Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## Implementasi Keuangan Publik Islam (Studi Pada Kriterium Kaya Dalam Zakat Terhadap Perda Zakat Di Sulawesi Selatan)
Mustafa Darwis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone mustafadarwis90@gmail.com
Abdul Rahim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone rahimilmi72@gmail.com

## Abstract
This study is a study of the criteria that are rich in the zakat profession in Regional Regulations in  South Sulawesi.  Rich  Criterium  is  a  benchmark  used  by  syara  'in establishing  zalcat  mali's obligation  to  muzakki.  As  is  the  case  with  professional  charities  as  one  part  of  zakat.  The subject is how the criteria are rich in the Zakat Profession, with the sub-subject determining the criteria for rich wealth and wealth of rich zakat as syar'i considerations in the zakat profession in South  Sulawesi.  This  problem  is  analyzed  using  the  normative  theological  approach  and normative juridical approach, by processing qualitative data, and analyzing data in the form of content analysis. Determination of the criteria for rich in wealth charity (māl) is a syara decision, only in jurisprudential terms known as 'compulsory zakat requirements', which basically requires zakat  only  for  the  rich.  There  are  three  indicators  that  function  as  criteria  for  wealth,  namely profit  from  needs  and  free  of  debt,  productive  property,  and  ni ṣāb.  Therefore,  the  criteria  for richness must be one of the syar'i's considerations in determining the profession of zakat which is  regulated  in  the  zakat  regulation  in  South  Sulawesi.  The  rich  criteria  referred  to  are  the  ni adalahāb gold union of 20 miṡqāl and removed from net income (net), so that the actual zakat issued is an excess of basic needs.
Keywords: Rich Criterium, Professional Zakat, Regional Regulation

## Abstrak
Studi  ini  adalah  studi  tentang  kriteria  yang  kaya  dalam  profesi  zakat  dalam  Peraturan Daerah  di  Sulawesi  Selatan.  Rich  Criterium  adalah  tolak  ukur  yang  digunakan  oleh syara  'dalam  menetapkan  kewajiban  zalcat  mali  kepada  muzakki.  Seperti  halnya dengan  amal profesi  sebagai  salah  satu  bagian  dari  zakat  māl.  Subyeknya  adalah
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
bagaimana  kriteria  kaya  dalam  Profesi  Zakat,  dengan  sub-pokok  menentukan  kriteria kaya  kekayaan  dan  kekayaan  zakat  kaya  sebagai  pertimbangan  syar'i  dalam  profesi zakat  di  Sulawesi  Selatan.  Masalah  ini  dianalisis  menggunakan  pendekatan  teologis normatif  dan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  pengolahan  data  kualitatif,  dan analisis data dalam bentuk analisis isi (content analysis). Penentuan kriteria kaya dalam amal  harta  (māl)  adalah  keputusan  syara,  hanya  dalam  istilah  yurisprudensi  yang dikenal sebagai 'persyaratan zakat wajib', yang pada dasarnya mewajibkan zakat hanya untuk  orang  kaya.  Ada  tiga  indikator  yang  berfungsi  sebagai  kriteria  kaya,  yaitu keuntungan dari kebutuhan dan bebas utan g, properti produktif, dan niṣāb. Oleh karena itu,  kriteria  kaya  harus  menjadi  salah  satu  pertimbangan  syar'i  dalam  menetapkan profesi zakat yang diatur dalam peraturan zakat di Sulawesi Selatan. Kriteria kaya yang dimaksud  adalah  kesatuan  niṣāb  emas  20  miṡqāl  dan  dihapus  dari  laba  bersih  (net), sehingga zakat yang dikeluarkan sebenarnya adalah kelebihan dari kebutuhan dasar.
Kata Kunci: Rich Criterium, Zakat Profesi, Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Pada zaman Rasulullah saw. berbagai jenis zakat telah diatur secara detail baik ni ṣāb , haul, maupun  kadar  zakatnya.  Di  antara  zakat  yang  telah  ada  pada  zaman Rasulullah  saw.  yaitu,  zakat  logam  mulia  (emas  dan  perak),  zakat  hasil  peternakan (unta, sapi, dan kambing), zakat perniagaan, zakat hasil bumi (pertanian). 1
Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman,  dewasa ini usaha-usaha ekonomi  di  berbagai  sektor  baik  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  perdagangan, perindustrian,  jasa  dan  lain  sebagainya  semakin  luas  yang  semuanya  itu mendatangkan  keuntungan  harta  benda.  Berkaitan  dengan  semakin  luasnya  usaha ekonomi  tersebut,  perlu  adanya  penataan  dalam  pelaksanaan  zakat  yang  pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi.
Ulama dan ahli hukum Islam kontemporer sependapat, bahwa penghasilan dari pekerjaan  tertentu  (profesi)  merupakan  obyek  zakat  yang  baru  saat  ini.  Tidak berlebihan jika zakat profesi dinyatakan sebagai zakat yang fenomenal, dengan adanya perbedaan  pendapat  ulama  dalam  menqiyaskan  zakat  profesi  kepada  zakat  pertanian atau  diqiyaskan  kepada  zakat  logam  mulia.  Sebahagian  ulama  menqiyaskan  zakat profesi  kepada  zakat  pertanian.  Menurut  pendapat  ini,  tiap  profesional/  pegawai/
1 Andi  Sarjan, Keuangan  Islam  Publik,  Teori,  Praktek,  dan  Pengembangannya  di  Masa  Kini , (Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2015), h. 17
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
karyawan  yang  penghasilannya  setara  dengan  harga  653  Kg  beras,  maka  ia  sudah wajib menzakati gajinya dalam bentuk bruto. 2
Besaran  zakat  profesi  diqiyaskan  kepada  zakat  pertanian.  Namun,  yang  wajib dibayar  adalah  2,50%,  bukan  10%  atau  5%  sebagaimana  zakat  pertanian  yang semestinya.  Hasanuddin  mengakui,  sebagaimana  dikutip  dalam  Andi  Sarjan,  bahwa penetapan  hukum  zakat  profesi  telah terjadi inkonsistensi  di  dalamnya,  yaitu qiyasnya ke pertanian, namun kadar zakatnya adalah logam mulia atau perdagangan. 3
Dari  segi  metodologi istinbat tentu  inkonsistensi  tersebut  tidak  dibenarkan. Qiyas  harus  memiliki ‘ illat yang  valid,  sehingga  melahirkan  hukum  yang  pasti  pula. Akibat  buruk  yang  muncul  adalah  melanggar  beberapa  ketentuan  dan  filosofi  hukum zakat itu sendiri. Bahwasannya zakat hanya diperintahkan (diwajibkan) bagi yang kaya, dengan analogi zakat profesi ke zakat pertanian dengan ni ṣāb harga dari 653 Kg beras, dapat dipastikan tidak memenuhi kriteria kaya seiring dengan laju inflasi dari waktu ke waktu.  Begitu  juga,  dengan  memotong  gaji  mereka  dalam  bentuk  bruto  (kotor),  itu artinya  menyalahi  filosofi ni ṣāb sebagai  syarat  wajib  zakat,  yaitu  kelebihan  dari pemenuhan  kebutuhan  pokok. 4 Menurut  Husein  al-Syahatah  sebagaimana  dikutip dalam  Andi  Sarjan,  yang  paling  baik  dianut  adalah  pendapat  sebagian  fuqaha  yang menqiyaskan  zakat  profesi  itu  kepada  zakat  logam  mulia  (emas  dan  perak). 5 Dengan standar ni ṣāb penghasilan  senilai  85  gram  emas  murni.  Adapun  kadar  zakatnya sebesar 2.50% dan haul selama satu tahun.
Selain  itu,  yang  membuat  zakat  profesi  semakin  fenomenal,  yaitu  sikap antusias  sejumlah  pemerintah  daerah  dalam  membuat  PERDA  untuk  memberlakukan zakat  profesi bagi  karyawannya (Pegawai  Negeri  Sipil).  Dari penelitian  yang  dilakukan penulis,  ada  sembilan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan    memiliki  PERDA tentang  pengelolaan  zakat.  Untuk  lebih  jelasnya  penulis  tuangkan  dalam  bentuk  tabel sebagai berikut.
No.
Daftar PERDA tentang pengelolaan zakat
1 PERDA Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2003 tentang  pengelolaan zakat
2 Didin  Hafidhuddin, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern, (Cet.  I;  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2002), h. 97 - 98
3 Andi  Sarjan, Fikih  Zakat  dalam  Kajian  Normatif,  Kontekstual,  dan  Kontemporer, (Cet.  I  ; Yogyakarta: PRUDENT MEDIA, 2013), h. 92
4 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 93 5 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 94
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
2 PERDA Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2005 tentang pengelolaan zakat
3 PERDA Kota Makassar No.5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat
4 PERDA Kota Palopo No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat
5 PERDA Kabupaten Luwu Timur. No. 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat
6 PERDA Kota Pare-pare. No. 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat
7 PERDA Kabupaten Bone No.13 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat
8 PERDA  Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  No.  12  Tahun  2011  tentang pengelolaan zakat
9 PERDA Kabupaten Wajo No. 22 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat
Dari  hasil  bacaan  terhadap  PERDA  tentang  pengelolaan  zakat  tersebut sebelumnya.  Pengaturan  zakat  profesi  pada  beberapa  PERDA  yang  ada  di  Sulawesi Selatan masih berbeda-beda. Di Kabupaten Maros misalnya, Pengaturan tentang zakat profesi  diqiyaskan  ke  zakat  logam  mulia  dengan  standar ni ṣāb nilai  91,92  gram  emas dengan kadar zakat 2,50% serta haul selama satu tahun. Hal ini diatur di dalam PERDA No.17  Tahun  2005  BAB  VIII  Pasal  17  tentang  besarnya  zakat,  infaq,  dan  sedekah. Meski demikian pada tahun 2011 yang lalu. Bupati Maros mengimbau PNS yang ada di wilayah  itu  untuk  mengeluarkan  zakat  penghasilan  (profesi).  Untuk  PNS  golongan  I diminta mengeluarkan zakat dan infaq sebesar Rp 5000 sampai Rp 10.000, golongan II sebesar  Rp  10.000  sampai  Rp  15.000,  golongan  III  sebesar  Rp  15.000  sampai  Rp 20.000 dan golongan IV sebesar Rp 20.000. 6
Berbeda  halnya  dengan  PERDA  di  Kabupaten  Maros,  PERDA  tentang pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Bone  pada  tahun  2009,  justru  menqiyaskan  zakat profesi  kepada  zakat  pertanian  dengan ni ṣāb 653  Kg  gabah  atau  harga  yang  setara dengan  itu,  kadar  zakat  2,50%  dan  dikeluarkan  saat  menerima  penghasilan. Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  terlihat  adanya  inkonsistensi  pada  dalil hukumnya.
Namun,  tidak  sedikit  pula  PERDA  yang  sistem  perhitungan  zakat  profesinya baik ni ṣāb , haul ,  maupun  kadar  zakatnya  tidak  dijelaskan  secara  detail  dalam  pasal demi  pasalnya.  Ada  beberapa  PERDA  yang  menyerahkan  perhitungan  teknis  zakat kepada  BAZDA  masing-masing,  dan  adapula  PERDA  yang  justru  mengembalikan kepada  ketentuan  agama  Islam  yakni  fikih  zakat.  Itu  artinya  membuka  peluang
6 sulsel.kemenag.go.id/ Efektivitas Perda Zakat di Kabupaten Maros.htm,  diakses 28 November 2016
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
perbedaan persepsi masyarakat terkait kewajiban zakat profesi, karena perbedaan dalil hukum.
Permasalahan  yang  timbul  kemudian  akibat  dari  aturan  yang  berbeda-beda tersebut, khususnya terhadap PERDA yang mengakomodir semua bentuk profesi, yakni terjadi kamuflase ukuran  kaya  sebagai  syarat  wajib  zakat.  Kekhawatiran  yang  terjadi adalah bukan orang kaya yang berzakat, sehingga menyalahi beberapa ketentuan dan filosofi  zakat  itu  sendiri.  Akibat  buruk  lain  yang  muncul  adalah  ketidak-ikhlasan  para muzakki dalam mengeluakan zakat.
Berdasar pada uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang  dijadikan  obyek  bahasan  adalah  bagaimana  kriterium  kaya  dalam  zakat  Profesi. Agar pembahasan ini dapat terarah, maka masalah pokok yang telah dirumuskan akan dirinci  ke  dalam  sub-sub  masalah  yakni;  bagaimana  penetapan  kriterium  kaya  dalam zakat  harta;  serta,  bagaimana  kriterium  kaya  sebagai  pertimbangan  syar’i  dalam PERDA-PERDA zakat profesi di Sulawesi Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ayat-ayat  dan  hadis  Nabi  saw.  menyebut  istilah  kaya  dan  fakir  miskin  dalam berbagai  konteks.  Secara  psikis,  orang  kaya  dapat  dipahami  sebagai  orang  yang sejahtera  dan  senang  kehidupannya  karena  ditunjang  oleh  materi  yang  sangat memadai.  Sebaliknya,  orang  miskin  dapat  dimaknai  sebagai  orang  yang  mengalami kesengsaraan  hidup  akibat  tidak  memiliki  harta  yang  memadai.  Terlepas  dari  sudut pandang psikis yang sedikit memberi gambaran tentang siapa yang disebut orang kaya dan miskin, yang tak kalah pentingnya adalah sudut pandang perhitungan jumlah harta yang  dimiliki  untuk  mengategorikan  secara  terukur,  apakah  seseorang  telah  dianggap kaya  atau  miskin.  Ayat  maupun  hadis  yang disebutkan  sebelumnya  tidak  menjelaskan secara rinci berapa jumlah harta yang dimiliki seseorang, sehingga ia disebut kaya. 7 Kriterium  atau  tolok  ukur  kaya  dan  miskin  sangat  penting  ditelusuri  dalam kepustakaan  Islam  untuk  menghindari  salah  kaprah  dalam  melakukan  kewajiban- kewajiban agama yang bersifat kebendaan, misalnya zakat, infaq, dan sedekah. Seperti yang telah disebutkan, zakat hanya wajib bagi orang-orang kaya saja. Sebaliknya, yang berhak menerima zakat haruslah orang fakir miskin dan yang lainnya ( mustahiq ), sesuai
7 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 14
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
dengan  ketetapan  Allah  swt.  dan  Rasulullah  saw.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pertanyaan  yang  relevan  diajukan  adalah  indikator  apa  yang  digunakan  oleh syara’ dalam menentukan seseorang telah kaya.
a. Indikator kriterium kaya
Berdasarkan ayat dan hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak tampak rincian syara’ tentang  jenis  harta  dan  jumlah  kepemilikan  harta  sehingga  seseorang disebut  kaya,  hanya  ada  sejumlah  indikasi  yang  dapat  ditangkap  kearah  itu. Sebelumnya  dijelaskan  bahwa  hanya  orang-orang  kaya  yang  diwajibkan  berzakat, sehingga dalam syarat wajib tersebut (syarat kaya) termasuk di dalamnya syarat-syarat wajib  lainnya,  seperti  kelebihan  harta  atas  kebutuhan  pokok  dan  terbebas  dari  utang, harta  yang  berkembang  (produktif), dan  mencapai ni ṣāb .  Syarat-syarat  tersebut menjadi  indikator  kriterium  kaya  bagi  seseorang  sehingga  baginya  diwajibkan  zakat. Penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut sebagai berikut.
1) Kelebihan harta atas kebutuhan pokok dan terbebas dari utang
Indikator  kriterium  kaya  yang  pertama  adalah  kelebihan  harta  atas  kebutuhan pokok.  Dengan  teori al- Hājat  al-Aṣliyah, ulama-ulama  mazhab  Hanafi  memberikan penjelasan mengenai maksud dari kebutuhan pokok itu, yaitu  sesuatu kebutuhan untuk kelestarian  hidup.  Seperti,  belanja  sehari-hari,  rumah  kediaman,  pakaian  yang  dipakai untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, peralatan kerja, perabot rumah tangga, kendaraan  dan  buku-buku  ilmu  pengetahuan  untuk  kepentingan  keluarga.  Demikian juga, utang yang perlu dibayar guna melepaskan diri dari keterikatan. 8
Oleh  karena  itu,  apabila  seseorang  memiliki  sejumlah  harta  yang  perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersebut sebelumnya dan tidak  ada  kelebihan,  maka  ia  belum  termasuk  orang  kaya,  sehingga  ia  tidak  memiliki kewajiban  untuk  berzakat.  Sama  halnya  dengan  hukum  bertayammum  menjadi  boleh karena air yang ada padanya ia berikan kepada seseorang yang kehausan. 9
Kebutuhan  pokok  manusia  memang  berbeda-beda  dan  dapat  berubah  dari waktu  ke  waktu  sesuai  situasi  dan  kondisi  pada  saat  itu.  Namun,  yang  menjadi penekanan  adalah  kebutuhan-kebutuhan  pokok  orang  yang  terkena  kewajiban  zakat, serta  kebutuhan-kebutuhan  orang  di  bawah  tanggungannya,  seperti  istri,  anak-anak,
8 Yusuf Qar ḍawiy, Fiqh al- Zakāh , Terj. Salman Harun dkk, h. 150 9 Yusuf Qar ḍawiy, Fiqh al- Zakāh , Terj. Salman Harun dkk, h. 152
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
orang  tua,  dan  anggota  keluarga  yang  hidup  di  bawah  tanggungannya  berapa  pun jumlahnya, kebutuhan mereka itu menjadi kebutuhannya juga.
Menurut  Ibnu  Abbas,  ketika  menafsirkan  ayat  tersebut  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Ibnu Ka ṡir dalam tafsirnya “sesuatu yang lebih” adalah “sesuatu yang lebih  dari  kebutuhan  keluarga”.  Hal  ini  juga  merupakan  pendapat  dari  Ibnu  Umar, Mujahid, ‘Aṭā, Ikrima, Sa’id bin Jubair, Muhammad bin Ka’ab, Hasan, Qatadah, Kāsim, Sālim,  Rabi’ah  bin  Anas,  dan  lain-lain.  Bahwa al-Afwu dalam  ayat  tersebut  adalah ”kelebihan  dari  kebutuhan”. 10 Hal  itu  berarti,  Allah  swt.  mewajibkan  zakat  dari  harta seseorang  yang  lebih  dari  kebutuhan.  Demikian  itu,  karena  seseorang  harus mendahulukan  kebutuhan  diri  dan  keluarganya  daripada  kebutuhan  orang  lain.  Oleh karena itu, syariat tidak menuntut agar ia mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkannya.

## 2) Harta yang berkembang (produktif)
Pada  ayat-ayat  al- Qur’an  dan  hadis  yang  tersebut  sebelumnya,  tidak diungkapkan secara eksplisit mengenai jenis harta yang menjadikan seseorang disebut kaya, namun ada sebuah indikasi yang perlu dicermati. Kalau diperhatikan firman Allah swt.  dan  hadis-hadis  Nabi  saw.  diperoleh  petunjuk  bahwa  harta  yang  produktif  saja yang dapat menjadikan seseorang disebut kaya. Dengan harta produktif dapat dijadikan sebagai  modal  dagang  atau  investasi,  sehingga  harta  seseorang  memungkinkan semakin bertambah jumlahnya.
Ada banyak jenis harta produktif yang diperkenalkan oleh Allah swt. dan Rasul- Nya  saw.  Misalnya,  emas,  perak,  hewan  ternak,  hasil-hasil  bumi,  dan  barang dagangan.  Harta-harta  semacam  ini  pula  yang  dinyatakan  oleh  Allah  swt.  dan  Rasul- Nya  saw.  berpotensi  sebagai  sumber  zakat.  Harta  produktif  tersebut  dikembangkan agar mendatangkan harta kekayaan baru sehingga tidak berpotensi termakan zakat tiap tahunnya apabila telah mencapai ni ṣāb. 11
Oleh  sebab  itu,  seseorang  yang  memiliki  harta  konsumtif,  kendatipun  banyak jumlahnya, syara’ tidak memandang pemiliknya sebagai orang kaya, karenanya ia pun tidak  wajib  berzakat.  Hal  ini  disebabkan,  harta  semacam  itu  pada  akhirnya  akan menyedot  anggaran  pemeliharaan  dan  tidak  memiliki  nilai  purna  jual  yang menguntungkan.  Dalam  hal ini  dapat disimpulkan  bahwa  kepemilikan  harta  yang ideal
10 Ibnu  Ka ṡir, Tafsir  al- Qur’an al-Aẓim, Jilid. I, (Cet. I; Beirut: Dār  al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h.
236
11 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 15
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
bagi  seseorang  adalah  memiliki  harta produktif  lebih banyak  dari  harta  konsumtif.  Jika harta  konsumtif  saja  yang  dimiliki,  dipastikan  pemiliknya  berada  pada  kategori  orang yang  rentan  dengan  kemiskinan  dan  pada  gilirannya  kurang  sejahtera. 12 Mengenai jumlah  harta  produktif  yang  menjadikan  seseorang  dipandang  kaya  dari  sisi syara’, akan dijelaskan dalam indikator kriterium kaya yang selanjutnya.
3) Mencapai ni ṣāb
Ketentuan harta yang terkena kewajiban zakat harus mencapai ni ṣāb, dipahami bahwa ni ṣāb zakat sebagai tolok ukur (kriterium) kaya bagi pemilik harta. Ni ṣāb adalah jumlah  minimal yang  telah  ditetapkan  sendiri  oleh syara’. Wahbah  al-Zuhailiy menjelaskan ni ṣāb bagi  jenis  harta  tertentu  adalah  indikator  kaya  bagi  pemiliknya sehingga  ia  diwajibkan  berzakat.  Menurut Wahbah  al-Zuhailiy,  secara  garis  besarnya, ni ṣāb yang  dimaksud  adalah  20 mi ṡqāl untuk  kekayaan  emas,  200 dirham untuk kekayaan perak, lima  wasaq (653 Kg.) untuk hasil-hasil pertanian, 40 ekor bagi ternak kambing, lima ekor bagi ternak unta, 30 ekor untuk ternak sapi. 13 Korelasi rasionalisasi ni ṣāb dengan  kriterium  kaya  menurut  ketetapan syara’ bukan  dalam  pengertian  kaya raya, melainkan kaya dalam arti standar. 14
Yusuf  Qar ḍawiy  menjelaskan,  adanya  Nabi  saw.  menetapkan ni ṣāb hasil pertanian  sebanyak  lima  wasaq  (653  Kg.)  karena  jumlah  itu  sudah  dapat  memenuhi kebutuhan  makan  sejumlah  keluarga  sepanjang  tahun,  yang  terdiri  atas  suami,  istri, anak-anaknya,  dan  pembantunya.  Anggaran  makan  seseorang  adalah  satu mud, sehingga ni ṣāb sebanyak  itu  mencukupi  kebutuhan  makan  mereka  dalam  setahun. Lebih  lanjut  Yusuf  Qar ḍawiy  menjelaskan,  ditetapkannya ni ṣāb perak  sebanyak  200 dirham karena  jumlah  sebanyak  itu  dapat  memenuhi  anggaran  belanja  rumah  tangga sepanjang  tahun  dalam  keadaan  harga  barang  kebutuhan  normal,  inilah  jumlah kebutuhan yang umum dijumpai bagi banyak negeri. 15
Kriterium  kaya  untuk  seorang  muslim  adalah  hal  yang  sangat  urgen,  yang terkait  dengan  kewajiban syara’ dengan  hartanya.  Urgensi  kriterium  kaya  terutama berkaitan  dengan  kewajiban  zakat.  Batas-batas ni ṣāb yang  menunjukkan  hal ini  dapat ditampilkan dalam hadis berikut:
12 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 16 13 Wahbah  al-Zuhailiy, Al-Fiqh  al- Islāmi  wa  ‘Adillatuhu. Terj.  Agus  Efendi  dan  Bahruddin Fananny, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 102
14 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 18 15 Yusuf Qar ḍawiy, Fiqh al- Zakāh , Terj. Salman Harun dkk, h. 149
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## ِ يِبَّنلا  ْنَع
َسْمَخ  ْنِم  َّلَقَأ يِف  َلَ َو ٌةَقَدَص ٍقُس ْوَأ ِةَسْمَخ  ْنِم  ُّلَقَأ اَميِف  َسْيَل  َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص

## ِلِبِ ْلْا  ْنِم ٍة
)ىراخبلا هاور( ٌةَقَدَص ِق ِر َوْلا  ْنِم ٍقا َوَأ  ِسْمَخ  ْنِم َّلَقَأ يِف  َلَ َو ٌةَقَدَص ِد ْوَّذلا
16
Artinya: Nabi saw. bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman  kurang dari lima  wasaq,  tidak  ada  zakat  unta  yang  kurang  dari  lima  ekor  dan  tidak  ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq".(H.R. Bukhāri).
Dengan  ketetapan niṣāb sejumlah  sumber  zakat  yang  tersebut  dalam  hadis tersebut  dengan  uslub  negasi  melahirkan  pemahaman  bahwa  orang  yang  memiliki harta  tersebut  kurang  dari niṣāb yang  telah  ditetapkan  oleh  Rasulullah  saw.  adalah orang- orang miskin yang tidak sejahtera hidupnya, sehingga tidak ada kewajiban zakat padanya.  Sebagaimana  dikemukakan, syara’ sangat  berhati-hati  dalam  menetapkan seseorang  tergolong  kaya,  sejahtera,  atau  bahkan  miskin.  Ternyata niṣāb zakat mengandung interpretasi tentang tingkat kemapanan ekonomi seorang muslim, karena niṣāb itu  sendiri  adalah  jumlah  tertentu  sebagai  kelebihan  dari  seluruh  pengeluaran belanja rumah tangga. Dengan pengertian ini, seorang muslim sudah dinyatakan telah berada  pada  tingkat  kemapanan  ekonomi,  sehingga  ia  memperoleh  kesejahteraan dalam hidupnya. 17
Rasulullah  saw.  dalam  hadisnya  telah  menetapkan niṣāb sejumlah  kekayaan tertentu pada masanya dengan nomina yang berbeda. Ternyata di balik perbedaan itu, fuqaha  terutama  kalangan  mazhab  Hanafi  telah  berkesimpulan  bahwa  kekuatan  daya beli  orang-orang  kaya  dari  berbagai  kalangan  itu,  seperti  petani,  peternak,  pedagang, pemilik  kekayaan  emas  dan  perak,  adalah  sama.  Mereka  berpendapat  bahwa  semua orang kaya berada pada kriterium standar, yaitu pemilikan kekayaan senilai 200 dirham atau 20 dinar. 18 Hal ini dikenal dengan teori kesatuan niṣāb (teori zakat konversi).
Fuqaha  menjelaskan,  uang dinar (uang  emas)  dapat  dikurskan  dengan  uang dirham (uang perak), begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan fuqaha, 20 dinar senilai dengan 200 dirham. Perbandingan nilai ini berdasar pada kadar zakat emas dan perak yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. dengan ketetapannya bahwa tiap 20 dinar dibayarkan  zakatnya  0,5 dinar, dan  tiap  200 dirham dibayarkan  zakatnya lima dirham. Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian jika perbandingan kadar
16 Muhammad  bin  Isma'il  al- Bukhāri, Ṣahih  Bukhāri, Juz.  III.  (Cet.III;  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- Ilmiyah, 2005), h. 366 17 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 19 18 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 20
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
zakat emas dan perak itu dibulatkan, sehingga kurs dinar dengan dirham adalah 1:10. Artinya 1 dinar dapat ditukar dengan 10 dirham , begitu juga sebaliknya. 19
Hal ini memberikan pemahaman tentang kesetaraan bagi para muzakki . Bahwa bagi petani yang memiliki hasil panen sebanyak lima wasaq, itu artinya senilai dengan 200 dirham, bagi pemilik ternak, 5 ekor unta senilai 200 dirham, 40 ekor kambing senilai 200 dirham, 10  ekor  sapi  senilai  200 dirham. 20 Ketentuan  zakat māl secara  rinci  telah ditetapkan  oleh  Allah  swt.  dan  Nabi  saw.  pada  tahun  kedua  Hijriyah.  Di  antara ketetapan  itu  adalah niṣāb sejumlah  kekayaan  yang  menjadi  sumber  zakat  di  kala itu. Dengan demikian, niṣāb adalah sebuah ketetapan syara’ dan bukan hasil ijtihad fuqaha. Konsekuensinya  adalah,  umat  Islam  harus  mematuhi  apa  adanya  dan  sebagaimana mestinya, dengan tidak menambah dan tidak mengurangi.
Kendatipun  demikian,  ada  hal  yang  perlu  dicermati  yaitu  pengaruh  moneter terhadap niṣāb zakat  yang  menjadi  kriterium  kaya  tersebut.  Bagaimanapun,  kekayaan itu harus dinilai dengan uang, sehingga pemilik kekayaan tersebut dapat diketahui daya belinya. Niṣāb zakat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Nabi  saw. 14  abad  lebih  yang  lalu sudah  semestinya  dianalisis  dari  segi  moneter,  agar  yang  berzakat  itu  benar-benar orang  kaya. 21 Berkenaan  dengan  hal  tersebut  sebelumnya.  TM.  Hasbi  Ash-Shiddieqy menyatakan,  mengenai niṣāb ini perlu dilakukan peninjauan kembali agar orang-orang yang  dikenakan  pungutan  zakat  benar-benar  memenuhi  syarat  sebagai  orang  kaya. Oleh karena niṣāb ini adalah ketetapan syara’ sendiri, bukan hasil ijtihad, ia tidak dapat berubah  karena  perubahan  zaman  dan  perkembangan  keperluan  hidup.  Hanya  perlu ditekankan bahwa penentuan niṣāb haruslah dengan emas, bukan dengan uang kertas. Uang kertas dinilai dengan emas sebesar 20 miṡqāl. 22
Pemikiran  TM.  Hasbi  Ash-Shiddieqy  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  bagi muzakki bahwa  ia  benar-benar  kaya.  Orientasi  pemikiran  ini  sangat  beralasan  seiring dengan berlalunya waktu penetapan niṣāb oleh Nabi saw. yang cukup lama. Sehingga perubahan sistem keuangan Islam sangat mungkin terjadi. Ternyata, Islam di masa lalu yang  menganut  uang logam  dengan  sistem bimetalism emas  dan  perak,  saat ini  telah ditinggalkan. 23 Niṣāb sebagai  ketetapan syara’ harus  berlaku  sepanjang  masa,  namun
19 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 20 20 Al-Sarkhasi, Al-Mabsu ṭ, Juz.III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h.3 21 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 20 22 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Zakat, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1976), h. 31
23 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 22
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
sangat berpotensi dengan inflasi  yang  berakibat  pada  menurunnya  daya  beli muzakki . Akibat  yang  dapat  muncul  adalah  terjadi kamuflase kriterium  kaya  akibat  dari pemahaman simbol bilangan niṣāb secara tekstual sejak ditetapkannya oleh Nabi saw. hingga  sekarang.  TM.  Hasbi  Ash-Shiddieqy  dengan  konsep  kesatuan niṣāb dengan emas,  menegaskan  bahwa  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  semua niṣāb harta  kekayaan harus diukur dengan emas sebanyak 20 miṡqāl / dinar. 24
Untuk memperjelas kesatuan niṣāb dengan emas sebanyak 20 miṡqāl dengan taksiran berat 85 gr, ada baiknya memperhatikan tabel di bawah ini:
Tabel 02. Kesatuan niṣāb dengan emas 25 No Jenis kekayaan sumber zakat Ni ṣāb Nilai Ni ṣāb berdasarkan harga unit Daya beli emas Ket. 1 Emas 85 gr Rp.592.000/g Rp.50.320.000 85 gr Ni ṣāb standar 85 gr. 2 Unta 5 ekor Rp.14.000.000/ekor Rp.70.000.000 118 gr Terkoreksi Positif  33 gr 3 Sapi 10 ekor Rp.9000.000/ekor Rp.90.000.000 152 gr Terkoreksi Positif  67 gr 4 Kambing 40 ekor Rp.1.300.000/ekor Rp.52.000.000 87 gr Relevan 5 Hasil pertanian (beras) 653 Kg Rp. 8.500/Kg Rp.5.500.500 9, 291 gr Terkoreksi Negatif 75,70 gr 6 Perak 200/ 600 gr Rp.10.000 Rp.6000.000 10,135 gr Terkoreksi Negatif 74,86 gr
Berdasarkan  pada  tabel  yang  dikemukakan  sebelumnya,  terlihat  beberapa ni ṣāb seperti hasil pertanian dan perak terkoreksi negatif daya belinya, sesuai dengan ni ṣāb yang  telah  ditetapkan  oleh  Nabi  saw.  apabila  segala ni ṣāb harta  kekayaan ditetapkan  dengan  emas  saat  ini.  Dengan  demikian,  sangat  wajar  jika  kehati-hatian dalam  menetapkan  seseorang  sebagai muzakki harus  ditempuh  untuk  menghindari kesemuan  status  kaya  seseorang.  Misalnya,  yang  terkoreksi  tajam  daya  beli muzakki adalah  golongan  petani  dan  pemilik  kekayaan  perak.  Kendati  demikian, ni ṣāb hewan ternak  justru  terkoreksi  positif.  Hal  ini  disebabkan  tingginya  harga-harga  daging  di Indonesia.
24 TM. Hasbi al-Shiddieqy, Pedoman Zakat, h. 111 25 Daftar  harga  dari  berbagai  sumber  website  per  april  2017,  lihat  m.liputan6.com, www.daftarhargaku.info/harga-emas-antam, www.hargapalingbaru.com, makassar.tribunnews.com, diakses 3 mei 2017
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Berdasarkan  akses  informasi  tentang  terminologi  kaya  diperoleh  kesimpulan bahwa  satu-satunya  pranata  yang  menunjukan  kriterium  kaya  dalam  syariat  Islam adalah  zakat.  Selain  hal  tersebut, ni ṣāb zakat  adalah  indikator  yang  terukur  untuk menentukan  seseorang  menjadi  kaya,  dan  untuk  zaman  sekarang,  penentuan ni ṣāb harus  dengan  emas  sebanyak    20 mi ṡqāl / dinar. Sehingga muzakki benar-benar memenuhi syarat disebut sebagai orang kaya menurut syariat Islam. 26
1. Kriterium Kaya Sebagai Pertimbangan Syar’i dalam PERDA-PERDA Zakat Profesi di Sulawesi Selatan.
Legislasi  hukum  Islam  di  Indonesia  mengalami  proses  yang  cukup  panjang. Begitupun  dengan  legislasi  hukum  zakat,  sampai  akhirnya  ditetapkan  dalam  bentuk perundang-undangan, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang  pengelolaan  zakat,  kemudian  diganti  dengan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  tahun  2011.  Lahirnya  kedua  undang-undang  tersebut,  menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk menetapkan peraturan yang sama pada level daerah, berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sembilan daerah tingkat kabupaten/ kota yang  menetapkan  PERDA  tentang  pengelolaan  zakat.  Pada  umumnya  Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan tidak berbeda dengan Undang- undang  pengelolaan  zakat  yang  menitikberatkan  pada  pengelolaan  zakat  oleh  Badan Amil  Zakat  termasuk  pendistribusiannya,  serta  pengaturan  beberapa  sumber-sumber zakat yang tergolong baru, seperti halnya penetapan zakat profesi.
Namun,  terdapat perbedaan dalam  pengaturan  zakat  profesi  pada  kesembilan PERDA  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan.  Perbedaan  pengaturan  zakat  profesi  tersebut disebabkan  perbedaan  qiyas  hukum  zakat  profesi  kepada  sumber-sumber  zakat lainnya.  Ada  yang  menqiyaskan  zakat  profesi  kepada  zakat  pertanian  dan  ada  pula yang  menqiyaskannya  kepada  zakat  emas  dan  perak  atau  zakat  perdagangan. Perbedaan qiyas yang digunakan tentu berdampak pada perbedaan hasil ijtihad.
Dari  hasil  analisis  penulis  terhadap  pasal-pasal  yang  terkait  dengan  zakat profesi  yang  diatur  di  dalam  PERDA-PERDA  tentang  pengelolaan  zakat  di  Sulawesi Selatan,  pengaturan  zakat  profesi  dapat  digolongkan  ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu; Pertama, PERDA  yang  mengatur  zakat  profesi  diqiyaskan  ke  zakat  pertanian,  yakni PERDA  Kabupaten  Bone.  Hal  ini  diatur  secara  jelas  dalam  BAB  VII  tentang  kadar
26 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 27
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
zakat,  Pasal  18. Kedua, PERDA  yang  mengatur  zakat  profesi  diqiyaskan  ke  zakat emas,  yakni  PERDA  Kabupaten  Maros,  diatur  secara  jelas  dalam  BAB  VIII  tentang besarnya  kadar  zakat,  Pasal  17.  Selanjutnya  PERDA  Kabupaten  Bulukumba  dan PERDA  Kota  Palopo,  tidak  secara  langsung  qiyasnya  ke  zakat  emas,  namun  adanya indikasi  berupa  penetapan  kadar  zakat  2,5%  dan  ditetapkan haul ,  hal  ini  penulis simpulkan  bahwa  PERDA  ini  termasuk  dalam  kategori  kedua.  Hal  ini  terdapat  dalam BAB VIII Pasal 22, dan BAB VII Pasal 23.
Ketiga, PERDA  yang  tidak  secara  langsung  menetapkan  qiyas  zakat  profesi, melainkan berdasarkan aturan BAZDA dan atau berdasarkan fikih zakat, yakni PERDA- PERDA Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Menariknya, PERDA-PERDA  dalam  kategori  ketiga  ini seakan  salinan  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Oleh  karena,  tiap  PERDA  mengatur hal ini pada Pasal 8, meski ada perbedaan dalam penomoran bab.
Pengelompokan PERDA ke dalam tiga kategori, bertujuan untuk melihat bahwa dalam  pengaturan  zakat  profesi  dalam  PERDA-PERDA  zakat  di  Sulawesi  Selatan, terdapat  beberapa  yang  belum  memenuhi  kriterium  kaya  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  pada  pembahasan  kriterium  kaya  dalam  zakat  harta,  karena  zakat  profesi merupakan zakat harta kekayaan.
Seperti  halnya  PERDA  Kabupaten  Bone  yang  secara  jelas  mengatur  zakat profesi,  mewajibkan  para  profesional/  pegawai/  karyawan  yang  penghasilannya  setara dengan  harga  653  Kg  beras.  Besaran ni ṣāb zakat  profesi  diqiyaskan  kepada  zakat pertanian. Namun, yang wajib dibayar adalah 2,50%, bukan 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian yang semestinya. Terlihat penetapan hukum zakat profesi telah terjadi inkonsistensi  di dalamnya,  yaitu  qiyasnya  ke  pertanian,  namun  kadar  zakatnya  adalah logam mulia atau perdagangan.
Dari  segi  metodologi  istinbat    tentu  inkonsistensi  tersebut  tidak  dibenarkan. Qiyas  harus  memiliki ‘ illat yang  valid,  sehingga  melahirkan  hukum  yang  pasti  pula. Akibat  buruk  yang  muncul  adalah  melanggar  beberapa  ketentuan  dan  filosofi  hukum zakat itu sendiri. Bahwasannya zakat hanya diperintahkan (diwajibkan) bagi yang kaya, dengan penghasilan karyawan atau pegawai senilai Rp. 5.500.500 yakni harga dari 653 Kg beras, dapat dipastikan tidak memenuhi kriteria kaya seiring dengan laju inflasi dari waktu  ke  waktu.  Begitu  juga,  dengan  memotong  gaji  mereka  dalam  bentuk  bruto
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
(kotor),  itu  artinya  menyalahi  filosofi ni ṣāb sebagai  syarat  wajib  zakat,  yaitu  kelebihan dari pemenuhan kebutuhan pokok. 27
Selain hal tersebut, pemahaman analogi zakat profesi kepada zakat hasil bumi dan  dilakukan  tiap  kali  menerima  gaji/upah,  itu  artinya  zakat  dipungut  berkali-kali menyalahi  filosofi haul .  Dengan haul , syara’ bermaksud  menghindarkan muzakki terkena berkali-kali zakat sehingga terbebani. Petani memang dapat panen dua sampai tiga kali dalam setahun, tidak 12 kali sebagaimana yang terjadi pada zakat profesi saat ini. 28
Menurut  Husein  al-Syahatah  sebagaimana  dikutip  dalam  Andi  Sarjan,  yang paling  baik  dianut  adalah  pendapat  sebagian  fuqaha  yang  menqiyaskan  zakat  profesi itu  kepada  zakat logam  mulia  (emas  dan  perak). 29 Dengan  standar ni ṣāb penghasilan senilai  85  gram  emas  murni.  Adapun  kadar zakatnya  sebesar  2.50%  dan haul selama satu tahun.
Oleh  karena  itu,  sebaiknya  kriterium  kaya  menjadi  salah  satu  pertimbangan syar’i dalam menetapkan zakat profesi yang diatur di dalam PERDA zakat di Sulawesi Selatan.  Kriterium  kaya  yang  dimaksud  adalah  kesatuan ni ṣāb emas  20 mi ṡqāl dan dikeluarkan  dari  penghasilan  bersih  (netto),  sehingga  zakat  yang  dikeluarkan  benar merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Setelah  diuraikan  sebelumnya  tentang  kriterium  kaya  dalam  zakat  profesi, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penetapan  kriterium  kaya  dalam  zakat  harta  ( māl )  pada  dasarnya mewajibkan zakat hanya untuk orang-orang kaya. Oleh karena itu, kriterium kaya  dapat  diartikan  sebagai  tolok  ukur  yang  digunakan syara’ dalam menetapkan  seseorang  disebut  kaya.  Syarat  wajib  zakat,  seperti  lebih  dari kebutuhan dan bebas dari hutang, harta yang produktif, serta harta mencapai ni ṣāb ,  merupakan  indikator  dalam  mengukur  tingkat  kekayaan  seorang
27 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 93 28 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 93 29 Andi Sarjan, Fikih Zakat, h. 94
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
muslim,  bukan  dalam  pengertian  kaya  raya,  melainkan  kaya  dalam  arti standar.
2. Seharusnya  kriterium  kaya  menjadi  salah  satu  pertimbangan  syar’i  dalam menetapkan  kewajiban  zakat  profesi  dalam  PERDA  zakat  di  Sulawesi Selatan.  Kriterium  kaya  yang  dimaksud  adalah  kesatuan ni ṣāb emas  20 mi ṡqāl dan dikeluarkan dari penghasilan bersih (netto).

## Saran
Adapun  implikasi  penelitian  yang  diharapkan,  Pemerintah  dalam  menetapkan Peraturan  Daerah  yang  sumber  utama  dan  bahan  bakunya  merupakan  hukum  Islam, sebaiknya  memperhatikan  berbagai  pertimbangan.  Utamanya  pertimbangan  dari berbagai  pendapat  ulama,  seperti  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang    memfatwakan zakat  profesi  diqiyaskan  kepada  zakat  emas  dengan  standar ni ṣāb 85  gram  emas. Begitu  juga,  sebaiknya  kriterium  kaya  menjadi  salah  satu  pertimbangan  syar ’i  dalam menetapkan  kewajiban  zakat  profesi  yang  diatur  di  dalam  PERDA  zakat  di  Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an al-Karim.
Abu Dāwud, Sunan Abi Dāwud, , Jilid. I, Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011. Abu Ubaid, Al- Amwāl. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.
Andi Sarjan. Fikih Zakat Dalam Kajian Normatif, Kontekstual, dan Kontemporer, (Cet. I ; Yogyakarta: PRUDENT MEDIA, 2013
-------. Keuangan  Islam  Publik,  Teori,  Praktek,  dan  Pengembangannya  di  Masa  Kini , Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2015
Ash-Shiddieqy,  TM.  Hasbi. Beberapa  Permasalahan  Zakat .  Cet.  I;  Jakarta:  Tintamas, 1976.
-------. Pedoman Zakat . Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984
Al- Bukhāri, Muhammad bin Isma'il. Ṣahih Bukhāri. Juz. III. Cet.III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
Departemen Agama RI, al- Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV.Toha Putra, 1989 Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern, Cet.  I;  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Ibnu Ka ṡir. Tafsir al- Qur’an al-Aẓim. Jilid. I. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994. Ibnu Rusyd. Bidāyat al-Mujtahid . Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
Kurnia,  Hikmat  &  Ade  Hidayat. Panduan  Pintar  Zakat .  Cet.I;  Jakarta:  Qultum  Media,
2008.
Munawwir,  Achmad  Warson. Kamus  al-Munawwir,  Arab-Indonesia, Ed.  I,  Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
Al- Qarḍawiy, Yusuf. Al-Ibadah fi al-Islam. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
-------. Fiqh  al-Zakat .  Terj.  Salman  Harun  dkk, Hukum  Zakat. Cet.  II;  Bogor:  Pustaka litera AntarNusa, 2004.
Al-Qur ṭubi. Tafsir  al- Jāmi’  li  Ahkam  al-Qur’an. Juz.  IX . Beirut:  Dār  al-kutub  al-Ilmiyah,
1993.
Qadir,  Abdurrahman. Zakat dalam  dimensi  mahdah dan  sosial. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1998.
Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth. Juz.III. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
Sabiq,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah, Terj.  Mahyuddin  Syaf, Fikih  sunnah ,  Cet.II;  Bandung: Pustaka al-Azhar, 1990.
Shobirin, Teknik  Pengelolaan  Zakat  Profesi, Jurnal  ZISWAF,  Vol.  2,  No.  2,  Desember 2015.
Zuhdi.  Masjfuk. Masail  Fiqhiyah:  Kapita  Selekta  Hukum  Islam. Jakarta:  CV  Haji Masagung, 1989.
Al-Zuhailiy,  Wahbah. Al-Fiqh  al- Islāmi  wa  ‘Adillatuhu .  Juz  II.  Damaskus:  Dar  al-Fikr, 1989.
-------. Al-Fiqh  al- Islāmi  wa  ‘Adillatuhu. Terj.  Agus  Efendi  dan  Bahruddin  Fananny, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone