Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata
Mohammad Imam Mubarok 1 , Sutrisno 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur E-mail: imammubarok065@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur E-mail: sutrisno.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia is  a  country  rich  in  ethnicity, language  and  culture  spread  from  Sabang  to  Merauke,  with a population of 273.5 million. For this reason, a rule of law is needed to regulate and protect every plural society in Indonesia, especially in the field of human rights. This research uses normative juridical research. carry out law enforcement in the field of human rights and related to legal protection for medical personnel who are victims of the KKB attack which is linked to Law No. 26/2000 and regulations related to legal protection and human rights enforcement. The results of the study show that the legal process for the KKB attack case against health workers is still hampered by the implementation of regulations that have not worked properly. The continued impact of this condition will cause human rights violations to occur which in the end will also hamper the fulfillment of human rights for the people of Papua at large. The Indonesian government needs to further encourage institutions working in the field of human rights to make various efforts to carry out their functions more optimally.
Keywords : legal protection; law enforcement; health workers; armed criminal group

## ABSTRAK
Indonesia negara yang kaya akan suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari sabang sampai marauke, dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta, untuk itu di perlukan sebuah aturan hukum untuk mengatur dan melindungi setiap masyarakat yang plural di negara Indonesia terutama dibidang HAM. Penelitian  ini  menggunakkan  Jenis  penelitian  yuridis  normatif,penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian yang menggunakan cara menelaah sebuah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat  ahli  hukum  yang  berpengaruh  untuk  mencari  materi  pada  penulisan  yang  akan  dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum di bidang HAM dan terkait perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjadi korban penyerangan KKB yang  dikaitkan  pada  UU  no  26/2000  dan  perturan-peraturan  yang  berhubungan  pada  perlindungan hukum dan penegakan HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses hukum atas kasus penyerangan KKB terhadap  tenaga  kesehatan  masih  terhambat  oleh  penerapan  peraturan  yang  belum  berjalan sebagaimana mestinya.  Dampak lanjutan dari kondisi ini  akan menyebabkan terjadi pelanggaran HAM yang  pada  ujunga  juga  akan  menghambat  pemenuhan  HAM  untuk  masyarakat  Papua  secara  luas. Pemerintah  Indonesia  perlu  lebih  mendorong  lembaga-lembaga  yang  bergerak  di  bidang  HAM  untuk melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsinya secara lebih maksimal.
Kata Kunci: perlindungan hukum; penegakan ham; tenaga kesehatan; kelompok kriminal bersenjata

## Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dari Penyerangan (Mohammad Imam Mubarok)

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang  kaya akan suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari  sabang  sampai  marauke,  dengan  jumlah  penduduk  yang  mencapai  273,5  juta. Dengan banyaknya penduduk di perlukan sebuah aturan hukum yang dimana bertujuan untuk  mengatur  dan  melindungi  masyarakat plural yang  ada  di  negara  Indonesia. Hukum  Indonesia  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  memuat segala  peraturan  yang  bersifat  wajib  yang  bertujuan  mengatur  dan  melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat. Negara hukum Indonesia memiliki banyak aturan yang beberapa diantaranya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
HAM  itu  sendiri  dalam  bahasa  Inggris  mempunyai  arti human  rights dan  d roits  de l'homme dalam bahasa Prancis, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu dan hak yang berlaku untuk semua orang, di mana saja, setiap saat. HAM adalah  bawaan  sejak  lahir,  dan  HAM  tidak  dapat  dicabut  selama  masih  dalam kandungan. Bahkan HAM tidak dapat dibagi. Menurut A'la al Maudi, HAM adalah hak kodrat  yang  diberikan  kepada  manusia  oleh  Allah  SWT  dan  tidak  dapat  dicabut  atau dibatasi  oleh  siapa  pun,  bahkan  penguasa 1 .  Hak  yang  diberikan  Tuhan  bersifat permanen,  abadi,  abadi,  dan  tidak  dapat  diubah  atau  dimodifikasi.  Oleh  karena  itu, sangat sulit untuk memisahkan HAM dari manusia.
Indonesia  telah  memiliki  aturan  HAM  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  No.  39/1999)  ,  pada  Pasal  1  dijelaskan  bahwa  HAM adalah  hak  yang  di  punyai  setiap  manusia  ciptaan  tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  wajib dihormati oleh semua manusia dan tunduk pada aturan hukum. Indonesia sendiri dalam penegakan HAM mengadopsi peraturan hukum Internasional yaitu Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, isi dari Statuta roma menjelaskan tata cara  peradilan  HAM  Internasional  dan  mengatur  tentang  ciri atau subjek  yang  masuk dalam  masalah  HAM,  pada  Statuta  Roma  Bagian  1  Pasal  1  menjelaskan  bahwa Mahkamah  Pidana  Internasional  merupakan  lembaga  permanen  yang  mempunyai kekuasaan  dalam  melakukan  kewenangan  yang  berdasarkan  hukum  terhadap  setiap manusia yang melakukan Kejahatan paling berbahaya dalam perdebatan internasional dan  dalam  yurisdiksi  kejahatan  domestik.  Wewenang  dan  tugas  Pengadilan  ini  akan diatur  oleh  ketentuan  Statuta  ini.  Selain  itu,  Bagian  II,  Pasal  5(1)  menjelaskan  bahwa kekuasaan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  untuk  melaksanakan  hak  asasi manusia  terbatas  pada  kejahatan  paling  serius  yang  dilakukan  oleh  masyarakat internasional secara keseluruhan. Yurisdiksi pengadilan di bawah Statuta Roma adalah untuk  kejahatan  yang  diatur  sebagai  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi.
Indonesia sendiri dalam pengadopsian Statuta Roma 1998 hanya mengambil dua dari empat isi yang berada di Statuta roma yang pertama ialah kejahatan kemanusian dan genosida. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) pada Pasal 8 menjelaskan bahwasa Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  7  huruf  a  merupakan  perbuatan  yang  memiliki  maksud  untuk
1 Li s Diana Ulfa, “Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018,” Al-Balad: Journal of Constitutional Law , 1.2 (2019).

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 71-82
melakukan  penghancuran  atau  pemusnahan  pada  sebuah  kelompak  bangsa,ras, kelompok  etnis  dan  agama  masuk  dalam  kejahatan  genosida,  kejahatan  kemanusian yang  dijelaskan  pada  Pasal  9  merupakan  Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang tindakkannya  dilakukan  secara  sistematik  atau  telah  direncanakan  guna  menyerang secara meluas terhadap penduduk sipil. Meskipun telah mengadopsi dua bagian penting dari  Statuta Roma  1998  dan  pada BAB  III  Pasal  4 UU  No  26/2000  yang  menerangkan mengenai  tentang  tugas  dari  Pengadilan  HAM  ialah  melakukan  pemeriksaan  dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
Penanganan  HAM  berat  di  Indonesia  sendiri  masih  kurang  maksimal  meskipun  telah mengaturnya  dalam  undang-undang,  banyak  kasus  HAM  yang  terjadi  di  Indonesia terutama pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Beberapa kasus HAM yang terjadi pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat ialah tentang pembunuhan guru  yang  di  lakukan  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB),  penyanderaan  warga masyarakat, dan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas pada Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam kasus yang terjadi di Kiwirok, terdapat insiden  pembakaran  yang  dilakukan  KKB  pada  sebuah  Pukesmas  selain  pembakaran puskesmas  terdapat  satu  orang  tenaga  kesehatan  bernama  Suster  Gabriela  Meilan meninggal dunia dan terdapat pula tenaga kesehatan mengalami luka-luka dalam serang tersebut.
KKB  merupakan  sebuah  organisasi  bersenjata  yang  bermarkas  di  wilayah  Papua  dan terbentuk  pada  tahun  1965,  KKB  memiliki  misi untuk  melepaskan  Papua  dari  wilayah Indonesia untuk  menjadi  sebuah  negara,  KKB  memiliki  berbagai  cara  agar  Papua bisa merdeka  salah  satunya  caranya  dengan  memberikan  ancaman  atau  teror  terhadap masyarakat di Papua, KKB memiliki Tentara yang dinamai tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat (TPN-PB). Tugas TPN-PB ialah memperlancar misi yang dibuat KKB, TPN-PB terdiri dari pasukan miiliter yang dilengkapi dengan persenjataan modern, dalam hal ini pemerintah perlu bertindak dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua, lebih  tepatnya  tentang  perlindungan  HAM  dan  hukum  agar  masyarakat  bisa  tenang dalam melakukan aktifitas.

## METODE
Naskah  ini  didasarkan  pada  suatu  Penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  metode  penelitian  yang  mengkaji  peraturan  hukum,  teori,  dan pendapat ahli hukum terhadap pokok bahasan yang sedang dibahas. Dengan kata lain penelitian  normative  ialah  penelitian  yang  didasarkan  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu  hukum  penelitian  untuk  memberikan jawaban perksriptif terhadap isu hukum tersebut. 2 Pendekatan pertama yang digunakan di dalam penelitian hukum yang terkait dengan penulisan jurnal ini adalah pendekatan undang-undang  ( Statuta  approach )  adalah  Pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan atau  regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan dari penyerangan  KKB.  Pendekatan  selanjutnya  adalah  pendekatan  studi  kasus  dengan
2 Semiawan, hal. 49; Creswell.
mengumpulkan  aneka  sumber  informasi  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani yakni terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan dari penyerangan KKB. 3

## PEMBAHASAN
Langkah  Pemerintah  Untuk  Melindungi  Tenaga  Kesehatan  Yang  Sedang  Bertugas Dalam Wilayah Konflik
Indonesia merupakan negara yang memiliki 275 juta jiwa yang tersebar di 37 provinsi, dan berlandaskan Pancasila yang dimana dalam sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna arti yaitu mengembangkan akhlak mulia, sikap  kekeluargaan  atau  kegotong-royongan,  mengembangkan  sikap  adil  terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati sesama manusia 4 .  Inti  dari  sila  ke  lima  ialah  mendapatkan  keadilan  dan  jaminan  sosisal  yang merata, tetapi faktanya saat ini keadilan dan jaminan sosial belum merata bagi seluruh rakyat  Indonesia,  salah  satu  contohnya  kasus  penyerangan  yang  terjadi  di  Papua terhadap  tenaga  kesehatan  yang  diserang  oleh  KKB  padahal  warga  negara  wajib dilindungi oleh pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum terdiri dari melindungi HAM yang telah dilanggar oleh orang lain dan melindungi masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 5 Menurut  Mariam Budiraharjo,  hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  dimiliki  setiap  manusia,  yang melekat  atau  inheren.  Mukadimah  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  Dan  Politik menyatakan  bahwa “These  rights  derive  from  the  inherent  dignity  of  of  the  human per son”. Hak hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia. 6
Pengakuan  terhadap  HAM  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  peradaban manusia yang adil, merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan exploitasi. Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  atau  hak  pokok  yang  dimiliki  oleh  setiap manusia sebagai manusia, atau yang sering disebut sebagai hak kemanusiaan ( human right ). 7 Konstitusi  negara  Republik  Indonesia  pada  pasal  28  A  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan manusia berhak atas mempertahankan  hidup  yang  layak  dan  mempertahankan  kehidupannya.  Pasal  28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 1 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  (UU  No.  12/2006)  menjelaskan  Warga Negara  merupakan  warga  suatu  negara  berdasarkan  penetapan  dari  undang-undang yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  dimana  tenaga
3 Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait ( bounded system ) atau kasus, lihat Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Grasindo, 2010), hal. 49; W Creswell, Qualitative: Choosing Among Five Approaches .
4 “Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamala n Sila 1- 5” <https://tirto.id/bunyi -isi-pancasila- makna-lambang-butir-pengamalan-sila-1-5-f7zd> [diakses 21 Desember 2022].
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,) h 69
6 Sabit Irfani, Ricky Santoso Muharam, dan Sunarso Sunarso, “Keadilan Hak Asasi Manusia dalam  Aksi Kamis an di Indonesia,” Jurnal HAM , 13.1 (2022), 81 – 96.
7 Ario  Putra,  “Interpretasi  HAM  Dalam  Ideologi  Pancasil a  Dan  Implikasinya  Terhadap  Persatuan  Dan Kesatuan Di Indonesia,” Jurnal HAM , 13 (2022).

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 71-82
kesahatan  merupakan  warga  negara  yang  memiliki  keahlian  kusus  untuk  menangani kesehatan  masyarakat  pada  pasal  1  Bab  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  (UU  No.  36/2014)  menjelaskan  bahwa  tenaga  kesehatan merupakan setiap manusia yang memiliki keahlian khusus dalam ke ilmuwan di bidang kesehatan  dan  mengabdikan  diri  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  upaya kesehatan,  Pasal  36  huruf  a  menjelaskan  bahwa  pada  saat  bertugas  sebagai  tenaga kesehatan perawat mendapatkan jaminan pelindungan hukum selama tidak melanggar standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional.
Kasus yang terjadi di  Papua tenaga kesehatan tidak memiliki perlindungan keamanan dalam bertugas, sehingga terdapat kejadian yang sangat tidak di inginkan, baru setelah kejadian  terjadi  Ketua  Umum Persatuan  Persatuan  Perawat  Indonesia  ( PPNI ) Harif Fadhillah  mengajukan  permintan  terhadap  pemerintah  untuk  membuat  sistem  yang bertujuan  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  tenaga  kesehatan  yang  sedang bertugas pada wilayah yang terjadi konflik agar keselamatan tenaga kesehatan bisa lebih terjamin  secara  fisik  maupun  non  fisik.  Perlindungan  ini  penting  dilakukan  oleh pemerintah  dikarenakan  korban  dari  tenaga  kesehatan  beberapa  merenggut  nyawa akibat tindakan kekerasan KKB. 8 Sejalan dengan ketua Umum PPNI, Ketua PB IDI wilayah Papua Donald Aronggear mengatakan minimnya jaminan perlindungan dari pemerintah dan  aparat  keamanan  menyebabkan  wilayah  Papua  kini  krisis  tenaga  medis.  PB  IDI mengecam pelaku penganiaya dokter  di Papua dan prihatian dengan kondisi tersebut karena jumlah dokter yang minim dapat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Pada wilayah Papua terdapat dua dokter spesialis beda onkologi yang harus melayani sekitar 4,3 juta masyarakat, apabila terus dibiarkan dengan kondisi yang sangat terbatas ini maka dikuatirkan dapat mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat setempat.
Langkah  yang perlu  di  pakai  untuk  mewujudkan perlindungan  tenaga  medis di  Papua ialah  memberikan  perlindungan  secara  intens  dam  khusus  dalam  setiap  tugas  yang sedang  dilaksanakan  diwalayah  konflik,  indonesia  sendiri  bisa  mengadopsi  Pasal  19 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang menjelaskan bahwa Penguasa berkewajiban untuk menjamin  bangunan-bangunan  dan  kesatuan-kesatuan  kesehatan  ditempatkan  pada tempat  yang  aman  agar  terhindar  dari  penyerangan  atas  sasaran-sasaran  militer sehingga  tidak  membahayakan  keselamatan  dari  petugas  yang  lagi  bertugas,  dengan demikian  tenaga  kesehatan  dan  seluruh  komponen  yang  melekat  untuk  menangani kesehatan  sepenuhnya  merupakan  pertanggung  jawaban  negara  dalam  hal keselamatan dan keamanan selama bertugas di daerah tugas, dalam Pasal 20 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menjelaskan bahwa orang yang bekerja dalam bidang kesehatan maupun bidang administrasi dalam rumah sakit sipil, harus dihormati serta dilindungi, Menurut Pasal 24 Konvensi Jenewa 1 Tahun 1949, tenaga medis yang bekerja khusus untuk deteksi dan pemulihan pasien, pengobatan yang luka dan sakit, atau pencegahan penyakit,  dan  mereka  yang bekerja  di  bidang  kesehatan,  adalah  didefinisikan sebagai Pemerintah harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Ini juga berlaku untuk
8 “PPNI Minta Pemerintah Lindungi
Nakes di Wilayah Rawan Konflik” <https://mediaindonesia.com/humaniora/433583/ppni-minta-pemerintah-lindungi-nakes-di-wilayah- rawan-konflik> [diakses 21 Desember 2022].
anggota  Palang  Merah,  Bulan  Sabit  Merah,  atau  badan  lainnya  yang  pada  dasarnya netral memiliki hak yang sama.
Indonesia sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan tenaga kesehatan Dalam Pasal 57 poin a dan d bab IX UU No. 36/2014 dijelaskan bahwa Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang  melakukan  tugas  sesuai  dengan  standar  yang  telah  diatur  dalam  Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi dan pelayanan Standar Profesi. Berdasarkan poin d tersebut,  tenaga  kesehatan  berhak  atas  perlindungan  keselamatan  kerja,  martabat manusia, moral yang baik, adat istiadat yang baik dan perilaku yang sesuai dengan nilai- nilai  agama.  Perlindungan  hukum  berdasarkan  Pasal  24  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1996  Tentang  Tenaga  Kesehatan  (PP  No.  32/1996),  Perlindungan hukum  diberikan  kepada  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan standard profesi tenaga kesehatan. Dalam penjelasan disebutkan Perlindungan hukum di  sini  misalnya  rasa  aman  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya,  perlindungan terhadap keadaan yang membahayakan yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik  karena  alam  maupun  perbuatan  manusia.  Namun  pelaksanan  penerapan perlindungan  hukumnya  sendiri  belum  di  terapkan  secara  maksimal  untuk  korban tenaga kesehatan di Papua, penanganan kasus yang terjadi terhadap tengga medis yang menjadi  korban  kejahatan  KKB  belum  selesai  dan  tidak  ada  kejelasan  akan kelanjutannya.
Di Indonesia dalam pemenuhan untuk perlindungan saksi dan korban terdapat lembaga yang menaungi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga  mandiri  yang  tugasnya  telah  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pada  Pasal  11  disebutkan  bahwa  LPSK adalah lembaga yang mandiri, yang berpusat pada Ibu Kota Negara RI dan LPSK memiliki kantor  perwakilan  daerah  yang  sesuai  dengan  keperluan.  Dalam  penjelasan  pasal  12 dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab dalam penanganan perlindungan saksi dan koban  sesuai  dengan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang.  Penanganan perlindungan korban dan saksi sebagai kewenangan LPSK memiliki cakupan yang sangat luas.  Berdasarkan  pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  khususnya  dalam  bidang  tindak  pidana,  prioritas  penangan  LPSK dalam tindak pidana terdapat 10 jenis kasus yang di utamakan ialah kasus pelanggaran HAM  berat,  terorisme,  narkotika,  korupsi,  pencucian  uang,  kekerasan  seksual, perdagangan  manusia,  penganiyaan  berat,  penyiksaan,  tindak  pidana  lainnya  yang membahayakan jiwa. Cangkupan yang bisa di berikan LPSK sendiri dalam memberikan penanganan  perlindungan  saksi  dan  korban  ialah  perlindungan  fisik,  pemenuhan  hak prosedural, bantuan medis, perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, dan fasilitas restitusi.
Jika  dilihat  dari  cakupan  tugas,  LPSK dalam  kasus  kasus ini  telah  melaksanakan  tugas sebagaimana mestinya dengan mendampingi korban secara langsung wakil ketua LPSK Susilaningtias dalam  keterangannya  pada  laman  berita  liputan  6,  menjelaskan bahwa Tim  LPSK  telah  turun  langsung  pada  wilayah  konflik  yaitu  wilayah  Kiwirok  untuk melakukan langkah yang efektif dalam perlindungan saksi dan korban agar para saksi

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 71-82
dan  korban  dapat  memberikan  keterangan  dengan  rasa  aman  dan  nyaman.  Selain ditujukan  pada  saksi  dan  korban  dari  tenaga  kesehatan  tim  LPSK  siap  berikan perlindungan  kepada  setiap  orang  yang  memiliki  keberanian  untuk  menyampaikan informasi penting terkait kasus ini. 9
Meskipun  terdapat  keterlibatan  lembaga  khusus  yang  menangani  dalam  bidang perlindungan  saksi  dan  korban  tetapi  hal  tersebut  tidak  dalam  konteks  perlindungan keselamatan bagi petugas medis atau tenaga kesehatan. Hal ini mengingat tupoksi bagi lembaga  tersebut  hanya  terjadi  setelah  terdapat  tindak  pidanan  sedangkan  untuk perlindungan  khsusus  bagi  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di  wilayah  rawan  atau wilayah konflik masih belum  terselenggara secara sistematis. Hal ini dibuktikan masih belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan sehingga jatuh korban dalam kasus penyerangan KKB yang dilakukan terhadap tenaga medis yang menyebabkan terdapat korban hingga meninggal dunia.

## 3.2  Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan HAM Terhadap Tenaga Kesehatan Yang di Serang KKB
Indonesia merupakan negara yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Kejahatan HAM yang terjadi di indonesia merupakan tindak kejahatan yang masuk dalam tindak pidana  khusus,  yang dimana peraturan mengenai  HAM  sendiri  di  atur  secara  khusus. Dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara telah menciptakan sebuah instrumen  hukum  dalam  penegakkan  dan  perlindungan  HAM  bagi  warga  negara Indonesia. Kedudukan HAM memiliki arti tersendiri dalam Pancasila yaitu Tuhan Yang Maha  Esa  memberikan  manusia  dua  aspek  yang  cukup  penting,  pada  aspek  pertama merupakan  aspek  sosialitas  dan  aspek  kedua  individualitas,  maka  dengan  demikian setiap manusia wajib untuk mengakui dan menghormati HAM sesama manusia, berarti bahwa kebebasan yang dimiliki setiap manusia dibatasi oleh HAM lainnya, Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk setiap manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari akan tetapi juga berlaku untuk setiap organisasi pada setiap aturan pada daerah manapun, maka negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi,  menjamin, menghormati dan membela setiap manusia atau setiap warga negara tanpa membedakan-bedakan. 10 Meskipun HAM, di atur secara khusus oleh negara indonesia yang berlandasan Pancasila ini  berbanding  terbalik  dengan  penanganan  tindak  pidana  HAM  yang  masih  belum sesuai yang diharapkan.
9 “LPSK  Lindungi  8  Tenaga  Kesehatan  Korban  Penyerangan  KKB - Nasional  Tempo.co” <https://nasional.tempo.co/read/1521676/lpsk-lindungi-8-tenaga-kesehatan-korban-penyerangan-kkb> [diakses 21 Desember 2022].
10 Sri Warjiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” Justicia Islamica , 15.1 (2018), 123 – 38.
Tabel 1. Kejahatan HAM Di Papua Tahun 2020 11 NO Bulan Tahun Jumlah 1 Januari 2020 5 2 Febuari 2020 3 3 Maret 2020 2 4 April 2020 3 5 Mei 2020 4 6 Juni 2020 2 7 Juli 2020 4 8 Agustus 2020 4 9 September 2020 6 10 Oktober 2020 2 11 November 2020 5
Data  yang  terhimpun oleh  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  antara tahun 2018 dan 2020 menunjukan bahwa jumlah kasus HAM di Indonesia lebih dari 100 kasus setiap bulannya. Sedangkan untuk Papua sendiri pada tahun 2020 sebagaimana yang  digambarkan  pada  table  2  terdapat  40  kasus  mengenai  HAM. Disisi  lain  Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat hampir selama tahun  2020,  setidaknya  setiap  bulan  terjadi  peristiwa  kekerasan  yang  menimpa masyarakat Papua. Sejumlah 40 kasus tersebut didominasi oleh kasus kekerasan berupa penembakan,  penganiayaan,  dan  penangkapan  sewenang-wenang  oleh  aparat. 12 Banyaknya  jumlah  kasus  tindak  pidana  HAM  ini  menjadi  indikasi  bahwa  peraturan perundang-undangan yang ada belum terlaksana secara efektif. Seharusnya penegakkan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hukum terutama kasus-kasus HAM menjadi tolak ukur jika Indonesia memang merupakan negara yang dikatakan sebagai negara hukum dan memiliki dasar Pancasila dalam menjalankan kehidupan bernegara.
Pelanggaran  HAM  yang  meningkat  menunjukkan  bahwa  terdapat  indikasi  semakin lemahnya  implementasi  dari  nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  bernegara.  Apabila implementasi  nilai  Pancasila  tinggi,  maka  penghormatan  dan  penegakan  HAM  akan semakin baik, sebaliknya bilamana implementasi dari nilai Pancasila rendah maka akan banyak terjadi pelanggaran HAM, 13 karena Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima memiliki cara-cara yang mudah untuk menjalankan hidup yang damai dan bernegara, jika melihat kasus yang terdapat di Papua kita bisa melihat kurangnya sosialisasi ideologi Pancasila 14 bagi  masyarakat  di  Papua  karena  apabila  ideologi  Pancasila  bisa  masuk
11 “Total  40  Pelanggaran  HAM  di  Papua  Sepanjang  2020,  Kontras:  Setiap  Bulan  Pasti  Ada  Kasus” <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua- sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti> [diakses 22 Desember 2022].
12 “Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus.”
13 Otto Syamsuddin Ishak, Pancasila, hak asasi manusia, dan ketahanan nasional (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2016).
14 Ideologi Pancasila ialah ide-ide atau gagasan-gagasan pokok yang hidup, diangkat serta dirumuskan oleh Soekarno, Moh. Hatta dan yang lainnya menjadi sebuah ideologi yang sekarang dikenal sebagai ideologi Pancasila. Ideologi digunakan sebagai ujung tombak. Ideologi Pancasila merupakan jiwa dan semangat yang hendak mewujudkan ide-ide keadilan. Ideologi Pancasila berusaha menggerakkan dan mendorong negara serta rakyat Indonesia ke arah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lihat Putra.

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 71-82
kepada  masyarakat  Papua  maka  tidak  akan  terjadi  pemberontakan  oleh  KKB  yang menimbulkan pelanggaran  HAM  terhadap  tenaga  kesehatan  yang sedang  bertugas di Papua.  Negara  sendiri  berkewajiban  untuk  melindungi  warga  negara  dari  berbagai ancaman yang ada seperti pembukaan 1945 pada paragraf ke 4 yang berbunyi kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Secara  kelembagaan,  Indonesia  sendiri  memiliki  struktur  kelembagaan  yang  cukup memadai. Indonesia memiliki lembaga Komnas HAM yang khusus menangani masalah HAM.  Komnas  HAM  sendiri  ditetapkan  sebagai  badan  negara  yang  bertugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, konsultasi, pemantauan, dan mediasi. Komnas HAM sendiri diatur dalam UU No.39/1999. Dalam Pasal 1 (7) ditetapkan bahwa Komnas HAM  adalah  badan  independen  yang  kedudukannya  setara  dengan  badan-badan Negara lainnya dan yang diberi mandat untuk menyelidiki, meneliti, memberi nasihat, memantau, dan menengahi HAM. Selain Komnas HAM terdapat juga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibentuk khusus untuk menangani masalah hukum dan hak asasi  manusia,  yang  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Kementerian  ini  dibentuk pada tahun 1945 dengan nama asli Kementerian Kehakiman, dalam penenganan HAM pemerintah  bisa  melakukan  cara  berdialog  melalui  lembaga-lembaga  yang  dimiliki pemerintah  terhadap  kepala  suku-kepala  suku,  tokoh  adat  yang  di  percaya  untuk mengetahui apa yang di inginkan dana apa yang di perlukan, sehingga kekacaun yang ada  bisa  teredam  dan  perwujudan  HAM  yang  ada  di  Papua  bisa  tercapai  dengan maksimal. Apabila langkah ini bisa terwujud maka HAM bukan hanya bisa terwujud bagi tenaga  kesahatan  yang  bertugas  tetapi  juga  bisa  terwujud  bagi  masyarakat  Papua karena  pelayanan  kesehatan  juga  bisa  berjalan  dengan  sempurna  dan  lancar  dan  itu masuk dalam pemenuhan HAM untuk masyarakat yang tinggal di Papua.
Manfred  Nowak  menjelaskan  bahwa  prinsip  HAM  meliputi  nilai-nilai  universal ( universality )  yang  tidak  dapat  dibagi  serta  saling  begantung  dan  saling  terkait. 15 Sementarara  Rhona  K.M  Smith  menjelaskan  bahwa  terdapat  prinsip  lain  yakni kesetaraan dan prinsip non diskriminasi. 16 Prinsip universal menegaskan semua orang diseluruh dunia, tanpa memandang agama, bahasa atau ras, terlepas dari permasalahan politik dalam prinsip ini di asumsikan sama sebagai manusia. Di sini ditetapkan bahwa manusia  di  seluruh  dunia  mempunyai  hak  sama  dengan  etnis  manusia  lainnya ,  yang memiliki  arti  hak  sebagai  manusia  harus  dipenuhi  oleh  setiap  manusia  maupun organisasi dan negara di muka bumi ini.
Prinsip tidak terbagi prinsip yang menjelaskan bahwa semua HAM penting dan itu tidak boleh  untuk  dikecualikan  dari  hak  khusus  pada  bagiannya. 17 Terdapat  dua  prinsip
15 Manfred  Nowak,  “Introduction  to  the  international  human  rights  regime,”  in Introduction  to  the International Human Rights Regime (Brill Nijhoff, 2003), hal. 9.
16 Rhona K M Smith, International human rights law (Oxford University Press, 2022), hal. 1.
17 Pasal  5  Deklarasi  Wina  tentang  Program  Aksi  menyatakan  bahwa  “ all  human  rights  are  universal, indivisible,  interdependent,  and  interrelated (semua  manusia  adalah  universal,  tak  terbagi,  saling bergantung dan saling terkait)
penting  dalam  lahirnya  Deklarasi  Umum  HAM  yaitu  yang  pertama  ialah  mengenai prinsip tidak terbagi ( indivisibility ) dan yang kedua ialah prinsip universal ( universality ). 18 Prinsip saling bergantung merupakan perinsip penting karena untuk terwujudnya satu kategori dalam hak tertentu akan selalu bergantung pada sebuah pemenuhan pada hak lainnya. Prinsip saling terkait merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi lainnya.
Prinsip  yang  paling  mendasar  dari  HAM  ialah  prinsip  kesetaraan,  prinsip  kesetaraan menjelaskan bahwa apabila sebuah situasi yang sama maka diperlakukan secara sama dan apabila terjadi situasi yang dimana berbeda maka terdapat sedikit perbedaan maka dapat  diperlakukan  secara  berbeda.  Kesetaraan  dalam  sebuah  negara  demokrasi merupakan sarat wajib dan tidak dapat dibeda-bedakan meskipun dihadapan hukum, akses  pendidikan,  memeluk  agama  dan  lainnya,  merupakan  hal  penting  dalam menegakkan  HAM. 19 Dilihat  dari  beberapa  prinsip  ini  saja  pemerintah  Indonesia  bisa melakukan evaluasi dalam penanganan HAM agar pada kasus ini tidak terulang kembali, dengan  melakukan  penyamarataan  untuk  ekonomi  dan  menciptakan  rasa  aman  bagi seluruh warganya maka HAM bisa tercapai sepenuhnya apabila terdapat satu saja HAM yang terganggu maka kesetabilan HAM akan mengalami hambatan dalam pemenuhan HAM yang ada di indonesia, karena HAM memiliki banyak sekali kerterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Prinsip non-diskriminasi berlaku ketika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda atau  ketika  situasi  yang  berbeda  diperlakukan  dengan  cara  yang  sama.  Prinsip  non- diskriminasi  sangat  penting  dalam  HAM.  Konsep  diskriminasi  sejak  itu  berkembang dengan  munculnya  indikator  diskriminasi  berdasarkan  warna  kulit,  jenis  kelamin, bahasa,  agama,  pendapat  politik,  kepemilikan  properti,  dan status kelahiran. Tercapainya perlindungan dan penghormatan HAM merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menghormati HAM. Prinsip ini hadir tidak hanya di semua convenant ,  tetapi  juga  di  semua  perjanjian  HAM  internasional  dan  peraturan nasional. Indonesia diamanatkan dan bertanggung jawab  sebagai instansi pemerintah untuk penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan aturan pada Pasal 8 UUNo.39/1999.  Negara-negara  anggota  deklarasi  memiliki  kewajiban  untuk  bekerja dengan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  badan-badan  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa untuk  mencapai  kemajuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan kebebasan hak asasi manusia.

## SIMPULAN
Pemenuhan  HAM  di  Indonesia  masih  belum  memenuhi  harapan.  Data  yang  terdapat pada  Komnas  HAM  yang  angkanya  secara  nasional  masih  di  atas  100  laporan pelanggaran pada setiap bulannya di tahun 2020. Kondisi yang tidak berbeda terjadi di Papua, bahkan hampir setiap tahun terdapat korban jiwa yang di sebabkan penyerangan KKB dan parahnya penyerangan tersebut di sasarkan ke pada objek-objek vital yang di miliki pemerintah indonesia salah satunya penyerang terhadap fasilitas kesehatan milik
18 Eva Brems, Human rights: Universality and diversity (Martinus Nijhoff Publishers, 2001), LXVI .
19 Smith, hal. 184.

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 71-82
pemerintah  di  Papua  yang  menyebabkan  terdapat  tenaga  kesehatan  menjadi  korban meninggal dunia. Padahal menurut Pasal 19 bab III Konvensi Jenewa Tahun 1949 tenaga kesehatan wajib dilindungi keselamatannya dan dalam undang-undang sendiri terdapat peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  keselamatan  tenaga  kesehatan  pada Pasal 57 poin a dan d UU No 36/2014 menjelaskan dalam melaksanakan praktik Tenaga Kesehatan berhak memperoleh pelindungan selama dan disaat bertugas sebagaimana Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dampak dari kondisi bisa menyebabkan pelanggaran HAM yang lain yaitu pemenuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut karena pelayanan kesehatan juga hak bagi warga Papua yang harus di wujudkan pemerintah.

## REFERENSI
Brems, Eva, Human rights: Universality and diversity (Martinus Nijhoff Publishers, 2001), LXVI
Creswell, W, Qualitative: Choosing Among Five Approaches
Irfani, Sabit, Ricky Santoso Muharam, dan Sunarso Sunarso, “Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia,” Jurnal HAM , 13.1 (2022), 81 – 96
Ishak, Otto Syamsuddin, Pancasila, hak asasi manusia, dan ketahanan nasional (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2016)
Nowak, Manfred, “Introduction to the international human rights regime,” in Introduction to the International Human Rights Regime (Brill Nijhoff, 2003)
Putra, Ario, “Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasi nya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia,” Jurnal HAM , 13 (2022)
Semiawan, Conny R, Metode Penelitian Kualitatif (Grasindo, 2010)
Smith, Rhona K M, International human rights law (Oxford University Press, 2022)
Ulfa, Lis Diana, “Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018,” Al-Balad: Journal of Constitutional Law , 1.2 (2019)
Warjiyati, Sri, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” Justicia Islamica , 15.1 (2018), 123 – 38
“Bunyi I si Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1- 5”
<https://tirto.id/bunyi-isi-pancasila-makna-lambang-butir-pengamalan-sila-1-5-f7zd> [diakses 21 Desember 2022]
“LPSK Lindungi 8 Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KKB - Nasional Tempo.co” <https://nasional.tempo.co/read/1521676/lpsk-lindungi-8-tenaga-kesehatan- korban-penyerangan-kkb> [diakses 21 Desember 2022]
“PPNI Minta Pemerintah Lindungi Nakes di Wilayah Rawan Konflik” <https://mediaindonesia.com/humaniora/433583/ppni-minta-pemerintah- lindungi-nakes-di-wilayah-rawan-konflik> [diakses 21 Desember 2022]
“Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus” <https://nasional.kompas.com/re ad/2020/12/10/14531831/total-40- pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti> [diakses 22 Desember 2022]