Volume 6 No. 2, September 2020
| Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu 1755

## AGRESIVITAS PAJAK DARI PRESPEKTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE
Martinus Budiantara 1, Rochmad Bayu Utomo 2, Rambio Hasiholan Manalu 3 1. Universitas Mercu Buana Yogyakarta Email : budiantara@mercubuana-yogya.ac.id 2. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email : bayu@mercubuana-yogya.ac.id
3. Universitas Mercu Buana Yogyakarta Email : Rambiomanalu99@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  bukti  pengaruh  Corporate  Social  Responsibility (CSR), Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. objek dalam penelitian adalah  Industri  Pertanian  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  untuk  Periode  2016- 2018.  Jumlah  sampel  yang  digunakan  adalah  42  sampel.  Metode  Pemilihan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  Purpose  Sampling  Method.  Variabel  Dependen penelitian  ini  adalah  Agresivitas  Pajak  yang  diproksikan  dengan  Effetive  Tax  Rate (ETR),  Variabel  Independen  penelitian  adalah  Corporate  Social  Responsibility,  Dewan Komisaris  Independen,  Dewan  Direksi,  Komite  Audit.  Pengolahan  data  penelitian menggunakan software SPSS 24 dengan Metode Statistika Deskriptik, Uji Asumsi Klasik, Analisis  Regresi  Berganda  dan  Uji  Hipotesis.Hasil  Penelitian  Menunjukan  bahwa Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  tidak  berpengaruh  terhadap  Agresivitas  Pajak, Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak, Dewan Komisaris  Berpengaruh  Terhadap  Positif  Agresivitas  Pajak,  dan  Komite  Audit  Tidak Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Kata  kunci:    Tax  Agressiveness,  CSR,  independent  board  of  commissioners,  board  of directors, audit committee.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  pendapatan  terbesar  bagi  negara,  maka  pemerintah  selalu berupaya  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Data  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  berupa target dan realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2016-2018 yang disajikan pada Tabel 1
Tabel 1
Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018

## 2460-030X
1756 Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu | Tahun                         2016                        2017                        2018 Target                        1.355,20                  1.283,57                 1.424,00 Realisasi                    1.105,73                  1.151,03                 1.315,51
Capaian                      81,59 %                  89,67 %                   92,24 %
Sumber: www.pajak.go.id 2018
Tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak  setiap  tahunnya  disebabkan  karena  wajib pajak  (WP)  dapat  melakukan  suatu  perencanaan  pajak  sebagai  upaya  untuk meminimalisasi beban pajak, dengan cara agresivitas pajak.
Lanis  &  Richardson  (2013)  menyatakan  salah  satu  dampak  negatif    yang  akan ditimbulkan,.dari  kegiatan  agresivitas  pajak  adalah  munculnya  image  negatif  yang  akan diberikan’’masyarakat  terhadap  perusahaan.  Perusahaan  yang  melakukan’agresivitas pajak akan dianggap tidak adil dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Menurut  Nugraha  dan  Meiranto  (2015)  agresivitas  pajak  adalah  kegiatan  perencanaan pajak,, (tax planning) semua’’perusahaan yang terlibat  dalam usaha mengurangi tingkat pajak.,yang.,efektif.
Agresivitas  pajak  muncul  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  antara  perusahaan  dan pemerintah.  Pemerintah  berupaya  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pada  sektor  pajak agar dapat membiayai seluruh penyelenggaraan negara. Beda halnya dengan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan laba namun meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan,  karena  perusahaan  menganggap  pajak  dapat  mengurangi  laba  bersih perusahaan.  Perbedaan  kepentingan  antara  perusahaan  dan  pemerintah  inilah  yang membuat wajib pajak mengefisienkan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak baik  secara  legal  maupun  ilegal,  sehingga  perusahaan  dapat  memperoleh  keuntungan yang besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).
Corporate  Social  Responsibility  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  kepada semua  stakeholder  nya  dan  pajak  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  sosial perusahaan  kepada  salah  satu  stakeholder  nya  yaitu  pemerintah.  Namun  disisi  lain, banyak  perusahaan  yang  menjadikan  kegiatan  pertanggungjawaban  sosialnya  sebagai upaya  untuk  memanipulasi  pajak  dengan  dalih  peningkatan  kondisi  lingkungan, peningkatan/,kapasitas  SDM,  peningkatan..  kesejahteraan  para  pekerja,  pemberdayaan; ekonomi lokal, dan[ rehabilitasi lingkungan (Mumtahanah dan Septiani, 2017). Yanti dkk (2019); Denny dan Akhmad (2019) membuktikan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak.
Corporate  governance  didefinisikan  sebagai  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dalam menentukan  arah  dan  tujuan  perusahaan  sesuai  dengan  karakter  dari  pemimpin perusahaan (Permana, 2015). Dengan etika professional yang dimiliki seorang pemimpin akan  mempengaruhi  kinerja  dan  keputusan  perusahaan,  terutama  keputusan  untuk menghindari agresivitas pajak. Pedoman mengenai corporate governance diterbitkan pada tahun  2006  oleh  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG)  dikarenakan  adanya dorongan  kesadaran  dari  para  pelaku  bisnis  untuk  menjalankan  bisnisnya  demi kelangsungan  hidup  perusahaan,  mementingkan  kepentingan  stakeholders  dan
Volume 6 No. 2, September 2020
| Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu 1757
menghindari  cara-cara  untuk  menciptakan  keuntungan  sesaat  (Fahriani  dan  Priyadi, 2016). Penelitian yang dilakukan Maria dan Asri (2018) menyatakan bahwa mekanisme Corporate Governance yang diukur dengan variabel komisaris independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kementerian  Keuangan  mencatat  penerimaan  pajak  2018  dari  empat  sektor  utama tumbuh  lebih  rendah  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Sektor  yang  dimaksud  yakni industri  pengolahan,  perdagangan,  konstruksi  dan  real  estat,  serta  pertanian.  Hal  ini didukung  oleh  data  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  berupa  Penerimaan  Pajak  tahun  2018 yang disajikan pada gambar 1.1.
Gambar 1
Sektor usaha penerimaan pajak tahun 2018
Sumber: www.pajak.go.id 2018

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Hipotesis
Berdasarkan  teori  pemangku  kepentingan,  perusahaan  merupakan  entitas  yang memperlihatkan seluruh pemagku kepentingannya seperti pemegang saham, masyarakat, pemerintah,  kreditor,  dll.Perusahaan  yang  melakukan  Corporate  Social  Responsibility dengan baik dieksepektasikan akan membayar pajak dan tidak terlalu agresif menghindari pajak demi mendukung pembangunan bangsa. Keagresifan perusahaan yang tinggi dalam meminimalkan  beban  pajaknya  tidak  sejalan  dengan  konsep  penting  Corporate  Social Responsibility untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarkat. Perusahaan tidak  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan  perusahaan  saja,  namun  harus memiliki  tanggung  jawab  sosial  lingkungan  untuk  menarik  konsumen  (Bani,  2015). Diharapkan  dengan  semakin  tingginya  pengungkapan  CSR  yang  diungkapkan  oleh perusahaan,  maka  semakin  kecil  kemungkinan  perusahaan  untuk  melakukan  agresivitas pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lanis  dan  Richardson  (2012)  mengatakan  bahwa

## 2460-030X
Manalu |
komitmen  perusahaan  untuk  melakukan  kegiatan  CSR  berdampak  negatif  terhadap agresivitas pajak.
H1:  pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  berpengaruh  Positif    terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  teori  keagenan,  konflik  selalu  muncul  karena  adanya  perbedaan  informasi yang dimiliki antara pemegang saham dan pengelolaan perusahan, yaitu manajer. Dewan komisaris  Independen  merupakan  salah  satu  organ  CGC  yang  digunakan  untuk meminimalkan  timbukanya  konflik  keagenan.  Penelitian  yang  mendukung  ialah Ardyansah  dan  Zulaikha  (2014)  bahwa  semakin  banyak  komisaris  independen  akan berpengaruh  pada  ketatnya  pelaporan  jumlah  pajak.  Diantri  dan  Agung  (2016) menambahkan  komisaris  independen  akan  meminimalisir  kecurangan  dalam  pelaporan perpajakan.
H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak Dalam  teori  agensi  disebutkan  bahwa,  untuk  mengurangi  potensi  konflik  kepentingan antara  pihak-pihak  yang  terkait,  maka  diperlukan  Corporate  Governance  yang  baik. Semakin  banyak  proporsi  dewan  direksi  dalam  suatu  perusahaan,  maka  akan  semakin tinggi  pula  kompetensi  yang  terjadi  untuk  mencapai  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. Irawan  dan  Farahmita  (2012)  berpendapat  dewan  direksi  dapat  mempengaruhi  praktik penghindaran  pajak  perusahaan.  Irawan  dan  Farahmita  (2012)  membuktikan  dalam penelitian  mereka  semakin  besar  total  anggota  dalam  dewan  direksi,  tingkat  kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan  menjadi  lebih  baik.  Dalam  penelitian  Putri  dan  Chariri  (2017)  menemukan  bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh Negatif terhadap Agresvitas Pajak. H3: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak Berdasarkan  teori  agensi,  semakin  tinggi  keberadaan  komite  audit  dalam  perusahaan, maka  pengawasan  terhadap  kegiatan  perusahaan  akan  lebih  baik  dan  konflik  keagenan yang  terjadi  akibat  keinginan  manajemen  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. H4: Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah Industri Pertanian yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI)  periode  2016-2018.  Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan metode purposive sampling

## Variabel Dependen
Pada  penelitian  ini  agresivitas  pajak  diukur  dengan  proksi  Effective  Tax  Rates  (ETR). Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR seperti model penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) sebagai berikut
Volume 6 No. 2, September 2020
| Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu 1759

## ETR=

## Pendapatan Sebelum Pajak

## Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance .
1. Corporate Social Responsibility
CSR  diproksikan  ke  dalam  pengungkapan  CSR  yang  dapat  diukur menggunakan Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  Index (CSRDIj) berdasarkan Global  Reporting  Initiatives (GRI).    Pengukuran  ini  dilakukan dengan  cara  mencocokkan  aktivitas-aktivitas  CSR  yang  diungkapkan  pada laporan  tahunan  perusahaan  dengan check  list ,  apabila  item  y  diungkapkan maka  diberi  nilai  1,  jika  tidak  diungkapkan  maka  diberi  nilai  0  pada check list . 2. Corporate Governance
Dari  berbagai  unsur Corporate  Governance yang  telah  diuraikan  sebelumnya, penelitian ini akan terfokus pada Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit
a. Dewan Komisaris
Komisaris Independen = Jumlah komisaris
b. Dewan Direksi
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  proksi  yang  digunakan  pada penelitian Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:
c. Komite Audit
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  proksi  yang  digunakan  pada penelitian Eksandy (2017); Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:

## 2460-030X
Analisis  statistik  deskriptif  dan  uji  asumsi  klasik  dilakukan  sebelum  melakukan  analisis regresi linier berganda. Uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12pt, bold)

## Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  merupakan  alat  ukur  mengenai  pengaruh  yang  terjadi antara  variable  dependen  (terikat)  dengan  dua  atau  lebih  variable  independen  (bebas). Persamaan regresi dalam penelitian ini ialah:
Tabel II Hasil Uji t (Parsial) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1       (Constant)                  -1,609          8,212                                            -,196         ,846 Corporate Social         1,465           1,554                   ,163                   ,943          ,352 Dewan Komisaris Independen                -9,959          12,360                -,144                   -,806 ,003
Dewan Direksi           ,204             ,532                     ,064                    ,383 ,004 Komite Audit             ,645             2,279                   ,046                    ,283 ,779 a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak Sumber: Data yang diolah
Analisis  regresi  linear  berganda  merupakan  alat  ukur  mengenai  pengaruh  yang  terjadi antara  variable  dependen  (terikat)  dengan  dua  atau  lebih  variable  independen  (bebas). Persamaan regresi dalam penelitian ini ialah Y = -1,609+1,465 CSR+ -9.959 DKI + 0.204 DD + 0.645 KA+e

## Pembahasan Pengaruh CSR terhadap terhadap Agresivitas Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  (H1)  menunjukkan  bahwa  variabel  Corporate  Sosial Responsibility  memiliki  pengaruh  terhadap  tindakan  pajak  agresif.  Jadi  hipotesis  yang menyatakan  proporsi  Corporate  Sosial  Responsibility  berpengaruh  positif  terhadap tindakan  pajak  agresif  diterima.  Namun  dalam  penelitian  ini,  variabel  Corporate  Sosial Responsibility tidak memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa  semakin  luas  pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  akan  menurunkan
Volume 6 No. 2, September 2020
| Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu 1761
Agresivitas  Pajak.  Hal  ini  mendukung  penelitian  Rohmati  (2013)  yang  menyatakan bahwa informasi Corporate Sosial Responsibiliy yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya.  Sehingga  tingkat  pengungkapan  kegiatan tanggung  jawab  sosial  dalam  laporan  tahunan  perusahaan  tidak  bisa  dijadikan  jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan  teori  legitimasi,  agar  perusahaan  tetap  Going  Concern  maka  harus  bisa menjaga  hubungan  baik  dengan  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  yang  nantinya  akan mewujudkan citra baik pada perusahaan. Hasil tidak signifikan ini dikarenakan pelaporan Corporate  Sosial  Responsibiliy  tidak  bisa  menjadi  ukuran  terhadap  kinerja  Corporate Sosial  Responsibiliy  yang  diungkapkan  oleh  perusahaan.  Informasi  CSR  yang diungkapkan  dalam  laporan,  belum  tentu  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya  (Rohmati, 2013).
Pengukuran  Corporate  Sosial  Responsibiliy  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengamati  ada  tidaknya  suatu  item  informasi  yang  terdapat  dalam  laporan  tahunan perusahaan.  Sedangkan  control  dari  pihak  yang  diberi  wewenang  terhadap  pelaporan Corporate Sosial Responsibiliy juga belum ada sehingga kebenaran dari yang dilaporkan perusahaan  mengenai  kegiatan  Corporate  Sosial  Responsibiliy  nya  belum  dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan ini dapat dikarenakan perbedaan item pengungkapan dimana item pengungkapan dalam penelitian Lanis dan Richardson adalah pengungkapan menurut  standar  luar  negeri  yaitu  GRI,  sedangkan  item  pengungkapan  Corporate  Sosial Responsibiliy  yang  sesuai  dengan  kondisi  di  Indonesia  adalah  menurut  BAPEPAM. Terlebih lagi laporan tanggung jawab sosial pada industri pertanian sangat tidak lengkap dan  hanya  secara  umum  melaporkan  sehingga  pengungkapan  Corporate  Sosial Responsibiliy  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  masih  bersifat  umum  dan  belum  rinci seperti pada PT. Eagle High Plantations tahun 2016 dan 2018, PT. Jaya Agra Wattie, PT. London  Sumatera  Indonesia,  PT.  Tunas  Baru  Lampung  dan  Dharma  Samudera  Fishing Industries yang tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan 2016- 2018.
Pengungkapan  Corporate  Sosial  Responsibiliy  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak  diduga  karena  masih  rendahnya  praktik  Corporate  Sosial  Responsibiliy  yang dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  terutama  pada  sektor  industri pertanain  (Wahyudi,  2015).  Prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  yakni Transparancy  (keterbukaan  informasi),  Accountability  (akuntabilitas),  Responsibility (tanggung  jawab),  Independency  (kemandirian),  dan  Fairness  (kewajaran,  kesetaraan) sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendorong penyelenggaraan tanggung jawab perusahaan perusahaan.. Laporan tahunan perusahaan misalnya masih jauh dari memadai (terutama  pada  aspek  sosial  dan  lingkungan)  dan  hanya  diwajibkan  bagi  perusahaan terbuka saja dan belum cukup dikritisi oleh para pemilik saham perusahaan sebagai bagi penting penilaian kinerja perusahaan terbuka tersebut.

## Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  t  pada  table  II,  variable  Dewan  Komisaris  Independen menunjukan  bahwa  probabilitas  signifikansi  sebesar 0,003.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

## 2460-030X
Manalu |
probabilitas signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi lebih besar α =  0,05 atau 5% (0,003  <  0,05).  Sehingga  H2  diterima.  Hal  ini  berari  bahwa  variable  Dewan  Komisaris Independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  atau  rendahnya  Dewan  Komisaris Independen perusahaan maka akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara teori tingginya  Dewan  Komisaris  Independen  maka  menunjukkan  bahwa  perusahaan  sedang menjalani  kontrol  yang  ketat  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  yang  ada  dalam perusahaan  sehingga  masih  menghasilkan  keuntungan,  dengan  tingkat  keuntungan  yang tinggi  maka  pajak  yang  dihasilkan  juga  meningkat.  Banyaknya  Dewan  Komisaris Independen menunjukkan bahwa perusaahaan tersebut semakin ketat dalam hal keuangan sehingga  perusahaan  tidak  akan  melakukan  penghindaran pajak  dan  lebih  agresif  dalam penerapan  pajak.  komposisi  dewan  komisaris  independen  adalah  50  %  dari  jumlah anggota dewan komisaris. Status independensi dewan komisaris independen adalah untuk menghindari konfik kepentingan  Hal tersebut dapat menarik investor untuk menanamkan saham  pada  perusahaan  sehingga  dapat  meningkatkan  permintaan  investor  terhadap saham perusahaan.
Peningkatan permintaan saham akan mengakibatkan meningkatnya profit dan Agresivitas Pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rosalia (2017) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak melalui pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam perumusan strategi berkaitan dengan perpajakan Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio Dewan Komisaris Independen pada perusahaan pertanian periode 2016-2018 dapat dikatakan berdampak pada Agresivitas Pajak. Apabila perusahaan mampu  memberikan  kontrol  ketat dalam  mengelola  asset  dan  hutang  secara optimal  kemungkinan  Dewan  Komisaris  Independen  akan  berpengaruh  tinggi  terhadap Agresivitas Pajak (Yuni, 2017).

## Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  (H3)  menunjukkan  bahwa  variabel  proporsi  dewan direksi  memiliki  pengaruh  terhadap  tindakan  pajak  agresif.  Jadi  hipotesis  yang menyatakan  proporsi  dewan  direksi  berpengaruh  positif  terhadap  tindakan  pajak  agresif diterima.  Direksi  diasumsikan  sebagai  pihak  perwakilan  dari  perusahaan  yang menginginkan  keuntungan  tinggi  dengan  pajak  rendah,  namun  jika  dikaitkan  dengan pemerintah  akan  memiliki  hubungan  bertolak  belakang  antara  keduanya.  Maka  adanya benturan  kepentingan  (agency  theory)  akan  sangat  rentan  terjadi  antara  perusahaan  dan pemerintah.  Perusahaan  mempunyai  kepentingan  menaikkan  laba  sebagai  acuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  karyawan,  sedangkan  pemerintah  melihat  kenaikan  laba sebagai  objek  pajak  yang  akan  ditagihkan.  Benturan  kepentingan  ini  menyebabkan timbulnya tindakan pajak agresif.
Kepemilikan  saham  Perseoran  diatas  5%  di  dominasi  oleh  para  steakholder  yang menjabat  sebagai  dewan  direksi  di  perusahaan  tersebut  sehingga  dengan  semakin  besar kekuatan  yang  secara  penuh  mengontrol  keputusan  perusahaan  dan  secara  langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, semakin besar proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh  pemegang  saham  pengendali,  maka  makin  besar  pengaruh yang dimilikinya  dalam
Volume 6 No. 2, September 2020
| Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu 1763
pengendalian  pajak  agresif.  Penelitian  Timothy  (2010)  juga  melihat  bahwa  semakin tingginya  persentase  pemegang  saham  terbesar,  maka  sebagian  besar  kebijakan perusahaan  ditentukan  oleh  pemegang  saham  yang  memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar dan  dapat  memastikan  kebijakan  tersebut  dapat  menguntungkan  mereka  dan  memilih kebijakan  pajak  yang  agresif.  Sehingga  perusahaan  lebih  menghindari  dampak  yang ditanggung ketika diketahui melakukan tindakan pajak agresif. Perusahaan menginginkan perolehan laba sebesar-besarnya namun dengan tarif pajak terhutang serendah-rendahnya. Maka  perusahaan  akan  cenderung  melakukan  manajemen  laba  terhadap  pajak terhutangnya yang disebut tindakan pajak agresif yaitu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan  yang  terlibat  dalam  usaha  mengurangi  tingkat  pajak  yang  efektif  (Hlaing, 2012).

## Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak
Hasil pengujian hipotesis ketiga (H4) menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki  pengaruh  terhadap  tindakan  pajak  agresif.  Jadi  hipotesis  yang  menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Namun  dalam  penelitian  ini,  Komite  Audit  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pajak  agresif.  Dalam  penelitian  ini  variabel  komite  audit  menggunakan  proksi jumlah  komite  audit  dalam  perusahaan.  Sesuai  hasil  penelitian  ini,  menunjukkan bahwa sedikit  atau  banyaknya  anggota  komite  audit  tidak  mempengaruhi  penghindaran  pajak pada  perusahaan  (Puspita,  2014).  Hal  ini  dimungkinkan  bahwa  kecenderungan perusahaan  melakukan  praktek  pajak  agresif  bukan  dari  jumlah  dari  komite  audit melainkan  dilihat  dari  kualitas  dan  independensi  komite  audit  itu  sendiri  untuk menganalisis  apakah  perusahaan  melakukan  penghindaran  pajak.  Dapat  disimpulkan, pada  kenyataannya  peran  komite  audit  belum  efektif  dalam  pengambilan  keputusan terkait  kebijakan  pajak  perusaan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini,  rata-rata  perusahaan memiliki  3  atau  4  orang  komite  audit.  Menurut  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai  ketua komite audit). Berarti sampel dalam  penelitian  ini  sudah  mematuhi  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  BAPEPAM mengenai  jumlah  komite  audit.  Hal  inilah  yang  menjadikan  tanda  tanya  dalam  hal ketidakberadaannya  pengaruh  jumlah  komite  audit  terhadap  tindakan  pajak  agresif perusahaan..
Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini  mendukung  penelitian  Sriwedari  (2009)  dalam  Annisa  dan  Kurniasih  (2012)  yang menjelaskan  bahwa  keberadaan  komite  audit  yang  fungsinya  untuk  meningkatkan integritas  dan  kredibilitas  pelaporan  keuangan  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  adalah  memaparkan  hasil  penelitian  ataupun  analisis yang dibuat oleh peneliti.

## 2460-030X
Manalu |

## 5. KESIMPULAN (12pt, bold)
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  yang  dilakukan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Corporate  Social  Responsibility  tidak  berpengaruh  terhadap  Agresivitas Pajak.
2. Dewan  Komisaris  Independen  berpengaruh  Negatif  terhadap  Agresivitas Pajak.
3. Dewan Direksi berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Bagian  ini  memuat  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian.  Dituliskan  dalam bentuk  ringkasan  dan  jika  diperlukan  dapat  diberikan  nomor  urut  setiap  paragrafnya. Dapat pula ditambahkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. “Good Corporate
[2].
Governance.” Diakses 11 November 2019
[3]. http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp
[4].
Dewi  Kusuma  Wardani,  Ratna  Monica  Pricillia  (2019)    “Effect  Of  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  Profitability,  and  Profit  Management  On  Tax Evasion. “ Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi. Vol 14, No 1
[5].
Eksandy,  Arry.  2017.  “Pengaruh  Komisaris  Independen,  Komite  Audit,  dan Kualitas  Audit  Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance).”    Competitive Journal 1 (1): 1-20.
[6]. Fadhilah,  Rahmi.  2014.  “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Tax
Avoidance.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang: 1-22. [7]. Filicia,Raisa  Pratiwi  (2019).  ”  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility,
Struktur [8]. Kepemilikan  Asing  dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Agresivitas  Pajak.  ” Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang. 1-15 [9]. Global  Reporting  Initiative.  2018.  “G4  Sustainability  Reporting  Guidelines.” Diakses 08 November https://www.globalreporting.org/information/g4/Pages/default.aspx.
[10]. Hadi,  J.,  &  Mangoting,  Y.  (2014).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  dan
Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak.  Tax and Accounting Review, Vol. 4.
[11]. Jessica  dan  Agus,  Arianto,  Toly.  (2014).  Pengaruh  PengungkapanCorporate Social    Responsibility  Terhadap  agresivitas  Pajak.  Tax  &  Accounting  Review,
Vol. 4, No.1
Volume 6 No. 2, September 2020
| Martinus Budiantara, Rochmad Bayu Utomo, Rambio Hasiholan Manalu 1765 [12]. Juniati  Gunawan  (2017)  “Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  dan Corporate  Governance  Terhadap  Agresivitas  Pajak.  “  Jurnal  Akuntansi
Universitas Tarumanegara. Vol 21, No 3
[13]. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2018a.  “Memahami  APBN 2018.”Diakses 05 Oktober 2019 http://www.kemenkeu.go.id/dataapbn.
[14]. Lanis,  R.  and  G.  Richardson.  (2012).  Corporate  Social  Responsibility  and  Tax
Aggressiveness: An Empirical Analysis. J.Account. Public Policy, pp.86 [15]. Lanis,  Roman.,  dan  Grant  Richardson.  2012.  “Corporate  Social  Responsibility
and
[16]. Tax  Aggressiveness:  A  Test  of  Legitimacy  Theory.”  Accounting,  Auditing,& Accountability Journal 26 (1): 75-100.
[17]. Lanis,  Roman.,  dan  Grant  Richardson.  2011.  “Corporate  Social  Responsibility and Tax Aggressiveness.” SSRN Electronic Journal: 1-50.
[18]. Mahulae,  Pratomo,  Nurbaiti,  (2016).  “Pengaruh  kepemilikan  institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance pada subsector otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun    2010-2014.  “ Jurnal Akuntansi Universitas Telkom. Vol 3
[19]. Maria  Yulia  Dwi  Rengganis,  I.G.A.M  Asri  Dwija  Putri  (2018)  “Pengaruh Corporate  Governance    dan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. “ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas  Udayana Vol 24, No 2 [20]. Nugraha, Novia Bani., dan Wahyu Meiranto. 2015. “Pengaruh Corporate Social Responsibility,  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage  dan  Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.” Diponegoro Journal of Accounting 4 (4): 1-14.
[21]. Pangestika, Nurul Amalia. 2017. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Terhadap  Responsibility,  Kualitas  Audit,  dan  Kepemilikan  Institusional  Pada Agresivitas Pajak.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 19 (2): 1349- 1377.
[22]. Permana, Ahmad Reza Dwi. 2015. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak.” Skripsi, Universitas Diponegoro
[23].
Yunistiyani dan Tahar, (2017) “Tanggung jawab sosial perusahaan dan evaluasi keuangan  terhadap  agresivitas  pajak  dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik sebagai  variabel  pemoderasi.  “  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 2, No 1 (2017) [24]. Suprimarini,  Ni  Putu  Deiya.,  dan  Bambang  Suprasto.  2017.  “Pengaruh Corporate Social Agresivitas Pajak.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia
[25]. Surya,  Indra  &  Yustiavandana,  Ivan.  2008.  Penerapan  Good  Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha), Jakarta: KENCANA
[26]. The  Indonesian  Institute  for  Corporate  Governance  (IICG).  2012.  Good
Corporate Governance.

## 2460-030X
Manalu |
[27].
Bordnar,  George  H.  2010.”  Accounting  Information  System”.  New  Jersey  :
Prentice Hall Inc..
[28]. Chenhall,  R.H.  And  D.  Morris.  1986  “The  Impact  Of  Structure,  Environment, AndInterdependence On The Perceived Usefulness Of Management Accounting Systems”. Accounting Review. Vol. 1 XI. 16-35.
[29]. Garrison,  Ray  H,  Norren,  Eric  W.  2006.  Manajerial  Accounting,  11thEdition. The McGraw-Hill Companie, America.
[30]. Moore, R., 2004, “Light Absobtion, Reflection and Transmission”, The Physics Classroom and Mathsoft
Engineering & Education, tersedia pada http://www.physicsclassroom.com/Class/ light/lighttoc.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2006 Pukul 13.15 (GMT + 7).