## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP SISWA/I SMA DI PULAU KARIMUN
Fedryk Soaloon Harahap *
Polres Karimun Polda Kepri

## Abstrack
Traffic is a means and infrastructure for people to carry out their daily life activities, but sometimes the traffic still holds a lot of problems oth legally adn non-legally, one of the legal problems is the high use of motorized vehicles by high school students under age vehicle driver or rider, especially on Karimun Island. This problem is difficult to control because of certain factors and interrelations with one another, so that special policies need to be aligned from the stakeholders to solve these problems.
Karimun Regency Government, Senior High Schools on Karimun Island, Supervisor and coordinator senior high school government, Traffic Police of Karimun Resort Police, and participatiuon of vehicle dealers and parents were interrealated policy factor. This research will try to conclude how these factors lead to policies that conflict with the law, so that in the future it is expected to be able to find a joint solution so that best policies are formed and are not contrary to applicable of law. The result of this research will be a recommendation for relevant stakeholder to solve this problem and be able to be the best solution by ensuring security, safety, order, and smoothness in traffic, especially on Karimun Island.
Keywords  : Traffic, High School Students, Underage Drivers, Motorized Vehicles

## Abstrak
Lalu lintas merupakan  sarana dan  prasarana bagi  manusia untuk  menjalankan aktifitas  kehidupan  mereka  sehari-hari,  namun  terkadang  lalu  lintas  tersebut masih  menyimpan  segudang  permasalahan-permasalahan  baik  secara  hukum maupun  non-hukum,  salah  satu  permasalahan  hukumnya  adalah  banyaknya penggunaan  kendaraan  bermotor  oleh  siswa/i  SMA  pengemudi  kendaraan bermotor di bawah umur, terkhusus di Pulau Karimun. Permasalahan ini sulit untuk dikendalikan karena beberapa faktor-faktor tertentu dan saling keterkaitan satu  sama  lain,  sehingga  perlu  kebijakan  khusus  yang  selaras  dari  para stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Karimun,  SMA  sederajat  di  Pulau  Karimun, Korwas SMA di Kabupaten Karimun, Satlantas Polres Karimun, dan peran serta dealer dan orang tua menjadi faktor kebijakan yang saling keterkaitan. Penelitian ini  akan  mencoba  menyimpulkan  bagaimana  faktor-faktor  tersebut menimbulkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diharapkan
* Alamat Korespondensi : fedryk2005@gmail.com
kedepannya  dapat  mencari  solusi  bersama  sehingga  terbentuk  kebijakan  yang lebih  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Hasil  dari penelitian  ini  akan  menjadi  rekomendasi  bagi  para  stakeholder  terkait  untuk menyelesaikan  permasalahan  ini  dan  mampu  menjadi  solusi  terbaik  dengan menjamin  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  dalam  berlalu lintas khususnya di Pulau Karimun.
Kata  Kunci  :  Lalu  Lintas,  Siswa/i  SMA,  Pengemudi  di  bawah  umur, Kendaraan bermotor

## A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan  pembangunan  di  dunia  pada  zaman  sekarang  ini  sangat tumbuh  dengan  pesat.  Bagi  negara  berkembang  termasuk  Indonesia, pembangunan  merupakan  pilihan  yang  harus  diambil  untuk  memajukan bangsanya sekalipun menyadari besarnya resiko dari pembangunan itu sendiri. 1 Di  era  globalisasi  sekarang  ini,  kebutuhan  akan  kehidupan  manusia  di  segala bidang meningkat. 2 Tidak hanya peningkatan dari segi kebutuhan pokok namun juga  meningkat dan  berkembang dari  segi  teknologi seperti  komputer,  mesin, dan tidak tertinggal kendaraan bermotor sebagai sarana yang digunakan setiap harinya.  Meningkatnya  kendaraan  bermotor  baik  roda  2  maupun  roda  4 membuat lalu lintas jalanan semakin padat.
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Indonesia  beserta  seluruh  sarana  dan prasarana  didalamnya  masih  belum  tertata  baik  dan  rapi.  Lalu  lintas  dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas,  angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  kendaraan,  pengemudi,  pengguna  jalan,  serta pengelolaannya”.  Sesuai  dengan  isi  Undang-undang  tersebut  lalu  lintas  dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum,  namun  segala  sesuatu  yang  terkait  dalam  kendaraan  pribadi  dan  juga angkutan  umum  seperti  pengemudi,sarana  dan  prasarana  pendukung  dan pengelolaannya.Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. 3
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam mendukung  pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Lalu lintas dan angkutan jalan  dipergunakan  sebagai  pelayanan  publik.  Sebagai  bagian  dari  sistem
1 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 8 2 MHD. Syukri, “Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi, Program Strata Satu Universitas Riau, Riau, 2015, hlm. 1 3 Nomensen Sinamo, Op.cit, hlm. 149 4 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139
transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  kesejahteraan,  ketertiban  berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  otonomi  daerah,  serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 5 Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah  untuk  meningkatkan  mutu  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran  dari  semua  lalu  lintas  dijalan-jalan.  Mengidentifikasi  seluruh permasalahan yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.
Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang bila ada produktivitas. Produktivitas itu sendiri dihasilkan oleh aktivitas, sedangkan aktivitas-aktivitas itu melalui dan dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas haruslah aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas juga merupakan cermin dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna  jalan  akan  menjaga  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran  dalam  berlalu  lintas  disebut  juga  Kamseltibcar  Lantas.  Lalu  lintas juga merupakan refleksi dari tingkat modernitas suatu peradaban, dimana lalu lintas  menunjukkan  kepekaan  dan  kepedulian  membangun  lalu  lintas  yang terjaga kamseltibcar lantasnya secara prima yang berbasi Ilmu dan Teknologi (IT).
Dalam Amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan ada 4 hal yang sangat mendasar, antara lain :
1. Mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas. Seperti yang dijelaskan di  atas  bahwa  lalu  lintas  merupakan  urat  nadi  kehidupan  sehingga  perlu mewujudkan dan memelihara lalu lintas tersebut.
2. Meningkatkan kualitas dari segi penyelamatan dan  menurunkan kuantitas dari segi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dimana dapat kita tegaskan dengan mengkampanyekan bahwa Manusia merupakan aset utama bangsa serta wajib dijaga dan dilindungi keselamatannya.
3. Membangun  budaya  tertib  berlalu  lintas.  Mengedepankan  aksi-aksi  yang merubah  nilai-nilai,  edukasi,  dan  lainnya  untuk  mengkampanyekan keselamatan dimulai dari diri sendiri dengan penuh kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum.
4. Peningkatan pelayan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mewujudkan pelayanan  prima,  yang  berarti  pelayanan  kepada  publik  dibidang Kamseltibcar  Lantas  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  pelayanan yang  cepat,  tepat,  akurat,  transparan,  akuntabel,  informatif,  dan  mudah diakses. 6
Permasalahan  dalam  lalu  lintas,  secara  umum  meliputi  pelanggaran, kecelakaan,  kemacetan,  pencemaran  lingkungan  serta  kesabaran.  Kemacetan
5 Ibid
6 Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. , Implementasi Road Safety Melalui E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas menuju Zero Accident , Jakarta, Rakernis Fungsi Lalu Lintas, 1989, hlm 1- 2.
lalu lintas berarti terhambatnya gerak pengguna jalan atau terhambatnya proses di suatu titik pada badan jalan. Kemacetan tersebut dapat terjadi dalam batasan- batasan  yang  wajar,  serta  terjadi  dalam  batas  waktu  yang  relatif  pendek. Disamping itu mungkin gerakan kendaraan terhenti sama sekali atau mandeg.
Tugas pokok penegakan hukum pada permasalahan tersebut adalah Polisi Lalu  Lintas  yang  berperan  untuk  pencegahan  ( politie toezicht ),  penindakan ( politie dwang ), fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk menyalakan lampu utama di siang hari) serta fungsi  bestuur  yaitu  perizinan  atau begunstiging seperti  registrasi  dan identifikasi kendaraan bermotor ataupun registrasi dan identifikasi pengemudi.
Kabupaten Karimun berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Kabupaten  yang  terdiri  dari  beberapa  pulau-pulau  besar  berpenghuni  serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Salah satunya penduduk terbanyak ada  di  Pulau  Karimun  yang  merupakan  Ibukota  Kabupaten  Karimun  serta merupakan pusat pemerintahan dan roda kehidupan di Kabupaten Karimun. Di Pulau  Karimun  peningkatan  dalam  penggunaan  kendaran  sepeda  motor  yang mana pengendaranya adalah anak-anak dibawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi dari pihak kepolisian. Pada fakta dilapangan satuan lalu lintas Kepolisian  Resor  Karimun  banyak  melakukan  tindakan  terhadap  pelaku  anak dibawah umur yang tidak  memiliki izin surat  mengemudi. Mereka  melanggar Pasal 281 jo 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan .” 7
Berdasarkan  data  sekunder  di  lapangan  yang  peneliti  dapatkan  dari  data Siswa/i SMA se-pulau Karimun, didapat data sebagai berikut :
1. Jumlah  keseluruhan  Siswa/i  SMA  se-pulau  Karimun  berjumlah  :  5.836 Jiwa,
2. Jumlah Siswa/i SMA usia ≥ 17 Tahun se-pulau Karimun berjumlah 2.577 Jiwa (43,81%)
3. Jumlah Siswa/i SMA usia < 17 Tahun se-pulau Karimun berjumlah 3.279 Jiwa (56,12%)
4. Jumlah  Siswa/i  SMA  se-pulau  Karimun  yang  mengendarai  kendaraan bermotor roda-2 berjumlah 2.862 Jiwa (49,04%)
5. Jumlah  Siswa/i  SMA  se-pulau  Karimun  yang  mengendarai  kendaraan bermotor roda-4 berjumlah 6 Jiwa (0,23%)
6. Jumlah Siswa/i SMA se-pulau Karimun yang memiliki SIM C berjumlah 78 Jiwa (1,34%) 7. Jumlah Siswa/i SMA se-pulau Karimun yang memiliki SIM A berjumlah 18 Jiwa (0,70%)
Dari  data  tersebut  terlihat  signifikan  sekali  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  Siswa/i  SMA  se-pulau  Karimun,  hal  ini  tidak  terjadi  apabila anak-anak tidak mendapatkan dukungan dan dorongan dari beberapa faktor yang
7 Pasal 281 jo  77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
telah  dijelaskan  di  atas.  Apapun  alasannya  memberikan  izin  penggunaan kendaraan sepeda motor kepada anak di bawah umur dan tidak memiliki surat izin mengemudi tidak dapat dibenarkan, karena mengetahui bahwa mengendarai sepeda  motor  wajib  memiliki  surat  izin  mengemudi.  Maka  dari  itu  penulis tertarik  mengambil  judul  penelitian  “ Efektivitas kebijakan penggunaan kendaraan bermotor terhadap siswa/i SMA di Pulau Karimun”

## B. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang  dapat  diambil  dari  latar  belakang  yang  telah dikemukakan di atas adalah :
1. Bagaimana  kebijakan  sekolah  terhadap  Siswa/i  SMA  yang  dibawah  umur dan  belum  memiliki  SIM  menggunakan  kendaraan  bermotor  di  Pulau Karimun ?
2. Bagaimana  kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Karimun  terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur dan belum memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor di Pulau Karimun ?
3. Bagaimana  kebijakan  Kepolisian  Resor  Karimun  terhadap  Siswa/i  SMA yang  dibawah  umur  dan  belum  memiliki  SIM  menggunakan  kendaraan bermotor di Pulau Karimun ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan di atas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang akan didasari oleh interaksi antara hukum dan masyarakat, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis namun berjalan pada kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga, dari penelitian sosiologis ini yang diteliti pada mulanya  ialah  data  sekunder  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian terhadap  data  primer  dilapangan  atau  terhadap  masyarakat.  Selain  itu  juga Sosiologis Empiris merupakan penelitian hukum yang mamakai data sekunder untuk data permulaan yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari interaksi antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya    dari  wawancara  (interview). Penelitian  ini  dinamai  juga  dengan penelitian  hukum  empiris  karena  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  akan memberikan  gambaran  lengkap,  rinci,  dan  jelas  dari  suatu  kenyataan  yang menjadi objek penelitian yang diteliti oleh peneliti.
Pendekatan  Yuridis  Sosiologis  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peneliti memilih jenis penilitian ini  karena  peneliti  melihat  masih  belum  optimalnya  penerapan  hukum  yang diberikan bagi Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau  Karimun.  Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitain  ini  peneliti akan  melakukan  beberapa  tahapan  penelitian,  yaitu  Penelitian  lapangan, pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  dinas/instansi  yang  menangani masalah lalu lintras dan dinas/instansi yang berwenang memberikan solusi bagi
masalah  lalu  lintas  dengan  wawancara  dilakukan  terhadap  Kepolisian  Resor Karimun, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Aparatur Sipil Negara Pemerintahan daerah Kabupaten Karimun. Bahan hukum primer pada penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  penelitian  hukum  yang  dilakukan,  antara  lain  :  1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Bab VIII. Tentang Pengemudi. “Pasal 77 Ayat (1)” “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan”. “Pasal 81 Ayat (1) “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, adminstratif, kesehatan, dan lulus ujian”. “Pasal 81 Ayat (2) “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagi berikut : Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D”. Bab  XX.  Ketentuan  Pidana. “Pasal 281” “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal (77) ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. 2) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  cara pemereiksaan kendaraan bermotor di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas.  Bab  III.  Tentang  Tata  cara  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dan angkutan jalan. “Pasal 24” (3)  “Tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang” .
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari penyesuaian terhadap  metode  pendekatan  dan  jenis  data  yang  akan  dipakai.  Sehingg pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  :  Observasi yaitu  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  pengamatan langsung  terhadap  objek  penelitian.  Kemudian  wawancara          yaitu  teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk  mengecek  dan  memperdalam  pengertian  yang  telah  didapat  dari  data primer dan data sekunder.
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis,  yaitu  pendekatan  penelitian  yang  mengkaji  masalah  transportasi umum yang tidak dapat diberikan secara menyeluruh bagi Siswa/i SMA serta peran serta dari para pengambil kebijakan terhadap munculnya permasalahan ini melalui studi kasus di Pulau Karimun. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  kualitatif,  dimana  pembahasannya dilakukan  dengan  cara  memadukan  hasil  penelitian  kepustakaan  dan  hasil penelitian  di  lapangan.  Terakhi  dilakukan  penarikan  kesimpulan  yang  akan menjadi solusi serta jawaban atas permasalahan yang menjadi objek di dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
49
1. Observasi Gambar 1 Gambar 2
Gambar 3
Gambar 4
Gambar 5
Gambar 6
Gambar 1 diambil tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan Costal Area Karimun, dapat dilihat secara kasat mata bahwa banyak sekali siswa/i SMA pengemudi di bawah  umur  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya.  Ini menandakan  kebijakan  publik  tentang  perizinan  penggunaan  kendaraan bermotor oleh siswa/i pengemudi di bawah umur di pulau Karimun. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa siswa/i tersebut tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada karena banyak dari mereka tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang yang duduk dibelakang, serta tidak  menggunakan  kaca  spion,  dan  tidak  memiliki  SIM  karena  belum mencukupi syarat umur untuk penerbitan SIM. Sesuai Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  Pasal  281  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana  kurungan  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)” 8 . Gambar 2 diambil tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan Costal Area Karimun, dapat dilihat secara faktual bahwa siswa/i SMA pengemudi  di  bawah  umur  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan raya  ini  sesuai  dengan  harapan  dari  kebijakan  publik  yang  diterapkan  karena terlihat jelas mereka mematuhi aturan yang berlaku dengan menggunakan helm baik  pengemudi  maupun  penumpang  serta  melengkapi  kelengkapan keselamatan  kendaraan  bermotornya  seperti  kaca  spion,  knalpot  standar,  dan rumah-rumah  kendaraan  bermotor  seperti  standar  pabrik.  Safety  riding  yang diterapkan oleh siwa/i SMA pengemudi di bawah umur pada gambar 4 ini sangat diharapkan oleh stakeholder terkait karena mereka memiliki disiplin yang tinggi sehingga  peduli  dengan  keselamatan  lalu  lintas  baik  keselamatan  diri  sendiri mapun keselamatan orang lain serta menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
Gambar 3 diambil tanggal 01 Agustus 2019 di Jalan Letjend Suprapto, dapat dilihat  secara  kasat  mata  bahwa  ditemuka  siswa/i  SMA  pengemudi  di  bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, serta menunjukkan bahwa di Karimun stakeholder terkait tidak melakukan upaya untuk bersama- sama  menertibkan  permasalahan  ini.  Dari  gambar  di  atas  juga  terlihat  bahwa siswa/i tersebut tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada karena mereka tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang  yang  duduk  dibelakang,  serta  tidak  menggunakan  kaca  spion sehingga  sangat  membahayakan  bagi  diri  mereka  maupun  pengguna  jalan lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksu dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
8 Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dang Angkutan Jalan
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Serta Pasal 291 ayat (2)  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  yang membiarkan  penumpangnya  tidak  mengenakan  helm  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)” 9.
Gambar 4 diambil tanggal 04 Agustus 2019 di Jalan Jend. A. Yani, dapat dilihat secara kasat mata bahwa bukan hanya siswa/i SMA pengemudi di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya namun siswa/i SMP pengemudi di bawah umur juga banyak ditemukan di jalan raya saat pagi hari. Ini  menandakan  kebijakan  publik  tentang  perizinan  penggunaan  kendaraan bermotor oleh siswa/i pengemudi di bawah umur di pulau Karimun bukan hanya kepada  siswa/i  SMA  namun  siswa/i  SMP  juga  merasa  diperbolehkan  oleh stakeholder terkait. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa siswa/i tersebut tidak mematuhi  aturan  lalu  lintas  yang  ada  karena  banyak  dari  mereka  tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang yang duduk dibelakang, serta tidak menggunakan kaca spion, dan tidak  memiliki  SIM  karena  belum  mencukupi  syarat  umur  untuk  penerbitan SIM. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda rmotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu  utama,  lampu  rem,  lampu  penunjuk  arah,  alat  pemantul  cahaya,  alat pengatur  kecepatan,  knalpot,  dan  kedalaman  alur  ban  sebagimana  dimaksud Pasal 106 Ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling  lama 1  (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” 10 .
Gambar 5 diambil tanggal 30 Juli 2019 di Jalan H. Oesman, dapat dilihat secara  nyata  bahwa  Polisi  Lalu  Lintas  sedang  memberhentikan  siswa/i  SMA pengemudi  di  bawah  umur  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan raya tidak menggunakan helm, baik pengemudi maupun penumpang sehingga sangat  berbahaya  bagi  keselamatan  mereka  dan  juga  sangat  berbahaya  bagi pengguna jalan lainnya. Polisi tersebut memberikan tindakan kepolisian berupa teguran  lisan  kepada  pengendara  tersebut  dengan  harapan  dikemudian  hari mereka dapat tertib dalam berkendara sehingga dapat menciptakan Kamseltibcar Lantas.
Gambar 6 diambil tanggal 29 Juli 2019 di Simpang 3 Traffic Light Sungai Ayam  Jl.  Pertambangan,  dapat  dilihat  secara  jelas  Polisi  Lalu  Lintas  sedang memberikan  tindakan  kepolisian  berupa  teguran  lisan  terhadap  para  siswa/i SMA  pengemudi  di  bawah  umur  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas sehingga para pelanggar yang masih di bawah umur ini sadar akan kesalahan mereka dan tidak mengulang kesalahan yang sama dikemudian hari serta mereka
9 Pasal 291 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2)  jo Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dang Angkutan Jalan
10 Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dang Angkutan Jalan
juga akan paham akan pentingnya kamseltibcar lantas demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi dampak fatalitas korban kecelakaan lalu lintas  sebagai  bentuk  tindakan  preventif  dan  juga  edukasi  bagi  mereka  untuk mengedepankan  pentingnya  menjaga  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas itu sendiri.
Gambar 7 diambil tanggal 26 Juli 2019 di Simpang 3 Traffic Light Sungai Lakam  Jl.  Jend.  A.  Yani,  dapat  dilihat  secara  jelas  Polisi  Lalu  Lintas  sedang memberikan  tindakan  kepolisian  berupa  penegakan  hukum  dengan  cara penilangan  terhadap  para  siswa/i  SMA  pengemudi  di  bawah  umur  yang melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  agar  para  pelanggar  yang  masih  di  bawah umur ini berubah dan tidak mengulang kesalahan yang sama dikemudian hari serta  mereka  juga  akan  paham  akan  pentingnya  kamseltibcar  lantas  demi mengurangi  angka  kecelakaan  lalu  lintas  dan  mengurangi  dampak  fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindakan refresif bagi mereka untuk mengedepankan  pentingnya  menjaga  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas itu sendiri.
Gambar 8 diambil tanggal 28 Juli 2019 di Simpang 4 Traffic Light Ozon Jl. H.  Oesman,  dapat  dilihat  secara  jelas  Polisi  Lalu  Lintas  sedang  memberikan tindakan  kepolisian  berupa  teguran  tertulis  terhadap  para  siswa/i  SMA pengemudi  di  bawah  umur  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas bertujuan untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada para pelanggar yang masih di  bawah  umur  ini  agar  mereka  sadar  akan  kesalahan  mereka  dan  tidak mengulang kesalahan yang sama dikemudian hari serta mereka juga akan paham akan  pentingnya  kamseltibcar  lantas  demi  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu lintas  dan  mengurangi  dampak  fatalitas  korban  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai bentuk tindakan preventif dan juga edukasi bagi mereka untuk mengedepankan pentingnya menjaga kamseltibcar lantas itu sendiri.
Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti terhadap Anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Para  Siswa/i  SMA  yang  mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai  alat transportasi  menuju ke sekolah dan  kembali  kerumah,  sebagai  bahan  observasi  peneliti  terjun  langsung  ke lapangan guna melihat sejauh mana kebijakan penggunaan kendaraan bermotor terhadap Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di pulau karimun  diantaranya  melihat  perilaku  siswa/i  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor dijalan raya serta peran anggota polisi lalu lintas yang menjaga jalan saat  jam-jam  rawan  kemacetan  dan  kecelakaan  yaitu  pada  pagi  hari,  dimana terlihat  jelas  bahwa  banyak  siswa/i  SMA  pengemudi  kendaraan  bermotor  di bawah  umur  yang  mengemudikan  kendaraannya  ke  sekolah-sekolah  mereka, serta  anggota  polisi  lalu  lintas  yang  berjaga  juga  terkesan  tidak  menindak seluruhnya  para  siswa/i  tersebut  dan  hanya  sesekali  memberikan  tindakan kepolisian  baik  itu  berupa  teguran  atau  pun  tilang  terhadap  mereka,  jika ditemukan siswa/i tersebut yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunkan helm, tidak menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor seperti kaca  spion  dan  knalpot  racing  serta  kendaraan  yang  tidak  lengkap  rumah- rumahnya  atau  biasa  disebut  trondol.  Selain  itu  peneliti  juga  melakukan observasi disekolah-sekolah dimana saat masuk sekolah ternyata siswa tersebut
diperbolehkan oleh security penjaga sekolah dan sekolah-sekolah menyediakan lahan  parkir  bagi  para  siswa/i  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  ke sekolah,  dengan  kata  lain  sekolah  memberikan  izin  kepada  siswa  untuk memasuki lingkungan sekolah menggunakan kendaraan bermotor.

## 2. Hasil Wawancara (Interview)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  6  (enam)  sekolah SMA  sederajat  di  Pulau  Karimun  dimana  3  (tiga)  merupakan  Sekolah  SMA Negeri dan 2 (dua) SMA Swasta serta 1 (satu) SMK Swasta didapat data bahwa 4  (empat)  Sekolah  mengeluarkan  kebijakan  yang  sangat  bertentangan  dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal Pasal 281 jo 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat  Izin  Mengemudi  sesuai  dengan  jenis  Kendaraan  bermotor  yang dikemudikan.” 11 ,  karena  pihak  sekolah  tidak  pernah  melakukan  upaya pencegahan serta upaya pelarangan terhadap siswa/i mereka yang di bawah umur dan belum memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, ini  dibuktikan  dengan  pengakuan  dari  siswa/i  yang  peneliti  wawancara, seluruhnya  mereka  mengakui  bahwa  sekolah  mereka  tidak  pernah  melarang mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan kata lain memberikan  izin  karena  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  untuk  transportasi umum ataupun bus sekolah yang tersedia, jarak rumah mereka yang jauh dari sekolah, rumah atau sekolah mereka yang tidak dilalui oleh transportasi umum ataupun  bus  sekolah,  serta  orang  tua  yang  memberikan  kendaraan  bermotor kepada  mereka  karena  kesibukan  aktivitas  sehari-hari  di  pagi  hari  yang berbenturan  dengan  jadwal  mengantar  anak-anak  mereka  ke  sekolah,  bahkan salah satu SMA Swasta mengikuti keinginan orang tua yang mengizinkan anak mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan orang tua atau wali murid membuat pernyataan bahwa orang tua mengizinkan anak mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, serta pihak sekolah juga memberikan bukti orang tua yang setuju dan bertanggung jawab penuh apabila terjadi  kecelakaan  dengan  memberikan  sticker  kepada  siswa/i  mereka  untuk ditempelkan ke kendaraaan bermotornya sebagai bukti untuk dapat memasuki perkarangan sekolah dan mendapatkan tempat parkir di sekolahnya. Siswa/i ini walaupun  mereka  sudah  menerima  sosialisasi  tentang  Undang-Undang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  safety  riding  dari  Kepolisian  yang  di  undang sekolah  saat  acara  Pengenalan  Lingkungan  Sekolah  berlangsung  tetap mengemudikan kendaraan bermotor mereka ke sekolah walaupun mereka sudah mengetahui  bahwa  siswa/i  yang  dibawah  umur  dan  belum  memiliki  SIM dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Kemudian dari hasil  wawancara  terhadap  Kepala  Sekolah,  bahwa  4  (empat)  orang  Kepala Sekolah yaitu SMA Negeri 1 Karimun, SMA Swasta Santo Yusup, SMA Swasta Maha  Bodhi,  dan  SMK  Swasta  Yaspika  menyatakan  bahwa  sekolah  mereka
11 Pasal  281  jo    77  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
tidak  ada  larangan  secara  tertulis  untuk  melarang  siswa/i  mereka  yang  belum cukup umur dan belum memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke  sekolah,  dari  pengakuan  Kepala  Sekolah  tersebut,  mereka  hanya  sekedar memberikan himbauan kepada para siswa/i  mereka agar tidak  mengemudikan kendaraan  bermotor  ke  sekolah  karena  sangat  berbahaya  bagi  anak  di  bawah umur  dan  anak  belum  memiliki  SIM  menggunakan  kendaraa  bermotor. Kemudian  2  (dua)  orang  Kepala  Sekolah  yang  peneliti  lakukan  wawancara mengakui  bahwa  Sekolah  SMA  yang  mereka  pimpin  yaitu  SMA  Negeri  2 Karimun  dan  SMA  Negeri  4  Karimun  telah  melarang  siswa/i  mereka  secara tertulis  di  peraturan  sekolah  untuk  siswa/i  yang  dibawah  umur  dan  belum memiliki SIM dilarang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, namun pada  siswa/i  mereka  yang  peneliti  lakukan  wawancara  mengatakan  bahwa mereka tidak pernah dilarang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, hal ini sangat bertentangan dengan penyampaian dari Kepala Sekolah mereka, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pihak sekolah tidak pernah serius dalam melakukan  larangan  kepada  siswa/i  mereka  untuk  tidak  mengemudikan kendaraan  bermotor  ke  sekolah  bagi  siswa/i  yang  di  bawah  umur  dan  belum memiliki  SIM.  Kemudian  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  semua sekolah  yang  Kepala  Sekolahnya  peneliti  lakukan  wawancara  mengatakan mereka tidak pernah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun serta juga dengan Pemerintah Provinsi yaitu Korwas Pendidikan Menengah Atas atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Wilayah  Kerja  Kabupaten  Karimun  tentang  permasalahan  ini,  karena  mereka tidak  mengetahui  bahwa  seharusnya  mereka  dapat  mengajukan  rencana kebutuhan transportasi umum ataupun bus sekolah untuk siswa/i mereka guna menjadi  sarana  angkutan  yang  memadai  bagi  siswa/i  mereka  sehingga  para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM tidak menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah. Pihak Korwas Pendidikan Menengah Atas Atas atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Wilayah Kerja Kabupaten Karimun sebagai  fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  kebijakan  sekolah  juga  tidak berperan  aktif  dalam  menyelesaikan  masalah  ini  karena  mereka  tidak  pernah memberikan  masukan  dan  saran  bagi  sekolah-sekolah  untuk  melakukan koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  untuk  mencukupi  transportasi  umum ataupun bus sekolah sebagai sarana angkutan siswa/i ke sekolah. Pihak sekolah juga  tidak  mampu  dalam  menggandeng  kerjasama  orang  tua  atau  wali  murid untuk bersama-sama mengajak para siswa/i atau anak-anak mereka agara tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.
Dari  hasil  penelitian  di  atas  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  Kebijakan Sekolah terhadap siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM  di  Pulau  Karimun  adalah  mengizinkan  siswa/i  mereka  untuk mengemudikan  kendaraan  ke  sekolah,  hal  ini  dirumuskan  mereka  karena beberapa faktor-faktor antara lain :
1. Minimnya  sarana  dan  prasarana  transportasi  umum  maupun  Bus  Sekolah yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  untuk  transportasi angkutan siswa/i ke sekolah.
2. Pihak  sekolah  tidak  pernah  serius  dalam  melarang  siswa/i  mereka  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  bawah  umur  dan  belum  memiliki SIM ke sekolah.
3. Pihak  Sekolah  tidak  pernah  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dan Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah  kerja  Kabupaten  Karimun  untuk  mengajukan  rencana  kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah.
4. Pihak  Sekolah  tidak  pernah  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dan Musyawarah kerja pengawas sekolah wilayah  kerja  Kabupaten  Karimun  untuk  mengajukan  rencana  kebutuhan sarana  dan  prasarana  transportasi  umum  ataupun  bus  sekolah  untuk mengurangi siswa/i pengemudi di bawah umur dan tidak memiliki SIM di Pulau Karimun.
5. Musyawarah  kerja  pengawas  sekolah  wilayah  kerja  Kabupaten  Karimun tidak berhasil dalam fungsi koordinator dan pengawasan terhadap sekolah- sekolah karena mereka tidak pernah memberikan masukan kepada sekolah untuk  berkoordinasi  dengan  dinas  perhubungan  serta  tidak  tegas memberikan dorongan kepada sekolah untuk melarang siswa/i mereka yang di  bawah  umur  dan  belum  memiliki  SIM  mengemudikan  kendaraan bermotor ke sekolah.
6. Pihak sekolah tidak pernah bekerjasama dengan orang tua dan wali murid untuk melarang siswa/i dan anak mereka yang di bawah umur dan belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

## 3. Pembahasan
Sekolah  merupakan  tempat  beraktivitasnya  guru,  pelajar  serta  pekerja perangkat  pendukung  kegiatan  sekolah  lainnya  guna  melaksanakan  proses belajar mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa, dimana di sekolah siswa/i tidak hanya diberikan materi pelajaran pokok untuk pengetahuan umum maupun pengetahuan  khusus  akan  tetapi  juga  diberikan  pendidikan  mental,  karakter, perilaku,  hukum,  dan  norma-norma  yang  berlaku  untuk  kesopanan  dalam berinteraksi  di  kehidupan  mereka  sehari-hari  serta  sebagai  tempat mengeksplorasi kemampuan pribadi masing-masing siswa/i dalam membentuk prestasi pribadi yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa serta patuh terhadap ajaran  agama, hukum, norma-norma, dan berbakti kepada orang tua dan guru mereka.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap para Kepala Sekolah, Pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM, serta pihak Musyawarah kerja  pengawas  sekolah  wilayah  kerja  Kabupaten  Karimun  dapat  dianalisis menggunakan  Teori  Efektivitas  Hukum  oleh  Soerjono  Soekanto  yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor- faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.  Analisis  dari  data  tersebut adalah sebagai berikut :
1. Faktor Hukumnya sendiri
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  telah  tegas  mengatakan  seseorang  dapat  mengemudikan kendaraan  bermotor  jika  sudah  memiliki  SIM,  dan  syarat  minimal  usia memiliki  SIM  adalah  17  tahun,  serta  lulus  ujian  teori  dan  praktek  dari Kepolisian  dan  sehat  jasmani  dan  rohani  dibuktikan  dengan  surat keterangan dokter, hal ini sudah jelas melanggar aturan hukum yang berlaku karena siswa/i SMA pengemudi di bawah umur tidak memiliki cukup syarat sebagai pemohon SIM.
2. Faktor Penegak Hukum.
Dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya  telah  memberikan  wewenang  kepada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  bidang  registrasi  dan identifikasi  kendaraan  bermotor  dan  pengemudi,  penegakan  hukum, operasional manajemen rekayasa lalu lintas, dan pendidikan berlalu lintas. Dalam  hal  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  terhadap  Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan wewenang Polri. Materi dalam edukasi  dan  sosialisasi  tersebut  merupakan  Undang-Undang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  serta  safety  riding,  sehingga  para  siswa/i  tersebut mengerti  akan  pentingnya  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas melalui budaya tertib dan selamat dijalan dengan tidak mengemudikan kendaraan bermotor jika belum memiliki SIM, serta harus menggunakan helm sebagai kelengkapan keamanan serta kaca spion, dan peralatan keamanan standar pabrik lainnya di kendaraan bermotor mereka. Namun pada fakta yang ada di jalan raya sehari-hari para siswa/i pengemudi dibawah umur dan tidak memiliki SIM tersebut sangat bertentangan dengan aturan  hukum  yang  ada  karena  mereka  tidak  menjalankan  edukasi  dan sosialisasi  dari  Polri,  sehingga  seharusnya  Polri  dalam  hal  ini  Satlantas Polres  Karimun  harus  melakukan  tindakan  tegas  secara  hukum  positif dengan tindakan refresif berupa tilang kepada siswa/i pengemudi di bawah umur  dan  tidak  memiliki  SIM  walaupun  mereka  taat  dengan  tata  tertib berlalu lintas dan safety riding, kemudian juga bagi siswa/i yang tidak taat dalam aturan berkendara seperti tidak menggunkan helm, tidak memasang kelengkapan  keamanan  sesuai  standar  pabrik  di  kendaraan  bermotornya, tidak mematuhi rambu dan traffic light, serta ugal-ugalan, baik itu di dalam jam sekolah maupun diluar sekolah harus diberikan tindakan refresif.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Faktor  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  penegakan  hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu dapat atau tidak ditegakkan atau dilaksanakan sesuai amanat undang-undang yang mengaturnya.  Karena  jika  sarana  dan  prasarana  tercukupi  dan  memadai untuk mendukung penegakan hukum maka sudah pasti penegakan hukum positif dengan tindakan refresif akan dapat dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pandang buluh demi terwujudnya fungsi hukum yaitu untuk mencapai keadilan  dan  mengatur  perilaku  hidup  suatu  bangsa  tanpa  adanya
kesinggungan dan kesenjangan yang terjadi yang diharapkan tidak adanya masyarakat yang melebihi masyarakat lain di mata hukum. Dalam hal para siswa/i pengemudi kendaran bermotor di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun terjadi karena merupakan wujud kurangnya sarana dan  prasarana  yang  disediakan  pemerintah  daerah  sehingga  kebijakan tersebut  menjadi  kearifan  lokal  yang  ada  di  Pulau  Karimun,  seharusnya instrumen  penyedia  sarana  dan  prasaran  ini  bekerjasama  dalam memperbaiki  sistem  dan  melengkapinya  sehingga  hukum  positif  secara tindakan refresif dapat dilaksanakan secara tegas dan terukur.
4. Faktor Masyarakat Hakikatnya  hukum  dibentuk  bertujuan  untuk  menjamin  keadilan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta sebagai alat untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan agar tercapainya keseimbangan dalam kehidupan tanpa adanya intimidasi dan kesenjangan sosial di dalam kehidupan ini. Dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif menjalankan  segala  aturan  hukum  yang  telah  di  tetapkan  oleh  legislator sebagai  pembuat  undang-undang  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Mahkamah Agung sebagai pengadil dari hukum itu sendiri sesuai tatanan dalam  Trias  Politika  untuk  mengatur  keteraturan  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat  dalam  hal  kebijakan  siswa/i  pengemudi  kendaran bermotor  di  bawah  umur  dan  belum  memiliki  SIM  di  Pulau  Karimun merupakan para siswa/i tersebut sebagai objek hukum pada penelitian yang peneliti.  Kita  mengetahui  bahwa  Siswa/i  pengemudi  di  bawah  umur  dan belum  memiliki  SIM  sangat  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  karena  dalam  amanatnya  yang  dapat mengemudikan kendaraan bermotor seseorang yang telah memiliki SIM dan syarat untuk memiliki SIM adalah berusia minimal 17 Tahun.
5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan merupakan hal-hal yang menjadi kebiasaan dan sudah  diadopsi  menjadi  kebiasaan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  itu yang  bernilai  positif  maupun  negatif.  Budaya  erat  kaitannya  dengan  pola tingkah  laku  dan  kebiasaan  sehari-hari  dari  objek  yang  peneliti  lakukan penelitian.  Dalah  hal  kebijakan  siswa/i  SMA  pengemudi  kendaraan bermotor di bawah umur dan tidak memiliki SIM di pulau Karimun sangat bergantung pada peran serta orang tua yang memiliki budaya tidak memiliki waktu  untuk  mengantar  anak  ke  sekolah,  dan  lebih  memilih  mengambil kredit  kendaraan  bermotor  murah  untuk  anak  mereka,  serta  tidak mengedukasi  anak  mereka  agar  tidak  mengikuti  contoh  dan  ajakan  dari teman lainnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena dapat  mebahayakan  diri  mereka  sendiri  serta  dapat  membahayakan  bagi pengguna jalan lainnya karena faktor pengemudi di bawah umur yang tidak paham  akan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  dalam berlalu lintas. Serta Budaya dari para siswa/i SMA pengemudi kendaraan
bermotor di bawah umur dan tidak memiliki SIM di pulau Karimun yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak tertib dan taat dengan aturan yang berlaku seperti banyaknya mereka yang tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan  keamanan  serta  tidak  melengkapi  faktor  keselamatan  pada kendaraan bermotor mereka seperti tidak menggunakan kaca spion, knalpot tidak  standar,  tidak  memasang  rumah-rumah  kendaraan  bermotor  sesuai standar pabrik yang telah lulus uji kelaikan jalan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Sehingga  menurut  penelitian  yang  peneliti  lakukan  mengenai  Kebijakan Sekolah terhadap siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun sangatlah tidak efektif karena sangat bertolak belakang dengan  fungsi  dari  hukum  itu  sendiri  karena  fungsi  dari  hukum  hakikatnya menciptakan keadilan dan dan juga menyelaraskan hajat hidup orang banyak, sedangkan kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan dikarenakan tidak semua membutuhkan hal yang sama seperti kebijakan ini dan penegakan hukum tidak dapat ditegakkan secara profesional dan proporsional karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum itu sendiri, serta tidak dapat menyelaraskan  hajat  hidup  orang  banyak  akan  tetapi  dapat  membahayakan hidup  orang  lain  sebagai  pengguna  jalan  raya  dikarenakan  ketidakstabilan emosional dari para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun sebagai objek penelitian serta budaya tidak tertib berkendara dan juga budaya orang tua yang mengizinkan anak mengemudikan kendaraan bermotor  merupakan  hal  yang  keseluruhannya  bertentangan  dengan  hukum tersebut.
4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap Siswa/i SMA yang  dibawah  umur  dan  belum  memiliki  SIM  menggunakan  kendaraan bermotor di Pulau Karimun.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  khususnya  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Karimun  memiliki  tugas  pokok  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah yang terkait dengan kebijakan publik dalam hal permasalahan lalu lintas dan  unsur-unsur  yang  berkaitan  dengannya  anatara  lain  rencana  kebutuhan transportasi,  rambu-rambu,  penataan  jalan,  marka  jalan,  traffic  light,  dan sebagainya, kebijakan tersebut dibentuk agar tidak bertentangan dengan aturan hukum  yang  berlaku  ataupun  melakukan  kebijakan  publik  yang  bertentangan dengan  aturan  hukum  untuk  tujuan  yang  lebih  bermanfaat  bagi  kepentingan orang banyak dikarenakan adanya masalah yang timbul diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang membuat aturan hukum yang berlaku tidak dapat dijalankan sebagaimana  mestinya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2009  Bab  V tentang  Penyelenggaraan  Pasal  7  ayat (1) yang  berbunyi  :  “  Penyelenggaraan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  kegiatan  pelayanan  langsung  kepada msyarakat  dilakukan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  badan  hukum, dan/atau masyarakat” 12 .
12 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : “Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan d dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  masing-masing meliputi :
a. Urusan  pemerintahan  di  bidang  jalan,  oleh  kementerian  negara  yang bertanggung jawab di bidang jalan;
b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c. Urusan  pemerintahan  di  bidang  pengembangan  industri  lalu  lintas  dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
d. Urusan  pemerintahan  di  bidang  pengembangan  teknologi  lali  lintas  dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; 13
Dari uraian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat kita jabarkan bahwa yang berperan dalam tugas pokok mencukupi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pemerintah, yaitu untuk Kabupaten Karimun berarti Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  sehingga  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Karimun.  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Karimun seharusnya  berperan  aktif,  dalam  penyelesaian  permasalahan  mulai  dari mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada,  memberikan  skala  prioritas penyelesaian  permasalahan  yang  ada,  mencari  solusi  dalam  penyelesaian permasalahan yang ada tersebut, serta secara terus menerus melakukan analisa dan  evaluasi  terhadap  solusi  penyelesaian  permasalahan  yang  telah  dilakukan apakah sudah efektif dan mampu untuk menyelesaikan masalah ataupun dapat menimbulkan permasalahan yang baru.
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun yaitu dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Bapak  H.  Drs.  Fajar  Harison  Abidin,  M.Si  mengatakan  bahwa  Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun  merupakan hal yang melanggar hukum namun Dinas Perhubungan  Kabupaten  Karimun  tidak  dapat  berbuat  banyak  dikarenakan belum  mampu  untuk  mencukupi  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  transportasi umum maupun bus sekolah untuk siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum  memiliki  SIM  sebagai  sarana  angkutan  mereka  ke  sekolah.  Saat  ini Pemerintah Kabupaten Karimun hanya memiliki 3 (tiga) unit armada dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk angkutan bus sekolah sepulau karimun yang memiliki sekolah SMA sebanyak 12 (dua belas) sekolah. Sehingga saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun hanya menghimbau siswa/i untuk yang belum  memiliki  SIM  agar  melengkapi  kelengkapan  kendaraan  bermotor  serta gunakan  helm  SNI  baik  untuk  pengemudi  ataupun  penumpangnya.  Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun permohonan angkutan pelajar baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah daerah Provinsi, bahkan ke
13 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kementrian  Perhubungan  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat  sudah dilakukan, sehingga di tahun 2018 mendapatkan bantuan sebanyak 8 (delapan) unit bus untuk angkutan pelajar namum tetapi mempunmyai skala prioritas untuk wilayah kecamatan perbatasan lokasi prioritas sehingga untuk Pulau Karimun hanya  mendapatkan  3  (tiga)  unit  saja  yakni  di  Meral  Barat,  Pongkar,  dan Karimun. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tidak pernah berkoordinasi dengan  sekolah  untuk  penambahan  armada  transportasi  umum  ataupun  bus sekolah namun pernah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk himbauan tertib berkendara saja, tetapi dinas pendidikan hanya mengawaki untuk SD dan SMP  tidak  SMA  sehingga  tidak  tepat  sasaran  karena  seharusnya  dengan Musyawarah  kerja  pengawas  sekolah  wilayah  kerja  kabupaten  karimun  yang merupakan  perpanjangan  tangan  dinas  pendidikan  provinsi  yang  mengawaki sekolah SMA sederajat di Kabupaten Karimun. Menurut Keterangan dari Kepala Dinas  ada  4  faktor  vital  yang  menyebabkan  kebijakan  ini  mereka  keluarkan karena :
1. Angkutan umum ataupun Bus Sekolah belum memadai
2. Orang tua sibuk
3. Peran Dealer membuat kredit murah
4. Orang  tua  yang  mengizinkan  anak  mereka  mengemudikan  kendaraan bermotor.
Saat  ini  Pemerintah  Daerah  Karimun  melalui  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Karimun  berperan  aktif  mewujudkan  keteraturan  penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa/i SMA yang mana kebijakan-kebijakan diambil untuk  mengurangi  penggunaan  kendaraan  bermotor  tersebut  adalah  sebagi berikut :
1. Penambahan penyediaan angkutan khusus pelajar gratis atau subsidi
2. Menertibkan trayek angkutan umum sampai ke sekolah-sekolah
3. Sosialisasi aktif kepada siswa/i terhadap keselamatan berkendara
Menurut penelitian yang peneliti lakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap siswa/i SMA pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun sangatlah tidak efektif karena sangat bertolak belakang dengan  fungsi  dari  hukum  itu  sendiri  dimana  kebijakan  ini  sebenarnya  tidak perlu  bertentangan  dengan  hukum  karena  seharusnya  Pemerintah  Daerah mampu menangani masalah ini dengan baik yaitu demi kepentingan bersama untuk keselamatan anak bangsa dalam menuntut ilmu dan menggapai asa cita- cita mereka sehingga jika  sarana dan prasarana mereka memadai maka keadilan keselarasan dalam hidup orang banyak akan tercapai serta pentingnya menjaga keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas  dapat terwujud karena tidak ada lagi pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM  menggunkan  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  karena  mereka  dapat membahayakan  hidup  orang  lain  dengan  ketidakstabilan  emosional  dari  para siswa/i pengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM di Pulau Karimun ini.
5. Kebijakan Kepolisian Resor Karimun terhadap Siswa/i SMA yang dibawah umur  dan  belum  memiliki  SIM  menggunakan  kendaraan  bermotor  di Pulau Karimun
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disingkat  dengan  Polri  adalah Institusi Negara yang berdiri langsung di bawah Presiden dipimpin oleh Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disingkat  dengan  Kapolri,  memiliki tanggungjawab  dan  tugas  pokok  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  aparatur  penegakan  hukum,  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kepolisian  Negara Republik Indonesia menganut sistem sentralisasi dalam pengaturan tata kelola organisasi mereka, sehingga setiap daerah mulai dari Pusat hingga ke Kelurahan atau Desa memiliki  otoritas  kewenangan  masing-masing  namun  tetap  pada  koridor komando dimana yang dibawah menerima perintah dari atas serta yang bawah selalu  melaporkan  hasil  kepada  tingkat  atas  secara  berjenjang.  Pada  satuan tingkat provinsi Kepolisian bernama Kepolisian Daerah atau disingkat dengan Polda,  untuk  Kabupaten  atau  Kota  bernama  Kepolisian  Resor  /  Resor  Kota disingkat  dengan  Polres/ta,  kemudian  untuk  Kecamatan  bernama  Kepolisian Sektor  disingkat  Polsek,  serta  untuk  satuan  terkecil  di  Kelurahan  dan  Desa disebut  Pos  Polisi  dimana  pada  garda  terdepan  Kepolisian  memiliki Bhabinkamtibmas yaitu pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat  di  dalam  kehidupan  sehari-harinya. Pada  Kabupaten  Karimun  Kepolisian  bernama  Kepolisian  Resor  Karimun disingkat dengan Polres Karimun, pada permasalahan di atas merupakan fungsi dari Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Karimun, dimana Satlantas Polres Karimun  memiliki  tugas  pokok  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  yang terkait dengan kebijakan publik dalam hal permasalahan lalu lintas dan unsur- unsur  yang  berkaitan  dengannya  anatara  lain  registrasi  dan  identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Bab V tentang Penyelenggaraan Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi : “Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas,  serta  pendidikan  berlalu  lintas  oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia” 14 .
Sehingga  dapat  kita  jabarkan  bahwa  yang  berperan  dalam  bidang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan  pengemudi  disingkat  dengan  regident  ranmor  dan  regident  pengemudi, penegakan hukum lalu lintas disingkat gakkum lantas, operasional  manajemen dan  rekayasa  lalu  lintas  disingkat  dengan  opsrek  lantas,  serta  pendidikan masyarakat  dalam  berlalu  lintas  disingkat  dikmas  lantas,  oleh  karena  itu Satlantas Polres Karimun harus berperan aktif demi menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka seperti yang diatur dalam undang-undang. Satlantas Polres Karimun  diharapkan  mampu  untuk  memetakan  permasalahan  yang  ada  di bidang  tugas  pokoknya  dimulai  dari  mengidentifikasi  permasalahan,
14 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
memberikan  skala  prioritas  permasalahan,  serta  mencari  jalan  keluar penyelesaian permasalahan dengan mencarikan solusi terbaik, serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja dalam penyelesaian permasalahan tersebut apakah  sudah  terselesaikan  secara  maksimal  atau  belum.  Pada  permasalahan Penggunaan  kendaraan  bermotor  oleh  siswa/i  SMA  pengemudi  kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun, Menurut menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Satlantas Polres Karimun langsung wawancara dengan  Kasatlantas  Polres  Karimun  AKP  Teuku  Fazrial  Kenedy, S.H., S.I,K, M.M. Kebijakan penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa/i SMA pengemudi kendaraan  bermotor  di  bawah  umur  di  Pulau  Karimun  diberikan  karena  izin trayek tidak semua sekolah dilalui oleh transportasi umum maupun transportasi khusus, juga pemerintah daerah belum optimal dalam menerapkan bus sekolah dan belum seluruhnya sekolah mendapatkan distribusi bus sekolah selain itu juga dikarenakan aktifitas orang tua dipagi hari yang sangat tinggi membuat mereka tidak sempat mengantarkan anaknya dan memberikan kendaraan bermotor bagi anak-anak mereka. Siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah ini  sebenarnya  berbahaya  dikarenakan  labilnya  pemikiran  mereka  yang  mana mereka hanya memerlukan kecepatan untuk sampai ke sekolah sehingga tidak mementingkan keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lain, oleh karena itu Satlantas Polres Karimun berperan  aktif  melakukan sosialisasi kepada  siswa/i dan  juga  guru-guru  di  sekolah  dalam  kegiatan  police  goes  to  school  dengan menjadi pembina upacara setiap hari senin serta juga menjadi undangan sebagai narasumber sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan undang-undang lalu lintas dalam  kegiatan  pengenalan  lingkungan  sekolah  yang  diadakan  oleh  sekolah SMA sederajat setiap tahun ajaran baru. Satlantas Polres Karimun seolah-olah menutup  mata  ketika  jam  sekolah  ditemukan  Siswa/i  pengemudi  kendaraan bermotor di bawah umur dan belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Polisi Lalu Lintas lebih mengedepankan upaya preventif dengan memberi kelonggaran kepada siswa/i tersebut mengemudikan kendaraan bermotor  ke  sekolah  namun  tetap  mematuhi  aturan-aturan  lalu  lintas  yang lainnya, seperti mematuhi rambu dan lampu pengatur lalu lintas, menggunakan helm,  membawa  stnk,  dan  kelengkapan  kendaraan  bermotor  mereka  standar pabrik  serta  tidak  menggunakan  knalpot  racing,  namun  yang  jelas  diluar  jam sekolah maka Satlantas Polres Karimun akan memberikan tindakan tegas berupa penegakan  hukum  dengan  cara  tilang,  kebijakan  ini  sebenarnya  menyalahi aturan yang ada tetapi untuk menghindari konflik dilapangan antara keluarga dan siswa/i ini meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum juga jika kita melaksanakan  hukum  positif  terhadap  mereka  karena  Pemerintah  Daerah Kabupate, Provinsi, dan Pusat belum mampu mencukupi kebutuhan transportasi umum  maupun  khusus  bus  sekolah  namun  diluar  jam  sekolah  Satlantas  akan mengedepankan upaya refresif berupa tilang. Saat ini Satlantas Polres Karimun belum bisa memberikan solusi dikarenkan bukan sebagai pemangku kepentingan penyedia  sarana  transportasi  untuk  ke  sekolah,  sehingga  Satlantas  Polres Karimun tidak kaku dalam menangani masalah ini untuk menghindari sorotan publik ataupun objek komplain dari masyarakat. Satlantas Polres Karimun sudah pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
mengenai  masalah  ini  terutama  dengan  Dinas  Perhubungan  sebagai  penyedia sarana transportasi dimana saat ini Dishub Kabupaten Karimun sudah berupaya menganggarkan pengadaan bus sekolah setiap tahunnya dan juga merencanakan pendistribusian  bus  sekolah  tersebut,  bahkan  untuk  tahun  ini  Dishub  sudah mendistribusikan  Bus  Sekolah  namun  prioritas  diberikan  kepada  pulau  diluar karimun seperti wilayah pulau moro dan pulau buru, sedangkan Pulau Karimun SMA  sederajat  jumlahnya  mencapai  25  (dua  puluh  lima)  sekolah  dan  setiap sekolah tidak cukup hanya 1 (satu) armada bus saja sehingga setiap tahunnya mereka  akan  mengadakan  penambahan  armada  bus  sekolah.  Jika  dilakukan penegakan ukum secara positif maka kearifan lokal pastinya akan tertib, namun mereka pasti akan  menuntut solusi kepada  aparat penegak hukum, dan  aparat penegak hukum akan menjadi bahan komplain oleh orang tua siswa/i tersebut, serta  akan  menjadi  sorotan  sebagai  penghambat  proses  belajar  mengajar  dari sekolah,  merugikan  anak-anak  ini  karena  mereka  mempunyai  hak  untuk mengenyam  pendidikan  sehingga  dilema  bagi  Satlantas  Polres  Karimun  jika melakukan  upaya  hukum  refresif  atau  penegakan  hukum  positif  tersebut. Dikarenkaan situasi dan kondisi pulau karimun yang seperti ini Satlantas Polres Karimun  harus  mendukung  agar  anak-anak ini  wajib  harus  sekolah walaupun sarana dan prasarana minim. Menurut Responden, kendala siswa/i yang sudah cukup  umur  untuk  membuat  SIM  adalah  waktu  karena  waktu  pelayanan penerbitan SIM beradu dengan jadwal jam belajar mengajar siswa/i disekolah sehingga  yang  sudah  cukup  umur  membuat  SIM  pun  banyak  yang  belum membuat SIM di Satlantas Polres Karimun.
Dari pembahasan diatas jelas kebijakan ini tidak efektif karena bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Karimun tidak maksimal dan belum efektif sehingga masih belum mampu sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pada  pasal  81  ayat  (2)  syarat  minimal  untuk  bisa mengajukan permohonan penerbitan SIM adalah usia 17 Tahun, dan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) tentang kewajiban pengemudi membawa SIM. Seharusnya Satlantas Polres Karimun harus tegas melakukan upaya represif sehingga tidak ada  lagi  siswa/i  SMA  pengemudi  di  bawah  umur  dan  tidak  memiliki  SIM mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena jiwa mereka yang labil dapat  membahayakan  diri  mereka  sendiri  dan  orang  lain  di  jalan,  karena pelanggaran merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.
6. Kendala  yang  dihadapi  dalam  menghindarkan  Penggunaan  Kendaraan Bermotor  oleh  Siswa/i  SMA  pengemudi  kendaraan  bermotor  di  bawah umur di Pulau Karimun.
Dalam pelaksanaan pemebrian kebijakan penggunaan kendaraan bermotor terhadap siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun, sangat erat kaitannya dengan permasalahan hukum itu sendiri, dimana hal ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor- faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Adapun Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Faktor Hukumnya sendiri.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  telah  tegas  mengatakan  seseorang  dapat  mengemudiakan kendaraan  bermotor  jika  sudah  memiliki  SIM,  dan  syarat  minimal  usia memiliki  SiM  adalah  17  tahun,  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  hampir seluruh siswa/i kelas X SMA sederajat di Pulau Karimun belum mencukupi syarat  untuk  mengajukan  permohonan  penerbitan  SIM.  Namun  Undang- undang ini tidak serta merta dapat diterapkan saat situasi dan kondisi daerah yang kekurangan sarana dan prasarana transportasi umum dan bus sekolah untuk pelajar, karena jika diterapkan hukum secara positif akan berdampak negatif  terhadap  iklim  proses  belajar  mengajar  dikarenakan  akan  dapat menghambat siswa/i datang tepat waktu ke sekolah karena masih minimnya transportasi umum dan bus sekolah yang ada di Pulau Karimun.
2. Faktor Pengemudi di bawah umur.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap para pengemudi di  bawah  umur,  mereka  tidak  pernah  dilarang  mengemudikan  kendaraan bermotor  ke  sekolah  oleh  pihak  sekolah  mereka,  orang  tua  mereka  sibuk dengan aktifitas pribadi saat pagi hari sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantar  jemput  anak  sekolah,  lokasi  sekolah  mereka  yang  jauh  dari rumah  mereka  serta  tidak  dilewati  oleh  transportasi  umum  dengan  itu mengharuskan  mereka  untuk  meminta  kendaraan  bermotor  untuk  sarana transportasi  mereka  ke  sekolah  agar  dapat  mengikuti  proses  belajar mengajar,  Polisi  Lalu  Lintas  yang  juga  jarang  melakukan  tindakan  tegas kepolisian  terhadap  mereka  sehingga  membuat  mereka  merasa  perbuatan mereka  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dalam  mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah walaupun usia mereka dibawah 17 tahun.
3. Faktor Dinas Perhubungan, Sekolah, Korwas.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden dari  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Karimun  belum  mampu  mencukupi  sarana  dan  prasaranan  transportasi umum  serta  bus  sekolah  baik  gratis  maupun  subsidi  dikarenakan  masih minimnya anggaran yang direncanakan untuk penambahan armada sarana dan  prasaranan  transportasi  umum  ataupun  bus  sekolah  tersebut  setiap tahunnya, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun juga tidak pernah melakukan sosialisasi ke sekolah untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi bagi para pelajar SMA sederajat di Pulau Karimun. Kemudian dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di 6 SMA sederajat  di  Pulau  Karimun,  SMA  sebagai  lembaga  pendidikan  yang berperan aktif dalam memberikan proses belajar mengajar bagi para pelajar juga  belum  mampu  untuk  menyediakan  bus  sekolah  khusus  dikarenakan mereka tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun  berkaitan  dengan  meminta  armada  bus  sekolah  sebagai  alat transportasi pelajar untuk pergi dan pulang sekolah, serta pihak sekolah juga
belum mampu memberikan edukasi terhadap para siswa/i tersebut tentang dampak  negatif  mengemudikan  kendaraan  bermotor  oleh  pengemudi  di bawah  umur,  serta  tidak  ketatnya  aturan  yang  diterapkan  oleh  sekolah karena  tidak  melarang  para  siswa/i  mereka  mengemudikan  kendaraan bermotor ke sekolah. Sementara itu hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap  Musyawarah  kerja  pengawas  sekolah  wilayah  kerja  Kabupaten Karimun atau disebut Korwas yang merupakan Pemerintah Daerah Provinsi yang mengawasi kegiatan proses belajar mengajar, kurikulum, kinerja guru, pelajar,  dan  komite.  Korwas  lebih  menitik  beratkan  fungsi  pengawasan mereka terhadap kinerja guru, dan kurikulum, sehingga tidak pernah secara tertulis  untuk  memberikan  saran  kepada  sekolah  untuk  melarang  siswa/i mereka  mengemudikan  kendaraan  bermotor  ke  sekolah,  Korwas  hanya memberikan himbauan secara lisan saat menjadi pembina upacara dan juga pembicara saat acara pengenalan lingkungan sekolah.
4. Faktor Penegak Hukum.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota Polres
Karimun khususnya Satlantas Polres Karimun, penegak hukum tidak dapat melakukan  tindakan  tegas  terhadap  permasalahan  ini  karena  belum memadainya  sarana  dan  prasaranan  transportasi  yang  disiapkan  oleh Pemerintah  Daerah  serta  jika  penegak  hukum  memberikan  penanganan masalah  ini  secara  hukum  positif  maka  akan  merusak  dinamika  proses belajar mengajar yang ada serta penegak hukum tidak memiliki solusi lain karena  mereka  bukan  sebagai  fasilitator  penyedia  sarana  dan  prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah jika dikembalikan kepada penegak hukum  itu  sendiri  sehingga  dapat  menjadi  bumerang  bagi  mereka  karena dapat menimbulkan konflik sosial dalam tatanan penegakan hukum di Pulau
Karimun.
5. Faktor Budaya
Berdasarkan  penelitian  yang  peneliti  lakukan  secara  observasi  dan wawancara peneliti dapat menarik faktor budaya yang kita dapat tangkap dalam penelitian ini adalah faktor orang tua yang tidak dapat mengantarkan anak mereka ke sekolah sehingga orang tua memberikan izin kepada anak- anak  mereka  untuk  mengemudikan  kendaraan  bermotor  ke  sekolah  serta faktor dari dealer yang memberikan kredit murah sehingga para orang tua lebih  memilih  membayar cicilan kendaraan bermotor dari  pada  menyewa jasa pengantaran anak-anak mereka ke sekolah setiap bulannya karena biaya yang dikeluarkan oleh mereka bisa lebih kecil dan saat waktunya tiba cicilan tersebut akan lunas dan pemilikan kendaraan bermotor menjadi seutuhnya bagi  para  orang  tua  tersebut,  serta  budaya  mengikuti  teman  yang  lain membawa kendaraan bermotor ke sekolah membuat anak yang orang tuanya bisa  mengantarkan  mereka  ke  sekolah  menjadi  meminta  kendaraan bermotor  juga  kepada  orang  tua  mereka  agar  bisa  seperti  teman-teman mereka menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah.
7. Solusi  yang  dapat  diberikan  untuk  menghindarkan  Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun
1. Faktor Hukumnya sendiri.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  telah  tegas  mengatakan  seseorang  dapat  mengemudikan  kendaraan bermotor  jika  sudah  memiliki  SIM,  dan  syarat  minimal  usia  memiliki  SiM adalah 17 tahun, ini masih sangat diperlukan namun perlu perlakuan istimewa terhadap  daerah-daerah  yang  sarana  dan  prasarananya  belum  memadai  untuk menjalankan  hukum  positif  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku, sehingga  dapat  dibentuk  suatu  Peraturan  Pemerintah  sebagai  pedoman pelaksanaan  ketetapan  penegakan  hukum  secara  positif  yang  terkait  dengan permasalahan minimnya transportasi umum dan bus sekolah di daerah-daerah tertentu,  sehingga  tidak  menjadi  bumerang  bagi  penegak  hukum  jika  mereka bertindak tegas serta menjadi legalitas bagi siswa/i jika mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah walaupun mereka masih kategori pengemudi di bawah umur.
2. Faktor Pengemudi di bawah umur.
Faktor pengemudi di bawah umur yang masih labil, tidak dapat mengontrol emosi, berfikiran singkat dapat mebahayakan diri sendiri dan orang lain, rumah mereka  jauh  dari  sekolah,  orang  tua  mereka  sibuk,  sehingga  dapat  diberikan solusi yang tegas dengan mewajibkan orang tua mengantar anak mereka sekolah, orang  tua  tidak  memberikan  izin  mengemudikan  kendaraan  bermotor  kepada anak mereka yang belum memiliki SIM, dan mendaftarakan anak sekolah dekat dengan rumah mereka sehingga tidak terganggu dengan alasan rumah jauh dari sekolah, serta perlu diterapkan sanksi terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak mereka mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.
3. Faktor Dinas Perhubungan, Sekolah, Korwas.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Karimun  khususnya  Dinas  Perhubungan seharusnya mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi ke sekolah serta turun ke lapangan  untuk  menentukan  perkiraan  jumlah  armada  tambahan  untuk transportasi umum atau bus sekolah yang dapat menampung semua pelajar se Pulau Karimun, kemudian mengajukan penambahan armada tidak hanya melalui APBD  namun  juga  APBN  maupun  anggaran  Perubahan,  diharapkan  dalam waktu yang singkat kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah dapat terpenuhi secara maksimal. Pihak Sekolah seharusnya sudah melakukan  koordinasi  menyampaikan rencana kebutuhan  armada  bus  sekolah mereka, karena mereka mengetahui jumlah siswa/i mereka yang rumahnya tidak dilewati oleh transportasi umum yang membutuhkan bus sekolah sebagai saran dan  prasarana  transportasi  untuk  ke  sekolah  sehingga  rencana  kebutuhan tersebut faktual dan bisa menjadi skala prioritas saat diajukan ke bangar DPRD nantinya, kemudian ini juga perlu peran serta Korwas untuk mengusulkan juga ke  Pemerintah  Provinsi  agar  dapat  turut  serta  menindaklanjuti  kebutuhan anggaran  penambahan  armada  transportasi  umum  ataupun  bus  sekolah  yang bersumber dari APBD Provinsi.
Dengan  pengajuan  kebutuhan  anggaran  penambahan  aramada  bus  yang mendesak  tersebut  hendaknya  menjadi  skala  prioritas  dan  dpat  segera direalisasikan sehingga tercukupinya armada transportasi umum dan bus sekolah yang memadai untuk transportasi pelajar ke sekolah yang mana diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas ataupun angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para pelajar.
4. Faktor Penegak Hukum.
Perlunya  koordinasi  yang  intens  dengan  Pemerintah  Daerah  yaitu  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Karimun  untuk  selalu  mengajukan  sarana  dan prasarana  transportasi  yang  memadai  sehingga  tercukupinya  kebutuhan transportasi umum ataupun bus sekolah bagi para pelajar SMA sederajat se Pulau Karimun, Agar terus melakukan kerjasama dengan sekolah dalam memberikan sosialisasi-sosialisasi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan serta safety riding,  sehingga  para  siswa/i  tersebut  mengerti  akan  pentingnya  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas  melalui  budaya  tertib  dan selamat dijalan dengan menggunakan helm sebagai kelengkapan keamanan serta kaca  spion,  dan  peralatan  keamanan  standar  pabrik  lainnya  di  kendaraan bermotor  mereka.  Melakukan  tindakan  tegas  secara  hukum  positif  dengan tindakan  refresif  berupa  tilang  kepada  siswa/i  yang  tidak  taat  dalam  aturan berkendara  seperti  tidak  menggunkan  helm,  tidak  memasang  kelengkapan keamanan  sesuai  standar  pabrik  di  kendaraan  bermotornya,  tidak  mematuhi rambu dan traffic light, serta ugal-ugalan, dan saat mereka tidak menggunakan seragam sekolah hendaknya penegak hukum tidak memandang dia pelajar atau bukan harus langsung melakukan tindakan kepolisian secara refresif, sehingga mengurungkan  niat  mereka  menggunakan  kendaraan  bermotor  diluar  jam sekolah. Merekomendasikan agar dikeluarkan Peraturan khusus dari Pimpinan tertinggi penegak hukum untuk daerah tertentu yang memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan Pulau Karimun sebagai pedoman dalam bertindak sehingga tidak  menjadi  kesalahan  prosedur dalam  bertindak dan  menjadi  pedoman  dan dasar  untuk  melakukan  penindakan  dilapangan  serta  diharapkan  tidak menimbulkan konflik sosial di tatanan penegakan hukum di daerah tertentu.
5. Faktor Budaya
Perlunya peran serta orang tua untuk menghilangkan budaya tidak memiliki waktu  untuk  mengantar  anak  ke  sekolah,  tidak  mengambil  kredit  kendaraan bermotor murah untuk anak mereka, serta mengedukasi anak mereka agar tidak mengikuti  contoh  dan  ajakan  dari  teman  lainnya  untuk  mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena dapat membahayakan diri mereka sendiri serta  dapat  membahayakan  bagi  pengguna  jalan  lainnya  karena  faktor pengemudi  di  bawah  umur  yang  tidak  begitu  paham  akan  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Karena bagi para siswa/i  SMA  pengemudi  di  bawah  umur  dan  belum  memiliki  SIM  yang terpenting hanyalah kecepatan sehingga mereka memang belum layak dan siap untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

## E. Kesimpulan
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2209 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  sebenarnya masih sesuai untuk diterapkan dan masih sangat relevan dengan keadaan dan situasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, hanya saja untuk daerah yang sarana dan prasarananya belum tercukupi, memaksa para pemangku kepentingan umumnya membuat  kebijakan  publik,  yang  salah  satunya  di  Pulau  Karimun  yang  telah peneliti lakukan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan sampaikan sebagai berikut :
1. Pihak  sekolah  maupun  Korwas  SMA  sederajat  di  Pulau  Karimun  tidak pernah  dengan  tegas  melarang  siswa/i  mereka  agar  tidak  mengemudikan kendaraan  bermotor  ke  sekolah  karena  takut  menghambat  proses  belajar mengajar akibat minimnya sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah yang ada, serta pihak sekolah tidak paham apa yang seharusnya mereka  lakukan  untuk  menyelesaikan  masalah  ini,  karena  mereka  tidak pernah  berkoordinasi  dengan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Karimun untuk mengajukan pengadaan bus sekolah bagi siswa/i mereka.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun belum menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai amanat Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b sebagai penyelenggara dan fasilitator sarana dan prasarana di jalan raya, sebagai fasilitator mereka harus berkoordinasi dengan  sekolah-sekolah  yang  ada  di  Karimun  untuk  mengetahui  jumlah pasti rencana kebutuhan armada transportasi umum dan bus sekolah yang ada  di  Pulau  Karimun,  serta  menjadikannya  sebagai  skala  prioritas pengajuan  rencana  kebutuhan  anggaran  belanja  daerah  untuk  pengadaan transportasi  umum  dan  bus  sekolah  agar  dapat  menjamin  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  dalam  berlalu  lintas  bagi  para siswa/i SMA sederajat di Pulau Karimun.
3. Penegak Hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres  Karimun  khususnya  Satlantas  Polres  Karimun  sesuai  amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  e  menyebutkan  salah  tugas  Kepolisian  yaitu
Penegakan  Hukum.  Melalui  hasil  wawancara  dengan  Kasatlantas  Polres Karimun kinerja pada tugas pokok mereka telah berjalan dengan baik karena mereka telah memiliki program pendidikan berlalu lintas melalui sosialisasi kepada para pelajar dengan jargon Police Goes to School serta pelayanan prima  dibidang  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  dan pengemudi.  Penegakan  Hukum  sebenarnya  telah  dilakukan  namun  ada kearifan  lokal  yang  menjadi  batu  sandungan  jika  diterapkan  tindakan refresif,  karena  para  pelajar  di  karimun  memang  tidak  disentuh  oleh Kepolisian jika mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan baju sekolah, karena jika melakukan tindakan refresif maka akan menjadi bahan sorotan serta menjadi bumerang karena jika dipertanyakan polisi tidak dapat memberikan  solusi  pemecahannya  karena  dalam  hal  ini  mereka  hanya pemerhati  keselamatan  namun  bukan  sebagai  fasilitator  sarana  dan
prasarana bidang lalu lintas, sehingga mereka mengeluarkan deskresi tidak melakukan tindakan terhadap para siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor  di  bawah  umur  di  pulau  karimun  jika  siswa/i  tersebut menggunakan  seluruh  kelengkapan  keamanannya  seperti  helm,  dan kelengkapan  keamanan  pada  kendaraan  bermotor  mereka  sesuai  standar pabrik  seperti  kaca  spion,  knalpot,  dan  rumah-rumah  kendaraan bermotornya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan , Jakarta: Pancuran Alam, 2009. Nomensen  Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara , Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

## Artikel
Brigjen.  Pol.  Dr.  Chryshnanda  Dwilaksana,  M.Si. , Implementasi Road Safety Melalui E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas menuju Zero Accident , Jakarta: Rakernis Fungsi Lalu Lintas, 2019.
MHD. Syukri, “Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi, Riau: Universitas Riau.
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomor  22  Tahun 2009, LN No.96 tahun 2009, TLN No. 5025.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, Nomor 80 Tahun 2012, LN No.187 tahun 2012, TLN No. 5346.
Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor , Nomor 5 Tahun 2012. Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian tentang Surat Izin Mengemudi, Nomor 9 Tahun 2012.