## ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN SEKOLAH INKLUSI MELALUI PENGAMATAN LINGKUNGAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
Januariani 1
januariani1981@gmail.com
Agus Zaenul Fitri 2 guszain@uinsatu.ac.id

## Abstrak
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara  termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).  Pendidikan  bagi  ABK  dilaksanakan  dalam  bentuk  pendidikan  inklusi. Tercapainya  tujuan  dalam  pendidikan  inklusi  diupayakan  melalui  berbagai  cara, diantaranya  melalui  manajemen  pelayanan.  Manajemen  pelayanan  meliputi perencanaan  (planning),  pengorganisasian  (organizing),  pelaksanaan  (actuating),  dan pengawasan  (controlling).  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang bertujuan  untuk  mengetahui  analisis  manajemen  pelayanan  sekolah  inklusi  melalui pengamatan  lingkungan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  dilakukan dengan pemaparan data, kondensasi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  sebagai  sebuah  sekolah penyelenggara layanan inklusi melakukan analisis SWOT saat merencanakan program layanan  bagi  Peserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK).  Hasil  analisis  SWOT digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan diberikan. Manajemen pelayanan yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan rasa nyaman, rasa percaya diri, dan kemampuan besosialisai pada diri peserta didik berkebutuhan khusus. Akhirnya tujuan akhir pendidikan inklusi yakni peningkatan kompetensi pada PDBK akan tercapai.
Keywords: Manajemen Pelayanan, Mutu Pendidikan Inklusi
1 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

## Abstract
Education  is  the  right  of  every  citizen,  including  Children  with  Special  Needs  (ABK).
Education for ABK is carried out in the form of inclusive education. The achievement of goals  in  inclusive  education  is  pursued  in  various  ways,  including  through  service management.  Service  management  includes  planning  (planning),  organizing (organizing), implementation (actuating), and supervision (controlling). This research is a  type  of  qualitative  research  that  aims  to  determine  the  analysis  of  inclusive  school service  management  through  environmental  observations.  Data  collection  techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. While the data  analysis  technique  is  done  by  data  exposure,  data  condensation,  and  drawing conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  Muhammadiyah  1  Tulungagung Elementary School as a school providing inclusive services conducts a SWOT analysis when planning service programs for Students with Special Needs (PDBK). The results of the SWOT analysis are used to determine the type of service to be provided. Good service management is expected to be able to increase a sense of comfort, self-confidence, and the  ability  to  socialize  in  students  with  special  needs.  Finally,  the  ultimate  goal  of inclusive education, namely increasing competency in PDBK, will be achieved.
Keywords: Service Management, Quality of Inclusive Education

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  sangat  diperlukan  di  era perkembangan  zaman  seperti  saat  ini.  Upaya  peningkatan  kualitas  SDM  dapat diupayakan  melalui  banyak  cara,  salah  satu  diantaranya  adalah  melalui pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara bertahap dan  terencana.  Tujuan  dari  pendidikan  adalah  untuk  mengembangkan  potensi peserta didik yang meliputi kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia yang akan digunakan dalam kehidupannya kelak di masyarakat 3 .
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak tersebut merupakan payung  hukum  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  pengajaran  yang layak  dan  bermutu.  Warga  negara  yang  dimaksud  disini  tidak  terkecuali  bagi anak-anak  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  yang  disebabkan  oleh keterbatasannya baik keterbatasan secara fisik, mental, emosional, maupun sosial.
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemerintah mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Permen Nomor 70 Tahun 2009. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, ternyata pelaksanaannya belum sepenuhnya seperti ketentuan. Penelitian Abdussholeh 4 dan Ina Agustin 5 menemukan bahwa tenaga pendidik  bagiPeserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK)  tidak  berlatar belakang  pendidikan  luar  biasa.  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Diva  Salma Hanifah 6 ,  Alfia  Miftakhul  Jannah 7 ,  dan  Indah  Permata  Darma 8 .  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  bahwa  keberhasilan  pendidikan  inklusi ditentukan oleh kualifikasi tenaga pendidik, fasilitas sekolah yang memadai, dan kerjasama  orang  tua.  Masyarakat  sekitar  juga  perlu  diberdayakan  dalam memberikan  layanan  bagi  PDBK.  Kerjasama  antara  sekolah  dengan  pihak  lain seperti perguruan tinggi, sekolah luar biasa, psikolog perlu diupayakan agar demi mendukung pendidikan bagi PDBK secara makro 9 . Pengelolaan pendidikan  bagi PDBK atau yang sekarang banyak dikenal sebagai pendidikan inklusi yang tepat akan  mewujudkan  tujuan  Pendidikan  Untuk  Semua  ( education  for  all ) sebagaimana yang diungkapkan oleh Khairuddin 10 dan Abdul Rahim 11 .
Pelayanan  merupakan  salah  satu  penunjang  keberhasilan  pendidikan. Sekolah inklusi sebagai penyedia layanan pendidikan bagi PDBK seharusnya juga memberikan pelayanan prima baik bagi tenaga pendidik, peserta didik, maupun wali  murid.  Pelayanan  dapat  dilaksanakan  mulai  penyediaan  tenaga  pendidik, penerimaan peserta didik baru, pelayanan dalam bidang akademik maupun non
4 Adibussholeh, Pendidikan Inklusi pada Anak Berkebutuhan Khusus , (Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Volume 2 Issue 1, 2021), hlm. 43
5 Ina  Agustin, Manajemen  Pendidikan  Inklusi  di  SD  Sumbersari  1  Kota  Malang ,  (Education  and  Human Development Journal Volume 1 Nomor 1, 2016), hlm. 32
6 Diva  Salma  Hanifah  dkk, Tantangan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  dalam  Menjalani  Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar , (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 3, 2021), hlm. 482
7 Alfia  Miftakhul  Jannah  dkk, Model  Pendidikan  Inklusi  di  Indonesia ,  (Anwarul  Jurnal  Pendidikan  dan Dakwah, Volume 1 Nomor 1, 2021), hlm. 134
8 Indah Permata Darma, Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia , (Prosiding KS Riset dan PKM, Volume 2 Nomor 2, 2015), hlm. 226
9 Trimo, Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi , (JMP Volume 1 Nomor 2, 2012), hlm. 238
10 Khairuddin, Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan , (Jurnal Tazkiya Volume IX Nomor 1, 2020), hlm. 102
11 Abdul  Rahim, Pendidikan  Inklusif  Sebagai  Strategi  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  untuk  Semua , (Trihayu Jurnal Pendidikan ke-SD-an Volume 3 Nomor 1, 2016), hlm. 71
akademik bagi peserta didik, maupun informasi perkembangan peserta didik bagi wali murid 12 .

## 2. Penelitian Sebelumnya
Pendidikan  memberikan  kesempatan  secara  luas  bagi  setiap  anak  untuk mengembangkan diri, berkomunikasi, membuat pilihan, dan menjadi bagian dari komunitas. Kemampuan-kemmapuan tersebut  nantinya  akan berguna bagi  anak untuk hidup dengan aman dan nyaman di dunia yang selalu berubah. Kenyataan bahwa setiap anak berbeda tidak mengurangi hak setiap anak untuk belajar. Justru perbedaan ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan demi meningkatkan kualitas proses belajar 13 .
Peserta didik dilihat dari keadaanya dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni  Peserta  Didik  Reguler  (PDR)  dan  Peserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus (PDBK).  PDBK  masih  dapat  dibedakan  lagi  berdasarkan  keterbatasan  yang dimilikinya,  baik  keterbatasan  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Berdasarkan perbedaan  keterbatasan  tersebut,  ada  beberapa  jenis  sekolah  yang  dapat  dipilih oleh  PDBK.  Ada  sekolah  yang  keseluruhan  peserta  didiknya  adalah  PDBK, sekolah seperti ini dinamakan Sekolah Luar Biasa (SLB). Ada pula sekolah yang menyertakan  PDBK  kedalam  pembelajaran  bersama  Peserta  Didik  Reguler (PDR). Sekolah semacam ini dikenal sebagai sekolah dengan layanan inklusi.
Pendidikan inklusi diupayakan  untuk meminimalkan keterbatasan tumbuh kembang  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  dan  memaksimalkan  kesempatan bagi  ABK  untuk  beraktivitas  bersama  anak  normal  lainnya.  Hal  ini  perlu diupayakan  agar  kondisi  keterbatasan  ABK  tidak  semakin  parah  dan menimbulkan  berkembangnya  keterbatasan  kemampuan  lainnya  sebagai  hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya 14 .
Penyelenggaraan  layanan  inklusi  memerlukan  perhatian  khusus  dari stakeholders  pendidikan.  Perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan  pengawasan
12 Awaluddinsyah Siregar, Implementasi Manajemen Pelayan Prima di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbari , UIN Suska Riau : Tesis tidak dipublikasikan, 2021, hlm 93
13 Abdul  Rahim, Pendidikan  Inklusif  Sebagai  Strategi  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  untuk  Semua , (Trihayu Jurnal Pendidikan ke-SD-an Volume 3 Nomor 1, 2016), hlm. 71
14 Hasan  Baharun  dan  Robiatul  Awwaliyah, Pendidikan  Inklusi  bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dalam Perspektif Epistemologi Islam , (Jurnal Program Studi PGMI Volume 5 Nomor 1, 2018), hlm. 70
program  secara  terpadu  perlu  sangat  diperlukan  demi  tercapainya  tujuan peningkatan  kualitas  pendidikan  bagi  PDBK.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian yang telah dilakukan oleh Trimo 15 .
Tantangan  yang  dihadapi  para  penyelenggara  layanan  inklusi  umumnya berkaitan  dengan  penyediaan  tenaga  pendidik,  fasilitas  sekolah,  dan  kurikulum yang  sesuai  dengan  PDBK.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Diva  Salma Hanifah 16 ,  Adibussholeh 17 ,  Ina  Agustin 18 ,  dan  Fitri  Indriani 19 .  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Dasar formal telah menyediakan pendidikan inklusi bagi  PDBK,  meskipun  belum  maksimal.  Kurangnya  tenaga  pendidik  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  Program    Studi    Pendidikan  Luar  Biasa merupakan kendala utama penyelenggaraan pendidikan inklusi. Guru di sekolah inklusi  adalah  guru  reguler  yang  telah  mendapat  Pelatihan  Pendidikan  Inklusi (PPI)  dari  Dinas  Dikpora.  Meskipun  jumlah  Guru  Pembimbing  Khusus  (GPK) masih terbatas, namun guru reguler yang telah berpengalaman menangani kelas inklusi  terbukti  telah  mampu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  inklusi.  Sikap penuh  kasih  sayang  dan  perhatian  dapat  membuat  PDBK  merasa  nyaman  dan dapat belajar dengan baik 20 . Selain ketersediaan GPK, fasilitas yang disediakan di sekolah inklusi juga perlu dibenahi dan disesuaikan dengan kriteria PDBK yang ada di sekolah tersebut. Modifikasi kurikulum juga perlu dilakukan, disesuaikan dengan  kebutuhan  PDBK  sehingga  kegiatan  pembelajaran  dapat  dilaksanakan secara fleksibel.
15 Trimo, Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi , (JMP Volume 1 Nomor 2, 2012), hlm. 238
16 Diva  Salma  Hanifah  dkk, Tantangan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  dalam  Menjalani  Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar , (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 3, 2021), hlm. 482
17 Adibussholeh, Pendidikan Inklusi pada Anak Berkebutuhan Khusus , (Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Volume 2 Issue 1, 2021), hlm. 43
18 Ina Agustin, Manajemen Pendidikan Inklusi di SD Sumbersari 1 Kota Malang , (Education and Human Development Journal Volume 1 Nomor 1, 2016), hlm. 32
19 Fitri  Indriani  dan  Satrianawati, Evaluasi  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi  Berbasis  Nilai-Nilai Pancasila di SD Negeri Taman Sari Kota Yogyakarta , (Jurnal Penelitian Pendidikan Volume 35 Nomor 2, 2018), hlm. 152
20 Amka, Pendidikan Inklusif bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan , (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 4 Nomor 1, 2019), hlm. 99
Keberhasilan  pendidikan  bagi  PDBK  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  peran serta  orangtua  dan  masyarakat 21 .  PDBK  memerlukan  dukungan  penuh  dari orangtua  dalam  hal  pembiayaan  dan  pengambilan  keputusan.  Sementara  itu penerimaan  dari  masyarakat  sekitar  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan mental anak. Pemerintah juga berperan penting dalam pendidikan inklusi. Peran pemerintah disini adalah sebagai pemangku kebijakan dan penjamin fasilitas bagi sekolah penyelenggara layanan inklusi 22 . Intinya, pendidikan inklusi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak secara menyeluruh.
Keberhasilan pendidikan inklusi dimulai dari penerimaan peserta didik baru melalui  kegiatan  analisis  kebutuhan  yang  intensif 23 .  Pelaksanaan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  merujuk  pada  pedoman  penyelenggaraan  PPDB kabupaten yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan tenaga ahli terkait seperti psikolog dan dokter. Hasil assesmen tim PPDB ini selanjutnya akan menentukan jenis  kurikulum  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  layanan inklusi di sebuah sekolah.
Pelayanan  pendidikan  kepada  peserta  didik  selanjutnya  dilakukan  oleh Kepala  Sekolah  beserta  seluruh  guru  dan  pegawai 24 .  Perencanaan  program kegiatan  dilakukan  Kepala  Sekolah  dengan  bermusyawarah  melibatkan  para waka. Musyawarah ini mempertimbangkan segala kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT) yang dimiliki sekolah. Rencana yang telah tersusun sebagai  hasil  musyawarah  selanjutnya  dituangkan  dalam  Rencana  Kegiatan Sekolah  (RKS)  atau  Rencana  Kegiatan  Madrasah  (RKM).  Program  yang  telah disusun ini kemudian disosialisasikan ke semua warga sekolah.
Pelaksanaan  program  yang  telah  disusun  perlu  dipastikan  agar  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Standar  yang  ditetapkan  ini  dituangkan
21 Syaiful Bahri, Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar , (Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1, 2022), hlm. 94
22 Sukadari, Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui Pendidikan Inklusi , (Jurnal Elementary School Volume 7 Nomor 2, 2020), hlm. 345
23 Fitria Dewi Puji Lestari, Manajemen Pendidikan Inklusi di SMP , (Jurnal Pendidikan Khusus UNESA, 2017), hlm. 11
24 Ike Kresnawati, Manajemen Pelayanan Pendidikan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat , (Tesis UIN SATU, 2017), hlm. 184
dalam  SOP  ( Standart  Operating  Procedur ) 25 .  Hal  ini  dilakukan  agar  tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pelayanan prima sesuai SOP ini  perlu  ditingkatkan  dari  waktu  ke  waktu.  Pihak  sekolah  dapat  meningkatkan SDM pelayanan prima dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai  dan  memberikan  motivasi  atau  dorongan  melalui reward  and punishment .  Staf  pinpinan  sekolah  perlu  melakukan  rapat  koordinasi  secara kontinyu  untuk  mengambil  keputusan  dan  menciptakan  hal-hal  baru  dalam pelayanan prima kedepannya.

## 3. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
a. Bagaimana  perencanaan  layanan  inklusi  di  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung?
b. Bagaimana  peran  analisis  SWOT  dalam  perencanaan  layanan  inklusi  di  SD Muhammadiyah 1 Tulungagung?
c. Bagaimana  strategi  Manajemen  Pelayanan  di  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung?

## B. Kajian Literatur
Manajemen  pelayanan  merupakan  bagian  penting  dalam  sebuah  lembaga. Istilah  “Manajemen  Pelayanan”  dapat  di- breakdown menjadi  manajemen  dan pelayanan.  Manajemen  melibatkan  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengawasan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mencapai  tujuan secara  efektif dan  efisien, sementara pelayanan  melibatkan  seluruh  usaha manusia dalam  mencapai  tujuan  baik  yang  tak  terlihat  maupun  menggunakan  peralatan 26 . Sementara  itu  Zaenul  Mukarom  menjelaskan  bahwa  manajemen  pelayanan  adalah proses  penerapan  ilmu  manajemen  demi  tercapainya  tujuan  pelayanan 27 .  Dari penjelasan  di  atas,  manajemen  pelayanan  dapat  diartikan  sebagai  pengaturan berbagai sumber daya demi terwujudnya pelayanan prima.
25 Awaluddinsyah Siregar, Implementasi Manajemen Pelayanan Prima di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru , (Skripsi UIN SUSKA Riau, 2021), hlm. 93
26 Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby, Manajemen Kualitas dan Kompetitif terj. Muhammad Musa , (Jakarta: Fajar Agung, 2000), hlm. 32
27 Zaenul Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 80
Layanan di dunia pendidikan merupakan salah satu layanan publik. Hal ini sesuai  dengan  Kepmen  PAN  No.  81/1993  yang  disempurnakan  dengan  Kepmen PAN No. 63/2003 yang menyebutkan bahwa layanan publik meliputi segala bentuk pelayanan  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  barang  dan  jasa dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dan  peraturan  perundang- undangan. Layanan dalam sebuah lembaga harus menjadi perhatian para pimpinan, termasuk pimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Pelayanan harus ditingkatkan apabila para pimpinan berniat menjaga kualitas Lembaga yang dipimpinnya, apalagi jika pemimpin menginginkan mengungguli lembaga lain.
Lembaga  Pendidikan  Islam  sebagai  salah  satu  lembaga  publik  diharapkan memberikan  layanan  prima.  Layanan  dalam  lembaga  pendidikan  islam  meliputi pelayanan  pembelajaran,  kepegawaian,  keuangan,  dan  kesejahteraan.  Manajemen pelayanan dalam lembaga pendidikan islam menerapkan falsafah penjual, yang mana sebagai  penjual  harus  memberikan  pelayanan  dengan  cepat  dan  tepat,  bersikap ramah,  memberikan  harga  yang  bersaing,  berusaha  mengibur  pembeli,  sabar,  dan bersikap jujur 28 .
Manajemen  pelayanan  dalam  lembaga  pendidikan  mengambil  istilah  dari dunia  perdagangan  dimana  ada  penjual  dan  pelanggan.  Sebagai  penjual,  lembaga pendidikan  islam  harus  memberikan  kepuasan  bagi  semua  pelanggan.  Pelanggan dalam  dunia  pendidikan  dibedakan  menjadi  pelanggan  internal  dan  pelanggan eksternal. Pelanggan internal terdiri atas guru dan seluruh pegawai. Sementara itu, pelanggan eksternal terbagi menjadi pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orang  tua  siswa,  pemerintah  dan  masyarakat),  dan  pelanggan  tersier  (pemakai lulusan baik lembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia usaha).
Pelayanan dalam dunia pendidikan dikatakan prima jika memenuhi beberapa kriteria  tertentu.  Pelayanan  yang  memuaskan  umumnya  adalah  pelayanan  yang sesuai janji ( reliability ), menjamin kualitas pembelajaran ( assurance ), memberikan iklim sekolah yang kondusif ( tangible ), memberikan perhatian penuh kepada peserta didik  ( emphaty ),  dan  cepat  tanggap  terhadap  kebutuhan  peserta  didik ( responsibility ). 29
28 Mujamil Qomar, Manajamen Pendidikan Islam , (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 195
29 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK , (Bandung: PT Rosdakarya, 2003), hlm. 26
Lembaga Pendidikan Islam dikatakan berhasil jika para pelanggannya merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan lembaga pendidikan dapat berupa peserta didik yang puas dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, dan fasilitas  yang disediakan madrasah.  Kepuasan juga dapat  dirasakan oleh orang tua peserta didik saat  menerima laporan periodik tentang perkembangan anak-anaknya. Selain itu, kepuasan juga dapat dirasakan oleh guru dan karyawan misalnya dalam pembagian kewajiban kerja, hubungan antar guru/karyawan/pimpinan, honorarium/gaji  dan  sebagainya.  Lebih  jauh  kepuasan  dapat  juga  dirasakan  oleh pihak penerima lulusan yang disebabkan oleh kualitas sesuai dengan harapan 30 .
Pelayanan  dalam  lembaga  pendidilan  dapat  diupayakan  dengan  berbagai cara 31 . Pelayanan bagi peserta didik dapat berupa fasilitas belajar, profesionalisme guru,  lingkungan  belajar  yang  kondusif,  jaminan  rasa  aman,  nyaman  dan  tentram, serta situasi pembelajaran yang menghibur. Pelayanan bagi guru dan karyawan dapat berupa peningkatan kesejahteraan, hubungan kerja  yang harmonis, dan  kelancaran dalam  peningkatan  karier.  Pelayanan  bagi  orang  tua  peserta  didik  dapat  berupa laporan  berkala  mengenai  perkembangan  putra  putrinya  dan  program  yang dilaksanakan di sekolah. Sementara itu pelayanan bagi pihak penerima lulusan dapat dilakukan  melalui  pemberian  informasi  dan  jaminan  akan  kualitas  lulusan  yang dimiliki. Sebuah lembaga pendidikan islam juga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat sekitar dengan cara memberikan lingkungan lembaga pendidikan  yang islami dan menentreramkan.
Kualitas  pelayanan  dalam  sebuah  lembaga  dapat  diupayakan  dengan mengimplementasikan enam prinsip utama dan asas pelayanan. Enam prinsip utama pelayanan meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Sedangkan  asas  dalam  pelayanan publik meliputi  transparansi,  akuntabilitas,  kondisional,  partisipatif,  kesamaan  hak,  dan keseimbangan antara hak dan kewajiban 32 .
30 Jamal  Madhi, Menjadi  Pemimpin  yang  Efektif  dan  Berpengaruh  Tujuan  Manajemen  Kepemimpinan Islam , Terj. Amang Syafrudin dan Ahmad Fauzan, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), hlm. 171-172
31 Mujamil Qomar, Manajamen Pendidikan Islam , (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 203
32 Permen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pendidikan inklusif memiliki karakter yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya.  Pendidikan  inklusi  memberikan  kesempatan  kepada  ABK  untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan peserta didik  reguler 33 .  Karakter ini menyebabkan  pendidikan inklusi  memerlukan penanganan  khusus.  Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  memerlukan  manajemen pelayanan yang baik sehingga semua pihak terpenuhi hak-haknya. Pelayanan dalam pengajaran  inklusi  juga  perlu  menggunakan  pendekatan  yang  lebih  intens. Pendekatan  tersebut  bisa  berupa  pendekatan  pengalaman,  pembiasaan,  emosional, dan keteladanan 34 .
Agama Islam memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus.  Perlindungan  tersebut  tersirat  dalam  Al-Qur’an  surat  An-Nur  ayat  61  dan surat ‘Abasa ayat 1 – 10 35 .  Surat  An-Nur  ayat  61  menceritakan  orang  buta,  orang pincang, dan orang sakit untuk makan bersama orang normal lainnya. Sementara itu surat ‘Abasa ayat 1 – 10 mengisahkan teguran Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang mengabaikan seorang tunanetra yang datang untuk meminta pengajaran. Kedua ayat  Al-Qur’an  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bahwa  anak  yang  memiliki keterbatasan juga mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan terutama dalam  memperoleh  pendidikan.  Islam  melarang  diskriminasi  dan  perlakuan  yang membeda-bedakan.  Ayat-ayat  Al-Qur’an  ini  dapat  digunakan  sebagai  landasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.
Prosedur  Manajemen  Pelayanan  dilaksanakan  sebagaimana  prosedur manajemen pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan (planning) , pengorganisasian (organizing) ,  pelaksanaan (actuating) ,  dan  pengawasan (controlling) .
1. Perencanaan (planning)
Perencanaan  merupakan  langkah  yang  harus  dilakukan  di  awal  proses manajemen  pelayanan.  Perencanaan  mencakup  pemikiran  jangka  panjang  ke masa  depan  yang  membentuk  kerangka  kerja  untuk  mengarahkan  tindakan
33 Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa Pasal 1
34 Jalim Muslim, Pendidikan Kesehatan Mental Bagi anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Perspektif Al- Qur’an , Jakarta: Disertasi tidak dipublikasikan, 2018, hlm. 275
35 Al-Quran 24:61;
seseorang 36 .  Perencanaan  juga  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  terintegrasi untuk  memaksimalkan  efektifitas  pencapaian  tujuan  organisasi.  Berdasarkan pengertian di atas, perencanaan dalam bidang pendidikan didefinisikan sebagai pemikiran yang rasional dan sistematis tentang pengembangan pendidikan yang mampu merespon kebutuhan peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan.
Pemimpin seharusnya menerapkan prinsip-prinsip perencanaan sehingga proses perencanaan  berjalan  baik. Prinsipnya  perencanaan  bersifat komprehensif, integral, memperhitungkan rencana jangka panjang dan kontinyu, memperhatikan  seluruh  sumber  daya  dan  data  yang  dimiliki,  serta  berpegang pada prinsip keefektifan dan efisiensi.
Salah satu tahapan dalam perencanaan adalah penyusunan analisis SWOT. Analisis SWOT beisi rincian mengenai segala kekuatan ( Strengths ), kelemahan ( Weaknesses ), peluang ( Opportunities ), dan tantangan ( Threaths ). Hasil analisis SWOT  akan  menentukan  jenis  dan  bentuk  program  yang  akan  dijalankan  di sebuah lembaga, khususnya  Lembaga Pendidikan. Terkait dengan manajemen pelayanan dalam sekolah inklusi, analisis SWOT dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan program apa saja yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kompetensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.
Tahap  analisis  SWOT  tersusun,  pimpinan  lembaga  Bersama  tim selanjutnya menyusun SOP ( Standard Operational Procedure ) bagi pelaksanaan berbagai  penanggung  jawab  program  yang  disusun.  SOP  ini  berguna  sebagai acuan  pelaksanaan  program.  Pelaksanaan  sesuai  SOP  akan  mengarahkan program pada pencapaian tujuan lembaga.

## 2. Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisaian adalah langkah berikutnya setelah perencanaan. Rahmat Hidayat  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  pengorganisasian  adalah  proses pendistribusian  pekerjaan,  wewenang,  dan  sumber  daya  kepada  anggota lemabaga  yang  sesuai 37 .  Senada  dengan  hal  tersebut,  Goerge  R  Terry mengartikan  pengorganisasian  sebagai  kegiatan  mengatur  seluruh  sumber
36 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran , (Jakarta: Quantum Teaching, 2005) hlm 77
37 Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam , (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017) hlm. 26
sehingga  pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  sukses 38 .  Berdasarkan  kedua pengertian  tersebut  pengorganisasian  dapat  diartikan  sebagai  menempatkan sumber daya pada posisi yang tepat sehingga target lembaga dapat tercapai.
Pengorganisasian  berkaitan  erat  dengan  jenis  pelayanan  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan.  Pengorganisasian  pada  sekolah inklusi dilakukan dengan cara menempatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam  proses  pembelajaran  Peserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK), pemberian  tugas  khusus  kepada  karyawan  untuk  memastikan  ketersediaan fasilitas bagi PDBK, dan pemilihan pendidik khusus  yang mengawal program unggulan  sekolah  seperti  program  tahfidz  dan  pembimbing  berbagai  kegiatan ekstrakurikuler.

## 3. Pelaksanaan (actuating)
Tahap  selanjutnya  setelah  pengorganisasian  adalah  pelaksanaan.  Pada tahap  ini,  rencana  yang  telah  disusun  pada  tahap  perencanaan  dilaksanakan dengan pembagian tugas sesuai dengan pembagian pada saat pengorganisasian. Pemimpin  pada  tahap  pelaksanaan  bertugas  memberikan  dan  menjelaskan petunjuk  pelaksanaan  kegiatan.  Selain  memberikan  perintah  dan  petunjuk pelaksanaan, pemimpin juga memberikan kesempatan kepada anggota lembaga untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilannya  serta  memberikan koreksi  agar  setiap  anggota  melaksanakan  kewajibannya  secara  efektif  dan efisien.  Pada  tahap  pelaksanaan  para  anggota  organisasi  (pegawai  lembaga) diharapkan  berperan  aktif  dalam  pengembangan  lembaga  sesuai  dengan  tugas dan kemampuannya.

## 4. Pengawasan (controlling) .
Controlling (pengawasan) merupakan tahapan manajemen yang terakhir.
Kegiatan controlling meliputi  penilaian  dan  koreksi  atas  kinerja  yang  telah dilakukan  anggota  tim  disesuaikan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Controlling harus  bisa  menjamin  bahwa  suatu  perkerjaan  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  rencana. Controlling harus  direncanakan  dengan  matang,
38 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen , (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 73
memiliki Standart  Operating  Procedur (SOP),  dijalankan  oleh  orang  yang professional  dan  amanah,  akuntabel/transparan  dan  tertulis,  dan  efisien  dalam penggunaan anggaran 39 .
Pengawasan  dalam  organisasi  memiliki  banyak  tujuan.  Tujuan pengawasan dalam lembaga pendidikan adalah untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran  tercapai,  serta  melatih  anggota  organisasi  untuk  patuh  terhadap kebijakan,  rencana,  prosedur,  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Pengawasan penyelenggaraan  pelayanan  meliputi  pengawasan  melekat,  pengawasan fungsional,  dan  pengawasan  masyarakat.  Pengawasan  melekat  dilakukan  oleh atasan langsung, pengawasan fungsional  dilakukan oleh pengawas fungsional, dan  pengawasan  masyarakat.  Hasil  pengawasan  berupa  laporan  yang  berisi kekurangan penyelenggaraan pelayanan untuk ditindaklanjuti.
Pelayanan lembaga pendidikan islam hendaknya meneladani Rasulullah dalam memberikan  pengajaran  kepada  umatnya.  Keseluruhan  prosedur  manajemen pelayanan yang telah dijelaskan diatas akan berhasil guna jika dalam pelaksanaannya berpegang teguh pada prinsip dasar manajemen pendidikan islam yaitu ikhlas, jujur, amanah,  adil,  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  yang  dicontohkan  oleh  Nabi Muhammad SAW 40 .

## C. Hasil / Penemuan
Manajemen  pelayanan  dilaksanakan  melalui  empat  tahap  yaitu  perencanaan (planning) , pengorganisasian (organizing) , pelaksanaan (actuating) , dan pengawasan (controlling) .  Sebagai  langkah  awal  dalam  perencanaan,  sangat  perlu kiranya untuk mengadakan Analisis SWOT pada lembaga pendidikan yang diteliti. Analisis SWOT terbagi menjadi analisis terhadap kondisi internal dan eksternal suatu organisasi. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program kerja. Analisis internal  meliputi  peniaian terhadap faktor kekuatan ( Strengths ) dan kelemahan  ( Weaknesses ),  sementara,  analisis  eksternal  mencakup  faktor  peluang
39 Noer Rohmah, Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an Hadits , (Jurnal Pendidikan Ilmiah Volume 4 Nomor 2, 2019), hlm 36
40 Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam , (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017) hlm. 9
( Opportunities ) dan tantangan ( Threaths ). Analisis SWOT diperlukan jika pengelola suatu  lembaga  bermaksud  mengadakan  pengembangan  pada  lembaga  yang dipimpinnya, tak terkecuali pada lembaga pendidikan.

## 1. Analisa SWOT SD Muhammadiyah 1 Tulungagung
a. Kekuatan ( Strenghts ) SD Muhammadiyah 1 Tulungagung
SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  merupakan  sebuah  Lembaga Pendidikan  berstatus  swasta  dibawah  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Tulungagung.  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  didirikan  oleh  Pimpinan Daerah  Muhammadiyah  Tulungagung  pada  tahun  2008.  Tujuan  pendirian lembaga pendidikan ini adalah memberikan wadah belajar anak-anak dari TK se-Kabupaten Tulungagung.
SD Muhammadiyah memiliki visi dan misi yang membimbing sekolah dalam  menentukan  program  kegiatannya.  Visi  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung adalah menjadi sekolah dasar yang unggul dan berorientasi masa depan. Sementara misi SD Muhammadiyah 1 Tulungagung adalah  mencetak lulusan  yang  unggul,  menguasai  IPTEK,  berawawasan  global,  berakhlakul karimah,  dan  bertaqwa  kepada  Allah  SWT.  Proses  perwujudan  visi  misi sekolah  tersebut  didukung  oleh  motto  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung yakni “Menata hati meraih prestasi, Insya Allah terdepan dalam setiap peran”.
Potensi SD Muhammadiyah 1 Tulungagung dalam menunjang kegiatan belajar mengajar cukup memadai. Sumber daya manusia terdiri atas 24 guru, 3 pegawai Tata Usaha, 1 Satpam, dan 4 tenaga pembantu umum. Adapun jenjang pendidikan  S2  berjumlah  1  orang,  S1  25  orang,  dan  SMA  6  orang.  SD Muhammadiyah 1 Tulungagung menggunakan sistem Guru Kelas, namun pada beberapa  mata  pelajaran  tertentu  menggunakan  sistem  Guru  Mata  Pelajaran seperti  pada  pelajaran  Olahraga,  TIK,  Bahasa  Inggris,  Bahasa  Jawa,  dan Bahasa Arab.
Letak SD Muhammadiyah 1 Tulungagung sangat strategis, yakni berada tepat di pusat kota, tepatnya di Aloon Aloon Kota Tulungagung dengan alamat Jalan  RA.  Kartini  No.  35,  Kampungdalem,  Kecamatan  Tulungagung, Kabupaten  Tulungagung,  Jawa  Timur  66212.  SD  Muhammadiyah  1
Tulungagung  berada  tepat  di  samping  Masjid  Agung  Al-Munawwar,  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  sekolah  dalam  pembiasaan  sholat  berjamaah  bagi siswa.  Sekolah  juga  berdekatan  dengan  Perpustakaan  Daerah  yang  dapat digunakan sebagai tambahan sumber belajar.
SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  memiliki  fasilitas  yang  cukup lengkap.  Sekolah  ini  terbagi  menjadi  dua  kampus  yaitu  Kampus  1  di  Aloon Aloon Tulungagung yang diperuntukkan bagi kelas 1, 2, 5, dan 6 serta kampus 2 di Desa Sembung yang digunakan oleh kelas 3 dan 4. Selain ruang kelas yang bersih dan nyaman, SD Muhammadiyah juga memiliki masing-masing 1 ruang perpustakaan,  ruang  UKS,  ruang  Laboratorium  Komputer,  ruang  kesenian, musholla, dan 3 lokal MCK.
Pada  tahun  pelajaran  2022/2023  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung memiliki total siswa 324 peserta didik yang tebagi menjadi 16 rombel (kelas). Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dari  keseluruhan  jumlah  siswa  tersebut  22 orang  diantaranya  merupakan  Peserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK) dan belajar sesuai tingkat/kelas masing-masing.
Ditinjsi dari segi finansial, SD Muhammadiyah 1 Tulungagung memiliki dana  operasional  yang  cukup  melalui  dana  BOS  yang  diterima  berdasarkan jumlah  siswa.  Selain  dana  BOS,  pembiayaan  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung  diperoleh  dari  partisipasi  wali  murid  melalui  infaq  yang dibayarkan  setiap  bulan.  Selain  itu  ada  pula  dana  bantuan  dari  Lembaga LazizMu yang ditujukan bagi siswa yatim/piatu/yang membutuhkan.
Sebagai  sekolah  yang  berakreditasi  A,  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung telah teruji sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bereputasi dan berprestasi baik. Alumni SD Muhammadiyah 1 Tulungagung banyak yang diterima di SMPN atau MTsN favorit dan sekolah boarding lainnya.
SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  memiliki  banyak  kegiatan ekstrakurikuler  dan  program  unggulan  untuk  mengembangkan  bakat  siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi Tahfidz Al-Qur’an, Hijaz Tajdied, Hizbul  Wathan,  Tapak  Suci,  Robotik,  Melukis,  Jurnalistik,  Tari,  Panahan, Drumband, Qiro’ah, Program Kegiatan Sosial (berbagi sarapan), dll.
Dari  segi  struktur  kelembagaan,  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung memiliki struktur yang lengkap dengan pembagian kerja yang jelas. Struktur kelembagaan  yang  lengkap  dan  jelas  akan  membantu  lembaga  mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.
b. Kelemahan ( Weaknesses ) SD Muhammadiyah 1 Tulungagung
Kelemahan  SD  Muhammadiyah  1    Tulungagung  terletak  pada  area madrasah  yang  tidak  terlalu  luas.  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  kendala seperti :
1) sekolah tidak memiliki area untuk melaksanakan upacara bendera
2) sekolah tidak memiliki lapangan olahraga
3) sekolah tidak memiliki ruang terbuka hijau yang memadai
4) kegiatan  belajar  mengajar  harus  diselenggarakan  di  dua  tempat  yang berbeda
5) sekolah tidak memiliki tempat parkir yang memadai bagi kendaraan guru dan siswa
6) beberapa  fasilitas  sekolah  seperti  ruang  Kepala  Sekolah,  ruang  guru, koperasi siswa, UKS, dan perpustakaan berukuran kecil (sempit) sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan
c. Peluang ( Opportunities ) SD Muhammadiyah 1 Tulungagung
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Lembaga Muhammadiyah,  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  mendapat  dukungan penuh dari organisasi Muhammadiyah. Dukungan ini berupa bantuan finansial melalui  LazizMu  maupun  pelatihan  tenaga  pendidik  seperti  pelatihan  teknik membaca Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh Lembaga Tajdied Center dan workshop  lainnya  yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  Muhammadiyah. Selain itu SD Muhammadiyah 1 Tulungagung juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa SMP boarding berbasis Muhammadiyah.
Program  tahfidzul  Qur’an  yang  diselenggarakan  oleh  SD Muhammadiyah  1  Tulungagung  merupakan  peluang  untuk  untuk mengembangkan  keberadaan  sekolah  ini.  Banyak  wali  murid  yang  tertarik
dengan  program  tersebut  kemudian  memilih  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung sebagai tempat untuk menyekolahkan putra putrinya.
Pelayanan inklusi yang ada di SD Muhammadiyah 1 Tulungagung juga merupakan peluang pengembangan sekolah. Adanya layanan inklusi di sekolah ini  merupakan  solusi  pendidikan  bagi  para  wali  murid  yang  memiliki  Anak Berkebutuhan  Khusus  (ABK).  Berbagai  program  unggulan  yang  ada  di  SD Muhammadiyah 1 Tulungagung menyebabkan jumlah peserta didik meningkat dari tahun ke tahun.
d. Ancaman ( Threats ) SD Muhammadiyah 1 Tulungagung
Ancaman  bagi  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  adalah  persaingan yang  tinggi  di  lingkungan  sekolah.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  SD Muhammadiyah 1  Tulungagung terletak di kawasan padat sekolah. Sekeliling SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  terdapat  beberapa  sekolah  setingkat  SD dengan segala kelebihannya. Jika  SD Muhammadiyah 1    Tulungagung tidak mampu  meningkatkan  daya  saingnya,  maka  SD  Muhammadiyah  1 Tulungagung akan tertinggal dari sekolah yang lain.
Tuntutan  masyarakat  yang  terlalu  tinggi  pada  sekolah  juga  merupakan sebuah  ancaman.  Adakalanya  wali  murid  menyekolahkan  putra  putrinya  ke lembaga pendidikan islam dengan harapan dapat mengubah karakter anak, atau dengan  kata  lain  sekolah  dijadikan  semacam  “bengkel  akhlaq”.  Padahal pendidikan seharusnya merupakan tanggung jawab bersama antara madrasah, keluarga, dan masyarakat.
Ancaman  berikutnya  bagi  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap prestasi sekolah. Para  orang  tua  cenderung  menyekolahkan  putra  putrinya  ke  sekolah  umum vaforit  yang  dinilai  memiliki  prestasi  baik  secara  akademik  maupun  non akademik lebih baik.
2. Strategi Manajemen Pelayanan SD Muhammadiyah 1 Tulungagung
Sebuah  lembaga  pendidikan  harus  memiliki  rencana  yang  terprogram dengan jelas. Rencana ini disusun sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif
dapat mengembangkan potensi dirinya. Rencana juga disusun untuk memberikan suasana  pembelajaran  yang  nyaman.  Salah  satu  realisasi  dari  rencana  tersebut adalah dengan mengadakan manajemen pelayanan.
SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  merupakan  salah  satu  lembaga pendidikan penyelenggara layanan inklusi. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)  yang  bersekolah  di  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  terbagi  atas penyandang  hiperaktif  (ADHD),  autis,  lamban  belajar,  dan  tunagrahita.  Sistem pendidikan  konvensional,  menempatkan  PDBK  ini  pada  sebuah  lembaga pendidikan khusus yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Namun, di SD Muhammadiyah 1 Tulungagung proses pembelajaran  bagi  PDBK  berlangsung  bersama  dengan  Peserta  Didik  Reguler (PDR). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri PDBK sekaligus menumbuhkan kemampuan bersosialisasi.
Mutu sebuah lembaga pendidikan diupayakan dapat mencapai atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Standar  mutu  sebuah  lembaga  Pendidikan  yang  disebutkan  Undang  Undang Sisdiknas  meliputi  8  standar,  yakni  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi, standar  proses,  standar  penilaian,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  dan  standar  pembiayaan. Manajemen  pelayanan  yang  dilakukan  di  SD  Muhammadiyah  berkaitan  erat dengan  pencapaian  mutu  standar  proses  pembelajaran  dan  standar  kompetensi lulusan.
SD Muhammadiyah 1 Tulungagung memiliki program unggulan berupa tahfidzul  Qur’an.  Program  ini  diikuti  oleh  seluruh  peserta  didik,  baik  PDR maupun PDBK. Metode menghafal Al-Qur’an yang digunakan adalah murojaah dan tajdied sehingga hafalan peserta didik tidak hanya terjaga, tapi juga indah dan benar  baik  makhraj  maupun  tajwidnya.  Melalui  metode  yang  menyenangkan, PDBK juga dapat menghafal Al-Qur’an sebaik PDR lainnya.
Para  ustadz  ustadzah  SD  Muhammadiyah  1  Tulungagung  yang membimbing  PDBK  memiliki  metode  khusus  dalam  proses  pembelajarannya. Mereka  memiliki  kebiasaan  untuk  memberikan  pelukan  dan  pendekatan  ekstra kepada PDBK. Kesabaran dan ketelatenan para ustadz ustadzah ini membuat para
PDBK menjadi nyaman, sehingga mereka akan lebih percaya diri dan fokus dalam pembelajaran.
Sebagai upaya menumbuhkan kepedualian social, SD Muhammadiyah 1 Tulungagung melaksanakan kegiatan sosial secara konsisten. Kegiatan social ini meliputi pembiasaan berinfaq dan berbagi nasi bagi kaum dhuafa. Peserta didik baik PDR maupun PDBK secara periodik diajak mengunjungi teman yang sakit ataupun  kunjungan  ke  panti  asuhan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melatih  kepekaan sosial dan meningkatkan rasa syukur.
Pelayanan  prima  juga  diberikan  bagi  para  ustadz  ustadzah  dan  pegawai SD Muhammadiyah 1 Tulungagung. Pelayanan yang dimaksud misalnya berupa gaji  yang  memadai,  penyelenggaraan  berbagai  pelatihan  untuk  meingkatkan kompetensi,  dan  kegiatan outbound/family  gathering untuk  menyegarkan ( refresh )  semangat.  Pelayanan  prima  merupakan  hak  para  ustadz  ustadzah  dan seluruh pegawai mengingat merekalah ujung tombak pelaksana kegiatan sekolah.
Pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya  kepada  wali  murid  juga  harus diberikan pihak sekolah  secara optimal. Pelayanan dapat  diberikan mulai  tahap Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  pemberian  informasi  mengenai perkembangan peserta didik secara berkala, hingga bantuan informasi bagi alumni yang  hendak  memasuki  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Adanya  sinergi pelayanan  bagi  peserta  didik,  ustadz  ustadzah,  pegawai  sekolah,  dan  orang  tua murid  akan  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  sekolah  yang bersangkutan.

## D. Pembahasan
Diperlukan  kejelian  dalam  melaksanakan  manajemen  pelayanan.  Analisis SWOT  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  tujuan  pendidikan.perlu  dirumuskan secara  cermat.  Pengorganisasian  dan  pelaksanaan  pelayanan  juga  harus  dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan  pendidikan dapat  tercapai  secara  efektif dan  efisien.  Fungsi  kontrol  pimpinan  diperlukan  dalam  mengawal  program  mulai perencanaan hingga evaluasi akhir.

## E. Kesimpulan
Manajemen  pelayanan  meliputi  perencanaan (planning) ,  pengorganisasian (organizing) ,  pelaksanaan (actuating) ,  dan  pengawasan (controlling) .  SD Muhammadiyah  1  Tulungagung  sebagai  sebuah  sekolah  penyelenggara  layanan inklusi melakukan analisis SWOT saat merencanakan program layanan bagi Peserta Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK).  Hasil  analisis  SWOT  digunakan  untuk menentukan  jenis  layanan  yang  akan  dilaksanakan,  bagaimana  melaksanakannya, dan  siapa  yang  betangggung  jawab  atas  pelaksanaannya.  Setelah  perencanaan matang,  selanjutnya  dilakukan  pengorganisasian.  Pengorganisasian  ini  dapat diartikan  sebagai  pembagian  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  sesuai kompetensi  masing-masing  anggota  lembaga.  Tahap  selanjutnya  setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan dan diiringi dengan pengawasan. Pelaksanaan program  dievaluasi  secara  berkala  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilannya sekaligus  hambatan  dan  kendala  dalam  pencapaian  tujuan.  Manajemen  pelayanan yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan rasa nyaman, rasa percaya diri, dan kemampuan  besosialisai  pada  diri  peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  Akhirnya tujuan  akhir  pendidikan  inklusi  yakni  peningkatan  kompetensi  pada  PDBK  akan tercapai.

## Daftar Pustaka
Adibussholeh,  2021. Pendidikan  Inklusi  pada  Anak  Berkebutuhan  Khusus ,  Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Volume 2 Issue 1
Agustin,  Ina,  2016. Manajemen  Pendidikan  Inklusi  di  SD  Sumbersari  1  Kota  Malang , Education and Human Development Journal Volume 1 Nomor 1
Al-Qur’an  Kemenag  dalam  https://quran.kemenag.go.id/  diakses  pada  tanggal  11 Oktober 2022 pukul 07.55 WIB
Amka,  2019. Pendidikan  Inklusif  bagi  Siswa  Berkebutuhan  Khusus  di  Kalimantan Selatan , Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 4 Nomor 1
Bahri,  Syaiful,  2022. Manajemen  Pendidikan  Inklusi  di  Sekolah  Dasar ,  Jurnal  Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1
E. Mulyasa, 2003. Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional  dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK , Bandung: PT Rosdakarya
Hanifah,  Diva  Salma  dkk,  2021. Tantangan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  dalam Menjalani  Pendidikan  Inklusi  di  Tingkat  Sekolah  Dasar ,  Jurnal  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 3
Hidayat, Rahmat dan H. Candra Wijaya, 2017. Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam , Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia Indriani,  Fitri  dan  Satrianawati,  2018. Evaluasi  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila di SD Negeri Taman Sari Kota Yogyakarta , Jurnal Penelitian Pendidikan Volume 35 Nomor 2
Ivancevich  dkk,  2000. Manajemen  Kualitas  dan  Kompetitif terj.  Muhammad  Musa ,
Jakarta: Fajar Agung
Khairuddin, 2020. Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan , Jurnal Tazkiya Volume IX Nomor 1
Lestari,  Fitria  Dewi  Puji,  2017. Manajemen  Pendidikan  Inklusi  di  SMP ,  Jurnal Pendidikan Khusus UNESA
Madhi,  Jamal,  2002. Menjadi  Pemimpin  yang  Efektif  dan  Berpengaruh  Tujuan Manajemen  Kepemimpinan  Islam ,  Terj.  Amang  Syafrudin  dan  Ahmad  Fauzan, Bandung: PT Syaamil Cipta Media
Mukarom, Zaenul dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2015. Manajemen Pelayanan Publik ,
Bandung: CV Pustaka Setia
Muslim,  Jalim,  2018. Pendidikan  Kesehatan  Mental  Bagi  anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK) dalam Perspektif Al-Qur’an , Jakarta: Disertasi tidak dipublikasikan
Nurfatah  dan  Yasir  Arafat,  2017. Pendidikan  Inklusi  sebagai  Implementasi  Nilai-nilai Karakter  Bangsa ,  Jurnal  Manajemen,  Kepemimpinan,  dan  Supervisi  Pendidikan Volume 2 Nomor 2
Permen  PAN  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa Qomar, Mujamil, 2007. Manajamen Pendidikan Islam , Jakarta : Erlangga
Rahim,  Abdul,  2016. Pendidikan  Inklusif  Sebagai  Strategi  dalam  Mewujudkan Pendidikan untuk Semua , Trihayu Jurnal Pendidikan ke-SD-an Volume 3 Nomor 1 Rohmah,  Noer,  2019. Pengawasan  Pendidikan  dalam  Perspektif  Al-Qur’an  Hadits,
Jurnal Pendidikan Ilmiah Volume 4 Nomor 2
Siregar,  Awaluddinsyah,  2021. Implementasi  Manajemen  Pelayan  Prima  di  SMA Muhammadiyah 1 Pekanbari , UIN Suska Riau : Tesis tidak dipublikasikan Sukadari,  2020. Pelayanan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  melalui  Pendidikan Inklusi , Jurnal Elementary School Volume 7 Nomor 2
Syafarudin  dan  Irwan  Nasution,  2005. Manajemen  Pembelajaran ,  Jakarta:  Quantum Teaching
Terry, George R, 2006. Prinsip-prinsip Manajemen , Jakarta: Bumi Aksara
Trimo,  2012. Manajemen  Sekolah  Penyelenggara  Pendidikan  Inklusi ,  JMP  Volume  1 Nomor 2
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional