## Penanganan Bank Perkreditan Rakyat Yang Dinyatakan Gagal
M. Ajib Bahrul F. muhammadaajib@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, sudah selayaknya  mendapatkan  pengawasan  yang  efektif  dan  efisien  oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung, dalam melakukan Pengawasan juga wajib berkoordinasai dengan beberapa lembaga terkait. Contohnya, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Forum Koordinasi Sistem Stabilitas Keuangan. Salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan adalah menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat wajib menjaga agar bank tersebut tetap sehat. Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan untuk melakuakan penilaiannya secara individual dan konsolidasi, penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap faktor resiko, penilaian terhadap Good Corporate Goverment, Penilaian terhadap faktor rentabilitas, dan permodalan. Disamping itu Otoritas Jasa Keuangan juga wajib melaksanakan perlindungan nasabah secara preventif dan represif, secara preventif Otoritas Jasa Keuangan melakukan dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat, dan secara represif Otoritas Jasa Keuangan menfasilitasi nasabah dengan menyediakan pengaduan.
Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat; Pengawasan; Penetapan; Otoritas Jasa Keuangan; Bank Gagal; Perlindungan Hukum Nasabah.

## Pendahuluan
Peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat besar. Hampir di semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. 1 Secara sederhan bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan
1 Ismail, Manajemen Perbankan – Dari Teori Menuju Aplikasi (Kencana Media Group 2010).[2].

## Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
401

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: M. Ajib Bahrul F., ‘Penanganan Bank Perkreditan Rakyat Yang Dinyatakan Gagal’(2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Februari 2020; Diterima 21 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18195

## 402 M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. 2 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu lembaga keuangan yang salah satunya bergerak di bidang jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BPR merupakan lembaga perbankan di bawah pengawasan Bank Indonesia. BPR tidak langsung berdiri begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan selama bertahun-tahun. Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, sehingga lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. 3
Landasan hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.  Dukungan konstitusi terhadap BPR terdapat di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
2 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan – Edisi Revisi 2014 , (Raja Grafindo Persada 2014). [3].
3 DPP Perabrindo, ‘Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat BPR’ < http://www.perbarindo. or.id/sejarah-singkat-bank-perkreditan-rakyat-bpr/ , 16 Maret 2017>accessed 9 Oktober 2018.
Sebagai contoh kasus pencabutan izin usaha PT. BPR Triharta Indah Sidoarjo yang dicabut oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan izin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2017 tentang Pencabutan lzin Usaha PT BPR Triharta Indah, yang beralamat di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Candi, Sidoarjo. Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Triharta Indah, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
Di beberapa daerah dapat ditemukan bank-bank yang ditunjuk dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan daerah, utamanya disektor Perekonomian Daerah, baik yang didirikan oleh pihak swasta maupun Pemerintah Daerah setempat. Adapun tujuan utama dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk membantu masyarakat, khususnya para pedagang atau pengusaha golongan ekonomi rendah (kurang memiliki modal), agar dapat memenuhi permodalan usahanya, dan tidak jatuh pada praktik renternir (lintah darat)  karena praktik tersebut pada dasarnya sama sekali tidak membantu kegiatan usaha para pengusaha kecil, sebaliknya membuat usaha yang telah dijalankan pengusaha-pengusaha yang memiliki modal ini tidak dapat berjalan lancar. Pengoperasian Bank Perkreditan Rakyat memprioritaskan kegiatan usahanya, dengan memberikan kredit kepada pedagang dan pengusaha golongan ekonomi lemah serta mendukung usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.

## M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan

## Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (Normative legal research). 4 Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal ( doctrinal research). Menurut Terry Hutchinson mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: 5
“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”
Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.  Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

## a. Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach)
Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan undang- undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penulisan skripsi ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang- Undang yang terkait degan perbankan, khususnya pada bank Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual ini adalah pedekatan yang beranjak dari pandagan- pandangan, pengertian, serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum – Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2010).[43].
5 ibid .[32].
yang digunakan dalam penelitian hukum terkait dengan perbankan, khususnya pada bank Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Perkreditan Rakyat dan Otoritas Jasa Keuangan.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

## Penanganan Bank Perkreditan Rakyat Setelah Dikategorikan Sebagai Bank Gagal
Bank gagal, pada dasarnya dibagi atas dua jenis yaitu bank gagal yang berdampak sistemik dan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Bank gagal yang berdampak sistemik apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian secara nasional. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, maka akan lebih awal diketahui bank mana yang masuk kategori sistemik dan nonsistemik. 6
Pola penyelamatan bank yang berdampak sistemik juga sudah berbeda. Sebelumnya dengan konsep bailout, tapi sekarang menjadi bail-in. Itu artinya pemegang saham dan kreditor juga ikut bertanggung jawab untuk menambah modal atau menjadikan simpanan sebagai modal penyertaan sehingga beban tak sepenuhnya dipikul oleh negara, dalam hal ini oleh Lembaga Penjamin
6 Kiki Nindya Asih/GOR, ‘Giro Wajib Minimum, Dulu, Kini, dan ke Depan’, < http://www. beritasatu.com/investor/440223-giro-wajib-minimum-dulu-kini-dan-ke-depan.html, > accessed 09 Deseember 2018.

## M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
Simpanan (LPS). 7
Bank gagal berdampak sistemik berpotensi menimbulkan Public Distress, yang berawal dari moral hazard bankers. Moral hazard adalah suatu tindakan yang dilakukan bank untuk memanfaatkan celah hukum dan keadaan demi keuntungan pribadi dan pihak lain dari adanya keterbukaan kebijakan. Keterbukaan kebijakan yang dimaksud adalah keterbukaan kebijakan yang berlebihan yang menimbulkan bahaya jika bank-bank tahu. Jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan bank-bank itu akan dengan sengaja mengkondisikan diri masuk ke kriteria “berdampak sistemik” agar bisa minta bantuan pemerintah. Hal ini dapat mendorong manajemen bank tidak berhati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 8
Pengukuran dampak sistemik bersifat situasional. Dampak sistemik bisa diakibatkan banyak hal, internal maupun eksternal. Hal internal adalah masalah di dalam lembaga bank itu sendiri. Sedangkan eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun serangan teroris. Ini menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi berbeda. Perlu keputusan yang profesional untuk memutuskan hal tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Kehormatan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan membuat laporan hasil pengawasan. Bank Perkreditan Rakyat memberikan data kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Kehormatan Bank Indonesia untuk keperluan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan, sesuai dengan kewenangannya melakukan due deligence bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan guna mencari keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank tersebut. Apabila dilakukannya penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan memberikan suntikan dana kepada
7 Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan ; Kebijakan Moneter dan Pebankan, Edisi V (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005).[35].
8 Arifin Asydhad, “Indikator Bank Berdampak Sistemik & Kronologi Penanganan Bank Century”,< http://news.detik.com/read/2010/01/13/100109/1277268/10/indikator-bank-berdampak- sistemik-kronologi-penanganan-bank-century?nd771104bc j > accessed 23 September 2018.
bank tersebut, apabila tidak melakukan penyelamatan, maka izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Proses likuidasi bank.
Di dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dicantumkan Integrasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan diwujudkan dengan diberikannya wewenang Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan pada Bank Perkreditan Rakyat dengan catatan harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal lingkup pemeriksaan yang dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, kualitas asset, dan kejahatan di sektor perbankan.
Disamping itu, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat menjaga kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun apabila bank tersebut dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat menjalankannya dengan baik, maka dapat dikatakan bank tersebut mengalami kegagalan dalam usahanya. Dalam penjelasan pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bank gagal dikategorikan dengan dua kategori yaitu bank gagal berdampak sistemik dan bank gagal tidak berdampak sistemik.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah salah satu lembaga yang independen yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Pengaturan mengenai LPS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS dalam melakukan, tugasnya bertanggung jawab kepada presiden dan berdiri sebagai badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel. 9 Secara singkat LPS berfungsi sebagai Penjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas
9 Dewi Niamah, “Makalah Perbankan” < https://plus.google.com >. accessed 23 September 2018.

## 408 M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya. Mengenai tugas lembaga ini terdiri dari:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Sebaliknya, wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
6. Menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
7. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
8. Menjatuhkan sanksi administrasi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution). Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Sementara itu, penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan menyelamatkan bank gagal tersebut. Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal. 10
10 Krisna Wijaya, “Prospek Perbankan dan Keberadaan LPS : Berorientasi Kepada Pencipta- an Stabilisasi”, < www.lps.go.id ,>. accessed 23 September 2018.
Dengan latar belakang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencgahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tersebut dan perkembangan sektor perbankan yang dinamis, serta adanya kebutuhan internal, LPS melaksanakan program transformasi sampai tahun 2021 yang diawali dengan perubahan visi dan misi LPS. Visi LPS adalah menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Sedangkan misi LPS adalah komitmen untuk:
1. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah;
2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;
3. Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan
4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional; melalui organisasi yang kompeten.
Restrukturisasi Bank bermula dari krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997 yang diikuti oleh krisis ekonomi terburuk dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hingga awal tahun 1999 sistem perbankan semakin terpuruk parah. Dengan situasi perbankan yang sakit parah tersebut, amat sulit dibayangkan bagaimana pemulihan kegiatan perekonomian nasional dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam upaya melakukan stabilisasi dan mendorong pemulihan kegiatan perekonomian nasional, sejak pertengahan tahun 1998 Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah konkrit menuju restrukturisasi perbankan nasional. Pada tahap awal, langkah yang ditempuh dititikberatkan kepada upaya memulihkan kepercayaan kepada perbankan nasional. Selanjutnya, setelah upaya tersebut dapat meredam kepanikan dan kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi dalam sistem perbankan maka Pemerintah mulai menempuh langkah-langkah untuk menyehatkan posisi keuangan perbankan dan memperbaiki lingkungan operasional sistem perbankan. Patut dicatat bahwa berbagai langkah tersebut banyak yang berdimensi jangka menengah-panjang.
Penilaian atas keberhasilan dari upaya-upaya tersebut dalam mengatasi dan mencegah berulangnya kembali krisis perbankan tentu saja tidak dapat dilakukan

## M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
dengan mudah dan dalam waktu singkat. 11
Melalui pendekatan yang komprehensif, di beberapa negara di eropa restrukturisasi perbankan telah memberikan dampak yang positif bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan laju inflasi. Hal ini dapat terjadi karena pemulihan fungsi intermediasi perbankan secara efektif meningkatkan kembali mobilisasi dana, merealokasi sumber-sumber keuangan secara lebih efisien  dan  mendorong  penurunan  suku  bunga.  Dengan  kondisi  makroekonomi yang semakin terkendali, kepercayaan masyarakat dan investor secara berangsur- angsur pulih sehingga pada akhirnya memacu ekspansi permintaan dan penawaran aggregat. 12 Kesuksesan restrukturisasi perbankan itu sendiri juga tergantung kepada terciptanya situasi dan kondisi makro ekonomi yang stabil dan keberhasilan langkah restrukturisasi di sektor riil.
Adapun beberapa instrumen rekontruksi perbankan adalah sebagai berikut:
1. Efektif dari segi biaya (cost effective);
2. Sederhana pelaksanaannya;
3. Dapat mengalokasi loss secara adil;
4. Beban minimum bagi APBN;
5. Mendorong internal governance;
6. Konsisten dengan kebijakan makro.
Program restrukturisasi perbankan yang komprehensif memiliki sasaran untuk menyehatkan posisi keuangan dan operasional bank secara individu, mengatasi kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam lingkungan operasi dan  konfigurasi  sistem  perbankan,  serta  memulihkan  kepercayaan  masyarakat. Meskipun tidak ada suatu resep yang dapat berlaku secara umum, pengalaman di negara-negara rujukan menunjukkan bahwa selain komprehensif, suatu strategi restrukturisasi perbankan yang berhasil memiliki ciri-ciri dapat dilaksanakan dengan cepat (prompt action), menerapkan exit policy yang tegas, serta memiliki suatu badan pengendali (lead agency) yang berwenang penuh melaksanakan restrukturisasi perbankan. Dibawah ini adalah beberapa strategi restrukturisasi
11 Halim Alamsyah, 'Restrukturisasi Perbankan dan Dampaknya terhadap Pemulihan Kegia- tan Ekonomi dan Penegndalian Moneter', (1998) 1 Jurnal Ilmiah Nasional.[122].
12 ibid. [123].
perbankan di Indonesia:
1. Strategi pemulihan kepercayaan kepada perbankan
Deangan menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan bank sentral akan bertindak sebagai pelindung simpanan masyarakat (deposits protector).
2. Strategi penyelesaian masalah solvabilitas bank
Menghadapi perkembangan ini, strategi yang ditempuh untuk menangani bank bermasalah, khususnya yang mempunyai kewajiban kepada Pemerintah/ Bank Indonesia dalam bentuk BLBI, pada awalnya adalah dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan melakukan rekapitalisasi, sementara atas kredit dan debitur bermasalah ditangani melalui pembentukan Asset Management Unit (AMU). Namun, patut dicatat sejak tanggal 19 Juni 1998, fungsi pengawasan bank-bank di bawah BPPN (dan program penjaminan) telah dikembalikan ke Bank Indonesia sehingga peran BPPN hanya kepada penyehatan bank, termasuk pengelolaan AMU.
3. Strategi pemberdayaan perbankan
Secara umum, strategi pemberdayaan perbankan yang pada dasarnya berupaya mendorong internal governance bank yang sehat dan penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif belum tergambarkan dengan jelas.
Dengan berbagai kebijakan yang telah diambil hingga saat ini, proses restrukturisasi telah mulai memasuki tahap yang menentukan dalam proses penyehatan posisi keuangan perbankan. Hal ini tercermin dari berlangsungnya program rekapitalisasi perbankan yang selanjutnya akan diikuti oleh proses “penyiangan” atas bank-bank yang dinilai tidak layak operasi. Tahapan selanjutnya adalah penyehatan sistem dan lingkungan eksternal agar perbankan dapat beroperasi secara menguntungkan dan berkesinambungan (restrukturisasi operasional). Persiapan menuju tahap ini belum sepenuhnya direncanakan secara komprehensif.
Visi dan strategi pengembangan industri perbankan masih belum secara tegas ditetapkan  sehingga  mengakibatkan  konfigurasi  industri  perbankan  belum  dapat tergambar dengan jelas.

## 412 M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
Lembaga Penjamin Simpanan tentu akan berusaha dalam penyelamatan bank, jika terindikasi bank tersebut berkategori sebagai bank gagal. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan supaya ijin usahanya dicabut, kemudian dilikuidasi dan Lembaga Penjamin Simpanan membayar klaim atas simpanan masyarakat. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan disediakan oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (open bank assistance).
Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelematan, maka diwajibkan menyetor minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan RUPS dan pengelolaan bank gagal sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sehingga program penyelamatan dapat dilakukan lebih efektif. Termasuk dalam kewenangan yang diberikan kepada LPS adalah untuk melakukan penyertaan sementara, melakukan merger dan konsolidasi dengan bank lain.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan di bidang penjaminan dan memelihara stabilitas sistem perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah memberikan beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan optimalisasi fungsinya, diantaranya :
1. Ancaman sanksi pidana bagi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang menghambat pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Meminta pertanggungjawaban direksi, komisaris dan pemegang saham yang menyebabkan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Menuntut pemegang saham yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal apabila seluruh asset bank telah habis dalam proses likudasi namun masih terdapat kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (5) Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan Bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset dan kejahatan di sektor perbankan. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meminta pertanggung jawaban pemegang saham, dewan komisaris dan pengurus terhadap bank yang gagal antara lain:
1. Bank Gagal Yang Diselamatkan
a. Meminta pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris dan pengurus yang menyebabkan bank gagal dengan mempergunakan pernyataan pertanggungjawaban dalam Pasal 9 huruf a ke 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Bank Gagal Yang Tidak Diselamatkan
a. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris dan pengurus yang menyebabkan bank gagal dengan mempergunakan pernyataan pertanggungjawaban dalam Pasal 9 huruf a ke 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
b. Meminta pertanggung jawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, pengurus, pegawai bank serta pihak lain yang tidak membantu memberikan

## M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
data  dan  informasi  dalam  proses  rekonsiliasi  danverifikasi  dalam  Pasal 16 ayat (5) jo. 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
c. Meminta pertanggung jawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, pengurus dan pegawai bank yang menghalang-halangi proses likuidasi dalam Pasal 47 ayat (3) jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
d. Mengacu pada kewenangan LPS yang bersumber pada pasal 9 huruf a ke 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka LPS dapat meminta pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, pengurus dan pihak-pihak lain yang diduga melanggar:
• Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan: Pasal 49 (1), Pasal 49 (2) Pasal 50, Pasal 50 A.
• Ketentuan dalam perundang-undangan lainnyaa. Diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan) dan 378 (penipuan) KUHP.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kegagalan, tidak dapat dipisahkan dari koordinasinya dengan Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan akan melakukan penyelamatan bank gagal yang dimaksud. Selain melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani bank gagal yang berdampak sistemik tidak dapat dipisahkan oleh peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan suatu lembaga untuk mencapai tujuan Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK) yaitu menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Ketika bank mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik maka Komite Stabilitas Sistem Keuangan memutuskan pemberikan fasilitas pembiayaan darurat. Fasilitas pembiayaan darurat adalah fasilitas yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan yang dijamin oleh pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik dan berpotensi krisis namunmemenuhi tingkat solvabilitas.
Dari beberapa cara penanganan bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kegagalan bank secara sistem telah ada mekanisme penyelesaian yang lebih pasti
dan terstruktur. Disamping itu ada sangsi yang jelas dan tegas kepada pemegang saham yang mengakibatkan bank  gagal. Hal tersebut tentunya akan memberikan suatu perlindungan yang lebih memadai baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Sekalipun demikian harus tetap disadari bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan belum bisa membebaskan beban pemerintah. Sebab apabila kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan baik dari modal, akumulasi premi dan cadangan serta surplus usaha tidak mencukupi, maka kekurangannya akan tetap dimintakan kepada pemerintah. Kalau dilihat bahwa kemungkinan itu ada, maka Lembaga Penjamin Simpanan memang bukan dewa penyelamat yang handal.
Penanganan bank gagal yang paling efektif adalah apabila bank yang ada selalu menjaga kesehatannya. Mungkin ada yang berpendapat gagal tidaknya suatu bank tergantung kepada unsur pengawasannya. Kesan itu tidak salah tetapi juga tidak selalu benar. Sebab dalam keseharian yang menentukan sehat tidaknya bank kembali kepada pengelola dan pemiliknya. Sebagai langkah antisipasi kedepan, tentu ada baiknya untuk mencari suatu pendekatan yang lebih komprhensif dalam rangka menumbuh-kembangkan perbankan yang kuat sekaligus sehat. Ada pendekatan yang ideal dan perlu dikaji lebih lanjut.

## Perlindungan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Setelah Dikategorikan Sebagai Bank Gagal
Nasabah yang menyimpan dananya di Bank umumnya mempunyai berbagai tujuan dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari bank atas penggunaan dana tersebut. Secara umum perlu adanya perlindungan terhadap nasabah agar tidak dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya terdapat beberapa peraturan yang melandasi, yaitu:
1. Memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 10

## 416 M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
Tahun 1998 Tentang Perbankan telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
2. Perlindungan nasabah selaku konsumen apabila terjadi adanya sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 77/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabahh dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Pebankan.
Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa mekanisme yang di pergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan peraturan baru
Melalui pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. banyak peraturan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah.
2. Pelaksanaan peraturan yang ada
Melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement yang baik. Peraturan ini harus di laksanakan secara objektif tanpa melihat siapakah pengurus bank tersebut maupun pemegang saham.
3. Memperketat perizinan bank
Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank merupakan cara agar bank tersebut kuat dan berkualitas sehingga dapat memberikan keamanan terhadap nasabahnya.
4. Memperketat pengawasan bank
Untuk mengurangi risiko yang ada untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
Dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang telah menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang salah satu lingkupnya adalah lingkup pengaturan Microprudential. Salah satu lingkup
microprudential selain aspek kehati-hatian kepada Bank Perkreditan Rakyat juga menyangkut aspek kesehatan, karena kedua aspek tersebut yang berperan sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Menurut Philipus Mandiri Hajon, perlindungan hukum menurut tindakan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu:

## 1. Perlindungan Hukum Preventif
Subyek hukum dalam perlindungan hukum secara preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Dengan adanya perlindungan hukum secara preventif pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam bertindak.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum secara represif ditujukan bagi subyek hukum yang sedang mengalami sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. 13
Sedangkan dalam lingkup perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana juga dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:
1. Perlindungan Hukum Nasabah Secara Implisit
Perlindungan hukum nasabah secara implisit atau Implisit deposit protection, dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan dari kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat. Perlindungan Bank Perkreditan Rakyat secara implisit diperoleh dari:
a. Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan;
b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif;
c. Upaya yang menjaga kelangsungan usaha bank pada khususnya dan sebagai upaya perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank;
g. Menyediakan informasi risiko terhadap nasabah.
2. Perlindungan Hukum Nasabah Secara Eksplisit
Perlindungan hukum nasabah secara eksplisit atau Explicit deposit protection
13 Mandiri Hadjon Philipus, Penegakan Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada Univer- siti Press 2008).[38].

## 418 M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
merupakan perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. 14
Untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaima tersebut di atas, Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabiltas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan  sebagai  ungkapan  ketidakpuasan  Nasabah  yang  disebabkan  oleh adanya  potensi  kerugian  finansial  pada  Nasabah  yang  diduga  karena  kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI Nomor 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.
Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:
1. Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban
14 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Kencana 2011).[145].
menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.
2. Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
3. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.
Berdasarkan Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu. yaitu:
1. Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
2. Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
3. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.
Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan bank indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan. Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
Penyeleggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

## M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
1. Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan
2. Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanaan oleh Bank Indonesia.
Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI
No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:
1. Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
2. Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.
Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan menurut Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006 yaitu:
1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.
Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat:
1. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pemaparan di atas merupakan sebagian dari
peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan. Demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar stake holder terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. 15

## Kesimpulan
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Pengkategorian BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah melakukan penetapan BPR sebagai bank gagal, maka penanganannya akan dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution). Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Sementara itu, penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan menyelamatkan bank gagal tersebut. Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal.
Berdasarkan Perlindungan nasabah Bank Perkreditan Rakyat stelah dikategorikan sebagai bank gagal dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui program penjaminan dana nasabah pada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam melakukan penanngulangan dan untuk memberikan perlindungan hukum untuk nasabah dari BPR yang dikategorikan sebagai bank gagal, dengan memberikan perlindungan hukum nasabah secara implisit atau Implisit deposit protection,
15 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (PT. Grame- dia Pustaka Utama 2003).[17].

## 422 M. Ajib: Penanganan Bank Perkreditan
dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan dari kebangkrutan BPR dan perlindungan hukum nasabah secara eksplisit atau Explicit deposit protection merupakan perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ismail,  Manajemen Perbankan – Dari Teori Menuju Aplikasi (Kencana Media Group).
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan – Edisi Revisi 2014 (Raja Grafindo Persada 2014).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum – Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2010).
Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Pebankan, Edisi V (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005).
Mandiri Hadjon Philipus, Penegakan Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada Universiti Press 2008).
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Kencana 2011).
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (PT. Gramedia Pustaka Utama 2003).

## Jurnal
Halim Alamsyah, Restrukturisasi Perbankan dan Dampaknya terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi dan Penegndalian Moneter, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.(1998) 1 Jurnal - Ilmiah Nasional.

## Laman
DPP Perabrindo, ‘Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat BPR’, <http://www. perbarindo.or.id/sejarah-singkat-bank-perkreditan-rakyat-bpr/>accessed 9 Oktober 2018.
Kiki Nindya Asih/GOR, ‘Giro Wajib Minimum, Dulu, Kini, dan ke Depan’, <http:// www.beritasatu.com/investor/440223-giro-wajib-minimum-dulu-kini-dan- ke-depan.html>accessed 09 Deseember 2018.
Arifin Asydhad, “Indikator Bank Berdampak Sistemik & Kronologi Penanganan Bank Century” <http://news.detik.com/read/2010/01/13/100109/12772 68/10/indikator-bank-berdampaksistemik-kronologi-penanganan-bank- century?nd771104bcj> accessed 23 September 2018.
Bisdan Sigalingging, “Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, <http:// bisdansigalingging .blogspot.com/,> accessed 23 September 2018.
Dewi Niamah, “Makalah Perbankan” <https://plus.google.com>accessed 23 September 2018.
Krisna Wijaya, “Prospek Perbankan dan Keberadaan LPS : Berorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi” <www.lps.go.id>accessed 23 September 2018.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--