Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Insurance Alternative Dispute Settlement In Indonesia

## Muhammad Rizky Aziz

## Email: Rizkyaziz16@gmail.com
Abstract.  As  an  agreement  or  contract,  an  insurance  agreement  which  is  also  called  an insurance policy, although it has been prepared or designed properly by insurance experts and / or contract law experts, there is still the possibility of a dispute occurring in the implementation of the insurance agreement. The possibility of disputes can occur due to several factors, for example the insurance  company  /  insurer  is  not  open  to  explaining  the  contents  of  the  policy,  especially  the rights and obligations, the insured is generally passive (often does not read the policy), or whether the insurer or the insured has bad faith so that he looks for legal loopholes in insurance agreement.

## Keywords: Bad Faith, Insurer, Policy Holder, Insurance Dispute, Insured
Abstrak. Sebagai suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian asuransi yang juga disebut polis asuransi, meskipun sudah dipersiapkan atau dirancang dengan baik oleh para ahli asuransi dan atau ahli hukum perjanjian/kontrak, akan tetapi tetap saja ada kemungkinan terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan  perjanjian  asuransi  tersebut.  Kemungkinan  sengketa  bisa  terjadi  karena  beberapa faktor,  misalkan  ketidakterbukaan  perusahaan  asuransi/penanggung  dalam  menjelaskan  isi  polis terutama  hak  dan  kewajibab,  tertanggung  yang  umumnya  pasif  (seringkali  tidak  membaca  polis), atau  baik  penanggung  atau  tertanggung  memiliki  itikad  tidak  baik  sehingga  mencari  celah-celah hukum dalam perjanjian asuransi.

## Kata Kunci: Itikad Tidak Baik, Penanggung, Polis Asuransi, Sengketa Asuransi, Tertanggung

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Asuransi  adalah  sebuah  perjanjian pengalihan risiko dengan pembayaran sejumlah  uang  yang  disebut  premi  dari Tertanggung  ke  Perusahaan  Asuransi  atau Penanggung yang berjanji akan membayarkan sejumlah  uang  yang  disebut  sebagai  ganti kerugian  (untuk  harta  benda  dalam  asuransi umum)  atau  manfaat  asuransi  (untuk  manusi dalam  asuransi  jiwa),  jika  terjadi  risiko  yang diperjanjikan  dan  menimbulkan  kerugian terhadap  harta  benda  atau  penyakit,  cidera badan, cacat, atau kematian terhadap manusia.
Asuransi dalam sudut pandang hukum dan  ekonomi  merupakan  bentuk  manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian  tidak  tentu.  Asuransi  di  definisikan sebagai  transfer  yang  wajar  (adil)  atas  risiko kerugian,  dari  satu  entitas  ke  entitas  lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang  diciptakan  untuk  melindugi  orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko
kerugian  finansial  dengan cara  membagi atau menyebarkan  risiko  melalui  pembayaran sejumlah premi.
Istilah  risiko  sangat  berkaitan  erat dengan dalam bidang usaha asuransi. Definisi resiko berupa ketidakpastian adanya kerugian merupakan  suatu  pengertian  yang  sangat mendasar  dalam  prinsip  asuransi.  Adanya asuransi  tersebut  membantu  manusia  untuk mengurangi  atau  mengganti  kerugian  yang diakibatkan  dari  terjadinya  resiko.  Asuransi membantu manusia untuk melakukan pengelolaan  resiko  pada  suatu  aktivitas. Adanya asuransi tersebut berarti manusiamengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi. Bentuk kewajiban perusahaan  asuransi  terhadap  pengalihan resiko dari pihak tertanggung adalah melakukan  ganti  kerugian  secara  finansial. Kerugian  yang  diakibatkan  dari  resiko  tidak diderita  oleh  pihak  tertanggung,  tetapi perusahaan asuransi telah mengambil alih atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Jadi, peranan perusahaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
asuransi  disini  adalah  sebagai  lembaga proteksi terhadap suatu resiko.
Sebagai suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian  asuransi  yang  juga  disebut  polis asuransi,  meskipun  sudah  dipersiapkan  atau dirancang  dengan  baik  ( well  drafted )  oleh para  ahli  asuransi  dan  atau  ahli  hukum perjanjian/kontrak,  akan  tetapi  tetap  saja  ada kemungkinan  terjadi  suatu  sengketa  dalam pelaksanaan  perjanjian  asuransi  tersebut. Kemungkinan  sengketa  bisa  terjadi  karena beberapa  faktor,  misalkan  ketidakterbukaan perusahaan asuransi/penanggung dalam menjelaskan  isi  polis  terutama  hak  dan kewajibab,  tertanggung  yang  umumnya  pasif (seringkali  tidak  membaca  polis),  atau  baik penanggung  atau  tertanggung  memiliki itikad tidak  baik  sehingga  mencari  celah-celah hukum dalam perjanjian asuransi.
Di  dalam  sistem  hukum  Indonesia, dikenal beberapa lembaga penyelesaian sengketa seperti: negoisasi, mediasi, konsiliasi, ajudikasi, abitrase, dan Pengadilan. Pemilihan  lembaga  penyelesaian  sengketa didasarkan  pada  preferensi  dari  para  pihak yang bersengketa. Preferensi tersebut didasarkan  pada  berbagai  faktor  seperti pemahaman  anggota  masyarakat  atas  cara atau bentuk penyelesaian sengketa, keyakinan bahwa  cara  tersbeut  adalah  cara  terbaik  dan paling menguntungkan dilihat dari segi biaya, efektifitas  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan sengketa.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, permasalahan  atau  isu  hukum  yang  akan dibahas oleh Penulis yaitu:
1. Bagaimana  pilihan  penyelesaian  sengketa asuransi di Indonesia?
2. Bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa asurasi  di  Badan  Mendiasi  dan  Abitrase Asuransi Indonesia (BMAI)?

## PEMBAHASAN
2.1. Penyelesaian Sengketa Asuransi

## Melalui BMAI Sejarah Singkat BMAI
Secara  resmi  BMAI  didirikan  pada tanggal  12  Mei  2006  dan  mulai  beroperasi pada  tanggal  25  September  2006.  Pendirian
BMAI  digagas  oleh  beberapa  Asosiasi Perusahaan  Perasuransian  Indonesia  yang berada  di  bawah  FAPI  (Federasi  Asosiasi Perasuransian  Indonesia)  yaitu  Asosiasi Asuransi  Umum  Indonesia  (AAUI),  Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan  Asosiasi Asuransi  Jaminan  Sosial  Indonesia  (AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian, Bapepam  LK,  Dept  Keuangan  RI.  Dengan terbitnya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  Nomor:  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (LAPS)  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia  bisa  diterima  sebagai  LAPS  yang  diakui oleh  OJK.  Oleh  karena  itu,  BMAI  telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggara arbitrase dan mengubah namanya  menjadi  Badan  Mediasi  dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

## Batas Nilai Tuntuan Ganti Rugi
Dalam  proses  Mediasidan  ajudikasi, nilai  tuntutan  ganti  rugi  atau  manfaat  polis yang  dipersengketakan  tidak  melebihi  Rp 750.000.000,00  per  klaim  dan  untuk  asuransi kerugian/umum Rp 500.000.000,00  per klaim untuk asuransi jiwa atau jaminan sosial.
Proses Penyelesaian Sengketa Dalam

## BMAI
Tiga  macam  proses  dapat  ditempuh, baik secara bertahap atau secara sendirisendiri yaitu: mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.
BMAI Sebagai Mediasi Asuransi
Mediasi menurut BMAI, adalah proses penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah  dan  mufakat  antara  Pemohon dan  Termohon  (Anggota)  yang  difasilitasi oleh  Mediator.  Mediator  setelah  menerima permohonan  penyelesaian  sengketa  dari Pemohon yang melapirkan kronologis timbulnya sengketa beserta bukti-bukti pendukungnya  (polis  asuransi,  kwitansi, laporan  polisi,  dll),  akan  menghubungi Termohon  guna  mendapatkan  keterangan terkait sengketa yang diadukan Pemohon, lalu mengadakan  investigasi  atas  permasalahan tersebut.  Dalam  proses  mediasi,  keputusan akhir  negosiasi  berada  sepenuhnya  di  tangan para  pihak  dan  bukan  pada  Mediator. Mediatorhanya  berfungsi  sebagai  fasilitator
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
untuk  memudahkan  para  pihak  bernegoisasi untuk mengambil keputusan.
Apabila  mediasi  berhasil,  artinya tercapai kata sepakat antara para pihak, maka akan dibuatkan Perjanjian Mediasi yang berisi semua  hal  yang  telah  disepakati  antara Pemohon  dan  Termohon.  Akan  tetapi,  jika mediasi  tidak  berhasil,  Pemohon  diberi kesempatan  untuk  memilih,  apakah  akan memoho kepada Ketua BMAi unutk melanjutkan proses penyelesaian sengketanya ke tingkat Ajudikasi atau memilih menempuh upaya  hukum  lain,  seperti  Arbitrase  atau Pengadilan.

## BMAI Sebagai Ajudikasi
Berdasarkan  Surat  Keputusan  No. 009/SKBMAI/11.2014  tentang  Peraturan  dan Prosedur  Ajudikasi  Badan  Mediasi  Asuransi menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa ini  dilakukan  antara  para  pihak  dalam  suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian  atau  yang  terkait  dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian  ajudikasi  atas  dasar  itikad  baik dengan  berlandaskan  tata  cara  kooperatif  dan non  konfrontatif  dengan  mengesampingkan penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan Negeri  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa lainnya.
BMAI Sebagai Arbitrase Arbitrase
merupakan
cara
penyelesaian sengketa perdata di  luar peradilan  umum  yang  diselenggarakan  di BMAI  dengan  menggunakan  peraturan  dan prosedur  ini  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase.  Dalam  suatu  hubungan  hukum tertentu  di  bidang  perasuransian  atau  yang terkait  dengan  perasuransian  dan  telah mengadakan  perjanjian  arbitrase  yang  secara tegas  menyatakan  bahwa  semua  sengketa yang  timbul  atau  mungkin  timbul  dari hubungan  hukum  tersebut  akan  diselesaikan dengan  cara  arbitrase  BMAI.  Penyelesaian sengketa  berdasarkan  peraturan  dan  prosedur arbitrase  dilakukan  atas  dasar  itikad  baik dengan  berlandaskan  tata  cara  kooperatif  dan non  konfrontatif  dengan  mengesampingkan penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan Negeri dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase  BMAI  hanya  sengketa  di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian,  yang  salah  satu  pihak  adalah anggota  BMAI  dan  mengenai  hak  yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh  pihak  yang  bersengketa,  serta  yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan  perdamaian.  Surat  Keputusan  No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur  Arbitrase  Badan  Mediasi  Asuransi merupakan aturan terkait prosedur arbitrase di Badan Mediasi Asuransi Indonesia.
2.2. Sifat Putusan Penyelesaian Sengketa di BMAI
1. Mediasi Berdasarkan  Surat  Keputusan  No. 008/SKBMAI/ 11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur  Mediasi  Badan  Mediasi  Asuransi dijelaskan  ketentuan  dan  proses  penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI, dijelaskan bahwa:
a. Hasil  mediasi  wajib  dituangkan  dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS);
b. Jika  hasil  mediasi  adalah  pihak  termohon bersedia  memenuhi  permohonan,  maka termohon wajib menyelesaikan selambatlambatnya 30 hari terhitung sejak surat kesepakatan mediasi ditandatangani;
dan
c. Jika  hasil  mediasi  adalah  permohonan pemohon  tidak  dapat  dipenuhi  oleh termohon,  maka  pemohon  bebas  mencari upaya  hukum  lainnya  atau  memohon kepada  ketua  BMAI  agar  sengketanya dapat  diselesaikan  ke  jenjang  ajudikasi BMAI.
2. Ajudikasi Berdasarkan  Surat  Keputusan  No.
009/SKBMAI/ 11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur  Ajudikasi  Badan  Mediasi  Asuransi, bahwa  terdapat  keharusan  bagi  termohon untuk  menerima  apapun  putusan  ajudikasi, namun  diberikan  opsi  bagi  pemohon  untuk menerima  atau  tidak  menerima  putusan ajudikasi.  Apabila  putusan  ajudikasi  diterima oleh pemohon, maka putusan tersebut bersifat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
final  dan  mengikat  para  pihak.  Apabila pemohon  tidak  menerima  putusan  ajudikasi, maka  pemohon  dapat  melanjutkan  kepada tahapan Arbitrase.
3. Arbitrase Berdasarkan  Surat  Keputusan  No. 001/SKBMAI/ 09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur  Arbitrase  Badan  Mediasi  Asuransi, dijelaskan pula ketentuan dan proses penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di BMAI.  Selain  itu,  disebutkan  pula  bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat  para  pihak,  sehingga  tidak  dapat diajukan  banding,  kasasi  atau  peninjauan kembali.

## Kesimpulan
Di dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia terdapat beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  dalam perjanjian asuransi seperti musyawarah mufakat,  mediasi,  ajudikasi,  arbitrase,  dan pengadilan. Masing-masing lembaga memiliki  mekanisme  beracara  yang  berbeda dan  sekaligus  memiliki  kekuatan  putusan yang  berbeda-beda.  Dalam  hal  sengketa perasuransian,  para  pihak  memutuskan  untuk membawa  sengketa  ke  BMAI,  maka  terdapat 3  pilihan  alternatif  penyelesaian  sengketa, yaitu  mediasi,  ajudikasi,  dan  arbitrase. Dimana  ketiganya  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Prawoto, Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan  Risk  Based  Capital
(Guide-line  untuk  membeli  polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi  yang  benar ) , (Yogyakarta: Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Gadjah Mada, 2003), hal 18 Agus Prawoto, Op. Cit., hlm. 6. Anonim, http://www.bmai.or.id/Content.aspx? id=10 , diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 20.13 WIB.
BMAI, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Badan Mediasi Asuransi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) & Perubahannya , hlm. 13, dalam Ketut Sendra, dkk, Badan Mediasi dan Abitrase …
Ibid , hlm. 52
Ibid , hlm. 6.
Indonesia,  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Pasal  1,  LN.  138 Tahun 1999, TLNS No. 3872. Ketut Sendra, dkk, Op. Cit., hlm. 3
___________, dkk, Op.Cit., hlm. 4.
___________, dkk, Op.Cit., hlm. 52.
Mulhadi, Dasar-Dasar  Hukum  Asuransi ,  Ed.
1,  Cet.  1,  (Depok:  Rajawali  Pers,
2017), hlm. 1
Steven  Vago, Law  as  a  Method  of  Conflict resolution, dalam Law  and  Society , (New  Jersey:  Prentince  Hall,  1991) , hlm  17,  dalam  Ketut  Sendra,  dkk, Badan Mediasi dan Abitrase … , hlm.
3
Ketut  Sendra,  dkk, Badan  Mediasi  dan Abitrase  Asuransi  Indonesia  10 Tahun  Berkiprah  dan  Tantanganya ke  Depan ,  Cet.  Pertama,  (Jakarta: Lembaga Penerbit Pustaka Perasuransian  (LP3I)  STIMRA  – LPAI,  Bersama  Badan  Mediasi
Asuransi Indonesia, 2016), hlm. 3