Volume 03 | Nomor 02 | Tahun 2022
Edisi : Agustus 2022
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN UMUM (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sinabang)

## A R T I C L E I N F O ABSTRACT
Article history: Keadilan restoraktif  (restroative justice) adalah salah satu prinsip  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara yang  dapat  dijadiakan  instrumen  pemulihan  dan  sudah dilaksanakan  oleh  mahkamah  agung  dalam  bentuk pemberlakuan  kebijakan  (peraturan  mahkamah  agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih  belum  optimal.  Dalam  penelitian  ini,  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis Empiris.  Lokasi  penelitian  yang  digunakan  sebagai tempat  melakukan  penelitian  adalah  pengadilan  negeri sinabang.  Keadilan  restoraktif  merupakan  alternative penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dalam mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana  berfokus  pada pemidanaan  yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan mediasi  yang  melibatkan  pelaku  ,korban,keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak  korban  maupun  pelaku  dengan  mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Received : 19 Mei 2022 Revised : 20 Juni 2022 Accepted : 01 Juli2022
Keywords:
Keadilan Restoraktif, Pemberlakuan Kebijakan, Sistem Peradilan Pidana.
This is an open access article under the CC BY-NC license.

## Corresponding Author:
Meka Hawalia Universitas Teuku Umar Email: mekahawalia2@gmail.com

## PENDAHULUAN
Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice , atau Restorasi  Justice yang  dalam  terjemahan  bahasa  Indonesia  disebut  dengan  istilah keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  atau Restorative  Justice mengandung  pengertian yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak  pidana  (keluarganya)  terhadap  korban  tindak  pidana  tersebut  (keluarganya)  (upaya perdamaian) di  luar  pengadilan  dengan maksud  dan  tujuan  agar  permasalahan hukum  yang
timbul  akibat  terjadinya  perbuatan  pidana  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
Keadilan  restoratif  mengandung  nilai  partisipasi  penuh  dan  konsensus  yang didalamnya  terdapat  usaha  untuk  memulikan  kerusakan  atau  kerugian  yang  ada  akibat terjadinya  tindakan  pidana,dimana  pertanggungjawaban  pemulihan  tersebut  dibebankan kepada pelaku secara utuh. Dengan demikian konsep ideal yang terkandung dalam keadilan restoratif  adalah  suatu  upaya  penyatuan  kembali  sesuatu  yang  terpecah  atau  terpisah, sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  berikutnya.  Oleh  karna  itu  dapat dikatakan, pada pokonya restorative justice merupakan reformasi terhadap criminal justice system yang  masih  mengedepankan  hukuman  penjara  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Seperti  diketahui,  dewasa  ini  sistem  pemidanaan  telah  berkembang,  bukan  lagi  bertumpu pada  pelaku  melainkan  telah  mengarah  pada  penyelaran  kepentingan  pemulihan  keadaan, sebagaimana  halnya  dikenal  ditengah  masyarakat  indonesia  yang  selalu  mengedepankan konsep musyawara mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah dan masih kentalnya nilai kolektivisme (nilai  budaya  yang  menekankan  pada  kepentingan  kelompok  diatas kepentingan individu) dilingkungan masyarakat setempat ( local wisdom ). 2
Prinsip  keadilan restoratif ( restorative justice ) adalah salah satu  prinsip  penegakan hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat  dijadikan  instrumen  pemulihan  dan  sudah dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  bentuk  pemberlakuan  kebijakan  (Peraturan Mahkamah  Agung  dan  surat  edaran  Mahkamah  Agung),  namun  pelaksanaannya  dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia  masih  belum  optimal.  Keadilan  restoratif  merupakan alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan pidana  berfokus  pada  pemidanaan  yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  yang melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara  pidana  yang  adil  dan seimbang  bagi  pihak  korban  maupun  pelaku  dengan  mengedepankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. 3 Secara  normatif restorative  justice baru  dinyatakan  tegas  dalam  undang-undang nomor 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak,dimana lembaga diversi sebagai salah  satu  bentuk  konkret  dan  restorative  justice,  akan  tetapi  jauh  sebelumnya  mahkamah agung  telah  menerbitkan  berbagai  regulasi  dalam  bentuk  peraturan  maupunsurat  edaran mahkamah agung, antara lain perma nomor 2 tahun 2012,tanggal 27 Februari 2012, tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab  undang-undang  hukum  pidana,  Ditingkat  pengadilan,  perdamaian  selalu  dapat digunakan  untuk  meringankan  hukuman  yang  akan  dijatuhkan,  termasuk  dalam menjatuhkan pidana percobaan. 4
Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan Surat  Keputusan  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tertanggal  22  Desember  2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ). Keputusan  ini  diterbitkan  dalam  rangka  mendorong  optimalisasi  penerapan  Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  keadilan  restoratif (restorative  justice )  di pengadilan.  Selain  itu,  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  penting  untuk diterapkan  seiring  dengan  upaya  melakukan  reformasi  terhadap criminal  justice  system yang  masih  mengedepankan  hukuman  penjara.  Perkembangan  sistem  pemidanaan,  tidak seharusnya hanya terfokus pada pelaku tindak pidana, melainkan juga telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban danpertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah:
1. Memudahkan  pengadilan-pengadilan    di    lingkungan    peradilan    umum    dalam
doi.org/10.54209/judge.v3i02.318
47-54
memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkarnah  Agung  maupun  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  yang  mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif ( restorative justice ).
2. Mendorong  meningkatnya  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yang telah  diatur  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  putusan  yang  dihasilkan  oleh majelis/hakim.
3. Terpenuhinya  asas-asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dengan keadilan yang seimbang.
Peraturan  ini  berlaku  dan  wajib  dipedomani  oleh  seluruh  pengadilan  negeri  di Indonesia,beberapa kebijakan yang didalamnya terkandung jiwa restorative justice,diantaranya perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem  peradilan  pidana  anak,  perma  nomor  3  tahun  2017  tentang  pedoman  mengadili perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  sema  nomor  4  tahun  2010  tentang penempatan  penyalahgunaan,korban  penyalagunaan  dan  pecandu  narkotika  kedalam lembagarehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,sema  nomor  3  tahun  2011  tentang penempatan  korban  penyalagunaan  narkotika  didalam  lembaga  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial. 5
Pelaksanaan restorative  justice di  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  di  pengadilan  banyak  mengalami  kendala,  sehingga diperlukan  adanya  evaluasi  dan  peninjauan  ulang  secara  konpherensif  agar restorative justice dapat  dilaksanakan dengan hasil  yang lebih baik.  Oleh karena itu, menindaklanjuti hasil rapat pimpinan yang berlangsung pada tanggal 15 November 2021, terbit Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  1209/DJU/SK/PS.00/11/2021  dengan  perihal  Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jendral
Badan
Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dengan demikian, implementasi Keputusan Direktur Jendral Badan  Peradilan  Umum  Mahkmah  Agung  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ditangguhkan  pelaksanaannya  hingga  diberlakukannya  Peraturan  Mahkamah  Agung tentang pedoman penerapan restorative justice yang baru.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Implementasi Keadilan  Restoraktif  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan Umum  Mahakamh  Agung  Nomor  1691/DJU/PS.00/12/2020  Tentang  Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang, agar tidak meleset dari  judul  yang  telah  ditetapkan,  isu  pokok  permasalahan  yang  menjadi  tolak  ukur penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana Penerapan Keadilan restorative berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan
Umum Mahakamh Agung
Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang ?
2. Apa  saja  faktor  penghambat  penerapan  keadilan  restorative  Surat  Keputusan Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahakamh  Agung  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang ?

## METODE
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, lokasi penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Sinabang.  Metode  ini  menjelaskan  tentang  melihat  dan
doi.org/10.54209/judge.v3i02.318
47-54
mempelajari cara kerja hukum di lingkungan masyarakat sebagai arti nyata, dikarenakan hal iniberkaitan dengan kehidupan masyarakat sering disebut dengan hukum sosiologis.
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  terhadap  para informan  dan  responden.  Sedangkan  data  sekunder  didapatkan  dari  dokumen-dokumen yang  dapat  dipublikasikan  dan  tidak  bersifat  rahasia.  Penelitian  ini  menganalisis  tentang penerapan  keadilan  restoratif  Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Umum Mahakamh  Agung  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Keadilan  Restoratif  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  di Pengadilan Negeri Sinabang
Penelitian  ini  berlangsung  sejak  April  hingga  Juni  2022.  Dari  penelitian  ini diketahuibahwasanya  Pengadilan  Negeri  Sinabang  pernah  menangani  perkara  pidana denganmenerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif,  dimana  dalam  perkara  tersebut parapihakmenyepakati  untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  mekanisme  mediasi  yang membuahkanperdamaian, pemulihan hak korban, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam  Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral      Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
Adapun perkara yang dimaksud di atas merupakan perkara tindak pidana pencurian sebuah Helm merk GM warna putih bercorak gambar hello kitty yang melibatkan si Zubir Bin  Alm  Cut  Buyung  sebagai  Terdakwa  dan  si  Lusiana  sebagai  Korban.  Tempus  delicti perkara  ini  terjadi  pada  tanggal  Rabu  04  Maret  2021,  dengan  locus-nya  didesa  air  dingin kecamatan simeulue timur dan masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Sinabang. Perkara tersebut teregister dengan nomor 2/Pid.C/2021/PN.Snb dan telah menjalani proses penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  dimana  korban  telah  memaafkan perbuatan  terdakwa  dan  terdakwa  juga  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  dan telah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  disepakati  dalam  musyawarah.Pelaku  diberi tenggang  waktu  1  (satu)  bulan  untuk  tidak  melakukannya  lagi  namun  jika  ternyata  masih mengulanginya  maka  hakim  dapat  memproses  secara  lanjut  perkara  tersebut  dan  pelaku akan  mendapat  hukuman  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Pada  saat persidangan hakim menyatakan terdakwa Zubir Bin Alm Cut Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian  ringan, dan menjatuhkan pidana kepada  terdakwa  oleh  karna  itu  dengan  pidana  penjara  selam  1  (satu)  bulan,serta menetapkan  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,kecuali  dikemudian  hari  ada  perintah lain  dalam  bentuk  putusan  hakim  bahwa  terdakwa  sebelum  3  (tiga)  bulan  terdakwa melakukan pidana kembali, serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM berwarna putih bercorak hello kitty yang dikembalikan kepada saksi korban Lusiana, dan hakim  menetapkan  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  2.500,00  (dua ribu lima ratus rupiah).
Dalam  waktu  pelimpahan  berkas  perkara  pencurian  dari  penyidik  kepengadilan sudah lengkap dan menghadirkan para korban, pelaku, keluarga, masyarakat dan pihak lain
yang  terkait  dalam  persidangan.Ketua  pengadilan  dapat  langsung  memeriksa,  mengadili, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan yang cepat sesuai dengan atauran KUHAP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana).Proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana ringan atau cepat yang mekanismenya melalui restoratif justice ini dapat dilakukan apabila dengan ketentuan telah dimulainya proses pelaksanaan perdamian antara pelaku dan korban serta kelurga dan masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tidak menganti kerugian.
Pada saat setelah dibukanya persidangan hakim membacakan catatan terdakwa dan menanyakan  pendapat  terdakwa  dan  korban  dan  selanjutnya  hakim  melakukan  upaya perdamaian dengan memberikan saran-saran atau nasehat yang dianggap dapat memberikan titik terang kepada para pelaku dan korban, dalam proses perdamaian apabila tercapai para pihak  membuat  kesepakatan  perdamaian  dalam  bentuk  surat  dan  ditandatangani  oleh pelaku,  korban  dan  pihak-pihak  lain  yang  berkaitan,  dan  kesepakatan  perdamaian  ini dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
Namun  dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  ini  tidak  berhasil  maka  hakim  dapat melanjutkan  proses  pemeriksaan,  selama  persidangan  hakim  tetap  mengupayakan perdamaian  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  dalam  putusannya.Keadilan retoratif ini tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses  penerapan  pedoman  keadilan  restoratif  berdasarkan  pada  Surat  Keputusan Direktorat
Jendral
Badan Peradilan Umum Mahakamah Agung Nomor
1691/DJU/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan  pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan  negeri  sinabang  ialah  salah  satu  bentuk  usaha  dengan  mekanisme restoratif justice tersebut  adalah  berbicara  (dialog)  yang  dikalangan  masyarakat  Indonesia  lebih dikenal  dengan  sebutan  musyawarah  untuk  mufakat,sehingga  para  korban  dan  pelaku berbaikan  dan  tidak  mengedepankan  rasa  dendam,  serta  melalui  konsep restoratif  justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum danjuga perkara pidana penyalagunaan narkotika serta perkara pidana ringan lainnya yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice . 6
Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah  memperkenalkan  dan  mengembangkan  apa  yang  disebut  pendekatan  hubungan Pelaku- Korban atau suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau  pelaku.  Ahli  hukum  telah  memperkenalkan  formula  keadilan  khususnya  dalam penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia), bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu  sistem  hukum  dalam  rangka  modernisasi  dan  pembaharuan  hukum,  yaitu  segi struktur,  substansi  dan  budaya  yang  kesemuanya  layak  berjalan  secara  integral,  simultan dan  paralel.  Keadilan  Restoratif  adalah  model  penyelesaian  perkara  pidana  yang mengedepankan  pemulihan  terhadap  korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Prinsip  utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi  korban dan pelaku, partisipasi  warga sebagai fasilitator  dalam  penyelesaian  kasus,  sehingga  ada  jaminan  anak  atau  pelaku  tidak  lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. 7
Dari hasil penelitian bahwa implementasi atau penerapan peraturan restoratif justice sudah  berjalan  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Peradilan  Umum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menekankan peranan hakim yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana cepat dan ringan.
Faktor  Penghambat  Keadilan  Restoratif  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktorat Jendral Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020di Pengadilan Negeri Sinabang
Pedoman  penerapan restorative  justice yang  tertuang  dalam  surat  keputusan direktorat  jendral  badan  peradilan  umum  tersebut  mencangkup  4  (empat)  jenis  perkara yakni  tindak  pidana  ringan,perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  ,perkara anak  dan  perkara  narkotika,  dimaksud  untuk  memudahkan  pengadilan  dilingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan peraturan dan surat edaran mahkamah  agung  maupun  keputusan  ketua  mahkamah  agung  yang  mengatur  tentang pelaksanaan restorative  justice tersebut,  sehingga  dapat  meningkatkan  baik  volume maupun  kualitas  penerapan restorative  justice dalam  putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim sehingga terpenuhi  asas  peradilan yang cepat,sederhana dan biaya ringan  dengan keadilan yang seimbang. 8
Salah  satu  kendala  yang  mengemuka  dalam  penerapan restorative  justice adalam belum  harmonisnya  pandangan  para  penegak  hukum,  sebagaimana  terlihat  dari  beberapa aturan  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  lembanga,  metode  penyelesaian  pidana dengan restorative  justice telah  diupayakan  oleh  masing-masing  aparat  penegak  hukum (APH) dengan terbitnya beberapa regulasi diinternal masing-masing, ditingkat penyidikan, kapolri telah mengeluarkansurat edran nomor 8/VII/2018, ditingkat penuntutan jaksa Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020, mahkamah agung sendiri telah memasukkan berbagai ragam nilai restorative justice dalam beberapa PERMA dan SEMA, serta ditegaskan kembali pelaksanaanya dalam surat keputusan direktorat jendral badanperadilan umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. 9 Namun  jika  diamati  masing-masing  aturan  tersebut  mengatur  pelaksanaan penyelesaian pidana dengan restorative justice secara parsial  (Keseluruhan), tanpa adanya harmonisasi  antar lembaga, hal  ini menyebabkan penerapan restorative justice belum bisa maksimal  menjadi  sebuah  metode  penyelesaian  pidana  yang  mengambarkan  penegakan hukun  dan  keadilan  dalam  kerangka integrated  criminal  justice  system (  sistem  peradilan pidana  terpadu  ),  kendala  aturan  internal  antar  aparat  penegak  hukum  ini  haruslah diselesaikan  dengan  adanya  payung  hukum  dapat  menaungi  semua  tindakan  dan pelaksanaan  penyelesaian  pidana  dengan  konsep restorative  justice, payung  hukum berupa  undang-undang  sebagai  produk  hukum  dan  politis  oleh  pemerintah  dan  legislatif akan mampu menjadi landasan para aparat penegak hukum.
Yang  menjadi  faktor  Permasalahan  utama  untuk  memberlakukan  atau mengimplementasikan  pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) dalam  sebuah  sistem  hukum  pada  umumnya  dan  pada  sistem  peradilan  pidana  pada khsusunya  terletak  pada  mekanisme  penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh  pendekatan  atau konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  berbeda  dengan  mekanisme  penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.  Hal  ini  dikarenakan  mekanisme  yang  ditawarkan  oleh  pendekatan  atau  konsep keadilan  restoratif  (restorative  justice)  lebih  mengedepankan  konsep  perdamaian,  konsep “mediasi”  dan  konsep  rekonsiliasi  di  mana  pelaku,  korban,  aparat  penegak  hukum  dan masyarakat  luas  berpartisipasi  secara  langsung  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. 10
Berikut  beberapa  penghambat  pemberlakuan  atau  faktor  yang  menghambat efektifitas/implementasi  dari  Surat  Keputusan  Direktorat  jendral  Badan  peradilan  umum
47-54
Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yakni sebagai berikut :
1. Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  ini  tidak  mengatur  secara  jelas  bagaimana tahapan  atau  proses  yang  harus  dijalankan  oleh  hakim  atau  mejelis  hakim  yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam pengimplementasian restorative justice dalam perkara pidana di pengadilan, sehingga ada potensi setiap Hakim atau Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara  pidana  tersebut,  berpeluang  menafsirkan sendiri  bagaimana  tahapan  penyelesaian  perkara  dengan  mekanisme restorative justice , dan berpotensi mencampuradukkan/memodifikasi tahapan persidangan yang sudah diatur menurut ketentuan KUHAP dengan memasukkan tahapan-tahapan atau agenda-agenda  lain  dalam  konteks restorative  justice dalam  proses  pemeriksaan perkara di muka sidang.
2. Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tidak mengatur secara jelas bagaimana bentuk amar  putusan  untuk  perkara  pidana  yang  diselesaikan  dengan  mekanisme restorative  justice .  Apakah  dalam  amar  putusan,  Terdakwa  dapat  dilepaskan  atau dibebaskan dari segala tuntutan karena penyelesaian perkara itu telah  dilaksanakan melalui  mekanisme restorative  justice ,  padahal  telah  ada  bukti  dan  pengakuan bahwasanya ia memang telah melakukan tindak pidana dan menimbulkan kerugian pada korban.
3. Surat  Keputusan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tidak mengatur secara jelas bagaimana dalam penyelesaian  perkara  narkotika  agar  dapat  dilakukannya restorative  justice supaya pengguna bisa direhab dan itu harus ada surat rekomendasi dari dokter bahwa yang bersangkutan layak untuk direhab, namun untuk biaya yang bersangkutan diperiksa dokter supaya bisa direhab itu tidak diatur anggaran instansi mana yang dikeluarkan.
Setelah  selesai  mengamati  pedoman  penerapan  tentang  keadilan  retoratif  penulis melakukan wawancara dengan hakim pengadilan negeri sinabang, terdapat beberapa faktor yang  ditemukan  oleh  penulis  ialah  faktor  yang  pertama  terkait  dengan  korban  yang  mana saat  dilakukan  musyawara  atau  dialog  korban  sulit  memaafkan  pelaku  karna  masih  emosi dan kesal terhadap sipelaku, yang kedua terkait perdamaian dengan ganti rugi dimana pihak korban mau memaafkan sipelaku dengan syarat meminta ganti rugi kepada sipelaku namun sipelaku ini tidak mampu untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga sikorban tidak mau berdamai  apabila  sipelaku  tidak  mau  mengganti  kerugian  itu  sehingga  upaya  perdamaian pun tidak berhasil dan upayakan restorative justice pun gagal. 11

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pedoman  penerapan  keadilan  restorative dipengadilan  negeri  sinabang,dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  Implementasi  atau penerapan restorative  justice dalam  penaganan  dan  pemeriksaan  perkara  pidana  ringan ditingkat  dipengadilan  negeri  sinabang  sudah  berjalan  sesuai  dengan  pedoman  Surat Keputusan  Direktur  Jendral  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  yang menekankan peranan hakim yang sangat penting dalam penyelesaian perkara. Faktor yang menghambat implementasi atau penerapan restorative justice dipengadilan negeri sinabang yakni  faktor  dari  korban  dan  pelaku  serta  kurang  adanya  dukungan  dari  masyarakat  itu sendiri karena masih menganggap bahwa penjara sebagai salah satu solusi dalam memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaksanaan restorative justice sulit
terlaksana .

## DAFTAR PUSTAKA
[1.]  Apong  Herlina  dkk.  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2004
[2.] Dandapala majalah internal badilum MA RI.Penjaga Keadilan.Volume VII/Edisi 42/Juli- Agustus. 2021
[3.]  Dwidja  Priyatno.  Pemindanaan  untuk  Anak  dalam  Konsep  Rancangan  KUHP(dalam Kerangka  Restorative  Justice).Lembaga  Advokasi  Hak  Anak  (LAHA).Edisi VIII/Volume III. Bandung. 2007.
[4.]  Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif.Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2009
[5.]  Nikmah Rosidah.Budaya  Hukum  Hakim  Anak  Di  Indonesia.  Pustaka  Magister. Semarang.2014
[6.]  Hanafi  Arief.Ningrum  Ambarsari.  Penerapan  Prinsip  Restoratif  Justice  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Diindonesia.  Jurnal  Ilmiah  ISSN  1979-4940/ISSN-E  2477-0124 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.2018
[7.]  Setyo  Utomo.Sistem  Pemidanaan  Dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berbasis  Restorative Justice. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana. Cianjur. Vol. 5 No. 01.2018
[8.]  Lampiran  surat  keutusan  direktur  jendral  badan  peradilan  umum  nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 desember 2020 tentang penerapan restorative justice dilingkungan peradilan umum.
[9.]  Bloghariyanto. 2009. Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana.
[10.]  Webset  Pengadilan  Negeri  Sinabang.  2021.  Keadilan  Kestoratif  Sebagai  Tujuan Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  .  Artikel  Hukum http://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2-d.asp?bid=4085 diAkses tanggal 05 juni 2022.