Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari

## ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Chamim Tohari
Universitas Muhammadiyah Surabaya amimzone@yahoo.co.id

## Abstract
This  research  focused  to  analyze  arrangements  about  implementation  of  the  loss subtitution gift  for a land deliverance in  the process  of the land supplying which is  attached in Indonesian‟s Contitution Number 2 Year 2012 in the perspective of Islamic Law.  The problem which will answered in the research is about the arrangements is it according to the concept of the loss subtitution gift in Islamic law? The research is a normative law research library research type which is use a comparative analysis method  as a method used to supply the answer of the problem  in  the  research.  The  results  of  the  research  there  are: First, in  the  perspective  of  fiqh muamalah,  the  arrangements  about  loss  substitution  gift  in  the  land  supplying  for  the  general importance  reconstruction    has  been  according  to  the  concept  of  kafâlah  in  the  conference  and the loss substitution gift stage when agreement about the amount of the loss substitution reached .  However  in  the  next  stage  when  the  owner  of  land  do  not  agree  about  amount  of  the  loss substitution gift, the constitution has not been according to the  concept ot kafâlah particularly, and  the  principles  of  the  fiqh  muamalah  generally. Second, based  on  the  fiqh  siyasah perspective, the constitution can be concluded that it has been according to the principles of  fiqh siyasah. Because the infra structure development for the general importance has been relevance to  the  maslahah  of  the  citizen  and  the  nation.  Based  on  this  argument,  all  of  the  citizen  of Indonesia have to obey the constitution for the maslahah realization.
Keywords: loss subtitution, the land supplying, Muamalah, Kafâlah, Siyasah.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari

## Abstrak
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  menganalisis  aturan-aturan  tentang  pelaksanaan pemberian  ganti  rugi  atas  pembebasan  lahan  dalam  proses  pengadaan  tanah  yang  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang akan  dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  aturan  pemberian  ganti  rugi  pengadaan  tanah dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  sejalan  dengan  konsep  ganti  rugi  dalam  hukum Islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan model penelitian pustaka (library research) yang menggunakan metode analisis komparatif (comparative analysis) sebagai metode yang ditempuh  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: Pertama,  dalam  perspektif  fiqh  muamalah,  aturan  tentang  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  telah  sejalan  dengan  konsep  kafâlah  pada  tahapan  musyawarah  dan pemberian  ganti  rugi  setelah  disepakati  besaran  ganti  ruginya.  Namun  dalam  tahap  berikutnya dimana  pemilik  tanah  atau  tertanggung  tidak  menyepakati  besaran  ganti  ruginya,  aturan pemberian ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak sejalan dengan konsep kafâlah secara khusus, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah secara umum. Kedua, dalam perspektif fiqh  siyasah,  aturan  tentang  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat dikatakan  sejalan  dengan  qaidah  dan  konsep  fiqh  siyasah.  Karena  pembangunan  untuk kepentingan  umum  memiliki  relevansi  dengan  kemaslahatan  bangsa  dan  Negara,  maka  suatu aturan  hukum  yang  mengaturnya  pun  harus  ditaati  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  demi terwujudnya kemaslahatan tersebut.
Kata Kunci: Ganti rugi, Pengadaan tanah, Muamalah, Kafâlah, Siyasah.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  aset  penting  bagi  manusia  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam kehidupan  karena  mempunya  fungsi  strategis  baik  sebagai  aset  sosial maupun  sebagai  aset negara.  Sebagai  aset  sosial  misalnya  tanah  berfungsi  sebagai  sarana  pengikat  kesatuan  sosial masyarakat  di  Indonesia  dalam  kehidupan  bernegara.  Adapun  tanah    sebagai  aset  negara tanah berfungsi sebagai salah satu modal pokok dalam pembangunan. 1
1 Achmad  Rubaie.  2007, Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  (Malang:  Bayu  media Publishing,), hal. 12.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Sebagai  bentuk  real  dari  manifestasi  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  yang  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berada dibawah  kekuasaan  negara  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam Undang-Undang ini yakni pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa  adalah  kekayaan  alam  dimana  penguasaan  tetingginya  ada  pada  negara  sebagai organisasi kekuasaan milik seluruh rakyat.
Apabila  dipahami  sebenarnya  hak  menguasai  negara  adalah  suatu  konsep  yang  bertolak pada  pemahaman  bahwa  negara  sebagai  suatu  organisasi  kekuasaan  dari  seluruh  rakyat  yang memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  sehingga  tampak  bahwa  kekuasaan  sentral dipegang  oleh  negara.  Karenanya  tanah  yang  memiliki  fungsi  sebagai  faktor  produksi  yang utama  seharusnyalah  berada  dalam  kekuasaan  negara.  Meskipun  demikian  tanah  yang  dikuasai oleh  negara  tidak  lantas  menjadi  milik  negara,  tetapi  negara  memiliki  kekuasaan  membuat kebijakan tentang pengelolaan tanah.
Berkaitan dengan itu, pembangunan proyek pemerintah sudah barang tentu memerlukan tanah.  Sementara  tanah  yang  ada  selama  ini  dapat  berupa  tanah  yang  dikuasai  secara  langsung atas nama negara (tanah negara) atau tanah yang sudah dimiliki atas nama suatu subyek hukum (tanah  hak).  Jika  kondisi  tanah  yang  diperlukan  untuk  pembangunan  itu  adalah  tanah  negara, maka  pengadaan  tanahnya  tidak  akan  sulit,  karena  pemerintah  dapat  langsung  mengajukan permohonan  hak  atas  tanah  tersebut  untuk  kemudian  dapat  langsung  dilakukan  pembangunan. Tetapi untuk saat ini tanah dengan status milik negara sangat terbatas, yang ada adalah tanah hak yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan Hak pakai.
Proyek  pembangunan  yang  diadakan  untuk  membangun  infrastruktur  guna mempermudah kegiatan yang beorientasi pada kepentingan umum dewasa ini menuntut adanya ketersediaan tanah secara cepat. Namun untuk merealisasikan pengadaan tanah diperlukan suatu payung  hukum.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden 65  Tahun  2006  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  Peraturan  Presiden  36  Tahun  2005  yang mengatur Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum tersebut dapat menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah guna memudahkan proses penyediaan tanah  untuk  pembangunan.  Melalui  Peraturan  Presiden  di  atas,  pemerintah  mempunyai
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
kewenangan  untuk  menguasai  tanah  milik  masyarakat  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan umum.
Namun  demikian  meskipun  pemerintah  memiliki  kekuasaan  mengatur  penggunaan kekayaan alan dalam negeri, dalam menempuh prosedur dan proses pengadaan tanah tidak boleh sewenang-wenang.    Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan peraturan hukum yang berlaku seperti melalui cara pemberian ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah tersebut. 2
Isu pemberian ganti rugi atas proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa jadi tidak begitu sensitif jika tanah yang dicabut hak kepemilikannya adalah milik orang kaya dimana tanah tersebut tidak menjadi sumber primer penghidupan bagi keluarganya. Masalah yang lazim muncul dalam pengadaan tanah adalah jika pengadaan tanah itu dilakukan melalui penggusuran paksa terhadap tanah yang menjadi sumber pencaharian atau bahkan pemukiman yang dibangun oleh  penduduk  sendiri,  sementara  pemerintah  tidak  menyiapkan  ganti  kerugian  yang  memadai atau  program  pemukiman  kembali  ( resettlement/rehousing )  bagi  masyarakat  yang  dicabut haknya  atas  tanah.  Disinilah  prinsip  keadilan  hukum  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang Pengadaan Tanah diuji.
Berawal dari asumsi  penulis  bahwa ketika suatu  Undang-Undang  yang telah dibuat dan dijalankan  sebagaimana  mestinya,  maka  tentunya  warga  negara  akan  mematuhinya  sehingga tidak  akan  terjadi  permasalahan-permasalahan  pembebasan  lahan  untuk  kepentingan  umum sebagaimana  dijelaskan  di  atas.  Karena  dalam  penegakan  hukum  berdasarkan  Undang-Undang tentunya terkandung unsur penegakan keadilan yang menjadi substansi hukum tersebut. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara jelas telah memberikan aturan tentang prosedur yang harus ditaati baik oleh pemerintah sebagai pemilik proyek pembangunan.
Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis hendak menganalisis aturan-aturan tentang pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  atas  pembebasan  lahan  dalam  proses  pengadaan  tanah  yang tertera  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah aturan pemberian ganti rugi pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sejalan dengan konsep ganti rugi dalam  hukum  Islam?  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  model  penelitian
2 Bernhard  Limbong.  2011, Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  :Regulasi,  Kompensasi  Penegakan  Hukum , (Jakarta: Pustaka Margareta),  hal 131.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
pustaka  ( library  research )  yang  menggunakan  metode  analisis  komparatif  ( comparative analysis ) sebagai metode yang ditempuh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Definisi
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012, “Pengadaan  Tanah” dimaknai sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti  kerugian yang layak dan adil kepada  pihak  yang  berhak . 3 Pengadaan  tanah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  dalam  hal  ini dilakukan  oleh  pemerintah  guna  mendapatkan  tanah  untuk  kepentingan  tertentu  seperti pembangunan infrastruktur dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah (baik individu maupun instansi) berdasarkan prosedur dan besaran nominal yang telah ditentukan oleh undang-undang.  Dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  dalam  rangka  pembangunan  berbagai fasilitas  umum  selalu  memerlukan  tanah.  Namun  demikian  pemerintah  memiliki  keterbatasan dalam  hal  ketersediaan  tanah  untuk  pembangunan  yang  dikuasai  oleh  Negara  (sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  2,  6  dan  18  Undang-Undang  Pokok  Agraria)  sehingga  untuk  keperluan pembangunan  tersebut  tidak  mencukupi.  Karena  itu  untuk  mencukupi  kebutuhan  akan  tanah untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  memadai  berdasar  Pasal  6  Undang-Undang  Pokok Agraria  tentang  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  pemerintah  menempuh  cara  dengan  jalan mengambil  tanah-tanah  hak  (baik  hak  individu  maupun  hak  instansi  berbadan  hukum)  dengan memberikan ganti rugi yang disepakati. 4
Adapun  pengertian “Kepentingan  Umum” dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  dimaknai  sebagai kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika  dibandingkan  dengan  pengertian  kepentingan  umum  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  36 Tahun 2005, kepentingan umum hanya didefiniskan sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat .  Sedangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006,  kepentingan  umum tidak  didefinisikan  secara  jelas  dan  hanya  diatur  perubahan  jenis-jenisnya  saja  sebagaimana tertera  dalam  Pasal  5.  Perumusan  ulang  tentang  batasan  kepentingan  umum  dalam  Undang- Undang  tersebut  sangat  penting  sebagai  batu  uji  jika  terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai
3 Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 1 Perpres 71 Tahun 2012.
4 Pasal 27 huruf a, 34, 40 UUPA yunctis PP 40 Tahun 1996, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
definisi  kepentingan  umum. 5 Begitu  pula  jika  didapati  jenis  baru  dari  cakupan  kepentingan umum yang belum dijelaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut.
Harus dipahami bahwa tidak semua kegiatan pengadaan tanah dapat digolongkan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena itu pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  menentukan  kegiatan  pengadaan  tanah  yang  termasuk  dalam  ranah  kepentingan  umum sebagai berikut:
a. Pertahanan dan keamanan nasional;
b.  Jalan  umum,  jalan  tol,  terowongan,  jalur  kereta  api,  stasiun  kereta  api,  dan  fasilitas  operasi kereta api;
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi,
d. Bangunan pengairan lainnya;
e. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
f. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
g. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
h. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
i. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
j. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
k. Fasilitas keselamatan umum;
l. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
m. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
n. Cagar alam dan cagar budaya;
o. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
p.  Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta  perumahan  untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
q. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
r. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
s. Pasar umum dan lapangan parkir umum.” 6
Sebagai konsekwensi dari pasal di atas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
5 Terkait  dengan  permasalahan  tersebut  telah  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
6 Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
1.  Klasifikasi  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  terbatas  pada  tujuh  (butir) kegiatan yang telah ditentukan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
2. Pembangunan untuk kepentingan umum hanya terbatas pada 19 (butir) kegiatan pembangunan sebagaimana yang disebutkan Pasal 10 di atas, bentuk pembangunan diluar itu tidak dianggap sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.
3.  Kegiatan  pembangunan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah;
Berdasarkan pasal 10 di atas, pelaksana dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan  umum  hanya  dapat  dilaksanakan  dan  dibiayai  oleh  pemerintah  pusat  atau pemerintah daerah. 7
4.  Hasil  dari  pembangunan  tersebut  menjadi  milik  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah. Syarat  ini  membatasi  bahwa  kegiatan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang memerlukan pengadaan tanah karena adanya kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Menurut  hemat  penulis,  konsepsi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat dimaknai sebagai pengadaan tanah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang  dimana  hasilnya  adalah  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara,  terutama  rakyat  secara umum  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  mencari  keuntungan  dengan  memperhatikan  dampaknya dari  aspek-aspek  sosial,  politik,  ekonomi,  psikologis  serta  aspek  lainnya  dengan  mengacu  pada dasar  asas-asas  pembangunan  nasional.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  kegiatan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  haruslah  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  – setidaknya  –  sebagian besar  rakyat  Indonesia, bukan hanya dinikmati  oleh pihak-pihak tertentu seperti pemerintah dan investor.

## Konsep Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Definisi ganti rugi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah ditegaskan pada bab 1 pasal 1 poin 10, bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi dalam konteks
7 Kewenangan  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tersebut sejalan  dengan  salah  satu  kewajibannya  dalam  menyelenggarakan  otonomi  yaitu  menyediakan  fasilitas  sosial  dan fasilitas umum yang layak . Hal ini termuat dalam Pasal 22 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Pasal  sebelumnya,  yakni  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  a  dan  d,  serta  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  dan  d  dijelaskan  bahwa urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di antaranya meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
ini adalah “Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.”
Selanjutnya tentag prosedur pemberian  ganti rugi dijelaskan pada pasal  37 hingga pasal 44. Pada pasal 37 dijelaskan bahwa untuk menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang terkena proyek  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  pihak- pihak  yang  berhak  menerima  ganti  rugi  tersebut  dalam  waktu  30  hari  setelah  petugas  penilai harga  tanah  menetapkan  besaran  harga  tanah  sesuai  harga  yang  berlaku  pada  umumnya  (pasal 37). Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan panitian  pengadaan  tanah,  maka  pemilik  tanah  dihimbau  untuk  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  14  hari  kerja  (pasal  38).  Apabila  di  antara  pemilik tanah  menolak  besaran  ganti  rugi  yang  telah  ditetapkan  panitia  pengadaan  tanah,  tetapi  tidak mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  yang  ditetapkan  Undang-Undang, maka pemilik tanah dianggap menerima besaran ganti rugi tersebut (pasal 39).
Setelah  dalam  waktu  30  hari  Pengadilan  Negeri  memutuskan  besaran  harga  ganti  rugi yang  diajukan,  putusan  tersebut  kemudian  diberikan  kepada  pemilik  tanah  yang  telah mengajukan  keberatan  tersebut.  Apabila  pemiliki  tanak  masih  keberatan  dengan  hasil  putusan Pengadilan negeri, maka dihimbau untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling  lama  14  hari  kerja  setelah  putusan  tersebut  diterimanya  (pasal  38  ayat  3).  Adapun Mahkamah  Agung  diwajibkan  memberikan  putusan  paling  lama  30  hari  kerja  dimulai  sejak permohonan  kasasi  diterima  (pasal  38  ayat  4).  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  kemudian menjadi  dasar  besaran  pemberian  ganti  rugi  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  pemilik  tanah (pasal 38 ayat 5).
Prosedur pemberian ganti rugi diberikan secara langsung oleh panitia pengadaan tanah kepada  pemilik  tanah  yang  berhak  menerimanya  (pasal  40).  Dalam  hal  pemilik  tanah  menolak besaran  ganti  rugi  baik  yang  telah  ditetapkan  oleh  panitia  pengadaan  tanah,  Pengadilan  Negeri maupun Mahkamah Agung, maka uang ganti rugi tersebut dititipkan kepada Pengadilan Negeri setempat (pasal 42 ayat 1). Selain itu penitipan ganti rugi juga dilakukan dalam kondisi pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya, objek tanah yang akan diberikan ganti rugi sedang menjadi objek  perkara  di  pengadilan;  masih  dipersengketakan  kepemilikannya;  diletakkan  sita  oleh pejabat  yang berwenang; atau masih menjadi jaminan di bank. Hal ini dijelaskan pada pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Demikian konsep dan pengaturan mengenai pemberian ganti rugi atas tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

## Analisis Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam
Untuk  melihat  sejauh  mana  relevansi  pasal-pasal  yang  mengatur  pemberian  ganti  rugi tanah dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis dalam hal ini menggunakan dua perspektif, yakni perspektif fiqh muamalah dan perspektif fiqh siyasah.

## Perspektif Fiqh Muamalah

## 1. Kafâlah
Masalah  ganti  atas  kerugian  dalam  fiqh  mualamah  umumnya  dibahas  pada  bab  tentang kafâlah .  Adapun  kafâlah  sendiri  berasal  dari  kata مفك ,  yang  mana  sinonim  dengan  kata  نًض  , yang  secara  terminologis  bermakna  menanggung  atau  mengumpulkan.  Adapun  secara  istilah, kata kafâlah artinya  mengumpulkan  suatu  tanggungan  kepada  tanggungan  yang  lain  dalam penuntutan  terhadap  jiwa,  harta,  atau  benda. 8 Sedangkan dhaman secara  bahasa  berarti  garansi atau jaminan.  Secara istilah misalnya dalam  kitab Majallah  al-Ahkâm  al-Adliyah , kata dhaman didefinisikan sebagai “ Memberikan sesuatu yang serupa dalam bentuk harga atas sesuatu yang serupa tersebut.” 9
Kata dhaman seringkali  digunakan  oleh  pada  ulama  fiqh  berkaitan  dengan  masalah pertanggungan  terhadap  harta.  Dalam  beberapa  kitab  fiqh  mazhab  Maliki,  Syafi‟i,  Hanbali  dan Zhahiri  pada  bab kafâlah terdapat  sub  bab  yang  bisanya  diberi  judul  kitab al-dhaman atau  bab al-dhaman .  Selain  itu  ada  juga  fuqaha  yang  memasukkan  masalah dhaman ke  dalam pembahasan  pada  bab zharar .  Yang  disebutkan  terakhir  lebih  banyak  digunakan  dalam  kitab- kitab fiqh mazhab Hanafi. 10
Konsep dhaman dalam  mazhab  Hanafi  sering  dikaitkan  dengan  masalah zharar ,  yakni seseorang  yang melakukan tindakan  yang mengakibatkan rusaknya atau  hilangnya kepemilikan orang  lain  atas  sesuatu  yang  berharga  baik  itu  harta  ataupun  aset-aset  lainnya.  Bagi  orang tersebut  dikenakan  hukuman  wajibnya  mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh  orang  yang
8 Abdurrahman  al-Jaziri, Fiqh  „alâ  Madzâhib  al-Arba‟ah ,    juz  3,  (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  tth),  hal. 221.
9 Majallah al-Ahkâm al-Adliyah . 2012,  pasal  416, (Istanbul: Marmara Universitesi Yayinlari).
10 Kemal  Yildiz.  2013, Islam  Sorumluluk  Hukuku, (Istanbul:  Marmara  Universitesi  Ilahiyat Fakultesi Yayinlari), hal. 34-35.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
kehilangan. 11 Adapun  masalah  ganti  rugi  atas  proyek  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia,  setidaknya  dapat  dilihat  dengan  konsep dhaman atau kafâlah ini.  Karena  adanya  kesamaan  dalam  hal  objek  kajiannya,  yakni  adanya kerugian yang ditimbulkan atas suatu perbuatan.
Dalam  konsep kafâlah ,  ada  beberapa  rukun  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjamin keshahihan  akad  tersebut  dimana  masalah  ganti  rugi  pengadaan  tanah  dapat  diperbandingkan dengannya, yaitu:
(1) Sîghat . Sîghat yang  dimaksud  adalah  adanya  ijab  qabul  dalam  yang  menunjukkan  adanya kesepakatan  antara  penanggung  dn  pihak  yang  ditanggung.  Ulama-ulama  mazhab  tidak menentukan  atau  memberikan  syarat-syarat  tertentu  untuk  keabsahan sîghat ,  artinya  shigat atau ucapan ijab qabul dapat dilakukan dengan kalimat apapun, yang jelas dapat menunjukkan suatu  kesepakatan.  Dalam  pengaturan  pemberian  ganti  rugi  pengadaan  tanah  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tidak dijelaskan adanya ijab qabul secara  eksplisit,  tetapi  adanya  tahapan  musyawarah  penentuan  harga  tanah  yang  akan diberikan ganti rugi atasnya merupakan bentuk lain dari ijab qabul. Jadi dapat dapat dikatana bahwa unsur kafâlah yang pertama ini telah terpebuhi dalam Undang-Undang tersebut.
(2) Dhâmin atau kâfil .  Yaitu  pihak  yang  menanggung  atau  menjamin  atau  yang  membayar kerugian.  Dalam  konteks  ganti  rugi  pengadaan  tanah,  pemerintah  adalah dhâmin sebab berposisi sebagai pihak yang menjalankan proyek pengadaan tanah.
(3) Madhmûn atau makfûl  lahu .  Adalah  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  berhak  menerima uang ganti rugi dari penanggung. Madhmûn atau makfûl lahu memiliki hak untuk ditanggung karena kepemilikannya atas tanah menjadi hilang oleh perbuatan dhâmin .
(4) Makfûl  bih .  Adalah  objek  yang  ditanggung  atau  objek  yang  dengan  sebab  hilangnya  maka diberikan ganti rugi, yang mana dalam hal ini objek yang ditanggung adalah tanah.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  rukun  untuk  terjadinya kafâlah pada kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum telah terpenuhi. Apabila dilihat dari  objek kafâlah -nya  maka  hal  ini  termasuk kafâlah  bi  al-mâl ,  yaitu  suatu  bentuk kafâlah dimana penanggung ganti rugi terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta. 12
11 Ibid, hal 130.
12 Sayid Sabiq. 1981, Fiqh al-Sunnah ,  juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 286.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Dalam lingkup kafâlah bi al-mâl , ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dapat  dikategorikan  dalam  kelompok kafâlah  bi  al-dain ,  yaitu  kewajiban  penanggung  atau penjamin ( kâfil ) untuk melunasi hutang yang berada pada tanggung jawabnya. Karena ganti rugi dalam konteks ini dapat  dimaknai sebagai bentuk hutang pemerintah kepada pemilik tanah atas hilangnya  hak  kepemilikan  tanah  dari  pemiliknya  akibat  adanya  proyek  pembangunan  yang dilakukan.
Kafâlah dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk kafâlah bi al-„ain atau kafâlah bi al-taslîm , yakni kewajiban menyerahkan barang  yang dijual kepada pembeli. 13 Dalam hal ini pembebasan  hak  atas  tanah  dari  pemiliknya  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  akad  jual  beli, sehingga yang timbul dari kesepakatan akad jual beli adalah kafâlah bi al-mâl bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Karena keduanya sama-sama mempunya kewajiban akibat dari  sahnya  akad  jual  beli  tersebut,  yakni  kewajiban  menyerahkan  barang  yang  dijual  bagi penjual, dan kewajiban menyerahkan uang sebagai pengganti barang yang dibeli bagi pembeli.
Apabila  dilihat  dari  ketentuan  pasal  37  dimana  terjadi  musyawarah  dan  mencapai kesepakatan  tentang  harga  tanah  yang  akan  diberi  ganti  rugi,  maka  dari  sudut  pandang  konsep kafâlah ,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tersebut  sudah  sah.  Tetapi  jika  dilihat  pasal berikutnya yakni pasal 38 yang menjelaskan bahwa jika tidak terjadi kesepakatan antara pemilik tanah  dengan  pihak  panitian  pengadaan  tanah,  maka  keputusan  hukum  diselesaikan  oleh Pengadilan  Negeri  hingga  Mahkamah  Agung  di  tingkat  kasasi, 14 maka  hal  ini  tentunya  tidak dapat dilikat dengan perspektif fiqh muamalah – baik dalam sudut pandang teori kafâlah muapun teori  jual  beli  -  dan  bahkan  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  asas-asas  fiqh  muamalah, karena masalah ini dapat dikatakan diluar lingkup kajian fiqh muamalah.
Untuk menjelaskan hal ini ada baiknya jika di sini disinggung mengenai asas-asas dalam fiqh muamalah, yaitu:
(1)  Dalam  transaksi  muamalah  harus  didasarkan  pada  persetujuan  dan  kerelaan  kedua belah pihak .
Karena persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas  yang  sangat  penting  untuk  keabsahan  setiap  akad.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  firman Allah  dalam  surat  al-Nisa‟  ayat  19  yang  artinya, “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah
13 Ahmad Wardi Muslih. 2013, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah), hal. 443-444.
14 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 38 hingga pasal 44.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Dari ayat tersebut kemudian muncul qaidah dalam fiqh muamalah yang berbunyi:
واكحلاا ديس اضزنا
“Keridhaan adalah dasar semua hukum (muamalah).”
Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul  atau  serah  terima  antara  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi.  Jika  kesepakatan  tidak tercapai  maka  masing-masing  pihak  yang  berakad  boleh  membatalkan  transaksinya.  Namun demikian  hal  ini  tidak  terjadi  pada  pelaksanaan  ganti  rugi  pengadaan  tanah  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa jika  tidak  terjadi  kesepakatan  maka  harus  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  atau  Mahkamah Agung.  Jadi  di  sini  pihak  yang  menanggung  atau  pembeli  (dalam  hal  ini  pemerintah)  seakan- akan  memaksakan  terjadinya  akad kafâlah atau  dapat  juga  disamakan  dengan  akad  jual  beli. Dalam  konsep  fiqh  muamalah,  adanya  unsur  pemaksaan  dalam  akad  menjadi  salah  satu penyebab batalnya akan itu sendiri.

## (2) Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.
Dalam  masalah  muamalah,  adat  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dapat dijadikan  sebagai  landasan  hukum  dengan  syarat  adat  tersebut  diakui  dan  tidak  bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  umum  yang  ada  dalam  syara‟.  Hal  ini  sebagaimana  ditetapkan dalam qaidah:
ةًكحي ةداعنا
“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.” 15
Qaidah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw “Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik (pula).” 16
Ibnu  Nujaim  mendefinisikan  adat  sebagai “Suatu  ungkapan  dari  apa  yang  terpendam dalam diri, perkara yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat.” 17
15 Jalaluddin  al-Suyuthi, Al-Asybah  wa  al-Nadhâ‟ir  fi  Qawâ‟id  wa  Furû‟  fiqh  al-Syafi‟iyah , (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1411 H), hal. 60.
16 Ibid. 17 Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa al-Nadhâ‟ir „alâ Mazhabi Abî Hanîfah al-Nu‟mân, (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiyah, 1413 H), hal. 100.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Berkaitan dengan definisi di atas ada dua poin penting yang harus diperhatikan;
Pertama, sesuatu  dikatakan  sebagai  adat  apabila  terjadi  berulang-ulang  dan  diketahui sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mengandung kebaikan. Adat biasanya berhubungan dengan tata  nilai  yang  dipegang  oleh  suatu  masyarakat  dimana  perbuatan  itu  dianggap  baik.  Jadi  adat dalam  hal  ini  merupakan  perbuatan  yang  dianggap  baik  dan  benar  oleh  manusia  secara  umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.
Kedua, adat  tersebut  dapat  diterima  oleh  akal  sehat,  artinya  suatu  adat  yang  dapat dijadikan  sebagai  landasan  hukum  adalah  untuk  hukum-hukum  yang  tidak  tegas  disebutkan dalam al-Qur‟an dan Sunnah dan adat tersebut secara pasti tidak mengandung kemudharatan bagi manusia  dan  tidak  bertentangan  dengan  syari‟at  Islam.  Selain  itu  adat  tersebut  juga  tidak menyebabkan  kesulitan  seperti  memboroskan  harta,  hura-hura,  adanya  paksaan  dan  lain sebagainya.
Menurut  Imam  Izzuddin  Ibn  Abd  al-Salam,  kemaslahatan  dan  kemafsadatan  dunia  dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan syari‟ah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya. Sedangkan  kemaslahatan  dan  kemudharatan  dunia  dapat  diketahui  dengan  pengalaman,  adat kebiasaan,  perkiraan  yang  benar  serta  indikator. 18 Di  sinilah  adat  mengambil  peran  hukum  atas parkara-perkara dinamis yang terus terjadi dalam kehidupan manusia hingga saat ini.
Salah  satu  bentuk  dari  adat  atau  kebiasaan  masyarakat  di  Indonesia  terutama  di  Jawa adalah  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  sesuai  hasil  musyawarah  yang  dilakukan  bersama, misalnya  tentang  terjadinya  kesepakatan  pemberian  ganti  rugi  antara  yang  memberi  dan  yang menerima  ganti  rugi  dalam  masalah  besaran  dan  nilainya.  Jika  tidak  terjadi  kesepakatan  maka masing-masing pihak tidak boleh memaksakan pihak lain untuk melepaskan haknya. Karena itu musyawarah  harus  dilakukan  berulang-ulang  hingga  tercapai  kesepakatan.  Adat  tersebut tentunya menjadi bagian dari adat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam transaksi muamalah,  selama  dalam  adat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  syari‟ah  secara  umum  dan terperinci,  juga  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat  dalam  arti  tidak  menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain.
Namun  aturan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  pengadaan  tanah  tidak  menerapkan prinsip  musyawarah  seperti  itu,  melainkan  musyawarah  seakan-akan  hanya  sebagai  bentik
18 Izzuddin  Ibn  Abd  al-Salâm, Qawâ‟id al-Ahkâm fiîMashâlih al-Anâm ,  (ttp:  Dâr  al-Jail,  1980), hal.10.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
formalitas saja, karena ujung-ujungnya adalah pemaksaan penghilangan hal milik orang melalui jalur Pengadilan. Hal seperti itu tentu saja bertentangan dengan prinsip kedua fiqh muamalah ini.

## (3) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.
Setiap  transaksi  dalam  hubungan  muamalah,  termasuk  dalam  jual  beli  tidak  boleh menimbulkan  kerugian  kepada  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Hal  ini  didasarkan  pada  qaidah  fiqh yang pokok berikut:
لازي رزضنا
“Kemudharatan harus dihilangkan.” 19
Qaidah tersebut berasal dari sebuah hadis Nabi saw berikut:
رازض لاو رزض لا
“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.” 20
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tujuan  syari‟at  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan.  Jika  diturunkan  kepada  tataran  yang  lebih  konkret maka maslahat membawa kemanfaatan sedangkan mudharat membawa kerusakan atau kerugian. Menurut  Muhammad  Daud  Ali,  hubungan  muamalah  apapun  bentuk  dan  teknisnya  boleh dilakukan  asal  hubungan  tersebut  dapat  mendatangkan  kebaikan,  berguna  dan  berfaedah  bagi kehidupan  pribadi  dan  masyarakat,  meskipun  tidak  ada  ketentuannya  dalam  al-Qura‟an  dan Sunnah. 21
Adapun  jika  qaidah  ini  dikaitkan  dengan  masalah  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  kepentingan  umum,  maka  sebenarnya  tidak  terlalu  berpengaruh  dengan  aturan- aturan  dalam  Undang-Undang  di  atas.  Hanya  saja,  yang  menjadi  kekhawatiran  penulis  adalah jumlah  besara  ganti  rugi  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  dan  atau  Mahkamah  Agung yang  kemudian  menjadi  dasar  pemberian  ganti  rugi  atas  tanah.  Dalam  hal  ini  apakah  putusan yang  diberikan  benar-benar  objektif  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan,  ataukah  putusan yang  dimaksud  ada  unsur  pemihakan  kepada  pemerintah  atau  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proyek pengadaan tanah? Jika yang disebutkan terakhir ini  yang terjadi,  maka tentu saja aturan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  tersebut bertentangan dengan asas fiqh muamalah yang ketiga ini.
19 Jalaluddin al-Suyûthî, Al-Asybâh wa al-Nadhâ‟ir , hal. 59.
20 Hadis riwayat Ibnu Majah.
21 Muhammad Daud Ali. 2004. Hukum Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada ), hal. 132-138.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  penulis  lakukan,  setidaknya  ada  dua  poin  dalam  aturan pemberian  ganti  rugi  atas  proyek  pengadaan  tanah  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 yang tidak sejalan dengan konsep fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan konsep kafâlah , yaitu:
Pertama, berkaitan  dengan madhmûn/makfûl  lahu (pemilik  tanah  yang  ditanggung)  dan makfûl  bih (objek  pertanggungan).  Dalam  konsep kafâlah ,  madhmûn/makfûl  lahu  atau  pihak yang  tertanggung  harus  jelas  dan  diketahui  keberadaannya,  demikian  pula  objek kafâlah harus jelas dan tidak majhul atau dalam sengketa, setidaknya menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi‟iyah,  serta  Ibn  Hazm. 22 Bahkan  Abu  Hanifah  dan  al-Syafi‟i  mensyaratkan  bahwa  untuk terjadinya kafâlah yang sah, untuk menjadi penanggung harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari tertanggung. 23 Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 42 ayat 1 dan  2  dinyatakan  bahwa  ganti  rugi  akan  dilakukan  dengan  cara  menitipkan  uang  ganti  rugi kepada Pengadilan Negeri setempat dalam kondisi pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya, objek tanah  yang akan diberikan ganti rugi sedang menjadi objek perkara di pengadilan; masih dipersengketakan  kepemilikannya;  diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang  berwenang;  atau  masih menjadi jaminan di bank. Di sinilah nampak perbedaan yang nyata antara konsep kafâlah dalam fiqh muamalah dengan aturan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Kedua, adanya  unsur ikrâh dalam  tahapan  aturan  pemberian  ganti  kerugian  atas pengadaan tanah. Seperti yang telah disepakati oleh jumhur ulama bahwa adanya ikrâh (tekanan atau  paksaan)  merupakan  unsur  yang  dapat  merusak  keabsahan  suatu  akad.  Adapun  definisi ikrâh adalah  tekanan  atau  paksaan  kepada  manusia  dengan  jalan  menyakiti  atau  memberikan ancaman yang mana dengannya seseorang akan mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan yang  diinginkan  oleh  orang  yang  melakukan  paksaan  tersebut. 24 Ikrâh  sendiri  terbagi  menjadi dua, yakni ikrâh muljî‟ (paksaan yang berat) dan ikrâh ghairu muljî‟ (paksaan yang tidak berat). Bentuk  dari ikrâh  muljî‟ biasanya  seseorang  dipaksa  dengan  ancaman  pembunuhan  atau  yang semisalnya  untuk  melakukan  atau  meninggalkan  suatu  perbuatan.  Sedangkan  bentuk ikrâh
22 Wahbah Zuhaili. 1986, Fiqh al- Islâm wa Adillatuhu , juz 5, (Damaskus: Dâr al-Fikr), hal. 147.
23 Lihat  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusyd  al-Qurthubi, Bidâyah  al-Mujtahid  wa  Nihâyah  al- Muqtashid , jus 2, (Kairo: Maktanah al-Taufiqiyah, tth), hal. 371.
24 Mustafa  Ahmad  Zarka.  1425  H, Al-Madkhal  al-Fiqh  al-„Amm ,  juz  1,  (Beirut:  Dâr  al- Syamiyah), hal. 452.
ghairu muljî‟ adalah ancaman baik berupa pemukulan ataupun perkataan yang tidak sampai pada pembunuhan atau yang semisal dengannya. 25
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 38 dinyatakan bahwa apabila dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan antara  pemilik  tanah  dengan  panitian  pengadaan  tanah,  maka  pemilik  tanah  dihimbau  untuk mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  14  hari  kerja.  Dalam  pasal ini  juga  dinyatakan  bahwa  apabila  pemiliki  tanak  masih  keberatan  dengan  hasil  putusan Pengadilan negeri, maka dihimbau untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah putusan tersebut diterimanya. Pasal berikutnya, yakni pasal 39 ditegaskan  bahwa  dalam  keadaan  dimana  pemilik  tanah  menolak  besaran  ganti  rugi  yang  telah ditetapkan  panitia  pengadaan  tanah,  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri dalam waktu yang ditetapkan Undang-Undang, maka pemilik tanah dianggap menerima besaran ganti rugi tersebut.
Aturan  seperti  ini  menurut  pandangan  penulis  adalah  bentuk  dari ikrâh atau  paksaan dalam  transaksi  muamalah,  meskipun  dilakukan  melalui  aturan  perundang-undangan.  Namun demikian penulis merasa kesulitan sehingga tidak dapat memastikan ikrâh semacam ini termasuk ikrâh muljî‟ atau ikrâh ghairu muljî‟ . Karena paksaan dalam transaksi muamalah dengan bentuk aturan  perundang-undangan  belum  penulis  temukan  rujukannya  dalam  beberapa  literatur  fiqh yang telah penulis kaji.

## Perspektif Fiqh Siyasah
Dalam  konsep  fiqh  siyasah,  apabila  seorang  pemimpin  yang  telah  dipilih  telah  dibaiat secara  sah,  maka  mereka  yang  memilih  serta  seluruh  rakyat  dengan  tidak  ada  pengecualian diwajibkan mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan  yang dibuat dan dijalankan (termasuk  undang-undang)  selama  teraturan-peraturan  dan  perintahnya  tersebut  tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.
Salah  satu  ayat  dalam  al-Qur‟an  yang  patut  menjadi  rujukan  tentang  hukum  wajibnya mentaati pemimpin adalah surat al-Nisa‟ ayat 59 berikut:
ىكني زيلأا ينوأ و لىسزنا اىعيطأو الله اىعيطأ اىنيأ نيذنا اهيأي
“Wahai orang-orang yang beriman, tatatilah Allah dan taatinya Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.”
25 Ibid , hal 453.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Di  antara  makna “ulil  amri” adalah  orang-orang  yang  mewakili  urusan  rakyat  banyak dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 26 Secara umum ayat tersebut menyerukan kepada orang-orang  yang  beriman  untuk  mentaati  pemimpin-pemimpin  mereka  selama  pemimpin tersebut tidak mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Sebelum  ayat  59  ini,  yakni  surat  al-Nisa‟  ayat  58  telah  menjelaskan  bahwa  seorang pemimpin  yang  diangkat  oleh  rakyatnya  diwajibkan  menunaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya. Ibnu Taimiyah dalam bukunya  yang berjudul al-Siyâsah al-Syar‟iyah fî Islâh al- Râ‟i  wa  al-Râ‟iyah sebagaimana  dikutip  oleh  Munawir  Sjadzali  menjelaskan  bahwa  di  antara makna “amanah” dalam  ayat  tersebut  adalah  dalam  pengelolaan  kekayaan  negara  dan pengurusan  serta  perlindungan  atas  harta  benda  dan  hak  milik  rakyat.  Mengenai  pengelolaan kekayaan  negara  dan  perlindungan  harta  benda  milik  warga  negara,  rakyat  tidak  dibenarkan menolak  peraturan-peraturan  yang  ditentukan  oleh  negara.  Sebaliknya,  negara  diwajibkan mengelola  harta  benda  milik  negara  -  yang  sebagian  sumbernya  berasal  dari  rakyat  –  sesuai dengan petunjuk al-Qur‟an dan Sunnah. 27
Hal ini apabila dikaitkan dengan peraturan pemberian ganti rugi pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maka berarti peraturan yang berupa undang-undang yang telah  disepakati  oleh  presiden  sebagai  eksekutif  dan  DPR  RI  sebagai  legislatif  haruslah  ditaati, karena peraturan tersebut dibuat dalam rangka mengelola kekayaan milik negara dan rakyat yang bertujuan  untuk  kepentingan  umum  seperti  yang  tertera  pada  judul  Undang-Undang  tersebut. Memang  bisa  jadi  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  bertentangan  dengan  fiqh  secara  umum, tetapi  tidak  berarti  bertentangan  dengan  al-Qur‟an  dan  Sunnah  secara  tegas.  Karena  terkadang pemerintah  lebih  memahami  kondisi  rakyat  yang  dipimpinnya  serta  kemaslahatan  daripada konsep-konsep fiqh yang ditulis pada ruang dan waktu atau konteks yang berbeda-beda.
Adapun qaidah fiqh yang sejalan dengan pemikiran ini adalah:
ةحهصًناب طىني ةيعزنا ىهع وايلإا فزصت
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.” 28
Makna  qaidah  ini  tidak  berarti  bahwa  setiap  kebijakan  dan  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  selalu  berorietasi  kepada  kemaslahatan,  tetapi  kewajiban  kepada  pemerintah  yang
26 Imam Jalalain, Tafsîr al-Qur‟ân al-Karîm , (ttp: Dâr al-Nas al-Misriyah, tth), hal. 79-80.
27 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 83-87.
28 Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa al-Nadhâ‟ir , hal. 137.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang dipimpinnya untuk membuat aturan-aturan yang berorientasi kepada kemaslahatan seluruh rakyatnya. Atas dasar qaidah tersebut sekali lagi penulis  katakan  bahwa  terkadang  suatu  aturan  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  tampak bertentangan  dengan  aturan-aturan  fiqh  secara  rigid  (terperinci),  tetapi  aturan  tersebut  justru sejalan dengan kemaslahatan yang lebih besar.
Contoh  yang  dapat  disebutkan  dalam  konteks  ini  adalah  perbuatan  Umar  bin  Khathab ketika  menjabat  sebagai  khalifah,  ia  memutuskan  agar  Muhamamd  bin  Maslamah  al-Anshari memperbolehkan  tetangganya,  al-Dhahak  bin  Qais  untuk  mengalirkan  sungai  yang  berada  di tanah  miliknya.  Karena  sungai  yang  dialirkan  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  untuk tetangganya dan tidak merugikan Muhammad bin Maslamah. Sebelumnya Muhammad melarang tetangganya  melakukan  hal  itu,  dan  tetangganya  mengatakan  kepadanyaa  “Mengapa  engkau melarangku  melakukan  sesuatu  yang  bermanfaat  bagimu,  padahal  kamu  dapat  mengambil  air dari  sungai  tersebut  siang  dan  malam,  dan  ini  juga  tidak  merugikan  durumu?”  Karena Muhammad  bin  Maslamahh  sebagai  pemilik  tanah  tetap  melarang,  kemudian  masalah  tersebut diadukan  kepada  Umar.  Maka  Umar  berkata  kepada  Muhammad,  “Kenapa  engkau  melarang saudaramu  melakukan  sesuatu  yang  bermanfaat  baginya  dan  tidak  merugikan  kamu?”  Tetapi Muhammad  tetap  bersikeras  tidak  mengijinkan.  Maka  Umar  berkata,  “Demi  Allah  dia  benar- benar  akan mengalirkannya, sekalipun di  atas perutmu!”  Lalu  Umar memerintahkan  al-Dhahak untuk  terus  mengalirkan  sungai  tersebut  di  atas  tanah  Muhammad,  dan  al-Dhahak  pun melakukannya. 29
Apabila  dilihat  sepintas  apa  yang  dilakukan  oleh  Umar  telah  melanggar  hak  individu orang lain. Tetapi karena kedudukannya sebagai kepala Negara  yang mengetahui  kemaslahatan rakyatnya,  maka  semestinya  perbuatan  Umar  tersebut  dapat  dibenarkan.  Karena  itu  dapat dikatakan bahwa taat kepada Allah dan Rasul diwajibkan, tetapi ketaatan tersebut harus disertai dengan  ketaatan  kepada  pemerintah  karena  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul  tidak  akan sempurna  tanpa  ketaatan  kepada  pemerintah.  Dengan  demikian  taat  kepada  pemerintah  adalah wajib pula hukumnya. Hal ini sejlaan dengan qaidah fiqh al-„ammah yang berbunyi:
بجاو ىهف هب لاإ بجاىنا ىتي لا اي
29 Yusuf  al-Qardhawi.  1420  H, Taisîr  al-Fiqh  al-Muslim  al-Mu‟âshirah  fî  Dhau‟  al-Qur‟ân  wa al-Sunnah , (Mesir: Maktabah Wahbah ), hal. 90-91.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
“Suatu  kewajiban  yang  tidak  sempurna  pelaksanaannya  kecuali  dengan  adanya  suatu hal, maka suatu hal tersebut wajib pula hukumnya.”
Seperti yang diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang pada saat ini sedang  digalakkan  oleh  pemerintah  dilakukan  untuk  memperoleh  angka  pertumbuhan  ekonomi yang maksimal. Apabila ekonomi negara meningkat, secara otomatis akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan  bagi  rakyat.  Apabila  kesejahteraan  rakyat  meningkat  tentunya  akan  ada  lebih banyak hal  yang dapat ditingkatkan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Daji dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum memiliki relevansi dengan  kemaslahatan  rakyat  banyak.  Sehingga  mentaati  aturan  pemerintah  tentang  masalah  ini adalah kewajiban rakyat demi terwujudnya kemaslahatan bangsa dan Negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  di  atas,  setidaknya  ada  dua  poin  yang  menjadi  kesimpulan penulis  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Pertama, dalam  perspektif  fiqh  muamalah,  aturan  tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah sejalan dengan konsep kafâlah pada tahapan  paling  awal,  yaitu  tahapan  musyawarah  dan  pemberian  ganti  rugi  setelah  disepakati besaran  ganti  ruginya.  Namun  dalam  tahap  berikutnya  dimana  pemilik  tanah  atau  tertanggung tidak  menyepakati  besaran  ganti  ruginya,  aturan  pemberian  ganti  rugi  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tidak  sejalan  dengan  konsep kafâlah secara  khusus,  dan  prinsip-prinsip fiqh  muamalah  secara  umum.  Selain  itu,  ketidaksesuaian  tersebut  juga  penulis  temukan  pada masalah kondisi tertanggung dan objek yang ditanggung atau tanah yang kepada pemiiknya akan diberikan ganti rugi. Kedua, dalam perspektif fiqh siyasah, aturan tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dikatakan sejalan dengan qaidah dan konsep fiqh siyasah. Karena pembangunan untuk kepentingan umum memiliki relevansi dengan kemaslahatan bangsa dan Negara, maka suatu aturan hukum  yang mengaturnya pun harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia demi terwujudnya kemaslahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad Daud. (2004), Hukum Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Al-Jaziri, Abdurrahman. Fiqh „alâ Madzâhib al-Arba‟ah , juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tth).
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018                Analisis UUD No 2...................................Chamim Tohari
Al-Qardhawi. (1420 H), Yusuf. Taisîr al-Fiqh al-Muslim al-Mu‟âshirah fî Dhau‟ al-Qur‟ân wa al-Sunnah , (Mesir: Maktabah Wahbah).
Al-Qurthubi,  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusyd. Bidâyah  al-Mujtahid  wa  Nihâyah  al- Muqtashid , jus 2, (Kairo: Maktanah al-Taufiqiyah, tth).
Al-Salâm, Izzuddin Ibn Abd. (1980), Qawâ‟id al-Ahkâm fiîMashâlih al-Anâm , (ttp: Dâr al-Jail). Al-Suyuthi.  (1411  H)  Jalaluddin. Al-Asybah  wa  al-Nadhâ‟ir  fi  Qawâ‟id  wa  Furû‟  fiqh  al- Syafi‟iyah , (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah).
Jalalain, Imam. Tafsîr al-Qur‟ân al-Karîm , (ttp: Dâr al-Nas al-Misriyah), tth.
Limbong,  Bernhard.  (2011), Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  :Regulasi,  Kompensasi Penegakan Hukum , (Jakarta: Pustaka Margaret).
Majallah al-Ahkâm al-Adliyah. (2012), pasal  416, (Istanbul: Marmara Universitesi Yayinlari). Muslih, Ahmad Wardi.(2013), Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah).
Nujaim,  Ibnu.  (1413  H), Al-Asybah  wa  al-Nadhâ‟ir  „alâ  Mazhabi  Abî  Hanîfah  al-Nu‟mân, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah).
Rubaie,  Achmad.  (2007), Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  (Malang: Bayumedia Publishing).
Sabiq, Sayid. (1981), Fiqh al-Sunnah ,  juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr).
Sjadzali, Munawir. (1993), Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Yildiz,  Kemal.  (2013) Islam  Sorumluluk  Hukuku, (Istanbul:  Marmara  Universitesi  Ilahiyat Fakultesi Yayinlari).
Zarka,  Mustafa  Ahmad.  (1425  H), Al-Madkhal  al-Fiqh  al-„Amm ,  juz  1,  (Beirut:  Dâr  al- Syamiyah).
Zuhaili, Wahbah. (1986), Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu , juz 5, (Damaskus: Dâr al-Fikr).