313 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] 2
2442-9325
*  Karyawan  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  Departemen Compliance,  Risk  Management,  and  General  Aﬀair ,  Jl. Japa   No.  1  Bandung,  wisnu@telkom.co.id,  S.T.  (STT  Telkom),  LL.M.  (Erasmus  University),  Dr.  (Universitas Padjadjaran).
**Direktur  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Jl.  H.R  Rasuna  Said  Kav  8-9  Jakarta  Selatan,  ahmad.m.ramli@ dgip.go.id, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).
Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN sebagai Faktor Fundamental dalam Implementasi Kegiatan Merger and Acquisi on (M&As)
I Nyoman Wisnu Wardhana,* Ahmad M. Ramli**

## Abstrak
Sebagai wadah kerja sama regional Asia Tenggara, ASEAN tengah memasuki suatu tahapan pen ng dalam proses peningkatan kerja sama kawasan. Tahapan tersebut merupakan salah satu respon dari perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Berbekal  dengan  semangat  awal  pembentukan  ASEAN  yang  berdasarkan  ga  pilar  kerja sama di bidang poli k, ekonomi, sosial, dan budaya, ASEAN memperkuat kerja sama dengan pembangunan  di  bidang  ekonomi  yang  bersifat  fundamental  melalui  proses  integrasi ekonomi  negara-negara  ASEAN.  Pembangunan  kerja  sama  di  ASEAN  dapat  di njau berdasarkan konsep hukum pembangunan yang diperluas ke dalam ruang lingkup suatu kawasan  dan  konsep  pembentukan  sistem  hukum  untuk  suatu  kawasan.  Berdasarkan perspek f dan pokok pikiran yang terkandung dalam hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja,  maka  keberadaan  harmonisasi  hukum  perusahaan  dapat  difungsikan sebagai suatu bentuk penyatuan dasar kerja sama negara-negara satu kawasan. Hal ini di- dukung oleh adanya fakta bahwa pluralisme masyarakat ASEAN membutuhkan kehadiran hukum yang mampu menjamin adanya keter ban dan kesamaan perlakuan (equality) . Kerja sama di ASEAN dengan salah satu inisia f penyatuan ekonomi memiliki potensi yang sangat besar  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  peningkatkan  ekonomi  kawasan.  Tujuan  dari harmonisasi  hukum  (perusahaan)  sangatlah  jelas,  yaitu  keter ban  dalam  lingkup masyarakat  yang  plural  (ASEAN)  dan  kesamaan  perlakuan  dalam  bentuk  keadilan  yang bersifat  distribu f,  serta  adanya  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  en tas  di dalamnya.
Kata  kunci :    ASEAN,  harmonisasi  hukum  perusahaan,  kerja  sama  ekonomi,  penyatuan ekonomi, M&As.

## Corporate Law Harmoniza on In ASEAN As Fundamental In Implemen ng M&A's Ac vity

## Abstract
As a coopera on of regionalism among Southeast Asia countries, ASEAN recently entered a cri cal stage in its process of improving regionalism scheme. The stage of its coopera on is part of ASEAN responses due to the progress of globaliza on and the prolifera on of free
trade area. ASEAN regionalism can be analyzed through the concept of legal development perspec ve (hukum pembangunan), in which the scope of its concept extends into ASEAN region coopera on, instead of na onal scope. This concept based on the idea contained in Mochtar  Kusumaatmadja  theory,  which  was  relied  on  the  existence  of  company  law harmoniza on as a form of uniﬁca on basis to extend ASEAN regionalism. This concept has currently been developing towards the economic integra on conducted in ASEAN. The fact that the ASEAN community is plural, thus the presence of harmonized law is essen al for ensuring equality and certainty. The harmoniza on of the laws, especially in the area of company law , has been clearly in the context of ASEAN necessity to u lize its regionalism. Harmonized law was proven as the eﬀec ve way in order to facilitate ASEAN development, within the scope of its pluralis c society, equality of treatment (in the form of jus ce), and therefore, will provide such a beneﬁ ng region for all en es.
Keywords : ASEAN, economic coopera on, economic integra on, harmonized company law, M&As

## A.  Pendahuluan
ASEAN Economic Community 2015 (AEC) merupakan suatu wadah yang dibangun oleh negara-negara Associa on of South East Asian Na on (ASEAN) dalam rangka memfasilitasi penyatuan ekonomi di kawasan ASEAN.¹ Tahapan penyatuan ekonomi di  ASEAN  merupakan  bentuk  konkret  dari  adanya  keinginan  untuk  menyatukan perbedaan serta didorong oleh semangat outward looking coopera on , sehingga menjadi pemicu bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan proses integrasi.²
Beberapa perbedaan yang melatarbelakangi terbentuknya AEC antara lain: luas dan cakupan wilayah;  ngkatan pembangunan ﬁsik; sistem poli k; iklim investasi; struktur  masyarakat;  struktur  ekonomi;  dan  lain  sebagainya.³  Dengan  adanya perbedaan tersebut, maka langkah awal yang harus ditempuh adalah menyusun komitmen untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi di antara negara anggota.⁴ Salah  satu  cara  yang  ditempuh  adalah  dengan  mengimplementasikan  program- program  yang  telah  disepaka   dalam  kerangka Ini a ve  for  ASEAN  Integra on (IAI).⁵ IAI merupakan langkah strategis yang berisi program-program terukur yang
¹  Associa on of Southeast Asian Na ons (ASEAN), “Roadmap for an ASEAN Economic Community 2009-2015”, ASEAN Secretary 2009, hlm. 25-32.
² Ibid. The ASEAN Poli cal-Security Community has its genesis of over four decades of close co-opera on and solidarity.  The  ASEAN  Heads  of  States/Governments,  at  their  Summit  in  Kuala  Lumpur  in  December  1997 envisioned a concert of Southeast Asian na ons, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring socie es.
³ Ibid.
⁴ Ibid.
⁵  United  States  Interna onal  Trade  Commission,  “ASEAN:  Regional  Trends  in  Economic  Integra on,  Export Compe veness, and Inbound Investment for Selected Industries” , Inves ga on No. 332-511USITC Publica on 4176 , 2010, hlm. xiv ;
telah disepaka  oleh para pemimpin ASEAN dalam rangka menciptakan penyatuan ekonomi kawasan.
Program  di  atas  memberikan  penekanan  pada  penyamaan  basis (pla orm) yang akan digunakan oleh ASEAN dalam proses penyatuan ekonomi. Lebih lanjut, IAI juga akan dijadikan pedoman bagi ASEAN dalam membangun peranan di tengah peningkatan  arus  globalisasi  ekonomi  dan  pasar  terbuka.⁶  Perubahan  situasi ekonomi  yang  cepat  dan  perkembangan  kompe si  global  yang  ketat  menuntut ASEAN untuk berbenah melalui berbagai langkah pembaharuan di berbagai sektor. Pembaharuan  tersebut  dimaksudkan  agar  ASEAN  dapat  mempertahankan  atau bahkan  memperkuat  posisinya  sebagai  bagian  dari  rantai  ekonomi  dunia.  Posisi yang demikian itu dapat menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang menarik investor dan diharapkan mampu mendorong perkembangan dunia usaha.
Peran  ASEAN  dalam  kancah  perdagangan  dunia  sesuai  dengan  semangat outward looking coopera on , untuk menarik investor dari luar ke dalam ASEAN harus terus di ngkatkan dengan melakukan beberapa langkah nyata. Salah satu bentuk pembaharuan yang harus dilakukan oleh ASEAN yang sifatnya mandatory adalah  melakukan  perubahan  kebijakan  yang  terkait  dengan  peraturan  dan ketentuan  hukum  yang  mendukung  implementasi  AEC.⁷  Kerangka  kerja  yang diusung  oleh  ASEAN  dalam  mendukung  terciptanya  perubahan  peraturan  dan ketentuan hukum agar dapat merespon perkembangan ekonomi global (kebutuhan AEC) telah ditetapkan dalam Coopera on in Poli cal Development. ⁸ Kerangka kerja tersebut tertuang dalam program kerja untuk memperkuat pembangunan hukum ASEAN.⁹
ASEAN, Loc. cit. Beberapa program aksi yang tercantum dalam kerangka IAI, antara lain:
1. Enhance the IAI to serve as the pla orm for iden fying and implemen ng technical assistance and capacity building programmes for both public and private sectors in ASEAN Member Countries, in par cular, CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) and the other sub-regional arrangements such as the IMT-GT and the BIMP-EAGA within ASEAN to allow them to be equal partners in the development of regional produc on and distribu on networks;
2. ASEAN-6 to con nue its support for IAI programmes;
3. Garner  suﬃcient  support  from  dialogue  partners  and  interna onal  organisa ons  such  as  the  Asian Development Bank and the World Bank for eﬀec ve implementa on of the IAI programmes;
4. Build/strengthen capacity of government oﬃcials to develop/implement economic and social policies that would mi gate the eﬀects of economic integra on; and
5. Conduct periodic socio-economic studies to monitor/evaluate the impact of economic integra on.
⁶ Ibid . ⁷ Ibid. ⁸  ASEAN, Loc.cit. ⁹ Ibid. Kerangka kerja pembangunan bidang hukum di ASEAN melipu :
1. Entrust ASEAN Law Ministers Mee ng (ALAWMM), with the coopera on of other sectoral bodies and en es  associated  with  ASEAN  including  ASEAN  Law  Associa on  (ALA)  to  develop  coopera on programmes to strengthen the rule of law, judicial systems and legal infrastructure;
2. Undertake compara ve studies for lawmakers on the promulga on of laws and regula ons;
Kerangka  kerja  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  ASEAN  memberikan perha an yang besar dalam upaya harmonisasi hukum melalui pembangunan the rule of law, judiciary systems, dan legal infrastructure sebagai basis peningkatan ekonomi  ASEAN.  Per mbangan  keragaman  dan  pluralisme  dalam  keanggotaan ASEAN  menjadikan  proses  harmonisasi  hukum  menemukan  relevansinya  dalam perspek f  hukum  dalam  pembangunan¹⁰  yang  disampaikan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja.  Solusi  yang  ditawarkan  berdasarkan  perspek f  hukum pembangunan ini mempunyai ar  pen ng dalam pembaharuan dan pembangunan ekonomi masyarakat ASEAN. Salah satu konsep hukum dalam pembangunan ialah melalui  keberadaan  ASEAN Law  Associa on (ALA),  serta  program  aksi  yang dirancang  dalam  implementasi  AEC  merupakan  jawaban  bagi  tantangan kemajemukan dan pluralisme masyarakat ASEAN.
Pembaharuan  hukum  bagi  masyarakat  ASEAN  merupakan  suatu  kebutuhan realisasi rule of law yang bersifat tegas dan solu f, sehingga diharapkan mampu menjadi  tumpuan  bagi  pembangunan  ekonomi  ASEAN.  Konsep  hukum  dalam pembangunan memberikan harapan bahwa keberadaan harmonisasi hukum akan menciptakan  iklim  yang  menjanjikan  bagi  seluruh  en tas  yang  telibat. Pembangunan hukum yang komprehensif (the rule of law, judiciary systems, and legal infrastructure) dalam masyarakat ASEAN merupakan dasar yang kuat dalam memberikan keadilan, kepas an, dan menyediakan tempat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

## B.  Konsep Harmonisasi Hukum

## 1.  Konsep  Hukum  Pembangunan  dalam  Perspek f  Harmonisasi  Hukum  di ASEAN
Pembangunan ekonomi  dak terlepas dari subjek yang terlibat dan berperan besar dalam perkembangan ekonomi kawasan. Menurut teori organ atau teori realis yang dikemukakan oleh Johannes Althusius, yang mendapat dukungan O o von Gierke,¹¹ bahwa  subjek  dalam  pembangunan  ekonomi  salah  satunya  adalah  perusahaan, maka harmonisasi hukum yang terkait dengan perusahaan merupakan pilar yang sangat dibutuhkan dalam kerangka kerja sama ekonomi kawasan.
3. Develop a university curriculum on the legal systems of ASEAN Member States by the ASEAN University Network (AUN) by 2010; and
4. Enhance  coopera on  between  ALAWMM  and  ALA  and  other  Track  II  organisa ons  through seminars, workshops and research on interna onal law, including ASEAN agreements.
¹⁰  H.R.  Otje  Salman S.  dan Eddy  Damian  (ed), Konsep-konsep Hukum  Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya
Tulis  Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Bandung: Alumni, 2006, hlm. v-vii. ¹¹  Vineet Sharma, “Theories on Corporate Personality: Real Or Fic tous? Corporate Laws In India” , Journal Law
Review , 2010, hlm. 23.
Berdasarkan  perspek f  dan  pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam  hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatdja, maka keberadaan harmonisasi hukum perusahaan dapat difungsikan sebagai suatu bentuk penyatuan dasar kerja sama antar negara dalam satu kawasan. Kerja sama yang saat ini tengah berkembang menuju  penyatuan  masyarakat  ekonomi  ASEAN  dapat  dipandang  sebagai  suatu kebutuhan yang menunjukkan fungsi hukum dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pluralisme masyarakat ASEAN membutuhkan kehadiran hukum yang mampu menjamin adanya keter ban dan kesamaan perlakuan (equality). ¹² Konteks hukum perusahaan sebagai subjek menempatkan kemajemukan hukum perusahaan  yang  berlaku  di  negara-negara  ASEAN  dalam  njauan  tujuan harmonisasi.
Tujuan dari harmonisasi hukum (dalam hal ini hukum perusahaan) sangatlah jelas, yaitu keter ban dalam lingkup masyarakat yang plural (ASEAN) dan kesamaan perlakuan dalam bentuk keadilan yang bersifat distribu f, yang memberikan suatu keadilan  bukan  berdasarkan  kepada  prinsip  sama  rata  namun  sesuai  dengan proporsinya.¹³  Selanjutnya,  harmonisasi  hukum  perusahaan  merupakan  acuan bersama bagi seluruh elemen (subjek) yang ada di ASEAN. Hal ini menunjukkan fungsi hukum dalam kaidah sosial . Sebagai kaidah sosial, maka harmonisasi hukum perusahaan  akan  menjamin  kebebasan  pergerakan ﬁve  free  of  ﬂows ¹⁴  yang merupakan tujuan dibentuknya AEC bagi subjek hukum, baik en tas perusahaan maupun pelaku usaha. Harmonisasi hukum perusahaan akan menjadi bagian dari kaidah sosial lainnya, seper : kesusilaan, kesopanan, adat is adat, dan toleransi yang mewarnai terbentuknya AEC.
Suatu masyarakat ekonomi dalam interaksi sosialnya membutuhkan ins tusi yang  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturannya  yang berlandaskan hukum yang merupakan perwujudan fungsi hukum dan kekuasaan . Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal yang memberikan kekuasaan kepada pihak tertentu.¹⁵ Kewenangan menurut pemahaman ini diar kan sebagai kekuasaan  yang  bersumber  kepada  hukum,  melipu   ketentuan  hukum  dan berbagai instrumen yang mengatur pemberian kewenangan tersebut.
¹²  Paolo  Grossi, A  History  of  European  Law  (The  Making  of  Europe) ,  New  York:  A  John  Wiley  &  Sons  Limited
Publica on, 2010, hlm. 80-83.
¹³  Plato, The Republic, Ins tuto do Desenvolvimento do Potencial Humano, 2002. Concep on of Universal Jus ce, virtue rela ve to others, but the whole of virtue rela ve to the parts. To this universal concep on of jus ce or order in the ﬁrst educa on and in the moral nature of man, the s ll more universal concep on of the good in the second educa on and in the sphere of specula ve knowledge seems to succeed. Both might be equally described by  the  terms  'law’,  'order’,  'harmony’;  but  while  the  idea  of  good  embraces  'all  me  and  all  existence,'  the concep on of jus ce is not extended beyond man.
¹⁴  ASEAN, Loc.cit.
¹⁵  H.R.  Otje Salman S. dan Eddy  Damian  (ed), Loc.cit.

## Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN
Pembentukan  masyarakat  ASEAN  dalam  pilar  kerja  sama  kawasan membutuhkan adanya ins tusi untuk menjalankan harmonisasi hukum. Ins tusi yang dimaksud adalah ins tusi yang memiliki fungsi hukum dan kekuasaan menjadi penggerak dalam menjalankan kesatuan hukum tersebut. Ins tusi yang berwenang dalam  melaksanakan  ketentuan  dan  proses  integrasi  ekonomi  ini  hendaknya mempunyai  kekuasaan  untuk  memaksakan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan menjadi konsensus bersama.¹⁶ Dengan kekuatan memaksa dari ins tusi ini, maka akan  terdapat suatu  jaminan  adanya keter ban, keadilan, dan  kepas an  hukum terhadap masyarakat ekonomi ASEAN.
Kerja  sama  ASEAN  pada  mulanya  dibangun  atas  dasar  kerja  sama  poli k, budaya,  dan  sejarah.¹⁷  Hukum  yang  dibentuk  adalah  bagian  dari  sebuah  kaidah sosial yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang awalnya merupakan sebuah  tata  nilai  yang  dibangun  atas  dasar  prinsip-prinsip  dan  ketentuan  yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Menurut konsepsi hukum dalam pembangunan, hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari dari hukum yang hidup (the living law of society). ¹⁸ Sebagai salah satu dasar bagi bentuk penyatuan ekonomi, harmonisasi hukum perusahaan merupakan suatu prinsip dan ketentuan (hukum) yang nan nya akan berlaku sebagai landasan perilaku bagi masyarakat ekonomi (pelaku usaha, en tas bisnis, dan lain sebagainya) yang heterogen, majemuk, dan spesiﬁk (hukum dan nilai-nilai  sosial  budaya).  Selanjutnya,  dengan  berlakunya  suatu  harmonisasi hukum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang harmonis itu merupakan serangkaian nilai yang mengandung persamaan, diakui, dan dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi karena bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ekonomi ASEAN (hukum dan nilai-nilai sosial budaya).
ASEAN yang terdiri atas sepuluh negara anggota memiliki populasi yang besar sehingga menjadikan keberadaan ASEAN memiliki kemampuan daya serap pasar yang besar pula. Pasar yang besar menjadikan ASEAN memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang dominan dalam pasar  global  melalui  pengelolaan  yang  sesuai  dengan  prinsip  perdagangan  dan ekonomi internasional.¹⁹ ASEAN memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar.
¹⁶  Mario Telo, European Union And New Regionalism: Regional Actors And Global Governance In A Posthegemonic nd Era , 2  Edi on, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, Gower House, Hampshire, 2007, hlm. 208 . “The role played  by  the  European  ins tu ons  themselves  has  received  growing  a en on  as  an  'ins tu onal-ma er' perspec ve on EU policy making has begun to gain ground. Neo-ins tu onalist views emphasize ins tu ons as the main actors in European integra on. From this perspec ve, integra on is driven by an internal ins tu onal logic, characterized by elite predominance.”
¹⁷  ASEAN, Op.cit., hlm. 15.
¹⁸  H.R.  Otje Salman S. dan Eddy  Damian  (ed), Loc.cit.
¹⁹  James Brickley, Jerold Zimmerman Jr., Cliﬀord W. Smith, Managerial Economics & Organiza onal Architecture 5th Edi on, New York: McGraw-Hill Higher Educa on, 2008, hlm. 62-67.
Potensi tersebut harus tetap dipertahankan dan dikelola agar memberikan manfaat yang  sebesar-besarnya  bagi  kemajuan  kawasan.  Potensi  pertumbuhan  itu membutuhkan  kehadiran  hukum  yang  harmonis,  dinamis,  bergerak  maju,  dan menjadi panglima bagi terbentuknya kehidupan masyarakat ekonomi ASEAN yang maju  dan  diperhitungkan  dalam  percaturan  global.  Hal  ini  menunjukkan  fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.²⁰
Par sipasi  ak f  hukum  yang  harmonis  dalam  pembangunan  suatu  kawasan mempunyai karakter yang teratur, bersifat an sipa f, dan futuris k.²¹ Segala bentuk arah perubahan hendaknya dapat dikendalikan oleh pembangunan hukum yang berkesinambungan.  Tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  dari  suatu  proses perubahan adalah keter ban atau keteraturan dari masyarakat didalamnya yang mengalami proses pembangunan,²² sehingga harmonisasi hukum menjadi suatu alat yang mutlak dan  dak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Kehadiran hukum  yang  harmonis  merupakan  suatu  keniscayaan,  karena  tanpa  adanya harmonisasi sistem hukum dalam masyarakat ASEAN akan memunculkan s gma nega f  yang  disebabkan  oleh  dak  adanya  jaminan  kepas an  hukum  bagi masyarakat  ASEAN,  yang  berpotensi  menciptakan  gangguan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  ke dakter ban,  dan  rasa  dak  dilindungi.  Dalam  perspek f demikian, maka masalah kepas an hukum merupakan suatu kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.²³

## 2.  Konsep Harmonisasi Hukum di ASEAN
Harmonisasi  hukum  perusahaan  bagi  negara-negara  ASEAN  dapat  dilakukan melalui dua cara, yaitu: harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi).²⁴ Harmonisasi kebijakan formulasi merujuk kepada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, sedangkan yang kedua adalah proses  perumusan  harmonisasi  norma-norma  (materi  hukum).²⁵  Harmonisasi hukum  perusahaan  di  ASEAN  dapat  dipersepsikan  sebagai  proses pengharmonisasian pluralitas substansi hukum perusahaan yang belaku secara luas di  negara-negara  ASEAN.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membentuk  keseragaman norma  (materi)  hukum  perusahaan  yang  dapat  diterima  keberlakuannya  oleh semua negara ASEAN.
²⁰  ASEAN, Loc.cit. ²¹  H.R.  Otje Salman S. dan Eddy  Damian (ed), Loc.cit.
²²  Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfek f Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah , Surabaya: JP Books, 2006, hlm. 100.
²³ Ibid.
²⁴ Ibid.
²⁵  Kusnu Goesniadhie, Op.cit., hlm. 105-107.

## Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN
Perumusan  harmonisasi  hukum  perusahaan  dapat  dilakukan  melalui  dua langkah,  yaitu  dengan  penyesuaian  sistem  hukum  perusahaan  nasional  menjadi sistem hukum yang bersifat internasional. Dengan demikian, yang akan menjadi harmonis  dan  seragam  adalah  hukum  posi fnya (harmony  of  law). ²⁶  Berikutnya adalah penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang  bersifat  internasional  yang  kelak  dapat  digunakan  sebagai  acuan  bersama (harmony of norm). ²⁷
Sistem  hukum  nasional  yang  dijadikan  sebagai  masukan  membutuhkan beberapa  hal  untuk  diperha kan,  yaitu  memperhitungkan  keberadaan  sistem hukum  nasional  yang  sedang  berjalan (exis ng  legal  system) beserta komprominya.²⁸ Hukum nasional tersebut adalah hukum yang menyangkut unsur- unsur subtansi hukum dan tata hukum.²⁹ Tata hukum terdiri atas tatanan hukum eksternal  yang  melipu   peraturan  perundang-undangan,  hukum  dak  tertulis termasuk hukum adat, yurisprudensi, serta tatanan hukum internal termasuk asas- asas  hukum  yang  melandasinya.³⁰  Struktur  hukum  melipu   keberadaan kelembagaan (legal structure) yang terdiri atas berbagai badan ins tusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.³¹
Berdasarkan proses harmonisasi hukum di European Union (EU), serta merujuk kepada  struktur  sistem  hukum  menurut  Friedman,³²  maka  dapat  dibuatkan komparasi proses harmonisasi hukum yang ada di EU dan kondisi di ASEAN saat ini.
²⁶  Peter Stone , EU Private Interna onal Law: Harmoniza on of Laws , Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006, hlm. 3-4 . Penjelasan harmonisasi hukum ( harmony of law ) merupakan suatu proses 'penyatuan sistem hukum'  dari  negara-negara  berbeda  melalui  perjanjian  internasional  (konvensi),  dan  lain  sebagainya. In  the modern world, every country having a developed legal system has its own set of conﬂict rules, which form part of its  private  law.  Such  rules  diﬀer  from  one  country  to  another,  and  these  diﬀerences  tend  to  undermine  the purposes  of  the  rules.  For  such  purposes  include  the  achievement  of  legal  security  (by  way  of  certainty, predictability  and  uniformity  of  results,  regardless  of  which  country's  courts  are  involved)  for  the  persons involved. Like any other rules of a country's private law, its conﬂict rules may be harmonized with those of other countries by means of interna onal trea es, and in this respect much has been achieved by the conven ons nego ated  at  the  Hague  Conference  on  Private  Interna onal  Law.  Especially  in  recent  years,  further harmoniza on has been achieved at European level by measures adopted within the framework of the European Community, and it is on such harmoniza on that the present work is focused.
²⁷ Ibid. Hal ini dijelaskan pula dalam Takis Tridimas, The General Principles of EU Law; The General Principles of Law nd and EC Treat, 2  Edi on, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 50-51. ²⁸  Mads Andenas dan Frank Wooldridge, European Compara ve Company Law, Cambridge: University Press, 2009, hlm. 42. ²⁹  Kusnu Goesniadhie, Loc.cit.
³⁰ Ibid.
³¹ Ibid. ³²  Lawrence M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it aﬀects our daily lives, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 1-8 . Perumusan langkah teori s secara ideal yang ditempuh dalam proses harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, yaitu, melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (legal system) yang  mencakup  komponen  materi  hukum (legal  substance), komponen  struktur  hukum  beserta kelembagaannya (legal structure) dan komponen budaya hukum (legal culture).
Tabel 1
Komparasi Kerja sama EU dan ASEAN Berdasarkan Ini a ves Instruments dan Structure Kelembagaan ³³

## Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN
³³  European Union, “Agencies and other EU Bodies”, h p://europa.eu/about-eu/agencies/.
321
Tabel 1 menjelaskan bahwa kerja sama kawasan di EU yang dibangun dengan dasar beberapa treaty (khususnya Treaty  of  Lisbon dan Treaty  of  Rome )³⁴  menjadikan pengaturan di EU mempunyai struktur kelembagaan yang sangat lengkap. Hal ini dapat dijelaskan oleh latar belakang kerja sama yang dibangun oleh ASEAN dan EU. ASEAN  merupakan  suatu  bentuk  kerja  sama  kawasan  yang  berbasis outward looking coopera on dan mengacu kepada prinsip regionalism and interdependency theory dengan paham neo-liberal ins tu onalism , yang diramu dengan beberapa paham neo-func onalism dan beberapa kaidah dari level domes c theory.³⁵ Sedangkan EU dibangun dengan latar belakang inward looking sesuai dengan perspek f neo-func onalism dan intergovernmentalism theory , kemudian diramu dengan neo-ins tu onalism theory yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan EU.³⁶ Masuknya paham neo-ins tu onalism dalam kerangka kerja sama di EU ditandai dengan kesepakatan Treaty of Rome yang mempertegas keberadaan ins tusi di EU dalam menjalankan roda kerja sama kawasan.³⁷ Hal ini menunjukkan  adanya  perbedaan  dasar  dalam  pembentukan  kerja  sama  antara ASEAN dan EU.
Keberadaan  ins tusi  (lembaga)  yang  dilengkapi  dengan  kewenangan  untuk mengatur kawasan menyebabkan kerja sama di EU memiliki struktur kelembagaan dan instrumen hukum yang lengkap dan jelas.³⁸ Ins tusi yang dibentuk oleh EU tersebut  mempertegas  model  kerja  sama  kawasan  di  EU  yang  menggunakan kelengkapan  lembaga  supranasional  dengan  kewenangan  yang  sangat  besar.³⁹
³⁴  Paolo Grossi, Op.cit , hlm. 160 . “ The major developments of the European project have been as follows: the Treaty of Paris in 1951 ins tuted an embryonic form of union –the European Coal and Steel Community (ECSC); the Treaty of Rome in 1957 then created the European Economic Community (EEC), as well as the European  atomic Energy Community (Euratom); the Maastricht Treaty in 1992 gave birth to the European Union, now a body concerned not only with coal, steel, the economy and nuclear energy but also with foreign policy, collec ve security, jus ce and home aﬀairs. ” ³⁵  Joseph  S.  Nye  Jr.,  Robert  O.  Keohane,  “Transna onal  Rela ons  and  World  Poli cs:  An  Introduc on”, JSTOR , Volume 25, Nomor 3, 1971. ³⁶  Mario Telo, Loc.cit. Teori neo-ins tu onalism menciptakan pemahaman baru bagi terbentuknya kerja sama EU seper   sekarang  ini. “Neo-ins tu onalist  views  emphasize  ins tu ons  as  the  main  actors  in  European integra on. From this perspec ve, integra on is driven by an internal ins tu onal logic, characterized by elite predominance. Many see real movement in the direc on of a polity, as individuals, corpora ons and government actors increasingly iden fy with, and act according to, European level ins tu ons and processes or even using the concept 'Europe`s nascent state'. Others view the EU as the site of an ongoing struggle of give and take between member states, where no real European polity has emerged.”
³⁷ Ibid . “ In the European case, the important new element in regional integra on introduced in the Treaty of Rome was the suprana onal ins tu ons: the European Commission, the European Parliament and the European Court of Jus ce. This new element meant that, from the outset in the 1950s, the European Community had a poten al for taking the ini a ve that no other regional organiza on had previously had .” ³⁸  Ibid. ³⁹ Ibid. There are several possible reasons why the priority of suprana onalism has been maintained in the EU. A central element is the model of strong na on states in Europe which themselves have experienced state- and na on-building processes. Another reason could be the inﬂuence of federal models from the United States. Also, the six founding member states can be characterized as rela vely homogeneous countries, both poli cally and
Dengan  adanya  ins tusi  lembaga  (struktur),  produk  hukum  dari  lembaga berwenang  berupa regula ons,  direc ves,  decisions,  recommenda ons dan opinions, ⁴⁰  serta  pengadopsian  kebiasaan  dan  ketentuan  hukum  nasional menjadikan  proses  dan  pelaksanaan  harmonisasi  hukum  dapat  dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari penyatuan ekonomi dalam kerangka kerja sama EU dengan difasilitasi oleh proses harmonisasi hukum yang demikian itu memberikan jaminan keter ban, kepas an, dan keadilan bagi seluruh en tas yang ada didalamnya.
Hukum  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  M&As  secara cross th border di EU di fasilitasi oleh keberadaan 10  direc ve yang dikeluarkan oleh the th European  Parliament. ⁴¹ 10   Direc ve sebagai  bentuk  dari  harmonisasi  hukum (perusahaan)  di  EU  memberi  jaminan  pelaksanaan  kegiatan  M&As  secara cross border bagi  seluruh  perusahaan (limited  liability companies) di  EU.  Berdasarkan data yang dirilis oleh Directorate General for The Internal Market and Services The European  Union ,  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  M&As  yang  dilaksanakan secara cross  border dalam  kawasan  EU  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat pesat.⁴² Konsekuensi langsung dari pertumbuhan tersebut adalah menggeliatnya kegiatan ekonomi di dalam kawasan EU. Lebih lanjut, bentuk harmonisasi hukum (perusahaan)  melalui cross  border M&As  secara  efek f  mampu  meningkatkan kegiatan perekonomian bagi negara-negara di dalam kawasan.⁴³
economically. However, the existence of suprana onal ins tu ons has not prevented problems arising, or a lack of dynamism in the development of the EU.
⁴⁰ Ar cle 288 of the Treaty on the Func oning of the European Union (formerly Ar cle 249 TEC). To exercise the Union's  competences,  the  ins tu ons  shall  adopt  regula ons,  direc ves,  decisions,  recommenda ons  and opinions.
Ÿ A regula on shall have general applica on. It shall be binding in its en rety and directly applicable in all Member States.
Ÿ A direc ve shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the na onal authori es the choice of form and methods.
Ÿ A decision shall be binding in its en rety upon those to whom it is addressed.
Ÿ Recommenda ons and opinions shall have no binding force.
⁴¹ Direc ve 2005/56/EC of The European Parliament and of The Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies. Ar cle (1), there is a need for coopera on and consolida on between limited liability companies from diﬀerent Member States. However, as regards cross-border mergers of limited liability companies,  they  encounter  many  legisla ve  and  administra ve  diﬃcul es  in  the  Community.  It  is  therefore necessary, with a view to the comple on and func oning of the single market, to lay down Community provisions to facilitate the carryingout of cross-border mergers between various types of limited liability Company governed by the laws of diﬀerent Member States.
⁴²  Directorate General for The Internal Market and Services The Eropean Union, Study on the Applica on of the Cross-Border Mergers Direc ve, Lexidale: Bech Bruun, 2013, hlm. 968. The number of CBMs that have entered into eﬀect each year reveals the level of implementa on (and success) of the CBMD, from a low of 132 CBMs in 2008, to 208 in 2010 up un l 361 in 2012. This implies an increase of 173 percent within the  me range, with an average annual increase of 30 percent.
⁴³ Ibid. This suggests that the CBMD has been very eﬀec ve in promo ng economic ac vity between Member States.
Keuntungan  lain  dari  adanya  harmonisasi  hukum  perusahaan  melalui pembuatan hukum supranasional (contohnya model di EU), adalah proses adopsi hukum  substan f  ke  dalam  hukum  nasional⁴⁴  dan  meningkatnya  perekonomian kawasan. Berdasarkan data-data tersebut, terlihat adanya korelasi posi f antara proses harmonisasi hukum sebagai bentuk dari respon terhadap perkembangan dunia dalam konteks kerja sama kawasan dengan tujuan dari kerja sama kawasan menuju penyatuan ekonomi.
Oleh harmonisasi hukum, bentuk kerja sama kawasan di ASEAN dengan salah satu inisia f penyatuan ekonomi melalui AEC memiliki potensi yang sangat besar untuk  dikembangkan  dalam  rangka  peningkatkan  ekonomi  kawasan.  Merujuk kepada  keberhasilan  kerja  sama  di  EU,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyatuan ekonomi yang didasari oleh adanya harmonisasi hukum merupakan model yang tepat  untuk  memfasilitasi  tujuan  dari  suatu  kerja  sama  kawasan.  Bentuk harmonisasi  hukum  yang  ada  di  EU  telah  memenuhi  kerangka  sistem  hukum Friedman  dengan  adanya  komponen  materi  hukum  di  kawasan  ASEAN (legal substance), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure), dan komponen budaya hukum (legal culture).

## 3.  Harmonisasi Hukum Perusahaan dalam Rangka Mendukung Kegiatan M&As di ASEAN
Suatu  bentuk  kerja  sama  ekonomi  kawasan  yang  bertujuan  untuk  menyatukan ekonomi (economic  integra on) akan  berjalan  lebih  efek f  apabila  dilakukan melalui  proses  harmonisasi  hukum  yang  mencakup  ga  komponen  penyatuan sebagaimana  disampaikan  oleh  Friedman.⁴⁵  Kerja  sama  ASEAN  belum  memiliki komponen  kelembagaan  yang  memadai,  karena  dalam  mengimplementasikan kebijakannya, ASEAN lebih banyak menggunakan lembaga ad hoc yang diatur dalam ASEAN Charter . Disamping itu, belum ada struktur kelembagaan yang bersifat ak f dan  permanen  sebagaimana  terdapat  di  EU.  Meskipun  begitu,  di  ASEAN  telah dibentuk Commi ee  of  Permanent  Representa ves, namun  tugas  dan  fungsinya belum secara op mal berjalan.⁴⁶
⁴⁴ Ibid. The data strongly suggest the ini al success the CBMD has had in promo ng cross-border economic ac vity, and this is further supported by the results of the two other parts of this study, which show that the CBMD has been,  for  the  most  part,  successfully  transposed  into  na onal  legisla on,  and  that  the  stakeholders  in  each Member State view the CBMD as a posi ve step in the right direc on of s mula ng cross-border economic ac vity.
⁴⁵  Lawrence M. Friedman, Loc.cit. ⁴⁶  Asian  Development  Bank , “Ins tu ons  for  regional  integra on:  toward  an  Asian  Economic  Community ”, Philippine,  2010 , hlm.  124 .  “The  ASEAN  Charter  also  establishes  a  new  important  body:  the  Commi ee  of Permanent Representa ves charged with guiding and suppor ng the ac vi es of the ASEAN Secretariat and other bodies. It tasks ASEAN na onal secretariats with coordina ng at a na onal level the implementa on of its agreements and decisions. The ASEAN Charter also clariﬁes the group's decision-making, giving ASEAN leaders
Meskipun  kerja  sama  kawasan  ASEAN  belum  menunjukkan  ke  arah  model penyatuan yang mencakup ke ga komponen tersebut, namun proses harmonisasi hukum  yang  bersifat  substan f  perlu  disusun  untuk  dijadikan  sebagai  s mulan sekaligus sarana dalam memfasilitasi proses penyatuan ekonomi di ASEAN.
Perkembangan  ASEAN  dewasa  ini  menunjukkan  adanya  kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bagi para pelaku usaha.⁴⁷ Hal ini ditandai oleh  beberapa  indikator  pen ng  pertumbuhan  ekonomi  kawasan,  seper : peningkatan  investasi  dalam  bentuk Foreign  Direct  Investment (FDI)  ke  dalam kawasan;⁴⁸ kondisi poli k kawasan yang rela f stabil;⁴⁹ tersedianya sumber-sumber kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi;⁵⁰ pasar yang cukup besar;⁵¹ dan yang  dak kalah pen ng adalah munculnya pelaku usaha dari ASEAN yang mulai mengembangkan kegiatan usahanya ke luar negeri . ⁵²

## Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN
the authority and responsibility for resolving—including by vo ng—issues that cannot be se led by consensus at lower levels. Once the Commi ee of Permanent Representa ves is up and running, day-to-day decision-making is expected to be speedier and more streamlined”).
⁴⁷  United States Interna onal Trade Commission , Op.cit, hlm. 8. ⁴⁸  The  ASEAN  Secretariat  Jakarta,  “ASEAN  Investment  Report  2012:  The  Changing  FDI  Landscape” ,  ASEAN Secretariat, 2013, hlm. 15.
⁴⁹  United States Interna onal Trade Commission, “ASEAN: Regional Trends in Economi c Integra on ”, Op.cit., hlm. 71. Salah satu alasan peningkatan investasi di kawasan ASEAN adalah stabilitas poli k kawasan yang rela f aman, dibandingkan  dengan  kawasan  lain  (seper ,  Timur  Tengah,  Afrika,  dan  lain  sebagainya). Many  countries worldwide,  including  several  ASEAN  countries,  vie  for  investments  from  these  ﬁrms  as  a  source  of  skilled manufacturing and R&D jobs and integra on into the highly globalized supply chain for computer products. This dynamic is complex given that many factors—availability of skilled labor, existence of suppor ng industries, poli cal stability, ease of doing business, and ﬁnancial incen ve packages oﬀered to investors—are important aspects of a country's ability to compete in this industry.
⁵⁰ Ibid. Indonesia is the lead country for the ASEAN Wood-based Products Sector Roadmap. Measures speciﬁc to wood  products  aim  to,  among  other  things,  enhance  coopera on  in  cer ﬁca on  of  wood-based  products; combat illegal trade in forest products; ensure sustainability of forest resources; counter nega ve publicity about the tropical hardwood products trade; develop joint marke ng eﬀorts for ASEAN wood products; and promote investments in forest planta ons.
⁵¹ Ibid. Growing demand in a group of countries engaged in an economic arrangement may beneﬁt imports from outside the region. But it may also beneﬁt speciﬁc exporters located inside the region, to the extent that those exporters have an advantage in supplying products with speciﬁc a ributes that consumers value.
⁵² Ibid. Both interna onal and intra-ASEAN investment in healthcare in ASEAN have reportedly increased in recent years, although limited data exist on regional investment ﬂows. Anecdotal evidence suggests that intra-ASEAN investment has grown as regional healthcare groups have established opera ons throughout the region; at the same  me, most extra-ASEAN investment has entailed private equity investors taking stakes in ASEAN private healthcare groups and facili es. Leading ASEAN regional healthcare groups, largely from Malaysia, Singapura, and  Thailand,  have  expanded  into  their  developing-country  neighbors,  such  as  Cambodia,  Indonesia,  and Vietnam, o en by acquiring minority shares in exis ng facili es.For example, KPJ Healthcare (Malaysia) and ParkwayHealth (Singapura) have both invested in Indonesia, and Thailand's Bangkok Hospital has established regional aﬃliates in Cambodia, Burma, and Vietnam. At the same  me, many of these leading ASEAN healthcare providers have a racted investment from outside of ASEAN. For example, in 2005, Newbridge Capital (United States) acquired a minority share of Singapura's Parkway Holdings, the parent company of the Parkway Hospital groups,  for  S$311  million  (US$131  million).  Similarly,  in  2008,  U.S.  based  Lombard  Investments  acquired  a minority stake in the Philippine's Professional Services Inc., the owner of a private hospital.
Kondisi  yang  sama  dirasakan  oleh  perusahaan-perusahaan  ASEAN  yang dituntut  untuk  meningkatkan  daya  saingnya.⁵³  Berdasarkan  laporan  dari ASEAN Investment  Report  2012 ,  terdapat  sekurangnya-kurangnya  delapan  perusahaan dari ASEAN yang melakukan kegiatan M&As secara cross border di dalam kawasan. Mo vasi  yang  diusung  oleh  perusahaan-perusahaan  tersebut  sebagian  besar adalah sinergi operasi dan diversiﬁkasi.⁵⁴
Tinjauan  ngkat  par sipasi  perusahaan  yang  berasal  dari  kawasan  ASEAN dalam kegiatan M&As dapat dikatakan rela f masih kecil. Sedangkan fakta yang ada, beberapa kerja sama dalam kerangka AEC dan ASEAN Free Trade Area ( AFTA) yang memberikan potensi pertumbuhan bagi en tas di ASEAN telah disusun dan siap  untuk  diimplementasikan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kerangka  kerja sama yang dibangun oleh ASEAN, apabila dilihat dari perspek f sistem hukum maka masih memiliki kekurangan dan gap bagi terbentuknya penyatuan ekonomi.⁵⁵ Padahal, hampir seluruh negara ASEAN telah memiliki ketentuan hukum yang mengatur  tentang  pelaksanaan  M&As,  termasuk  ketentuan  yang  mengatur persaingan  usaha,  investasi,  maupun  yang  terkait  dengan  sektor  dan  industri tertentu.⁵⁶ Pengaturan M&As di negara-negara ASEAN bahkan telah dilengkapi oleh lembaga-lembaga  yang  berwenang  (secara  nasional  domes k)  yang  mengatur pelaksanaan M&As.⁵⁷
Berdasarkan paparan tentang implementasi kegiatan M&As di ASEAN, dapat digambarkan secara ringkas tentang keberadaan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan  M&As  ke  dalam  bentuk  tabel  di  bawah.  Tabel  tersebut  menerangkan tentang perbandingan pelaksanaan M&As di negara-negara ASEAN. Perbandingan yang dilakukan di njau berdasarkan aspek-aspek antara lain: sistem hukum; hukum perusahaan yang mendasari pelaksanaan M&As; hukum tentang M&As; lembaga yang berwenang; dan macam atau  pe pelaksanaan M&As yang berlaku di masing- masing negara.
⁵³  The ASEAN Secretariat Jakarta , Loc.cit. ⁵⁴ Ibid .
⁵⁵  United States Interna onal Trade Commission , Op.cit., hlm. 122. ⁵⁶ Ibid . ⁵⁷ Ibid .
Tabel 2 58
Iden ﬁkasi Hal Terkait Pelaksanaan M&As di Negara – Negara ASEAN

## Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN
⁵⁸  Baker & McKenzie , Asia Paciﬁc Guide to Mergers and Acquisi ons, Chicago: Baker & McKenzie Interna onal ,
2013. Diperdalam dengan berbagai literatur yang terkait.
Melalui  Tabel  2  nampak  bahwa  dari  enam  negara  ASEAN,  terdapat  dua  negara, yakni  Malaysia  dan  Singapura,  yang  mengadopsi  sistem  hukum common  law . Sedangkan,  negara  lainnya  yakni  Indonesia,  Thailand,  Filipina,  dan  Vietnam, menganut sistem hukum civil law (european civil law ). Namun demikian, dalam perkembangan dunia bisnis, perdagangan, dan perekonomian di ASEAN, ketentuan dan  peraturan  yang  berkembang  dari  negara-negara common  law banyak digunakan.⁵⁹
Negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum common  law di  ASEAN mempunyai  hukum  perusahaan (companies  act) yang  disusun  berdasarkan perkembangan dunia usaha,⁶⁰ dan dalam konteks keberlakuannya, dilakukan revisi secara  periodik.⁶¹  Sedangkan,  negara-negara  yang  mengadopsi civil  law banyak mengeluarkan  ketentuan  hukum  baru  yang  mengatur  tentang  perusahaan  dan korporasi.⁶² Ketentuan tentang hukum perusahaan di negara-negara ASEAN yang menganut civil law merupakan pengembangan dari ketentuan civil code (hukum privat/perdata).⁶³
⁵⁹  Benito Arruñada and Veneta Andonova, “Common Law and Civil Law as Pro-Market Adapta ons”, Washington University Journal of Law & Policy , K40, N40, O10 -26, 2008, hlm. 81-130.  “ Judicial discre on, seen here as the main dis nguishing feature between both legal systems, is introduced in civil law jurisdic ons to protect, rather than  to  limit,  freedom  of  contract  against  poten al  judicial  backlash.  Such  protec on  was  unnecessary  in common law countries, where free-market rela ons enjoyed safer judicial ground mainly due to their rela vely gradual evolu on, their reliance on prac oners as judges, and the earlier development of ins tu onal checks and balances that supported private property rights.”
⁶⁰ Emma  Phillips,  “The  War  on  Civil  Law  and  Common  Law  as  a  Proxy  for  the  Global  Ambi on  of  Law  and Economics”, Wisconsin Interna onal Law Journal , Volume 24, Nomor 4, hlm. 916-959. Terdapat  ga karakter penggunaan konteks sistem hukum dalam menyusun ketentuan hukum (peraturan), yaitu, First, “civil law” and “common law” countries can neither be ﬁ ed into homogenous categories nor rigidly contrasted as archetypal opposites. Second, the diﬀerences between civil and common law tradi ons may ul mately come down to the internal logic of the tradi ons rather than to any one speciﬁc prac ce. Third, these insights have important consequences for the dynamics of legal transplants; a empts to export or import legal prac ces are likely to meet resistance or, if adopted, to evolve into a wholly new prac ce in the recipient country.
⁶¹ Ibid. ⁶² Ibid.
⁶³  R.  Soekardono, Hukum  Dagang  Indonesa Jilid  1  Bagian  Pertama ,  Jakarta:  Dian  Rakyat,  1981,  hlm.17.  Dari penger an bahwa konteks hukum perusahaan di Indonesia, hal ini jelas terlihat bahwa, hukum perusahaan di Indonesia  dikembangkan  dari  penger an  ekonomi  yang  juga  masuk  ke  dalam  cakupan  hukum  Perdata, khususnya  hukum  Dagang.  Melalui  Staatblad  1938/276,  is lah  Perusahaan  masuk  ke  dalam  Hukum  Dagang
Pelaksanaan M&As di ASEAN menunjukkan adanya keragaman terkait dengan pengaturan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  ap- ap  negara.  Hal  ini  memiliki korelasi dengan keberadaan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan  dimaksud  oleh  masing-masing  negara.  Berdasarkan  tabel  di  atas, ketentuan hukum dan lembaga yang dibentuk di negara-negara seper  Singapura, Malaysia, dan Indonesia menunjukkan adanya pengaturan yang sangat jelas, rinci, dan detail. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan M&As di dua negara ini sedang mengalami perkembangan yang besar.
Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa perkembangan M&As di ASEAN telah menjadi salah satu bentuk proses restrukturisasi yang ditempuh oleh perusahaan dalam  rangka  pertumbuhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  lembaga-lembaga yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  sebagai  regulator,  untuk  memfasilitasi pelaksanaan  M&As  beserta  hubungannya  dengan  sektor  dan  industri,  termasuk hubungannya  dengan  perkembangan  ekonomi  negara,  seper   terkait  dengan investasi, persaingan usaha, perdagangan, dan bidang lainnya.

## C.  Penutup
Proses  harmonisasi  menurut  sistem  hukum  yang  disampaikan  oleh  Friedman merupakan suatu proses adaptasi (penyesuaian) unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku.  Konteks  implementasinya  di  ASEAN  menunjukkan  bahwa  adaptasi dilakukan dalam kerangka sistem hukum kawasan (legal system) yang mencakup komponen materi hukum di kawasan ASEAN (legal substance), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya di ASEAN (legal structure), dan komponen budaya hukum ASEAN (legal culture). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum ASEAN merupakan mata rantai hubungan ke ga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum di ASEAN.
Salah  satu gap yang  dirasakan  dan  perlu  untuk  di ngkatkan  adalah ketersediaan  kerangka  hukum  yang  harmonis  bagi  ASEAN  untuk  memfasilitasi pergerakan  en tas  (perusahaan)  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  di  kawasan. Ke adaan harmonisasi hukum di ASEAN masih menjadi kendala yang cukup besar dalam memberikan jaminan kepas an dan keadilan bagi para pelaku usaha. Lebih lanjut, terkait dengan pergerakan perusahaan dalam melakukan M&As di kawasan, ke adaan  harmonisasi  hukum  perusahaan  di  ASEAN  menjadikan  perusahaan- perusahaan  ASEAN  lebih  memilih  proses  yang  berlaku  di  pasar  bursa  atau pendekatan private untuk melakukan M&As.
Metode pertumbuhan perusahaan melalui M&As telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan  dari  dunia  barat,  dengan  mengambil  bentuk  aksi korporasi,  melalui  penggabungan,  pengambilalihan,  peleburan,  kerja  sama ( partnership ),  aliansi  strategis,  dan  lain-lain.  Bentuk-bentuk  aksi  korporasi  yang
digunakan sangat tergantung kepada mo vasi yang diharapkan oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai pertumbuhan.
Implementasi M&As di ASEAN dilaksanakan dengan berbasis kepada hukum perusahaan  yang  berlaku  di  masing-masing  negara.  Selanjutnya,  dengan perkembangan industri dan sektor usaha, ketentuan hukum yang terkait dengan M&As  terus  diperbaharui  sesuai  kebutuhan  dan  tuntutan  dunia  usaha. Perkembangan inilah yang kemudian menuntut peran dari pemerintah (regulator di ASEAN ) dalam perspek f ekonomi untuk menciptakan keadilan bagi dunia usaha (fairness). Sedangkan  dalam  perspek f  hukum,  dibutuhkan  adanya  kepas an, keadilan, dan penegakan hukum yang mampu menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi bagi seluruh en tas didalamnya.
Oleh sebab itu, langkah harmonisasi hukum perusahaan sebagai sarana untuk memfasilitasi  pertumbuhan  perusahaan  di  ASEAN  menjadi  sangat  pen ng  dan 'urgent' untuk segera dimulai. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengambil  komparasi  dengan  kawasan  lain  yang  telah  memberlakukan harmonisasi hukum.

## Da ar Pustaka Buku
Andenas,  Mads  dan  Wooldridge  Frank, European  Compara ve  Company  Law, University Press, Cambridge, 2009. Baker  &  McKenzie, Asia  Paciﬁc  Guide  to  Mergers  and  Acquisi ons, Baker  & McKenzie Interna onal, Chicago, 2013.
Directorate General for The Internal Market and Services The Eropean Union, Study on the Applica on of the Cross-Border Mergers Direc ve, Bech Bruun, Lexidale, 2013. Friedman, Lawrence M., American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it aﬀects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984. Grossi, Paolo, A History of European Law (The Making of Europe), A John Wiley & Sons Limited Publica on, New York, 2010.
H.R.   Otje   Salman S.   dan Eddy   Damian   (ed), Konsep-konsep Hukum   Dalam Pembangunan;  Kumpulan  Karya  Tulis  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2006.
James, Brickley, Zimmerman Jerold, Jr., Smith W. Cliﬀord, Managerial Economics & Organiza onal Architecture   5th Edi on, McGraw-Hill Higher Educa on, New York, 2008.
Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfek f Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, JP Books, Surabaya, 2006.
Plato, The Republic, Ins tuto do Desenvolvimento do Potencial Humano, 2002. R. Soekardono , Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 - Bagian Pertama , Dian Rakyat,
Jakarta, 1981.
Stone, Peter, EU Private Interna onal Law: Harmoniza on of Laws, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2006. Telo,  Mario, European  Union  and  New  Regionalism:  Regional  Actors  and  Global nd Governance in a Post-Hegemonic Era, 2  Edi on , Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2007. Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law : The General Principles of Law and nd EC Treaty, 2  Edi on , Oxford University Press, Oxford, 2006.

## Dokumen Lain
Benito, Arruñada dan Andonova Veneta, “Common Law and Civil Law as Pro-Market Adapta ons” , Washington University Journal of Law & Policy , K40, N40, O10 - 26, 2008.
Asian Development Bank, “Ins tu ons for Regional Integra on: Towards an Asian
Economic Community ”, Mandaluyong City, Philippines, 2010. Associa on of Southeast Asian Na ons, “ASEAN Investment Report 2009” , ASEAN Secretariat, 2009.
__________, “Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 ”, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2009.
__________,  “ASEAN  Investment  Report  2012:  The  Changing  FDI  Landscape ”, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2013.
Nye, S. Joseph S. Jr., Robert O. Keohane, “Transna onal rela ons and World Poli cs: An Introduc on ”, JSTOR , Volume 25, Nomor 3, 1971.
Phillips, Emma, “The War on Civil Law and Common Law as a Proxy for the Global Ambi on of Law and Economics”, Wisconsin Interna onal Law Journal , Volume 24, Nomor 4, hlm. 916-959.
Sharma, Vineet, “Theories on Corporate Personality: Real or Fic tous? Corporate
Laws in India ”, Journal Law Review , Bhubaneswar India, 2010.
United  States  Interna onal  Trade  Commission,  “ASEAN:  Regional  Trends  in Economic  Integra on,  Export  Compe veness,  and  Inbound  Investment  for Selected Industries ”, Inves ga on No. 332-511USITC Publica on 4176 , 2010.

## Dokumen Hukum
Direc ve 2005/56/EC of The European Parliament and of The Council of 26 October 2005 on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies.
Treaty on the Func oning of the European Union.