Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## MEMAHAMI POTENSI EKONOMI, IKLIM INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI  JAWA TIMUR
Oleh: Didin Fatihudin FE-Universitas Muhammadiyah Surabaya e-mail : dfatihudin@yahoo.co.id

## ABSTRACT
One  of  the  goals  of  economic  development  is  economic  growth.  Potential  local economy, innovation and inv e stment climate can affect local economic growth. East Java  Province  has  38  districts  /  cities  have  a  chance  at  better  economic  growth. Economic development, economic growth plus the change (change), changes in per capita  income residents, public health, and public education. Otda Act can  be used as  a  basis  for  stimulating  local  economic  development  in  East  Java.  The  results KPPOD,  USAID  &  AF  (2007)  the  investment  climate  must  be  created  and  the desired investor / entrepreneur; the simplification and licensing system, reduction of charges that overlap, transparency of licensing fees, legal certainty and security and availability of infrastructure. The investor and the government of East Java can work together in economic development towards the welfare of society.
Keyword:  economic  potential,  investment  climate,  economic  growth,  economic development.

## 1.  Potensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi
Mengenali  potensi  ekonomi  suatu  daerah  itu  tidak  mudah.  Seperti  mudahnya membalikkan  tangan.  Apalagi  mengenali  potensi  ekonomi  38  kabupaten/kota  se Provinsi  di  Jawa  Timur.  Potensi  itu  meliputi  luas  geografi,  kesuburan  tanah,  air bersih, perubahan iklim, kuantitas/kualitas tenaga kerja, keadaan infrastruktur, jalan, jembatan,  bendungan,  pabrik,  pelabuhan,  bandara,  keindahan  alam,  sumberdaya alam  gas,  minyak,  nikel,  emas,  tembaga,  logam  dan  lainnya.  Tentu  yang  paling mengenali  potensi  itu  adalah  para  elit  politik  daerah,  para  kepala  daerah, masyarakat,  para  pengambil  kebijakan  lainnya  di  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi daerah  akan  tercapai  jika  daerah  mampu memahami,  menggali dan mengelola potensi  ekonomi  di  daerah.  Begitu  pula  sama  pentingnya  memahami  perbedaan antara  pertumbuhan  ekonomi  ( economic  growth )  dengan  pembangunan  ekonomi ( economic development ). Apa bedanya itu. Kalau pertumbuhan ekonomi diukur oleh seberapa  besar  produktivitas  suatu  daerah  mampu  menghasilkan  barang  ( goods ) dan  jasa (sevices) dalam  tahun  tertentu.  Sedangkan  pembangunan  ekonomi pengertiannya  lebih  luas  dan  terintegrasi. Pembangunan  ekonomi adalah pertumbuhan  ekonomi  ditambah  perubahan  ( change ).  Pembangunan  itu  menuntut ada  perubahan-perubahan  lain  selain  barang  dan  jasa  yakni  harus  ada  perubahan peningkatan pendapatan  perkapita penduduk, kesehatan masyarakat,  dan pendidikan masyarakat.
Sebagaimana Kuznet,HB.Chenery,Abipraja,Baldwin&Meier menyatakan bahwa  pembangunan  ekonomi  bisa  menyebabkan  perubahan  struktur  ekonomi,
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
bertambahnya pendapatan nasional, tingkat pendidikan penduduk semakin baik dan teknologi semakin tinggi, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka. Bahkan menurut JM.Keynes  campur  tangan  pemerintah  ( government )  dan  keterlibatan  swasta ( private )  sangat  penting  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Sebenarnya kurang bijak jika provinsi Jawa Timur hanya diukur oleh pertumbuhan ekonomi saja, akan  tetapi  lebih  sempurna  jika  diamati  juga  dari  ketiga  hal  tersebut  dalam pembangunan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  tingkat  kemakmuran/kesejahteraan masyarakat  ( welfare )  suatu  daerah,  tidak  hanya    dapat  diukur  oleh faktor  ekonomi saja  akan  tetapi  juga faktor  non  ekonomi juga  penting.  seperti  norma etika/kebiasaan  kedaerahan,  cara  pandang  dan  perilaku  masyarakatnya, kelembagaan,    keamanan,  kepastian  hukum  dan  kecepatan  pelayanan  dari  aparat terhadap  masyarakat.  Memang  masih  menjadi  bahan  diskusi  diantara  kita  mana yang lebih dulu penyebab utama kesejahteraan masyarakat ; ekonomikah atau non ekonomikah  atau  bersamaan.  Seperti  telor  dengan  ayam.  Telor  dulu  atau  ayam dulu.  Entahlah,  yang  paling  penting  adalah  bagaimana  caranya  kita  dapat membenahi  kedua  faktor  tersebut  ke  depan.  Jangan  sampai  salah  urus,  salah kelola,  sehingga  membebani  semua  pihak.  Potensi  ekonomi  Jawa  Timur  menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita ke depan.
Penulis  tertarik  mengutip  hasil  survey  pada  APBD  372  kab/kota  pada  50 kabupaten/kota  “terkaya”  di  Indonesia,  versi  Warta  Ekonomi  (No.17/Th.XVI  tanggal 25  Agustus  2004)  dilihat  dari  rasio  pendapatan  daerah  yang  terdiri  dari PAD,DAU,DAK,  bagi  hasil  terhadap  jumlah  penduduk.  Ditulis  disitu  bahwa  dari  50 kab/kota  yang  terjaring  di  Indonesia,  dari  Provinsi  Jawa  Timur  ”hanya”  ada  8 kab/kota saja dari 38 kab/kota (29 kab dan 9 kota)   yang termasuk ”terkaya”,  yakni Kota Surabaya urutan kelima, Kota Malang urutan ke tigabelas, Kabupaten Jember urutan ke empatbelas, Kab.Sidoarjo keduapuluhtiga, Kabupaten Banyuwangi kedua puluh  lima,  Kabupaten  Pasuruan  keduapuluh  tujuh,  Kediri  ketigapuluh  tujuh,  dan Kabupaten  Jombang  urutan  keempatpuluhlima.  Menurut  penulis  mestinya  lebih banyak  dari  itu.  Tapi  masih  bisa  dikatakan  masih  lebih  baik  jika  dibandingkan provinsi  lain.  Sepuluh  sampai  25  tahun  ke  depan  diharapkan  Kabupaten/kota  yang ada di Jawa Timur dapat lebih banyak lagi termasuk ’daerah kaya’ dan mendominasi daerah provinsi lainnya di Indonesia.
Tapi  kadang    lupa  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  selalu  menunjukkan disparitas  pendapatan  secara  merata  bagi  seluruh  masyarakat. Pendapatan  per kapita itu  adalah  hasil  bagi  dari  total  pertumbuhan  ekonomi  dibagi  jumlah  total penduduk di daerah yang bersangkutan. Dipukul rata. Dari mulai direktur, gubernur, aparatur  sampai  tukang  cukur  sekalipun  pendapatannya  disamaratakan.  Padahal kenyataannya  tidak  seperti  itu.  Bisa  saja  pertumbuhan  ekonomi  itu  hanya  dinikmati oleh  segelintir  orang  saja.  Para  direktur  saja,  bahkan  tukang  cukur  dilupakan.  Ada satu  hal  lagi  pelajaran  berharga,  yakni  bagaimana  caranya  memeratakan pendapatan.  Ini  yang  sulit.  Karena  semua  pihak  sarat  dengan  kepentingan. Distribusi  pendapatan bagi  masyarakat itu  penting.  Keberpihakan  pemerintah daerah diuji disini.  Kemakmuran  bagi  sekelompok  orang,  perorangan  atau  orang banyak  (sebut  rakyat).  Disinilah  letaknya  bagaimana  pemerintah  daerah  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  mengalokasikan,  distribusi  dan  stabilisasi ekonomi  di  daerah.  Keberpihakannya  harus  jelas,  seperti  yang  dipromosikan  pak Gubernur  terpilih  ;  APBD  untuk  rakyat!    Maksudnya Belanjanya diutamakan  untuk
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
kepentingan/kesejahteraan  rakyat  Jawa  Timur,  tetapi pajaknya tetap  ringan, proporsional  tidak  membebani  rakyat.  Apalagi  membebani  para  investor. Sunset policy misalnya itu bagus dan dapat diteruskan tergantung responsi para pengusaha Jawa Timur.
Mari  kita  melihat  tingkat  kekayaan/kemiskinan  kab/kota  Jaw  Timur  dapat diamati  dari  potensi  ekonomi  daerah  secara  keseluruhan  tercermin  dari  besarnya PDRB  ( product  domestik  regional  bruto )’.  PDRB  ini  menggambarkan  produktivitas kab/kota di Jawa Timur dalam menghasilkan barang dan jasa dalam tahun tertentu. Disamping itu juga bisa diketahui dari seberapa besar penerimaan daerah ( income ) atau besarnya  pengeluaran  daerah atau belanja  pembangunan    (expenditure )  di berbagai  lapangan  usaha  atau  sektor . Lebih  baik  lagi  kalau  ditambah  melihat  dari kontribusi  sektor. Sektor  mana  yang  kontribusi  yang  paling  besar  atau  paling  kecil terhadap PDRB Jawa Timur. Jika sudah diketahui hal tersebut, alangkah mudahnya para  pengambil  kebijakan  dalam  menentukan  alokasi  anggaran/APBD  Jawa  Timur ke depan. Sektor mana yang harus ditingkatkan besaran rupiahnya dan sektor mana yang bisa dipangkas dikurangi. Optimalisasi anggaran APBD akan tercapai. Jurang target dengan realisasi bisa dipersempit.
Sebagai  bahan  analisis  secara  empiris  di  bawah  ini  akan  dikemukakan pertumbuhan ekonomi  di  Jawa Timur, perbandingan kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap  PDRB  Indonesia  serta  pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Timur  menurut lapangan  usaha  dan    Realisasi  pendapatan  Jawa  Timur  dari  mulai  Tahun  2002 hingga 2006.

## Gambar 1
Perbandingan PDRB Jawa Timur Terhadap PDRB Indonesia 2002-2006 (Harga Berlaku)
356.570.534; 13% 2.368.556.440; 87%
Sumber : BPS Jawa Timur (2002-2006)
Perbandingan  PDRB  Jawa  Timur  dan  Indonesia  atas  dasar  harga  yang berlaku  dari  tahun  2002  sampai  dengan  tahun  2006  dalam  jutaan  rupiah, menunjukkan  bahwa  PDRB  Jawa  Timur   memberikan  konstribusi  rata-rata  sebesar 13  persen  setiap  tahun  atau  sebesar  356.570.534  triliun  rupiah  kepada    PDRB Indonesia sebesar 87% atau sebesar 2.368.556,440 triliun rupiah dari 35 Propinsi di Indonesia.  Ini  cukup  membanggakan  bagi  warga  Jawa  Timur  bahwa  pertumbuhan ekonomi  Jawa  timur  Telah  mampu  menyumbang  terhadap  PDRB  Indonesia sebesaer 13 persen. Ini cukup besar dibanding lainnya.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## Gambar 2
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2002-2006 (Harga Berlaku)
63.186.102,28
7.185.585,09 105.316.238,2 7 6.633.397,56 13.356.792,61 93.884.417,24 19.934.385,29 15.931.826,05 29.317.593,95
Sumber : BPS Jawa Timur (200-2006)
Keterangan :
1.pertanian  ;  2  pertambangan  dan  penggalian  ;3  industri  manufaktur  ; 4.Listrik,Gas,dan Air minum ; 5 Bangunan ; 6 Perdagangan, Hotel dan restoran ; 7 Pengangkutan  dan  Komunikasi  ;  8  Keuangan,  Sewa  dan  Jasa  Perusahaan  ;  9 Jasa-jasa.
Pertumbuhan  rata-rata  PDRB  Jawa  Timur    menurut  lapangan  usaha  atau sektor  atas  dasar  harga  yang  berlaku  dari  tahun  2002  sampai  dengan  tahun  2006 dalam  juta  rupiah,  menunjukkan  bahwa    pertumbuhan  PDRB  Jawa  Timur  tertinggi pada  sektor  industri  manufaktur,  diikuti  perdagangan  dan  pertanian.  Sedangkan pertumbuhan  PDRB  yang  paling  rendah  pada  sektor  Listrik,  gas  dan  air  minum, diikuti sektor pertambangan dan penggalian serta   sektor Bangunan.   Dengan  data ini pemerintah Jawa Timur sudah bisa melihat dan menarik kesimpulan bahwa yang harus ditingkatkan adalah sektor  penambangan dan penggalian, Listrik,Gas dan Air minum,  sektor  bangunan  dan  sektor  keuangan  dan  jasa  perusahaan.  Mengenai letaknya  dimana,  ini  perlu  pengkajian  kembali  secara  menyeluruh    disetiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## Gambar 3
Realisasi Pendapatan APBD Jaw a Tim ur 2002-2006 (Juta Rupiah)
3.655.138,52 4.035.092,80 3.953.714,57
4.609.953,81 5.103.267,67
2002                  2003                2004                2005              2006
Sumber : Biro Keuangan, Kantor Gubernur Jawa Timur (2002-2006)
Jika  kita  amati  gambar  3    Realisasi    Pendapatan    Pemerintah  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  dari  Tahun  2002  sampai  dengan  Tahun  2006  dalam  Jutaan rupiah,  menunjukkan  bahwa  Realisasi  pendapatan  APBD  Jawa  Timur trend -nya relatif  meningkat  terutama  pada  tahun  2005  dan  2006.  Paling  tinggi  yakni  pada tahun  2006  sebesar  6.103.267,67  triliun,  sedangkan  terendah  pada  tahun  2002 sebesar  3.655.138,52  triliun.  Kalau  tahun  2002  kenapa  masih  rendah,  mungkin pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  baru  akan  melaksanakan  UU Otda  yang  baru  diberlakukan  satu  tahun  kemudian  yakni  tahun  2001  atau  masa transisi dari pola lama ke pola baru. Kalau tahun 2006 tinggi ini menunjukkan bahwa pemda sudah siap dengan aturan yang baru.

## 2.  Gairah Otonomi Daerah, Peran Pemerintah Daerah  dan Iklim Investasi
Semangat  Undang-undang  otonomi  daerah  Nomor  32  dan  nomor  33/2004 tentang  Pemerintah  daerah  dan  Perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah diharapkan  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  dapat  terus  meningkatkan  pendapatan asli  daerahnya.  Tetapi  dengan  catatan  gairah  peningkatan  PAD  tidak  boleh memberatkan  para  investor  datang  ke  daerah.  Pembuatan  Perda-perda  di  daerah harus cermat, jangan tumpang tindih dan double pungutan, sehingga memberatkan masyarakat.  Seperti  hasil  survey  Komisi  Pemantau  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (KPPOD,2007)  dinyatakan  bahwa  iklim  investasi  yang  harus  tercipta  dan dikehendaki  oleh  investor/pengusaha  adalah  ;  (1)  penyederhanaan  sistem  dan perijinan  (2)  penurunan  berbagai  pungutan  yang  tumpang  tindih,  (3)  transparansi biaya  perijinan  (4)  kepastian  hukum  dan  keamanan  serta  (5)  infrastruktur (KKPOD,USAID&AF,2004,2007).  Sudah  hampir  sembilan  tahun  undang-undang otonomi  daerah  dijalankan  ;  sejak  januari  2001  hingga  kini  2009.  Bagaimana caranya,  kenalilah potensi  ekonomi dan sumberdaya di  daerahnya.  Tentu  dengan memacu  realisasi  pertumbuhan  ekonomi  diberbagai  lapangan  usaha  dan pembangunan ekonomi Jawa Timur yang terus menerus, lebih giat dan optimal.
Sebaiknya  minimal  setiap  lima  tahun  ada  pemetaan  ( maping )  kembali keunggulan  di  tiap-tiap  kabupaten  atau  kota.  Pertemuan  rutin  atau  dialog  rutin antara  aparat  di  kabupaten/kota  dengan  para  investor.  Investasi  diyakini  dapat memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Daerah  mana  saja  yang  pantas  dikembangkan.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Mana yang tidak. Mana sentra industri manufaktur, mana sentra perkebunan, sentra peternakan,  sentra  perikanan,  pariwisata,  budaya  dan  sumberdaya  alam  lain  yang dapat  digali,  diekspolarasi  dan  dieksploitasi  seperti  tambang  minyak  blok  Cepu  di Bojonegoro  misalnya.  Memang  kadang  industri  sangat  sarat  dengan  padat  modal dan  padat  teknologi  yang  mengakibatkan  sangat  sedikit  pada  penyerapan  tenaga kerja.
Pernyataan  Asshiddiqi,(2000)  sampai  saat  ini    masih  relevan  untuk diaplikasikan di daerah, bahwa  keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh  aparatur  pemerintah  di  pusat,  akan  tetapi  juga  sangat  tergantung  pada keprakarsaan,  kreativitas,  kemandirian,  dan  kesungguhan  aparatatur  daerah  itu sendiri.  Bagaimana  aparatur  dan  masyarakatnya  untuk  memberi  arti  dan meningkatkan  kualitas  kemandirian  daerah  itu  sendiri.  Otonomi  daerah  harus diimbangi  oleh  partisipasi  aktif  dari  pelaku  ekonomi  dan  masyarakat  lokal.  Karena keterbatasan  sumberdaya  ( resources )  partisipasi  dari  bawah  itu  perlu  sumber pendukung dari luar, misalnya para investor  yang datang dari luar daerah. Bantuan bisa  berupa  ;  (1)  kebutuhan  modal  berupa  pinjaman  (kredit),  ;  (2)  keterampilan teknis  dan  penggunaan  teknologi  tepat  guna  untuk  meningkatkan  nilai  tambah produksi  ( value  added )  para  pelaku  ekonomi  di  daerah,  ;  (3)  tenaga  terampil  dan SDM  berkualitas  ;  (4)  mobilisasi  tenaga  ahli  pendamping  ;  (5)  akses  informasi  dan sistem jaringan informasi yang luas. Akses informasi yang luas, baik yang berkaitan dengan  akses  pasar,  akses  modal,  akses  teknologi,  akses  sumber-sumber  bahan baku  produksi.  Memobilisasi  tenaga  ahli  ke  daerah  itu  sangat  penting  dengan membangun jaringan informasi penunjang. Diharapkan dengan otonomi daerah dan investasi bisa menumbuhkan produktivitas ekonomi di daerah.
Ada tiga  elemen  penting penentu  dalam berinvestasi ,    yakni  ;  (1)  hasil (revenue), (2)  biaya (cost), dan (3)    ekspektasi (expectation)(Samuelson,2004) . Penentu  pertama ,  Investasi  akan  memberikan  kepada  pemerintah  daerah hasil tambahan jika  investasi  dapat  membantu  pemerintah  daerah    lebih  banyak menghasilkan    produk.  Ini  mengisyaratkan  bahwa  keseluruhan output (atau  GDP) akan  merupakan  penentu  penting  dari  investasi.  Investasi  di  daerah  akan bergantung  pada revenue yang  akan  dihasilkan  oleh    aktivitas  ekonomi  daerah secara  keseluruhan. Penentu  kedua dari  investasi  itu  adalah biaya  berinvestasi . Para investor seringkali mengumpulkan  dana untuk membeli barang-barang modal dengan  cara  meminjam.  Biaya  pinjaman  ini  biasanya  berupa  suku  bunga.  Suku bunga ( interest ) merupakan harga  yang dibayar  untuk meminjam uang untuk suatu periode  waktu  tertentu.  Pajak  ( Tax )  juga  berpengaruh  penting  terhadap  investasi. Jika suku bunga pinjaman dan tarif pajak diturunkan, maka respon dari para investor akan  ramai-ramai  meningkatkan  investasinya  di  berbagai  sektor  sesuai  yang diinginkan  pemerintah  daerah.    Sebaliknya    jika  tarif    pajak  dan  suku  bunga meningkat,  maka  para  investor  akan  mengurangi  di  sektor  riil  yang  selanjutnya mungkin akan mengalihkan dananya ke sektor finansial.
Lain  halnya  kalau    mengamati  kinerja  keuangan  Pemda  tentang  selisih pendapatan  dengan  Belanja  Daerah.  Dalam  APBD.  Jawabannya  dua  defisit  atau surplus.  Mengapa  surplus  dan  mengapa  menjadi  defisit.  Jawabannya  pada  kita semua.  Defisit  tersebut  bisa  saja    merupakan  pertanda  salah  urus  ( mis- management )  dan inefisiensi penggunaan  keuangan  daerah.  Dari sisi  penerimaan ,
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
kalau  terjadi  defisit,  salah  urus  dan  inefisiensi  ini    mencerminkan  ketidakmampuan pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan di daerahnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran ,  hal  itu  disebabkan  antara  lain  oleh  proteksi  berlebihan  upaya nasionalisasi  perekonomian  Jawa  Timur  dan  pembiayaan  yang  melebihi kemampuan  atas  proyek-proyek  investasi    yang  telah  dicanangkan  pemerintah daerah  di  masa  lalu.  Sebagai  contoh  yang  masih  hangat  di  benak  kita Jembatan Suramadu ,  infrastruktur  yang  menghubungkan  Surabaya-Madura  yang  diresmikan pada  bulan  Juni.  Menghabiskan cost yang  cukup  besar.  Seberapa  besar  jembatan Suramadu  tersebut  memiliki  pengaruh  terhadap  tumbuhnya  kegiatan  ekonomi masyarakat  4  kabupaten  di  Pulau  Madura,  dan  seberapa  besar  mampu mendongkrak  peningkatan PAD/APBD Jawa Timur.
Sebenarnya  masih  banyak  faktor  lain  yang  perlu  dikaji  dalam    menggali potensi ekonomi daerah  ini, akan tetapi kita semua itu dibatasi oleh sudut pandang masing-masing.  Tetapi  yang  paling  penting  adalah  ada,  tidak  adanya,  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  ekonomi  di  Jawa  Timur  ini  tergantung pada kemauan dan kemampuan aparat  pemerintah  daerah,  para  investor  dan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menyikapi regulasi UU Otonomi daerah  yang  sudah  bergulir  hampir  sembilan  tahun  itu.  Bagi  kabupaten/kota  yang sudah  berhasil  meningkatkan  PADnya  diucapkan  selamat  dan  sukses,  dan  bagi yang  PADnya  belum meningkat,  teruslah  bekerja keras,  berjuang,  lebih  cepat  lebih baik, dan lanjutkan !

## Daftar Pustaka
Asshiddiqi,  (2000), Otonomi  daerah  dan  Peluang  Investasi ,  Makalah  Seminar Government Conference , di Jakarta. BPS, Jawa Timur Dalam Angka 2007 Jhingan.,M.L.  (2007), The  Economics  of  Development  and  Planning ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada. KPPOD  (2001) Pemeringkatan  Daya  Tarik  Investasi  Kabupaten/Kota  ;  Studi  Kasus 90  Kab/Kota  ;  di  68    Kabupaten,  22  Kota  dari  24  Propinsi  di  Indonesia. Jakarta : Hasil Penelitian KPPOD,  USAID  dan  The  Asia  Foundation,  (2004) Daya  Tarik  Investasi Kabupaten/Kota  di  Indonesia,  Persepsi  Dunia  Usaha,  KPPOD  Jakarta, Hasil Penelitian.
KPPOD,  USAID  dan The  Asia  Foundation ,  (2007) Survey  tentang  Daya  Tarik Investasi  Daerah  pada    Pelaku  Usaha  dari  243  Kabupaten/Kota  di  15 Provinsi di Indonesia, Jakarta, Hasil Penelitian. Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, Bandung, Penerbit Citra Umbara. Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  33  Tahun  2004    tentang Perimbangan Keuangan  Daerah  antara  Pemerintah      Pusat  dan  Daerah, Bandung, Penerbit Citra Umbara. Samuelson (2004) Macroeconomics ,  edisi ketujuh belas, Jakarta, PT Media Global Edukasi. Warta Ekonomi No.17/Th.XVI tanggal 25 Agustus 2004