## PERANAN PENGENALAN POLITIK TERHADAP TINGKAT KETERLIBATAN PEMILIH AWAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI, KABUPATEN MUSI RAWAS

## THE IMPACT OF POLITICAL SOCIALIZATION ON INITIAL VOTER ENGAGEMENT IN THE 2020 ELECTIONS IN MEGANG SAKTI SUB-DISTRICT OF MUSI RAWAS DISTRICT
Agus Tiansah 1*
*1 Ilmu Pemerintahan,
Universitas Musi Rawa s,
Sumatera Selatan, Indonesia *email: atiansah2@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  politik  merupakan  salah  satu  tiang  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pesta  demokrasi,  sekaligus  memiliki  dampak  terhadap  tingkat partisipasi pemilih pada sebuah pemilihan, terutama pada Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala  Daerah  tahun  2020  di  Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  Deskriptif  Kualitatif dengan  cara  menganalisis  data  dan  fakta  yang  diperoleh  selama  penelitian dilapangan  dari  30  informan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendidikan politik  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  partisipasi  politik pemilih pemula di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Kepala  Daerah  tahun  2020.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan partisipasi politik pemilih pemula adalah tingkat informasi dan pemahaman tentang proses demokrasi atau pemilihan umum, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Kata Kunci: Sosialisasi Partisipasi Pemilih Pemula Keywords : Socialization Participation Beginner Voters Accepted : Mei 2023
Published : Oktober 2023

## Abstract
The  process  of  political  upbringing  is  a  crucial  element  in  the  successful implementation  of  a  democratic  system,  as  well  as  impacting  the  level  of  voter engagement in an election, specifically the regional head election in this instance. With  this  in  mind,  the  researcher  was  driven  to  demonstrate  the  significance  of political  upbringing  in  enhancing  the  involvement  of  first-time  voters  in  the  2020 regional  head  election  in  Musi  Rawas  Regency's  Megang  Sakti  District.  The researcher  employed  a  descriptive  qualitative  research  approach,  outlining  and interpreting  data  and  facts  gathered  during  field  research  from  30  sources  to formulate  a  hypothesis.  The  study's  outcomes  demonstrate  that  political socialization  has  an  impact  on  promoting  political  engagement  among  first-time voters in the 2020 regional election in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency. The factors contributing to the increased involvement of young voters include access to information and comprehension of the democratic process and general elections, particularly during the 2020 regional election.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang merupakan konsep  modern  yang  diperkenalkan  oleh  Josep Scumpeter  (2005).  Menurutnya,  pemilihan  umum harus  dilakukan  secara  berkala  dan  bebas  agar  suatu sistem  politik  dapat  dianggap  sebagai  demokrasi. Dalam  pemilihan  Bupati,  sosialisasi  politik  menjadi
faktor  kunci  keberhasilan,  karena  dapat  memberikan pemahaman  tentang  pentingnya  kepemimpinan  di suatu  daerah  dan  tata  cara  pemilihan.  Dengan pemahaman dan pengetahuan yang memadai, pemilih dapat  menganalisis  dan  memiliki  sikap  yang  jelas terhadap calon yang akan dipilih.
Meskipun  jumlah  pemilihnya  tidak  sebanyak  pada pemilihan Gubernur di tingkat provinsi, tetapi dengan
adanya  14  Kecamatan  dan  189  Desa,  pelaksanaan pemilihan  Bupati  di  Kabupaten  Musi  Rawas  tidaklah mudah,  terutama  bagi  calon  Bupati  dan  calon  Wakil Bupati  yang  harus  melakukan  kampanye  di  14 Kecamatan  yang  secara  geografis  memiliki  daerah- daerah  yang  sulit  dijangkau.  Oleh  karena  itu,  tanpa adanya  sosialisasi  yang  meluas  dari  semua  pihak, terutama  partai  politik  dan  penyelenggara  pemilihan, sangat dimungkinkan bahwa tujuan visi misi dari para calon  tidak  akan  dipahami  oleh  calon  pemilih. Banyaknya  pemilih  yang  tidak  peduli  terhadap  dunia politik  karena  kurangnya  kepercayaan  terhadap  para politisi  yang  telah  mereka  pilih  sebelumnya  dan kejenuhan  terhadap  para  pemimpin,  membuat  daftar tugas  yang  panjang  bagi  partai  politik  dan penyelenggara  untuk  bekerja  lebih  keras  dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Terlebih lagi, dengan banyaknya peserta calon bupati dan calon wakil bupati yang mengikuti pilkada, persaingan untuk memenangkan suara terbanyak semakin sengit. Hal ini menyebabkan  masyarakat  semakin  kesulitan  dalam menentukan pilihannya, terutama bagi pemilih pemula yang  termasuk  dalam  golongan  remaja.  Oleh  karena itu, kandidat harus aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat,  dengan  cara  memperkenalkan  dan mensosialisasikan diri secara terus-menerus. Salah satu sarana sosialisasi yang dapat digunakan adalah iklan di media  massa,  mengingat  kemampuan  media  dalam mempengaruhi khalayak. Diharapkan upaya komunikasi  melalui  iklan  tersebut  dapat  memberikan informasi yang berguna bagi pemilih pemula, sehingga dapat mengurangi rasa ketidakpastian.
Pengaruh  besar  dari  sosialisasi  politik  dapat  dilihat pada proses pembentukan dan perubahan sikap serta peningkatan partisipasi calon pemilih, terutama ketika interaksi  dengan  masyarakat  dilakukan  secara langsung.  Bagi  masyarakat  yang  memilih  sistem demokrasi,  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu
tonggak penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi,  yaitu  terbentuknya  masyarakat  yang  adil, makmur, sejahtera, bebas berekspresi dan berkehendak,  serta  mendapatkan  akses  penuh terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana demokrasi dijalankan  di  negara  tersebut,  indikatornya  dapat dilihat  dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  yang dilakukan secara terus-menerus dan bebas.
Setiap individu, tak peduli latar belakang seperti etnis, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau golongan, memiliki  hak  yang  sama  untuk  berkumpul  dan bergabung, menyuarakan pendapat, serta mengevaluasi  secara  kritis  kebijakan  pemerintah  dan pejabat negara. Hak ini dikenal sebagai hak politik yang dapat  diwujudkan  secara  langsung  melalui  pemilihan umum.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  memerlukan prosedur  yang  disebut  sistem  pemilihan.  Sistem pemilihan  meliputi  dua  hal.  Pertama,  prinsip-prinsip normatif  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang Pemilihan  yang  mengatur  bagaimana  pembagian kekuasaan  di  lembaga  perwakilan  sesuai  dengan dukungan  politik  yang  tercermin  dari  hasil  perolehan suara  dalam  pemilihan  umum.  Kedua,  proses pemilihan,  yaitu  mekanisme  pemilihan  yang  meliputi manajemen pemilihan, pemilihan di tempat pemungutan  suara,  penghitungan  suara,  petugas pemilihan, penetapan hasil pemilihan, dan penentuan hasil  pemilihan  menjadi  kursi  di  lembaga  perwakilan atau pada tingkat eksekutif.
Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, terdapat dua pasang calon yang bertarung secara  langsung  untuk  memperebutkan  posisi  Bupati dan  Wakil  Bupati.  Dalam  upaya  meraih  dukungan masyarakat  dan  memenangkan  pilkada  2020  di Kabupaten  Musi  Rawas,  kedua  kandidat  berlomba- lomba melakukan kampanye. Kecamatan Megang Sakti menjadi daerah yang strategis karena memiliki jumlah
daftar pemilih tetap terbesar di Kabupaten Musi Rawas dan  menjadi  penentu  kemenangan  dalam  setiap pemilihan  umum  eksekutif.  Dari  empat  belas kecamatan yang ada, Kecamatan Megang Sakti menjadi incaran keenam kandidat untuk memenangkan pemilih pemula yang ada di sana.
Jumlah  warga  Kecamatan  Megang  Sakti  yang  tercatat sebagai  pemilih  tetap  pada  pemilihan  kepala  daerah Kabupaten  Musi  Rawas  Tahun  2020  mencapai  sekitar 38600  orang,  termasuk  di  dalamnya  para  pemula. Dengan  DPT  yang  begitu  besar  dan  menjadi  penentu kemenangan  dalam  pemilihan  umum,  para  kandidat melakukan  berbagai  cara  dan  pendekatan  untuk memenangkan  simpati  warga  terutama  pemula, meskipun dalam situasi pandemi yang belum mereda. Pendekatan  yang  dapat  dilakukan  hanya  sebatas sosialisasi melalui media elektronik dengan menampilkan kampanye yang lebih menarik, sehingga warga  pemula,  yang  dikenal  sebagai  kaum  milenial, tertarik pada Pilkada 2020.
Secara umum, peran dapat dijelaskan menurut Bauer (2007:55)  dalam  Haris  (2012:204)  sebagai  persepsi tentang tindakan yang diharapkan dari seseorang atau dengan  kata  lain  adalah  pemahaman  atau  kesadaran tentang pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari individu  tersebut.  Oleh  karena  itu,  peran  dapat dianggap  sebagai  salah  satu  elemen  dari  sistem organisasi  sosial, bersama  dengan  norma  dan  budaya organisasi.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran  merupakan  suatu  konsep  yang  melibatkan pembuatan produk sebagai alternatif dari perilaku atau tindakan.  Peran  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki  posisi  atau  kekuasaan.  Menurut  sejarah, konsep  peran  adalah  karakter  yang  dimainkan  oleh seorang  aktor  di  atas  panggung.  Namun,  dalam  ilmu sosial,  peran  diartikan  sebagai  fungsi  yang  dilakukan
seseorang  ketika  menjabat  suatu  posisi.  Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa peran memiliki pengaruh sesuai dengan fungsinya.
Pendidikan  politik  adalah  tindakan/aktivitas  yang bertujuan  memberikan  pemahaman  kepada  individu agar  mereka  memahami  sistem  politik  dan  dapat memberikan respons politik terhadap fenomena politik yang  terjadi.  Gabriel  A.  Almond  memberikan  batasan pada  pendidikan  politik  sebagai  bagian  dari  proses pendidikan yang khusus membentuk  nilai-nilai politik, yang  menunjukkan  bagaimana  setiap  anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dari penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  politik  memiliki  dua  aspek  penting,  yaitu proses  dan  tujuan.  Prosesnya  adalah  memberikan pemahaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap politik. Sementara  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi  merujuk  pada  keterlibatan,  keikutsertaan, atau  peransertaan  individu  dalam  suatu  kegiatan. Menurut  Budiardjo  (1994:81),  prinsip  partisipasi melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  seluruh tahap  program,  mulai  dari  sosialisasi  hingga pelaksanaan  dan  pemeliharaan  kegiatan,  dengan memberikan  kontribusi  dalam  bentuk  tenaga, pemikiran,  atau  materi.  Milbarth,  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Budiardjo  (1994:89),  mengkategorikan partisipasi  menjadi  beberapa  jenis.  Pertama,  apatis, yakni  mereka  yang  tidak  berpartisipasi  dan  tidak tertarik  pada  proses  politik.  Kedua,  penonton,  yakni individu  yang  setidaknya  pernah  berpartisipasi  dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yakni mereka yang secara  aktif  terlibat  dalam  proses  politik,  termasuk komunikator,  spesialis  tatap  muka,  aktivis  partai  dan kampanye, serta aktivis masyarakat.
Keterlibatan menjadi faktor kunci dalam perkembangan demokrasi. Prinsip dasar dari demokrasi  adalah  bahwa  setiap  individu  memiliki
pengetahuan  yang  lebih  baik  tentang  dirinya  dan dunianya  dibandingkan  dengan  orang  lain,  termasuk para  ahli  yang  membuat  keputusan.  Beberapa  faktor yang  mempengaruhi  keterlibatan  politik  individu adalah  kesadaran  politik  dan  kepercayaan  terhadap pemerintah  atau  sistem  politik.  Kesadaran  politik mencakup pemahaman akan hak dan tanggung jawab sebagai  warga  negara,  sedangkan  pengetahuan tentang  lingkungan  sosial  dan  politik  serta  minat terhadap  hal-hal  tersebut  juga  memainkan  peran penting. Kepercayaan pada pemerintah juga merupakan  faktor  yang  signifikan,  yang  mencakup penilaian individu terhadap kinerja pemerintah. Menurut  Sinaga  (2003:118),  pemilih  adalah  individu yang  berasal  dari  Indonesia  dan  sudah  mencapai  usia 17  tahun  atau  lebih,  atau  sudah  menikah/pernah menikah.  Pada  setiap  pemilihan  umum,  petugas yang ditunjuk  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum  akan melakukan  pendataan  untuk  mendaftarkan  pemilih. Pemilih pemula adalah individu yang baru pertama kali memilih  karena  mereka  baru  mencapai  usia  pemilih, yakni antara 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka tentang  pemilu  tidak  berbeda  jauh  dengan  kelompok lainnya. Namun, yang membedakan adalah antusiasme dan  preferensi.  Sesuai  dengan  Sekertaris  Jendral  KPU Biro Teknis dan Humas (2010).
Individu  yang  baru  pertama  kali  memilih,  terutama remaja  yang  berusia  17  tahun,  memiliki  budaya  yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal informal dan mencari  kesenangan.  Oleh  karena  itu,  mereka menghindari hal-hal yang dianggap kurang menyenangkan.  Selain  mencari  kesenangan,  memiliki kelompok  sebaya  sangat  penting  dalam  kehidupan remaja, sehingga seorang remaja perlu memiliki teman sebaya  dalam  pergaulannya.  Menurut  Sekretariat Jenderal  KPU  Biro  Keberhasilan  dan  Humas  2010, syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  seseorang dapat  memilih  adalah  sebagai  berikut:  Warga  Negara
Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah  menikah,  tidak  sedang  mengalami  gangguan jiwa atau ingatan, terdaftar sebagai pemilih, dan bukan anggota  TNI  atau  Polri  (Purnawirawan  atau  tidak  lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian).
Dasar hukum yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) ini adalah Pasal 18  Ayat  (4)  Amandemen  Kedua  (2002)  UUD  45  yang menyatakan  bahwa  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  menjelaskan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan di wilayah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menurut  Supono  (2005:106),  terdapat  minimal  4 (empat)  alasan  mengapa  penyelenggaran  pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  harus  dijalankan  secara langsung  di  daerah.  Pertama,  pelaksanaan  pilkada langsung  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Kedua, pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  merupakan hak otonomi daerah yang harus dipertahankan. Ketiga, tujuannya adalah memberikan tanggung jawab kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  proses  demokrasi  di tingkat lokal. Keempat, pilkada langsung juga berfungsi untuk  memberdayakan  daerah  dalam  memperkuat struktur  pemerintahan  dalam  bangunan  piramida,  di mana  pemerintahan  nasional  didukung  oleh  sistem pemerintahan daerah yang kuat.
Sosialisasi  politik  untuk  meningkatkan  partisipasi pemilih  pemula  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten  Gowa  telah mencapai  hasil  yang  optimal.  Komunitas  dan
masyarakat telah terlibat aktif dalam tahap sosialisasi politik,  di  mana  panitia  pilkada  telah  mengambil langkah  optimal  seperti  menggunakan  jejaring  media sosial  dan  memberikan  edukasi  yang  lengkap  kepada pemilih pemula dan masyarakat. Selain itu, panitia juga mematuhi  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Pada tahap mekanisme sosialisasi politik, panitia  kecamatan  telah  melakukan  upaya  optimal dengan menjaring pemilih baru di setiap desa (Herman, S., Malik, I., & Sari, R. 2021).
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Padang  telah  intensif melakukan  edukasi  tentang  pemilihan  kepala  daerah, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan spanduk  serta  iklan  di  surat  kabar  dan  papan  jalan. Target  edukasi  politik  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Padang  adalah  pemilih  pemula  di  Kota  Padang,  yang mencakup  kegiatan  di  sekolah  menengah  atas  dan kampus  di  sekitarnya  untuk  menyebarkan  informasi terkait  pemilihan  umum.  Komisi  Pemilihan  Umum berharap  partisipasi  meningkat  hingga  70%,  namun pada  kenyataannya,  persentase  partisipasi  pada pilkada Kota Padang tahun 2018 tidak mencapai target tersebut.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  politik  Komisi Pemilihan Umum sangat penting untuk meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  di  Kota  Padang, khususnya pemilih pemula, agar mereka menggunakan hak suara mereka dalam kegiatan demokrasi yang baik di Kota Padang (Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. 2019). Fungsi  utama  KPU  ialah  meningkatkan  kesadaran politik  rakyat  supaya  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam segala  proses  pemilihan  umum.  Oleh  karena  itu, lembaga  ini  memerlukan  sebuah  upaya  sistematis untuk  mengembangkan  cara  komunikasi  yang  tepat dengan  masyarakat,  sehingga  kesadaran  politik masyarakat dapat ditingkatkan dan proses demokratisasi di Indonesia dapat tercipta (Putri, M. P. 2016).  Ada  juga  pandangan  lain  yang  menyatakan bahwa  pemilihan  umum  merupakan  alat  legitimasi
kekuasaan.  Ini  berarti  bahwa  pemilu  adalah  inti  dari demokrasi  dan  merupakan  cara  untuk  memberikan mandat kedaulatan rakyat (Kurniawan, R. C. 2013). Dengan mempertimbangkan rendahnya dampak Status Sosial  Ekonomi,  diharapkan  pemerintah  setempat dapat meningkatkan Status Sosial Ekonomi penduduk, sehingga  dapat  memengaruhi  Partisipasi  Politik  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  wilayah  yang  sama. Terdapat  pengaruh  besar  dari  Sosialisasi  Politik  dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang memengaruhi  Partisipasi  Politik.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penelitian  yang  serupa  namun  dengan variabel yang berbeda untuk menemukan strategi dan cara  lain  untuk  meningkatkan  Partisipasi  Politik  di wilayah  yang  sama,  seperti  kesadaran  politik,  money politics, dan lain-lain (Syarif, M. A. 2016).
Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan sosialisasi politik untuk pemilih pemula adalah bagian dari pelaksanaan tugas sosialisasi politik sesuai dengan UU  No  8  Tahun  2017  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemilu. Sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  dan  agen sosialisasi  politik,  KPU  Kota  Pontianak  memberikan pendidikan  politik  kepada  pemilih,  meningkatkan proses  sosialisasi,  melakukan  survei  atau  penelitian pendapat, serta meningkatkan kinerja pemilu. Faktor- faktor  seperti  mekanisme  sosialisasi  politik,  pola sosialisasi  politik,  faktor  sosial  ekonomi,  dan  sistem politik mempengaruhi KPU dalam melaksanakan tugas sosialisasi  politik  (Sari,  P.D.S.,  Rube'i,  M.A.,  & Firmansyah,  S.  2022).  Menurut  Novianty,  F.  dan Octavia,  E.  (2018),  pandangan  lain  mengenai  hal  ini mencakup  (1)  gambaran  partisipasi  politik  pemilih pemula  di  Kecamatan  Pontianak  Barat;  (2)  program KPU  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  pemilih pemula  di  Kecamatan  Pontianak  Barat;  (3)  hambatan
yang  dihadapi  KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; dan  (4)  usaha  KPU  dalam  mengatasi  kendala  untuk meningkatkan  partisipasi  politik  pemilih  pemula  di Kecamatan Pontianak Barat.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam media sosial berdampak pada partisipasi politik pemilih pemula, terutama pada media sosial elektronik, cetak, dan  daring.  Namun,  media  sosial  konvensional  tidak begitu  berpengaruh  pada  pemilih  pemula  yang  lebih tertarik  pada  politik  yang  santai.  Meskipun  ada pengaruh  dari  media  sosial  yang  berasal  dari  sekolah dan  keluarga,  namun  hal  tersebut  tidak  terlalu signifikan  karena  pemilih  pemula  sudah  terbiasa dengan  penggunaan  media.  Oleh  karena  itu,  secara keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  media  sosial memengaruhi  partisipasi  politik  pemilih  pemula  pada Pilkada  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  tahun  2020 (Andriyendi, D.O., Nurman, S., & Dewi, S.F. 2023). Oleh karena itu, diasumsikan bahwa partisipasi politik merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Pemilu. Berpartisipasi  dalam  Pemilihan  Umum  adalah  bentuk kontribusi  masyarakat  dalam  demokrasi  untuk menghasilkan  pemimpin  yang  jujur  dan  bertanggung jawab dalam  melaksanakan tugasnya  sebagai pelayan masyarakat,  demi  terciptanya  kesejahteraan  bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, ada kategori pemilih yang  menarik  untuk  diperhatikan,  yaitu  pemilih  baru. Pemilih  baru  adalah  mereka  yang  untuk  pertama kalinya  memberikan  suaranya  dalam  pemilu  (Nur  & Sukma,  2018).  Menurut  PKPU  Nomor  11  Tahun  2018 tentang  Penyusunan  Daftar  Pemilih  dalam  negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pasal 1 ayat 28,  warga  negara  yang  telah  mencapai  usia  17  tahun atau lebih, atau sudah menikah atau pernah menikah, dianggap sebagai pemilih. Kategori pemilih baru adalah warga  negara  Indonesia  yang  telah  mencapai  usia  17 tahun  pada  saat  pemilihan  dan  memiliki  hak  suara
untuk  memilih  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  pemilu  (Nur  &  Sukma,  2018).  Lebih  detail dijelaskan oleh (Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. 2019) bahwa partisipasi politik dari pemilih pemula di Kelurahan Sumber tergolong tinggi, karena  mereka sangat  antusias  dalam  menggunakan  hak  suara mereka.  Selain  itu,  partisipasi  politik  dari  pemilih pemula  di  Kelurahan  Sumber  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  seperti  pengaruh  orang  tua,  kondisi lingkungan,  pengalaman  dalam  berorganisasi,  dan modernisasi.  Selain  itu,  bentuk-bentuk  partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, lobbying, kegiatan  organisasi,  kontak,  dan  tindakan  kekerasan juga  memengaruhi  partisipasi  politik  dari  pemilih pemula di Kelurahan Sumber.
Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan suatu  sistem  untuk  menentukan  pemimpin,  dimana Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  kota  Bandar  Lampung sangat  berperan  penting  dalam  mencapai  kesuksesan Pemilu. KPU kota Bandar Lampung memiliki visi, misi, dan  tujuan  serta  berperan  dalam  mengedukasi masyarakat  tentang  Pemilu  yang  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum.  Pada  saat  Pemilu,  terdapat masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya sebagai  warga  Negara  yang  patuh  terhadap  aturan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum. Pemilih yang sudah berusia 17 tahun dapat  menggunakan  hak  pilihnya  untuk  menentukan masa depan bangsa dan Negara selama lima tahun ke depan.  Oleh  karena  itu,  sangat  disayangkan  jika masyarakat  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  (Baihaki, A. H. 2021).Menurut (Wibowo, M. T., & Hasan, E. H. E. 2017), situasi serupa terjadi di Kecamatan Lueng Bata di  mana  keluarga  berperan  sebagai  agen  sosialisasi politik  yang  mampu  memberikan  edukasi  politik kepada pemilih pemula yang kurang memahami politik. Kurangnya  pemahaman  politik  pada  pemilih  pemula
dan  kurangnya  upaya  sosialisasi  politik  oleh  keluarga dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi politik dan meningkatnya  angka  golput.  Hal  ini  menjadi  sangat disayangkan  karena  pemilih  pemula  memiliki  peran penting dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, fungsi keluarga sebagai kelompok pertama yang memberikan pendidikan politik harus ditingkatkan untuk mensosialisasikan politik kepada pemilih pemula. Keterlibatan  politik  memegang  peran  utama  dalam proses  pemilihan  umum,  termasuk  pemilu  legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Pada tahun 2015,  Kota  Semarang  mengadakan  Pemilihan  Kepala Daerah untuk memilih walikota. Salah satu faktor yang perlu  diperhatikan  dalam  partisipasi  politik  adalah pemilih pemula. Keengganan atau kurangnya pemahaman  politik  pada  pemilih  pemula  dapat menurunkan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan di Kota Semarang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi  politik  pemilih  pemula  pada  Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang pada tahun 2015 dan  pemilihan  presiden  pada  tahun  2019,  perlu dilakukan penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula  pada  Pemilihan  Walikota  Semarang  di  Kota Semarang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih  pemula  menjelang  Pemilihan  Walikota Semarang di Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, dan perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan  politik  bagi  pemilih  pemula,  serta memahami kesiapan pemilih pemula dalam menggunakan  hak  pilih  pada  pemilihan  walikota Semarang di Kota Semarang. (Lestari, E. Y., & Arumsari, N. 2018).
Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling ideal di Indonesia  karena  memberikan  penghargaan  tertinggi pada  masyarakat  dan  memungkinkan  warga  negara untuk  terlibat  dalam  membuat  kebijakan  publik, menyatakan  pandangan  mereka,  dan  membentuk
organisasi  yang  baik  tanpa  merugikan  mereka. Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pemilukada) adalah bentuk dan metode demokrasi lokal. Pemilihan kepala  daerah  adalah  cara  untuk  menunjukkan kedaulatan  dan  membuktikan  bahwa  pemilih  adalah penduduk  daerah.  Masalah  yang  sering  terjadi  dalam pemilihan pasca-konflik adalah partisipasi pemilih yang rendah. Sosialisasi politik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan  partisipasi  pemilih  pemula.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dampak sosialisasi  politik  oleh  KPU  Kota  Semarang  terhadap partisipasi  pemilih  pemula  pada  Pemilukada  Serentak 2020 (Andhito, R.D. 2022).
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia memperlihatkan praktek  demokrasi yang konkret  dan menjadi  alat  bagi  warga  untuk  menunjukkan kedaulatan  mereka  atas  negara  dan  pemerintah. Pemilu  didasarkan  pada  Pancasila  dan  Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Pemilihan umum  diadakan  dengan  prinsip  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  di  bawah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah petunjuk implementasi dari  pelaksanaan  kekuasaan  negara  yang  sah  oleh warga  (kedaulatan  rakyat),  yang  tercermin  dalam keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (Pemilu). Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  bentuk demokrasi  dan  ekspresi  kedaulatan  rakyat  untuk memilih  perwakilan  dan  pemimpin  yang  inspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.  Kelompok  pemilih  yang  menarik  untuk diamati dan diteliti lebih lanjut adalah pemilih pemula, yaitu  mereka  yang  baru  pertama  kali  memberikan suara dalam Pemilu (Wardhani, P.S.N. 2018).

## METODOLOGI
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah  kualitatif,  yang  berarti  data  yang  dikumpulkan
tidak  berupa  angka-angka  tetapi  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  pribadi, catatan  memo,  dan  dokumen  resmi  lainnya.  Jenis penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian eksploratif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta seputar  peran  sosialisasi  politik  dalam  meningkatkan partisipasi  pemilih  pemula  pada  Pilkada  2020  di Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas. Sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer dan data sekunder.
Responden dalam riset ini merupakan individu pemilih pemula  yang  memenuhi  kriteria  usia  17-21  tahun, diwakili oleh beberapa partai politik, serta diwakili oleh penyelenggara  pemilu  mulai  dari  tingkat  KPU  hingga BAWASLU di tingkat Desa. Metode pengumpulan data dan  informasi  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  untuk  mengidentifikasi dengan  tepat  peran  sosialisasi  politik  dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020  di  Kecamatan  Megang  Sakti,  Kabupaten  Musi Rawas.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu dengan  menguraikan  serta  menginterpretasikan  data yang  diperoleh  dari  proses  pengorganisasian  dan pengurutan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dan informan menjadi pola, kategori, dan uraian dasar. Hal ini bertujuan untuk menemukan tema dan merumuskan  hipotesis  kerja  berdasarkan  data  yang diperoleh.  Terdapat  tiga  unsur  utama  dalam  proses analisis  data  penelitian  kualitatif,  seperti  yang disebutkan  oleh  Moleong  (2005:89),  yaitu:  Reduksi Data, yang merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas,  memperpendek,  dan  menghilangkan hal-hal  yang  tidak  penting  sehingga  kesimpulan penelitian  dapat  diperoleh.  Sebagai  contoh,  laporan
lapangan  dapat  disingkat  dan  disusun  secara  lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang dikurangi memberikan gambaran yang lebih tepat  tentang  hasil  pengamatan,  juga  memudahkan peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan,  Penyajian  Data  adalah  pengaturan informasi  yang  memungkinkan  untuk  membuat kesimpulan  penelitian.  Penyajian  data  dalam  bentuk gambar, diagram, dan tabel mungkin akan bermanfaat untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  dan memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada  dasarnya,  sajian  data  dirancang  untuk menggambarkan  informasi  secara  sistematis  dan mudah  dipahami  dalam  bentuk  yang  lengkap, Kesimpulan  adalah  hasil  akhir  dari  pengurangan  dan penyajian data. Kesimpulan penelitian adalah verifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran  sosialisasi  politik  terhadap  tingkat  partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020 di kecamatan megang sakti kabupaten musi rawas.
1. Pelaku Sosialisasi
Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik pada pemilihan  eksekutif  maupun  legislatif  di  semua tingkat,  sosialisasi  menjadi  sangat  penting  untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya  pemilu  dan  estafet  kepemimpinan. Pelaksanaan  sosialisasi  politik  bertujuan  untuk menyampaikan  maksud  dan  tujuan  dari  pemilihan umum kepada masyarakat. Kualitas demokrasi juga sangat  bergantung  pada  pengetahuan  masyarakat tentang  pemilihan  umum,  karena  tingkat pemahaman akan mempengaruhi partisipasi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Hal ini sejalan dengan  pernyataan  seorang  staf  KPU  yang mengatakan bahwa:
“ Dalam  setiap proses pemilihan umum, termasuk Pilkada  tahun  2020  yang  lalu,  segala  pihak  yang
terlibat seharusnya mengadakan kampanye politik terlebih  dahulu  sebelum  masyarakat  melakukan pemungutan  suara.  Selain  mengadakan  kampanye kepada masyarakat, KPU juga menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, terutama partai  politik,  harus  menyebarkan  informasi  dan pengetahuan  politik  kepada  seluruh  lapisan masyarakat.  Kami  telah  melakukan  kampanye dengan  berbagai  cara,  terutama  untuk  pemilih pemula,  khususnya  para  generasi  muda.  Oleh karena itu, kami lebih banyak menggunakan media sosial yang biasa digunakan oleh kaum muda. ”
Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa sosialisasi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan  proses  demokrasi.  Kurangnya pemahaman tentang politik, terutama bagi pemilih yang  baru  pertama  kali,  jelas  berdampak  pada partisipasi  politik  dalam  setiap  pemilihan  umum.
Tingkat  partisipasi  yang  tinggi  dari  pemilih  yang baru  pertama  kali  akan  sejalan  dengan  tingkat pemahaman  dan  minat  mereka  terhadap  dunia politik.
2. Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Informasi Pendidikan politik yang dilakukan oleh semua pihak terlibat dalam pemilihan kepala daerah berdampak besar  terhadap  pemahaman  politik  masyarakat, termasuk pemilih pemula. Dalam Pemilihan Kepala
Daerah  di  Kabupaten  Musi  Rawas,  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  seharusnya  melakukan sosialisasi  yang  luas  selain  para  calon  dan  partai politik. Hal ini diperkuat dengan hasil pengamatan dan  wawancara  yang  menunjukkan  bahwa masyarakat  telah  melihat  iklan  dan  pengumuman langsung tentang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan  pada  tahun  2020,  termasuk  semua calon yang bersaing. Meskipun hanya melihat iklan sebentar  karena  biasanya  para  calon  memasang spanduk  di  tepi  jalan.  Seperti  yang  diungkapkan oleh  Andri,  seorang  pemilih  pemula  berusia  18 tahun  dari  Desa  Megang  Sakti  II,  Kecamatan Megang Sakti.
“ Saya sempat menyaksikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan tahun 2020  di  Spanduk-spanduk  di  pinggir  jalan,  namun hanya  sekali  lewat  yang  pada  intinya  meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Rawas. ”
Pendapat  ini  didukung  pula  oleh  Nia  Kurniasih, seorang  pemilih  pemula  berusia  19  tahun,  yang mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang
“ pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun  2020 dari  tim  sukses  anggota  partai  politik  yang mendukung  para  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati melalui selebaran kertas yang menampilkan gambar dan Visi Misi para calon. ”
Dari  hasil  interviu  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa upaya sosialisasi politik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik oleh partai politik, KPU,  maupun  para  calon  masih  belum  optimal karena  masyarakat,  terutama  pemilih  pemula, hanya melihat secara sekilas tentang para kandidat calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  tanpa  memahami secara  mendalam  mengenai  rencana  dan  tujuan yang  akan  dicapai  oleh  para  kandidat  jika  terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
B. Bentuk  partisipasi  politik  pemilih  pemula  pada  Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Pada  aktivitas  politik  yang  mereka  lakukan  dan berdasarkan  hasil  wawancara,  para  pemilih  pemula menyatakan  bahwa  mereka  terlibat  dalam  pemilukada dengan cara:
1. Memilih atau memberikan suara Peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan mengenai pemilihan serta  semakin  meluasnya  arti demokrasi  di  kalangan  masyarakat  berpengaruh besar terhadap dinamika politik bangsa. Salah satu indikator  keberhasilan  politik  demokrasi  adalah tingginya  partisipasi  masyarakat  dalam  bidang politik.  Untuk  menilai  hal  tersebut,  diperlukan pengamatan  terhadap  bentuk-bentuk  partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat.
Dalam kehidupan sosial kita, tidak dapat dihindari adanya  perbedaan-perbedaan.  Begitu  juga  dalam dunia  politik,  setiap  individu  memiliki  sudut pandang  dan  pemahaman  yang  berbeda  dalam menghadapi masalah.
Dalam  Pilkada  2020,  terjadi  peningkatan  yang signifikan  pada  pemilih  pemula  di  Kecamatan Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas.  Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya disebabkan  oleh  kesadaran  individu,  melainkan lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  teman-teman  dan keluarga di sekitar mereka. Hal ini terlihat dari hasil
pengamatan  dan  wawancara  yang  menunjukkan bahwa:
“ Sangat antusias dan senangnya kami dalam pilkada Tahun  2020  karena  teman-teman  mengajak  kami untuk mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ini adalah pengalaman pertama kami dalam ikut  pencoblosan  pemilu  dan  sangat  penasaran dengan kesempatan pertama kami untuk memilih. ”
Rasa  ingin  tahu  yang  besar  dan  penasaran  yang semakin  bertambah  karena  pemberitaan  di  setiap iklan  atau  spanduk  yang  terpasang,  membuat pemilih  pemula  ingin  menyalurkan  hak  suaranya dengan benar. Hal ini menjadi salah satu dorongan yang membuat pemilih pemula yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap bersemangat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.
2. Kampanye atau lebih pada sebatas mengajak Kegiatan  kampanye  dalam  pemilihan  umum merupakan  acara  penting  yang  diadakan  untuk memperoleh  dukungan  sebanyak-banyaknya  dari masyarakat  pada  hari  pemungutan  suara. Kampanye menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pemilihan umum, di mana para calon bupati Kabupaten  Musi  Rawas  menggunakan  berbagai cara,  seperti  pertunjukan  musik  dan  pemberian bantuan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Di  kecamatan  Megang  Sakti,  para  pemilih  pemula yang  mayoritas  merupakan  anak  muda  sangat antusias  mengikuti  proses  kampanye  meskipun dalam  situasi  pandemi  Covid-19  yang  membatasi kegiatan  sosial.  Candra,  seorang  pemilih  pemula berusia 19 tahun, menyatakan bahwa ia dan teman- temannya sangat tertarik mengikuti kampanye dan memperoleh informasi tentang para calon bupati.
“ Seringkali  saya  turut  serta  dalam  kampanye  dan mendengarkan pidato dari para kandidat Bupati dan Wakil  Bupati.  Setelah  itu,  saya  mempengaruhi teman-teman saya untuk memilih calon yang saya dukung. ”
Kampanye  adalah  salah  satu  bentuk  partisipasi pemilih  pemula  di  Kecamatan  Tempe  Kabupaten Musi  Rawas.  Seperti  yang  diungkapkan  dalam wawancara di atas, alasan mengapa pemilih pemula terlibat  dalam  kampanye  bervariasi,  selain  untuk mendukung  kampanye,  mereka  juga  dapat berkumpul dengan teman-teman mereka.

## KESIMPULAN
Peran partisipasi politik dalam meningkatkan partisipasi  pemilih  pemula  pada  pilkada  2020  di Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas adalah  sebagai  penyedia  informasi.  Para  pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  pemula  karena mereka  berada  pada  posisi  yang  banyak  dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pilkada 2020 di Kabupaten Musi Rawas. Sosialisasi juga membantu  masyarakat,  terutama  pemilih  pemula, untuk  belajar cara berpartisipasi dengan benar dalam pilkada.  Selain  itu,  sosialisasi  dapat  memperluas pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  dan  pemilih pemula tentang pemilihan umum sehingga meningkatkan  kesadaran  mereka  tentang  peran sebagai  warga  negara  yang  memiliki  kewajiban  untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  oleh  ahli  peneliti dalam  upaya  sosialisasi  politik  bagi  partisipasi  politik pemilih pemula pada pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Musi  Rawas  adalah  meningkatkan  peran  dari  seluruh pihak yang terkait, termasuk KPU, kandidat, keluarga, lingkungan  tempat  tinggal,  dan  tokoh  masyarakat, melalui  pendidikan  politik  yang  diberikan  secara  dini kepada  pemilih  pemula.  Hal  ini  akan  membantu meningkatkan  kualitas  peran  pemilih  pemula  dalam partisipasi politik. Pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas  yang  mendukung  kegiatan  pemilih  pemula dalam  meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam  dunia politik,  seperti  pemilu,  serta  memberikan  pendidikan politik  khusus  bagi  para  pemilih  pemula  untuk mendorong  mereka  berpartisipasi  dalam  kegiatan politik.
Andriyendi,  D.  O.,  Nurman,  S.,  &  Dewi,  S.  F.  (2023).
Peran  jejaring  sosial  dan  dampaknya terhadap  partisipasi  politik  pemilih  pemula pada Pilkada. Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Politik, 3(1), 101-111.
Andhito,  R.  D.  (2022).  Dampak  Sosialisasi  Politik  Oleh KPU  Kota  Semarang  Terhadap  Partisipasi Pemilih  Awal  Pada  Pilkada  Serentak  2020 (Disertasi  Doktor,  Institut  Pemerintahan Dalam Negeri).
Arifin,  2010.  Fungsi  media  Massa  dalam  ranah  sosial dan politik. Yogyakarta : pustaka pelajar.
Baihaki,  A.  H.  (2021).  Tugas  Komisi  Pemilihan  Umum dalam  Memberikan  Sosialisasi  Politik  Bagi Pemilih  Pemula  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum  Menurut  Fiqh  Siyasah  (Studi  Pada
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Bandar Lampung) (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).
Budiardjo,  Miriam,  1994.  Kehidupan  Demokrasi  di Indonesia,  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama.
Effendy,  2009.  Transparansi  Media  Massa.  Jakarta:
Prenada Media.
Novianty,  F.,  &  Octavia,  E.  (2018).  Fungsi  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi  Politik  Bagi  Pemilih  Awal  di Kabupaten  Pontianak  Barat.  Cakrawala Sosial:  Jurnal  Pendidikan  Sosial,  5(2),  293- 303.
Haris,  2012.  Peran  dan  Tugas  Media  Massa  dan Komunikasi.  Bandung:  PT.  pustaka  sinar harapan.
Herman, S., Malik, I., & Sari, R. (2021). Sosialisasi Politik
Terhadap  Partisipasi  Pemilih  Awal  Dalam
Pilkada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2(4), 1371-1383.
Ida,  Rachmah,  2012.  Komunikasi  Politik,  Media,  dan Kehidupan Demokrasi. Grup Media Pranada.
Jakarta.
Kurniawan, R.C. (Januari 2013). Orientasi Politik Pemilih Baru  pada  Pilkada  Pringsewu  Tahun  2011 (Studi  Pada  Siswa  SMA  di  Kabupaten Pringsewu). Jurnal Ilmu Hukum, 7(1).
Lestari,  E.Y.,  &  Arumsari,  N.  (2018).  Partisipasi  Politik Pemilih  Pertama  dalam  Pemilihan  Walikota Semarang  di  Kota  Semarang.  Integralistik, 29(1), 10.
Moleong,  L.J.  (1991).  Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nur,  W.  dan  P.S.  (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih Pertama  dalam  Pemilihan  Umum.  Jupiis:
Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial,  10(1),  57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407
Putri, M.P. (2016). Peran KPU dalam Sosialisasi Pilpres Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi Politik  Masyarakat  pada  Pilpres  2014  di Kalbar. Ilmu Komunikasi e-Journal, 30-34.
Prasetyo,  W.D.,  Harsan,  T.,  &  Pujiyana,  P.  (2019).
Partisipasi  Politik  Pemilih  Pertama  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di  Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  dan  Ilmu  Sosial  (CESSJ), 1(1). Sari, P.D.S., Rube'i, M.A., & Firmansyah, s. (2022). Peran Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Dalam Melaksanakan  Fungsi  Sosialisasi  Politik  Bagi
Pemilih  Pertama  Kali  di  Kota  Pontianak.
Karakter Dan Kewarganegaraan, 2(2), 39-50.
Sekretariat  Biro  Teknis  dan  Humas  KPU,  2010.  Modul
Pemilih Pemula, Jakarta: KPU Vol 1 No. 260.
S.H  Surandajang.  2013.  Pilkada  Langsung.  Firman Penerbit. Jakarta.
Sinaga, Kasturios 2003. Pemilihan Walikota dan Bupati Secara Langsung. Yogyakarta. Pustaka.
Supono, Sapto 2005, Penyimpangan Pilkada. Bandung.
PT. Pustaka Sinar Harapan.
Suyanto  Bagong  2005,  Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung PT. Orbit Sakti.
Syarif, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial  Ekonomi  Terhadap  Partisipasi  Politik Pada  Pemilihan  Walikota  Tahun  2015  Di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. e-Jurnal
Tata Kelola Integratif, 4(4).
Wahyudi,  M.I.,  &  Adnan,  M.F.  (2019).  Dampak Pengenalan  Politik  Terhadap  Partisipasi Pemilih  Baru  Pada  Pilkada  Kota  Padang Tahun 2018. Jurnal Perspektif, 2(3), 157-163.
Wardhani,  P.S.N.  (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih Pertama  dalam  Pemilihan  Umum.  Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 10(1), 57-62.
Warsito,  2005.  Pengantar  Ilmu  Komunikasi,  Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wibowo, M.T., & Hasan, E.H.E. (2017). Sosialisasi Politik Bagi  Pemilih  Baru  di  Lingkungan  Keluarga (Studi Kasus Kabupaten Lueng Bata B. Aceh); Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata B. Aceh). Jurnal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(2), 536-551.