Jurusan  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Warmadewa,  Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar.
Email:  permanadhinata@gmail.com.

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.10, No. 2, 2019 doi: 10.14710/politika.10.2.2019.163-178

## Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan

## Bayu Adhinata
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa
Recieved: 14 Februari 2019 Revised: 28 Maret 2019 Accepted: 22 Juni 2019
Keywords: vote buying; voting behavior; youth voter

## Pendahuluan
ote buying (pembelian suara) dianggap sebagai sebuah fenomena yang dapat mencederai semangat dari asas pemilu itu sendiri yang berkaitan dengan  asas  kejujuran  dan  keadilan.  Meski  banyak  kalangan  yang
menilai  hal  tersebut  berdampak  buruk  pada  proses  demokrasi  yang  dijalankan  di Indonesia pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, pada kenyataannya praktik pembelian suara pada level akar rumput jelang pemilihan umum masif terjadi. Pada masa orde baru, para elit maupun parpol tidak kesulitan untuk memeroleh dukungan. Saat itu, membeli suara para pemilih bukanlah strategi yang populer, ini dikarenakan sistem pemilu pada saat  itu  selalu  memenangkan  partai  pemerintah  yaitu  Golkar  (Muhtadi,  2018).  Inilah kenapa dikatakan tidak sulit untuk mendulang suara dan menang dalam pemilihan umum kala itu. Sama halnya dengan pemilihan kepala daerah di masa orde baru yang mana kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh Pemerintah

## V

## Abstract:
This  article  discusses  vote-buying  as  a  phenomenon  in  the  2018th  Bali  local  head election  process  which  affects  the  voting  behavior  of  youth  voters  in  Tabanan Regency. This research applies to qualitative methods. The research found that there is a linkage of giving money and gift as a form of aid to the society before and during the  election  can  affect  youth  voter  voting  preferences.  This  article  argues  that  the preference of youth voters influenced by their communities where they live and they herded to choose what community say so. Vote-buying in the form of ‘aid’ are liked by the community and youth voter seen it as something ordinary in the socio-political situation. With vote-buying strategy, the candidate can easily obtain a vote, especially from  youth  voter  who  has  not  yet  decided  their  choice.  In  addition,  vote-buying became a kind of magnet to attract youth voter sympathy.
Pusat  atas  usul  dari  DPRD.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih serta kemudian dimusyawarahkan bersama antara DPRD dengan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya diajukan kepada Presiden.
Pada  masa  ini  Kepala  Daerah  tidaklah  murni  hasil  dari  pemilihan  di  tingkat DPRD  tetapi  terdapat  campur  tangan  dari  Presiden  atau  dengan  kata  lain  pemilihan yang  dikontrol  oleh  Presiden.  Jadi  atau  tidaknya  seseorang  untuk  menduduki  jabatan Kepala Daerah bergantung sepenuhnya di tangan Presiden. Hal ini berkaitan dengan kepentingan  pemerintah  pusat  untuk  memeroleh  Gubernur  yang  diinginkan.  Setelah jatuhnya  Orde  Baru  yang  kekuasaannya  terpusat  atau  sentralistik,  muncul  semangat untuk  melaksanakan  pemerataan  kekuasaan  di  daerah  atau  lebih  dikenal  dengan desentralistik.  Pemilihan  Kepala  Daerah  pun  juga  mengalami  perubahan  ditandainya dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.  Mengacu  kepada  Undang-Undang  ini  mekanisme  pemilihan  kepala  daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD tanpa ada campur tangan lagi dari Pemerintah Pusat. Apabila sebelumnya DPRD mengajukan nama dan kandidat kepala daerah untuk dipilih oleh Presiden, pada masa ini DPRD memiliki kewenangan penuh untuk melakukan dan memilih  Kepala  Daerah.  Kewenangan  penuh  dimiliki  oleh  DPRD  terhadap  proses pemilihan sampai dengan hasil akhir dari pemilihan kepala daerah. Pada masa ini banyak ditemukan  praktik  politik  uang  disebabkan  adanya  calon  kepala  daerah  yang menggelontorkan sejumlah uang guna membeli suara anggota DPRD untuk memuluskan jalannya  terpilih  menjadi  kepala  daerah.  Disamping  itu,  sebagai  upaya  untuk menciptakan  opini  publik,  para  calon  juga  cenderung  menggunakan  uang  guna membiayai kelompok-kelompok tertentu (Hidayat, 2014).
Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah turut merubah tata cara pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang  sebelumnya  dipilih  secara  tidak  langsung  menjadi  secara  langsung  dipilih  oleh rakyat  melalui  mekanisme  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  yang kemudian  disebut  sebagai  Pilkada.  Dinamakan  Pilkada  karena  mekanisme  ini  masih merupakan bagian dari Otonomi Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Baru setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 menyebabkan berpisahnya pemilihan kepala daerah atau pilkada yang merupakan bagian dari rezim Otonomi  Daerah  untuk  kemudian  pindah  masuk  kedalam  rezim  Pemilu.  Masuknya mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  bagian  dari  rezim  pemilu  yang penyelenggaraannya secara nasional langsung berada di bawah koordinasi KPU turut pula merubah istilah Pilkada menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada  (Sudewo,  2017).  Adapun  perbedaan  keduanya  dalam  hal  penyelesaian sengketa adalah bila Pilkada yang sebelumnya berada di bawah rezim Otonomi Daerah, penyelesaian  sengketa  dilaksanakan  di  Mahkamah  Agung,  rezim  Pemilukada,
penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Terbitnya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu kemudian merubah lagi istilah  yang  tadinya  disebut  Pemilu  Kepala  Daerah  atau  Pemilukada  menjadi  Pemilu Gubernur atau Pilgub, begitu pula untuk Pemilu Bupati dan Pemilu Walikota (Detiknews, 2012).
Pemilihan kepala daerah, selama tiga tahun terakhir ini telah dilaksanakan secara serentak  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia.  Pada  tahun  2015,  Pilkada  dilaksanakan serentak di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota yang penyelenggaraannya pada 9 Desember  2015.  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  berikutnya  dilaksanakan  di  7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota pada 15 Februari 2017. Terakhir pada tahun 2018, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang pelaksanaannya dilakukan pada 27 Juni 2018 (Sutrisno, 2017). Pilkada serentak bukan tanpa  cela  dan  berjalan  mulus  melainkan  terdapat  pula  praktik  politik  uang  dalam penyelenggaraannya.  Pada  pilkada  serentak  tahun  2015  dalam  laporan  Bawaslu ditemukan  praktik  politik  uang  yakni  92  kasus  yang  penyebarannya  berada  di  21 Kabupaten  pada  10  Provinsi  pada  saat  masa  kampanye.  Tercatat  juga  ada  311  kasus praktik  politik  uang  pada  masa  tenang  yang  menyebar  di  25  Kabupaten/Kota  di  16 Provinsi. Praktik yang sama juga terjadi pada hari pemilihan berlangsung yakni sebanyak 90 kasus yang sebarannya ada di 22 Kabupaten pada 12 Provinsi (Aziz, 2016). Sementara itu pada Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2017, Bawaslu menemukan adanya 600  dugaan  politik  uang  di  101  daerah  yang  menggelar  Pilkada  dalam  bentuk  uang maupun  barang  sembako  yang  dilakukan  oleh  relawan  pasangan  calon  maupun perseorangan. Hal tersebut juga ditemukan pada masa tenang yang berlangsung selama tiga hari (Pratiwi, 2017). Pada Pilkada serentak 2018 ditemukan juga politik uang yang terjadi pada masa tenang Pilkada dengan total 35 kasus (Jurnaliston, 2018).
Pilkada  serentak  tahun  2018  juga  terselenggara  di  Bali,  salah  satunya  adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada ini tercatat  mencapai  71,96  persen  dengan  jumlah  masyarakat  yang  menggunakan  hak pilihnya sebesar 2.146.093 orang dari 2.982.201 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap  (DPT).  Diantara  jumlah  tersebut  suara  sah  yang  tercatat  sebesar  2.103.005  dan sisanya sebesar 43.088 suara tidak sah (Rhismawati, 2018). Tabanan menjadi Kabupaten di  Provinsi  Bali  dengan  tingkat  partisipasi  pemilih  yang  teratas  yakni  mencapai  82,5 persen dengan jumlah suara sah tercatat sebesar 292.630 dan 3.765 suara tidak sah. Dari hasil tersebut pasangan cagub-cawagub nomor urut satu yakni Wayan Koster dan Tjok Artha  Ardhana  Sukawati  (Koster-Ace)  meraih  199.384  suara,  sedangkan  pasangan nomor urut dua yakni IB Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (Mantra- Kerta)  meraih  93.246  suara  (Puspawati,  2018).  Kabupaten  Tabanan  tercatat  sebagai kabupaten dengan tingkat kerawanan yang sedang, termasuk indikasi adanya politik uang dalam  Pilgub  Bali  tahun  2018  (Armando,  2018).  Indikasi  politik  uang  yang  dimaksud
selain dapat menyasar pemilih senior, juga turut memengaruhi para pemilih pemula yang ada  di  Tabanan.  Jumlah  pemilih  pemula  di  kabupaten  ini  sebesar  5.461  pemilih  dan merupakan suara yang cukup potensial untuk direbut pasangan calon yang berkontestasi.
Pemilih  pemula  merupakan  pemain  baru  dalam  dunia  pemilihan  umum  yang jumlahnya  mengalami  peningkatan  setiap  penyelenggaraan  pemilu.  Pemilih  pemula sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  pada  hari  pemungutan  suara sudah genap berusia tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Dari pengertian tersebut, maka karakteristik yang dimiliki oleh pemilih pemula sudah tentu berbeda dengan pemilih yang telah lebih dulu terlibat dalam pemilu  dan  sudah  tentu  pemilih  pemula  dapat  dikatakan  sebagai  pemilih  yang  baru pertama  kali  melakukan  penyaluran  suara  di  dalam  bilik  tempat  pemungutan  suara. Pengalaman  dalam  memilih  yang  dimiliki  pemilih  pemula  dapat  dikatakan  belum banyak,  bahkan  bisa  jadi  tidak  memiliki  pengalaman  sama  sekali  akan  tetapi  mereka memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk terlibat dalam penyaluran hak politiknya. Antusiasme ini dikarenakan adanya rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap proses penentuan  suara.  Pemilih  pemula  cenderung  menjadi  sasaran  dari  kontestan  pemilu karena  merupakan  lumbung  suara  yang  dapat  mendongkrak  elektabilitas  sehingga kontestan pemilu menggunakan berbagai cara untuk menggaet pemilih pemula ini.
Salah  satu  cara  yang  digunakan  oleh  para  kontestan  untuk  menggaet  suara pemilih pemula yakni dengan strategi politik uang. Terdapat beragam cara dalam praktik politik uang diantaranya: (a) pendistribusian sumbangan baik berupa uang atau barang kepada  para  kader  partai,  golongan  maupun  kelompok  tertentu;  (b)  pemberian sumbangan  dari  konglomerat  atau  pengusaha  bagi  kepentingan  partai  politik  tertentu dengan cara-cara yang ilegal; (c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu (Antulian, 2004). Politik uang pada dasarnya memiliki dua bentuk yakni pork barrel atau yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai politik gentong babi dan vote buying atau pembelian suara.  Pork  barrel  merupakan  penyalahgunaan  dana  publik  untuk  kepentingan kampanye yang biasanya dilakukan oleh petahana (incumbent) yang diberikan menjelang pemilu  seperti  pengaspalan  jalan  di  tempat-tempat  tertentu.  Selanjutnya  adalah  vote buying yang dapat dikatakan sebagai jual-beli suara dan memiliki berbagai bentuk yang melibatkan paslon (pasangan calon), pemilih dan petugas. Bentuk transaksi yang terjadi yakni (a) transaksi langsung paslon peserta pemilu dengan pemilih; (b) transaksi antara yang  mewakili  paslon  dengan  tokoh  masyarakat  maupun  yang  mengatasnamakan pemilih; (c) transaksi antara satu paslon dengan paslon lain dari satu partai ataupun partai lain dan petugas pemilu; dan (d) transaksi antara paslon dengan petugas pemilu (Ifah, 2017).
Vote  buying  kemudian  berpengaruh  pada  preferensi  pemilih  menentukan perilakunya  untuk  membuat  sebuah  keputusan  untuk  memilih.  Perilaku  memilih merupakan  proses  untuk  menentukan  keputusan  seseorang  memilih  atau  tidak  partai politik  ataupun  kandidat  dalam  pemilu.  Perilaku  memilih  dapat  dilihat  dalam  dua tingkatan  analisis  yakni  individu  dan  komunitas.  Pada  tingkatan  individu,  perilaku memilih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status sosial, agama dan gender sedangkan pada tingkatan komunitas dipengaruhi oleh kondisi politik, kondisi ekonomi dalam hal ini ketimpangan pendapatan, dominasi suku dan fasilitas publik. Perilaku memilih juga dipengaruhi oleh demografi, partisan, pengalaman memilih dan faktor geospasial (Putra, 2017).  Vote  buying  juga  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kandidat  maupun partai politik, memberikan uang dan barang kepada pemilih dengan tujuan memeroleh dukungan berupa suara dari pemilih. Kegiatan semacam ini tidak saja dilakukan untuk jangka  waktu  pendek  melainkan  juga  untuk  keuntungan  jangka  panjang  guna membangun  basis  dukungan.  Beberapa  daerah  tertentu  dapat  menjadi  daerah  basis dukungan yang berisi orang-orang yang loyal terhadap seorang kandidat. Kegiatan ini juga tentunya efektif menarik pemilih yang masih bingung dalam menetapkan pilihan maupun pemilih yang enggan memilih (Nichter, 2008).
Vote buying tentunya berbeda dari transaksi ekonomi meskipun menggunakan istilah  jual-beli.  Penggunaan  istilah  jual-beli  dikarenakan  adanya  transaksi  pembelian suara atau dengan kata lain suara yang dimiliki pemilih dibeli oleh kandidat (Schaffer and Schedler, 2005). Terdapat dua sisi dalam vote buying yakni sisi pemilih dan sisi kandidat. Pada sisi pemilih, kegiatan ini terjadi karena permintaan dari pemilih atas diberikannya suara  si  pemilih  kepada  kandidat  tertentu  dan  ini  dianggap  sebagai  ungkapan  terima kasih. Sementara itu, pada sisi kandidat, vote buying terjadi karena adanya kekhawatiran kandidat akan kehilangan suara pada pemilu (Putra, 2017). Vote buying terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Vote buying dengan cara langsung dilakukan dengan cara  mendistribusikan  langsung  uang  maupun  hadiah  kepada  pemilih  pada  hari pemilihan. Sementara cara tidak langsung dilakukan pada masa kampanye maupun jauh hari sebelum pemilihan guna memenangkan dukungan dari masyarakat (Teh, 2002).
Berdasarkan  fenomena  politik  yang  terjadi,  pada  pelaksanaan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 dengan fokus melihat fenomena vote buying dan pengaruhnya pada perilaku memilih pemilih pemula di Kabupaten Tabanan, maka kajian ini menjadi penting dalam menggambarkan efek dari vote buying terhadap preferensi  pemilih  pemula.  Secara  akademis,  kajian  ini  dapat  menambah  referensi mengenai  kajian  pemilu  khususnya  mengenai  politik  uang  dan  perilaku  memilih. Sedangkan  secara  praktis,  penelitian  ini  berguna  untuk  memeroleh  informasi  relevan mengenai bagaimana politik uang dapat memengaruhi pilihan politik pemilih pemula. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efek dari politik uang
dalam hal ini vote buying terhadap pilihan dari pemilih pemula dalam Pilgub Bali tahun 2018 di Kabupaten Tabanan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini digunakan  dengan  maksud  memahami  fenomena  mengenai  apa  yang  dialami  oleh subyek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara holistik  serta  disajikan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena,  gejala,  peristiwa  dan  kejadian  yang  telah  terjadi  untuk  kemudian  dianalisis dengan menggunakan konsep maupun teori yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah  tiga  orang  pemilih  pemula  dengan  rentang  usia  tujuh  belas  sampai  dua  puluh tahun yang baru pertama kali mengikuti proses pemilihan umum. Metode wawancara digunakan  sebagai  cara  untuk  mengumpulkan  data  dan  cara  ini  bertujuan  untuk menggali  informasi  atau  keterangan  dari  informan.  Jenis  wawancara  yang  digunakan adalah  semi  terstruktur  dengan  maksud  menemukan  persoalan  secara  lebih  terbuka dengan mengajak informan memberikan pendapat dan ide-idenya.

## Fenomena Vote Buying
Berkaitan  dengan  perilaku  memilih  pemilih  pemula  pada  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Bali  (Pilgub)  tahun  2018  di  Kabupaten  Tabanan,  tentunya dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Pada  umumnya,  perilaku  memilih  memiliki kecenderungan berasal dari dalam diri individu itu sendiri antara lain tingkat pendidikan yakni  soal  pengetahuan  dan  kecerdasan,  idealisme,  agama,  status  sosial  dan  gender. Sementara itu pengaruh dari luar individu (komunitas) yakni kondisi dan kehidupan sosial politik, kondisi ekonomi dalam hal ini ketimpangan pendapatan, lingkungan masyarakat sekitar serta fasilitas publik. Secara umum informan telah mengetahui dan memahami mengenai politik dan pemilu.
“Pemilu  merupakan  masa  depan  suatu  daerah,  apabila  kita  salah  memilih  pasti daerah  kita  juga  akan  mengalami  kerugian.  Politik  merupakan  permainan  suatu orang  dan  golongan  untuk  pemerintahan  dan  lain-lain  namun  politik  juga  dapat memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. Hal ini bergantung pada individu yang menjalani politik, bila memiliki itikad baik dalam berpolitik maka akan baik pula hasilnya dan begitu juga sebaliknya bila jelek maka hasil yang didapat akan jelek. Pembagian kekuasaan di Indonesia hanya menjadi wacana karena ada kemungkinan saling tutup menutupi kesalahan diantara ketiga cabang  kekuasaan  sehingga  inilah  yang  menyebabkan  sistem  politik  tidak  terlalu dipercaya karena pasti ada saja pihak yang curang” (Wawancara 27 Juli 2018).
Pemilih  muda  ini  menyatakan  politik  merupakan  permainan  suatu  orang  dan golongan untuk pemerintahan. Hal ini dapat bermakna negatif terhadap politik namun ia juga menambahkan bahwa politik juga dapat memberikan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat tergantung pada siapa yang berada dalam proses politik tersebut. Apabila  ada  itikad  baik  menurutnya  hasil  yang  diperoleh  akan  baik,  begitu  juga sebaliknya.  Namun  ia  tidak  menyangkal  bahwa  politik  di  Indonesia  dalam  hal  ini lembaga-lembaga  pemegang  kekuasaan  memiliki  kemungkinan  untuk  saling  tutup- menutupi  kesalahan  yang  dilakukan  sehingga  politik  terkadang  sulit  untuk  dipercaya karena masih ada pihak yang berbuat curang.
“Pemilu adalah pemilihan umum yang mana kita sebagai warganegara menyalurkan suara kita untuk memilih suatu pasangan calon. Pemilu dilaksanakan dengan cara memilih langsung tanpa diwakilkan dan semua orang bebas untuk memilih tanpa terpengaruh  bisikan  dari  orang  lain.  Politik  itu  berkaitan  dengan  pasangan  calon yang berkontestasi dan pasti ada baik dan buruknya ketika memilih paslon tersebut” (Wawancara 25 September 2018).
Informan ini mengatakan dengan jelas bahwa pemilu adalah cara menyalurkan suara  untuk  memilih  pasangan  calon  yang  berkontestasi  dalam  pemilihan.  Pemilu menurutnya dilaksanakan dengan cara memilih langsung pasangan calon tersebut, tidak dengan cara diwakilkan oleh orang lain di tempat pemungutan suara. Menurutnya semua orang  bebas  untuk  memilih  tanpa  dipengaruhi  oleh  orang  lain  ataupun  memeroleh bisikan dari orang lain. Sementara itu politik menurutnya memiliki keterkaitan dengan pasangan calon yang bersaing dan setiap calon yang ada pasti memiliki baik dan buruk. Pemilih dihadapkan pada dua kemungkinan ini menurutnya. Berdasarkan wawancara tersebut,  pemilih  pemula  dapat  dikatakan  telah  memiliki  cara  pandangnya  sendiri terhadap perpolitikan yang terjadi. Pengetahuan soal pemilu dan politik ini mendorong mereka untuk ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini.
Pengetahuan mengenai politik uang dapat dikatakan baik, pemilih pemula telah pandai  dalam  mendefinisikan  apa  itu  politik  uang  dalam  pandangan  mereka  sendiri. Pemilih pemula juga kritis dalam menghadapi pemilihan yang baru pertama kali bagi mereka ini. Meski begitu, politik uang senyatanya menjadi fenomena yang telah biasa terjadi  di  masyarakat  ketika  terselenggaranya  perhelatan  besar  untuk  suksesi kepemimpinan para elit politik. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat dikatakan informan telah mengetahui dengan baik tentang politik uang. Ketika mereka diberikan pertanyaan mengenai politik uang, mereka dapat menjawabnya sesuai dengan pandangan mereka.
“Politik  uang  yang  saya  ketahui,  seorang  elit  politik  dan  wakil  rakyat  yang menggunakan uang sebagai alat politik mereka agar di pilih oleh rakyat. Bentuk- bentuknya seperti memberikan sumbangan dalam bentuk sembako atau perbaikan tempat seperti misalkan di bali seperti perbaikan bale banjar dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu strategi untuk memeroleh raupan suara” (Wawancara 25 September 2018).
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  dalam  pandangan  informan  ini,  politik  uang adalah cara yang digunakan oleh elit politik agar rakyat memilihnya dan uang merupakan alat politik untuk mencapainya. Tidak hanya itu, informan ini juga dapat menjabarkan bentuk-bentuk dari politik uang salah satunya yang terjadi di Bali adalah penyaluran uang untuk  perbaikan  bale  banjar  (balai  dusun)  dan  lain  sebagainya  dan  ini  menurutnya merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk memeroleh suara yang banyak. Hal senada juga diungkapkan oleh informan pemilih pemula lainnya.
“Politik uang adalah soal suap menyuap suara melalui media uang. Dengan kata lain uang  digunakan  untuk  membeli  suara  rakyat  agar  dapat  rakyat  mau  memilih kandidat. Selain itu bentuk lainnya bisa berupa pemberian dana maupun berupa barang  kepada  masyarakat  sehingga  rakyat  yang  sudah  menerima  dana  maupun barang ini dapat memberikan suaranya kepada elit politik tersebut” (Wawancara 30 September 2018).
Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat dikatakan masyarakat, khususnya para pemilih muda atau pemilih pemula telah mampu memberikan definisinya sendiri tentang  apa  itu  politik  uang.  Transaksi  politik  dengan  menggunakan  uang  melalui pemberian dana secara langsung tentu dapat dikatakan bahwa suara pemilih dihargai dengan  rupiah  yang  dianggap  setimpal  dengan  harga  sebuah  barang  dalam  transaksi ekonomi. Pernyataan yang disampaikan oleh informan tersebut tentu bukanlah karangan belaka,  meskipun  mereka  termasuk  kedalam  kategori  pemilih  pemula  yang  baru  kali pertama  ini  mengikuti  pemilu,  tetapi  mereka  memiliki  pengalaman  pribadi  melalui pengamatan  yang  terjadi  sebelum  mereka  memiliki  hak  pilih  dan  dapat  menyalurkan suaranya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari seorang informan lainnya berikut ini.
“Politik uang, menurut saya, suatu usaha seseorang atau lembaga yang memaksa seseorang  untuk  menjalankan  haknya  memilih  atau  tidak  memilih  dengan  cara memberikan uang atau barang. Bentuknya bisa pembelian suara dan yang sering diistilahkan dengan ‘serangan fajar’ dan lain sebagainya” (Wawancara 27 Juli 2018).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  ada  usaha  seseorang  atau  lembaga  yang menurutnya memaksa individu untuk menjalankan haknya memilih atau tidak memilih
dengan  cara  memberikan  uang  atau  barang.  Ini  berarti  seorang  elit  politik  bisa memanipulasi  pilihan  seseorang  yang  awalnya  telah  mempunyai  pilihan  kemudian berbalik  memilih  elit  tersebut  dengan  cara  memberikan  uang  atau  barang.  Sekali  lagi uang  menjadi  instrumen  penting  untuk  dapat  merubah  pilihan  seseorang.  Selain  itu informan ini juga menyatakan bentuk politik uang yakni sebagai pembelian suara dengan cara memberikan uang pada hari pemilihan atau yang sering diistilahkan ‘serangan fajar’. Ini membuktikan pengetahuan pemilih pemula terhadap politik uang sudah baik, karena mereka  yang  baru  pertama  kali  memilih  sudah  memiliki  pengetahuan  soal  pembelian suara  dengan  pemberian  uang  yang  dialamatkan  kepada  pemilih  pagi  hari  sebelum dimulainya proses pemberian suara di TPS setempat.
Vote buying sendiri terjadi tidak hanya pada saat hari pemilu berlangsung tetapi juga  sebelum  pelaksanaan  pemilu  dan  bahkan  ada  pula  setelah  pemilu.  Pola pendistribusian  yang  seringkali  terjadi  adalah  jauh-jauh  hari  pada  masa  kampanye. Distribusi ini tersamarkan dengan nama ‘bantuan’ sehingga tidak nampak sebagai politik uang.  Hasil  wawancara  dengan  informan  menyebutkan  bahwa  bantuan  diterima  oleh desa, banjar maupun karang taruna sebagaimana dinyatakan berikut.
“Ada bantuan dana masuk ke banjar untuk pembangunan bale banjar (balai dusun). Saat  itu  ada  pasangan  calon  yang  datang  ke  desa  saya  untuk  sosialisasi  dan memberikan bantuan” (Wawancara 30 September 2018).
Berdasarkan pernyataan dari infoman tersebut dapat diakui bahwa di Kabupaten Tabanan terdapat indikasi pola perilaku kandidat yang diklasifikasikan sebagai bentuk politik uang. Hal ini dikarenakan terdapatnya transaksi pemberian uang dalam bentuk bantuan  dana  untuk  pembangunan  balai  dusun  sehingga  dapat  dikatakan  ada  politik uang dalam penyelenggaraan Pilgub Bali tahun 2018. Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yang berasal dari desa yang berbeda.
“Timses  dari  salah  satu  kubu  datang  dan  menawarkan  dana  untuk  proses pembangunan  dan  pengembangan  desa.  Selain  kampanye,  mereka  juga memberikan satu set gong tegak” (Wawancara 25 September 2018).
Dari pernyataan tersebut pemberian dana pada masa kampanye juga terjadi di salah  satu  desa  tempat  tinggal  dari  informan  tersebut.  Selain  pemberian  dana  untuk pembangunan  dan  pengembangan  desa,  terdapat  juga  pemberian  satu  set  gong  tegak (seperangkat  alat  musik  tradisional  Bali).  Walaupun  keterangan  tersebut  belum menunjukkan dengan jelas niat dan alasan tim sukses salah satu paslon memberi bantuan kepada  masyarakat  desa  tersebut,  tetapi  dapat  diduga  pemberian  tersebut  merupakan strategi untuk meraup dan mendulang dukungan suara di daerah-daerah yang diberikan bantuan tersebut. Pernyataan yang senada juga dilontarkan informan lainnya, di desa
tempat  tinggalnya  salah  satu  pasangan  calon  hadir  dan  memberikan  bantuan sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara berikut ini.
“Salah satu paslon pada masa kampanye datang ke desa saya untuk bersembahyang karena di desa saya terdapat salah satu Pura kuno. Selain bersembahyang pasangan calon ini juga memberikan bantuan berupa baju kebaya rejang renteng. Paslon ini menjanjikan dana perbaikan pura apabila terpilih. Perwakilan dari paslon pesaing juga  datang  dan  memberikan  seperangkat  gong  baleganjur”  (Wawancara  27  Juli 2018).
Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh informan pemilih pemula dapat menegaskan  bahwa  terdapat  indikasi  adanya  praktik  politik  uang  di  masyarakat. Transaksi yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya ada dua yakni transaksi yang melibatkan kandidat langsung paslon peserta pemilu dengan pemilih dan transaksi antara  yang  mewakili  pasangan  calon  dengan  masyarakat  maupun  yang mengatasnamakan pemilih. Dari pemaparan para informan tersebut diketahui pasangan calon turun langsung ke desa tempat tinggalnya dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Selain itu terdapat juga yang mewakili pasangan calon yakni tim sukses para calon  datang  dengan  memberi  dana  maupun  barang.  Politik  uang  tidak  hanya  soal pemberian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  uang  tetapi  juga  barang  seperti  yang disebutkan oleh salah seorang informan yang mengatakan ada pemberian seperangkat alat musik tradisional Bali (Gong Tegak dan Gong Baleganjur) dan hadiah berupa baju kebaya rejang renteng kepada ibu-ibu PKK di desanya.
Pemberian kepada masyarakat baik dalam bentuk uang atau dana dan juga dalam bentuk  barang  tentunya  dilakukan  dengan  tujuan  meningkatkan  perolehan  dukungan suara dari pemilih. Strategi semacam ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya tidak saja  berpengaruh  untuk  jangka  pendek  tetapi  juga  merupakan  keuntungan  jangka panjang. Kegiatan semacam ini untuk jangka panjang sangat diperlukan dalam usaha membangun  basis  dukungan.  Basis  semacam  ini  dapat  menjadi  kuat  apabila  dirawat melalui jalan pemberian uang maupun barang yang dirasa diperlukan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan selalu mengingat siapa yang memberikan bantuan. Strategi ini juga akan memudahkan elit individu maupun elit partai politik untuk memetakan basis suara yang potensial untuk pemilu-pemilu berikutnya.
Nichter (2008) menyebut strategi ini efektif menarik pemilih yang masih bingung dalam menetapkan pilihan maupun pemilih yang enggan memilih. Pemilih sendiri ada yang disebut sebagai pemilih yang loyalis dan pemilih yang belum jelas pilihannya (Evans, 2004). Pemilih loyalis biasanya memiliki pilihan yang tetap dari pemilu ke pemilu atau dengan kata lain pemilih yang pilihannya sama dengan pilihan lamanya meskipun sudah sering mengikuti pemilu. Sedangkan pemilih yang belum jelas pilihannya bisa dikatakan sebagai pemilih yang belum menentukan pilihan. Strategi politik uang dalam bentuk vote
buying selain bermanfaat merawat pemilih loyalis juga berefek pada pemilih yang belum menentukan  pilihannya.  Para  elit  bisa  memanfaatkan  kondisi  pemilih  yang  belum menentukan pilihan ini dengan menggunakan strategi vote buying dan salah satu bagian pemilih ini adalah pemilih pemula atau pemilih muda.
Pemilih  pemula  meskipun  ada  yang  sudah  mempunyai  pilihan,  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  banyak  yang  belum  menentukan  pilihan.  Karakter  pemilih pemula  yang  notabene  minim  pengalaman  namun  antusiasmenya  tinggi  untuk  ambil bagian dalam pemilu. Pemilih pemula tidak luput juga dari jangkauan vote buying ini. Meskipun dari segi pengetahuan mengenai politik dan politik uang sudah terbilang baik sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tetapi tidak dapat melepaskan perilaku memilih mereka  dari  pengaruh  politik  uang.  Hasil  wawancara  dengan  informan  menunjukkan pilihan yang mereka tetapkan dipengaruhi oleh adanya transaksi politik uang.
“Memilih paslon nomor urut satu karena pengaruh dari keluarga. Ayah saya lebih mendorong  saya  untuk  memilih  pasangan  ini  karena  telah  memberi  bantuan pembuatan balai banjar di banjar tempat saya tinggal. Tiga hari sebelum pemilihan cagub nomor urut satu juga datang ke desa saya dan ayah saya mengatakan bahwa beliau  sudah  membantu  di  desa  kita  dan  di  banjar  jadi  untuk  itu  kita  juga  harus membantu  beliau  dalam  bentuk  suara  dalam  Pilgub.  Teman  juga  menyarankan untuk  memilih  paslon  nomor  urut  satu  karena  telah  membantu  di  banjar” (Wawancara 25 September 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui informan pemilih pemula ini menetapkan pilihannya pada salah satu pasangan calon yang telah membantu di desa maupun di banjar (dusun) tempatnya tinggal. Tidak terlepas juga dari pengaruh orang tua  yang  menyarankan  dirinya  untuk  memilih  pasangan  tersebut  karena  sudah memberikan bantuan. Informan selanjutnya menyatakan hal yang senada dalam hasil wawancara berikut.
“Saya memilih paslon nomor urut satu karena lingkungan tempat tinggal saya dalam hal ini Sekaa Teruna Teruni sepakat satu suara untuk memilih pasangan ini. Orang tua  saya  memilih  pasangan  nomor  urut  dua,  tetapi  saya  berbeda.  Hal  ini dikarenakan adanya permintaan secara langsung oleh STT untuk memilih pasangan nomor urut satu, jadi saya ikut. Banyak teman yang memengaruhi untuk memilih terutama STT di Banjar yang mengajak untuk memilih pasangan ini agar menang seratus persen agar ada dana untuk STT. Sebelum memilih sudah ada perjanjian untuk  gelontoran  dana  bila  pasangan  ini  menang”  (Wawancara,  30  September 2018).
Pernyataan tersebut menyatakan informan ini menetapkan pilihan pada pasangan calon yang memberikan dana ke desa tempat tinggalnya terutama kepada Sekaa Teruna
Teruni/STT  (Organisasi  Karang  Taruna).  Disebutkan  bahwa  ada  permintaan  secara langsung  oleh  STT  atau  organisasi  pemuda  di  wilayah  tempat  tinggalnya  untuk bersepakat satu suara memilih salah satu pasangan calon yang memberikan bantuan dana untuk  organisasi  pemuda  di  lingkungannya.  Dengan  berdasar  pada  hasil  wawancara dengan para informan pemilih pemula tersebut, fenomena vote buying dapat dikatakan memiliki  hubungan  dengan  preferensi  pemilih  pemula  dalam  menentukan  pilihan mereka.  Dengan  melihat  aspek  individual  melalui  pengetahuan  yang  dimiliki, kemampuan dalam mendefinisikan politik dapat dikatakan baik karena mereka mampu menyatakan mengenai apa itu politik dan pemilu. Melalui pengetahuan tersebut, dapat dikatakan pemilih pemula telah memiliki ketertarikan terhadap proses politik dan pemilu yang kemudian membuat mereka berpartisipasi dalam pemilu.
Sementara  itu  pengetahuan  mengenai  politik  uang  juga  dapat  dikatakan  baik karena kemampuan mereka dalam mendefinisikan politik uang sudah sangat jelas. Secara fakta  mereka  dapat  menyatakan  bentuk-bentuk  politik  uang  bahkan  yang  terjadi  di wilayah tempat tinggal mereka. Telah terjadi gaya baru dalam politik uang khususnya soal  vote  buying  ini  dari  sebelumnya.  Tidak  lagi  dalam  bentuk  pemberian  uang  yang lumrah terjadi dalam bentuk amplop di pagi hari tetapi telah bertransformasi kedalam bentuk-bentuk berupa bantuan-bantuan pembangunan tempat ibadah, balai dusun dan bahkan hadiah untuk kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Pendistribusian pun dilakukan  jauh  sebelum  hari  pencoblosan  dan  juga  dilakukan  pada  masa  kampanye. Terdapat juga janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon apabila menang maka akan disalurkan dana yang telah dijanjikan tersebut.
Dengan menilai aspek komunitas dalam perilaku memilih pada pemilih pemula, dapat  diketahui  faktor  ini  memegang  peranan  yang  signifikan  bagi  pemilih  pemula. Mereka memilih karena adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggal mereka dalam hal  ini  kondisi  sosial  politik,  situasi  ekonomi,  dan  dominasi  dari  masyarakat  sekitar. Mereka  menghadapi  situasi  lingkungan  sosial  yang  secara  tidak  langsung  menggiring mereka  untuk  memilih  salah  satu  pasangan  calon  yang  telah  ‘memberikan  bantuan’. Situasi lingkungan sosial yang dimaksud adalah konstelasi politik yang memberikan efek pada  keinginan  masyarakat  mengkehendaki  untuk  memilih  pasangan  calon  yang memberi keuntungan. Kondisi inilah yang memengaruhi individu untuk ikut semacam arus  komunitasnya  untuk  meloloskan  pasangan  calon  yang  memberi  keuntungan tersebut.
Dalam kaitan dengan ekonomi juga turut memberikan efek, betapa tidak bantuan dana dalam bentuk gelontoran uang yang diberikan dapat membantu desa membangun ataupun  memperbaiki  fasilitas  publik  desa.  Dana  yang  awalnya  mungkin  sulit  dicari, melalui  ‘bantuan’  ini,  bisa  jadi  akan  memudahkan  masyarakat  desa  untuk menyelenggarakan  sesuatu  kegiatan.  Sehingga  ketika  ada  dana  masuk  dalam  bentuk bantuan, jelang pilgub menjadi ajang untuk mendapatkan dana tersebut. Vote buying
kemudian terjadi dan menjadi semacam anomali yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat dan efek ini menjalar dan menjebak cara berfikir pemilih pemula ini bahwa mereka harus mengikuti cara berfikir komunitasnya agar memudahkan dan memberikan keuntungan bagi lingkungan sosial tempatnya tinggal.
“Politik  uang  menurut  saya  adalah  hal  yang  wajar,  misalnya  desa  kita  mendapat bantuan, harusnya kita bersyukur juga karena telah dibantu” (Wawancara 27 Juli 2018).
Petikan  hasil  wawancara  tersebut  membuktikan,  politik  uang  adalah  hal  yang wajar  dengan  menganalogikan  apabila  desa  memperoleh  bantuan  seharusnya masyarakat bersyukur akan hal itu. Karena telah diberikan bantuan, berarti masyarakat memberikan  balasan  dalam  bentuk  dukungan  suara  untuk  pasangan  calon  yang memberikan uang maupun hadiah. Ada juga yang menyebut politik uang wajar bagi para pasangan  calon  karena  mereka  membutuhkan  suara  yang  pasti  dan  membantu mendongkrak perolehan suara mereka.
“Politik uang adalah hal yang wajar saya kira terutama dari sisi pasangan calon yang berkontestasi  karena  mereka  membutuhkan  suara  yang  pasti  untuk  membantu meningkatkan perolehan suara mereka” (Wawancara 25 September 2018).
Dari pemaparan tersebut, dapat dibuktikan bahwa politik uang dalam bentuk vote buying  memiliki  dua  sisi  yang  saling  membutuhkan,  lebih  tepatnya  saling menguntungkan. Sisi pertama, sebagai pemilih mereka menginginkan ‘bantuan’ dalam bentuk  uang  maupun  hadiah  dan  pemberian  suara  kepada  kandidat  akan  dianggap sebagai  ungkapan  terima  kasih.  Pada  sisi  kedua,  vote  buying,  sebagai  kandidat  yang bersaing  untuk  memenangkan  jabatan  politik  ini,  ada  kekhawatiran  terhadap  potensi kehilangan suara sehingga hubungan semacam ini mesti dirawat, dipelihara dan diurus agar memudahkan elit politik untuk memeroleh kemenangan.

## Penutup
Riset ini mengidentifikasi mengenai fenomena politik uang yakni vote buying yang memengaruhi preferensi memilih pemilih pemula. Vote buying menjadi strategi sekaligus mekanisme yang dipilih para kandidat yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Vote  buying  juga  turut  andil  dalam  membentuk  dan  juga  membangun  relasi  antara kandidat  dengan  masyarakat  dalam  hal  ini  pemilih.  Relasi  tersebut  berada  pada hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Potensi suara dari pemilih pemula merupakan  hal  mutlak  bagi  para  kandidat  yang  bertarung  dalam  pemilihan  kepala daerah ini.
Dalam kasus fenomena vote buying yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 di Kabupaten Tabanan dan efeknya terhadap perilaku memilih pemilih pemula menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara vote buying dengan preferensi  memilih  pemilih  pemula.  Meskipun  pemilih  pemula  memiliki  pengetahuan tentang politik dan pemilu yang baik namun preferensi memilihnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain selain individu. Komunitas menjadi faktor penentu terhadap siapa yang menjadi pilihan dari pemilih pemula di Kabupaten Tabanan ini. Dalam kasus ini, pola vote buying yang terjadi adalah melalui ‘bantuan’ baik berbentuk dana maupun hadiah dalam bentuk barang yang disalurkan langsung oleh kandidat itu sendiri maupun oleh yang mewakilinya kepada masyarakat langsung maupun broker yang dianggap mewakili masyarakat tersebut.
Bekerjanya strategi vote buying terhadap komunitas atau masyarakat turut pula memengaruhi  pilihan  dari  pemilih  pemula.  Dengan  menggunakan  pengalaman  dari lingkungan  sosialnya,  pemilih  pemula  seolah  dituntun  untuk  masuk  mengikuti  pilihan dari komunitas di mana dirinya tinggal. Hasilnya adalah pemilih pemula senantiasa untuk mengikuti apa yang mayoritas dipilih oleh masyarakat desa tempatnya tinggal. Uang yang disalurkan untuk pembangunan fasilitas di desa dan barang yang diberikan dalam bentuk hadiah menjadi semacam magnet untuk menarik simpati para pemilih pemula. Tingkat kepatuhan individual pemilih pemula terhadap komunitasnya merupakan dominasi yang kuat sebagai efek dari diterimanya transaksi jual-beli suara antara pasangan calon dengan masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  para  informan  yang  telah  berkenan  penulis  wawancarai  untuk keperluan penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Antulian, R. I. 2004. Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah , Jakarta, Ghalia Indonesia. Armando, R. 2018. 50 Persen Tps Rawan Di Pilgub Bali, Kabupaten Ini Masuk Kategori
Rawan Tinggi [Online]. Available: Http://Bali.Tribunnews.Com/ 2018/06/26/50-Persen-Tps-Rawan-Di-Pilgub-Bali-Kabupaten-Ini-Masuk- Kategori-Rawan-Tinggi?Page=All [Accessed 23 Januari 2019].
Aziz,  A.  2016.  Mewaspadai  Masifnya  Politik  Uang  [Online].  Available:  Https:// Tirto.Id/Mewaspadai-Masifnya-Politik-Uang-Bsfp [Accessed 20 Januari 2019].
Detiknews.  2012.  Dulu  Pilkada,  Lalu  Pemilukada,  Kini  Pilgub  [Online].  Available:
Https://News.Detik.Com/Berita/1961693/Dulu-Pilkada-Lalu-Pemilukada-Kini- Pilgub [Accessed Januari 20 2019].
Evans, J. A. J. 2004. Voters And Voting, London, Sage Publications.
Hidayat, M. A. 2014. Evolusi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia [Online].
Available: Https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Politik/542375-Evolusi-Sistem- Pemilihan-Kepala-Daerah-Di-Indonesia [Accessed 18 Januari 2019].
Ifah,  N.  2017.  Upaya  Pencegahan  Politik  Uang  Demi  Mewujudkan  Pemilu  Yang Berintegritas. Jurnal Bawaslu, 3, 409-420.
Jurnaliston, R. 2018. Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang Di Pilkada 2018,
Terbanyak  Di  Sulsel  [Online].  Available:  Https://Nasional.Kompas.Com/ Read/2018/06/27/23465241/Bawaslu-Proses-35-Kasus-Dugaan-Politik-Uang- Di-Pilkada-2018-Terbanyak-Di [Accessed 21 Januari 2019].
Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya. Muhtadi,  B.  2018.  Riset  Tunjukkan  Sepertiga  Pemilih  Indonesia  Terima  Suap  Saat Pemilu  [Online].  Available:  Https://Theconversation.Com/Riset-Tunjukkan- Sepertiga-Pemilih-Indonesia-Terima-Suap-Saat-Pemilu-100317  [Accessed  17 Januari 2019].
Nichter, S. 2008. Vote Buying Or Turnout Buying? Machine Politics And The Secret Ballot. The American Political Science Review, 102, 19-31.
Pratiwi, O. C. 2017. Menjaga Kualitas Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Bawaslu , 3, 323- 333.
Puspawati.  2018.  Pilgub  Bali,  Partisipasi  Pemilih  Di  Tabanan  Capai  82,5  Persen
[Online]. Available: Http://Www.Balipost.Com/News/2018/07/06
/49634/Pilgub-Bali,Partisipasi-Pemilih-Di...Html [Accessed 23 Januari 2019]. Putra, H. S. 2017. Determinants Of Vote Buying In Local Head Election In Indonesia. Jurnal Bina Praja, 9, 205-218.
Rhismawati, N. L. 2018. Partisipasi Pemilih Pilkada Bali Capai 71,96 Persen [Online].
Available: Https://Bali.Antaranews.Com/Berita/129693/Partisipasi-Pemilih-
Pilkada-Bali-Capai-7196-Persen [Accessed 23 Januari 2019 2019].
Schaffer, F. C. & Schedler, A. 2005. What Is Vote Buying? The Limits Of The Market Model.  Poverty,  Democracy,  And  Clientelism:  The  Political  Economy  Of  Vote Buying.  Stanford  University,  Department  Of  Political  Science,  Bellagio  Center, Rockefeller Foundation.
Sudewo,  R.  A.  2017.  Dinamika  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia:  (Proses Internalisasi  Rekrutmen  Calon  Kepala  Daerah  Tingkat  Kabupaten/Kota  Dan Propinsi Pada Partai Politik). Jurnal Bawaslu, 3, 335-350.
Sutrisno,  C.  2017.  Partisipasi  Warganegara  Dalam  Pilkada.  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 2, 38-50.
Teh, Y. K. 2002. Money Politics In Malaysia. Journal Of Contemporary Asia, 32, 338- 345.

## Tentang Penulis
Made  Bayu  Permana  Adhinata adalah  dosen  di  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Warmadewa,  Bali,  memiliki  minat kajian pada studi kepartaian dan kepemilua n.