## TELAAH TEORITIS-EMPIRIS POTENSI PANTAI HUNIMUA-LIANG PROVINSI MALUKU
Theoretic-Empiric Study of The Potential of Hunimua-Liang Beach,
Maluku Province

## Ubaiyana
Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I.Yogyakarta Ubaiyana25@mail.ugm.ac.id/Ubaiyana25@gmail.com
Diterima: 22 Juli 2021. Disetujui: 02 September 2021. Dipublikasikan: Desember 2021

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  potensi,  solusi,  dan  strategi  dalam merekonstruksi  pengembangan  Pantai  Hunimua.  Metode  penelitian  menggunakan  tiga metode pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan studi pustaka, yang dianalisis dengan  cara  deskriptif  kualitatif-analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pantai Hunimua  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  menjadi  destinasi  wisata  prioritas  daerah bahkan prioritas Indonesia. Kekuatan yang dimiliki Pantai Hunimua adalah aksesibilitas yang mudah, adanya dukungan daya tarik objek wisata lain, terletak di desa/negeri adat, dan lokasi wisata yang luas. Akan tetapi, dalam memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, terdapat  berbagai  hambatan  yang  perlu  segera  diatasi  yaitu  klaim  Tanah  Hunimua, persoalan  internal  antara  desa/ negeri dan  daerah,  serta  lemahnya  dukungan  pemerintah pusat.
Kata Kunci: potensi; destinasi wisata; Pantai Hunimua

## Abstract
This study aims to find the potential, solutions, and strategies in reconstructing the development  of  Hunimua  Beach.  The  research  method  used  three  methods  of  data collection,  namely  interviews,  observation,  and  literature  study,  which  analyzed  in  a descriptive-qualitative-analytical way. Results of the study show that Hunimua beach has great  potential  to  become  a  regional  priority  tourist  destination  and  even  Indonesia's priority. The strengths of Hunimua Beach are easy accessibility, support for other tourist attractions, being located in traditional villages, and extensive tourist sites. However, in maximizing  the  potential  of  Hunimua  Beach,  various  obstacles  need  to  be  addressed immediately, namely the Hunimua Land claim, internal problems between the village and the region, and the weak support from the central government.
Keywords: potential; tourist destinations; Hunimua beach

## PENDAHULUAN
Indonesia Bagian Timur khususnya  Provinsi  Maluku,  memiliki potensi  pariwisata  yang sangat  kaya,  baik berupa panorama alam, laut, maupun darat. Di  beberapa  wilayah  Maluku,  terdapat pariwisata  yang  sudah  terkenal  sampai mancanegara, seperti Taman Laut Manuala, Pantai Pasir Panjang, Pintu Kota- Ambon,  dan  juga  Pantai  Hunimua  atau yang  akrab  dikenal  dengan  nama  Pantai
Liang.  Pantai  Hunimua  yang  terletak  di desa  Liang,  Kecamatan  Salahutu,  adalah salah satu pantai yang wajib didatangi saat berkunjung  ke  Maluku.  Bagaimana  tidak, pada  tahun  1990,  Pantai  Hunimua dinobatkan oleh United Nations Development  Programme  (UNDP-PBB) sebagai  pantai  terindah  yang  dimiliki Indonesia  (Pemerintah  Kota  Ambon, 2021). Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Muhammad Fadli, Eko Mulyanto, dan Supeno Mardi, menunjukkan tren kunjungan  wisatawan  tahun  2012—2015 dengan  menggunakan  struktur  data  FP-
Tree  [5]-[7]  dan  pendekatan divide  and conquer .  Total  wisatawan  (domestik  dan mancanegara)  yang  berkunjung  ke  objek wisata  pantai  di  Pulau  Ambon  sebanyak 505 orang dengan jumlah objek kunjungan sebanyak  6  (enam)  lokasi,  yaitu  Pantai Liang, Pantai Namalatu, Pantai Pintu Kota,
Pantai  Hukurila,  Pantai  Natsepa,  dan Pantai  Collins.  Dibanding  dengan  pantai lainnya, wisatawan paling banyak mengunjungi Pantai Liang dengan jumlah 405  wisatawan,  diikuti  Pantai  Namalatu sebanyak  383  wisatawan,  Pantai  Pintu Kota  sebanyak  337  wisatawan,  Pantai Hukurila sebanyak 321 wisatawan, Pantai Natsepa  sebanyak  305  wisatawan,  dan Pantai  Collins  sebanyak  53  wisatawan. Membenarkan  hal  itu,  Dinas  Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Maluku merilis  data  yang  bahkan  menunjukkan terjadinya kenaikan  kunjungan  wisatawan ke objek wisata Pulau Ambon dari tahun ke tahun. Sayangnya, kenaikan jumlah
kunjungan ke Pulau Ambon tidak
diimbangi  dengan  perbaikan  infrastruktur dan  peningkatan  pelayanan  pada  objek
wisata  (Muhammad  Fadli  Fakih,  dkk., 2017).
Data  tersebut  berbanding  lurus dengan  pesona  Pantai  Hunimua  yang perlahan sirna. Sebelum terjadinya gempa bumi  pada  26  September  2019  lalu, penataan  objek  wisata  Pantai  Hunimua masih  terbilang  belum  baik,  mulai  dari fasilitas  yang  diperoleh  wisatawan  yang berkunjung  (kamar  mandi,  ruang  ganti, gazebo, ketersediaan air tawar bersih, dan lain-lain),  tidak  ada  daya  tarik  wisata tertentu  (yang  menarik  hati  wisatawan), tidak ada spot-spot khusus yang unforgettable (hanya jembatan biasa yang menjorok ke pantai), tidak memiliki tempat berbelanja  barang-barang  khas  atau oleh- oleh ,  tidak  ada  restoran  atau  kafe  yang setidaknya  menyediakan  makanan  dan minuman  khas,  dan  yang  paling  penting tidak  ada  penginapan.  Tidak  hanya  itu, terletak  di  negeri  (desa)  adat  tidak membuat  Pantai  Hunimua  memiliki  nilai lebih  dibanding  dengan  desa-desa  lain  di Indonesia.  Dapat  dikatakan,  sarana  dan prasarana  Pantai  Hunimua  masih  cukup jauh dari kata bagus apabila dibandingkan dengan  objek  wisata  pantai-pantai  lain. Setelah  terjadinya  gempa  bumi,  kondisi Pantai  Hunimua  semakin  terpuruk,  pagar dan  kedai/warung  roboh,  jalan  terbelah, gazebo  retak  bahkan  hancur,  hingga jembatan  yang  menjadi  spot  utama  pun rusak tidak terjamah.
Jika  ditelusuri  secara  mendalam, Pantai  Hunimua  memiliki  potensi  yang besar  untuk  menjadi  destinasi  wisata prioritas  daerah  bahkan  prioritas  negara. Hal  ini  dikarenakan  Pantai  Hunimua memiliki  sejumlah  kekuatan  yang  cukup potensial.  Kekuatan  tersebut  diantaranya adalah memiliki aksesibilitas yang mudah, adanya  daya  tarik  objek  wisata  lain  yang mendukung,  terletak  di negeri adat sehingga memiliki ciri khas yang kuat, dan memiliki lokasi wisata yang luas.
Gambar  1.  Potret  Sarana  Pantai  Hunimua Tahun 2020 Sayangnya, untuk memaksimalkan  potensi  Pantai  Hunimua, terdapat  sejumlah  hambatan  internal  dan eksternal.  Hambatan  tersebut  membuat Pantai Hunimua sulit untuk dikembangkan, diantaranya adalah: persoalan  “klaim  tanah  Hunimua”,
persoalan  internal  antara negeri dengan daerah, serta lemahnya dukungan pemerintah pusat. Ketiga persoalan tersebut  menjadi  hambatan  yang  cukup besar bagi pembangunan Pantai Hunimua. Persoalan “klaim tanah Hunimua” menjadi  persoalan  yang  berlarut-larut  dan menghambat pembangunan Pantai Hunimua dan masih terus diupayakan oleh pemerintah  daerah.  Sementara  itu,  isu internal  antara negeri dengan  daerah menjadi  persoalan  yang  bahkan  tidak pernah dipersoalkan. Untuk memaksimalkan  potensi  Pantai  Hunimua, pemerintah daerah perlu melibatkan negeri
dalam setiap keputusan dan kebijakannya. Selain  itu,  pemerintah  pusat  juga  perlu menggelontorkan kebijakan yang mendukung  upaya  pemerintah  daerah Maluku  untuk  mengembangkan  objek wisata Pantai Hunimua. Berdasarkan  fakta  dan  persoalan
tersebut,  peneliti  melakukan  pengkajian mendalam  terkait  apa  saja  potensi  Pantai Hunimua, apa hambatan dalam
memaksimalkan  potensi  Pantai  Hunimua, bagaimana  cara  mengatasi  hambatan tersebut,  serta  bagaimana  strategi  dan
upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk memaksimalkan potensi Pantai Hunimua.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menawarkan  solusi  untuk  mengatasi hambatan  dalam  memaksimalkan  potensi Pantai  Hunimua.  Di  samping  itu,  peneliti juga  menawarkan  konsep  pembangunan Pantai Hunimua sesuai dengan kebutuhannya.  Tidak  hanya  sarana  dan prasarana yang difokuskan untuk pengembangan objek wisata Pantai Hunimua,  tetapi  pemerintah  daerah  juga perlu  memfokuskan  pengembangan  pada manajemen  pengelolaan  obyek  wisata,
upaya pelibatan masyarakat negeri , pemberlakuan  regulasi,  serta  strategi promosi dan kerja sama. Dengan penelitian ini,  peneliti  berharap  dapat  membantu pemerintah  untuk  menjadikan  Pantai Hunimua sebagai destinasi wisata prioritas daerah serta prioritas negara Indonesia.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Desa/ Negeri Liang,  Kecamatan  Salahutu, Kabupaten  Maluku  Tengah,  Provinsi Maluku.
Jenis dan Sumber Data Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta di lapangan/lokasi  penelitian,  dalam  bentuk kata-kata dan bahasa.
Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu  pihak-pihak  terkait  yang  relevan dengan topik penelitian ini.
Selain  itu,  data  primer  juga diperoleh  dari  hasil  observasi  peneliti dalam  mengidentifikasi  potensi  Pantai Hunimua  Liang.  Data  sekunder  berasal dari  berbagai  artikel  jurnal,  hasil/laporan penelitian,  serta  karya-karya  ilmiah  yang berkaitan dengan topik penelitian.
Tabel 1. Key Informants Key Informants Kewenangan Muhammad Bisri Ketua AMPI (Pelopor berdirinya Objek Wisata Pantai Hunimua) Hasrul Habibi Matdoan Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Abdul Razak Opier Raja Negeri Liang Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data penelitian, dilakukan  dengan  menggunakan  tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam,  dan  studi  pustaka.  Teknik observasi  dilakukan  dengan  memilih, mengubah,  mencatat,  dan  melakukan pengodean  serangkaian  perilaku  dan suasana yang berkaitan dengan organisme in  situ ,  sesuai  dengan  tujuan  penelitian (Koentjaraningrat,  1993). In  situ yang dimaksud  adalah  dalam  situasi  alamiah (Jalaludin Rakhmat, 1997).
Sementara  itu,  teknik  wawancara mendalam dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan  dengan  pembangunan  objek wisata Pantai Hunimua (Masri
Singarimbun  dan  Sofian  Effend,  1995). Hasil  wawancara  selanjutnya  berfungsi menjadi  data  tambahan  sekaligus  sebagai pendukung  data  observasi.  Studi  pustaka dilakukan  dengan  menelaah  data-data pustaka, seperti buku, literatur ilmiah, dan laporan  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).
Data  yang  dikumpulkan  melalui wawancara  merupakan primary  data . Wawancara  dilakukan  secara  langsung dengan pihak-pihak terkait. Data wawancara diambil sejak tahun 2020. Hal ini  dikarenakan  penelitian  ini  telah diikutkan  dalam  kompetisi  “Membangun Negeri”  yang  diselenggarakan  oleh Dekranasda Provinsi Maluku dan
Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian ini juga  telah  diizinkan  untuk  dipublikasikan melalui media.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian  kualitatif  yang  memungkinkan peneliti  untuk  mengkonstruksi  teori. Penelitian ini tidak berdasarkan suatu teori tertentu,  tetapi  berdiri  atas  data  yang dikumpulkan.  Hal  ini  sejalan  dengan maksud grounded  theory .  Penelitian grounded  theory memberikan  ruang kepada  peneliti  untuk  menurunkan  teori berdasarkan  data  yang  telah  ditemukan.
Penelitian  jenis ini juga  dipahami  sebagai penelitian  yang  berlandaskan  pada  suatu teori  yang  diturunkan  dari  data  yang dikumpulkan secara sistematis dan
dianalisis melalui proses penelitian.
Dengan  langsung  terjun  pada  fenomena sosial, peneliti mengembangkan persoalan secara  mendalam  (V.J.  Wisnu  Wardhono, 2011).

## Teknik Analisis Data
Seluruh hasil  penelitian, baik dari wawancara,  observasi,  maupun  studi pustaka, dianalisis secara deskriptif kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh  akan diperiksa  dan  dikelompokkan  ke  dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi  data  informasi.  Hasil  dari wawancara dan observasi dianalisis dengan  menggunakan  metode  deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis hubungan  dan  keterkaitan  data  dan merumuskan  kesimpulan  (Zainudin  Ali, 2011). Dikarenakan penelitian ini cenderung menggunakan grounded theory , dalam  hal  menganalisis  data,  peneliti melakukannya  secara  bersamaan  dengan proses pengumpulan data. Peneliti menggunakan  proses  “zig-zag”  dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih banyak dan kemudian menganalisisnya lagi, dan seterusnya (V.J.
Wisnu Wardhono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pantai Hunimua, Liang: “Berlian” Lain yang Potensial di Maluku
Pantai  Hunimua  adalah  satu  dari beberapa  pantai  indah  yang  dimiliki Provinsi  Maluku.  Pantai  ini  terletak  di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten  Maluku  Tengah.  Campuran warna  air  laut  biru  muda  kehijau-hijauan dan  biru  tua  pekat,  bentangan  pasir  putih halus,  pohon  ketapang  yang  rimbun menjorok  hingga  bibir  pantai,  dan rerumputan  hijau  yang  luas,  membuat Pantai  Hunimua  menjadi  objek  wisata yang banyak diminati masyarakat. Dengan keindahan alami tersebut, Pantai Hunimua layak  disebut  sebagai  salah  satu  destinasi wisata  yang  sangat  potensial  dalam pembangunan perekonomian daerah. Tidak  hanya  karena  keindahan  Pantai Hunimua  yang  alami,  tetapi  juga  karena adanya kekuatan lain yang dimiliki Pantai Hunimua. Berikut ulasannya.

## Aksesibilitas yang Mudah
Berbicara  mengenai  pantai  indah Maluku,  sudah tentu  Pantai  Ora termasuk di dalamnya. Pantai Ora memiliki fasilitas menawan  layaknya  duplikat Maldives Island . Pantai Ora menyediakan keindahan taman bawah laut, pantai yang bersih, pasir putih,  biru-hijaunya  air  laut,  air  laut  yang jernih  menembus  penglihatan  ke  arah terumbu  karang  dan  dengan  mudah menjumpai  biota  laut  hanya  dengan menyelam 2—3 meter. Untuk memanjakan wisatawan,  Pantai  Ora  menyediakan Ora Beach  Resort dan Roneela  Cottage atas laut  (rumah  panggung),  perlengkapan snorkeling ,  tempat  makanan kuliner tradisional,  dan  juga  tempat  perbelanjaan oleh-oleh.  Berdasarkan  aspek  sarana  dan prasarana, Pantai Ora berada tujuh sampai sepuluh tingkat di atas Pantai Hunimua.
Akan  tetapi,  untuk  mengunjungi Pantai  Ora  di  sebelah  Desa  Saleman  dan Desa  Sawai,  Pulau  Seram,  Kabupaten Maluku  Tengah,  diperlukan  waktu  yang banyak dan biaya yang tidak murah (Rudy,
2019). Untuk menikmati keindahan Pantai Ora  selama  satu  hari,  wisatawan  harus menghabiskan lebih dari 11 jam perjalanan (perkiraan paling cepat), baik menggunakan  transportasi  udara,  laut, maupun  darat,  dengan  rincian:  dari Bandara Pattimura Ambon menuju
Pelabuhan  Hurnala  Tulehu  menggunakan transportasi  darat  memakan  waktu  1 sampai  1,5  jam,  dari  Pelabuhan  Hurnala menuju  Pelabuhan  Amahai  menggunakan transportasi  laut  (kapal ferry )  memakan waktu  6  sampai  7  jam,  dari  Pelabuhan Amahai menuju Desa Saleman menggunakan transportasi darat memakan waktu 2 sampai 3 jam, dan terakhir menuju Pantai  Ora  menggunakan  perahu  kecil bermesin  sekitar  15  menit.  Total  waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan  menuju  Pantai  Ora  adalah sekitar  11  jam  15  menit,  ini  pun  belum terhitung menginap dan menunggu jadwal keberangkatan transportasi yang digunakan (Rudy, 2019). Hal ini berbanding terbalik dengan Pantai  Hunimua  yang  secara  aksesibilitas tergolong  sebagai  lokasi  wisata  yang memiliki  akses  sangat  baik.  Pantai Hunimua  terletak  di negeri Liang,
Kecamatan  Salahutu,  Kabupaten  Maluku Tengah. Perjalanan menuju Pantai Hunimua dapat ditempuh dengan
menggunakan  transportasi  darat  dari Bandara  Pattimura  dalam  waktu  kurang lebih  2  jam.  Dengan  akses  yang  lebih mudah  ditempuh  dan  biaya  yang  lebih murah,  pada  hakikatnya  Pantai  Hunimua lebih  mudah  menarik  dan  mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara dibandingkan  Pantai  Ora.  Akan  tetapi, sarana dan prasarana penunjang atau daya tarik  objek  wisata  Pantai  Hunimua memiliki posisi yang sangat jauh dibanding dengan Pantai Ora. Bayangkan, apabila  Pantai  Hunimua  dapat  dikelola dengan  baik  layaknya  Pantai  Ora,  sudah tentu  wisatawan  lebih  memilih  untuk mengunjungi  Pantai  Hunimua.  Dengan harga murah dan jarak tempuh yang dekat,
wisatawan  dapat  menikmati  keindahan alam bahari Maluku.

## Adanya  Dukungan  Daya  Tarik  Objek Wisata Lain
Pantai  Hunimua  pernah  dinilai oleh  UNDP  pada  tahun  1990  sebagai pantai yang indah. Akan tetapi, hal itu tidak membuat  objek  wisata  Pantai  Hunimua memiliki daya tarik berbeda dan diperlakukan layaknya objek wisata pantai indah  lain  di  Indonesia.  Pantai  Hunimua tidak  seperti  Kepulauan  Seribu  yang memiliki  jembatan  Cinta  sepanjang  800
meter untuk menghubungkan Pulau Tidung  Besar  dan  Pulau  Tidung  Kecil, tidak seperti  Pantai  Tanjung  Lesung yang memiliki kegiatan wisata budaya Kampung  Cikadu  berupa  pertunjukkan seni  tari  hingga  musik  tradisional,  atau setidaknya seperti Pantai Tanjung Kelayang  yang  menyediakan  makanan khas Bangka sebagai oleh-oleh yang dapat dibawa  pulang  wisatawan.  Sarana  dan prasarana  Pantai  Hunimua  tergolong belum  baik  dibandingkan  sarana  dan prasarana  pantai-pantai  tersebut.  Tidak heran, jika tiga objek wisata pantai tersebut masuk dalam 10 (sepuluh) destinasi wisata unggulan Indonesia (Traveloka.com, 2020). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada  dasarnya  Pantai  Hunimua  memiliki sejumlah  daya  tarik  wisata  pendukung.
Daya  tarik  wisata  tersebut  adalah  sebagai berikut.
a. Nusa Pombo (Pulau Pombo)
Nusa  Pombo  atau  akrab  dikenal  dengan Pulau Pombo merupakan pulau cantik tak berpenghuni  yang  letaknya  berdekatan dengan Pantai Hunimua. Ketika menikmati suasana laut Hunimua, kita dapat memandang  langsung  Pulau  Pombo. Untuk mengunjungi Pulau Pombo, diperlukan  waktu  sekitar  15—20  menit dari Pantai Hunimua menggunakan speed-
boat . Pulau Pombo menjadi habitat burung Pombo  yang  merupakan  hewan  endemik Maluku. Secara geografis, pulau ini berada di antara pulau Ambon dan pulau Haruku. Akan tetapi secara administratif, pulau ini
berada di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pulau ini memiliki pesona laut yang kaya. Oleh karena itu, wisatawan berdatangan  untuk  menikmati  wisata bawah  lautnya.  Selain  menjadi  objek wisata,  Pulau  Pombo  juga  menjadi  cagar alam mini yang melindungi sejumlah biota laut  seperti  ikan,  kerang,  rumput  laut, terumbu  karang,  dan  moluska.  Ketika  air laut  surut,  batu-batu  karang  akan  tampil indah  di  permukaan  (Pemkot  Ambon, 2021).
Gambar 2. Sumber: voinews.id Sumber: pertamina.com
b. Terumbu Karang Pantai Hunimua Pantai Hunimua dianugerahi terumbu  karang  dan  koral  yang  cantik.
Sesekali,  satwa-satwa  langka  seperti lumba-lumba  dan  penyu  bahkan  ikan duyung,  berenang  melintasi  perairan Hunimua.  Sayangnya,  sejak  tahun  2010 koral dan terumbu karang Hunimua dengan sengaja  dirusak  oleh  oknum-oknum  tidak bertanggung jawab. Penggunaan bom dan linggis  sebagai  alat  perusak,  berpengaruh besar  terhadap  kerusakan  parah  terumbu karang  dan  koral  pantai  indah  ini.  Pelaku kerusakan ini diduga kuat adalah masyarakat  yang  hendak  mencari  kerang dan  ikan  (Abdul  Razak  Opier,  2020). Tingkat  kesadaran  masyarakat negeri Liang memang masih  minim.  Masyarakat tidak  menyadari  betapa  potensialnya kekayaan  bahari  Pantai  Hunimua  di  masa itu  dan  masa-masa  mendatang.  Kini keindahan  bawah  laut  Hunimua  hanya menjadi kenangan. Akan tetapi, kerusakan terumbu  karang  dan  koral  Hunimua  pada dasarnya  masih  dapat  diperbaiki,  seperti dengan  melakukan  budidaya  terumbu karang dan koral.

## Terletak di Desa/Negeri Adat
Pantai Hunimua terletak di desa/ negeri Liang  yang  merupakan  salah satu  dari  enam negeri di  wilayah kecamatan  Salahutu,  Kabupaten  Maluku Tengah. Negeri Liang  adalah  suatu  desa adat yang dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan seperti kepala desa. Seperti sebutannya, negeri
Liang memiliki beberapa  adat  istiadat  yang  dinilai  dapat menjadi daya tarik wisata Pantai Hunimua, salah  satunya  seperti  tradisi  makan  meja
(Makan Patita). Makan meja adalah suatu tradisi  pertemuan  sanak  saudara  dari  fam atau  marga  yang  sama.  Tidak  hanya bertemu, setiap orang harus menggunakan kostum unik dan lucu. Tradisi ini menuntut semua orang yang hadir untuk menyiapkan cerita atau pantun lucu. Biasanya cerita dan pantun  yang  disediakan  adalah  seputar kehidupan nyata yang telah dialami. Setiap orang akan beradu pantun dan cerita (cerita yang  saling  berhubungan)  dengan  nada tertentu, sambil menyantap makanan khas negeri yang  tersedia  di  meja.  Makanan yang  wajib  dijajakan  berupa  papeda,  ikan kuah kuning, kasbi (singkong) rebus, ikan bakar  colo-colo,  dan  gudangan  (urap sayur). Sisanya adalah makanan tambahan seperti  kue-kue  dan  makanan  pencuci mulut  lain.  Tradisi  ini  diadakan  untuk dipertontonkan  kepada  orang  banyak. Orang-orang yang menonton akan tertawa ria mendengar cerita dan pantun lucu para peserta.  Tidak  hanya  menjadi  tradisi, kegiatan  ini  diyakini  sebagai  tempat berbagi  cerita  kehidupan  masyarakat negeri Liang, terutama antarsanak saudara bermarga yang sama. Di samping itu, daya tarik  lain  Pantai  Hunimua  dapat  juga berbentuk  restoran  atau  sekadar  warung makan  yang  menjajakan  makanan  khas
negeri Liang.
Gambar 3 Sumber:  Ensiklopediaindonesia.com  dan Pribadi

## Lokasi Wisata yang Luas
Perbedaan  mendasar  sekaligus keunikan  Pantai  Hunimua  dari  pantai- pantai  lain  di  Maluku  adalah  lokasinya yang luas. Luas hamparan Pantai Hunimua sejauh  1  km  dan  lebar  300  m.  Dengan lokasi yang luas, Pantai Hunimua berpotensi sangat besar dalam mendatangkan investor untuk pembangunan resort/hotel/villa, restoran/ café ,  atau  sarana  prasarana  lain yang relevan.
Di samping itu, berdasarkan kajian pengembangan objek wisata bahari Pantai Hunimua  oleh  Deny  Yarusain  Amin, ditemukan  beberapa  hal  berikut  (Deny Yarusain Amin, 2019).

## Tabel 2. SWOT
Pengembangan Pantai Hunimua Strength Weakness Aksesibilitas dan prasarana umum Daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal Ragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang terbuka Kualitas SDM yang masih rendah Tersedianya SDM Minimnya pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata Komitmen stakeholder terhadap perkembangan objek wisata Pantai Hunimua Permasalahan kepemilikan lahan wisata Opportunity Threatment Minat investor terhadap pengembangan Pantai Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pemodal besar Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Maluku Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar Program pemerintah yang mendukung pengembangan kepariwisataan nasional Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah Pengembangan bandara internasional Pattimura sebagai Gerbang Pariwisata di Provinsi Maluku Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan akivitas wisata Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat
dipahami bahwa Pantai Hunimua memiliki sejumlah kekuatan sebagai suatu destinasi wisata yang potensial dalam meningkatkan perekonomian daerah dan negara. Dengan aksesibilitas  yang  mudah  dan  beberapa potensi  daya  tarik  wisata  pendukung, ragam  budaya,  serta  atensi  masyarakat yang  terbuka,  Pantai  Hunimua  patut dipertimbangkan  menjadi  salah  satu  dari 10  destinasi  wisata  prioritas  di  tahun 2021—2022.  Kelemahan  yang  dimiliki Pantai  Hunimua  seperti  pengembangan daya tarik wisata yang belum optimal, serta sarana  dan  prasarana  yang  belum  baik, menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku,  saat  ini  sedang  dalam  tahap pembangunan,
perbaikan, dan
pengembangan.  Kepala  Dinas  Pariwisata Provinsi  Maluku,  Markus  J.  Pattinama, mengonfirmasi  bahwa  Pantai  Hunimua Liang  akan  segera  mengalami  revitalisasi total,  baik  dari  segi  sarana  dan  prasarana umum,  manajemen  pengelolaan  dan pengembangan,  hingga  daya  tarik  wisata Pantai  Hunimua  yang  dinilai  berbeda
dengan  destinasi  wisata  pantai  lain  di Indonesia.  Kepala  Seksi  Pengembangan
Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku,  Hasrul  Habibi  Matdoan,  juga menambahkan bahwa pada periode 2020— 2021  ini,  pembangunan  Pantai  Hunimua akan  dilakukan  bertahap,  mulai  dari pembersihan puing-puing bangunan akibat bencana  gempa  bumi,  pemasangan  pagar kawat sebagai pagar sementara menggantikan  pagar  yang  roboh  akibat bencana,  penanaman  anakan  buah  salak dan berbagai jenis bunga sebagai daya tarik wisata pendukung Pantai Hunimua,
pembangunan  akses  pintu  keluar  untuk mempermudah mobilisasi kendaraan, serta pembangunan loket pembelian karcis yang didesain dengan sentuhan unik. Singkatnya, pada tahun anggaran 2021 ini akan dilaksanakan sejumlah pembangunan dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai Hunimua (Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2021).
Hambatan dalam Memaksimalkan Potensi Pantai Hunimua Selain persoalan sarana dan prasarana  yang  tidak  layak,  terdapat persoalan-persoalan lain yang relevan dan turut menyulitkan terjadinya pembangunan dalam  memaksimalkan  potensi  Pantai Hunimua. Berikut adalah uraiannya. 1. Klaim Tanah Hunimua Tanah Hunimua seluas lebih dari 8 hektar,  selama  ini  diklaim  sebagai  milik Talib  Lessy.  Hal  ini  tertuang  dalam Putusan Nomor 9 Tahun 1982 dan Putusan Nomor  377  Tahun  1982.  Legalitas  klaim tanah  ini  hingga  sekarang  terus  menjadi perbincangan masyarakat asli negeri Liang yang menjadi saksi hidup keberadaan tanah
Hunimua.  Bagaimana  tidak,  pengalihan kepemilikan tanah Hunimua yang sebelumnya  adalah  milik negeri berubah menjadi milik Talib Lessy, turut berdampak pada pendapatan negeri Liang.
Sebelum  dimiliki  oleh  Talib  Lessy,  tanah Hunimua  dikelola  oleh  AMPI  yang diketuai  oleh  Muhammad  Bisri.  AMPI membangun kerja sama dengan Pemerintah negeri Liang  dan  Pemerintah
Provinsi  Maluku  untuk  bersama-sama mengelola  tanah  Hunimua  menjadi  objek wisata Pantai Hunimua, dengan persentase pembagian hasil 50% untuk desa dan 50% untuk pemerintah provinsi (Tokoh
Masyarakat  Negeri  dan  Ketua  AMPI, 2020).  Kondisi  itu  sangat  jauh  berbeda dengan  pengelolaan  Pantai  Hunimua  saat ini,  persentase  bagi  hasil  yang  diperoleh adalah 70% untuk pengelola (dalam hal ini
Provinsi  Maluku)  dan  30%  sisanya  untuk ahli  waris  (Dwi  Murdaningsih,  2016).
Agar mudah menemukan titik permasalahan,  peneliti  melakukan  kajian mendalam terkait dengan persoalan kepemilikan tanah Hunimua ini.
Dalam  sejarahnya,  objek  wisata Pantai  Hunimua  didirikan  oleh  suatu organisasi  yang  bernama  AMPI  dan disponsori  oleh  Baparda  (saat  ini  diubah menjadi Dinas Pariwisata). Pantai Hunimua dahulu adalah milik negeri (desa)
yang  dibuktikan  dengan  surat  pemberian dusun  daratan  Hunimua  oleh  Kepala  Dati kepada Raja Negeri Liang (Kepala Desa).
Gambar 4. Surat Pemberian Dusun Daratan Hunimua Berdasarkan Surat Pemberian tersebut, dapat dipahami bahwa: a. Kepala  Dati  telah  memberi  dusun daratan Hunimua kepada Orang Kaya Liang  (Raja  Negeri/Kepala  Desa). Pernyataan  tersebut  menyimpulkan bahwa  sebelumnya  dusun  daratan Hunimua  adalah  milik  Kepala  Dati (pada saat itu) atau dapat disebut status dusun  daratan  Hunimua  adalah  hak milik  Kepada  Dati,  yang  kemudian diberikan kepada negeri Liang. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pokok  Agraria,  salah  satu  alasan  hak milik  terhapus  adalah  penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Kata telah  memberi  membuktikan  bahwa hak  milik  Kepala  Dati  atas  dusun daratan  Hunimua,  telah  terhapus. Dengan  demikian,  pada  hakikatnya tidak  dapat  dibenarkan,  jika  terdapat oknum  yang  mengklaim  dirinya sebagai  ahli  waris  dari  dusun  daratan Hunimua,  datang  untuk  mengambil haknya  atas  dusun  daratan  Hunimua. Pemberian  dusun  daratan  Hunimua tersebut  telah  menghapuskan  status hak  milik  Kepala  Dati  beserta  ahli warisnya atas dusun daratan Hunimua.
Hal ini juga dibuktikan dengan istilah yang  digunakan  surat  ini,  yaitu  surat pemberian  (yang  tercantum  dalam paragraf terakhir surat).
Jika ditelusuri mendalam, terdapat beberapa  kesalahan  mendasar  pada  orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dusun daratan Hunimua, berikut ulasannya. 1) Orang  yang  mengklaim  dirinya sebagai ahli waris (Abdul Samad Lessy)  bukanlah  ahli  waris  dari Kepala  Dati.  Abdul  Samad Lessy  adalah  ahli  waris  dari Talib  Lessy  yang  mengklaim dirinya  sebagai  pemilik  tanah Hunimua, yang saat ini mendapatkan  keuntungan  dari berjalannya  objek  wisata  Pantai Hunimua.  Berdasarkan  asal- usulnya,  Talib  Lessy  bukanlah keturunan Dati tetapi pendatang atau bukan bagian dari masyarakat  asal.  Berdasarkan cerita yang peneliti peroleh dari Ketua AMPI sekaligus pengelola tanah Hunimua, Talib Lessy  adalah  seorang  peternak sapi di dusun daratan Hunimua. Kegiatan  beternak  sapi  oleh Talib  Lessy  ini,  dilakukan  rutin dan diketahui oleh semua masyarakat negeri Liang khususnya masyarakat pengelola  tanah  Hunimua  pada saat itu. 2) Asumsinya,  jika  Abdul  Samad Lessy  mengklaim  diri  sebagai ahli  waris  Dati  yang  berhak memiliki dusun daratan Hunimua, dan tidak ada bantahan terhadap klaim tersebut,  mengapa  selama  ini pendapatan tanah Hunimua hanya dinikmati oleh satu keluarga  ahli  waris  Dati  saja, yaitu  keluarga  Abdul  Samad Lessy?  Berbicara  Dati,  berarti berbicara  masyarakat  asal  yang paham  sejarah  lahirnya negeri
Liang.
b. Orang Kaya Liang (Raja Negeri Liang saat  itu)  berkuasa  atas  dusun  daratan Hunimua.  Kata  kuasa  bermakna melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Sebagaimana dijelaskan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1792,
pemberian kuasa ialah suatu persetujuan  yang  berisi  pemberian kekuasaan  kepada  orang  lain  untuk menerimanya untuk melakukan sesuatu  atas  nama  orang  yang memberikan  kuasa.  Kuasa  dapat diberikan  dan  diterima  dengan  suatu akta  umum,  dengan  suatu  surat  di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat atau pun dengan lisan. Penerimaan  surat  kuasa  dapat  pula terjadi  secara  diam-diam  (lihat  juga
Pasal 1793 KUH Perdata).
c. Dusun  daratan  Hunimua  (dari  Batu Itam  sampai  Tanjung  Metiela)  sejak berlakunya  surat  ini  adalah  hak kepunyaan negeri Liang. Hak kepunyaan  atau  dalam  istilah  hukum disebut  sebagai  hak  milik  (hak eigendom)  dalam  Pasal  570  KUH Perdata  adalah  hak  untuk  menikmati suatu  barang  secara  lebih  leluasa  dan berbuat  terhadap  barang  itu  secara bebas  sepenuhnya,  asalkan  tidak bertentangan  dengan  undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan tidak mengganggu  hak-hak  orang  lain.
Semua itu tidak mengurangi kemungkinan  pencabutan  hak  demi kepentingan  umum  dan  penggantian kerugian  yang  pantas,  berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
d. Surat  tersebut  ditandatangani  oleh Kepala  Dati,  Orang  Kaya  Liang,  dan Kontnoleir  dari  Ambon  (sebagai saksi).  Dalam  ketentuan  pada  Pasal 1875 KUH Perdata, dijelaskan bahwa: “Suatu  tulisan  di  bawah  tangan  yang diakui  kebenarannya  oleh  orang  yang dihadapkan  kepadanya  atau  secara hukum  dianggap  telah  dibenarkan
olehnya,  menimbulkan  bukti  lengkap seperti  suatu  akta  otentik  bagi  orang- orang  yang  menandatanganinya,  ahli warisnya,  serta  orang-orang  yang mendapat hak dari mereka”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH  Perdata  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa surat pemberian yang ditandatangani pihak terkait, diakui/dibenarkan oleh hukum dan merupakan akta otentik bagi: 1) Kepala Dati beserta ahli warisnya selaku pemberi  dusun  daratan  Hunimua,  yang kemudian  tidak  memiliki  hak  lagi  atas dusun daratan Hunimua.
2) Negeri Liang  selaku  penerima  dusun daratan  Hunimua  serta  berstatus  pemilik dusun daratan Hunimua, dapat memanfaatkannya dengan baik dan
bijaksana  atas  izin/kuasa  Orang  Kaya Liang (Raja Negeri Liang).
Terlepas  dari  ketetapan  hukum yang  ada  (akta  tanah  dan  putusan  hakim tentang  kepemilikan  Pantai  Hunimua), kejelasan  pemilik  tanah  Pantai  Hunimua sebaiknya  dapat  diselesaikan  secara  adat dan bersama pihak-pihak terkait. Penyelesaian  tersebut  berlandaskan  azas kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat negeri ,  bukan  kesejahteraan pribadi/golongan/kelompok tertentu. Penyelesaian ini dapat dilaksanakan secara terbuka  untuk  masyarakat negeri dan khalayak  umum.  Dengan  solusi  ini, peneliti  berharap  Pantai  Hunimua  dapat menjadi  aset  berharga negeri yang  tidak hanya  menguntungkan  daerah,  tetapi  juga menguntungkan negeri dan
masyarakatnya.
2.  Persoalan  Internal  Desa/Negeri  dan Daerah Setelah  persoalan  klaim  tanah Hunimua diatasi, penting untuk memahami persoalan internal negeri dalam hubungannya dengan pembangunan objek wisata Pantai Hunimua. Terdapat ketidaksepahaman antara masyarakat, pemerintah  desa/ negeri ,  dan  pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut.
a.  Tidak  Ada  Komitmen  Bersama  antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Negeri Negeri Liang  masuk  sebagai kawasan  strategis  provinsi  di  Provinsi Maluku  berdasarkan  aspek  kepentingan pertumbuhan  ekonomi  (Peraturan  Daerah Provinsi  Maluku  Nomor  16  Tahun  2013 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Maluku  Tahun  2013-2033). Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang  penataan  ruangnya  diprioritaskan karena  mempunyai  pengaruh  yang  sangat penting  dalam  lingkup  provinsi  terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (Pasal 1 angka 24). Ditegaskan pula  dalam  Rencana  Strategis  (renstra)
2006—2007  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata,  bahwa  pelaksanaan  otonomi daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang diharapkan  mampu  memberi  kontribusi dalam  usaha  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  (Maluku-Tale.com,  2021).  Untuk itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memprioritaskan  penataan negeri Liang serta menjadi kewajiban masyarakat untuk berkomitmen dalam membantu mempermudah, menjaga,  dan  memelihara tata ruang negeri .
Penetapan negeri Liang  sebagai Kawasan  Strategis  Provinsi  Maluku, seharusnya  dapat  menjadi  peluang  bagi masyarakat negeri Liang untuk membangun desanya bersama-sama dengan  pemerintah.  Program  penataan ruang  ini  tentu  mendukung  komitmen negeri untuk meningkatkan perekonomian negeri ,  tidak  terkecuali  menata  objek wisata Pantai Hunimua. Komitmen masyarakat dan pemerintah dapat dibangun  melalui  ruang  dialog  atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes)  dengan  menghadirkan Gubernur,  Bupati,  Kepala  Pemerintah Negeri ,  Saniri Negeri ,  dan  perwakilan masyarakat atau bahkan masyarakat negeri secara  keseluruhan  (dengan  dilaksanakan secara  terbuka  untuk  umum).  Terjalinnya komitmen ini dimaksudkan untuk menekan pemerintah daerah agar membangun objek
wisata  Pantai  Hunimua  secara  layak  dan mampu  bersaing  di  kancah  nasional  dan internasional, serta mendorong masyarakat untuk  berpartisipasi  melancarkan  dan memelihara keberlangsungan pembangunan sarana dan prasarana Pantai Hunimua. b. Perlunya Diseminasi Dana Negeri Pendanaan untuk desa telah ditetapkan dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005,  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) maupun  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD).  Setiap  desa  akan mendapat dana dari sumber-sumber pendapatan  desa  yang  telah  ditetapkan dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  pasal  4 ayat  (3),  yaitu  PAD  (Pendapatan  Asli
Desa),  Bagi  Hasil  Pajak  Kabupaten/Kota, Bagian  dari  Retribusi  Kabupaten/Kota, ADD  (Alokasi  Dana  Desa),  Bantuan Keuangan  dari  Pemerintah  Propinsi, Pemerintah  Kabupaten/Kota,  dan  Desa lainnya,  Hibah,  dan  Sumbangan  Pihak Ketiga. Adanya ADD menunjukkan bahwa pemerintah pusat turut berpartisipasi dalam membangun  desa.  ADD  diberikan  rutin kepada  setiap  desa,  agar  menjadi  sumber pendapatan  tambahan  yang  membantu keuangan desa secara berkelanjutan.
Lebih  lanjut  dalam  ketentuan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah negeri ,  berasal  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja negeri ,  bantuan pemerintah,  dan  bantuan  pemerintah daerah.  Urusan  pemerintah  daerah  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah negeri , didanai  dengan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah.  Penyelenggaraan  urusan pemerintah oleh pemerintah negeri , didanai  dengan  anggaran  pendapatan  dan belanja negeri (Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku Tengah  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Negeri).
Sementara  itu,  pendapatan negeri diperoleh  dari:  a)  pendapatan  asli negeri
yang meliputi, pendapatan yang diperoleh dari  usaha negeri ,  hasil  kekayaan negeri , hasil  swadaya  dan  partisipasi masyarakat, dari  hasil  gotong  royong,  dari  pungutan, dan  dari  lembaga  kemasyarakatan;  b) bantuan  pemerintah  yang  meliputi,  hasil pajak daerah kabupaten, dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  bantuan pemerintah  provinsi  dan  kabupaten;  c) hibah  dan  sumbangan  dari  pihak  ketiga yang  tidak  mengikat;  d)  pinjaman negeri ; e) hasil kerja sama antar negeri ; f) lain-lain pendapatan negeri sesuai ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal 45  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Maluku  Tengah  Nomor  1  Tahun  2006 tentang Negeri).
Dana-dana negeri tersebut di atas, dalam  kenyataannya  sama  sekali  tidak diketahui  bahkan  tidak  dipahami  oleh masyarakat negeri ,  khususnya negeri Liang,  padahal  dalam  menghimpun, merencanakan, mengelola, dan merealisasikan dana negeri , membutuhkan partisipasi  aktif  masyarakat negeri .  Oleh karena  itu,  perlu  ada  diseminasi  dana negeri . Diseminasi ini penting digalakkan, mengingat  fakta  yang  terjadi  di negeri Liang saat ini. Adanya fenomena ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah Negeri Liang. Hal ini ditambah,  isu  korupsi  atau  rasuah  dana desa  yang  ramai  menjadi  perbincangan masyarakat.
Hal  ini  terjadi  karena  tidak  ada transparansi  dana negeri dan  buruknya komunikasi  antara  pemerintah negeri dan masyarakatnya.  Masyarakat  berpikiran buruk terhadap pemerintah negeri , pemerintah negeri pun  terhambat  dalam berbuat atau bahkan bersikap tidak peduli terhadap tanggung jawabnya dalam memerintah negeri . Jika dana desa dikelola dengan  baik,  dapat  dipastikan  bahwa antara negeri dan  daerah  akan  bahu- membahu dalam membangun objek wisata
Pantai Hunimua. c. Pembagian Keuangan yang Menguntungkan antara Daerah dan Negeri
Pembagian keuangan menjadi jalan  tengah  dan  salah  satu  solusi  yang dapat  ditawarkan  dalam  membangun komitmen yang dibentuk antara pemerintah  daerah  dan negeri dalam mengembangkan  objek  wisata  Pantai Hunimua. Tentunya, pembagian keuangan ini berlandaskan azas kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan orang/kelompok/golongan tertentu. Sebagai gambaran, berikut peneliti berikan contoh bentuk pembagian keuangan daerah dan desa dari aspek pariwisata yang terjadi di beberapa daerah, yang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembagian keuangan hasil  pengelolaan  objek  wisata  Pantai Hunimua.
1)  Di  Provinsi  Bali,  pola  pembagian bulanan  dari  hasil  objek  wisata  Desa Pakraman Pecatu Kuta Selatan Bali, adalah
25% disetorkan kepada Pemerintah
Kabupaten  Badung  dan  75%  untuk  desa sebagai  pengelola.  Kabupaten  Badung adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Bali yang pendapatan asli daerahnya 90% lebih diperoleh dari sektor pariwisata. Pada awalnya, penduduk Desa Pecatu merupakan  petani  lahan  kering  dan peternak,  namun  saat  ini  sebagian penduduknya  menggantungkan  hidupnya dari sektor pariwisata (I Ketut Yudasuara, 2015).
2)  Pendapatan  yang  diterima  oleh  Desa Wisata Belimbing sepenuhnya berasal dari Pemerintah  Kabupaten  Tabanan,  bantuan
PNPM  (Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat), dan pendapatan pribadi yang diperoleh  masyarakat  yang  bekerja  di kantor desa sebagai guide lokal.
Pendapatan  tersebut  digunakan  untuk pengelolaan  Desa  Wisata  Belimbing,
seperti biaya pemeliharaan fasilitas, operasional kegiatan, infrastruktur, pelayanan  dan  pengembangan  SDM. Sistem  bagi  hasil  dari  pengelolaan  desa wisata disalurkan langsung kepada masyarakat  lokal  yang  berprofesi  sebagai guide ,  serta  hasil  dari  usaha  membuka warung  atau  akomodasi.  Setiap  bulan, pengelola  desa  wisata  wajib  melaporkan
semua pendapatan dan pengeluaran kepada Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  (Digna Merian  Andriani  dan  I  Nyoman  Sunarta, 2015).
3)  Pengelolaan  Desa  Wisata  Penglipuran menyusun  persentase  penggunaan  dana yang  masuk  sesuai  dengan  peraturan daerah  yaitu  40%  untuk  operasional pengelola  dan  desa  adat,  60%  untuk Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangli. Dari 40%  yang  diterima,  20%  untuk  desa adat  dan  20%  sisanya  untuk  petugas operasional yang bekerja langsung di desa wisata (M. Bashori Imron, 2015).

## 3.  Lemahnya  Dukungan  Pemerintah Pusat
Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah cukup baik dalam mengalokasikan  anggaran.  APBN  tahun 2020  telah  mengalokasikan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  fisik  pariwisata  di  daerah sebesar  Rp147  miliar.  Pada  tahun  2019, pagu  anggaran  APBN  Provinsi  Maluku sektor  pariwisata  dan  budaya  sebesar Rp1.844  miliar,  dengan  realisasi  Rp1.618 miliar (87,37%) (Rri.co.id, 2020). Presiden
Joko Widodo bahkan memberikan dukungan dengan meminta Menteri
Keuangan,  Sri  Mulyani,  untuk  meninjau kembali APBN dengan melihat seluruh pos anggaran  yang  berhubungan  dengan keuangan  provinsi  seperti  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  untuk  kemudian  menyokong APBD  Maluku  dalam  pembangunan Provinsi Maluku dari semua sektor (CNN Indonesia, 2019).
Akan  tetapi,  berbicara  mengenai pembangunan pariwisata, berarti berbicara mengenai  semua  hal  yang  berkaitan dengan strategi dan upaya pengembangannya. Tidak hanya persoalan dukungan pendanaan, tetapi juga dukungan  lain  seperti  dalam  bentuk kebijakan.  Banyak  kebijakan  pemerintah pusat yang justru meleset dan dinilai bukan suatu  kebutuhan  yang  diperlukan  sektor pariwisata di daerah, terutama daerah yang
masih  dalam  tahap  pembangunan  dan pengembangan.
Seperti  halnya  kebijakan  dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun yang diperuntukkan  pemerintah  daerah  dalam rangka pemulihan atas penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wishnutama,  Menteri  Pariwisata  tahun 2019—2020  menjelaskan  bahwa  dana hibah  tersebut  dibagi  menjadi  dua,  yaitu 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada  industri  hotel  dan  restoran,  dan 30%  untuk  penanganan  dampak  ekonomi dan  sosial  akibat  pandemi  Covid-19 terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.  Tidak  hanya  itu,  terdapat  pula anggaran  sebesar  Rp119  miliar  untuk program  Sertifikasi  CHSE  bagi  industri pariwisata  seluruh  provinsi  di  Indonesia.
Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan,  dan  kelestarian  lingkungan industri pariwisata (Travel.tempo.co, 2020). Apabila  dikaitkan,  sudah  jelas Pantai Hunimua tidak dapat diikutsertakan dalam dana hibah dan program Sertifikasi
CHSE. Hal ini sangat disayangkan karena Pantai  Hunimua  adalah  objek  wisata unggulan Maluku yang sedang dalam tahap rekonstruksi, sehingga sangat memerlukan perhatian khusus.
Di  sisi  lain,  sering  kali  terjadi perlakuan berbeda antara satu objek wisata dengan  objek  wisata  lainnya  dan  antara satu  daerah  dengan  daerah  lainnya. Sebagaimana  halnya  kebijakan  potongan harga 30% bahkan 50% tiket pesawat yang diberikan  pemerintah  kepada  10  destinasi wisata,  yaitu  Danau  Toba,  Yogyakarta, Malang, Manado, Denpasar Bali, Mandalika Lombok, Labuan Bajo, Belitung,  Batam,  dan  Bintan  (Tempo.co, 2020).  Pemerintah  juga  tidak  memungut pajak  hotel  dan  restoran  pada  sepuluh destinasi wisata tersebut. Dengan kata lain pajak hotel dan restoran dinolkan (bisnis.tempo.co, 2020). Sangat disesalkan,  objek  wisata  yang  seharusnya memperoleh  sokongan  lebih  besar  seperti
Pantai  Hunimua,  justru  termarginalkan bahkan  diperlakukan  diskriminatif.  Perlu diketahui  bahwa  satu  kendala  utama  dari sejumlah  kendala  dalam  pengembangan objek  wisata  Pantai  Hunimua  dan  objek wisata  lain  di  Provinsi  Maluku  dalam kancah  nasional  bahkan  internasional adalah  ongkos  tiket  pesawat  yang  tidak murah. Jika Pemerintah tetap mencanangkan  kebijakan  insentif  hanya untuk  daerah-daerah  tertentu,  maka  dapat dipastikan sektor pariwisata di daerah lain seperti  halnya  Maluku,  semakin  sulit membangun objek wisata yang dimilikinya. Selain harus bekerja mandiri, objek wisata di Provinsi Maluku juga harus bersaing  dengan  10  objek wisata prioritas yang  telah  diberikan  insentif  khusus  oleh pemerintah.

## Strategi  dan  Upaya  Memaksimalkan Potensi Pantai Hunimua
Dalam  upaya  mengembangkan dan membangun Pantai Hunimua, terdapat beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan secara saksama selain pembaharuan  dan  perbaikan  sarana  dan prasarana. Berikut adalah ulasannya. 1. Pembentukan Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Sejalan dengan Allison, manajemen pengelolaan objek wisata yang dapat diterapkan di Pantai Hunimua adalah menggunakan  3  (tiga)  fungsi  manajemen:
fungsi manajemen strategi, fungsi manajemen komponen internal, dan fungsi manajemen  konstituen  eksternal  (Ni  Luh Made  Suryani,  dkk.,  2016).    Pertama, fungsi manajemen strategi Pantai Hunimua meliputi  penetapan  tujuan  dan  prioritas pengelolaan  Pantai  Hunimua.  Penetapan ini  akan  menjadi  acuan  pengelola  Pantai Hunimua  dalam  jangka  waktu  tertentu. Kemudian untuk memudahkan dan mendorong keberhasilan strategi
pengelolaan  objek  wisata,  dibutuhkan fungsi  selanjutnya  yaitu  manajemen komponen  internal  berupa  organisasi pengelola  yang  pada  umumnya  bertugas
untuk  membuat  rencana  operasional, rencana  kerja  tahunan,  rencana  kerja penggunaan anggaran, rencana kerja untuk pembangunan  fisik,  dan  rencana  kerja lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan pengelolaan Pantai Hunimua.
Terkait  pengorganisasian,  saat  ini Pantai  Hunimua  sudah  dikelola  Dinas Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi Maluku  yang  diwakilkan  oleh  beberapa pegawai (PNS dan non-PNS). Akan tetapi, pengelolaan Pantai Hunimua tidak berjalan optimal.  Para  pegawai  tersebut  bertugas membersihkan  beberapa  lokasi  di  Pantai Hunimua  (tidak  termasuk  membersihkan air  lautnya)  dan  pada  setiap  akhir  pekan (Sabtu dan Minggu) menjaga pintu masuk dan menjual tiket.
Seperti yang telah disampaikan di awal, Pantai Hunimua sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi  Maluku.  Tidak  ada  organisasi turunan pengelola Pantai Hunimua. Tugas pembuatan  rencana  operasional,  rencana kerja  tahunan,  rencana  kerja  penggunaan anggaran,
rencana kerja untuk pembangunan  fisik,  dan  rencana  kerja lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan pengelolaan  Pantai  Hunimua  merupakan tugas  dari  Dinas  Pariwisata,  yang  sudah barang  tentu  tidak  hanya  bertugas  untuk menyusun rencana kerja pengelolaan objek wisata Pantai Hunimua, tetapi juga seluruh objek  wisata  yang  ada  di  Maluku.  Agar pengelolaan Pantai Hunimua dapat berjalan  optimal,  organisasi  pengelola turunan  dari  Dinas  Pariwisata  perlu dibentuk. 2. Berdayakan Masyarakat Negeri Sebagai lanjutan dari poin sebelumnya,  organisasi  pengelola  turunan sebaiknya  dibentuk  dengan  menempatkan masyarakat negeri sebagai  pengelola  inti. Hal  ini  karena  masyarakat  tersebut  yang sangat  memahami  apa yang dapat diberikan negeri untuk  pengembangan Pantai Hunimua.
Dalam  mengoptimalkan  fungsi manajemen  komponen  internal,  satu catatan  penting  yang  patut  digarisbawahi
adalah  memberi  ruang  bagi  masyarakat negeri untuk  berkontribusi  dengan  tetap memprioritaskan
pemuda-pemuda negeri /pihak  luar  yang  berbakat  untuk menduduki  bidang-bidang  penting  yang dibutuhkan (pariwisata, kesenian,
ekonomi, hukum, kelautan, tata ruang, dan bidang lain yang relevan). Poin ini penting mengingat  Pantai  Hunimua  memerlukan banyak inovasi dan kreasi.
Menurut  teori,  terdapat  beberapa indikator  pembangunan  pariwisata  yang berkelanjutan,  yaitu;  lingkungan,  produk pariwisata,  kemitraan,  dan  partisipasi masyarakat  (Ni  Luh  Made  Suryani,  dkk., 2016). Selain itu, keberhasilan pengembangan suatu wilayah dapat diukur dari  banyak  faktor.  Salah  satunya  adalah dampak  atau  pengaruh  yang  positif terhadap  masyarakat  (Syamsuddin,  dkk.,
2019). Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat negeri ,
masyarakat dapat memperoleh pembinaan untuk  meningkatkan  kualitasnya.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  melaksanakan pelatihan  dan  pengembangan  kemampuan di  bidang  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif seperti  jasa  pijat  tradisional  ( traditional massage ),  pemandu  wisata  ( tour  guide ), penjaga  pantai,  peningkatan  kemampuan berbahasa  asing,  pelatihan surfing dan pelatihan lainnya yang mendukung pengelolaan objek wisata Pantai Hunimua. 3. Membangun Kerjasama Berdasarkan teori Allison, manajemen  pengelolaan  objek  wisata selanjutnya yang dapat diterapkan di Pantai Hunimua adalah fungsi manajemen
konstituen eksternal yang meliputi
hubungan kerja sama dengan pihak ketiga seperti pihak swasta. Dengan pihak swasta, kerja  sama  dapat  dilakukan  dalam  hal pelatihan penggunaan sarana objek wisata ( surfing , banana  boat ,  pijat  refleksi, snorkeling dan diving , guide outbond , dan lain-lain)  atau  pengadaan resort atau restoran.
Bentuk lain dari kerja sama dapat berupa  pemasaran  dan  promosi.  Untuk
menarik  dan  meningkatkan  kunjungan wisatawan, perlu dibentuk strategi pemasaran dan promosi yang baik. Strategi promosi  ini  dapat  dilakukan  dengan melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai instansi  atau  pelaku  usaha,  seperti: membuat promo paket liburan dan bekerja sama dengan pihak pemerintah (dalam hal ini,  Kementerian  Pariwisata)  dan  pihak swasta, dengan travel pesawat, kapal laut, dan  travel  bus/minibus.  Opsi  lain  yang dapat  dilakukan  untuk  mempromosikan Pantai  Hunimua  adalah  bekerja  sama dengan  stasiun  televisi  atau channel youtube yang  menayangkan  acara  seputar traveling . 4. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan Objek Wisata dan Retribusi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  30  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota  Kepada  Desa,  Pasal  2, menjelaskan  bahwa  salah  satu  urusan pemerintahan  kabupaten/kota  yang  dapat diserahkan  kepada  desa  adalah  bidang pariwisata.  Dengan  demikian,  untuk mengelola  dan  mengatur  objek  wisata desa, pemerintah Desa bersama pengelola objek  wisata  berwenang  untuk  membuat regulasi umum dan khusus terkait pengelolaan objek wisata.
Regulasi  yang  disiapkan  dalam rangka  memaksimalkan  potensi  Pantai Hunimua, dapat berupa: regulasi mengenai pengelolaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana objek wisata, prosedur pelaksanaan investasi, syarat dan ketentuan  yang  berlaku  bagi  para  pelaku usaha,  retribusi  bagi  para  pelaku  usaha, seputar  keamanan  dan  kebersihan  objek wisata  (pengendalian  lingkungan),  aturan khusus  untuk  wisatawan  baik  lokal maupun  asing,  serta  persoalan  lain  yang relevan dan penting untuk diatur.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  terhadap  potensi,  solusi,  dan
strategi,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pantai Hunimua  memiliki  potensi  yang  besar menjadi  objek  wisata  prioritas  daerah bahkan prioritas Indonesia. Hal ini karena sejumlah kekuatan dimiliki Pantai
Hunimua,  antara  lain  aksesibilitas  yang mudah, terdapat dukungan daya tarik objek wisata  lain  seperti  Nusa  Pombo  yang menghiasi  pemandangan  Pantai  Hunimua dan  potensi  terumbu  karang,  terletak  di desa/ negeri adat,  serta  memiliki  lokasi wisata  yang  luas.  Akan  tetapi,  dalam memaksimalkan  potensi  Pantai  Hunimua, terdapat berbagai hambatan, seperti persoalan  klaim  tanah,  tidak  adanya kesepahaman dan komitmen antara negeri dan  daerah  dalam  membangun  Pantai Hunimua,  serta  lemahnya  dukungan pemerintah  pusat,  terlebih  di  masa pandemi seperti ini. Untuk memaksimalkan  potensi  Pantai  Hunimua, selain  pembaharuan  dan  perbaikan  sarana dan prasarana, peneliti menawarkan strategi  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan, yakni membentuk manajemen pengelolaan objek wisata, memberdayakan masyarakat negeri Liang, membangun kerja sama dan menyiapkan regulasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Koentjaraningrat.  (1993). Metode-Metode Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Rakhmat,  Jalaludin.  (1997).  Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik. Bandung: Remaja Rosdakarya. Singarimbun, Masri., dan Effendi, Sofian. (1995). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Soekanto,  Soerjono.  (1986).  Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Ali,  Zainudin.  (2011).  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Grafik Grafika. Jurnal Penelitian Andriani,  Digna  Merian  dan  I  Nyoman
Sunarta. (2015). Pengelolaan Desa
Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan  Pupuan,  Kabupaten Tabanan,  Bali.  Jurnal  Destinasi Wisata, 3(1), 19. DOI: https://doi.org/10.24843/JDEP AR.2015.v03.i01.p03 Amin,  Deny  Yarusain.  (2019).  Kajian Pengembangan Objek Wisata Bahari Pantai Hunimua Kabupaten Maluku  Tengah.  Jurnal  Ekonomi Syariah, 1(1), 5-8. https://jurnal.iainambon.ac.id/inde x.php/amal/article/download/922/ 743 Fakih,  Muhammad  Fadli,  dkk.  (2017). Analisa Pola Kunjungan Wisatawan  ke  Berbagai  Objek Daya  Tarik  Wisata  di  Pulau Ambon  Menggunakan  Frequent Pattern  Growth.  KINETIK,  2(3),
189-192. https://doi.org/10.22219/kinetik.v 2i3.46
Imron,  M.  Bashori. (2015).  Meretas  Jalan Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Melalui  Desa Wisata  Panglipuran  Bali.  Jurnal Bina Praja, 7(4), 285. DOI: https://doi.org/10.21787/jb p.07.2015.279-288 Suryani,  Ni  Luh  Made,  dkk.  (2016) Analisis  Manajemen  Pengelolaan Objek Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan  Pariwisata  yang Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA).  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas Udayana. 3-4. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ci tizen/article/view/23543/15464 Syamsuddin, dkk. (2019) Dampak Perkembangan  Kawasan  Wisata Pantai Liang Terhadap Masyarakat. Jurnal Pemikiran Islam  dan  Ilmu  Sosial,  12(1),  73. DOI: http://dx.doi.org/10.33477
/dj.v12i1.792
Yudasuara,  I  Ketut.  (2015).  Pengelolaan Daya  Tarik  Wisata  Berbasis Masyarakat  di  Desa  Pecatu,  Kuta Selatan, Kabupaten Badung, JUMPA, 2(1), 139. DOI: https://doi.org/10.24843/JUMP A.2015.v02.i01.p08 V.J.  Wisnu  Wardhono,  (2011).  Penelitian
Grounded  Theory,  Apakah  itu? Bina  Ekonomi  Majalah  Ilmiah Fakultas  Ekonomi  Universitas Katolik  Parahyangan,  15(1),  24. https://media.neliti.com/media/pu blications/27618-ID-penelitian- grounded-theory-apakah-itu.pdf
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16  Tahun  2013  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku Tengah  Nomor  1  Tahun  2006 tentang Negeri
Sumber Online/Media Massa CNN Indonesia. (2019, Oktober). Sokong Kenaikan  APBD  Maluku,  Sri Mulyani Cek APBN. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com
Republika.  (2016,  Agustus).  Pantai  Liang di  Maluku  Diusulkan  Masuk  10 Destinasi Wisata Prioritas. Diakses dari https://republika.co.id
Pemerintah  Kota  Ambon. Diakses  dari https://www.ambon.go.id/pantai- liang Pemkot  Ambon.  Nusa  Pombo.  Diakses
dari
https://ambon.go.id/nusa-
pombo Rri.co.id.  Penyerapan  APBN  Sektor Kesehatan  dan  Pariwisata  di Maluku. Diakses dari https://rri.co.id
Rudy.  (2019,  Mei).  Pantai  Ora,  Surga Eksklusif  yang  Tersembunyi  di Maluku  Tengah. Diakses dari
https://www.nativeindonesia.co m/pantai-ora/ Tempo.co.  (2020,  Februari).  Ini  Dia  10 Destinasi  yang  Nikmati  Diskon Tiket Pesawat dan Hotel. Diakses dari https://travel.tempo.co Tempo.co. (2020, Maret). Insentif Pariwisata  Atasi  Virus  Corona Disebut  Salah  Sasaran.  Diakses dari https://bisnis.tempo.co Tempo.co.  (2020,  Februari).  Pemerintah
Nihilkan Pajak Hotel dan Restoran di  10  Destinasi.  Diakses  dari https://bisnis.tempo.co
Travel.tempo.co.  (2020,  Oktober).  Pemda dan  Pelaku  Wisata  Akan  Dapat Dana  Hibah  Pariwisata  Rp3,3 triliun. Diakses dari https://travel.tempo.co Traveloka.com. (2020, Januari). 10 Destinasi  Domestik  Unggulan Dari Kementerian Pariwisata. Diakses dari https://www.traveloka.com Wawancara Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat  Negeri  dan  Ketua
AMPI  (Pelopor  berdirinya  Objek Wisata Pantai Hunimua), Pada 22 Juli 2020 Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pengembangan  Destinasi  Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pada 27 Februari 2021
Hasil  Wawancara  dengan  mantan  Raja Negeri Liang, Abdul Razak Opier, Pada 25 Juli 2020