## INTERAKSI DIDALAM KELUARGA DENGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI SOSIAL MASURDI PUTRA BAMBU APUS JAKARTA
Oleh:
Febry Hizba Ahshaina Suharto, Budhi Wibhawa & Eva Nuriyah Hidayat
Email:
(febryhizba@yahoo.co.id; budhiwibhawa@gmail.com; enuriyah@yahoo.co.id)
ABSTRAK, Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan  untuk  seterusnya  anak  banyak  belajar  di  dalam  kehidupan  keluarga.  Oleh  karena  itu  peran, sikap  dan  perilaku  orangtua  dalam  proses  pengasuhan  anak,  sangat  besar  pengaruhnya  dalam pembentukan  dan  perkembangan  kepribadian  anak.  Dengan  kehadiran  seorang  anak  dalam keluarga,  komunikasi  dalam  keluarga  menjadi  lebih  penting  dan  intensitasnya  harus  semakin meningkat, artinya dalam keluarga perlu ada komunikasi yang baik dan sesering mungkin antara orang  tua  dengan  anak.  Cukup  banyak  persoalan  yang  timbul  di  masyarakat  karena  atau  tidak adanya komunikasi yang baik dalam keluarga. Dalam kenyataannya, proses interaksi anak dengan orangtua  tidak  selalu  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  tidaklah  sesederhana  yang  kita bayangkan  dan  katakan.  Pengasuhan  sering  dibumbui  oleh  berbagai  hal  yang  tidak  mendukung bagi kemandirian anak, antara lain: sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapat menjadi contoh bagi  anak-anaknya,  suasana  emosi  anggota  rumah  tangga  sehari-hari  yang  tidak  kondusif,  serta interaksi anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Dengan situasi seperti itu, maka tidak semua interaksi  keluarga  terhadap  anak  efektif,  akibatnya,  perilaku  dan  kemandirian  anak,  tidak  sesuai dengan yang diharapkan. Faktor lingkungan, seperti kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang  berkembang  pesat  dewasa  ini  sangat  mempengaruhi  nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam individu,  keluarga,  dan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  berakibat  terjadinya  berbagai  permasalahan sosial  pada  anak  diantaranya;  penyimpangan  perilaku  baik  pada  anak  maupun  pada  orang dewasa,  seperti  tindak  kekerasan,  pencurian,  pelecehan  seksual,  tawuran  dan  lain-  lain  yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
ABSTRAC, family is the child's living environment known for the first time, and there is so many things  that  children  learn  in  their  family.  Therefore  roles,  attitudes  and  behavior  of  children  of parents in the parenting process, a very large influence in the formation and development of the child's personality. With the presence of a child in the family, family communication becomes more important  and  the  intensity  should  be  increased,  meaning  that  in  the  family  there  needs  to  be good  communication  and  as  often  as  possible  between  parents  and  children.  Quite  a  lot  of problems  that  arise  in  the  community  because  of  or  lack  of  good  communication  within  the family.In  reality,  the  process  of  interaction  between  children  and  parents  are  not  always  as expected  and  not  as  simple  as  we  imagine  and  say.  Parenting  is  often  flavored  by  a  variety  of things  that  are  not  conducive  to  the  child's  independence,  among  other  things:  the  attitude  and behavior of parents who can not be an model for their children, the emotional atmosphere of the household  members  everyday  that  are  not  conducive,  as  well  as  the  interaction  of  other  family members  who  are  not  good  ,  With  such  a  situation,  it  is  not  all  the  families  of  the  children's interactions effective, consequently, the behavior and the child's independence, not as expected. Environmental factors, such as advances in information technology and the globalization of today's rapidly growing influence of values and norms that apply in the individual, family, and community. This  can  result  in  a  variety  of  social  problems  in  children  including;  deviant  behavior  both  in children and in adults, such as violence, theft, sexual abuse, brawls and others that causes child against the law.

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan sosial pada anak diantaranya;  penyimpangan  perilaku  baik pada  anak  maupun  pada  orang  dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan  seksual,  tawuran  dan  lain-  lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.  Dikatakan  penyimpangan  sosial karena  mengganggu  ketertiban  orang  lain atau  masyarakat,  merupakan  perilaku  yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan  (kemanusiaan),  baik  dalam  sudut pandang  moral  (agama)  secara  individual maupun  masyarakat.  Akibatnya,  anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut  sebagai  anak  nakal,  atau  yang  yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  meliputi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan anak korban tindak pidana. Tindakan melawan  hukum  merupakan  salah  satu bentuk penyimpangan perilaku.
Data  Ditjen  Pemasyarakatan  Juni 2014  menujukan  2.060  anak  (1.891  laki-laki, 169 perempuan) ditahan di berbagai institusi penahanan  yang  tersebar  di  Indonesia  dan masih  dalam  proses  peradilan.  Jumlah narapidana  anak  di  Indonesia  3.379  anak (3.095 laki-laki, 284 perempuan) sudah pada proses  peradilan  dinal  (putusan  peradilan). Angka  ini  meningkat  dibandingkan  populasi tahanan  anak  pada  tahun  2011.  Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  (LSM  Komnas PA)  melaporkan  bahwa  terdapat  1.851 pengaduan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  (pencurian,  kekerasan,  pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penganiayaan).
Keluarga merupakan lingkungan kehidupan  yang  dikenal  anak  untuk  pertama kalinya,  dan  untuk  seterusnya  anak  banyak belajar  di  dalam  kehidupan  keluarga.  Oleh karena itu peran, sikap dan perilaku orangtua dalam proses pengasuhan anak, sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan  kepribadian  anak.  Di  dalam keluarga anak-anak mulai menerima pendidikan  yang  pertama  dan  paling  utama. Pendidikan  yang  diterima  oleh  anak  mulai dari  pendidikan  agama,  cara  bergaul,  dan hubungan  interaksi  dengan  lingkungan. Keluarga  merupakan  lingkungan  sosial  yang pertama  bagi  anak.  Dalam  lingkungan keluargalah anak mulai mengadakan
persepsi,  baik  mengenai  hal-hal  yang  ada  di luar  dirinya,  maupun  mengenai  dirinya sendiri. Di dalam keluarga, orangtualah yang berperan utama dalam mengasuh, membimbing  dan  membantu  mengarahkan anak  untuk  menjadi  mandiri  dan  berperilaku sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  berlaku dalam  masyarakat.  Mengingat  masa  anak- anak  dan  remaja  merupakan  masa  yang penting  dalam  proses  perkembangan  fisik, mental  dan  psikososial,  dan  sering  dikatakan sebagai  masa  labil  dan  masih  mencari identitas,  maka  peran  orangtua  sangat penting.
Dengan  kehadiran  seorang  anak dalam  keluarga,  komunikasi  dalam  keluarga menjadi  lebih  penting  dan  intensitasnya harus  semakin  meningkat,  artinya  dalam keluarga perlu ada komunikasi yang baik dan sesering  mungkin  antara  orang  tua  dengan anak. Cukup banyak persoalan yang timbul di masyarakat  karena  atau  tidak  adanya komunikasi  yang  baik  dalam  keluarga. Hubungan  yang  terjadi  di  dalam  keluarga biasanya  dilakukan  melalui  suatu  kontak sosial  dan  komunikasi.  Kedua  hal  ini merupakan  syarat  terjadinya  suatu  interaksi sosial.  Artinya,  interaksi  yang  sesungguhnya dapat  diperoleh  melalui  kontak  sosial  dan komunikasi. Terjadinya interaksi dan komunikasi  dalam  keluarga  akan  saling mempengaruhi  satu  dengan  yang  lain  dan saling  memberikan  stimulus  dan  respons. Dengan  interaksi  antara  anak  dengan  orang tua,  akan  membentuk  gambaran-gambaran tertentu  pada  masing-masing  pihak  sebagai hasil dari komunikasi. Anak akan mempunyai gambaran  tertentu  mengenai  orang  tuanya. Dengan adanya gambaran-gambaran tertentu tersebut  sebagai  hasil  persepsinya  melalui komunikasi, maka akan terbentuk juga sikap- sikap tertentu dari masing-masing pihak.
Namun  dalam  kenyataannya,  proses interaksi  anak  dengan  orangtua  tidak  selalu sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  tidaklah sesederhana  yang  kita  bayangkan  dan katakan.  Pengasuhan  sering  dibumbui  oleh berbagai  hal  yang  tidak  mendukung  bagi kemandirian  anak,  antara  lain:  sikap  dan perilaku  orangtua  yang  tidak  dapat  menjadi contoh  bagi  anak-anaknya,  suasana  emosi anggota rumah tangga sehari-hari yang tidak kondusif,  serta  interaksi  anggota  keluarga
lainnya  yang  tidak  baik.  Dengan  situasi seperti  itu,  maka  tidak  semua  interaksi keluarga  terhadap  anak  efektif,  akibatnya, perilaku  dan  kemandirian  anak,  tidak  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Faktor  lingkungan, seperti  kemajuan  teknologi  informasi  dan globalisasi  yang  berkembang  pesat  dewasa ini  sangat  mempengaruhi  nilai  dan  norma yang  berlaku  dalam  individu,  keluarga,  dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak  diantaranya;  penyimpangan  perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan  seksual,  tawuran  dan  lain-  lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.  Kenakalan  anak  pada  era  globalisasi saat  ini  tidak  lagi  merupakan  fenomena sederhana,  namun  telah  meluas  menjadi  isu yang sangat mengkhawatirkan. Kasus ABH di Indonesia  cenderung  meningkat  dari  tahun ke  tahun  (Sari,  2011,  h.8).  Perilaku menyimpang  yang  biasa  dikenal  dengan nama penyimpangan sosial karena mengganggu  ketertiban  orang  lain  atau masyarakat,  merupakan  perilaku  yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  atau kepatutan  (kemanusiaan),  baik  dalam  sudut pandang  moral  (agama)  secara  individual maupun  masyarakat.  Akibatnya,  anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut  sebagai  anak  nakal,  atau  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Masalah  Anak Berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  tersebut telah  menjadi  perhatian  Kementerian  Sosial RI.  Menurut  Pusdatin  2009,  jumlah  anak nakal  sebanyak  148.371  jiwa  dari  populasi anak  64.359.706    jiwa  (Kompilasi  Data Departemen Sosial 2009).
Pekerja  sosial  disini  dimaksudkan sebagai  aktivitas  professional  yang  bertujuan untuk  menolong  individu,  kelompok,  dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi  sosial  dan  menciptakan  kondisi  – kondisi  masyarakat  yang  kondusif  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Pekerja  sosial dituntut  untuk  melakukan  advokasi  terhadap ABH agar hak-haknya dapat terpenuhi sesuai dengan  UU  SPPA.  Selain  itu,  secara  spesifik peran pekerja sosial dibutuhkan dalam proses diversi. Bersama-sama dengan anak, orangtua  atau  wali,  korban,  pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial  melakukan
musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan seadil-adilnya  dalam  kasus  yang  dihadapi. Peran  pekerja  sosial  yang  lebih  besar  harus diikuti  dengan  peningkatan  kualitas  maupun kuantitas.  Secara  kualitas  dituntut  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  terkait  isu ABH  misalnya,  pemahamannya  tentang  UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan UU terkait. Tentang  keterampilan  misalnya,  pekerja sosial  harus  dibekali  dengan  kemampuannya dalam  mengatasi  klien  yang  mengalami trauma  dan  bagaimana  mengatasinya.  Dari kuantitas, secara otomatis dibutuhkan jumlah pekerja  sosial  yang  lebih  besar  dalam mengatasi ABH. Peningkatan kualitas maupun  kuantitas  pekerjaan  sosial  bisa dilakukan dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial yang  selama  ini  sudah  ada  di  beberapa perguruan  tinggi,  selain  itu  juga  bisa dilakuian  pelatihan  yang  dapat  menunjang pengetahuan pekerja sosial terkait ABH.

## B. JENIS PENELITIAN
Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, gambaran  atau  fenomena  suatu  realitas sosial yang kompleks dapat dihasilkan secara lebih  spesifik  dan  mendetail  (Neuman,  2006, h.  35).  Penelitian  deskriptif  dapat  berupa kuantitatif,  kualitatif,  maupun  kombinasi keduanya. (Usman dan Akbar, 2008, h. 130). Diantara  ketiga  jenis  tersebut,  penelitian  ini termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif. Karakteristik  penelitian  kualitatif  dilakukan pada  kondisi  alamiah,  langsung  ke  sumber data  dan  peneliti  sebagai  instrument,  lebih bersifat  deskriptif,  lebih  menekankan  pada proses  daripada  produk,  analisa  data  secara induktif,  dan  lebih  menekankan  pada  makna (Sugiyono,  2005,  h.  143)  Penelitian  sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai situasi  atau  fenomena  realitas  sosial  yang ada  di  masyarakat  yang  menjadi  obyek penelitian.  Pada  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif,  data  yang  dikumpulkan  berupa kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka. Dengan  demikian  laporan  penelitian  akan berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi gambaran  penyajian  laporan  tersebut.  Data
tersebut  mungkin  berasal  dari  naskah, wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  video tape,  atau  dokumentasi  resmi  lainnya (Moleong,  2000,  h.  6).  Penelitian  jenis  ini untuk memperoleh keleluasaan dalam menggambarkan permasalahan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai situasi  yang  ada  di  lapangan.  Dengan  jenis penelitian  ini,  peran-peran  yang  dijalankan oleh pekerja sosial dalam penerapan restorative  justice  dan  hambatan-hambatan yang  dialami  dalam  menjalankan  peran tersebut  akan  lebih  mudah  terjabarkan  dan dipahami.

## C. ISI
Manusia  dalam  hidup  bermasyarakat, akan saling berhubungan dan saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu proses interaksi  sosial.  Kata  interaksi  secara  umum dapat  diartikan  saling  berhubungan  atau saling  bereaksi  dan  terjadi  pada  dua  orang induvidu atau lebih. Sedangkan sosial adalah berkenaan  dengan  masyarakat  (Wiyono, 2007:234).  Oleh  karena  itu  secara  umum interaksi  sosial  dapat  diartika  sebagai hubungan  yang  terjadi  dalam  sekelompok induvidu  yang  saling  berhubungan  baik dalam  berkomunikasi  maupun  melakukan tindakan sosial.
Interaksi  sosial  merupakan  pula  salah satu prinsip integritas kurikulum pembelajaran  yang  meliputi  keterampilan berkomunikasi,  yang  bekerja  sama  yang dapat  untuk  menumbuhkan  komunikasi  yang harmonis antara individu dengan lingkungannya (Hernawan, 2010:314).
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami  bahwa  interkasi  sosial  sangat penting  diberikan  sebagai  pengetahuan kepada siswa sejak dibangku sekolah, karena berkenaan dengan keterampilan berkomunikasi  dan  kerja  sama  yang  dapat menumbuhkan  sikap  siswa  setelah  terjun kemasyarakat kelak.
(Max  Weber  dalam  Hernawan,  2010:14), menjelaskan  bahwa  tindakan  interaksi  sosial adalah  tindakan  seorang  individu yang  dapat mempengaruhi  individu-  individu  lainnya dalam  lingkungan  sosial.  Dalam  bertindak atau  berperilaku  sosial,seorang  individu
hendaknya  memperhitungkan  keberadaan individu  lain  yang  ada  dalam  lingkungannya. Hal  tersebut  penting  diperhatikan  karena tindakan interaksi sosial merupakan perwujudan  dari  hubungan  atau  interaksi sosial.
Bentuk interaksi sosial yang terjadi antara dua  orang  atau  lebih  yang  akan  berdampak pada  sifat  seorang  individu  yang  dapat mempengaruhi  sebuah  perubahan  yang terjadi  dalam  diri  seseorang.  Artinya  dalam interaksi  sosial  terdapat  hubungan  yang dilakukan  oleh  manusia  baik  secara  individu maupun kelompok, yang merupakan hubungan  yang  dilakukan  oleh  manusia untuk  bertindak  terhadap  sesuatu  atas  dasar makna  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Dengan demikian  makna  interaksi,kemudian  makna yang  dimiliki  oleh  manusia  itu  berasal  dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya.
Interaksi sosial secara konkret, meupakan  interaksi  sosial  yang  dapat dipahamioleh semua manusia sejak lahir,karena pada dasarnya kehidupan manusia  tidak  terlepas  dari  lingkungan dimana  dia  berada.  Di  lingkungan  tersebut manusia saling berkomunikasi dan berinterakasi,  sehingga  secara  tidak  sadar manusia  telah  melakukan  interaksi  sosial. Interaksi  sosial  tersebut  kemudian  menjadi ciri  khas  sikap  dan  perilaku  manusia  dalam lingkungan.
Interaksi  sosial  dapat  dilihat  pada kehidupan  sehari-hari  termasuk  kita  sendiri, yang  kita  ketahui,  bukan  saja  di  pengaruhi oleh  kemampuan  dalam  intelektual  individu. Karena  manusia  itu  sendiri  senantiasa melakukan hubungan yang dapat mempengaruhi  hubungan  timbal  balik  antara manusia  yang  satu  dengan  yang  lain,dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupannya. Bahkan secara ekterm manusia akan mempunyai arti jika  ada  manusia  yang  lain  tempat  untuk berinteraksi.
Interaksi sosial bermula dari perasaan-persaaan ketidakadilan yang
dirasakan oleh sekelompok orang. Ketidakadilan  ini  menimbulkan  perasaan benci, marah dan bermusuhan. Dalam hal ini keadilan  memang  merupakan  sesuatu  yang
relatif  sifatnya,  yang  hanya  tergantung  pada nilai-nilai  yang  dianut,dalam  orientasi  hidup individu  di  tentukan  oleh  situasi  dan  kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari- hari,individu  tidak  bisa  lepas  dari  interaksi sosial.  Setinggi  apapun  kemandirian  seorang induvidu,  tetap  akan  membutuhkan  orang lain.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa interaksi sosial merupakan  tingkat  kemampuan  yang  dimiliki oleh  siswa  dalam  melakukan  hubungan  baik antara rekan-rekannya,antara siswa dan guru maupun  siswa  dengan  orang  tuanya,  baik dalam  menerima,  maupun  menolak  dan menilai  komunikasi  yang  diperoleh  dalam bentuk  proses  interaksi.  Interaksi  sosial seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam menjalin sebuah
hubungan  yang  dinyatakan  dalam  bentuk prialaku sosial yang baik,yang dapat diketahui setelah diadakan evaluasi.
Anak  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kehidupan suatu masyarakat.  Anak  adalah  makhluk  sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan  orang  lain  untuk  dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena  anak  lahir  dengan  segala  kelemahan sehingga  tanpa  orang  lain  anak  tidak mungkin  dapat  mencapai  taraf  kemanusiaan yang normal.
Pengertian anak secara umum dipahami  masyarakat  adalah  keturunan kedua  setelah  ayah  dan  ibu.  Sekalipun  dari hubungan  yang  tidak  sah  dalam  kaca  mata hukum.  Ia  tetap  dinamakan  anak,  sehingga pada  definisi  ini  tidak  dibatasi  dengan  usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan  Indonesia,  anak  yang  belum mencapai  usia  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah kekuasaan  orang  tuanya.  Selama  mereka tidak  dicabut  dari  kekuasaan.  Pengertian  ini bersandar  pada  kemampuan  anak,  jika  anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu  menghidupi  dirinya  sendiri,  maka  ia termasuk  katagori  anak.  Namun  berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka  ia  telah  dikenai  peraturan  hukum  atau perUndang-Undangan.
Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan  Anak  adalah  seseorang  yang belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  belum pernah  kawin.  Dalam  perspektif  Undang- Undang  Peradilan  Anak,  anak  adalah  orang yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah mencapai  umur  8  (delapan)  tahun  tetapi belum  mencapai  umur  18  tahun  dan  belum pernah  kawin.  Sementara  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  98  (1)  dikatakan  bahwa batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun mental  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan. Adapun pengertian anak menurut  Pasal  45  KUHP  adalah  orang  yang belum  cukup  umur,  yaitu  mereka  yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun
Sedangkan  dalam  Konvensi  Hak  Anak (KHA),  anak  adalah  setiap  manusia  yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku bagi  anak  yang  ditentukan  bahwa  usia dewasa  telah  mencapai  lebih  awal.  Dengan demikian  pasal  ini  mengakui  bahwa  batas usia  kedewasaan  dalam  aturan  hukum sebuah  Negara  mungkin  berbeda  dengan ketentuan  KHA.  Dalam  kasus  ini  Komite  Hak Anak  menekankan  agar  Negara  meratifikasi KHA menyelaraskan peraturan-peraturan hukumnya  dengan  KHA.  Dari  pengertian  ini tidak  terlihat  permulaan  atau  dimulainya status  anak.  Apakah  sejak  anak  tersebut lahir,  ataukah  sejak  anak  tersebut  masih dalam  kandungan  ibunya.  Dalam  hal  ini  KHA tidak  menyebutkan  secara  tegas.  Tetapi dalam bagian mukadimah, dinyatakan bahwa anak  dikarenakan  ketidakmatangan  jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan  khusus  termasuk  perlindungan hukum  yang  layak  sebelum  dan  sesudah kelahirannya.  Pada  prinsipnya  pokok  pikiran yang  harus  dipegang  adalah  bahwa  Negara yang meratifikasi KHA harus memajukan dan melindungi  kepentingan  dan  hak  anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik.
Anak mempunyai hak-hak yang secara  spesifik  berbeda  dengan  manusia dewasa  karena  kondisi  fisik  dan  mentalnya yang  belum  stabil.  Dalam  banyak  hal,  anak-
anak memerlukan perlakuan dan
perlindungan  khusus,  terutama  terhadap perbuatan yang bisa merugikan perkembangannya maupun masyarakat. Anak membutuhkan  pihak  lain  seperti  keluarga, masyarakat,  pemerintah  dan  negara  untuk mendukung  tumbuh  kembang  anak  secara wajar.  Kesejahteraan  dan  perlindungan  anak merupakan  persoalan  yang  serius  karena terkait  dengan  kelangsungan  hidup  sebuah masyarakat dan rancang bangun sosial masa depan sebuah negara (Supeno, 2010, h. 31). Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  merupakan instrumen  yang  penting  terkait  hak  anak karena sifatnya yang mengikat secara hukum bagi  semua  anggota  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) yang telah meratifikasinya dan mulai  diberlakukan  sejak  2  September  1990. KHA  terdiri  atas  54  pasal  yang  berdasarkan materi  hukumnya  mengatur  tentang  hak-hak anak  yang  dapat  dikelompokkan  dalam empat kategori, yaitu :
1. Hak  terhadap  kelangsungan  hidup,
yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup,  hak  untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan yang sebaik- baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran.
3. Hak  untuk  tumbuh  kembang  yang meliputi  hak  anak  akan  pendidikan dan  hak untuk  mencapai  standar hidup  yang  layak  bagi  perkembangan fisik,  mental, spiritual,  moral,  dan sosial.
4. Hak  untuk  berpartisipasi,  yaitu  hak anak  untuk  menyatakan  pendapat atas segala  hal  yang  mempengaruhi kehidupannya.
Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat terkait dengan kenakalan  anak  atau  yang  sering  disebut dengan juvenile  deliquency.  Sebagaimana halnya pengertian anak, pengertian kenakalan  atau  delikuensi  juga  beragam. Istilah  delikuensi  berasal  dari delinquency dan  pada  umumnya  bergandengan  dengan kata juvenile  sehingga  dalam  bahasa Indonesia  sering  diterjemahkan  sebagai
kenakalan  anak,  kenakalan  remaja,  atau kenakalan pemuda.
Kartono (1998) mengemukakan  bahwa juvenile  delikuency adalah perilaku jahat atau
kejahatan/kenakalan  anak-  anak  muda  yang merupakan  gejala  sakit  (patologis)  secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan  oleh  satu  bentuk  tingkah  laku yang menyimpang (h. 6).
Bartollas  (1985)  mengemukakan  ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku deliquency, yaitu umur (anak yang  lebih  muda  akan  berisiko  lebih  tinggi), variabel  psikologis  (sifat  membantah,  susah diatur,  merasa  kurang  dihargai), school performance  (bermasalah  di  sekolah  dengan tingkah lakunya, membolos), home adjustment  (kurang  interaksi  dengan  orang tua  dan  saudara,  kurang  disiplin  dan pengawasan,  minggat),  pengguna  alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya  pengaruh  kekuatan  teman  sebaya (Marlina, 2009, h. 61).
Secara  konseptual,  Unicef  (2004) menyatakan  bahwa  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  (children in  conflict  with  the law)  dimaknai  sebagai  seseorang  yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan  sistem  peradilan  pidana  dikarenakan yang  bersangkutan  disangka  atau  dituduh melakukan  tindak  pidana.  Di  Indonesia batasan  usia  untuk  pertanggungjawaban pidana  sesuai  ketentuan  UU  No.  3  tahun 1997  adalah  8  tahun  sampai  umur  18  tahun dan  belum  pernah  kawin.  Penetapan  usia  8 tahun  sebagai  titik  asumsi  batas  minimum  di Indonesia  dianggap  terlalu  rendah  karena dalam hukum kebiasaan internasional (international customary  law),  batas  minimal usia  pertanggung  jawab  pidana  adalah  12 tahun (YPHA, 2010, h. 19).
Perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  telah  diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional  antara  lain  Peraturan  Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules), Konvensi Hak Anak, Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak  (Riyadh Gidelines),  dan  Resolusi  PBB tentang  Administrasi  Peradilan  Anak  (Vienna Guidelines),  dan  Aturan  Minimum  PBB mengenai  Tindakan  Non  Penahanan  (Tokyo
Rules). Dari sekian banyak instrumen hukum tersebut,
Supeno (2010) telah
merangkumnya  dalam  tiga  belas  prinsip sebagai  manifestasi  dari  hak  anak  dalam sistem peradilan, yaitu pelaku adalah korban; pertimbangan kepentingan anak; tidak mengganggu tumbuh kembang anak; penghargaan pendapat anak; prinsip adil dan setara;  menjunjung  harkat  dan  martabat; kepastian  hukum;  pencegahan  kenakalan anak;  mindset  pengadilan;  pemidanaan sebagai  upaya  terakhir;  perhatian  khusus kelompok  rentan;  pendekatan  peka  gender; dan tidak ada penjara anak (h. 90-119)
Berdasarkan  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  secara yuridis,  batasan  usia  kapan  seseorang dikategorikan   anak   terjadi  dualisme.Satu pihak  menetapkan  anak  adalah  seseorang yang berusia di bawah 21 tahun, dipihak lain menetapkan  anak  adalah  seseorang  yang berusia  di  bawah  18  tahun. Dalam  sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi tentang  hukum  anak,  akan  tetapi  sudah terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini. Undang-Undang memberikan pengetian anak lebih  menitik  beratkan  pada  pembatasan usia. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan beberapa  pengertian  Hukum  Anak  yang sudah terkodifikasi.
Salah  satu  persoalan  yang  serius  dan mendesak  untuk  memperoleh  perhatian adalah  penanganan  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum   (ABH).  Dimensi  berhadapan dengan  hukum  berarti  adanya  tindakan- tindakan  anak  yang  bertentangan  dengan ketentuan-  ketentuan  hukum  yang  berlaku dan  sah  di  Indonesia  ,  sehingga  dalam konteks  ini  dapat  didefinisikan  bahwa  anak- anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  anak- anak  yang  belum  dewasa  menurut  hukum dan  melakukan  tindakan-  tindakan  yang bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku dan sah.
Umumnya anak- anak yang berhadapan  dengan  hukum  didefinisikan sebagai  anak  yang  disangka  ,  didakwa  atau dinyatakan  bersalah  melanggar  ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan  atau  telah  ditemukan  melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam kepustakaan hukum, ABH disebutkan  bahwa
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum adalah  anak  yang  telah  mencapai  usia  12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah:
a) Yang  diduga,  disangka,  didakwa,  atau dijatuhi  pidana  karena  melakukan tindak pidana;
b) Yang  menjadi  korban  tindak  pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
Anak yang berhadapan dengan hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai  anak yang  terpaksa  berkontak  dengan  sistem pengadilan pidana karena :
a) Disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran  hukum  tang  dilakukan orang/kelompok  orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
c) Telah  melihat,  mendengar,  merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.
Ada  dua  kategori  perilaku  anak  yang membuat  ia  harus  berhadapan  dengan hukum :
a. Status Offence, Yaitu perilaku kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan,  misal:  membolos  sekolah, kabur dari rumah ,dll.
b. Juvunile  Delequency;  Yaitu  perilaku kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan orang  dewasa  dianggap kejahatan  atau criminal. misal; perampokan, memperkosa, pelecehan seksual, dll
Oleh  karena  itu  jika  dilihat  ruang lingkupnya  maka  anak  yang  berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :
a) Pelaku  atau  tersangka  tindak pidana;
b) Korban tindak pidana;
c) Saksi suatu tindak pidana
Dalam memahami Anak yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  terdapat beberapa  hal  penting yang  saling  berkaitan  , yaitu :
a. Pelaku kerap menjadi sarana pelampiasan  kemarahan  masyarakat yang merasa tercoreng rasa keadilannya.
b. Hukum  beserta  aparat  penegak hukumnya berusaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan  memproses  kasus  pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.
c. Sebagai  seorang  anak,  mekanisme hukum dan rasa keadilan masyarakat harus ditempatkan dalam   kerangka  yang   mendorong secara konstruktif ke arah perkembangan fisik dan psikisnya.
Dalam berbagai literatur yang membahas  tentang  anak  dan  kejahatan,  ada dua pendekatan dalam penanganan terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yaitu pendekatan  kesejahteraan  (Welfare model) dan  pendekatan  keadilan  (Justice Model) (Jamrozik,  2001,  h.  239).  Pendekatan keadilan  yang  sering  juga  disebut  dengan pendekatan hukum menekankan pada tanggung  jawab  penuh  pelaku  atas  tindak kejahatan yang telah
dilakukannya (Kratcoski, 2004, h. 6), sedangkan pendekatan kesejahteraan menekankan pada kesejahteraan  dan  pembinaan  bagi  anak pelaku kejahatan demi  memenuhi kebutuhan setiap  individu  anak  (Harkrisnowo,  1993,  h. 57).  Pendekatan  keadilan  dan  kesejahteraan ini  sejalan  dengan  dua  macam  perlakuan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan, yaitu “dihukum” (Punishment)  atau  “pembinaan”  (Treatment) (Kratcoski,  2004,  h.  6).  Dalam  pendekatan keadilan,  anak  yang  melakukan  tindak kejahatan  akan  diberi  perlakuan  berupa hukuman,  sementara  dalam  pendekatan kesejahteraan, anak yang melakukan tindakan  kejahatan  akan  diberi  intervensi berupa pembinaan untuk terpenuhinya kebutuhan individu anak.
Zastrow  (2004)  menguraikan  kedua tipe  perlakuan  ini  dalam  beberapa  jenis tindakan.  Dalam  perlakuan  tipe  menghukum, ada  beberapa  jenis  hukuman  yang  diberikan
kepada anak yang melakukan tindak kejahatan, yaitu
1. Physical  Torture  (penyiksaan  fisik). Bentuk hukuman ini biasanya diterapkan dalam komunitas.
Hukuman  ini  antara  lain  berupa hukuman  cambuk,  kurungan,  dipukul, diberi  cap  atau  tanda  dengan  besi panas, melakukan kerja paksa, dipelintir, dan mutilasi.
2. Social Humuliation (penghinaan sosial) Jenis hukuman ini adalah
menurunkan status sosial terhukum di tengah masyarakat. Cara ini digunakan  di  Eropa  pada  abad  ke-16 dan  17.  Teknis  penghukumannya sangat beragam salah satu
diantaranya  yaitu  dengan  mengikat pelaku  di  tiang  yang  dipancangkan  di tengah perkampungan dan selanjutnya  warga  bebas  mencaci maki atau menghujat pelaku.
3. Financial  Penalties.  Hukuman  ini adalah  adanya  kewajiban  bagi  pelaku untuk  membayar  sejumlah  uang sebagai  ganti  rugi  atau  denda  atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam  jenis  hukuman  ini  akan  timbul masalah jika pelaku adalah anak yang berasal  dari  keluarga  miskin  atau kurang  mampu  secara  ekonomi. Alternatif  untuk  masalah  tersebut biasanya  adalah  mewajibkan  anak untuk  melakukan  pekerjaan  dengan upah  yang  setara  dengan  nilai  ganti rugi yang harus dibayarkannya.
4. Exile Hukuman  ini  dilakukan  dalam bentuk pengasingan atau
pembuangan  ke  tempat  yang  cukup jauh  dari  daerah  asal  pelaku.  Jenis hukuman  ini  biasa  dipraktekkan  pada abad ke-16 dan 17. Salah satu contoh yang  paling  umum  adalah  Inggris yang membuang para pelaku kriminal ke Australia dan Selandia Baru.
5. Death  Penalty Pada  jenis  ini  hukuman yang  diberikan  adalah  hukuman  mati yang dapat dilakukan dengan metode eksekusi yang beragam, seperti digantung, ditembak, dibakar, dipancung,  diracun,  dan  berbagai metode  lain.  Hukuman  mati  biasanya dijatuhkan  pada  kejahatan-kejahatan
yang  “luar  biasa”  dan  biasanya disertai  dengan  penghilangan  nyawa orang.  Hukuman  mati  sampai  saat  ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan  oleh  banyak  pihak.  Jenis hukuman  ini  juga  sangat  jarang  atau hampir  tidak  pernah  dijatuhkan  pada anak.
6. Imprisonment Hukuman ini adalah hukuman  berupa  penjara,  termasuk juga  di  dalamnya  penjara  seumur hidup.  Dewasa  ini  jenis  hukuman inilah  yang  umum  diberikan  kepada para pelaku tindak kejahatan (h. 330- 334).
Manusia  memiliki  fungsi  sosialnya masing-masing,  terutama  dalam  berinteraksi dengan  sesama  manusia  karena  pada dasarnya  manusia  adalah  makhluk  sosial yang  artinya  adalah  tidak  bisa  terlepas  dari orang  lain,  sehingga  membutuhkan  sesama manusia  lainnya.  Menurut  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya”.  Dalam  hal ini  kesejahteraan  sosial  dipahami  sebagai sebuah kondisi.
Sementara itu Zastrow (2004) menyatakan  bahwa  kesejahteraan  sosial pada  dasarnya  dapat  dipahami  dalam  dua konteks,  yaitu  sebagai  sebuah  institusi  dan sebagai  sebuah  disiplin  akademi.  Sebagai institusi  kesejahteraan  sosial  dapat  dipahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Sedangkan  sebagai  sebuah disiplin  ilmu,  kesejahteraan  sosial  mengacu pada  studi  terhadap  lembaga,  program, maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan  masyarakat  (h.  5).  Dalam konteks yang inilah istilah kesejahteraan sosial sering dipertukarkan dengan pekerjaan sosial meskipun  merujuk  pada  satu  maksud  yang sama  (Huda,  2009,  h.  74).  Pada  dasarnya keduanya  memiliki  ruang  lingkup  yang berbeda.  Kesejahteran  sosial  lebih  luas daripada pekerjaan sosial, dimana kesejahteraan sosial meliputi bidang pekerjaan sosial (Huda, 2009, h. 81).
Pekerjaan  sosial  merupakan  sebuah aktivitas professional dalam menolong individu,  kelompok,  dan  masyarakat  dalam meningkatkan  atau  memperbaiki  kapasitas mereka  agar  berfungsi  sosial  dan  untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya (Zastrow,  2004,  h.  5).  Pekerjaan  sosial memfokuskan  intervensinya  pada  proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya  dengan  menggunakan  teori- teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pekerjaan  sosial  berawal  dari  pembahasan yang  bersifat  mikro,  baru  kemudian  dalam perkembangannya  bergerak  ke  arah  mezzo, atau  lebih  dikenal  dengan  level  komunitas atau organisasi. Di sisi lain, ilmu kesejahteraan  sosial  diawali  dengan  upaya untuk  memahami  suatu  fenomena  dari konteks  makro,  masyarakat  dalam  arti  luas tanpa  melupakan  aspek  mikro  persoalan tersebut.
Pelayanan  sosial  merupakan  salah satu  bentuk  dari  kebijakan  sosial  yang merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi  masalah  sosial.  Pelayanan  sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang  ditujukan  untuk  membantu  individu atau  kelompok  yang  mengalami  hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bidang  pelayanan  sosial  yang  banyak mendapat  perhatian  pekerjaan  sosial  adalah pelayanan  sosial  personal  yang  mencakup tiga jenis, yaitu :
1. Perawatan  anak Diberikan  terhadap anak-anak dan keluarganya, khususnya  anak  yang  memiliki kebutuhan khusus. 2. Perawatan  masyarakat  (community care) Merupakan pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif dari pelayanan yang diberikan
lembaga. Pelayanan umumnya  diberikan  di  rumah  atau  di lingkungan  masyarakat  bagi  mereka yang  mengalami  gangguan  fisik  atau mental yang memerlukan penanganan professional selain bantuan dari keluarga  atau  .warga  masyarakat setempat.
3. Peradilan kriminal Dalam sistem
peradilan  kriminal,  pekerja  sosial
memiliki peranan yang cukup penting. Mereka  biasanya  disebut  sebagai pekerja  sosial  koreksional.  Dalam  hal ini  pekerja  sosial  terlibat  dalam penanganan masalah
kriminal, termasuk  terhadap  anak-anak  yang melakukan pelanggaran hukum. Selain  melakukan  assesmen  dan pendampingan  sosial  pada  tahap probasi  dan  parole,  pekerja  sosial juga  dapat  memberikan  pelayanan konseling  atau  terapi  psikososial  bagi narapidana yang ada di dalam penjara atau  terhadap  mantan  narapidana yang  telah  kembali  ke  masyarakat (Suharto, 2008, h. 20).
Dalam  bekerja  dengan  anak,  seorang pekerja  sosial  harus  memahami  bagaimana proses  perkembangan  anak,  apa  yang mereka  butuhkan  dari  lingkungannya,  dan bagaimana  mereka  bereaksi  jika  kebutuhan tersebut tidak dapat mereka peroleh (Brandon,  et  al.,  1998,  h.  3).  Dengan memahami  ciri-ciri  perkembangan  anak  dan dipadukan  dengan  kondisi  sosial  anak  maka pekerja  sosial  akan  dapat  menetnukan bagaimana  perlakuan  yang  akan  diberikan pada  anak.  Selain  itu  seorang  pekerja  sosial yang  bekerja  dengan  anak,  juga  harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang  yang  terdekat  anak,  seperti orang  tua  atau  keluarga,  guru,  atau  teman dekat  (O’Loughlin  and  O’Loughlin,  2008,  h. 5).  Dengan  mereka  pekerja  sosial  dapat mendiskusikan  tentang  kondisi  anak  dan mengupayakan  agar  dapat  bekerja  sama dalam  memberikan  situasi  yang  lebih  baik bagi  anak  (Mabey  and  Sorensen,  1995,  h. 57).
Peranan  pekerjaan  sosial  dalam  hal perlindungan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  pada  beberapa literatur  disebutkan  bahwa  pekerja  sosial pada  umumnya  bekerja  dalam  setting koreksional.  Zastrow  (2004)  menyatakan bahwa  fokus  utama  pekerjaan  sosial  dalam sistem peradilan pidana adalah pada komponen  koreksional.  Dalam  hal  ini  ada berbagai  peran  yang  dapat  dilakukan  oleh pekerja sosial dalam menangani ABH. Pekerja sosial  dapat  bekerja  sebagai  petugas probasi dan  parole,  pekerja  sosial  di  lingkungan penjara,  pekerja  sosial  pada half  way  house
(rumah  singgah),  dan  sebagai  petugas  yang memberi  layanan  sosial  bagi  individu  atau keluarga  yang  oleh  karena  kasusnya  harus berhubungan  dengan  polisi  dan  aparat hukum lainnya (h. 340).
Dalam  penanganan  pelaku  anak, pekerja  sosial  dapat  berperan  sebagai investigator,  yaitu  melakukan  wawancara terhadap  orang  tua,  anak,  dan  pihak  lain yang  terkait  dengan  kasus  anak  seperti orang-orang  dari  lingkungan  sekolah  atau polisi.  Hasil  wawancara  atau  investigasi  ini dapat  digunakan  membantu  aparat  hukum untuk  menentukan  kelanjutan  kasus  apakah akan dihentikan atau iteruskan. Hasil investigasi  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai bahan  pertimbangan  untuk  menyusun  atau membuat  rencana treatment  apa  yang  akan diberikan pada anak. Selain itu pekerja sosial juga  dapat  berperan  sebagai  konselor, petugas  parole  dan  probasi,  atau  bahkan sebagai  saksi  ahli  dalam  sidang-sidang  yang melibatkan  tersangka  anak  (Crosson-Tower, 2007, h. 266-267).
Selain  itu,  beberapa  peran  pekerja sosial  dalam  penanganan  ABH,  yaitu  sebagai petugas  parole  dan  probasi;  perencana, pelaksana,  dan  supervis  program  rehabilitasi ABH; dan manajer dalam lembaga rehabilitasi ABH.  Pekerja  sosial  yang  juga  memiliki  gelar dalam  bidang  hukum  dapat  juga  bekerja sebagai hakim anak (Ginsberg, 1998, h. 144- 147).
Sementara  itu  Ambrosino  (2001) memberikan  peran  yang  lebih  beragam  bagi pekerja  sosial  yang  bekerja  dalam  sistem peradilan pidana dan penanganan anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Peran-peran tersebut  antara  lain  membantu  polisi  dalam proses  investigasi  dan  wawancara  terhadap anak;  manajer  program  rehabilitasi  anak; sebagai  pengajar;  sebagai  konselor  bagi anak;  petugas  probasi  dan  parole;  menjadi pendamping bagi saksi dan korban; merancang  program  rehabilitasi  bagi  anak; dan  membantu  mencari  pekerjaan  atau tempat  tinggal  sementara  bagi  anak  yang baru  keluar  dari  tahanan  atau  penjara  (h. 458-459).
Mengingat  peran  keluarga  dalam pembentukan karakter atau kepribadian anak sangat penting melalui interaksi anak didalam
keluarga, dan karena jumlah anak nakal/berhadapan  dengan  hukum  cenderung meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  maka diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui  faktor-faktor  interaksi  di  dalam keluarga  yang  berperan  dalam  mendorong atau memicu perilaku anak menjadi nakal/berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini sangat penting untuk mengantisipasi perubahan  norma  dan  nilai  yang  ada  di masyarakat,  yang  mempengaruhi  interaksi didalam  keluarga  dan  yang  menyebabkan terjadinya  masalah  penyimpangan  perilaku pada  anak.  Dengan  diketahuinya  interaksi  di dalam  keluarga  yang  cenderung  memicu kenakalan  anak,  maka  kajian  ini  diharapkan bermanfaat  bagi  pengembangan  program penanganan anak nakal dan atau berhadapan dengan  hukum,  baik  melalui  lembaga maupun luar lembaga (keluarga dan masyarakat),  khususnya  untuk  mencegah terjadinya permasalahan perilaku pada anak.

## PUSTAKA
Abu  Huraerah,  M.Si.  2006. Kekerasan Terhadap  Anak:  Fenomena  Masalah Sosial  Kritis  di  Indonesia.  (Bandung:
Nuansa)
Al-Istanbull,  Mahmud  Mahdi  2002, Mendidik Anak Nakal. Bandung: Pustaka.
Convention  on  the  Right  of  thr  Child (Konvensi  Hak  Anak),  pasal  2  ayat  (2), dalam  M.  Joni  dan  Zulchaina  Z Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan Anak  dalam  Perspektif  Konvensi  Hak
Anak,  cet.  Ke-I  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1999) Diyanayati, Kissumi, 2009. Perilaku
Menyimpang  Remaja  Akibat  Perceraian Orangtua Yogyakarta : B2P3KS Press.
Gerungan.  2010. Psikologi  Sosial.  Bandung: Refika Aditama. Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia,  Refika Aditama, Bndung, 2008.
Hermawan,  Didik  .  (2009). “Pengaruh Interaksi  Sosial  Terhadap  Prestasi Belajar.  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Damar Wulan 1 Kepung yang berjumlah 39 siswa”. (http://digilid.ac.id/) (Diakses pada 27 Maret 2015) Kartono,  Kartini.1992. “Patologi   Sosial  2 Kenakalan  Remaja”.  Jakarta.  Rajawali Pers Luhpuri,  Dorang  dan  satriawan.  2004. Modul Diklat  Pekerjaan  Sosial  Koreksional. Bandung:  Balai  besar  pendidikan  dan penelitian kesejahteraan sosial Bandung. Muhidin, Syarif.1997. “Pengantar Kesejahteraan Sosial”. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
Nipan Halim, Anak Saleh Dambaan Keluarga,
(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 21.
M.  Z.  Lawang,  Robert.  1994. Teori  Sosiologi
Klasik  dan  Modern.  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama
Rusmana,  Aep.  2012. Perlindungan  Sosial Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial. Vol. 11 Soekanto,  Soerjono.  2005. Sosiologi  Suatu Pengantar.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo
Persada. Sugito. 1994 .Interaksi Dalam Keluarga sebagai Dasar Pengembangan Kepribadian Anak. Cakrawala Pendidikan Nomor 2, Tahun XIII Wiyono,  A.  S., Aspek  Psikologi  pada Implementasi Sistem Teknologi
Informasi:  Proceeding  of  Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan  Komunikasi  untuk  Indonesia,
Jakarta : e-Indonesia Initiative, 2008. Zastrow,  Charles  H,  1999, The  Practice  of SocialWork, USA:ColePublishing Co.