Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal

## Moh. Khoirul Umam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khoirulu330@gmail.com
Muchlisin Institut Agama Islam Negeri Madura muchlisin@iainmadura.ac.id

## Abstract
The article about Kyai pesantren and money politics in the Indonesian elections, aims to explain the position  of  Kyai  in  the  political  configuration  of  neoliberal  democracy,  between  idealism  and pragmatism. This study uses a qualitative method of phenomenological studies. The results of the study explain that the role of Kyai pesantren in the political space of Pilkada has increased over the last few decades or after the political reforms rolled after the collapse of the New Order regime in 1998. In line with the increasing awareness of education and political insight of pesantren. Kyai is often an important element in any political consolidation of Pilkada (Indonesia’s Regional Head Election). Kyai in Pilkada is like a socio-political instrument that cannot be left behind like magic in politics. Kyai's fatwa and political support have always been a role model for the community. This phenomenon is in line with the paternalistic  nature  of  people's  lives  and  the  political  culture  of  the  Indonesian  people  cannot  be separated from the socio-political religion. Kyai as candradimuka companions for the people who teach religion and social norms, are unable to patch up the flow of money politics in the neo-liberal democratic system. Every moment of the Pilkada, Kyai becomes a political broker and is trapped in the paragmatism of money politics. The idealism of pesantren which should be a political mission has been defeated by the hegemony of the political ideology of neoliberalism. So that the political mission shifts from the politics of struggle for amar ma'ruf nahi munkar to pragmatism of money politics.
Keywords : Pilkada, Neoliberalism Politics, Kyai, Money Politics

## Abstrak
Artikel tentang Kyai pesantren dan politik uang dalam pilkada Indonesia, bertujuan untuk menjelaskan posisi  Kyai  di  dalam  konfigurasi  politik  demokrasi  neoliberal,  antara  idealisme  dan  pragmatisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi fenomenologi. Hasil penelitian menjelaskan peran Kyai pesantren dalam ruang politik Pilkada mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir atau setelah reformasi politik bergulir pasca runtuhnya rezim orde baru Tahun 1998. Sejalan dengan meningkatnya  kesadaran  pendidikan  dan  wawasan  politik  pesantren.  Kyai  sering  menjadi  elemen penting  dalam  setiap  konsolidasi  politik  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Kyai  dalam  Pilkada bagaikan  instrumen  sosio-politik  yang  tidak  bisa  ditinggal  seperti  sihir  dalam  politik.  Fatwa  dan dukungan  politik  Kyai  selalu  menjadi  panutan  masyarakat.  Fenomena  tersebut  senada  dengan kehidupan masyarakat bersifat paternalistik dan budaya politik masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari sosio-politik agama. Kyai sebagai candradimuka pendamping umat yang mengajarkan agama dan norma-norma sosial, tidak mampu menambal arus politik uang dalam sistem Demokrasi neo-liberal.
Setiap moment Pilkada justru Kyai menjadi broker politik dan terjebak dalam paragmatisme politik uang.  Idealisme  pesantren  yang  seharusnya  menjadi  misi  politik  telah  dikalahkan  oleh  hegemoni ideologi politik neoliberalisme. Sehingga misi politik bergeser dari politik p erjuangan amar ma’ruf nahi mungkar ke pragmatisme politik uang.
Kata kunci: Pilkada , Politik Neoliberalisme, Kyai Pesantren, Politik uang

## Pendahuluan
Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, beberapa tokoh berlatar belakang Kyai menjadi kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota, DPR dan DPD bahkan Wakil Presiden. Hasil pemilu tahun 2019, di Jawa Timur ada banyak anggota DPR yang berlatar belakang Kyai menuju Senayan. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 dan 2020 di Jawa  Timur,  banyak  kepala  daerah  yang  dimenangkan  oleh  tokoh  yang  berlatar belakang Pesantren  contoh;  Bupati  Pamekasan,  Bangkalan,  Mojokerto,  Walikota  Pasuruan, Probolinggo  dan  beberapa  kepala  daerah  lain.  Hal  ini  telah  menandakan  demokrasi  yang diperjuangkan di era reformasi telah memberikan peluang bagi para ulama’ ke dalam politik (Mahadi, 2015). Dapat dikatakan keberadaan Kyai diruang publik politik demokrasi Pilkada selalu memikat hati masyarakat.
Namun, keberadaan Kyai pesantren dalam Pilkada tidak beriringan dengan kesadaran politik uang dari politisi dan partai politik. Kyai sebagai candradimuka pendamping umat yang mengajarkan agama, nilai, dan norma-norma sosial, tidak mampu menambal arus neo- liberalisme  demokrasi  yang  kian  hari  semakin  menunjukkan  potret  buram.  Sementara Pilkada  yang  selalu  dihantui  oleh  politik  uang  dan  semakin  menguasai  sistem  pemilihan. Politik uang inilah yang membuat ongkos demokrasi di Indonesia semakin tinggi. (Fitriyah, 2010) Dari mulai pencalonan hingga pemilihan nyaris ditemukan praktik politik uang. Hal itu  membuktikan  bahwa  politik uang  sudah  seperti  mata  rantai  setan  yang  sulit terputus. Bahkan politik uang menjadi sesuatu yang digandrungi politisi dan partai politik. Tujuannya ialah untuk menukar suara pemilih dengan kepentingan politik. Sementara pemilih di daerah sudah  kadung  “candu”  dengan  pemberian  uang  dalam  setiap  momentum  pelaksanaan pilkada.
Politik  uang  secara  terus  menerus  merusak  Pilkada.  Lebih  jauh  merusak  kualitas Demokrasi lokal Indonesia. Rusaknya hal tersebut dikarenakan hanya menguatkan oligarki politik lokal 1 serta menciptakan penyakit akut bagi kepala daerah dan masyarakat pemilih yaitu penyakit korupsi, bagi-bagi jabatan, dan jenis transaksi politik lainnya. Pilkada di sini s emata  menjadi  ajang  transaksional  “prabayar”,  tidak  ubahnya  pasar  sayuran  di  pinggir jalanan. Para pembelinya ialah politisi kaya, kuat dan bermodal besar. Kemudian, pemilihnya dibayar uang dengan maksud berebut sumber daya kekuasaan daerah. Menurut Wahyudi Kumorotomo, politik uang bisa beragam bentuknya yaitu uang tunai, doorprize , sumbangan
1 Oligarki  Politik  merupakan  hegemoni  partai  politik  oleh  sekelompok  orang  yang  yang  membiayai  semua aktivitas  politik  dan  partai  politik.  Biasanya  terjadi  karena  pendanaan  partai  politik  dan  kampanye  kandidat politik yang cukup besar.
wajib  yang  disyaratkan  kepada  kandidat  calon,  sembako,  dan  janji-janji  imbalan  jabatan (Kumorotomo, 2009).
Politik uang sebagai candu tentu saja mengancam terhadap sehat atau tidaknya politik lokal di Indonesia. Mengancam demokrasi elektoral untuk memilih pemimpin terbaik daerah sesuai  ketentuang  undang-undang.  Bahkan  kecenderungan  praktik  politik  uang  di  sistem neo-liberal  merusak  demokrasi.  Dapat  dikatakan  siapa yang bermodal dialah  yang  punya akses  mecalonkan  sekaligus  memenangkan  kekuasaan.  Sehingga  sudah  barang  tentu,  di dalam demokrasi neo-liberal tersebut, setiap calon harus memiliki modal besar. Inilah yang disebut demokrasi  neo-liberal  yang membahayakan, karena konsolidasi demokrasi  berada dalam  penataan  pasar  bebas,  kendali  oligarki  dan  kecenderungan  politik  berlangsung menurut kekuatan sumber ekonomi.
Padahal money politic juga sering bertemali dengan korupsi. Buktinya sejak KPK berdiri pada 2003 sampai  dengan 2015. Menurut catatan peneliti,  terdapat 56 kepala  daerah yang terjerat  kasus  korupsi. 2 Data  detik,  sejak  2014-2017,  bahwa  partai  politik  korupsi.  Di antaranya:  Partai  Golkar  9  kasus.  PDIP  6  kasus.  Partai  Demokrat  4  kasus.  PAN  dengan  3 kasus.  Nasdem  2  kasus.  Sementara  Hanura,  Gerindra,  PKS,  PKB  masing  masing  1  kasus. Sementara  lainnya,  Calon  Gubernur  Maluku  Utara  Ahmad  Hidayat  ditetapkan  sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan pada 21 Maret 2018 lalu, Wali Kota Malang, Anton di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang (Kompas, 2018).
Kembali  ke  topik  penelitian  Kyai  menghadapi  belantara  politik  uang,  bahwa  Kyai pesantren  yang  diwarisi  cakrawala  pengetahuan  tentang  nilai-nilai  agama  dan  tradisi pesantren, (Chasanah, 2021; Muslimah, 2016) dalam Pilkada, tidak bisa berbuat banyak untuk menambal sulam demokrasi yang terlalu kusut akibat politik uang. Kyai terkadang hanya sekedar berkontestasi memanfaatkan modal sosial untuk kepentingan politik, bukan untuk perbaikan sistem politik, bahkan sebagian juga menjadi bagian dari lingkaran hitam distribusi politik uang Pilkada.
Bagaimanapun  peran  Kyai  melawan  arus  praktik  politk  neo-liberal  di  Pilkada  terus dipertanyakan.  Kyai  seharusnya  merawat  tradisi  pesantren  yang  tidak  bisa  berkompromi dengan politik uang. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana Kyai bisa terlibat dalam lingkaran hitam politik uang serta bagaimana kyai bernegosiasi di dalam realitas belantara politik Pilkada. Studi ini menggunakan teori capital exchange. Di asumsikan bahwa setiap orang memiliki modal sosial, di mana modal – modal tersebut dipertukarkan dengan maksud mendapatkan sesuatu yang lain. Social kapital di sini, merupakan fenomena multidemensi yang mencakup kumpulan norma, nilai nilai, kerja sama, tindakan kolektif dan keuntungan serta akibatnya.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  disusun  dengan  menggunakan  pendekatan  pendekatan  kualitatif  studi fenomenologi.  Mengutip  pendapat  Miles  dan  Hiberman,  penelitian  kualitatif  akan
mengungkap  data  yang  berupa  kata-fakta,  dan  fenomena. Penelitian  kualitatif  di  sini dilengkapi  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata, ungkapan  atau  keterangan  tertulis  atau  lisan  dari  subyek  maupun  perilaku  yang  dapat diamati.  Sedangkan  bagi  Jalaluddin  Rahmat,  kulitatif  bertujuan  untuk  melukiskan sistematika fakta atau karakteristik bidang tertentu secara faktual dan cermat.
Pemilihan  pendekatan  kualitatif  dengan  varian  fenomenologi  didasarkan  atas pertimbangan bahwa masalah yang berusaha diteliti merupakan suatu fenomena politik yang kompleks.  Asumsi  tersebut  karena  penelitian  tentang  politik  uang  sulit  diungkap  di lapangan,  lantaran  tidak  semua  bisa  dijelaskan  secara  rinci  lewat  kerangka  analisis  teori. Kemudian  data  riset  yang  akan  disajikan  pada  artikel  ini  dibagi  menjadi  dua  yaitu:  data primer  dan  data  skunder.  Jenis  data  primer  riset  ini  ialah  semua  jenis  data  utama  yaitu fenomena politik uang dan hasil wawancara keterlibatan kyai dalam politik uang. Sedangkan data skunder berupa data tambahan lewat studi kepustakaan dan hasil bacaan terhadap hasil penelitian dengan topik yang sama yang pernah ada sebelumnya. Metode pengambilan data yang  digunakan  penelitian  ini  ialah  pengamatan  fenomena,  wawancara  dan  riset kepustakaan.

## Pilkada dalam Bayang-Bayang Politik Uang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk implementasi dari demokrasi langsung di tingkat daerah. (Barkatullah, 2020) Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat  untuk  menentukan  fugur  pemimpin  daerah.  Sebagaimana  Pemilu,  Pilkada memiliki  fungsi  sebagai  legitamasi  kepemimpinan  politik.  Pada  tahun  2020  Indonesia termasuk  dari  21  negara  yang  menyelenggarakan  Pilkada  di  tengah  pandemi  covid-19. 3 Indonesia juga merupakan negara yang melakukan pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kota Madya, dan Kabupaten. Sistem pemilihan serentak tahun 2020 tersebut merupakan kali keempat diselenggarakan secara serentak sejak tahun 2015.
Dalam  setiap  pelaksanaan  Pilkada,  penggunaan  politik  uang  sudah  mulai  dianggap lumrah  dalam  beberapa  Pilkada  terakhir  pasca  reformasi.  Padahal  politik  uang  tidak diperboleh menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Pasal 73 ayat (4) yang bunyinya; barang siapa pada waktu diselenggarakannnya pemilu memberikan janji  atau  menyuap  seseorang  agar  menjalankan  haknya  dengan  cara  tertentu,  dipidana dengan  hukum  penjara  paling  lama  tiga  tahun  (Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1999 Tentang Parta Politik).
Tetapi  faktanya  setiap  momentum  Pilkada,  berdasarkan  hasil  survei  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  tentang  persepsi  masyarakat  terhadap  pemilu  pada  2014. Salah satunya mengenai politik uang, menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap politik  uang  sebagai  hal  yang  lumrah.  Hasil  survei  KPK  menjelaskan  71,72  persen  publik menganggap politik uang sudah lazim (Republika, 2019).
3 Menurut  hasil  rilis  www.electionguede.org  di  seluruh  dunia  terdapat  21  negara  yang  terjadwal menyelenggarakan pemilihan, Presiden, Parelemen dan walikota. Di antaranya adalah Jerman, Moldova, Arizona, Swistzerland, Israil, Chile, Kazkhtan, Florida, Francis dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat
Temuan  serupa  dilaporkan  oleh  Burhanuddin  Muhtadi,  direktur  Lembaga  Riset Indikator. Yang merilis hasil survei pada Juli – November 2018, tepatnya pelaksanaan Pilkada ketiga,  melaporkan  bahwa  hasil  temuan  survei  di  39  dapil  di  Indonesia  terkait  tingkat toleransi responden terhadap money politic adalah sebanyak 41,5% dari responden 39 dapil menganggap  bahwa  politik  uang  merupakan  hal  yang  wajar.  Jadi,  sebanyak  41,5%  dari responden survey nasional Indikator cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang (Indikator,  2021).  Bahkan  menurut  Direktur  Eksekutif  Lembaga  Survei  Nasional,  Umar  S Bakry, seperti dikutip dari Antara, Politik uang di Pemilu secara preodik selalu menunjukkan trend meninggi dan menguat. Pada Pemilukada Tahun 2018 sebanyak 69,1 persen responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari calon atau parpol dalam Pemilu 2018. Data tersebut  membuktikan  bahwa  money  politic  cenderung  tinggi  dan  menguat  (Tribunnews, 2014).
Temuan data survei riset lembaga Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM  Surabaya,  dilansir  Tribun  Jatim,  publikasi  24  Januari  2019,  menemukan  bahwa  66,50 persen masyarakat Jawa Timur menerima politik uang. 15 persen mengaku menerima uang dan memilih calon yang memberi uang.
Hasil  rilis  dari  Bawaslu  Jawa  Timur  yang  dirilis  oleh  detik  pada  25  Juni  2018 menunjukkan, bahwa terdapat beberapa daerah yang rawan dengan politik. Diantara daerah tersebut  yaitu  Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan  Sumenep.  Dalam  temuan  bawaslu terdapat 174 TPS di Bangkalan yang terindikasi oleh penyebaran politik uang. Koordinator Divisi  Pencegahan  dan  Hubungan  Antar  Lembaga  (PHL)  Bawaslu  Jatim,  Aang  Kunaifi menyebutkan, empat kabupaten di Madura termasuk daerah rawan dibanding 38 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur yang melakukan Pilkada Serentak (Tribunnews, 2018).
Pada kabupaten Bangkalan, misalnya, terdapat temuan bahwa teridentifikasi banyak TPS  yang  rawan  terkait  dengan  netralitas  penyelenggara,  politik  uang,  dan  intimidasi pemilih.  Salah  satunya  yaitu  TPS  di  Desa  Katol  Barat,  Kecamatan  Geger,  Bangkalan.  Saat KPPS akan membuka TPS, ada tata cara pengambilan sumpah janji,  membuka kotak, dan menghitung jumlah surat suara di kotak suara. Ternyata surat suara telah tercoblos (Surabaya Kompas, 2018). Selain itu, di tahun 2018 Bawaslu Jatim juga dapat laporan adanya politik uang pada pemilihan Bupati Bangkalan. Para Kepala Desa disebut-sebut mendapatkan Rp 10 Juta oleh calon kepala daerah “A” yang berstatus sebagai Kyai (Tribunnews, 2018).

## Peran Politik Kyai dalam Pilkada
Keterlibatan Kyai dalam proses Pilkada bukan hal baru. Kyai sebagai elite politik lokal 4 sering  terlibat  dalam  dukungan  politik  kandidat.  Dukungan  politik  Kyai  sebagian  besar menentukan  keterpilihan  calon  kepala  daerah.  Contoh  Khofifah  Indar  Parawansah,  yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, berkat dukungan kelompok Kyai, pada Pilkada Jawa Timur. Dukungan politik Kyai terhadap Gubernur Khofifah dipimpin oleh Kyai Sholahuddin
4 Kyai menjadi salah satu elit politik lokal, disebut sebagai elit politik karena jabtan kekuasaan kyai sebagai tokoh agama “alim ulama’ dapat mempengaruhi semua aktivitas politik di tingkat daerah. Status alim ulama di dalam diri kyai dipecaya sebagai seorang yang bisa mempengaruhi orang lain dalam lingkungan masyarakat.
Wahid  (Gus  Sholah)  dan  Kyai  Asep  Syaifuddin  Chalim,  Pengasuh  Pondok  Pesantren Amanatul  Ummah  Pacet  Mojokerto.  Keduanya  berlatar  belakang  Kyai  NU  yang  memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat luas di Jawa Timur. Sehingga tidak heran bila berkat dukungan keduanya Khofifah Indar Parawansah terpilih menjadi Gubernur. Gus Sholah dan Kyai Asep  merupakan Kyai  yang secara langsung  terjun  ke  gelanggang  dukungan  politik pilkada. Bahkan ikut serta merumuskan visi dan misi kandidat calon Gubernur.
Contoh lain, Badrut Tamam, Bupati Pamekasan yang didukung oleh Kyai sepuh yaitu Kyai Muhammad Syamsul Arifin pada Pilkada Tahun 2018. Kyai Muhammad Syamsul Arifin sendiri murapakan pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Salah satu pondok pesantren tertua di Pamekasan yang memiliki basis alumni dan masyarakat pengikut yang luas di lingkungan masyarakat. Dukungan politiknya berhasil mengantarkan Badrut Tamam terpilih sebagai Bupati Pamekasan. Kyai Muhammad Syamsul Arifin tidak secara langsung terjun ke dalam arena politik pelkada melainkan memberikan dukungan secara simbolis.
Dua  Kyai  di  atas  dapat  dijadikan  tolak  ukur  tentang  karakter  Kyai  dalam  politik pilkada. Setidaknya menggambarkan dua tipe Kyai dalam hal dukungan politik di Pilkada. Pertama,  ialah  Kyai  yang  berani  terjun  langsung  ke  gelanggang  politik  Pilkada.  Tipe  ini membawa  pengaruh  yang  kuat  pada  perolehan  suara  calon  kepala  daerah  yang didukungnya. Ke dua, Kyai yang masih canggung dalam masalah politik Pilkada. Biasanya karakteristik Kyai yang seperti ini, hanya terlibat dalam dukungan politik simbolis bila sudah ada  kandidat  calon  yang  melamar  atau  meminta  dukungan  politik  ke  dalem  pesantren. Dukungan  politik  Kyai  seperti  ini  relasinya  akan  setelah  selesai  proses  pemilihan  kepala daerah (Subiyakto, 2011).
Kedua tipe di atas menempatkan identitas Kyai dalam hal keterlibatan politik praktis sebagai  sikap  terbuka  terhadap  politik.  Kyai  bisa  menentukan  sikap  politik  dan  arah dukungan politik atas dasar kesamaan nilai-nilai yang diperjuangkan dan kesamaan harapan dalam menghadapi keadaan sosial kemasyarakat di daerah.
Kesamaan sikap tersebut biasanya dipengaruhi pandangan konsep ajaran agama dan politik  yang  dianggap  tidak  bisa  ditinggal  atau  dipisah-pisah.  Agama  dianggap  sebagai sesuatu yang memberi nilai luhur kepada politik dan politik dianggap sebagai alat mencapai cita-cita kehidupan masayarakat beragama. Sebagaimana pendapat Azzumardi Azra bahwa Islam  dan  demokrasi  sangat  kompetebel  dan  tidak  berlawanan  sama  sekali  (Kamil,  2002) bahkan  pemahaman  terhadap  politik,  bahwa  islam  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar peradaban manusia, ketentuan-ketentuan yang mengatur prilaku manusia dalam kehidupan untuk  bergaul  dengan  sesamanya,  yang  pada  gilirannya  mewarnai  kehidupan  politik (Susfita, 2015; Khalwani, 2019).
Pemahaman  tentang  relasi  politik  dan  agama  yang  dipengaruhi  oleh  ideologi keagamaan tersebut membawa Kyai seringkali terlibat dalam dinamika politik Pilkada dan pasca  Pilkada.  Peran  itu  membuat  perspektif  kita  terhadap  Kyai  memiliki  peran  dalam banyak wajah “multi face” . 5 Kyai dalam Pilkada dapat berperan sebagai elit politik sekaligus
5 Lihat  Subiyakto  (2011),  Kyai  dinilai multi  face karena  perannya  yang  sangat  kompleks  di  tengah-tengah masyarakat  selain  sebagai  pemuka  agama/tokoh  agama  juga  sebagai  orang  yang  memiliki  cara  pandan  yang beragam tentang politik
sebagai politisi. Sebagai elit politik Kyai seringkali menjadi bagian dari proses mengawal cita- cita politik kandidat calon di Pilkada. Sebagai politisi Kyai juga berperan sebagai aktor politik yang relatif mencari keuntungan politik kekuasaan dalam cita-cita terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat (Azwar, 2016).

## Pergeseran Otoritas Politik Kyai dalam Demokrasi Neo-liberal
Pada  awal-awal  Indonesia  merdeka,  banyak  Kyai  berperan  dalam  perpolitikan  di Indonesia seperti Kyai Hasyim As’ari, Kyai Wahid Hasyim, dan, puncaknya pasca reformasi, dimana  Kyai  Abdurrahman  Wahid  (Gusdur)  menjadi  Presiden.  Saat  itu  Gusdur  dinilai sebagai salah satu Kyai yang mampu mengambil peran di dalam politik nasional (Alim, 2017). Para Kyai terebut memplopori konsep dan paradigma politik yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Seperti kata Geertz, ulama’ menjadi penghubung budaya lokal dengan kultur Islam (Najib, 1999).
Mereka  tidak  menjadi  alat  politik  dari  kaum  elit,  bukan  juga  sekedar  terlibat  dalam merebut kekuasaan atau terlibat dalam arus politik peraktis kepentingan. Lebih jauh mereka memperjuangkan  asas  dan nilai-nilai  luhur  kebaikan  yang  diperintahkan  di  dalam  agama (Mahadi, 2015).
Berbeda dengan hari  ini, Kyai di dalam politik mengalami pergeseran cara pandang ( world view ). Dalam memahami politik mereka sudah mengembangkan nilai-nilai baru yang jauh  dari  nilai  keislaman  pesantren  (Zubaiedi,  2007).  Kyai  seringkali  tidak  mampu bernegosiasi  dengan  paragmatisme  politik  neoliberlal.  Ciri  dari  paragmatisme  demokrasi neoliberal  ialah  penggunaan  uang  politik.  Akibatnya  antara  kyai  terkadang  saling berseberangan  dan  bermusuhan,  melempar  isu  menyerang  lawan  politik  karena  berbeda kepentingan.  Hal  ini  membuktikan  ketidak  mampuan  Kyai  dalam  mempertahankan eksistensi nilai-nilai agama dan  prilaku politik keislaman. Dimana nilai islam seperti amar ma’ruf  nahi mungkar bukan  lagi  menjadi  tujuan politik,  sebagaimana  di dalam  kaidah  fiqh politik islam bahwa umat islam harus terus komentmen untuk menebarkan keadaban politik dan tidak boleh terpengaruh oleh hegemoni politik dan sistem neoliberal yang bebas nilai (Misrawi, 2009).
Keadaan tersebut tercermin dalam keterlibatan Kyai di dalam peraktik politik uang di Pilkada.  Misalnya  Kyai  Husnan  Pengasuh  Yayasan  Attaubah  di  Sumenep.  Pada  Pilkada serentak Tahun 2020. Kyai Husnan menyebut politik uang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan dirinya mengaku memoblisasi masyarakat untuk memilih kandidat calon kepala  daerah  dengan  pemberian  imbalan  berupa  uang  dan  sembako. 6 Masyarakat  sulit digerakkan untuk memilih bila tidak menggunakan uang. Menurutnya saat ini budaya politik masyarakat paragmatis dan candu terhadap politik uang. Itu sebabnya yang membuat Kyai
6 Hasil wawancara dengan Kyai Husnan tentang politik uang di pilkada tahun 2020 pada tanggal 03 November 2021
kesulitan dalam mengawal nilai-nilai Islam yang menjadi idealisme pesantren. Praktik politik uang dianggap bertolak belakang dengan syarat kepemimpinan di dalam islam. 7
Demokrasi neo-liberal dalam wujud Pilkada tidak disadari membawa pertarungan dan kontestasi  anatara  elite  Kyai  di  tingkat  lokal.  Masing-masing  aktor  Kyai  terkadang menggunakan dalil fiqih sendiri sebagai legitimasi sikap pilihan politik. Bahkan tidak sedikit yang membuat dalil bolehnya politik uang dengan tujuan kebaikan. Padahal jika mau jujur tidak ada politik uang yang baik. Pertarungan semacam ini, sudah kerap kali terjadi dalam Pilkada.  Mereka  memahami  situasi  tersebut  sebagai  fenomena  sosial  politik  yang  wajar. Padahal Islam sama sekali tidak memberi hukum selain “hukum haram politik uang” karena lebih banyak mafsadatnya dibanding maslahahnya. Maka disini neo-liberalisme demokrasi yang menempatkan konsolidasi  demokrasi  ke dalam penataan pasar bebas (Pribadi, 2010) telah mempengaruhi dan mambawa pemuka agama semakin jauh dari cita-cita politik Islam “ amar ma’ruf nahi i m ungkar”.
Menurut Airlangga Pribadi situasi tersebut disebabkan hegemoni ideologi neoliberal yang telah menguasai elit lokal (Pribadi, 2010) dalam “pertarungan” arena pasar bebas politik Pilkada. Peraktik hegemoni ini tampil sebagai kacamata emas yang siapapun diajak untuk bersepakat dengan kebenaran tunggal ideologi neoloberal, termasuk Kyai. Klaim kebenaran terus menerus mendorong praktik demokrasi neo-leberal semakin kuat, dan pada gilirannya membawa pengaruh budaya politik uang yang tidak sehat.
Neoliberalisme  menolak  tawaran  konseptual  etika  politik  Islam 8 .  Padahal  nilai  etika politik islam sangat penting bila dikaitkan dengan perkembangan politik modern saat ini. Politik modern saat ini dalam wujul Pilkada membawa aktor Kyai ke dalam suasana yang serba  salah.  Sehingga  terkadang  Kyai  menjadi  simbol  yang  sering  dimanfaatkan  oleh kepentingan partai politik dan politisi. Hampir setiap partai politik selalu melibatkan figur Kyai dalam moment Pilkada. Sehingga tidak jarang ditemui Kyai menjadi broker politik. Kyai dijadikan  sarana  dan  media  penting  untuk  dijadikan  tim  sukses  pencalonan  bahkan  tim pemenangan. Bahkan temuan diatas Kyai juga menjadi distributor politik uang. padahal figur yang  diperjuangkan  terkadang  tidak  selaras  dengan  nilai-nilai  kepemimpinan  yang diperjuangkan (Zainuddin, 2015). Disini, wilayah politik yang abu-abu pengkaburkan peran politik Kyai yang seharusnya mengemban misi politik amar ma’ruf nahi mungkar agar Kyai jauh dari apa yang disebut Imam Al- Ghazali ulama’ suk (ulama’ buruk)

## Kritik Pergeseran Nilai Politik Kyai
Dinamika  politik  lokal  telah  menimbulkan  adanya  muatan-muatan  lain  yang mempengaruhi  aktor  Kyai  semakin  kehilangan  nilai-nilai  etika  politik  kesilaman.  Padahal nilai atau velues merupakan sesuatu yang penting dan menjadi ruh inti dari sebuah gerakan politik pesantren. Politik pesantren memperjuangkan nilai keagamaan, ketaatan, kebaikan,
7 Politik Uang atau “Riswah” dalam Islam hukumnya haram, baik yang menerima “murtasyi” dan yang memberi “ar - Rasyi” dan yang jadi pelantara “raisyi” karena dianggap melalukan tindakan yang mudarat.
8 Menurut Ibnu Kholdun, etika politik islam adalah etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalam ajaran agama islam. Etika tersebut memberikan patoka kepada masyarakat untuk memperhatikan hati nurani dan kepentingan rakyat.
keadilan  dan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  dan  bukan  membela  kepentingan  kelompok sebagaimana Penelitian cholil, yang menyebut adanya elit Kyai dan elite ekonomi yang saling koalisi untuk membela kepentingan pemilik modal lokal (Irwan, 2009).
Perubahan-perubahan  nilai  perjuangan  politik  tersebut  telah  mengancam  eksistensi Kyai  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sebagaimana  digambarkan  elit  agama  menjadi  corong dan juru bicara untuk melegitimasi aktivitas politik uang agar sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh para calon dan tim sukses. Meskipun telah jelas bertentangan dengan prinsip- prinsip agama.
Pada  titik  ini,  Menurut  Bourdieu,  ranah  ( field )  “pertarungan”  atau  kontestasi  sosial selalu terjadi. Dalam hal ini mereka yang mempunyai modal dan habitus yang lebih dari yang lain, lebih mampu mempertahankan strutur dibanding mereka yang tidak mempunya modal (Bourdieu, 2006). Mereka mengajak aktor Kyai mereproduksi relegiusitas ajaran islam dan tradisi keagamaan sebagai ruang kontestasi merebut kepentingan politik kekuasaan.
Sebagai contoh Kyai sudah tidak lagi atau jarang melarang masyarakat untuk menolak politik uang, bahkan mereka menjadi aktor yang terlibat demi kepentingan politik. Mereka elit  agama  (kyai/gus)  mendapatkan  keuntungan  materi  (Hidayati,  2017)  dari  relasi  yang terjalin dengan elit politik, baik langsung mapun tidak langsung di dalam Pilkada. Pada titik ini, William Reno menyebut bahwa kekuatan dan kekuasaan dalam hal ekonomi dapat lebih jauh menghegemoni kekuatan politik (Hidayati, 2017) termasuk menghegemoni aktor politik Kyai.
Sejauh  ini  bebarapa  fakta  di  lapangan  selalu  menunjjukkan  bahwa  elit  agama  yaitu Islam  seringkai  tidak  mampu  membendung  kekuatan  aktor  baru  yang memiliki  kekuatan ekonomi  dalam  Pilkada.  Sehingga  ulama’  tidak  dapat  menjalakan  peran  mendidi k  umat dengan  nilai-nilai  religiusitas  serta  memecahkan  problem  yang  terjadi  di  masyarakat,  dan menjadi agen perubahan sosial politik. Pada dasarnya tugas ulama sebagai pewaris para Nabi (M u’nim, 2000) .
Dalam  diskursus  ulama’  di  tengah  arus  neoliberalisme politik  tersebut  Menurut Ruslani, telah terjadi resistensi ketidak sesuaian antara doktrin ajaran Islam dengan praktik politik masyarakat Islam. Maka inilah yang menjadi pekerjaan rumah Kyai dalam arena ( field ) di dalam ranah “pertarungan” habitus dalam me mpertahankan dan merubah struktur yang contetabel pada  setiap  moment Pilkada. Pendek kata,  Kyai  harus  mewarnai  politik  dengan spirit  memperbaiki  demokrasi  Pilkada  demi  cita-cita  perubahan,  dari  politik  neoliberal  ke politik rahmatan lil alamin .

## Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini ialah politik lokal Pilkada diwarnai kontestasi antar aktor. Kontestasi terjadi antara aktor Kyai, politisi, dan pemilik modal (capital as charge) dalam arena (field) kepentingan Pilkada. Hiruk pikuk politik menyebabkan sebagian aktor Kyai bersikap pragmatis terhadap uang. Sehingga terjadi resistensi antara doktrin ajaran Islam dan praktik politik di tengah-tengah masyarakat Islam lokal.
Fenomena  Pilkada  yang  diwarnai  politik  uang  sebagaimana  digambarkan  dalam pembahasan,  menempatkan  kyai/gus  sebagai  aktor  sekaligus broker politik  yang  terjebak dalam  paragmatisme  praktik  demokrasi  neoliberal.  Nilai-nilai  idealisme  pesantren  yang menjadi  misi  luhur  politik  islam  telah  dikalahkan  oleh  hegemoni  ideologi  politik neoliberalisme  berwujud  materi.  Hal  itu  disebabkan  karena  ketidak  mampuan  menjaga eksistensi  sehingga  dalam  stiap  Pilkada  aktor  Kyai  di  ekploitasi  sebagai  simbol  simbol keagamaan  yang  terus  dimanfaatkan  oleh  partai  politik  dan  elit  politik  yang  berakibat bergesernya perjuangan nilai-nilai amar ma’ruf nahi mungkar ke pragmatisme politik.

## Daftar Pustaka
Alim, N. (2017). Kyai dan Politik Paragmatis. Jakarta: Artikel Koran.
Azwar, A. (2016). Kyai, Money Politik dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah . Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia .
Bourdieu, P. (2006). Distinction a social Critique of The Juggement of Taste . Newyork: Routletge.
Chasanah,  N.  (2021).  Leadership  of  Kiai  and  Students'  Obedience  in  Islamic  Boarding School. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 4 (1), 42-52.
Fitriyah.  (2010). Fenomena  politik  uang  di  Pilkada ,  dikutip  dari  Hanta  Yuda  AR,  Ongkos Demokrasi. Koran Tempo.
Barkatullah, A.H. (2020). Barkatullah, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik . Jurnal Etika dan Pemilu.
Hidayati, T. (2017). Kompolan; Kontestasi Tradisi perempuan Madura , Jurnal Karsa .
Irwan,  A.  (2009). Dinamika  Masyarakat  dan  Kebudayaan  Kontemporer .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kamil,  S.  (2002). Islam  dan  Demokrasi:  telaah  konseptual  dan  historis. Jakarta:  Gaya  Media Pratama.
Khalwani, A. (2019). Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 2 (2), 107-120.
Kumorotomo, W. (2009). Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi; Tantangan kebijakan publik setelah Pilkada langsung, Makalah Konvrensi Administrasi Negara, Surabaya.
Mahadi, U. (2015). Komunikasi Politik Kyai pada Kampanye Pemilu . Jurnal Addin Agustus.
Misrawi,  Z.  (2009). Islam,  Negara  dan  Civil  Soceity  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer. Jakarta: Paramadina.
Mu’nim, A. (2000). Islam di tengar Arus Transisi. Jakarta: Kompas.
Muslimah, I. (2016). Kepemimpinan Kyai Pondok Pesantren, Jurnal Isema.
Najib, A.B. (1999). Agama, Nahdlatul Ulama’ dan Sikap Memilih Partai. Jakarta: Harian Kompas.
Pribadi, A. (2010). Hegemoni ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia . Jurnal Studi Politik.
Subiyakto,  R.  (2011). Keterlibatan  Kyai  dalam  Pilkada ,  Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Pemerintahan.
Susfita, N. (2015). Islam dan demokrasi; telaah pemikiran politik M.Husein Haikal . Jurnal Tasamuh.
Zainuddin. (2015). Pergeseran Otoritas Kyai . Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim.
Zubaiedi.  (2007). Pemberdayaan Masyarakat berbasis  Pesantren; kontribusi fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam perubahan Nilia-Nilai Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tribunnews (1 Maret 2018). ‘Bawaslu Jatim Dapat Laporan 'Politik Uang' di Pilbup Bangkalan,
Para Kades Disebut Dapat Rp 10 Juta.’ http://jatim.tribunnews.com/2018/03/01/bawaslu-jatim-dapat-laporan-politik-uang- di-pilbup-bangkalan-para-kades-disebut-dapat-rp-10-juta diakses 20 Desember 2021