalui usaha  yaitu,  (i)  melakukan  kegiatan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kemampuan  anggota  di dalam  menjalankan  jabatan  dan  profesinya  secara  professional,  guna  menjaga  dan mempertahankan  keluhuran  martabat  jabatan  notaris, 29 (ii)  Mengadakan,  memupuk  serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan  badan, lembaga dan organisasi  lain, baik  di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hamper sama dengan Perkumpulan  termasuk  dengan  lembaga  pendidikan  atau  instansi  yang  terkait  dan  yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan, 30 Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan. 31
25 Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Pasal 4.
26 Ibid, Pasal 5.
27 Rosniati  Siregar,  Wawancara,  Dewan  Kehormatan  Wilayah  Sumatera  Utara  Ikatan  Notaris  Indonesia,  7 Oktober 2016.
28 Tujuan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, 2005, Pasal 7 ayat (2).
29 Ibid, Pasal 8 ayat (2).
30 Ibid, Pasal 8 ayat (5).
31 Ibid , Pasal 8 ayat (7).
Tugas  INI  yang  bertujuan  Memajukan  dan  mengembangkan  ilmu  hukum  pada umumnya  dan  ilmu  serta  pengetahuan  dalam  bidang  Notariat  pada  khususnya  merupakan bentuk  dari  penegakan  hukum.  Masalah  penegakan  hukum  merupakan  masalah  yang  tidak pernah  henti-hentinya  dibicarakan.  Istilah  penegakan  hukum  mempunyai  konotasi menegakkan,  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat, sehingga  dalam  konteks  yang  lebih  luas  penegakan  hukum  merupakan  perwujudan  konsep- konsep  yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut  serta,  yaitu  masyarakat  itu  sendiri  dan  penegak  hukumnya.  Dalam  hal  ini  hukum  tidak lebih  hanya  ide-ide  atau  konsep-konsep  yang  mencerminkan  didalamnya  apa  yang  disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang- undangan  dengan  maksud  mencapai  tujuan  tertentu.  Namun  demikian,  tidak  berarti  pula peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  diartikan  telah  lengkap  dan  sempurna,  melainkan suatu  kerangka  yang  masih  memerlukan  penyempurnaan.  Untuk  merealisasikan  tujuan hukum  tersebut,  sangat  ditentukan  tingkat  profesionalisme  aparat  penegak  hukum,  yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.
Tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  Notaris  menganut  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan  kesalahan  ( based  on  fault  of  liability ),  dalam  pembuatan  akta  otentik,  Notaris harus  bertanggung  jawab  apabila  atas  akta  yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau pelanggaran  yang  disengaja  oleh  Notaris.  Sebaliknya  apabila  unsur  kesalahan  atau pelanggaran  itu  terjadi  dari  para  pihak  penghadap,  maka  sepanjang  Notaris  melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya  mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu  yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. 32
Sebagai  Pejabat  umum  ( openbaar  ambtenaar )  Notaris  berwenang  membuat  akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas  perbuatannya/pekerjaannya  dalam  membuat  akta  otentik.  Tanggung  jawab  Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan aktayang dibuat oleh Notaris meliputi: 33
1) Tanggung  jawab  hukum  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuat oleh Notaris
Tanggung  jawab  hukum  secara  perdata  tidak  bisa  dilepaskan  dari  unsur  perbuatan melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  yaitu  adanya  suatu  perbuatan  yang dilakukan  secara  melawan  hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian  yang
32 Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN , Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008, hlm. 32.
33 Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 98.
ditimbulkan. 34 Adapun  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  luas  adalah  apabila perbuatan tersebut: 35
a. melanggar hak orang lain
Hukum  memberikan  hak  kepada  setiap  orang.  Hak  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini adalah  hak subjektif  recht yang  pada  prinsipnya  diberikan  untuk  melindungi kepentingannya.  Berdasarkan  yurisprudensi  hak-hak  yang  paling  penting  berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.
b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Kewajiban  hukum  merupakan  kewajiban  yang  diberikan  berdasarkan  hukum.
Kewajiban ini mencakup yang tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tetapi juga tidak bebruat sesuatu berdasarkan hukum. Apabila melakukan perbuatan tersebut bertentangan  dengan  apa  yang  diamanahkan  oleh  hukum,  maka  itulah  yang  disebut dengan kewajiban hukum si pelaku.
c. bertentangan dengan kesusilaan yang baik Norma  kesusilaan  adalah  norma  yang  berlaku  sesuai  dengan  pergaulan  hidup  dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan  juga  tidak  tetap  (selalu  mengalami  perubahan).  Hal-hal  yang  dahulu dianggap tidak layak, bergitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja anntinya dianggap sesuatu yang layak.
d. bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Menurut  Purwadi  Patrik,  mengemukakan  bahwa  tanggung  jawab  adalah  orang  yang harus  menanggung  untuk  menjawab  terhadap  segala  perbuatannya  atau  segala  yang menjadi kewajiban dan di bawah pengawasannya beserta segala akibatnya. 36
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 37
a. bersifat aktif yaitu Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
b. bersifat pasif
yaitu Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.
Notaris  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dapat  didasarkan  pada  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Adanya  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  karena adanya kerugian akibat perbuatan Notaris, sehingga oleh orang lain berhak mengajukan ganti
34 Ahda  Budiansyah,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Yang  Telah  Berakhir  Masa  Jabatannya  Terhadap  Akta  Dan Protokol Notaris”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Volume IV Nomor 1 April 2016, hlm. 47-48.
35 Chandra  Lesmana,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Terhadap  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Nominee Saham”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , Volume 5 Issue 1 Mei 2016, hlm. 94.
36 Putra Arifaid. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”. Jurnal IUS . Volume V Nomor 3 Desember 2017, hlm. 515.
37 Aprilia  Putri  Suhardini  dan  Sukarmi.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”. Jurnal Akta . Volume 5 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 265.
rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. 38
a. Adanya  kesalahan  sebagai  syarat  perbuatan  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum yaitu  dengan  adanya  perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum,  harus  ada kesalahan; dan
b. Adanya  hubungan  sebab  dan  akibat  antara  perbuatan  dan  kerugian,  serta  adanya kerugian yang ditimbulkan.
2) Tanggung  jawab  hukum  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuat oleh Notaris
Dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris  maka  sanksi  pidana  yang  dimaksudkan adalah  sanksi  pidana  yang  dikenakan  jika  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dalam kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  bukan  merupakan  kapasitas  pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.
Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris yaitu sebagi berikut: 39
a. Membuat  surat  palsu/yang  dipalsukan  dan  menggunakan  surat  palsu  yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
c. Menyuruh  mencantumkan  keterangan  palsu  dalam  akta  otentik  (Pasal  266  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
d. Melakuka, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  atau  Pasal  264  atau  Pasal  266  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana);
e. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  Notaris  dapat  dilakukan  sepanjang  batasan-batasan sebagaimana  dilanggar,  artinya  di  samping  memenuhi  rumusan  pelanggaran  yang tersebut  dalam  Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan Kode  Etik  Jabatan  Notaris  juga  harus  memenuhi  rumusan  yang  tersebut  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana. 40 Apabila  tindakan  pelanggaran  atau  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  memenuhi  rumusan  suatu  tindak  pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris suatu pelanggaran maka Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  karena  ukuran  untuk menilai  sebuat  akta  harus  didasarkan  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode Etik Jabatan Notaris.
38 Ahda Budiansyah. Op.Cit , hlm. 48.
39 Lidya  Christina  Wardhani.  “Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT  Terhadap  Akta  Yang  Dibatalkan  Oleh Pengadilan”. Lex Renaissance . Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hlm 59.
40 Rico Andriansyah, dkk. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris”. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan . Volume 5 Issue 2 November 2016, hlm. 84.
3) Tanggung  jawab  hukum  secara  administratif  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta yang dibuat oleh Notaris
Tanggung  jawab  hukum  Notaris  dalam  membuat  akta  secara  administratif  dapat  dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan pada  Notaris. 41 Sanksi-sanksi  tersebut  diberikan  apabila  Notaris  melanggar  ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k sehubungan dengan kewajiban Notaris dalam membuat akta. Adapun pelanggaran ketentuan tersebut di atas sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenai sanksi berupa:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 42
a. Sanksi Reparatif
Yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi  administratif  yang bersifat  reparatif.  Notaris  diberikan  peringatan  tertulis  bertujuan  agar  Notaris  dapat memperbaiki  kesalahan  yang  dilakukannya  sehingga  Notaris  dapat  melaksanakan jabatannya  secara  tertib  hukum.  Sanksi  berupa  peringatan  yang  diberikan  kepada Notaris  tidak  menghalangi  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  autentik,  artinya Notaris  yang  diberi  sanksi  berupa  peringatan  tertulis  dapat  tetap  menjalankan jabatannya,  namun  harus  memperbaiki  kesalahan  dan  bertindak  hati-hati  sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.
b. Sanksi Pinitif
Yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan.  Sanksi  berupa  pemberhentian  sementara  kepada  Notaris  merupakan  sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan  pelanggaran terhadap kewajiban  yang dibebankan kepadanya. Notaris  yang  mendapatkan  sanksi  ini  tidak  dapat  menjalankan  jabatannya  untuk sementara  waktu  (dalam  kurun  waktu  yang  ditentukan  oleh  pihak  yang  memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian  sementara  ini  bertujuan  agar  Notaris  yang  bersangkutan  dapat  berfikir dan  lebih  berhati-hati  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  ketika  hukuman  tersebut berakhir.
c. Sanksi Regresif
Yaitu  sanksi  sebagai  reaksi  dari  tindakan  tidak  taat,  yang  berakibat  dicabutnya hak  atas  sesuatu  yang  diputuskan  menurut  hukum,  seolah-olah  dikembalikan  kepada keadaan  hukum  yang  sebenarnya  sebelum  keputusan  diambil.  Sanksi  berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan  sanksi  yang  bersifat  regresif.  Notaris  yang  sudah  menjalankan  jabatannya
41 Vina  Akfa  Dyani.  “Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Dalam  Membuat Party Acte”. Lex Renaissance . Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hlm. 167.
42 Habib Adji. Op.Cit , hlm. 106-107.
karena  melakukan  pelanggaran,  kemudian  dicabut  jabatannya  tersebut  dan dikembalikan  kepada  keadaan  semula  yaitu  sebelum  adanya  Surat  Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.
4) Tanggung  jawab  hukum  berdasarkan  Kode  Etik  Jabatan  terhadap  kebenaran  materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris
Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: 43
a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya,  akta  yang  dibuatnya  itu  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  kehendak  pihak- pihak  yang  berkepentingan  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Notaris  harus  menjelaskan kepada pihak-pihak  yang berkepentingan  akan kebenaran isi dan prosedur akta  yang dibuatnya itu.
c. Berdampak positif
Artinya, siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.
Sertifikat elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: 44
a. Identitas pemilik Sertifikat Elektronik.
b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
Sertifikat  elektronik  dalam  Transaksi  Elektronik  merupakan  persetujuan  Pemilik Sertifikat  Elektronik  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang ditandatangani  dengan  sertifikat  elektronik  tersebut.  Dalam  hal  terjadi  penyalahgunaan Sertifikasi  Elektronik  oleh  pihak  lain  yang  tidak  berhak,  tanggungjawab  pembuktian penyalahgunaan Sertifikat Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik di mana  penandatanganan  elektronik  dilakukan.  Pembuktian  penyalahgunaan  Sertifikat Elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terbatas pada pembuktian bahwa Sertifikat Elektronik telah digunakan pada Transaksi Elektronik.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tentang  sertifikasi  transaksi  elektronik  oleh  Notaris  ( Cyber  Notary )  dalam Peraturan  perundang-undangan  terutama  UUJN  kurang  lengkap/belum  jelas  karena  belum diterbitkannya  peraturan  pelaksana  terkait  dengan cyber  notary. Ketidak  jelasan  ini disebabkan  oleh  belum  adanya  pengertian  secara  lengkap  mengenai  defenisi  kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Undang-Undang ITE telah mengatur  lebih  lengkap  dan  menyebutkan  siapa  saja  yang  dapat  terlibat  dalam  kegiatan sertifikasi transaksi elektronik termasuk Notaris sebagai otoritas registrasi yang diatur dalam Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  sebagai  peraturan  turunan  dari  Undang- Undang ITE. Kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tersebut sebagai
43 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika , Yogyakarta: UII Pers, 2009, hlm 49.
44 Permenkominfo No 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Pasal 26.
kewenangan  tambahan  yang  muncul  karena  faktor  kemajuan  teknologi  dan  kebutuhan  akan kepastian hukum guna adanya suatu bukti yang autentik.
Seharusnya  Notaris  berwenang  menjadi  penyelenggara  sertifikasi  Elektronik  namiun dalam prakteknya hanya sebagai otoritas registrasi. Bentuk proses penyelenggaraan sertifikasi transaksi  elektronik  yang  ditawarkan  ke  depan  hendaknya  ada  peran  aktif  Ikatan  Notaris Indonesia  (INI)  Sebagai  satu  satunya  organisasi  dan  wadah  bagi  notaris  Indonesia,  sebagai organisasi  yang  berbadan  hukum  untuk  menjadi  bagian  dalam  kemajuan  teknologi  dan Informatika yaitu sebagai Penyelenggara Sertifikasi Transaksi Elektronik. Alasan menjadikan INI  sebagai  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  adalah  agar  ada  keserasian  hubungan notaris  sebagai  agen  atau  otoritas  penyelenggaranya  ditingkat  bawah  yang  berhadapan langsung  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  adanya  sertifikat  elektronik  untuk dipergunakan  sebagai  alat  bukti  autentikasi  identitas  dalam  dunia  maya  dan  INI  sebagai penyelenggaranya.
Pertanggungjawaban  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum  adalah  Ikatan  Notaris  Indonesia  wajib  mempertanggungjawabkan  perbuatannya dengan  dijatuhi  sanksi  perdata  berupa  penggantian  biaya  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  yang dirugikan  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia. Namun  sebelum  Ikatan  Notaris  Indonesia  dijatuhi  sanksi  perdata  maka  Ikatan  Notaris Indonesia  terlebih  dahulu  harus  dapat  dibuktikan  bahwa  telah  adanya  kerugian  yang ditimbulkan  dari  perbuatan  melawan  hukum  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Notaris  sebagai otoritas  registrasinya  terhadap  para  pihak,  dan  antara  kerugian  yang  diderita  dan  perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian  tersebut  disebabkan  kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Ikatan Notaris Indonesia maupun Notaris yang bersangkutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  penelitian  yang  telah  diuraikan, disampaikan  beberapa  saran  terkait  pengaturan  sertifikasi  elektronik  oleh  notaris  dalam UUJN terutama pada Pasal 15 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) perlu ditinjau ulang agar  dapat  di  atur  melalui  peraturan  pelaksana  sebagai  turunan  dari  UUJN.  Belum  adanya kejelasan  mengenai  pengaturan  dari  kewenangan  Notaris  dalam  Pasal  15  ayat  (3).  Tidak berlebihan  jika  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  elektronik  diatur  dalam  Peraturan Perundang-undangan  tersendiri  yaitu  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengingat  begitu  kompleksnya  terkait  bidang  komputerisasi  dan  membutuhkan  keahlian khusus.  Terkait  bentuk  proses  sertifikasi  elektronik  yang  ditawarkan  ke  depannya  dalam bidang kenotariatan.
a. Adanya  kemandirian  notaris  dalam  kemajuan  teknologi  terkhusus  untuk  pembuatan  alat bukti  berupa  sertifikat  elektronik  sebagai  penunjang  kewenangan  yang  diberikan  oleh Pasal 15 ayat (3) UUJN.
b. Adanya  Komitmen  Ikatan  Notaris  Indonesia  sebagai  organisasi  bagi  notaris  untuk melakukan  kegiatan  terhadap  peningkatan  mutu  dan  kemampuan  anggota  di  dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional terkhusus karena faktor kemajuan teknologi, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris.
Pertanggungjawaban  INI  sebagai  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  Ikatan  Notaris Indonesia  agar  menjadi  tujuan  untuk  Memajukan  dan  mengembangkan  ilmu  hukum  pada umumnya  dan  ilmu  serta  pengetahuan  dalam  bidang  Notariat  pada  khususnya.  Tujuan  itu
dapat  dilakukan  melalui  usaha  yaitu,  (i)  melakukan  kegiatan  untuk  meningkatkan  mutu  dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga  dan  mempertahankan  keluhuran  martabat  jabatan  notaris,  (ii)  Mengadakan, memupuk  serta  membina  dan  meningkatkan  kerja-sama  dengan  badan,  lembaga  dan organisasi  lain,  baik  di  dalam  maupun  dari  luar  negeri  yang  mempunyai  tujuan  yang  sama atau  hampir  sama  dengan  Perkumpulan  termasuk  dengan  lembaga  pendidikan  atau  instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan, Melakukan usaha lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  asas,  pedoman  dan  tujuan  Perkumpulan. Memajukan  dan  mengembangkan  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan  ilmu  serta  pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya merupakan bentuk dari penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Mamminanga.  2008. Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN . Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,.
Agus  Raharjo.  2002. Cybercrime:  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Berteknologi . Bandung: Citra Adtya Bakti.
Aprilia  Putri  Suhardini  dan  Sukarmi.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Yang  Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”. Jurnal Akta . Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
Edmon Makarim, 2004. Kompilasi Hukum Telematika , akarta: RajaGrafindo Persada.
Freddy Harris, Leny Helena. 2017. Notaris Indonesia . Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja.
Nico.  2003. Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum .  Yogyakarta:  Center  For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL).
Abdul Ghofur Ansori 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Pers.
Ahda  Budiansyah.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Yang  Telah  Berakhir  Masa  Jabatannya Terhadap  Akta  Dan  Protokol  Notaris”. Jurnal  IUS  (Kajian  Hukum  dan  Keadilan). Volume IV Nomor 1 April 2016.
Chandra  Lesmana. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta  Perjanjian Nominee Saham”. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Volume 5 Issue 1 Mei 2016.
Deddi  Diliyanto,  Zainal  Asikin,  Amiruddin,  “Perluasan  Wewenang  Praperadilan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014”, DE'JURE, ISSN: 2442-7578 (Print);  2541-1594  (Online),  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,    Vol  3,  No  1, 2018.
Habib  Adjie. Kuliah  Umum  “Konsep  Notaris  Mayantara  :  Notaris  Indonesia  Dalam Menghadapi Tantangan Global ” MKn Universitas Sriwijaya. 2016
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV. 2015. Gramedia Pustaka Utama.
Lidya Christina Wardhani. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”. Lex Renaissance . Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
Peraturan Menteri Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor 11 Tahun 2018 Tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi  Elektronik,  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238
Putra  Arifaid.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Terhadap  Akta  In  Originali”. Jurnal  IUS . Volume V Nomor 3 Desember 2017.
Rico Andriansyah, dkk.  “Tanggung Jawab Hukum  Notaris Terhadap  Akta Yang  Dibuatnya Setelah  Berakhir  Masa  Jabatannya  Ditinjau  Dari  Pasal  65  Undang-Undang  Jabatan Notaris”. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan . Volume 5 Issue 2 November 2016.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Vina  Akfa  Dyani.  “Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris Dalam Membuat Party Acte”. Lex Renaissance . Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
Zainatun  Rossalina,  Moh.  Bakri,  Itta  Andriajani.  “Keabsahan  Akta  Notaris  yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, JURNAL HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA .