## Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW provinsi Riau di
desa Beringin Jaya

## Analysis of the consistency of land use on the Riau province RTRW map in the
village of Beringin Jaya
Ahmad Allaam Mu’ammar & M. Nur Kamila Amrullah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia email: ahmad.allaam20@gmail.com
Submitted: May 19, 2023 Accepted: June 24, 2023  Publish: June 26, 2023
Abstract: The Regional Spatial Plan (RTRW) is the basis on which the government carries out regional development. To ensure that development is carried out according to regulations, it is important to ensure  compatibility  between  land  use  and  the  RTRW  Map.  Land  problems  arose  in  Beringin  Jaya Village, Riau Province, due to the expansion of plantation land that penetrated into forest areas. This study aims to evaluate the extent to which the RTRW Map issued by the Provincial Government of Riau corresponds to the actual field conditions. The results showed that the level of suitability between land use and the RTRW Map was 67.78% suitable, 30.42% not suitable, and 1.48% supported. Furthermore, a suitability analysis between land parcels that have SHAT and the RTRW is carried out through overlay using parcel data downloaded with the RTRW Map. From the results of the Land Use Map overlay, it was revealed that 29% of the total area was determined according to the spatial plan, while 49% of the 45 sampled plots of land were located outside the forest area. . Thus, the local regional government needs  to  work  together  with  relevant  agencies  in  formulating  appropriate,  effective  and  efficient policies so that problems related to spatial planning can be resolved and then the Governor needs to submit a request to the Ministry of Environment and Forestry to form an Integrated Team.
Keywords: Land use change, spatial planning, conformity with spatial planning
Abstrak :  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  merupakan  dasar  bagi  pemerintah  dalam melaksanakan  pembangunan  daerah.  Untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  dilakukan  sesuai dengan  peraturan,  penting  untuk  memastikan  kesesuaian  antara  penggunaan  lahan  dengan  Peta RTRW. Permasalahan pertanahan muncul di Desa Beringin Jaya, Provinsi Riau, karena perluasan lahan perkebunan yang merambah ke kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Peta RTRW yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat  kesesuaian  antara  penggunaan  lahan  dan  Peta RTRW  sebesar  67,78%  sesuai,  30,42%  tidak  sesuai,  dan  1,48%  mendukung.  Selanjutnya,  analisis kesesuaian  antara  bidang  tanah  yang  memiliki  SHAT  dengan  RTRW  dilakukan  melalui overlay menggunakan data persil yang diunduh dengan Peta RTRW. Dari hasil overlay Peta Penggunaan Lahan, terungkap bahwa 29% dari total luas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan tata ruang, sementara 49% dari 45 sampel bidang tanah berada di luar kawasan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat  perlu  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  sesuai, efektif, dan efisien sehingga permasalahan terkait penataan ruang dapat terselesaikan dan kemudian Gubernur perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian LHK untuk dibentuk Tim Terpadu.
Kata Kunci : Alih Fungsi lahan, penataan ruang, kesesuaian dengan tata ruang
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 139

## Pendahuluan
Ruang  merupakan  tempat  melakukan  kegiatan  bagi  makhluk  hidup  untuk  menjaga keberlangsungan hidupnya, baik di ruang udara, ruang laut, bahkan ruang bawah tanah yang menjadi satu kesatuan wilayah. Bertambahnya jumlah penduduk menyadarkan masyarakat modern untuk menata ruang yang keberadaannya terbatas (Sukmono, 2015). Oleh karena itu, perlu diselenggarakan penataan ruang yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat mewujudkan ruang yang nyaman, aman, produktif, dan sustainable . Pemerintah daerah yaitu pemerintah pada tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki kewajiban dalam menata dan mengendalikan  penggunaan  ruang  dengan  tetap  mengindahkan  kearifan  lokal,  kondisi geografis wilayah, serta potensi yang ada seperti sosial, budaya, ekonomi, dan sumber daya.
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  adalah  salah  satu  kebijakan  yang  dijadikan landasan  hukum  dalam  membangun  suatu  wilayah.  Oleh  karena  itu,    pemangku  kebijakan dengan  masyarakat  memiliki  peranan  penting  dalam  penyusunannya  (Hakim  et  al.,  2021). Pada dasarnya, tata ruang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan meminimalisir konflik dalam pemanfaatan ruang untuk mencegah kerusakan alam sehingga tercipta  suatu  keselarasan.  Penyediaan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  di  bidang perkebunan menjadi salah satu diantara konflik yang terjadi (Suprapto et al., 2018).
Perubahan  penggunaan  lahan  yang  terjadi  selaras  dengan  bertambahnya  penduduk yang  memiliki  dampak  secara  langsung  terhadap  kebutuhan  lahan  yang  kian  meningkat (Kusrini et al., 2016). Pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan peralihan fungsi lahan semakin meningkat sehingga memengaruhi pola ruang itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian  antara  penggunaan  lahan  di  lapangan  dengan  arahan  penggunaan  lahan yang  ada  di  RTRW.  Selain  itu,  dalam  mengelola  hutan  sering  ditemukan  golongan  yang memiliki kekuatan sehingga dapat memutuskan kebijakan yang diterbitkan (McCarthy, 2000) serta  berupaya  untuk  menyusun  rancangan-rancangan  politik  pada  bidang  kehutanan (Aurenhammer, 2013). Hal tersebut terjadi pelaku ekonomi mempengaruhi Kawasan hutan di  Indonesia  (Maryudi,  2015).  Berbagai  penelitian  terkait  alokasi  ketidaksesuaian  tersebut dapat  menghambat  pemerintah  daerah  setempat  dalam  menjalankan  program  yang  telah direncanakan. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan guna melihat kesesuaian antara arahan penggunaan lahan yang ada di RTRW dengan penggunaan lahan yang ada di lapangan.
Desa  Beringin  Jaya  merupakan  desa  yang  berada  pada  Provinsi  Riau  tepatnya  di Kecamatan  Singingi  Hilir  Kabupaten  Kuantan.  Masyarakat  Desa  Beringin  Jaya  merupakan peserta  transmigrasi  yang  datang  dari  tahun  1984  hingga  tahun  1988  dengan  jumlah  KK sekitar 700 KK. Kemudian pada tahun 1993 Gubernur Provinsi Riau menetapkan Desa Beringin Jaya dengan luas wilayah 3500 ha. Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani  kelapa  sawit.  Salah  satu  komoditi  unggulan  yang  dimiliki  Provinsi  Riau  yaitu  kelapa sawit, dimana perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Provinsi Riau merupakan perkebunan terluas  di  Indonesia  dengan  total  luas  mencapai  2.537.375  ha  (Anggraini  et  al.,  2022). Meningkatnya kebutuhan akan bahan baku dari kelapa sawit (CPO) menjadikan masyarakat terus  memperluas  perkebunan  kelapa  sawit  (Putri  Wirantari,  2020). Meningkatnya
140   Tunas Agraria, 6 (2), 138 -151, Mei 2023
ketertarikan dunia pada perkebunan kelapa sawit berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  (Prabowo  et  al.,  2017). Perluasan  area perkebunan kelapa sawit tersebut berdampak pada alih fungsi lahan hutan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Riau. Tidak hanya pemerintah daerah saja yang melakukan pencegahan, namun harus dilakukan juga oleh satuan yang lebih kecil lagi yaitu pemerintah desa.
Selain permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula masalah yang berkaitan dengan adanya Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang ditemukan di kawasan hutan. SHAT merupakan bukti yang kuat namun tidak sempurna (Agustina, 2021). Meskipun begitu, SHAT  memberikan  kepastian  hukum  yang bertujuan  untuk  melindungi  pemegang  hak  atas tanah dan memberikan kejelasan mengenai batas-batas, luas tanah, serta objek yang berada di  atas  tanah  (Rizki  et  al.,  2020).  Adanya  SHAT  di  kawasan  hutan  tidak  menghapus  hak kepemilikan atas tanah tersebut (Febrina, 2017).
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  permasalahan  utama  yang  dapat  dirumuskan berdasarkan  permasalahan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Permasalahan  utama tersebut adalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dan bidang tanah yang telah diterbitkan Surat Hak Atas Tanah (SHAT) di Desa Beringin Jaya dengan arahan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk  memberikan  kontribusi  sebagai  bahan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam  menentukan  kebijakan  terkait  penataan  ruang.  Dalam konteks  tersebut,  penelitian  ini  memiliki  dua  permasalahan  utama.  Pertama,  adalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan arahan penggunaan lahan yang terdapat dalam RTRW Provinsi Riau. Kedua, adalah permasalahan ketidaksesuaian bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat setelah diterbitkan SHAT dengan arahan penggunaan lahan yang terdapat dalam RTRW Provinsi Riau.

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  komparatif  deskriptif,  dimana  dilakukan perbandingan  antara  peta  RTRW  dengan  kondisi  sebenarnya  penggunaan  lahan  untuk selanjutnya  dilakukan  analisis.  Kesesuaian  terhadap  penggunaan  lahan  dengan  arahan penggunaan  lahan  dilakukan  melalui overlay peta  penggunaan  lahan  dengan  Peta  RTRW Provinsi Riau. Overlay merupakan sebuah sistem informasi yang berbentuk grafis terbentuk melalui penggabungan berbagai jenis peta yang informatif (Rachmah et al., 2018).

## Hasil dan pembahasan

## Perubahan fungsi kawasan hutan
Alih fungsi lahan merupakan mengubah fungsi lahan sebelumnya menjadi fungsi lahan baru  yang  dapat  bersifat  temporal  maupun  permanen  (Syamsul  et  al.,  2022).  Perubahan fungsi pada kawasan hutan yang menjadi kawasan non hutan dapat berupa permukiman serta
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 141
area  pertanian  ataupun  perkebunan  yang  mana  pada  umumnya  perubahan  tersebut digunakan untuk perkebunan kelapa sawit (Irfan & Utiyal Huda, 2012).
Meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  dapat  memicu  konflik  kepentingan  akan penggunaan  lahan  sehingga  mengakibatkan  ketidaksesuaian  antara  penggunaan  lahan dengan  rencana  peruntukannya  (Eko  &  Rahayu,  2012).  Tanaman  kelapa  sawit  menjadi komoditi utama disektor perkebunan di Provinsi Riau. Dari tahun ke tahun semakin banyak perluasan perkebunan kelapa sawit, perluasan paling besar terjadi di 6 provinsi dimana salah satunya  provinsi  Riau  (Wibowo,  2010).  Perkebunan  kelapa  sawit  memberikan  dampak meningkatnya penghasilan petani, sehingga daya beli masyarakat pedesaan dapat meningkat utamanya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup (Roanuddin, 2016). Meskipun demikian, keuntungan ekonomi yang diperoleh membawa konsekuensi adanya dampak negatif berupa rusaknya lingkungan biofisik serta menambah potensi lahan kritis (Abidin, 2020).

## Pengolahan data shapefile
Data  yang  diolah  merupakan  data  sekunder  berupa  Peta  Penggunaan  Lahan  yang didapatkan pada website Indonesia Geospatial Portal, Peta Batas Administrasi Desa dan Peta Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Riau  Tahun  2018-2038  yang  diperoleh  dari  Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya, melakukan clipping Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dengan peta batas administrasi Desa Beringin Jaya sehingga didapatkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang berada di Desa Beringin Jaya saja.
Berikutnya,  melakukan overlay Peta  RTRW  dengan  Peta  Penggunaan  Lahan  pada aplikasi Arcgis sehingga didapatkan Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Peta RTRW. Berikut adalah penyajian hasil ketiga peta tersebut.
Gambar 1. Peta penggunaan lahan desa Beringin Jaya tahun 2023.
Sumber: Indonesia Geospatial Portal
Berdasarkan  gambar  1,  sebagian  besar  penggunaan  lahan  di  Desa  Beringin  Jaya merupakan perkebunan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Desa Beringin Jaya  yang  sebagian  besar  merupakan  peserta  transmigrasi  yang  telah  diberikan  lahan perkebunan kelapa sawit.
Gambar 2. Peta rencana tata ruang wilayah desa Beringin Jaya tahun 2023.
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa sebagian besar arahan penggunaan lahan dalam  RTRW  ditujukan  untuk  kawasan  perkebunan  besar  dan  pertanian.  Namun,  tidak terdapat  arahan  penggunaan  lahan  yang  spesifik  untuk  kawasan  pemukiman.  Hal  ini menimbulkan  situasi  yang  kontradiktif,  mengingat  adanya  kawasan  pemukiman  peserta transmigrasi di Desa Beringin Jaya.
Gambar 3. Peta kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW desa Beringin Jaya tahun 2023
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 143
Dari  analisis  gambar  3,  terlihat  bahwa  mayoritas  penggunaan  lahan  di  Desa  Beringin Jaya tidak sejalan dengan arahan penggunaan lahan yang tertera dalam peta RTRW. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan lahan aktual dan arahan penggunaan lahan yang tercatat dalam peta RTRW Provinsi Riau.

## Analisis Kesesuaian
Setelah dilakukan overlay peta, maka perlu melakukan analisis untuk  dapat mengetahui seberapa besar tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW dengan cara mencari luas total wilayah yang telah sesuai dan luas total wilayah yang tidak sesuai dan berikut hasilnya.
Gambar 4. kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW desa Beringin Jaya tahun 2023.

## Sumber: Pengolahan data sekunder
Berdasarkan diagram tersebut, hanya 30.42% dari total luas daerah Desa Beringin Jaya yang  penggunaan  lahannya  sesuai  dengan  peta  RTRW  atau  seluas  894.747  ha,  sedangkan sebesar 67.78% dari total luas wilayah Desa Beringin Jaya penggunaan lahannya tidak sesuai dengan  peta  RTRW  atau  seluas  2.002.867  ha  dan  sebesar  1.48%  atau  seluas  43.592 mendukung. Berikut adalah tabel untuk melihat lebih detail overlay antara penggunaan lahan dengan arahan penggunaan lahan.
Tabel 1. Hasil overlay peta penggunaan lahan dengan peta RTRW No.  Penggunaan Arahan Penggunaan Lahan Kesesuaian Luas (ha) 1 Perkebunan/Kebun  Hutan Produksi Terbatas Tidak Sesuai 0.041813 2 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 1.410824 3 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 19.885932 4 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 23.608674 5 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 88.728255 6 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 8.159694 7 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 0.00001 8 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 20.642867 9 Tegalan/Ladang Kawasan Lindung Resapan Air Mendukung 0.008408
Sesuai 30.42% Tidak Sesuai 67.78% Mendukung 1.48% Kesesuaian Berdasarkan Luas (Ha)
10 Tegalan/Ladang Kawasan Lindung Resapan Air Mendukung 3.33711 11 Tegalan/Ladang Perkebunan Besar Mendukung 40.246732 12 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 8.76725 13 Tegalan/Ladang Pertanian Sesuai 0.030173 14 Permukiman dan Tempat Kegiatan Pertanian Tidak Sesuai 6.307591 15 Permukiman dan Tempat Kegiatan Perkebunan Besar Tidak Sesuai 9.612987 16 Permukiman dan Tempat Kegiatan Pertanian Tidak Sesuai 0.036204 17 Permukiman dan Tempat Kegiatan Kawasan Lindung Resapan Air Tidak Sesuai 3.567168 18 Permukiman dan Tempat Kegiatan Perkebunan Besar Tidak Sesuai 2.800463 19 Permukiman dan Tempat Kegiatan Pertanian Tidak Sesuai 129.515387 20 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 0.003085 21 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 0.015948 22 Perkebunan/Kebun Kawasan Lindung Resapan Air Tidak Sesuai 183.026624 23 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.000634 24 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.000634 25 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.000634 26 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 1412.845385 27 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 4.244835 28 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 0.701026 29 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 45.876341 30 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 6.915877 31 Perkebunan/Kebun  Pertanian Tidak Sesuai 1.791547 32 Perkebunan/Kebun  Ruang Terbuka Hijau Tidak Sesuai 0.001223 33 Perkebunan/Kebun  Ruang Terbuka Hijau Tidak Sesuai 0.00001 34 Perkebunan/Kebun  Ruang Terbuka Hijau Tidak Sesuai 0.000114 35 Perkebunan/Kebun  Ruang Terbuka Hijau Tidak Sesuai 0.011807 36 Perkebunan/Kebun  Ruang Terbuka Hijau Tidak Sesuai 1.394937 37 Perkebunan/Kebun  Ruang Terbuka Hijau Tidak Sesuai 10.48816 38 Perkebunan/Kebun  Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai 11.955273 39 Perkebunan/Kebun  Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai 160.968169 40 Perkebunan/Kebun  Hutan Produksi Terbatas Tidak Sesuai 4.041604 41 Perkebunan/Kebun  Hutan Produksi Terbatas Tidak Sesuai 5.292664 42 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.001911 43 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.001911 44 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.002626 45 Perkebunan/Kebun  Perkebunan Besar Sesuai 0.002626
Berdasarkan Tabel 1 yang merupakan hasil overlay Peta Penggunaan Lahan dengan Peta RTRW,  dapat  ditemukan  bahwa  masih  ada penggunaan  lahan  yang  belum  sesuai terhadap
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 145
arahan penggunaan lahan, seperti contoh pada tabel 1 nomor 18 dimana penggunaan lahan berupa  permukiman/tempat  kegiatan,  namun  setelah  di overlay berada  pada  kawasan perkebunan  besar.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  ketika  pembuatan  Peta  RTRW  hanya  digitasi melalui citra satelit ( digitasi on screen ) tanpa melakukan survei ke lapangan, mengingat lokasi pemukiman  tersebut  merupakan  kawasan  transmigrasi  yang  telah  ada  sejak  tahun  1984. Contoh berikutnya yaitu pada tabel 1 nomor 38 yang menyebutkan bahwa penggunaan lahan berupa perkebunan, namun arahan penggunaan lahan berupa kawasan hutan produksi tetap. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perluasan area perkebunan pada kawasan hutan.
Tabel 2. Analisis kesesuaian RTRW No. Pola Ruang RTRW Kesesuaian Penggunaan Tanah Dengan RTRW Jumlah Luas (Ha) Sesuai Tidak Sesuai Mendukung Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % 1 Pertanian 169.823 5.77 1609.664 54.73 0.000 0 1779.487 2 Perkebunan Besar 724.924 24.65 12.413 0.42 40.247 1.37 777.585 3 Kawasan Lindung Resapan Air 0.000 0 186.594 6.34 3.346 0.11 189.939 4 Ruang Terbuka Hijau 0.000 0 11.896 0.40 0.000 0 11.896 5 Kawasan Hutan Produksi Tetap 0.000 0 172.923 5.88 0.000 0 172.923 6 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0.000 0 9.376 0.00 0.000 0 9.376 Jumlah 894.747  30.42%  2002.867  67.78%  43.592  1.48% 2941.207
Berikutnya,  pada  Tabel  2  disebutkan  bahwa  penggunaan  lahan  yang  sesuai  dengan RTRW hanya 30.42%. Berbanding terbalik dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai yang mencapai  67.78%.  Sementara  sebesar  1.48%  lahan  tersebut  dikategorikan  mendukung dimana penggunaan tanah yang ada belum atau tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW, namun tidak mengganggu fungsi utama kawasan tersebut. Dapat  pula  dimaknai  sebagai  penggunaan  tanah  yang  “diperbolehkan  bersyarat/terbatas” dalam suatu pola ruang. Sebagai contoh pada Tabel 1 nomor 11 dimana penggunaan lahan berupa  Tegalan/Ladang  namun  dalam  arahan  penggunaan  lahan  pada  RTRW  berupa Perkebunan.
Setelah melihat kesesuaian penggunaan lahan, peneliti akan overlay hasil unduh persil GeoKKP  dengan  Peta  RTRW  untuk  melihat  kesesuaian  antara  bidang  tanah  yang  sudah memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah  dengan  Peta  RTRW.  Hal  ini  dilakukan  karena  terdapat
polemik berupa kekhawatiran masyarakat terhadap legalitas sertipikat hak atas tanah yang dimiliki namun berada dalam kawasan hutan. Dalam kasus ini, peneliti mengambil beberapa sampel  unduh  persil  berupa  lahan  perkebunan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  hanya mendapatkan  informasi  spasial  berupa  Nomor  Identifikasi  Bidang  (NIB)  karena  peneliti memiliki  keterbatasan  akses  untuk  mendapatkan  jenis  hak,  nomor  hak,  tahun  terbit,  dan Surat Keputusan pemberian hak. Berikut adalah hasil overlay antara unduh persil dengan Peta RTRW.
Gambar 5. Overlay unduh persil dengan peta RTRW desa Beringin Jaya tahun 2023.
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
Gambar 6. Peta kesesuaian unduh persil dengan peta RTRW desa Beringin Jaya tahun 2023.
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 147
Gambar 5 menampilkan sebaran sampel bidang tanah yang merupakan hasil unduh persil di Desa Beringin Jaya, di mana semua bidang tanah tersebut telah diterbitkan Surat Hak Atas Tanah (SHAT) dan semuanya digunakan untuk perkebunan. Penulis hanya dapat memperoleh sebagian unduh persil dari seluruh bidang tanah yang telah memiliki SHAT di Desa Beringin Jaya  karena  terbatasnya  akses  untuk  mendapatkan  unduh  persil  tersebut.  Berdasarkan Gambar  6,  terlihat  bahwa  beberapa  bidang tanah  yang telah  memiliki  SHAT  berada  dalam kawasan  Hutan Produksi  Tetap dan  Pertanian,  serta  ada  bidang tanah  yang  memiliki  SHAT berada  dalam  dua  kawasan  sekaligus.  Hal  ini  mengarah  pada  dua  asumsi,  yaitu  jika  SHAT bidang tanah tersebut diterbitkan sebelum RTRW, maka menunjukkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kementerian ATR/BPN terkait pengeluaran bidang tanah yang telah memiliki SHAT dari kawasan hutan. Namun, jika SHAT bidang tanah tersebut diterbitkan setelah RTRW, maka Kementerian ATR/BPN melanggar aturan terkait penerbitan SHAT dalam kawasan hutan. Namun, penulis mengalami keterbatasan akses untuk melihat arsip buku tanah bidang tanah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
Gambar 7. Diagram kesesuaian unduh persil dengan RTRW desa Beringin Jaya 2023

## Sumber: Pengolahan data sekunder
Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa dari 45 sampel bidang tanah hasil dari unduh persil menunjukkan bahwa 49% bidang tanah yang sesuai dengan dengan Peta RTRW  atau  sebanyak  22  bidang  tanah,  sedangkan  38%  atau  17  bidang  tanah  tidak  sesuai dengan peruntukkannya dan sebanyak 13% atau 6 bidang tanah berada dalam dua kawasan yaitu  kawasan  pertanaian  dan  kawasan  hutan  produksi  tetap.  Berikut  adalah  tabel  untuk melihat lebih detil overlay antara penggunaan lahan dengan arahan penggunaan lahan.
Tabel 3. Hasil Overlay unduh persil dengan Peta RTRW No. NIB Arahan Penggunaan Lahan Kesesuaian Luas (m²) 1 00141 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  10057.64298 2 00142 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20000.57062 3 00202 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  16123.81435 4 00203 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20000.11633
Sesuai
49% Tidak Sesuai 38% Berada Dalam Dua Kawasan 13% Jumlah Kesesuaian Unduh Persil
5 00207 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  18904.04109 6 00208 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20001.00345 7 00210 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  9740.764548 8 00211 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  19516.52783 9 00212 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  17782.17239 10 00606 Pertanian Sesuai 8977.67284 11 00606 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai 10988.0715 12 00618 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20000.63725 13 00619 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20000.18095 14 00626 Pertanian Sesuai 20017.76175 15 00667 Pertanian Sesuai 13403.95316 16 00668 Pertanian Sesuai 12291.05486 17 00670 Pertanian Sesuai 20000.74588 18 00671 Pertanian Sesuai 18866.77061 19 00672 Pertanian Sesuai 20000.99057 20 00674 Pertanian Sesuai 556.039955 21 00674 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20154.18503 22 00675 Pertanian Sesuai 4134.582272 23 00675 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  16666.80742 24 00676 Pertanian Sesuai 9323.036636 25 00676 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  11934.19917 26 00678 Pertanian Sesuai 19248.41402 27 00680 Pertanian Sesuai 10892.66715 28 00681 Pertanian Sesuai 26206.39109 29 00683 Pertanian Sesuai 25783.13548 30 00687 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  9789.029029 31 00688 Pertanian Sesuai 18143.84241 32 00690 Pertanian Sesuai 16868.61653 33 00692 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  21551.65832 34 00693 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  18433.44007 35 00694 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai 24683.5298 36 00762 Pertanian Sesuai 8585.5183 37 00762 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  7343.128062 38 00763 Pertanian Sesuai 12199.11513 39 00763 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai 9285.68521 40 00764 Pertanian Sesuai 8178.313672 41 00773 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  10137.67819 42 00774 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  20861.50099 43 00776 Pertanian Sesuai 13629.07656 44 00777 Pertanian Sesuai 17203.64415 45 00777 Kawasan Hutan Produksi Tetap Tidak Sesuai  1955.509863 46 00778 Pertanian Sesuai 11492.65304 47 00779 Pertanian Sesuai 19079.11724 48 00780 Pertanian Sesuai 8147.681249
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 149
49 00785 Pertanian Sesuai 12357.31833 50 00788 Pertanian Sesuai 7336.255298 51 00789 Pertanian Sesuai 18697.97458 52 00790 Pertanian Sesuai 16846.20665
Berdasarkan  Tabel  3  yang  merupakan  hasil overlay unduh  persil  dengan  Peta  RTRW diatas menunjukkan bahwa terdapat bidang tanah yang telah terbit hak atas tanah berada dalam kawasan hutan, sebagai contoh  pada tabel 2 nomor 1 dimana terdapat NIB 00141 yang setelah dilakukan overlay berada dalam kawasan hutan produksi tetap. Contoh berikutnya pada tabel 2 nomor 44 dan 45 dimana terdapat NIB 00777 yang berada dalam dua kawasan yaitu kawasan pertanian dan kawasan hutan produksi tetap. Meskipun demikian, persentase bidang tanah yang sesuai dengan Peta RTRW terbilang cukup besar dengan persentase 49% atau sebanyak 22 bidang tanah.
Desa Beringin Jaya merupakan desa transmigrasi dimana seharusnya lahan pemukiman dan lahan perkebunan telah memiliki sertipikat hak atas tanah. Namun sayangnya dalam Peta RTRW  lahan  pemukiman  tersebut  ditetapkan  sebagai  kawasan  pertanian  dan  perkebunan. Begitu juga dengan sebagian lahan perkebunan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dan kawasan  lindung  resapan  air.  Hal  ini  menimbulkan  problematika  ketika  masyarakat  Desa Beringin Jaya ingin melakukan Izin Peralihan Penggunaan Tanah (IPPT) dari lahan perkebunan menjadi  lahan  pemukiman  mengalami  penolakan  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten Kuantan  Singingi  karena  status  lahan  mereka  adalah  kawasan  hutan  dan  kawasan  lindung resapan air, termasuk pihak kreditur yang menolak dalam menerima agunan sertipikat hak atas tanah yang ada pada kawasan hutan. Hal ini dapat menyebabkan roda perekonomian menjadi  terhambat,  mengingat  salah  satu  fungsi  dari  kredit  adalah  melancarkan  usaha masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  (Putra  &  Suryono, 2020) . Dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha,  masyarakat  memerlukan  modal  untuk menunjang  keberlangsungan  usaha  yang  dijalani  yang  mana  pinjaman  modal  tersebut didapatkan dari lembaga keuangan seperti bank (Hermansyah, 2014).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian yang signifikan dalam luas lahan antara Peta Penggunaan Tanah dan Peta RTRW. Berikut ini adalah rincian kesimpulan yang lebih spesifik:
1. Desa  Beringin  Jaya  memiliki  persentase  yang  rendah  dalam  kesesuaian  antara penggunaan lahan dengan Peta RTRW.
2. Luas lahan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya tidak mencapai setengah dari total luas wilayah Desa Beringin Jaya.
3. Selain itu, hasil overlay antara unduh persil dengan Peta RTRW juga menunjukkan bahwa ada  beberapa  bidang  tanah  yang  telah  memiliki  SHAT,  tetapi  masih  berada  dalam
kawasan  hutan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  tantangan  yang  perlu  dihadapi  oleh pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## Daftar pustaka
Abidin,  Z.  (2020). Analisis  Dampak  Keberadaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kecamatan Sesayap  Hilir  Kabupaten  Tana  Tidung  (Studi  Kasus  PT.  Teknik  Utama  Mandiri) . Universitas Borneo Tarakan.
Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. Solusi , 19 (September), 341 – 358.
Anggraini,  E.  N.  L.,  Syahza,  A.,  &  Riadi,  R.  (2022).  Analisis  dan  Potensi  Komoditi  Unggulan Perkebunan Provinsi Riau (An Analysis and Potential of Leading Commodities of The Riau Province).
Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 , 11057 – 11066.
https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4189%0Ahttps://jptam.org/index.php /jptam/article/download/4189/3503
Aurenhammer,  P.  (2013). Development  Cooperation  Policy  in  Forestry  from  an  Analytical Perspective Development Cooperation Policy in Forestry from an Analytical Perspective ▶ An analytical approach providing the reader  with a comprehensive insight to many realities of forest deve . 13 (January). https://doi.org/10.1007/978-94-007-4957-3
Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Land use change and suitability for RDTR in peri-urban areas.
Case Study: District Mlati. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 8 (4), 330 – 340.
Febrina,  D.  (2017). Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bulukumba . Universitas Hasanuddin.
Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 12 (2), 163 – 175. https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938
Hermansyah.  (2014). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia (2nd  ed.).  Kencana  Prenada Media Group.
Irfan, M., & Utiyal Huda, M. (2012). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadapsifat Kimia Tanah. Jurnal Agroteknologi , 3 (1), 29 – 34.
Kusrini,  Suharyadi,  &  S,  H.  R.  (2016).  Perubahan  Penggunaan  Lahan  dan  Faktor  yang Mempengaruhinya di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Perubahan Penggunaan Lahan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang , 25 (1).
Maryudi,  A.  (2015). The  political  economy  of  forest  land-use,  the  timber  sector,  and  forest certification.  In  The  Context  of  Natural  Forest  Management  and  FSC  Certification  in Indonesia .
McCarthy,  J.  F.  (2000).  The  changing  regime:  Forest  property  and  reformasi  in  Indonesia.
Development and Change , 31 (1). https://doi.org/10.1111/1467-7660.00148
Mu’ammar & Amrullah , Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW … 151
Prabowo, D., Maryudi, A., Senawi, & Imron, M. A. (2017). Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors’ power and its dynamics. Forest Policy and Economics , 78 , 32 – 39. https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.01.004 Putra, B. S. H., & Suryono, A. (2020). Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jurnal Privat Law , 8 (1), 57. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40367
Putri  Wirantari,  I.  D.  A.  (2020).  Polemik  Masyarakat  Riau  Dan  Pemerintah  Provinsi  Riau Terhadap Perkembangan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau. Jurnal Ilmiah Cakrawarti , 1 (1),
36 – 42. https://doi.org/10.47532/jic.v1i1.106
Rachmah, Z., Rengkung, M. M., & Lahamendu, V. (2018). Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara. Jurnal Spasial , 5 (1), 118 – 129.
Rizki,  K.,  Sundary,  R.  I., Sidik,  J., Jamilah,  L.,  &  Yunithawati,  L.  (2020). Perlindungan  Hukum Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dengan  Terbitnya  Sertifikat  Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum . Universitas Islam Bandung.
Roanuddin, M. (2016). Dampak Sosial dan Ekonomi Aktivitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  PT.  Gawi  Makmur  Kalimantan  di  Desa  Rintik  Kecamatan  Babulu  Kabupaten Penajam Paser Utara. Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 12 – 25.
Sukmono, S. W. A. Y. P. A. (2015). Jurnal Geodesi Undip Januari 2015 Jurnal Geodesi Undip Januari 2015. I Wayan Eka Swastikayana, P42 , 4 (1), 42.
Suprapto,  S.,  Awang,  S.  A.,  Maryudi,  A.,  &  Wardhana,  W.  (2018).  Kontestasi  Aktor  dalam Proses  Revisi  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi  (RTRWP)  di  Indonesia  (Studi  Kasus:  Revisi RTRW Provinsi Riau). Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 6 (3), 193. https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.193-214
Syamsul, Y., Tampubolon, B., & Sugiarto, A. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunankelapa  Sawit  Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) , 11 (3). https://doi.org/10.26418/jppk.v11i3.53276
Wibowo,  A.  (2010).  Konversi  Hutan  Menjadi  Tanaman  Kelapa  Sawit  Pada  Lahan  Gambut: Implikasi  Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan , 7 (4), 251 – 260. https://doi.org/10.20886/jsek.2010.7.4.251-260