Responsibility Of Criminals For Abuse Of Visit Visa Exemptions In The Working Area Of The Tpi Makassar Class 1 Immigration Office

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pembebasan Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Makassar
Mustakim Tenreng 1) ; Sufirman Rahman 2) ; Baharuddin Badaru 3)
1,2,3) Universitas Muslim Indonesia Email: 1) mustakim.tenreng@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [29 January 2024]
Revised [27 March 2024]
Accepted [08 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan:  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk pertanggungjawaban  dan  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa  kunjungan  gratis yang  terjadi  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Makassar;  (2)  mengetahui  dan menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar. Metode penelitian dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  empiris.  Teknik pengumpulan data  dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Bentuk  pertanggungjawaban  dan  penegakan  hukum  atas penyalahgunaan visa kunjungan gratis yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan administratif di Bagian Imigrasi. sektor dan tindakan Pro Justisia. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, perkara keimigrasian lebih sering terjadi, yang penanganannya diselesaikan melalui tindakan administratif di bidang Keimigrasian; (2)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa kunjungan  gratis  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Makassar  yaitu;  faktor  hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  with  the  aim  of:  (1)  knowing  and  analyzing  the  forms  of accountability and law enforcement regarding misuse of free visit visas that occur in the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office; (2) knowing and analyzing the factors that influence  law  enforcement  regarding  misuse  of  free  visit  visas  in  the  working  area  of  the  TPI Makassar  Class  1  Immigration  Office.  The  research  method  in  this  research  uses  empirical research  type.  Data  collection  techniques  were  carried  out  through  interviews  and  distributing questionnaires. Data were analyzed using descriptive analysis methods using the theory of legal effectiveness  as  the  analytical  tool  for  this  research.  The  results  of  this  research  show  that:  (1) Forms  of  accountability  and  law  enforcement  for  misuse  of  free  visit  visas  that  occur  in  the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office are carried out in two ways, namely administrative  actions  in  the  Immigration  sector  and  Pro  Justisia  actions.  At  the  TPI  Makassar Class I Immigration Office, immigration cases more often occur, the handling of which is resolved by  administrative  action  in  the  Immigration  sector;  (2)  Factors  that  influence  law  enforcement regarding misuse of free visit visas in the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office,  namely;  legal  factors,  law  enforcement  factors,  facilities  and  infrastructure  factors, community factors, and legal culture.
KEYWORDS Accountability; Crime; and Visa Exemption This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI 1945)  pada  alinea  keempat  menyatakan  tujuan  nasional,  yaitu;  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan  keadilan  sosial.  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  "Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum."  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia berkewajiban untuk memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian. Urusan keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Keimigrasian merupakan cabang dari hukum  publik  yang  bersifat  multidisipliner, meliputi hukum  tata  negara, hukum  administrasi  negara,  dan hukum  pidana.  Rahman,  S.,  &  Qamar,  N.  (2022).  Pelaksanaan  hukum  keimigrasian  dilakukan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Republik  Indonesia  (RI)  sebagai  lembaga  yang
memiliki  kewenangan  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia. Dalam struktur kelembagaannya, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi  dalam  hal  penyelenggaraan  urusan  keimigrasian,  khususnya  mengatur  keluar  masuknya  warga negara  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Tugas  dan  fungsi  tersebut  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut dalam  tugas  dan  fungsi  Divisi  Keimigrasian  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  sebagai  instansi  vertikal  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  kepada  Kantor Imigrasi  sebagai  bagian  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia.
Tugas,  fungsi  dan  wewenang  tersebut  secara  jelas  tertuang  dalam  pasal  1  angka  1  Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  yaitu "Keimigrasian adalah hal ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara",  dan  pada  angka  3  "Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan  negara".  ",  dan  pada  angka  3  disebutkan  bahwa  "Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara,  dan  fasilitasi  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat.  Peran  keimigrasian  secara  umum memiliki  3  fungsi  atau  yang  biasa  disebut  dengan  "Tri  Fungsi  Keimigrasian",  yaitu  fungsi  pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, Pemerintah membentuk Kantor Imigrasi di Kabupaten, Kota atau Kecamatan dan di setiap wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  dapat  didirikan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Pendirian  Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  (WNI  atau  WNA) yang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  dari  luar  negeri,  wajib  melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan izin keluar, jika tidak ada keadaan yang memberatkan.
Selain  Kantor  Imigrasi,  Rumah  Detensi  Imigrasi  dapat  didirikan  di  ibukota  negara,  provinsi, kabupaten atau kota. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Rumah  Detensi  Imigrasi  adalah  tempat  penampungan  sementara bagi  orang  asing  yang  dikenai  tindakan  administratif  keimigrasian.  Fungsi  keimigrasian  pada  setiap Perwakilan  Republik  Indonesia  atau  tempat  lain  di  luar  negeri  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk  dan/atau  pejabat  dinas  luar  negeri.  Pemerintah  dapat  melakukan  kerja  sama  internasional  di bidang  Keimigrasian  dengan  negara  lain  dan/atau  dengan  badan  atau  organisasi  internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu disadari bahwa tugas Direktorat Jenderal Imigrasi  tidak  hanya  dalam  hal  penerbitan  dokumen  perjalanan  saja,  tetapi  meliputi  pengawasan  dan penegakan hukum keimigrasian.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana  merupakan  suatu  istilah  yang  dikenal dalam  hukum  pidana  yang  berasal dari  kata Strafbaar Feit. Strafbaar feit terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit.Straf artinya pidana dan hukum, baar  artinya  dapat  atau  boleh,  feit  artinya  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan/atau  perbuatan  (Adami Chazawi, 2007).
Tindak  pidana  merupakan  suatu  peristilahan  yang  sering  digunakan  dalam  hukum  pidana  yang dalam  bahasa  Indonesia  dapat  dipakai  beberapa  istilah  sebagai  terjemahannya  yaitu  (M.  Sudrajat Bassar, 1984) : a. Peristiwa pidana; b. Perbuatan yang boleh dihukum; c. Perbuatan yang dapat dihukum; d. Pelanggaran hukum; e. Perbuatan pidana.

## Pengertian Keimigrasian
Kata  “Keimigrasian”  berasal  dari  kata  “Imigrasi”  yang  berarti  perpindahan  penduduk  Negara  lain untuk  menetap  ke  Negara  tertentu.  “Keimigrasian”  berarti  perihal  lalu  lintas  masuk  keluarnya  orang  di wilayah  Indonesia  dan  pengawasannya  untuk  menjaga  kedaulatan  Negara  (Galang  Asmara  dan Basniwati,2020).
Istilah “imigrasi” adalah terjemahan dari bahasa Belanda immigrate (immigratio : Latin) yang berarti pindah,  datang,  atau  masuk  (Sihar  Sihombing,2013).  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  Tentang Keimigrasian  disebutkan  bahwa  “Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
N egara”.  Fungsi  keimigrasian  adalah  bagian  dari  pemerintahan  Negara  dalam  memberikan  pelayanan keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  Negara,  dan  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian).
Dalam hal keimigrasian dikenal konsep tri fungsi imigrasi yaitu :
a.  Fungsi  Pelayanan  Masyarakat  (Public  Service),  merupakan  pelayanan  administrasi  negara  atau penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  pemberian  jasa  keimigrasian  kepada  orang  asing  ataupun warga  sendiri.  Pelayanan  terhadap  warga  asing  adalah  pemberian  dokumen  imigrasi,  perpanjangan izin tinggal (visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, visa kunjungan usaha), pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan memberikan tanda bertolak dan masuk. Sedangkan pelayanan untuk warga sendiri adalah pemberian SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor)
b.  Fungsi Penegakan  Hukum,  seluruh  aturan  hukum  terkait  keimigrasian harus  tetap  ditegakkan dalam pelaksanaan imigrasi pada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik warga sendiri ataupun orang  asing.  Pelanggaran  administratif  diberikan  sanksi  administratif  dan  tindak  pidana  keimigrasian diproses di pengadilan (Abdullah Syahriful, 1993)
c.  Fungsi Keamanan. Untuk kepentingan dan keamanan Negara, institusi imigrasi melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan Negara.

## Tindak Pidana Keimigrasian
Berdasarkan UU Keimigrasian disebutkan beberapa macam tindak pidana mengenai keimigrasian yang diatur dalam Pasal 113  - Pasal 136 UU Keimigrasian dengan sanksi pidana yaitu kurungan paling lama  3  (tiga)  bulan,  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), salah satu pasal dalam UU Keimigrasi ialah Pasal 122 yang berbunyi (Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015).
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);:
a.  Setiap  Orang  Asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal; yang diberikan kepadanya;
b.  Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban dan penegakan hukum keimigrasian terkait penyalahgunaan visa bebas kunjungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk  Pertanggungjawaban  dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Visa  Kunjungan Bebas di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Pelaksanaan  hukum  keimigrasian  dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Republik  Indonesia  (RI)  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam struktur kelembagaannya, terdapat Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  hal  penyelenggaraan  urusan keimigrasian,  khususnya  mengatur  keluar  masuknya  warga  negara  dari  satu  negara  ke  negara  lain. Tugas dan  fungsi  tersebut  kemudian dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  tugas  dan  fungsi  Divisi  Keimigrasian pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  instansi  vertikal  dari Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  kepada  Kantor  Imigrasi  sebagai  bagian  dari  Unit Pelaksana  Teknis  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Tugas,  fungsi  dan wewenang  tersebut  secara  jelas  tertuang  dalam  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  yaitu "Keimigrasian  adalah hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara",  dan  pada  angka  3  "Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara".  ",  dan pada angka 3 disebutkan bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam  memberikan  pelayanan  keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat."
Peran  keimigrasian  secara  umum  memiliki  3  fungsi  atau  yang  biasa  disebut  dengan  "Tri  Fungsi Keimigrasian", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi sebagai fasilitator ekonomi.  Untuk  melaksanakan  fungsi  keimigrasian,  Pemerintah  membentuk  Kantor  Imigrasi  di Kabupaten,  Kota  atau  Kecamatan  dan  di  setiap  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  dapat  didirikan  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.  Pendirian  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan Menteri.  Berdasarkan  pasal  9  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, dijelaskan  bahwa  setiap  orang  (WNI  atau  WNA)  yang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  dari  luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan izin keluar, apabila  tidak  ada  keadaan  yang  memberatkan.  Fungsi  penegakan  hukum  dalam  menjalankan  tugas keimigrasian,  semua  aturan  hukum  harus  ditegakkan  oleh  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah Indonesia,  baik  yang  berstatus  Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  ditujukan  terhadap  permasalahan, seperti;  identitas  palsu,  kewajiban  sponsor,  kepemilikan  sponsor  ganda,  dan  keterlibatan  dalam pelanggaran  aturan  keimigrasian.  Penegakan  hukum  terhadap  warga  negara  asing  (WNA)  ditujukan pada permasalahan seperti; pemalsuan identitas, pendaftaran WNA dan pemberian buku kendali WNA, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau tinggal secara ilegal, pengawasan atau razia, dan kerawanan geografis di perlintasan.
Secara  operasional,  fungsi  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  institusi  keimigrasian  juga meliputi  penolakan  pemberian  izin  masuk,  izin  keberangkatan,  izin  keimigrasian,  dan  tindakan keimigrasian.  Semua  itu  merupakan  bentuk  penegakan  hukum  administratif.  Sedangkan  dari  sisi penegakan  hukum  pro  justitia  yaitu  kewenangan  penyidikan  yang  meliputi  tugas-tugas  penyidikan (pemanggilan,  penangkapan,  penahanan,  pemeriksaan,  penggeledahan,  dan  penyitaan),  pemberkasan perkara,  dan  penyerahan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum.  Pelaksanaan  penindakan  itu  sendiri tertuang dalam Bab dalam memproses pemberian visa dan izin keimigrasian, akan sangat berpengaruh jika ditingkatkan. Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembebasan Visa  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  berkunjung.  Tetap  tidak  lepas  dari  pedoman  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal ini, pengawasan terhadap orang asing dilakukan sesuai Pasal 66 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan  terhadap  kegiatan  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia,  baik  yang  berkunjung, tinggal sementara, maupun yang menetap.
Penggunaan  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK)  saat  ini  memberikan  dampak  positif  berupa meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  melalui  banyaknya  wisatawan  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia  dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  namun  dengan  adanya  kebijakan  bebas  visa  tersebut banyak WNA yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk melakukan kegiatan bekerja di Indonesia secara  tidak  resmi  (ilegal).  Dalam  penelitian  ini,  penelitian  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Makassar. Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI Makassar sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan Keputusan Menteri  Kehakiman  No:  M.03.PR.07.04  Tahun  1991  memiliki  11  (sebelas)  wilayah  kerja.  Wilayah  Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi:
1.  Makassar Municipality
2.  Maros Regency
3.  Pangkep Regency
4.  Gowa Regency
5.  Takalar Regency
6.  Jeneponto Regency
7.  Bantaeng Regency
8.  Bulukumba Regency
9.  Watampone Regency
10.  Sinjai Regency
11.  Selayar Regency
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.03-  PR.07.04  Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
1. Tugas
Melaksanakan  sebagian  tugas  pokok  dan  fungsi  Departemen  Kehakiman  di  bidang  Keimigrasian  di wilayah yang bersangkutan.
2. Fungsi
a)  Melaksanakan  tugas  keimigrasian  di  bidang  informasi  keimigrasian  dan  sarana  komunikasi keimigrasian.
b) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian. c) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian. d) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Makassar  memiliki  2  (dua)  TPI  (Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi)  yaitu Bandar Udara Internasional Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Soekarno Hatta serta Unit Layanan Paspor (ULP)  yang  berada  di  pusat  Kota  Makassar  Jl.  Sultan  Alauddin  Makassar  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  pemohon  jasa  keimigrasian  khususnya  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Makassar  mengingat  masih  adanya  permasalahan  khususnya  kasus  penyalahgunaan  visa  bebas kunjungan.
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Makassar  untuk  mengetahui  bentuk pertanggungjawaban  dan  penegakan  hukum  terkait  penyalahgunaan  visa  bebas  kunjungan  oleh  warga negara  asing  khususnya  pelanggaran  yang  dilakukan  yaitu  penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian. Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  tinjauan  hukum  terkait  pelanggaran  keimigrasian  terhadap  warga negara  asing  yang  menyalahgunakan  visa  izin  tinggal  melebihi  batas  waktu  yang  telah  ditentukan (overstay). Terkait hal ini, visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan,  dengan  tetap  diawasi  oleh  pihak  Imigrasi.  Visa kunjungan  ini  juga  berpedoman  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  38.  Izin masuk  bagi  orang  asing  pemegang  bebas  visa  kunjungan  diberikan  untuk  kunjungan  dalam  lingkup rohaniawan,  tenaga  ahli,  pekerja,  peneliti,  pelajar,  mahasiswa,  investor,  lanjut  usia  dan  keluarganya, serta orang asing yang terikat secara hukum karena  perkawinan dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Bebas di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Berdasarkan  hasil  wawancara  langsung  dan  penyebaran  kuesioner  kepada  informan,  ditemukan fakta-fakta  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan visa kunjungan bebas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, yaitu:

## Faktor Aturan Hukum (Substansi Hukum)
Bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa  kunjungan  bebas.  Hal  ini  penting  untuk  dipahami, karena  penerapan  norma  atau  kaidah  hukum  pidana  dan  hukum  keimigrasian  mengenai  fungsi penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bebas merupakan salah satu instrumen yang harus diindahkan oleh setiap aparat penegak hukum, dalam hal ini petugas imigrasi tidak terkecuali  masyarakat.  Aturan  hukum  yang  dimaksud  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  Bebas,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian.  Berdasarkan  data  empiris  yang  dikumpulkan  selama  penelitian,  diketahui  bahwa aturan  hukum  mengenai  keimigrasian  masih  belum  sepenuhnya  diketahui  oleh  masyarakat.  Hal  ini terlihat  dari  masih  banyaknya  warga  negara  yang  melakukan  pelanggaran  terkait  penerbitan  dokumen perjalanan.  Maka,  untuk  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  hukum  keimigrasian,  perlu  adanya pemberian  informasi  terkait  aturan-aturan  mengenai  hukum  keimigrasian  agar  tidak  terjadi  lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sosialisasi mengenai aturan hukum keimigrasian perlu dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pejabat imigrasi  agar  Hukum  Keimigrasian  dapat  diketahui  oleh  masyarakat  secara  umum  dan  pejabat  imigrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Faktor Penegakan Hukum
Faktor penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur-unsur yang menjalankan pelaksanaan hukum  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  penegakan hukum  mengenai penyalahgunaan  visa  bebas  kunjungan.  Tolok  ukur  penentu  efektifitas  penegakan  hukum  dapat  dilihat dari kinerja aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini, sangat diharapkan adanya aparat yang handal sehingga aparat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.Ada hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasannya agar berjalan efektif, khususnya dalam pengawasan dokumen perjalanan, yaitu keterampilan Petugas/Pejabat Imigrasi dalam menjalankan tugas wawancara terhadap  pemohon  paspor  dan  obyektifitas  dalam  menjalankan  pengawasan.  Dalam  Keimigrasian, penegakan hukum termasuk dalam bagian pengawasan.  Artinya fungsi penegakan hukum keimigrasian
tidak  lepas  dari  campur  tangan  faktor  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya.  Kepribadian penegak hukum memegang peranan penting, jika peraturan sudah baik, namun kualitas petugasnya tidak baik maka semua tidak akan berjalan dengan baik.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau kepribadian penegak hukum. Penegakan hukum di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menyangkut  urusan  kepegawaian.  Urusan  Kepegawaian  mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan pengelolaan  sumber  daya  manusia,  administrasi,  pelaksanaan  dan  pengawasan  internal.Pengawasan dan  pemantauan  terhadap  keberadaan  orang  asing  di  wilayah  hukum  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Makassar  yang  dilakukan  oleh  pejabat  Imigrasi  masih  belum  dapat  melakukan  pengawasan  secara maksimal untuk mengetahui kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas  Imigrasi  yang  dirasa  masih  kurang.  Kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa  asing selain  bahasa Inggris.  Padahal,  umumnya  orang  asing  yang  diperiksa  tidak menguasai  bahasa  Inggris. Sehingga,  untuk  melakukan  pemeriksaan  kasus  yang  sedang  ditangani  oleh  PPNS  Imigrasi  terhadap orang  asing  dari  negara  tertentu,  harus  memerlukan  ahli  bahasa  atau  penerjemah.  Hal  ini  menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan.

## Faktor Sarana dan Prasarana
Untuk  mendukung  penegakan  hukum  keimigrasian,  perlu  adanya  fasilitas  berupa  sarana  dan prasarana bagi petugas pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  penyelenggaraan keimigrasian,  dalam  hal  ini  sarana  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  efektifitas  hukum. Mengenai  sarana  dan  prasarana  dalam  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa  kunjungan bebas  khususnya  mengenai  sumber  daya  manusia  yang  terdidik  dan  terampil,  serta  peralatan  yang memadai, hal ini masih belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengisian  kuesioner  (angket)  oleh  responden,  terlihat  bahwa  faktor  sarana  dan  prasarana  sangat mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa  kunjungan  bebas  di  wilayah  hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi adalah jumlah sumber daya manusia, dalam hal ini adalah petugas imigrasi. Jumlah petugas imigrasi yang lebih sedikit dibandingkan  dengan  jumlah  pemohon  berdampak  pada  kinerja  petugas  imigrasi  yang  belum  optimal. Sarana  dan  prasarana  lain  yang  belum  terpenuhi  secara  optimal  antara  lain  peralatan  fotografi  dan peralatan  pengambilan  sidik  jari  yang  sudah  tidak  memenuhi  standar.  Fasilitas-fasilitas  tersebut  perlu diperbaharui  untuk  mendukung  efektivitas  fungsi  penegakan  hukum  keimigrasian  dalam  pengawasan dokumen  perjalanan.  Terbatasnya  sarana  pendukung  operasional,  seperti  dana  operasional,  alat transportasi dan komunikasi, serta jumlah senjata api yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kinerja PPNS Imigrasi tidak optimal.

## Faktor Masyarakat
Penentuan  efektivitas  tergantung  pada  kondisi  masyarakat,  dalam  hal  ini  lingkungan  dimana hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  Efektivitas  hukum  juga  tergantung  pada  kemauan  dan kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  menyulitkan  penegakan hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penegakan  hukum  mengenai  penyalahgunaan  visa  kunjungan bebas sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Aspek budaya hukum secara umum merupakan landasan  atau  landasan  terbentuknya  budaya  hukum  suatu  masyarakat.  Artinya,  konsep  budaya  dan cara  pandang  budaya  terhadap  upaya  penegakan  hukum  keimigrasian  dalam  penerbitan  dokumen perjalanan akan sangat menentukan tingkat efektivitas fungsi penegakan hukum itu sendiri. Suatu sikap perilaku  hukum  dianggap  efektif  apabila  sikap,  tindakan,  atau  perilaku  lain  tersebut  mengarah  pada tujuan  yang  diinginkan,  artinya  jika  pihak  lain  mematuhi  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran  penegak  hukum  dan  masyarakat  sangat  berpengaruh  dalam  mendukung efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai prosedur persyaratan dokumen perjalanan tampaknya masih disepelekan.
Masih  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemohon  paspor/visa,  terutama  dalam memberikan  informasi  dan  data  yang  tidak  tepat.  Terkait  faktor  budaya  hukum,  hal  serupa  juga disampaikan  oleh  Dr.  Muh.  Asri  Wahyuddin,  S.H.,  M.H.  selaku  Pengawas  Sub  Bagian  Dokumen Perjalanan  Kantor  Imigrasi  Makassar  menyampaikan  bahwa  faktor  aparat  penegak  hukum,  lingkungan, budaya  dan  masyarakat  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terkait penyalahgunaan  visa  kunjungan  gratis  di  wilayah  hukum  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Makassar.  Perkantoran, khususnya  faktor  budaya.  Pendapat  para  informan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Pendapat informan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
No Description Frequency (Number of Respondents) Percentage (%) 1.  Legal Factors 3 18 2.  Law Enforcement Factors 5 29 3.  Facilities and Infrastructure Factors 2 12 4.  Community Factors 6 35 5.  Cultural Factors 1 6 Number (n) 17 100
Data source: Processed results of primary data on respondents in 2023.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terdapat  beberapa  faktor  dalam  data  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  mengenai  penyalahgunaan  visa  kunjungan  gratis  di  wilayah  hukum Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Makassar.  Nampak  responden  yang  menjawab  faktor  yang  mempengaruhi adalah faktor hukum sebanyak 3 orang atau 18%, menjawab faktor penegakan hukum sebanyak 5 orang atau 29%, menjawab sarana dan prasarana sebanyak 2 orang atau 12%, menjawab masyarakat. faktor sebanyak  6  orang  atau  35%,  dan  menjawab  faktor  budaya  hanya  1  orang  atau  6%.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  masyarakat  merupakan  faktor  yang  mendominasi  dan  sangat  mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan faktor budaya walaupun tingkat persentasenya rendah namun masih tetap. dianggap mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Kawasan. Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

## Teori Efektivitas Hukum
Teori  yang  digunakan  sebagai  alat  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Efektivitas  Hukum. Efektivitas  dapat  diartikan  sebagai  proses  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Suatu usaha  atau  kegiatan  dapat  dikatakan  efektif  apabila  usaha  atau  kegiatan  tersebut  telah  mencapai tujuannya.  Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya  suatu  undang-undang  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  semua  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  fungsi  hukum  keimigrasian,  yaitu  faktor  hukum, faktor  penegakan  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  faktor  masyarakat,  dan  faktor  budaya. Berdasarkan  hal  tersebut,  teori  efektivitas  hukum  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  mendukung penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa  kunjungan  gratis.  Hal  ini  terlihat  dari  semua  faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan hakikat penegakan hukum dan juga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

## Teori Fungsi Hukum
Fungsi  hukum  dalam  penegakan  hukum  keimigrasian  terlihat  dari  penerapan  hukum  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Makassar.  Hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial  (social  control),  hukum  sebagai penyelesaian (dispute settlement), dan hukum sebagai alat pelaksanaan (social engineering). Dalam hal ini  penerapan  UU  Keimigrasian  dalam  upaya  pengendalian  sosial  terlihat  dari  kinerja  pejabat  imigrasi dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  warga  negara  asing,  fungsi  hukum  sebagai penyelesaian  perkara  keimigrasian  terlihat  dari  pengambilan  keputusan.  pejabat  imigrasi  yang berwenang  menyelesaikan  perkara  kejahatan  dan  pelanggaran.  ,  serta  hukum  sebagai  sarana  untuk mengubah  masyarakat  dapat  dilihat  dari  kinerja  pejabat  imigrasi  dalam  menggunakan  kekuasaan  dan wewenangnya  dalam  melaksanakan  hukum  dengan  baik.  Dengan  demikian,  teori  fungsi  hukum  dapat dikatakan  sangat  mendukung  penelitian  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  visa  kunjungan gratis di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  1).  Bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum atas penyalahgunaan visa kunjungan gratis yang terjadi di wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Makassar  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  tindakan administratif di bidang Keimigrasian dan tindakan Pro Justisia. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, kasus keimigrasian lebih sering terjadi, yang penanganannya diselesaikan melalui tindakan administratif di bidang Imigrasi. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa
kunjungan  gratis  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Makassar  yaitu;  faktor  hukum,  faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum.

## Saran
1.  Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pihak berwenang, termasuk Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan visa kunjungan di wilayah kerja mereka.  Ini  mencakup  peningkatan  inspeksi,  pemeriksaan,  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penyalahgunaan visa.
2.  Pemberian Sanksi yang Tegas: Pelaku penyalahgunaan visa perlu diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Ini  termasuk  penegakan  hukum  secara  adil  dan  konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan visa untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lainnya.
Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi insiden penyalahgunaan visa kunjungan  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Makassar  dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap ketentuan imigrasi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69 Ali,  A.  (2009).  Uncovering  legal  theory  and  judicial  theory  including  interpretation  of  laws.  Jakarta:
Kencana, 1.
Anasakila,  S.  G.,  Nawi,  S.,  &  Badaru,  B.  (2022).  Implementation  of  Law  Enforcement  for  the  Crime  of Desertion at the High Military Authority  IV  Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5), 1113 – 1126.
Anggriani,  R.  (2017).  Legal  protection  for  Indonesian  irregular  migrant  workers  in  the  Southeast  Asia region (from the perspective of international human rights law). Juridica, 32(2), 310-335.
Apriyanti,  A.,  &  Qamar,  N.  (2023).  Effectiveness  of  Law  Enforcement  Against  Perpetrators  of  Health Quarantine Crimes When a Health Emergency Occurs in Makassar City. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 659 –672.
Asmi,  A.  N.,  &  Talib,  H.  (2020).  Rights  to  Compensation  for  Victims  of  Unlawful  Arrest  in  the  Criminal Justice System. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 99 –115.
Hambali, A. R. (2020). Law Enforcement Through a Restorative Justice Approach in Resolving Criminal Cases. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 69 –77.
Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Immigration Law for foreigners in Indonesia. Graphic Rays.
Hasrul, H., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Effectiveness of Law Enforcement Against the Crime of Placing False Information in Authentic Deeds. Journal of Lex Philosophy (JLP), 3(2), 312 –327. Jazuli, A. (2018). The existence of foreign workers in Indonesia from the perspective of immigration law. Legal Policy Scientific Journal, 12(1), 89-105.
Mirwanto, T. (2016). Legal System for Supervising Foreign Workers Against Misuse of Visit Stay Permits to Work in Foreign Investment Companies in Indonesia. Lex et Societatis, 4(3).
Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Immigration Law Enforcement Against Abuse of Overstay Visas for Foreign Citizens. Journal of Indonesian Legal Development, 2(2), 145-157.
Nawi,  S.  (2017).  Normative  Legal  Research  Versus  Empirical  Legal  Research,  Makassar:  PT.  Umitoha Ukhuwah Graphics.
Nurhasan,  N.  (2017).  The  Existence  of  the  Presumption  of  Innocence  Principle  in  the  Criminal  Justice Process: A Study. Batanghari University Jambi Scientific Journal, 17(3), 205 –215. Puanandini,  D.  A.  (2020).  Law  Enforcement  of  the  Crime  of  Human  Trafficking  in  Indonesian  Migrant Workers. in Adliya: Journal of Law and Humanity, 14.
Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). The Existence of Restorative Justice in the Development of the Indonesian Criminal Law System: A Study in the Police Resort of the Big City of Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(4), 599 –616.
Umam, W. S., Pawennai, M., & Razak, A. (2023). Effectiveness of Law Enforcement Against Perpetrators of  Sand  Mining  Without  Permits  (Study  of  the  Pangkep  Resort  Police).  Innovative:  Journal  Of Social Science Research, 3(4), 2244-2259.
M.  Sudrajat  Bassar,  1984,  Tindak –  Tindak Pidana  Tertentu  di  Dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Pidana, Remadja Karta, Bandung, hlm. 1-2.
Galang  Asmara  dan  Basniwati,  2020,  Hukum  Keimigrasian,  Cet.1,  Pustaka  Bangsa  (Anggota  IKAPI), Mataram-NTB, hlm. 2.
Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian,  2015,  HukumKeimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.