ANALISIS KEPATUHAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MERUJUK PERSALINAN KE PUSKESMAS SEBAGAI JEJARING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN GROBOGAN
Festy Mahanani Mulyaningrum 1. Wahyu Dewi Hapsari 2 e-mail : megawae39@yahoo.co.id 1,2 STIKES An Nur Purwodadi Prodi DIII Kebidanan, Kabupaten Purwodadi

## Abstrak
AKI  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui  besaran  masalah  kesehatan  ibu. Kabupaten Grobogan  menduduki peringkat ketiga dengan  AKI tertinggi di Jawa Tengah. Kematian  ibu dan bayi sering terjadi akibat penanganan yang dilakukan bidan desa kurang berstandar,  maka intervensi ditekankan pada kegiatan pertolongan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan terlatih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bidan praktik mandiri dalam merujuk persalinan ke Puskesmas sebagai jejaring jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan survei analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah 169 BPM di Kabupaten Grobogan. Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  dan  analisis  data  dengan regresi  logistik  ganda .  Hasil penelitian  menunjukkan  Karakteristik  umur  responden  lebih  banyak  yang  berumur  ≥  36  tahun  atau dewasa  penuh  (55,7%),  berpendidikan  D3  Kebidanan  (92,9%),  masa  kerja  lama  ≥  5  tahun  (92,9%). Tingkat  pengetahuan  responden  64,3%  sudah  baik,  sikap  responden  58,6%  baik,  peraturan  Pemerintah 87,1% sudah baik dalam mendukung, dan tingkat motivasi responden 88,6% tinggi. Ada pengaruh secara bersama  antara  sikap  dan  motivasi  terhadap  kepatuhan  BPM  dalam  merujuk  persalinan  ke  Puskesmas sebagai  jejaring  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Faktor  motivasi  merupakan  faktor  yang  paling  dominan berpengaruh terhadap kepatuhan BPM dalam merujuk persalinan ke Puskesmas sebagai jejaring JKN di Kabupaten Grobogan.
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, dan Diet Seimbang

## 1. Pendahuluan
Menurut  data  Survei  Demografi
Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  AKI  di
Indonesia  pada  tahun  2012  mencapai 359/100.000 Kelahiran Hidup (KH),
sedangkan  AKB  menjadi  32/1.000  KH. Angka  tersebut  masih  jauh  dari  target MDG’s tahun 2015 yaitu AKI turun menjadi 102/100.000  KH  dan  AKB  23/1.000  KH. Penyebab kematian ibu tersebut dikarenakan adanya  lain-lain  (42,33%),  hipertensi (26,44%%), perdarahan (22,93%),
gangguan  sistem  peredaran  darah  (4,64%) dan  infeksi  (3,66%).  Karena  kejadian komplikasi  sulit  diduga  sebelumnya,  maka harus tersedia fasilitas dan tenaga kesehatan yang  mampu  memberikan  pelayanan maternal neonatal yang berkualitas. [1,2] AKI  di  Provinsi  Jawa  Tengah  selama tahun  2012  berdasarkan  laporan  dari kabupaten  atau  Kota  sebesar  116,34/- 100.000 KH meningkat 118,62/100.000 KH di  tahun  2013  dan  meningkat  lagi  menjadi 126,55/100.000 KH di tahun 2014. AKI dari 35  daerah  di  Jawa  Tengah  yang  memiliki
AKI  cukup  tinggi  antara  lain  Brebes  yang tercatat  73  kasus  diikuti  Tegal  47  kasus, Grobogan 43 kasus, Pemalang 40 kasus, dan Pekalongan  39  kasus  pada  tahun  2014.  Hal ini membuat Kabupaten Grobogan menduduki  peringkat  ketiga  dengan  AKI tertinggi  di  Jawa  Tengah.    Menurut  data kematian  maternal  dan  neonatal  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Grobogan  jumlah AKI  tahun  2013  mencapai  101,10/100.000 KH  dan  AKB  14,14/1000  KH  dan meningkat  di  tahun  2014  menjadi  188,69/- 100.000  KH  begitu  juga  dengan  AKB 17,82/1000  KH.  Kematian  ibu  dan  bayi sering  terjadi  akibat  penanganan  yang  di- lakukan bidan desa kurang berstandar, maka intervensi  ditekankan  pada  kegiatan  per- tolongan  persalinan  yang  aman  oleh  tenaga kesehatan terlatih. Melalui pertolongan yang baik  dan  benar,  diharapkan  komplikasi akibat  salah  penanganan  bisa  dicegah, mengetahui  dengan  cepat  komplikasi  yang timbul  dan  dengan  segera  memberikan pertolongan  termasuk  merujuk  bila  di- perlukan. [3,4,5]
Berdasarkan tingginya AKI di Kabupaten  Grobogan  yang  semakin  me- ningkat, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten  Grobogan  membuat  kebijakan tentang  persalinan  yang  selama  ini  dibantu oleh bidan terdekat dan terpercaya, untuk ke depan  akan  dirujuk  atau  dilayani  oleh Puskesmas  terdekat  dengan  dokter  dan perlengkapan  medis  secara  maksimal. Pelayanan  Puskesmas  buka  1  x  24  jam setiap  harinya  dengan  harapan  bisa  me- ngurangi angka kematian ibu dan bayi. [6,7] Memperoleh pelayanan
maternal neonatal yang aman dan bermutu terkadang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membayar  jasa  pelayanan  sehingga  tidak semua  orang  mampu  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  tersebut.  Untuk  mem- bantu  biaya  persalinan  penduduk,  pada tahun  2004  dikeluarkan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN).  Undang- Undang ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk  program  Jaminan  Kesehatan melalui  suatu  Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  (BPJS).  Program  Jaminan Kesehatan  yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan  implementasinya  telah  dimulai sejak  1  Januari  2014  yang  disebut  program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang bertujuan  agar  seluruh  penduduk  Indonesia terlindungi  dalam  sistem  asuransi  sehingga mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatan serta pelayanan kesehatan maternal neonatal.
Pada  penyelenggaraan  JKN,  Bidan sebagai  pelayanan  kebidanan  merupakan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama  (FKTP)  yang  telah  bekerjasama dengan  BPJS  Kesehatan.  Dalam  hal  klaim yang  dilakukan  melalui  FKTP  milik Pemerintah  Daerah,  setelah  dibayar  oleh BPJS,  FKTP  milik  Pemerintah  Daerah segera  membayarkan  secara  utuh  kepada Bidan  jejaring  sesuai  dengan  besaran  klaim terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Proses klaim  JKN  dipengaruhi  oleh  kelengkapan dan  kesesuaian  pengisian  format  serta banyaknya klaim yang diajukan.
Berdasarkan
studi pendahuluan
terdapat  169  BPM  di  Kabupaten  Grobogan di  tahun  2016.  Dengan  adanya  AKI  yang
meningkat pihak Dinas Kesehatan
Kabupaten  (DKK)  Grobogan  membuat kebijakan  baru  berupa  himbauan  agar persalinan  ke  depan  akan  dirujuk  atau dilayani  oleh  Puskesmas  terdekat  dengan dokter  dan  perlengkapan  medis  secara maksimal.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan program  JKN  yang  mengharapkan  BPM menjalin  jejaring  dengan  FKTP.  Kebijakan tersebut  telah  disosialisasikan  secara  lisan melalui  pertemuan  di  DKK  Grobogan  yang dihadiri  Kepala  Puskesmas  wilayah  kerja Kabupaten  Grobogan  dan  Ketua  Ikatan Bidan  Indonesia  (IBI)  ranting  maupun cabang  Kabupaten  Grobogan.  Kemudian kebijakan tersebut di uji cobakan di wilayah kerja Puskesmas Karangrayung I Kabupaten Grobogan  sejak  bulan  November  2015. Hasil  dari  pelaksanaan  kebijakan  tersebut dikatakan  berhasil  seperti  yang  diutarakan oleh Kepala Puskesmas Karangrayung I saat pertemuan  selanjutnya  pada  bulan  Januari 2016, bahwa tidak ada kematian ibu sampai bulan 22 April 2016. Sampai kini Peraturan Bupati  terkait  kebijakan  tersebut  masih dalam tahap proses.
IBI  sangat  mendukung  keikutsertaan Bidan  Prakktik  Mandiri  (BPM)  dalam program  JKN,  tetapi  beberapa  BPM  tidak mendukung.  Hasil  wawancara  dengan  5 BPM penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku BPM yang memilih tidak ikut serta dalam  jejaring  JKN  tersebut  tampak  dari mulai  adanya  stimulus  berupa  kebijakan baru  tentang  persalinan  akan  dirujuk  atau dilayani oleh Puskesmas terdekat.
Kemudian  diterima  oleh  organisme  (BPM), yang  mengetahui  adanya  kebijakan  baru tersebut memberikan respon berupa keengganan  BPM  ikut  serta  jejaring  JKN. Persoalannya  dalam  kerja  sama  dengan jejaring  FKTP  dalam  hal  ini  Puskesmas  itu tidak ada ketentuan resmi tentang pembagian  tarif  serta  terkesan  lama  dalam proses  pengklaimannya.  Sebagian  bidan menerima  penuh  tarif  layanan  sesuai standar,  tetapi  ada  pula  yang  dipotong hingga  beberapa  persen.  Ketidakjelasan aturan  itu  membuat  banyak  BPM  enggan ikut serta dalam jejaring JKN. [8]

## 2. Metodologi
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  desain  penelitian  obser- vasional  dengan  menggunakan  metode penelitian  survei  analitik.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  BPM  di  Kabupaten Grobogan dengan jumlah 169 orang. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan analisis  korelasi product moment (p value < 0,05).
Analisa  data  menggunakan chi-square dan analisis regresi logistik berganda.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Tabel  1 Hubungan  antara  pengetahuan dengan  kepatuhan  BPM  dalam  merujuk persalinan  ke  Puskesmas  sebagai  jejaring JKN di Kabupaten Grobogan.
Peng etah uan Kepatuhan BPM Total p value Kuran g Patuh Patuh f % f % f % Kura ng 2  13, 3 % 2 3 41, 8 % 2 5 35, 7 % 0,041
Baik 1 3 86, 7 % 3 2 58, 2 % 4 5 64, 3 %
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada diatas  dapat  diketahui  bahwa  dari  55 kelompok  responden  BPM  yang  patuh terdapat  32  BPM  (58,2%)  yang  berpenge- tahuan  baik,  dan  23  BPM  (41,8%) berpengetahuan  kurang  baik.  Hal  itu menunjukkan bahwa kebanyakan BPM yang patuh  lebih  banyak  memiliki  pengetahuan baik tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan di era JKN.
Dari  uji  statistik chi-square kedua variabel ini menunjukkan adanya  hubungan bermakna    antara  pengetahuan  dengan  ke- patuhan  BPM  dalam  merujuk  persalinan  ke Puskesmas  sebagai  jejaring  JKN  di Kabupaten  Grobogan  ditunjukkan  dengan nilai p = 0,041 (dimana p < 0,05).
Tabel  2 Hubungan  antara  sikap  dengan kepatuhan  BPM  dalam  merujuk  persalinan ke  Puskesmas  sebagai  jejaring  JKN  di Kabupaten Grobogan.
Sik ap Kepatuhan BPM Total p val ue Kurang Patuh Patuh f % f % f % Kur ang 12  80 % 1 7 30,9 % 2 9 41,4 % 0,0 01 Bai k 3 20 % 3 8 69,1 % 4 1 58,6 %
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada diatas  dapat  diketahui  bahwa  bahwa  bahwa dari  55  kelompok  responden  BPM  yang patuh  terdapat  38  BPM  (69,1%)    yang bersikap  baik,  dan  17  BPM  (30,9%) bersikap  kurang  baik.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kebanyakan  BPM  yang  patuh  lebih banyak  bersikap  baik  terhadap  kebijakan Pemerintah  Kabupaten  Grobogan  di  era JKN.
Dari  uji  statistik chi-square kedua variabel ini menunjukkan adanya  hubungan bermakna    antara  sikap  dengan  kepatuhan BPM  dalam  merujuk  persalinan  ke Puskesmas  sebagai  jejaring  JKN  di Kabupaten  Grobogan  ditunjukkan  dengan nilai p = 0,001 (dimana p < 0,05).
Tabel  3. Hubungan  antara  peraturan Pemerintah  dengan  kepatuhan  BPM  dalam merujuk  persalinan  ke  Puskesmas  sebagai jejaring JKN di Kabupaten Grobogan.
Perat uran Peme rinta h Kepatuhan BPM Total
p value Kura ng Patuh Patuh f % f  %  f % Kuran g 6 4 0 % 3  5,5 % 9  12, 9% 0,002 Baik 9 6 0 % 5 2 94, 5% 6 1 87, 1%
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada diatas dapat diketahui bahwa bahwa dari 55 kelompok  responden  BPM  yang  patuh terdapat 52 BPM (94,5%) yang menganggap Peraturan  Pemerintah  mendukung  dengan baik, dan 3 BPM (5,5%) yang menganggap
peraturan  Pemerintah  kurang  mendukung himbauan  dari  Pemerintah  Kabupaten Grobogan di era JKN. Hal ini menunjukkan bahwa  kebanyakan  BPM  yang  patuh  lebih banyak  menganggap  Peraturan  Pemerintah mendukung  dengan  baik  kebijakan  dari Pemerintah  Kabupaten  Grobogan  di  era JKN.
Dari  uji  statistik chi-square kedua variabel ini menunjukkan adanya  hubungan bermakna    antara  peraturan  Pemerintah dengan  kepatuhan  BPM  dalam  merujuk persalinan  ke  Puskesmas  sebagai  jejaring JKN  di  Kabupaten  Grobogan  ditunjukkan dengan nilai p = 0,002 (dimana p < 0,05).
Tabel  4 Hubungan  antara  motivasi  dengan kepatuhan  BPM  dalam  merujuk  persalinan ke  Puskesmas  sebagai  jejaring  JKN  di Kabupaten Grobogan di Kabupaten Grobogan. Moti vasi Kepatuhan BPM Total p value Kuran g Patuh Patuh f  % F  % F  % Rend ah 5  33, 3% 3  5,5 % 8  11, 4 % 0,011 Tingg i 1 0 66, 7% 5 2 94, 5% 6 2 88, 6 %
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada diatas  dapat  diketahui  bahwa  dari  55  ke- lompok  responden  BPM  yang  patuh terdapat 52 BPM (94,5%) yang mempunyai motivasi  tinggi,  dan  3  BPM  (5,5%)  yang mempunyai  motivasi  rendah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kebanyakan  BPM patuh lebih banyak memiliki motivasi tinggi daripada yang motivasinya  kurang terhadap kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Grobogan di era JKN. [11,13]
Dari  uji  statistik chi-square kedua variabel ini menunjukkan adanya  hubungan bermakna    antara  motivasi  dengan kepatuhan  BPM  dalam  merujuk  persalinan ke  Puskesmas  sebagai  jejaring  JKN  di Kabupaten  Grobogan  ditunjukkan  dengan nilai p = 0,011 (dimana p < 0,05).
Tabel  5 Hasil  analisis  regresi  multivariat dengan metode enter variabel bebas terhadap variabel terikat.
Variabel  Koefisien Nilai p OR (IK95%) Sikap 2,492 0,003 12,082 (2,367- 61,674) Motivasi 2,635 0,010 13,943 (1,901 – 102,287) Berdasarkan  hasil  penelitian  pada diatas  dapat  diketahui  bahwa  secara bersama-sama sikap, motivasi yang berpengaruh  terhadap  kepatuhan  BPM dalam  merujuk  persalinan  ke  Puskesmas sebagai  jejaring  JKN  di  Kabupaten Grobogan karena p < 0,05.
Berdasarkan  nilai Exp(B) pada  hasil analisis  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa variabel  suatu  motivasi  yang  tinggi  ber- pengaruh  terhadap  kepatuhan  BPM  sebesar 13,943  kali  lebih  besar  dalam  merujuk persalinan  ke  Puskesmas  sebagai  jejaring JKN di Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini variabel  motivasi  merupakan  pengaruh terbesar  terhadap  kepatuhan  BPM  diantara variabel yang lain.

## 4. Kesimpulan
Ada  pengaruh  secara  bersama  antara sikap  dan  motivasi  terhadap  kepatuhan Bidan  praktik  mandiri  dalam  merujuk persalinan  ke  Puskesmas  sebagai  jejaring Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Faktor motivasi  merupakan  faktor  yang  paling dominan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan BPM  dalam  merujuk  persalinan  ke Puskesmas  sebagai  jejaring  JKN  di Kabupaten Grobogan.
5. Daftar Pustaka [1] Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. Profil  Kesehatan  Propinsi Jawa  Tengah  Tahun  2013 .  Semarang: Dinkes; 2013.
[2] Fahmi,  Zulkifli. Persalinan  Diusulkan di  Puskesmas  Saja .  Semarang:  Suara Merdeka; 2015.
[3] Alfariz. Dinkes  Jateng  Tekan  Jumlah Angka  Kematian  Ibu  dan  Bayi ,
Semarang: Berita Jateng; 2015.
[4] Fahmi,  Zulkifli. Asklindo  Siap  Dukung Kebijakan  Pemerintah .  Semarang:
Suara Merdeka; 2015.
[5] DKK  Grobogan.  Data  Kematian Maternal  Neonatal  Bulan  Januari  – Desember  Tahun  2012  –  2014. Grobogan: 2014.
[6] Suraji. Pelayanan Persalinan dan BPJS. Grobogan: DKK Grobogan; 2014.
[7] Sholehah,  Fitria  Maratus.  Kebijakan Hukum  dalam  Kesehatan  Kewajiban Bersalin  di  Puskesmas  untuk  Wilayah Kabupaten  Grobogan.  Program  Studi
D-IV  Kebidanan.  Semarang:  STIKES Karya Husada; 2015.
[8] Ratama,  Sefisa  Andri. Analisis  Faktor yang  Mempengaruhi  Keikutsertaan Bidan  Praktik  Swasta  (BPS)  dalam
Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)  di  Kota  Surabaya (Tesis) .  Semarang:  Program  Studi Manajemen  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro; 2012.
[9] Green,  L. Health  Promotion  Planning an  Educational  and  Enviromental Approach.  2  ed .  USA:  Mayfield
Publishing Company; 2000.
[10] Notoatmodjo,  S. Ilmu  Perilaku Kesehatan .  Jakarta:  Rineka  Cipta;
2010.
[11] Retnaningsi,  Ekowati  Nuryanto . Kepatuhan Tenaga Kesehatan terhadap Standar Operasional Prosedur Pertolongan Persalinan untuk Menurunkan  Angka  Kematian  Ibu  Di Provinsi Sumatera Selatan ; 2012.
[12] Mukwanto,  KP,  Ngoma  CM, Maimbalwa. Compliance with Infection
Prevention  Guidelines  By  Health  Care Workers  At  Ronald  Ross  General Hospital Mufulira Distric. Med Journal
of Zambia; 2010.
[13] Palutturi,
Sukri. Nurhayani. Mandak, Nurhamsa. Determinan
Kinerja  Bidan  di    Puskesmas  Tahun 2006.  Jurnal  Manajemen  Pelayanan Kesehatan. 2007.