INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1842-1850 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Optimalisasi Program Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Guna Mempermudah Layanan Publik Di Era Digital
Samuel Indrayana Universitas Bhayangkara Surabaya Email: indrayana@ubhara.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pelayanan publik pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh masyarakat dan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan dengan baik. Upaya peningkatan kualitas layanan tidak hanya dievaluasi dari ombudsman saja, tetapi pemerintah juga melakukan terobosan baru salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membentuk Mall Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik ini didirikan untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu lokasi yang sama. Dengan adanya MPP ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayan publik  yang  mudah,  cepat,  aman  dan  nyaman.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  program pelayanan apa saja yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan baik dan sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat  namun  masih  belum  optimal,  dikarenakan  belum  terpenuhi  beberapa  indikator  seperti sumber daya manusia dan sarana prasarananya.
Kata Kunci: Pelayanan, Mal Pelayanan Publik

## Abstract
The purpose of this research is to find out one of the basic tasks of government is to provide service. Public service is the fulfillment of the wishes and needs of the community by the community and, of course, with the aim of improving the well-being of the society. Every citizen is entitled to good service. The efforts to improve the quality of the service are not only evaluated by the Ombudsman, but the government  has  also  made  new  breakthroughs.  One  of  the  efforts  that  has  been  made  by  the government in order to improve public service is by forming the Public Service Mall. This public service mall was established to integrate various services in a single location. With the existence of this MPP can respond to the needs of the public for easy, fast, safe and comfortable public servers. This research aims to find out what service program is in the Public Service Mall of Sidoarjo district in providing service to the community. by using qualitative descriptive research methods with interview data collection and documentation techniques. The results of the research show that the service in the Public Service Mall of  Sidoarjo  district  has  gone  well  and  has  had  a  positive  impact  on  the  community  but  is  still  not optimum, due to some indicators such as human resources.

## Keywords: Services, Public Service Mall

## PENDAHULUAN
Bersumber  pada  Undang-  Undang    No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, ruang lingkup pelayanan publik  meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan  pelayanan  administratif  Untuk  mewujudkan  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  maka memerlukan reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya yang dilakukan secara terencana.
Lewat Upaya peningkatan kualitas layanan tidak hanya dievaluasi dari ombudsman saja,  tetapi  pemerintah  juga  melakukan  terobosan  baru  salah  satu  upaya  yang  telah dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  adalah  dengan membentuk Mall Pelayanan Publik. Dikutip dari peraturan menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 definisi Mall Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya aktivitas ataupun kegiatan pelayanan  publik atas  benda, jasa,  serta/ ataupun pelayanan  administrasi yang ialah ekspansi guna pelayanan terpadu baik pusat ataupun wilayah, dan pelayanan Badan Usaha Milik Negeri/ Badan Usaha Milik Wilayah/ swasta, dalam rangka sediakan pelayanan yang kilat, gampang, terjangkau, nyaman, serta aman.
Pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 200I:1). Di sisi lain seperti yang diungkapkan Ashari (2003:5) juga seringdilihat dan didengar adanya tindakan dan prilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelitbelit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu  maupun  biaya.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
Keinginan  Pemerintah  Pusat  dalam  meningkatkan  sistem  pelayanan  publik  di Indonesia melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) nomor 23 tahun 2017 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 tahun 2018 yaitu : adanya keinginan pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk meningkatkan kualitas  pelayanan publik  secara berkelanjutan, terpadu dan terintegrasi dengan  seluruh jenis pelayanan kemeterian / lembaga / pemerintah daerah / badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah  swasta pada satu tempat tersebut, dan juga adanya keinginan untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  cepat,  mudah,  terjangkau,  aman,  dan nyaman.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  melakukan  amanat  sebagaimana  yang  telah tertuang  dalam  Permenpan  RB  diatas  dimana  pemerintah  pusat  menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan begitu  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  langsung  bergerak  untuk  melakukan  konsep penyelenggaraan

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis  kualitatif  dimana  data  diperoleh  lalu  di  olah  secara  mendalam.  Penelitian  ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik  dokumentasi dan Wawancara.
Subjek pada penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mal  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP)  di  Sidoarjo merupakan  Peresmian  MPP  ke-13  di  Indonesia  itu  diharapkan  dapat  mempermudah pelayanan  masyarakat.  Selain  itu,  MPP  juga  dinilai  dapat  menggerakkan  perekonomian masyarakat kabupaten berjuluk Kota Delta itu. MPP tersebut menampung 24 instansi dan 134  pelayanan.  Seperti  Dinas  Imigrasi,  Samsat,  Pertanahan,  PDAM,  Perbankan,  BPJS, Disnaker, Dinsos, Dikbub, Kemenag, Dispenduk Capil, DPMPTSP, Kejaksaan, Telkom, dan Bank Pemerintah. MPP yang ke-13 itu menginspirasi kota dan kabupaten lain di Jatim untuk segera menyiapkan diri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP)yang berada di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, dan kabar gembiranya pada hari Selasa tanggal 9 november  tahun  2021.  MPP  Kabupaten  Sidoarjo  telah  diresmikan  sejak  tahun  2021  lalu. Untuk  menjaga  eksistensinya  dalam  memberikan  kualitas  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat, Deputi bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa mendorong pusat layanan  publik  ini  untuk  terus  melakukan  inovasi.  “Untuk  tetap  mewujudkan  pelayanan publik yang prima tidak dapat dilakukan dengan hanya  patuh melaksanakan ketentuan- ketentuan  pelayanan,  namun  juga  penting  untuk  berinovasi  sebagai  terobosan  untuk menjaga  eksistensi  penyelenggaraan  layanan  di  MPP  Kabupaten  Sidoarjo  ini,Saat  ini,  di dalam MPP Sidoarjo telah bergabung sebanyak 24 instansi dan 177 jenis layanan.
Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen upaya perbaikan pelayanan publik terus menerus,  salah  satunya  dengan  membentuk  mal  pelayanan  publik.  Kehadiran  Mal Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Sidoarjo  ini  untuk  menjawab  tantangan  dan  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  publik  yang  dapat  memberikan  kemudahan,  kecepatan, keterjangkauan,  keamanan,  dan  kenyamanan  bagi  masyarakat.  kekuatan  mal  pelayanan publik terletak pada keterpaduan atau integrasi. Keterpaduan ini tidak mungkin terwujud tanpa  adanya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  efektif  antar  pihak- pihak  terkait.  “Perlu sinergi dan semangat integrasi dari berbagai pihak, para pimpinan OPD, unit pelayanan instansi  vertikal,  badan  usaha  milik  daerah/negara,  dan  swasta.  Selain  itu  dalam mewujudkan  mal  pelayanan  publik  ini  tentunya  memerlukan  dukungan  terutama  dari anggota DPRD dalam persetujuan penyediaan anggaran
Terdapat dua layanan yang baru, yakni layanan dari Kejaksaan serta dari Kepolisian. Ada SIM dan SKCK Corner secara lantatur (drive thru). Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  benar-benar  telah  memudahkan  sekaligus memanjakan masyarakat setempat dalam mengakses layanan publik. Hampir semua bentuk layanan  tersedia  dalam  satu  atap.  Ketua  Komisi  II  DPR  RI  Ahmad  Doli  Kurnia  Tandjung menilai ini tren terobosan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Satu konsep baru yang muncul  beberapa  tahun  ini  dan  sudah  menjamur  di  setiap  kabupaten  kota.  Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan satu pintu itu. Jadi, bisa selesai dengan cepat dan mudah. Kita  juga  lihat  sistem  Online  Single  Submission.  Sidoarjo  ini  termasuk  pionir.  Di  MPP berbagai layanan publik tersedia. Misalnya, layanan kependudukan, SIM, imigrasi, izin usaha, pengurusan tilang kendaraan, sampai kejaksaan.
BPPD Kabupaten Sidoarjo telah membuka  pelayanan pajak daerah  pada  beberapa tempat yaitu :
a) Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, di Gedung SCC Jl. Lingkar Timur Dusun Rangkah Lor, Bluru Kidul Sidoarjo.
b) Mini  Mall  Pelayanan  Publik  Sidoarjo,  di Kantor  Kecamatan  Sukodono Jl.  Raya Sukodono No.51-25, Anggaswangi, Kec. Sukodono.
Lihat peta :
a) MALL PELAYANAN PUBLIK SIDOARJO
b) MINI MALL PELAYANAN BUBLIK SIDOARJO
Jenis layanan pajak pada Mal Pelayanan Publik Sidoarjo :
a) Mutasi Objek Pajak / Wajib Pajak (PBB-P2)
b) Mutasi Penggabungan Objek-Subjek (PBB-P2)
c) Mutasi Pecah Objek-Subjek (PBB-P2)
d) Penyampaian dan Pembetulan SPTPD
e) Pengurangan / Pembebasan Sanksi Administrasi (semua jenis pajak)
f) Pembatalan / Penghapusan PBB-P2
g) Pengurangan Ketetapan (PBB-P2)
h) SK NJOP (PBB-P2)
i) Penundaan Jatuh Tempo (PBB-P2)
j) Penerbitan SKPDKB Terlambat Lapor SPTPD
k) Pembetulan / Keberatan (PBB-P2)
l) Perpanjangan Masa / Tahun Pajak (Pajak Reklame)
m) Pengembalian Kelebihan Pembayaran / Restitusi (semua jenis pajak)
n) Salinan (PBB-P2)
o) Pemindahbukuan (semua jenis pajak)
p) Pembayaran Angsuran Pajak (semua jenis pajak)
Pengadilan  Agama  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  instansi  yang  ikut  serta berpartisipasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Sidoarjo di MPP. Layanan Pengadilan Agama Sidoarjo berupa pelayanan informasi diantaranya informasi seputar tata cara  berperkara  dan  persyaratan  berperkara  dan  pengambilan  produk  pengadilan. masyarakat  yang  datang  ke  MPP  menunjukkan  ketertarikan  kepada  inovasi  PA  Sidoarjo yakni SIPANDAWA, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu melalui WA (pengambilan produk melalui Whatsapp). Diharapkan dengan hadirnya pelayanan PA Sidoarjo di  MPP Sidoarjo
semakin mempermudah masyarakat  dalam keperluan administrasi  sehingga  lebih efektif dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali memperoleh Top Inovasi pada KIPP, antara lain Pelayanan Paket Perizinan Online dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Sidoarjo yang mendapatkan Top 99 tahun 2014, Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway (Si MaNEiS) dari RSUD Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan Top  99  tahun  2016,  dan  SIPEKAT:  Sistem  Pengelolaan  Kenaikan  Pangkat  dari  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan Top 99 tahun 2017. Dalam kesempatan  tersebut,  Bupati  Sidoarjo  Ahmad  Muhdlor  Ali  menjelaskan  upaya  untuk memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun swasta telah dilakukan secara terus- menerus. “Hingga saat ini tidak kurang dari 300 inovasi telah berjalan dan tersebar di seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Terkait  layanan  ini,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo berhasil menjadi satu dari 16 yang memperoleh predikat A atau pelayanan prima di Indonesia. Diharapkan penghargaan tersebut menjadikan Sidoarjo sebagai  role model pelayanan perizinan satu-satunya di Jawa Timur yang  mendapatkan kategori pelayanan prima.
Mall  Pelayanan  Publik  memberikan  inovasi  mendaftar  online  diberi  brosur  oleh petugas  tentang  panduan  antrean  online  di  aplikasi  SAE  Capil.  Artinya,  pemohon  harus download  dulu  aplikasi  itu  di  Playstore  atau  daftar  melalui  website http://antrian.disdukcapil.sidoarjokab.go.id. kendala pelayanan ada pada daftar antrean dan kendala jumlah SDM Customer Service yang belum memadai dibanding jumlah pemohon. masalah di MPP sudah kondusif. Kekurangan ada di petugas Customer Service (CS) karena terlalu banyak cek berkas online, tidak fisik, ini membutuhkan waktu lebih lama. Kemampuan CS kita terbatas, membludaknya pemohon tidak seimbang dengan SDM yang kita punya. kuota setiap harinya yang diterima petugas sejumlah 660 pemohon perhari, itu terbagi di MPP Lingkar Timur dan di Mini Mal Sukodono. Dispendukcapil Sidoarjo terus melakukan evaluasi tentang kendala ini. Menurut Yanuar rencana ke depan akan diperbaiki sistemnya menjadi satu aplikasi saja. Bahkan, akan ada pelayanan cukup di tingkat desa/kelurahan. Rencana ke depan disatukan aplikasinya. Masih perbaikan sistem. Antrean sekalian upload berkas. Nanti juga rencana mengurus cukup di tingkat desa
Sarana  dan  prasarana  merupakan  sumber  daya  peralatan  yang  digunakan  dalam sebuah  lingkup  organisasi,  dimana  kedua  hal  itu  saling  dibutuhkan  mengingat  akan pentingnya  sarana  dan  prasarana  dalam  sebuah  kegiatan.  Dijadikan  sebagai  salah  satu
penentu dari keberhasilan sebuah Pelaksanaan yang dalam hal ini yaitu evaluasi program pelayanan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, sarana dan prasara menjadi sebuah sub fokus penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kaitan dengan hal ini.  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Sidoarjo  sudah cukup memadai dan lengkap tetapi perlunya penambahjumlah guna meningkatkan sarana dan prasarana dapat meningkatkan mutu pelayanan publik. Petugas Mal Pelayanan Publik Sidoarjo  dalam  melayani  petugas  berlaku  ramah  dan  sopan  kepada  pemohon,  dengan menunjukkan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pemohon  dan  mengingatkan apabila terjadi kekeliruan dan kurangnya berkas persyaratan yang harus dibawa, selain itu petugas tidak membedakan pangkat, derajat dan pekerjaan seseorang dalam memberikan pelayanan.  Tetapi  kurangnya  pengenalan  pelayanan  kepada  masyarakatnya  seharusnya menjadi perhatian penting bagi penyelenggara agar pembangunan MPP dapat dirasakan seluruh masyarakat Sidoarjo.
Sejak tahun 2022, MPP virtual ini menggunakan aplikasi online Sipraja, namun versinya ditingkatkan menjadi versi 3.0. Sehingga semakin banyak jenis layanan yang bisa diberikan. Layanan  publik  online  baru  dengan  aplikasi  Sipraja  versi  3.0  tersebut,  diantaranya  ada layanan instansi vertikal dari Kejari Sidoarjo, berupa layanan konsultasi hukum virtual. Juga ada layanan SKCK Online dari Polresta Sidoarjo, layanan ZNT (Zona Nilai Tanah) dari instansi Badan Pertahanan Nasional (BPN), layanan Paspor, layanan pembayaran tagihan air PDAM, layanan pembayaran tagihan listrik PLN. ada layanan pengiriman barang dan surat PT Pos Indonesia, layanan pembayaran pajak kendaraan Samsat Jatim (Bapenda Jatim) dan layanan perbankan Bank Jatim. Selain itu ada layanan perbankan BPR Delta Artha, layanan tagihan Telkom, layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Serta layanan Instansi pemkab Sidoarjo seperti Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial yang membuka layanan lapor bantuan sosial dan layanan dinas komunikasi dan Informasi yang melayani pengaduan 24 jam. Adanya mal pelayanan publik virtual Sipraja 3.0 ini, menurut pendapat  Bupati  Muhdlor,  sebagai  bukti  wujud  untuk  semakin  mendekatkan  layanan pemerintah ke masyarakat.
Sejak tahun 2022, Polresta Sidoarjo dengan menghadirkan Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) di mall pelayanan publik sidoarjo. MMPP Polresta Sidoarjo juga diharapkan dapat menjadi  contoh  bagi  jajaran  kepolisian  lainnya.  "Kedepannya,  instansi  Polri,  bahkan  unit layanan lainnya, dapat melakukan benchmarking bahkan mereplikasi apa yang dihadirkan oleh  MMPP  ini,  MMPP  ini  sebagai  terobosan  pelayanan  publik  dari  jajaran  kepolisian. Terobosan ini semata untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan dari Polresta Sidoarjo. erbagai pelayanan tersebut adalah layanan laporan polisi
dan  kehilangan,  rekom  reskrim,  laka  dan  tilang,  pembayaran  pajak  tahunan  kendaraan bermotor, layanan perpanjangan SIM, layanan perizinan, layanan SKCK, layanan pengaduan, layanan vaksinasi, serta loket BRI untuk pembayaran PNBP SIM dan SKCK.
Dengan  adanya  e-government  mempunyai  banyak  manfaat  yakni  pertama mengurangi biaya, alasannya karena  melalui  sistem online, maka  biaya administrasi dan sebagainya  akan  berkurang.  Kedua,  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  karena masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  melihat  sejauh  mana  kegiatan pemerintah  sudah  dilakukan.  Ketiga,  meningkatkan  pelayanan  publik  karena  masyarakat akan  lebih  mudah  mengakses  (keterbukaan  informasi  dan  partisipasi)  pelayanan  publik tanpa harus secara fisik datang ke Mal Pelayanan Publik Sidoarjo.

## SIMPULAN
Pembangunan  mal  pelayanan  publik  ini  untuk  meningkatkan  daya  saing  global dalam  memberikan  kemudahan  berusaha  di  Indonesia.  Hal  ini  sangat  strategis  untuk mendukung perkembangan perekonomian daerah dan nasional. Mal pelayanan publik juga  perlu  didukung  penguatan  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sarana prasarana penyedia jaringan yang kuat untuk mendukung kelancaran proses pelayanan. Selain itu, juga dalam penggunaan data tunggal yang memungkinkan seluruh unit-unit layanan yang tergabung dalam mal pelayanan publik untuk mengakses informasi terkait data pengguna layanan sehingga dapat mempercepat prosedur dan menghemat waktu layanan.  “Yang  tidak  kalah  penting  juga  adanya  sis tem  keamanan  informasi  untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  data  dan  informasi.  pemerintah  daerah  wajib melakukan  forum  konsultasi  publik  (FKP)  guna  menjaring  masukan-masukan  dari masyarakat  terhadap  perbaikan  pemberian  pelayanan.  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai daerah pilot project pelaksanaan forum konsultasi publik yang nantinya dapat menjadi role model pelaksanaan FKP di daerah lainnya masyarakatnya,
Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam masyarakatnya, memberikan pelayanan kepada dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa program yang berada di MPP sudah efektif  dalam  membantu  masyarakat  yang  selain  dinilai  membawa  kemudahan  dan menghemat waktu bagi masyarakat yang mengurus lebih  dari  satu pelayanan, karena lokasinya yang berada dalam satu gedung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyadi, Bagus Muhammad, and Bahar Bahar. "Model Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Pada Kantor Kelurahan." Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi 5.1 (2017).
Artikel  Online  Kepatuhan  pelayanan  publik  https://www.kompas.id/baca/opini/2 022/01/03/kepatuhan-pelayananpublik diakses pada 2 April 2022
Ayunda, Rahmi, et al. "Kebijakan Online Single Submission sebagai EGovernment dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." Journal of Judicial Review 23.1 (2021): 71-84.
Dwiyanto, Agus. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. UGM PRESS, 2021. Hartono, Rudi. "UPAYA MENINGKATKAN  MANAJEMEN MUTU PELAYANAN PUBLIK." Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) 2.1 (2022): 116-122.
Haryani,  Tiyas  Nur,  and  Arnita  Febriana  Puryatama.  "Pelayanan  Prima  Melalui Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia."  Kybernan:  Jurnal  Studi Kepemerintahan 3.1 (2020): 40-54.
Larasati, Sri. Manajemen Sumber Daya Manusia. Deepublish, 2018. Lestari, Riski Puspita, Dyah  Mutiarin,  and  Achmad  Nurmandi.  "Inovasi  Mall  Pelayanan  Publik  untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo." Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram 6.2 (2020): 528-551.
Muhamad  Mu’iz Raharjo,S.STP.,M.Si.Manajemen  Pelayanan  Publik.  202  Muhamad  nur afandi, S.Pd.,M.T. Administrasi publik untuk pelayanan publik.2018
Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  37  Tahun  2018 https://peraturan.bpk.go.id/Home/De tails/86065/perbup-kab-sidoarjo-no37- tahun-2018 di akses pada 2 April 2022
Prof. Dr. Sugiyono. Metode Penelitian. 2016 Putra, Rifqi Dwi, Nana Mulyana, and Dewie Atika. "Platform Digital Berbasis Giropos: Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Covid-19 (Studi  Di  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Bandar  Lampung)."  Administrativa:  Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik 3.3 (2021): 361-376.
Rahmadana, Muhammad Fitri, et al. Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis, 2020.
Riniwati,  Harsuko.  Manajemen  Sumberdaya  Manusia:  Aktivitas  Utama  dan Pengembangan SDM. Universitas Brawijaya Press, 2016.
Semua Layanan Adminduk di Sidoarjo Bakal Boyongan ke MPP https://www.jawapos.com/surabaya/ 04/01/2022/semua-layananadminduk-di- sidoarjo-bakalboyongan-ke-mpp/ di akses pada 2 April 2022.