## Diseminasi Kebijakan Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Makassar Indonesia
Nasrulhaq 1 , Ahmad Harakan 2 , Syukri 3 , Sitti Rahmawati Arfah 4 , Nur Khaerah 5 , Nurbiah Tahir 6 , Nur Wahid 7
1234567 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar
2 ahmad.harakan@unismuh.ac.id

## Abstract
This  research  discusses  the  dissemination  of  education  policy  by  looking  at  the responses  and  insights  of  students,  lecturers,  and  education  staff  at  the  University  of Muhammadiyah Makassar towards the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). The biggest  challenge  in  implementing  educational  policies  in  higher  education  is  the percentage of understanding of the academic community and their readiness to implement education  policy  packages  implemented  by  the  government.  In  this  study,  a  qualitative method was used by using  a case study at the University of Muhammadiyah Makassar. The data was obtained from the results of a survey to students, lecturers, and education staff conducted by the MBKM Grant Team of the University of Muhammadiyah Makassar through a survey platform and survey questions facilitated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia starting on 18-22 December 2021. The results of the  survey  processed  using  the  Nvivo  application.  There  have  been  various  responses regarding the Independent Learning-Kampus Merdeka Program and it can be concluded that the dissemination of the MBKM policy still needs to be maximized, because there are still many educators and students who do not know the nature of the policy.

## Keywords: Policy Dissemination; Education Policy; College

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang diseminasi kebijakan pendidikan dengan melihat respon  dan  wawasan  mahasiswa,  dosen,  dan  tenaga  kependidikan  di  Universitas Muhammadiyah  Makassar  terhadap  program  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka (MBKM).  Tantangan  terbesar  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  perguruan tinggi  adalah  prosentase  pemahaman  civitas  akademika  dan  kesiapannya  dalam mengimplementasikan  paket  kebijakan  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  di  Kota  Makassar.  Data  didapatkan  dari  hasil  survei kepada  mahasiswa,  dosen,  dan  tenaga  kependidikan  yang  dilakukan  oleh  Tim  Hibah MBKM  Universitas  Muhammadiyah  Makassar  melalui  platform  survei  dan  pertanyaan survei yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang  dimulai  pada  tanggal  18-22  Desember  2021.  Hasil  survei  tersebut  diolah menggunakan  aplikasi  Nvivo.  Ada  beragam  respon  terkait  Program  Merdeka  Belajar- Kampus Merdeka dan dapat disimpulkan bahwa diseminasi kebijakan MBKM masih perlu dimaksimalkan,  karena  masih  banyak  tenaga  pendidik  dan  mahasiswa  yang  belum mengetahui hakikat dari kebijakan tersebut.

## Kata Kunci: Diseminasi Kebijakan; Kebijakan Pendidikan; Perguruan Tinggi

## Pendahuluan
Praktik  pendidikan  pada  perguruan  tinggi  di  Indonesia  terkendala  pada konektivitas kebijakan pemerintah dengan tantangan yang dihadapi. Seringkali kebijakan pendidikan  terbaru  diterapkan  setelah  perguruan  tinggi  menghadapi  masalah.  Padahal pembahasan  pendidikan  dalam  ranah  kebijakan  merupakan  topik  yang  membutuhkan perhatian serius dari masyarakat dan tentunya pemerintah (Soeprapto, 2013). Dari sudut pandang  sosial  dan  masyarakat,  pendidikan  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  jenis perubahan budaya sebagai landasan, agar kehidupan masyarakat tetap lestari, atau dengan kata  lain  masyarakat  memiliki  nilai-nilai  budaya  yang  diwariskan  kepada  generasi berikutnya (Harakan, 2017).
Secara  individual,  pendidikan  mengandung  pengertian  adanya  pengembangan pada  peluang  dan  potensi  terpendam,  serta  mengangkatnya  untuk  dipoles  sehingga bersinar  dan  memberi  pencerahan  kepada  manusia  (Ningrum,  2016). Magnum  Opus peradaban  suatu  bangsa  adalah  wawasan  dan  transfer  informasi  sebagai  komponen peningkatan  kualitas  manusia  dan  pembinaan  lingkungan  kritis,  berorientasi  solusi,  dan positif.  Meskipun  demikian,  dalam  dunia  politik,  kebijakan,  dan  otoritas,  suatu  negara memegang kunci keberhasilan transformasi, khususnya di bidang pendidikan yang terkait dengan konteks perkembangan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. (Sarnoto, 2013).
Politik  kebijakan  pendidikan  dalam  merespon  beragam  isu  seperti Industrial Revolution 4.0,  era  Society  5.0,  hingga  kedigdayaan  Metaverse  telah  menggodok  paket kebijakan  dengan  menghadirkan  program  Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka  yang diperuntukkan  untuk  Perguruan  Tinggi.  Kampus  Merdeka  pada  hakikatnya  merupakan konsep baru yang memberikan kemandirian mahasiswa untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan (Leuwol et al., 2020; Siregar, Sahirah, & Harahap, 2020). Gagasan ini dibangun di atas gagasan sebelumnya, Merdeka Belajar. Konsep Kampus Merdeka pada dasarnya  merupakan  inovasi  pembelajaran  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  unggul (ARIFIN & MUSLIM, 2020; Sopiansyah & Masruroh, 2022).
Perguruan  Tinggi  memiliki  kebebasan  otonomi  di  bawah  Kebijakan  Merdeka Belajar -Kampus Merdeka. Mengubah pandangan tentang pendidikan agar lebih mandiri dengan  budaya  belajar  kreatif.  Pemberlakuan  program  ini  mendorong  pembelajaran perguruan  tinggi  menjadi  lebih  mandiri  dan  adaptif  (Sopiansyah  &  Masruroh,  2022). Program  ini  mencakup  sembilan  jenis  kegiatan  pembelajaran:  pertukaran  mahasiswa, bantuan  mengajar  di  satuan  pendidikan,  penelitian,  magang,  proyek  kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi mandiri, pembangunan desa, dan bela negara. (Mariati, 2021).
Meski  kebijakan  ini  sarat  pada  kemandirian  dan  keadaptifan  sebuah  perguruan tinggi  dengan  beragam  program  dalam  melaksanakan  pembelajaran,  namun  tantangan berikutnya  adalah  diseminasi  kebijakan  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Penelitian terdahulu maupun artikel yang telah diterbitkan yang mengkaji tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka antara  lain  dibahas  oleh  Siregar  et  al.,  (2020)  dengan  menitikberatkan  pada  diskusi Merdeka  Belajar-Kampus  merdeka  secara  konseptual  dalam  menghadapi  era Industrial Revolution 4.0.  Sedangkan  Sopiansyah  &  Masruroh  (2022)  mengkaji  implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam ranah konseptualisasi pada kurikulum di  perguruan  tinggi.  Selain  Siregar  et  al.,  (2020)  dan  Sopiansyah  &  Masruroh  (2022), peneliti lainnya seperti Saleh (2020) memotret efektivitas pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di saat eskalasi pandemi Covid-19 belum terkendali.
Merespon  problematika  dan  serangkaian  penelitian  terdahulu  tentang  Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka penelitian ini lebih berfokus pada dinamika dan wawasan  civitas  akademika  Universitas  Muhammadiyah  Makassar  terhadap  diseminasi
kebijakan  pendidikan melalui  program  Merdeka  Belajar  – Kampus Merdeka yang telah terlaksana dimulai pada tahun 2020 hingga kini.

## Metode
Kajian diseminasi kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus  pada  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  di  Kota  Makassar.  Perguruan  Tinggi Muhammadiyah  yang  dimaksud  adalah  Universitas  Muhammadiyah  Makassar.  Studi kualitatif melibatkan eksplorasi dan pemahaman pada problematika sosial.
Studi  kualitatif  mengarah  pada  perlunya  batasan-batasan  atas  dasar  fokus  yang muncul  sebagai  permasalahan  dalam  suatu  penelitian.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini berfokus  pada  Respon  civitas  akademika  pada  diseminasi  kebijakan  Program  Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar. Data didapatkan dari hasil survei kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Tim  Hibah  MBKM  Universitas  Muhammadiyah  Makassar  melalui  platform  survei  dan pertanyaan  survei  yang  difasilitasi  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia dan dimulai pada tanggal 18-22 Desember 2021.
Analisis  data  mengacu  pada  alur  kegiatan  yang  digunakan  oleh  akademisi  yaitu dengan  mengumpulkan  data  melalui  survei  daring,  penyesuaian  data  dengan  teknik reduksi, display, dan menentukan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, tim penelitian mengadakan  Focus  Group  Discussion  terbatas  dengan  akademisi  dan  pakar  untuk membahas  data  yang  diperoleh  untuk  penarikan  kesimpulan.  Penelitian  ini  juga menggunakan analisis data kualitatif dengan bantuan program komputer Nvivo 12 Plus. Penerjemahan data melibatkan penggunaan Nvivo 12 Plus sebagai alat analisis kualitatif yang  menerjemahkan  data  melalui  beberapa  tahap  yaitu  membuat  proyek  baru,  lalu menyusun dokumen, mengkode data, melakukan analisis, serta perbandingan. Penggunaan aplikasi ini sebagai alat bantu untuk mengolah dan memvisualisasikan data dengan lebih atraktif.

## Hasil dan Pembahasan
Perencanaan,  proses  pembelajaran,  penilaian,  dan  evaluasi  pembelajaran merupakan  bagian  dari  model  Pengembangan  Kurikulum  yang  berpedoman  pada kebijakan  MBKM  (Baharuddin,  2021).  Program  MBKM  memberikan  fleksibilitas  dan otonomi lembaga pendidikan dengan menghilangkan birokratisasi kampus, menghilangkan birokrasi yang rumit antara mahasiswa, tenaga pendidik, dan dosen, serta memungkinkan  mahasiswa  untuk  memilih  bidang  minatnya.  Keunggulan  program  ini tidak  semata-mata  tentang  sembilan  program  dengan  hak  belajar  tiga  semester  di  luar program  studi.  Adanya  kemudahan  pembukaan  program  studi  baru,  perubahan  sistem akreditasi  perguruan  tinggi,  lalu  kemudahan  perguruan  tinggi  negeri  menjadi  PTN berbadan hukum menjadi patron penting pihak pemerintah menginfiltrasi kebijakan dalam program-program perguruan tinggi.
Kampus merdeka adalah jenis pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel  dalam  rangka  menumbuhkan  budaya  belajar  yang  inovatif,  tidak  terbatas,  dan berpusat pada siswa. Perguruan tinggi sudah seharusnya berkomitmen untuk mewujudkan dan  melaksanakan  Program  MBKM  sebagaimana  yang  ditetapkan  Permendikbud  RI Nomor  3  Tahun  2020,  serta  yang  dijelaskan  dalam  Buku  Panduan  Merdeka  Belajar Kemendikbud RI (Mariati, 2021). Keberhasilan program MBKM memerlukan diseminasi kebijakan untuk mempermudah seluruh pihak memahami tujuan dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, penyebaran informasi tentang MBKM yang ditujukan kepada kelompok target (Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa) agar kiranya timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya menerapkan program tersebut dengan baik.

## 1. Pemahaman Dosen dan Mahasiswa tentang Kebijakan MBKM
Dosen  dan  Mahasiswa  merupakan  aktor  utama  dalam  penerapan  kebijakan Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  (MBKM),  pemahaman  tentang  kebijakan  ini  sangat dibutuhkan  untuk  keberhasilan  program  MBKM.  Memahami  kebijakan  MBKM  sangat penting karena Program MBKM telah memberikan keleluasan bagi program studi dalam menjalankan kurikulum yang fleksibel, luwes dan mudah diikuti dengan adanya perubahan dan  perkembangan  zaman  serta  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  MBKM  juga membantu terwujudnya sinergi program studi melalui kerjasama dengan pihak lain untuk memastikan  proses  pembelajaran  berjalan  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditentukan (Krisnanik,  Saphira,  &  Indriana,  2021).    Melalui  diseminasi  kebijakan  MBKM  akan mempermudah dosen dan mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

## Gambar 1. Pemahaman Dosen dan Mahasiswa tentang Kebijakan MBKM
Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2021)
Hasil analisis melalui nvivo pada gambar 1 ditemukan bahwa pengetahuan dosen tentang  kebijakan  MBKM  lebih  besar  dibandingkan  mahasiswa,  dosen  sebagai  tenaga pengajar lebih mengetahui sebagian besar isi kebijakan MBKM dengan presentase 59% dan  mahasiswa  hanya  28%.  Pemahaman  dosen  tentang  MBKM  memiliki  andil  besar terhadap keberhasilan MBKM, tanpa peran dari Dosen, proses pembelajaran yang baik di luar  program  studi  sesuai  yang  diharapkan  dapat  sulit  tercapai,  sehingga  peran  dosen sangat dibutuhkan salah satunya untuk menjembatani antara program studi asal mahasiswa dengan  program  studi  lain  atau  lembaga  non  perguruan  tinggi  selama  mahasiswa melaksanakan  program  MBKM  (Sari,  2021).  Melihat  berbagai  peran  dosen  tersebut, nampaknya  merupakan  keharusan  untuk  seluruh  tenaga  pengajar  agar  memahami  dan mengetahui bagaimana kebijakan MBKM dijalankan.
Mahasiswa sebagai sasaran utama program MBKM ini minim pengetahuan tentang kebijakan  merdeka  belajar,  sebuah  penelitian  menujukkan  bahwa  siswa  merasa pembelajaran MBKM belum maksimal karena masih dilakukan secara online (Kamalia & Andriansyah,  2021).  Seharusnya  pemahaman  tentang  MBKM  ini  bukan  hanya dimaksimalkan  oleh  dosen,  tetapi  mahasiswa  harus  diberi  sosialisasi  tentang  program MBKM ini karena mahasiswa yang akan menjadi pelaku utama dalam berbagai program yang disediakan seperti magang, pertukaran pelajar dan lain-lain.
13% 59% 27% 1% 6% 28% 49% 17% Mengetahui kebijakan secara keseluruhan. Mengetahui sebagian besar isi kebijakannya. Mengetahui sedikit. Belum mengetahui sama sekali.
Crosstab Query - Results Preview
Dosen Mahasiswa
Gambar 2. Sumber Informasi Mengenai Kebijakan MBKM Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2021)
Data pada gambar 2 menunjukkan bahwa perbedaan sumber informasi antara dosen dan  mahasiswa  terlihat  jelas  pada  saluran  yang  digunakan,  dosen  paling  banyak mendapatkan  informasi  melalui  Kegiatan  sosialisasi  baik  luring  maupun  daring  yang diselenggrakan oleh perguruan tinggi  dengan persentase 39%, sementara itu mahasiswa yang memiliki pemahaman yang rendah mendapatkan informasi yang dominan didapatkan melalui  kanal  daring  Kemendikbud  baik  melalui  media  sosial  maupun  website  dengan presentasi  34%. Jadi  mahasiswa masih perlu dilibatkan langsung dalam pertemuan atau sosialisasi tentang Kebiajakan MBKM karena berdasarkan hasil jejak pendapat mahasiswa yang mendapatkan informasi melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan perguruan tinggi hanya 13%. Mahasiswa sejatinya harus mempunyai pemahaman yang paling baik dalam menelaah  kebijakan  program  MBKM,  karena  kompetensi  mahasiswa  harus  relevan sebagai  akibat  dari  kemajuan  teknologi  yang  pesat  dan  perubahan  sosial,  budaya,  dan kehidupan  kerja  (Coccoli,  Guercio,  Maresca,  &  Stanganelli,  2014).  Maka  tuntutan diseminasi kebijakan harus menyeluruh kepada semua pihak, terutama untuk dosen dan mahasiswa agar program MBKM dapat mudah dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan tujuannya.
Mahasiswa  sebagai  sasaran  utama  dalam  implementasi  kebiajakan  MBKM memiliki ketertarikan yang cukup baik terhadap kegiatan yang dilakukan diluar program studi, dari 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi mahasiswa yang sudah terlaksana didapatkan hasil paling banyak memilih magang/praktik kerja (gambar 3)  yang  sejatinya  merupakan  kegiatan  yang  sedari  dulu  telah  dilakukan  oleh  perguruan tinggi swasta/negeri.
34% 7% 19% 13% 6% 19% 2% 19% 18% 9% 39% 6% 8% 1% Kanal daring Kemendikbud (laman/website, media sosial). Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kanal daring Perguruan Tinggi (laman/website, media sosial). Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Kanal komunikasi komunitas (misal: komunitas alumni, komunitas dosen). Media massa. Lainnya:
Crosstab Query - Results Preview
Dosen Mahasiswa
Gambar 3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Di Luar Program Studi yang Diminati Mahasiswa Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2021)
Pilihan  bentuk  kegiatan  yang  dipilih  mahasiswa  diluar  program  studi  sangat beragam, pada penelitian ini mahasiswa dominan memilih program Magang/Praktik Kerja sebagai  pilihan  kegaiatan  di  luar  program  studi  dengan  presentase  36%,  kemudian Program kegiatan yang lain yang banyak dipilih mahasiswa adalah Pertukaran pelajar 23% dan Membangun desa/KKN Tematik 14%. Sementara itu program penelitian/riset ternyata masih  belum  terlalu  diminati  oleh  mahasiswa  dengan  tingkat  keterpilihan  hanya  3%, padahal  program  penelitian/riset  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  bisa  dilakukan dengan kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam membuat sebuah karya ilmiah.
Magang/Praktik  Kerja  dan  Pertukaran  pelajar  menjadi  kegiatan  yang  paling diminati  mahasiswa  pada  Program  MBKM,  hal  ini  tentu  saja  merupakan  sesuatu  yang relevan  dengan  tujuan  pemerintah  menerapkan  Merdeka  belajar-Kampus  Merdeka. Pemerintah melalui MBKM bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran nasional dengan menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja dan industri, memastikan lulusan perguruan tinggi siap bekerja di bidang kompetensi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. (Arifin & Muslim, 2020). Jadi dengan melihat relevansi antara minat mahasiswa dengan tujuan pemerintah dalam program MBKM maka sejatinya penerapan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka  akan  menjadi  angin  segar  dalam  mencapai  tujuan  strategis pendidikan nasional.

## 2. Pemahaman Tenaga Pendidik Tentang Kebijakan MBKM
Kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  (MBKM)  telah  diterapkan diberbagai perguruan tinggi, pemahaman tenaga pendidik tentu saja merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan program merdeka belajar kampus merdeka. Melalui Merdeka  Belajar-  Kampus  Merdeka,  para  sivitas  akademika  terkhusus  tenaga kependidikan  di  kampus  akan  menjadi  fasilitator  bagi  mahasiswa  untuk  memperluas wawasan  dan  ruang  belajar  sesuai  minat  dan  keterampilannya.    Hasil  penelitian  pada perguruan  tinggi  swasta  di  Kota  Makassar  menunjukkan  bahwa  pemahaman  tenaga pendidik  tentang  kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  (MBKM)  masih  sangat minim,  sebagian  besar  tenaga  pendidik  hanya  sedikit    mengetahui  tentang  kebijakan tersebut,  bahkan  tenaga  pendidik  yang  belum  mengetahui  sama  sekali  mempunyai presentasi yang tinggi.
Pertukaran Pelajar 23% Magang/Praktik Kerja 36% Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 8% Penelitian/Riset 3% Proyek Kemanusiaan 4% Kegiatan Wirausaha 10% Studi/Proyek Independen 2% Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
14%
Gambar 4. Pemahaman tenaga pendidik tentang kebijakan MBKM Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2021)
Pada data di gambar 4 menujukkan bahwa diseminasi kebijakan Merdeka Belajar- Kampus  Merdeka  (MBKM)  masih  perlu  dimaksimalkan,  karena  masih  banyak  tenaga pendidik  yang  belum  mengetahui  hakikat  dari  kebijakan  merdeka  belajar  kampus merdeka,  37%  tenaga  pendidik  hanya  mengetahui  sedikit  tentang  program  MBKM, sementara  itu  27%  tenaga  pendidik  yang  belum  mengetahui  sama  sekali  bagaimana program ini, dan tenaga pendidik yang mengetahui secara keseluruhan hanya 9%. Hasil tersebut  menandakan  bahwa  Kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  belum sepenuhnya  dimengerti  oleh  tenaga  pendidik,  sehingga  diseminasi  kebijakan  MBKM masih perlu dimasifkan agar seluruh tenaga pendidik dapat memahami program ini secara keseluruhan.  Diseminasi  informasi  ke  publik  dengan  edukasi  terkait  kebijakan  dan program  pemerintah  yang  dilaksanakan  bisa  dilakukan  dengan    memanfaatkan  saluran- saluran komunikasi yang tersedia (SM & Narti, 2021).
Gambar 5. Jawaban Tenaga Pendidik Tentang Berapa Semester Yang Dapat Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan MBKM di luar Perguruan Tingginya Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2021)
9% 27% 37% 27% Mengetahui kebijakan secara keseluruhan. Mengetahui sebagian besar isi kebijakannya.
Mengetahui sedikit.
Belum mengetahui sama sekali.
13% 31% 25% 31% 1 2 3 4
Dari gambar pada gambar 5 memperlihatkankan bahwa pemahaman tenaga pendidik memang  masih  minim  tentang  program  MBKM,  pertanyaan  sederhana  tentang  berapa semester yang dapat ditempuh mahasiswa di luar perguruan tinggi asal hanya 31% yang menjawab benar (2 Semester), jadi ada 69% tenaga pendidik yang menjawab tidak tepat. Pemahaman tenaga pendidik yang masih minim tentang MBKM tentu saja akan meberikan dampak terhadap tujuan strategis pendidikan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.  Pelaksanaan  program    pendidikan  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  arah gemilang pendidikan harus sesuai dengan kebijakan dan strategi jitu pendidikan yang telah diterapkan  dan  tidak  dilakukan  dengan  secara  mendadak  agar  berdampak  baik  pada capaian strategi pendidikan (Fajriyah, Nadhiroh, Mawardani, & Ainiyah, 2021). Capaian tujuan pendidikan dari program MBKM akan maksimal jika kebijakan ini dapat dipahami dengan  baik  oleh  tenaga  pendidik  yang  merupakan  pelayan  akademik  mahasiswa  di Perguruan Tinggi.

## Kesimpulan
Dosen  dan  mahasiswa  merupakan  aktor  utama  dalam  penerapan  kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Melalui diseminasi kebijakan MBKM akan mempermudah dosen dan mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang program Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka.  Pengetahuan  Dosen  tentang  kebijakan  MBKM  lebih  besar dibandingkan Mahasiswa, dosen sebagai tenaga pengajar lebih mengetahui sebagian besar isi kebijakan MBKM, sementara itu mahasiswa sebagai sasaran utama program MBKM ini minim pengetahuan tentang kebijakan merdeka belajar. Diseminasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka  (MBKM)  masih  perlu  dimaksimalkan,  karena  masih  banyak tenaga pendidik dan mahasiswa yang belum mengetahui hakikat dari kebijakan merdeka belajar  kampus  merdeka.  Pada  Program  Merdeka  Belajar-Kampus  merdeka  kegiatan Magang/Praktik  Kerja  dan  Pertukaran  pelajar  yang  paling  diminati  mahasiswa  pada Program  MBKM,  hal  ini  tentu  saja  merupakan  sesuatu  yang  relevan  dengan  tujuan pemerintah menerapkan  Merdeka belajar-Kampus Merdeka yaitu sinkronasi  pendidikan dengan dunia kerja dan industri.

## Daftar Pustaka
AlYahmady, H. H., & Al Abri, S. S. (2013). Using Nvivo for Data Analysis in Qualitative Research. International  Interdisciplinary  Journal  of  Education , 2 (2),  181–186. https://doi.org/10.12816/0002914
ARIFIN,  S.,  &  MUSLIM,  M.  (2020).  TANTANGAN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN “MERDEKA  BELAJAR,  KAMPUS  MERDEKA”  PADA  PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA. JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL- ILMI , 3 (1). https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589
Arifin,  S.,  &  Muslim,  M.  O.  H.  (2020).  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  “Merdeka Belajar,  Kampus  Merdeka”  pada  Perguruan  Tinggi  Islam  Swasta  di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi , 3 (1).
Baharuddin,  M.  R.  (2021).  Adaptasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (Fokus:  Model  MBKM  Program  Studi). Jurnal  Studi  Guru  Dan  Pembelajaran ,
4 (1), 195–205. Retrieved from https://www.e-journal.my.id/jsgp/article/view/591 Coccoli, M., Guercio, A., Maresca, P., & Stanganelli, L. (2014). Smarter universities: A vision for the fast changing digital era. Journal of Visual Languages & Computing , 25 (6), 1003–1011. Creswell, J. W. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fajriyah,  A.,  Nadhiroh,  C.,  Mawardani,  T.,  &  Ainiyah,  B.  N.  (2021). Evaluasi Keberhasilan Program Pertukaran Mahasiswa Inbound Outbound Antara Prodi Administrasi Pendidikan FIA UB Dan Manajemen Pendidikan FIP Unesa . Harakan, A. (2017). Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten Gowa. Aristo , 5 (1).
Kamalia, P. U., & Andriansyah, E. H. (2021). Independent Learning-Independent Campus (MBKM) in Students’ Perception. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan , 7 (4), 857–867.
Krisnanik, E., Saphira, Q., & Indriana, I. H. (2021). Desain Model MBKM Dan Kolaborasi Kerja  Sama  Model  Pentahelix  Guna  Meningkatkan  Daya  Saing  Lulusan. Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer) , 5 , 138–142. Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., … Sari, I. N.  (2020). Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Perguruan  Tinggi:  Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Mariati,  M.  (2021).  Tantangan  Pengembangan  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  di  Perguruan  Tinggi. Seminar  Nasional  Teknologi  Edukasi  Dan Humaniora 2021, Ke-1 , 747–758. CERED. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Ningrum,  E.  (2016).  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  BIDANG
PENDIDIKAN. Jurnal Geografi Gea , 9 (1).
https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681
Saleh,  M.  (2020).  Merdeka  belajar  di  tengah  pandemi  Covid-19. Prosiding  Seminar Nasional Hardiknas , 1 , 51–56. Sari, I. N. (2021). MEMERDEKAKAN DOSEN MELALUI PENINGKATAN PERAN DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA. In Dosen Merdeka . UNISMA PRESS.
Sarnoto,  A.  Z.  (2013).  Konsepsi  politik  pendidikan  di  Indonesia. Jurnal  Educhild: Pendidikan Dan Sosial , 1 (1), 30–40.
Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era  Revolusi  Industri  4.0. Fitrah:  Journal  of  Islamic  Education , 1 (1),  141–157. https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13
SM,  A.  E.,  &  Narti,  S.  (2021).  FUNGSI  MEDIA  CENTER  SEBAGAI  MEDIA DISEMINASI  INFORMASI  PEMERINTAH  DAERAH  KOTA  BENGKULU. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 8 (1), 37–43.
Soeprapto,  S.  (2013).  Landasan  aksiologis  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  dalam perspektif filsafat pendidikan. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 32 (2). Sopiansyah,  D.,  &  Masruroh,  S.  (2022).  Konsep  dan  Implementasi  Kurikulum  MBKM (Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka). Reslaj :  Religion  Education  Social  Laa Roiba Journal , 4 (1), 34–41. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458 Woolf, N. H., & Silver, C. (2017). Qualitative analysis using NVivo: The five-level QDA® method . London: Routledge.