## PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA
Widhi Rachmadani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: rachmadaniwidhi@student.uns.ac.id
Ismunarno Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: 66ismunarno@gmail.com
Sabar Slamet Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: sabarslamet56@gmail.com

## Abstract
The purpose of this article is to explain the legal statements of corruption that exist in Indonesia and Singapore in terms of existing laws and regulations, and the corruption eradication institutions that exist in their respective countries. Gratification itself is a practice that often occurs in every country, carried out by civil servants or state officials. The practice of gratification develops with the thought of giving a gift to someone for doing an act that is beneficial or desired by the gift giver. It is a fact that corruption has existed since time immemorial. But what makes a difference is how it is handled by governments in different countries. In this regard, the comparison of corruption eradication between Indonesia and Singapore has various differences. In this article, the type of research that the author uses in writing this article is normative or doctrinal legal research, which is carried out by reviewing library materials or consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Then in writing this article, the author uses a comparative approach. In Singapore, the implementation of the separation of the function of fighting corruption, which was originally under the police institution, became an independent body with a sleek and flexible institutional structure, named Corruption Practise Investigation Bureau (CPIB). In Indonesia, there is no single agency that independently has the right to deal with corruption. Corruption eradication in Indonesia is carried out by 3 state institutions, namely the Attorney General’s Office, the Police, and the Corruption Eradication  Commission  named KPK. Corruption eradication in one country won’t run optimally if it is not supported by the political will of the government to eradicate corruption, the unity of state institutions that eradicate corruption, and the enforcement of existing corruption eradication regulations.
Keywords: Corruption, Gratification, Legal arrangements.

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan hukum tindak korupsi gratifikasi yang ada di Indonesia dan Singapura ditinjau dari segi peraturan hukum yang ada, dan kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di masing-masing negara tersebut. Gratifikasi sendiri merupakan suatu praktik yang sering terjadi di setiap negara, yang mana dilakukan oleh para pegawai negeri atau penyelenggara negara. Praktik gratifikasi  berkembang  dengan adanya pemikiran untuk memberikan hadiah kepada seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau yang diinginkan oleh pemberi hadiah Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala. Namun yang membuat perbedaan adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam artikel ini, jenis penelitian yang digunakan penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah  penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau yang terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Kemudian dalam penulisan artikel ini,  penulis menggunakan pendekatan perbandingan atau comparative approach . Pengaturan hukum pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel lembaga tersebut bernama Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan  korupsi  di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada.
Kata Kunci: Gratifikasi, Korupsi, Pengaturan Hukum.

## A.   Pendahuluan
Gratifikasi merupakan suatu praktik yang sering terjadi di setiap negara, yang mana dilakukan oleh para pegawai negeri atau penyelenggara negara. Praktik gratifikasi berkembang dengan adanya pemikiran untuk memberikan hadiah kepada seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau yang diinginkan oleh pemberi hadiah (Agustina, 2013: 53). Tindakan pemberian hadiah tersebut apabila dilakukan kepada pejabat negara atau penyelenggara negara maka disebut dengan Gratifikasi.
Istilah  Gratifikasi  pertama  kali  muncul  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian gratifikasi terhadap para pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat berupa : pemberian uang, barang, rabat (discount) , komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Agustina 2013:52). Sudah seharusnya penyelenggaraan negara dilakukan dengan bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan keuangan negara.
Menurut data dari Corruption Perceptions Index atau Indeks Persepsi Korupsi  pada  tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 85 dari 198 negara dengan skor 40 per 100. Berbeda dengan negara Singapura yang memiliki peringkat 4 dari 198 negara dengan skor yakni 85 per 100 (Dikutip dari laman transperency.org, pada Selasa, 10 November 2020, pukul 14.00 WIB. https://www. transparency.org/en/cpi/2019).
Negara Singapura merupakan negara dalam kawasan ASEAN yang letaknya dekat dengan negara Indonesia, yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang paling baik pula untuk kawasan ASEAN bahkan di kawasan Asia. Sehingga tidak salah apabila negara Singapura menjadi patokan atau tolok ukur negara disekitarnya dalam hal penanganan korupsi.
Angka korupsi yang kecil tersebut  tak  lepas  dari  adanya lembaga anti korupsi yang ada di negara Singapura yakni Corrupt Practices Investigation Bureau atau biasa  disebut  dengan  CPIB. CPIB atau Biro Investigasi Praktik Korupsi adalah sebuah badan pemerintah di Singapura di bawah Kantor Perdana Menteri. CPIB  memiliki mandat untuk menyelidiki setiap tindakan atau bentuk korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura, dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan
korupsi berdasarkan hukum tertulis. CPIB sendiri didirikan pada tahun 1952 dan disahkan pada tahun 1960 sesuai dengan Prevention of Corruption Act (PCA) atau Undang- Undang   Pencegahan Korupsi yang mana merupakan undang-undang antikorupsi utama di Singapura (Dikutip dari laman CPIB pada Minggu, 22 November 2020. https://www.cpib.gov.sg/aboutcpib/o ur-heritage).
Republik Indonesia juga memiliki lembaga anti korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK. KPK dibentuk pada tanggal 27 Desember 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat suatu tema tentang per-
bandingan  pengaturan  hukum  mengenai  korupsi  gratifikasi  di  ne gara Indonesia dan Negara Singapura dan bagaimana perbandingannya dengan penanganan korupsi di Indonesia dan di Singapura selama ini.

## B.   Metode Penelitian
Dalam pemecahan rumusan masalah yang diangkat Penulis, penelitian yang dipergunakan oleh penulis tergolong dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal. Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam mengumpulkan data hasil penelitian, yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif maka teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi (dari umum ke khusus) dan intepretasi (penafsiran) dalam menganalisis bahan hukum yang ada.

## C.   Perbandingan Pengaturan Hukum Tentang Gratifikasi Antara Indonesia Dan Singapura
Nur  Mauliddar,  Moh  Din,  &  Rinaldi  (2017:161)  menjelaskan  “Perbuatan  gratifikasi  secara normatif ini termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum  materiil”.  Gratifikasi sendiri menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dimasukkan kedalam tindak Pidana korupsi. Terbukti dengan dirumuskannya gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau yang lebih biasa disebut sebagai Undang-Undang Tipikor.
Korupsi secara kosakata berasal dari kata corruptio atau corruptus (bahasa latin ). Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah corruption atau corrupt. Secara  harfiah  korupsi  berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Sedangkan kata “korup” dapat bermakna buruk, busuk, rusak, suka memakai uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya) untuk kepentingan pribadi. Menurut Astuti (2011:2), korupsi terjadi karena penyelewengan terhadap standar-standar etis mengenai perilaku yang diharapkan. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan  (M.D.J.  Al Barry, 1996:208) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.
Dalam Ensiklopedia Indonesia sebagaimana  dikutip  oleh  Evi Hartanti (2007:8) disebutkan:
“Korupsi (dari bahasa Latin: corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) yakni gejala dimana  para  pejabat, badan–badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya”.
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers (dalam Hartanti, 2007:9), meng- uraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah  penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepenting- an umum.
Menurut Transparency International, korupsi merupakan:
“korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.
Landasan  hukum  tindak  gratifikasi  diatur  dalam  Undang-Undang  Tipikor  pada  Pasal  12 Undang-Undang Tipikor, dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 milliar rupiah.
Menurut penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor, yang dimaksud deng an gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas  lainnya. Gratifikasi  tersebut  baik  yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan  yang  dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Dijelaskan pula pada Undang-Undang Tipikor, bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
“Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang d imaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut  gratifikasi”  (KPK, 2014:1).
Pemberian hadiah merupakan kebiasaan yang telah terbentuk sejak lama, dengan tujuan awal yakni sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada orang lain. Namun dewasa kini pemberian hadiah tidak lagi hanya bisa dimaknai sebagai bentuk ucapan terimakasih. Topo Santoso (2013:403) menjelaskan:
“Pemberian dilakukan untuk menghargai dan menghormati manusia satu dengan lainnya. Tidak selamanya pemberian dapat dilihat semata-mata sebagai kegiatan yang tunggal. Ada tujuan lain yang mengikuti adanya pemberian, baik pada zaman dahulu maupun sekarang. Pada masa kini, pemberian ini mulai bergeser dengan tujuan utama  untuk  mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi”.
Gratifikasi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara Singapura. Sesuai dengan Prevention of Corruption Act yang mana merupakan Undang-Undang utama mengenai pencegahan  tindak pidana korupsi di Singapura, pada Pasal 2 Prevention of Corruption Act :
“gratification” includes —
a)    money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property  or   interest in property  of  any description, whethermovable  or immovable;
b)    any office, employment or contract;
c)   any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether  in  whole  or  in part;
d)    any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any  penalty  or  disability incurred  or  apprehended or   from   any   action   or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and
e) any offer, undertaking or promise  of  any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);
Gratifikasi   seperti   yang   dimaksud menurut Hukum Singapura sesuai Prevention of Corruption Act (Chapter 241) yakni termasuk:
a)  Uang  atau  hadiah, pinjaman, biaya, komisi, aset berharga atau properti lain atau keuntungan dari properti lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak;
b)  Setiap tugas, pekerjaan atau kontrak;
c)  Setiap  pembayaran, rilis, debit atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau lainnya yang sejenis dalam hal apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian;
d)  Pelayanan lainnya, keuntungan  dalam deskripsi apapun, termasuk perlindungan  dari hukuman atau ketidakmampuan yang terjadi atau dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah itu sudah atau tidak ditetapkan secara hukum.
e)  Tawaran  apapun,  perbuatan  atau  menjanjikan  segala  bentuk  gratifikasi  dalam  artian  yang sesuai  dengan  ayat (a), (b), (c), dan (d).
Pengaturan hukum mengenai gratifikasi di Singapura terdapat pada pasal 5 dan 6 Prevention of Corruption Act yakni:
5. Any person who shall by himself or by or in conjunction with any other person — (a)  corruptly solicit or receive, or agree to receive for himself, or for any other person; or (b)   corruptly give, promise or offer to any person whether for the benefit of that person or of another person, any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of —
(i)   any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed; or
(ii)   any member, officer or servant of a public  body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned,
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.

## 6. If —
(a)    any agent corruptly accepts or obtains, or agrees to accept or  attempts  to  obtain,  from any person, for himself or for any other person, any gratification as an inducement or reward  for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do, any act in relation to his principal’s affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or di sfavour to any person in relation to his principal’s  affairs  or business;
(b)   any person corruptly gives or agrees to give or offers any gratification to any agent as an inducement or reward for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do any act in relation to his principal’s affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to his principal’s  affairs  or business; or (c)   any person knowingly gives to an agent, or if an agent knowingly uses with intent to deceive his principal, any receipt, account or other document in respect of which the principal is interested, and which contains any statement which is false or erroneous or defective in any material particular, and which to his knowledge is intended to mislead the principal,
he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.
Sesuai dengan Prevention of Corruption Act , yakni pada Pasal 5 dan Pasal 6 Prevention of Corruption Act yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan apabila memenuhi ketentuan dari Pasal 7 Prevention of Corruption Act , yakni:
7.   A person convicted of an offence under section 5 or 6 shall, where the matter or transaction in relation to which the offence was committed was a contract or a proposal for a contract with the Government or any department  thereof or with any public  body or a subcontract to execute any work comprised  in  such  a contract, be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 7 years or to both.
Apabila ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Klausula tersebut diantaranya yakni apabila korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Prevention of  Corruption  Act , ancaman  pidana ditingkatkan menjadi $100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif.
Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Prevention of Corruption Act mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik. Maka dari itu apabila  kasus  gratifikasi  maupun  suap  apabila  berkaitan  dengan  kontrak  terhadap  pemerintah, sanksi pidana yang diberikan akan ditambah atau diperberat.
Prevention of Corruption Act juga mengatur mengenai kewajiban pejabat publik untuk menangkap siapapun yang  menawarkan gratifikasi kepadanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Prevention of Corruption Act
(2)   A public officer to whom any gratification is corruptly given or offered shall arrest the person who gives or offers the gratification to him and make over the person so arrested to the nearest police station and if he fails to do so without reasonable excuse he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000  or  to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both.
Apabila pejabat publik tersebut tanpa alasan yang jelas dan masuk akal tidak menangkap pemberi gratifikasi tersebut untuk selanjutnya ditahan di kantor kepolisian terdekat, maka pejabat publik tersebut dapat diancam dengan pidana denda paling banyak $ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau kedua-duanya. Akan tetapi sanksi pidana yang dimuat dalam Prevention of Corruption Act tidaklah lebih berat daripada sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Tipikor Indonesia.
Gratifikasi menurut kedua negara Indonesia Singapura Yakni adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata,pengobatan cuma-cuma, dan  fasilitas    lainnya.  Gratifikasi  tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
a)  Uang atau hadiah, pinjaman, biaya, komisi, aset berharga atau properti lain atau keuntungan dari properti lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak;
b)  Setiap tugas, pekerjaan atau kontrak;
c)  Setiap pembayaran, rilis, debit atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau lainnya yang sejenis dalam  hal apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian;
d)  Pelayanan lainnya, keuntungan dalam deskripsi  apapun, termasuk perlindungan  dari hukuman atau ketidakmampuan yang  terjadi  atau dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah itu sudah atau tidak ditetapkan  secara hukum.
e)  Tawaran apapun, perbuatan atau menjanjikan segala bentuk gratifikasi dalam artian yang sesuai dengan ayat (a),
(b), (c), dan (d).

## D.   Perbandingan Penanganan Korupsi di Indonesia dan Singapura
Suprabowo, S., & Alamsyah, B. (2019:221) menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Pemberantasan korupsi merupakan aspek kompleks didalam kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh Ardian Maulana & Hokky Situngkir (2013:7) :
The complexity of social life has forbidden us to see problem merely by using singular perspectives. Corruption eradications is a complex aspect of human life while corruption itself is never simpler. In Indonesia, KPK RI has become an important institutional body for eradicating corruption. In her works combating corruption in Indonesia, KPK RI has faced the reality that corruption eradication is not as simple as the law enforcement, but also has been grown to be a political discourse.
Indonesia memiliki beberapa aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai garda  terdepan pemberantasan korupsi (Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. 2013:267).
Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan   pemberantasan korupsi  secara  profesional,  intensif, dan berkesinambungan (dikutip dari laman KPK pada 22 November 2020, pukul 13.00 WIB. https://www.kpk.go.id/id/ tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi), KPK merupakan lembaga negara yang ber- sifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Undang-undang KPK telah mengalami perubahan  atau  revisi yakni  dengan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2019  tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KPK.
Undang-Undang KPK menjelaskan bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada  sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Menurut Pasal 6 Undang- Undang KPK,  KPK memiliki tugas untuk melakukan:
a)  tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi  Tindak  Pidana Korupsi;
b)    koordinasi   dengan   instansi yang  berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melalsanakan pelayanan publik;
c)    monitor  terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d)   supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e)    penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
f)   tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mem- peroleh kekuatan hukum tetap.
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,  kepentingan  umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
Singapura tergolong Negara yang makmur, tertib, dan paling kecil korupsinya, tetap saja pemerintah Singapura menciptakan badan anti korupsi yang disebut CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) . Undang-undang anti korupsi sudah ada sejak tahun 1960 dan telah berkali-
kali dilakukan perubahan, yaitu tahun 1963, 1966, 1972, 1981, 1989, dan 1991 ( dikutip dari Kompasiana tanggal 22 November 2020, pukul 13.30 WIB https://www.kompasiana.com/sitim4ry am/550e3580813311b72dbc610c/komisipemberantasan-korupsi-singapura-cpibcorrupt-practices- investigation-bureau?page=all.).
Undang-undang anti korupsi Singapura adalah Prevention of Corruption Act biasa disebut dengan PCA. PCA disahkan pada Juni 1960, untuk menyediakan pencegahan yang lebih tegas tentang korupsi. Hukum juga memberdayakan petugas CPIB untuk menyelidiki dan menangkap pelaku korupsi. PCA diubah beberapa kali sejak tanggal ditetapkan. Melalui perubahan tersebut, hukuman  untuk pelaku korupsi yang ditingkatkan dan petugas CPIB diberi kekuasaan yang lebih investigatif untuk membuat perang melawan korupsi lebih mudah.
Negara Singapura juga memiliki lembaga pemberantasan korupsi yakni Corrupt Practices Investigation Bureau. Dalam laman resminya dinyatakan bahwa:
The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), established in 1952, is one of the oldest anti-corruption agencies in the world. In Singapore, CPIB is the only agency  authorised  to investigate corruption offences under the Prevention of Corruption Act (Chapter 241) and other related offences. The CPIB is a government agency under the Prime Minister’s Office, operating with functional independence and is helmed by a director who reports to the Prime Minister. (dikutip  pada Minggu, 22 November  2020, pukul 13.00 WIB.  www.cpib.gov.sg/ about-cpib/roles-and-functions.).
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Biro Investigasi Praktik Korupsi adalah sebuah badan pemerintah   di Singapura di  bawah Kantor  Perdana  Menteri. CPIB memiliki mandat untuk menyelidiki setiap tindakan atau bentuk korupsi di sektor publik dan swasta di  Singapura, dan  dalam pelaksanaannya, pelanggaran lainnya berdasarkan hukum tertulis. Berdasarkan PCA tersebut, Presiden dapat menunjuk petugas untuk menjadi Direktur CPIB. Presiden juga menunjuk Wakil Direktur dan nomor seperti asisten direktur dan penyidik khusus CPIB karena ia dianggap tepat.
CPIB  didirikan  pada  tahun 1952 dan ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa Agung pada saat itu.
The  turning  point came in 1959 when Singapore attained internal self-government. When founding Prime Minister Lee Kuan Y ew led his People’s Action Party (PAP) to take oath of office in June 1959, they wore the party uniforms of white-on-white which symbolise the purity and the incorruptibility of its members. The PAP-led government was committed to putting an end to corrupt practices in Singapore. The government was set to toughen existing legislation and to revamp CPIB into an agency devoted entirely to the investigation of corrupt practices and preparation of evidence to be used for prosecution. That year, the CPIB was transferred to the Ministry of Home Affairs. (dikutip  pada Minggu,  22 November 2020,  pukul 13.00  WIB. www.cpib.gov.sg/about- cpib/our-heritage)
Kilas baliknya yakni pada tahun 1959, CPIB berada di bawah Kementerian Dalam Negeri pada tahun-tahun sebelumnya, Biro tetap berada di bawah lingkup Kantor Perdana Menteri sejak 1959. CPIB beroperasi dengan kebebasan fungsional,  dan  dipimpin  oleh seorang direktur yang melapor langsung ke Perdana Menteri.

## E.   Simpulan
Secara umum, korupsi di berbagai belahan dunia memiliki corak dan karakter yang berbeda- beda, maka berbeda pula dalam penanganannya. Khusus terhadap Gratifikasi, antara Indonesia dan  Singapura  dapat  diakatakan  serupa  dalam  hal  pengaturan  hukumnya.  Tindakan  gratifikasi
dimasukkan kedalam ranah tindak pidana, yakni tindak pidana korupsi. Terbukti dengan di- cantumkannya pengaturan terhadap Gratifikasi pada undang-undang anti korupsi di kedua negara tersebut.
Dilihat dari segi penanganan tindak pidana korupsinya, terkhusus lembaga, Singapura hanya ada satu lembaga yang berwenang penuh dalam pemberantasan korupsi yaitu Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB, sedangkan Indonesia dengan tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dengan lembaga utamanya yakni KPK, yang terkesan mempunyai kewenangan sejajar dan sama dalam penanganan korupsi, sehingga seolah-olah terjadi tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga tersebut.
Indonesia Singapura  Gratifikasi dalam hukum positif Indonesia ter- masuk dikategorikan sebagai tindak pidana.
 Gratifikasi juga dikategorikan kedalam tindak pidana.
 Belum  terdapat lembaga yang memiliki kewenang- an yang penuh dalam upaya pemberantasan korupsi.
Terbukti dengan masih adanya 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
 Terdapat satu lembaga inti yang memiliki kewenangan penuh dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

## F.   Daftar Pustaka
Al-Barry, M. D. J.; 1996. Kamus Peristilahan modern dan populer: 10000 istilah .
Astuti, P. A. P. 2011. Politik korupsi: kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia . Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2(1).
Gubali, Agustina Wati. 2013. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang- Undang Di Indonesia . Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013. II (4)
Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. 2013. Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia . Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan Vol 2
Hartanti, Evi; 2007. Pengertian Tindak Pidana Korupsi , ed. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e3580813311b72dbc610c/komisipemberantasan- korupsi-singapura-cpibcorrupt-practices-investigation- bureau?page=all .,  Diakses  pada  Minggu, 22  November  2020,  pukul 13.30 WIB
https://www.transparency.org/en/cpi/2019 ,  dikutip  pada Selasa,  10  November 2020, pukul 14.00 WIB.
KPK, 2014. Buku  Saku  Memahami  Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. 2017. Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi . Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), Hlm 155-173.
P.A.F Lamintang, 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Adi Bakti.
Prevention of Corruption Act (PCA) , Chapter 241
Santoso, T. (2013). Menguak  relevansi  ketentuan  gratifikasi  di  Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), Hlm 402-414.
Suprabowo, S., & Alamsyah, B. 2019. Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 10 (2). Hlm.221
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi