Nadia Intan Fadila / Peran CCTV terhadap Independensi Sistem Peradilan Pidana/Vol 5 No 1 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.337 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 1, Maret 2024

## Peran CCTV terhadap Independensi Sistem Peradilan Pidana

## Nadia Intan Fadila
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia Coresponding Author Email: nadiaintanfadila@gmail.com

## Article Information
Submitted: 05 Februari 2024 Accepted: 16 Februari 2024 Online  Publish: 06 Maret 2024

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  mendorong  adanya  pemanfaatan  CCTV  dalam  rangka penegakan  hukum.  Sebagai  bentuk  pengendalian  kejahatan,  penggunaan  CCTV ditujukan  untuk  mengubah  persepsi  dan  mempengaruhi  pilihan  keputusan  calon pelaku  kejahatan.  Melalui  perkembangan  teknologi  tersebut,  operasionalisasi sistem peradilan pidana membutuhkan bantuan CCTV untuk meningkatkan respon terhadap  kejahatan,  membantu  proses  pelaporan  kejahatan,  menyediakan  bukti untuk  kebutuhan  investigasi.  Indonesia  telah  memiliki  regulasi  yang  mengatur penggunaan  dan  pemanfaatan  rekaman  CCTV,  seperti  pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tulisan ini metode deskriptif kualitatif yang berupaya menjelaskan peran CCTV terhadap pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data melalui studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari buku, artikel,  serta  himpunan  data  pada  situs  web  milik  pemerintah  berkaitan  dengan implementasi  CCTV  pada  sistem  peradilan  pidana.  Berdasarkan  data  tersebut diketahui  bahwa  penggunaan  CCTV  dapat  mempengaruhi  independensi  sistem peradilan  pidana.  Dalam  hal  ini,  penggunaan  CCTV  diperlukan  untuk  membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian dan pengadilan
Kata Kunci : CCTV, sistem peradilan pidana, kejahatan

## Abstract
The advancement of technology has led to an  increase in the use of CCTV systems in the field of law enforcement. As a means of crime prevention, the use  of  CCTV  aims  to  alter  perceptions  and  affect  the  decision-making  of potential  offenders.  Through  these  technological  developments,  the operationalization of the criminal justice system requires the help of CCTV to improve response against crime, assist the crime reporting process, and provide evidence for investigative needs. Indonesia already has regulations governing  the  use  and  utilization  of  CCTV  recordings,  such  as  Law Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions (ITE). This article uses a qualitative descriptive method to explain the role of CCTV in the implementation of the criminal justice system in Indonesia. Secondary  data  were  collected  through  literature  studies  from  books, articles,  and  datasets  on  government  websites  related  to  the implementation  of  CCTV  in  the  criminal  justice  system.  Based  on  these data, it is known that the use of CCTV can impact the independence of the criminal justice system. In this case, the use of CCTV is necessary to assist the implementation of the criminal justice system, including the police and courts.
Keywords: CCTV, criminal justice system, crime

## Pendahuluan
Permasalahan  kejahatan  masih  menjadi  salah  satu  isu  fokus  yang  berupaya  untuk direduksi  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  statistik  kriminal,  terdapat  sebanyak  239.481 kejadian kasus kejahatan pada tahun 2021 di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022). Situasi ini  pun  mendorong  tingkat  risiko  terjadinya  kejahatan  sebesar  90  per  100.000  penduduk  di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Lebih lanjut, data statistik kriminal 2022 tersebut juga melansir peringkat provinsi terkait banyaknya kejadian kejahatan. Lima provinsi dengan jumlah  kejadian  kejahatan  terbanyak  di  tahun  2021  berdasarkan  data  statistik  tersebut  yaitu (1)  Sumatera  Utara  dengan  36.534  kejadian;  (2)  DKI  Jakarta  dan  sekitarnya  dengan  29.103 kejadian;  (3)  Jawa  Timur  dengan  19.257  kejadian;  (4)  Sulawesi  Selatan  dengan  14.636 kejadian; dan (5) Sumatera Selatan dengan 13.037 kejadian. Adapun dalam konteks korban, diketahui  sebanyak  93,06  persen  korban  kejahatan  adalah  penduduk  dewasa  (Badan  Pusat Statistik, 2022). Selain itu, korban kejahatan juga didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 62,29 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun perlu diketahui bahwa angka tersebut belum dapat mencakup seluruh kejadian kejahatan yang terjadi karena adanya dark number atau kasus kejahatan yang tidak dilaporkan kepada kepolisian. Situasi ini membuat hanya sebanyak 23,31 persen penduduk korban kejahatan yang melaporkan tindak kejahatan ke pihak kepolisian (Badan Pusat Statistik, 2022).
Tentunya dalam menghadapi permasalahan kejahatan tersebut menjadi salah satu tugas kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Salah satu fungsi polisi yaitu dengan melakukan  tugas  preventif  dengan  melalui  patroli  di  masyarakat  (Pratama,  2017).  Melalui dilakukannya  patroli,  maka  dapat  mencegah  kesempatan  bertemunya  pelaku  kejahatan  dan target korban (Pratama, 2017). Patroli ini juga dapat dilakukan secara dialogis, yaitu dengan melakukan penggabungan tugas preventif dan preemtif melalui dilakukannya penyuluhan dan pembinaan  kepada  masyarakat  (Pratama,  2017).  Pihak  kepolisian  juga  berwenang  untuk menyediakan pos kepolisian di setiap daerah desa atau kelurahan sebagai bentuk pelaksanaan Kamtibmas.  Namun,  diketahui  hanya  terdapat  sebanyak  10,87  persen  desa  atau  kelurahan yang  memiliki  pos  polisi,  sedangkan  89,13  persen  daerah  lainnya  tidak  memiliki  pos  polisi (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain adanya upaya dari kepolisian tersebut, upaya mencegah kejahatan  juga  dilakukan  melalui  inisiatif  masyarakat.  Beberapa  inisiatif  sistem  keamanan lingkungan tersebut dapat berupa (1) membangun pos keamanan lingkungan; (2) membentuk regu  keamanan  lingkungan;  (3)  menambah  jumlah  anggota  pertahanan  sipil  atau  hansip; hingga (4) pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.
Upaya  pengendalian  kejahatan,  selain  melalui  peran  polisi  dalam  sistem  peradilan pidana,  juga  dapat  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dari  terjadinya  revolusi  industri 4.0.  Melalui  proses  modernisasi,  adanya  pemanfaatan  baru  pada  teknologi,  seperti  CCTV ( closed-circuit  television ),  dapat  digunakan  dalam  operasionalisasi  sistem  peradilan  pidana. Upaya pengendalian kejahatan melalui teknologi CCTV ini dilakukan dengan mempengaruhi mekanisme persepsi masyarakat yang dapat mempengaruhi pilihan pelaku dalam melakukan kejahatan hingga mencegah dilakukannya tindakan tersebut (Ratcliffe, 2006 dalam Piza et al., 2019).
Sebagai  bentuk  perkembangan  teknologi,  sistem  peradilan  pidana  tidak  lagi  menjadi independen dalam menjalankan tugasnya, melainkan membutuhkan pula bantuan dari CCTV terutama bagi pihak kepolisian dan pengadilan. Hal ini dikarenakan CCTV dapat membantu polisi  dalam  berbagai  aspek  seperti  meningkatkan  respon  terhadap  kejahatan,  pelaporan terhadap  kejahatan,  serta  menyediakan  bukti  visual  dalam  investigasi  kejahatan  (Ratcliffe, 2006 dalam Piza et al., 2019). Pada proses pengadilan dalam sistem peradilan pidana, CCTV juga  dapat  berperan  dalam  memberikan  visualisasi  terjadinya  kejahatan  dan  membantu mengidentifikasi  pelaku  kejahatan  (Walker  &  Tough,  2015).  Lebih  lanjut,  hasil  bukti
rekaman  CCTV  akan  melalui  proses  audit  dan  analisis  agar  dapat  digunakan  sebagai  bukti kejahatan  (Walker  &  Tough,  2015).  Bukti  tersebut  kemudian  dianalisis  oleh  para  ahli  yang mana pernyataannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dalam proses pengadilan (Walker & Tough, 2015).
Penggunaan CCTV dalam upaya peradilan pidana telah diterapkan oleh berbagai negara di dunia dalam rangka mengikuti perkembangan modernitas teknologi. Beberapa negara telah mengimplementasikan  CCTV  ke  dalam  regulasi  terkait  keamanan  seperti  di  (1)  Inggris melalui  European  Directive  Data  Protection  Act;  (2)  Amerika  Serikat  melalui  US  Privacy Act;  (3)  Selandia  Baru  melalui  Privacy  Act;  serta  (4)  Korea  Selatan  melalui  Personal Information  Protection  Act  (Greenleaf  &  Park,  2014;  Hartmus,  2014).  Adapun  CCTV  juga diimplementasikan  di  beberapa  negara  lainnya  seperti  Jepang,  Israel,  Iran,  Rusia,  India, Pakistan, dan Australia (Hartmus, 2014; Wu et al., 2017).
Dalam  konteks  Indonesia  juga  terdapat  regulasi  yang  mengatur  mengenai  penggunaan CCTV,  terutama  sebagai  bukti  elektronik  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  pidana dalam sistem peradilan pidana. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  CCTV  termasuk  ke  dalam  informasi  dan  data  elektronik yang  dapat  digunakan.  Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  CCTV  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 5  ayat  1  dan  2.  Lebih  lanjut,  jika  mengacu  pada  Pasal  44  UU  ITE,  maka  CCTV  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam  sidang pengadilan.
Dengan  demikian,  tulisan  ini  berargumentasi  bahwa  modernisasi  teknologi mempengaruhi  independensi  sistem  peradilan  pidana  sebagaimana  proses  pelaksanaannya dapat dibantu melalui hasil rekaman CCTV. Pembahasan ini juga dapat lebih lanjut dibahas dengan  studi  kriminologi,  yaitu  melalui  objek  studi  reaksi  sosial  formal.  Menurut  Mustofa (2021), reaksi sosial formal ini melibatkan lembaga negara yang bertujuan untuk menangani permasalahan  kejahatan.  Adapun  lembaga  negara  tersebut  merupakan  lembaga  penegakan hukum  yang  terdiri  atas  kepolisian,  jaksa,  hakim  (pengadilan),  dan  pemasyarakatan (Dermawan & Oli’i, 2015).

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  menjelaskan  peran  CCTV dan  pengaruhnya  terhadap  independensi  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka,  yaitu  melalui  buku,  artikel  jurnal terdahulu,  hingga  himpunan  data  pada  situs  web  milik  pemerintah  yang  berkaitan  dengan implementasi  CCTV  pada  sistem  peradilan  pidana.  Melalui  teknik  tersebut,  artikel  ini mengumpulkan  data-data  sekunder  yang  relevan.  Artikel  ini  menjabarkan  data  berupa  situs web  CCTV  yang  dapat  diakses  secara  umum.  Melalui  data  tersebut  memperlihatkan  bahwa adanya CCTV milik pemerintah, sebagai pihak otoritas, yang mengawasi lingkungan sekitar dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Melalui metode pustaka, maka artikel ini juga berupaya menganalisis peran CCTV sebagai alat bukti sekaligus sebagai komponen pemetaan kejahatan dalam rangka operasionalisasi sistem peradilan pidana.

## Hasil dan Pembahasan
CCTV  merupakan  bentuk  dari  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  operasionalisasi sistem peradilan pidana. CCTV telah dijadikan sebagai salah satu alat pengawas publik oleh pemerintah  maupun  perusahaan  swasta  yang  juga  dapat  diakses  secara  bebas  oleh
masyarakat.  Secara  umum,  terdapat  beberapa  situs  web  milik  pemerintah  daerah  yang menyediakan  CCTV  secara real-time ,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan melalui  ATCS  ( Area  Traffic  Control  System ),  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Daerah, hingga  Balai  Pengelola  Transportasi  Daerah.  Sebagai  bentuk  perkembangan  teknologi  dan informasi,  ketersediaan  CCTV  tersebut  dapat  digunakan  dalam  rangka  membantu pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana,  seperti  penyediaan  alat  bukti  hingga  pembuatan pemetaan kejahatan.

## Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana
Sebagai  hasil  dari  modernisasi,  proses  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  dapat ditopang  dengan  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  salah  satunya  adalah dengan  pemanfaatan  dari  CCTV  ( closed-circuit  television ).  Pemanfaatan  tersebut dikarenakan  CCTV  dianggap  cukup  mampu  memberikan  dampak  positif  bagi  pelaksanaan sistem  peradilan  pidana,  seperti  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Pemanfaatan  CCTV  ini, pertama,  dapat  digunakan  pada  tahap  penyelidikan.  Proses  penyelidikan  ini  meliputi  upaya kepolisian  dalam  mempelajari  terjadinya  suatu  pelanggaran  atau  tindak  pidana,  identifikasi pelaku,  serta  pengumpulan  dan  penyimpanan  bukti  kesalahan  tersangka  (Lyon,  1984  dalam Dermawan  &  Oli’i,  2015).  Pada  tahap  penyelidikan  ini  maka  hasil  rekaman  CCTV  dapat dikumpulkan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Selain itu, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan  sebagai  bukti  yang  dipergunakan  dalam  proses  pengadilan  (Fatih  &  Bekir,  2015; Priambudi  &  Hanim,  2021).  Untuk  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  yang  valid  dalam  sidang pengadilan, maka hasil rekaman CCTV akan diperkuat dengan penjelasan ahli forensik digital (Priambudi  &  Hanim,  2021).  Melalui  CCTV  maka  dapat  pula  membantu  untuk mengidentifikasi  tersangka  (seperti  melalui  sistem  pengenalan  wajah  atau automatic  facial recognition ),  merekonstruksi  kejadian  kejahatan,  hingga  dapat  melindungi  pihak  yang  tidak bersalah dalam sidang pengadilan (Priambudi & Hanim, 2021; Ritchie et al., 2021).
Pada  fungsi  sistem  pengenalan  wajah  atau automatic  facial  recognition (AFR) digunakan  oleh  pihak  kepolisian  untuk  mengkonfirmasi  wajah  yang  terekam  dalam  CCTV dengan  sistem  basis  data  (Ritchie  et  al.,  2021).  Adapun  pihak  kepolisian  juga  dapat menggunakan  hasil  rekaman  CCTV  untuk  membandingkannya  dengan  daftar  orang  yang sedang dicari atau orang yang sedang dalam bawah pengawasan (Davis & Valentine, 2015). Penggunaan  CCTV  juga  dapat  membantu  pihak  penegak  hukum  dalam  mendapatkan keterangan  dari  pelaku  kejahatan  sebagaimana  telah  adanya  bukti  dilakukannya  kejahatan tersebut (Davis & Valentine, 2015). Proses identifikasi pelaku kejahatan juga dapat dilakukan dengan  beberapa  cara  lainnya,  seperti  memanfaatkan  hasil  rekaman  CCTV  yang  berkaitan dengan korban dan lingkungan sekitar kejadian perkara (Davis & Valentine, 2015). Selain itu, pelaku  dapat  diidentifikasi  dengan  mencari  saksi  mata  di  sekitar  tempat  kejadian  perkara. Akan  tetapi,  keterangan  berdasarkan  saksi  mata  juga  perlu  ditinjau  kembali  karena  berisiko adanya  kesalahan  identifikasi  dan  terjadinya miscarriage  of  justice (Roberts,  2015).  Oleh karena  itu,  testimoni  oleh  saksi  mata  dapat  diperbandingkan  dengan  hasil  rekaman  CCTV untuk  mendapatkan  pernyataan  yang  lebih  valid  mengenai  identifikasi  tersangka  kejahatan (Roberts,  2015).  Melalui  proses  teknologi  tersebut  maka  pihak  kepolisian  dapat  terbantu dalam  mengidentifikasi  pelaku  kejahatan  secara  lebih  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu, Davis  dan  Valentine  (2015)  menjelaskan  bahwa  untuk memaksimalkan  pemanfaatan  CCTV ini  diperlukannya  kamera  CCTV  dengan  kualitas  yang  tinggi  dan  jernih  sehingga  dapat merekam kejadian kejahatan dengan baik.
Pada  konteks  Indonesia,  terdapat  banyak  kasus  di  mana  penggunaan  CCTV  dapat membantu  proses  peradilan  pidana.  Beberapa  diantaranya  seperti  CCTV  yang  berhasil merekam  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  diakibatkan  pelaku  yang  mengemudi  dalam
keadaan mabuk di Surabaya, Jawa Timur  (Anisa, 2018). Dalam kasus tersebut, CCTV milik SITS Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jawa Timur, merekam jenis kendaraan mobil serta nomor  polisi  kendaraan  milik  pelaku,  data  diri  pelaku,  serta  nomor  polisi  kendaraan  motor milik korban dalam kecelakaan tersebut (Anisa, 2018). Di Kota Bandung, Dinas Perhubungan telah  memasang  lebih  dari  60  CCTV  baru  di  lokasi  yang  rawan  terjadi  pembegalan,  yang mana  sebelumnya  telah  terpasang  sebanyak  300  CCTV  (Ridwan,  2022).  Upaya  tersebut dilakukan untuk mencegah kejahatan hingga mengetahui ketika terjadinya kecelakaan di Kota Bandung.  Seperti  halnya  di  Kota  Bandung,  pemasangan  CCTV  juga  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan  DKI  Jakarta  sebagai  langkah  untuk  menurunkan tingkat  kecelakaan  lalu  lintas (Wardani,  2023).  CCTV  tersebut  sekaligus  berlaku  sebagai  kamera Electronic  Traffic  Law Enforcement (ETLE)  yang  dapat  melakukan  penindakan  bagi  para  pelanggar  lalu  lintas. Selain  itu,  CCTV  milik  Dinas  Perhubungan  di  Solo  telah  merekam  aksi  pencurian  barikade besi yang berlokasi di sepanjang ruas jalan Kota Solo (Sulistyowati, 2023). Rekaman tersebut menjadi  bukti  adanya  kejahatan  dan  digunakan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Solo  untuk membuat laporan pencurian ke Kepolisian Resor Kota Solo. Melalui beberapa kasus tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana membutuhkan bantuan dari berbagai  komponen  lainnya,  salah  satunya  pada  teknologi  CCTV,  agar  dapat  meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mengendalikan kejahatan dan gangguan keamanan.

## CCTV untuk Pemetaan Kejahatan dalam Rangka Program Preventif Kepolisian
Berdasarkan  pemanfaatan  CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  peradilan  pidana, maka  CCTV  juga  dapat  dilibatkan  dalam  proses  pencegahan  kejahatan,  terutama  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Sebagai  alat  pencegah  kejahatan,  CCTV  dapat  dilibatkan dalam  proses  pembuatan  pemetaan  risiko  kejahatan.  Melalui  pemetaan  kejahatan  ini  maka dapat  membantu  pihak  penegak  hukum,  terutama  kepolisian,  dalam  menganalisa  insiden kejahatan dan faktor tertentu yang mempengaruhinya dalam suatu cakupan geografis (Fatih & Bekir,  2015).  Hasil  pemetaan  kejahatan  ini  dapat  memperlihatkan  wilayah  yang  menjadi lokasi  kejahatan  ( hotspot ),  wilayah  yang  menarik  calon  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan ( crime  attractor ),  dan  wilayah  dengan  arus  pergerakan  masyarakat  yang  tinggi  ( crime generator ) (Brantingham et al., 2017).
Setelah  berhasil  menentukan  wilayah  yang  berisiko  tersebut,  maka  CCTV  dapat ditempatkan di titik tertentu untuk memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan  (Asirvadam et al., 2014). Komponen CCTV yang dilibatkan dalam proses pembuatan pemetaan kejahatan dapat  membantu  secara  visual  menentukan  wilayah  yang  perlu  mendapatkan  penanganan lebih  lanjut.  Meskipun  demikian,  CCTV  dianggap  memiliki  dampak  terhadap  efek displacement ,  yaitu  berpindahnya  kejahatan  secara  temporal  maupun  spasial  akibat penggunaan  CCTV  tersebut  (Brantingham  et  al.,  2017).  Oleh  karena  itu,  untuk memaksimalkan  fungsi  CCTV  dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  ini  perlu dikombinasikan  dengan  pelaksanaan  patrol  kepolisian,  komunitas  dan  sistem  komunikasi, serta    pencahayaan  lingkungan  yang  baik  (Piza  et  al.,  2019).  Peran  dari  CCTV  tersebut mempengaruhi independensi pelaksanaan sistem peradilan pidana, yaitu sebagaimana adanya bantuan teknologi dalam rangka mencegah dan mengendalikan kejahatan.

## Kesimpulan
Perkembangan  teknologi  menuntut  seluruh  aspek  dalam  masyarakat  untuk  mengikuti kemajuan  serta  pemanfaatan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Salah  satu  bentuk modernisasi ini adalah adanya pemanfaatan kamera di bidang penegakan hukum, yaitu CCTV ( closed-circuit television ) sebagai bentuk pencegahan kejahatan sekaligus penyedia alat bukti kejadian  kejahatan.  Dalam  pelaksanaannya,  sistem  peradilan  pidana  tidak  dapat  berjalan
sendiri  namun  perlu  memanfaatkan  bantuan  dari  perkembangan  teknologi  tersebut. Penggunaan CCTV ini dapat diklasifikasikan sebagai dorongan positif bagi sistem peradilan pidana.  Justru  ketika  sistem  peradilan  pidana  tidak  dapat  menyesuaikan  dengan perkembangan  teknologi  ini,  yaitu  CCTV,  dapat  menghambat  proses  penyidikan  hingga sidang  pengadilan  dan  penghukuman.  Keengganan  mengikuti  perkembangan  teknologi tersebut dapat berakhir pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana,  CCTV  dapat  dimanfaatkan  untuk mengidentifikasikan ada atau tidaknya tindak pelanggaran atau kejahatan, identitas tersangka dan  korban,  serta  merekonstruksi  kejadian  kejahatan.  Tersedianya  rekaman  CCTV  ini  juga dapat  mengkonfirmasi  pernyataan  atau  testimoni  dari  saksi  mata  untuk  menghindari terjadinya kesalahan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice .
Selain dapat dijadikan sebagai alat bukti, CCTV juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Pihak penegak hukum, terutama kepolisian, dapat memanfaatkan CCTV dalam  perancangan  pemetaan  risiko  terjadinya  kejahatan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan fungsi  sistem  peradilan  pidana.  Proses  pemetaan  tersebut  juga  sekaligus  dapat  melibatkan pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) melalui berbagai software dan data geografis. Akan  tetapi,  perlu  ditekankan  bahwa  CCTV  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  satu-satunya  alat pengumpulan bukti dan pencegahan kejahatan. Untuk memaksimalkan fungsi CCTV ini perlu dikombinasikan  dengan  program  preventif  dan  preemtif  kepolisian  lainnya,  serta  dengan kondisi  lingkungan  seperti  penerangan  lampu  yang  memadai.  Dengan  demikian,  seluruh komponen  tersebut  perlu  dilibatkan  dalam  perancangan  pemetaan  kejahatan  untuk  dapat membantu sistem peradilan pidana menanggulangi permasalahan kejahatan di masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Anisa,  N.  I.  (2018). Terekam  CCTV,  Pengendara  Mobil  Mabuk  Terlibat  Kecelakaan  vs Motor di Persimpangan Jalan Raya Darmo . TribunNews.
Asirvadam, V. S., Fen, C. P., Saad, N., Sebastian, P., Altahir, A. A., Ali, A., & Hamid, N. H. (2014).  Risk  Map  for  Video  Surveillance  CCTV. 5th  International  Conference  on Intelligent and Advanced Systems (ICIAS) , 1–6. Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kriminal 2022 . Badan Pusat Statistik.
Brantingham, P. J., Brantingham, P. L., & Andresen, M. A. (2017). The Geometry of Crime and  Crime  Pattern  Theory.  In  R.  Wortley  &  M.  Townsley  (Ed.), Environmental Criminology and Crime Analysis (2 ed., hal. 98–115). Routledge.
Davis,  J.  P.,  &  Valentine,  T.  (2015).  Human  Verification  of  Identity  from  Photographic Images. In T. Valentine & J. P. Davis (Ed.), Forensic Facial Identification: Theory and Practice of Identification from Eyewitness, Composites and CCTV (1 ed., hal. 211–238). John Wiley & Sons, Ltd.
Dermawan, M. K., & Oli’i, M. I. (2015). Sosiologi Peradilan Pidana . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fatih,  T.,  &  Bekir,  C.  (2015).  Police  Use  of  Technology  to  Fight  against  Crime. European Scientific Journal , 11 (10), 286–296.
Greenleaf, G., & Park, W. Il. (2014). South Korea’s Innovations in Data Privacy Principles: Asian Comparisons. Computer Law & Security Review , 30 (5), 492–505.
Hartmus,  D.  M.  (2014).  Government  Guidelines  for  CCTV:  A  Comparison  of  Four Countries. International Journal of Public Administration , 37 (6), 329–338. Mustofa,  M.  (2021). Kriminologi:  Kajian  Sosiologi  terhadap  Kriminalitas,  Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum .
Piza, E. L., Welsh, B. C., Farrington, D. P., & Thomas, A. L. (2019). CCTV Surveillance for Crime  Prevention:  A-40  Year  Systematic  Review  with  Meta-Analysis. Criminology  & Public Policy , 18 (1), 135–159.
Pratama, R. R. (2017). Upaya Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Cilacap. Advances in Police Science Research Journal , 1 (1), 245–292.
Priambudi, T. K., & Hanim, L. (2021). The Power of Proof against CCTV in Criminal Justice System. Law Department Journal , 3 (2), 193–194. Ridwan,  M.  F.  (2022). Perangi  Begal,  Dishub  Pasang  60  CCTV  Baru  di  Lokasi  Rawan . Republika.
Ritchie,  K.  L.,  Cartledge,  C.,  Growns,  B.,  Yan,  A.,  Wang,  Y.,  Guo,  K.,  Kramer,  R.  S.  S., Edmond,  G.,  Martire,  K.  A.,  Roque,  M.  S.,  &  White,  D.  (2021).  Public  Attitudes Towards  the  Use  of  Automatic  Recognition  Technology  in  Criminal  Justice  Systems Around the World. PloS one , 16 (10), 1–28.
Roberts,  A.  (2015).  Eyewitness  Identification  and  Facial  Image  Comparison  Evidence  in Common  Law  Jurisdiction.  In  T.  Valentine  &  J.  P.  Davis  (Ed.), Forensic  Facial Identification:  Theory  and  Practice  of  Identification  from  Eyewitness,  Composites  and CCTV (1 ed., hal. 323–347). John Wiley & Sons, Ltd. Sulistyowati,  F.  I.  (2023). Seratusan  Barrier  Besi  Dishub  Solo  Rabi,  Komplotan  Maling Terekam CCTV Gunakan Bak Terbuka Plat Merah . Kompas. Walker, H., & Tough, A. (2015). Facial Comparison from CCTV Footage: The Competence and Confidence of the Jury. Science & Justice , 55 (6), 487–498. Wardani,  D.  A.  (2023). Kecelakaan  Beruntun  Pemotor  Lawan  Arah  di  Lenteng  Agung, Dishub DKI Kaji Pemasangan CCTV . Voice of Indonesia.
Wu, Y. L., Tao, Y. H., & Chang, C. J. (2017). A Comparative Review on Privacy Concerns and Safety Demands of Closed-Circuit Television among Taiwan, Japan, and the United Kingdom. Journal of Information and Optimization Sciences , 38 (1), 173–196.

## Copyright holder:
Nadia Intan Fadila (2024) First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)