## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## IMPLEMENTASI SMART POWER DAN LINKAGE ISSUES INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN KEDAULATAN MARITIM DI KEPULAUAN NATUNA
Muhammad Ridha Iswardhana 1 , Puguh Toko Arisanto 2
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta Indonesia Email: muhammad.ridha@staff.uty.ac.id 1 , ptas002@gmail.com 2
Received: 04 April 2022; Revised: 30 Mei 2022; Accepted: 15 Juli 2022; Published: Agustus 2022; Available online: Agustus 2022

## Abstract
The  study  will  discuss  the  protection  of  Indonesia's  maritime  sovereignty  in  Natuna using  the  theory  of  smart  power,  linkage  issues,  and  national  security.  First,  smart  power explains the use of power; the Indonesian government intelligently combines various decisions and resources to gain China's legitimacy regarding national interests in Natuna. Second, the Linkage  Issues  theory  identifies  the  use  of  policies  outside  the  defence  sector  that  impact China.  Third,  national  security explains various  efforts to  protect  Indonesia's sovereignty  in various fields, such as trade and politics. The research method is qualitative explanatory as a case  study  analysis  to  explain  Indonesia's  strategy  to  protect  the  sovereign  territory  in Natuna.
This research shows Indonesia as a great country with a higher bargaining position that  tries  to  protect  its  sovereign  territory.  The  article  proves  that  Indonesia  has  a  strong bargaining position in protecting the Natuna region by using various strategic policies that impact China, even though China is more assertive in the political and military aspects.
Keywords: Indonesia, Linkage Issues, National Security, Natuna, Smart Power.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## Pendahuluan
Permasalahan  kedaulatan  dan keamanan  maritim  merupakan  hal penting bagi sebuah negara sebagaimana  wilayah  laut  sebagai  urat nadi  perdagangan,  transportasi,  dan telekomunikasi global, membuat menjadi  isu  krusial.  Apalagi  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  dengan  luas mencapai 7,81 juta km2. Selain itu, 70% dari  luas  tersebut  merupakan  laut  dan mempunyai 17.499 pulau yang membentang  dari  Sabang  sampai Merauke (Nugraha et al, 2016).
Natuna sebagai kepulauan yang berlokasi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau, memiliki  wilayah  laut  yang  mencapai 262.197,07  km 2 .  Dengan  jumlah  pulau sebanyak 154 buah dan wilayah daratan hanya  seluas  2.001,30  km 2 .  Secara geografis letak Natuna strategis, posisinya  yang  berbatasan  langsung dengan  negara  tetangga,  diantaranya Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS)  di  Utara, Semenanjung  Malaysia  di  Barat  dan Timur, dan Kabupaten Bintan di Selatan (Kabupaten  Natuna,  2019).  Letak Kepulauan  Natuna  di  daerah  LTS  yang konfliktual,  membuat  Indonesia  harus lebih tegas dalam menangani permasalahan keamanan maritim.
Konflik  di  Natuna  yang  memanas  sejak
2016,  ketika  berbagai  kapal  ilegal Tiongkok  memasuki  wilayah  perairan Indonesia  (Kompas.com,  2020).  Dasar Klaim  Tiongkok  terhadap  wilayah  LTS telah  terjadi  sejak  abad  ke  19  berupa klaim sepihak dengan menerbitkan peta dengan  garis  putus-putus  pada  tahun 1947. Klaim tersebut kemudian menyebabkan konflik, termasuk Indonesia.  Sementara  klaim  tersebut bertentangan  dengan  Pasal  57 United Nations  Convention  on  The  Law  Of  The Sea (UNCLOS)  1982  tentang  hak berdaulat  Indonesia  sebagai  negara kepulauan.  Lebih  lanjut,  Keputusan UNCLOS  tersebut  telah  diratifikasi dalam  Undang-Undang  No.  5  tahun 1983  tentang  Zona  Ekonomi  Ekslusif Indonesia (ZEEI) (Agasta et al, 2017).
Hal tersebut disebabkan Kepulauan  Natuna  memiliki  beragam potensi, diantaranya: kekayaan kelautan dan perikanan, sumber daya energi dan mineral,  jalur  laut,  serta  pariwisata. Pada bulan Mei hingga Desember 2016, perkiraan  kerugian  ekonomi  oleh  280 kapal  asing  yang  beroperasi  di  Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif-Wilayah Perairan  Perikanan  (ZEE-WPP)  akibat illegal  fishing  mencapai  Rp  2,98  Triliun Rupiah  (Mahabror  et  al,  2018).  Hal tersebut  diduga  akibat  Tiongkok  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
berani  mengeluarkan  nota  verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB
mengenai  Peta  Nine  Dash  Line  mereka hingga  Tiongkok  sering  masuk  ke
wilayah  ZEEI  Natuna.  Akibatnya, hubungan  antara  Indonesia  dengan Tiongkok  menjadi  fluktuatif,  terkadang konfliktual maupun damai.

## Gambar 1

## Peta Konflik Klaim Tiongkok di wilayah ZEE Natuna
Sumber: Asia-Pasific Research.com (Puspitawati, 2018)
Pada gambar  1 ,  dapat  dilihat bahwa  garis  putus-putus  berwarna merah  merupakan  daerah  yang  diklaim Tiongkok  sebagai  wilayah  “ Nine  Dash Line ”  sebagai  wilayah perbatasan Tiongkok.
Berdasarkan hukum internasional ( United
Nations
Convention  on  the  Law  of  the  Sea ), wilayah  ZEE  (Zona  Ekslusif  Ekonomi) negara  Indonesia,  Malaysia,  Vietnam, Brunei,  dan  Filipina  telah  disetujui  dan dapat dilihat  pada  gambar  1  pada  garis
putus-putus berwarna biru. Garis merah yang berasal dari klaim Tiongkok itupun tentu  saja  menimbulkan  konflik  karena melanggar hukum Internasional.
Kekayaan  di  Natuna  memiliki potensi  yang  sangat  beragam,  yakni: kekayaan  kelautan  dan  perikanan, kekayaan  sumber  daya  energi  dan mineral,  kekayaan  jalur  laut,  serta kekayaan  pariwisata.  Pada  bulan  Mei hingga  Desember  2016,  perkiraan kerugian  ekonomi  oleh  280  kapal  asing

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
yang  beroperasi  di  Wilayah  ZEE-WPP (Zona Ekonomi
Eksklusif-Wilayah Perairan  Perikanan)  akibat  illegal fishing  mencapai  2,98  Triliun  Rupiah (Mahabror et al, 2018).
Pada  salah  satu  kasus  saja,  kerugian yang  dialami  oleh  Indonesia  ternilai besar.  Belum  lagi  kasus  lain  seperti penjualan narkoba, masalah lintas batas, dan  lain-lain.  Hubungan  Indonesia dengan Tiongkok juga fluktuatif, terkadang  konfliktual  terkadang  damai. Akan tetapi, sejak Tiongkok mengeluarkan  nota  verbal  kepada Dewan  PBB  mengenai  peta Nine  Dash Line mereka, Tiongkok sering masuk ke wilayah ZEEI Natuna.
Sebagaimana  diketahui  bersama bahwa  Tiongkok  melakukan  klaim sepihak  di  wilayah  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  Laut  dan  Kepulauan Natuna milik Indonesia. Klaim Tiongkok tersebut yang ditunjukkan oleh sembilan  garis  putus-putus  tidak
memiliki  bukti  dan  argumentasi  yang kuat. Sebaliknya, Indonesa telah mendapat  pengakuan  secara de  facto maupun de  jure dalam  hukum  laut internasional (Tempo Bisnis, 2020).
Kendati  begitu,  Tiongkok  tetap sering  memasuki  wilayah  ZEE  Laut Natuna  oleh  nelayan  negara  tersebut untuk  melakukan  penangkapan  ikan secara  ilegal.  Selain  itu,  Tiongkok  telah memasukkan  wilayah  Natuna  dalam peta nasionalnya sebagaimana tercantum pada paspor warga negaranya  (Antara,  2014).  Wilayah ZEE Indonesia  di  Natuna  penting  dan strategis  bagi  Indonesia  mengingat wilayah  tersebut  kaya  akan  sumber daya alam, seperti perikanan, pertambangan  minyak  dan  gas,  dan potensi  bawah laut  (Tirto,  2020).  Lebih lanjut,  wilayah  Natuna  memiliki  letak strategis  bagi  keselamatan  pelayaran, keamanan  perdagangan,  dan  geopolitik Indonesia.

## Landasan Teori
1. Teori Smart Power
Power sebagai  kekuatan  atau kemampuan  sebuah  negara  adalah penting  bagi  dalam  interaksi  dengan negara lain dalam mencapai
kepentingan  nasionalnya  (Dugis,  2013). Power dapat  berbentuk  hal,  seperti: teritori,  penduduk,  sumber  daya  alam, ekonomi,  politik,  militer,  dan  kondisi negara.  Bermacam  usur  tersebut menjadi upaya menyakinkan negara lain agar mengikuti keinginan maupun tidak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
melakukan (Barnett, 2005). Akan tetapi, kemampuan setiap negara berbeda yang ditentukan  oleh  cara  dan  prioritas dalam menjadikan negara yang besar.
Dalam realitasnya, power dibedakan  dalam  tiga  jenis,  yakni hard power , soft  power, dan smart  power .
Hard  power sebagai  sarana  mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan  yang  bersifat  memaksa terhadap  negara  lain.  Lalu, soft  power menggunakan pendekatan tidak memaksa,  melainkan  lebih  banyak melalui  diplomasi,  kerjasama,  dan mempengaruhi  negara  lain.  Sementara smart  power ialah  menggabungkan antara soft  power dan  ha rd power dengan menyeimbangkan antara kekuatan kekerasan, kemampuan diplomasi,  dan  sumber  daya.  Negara perlu  mengembangkan  pendekatan smart power dengan mengkombinasikan bermacam sumber daya melalui pendekatan  institusional,  kemitraan, aliansi, dan militer saat bersamaan agar dapat bergerak cepat (Nye, 2009).
Sementara  Nossel  menjelaskan smart  power sebagai  upaya  cerdas menggunakan power sebagai instrumen negara  secara  cerdik  dan  strategis. Sebagai  bentuk  keterkaitan  antara idealisme  dan  realisme, smart  power
merupakan  bentuk  manajemen  sumber daya  dan  strategi  diplomasi.  Negara harus  memprioritaskan  kepentingan nasional  yang  hendak  diwujudkan  lalu menentukan  bentuk  dan  instrumen power hendak  dilakukan.  Negara  harus memperhatikan  kemampuan  negara lain  yang  dianggap  ancaman,  guna menentukan hendak dilindungi ataukah dibiarkan.  Pada  akhirnya,  penggunaan smart  power penting  dan  strategis  bagi karena  tidak  hanya  memperoleh kepentingan nasional, melainkan legitimasi  dan  pengaruh  terhadap negara lain (Nossel, 2004).
2. Teori Linkage Issues Joseph Frankel (1972)
menjelaskan teori linkage issues sebagai urutan  dari  perilaku  sebuah  negara yang saling bereaksi yang memungkinkan  penggunaan  sebuah  isu dengan  bidang  lainnya. Linkage issues dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian  konflik  secara  bilateral melalui  hal-hal  yang  dapat  saling mempengaruhi  maupun  menentukan hasil  dari  proses  negosiasi  yang didasarkan pada kondisi global (Rosenau, 1969).
Sementara  Powell  memandang dalam  interaksi  global  sebuah  negara juga memprioritaskan kebutuhan dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
negeri.  Akibatnya  negara  tersebut memperhatikan  dan  menggabungkan isu-isu lainnya dalam konteks kepentingan dalam negeri (De Mesquita, 2012). Linkage issues merupakan  taktik dalam  melakukan  penyelesaian  dalam sebuah  sengketa  tertentu  dengan berusaha  memiliki  posisi  tawar  lebih tinggi  dibandingkan  negara  lain  (Bow, 2009).
Linkage dapat  merubah  peta asimetris  melalui  meningkatkan  ruang untuk mencapai kepentingan yang lebih besar. Linkage  issues juga  dianggap sebagai relasi koersif untuk memperoleh  solusi  dalam  rangka memecahkan  kebuntuan  pada  kasus tertentu.  Dengan  cara  membawa  atau menambahkan  dengan  berbagai  isu yang  mengikat,  akibatnya  terjadinya pilihan  yang  sulit  yang  memaksa merubah  kebijakan  negara  lain.  Dapat dikatakan bahwa linkage issues menyebabkan adanya tekanan psikologis terhadap negara lain awalnya cenderung  provokatif  menjadi  berpikir ulang  dan  justru  menjadi  melunak hingga tercapai tujuan awal negaranya.
Secara  garis  besaar  terdapat empat  jenis linkage  issues ,  diantaranya (Iswardhana, 2016):
1)  Mengaitkan  sebuah  isu  untuk menggabungkan  area  isu  yang  berbeda sehingga  memiliki  daya  tawar  lebih besar.
2)  Menekankan  hubungan  antar isu  seiring  dengan  pengaruh  globalisasi dan interdepedensi setiap negara.
3) Menghubungkan  faktor-faktor domestik  dan  internasional  melalui penggunaan  faktor  dalam  negeri  untuk mempengaruhi politik luar negerinya.
4)  Hubungan  aktor  melalui penguatan  jaringan  kelompok,  antara pemerintah,  organisasi  internasional, gerakan sosial, maupun lembaga lain.

## 3. Teori Keamanan Nasional
Keamanan nasional sebagai upaya  negara  untuk  menjaga  dan mempertahankan  kepentingan  nasional dengan  menggunakan  kekuatan  politik, ekonomi, maupun militer guna mengatasi ancaman.
Pendekatan keamanan berawal ketika Perang Dingin ketika perlu
mengimbangi kepemimpinan militer dengan teknologi dan pertimbangan politis.
Walter  Lippman  menjelaskan keamanan merupakan (Indrawan,
2016):

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
“ a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by
victory in such war ”.
Jika  awalnya  keamanan  nasional terkait  militer,  selanjutnya  berkembang sebagaimana keamanan manusia.
Keamanan  nasional  meluas  menjadi mencakup  individu,  publik,  negara, bangsa,  dan  masyarakat.  Sementara Barry  Buzan  mengembangkan  sektor keamanan  dalam  bermacam  sektor, diantaranya ekonomi, militer, lingkungan,  politik,  dan  sosial  yang
menunjukkan  bahwa  keamanan  tidak terbatas  tentang  persoalan  militer  saja, melainkan  juga  empat  bidang  lainnya (Mukhtar, 2011).
Keamanan  nasional  perlu  dilihat dari  sisi  ancaman  domestik  maupun luar  negeri  yang  berkaitan  dengan  hal apapun tentang kedaulatan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan kepentingan  nasional  lainnya.  Guna mewujudkan  keamanan  dibutuhkan kebijakan  untuk  mencapainya  untuk menggunakan  sumber  daya  nasional melalui  pelaksanaan  kontrol  dalam bentuk  otoritas  dan  kewenangan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif deskriptif  untuk  menjelaskan  secara khas,  teruraikan,  dan  terdeskripsikan terkait persoalan dalam riset.
Penentuan  secara  kualitatif  guna memperoleh jawaban seakurat mungkin berdasarkan  tahapan-tahapan  yang rasional hingga mendapatkan kesimpulan  tepat.  Tahapan  penelitian, antara  lain:  pendalaman  permasalahan, studi  literatur,  menghimpun  data, wawancara, analisis data deskriptif, dan penyusunan  secara  runtut  (Creswell, 2012).  Pemilihan  metode  ini  untuk memperoleh  hasil  penelitian  melalui
data,  pendeskripsian,  dan  publikasi yang ada, baik oleh aktor, laporan resmi, dan  publikasi  ilmiah.  Riset  secara  ini juga  dapat  diperoleh  melalui  analisis data  dan  wawancara  mendalam  hingga dapat  objektif  dan  ilmiah  dalam menjelaskan  kenyataan  persoalan  yang ada  untuk  menghindari  upaya  yang mengeneralisasi (Krisyantono, 2014).
Dalam penelitian ini, tim peneliti akan menggunakan dua jenis data, yang terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam.  Sementara  data  sekunder berasal  dari  studi  literatur  dan  data jurnal/internet. Sementara analisis data melalui pemilahan sebagaimana

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
rumusan
masalah penelitian.
Selanjutnya  data  yang  sudah  ada dianalisis menggunakan teori, kemudian dilakukan  validasi  atas  data.  Apabila
sudah lengkap, menjawab rumusan, dan memenuhi  tujuan  penelitian  dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kondisi dan Kekayaan Alam Natuna
Kabupaten  Natuna  memiliki berbagai potensi, kekayaan, serta lokasi yang strategis sehingga wilayah tersebut  sering  diperebutkan  oleh negara-negara  di  sekitarnya,  Malaysia dan  Tiongkok  misalnya.  Malaysia bahkan sempat menyatakan kepimilikannya  atas  Kepulauan  Natuna pada dekade 1990-an. Demikian negara- negara  yang  berbatasan  langsung  di Laut  Tiongkok  Selatan  seperti  Brunei Darussalam,  Filipina,  dan  Vietnam  juga saling  klaim  atas  kepemilikan  wilayah pada  perbatasan  wilayah  laut  mereka. Tumpang  tindih  garis  perbatasan Indonesia-Tiongkok  di  Laut  Natuna telah  ada  sejak  tahun  90an  dan  terus terjadi.  Tentu  saja,  sengketa  Indonesia- Tiongkok  tidak  serta  merta  terjadi begitu  saja.  Terdapat  beberapa  alasan mengapa  wilayah  Natuna  kerap  kali mengalami  persengketaan  atau  konflik dengan negara Tetangga.
Potensi  minyak  bumi  dan  gas alam.  Selain  potensi  pertanian  dan perikanan  yang  melimpah,  Natuna  juga memiliki kekayaan alam berupa cadangan gas alam berupa gas alam dan minyak  mentah  yang  melimpah.  Pada laporan  mantan  Wakil  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM) Arcanda  Tahar  menyebutkan  bahwa dari  cadangan  gas  Indonesia  sebesar 100  TCF,  sebanyak  40  TCF  berada  di Laut  Natuna.  Hal  tersebut  menjelaskan bahwa  kekayaan  Natuna  adalah  salah satu  cadangan  gas  yang  berpengaruh bagi negara (Liputan6.com, 2020).
Terdapat  4  wilayah  pembagian pengelolaan  ladang  migas  di  Natuna, yakni:
1). Blok  East  Natuna atau  yang sering  dikenal  dengan  Proyek  blok  laut D-Aplha merupakan  ladang  gas  yang terletak  225  km  di  sebelah  utara  Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222  triliun  kaki  kubik  (TCT)  namun cadangan  tebuktinya  hanya  46  TCT. Apabila diambil dan digunakan, cadangan  gas  alam  ini  tidak  akan  habis

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
untuk  30  tahun  mendatang. Blok  East
Natuna tersebut dikelola oleh Pertamina.
2). Natuna Sea Block A
merupakan ladang minyak dan gas yang dikelola oleh Premier Oil Natuna Sea BV. Proyeknya  dinamai  dengan  BIG-P (Bison,  Iguana,  dan  Gajah  Puteri) dengan  cadangan  gas  yang  ada  di Natuna  Sea  Block  A sebesar  93 billion cubic feet (Pratama, 2019).
3). Northwest Natuna Block yang
dioperasikan  oleh  Santos  Northwest Natuna  BV,  perusahan  asal  Australia dengan nama proyek minyak Ande Ande Lumut.  Proyek  ini  merupakan  ladang minyak  terbesar  yang  yang  belum dikembangkan  karena  diestimasikan akan  dimulai  pada  tahun  2020. Cadangan  terbukti  dan  terduga  kotor sebesar  101  juta  barel  minyak  yang dapat  dipulihkan  di  reservoir  K-sand (Offshore Technology, 2020).
4). South  Natuna  Block  B yang dioperasikan  oleh  Medco  E&P  Natuna
Ltd (SKKMigas, 2018).
Dari  keseluruhan  blok-blok  yang ada  di  Natuna,  perkiraan  produksinya mencapai 14.386.470. Dari nilai tersebut, total produksi minyak perharinya  mencapai  25.447  barel perhari.  Produksi  minyak  bumi  di Natuna  sempat  mengalami  peningkatan produksi  4.773.443  barel  pada  2017 menjadi 4.920.340 barel pada 2018 dan juga  kenaikan  harga  dari  US$49,49 menjadi  US$66,23  (BPS  Kabupaten Natuna, 2019).
Kekayaan  minyak  bumi  dan  gas alam  di  Natuna  memanglah  terbesar  di kawasan Asia Pasifik. Di balik peningkatan produksi tersebut, pengelolaan  eksplorasi  potensi  Sumber Daya Alam tersebut belumlah maksimal dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Daerah Natuna.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh keterbatasan  ilmu  dan  teknologi pertambangan  migas,  Sumber  Daya Manusia  ( Human  Resources ),  serta pelaku hulu ( upstream business ) sehingga didominasi oleh investor asing.

## 2. Sejarah Konflik Natuna

## Gambar 1

## Peta Natuna dan perbatasan dengan LTS dan negara tetangga
Sumber: (Pawar, 2016)
Wilayah ZEE Indonesia di Natuna dapat  dilihat  pada gambar  1 Letaknya berbatasan  langsung  dengan  laut  di sekitar  Semenanjung  Malaysia  dan Vietnam  seperti  yang  terlihat  pada gambar. Garis berwarna biru merupakan  garis  yang  menyatakan perbatasan  wilayah  masing-masing negara  berdasarkan  ZEE.  Akan  tetapi yang  menjadi  permasalahan  adalah garis berwarna merah yang diklaim oleh Tiongkok  merupakan  wilayah  teritorial mereka.
Berdasarkan peta tersebut, sembilan  garis  putus-putus  atau  yang lebih  dikenal  sebagai Nine  Dash  Line Tiongkok  bertabrakan/bersinggungan
dengan  negara  Indonesia,  Malaysia, Brunei  Darussalam,  Vietnam  dan Filipina.    Garis  putus-putus  tersebut yang  menjadi  permasalahan  bagi Indonesia karena secara hukum Internasional  merupakan  wilayah  sah negara Indonesia. Selain itu, sikap saling klaim kepemilikikan karena sisi historis juga  sering  terjadi  yang  melibatkan negara-negara  di  kawasan  regional ASEAN yang saling bertetangga. Di Laut Tiongkok  tersebut,  aspek  geopolitik antar  negara  juga  cukup  berpengaruh karena  melingkupi  masalah  teritorial, keamanan,  kekayaan  alam,  dan  sumber daya energi.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Persoalan Nine Dash Line muncul kembali  menjadi  perdebatan  di  antata negara-negara  sekitar  LTS  pada  tahun 2009 dan menjadi perhatian Pemerintah  Indonesia.    Saat  itu, Tiongkok  melakukan  klaim  berupa penyerahan peta dengan garis berbentuk  U  yang  terdiri  dari  sembilan segmen  garis  putus-putus  yang  ditarik di  LTS  berupa  verbal  note  kepada
komisi  PBB  melalui Commission  on  The Limits  of  the  Continental  Shelf (CLCS) pada  7  Mei  2009  ( Gambar  2 ).  Namun peta  ajuan  Tiongkok  tersebut  dinilai tidak  berdasar  karena  hanyalah  klaim sepihak  oleh  Tiongkok  tanpa  memberi penjelasan  yang  konkret  dan  terperinci mengenai  identifikasi  pulau  dan  ruang lingkupnya (Ikeshima, 2013).

## Gambar 2

## Peta NDL yang diajukan Tiongkok kepada PBB
Sumber: (Ikeshima, 2013)
Garis  putus-putus  yang  diklaim oleh Tiongkok tersebut dinyatakan tidak
kontinyu  dan  memiliki  peta  yang  jelas. Hal  yang  mendukung  adalah  ketika

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
ditarik garis menyatu diantara kesembilan  garis  putus-putus  tersebut, tidak  ada  bukti  berupa  peta  yang menunjukkan  seperti  apa  bentuknya apabila  disatukan.  Tiongkok  tidak pernah memberikan penjelasan mengenai  peta  sembilan  garis  putus- putus tersebut.
Namun  beberapa  tahun  sejak klaim  Tiongkok  di  kawasan  LTS,  sikap Indonesia  lebih  pada  netral.  Tepatnya hingga  tahun  2014  dan  awak  tahun 2015,  hubungan  Indonesia-Tiongkok berada  pada  situasi  aman  dan  damai, dan  bahkan  kedua  kepala  negara sempat  terlibat  dalam  percakapan telepon  yang  menyatakan  keinginan untuk memperkuat kemitraan strategis. Kawasan  kepulauan  Natuna  bahkan menjadi  bahasan  penting  dalam  sektor ekonomi,  budaya,  dan  pariwisata, tepatnya  pada  tahun  2014  pada deklarasi Dahlan
Iskan, ketika
Kementerian BUMN mengunjungi Natuna  dan  Kepulauan  Anambas  untuk mempromosikan wilayah tersebut
sebagai  tujuan  wisata  internasional (Meyer et al., 2019).
Natuna
sebagai wilayah perbatasan  tidaklah  mungkin  jauh  dari dari  permasalahan  keamanan.  Apalagi ditambah dengan adanya konflik berupa
tumpang  tindih  perbatasan  terutama klaim Tiongkok di ZEE Natuna, tentunya wilayah  Indonesia  terutama  di  Natuna haruslah  dijaga  ketat  oleh  Pemerintah Indonesia.  Apabila  dibiarkan,  tidak menutup  kemungkinan  wilayah  Natuna akan  menjadi  sama  statusnya  dengan kasus  Pulau  Lilitan  dan  Sipadan  yang harus ‘lolos’ dari cengkaman kedaulatan Indonesia.
Masalah-masalah  yang  terkait keamanan  perbatasan  di  wilayah Natuna  sangatlah  bervariasi,  mulai  dari penangkapan  ikan  ilegal,  perdagangan senjata,  dan  perdagangan  via  jalur  laut yang ilegal. Perairan Natuna merupakan daerah  yang  berpotensi  paling  rentan terhadap  IUUF  ( Illegal , Unreported ,  and Unregulated Fishing ) yang mengakibatkan  kerugian  miliatan  dolar per  tahun.  Masalah  keamanan  lainnya berupa  adanya  kapal  penangkap  ikan yang  dipersenjatai  dan  bahkan  dikawal oleh perangkat militer negara bersangkutan,  dan  juga  penyelundupan bersenjata.
Jawaban  dan  klarifkasi  dari Tiongkok  mengenai  permasalahan  di LTS selalu menggunakan istilah justifikasi  berupa  ‘NDL’,  ‘ relevent waters ’,  ‘kawasan  NDL’,  ‘ traditional fishing  ground s’,  ‘ historical  rights ’.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Padahal dalam konteks hukum internasional,  ‘ZEE’  merupakan  satu - satunya istilah dan konsep resmi hukum laut  internasional  yang  diatur  dalam UNCLOS  1982.  Hasil  putusan  arbitrase pada  12  Juni  2016  secara  tegas menyatakan  bahwa  penggunaan  istilah traditional fishing ground, nine-dash line , dan historical  right yang  digunakan Tiongkok  tidak  berdasar  dan  tidak sesuai dengan hukum laut Internasional.
Tindakan  Tiongkok  yang  kerap memasuki wilayah resmi ZEE Indonesia juga  dipandang  tidak  hanya  sebatas pelanggaran  IUUF,  tetapi  juga  upaya dari  Tiongkok  untuk  menunjukkan kepada dunia bahwa mereka melakukan positive  occupation  terhadap  wilayah maritim  di  LTS.  Artinya,  Tiongkok sedang  berusaha  melakukan  ekspansi kewilayah  berdaulat  Indonesia.  Apabila Indonesia  hanya  diam  dan  tidak mengambil  sikap  tegas,  maka  bukan tidak mungkin Tiongkok akan mengokupasi  atau  menguasai  wilayah perairan Natuna (Kusumadewi, 2016).
Respons  Pertahanan  Pemerintah Indonesia Terhadap Tiongkok terkait Keamanan Nasional

## 1. Pembentukan Kogabwilhan I
Keterlibatan  aktor  antar  negara berupa  aktivitas  kerjasama  utnuk
menyelesaikan  masalah,  dimana  dalam kasus  ini TNI membentuk Kogabwilhan, khususnya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan  (Kogabwilhan)  I  untuk mengatasi  permasalahan  di  Natuna. Kogabwilhan  merupakan  komando utama  operasi  TNI  yang  dipimpin  oleh Perwira  Tinggi  yang  bertugas  sebagai penindak  awal  dan  pemulih  bila  terjadi konflik  di  wilayahnya  baik  Operasi Militer  Perang  (OMP)  maupun  Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Kogabwilhan I dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
62  Tahun  2016  dan  diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden No 27 Tahun  2019  tentang  Pembentukan Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan.  Peresmian  pembentukan kogbwilhan  dilaksanakan  di  Skuardon 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma  pada  27  September 2019 (MediaIndonesia.com, 2019). Tujuan dibentuknya Kogabwilhan adalah  untuk  menyatukan  berbagai markas  TNI  yang  ada  di  Natuna,  Biak, dan  Morotai.  Dengan  pengintegrasian tersebut,  koordinasi  antar  daerah menjadi  lebih  cepat  ketika  sedang terjadi  konflik  dan  juga  integrasi  tugas tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Laut, Angkatan  Darat,  dan  Angkatan  Udara lebih terkoordinasi.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Kogabwilhan  I  merupakan  satu dari  ketiga  bagian  wilayah  dari pembagian  tugas  TNI  berdasarkan ruang lingkup geografis, dengan pembagian Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, dan Kogabwilhan III. Wilayah operasi Kogabwilhan  I  meliputi  wilayah  darat dan  udara  Sumatera,  Kalbar,  Kalteng, DKI,  Jabar,  Banten,  serta    ALKI  I  dan perairan  sekitarnya.  Dapat  dipahami bahwa  keamanan  maritim  wilayah Natuna menjadi tanggung jawab Kogabwilhan  I  untuk  melindungi  dan sebagai  penangkal  dari  konflik  klaim Tiongkok  di  Laut  Natuna.  Markas komando Kogabwilhan I juga ditempatkan  di  lokasi  yang  strategis yakni  di  Tanjung  Pinang.  Lokasi tersebut  dipilih karena  letaknya  berada di  tengah-tengah  wilayah  operasi Kogabwilhan  I  dan  dekat  dengan  Laut Natuna.  Penempatan  lokasi  menurut Hadi Tjahjanto merupakan tempat yang strategis  karena  langsung  menghadap ke  laut  dan  dilewati  ALKI-I  (Saragih, 2019). Sejak diresmikan, Kogabwilhan I telah  melaksanakan  OSMP  berupa Operasi  Bantuan  Kemanusiaan,  yakni Operasi  Siaga  Tempur  Laut  berupa pengusiran  kapal  ikan  asing  yang berada  di  Laut  Natuna  (tnimiliter.id, 2020).
Dalam
pelaksanaannya,
Kogabwilhan I terus melakukan pengawasan  dan  pengamanan  Laut Natuna.  Pada  3  Januari  2020,  terdapat 30  kapal  asing  yang  masuk  dalam wilayah  kedaulatan  NKRI  dan  bahkan dikawal  oleh China Coast  Guard (CCG) (detik.com,  2020).  Menangani  hal tersebut,  KRI  Teuku  Umar  dan  KRI Tjibtadi diberangkatkan untuk melakukan operasi persuasif agar kapal- kapal  yang  masuk  dalam  wilayah Indonesia  keluar  dari  Laut  Natuna.  5 hari pasca operasi, yakni pada tanggal 8 Januari  2020,  Panglima  Kogabwilhan  I menyatakan  sudah  tidak  ada  lagi  kapal nelayan  Tiongkok  yang  berlayar  di  ZEE Natuna. Pemantauan tersebut dilakukan melalui pesawat patroli CN-235 dengan menggunakan radar Automatic Identification System (AIS).
Pembentukan  Kogabwilhan  I  ini merupakan  implementasi hard  power Indonesia sebagai upaya dalam melindungi wilayah kedaulatannya dengan  menggunakan  kebijakan  yang bersifat  memaksa.  Dalam  kaitannya dengan  wilayah  Natuna  yang  memiliki wilayah  yang  berdekatan  dengan Nine Dash Line oleh Tiongkok telah dianggap sebagai  bentuk  nyata  atas  ancaman kedaulatan  Natuna  milik  Indonesia. Pendekatan hard  power dipilih  karena

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Tiongkok tidak hanya melakukan klaim,
melainkan juga
mengirimkan mengirimkan pasukan CCG yang dianggap  melakukan  bentuk  ancaman militer  yang  membahayakan  wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, pembentukan Kogabwilhan  I  yang  merupakan  unsur militer  menjadi  prioritas  Pemerintah Indonesia  dalam  rangka  menunjukkan power dari  negara  untuk  melindungi wilayah  teritorinya  sebagai  bentuk kepentingan  nasional.  Dengan  adanya sinergi  antar  angkatan  dari  TNI  dalam Kogabwilhan  I  dengan  berbagai  unsur dan  persenjataan  merupakan  upaya negara  dalam  menunjukkan  kehadiran pemerintah sekaligus bentuk
pertahanan  untuk  menjaga  kedaulatan.
Lebih lanjut,
Kogabwilhan I
menunjukkan kebijakan Indonesia dalam  mewujudkan  keamanan  nasional untuk  mengimbangi  klaim  sepihak Natuna  sebagai  bentuk  respons  atas ancaman luar negeri terkait kedaulatan, keamanan, politik, dan militer.

## 2. Pembangunan  Pangkalan  TNI
AD,  AL,  dan  AU  secara bersamaan
Pembangunan  Pangkalan  TNI
beserta
peresmian Satuan
TNI
Terintegrasi  Natuna  di  Selat  Lampa,
Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau. Peresmian  pada  18  Desember  2018 dilakukan  oleh  para  pejabat  periode 2018,  diantaranya:  Panglima  TNI Marsekal  Hadi  Tjahjanto,  S.I.P  bersama dengan  Kasal  Laksamana  TNI  Siwi Sukma  Adji  S.E.,  M.M.,  Kasad  Jenderal TNI  Andika  Perkasa,  dan  Kasau Marsekal  TNI  Yuyu  Sutisna,  S.E.,  M.M. (tnimiliter.id,  2018).  Pangkalan  yang terletak  di  Selat  Lampa  ini  memiliki berbagai  komponen  dan  fasilitas  untuk mendukung pertahanan Indonesia seperti  Pangkalan  TNI  AL  dengan fasilitas pelabuhan dan Kompi Komposit Marinir  untuk  mendukung  operasional kapal perang TNI AL yang beroperasi di wilayah  Natuna.  Pangkalan  TNI  AU dengan  Hanggar  Skuadron Unmanned Aerial  Vehicle (UAV)  dan  Hanggar
Integratif untuk mendukung operasional Pesawat Udara TNI (tnimiliter.id, 2018).
Sarana yang merupakan pendukung  Satuan  TNI  Terintegrasi berupa  pangkalan  kapal  permukaan, dua  stasiun  radar,  hanggar  pesawat tempur,  pangkalan  kapal  selam,  rumah sakit  tentara,  Kompi  Marinir  TNI  AL, Batalyon  Komposit  TNI  AD,  dan Batalyon Artileri Pertahanan Udara.
Pembangunan  pangkalan  militer TNI  terintegrasi  di  Natuna  merupakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
bentuk  dari hard  power dalam menjaga keamanan  nasional.  Hal  tersebut ditandai  dengan  adanya  penyatuan ketiga matra TNI (darat, laut, dan udara) untuk  melakukan  aktvitas  penjagaan wilayah  Natuna  oleh  aktor  negara. Pasukan,  teknologi  dan  persenjataan yang  digunakan  untuk  meningkatkan kapasitas pertahanan guna peningkatan keamanan  di  wilayah  ZEEI  Natuna. Pembangunan  pangkalan  terintegrasi ini penting mengingat sebagai dasar dan persiapan dalam pembentukan
Kogabwilhan  I  yang  diresmikan  pada tahun berikutnya. Perbedaannya dengan Kogabwilhan I adalah pangkalan lintas  Angkatan  ini  merupakan  bentuk pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan prasarana dalam mendukung tugas dari Kogabwilhan  I.  Dapat  dipahami  bahwa pangkalan  bersama  ini  merupakan bentuk kontrol sebagai upaya menunjukkan  kewenangan  dan  otoritas militer  Indonesia  dalam  menjaga wilayah  Natuna  yang  dianggap  sangat rawan karena diklaim dan diawasi oleh CCG.  Fasilitas  pangkalan  ini  dapat menunjukkan power Indonesia  pada tingkat internasional untuk menunjukkan  posisinya  yang  kuat sebagai pemilik Natuna.

## 3. Latihan Gabungan TNI AU Puncak Angkasa Yudha
Setelah  adanya  penangkapan kapal  ilegal  pada  tahun  2016,  Oktober tahun yang sama, TNI AU melaksanakan Latihan  Puncak  Angkasa  Yudha  di Kepulauan  Natuna.  Panglima  Komando Operasi  Udara  II  TNI  AU    sekaligus Direktur latihan Latihan Puncak
Angkasa  Yudha,  Marsekal  Muda  TNI Yuyu  Sutisna  menjelaskan  bahwa Latihan
Puncak Angkasa Yudha merupakan  latihan  tertinggi  TNI  AU yang  secara  rutin  dilakukan  untuk mengukur  kemampuan  dan  kekuatan satuan  yang  ada  di  TNI  AU  secara berjenjang mulai dari tingkat perorangan, satuan, antarsatuan, hingga puncak Angkasa Yudha (Antaranews.Com, 2016). Dalam latihan tersebut,
dilakukan  simulasi  skenario  taktik  dan operasi serangan terbaru untuk menghadapi serangan musuh, diantaranya: taktik penghadangan terhadap  pesawat  patroli  musuh,  taktik membungkam pertahanan udara musuh,  taktik  penyerangan  dengan menggunakan  paket  pesawat  tempur, dan  taktik  pengeboman  musuh  dengan pesawat  tempur.  Selain  itu  juga disimulasikan operasi serangan strategi berupa  upaya  untuk  membatalkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
lawan  yang  ingin  menyerang  dan operasi  lawan  udara  ofensif  berupa menyerang  sasaran-sasaran  vital  untuk melumpuhkan  musuh  (Kusuma  et  al., 2016).
Latihan  Puncak  Angkasa  Yudha yang  digelar  di  Natuna  adalah  suatu tindakan  demi  keamanan  nasional Indonesia.  Hal  tersebut  nampak  karena mulanya Latihan Puncak Angkasa Yudha akan digelar pada 29 September 2016 di Tanjung  Pandan,  Bangka  Belitung (Antaranews.Com,  2016).  Pemindahan lokasi  latihan  dari  Bangka  Belitung  ke Natuna  dapat  dipandang  sebagai  salah satu  strategi  Indonesia  terhadap permasalahan kapal-kapal ilegal Tiongkok  yang  masuk  ke  wilyah Indonesia  di  wilayah  ZEE  Natuna. Dengan  pemindahan  lokasi  tersebut, Indonesia berupaya untuk menunjukkan  kepada  pelaku/penjahat yang  ada  di  lokasi  dan  negara-negara sekitar  bahwa  pertahanan  Indonesia juga tidak main-main dalam melindungi keutuhan wilayah Natuna.
Apabila  dilihat  dari  keamanan nasional,  Latihan  Puncak  Angkasa Yudha  adalah  instrumen  pertahanan yang  digunakan  Indonesia  untuk menyampaikan  pesan  kepada  Tiongkok bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan  Indonesia  yang  sah.  Dengan
adanya  latihan  ini  dapat  menunjukkan kepada  dunia  internasional  bahwa Indonesia  siap  melindungi  setiap jengkal  wilayahnya  dengan  pendekatan militer.  Selain  itu,  latihan  ini  adalah bentuk  implementasi hard power Indonesia  sebagai  persiapan  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  yang berkaitan  dengan  isu  keamanan  di wilayah  Natuna.  Apalagi  terdapat kebutuhan untuk membangun kapasitas TNI  AU  yang  ditunjukkan  dengan pelaksanaan  latihan  ini  untuk  dapat meningkatkan kapabilitas dan harmonisasi teknik TNI AU. Keberadaan Latihan  Angkasa  Yudha  tidak  hanya sebagai  upaya  pertahanan  negara, melainkan  juga  memberikan  rasa  aman kepada  rakyat  Indonesia  di  wilayah sekitar  Natuna  dan  Sumatera  bagian Selatan.  Rasa  aman  tersebut  penting agar  mengingat  Natuna  kaya  akan Sumber Daya Alam (SDM) minyak bumi, gas alam, dan kelautan.
Respons Smart  Power Indonesia Berupa  Kebijakan  PolitikTerhadap Tiongkok
1. Pergantian  Nama  Laut  Pada Peta Baru NKRI
Respons  dan  strategi  Indonesia terhadap Tiongkok yang kerap memasuki  wilayah  Indonesia  secara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
ilegal adalah dengan melakukan pergantian  nama  laut  pada  peta  baru Negara  Kesatuan  Republik  Indonesa. Berbagai  pelanggaran  ilegal  yang dilakukan  Tiongkok  sejak  tahun  2010 dan  terus  meningkat  hingga  saat  ini yang  bahkan  secara  terang-terangan dengan  masuknya  kapal  nelayan
Tiongkok
disertai dengan pendampingan
CCG membuktikan bahwa Tiongkok tidak mengakui hukum Internasional  dan  menghargai  wilayah perbatasan  dengan  Indonesia.  Klaim Tiongkok pada Nine Dash line dan batas wilayah  NKRI  dapat  dilihat  pada lampiran  1.  Melalui  lampiran  tersebut, seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab sebelumnya,  tidak  ada  kejelasan  pada garis  putus-putus  yang  dibuat  oleh Tiongkok.  Namun  yang  jelas,  garis tersebut melewati perbatasan Indonesia dan  bahkan  tumpang  tindih  dengan wilayah resmi NKRI. Melalui lampiran 1 juga dapat dilihat beberapa pelanggaran kapal Tiongkok yang terjadi di dalam di wilayah perairan NKRI.
Dari peta NKRI sebelumnya, terdapat  5  perubahan  peta  Wilayah NKRI  dimana  salah  satunya  menurut penulis adalah strategi untuk mengatasi permasalahan  keamanan  laut  yang  ada di  perairan  Natuna.  Strategi  ini dilakukan demi tujuan utama Indonesia, yakni  sebagai  upaya  untuk  melindungi dan  menjaga  kepentingan  nasional dengan  menggunakan  kekuatan  negara untuk  mengatasi  masalah  keamanan yang  datang  dari  luar  negeri  terutama Tiongkok.  Kekuatan  yang  digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan  kekuatan  politik,  yakni dengan  melakukan  perubahan  nama terkait peta Wilayah di Natuna. Semula, pada zona bagian utara Perairan Natuna yang  berbatasan  langsung  dengan  Laut Tiongkok Selatan hanya disebut dengan wilayah Laut Tiongkok Selatan.
Kemudian  setelah  adanya  kebijakan baru  ini  namanya  berubah  menjadi Perairan  Natuna  Utara.  Peta  baru  yang diterbitkan dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

## Gambar 3

## Pembaharuan Peta NKRI
Sumber: Wibowo, 2017
Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 melakukan peluncuran peta baru  berupa  penamaan  wilayah  ZEE  di perairan  Natuna  sebagai  Laut  Natuna Utara.  Peta  tersebut  ditandatangani pada  tanggal  14  Juli  2017  oleh Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman  bersama  21  Kementerian
dan lembaga.
Beberapa Kementerian dan lembaga yang menandatangai peta baru tersebut  dituliskan  dalam tabel  1 sebagai berikut:
No.  Nama Kementerian/Lembaga  No.
Nama Kementerian/Lembaga 1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukan 11  Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 12  Tentara Nasional Indonesia 3 Kementerian Dalam Negeri 13  Pusat  Hidrografi  dan  Oseanologi TNI AL 4 Kementerian Luar Negeri 14  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri) 5 Kementerian Pertahanan 15  Badan Keamanan Laut (Bakamla)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
6 Kementerian Hukum dan HAM 16  Badan Informasi Geospasial (BIG) 7 Kementerian Keuangan 17  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 8 Kementerian Energi dan Sumber Sumber Daya Manusia (ESDM) 18  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi (BPPT) 9 Kementerian Perhubungan 19  Badan  Meteorologi,  Krimatologi, dan Geofisika (BMKG)
10  Kementerian  Lingkungan  Hidup
dan Kehutanan

## Tabel 1
Data Kementerian dan Lembaga yang menandatangani Kebijakan Peta Baru
Sumber: Muhaimin, 2018
Lokasi Laut Natuna Utara adalah di  Kepulauan  Riau  dan  berbatasan dengan  Laut  Tiongkok  Selatan  dimana pada  peta  lama  digambarkan  dengan garis  laut  teritorial  dan  laut  kepulauan. Pergantian  nama  pada  peta  terbaru  di Laut  Natuna  merupakan  bukti  nyata Indonesia  serius  dan  partisipatif  dalam menghadapi  sejumlah  ancaman  yang masuk  di  wilayah  perbatasan  terutama di  sekitaran  Laut  Natuna  yang  sering menjadi  objek  ancaman  dari  luar, terlebih  dalam  pelanggaran  IUUF. Perubahan  nama  bagian  Utara  Pulau Natuna  menjadi  Laut  Natuna  Utara menunjukkan  kedaulatan  diplomatik Indonesia di wilayah laut internasional.
Peninjauan  pergantian  nama pada  peta  wilayah  Laut  Natuna  Utara keabsahannya  dapat  ditinjau  dari  dua sisi,  yakni  secara de  facto maupun de jure .  Secara de  facto ,  perubahan  nama
Laut  Tiongkok  Selatan  yang  berubah menjadi
Laut Natuna Utara sebagaimana dijelaskan oleh Arif Havas Oegroseno,  Deputi  I  Bidang  Kelautan
Maritim Kementerian Koordinator
Kemaritiman bahwa penamaan tersebut disesuaikan  dengan  berbagai  kegiatan pengelolaan  migas  yang  dilakukan  di wilayah Natuna. Hal tersebut dikarenakan  selama  ini  kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi  migas  sejak tahun  1970-an  telah  menggunakan nama  Natuna  Utara  ( North  Natuna ),
Natuna  Selatan  ( South  Natuna )  atau Natuna Timur Laut ( North East Natuna ) pada  proyek-proyeknya  (Muhaimin,
2018).  Secara de  jure ,  bukti  legal  atau resmi  yang  menjelaskan  mengenai pergantian  nama  resmi  dijelaskan melalui  pergantian  peta  baru  NKRI, dimana  dalam  pergantian  peta  baru tersebut, salah satunya adalah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
pergantian  nama  Laut  Natuna  Utara yang  diresmikan  pada  tanggal  14  Juli 2017  dan  ditandatangani  oleh  21 Kementerian  terkait  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya.
Perjanjian  garis  batas  resmi dengan  negara  tetangga  juga  menjadi bukti  secara  Internasional  bahwa wilayah  di  sekitar  laut  Natuna merupakan  wilayah  resmi  Indonesia. Pertama,  telah  berlaku  perjanjian perbatasan laut teritorial antara Indonesia  dengan  Singapura  di  sisi bagian  Barat,  Timur,  dan  Tengah. Perjanjian  tersebut  telah  diratifikasi pada  beberapa  perjanjian  terpisah mengenai  batas  laut  antara  kedua negara.  Batas  laut  Wilayah  Indonesia- Singapura  di  bagian  Tengah  Selat Singapura ditetapkan melalui penandatangan perjanjian antara Republik  Indonesia  dan  Republik Singapura  tentang  Penetapan  Garis Batas  Laut  Wilayah  Kedua  Negara  di Selat  Singapura  di  Jakarta  pada  25  Mei 1973,  kemudian  bagian  Barat  Selat Singapura ditetapkan dengan ditandatanganinya  perjanjian  antara Republik  Indonesia  dan  Republik Singapura  tentang  Penetapan  Garis Batas  Laut  Wilayah  Kedua  Negara  di Bagian  Barat  Selat  Singapura  (Pulau
Nipa-Tuas)  di  Jakarta  pada  tanggal  10 Maret  2009,  dan  pada  3  September 2014  di  bagian  Timur  Selat  Singapura ditetapkan  melalui  Penandatanganan Perjanjian  Penetapan  Garis  Batas  Laut Wilayah  di  Bagian  Timur  Selat Singapura (Lestari, 2019).
Melalui  penetapan de  facto dan de  jure ,  maka  upaya  penamaan  baru  di wilayah Natuna sebenarnya merupakan penegasan  klaim  Tiongkok  di  Laut Tiongkok  Selatan.  Indonesia  berusaha menegaskan bahwa wilayah yang ada di sekitaran  Natuna  secara  resmi  adalah milik  Indonesia,  yang  bahkan  diakui secara  Internasional.  Berkaca  dari kehilangan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan menjadi wilayah Malaysia, dari kejadian tersebut  dapat  menjadi  bukti  bahwa klaim  berupa  penegasan  dan  kekuatan yang  didukung  dengan  keberadaan kehidupan  masyarakat  sipil  yang mengelola area-area tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat  berbagai  strategi  Pemerintah Indonesia  era  Presiden  Joko  Widodo dalam  merespon  klaim  Tiongkok terhadap  pertahanan  dan  keamanan Maritim  di  Wilayah  ZEE  Natuna  tidak hanya  dalam  bentuk  militerisasi  di Natuna melalui penjagaan lintas angkatan  TNI,  melainkan  juga  berupa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
pergantian  nama  dalam  peta  terbaru Indonesia.  Hal  tersebut  menunjukkan bentuk  implementasi  dari smart  power Indonesia  dengan  juga  menggunakan pendekatan  politik,  yakni:  pemanfaatan diplomasi  yang  secara  tidak  langsung tidak  memaksa  maupun  tanpa  adanya tindakan  kekerasan.  Lebih  lanjut, kebijakan perubahan nama laut tersebut melengkapi  pendekatan  militer  yang sudah ada agar dapat memiliki dampak yang lebih luas. Dapat terlihat kebijakan perubahan  nama  tersebut  merupakan sarana  negara  yang  strategis  sekaligus upaya strategis diplomasi untuk memperoleh  legitimasi  internasional terhadap wilayah Natuna.
2. Penenggelaman kapal di

## Natuna
Pada  awal  masa  pemerintahan Joko  Widodo  (Jokowi)  ketika  era Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) Susi  Pudjiastuti  pernah  menghasilkan kebijakan  penenggelaman  kapal  bagi kapal  ilegal  asing  yang  melakukan pelanggaran  IUUF.  Sejak  tahun  2014 hingga  2019,  terdapat  556  kapal  yang berhasil  ditenggelamkan  dari.  Kapal- kapal  tersebut  berasal  dari  berbagai negara,  antara  lain:  Vietnam  sebanyak 321  kapal,  Filipina  sebanyak  91  kapal, Malaysia  sebanyak  87  kapal,  Thailand
sebanyak  24  kapal,  Tiongkok  sebanyak 3 kapal, Papua Nugini sebanyak 2 kapal, Nigeria  sebanyak  1  kapal,  Belize sebanyak  1  kapal,  dan  Indonesia  26 kapal  (Karouw,  2019).    Kebijakan penenggelaman  kapal  yang  dilakukan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi  merupakan  pendekatan  dalam upaya  untuk  melindungi  hak-hak berdaulat Indonesia diwilayah maritim.
Meskipun pada awalnya kebijakan penenggelaman kapal tersebut menyebabkan adanya
penolakan  dan  keberatan  dari  negara tetangga, namun terbukti dapat mengurangi  jumlah  kapal  ilegal  yang melakukan  pelanggaran  wilayah  di Indonesia.  Adanya  kebijakan  tersebut memberikan  efek  dan  terapi  kejut terhadap  nelayan  Tiongkok  yang menangkap ikan tidak berijin di Natuna. Selain  itu,  kebijakan  penenggelaman kapal  tersebut  menunjukkan  legitimasi
Pemerintah Indonesia
dalam melindungi wilayah kedaulatannya sekaligus  implementasi  sumpremasi hukum  bahwa  negara  hadir  dan  tidak segan untuk memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang melanggar, meskipun terhadap warga asing.
Melalui  tindakan  penangkapan dan penenggelaman kapal menunjukkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
smart  power Indonesia  yang  dilakukan lebih  menggunakan  tindakan  tegas kepada  berbagai  kapal  ilegal  yang masuk  ke  wilayah  perairan  laut  ZEE Natuna.  Melalui  langkah  tersebut, Pemerintah  Indonesia  melalui  TNI berupaya untuk melakukan pengamanan  wilayah  maririm  ZEE Natuna  dari  ancaman  kapal  ilegal Tiongkok  yang  masuk  Indonesia  dan memberikan hukuman berupa penangkapan  maupun  penenggelaman kapa  lasing  ilegal.  Adanya  kebijakan penenggelaman  kapal  tersebut  menjadi perhatian  masyarakat  internasional yang  tidak  hanya  sebagai  bentuk diplomasi  Indonesia,  melainkan  juga mendapatkan  pengakuan  dari  negara lain  bahwa  Indonesia  menggunakan pendekatan  hukum  guna  melindungi keamanan  nasional.  Kebijakan  tersebut ditenggarai  sarat  dengat  pertimbangan politis  agar  dapat  memastikan  aspek keamanan  maritim  dan  kedaulatan wilayah dapat terpenuhi secara bersamaan.
3. Proses Eksplorasi Minyak dengan Perusahaan Rusia
Sebagai  bentuk  pemanfaatan kekayaan  alam  di  wilayah  Natuna, Pemerintah  Indonesia  melalui  SKK Migas  melakukan  kebijakan  ekplorasi
minyak dan gas bumi dengan menggandeng  perusahaan  asal  Rusia. Hal  ini  ditunjukkan  dari  keberhasilan Premier Oil untuk menciptakan kerjasama  dengan  anak  perusahaan bernama  ZN  Asia  Ltd  yang  merupakan milik  Pemerintah  Federasi  Rusia Zarubezhneft melalui.  Pada  Oktober 2020 perusahaan tersebut telah mengakuisisi  sebanyak  50%  Partisipasi Interest  Premier  Oil pada  Kontrak  Bagi Hasil  (KBH)  di  Blok  Tuna,  Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Plan  of  Development (POD),  SKK  Migas juga  menyatakan  bahwa  lapangan  Blok Tuna  dapat  menyelesaikan  tahapan eksplorasi  untuk  selanjutnya  akan diajukan  dengan  tujuan  meningkatkan produksi migas di Indonesia (SKKMIGAS.go.id,  2020).  Hal  tersebut menunjukkan  kawasan  Natuna  terkait bidang  hulu  migas  memiliki  kejelasan status  dan  prospektif  sebagaimana dijelaskan Satuan Kerja Khusus Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Indonesia.
Blok  Tuna  merupakan  wilayah kerja  migas  yang  berlokasi  di  Laut Natuna dan berdekatan dengan perbatasan  Vietnam.  Sebelum  dengan perusahaan Rusia,
Pemerintah
Indonesia  telah  bekerjasama  dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Pemerintah Vietnam dengan
membentuk  MoU  untuk  meningkatkan nilai  ekonomi  Blok  Tuna  melalui Kerjasama  Premier  Oil  dan Vietnam  Oil and Gas Group . Namun, pada tahun 2020 ketika periode Pandemi Covid-19 terjadi penurunan  investasi  di  Blok  Tuna hingga mencapai 18% (SindoNews.com,
2020). Angka realisasi investasi tersebut  baru  mencapai  USD  6.9  Miliar dari target sebelumnya USD 13,8 miliar yang  selanjutnya  direvisi  menjadi  USD 11,1 Miliar (Katadata.co.id, 2020).
Akibatnya Premier  Oil berupaya menarik  investasi  asing  lain,  salah satunya  yang  berhasil  dari  perusahaan Rusia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa pada 2020, Rusia merupakan salah satu penghasil  minyak  dan  gas  terbanyak dunia  menyamai  Arab  Saudi  dan Amerika  Serikat  dengan  produksi  rata- ratanya  berkisar  antara  10-12  juta barrel  per  hari.  Kerjasama  Premier  Oil dengan  perusahaan  Rusia  yang  saat  ini bernama Harbour  Energy masih  terus berlanjut  hingga  tahun  2022.  Namun, pengeboran  minyak  oleh Harbour Energy tersebut  sempat  mendapatkan gangguan  dari  Tiongkok  pada  bulan Agustus 2021  (Energyvoice.com,  2021). Gangguan  tersebut  berupa  seruan  dari Tiongkok untuk mengehentikan
kegiatan  eksplorasi  di  wilayah  Natuna. Selain itu, terdapar provokasi kapal CCG Zhaoduan  Class-5305  yang  melanggar zona landas kontinen Indonesia dengan melakukan  manuver  keluar-masuk  di wilayah  pengeboran  minyak Harbour Energy yang  direspons  TNI  AL  dengan mengerahkan  KRI  Bung  Tomo  untuk mendekati  kapal  tersebut  dari  jarak  2 nautical  mile (CNBC  Indonesia,  2021).
Meskipun  begitu,  proses  eksplorasi  di Natuna  dengan  perusahaan  Pemerintah Rusia  tetap  berlangsung  terlepas dengan  tindakan  provokasi  gangguan yang dilakukan oleh Tiongkok (Energyvoice.com, 2022).
Adanya  kebijakan  eksplorasi minyak dan gas bumi di Natuna dengan melibatkan perusahaan milik
Pemerintah  Rusia  merupakan  bentuk nyata smart power
Pemerintah Indonesia dalam mengatur dan memanfaatkan  kekayaan  alam  di wilayah  tersebut.  Dengan  adanya keputusan tersebut, Indonesia menunjukkan  kuasanya  berupa power dengan  menciptakan  dilema  bagi Tiongkok  untuk  tidak  melanjutkan klaim  dan  melakukan  gangguan  karena terdapat  perusahaan  Rusia  dengan mewujudkan keamanan nasional. Apalagi telah diketahui bersama

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Tiongkok  memiliki  hubungan  bilateral dan ekonomi yang sangat dekat dengan Rusia,  sehingga  dengan  keputusan tersebut secara tidak langsung Indonesia memperoleh dukungan internasional  atas  kepemilikan  Natuna. Selain  itu,  adanya  aktor  internasional lain  dapat  menunjukkan  posisi  tawar Indonesia  yang  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  Tiongkok  yang  sebatas menyerukan penghentian eksplorasi.
Respons Linkage  Issues Indonesia Berupa Kebijakan
Perdagangan
Terhadap Tiongkok
1. Pelarangan  Ekspor  Batu  Bara ke Tiongkok
Sektor pertambangan di
Indonesia,  terutama  batubara  menjadi sektor  yang  memiliki  banyak  potensi jika  dimanfaatkan  dengan  baik.  Di Indonesia,  sektor  industri  dan  Mineral dan  Batubara  (minerba)  menjadi penyumbang  perekonomian  makro terbesar. Namun, Pemerintah Indonesia saat  ini  merasa  dirugikan  apabila mengekspor  barang  mentah  karena dianggap membuang kekayaan
mentahnya sendiri tanpa diolah terlebih
dahulu.  Apalagi,  Kementrian  ESDM menyatakan bahwa pemerintah
menugaskan perusahaan batubara untuk  menjual  sebanyak  5,1  juta  ton untuk  digunakan  pembangkit  oleh  PLN, namun  realitas  yang  terkirim  hanya  35 ribu  ton  saja.  Tindakan  yang  dianggap tidak  serius  itu  pun  kemudian  menjadi pemicu  munculnya  kebijakan  larangan ekspor (Katadata.co.id a, 2022).
Hal tersebut kemudian membuat Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral (ESDM) membuat regulasi baru mengenai  sumber  daya  alam  Indonesia agar  tidak  habis  begitu  saja  dan  agar produsen batubara lebih serius berkomitmen untuk memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) atau kebutuhan  dalam  negeri.  Kebijakan mengenai  larangan  ekspor  batubara berlaku  selama  satu  bulan,  mulai  dari tanggal  1  Januari  sampai  31  Januari 2022. Meskipun begitu, pada 1 Februari 2022, kebijakan larangan ekpor batubara berakhir yang ditandai dengan dibukanya  kembali  ekspor  batubara kepada  seluruh  produsen  karena persediaan  batu  bara  yang  dikirimkan ke  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  PLN  sudah  membaik  dan  stabil memenuhi  kewajiban  DMO  (CNBC Indonesia d, 2022).
Terkait  kebijakan  pelarangan ekspor tersebut tersebut terjadi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
peningkatan harga komoditas batu bara Indonesia berdampak
terhadap peningkatan  harga  dan  mendapatkan respons  negatif  dari  berbagai  negara. Dampak  terbesar  pelarangan  ekspor batu  bara  Indonesia  menyebabkan peningkatan  harga  komoditas  tersebut secara global menjadi USD 196,5 per ton pada  Januari  2022,  jauh  lebih  tinggi dibandingkan rekor tertinggi sebelumnya pada USD 163 per ton pada Oktober  2021  (Bisnis  Indonesia,  2022). Kpler mencatat Tiongkok, India, Jepang, dan  Korea  Selatan  menjadi  negara tujuan  ekspor  dengan  rata-rata  setiap negara  memenuhi  73%  kebutuhannya dari  batu  bara  terbesar  asal  Indonesia (Katadata.co.id  b,  2022).  Sebagaimana diketahui  bahwa  Indonesia  menjadi mitra  importir  batu  bara  terbesar Tiongkok  dengan  mencapai  62%  dari total  impor  atau  setara  177  juta  metrik ton pada tahun 2021 setelah sebelumnya  menghentikan  impor  dari Australia  sejak  November  2021  (CNBC Indonesia b, 2022). Bahkan, Pemerintah Tiongkok  menghapuskan  tarif  masuk impor  batu  bara  asal  Indonesia  sejak Mei  2022  hingga  Maret  2023  yang menunjukkan  pentingnya  komoditas dan  sektor  tersebut  bagi  Tiongkok untuk mencegah terukangnya pemadaman  listrik  di  banyak  pabrik  di
negara  tersebut  pada  periode  Oktober- November 2021 (Asia Today, 2022).
Merujuk pada kebijakan tersebut dapat  menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki  posisi  sebagai  negara  yang penting  dan  berpengaruh  terhadap energi dan perdagangan global. Meskipun  pada  awalnya  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  domestik, namun  adanya  pelarangan  batu  bara tersebut merupakan salah satu instrumen  Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Smart  Power dengan menggunakan manajemen sumber daya sebagai  bentuk  strategi  diplomasi hingga pada akhirnya menjadi perhatian dunia.  Meskipun  hanya  berlangsung selama  satu  bulan,  namun  apabila dihubungkan dengan kasus Natuna yang juga  terjadi  pada  saat  bersamaan, kebijakan  pelarangan  ini  dapat  menjadi tekanan  psikologis  bagi  Tiongkok  agar dapat berpikir ulang untuk melanjutkan klaim  sebagaimana Lingkage  Issuses paparkan. Dengan menggunakan komoditas  batu  bara,  Indonesia  tidak hanya  memprioritaskan  kebutuhan domestik,  melainkan  juga  memiliki pengaruh dalam konstelasi relasi global yang dapat menggambarkan pentingnya negara ini bagi Tiongkok.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## 2. Pelarangan  Ekspor  CPO  ke Tiongkok

## Kementerian
Perdagangan
Republik  Indonesia  (Kemendag  RI) mengeluarkan  kebijakan  pelarangan ekspor Crude  Palm  Oil (CPO)  dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)  No.  22  Tahun  2022 tentang  Larangan  Sementara  Ekspor Crude  Palm  Oil,  Refined,  Bleached,  and Deodorized Palm Olein, Refined,
Bleached,  and  Deodorized  Palm  Oil,  and Used  Cooking  Oil pada  27  April  2022 (Kemendag.go,  2022).  Salah  satu  poin pertimbangan
dikeluarkannya
kebijakan  tersebut  secara  domestik sebagai
bentuk optimalisasi ketersediaan  minyak  goreng  yang dianggap sedang langka sebagai kebutuhan  pokok  seluruh  masyarakat Indonesia. Sebagai tindak lanjut,
Kemendag membentuk kebijakan larangan  sementara  ekspor  CPO,  RBD Palm  Olein ,  RBD  Palm  Oil,  serta  UCO (CNBC  Indonesia  a,  2022).  Berdasarkan Pasal  3  Ayat  2  larangan  tersebut  juga berlaku  atas  barang yang  keluar,  yakni: dari  kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  (KPBPB)  dengan tujuan  keluar  arah  Pabean.  Wilayah KPBPB  terdiri  dari  Pulau  Bintan, Sabang,  Karimun,  dan  serta  Batam. Disaamping itu, pada Pasal 4 Permendag
tersebut  juga  menegaskan  mengenai eksportir  yang  terbukti  melanggar kebijakan  tersebut  diberikan  sanksi sesuai sebagaimana dengan perundang- undangan  yang  berlaku  (Kemendag.go, 2022).  Namun,  kebijakan  pelarangan ekspor  CPO  tersebut  tidak  berlangsung lama, sebagaimana pemerintah membentuk  kebijakan  baru.  Kemendag selanjutnya  membuka  kembali  ekspor CPO  pada  tanggal  23  Mei  2022  dengan mencabut Permendag No 22 tahun 2022 (Kompas.com, 2022).
Dampak atas kebijakan pelarangan  ekspor CPO  tersebut  adalah terjadi  keberatan  dan  penolakan  dari pebisnis  Tiongkok  yang  menjadi  salah satu  tujuan  ekspor  CPO  Indonesia  yang menyebabkan kelangkaan bahan minyak  goreng  seiring  dengan  adanya krisis  Ukraina.  Selama  pelaksanaan larangan  ekspor  tersebut  berdampak pada  peningkatan  biaya  produksi terhadap  berbagai  produk  olahan Tiongkok  yang  menggunakan  CPO Indonesia  (Tribunbisnis.com,  2022). Seperti  diketahui,  merujuk  dari  data tahun  2020  total  ekspor  CPO  Indonesia ke  seluruh  dunia,  Tiongkok  menjadi tujuan  terbesar  sejumlah  4,7  Juta  Ton dari  25,7  Juta  Ton  ekspor  CPO  dengan nilai USD 4,55 Miliar (CNBC Indonesia c,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
2022).  Meskipun  hanya  berlangsung kurang  dari  satu  bulan,  namun kebijakan  pelarangan  ekspor  CPO Indonesia  tersebut  telah  menjadi perhatian  dunia  yang  menyebabkan penurunan  produksi  dan  peningkatan inflasi  di  Tiongkok,  India,  dan  Pakistan (LLDIKTI5, 2022). Sebaliknya, Indonesia mendapatkan keuntungan pada peningkatan neraca perdagangan akibat tingginya harga komoditas dan permintaan pada saat bersamaan.
Berbagai  hal  tersebut  dapat memberikan  pesan  kepada  dunia internasional, utamanya Tiongkok bahwa  Indonesia  memiliki  posisi  dan peranan  penting  dalam  rantai  pasok global. Bahwa jika terdapat kepentingan nasional yang terganggu atau terancam, maka  Pemerintah  Indonesia  dapat mengeluarkan kebijakan untuk melindungi  hal  tersebut  meskipun berdampak terhadap berbagai negara di dunia.  Meskipun  tidak  secara  langsung
berkorelasi  terhadap  kasus  Natuna, namun  dapat  menunjukkan  bahwa Indonesia  juga  memiliki  posisi  yang penting  dan  strategis  sebagaimana kebijakan  pelarangan  ekspor  CPO  yang telah dilakukan. Dapat dipahami bahwa pelarangan  ekspor  CPO  tersebut  juga merupakan  bentuk  dari lingkage  issues dalam  pelaksanaan smart  power oleh
Pemerintah Indonesia terhadap
Tiongkok. Dengan menggunakan komoditas  CPO,  negara  dimungkinkan menggunakan  isu  pada  bidang  lainnya untuk  memperjuangkan  kepentingan nasional  untuk  mendapatkan  solusi pada  kasus  lain  sekaligus  memaksa perubahan cara pandang dunia terhadap Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut terlihat bahwa posisi tawar  Indonesia  menjadi  besar  karena bisa mempengaruhi aspek perdagangan global  dengan  menghubungkan  faktor domestik  dan  internasional  secara paralel hingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

## Kesimpulan
Indonesia  telah  menunjukkan posisinya  sebagai  negara  besar  dalam upaya melindungi wilayah kedaulatannya  di  Natuna  dengan menggunakan  serangkaian  kebijakan
sebagai  bentuk  implementasi Smart Power dalam  merespons  klaim  dan provokasi  Tiongkok.  Perwujudan Smart Power yang dilakukan dengan menggabungkan  antara  kebijakan  yang berbentuk militeristik dan politik secara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
bersamaan,
seperti: pembentukan Kogabwilhan
I, pembangunan pangkalan TNI terintegrasi, pelaksanaan Latihan  Angkasa  Yudha,  pergantian nama  peta  Natuna,  penenggelaman kapal  ilegal  asing,  dan  keputusan melaksanakan  eksplorasi  di  Natuna dengan  melibatkan  perusahaan  Rusia. Berbagai  hal  tersebut  menunjukkan kehadiran  pemerintah  dalam  bidang pertahanan  maupun  politik  secara bersamaan dengan adanya otoritas guna mewujudkan  kepastian  dan  rasa  aman bagi  domestik.  Selain  itu,  implementasi Smart Power Indonesia tersebut memberikan  pesan  terhadap  Tiongkok terkait  keseriusan  dan  ketegasan pemerintah  terkait  posisinya  sebagai pemilik Natuna. Pesan tersebut berdampak  bagi  Indonesia  dengan memperoleh  legitimasi  internasional dan  posisi  tawar yang  lebih  baik  dalam kepemilikan Natuna.
Sementara  pelaksanaan Linkage
Issues dilaksanakan
Pemerintah Indonesia  dalam  bentuk  pelarangan ekspor  batu  bara  dan  CPO  yang  juga berdampak
signifikan terhadap Tiongkok sebagaimana Indonesia sebagai  mitra  importir  terbesar  pada kedua  komoditas  tersebut.  Dengan menggunakan manajemen sumber daya
sebagai pendukung kebijakan militerisme  yang  sudah  ada  dapat menunjukkan  posisi  Indonesia  yang penting  dan  strategis  dalam  rantai pasok  energi  dan  perdagangan  global. Bahwa  Pemerintah  Indonesia  dapat mengeluarkan  keputusan  apapun  guna melindungi  kepentingan  nasionalnya terlepas  berdampak  bagi  negara  lain. Selain  itu,  adanya  kedua  pelarangan ekspor  tersebut  dapat  merubah  cara pandang  Tiongkok  terhadap  Indonesia karena kebijakan yang dihasilkan dapat berpengaruh  terhadap  perekonomian Tiongkok.
Berdasarkan berbagai hal
tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa
Pemerintah Indonesia melakukan
berbagai  kebijakan  dalam  rangka mewujudkan keamanan nasional sebagaimana  melindungi  kedaulatan  di Natuna.  Aspek-aspek  yang  digunakan Indonesia  juga  tidak  hanya  sebatas bidang  milter,  melainkan  juga  politik dan  ekonomi  yang  menjadi  komponen penting  dalam  hubungan  internasional kontemporer.  Dengan  adanya  berbagai instrumen  di  atas  dengan  melibatkan ketiga  bidang  tersebut  dapat  menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menjaga  Natuna  sekalipun  berhadapan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
dengan  Tiongkok  dengan  ekonomi  dan militer yang cenderung lebih besar.

## Rekomendasi
Guna  mendukung  Diplomasi Indonesia  dalam  melindungi  Natuna yang  lebih  baik,  penulis  memiliki beberapa  saran  sebagai  rekomendasi, antara lain:
1. Bahwa wilayah Natuna penting dan strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.  Perlu  adanya  kejelasan tujuan  dan  sinergi  antar  lembaga pemerintah  dalam  menjaga  kedaulatan wilayah  Natuna,  terlepas  bidang  dan latarbelakang dari setiap lembaga.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya  memberikan  perhatian  yang lebih  besar  pada  kebijakan-kebijakan non  militer  yang  berdampak  terhadap dunia  internasional  dan  menggunakan hal tersebut sebagai instrumen diplomasi.
3.  Upaya  perlindungan  militer dan  patroli  maritim  tetap  perlu diperhatikan, berkaca pada peningkatan ancaman  keamanan  maritim  dan gangguan kedaulatan di Indonesia.
Ucapan Terima Kasih
Tim peneliti mengucapkan terima  kasih  dan  penghargaan  yang sebesar-besarnya  kepada  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  yang  telah  mendanai  riset hingga  dapat  dihasilkan  artikel  ilmiah ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Nomor 0267/E5/AK.04/2022  tanggal  28  April 2022  dan  Perjanjian  /  Kontrak  Nomor dan Perjanjian/Kontrak Nomor 157/E5/PG.02.00.PT/2022  tanggal  10 Mei 2022, Nomor 1989.13/LL5- INT/PG.02.00/2022  tanggal  30  Mei 2022, Nomor
19.14/UTY-R/KLP- BP/VI/2022  tanggal  17  Juni  2021. Ucapan  terima  kasih  juga  ditunjukkan bagi  berbagai  pihak  sebagai  yang menjadi bahan rujukan dan narasumber dalam artikel ini.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## Daftar Pustaka
Agasta,  C.,  Susetyorini,  P.,  &  R,  L.  T.  S. (2017).  Hak  Berdaulat  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Di Kepulauan  Natuna  (Studi  Kasus
Indonesia  Terhadap  Klaim  Peta Nine-Dash Line China Di Kepulauan  Natuna). Diponegoro Law Journal . Vol. 6. No. 2. 1 – 13.
Antara.  (2014). Indonesia  Tegas  Tolak Klaim  Cina  Atas  Laut  Natuna Utara . Antaranews.com. https://www.antaranews.com/be rita/424961/indonesia-pernah- sampaikan-keberatan-atas-peta- natuna diakses 08 Februari 2022, Pukul 16:26 WIB.
Antaranews.Com.  (2016). 48  Pesawat Tempur  TNI  AU  Terlibat  Latihan Puncak  Angkasa  Yudha  2016 . Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/be rita/585636/48-pesawat-tempur- tni-au-terlibat-latihan-puncak- angkasa-yudha-2016 diakses  30 Juli 2022, Pukul 14:11 WIB.
Asia  Today.  (2022). China  Waives  Tariffs on  Coal  Imports  From  May.
AsiaToday.id https://asiatoday.id/read/china- bebaskan-tarif-impor-batubara- mulai-mei diakses  01  Agustus 2022, Pukul 14:37 WIB.
Barnett,  Michael  and  Duvall,  Raymond.
(2005).  Power  in  International Politics. International Organization . Vol. 59. No. 1. 39-75.
Bisnis  Indonesia.  (2022). Gara-gara Larangan  Ekspor,  Harga  Batu Bara  Global  Tembus  US$196,5  per Ton. BisnisIndonesia.com. https://ekonomi.bisnis.com/read
/20220107/44/1486382/gara- gara-larangan-ekspor-harga-batu- bara-global-tembus-us1965-per- ton diakses  01  Agustus  2022, Pukul 14:23 WIB.
Bow,  Brian.  (2009). The  Politics  of Linkage:  Power,  Interdependence, and  Ideas  in  Canada-US  Relations . Toronto: UBC Press. 1-24.
BPS Kabupaten Natuna. (2019). Kabupaten  Natuna  dalam  Angka (BPS  Kabupaten  Natuna  (ed.)). Natuna: BPS Kabupaten Natuna.
CNBC  Indonesia.  (2021). Geger  Minyak RI-Rusia  Diganggu  China  di Natuna . CNBCIndonesia.com https://www.cnbcindonesia.com/ news/20210824081919-4- 270678/geger-minyak-ri-rusia- diganggu-china-di-natuna diakses 01  Agustus  2022,  Pukul  18:58 WIB.
CNBC  Indonesia  a.  (2022). Berlaku  Dari Hari  Ini,  Simak  Aturan  Resmi Larangan Ekspor CPO .
CNBCIndonesia.com.
https://www.cnbcindonesia.com/ news/20220428082921-4- 335563/berlaku-dari-hari-ini- simak-aturan-resmi-larangan- ekspor-cpo diakses  02  Agustus 2022, Pukul 10:38 WIB.
CNBC  Indonesia  b.  (2022). China  Klaim Larangan Ekspor Batu Bara RI Gak Ngaruh,
Serius . CNBCIndonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/ news/20220110105024-4- 305945/china-klaim-larangan- ekspor-batu-bara-ri-gak-ngaruh- serius diakses  01  Agustus  2022, Pukul 14:14 WIB.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
CNBC  Indonesia  c.  (2022). Menghitung Untung-Rugi  Larangan  Ekspor Minyak Sawit Jokowi . CNBCIndonesia.com.
https://www.cnbcindonesia.com/ news/20220512105615-4- 338422/menghitung-untung- rugi-larangan-ekspor-minyak- sawit-jokowi diakses  02  Agustus 2022, Pukul 10:29 WIB.
CNBC Indonesia d. (2022). Gong Xi Fa Cai Larangan Ekspor Batu Bara Sudah Dicabut. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/
news/20220201095817-4- 312008/gong-xi-fa-cai-larangan- ekspor-batu-bara-sudah - diakses 01  Agustus  2022,  Pukul  13:47
WIB.
Creswell,  John  W.  (2012). Educational Research:  Planning,  Conducting and  Evaluating  Quantitative  and Qualitative .  Nebraska:  University of Nebraska.
De  Mesquita,  Bruce  Bueno  and  Smith,
Alastair. (2012). Domestic
Explanations  of  International Relations. The Annual  Review  of Political Science . 161-181.
Detik.com.  (2020 ).  Pangkogabwilhan  I:
Ada 30 Kapal Asing Dikawal Coast Guard China di Natuna . News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d- 4846030/pangkogabwilhan-i- ada-30-kapal-asing-dikawal- coast-guard-china-di-natuna diakses 29 Juli 2022, Pukul 14:39 WIB.
Dugis,  Vinsensio  (2013) Perkuliahan Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional:  The  Scope  of
International  Relations .  Surabaya: Universitas Airlangga.
Energyvoice.com.  (2020). Exploration continues  offshore  Indonesia  in Natuna  Sea  despite  China  protest . Energyvoice.com. https://www.energyvoice.com/oi landgas/asia/350588/indonesia- sends-navy-to-deter-chinese- survey-ship-near-tuna-block/ diakses  01  Agustus  2022,  Pukul 19:07 WIB.
Energyvoice.com. (2022). Indonesia sends navy  to  deter  Chinese  survey  ship near  Harbour  Energy  Tuna  Block . Energyvoice.com.
https://www.energyvoice.com/oi landgas/asia/385161/exploration -continues-offshore-indonesia-in- north-natuna-despite-china- protest/ diakses 01 Agustus 2022, Pukul 19:14 WIB.
Frankel,  Joseph.  (1972). Contemporary
International
Theory and
Behaviour  of  State .  New  York: Free Press.
Ikeshima, T. (2013). China’s Dashed Line in  the  South  China  Sea :  Legal Limits  and  Future  Prospects. Waseda Global Forum . 10.
Indrawan,  J.  (2016). Studi  Strategis  dan Keamanan . Sleman: Nadi Pustaka.
Iswardhana,  Muhammad  Ridha.  (2016).
Analisis Diplomasi Indonesia Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Perdagangan  Dumping  Barang WTO: Studi Kasus Sengketa Kertas
Indonesia-Korea Selatan . Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Politik  Universitas  Gadjah Mada. 11-14.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## Iswardhana, Muhammad Ridha; Wibawa,
Adi;  Chotimah,  Hidayat  Chusnul. (2021).  Strategi  Keamanan  Laut
Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial . Vol. 8. No.6.
Kabupaten  Natuna.  (2019) Kondisi Geografis Kabupaten Natuna .
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Natuna. https://natunakab.go.id/kondisi- geografis-kabupaten-natuna/ diakses  08  Februari  2022,  Pukul 15:04 WIB.
Katadata.co.id.  (2020). Ada  Rusia  di  Blok Tuna,  Sekutu  Baru  RI  di  Perairan Natuna . Katadata.coid. https://katadata.co.id/sortatobin g/berita/5f96965177cb5/ada- rusia-di-blok-tuna-sekutu-baru-ri- di-perairan-natuna diakses  01 Agustus 2022, Pukul 18:58 WIB.
Katadata.co.id  a.  (2022). ESDM  Ungkap
Alasan di Balik Kebijakan
Larangan  Ekspor  Batu  Bara . Katadata.co.id. https://katadata.co.id/happyfajri an/berita/61fa3817e9b15/esdm- ungkap-alasan-di-balik-kebijakan- larangan-ekspor-batu-bara diakses  01  Agustus  2022,  Pukul 14:19 WIB.
Katadata.co.id  b.  (2022). Pemerintah Larang  Ekspor  Batu  Bara,  Apa Dampaknya  Terhadap  Dunia? Katadata.co.id https://katadata.co.id/agustiyanti /berita/61d51073174b5/pemeri ntah-larang-ekspor-batu-bara- apa-dampaknya-terhadap-dunia diakses  01  Agustus  2022,  Pukul 13:41 WIB.
Krisyantono,  Rachmat.  (2014). Tehnik Praktis  Riset  Komunikasi .  Jakarta: Prenada.
Kompas.com.  (2020). Riwayat  Konflik China-Indonesia  di  Laut  Natuna . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/tren/r ead/2020/01/04/150845465/ri wayat-konflik-china-indonesia-di- laut-natuna?page=all diakses  10 Februari 2022, Pukul 17:38 WIB.
Kompas.com. (2022). Ekspor CPO Kembali Dibuka Hari Ini,
Pemerintah  Klain  Harga  Minyak Goreng Sudah Turun . Kompas.com https://money.kompas.com/read /2022/05/23/083646426/ekspo r-cpo-kembali-dibuka-hari-ini- pemerintah-klaim-harga-minyak- goreng-sudah?page=all diakses 02 Agustus 2022, Pukul 10:51 WIB.
Kemendag.  (2022). Peraturan  Menteri Perdagangan  No.  22  Tahun  2022 .
Kemendag RI http://jdih.kemendag.go.id/perat uran/stream/2407/2. Kusumadewi, A. (2016). Kemelut Indonesia-China di Natuna Sepanjang 2016 .
https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20160621100151-20- 139694/kemelut-indonesia- china-di-natuna-sepanjang-2016 diakses 31 Juli 2022, Pukul 16:24 WIB.
mahLiputan6.com.  (2020). Indonesia Punya  1.5  Persen  Cadangan  Gas Dunia,  Terbesar  di  Natuna. Liputan6.Com.
https://www.liputan6.com/bisnis /read/4180977/indonesia- punya-15-persen-cadangan-gas-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
dunia-terbesar-di-natuna diakses 29 Juli 2022, Pukul 12:52 WIB.
Lestari, R. F. (2019). Diplomasi Indonesia Dalam  Penyelesaian  Sengketa Batas Maritim Indonesia- Singapura Melalui Perjanjian
Penetapan  Garis  Batas  Laut . Universitas Pasundan.
LLDIKTI5.  (2022). Pakar  UWM  Soal Larangan  Ekspor  Migor:  Kaji Kembail  Larangan  Ekspor  Minyak Sawit .
LLDIKTI5. https://lldikti5.kemdikbud.go.id/ home/detailpost/pakar-uwm- soal-larangan-ekspor-migor-kaji- kembail-larangan-ekspor-minyak- sawit diakses  02  Agustus  2022,
Pukul 10:18 WIB.
Mahabror,  D.,  &  Hidayat,  J.  J.  (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal  Fishing  Di  Zona  Ekonomi.
Prosiding Seminar Nasional Kelautan  Dan  Perikanan  IV .  263 –
270.
Mediaindonesia.Com. (2019). Tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI Diresmikan . Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/read /detail/262018-tiga-komando- gabungan-wilayah-pertahanan- tni-diresmikan diakses  29  Juli 2022, Pukul 12:52 WIB.
Meyer,  Patrik  Kristhope  dkk.  (2019).
Indonesia’s  swift  securitization  of the  Natuna  Islands  how  Jakarta countered  China’s  claims  in  the
South  China  Sea. Asian  Journal  of Political  Science .  Vo.27.  Issue  1.
70-87.
Muhaimin, R. (2018). Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi
Ancaman  di  Laut  Natuna  Utara.
Jurnal  Politica .    Vol.  9.  No.1.  17 – 37.
Mukhtar,  S.  (2011). Keamanan  nasional: Antara  Teori  dan  Prakteknya  di Indonesia.  Sociae  Polites.  Khusus November . 127 – 137.
Nossel,  Suzzane.  (2004).  Smart  Power.
Foreign Affairs . Vol. 83. No. 2. 131- 142.
Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016).
Maritime Diplomacy Sebagai Strategi  Pembangunan  Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Wacana Politik . Vol.1. No.2. 175 – 182.
Nye,  J.  S.  (2009).  Get  Smart:  Combining Hard  and  Soft  Power. Foreign Affairs . Vol. 88. No. 4. 160-163.
Offshore  Technology.  (2020). Ande  Ande Lumut  Oil  Project,  Northwest
Natuna Sea . Offshore-
Technology.com  diakses  27  Juli 2022, Pukul 16:52 WIB.
Pawar,  S.  (2016). Nine  Dash  Line  South China Sea . Civilsdaily.Com. https://www.civilsdaily.com/stor y/contention-and-claims-to- south-china-sea/nine-dashed- line-south-china-sea/ diakses  31 Juli 2022, Pukul 10:29 WIB.
Pratama, D. (2019). Proyek Bison, Iguana, dan Gajah-Puteri (BIG-P) Salurkan
Gas Pertama . SKKMigas. https://www.skkmigas.go.id/beri ta/proyek-bison-iguana-dan- gajah-puteri-bigp-salurkan-gas- pertama?__cf_chl_jschl_tk__=9e941 d80195ec7c3cbf716593db3995aa deac448-1587962799-0- AWIXDrU0rdrcm- rmH_ViIieWMBswaKwLlbIqhoWx c-pxfuHwzY20OZBUW-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
KhxElqwqHPJBm2wwHOUu9TBO zc diakses  26  Juli  2022,  Pukul 12:44 WIB.
Puspitawati,  D.  (2018). Asia’s  Troubled Waters:  The  South  China  Sea Dispute .  Asia-Asific  Research. https://www.asia- pacificresearch.com/asias- troubled-waters-the-south-china- sea-dispute/5628327 diakses  30 Juli 2022, Pukul 14:36 WIB.
Rosenau,  James  N. Linkage  Politics . (1969). New York: The Free Press. 330-335.
Saragih, A. (2019). Markas Kogabwilhan I Segera  Dibangun  di  Tanjung Pinang . Jakartagreater.Com. https://jakartagreater.com/2575 30/markas-kogabwilhan-i-segera- dibangun-di-tanjung-pinang/ diakses 30 Juli 2022, Pukul 11:26 WIB.
SindoNews.com. (2020). Perusahaan Asal Rusia  Garap  Blok  Migas  di  Laut Natuna. SindoNews.com https://ekbis.sindonews.com/rea d/204982/34/perusahaan-asal- rusia-garap-blok-migas-di-laut- natuna-1603365051 diakses  01 Agustus 2022, Pukul 18:58 WIB.
SKKMigas.  (2018). KKKS  Produksi .  SKK Migas.
https://www.skkmigas.go.id/cont act/kkks-produksi diakses  29  Juli 2022, Pukul 14:30 WIB.
SKKMigas.
(2020). https://www.skkmigas.go.id/berit a/premier-oil-gandeng-investor- rusia-kelola-lapangan-tuna .  SKK Migas. https://www.skkmigas.go.id/beri ta/premier-oil-gandeng-investor-
rusia-kelola-lapangan-tuna diakses  01  Agustus  2022,  Pukul 19:03 WIB.
Tempo  Bisnis.  (2020). Indonesia  Tegas
Tolak  Klaim  Cina  Atas  Laut Natuna Utara . Tempo.co. https://bisnis.tempo.co/read/129
0758/indonesia-tegas-tolak- klaim-cina-atas-laut-natuna-utara diakses  12  Februari  2022,  Pukul 18:45 WIB.
Tirto.  (2020). Kekayaan  Laut  Natuna  &
Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya . Tirto.id.
https://tirto.id/kekayaan-laut- natuna-alasan-kenapa-cina- selalu-mengklaimnya-erpk diakses  07  Februari  2022,  Pukul 11:17 WIB.
Tnimiliter.id.  (2018). Panglima  TNI
Resmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna . Tni.Mil.Id.
https://tniad.mil.id/panglima-tni- resmikan-satuan-tni-terintegrasi- natuna/ diakses  29  Juli  2022, Pukul 14:37 WIB.
Tnimiliter.id.  (2020). Pangkogabwilhan-I
Resmikan Markas Komando
Kogabwilhan-I  di  Tanjung  Pinang .
Tni.Mil.Id. https://tni.mil.id/view- 176707-pangkogabwilhan-i- resmikan-markas-komando- kogabwilhan-i-di-tanjung- pinang.html diakses  29  Juli  2022, Pukul 14:36 WIB.
Tribunbisnis.com. (2022). RI Stop Ekspor CPO,  China  Bakal  Kena  Imbas. Tribun Bisnis.
https://www.tribunnews.com/bisnis/20 22/04/25/ri-stop-ekspor-cpo-china-

## bakal-kena-imbas diakses  02  Agustus
2022, Pukul 10:12 WIB.