## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto)
Susi Delmiati 1* , Roy Suganda Putra Sinurat 2 1),2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia email: roy.sinurat14@gmail.com
*Corresponding Author: Susi Delmiati 1
Abstract:  The  application  of  elements  of  a  village  head  crime  that  benefits  one  of  the candidate pairs in  the  2020 West  Sumatra gubernatorial election by the  Sawahlunto Police Criminal Investigation Unit is first, the subject/perpetrator where the subject is only certain people.  The  intentional  element  of  the  perpetrator  is  intended  to  provide  advantages  or disadvantages for  the pairs of  candidates participating in the election, either in  the form  of active  or  passive  actions.  The  element  of  being  prohibited  from  making  decisions  and/or actions  was  fulfilled  because  as  the  Head  of  Sikalang  Village  took  actions  in  the  form  of participating in the campaign, including welcoming the arrival of the Paslon, giving speeches and  as  moderator  in  the  question  and  answer  session  and  closing  the  event.  Obstacles  and Efforts  to  Overcome  Them  in  the  Application  of  Elements  of  a  Village  Head  Crime  That Benefited  One  of  the  Candidate  Pairs  in  the  2020  West  Sumatra  Governor  Election  by  the Sawahlunto  Police  Satreskrim  is  the  lack  of  public  participation  in  reporting  alleged violations. Lack of socialization regarding evidence, Limited time for handling criminal acts of  regional  head  elections  are  obstacles  in  the  investigation.  The  suspect  convoluted  in providing  information  so  that  investigators  had  difficulty  uncovering  the  case  and  finding sufficient preliminary evidence. The subject of the search hinders the search. Arrest, i.e. the object of the arrest escapes, is outside the city, so it takes time.

## Keywords: Application; Elements of Crime; Village Head
Abstrak: Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Kepala  Desa  Yang  Menguntungkan  Salah  Satu Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Barat  Tahun  2020  Oleh  Satreskrim Polres  Sawahlunto  adalah  pertama,  Subjek/Pelaku  dimana  subyeknya  hanya  orang-  orang tertentu.  Unsur  Kesengajaan  pelaku  dimaksudkan  untuk  memberikan  keuntungan  atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Unsur Dilarang  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  terpenuhi  karena  selaku  Kepala  Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam  Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala  Desa  Yang  Menguntungkan  Salah  Satu  Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan  Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah kurangnya partisipasi masyarakat  dalam  melaporkan  dugaan  pelanggaran.  Kurangnya  sosialisasi  mengenai  alat bukti,  Terbatasnya  waktu  penanganan  tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah  menjadi
hambatan  dalam  penyidikan.  Tersangka  berbelit-belit  memberikan  keterangan  sehingga penyidik  kesulitan  mengungkap  perkara  dan  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup. Subyek  penggeledahan  menghalang-halangi  penggeledahan.  Penangkapan  yaitu  obyek penangkapan melarikan diri, berada di luar kota, sehingga memakan waktu.
Kata Kunci: Penerapan; Unsur Tindak Pidana; Kepala Desa

## PENDAHULUAN
Penegakkan  hukum  pada  tindak  pidana  Pemilihan  Umum  (disingkat  Pemilu) sebagaimana dinyatakan oleh Topo Santoso merupakan "hal yang paling menentukan dalam melaksanakan Pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar  penerapannya  demi  menjamin  tercapainya  tujuan  penyelenggaraan  Pemilu." 1 Selain itu,  penegakkan  hukum  tindak  pidana  Pemilu  selalu  berkaitan  dengan  tiga  hal  utama,  yaitu kesiapan  lembaga-lembaga  penegak  hukum,  penyelesaian  perkara/sengketa,  dan  efektifitas sistem penegakkan hukum dalam peraturan perundang undangan mengenai Pemilu.
Secara teoritik, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  diancam  dengan  pidana  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut  dinamakan  perbuatan  pidana,  juga  disebut  orang  dengan "delik". 2
Dalam  pemilihan  kepala  daerah,  kepala  desa  dan  perangkat  desa  dapat  dikenai  sanksi pidana  bila  terbukti  melakukan  pelanggaran  dengan  melakukan  keputusan  seperti  kegiatan- kegiatan serta program di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan  kepada  salah  satu  pasangan  calon  atau  calon  kepala  daerah  yang  terindikasi merugikan  calon  lain  misalnya  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye.  Demikian  juga,  Calon kepala daerah yang melibatkan kepala desa dan  perangkat desa dapat  dikenai  sanksi pidana sebagai calon kepala daerah.
Hal  tersebut  didasarkan  pada  data  mengenai  adanya  kasus  dugaan  pelanggaran netralitas  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  menjelang  Pilkada  Tahun  2020  di  kota Sawahlunto.  Beberapa  laporan  yang  diajukan  oleh  Bawaslu  kepada  pihak  Polri  yang kemudian  ditindaklanjuti  dengan  penyidikan  guna  menemukan  unsur-unsur  tindak  pidana dari perbuatan pelanggaran netralitas oleh kepala desa pada pilkada di Kota Sawahlunto.
Sebagaimana  terdapat  pada  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/57/B/X/2020/  SPKT  Polres Sawahlunto, tanggal 30 Oktober 2020. Tindak Pidana pemilihan Kepala Daerah yang terjadi yaitu  setiap  pejabat  negara,  pejabat  daerah,  pejabat  aparatur  sipil  Negara,  anggota TNI/POLRI,  dan  kepala  desa  atau  sebutan  lain/lurah  dilarang  membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  yang  terjadi  pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM)  Desa  Sikalang  Kecamatan  Talawi  Kota  Sawahlunto.  Berdasarkan  temuan  yang ditemukan  oleh  Ketua  Pangawas  Kecamatan  Talawi  tersebut  adalah  Kepala  Desa  Sikalang an.  Edi  Narwin  Daulay  ikut  dalam  kegiatan  kampanye  salah  satu  pasangan  calon  gubernur nomor urut 2 (Nasrul Abit). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Desa Sikalang an. Edi Narwin Daulay dengan mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon gubernur nomor urut 2
1 Topo Santoso, Sistem Penegakkan Hukum Pemilu , Jurnal Hukum Pantarei Edisi November 2008, 2008 hlm. 6
2 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana , Aksara Baru, Jakarta 1987, hlm 13
(Nasrul Abit) dan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (Nasrul Abit) untuk menyampaikan  visi  dan  misi,  melihat  Kepala  Desa  Sikalang  an.  Edi  Narwin  Daulay membuka  acara  kegiatan  kampanye.  Terhadap  perkara  ini  penyidik  berusaha  untuk mengumpulkan alat bukti guna memenuhi unsur daripada tindak pidana pemilu yang terjadi.
Secara teoritik, pada hakikatnya keberadaan hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan  manusia.  Oleh  karena  itu,  agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  maka  hukum harus  dilaksanakan  atau  diimplementasikan.  Terkait  dengan  pelaksanaan  hukum,  maka Sudikno  Mertokusumo  mengatakan,  bahwa:  "Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  secara normal,  damai,  tetapi  juga  dapat  terjadi  karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum yang  dilanggar  itu  harus  ditegakkan.  Melalui  penegakan  hukum  inilah  hukum  menjadi kenyataan". 3
Permasalahan  yang  dibahas  adalah  penerapan  unsur  tindak  pidana  kepala  desa  yang menguntungkan  salah  satu  pasangan  calon  pada  pemilihan  Gubernur  Sumatera  Barat  tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto dan hambatannya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Kepala  Desa  Yang  Menguntungkan  Salah  Satu Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Barat  Tahun  2020  Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto
Pada  prinsipnya  ada  3  (tiga)  hal  mendasar  perihal  Tindak  pidana  penyalahgunaan wewenang  yang  diatur  dalam  undang-undang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota. Pertama,  larangan  membuat  keputusan  dan/atau  Tindakan  menguntungkan  atau  merugikan pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/POLRI, dan kepala  desa/lurah/sebutan  lain.  Kedua,  larangan  melakukan  penggantian  pejabat  6  (enam) bulan  sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan  akhir  masa  jabatan,  yang dilakukan  oleh  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan  Walikota/Wakil Walikota.  Ketiga,  larangan  menggunakan  kewenangan,  program,  dan  kegiatan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Meskipun  UU  Pilkada  dan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  lainnya  sudah mengantisipasi  adanya  potensi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  negara,  pejabat daerah,  dan  pemegang  jabatan  publik  lainnya  (ASN/Anggota  POLRI/TNI,  dan  Kepala Desa/Lurah)  dalam  penyelenggaraan  Pilkada,  namun  dalam  prakteknya  bukanlah  perkara mudah  untuk  menilai  suatu  perbuatan  atau  tindakan  dapat  dikategorikan  sebagai penyalahgunaan wewenang/kekuasaan dalam pilkada.
3 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,  Cetakan  Kedua, 2005, h1m.160
Terdapat  berbagai  beberapa  persoalan  yang  muncul  dalam  penerapan  Pasal  71  UU Pilkada, antara lain: Pertama, Tindakan yang bagaimana yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat  daerah,  pejabat  ASN,  anggota  POLRI/TNI,  dan  Kepala  Desa/Lurah  dapat  dinilai sebagai  tindakan  atau  keputusan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  pasangan  calon. Kedua,  apakah  tindakan  penggantian  pejabat  yang  dilakukan  oleh  seorang  Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  atau  Walikota/Wakil  Walikota,  Penjabat  Gubernur  atau Penjabat  Bupati/Walikota,  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana  sebelum  ada  penetapan  pasangan calon  peserta  pilkada.  Dan  Ketiga,  bagi  petahana  (Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil Bupati,  atau  Walikota/Wakil  Walikota)  dalam  konteks  pelaksnaan  kewenangan  memang diwajibkan untuk melaksanakan program kerja dan agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan  baik  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah  (RKPD),  disatu  sisi  jika  tidak  dilaksanakan  berpotensi  melanggar  peraturan perundang-undangan,  dan  disisi  lain  jika  dilaksanakan  bisa  saja  dianggap  memberikan keuntungan bagi dirinya selaku petahana atau pihak lain.
Indikator  lain  yang  bisa  digunakan  untuk  menilai  Tindakan  pejabat  publik  bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pilkada yaitu dengan menggunakan asas spesialitas ( Specialiteisbeginsel), asas  spesialisasi  hubungannya  dengan  Asas  legalitas,  asas  spesialitas hubungannya  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  penyalahgunaan  wewenang  dalam “Diskresi”, dan asas Penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur.
Terhadap  rumusan  tindak  pidana  penyalahgunaan  wewenang  yang  diatur  dalam  Pasal 188, Pasal 190 juncto Pasal 71 UU tersebut di atas, maka penulis akan mendefiniskan ulang terhadap  unsur-unsur  Pasal  dimaksud,  oleh  karena  dalam  prakteknya  Pasal  ini  masih menimbulkan  perbedaan  pandangan  dalam  penegakan  hukumnya  baik  diinternal  Bawaslu maupun  di  sentra  Gakkumdu  sebagimana  yang  pernah  disidik  oleh  Satreskrim  Polres Sawahlunto.
Dua pembagian itu yang kemudian banyak digunakan dalam menentukan unsur unsur tindak  pidana,  begitu  juga  dalam  kasus-kasus  tindak  pidana  pemilu  atau  pilkada (penyalahgunaan  wewenang/kekuasaan).  Pada  pokoknya  tindak  pidana  Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 188 juncto Pasal 71 UU Pilkada, dapat diurai unsur-unsurnya yakni pertama, Subjek/Pelaku. Ketentuan 188 UU Pilkada mengatur bahwa tidak setiap orang bisa disebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pemilihan,  tetapi  hanya  orang-  orang  tertentu.  Dalam terminologi  hukum  pidana  ini  biasa  disebut  delik propria (tindak  pidana  yang  subjeknya tertentu atau tidak setiap orang).
Kedua,  unsur  dengan  sengaja,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak memberikan  pengertian  tentang  apa  yang  dimaksud  Kesengajaan.  Dalam Memori  Van Toelichting (MvT)  yang  dimaksud  dengan  kesengajaan  yang  menyatakan  “pidana  pada umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya  pada  barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang dilarang, dengan dikehendaki ( willens ) dan diketahui ( wetens )”. Dengan singkat dapat disebut bahwa  kesengajaan  itu  adalah  orang  yang  menghendaki  dan  orang  yang  mengetahui. Setidaknya  kesengajaan  itu  ada  dua,  yakni  kesengajaan  berupa  kehendak,  dan  kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui). Pengertian kesengajaan juga terdapat dalam dua teori, yaitu Teori kehendak ( wilstheorie) , dan Teori Pengetahuan/membayangkan
( voortellingstheorie) .  Teori  kehendak (wilstheorie), menurut  teori  ini,  “sengaja”  adalah
kehendak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan/Tindakan  dan  kehendak  untuk  menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Titik pangkal wilstheorie adalah apabila seseorang itu harus menghendaki suatu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Jadi, apabila seseorang itu tidak  mengehendaki  akibat  dari  perbuatan  itu,  maka  ia  tidak  melakukannya  karena  akibat itulah  yang  dikehendaki  pelaku  sehingga  ia  melakukan  perbuatan  itu.  Singkatnya  teori  ini menghendaki adanya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan.
Sedangkan  Teori  Pengetahuan/membayangkan  ( voortellingstheorie), menurut  teori  ini “sengaja”  adalah  apabila  suatu  akibat  dibayangkan  sebagai  maksud  dan  oleh  karena  itu perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  bayangan  yang  telah terlebih  dahulu  dibuatnya.  Singkatnya  teori  ini  menyatakan  bahwa  pelaku  hanya  dapat memperkirakan  suatu  akibat  yang  akan  ditimbulkan  apabila  dilakukan  suatu  perbuatan tertentu.
Dari  beberapa  pandangan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang dikatakan  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja,  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.
Dalam konteks Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada, kesengajaan pelaku dimaksudkan  untuk  memberikan  keuntungan  atau  kerugian  bagi  pasangan  calon  peserta pemilihan  baik  berupa  Tindakan  aktif  atau  pasif.  Misalnya  memposting  dukungannya  di media  sosial  dan  mengajak  pihak  lain  untuk  memilih  pasangan  calon  tertentu  atau  tidak memilih  paslon  tertentu,  atau  sengaja  melakukan  mutasi  dengan  alasan  berafilisasi  dengan calon  lain  atau  mendukung  pasangan  calon  lain  atau  dengan  sengaja  menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya atau pihak lain.
Unsur  selanjutnya  adalah  Dilarang  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan.  Unsur  ini telah  terpenuhi,  berdasarkan  keterangan  para  saksi  ditambah  dengan  keterangan  tersangka bahwa  Edi  Narwin  Daulay  selaku  Kepala  Desa  Sikalang  membuat  tindakan  berupa  ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut.
Unsur  ini  telah  terpenuhi,  berdasarkan  keterangan  para  saksi  ditambah  dengan keterangan  tersangka  bahwa  Edi  Narwin  Daulay  telah  melakukan  tindakan  ikut  didalam kampanye Paslon Nomor Urut 2 Nasrul Abit yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020  sekira  pukul  17.00  Wib  di  Gedung  Pertemuan  Masyarakat  (GPM)  Desa  Sikalang Kecamatan  Talawi  Kota  Sawahlunto  yang  mana  dari  tindakan  Kepala  Desa  tersebut  dapat menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 Nasrul Abit selaku Calon Gubernur.
Hal  ini  diperkuat  melalui  Yuriprudensi  putusan  MA  Nomor  06  P/PAP/2018,  yang pertimbangan  hukumnya  pada  pokoknya  menyatakan  “bahwa  pembagian  beras  sejahtera tidak  menguntungkan  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  walikota  dan  wakil walikota  atau  tidak  ada  hubungan  kausalitas  antara  pelaksanaan  program  tersebut  dengan keuntungan dan/atau kerugian pasangan calon; bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena  pembagian  beras  kesejahteraan  kepada  masyarakat  yang  merupakan  program pemerintah  pusat”.  Selanjutnya  mengenai  frasa  “menguntungkan  dan/atau  merugikan” berkaitan  dengan  perbuatan  hukum  seseorang  yang  sedang  memegang  jabatan  publik (Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota)  dalam  melakukan  tindakan  yang  melawan  hukum  yang
dapat  membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu  dalam sebuah proses pemilihan kepala daerah. Frasa “menguntungkan dan/atau merugikan” dalam Pasal 71 ayat (3) merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang-undang,  sehingga  tidak diperlukan adanya akibat apakah benar pasangan calon mendapat keuntungan atau kerugian, dengan  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang,  maka  sudah  dinyatakan  tindak  pidana  tersebut telah terjadi.
Dengan demikian alat bukti yang diperlukan untuk keterpenuhan unsur ini adalah bukti terkait  terjadinya  peristiwa  hukum  itu  sendiri,  misalhnya  rekaman,  photo,  audio  visual,  dan lain-lain.  Pemaknaan  frasa  “menguntungkan  dan/atau  merugikan”  sebagai  delik  formil  ini telah  didukung  melalui  yurisprudensi  putusan  Nomor:  1/Pid.Sus/2018/PN  Rbi,  dalam pertimbangan hukumnya hakim berpendapat bahwa unsur keputusan dan/atau Tindakan yang “menguntungkan  dan/atau  merugikan”  tidak  dapat  dimaknai  secara  sempit  dalam  arti materiil, melainkan harus dimaknai secara luas dalam arti formil, dalam arti suatu perbuatan akan  berimpilkasi  pada  dapat  tidaknya  suatu  pasangan  calon  atas  perbuatan  tersebut  akan mendapatkan keuntungan atau kerugian.
Larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 71 UU Pilkada dan telah diatur pula sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi subjek hukum yang melanggar larangan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 188 UU Pilkada. Ketentuan Pasal 188 UU Pilkada pada pokoknya memuat sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, sanksi pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  bulan,  sementara pidana denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00  (enam  juta  rupiah).  Dari  kasus-kasus  pilkada  yang  ditangani  oleh  Bawaslu sampai tingkat pengadilan, mayoritas pelaku tindak pidana pelanggaran Pasal 71 juncto Pasal 188 UU Pilkada dijatuhi vonis pidana percobaan. Kondisi demikian bukan tanpa alasan, oleh karena  KUHP  kita  memungkinkan  penjatuhan  vonis  pidana  percobaan  (pidana  bersayarat) terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun. Menurut hemat  penulis  ketentuan  Pasal  188  UU  pilkada  memuat  sanksi  pidana  dan  denda  yang terlampau  ringan  bagi  subjek  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  Pasal  71  UU  Pilkada, bandingkan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun.

## Hambatan  Dan  Upaya  Mengatasinya  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Kepala Desa  Yang  Menguntungkan  Salah  Satu  Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan  Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto.
Adapun  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Sawahlunto  dalam  hal  Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pihak  yang  mempunyai kewenangan  pada  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  Sawahlunto diantaranya  adalah  Kurangnya  Pengawasan  dan  Pencegahan  dalam  Masa  Kampanye. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang  telah ditetapkan  tersebut,  dalam  hal  pengawasan  juga  merupakan  tugas  dari  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas  mengawasi penyelenggaraan Pemilu serta mencegah adanya pelanggaran Pemilu sebagaimana ketentuan
yang  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2011  tentang  penyelenggara  Pemilu. Tahapan  yang  sangat  riskan  dalam  sebuah  penyelenggaraan  pemilu  adalah  tahapan kampanye,  dalam  tahapan  ini  sangat  memungkin  para  Aparatur  Sipil  Negara  menunjukan arah pilihnya, arah dukungannya, terutama bilamana ada calon petahanan yang mencalonkan diri.
Kedua, belum adanya regulasi yang pasti mengenai kolom kosong. Hambatan lain yang dirasa  oleh  Bawaslu  Sawahlunto  adalah  dengan  adanya  Pilkada  pasangan  calon  petahana melawan kolom kosong adalah belum adanya regulasi yang pasti dalam peraturan pemilu jika terdapat  pasangan  calon  tunggal  dalam  pemilu  harus  dihadapkan  dengan  kolom  kosong, belum  adanya  regulasi  yang  mengatur  tentang  pilkada  jika  hanya  terdapat  satu  pasangan calon  dihadapkan  dengan  kolom  kosong  seperti  yang  terjadi  pada  pilkada  Sawahlunto  pada tahun  2020  ini.  Sebab,  pada  Undang-Undang  nomor  10  tahun  2016  hanya  mengatur mengenai ketentuan pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah  melakukan  perpanjangan  pendaftaran,  namun  tetap  saja  tidak  ada  yang mendaftar.  Selain  itu,  calon  tunggal  diperbolehkan  dengan  catatan  terdapat  lebih  dari  satu calon yang mendaftar, tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terpilih hanya  calon  tunggal.  Dalam  regulasi  itu  menyebut  calon  tunggal  dinyatakan  menang  jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari  suara  yang  sah,  yang  menang  adalah  kolom  kosong.  Dengan  demikian  memberikan penjelasan  bahwa  suara  yang  diperoleh  dari  kolom  kosong  merupakan  suara  sah,  padahal dalam  hal  ini  ketentuan  kolom  kosong  belum  ada  regulasi  yang  jelas  hanya  bersifat  jika dibutuhkan dan diajukan oleh pemilih setempat.
Ketiga, ambisi promosi jabatan ASN. Ambisi promosi jabatan dan alasan senioritas di lingkungan serta kedekatan personal antara ASN dengan calon petahana membuat persoalan promosi jabatan saat pilkada ini masih sering terjadi. Lebih lagi dengan  ciri birokrasi dengan sentralitas  yang  kuat,  menilai  tinggi  keseragaman  dalam  birokrasi  dan  pendelegasian wewenang.  Dengan  adanya  ambisi  promosi  jabatan  tersebut,  sangat  memungkinkan  ASN melanggar asas Netralitas yang telah ditetapkan.
Keempat,    kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melaporkan  dugaan  pelanggaran. Masyarakat  adalah  sekumpulan  individu-individu  yang  hidup  bersama,  bekerja  sama  untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat  istiadat  yang ditaati dalam lingkungannya.  Dalam hal  ini banyak dari masyarakat  yang mengetahui  adanya  pelanggaran-pelanggaran  pemilukada,  namun  sebagian  kurang  berkenan untuk  berpartisipasi  dalam  melaporkan  pelanggaran-pelanggaran  yang  ada  disekitarnya. Dalam  hal  ini  masyarakat  yang  dapat  melaporkan  adanya  dugaan  pelanggaran  pemilukada adalah yang termasuk dalam daftar pemilih setempat.
Kelima,  kurangnya  sosialisasi  mengenai  alat  bukti.  Sosialisasi  merupakan  proses penanaman  atau  transfer  kebiasaan  atau  nilai  dan  aturan  dari  suatu  generasi  ke  generasi lainnya  dalam  sebuah  kelompok  atau  masyarakat,  sosialisasi  bertujuan  sebagai penyebarluasan  dan  mewariskan  nilai,  norma  serta  kepercayaan  yang  terdapat  di  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  kurangnya  sosialisasi  mengenai  apa  saja  yang  dimaksudkan sebagai alat bukti guna melengkapi laporan seputar pelanggaran Pilkada juga merupakan hal yang harus diperhatikan karena jika pelapor memberikan laporan terhadap Bawaslu mengenai dugaan  pelanggaran  Pilkada  terlebih  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
setempat tanpa disertai alat bukti maka bias dianggap laporan tersebut tidak sah
Keenam, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah. Pada Pasal  146  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  disebutkan  bahwa  Penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyampaikan  hasil  penyidikannya  disertai  berkas perkara  kepada  penuntut  umum  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  laporan  diterima. Dalam hal  hasil penyidikan belum lengkap, dalam  waktu  paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  dilengkapi.  Penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal penerimaan  berkas  harus  sudah  menyampaikan  kembali  berkas  perkara  tersebut  kepada penuntut  umum.  Penuntut  umum  melimpahkan  berkas  perkara  kepada  Pengadilan  Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.4
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  penyidik  mermpunyai  waktu  14  (empat  belas)  hari menyampaikan  hasil  penyidikan  tindak  pidana  pemilu  dan  3  (tiga)  hari  menyampaikan kembali  berkas  perkara  yang  harus  dilengkapi  sesuai  dengan  petunjuk  penuntut  umum. Waktu  yang  diberikan  kepada  penyidik  dalam  penanganan  tindak  pidana  pemilu  tersebut sangat terbatas.
Ketujuh,  Hambatan  teknis  penyelesaian  administrasi.  Penyelesaian  tindak  pidana pemilu pada dasarnya sama seperti penyelesaian tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian penyidikan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari administrasi berupa berkas-berkas yang harus  dilengkapi.  Dalam  menyelesaikan  administrasi  terkadang  ditemui  hambatan  teknis, seperti penandatanganan berkas oleh pimpinan dan atau yang berwenang menemui hambatan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat karena suatu hal seperti berada di luar kota yang tidak memungkinkan penandatanganan berkas segera.

## PENUTUP
Penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kepala desa yang menguntungkan salah satu  pasangan calon  pada pemilihan  Kepala Daerah dapat  lebih menguatkan alat bukti yang digunakan  sehingga  unsur  kesalahan  pada  perbuatan  tersebut  lebih  jelas  dan  nyata  sesuai ketentuan perundang undangan.
Berkaitan  dengan  keterbatasan  waktu  penyidikan  maka  agar  lebih  ditingkatkannya profesionalisme  penyidik  dalam  hal  kemampuan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kepala desa  yang  menguntungkan  salah  satu  pasangan  calon  pada  pemilihan  kepala  daerah  serta meningkatkan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak  terkait  sehingga  penyidikan  dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

## REFERENSI
Topo  Santoso, Sistem  Penegakkan  Hukum  Pemilu ,  Jurnal  Hukum  Pantarei  Edisi  November 2008.
Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu , Rajawali, Jakarta, 1987 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana , Aksara Baru, Jakarta 1987 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,  Cetakan Kedua, 2005
4 Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Sawahlunto Pada Tanggal 13 April 2022
Buku  Kelima  tentang  Tindak  Pidana  Pemilu,  Pasal  476-554,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.