## ANALISIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI PINGGIRAN SUNGAI KAHAYAN KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

## Analysis of Settlement Environment Management on the Kahayan River Side
Pahandut Village Palangka Raya City

## Milka
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia
email:
milkaniez22@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan permukiman di pinggiran sungai Kahayan kelurahan pahandut kota  palangka raya  merupakan    sebagian  cara  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  di  bantu  pihak pemerintah  untuk  menjaga  kualitas  air  bersih  pada  lingkungan    sungai  dan  mengurangi pembuangan  sampah  rumah  tangga  ke  sungai  dengan  cara  pemberian  tampat  sampah pada masyarakat, pembuatan MCK / sanitasi dan septictank komunal.
Untuk  tinjauan pustaka  mengenai  pengelolaan  permukiman,  teori  yang  digunakan  teori milik  George  R  Terry,  Sedangkan  indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui  proses terjadinya  pengelolaan  permukiman  yakni  mengunakan  pendekatan  perencanaa, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  atau  yang  di  kenal  dengan  sebutan POAC.Metode  peenelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif.  metode pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  proses  pengelolaan  permukiman  di  pinggiran  sungai Kahayan  kelurahan pahandut  kota  palangka  raya berjalan  sudah  cukup  baik,  hanya saja pemanfaatannya kurang maksimal dari segi Proses pengelolaan permukiman yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Kata Kunci: Analisis Pengelolaan Lingkungan Keywords : Analysis Management
Environment
Accepted Januari 2020

## Published
April 2020

## Abstract
Management of settlements on the edge of the Kahayan river, pahandut, Palangkaraya city, is part of the way done by the community and assisted by the government to maintain the quality of clean water in the river environment and reduce the disposal of household waste to the river by providing slagging to the community, making MCK / sanitation and communal septic tank. For a literature review on settlement management, the theory used by George R Terry's theory, while the indicators used to determine the process of settlement management that is using the approach of planning, organizing, implementing, and supervising or known as POAC. The research method used is descriptive qualitative. data collection methods using observation, interviews, and documentation.
The results of the study revealed that the process of settlement management in the Kahayan river bank, pahandut, palangkaraya city, was running quite well, only that the  utilization was not optimal in terms of the settlement management process which consisted of the planning, organizing, implementing, and controlling stages

## PENDAHULUAN
Perkembangan kota dan meningkatnya jumlah
penduduk
menyebabkan permukiman baru berkembang  hingga di sepanjang sungai. Hal demikian menyebabkan sungai kehilangan fungsinya serta kualitas lingkungannya  menurun.  Banyaknya  pemukiman  yang dibangun  di  sepanjang  sungai  menyebabkan  sungai beralih fungsi dan sempit.
Sayangnya,  manfaat  atau  fungsi  sempadan sungi  tersebut  selama  ini  seolah  di  abaikan  oleh pemerintah  ataupun  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut dapat kita lihat langsung secara kasat mata di sepanjang sungai  kaahayan  yang  sudah  banyak  dibangun permukiman  masyarakat  dan  menjadi  lahan  bagi masyarakat  untuk  memenuhi  perekonomian  kelurga dengan cara membuat tambak ikan.
Pengelolaan  permukiman  merupakan  salah satu  upaya  terwujudnya  hidup  aman,  tentram,  dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan  pemungkiman  merupakan  upaya  untuk  memenuhi salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia,  sekaligus  untuk meningkatkan  mutu  lingkungan  hidup,  memberi  arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta  menggerakan  perekonomian  dalam  rangka peningkatan  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat. Sesuai  dengan  Pasal  33  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa :
“Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  selain  memiliki kewajiban  dalam  mensejahterakan  rakyatnya  Negara juga memiliki hak untuk mengatur bumi; air dan tanah beserta isinya.
Wewenang pemerintah dalam penataan ruang yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  tahun  2007  Penataan  Ruang  Pasal  8  yang menyatakan bahwa:
1. Penyelenggaraan penataan ruang.
Penyelenggaraan  penataan  ruang  adalah kegiatan  yang  meliputi  peraturan,  pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Pelaksanaan penaataan ruang.
Pelaksanaan  penataan  ruang  adalah  upaya pencapaian  tujuan  penataan  ruang  meliputi pelaksanaan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan  ruang, dan  pengembalian pemamfaatan ruang.
3. Pelaksanaan    penataan  ruang  dengan pendekatan  nilai strategis kawasan. Pelaksanaan penataan ruang dengan pendekatan  nilai  strategis  aksudnya  adalah untuk mengembangkan,
melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan  pembangunan  nilai  strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna,berdaya guna, dan berkelanjutan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  maka  setiap  daerah diberikan  kewewenangan  yang  lebih  luas  dalam mengatur  urusan  rumah  tangganya  sendiri  yakni kewewenangan  dalam  menentukan  kebijakan pemerintahan dibidang termasuk didalam penataan  ruang,  hal  ini  juga  disebut  didalam Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  pada  pasal  5  ayat  (3)  yang mengatur  penataan  ruang  berdasarkan  wilayah administratif terdiri atas penataan ruang nasional, penataan  wilayah  provinsi  dan  penataan  ruang wilayah kabupaten kota.
Pada pasal 4 peraturan pekerjaan umum dan  perumahan  rakyat  di  jelaskan  bahwa sempadan  dan  tepi  palung  sungai,  untuk  sungai tidak  bertanggul.  Garis  sempadan  sungai bertanggul  di  dalam  kawasan  perkotaan ditentukan  paling  sedikit  berjarak  3  (tiga)  meter dari  tepi  luar  kaki  tanggul  sepanjang  alur  sungai.
Larangan  mendirikan  bangunan  juga  diatur  dalam pasal  157  Undang-Undang  Lembaran  Negara Tahun  2011  Nomor  1  Tambahan  Lembaran Negara  Tahun  20011  Nomor  1  tentang
perumahan  dan  kawasan  permungkiman  yang berisi “setiap  orang  yang  dengan  sengaja membangun perumahan dan/atau
pemukiman di tempat yang berfotensi dapat menimbulkan  bahaya  bagi  barang  atau orang  sebagaimana  dalam  pasal  140 dipidana  dangan  pidana  kurungan  paling lama  1(satu)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  50.000.000,00(lima  puluh  juta rupiah).”
Berkaitan  dengan  lingkungan,  di  dalam pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Lembaran Negara  dan  Tambahan  Lembaran  Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan  menusia  serta  makhluk  hidup lainnya.  Untuk  itu  lingkungan  harus  dijaga  dan dirawat secara terus menerus.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan penelitian  sebagai  berikut:  Bagaimana  Analisis Pengelolaan Lingkungan Permukiman Di Pinggiran Sungai  Kahayan  Kelurahan  Pahandut  Kota Palangka Raya ?

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti adalah  sebuah  instrument  kunci,  sedangkan  teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode wawancara,  analisi  data  bersifat  induktif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi Menurut Sugiyono (2010)
Sumber  data  yang  digunakan  sumber  data primer dan sekunder dengan tekbik pengumpulan data melalui,  Observasi,  Wawancara  Mendalam,  dan Dokumnentasi, yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pengelolaan  permukiman  di  Pahandut Seberang  Kota  Palangkaraya  yang  di  lakukan  oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok- kelompok  seperti  swadaya  masyarakat  (KSM)  dan BKM  dan  di  bantu  oleh  pihak  pemerintah  melalui berbagai  program,  seperti  program  NUSP  dan program KOTAKU.
Ada empat indikator dalam proses pengelolaan,  keempat  indikator  tersebut  yaitu  : perencanaan,  pengorganisasian,    pelaksanaan,  dan pengawasan,  berikut  penjabaranya  secara  lebih mendalam.
1. Perencanaan ( planning )
Perencanaan  (planning)  adalah  pemilihan fakta-fakta  dan  usaha  menghubungkan  fakta  satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan  tentang  keadaan  dan  perumusan tindakan  untuk  masa  yang  akan  datang  yang sekiranya  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang dikehendaki.
Tujuan perencanaan adalah:
a. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian perubahan  perubahan  diwaktu  yang  akan datang.
b. Memusatkan perhatian kepada sasaran.
c. Mendapatkan/menjamin  proses  pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis.
d. Memudahkan pengawasan .
Dalam  proses  perencanaan  pengelolaan permukiman  di  sempadan  sungai  Kahayan kelurahan  pahandut  seberang  dengan  konsep lingkungan  melibatkan  masyarakat  setempat dimana  pada  tahap  ini  masyarakat  diminta berkumpul  untuk  rapat  menentukan  permasalah lingkungan  apa  yang  paling  urgent,    ketika  sudah ditentukan  permasalahannya  masyarakat    yang tergbung  dalam  kelompok  swadaya  masyarakat (KSM) membuat proposal berupa dokumen RPLP, dokumen  ini  nantinya  akan  diserahkan  ke  pihak
lebih  tinggi  melalui  tim  fasilitator  untuk  di verifikasi
Ketika  sudah  ditetapkan  permasalahan yang  paling  urgent  untuk  di  selesaikan  barulah pemerintah  melakukan  tindakan  perbaikan peningkatan  kualitas  infrastruktur  tersebut. Dengan demikian pemerintah lebih mudah dalam melakukan perbaikan mana yang harus diutamakan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pengorganisasin ( organizing )
Pengorganisasian (organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang  harus  dilaksanakan  antar  kelompok  kerja dan  menetapkan  wewenang  tertentu  serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan . Tujuan  pengorganisasian  diatas  menurut Laksmi dkk. adalah :
a. Mendelegasikan  tugas-tugas  untuk  menjaga keseimbangan  beban  kerja  dalam  suatu organisasi yang sehat.
b. Memberikan  batasan  wewenang  untuk melaksanakan  tugas  sehingga  setiap  orang dapat  mengambil  keputusan  sesuai  dengan diharapkan.
c. Memastikan  tanggung  jawab  dalam  jabatan- jabatan perorangan untuk mencegah seseorang  melemparkan  kesalahan  kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
d. Memudahkan  koordinasi,  tidak  hanya mengkoordinasi  sumber  daya  manusia  tetapi juga  sumber  daya  lainnya,  seperti  anggaran, fasilitas dan peralatan.
e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.
Proses  pengorganisasian  atau  pembagian tugas  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  permukiman
di  pahandut  seberang  dengan  konsep  lingkungan dikatakan  sudah  terorganisasi  dengan  baik,  semua terlihat  pada  saat  pelaksnaan  dilapangan  dimana setiap  masyarakat  bekerja  mengerjakan  tugas masing-masing,  seperti  pihak  dinas  PU  bertugas dalam hal pengawasan pada pelaksanaan pembuatan jalan,  pihak  KSM  bertugas  untuk  melakukan pembuatan  jalan  maupun  perbaikan    rumah masyarakat.
Proses pembagian tugas ini dilakukan pada saat rapat yang dlakukan oleh ketua BKM bersama masyarakat yang tergabung dalam sebuah kelompok masyarakat (KSM) dan tim fasilitator dimana setiap kelompok  mempunyi  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing untuk di kerjakan di lapangan.
Dengan  adanya  pembagian  tugas  ini  akan memudahkan  masyarakat  dalam  melaksanakan tugas  dan  akan  mempermudah  pada  saat  proses pertanggung  jawaban  pada  saat  semua  pekerjaan sudah selesai dikerjakan .
3. Pelaksanaan (actuating)
Proses pelaksanaan dalam  hal pengelolaan permukiman  di  pahandut  seberang  yang  terus berjalan    yaitu  program  untuk  perbaikan  jembatan atau  jalan  lingkungan  dan  pemberian  Tempat sampah, ketika program  ini telah selesai baru akan di  lanjutkan  ke  permukiman  yang  berada  di sempadan sungai dan di daerah aliran sungai (DAS), program perbaikan jalan lingkungan sendiri untuk di Pahandut  Seberang  sudah  di  lakukan  dari  tahun 2014  melalui  program  NUSP,  akan  tetapi  semua perbaikan  infrastruktur  tersebut  hanya  untuk bangunan  yang    berada  di  sebelah  jembatan  tidak untuk  yang  berada  di  tepi  sungai  karena  untuk daerah itu merupakan daerah yang tidak boleh ada bangunan.
Pada  saat  ini  proses  pengelolaan  untuk  di Pahandut  Seberang  masih  mengarah  pada perbaikan-perbaikan  infrastruktur  pada  kawasan lingkungan  berupa  jalan  lingkungan  dan  perumahan
masyarakat  belum  menjalar  ke  area  zona  hijau seperti sempadan sungai
Pada tahap pelaksanaan seperti pembuatan jalan  lingkungan  yang  berupa  jembatan  tidak mengalami  kesulitan  karena  dalam  pembelian barang yang lebih dipreoritaskan adalah kecukupan bahan untuk pembuatan jembatan, karena sebelum adanya  bantuan  pemerintah  jalan  di  daerah pahandut  seberang  ini  hanya  terbuat  dari  kayu- kayu  yang  mudah  rapuh,  sedangkan  jembatan merupakan  fasilitas  yang  sangat  dibutuhkan masyarakat di pahandut seberang pada saat itu.
Selain  perbaikan  jalan  lingkungan  dan rumah  masyarakat  pemerintah  juga  memberikan tempat  sampah,  sanitasi  dan  septictank  komunal yang  pipanya  tersambung  ke  rumah-rumah  warga pada  masyrakat  di  Pahandut  seberang,  dengan adanya  pemberian  tempat  sampah  ini  diharapkan masyarakat  yang  berada  di  area  sempadan  sungai tidak lagi membuang sampah mereka ke sungai.
Untuk  di  daerah  pahandut  seberang  pada saat  ini  yang  paling  diutamakan  adalah  pemberian tempat  sampah  dan  sanitasi  pada  masyarakat, karena  dengan  adanya  persampahan  dan  sanitasi yang  sesuai  standar  akan  membuat    masyarakat lebih  peduli  pada  kesehatan,  serta  dengan  adanya persampahan dan sanitasi akan membuat lingkungan menjadi  lebih  bersih  dan  pencemaran  pada lingkungan lebih terkendali.
Akan  tetapi,  pada  kenyataanya  di  daerah pahandut  seberang  masih  banyak  ditemukan sampah  dimana-  mana  padahal  sudah  di  sediakan tempat sampah, hal  ini menunjukkan masih banyak masyarakat  yang  tidak  menyadari  dampak  bahaya dari  sampah-  sampah  rumah  tangga  yang  mereka buang sembarangan, dan MCK yang telah dibangun oleh  pemerintah  melalui  program  NUSP  tidak dimanfaatkan  dengan    baik  oleh  masyarakat setempat,  mereka  lebih  suka  menggunakan    MCK pribadi ketimbang MCK umum.

## 4. Pengawasan (controling)
Pada  tahap  pengawasan  pelaksanaan pekerjaan pengelolaan permukimanseperti perbaikan  jalan  ligkungan  mapun  perbaikan  rumah masyakat  di  pahandut  seberang  dengan  konsep lingkungan melibatkan pihak dinas pekerjaan umum (PU) dan tim fasilitator.
Semua  pekerjaan  diawasi  oleh  dinas  PU dan  Tim  Fasilitator,  tujuan  pengawsan  ini  agar semua  pekerjaan  berjalan  sesuai  dengan  yang direncakan  pada  saat  rapat  bersama  dengan masyrakat. Pengawasan dilakukan dari mulai proses pembelian  barang  sampai  tahap  akhir  pelaksanaan pekerjaan di awasi oleh dinas PU dan tim fasilitator bertujuan  agar  masyarakat  bekerja  sesuai  arahan yang  sudah  di  kasih  tau,  dan  hasil  pekerjaan infrastrukturnya sesuai dengan standar kualitas yang sudah di tentukan.

## KESIMPULAN
Proses pengelolaan lingkungan permukiman di sempadan  sungai  Kahayan  kelurahan  pahandut seberang  kota  palangkaya  berjalan  sudah  cukup  baik, semua  terlihat  dari  adanya  bantuan  pembuatan  jalan lingkungan  yang  sudah  dilakukan  pemerintah  sejak tahun  2014  dan  tiap  tahun  dilakukan  perbaikan  guna mempermudah  aktifitas  masyarakat  dan  diberikannya bantuan  berupa  Sanitasi/  MCK,  penyediaan  tempat sampah dan septictank dengan tujuan masyarakat lebih perduli pada lingkungan dan  kesehatan.
Berikut  tahapan  proses  pengelolaan  lingkungan permukiman di pahandut seberang
1. Tahap  perencanaan,  yaitu  pada  tahapan  ini masyarakat  yang  tergabung  dalam  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  di  suruh  menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)
2. Tahap  pengorganisasian,  yaitu    pada  tahap  ini ketua    Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)
melakukan  rapat  untuk  pembagian  tugas  atau tanggung jawab yang di damping Tim Fasilitator.
3. Tahap  pelaksanaan,  yaitu  dengan  melaksanakan pembangunan  infrastruktur  di  pahandut  seberang, yang  dilakukan  oleh  masyarakat/KSM,  dan  di damping Tim Fasilitator (Dinas PU).
4. Tahap  pengawsan,  yaitu  proses  dalam  mengawasi setiap pelaksanaan yang di lakukan masyarakat/KSM  mulai  dari  proses  pembelian barang  sampai  pada  tahap  akhir  pekerjaan infrastruktur.

## SARAN
1. Saran Praktis
a. Perlunya dilakukan sosialisasi pada masyarakat  mengenai  pentingnya  menjaga lingkungan agar terus bersih dan sehat.
b. Untuk  dinas  yang  menangani  pengelolaan lingkungan  hendaknya lebih bisa memberikan pemahaman  pada  masyarakat  tentang larangan membuat permukiman di sempadan sungai.
c. Perlunya dibuat aturan zonasi dan diperdekan agar  pelenggaran  pemanfatan  ruang  dapat  di kurangi.
2. Saran Teoritis
a. Peneliti  menyarankan  agar  ada  yang melakukan  penelitian  serupa  dan  dengan perspektif  yang  sama.  Karena    kondisi pengelolaan  bisa  saja  berubah  ketika pergantian pemimpin
b. Perlu adanya peningkatan sistem pengawasan pada  daerah-daerah  yang  berfotensi  untuk dibuat  permukiman  liar  seperti  daerah sempdan sungai.

## REFERENSI
Afifuddin.  2010.  Pengantar  Administrasi  Pembangunan Konsep  Teori  dan  Implementasinya  di  Era Reformasi. Bandung: Alfabeta.
Bungin,  M  Burhan.  2006.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik  serta  Ilmu-ilmu  Sosial  Lainnya.  Jakarta: Kencana.
Janthy,  Trilusianthy  Hidajat.  2014.  Model  pwngelolaan kawasan permukiman berkelanjutan di pinggiran kota metropolitan jabodetabek.
Laksmi,  dkk.  2008.  Manajemen  Perkantoran  Modern.
Jakarta: Penaku
Maryono.  2013.  Pengelolaan  Kawasan  Sempadan Sungai.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press
Moleong,  Lexy  J.  2006.  Metode  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
M. Yunus Wahid. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang , Jakarta: Kencana
Novianti,  Listyaningrum.  2017.  Pengelolaan  Sempadan Sungai  Code  sebagai  upaya  pelestarian ekosistem  daerah  aliran  sungai  di  kota Yogyakarta  dan  sekitarannya,  seminar  nasinal III.
R.  Terry,  George.  2006.  Prinsip-Prinsip  Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
Salim,  Peter  dan  Yenny  Salim.  2002.  Kamus  Bahasa
Indonesia Kontemporer. Jakarta:Modern English Press.
Sastra M. Suparno & Endy Marlina. 2006. perencanaan dan  pengembangan  perumahan  Yogyakarta: C.V Andi Offset
Sudarto. 2002. Metode Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  2014.  Memahami  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatfi dan R&D. Bandung: Alfabeta.

## Sukarna.  2011.  Dasar-Dasar  Manajemen.Bandung:  CV
Mandar Maju
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang pada pasal 5 ayat (3)
Undang – Undang Lembaran Negara Thun 2011 Nomor
1  Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  2011
Nomor  1  tentang  perumahan  dan  kawasan permukiman.