## JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan
Volume 5 Nomor 2 Juni 2022,
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/ ISSN 2615-8574 (online)
Hal : 93 - 104
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DI MASA PANDEMI COVID-19

## Diska Arliena Hafni, Fitri Maulidah Rahmawati
Universitas Aisyiyah Yogyakarta Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi, Nogotirto, Sleman, DIY 55592 E-mail: diskaarliena@unisayogya.ac.id No. HP: 085865566081
Abstract: This study reveals the financial management of education funds in elementary schools during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques using interviews and documentation. The research location are Muhammadiyah Sokonandi Elementary School in Yogyakarta City and Muhammadiyah Miliran Elementary School in Yogyakarta City. The data analysis technique consists of four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the financial management of education funds during the Covid-19 pandemic at SD Muhammadiyah Sokonandi and SD Muhammadiyah Miliran experienced a significant difference. This is because the economic power of guardians among these schools has decreased due to the impact of the pandemi which has a direct effect on the  ability  of  guardians  to  pay  education  fees.  School  income  has  decreased  and  school expenditures have adjusted cost items adjusted to the needs of online teaching and learning during the pasndemic.
Keyword: financial management; educational institution; Covid-19 pandemic
Abstrak: Penelitian ini mengungkap pengelolaan keuangan dana pendididikan pada sekolah dasar di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada SD Muhammadiyah Sokonandi Kota Yogyakarta dan SD Muhammadiyah Miliran Kota Yogyakarta. Teknik analisis data terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengelolaan  keuangan  dana  pendididikan  di  masa  pandemi  Covid-19  pada  SD Muhammadiyah  Sokonandi  dan  SD  Muhammadiyah  Miliran  mengalami  perbedaan  yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan daya ekonomi wali murid di ke dua sekolah tersebut menurun  akibat  terimbas  pandemi  yang  berpengaruh  secara  langsung  pada  kemampuan wali murid dalam membayar biaya pendidikan. Pemasukan sekolah mengalami penurunan dan pengeluaran sekolah mengalami penyesuaian pos-pos biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar secara daring di masa pandemi.
Kata Kunci: pengelolaan keuangan, lembaga pendidikan, pandemi covid-19
covid-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina dan dinyatakan resmi masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Covid-19 menjadi suatu pandemi yang menyebar ke seluruh dunia dan mengubah tatanan sosial, ekonomi maupun pendidikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang pertama kali terkena dampak kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Dikarenakan pentingnya tujuan pendidikan, meskipun pandemi menyerang pendidikan tetap harus berjalan, namun dilakukan dengan pola yang berbeda. Pemerintah Indonesia memutuskan
mengubah pola pembelajaran dari tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh. Siswa belajar di rumah masing-masing dengan beragam metode, dan yang paling jamak dilakukan adalah dengan metode dalam jaringan (daring). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir atau memutus rantai penyebaran Covid-19, mengingat kegiatan pendidikan selama ini banyak melibatkan kontak langsung antara guru dan murid dengan kapasitas kelas yang cukup besar.
Penggunaan  media  daring  dalam  pembelajaran  terlebih  pelaksaannya  yang  dilakukan  secara mendadak di masa pandemi Covid-19, ternyata berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Aji (2020) menyatakan bahwa banyak varians masalah yangmenghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya adalah (1) Keterbatasan penguasaan teknologi Informasi oleh guru dan siswa; (2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) Akses internet yang terbatas dan (4) Kurang siapnya penyediaan anggaran.
Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penentu efektivitas pembelajaran secara online . Aspek kesejahteraan guru dan muriddi Indonesia secara umum masih jauh dari harapan. Ketika proses pembejaran dilakukan secara daring, maka baik guru maupun murid memerlukan laptop atau smartphone dan juga kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring. Pastinya akan ada biaya tambahan yang ditanggung oleh guru maupun murid dalam pelaksanaan pembelajaran online tersebut. Lebih  lanjut  Aji  (2020)  menyatakan  bahwa  ada  dilema  dalam  pemanfaatan  media  daring,  ketika menteri pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun disisi lainkecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah yangsama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud.
Menurut  Rahmah  (2016)  pendidikan  tidak  lepas  dari  berbagai  faktor  pendukung  tercapainya pendidikan, salah satunya yaitu dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Dana pendidikan merupakan faktor penting dalam menghasilkan siswa yang berkualitas di suatu sekolah. Artinya, sekolah memerlukan dana  untuk  membiayai  berbagai  keperluan  sekolah,  seperti  untuk  gaji  pegawai,  biaya  pemeliharaan sarana dan prasarana, serta biaya penyelenggaraan pendidikan yang lainnya. Mustahil jika pendidikan akan berjalan dengan lancar sedangkan dana pendidikan yang tersedia sangatlah minim karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Begitu pentingnya pendanaan pendidikan, sehingga menjadi salah satu penentu tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan.
Sekolah  sebagai  institusi  pendidikan  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  dana  pendidikan. Pengelolaan  keuangan  pendidikan  harus  dilakukan  secara  profesional  dan  optimal  agar  tujuan pendidikan dapat tercapai. Pengelolaan keuangan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah didasari atas empat prinsip, yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemerikasaan hingga pertanggungjawaban.
Pengelolaan  keuangan  sekolah  yang  profesional  dan  optimal  memerlukan  proses  manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Menurut Arwidayanto dkk (2017), ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: penyusunan atau perencanaan anggaran (budgeting) ,  pembukuan (accounting) ,  pemeriksaan,  dan  pertanggung  jawaban.  Pihak  manajemen sekolah  tidak  dapat  menjalankan  sendiri  proses  manajemen  keuangan  sekolah  tanpa  melibatkan stakeholders . Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah, sarana-prasarana sekolah dan yang lainnya.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang pendanaan pendidikan, di mana pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sulistiyorini (2006) menyatakan bahwa secara garis besar  sumber  keuangan  pendidikan  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu:  (1)  Pemerintah,  baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya; (2) Orang Tua Siswa dan (3) Masyarakat,
baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Sekolah memerlukan dana untuk melaksanakan rencana sekaligus kegiatan sekolah pada setiap tahun ajaran. Dana tersebut untuk membiayai seluruh aktivitas belajar-mengajar yang berjalan di sekolah. Pembiayaan sekolah yang dikelola dengan baik akan mampu mengoptimalkan layanan pendidikan kepada siswa, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Baik buruknya pengelolaan keuangan sekolah akan berpengaruh pada kualitas pelayanan pendidikan.
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan di sekolah swasta tentu berbeda dengan sekolah negeri (publik). Pembiayaan pendidikan di sekolahnegeri sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari dana APBN. Sebaliknya, hanya sebagian sedikit sumber dana sekolah swasta yang berasal dari dana APBN, dalam hal ini berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Salah satu sumber dana pendidikan sekolah swasta adalah dari walimurid dan masyarakat. Sekolah-sekolah swasta dituntut secara mandiri untuk terus berusaha mencukupi kebutuhan operasional sekolah, mulai dari gaji guru dan tenaga kependidikan hingga pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa menjadi salah satu sumber pendapatan yang utama bagi sekolah swasta.Berdasarkan survei yang dirilis oleh Syaiful Munjani Reseacrh and Consulting (2020), pandemi Covid-19 memukul ekonomi sebagian besar warga Indonesia. Sejak awal April 2020, mayoritas warga Indonesia (sekitar 67%-83%) merasa bahwa kondisi rumah tangga mereka lebih buruk dibanding  sebelum  adanya  pandemi  Covid-19.  Lebih  spesifik  masyarakat  DIY-Jateng  yang  merasa bahwa kondisi rumah tangga mereka lebih buruk dibanding sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah sebesar 67%. Masih berdasarkan hasil survei tersebut, 64% masyarakat di wilayah perkotaan menyatakan kondisi perekonomiaan rumah tangganya lebih buruk dibanding sebelum adanya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tentu saja akan berpengaruh pada kemampuan orang tua murid dalam membayar biaya pendidikan. Jangankan untuk membayar biaya pendidikan anaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari saja sangat sulit bagi sebagian besar masyarakat anaknya di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  pada  SD  Muhammadiyah  Sokonandi  Kota Yogyakarta, didapatkan informasi bahwa ketidakmampuan orang tua murid membayar biaya pendidikan anaknya akan berpengaruh pada pemasukan dana pendidikan yang seharusnya diterima oleh sekolah swasta. Mengingat dalam hal ini pemasukan terbesar sekolah swasta berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayar oleh wali murid. Apabila orang tua murid tidak mampu membayar biaya pendidikan anaknya, maka pemasukan sekolah swasta sudah pasti akan berkurang dan kondisi keuangan sekolah akan memburuk. Jika kondisi ini berjalan terus-menerus, maka keberlangsungan sekolah swasta dalam menyelenggarakan pendidikan akan terancam. Tanpa dukungan finansial yang cukup baik dari orang tua murid maupun dari pemerintah (dana BOS), sekolah-sekolah swasta tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, kondisi pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang cukup serius bagi keberlangsungan hidup sekolah-sekolah swasta di Indonesia.
Penyelenggaraan  pendidikan  tidak  semuanya  ditangani  oleh  Negara,  bahkan  yang  ditangani secara swadaya oleh masyarakat (swasta) jumlahnya jauh lebih banyak. Peyelenggaraan pendidikan oleh  sekolah  swasta  di  Indonesia  dilakukan  oleh  beragam  pihak  di  antaranya  adalah  pihak  yang memiliki  latar  belakang  keagamaan.  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  Islam  modernis  terbesar  di Indonesia  salah  satunya  berhikmad  di  bidang  pendidikan. Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM)  di bidang pendidikan menurut data dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdiri dari 2.604 SD/MI, 1.772 SMP/MTs, 1.143 SMA/SMK/MA, 67 Pondok Pesantren dan 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah/ Aisyiyah.  Sekolah  dasar  merupakan AUM  dengan  jumlah  terbanyak.  Oleh  sebab  itu,  patut  kiranya jika pengelolaan keuangan pendidikan di SD Muhammadiyah mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh stakeholders , terlebih pada saat kondisi pandemi Covid-19. Hal ini dalam rangka mengawal penyelenggaraan pendidikan di SD Muhammadiyah agar tetap berjalan dengan efektif dan efisien demi keberlanjutan institusi tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  terdapat  minimal  tiga  persoalan  yang  cukup  serius  dalam hal pengelolaan keuangan pendidikan di masa pandemi Covid-19 pada sekolah swasta termasuk SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, yaitu: Pertama , pembiayaan yang berasal dari dana sumbangan
orang tua murid, mengingat pada masa Covid-19 kondisi ekonomi rumah tangga menjadi lebih buruk. Hal ini akan berpengaruh pada kemampuan orang tua murid dalam membayar biaya pendidikan anaknya. Berikutnya, kondisi ini akan mempengaruhi pemasukan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan nantinya juga akan mempengaruhi pembiayaan sekolah.
Kedua ,  selama  masa  pandemi,  pemerintah  memberikan  perubahan  tata  kelola  keuangan  yang diperuntukkan sekolah yang berupa BOS. Dana BOS yang sebelum masa pandemi memiliki panduan pengelolaan  khusus,  selama  pandemi  pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan memberikan  kebebasan  pengelolaan.  Pemberian  kebebasan  pengelolaan  anggaran  yang  berasal  dari bantuan  pemerintah  bagi  sebagian  sekolah  adalah  sebuah  kemudahan.  Namun  demikian  sebaliknya tidak  sedikit  sekolah,  karena  terbiasa  dengan  acuan  dan  petunjuk  yang  jelas,  pemberian  kebebasan arah alokasi anggaran dapat memicu dan memunculkan masalah baru. Beberapa peluang masalah yang dihadapi sekolah yang tidak terbiasa dengan pola kebebasan adalah penyalahgunaan anggaran hingga inefisiensi anggaran.
Ketiga , pembelajaran jarak jauh dengan metode daring di masa pandemi Covid-19 memerlukan sarana dan prasarana yang memadai serta kesiapan (kompetensi) para guru dalam menjalankan pembelajaran  tersebut.  Hal  ini  menuntut  sekolah  untuk  melakukan  penyesuaian  biaya  yang  harus dialokasikan  sekaligus  dikeluarkan  oleh  sekolah  selama  pandemi  Covid-19  masih  berlangsung  agar pembiayaan sekolah tepat sasaran, sesuai dan mendukung kondisi di lapangan.
Penelitian terdahulu terkait pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh Utama dan Setiyani (2014). Simpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja guru di SMP Negeri Eks- RSBI se-kota Semarang. Namun secara parsial hanya variabel responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah yang memberikan kontribusi terhadap kinerja guru. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dzulfikar (2015) yang meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di  SMA  Negeri  se-Kabupaten  Kendal  telah  dilaksanakan  dengan  adil  dan  efisien  denganmematuhi peraturan yang berlaku.
Handayani  (2017)  juga  melakukan  penelitian  tentang  pengelolaan  keuangan  sekolah  di  SMA Muhammadiyah  Se-Surakarta.  Penelitian  tersebut  memberikan  kesimpulan  bahwa  perencanaan dalam pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah se-Surakarta sudah sesuai dan sejalan dengan standar  pembiayaan.  Sedangkan  realisasi  anggaran  dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas  yang  telah dibuat  sekolah  sehingga  kegiatan  yang  telah  diprogramkan  sekolah  dapat  terealisasi  secara  efektif dan efisien berdasarkan peraturan yang berlaku. Realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah se Surakarta kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan adanya kendala mengenai keterbatasan dana. Keterlambatan siswa dalam membayar SPP dan kurang adanya bantuan dari yayasan, sehingga menyebabkan adanya keterbatasan dana.
Berangkat dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 pada SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Penelitian  ini  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  manajemen  pengelolaan dana pendidikanyang dapat diterapkan oleh SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta dan dapat pula dijadikan role model bagi  SD  Muhammadiyah  secara  umum,  agar  penyelenggaraan  pendidikan  di SD  Muhammadiyah  dapat  berjalan  secara  keberlanjutan  ( sustainable ) khususnya di Masa Pandemi Covid-19.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  deskriptif.  Creswell  (2015) menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok atau interaksi sosial tertentu.Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalahpengelolaan keuangan pendidikan di masa pandemi Covid-19 pada SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta
dipilih dengan pertimbangan sebagai kota pendidikan di tingkat nasional, sekaligus sebagai salah satu kota pusat kaderisasi Muhammadiyah.
Situs penelitian ini adalah SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta dengan akreditasi A dan pertimbangan jumlah murid, yaitu SD yang berjumlah murid banyak dan yang lebih sedikit. Pertimbangan pemilihan berdasarkan akreditasi dan jumlah murid menjadi tepat karena akreditasi sekolah dinilai dari aspek yang utuh dan menyeluruh, termasuk di dalamnya aspek pembiayaan sekolah. Situs penelitian yang digunakan adalah SD Muhammadiyah Sokonandi (mewakili SD yang berjumlah murid banyak dan lebih dulu mendapatkan akreditasi A) dan SD Muhammadiyah Miliran (mewakili SD yang jumlah murid lebih sedikit dan baru terakreditasi A).
Subjek informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang mengetahui, berkaitan, dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang diharapkan dapat memberi informasi. Adapun subjek penelitian ini adalah 1) Kepala sekolah, sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan sekolah, 2) Bendahara Sekolah, 3) Komite Sekolah dan 4) Orang tua atau wali peserta didik. Pelaksanaan penelitian terbagi dalam lima tahap, mulai dari perencanaan, penyiapan instrument, pengumpulan data, analisis data, sampai dengan penarikan kesimpulan.
Kondisi pandemi menjadikan aktifitas di sekolah mengalami perubahan. Perubahan pola tersebut membawa konsekwensi pada pemilihan pola pengambilan data untuk disesuaikan dengan pola sosial masyarakat di masa pandemi. Berdasar pertimbangan kondisi pandemi tersebut terdapat dua motode utama dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai salah satu metode utama pengambilan data dalam penelitian ini. Wawancara yang mendalam (indepth interview) dilakukan dengan terlebih dahulu dibuat kisi-kisi dan pedoman wawancara. Objek wawancara utamanya ditujukan kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah. Adapaun wawancara pembanding dilakukan pada guru dan wali murid serta komite sekolah.
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa seluruh dokumen, arsip serta file-file lain yang terkait dengan  pengelolaan  keuangan  di  sekolah.  Dokumen-dikumen  tersebut  di  didokumentasikan  untuk dianalisis serta dapat digunakan pula sebagai data pembanding dari data hasil wawancara. Dokumentasi ini tidak hanya data dokumen yang berasal dari sekolah, namun juga memungkinkan arsip dokumen yang  dimiliki  oleh  komite  dan  wali  murid.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  pendekatan filosofis  fenomenologis,  maka  data  kualitatif  ini  dianalisis  menggunakan  deskriptif  analitik  dengan mengedepankan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini berupa pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulan. Pada implementasi teknisnya, analisis  induktif  digunakan  untuk  menginterpretasikan  data  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang dilakukan dalam penelitian.
Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  menguraikan,  menafsirkan,  dan  menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ditinjukkan pada Gambar 1.
Conclusion Drawing & verifying
Data display Data reduction Data collection Gambar 1: Langkah analisis data penelitian

## 98 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 5 Nomor 2 Juni 2022: 93 - 104
Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  triangulasi.  Triangulasi  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal-hal yang dilakukan dalam triangulasi data ialah dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi. Membandingkan data hasil wawancara antara satu narasumber sumber dengan narasumber sumber yang lain. Membandingkan hasil dokumentasi antara satu sumber dengan sumber yang lain.

## HASIL
Penelitian ini dilakukan pada SD Muhammadiyah Sokonandi dan SD Muhammadiyah Miliran, kedua sekolah tersebut terletak di wilayah Kota Yogyakarta. Wawancara mendalam dilakukan pada 8 informan yaitu kepada kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah dan perwakilan wali murid SD Muhammadiyah Sokonandi maupun SD Muhammadiyah Miliran. Adapun hasil wawancara dengan para informan tersebut terangkum dalam Tabel 1.
Tabel 1: Rangkuman Hasil Wawancara dengan Informan
No Keterangan SD Muhammadiyah Miliran SD Muhammadiyah Sokonandi 1 Jumlah siswa 115 siswa 1001 siswa 2 Profesi Wali Murid rata-rata pedagang dan buruh rata-rata pegawai kantor dan pengusaha 3 Besaran SPP tiap bulan Rp 100.000 Rp 230.000- Rp 350.000 4 Penerimaan terbesar sekolah Penerimaan terbesar SD Muhammadiyah Miliran dari BOSNAS dan BOSDA. SPP hanya sebagai sumber dana utama untuk penggajian guru. Penerimaan terbesar SD Muhammadiyah Sokonandi adalah dari SPP. Dana BOS dan BOSDA menjadi sumber penerimaan terbesar ke-2. 5 Penerimaan sebelum dan saat pandemi Penerimaan SPP tiap bulan yang masuk sebelum pandemi tidak bisa mencapai 90%, hanya berkisar di angka 50-60 %. Saat pandemi penerimaan yang masuk makin kecil yaitu 30-40%. Penerimaan SPP tiap bulan yang masuk sebelum pandemi sebesar 80%. Saat pandemi penerimaan SPP tiap bulan yang masuk menurun menjadi 40%. 6 Cara Sekolah meningkatkan penerimaan SPP dan efektivitasnya Mengingatkan wali murid untuk rutin membayar SPP dengan pendekatan spiritual yaitu dengan mengadakan pengajian bagi wali murid. Pada pengajian tersebut disampaikan bahwa jangan sampai wali murid lalai pada hak ibu guru. Apaagi kita kan sekolah swasta otomatis gaji yang didapat guru dari itu (SPP). kalau kita lancar (hak/gaji guru), ilmu anak-anak Insyaallah juga barokah. Selain menggunakan lisan, kita juga menggunakan surat juga sering, jadi kita memberi informasi kalau sebentar lagi kita ulangan atau rapotan. Jadi kita infokan ke wali murid. Sebelum pandemi pun beliau meminta jadwal ke walikelas kapan jadwal luring, pun mengetuk hati lagi sehingga wali murid legowo. Penagihan dilakukan saat penerimaan raport. karena penerimaan rapot kan ada ketentuan sistem pengambilan harus lunas. Wali kelas juga ikut terlibat, bukan bermakud ikut menagih tapi ikut mengkonfirmasi pembayaran SPP kepada wali murid. Bulan Agustus 2020 SD Muhumamadiyah Sokonandi melaunching program home visit yaitu pembelajaran tatap muka. Ternyata hal tersebut disambut cukup baik oleh wali murid dan berdampak pada pembayaran SPP tiap bulan yang mengalami kenaikan sampai 70% setelah home visit.
Farida dkk, Manajemen Peserta Didik Berbasis ... No Keterangan SD Muhammadiyah Miliran SD Muhammadiyah Sokonandi 7 Peran dan Efektivitas Dana BOS selama Pandemi Dana BOS sangat berperan dalam memback up kebutuhan sekolah selama pandemi di saaat penerimaan SPP persentasenya semakin menurun. Selama pandemi penggunaan dana BOS juga semakin luwes (fleksibel), di antaranya yaitu dana BOS bisa digunakan untuk gaji guru dan persyaratannya tidak ribet. Dana BOS juga dapat digunakan untuk APD, kuota belajar untuk guru dan kebutuhan sekolah yang lain. Termasuk untuk BOSDA saat pandemi juga digunakan untuk membantu subsidi SPP siswa meskipun perbulan jumlahnya hanya Rp 20.000 dari Rp 100.000 yang harus dibayarkan. Dana BOS sangat efektif dalam menunjang keberlangsungan sekolah, terutama di masa pandemi. Dana BOS membuat sekolah ini bisa survive di masa pandemi. Penggunaanya juga semakin fleksibel yaitu dapat menyesuaikan kebutuhan dari sekolah. Jadi mulai Juni 2020 itu sekolah melakukan penyesuaian-penyesuaian dan modifikasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi, terutama terkait dengan penggajian. 8 Pengelolaan Keuangan Sekolah Selama Pandemi Terdapat penyesuaian pos-pos anggaran selama pandemi yaitu terkait gaji, tunjangan guru (transport), kegiatan outbond outclass ditiadakan. Alokasi anggaran sebelumnya yang tidak ada, ternyata dibutuhkan misalnya untuk protocol kesehatan (pengadaan wastafel, handsititizer, tangki semprot, masker, dst). Ada juga anggaran untuk penambahan CCTV di sekolah demi keamanan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan memkasimalkan penggunaan dana BOS dan menerapkan subsidi silang. Terdapat penyesuaian pos-pos anggaran selama pandemi yaitu terkait gaji, tunjangan guru (transport), kuota data, pulsa, dan peralatan-peralatan yang menunjang protocol kesehatan (pengadaan handsinitizer, handsoap, wastafel, APD dan penyemprotnya). Selain itu penyesuaian anggaran juga digunakan untuk penambahan pemasangan wifi agar kapasitasnya lebih besar, web dan zoom berlangganan, pengadaan handicam untuk syuting video serta anggaran pelatihan pembelajaran daring untuk membuat media pembelajaran bagi guru.
Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan memaksimalkan penggunaan dana BOS. 9 Peran komite Sekolah dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Komite sekolah dilibatkan pada saat raker untuk menjaring usulan dan masukan, tapi untuk teknis penyusunan anggaran pihak sekolah saja yang menyusun berdasarkan masukan-masukan dari komite sekolah. Komite sekolah juga turut mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite sekolah sebagai mitra sekolah yang merupakan representasi dari wali murid. Komite sekolah dilibatkan dalam berbagai hal pengambilan keputusan penting di sekolah, contohnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Selain itu Komite sekolah juga banyak memberikan masukan kepada sekolah untuk meningkatkan manajerial dan pelayanan sekolah contohnya komite sekolah memberikan masukan terkait pengelolaan keuang sekolah dengan menggunakan aplikasi/ software dan pembayaran SPP dengan sistem house to house yang bekerjasama dengan pihak perbankan.
No Keterangan SD Muhammadiyah Miliran SD Muhammadiyah Sokonandi 10 Peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) selama pandemi dalam mensupport SD Muhammadiyah Ada perhatian langsung dari PDM pada sekolah. PDM rutin memberikan bantuan sertiap bulan kepada sekolah, bahkan sejak sebelum pandemi. Jadi hal ini bisa masuk sumber penerimaan untuk subsidi gaji guru. Walau nominalya tidak seberapa tapi sangat membantu. Tiap bulan nominal bantuan dari PDM sebedar Rp 4-5. Selain itu PDM juga memberikan pelatihan terkait pengeloaan keuangan sekolah dan yang memeberikan materi langsung dari LPPK PDM. PDM biasanya setiap tahun mengadakan pelatihan seperti penyusunan RAPBS dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan secara terkomputerisasi.
Namun, aplikasi dari PDM hanya berupa excel, jadi di zaman sekarang aplikasi tersebut kurang praktis. PDM ketika mengadakan kunjungan ke sekolah terkesan hanya formalitas dan orientasinya hanya mematok berapa persen penerimaan sekolah yang berasal dari SPP yang harus disetorkan ke PDM. Harapannya PDM bisa bekerja sama atau bersinergi dengan AUM-AUM lain seperti perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian masyarakat terkait pengelolaan keuangan sekolah yang baik. Pelatihan ini harus bersifat kontinyu. Kondisi ini membuat komunikasi sekolah dengan PDM menjadi kurang baik. 11 Pendapat dan Harapan Wali Murid terkait Kegian Belajar Mengajar (KBM) Online di Masa Pandemi Pada masa pandemi wali murid setuju untuk dilaksanakan KBM online karena tidak ada pilihan lain. Meskipun KBM Online dirasa kurang efektif bagi wali murid dan siswa. Baik guru maupun wali murid seharusnya memahami keterbatasan murid atau keterbatasan guru-guru dalam mengajar online. Jumlah tugas, tenggat waktu pengumpulan tugas juga harus disesuaikan dengan kondisi murid karena selama KBM online orang tua lah yang mendampingi anaknya belajar di rumah, sedangkan kondisi orang tua juga harus bekerja di luar rumah. Selain itu banyak murid yang menggunakan HP milik orang tuanya untuk mengikuti pelajaran daring. Harapan wali murid dari KBM online adalah dapat potogan SPP dan ada subsidi pulsa data dari sekolah untuk pembelajaran online.
Pada kondisi pandemi seperti saat ini wali murid setuju dengan KBM online karena memang itu yang harus dilakukan. Pelaksanaan KBM online dinilai belum efektif oleh wali murid. Penerapan pembelajaran jarak jauh dapat dikombinasikan dengan metode daring dan luring agar murid tidak jenuh. Tak kalah penting dalam KBM online adalah perlu adanya feedback terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh tiap siswa. Jadi feedback-nya harusnya lebih personal. Feedback dari guru ini akan menjadi penyemangat dan bentuk penghargaan bagi siswa yang telah melaksanakan pembelajaran daring. Pada masa pandemi ini guru dituntut lebih kreatif, informatif dan komunikatif dalam pelaksanaan KBM online karena kemampuan murid memang berbeda ketika belajar di kelas dengan dihadapan komputer. Mengingat merid-murid sekarang adalah generasi Z, jadi murid- murid itu kemampuan listening dan watching itu lebih dominan daripada reading, harapannya guru bisa membuat konten pembelajaran yang menarik, sehingga mengajar itu tidak hanya sekedar di papan terus menulis dan direkam atau memberi video saja.
Sumber: Data Hasil Wawancara

## PEMBAHASAN
Pendidikan yang berkualitas merupakan tujuan utama setiap lembaga pendidikan. Guna mewujudkan pendidikan yang bekualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber  dana  yang  sangat  diperlukan  sekolah  sebagai  alat  untuk  melengkapi  berbagai  sarana  dan prasarana pemelajaran di sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervise (Rahmah, 2016). Oleh karena itu, pengelola dan pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola keuangan sekolah dengan baik, bertanggung jawab serta berprinsip pada aturan yang jelas.
Menurut Norton dan Kelly (Sumarsono, et al, 2021) tujuan manajemen keuangan sekolah yakni untuk mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan keuangan sekolah sehingga upaya dalam mengelola dana dari berbagai sumber dapat dilakukan sebaik-baiknya. Sumarsono, et al (2021) menyatakan bahwa pemahaman bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah sangat penting, terutama dalam hal konsep dan prinsip pengelolaan keuangan sekolah serta peraturan-peraturan yang mengatur keuangan sekolah. Diperlukan pemahaman yang baik terkait dengan hal tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah sangat perlu meningkatkan kapasitas dalam pengeloaan keuangan sekolah dengan mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sekolah berbasis teknologi informasi.
Sumber penerimaan SD Muhammadiyah Sokonandi dan SD Muhammadiyah Miliran berasal dari pemerintah (dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS, baik BOSNAS maupun BOSDA) dan sumbangan wali  murid.  Penerimaan  dana  terbesar  SD  Muhammadiyah  Sokonandi  berasal  dari  sumbangan  wali murid, sedangkan penerimaan terbesar SD Muhammadiyah Miliran berasal dari dana BOS. Sebelum masa pandemi penerimaan sekolah baik yang dana BOS maupun SPP dari wali murid tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Dana BOS yang seharusnya diterima rutin setiap bulan pada praktiknya dana tersebut cair pada bulan-bulan berikutnya. Begitu juga dengan SPP, tidak semua wali murid melakukan pembayaran  secara  rutin  setiap  bulan,  sehingga  menimbulkan  tunggakan  pembayaran  (piutang  bagi sekolah).  Kondisi  ini  terjadi  terjadi  sejak  sebelum  pandemi.  Pada  masa  pandemi,  pembayaran  SPP semakin  banyak  yang  menunggak.  Hal  ini  dikarenakan  profesi  wali  murid  banyak  yang  terdampak Covid-19.
Keterlambatan pembayaraan SPP disikapi cukup serius oleh pihak manajemen SD Muhammadiyah Sokonandi maupun SD Muhammadiyah Miliran, karena bagaimana pun juga SPP merupakan bagian dari  penerimaan/pemasukan  sekolah  yang  akan  berdampak  langsung  terhadap cash  flow sekolah. Pihak  manajemen  sekolah  melakukan  pendekatan  terhadap  wali  murid  yang  telat  membayar  SPP. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan apa yang dihadapi oleh wali murid sehingga mengalami keterlambatan membayar SPP anaknya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak sekolah dan wali murid. Pendekatan tersebut cukup efektif untuk menyelesaikan masalah tunggakan SPP dan wali murid semakin memiliki kesadaran untuk disiplin membayar SPP secara rutin tiap bulan karena hal tersebut akan memengaruhi kelancaran proses operasional sekolah.
Permasalahan terbanyak adalah wali murid menunggak pembayaran SPP karena sebagian besar wali murid bekerja di sektor swasta dan atau berwirausaha. Pada kondisi covid-19 pemasukan sektor swasta semakin lesu dan ini mempengaruhi penghasilan wali murid. Adanya kebijakan social distancing dan  sekolah  daring  juga  menambah  biaya/pengeluaran  wali  murid.  wali  murid  harus  mengeluarkan biaya untuk membeli laptop atau gawai bagi anaknya dan membeli pulsa tiap bulannya agar anaknya bisa terfasilitasi untuk mengikuti sekolah daring.
Sebagian  wali  murid  merasa  keberatan  dengan  jumlah  SPP  tiap  bulan  yang  harus  dibayarkan selama  pandemi.  Mereka  beranggapan  bahwa  dengan  pembelajaran  daring,  banyak  fasilitas  sekolah baik dari segi fisik maupun pelayanan yang tidak lagi dapat di akses oleh murid, sehingga seharusnya SPP juga turun. Namun demikian, pihak sekolah tidak bisa serta merta menurunkan jumlah SPP karena
102 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 5 Nomor 2 Juni 2022: 93 - 104
sekalipun pembelajaran dilakukan secara daring dan tidak menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bukan berarti kemudian tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Misalnya seperti biaya maintenance gedung dan berbagai prasarananya.
Ketidakhadiran guru secara tatap muka juga dianggap oleh wali murid sebagai penurunan pelayanan yang didapat oleh siswa. Wali murid merasa beban pembelajaran daring lebih banyak ditanggung oleh wali murid karena mereka yang harus memdampingi anaknya belajar selama 24 jam di rumah. Hal ini juga dijadikan dasar bagi wali murid bahwa biaya SPP yang mereka bayarkan di masa pandemi tidak sebanding dengan layanan/manfaat yang didapat bagi anaknya. Konsep cost and benefit ditemui dalam konteks biaya pendidikan di masa pandemi. Menyikapi hal tersebut, komite sekolah mencoba menjembatani kepentingan sekolah dan wali murid agar terdapat titik temu dan dapat diambil kebijakan yang akan membawa maslahat bagi ke dua belah pihak.
Pada bulan Agustus 2020, SD Muhammadiyah Sokonandi membuat kebijakan home visit di mana 5 orang murid yang jarak rumahnya berdekatan dikumpulkan menjadi satu di salah satu rumah wali murid dan salah satu guru hadir secara tatap muka mendampingi murid-murid tersebut belajar. Home visit dilakukan 2 kali seminggu dengan durasi 1,5 jam setiap pertemuannya. Program home visit ini sangat didukung oleh wali murid. Wali murid merasa dengan adanya program home vis it siswa menjadi lebih terbantu dan lebih memahami mata pelajaran yang mereka pelajari karena didampingi secara langsung oleh guru.
Program home visit namun demikian tidak berjalan lama, yaitu hanya berjalan selama 1 bulan. Hal ini dikarenakan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengistruksikan program home visit dihentikan karena hal tersebut akan memicu terjadinya pelanggaran protocol kesehatan Covid-19 dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Pada kasus ini teori agency berlaku bagi pihak manajemen SD Muhamamdiyah Sokonandi ( agent ) dan pihak Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ( principal ).  Terdapat  asimetri  informasi  antara agent dan principal , di mana manajemen SD Muhamamdiyah Sokonandi mengambil langkah home visit sebagai wujud customer orientation yaitu melayani siswa dengan sebaik mungkin sekaligus memenuhi keinginan  wali  murid.  Hal  ini  juga  dilakukan  dalam  rangka  menjaga  stabilitas  penerimaan  sekolah melalui pendapatan SPP bulanan karena wali murid tetap merasakan kehadiran sekolah secara langsung dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Dengan demikian keberlanjutan operasional sekolah akan tetap terjaga.
Principal dalam hal ini rupanya tidak sepenuhnya memahami langkah atau strategi yang diambil oleh manajemen SD Muhamamdiyah Sokonandi. Namun demikian, karena SD Muhamamdiyah Sokonandi berstatus sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang di bawah koordinasi Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, maka SD Muhamamdiyah Sokonandi akhirnya mengambil kebijakan menghentikan program home visit sesuai arahan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Manajemen  SD  Muhamamdiyah  Sokonandi  kemudian  berfokus  dengan  penyelenggarakan pembelajaran online dengan terus berupaya memperbaiki sistem, metode dan media pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut dilakukan salah satunya dengan menyelenggarakan workshop terkait pembelajaran jarak jauh bagi para guru. Workshop tersebut diikuti oleh semua guru dan didampingi oleh pemateri ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta. Harapannya melalui workshop ini pengetahuan dan skill guru ter- up grade tentang implementasi pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien. Terjadinya asimetri informasi antara agent (SD Muhammadiyah di Kota Yogyakarta) dn principal (Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta) salah satunya disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas di Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta terkait pengelolaan keuangan pendidikan di SD Muhammadiyah di masa pandemi dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar. Oleh karena itu, baik SD Muhammadiyah Sokonandi maupun SD Muhammadiyah Miliran mengambil kebijakan terkait keuangan sekolah dan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi hanya berdasarkan peraturan dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salwani (2019) di mana secara umum sekolah muhammadiyah di Malang Raya
tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan dari persayrikatan Muhammadiyah, tidak memiliki mekanisme permintaan dan pencairan dana serta tidak memiliki mekanisme pengadaan barang secara tertulis. Penyusunan anggaran tidak melibatkan Majelis Dikdasmen selaku pemilik yayasan sekolah. Tidak adanya kejelasan dalam penggorganisasian sekolah Muhammadiyah Malang Raya Pengawasan yang dilakukan oleh majelis Dikdasmen selaku pemilik tidak maksimal, dimana Majelis Dikdasmen sifatnya  lebih  kepada  penerima  laporan  saja.  Sehingga  sekolah  mengelola  keuangan  sekolah  sesuai dengan peraturan yang diperoleh dari luar seperti pemerintah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pengelolaan keuangan dana pendididikan di masa pandemi Covid-19 pada SD Muhammadiyah Sokonand i dan SD  Muhammadiyah  Miliran  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini dikarenakan daya ekonomi keluarga wali murid di ke dua sekolah tersebut yang menurun akibat terimbas pandemi. Pemasukan sekolah mengalami penurunan dan pengeluaran sekolah mengalami penyesuaian pos-pos biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar secara daring di masa pandemi.
Pemasukan yang mengalami hambatan adalah pembayaran SPP siswa, di mana semakin banyak tunggakan SPP yang harus dibayarkan oleh wali murid. Biaya-biaya yang mengalami penyeseuaian antara lain biaya perawatan sarana dan prasana sekolah, honorarium guru, biaya listrik dan air, biaya makan minum rapat, biaya tranportasi, biaya pulsa dan paket data internet. Upaya untuk menanggulangi masalah tersebut adalah sekolah berusaha untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders sekolah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil sekolah selama masa pandemi. Hal ini ditempuh oleh sekolah sebagai upaya untuk menjaga keberlansungan sekolah. Dana  BOS  selama  pandemi  sangat  berperan  penting  dalam  menyokong  pengeluaran-pengeluaran sekolah.

## Saran
Saran yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah, majelis dikdasmen PDM dan periset berikutnya, yaitu Pertama, sekolah diharapkan memiliki dana cadangan yang untuk mengantisipasi adanya kondisi luar biasa (seperti pandemi). Dana cadangan salah satunya dapat berasal dari penghasilan unit bisnis milik sekolah, portofolio invesatasi sekolah berupa deposito, tabungan emas, dst. Selain itu pihak sekolah perlu secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru dan tenaga adminstrasi dengan mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sekolah. Kedua, bagi Majelis Dikdasmen diharapkan membuat kebijakan yang jelas terkait pengelolaan keuangan sekolah muhammadiyah terutama di masa pandemi. Ketiga, bagi periset berikutnya diharapkan menggunakan pendekatan penelitian lain seperti survei dan menambahkan objek penelitian tentang efektifitas pelayanan kegiatan mengajar oleh sekolah selama pandemi.

## DAFTAR RUJUKAN
Aji, Rizqon Halal Syah. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 5 (2020), pp. 395-402, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15314.
Arwidayanto dkk. (2017). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan : Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo . Bandung: Widya Padjadjaran.
Creswell, John W. 2015. A Concise Introduction to Mixed Methods Research . Thousand Oaks, CA: Sage. Dzulfikar, M. Abid. (2015). Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Handayani.  Dwi.  (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah pada SMA Muhammadiyah Se-Surakarta . Skripsi Tidak Diterbitkan. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
104 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 5 Nomor 2 Juni 2022: 93 - 104
Rahmah, Nur. (2016). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. Kelola: Journal of Islamic Education Management, Oktober 2016, Vo.1, No.1, Hal 73 – 77 ISSN :2548 – 4052. Sawalni.  (2019).  Model Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Sekolah  Muhmmadiyah  (Studi  Kasus:  Sekolah Muhammadiyah Di Malang Raya). Ensiklopedia of Journal , Vol. 2 No. 1. Hal 196-203.
Sulistiyorini. (2006). Manajemen Pendidikan Islam . Yogyakarta: Elkaf.
Sumarsono, Raden Bambang, et al. (2021). Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Administrasi Sekolah  dalam  Mengelola  Keuangan  Berbasis  Teknologi  Informasi. Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat , Vol 4, No.2, 2021, hlm.105—112.
Syaiful Munjani Reseacrh and Consulting . 2020. Kondisi Ekonomi Masa Covid-19 dan Respon Kebijakan Temuan Survei Nasional: Updated 18-20 Juni 2020. www.saifulmunjani.com Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Utama, Daniel Aditya dan Reniana Setiyani. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Dinamika Pendidikan, Vol IX, No. 2 Desember 2014 Hal. 100-114.