STUDI  KRITIS HISTORIS   KOMUNIKASI MENTERI PENERANGAN HARMOKO DENGAN PERS  DI ERA ORDE BARU

## Panggih Sundoro
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yugihs@gmail.com

## Abstract
The study the historical-critical communication study of Information Minister of Harmoko and press in New Order Era is an interesting phenomenon particularly during the rule of the New Order government. The struggle for freedom of the press is the symbol of press struggle like in the American Revolution. It also prevails for Indonesian press with its major figures. They were successful to insert the freedom of the press in some articles of the 1945 Constitution. After the independence, however, Indonesian press did not get the freedom instantly. In the New Order Era, the press was under the control of the government of President Suharto through the hand of Information Minister Harmoko during his three periods of ministerial office. Finally, Harmoko, a former journalist, occupied the position of Chairman of MPR RI (People’s Consultative Assembly of Republic of Indonesia). Harmoko’s communication skill to control the Indonesian press were carried out through some measures, i.e. the establishment of Indonesian Journalists’ Association (PWI), the control of Indonesian Press Board and The Indonesian News Publishers’ Association (SPS) as well as the appointment of chief editors as the Golkar party officials. Harmoko also adopted the Press Law Number 21 of 1982 and  issued  Press  Publication  Permit  (SIUPP).  The  study  applies  qualitative  research  constructivist  paradigm.  It occurs in the past because it uses historical approach and public relations theories, mass media/press communication, sociological communication, psychological communication and political communication.
Keywords : Harmoko, freedom of the press, New Order

## Abstrak
Penelitian  studi  kritis  historis    komunikasi  Menteri  Penerangan  Harmoko  dengan  pers  di  era  Orde  Baru,  adalah merupakan  fenomena  yang  menarik  di    era  Orde  Baru.  Dalam  perjuangan  kebebasan  pers  yang  sudah  menjadi symbol  perjuangan  pers  seperti    dalam  revolusi Amerika.  Demikian  pula  pers  Indonesia  dengan  tokoh-tokohnya berhasil mencantumkan kebebasan pers dalam UU Dasar 1945. Namun kenyatannya setelah merdeka pers Indonesia tidak selalu mendapatkan kebebasan itu. Terutama pada era Orde Baru dimana pers nyata-nyata dikendalikan oleh pemerintahan Ode Baru dibawah Presiden Suharto, dengan peranan utamanya Menteri Penerangan Harmoko yang dipercaya sampai tiga periode, dan pada akhirnya Harmoko mantan wartawan, menduduki  jabatan  Ketua MPR. Kemampuan komunikasinya dalam usaha  mengendalikan pers Indoneia adalah memasukkan dalam satu organisasi PWI,  penguasaan  Dewan  Pers,  SPS  dan  para  pimpinan  redaksi  menjadi  pengurus  partai  Golkar.  Demikian  pula melegalisasi  UU  Pers  N0  21/82  dengan    SIUPP  (Surat  Ijin  Usaha  Penerbitan  Pers)  sebagai  senjata  pamungkas menghadap pers yang bandel. Metode kualitatif dengan  paradigma konstruktif dimana karena waktu sudah lampau dengan pendekatan sejarah. Serta teori-teori Humas, komunikasi media massa/pers, komunikasi sosiologi, komunikasi psikologi dan komunikasi politik.
Kata kunci : Harmoko, kebebasan pers, orde baru

## PENDAHULUAN
Menurut  Menteri  Penerangan  di  era  Orde Baru Harmoko , komunikasi yang efektif adalah komunikasi  yang  dapat  menciptakan in-tune- ness ,  artinya  komunikasi  yang  dapat  sesuai dengan keinginan dan tepat mengenai sasaran dan berhasil mempengaruhi opini publik. Suatu
komunikasi  yang  menyampaikan  pesan  dan gagasan dapat menggugah dan menggerakkan hati  komunikan  atau  sasaran  (1986:68-69). Sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat  akan  lebih  mudah  ditangkap  dan dimengerti    dalam  lingkungan  masyarakat yang  bersangkutan  dan  diterima  untuk
diamalkan.  Harmoko  juga  mengatakan dalam  berkomunikasi  harus  memperhatikan proses    psikologis,  karena  factor  psikiologis komunikan  dalam  mengambil  sikap  terhadap informasi  ,bukan  hanya  partisipasinya,  juga menentukan  apakah  pesan  itu  sungguh- sungguh diterima oleh komunikan seperti yang disarankan  komunikator.  Berkat  kemajuan ilmu  komunikasi  dan  tehnologi  komunikasi, hasilnya  lebih    jauh  mencapai  sasaran  yang lebih  luas  pengaruhnya.  Dengan  demikian komunikasi  yang  diimplemetasikan  oleh Harmoko  selaku  Menteri  Penerangan  tidak lepas  dari    pembinaan  terhadap  partner  yaitu pers Indonesia.
Karena  kenyataanya    hakekat  dari komunikasi  itu  sendiri  adalah  mengangkat image  pemerintah  Orde  Baru,  khususnya Presiden  Suharto,  akhirnya  tumbang  dengan meninggalkan  citra  sebagian  sebagian  bagus, tetapi  sebagian  lagi  mengatakan  sebagai pemerintahan dengan sistim yang otoriter. Pada 29 Mei 1998 Presiden Suharto mundur, dengan demikian  berakhirlah  Orde  Baru.  Bahkan Presiden Abdulrachman Wahid  membubarkan Departemen  Penerangan,  karena  gagal dalam  tugasnya  sebagai  Humas  pemerintah. Demikian  kejatuhan  Presiden  Sukarno  tragis juga, dengan meniggalkan sejarah pers kelabu Indonesia Sementara itu pers Indonesia di era reformasi  mengalami  eforia,  kadang-kadang kebebasan  yang  didapat  menjadi  kebebasan yang kebablasan.

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Menurut Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF dalam  bukunya  Dasar-Dasar  Public  Relations (2002:6) yang mengutip dari  Roberto Simoes cara berpikir seorang PR adalah Public Relations atau Humas ( Hubungan Masyarakat) 1. Public Relations adalah  suatu  proses  /intergrasi;  2.
Public Relations merupakan fungsi menejemen;
3. Public Relations merupakans suatu kegiatan kreativitas;  4. Public  Relations merupakan suatu tugas dalam multi disiplin ilmu. Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon yang diintisarikan dalam buku Effective Public
Relation maka  Humas  seharusnya  memiliki fungsi  dan  peran  mempertahankan  hubungan yang  baik  dan  bermanfaat  antara  organisasi dengan publik. Gordon merangkum tugas-tugas seorang  humas  pemerintah  sebagai  berikut: Humas  pemerintah  harus  mampu  memberi informasi  konstituen  tentang  aktivitas  agen pemerintah.  Humas  harus  dapat  memastikan kerjasama  aktif  dalam  program  pemerintah; voting , curbside recycling , dan juga kepatuhan kepada  program  aturan-kewajiban.  Dengan berbagai  cara  dapat  mendorong  warga mendukung  kebijakan  dan  program  yang ditetapkan;  sensus,  program  pengawasan keamanan  lingkungan,  kampanye  penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan  bencana.  Dengan  cara  melayani sebagai  advokat  publik  untuk  administrator pemerintah;  menyampaikan  opini  publik kepada  pembuat  keputusan,  mengelola  isu publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas  publik  ke  pejabat  administrasi. Petugas  humas  mampu  mengelola  informasi internal;  menyiapkan  newsletter  organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari dari situs internet organisasi untuk karyawan.
Terhadap pers memfasilitasi hubungan media-menjaga  hubungan  dengan  pers lokal;  bertugas  sebagai  saluran  untuk  semua pertanyaan  media;  memberitahu  pers  tentang organisasi  dan  praktiknya  serta  kebijakannya. Dengan berbagai cara yang rasional membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan  program  keamanan  publik  lainnya  serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan.
Humas  dipemerintahan  dengan  demikian dapat disimpulkan menjadi pemberi informan kepada  masyarakat  sekaligus  penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajaran apabila pemerintah  harus  tetap  terhubung  dengan
masyarakat  dan  setiap  aspeknya  menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Membantu  pimpinan  untuk  pengumpulan, pengolahan  dan  penyusunan  bahan  kebijakan dan  pelaksanaan  kegiatan  departemen untuk  informasi  kepada  masyarakat.  Fungsi lainyang  tak  kalah  pentingnya  pembinaan hubungan  kerjasama  media  massa  dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan. Untuk  mendukung  fungsi  itu  Humas menurut Rosady Ruslan, pertama mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Kedua memberikan pelayanan  dan  menyebarluaskan  pesan/ informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.  Ketiga  menjadi  komunikator  dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif, dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di  satu  pihak  dan  menampung  aspirasi  serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di  lain  pihak.  Keempat  dapat  berperan  serta dalam  menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan dinamis  demi  mengamankan  stabilitas  dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Pengaruh  Media  Massa/Pers  Terhadap Opini Menurut  Denis  Mc  Quail  yang  dikutip oleh  Laurence  Grossberg  et  all  (1998:244) mengatakan  pengaruh  media  massa  (pers) untuk    memberikan  pengaruh    atau  kepuasan kebutuhan  informasi  individu.  Sedangkan kepada khalayak adalah memberikan informasi untuk  dapat  pelayanan  dari  masyarakat. Artinya    melalui  berita  atau  pesan  media massa/ pers itu, ia bisa mendapatkan pelayanan yang  dibutuhkan.  Pendapat  Grossberg  ada hubungannya  dengan  pendapat  Elizabeth Noelle Neuman yang mengatakan media massa mempunyai dampak yang sangat kuat pada opini public. Karena media massa/pers  mempunyai tiga karakteristik: yaitu komunikasi, ubikuitas, dan  harmoni.  Komunikasi  mengacu  kepada pembesaran  tema-tema  atau  pesan-pean tertentu  secara  perlahan-lahan  dari  waktu kewaktu. Ubikuitas, mengacu kepada kehadiran
media  yang  luas.  Harmonis  adalah  mengacu kepada gambaran tunggal dari sebuah kejadian atau  isu  yang  dapat  berkembang  dan  sering dipergunakan  bersama  surat  kabar,  majalah, televisi,  dan  media  lain  yang  berbeda-beda (Werner Severin 20003:5).
Pers  sebagai  media  politik  adalah:  1) Pers  yang  melayani  kepentingan  politik, memperoleh citra sebagai pers politik. 2) Pers sebagai organ partai yang menyuarakan ideologi politik tertentu ( party bound press ), yaitu pers yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak atau kebijakan  partai.  3)  Pers  sebagai  simpatisan partai  atau  ideologi  tertentu  ( party  directed press ),  yaitu  pers  yang  tidak  didominasi  oleh partai  politik  melainkan  hanya  mendukung secara  bebas  suatu  cita-cita  politik.  4)  Pers yang  dikuasai  oleh  politisi  atau  aktivis  maka pers  akan  memperoleh  citra  sebagai  pers politik. Pers itu dibina oleh profesional, maka pers itu dapat memiliki sebagai pers informasi yang  pada  umumnya  melayani  kepentingan bisnis,  sehingga  disebut  sebagai  pers  bisnis (pers komersial).  5) Pers perjuangan maupun pers partai didirikan dan dipimpin oleh politisi ata aktivis dan bukan oleh profesional
Peranan  Media  Massa/Pers  Terhadap Pemberitaan Menurut  Denis  McQuail  (2000),  media massa  /pers  memiliki  beberapa  ciri  khas. Pertama ,  media  massa/pers  bertugas  sebagai distributor  pengetahuan  dalam  wujud informasi,  pandangan  dan  budaya. Kedua , media massa/pers menyediakan saluran untuk menghubungkan  orang  tertentu  dengan  orang lain. Ketiga , media menyelenggarakan sebagian besar  kegiatannya  dalam  lingkungan  publik, dan  merupakan  institusi  terbuka  bagi  semua orang untuk berperan serta sebagai penerima. Keempat ,  partisipasi  anggota  khalayak  dalam institusi  pada  hakikatnya  bersifat  sukarela tanpa  adanya  keharusan  atau  kewajiban sosial. Kelima ,  industri  media  massa/pers dikaitkan dengan industri pasar, karena industri media  massa/pers  selalu  berkaitan  dengan ketergantungan pada imbalan kerja, teknologi,
dan  pembiayaan  atas  operasionalisasi  media tersebut. Keenam ,  media  berkaitan  dengan kekuasaan negara.
Fungsi Media Massa/Pers Menurut  Lasswell  dan  Wright  dalam Mediating the Message (Shoemaker dan Reesse, 1996)  media  massa/pers  memiliki  fungsi- fungsi  penting,  yaitu:  1)  media  massa/pers mempunyai    fungsi    pengawasan  lingkungan, atau fungsi Surveillance of Environmen. , media berupaya mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai berbagai peristiwa di dalam atau di luar lingkungan  masyarakat. Berita yang disebarluaskan   sebagai peringatan awal agar khalayak dapat menilai dan menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang dan berubah. Fungsi ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini  publik,  memonitor  dan  mengontrol kekuasaan, dan sebagainya. 2) media massa / pers  mempunyai  fungsi correlation  of  the parts  of  society ,maksudnya  untuk  korelasi antar  bagian  bagian  dalam  masyarakat  dalam memberi respons terhadap lingkungan .  Fungsi ini  berkaitan  dengan  intepretasi  terhadap informasi  dan  preskripsi  untuk  mencapai konsensus dalam upaya mencegah konsekuensi- konsekuensi  yang  tidak  diinginkan  akan terjadi. 3) media massa/pers mempunyai fungsi transmition  of  the  social  heritage, maksudnya untuk  transmisi/sosialisasi  atau  pewarisan nilai-nilai  pengetahuan  dari  satu  generasi kepada  generasi  selanjutnya.  Pada  fungsi  ini, media massa/pers dapat melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi. Dengan adanya.  Informasi  yang  diterima  anggota masyarakat  tertentu  merasa  menjadi  satu dengan  anggota  masyarakat  lainnya.  Fungsi media  massa/pers  ini  menjadi  sangat  penting dalam memelihara identifikasi anggota-anggota masyarakat  bersangkutan.  Dahulu  fungsi  ini banyak dilakukan oleh para orang tua dan guru- guru sekolah, namun dengan adanya urbanisasi yang  meninggalkan  keluarga  atau  merantau, atau ketika terjadi isolasi dan anonimitas pada orang  banyak.  Peranan  media  massa/pers menjadi amat penting dalam proses sosialisasi
dan  pemindahan  warisan  sosial.  4)  media massa/pers mempunyai fungsi entertaintment , maksudnya  fungsi ini menunjuk pada usaha- usaha  yang  dilakukan  media  massa  dalam memberikan hiburan pada masyarakat. Anggota masyarakat  yang  memanfaatkan  media  untuk fungsi ini menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas rasa lelah dan mengatasi kejenuhan.
Komunikasi politik Menurut  Dan  Nimmo  (1981  :  “ Political communication  as  a  field  of  inquiry  is  cross diciplinity  “  , maksudnya  bahwa  komunikasi politik melintas berbagai disiplin ilmu. Sebab politik  sendiri  mempunyai  pengetian  siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Dapat pula  diartikan  sebagai  pembagian  nilai-nilai yang  berwewenang,  Sementara  itu  menurut Fagen(De  Nimmo,  1981)memberikan  definisi Komunikasi  Politik  sebagai Communicatory acitvity considered  political  by virtue  of its consequences ,actual and potencial, that it has for the functioning of political system“.
Komunikasi  poltik  sebagai  kegiatan komunikasi  pesan-pesan  yang  disampaikan berdasarkan  pertimbangan    kepentingan politik  yang  didasarkan      oleh  kebaikan  dari adanya    konsekwensi  tanggungjawabnya, kenyataannya    dan  kemampuannya,  dimana semua itu mempunyai untuk  fungsi dari sistim politik  yang  di  jalankan.  Dengan  demikian segala  komunikasi  yang  sebenarnya  untuk kepentingan  dan    mengandung  unsur  tujuan politik.
Berbeda  dengan  Meadow  yang  dikutip De  Nimmo  (1981),  ”mengatakan, political communication  refers  to  any  exchange    of symbols  or  message  that  to  significant  extent have been shaped  by or have  consequences for  the  political  system” . Dengan  demikian komunikasi  politik  adalah  berkaitan  dengan setiap pertukaran symbol atau pesan-pesan  yang ditujukan kepada kepentingan lebih luas yang telah terbentuk oleh atau dari konsekwensinya adanya sistim politik yang dijalankan. Namun demikian  Dan  Nimmo  menambahkan  dari
kedua pendapat tersebut, adanya konsekwensi adanya aturan hubungan kemanusiaan dibawah kondisi adanya konflik .
Dalam  komunikasi  politik  ini  memegang peranan  penting  adalah  komunikator  politik yang  membangun  opini  publik,sebagai  kunci keberhasilan  dalam  komunikasi  politiknya. Sebab komunikasi politik pada azasnya adalah membangun  opini  publik.  Politik  itu  adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Politik    diartikan  pula  pembagian  nilai-  nilai oleh yang berwenang atau penguasa, dan politik lebih dapat dilihat sebagai usaha mempengaruhi orang  lain  untuk  mempertahankan  tindakan atau  pun  memperluas  tindakannya,atau kekuasaannya.  Mark  Roelofs,  dikutip  Dan Nimmo  (2000)  mengatakan  Politik  adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan politik (‘berpolitik’)  adalah  berbicara.  Jika  dikaitkan dengan  komunikasi  maka  politik  itu  seperti komunikasi. Yakni  adanya  pembicaraan  yang tidak hanya sekedar berbicara tapi lebih bersifat luas,  di  situ  ada  proses  pertukaran  simbol- simbol, melalui kata-kata, gerakan tubuh, sikap dan  cara  berpakaian.  Ini  yang  kemudian  kita kenal sebagai transaksi, dan transaksi tersebut hanya bisa terjadi melalui proses komunikasi.
Landasan  konsep Pokok pikiran Harmoko tentang komunikasi, bahwa  komunikasi  dimungkinkan  adanya masyarakat,sedangkan  masyarakat  memiliki tumpuannya  komunikasi (communication is  made  possible  by  community  and  in turn,community is based upon communination) dikutip  dari  Everett  Kleinjans.  Kleinjas mempermasalahkan  mana  yang  lebih didahulukan  komunikasi  atau  masyarakat, seperti  dahulu  mana  ayam  dan  telor.  Untuk dapat satu bahasa dan saling mendukung, maka Klenjans menegaskan dalam suatau negara atau kelompok  kultural,  komunikasi  didasarkan atas cara hidup, berkepercayaan dan bertindak bersama.  Dengan  demikian  maka  komunikasi akan  berjalan  lancar,  kalaupun  belum  ada harus  dicarikan  atau  diciptakan  titik-titik kebersamaan, hingga pesan-pesan komunikasi
yang  disampaikan  dapat  dimengerti  dan diterima  dengan  baik.  Cara    mencari  titik kebersamaan  itu  harus  melalui  komunikasi. Untuk  komunikasi  yang  efektif  kedua  pihak antara  komunikator  dan  komunikan  harus memiliki pengalaman mengenai permasalahan yang mengandung kepentingan bersama yang saling  menyilang  seperti  dikatakan  Wilbur Scramm yang dikutip Harmoko (1986:21). Menurut Harmoko dari kesimpulan beberapa fungsi komunikasi: 1) Fungsi instrumental , yaitu  sarana  untuk  mencapai  sesuatu  tujuan atau sasaran, ataupun untuk mencapai sesuatu sesuai  dengan  yang  diharapkan.  2)  Fungsi control ,  dalam  rangka  pengarahan  dengan cara  edukatif,  persuasif,  ataupun  cara-cara yang lain, mendorong seseorang untuk berbuat sesuai  dengan  pola  yang  ditetapkan.  3)  Fugsi informative ,  memberi  informasi  sekedar untuk  mengetahui  ataupun  menerangkan mengenai  sesuatu  hal  .4)  Fungsi expression , untuk  menggugah  perasaan  daan  merebut hati  khalayak  dengan  cara-cara  tertentu.  5) Fungsi social  contact ,  berbaur  dengan  dalam msyarakatdengan  jalan  berpartisipasi  dalam kelompok.  6)  Fungsi alleviation  of  anxiety , atau  meredakan  kegelisahan  dengan  jalan memisahkan  keruwetan  dalam  permasalahan, meredakan  kecemasan  mengenai  sesuatu hal    dengan  memberikan  informasi yangsebenarnya.7) Fungsi stimulation , merangsang  tanggapan  terhadap  sesuatu  hal yang  menjadi  pehatian  pada  sesuatu  waktu. 8)  Fungsi role-related ,  menonjolkan  peranan sektoral tertentu yang memerlukan penjelasan, penyuluhan,  dan  keterangan  yang  diperlukan mengenai  sektor  kegiatan  kemasyarakatan tersebut.
Pers Pancasila Pers Bebas yang Bertanggungjawab Menurut Sukarno (1988:217) Pers Indonesia harus  berdasarkan  falsafah  Pancasila.  Dasar Falsafah  ini  tertera  dalan  GBHN  (Garus Besar  Haluan  Negara)  bahwa  Pers  Indonesia haruslah bertindak dan bersikap mencerminkan aspirasi  masyarakat  .Artinya  pers  haruslah
bertanggungjawab dan mengemban kepentingan  masyarakat  dan  bangsa  dalam menjalankan fungsi,kewajiban dan hak haknya .Olehkarenanya  dalam  melaksanakan  fungsi kontrol  sosial  dilandasi  oleh  tanggungjawab tersebut.  Dari  segi  strategi  GBHN,  segi yuridisnya  pada  UU  N0  21/82,  dan  segenap peraturan  peraturan  pelaksanaannya.  Dari segi kemasyarakatannya pada tata nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan segi etis pada norma-norma kode etik profesional.
Menurut Sukarno (1988:217), norma-norma profesional  yang  merupakan  pegangan  pers nasional:  1)  Pers  sebagai  satu  unsur  media massa yang hadir ditengah-tengah masyarakat demi kepentingan umum,harus sanggup hidup bersama-sama  dan  berdampingan  dengan lembaga-lembaga  masyarakat  lainnya  dalam suasana  keserasian/sosiologis.  Dalam  hal  ini, corak hubungan antara satu dengan yang lain tidak  akan  luput  dari  pengaruh  falsafah  yang dianut  masyarakat  dan  bangsa  kita  yakni Pancasila dan juga dari struktur sosial dan politik yang  berlaku  di  sini.  2)  Berdasarkan  norma- norma keserasian sosiologis  yang dipedomani oleh Pancasila ,pers Indonesia dalam pola pikir dan  bekerjanya  tidak  akan  dapat  melepaskan diri dari nilai-nilai gotong-royong  yang telah menjadiciri  khas  daripandangan  dan  sikap bangsa dan masyarakat. 3) Dalam melakukan fungsinya  sehari-hari  ,partisipasi  pers  dalam pembangunan  melibatkan  lembaga-lembaga masyarakat  lainnya  4)  Hubungan  antara  pers dengan pemerintah terjalin dalam suatu bentuk yang  dijiwai  oleh  semangat  persekawanan dalam mengusahakan terwujudnya masyarakat adil  danmakmur  bardasarkan  Pancasila. 5)  Dalam  Pembangunan,  stabilitas  politik, ekonomi  dan  sosial  merupakan  persyaratan mutlak untuk usaha pembangunan yang sedang diselenggarakan.  Dalam  hal  ini  hendaknya pers merasa ada “ terpanggil” utuk membantu pemerintahan  umum  demi  kemantapan stabilitas  yang  dinamis  ,tanpa  mengurangi hak-haknya memberikan kritik yang sehat dan konstruktif  dalam  alam  kebebasan  pers  yang bertanggungjawab.  6)  Dalam  negara  yang
sedang  membangun,pers  sebagai  lembaga masyarakat secara implicit perlu juga dibangun. Dalam hal ini pemerintah sejauh kemampuannya merasa  “terpanggil”  untuk  membantu  usaha- usaha  pers  dalam  membangun  dirinya sendiri,  agar  dalam  waktu  secepat  mungkin pers  mampumengembangkan  dirinya  atas dasarkekuatan sendiri. 7) Jika terjadi perbedaan atau  konflik  pendapat  antara  pemerintah  dan pers dalam menjalankan  fungsinya, maka yang dijadikan dasar penyelesaian adalah ketentuan hukum yang berlaku. 8) Hubungan antara pers dan  masyarakat  dijiwai  oleh  semangat  dan itikad baik untuk menjamin atau menegakkan azas  kebebasan  yang  bertanggungjawab.  9) Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana penerangan  ,pendidikan  umum,  kontrol sosial, dan hiburan, pers menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yang sehat. Disatu pihak, pers ikut menajamkan daya tangkap dan daya  tanggap  masyarakat  terhadap  langkah kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Di lain pihak dapat dengan meningkatkan daya tangkap dan daya tanggap masyarakat akan  tercermin dalam  peningkatan  secara  kualitatif  dan kuantitatif  pendapat  umum  yang  disuarakan. Pers  menjadi  wahana  untuk  menyampaikan pendapat  umum  yang  disuarakan.  Pers menjadi  wahana  menyampaikan  pendapat umum  tersebut  sebagai  “denyut  jantung” rakyat  kepada  pemerintah  untuk  dijadikan bahan pengkajian bagi tepat tidaknya langkah kebijaksanaan  tersebut.  Dengan  demikian pers  membantu  masyarakat  meningkatkan partisipasinya  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas nasional  melalui  komunikasi  dua  arah.  10) Dalam  suasana  pembangunan  dimana  pers sendiri masih merupakan unsur  pembangunan diri disegala bidang, dimana masyarakat perlu membantu  dan  membibing  pertmbuhan  dan perkembangan pers terhadap segala kekurangan yang  terdapat  dalam  pers.  Secara  positif bantuan  masyarakat  itu  dapat  diwujudkan dalam menumpahkan kepercayaan  kepada pers nasional    sebagai  salahsatu  sumber  informasi yang pokok .Dengan jalan demikian partispasi masyarakat  itu  sendiri  akan  membawa
pertumbuhan  dan  perkembangan  pers  kearah yang dicita-citakan masyarakat. 11) Jika terjadi perbedaan  atas  konflik  pendapat  di  dalam tubuh  pers  atau  lingkungan  pers  sendiri,atau antara  pers  denganmasyarakat  cq  golongan dalam  masyarakat  ,dicarikan  penyelesaian atas  dasar  hukum  yang  berlaku,namun  tetap berlandaskan  pada  itikad  baik  dari  suatu pers  yang  bertanggungjawab  dalam  hidup Pancasila.      Kebebasan  pers  itu  menurut Siebert “ freedom of the press is not  and never can  be  absolute.”  Dikatakan  selanjutnya, “the extent of government control of the press depends on  the nature of the relationship of the government to the subject to the government. This relationship is characterized by the degree of accountability“ .
Dari  disertasi  Krishna  Harahap  (Unpad, 2000),  yang  mengutip    Komisi  Hutchkins, mendefinisikan  beberapa    Kebebasan  Pers. Kebebasan  Pers  adalah  pers  yang  bebas  dari paksaan  mana  pun,  baik  dari  pemerintah maupun  kekuatan  sosial  mana  pun.  Kendati demikian,  tidaklah  berarti  pers  bebas  dari tekanan, karena tidak ada pers  yang bebas dari tekanan.  Kebebasan  Pers,  adalah  pers  bebas mengungkapkan  pendapat.Untuk  mencapai maksud  tersebut    pers  harus  menguasai sumber  daya  tekhnis    dan  keuangan,  akses yang  layak  kesumber  informasi  dan  fasilitas yang  dibutuhkan  untuk  mengirim  informasi. Kebebasan Pers, adalah pers yang bebas bagi siapa saja yang perlu untuk mengatakan sesuatu yang berguna bagi umum, karena tujuan pokok yang  menjadikan    pers  bebas  dihargai  adalah gagasan  yang  patut    didengar  oleh  umum dapat  terlaksanan  dengan  baik.  Kebebasan Pers, adalah pers merupakan bagian dari Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dijamin  dalam Declaration of Human Right. (2000:103). Sementara  itu  dari,  Oemar  Seno  Adji yang  dikutip  Krishna  Harahap  (2000:110) “Kemerdekaan  Pers/kebebasan  Pers    harus diartikan  sebagai  kemerdekaan    dan  bukan sebagai  kemerdekaan  untuk  memperolah alat  alat  dari  ekspresi  (ungkapan),  seperti  di negara-negara  sosialis.  Ia  tidak  mengundang
adanya  sensor.  Kebebasan  Pers,  ini  bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya. Kebebasan Pers merupakan suatu  kebebasan dalam lingkungan batas-batas tertentu  dengan  syarat-syarat    limitatif    dan demokrasi, seperti oleh hukum nasional, hukum internasional dan ilmu hukum. Kemerdekaan/ Kebebasan  Pers  dibimbing  oleh  tanggung jawab  dan    membawa  kewajiban  yang  pers sendiri salurkan melalui beroeseptiek mereka.
Pengendalian pers dalam Kebebasan Pers Kebebasan  pers  adalah  wujud  dari keikutsertaan  warganya  dalam  melaksanakan kekuasaan  negara.  Kebebasan  pers  ini menurut  undang-undang  ada  batasnya. Karena  di  samping  adanya  kebebasan  itu juga  ada  rasa  tanggung  jawab  nasional  dan pelaksanaannya  diatur  dalam  undang-undang. Adanya  undang-undang  itu  juga  membatasi kebebasan  pers,  seperti  adanya  SIT  dan SIC,  lalu  SIUPP.  Kebebasan  pers  itu  adalah kebebasan  menyampaikan  pendapat  melalui pers. Pada akhirnya mengenai kebebasan pers itu tergantung kepada falsafah negaranya yang mengontrol  dan  menentukan  power,  Hasyim Nangtjik  dimuat  di  buku  ulang  tahun  harian Sinar Harapan (1986:245).
Menurut  Oemar  Seno  Adji    bahwa larangan  terbit,  baik  sementara  maupun selamanya  identik  dengan  pembredelan  pers, yang  sebenarnya  menurut  Undang-undang Pers  adalah  tidak  dibenarkan.  Dalam  TAP MPR  No.II/MPR/1983,  GBHN  mengatakan dalam  rangka  meningkatkan  peranan  pers dalam  pembangunan  perlu  ditingkatkan usaha  pengembangan  pers  yang  sehat,  pers yang  bebas  bertanggung  jawab,  yaitu  pers yang  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai penyebar  informasi  yang  objektif,  melakukan kontrol  sosial  yang  konstruktif,  menyalurkan aspirasi  rakyat  dan  meluaskan  komunikasi dan  partisipasi  masyarakat.  Dalam  kaitan usaha itu maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Jadi,  jelas  dalam  kedudukan  pers  yang  bebas bertanggung  jawab  di  Indonesia,  benar-
benar  dijamin  secara  konstitusional.  Dengan demikian  SIT  oleh  pemerintah  dan  SIC  oleh KOPKAMTIB    tidak  diperlukan.  Demikian pula  dengan  sensor  terhadap  pers,  menurut Seno  Adjie  adalah  tidak  dibenarkan,  tulisan Oemar  Senoadji  yang  dimuat  di  buku  ulang tahun harian Sinar Harapan (1986 :263)
Metodologi Dalam  penelitian  ini  digunakan  jenis fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran,  atau cara di mana orang menjadi paham akan objek dan peristiwa dengan  mengalaminya  secara  sadar.  Studi  ini melihat obyek dan kejadian dari sudut pandang di perceiver, individu  yang  mengalami  hal-hal tersebut  (LitleJohn  1996:354).  Fenomenologi menjadikan    pengalaman  hidupnya  yang sesungguhnya sebagai data dasar dan realitas. Fenomenalogi  membiarkan  segala  sesuatu menjadi  nyata  sebagaimana  aslinya,  tanpa memaksakan  kategori-kategori  kita  sendiri tehadapnya (LitleJohn 1996:355). Sebagaimana dikemukakan  Moleong  (2007),  peneliti berusaha  masuk  ke  dalam  dunia  konseptual subjek yang diteliti, sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang  dikembangkan  oleh  mereka  di  sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma  kritis.  Paradigma  kritis  adalah penelitian  yang  bersifat  subyektif,sebab peneliti  harus  terlibat  dalam  penelitian  ini. Demikian pula peneliti sudah mempunyai sikap dalam penelitian ini. Artinya dalam wawancara dengan  sumber  bisa  juga  terjadi  perdebatan, atau  juga  perbedaan  suatu  data.  Tokoh  teori kritis  generasi  baru  adalah  Habermas,  Teori kritis  Habemas  lebih  mengemukakan  evolusi daripada revolusi Paradigma penelitian adalah pola  pikir  (cara  pandang,  aliran,  mazhab) mengenai  keseluruhan  proses,  format  dan hasil  penelitian.  Ragamnya  adalah  klasik, konstruktif,  kritikal  dan  partisipatoris.  Dalam pembahasan  penelitian  ini,  menggunakan paradigma  penelitian    kritis.Paradigma  kritis menempatkan ilmu sosial sebagai suatu proses
yang secara struktural nyata dari dunia materi. Paradigma kritis dapat mengungkap yang belum terungkap  selama  ini,  dan    dapat  membuat suatu  yang  merupakan  perbaikan  selanjutnya. Maksudnya  membantu  membentuk  kesadaran social  untuk  merubah  dan  memperbaiki kondisi  kehidupan  manusia.  Nilai,etika dan  moral  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  penelitian.    Partisipatif  mengutamakan analisisi  komprehensif,  kontekstual    dari multilevel analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan  diri  sebagai  aktivis  /partisipan dalam  proses  transformasi  sosial.  Hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani nilai  tertentu  .  Pemahaman  suatu  realitas merupakan  value  mediated  findings.  Menurut Agus Salim ( 2006:101)  disarikan dari Guba and Lincoln (1994): Competing Paradigma in Qualitative    Research in  Devin  and  Lincoln (eds). Handbook  of  Qualitative  Research , London.SAGE Publication. Neuman .L.(1997) Social  Research  Methods  :Qualitative    and Quantitative  Approaches third  Edition,  New York :Allyn and Bacon.
Sebagai  konsekuensi  paradigma  kritis, maka  kecenderungan  penelitian  lebih  bersifat kualitatif,  yang  mengandalkan  manusia sebagai alat penelitian, memiliki minat teoretis pada  proses  penginterpretasian  manusia, menitikberatkan  pada  kajian  tindakan manusia  yang  disituasikan  secara  sosial, serta  mengandalkan  bentuk-bentuk  naratif untuk mengkode data dan menulis teks untuk disajikan dalam bentuk ilustrasi pada khalayak (Deddy  Mulyana,  1999:148).  Teknik  analisis data  merupakan  suatu  tahapan  mengurut- urutkan,  mengelompokkan,  memberi  ide,  dan mengategorikan serta menafsirkan data tersebut sebelum menarik kesimpulan.Langkah-langkah penyusunan: Pertama ,  mengumpulkan  data, dari dokumentasi  instansi yang terkait, kliping Koran yang terkait. Kedua , melakukan tabulasi data  yang  telah  dikumpulkan  secara  terpisah dari lingkungan  pejabat pemerintah dan tokoh pers. Menurut  Harmoko,  secara  fungsional  dan struktural  pers/media  dibawah  Pembinaan
Print ISSN:  2614-8153 Online ISSN: 2614-8498
Departemen Penerangan. Sekarang karena apa, karena  menyangkut  ijin  terbit  dan  ijin  cetak. Kan kita sudah punya Undang undang, pers ada disana,apalagi  adanya  Kode  etik  Jurnalistik. Pers sendiri yang  harus mampu melaksanakan Kode  etik,  yaitu  bisa  menimbang,  bisa memutuskan  bisa  tidaknya  pemuatan  suatu berita.  Oleh  karena  itu  seolah  olah  semua dipertanggungjawabkan  oleh  pers  sendiri, serahkan  kepada  pers  sendiri  bagaimana menglolanya. Di organsasi pers sendiri seperti PWI,  SPS , semua  karyawannya  adalah  PNS Dapartemen  Penerangan,  sama  saja  denhgan kanorf  pemrintah.  Semua  terdeteksi  oleh pemerintah,  bahkan  KOPKAMTIB  masuk dalam  lingkunga  kerja  itu  Alasannya , seperti yang  dikatakan  Menteri  Harmoko  lakukan Deppen  dengan  KOPKAMTIB  adalah  sama sama  menjaga  pengertian  interaksi  positip adalah antara pers . Dengan demikian apa yang dengan  masyarakat,  yaitu  interaksi  posistip yang  kita  kembangkan.     Antara  Departemen Penerangan  dengan  Pers,  masing  masing menjalankan  3  pilar  fungsi  masing  masing. Tiga  pilar  ini  harus  menjalankan  fungsinya masing  masing.  Misalnya  untuk  pemerintah, Departemen  Penerangan  menglola    interaksi komunikasi  politik  antara  pemerintah  dan masyarakat. Pemerintah dengan pers tidak boleh menghambat dong, pemerintah yang dilakukan terhadap pers, dan pers harus mampu menjaga sebagai  pers  yang  bebas  bertanggungjawab sesuai dengan undang undang pers, juga Kode etik Jurnalisitik, penting itu.
Tidak  ada    pers  yang  tiarap    itu,  terbuka itu,  bahwa  pers  itu  mampu  mengembangkan dirinya, yaitu situasinya disana. Kita transparan interaksi  itu  juga  ditetapkan  oleh  Dewan pers,interaksi  politik  antara  pemerintah    pers dan  masyarakat.  Dan  pers  seharusnya  juga begitu, kalau ada yang  dirugikan pers adukan kepengadilan, jangan  mengadili sendiri. Pada  jaman  Orde  Baru,  kerjasama antara  Deppen  dan  pers  sendiri,  sangat  baik sekali,karena  apa,karena  kita  sama  sama melaksanakan  undang  undang.Waktu  itu organisasi  wartawan  hanya  satu  PWI,  SPS satu.  Grafika  satu.  Deppen  bersama    Institusi Pembina  Pers  lainnya          selalu  mengadakan pertemuan dengan  DPR yaitu Komisi I DPR. Parni  Hadi,  mantan  Sekjen  PWI,
pandangannya  terhadap  pers  Indonesia  yang mempunyai  kebebasan  pers,  namun  ada pengendalian pers oleh  pemerintah dan ABRI Dikatakan, saya pikir ada tahapan dalam sejarah bangsa, tahapan yang mengutamakan stabilitas, itulah  pendekatan  yang  bisa  salah  dan  juga bisa benar dari segi politis. Seperti contohnya Malaysia dan Singapur, sampai sekarang  pers dikendalikan, juga Cina dikendalikan. Tentang adanya pengendalian pers itu ada manfaatnya atau tidak.
Menurut  Parni  Hadi  sebagai    wartawan tahun  1973,  mengalamai  masa  Orde  Baru dan    mengalami  masa  Reformasi.  Menurut saya  karena  tuntutan  keadaan  memang  harus dikendalikan.  Saya  sebagai  wartawan  bekerja kreatif, susah dikendalikan bisa memahami dan alhamndulillah bisa mengikuti. Pers terkendali ,karena  tuntutan  keadaan  memang  harus dikendalikan.  Saya  sebagai  wartawan  bekerja kreatif,  susah  dikendalikan  bisa  memahami dan  alhamndulillah  bisa  menemukan  jalan .Memang  tidak  semua  orang  mempunyai keberanian,  atau  meniti  jalan  kreatif  atau mungkin sedikit kompromistis. Maunya orang “ Longing  the  Bye ”,  mudah  mudahan  saya dapat membuktikan bahwa dalam Orde  Baru saya  mempunyai  bukti  sebagai  wartawan yang berani. Seperti tentang Petisi 50, katanya dilarang  saya  menyiarkannya  di  ANTARA. Caranya  tentunya  yang  dapat  diterima  Orde Baru.  wartawan  itu  pekerja  intelektual,  kritis, bersahabat dengan siapa saja. Apalagi dengan pihak  intelejen  harus  kenal  baik,  karena pekerjaan wartawan sama   dengan intel. Wartawan  dapat  menjadi  komunikator mempertemukan  pihak  pihak  yang  berselisih. ANTARA zaman itu sangat menentukan, Saya di ANTARA  menyiarkan  berita  dimana  tidak ada  satu  koranpun  yang  menyiarkan  berita itu menyiarkan, disitu ada keberanian sedikit. Waktu itu Pak Harto berkunjung ke Kalimantan Barat,  saya  wartawan  istana.  Pak  Harto berkunjung  ke  transmigrasi  di  Kalimantan Barat. Biasa laporan Gubernur sukses, laporan menteri sukses.Tetapi waktu dialog dengan para transmigran itu, Pak Harto mendapat keluhan “Aduh  bapak,  nasib  kami  pagi  makan  siang tidak,  pagi  tidak  makan  siang  makan  ”Saya puter otak, bagaimana dapat memberitakan ini, tujuh  keliling  berpikir  bagaimana  bisa  masuk
di ANTARA Yacob  Utama  Pemimpin  Umum  Komasp, mantan Ketua Umum Pusat PWI, berpendapat militer ABRI itu terlibat dalam pemerintahan, maksud saya seperti krisis yang besar Tanjung Priok  lalu  demo-demo.  Kritik  yang  dianggap berlebihan  pasti  mereka  campur  tangan. Berlebihan artinya terlalu keras, terlalu ektrim, memberitakan  suatu  peristiwa  yang  dianggap kalau  berita  itu  tersiar  membuat  keadaan lebih  parah  lebih  jelek  geting  worst.  Karena bagaimanapun  ABRI  itu  bertanggungjawab soal    aman,  damai,  tertib,  itu  yang  dianggap keadaan  ideal,  dari  ukuran  kacamata  ABRI. Yacob  Utama    dikritik  oleh  Rosihan  Anwar, Jurnalisme  kepiting,  karena  yang  menulis Brower.  Kita  maju,  kita  maju,  kita  maju,  hus ada bahaya, lha kita mundur sedikit, itu yang saya  maksud.  Sebab  alternatifnya  adalah bredel.  Kadang  kadang  mlipir-mlipir.  Kami semua  pernah  dibredel,  (jaman  pak  Domo, Pangkopkamtib) waktu itu bredel paling lama tetapi  Kompas  paling  duluan  dijinkan  terbit kembali.  Setiap  hari  “saya strugle  with  my conscience (kata hati) bukan saya exepted as it is . Kita tetap menjadi malu dengan himbauan himbauan itu. ……” Namun dibagian saya sendiri kadang kadang overacting. Persis,  karena  dia  khawatir,  kalau salah ditegur dia. Memang tugas bawahan itu ya begitu kalau tidak malah lebih overacting , karena harus hati hati banget. Jadi memang  ada sistim,  tetapi  sistimnya  tidak  jalan.  Harmoko dia menurut saya  orang sipil, tetapi ya masuk akal  kalau  itu  memberikan  pembinaan.  Dia kan  wartawan,  besar  sebagai  wartawan. Masuk akal dan bagaimanapun dengan segala kelemahan  dan    kelebihan,  dan  watak  Pak Harmoko  kalau  kebebasan  yang  merupakan syarat  eksistensi  pers  itu,  melekat.  Jadi masuk  akal  kalau  kecenderungannya  adalah kebebasan. Cuma dia dalam posisinya sebagai Menteri Penerangan pembantu Presiden, maka harus menurut.”Saya malahan pada waktu itu berpendapat    Indonesia  barangkali  “ unlighten despon ” maksudnya otoriter tetapi  tercerahkan, otoriter tetapi allout benar-benar untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Kebebasan itu “ free and responsibilities “ kebebasan itu Kalau menurut tetap “ free and responsibilities ” punya tanggungjawab.  Lalu  kebebasan  itu  tetap
punya  fungsi,  diperlukan  kebebasan  supaya pers  bisa  menjalankan  fungsinya.  Fungsinya yang  menonjol  adalah  mengontrol  kekuasaan mengritik  kekuasaan  dan  itu  relatif  lebih mudah  daripada  kebebasan  yang  lain  berikan pendidikan politik kepada rakyat, memberikan pendidikan  yang  memperkuat  rasa  persatuan kesatuan bagi bangsa dan negara yang bhineka tunggal eka ini, itu tidak mudah.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Didalam  Undang  Undang  Pers    sesuatu negara,  tercermin  sistem  pers  dari  negara itu  sendiri.  Dengan  kata  lain  UU  pers  itu menjelaskan bagaimana corak kebebasan pers dalam  negara  itu,  Muis  (  1996:7).  Demikian pula  menurut  Prof  De  Rooij  yang  juga mantan  seorang  wartawan  senior    Belanda yang  dikutip  oleh  Yacob      Utama  (2013) mengatakan,  “lambatlaun  ideology  suatu negara  tempat  suratkabar  terbit  dan  bekerja akan mempengaruhi pandangannya, tidak bisa lain”.  Maksudnya  keberadaan  pers  di  negara tersebut  harus  mengikuti  sistim  ideology negara  tersebut.  Kalau  tidak  akan  tergilas keberadaannya, seabagaimana teori dari Siebert mengenai bentuk-bentuk pers dalam ideology negara masing-masing. Namun demikian juga terjadi  adanya  teori “political  decay“ dari buku  Simatupang  dari  Sabam  Siagian (2013)  yaitu  tuntutan  perubahan  demokrasi apabila  kemakmuran  telah  dicapai  rakyatnya. Walaupun  dijaman  Orde  Baru  belum  sama sekali  mencapai  kesejahteraan  yang  merata. Untuk  mengatasi  keadaan  tersebut,  dalam hubungannya adanya kesenjangan antara pers dan  pemerintah,  wartawan/pers  dan  beritanya harus mengambil jarak dengan sumber berita. Jarak itu yang memberikan kesempatan kepada wartawan  untuk  mempertahankan  sikap seobyektif mungkin ,yang bagaiamanapun juga toh tetap subyektif. Sebab tiap wartawan telah mempunyai  sikap  sendiri  tentang  pembuatan beritanya,  dengan  framing  yang  ia  lakukan untuk  pertama  kali  mendapatkan  informasi. Inilah  yang  selanjutnya  menjadi  kendala adanya perbedaan persepsi komunikasi antara
pers dan pemerintah. Ada  lima  ciri  komunikasi  pers:  ciri publisitas,  ciri  universalitas,  ciri  periodesitas, ciri  aktualitas  dan  ciri  komersialitas.  Ciri publisitas adalah pesan atau  komunikasi pers terbuka untuk siapapun. Ciri universialitas isi pesan komunikasi persnya bermacam-macam. Pesan  komunikasi  pers  yang  nilai  jurnalisitik adalah  penyebaran  informasi  untuk  publik, opini  publik,  dan  hiburan  untuk  publik  yang sifatnya sistimatis dan dapat dipercaya melalui media  komuniksi  massa  modern.  Sedangkan ciri komunikasi aktualitas beritanya ada yang obyektif, baru,segar, hangat  ada yang subyektif beritanya  memang  baru  bagi  orang  tertentu saja. Ciri Komersialitas pers yang mempunyai fungsi  berdagang  atau  pers  adalah  komoditi yang  berkembang  menjadi  industri  pers. Keempat ciri itu   menurut Dr.  K.  Basschwitz yang dikutip oleh Muis (1996:12). Oleh Edwin Emery (1965) Jurnalisitk sebagai laporan tentang kejadian- kejadian  yang  sedang  berlangsung  pada  saat ditulis,  buka  kajian  yang  definitif  tentang sesatui  keadaan.Dengan  demikian  memang suatu berita tidak lepas dari kepentingan pers itu sendiri,sehingga suatu kejadian yang sama atau sumber berita yang sama, akan diberitakan menurut kepentingan pers itu sendiri. Sehingga dapat terjadi adanya  perbedaan  kepentingan antara  penguasa  dan  pers.Karena  penguasa diberi legalitas untuk melakukan pengendalian berita terhadap pers,maka pemberitaan pers itu akan  mejadi  pengawasan  dan  pertimbangan dari  pemerintah  selaku  penguasa.  Dalam pelaksanaannya  pemerintah  selaku  menteri Penerangan  tidak  penah  menggunakan pengadilan ,tetapi menggunakan senjata SIUPP (  Surat  Ijin  Usaha  Penerbitan  Pers).  Keadaan inilah  yang  sebenarnya  dinilai  beberapa  ahli hukum  yang  mendalami  tentang  pers  pers sebagai  tindakan  yang  keliru.  Sebab  SIUPP sebenarnya  bukan  untuk  menutup  usaha penerbitan  berkaitan  dengan  beritanya,  tetapi berkaitan dengan menejaman . Maka penutupan harus melalui KUHP dalam sidang Pengadilan .Cara  ini  yang  tidak  di  lakukan  Harmoko, karena pertimbangannya penyelesaiannya lama dan  belum  tentu  juga  nerhasil  seperti  kasus bredel majalah Tempo 1995.
Menurut Muis (1996:2) SIUPP merupakan
salah  satu  unsur  hukum  pers  nasional  yang memperkuat  ciri-ciri  teori  pers  otoriter. Sebab  menurut  Denis  Mc  Quail  (1987),  di negera  dunia  ketiga  termasuk  Indonesia menganggap  pers  Indonesia  mempunyai  ciri teori  pers  otoriter,  karena  untuk  stabilitas keamanan  dan  kelangsungan  pembangunan. Walaupun  Indonesia  mengakui  mempunyai teori  pers  yang  khas  Indonesia  yaitu  pers Pancasila  yaitu  pers  yang  sehat  ,bebas    dan bertanggungjawab.  Sebenarnya  bredel  pada pers dengan menggunakan pencabutan SIUPP adalah melanggar pada UU N0 21/82 dimana kebebasan  pers  dijamin  ,sebagaimana  pada UU D 45 pasal 28. Keadaan inilah menjadikan teorti  pers  Pancasila  yang  di  veetuskan  ada permulkaan Orde Baru 1970 sampai akhir Orde Baru 1998 ,Era Reformasi dan sampai sekarang tidak  pernah  tercapai  apa  yang  dimaksud dengan Teori Pers Pancasila secara nyata.
Komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah terhadap  pers  Indonesia  adalah  komunikasi politik,  karena  pers  Indonesia  ditujukan untuk  kepentingan  politik  Orde  Baru,  yaitu melanggengkan  pemerintahan    Orde  Baru yang  anti  komunis  yang  di  setujui  pers dan  pembangunan  nasional  karena  rakyat menghendaki  adanya  pembangunan  untuk mengentaskan  kemiskinan  yang  telah membelit rakyat Indonesia selama ini, sebagai perwujudan  adanya  Indonesia  merdeka.  Pers yang  tidak  setuju  dengan  politik  Orde  Baru tidak  dapat  hidup  di  bumi  Indonesia  .Oleh Karena  itu  semua  Pimpinan  Redaksi  adalah Pengurus  Golkar  sebagai  Pendukung  penuh pemerintah  Orde  Baru  dengan  Ketua  Umum Pembina adalah Presiden Suharto. Disamping itu  tulang  punggung  Orde  Baru  adalah ABRI dengan  Panglima  Tertinggi  adalah  Jenderal Suharto,Presiden Republik Indonesia.Harmoko menduduki  posisi  Menteri  Penerangan  yang berhasil  mengendalikan  pers  indonesia  yang didukung  ABRI  (KOPKAMTIB).  Komuniksi politik  ini  membawa  keamanan  pemberitaan pemberitaan  yang  dapat  mempengaruhi  opini publik dimana Pers sangat kuat mempengaruhi opini publik. Sehingga pemrintahan Orde Baru dibawah  Presiden  Suharto    dapat  bertahan selama    32  tahun,  sebagai  pemerintahan terlama didunia.
Dalam  komunikasi  politik  dapat  terjadi
adanya  keputusan  atau  kebijakan  pemerintah yang  “sesat”.  Istilah  ini  dipergunakan  Prof A.Muis (1996) untuk menunjukkan kebijakan pemerintah  dengan  bredel  pada  suatu  media pers.  karena  kebijakan  itu  merupakan  delik komunikasi politik yang kurang memperhatikan factor kebenaran material pada berita tersebut. Serta mudah menimbulkan kesalahan bertindak. Benar  ada  “Petunjuk  Presiden  Suharto” bahwa  setiap  tindakan  bredel  kepada  suatu media,  harus  dipikirkan  nasib  wartawan  dan karyawannya.  Biasanya  mencari  pengusaha- pengusaha  Konglomerat  untuk  menerbitkan suratkabara .Sehingga wartawan dan karyawan media  pers  yang  dibredel  ,ditutup  dapat disalurkan  kemedia  baru  itu  atau  media  lain yang  mau  menampungnya.  Namun  keadaan ini tidak selalu mulus sepeti yang diharapkan pemerintah,  sebab  tergantung  kepada  pribadi wartawan atau karyawan itu sendiri. Sejarah  Indonesia  membuktikan  bahwa runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia bukan karena  diserang  dari  luar,  tetapi  gejolak  yang terjadi  didalam  istana  sendiri.  Demikian  pula setelah  proklamasi  kemerdekaan  yang  terjadi adalah  pembrontakan  PKI(Partai  Komunis Indonesia),  DI/TII,  OPM,  GAM,  RMS, APRA,  Ratu  Adil.  Namun  kalau  kebebasan pers  itu  ,pihak  pers  mendukung  sepenuhnya sebagai pers yang professional tentunya dalam kehidupan  berbangsa  dan  bermasyarakat  di Indonesia  akan  lebih  sejahtera  karena  rakyat penuhi  dengan  informasi  jujur,  yang  diterima dari  pers  memenuhi  kriteria  yang  diberikan pemerintah.  Kehidupan  dalam  interaski sosial  antara  pemerintah  dengan  rakyat terjalin  dengan  indah,  artinya  lancar,  saling mempercayai,  menumbuhkan  wibawa.  Sepert ipenggambaran  cerirtera  dalam  pewayangan mengenai  kerajaan  Ngamarto,  yang  dipimpin Pendawa  adalah  negara  yang  subur  makmur, tatatentrem,  kertoraharjo,  tukul  kang  sarwo tinandur,kewan-kewan  kang  dipiara  pada  bali ana  kandange  dewe-dewe.  Sedangkan  secara psykologis  pimpinan  menyadari  akan  dirinya sebagai  tokoh  yang  jadi  panutan  rakyatnya .Pimpinan  negara,  pimpinan  di  daerah, pimpinan  suatu  kelompok  tertentu  dapat menjadi  tokoh  teladan.  Sebab  syarat  suatu komunikasi  psykhologi  yang  efektif  adalah keduanya mempunyai saling kepercayaan

## SIMPULAN
Berkat  kelihaian  Menteri  Penerangan Harmoko dapat menjadi jembatan komunikasi yang  efektif  antara  pemerintah  dengan  pers. Walaupun dengan hati yang berat karena  dirinya berasal dari wartawan ,jadi bagaimanapun tidak dapat melepaskan nalurinya sebagai wartawan dan  kehidupan  pers.  Demi  kelangsungan Orde  Baru  Menteri  Penerangan  Harmoko telah  mampu  mengendalikan  pers  dengan penuh  siasat  dan  taktik  dalam  impelementasi mengendalikan  pers  melalui  berkomunikasi media  massa/pers,  berkomunikasi  politik, berkomunikasi  sosiologi  dan  berkomunikasi psikologi  dengan  membawa  korban  7  pers yang  harus  dibredel,  dan  korban  wartawan kehilangan  mata  pencaharian,  tidak  terhitung lagi  ribuan  karyawan,  pengecer  yang  terkait dengan  penerbitan  Koran  tersebut.  Dengan pers  yang  terkendali,  berita  terkendali,  opini rakyat  terkendali,  pemerintah  Orde  Baru dapat  bertahan  32  tahun  dengan  segala keberhasiannya  dan  kegagalannya.  Suatu prestasi  luar  biasa,  sebagai  pemerintahan (baca:  rezim)  yang  terlama  didunia.  ABRI sebagai  tulang  punggung  Orde  lama,  berada di  belakang  keberhasilan  pemerintahan  Orde Baru selama 32 tahun ini.

## Daftar Pustaka
Ardianto,  Elvinaro.  2010.  Metode  Peneltian untuk  Public  Relations.  Bandung: Penerbit Simbiosa Rekatama Media . Adji, Oemar Seno . 1991. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga .
Azzam,Tarman,  2011:  Kebebasan  Pers  dan Ketahanan  Nasional.  Jakarta:  Penerbit RM Book PT . Wahana Semerta Alam . Berger, Arthur Asa. 2003. Media and Society, Rowman and Ltile Field Publisher Inc . Bungin, Burhan . 2006. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group .
Blake ,Reed H and Edwin O.Haroldsen,2005 : Taksonomi  Konsep  komunikasi , Alih Bahasa:  Hasan  Bahanaan . Surabaya: Penerbit Payrus .
Boyd  Barnet,  O  dan  Chris  Newbold , 1995. Approaches  to  the  media:  areader , Arnold  .  New  York  Barret  etc:  The Political Economy Approach . Defluer , Melvin L and Sandra J.Ball-Rockeach. 1988.  New  York:  Theories  of  Mass Communication, Longman .
Effendy,Onong Uchjana, I997: Ilmu Komunkikasi  teori  dan  Praktek . Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya . Fisher, Aubrey B , 1978 : teoriteoriKomuikasi ,Penerjemah Soejono Trimo,PT Ramaja Rosdakarya ,Bandung Harmoko.  1986.  Komunikasi  Sambungrasa.
Jakarta: Penerbit Sinar Harapan Harmoko.  2009 . Nasehat  Harmoko  Untuk Anak  dan  Cucu.  Jakarta:  Penerbit  PT Gria Media               Prima . Harmoko.  2008 . Ada  Bom  Waktu.  Jakarta: Penerbit PT Gria Media Prima .
Chesney,  Robert  MC.  I998.  Corporate Media  and  the  Threat  to  Democracy (terj . AJI ). Jakarta: Penerbit AJI
Junaedi,  Fajar.  2013.  Komunikasi  Politik.
Yogyakarta: Penerbit Buku Litera Lippman,  Walter.  1994.  Opini  umum,  Edisi
Indonesia.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia Littlejohn,  Stephen  W . 2005.  The  Theoroies of  Human    Communicaton.  USA: Thomson                                     Wadsworth Belmont . Muis,  Abdul . 1996.  Kontroversi  Sekitar Kebebasan Pers. Jakarta: Mario Grafika Mulyana , Deddy.  2007.  Komunikasi  Suatu Pengantar.  Bandung:  Penerbit  Remaja
Rosdakarya.
McQuail,  Denis.  2000.  Mass  Communication Theory,  Forth  Edtion,  Sage.  England: Publication London.
McQuail, Denis.1996. Teori Komunikasi Massa Suatui Pengantar. Jakarta: Erlangga. Nimmo,  Dan.  1999.  Komunikasi  Politik, terjemahan  Tjun  Suryaman.  Bandung: PT. Remaja                          Rosdakarya. Oetama,  Yacob.  2001.  Biografi  70  Tahun. Jakarta: Pustaka Gramedia Utama Rakhmat,  Jalaluddin.  2009.  Psikologi Komunikasi.  Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya.
Sejarah  Pers  di  Indonesia,  2002,  Gramedia,
Jakarta.
Sukarno.1986. Pers Bebas Bertanggungjawab, Jakarta: Departemen Penerangan RI Swantoro,  P.  1990.  Membuka  Cakrawala. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Persatuan  Wartawan  Indonesia,  1986  : Indonesia’s  Journalist  anda  the Emergence                    of the National Press,  PWI Pusat ,Jakarta,
PWI Jaya. 1979 . 5 Tahun Hadiah Adinegoro. Jakarta: Penerbit PWI Jaya PWI  Jaya.  1993.  Sikap  Pandang  Masysrakat terhadap  Pers  Nasional,  Hari  Pers Nasional, Jakarta.
Undang Undang No 21/ 82 tentang  Pers. Undang-Undang No 40/1999 Tentang Pers. Persuratkabaran    Indonesia  dalam  Era Informasi, 1986. Kumpulan tulisan 25 tahun              Harian Umum Sinar Harapan,
KOPKAMTIB JUKLAK N0 17/1982. Surat Keputusan Dewan Pers N0 05/SK- DPIII/ 200