2614-6983/ © 2020 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 8 (2020) 92-98

## Inovbiz
Website: www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP Email: inovbiz@polbeng.ac.id

## Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus pada Kabupaten Bengkalis
Husni Mubarak bin Mukhtar 1 , Ari Ramdani 2,*
1,2 Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia, 28711.

## 1. Pendahuluan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  termasuk salah  satu  faktor  pemasukan  bagi  negara  yang cukup  potensial  terhadap  pendapatan  negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena  objek  pajak  meliputi  seluruh  bumi  dan bangunan  yang  berada  dalam  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Permatasari,  dkk, 2019).
Kabupaten  Bengkalis  merupakan  bagian  dari Provinsi  Riau  dengan  luas  struktur  geografit terdiri dari beberapa pulau kecil dan sebagiannya berada  di  kawasan  Sumatera.  Merupakan Kabupaten  yang  tingkat  APBD  nya  termasuk  10 besar  tingkat  Kabupaten  se  Indonesia  ini,  sudah sewajarnya  PBB  merupakan  bagian  dari  foakut akan  menjadikan  wilayah  yang  memiliki  luas 7.793,93  km 2 tersebut  tergolong  makmur  dan sejahtera.
Namun,  satu  hal  yang  unik  jika  dilihat  dari penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) Kabupaten  Bengkalis  masih  ada  sisa  pokok ketetapan  PBB  tidak  mencapai  dari  target  yang telah  ditetapkan.  Penerimaan  PBB  di  Kabupaten Bengkalis  tahun  2017-2019  dapat  dilihat  pada Tabel 1 (dalam jutaan).
Tabel  1  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bengkalis 2017-2019
Tahun Target Realisasi Nominal Persen 2017 11.452 5.032 43,94% 2018 17.129 7.808 45,59% 2019 17.514 8.294 47,36%
Sumber:  Data  Olahan  dari  Bapenda  Kabupaten Bengkalis 2020
Kesenjangan  nilai  selisih  pajak  merupakan perbedaan  antara  pengumpulan  aktual  dan
potensi  pendapatan  pajak.  Terjadinya  kesenjan- gan  karena  kebijakan  pemerintah  dan  ketidak patuhan wajib pajak (Iswahyudi 2017).
Berdasarkan  Tabel  terlihat  bahwa  kesenjan- gan antara target penerimaan PBB di Kabupaten
Bengkalis tahun 2019 sebesar Rp 17.514.731.453 tetapi dalam kenyataannya hanya  Rp  8.294.757.277  yang  terealisasi  atau lebih  besar  yang  tidak  tercapai  yaitu  Rp 9.219.974.176,  lebih  dari  setengahnya.  Jadi dapat  dilihat  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan 2019  hanya  47,36%  Wajib  Pajak  yang  patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Wajib Pajak  non  efektif  sekitar  52,64%.  Dikatakan  non efektif karena tidak melakukan pemenuhan target perpajakannya.
Tingginya  tingkat  Kurang  bayar  wajib  pajak dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan memberi dampak dan resiko yang tinggi terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Kristianti  2015). Melihat  fenomena  yang  terjadi  ini  Badan  penda- patan  daerah  Kabupaten  Bengkalis  memiliki wewenang  dalam  pengelolaan  Pajak  daerah  da- lam  meningkatkan  penerimaan  PBB.  Selain  itu menjadi evaluasi juga penyebab masih jauh anta- ra  target  yang  ditetapkan  dengan  realisasi  yang tercapai.
Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. Menurut  Laksito  dan  Widiastuti  (2014),  pada dasarnya  faktor  yang  menghambat  pembayaran pajak  adalah  masalah  kesadaran  masyarakat, masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan  kewajiban  dan  hak  setiap  warga negara  untuk  ikut  serta  dalam  pembangunan. Artinya wajib pajak yang belum diberi pengarahan  cenderung  memiliki  kesadaran  yang

## ARTICLE INFO
Received: 15 May 2020 Received in revised: 6 June 2020 Accepted: 9 June 2020 Published: 17 June 2020

## Open Access

## ABSTRACT
This  research  title  is  Analysis  of  Target  Value  from  Uncollected  Tax  on  Land  and Building Tax covers in the Bengkalis district. The data used is the Regional Reve- nue  Agency  (BAPENDA)  for  the  past  3  years.  The  results  of  this  study  find  that Uncollected taxes for world tax and tax (PBB tax) in Bengkalis region is very high, 52  percent  or  it same  with  Rp.  9,219,974,176  in total  from PBB tax  2019.  Have  6 sub-districts  failure  to  collect  PBB  tax,  they  are  haves  less  value  than  50%  of  11 sub-districts, and only 1 sub-district have sucsess performs with a failure value only 5.84%, it means the community's ability to pay PBB tax is over 96%.
Keywords : tax, uncollected, value, and analysis
rendah  untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
Proses  pemungutan  pajak  sangat  ber- pengaruh pada wajib pajak dalam membayar dan melunasi  pajak  terutangnya  secara  tepat  waktu atau  sebelum  jatuh  tempo,  serta  kinerja pemerintah  yang  bersangkutan  dalam  hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting.
Meskipun
penelitian terhadulu baik Kamilatussaniah  dan  Putri  (2017),  Putri  dan  Ar- iesanti (2017),  Dahri dan  Rusli  (2019),  Putra dkk (2015)  membahas  tentang  penerimaan  PBB  dan Yamin dkk (2016) dan Wahdi dkk (2018) tentang target pencapaian pajak, namun yang membahas nilai  tidak  terealisasinya  pajak  belom  pernah dibahas.
Dari  uraian  diatas,  dibutuhkan  suatu  analisis tentang  nilai  kerugian  yang  timbul  akibat kegagalan  pemungutan  pajak  daerah  /  PBB ( Uncollected  Tax  Value ) bisa  menjadi  evaluasi. Rumusan dan bataasan masalah pada penelitian ini  untuk  mengukur  dan  mengalisa  seberapa besar  nilia  pajak  yang  tidak  teralisasi  di  Kab. Bengkalis  selama  3  tahun  terakhir,  dengan Tujuan agar menghasilkan informasi dan gambaran data yang bermanfaat untuk kebijakan dikemudian harinya.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Pungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2018) dalam
pemungutan  pajak  penghasilan  terdapat  tiga  da- sar  penetapan  pajak,  diantaranya:  (1)  Asas domisili  (tempat  tinggal)  (2)  Asas  sumber pendapatan / penghasilan pengenaan pajak,  dan (3) Asas kebangsaan.
Hambatan  terhadap  pemungutan  pajak  bisa bersifat  pasif  maupun  aktif  (Mardiasmo  2018).
Dikatakan pasif disebabkan karena (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, (b)  Sistem  perpajakan  yang  (mungkin)  sulit dipahami masyarakat dan (c) Sistem kontrol idak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Sedangkan  hambatan  aktif  meliputi  semua usaha  dan  perbuatan  yang  secara  langsung ditujukan  kepada  fiskus  dengan  tujuan  untuk menghinari  pajak,  baik  dalam  bentuk Tax Avoidance maupun Tax evasion .

## 2.2 Pajak PBB
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  Pasal  1  angka  1  menyatakan bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  PBB  sendiri  adalah    permukaan  bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan  bumi  meliputi  tanah  dan  perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan)  serta  laut  wilayah  Republik  Indonesia (Mardiasmo,  2018).  Bangunan  adalah  konstruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan (Mardiasmo, 2018).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1994  tentang    Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1985  Tentang  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  menyatakan  bahwa  Pajak Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  negara  yang sebagian  besar  penerimaannya  merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan  untuk  penyediaan  fasilitas  yang juga  dinikmati  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Mardiasmo  (2018)  asas  Pajak  Bumi  dan Bangunan yaitu (1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, (2) Adanya kepastian hukum, (3) Mudah  dimengerti  dan  adil  dan  (4)  Menghindari pajak  berganda.  Surat  Pemberitahuan  Objek Pajak  (SPOP)  adalah  surat yang digunakan  oleh Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  data  objek menurut  ketentuan  Undang-Undang  Pajak  Bumi dan Bangunan (Mardiasmo (2018).
Selanjunya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  (SPPT)  PBB  adalah  surat  yang digunakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
Direktorat Jendra Pajak menerbitkan  surat  SPPT  (Surat  Pemberitahuan Pajak  Terutang)  berdsarkan  SPOP  (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Wajib Pajak.

## 2.3 Target Pajak dan pajak tidak tertagih
Target  adalah  membidik  target  atau  sasaran yang telah  kita pilih  dalam  analisa.  Dalam hal ini tentu  saja  serangkaian  program  yang  dilakukan harus  berbanding  lurus  dengan  sasaran  yang hendak  kita  tuju.  Langkah  yang  dilakukan  dalam mengembangkan  target  adalah  memilih  satu sasaran  yang  ingin  dituntaskan  berdasarkan  po- tensi  dan  kesesuaiannya  dengan  strategi  yang telah ditetapkan (Afandi dan Warjio 2015).
Selanjutnya Afandi dan Warjio (2015) menya- takan  bahwa  pencapaian  setiap  objek  yang  di- inginkan  harus  memiliki  target  yang  hendak  di- tuju.  Dalam  rangka  mencapai  target  tersebut, langkah  yang  ditempuh  salah  satunya  adalah melakukan  sosialisasi  di  seluruh  wilayah  desa dan kelurahan, hal ini bertujuan agar wajib pajak mengetahui  bahwa  pajak  tersebut  adalah  iuran wajib yang harus dilaksanakan.
Target pajak adalah estimasi nilai pencapaian atau  sasaran  nilai  pungutan  pajak  pada  priode atau  tahun  tertentu  guna  memenuhi  jumlah  pen- dapatan Negara dari sektor perpajakan.
Pajak  tidak  tertagih  merupakan  selisih  niai jumlah  nominal  antara  target  pajak  dengan  nilai realisasi pajak atau nilia sisa yang tidak diperoleh dari  target  pajak  maupun  jumlah  terutang  wajib pajak kepada pemerintah.
Realisasi  penerimaan  PBB  nampaknya  ku- rang  memuaskan,  Hal  itu  dikarenakan  adanya target yang ditetapkan tidak tercapai sebagaima- na  mestinya.  Rendahnya  pencapaian  realisasi penerimaan  pajak  karena  adanya  kesulitan  da- lam  hal  pemungutan  PBB  itu  sendiri  (Afandi  dan Warjio 2015).

## 3. Metodologi
Lokasi  penelitian  di  lakukan  pada  Badan
Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten
Bengkalis. Dimana BAPENDA merupakan instansi  yang  berwenang  untuk  mengukur, menentukan nilia, serta memungut PBB diwilayah Kabupaten Bengkalis.
Sugiyono (2017) menyatakan sebuh penelitan harus  memiliki  Populasi  dan  sampling.  Populasi dan  sampling  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh data  Penerimaan  PBB  Kabupaten  Bengkalis  di 13  kecamatan  berupa  data  berkala  ( time  series ) selama  5  tahun  terakhir  terhitung  sejak  2015- 2019.
Pengumpulan  data pada penelitian  ini dilakukan  dengan  2  teknik, Library  Review ,  dan Field  Research.  Library  Review difokuskan  pada pencarian  atau  dokumentasi  serta  pengumpulan data  dari  literatur  yang  berkaitan  dengan penelitian,  baik  berupa  data  dokumen,  buku, internet maupun sumber literatur lainnya.
Untuk Field  Research dilakukan  dengan metode pencarian dan pengumpulan data melalui pencarian  iformasi  pelengkap  yang  dilakukan wawancara,  yaitu  mengajukan  pertanyaan  lisan langsung.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  analisis kualitatif  deskriptif.  penelitian  kualitatif  deskriptif adalah lagkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek,  fenomena,  atau seting  social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat  naratif. Artinya, data,  fakta  yang  dihimpun  berbentuk  kata  atau gambar daripada angka-angka.
Penelitian  ini  menggambarkan  dan  menga- nalisa pemaparan data penerimaan pajak selama 5  tahun,  membandingkan  antara  target  dan  real- isasi  serta  mengukur  nilai  tidak  terealisasi  dari selisih  antara  keduanya.  Mengukur  porsi  dan kontribusi  masing  masing  dalam  grafik  persen- tase.
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan induktif,  dan  didukung  data-data  kualitatif  dan kuantitatif  serta  pengumpulan  data  dengan  cara observasi  lapangan  dan  wawancara  dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  untuk  menentukan  nilai tidak  teralisasinya  adalah  dilakukan  dengan  cara mengukur  dan  membandingkan  data  pemungu- tan  Pajak  PBB  antara  target  dan  realisasi  serta mengukur  nilai  tidak  terealisasi  PBB  dari  selisih antara keduanya.
Data  pemungutan  pajak  PBB  dari  BAPENDA diolah  dan  di  kelompokkan  menjadi  data  olahan. Data  tersebut  seperti  data  target  pajak  tahun bersangkutan,  data  realisasi  pajak  yang  bisa  di pungut  dan  selisih  angka  keduanya  berupa  data tidak teralisasi. Data di sajikan per tahun dan per kecamatan.

## 4.1 Data Pajak PBB
Berikut  dilampirkan  data  PBB  kabupaten Bengkalis  untuk  3  tahun  terakhir,  di  ambil  dari dinas  BAPENDA  yang  terhitung  sejak  2017  s/d 2019.  Data  tersebut  dapat  dilihat  pada  bagian lampiran.

## 4.2 Analisa
Reasisasi  data  tiga  tahun  yang  terlampir mencerminkan  kinerja  secara  keseluruhan  untuk PBB  di  Kabupaten  Bengkalis.  Data  ini  akan  di analisis  untuk  tiap  kecamatan,  guna  melihat kinerja  dan  capaian  target  serta  ketidak  capaian realisasi target Pajak PBB.
Data  perkecamatan  menunjukkan  untuk kecamatan  bukit  batu,  nilai  tidak  terealisasinya PBB  untuk  tiga  tahun  dari  2017  s/d  2019  pada angka  5,62%,  6,79%,  dan  5,98  %.  Kinerja  ini sangat  baik  karena  tingkat  pemenuhan  capaian target melebihi atau diatas 93%.

## Gambar 1. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Bukit Batu 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Pada data kecamatan Rupat Utara, nilai tidak terealisasinya PBB untuk tiga tahun dari 2017 s/d 2019  pada  angka  19,6%,  26,65%,  dan  17,22%. Kinerja  ini dinilai baik  karena tingkat  pemenuhan capaian target diatas 83%.

## Gambar 2. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Ruput Utara 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten

## Bengkalis)
Untuk  kecamatan  Siak  Kecil  nilai  tidak terealisasinya PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 35,42%, 43,08%, dan 35,17%. Kiner- ja  kecamatan  Siak  Kecil  ini  dinilai  sedang, karen tingkat pemenuhan capaian target diatas 55%.

## Gambar 3. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Siak Kecil 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Di kecamatan Bantan ini kinerja pajak hampir sama dengan kinerja pada kecamatan Siak Kecil. Nilai  tidak  terealisasinya  PBB  tiga  tahun  dari 2017 s/d 2019 pada angka 48,98%, 47,61%, dan 36,49%.  Kinerja  kecamatan  bantan  tersebut  di
nilai  sedang  karena  tingkat  pemenuhan  capaian target diatas 50%.
Gambar 4. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bantan 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Hal  yang  sama  untuk  kinerja  kecamatan Rupat  ini  hampir  sama  dengan  kinerja  pada kecamatan  Siak  Kecil  dan  Bantan.  Nilai  tidak terealisasinya PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 46,56%, 44,96%, dan 43,51%. Kiner- ja  kecamatan  Rupat  ini  secara  grafik  untuk  tidak terealisasinya semakin menurun. Berarti progress tiap  tahun  ada  peningkatan  kinerja  untuk  real- isasinya  dan  dinilai  sedang  karena  tingkat pemenuhan capaian target diatas 50%.
Gambar 5. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Rupat 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Berbeda  halnya  untuk  kinerja  kecamatan Mandau. Nilai tidak terealisasinya PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 62,73%, 55,94%, dan  55,38%.  Secara  grafik  progress  nilai  pajak tidak  terealisasi  kecamatan  Mandau  menurun, namun  angka  tersebut  di  atas  55%,  ini  menun- jukkan  bahwa  kinerja  untuk  realisasinya.  Dinilai kurang karena tingkat pemenuhan capaian target dibawah 50%.
Gambar 6. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Mandau 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Persis  sama  halnya  untuk  kinerja  kecamatan Bengkalis.  Nilai  tidak  terealisasinya  PBB  tiga tahun  dari  2017  s/d  2019  pada  angka  66,69%, 65,18%,  dan  62,46%.  Progress  nilai  pajak  tidak terealisasi  kecamatan  Bengkalis  60%.  Kinerja  ini dinilai kurang karena tingkat pemenuhan capaian target tidak sampai 40%.
Gambar 7. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bengkalis 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Untuk  Nilai  tidak  terealisasinya  PBB  pada kecamatan  Pinggir  dari  data  tiga  tahun  sejak 2017 s/d 2019 pada angka 78,31%, 75,83%, dan 69,87%.  Progress  nilai  pajak  tidak  terealisasi kecamatan  Pinggir  ternilai  sangat  tinggi  pada kisaran angka 70% di kecamatan ini jumlah PBB sangat  banyak  tidak  tertagih  berbanding  jumlah yang  taat  membayar  pajak  PBB.  Kinerja  untuk realisasinya hanya 30% lebih dan ini bernilai  bu- ruk.

## Gambar 8. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan PInggir 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Kecamatan Bandar Laksamana, talang Mandau  dan  Batin  Solapan  merupakan  3 kecamatan  baru  pemekaran  pada  tahun  2018  di Kabupaten  Bengkalis.  Untuk  data  2017  pada kecamatan  ini  tidak  bisa  di  sajikan,  data  tersaji hanya untuk tahun 2018 dan 2019.
Nilai tidak terealisasinya PBB untuk kecamatan  bandar  laksamana  tahun  2018  dan 2019  pada  angka  37,31%,  dan  35,74%.  Kinerja tingkat  pemenuhan  capaian  target  diatas  63%. Meski  tergolong  kecamatan  baru,  pemenuhan capaian  target  pajak  lebih  baik  dari  beberapa kecamatan  yang  di  nilai  kurang.  Hal  ini  menun- jukkan  bahwa  kinerja  untuk  realisasinya  di  keca- matan baru perlu tingkatkan.
Gambar 8. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bandar Laksmana 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Nilai tidak terealisasinya PBB untuk kecamatan  Talang  Mandau  yang  termasuk  3 kecamatan  pemekaran  untuk  tahun  2018  dan 2019 pada angka 56,17%, dan 53,62%. Kecama- tan  yang  merupakan  pemekaran  dari  kecamatan Mandau  ini  dalam  pemenuhan  capaian  target pajak  di  nilai  kurang.  Kinerja  tingkat  pemenuhan capaian  target  hanya  pada  kisaran  45%.  Hal  ini menunjukkan bahwa kinerja untuk realisasinya di kecamatan  baru  ini  perlu  pembinaan  dan  diting- katkan.

## Gambar 9. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Tualang Mandau 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Nilai tidak terealisasinya PBB untuk kecamatan  batin  solapan  untuk  tahun  2018  dan 2019 pada angka 63,88%, dan 63,76%. kecama- tan pemekaran dari Pinggir ini dalam pemenuhan capaian  target  pajak  di  nilai kurang.  Kinerja  ting- kat  pemenuhan  capaian  target  hanya  pada  kis- aran 36%. Hal ini perlu pembinaan dan ditingkat- kan.

## Gambar 10. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Bathin Solapan 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Dari  tabel  data  3  tahun  terakhir  diatas, menunjukkan  bahwa  pada  rentang  waktu  2017 sampai  dengan  2019  realisaisi  pajak  secara kumulatif dibawah 50% hanya terdapat beberapa kecamatan  seperti  Bukit  Batu,  dan  Rupat  Utara yang tingkat kepatuhan pembayaran pajak dinilai baik  antara  75  s/d  95%.  Selanjutnya,  untuk  Siak Kecil, Bandar Laksaman, dan Bantan serta Rupat terkategori sedang masih di atas 50%. Sementara  sisanya  Talang  Mandau,  Mandau, Bengkalis,  Batin  Solapan  dan  Pinggir  di  mana tingkat ketidak realisasiannya melebihi 50%.
Gambar 11. Rata Rata Pajak PBB di Kecamatan yang Tidak Terealisasi (Terakumulasi Selama 3 Tahun) (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)
Dari  gambar  diatas,  6  kecamatan  yang  nilai gagal tagihnya dibawah 50% dari 11 kecamatan, dan  hanya  1  kecamatan  berkinerja  baik  dan sukses  dengan  nilai  kegagalan  5,84  %.  Artinya, kemampuan bayar masyarakatnya di atas 96%.
Tabel 2. Tabel Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis 3 Tahun Terakhir (000,-)
Tahun Target Tidak Terealisasi Angka Persen 2017 Rp  11.452.061  Rp  6.419.936   56,06% 2018 Rp  17.129.285   Rp  9.320.503   54,41% 2019 Rp  17.514.731   Rp  9.219.974   52,64%
Sumber:  Data  Olahan  dari  Bapenda  Kabupaten Bengkalis 2020
Gambar 12. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten

## Bengkalis)
Meskipun  secara  grafik  terjadi  penurunan tingkat gagal tagih terhadap Pajak PBB dari 56% menjadi  52%.  Namun,  angka  tersebut  masih  di atas  50%.  Kebijakan  3  tahun  terakhir  menunjuk- kan adanya perbaikan terhadap kinerja dan kerja untuk pungutan PBB di kabupaten Bengkalis.
Tingginya  tingkat  tidak  tercapainya  target  pa- jak akang mempengaruhi potensi besarnya untuk menaikkan  pendapatan  daerah,  maka  terselip juga  resiko inherent berupa  hal  sebaliknya  yaitu justru  menimbulkan  penurunan  pendapatan  dae- rah (Anggara 2010).

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga hal penting yang berkaitan dengan tema. Pertama  masih  tingginya  nilai  dan  persentase tidak teralisasinya pajak PBB Kabupaten Bengkalis  kisaran  56%  sampai  dengan  52%  tiap tahunnya, hal tersebut menjelaskan bahwa kiner- ja  rerata  pencapaian  target  pungutan  pajak  PBB tidak sampai 50%.
Kedua  hanya  terdapat  beberapa  kecamatan yang kinerja di bilang baik seperti Bukit Batu, dan Rupat Utara yang tingkat kepatuhan pembayaran pajak  dinilai  baik  antara  75  s/d  95%  prestasi  ini bisa  dijadikan  contoh  dan  tolak  ukur  kinerja realisasi  target  pajak.  Selanjutnya,  untuk  Siak Kecil,  Bandar  Laksaman,    dan  Bantan  serta Rupat  terkategori  sedang  masih  di  kisaran  50% s/d  75%.  Sehingga  perlu  kegiatan  penyuluhan, sosialisasi,  dan  peningkatan  pemugutan  pajak pada pihak yang terlibat. Ketiga untuk wilayah Talang Mandau, Mandau,  Bengkalis,  Batin  Solapan  dan  Pinggir yang  tingkat  pencapaian  pungutan  pajaknya dibawah 45%. Artinya, tingkat ketidak realisasiannya  melebihi  55%  kiranya  perlu perhatian dan pembinaan yang lebih,  melibatkan semua  pihak  mulai  dari  tingkat  terendah hinggalah  ke  instansi  terkait.  Kiranya  Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten
Bengkalis  memproritaskan  untuk  mencari  solusi agar  kiranya  permasalahan  tersebut  tidak  men- jadi fenomena yang sama pada tiap tahunnya.

## Daftar Pustaka
Heru  Iswahyudi  (2017),  Tax  Reform  And Noncompliance  In  Indonesia, Journal  of Indonesian  Economy  and  Business  Vol 32, No 2, hal87 – 103
Kristianti  (2015).  Tingkat  pencapaian  target  dan efisiensi  pendapatan  asli  daerah  (pad)  kota salatiga,  Jurnal  Dinamika  Akuntansi,  Keu- angan  dan  Perbankan,  Vol.  4,  No.  2  Hlm: 152 – 160
Kamilatussaniah  dan  Putri  (2017)  Analisis Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD) Kota  Medan,  Re- positori Institusi USU, http: //repositori.usu.ac.id/handle/123456789
Kumoro,  Marlinda  Putri dan  Alia  Ariesanti  (2017) Potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangungan  Sektor Perdesaan  dan  Perkotaan  Kota  Yogyakarta dan  Kontribusinya  Terhadap  Kemandirian Daerah, Riset  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia , 2(1), 75-90.
Laksito,  H.,  dan  Widiastuti,  R.  (2014).  Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi  dan  bangunan:  Studi  pada  WPOP  di Kabupaten  Klaten. Diponegoro  Journal  of Accounting , 3(2), 2337-3806. Mardiasmo.  (2018) Perpajakan ,  Edisi  19,  Andi, Yogyakarta.
Mohd.  Ibnu  Afandi,  dan  Warjio  (2015)  Implemen- tasi  peraturan  daerah  Kabupaten  asahan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam  pencapaian  target  pajak  bumi  dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (studi deskriptif di kelurahan bunut barat kecamatan  kota  kisaran  barat) Public  Ad- ministration Journal JAP Vol.6 No.2
Mohammad  Yamin,  Erwin  Saraswati,  Endang Mardiati  (2016)  Pencapaian  Target  Pen- erimaan  Pajak  Atas  Kegiatan  Pemeriksaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) jurnal Wacana – Vol. 19, No. 1
Nirsetyo  Wahdi,  Ratna  Wijayanti  dan  Danang
(2018) Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan  Kontribusinya  Terhadap  Penerimaan Pajak  Di  Kpp  Pratama  Semarang  Tengah Satu, Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya ,  Vol 20, No. 2, pp 106-119
Permatasari,  R.,  Gusnardi.,  dan  RMriadi.  (2019) Pengaruh  Pengetahuan  dan  Kesadaran Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pa- jak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB):  Kantor  Badan  Pendapa- tan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Pekanbaru, JOM FKIP – UR , 6 (1), 1-15.
Putra,  Boby  Fandhi,  Dwi  Atmanto,  Nila  Firdausi
Nuzula (2014) Analisis Efektivitas Penerimaan  Dan  Kontribusi  Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah  (Studi  Pada  Dinas  Pengelola Keuangan  Daerah  Kota  Blitar), Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB) , 10(1), 1-9.
Rama  Adi  Putra;  Arman  Delis;  Siti  Hodijah (2015)  Potensi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Sektor  Perdesaan  dan Perkotaan  di  Kabupaten  Batang  Hari, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 1
Sugiyono. (2017) Metode  Penelitian  Bisnis ,  Edisi 3, Alfabeta, Bandung.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  “ketentuan  Umum dan Tata Cara Per pajakan”.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  tentang “Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1985  Tentang  Pajak  Bumi  Dan Bangunan”

## Lampiran
Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis tahun 2017 No Kecamatan Target Terealisasi Tidak Terealisasi Angka Persen Angka Persen 1 Bukit Batu Rp    1.825.453.939 Rp  1.722.922.899 94,38 Rp     102.531.040 5,62 2 Rupat Utara Rp         40.124.156 Rp       32.261.461 80,40 Rp         7.862.695 19,60 3 Siak Kecil Rp         75.040.130 Rp       48.460.849 64,58 Rp       26.579.281 35,42 4 Rupat Rp         90.674.664 Rp       48.458.387 53,44 Rp       42.216.277 46,56 5 Bantan Rp       194.153.295 Rp       99.057.188 51,02 Rp       95.096.107 48,98 6 Mandau Rp    5.790.671.826 Rp  2.157.936.514 37,27 Rp  3.632.735.312 62,73 7 Bengkalis Rp    1.529.952.422 Rp     509.616.881 33,31 Rp  1.020.335.541 66,69 8 Pinggir Rp    1.905.991.091 Rp     413.411.064 21,69 Rp  1.492.580.027 78,31 Jumlah Rp 11.452.061.523 Rp 5.032.125.243 43,94 Rp 6.419.936.280 56,06 Rata-rata 54,51 45,49
Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis 2020

## Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis tahun 2018
No Kecamatan Target Terealisasi Tidak Terealisasi Angka Persen Angka Persen 1 Bukit Batu Rp    2.158.133.066 Rp  2.011.591.540 93,21 Rp     146.541.526 6,79 2 Rupat Utara Rp         63.734.373 Rp       46.750.803 73,35 Rp       16.983.570 26,65 3 Bandar Laksmana Rp       308.141.826 Rp     193.189.374 62,69 Rp     114.952.452 37,31 4 Siak Kecil Rp       200.534.156 Rp     114.147.546 56,92 Rp       86.386.610 43,08 5 Rupat Rp       205.586.169 Rp     113.157.165 55,04 Rp       92.429.004 44,96 6 Bantan Rp       452.360.349 Rp     237.009.020 52,39 Rp     215.351.329 47,61 7 Mandau Rp    4.982.733.931 Rp  2.195.516.069 44,06 Rp  2.787.217.862 55,94 8 Tualang Mandau Rp         81.756.498 Rp       35.832.307 43,83 Rp       45.924.191 56,17 9 Bathin Solapan Rp    4.246.652.201 Rp  1.533.793.124 36,12 Rp  2.712.859.077 63,88 10  Bengkalis Rp    2.414.013.854 Rp     840.659.751 34,82 Rp  1.573.354.103 65,18 11  Pinggir Rp    2.015.639.346 Rp     487.135.853 24,17 Rp  1.528.503.493 75,83 Jumlah Rp 17.129.285.769 Rp 7.808.782.552 45,59 Rp 9.320.503.217 54,41 Rata-rata 52,42 47,58
Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis 2020

## Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis tahun 2019
No Kecamatan Target Terealisasi Tidak Terealisasi Angka Persen Angka Persen 1 Bukit Batu Rp    2.191.025.821 Rp   2.060.031.227 94,02 Rp     130.994.594 5,98 2 Rupat Utara Rp         76.926.798 Rp       63.681.125 82,78 Rp       13.245.673 17,22 3 Siak Kecil Rp       201.644.395 Rp     130.718.796 64,83 Rp       70.925.599 35,17 4 Bandar Laksmana Rp       319.712.459 Rp     205.458.033 64,26 Rp     114.254.426 35,74 5 Bantan Rp       394.487.185 Rp     250.545.873 63,51 Rp     143.941.312 36,49 6 Rupat Rp       251.241.749 Rp     141.927.702 56,49 Rp     109.314.047 43,51 7 Tualang Mandau Rp         93.619.291 Rp       43.421.817 46,38 Rp       50.197.474 53,62 8 Mandau Rp    5.088.252.050 Rp  2.270.251.598 44,62 Rp  2.818.000.452 55,38 9 Bengkalis Rp    2.347.957.107 Rp     881.473.192 37,54 Rp  1.466.483.915 62,46 10  Bathin Solapan Rp    4.478.284.754 Rp  1.623.019.592 36,24 Rp  2.855.265.162 63,76 11  Pinggir Rp    2.071.579.844 Rp     624.228.322 30,13 Rp  1.447.351.522 69,87 Jumlah Rp 17.514.731.453 Rp 8.294.757.277 47,36 Rp 9.219.974.176 52,64 Rata-rata 56,44 43,56
Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis 2020