ANALISIS REALISASI PROGRAM KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GIANYAR MELALUI PENGUKURAN VALUE FOR MONEY TAHUN 2014-2016

## Kadek Gita Wahyuni
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,
Indonesia
e-mail: kadekgita17@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  kinerja  Dinas  Pariwisata Kabupaten   Gianyar   dalam   merealisasikan   program   kerja   yang   ditinjau   melalui pengukuran value for money yaitu perspektif ekonomi, perspektif efisiensi, dan perspektif efektivitas  tahun  2014-2016.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deskriptif  dengan melibatkan  empat  variabel  yaitu  realisasi  program  ditinjau  dari  perspektif  ekonomi, efisiensi,  dan  efektivitas.  Subjek  penelitian  ini   adalah  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gianyar  dan  objeknya  adalah  kinerja  keuangan.  Data  dalam  penelitian  ini  merupakan data  kuantitatif  yang  diperoleh  dengan  metode  dokumentasi  dan  wawancara.  Analisis data  dalam  penelitian ini  menggunakan pengukuran value  for  money .  Dari hasil  analisis dapat  disimpulan  bahwa  realisasi  program  Dinas  Parwisata  dari  perspektif  ekonomis yaitu 4 program tergolong sangat ekonomis, 10 program tergolong ekonomis, 3 program tergolong cukup ekonomis, dan 3 program tergolong kurang ekonomis. Realisasi program Dinas  Pariwisata  dari  perspektif  efisiensi  yaitu  1  program  tergolong  efisiensi,  dan  19 program tergolong kurang efisiensi. Keseluruhan realisasi program Dinas Pariwisata dari perspektif efektivitas tergolong efektif.
Kata kunci : value for money, realisasi program
Abstract
This research aimed to go objective schema about Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar ’s work in order to realize the  work plans which is observed by measuring value for money such as economy perspective, efficiency perspective, and perspective of effectiveness in 2014-2016.This research was descriptive research in which involved four variables is the realization  of  program  in  terms  of  economy  perspective,  efficiency,  and  effectivity.  The subject of  Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar and  the object of  this  studywas financial works.  The  data  in  this  research  was  qualitative data  which  is  gotten  by  documentation and interview method. Data analysis in  this research used the measurement of  value for money.The  conclusions  of  the  analysis  were  the  realization  of  programs  in  Dinas Pariwisata based on economy perspective were 4  programs belong to  very economical, 10  programs  belong  to  economically,  3  programs  belong  to  quite  economic,  and  3 progras  belong  tp  les  economic. The  realization of  programs  in  Dinas  Pariwisata  based on efficiency perspective were 1 programs belong to efficient, and 19 programs belong to less  efficient.  All  of  the  programs  in  Dinas  Pariwisata  based  on  effectivity  perspective belong to effective.
Key words: value for money, realization of program

## PENDAHULUAN
Organisasi  sektor  publik  merupakan organisasi yang berorientasi pada kepentingan     sosial     dimana     sumber
legitimasinya  berasal  dari  masyarakat, karena  orientasinya  kepada  kepentingan publik  maka  organisasi  ini  biasanya  bukan
berorientasi  pada  laba  sebagai  tujuan akhirnya.  Kepercayaan  yang  diberikan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah harus diimbangi dengan terwujudnya pemerintah yang bersih, trasparan dan akuntabel. Saat ini organisasi  sektor  publik  menjadi  sorotan dengan  semakin  tingginya  kesadaran masyarakat  terhadap  penyelenggaraan administrasi  publik. “Sektor  publik  sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan,   sumber   kebocoran   dana, dan institusi yang selalu merugi ” Mardiasmo  (2009:4).  Berbagai  kendala  ini menyebabkan  banyaknya  tekanan  untuk menyelenggarakan organisasi sektor publik,    hal    ini    menimbulkan    sebuah tuntutan    terhadap    trasparansi    kinerja sektor  publik  meliputi  ekonomi,  efisiensi, efektivitas,    trasparansi,    akuntabilitas publik,  dan  tanggung  jawab  dari  sektor publik untuk memperhatikan kinerjanya.
Salah  satu  organisasi  sektor  publik yang mempunyai peranan dalam keberlangsungan  pembangunan  ekonomi daerah    yaitu    Dinas    Pariwisata. Berdasarkan    perda    Kabupaten    Gianyar No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008  tentang  organisasi  dan  tata  kerja perangkat  daerah  Kabupaten  Gianyar.
Dinas Priwisata
Kabupaten Gianyar memiliki tugas: melaksakan urusan pemerintah  daerah  berdasarkan  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan,  dan melaksanakan
fungsi
perumusan kebijakan  teknis  dibidang  kepariwisataan, penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan pelayanan umum di
bidang kepariwisataan, pembinaan
dan
pelaksanaan  tugas  yang  diberikan  oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
Dinas  pariwisata  mempuyai  tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksankan  tugasnya  Dinas  Pariwisata mempunyai fungsi: merumuskan kebijakan teknis  kepariwisataan,  menyelenggarakan urusan  pemerintah  dan  pelayanan  umum dibidang kepariwisataan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas kepariwisataan,  melaksanakan  tugas  lain
yang  diberikan  oleh  bupati  sesuai  tugas dan  fungsi  di  bidang  kepariwisataan. Berdasarkan  tugas  dan  fungsi  Dinas Pariwisata    sebagai    organisasi    sektor publik      perlu      memerhatikan value      for money dalam menjalan aktivitasnya, implementasi  prinsip value  for  money diyakini  dapat  memperbaiki  kinerja  sekor publik.  Menurut  Mardiasmo  (2009:131) “ value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah  yang  memperhatikan  tingkat ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas  sektor publik  dalam  pengelolaan  organisasi ”. Kinerja   suatu   pemerintah   tidak   dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan  tetapi  harus  mempertimbangkan input,  output,  outcome  secara  bersama- sama.
Value   for   money   merupakan   inti pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Menurut   Mahmudi   (2010:83)   pengertian value  for  money sebagai  berikut. “ Value for  money merupakan  konsep  penting dalam   organisai   sektor   publik.   Meski sama-sama  menggunakankara value dan money, konsep value  for  money sangat berbeda  pengertiannya  dengan  konsep time   value   for   money memiliki   artian bahwa  nilai  uang  bisa  berubah  dengan adanya      perubahan     waktu,      sedangkan value  for  money memiliki  pengertian penghargaan  terhadap  nilai  uang ”.  Hal  ini berarti  bahwa  setiap  rupiah  harus  dihargai secara  layak  dan  digunakan  sebaik- baiknya.
Value for money harus dilaksanakan dalam   pengelolaan   keuangan   di   dinas pariwisata     karena     nilai     untuk     uang digunakan    menilai    biaya    suatu    produk atau    layanan    terhadap    kualitas persediaan,    hal    ini    mengindikasikan bahwa  kinerja  sektor  publik  khususnya dinas  pariwisata  harus  terukur  dengan memperhatikan  penyelenggaraan  aktivitas keuangan.  Pengukuran value  for  money berfungsi  untuk  mengetahui  kinerja  dinas pariwisata  telah  melaksanakan  program kerjanya  dengan  ekonomis,  efisien,  dan efektif,    terlebih    dinas    pariwisata mempunyai  andil  dalam  merencankan pembangunan  pariwisata  daerah  dan berimplikasi  pada  harapan  dari  semua masyarakat.  Menurut  Mahsun  (2006:145)
e-ISSN  : 2599-1426
“kinerja dapat didefinsikan sebagai gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/  program/ kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan  ,  misi  dan  visi  organisasi  yang tertuang  dalam  perumusan  strategi  suatu orgnisasi ”.  Dijelaskan  juga  oleh  Mulyadi (2007)  kinerja  adalah  ukuran  keberhasilan dari  suatu  organisasi  dalam  mewujudkan perencaan strategis yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga kinerja dapat dijadikan pedoman untuk mengkaji program-program  yang  sudah  berjalan. Sasaran  pengukuran value  for  money adalah pengukuran kegiatan atau program secara  finansial.  Keterukuran  program secara     finansial      akan      tercermin      dari laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Prasetya  (2005)  menjelaskan  Laporan keuangan  adalah  produk  manajemen dalam mempertanggungjawabkan pemakaian   sumber   daya   dan   sumber dana yang dipercayakan padanya.
Indikator value  for  money meliputi ekonomis,     efisiensi,     dan     efektivitas. Menurut      Halim      (2002),      pengertian ekonomi  mempunyai  arti  biaya  terendah. Suatu    kegiatan    operasional    dikatakan ekonomis  bila  dapat  menghilngkan  atau mengurangi  biaya  yang  tidak  perlu. Pengertian      sering      disebut      kehematan yang  mencakup  juga  mengeolaan  secara berhati-hati  serta  cermat  dan  tidak  ada pemborosan  dalam  pengelolan  sumber dayanya.
Program    kerja    dalam    organisasi adalah kewajiban pengurus, yang nantinya akan  dijalankan  oleh  organisasi  dalam jangka  waktu  sesuai  dengan  yang  sudah ditetapkan.  Menurut  Soepardi  (dalam Eriyanto,  2003:29)  mengemukakan  bahwa sebuah  program  kerja  yang  disusun  oleh suatu  organisasi  mengacu  pada  visi  dan misi   yang   ada   dan   terjabarkan   dalam bentuk  program.  Jabaran  program  ini biasanya    terspesifikasi    dalam    sebuah langkah –langkah    strategis    untuk menjawab  semua  masalah-masalah  yang ada,   sekaligus   untuk   mencapai   target- target   yang   menjadi   tujuan   bersama. Dinas    Pariwisata    Kabupaten    Gianyar memiliki  sebanyak  6  (enam)  program  inti yang  dilaksanakan  dari  tahun  2013 –2018. Program  yang  dijalankan  dinas  pariwisata
adalah pelayanan administrasi perkantoran,  peningkatan  sarana  dan prasarana  aparatur,  peningkatan  sarana dan  prasarana  pariwisata,  pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan jaringan pelayanan  informasi  pariwisata.  Masing – masing  program  dalam  setiap  tahunnya akan  memiliki  kegiatan  yang  ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan perencanaan dan penganggaran
biayanya.
Setiap  program  yang  direncanakan akan     menetapkan  tujuan  sehingga  perlu adanya  analisis  kebijakan.  Dijelaskan  oleh Widodo  (2008:27) “Analisis  Kebijakan, sebagai desiplin intelektual terhadap masalah  publik  menggunakan  sejumlah teknik  dan  gaya  ( techniques  and  style, tergantung  kepada  masalah  dan  orientasi para analis ( problem and orientation of the analyst) ”. “Pengukuran  tersebut  akan melihat  seberapa  jauh  kinerja  yang  telah dihasilkan  dalam  suatu  periode  tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan  sehingga  terdapat  sebuah gambaran tentang
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan    dalam    mewujudkan sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi ” Bastian  (2006:274).  Hal  ini  menunjukkan prestasi  yang  diraih  organisasi  sektor publik. Tangkilisan, (2005:169), menyatakan “….ada  beberapa  indikator yang    dapat    dipakai    untuk    mengukur kinerja  organisasi  sektor  publik  adalah work/demand, economy, efficiency, effectiveness, dan equity ”.
Pengukuran kinerja sangat diperlukan    untuk    menilai    akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik  yang  lebih  baik  dan  tepat  sasaran. Pengukuran    kinerja    organisasi    sektor publik   dilakukan   untuk   memenuhi   tiga tujuan.
Pertama, untuk membantu memperbaiki  kinerja  pemerintah.  Ukuran kinerja      dimaksudkan      untuk      dapat membantu  pemerintah  berfokus  pada tujuan   dan   sasaran   program   unit   kerja yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  sektor publik  dalam  pemberian  pelayanan  publik. Kedua,    ukuran    kinerja    sektor    publik
digunakan  untuk  mengalokasikan  sumber daya  dan  pembuatan  keputusan.  Ketiga, untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Mardiasmo (2009).
Pengukuran  Kinerja  adalah  suatu proses  penilaian  kemajuan  pekerjaan terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Menurut  Lohman (dalam
Nainggolan,
2007:156),
mengemukakan
“Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian  target –target  tertentu  yang diderevasi  dari  tujuan-tujuan  strategis organisasi ”. Dinas pariwisata telah melakukan  pengukuran  kinerja  dimana dianggap    cukup    berhasil    jika    bisa menyerap  anggran  100% (input) dan melaksanakan  program  tahunan (output), tanpa  ada  melakukan  penilaian  terhadap aspek  hasil (outcome), manfaat (benefit), dan juga dampak (impact).
Hal   ini   dijadikan   catatan   penting untuk  dilakukan  seuah  kajian  manilai keberhasilan realisasi program  kerja.
Kinerja  dinas  pariwisata  bisa  dilihat  jika program  yang  dijalankan  dapat  diukur, sesuai  dengan  tuntutan  saat  ini  terhadap sektor publik yang menghendaki pemerintahan    yang    bersih,    maka dilakukan pengukuran kinerja.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar telah melakukan    pengukuran    kinerja    namun masih    terbatas    pada    pengukuran besarnya  realisasi  kegiatan  yang  sudah dijalankan. Dinas pariwisata belum melakukan pengukuran pelaksanaan program  kinerja  secara  ekonomis,  efisien, dan  efektif  maka  dipandang  perlu  untuk melakukan penelitian terhadap dinas pariwisata dalam merealisasikan program.
Dengan  demikian  dapat  diketahui kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam rangka perencanaan pembangunan Pariwisata
Kabupaten Gianyar  melalui  pengukuran value  for money.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   untuk mengetahui  realisasi  program  kerja  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  2014-2016 jika  ditinjau  dari  perspektif  ekonomi value for  money, realisasi  program  kerja  Dinas
Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  2014-2016 jika  ditinjau  dari  perspektif  efisisensi value for  money, dan  realisasi  program  kerja Dinas    Pariwisata    Kabupaten    Gianyar 2014-2016  jika  ditinjau  dari  perspektif efektivitas value for money.

## METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  penelitian  deskriptif.  Arikunto (2010:3) “penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau  hal-hal lain  (keadaan,  kondisi,  situasi,  peristiwa, kegiatan)  yang  hasilnya  dipaparkan  dalam bentuk  laporan  penelitian ”.  Penelitian  ini berfokus pada pengamatan realisasi program  kerja  yang  dilakukan  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  melalui penerapan  pengukuran value  for  money yakni  perspektif  ekonomis,  efisiensi,  dan efektivitas.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada instansi  pemerintah  daerah  yaitu  Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Gianyar.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  dan objek  penelitian  ini  adalah  laporan  kinerja keuangan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016.
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu  data   yang  berbentuk   angka.  Data kuantitatif  dalam  penelitian  ini  adalah laporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten  Gianyar.  Data  yang  digunkan adalah   data   sekunder   yang   diperoleh dalam  penelitian  ini  berupa  data  laporan kinerja  keuangan  yang  ditargetkan  dan direalisasikan.
Dokumentasi  yang  digunakan  untuk memperoleh     data     berkaitan     dengan laporan   kinerja   keuangan   tahun   2014- 2016, yang terdiri dari Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA),  Realisasi  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  dan  pengukuran kinerja kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Wawancara  tidak  tersruktur  dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten   Gianyar,   untuk   memperoleh
e-ISSN  : 2599-1426
informasi  terkait  pengukuran  kinerja  yang dilakukan.
Teknis  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis deskriptif dengan metode analisis value for money untuk   mengetahui   kinerja   dinas pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Temuan  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  anggaran  dan  realisasi  biaya dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA),  Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan Anggaran  (DPPA),  Realisasi  Anggaran Pendapatan    dan    Belanja    Daerah (RAPBD),    dan    pengukuran    kinerja kegiatan  dalam  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dana yang digunakan Dinas Pariwisata
menjalankan  programnya,  bersumber  dari Dana  Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan laporan
realisasi anggaran,   dalam   menjalankan   program
internalnya  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gianyar menyelenggarakan kegiatan belanja          langsung,  dari  anggaran  dan realisasi    biaya    yang    ada    di    dinas pariwisata  akan  dianalisis  secara  berturut- turut selam tiga tahun dengan menggunakan pengukuran value for money, sehingga  dapat  diketahui  kinerja dinas pariwisata dalam mengelola keuangan  secara  internal.  Analisis value for  money baik  tingkat  ekonomis,  efisiensi dan  efektivitas  dilakukan  untuk  tiga  tahun, yakni tahun 2014, 2015, dan 2016.
Realisasi  program  kerja  pada  Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif    ekonomi    diketahui    dengan melakukan   perhitungan   rasio   ekonomis, kemudian  dirumuskan  kedalam  kriteria kinerja keuangan.
Jadi    uraian    program    kerja    dan kegiatan    serta    rasio    ekonomis    Dinas Pariwisata    Kabupaten    Gianyar    tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Uraian Program Kerja dan Kegiatan Serta Rasio Ekonomis Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016
No                   Program dan Kegiatan Rasio Ekonomis Rasio Ekonomis Rasio Ekonomis 2014 (%)            2015 (%)          2016 (%) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 96,82 95,69 97,10 2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 66,57 97,75 105,68 100,00 97,88 100,14 4 Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran 72,07 92,12 113,37 5 Pariwisata Program Pengembangan Destinasi - 95,85 79,09 Pariwisata 6 Program Pengembangan Kemitraan 94,76 83,31 86,30 7 Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata 100,00 100,55 89,65 Berdasarkan  data  yang  tertera  pada tabel  1  terlihat  bahwa  Dinas  Pariwisata Kabupaten Gianyar memiliki program yang sama. Rasio
ekonomis tersebut menunjukkan    terjadinya    perkembangan tingkat  ekonomis  setiap  tahunnya,  terlihat pada  tahun  2016  banyak  program  yang mencapai rasio 100%, walaupun beberapa program  menunjukan  penurunan  kinerja. Penganggaran    kurang     baik     memang
terlihat  di  tahun  2014  dan  2015  banyak rasio  yang  menunjukan  kisaran  60-80%. Dari  rasio-rasio  tersebut  akan  dirumuskan ke  dalam  kriteria  kinerja  keuangan  yang bersumber     dari     Kemendagri     Nomor 690.900.327  tahun  1996  tentang  Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan.
Berdasarkan Tabel  1  terkait  program kerja  dan  kegiatan  serta  rasio  ekonomi dinas  pariwisata  tahun  2014-2016,  akan ditentukan  kriteria  kinerja  keuangan  Dinas
Pariwisata    Kabupaten    Gianyar    dalam merealisasikan program kerjanya pada tahun   2014-2016   seperti   terlihat   pada tabel 2.
Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Melalui Pengukuran Ekonomis Tahun 2014-2016
No                            Program Rasio Ekonomis 2014 Rasio Ekonomis 2015 Rasio Ekonomis 2016 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Ekonomis Ekonomis Ekonomis 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kurang Ekonomis Sangat Ekonomis Ekonomis 3 Peningkatan Sarana dan Sangat Prasarana Pariwisata Ekonomis Ekonomis Ekonomis 4 Program Pengembangan Kurang Sangat Pemasaran Pariwisata Ekonomis Ekonomis Ekonomis 5       Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                                        -                    Ekonomis Kurang Ekonomis 6       Program Pengembangan Kemitraan                                                 Ekonomis 7       Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata               Ekonomis Cukup Ekonomis Sangat Ekonomis Cukup Ekonomis Cukup Ekonomis Realisasi  program  kerja  pada  Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif efisiensi dilakukan dengan membandingkan  keluaran  biaya  dengan anggaran    dana    setelah    perubahan. Tingkat  efisiensi  dapat  diketahui  dengan melakukan  perhitungan  rasio  efisiensi, kemudian  dirumuskan  kedalam  kriteria kinerja keuangan, selanjutnya dapat
diketahui      bahwa      Dinas      Pariwisata
Kabupaten Gianyar telah mampu melakukan kegiatan operasional
organisasi  dengan  penggunaan  sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
Berikut  ini  uraian  program  kerja  dan kegiatan serta rasio efisiensi Dinas Pariwisata    Kabupaten    Gianyar    tahun 2014-2016  dapat  dijelaskan  melalui  tabel
3.
Tabel 3. Uraian Program Kerja dan Kegiatan Serta Rasio Efisiensi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016
No Program dan Kegiatan Rasio Efisien Rasio Efisien Rasio Efisien 2014 (%)       2015 (%)       2016 (%) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,14 90,51 92,73 2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 97,97 99,35 99,28 99,60 90,39 99,41 4 Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran 76,19 99,60 99,66 5 Pariwisata Program Pengembangan Destinasi - 96,29 97,91 Pariwisata 6 Program Pengembangan Kemitraan 99,09 96,06 98,84 7 Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata 94,60 97,39 97,46
Berdasarkan  tabel  3  terlihat  bahwa ada  program  kerja  yang  tidak  bisa ditentukan  rasio  efisiennya  karena  belum direalisasikan  atau  dijalankan  pada  tahun tersebut,  terlihat  juga  pada  tahun  2016 rasio berkisar 90%-100%
yang mengindikasikan  kinerja  yang  kurang efisien dan cenderung mengalami penurunan  kinerja  dari   tahun  2014  dan
2015.  Dari  tabel  3  akan  diformulasikan menjadi  kriteria  kinerja  yang  bersumber dari    Kemendagri    Nomor    690.900.327 Tahun    1996    tentang    Kriteria    Kinerja Keuangan.  Kriteria  tersebut  digunakan untuk   melihat   tingkat   efisiensi   program Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang telah  dijalankan  selama  tahun  2014 –2016,
dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Melalui Pengukuran Efisiensi Tahun 2014 –2016 No                           Program Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi 2014                2015                2016 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 4 Program Pengembangan Kurang
Efisien
Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Pemasaran Pariwisata Efisien Program Pengembangan Destinasi 5      Pariwisata                                                      - Efisien Kurang Efisien Efisien Kurang Efisien Program Pengembangan 6      Kemitraan Program Pengembangan Jaringan 7      Pelayanan Informasi Pariwisata Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien
Kriteria  efisiensi  berlawanan  dengan kriteria  ekonomis  dan  efektiviitas,  hal  ini dikarenakan  saat  mencapai  100%  kinerja dikatakan  tidak  efisien  yang  berarti  tidak dapat menekan biaya-biaya dalam menjalankan programya. Presentase 90%- 100%    tergolong    kriteria    yang    kurang efisien,  hal  ini  berarti  antara  biaya  dan anggaran   hampir   sama   dan   mendekati 100%.
Presentase 80%-90% tergolong kriteria  cukup  efisien,  yang  berarti  kinerja yang  cukup  baik.  Presentase  60%-80% dan  kurang  dari  60%  masing –masing tergolong    efisien   dan   sangat   efisien. Kriteria  efisien  adalah  yang  paling  penting dalam      pengukuran value      for      money karena  penggunaan  biaya  akan  terlihat pada  rasio  ini,  dalam  rasio  ini  juga  dapat ketahui cara organisasi dalam memanfaatkan       anggarannya       sesuai
dengan  program  maupun  kegiatan  yang direncanakan.
Realiasi  program  kerja  pada  Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif   efektivitas   dilakukan   dengan membandingkan  antara  keluaran  biaya dengan     dampak     atau     hasil     dalam mencapai  tujuan program.  Uraian  program dan  kegiatan  serta  rasio  efektivitas  Dinas Pariwisata    Kabupaten    Gianyar    Tahun 2014 –2016 dapat dilihat pada Tabel 5. Terlihat  pada  tabel  5  bahwa  semua kegiatan  maupun  program  memiliki  rasio efektivitas     sebesar     100%.     Hal     ini dikarenakan bahwa dinas pariwisata menyamakan     antara output dengan outcome- nya,   dengan   kata   lain   antara keluaran  biaya  dengan  dampak  dari program      yang      dijalankan      sama     baik secara  finansial  maupun  secara  fisik program.  Dengan demikian besarnya keluaran  dengan  semua  biaya-biaya  akan
berakibat  sama  dengan  hasilnya,  tidak menutup  kemungkinan  semua  program berjalan   sangat   efektif.   Terlihat   pada DPPA    antara    keluaran    dan    hasil disamakan  secara  kuantitas,  sama  halnya ada   pengukuran   kinerja   kegiatan   Dinas
Pariwisata Kabupaten Gianyar menyamakan antara keluaran biaya dengan hasil yang didapatkan dari penyelenggaraan   suatu   program   kerja atau kegiatan.
Tabel 5. Uraian Program Kerja dan Kegiatan Serta Rasio Efektivitas Dinas Pawiwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014 –2016. No Program dan Kegiatan Rasio Efektivitas Rasio Efektivtas Rasio Efektivitas 2014 (%)              2015 (%)             2016 (%) 1 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 100,00 100,00 100,00 4 Pariwisata Program Pengembangan 100,00 100,00 100,00 5 Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi 100,00 100,00 100,00 Pariwisata 6 Program Pengembangan Kemitraan 100,00 100,00 100,00 7 Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata 100,00 100,00 100,00 Berdasarkan tabel 5 maka
dipaparkan  kriteria  kinerja  keuangan yang  bersumber  dari  Kemendagri
Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang    kriteria    kinerja    keuangan. Kriteria  efektivitas  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Gianyar  selama  tiga  tahun dari    2014 –2016    dapat    dilihat    pada tabel 6.
Tabel 6. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Gianyar Melalui Pengukuran Efektivitas Tahun 2014 –2016. No                             Program Rasio Efektivitas 2014 Rasio Efektivitas 2015 Rasio Efektivitas 2016 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Efektif Efektif Efektif 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Efektif Efektif Efektif 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Efektif Efektif Efektif 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Efektif Efektif Efektif 5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Efektif Efektif 6 7 Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah  dipaparkan  dapat  dilihat  realisasi program  dari  perspektif  ekonomi value  for money, menunjukkan program yang dijalankan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gianyar  selama  tahun  2014 –2016  berada pada   kriteria    tidak    ekonomis   sampai sangat    ekonomis.    Secara    teoritis ekonomis  menekankan  pada  penggunaan dana serendah-rendahnya guna menghindari  pemborosan  atau  ada  unsur kehematan didalamnya.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa   konsistensi   penganggaran   pada Dinas    Pariwisata    Kabupaten    Gianyar sudah  baik,  tetapi  ada  beberapa  kinerja yang  sudah  baik  menjadi  kinerja  yang kurang baik. Terlihat pada Tabel 4.2, pada program      peningkatan      sarana      dan prasarana  tahun  2015  dan  2016  ssudah menunjukkan kinerja sangat ekonomis dan ekonomis  yakni  dengan  rasio  ekonomis 105,86%  dan  97,88%,  namun  tahun  2014 terjadi     sebaliknya,     yakni     kinerjanya tergolong   tidak   ekonomis   dengan   rasio ekonomis sebesar 66,57%. Hal ini mengindikasikan    bahwa    alokasi    dana pada       tahun       2014       tidak       terlalu memperhatikan  kebutuhan  dana  saat  itu sehingga    menganggarkan    terlalu    besar dari target anggarannya.
Penganggaran kurang ekonomis terlihat    pada    program    pengembangan pemasaran  pariwisata  yakni  tahun  2014 memiliki  rasio  ekonomis  72,07%,  2015 rasio   ekonomisnya   92,12%   dan   tahun 2016  rasio  ekonomisnya  113,27%.  Hal  ini mengindikasikan    bahwa    penganggaran selam  dua  tahun  sebelumnya  untuk program  tersebut  belumlah  ekonomis, karena  kinerja  tahun  sebelumnya  kurang memperhatikan  kebutuhan  dana  sehingga menganggarkan  terlalu  besar  dari  target anggarannya,    tetapi    pada    tahun berikutnya       mengalami       peningkatan menjadi  sangat  ekonomis.  Penganggaran kurang  ekonomis  juga  terlihat  pada program        pengembangan        destinasi pariwisata,    yakni    pada    tahun    2015 memiliki    rasio    ekonomis    95,85%    dan tahun  2016  rasio  ekonomisnya  79,09%, tetapi  pada  2014  program  ini  belum dilaksanakan.   Program   ini   tahun   2014
belum  di  laksanakan  karena  pada  tahun tersebut program pengembangan destinasi pariwisata belum dibutuhkan.
Program-program     yang     berjalan kurang   ekonomis   dan   cukup   ekonomis, ada     juga     program      yang     memiliki konsistensi  anggaran  yaitu  pada  program Pelayanan    Administrasi    Perkantoran. Perlu  menjadi  kajian  tersendri  bagi  dinas pariwisata   untuk   bisa   mengalokasikan dana  pada  setiap  program  secara  tepat. Pada saat program itu ditargetkan anggarannya seharusnya sudah bisa meperhitungkan
kemungkinan-
kemungkinan kebutuhan dana yang diperlukan,
sehingga
anggaran pelaksanaannya  tidak  jauh  berbeda  dari target yang sudah ditentukan.
Realisasi     program     yang     diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa dinas pariwisata    kurang   melakukan   kegiatan operasional organisasi dengan menggunakan  sumber  daya  dan  dana serendah-rendahnya.  Secara  teoritis  akan berbanding  terbalik  jika  dilihat  dari  kajian efisiensi.            Efisiensi  mengkehendaki penggunaan  anggaran  yang  serendah- rendahnya, sehingga tidak terjadi pemborosan  di  setiap  program  karena dihabiskan anggarannya.
Dinas     pariwisata     melaksanakan program   dengan   tingkat   efisiensi   yang masih   tergolong   kurang   efisien,   hampir disemua program memiliki rasio antara 90- 100%    tergolong   kurang   efisien.    Namun ada  satu  program  yang  dapat  mencapai rasio efisien yaitu Program pengembangan    Pemasaran    Pariwisata yang  pada  tahun  2014  memiliki  rasio sebesar  76,19%,  hal  ini  menunjukan program    yang    bisa    menekan    biaya serendah-rendahnya  dianggaran,  namun kembali    menjadi    kurang    efisien    pada tahun  2015  dan  2016.  Seharusnya  tahun 2014 pada program tersebut dapat dijadikan        pedoman        untuk        bisa memanfaatkan          anggaran          dalam menjalankan program secara tepat sehingga tidak terjadi pemborosan.
Berbeda    halnya    dengan    tingkat ekonomis dan efisien, untuk rasio efektivitas  semua  program  di  setiap tahunnya  memiliki  kriteria  yang  tergolong
e-ISSN  : 2599-1426
efektif  yakni  mencapai  rasio  100%.  Dalam menyelenggarakan programnya dinas pariwisata akan menyamakan antara keluaran  dan  hasil.  Jadi  semua  besarnya keluaran  dengan  semua  biaya-biaya  akan berakibat  sama  dengan  hasilnya.  Tingkat efektivitas  akan  berbanding        terbalik dengan tingkat efisiensi, karena jika dalam pengukuran    efisiensi    menghabiskan semua  biaya,  berakibat  pada  kinerja  yang tidak  efisien,  namun  jika  memungkinkan biaya untuk tetap dihabiskan demi mencapai  tujuan  maka  segi  pengukuran efektivitas  semua  program  akan  berjalan efektif,    terlihat    pada    kinerja    dinas pariwisata perspektif efektivitas.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Selama  tahun  2014-2016,  realisasi program       kerja       Dinas       Pariwisata Kabupaten      Gianyar      dari      perspektif ekonomi      yaitu,      4      program     tergolong kriteria  sangat  ekonomis,  10  program tergolong  ekonomis,    3  program  tergolong cukup  ekonomis,  3  program  tergolong kurang  ekonomis,  dan  1  program  yang tidak  bisa  ditentukan  rasio  ekonomisnya karena  belum  dilaksanakan  dan  tidak dianggarkan    dalam    DPA.    Realisasi program  dinas  pariwisata  dari  perspektif efisiensi  yaitu  1  program  tergolong  kriteria efisien,  19  program  tergolong  kurang efisien,    dan    1    program    belum dilaksanakan. Keseluruhan realisasi program  dinas  pariwisata  dari  perspektif efektivitas tergolong efektif.

## Saran
Selanjutnya ada baiknya Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar menggunakan pengukuran value for money, karena akan memberikan gambaran  terhadap  pelaksanaan  kinerja keuangan  di  dinas  pariwisata.  Metode sebelumnya    hanya    membandingkan antara  anggaran  dan  biaya,  tetapi value for  money akan  mengarahkan  dinas pariwisata
untuk
bijak dalam pengalokasian dana dalam penganggaran, mengontrol biaya-biaya pelaksanaan program, dan memperjelas dampak maupun  hasil  dari  realisasi  program. Program   yang   dijalankan   dapat   terukur
secara  kuantitatif,  baik  secara  ekonomis, efisien maupun efekif dan dinas pariwisata bisa    meningkatkan    kinerja    setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  2010. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT Rineka Cipta
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor Publik:    Suatu    Pengantar .
Jakarta: Erlangga.
Departemen      Dalam      Negeri.      1996.
Keputusan   Dalam   Negeri   No. 690.900.327  tentang  Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat  Negara: Jakarta.
Dinas    Pariwisata    Kabupaten    Gianyar. 2016. Peraturan Daerah . Tersedia                              pada http://diparda.gianyarkab.go.id/i ndex.php/en/, (diakses pada tanggal 29 Novembar 2016).
Eriyanto.      2003. Analisis      Wacana . Yogyakarta: LKiS.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi.    2010. Manajemen    Kinerja
Sektor Publik . Edisi kedua.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.    2009. Akuntansi    Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mahsun,  Moh.  2006. Penilaian  Kinerja Sektor  Publik .  Edisi  Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Mulyadi.  2007. Sistem  Perencanaan  dan Pengendalian Manajemen, Sistem  Pelipatgandaan  Kinerja Perusahaan .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Nainggolan,  Pahala.  2007. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
e-ISSN  : 2599-1426
Prasetya,  Edy.  2005. Penyusunan  & Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah. Cetakan Kedua. Yogyakarta: ANDI.
Ratmiko   &   Atik   Septi   Winarsih.   2009.
Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen ’s  Charter  dan  Standar
Pelayanan  Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tangkilisan,     Hessel     Nogi     S.     2005. Manajemen  Publik. Jakarta:  PT Grasindo
Widodo,  Joko.  2008. Analisis  Kebijakan Publik,  Konsep  dan  Aplikasi Analisis    Proses    Kebijakan Publik  Cetakan  Kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing