## KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADIS

## Misrah
Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371 e-mail: dramisrah@yahoo.com
Abstract:  Religious  Freedom  in  the  Perspective  of  Prophetic Traditions. Al-Qu’ran  Paradigm  concerning  to  belief  have  the  character  of personal-privat and cannot be forced the becoming one of the Islam peaching to constructing the harmonious relation and foundation between religion and fellow being. (Q.S. al-Baqarah/2: 256). This matter indicated to shall no constraint for someone in embracing a religion, including to embrace the Islam. If to embrace the just religion of others may not be forced, more than anything else punish to kill the others prohibited in Islam. War in Islam only resistance effort done to the enemy attack bother, menace safety and dissipate the Islam people through clear orders (not abysmal of boundary).
Kata Kunci : keyakinan, kebebasan, perdamaian, hadis

## Pendahuluan
Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar menjadi ummat al-wasatha yang akan menjadikan dirinya bersifat toleran dan moderat dalam menyikapi setiap persoalan, termasuk dalam menyikapi perbedaan agama. Sebab, disadari atau tidak, di dunia ini terdapat keanekaragaman agama dan semakin terbuka eksistensinya selama dunia terus berputar.  Kenyataan  ini  membawa  umat Islam  pada  tantangan  dalam  berinteraksi dengan agama-agama lain tersebut.
Dalam sejarah hubungan antar agama, banyak bukti menunjukkan terjadinya konflik,  friksi,  ketegangan  dan  bahkan  peperangan  antar  agama.  Konflik,  friksi, ketegangan, dan peperangan tersebut seringkali diwarnai dengan sentimen keagamaan, sehingga selalu dinisbahkan kepada ajaran agama. Konflik antar agama ini sangat pelik dan dapat dikatakan sulit untuk diselesaikan karena identitas keagamaan seringkali terkristal menjadi identitas kepribadian seseorang.
Bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan ras yang majemuk. Agama-agama yang berkembang dan dianut bangsa Indonesia adalah agama Islam, Kristen,

## MIQOT Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010
Hindu, Budha dan Konghucu. Menyadari hal ini, supaya tidak terjadi konflik antara pemeluk agama yang satu dengan lainnya, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, diperlukan sikap yang terbuka dan menerima keberadaan keyakinan agama lain. 1
Alasan untuk menerima perbedaan dan tidak memaksakan agama seseorang kepada yang lain sangat sederhana, bahwa keberadaan agama yang dianut itu sama halnya dengan orang lain yang sama-sama memiliki truth claim (klaim kebenaran). Yang paling esensial adalah bahwa keyakinan terhadap agama adalah bagian yang paling personal, individual, eksklusif, tersembunyi dari manusia, dan karena itu tidak ada kekuatan apapun selain kekuasaan Tuhan yang bisa memaksa suatu keyakinan. Nabi Muhammad SAW. sekalipun tidak bisa memaksa siapapun agar mengikuti ajarannya, “ lasta ‘alaihim bi mushaithir, ” kamu bukan orang yang bisa menguasai mereka.(Q.S. al-Ghâsyiah/88: 22). “ Afa anta tukrihu al-nâs hattâ yakûnû mukminîn ” yaitu “ apakah kamu hendak memaksa manusia sehingga mereka beriman? ”(Q.S. Yûnus/10: 99). Sedangkan pada ayat lain, Allah melarang umat Islam mencaci maki sesembahan pemeluk agama lain (Q.S. al-An‘âm/6: 108).
Paradigma al-Qur’an tentang keyakinan dan kepemelukan agama yang bersifat personal-privat dan tidak dapat dipaksakan kepada siapapun seperti tersebut di atas, menjadi salah satu inti ajaran Islam yang luhur dalam membina hubungan harmonis dan rukun antar sesama manusia di atas bumi ini. Karenanya, dengan tegas Allah menyebutkan “ Tidak ada paksaan dalam memasuki agama (Q.S. al-Baqarah/2: 256). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak boleh ada paksaan bagi seseorang dalam memeluk suatu agama, termasuk untuk memeluk agama Islam.
Lalu bagaimana pandangan hadis terhadap kebebasan beragama, apakah sama seperti prinsip al-Qur’an di atas. Tulisan ini akan coba mendeskripsikan dan mengkaji kebebasan beragama dalam perspektif hadis.

## Pengertian Kebebasan Beragama
Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu ‘bebas’ yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya, dan ‘beragama’ yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu. 2 Dari pengertian ini, maka ‘kebebasan beragama’ dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Kemudian, secara istilah, kebebasan beragama menunjukkan paham keberagamaan yang didasarkan pada pandangan bahwa agama- agama lain yang ada di dunia ini sebagai agama yang harus dihormati dan dihargai. Selain itu, untuk menunjukkan sikap kesadaran yang dalam akan adanya kemajemukan. 3
1 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativasi atau Historitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 6.
2 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 73-43.
3 Alwi Shihab, Islam Inklusif (Bandung: Mizan, 1998), h. 41.
Istilah kebebasan beragama menurut David E. Apter pada mulanya mengacu kepada masyarakat-masyarakat yang majemuk. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat majemuk adalah masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tetapi terbagi ke dalam kelompok suku, etnis, rasial, agama dan kebudayaan. Ini artinya bahwa pluralisme di Indonesia disebut dengan istilah majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri dan memiliki tanda-tanda seperti tidak ada pembauran satu sama lain dalam kesatuan agama, sosial dan politik, tidak adanya kehendak bersama, sistem nilai yang berbeda-beda, anggota masyarakatnya kurang memiliki homogenitas kebudayaan, dan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. 4
Kebebasan beragama akan memberi pengaruh kepada toleransi agama, yaitu timbulnya integrasi dan disintegrasi kelompok satu dengan kelompok masyarakat lain.
Menurut Pierre L. Van Bergke, ada beberapa karakteristik dasar dari suatu masyarakat majemuk, yaitu:
1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub-ajaran ( madzhab ) yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat.
4. Secara  relatif  integrasi  sosial  dan  agama  tumbuh  di  atas  paksaan  dan  saling ketergantungan dengan kelompok lain. 5
Dari pengertian bahasa dan istilah di atas dapat ditegaskan di sini bahwa kebebasan beragama merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Kebebasan beragama berada di atas Sunnah adanya kemajemukan dalam sebuah kerangka kesatuan dan keseimbangan. Dengan demikian, bahwa kebebasan beragama merupakan suatu prinsip dan sikap seseorang dalam menghormati dan menghargai orang lain untuk memeluk sesuatu agama apapun dengan pilihannya sendiri.

## Identifikasi Hadis
Sebagai hasil identifikasi terhadap hadis yang memiliki content kebebasan beragama tercermin paling tidak dalam 3 (tiga) hadis yang dianggap penting dan relevan berikut ini:
4 David O. Moberg, The Church as A Sosial Institution (New Jersey: Prentice-Halla Inc, 1962), h. 29.
5 Dikutip  dalam  Muhammad  Sofyan, Agama  dan  Kekerasan  dalam  Bingkai  Reformasi (Jakarta: Media Pressindo, 1999), h. 81.
kepada kami, katanya Asy’ats bin ‘Abd Allâh – yaitu al-Sijistanî – telah menyampaikan kepada kami. (Pada jalur yang lain Abû Daud berkata:) Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Abî ‘Adî telah menyampaikan kepada kami, ini adalah ungkapannya. (Pada jalur yang lain pula, Abû Daud berkata:) al-Hasan bin ‘Alî telah menyampaikan kepada kami, katanya Wahb bin Jarîr telah menyampaikan kepada kami, dari Syu’bah dari Abî Bisyr dari Sa’id bin Jubair dari Ibn ‘Abbâs, ia berkata: Dahulu ada seorang perempuan yang setiap kali anak yang dilahirkannya selalu meninggal, maka dia pun berjanji, kalau sekiranya nanti anaknya bisa hidup, dia akan memasukkan ke agama Yahudi. Maka ketika suku Bani Nadir telah masuk Islam, mereka masih punya anak-anak Anshâr (yang masih beragama Yahudi). Mereka mengatakan: Kita tidak akan membiarkan begitu saja agama anak-anak kita. Maka Allah menurunkan ayat: “Tidak ada paksaan dalam beragama, telah jelas yang benar dari yang sesat”. (HR. Abû Dâud).
Hadis di atas mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada tekanan dan paksaan dari manapun. Hadis di atas memberi penjelasan kepada umat Muslim untuk menghargai dan menghormati setiap pemeluk agama meskipun berbeda. Hubungan antara sesama manusia ( habl min al-nâs ) tidak dipandang dari perbedaan agama.
Hadis ini berkaitan dengan perempuan-perempuan Madinah (belakangan disebut Anshâr) yang pada waktu beragama Yahudi mereka tidak memiliki anak, sehingga mereka “bernazar” kalau saja mereka mendapat anak, mereka akan menjadikan anak mereka beragama Yahudi. Ketika mereka memeluk Islam, mereka bertanya kepada Rasul SAW.: “Ya Rasulullah, anak-anak dan saudara-saudara kami masih Yahudi, bersama mereka yang belum memeluk Islam”. Lantas Rasul SAW. terdiam. Maka turunlah ayat:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah/2: 256).
Ayat yang paling sering dijadikan landasan toleransi adalah Q.S. al-Baqarah/2: 256 berbunyi “ ِﻦﻳﱢﺪـــــــــــــــﻟا ﻲـــــــــــــــِﻓ َﻩاَﺮـــــــــــــــْﻛِإ َﻻ … ” seperti yang telah disebutkan di atas. Abû Muslim dan al-Qaffal berpendapat, ayat ini hendak menegaskan bahwa keimanan didasarkan atas suatu pilihan secara sadar dan bukan atas suatu tekanan. 12 Menurut Muhammad                                                                                                                                                                                 

12 Fakhr al-Dîn al-Razî, Mafatih al-Ghaib, jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 16.

## MIQOT Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010
Nawawî al-Jawî, ayat ini menyatakan bahwa pemaksaan untuk masuk dalam suatu agama tidak dibenarkan. 13 Artinya, para ulama sepakat bahwa ayat itu merupakan fondasi atas dasar penyikapan Islam terhadap jaminan kebebasan beragama.
Agar lebih jelas perlu diketahui sabab al-nuzul -nya, diceritakan bahwa ayat itu turun terkait peristiwa seorang laki-laki Anshâr, Abû al-Husein. Abû al-Husein adalah seorang sahabat Nabi asal kota Madinah (Anshar) yang sangat taat beragama. Dia mempunyai dua orang anak laki-laki yang bekerja sebagai pedagang minyak.
Suatu hari, kota Madinah kedatangan rombongan pedagang dari Syam. Mereka adalah saudagar-saudagar yang biasa memasok barang dagangan ke Makkah dan Madinah. Para saudagar itu beragama Kristen. Sambil berdagang mereka melakukan tugas misionaris (dakwah) kepada penduduk di kawasan Jazirah Arabia. Kedua anak Abû al-Husein kerap membeli minyak dan kebutuhan lainnya dari para pedagang itu. Seperti biasanya, para pedagang itu mengkampanyekan agama mereka kepada para pedagang di Madinah, termasuk kepada kedua anak Abû al-Husein. Karena khawatir tidak mendapat pasokan barang-barang dari para saudagar itu, kedua anak tersebut akhirnya memutuskan diri masuk Kristen. Mereka dibaptis oleh para saudagar itu, sebelum mereka kembali ke Syam. Mendengar kedua anaknya masuk Kristen, Abû al-Husein sangat terpukul. Ia pun mendatangi Nabi dan mengadukan perkara yang menimpanya itu. Lalu, turunlah ayat terkenal “ lâ ikrâha fî al-dîn… ” tidak ada paksaan dalam beragama . (Q.S. al-Baqarah/2: 256). 14
Dalam mengomentari ayat tersebut, Muhammad Bâqir al-Nashirî, ahli tafsir asal Iran, menjelaskan bahwa ada lima pendapat berkaitan dengan ayat tersebut. Pertama , pelarangan itu hanya khusus kepada Ahl al-Kitab (Yahudi dan Kristen). Kedua , pelarangan itu ditujukan kepada semua orang non-Islam. Ketiga , orang-orang yang masuk Islam setelah perang tidak merasa dipaksa, tetapi mereka masuk secara sukarela. Keempat , ayat tersebut ditujukan hanya kepada kaum Anshâr. Kelima , pilihan beragama bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari Allah, tapi ia merupakan pilihan manusia, karena persoalan agama adalah persoalan keyakinan individual. 15
Dari kelima pendapat di atas, Rasyid Ridha lebih cenderung setuju dengan pendapat kelima. Yakni, bahwa maksud ayat “ lâ ikrâha fî al-dîn… ” adalah bahwa tidak boleh ada pemaksaan kepada seseorang untuk menentukan agamanya. Pesan ini bersifat umum ( ‘am ) dan ditujukan bukan hanya untuk kaum tertentu saja. 16
Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhsyarî (w. 528) dalam kitab tafsirnya yang terkenal, al-Kassyaf ,  menjelaskan  ayat  di  atas  lewat  metode tafsîr  al-Qur’an  bi  al-Qur’an ,
13 Muhammad Nawâwî al-Jawî, Marah Labib, jilid I (Kairo: Dâr al-Kutub, 1976), h. 74. 14 Ibid., h. 31. 15 Muhammad Bâqir al-Nashirî, Mukhtashar Majma’  al-Bayân (Kairo: Dâr  al-Ma’rifah, t.t), h. 169.
16 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm, juz III (Beirut: Dâr al-Fikr, 1964), h. 31.
menafsirkan suatu ayat dengan ayat lainnya. Menurut mufassir yang terkenal karena keahliannya dalam balâghah dan sastra Arab itu, ayat “ lâ ikrâha fî al-dîn … ” merupakan konsekuensi dari firman Allah yang lain, yakni:
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang- orang yang beriman semuanya? (Q.S. Yûnus/10: 99).
Al-Zamaskhsyarî menegaskan bahwa persoalan keimanan adalah persoalan pilihan pribadi manusia, dan tidak boleh ada unsur paksaan. Upaya pemaksaan untuk memilih atau beragama bertentangan dengan sunnah Allah yang tercakup dalam surah Yûnus di atas. 17 Setelah turun ayat di atas Rasul SAW. mengatakan: “saudara-saudaramu itu memiliki pilihan, jika anak-anak dan saudaramu itu memilih kamu, maka mereka bagian daripadamu (seagama denganmu). Jika anak-anak dan saudaramu itu memilih yang belum masuk Islam itu, maka mereka bagian dari yang belum masuk Islam itu” . 18

## Pemahaman terhadap Konsep Kebebasan Beragama
Islam memandang bahwa warna kulit, suku, ras (etnis), bangsa tidak membedakan manusia, kecuali hanya nilai-nilai ketakwaannya:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarât/49: 13)
Barangkali  ayat  di  atas  bisa  diperluas  pemahamannya  termasuk  kekuasaan, pangkat, jabatan dan kekayaannya, tidak menjadi ukuran ketakwaan seseorang. Lebih jauh, bagi Islam manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah (suci), dengan anugerah
                                                                                                       
                                                                                                                                                             

17 Menurut  Ibn  Abbas,  ayat  ini  turun  ketika  Nabi  berusaha  supaya  pamannya,  Abû Thalib beriman kepada Allah. Al-Qurthubî, Al-Jami ’ lî Ahkâm al-Qur’ân, juz IV (Kairo: Dâr al- Ma’rifah, t.t.), h. 680.
18 Abd al-Rahmân bin al-Kamal Jalâl al-Dîn al-Suyutî, Al-Durr al-Mansûr, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), h. 20.
“(Pasal Delegasi Najran menghadap Rasul SAW.) Ibn Ishaq berkata: Delegasi Kristen Najran diutus menemui Rasul SAW. di Madinah. (kata Ibn Ishaq): Muhammad bin Ja’far bin al-Zubair telah menyampaikan kepadaku, ia berkata: tatkala delegasi Najran menghadap Rasul SAW., mereka memasuki Masjid Nabawi setelah waktu shalat Ashar. Ketika tiba waktu kebaktian, mereka melakukannya di Masjid Nabawi. Para sahabat ingin mencegat mereka, lantas Rasulullah mengatakan: “Biarkan mereka”!. Para delegasi Najran itu melakukan kebaktian menghadap ke Timur”.
Melalui kisah ini bisa disimpulkan bahwa non-Muslim diperbolehkan memasuki masjid. Ada pandangan ulama yang bisa dijadikan pegangan seperti Abû Hanifah. Menurutnya, orang Yahudi dan Nasrani diperbolehkan masuk masjid termasuk Masjid al-Haram. Abû Hanifah berpendapat bahwa bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani diperbolehkan masuk masjid, tetapi seluruh umat non-Muslim yang menjalin hubungan baik dengan orang Islam. Menurut Abû Hanifah, sekalipun tidak ada keperluan, orang kafir zimmi diperbolehkan masuk masjid. 21 Pendapat Abû Hanifah ini ditentang oleh mazhab lain (Syafi’î, Malikî, Hanbalî), bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani boleh memasuki masjid manapun dengan tujuan kebaikan tetapi tidak Masjidil Haram karena “ innamâ al- musyrikûna najisun ” artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis , sehingga Masjid al-Haram diharamkan bagi selain yang beragama Islam memasukinya. Kenapa Hanafî berpendapat demikian?. Karena selain pedagang yang membutuhkan relasi dari berbagai kalangan, ia juga berpendapat bahwa yang dimaksud najis itu ialah pemikirannya, maka ia membolehkan melakukan hubungan baik terhadap non-Muslim meskipun di Masjid al-Haram, hubungan yang dilakukannya sebatas hubungan mu’amalah .
Jadi, kebebasan beragama di sini adalah bebas melaksanakan hubungan baik serta berbuat adil terhadap sesama manusia. Artinya, hubungan baik itu dilakukan terhadap siapa saja walaupun agama berbeda hal ini merupakan perwujudan toleransi dan hubungan yang terjadi sebatas hubungan muamalat, bukan akidah maupun ibadah, karena dalam agama Islam telah diatur tentang bagaimana seharusnya berhubungan dengan orang lain baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selalu disebut dengan habl min al-nâs . Sekalipun ibu kandung, apabila melarang beribadah kepada Allah dan memerintah agar beriman kepada selain Allah, maka tidak perlu dipatuhi tetapi tetap melakukan hubungan baik. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Luqmân/31:15
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya                                                                                                                                                                                                         

21 Pendapat ini dikutip oleh al-Qurthubî, Al-Jami’ lî Ahkâm al-Qur’ân , h. 450.

## MIQOT Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010
di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada Ku-lah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Luqmân/31:15).
Dalam kitab Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’an, ayat di atas berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya seorang anak yang menyebabkan ibunya marah. Alkisah, seorang anak bernama Sa’ad ibn Malik bersitegang dengan ibunya lantaran ia masuk Islam. Si ibu mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum selama tiga hari tiga malam. Sa’ad kokoh dengan pendiriannya walaupun ibunya makan dan minum selama tiga hari tiga malam. Sa’ad berkata kepada ibunya, “Ibu, demi Allah, seandainya engkau mempunyai seratus nyawa yang engkau keluarkan satu demi satu, niscaya aku tidak akan keluar dari agamaku. Kalau ibu mau makan atau tidak silahkan.” Menghadapi keteguhan iman anaknya, akhirnya si ibu makan juga.
Kebebasan di sini bukan membiarkan agama yang satu memerangi agama yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an yang artinya Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. (Q.S. al-Baqarah/2: 190). Selain itu juga kebebasan beragama bukan berarti mengakui kebenaran agama orang lain, tetapi bebas bagi setiap penganut agama untuk menilai dan menganggap agamanya itu adalah agama yang paling benar dan melaksanakan ajaran sesuai dengan agamanya masing-masing.
Dengan demikian akan terjadi hubungan yang harmonis antar umat beragama dan intern umat beragama. Di sinilah sebenarnya yang menjadi kunci hidup damai meskipun dalam perbedaan, dengan berlaku baik dan bersifat adil serta memberi kesempatan kepada siapapun (non-Muslim) untuk mengamalkan ajaran agamanya, hal ini bertujuan untuk kerukunan beragama.
Pendapat yang mengatakan berlaku baik kepada non-Muslim ini didukung oleh al-Qur’an surah al-Mumtahanah/60: 8.
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8).
Ayat al-Qur’an di atas dikuatkan lagi oleh ayat berikutnya bahwa Allah tidak membolehkan menjadikan teman yang jelas-jelas memerangi dan mengusir kita dari kediaman atau kampung halaman kita.
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Mumtahanah/60: 9).
Dua ayat di atas menjelaskan bahwa boleh berbuat baik kepada Yahudi dan Nasrani sepanjang mereka tidak mengganggu akidah dan ketentraman hidup. Maka berbuat baik yang dimaksud di sini adalah sebatas toleransi di bidang mu’amalah seperti silaturahmi, menghormati tetangga, menjamu dengan baik, berlaku adil kepada orang-orang musyrik yang telah melakukan perjanjian. Dalam bidang akidah dan ibadah tidak ada toleransi sebagaimana disebutkan dalam surat al-Kâfirûn/109: 6, “ ِﻦــــــــــــﻳِد َﻲــــــــــــِﻟَو ْﻢــــــــــــُﻜُﻨﻳِد ْﻢــــــــــــُﻜَﻟ ” “bagimu agamamu  bagiku  agamaku.” Artinya  bahwa  seluruh  agama  apapun  mereka  akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah, Allah akan memberi keputusan di antara mereka di akhirat.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah akidah dan ibadah tidak ada toleransi, bagi Allah yang menduakan Tuhan dan mencari Tuhan selain Allah adalah kafir, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Syurâ/42: 11, “... ٌءْﻲــــــــــــــــــَﺷ ِﻪــــــــــــــــــِﻠْﺜِﻤَﻛ َﺲــــــــــــــــــْﻴَﻟ .. . ” tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya . Surah-surah lainnya yang mengungkapkan kemahasucian Allah yang berbeda dengan makhluk-Nya.

## Tinjauan Sejarah Kebebasan Beragama di Negara Madinah
Masyarakat madani adalah “lukisan ideal” Islam masa lalu yang dikenal dengan masyarakat salaf , 22 yang telah melahirkan sebuah negara (state) , yang sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara pada masanya atau yang pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Ini digambarkan oleh Robert N. Bellah, sosiolog Amerika terkemuka:
Tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa di bawah Nabi Muhammad masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Tatkala struktur yang telah terbentuk dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan prinsip penyusunan suatu imperium dunia, hasilnya sesuatu masa dan tempat yang sangat modern. Ia modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan kepemimpinannya untuk dinilai, kemampuan mereka menurut landasan-landasan universalitas dan dilambangkan dalam upaya melembagakan kepemimpinan yang tidak bersifat turun- temurun. Meskipun pada saat-saat yang paling dini muncul hambatan-hambatan tertentu yang menghalangi masyarakat untuk sepenuhnya melaksanakan model yang dicontohkan  Nabi  itu.  Namun  mereka  sudah  sedemikian  cukup  dekatnya
22 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 92-93.

## MIQOT Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010
menampilkan suatu model bagi susunan masyarakat modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan. Upaya orang-orang Muslim modern untuk melukiskan masyarakat dini tersebut sebagai contoh yang sesungguhnya terlihat dari nilai-nilai nasionalisme, partisipatif dan egaliter yang sama sekali bukanlah suatu pembentukan ideologis yang tidak historis. Eksperimen itu terlalu modern pada masa itu. 23
Masyarakat salaf ini, menurut Nurcholish, dalam bahasa modern sekarang menjadi generasi yang menerapkan secara empiris prinsip normatif Islam tentang egalitarianisme, demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial sebagaimana dikatakan oleh Bellah di atas. Masyarakat ini telah menyajikan kepada umat manusia, sebuah gambaran tatanan sosial politik yang telah mengenal kehidupan berkonstitusi, di bawah naungan konstitusi yang dikenal dengan sebutan Mitsaq al-Madinah (Piagam Madinah). 24
Dalam kaitan ini, istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering kali digunakan orang untuk menyebut masyarakat sejahtera, padanan katanya adalah civil society . Di samping masyarakat madani, padanan kata lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. 25 Istilah civil society juga identik dengan masyarakat berbudaya ( civil society ). Lawannya, adalah masyarakat liar ( savage society ). 26 Pemahaman  yang  melatari  arti  ini,  untuk  memudahkan  orang  menarik perbandingan  di  mana  kata  yang  pertama  merujuk  pada  masyarakat  yang  saling menghargai nilai-nilai sosial keagamaan (termasuk dalam kehidupan politik), sedangkan kata yang kedua jika dapat diberikan penjelasan menurut pemikiran Thomas Hobbes, bermakna identik dengan gambaran masyarakat tahap “keadaan alami” ( state of nature ) yang tanpa hukum sebelum lahirnya negara di mana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya ( homo homini lupus ). Eksistensi civil society sebagai sebuah abstraksi sosial dihadapkan secara kontradiktif dengan masyarakat alami ( natural society ). 27
Berdasarkan itu pulalah perlunya manusia kembali membangun suatu “masyarakat madani” yang pernah dibangun oleh Nabi SAW., di mana ketika nabi berhijrah serta hidup mapan di kota tempat hijrahnya itu, Nabi segera merubah nama Yatsrib menjadi al-Madinah . Secara konvensional, perkataan “ madinah ” memang diartikan sebagai “kota”. Tetapi secara ilmu kebahasan perkataan itu mengandung makna “peradaban”. Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi “madinah” pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan
23 Ibid ., h. 32, 33 dan 35.
24 Oleh banyak ahli sejarah klasik Islam, seperti Ibn Ishâq (w. 152 H.) dan Muhammad Ibn Hisyam (w. 218 H.) telah mendokumentasikan Piagam Madinah.
25 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 3.
26 Lihat, Abdul Aziz Thaha, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani  Press, 1996).
27 Culla, Masyarakat Madani , h. 5.
niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirîn dan Anshâr hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab. 28
Membangun masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban itulah yang dilakukan nabi selama sepuluh tahun di Madinah, di mana masyarakat demokratis, masyarakat yang adil, terbuka, serta terwujudnya kebebasan beragama dengan landasan takwa kepada Allah SWT. dan taat kepada ajaran-ajaran-Nya. Masyarakat tersebut bercirikan egalitarianisme, yakni terbuka dan menghargai siapa saja. 29
Menurut Philip K. Hitti, hijrah yang menandai berakhirnya periode Makkah berganti dengan periode Madinah merupakan peristiwa sejarah yang penting dalam catatan kehidupan  Muhammad,  telah  berakhirlah  zaman  penganiayaan,  pengasingan  dan penindasan, berganti dengan zaman kesuksesan dan kejayaan Islam. Selama di Makkah nabi diremehkan bahkan disakiti, sebaliknya di Madinah nabi tidak hanya sebagai pemimpin yang dihormati tetapi sekaligus sebagai kepala negara Republik Madinah. 30
Dalam  rangka  memperkokoh  masyarakat  dan  negara  baru  itu,  nabi  segera meletakkan dasar-dasar kehidupan beragama masyarakat. Dasar pertama , pembangunan masjid, selain untuk tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan dan mempertalikan jiwa mereka. Kedua , adalah ukhuwah Islâmiyah , persaudaraan sesama Muslim. Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajirîn dan Anshâr. 31 Ketiga , hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan  orang-orang  Arab  yang  masih  menganut  agama  nenek  moyang  mereka.  Agar stabilitas  masyarakat  dapat  diwujudkan,  Nabi  Muhammad  mengadakan  ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang- orang Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar.
Piagam Madinah sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan beragama umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah  peradaban  dunia.  Sebelum  Nabi  Muhammad,  para  penguasa  dunia  tidak menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya.
Bila dirujuk kepada teks Piagam Madinah dan diteliti secara cermat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya lebih luas dan lebih kaya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup
28 Nurcholish Madjid, “Menuju Masyarakat Madani,” dalam Ulumul Qur’an. no. 2, h. 51.
29 Ibid ., h. 52.
30 K. Ali, Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 42.
31 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 26.

## MIQOT
Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010
bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar ma’rûf dan nahi munkar , ketakwaan, dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir piagam yang terdiri dari 47 pasal. 32 Namun, dukungan tersebut belum membuat posisi beliau benar-benar mantap. Karena penduduk Madinah menurut pembagian geneologi maupun etnis dan keyakinan terbagi ke dalam beberapa kelompok sosial yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan. Untuk itu, beliau membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial.
Nabi  Muhammad  SAW.,  dalam  membuat  piagam  tersebut,  bukan  hanya memperhatikan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat non-Muslim. Piagam itu menjadi landasan bagi tujuan utama beliau, yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Beliau tidak hendak menciptakan persatuan orang-orang muslim saja secara ekslusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain  di wilayah  itu.  Karenanya, ketetapan-ketetapan  piagam  menjamin hak  semua kelompok sosial memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik sehingga dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi. Fakta historis ini,  menurut  Hitti,  merupakan  bukti  nyata  kemampuan  Muhammad  melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan bangsa dan agama di Madinah.
Disebut piagam ( charter ), karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip- prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Disebut konstitusi ( constitution ) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah.
Munawir Sjadzali menulis bahwa batu-batu dasar yang telah ditetapkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan etika bagi kehidupan beragama untuk masyarakat di Madinah adalah sebagai berikut:
1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi  merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling  menasehati,  menghormati  sesama  kebebasan  beragama,  dan  piagam  itu sebagai konstitusi negara Islam yang pertama tidak menyebut agama negara. 33
32 Ibid . 33 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990), h. 15-16.
Muhammad  bukanlah  hanya  sebagai  penyebar  agama  (Rasul),  tetapi  beliau sekaligus sebagai seorang negarawan yang besar. Negara Madinah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah negarawan terbesar, tidak hanya pada zamannya tetapi juga sepanjang sejarah. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya bermaksud memperkuat kekuasaannya untuk menghadapi serangan musyrik Makkah, tetapi tujuan utama justeru untuk menggalang kerukunan bagi warga negara di kota Madinah.

## Penutup
Dari uraian sederhana di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mengajarkan kepada umat Islam agar tidak memaksakan agamanya kepada siapa pun. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Sikap pemaksaan menganut agama terhadap orang lain dapat menimbulkan sikap antipati dan menodai keluhuran ajaran Islam sendiri.
Perbedaan agama tidak membatasi umat Islam untuk berhubungan, berinteraksi dan bersilaturrahmi dalam urusan dunia dengan penganut agama lain. Pada masa Rasul SAW. sudah dicontohkan bagaimana hubungan ideal antara penganut beberapa agama yang dapat hidup damai dan berdampingan dalam bingkai Piagam Madinah.

## Pustaka Acuan
Abdullah, Amin. Studi Agama: Normativasi atau Historitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Ali, K.. Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
Culla, Adi Suryadi. Masyarakat Madani. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
Ibn Ishaq. Al-Sîrah al-Nabawiyah, juz II. Kairo: Quththa’ al-Tsaqafah, 1998.
Ibn Katsir. Al-Bidâyat wa al-Nihâyah. Kairo: Dâr al-Hadits, 1992.
Al-Ja fî, Abû Abd Allâh Muhammad bin Ismâ îl al-Bukharî. Shahîh al-Bukhârî, juz III, cet. 3. Beirut: Dâr Ibn Kasîr, 1987.
Al-Jauziyah, Muhammad bin Abî Bakar bin Ayyûb bin Sa ad Syams al-Dîn Ibn Qayyim. Zâd al-Ma’âd fî Hady Khair al- Ibâd, juz V. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994.
Al-Jawî, Muhammad Nawawî. Marah Labib. Kairo: Dâr al-Kutub, 1976.
Madjid, Nurcholish. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina, 1999.
Madjid, Nurcholish. “Menuju Masyarakat Madani,” dalam Ulumul Qur’an. no. 2, 1996.
Moberg, David O. The Church as A Sosial Institution. New Jersey: Prentice-Halla Inc, 1962. Al-Naisaburî, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairî. Shahîh Muslim, juz VII . Beirut: Dâr al-Jail, t.t.

## MIQOT
Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010
Al-Nashirî, Muhammad Baqîr. Mukhtashar Majma’ al-Bayân. Kairo: Dâr al-Ma’rifah, t.t.
Rahman, Fazlur. Islam, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka Salman, 2000.
Al-Razî, Fakhr al-Dîn. Mafâtih al-Ghaib. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm. Beirut: Dâr al-Fikr, 1964.
Al-Sijistanî, Abû Daud Sulaiman bin al-Asy as. Sunan Abî Dâud, juz III. Beirut: Dâr al- Kitâb al- Arâbî, t.t.
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1990.
Shihab, Alwi. Islam Inklusif. Bandung: Mizan, 1998.
Sofyan, Muhammad. Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi. Jakarta: Media Pressindo, 1999.
Al-Suyuthî, Abd al-Rahman bin al-Kamal Jalâl al-Dîn. Al-Durr Al-Mantsûr, juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
Al-Qahtanî, Sa id bin Alî bin Wahhab. Fiqh al-Da’wah fî Shahîh al-Imâm al-Bukhârî, juz IV. t.t.p.: Dâr al-Ifta  lî Idârât al-Buhûs al- Ilmiyah, 1421 H.
Al-Qurthubî. Al-Jami’ lî Ahkâm al-Qur’ân. Kairo: Dâr al-Ma’rifah, t.t.
Thaha, Abdul Aziz. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.