PELANGGENGAN DINASTI POLITIK ‘SAMAWI’

## SEBUAH STUDI PERILAKU PEMILIH MODEL PSIKOLOGIS DALAM PILKADA
BANTUL TAHUN 2010

## Desiana, Rina, Adninda

## Abstract
The existence of the elections on the one side it can have a positive effect that is actualized political  rights  that  we  have  the  right  to  choose  and  choosen  from.  But  term  limits  two  periods leadership  post  local  autonomy  implies  limited  opportunities  for  regional  heads  occupy  a  strategic position in the region.  Consequently born the phenomenon  of political  dynasties in which the former head of the region trying to put people around him to continue his rule. As well as the phenomenon of political dynasties in Bantul, Idham leadership was replaced by Sri Suryawidati is none other than his wife. Victory Sri Suryawidati not be separated from the influence of political power 'Samawi' where he used the name 'Idha Samawi' as a political tool in order to win votes. He obtained a landslide victory, with  67.77  percent  of  the  vote  won.  Society  tends  to  choose  Idha  Samawi  on  the  basis  of psychological voting behavior, where they will choose the candidate who has the proximity to a party and feel close to the characters or a specific figure, in this case is 'Samawi'. But further, the existence of political dynasties can hinder the democratic process because it is basically the power is controlled by one person. In addition, aspects of the capabilities and qualities to be a leader tends to ignored.
Keyword: Political dynasty, psychological voting behavior, figure, capabilities and qualities

## A. PENDAHULUAN
Jatuhnya  pemerintahan  Soeharto  yang  ditandai  dengan  adanya  reformasi menjadi  tonggak  penting  dalam  berjalannya  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia. Rakyat  yang  sudah  jenuh  dengan  otoritarianisme  Soeharto  meneriakkan  dan menggulirkan  gelombang  demokrasi  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Pada akhirnya  Indonesia  pun  mengadopsi  sistem  demokrasi  dalam  menjalankan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Ciri  utama  pada  otoritarianisme  yang dijalankan  pada  masa  Orde  baru  adalah  hierarki  dan  sentralisasi  pada  satu  titik menjadi  titik  penting  dalam  pelaksanaan  perubahan.  Maka  dari  itu  semua  hal  yang bercirikan otoritarianisme sesegera mungkin  harus dihapuskan,  dan diganti dengan pola-pola yang menekankan pada otonomi dan kebebasan.
Penggunaan  sistem  demokrasi  di  Indonesia  salah  satunya  diwujudkan dengan adanya  Undang-Undang  No.  22 tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah dan  UU  No.  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah.  Dengan  adanya  peraturan  ini  sistem  pemerintahan  tidak  lagi terpusat seperti yang terjadi pada masa orde baru. pemerintahan dijalankan dengan asas  desentralisasi  dimana  daerah  mempunyai  otonomi  untuk  menyelenggarakan urusan  pemerintahannya  sendiri  kecuali  lima  urusan  nasional.  Peraturan  ini berimplikasi  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  secara  hampir menyeluruh,  salah  satunya  dalam  hal  pemilihan  kepala  daerah  baik  di  tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Pada  masa  orde  baru,  pemilihan  kepala  daerah  cenderung  dikuasai  oleh Soeharto,  dimana  calon  kepala  daerah  harus  disetujui  oleh  Soeharto  dan kebanyakan  merupakan  orang-orang  yang  menjadi  bawahannya.  Pada  masa  itu, kebanyakan  kepala  daerah  hampir  semuanya  berasal  dari  kalangan  militer,  hal  ini menunjukkan  betapa  sentralistiknya  pola  pemerintahan  pada  masa  itu.  Semenjak terjadi  otonomi  daerah,  berdasarkan  UU  No.  22  tahun  1999,  kepala  daerah  dipilih oleh  DPRD,  tidak  lagi  oleh  pemerintah  pusat.  Namun  hal  ini  kemudian  menjadi pertimbangan pada penyusunan peraturan pengganti UU No. 22 tahun 1999, hal ini dikarenakan  esensi  demokrasi  di  daerah  masih  kurang  terbuka  karena  belum
adanya  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat.  Maka  dari  itu  pada peraturan  pengganti  tentang  pemerintahan  daerah,  terdapat  perubahan  dalam pemilihan  kepala  daerah  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  UU  No.  32  tahun  2004. Dalam  peraturan  baru  mengenai  pemerintahan  daerah  ini,  kepala  daerah  baik tingkat provinsi maupun kabupaten dipilih secara langsung melalui pemilukada.
Adanya  peraturan  tersebut  membawa  kehidupan  demokrasi  di  tingkat  lokal menjadi  lebih  demokratis  karena  rakyat  dapat  memilih  secara  langsung  pemimpin daerahnya.  Namun  hal  tersebut  tidak  tanpa  resiko,  dibalik  segala  keagungannya dalam  menjamin  demokrasi  lokal,  pro  kontra  terhadap  pemilukada  langsung  ini banyak  terjadi.  Banyak  alasan  penolakan  terhadap  mekanisme  ini,  dari  segi ekonomis  yang  menghabiskan  banyak  dana,  dari  segi  sosial  dimana  banyak menimbulkan konflik, dan hal-hal lainnya. Namun apabila dicermati lebih lanjut, ada hal  yang  cukup  menonjol  yang  bisa  diamati  dari  proses  pilkada  di  Indonesia,  salah satunya adalah mencuatnya dinasti politik. Dalam hal ini pilkada tidak hanya sebagai ajang  untuk  memperebutkan  kekuasaan,  pilkada  juga  menjadi  cara  untuk mendudukkan keluarga dan kerabat kepala daerah untuk mewarisi kepemimpinan di daerah.  Semenjak  terjadinya  pilkada  di  Indonesia  hingga  saat  ini  tercatat  ada sembilan dinasti politik yang terjadi dan berupa pewarisan kekuasaan kepala daerah kepada  keluarganya.  Salah  satunya  adalah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bantul, dimana jabatan Bupati yang diduduki oleh Idham Samawi yang menjabat dari tahun 1999-2004  kemudian dilanjutkan  dari  tahun 2005-2010,  dilanjutkan  oleh  istrinya  Sri Suryawidati atau sering disebut Idha Samawi.
Kecenderungan pewarisan politik dalam pola pemerintahan lokal ini berakibat pada  pencideraan  demokrasi  Indonesia.  Tidak  menjadi  masalah  ketika  keluarga yang menggantikan posisi kepala  daerah mempunyai kapabilitas yang  cukup untuk melanjutkan  pemerintahan.  Namun  kecenderungan  justru  menunjukkan  bahwa pewarisan  dinasti  politik  ini  mengarah  pada  kelanggengan  kekuasaan  di  daerah. Bisa  saja  seorang  bupati  yang  menggantikan  suaminya  dalam  hal  pengambilan keputusan  dan  penetapan  kebijakan  masih  dipengaruhi  oleh  sang  suami.  Dalam artian  bahwa  istri  hanya  dipergunakan  sebagai  alat  oleh  sang  suami  untuk melanggengkan  kekuasaannya.  Hal  inilah  yang  menjadi  dilema  dalam  demokrasi lokal,  disatu  sisi  pilkada  merupakan  mekanisme  yang  baik  dalam  aktualisasi kehidupan  demokrasi,  namun  disisi  lain  terdapat  pencideraan  demokrasi  akibat munculnya  dinasti  politik  yang  pada  akhirnya  hanya  bertumpu  pada  kelanggengan kekuasaan seseorang.
Dengan  berdasarkan  pemaparan  tersebut,  menjadi  hal  yang  menarik  untuk lebih  lanjut  mendalami  persoalan  dinasti  politik  dalam  pemerintahan  daerah  di Indonesia,  khususnya  yang  terjadi  di  Bantul.  Tidak  hanya  karena  menciderai demokrasi,  namun  lebih  lanjut  juga  berkaitan  dengan  bagaimana  rakyat  sebagai pemilih mengartikan kondisi dinasti politik ini. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk  menganalisis  dan  memaparkan  lebih  lanjut  mengenai  dinasti  politik  yang terjadi  di  Kabupaten  Bantul  ditinjau  dari  segi  perilaku  pemilih  dalam  memberikan dukungannya  terhadap  calon  kepala  daerah  yang  mewarisi  kekuasaan  dari keluarganya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  tulisan  ini  akan  berpijak  atas pertanyaan  mendasar  mengenai  bagaimana  terjadinya  dinasti  politik  di  Kabupaten Bantul  dan  mengapa  terjadi  dinasti  politik  di  Kabupaten  Bantul.  Lebih  lanjut  tulisan ini  akan  diawali  dengan  perilaku  memilih  model  psikologis  sebagai  bingkai  teori dalam  menjelaskan  keberlangsungan  dinasti  politik  yang  terjadi  di  Bantul. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai deskripsi Kabupaten Bantul dengan  disertai  penjelasan  mengenai  berlangsungnya  pilkada  Bantul  dimana
terdapat  calon,  mekanisme  kampanye,  dan  juga  mengenai  kemenangan  kepala daerah  yang  terpilih.  Secara  lebih  komprehensif,  guna  menjelaskan  bagaimana keberlangsungan dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Bantul maka dalam bagian tulisan  ini  juga  akan  dijelaskan  mengenai  pemerintahan  oleh  klan  Samawi  beserta pompa  pemerintahannya.  Sebagai  gambaran  nyata  terjadinya  dinasti  politik,  maka pada inti tulisan ini akan dijelaskan  mengenai majunya Idha Samawi sebagai calon Bupati  Bantul  pada  pilkada  tahun  2005  dan  tentu  saja  dikaitkan  dengan  model perilaku  pemilih  masyarakat  Bantul  dalam  menghadapi  majunya  dinasti  Politik  di Bantul  ini.  Sebagai  catatan  akhir,  akan  dijelaskan  mengenai    refleksi  dari  kasus dinasti politik yang ada di Kabupaten Bantul.

## A.1.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  nantinya  akan  menggunakan  metode  studi  kasus,  hal  ini dikarenakan  metode  studi  kasus  merupakan  metode  penelitian  yang  memfasilitasi eksplorasi dari fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan berbagai sumber data.  Studi  Kasus  merupakan  strategi  yang  cocok  bila  pokok  pertanyaan  suatu penelitian  berkenaan  dengan how atau why ,  dan  fokus  penelitiannya  terletak  pada fenomena  kontemporer  di  dalam  konteks  kehidupan  nyata  (Yin  1996,  hh.  1-18). Pendekatan  studi  kasus  sesuai  dengan  penelitian  ini  dikarenakan,  pertama,  studi kasus  cocok  untuk  menjawab  pertanyaan  mengapa  dan  bagaimana,  dengan demikian  studi  kasus  cocok  apabila  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena pertanyaan  penelitian  dalam  tulisan  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  terjadinya dinasti politik di Bantul dan mengapa terjadi dinasti Politik di Bantul dikaitkan dengan studi  perilaku  pemilih  model  psikologis.  Selain  itu  penelitian  ini  mengangkat permasalahan  yang  sifatnya  kontemporer  karena  hal  ini  terjadi  pada  pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 lalu.
Guna  memperoleh  gambaran  dan  data  penelitian  yang  tepat  dan komprehensif,  penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode wawancara,  observasi  dan  studi  pustaka.  Untuk  memperoleh  data  yang  mendalam mengenai  dinasti  politik  wawancara  akan  dilakukan  terhadap  masyarakat  selaku pemilih  dalam  pilkada,  PDIP  sebagai  partai  pengusung  Idha    Samawi,  dan  KPUD sebagai  lembaga  yang  menjalankan  proses  pilkada.  Selain  wawancara,  observasi juga  akan  dilakukan  guna  melihat  dan  memetakan  bagaimana  kondisi  politik  di kabupaten Bantul terkait dengan dinasti politik keluarga samawi. Selain memperoleh data  dari  wawancara  mendalam  dan  observasi  langsung,  tulisan  ini  juga  akan dilengkapi  dengan  data  yang  bersumber  dari  studi  pustaka.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  umum  dala  mengkerangkai  argumentasi  dalam  tulisan. Dengan  adanya  multisumber  data  dalam  penelitian  ini,  diharapkan  data  dalam tulisan  ini  akan  mengalami  proses  triangulasi  dan  teruji  validitasnya,  sehingga menghasilkan temuan yang terpercaya dan komprehensif.

## A.2.  Perilaku Pemilih Model Pendekatan Psikologis, Sebuah Bingkai Teori
Pilihan  seseorang  dalam  menentukan  calon  atau  partai  dalam  sebuah mekanisme  pemilu  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  begitupula  alasan seseorang  untuk  berpartisipasi  atau  tidak  dalam  pemilu  juga  dipengaruhi  oleh berbagai  macam  hal,  namun  yang  menjadi  hal  penting  disini  adalah  bahwa  isu tentang pilihan partai dan alasan pemilihan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam mengkaji perilaku pemilih. Secara umum, pendekatan dalam melihat perilaku pemilih  dibedakan  menjadi  tiga,  meliputi  perilaku  pemilih  model  sosiologis,  perilaku pemilih  model  psikologis  dan  perilaku  pemilih  model rational  choice .  Model
sosiologis  adalah  pendekatan  pertama  dalam  melihat  perilaku  pemilih,  namun karena  muncul  kritik  dan  ada  beberapa  hal  yang  kurang  bisa  dijelaskan  oleh pendekatan  ini  dalam  melihat  perilaku  pemilih,  maka  muncullah  model  psikologis sebagai salah satu pendekatan dalam melihat perilaku pemilih.
Secara  umum,  dalam  hubungannya  dengan voter  turn  out , pemilih  yang memiliki  jaringan  kuat  terhadap  suatu  partai  dan  mempunyai  daya  sosial  ekonomi lebih  baik, bisa saja  memilih  untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu  ketika individu tersebut  merasa  tidak  tertarik.  Faktor  ketertarikan  menjadi  hal  yang  tidak  bisa dijelaskan  dalam  pendekatan  sosiologis,  dengan  demikian,  faktor  ketertarikan  ini kemudian  dibingkai  dalam  kerangka  pendekatan  psikologis.  Model  psikologis memperkenalkan apa yang disebut dengan budaya demokrasi atau civic culture , dan juga mengenai budaya partisipasi politik untuk menjelaskan tentang partisipasi politik (Almond dan Verba 1963; Verba, Schlozman dan Brady 1995 dalam Mujani, Liddle dan  Ambardi  2012,  h.  22).  Menurut  model  psikologis,  seseorang  ikut  serta berpartisipasi  dalam  pemilu  dikarenakan  ada  faktor  ketertarikan  dengan  politik, perasaan  dekat  dengan  partai  tertentu,  mempunyai  informasi  untuk  menetukan pilihan,  merasa  suaranya  berarti  dan  percaya  bahwa  keikutsertaannya  akan  bisa memperbaiki keadaan (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 22) .
Informasi  politik  merupakan  hal  yang  penting  dalam  mempengaruhi  perilaku pemilih,  karena  partisipasi  sangat  ditentukan  oleh  pengetahuan  pemilih  tentang permasalahan  publik  yang  diperoleh  dari  infomasi  politik.  Seseorang  yang mempunyai  akses  terhadap  informasi  politik  lebih  cenderung  untuk  dapat menentukan  sikap  dan  tindakan  politiknya.  Terkait  dengan  informasi  politik  adalah ketertarikan  seorang  warga  terhadap  politik  atau  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  kepentingan  umum,  dengan  demikian  orang  yang  tahu  mengenai  masalah publik  menyadari  bahwa  dirinya  penting  bagi  kepentingan  publik  dan  karena  itu kemudian  tertarik  dengan  urusan  publik  tersebut.  Sehingga  seseorang  akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan pandangannya bahwa keikursertaan dalam memutuskan  kepentingan  publik  tersebut  menjadi  lebih  mungkin  dibandingkan kurang tertarik dengan politik (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 24).
Selain  berkaitan  dengan  informasi  politik,  ketertarikan  dengan  politik  juga berkaitan dengan political efficacy , yaitu perasaan seseorang bahwa dirinya mampu memahami  dan  menentukan  keadaan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik dan  bahwa  dirinya  merasa  optimis  dan  kompeten  dalam  melihat  dan  menyikapi masalah-masalah  publik  yang  dihadapi  suatu  bangsa  (Mujani,  Liddle  dan  Ambardi 2012,  h.  24).  Karena  merasa  dapat  memahami  dan  mempengaruhi  keputusan publik,  seseorang  memiliki  keyakinan  bahwa  terdapat  makna  positif  dari keterlibatannya  dalam  pemilu.  Dengan  demikian  keikutsertaannya  dalam  pemilu dapat memperbaiki keadaan, sehingga sekecil apapun keterlibatannya, pemilih akan tetap tertarik untuk ikut serta berpartisipasi. Hal tersebut yang kemudisn mendorong sikap seseorang untuk tertarik dan berpartisipasi dalam pemilu.
Di  samping  itu,  juga  terdapat  faktor  identifikasi  partai  sebagai  salah  satu penjelasan  model  psikologis  dalam  melihat  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu. Identifikasi  Partai  adalah  perasaan  keterlibatan  dan  memiliki  yang  terdapat  dalam diri  seseorang  terhadap  sebuah  partai  politik.  Sehingga  identifikasi  partai  ini  bisa dikatakan  sebagai  sikap  dan  perasaan  psikologis  yang  terdapat  di  dalam  diri seseorang (Eriyanto dkk 2007, h. 18). Dalam faktor psikologis ini terbangun sebuah persepsi  dan  sikap  partisipan  seseorang  karena  proses  sosialisasi  politik  yang dialaminya.  Partai  politik  merupakan  salah  satu  entitas  independen  yang  akan membentuk  sentimen  dan  identitas  politik  seseorang  yang  tersosialisasi  kedalam
partai  politik  tersebut.  Maka  dari  itu,  identitas  partai  ini  yang  menjadi  perantara faktor-faktor  sosiologis  dengan  opini  dan  sikap  terhadap  partai  politik,  calon-calon pejabat  publik,  isu  politik  terkait,  dan  keputusan  untuk  memilih  partai  atau  calon pejabat publik tertentu (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 25).
Sejumlah  penelitian  tentang  perilaku  pemilih  model  psikologis  di  Indonesia khususnya,  menggunakan  variabel  patron-klien  (Gaffar  2002)  dan  kepemimpinan (Liddle  dan  Mujani  2000,  2007).  Patron  klien  bisa  didefinisikan  sebagai  hubungan antara  seseorang  dengan  orang  yang  dihormati.  Di  Indonesia  atau  dunia  ketiga lainnya,  pendapat  seseorang  dipengaruhi  oleh  pemuka  pendapat  (opinion  leader) yakni  orang  yang  dihormati  dan  dimintai  pendapat  untuk  masalah-masalah  politik. Menurut  Gaffar  (1992),  keputusan  individu  untuk  mendukung  partai  tertentu dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan pemimpin yang dihormati oleh seseorang. Pemimpin  ini  bisa  berupa  pemimpin  formal  (pejabat),  bisa  juga  pemimpin  informal (ulama atau tokoh masyarakat) (Eriyanto dkk 2007, h. 19).
Sementara  kepemimpinan  (leadership)  adalah  penilaian  dan  kedekatan terhadap tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan partai. Liddle dan Mujani (2000, 2007) menyatakan  bahwa  kepemimpinan/ketokohan  (leadership)  adalah  variabel  penting dalam  menjelaskan  perilaku  pemilih  di  Indonesia.  Ketokohan  bisa  menarik  massa pemilih  partai  politik  agar  memilih  partai  dimana  tokoh  itu  berada.  Misalnya  saja seseorang  memilih  Partai  Demokrasi  Indonesia  Per-juangan  (PDIP)  bukan  hanya karena  partai,  tetapi  karena  ada  tokoh  Megawati.  Penilaian  dan  kedekatan  pada Megawati bisa mendorong pemilih untuk memilih PDIP (Eriyanto dkk 2007, h. 19).
Baik  studi  Gaffar  (1992)  maupun  Liddle  dan  Mujani  (2000,  2007) menunjukkan  identifikasi  partai  (Party  ID)  merupakan  variabel  penting  dalam menjelaskan pilihan partai pemilih. Ada hubungan yang kuat antara identifikasi partai dengan  pilihan  partai,  bahwa  pemilih  yang  mengidentifikasi  dirinya  dengan  suatu partai politik, cenderung untuk memilih partai tersebut. Penelitian Liddle dan Mujani (2000,  2007)  menunjukkan  kepemimpinan  (ketertarikan  dan  evaluasi  terhadap tokoh)  adalah  variabel  penting  yang  menjelaskan  pilihan  partai  pemilih.  Dalam penelitian tersebut, aspek ketokohan ini menjelaskan sekitar 71% variasi atas pilihan partai politik.
Sedangkan hasil penelitian Gaffar (1992) mengenai patron klien menunjukkan ada  hubungan  yang  kuat  antara  identifikasi  seseorang  dengan  tokoh  dan  pilihan partai.  Keputusan  individu  untuk  mendukung  partai  tertentu  dipengaruhi  oleh interaksi  mereka  dengan  para  pemimpin.  Masing-masing  pemimpin  memiliki konstituen  sosial  dan  politik  sendiri  berdasarkan  orientasinya  masing-masing. Kesimpulannya  adalah  ketika  pemimpin  informal  sangat  berpengaruh  dan  mampu menghadapi  pemimpin  formal  yang  biasanya  mendukung  partai  pemerintah,  partai oposisi akan menjadi pemenang dalam pemilu. Dan begitu sebaliknya, ketika peran yang  dominan  dari  pemimpin  formal  tidak  tertandingi,  partai  pemerintah  akan menjadi pemenang dalam pemilu (Eriyanto dkk 2007, h. 20).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  model  psikologis dalam melihat perilaku pemilih ini mencakup apa yang disebut sebagai indentifikasi diri  dengan  partai  politik  atau  identitas  partai,  opini  tentang  isu-isu  atau  kebijakan publik dan juga opini tentang kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai atau calon yang bersaing. Hal-hal ini pula yang menjadi pendekatan dalam melihat perilaku pemilih di Indonesia  saat  ini,  seperti  identifikasi  partai  dan  faktor  kepemimpinan,  yang kemudian  menjadi  salah  satu  faktor  kuat  dalam  menjelaskan  alasan  pemilih  untuk berpartisipasi  dalam  pemilu.  Dimana  pada  kenyataannya  faktor  identifikasi  partai
dan  kepemimpinan  ini  menjadikan  pemilih  menjadi  ikut  berpartisipasi  dan  memilih calon atau partai, meskipun disisi lain dari segi rasional kurang memadai.
Salah  satu  yang  menjadi  perhatian  adalah  mencuatnya  dinasti  politik  dalam kepemimpinan  daerah  di  Indonesia  pasca  otonomi  daerah.  Dimana  apabila  hal tersebut  dijelaskan  dengan  pendekatan  model  psikologis  dalam  melihat  perilaku pemilih,  terdapat  faktor  identifikasi  partai  yang  sudah  mengakar  dalam  diri masyarakat.  Disisi  lain,  juga  ditopang  oleh  faktor-faktor  seperti  kepemimpinan, dimana rakyat sudah percaya dengan kualitas kepemimpinan seseorang, maka akan percaya  pula  apabila  kepemimpinan  itu  dilanjtkan  oleh  anggota  keluarganya  maka sistem kepemimpinan yang dilakukan adalah sama.

## B.   PEMBAHASAN

## B.1.  Kabupaten  Bantul  dan  Proses  Pilkada,  Sebuah  Gambaran  Singkat Permasalahan
Kabupaten  Bantul  merupakan  salah  satu  dari  empat  kabupaten  yang termasuk  dalam  wilayah  administratif  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sebelah  timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Gunungkidul,  di  sebelah  utara  berbatasan  dengan Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Sleman,  di  sebelah  barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Kulon  Progo,  dan  di  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Samudra Indonesia. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Luas Kabupaten  Bantul  508,85  km 2 atau  15,9  %  dari  luas  wilayah  DIY,  dengan  jumlah penduduk sebesar 921.263 jiwa pada tahun 2011 (BPS Bantul 2011, h. 8).
Secara administratif Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang bupati, dimana bupati  pertama  adalah  Raden  Tumenggung  Mangun  Negoro  yang  memimpin semenjak 20 Juli 1831.  Pasca reformasi atau tepatnya tahun 1999,  Bantul memiliki Bupati  baru  yaitu  Idham  Samawi  yang  menjabat  mulai  tahun  1999  hingga  2004. Pada  Desember  2004  hingga  Januari  2005,  jabatan  bupati  dipimpin  oleh  Drs. Mujono  NA  sebagai  pelaksana  tugas  harian.  Pada  tahun  2005,  terlaksana  pilkada langsung  pertama  kali  di  Kabupaten  Bantul  dalam  pilkada  tersebut,  Idham Samawi menjadi pemenang  sehingga  ia  kembali  menjabat  sebagai bupati Bantul  dari  tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2010, kembali dilaksanakan pilkada untuk memenuhi jabatan bupati Bantul selanjutnya.
Pada pilkada tahun 2010 ini, ada fenomena menarik, dimana salah satu calon Bupati  adalah  istri  dari  Idham  Samawi  yaitu  Sri  Surya  Widati  atau  Idha  Samawi. Pada pilkada Bantul tahun 2010 tersebut,  terdapat  tiga calon pasangan Bupati dan Wakil  Bupati  yang  meliputi  Kardono-Ibnu  Kadarmanto,  Sri  Surya  Widati-Sumarno dan  Sukardiyono-Darmawan.  Pasangan  Nomor  urut  pertama  atau  Kardono-ibnu Kadarmanto  merupakan  calon  independen,  sedangkan  pasangan  Ida  Samawi  dan Sumarno diusung oleh PDIP, Golkar, PAN, dan PKPB dan pasangan Sukardiyono- Darmawan diusung oleh partai Demokrat dan PKS (Kompas,2010).
PDIP  memiliki  alasan  tersendiri  untuk  mengusung  Idha    Samawi  sebagai calon  kandidiat  Bupati  Bantul.  Menurut  salah  satu  kadaer  DPP  PDIP  Kabupaten Bantul  yaitu  Bapak  Arjun  (2012,  komunikasi  personal,  2  Januari)    mengatakan bahwa  aspirasi  dari  masyarakatlah  yang  menginginkan  Ida  Samawi  melanjutkan kepemimpinan  suaminya.  Berdasarkan  rapat  yang  diselenggarakan  secara demokratis dan terbuka, pada level paling bawah yaitu rapat ranting ditingkat desa, sebanyak  75  desa  menginginkan  bahwasanya  Idha  Samawi  menjadi  Bupati  Bantul untuk  periode  2010-2015.  Rapat  itu  dilanjutkan  ke  tingkat  kecamatan,  dimana sebanyak  17  kecamatan  juga  menginginkan  IdhaSamawi  maju  menjadi  Bupati Bantul.  Sedangkan  pada  Rapat  Kerja  Cabang  Khusus  tingkat  Kabupaten,
diputuskan  bahwa  Sri  Suryawidati  menjadi  calon  kandidat  yang  akan  maju  dalam Pemilukada Kabupaten Bantul ditemani dengan Drs H Sumarno sebagai calon wakil Bupati  Bantul.  Di  samping  masyarakat  menginginkannya,  Idha  Samawi  juga  telah mendapat  rekomendasi  dari  DPP  PDIP.  DPP  sendiri  mengusung  Ida  Samawi berdasarkan  dinamika  politik  yang  ada  yaitu  tuntutan  masyarakat,  survei  internal partai  dan  visi  misi  Idha  Samawi  yang  memang  mengaspirasikan  kepentingan masyarakat  arus  bawah,  dengan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  Bantul  menuju Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.
Pilkada  Bantul  dilaksanakan  23  Mei  2010,  tiga  bulan  sebelum  berhentinya masa kepemimpinan bupati terdahulu. Pencalonan Idha Samawi ditengarai sebagai upaya pelanggengan dan pewarisan kepemimpinan dari klan Samawi, meskipun dari pihak  internal  calon  meneriakkan  bahwa  pencalonan  Idha  dikarenakan  dukungan dari masyarakat Bantul. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 tidak  dilalui  dengan  mudah,  dalam  proses  kampanye  banyak  sekali  tindakan  dari masing-masing  calon  yang  dengan  keras  berusaha  menarik  perhatian  pemilih. Namun  apabila  dicermati  lebih  lanjut  terlihat  bahwa  hanya  pasangan  Sri  Surya Widati-Sumarno  dan  Sukardiyono-Darmawan  atau  pasangan  nomor  urut  dua  dan tiga.  Pasangan no urut  satu  atau  Kardono-Ibnu  Kadarmanto  terlihat  lebih  pasif  dan kurang gencar dalam proses kampanye. Dalam hal pembiayaan kampanye, kubu Sri Surya  Widati-Sumarno  atau  disingkat  Idaman,  menghabiskan  biaya  kampanye tertinggi  yaitu  senilai  1,2  Milyar,  sedangkan  pasangan  Kardono-Ibnu  Kadarmanto (Karib)  sebesar  Rp  13,7  juta  dan  pasangan  Sukardiyono-Darmawan  (Sukadarma) sebesar  Rp  20,3  juta  (Kompas,  2010).  Dalam  proses  kampanye  ini  dua  kubu pasangan nomor urut dua dan tiga sangat aktif melakukan penyerangan dan saling sindir.  Begitupula  dalam  debat  yang  dilaksanakan  oleh  KPUD,  dimana  kedua  kubu ini saling menyerang satu sama lain.
Terlepas  dari  pro  kontra  pewarisan  kekuasaan  klan  Samawi,  pada  akhirnya Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Bantul  mengumumkan  bahwa  pasangan  Sri Surya Widati-Sumarno mendapatkan suara 67,77 persen dari total pemilih 691.982, sehingga  otomatis  menjadi  pemenang  dalam  pilkada  tersebut  dengan  suara terbanyak  di  kecamatan  Sewon  (36.919)  dan  terendah  di  kecamatan  Piyungan (15.667),  dimana  sebagian  besar  pendukungnya  (56%)  adalah  petani.  Diurutan kedua adalah pasangan calon Sukardiyono-Darmawan Manaf yang meraih 137.888 suara  atau  28,26  persen.  Sedangkan  posisi  terakhir  ditempati  Kardono-Ibnu Kadarmanto yang hanya meraih sebanyak 19.374 suara atau 3,97 persen dari suara keseluruhan (Tempo, 2010).

## B.2.  Majunya  Idha  Samawi  dalam  Pemilukada  Bantul  2010:  Sebuah Pelanggengan Dinasti Politik
Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  Idha  Samawi  merupakan  istri dari  mantan  Bupati  Bantul  yang  bernama  Idham  Samawi.  Majunya  Idha  sebagai bupati  Bantul  dapat  diamati  sebagai  proses  pelanggengan  dinasti  politik  yang dibangun  oleh  keluarga  Samawi.  Klan  Samawi  merupakan  salah  satu  klan  yang berpengaruh  dalam  perpolitikan di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Sebagaimana  kita tahu  bahwa  Samawi  merupakan  pendiri  ‘Kedaulatan  Rakyat’,  yaitu  sebuah  koran lokal  yang  notabene  menjadi  konsumsi  mayoritas  warga  di  Yogyakarta  dan  Jawa Tengah.  Akibatnya  media  tersebut  memiliki  pengaruh  dalam  pembentukan  opini publik  terhadap  sebuah  fenomena.  Tak  ayal  jika  media  massa  dapat  dimanfaatkan dalam kemenangan kandidat.
Di samping merupakan pemilik koran terbesar di DIY- Jateng, nama ‘Samawi’ juga melekat pada anaknya yaitu Idham Samawi. Idham Samawi kini menjadi salah satu pimpinan dari Persiba Bantul. Persiba merupakan klub sepakbola yang mampu menyedot  animo  golongan  muda  di  Bantul.  Klub  olahraga  ini  dinilai  menjadi  salah satu objek yang mendapat kucuran dana APBD yang banyak, dengan dalih sebagai sarana pengembangan olahraga (Sukanti 2012, komunikasi personal 21 Desember). Namun hal yang menarik pula adalah Persiba juga mampu menjadi daya tarik bagi pemilih  pemuda.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kedekatan  personal  antara  pemuda, Persiba,  dan  Pak  Idham  sehingga  para  golongan  muda  menaruh  legitimasi  pada Idham Samawi, termasuk Idha ‘Samawi’.
Jika  dianalisa  lebih  mendalam,  kemenangan  telak  Idha  Samawi  sebesar 67,77 persen bukanlah merupakan hal yang dianggap sepele. Sekian  pemilih  yang memilih Idha sebagai pemimpin bukanlah tanpa sebab. Jika dilakukan analisa lebih lanjut,  fenomena  ini  terjadi  karena  adanya  dimensi  psikologis  yang  berperan dominan  dalam  hal  ini.  Realitas  ini  dapat  dikerangkai  dengan  pendekatan  perilaku memilih  model  psikologi.  Perilaku  ini  mengasumsikan  bahwa  seseorang  akan berpartisipasi  dalam  pemilihan  disebabkan  oleh  adanya  dimensi  psikologis  yaitu faktor ketertarikan dengan politik,  perasaan dekat dengan partai  atau figur  tertentu, mempunyai  informasi  untuk  menetukan  pilihan,  merasa  suaranya  berarti  dan percaya  bahwa  keikutsertaannya  akan  bisa  memperbaiki  keadaan  secara  umum (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 22) .
Sebagaimana  studi  lapangan  yang  telah  dilakukan  peneliti,  mayoritas masyarakat  memang  memilih  Idha  Samawi  sebagai  bupati  karena  adanya  dimensi psikologis yang kuat. Pertama, yaitu adanya perasaan dekat dengan sosok ‘Ibu’ Idha Samawi.  Pada  kampanye  yang  dilakukannya,  Idha  dibantu  oleh  adanya  jaringan politik perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia DIY. Koalisi perempuan  memliliki  balai  perempuan  yang  tersebar  di  berbagai  kabupaten  dan kota, tidak terkecuali di Bantul. Melalui inilah, KPI memfasilitasi Idha untuk bertemu dengan  konstituennya.  Proses  inilah  yang  membuat  Idha  memiliki  hubungan  yang semakin  dekat  dengan  pemilihnya.  Di  sisi  lain,  KPI  juga  dengan  gencar mengkampanyekan Idha sebagai sosok ‘Ibu’ yang memiliki sisi keibuan yang begitu kental  (Sukanti  2012,  komunikasi  personal  21  Desember).  Kampanye  yang  bagitu kuat ini r upanya mampu mempengaruhi perasaan pemilih, dimana ada dimensi ‘ibu’ yang  melekat  pada  diri  Idha.  Alhasil  Idha  memperoleh  dukungan  yang  banyak  dari gerakan  perempuan  dan  juga  masyarakat  karena  dianggap  mampu  menjadi  Ibu yang baik bagi Kabupaten Bantul.
Se lain  dinilai  sebagai  ‘ibu’  bagi  masyarakat  Bantul,  Idha  merupakan  sosok yang  kharismatik.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Agus  Riyadi  (2013)  seorang  warga Dusun Gerselo yang memilih Idha pada pilkada 2010 lalu. Ia menilai bahwa ibu Idha merupakan  sosok  yang  pantas  memimpin  rakyat  Bantul  karena  kepandaian  dan kepiawaiannya  dalam memimpin.  Di  samping  itu,  beliau  dinilai  sebagai  sosok  yang jujur  dan  amanah  dalam  mengemban  tugas.  Berdasarkan  kelebihan  dan  sifat  baik yang melekat pada diri Ibu Idha, terlihat dengan jelas akan karisma yang dimilikinya. Atas  dasar  ini  pula  masyarakat  Bantul  banyak  yang  memilih  Idha  Samawi  sebagai kepala daerahnya.
Terpilihanya Idha Samawi dalam pilkada Bantul 2010 tidak dapat dilepaskan dari  dimensi  psikologis  para  pemilihnya.  Salah  satu  dimensi  lain  yang  terlihat  dari realitas ini adalah adanya keyakinan bahwa Idha mampu melanjutkan Program Kerja Bapak  Idham  Samawi.  Sebagaimana  kita  tahu  bahwa  selama  memimpin,  Idham memiliki  serangkaian  kebijakan  yang  dinilai  populis.  Kebijakan-kebijakan  ini  telah
membawa  Kebupaten  Bantul  menjadi  salah  satu  Kabupaten  yang  mendapatkan julukan best  practice dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Kebijakan tersebut  meliputi  (Wibawa  &  Juwari  2011,  hh  115-116), pertama, proteksi  petani. Ketika menjabat sebagai Bupati tepatnya pada tahun 2003, Idham Samawi membuat kebijakan  pertanian  yang  melindungi  petani  dari  gejolak  harga  pasar.  Ia memproteksi komoditas utama pertanian, yaitu padi, jagung, bawang merah, kacang tanah, cabai, kedelai. Kebijakan ini dituangkan dalam SK Bupati No. 12A tahun 2003 tentang Kebijakan Pertanian di Bantul. Kebijakan ini memberlakukan hal yang sama seperti  Bulog  yaitu  membeli  hasil  pertanian  dengan  harga  normal  ketika  harga  jual hasil  pertanian  sedang  rendah  yang  diakibatkan  adanya  panen  raya.  Dengan adanya  kebijakan  tersebut  diharapkan  petani  tidak  akan  merugi  akibat  anjloknya harga  hasil  panen.  Selain  menerapkan  kebijakan  tersebut,  dalam  upaya memberdayakan  petani  Pemkab  Bantul  berusaha  membangun  kemitraan  dengan pihak  swasta    untuk  mengembangkan  produk  pertanian  organik.  Pihak  swasta  ini yang kemudian membeli hasil pertanian organik petani dan mengembangkan produk pertanian yang lebih unggul, sehingga petani memperoleh hasil pertanian yang lebih banyak dibandingkan metode pertanian yang konvensional.
Kedua, kebijakan  pemberdayaan  usaha  kecil  dan  menengah.  Selain  sektor pertanian dan perdagangan, di Bantul juga terdapat banyak sektor Usaha Kecil dan Menengah  (UKM),  yakni  17.799  buah  atau  sekitar  23,6%  dari  74.941  total  UKM  di DIY pada tahun 2005 (Perindakop DIY dalam Purwanto, 2006). Kebijakan pro rakyat yang  digulirkan  Pemkab  Bantul  adalah  menggalakkan  sektor  ini  bersama  dengan pariwisata  pada  tahun  2008.  Kabupaten  Bantul  membangun  sentra  pariwisata Gabusan,  Manding  dan  Tembi  (GMT)  untuk  memasarkan  produk-produk  UKM.  Ini menggabungkan  kawasan  wisata  utama  yaitu  Gabusan  dengan  pasar  kerajinan, Manding dengan kerajinan kulit dan Tembi dengan rumah budaya. Tapi tampaknya hingga saat ini Pasar Seni Gabusan sebagai ikon baru GMT perlu banyak dibenahi karena tampaknya tidak berhasil menarik lebih banyak wisatawan.
Terakhir,  adanya  kebijakan  pelarangan mall. Kebijakan  pelarangan mall di Bantul bertujuan untuk melindungi pedagang- pedagang pasar tradisional agar tidak terpinggirkan. Kebijakan larangan pendirian mall ini termuat dalam Peraturan Bupati No.  12  tahun  2010  tentang  Penataan  Toko  Modern.  Bupati  menilai,  bahwa keberadaan  56  pasar  tradisional  di  Bantul  sangatlah  menguntungkan  bagi  seluruh warga  karena  itu  keberadaan  pasar  tradisional  harus  dipertahankan  (Kedaulatan Rakyat,  2010).  Bantul  merupakan  satu-satunya  kabupaten  di  antara  lima kabupaten/kota  di  DIY  yang  melarang  keberadaan mall .  Dalam  Perbup  tersebut termuat  pula  ketentuan  lain,  misalnya  luas  toko  maupun  keharusan  untuk  bermitra dengan usaha kecil dan koperasi.
Berbagai  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  dinilai  positif  oleh masyarakat  Bantul.  Untuk  itu,  majunya  Idha  Samawi  dinilai  sebagai  langkah  positif untuk meneruskan ‘kebaikan’ Bapak Idham. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pemuda  bernama  Jalu  Pamungkas  (2013),  yang  notabene  memilih  Idha  agar  ia meneruskan proker Bapak Idham.
Berbagai  pemaparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  dimensi  psikologis berperan  sangat  kental  dalam  kemenangan  Idha.  Berbagai  harapan  masyarakat ter lihat  dengan  jelas,  seperti  ‘ibu  yang  mengayomi’,  sang  penerus  kebijakan  pro rakyat,  serta  sosok  karismatik  terlekat  pada  dirinya.  Hal  ini  jelas  berimplikasi  pada kemenangan telak yang diraih olehnya.
Melalui  pemaparan  di  atas  terlihat  bahwa  konteks  ketokohan  berperan dominan.  Kualitas  tokoh,  pembawaan  tokoh,  program  yang  diusung  oleh  tokoh
sangat berpengaruh. Pada realitas ini, nama ‘Samawi’ menjadi nama keberuntungan yang diusung oleh Idha. Di samping itu, realitas ini menggambarkan adanya budaya demokrasi (civic  culture) yang  telah  berkembang  di  Bantul.  Masyarakat  memiliki pertimbangan yang matang mengenai sosok pemimpin yang diinginkannya.
Realitas yang telah dipaparkan sebelumnya membuat kita tidak bisa menutup mata  bahwa  memang  telah  terjadi  pelangge ngan  dinasti  politik  ‘Samawi’.  Bila ditinjau  dari  demokrasi  prosedural,  realitas  ini  tidak  menjadi  sebuah  permasalahan. Pada  pilkada  Bantul  tahun  2010  terdapat  tiga  pasang  calon  yang  berkontestasi. Selain  itu,  pemilihan  juga  dilakukan  oleh  rakyat  secara  langsung.  Hal  ini  secara prosedural tidak menjadi masalah karena terdapat peluang bagi semua pihak untuk berkompetisi,  dan  di  satu  sisi  memberi  kesempatan  rakyat  untuk  memilih  kandidat yang  diinginkannya.  Akan  tetapi,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  sirkulasi  elit  tidak berjalan secara maksimal karena kursi kepemimpinan hanya berputar pada satu titik. Secara politis hal ini menunjukkan adanya pemusatan kekuasaan pada orang- orang tertentu  yang  memiliki  ikatan  darah  dengan  Samawi.  Ketika  kekuasaan  berputar pada  satu  titik,  maka  kewenangan  sebagai  kepala  daerah  menjadi  lahan  yang sangat  politis.  Bupati  mampu  mendistribusikan  sumberdaya  kepada  orang-  orang yang  loyal  kepadanya.  Sedangkan  lawan  politik  dimungkinkan  tidak  mendapat apapun  dari  sang  bupati.  Pada  titik  inilah  terlihat  bahwa  sumberdaya  menjadi instrumen  untuk  membangun  dan  memelihara  loyalitas.  Jika  hal  ini  terus  menerus berjalan,  kepentingan  rakyat  rawan  untuk  diboncengi  oleh  para  pengabdi  sang bupati.  Dengan  demikian  kepentingan  rakyat  akan  mudah  untuk  digadaikan  oleh pemimpin.
Berbagai  uraian  di  atas  menunjukkan  adanya  dimensi  psikologis  yang berperan  dalam  perilaku  memilih  rakyat  Bantul.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  kami  juga menyadari  akan  kelemahan  analisa  perilaku  pemilih  model  psikologis.  Analisa berbagai hal tersebut terlihat menggeneralisasikan dan menganggap politik berjalan secara  statis.  Nama  ‘Samawi’  dinilai  menjadi  pondasi  utama  kemenangan  Idham maupun  Idha,  akan  tetapi  tidak  disadari  pula  bahwa  politik  senantiasa  mengalami dinamika. Bisa saja mereka memilih kandidat tersebut karena dinilai menguntungkan individu  para  pemilih.  Pertimbangan  untung  rugi  atas  kinerja  partai  politik  dan kandidat juga bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih.

## B.3.   Sebuah Refleksi: Dinasti Politik Menghambat Proses Demokrasi
Menurut Ari Dwipayana (Pengamat Politik UGM), dalam 14 Tahun terakhir ini terjadi fenomena pelokalan politik. Pada kondisi ini timbul pemimpin lokal baik yang berbasis  pengusaha,  ada  juga  tokoh-tokoh  yang  mempunyai  kharisma  kemudian maju sebagai Bupati. Ketika pemimpin lokal ini menjalankan praktek pemerintahannya,  awalnya  mereka  akan  merasakan  gejolak  politik,  konfigurasi politik  yang  penuh  dinamika  di  tingkat  lokal.  Akan  tetapi  ketika  periode  kedua biasanya  mereka  mengukuhkan  kekuasaan  mereka  melalui  kebijakan-kebijakan populis  yang  berpihak  kepada  rakyat,  dengan  kebijakan  populis  tersebut  mereka akan  menjadi  idola  baru  di  daerah,  sehingga  mereka  menjadi  pemimpin  yang terkesan  baik  dimata  masyarakat.  Kecenderungan  pola  politik  lokal  ini  semakin diperkuat dengan adanya peraturan mengenai pemerintahan daerah yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan politik di level lokal. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme dalam memperoleh jabatan sebagai kepala daerah, selain itu juga dijelaskan adanya pembatasan periode kepemimpinan kepala daerah yaitu  hanya  dua  periode.  Peraturan  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk memperlancar  proses  demokratisasi  di  level  local.  Namun  hal  ini  juga  menjadi
permasalahan tersendiri bagi penguasa daerah dalam hal ini kepala daerah. Hal ini dikarenakan  pembatasan  masa  jabatan  tersebut  mengakibatkan  kegagalan  dalam upaya melanggengkan kekuasaannya. Hal yang kemudian dilakukan adalah dengan jalan  mewariskan  kekuasaannya  tersebut  kepada  orang-orang  terdekatnya  agar penguasa  tersebut  tetap  dapat  mengontrol  jalannya  pemerintahan  di  suatu  daerah. Warisan  inilah  yang  kemudian  disebut  dengan  dinasti  politik,  yang merupakan bentuk  kepemimpinan  authoritarian,  diktator,  di  mana  negara  dijalankan  sesuai kehendak  pribadi  pemimpin  negara  ( personal  rule )  kemudian  masyarakat  mencari figur-figur yang kira-kira bisa mewakili untuk mewakili pemimpin yang lama.
Hal  tersebut  pada  akhirnya  mendorong  adanya  identifikasi  calon  pemimpin yang  memiliki  hubungan  terdekat  dengan  sang  idola,  entah  istrinya,  anaknya,  atau keluarga  dekatnya,  tujuannya  adalah  agar  mereka  tetap  memiliki  kontrol  terhadap pemerintahan  dan  praktek  politik  di  daerahnya.  Alasan  keinginan  rakyat  untuk menjadikan calon- calon diatas menjabat ditanggapi sebagai "proses pengkondisian secara  politik",  modus  kontruksi  politik  melalui  idealisme  yang  terbentuk  dalam masyarakat  maupun  modus  politik  atau  manuver  politik elit  yang  ingin  tetap  kokoh mempertahankan kekuasaannya, salah satunya dengan cara mewarisi kekuasaannya pada keluarganya. Itulah salah satunya yang terjadi di Bantul.
Secara umum, adanya dinasti politik dalam suatu proses pemerintahan dapat menghambat  jalannya  proses  demokrasi  (Bathoro  2011,  hh  118-120).  Hal  ini dikarenakan, pertama, dinasti  politik  menutup  peluang  bagi  munculnya  proses- proses  politik  yang  demokratis,  terutama  figur-figur  alternatif  yang  mungkin  lebih baik.  Karena  bagaimanapun  kemudian  dengan  politik  pewarisan  secara  biologis  ini tentu  akan  menutup  peluang  kandidat  lain  walaupun  memiliki  kompetensi  dan kualitas  yang  sangat  baik  untuk  menjadi  seorang  pemimpin.  Hal  ini  berarti,  dinasti politik akan menjadi hambatan serius bagi terealisasinya hak-hak politik rakyat yang seharusnya  memiliki  akses  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh  dan memanfaatkan  jabatan  politik. Kedua ,  politik  dinasti  mengabaikan  prinsip-prinsip pemilihan  umum  yang  adil.  Para  kerabat  yang  menggantikan  posisi  incumbent sudah pasti akan mengambil manfaat, sekurang-kurangnya popularitas. Sebagaimana  kita  tahu  bahwa  Sri  Su ryawidati  menggunakan  nama  ‘Idha  Samawi’ agar  setidaknya  mirip  dengan  nama  sang  suami  yang  notabene  menjabat  bupati periode sebelumnya. Di samping itu, ia juga menonjolkan nama ‘Samawi’ agar publik mengenalnya sebagai sosok yang dekat dengan Samawi. Pemanfaatan yang paling berbahaya  terjadi  jika  otoritas  dan  fasilitas  incumbent  disalah  gunakan  secara maksimal  untuk  memenangkan  para  kerabat. Ketiga, politik  dinasti  juga  bisa merusak  sistem  kaderisasi  partai  politik.  Penguatan  institusionalisasi  politik kepartaian menjadi terhambat karena peluang kader-kader terbaik partai diambil alih para  kerabat  yang  baik  dari  segi  kuantitas  kaderisasi  maupun  kualitas  sebenarnya bisa  saja  belum  memenuhi  persyaratan.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Bantul, dimana  Idha  menggu nakan  nama  ‘Samawi’  untuk  mendulanh  suara.  Inilah  salah satu  faktor  yang  membuat  PDIP  yakin  untuk  mengusung  Idha,  karena  ia  memiliki popularitas  yang  tinggi. Keempat, dinasti  politik  dapat  menyebabkan  "tersetir"nya kebijakan  ysng  harus  diambil  pemerintah  demi  langgengnya  kekuasaan  satu-dua kelompok  tertentu,  dimana  hal  ini  berdampak  pada  semakin  tercermarnya  proses demokrasi. Aktor politik dan kebijakan yang ada, sulit untuk dipastikan terbebas dari kepentingan  sebagian  golongan  bahkan  orang  perorangan.  Seperti  halnya  yang terjadi di Bantul, dimana kebijakan juga disetir oleh sang suami. Dapat dilihat bahwa terdapat  alokasi  anggaran  yang  besar  untuk  sektor  sepakbola.  Hal  ini  jelas merupakan  program  titipan  sang  suami,  memgingat  sang  suami  kini  menjabat
sebagai  petinggi  klub  Persiba  Bantul  (Sukanti  2012,  wawancara  personal,  21 Desember). Kelima, tradisi  dinasti  ini  akan  semakin  membuka  dan  memperbesar "celah"  bagi  Korupsi-Kolusi-Nepotisme  dan  lebih  jauh  dinasti  politik  mampu mengubah  tekstur  demokrasi  sedemikian  rupa  sehingga  bukan  lagi  sebagai  ruang kontestasi  ide,  gagasan,  program  dan  ideologi,  melainkan  pasar  transaksi  jual-beli kepentingan individu dan kelompok-kekerabatan.
Fenomena dinasti politik di Kabupaten Bantul menyadarkan kita bahwasanya salah  satu  cara  elit  untuk  mengkontrol  proses  pemerintahan  dan  mempertahankan kedudukan  ialah  dengan  cara  mengangkat  kerabat  dekat  yaitu  sang  Istri  untuk menggantikan  kepemimpinan  suaminya.  Namun  hal  ini  bila  terus  menerus dilanjutkan  dapat  menghambat  laju  demokrasi.  Sebagai  negara  yang  demokratis, sudah  seharusnya  negara  kita  memiliki  berbagai  tipe  kepemimpinan  yang  unggul. Hal  ini  didapatkan  dari  hasil  kepemimpinan  masing-masing  elit  yang  memegang tampuk  kekuasaan.  Rakyatlah  yang  mengevaluasi  kebaikan  dan  kelebihan  setiap pemimpin  lalu  meramunya  sehingga  dapat  dijadikan  rekomendasi  untuk kepemimpinan  selanjutnya.  Adanya  praktik  dinasti  dalam  berpolitik  hanya  akan menyajikan  gaya  kepemimpinan  yang  sama  saja  dari  sebelumnya.    Seperti  halnya kebijakan  populis  di  Kabupaten  Bantul,  dimana  banyak  kebijakan  yang  sudah diusung  Idham  Samawi  diusung  kembali  oleh  istrinya,  sehingga  kebijakan  yang dihasilkan  pun  akan  sama  saja.  Disisi  lain,  Idha  Samawi  menyatakan  bahwasanya Idham Samawi meskipun tidak lagi menjabat sebagai Bupati, namun Idham selama ini  selalu  menjadi  aktor  dibalik  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  Idha  Samawi.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengendalian  kekuasaan  oleh  orang  yang berusaha  tetap  menguasai  Kabupaten  Bantul  yaitu  Idha  Samawi  melalui  istrinya yang  menjadi  Bupati.  Implikasi  lebih  jauh  dari  praktik  dinasti  politik  yang  terjadi  di Kabupaten  Bantul  maupun  di  daerah  lainnya  dapat  mengamputasi  regenerasi kepemimpinan  yang  lebih  meluas.  Kita  akan  kesulitan  melahirkan  pemimpin  dari kalangan  rakyat  biasa  meskipun  ia  memiliki  pemahaman  politik  yang  baik  karena semua pos vital dan strategis telah terisi oleh keluarga politikus sebelumnya.  Tentu saja  dalam  hal  ini,  aspek  kapabilitas  dan  kualitas  dalam  memilih  pemimpin cenderung terabaikan.

## C.   PENUTUP
Berubahnya  haluan  proses  pemerintahan  Indonesia  dari  otoriter  menjadi demokrasi  menyebabkan  adanya  berbagai  perubahan  dalam  berbagai  sektor kehidupan,  salah  satunya  dapat  terwujud  dalam  proses  politik  lokal.  Semenjak bergulirnya  otonomi  daerah,  penyelenggaraan  proses  pemerintahan  didaerah diklaim  lebih  demokratis  mengingat  kepala  daerah  tidak  ditujuk  oleh  pusat  namun sudah diserahkan kepada pilihan rakyat. Pada awalnya kepala daerah dipilih dengan mekanisme  pemilihan  oleh  DPRD,  namun  semenjak  tahun  2004  kepala  daerah dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui  proses  pilkada.  Selain  adanya  peraturan mengenai  mekanisme  pemilihan  kepala  daerah,  terdapat  pula  pengaturan  dalam pembatasan masa jabatan kepala daerah dimana kepala daerah menjabat maksimal dua periode. Hal tersebut berdampak pada adanya kekecewaan dari para penguasa lokal  saat  mereka  tidak  bisa  melanggengkan  kekuasaannya.  Hal  yang  dilakukan kemudian adalah dengan menggunakan orang-orang disekitarnya untuk meneruskan  dan  mewarisi  kekuasaan  mantan  kepala  daerah.  Fenomena  ini  yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam proses Pilkada tahun 2010, dimana terdapat calon bupati  yaitu  Idha  Samawi  yang  merupakan  istri  dari  bupati  Bantul  periode sebelumnya.  Pencalonan  Idha  ini  ditengarai  sebagai  proses  pelanggengan
kekuasaan  klan ‘Samawi’  di  Bantul.  Kemenangan  Idha  dalam  pilkada  Bantul  tidak bisa  dilepaskan dari pengaruh keluarga Samawi dalam dirinya,  banyak masyarakat yang sudah terpengaruh bagaimana kebaikan sosok Idham Samawi ketika menjadi bupati  dengan  kebijakan-kebijakan  populisnya.  Sehingga  masyarakat  menganggap bahwa dengan memilih Idha maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang sama dengan Idham Samawi. Selain itu figur Idha yang dianggap keibuan,  perhatian dan sosok  idaman  bagi  masyarakat  juga  mempengaruhi  psikologis  pemilih  untuk memberikan  dukungannya  kepada  Idha.  Dengan  demikian,  model  perilaku  pemilih dalam  pilkada  ini  bisa  disimpulkan  sebagai  model  psikologis  mengingat kecenderungan memilih karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan. Terlepas  dari  hal  tersebut,  adanya  dinasti  politik  di  Kabupaten  Bantul  ini  pada dasarnya  mengganggu  jalannya  demokrasi  di  level  lokal,  yang  ditunjukkan  dengan adanya  penyetiran  dalam  pengambilan  kebijakan,  ketidakadilan  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah  karena  tidak  mampu  mengadaptasi  proses  regenerasi kepemimpinan,  sehingga  kepala  daerah  terpilih  bisa  jadi  tidak  mempunyai kapabilitas dan kualitas yang baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Bathoro A, 2011, ‘Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi’, Jurnal Fisip UMRAH, Vol. 2, No. 2, hh. 115-125.
Eriyanto  dkk  2007, Preferensi  dan  Peta  Dukungan  Pemilih  Pada  Partai  Politik ,  Lingkaran  Survei Indonesia, Jakarta. Kompas 2010, Dana Kampanye Idaman Terbanyak,
< http://regional.kompas.com/read/2010/05/07/18155323/Dana.Kampanye.Idaman.Terbanyak
-14 >, dilihat 2 Januari 2013, pukul 08.08 WIB.
Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, Kuasa Rakyat : Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru , Mizan Publika, Jakarta. Riza, AH 2011, ‘Demokrasi dalam politik dinasti’.
RW  2011,  ‘Hj  Sri  Suryawidati  wanita  pertama  DIY  jadi  Bupati’,  Gemari,  edisi  134,  tahun  XIII,  Maret 2012.
Sukanti, Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia, wawancara 21 Desember 2012 Tempo.com 2010, Sri Surya Widati-Sumarno Menangkan
Pilkada
Bantul, < http://www.tempo.co/read/news/2010/05/27/177250860/Sri-Surya-Widati-Sumarno-
Menangkan-Pilkada-Bantul. >, dilihat 2 Januari 2013, pukul 08.29 WIB.
Wibawa,  S  &  Juwari,  A  2011,  ‘Kebijakan  populis  pemerintah  kabupaten  bantul’,  Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011, Lab Ane Fisip, Unitra.
Wawancara : Arjun, kader DPP PDIP Kabupaten Bantul, wawancara 2 Januari 2013.
Pamungkas,  Jalu,  Warga  Dusun  Patalan  Patalan  Jetis  Bantul  Yogyakarta,  wawancara  10  Januari 2013.
Riyadi, Agus, Warga Dusun Gerselo Patalan Jetis Bantul Yogyakarta, wawancara 11 Januari 2013.