1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA

## Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan,
Universitas Diponegoro E-Mail :iqbalrp19@gmail.com

## Abstract
The  problems  in  commercial  agreements  are  disproportion  between  corporate  and  parties  who want to make agreements with corporate. The topic of this article is the franchise agreement, the legal  relationship  between  the  Franchisor  and  the  Franchisee,  which  gives  the  Franchisee  the special right to  sell the trademark owned by the Franchisor and all of the franchise's operations have been arranged by the Franchisor. In this  legal research, a method is needed to  analyze the problems in this research, namely a conceptual approach containing academic opinions related to contract  legal  material.The  principle  of  proportionality  as  the  principle  used  in  making  an agreement, is the principle that forms a system that provides checks and balances, to encourage the creation of legal relations in proportional contracts.
Keywords : Franchise Agreement, Proportionality, Equality

## Abstrak
Permasalahan  yang terjadi dalam perjanjian komersil terdapat  ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan pihak  yang  ingin  mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha.  Dalam tulisan  ini yang dibahas adalah perjanjian waralaba, hubungan hukum yang terjadi antara Franchisor (pemilik waralaba) dengan Franchisee (penerima waralaba), yang isinya memberikan hak khusus kepada Franchisee  untuk  melakukan  penjualan  atas  merek  dagang  yang  dimiliki  oleh  Franchisor  dan segala mengenai operasional waralaba tersebut telah ditentukan oleh Franchisor. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan konseptual beranjak dari pendapat ahli yang terkait dengan materi hukum kontrak. Asas prororsionalitas sebagai asas yang dipergunakan dalam pemembuatan suatu perjanjian, merupakan asas yang membentuk suatu sistem yang memberikan check and balances, untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional.
Kata Kunci : Perjanjian Waralaba, Proporsionalitas, Keseimbangan

## A. Pendahuluan
Kontrak  diadakan  karena  adanya  unsur  kepentingan  yang  dimiliki  oleh  para  pihak  yang mengadakannya.  Sejatinya  dalam  mengadakan  sebuah  kontrak  terlebih  dahulu  diawali  dengan proses negosiasi. Tujuan dari adanya negosiasi untuk mempertemukan kepentingan yang menjadi sebuah  kesepakatan.  Dalam  negosiasi  tersebut  terjadi  tawar  menawar  mengenai  kepentingan- kepentingan  yang dimiliki para pihak, kemudian  dipertemukan kepentingan para pihak tersebut menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hukum yang mengatur para pihak tersebut yang mengadakannya.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Perkembangannya  di  dunia  bisnis,  kontrak  dalam  pengadaan  kontrak  dibuat  secara  baku karena alasan efisiensi waktu. Kontrak baku pada dasarnya merupakan kontrak yang sudah dibuat secara  baku  karena  adanya bargainig  position yang  biasanya  adalah  Kreditur.  Kontrak  baku memuat  klausul-klausul  yang  isinya  cenderung  berat  sebelah  sehingga  dapat  menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontrak.
Di sisi lain, kontrakbaku tersebut dapat mempermudah operasi bisnis secara efisien dengan mengurangi biaya serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Tetapi karena kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau badan usaha sebagai Kreditor maka perjanjian baku tersebut menjadi berat sebelah  karena tidak adanya kesempatan bagi pihak lawan dalam hal ini yang posisinya yang lebih lemah untuk menegosiasi atau mempelajari perjanjian tersebut serta diberi kesempatan untuk dapat mengubah klasula-klausula dalam kontrak baku tersebut yang tidak berkenaan  bagi  Konsumen.  Sehingga  dalam  hal  ini  Konsumen  disodorkan  perjanjian  baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “ take it or leave it ”.
Dalam mengadakan kontrak perlumemperhatikan keadilan selain hanya mengenai kepastian hukum.  Keadilan  dalam  berkontrak  lebih  difokuskan  pada  adanya  perbedaan  kepentingan  yang dimiliki  para  pihak  tetapi  dari  perbedaan  tersebut  dimasukkan  dalam  klausul  secara proporsionalitas.Sehingga masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

## Kerangka Teori
Pandangan  Aristoteles,  tentang  keadilan  dalam  karyanya  “ Nichomachean  ethics ”,  adalah berbuat  kebajikan,  atau  dengan  kata  lain,  keadilan  adalah  kebajikan  yang  utama.  Menurut Aristoteles, ” justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality .” Prinsip ini beranjak dari asumsi ”untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.”(Marzuki, 2001).
Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai “justitia est constans et perpetua voluntas ius suum  cuique  tribuendi” (keadilan  adalah  kehendak  yang  terus  menerus  dan  tetap  memberikan kepada  masing-masing  apa  yang  menjadi  haknya)  atau “tribuere  cuique  suum”  -  “to  give everybody  his  own ”,  memberikan  kepada  setiap  orang  yang  menjadi  haknya.(Notohamidjojo, 1971).
Demikian pula dengan pandangan beberapa sarjana, seperti Paul Tillich, L.J. van Apeldoorn, J.  van  Kan  dan  J.H.  Beekhuis,  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  itu  memperlakukan  sama terhadap  hal  yang  sama  dan  memperlakukan  yang  tidak  sama  sebanding  dengan ketidaksamaannya.  Beauchamp  dan  Bowie,  dengan  kriteria  pembagian  proporsionalnya,  serta pemikiran  John  Rawls  tentang  ” justice  as  fairness ”  yang  menekan  prinsip  hak  berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. P.S. Atijah memberikan landasan pemikiran mengenai asas
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia  bisnis,  bahwa  transaksi  para  pihak  yang  berkontrak  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan ( proportion in what they want). (Hernoko, 2014) .
Menurut Lyons suatu iklim kontrak yang sesungguhnya, pada hakikatnya memberi peluang bagi  perbedaan  pendapat,  tawar-menawar,  atau  bahkan  perbedaan-perbedaan  yang  relevan  di antara para pihak. Hanya dalam proses seperti ini hasil dari suatu kesepakatan sungguh-sungguh merefleksikan kepentingan semua pihak.(Ujan, 1990).
Terkait  kompleksitas  hubungan kontraktual dalam  dunia  bisnis, khususnya terkait dengan aspek keadilan dalam kontrak komersial,  maka  berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak  boleh  terpaku  pada  pembedaan  keadilan  klasik.  Artinya  analisis  keadilan  dalam  kontrak komersial  harus  memadukan  konsep  kesamaan  hak  dalam  pertukaran  (prestasi-kontra  prestasi) sebagaimana  dipahami  dalam  konteks  keadilan  komutatif  maupun  konsep  keadilan  distributif sebagai  landasan  hubungan  kontraktual.  Dalam  keadilan  komutatif  yang  menjadi  landasan hubungan antar person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena  pandangan  ini  akan  menghasikan  ketidakadilan  ketika  dihadapkan  dengan ketidakseimbangan  para  pihak  yang  berkontrak.  Dalam  keadilan  komutatif  didalamnya terkandung  pula  makna  distribusi-proporsional.  Demikian  pula  dalam  keadilan  distributif  yang dipolakan  dalam  hubungan  negara  dengan  warga  negara,  konsep  distribusi-proporsional  yang terkandung  didalamnya  dapat  ditarik  ke  arah  perspektif  hubungan  kontraktual  para  pihak. (Hernoko, 2016).
Pengertian  perjanjian  menurut teori  klasik  adalah  satu  perbuatan  hukum  yang  bersisi  dua ( een  tweezijdige  overeenkomst )  yang  didasarkan  atas  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat hukum (Mertokusumo, 1999). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran ( offer, aanbod ) dari pihak yang satu  dan  penerimaan  ( acceptance,  aanvaarding )  dari  pihak  yang  lain.  Akan  tetapi,  pandangan klasik mengenai perjanjian tersebut dianggap kurang tepat karena dari pihak satu ada penawaran dan dari pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berupa satu perbuatan. Dengan demikian perjanjian bukan merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 1999).
Dengan  memahami dasar-dasar hukum kontrak dimaksudkan agar para pihak  mempunyai pedoman dalam penyusunan kontrak karena:(Hernoko, 2005).
a. Memberikan dasar hukum bagi kontrak yang dibuat.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
b. Memberikan bingkai atau rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis.
c. Sebagai batu uji atau tolak ukur eksistensi kontrak yang bersangkutan
Menurut  Paulus  J.  Soepratignja,  pembuatan  perjanjian  baku  hanya  akan  dilakukan,  jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan pelaku usaha, yaitu :(Soepratignja, 2007).
a. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
b. Demi  persaingan  bisnis,  harus  memberikan  pelayanan  secara  efisien  dan  efektif  kepada konsumen.
c. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam tiap  transaksi  harus  telah  dipersiapkan  lebih  dahulu  secara  tertulis,  agar  segera  dapat diketahui oleh konsumen.
d. Mengimbangi  tingginya  frekuensi  kegiatan  transaksional,  sehingga  harus  menyediakan naskah dan/atau persyaratan perjanjian, secara massal dan berseragam untuk transaksi yang sama,  dengan  tanpa  memperlihatkan  kondisi  dan/atau  kebutuhan  masing-masing  dari konsumen.
e. Persyaratan perjanjian secara massal dan berseragam tersebut, secara  efektif harus dapat memberi jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sendiri serta bagi konsumen.
Asas  hukum  memiliki  fungsi  sebagaimanadikemukakan  oleh  Smith,  yaitu:(Heriawianto, Winarno, & Susilo, 2014).
a. Asas-asas  hukum  berfungsi  untuk  menjaga  keterjalinan  atas  aturan-aturanhukum  yang tersebar.
b. Asas-asas  hukum  berfungsi  sebagai dasar pemecahan atas  masalah-masalahyang timbul dan baru.
c. Asas-asas  hukum  berfungsi  sebagai  dasar  pembentukan  ajaran  hukumbaru  yang  dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yangbaru.
Makna asas proporsionalitas dapat  dirunut dari asal kata “proporsi” ( proportion -  Inggris; proportie -  Belanda)  yang  berarti  perbandingan,  perimbangan,  sedang  “proporsional” ( proportional -  Inggris; proportioneel -  Belanda)  berarti  sesuai  dengan  proporsi,  sebanding, seimbang,  berimbang.  Untuk  menemukan  karakteristik  serta  makna  ’keseimbangan’  dan ’proporsionalitas’  dilakukan  eksplorasi  dan  elaborasi  beberapa  kamus  yang  relevan.  (Hernoko, 2016). Dari hasil penelusuran yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:(Hernoko, 2016).
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 a. Makna  leksikal  tersebut  di  atas  ada  yang  menyamakan  antara  makna  proporsionalitas dengan  keseimbangan,  sebaliknya  ada  juga  yangmembedakannya.  Namun  pembedaan terhadap kedua istilah tersebut belum secara tegas;
b. Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi.  Dalam  perspektif  kontrak,  asas  keseimbangan  diberikan  penekanan  pada  posisi tawar  para  pihak  harus  seimbang.  Tidak  adanya  keseimbangan  posisi  para  pihak mengakibatkan  kontrak  menjadi  tidak  seimbang  dan  membuka  peluang  intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya;
Proporsionalitas  (asas  proporsionalitas)  acapkali  sekedar  dipahami  dalam  konteks  hukum pembuktian,  meskipun  pada  dasarnya  asas  proporsionalitas  harus  dimaknai  sebagai  pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.
Waralaba  adalah  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan perjanjian waralaba.(Pemerintah Republik Indonesia, 2007)
Dalam  peraturan  perundangan-undangan  di  Republik  Indonesia  bahwa  pada  dasaranya disebutkan  dalam  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”.(DPR  RI,  2002). Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  bahwa  dijelaskan  dalam  Pasal  2  tentang  Asas  dan  Tujuan  yaitu Pelaku  Usaha  di  Indonesia  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  berasaskan  ekonomi  dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.(DPR RI, 1999).

## Permasalahan
Untuk menganalisis dan memecahkan problematika pada isu tersebut diatas, maka dalam penelitian  ini  diperinci  sebagai  berikut,  apakah  asas  proporsionalitas  penting  dalam  perjanjian waralaba dan apakah dengan tidak adanya asas proprosionalitas dapat mengakibatkan perjanjian waralaba tidak sah.

## Orisinalitas Penelitian
Penulisan  penelitian  ini  mengacu  pada  jurnal,  pertama Agus  Yudha  Hernoko  dan  Ika Yunia Ratnawati , “ Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba ”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1,  No.  1,  April  2015;  kedua, Agustin  Tri  Setyani,  Ery  Agus  Priyono,  dan  Agung  Basuki , “ Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Asas  Proporsionalitas  Pada  Renegosiasi  Kontrak  Karya  Antara
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia ”, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1, No.  2,  Tahun  2013;  dan  ketiga, Cut  Helmi  Yanti  Simbolon,  Ery  Agus  Priyono  dan  Dewi Hendrawati ,  “ Penerapan  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Perjanjian  Waralaba  Masaji  Fried Chicken ”, Jurnal Diponegoro Law, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016.
Jurnal  pertama  membahas  tentang  bentuk  hubungan  hukum  dan  keseimbangan  hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Jurnal kedua membahas penerapan asas proporsionalitas pada renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dan jurnal ketiga membahas hal yang perlu dilakukan dalam membuat kesepakatan yang proporsional dan akibat hukum jika terdapat pasal-pasal yang melanggar asas proporsionalitas.Sedangkan di dalam penulisan  jurnal  ini  membahas pentingnya  penerapan asas proporsionalitas  dalam  perjanjian  waralaba  dan  hubungan  asas  proposionalitas  dengan  syarat sahnya perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak proporsional.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1) Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba
Dalam  hubungan  kontraktualyang  proporsional  adalah  ketika  terjadi  pertukaran  hak  dan kewajiban  yang  proporsional,  yakni  berawal  dari  adanya  perbedaan  kepentingan  tersebut kemudian  dilakukan  mekanisme  yang  memberikan  suatu  prestasi  yang  proprosionalsehingga keadilan  yang  diperoleh  oleh  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  terpenuhi,  walaupun terdapat  beberapa  kepentingan  yang  tidak  terpenuhi.Sehingga  dalam  melakukan  hubungan kontraktual  menerapkan  asas  proporsional  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  karena kepentingan  seseorang  dalam  mengadakan  suatu  perjanjian  ketika  menentukan  kehendak,  para pihak memiliki posisi yang sama.
Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  terjadi  ketidakseimbangan  posisi  para  pihak  akan menimbulkan  gangguan  terhadap  isi  kontrak,  yang  dalam  beberapa  kasus  tertentu  diperlukan intervensi  otoritas  tertentu  (pemerintah).  Pemahaman  terhadap  daya  kerja  asas  keseimbangan menekan  aspek  keseimbangan  dari  posisi  para  pihak  yang  berkontrak.  Dalam  konteks  ini  asas keseimbangan bermakna “ equal-equilibrium ” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi  tawar  para  pihak  dalam  menentukan  kehendak  adalah  seimbang.  Tujuan  dari  asas keseimbangan adalah  hasil  akhir  yang  menempatkan posisi para pihak seimbang ( equal ) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak,  intervensi  dari  otoritas  negara  (pemerintah)  sangat  kuat,  khususnya  dalam  kontrak konsumen.(Hernoko, 2016).
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sehingga  asas  hukum  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  arahan  yang  layak  atau  pantas menurut  hukum  dalam  hal  menggunakan  atau  menerapkan  aturan-aturan  hukum.  Dengan  asas tersebut dapat pula diketahui mana-mana aturan yang layak dan tidak layak dijalankan.  Demikian pula dengan asas proporsionalitas, sebagaimana asas-asas hukum yang lain, juga diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan suatu kontrak, agar suatu kontrak yang diadakan sesuai dengan nilai dan kehendak masing-masing pihak.
Asas  proporsionalitas  atau  asas  keseimbangan  memberikan  penekanan  pada  posisi  tawar para pihak harus seimbang.Tidak adanya keseimbangan posisi memberikan pihak yang memiliki bargaining  position untuk  menentuk  materi  dalam  pembuatan  perjanjian  tersebut.Kemudian diperlukan juga pembagian mengenai hak dan kewajiban yang proporsional.
Pembagian  hak  dan  kewajiban  yang  proporsional  ini  dapat  dilihat  dalam  substansi perjanjian.Substansi dari suatu perjanjian memperlihatkan prestasi-prestasi yang harus dilakukan oleh parah pihak, apakah prestasi tersebut proporsional atau tidak dapat dilihat secara kuantitatif mengenai jumlah prestasi yang diberikan kepada salah satu pihak.
Dalam  suatu  perjanjian  bernama  pada  umumnya  para  pihak  memiliki  suatu  prestasi  yang berimbang dan merupakan suatu hubungan timbal balik.Dalam perjanjian komersil atau bakupihak yang memiliki bargaining position adalah pihak memiliki posisi dalam tawar-menawar sehingga telah  dibuat  klausul-klausul  oleh  pelaku  usaha  karena  pelaku  usaha  yang  lebih  paham  dan mengetahui seluk beluk berbagaikebutuhan dalam bisnisnya.
Pihak  yang  lebih  kuat  Pelaku  Usaha  biasanya  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk menentukan  klausula-klausula  tertentu  dalam  perjanjian  baku,  sehingga  perjanjian  yang seharusnya  dibuat  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian,  tidak  ditemukan  lagi  dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  tersebut  memuat  klausula-klausula  yang menguntungkan  seperti  meringankan  atau  menghapuskan  kewajiban-kewajiban  yang  menjadi tanggung  jawab  Pelaku  Usaha.  Hal  yang  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  tersebut  dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.(Miru & Yodo, 2015).
Adanya  perjanjian  baku,  karena  merupakan  keharusan  di  dunia  bisnis  saat  ini  dan diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu atas dasar kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memberikan  jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam  beberapa hal  yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :(Miru, 2007).
1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan-kebebasan  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan lainnnya.
Asaskeberimbangan merupakanperwujudan doktrin “keadilan berkontrak”yang mengoreksi dominasi asas kebebasanberkontrak yang dalam beberapa hal justrumenimbulkan ketidakadilan.(Pribadi, 2018).
Untuk  memberikan  keadilan  atas  adanya  ketidakseimbangan  tersebut  maka  landasan pemikiran  mengenai  asas  proporsionalitas  patut  dipergunakan  sebagai  landasan  pertukaran  hak dan kewajiban dalam mengadakan suatu perjanjian.Para pihak bertemu untuk membahas substansi perjanjian  berdasarkan  masing-masing  kehendak  para  pihak,  hingga  tercapai  kesesuaian  yang diinginkan masing-masing pihak, hal tersebut merupakan bentuk pertukaran yang adil.Landasan pemikiran  ini  atas  adanya  kebebasan  berkontrak  tersebut,  selain  itu  para  pihak  juga  memiliki kebebasan untuk memilih dalam mengadakan perjanjian.
Asas  proporsionalitas  bermakna  sebagai  “asas  yang  melandasi  atau  mendasari  pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.” Asas  proporsionalitas  mengandaikan  pembagian  hak  dan  kewajiban  diwujudkan  dalam  seluruh proses  hubungan  kontraktual,  baik  pada  fase  pra  kontraktual,  pembentukan  kontrak  maupun pelaksanaan  kontrak  ( pre-contractual,  contractual,  post  contractual ).  Asas  proporsional  sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair ).(Hernoko, 2016).
Asas keberimbanganmengandaikan pembagian hak dankewajiban diwujudkan dalam sebuah proseshubungan  mengikat  baik  pada  faseprakontrakktual,  pembentukan  kontrakmaupun pelaksanaan  kontrak.  AsasKeberimbangan  sangat  berorientasi  padakonteks  hubungan  dan kepentingan parapihak agar lahirlah suatu hubungan yangkondusif dan fair .(Pribadi, 2018).
Dalam mengadakan perjanjian f ranchise dalam pra kontrak telah terjadi ketidakseimbangan posisi,  bahwa  posisi  Franchisee  dan  Franchisor  tidak  seimbang  dibuktikan  dengan  pembagian prestasi lebih banyak dibebankan kepada Franchisee dari pada Franchisor. Kemudian prestasi yang dibebankan kepada Franchisee atas segala macam biaya, dapat memberikan beban berat kepada Franchisee dalam menjalankan usaha waralaba serta memenuhi perjanjian tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  :  31/M- DAG/PER/8/2008TentangPenyelenggaraan  Waralaba  bahwa  yang  dimaksud  Pemberi  Waralaba ( Franchisor )  orang perseorangan atau badan usaha  yang  memberikan  hak untuk memanfaatkan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 dan/atau  menggunakan  waralaba  yang  dimilikinya  kepada  penerima  waralaba.  Sedangkan Penerima Waralaba ( Franchisee ) orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba  yang dimiliki pemberi waralaba.(Kementrian Perdagangan, 2008)
Franchisor  harus  berusaha  menjelaskan  terlebih  dahulu,  menawarkan  kepada  Franchisee prospektus penawaran waralaba, memberikan pemahaman mengenai prestasi-kontra prestsi yang timbul  dari  akan  diadakannya  perjanjian  waralaba  tersebut.  Tujuan  daripada  penyampaian porspektus penawaran waralaba adalah agar penerima waralaba (Franchisee) bisa melakukan studi kelayakan  bisnis  terhadap  bisnis  waralaba  yang  akan  dijalaninya.  Selain  itu,  agar  peristiwa waralaba mengetahui apa yang menjadi keuntungan dan apa yang dibebankan kepadanya.(Kogin, 2014).
Perjanjian  waralaba  merupakan  suatu  perjanjian  timbal  balik  antara  hak  dan  kewajiban Franchisor dan Franchisee. Pada dasarnya dalam suatu kegiatan bisnis waralaba tercermin  suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari pihak franchisor kepada seorang Franchisee untuk  menggunakan  system  atau  cara  pengoperasian  suatu  bisnis  yang  dimiliki  oleh Franchisor.(Hernoko & Ratnawati, 2015)
Dengan  adanya  asas  proporsionalitas  ini,  diharapkan  dapat  mewujudkan  suatu  perjanjian yang berkeadilan, serta kesetaraan dalam hubungan kontraktual.Pertemuan kepentingan para pihak yang membentuk suatu kesepakatan diharapkan juga dapat memberikan kondisi yang kondusif dan fair.
“Dalam  perkembangannya  asas  proprosionalitasmuncul  menjadi  paradigma  baru  dalam hukumkontrak  yang  menjurus  pada  kebebasan  tanpabatas  ( unretristicted  freedom  of  contract ). Kondisisekarang,  asas  ini  juga  membuat  orang/pihakyang  kuat  bisa  memaksakan kehendaknyaterhadap  pihak  yang  lemah,  sehingga  cita-citakebebasan  berkontrak  yang  awalnya memberikankeseimbangan  hukum,  keseimbangankepentingan  dan  juga  keseimbangan  dalam posisitawar,  menjadi  sarana  penekan  bagi  pihak  yanglemah  ,  oleh  karena  itu  Pasal  1337  KUH Perdatamemberikan  batasan  pada  praktek  penerapanasas  tersebut  dengan  menegaskan sebabperjanjian  itu  harus  halal  artinya  tidak  dilarangundang-undang,  tidak  bertentangan dengankesusilaan yang baik atau ketertiban umum.”(Priyono, 2018).
Beberapa  kriteria  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menemukan  apabila  suatu  kontrak mengandung asas keberimbangan atau proporsional atau tidak yaitu sebagai berikut :
1. “Kontrak  yang  bersubstansi  asasproporsionalitas  adalah  kontrak  yangmemberikan pengakuan  terhadaphak,  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  kepada  para  kontraktan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
untukmenentukan  pertukaran  yang  adilbagi  mereka.  Kesamaan  bukan  dalamarti “kesamaan  hasil’  melainkan  padaposisi  para  pihak  yang  mengandaikan  “kesetaraan kedudukan dan hak( equitability )”.
2. Berlandaskan pada kesamaan dankesetaraan hak tersebut, makakontrak yang bersubstansi asasproporsional  adalah  kontrak  yangdilandasi  oleh  kebebasan  parakontraktan  untuk menentukansubstansi apa yang adil dan apa yangtidak adil bagi mereka (prinsipkebebasan)
3. Kontrak  yang  bersubstansi  asasproporsional  adalah  kontrak  yangmampu  menjamin pelaksanaan  hakdan  sekaligus  mendistribusikankewajiban  secara  proporsional  bagi  para pihak.”(Salim, 2010).
Dengan  merujuk  pada  asas aequitas  praestasionis ,  yaitu  asas  yangmenghendaki  jaminan keseimbangan  danajaran justum  pretium ,  yaitu  kepantasanmenurut  hukum.  Tidak  dapat disangkalbahwa  kesamaan  para  pihak  tidak  pernahada.  Sebaliknya,  para  pihak  ketika masukkedalam  kontrak  berada  dalam  keadaanyang  tidak  sama.  Akan  tetapi  ketidaksamaan tersebut  tidak  boleh  dimanfaatkanoleh  pihak  yang  dominan  untukmemaksakan  kehendaknya secara tidakmemadai kepada pihak lain. Dalam situasisemacam inilah asas proporsionalitasbermakna equitability .(Subekti, 2009)
Adanya ketidakseimbangan posisi di dalam pembuatan perjanjian dapat dipastikan  bahwa perjanjian  tersebut  memuat  klausul-klausul  yang  menguntungkan  bagi  salah  satu  pihak,  serta meringankan  atau  menghapus  kewajiban  tertentu  yang  seharusnya  menjadi  beban  dari  pelaku usaha.(Sekarini & Darmadha, 2018).

## 2) Asas Proporsionalitas dan Syarat Sahnya Perjanjian
Perjanjian  seharusnya  memberikan  perlindungan  terhadap  pihak-pihak  yang  mengikatkan diri dalam perjanjian itu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu harus pula seimbang. Hal ini tercermin dari isi perjanjian yang memberikan rasa keadilan, sehingga perjanjian itu dapat memberikan perlindungan secara hukum baginya.(Gilalo, 2015).
Dalam kodifikasi hukum privat kita (Indonesia), tercantum pada pasal 1338 KUH Perdata yang  menyatakan  bahwa  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya”.(DPR RI, 1848). Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian  mengakibatkan  suatu  kewajiban  hukum  bagi  para  pihak  yang  terikat  untuk melaksanakan  kesepakatan  kontraktual  dan  bahwa  suatu  kesepakatan  harus  dipenuhi.  Dengan begitu dari adanya konsensus, sekaligus bekerja daya mengikatnya kontrak ( pacta sunt servanda ) sebagai  akibat  perjanjian.  Selanjutnya,  ayat  3  pasal  ini  memerintahkan  supaya  perjanjan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  bertujuan  untuk  mencegah  kelakuan  yang  tidak  patut  atau sewenang-wenang  dalam  hal  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Artinya  tiap  pihak  meskipun memang  memiliki  posisi  ( bargain )  yang  lebih  tinggi  dari  pihak  lain,  harus  sungguh-sungguh menghormati dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.(Setyani, Priyono, & Basuki, 2013).
Dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum perdata, setidaknya terdapat tiga asas yang berlaku bagi hukum kontrak, yaitu:
1. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian kontrak-kontrak dalam bentuk formal dan riil dan (isi) syarat kausa yang diperbolehkan.
2. Asas  daya  mengikat  kontrak  dengan  perkecualian  daya  pembatasan  iktikad  baik  dan overmacht, dan
3. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak dalam perjanjian/kontrak dengan perkecualian janji yang dibuat demi kepentingan pihak ketiga.
Asas-asas tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dalam satu sistem check and balance yang bertugas untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional,  sehingga  dengannya  asas-asas  tersebut  bersama  dengan  asas  proporsionalitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan guna mewujudkan kontrak yang berkeadilan.
Berdasarkan  sistem check  and  balance tersebut,  asas  proporsionalitas  berfungsi  untuk mengkoreksi asas kebebasan berkontrak yang di dalam pelaksanaannya justru tidak memberikan keadilan bagi salah satu pihak.
Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling  menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas proporsionalitas penting  juga untuk  menekankan  adanya fairness (keadilan  dalam  prosedur),  sehingga  atas  perannya  tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak.
Dalam perjanjian waralaba walaupun  Franchisee terasa terbebani tetapi berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, yaitu sah secara Subjektif maupun objektif, yaitu :
1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  maksudnya  adalah  bahwa  para  pihak  yang melakukan  perjanjian  itu  harus  bersepakat,  setuju  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh  pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya.
2. Cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian  maksudnya  adalah  orang  yang  membuat  suatu perjanjian harus cakap  menurut hukum. Dalam Pasal 1330  KUHPerdata disebut sebagai
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
orang  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian  antara  lain  orang-orang  yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
4. Suatu  sebab  yang  halal  maksudnya  untuk tujuan  dari  perjanjian  itu  sendiri.  Sebab  yang tidak  halal adalah  berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  adalah  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat  atau  lebih syarat.Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah. Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif :
1. Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian atau dengan kata lain, syarat–syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana  hal  ini  meliputi  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  dan  kecakapan pihak  yang  membuat  perjanjian.  Syarat  subyektif  adalah  suatu  syarat  yang  menyangkut pada subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak.(Syaiffudin, 2012).
2. Syarat  obyektif  adalah  syarat  yang  menyangkut  pada  obyek  perjanjian  itu,  ini  meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Akibat hukum dari kedua syarat tersebut  adalah berbeda.Akibat tidak di penuhinya syarat subyektif  adalah  perjanjian  dapat  dibatalkan  artinya  bahwa  perjanjian  terus  berlaku  sepanjang tidak ada tindakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif berakibat  perjanjian  batal  demi  hukum.Perjanjian  dapat  dibatalkan  artinya  salah  satu  pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian sedangkan jika batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau di anggap tidak pernah ada.
Suatu perjanjian dapat  mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi  hal-hal  yang disebut di  bawah  ini,  yaitu adanya  paksaan (dwang), adanya kesesatan atau kekeliruan ( dwaling ), dan adanya penipuan ( bedrog ); dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal  pula  cacat  kehendak  yang  lain,  yakni  penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van omstandigheden ).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Asas proporsionalitas tidak termasuk dalam syarat sahnya perjanjian.(Simbolon, Priyono, & Hendrawati,  2016).Sehingga  apabila  terdapat bargaining  position dan  hal  tersebut  juga dimanfaatkan  oleh  pihak  Franchisor,  maka  dapat  dikatakan  perjanjian  tersebut  tidak menguntungkan dan tidak memberikan keadilan kepada Franchise. Akan tetapi perjanjian tersebut tetap  sah  dan  mengikat  berdasarkan  pasal  1320  KUHPerdata  jika  terdapat  kesepakatan  dan kecakapan diantara pihak serta terdapat objek perjanjian dan telah sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

## C. Kesimpulan
Asas prororsionalitas sebagai asas yang dipergunakan dalam pemembuatan suatu perjanjian merupakan  asas  yang  membentuk  suatu  sistem  yang  memberikan check  and  balances ,untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional.Asas proporsionalitas tidak  hanya  penting  untuk  menghasilkan  kontrak  yang  berkeadilan  dan  saling  menguntungkan (keadilan  substansial),  namun  dengan  asas  proporsionalitas  penting  juga  untuk  menekankan adanya fairness (keadilan  dalam  prosedur),  sehingga  atas  perannya  tersebut  seyogyanya  asas proporsionalitas  dapat  selalu  terlibat  dalam  setiap  proses  pembentukan  kontrak  serta  perjanjian tersebut memenuhi dan sesuai dengan kepentingan yang dimilik oleh masing-masing pihak.
Mengenai sahnya perjanjian, suatu perjanjian memiliki hubungan hukum yang mengikat jika memenuhi syarat sahnya perjanjia yaitu pasal 1320 KUHPerdata.Jadi, perjanjian waralaba tersebut walaupun tidak menguntungkan pihak Franchisee tetapi perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum  yang  mengikat dan sah,  maka  asas proporsionalitas tidak termasuk dalam  syarat sahnya perjanjian.Perjanjian  tersebut tetap  sah  dan  mengikat  berdasarkan  pasal  1320  KUHPerdata  jika terdapat kesepakatan dan kecakapan diantara pihak serta terdapat objek perjanjian dan telah sesuai dengan  undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.Pada  dasarnya  suatu  perjanjian  dalam hal  ini  perjanjian  waralaba  yang  dibuat  baku  oleh  Franchisor,  Franchisor  juga  harus memperhatikan  keadilan  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  akan  diberikan  kepada  Franchisee yang bukan hanya berisi larangan-larangan saja tetapi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban (prestasi-kontra prestasi) yang saling memberikan keadilan dalam menjalankan bisnis waralaba.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Hernoko, A. Y. (2005). Dasar-Dasar Hukum Kontrak . Surabya.
Hernoko, A. Y. (2014). Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial .
Jakarta: Prenada Media Group.
Kogin, K. (2014). Aspek Hukum Kontrak Waralaba : Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan
Minuman (1st ed.). Tatanusa.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar . Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Miru, A., & Yodo, S. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
Notohamidjojo, O. (1971). Masalah Keadilan : hakikat dan pengenaannya dalam bidang masyarakat, kebudayaan, negara dan antar-negara . Semarang: Tirta Amerta.
Salim, H. S. (2010). Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Soepratignja, P. J. (2007). Teknik Pembuatan Akta Kontrak . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Subekti. (2009). Aneka Perjanjian . Bandung: Intermasa.
Syaiffudin, M. (2012). Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum . Bandu: CV Mandar Maju.
Ujan, A. A. (1990). Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls) . Yogyakarta: Kanisius.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
DPR RI. KUH Perdata . , (1848).
DPR RI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . , (1999).
DPR RI. (2002). Undang-Undang Dasar 1945. Retrieved November 10, 2019, from http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
Kementrian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba . , (2008).
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba . , (2007).

## JURNAL :
Gilalo, J. J. (2015). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Jurnal Hukum DE’RECHHTSSTAAT , 1 .
Heriawianto, B. K., Winarno, B., & Susilo, H. (2014). Analisis Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perwaliamanatan yang Dibuat Berdasarkan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 412/BL/2010. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya .
Hernoko, A. Y. (2016). Disertasi : Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Kontrak Komersil. Jurnal Hukum Dan Peradilan , (Vol. 5 No. 3, November 2016).
Hernoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. (2015). Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba.
Jurnal Hukum Bisnis , 1 .
Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. Jurnal Hukum Yuridika Universitas Airlangga Surabaya , 16 .
Pribadi, D. S. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang dalam Perjanjian Kemitraan.
Jurnal Universitas Mulawarman Samarinda .
Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis Indonesia (Kajian Perjanjian Waralaba). Jurnal Law Reform , 14 .
Sekarini, M. A. P., & Darmadha, I. N. (2018). Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Hukum Fakultas Udayana , (Vol. 02, No. 03, Juni 2014).
Setyani, A. T., Priyono, E. A., & Basuki, A. (2013). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Renegosiasi Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia. Jurnal Diponegoro Law , 1 .
Simbolon, C. H. Y., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2016). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken. Jurnal Diponegoro Law , 5 .