## IMPLEMENTASI MANAJEMEN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWAL ISI SIARAN TELEVISI

## Retno Intani
Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama) retno.intani@gmail.com

## Abstract
Many interests dealing with television business effect on programs to gain demands of the market. Television programs are analogous to products or goods that are sold to other parties, in this case the audience and  advertisers.  The  more  audiences  want  goods  (programs),  the  more  interests  that  can  influence  on economy, social and cultural interests and also political interests. The implication is that goal  of making programs are always directed to profit oriented. The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) has its tasks to guarantee the community to have information that is appropriate and correct in accordance with human rights (Broadcasting Law 32/2002 Article 8 verse 3a). This study aims to determine the management implementation of the Indonesian Broadcasting Commission in monitoring and overseeing the content of Indonesian television broadcasting to establish healthy television programs. This study uses management theory consisting of planning, organizing actuating, controlling with constructive paradigms, qualitative approaches and descriptive methods. The results shows that KPI has implemented planning, organizing, actuating, controlling in carrying out the task of monitoring and overseeing television programs.
Key words: Indonesian broadcasting commission, management, television broadcast
Abstrak
Berbagai  kepentingan  yang  melingkupi  kehidupan  televisi,  acapkali  menjadikan  program-program televisi  terbawa  arus  memenuhi  tuntutan  pasar.  Program-program  televisi  dianalogikan  sebagai  produk atau barang ( goods ) atau pelayanan ( service s) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini audiens dan pemasang iklan. Semakin banyak audience yang menginginkan barang (program acara) maka akan semakin banyak kepentingan yang bisa tersalurkan, bukan sekedar kepentingan bisnis, sosial dan budaya tapi juga kepentingan politik. Implikasinya adalah apapun program acara yang dibuat tujuannya hanyalah keuntungan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) salah satu tugasnya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh keberagaman informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia (UU Penyiaran 32/2002 Pasal 8 ayat 3a). Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi manajemen Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi dan mengawal isi siaran televisi untuk mewujudkan isi program acara televisi yang sehat. Penelitian ini menggunakan teori manajeman yang terdiri dari p lanning, organizing actuating, controlling dengan paradigma konstruktif dan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif. Subjek penelitian adalah lembaga KPI dan objeknya adalah tindakan, kebijakan dan keputusan KPI. Untuk menjamin keabsahan dan validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan informan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPI telah melaksanakan p lanning, organizing actuating, controlling dalam melaksanakan tugas mengawasi dan mengawal program acara televisi.
Kata kunci: komisi penyiaran Indonesia, manajemen, siaran televisi
PENDAHULUAN Televisi  merupakan  sebuah  entitas  bisnis, entitas  sosial,  entitas  budaya  sekaligus sebagai entitas politik. Sebagai sebuah entitas bisnis  penyelenggaraan  operasional  televisi
membutuhkan  dana  yang  cukup  besar.  Selain itu  industri  televisi  menjadi  sarana  promosi penjualan  produk  kepada  masyarakat.  Karena persaingan  yang  keras  pada  industri  televisi, acapkali program-program  televisi  terbawa
arus memenuhi tuntutan pasar . Entitas  sosialnya  adalah  dukungan masyarakat  terhadap  program-program  yang ditayangkan  sebagai  sumber  hiburan  dan informasi mengenai kehidupan sosial. Televisi juga  merupakan  entitas  budaya  karena  ia berperan memberi contoh dalam mewujudkan maju-mundurnya  sebuah  kebudayaan  melalui tayangan - tayangannya. Media televisi sebagai entitas politik dipercaya dapat mempengaruhi masyarakat  dan  membentuk  opini  publik (Baksin, 2013:38-39).
Program  yang  ditayangkan  televisi  berupa segala  hal  yang  ditampilkan  di  televisi  untuk memenuhi  kebutuhan  audiensnya.  Morissan (2005)  menganalogikan  keberadaan  program- program  televisi  sebagai  produk  atau  barang ( goods ) atau pelayanan ( services ) yang dijual kepada  pihak  lain,  dalam  hal  ini  audiens  dan pemasang iklan.
Menurut  Harahap  (2013:43),  industri media  mempengaruhi  masyarakat  berikut sistem  sosial  yang  terbentuk  didalamnya dan juga menjadi bagian yang integral dalam perkembangan  media  massa.  Media  massa dilihat sebagai suatu kesatuan hubungan yang didalamnya  terdapat  interaksi  yang  dinamis antara  pelaku  media,  masyarakat  dan  negara. Usaha  untuk  mengembangkan  media  adalah dengan  memperbesar  modal  atau  investasi dari  para  pemegang  saham  atau  pemilik modal.  Menghadapi  persaingan  yang  sangat ketat  dalam  bisnis  media  massa  memerlukan kekuatan ekonomi, maka terjadi kecenderungan yang  kemudian  mengakibatkan  terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa.
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam mengatur  sistem  penyiaran  yang  tertib  dan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  masih belum  dapat  terwujud.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  content  program  maupun  berita  yang ditayangkan  sangat  tidak  sesuai  dengan kebijakan yang telah disepakati. Media televisi era Reformasi hampir mirip dengan media cetak pada era penghujung Orde Lama menuju Orde Baru.  Kondisi  itu  antara  lain:  konglomerasi media televisi sebagai bisnis utama sedangkan
pendampingnya  konglomerasi  televisi  yang memiliki core bisnis  lain  dan  menjadikan media televisi sebagai alat politik (Djamal dan Fachruddin, 2011:243).
Seiring dengan terjadinya revolusi teknologi penyiaran  dan  informasi,  korporasi-korporasi media  terbentuk  dan  menjadi  besar  dengan cara kepemilikan saham, atau pendirian kartel komunikasi  raksasa  yang  memiliki  puluhan bahkan  ratusan  media  (Severin  dan  Tankard, 2007:434).  Banyaknya  pengusaha  besar yang  menanamkan  modalnya  dalam  industri media, khususnya media massa dengan tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan  mendorong terjadinya  fenomena  konglomerasi  media (Usman,  2009:5).  Fenomena  ini  tidak  hanya sebagai fenomena bisnis, tetapi juga merupakan fenomena ekonomi politik.
Menurut  Ishadi  S.K  dalam  bukunya  yang berjudul  Media  dan  Kekuasaan  (2014:20), pangkal  bisnis  televisi  berawal  dari  investor atau  pemilik  yang  memberikan  arah  dan visi,  misalnya,  ketika  mendirikan  usaha dalam  bentuk holding  company atau parent corporation .  Meski  bisnis parent  corporation tersebut  bermacam-macam,  stasiun  televisi sebagai  salah  satu  anak  usahanya  tentu diharapkan  menjadi  sumber  keuntungan,  baik dalam bentuk materi ataupun pengaruh kepada investor atau pemilik.
Undang-Undang  Penyiaran  No.  32  Tahun 2002  pasal  7  ayat  2  menegaskan  bahwa  KPI adalah  lembaga  Negara  independen  yang mengatur  mengenai  penyiaran,  sedangkan pasal  8  ayat  1  menegaskan  bahwa  eksistensi KPI  adalah  bagian  dan  wujud  peran  serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat  dan  pasal  8  ayat  3a  menjamin masyarakat  untuk  memperoleh  informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia.
Industri media adalah industri penyediaan konten  berupa  informasi  yang  memperkaya intelektual, emosional, dan spiritual konsumen. Tujuan  dari  produksi  konten  media  adalah memaksimalkan  pendapatan  media.  Untuk
menciptakan  konten  media  diperlukan  faktor dan  rantai  nilai  media,  yaitu:  a)  Prasarana ( Infrastructure ): suatu perusahaan media yang ingin  produknya  dapat  meningkatkan rating yang tinggi di mata konsumen harus memiliki atau  menguasai  teknologi  informasi  dan teknologi yang memadai. b) Isi ( Content ): isi atau konten media merupakan informasi dalam bentuk  berita,  hiburan,  maupun  pendidikan yang  bermanfaat  atau  bernilai  tinggi  bagi konsumen. Untuk dapat menciptakan informasi yang  bermanfaat  dibutuhkan  kreativitas  para pengelola  media.  c)Pemasaran  ( Marketing ): media  memasarkan  isi  atau  konten  dan  citra atau image dalam bentuk peringkat atau rating oleh  konsumen.  Pengelola  media  harus  dapat memahami  keinginan  konsumen,  pemasang iklan, untuk kemudian dikemas dalam produk media yang baik. d) Penyebaran ( Distribution ): untuk media penyiaran, penyebaran informasi terkait  dengan  ketersediaan  prasarana  dan penguasaan  teknologi  yang  diperlukan  dalam menyampaikan produk siaran kepada khalayak. e)  Langsung  ke  konsumen  ( Retail ):  produk media  harus  dapat  diterima  oleh  khalayak dalam waktu yang tepat dan tanpa kendala. f) Menarik  perhatian  ( Attention ):  produk  media harus dapat menarik perhatian konsumen yaitu khalayak  dan  juga  pemasang  iklan  (Noor, 2010:44-46).

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Industri Penyiaran  Televisi Dalam  Undang-Undang  No.  32/2002 Tentang  Penyiaran,  disebutkan  bahwa penyiaran televisi adalah, “Media komunikasi massa  dengar  pandang,  yang  menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar  secara  umum,  baik  terbuka  maupun tertutup,  berupa  program  yang  teratur  dan berkesinambungan”.
Siaran  televisi  dapat  diikuti  secara audio dan visual (suara  dan  gambar),  dan  secara bersamaan  oleh  semua  lapisan  masyarakat. Selain itu, televisi memiliki daya pengaruh yang sangat kuat karena daya jangkau yang luas. Oleh
karena  itu,  televisi  dikelola  secara  elektronik dengan  biaya  operasional  yang  sangat  tinggi (Djamal dan Fachruddin, 2011:59). Menurut    Baksin  (2013:40),  keberadaan televisi  sebagai  sebuah  industri  tidak  terlepas dari  sistem  politik  yang  melingkupinya, sehingga  menjadikan  industri  penyiaran televisi memliki beberapa karakteristik , yaitu: a)  Industri  padat  modal:  mendirikan  sebuah industri televisi dibutuhkan dana yang banyak, bahkan biaya operasional televisi bisa mencapai milyaran rupiah. b) Nonquick yielding : industri penyiaran  membutuhkan  waktu  yang  lama untuk  membuat  televisinya  menjadi  mandiri secara  finansial.  c)  Industri  dengan entry barries yang  tinggi:  adanya  deregulasi  yang ketat  menjadikan  industri  ini  memiliki  ciri entry  barries yang  tinggi.  d)  Industri  yang pasarnya cepat berkembang: jika dibandingkan dengn  media  cetak,  pasar  industri  media televisi berkembang dengan sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya iklan  sehingga menjadikan televisi sebagai media utama untuk mengiklankan sebuah produk barang dan jasa.
Konsep Konvergensi Jenkins  (2006:10)  menuliskan,  pada awal  tahun  1983  Ithiel  de  Sola  Pool  dalam bukunya  berjudul Technology  of  Freedom telah  menggunakan  istilah  konvergensi untuk  menggambarkan  kekuatan  perubahan dalam industri media.
Sebuah  proses  yang  disebut  sebagai konvergensi itu mengaburkan batasan antara media.  Misalnya  komunikasi point  to  point (pos, telepon, dan telegraf) dan komunikasi massa (pers, radio, televisi). Perangkat fisik tunggal seperti kabel dan gelombang udara, yang pada masa lalu dalam bentuk terpisah, kini  dapat  diakomodir  oleh  satu  medium seperti  penyiaran,  pers,  dan  komunikasi lewat telepon.
A  process  called  the  ‘convergence of  modes’  is  blurring  the  lines  between media,  even  between  point-to-point communications,  such  as  the  post, telephone  and  telegraph,  and  mass
communications,  such  as  the  press, radio,  and  television.  A  single  physical means  –  be  it  wires,  cables  or  airwaves – may carry services that in the past were provided in separate ways. Conversely, a service  that  in  the  past  was  provided  by any one medium – be it broadcasting, the press, or telephony – can now be provided in several different physical ways. So the one-to-one relationship that used to exist between a medium and its use is eroding. (Pool 1983:23 (Jenkins, 2006:10)
Definisi  konvergensi  lainnya  yang  lebih jelas  adalah  seperti  yang  dikatakan  Jenkins Dwyer (2001:93) yaitu konvergensi sebagai sebuah  proses  multidimensi  teknologi, ekonomi,  sosial,  budaya  global  yang  tidak berbeda  dengan  transisi  dan  transformasi periode  Renaissance.  Konvergensi  media ibarat  percikan  api  yang  tersebar  dan menjangkau  ranah  sosial,  politik,  ekonomi, dan perselisihan legal karena ada tujuan yang bertentangan  dari  sisi  konsumen,  produsen, dan gatekeeper . Media  convergence  is sparking  a  range  of  social,  political, economic and legal disputes because of the conflicting  goals  of  consumers,  producers and gatekeepers . . . (Dwyer, 2010:25) Sementara Burnett dan Marshall (2003:1) mendefinisikan konvergensi media sebagai  penggabungan  industri  media, telekomunikasi,  dan  komputer  menjadi sebuah  bentuk  yang  bersatu  dan  berfungsi sebagai  media  komunikasi  dalam  bentuk digital.  Berkembangnya  dimensi-dimensi dalam  konvergensi  media  disebabkan  oleh penemuan  dan  perkembangan  WWW (World  Wide  Web) dan  jaringan  komputer berkecepatan  tinggi.  Teknologi  media digital  ini  pun  dipasarkan  dan  dimiliki oleh  masyarakat  luas,  sehingga  masyarakat dapat  menikmati,  menghasilkan,  dan menyebarluaskan  konten  dari  media tersebut. Dalam hal ini, konten memiliki arti sangat luas, yang mencakup berbagai bidang pengetahuan, bukan hanya bidang jurnalisme
dan komunikasi massa. (Grant, 2009:100).
Konsep Konglomerasi Konglomerasi  adalah  sejumlah  pelaku konglomerat  yang  menanamkan  sahamnya pada tumbuhnya kelompok (grup) perusahaan dalam  satu  tangan,  sedemikian  rupa  sehingga praktis  seluruh  kebijakan  manajemen  yang pokok  ditentukan  oleh  satu  pusat  (Assegaff, 1994:264) Bahwa  pengertian  konglomerat  adalah sebagai  kata  benda  yang  artinya  pengusaha. Konglomerasi  ini  merupakan  satu  kesatuan yang  sangat  besar  kekuatannya,  sehingga mudah  mengalahkan  pesaingnya,  bisa mengatur  harga  transaksi  antar  perusahaan (untuk  menghindari  pajak),  bisa  mengadakan subsidi  silang  sehingga  harganya  selalu  bisa bersaing, dan mempunyai “ barganing power ” yang sangat kuat (Priasmono, 1994:17) Menurut Anggito Abimanyu, konglomerasi dalam  istilah  bisnis  bisa  diartikan  sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha atau bisnis dalam berbagai macam bidang yang kurang  terkait  satu  sama  lain.  Di  Indonesia, khususnya  pada  negara  berkembang,  bisnis konglomerat  diasosiasikan  dengan  bisnis pemilikan keluarga (Abimayu,1994:1) Konglomerat  dapat  diartikan  sebagai seseorang  atau  unit  usaha  yang  bergerak dalam berbagai bidang usaha dengan sejumlah perusahaan  atau  afiliasi  bisnisnya.  Kegiatan usaha konglomerasi ini, dalam konteks kegiatan orientasi yang memiliki kinerja ekonomi atau bisnis  yang  handal  dan  hal  tersebut  dapat disinyalir  kurang  sepadan  dengan  fasilitas yang  dimilikinya.  Dalam  hal  kedudukan swasta semakin kuat, dan konsentrasi berbagai kegiatan  semakin  tinggi,  dan  konglomerasi tumbuh  hampir  tanpa  pengaturan,  maka kebijaksanaan-kebijaksanaan intervensi semakin tinggi investasinya. Konglomerasi media adalah penggabungan- penggabungan  perusahaan  media  menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak  media.  Konglomerasi  ini  dilakukan dengan melakukan korporasi dengan
perusahaan  media  lain  yang  dianggap mempunyai  visi  yang    sama.  Pembentukan konglomerasi  ini  dengan  cara  kepemilikan saham,  joint  venture  /  merger,  atau  pendirian kartel  komunikasi  dalam  skala  besar  baik intergrasi vertikal, intergasi horisontal maupun kepemilikan  silang.  Akibatnya  kepemilikan media yang berpusat pada segelintir orang.
Konsepsi Keberagaman Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang  penyiaran  pada  Pasal  1  disebutkan bahwa  “frekuensi  radio  adalah  gelombang elektromagnetik  yang  dipergunakan  untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa  tanpa  sarana  pengantar  buatan, merupakan ranah publik dan sumberdaya alam terbatas”.  Sebagai  sumberdaya  alam  milik publik  dan  sesuai  dengan  amanat  pasal  33 konstitusi  negara  kita,  maka  frekuensi  radio akan  dikelola  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Permasalahan  yang  kemudian  muncul adalah, sejauh mana kajian dan dipertimbangkan terkait  dampak-dampak  buruk  yang  mungkin timbul  jika  satu  kelompok  usaha  menguasai sedemikian  banyak  frekuensi-  yang  notabene adalah ranah publik – baik untuk kepentingan industri  televisi  maupun  radio.  Karena  pada kenyataannya, konglomerasi media begitu kuat menancap di negara Indonesia tercinta ini.
Bagi  negara  demokratis  seperti  Indonesia, media  penyiaran  merupakan  pilar  keempat demokrasi  yang  berfungsi  antara  lain melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya kekuasaan.  Media  penyiaran  berfungsi menjamin  terselenggaranya  arus  bebas  lalu lalang informasi secara bebas dari infrastruktur politik  ke  suprastruktur  politik,  dari infrastruktur  politik  ke  infrastruktur  politik, atau dari suprastruktur politik ke suprastruktur politik itu sendiri. Karena itu media penyiaran harus  bebas  dari  intervensi  penyelenggaraan kekuasaan (Pandjaitan dan Siregar, 2003: 138). Dalam  agenda  sistem  komunikasi  Indonesia yang kelima, yang disampaikan oleh Nurudin (2004:207-208)  bahwa  peran  media  massa
menjadi  sangat  penting  di  tengah  komunitas masyarakat  yang  kian  besar.  Media  menjadi unsur  penghubung  antar  berbagai  komponen masyarakat.
Khusus  untuk  di  Indonesia,  keberagaman kepemilikan  media  massa  televisi  dapat dilihat  dengan  dimungkinkannya  beberapa bentuk  penyelenggaraan  jasa  penyiaran  yang dicantumkan dalam pasal 13 ayat (2) Undang- undang No. 32 Tahun 2002 yaitu: 1) Lembaga penyiaran  publik  yaitu  lembaga  penyiaran yang  berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk  kepentingan  masyarakat;  2)  Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga yang bersifat komersial  berbentuk  badan  hukum  Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi; 3) Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang  berbentuk  badan  hukum  Indonesia, didirikan  oleh  komunitas  tertentu,  bersifat independen  dan  tidak  komersial,  dengan daya  pancar  rendah,  luas  jangkauan  wilayah terbatas  serta  untuk  melayani  kepentingan komunitasnya;  dan  4)  Lembaga  penyiaran berlangganan;  yaitu  lembaga  penyiaran berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  yang bidang  usahanya  hanya  menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu  memperoleh  izin  penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
Keempat  jenis  jasa  penyiaran  kemudian mempunyai  andil  dalam  menyemarakkan  dan memberikan warna dalam isi media. Selain itu pula ditambah lagi adanya aturan lain dalam hal isi media televisi yaitu: 1) wajib mengandung informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan  manfaat untuk  pembentukan  intelektualitas,  watak, moral,  kemajuan,  kekuatan  bangsa,  menjaga persatuan  dan  kesatuan,  serta  mengamalkan nilai-nilai  agama  dan  budaya  Indonesia;  2) wajib memuat sekurang-kurangnya 60 % mata acara yang berasal dari dalam negeri; 3) wajib memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan kepada  khalayak  khusus  yaitu  anak-anak  dan remaja;  4)  wajib  menjaga  netralitas;  5)  dan
lain-lainnya  yang  bersifat  negatif  (Pasal  36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002)
Teori Pers Media massa tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan  jurnalistik  atau  pers.  Dalam  buku “Four  Theories  of  the  Press”  yang  ditulis oleh    Fres  S.  Siebert, Theodore  Peterson  dan Wilbur Schramm dijelaskan bahwa pers dapat dikategorikan menjadi authoritarian press (pers otoritarian), libertarian press (pers libertarian), soviet  communist  press  atau  pers  komunis soviet dan social responsibility press atau pers tanggung jawab sosial.
Teori pers tanggungjawab sosial diberlakukan  sedemikian  rupa  oleh  beberapa sebagian  pers.  Teori  ini  berasumsi  bahwa kebebasan,  mengandung  didalamnya  suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers harus bertanggungjawab  kepada  masyarakat  dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern.
Dari  rangkuman  pernyataan  Lasswell, Schramm  dan  Mc  Quail *) terdapat  enam tugas  pers    yaitu:  1)  Melayani  sistem  politik dengan  menyediakan  informasi,  diskusi  dan perdebatan  tentang  masalah-masalah  yang dihadapi masyarakat. 2) Memberi penerangan kepada  masyarakat,sedemikian  rupa  sehingga masyarakat  dapat  mengatur  dirinya  sendiri. 3)  Menjadi  penjaga  hak-hak  perorangan dengan bertindak sebagai  anjing penjaga yang mengawasi  pemerintah.  4)  Melayani  sistem ekonomi  dengan  mempertemukan  pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan.  5)  Menyediakan  hiburan.  6) Mengusahakan sendiri biaya finansial,demikian rupa sehinggabebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.
Media  televisi  sebagai  salah  satu  media massa  tidak  dapat  terlepas  dari  peran  dan fungsi  media  massa  serta  peran  sebagai  pers nasional. Media televisi mempunyai tanggung jawab sosial untuk memberikan informasi yang cerdas dan sehat kepada masyarakat.
Teori Manajemen
Dalam bukunya yang berjudul Management In  The  Public Service, John  D.  Millet menyatakan “Management Is The Process Of Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End” . Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang- orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (Sukarna, 2011:2) Manajeman menurut George R. Terry adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui  atau  bersama-sama  usaha  orang  lain (Sukarna, 2011:3). Manajemen sangat penting bagi  setiap  aktivitas  individu  atau  kelompok dalam  organisasi  untuk  mencapai  tujuan yang  diinginkan.  Manajemen  berorientasi pada  proses  ( process  oriented )  yang  berarti bahwa  manajemen  membutuhkan  sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan  tindakan  dalam  mencapai kesuksesan.  Karenanya,  tidak  akan  ada organisasi  yang  akan  sukses  apabila  tidak menggunakan manajemen yang baik.
Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung  kepada  planning  dan organizing yang  baik,  melainkan  juga  tergantung  pada penggerakan  dan  pengawasan.  Perencanaan dan    pengorganisasian    hanyalah    merupakan landasan  yang  kuat  untuk  adanya  penggerakan yang    terarah    kepada  sasaran    yang  dituju. Penggerakan    tanpa planning tidak    akan berjalan  efektif  karena  dalam  perencanaan itulah  ditentukan  tujuan, budget , standard , metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83).
Metode Penelitian Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  paradigma  kritis.    Sejatinya  setiap paradigma  memiliki  cara  pandang  tersendiri dalam melihat sudut pandang. Secara ontologis, paradigma  kritis  beranggapan  bahwa  realitas yang terlihat adalah realitas semu; realitas yang telah terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial,  budaya,  ekonomi,  etnik,  nilai  gender,
dan  sebagainya,  serta  telah  terkristalisasi dalam waktu yang panjang (Hamad, 2004:43). Sedangkan secara aksiologis, paradigma kritis memandang  periset  sebagai  partisipan  aktif yang  menjembatani  keragaman  subyektivitas sosial (Salim, 2006:75).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  kualitatif  menurut  Lexy J.  Moleong  (2014:6)  adalah  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Penelitian  tentang  manajemen  Komisi Penyiaran  Indonesia  dalam  mengawal keberagaman isi siaran televisi ini merupakan penelitian deskriptif dan eksplanatif menggunakan  metode  kualitatif  dengan paradigma konstruktivis mengingat tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kewenangan  Komisi  Penyiaran  Indonesia mengawasi  dan  mengawal  isi  siaran  televisi untuk  mewujudkan  keberagaman  program siaran televisi yang sehat.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Temuan Undang-undang  Penyiaran  Nomor  32 Tahun  2002  merupakan  dasar  utama  bagi pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola  oleh  sebuah  badan  independen  yang bebas  dari  campur  tangan  pemodal  maupun kepentingan kekuasaan.
Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan  publik  sebagai  pemilik  dan pengendali  utama  ranah  penyiaran.  Karena frekuensi  adalah  milik  publik  dan  sifatnya terbatas,  maka  penggunaannya  harus  sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  publik.  Sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  publik  artinya adalah  media  penyiaran  harus  menjalankan
fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai  dari  berita,  hiburan,  ilmu  pengetahuan, dll.  Dasar  dari  fungsi  pelayanan  informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang  Penyiaran  Nomor  32  Tahun 2002  yaitu Diversity  of  Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  KPI. Pelayanan  informasi  yang  sehat  berdasarkan Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) adalah  tersedianya  informasi  yang  beragam bagi  publik  baik  berdasarkan  jenis  program maupun  isi  program.  Sedangkan Diversity  of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah  jaminan  bahwa  kepemilikan  media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja.  Prinsip Diversity  of  Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.
Maka  sejak  disahkannya  Undang-Undang No.  32  Tahun  2002  terjadi  perubahan fundamental  dalam  pengelolaan  sistem penyiaran  di  Indonesia.  Perubahan  paling mendasar  dalam  semangat  UU  tersebut adalah  adanya limited  transfer  of  authority dari  pengelolaan  penyiaran  yang  selama ini  merupakan  hak  ekslusif  pemerintah kepada  sebuah  badan  pengatur  independen ( Independent  regulatory  body )  bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan  untuk  mempertegas  bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang  bebas  dari  intervensi  modal  maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana  pengelolaan  sistem  penyiaran  masih berada  ditangan  pemerintah  (pada  waktu  itu rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan.
Semangat kedua yang muncul dalam Undang-
Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah pasal yang menyebutkan tentang siaran berjaringan. Terjemahan semangat yang kedua dalam  pelaksanaan  sistem  siaran  berjaringan adalah,  setiap  lembaga  penyiaran  yang  ingin menyelenggarakan  siarannya  di  suatu  daerah harus  memiliki  stasiun  lokal  atau  berjaringan dengan  lembaga  penyiaran  lokal  yang  ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi dari  pusat.  Selain  itu,  pemberlakuan  sistem siaran  berjaringan  juga  dimaksudkan  untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama  ini  sentralisasi  lembaga  penyiaran berakibat  pada  diabaikannya  hak  sosial- budaya  masyarakat  lokal  dan  minoritas. Padahal  masyarakat  lokal  juga  berhak  untuk memperolah  informasi  yang  sesuai  dengan kebutuhan  politik,  sosial  dan  budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis  yang  telah  mapan  dan  berskala nasional  semakin  menghimpit  keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan  potensinya  secara  lebih maksimal.  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2002  dalam  semangatnya  melindungi  hak masyarakat secara lebih merata.
Diskusi Dimmick  &  Rothenbuhler  dalam  Harahap (2013:2-4)  mengemukakan  bahwa  ada  tiga sumber  kehidupan  bagi  media,  yaitu  content, capital,  dan  audience. Content terkait dengan isi dari sajian media, misalnya program acara (televisi  dan  radio),  berita  atau    feature,  dan lain  sebagainya.  Capital  menyangkut  sumber dana untuk menghidupi media dan  audiences terkait dengan masalah segmen yang dituju. Perusahaan  saling  berkompetisi  untuk menghasilkan  keuntungan.  Kompetisi  antar industri  media  merupakan  kompetisi  untuk memperoleh  khalayak  dan  pengiklan.  Hal ini  menjadi  salah  satu  penyebab  sulitnya mewujudkan keberagaman program acara pada siaran  televisi  di  Indonesia.  Persaingan  antar stasiun  televisi  yang  semakin  ketat  seringkali
menjadikan  stasiun  televisi  harus  mampu membuat  program  yang  menarik  (Junaedi, 2014:131).  Akan  tetapi,  dalam  berkompetisi perusahaan  media  terkadang  mengabaikan kepentingan  publik.    Media  sering  kali mengabaikan  kualitas  produknya  demi mengejar keuntungan untuk perusahaan. Mengacu pada teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini lalu dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung  dengan  nara  sumber  Nuning Rodiah,  salah  seorang  Komisioner  KPI  yang membidangi  pengawasan  siaran,  KPI  telah melaksanakan  aktivitasnya  berdasarkan  teori manajemen  yang  dimulai  dengan planning, organizing, actuating, dan controlling . Perencanaan  dimulai  dari  penyusunan blueprint wewenang KPI, tugas dan kewajiban KPI, Visi dan Misi KPI sampai pada mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran  di  Indonesia  akan  dikelola  secara partisipatif,  transparan,  akuntabel  sehingga menjamin independensi KPI.
Organizing dilakukan dengan cara membagi pengaturan tugas dalam tiga bidang; Pertama, bidang  kelembagaan,  struktur  penyiaran  dan pengawasan isi siaran yang meliputi menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi  dan  literasi  media.  Kedua,  bidang kelembagaan  menangani  persoalan  hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI; serta Ketiga, bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran.
Pada  tataran  teknis  pengorganisasian  team KPI  diantaranya  adalah  penugasan  64  orang analis  KPI  yang  bekerja  24  jam  setiap  hari. KPI juga mengoordinir 120 orang yang terbagi menjadi  tenaga  ahli,  yang  berperan  sebagai Visualwan Data.
Dari sekian  banyak program yang di siarkan oleh stasiun televisi, tenaga ahli akan membuat klasifikasi  berdasarkan  pelanggaran  tertinggi lalu diurutkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lebih rendah. KPI akan memprioritaskan
kajian  pada  pelanggaran-pelanggaran  yang masuk dalam kategori pelanggaran tinggi dan akan menentukan sanksi yang diberikan kepada program acara tersebut.
Pada tahap c ontrolling atau pengawasan, KPI melaksanakan  Monitoring  yang  tidak  hanya dilakukan  oleh  KPI  Pusat  terhadap  televisi- televisi swasta nasional, tetapi juga dilakukan oleh KPI Daerah (KPID). KPI dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawalan atau pemantauan  terhadap  program  keberagaman yang ada di stasiun tv mempunyai mekanisme evaluasi  tahunan  untuk  mengeveluasi semua  stasiun  TV  yang  menjadi  obyek pengawasannya.  Di  bulan  Oktober  biasanya KPI  akan  memanggil  pengelola  stasiun- stasiun TV, lalu diadakan sistem skoring yang meliputi  konten  program  lokal  dan  program yang ada di induk jaringan. Program-program ini akan ditentukan berapa banyak sanksi yang diperoleh oleh stasiun TV per tahun, semakin banyak  sanksi  maka  score  poinnya  semakin kecil,  kalau  semakin  sedikit  poin  maka  akan menjadi  pertimbangan  untuk  perpanjangan 10 tahun yang akan datang. Dengan kata lain setiap sanksi akan diakumulasikan setiap tahun untuk  menentukan  perpanjangan  ijin  tiap  10 tahun.
Selain  faktor  ekonomi,  faktor  politik berpengaruh  besar  terhadap  kepentingan media  dalam  konsentrasi  media  massa  di Indonesia, contohnya media yang dekat dengan pemerintah  akan  cenderung  menghadirkan pemberitaan  yang  sifatnya  pro  pemerintah atau  ketika  pemilik  media  merupakan  tokoh politik,  ia  akan  cenderung  menggunakan media  miliknya  sebagai  alat  politik.  Hal  ini terlihat dari temuan KPI di tahun 2017, bahwa masih ada yang skornya 1-2, artinya masih ada keberpihakan dan kepentingan pemilik televisi untuk  menggunakan  stasiun  TVnya  sebagai alat  politik.Kedua,  masih  ada  pelanggaran- pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  tayangan iklan partai. Mengantisipasi keberpihakan, KPI mengeluarkan  surat  edaran  tentang  tayangan iklan  politik,  jadi  iklan  politik  ini  sempat berhenti  enam  bulan,  dan  jadi  praktis  layar
kaca ini bersih dari pengaruh politik. Berdasarkan  pemantauan  dan  pengawalan program keberagaman, ada beberapa tindakan yang telah ditempuh ketika ada penyimpangan yang  dilakukan  oleh  stasiun  televisi.  KPI akan  memberikan punishment sesuai  dengan bobot  pelanggaran  dan  pasal  sanksi  yang akan  dikenakan.  Bobot  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  stasiun  TV  terdeteksi  apabila tidak sesuai dengan ketentuan P3SPS maupun UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Klasifikasi dan  bobot  sanksi  didasarkan  pada  peraturan perundangan yang berlaku Selain  evaluasi  dari  sisi  konten,  KPI juga  melakukan  sub  evaluasi  berupa  data kepemilikan, apakah kepemilikan itu bersangkutan  dengan partai. KPI selanjutnya kan  melaporkan  kinerjanya  kepada  DPR  dan Presiden.
Dalam praktik media di Indonesia, intervensi pemilik  media  terhadap  kebijakan  tentang  isi siaran tidak bisa terelakan, sebab faktanya bahwa media di Indonesia selalu berhubungan dengan stuktur kekuatan politik dan ekonomi. Adanya keterkaitan  pemilik  media  dengan  struktur politik  dan  ekonomi  sehingga  media  tidak dapat  diharapkan  mampu  bersikap  kritis,  hal ini  tentu  bukan  karena  tidak  ada  jurnalis profesional dengan gagasan-gagasan tercerahkan yang bekerja di divisi pemberitaan media  tersebut,  tetapi  karena  alasan  yang lebih mendasar bahwa bersikap kritis terhadap kecenderungan-kecenderungan  utama  dalam sistem  kapitalistik  adalah  sesuatu  yang bertentangan dengan kodrat media komersil itu sendiri.
Dalam  kondisi  ini,  kebijakan  tentang  isi media  jelas  telah  di  intervensi  oleh  pemilik media,  oleh  kepentingan  bisnis  sehingga pertimbangan  tentang  potensi  positif  media untuk mendidik dan mencerahkan masyarakat akan terpinggirkan dan jauh dari harapan. Di beberapa televisi nasional seperti RCTI, MNC,  TransTV  pertimbangan  tingginya rating  pada  segmentasi  tertentu,  sebut  saja program  acara  YKS  yang  di  tayangkan  di transTV,  dari  segi  hiburan  apa  yg  bisa  di
petik  dari  program  tersebut,  atau  contoh  lain terkait  dengan  keberagaman  isi (diversity  of contents) media itu adalah mengenai terjadinya praktik monopoli informasi kepada masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah seperti itukah peran atau fungsi media sesungguhnya? lebih- lebih jika menyoroti soal fungsi edukasi media, tentu sangat jauh dari apa yg diharapkan. Fakta ini membuat televisi televisi tersebut rela menghilangkan dua fungsi yang lain dari media  yaitu    sebagai public  sphere yang memberikan    informasi  dan    pendidikan terhadap masyarakat .
SIMPULAN Eksistensi  KPI  adalah  bagian  dari  wujud peran  serta  masyarakat  dalam  hal  penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan  masyarakat  (UU  Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI  dalam  kehidupan  kenegaraan  berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga  negara  independen  yang  mengatur hal-hal  mengenai  penyiaran  (UU  Penyiaran, pasal  7  ayat  2).  Secara  konseptual  posisi  ini mendudukkan  KPI  sebagai  lembaga  kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan auxilarry state institution . Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  terhadap  implementasi  manajemen Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dalam mengawasi  dan  mengawal  isi  siaran  televisi untuk    siaran  TV  yang  sehat  dikaitkan dengan  teori  manajemen  maka  dapat  ditarik disimpulkan  sebagai  berikut:  1) Planning atau  Perencanaan  yang  dibuat  oleh  KPI sudah  tergambar  jelas  diantaranya  adalah perancanaan  yang  dimulai  dari  penyusunan blueprint wewenang  KPI  berupa  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  (P3SPS),  tugas  dan  kewajiban  KPI, Visi  dan  Misi  KPI  sampai  pada  mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002  untuk  menjamin  bahwa  pengaturan sistem  penyiaran  di  Indonesia  akan  dikelola secara  partisipatif,  transparan,  akuntabel
sehingga  menjamin  independensi  KPI.  2) Organizing dilakukan  dengan  cara  membagi pengaturan tugas dalam tiga bidang, pertama, bidang  kelembagaan,  struktur  penyiaran  dan pengawasan isi siaran yang meliputi menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi  dan  literasi  media.  Kedua,  bidang kelembagaan  menangani  persoalan  hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI; serta ketiga, bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan,  industri  dan  bisnis  penyiaran. Untuk  melaksanakan  tugasnya,  KPI  juga memiliki  tenaga-tenaga  ahli,  yang  berperan sebagai analis dan visualwan data yang bekerja 24  jam  perhari.  3) Tahapan  actuating: saat menemukan pelanggaran konten atau isi siaran, para Visualwan  Data  akan  merekam  program acara  yang  terdapat  unsur  pelanggaran  di dalamnya, kemudian para visualman data akan melakukan  verifikasi  terhadap  pelanggaran yang  terjadi  apakah  masuk  dalam  kategori pelanggaran  tinggi  ataukah  rendah.  KPI  akan memprioritaskan  kajian  pada  pelanggaran- pelanggaran  yang  masuk  dalam  kategori pelanggaran tinggi dan akan menentukan sanksi yang diberikan kepada program acara tersebut. Dalam  upaya  menjaga  konten  program  dari kepentingan  politik  atas  keberadaan  pemilik stasiun televisi, KPI telah membuat surat edaran tentang tayangan larangan iklan politik. Dalam melaksanakan tugasnya, KPI akan memberikan punishment atau sanksi jika ada program yang melakukan  pelanggaran.  Sanksi  diberikan apabila  program  acara  tidak  sesuai  dengan ketentuan  P3SPS  maupun  UU  Penyiaran  No. 32  Tahun  2002.  Klasifikasi  dan  bobot  sanki didasarkan  pada  peraturan  perundangan  yang berlaku.  4) Controlling  atau pengawasan: monitoring  tidak  hanya  dilakukan  oleh  KPI Pusat terhadap televisi-televisi swasta nasional, tetapi  juga  dilakukan  oleh  KPID.  Ketika ada  pengaduan  dari  daerah  tentang  konten nasional, maka KPID akan merekomendasikan ke  pusat.  KPI  pusat  yang  memutus  apakah pengaduan  dari  KPID  merupakan  bentuk pelanggaran atau tidak. Sementara monitoring
terhadap  televisi  swasta  lokal  akan  dilakukan sepenuhnya oleh KPID. Dalam melaksanakan pengawalan atau pemantauan terhadap program keberagaman  yang  ada  di  stasiun  TV,  KPI mempunyai mekanisme evaluasi tahunan untuk mengevaluasi  semua  stasiun  tv  yang  menjadi obyek pengawasannya. Sistem skoring meliputi konten  lokal  dan  program  yang  ada  di  induk jaringan.  Semakin  kecil  skor  yang  dimiliki stasiun  televisi,  menunjukan  banyaknya sanksi  pada  program  acara  yang  ditayangkan televisi  tersebut.  Hal  inilah  akan  menjadi pertimbangan  bagi  KPI  untuk    perpanjangan ijin  siaran  10  tahun  yang  akan  datang. Implementasi  manajemen  Komisi  Penyiaran Indonesia  dalam  mengawal  keberagaman  isi siaran televisi belum dapat terlaksana dengan baik, karena mekanisme pembuatan dan siaran program  acara  televisi  seluruhnya  diserahkan kepada  penglola  stasiun  televisi.  Pada tahapan  selanjutnya,  untuk  mempertahankan keberlangsungan  hidup  dari  stasiun  televisi, pengelola  televisi  cenderung  menjadikan program  acara  sebagai  sebuah  produk  yang harus  diminati  oleh  pembeli  (penonton  acara televisi)  tanpa  memperdulikan  keberagaman isi  siaran  televisi.  KPI  perlu  meningkatkan kapasitas  pemantauan  agar  lebih  maksimal dalam  perannya  mengawasi  dan  mengawal isi siaran televisi untuk mewujudkan program siaran TV yang sehat. Penegakan hukum. KPI harus mampu menegakan hukum sesuai dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Baik yang tertuang dalam ketentuan P3SPS maupun UU  Penyiaran  No.  32  Tahun  2002.  Misalnya KPI  memberikan  sanksi  apabila  stasiun  yg dimiliki  politisi  menggunakan  televisinya  utk propaganda politik. Dengan pemberian sanksi tersebut  setidaknya    KPI  memiliki  peran  utk menekan  upaya  eksploitasi  frekwensi  publik oleh media melalui penerapan sanksi yg tegas dan konsisten. Selain itu mencermati kembali regulasi KPI agar memiliki kewenangan yang jelas terhadap subyek yg diaturnya. Riset untuk kebutuhan regulasi. Riset ini adalah pengenalan masalah pertelevisian serta perumusan regulasi. Diharapkan  riset  itu  bisa  menghasilkan  cetak
biru  bagi  penerapan  pengaturan    kepemilikan media,  perlindungan  minoritas  dan  lain-lain. Literasi  media  bagi  Publik.  Dalam  perbaikan kualitas  siaran,  KPI  bisa  menjalankan  fungsi dari  amanat  undang  undang  yaitu  melakukan literasi    media  bagi  publik.  Hal  ini  bisa dilakukan  untk  memperkenalkan  KPI  dan fungsinya kepada publik. Faktanya banyak dari publik yg tidak tahu keberadaan dan peran KPI. Kalau tahu hanya KPI nya saja, namun peran dan  fungsi  KPI  masih  hanyak  masyarakat  yg tidak tahu.

## DAFTAR PUSTAKA
Assegaff,  Djafar  H.  1994. Konglomerasi Taipan,  dan  Koneksi  Bisnis .  Jakarta: Warta Ekonomi. Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa  –  Kekuatan  Pengaruh  Media Massa,  Iklan  Televisi  dan  Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L Berger & Thomas Luckmann . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Djamal, Hidayanto dan Andi Fachruddin. 2011. Dasar-dasar Penyiaran . Jakarta: KCN. Herbert,  Zettl.  2012. Television  production handbook . 8. USA: Thomson
Wadsworth  Belmont.
Howard J.Blumenthal & Oliver Goodenough.
1991. This  Business    of  TV .  NY:  Bill Board Books. Limburg,  E.Val.  1994. Electronic  Media Ethics , Focal Press, Boston-London McLuhan, Marshall (1964/2006). Understanding Media. Routledge Classic Publisher, New York.
McQuail,  Denis.  2003. Teori  Komunikasi Massa  Sebuah  Pengantar  edisi  ke  2. terjemahan . Jakarta: Penerbit Erlangga. Masduki.  2001. Jurnalistik  Radio,  Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar . Yogyakarta: LKIS.
Michael  S.Kievmann  &  Howard  Herbert
H.1986 .  Radio  and  TV  Programming. Macmillan Publishing Co.,NY Miller,  Toby.  2010. Television  Studies    The
Basics . NY: Routledge. Morrisan. 2009. Manajemen Media Penyiaran
Strategi  Mengelola  Radio  &  TV . Jakarta: Pranada Kencana.
Naratama.  2013. Menjadi  Sutradara  Televisi . Jakarta: PT.Grasindo.
Potter, W.  James.  1998. Media  Literacy .  CA:
Sage Publications, Thousand Oaks. Siregar,  Ashadi.  2001. Menyingkap  Media Penyiaran:  Membaca  Televisi-Melihat Radio .  Yogyakarta: LP3Y. Ishadi,  SK.  2010. Media  dan  Kekuasaan . Jakarta: Gramedia.
Straubhaar,  dkk.  2012. Media  Now- Understanding  Media,  Culture  and
Technology. Boston: Wadsworth.
Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran . LNRI tahun 2002
Makalah Abimayu,  Anggito.  (17  Desember  1994) “Orientasi  Usaha  dan  Kinerja  Bisnis Konglomerasi” Seminar  Nasional Industri  Oligopoli  dan  Konglomerasi di  Indonesia.  Yogyakarta.  Fakultas Ekonomi,  Universitas  Islam  Indonesia (UII).