Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut P-ISSN: 2461-0836; E-ISSN: 2580-538X

## STRATEGI KOMUNIKASI KPU KABUPATEN GARUT DALAM SOSIALISASI PEMILU 2014 KEPADA KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN GARUT
Chotijah
Universitas Garut, Fakultas Ilmu Komunikasi email: chotijah@uniga.ac.id

## Abstrak
Sosialisasi  pemilu  merupakan  fase  penting  dan  strategis  dalam  penyelenggaraan  pemilu. Sosialisasi  dibutuhkan  sebagai  sarana  penyelenggaraan  pemilu  dalam  menfasilitasi kebutuhan  pemilih  dalam  periode  pemilihan.  KPU  sebagai  penyelenggara  Pemilu  memiliki tanggungjawab  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  KPU  Kabupaten  Garut  telah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai mitra KPU dalam menjalankan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi  pemilih dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Penelitian  ini  mengenai  bagaimana  Strategi  Komunikasi  KPU  Kabupaten  Garut  dalam sosialisasi  Pemilu  2014  kepada  Kelompok  Disabilitas  di  Kabupaten  Garut.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara  untuk  pengumpulan  data  agar  mendapatkan  data  yang  objektif.  Adapun  teori yang digunakan adalah  Strategi  Komunikasi  yang dicetuskan oleh Dan  O’hair  (2009)  yang menggunakan  tiga  area  utama,  yaitu;  pengetahuan  situasional,  penentuan  tujuan,  dan kompetensi  komunikasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  strategi  komunikasi  yang dilakukan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kab.  Garut  dalam  rangka  sosialisasi  Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas berlangsung efektif karena dapat memanfaatkan potensi di  tiga  area  utama,  yakni:  Pengetahuan  Situasional,  Penentuan  Tujuan  dan  Kompetensi Komunikasi.  Namun  demikian  ada  sejumlah  catatan  hasil  evaluasi  program  Relawan Demokrasi  (Relasi)  kelompok  disabilitas,  diantaranya  seperti;  pola  pendekatan  KPU Kabupaten  Garut  ke  depan  diharapkan  lebih  spesifik  sesuai  dengan  tingkat  keterbutuhan setiap kelompok disabilitas, perlunya melibatkan komunitas guru-guru SLB sebagai asistensi kelompok  disabilitas,  perlunya  instrumen  pendukung  yang  jelas  dalam  program  sosialisasi pemilu  selanjutnya,  serta  perlunya  dukungan  dana  yang  cukup  memadai  agar  sosialisasi pemilu terhadap kelompok disabilitas bisa berjalan maksimal.
Kata kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi Politik, Kelompok Disabilitas

## Abstract
Election  socialization  is  an  important  and  strategic  phase  in  the  holding  of  elections. Socialization is needed as a means of organizing elections in facilitating the needs of voters in the election period. KPU as the organizer of the General Election has the responsibility of providing socialization  to the public. KPU of  Garut  Regency has established a program of Volunteer of Democracy (Relasi) as a partner of KPU in carrying out socialization in order to  increase voter participation and voter quality in  using voting right. This  research about how  Communication  Strategy  of  KPU’s  Garut  Regency  in  socialization  Election  2014  to Disability  Groups  in  Garut  Regency.  This  research  method  using  qualitative  approach  by using observation technique and interview for data collection in order to get objective data.
The  theory  used  is  the  Communication  Strategy  initiated  by  Dan  O'hair  (2009)  who  uses three  main  areas,  namely;  situational  knowledge,  goal  setting,  and  communication competence.  The  result  of  this  research  is  that  communication  strategy  conducted  by Election Commission  (KPU) of  Garut Regency in the dissemination of  elections in  2014 to Disability  Groups  is  effective  because  it  can  utilize  the  potential  in  three  main  areas, namely: Situational Knowledge, Determination of Goals and Communication Competencies. However, there are some notes of the evaluation of socialitation program of disability group, such as; the pattern of the KPU’s Garut Regency approach in the future is expected to be more specific in accordance with the level of disability of each disability group, the need for involving the community of SLB’s teachers as the assistance of disability groups, the need for clear supporting instruments in the next election socialization program, and the need for adequate  funding  support  for  socialization  election  against  disability  group  can  run maximally.
Keywords : Communication Strategy, Political Socialization, Disability Groups

## Pendahuluan
Pemilu merupakan momentum penting  bagi  bangsa  Indonesia,  sebab disamping  sebagai  tanda  terbukanya  alam demokrasi  yang  semakin  terkonsolidasi, pemilu  merupakan  cara  untuk  mengukur seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat demi masa depan kepemimpinan negeri ini. Meski mengalami pasang surut dalam implementasinya,  pemilu  di  Indonesia terhitung rutin berlangsung sebagai aktivitas  lima  tahunan  sejak  pemilu pertama  pada  tahun  1955.    Melihat perkembangan pemilu dari masa ke masa, pemilu  tidak  hanya  dimaknai  sebagai agenda  pergantian  kekuasaan  semata, namun  juga  bisa  dilihat  sebagai  arena pertarungan berbagai kepentingan. Hal ini menyebabkan  pemilu  melibatkan  banyak pihak  diantaranya  para  calon,  pemilih, penyelenggara serta pengawas pemilu.
Perkembangan  pemilu  ini  juga tidak  terlepas  dari  naik-turunnya  angka partisipasi  pemilih  dalam  pemilu.  Dalam konteks  pemilu  di  Indonesia,  persentase angka  partisipasi  pemilih  mengalami
penurunan  yang  cukup  signifikan.  Dalam beberapa  pemilu  legislative  terakhir, penurunannya  sudah  di  atas  20  %.  Dari 93%  pada  pemilu  1999  menjadi  70,99 pada  pemilu  2009  (Djani,  2014:31). Sekitar  50  juta  orang  tidak  menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009.
Penurunan partisipasi pemilih juga terdapat pada pemilihan presiden (pilpres) pada  tahun  2004  lalu.  Pada  putaran pertama  pilpres  2004  angka  partisipasi masih  79,  78  persen.  Sedagkan  pada putaran  kedua  turun  menjadi  77,  44 persen.  Pada  pilpres  2009,  angkanya tinggal  72,09  persen  (Djani,  2014). Turunnya  angka  partisipasi  pemilih  ini disebabkan  banyak  faktor,  salah  satunya adalah  persoalan  teknis  seperti  adanya KTP  dan  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih Tetap  (DPT)  yang  sementara  ini  banyak mengalami masalah. Belum lagi persoalan-persoalan  regulasi  pemilu  yang hampir tiap periode mengalami perubahan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam  mencernanya.  Di  sinilah  makna sosialisasi  penting  diadakan  sebagai  salah satu langkah dalam memberikan
pendidikan politik bagi masyarakat. Sosialisasi dibutuhkan dalam upaya mendongkrak partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang tiap periode mengalami penurunan.
Berbicara tentang partisipasi masyarakat, kita berbicara tentang pemilih
yang dihadapkan pada berbagai kepentingan secara
bersamaan:
kepentingan
penyelenggara pemilu meningkatkan  angka  partisipasi  pemilih sebagai  target  utama;  kepentingan  calon meraih  suara  terbanyak;  kepentingan lembaga  pengawas  pemilu  mengurangi kecurangan  pemilu,  dan  sebagainya. Sementara  kepentingan  pemilih  adalah untuk  memilih  berdasarkan  informasi yang  memadai,  akses  terbuka  terhadap track record peserta pemilu, akses terbuka terhadap informasi kepemiluan, bebas dari intimidasi dan mobilisasi. Namun kenyataannya  hal  ini  belum  terkelola dengan  baik,  intensif,  dan  berkualitas (Wardani, 2014: 17).
Hal ini tentu melahirkan rendahnya partisipasi  masyarakat  sebagai  pemilih dalam  pemilu.  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  sebagai  penyelenggara  pemilu tentu  memiliki  tugas  yang  tidak  ringan dalam  mengatasi  hal  ini.  Perlu  berbagai upaya  untuk  mendekatkan  pemilu  kepada masyarakat,  sehingga  mereka  bisa  diajak untuk berperan aktif, bahkan bila memungkinkan  akan  meningkatkan  rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu.
Menurut  Undang-undang  No  8  tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD  serta  Peraturan KPU  Nomor  23  tahun  2013,  partisipasi masyarakat bertujuan memberikan informasi kepemiluan, meningkatkan
pengetahuan,  pemahaman,  dan  kesadaran masyarakat  dalam  Pemilu  (Syahruni  HR. (2014:  67).  Berangkat  dari  ketiga  tujuan tesrebut,  KPU  menitikberatkan  upaya sosialisasi  dan  peningkatan  partisipasi masyarakat  (Parmas)  ke  dalam  tiga  tugas utama, yaitu:
1. Memberikan  informasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Memberikan  kesempatan  yang  setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu; dan
3. Mendorong partisipasi masyarakat. Memaknai  persamaan  hak  dalam mengakses  informasi  mengenai  pemilu dan  tatacara  pelaksanaannya  merupakan sebuah  keniscayaan.  Artinya,  semua warga  Negara  yang  dianggap  memiliki usia  yang  cukup  atau  memiliki  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  memiliki  hak akses  yang  sama  akannya.  Termasuk  di dalamnya kelompok disabilitas.
Menurut  UU  No.  19  tahun  2011 tentang  Pengesahan  Hak-hak  disabilitas, Penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka waktu  yang lama  yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya  menemui  hambatan  yang menyulitkan  untuk  berpartisipasi  penuh dan  efektif  berdasarkan  persamaan  hak. Oleh  karena  itu,  pengakuan  bahwa diskriminasi terhadap disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan  nilai  yang  melekat  pada  setiap manusia.
Sebagai  sebuah  perayaan  pesta demokrasi lima tahunan, sudah selayaknya jika  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  memiliki akses terhadap semua warga Negara tanpa
terkecuali.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa setiap  warga  Negara  memiliki  hak  yang sama  untuk  dipilih  dan  memilih  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melihat  antusiasme  masyarakat terhadap  pemilu,  mendorong  KPU  untuk meningkatkan pelayanannya dalam penyelenggaraan pemilu. Pelayanan di sini tidak hanya menyangkut masalah keadministrasian  belaka,  namun  juga menyangkut bagaimana masyarakat terpapar  sosialisasi  terhadap  tata  cara pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Dalam  UU  No  19  tahun  2011  tentang Pengesahan  Hak-hak  disabilitas  pasal  29 berbunyi ( Ariani  Soekanwo.  2014:  67)  : partisipasi  dalam  kehidupan  politik  dan publik.  Negara-negara  harus  menjamin pada  penyandang  disabilitas  hak-hak politik  dan  kesempatan  untuk  menikmati hak-hak  tersebut  atas  dasar  kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:
1. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara  efektif  dan  penuh  dalam kehidupan  politik  dan  publik  atas dasar  kesetaraan  dengan  yang lainnya,  secara  langsung  atau melalui  perwakilan  secara  bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk
memilih  dan  dipilih,  antara  lain dengan:
a. Memastikan
bahwa
prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan
bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan.
b. Melindungi  hak  disabilitas untuk memilih secara
rahasia  dalam  pemilu  dan referendum  publik  tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan  diri  dalam pemilihan, untuk memegang  jabatan  serta melaksanakan seluruh fungsi  publik  dalam  semua tingkatan pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan  teknologi  baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
c. Menjamin kebebasan berekspresi  dan  keinginan penyandang disabilitas sebagai  pemilih,  dan  untuk tujuan ini, bilamana diperlukan  atas  permintaan mereka, mengijinkan bantuan  dalam  pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri. 2. Secara efektif memajukan
lingkungan  di  mana  penyandang disabilitas  dapat  secara  efektif  dan penuh berpartisipasi dalam pelaksnaan  urusan  publik  tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan  dengan  yang  lainnya serta mendorong partisipasi mereka  dalam  urusan  publik,
mencakup:
a. Partisipasi
dalam organisasi  non  pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan  kehidupan  publik dan  politik  Negara  serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik
b. Membentuk dan bergabung dalam organisasi
penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas ditingkat international, regional, dan lokal.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  Strategi  Komunikasi  KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014  kepada  Kelompok  Disabilitas  di Kabupaten  Garut.  Peneliti  menggunakan wawancara  dan  observasi  sebagai  teknik pengumpulan data untuk dapat mengungkapkan  kenapa  dan  bagaimana strategi  komunikasi  yang  digunakan  oleh KPU  Kabupaten  Garut  dalam  melakukan sosialisasi  kepada  Kelompok  Disabilitas pada Pemilu 2014.

## Kajian Pustaka

## Pengertian Strategi
Strategi  pada  hakekatnya  ialah perencanaan  ( planning) dan  manajemen ( management )  untuk  mencapai  suatu tujuan.  Namun  untuk  mencapai  tujuan tersebut,  strategi  tidak  berfungsi  sebagai peta jalan yang hanya menunjuk arah saja, melainkan  harus  menunjukan  bagaimana operasionalnya.Dalam  pemilihan  suatu strategi dan struktur
untuk mengimplementasikannya  para  manajer harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan  eksternal  terhadap  organisasi (Amirullah, 2015: 175).
Strategi  menurut  Onong  Uchjana
Effendy  (2007:40) adalah  perencanaan
( planning ) dan manajemen untuk mencapai  suatu  tujuan  tersebut.  Dari pendapat  tersebut  penulis  memahami
bahwa dalam strategi terdapat perencanaan  dan  pengaturan  agar  tujuan yang diinginkan dapat diraih.
Karena  strategi  adalah  suatu  alat yang digunakan organisasi untuk mencapai  tujuan,  maka  strategi  memiliki beberapa  sifat  berdasarkan  menurut  Jauch dan  Glueck  (Amirullah,  2015),  sebagai berikut:
1. Unfiled , menyatukan seluruh bagian-bagian  dalam  organisasi atau perusahaan
2. Complex , bersifat menyeluruh mencakup  seluruh  aspek  dalam organisasi atau perusahaan
3. Integral ,  di  mana  seluruh  strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan.
Apabila  strategi  pada  suatu  organisasi telah memiliki beberapa sifat diatas, maka dapat  dipastikan  dalam  mengaplikasikan kegiatannya akan berjalaefektif dan efisien.  Maka  dari  itu,  pentingnya  suatu strategi  dalam  organisasi/lembaga  demi kelancaran  sebuah  kegiatan  dan  harapan yang ingin dicapai dapat terwujud.

## Pengertian Komunikasi
Kata komunikasi atau communication  dalam  bahasa  Inggris berasal  dari  kata  Latin  communis  yang berarti “Sama”,
communico, communication, atau communicare yang berarti  “membuat  sama”.  Istilah  pertama komunis paling sering disebut sebagai asal kata  komunikasi,  yang  merupakan  akar dari  kata-kata  lainnya  yang  mirip.  Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas ( community ) yang juga menekankan  kesamaan  atau  kebersamaan (Mulyana, 2013: 46).
Komunikasi adalah proses pertukaran    bahasa  yang  berlangsung dalam dunia manusia. Karena itu, ia selalu melibatkan  manusia,  baik  dalam  konteks
intrapersonal,  kelompok,  maupun  massa.
Riset  komunikasi  membuktikan  bahwa hingga  saat  ini,  bahasa  diakui  sebagai media  paling  efektif  dalam  melakukan komunikasi pada suatu interaksi antarindividu  seperti  halnya  kegiatan penyuluhan dan pembinaan, proses belajar-mengajar,  pertemuan  di  tempat kerja, dan lain-lain (Muhtadi., 2012: 13).
Menurut  Barelson  dan  Steiner yang  dikutip  oleh  Jalaludin  Rakhmat (1986: 11), komunikasi merupakan sebuah penyampaian  terhadapinformasi,  emosi dan  ide  yang  melalui  penggunaan  tanda- tanda  seperti  simbol,  kata,  gambar,  dan berbagai macam tanda lainnya.
Menurut
Bungin (2006:57)
terdapat  empat  unsur  penting  dalam komunikasi  yang  selalu  hadir  di  setiap komunikasi, yaitu:
1. Sumber  informasi  ( source ),  ialah seseorang atau institusi yang memiliki bahan  informasi  (pemberitaan)  untuk disebarkan kepada masyarakat luas.
2. Pesan/informasi ( massage ), yaitu gagasan/ide  berupa  pesan,  informasi, pengetahuan,  ajakan,  bujukan  atau ungkapan  yang  akan  disampaikan komunikator kepada komunikan.
3. Saluran (media ), ialah alat atau media yang digunakan untuk kegiatan
pemberitahuan  atau  pemberitaan  oleh
sumber berita, misalnya media interpersonal  yang  digunakan  secara tatap  muka  maupun  media  massa yang  digunakan  untuk  khalayak umum.
4. Penerima informasi (receiver ), adalah per-orang atau kelompok dan
masyarakat  yang  menjadi  sasaran informasi atau yang menerima informasi.

## Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi menurut Effendy (1992:31) merupakan percampuran antara perencanaan komunikasi  ( communication  planning ) dengan manajemen komunikasi ( communication management ) untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan  bagaimana  operasionalnya secara  praktis  harus  dilakukan,  dalam  arti kata  pendekatannya  bisa  berbeda-beda tergantung pada suatu kondisi dan situasi.
Menurut  Siagian  (2001)  dalam bukunya  manajemen  strategi,  bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan  mendasar  yang  dibuat  oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh  jajaran  atau  organisasi  dalam rangka  pencapaian  tujuan  organisasi tersebut.
Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam  membangun  strategi  komunikasi yang efektif (Nurjaman dan Umam, 2012: 46), yaitu:
1. Ketahui mitra bicara ( audience)
Dengan  mengetahui  dengan  siapa kita bicara, maka kita bisa memilih kata-kata  yang  digunakan  dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita.
2. Ketahui tujuan Tujuan  kita  berkomunikasi  sangat menentukan cara kita menyampaikan  informasi.  Jadi, kejelasan tujuan dalam
berkomunikasi harus diketahui sebelum kita berkomunikasi.
3. Perhatikan konteks Konteks  di  sini  bisa  berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi.  Konteks  sangat
berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan.
Formalitas  dalam  konteks  tertentu juga  dapat  mempengaruhi  cara berkomunikasi  seseorang.  Gaya komunikasi  antara  bawahan  dan atasan pasti berbeda.
4. Pelajari kultur Kultur  atau  budaya,  habit  atau kebiasaan orang perlu diperhatikan dalam  berkomunikasi  sehingga timbul saling pengertiandan penyesuaian gaya komunikasi.
5. Pahami bahasa “bahasa  menunjukkan  bangsa”, artinya  bahasa  dapat  menjadi  ciri atau identitas suatu bangsa.
Berbicara  identitas  berarti  bicara harga diri atau kebanggaan.
Dengan  memahami  bahasa  orang lain, berarti kita berusaha menghargai orang lain. .
Dan  O’hair  (2009:  172)  menyatakan bahwa  teori  strategi  komunikasi  berarti dapat  memanfaatkan  potensi  di  tiga  area utama:
1. Pengetahuan Situasional; informasi yang dimiliki (dikumpulkan) tentang syarat-
syarat agar komunikasi sukses dan efektif dalam konteks tertentu.
2. Penentuan  Tujuan;  setiap  situasi komunikasi  dapat  dilihat  sebagai aktifitas  penentuan  tujuan.  Bagi suatu lembaga/organisasi akan lebih sukses dalam menyampaikan komunikasi jika mampu
menentukan  tujuan  yang  jelas  dan tepat untuk organisasinya.
3. Kompetensi  Komunikasi;  ketika merancang  strategi  komunikasi, bagi suatu organisasi/lembaga
perlu  memilih  sejumlah  faktor seperti  tipe  pesan,  saluran,  gaya penyampaian  yang  menunjukkan pemahaman  tentang  nilai  dan kebutuhan lembaga/organisasi Dari penjelasan dan definisi strategi  komunikasi  di  atas,  penulis memahami  bahwa  strategi  komunikasi merupakan perencanaan, manajemen, upaya  dan  cara  yang  dipergunakan  untuk melancarkan  proses  komunikasi,  dengan memperhatikan  semua  bagian  yang  ada dalamnya  guna  mencapai  suatu  tujuan yang  diinginkan.  Maka  jika  dikaitkan dengan pokok masalah penelitian, strategi komunikasi  ini  dibutuhkan  oleh  lembaga untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan lembaga.
Berkaitan  teori  yang  akan  dipakai, penulis  akan  menggunakan  teori  strategi komunikasi  yang  dicetuskan  oleh  Dan O’hair  yang  menggunakan  tiga  area utama,  yaitu;  pengetahuan  situasional, penentuan tujuan, dan kompetensi komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Garut dalam melakukan sosialisasi pemilu 2014 kepada kelompok disabilitas.

## Fungsi dan Tujuan Strategi Komunikasi
Wayne Pace, Brant D Peterson, M Dallas (dalam Effendy, 2013: 38) mengemukakan  bahwa  terdapat  3  tujuan utama dalam pelaksanaan strategi komunikasi, yakni sebagai berikut:
1. To  Secure  Understanding :  untuk memberikan pengaruh kepada komunikan  melalui  pesan-pesan yang  disampaikan  untuk  mencapai tujuan tertentu.
2. To  Establish  Acceptance :  setelah komunikan menerima dan
mengerti  pesan  yang  disampaikan,
pesan tersebut perlu dikukuhkan di benak komunikan agar menghasilkan feedback yang mendukung pencapaian tujuan komunikasi.
3. To  Motive  Action :  komunikasi selalu  memberi  pengertian  yang diharapkan  dapat  mempengaruhi komunikan sesuai dengan keinginan komunikator.
Berdasarkan  pengertian  yang  telah dijelaskan,  dapat  diartikan  bahwa  strategi komunikasi memiliki tujuan untuk menciptakan  pengertian,  menghasilkan feedback dan motivasi agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan oleh komunikator. Menurut  Onong  Uchjana  Effendy  (2007), strategi Komunikasi baik makro ( planned- multimedia  strategy) ,  maupun  secara mikro (single  communication  medium strategy ), mempunyai fungsi ganda, yaitu:
1. Menyebarluaskan pesan
komunikasi yang bersifat informative, persuasive , dan instruktif  secara  sistematis  kepada sasaran  untuk  memperoleh  hasil yang optimal.
2. Menjembatani cultural  gap akibat kemudahan diperolehnya dan
kemudahan dioperasionalkannya
media  massa  yang  begitu  ampuh, yang  jika  dibiarkan  akan  merusak nilai-nilai budaya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan menggunakan  tehnik  pengumpulan  data yang terbagi menjadi empat, yaitu: 1. Observasi
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan peneliti untuk mengamati  atau  mencatat  suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti dapat  sebagai  partisipan  atau observer  dalam  menyaksikan  atau mengamati  suatu  obyek  yang ditelitinya (Rakhmat, 2002: 24). Tehnik  observasi  dalam  penelitian ini  dengan  melakukan  kunjungan dan mengamati serta terjun langsung  ke  lapangan  pada  objek yang diteliti, yakni bagian kehumasan  dan  sosialisasi  KPU Kab. Garut.
2. Wawancara Wawancara  adalah  percakapan antara seseorang yang
membutuhkan informasi yang berharap mendapat informasi yang diasumsikan mempunyai info langsung dari sumbernya (Rachmat Kriyanto, 2007: 116). Dalam  hal  ini  penulis  melakukan wawancara  kepada  Komisioner
KPU  Kabupaten  Garut  bidang sosialisasi, serta Pengurus Persatuan  Penyandang  Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut.
3. Studi Pustaka Teknik  pengumpulan  data  yang diambil dari buku-buku ilmiah dan sumber  lainnya  yang  memiliki keterkaitan  dan  hubungan  dengan permasalahan  yang  diteliti  untuk menambahkan  beberapa  data  yang perlu diperjelas dan akan digunakan  sebagai  landasan  teori sebagai  pendukung  teoritis  dalam permasalahan yang peneliti angkat.
4. Dokumentasi
Dokumentasi  dalam  penelitian  ini berasal dari KPU Kab. Garut yang
berupa dokumen, foto-foto, pemberitaan maupun arsip lembaga.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peran  KPU  dalam  Proses  Sosialisasi Politik
Menjelaskan masalah Pemilu tentu tidak  terlepas  dari  proses  sosialisasi politik, sebab pemilu merupakan kontestasi  pesta  demokrasi  dalam  rangka merebut  kekuasaan.  Maka  dalam  waktu yang  bersamaam,  untuk  menarik  pemilih dibutuhkan  sosialisasi  massif  yang  tidak hanya  dilakukan  oleh  penyelenggara pemilu  tapi  juga  oleh  para  calon  sebagai peserta kontestasi.
Dalam  proses  komunikasi  antar manusia  dalam  lingkungan  sosialnya, setiap  manusia  tentu  memiliki  cara  dan aturan  sendiri,  baik  itu  tertulis  maupun tidak tertulis.  Setiap cara dan norma  yang telah  terbangun  dalam  sebuah  masyarakat akan  terus  hidup  selama  nilai-nilai  di dalamnya  terus  dijalankan.  Kesepakatan- kesepakatan  yang  lahir  kemudian  tentu akan  terus  bertambah  seiring  dengan kebutuhan masyarakat di dalamnya.
Kesepakatan-kesepakatan
masyarakat inilah  yang  mengikat  setiap  elemen  yang ada  di  dalamnya.  Upaya  melestarikan setiap kesepakatan yang ada dalam tatanan kehidupan
masyarakat tentu membutuhkan  sosialisasi.  Hampir  sama dengan ilutrasi kesepakatan masyarakat di atas,  sosialisasi  politik  terjadi  sebagai proses pemahaman masyarakat dan penghayatan  terhadap  peristiwa  politik
yang  mengikatnya,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Herbert  H.  Hyman  (dalam  Henry Subiakto  dan  Rachmah  Ida,  2012:  57), mendefinisikan  sosialisasi  politik  sebagai proses  belajar  dari  pengalaman  warga masyarakat  atau  subkelompok,  yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan  bagi  stabilitas  system  politik  dan yang  kemudian  menghasilkan  keragaman dan bentuk-bentuk institusional dari pengawasan.  Doris  Graber  (2002:  197) mendefinisikan  sosialisasi  politik  sebagai proses  ketika  orang  mempelajari  struktur dan faktor lingkungan, sekaligus mempelajari dan menginternalisasi aturan- aturan  dan  perilaku  mengenai  kehidupan politik.
Melalui sosialisasi politik, memungkinkan  setiap  warga  masyarakat memahami  peranannnya  masing-masing sesuai  dengan  status  sosial  yang  telah ditentukan  dalam  kesepakatan  tersebut. Kesepakatan  ini  bisa  berupa  norma,  adat istiadat, hukum tertulis, maupun kebiasaan yang  dianggap  baik,  atau  disebut  sebagai nilai-nilai.
Pemahaman terhadap peranannya masing-masing akan memungkinkan keteraturan interaksi dalam pranata sosial. Sosialisasi  pemilu  merupakan  fase penting dan strategis dalam penyelenggaraan  pemilu.  Meskipun  tidak tercantum  secara  khusus  dalam  tahapan pemilu  berdasarkan  UU  no  8  tahun  2012 tentan  pemilihan  Umum  Anggota  DPR, DPD, dan DPRD, tetapi kegiatan sosialisasi  berlangsung  terus  menerus mengikuti setiap tahapan yang berlangsung.
Sosialisasi dibutuhkan
sebagai  sarana  penyelenggaraan  pemilu
dalam  menfasilitasi  kebutuhan  pemilih dalam  periode  pemilihan.  Secara  umum, sosialisasi sebetulnya istilah yang merujuk pada proses penanaman nilai-nilai tertentu,  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  agen-agen  sosialisasi  yang  resmi maupun yang tidak, untuk tujuan mengubah  atau  mempertahankan  cara pandang/sikap  tertentu.  (Wardani,  2014  : 22)
Sebagai  lembaga  penyelenggara
pemilu, maka Peran KPU sangat strategis. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan  Pemilu,  bahwa  KPU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu  yang  bertugas  melaksanakan pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan  pada  UU  No  15  tahun  2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU mempunyai
tugas penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  untuk memilih  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD, Presiden,  dan  Wakil  Presiden  secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  secara demokratis.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai penyelenggara  pemilu  bertanggungjawab menfasilitasi  pemilih  sehingga  dapat memberikan  suaranya  secara  mudah (akses  geografis),  aman  (tanpa  ancaman), dan  tepat  (paham  cara  menandai  surat suara).  KPU  memastikan  bahwa  pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)  untuk  memberikan  suaranya,  dapat terfasilitasi  secara  baik,  dan  menjamin bahwa suara pemilih dihitung secara jujur.
Sebagaimana UU Nomor 15 tahun 2011 tentang pemilu pasal 8 ayat (1) butir p, bahwa KPU yang bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
pemilu  dan/atau  yang  berkaitan  dengan tugas  dan  wewenang  KPU  kepada masyarakat.  Secara  hierarkhis  tugas  ini diemban
KPU
Provinsi dan
Kabupaten/Kota.  Bahkan  secara  tegas dinyatakan  dalam  pasal  45  butir  t  UU tersebut, bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS)  sekaligus  melaksanakan  sosialisasi dan  membuat  laporan  penyelenggaraan pemilu  dan/atau  berkaitan  dengan  tugas dan  wewenang  PPS  kepada  masyarakat (Arif Supriyono, 2014: 48).
Kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada  pemilih  pada  dasarnya  memiliki tiga fase (Sri Budi Eko, 2014):
1. Pengenalan
2. Pemantapan
3. Penentuan
Mengacu  pada  tiga  fase  tersebut maka  kegiatan  sosialisasi  pemilu  akan menjadi siklus berkelanjutan, dan akhirnya  menghasilkan  penguatan  dan pemahaman tentang kepemiluan di masyarakat  secara  terus  menerus  pula.
Sosialisasi  pemilu  tidak  bisa  dianggap sebagai  kegiatan  temporer  belaka,  tetapi sama pentingnya dengan tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya.
Sehingga  sangat  mendesak  bagi  KPU untuk  menyiapkan  dengan  serius  strategi sosialisasi pemilu berkelanjutan  dan capaian yang terukur pada setiap kegiatannya (Budi, 2014).

## Agen  Sosialisasi  Pemilu  di  Kabupaten Garut
Dalam  rangka  pemilu  2014  yang dilaksanakan  pada  tanggal  4  April  2014, KPU mengintensifkan segala upaya untuk terwujudnya  pemilu  yang  sukses  berjalan dengan aman lancar dan memiliki legalitas
dari  rakyat,  selanjutnya  hasilnya  dapat dirasakan oleh rakyat.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab memberikan sosialisasi
kepada masyarakat.  Maka  dengan  hal  tersebut, untuk  menggelorakan  penyelenggaraan Pemilu,  KPU  Kabupaten  Garut  telah membentuk  Relawan  Demokrasi  (Relasi) sebagai  mitra  KPU  dalam  menjalankan sosialisasi  guna  meningkatkan  partisipasi pemilih  dan  kualitas  pemilih  dalam menggunakan hak pilih ( Kelompok Kerja
KPU Kabupaten Garut, 2013). Melalui kegiatan Relawan Demokrasi (Relasi), diharapkan
menambah  wawasan,  pengetahuan  dan wawasan  terhadap  pendidikan  demokrasi dan  penyelenggaraan  pemilu  kepada pemilih  pemula  pada  khususnya  dan  bagi masyarakat  pada  umumnya  sehingga partisipasi  meningkat  ( Modul  Relasi Segmen Kelompok Pemilih Pemula , 2014:
1).
Pada  pemilu  2014  harus  menjadi
titik  balik  persoalan  partisipasi  pemilih yang  sebelumnya  ada.  Angka  partisipasi pemilih  memilih  harus  meningkat  dan inflasi  kualitas  memilih  harus  dipulihkan bahwasanya  memilih  adalah  tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki
tanggungjawab yang besar untuk memastikan  titik  balik  terwujud.  Oleh karenanya KPU menggagas adanya
Program Relawan Demokrasi yang melibatkan  kelompok  masyarakat  yang berasal dari lima segmen pemilih startegis,
(Modul Relasi Segmen Kelompok Pemilih
Pemula, 2014: 2), yaitu:
1. Segmen pemilih pemula
2. Segmen Pemilih Keagamaan
3. Segmen
Pemilih Marjinal/Pinggiran 4. Segmen Pemilih Disabilitas 5. Segmen Pemilih Perempuan
Pelopor-pelopor demokrasi dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi adalah strategis  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun pengaruhnya  dalam  dinamika  sosial- politik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Program  Relawan  Demokrasi adalah  gerakan  sosial  yang  dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas  pemilih  dalam  menggunakan  hak pilih.
Adapun  tujuan  dari  dibentuknya  Relawan Demokrasi adalah untuk meningkat kualitas proses pemilu, meningkat partisipasi pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan mayarakat sipil dalam agenda  pemilu  dan  demokrasi  (Modul Relasi Segmen Kelompok Pemilih
Pemula, 2014: 3). Adapun  tugas  dan  tata  kerja  Relawan Demokrasi (Kelompok Kerja KPU
Kabupaten Garut, 2014) adalah :
1. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu
2. Mengajak  masyarakat  ikut  serta berpartisipasi dalam pemilu
3. Memberikan  pendidikan  kepada pemilih dalam rangka meningkatkan  partisipasi  pemilih dan kualitas pemilih sesuai komunitasnya.
Setiap selesai melaksanakan tugasnya,  relawan  diwajibkan  membuat laporan  kegiatan  yang  dilakukan  secara perseorangan. Sebelum melaksanakan
segala  tugas  dan  tanggungjawabnya,  para relawan  demokrasi  mengikuti  Bimbingan Teknis/Pembekalan Materi terhadap Relawan  Demokrasi  yang  dilaksanakan pada  hari  Sabtu-Minggu,  tanggal  18-19 Januari 2014 di  Hotel  Suminar Jalan Otto Iskandar  Dinata  Kab.  Garut.    Adapun beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan dalam Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi  diantaranya  adalah  sebagai berikut ( Kelompok  Kerja  KPU  Kabupaten Garut, 2014):
1. Pembekalan Materi yang meliputi:
a. UU  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilu  Anggota  DPR, DPD, dan DPRD.
b. Out put Pemilu
c. Tugas  dan  Tata  kerja  serta Media yang digunakan Relawan Demokrasi
d. Tata Cara Pelaporan
e. Logistik Pemilu
2. Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Relawan Demokrasi Segmentasi

## Kelompok Disabilitas
Dalam  beberapa  aspek  kehidupan sosial,  isu  diskriminasi  terhadap  kaum disabilitas  sering  kali  mengemuka  dalam pemberitaan  media  massa,  termasuk dalam kegiatan pemilu. Isu yang mengemuka  berkisar  tentang  aksesibitas bagi  kaum  difabilitas  untuk  berpartsipasi dalam  pesta  demokrasi  di  berbagai tingkatan,  baik  sebagai  pemilih,  yang dipilih maupun penyelenggaraan pemilihan.  Peran  penyandang  disabilitas sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan kegiatan  pemilu  pun  masing  terbatas.  Hal ini  karena  kurangnya  rasa  percaya  diri para penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara  pemilu  untuk  berbagai posisi  yang  diperankan  serta  masih rendahnya  kepercayaan  sebagian  publik terhadap kemampuan mereka untuk terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan  pemilu  ( Modul  Relawan Demokrasi Segmen Kelompok Disabilitas , 2014: 49).
Pengakuan  terhadap  hak  para penyandang  disabilitas  oleh  PBB  pada tahun 2006, merupakan salah satu tonggak sejarah kemanusiaan  yang sangat  penting. Sebelumnya,  para  penyandang  disabilitas dipandang tidak mempunyai potensi untuk berperan  dalam  kehidupan  bermasyarakat bahkan  sering  dianggap  sebagai  beban masyarakat.
Para  penyandang  disabilitas  sering mendapat  perlakuan  tidak  adil  dan  di berbagai  daerah  dianggap  sebagai  aib keluarga.  Akibatnya  para  penyandang disabilitas sering dipisahkan dari masyarakat umum, dalam bidang
pendidikan  maupun  aspek  sosialisasi  lain. Dengan demikian solusi terhadap permasalahan  penyandang  disabilitas  di masyarakat menggunakan pendekatan atas dasar belas-kasihan (charity based )
(Soedjito Suparman, 2014: 12).
Perjuangan  untuk  mendapatkan pengakuan bagi hak dan potensi penyandang disabilitas sudah lama dilakukan  oleh  para  tokoh  disabilitas maupun  dari  tokoh  masyarakat  umum. Usaha dimulai dengan merubah paradigma charity  based  menjadi  pendekatan  atas dasar  HAM  dan  potensi  untuk  ikut berperan  dalam  masyarakat  atau  social approach.  Dengan social  approach maka penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan  yang  sama  dalam  semua
aspek  kehidupan,  seperti  pendidikan, pekerjaan,  dan  peran  serta  dalam  semua kegiatan kemasyarakatan (Suparman,
2014).
Disabilitas  adalah  sesuatu  yang dimiliki  seseorang  sehingga  masalah  dan kesulitan  yang  dihadapi  oleh  penyandang disabilitas  adalah  dikarenakan  individu tersebut.
Pendekatan model ini disebut “medical  model ”  atau  pendekatan medis. Bagi pendekatan itu, secara natural disabilitas  adalah  masalah  individu  yang disebabkan  oleh  keterbatasan  fungsi  atau ketidaknormalan fisik atau mental.
Jelasnya  masalah  disabilitas  adalah  suatu kekurangan pada seseorang, dengan menggunakan  ukuran  kelengkapan  tubuh atau  indra  dari  orang  normal,  sehingga disabilitas adalah kelainan atau kekurangan  fisik,  indra  atau  mental (medis)  yang  dimiki  seseorang  yang menjadikan  orang  tersebut  tidak  dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, dan mereka disebut disebut  sebagai orang yang  mempunyai  kelainan  sosial  atau social deviant (Thohari, 2014: 34). Hal ini yang menjadikan dasar mengapa sebagian besar  masyarakat  kita  berpandangan bahwa  orang  memiliki  kekurangan  fisik ini harus dibantu karena memiliki keterbatasan.
Paradigma  tersebut  bergeser  pada dekade  70-an,  yang  dipelopori  oleh
UPIAS  ( Union  of  the  Psically  Impired againts Sagregation) yang
memperkenalkan pendekatan model sosial ( Social  Model ).  Dalam  pedekatan  itu, disabilitas  diartikan  sebagai  kontruksi sosial  dan  kaitannya  dengan  masyarakat dan  lingkungan.  Maksudnya  disabilitas adalah  produk  masyarakat  yang  terus menerus direproduksi hingga sulit digugat
dan kemudian menjadi kebenaran. Lingkungan  baik  secara  sosial  maupun infrastruktur  dibentuk  oleh  kelompok “normal”  sehingga  tidak  memberikan ruang  dan  kesempatan  bagi  penyandang disabilitas (Fajri Nursyamsi, dkk., 2015).
Menurut Undang-undang RI No. 8 tahun  2012  mengenai  pemilu  disebutkan pada  pasal  19  ayat  1  bahwa:  “warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh  belas)  tahun  atau  lebih  atau sudah/pernah  kawin  mempunyai  hak memilih.” Artinya melalui UU ini, Negara menjamin  hak  setiap  warga  Negara  untuk memilih, tanpa terkecuali, termasuk kelompok  disabilitas  yang  memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Keberadaan penyandang disabilitas sebagai  pemilih  juga  tidak  terlepas  dari berbagai  persoalan.  Mulai  dari  system pendataan pemilih penyandang disabilitas, aksesibilitas, dan fasilitas bagi penyandang  disabilitas,  serta  kegiatan sosialisasi yang belum sepenuhnya mampu  menjangkau  publik  yang  dituju (Nursyamsi, dkk., 2015) .
Salah satu relawan demokrasi yang dibentuk  KPU  Kab.  Garut  pada  Pemilu 2014  adalah  relasi  segmentasi  kelompok disabilitas.  Adapun  kelompok  disabilitas yang  diajak  kerjasama  adalah  PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas
Indonesia)  Kab.  Garut.  Alasan  mengapa
PPDI  dirangkul  dalam  sosialisasi  Pemilu 2014 kepada kelompok disabilitas dikarenakan satu-stunya lembaga disabilitas  yang  memiliki  legalitas  formal di  kabupaten  Garut  adalah  PPDI  melalui SK  Menkumham  RI  Nomor  C-729  HT.
03.02-th.  2002  ter-tanggal  27  Maret
2002 1 .
Adapun lembaga PPDI tingkat kecamatan  di  Kabupaten  Garut  baru terbentuk 11 Kecamatan, yaitu: Kecamatan leles,
Limbangan,
Karangpawitas,  Garut  Kota,  Cikajang, Pakenjeng, Bayongbong, Cilawu, Tarogong  Kidul,  Tarogong  Kaler,  dan kecamatan Pasirwangi. Meskipun demikian, sosialisasi terkait kegiatan PPDI termasuk sosialisasi Pemilu 2014
dilakukan ke seluruh kecamatan Kabupaten  Garut,  sesuai  dengan  tugas yang  diamanatkan  oleh  KPU  Kabupaten Garut.  Namun  demikian,  karena  anggaran terbatas, relawan demokrasi (relasi) segmen  disabilitas  yang  dipimpin  oleh Ketua  PPDI,  Bapak  Raden  Mas  Sugeng Rachmanto,  melakukan  sosialisasi  ke kecamatan  yang  bisa  dijangkau  sesuai kemampuan  yang  ada,  terlebih  data kelompok disabilitas yang ada di kabupaten  Garut  1.956  orang  (pemilih) yang tersebar di 42 kecamatan yang ada di Kabupaten  Garut.  PPDI  juga  membawahi beberapa organisasi disalibitas di Kabupaten  Garut,  sehingga  penyertaan lembaga ini dianggap mewakili kelompok disabilitas lainnya. PPDI juga membawahi 27 SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada di Kabupaten Garut. 2
Menurut  Bapak  Rd.  Mas  Sugeng Rachmanto 3 ,  sosialisasi  pemilu  2014  ke
1 Hasil  wawancara  dengan  Iman  Budiman,  Sie Kesehatan PPDI Kab. Garut, di kantor PPDI, pada tanggal 26 Maret 2018.
2 Hasil  wawancara  dengan  Rd.  Mas  Sugeng Rachmanto,  Ketua  PPDI    di  kantor  PPDI,  pada tanggal 26 Maret 2018.
3 Hasil  wawancara  dengan  Rd.  Mas  Sugeng Rachmanto di kantor PPDI, pada tanggal 26 Maret 2018.
kelompok  disabilitas  dianggap  efektif karena  mampu  menekan  angka  Golput (Golongan  Putih)  yang  selama  ini  terjadi pada kelompok disabilitas. Melalui sosialisasi,  para  penyandang  disabilitas diberi  pemahaman  tentang  pentingnya partisipasi mereka sebagai pemilih. Selain itu  mereka  juga  diberikan  pembekalan tentang  tata  cara  pemilihan  di  Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui sosialisasi  juga  diinformasikan  kepada pemilih  penyandang  disabilitas  tentang lokasi  TPS  mana  saja  yang  telah menyediakan  fasilitas  bagi  mereka  seperti kursi roda, tempelate surat  suara, maupun petugas pendamping bagi pemilih disabilitas tertentu.
Sementara  menurut  Komisioner  KPU
Kabupaten Garut yang membidangi Divisi
Sosialisasi pada Pemilu 2014, Reza Alwan Sovnidar, Pemilu 2014 merupakan momentum bagi KPU untuk mengikutsertakan beberapa kelompok yang selama ini kurang terperhatikan hak- haknya  dalam  pemilu,  tidak  terkecuali kelompok disabilitas. Pemilu 2014 merupakan  tonggak  awal  kepesertaan kelompok  disabilitas  dalam  pemilu  secara komprehensif.  Sebagai  langkah  awal, tentu kinerja KPU dalam upaya melibatkan kelompok disabilitas mengalami  sejumlah  kendala,  seperti kurang  akuratnya  data  pemilih  disabilitas serta  masih  terbatasnya  kelompok  atau lembaga-lembaga  disabilitas  yang  bisa diajak kerjasama. Kendala lain yang tidak kalah  pentingnya  untuk  dievaluasi  adalah keterbatasan  anggaran  sehingga  ruang
gerak relawan demokrasi kelompok disabilitas ini kurang maksimal. 4
Pelibatan  PPDI  dalam  sosialisasi kelompok disabilitas menurut KPU Kabupaten  Garut  merupakan  hasil  dari pemetaan  yang  sumbernya  berasal  dari pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  adalah Kesbangpol kabupaten Garut. PPDI inilah yang selama ini dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Garut untuk mewakili kelompok  disabilitas  dalam  pelibatan dalam kebijakan publik.
Ada  beberapa  catatan  dari  Pak Reza  Alwan  terkait  perbaikan  dalam pelibatan kelompok disabilitas dalam agen sosialisasi  Pemilu  ke  depan,  diantaranya adalah sebagai berikut 5 :
1. Pola  pendekatan  KPU  ke  depan diharapkan  lebih  spesifik  sesuai dengan tingkat keterbutuhan setiap kelompok disabilitas.
2. Perlu  pelibatan  komunitas  guru- guru SLB sebagai asistensi kelompok disabilitas.
3. Perlu  instrumen  pendukung  yang jelas  dalam  program  sosialisasi pemilu selanjutnya, sehingga
ouput -nya juga bisa lebih dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah assessment
(pemetaan) kelompok sasaran
sosialisasi yang jelas akan melahirkan  strategi  yang  tepat dalam melakukan sosialisasi.
Namun  demikian,  catatan-catatan di  atas  merupakan  implikasi  dari  belum adanya  UU  Disabilitas  pada  waktu  itu,
4 Hasil  wawancara  dengan  Komisioner  KPU, Bapak  Reza  Alwan  S,  di  Kantor  KPU  Garut  pada 31 Maret 2018.
5 Hasil  wawancara  dengan  Komisioner  KPU, Bapak  Reza  Alwan  S,  di  Kantor  KPU  Garut  pada 31 Maret 2018 .
sebab  UU  Disabilitas  No  8  Tahun  2016 baru  lahir  dua  tahun  kemudian  setelah pemilu  2014  berlangsung.  Saat  itu  KPU Garut  hanya  berpedoman  pada  portofolio dari  KPU  RI  untuk  membentuk  relawan sosialisasi  dari  sejumlah  segmen.  Pola kerja  relawan  sosialisasi  ini  diberikan keleluasaan  yang  sangat  luas  untuk melakukan sosialisasi ke komunitas mereka masing-masing sesuai segmentasinya.  Selain  itu,  para  relawan demokrasi juga dibekali dengan
bimbingan  teknis  dan  modul  dalam melakukan tugasnya.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti  menggambarkan  bahwa  strategi komunikasi yang dilakukan Komisi
Pemilihan  Umum  (KPU)  Kab.  Garut dalam  rangka  sosialisasi  Pemilu  2014 kepada  Kelompok  Disabilitas  sesuai dengan  teori yang dikemukakan oleh Dan O’hair  (2009:  172)  yang  menyatakan bahwa  teori  strategi  komunikasi  berarti dapat  memanfaatkan  potensi  di  tiga  area utama:
1. Pengetahuan Situasional; informasi yang dimiliki (dikumpulkan) tentang syarat- syarat agar komunikasi sukses dan efektif dalam konteks tertentu.
2. Penentuan  Tujuan;  setiap  situasi komunikasi  dapat  dilihat  sebagai aktifitas  penentuan  tujuan.  Bagi suatu lembaga/organisasi akan lebih sukses dalam menyampaikan komunikasi jika mampu
menentukan  tujuan  yang  jelas  dan tepat untuk organisasinya.
3. Kompetensi  Komunikasi;  ketika merancang  strategi  komunikasi, bagi suatu organisasi/lembaga perlu  memilih  sejumlah  faktor
seperti  tipe  pesan,  saluran,  gaya penyampaian  yang  menunjukkan pemahaman  tentang  nilai  dan kebutuhan lembaga/organisasi
Dalam bidang pengetahuan situasional,  KPU  Kabupaten  Garut  tepat mengajak kerjasama PPDI sebagai lembaga  yang  membawahi  beberapa lembaga  disabilitas  yang  tersebar  di kabupaten Garut, karena dengan menempatkan komunitas kelompok disabilitas  sebagai  relawan  sosialisasi kepada  komunitasnya  akan  menyebabkan komunikasi  berlangsung  efektif.  Sebab komunitas akan mengetahui secara langsung situasi  yang terjadi pada kondisi kelompoknya sendiri.
Dalam  penentuan  tujuan,  KPU
kabupaten Garut telah menetapkan tujuannya  dalam  pembentukan  relawan demokrasi
segmentasi kelompok disabilitas yaitu: untuk meningkat kualitas proses  pemilu,  meningkat  partisipasi pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan  kesukarelaan  mayarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.
Dalam  kompetensi  komunikasi,
KPU Kabupaten Garut telah menggandeng
PPDI  (Persatuan  Penyandang  Disabilitas
Indonesia) Kabupaten Garut untuk melakukan  sosialisasi  kepada  kelompok disabilitas  yang  tersebar  dalam  beberapa komunitas di bawahnya seperti Himpunan Wanita  Disabilitas  Indonesia  (HWDI), Ikatan  Tuna  Netra  Muslim  Indonesia (ITMI),  Gerakan  Tuna  Rungu  Indonesia (Gerkatin),  dan  lain  sebagainya,  serta kepada  pemilih  pemula  disabilitas  yang ada di 27 SLB (Sekolah Luar Biasa) yang berada di bawah koordinasi PPDI
kabupaten Garut. Kompetensi komunikasi tentu  dimiliki  oleh  pengurus  PPDI  yang kesehariannya berkomunikasi dan berinteraksi dengan para kelompok disabilitas.
Melalui  pemanfaatan  potensi  tiga area  di  atas,  strategi  komunikasi  pada kelompok  disabilitas  di  Kabupaten  Garut berlangsung  cukup  efektif  karena  mampu mendorong  partisipasi  pemilih  kelompok disabilitas  dalam  pemilu  2014.  Meskipun tentu  memiliki  sejumlah  catatan  yang nantinya  akan  menjadi  rekomendasi  bagi sosialisasi penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti  menggambarkan  bahwa  strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kab.  Garut dalam  rangka  sosialisasi  Pemilu  2014 kepada Kelompok Disabilitas berlangsung efektif karena dapat memanfaatkan potensi  di  tiga  area  utama,  yakni: Pengetahuan Situasional, Penentuan
Tujuan dan Kompetensi Komunikasi.
Dalam pengetahuan  situasional ,
KPU Kabupaten Garut mengajak kerjasama  PPDI  sebagai  lembaga  yang membawahi  beberapa  lembaga  disabilitas yang  tersebar  di  kabupaten  Garut,  karena dengan menempatkan komunitas kelompok  disabilitas  sebagai  relawan sosialisasi  kepada  komunitasnya  akan menyebabkan  komunikasi  berlangsung efektif. Sebab komunitas akan mengetahui secara  langsung  situasi  yang  terjadi  pada kondisi kelompoknya sendiri.
Dalam penentuan  tujuan ,  KPU kabupaten Garut telah menetapkan tujuannya  dalam  pembentukan  relawan
demokrasi segmentasi kelompok
disabilitas yaitu: untuk meningkat kualitas proses  pemilu,  meningkat  partisipasi pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan  kesukarelaan  mayarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.
Dalam kompetensi  komunikasi ,
KPU Kabupaten Garut telah menggandeng PPDI  (Persatuan  Penyandang  Disabilitas
Indonesia) Kabupaten Garut untuk melakukan  sosialisasi  kepada  kelompok disabilitas  yang  tersebar  dalam  beberapa komunitas  di  bawahnya  serta  kepada pemilih pemula disabilitas  yang ada di 27 SLB  di  kabupaten  Garut.  Kompetensi komunikasi  tentu  dimiliki  oleh  pengurus PPDI  yang  kesehariannya  berkomunikasi dan  berinteraksi  dengan  para  kelompok disabilitas.

## Saran
Ada sejumlah rekomendasi berdasarkan  catatan  dari  KPU  Kab.  Garut terkait perbaikan dalam pelibatan kelompok disabilitas dalam agen sosialisasi  Pemilu  ke  depan,  diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pola  pendekatan  KPU  ke  depan diharapkan  lebih  spesifik  sesuai dengan tingkat keterbutuhan setiap kelompok disabilitas.
2. Perlu  pelibatan  komunitas  guru- guru  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB) sebagai asistensi kelompok
disabilitas.
3. Perlu  instrumen  pendukung  yang jelas  dalam  program  sosialisasi pemilu selanjutnya, sehingga ouput -nya juga bisa lebih
dipertanggungjawabkan.
Contohnya adalah assessment
(pemetaan) kelompok sasaran sosialisasi yang jelas akan melahirkan  strategi  yang  tepat dalam melakukan sosialisasi.

## Daftar Pustaka
Amirullah.  (2015). Manajemen  Strategi Teori  Konsep  Kinerja .  Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Bungin,  H.M  Burhan.  (2006). Sosiologi
Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Effendy,  Uchjana,  Onong.  (2007). Ilmu Komunikasi  Teori  dan  Praktek .
Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.
Effendy,  Uchjana, . Onong.  (2013). Ilmu,
Teori,  dan  Filsafat  Komunikasi .
Jakarta: Raja Grafindo.
Graber, A. Doris. (2002). Mass Media and American  Politics ,  6 th edition,  a Divition  of  Conresional  Quartely.
Washington D.C.
Kriyanto, Rachmat. (2007). Tehnik Praktisi: Riset Komunikasi . Jakarta:  Kencana  Pranada  Group. Cet ke-2. Mulyana, Deddy. (2013). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhtadi, Asep Saeful. (2012). Komunikasi Dakwah Teori Pendekatan dan Aplikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nurjaman,  Kadar  dan  Umam,  Khaerul. (2012). Komunikasi  dan  Publik Relation . Bandung: Pustaka Setia. O’Hair,  Dan;  W.  Friedrich  Gustav;  dan Dixon, Dee, Lynda. (2009). Strategic
Communication in Business  and  the  Professions’ .
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Perludem.  (2014). Mendorong  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pemilu  2014 . Perludem: Jakarta.
Rakhmat, Jalaludin. (2002). Metode Penelitian  Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.
Rakhmat,  Jalaludin.  (1986). Psikologi Komunikasi .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Soekanwo, Ariani. (2014). Metode Sosialisasi  yang  aksesibel  bagi peningkatan Partisipasi Penyandang  Disabilitas ,  dalam “Mendorong Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pemilu  2014”.
Jakarta: Perludem.
Subiakto,  Henry  dan  Ida,  Rachmah.
(2012). Komunikasi Politik, Media,
&  Demokrasi .  Jakarta:  Prenada Media.
Syahruni HR. (2014). KPU dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat ,  dalam  “Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilu 2014”. Jakarta: Perludem.
Siagian.  (2001). Manajemen  Strategi .
Bandung: Penerbit Bumi Aksara.

## Sumber Lain:
KPU  Kabupaten  Garut.  (2014). Modul Relawan Demokrasi Segmen
Kelompok  Pemilih  Pemula. KPU
Garut.
KPU  Kabupaten  Garut.  (2014). Modul
Relawan Demokrasi Segmen
Kelompok Disabilitas. KPU Garut.
Kelompok  Kerja  KPU  Kabupaten  Garut.
(2013). Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pembekalan
Materi kepada Relawan Demokrasi di Kabupaten Garut .
Suparman, Soedjito. (2014). Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Keberhasilan
Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014. Thohari,  Slamet.  (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas
Fasilitas  Publik  bagi  Penyandang Disabilitas di Kota Malang, dalam Indonesia  Journal  of  Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014.

## Website:
Nursyamsi,  Fajri,  dkk.  (2015). Kerangka Hukum  Disabilitas  di  Indonesia:
Menuju Indonesia Ramah
Disabilitas .  Jakarta:  Pusat  Studi
Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia.
https://www.pshk.or.id/wpcontent/u ploads/2016/01/Kerangka-Hukum- Disabilitas-di-Indonesia.pdf. Hal.
34. Diakses pada 10 April 2018.