## PENERAPAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN HAK INDIVIDU
Asmak Ul Hosnah 1) ; Rizki Ramadhoni 2) ; Ilham Ahmad Raihan 3)
1) asamakulhosnahl@gmail.com , Universitas Pakuan
2) ilhamahmadraihan150204@gmail.com , Universitas Pakuan
3) donikhalid1945@gmail.com , Universitas Pakuan

## Abstract
Mail forgery is the forgery of an object in the form of a letter or document with the aim of deceiving, and is a criminal offense that makes the condition of the object as if it were genuine, when in fact it is the opposite. this crime is rampant in society and is detrimental to the public interest and individual rights, Mail forgery is regulated in Article 263 of the Criminal Code to protect a person from such criminal acts and also contains information on how to avoid such criminal acts, as well as protect a letter and document belonging to a person in accordance with Article 263: 1.The purpose of regulating the forgery of documents is regulated in Indonesian positive law, namely Articles 263 to 276 of the Criminal Code. 2.There is a very subtle density in the use of mail forgery. As part of the legal process, this law provides a basis for the government to prevent and take action against mail forgery.  On  the  other  hand,  this  research  makes  an  important  contribution  in protecting  individual  rights  and public interests, and the letters can be used for agreements and other activities.
Keywords: Individual rights, Interests, Mail Forgery

## Abstrak
Pemalsuan  surat  adalah  pemalsuan  suatu  benda  berupa  surat  atau  dokumen  dengan  tujuan  untuk  menipu,  dan merupakan tindak pidana yang membuat keadaan benda tersebut seolah-olah asli, padahal sebenarnya sebaliknya. kejahatan ini yang marak di masyrakat dan merugikan bagi kepentingan umum maupun hak individu ,Pemalsuan surat  diatur dalam Pasal 263 KUHP untuk melindungi seseorang dari tindak pidana tersebut dan juga memuat keterangan tentang  cara menghindari tindak pidana tersebut,serta melindungi sebuah surat dan dokumen milik seseorang sesuai yang berdasarkan Pasal 263 Isinya antara lain: 1 .Maksud pengaturan mengenai pemalsuan surat pakai diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP. 2. Ada kepadatan yang sangat  halus  dalam  penggunaan  pemalsuan  surat.  Sebagai  bagian  dari  proses  hukum,  undang-undang  ini memberikan dasar kepada pemerintah untuk mencegah dan mengambil Tindakan terhadap pemlasuan surat. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam melindungi hak individu dan kepentingan umum, dan surat-surat tersebut dapat digunakan untuk perjanjian dan kegiatan lainnya.
Kata kunci : Hak individu, Kepentingan, Pemalsuan Surat

## PENDAHULUAN
Dalam pembangunan dan pembentukan bangsa, hukum diperlukan demi keselamatan rakyat. Undang-Undang memberikan seperangkat aturan bagi semua orang di negara manapun. Dengan  perkembangan  nya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  berbagai  bentuk  tindak  pidana berkembang  menjadi  kejahatan  dan  pelanggaran  dengan  tujuan  apapun,  jelas  perbuatan menyimpang,  namun  karena  berbagai  sebab  masih  di  anggap  sebagai  bentuk  penyimpangan perbuatan yang di sengaja maupun tidak di sengaja, kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik golongan menengah kebawah maupun golongan menengah ke atas, namun segala bentuk kejahatan  berbentuk  kesalahan.  Tentu  saja  kasus  ini  atur  secara  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.
Banyak  Permasalahan  yang  muncul,  dan  kedua  permasalahan  tersebut  merugikan individu, kelompok, komunitas, perusahaan, atau negara. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, dimana seseorang atau beberapa pihak dapat dirugikan. Ini mengatur pemalsuan surat dan mengklasifikasikannya sebagai kejahatan.
Muncul tindak pidana palsu disebabkan adanya pembatasan yang memaksa masyarakat untuk  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Salah  satu  solusinya  adalah  dengan mencoba  menegakkan  hukum,  Upaya  penegakan  terhadap  beberapa  kasus  terkait  pemalsuan
surat  yang  terjadi  di  dunia  nyata  namun  masih  kurang  berkembang.  Banyak  hal  dalam pembahasan pemalsuan surat ini yang terlihat biasa saja, tetapi berdampak sosial.
Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pemalsuan  surat.  Pasal  ini  melarang  penulisan  atau  pemalsuan  surat  apapun  yang  dapat menimbulkan  tuntutan,  kewajiban,  pelunasan  utang,  atau  yang  dimaksudkan  sebagai  bukti sesuatu.
Dalam  pasal  ini  banyak  sekali  kontroversi  yang  seharusnya  surat  sebagai  hal  yang privasi. Di satu sisi, pasal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari penipuan dan pemalsuan  dokumen.  Namun  diterapkannya  pasal  ini  dikhawatirkan  melanggar  hak  individu atas privasi dan kebebasan berekspresi.
Pemalsuan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  kebenaran  dan  kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.Kehidupan sosial yang tertib dalam masyarakat yang tertib dan maju  tidak akan ada kecuali terjamin keakuratan surat- surat dan dokumen-dokumen lainnya.Oleh karena itu, pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat (Yusuf Wibisono, 2003).
Menurut Prasetyo (2017) tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda,sehingga benda itu tampak benar dari  luar,  padahal  sebenarnya  bertentangan.  Itulah  yang  disebut  dengan  bentuk  pemalsuan (kejahatan dan pelanggaran).
Surat adalah lembaran kertas yang di isi dengan sebuah tulisan,kata, dan kalimat makna buah pikiran seseorang. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang secara jelas apa yang dimaksud  dengan  surat,jika  melihat  ke  dalam  pasal  263  KUHP,  maka  dapat  diketahui pengertian  surat.  Adapun  rumusan  Pasal  263  (1)  KUHP  menurut  Soesilo  (1990)  sebagai berikut:  Barang  siapa  menurut  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat,  yang  dapat menerbitkan  sesuatu  hak,  suatu  perjanjian  (kewajiban)  atau  sesuatu  pembebasan  utang,  atau yang  dipergunakan  sebagai  keterangan  bagi  sesuatu  perbuatan,  dengan  maksud  akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan  tidak  di  palsukan.  jika  ada  kemungkinan  terjadinya  akibat  sebagai  berikut,  maka  akan dikenakan sanksi untuk pemalsuan. kerusakan dan hingga 6 tahun penjara.
Pasal  263  KUHP  memberikan  manfaat  dalam  melindungi  perjanjian,  atau  dokumen penting.  Saat  ini  meningkatnya  kejahatan  pemalsuan  dokumen  mengkhawatirkan  bagi  para korban  kejahatan,  dan  terjadinya  kejahatan  tersebut  disebabkan  adanya  motif  komersial  dari pelakunya.  Semua  kejahatan  pemalsuan  dokumen  ini  mempunyai  dampak  yang  besar  bagi korban  maupun  masyarakat  lainnya  yang  menderita  kerugian  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud.  Dalam  masyarakat  yang  progresif  dan  tertata  rapi  ini,  diperlukan  jaminan  atas kebenaran bukti dokumenter yang dimiliki seseorang.
Penelitian hukum mengenai penerapan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Seperti  oleh  Susanto  et  al.  (2018),  di  mana metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  wawancara langsung  terhadap  penyidik  Satreskrim  Polrestabes  Semarang.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  dalam  kasus  di  mana  orang  menggunakan  surat  palsu  tidak  mengetahui  bahwa  surat tersebut palsu, maka tidak bisa dipidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 263 Ayat  (2) KUHP  harus  dilakukan dengan teliti  dan hati-hati, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan niat terdakwa dalam menggunakan surat palsu.
Perbandingan penelitian tersebut dengan penilitan ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas  tentang  pertanggungjawaban  pidana  bagi  orang  yang  menggunakan  surat  palsu. Dalam menerapkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, penting untuk mempertimbangkan apakah orang yang  menggunakan  surat  palsu  tersebut  mengetahui  bahwa  surat  tersebut  palsu  atau  tidak. Sedangkan  penelitian  yang  disusun  membahas  bukan  tentang  penerapn  pasal  saja  namun
memberikan  analisis  terhadap  kelebihan  dan  kekurangan  dalam  pasal  tersebut  apabila  di terapkan pada Masyarakat.
Adapun penelitian mengenai pemalsuan surat seperti oleh Ahmad et al. (2022) dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif  di  Indonesia  dan  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  positif  di  Indonesia  terhadap pemalsuan  surat,  yang  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini Pengaturan pemalsuan surat dalam positif di Indonesia diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 sampai dengan 276. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu ayat (2) 2.
Perbandingan penelitian tersebut dengan penilitan ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang bahwa penerapan pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang  sangat  sensitif  karena  menyangkut  dengan  efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan  yang berlaku di  negara  Indonesia. Menurut penelitian ini Pasal  263 KUHP  terbukti masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan dan menimbulkan kerugian. Dibandingkan dengan penelitian  yang  penulis  telah  disusun  bahwa  individu  mempunyai  hak  untuk  dapat  terhindar dari  pemalsuan  surat  dengan  cara  penerapan  pasal  ini  yang  berisikan  adanya  kelebihan  agar seseorang terhindar dari penipuan, pemalsuan dan menjaga seseorang.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat merupakan pasal yang berisi larangan membuat, memalsukan, atau menggunakan surat  paslu dengan tujuan menipu orang lain dan menimbulkan kerugian. Penerapan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Maka penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yaitu:
Teori  Keadilan  Utilitarian, teori  ini  memandang  baik  buruk  dan  adil  tidaknya  suatu hukum  tergantung  pada  apakah  hukum  tersebut  memberi  kebahagian  kepada  manusia  atau tidak.  Dalam  konteks  pemalsuan  surat,  teori  ini  digunakan  untuk  menilai  apakah  penerapan Pasal 263 KUHP telah memberikan manfaat bagi Masyarakat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan bagi individu yang dihukum.
Teori  Hukum  Alam, teori  berpendapat  bahwa  manusia  memiliki  hak-hak  yang  tidak dapat  dicabut,  termasuk  juga  hak  atas  kebebasan  dan  keamanan  pribadi.  Dalam  konteks pemalsuan surat, teori ini digunakan untuk menilai apakah Penerapan Pasal 263 KUHP telah menghormati hak-hak setiap individu.
Teori  Keadilan  Restoratif, ialah  suatu  pemulihan  hubungan  yang  ingin  dilakukan terhadap  korban  dan  pelaku  dengan  menekankan  pentingnya  dialog  dan  mediasi.  Dalam konteks pemalsuan surat, teori ini digunakan untuk menjadi Solusi yang adil bagi semua pihak. Penelitan  yang  mendalam  tentang  penerapan  pasal  ini  dapat  membantu  meningkatkan pemahaman  tentang  keseimbangan  antara  kepentingan  umum  dan  hak  individu  dalam menegakan hukum. Teori ini membantu untuk mendalami penerapan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang penulis teliti.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan,  yaitu serangkaian  kegiatan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  kepustakaan.  Menurut Hadi  (1990)  disebut  penelitian  kepustakaan  dilihat  dari  pengumpulan  datanya.  Disebut penelitian kepustakaan karena data  atau bahan yang diperlukan untuk  melengkapi  penelitian (buku,  ensiklopedia,  kamus,  terbitan  berkala,  dokumen,  dan  lain-lain)  diperoleh  dari perpustakaan.
Volume 4 No.4, 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Kepentingan Umum dalam Penerapan Pasal 263 KUHP

## Mencegah terjadinya penipuan dan kerugian finansial
Pemalsuan  dokumen  diatur  sebagai  tindak  pidana  dalam  Bab  2  Jilid  12  KUHP. Pemalsuan surat adalah Tindakan yang melanggar kebenaran atau kepercayaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kecuali keakuratan bukti-bukti dokumenter terjamin, Kehidupan sosial yang teratur tidak dapat terwujud dalam masyarakat yang progresif. Sebab, pemalsuan surat dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Meskipun tidak semua  penipuan  itu  merupakan  pemalsuan,  namun  pemalsuan  dokumen  pada  umumnya termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan. Pemalsuan tergolong penipuan jika seseorang menggambarkan  keadaan  kondisi  barang  (surat)  seolah-olah  asli  atau  jujur.  Pernyataan  ini membuat orang lain percaya bahwa keadaan yang digambarkan dalam benda (surat) itu benar adanya.  Pemalsuan  (pemalsuan  surat)  terjadi  apabila  isi  surat  tidak  dinyatakan  benar.  Jika membahas mengenai pemalsuan dokumen dalam pengertian Pasal 263 KUHP terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsur tindak pidananya (Susanto et al., 2018).

## Melindungi ketertiban umum dan keamanan negara
Dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  dalam  menjalani  aktivitas  sehari-hari  yang tidak  terlepas  dari  sebuah  aturan  dan  norma  yang  dirancang  yang  bertujuan  untuk  mengatur tingkah  laku  manusia,  memelihara  ketertiban  dan  keadilan,  serta  mencegah  terjadinya kekacauan  sosial  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Hukum  juga  mempunyai  kewajiban  untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan menjamin tidak ada nya  kegiatan yang melawan  hukum  ataupun  yang  dapat  menimbulkan  kerugian.  Seseorang  yang  melakukan perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  undang-undang  akan  dikenakan  tindakan  pengekangan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut tindak kejahatan. Pasal 263 KUHP sampai dengan 268 KUHP tentang pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain  berlaku  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen.  Peraturan  ini  di  keluarkan  oleh Pemerintah untuk melindungi ketertiban umum dan keamanan nasional.
Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut,maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pemidanaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi kejahatan (Abdillah, 2021).

## Pertimbangan hak individu dalam penerapan Pasal 263 KUHP

## Menghormati hak asasi manusia dan hak individu
Penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  penting  bagi  masyarakat  untuk  menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosialnya. Pemerintah juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kehidupan berdasarkan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Semua makhluk hidup mempunyai  hak  hidup  nya  masing-masing,  makna  hidup,  hak  atas  kelangsungan  hidup keturunannya.  Mengenai  pengertian  HAM  menurut  Muladi,  HAM  adalah  hak-hak  yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, dan tanpa hak-hak tersebut maka manusia tidak dapat  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  manusia  seutuhnya.Keberadaan  Hak  Asasi  Manusia begitu  penting  sehingga  masyarakat  yang  tidak  memiliki  hak  asasi  manusia  tidak  dapat mengembangkan bakatnya dan memenuhi kebutuhan nya. Menjunjung tinggi hak-hak individu berarti memastikan hak-hak tersebut di hormati untuk menciptakan dunia yang lebih aman, adil dan  berkelanjutan  bagi  semua.  Contoh  hak  individu  antara  lain:  Kebebasan  bergerak  dan berekspresi tanpa intimidasi dari pihak manapun.

## Memastikan proses hukum yang adil dan transparan
Penegakan hukum di tanah air sampai saat ini masih dianggap oleh sebagian kalangan yang ada di sebagian masyarakat belum mampu menyelesaikan masalah substantif (Ismail & Rifai, 2021). Pemerintah harus memastikan transparansi dalam penyelesaian kasus hak asasi
manusia  dan  hak  individu  yang  timbul  di  Indonesia  dengan  cara:  Dinyatakan  adil  oleh masyarakat sehingga sebagai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap prosedur hukum yang di jalani oleh pemerintah atau instansi yang menangani kasus tersebut.

## Menghindari penyalahgunaan hukum untuk kepentingan tertentu
Sosialisasi  sejak  dini  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  suatu masyarakat dapat menjadi wadah untuk menanamkan pemahaman dan kemauan menaati aturan hukum.  Penting  untuk  menghindari  dan  melindungi  ketika  menegakkan  hukum.  Penegakan hukum juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional dan bersih sangat penting dalam Menegakkan atau mengelak dari suatu hukum sesuai dengan nilai- nilai  keadilan.  Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  didalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Kaligis et al., 2021).

## Dilema antara Kepentingan Umum dan Hak Individu dalam Penerapan Pasal 263 KUHP Kesulitan dalam menyeimbangkan kedua kepentingan
Kontroversi yang muncul dalam penerapan Pasal 263 KUHP adalah dilema pihak yang merasa dirugikan, dan kerugian itu lebih berorientasi pada hak perseorangan ketika di anggap mempunyai  hak  perseorangan  ketika  seseorang  dianggap  mempunyai  hak  berdasarkan keberadaannya. Adanya  Pasal  263 KUHP  bertujuan untuk  melindungi sesuatu  (barang) agar terhindar dari hilang nya data pribadi. Tidak semua kerugian tidak berwujud, namun ada pula kerugian  yang  berwujud.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  ketentuan  ini  akan  semakin  besar dampaknya terhadap kepentingan umum dan hak-hak individu (Ticoalu et al., 2023).

## Potensi terjadinya pelanggaran hak individu
Di era digital ini terjadi setiap orang memiliki akses yang luas terhadap informasi dan teknologi. Namun, hal ini juga membuka pintu bagi individu pelanggar. Contoh pelanggaran hak pribadi antara lain: (1) Penyalahgunaan Data Pribadi Pengumpulan dan penggunaan data pribadi  secara  ilegal  adalah  bentuk  pelanggaran  yang  paling  umum  di  masyarakat  pada  era digital.  Menyadap  komunikasi  dan  mengumpulkan  Informasi  pribadi  tanpa  persetujuan individu merupakan jenis pelanggaran data. (2) Data yang mendorong kebencian, penindasan maya, dan pelecehan online , serta menyebabkan trauma dan tekanan psikologis pada individu. (3) Penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang berbahaya dengan  menyebarkan informasi yang salah, memanipulasi opini publik, dan melanggar privasi.

## PENUTUP
Terkait dengan pelaksanaan pemalsuan surat, hal ini merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut efektivitas peraturan yang berlaku di Indonesia.karena pelaku tidak memikirkan  terlebih  dahulu  apa  yang  akan  terjadi  atas  perbuatan  nya,  dan  kapasitas  aparat penegak hukum untuk mengadili tindak pidana di masyarakat masih lemah, maka akibat dari pemalsuan  ini  merugikan  semua  orang  dan  kenepentingan  masyarakat.bahwa  tindak  pidana pemalsuan  surat  berdasarkan  pasal  263  KUHP  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dan  masih banyak hak asasi manusia yang diabaikan oleh Sebagian penulis surat.
Maka  dari  itu  dengan  adanya  Pasal  263  KUHP  ini  banyak  sekali  kontroversi  dan dilemanya  seseorang  (korban)  dari  kejahatan  pemalsuan  surat.surat  yang  di  jelaskan  dalam Undang-Undang  yaitu  lembaran  kertas  yang  berisikan  tulisan  atau  sebuah  dokumen  penting untuk kepentingan umum maupun hak individu, sehingga surat (objek) tersebut yang bersifat privasi  akan  lebih  merugikan  apabila  dipalsukan.  Pasal  263  KUHP  mengatur  tentang  tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen.
Kejahatan yang termasuk dalam Pasal 263 KUHP antara lain: (1) Membuat surat palsu atau pemalsuan surat  yang dapat  menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang,  atau yang di maksudkan sebagai bukti sesuatu. (2) Tujuan nya adalah untuk menggunakan surat itu,
atau  untuk  mengarahkan  orang  lain  untuk  menggunakan  nya,  seolah-olah  isi  nya  benar  dan tidak diubah. (3) Penggunakan surat ini dapat mengakibatkan kerugian. (4) Ancaman Pidana pelanggaran Pasal 263 KUHP adalah maksimal enam tahun penjara. (5) Pasal 263 KUHP juga mengatur tentang penggunaan surat palsu oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdillah, M. R. (2021). ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERDASARKAN PASAL 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN Rap ). Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 8 (2).
Ahmad,  D.  P.,  Mokorimban,  M.  A.  T.,  &  Sepang  Ronny.  (2022).  KAJIAN  HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT  DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Lex Crimen , 11 (3). Hadi, S. (1990). Metodologi Reasearch . Fak.Psikologi UGM.
Ismail,  M.,  &  Rifai,  A.  (2021).  MENYOAL  PUTUSAN  HAKIM  DALAM  PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (2), 177– 196.
Kaligis,  G.  V.,  Paransi,  E.  N.,  &  Nachrawy,  N.  (2021).  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP TINDAK  PIDANA  PEMALSUAN  SURAT  MENURUT  PASAL  263  KUHP. Lex Privatum , 9 (4). Prasetyo, T. (2017). Hukum pidana (cetakan ke-8). Rajawali Pers.
Soesilo, R. (1990). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal . Politea.
Susanto,  E.  A.,  Gunarto,  &  Maryanto.  (2018).  Susanto.  Eka  Adi,  G.  dan  M.  (2018). Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (  2)  KUHP.  Jurnal  Daulat  Hukum,  1(1),  1–12. Pertanggungjawaban  PidanaYang  Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP , 1 (1), 1–12.
Ticoalu, N. M., Massie, C. D., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah  Dalam  Penyelesaian  kasus  Hak  Asasi  Manusia(HAM)  Di  Indonesia. Lex Administratum , 11 (4).
Yusuf Wibisono, R. (2003). Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. In Universitas Airlangga, Surabaya (Issue September).