INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2006-2021 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pada
kabupaten Luwu Timur
Wati 1 ✉ , Masdar Mas’ud 2 , Junaiddin Zakaria 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email : watiwatipatila@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan:  (1).  Untuk  menganalisis  pengaruh  Perencanaan  Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran OPD di Kabupaten Luwu Timur. (2). Untuk menganalisis pengaruh Pelaksanaan  Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggaran  OPD  di  Kabupaten  Luwu  Timur.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda, dengan jumlah sampel selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1).  Perencanan  Anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  (2)  Pelaksanaan  Anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran.
Kata Kunci: Perencanaan Anggaran; Pelaksanaan Anggaran; dan Penyerapan Anggaran.

## Abstract
This research was conducted with the aim of: (1). To analyze the effect of budget planning on OPD budget absorption  in  East  Luwu  Regency.  (2).  To  analyze  the  effect  of  Budget  Execution  on  OPD Budget Absorption in East Luwu Regency. The research method used in this study is descriptive analysis and multiple linear regression analysis, with a sample size of five years. Based on the results of multiple linear regression analysis, the results show that (1). Budget Planning has a positive and significant effect on Budget Absorption (2) Budget Execution has a positive and significant effect on Budget Absorption. Keywords: Budget Planning; Budget Execution; and Budget Absorption.

## PENDAHULUAN
Berbeda  dengan  tahun-tahun  sebelumnya,  tahun  2020  merupakan  tahun extraordinary akibat adanya pandemi covid-19. Kondisi pandemi tersebut secara langsung mempengaruhi  prospek  pertumbuhan  ekonomi  global  sehingga  beberapa  lembaga internasional  memprediksi  ekonomi  global  mengalami  resesi  (Kementerian  Keuangan, 2020).  Selain  membawa  masalah  kesehatan  masyarakat,  pandemi  covid-19  juga berimplikasi  sangat  luas  terhadap  ekonomi,  termasuk  di  Indonesia.  Bahkan,  kondisi tersebut  pada  akhirnya  memaksa  Pemerintah  untuk  menerbitkan  sejumlah  kebijakan untuk menangani covid-19 sekaligus menyelematkan perekonomian, antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Desease  (Covid-19)  dan/atau  dalam  rangka Menghadapi  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan,  termasuk turunan peraturan teknisnya.
Selain  itu,  pemerintah  juga  memberlakukan  kebijakan  pembatasan  sosial  seperti pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  dan  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  (PPKM).  Kebijakan-kebijakan  tersebut  pada  akhirnya  turut  mempengaruhi mekanisme  kerja  di  sektor  pemerintah  dengan  penerapan  skema  kerja  dari  rumah (Working from Home/WFH). Konsep WFH kemudian diterapkan sebagai bagian dari pola kerja dalam tatanan baru (Mungkasa, 2020). Selain dari sisi pola kerja, pemerintah juga menerapkan  kebijakan  penyesuaian  dan  refocusing  anggaran  untuk  penanggulangan pandemi  covid-19  sesuai  dengan  Surat  Menteri  Keuangan  Nomor  S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Langkah-Langkah Penyesuaian belanja K/L Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) perlu dihemat, terutama dari anggaran kegiatan perjalanan dinas dan belanja barang lainnya serta belanja fisik (belanja  modal)  yang  kurang  prioritas  atau  dapat  ditunda.  Dalam  pelaksanaan penghematan  anggaran  tersebut  juga  mempertimbangkan  pola  kerja  baru  akibat pandemi covid-19.
Dampaknya, K/L  perlu melakukan penyesuaian kegiatan agar dapat menjalankan tugas  dan  fungsinya  serta  mencapai  target  kinerja  yang  telah  ditetapkan.  Undang- Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  otonom.  Dalam  urusan  penyelenggaraan  daerah  harus  menimbang  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memerhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peran  pemerintah  daerah  juga  turut  melaksanakan  desentralisasi,  dekonsentrasi,
dan tugas pembantuan sebagai wakil  pemerintah di daerah otonom. Begitu juga  pun menyangkut  masalah  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah perlu  ditingkatkan  dengan  lebih  memerhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah  dan  antar  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar sistem penyelenggaraan pemerintah dari suatu  daerah  dapat  mencapai  kategori  efektif  dan  efisien,  maka  dibuatlah  suatu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sendiri merupakan aspek penting yang menjadi kunci kemajuan suatu daerah jika dikelola secara cermat dan tepat.
Dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  4  ayat  (1)  yaitu keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah merupakan hak dan  kewajiban  dari  setiap  daerah  untuk  mencari  sumber  pendapatan  daerah  berupa pungutan pajak daerah, restribusi atau sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban daerah, didalam pengeluaran dana demi  pelaksanakan  semua  urusan  pemerintah  di  daerah.  Keuangan  daerah  menjadi bagian dari keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan APBD  merupakan  wujud  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  ditetapkan  setiap  tahun dengan peraturan daerah.
APBD  merupakan  suatu  bentuk  nyata  rencana  kerja  keuangan  daerah  yang komprenhensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang (anggaran), untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam  satu  tahun  anggaran  (periode  anggaran).  Hal  ini menunjukkan APBD digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam hal penerimaan (pendapatan)  dan  pengeluaran  yang  menyangkut  hal-hal  penyelenggaraan pemerintahan  yang  ada  di  daerah.  Perubahan  sistem  pemerintahan  dan  pengelolaan pembangunan  daerah  pada  era  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  tentunya  akan menimbulkan  perubahan  yang  mendasar  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah, dibandingkan dengan era sentralisasi orde baru. Perubahan dasar yang terjadi pada era otonomi menyangkut dua hal pokok, yaitu dalam hal desentralisasi pembangunan dan desentralisasi fiskal (Sjafrizal, 2017).
Dengan  beralihnya  sebagian  besar  proses  pengambilan  keputusan  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  pusat  ke daerah,  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  secara  penuh  terhadap  kebijakan- kebijakan  dasar  yang  diperlukan  bagi  pembangunan  daerah  (S un’an  &  Senuk,  2015.). Perencanaan  pembangunan  pada  dasarnya  adalah  cara  atau  teknik  untuk  mencapai
tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah  (Sjafrizal,  2017,).    Penganggaran  merupakan  proses  atau  metode  untuk mempersiapkan suatu anggaran. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (Mardiasmo, 2002,). Dalam perencanaan anggaran sektor publik, di era  reformasi  ditandai  dengan  lahirnya  era  New  Public  Management  (NPM),  hal  ini merupakan usaha untuk mendorong pengembangkan perencanaan dengan pendekatan yang sistematis (Mardiasmo, 2016).
Anggaran kinerja adalah sebuah sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian output dari input yang ditetapkan. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja.  Penerapan  sistem anggaran kinerja dimulai dengan perumusan  program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002,).   Dalam anggaran berbasis kinerja, untuk melaksanakan program/ kegiatan, harus terukur  jelas  indikator kinerjanya, yang direpresentasikan  kedalam  tolak  ukur  kinerja  serta  target/  sasaran  yang  diharapkan, sehingga akan ada keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun sistem penganggaran yang memadukan antara perencanaan kinerja dan anggaran (Suhadak & Nugroho, 2007,).
Fenomena  yang  terjadi  dilapangan  yang  terkait  dengan  perencanaan  dan pelaksanaan  masih  terdapat  kesenjangan.  Banyak  hal  yang  dapat  menyebabkan  tidak terlaksananya konsistensi  perencanaan dan penganggaran (Sjafrizal, 2017,), antara  lain sebagai berikut: Penyusunan RKPD sejak awal sudah tidak konsisten dengan penyusunan rancangan APBD; Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga program dan kegiatan yang di RKPD tidak dapat di dukung anggaran; dan Adanya kekuatan tertentu baik di eksekutif maupun legislatif yang mengubah program kegiatan yang direncanakan. Selain itu dalam prakteknya sering dijumpai  adanya perencanaan jangka  panjang yang tidak terkait  dengan  perencanaan  jangka  pendek.  Anggaran  tahunan  disusun  tanpa berlandasakan pada program yang telah ditetapkan, sehingga proses pengukuran kinerja suatu  organisasi  menjadi  tidak  terarah  dan  tidak  fokus.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan kinerja  organisasi  yang  dihasilkan  bukan  kinerja  organisasi  sesungguhnya,  sehingga disebut menjadi bersifat semu (artificial performance) (Mahsun dkk., 2016,).
Fenomena  perilaku  penyusun  anggaran  yang  memasukkan  self-interest  serta kepentingan kelompoknya dalam alokasi belanja APBD menjadi hal yang menarik untuk diteliti dari sudut pandang teori keagenan. Penyusunan anggaran daerah menjadi faktor kunci  dalam  merealisasikan  kewajiban  serta  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan muncul karena jumlah kebutuhan yang harus diakomodir relatif banyak, sementara sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas. Kondisi ini semakin diperparah karena proses penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  tahapan  politis  yang  melibatkan pihak eksekutif serta legislatif dengan kepentingan yang berbeda. Kebijakan anggaran
menjadi  ajang  perebutan  kepentingan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  pada  proses penyusunan anggaran (Sujaie, 2013)
Oleh  karena  itu,  pengelolaan  keuangan  di  SKPD  harus  dilaksanakan  secara akuntabel, transparan, dan partisipatif, diawali dengan penyusunan anggaran dan diakhiri dengan  pertanggungjawaban  serta  diiringi  dengan  pengawasan.  Semua  aspek pengelolaan ini dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah (Pemda) (N. Huda, A. R. Mus, and J. S. Tjan, 2022) , namun kinerja keuangan SKPD sendiri belum banyak dikaji secara  empiris.  Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut  diatas,  dengan menggunakan  Teori  New  Public  Management  (NPM)  sebagai  pendekatan  dalam anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada manajemen kinerja sektor publik, dengan menggunakan  konsep  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  tanggungjawab  untuk merumuskan  program  yang  konsisten  dengan  tujuan  pembangunan,  selain  itu  juga mengacu pada dasar regulasi yang digunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Stewardship Theory adalah penggambaran kondisi manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.
Seorang manajer dikondisikan sebagai pelayanan (steward) yang termotivasi untuk bertindak  sesuai  keinginan  pemilik  (principal)  dan  manajer  tidak  akan  meninggalkan organisasi sebab steward akan berusaha mencapai sasaran organisasi (Donaldson dan Davis,1997). Pada teori ini seorang manajer dibentuk agar selalu bersedia melayani. Teori ini  menjelaskan  bahwa  kepentingan  bersama  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan seorang  manajer.  Teori  relevan  lainnya  adalah  Agency  Theory.  Penggunaan  teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan principal agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Sri wahyu Hidayati, M. Mas’ud, and S. Sjarlis,) . Di sektor pemerintahan, satuan kerja dapat dinyatakan sebagai agen dari pemerintah karena satuan  kerja  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  suatu  output  bagi  masyarakat  pada tingkatan tertentu.
Ketepatan  pengeluaran  anggaran  dapat  diinterpretasikan  sebagai  komponen kontrak  antara  pemerintah  sebagai  principal  dan  satuan  kerja  sebagai  agen.  Tujuan pemerintah  adalah  untuk  memudahkan  satuan  kerja  dalam  mengimplementasikan pelaksanaan  program  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dan  satuan  kerja  sebagai  agen harus dapat menunjukkan kinerja yang baik dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara tepat. Beberapa pnelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang berhubungan  dengan  penelitian  ini  antara  lain  Ferdinan,dkk  (2020),  Zarinah,  (2016), Dahana, (2020), Hutama, dan Yudianto, (2019), dengan temuan positif signifikan. Namun dalam  penelitian  Andriaty,  dan  Permana,  (2020),  yang  melakukan  penelitian  di  Irjen Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  faktor  regulasi  terbukti  memiliki  pengaruh
negatif  dan  signifikan  terhadap  keterlambatan  anggaran  pada  Inspektorat  Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Musiega, (2022), yang melakukan penelitian di Kenya menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran  yang  buruk  menyebabkan  penyerapan  anggaran  yang  sangat  terlambat. Saragih, dkk, (2022), yang melakukan penelitian terhadap OPD di Kabupaten Pematang Siantar  menemukan  bahwa  pelaksanaan  Anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdullah, dan Junita, (2020), yang meneliti pada OPD di Kabupaten Gayo Luwes, Total Belanja dan Varians belanja sebelumnya berpengaruh negatif terhadap Kinerja Anggaran.
Atas  dasar  kesenjangan  inilah  maka  penelitia  tertarik  untuk  meneliti  kembali variabel-variabel  yang  sama  dengan  menambahkan  variabel  independen  perilaku oportunistik penyusun anggaran. Fenomena perilaku penyusun anggaran menarik untuk diteliti  lebih  lanjut,  karena  masih  ditemui  beberapa  penyimpangan  meskipun  secara formal  mekanisme  penyusunan  anggaran  telah  diatur  dalam  Undang-Undang. Penyimpangan yang ditemukan seperti modifikasi alokasi anggaran untuk kepentingan politis,  memasukkan  usulan  proyek  besar  dengan  harapan  mendapat  kompensasi  fee project  (Jumaidi,  2014).  Penelitian  Sujaie  (2013)  juga  menemukan  bahwa  peningkatan belanja  hibah  dan  bantuan  sosial  dimanfaatkan  oleh  penyusun  anggaran  untuk kepentingan  politis  terutama  pada  masa  pemilihan  umum.  Kondisi  ini  pun  rentan menimbulkan  korupsi  (political  corruption)  akibat  penyalahgunaan  dana  untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya (Martinez et al., 2004).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yaitu menggambarkan  dan  menjelaskan  pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan Anggaran, terhadap Penyerapan Anggaran.
Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :
▪ Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung, antara lain data jumlah konsumen, serta data lainnya yang menunjang pembahasan.
▪ Data  Kualitatif,  yaitu  data  yang  tidak  berbentuk  angka-angka,  melainkan  hanya berupa  informasi  baik  berupa  lisan  maupun  tulisan  sebagai  pendukung  dalam penulisan. Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari :

## Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan penyebaran kuisener, kepada Responden yang tersebar di beberapa OPD.

## Data Sekunder
Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  literature,  dokumen-dokumen penting  yang  berhubungan  langsung  dengan  penelitian  ini  atau  hasil-hasil  penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  rangka  melakukan  analisis terhadap  pembuktian  jawaban  sementara  atau  hipotesis  dari  permasalahan  yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
b. Kuesioner,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  jalan mengumpulkan jawaban dari para responden melalui pertanyaan secara terstruktur yang diajukan dalam bentuk  tertulis.

## Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan data sekunder selama lima tahun. Data sekunder yang dimaksud disini adalah data tentang perencanan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran selama lima tahun sebagai berikut Metode Analisis Data
Setelah  data  dikumpulkan  dan  diolah,  proses  selanjutnya  adalah  melakukan pengujian terhadap hipotesis atau  jawaban sementara dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :
a. Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif,  yaitu  suatu  analisis  yang  dilakukan  untuk  memberi  gambaran tanggapan  responden  atas  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen yaitu penyerapan anggaran..
b. Analisis kuantitatif
Dalam  penelitian  ini,  analisis  kuantitatif  yang  digunakan  adalah  analisis  Analisis Regresi Linier Berganda.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, sekaligus menjawab masalah dalam penelitian ini.
Tabel. 5. Analisis Regresi
Coefficients a Model Unsta standardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5,423 ,730 7,429 ,000 Perencanaan (RKA) ,492 ,124 ,653 3,968 ,002 Pelaksanaan (DPA) ,307 ,132 ,306 2,326 ,042 a. Dependent Variable: Penyerapan
Tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai konstanta yaitu b0 = 5,423, Koefisien variabel Perencanaan Anggaran (X1) sebesar 0,492, koefisien variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) sebesar 0,307, sehingga persamaan regresi dapat dilihat sebagai berikut :
Y =  5,423+ 0,492 X1 + 0,307 X2
Nilai  konstanta  yaitu  b0  =  5,423,  mempunyai  arti  bahwa,  apabila  variabel Perencanaan  Anggaran  (X1)  Pelaksanaan  Anggaran  (X2)  tidak  mengalami  perubahan, maka besarnya penyerapan Anggaran pada OPD di Kabupaten Luwu Timur sebesar 5,423 atau 54,23%.
▪ Koefisien  variabel  Perencanaan  Anggaran  (X1)  sebesar  0,492,  hal  ini  berarti  bahwa apabila Perencanaan Anggaran ditingkatkan dengan baik sebesar 1, rupiah, maka akan meningkatkan  penyerapan  Anggaran  sebesar  0,492,  atau  49,2%  pada  organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Timur, dengan asumsi bahwa variabel X2 dalam keadaan konstan.
▪ Koefisien  variabel  Pelaksanaan  Anggaran  (X2)  sebesar  0,307,  hal  ini  berarti  bahwa apabila  pelaksanaan  anggaran  dapat  ditingkatkan  sebesar  1  rupiah,  maka  akan meningkatkan  penyerapan  anggaran  sebesar    0,307  atau  30,7%  dengan  asumsi variabel X1 dalam keadaan konstan.
Uji Hipotesis
Uji F (Uji Simultan)
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  variabel  independent (bebas) yang terdiri dari Perencanaan Anggaran, (X1) Pelaksanaan Anggaran (X2) secara simultan  (bersama  sama)  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  Pada  OPD  di Kabupaten Luwu Timur.
Tabel, 7. Uji Simultan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression ,001 2 ,000 12,609 ,000 b Residual ,000 2 ,000 Total ,001 4

## a. Dependent Variable: Penyerapan
b. Predictors: (Constant), Pelaksanaan (DPA), Perencanaan (RKA)
Pada tampilan out put SPSS diatas diperoleh nilai F-hitung = 12.609 > Ftabel = 5,79 (df 1 = 2, df2 = 2) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih  kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini dapat meningkatkan penyerapan Anggaran pada OPD di kabupaten Luwu Timur.
Uji Parsial)
Untuk  mengetahui  pengaruh  secara  parsial  dari  masing-masing  variabel independen  Perencanaan  Anggaran  (X1)  Pelaksanaan  Anggaran  (X2)  terhadap Penyerapan Anggaran, maka dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel.8. Uji Parsial
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,423 ,730 7,429 ,000 Perencanaan (RKA) ,492 ,124 ,653 3,968 ,002 Pelaksanaan (DPA) ,307 ,132 ,306 2,326 ,042
a. Dependent Variable: Penyerapan

## 1) Variabel Perencanaan Anggaran X1
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menguji  pengaruh  perencanaan  anggaran terhadap Penyerapan Anggaran, diperoleh nilai t hitung = 3.968 > t tabel = 2.131 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan α = 5%.  Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Perencanaan Anggaran berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  Anggaran  pada  OPD  Di kabupaten Luwu Timur.. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Perencanaan Anggaran Berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terbukti (H1 diterima).

## 2) Variabel Pelaksanaan Anggaran X2
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menguji  pengaruh  pekaksanaan  anggaran terhadap Penyerapan Anggaran, diperoleh nilai t hitung = 2.326 > t tabel = 2.131 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Pelaksanaan Anggaran berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  Anggaran  pada  OPD  Di kabupaten  Luwu  Timur..  Dengan  demikian  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terbukti (H1 diterima).

## Pembahasan
Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan nilai koefisien 0,492 menunjukan bahwa apabila perencanaan itu dapat dilaksanakan dengan baik maka secaralinieritas akan memberikan efek yang nyata terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori
agency disektor publik bahwa Konsep Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah  sebagai  agent  bagi  masyarakat  (principal)  akan  bertindak  dengan  penuh kesadaran bagi kepentingan masyarakat, serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak  dapat  dipercaya  untuk  bertindak  dengan  sebaik-baiknya  bagi  kepentingan masyarakat.
Dalam    agency  theory  terdapat  dua  pihak  yang  melakukan  kesepakatan  atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut  principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut  agent (Halim dan Abdullah 2006). (Sri wahyu Hidayati,  M.  Mas’ud,  and  S.  Sjarlis,),  menjelaskan  dalam  penelitiannya  Di  sektor pemerintahan,  satuan  kerja  dapat  dinyatakan  sebagai  agen  dari  pemerintah  karena satuan  kerja  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  suatu  output  bagi  masyarakat  pada tingkatan yang sekajhtera. Dalam hal ini menurut N. Huda, A. R. Mus, and J. S. Tjan (2022), pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilaksanakan  dengan  transparan  dan  akuntabel. Secara teoritis hasil penelitian ini juga mendukung pandangan teoritis dari penelitian N. M. Rida, Mursalim, and A. Nurwanah (2023), maupun Dahana (2020), bahwa organisasi sektor publik dibangun atas prinsip agency theory.
Dalam prakteknya sering sering terjadi problem diantara keduanya. Agency problem muncul  ketika  principal  mendelegasikan  kewenangan  pengambilan  keputusan  kepada agent (Ngu Yen 2020). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi  asimetris,  dimana  salah  satu  pihak  mempunyai  informasi  yang  lebih  banyak daripada  pihak  lainnya.  Teori  ini  juga  berlaku  pada  praktek  pengelolaan  anggaran didaerah,  dimana  para  pengguna  anggaran  lebih  banyak  memiliki  informasi  daripada kuasa anggaran, sehingga hal ini berpotensi terjadi asimetris informasi.
Selain teori agency, maka hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori new publik menejemen bahwa dalam tata kelola pengelolaan keuangan menghadirkan perubahan pada  sistem  anggaran  tradisional  yang  kaku,  birokratis,  dan  hierarkis  menjadi  lebih fleksibel  dan  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  (Mardiasmo,  2009).  Sedangkan, NPM  dalam  tata  kelola  pelayanan  publik  menghadirkan  perubahan  pada  administrasi publik tradisional menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik menuju kesejahteraan bersama. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Sri Haryani, dkk (2023), bahwa teori NPM sngat  relevan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  saat  ini.  Berdasarkan  pada  hasil peneltian dan pendekatan teori, maka hasil ini sudah sesuai dengan teori penaggaran dari Mardiasmo  (2016)  perencanaan  anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran  finansial.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian    Musiega,  (2022),  yang melakukan penelitian  di Kenya menunjukan bahwa  pelaksanaan anggaran yang buruk menyebabkan penyerapan anggaran yang sangat terlambat.
Penelitian lainnya yang jalan adalah penelitian yang dilakukan oleh  Ferdinan, dkk. (2020). Zarinah dkk, (2016), Ermawati, (2020), Christin Andriaty, Dudi Permana, (2020), Rio Juanda  dkk, (2022), bahwa perencanaan anggaran  berpengaruh  terhadap  penyerapan
anggaran. Saragih, dkk (2022), yang melakukan penelitian terhadap OPD di Kabupaten Pematang Siantar menemukan bahwa pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Sementara  dalam  penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh Abdullah, dan Junita, (2020), yang meneliti pada OPD di Kabupaten Gayo Luwes,  Total  Belanja  dan  Varians  belanja  sebelumnya  berpengaruh  negatif  terhadap Kinerja Anggaran. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, dan Nurazlina, (2020), yang meneliti 34 OPD  di  Dumai,  dengan  menggunakan  data  primer  Hasil  menunjukkan  bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi  sumber  daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  penyerapan  anggaran.  Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain
Hasil penelitian ini berimplikasi linier teoritis, sebagaimana penelitian Sri Haryani, dkk  (2023),  menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa  Sistem  manajemen  kinerja  NPM sektor  publik  memiliki  tujuh  karakteristik,  yaitu:  (1)  membuat  rencana  strategis  terkait dengan  proses  perencanaan  organisasi  tahunan;  (2)  menetapkan  tujuan  dan  sasaran organisasi setiap tahun; (3) pengembangan indikator kinerja individu dan organisasi; (4) pengembangan dan implementasi kerangka perencanaan organisasi yang komprehensif; (5) pengembangan dan implementasi proses evaluasi pribadi; (6) hubungkan strategi dan tujuan organisasi;  dan (7)  pengembangan  dan implementasi tinjauan  manajemen  dan kerangka evaluasi kinerja. NPM memastikan bahwa pusat perhatian pimpinan tidak hanya berfokus pada aspek manajemen dan keuangan tetapi juga juga berfokus pengelolaan sumber  daya  efektif  dan  efisien.  Dalam  pandangan  yang  lain  menurut  R.  Yamin,  M. Mas’ud,  and  S.  Sjarlis  (2022),  menjelaskan  Tahap  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  didasarkan pada  sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor  17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  (UU  KN),  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (UU  SPPN),  UU  Nomor  23  Tahun  2004 Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa  (UU  Desa),  beserta  peraturan  turunannya  seperti  peraturan  menteri.  Undang- undang tersebut beserta turunannya mempunyai filosofi yang berbeda dalam memaknai proses perencanaan pembangunan.
UU KN menjadikan program sebagai filosofinya, sedangkan UU SPPN menjadikan fungsi  sebagai  basis  penganggaran.  Keduanya  menciptakan  perencanaan  dan penganggaran  yang  tidak  kompatibel  dan  bahkan  terputus.  Berdasarkan  pada  hasil penelitian ini juga, dpat  dipertegaskan bahwa hubungan  linieritas antara  perencanaan anggaran dengan penyerpan anggaran bagi OPD di kabupaten Luwu Timur ini tentunya tidak  terlepas  dari  pengaruh  SDM  para  pengelola  anggaran  sebagaimana  tercantum dalam teori stewarship, dimana dalam penelitian ini pemerintah daerah berperan sebagai steward sedangkan masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai principals.
Terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  kepuasaan  principals  dan  kesuksesan organisasi  adalah  hubungan  yang  diasumsikan  dalam  teori  stewardship.  Hal  ini menandakan  bahwa  faktor  SDM  sangat  menentukan  tingkat  serapan  anggaran. Sebagaimana dalam tampilan capaian setiap triwulan bahwa sebagiab vesar persebtase capaian terjadi pada triwulan terakhir (triwulan IV). Hal ini berkaitan dengan kemampuan dari  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  dan Bendahara  Pengeluaran.  Walaupun  perencanaan  anggaran  telah  dilakukan  sebaik mungkin,  belum  menjamin  bahwa  pelaksanaan  anggarannya  pun  akan  baik  juga. Pelaksanaan  anggaran  yang  konsisten  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  dibuat sebelumnya dan pelaksanaan anggaran yang betul-betul berpedoman pada perencanaan anggaran akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran.
Menurut Zulaikah dan Burhany (2019), Dengan melakukan perencanaan anggaran yang optimal, pemerintah daerah dapat memprediksi akan digunakan untuk apa suatu anggaran  ke  depannya.  Suatu  anggaran  telah  direncanakan  dari  mana  sumber pendapatannya sejak awal dan nantinya akan digunakan untuk apa sehingga anggaran dapat digunakan sebagai pedoman kerja.  Dengan demikian, anggaran tersebut  dapat menjadi patokan dalam merealisasikan program atau kegiatan pemerintah daerah dan akan meminimalisir penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun. Kuntadi dan Yuslina  (2023),  menegaskan  dalam  penelitiannya,  bahwa  dalam  upaya  mempercepat penyerapan  anggaran,  memperkuat  perencanaan  seperti  ketepatan  alokasi  dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar  mempertajam  program  dan  rencana  kerja  dengan  melakukan  seleksi  terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat  menghindari  inefesiensi  dan  meningkatkan  fleksibilitas  SKPD  (Zarinah,  2016). Perencanaan  anggaran  yang  baik  akan  mempermudah  implementasi  pelaksanaan anggaran,  sehingga  apabila  dikaitkan  dengan  pengelola  keuangan,  hal  ini  akan mempengaruhi kinerja.
Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin baik Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan nilai koefisien 0,307 menunjukan bahwa apabila pelaksanaan itu  dapat dilakukan dengan baik maka  secara  linieritas akan memberikan efek  yang  nyata  terhadap  penyerapan  anggaran.  Menurut  BPKP  (2017)  Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang  dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana  dan  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  dan  di  tetapkan.  Proses  pelaksanaan meliputi  pengaturan  terhadap  penggunaan  alat-alat  yang  di  perlukan,  siapa  yang melaksanakan,  bagaimana  cara  melaksanakannya,  waktu  pelaksanaannya  dan  dimana tempat pelaksanannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Weni Febriani, dkk, (2023), bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor SDM, dimana faktor ini berkaitan dengan perilaku motivasional dari para pengguna anggaran pada setiap satker. Menurut  Yudawansyah  (2020),  SDM  membutuhkan  pengetahuan  dan  keterampilan tingkat tinggi dalam merancang anggaran dan perumusan rencana. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan SDM berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
Hasil  penelitian  searah  dengan  penelitian  Syafira  &  Vina  (2020),  menjelaskan keterlambatan  penyerapan  anggaran  disebabkan  oleh  keterbatasan  pejabat/pelaksana pengadaan yang bersertifikat karena pemberian sertifikat pengadaan barang/jasa sangat selektif, hanya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pengadaan yang  diberikan  sertifikat  serta  pegawai  tersebut  harus  telah  lulus  ujian  pengadaan barang/jasa.  Berdasarkan  pada  bereapa  hasil  penelitian  tersebut,  maka  peneliti menegaskan  bahwa  memang  SDM  didaerah  banyak  yang  belum  mampu  untuk melaksanakan  anggaran,  serta  kurangnya  kesepahaman  yang  searah,  sevisi,  antara sesama OPD, dan pejabat yang  berkompeten didaerah. Disamping  itu juga  persoalan kerjasama,  maupun  kordinasi  vertikal  masih  sering  menjadi  kendala  teknis  setiap tahunnya seperti itu.
Hubungan  yang  signifikan  dalam  hipotesis  kedua  ini  juga  menunjukan  bahwa apabila pelaksanaan anggaran itu dapat dilakukan dengan baik, maka secara otomatis akan meningkatkan persentase penyerapan. Namun beberapa faktor dilapangan masih terkendala dengan administrasi kegiatan. Misalnya pada kegiatan fisik, atau belanja modal lainnya, yang membutuhkan kordinasi dengan berbagai pihak, hal ini banyak terjadi pada proyek-proyek fisik, yang memiliki  garis komando dan hirarki pengambilan keputusan yang berbeda dengan kegiatan lainnya.
Faktor lainnya adalah faktor pengadaan barang dan jasa, sebagaimana penelitian Netty Herawati, dkk (2023), Syafira, R. N., & Vina, C. M. (2020), bahwa faktor keterlambatan persentase  penyerapan anggaran  disebabkan  oleh  perencanaan yang kurang matang, faktor komitmen dan keterlambatan pengelolaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukan bahwa apabila perencanaan yang dirumuskan sudah baik dan pelaksanaannya  juga  baik,  maka  secara  signifikan  akan  meningkatkan  capaian penyerapan anggaran. Terkait dengan perlambatan pencapaian penyerapan anggaran, maka  Penelitian  Purwati,  I.,  Arisyahidin,  A.,  &  Talkah,  A.  (2021),  menegaskan  bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
Penganggaran  dalam  sektor  publik  merupakan  tahapan  yang  sangat  rumit  dan mengandung unsur politik yang tinggi. Proses paling rumit dalam konteks politik yang berhubungan  dengan  politik  adalah  upaya  untuk  membuat  keputusan  guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang (Damayanti, 2017). Menurut Undang-Undang No.
17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  APBD  mempunyai  fungsi  Fungsi  otorisasi, mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  yang  bersangkutan  Fungsi  perencanaan, mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  bagi  manajemen  dalam merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Fungsi  pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran  daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut; 1). Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD), di Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya  konsep  perencanaan  penggunaan  anggaran  secara  riil  tentu  akan  berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat  sasaran.  2).  Pelaksanaan  Anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penyerapan  Anggaran  Organisasi  Perangkat  daerah (OPD),  di Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Anggaran yang baik dapat dilakukan apabila setiap OPD, memiliki SDM yang handalal, maupun komitmen yang tinggi akan mempercepat tingkat capaian anggaran bagi etiap OPD Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ferdinan,  F.,  Isnurhadi,  I.,  Widiyanti,  M.,  &  Adam,  M.  (2020).  Pengaruh  Perencanaan Anggaran  dan  Pelaksanaan  Anggaran  terhadap  Penyerapan  Angggaran  dengan Komitmen  Organisasi  sebagai  Variabel  Moderasi  pada  Badan  Penelitian  dan Penembangan Kesehatan Republik Indonesia. Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 17 No.2 Tahun 2020. DOI: https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844.
Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4 (2), 126-150.
https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119.
N.  Huda,  A.  R.  Mus,  and  J.  S.  Tjan,  “Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota di Indonesia,” J. Account. Financ., vol. 3, no. 2, pp. 1 – 15, Jun.
2022. http://www.pasca-
umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/929
N. M. Rida, Mursalim, and A. Nurwanah, “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja
Manajerial Melalui Persepsi Inovasi (Studi Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar),”  J.  Akunt.  Sist.  Inf.,  vol.  1,  no.  1,  pp.  127– 137,  Feb.  2023.  http://pasca- umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1342
N. Muhammad, A. Rahman Mus, and A. Nurwanah, “Pengaruh Dana Alok asi Umum dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Provinsi Sulawesi Selatan,” Manag. Stud. Entrep. J., vol. 3, no. 6, pp. 4173– 4181, Nov. 2022. https://yrpipku.com/journal/index.php/msej/article/view/1317
Nguyen (2020). Corporate governance and agency cost: Emirical evidence from vietnam J.  Risk  Financial  Manag.  2020,  13(5),  103;  https://doi.org/10.3390/jrfm13050103 Received: 3 April 2020 / Revised: 15 May 2020 / Accepted: 15 May 2020 / Published: 20 May 2020 (This article belongs to the Section Economics and Finance).
Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan, (2019). Pengaruh Regulasi, Politik  Anggaran, Perencanaan  Anggaran,  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pengadaan  Barang/  Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 2, Seri B, Mei 2019, Hal 710-726 ISSN : 2656-3649 (Online) http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/6.
Sandeep Yadav, (2021). Agency theory and internationalization: Acritical Assessment of Lagency Theoryiterature. Published: September 16th, 2021
DOI: 10.5772/intechopen.99192.
Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, dan Nurazlina, (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran,  Pelaksanaan  anggaran,  Pencatatan  Administrasi  dan  Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). Jurnal Politeknik Caltex Riau http://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/
Sri wahyu Hidayati, M. Mas’ud, and S. Sjarlis, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016- 2020,” J. Magister Manaj.  Nobel  Indones.,  vol.  3,  no.  2,  pp.  229 – 243,  Apr.  2022.  https://e- jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/2724
Syaza  Furqana  ,  Dian  Fitria  Handayani,  (2022).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan Lingkungan  Birokrasi  terhadapPenyerapan  Anggaran:  Studi  Empiris  pada  Satuan KerjaPerangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol.  4,  No  3,  Agustus  2022,  Hal  513-529  e-ISSN  :  2656-3649  (Online) http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index.
Wahyu Wulandari, Benny Setiawan, (2022). The Influence of Good Corporate Governance and  Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  on  Tax  Receiving.  DOI: https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2410 Jurnal Ilmiah ESAI Volume 16, No. 1 Januari 2022 p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944 https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI.