## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pendaftaran  Dan  Penerbitan  Sertipikat Tanah Bengkok
Lailatul Jannah 1 , Mega Tri Herawati 1 , Istiana Rachmawati 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: lailatul.jannah- 2019@fh.unair.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: megatriherawati@gmail.com
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, e-mail: istianarahmawati23@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020
Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords:
Land Registration,
Bengkok land, Certificate of Land Rights Bengkok land is village property in the form of village land. This bent land is widely known as village treasury land or village  property.  The  definition  of  bent  land  itself  is  not explicitly regulated in statutory regulations. The definition of  crooked  land  is  implicitly  regulated  by  statutory regulations. Based on the explanation of Article 72 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (hereinafter referred to as the Village Law), it is stated that bent land is the result of  business.  The  provisions  in  Law  Number  6  of  2014 concerning Villages indicate that Village Treasury Land or village  assets  which  include  bent  land  are  certified  in  the name of the Village Government. In addition, the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number  1  of  2016  concerning  Village  Asset  Management, regulates  the  same  thing  as  Law  Number  6  of  2014 concerning  Villages.  This  research  approach  uses  a statutory  approach  (statute  approach)  and  a  conceptual approach  (conceptual  approach).  Based  on  the  research results,  which  crooked  land  that  is  starting  to  lose  its existence is certified in the name of the Village Government Abstrak

## Kata kunci:
Pendaftaran Tanah, Tanah Bengkok, Sertipikat Hak Atas Tanah
Corresponding Author: Lailatul Jannah, E-mail : lailatul.jannah- 2019@fh.unair.ac.id
Tanah  bengkok  merupakan  kekayaan  milik  desa  yang berupa tanah desa. Tanah bengkok ini, oleh masyarakat luas banyak  dikenal  dengan  tanah  kas  desa  atau  barang  milik desa.  Pengertian  tanah  bengkok  sendiri  tidak  diatur  secara eksplisit  di  dalam  peraturan  perundang-undangan. Pengertian  tanah  bengkok,  oleh  peraturan  perundang- undangan diatur secara implisit. Berdasar penjelasan Pasal 72  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa (selanjutnya  disebut  UU  Desa),  menyebut  bahwa  tanah bengkok  merupakan  hasil  usaha.  Pengaturan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menunjukkan bahwa Tanah Kas Desa atau aset desa yang di dalamnya termasuk pada tanah bengkok disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tentang Pengelolaan  Aset  Desa,  mengatur  hal  yang  sama  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conseptual  approach).  Berdasarkan  hasil penelitian, yang mana tanah bengkok yang mulai kehilangan eksistensinya disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan, terdapat dinamika dalam otonomi daerah, khsusunya di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa  (selanjutnya  disebut  UU  Desa)  ini  menganut  prinsip  pengakuan (rekognisi),  konsekuensi  dari  pengakuan  atas  otonomi  asli  menyatakan  bahwa  desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada desa. 1 Dalam urusan desa yang paling sering menjadi pembahasan adalah terkait tanah desa dan tanah bengkok, tetapi kali ini penulis akan berfokus terhadap tanah bengkok.
Tanah bengkok merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah desa. Tanah bengkok  ini,  oleh  masyarakat  luas  banyak  dikenal  dengan  tanah  kas  desa  atau  barang milik  desa.  Pengertian  tanah  bengkok  sendiri  tidak  diatur  secara  eksplisit  di  dalam
1 Anggit Wicaksono dan Dwiyana Achmad, “Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)” , diakses dari https://core.ac.uk/download/pdf/233939034.pdf, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 05.02 WIB.
peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  tanah  bengkok,  oleh  peraturan  perundang- undangan diatur secara implisit. Berdasar penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun  2014  Tentang  Desa  (selanjutnya  disebut  UU  Desa),  menyebut  bahwa  tanah bengkok merupakan hasil usaha.
Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (selanjutnya  disebut Permendagri nomor 4 tahun 2007) menyebutkan bahwa tanah desa adalah barang milik desa  berupa tanah  bengkok ,  kuburan,  titi  sara. 2 Tanah  bengkok  dalam  sistem  agraria merupakan lahan garapan milik desa, tanah bengkok tidak dapat diperjual-belikan tanpa persetujuan  seluruh  warga  desa  namun  boleh  disewakan  oleh  mereka  yang  diberi  hak untuk mengelolanya. 3 Tanah desa sebagai aset desa tumbuh dan berkembang berdasar pada tradisi atau adat istiadat yang hidup di kalangan masyarakat. Tanah  bengkok yang merupakan tanah kas desa atau tanah desa atau resminya disebut Tanah Hak Pakai Desa. Bahasa bengkok sendiri merupakan istilah lama yang lahir dan berkembang di masyarakat Jawa atau bengkok desa, secara resmi disebut sebagai Hak Pakai Desa. 4
Suatu  Pemerintah  desa  dalam  kedudukannya  sebagai  organisasi  pemerintah, merupakan  ujung  tombak  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan  dan  khususnya  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya pengelolaan tanah kas desa. Pengelolaan dengan peningkatan pengusahaan lahan  tanah  kas  desa,  khususnya  terkait  tanah  bengkok  perlu  untuk  dilakukan,  hal  ini untuk tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber keuangan desa. 5
Pengelolaan  tanah  kas  desa  adalah  kegiatan  pengurusan,  pendayagunaan  dan pemanfaatan serta pemeliharaan tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa harus melalui proses penyediaan lahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian status hukumnya. Dalam pengelolaan tanah kas desa harus berdasar pada salah satu asas, yaitu asas kepastian hukum. Berdasar pada asas kepastian hukum, hal ini berarti keberadaan tanah kas desa harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa dengan cara dilakukan pendataan dan inventarisasi keberadaan tanah kas desa. 6
2 Sri Hajati dkk, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan , Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hal. 386.
3 Miya Savitri , “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa” , diakses dari ejournal.unikama.ac.id, pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 08.07 WIB.
4 Syihabudin Sy’ban dan Hanafi Tanaijaya, “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)” , diakses dari https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/6575/4430, pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 08.32 WIB.
5 Sri Hajati dkk, Op. Cit, hal. 387
6 Ibid.
Lazimnya, tanah bengkok digunakan untuk pertanian, yang penghasilannya untuk perangkat desa atau hasilnya tersebut digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan bagi desa yang bersangkutan. Apabila status tanah bengkok masih tetap menjadi milik desa, maka Pemerintah Desa secara mutlak menguasai tanah tersebut. Tanah bengkok dapat dialihkan baik untuk kepentingan pihak ketiga maupun untuk kepentingan desa. Apabila untuk  kepentingan  pihak  ketiga,  maka  harus  dikeluarkan  ruislag  atau  tukar  menukar dengan syarat ketentuan harus menguntungkan desa dan tidak merubah status Hak Pakai Desa. Sedangkan untuk kepentingan desa, maka hanya diperlukan keputusan desa, kepala desa tidak diizinkan semena-mena melakukan perbuatan hukum terhadap tanah desa. 7 Penjabaran tersebut di atas telah menunjukkan betapa pentingnya suatu tanah kas desa sehingga perlu dilakukan pengelolaan tanah kas desa. Tanah kas desa, dalam hal ini tanah bengkok seringkali banyak terjadi sengketa, bahkan tidak sedikit masyarakat luas yang mengira bahwa tanah bengkok yang merupakan tanah kas desa merupakan suatu upah,  yang  mana  akan  menjadi  kepemilikan  pribadi  kepala  desa  atau  perangkat  desa lainnya. Bahkan dengan seiiring perkemangan zaman, tanah bengkok kurang memiliki arti  di  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  tanah  bengkok  seringkali  dijual-belikan  oleh Kepala Desa dan hal tersebut menyebabkan tanah bengkok menjadi hilang eksistensinya.
Infromasi terkait tanah bengkok terdapat di Buku C desa, yang keseluruhan tanah yang berada di desa harus dicatatkan di Buku C Desa, karena dalam Buku C seharusnya telah tercantum jelas mengenai persil, batas dan letak tanah-tanah tersebut. 8 Akan tetapi, melihat perkembangan hukum agraria di Indonesia, terkait tanah, kepastian suatu hak atas tanah  dapat  terjamin  apabila  tanah  tersebut  telah  tercantum  dalam  sertipikat  hak  atas tanah. Jadi pencatatan di Buku C Desa tidak dapat menjamin eksistensi tanah desa secara pasti,  sehingga  banyak  terjadi  perbuatan  semena-mena  terhadap  tanah  bengkok  yang dilkukan  kepala  desa.  Oleh  karena  itu,  dengan  mengacu  pada  penjelasan  sebelumnya bahwa keberadaan tanah kas desa, dalam hal ini tanah bengkok harus dibuktikan dengan dokumen  kepemilikan  yang  sah  atas  nama  desa  dengan  cara  dilakukan  pendataan  dan inventarisasi keberadaan tanah kas desa. Dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa ini  dapat  dengan  melakukan  pendafataran  tanah  bengkok  sehingga  sertipikat  hak  atas tanah dapat dikeluarkan.
Untuk  itu,  agar  mengetahui  dan  mendapatkan  jawaban  yang  sesuai  dengan sebagaiman  peraturan  perundang-undangan  mengatur,  maka  penulis  melakukan penelitian  dalam  bentuk  jurnal  hukum  dengan  mengambil  judul  :  “Pendaftaran  Tanah Bengkok dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.”

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui kemungkinannya pendaftaran tanah bengkok setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
7 Syihabudin Sy’ban dan Hanafi Tanaijaya, Op. Cit, hal. 5.
8 Syihabudin Sy’ban dan Hanafi Tanaijaya, Op. Cit, hal. 5-6.
Kedua,  untuk  mengetahui  subyek  hak  yang  tercantum  di  dalam  sertipikat  setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Tanah Bengkok
Seperti yang diketahui bahwa tanah di Indonesia memiliki sejarah panjang sampai terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam pembahasan kali ini adalah terkait tanah bengkok. Jika membicarakan tanah bengkok, maka tidak lepas dari pengertian desa. Di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suatu  desa  pasti  memiliki  aset  desa,  berdasarkan  Pasal  1  angka  11  UU  Desa bahwa, “aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya  yang  sah.”  Dalam  penjelasan  Pasal  72  UU  Desa  menyebutkan  bahwa  tanah bengkok merupakan hasil usaha termasuk juga hasil Badan Usaha Milik Desa.
Pengaturan  UU  Desa  membawa  pada  suatu  kesimpulan  bahwa  tanah  bengkok merupakan  tanah  desat  atau  aset  desa  yang  perlu  diperhatikan  eksistensinya  atau keberadaannya dan harus dilakukan pengelolaan dengan berdasar asas yang utama adalah asas  fungsional,  asas  kepastian  hukum,  asas  keterbukaan,  asas  akuntabilitas  dan berkepastian nilai. Karena suatu tanah desa dapat membuahkan hasil usaha atau juga bisa hasil Badan Usaha Milik Desa. 9
Dengan  dikeluarkannya  UU  Desa  Tanah  Bengkok  atau  Tanah  Pekulen  di pedesaan Jawa merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yaitu bidang-bidang tanah yang berada  di  dalam  atau  sekitar  Desa  atau  kampung  yang  bukan  milik  kerabat,  milik perseorangan, milik yayasan atau lembaga atau perusahaan sebagai tanah Desa atau tanah milik Desa yang juga merupakan aset Desa. 10
Aset  Desa  merupakan  bagian  dari  kekayaan  Desa  untuk  pengelolaan  bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 UU Desa :
(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
9 Sri Hajati dkk, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan , Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hal. 387.
10 Thoyib Sugianto, Hukum Agraria , Unibraw Malang, Malang, hal. 389
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dengan  demikian  adanya  UU  Desa,  Tanah  Bengkok/Tanah  Ganjaran  yang dulunya diperuntukan bagi para Pamong/Perangkat Desa sebagai pengganti gaji sekarang ini Kepala Desa ataupun Perangkat Desa akan mendapatkan penghasilan tetap (Pasal 66 UU Desa) sehingga Tanah Bengkok yang merupakan aset desa dapat dikelola Pemerintah Desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (bagian dari pendapatan desa). 11
Tanah  bengkok  sendiri  berasal  dari  bahasa  daerah  di  Jawa,  Tanah  Bengkok mengandung  unsur  kultural  historis  maupun  unsur  yuridis.  Secara  yuridis,  setelah diundangkan UUPA, tanah bengkok sudah tidak ada lagi. Sebutan tanah bengkok sudah tidak ada, biasa disebut tanah eks bengkok (bekas bengkok) atau lebih tepat disebut tanah hak pakai. 12
Tanah  Bengkok  dialihkan  statusnya  (Konversi)  menjadi  hak  pakai  berdasarkan ketentuan  UUPA  (Konversi  pasal  VI)  yang  menyatakan  bahwa,  “Hak-hak  tanah  yang memberikan wewenang sebagaimana mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut di bawah, yang pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu  hak  vrucht  gebruik,  gebruik,  grant  controleur,  bruikleen,  ganggam  bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga akan ditegaskan  lebih  lanjut  oleh  Menteri  Agraria,  sejak  berlakunya  undang-undang  ini menjadi  hak  pakai  tersebut  dalam  pasal  41  ayat  (1).  Yang  memberi  wewenang  dan kewajiban  sebagaimana  yang  dipunyai  oleh  pemegang  haknya  pada  mulai  berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
Pengertian hak pakai sendiri terdapat pada Pasal 41 ayat (1) UUPA. Walaupun tanah bengkok milik desa adalah hak pakai, tetapi karena hak pakai tanah tersebut masih dihubungkan  dengan  pemakainya  dengan  jabatan  pengurus  pemerintahan  Desa,  maka orang masih senang menyebut dengan Tanah Bengkok disebabkan istilah tersebut dipakai secara umum oleh masyarakat luas. Sehingga tanah bengkok lebih dikenal dengan nama kulturalnya dibandingkan sebutan yuridisnya, yaitu hak pakai. 13
11 Sigit Sapto Nugroho, “Eksistensi Tanah Bengkok/Ganjaran Sebagai Aset Desa Prespektif Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Ngujung, Maospati, Magetan, Jawa Timur)” , diakses dari http://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Yustisia%20Merdeka/2015/maret/SIGI T%20APTO%20NUGROHO.pdf, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.19
12 Wisnu Susanto, Masalah Tanah Bengkok Dan Tanah Gogolan, Jurnal Yuridika No. 4-5 Tahun VI, Juli- Agust-Sept-Okt, Surabaya, hal. 59
13 Sigit Sapto Nugroho, Op.Cit, hal. 3-4.
Melihat pada analisis sebelumnya, tanah bengkok secara yuridis juga merupakan bagian  dari  aset  desa  atau  tanah  desa  atau  hasil  usaha  yang  tidak  bisa  dimiliki  secara pribadi oleh kepala desa atau perangkat desa, dijual belikan ataupun dipindah tangankan kepemilikan hak atas tanahnya..

## B. Pendaftaran Tanah Bengkok Disertai Sertipikat Hak Atas Tanah dan Satuts Hukum Tanah Bengkok.
Tanah  sangat  penting  untuk  dilakukan  pendaftaran.  Tanah  yang  terdaftar  akan memberikan klaim legal hak atas tanah secara utuh, selain itu juga untuk meminimalkan terjadinya  konflik  sengketa  tanah.  Bagi  masyarakat  luas,  tanah  yang  terdaftar  akan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. 14
Pengertian  pendaftaran  tanah  sendiri  terdapat  pada  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24 tahun 1997)  yang menyebutkan bahwa, “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.”
Pasal 19 ayat (2) UUPA, menyebutkan bahwa pendaftaran tanah meliputi :
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang dimasud tersebut, di atas adalah sertipikat hak atas tanah. Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang mana di dalamnya terdapat data fisik dan data yuridis. Data fisik yang dimaksud adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
Sebelum berlakunya UU Desa, secara kajian hukum, pengaturan dalam Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  nomor  22  tahun  1996  tentang  Pengadaan,  Pengelolaan  dan Pengembangan  Tanah  Kas  Desa  (selanjutnya  disebut  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri nomor 22 tahun 1996) yang menyatakan bahwa tanah kas desa merupakan kekayaan desa yang harus disertifikasikan atas nama pemerintah desa yang bersangkutan terjadi konflik norma dengan PP Pendaftaran Tanah terutama dengan ketentuan Pasal 9 yang a contrario tanah  kas  desa  bukan  sebagai  objek  pendaftaran  tanah.  Terhadap  hal  tersebut,  PP
14 Waskito dan Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2019, hal. 1
Pendaftaran  Tanah  kedudukannya  lebih  kuat  dan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  22  tahun  1996. 15 Menurut  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Hal ini berarti PP Pendaftaran Tanah masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  eksternal maupun internal. Sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1996 tidak masuk  dalam  jenis  hierarki  peraturan  perundang-undangan  menurut  ketentuan  Pasal  7 UU  P3,  sehingga  daya  mengikatnya  hanya  bersifat  internal  dan  tidak  berlaku  secara eksternal. Dalam Hukum Administrasi, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1996 termasuk kategori perbuatan secara Fries Ermessen (directionair) 16 , yang artinya secara  harfiah  adalah  menurut  kebijaksanaan,  dan  sebagai  kata  sifat  berarti  menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak seluruhnya terikat pada undang-undang. 17
Setelah UU Desa disahkan, hal seperti di atas tidak siperlukan lagi karena UU Desa sudah mengatur terkait pensertiikatan tanah kas desa yang berupa tanah. Di dalam ketentuan Pasal 76 UU Desa mengatur :
(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan  perahu,  bangunan  Desa,  pelelangan  ikan,  pelelangan  hasil  pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:;
b. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
c. kekayaan  Desa  yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15 Sri Hajati dkk, Op. Cit, hal. 389
16 Fries Ermessen dalam Hukum Administrasi adalah Kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara  yang  dimungkinkan  oleh  hukum  untuk  bertindak  atas  inisiatif  sendiri  guna  menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
17 Sri Hajati dkk, Op. Cit, hal. 389-390
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
(4) Kekayaan  milik  Desa  yang  berupa  tanah  disertifikatkan  atas  nama  Pemerintah Desa.
(5) Kekayaan  milik  Desa  yang  telah  diambil  alih  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(6) Bangunan  milik  Desa  harus  dilengkapi  dengan  bukti  status  kepemilikan  dan ditatausahakan secara tertib.
Pengaturan di dalam UU Desa ini menunjukkan bahwa Tanah Kas Desa atau aset desa  yang  di  dalamnya  termasuk  pada  tanah  bengkok  disertifikatkan  atas  nama Pemerintah Desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, di dalam Pasal 6 mengatur bahwa :
(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3) Aset  desa  dapat  diasuransikan  sesuai  kemampuan  keuangan  desa  dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
(5) Aset  desa  dilarang  digadaikan  atau  dijadikan  jaminan  untuk  mendapatkan pinjaman.
Kedua peraturan tersebut, terutama UU Desa dengan tegas telah mengatur bahwa tanah desa, tanah kas desa atau aset desa harus dilakukan sertifikat. Apabila suatu tanah terdapat sertifikat hak atas tanah, maka sebelumnya telah dilakukan pendaftaran. Selain itu, telah jelas disebutkan di dalam kedua aturan tersebut bahwa sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Pemerintah Desa.
Tanah  bengkok  berdasar  pada  Konversi  UUPA  IV,  menyatakan  bahwa  tanah bengkok dilakukan konversi sehingga menjadi Hak Pakai. Sehingga tanah bengkok yang telah  didaftarkan  dan  disertifikatkan  tersebut  akan  berupa  Hak  Pakai  dan  atas  nama Pemerintah Desa.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  mengenai  Pendaftaran  Dan  Penerbitan Srtipikat Tanah Bengkok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tanah  Bengkok/Tanah  Ganjaran  yang  dulunya  diperuntukan  bagi  para Pamong/Perangkat Desa sebagai pengganti gaji sekarang ini Kepala Desa ataupun Perangkat  Desa  akan  mendapatkan  penghasilan  tetap  (Pasal  66  UU  Desa) sehingga Tanah Bengkok yang merupakan aset desa dapat dikelola Pemerintah
Desa  untuk  kepentingan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa (bagian  dari  pendapatan  desa).  Tanah  desa  sebagai  aset  desa  tumbuh  dan berkembang  berdasar  pada  tradisi  atau  adat  istiadat  yang  hidup  di  kalangan masyarakat. Tanah  bengkok yang merupakan tanah kas desa atau tanah desa atau resminya  disebut  Tanah  Hak  Pakai  Desa.  Bahasa bengkok sendiri  merupakan istilah lama yang lahir dan berkembang di masyarakat Jawa atau bengkok desa, secara resmi disebut sebagai Hak Pakai Desa.
2. UU  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa  dengan tegas telah mengatur bahwa tanah desa, tanah kas desa atau aset desa harus dilakukan sertifikat. Apabila suatu tanah  terdapat  sertifikat  hak  atas  tanah,  maka  sebelumnya  telah  dilakukan pendaftaran.  Selain  itu,  telah  jelas  disebutkan  di  dalam  kedua  aturan  tersebut bahwa  sertifikat  tanah  tersebut  adalah  atas  nama  Pemerintah  Desa.  Tanah bengkok berdasar pada Konversi UUPA IV, menyatakan bahwa tanah bengkok dilakukan konversi sehingga menjadi Hak Pakai. Sehingga tanah bengkok yang telah  didaftarkan  dan  disertifikatkan  tersebut  akan  berupa  Hak  Pakai  dan  atas nama Pemerintah Desa.
3. Dengan  dilakukan  pendaftaran  dan  terdapat  sertifikat,  lengkap  dengan  subjek tanah  desa    atau  tanah  yang  disertifikatkan  tersebut  bertujuan  untuk  tidak menghilangnya begitu saja eksistensi tanah bengkok yang semakin hilan dalam perkembangan  zaman.  Bahkan  banyak  masyarkat  luas  tidak  perduli  terkait  hal tersebut.  Sehingga  dengan  dilakukannya  ketentuan  tersebut  maka  kepastian hukum dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  4  tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tentang Pengelolaan Aset Desa

## B. Buku-Buku
Sri  Hajati  dkk, Buku  Ajar  Politik  Hukum  Pertanahan ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2017 Thoyib Sugianto, Hukum Agraria , Unibraw Malang, Malang,Waskito dan Hadi Arnowo,
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2019, hal. 1

## C. Sumber-Sumber Lain
Anggit Wicaksono dan Dwiyana Achmad, “Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)” , diakses dari https://core.ac.uk/download/pdf/233939034.pdf, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 05.02 WIB.
Miya Savitri , “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa” , diakses dari ejournal.unikama.ac.id, pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 08.07 WIB.
Sigit  Sapto  Nugroho, “Eksistensi  Tanah  Bengkok/Ganjaran  Sebagai  Aset  Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Ngujung,
Maospati, Magetan, Jawa Timur)” , diakses dari
http://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Yustisia%20Merdeka/ 2015/maret/SIGIT%20APTO%20NUGROHO.pdf,  pada  tanggal  24  Desember  2020 pukul 17.19