© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PENYUSUNAN MODUL PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BAGI UMKM DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN
Ria Dewi Ambarwati, Nina Andriana,
Sriyani Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
*Corresponding author Nina Andriana Email : nina.andriana@pknstan.ac.id

## Abstraksi
Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk menghasilkan output berupa modul UMKM  dan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Kegiatan  pengabdian masyarakat ini dalam rangka program pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan tajuk Beli Kreatif Sumatera Selatan (BKSS) yang dicanangkan oleh  Kemenparekraf,  serta  dalam  rangka  mengimplementasikan  instruksi presiden  nomor  2  tahun  2022.  Metode  pendekatan  yang  dilakukan  untuk menyelesaikan pengabdian ini yaitu dengan menggunakan metode FGD dan pengamatan  simulasi.  Kegiatan  dilaksanakan  baik  secara  daring  maupun luring  (tatap  muka)  selama  enam  bulan.  Modul  yang  dihasilkan  dari pengabdian  ini,  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  bimbingan teknis  dan  pendampingan  UMKM  mengenai  pengadaan  barang/jasa pemerintah,  serta  dipatenkan  dengan  Hak  Cipta.  Diharapkan  modul  ini menjadi  acuan  bagi  satuan  kerja  dan  UMKM  lainnya  dalam  peningkatan pemahaman  terkait  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dan  dapat menyukseskan implementasi instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022.
Kata  kunci:  Bimbingan  Teknis;  Modul;  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah;
UMKM

## Abstract
This  service  activity  is  intended  to  produce  outputs  in  the  form  of  “UMKM modules and government procurement of goods/services". This service activity is  in  the  context  of  the  Micro, Small, and  Cooperative  Enterprises  mentoring program with the title of South Sumatra Creative Buying (BKSS) launched by the Ministry of Tourism and Creative Economy, and to implement presidential instruction number 2 of 2022. The method used to complete community service is by using Focus Group Discussion and simulation observations. Activities are carried out both online and offline (face-to-face) for six months. The module produced  from  this  service  is  used  as  a  reference  in  the  implementation  of technical guidance and assistance for UMKM regarding the procurement of government  goods/services,  as  well  as  being  patented  with  copyrights.  It  is hoped that this module will become a reference for other work units and UMKM in  increasing  understanding  regarding  government  procurement  of goods/services  and  being  able  to  succeed  in  implementing  Presidential Instruction No. 2 of 2022. Keywords:  Technical  Guidance;  Modules;  Government  Procurement  of Goods/Services; UMKM © 2023 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengamanat- kan  kepada  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  untuk  menyelenggarakan  sistem  informasi dan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  yang  terintegrasi.  Pemerintah  Pusat  ber- sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan Pemangku kepentingan  terkait  mendorong  implementasi pengelolaan  terpadu  Usaha  Mikro  dan  Kecil (Presiden Republik Indonesia, 2020).
Kementerian Koperasi dan UKM bersama Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  mendorong  percepatan  penyediaan  40%
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  oleh  Produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP. Hal ini  didukung  oleh  regulasi  pemerintah  berupa  UU Cipta  Kerja  dan  PP  Nomor  7  tahun  2021  tentang Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah yang  mewajibkan  alokasi  40%  melalui  UMKM  dan koperasi. Selain itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022,  dalam  rangka percepatan  peningkatan  penggunaan  produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga  Buatan  Indonesia  pada  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menginstruksi- kan perencanaan, pengalokasian, dan realisasi nilai
Ambarwati dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2023 : Halaman 86
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMKM dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit sebesar 40%.
Kementerian  Pariwisata  dan  ekonomi  Kreatif menargetkan  30  juta  pelaku  UMKM  Gabung  di  e- Katalog LKPP. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakin  bahwa  UMKM  akan  menghindari  UMKM stunting jika berkolaborasi dan bersinergi untuk tiga akses  yang  selama  ini  jadi  kendala  UMKM.  Yang pertama  adalah  akses  untuk  SDM  yang  baik,  yang kedua  adalah  akses  pemasaran,  dan  ketiga  akses pembiayaan.  Jika  tiga  kendala  itu  teratasi  UMKM akan  tumbuh  berkembang  dari  kecil  menjadi menengah, menengah menjadi besar, dari daerah menjadi  regional,  dan  dari  regional  bisa  mencapai pasar internasional.
Sebagai  langkah  nyata  dukungan  kepada  UMKM, banyak program yang telah dilaksanakan selama ini. Salah  satu  program  yang  digagas  pada  tingkat Kementerian  oleh  Kemenparekraf  tahun  ini  adalah Beli Kreatif Sumatera Selatan (BKSS) yang merupakan kerja sama lintas kementerian yang bertujuan untuk meningkatkan  nilai  tambah  pelaku  ekraf  Sumatera Selatan  melalui  penguatan  branding,  trust  dan pemasaran  secara  online  maupun  offline,  pening- katan omzet, serta penyerapan dan perluasan akses ekspor.
Perkembangan  UMKM  di  Sumatera  Selatan  cukup pesat.  Palembang  juga    dinobatkan  sebagai  salah satu  kota  kreatif  oleh  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf)  pada  tahun  2019  (Petriella,  2019). Keberadaan  UMKM  dan  tenaga  kerja  yang  ada dalam  UMKM  juga  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Selatan  (Lamazi, 2020).  Tiga  sektor  unggulan  di  industri  kreatif  yang sedang  dikembangkan  ialah  kuliner,  fesyen,  dan kerajinan.
Tabel 1 merupakan data dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera selatan  yang  menunjukkan  rincian  212.177  UMKM yang  tersebar  di  17  Kabupaten.  Dalam  prosesnya, pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan  UMKM,  termasuk  di  Palembang. Sebagai  contoh,  pemerintah  telah  memberikan bantuan kepada UMKM di masa pandemi COVID-19 yang  terdiri  dari  bantuan  permodalan,  bantuan peralatan,  sosialisasi  pembuatan  masker  kain,  dan promosi dari tokoh masyarakat (Umairi et al., 2021). Bantuan  ini  diberikan  untuk  menjawab permasalahan yang  dihadapi  oleh  UMKM  yang  menghambat perkembangan usahanya.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  Kementerian Keuangan    melalui    Peraturan    Direktur    Jenderal
Perbendaharaan  (Perdirjen)  nomor PER-20/PB/2019 tanggal  19  November  2019  tentang  Uji  Coba Penggunaan    Uang    Persediaan    Melalui    Sistem Marketplace  dan  Digital  Payment  pada    Satuan Kerja, telah menginisiasi  dikembangkannya platform Digipay  untuk  menciptakan  suatu  ekosistem  yang didalamnya  mengintegrasikan  satuan  kerja  peng- guna Uang Persediaan (UP) yang sumber dananya berasal  dari  APBN,  perbankan  yang  memfasilitasi sistem  pembayaran,  dan  vendor/UMKM  sebagai penyedia barang/jasa. Selain  itu,  melalui  terbitnya peraturan ini, dimaksudkan pula untuk memperbaiki tata  kelola  yang  lebih efektif  dan  efisien  sehingga dapat    memudahkan    pengawasan    pemerintah atas    penggunaan    uang  persediaan  oleh  satuan kerja  dalam  proses  pemesanan  dan  pembayaran, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM (Raharjo, 2022).
Tabel 1. Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Selatan (http://umkm.depkop.go.id/) No. Kabupaten Jumlah UMKM 1 Ogan Komering Ulu 427 2 Ogan Komering Ilir 989 3 Muara Enin 3.852 4 Lahat 4.326 5 Musi Rawas 130 6 Musi Banyuasin 275 7 Banyuasin 435 8 Ogan Ilir 551 9 Ogan Komering Ulu Timur 280 10 Ogan Komering Ulu Selatan 115 11 Empat Lawas 1.405 12 Penukal  Abab  Lematang  Ilir (PALI) 217 13 Musi Rawas Utara (MURATARA) 13 14 Palembang 155.467 15 Prabumulih 16.832 16 Pagar Alam 13.860 17 Lubuk Linggau 13.003 Jumlah 212.177

## Permasalahan
Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  oleh  UMKM adalah  permasalahan  di  bidang  pemasaran  dan product development quality (Septiana et al., 2019). Masalah  pemasaran  UMKM  antara  lain  adalah keterbatasan  akses  menjadi  mitra  pengadaan pemerintah  melalui  pengadaan  secara  elektronik. UMKM  banyak  yang  tidak  mengetahui  ketentuan atau  persyaratan  mengenai  hal  tersebut.  Iqbal (2020) menemukan bahwa pemanfaatan sistem e- katalog  bagi  UMKM  masih  kurang  karena keterbatasan  modal  dan  informasi  terkait  peng- gunaan  sistem  e-katalog.  Hal  ini  menjadi  kendala
Ambarwati dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2023 : Halaman 87
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
perluasan  pemasaran  UMKM  yang  juga  akan berdampak  pada  peningkatan  omzet  UMKM.  Hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya per- syaratan  terkait  pajak  dalam  pemanfaatan pengadaan secara elektronik.
Penelitian terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  masih  sedikit dilakukan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septian (2022)  atas  pengadaan  barang/jasa  elektronik melalui  Bela  Pengadaan  dan  Simpel  pada Kemdikbud  Ristek  menyimpulkan  bahwa  transaksi melalui  Bela  Pengadaan  dan  Simpel yang relevan dengan kebutuhan barang/jasa yang bersifat rutin dan  frekuensi  transaksi  yang  tinggi  namun  nilainya berkategori  segmentasi  UMK, merupakan  sebuah peluang    bagi  UMK    untuk  berpartisipasi    dan bertransaksi secara elektronik sehingga mendapat- kan jangkauan pasar yang lebih luas. Partisipasi UMK pada  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di lingkungan Kemdikbud Ristek di tengah kondisi daya beli masyarakat yang turun, adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Penelitian lainnya oleh Raharjo (2022) yang melaku- kan  analisis  implementasi  marketplace  dan  digital payment pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  untuk  memberdayakan UMKM,  menyimpulkan  bahwa  meskipun  aplikasi Pembayaran  Digital  (Digipay)  telah  didesain dengan memperhatikan prinsip  kemudahan  dalam penggunaannya,    namun  dalam  perkembangan- nya, dirasakaan masih ada keengganan oleh para pengguna untuk bertransaksi.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  ini menjadi  suatu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dan diberikan  solusi.  Selain  itu,  dalam  rangka  melak- sanakan  instruksi  presiden  Nomor  2  Tahun  2022 antara  lain  yaitu  mendukung  pencapaian  target belanja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Tahun  Anggaran  2022  paling  sedikit Rp400.000.000,00  untuk  produk  dalam  negeri dengan  prioritas  produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil, dan Koperasi, serta dalam mendukung pengalihan proses  pengadaan  manual  menjadi  pengadaan secara  elektronik  paling  lambat  pada  tahun  2023. Salah  satu  solusi  yang  dapat  dilakukan  oleh  tim pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  menya- makan  persepsi  dalam  pemahaman  atas  pelak- sanaan  pengadaan  barang/jasa  dari  sisi  satuan kerja  selaku  unit  yang  melakukan  pengadaan barang jasa, marketplace selaku media pemasaran produk  secara  elektronik  melalui  LKPP,  dan  UMKM selaku  penyedia  barang/jasa  melalui  penyusunan modul  UMKM  dan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dapat  dijadikan  acuan  bagi  satuan kerja  dan  UMKM  dalam  pengimplementasian
pengadaan barang/jasa sebagai salah satu upaya pelaksanaan inpres nomor 2 tahun 2022.
Pada  tahun  2022,  Kemenparekraf  mencanangkan program  pendampingan  UMKM  dengan  tajuk  Beli Kreatif  Sumatera  Selatan  (BKSS).  Program  ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pelaku ekraf Sumatera Selatan yang salah satunya adalah melalui  pemasaran  secara  online,  peningkatan omzet,  serta  penyerapan  belanja  pemerintah. Dalam program BKSS, diagendakan suatu kegiatan bimbingan  teknis  dan  pendampingan  mengenai pengadaan  barang  dan  jasa  serta  proses pengadaan barang dan jasa dengan melalui Sistem Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE).  Bimbingan teknis dan pendampingan akan dilakukan kepada 200  (dua  ratus)  UMKM  peserta  BKSS  yang  telah melalui proses seleksi.
Untuk  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  pen- dampingan,  diperlukan  kesiapan  berupa  modul yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Kemenparekraf saat itu tidak memiliki sumber daya  di  bidang  tersebut,  sehingga  membutuhkan bantuan  dari  PKN  STAN.  Kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan  bantuan  kepada  Kemenparekraf dalam  menyiapkan  sarana  pembelajaran  berupa modul sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada UMKM dalam hal pengadaan barang dan jasa.

## METODE PELAKSANAAN
Program  pengabdian  masyarakat  dilaksanakan dalam tiga tahap pelaksanaan sebagai berikut: 1. Melakukan  identifikasi  kebutuhan,  yaitu  melalui komunikasi  dengan  Kemenparekraf,  LKPP,  dan Kementerian  Keuangan  mengenai  kebutuhan yang  diinginkan  dan  lingkup  modul  yang diperlukan.
2. Melaksanakan  kegiatan  persiapan  dan  penyu- sunan  modul,  yaitu  dengan  mengidentifikasi permasalahan  mengenai  informasi  kebutuhan dari mitra dan identifikasi peraturan, prosedur dan pelaksanaan  yang  terjadi  pada  pihak-pihak terkait,  yaitu  satuan  kerja,    marketplace,  dan UMKM,  melalui  koordinasi  dan  pengamatan langsung.
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis  pasca penyusunan modul.
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  pelak- sanaan pengabdian masyarakat ini melalui metode diskusi  kelompok  terpumpun  (FGD),  penggalian informasi,  dan  pengamatan  simulasi.  Metode  FGD dilakukan melalui diskusi dengan pihak-pihak terkait. Penggalian  informasi  dilaksanakan  melalui  keikut- sertaan  dalam  Training  of  Fasilitator  (TOF),
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
mempelajari  peraturan  terkait  pengadaan  barang dan  jasa,  serta  informasi  pelaksanaan  di  lapangan baik  yang  dilakukan  oleh  satuan  kerja  dan  UMKM, serta  marketplace.  Metode  pengamatan  simulasi yaitu  pengamatan  praktik  pelaksanaan  kegiatan onboarding  UMKM  di  marketplace  dan  praktik pengadaan  barang/jasa  antara  satuan  kerja dengan UMKM secara langsung.

## PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan mitra Kemenparekraf yang melibatkan perwakilan satuan kerja  dari  kemenparekraf  dan  Kementerian Keuangan, marketplace terpilih yaitu Grab Indonesia dan Buka Pengadaan, serta UMKM.
Tabel 2. Jumlah yang Terlibat No. Unit/Instansi Jumlah 1 Kemenparekraf 12 2 Kementerian Keuangan 31 3 LKPP 2 4 Marketplace 6 5 UMKM 64
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Identifikasi Kebutuhan Identifikasi  kebutuhan  dilakukan  oleh  Tim Pengabdian  Masyarakat  dalam  beberapa kegiatan  koordinasi,  yaitu  beberapa  kali pelaksanaan  diskusi  dengan  Kemenparekraf pada bulan Maret 2022, FGD dengan LKPP pada tanggal  25  April  2022.  Selain  itu,  juga  terlibat dalam  kegiatan  FGD  pembahasan  RKMK Program  sinergi  pemberdayaan  UMKM  di Kemenkeu Satu (Gambar 1).

## Gambar 1. Pembahasan Identifikasi Kebutuhan Mitra
2. Pelaksanaan Kegiatan Secara  umum  kegiatan  pelaksanaan  kegiatan penyusunan  modul  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Kegiatan diawali dengan penyusunan outline modul  yang  disesuaikan  dengan  identifikasi awal kebutuhan mitra.
b. Keikutsertaan tim pengabdian dalam Training of Fasilitator (TOF) Bela Pengadaan.
Dalam  kegiatan  ini,  tim  pengabdian  men- dapatkan  pemahaman  terkait  pengadaan barang  dan  jasa  dari  berbagai  narasumber, mulai  dari  widyaiswara  Pusdiklat  Anggaran dan  Perbendaharaan,  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan, dan dari LKPP.
c. Pelaksanaan  pembahasan  outline  dengan narasumber dari Kementerian Keuangan.
d. Pengumpulan  bahan  berupa  peraturan- peraturan  terkait,  informasi  pelaksanaan pengadaan  melalui  elektronik  oleh  satuan kerja  dan  UMKM  dari  LKPP  serta  dari  pihak marketplace terpilih.
Tim  pengabdian  di  bawah  kepanitiaan program pendampingan UMKM bertajuk BKSS melakukan  proses  pengumpulan  informasi dari  narasumber  yang  berasal  dari  LKPP, widyaiwara  ahli  pengadaan  barang/jasa, dan pengelola digipay Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tim pengabdian juga melakukan  pengumpulan  informasi  dari pelaku pengadaan barang/jasa yang berasal dari  satuan  kerja  di  lingkungan  Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian  Keuangan.  Informasi  juga dikumpulkan  dari  beberapa  UMKM  untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai  sejauh  mana  UMKM  telah melakukan proses pemasarannya. Berikutnya, tim  pengabdian  melakukan  pengumpulan informasi
terkait praktik pengadaan barang/jasa  kepada  marketplace  terpilih, yaitu Grab Indonesia dan buka pengadaan.
e. Pengamatan  simulasi  praktik  onboarding UMKM di marketplace, dan praktik pengadaan melalui marketplace oleh satuan kerja dan UMKM.
Pengamatan  atas  simulasi  praktik  dilakukan pada saat dilaksanakan kegiatan pengabdi- an  masyarakat  pada  UMKM  di  lingkup Tangerang Selatan (Gambar 2.). f. Pengamatan praktik onboarding UMKM pada e-katalog.
Pengamatan  ini  dilakukan  pada  saat pelaksanaan  rapat  teknis    pendampingan UMKM  untuk  produk  katalog  elektronik  yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf (Gambar 3).
g. Pengolahan bahan, informasi, dan pengamatan  lapangan,  serta  melakukan penyusunan,  pembahasan,  dan  finalisasi modul.
Kegiatan  persiapan  dan  penyusunan  modul  ini dilaksanakan selama enam bulan dari bulan Maret sampai dengan September 2022.
Ambarwati dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2023 : Halaman 89
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Gambar 2. Pengamatan onboarding UMKM
di Grab Indonesia

## Gambar 3. Pengamatan onboarding
UMKM di e-Katalog
3. Pasca Pelaksanaan Kegiatan Setelah selesai kegiatan penyusunan modul, tim pengabdian melanjutkan kegiatan penyelaras- an  dengan  kegiatan  bimbingan  teknis  dan pendampingan  pengadaan  barang  dan  jasa melalui  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik (SPSE)  secara  daring  maupun  luring  yang berlokasi di Palembang (Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7).
Gambar 4. Pelaksanaan Bimtek Daring (1)
Gambar 5. Pelaksanaan Bimtek Daring (2)
Gambar 6. Pelaksanaan Bimtek Luring
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Gambar 7. Peserta dan Tim Pengmas (Bimtek Luring)
Keluaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat  dengan  Kemenparekraf  yaitu  tersedia- nya  modul  UMKM  dan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan UMKM  dalam  pengimplementasian  pengadaan barang/jasa melalui SPSE (Gambar 10).

## Gambar 10.  Halaman Muka Modul UMKM
Hasil dari pengabdian masyarakat telah menghasil- kan  output  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh mitra.  Selanjutnya  modul  yang  dibuat  dijadikan sebagai  acuan  dalam  kegiatan  bimbingan  Teknik dan  pendampingan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  serta  dipatenkan  dengan  Nomor  Hak Cipta  EC00202323172.  Diharapkan  modul  ini  dapat dijadikan  sebagai  tambahan  informasi  bagi  satuan kerja dan acuan bagi seluruh UMKM lainnya dalam
pemahaman  terkait  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Selain  itu,  diharapkan  UMKM  dapat mempraktikkan  onboarding  di  marketplace  seba- gaimana  telah  disajikan  pada  bagian  khusus mengenai simulasi onboarding secara detail dalam modul.

## KESIMPULAN
Kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat penyusunan  modul  UMKM  dan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  telah  terlaksana  dengan baik. Berhasilnya pelaksanaan kegiatan ini diantaranya  dapat  dilihat  dari  hasil  berupa  modul dan  digunakan  dalam  pelaksanaan  program pendampingan  UMKM  yang  dilakukan  kepada sekitar  75  UMKM  di  Sumatera  Selatan.    Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi satuan kerja  maupun  UMKM  lainnya  dalam  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  melalui  SPSE dan pengimplementasian Inpres Nomor 2 tahun 2022 dapat tercapai dengan baik.
PUSTAKA http://umkm.depkop.go.id/ https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers- menparekraf-targetkan-30-juta-pelaku-umkm-gabung- di-e-katalog-lkpp Iqbal,  M.  (2020).  Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. Jurnal USM Law Review, 3(1). http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204 Lamazi.  (2020).  Pengaruh  UMKM  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Sumatera  Selatan.  Juripol:  JUrnal  Institusi Politeknik Ganesha, 3(1). https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10491 Petriella, Y. (2019). Ini 4 Daerah dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif Terbaik. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/12/1124660/ ini-4-daerah-dengan-ekosistem-ekonomi- kreatif-terbaik Presiden  Republik  Indonesia.  (2020).  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Raharjo,  R.  (2022). Analisis Implementasi Marketplace  dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2(3), 27-46. Septian, E. (2022). Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada  Bela  Pengadaan  dan  Simpel  Kemdikbudristek dalam  Rangka  Pemulihan  Ekonomi  Nasional. Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, 1(1), 61-72 Septiana, N. I., Rozi, A. F., & Muar, R. (2019). Analisis Masalah dan Solusi Prioritas Pengembangan UMKM. JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i1.785
Umairi, A., Kencana, N., & Amaliatulwalidain. (2021). Strategi Pemerintah  Dalam  Meningkatkan  UMKM  Kota Palembang  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.  JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK, 6(3). http://dx.doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1784