## PERANAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOMISI E

## THE ROLE OF POLITICAL COMMUNICATIONS IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF COMMISSION E
Cut Alma Nuraflah 1 , Delfi Iman Madani Siregar 2
Program StudiI Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa
Jl. K.L Yos Sudarso No. 224,Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 202115
Email: siregardelfi94@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  tentang  bagaimana  peranan  komunikasi  politik  dalam peningkatan  kinerja  anggota  DPRD  komisi  E  dapil  I  di  kecamatan  Medan  Perjuangan,  Kota Medan. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penentuan  informan  dengan  menggunakan teknik purposive yaitu,  teknik  pengambilan  data  di  mana  informan  dapat  memberikan  informasi yang  dibutuhkan  peneliti.  Pengumpulan  data  dengan  cara  metode  wawancara,  observasi, dokumentasi,  hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  ketidakpuasan  dari masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD komisi E sebelumnya, adapun pencapaian kinerja dari anggota  DPRD  komisi  E  yang  sekarang  dibandingkan  periode  sebelumnya  jauh  lebih  baik. Berdasarkan  teknik  analisis  data  dengan  menggunakan  Miles  dan  Huberman  dimulai  dengan reduksi  data  dan  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  cukup  memberikan  gambaran  bahwa dari hasil penelitian ini menunjukan peran komunikasi politik DPRD komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan cukup baik dalam peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan .
Kata kunci : Peningkatan kinerja, peranan komunikasi politik.

## ABSTRACT
The  problem  in  this  study  is  about  the  role  of  political  communication  in  improving  the performance of members of the DPRD Commission E electoral I in Medan Perjuangan sub-district, Medan  City.  This  study  aims  to  determine  the  role  of  political  communication  in  improving  the performance of members of the DPRD Commission E electoral I in Medan Perjuangan sub-district, Medan City. This research use desciptive qualitative approach. Determination of informants using purposive  technique,  namely,  data  collection  techniques  in  which  informants  can  provide  the information needed by researchers. Collecting data by means of interview  methods, observation, documentation, the results of this study state that there is some dissatisfaction from the public with the  performance  of  the  previous  members  of  the  DPRD  Commission  E,  while  the  performance
achievement of members of the DPRD Commission E, which is now much better than the previous period. Based on data analysis techniques using Miles and Huberman starting with data reduction and data presentation and drawing conclusions it is sufficient to illustrate that the results of this study show that the political communication role of the DPRD Commission E electoral district I in Medan  Perjuangan  sub-district  is  quite  good  in  improving  the  performance  of  the  DPRD  North Sumatra Commission E. electoral district I in Medan Perjuangan sub-district.
Key words: Performance improvement, the role of political communication.

## A.PENDAHULUAN
Politik  adalah  pengambilan  keputusan  bukan  untuk  kepentingan  perorangan,  melainkan untuk  kepentingan  orang  banyak,  cita-cita  politik  harus  di  arahkan  untuk  menciptakan individu  yang  memiliki  komitmen  untuk  menjadi  negarawan.  Nasib  rakyat  lebih  banyak ditentukan  oleh  pemimpin  politik.  Kajian  tentang  pemimpin  politik  penting  untuk dilakukan. Salah satu kajian yang dapat dilakukan adalah  melalui pendekatan komunikasi politik. Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh.
Komunikasi  politik  memiliki  filosofi,  yakni  pendayagunaan  sumber  daya  komunikasi apakah  itu  sumber  daya  manusia,  insfrastruktur,  maupun  piranti  lunak  untuk  mendorong terwujudnya  sistem  politik  yang  mengusung  demokrasi,  dimana  kekuasaan  menjalankan pemerintahan ada ditangan pemenang pemilu (mayoritas).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Bab  VII  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  57 menyebutkan  bahwa  Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota terdiriatas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh  Satuan  Kerja Perangkat Daerah.  Begitu juga dengan Pasal 148 ayat (1)  menyebutkan bahwa DPRD Provinsi  merupakan  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  provinsi  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Provinsi.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  kedudukan  dari DPRD adalah merupakan mitra kerja bersama Kepala Daerah.
Peranan komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara atau disingkat  DPRD-SU  merupakan  hal  yang  sangat  berpengaruh  mendorong  peningkatan kinerja dari anggota DPRD SU sebagai lembaga legislatif. DPRD-SU merupakan lembaga legislatif  di  tingkat  daerah  Sumatra  Utara  yang  memiliki  kinerja  dan  tugas-tugas  pokok untuk  mengawal  kebijakan  eksekutif  di  tingkat  daerah  dan  menyuarakan  aspirasi masyarakat kepada Pemerintah daerah Provinsi Sumatra Utara.
Provinsi Sumatra Utara sendiri terdiri dari 33 kabupaten dan kota dan memiliki 12 daerah pemilihan atau disingkat Dapil. Tentulah tugas DPRD-SU untuk menerima seluruh aspirasi
yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di kabupaten dan kota berdasarkan daerah pemilihan tersebut agar disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara.
Komisi E merupakan salah satu komisi yang ada pada alat kelengkapan di DPRD Sumatera Utara yang menaungi bidang kesejahteraan rakyat meliputi, ketenaga kerjaan, pendidikan, kepemudaan  dan  olahraga,  agama,  sosial,  kebudayaan,  kesehatan,  peranan  wanita,  dan transmigrasi.  Maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dan  mengangkat  judul dalam tulisan ini sekaligus ingin mengetahui bagaimana peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah komisi E (Studi kasus kinerja anggota DPRD dapil I, kecamatan Medan Perjuangan, kota Medan).

## B. LANDASAN TEORI

## Komunikasi Politik
Arifin  Rahman  menyatakan,  komunikasi  politik  merupakan  salah  satu  input  dari  sistem politik, dimana politik ini  menggambarkan proses informasi-informasi politik. Sedangkan menurut Alfian komunikasi politik yang diasumsikan yang menjadi sistem politik itu hidup dan  dinamis.  Komunikasi  politik  mempersembahkan  semua  kegiatan  dari  sistem  politik sehingga aspirasi dan kepentingan dokonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.
Komunikasi  politik  disamping  semua  bagian  dari  sistem  politik,  dapat  pula  menentukan kualitas  tanggapan  dari  sistem  politik  itu  sendiri.  Bilamana  komunikasi  politik  berjalan dengan  lancar,  wajar  dan  sehat  maka  akan  meningkatkan  kualitas  responsif  yang  tinggi terhadap  perkembangan    aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  serta  tuntutan  perubahan zaman.  Lucian  Pye  menyatakan,  komunikasi  politik  merupakan  seluruh  proses-proses sosial yang dapat dianalisis dalam pengertian struktur, kandungan dan aliran komunikasi.
Unsur-unsur  dalam  komunikasi  politik  umumnya  terdiri  dari  komunikator,  komunikan, pesan,  media,  tujuan,  efek  dan  sumber  komunikasi.  Semua  unsur  ini  berada  pada  dua struktur politik, yakni infrastruktur dan suprastruktur politik. Dari kerangka tersebut dapat diasumsikan  bahwa  komunikasi  semata-mata  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu.  Lebih  jauh  Lucian  Pye  menyatakan  bahwa  ada  enam  bagian  skenario  berfikir, yaitu:
Komunikasi  merupakan  cara  dan  teknik  penyerahan  sejumlah  tuntutan  dan  dukungan sebagai input dalam sistem politik, misalnya dalam rangka artikulsi kepentingan.
Komunikasi  digunakan  sebagai  penghubungan  antara  pemerintah  dengan  rakyat,  baik dalam  rangka  mobilasasi  sosial  untuk  implementasi  tujuan,  memperoleh  dukungan,
memperoleh kepatuhan dan integritas politik. Komunikasi juga digunakan sebagai bentuk feedback atas sejumlah output (kebijakan pemerintah)
Komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara.
Komunikasi  menjalankan peran  memberi ancaman ( coercion ) sekaligus juga  memberikan batasan-batasan  mengenai  hal-hal  yang  ditabukan  untuk  membatasi  ruang  gerak  aktifitas politik masyarakat.
Komunikasi  mengkoordinasikan  tata  nilai  politik  yang  diinginkan,  sehingga  mencapai tingkat  hagemonitas  yang  relatif.  Hagemonitas  nilai-nilai  politik  ini  sangat  menentukan stabilitas politik.
Komunikasi  sebagai  kekuatan  kontrol  sosial  yang  memelihara idealism  social dan keseimbangan politik.
Bagi Lasswell, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan David Easton dalam mendefinisikan politik sebagai berikut:
“Political  as  a  process  those  developmental  processes  through  which  person  acquire political orientation and patterns of behavior”
Kerangka  yang  diberikan  ilmu  komunikasi  bagi  komunikasi  politik  adalah sebagaimana  digambarkan  dalam  paradigma  Laswell:  siapa,  mengatakan  apa,  dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur- unsur  komunikasi  tersebut  berlaku  dalam  setiap  proses  komunikasi,  dan  berlaku  inheren dalam  komunikasi  politik.  Walaupun  dipandang  sangat  “berbau”  mekanistik,  dan karenanya  berimplikasi  simplistik  dan  linier,  penghampiran  ini  berjasa  untuk  menelaah komunikasi politik lebih lanjut.

## Kinerja
Kinerja  adalah  sebuah  kata  dalam  bahasa  Indonesia  dari  kata  dasar  "kerja"  yang menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja  ( Performance )  dapat  didefinisikan  sebagai  tingkat  pencapaian  hasil.  Kinerja  bisa juga  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  hasil  ( output )  dari  suatu  proses  tertentu  yang dilakukan  oleh  seluruh  komponen  organisasi  terhadap  sumber-sumber  tertentu  yang digunakan  ( input ).  Selanjutnya,    kinerja  juga  merupakan  hasil  dari  serangkaian  proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi.
Sedangkan menurut Mahsun kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
Dari  definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kinerja  adalah  seberapa  jauh  tingkat kemampuan  pelaksanaan  tugas-tugas  organisasi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  sesuai dengan  kemampuan  yang  dimiliki  dan  program/kebijakan/  visi  dan  misi  yang  telah ditetapkan sebelumnya.

## Indikator Kinerja
Indikator  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  atau  kualitatif  yang  menggambarkan tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya  menurut Lohman  indikator  kinerja  adalah  suatu  variable  yang  digunakan  untuk  mengekspresikan secara  kuantitatif  efektifitas  dan  efisiensi  proses  dengan  pedoman  pada  target-target  dan tujuan  organisasi  (Mahsun,  2006:71).  Indikator  untuk  mengukur  kinerja  secara  individu ada enam indikator yaitu;
Kualitas,  kualitas  kerja  diukur  dari  persepsi  individu  terhadap  kualitas  pekerjaan  yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan individu.
Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
Ketepatan  waktu,  merupakan  tingkat  aktivitas  diselesaikan  pada  awal  waktu  yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
Efektivitas  merupakan  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  “tenaga,  uang teknologi,  bahan  baku”  dimaksimalkan  dengan  maksud  menaikkan  hasil  dari  setiap  unit dalam penggunaan sumber daya.
Kemandirian  merupakan  tingkat seorang  individu  yang  nantinya  akan  dapat  menjalankan fungsi kerjanya.
Komitmen  kerja  merupakan  suatu  tingkat  dimana  individu  memiliki  komitmen  kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.
Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut,  indikator  kinerja  adalah  kriteria  yang  digunakan untuk  menilai  keberhasilan  pencapaian  tujuan  yang  diwujudkan  dalam  ukuran  –  ukuran tertentu.  Untuk  menilai  kinerja  tersebut  tentu  saja  diperlukan  indikator-indikator  atau kriteria  –  kriteria  untuk  mengukurnya  secara  jelas,  tanpa  indikator  yang  jelas  tidak  akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif  alokasi  sumber  daya  yang  berbeda,  alternatif  desain-desain  yang  berbeda,  dan diantara pilihan - pilihan pendistribusian tugas dan wewenang.
Sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  melindungi  kepentingan.  Ukuran  kinerja terlihat  sederhana,  namun  tidaklah  demikian  kenyataannya,  karena  hingga  kini  belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja.

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  sebuah  lembaga  perwakilan  di  daerah  yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkn hasil  pemilihan  umum.Dewan  perwakilan  rakyat  juga  berkedudukan  sebagai  lembaga pemerintahan daerah.
Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan  rakyat  yang  diwakilinya,  agar  mampu  menyerap  keinginan  masyarkat  dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat.
Lembaga  ini  disebut  parlemen  karena  kata “parle” berarti  bicara,  artinya  mereka  harus menyuarakan  hati  nurani  rakyat,  artinya  setelah  mengartikulasikan  dan  mengagresikan kepentingan  rakyat,  mereka  harus  membicarakan  dalam  sidang  parlemen  kepada pemerintah  pusat  yang  berkuasa.  Oleh  karena  itu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dibentuk untuk mengkritisi pemerintah pusat dibentuk didaerah mengkritisi pemerintah daerah baik propinsi  atau  kabupaten/  kota  sesuai  tingkatnya.  Jadi  pemerintah  eksekutif  mempunyai peranan  mengurus  sedangkan  legislatif  mempunyai  fungsi  untuk  mengatur  dengan  begitu bagi daerah yang belum memiliki lembaga legislatif pada tingkat dibawah propinsi disebut pembantu gubernur (dulu resident) dan pada tingkat dibawah kabupaten disebut pembantu bupati (dulu kewedaan) tingkat kota disebut kota administratif .
Untuk  menjamin  pelaksanaan  tugas-tugasnya,  dapat  diberi  berbagai  hak  dan  kewajiban oleh undang-undang dasar 1945 yaitu :
Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota)
Hak budget (untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah)
Hak interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif)
Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan)
Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus
Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang)
Hak untuk menyatakan pernyataan pendapat
Sedangkan kewajiban DPR yaitu sebagai berikut :
Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945
Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
Memperhatikan aspirasi masyarakat
Kemudian  dalam  memperlancar  tugasnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  mempunyai alat kelengkapan yaitu
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fraksi-fraksi
Komisi-komisi Badan musyawarah
Badan urusan rumah tangga
Badan kerjasama antar parlemen
Panitia khusus (pansus)
Tentang  tugas  dan  wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  pelaksanaannya  diatur dalam  peraturan  tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.Hal  ini  mengandung pengertian mendelegasikan secara penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyususn  peraturan  tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  tidak proporsional.  Untuk  menghindari  adanya  peraturan  tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang  tidak  proporsional  didalam  rangka  koridor  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  pemerintah  melalui  beberapa  peraturan  pemerintah  telah  mengatur tentang  pelaksanaan  penyusunan  tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  tetapi cenderung  diabaikan.  Alasan  yang  diberikan  adalah  dalam  undang-undang  tidak dinyatakan  bahwa  pedoman  pelaksanaan  peraturan  tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah tidak diatur dalam peraturan pemerintah.
DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :
Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
Pengawasan,  Kewenangan  mengontrol  pelaksanaan  perda  dan  peraturan  lainnya  serta kebijakan pemerintah daerah.
Tugas dan wewenang DPRD adalah:
Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
Membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  peraturan  daerah  mengenai  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Mengusulkan:
Untuk  DPRD  provinsi,  pengangkatan  /  pemberhentian  gubernur  /  wakil  gubernur  kepada Presiden melalui  Menteri  Dalam  Negeri untuk mendapatkan  pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Memilih  wakil  kepala  daerah  (wakil  gubernur/wakil  bupati/wakil  wali  kota)  dalam  hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap  rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  internasional  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
Meminta  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  dengan  daerah  lain  atau  dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Mengupayakan  terlaksananya  kewajiban  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dewan  perwakilan  rakyat  daerah  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Sebagai  dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai fungsi:
Legislasi,  Yang  dimaksud  dengan  fungsi  legislasi  adalah  membentuk  peraturan  daerah bersama legislative.
Anggaran,  Yang  dimaksud  dengan  fungsi  anggaran  adalah  menyusun  dan  menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
Pengawasan,  Dan  yang  dimaksud  dengan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan undang-undang,  peraturan  kepala  daerah,  keputusan  kepala  daerah  dan  kebijakan  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## C.METODE

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  mendeskripsikan  data  tanpa mengoperasionalisasi  konsep  atau  menguji  konsep  padarealitas  yang  diteliti  (Rachmat Kriyantono,  2008  :  65-67).  Riset  deskriptif  adalah  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggambarkan  keadaan  subjek/objek  penelitian  (Bilson  Simamora, 2004 : 104).

## Subjek Penelitian
Subjek  yang  diteliti    dalam  penelitian  kualitatif  disebut  informan  yang  dijadikan  teman bahkan  konsultan  untuk  menggali  informasi  yang  dibutuhkan  peneliti  dengan menggunakan  teknik  purposive  yaitu,  teknik  pengambilan  sampel  di  mana  peneliti mengandalkan  penilaiannya  sendiri  ketika  memilih  anggota  populasi  untuk  berpartisipasi dalam  penelitian  (Salim  dan  Syahrum,  2010  :  142).  Dengan  menggunakan  Teknik  ini, peneliti  menentukan  informan  penelitian.  Adapula  informan  dalam  penelitian  ini  adalah anggota  DPRD  SU  komisi  E  bapak  dr.  Mustafa  Kamil  Adam  Sp,  PD  dan  masyarakat  di kecamatan Medan Perjuangan yakni bapak Syahrul dan ibu Cica.
Teknik pengumpulan data
Pengumpulan  data  kualitatif  menurut  Lincoln  &  Guba  (1985)  menggunakan  wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara, observasi berperanserta, dan kajian dokumen saling mendukung  dan  melengkapi  dalam  memenuhi  data  yang  diperlukan  sebagaimana  focus penelitian (Salim dan Syahrum, 2010 : 114).
a.  Wawancara,  dengan  anggota  DPRD  komisi  E  dr.  Mustafa  Kamil  Adam  Sp,  PD.  dan masyarakat kecamatan Medan Perjuangan.
b. Observasi, pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperanserta ditunjukkan untuk  mengungkapkan  makna  suatu  kejadian  dari  setting  tertentu,  yang  merupakan perhatian  esensial  dalam  penelitian  kualitatif.  Observasi  berperanserta  dilakukan  untuk mengamati  obyek  penelitian,  seperti  tempat  khusus  suatu  organisasi,  sekelompok  orang atau beberapa aktivitas. (Salim dan Syahrum, 2010 : 114).
c. Dokumentasi, mengumpulkan data melalui dokumen umum, jurnal, surat, tabloid, koran, dan lain-lain.
Teknik Analisis data Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  deskriptif  kualitatif  model  interaktif  dari  Miles dan  Huberman  (1994)  terdiri  dari,  (a)  reduksi  data  (b)  penyajian  data,  (c)  kesimpulan, dimana  prosesnya  berlangsung  secara  sirkuler  selama  penelitian  berlangsung.  Tegasnya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan  merupakan suatu jalin  –  menjalin pada  saat  sebelum,  selama  dan  sesudah  pengumpulan  data  dalam  bentuk  yang  umum disebut analisis.

## D.HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  peneliti  melakukan  melakukan  wawancara  dengan  ketiga  informan,  bapak Mustafa, bapak Syahryul, dan ibu Cica di kecamatan Medan Perjuangan dapat di paparkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:
Bagaimana  menurut  bapak  peran  komunikasi  politik  dalam  peningkatan  kinerja  DPRD Provinsi Sumatera utara di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Komisi E Dapil I Sumut Kecamatan Medan Perjuangan?
“Dalam peningkatan kinerja Komisi E kita kembali kepada fungsi atau tufoksi dari Komisi E.  seperti  yang  diketahuti  bahwa  DPRD  Sumatera  Utara  ini  adalah  bertugas  sebagai controlling  atau  pengawasan,  budgeting,  dan  juga  legislasi  membuat  peraturan  daerah (Perda).  Di  dalam  hal  ini  Komisi  E  tentu  memiliki  partner  di  Pemerintahan  Daerah
Sumatera  Utara  yaitu;  Dinas  Kesehatan, Dinas  Sosial,  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Tenaga Kerja,  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga,  dan  lainnya.  Tentu  dalam  peningkatan  kinerja  ini semua sumber daya yang ada di Dinas tersebut tentu akan diselaraskan dengan kebutuhan atau  aspirasi  dari  Kecamatan  Medan  Perjuangan.  Jadi  Kecamatan  Medan  Perjuangan baik  di  tingkat  Muspika  maupun  dibawahnya  sampai  dengan  kepada  rakyat  apa  yang diinginkannya dalam aspek Dinas – dinas tersebut misalkan, soal pendidikan apakah ada permasalah  pendidikan  maka  jika  ada  akan  disalurkan  kepada  Dinas  –  dinas  terkait. Karena  yang  mengeksekusi  ialah  pihak  Eksekutif  (Pemerintah)  kami  di  DPRD  hanya sebagai  fasilitator  atau  bisa  disebut  sebagai  pendorong  supaya  kebutuhan  masyarakat dalam  rangka  mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur  itu  dapat  terselenggara  di Kecamatan Medan Perjuangan. Sehingga dengan demikian kinerja dari DPRD Sumatera Utara    bisa  meningkat  melalui peningkatan  kinerja Pemerintahan  itu  sendiri.  Jadi kalau Pemerintahan  Sumatera  Utara  menanggapi  atau  melaksanakan  aspirasi  dari  pihak kecamatan  tentu  kinerja DPRD  Sumatera  Utara  akan  lebih  baik  dan  kinerja Pemerintah akan  lebih  baik  sehingga  kemajuan  –  kemajuan  dan  tujuan  –  tujuan  dan  keinginan masyarakat itu akan terpenuhi”. (Bpk dr. Mustafa Kamil Adam Sp,PD. di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB)
Apakah  menurut  bapak  peran  komunikasi  politik  penting  dalam  meningkatkan  kinerja anggota  DPRD  Sumatera  Utara  khususnya  Komisi  E  Dapil  Sumut  I,  Kecamatan  Medan Perjuangan? Jika iya berikan alasannya kenapa komunikasi politik itu begitu penting.
“Kita kembali kepada komunikasi politik.Komunikasi politik itu artinya, komunikasi untuk mempengaruhi  orang  sehingga  orang  tersebut  mau  berbuat  sesuai  dengan  keinginan kita.Tapi  demi  tujuan  –  tujuan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Jadi  tentunya penting  bagaimana  kita  membina  komunikasi  itu  sehingga  baik  di  tingkat  bawah Kecamatan maupun di tingkat orizontal atau sesama anggota DPRD yang lain maupun di tingkat Pemerintah yaitu sebagai partner kerja dari DPRD Sumatera Utara yaitu Dinas – dinas  Pemerintahan  yang  menjadi  partner  DPRD  Sumatera  Utara  tersebut  dapat menerima  komunikasi  dari  DPRD  Sumatera  Utara  dan  apa  yang  diinginkan  dari masyarakat yang dilakukan melalui penyerapan aspirasi anggota DPRD Sumatera Utara kepada masyarakat secara langsung ataupun yang didapat dari pemikiran yang sehat dari anggota  DPRD  Sumatera  Utara  dan  juga  dari  pihak  yang  lain.  Bahwa  misalnya  kami harus  melakukan  yang  terbaik  tentu  itu  sudah  kami  pertimbangkan.  Jadi keinginan  kami itu dapat kami kemas dan kami bujuk atau kami suite artinya dapat kami yakinkan pihak Pemerintahan  atau pihak  terkait  (Dinas  terkait)  agar  program  –  program  dari  Komisi E tersebut  itulah  yang  terbaik  untuk  rakyat  dan  sehingga  program  tersebut  dapat terprogramkan atau dijadikan kinerja bagi Pemerintahan. Jadi menurut saya komunikasi politik  itu  sangat  penting  suapaya  komunikasi  itu  dapat  diterima  artinya  dengan bagaimana  kami  dapat  meyakinkan  Pemerintah  Daerah  sehingga  dia  dapat  menerima dengan  keyakinan  agar  apa  yang  kami  inginkan  menjadi  terlaksana.  Jadi  tujuan komunikasi politik ialah persepsi yang sama dan keinginan yang sama. Jika Eksekutif dan Legislatif  memiliki  keingingan  dan  persepsi  yang  sama  tentu  tujuan  –  tujuan  untuk mensejahterakan  rakyat  tersebut  menjadi  mudah  dan  cepat  tercapai”. (Bpk  dr.  Mustafa Kamil  Adam  Sp,PD.  di  DPRD  Sumatera  Utara,  Selasa,  15  Desember  2020,  pukul  14.00 WIB)
Menurut  bapak  kapan  dan  bagaimana  komunikasi  politik  digunakan  oleh  anggota  DPRD Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  meningkatkan  kinerja  anggota  DPRD  Sumatera  Utara khususnya Komisi E Dapil I Sumatera Utara, Kecamatan Medan Perjuangan? Dan strategi komunikasi  politik  apa  yang  digunakan  oleh  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  untuk meningkatkan kinerjanya tersebut?
“Menurut kami  untuk  starateginya  adalah  menurut saya  komunikasi politik  harus  dibina sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang ada di Komisi E sehingga suatu keinginan, program, atau apa yang harus dikerjakan. Misalnya di Dinas Kesehatan apa yang harus dilakukan  dalam  segala  hal  apapun  itu  dalam  bentuk  program  ataupun  dalam  bentuk proyek  maka  keinginan  itu  bagusnya  strateginya  harus  kita  komunikasikan  sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang ada di Komisi E. Jadi diserap dan dikomunikasikan kepada seluruh partai yang ada disitu dan lintas partai. Semua partai yang ada di DPRD Sumatera  Utara  ada  di  Komisi  E.  Jadi  kalau  semua  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  itu sepakat satu visi dengan apa yang akan dilakukan sepakat dan dengan kesepakatan itulah diteruskan  ke  Eksekutif supaya  dilaksanakan.  Sehingga karena  anggota DPRD  Sumatera Utara  kompak  dalam  istilahnya  meyakinkan  pihak  Eksekutif  inilah  yang  terbaik.  Karena seluruh  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  kompak  mau  tidak  mau  akan  menerima  itu  apa proyek  dan  apa  programnya  yang  kita  inginkan  dan  kita  juga  berkeyakinan  dan  kita kompak karena memang itu kita dapatkan dari aspirasi yang kita terima dari Kecamatan Perjuangan, dari Muspikanya dan juga dari masyarakat itu sendiri. Misalnya dari Reses hasil  dari  pokok  –  pokok  pikiran  (Pokir)  tersebut  disamakan  jadi  menghasilkan  satu kesepakatan  yang  sama  satu  hati,  satu  pikiran  dari  Komisi  E  kami  bawa  dan  kami perjuangkan  bersama  –  sama  pasti  akan  tercapai.  Jadi  itulah  strateginya.  Jadi  kita samakan dulu persepsi kita samakan dulu keyakinan dari anggota DPRD Sumatera Utara di Komisi E  tersebut saya  rasa  akan  mencapai tujuan  dan  hasil  yang  terbaik.  Jadi tidak boleh  berbeda  –  beda  sebenarnya  komunikasi  politik  itu  harus  dibina  secara  intern terlebih  dahulu  sesama  anggota  DPRD  Sumatera  Utara.  Dan  memang  betul  –  betul komunikasi  politik  itu  kita  dapat  kontennya  dari  masyarakat  dan  itulah  yang  menjadi kebutuhan rakyat banyak sehingga dengan demikian kita berani mengutarakannya kepada anggota yang lain untuk kita utarakan kepada pihak Eksekutif atau kepada pihak – pihak lain  yaitu  Dinas  –  dinas  terkait  di  Komisi  E”. (Bpk  dr.  Mustafa  Kamil  Adam  Sp,PD.  di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB)
Menurut  bapak  siapa  yang  menjadi  target  sasaran  dalam  penggunaan  komunikasi  politik yang digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara khususnya Komisi E untuk peningkatan  kinerja  anggota  DPRD  Sumatera  Utara?  Dan  apakah  ada  faktor  –  faktor pendukung  untuk  hal  tersebut  dan  seperti  apa  polanya  dari  komunikasi  politik  yang digunakan?
”Jadi  kita  kembali  kepada  komunikasi  politik  tentu  yang  berkomunikasi  itu  adalah politikus  yaitu  orang  politik  contohnya  seperti  saya.Saya  ini  anggota  DPRD  Sumatera Utara bekerja di lembaga politik tentulah saya disebut politikus.Tentulah komunikasi yang saya  lakukan  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  saya.Jadi  komunikasi  saya tersebut  polanya  adalah  mungkin  bertemu  langsung  secara  tatap  muka  dengan  orang banyak  atau  bisa  saja  komunikasi  yang  saya  lakukan  kepada  orang  ataupun  sebaliknya dan  juga dari antar  kelompok  masyarakat  tertentu  atau  sebaliknya  jadi  polanya  tersebut begitu.Tentu  komunikasi  yang  saya  lakukan  ialah  dari  bermacam  arah  artinya,  vertikal atapun horizontal.Secara  vertikal saya  berkomunikasi kepada  pihak  –  pihak  yang  ada  di Kementerian  atau  di  DPR  RI.  Kalau  secara  horizontal  saya  berkomunikasi  dengan anggota  DPRD  yang  lain  atau  dengan  Pemerintahan  Daerah  Sumatera  Utara  dan  juga kepada rakyat. Misalkan disebutkan dalam pertanyaan ini Kecamatan Medan Perjuangan ya  ke  rakyat  Medan  Perjuangan  atapun  stakeholder  yang  ada  di  Kecamatan  Medan Perjuangan.Kita kembali kepada tujuan komunikasi politik ialah untuk mendapatkan agar tujuan – tujuan politik saya tercapai. Sejujurnya untuk mencari kekuasaan jadi komunikasi politik  saya  agar  orang  lain  sependapat  dengan  pendapat  saya  dengan  tujuan  saya  jadi tujuan  –  tujuan  politik  saya  tersebut  dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas.  Kekuasaan
politik  saya  ini  akan  saya  kembalikan  untuk  mencapai  tujuan  –  tujuan  saya  yaitu  untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  dan  kebahagian  masyarakat”. (Bpk  dr.  Mustafa  Kamil Adam Sp,PD. di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB) Bagaimana menurut bapak/ibu kinerja DPRD Sumatera Utara Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan?
“Menurut  saya  kinerja  anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Utara  Dapil  I  kecamatan Medan  Perjuangan  baik”. (BapakSyahruldi  kediamannya,  Selasa,  08Desember  2020, pukul 18.00 WIB)
“Kalau melihat fakta yang ada kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I kecamatan Medan  Perjuangan  sangat  baik  misalkan  dengan  penyerapan  aspirasi  yang  dilakukan pada saat reses di daerah pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi  E  di  Kecamatan  Medan  Perjuangan”. (Ibu  Cicadi  kediamannya,  Senin, 07Desember 2020, pukul 16.00 WIB) Apakah kinerja anggota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  telah  mempengaruhi kesejahteraan rakyat di kecamatan Medan Perjuangan ?
“Sudah  cukup  mempengaruhi,  namun  ada  beberapa  hal  yang  belum  juga  contohnya dibidang  kesehatan  seperti  BPJS  kesehatan  terutama  KIS  dan  PIB”. (Bapak  Syahruldi kediamannya, Selasa, 08Desember 2020, pukul 18.00 WIB)
“Saya  melihat  bahwasanya  tingkat  kesejahteraan  dari  rakyat  di  kecamatan  Medan Perjuangan  memang  masih  belum  sepenuhnya  diperhatikan  apalagi  di  tengah  kondisi pandemik saat ini. Namun memang tidak seluruhnya kesejahteraan dari masyarakat yang belum  terpenuhi  misalkan  bantuan  seperti  PKH,  pendidikan,  dll  sudah  sangat diperhatikan”. (Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB) Sejauh  ini  apa  yang  telah  dilakukan  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  di  daerah pemilihan I (Kecamatan Medan Perjuanagan) yang telah dirasakan oleh masyarakat ? “Bantuan  kesehatan  seperti  rumah  sakit,  alat  pelindung  diri  buat  kesehatan  dimasa pandemik  dan  juga  dibeberapa  sektor  lain  seperti  bantuan  buat  rumah  ibadah  dan pendidikan”. (Bapak  Syahruldi  kediamannya,  Selasa,  08  Desember  2020,  pukul  18.00 WIB)
“Sudah  banyak  aspirasi  yang  diserap  oleh  angoota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  di daerah pemilihan I kecamatan Medan Perjuangan pada saat reses dilaksanakan dan tidak sedikit  juga  implementasi  yang  dilakukan  dari  penyerapan  aspirasi  tersebut  misalkan bantuan  usaha,  pendidikan,  sosial,  dan  lainnya”. (Ibu  Cicadi  kediamannya,  Senin, 07Desember 2020, pukul 16.00 WIB) Apa hal yang diharapkan masyarakat sehingga membuat kinerja anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E berpengaruh di masyarakat?
“Memeratakan  bantuan  –  bantuan  kesehatan  seperti  BPJS  kesehatan,  dan  KIS  /  PIB sehingga semua masyarakat bias merasakan kinerja dari anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E tersebut. (Bapak Syahruldi kediamannya, Selasa, 08Desember 2020, pukul 18.00 WIB)
“Harapannya  agar  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  tidak  melakukan  korupsi dan  meninggalkan  budaya  yang  bersifat  menyelewengkan  hak  –  hak  atau  aspirasi  dari masyarakat  sehingga  citra  dari  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  tersebut  lebih mempengaruhi  kinerja  anggota  DPRD  di  saat  ini”. (Ibu  Cicadi  kediamannya,  Senin, 07Desember 2020, pukul 16.00 WIB Berapa  kali  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  Dapil  I  kecamatan  Medan Perjuangan atau perwakilannya melakukan kunjungannya?
“Cukup  sering  melakukan  kunjungan  ataupun  perwakilannya  yang  datang  ke  dapil  I kecamatan  Medan  Perjuangan,  kalau  dihitung  lebih  dari  10  kali  dalam  setahun  ini”. (Bapak Syahruldi kediamannya, Selasa, 08Desember 2020, pukul 18.00 WIB)
“Saya  tidak  menghitung  berapa  kali  anggota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  Dapil  I kecamatan  Medan  Perjuangan  berkunjung  ataupun  perwakilannya  yang  berkunjung namun  menurut  saya  beliau  sangat  lebih  dari  10  kali  kunjungan  dalam  setahun belakangan”. (Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB) Apakah menurut anda kinerja anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan periode 2019 – 2024 sudah meningkat? Jika sudah berikan alasannya.
“Belum  meningkat  dikarenakan  komisi  E  meliputi  kesehatan,  dan  sosial,  dan  secara keseluruhan  bidang  kesejahteraan  rakyat.  Penyaluran  program  dari  komisi  E  belum tersalurkan  sepenuhnya.  Harapannya  semua  program  –  program  dari  komisi  E dikesehatan  dapat  disalurkan  dengan  segera  terutama  bagi  warga  miskin”. (Bapak Syahrul di kediamannya, Selasa, 08 Desember 2020, pukul 18.00 WIB)
“Saya  rasa  belum  cukup  signifikan  peningkatan  dari  periode  sebelumnya  sehingga menjadi  pekerjaan  bagi anggota  DPRD  Komisi E  Dapil  I  kecamatan  Medan  Perjuangan untuk  terus  meningkatkan  citra  dan  kinerjanya  bagi  masyarakat  khususnya  kecamatan Medan  Perjuangan”. (Ibu  Cica  di  kediamannya,  Senin,  07  Desember  2020,  pukul  16.00 WIB)
Apakah harapan masyarakat terhadap anggota DPRD Sumatera Utara untuk meningkatkan dan memajukan daerah pemilihannya di kecamatan Medan Perjuangan ?
“1. Harapannya bantuan kartu BPJS kesehatan, KIS, dan PIB disalurkan tepat sasaran. 2.  Anggota  DPRD  Sumatera  Utara  Komisi  E  mendengarkan  aspirasi  dari  warga  bahwa Rumah  Sakit  atau  Puskesmas  jangan  mempersulit  masyarakat  dalam  berobat  ke  RS  / Puskesmas yang memepergunakan kartu KIS dan PIB.
3. Harapannya  anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Utara  Komisi  E  tidak  korupsi  dan meninggalkan  budaya  dan  praktik  –  praktik  korupsi  diperiode  sebelumnya”. (Bapak Syahrul di kediamannya, Selasa, 08 Desember 2020, pukul 18.00 WIB)
“Harapannya  anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Utara  Komisi  E  Dapil  I  turun  ke lapangan  seperti  ke  Rumah  Sakit  atau  Puskesmas  memonitoring  kesehatan  atau  obat  – obatan  yang  tersedia  belum  cukup  memadai”. (Ibu  Cica  di  kediamannya,  Senin,  07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB)
Adapun  hasil  dan  dari  wawancara  yang  dialami  peneliti  disesuaikan  dengan  tujuan penelitian  yaitu  Untuk  mengetahui  bagaimana  peranan  komunikasi  politik  dalam peningkatan  kinerja  anggota  DPRD  komisi  E  di  kecamatan  Medan  Perjuangan.  Hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  ketidakpuasan  dari  masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD komisi E namun meskipun begitu pencapaian kinerja dari anggota  DPRD  komisi  E  periode  2019  -  2024  dibandingkan  periode  2014  –  2019    jauh lebih  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena  pandemik  covid-19  program  yang  ada  pada  bidang kesehatan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Medan Perjuangan. Sebaliknya  bila  anggota  DPRD  komisi  E  menaruh  perhatian  secara  terus  menerus  dalam hal tersebut bisa membangkitkan kinerja DPRD komisi E.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  data  penelitian  cukup  memberikan  gambaran  bahwa  dari  hasil penelitian  ini  menunjukan  peranan  komunikasi  politik  DPRD  Komisi  E  Dapil  I  di Kecamatan Medan Perjuangan mempengaruhi peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara komisi  E  dapil  I  kecamatan  Medan  Perjuangan . Ditunjukkan  dengan  peran  komunikasi politik  antara stakeholder ,  DPRD  Sumatera  Utara  komisi  E  dapil  I  kecamatan  Medan
Perjuangan  dan  masyarakat  kecamatan  Medan  Perjuangan.  Program  dan  aspirasi  dari masyarakat  yang  tersalurkan  serta  peran  konektifitas  yang  berkesinambungan  antara Pemerintah dan DPRD menjadi hal pokok dalam mencapai tujuan dari peningkatan kinerja DPRD  Sumatera  Utara  dapil  I  kecamatan  Medan  Perjuangan.  Hambatan  lain  yang  sering terjadi  adalah  perbedaan  persepsi  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara  terhadap  DPRD Sumatera Utara komisi E ataupun antara sesama anggota DPRD Sumatera Utara komisi E itu  sendiri  yang  biasa  menyebabkan  terhambatnya  aspirasi  yang  sudah  diserap  oleh anggota DPRD Sumatera Utara.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  persamaan  persepsi  antara  Pemerintah Daerah dan DPRD Sumatera Utara Komisi E dalam menyerap dan mengeksekusi aspirasi dari masyarakat dan stakeholder yang ada di kecamatan Medan Perjuangan akan mencapai tujuan dari komunikasi politik dalam peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara komisi E dapil I kecamatan Medan Perjuangan. Dalam hal peningkatan kinerja dari DPRD Sumatera Utara  dibutuhkan  sebuah  hubungan  yang  selaras  dalam  menyalurkan  aspirasi  masyarakat dan stakeholder di  kecamatan  Medan  Perjuangan  terhadap  Pemerintah  Daerah  Sumatera Utara.  Hubungan  yang  selaras  tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  baik  dalam melakukan  dan  mengeksekusi  aspirasi  masyarakat  yang  ada  di  Kecamatan  Medan Perjuangan  sehingga  program  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara mudah  terealisasi.  Komunikasi  Politik  yang  sering  membuat  perbedaan  persepsi  terjadi menimbulkan sulitnya program itu tersalurkan. Komunikasi Politik dalam mencapai tujuan kekuasaan  sering  sekali  salah  diartikan  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan,  padahal komunikasi politik untuk mencapai kekuasaan tersebut dilakukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan masyarakat di dapil tersebut.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Agus, Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . UGM Press.Yogyakarta. Anwar Arifin. 2010. Komunikasi Politik: Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan – Strategi dan
Komunikasi Politik Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Arbi, Sanit. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia . CV Rajawali. Jakarta. Budiardjo, Miriam. 1956. Dasar – dasar Ilmu Politik . Gramedia. Jakarta. Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif . Kencana Prenada Media Group Jakarta. Cangara  Hafied.  2004. Komunikasi  politik  konsep,  teori,  dan  strategi .  Rajawali  Pers. Jakarta.
Cipto,  Bambang.  2005. DPR  dalam  Era  Pemerintahan  Modern  -  Industrial .  Grafindo Persada. Jakarta Kantaprawira, Rusadi.1998. Sistem Politik di Indonesia . Sinar Baru. Bandung Kartiwa,Asep.  2006. Rekonstruksi  Birokrasi  Pemerintahan  Daerah .  Jurnal  Administrasi Publik. Group. Jakarta. Keban, Jeremias.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik , Konsep,Teori dan Isu . Gava Media. Yogyakarta. Kumorotomo, Wahyudi. dan Agus, Subando Margono. 2011. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi – Organisasi public . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi . Kencana Predana Media Lumolos, Johny. 2013. Penguatan Kapasitas DPRD di Era Reformasi . Lepsindo. Bandung
Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . BPFE. Yogyakarta. Marijan, K. 2010. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru . Kencana Predana Media Group. Jakarta. Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang . Elex Media Komputindo. Jakarta Pito, TA. 2005. Mengenai Teori - Teori Politik. Nuansa Cendikia. Jakarta. Rush dan Althoff. 1997. Pengantar Sosial Politik . Raja Grafindo. Jakarta. Simamora,  Bilson.  2004. Riset  Pemasaran  (Falsafah,  Teori,  dan  Aplikasi) .  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Steers, Richard. M.2005. Efektivitas Organisasi (Terjemahan) . Erlangga. Jakarta Sumarno.  1989. Dimensi  –  Dimensi  Komunikasi  Politik ,  Bandung  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Surbakti, Ramlan. 2003. Memahami Ilmu Politik . Gramedia. Jakarta. Susanto, Astrid. 1985. Komunikasi Sosial di Indonesia . Binacipta. Bandung Suwandi dan Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif . Rineka Cipta. Jakarta. Varma. 1995. Teori Politik Modern . PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.