Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018): 319-347 ISSN 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) DOI: http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 319

## Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren
Muhammad Zuhirsyan Politeknik Negeri Medan email: zuhirsyan12@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  explore  Islamic  economic  empowerment  in  Islamic boarding schools. Various resources in Islamic boarding schools can be empowered as facilities in implementing and developing Islamic economics. This research method uses a phenomenological qualitative approach that is analytical and inductive descriptive. The object  of  this  study  uses  several  modern  boarding  schools  in  Medan,  Langkat,  Deli Serdang and Serdang Bedagai, North Sumatra. The results show that Islamic economic empowerment can be in the form of application in Islamic boarding schools that can be classified in several ways, including sharia economic principles education, contract and sharia economic cooperation, pesantren accounting and sharia accommodation, culinary and halal tourism. While in the form of sharia economic development, Islamic boarding schools as an institution known for its independence can make Islamic boarding schools as a sharia economic assessment laboratory, form a sharia business forum, become an Islamic economics center and inspire sharia-based economic development. This study uses a phenomenological qualitative approach that is descriptive analytical and inductive in nature by digging data to find the basic things of phenomena, reality and experience .
Keywords: Sharia Economy; Empowerment; Islamic Boarding Schools
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemberdayaan ekonomi syariah di dalam  lembaga  pendidikan  pesantren.  Berbagai  sumber  daya  yang  ada  di  dalam pesantren  bisa  diberdayakan  sebagai  fasilitas  dalam  penerapan  dan  pengembangan ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomologi yang bersifat deskriptif analitis dan induktif. Objek penelitian ini menggunakan beberapa pesantren  modern  yang  berada  di  Kota  Medan,  Langkat,  Deli  Serdang  dan  Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan ekonomi Islam ini bisa dalam bentuk penerapan di dalam pondok pesantren yang dapat diklasifikasi dalam  beberapa  hal,  di  antaranya  pendidikan  prinsip  ekonomi  syariah,  akad  dan kerjasama ekonomi syariah, akuntansi pesantren serta penginapan syariah, kuliner dan wisata  halal.  Sementara  dalam  bentuk  pengembangan  ekonomi  syariah,  pesantren sebagai  lembaga  yang  dikenal  dengan  kemandiriannya  bisa  menjadikan  pesantren sebagai  laboratorium  pengkajian  ekonomi  syariah,  membentuk  forum  bisnis  syariah, menjadi  islamic  ekonomy  centre  dan  inspirator  pengembangan  ekonomi  berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bersifat deskriptif  analitis  dan  induktif  dengan  menggali  data  untuk  menemukan  hal-hal mendasar dari fenomena, realitas maupun pengalaman.
Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Pemberdayaan; Pesantren

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
320 |

## Pendahuluan
Pesantren di Indonesia merupakan lembaga yang telah menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  masyarakat  Muslim  Indonesia.  Sejarah mencatat  peran  pengembangan  agama  kerap  diperankan  oleh  lembaga pesantren  secara  berkesinambungan  dan  telah  banyak  memberikan kontribusi  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam  (Wibowo  2016).  Berbagai sumber daya yang ada di dalam pesantren adalah modal sosial yang besar dalam  kegiatan  memainkan  perannya  sebagai  lembaga  yang  bertugas  dan bertanggung jawab untuk melahirkan individu-individu islami yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman.
Kemandirian  yang  diterapkan  pesantren  bisa  menjadi  bekal  dalam menghidupkan jiwa-jiwa yang tangguh dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Di sisi lain, ekonomi syariah yang semakin berkembang di Indonesia seyogyanya  benar- benar  “hidup”  di  dalam  diri  setiap  muslim  sebagai pengamalan  ajaran  agama  dan  untuk  membangkitkan  kejayaan  Islam sebagaimana  yang  telah  dibuktikan  di  masa  lampau.  Pesantren  sebagai lembaga  pendidikan  Islam  dianggap  benar-benar  mampu  dalam menerapkan sistem ini untuk kemudian melahirkan ilmuan-ilmuan syariah yang berkompeten dan mampu untuk menyebarluaskan semua ajara agama termasuk ekonomi syariah.
Ironis  rasanya  jika  lembaga  pendidikan  seperti  pesantren  dan  para pendidik  di  dalamnya  malah  bekerjasama  dengan  lembaga  keuangan konvensional  dalam  menjalankan  kegiatan  ekonominya,  padahal  potensi pengembangan  ekonomi  syariah  sangat  besar  dan  bisa  dijalankan  dengan baik dan maksimal. Masih banyak pesantren maupun para guru di dalamnya yang masih  berinteraksi  dengan perbankan konvensional, lembaga  leasing dan pembiayaan non-syariah serta lainnya. Demikian juga akad-akad bisnis syariah  belum  maksimal  diterapkan  dalam  dunia  pendidikan  pesantren seperti  jual-beli,  sewa-menyewa,  simpan-pinjam  dan  lain  sebagainya.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 321
Idealnya,  pesantren  bisa  berupaya  mewujudkan  praktik-praktik  ekonomi yang  berbasis  syariah  dalam  berbagai  kegiatan  ekonominya.  Praktik ekonomi berbasis syariah ini belum secara maksimal digali dan diaplikasikan oleh lembaga pendidikan pesantren, mengingat berbagai keterbatasan yang masih  dimiliki  termasuk  SDM  dan  materi,  namun  paling  tidak  secara perlahan pratik tersebut dapat bisa dijalankan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren layak dan sesuai untuk dijadikan tempat penerapan bahkan pengkajian ekonomi syariah. Berbagai akad syariah yang bisa diterapkan di dalam pesantren, baik secara internal maupun eksternal. Ilmu-ilmu syariah yang  dipelajari  di  dalam  pesantren  bisa  dijadikan  legal  standing  dalam penerapan  dan  pengembangan  ekonomi  syariah,  untuk  kemudian menyebarluaskannya ke masyarakat luas.
Dalam  tulisan  ini,  akan  digali  berbagai  potensi  ekonomi  syariah  yang dapat  diberdayakan  di  dalam  kehidupan  pesantren  melalui  pengamatan yang komprehensif terhadap realitas yang ada di berbagai pesantren, baik itu pemberdayaan terhadap yang potensi belum tergali maupun pengembangan potensi  pada  beberapa  bentuk  penerapan  ekonomi  syariah  yang  bisa dijalankan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  fenomenologi  yang bersifat deskriptif analitis dan induktif. Penelitian ini berusaha menggali data untuk  menemukan  hal-hal  mendasar  dari  fenomena,  realitas  maupun pengalaman. Penelitian ini menggunakan studi dokumenter dan telaah teori- teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun pesantren yang menjadi objek penelitian adalah beberapa pesantren modren yang terdapat di Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
322 |

## Pondok Pesantren dalam Realitas Keilmuan dan Ekonomi
Kata Pondok berasal dari kata funduq yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan  dalam  bahasa  Indonesia  mempunyai  banyak  arti,  di  antaranya adalah  madrasah  tempat  belajar  agama  Islam  (Hafidhoh  2016).  Pesantren berasal  dari  kata  santri  yang  dapat  diartikan  tempat  santri.  Kata  santri berasal  dari  kata  Cantrik  (bahasa  sansakerta,  atau  mungkin  jawa)  yang berarti  orang  yang  selalu  mengikuti  guru,  yang  kemudian  dikembangkan oleh PErguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji (Fatah, Taufik,  dan  Bisri  2005).  Adapun  C.C.  Berg  berpendapat  bahwa  istilah tersebut  berasal  dari istilah shastri yang  dalam bahasa India  berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari shastra yang berarti buku suci, buku- buku  agama  atau  buku-buku  tentang  ilmu  Pengetahuan  (Daulay  2014). Terkadang  dianggap  sebagai  gabungan  kata saint (manusia  baik)  dengan suku kata tra (suka menolong) sehingga kata ini berarti tempat pendidikan manusia baik-baik (Fatah, Taufik, dan Bisri 2005).
Menurut  Rahardjo  (1985),  pesantren  adalah  sebuah  lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya.  Sekarang  setelah  terjadi  banyak  perubahan  dalam masyarakat, sebagai akibat dari pengaruhnya, definisi ini tidak lagi memadai, walaupun  pada  intinya  pesantren  tetap  berada  pada  fungsi  aslinya,  yang selalu dipelihara di tengah arus perubahan yang deras.
Sebagaimana  yang  dikutip  Fatah,  Taufik,  dan  Bisri  (2005),  secara definitif Zarkasyi mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figure sentralnya, meskid  sebagai  pusat  kegiatan  yang  menjiwainya  dan  pengajaran  agama Islam  dibawah  bimbingan  kyai  yang  diikuti  santri  sebagai  kegiatan utamanya.  Secara  singkat  pesantren  bisa  juga  dikatakan  sebagai
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 323
laboratorium  kehidupan,  tempat  para  santri  belajar  hidup  dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.
Definisi  ini  menunjukkan  ada  peran  pesantren  sebagai  miniatur kehidupan bermasyarakat di dalamnya, dimana para santri yang menuntut ilmu  di  dalamnya  dipersiapkan  untuk  menghadapi  problematika  hidup bermuamalah  di  masyarakat  dengan  menunjung  tinggi  pilar-pilar religiusitas.
Seiring dengan perjalanannya, pesantren dapat dikategorisasi menjadi beberapa  pola  elemen  dasarnya.  Pola  I  adalah  pesantren  yang  terdiri  dari hanya  masjid  dan  rumah  kyai.  Pesantren  yang  seperti  ini  masih  bersifat sederhana. Pola II adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok. Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan  bagi para  santri  yang dari dari daerah.  Pola III  pesantren  yang terdiri  dan  masjid,  rumah  kyai,  pondok,  dan  madrasah.  Pesantren  yang dalam  pola  ini  memakai  sistem  klasikal,  dimana  santri  yang  mondok mendapatkan  pendidikan  di  madrasah.  Pola  IV  terdiri  dari  masjid,  rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Dalam pola ini disampng memiliki madrasah  juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Kemudian, pola  V  adalah  pesantren  yang  terdiri  dari  masjid,  rumah  kyai,  pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum. Dalam pola ini pesantren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri (Daulay 2014).
Dhofier  dalam  Marlina  (2014)  mengemukakan,  bahwa  setidaknya terdapat  lima  unsur  yang  sudah  menjadi  keniscayaan  untuk  kemudian disebut  sebagai  pesantren.  Kelima  unsur  tersebut  adalah  pondok  (tempat tinggal), masjid, santri, kyai dan pengajaran kitab Islam klasik. Selanjutnya, sa ntri dapat dibuat dua kategori, yaitu santri dengan sebutan ”santri kalong” dan  ”santri  mukim.”  Santri  kalong  merupaka n  bagian  santri  yang  tidak menetap  dalam  pondok  tetapi  pulang  ke  rumah  masing-masing  sesudah selesai  mengikuti  suatu  pelajaran  di  pesantren.  Santri  kalong  biasanya

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
324 |
berasal  dari  daerah-daerah  sekitar  pesantren  sehingga  diizinkan  tidak tinggal  di  pondok.    Adapun  yang dimaksud  dengan  ”santri  mukim”  ialah santri yang ditetapkan untuk menetap di pondok pesantren karena berasal dari daerah yang jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di  sebuah  pesantren  yang  jauh  merupakan  suatu  keistimewaan  dan kebanggaan  bagi  santri.  Dengan  tinggal  di  ponpes  santri  disiapkan  untuk memiliki  cita-cita,  mampu  mandiri,  berani  dan  siap  menghadapi  sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren (Zuhriy 2011).
Menurut  Haedari  (2006),  selain  sebagai  media  pendidikan  bagi  para santri,  ternyata  pesantren  memiliki  fungsi  yang  sangat  signifikan  yaitu sebagai basis dakwah sekaligus media control terhadap prilaku budaya yang berkembang  di  masyarakat  sekitar.  Peran  pesantren  sebagai  media pengawal umat menuju maslahat terlah berlangsung secara turun menurun. Dalam  kerangka  pembangunan  material,  fisik,  ekonomi  serta  keamanan masyarakat kyai (sebagai salah satu unsurnya) memiliki andil yang tak kalah pentingnya.
Dalam  pengembangan  SDM  ada  6  kekuatan  yang  dapat  dibangun sekaligus  menjadi  tanggungjawab  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan. Keenam  kekuatan  itu  adalah:  1.  Kekuatan  Iman,  2.  Kekuatan  Ilmu,  3. Kekuatan  Ekonomi,  4.  Kekuatan  Semangat  juang,  dan  5.  Kekuatan Kesetiakawanan (Hasan 2004).
Kekuatan  ekonomi  inilah  yang  salah  satunya  sangat  layak dikembangkan  di  dunia  pesantren  dengan  tidak  mengenyampingkan beberapa  kekuatan  lainnya.  Pengelolaan  pesantren  yang  bisanyanya dilakukan  dengan  musyawarah  mencapai  mufakat  sangat  mendukung program  penguatan  ekonomi  dapat  diwujudkan.  Dengan  persatuan  dan pengelolaan  yang  baik,  maka  pemberdayaan  ekonomi  pesantren  dalam dimaksimalkan dengan baik. Sistem ekonomi pesantren merupakan tata cara pesantren  menggali  berbagai  potensi  dan  mengelola  sendi-sendi perekonomiannya  yang  bertujuan  untuk  bisa  mandiri  dalam  memenuhi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 325
berbagai  kebutuhannya  di  bidang  ekonomi,  baik  bagi  para  penghuni pesantren itu maupun kebutuhan masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
Potensi swadaya dan kemandirian pesantren yang cukup bagus (tidak melulu menunggu bantuan pemerintah) akan lebih bagus lagi jika memiliki sumber dana yang pasti yang digali dari dalam pesantren. Seperti yang kita ketahui pesantren memiliki santri, wali santri dan para ustadz serta warga sekitar, setiap komponen tadi masing-masing memiliki daya beli yang tinggi, untuk itu pesantren bisa memanfaatkan suasana tersebut dengan membuat warung  yang  bisa  dijadikan  masukan  untuk  pesantren.  Selain  warung, pesantren  juga  bisa  mengorganisir  makan  santri,  jika  ada  sisanya  bisa dijadikan  infaq  untuk  keperluan  pesantren.  Hal  ini  biasa  dilakukan  di pesantren, dan ada juga pesantren yang mengembangkan pertanian sebagai sumber  masukan  pesantren  semuanya  disesuaikan  dengan  situasai  dan kondisi pesantren itu berada (Fatah, Taufik, dan Bisri 2005).
Biasanya  para  pengelola  pesantren  berjiwa  wirausaha  yang  tinggi sesuai dengan sunnah nabi. Jadi, mereka berusaha menghidupi dirinya baik dengan  jalan  berdagang;  pagi  hari  setelah  mengajar  subuh  pergi  ke  pasar untuk  berdagang,  setelah  dzuhur  mengajar  lagi.  Ada  juga  dengan  cara menerima  panggilan  ceramah.  Pada  tahun  1970-an  pola  pencarian  nafkah kyai  adalah  dengan  jalan  berjualan  kitab,  obat  dan  minyak  wangi  keliling kampung  dengan  bersepeda  dan  ada  juga  yang  menjadi  PKL  di  pasar menjual  pakaian  jadi.  Bagi  pesantren-pesantren  besar  biasanya perekonomian  pengelolaannya  dengan  cara  kesejahteraan  bulanan  (gaji). Namun  itupun  biasanya  dibahasakan  dengan  pengganti  uang  sabun  serta untuk  membantu  kesejahteraan  agar  bisa  beribadah  mengajar,  bukan  gaji imbalan  atau  honor.  Jadi,  walau  prakteknya  gajian  juga  ditanamkan  nilai religi  dalam  penyampaiannya  sehingga  para  pengelola  tida k  “bekerja” sebegai  pengajar  hingga  berhak  mendapat  upah,  tapi  beribadah  mengajar para santri Lillahi sedang kesejahteraan yang diterima adalah rizki dari Allah

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
326 |
(Fatah, Taufik, dan Bisri 2005). Ada juga lembaga pendidikan pesantren yang menggunakan  istilah Ihsan atau Ikram sebagai  ungkapan  gaji  yang  pada intinya ingin mengedepankan mengajar dalam sisi ibadah dan pengabdian dibanding  menganggapnya  sebagai  suatu  pekerjaan  untuk  menghasilkan pendapatan. Untuk mendapatkan kesejahteraan, para pengelola juga dapat menjadi  pemberi  layanan  dapur,  dimana  para  pengasuh  dan  keluarganya diberikan kesempatan menyediakan makanan sekelompok santri. Selain itu ada  juga  yang  memproduksi  atau  distribusi  makanan/jajajan  para  santri, menyediakan bahan makanan pokok dan lainnya di pesantren.
S emangat “mengajar” kala ngan pesantren bukan karena upah atau gaji, tapi  karena  semangat  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan  dan tanggungjawab  dakwah  Islamiyah,  potensi  inilah  yang  kemudian  mampu mentransfer  tidak  saja  pengetahuan  tapi  juga  praktek ubudiyah  amaliyah serta jiwa wirausaha kepada para santrinya dan membekas di tubuh santri, by doing not by mouth, dengan contoh dan keteladanan bukan hanya bicara (Fatah, Taufik, dan Bisri 2005).
Di dalam pesantren para pengelola mengajarkan melalui praktik yang mereka lakukan sendiri bahwa dalam membesarkan pesantren dan meraih kesejahteraan  tidak  perlu  ada  rasa  malu.  Selama  yang  dilakukan  adalah benar  dan  sesuai  garis  syariah,  maka  pekerjaan  apapun  layak  dikerjakan dengan  maksimal.  Para  guru  atau  ustadz  tidak  jarang  memperlihatkan  di depan  santrinya  bagaimana  dia  ikut  serta  membersihkan  pesantren  dan melakukan  kegiatan  bisnis  untuk  memenuhi  kesejahteraan  keluarganya dengan  berjualan,  membawa  dagangan  yang  secara  tidak  langsung  adalah pendidikan kepada para santri.
Dalam  realitas  ekonomi  pesantren,  berbagai  potensi  ekonomi  banyak yang belum tergali dengan baik. Tidak banyak pesantren yang  menjalankan kegiatan usaha intra pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan lembaga dan juga para pengasuh yang ada di dalamnya. Disamping itu, ada pesantren yang  belum  memberdayakan  sendiri  berbagai  potensi  ini  dan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 327
menyerahkannya  kepada  pihak  luar  untuk  mengambil  alih  pengelolaan beberapa  bidang  ekonomi  yang  bisa  diberdayakan  sendiri  oleh  pihak pesantren.  Beberapa pesantren kurang memberdayakan potensi ini, dimana usaha di dalam pesantren hanya dikelola oleh beberapa kalangan, sehingga ruang lingkupnya tidak luas dan menyeluruh ke berbagai  bidang ekonomi serta  keuntungan  tidak  bisa  sepenuhnya  dikatakan  menyentuh kesejahteraan lembaga ataupun para penghuni di dalamnya.
Dalam  realitas  pendidikan  ekonomi  sendiri,  berbagai  pelatihan  untuk menggali  potensi  ini  juga  kurang  didapatkan.  Pesantren  yang  memiliki beberapa  guru  berlatarbelakang  pendidikan  ekonomi  dan  memiliki  kreasi serta  didukung  pesantren  dapat  mencoba  menggali  berbagai  potensi  yang ada  di  pesantren.  Sedangkan  yang  tidak  banyak  memiliki  guru berlatarbelakang  keilmuan  ekonomi,  pemberdayaan  ekonomi  di  dalam pesantrennya kurang maksimal.

## Peran Pesantren dalam Penerapan Ekonomi Syariah
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan arus globalisasi, pondok pesantren  dituntut  untuk  mengadakan  perubahan-perubahan  secara perlahan  tanpa  menanggalkan  ciri  khasnya  sebagai  lembaga  pendidikan agama  (Syarbani  2012).  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam memiliki potensi untuk ikut serta memberdayakan ekonomi syariah karena memiliki modal dasar yang mumpuni dalam peran pemberdayaan ekonomi syariah, baik itu penerapan maupun pengkajian hukum maupun lainnya.
Dilihat  dari  potensi  yang  ada,  pesantren  memiliki  modal  besar  dalam penerapan Ekonomi Syariah di berbagai lini, baik itu pada lembaga maupun SDM  yang  ada  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kemandirian  yang dijalankan  pesantren  sudah  teruji  dalam  memenuhi  berbagai  kebutuhan para  santrinya  sehari-hari.  Pendidikan  Islami  yang  diterapkannya  mampu menunjang  penyebaran  pemahaman  yang  baik  tentang  urgensi  ekonomi Islam di masa modren dan berbagai akad ekonomi syariah dapat diterapkan

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
328 |
pesantren  dalam  menjalankan  roda  organisasinya,  baik  dalam  bentuk internal maupun eksternal. Di samping itu, sistem pengelolaan dan laporan anggaran  dan  akuntabilitas  merupakan  suatu  keniscayaan  di  dalam pesantren, agar roda kehidupan yang berjalan selama 24 jam sehari di dalam pesantren dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
Mengenai  SDM  yang  ada  di  dalamnya,  potensi  ini  juga  dapat  dilihat dengan  adanya  pengetahuan  awal  yang  memadai  tentang  syariah,  karena memang  lembaga  ini  melakukan  transformasi  berbagai  inti  ajaran  Islam, mulai  dari  Tauhid,  Fikih  dan  Ushulnya,  Bahasa  Arab,  Tarikh  dan  berbagai dasar ilmu keislaman lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi  ekonomi  syariah  di  dalamnya.  Berikut  beberapa  peran  yang  bisa diterapkan untuk menggalakkan ekonomi syariah di dalam pesantren.

## Pendidikan Prinsip Ekonomi Syariah
Sebagai  lembaga  pendidikan,  pesantren  sangat  cocok  mendidik  dan mengajarkan  berbagai  prinsip  ekonomi  syariah  yang  mencakup  Maysir, Gharar, Riba, Haram, Kezhaliman. Mata pelajaran seperti Tafsir, Hadis, Fiqih, Mahfuzhat  (pepatah  Arab)  dan  lainnya  dapat  dijadikan  media  dalam mendidik dan memperdalam hal-hal yang terkait prinsip ekonomi syariah. Penjabaran  tentang maysir (judi), gharar (tipuan),  perbuatan  ribawi, berbagai objek yang diharamkan serta kezaliman sangat dapat ditekankan dalam  berbagai  mata  pelajaran  tersebut,  sehingga  para  santri  dapat mengenal  secara  mendalam  kelima  prinsip  ekonomi  syariah  ini  sebelum mereka nantinya berkecimpung di dalam dunia luar pasca pendidikan formal di pesantren.
Pendidikan  lebih  luas  daripada  pengajaran.  Pengajaran  termasuk  di dalam  pendidikan,  namun  tidak  sebaliknya.  Di  dalam  pesantren  ilmu-ilmu yang  telah  disampaikan  dapat  langsung  diterapkan  langsung  dalam kehidupan sehari-hari. Materi tentang shalat tahajjud misalnya, bukan hanya diajarkan  di  dalam  pesantren  namun  juga  diterapkan  dalam  kehidupan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 329
sehari-hari  oleh  para  santrinya.  Sering  terlihat  adanya  motto  di  pesantren bahwa  apa  yang  didengar,  dilihat  dan  dirasakan  adalah  bagian  dari pendidikan.
Jadi,  para  santri  yang  telah  mendapatkan  ilmu  tentang maysir dan gharar misalnya  pasti  akan  melakukan  penerapan  ilmu  tersebut  dengan menjauhi segala bentuk yang bersifat judi atau untung-untungan. Demikian juga  halnya  pelajaran  tentang  riba  dan  kezaliman,  jika  telah  disampaikan maka  dapat  diterapkan  dengan  menjauhi  perbuatan  riba  dan  kezaliman dalam  berbagai  aspek  dan  bentuknya  dalam  kehidupan  mereka  di  dalam pesantren  yang  kemudian  akan  tertanam  di  dalam  sanubari  mereka  agar senantiasa menjauhi berbagai perbuatan tersebut. Sama halnya pengetahuan tentang halal-haram pasti akan diterapkan setelah mereka mengetahui dan memperdalamnya.  Ilmu  seperti  Ushul  Fiqih  juga  akan  membantu  mereka dalam  mengenal  dasar-dasar  pengambilan  hukum    Islam,  sehingga  dapat mengukur kadar kemaslahatan yang digariskan di dalam Islam.
Dalam  menjalankan  kegiatan  operasional  pendidikan  formalnya pesantren melakukannya secara mandiri. Di samping kurikulum yang telah ditetapkan  perintah  juga  ada  kurikulum  lokal  pesantren  yang  ditetapkan para  pengasuh  pesantren,  sehingga  skema  pendidikan  formal  dan  resmi pemerintah  melalui  Kementrian  Agama  atau  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  ditambah  dengan  kurikulum  pesantren  dengan  pendalaman materi  keagamaan.  Disini  pesantren  juga  dapat  mempertimbangkan memasukkan materi khusus tentang pendidikan ekonomi syariah di dalam kurikulum pesantren, sehingga pengenalan terhadap ekonomi syariah bisa lebih  dini  dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  pengkajian  mengenai  ekonomi syariah  sejalan  dengan  materi-materi  agama  lain  yang  diajarkan  di pesantren, sehingga para santri dapat menghubungkan antar ilmu tersebut yang bermuara kepada pendalaman pemahaman tentang ekonomi berbasis syariah.

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
330 |
Pesantren  juga  bisa  menggalakkan  studi  klub  yang  beraroma pengenalan dan pengkajian tentang ekonomi syariah yang diikuti oleh para santri dan dibimbing oleh beberapa guru yang memiliki kemampuan dalam bidang ini. Pesantren dapat memberikan kesempatan yang luas kepada para santrinya  untuk  mempelajari  Ekonomi  Syariah  melalui  Studi  Club  yang diikuti para santri yang dibimbing oleh beberapa orang guru yang memiliki kompetensi  sesuai.  Mereka  dapat  diperkenalkan  dengan  sistem  ekonomi syariah sekaligus perbedaannya dengan sistem ekonomi konvensional yang mereka pelajari di dalam kegiatan pendidikan formal dalam mata pelajaran Ekonomi,  Akuntansi  maupun  ilmu  yang  terkait  lainnya.  Apabila diberdayakan  dengan  baik,  para  peserta  yang  ikut  dalam  pengkajian  ilmu Ekonomi  Syariah  ini  semakin  banyak  setiap  tahunnya  dan  mereka  bisa diikutsertakan  untuk  mengikuti  berbagai  event  Ekonomi  Syariah  di  luar pesantren.

## Akad dan Kerjasama Ekonomi Syariah
Di  dalam  kehidupan  pesantren  tentu  tidak  terlepas  adanya  berbagai kerjasama,  baik  secara  internal  maupun  eksternal  termasuk  akad  bisnis. Akad-akad bisnis yang berbasis syariah dapat diterapkan di dalam pesantren khususnya  pada  koperasi  pesantren  yang  ada  di  dalamnya  maupun  pada pemasok  barang  ke  dalam  pesantren.  Akad wakalah misalnya  dapat digunakan  bagi  para  pemasok  barang  ke  pesantren.  Sistem  titip  jual  atau konsinyasi secara syariah juga dapat diterapkan bagi para pemasok barang kebutuhan  santri  di  dalam  pesantren  yang  bisa  dikategorikan  dalam  akad samsarah (perantaraan  jual  beli)  yang  juga  telah  diperbolehkan  dalam Syariah  Islam.  Akad Samsarah  (brokerage) sangat  mungkin  dilakukan  di dalam pesantren karena banyak kebutuhan santri di dalam pesantren yang dipenuhi dari luar, seperti jajajan/gorengan, pakaian maupun lainnya.
Seyogyanya pesantren memiliki lembaga koperasi yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan santri maupun guru pengasuh yang hidup di
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 331 dalamnya.  Akad-akad  seperti Mudharabah , Murabahah dan  lainnya  dapat diterapkan.  Contohnya,  bagi  para  guru  pengasuh  yang  memiliki  tambahan modal bagi usahanya maka dia bisa melakukan akad bisnis kepada lembaga koperasi  pesantren.  Karena  tidak  bisa  dipungkiri  banyak  juga  guru  yang memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan bisnis baik ke dalam pesantren ataupun ke luar pesantren. Para guru yang membutuhkan dana untuk melanjutkan kuliah juga dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui koperasi  pesantren  dengan  menggunakan  akad  bisnis  berbasis  syariah seperti qardh maupun lainnya.
Para  santri  yang  hidup  di  dalam  pesantren  selama  24  jam  terkadang memiliki uang jajan yang diberikan orang tuanya yang datang secara berkala, baik itu sepekan atau sebulan sekali disebabkan asal daerah yang jauh dari lokasi  pesantren.  Tentunya  dana  tersebut  dapat  disimpan  di  tempat  yang aman guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pesantren dapat memanfaatkan hal ini dengan membangun bank mini untuk menjaga dana-dana  tersebut  yang  jika  diakumulasikan  berjumlah  sangat  banyak melalui akad syariah.
Contohnya  dengan  mendirikan  BMT  ( Baitul  Mal  Wa  al-Tamwil )  di dalam pesantren merupakan solusi bagi penyimpanan dana-dana ini. BMT ini bisa ditempatkan sebagai anak usaha Koperasi Pesantren yang disamping bertujuan  menjaga  dana-dana  tabungan  pribadi  para  santri  juga  bisa digunakan  untuk  penyimpanan  dana  pesantren.  Dalam  menjalankan operasional kegiatannya, BMT tentu menerapkan berbagai akad bisnis yang berbasis  syariah.  Seiiring  dengan  perkembangan  pesantren,  BMT  ini  juga akan  besar  dengan  mengaplikasikan  berbagai  akad  syariah  di  dalamnya seperti Mudharabah , Murabahah , Wadi’ah dan lainnya.
Dengan  bekerja  sama  dengan  Perbankan  Syariah,  BMT  juga  dapat mengembangkan sayapnya menuju BMT yang mandiri di dalam Pesantren, guna membantu kebutuhan masyarakat pesantren maupun masyarakat luar. Dana-dana pesantren juga bisa dititipkan di perbankan syariah melalui BMT

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
332 |
sehingga  dapat  menjadi  tambahan  modal  bagi  Perbankan  Syariah  dalam menjalankan  operasional  kegiatannya.  BMT  ini  yang  belum  banyak ditemukan  di  berbagai  pesantren,  padahal  potensi  untuk  mendirikan  dan mengembangkannya sangat besar di dalam pesantren.
Termasuk  pembiayaan  para  pengurus  pesantren  dalam  kegiatan perjalanan  dinas  perlu  untuk  menggunakan  akad  yang  berbasis  syariah (baca: ju’alah atau ijarah ).  Hal  ini  penting  mengingat  kegiatan  ini  rentan melahirkan  kecurangan  ( al-Gisy )  yang  tentu  tidak  sesuai  dengan  ajaran Islam. Selayaknya pada hal seperti ini dapat dilakukan pengkajian mendalam untuk kemudian bisa diterapkan oleh pihak pesantren.
Pesantren merupakan salah satu lembaga yang dikenal dengan sistem pengkaderannya  guna  melanjutkan  estafet  kepemimpinan  pesantren  di masa  depan.  Di  samping  itu,  tidak  jarang  pesantren  menugaskan  seorang guru  atau  lebih  untuk  memenuhi  undangan  pihak  lain  atau  penugasan kepada  beberapa  orang  guru  untuk  mengembangkan  diri  di  lembaga  luar pesantren.
Dalam hal ini pesantren juga dapat menerapkan akad ijarah atau ju’alah guna  menghindari  penyimpangan  yang  terjadi  di  lapangan  selama pelaksanaan penugasan. Dengan menggunakan akad ijarah , maka guru yang ditugaskan  pesantren  menggunakan  dana  penugasan  sesuai  masa  waktu yang ditetapkan. Jika ada kelebihan, dimana masa penugasan bisa dipercepat dari  waktu  yang  dijadwalkan,  maka  petugas  pesantren  tersebut  dapat mengembalikan dana yang telah diberikan pihak pesantren.
Namun juga bisa menerapkan akad ju’alah dimana yang menjadi target adalah prestasi yang diraih si petugas tersebut. Jika waktu yang dijadwalkan 4 hari misalnya, namun si petugas tersebut dapat memenuhi target dalam jangka waktu 2-3 hari, maka kelebihan dari dana tugas tersebut bisa dipakai untuk  kebutuhannya  yang  lain.  Apabila  akad  yang  seperti  ini  dapat
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 333
diterapkan  pihak  pesantren  maka  akan  menjadi  contoh  bagi  lembaga  lain baik yang berbentuk lembaga pesantren maupun lembaga lainnya.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  tidak  jarang  para  guru  atau pengasuh  di  pesantren  yang  membutuhkan  dana  di  pertengahan  bulan. Mereka  ini  kemudian  melakukan  kasbon  dari  bendaraha  yang  kemudian nantinya pada bulan berikutnya dipotong dari honor bulanan yang didapat pada  bulan  selanjutnya.  Untuk  ini,  pesantren  seyogyanya  bisa mempersiapkan kontrak khusus dalam bentuk qardh .
Lebih  jauh  lagi,  penggunaan  E-Money  di  masa  sekarang  ini  sudah menjadi suatu keniscayaan, mengingat berbagai bidang bisnis di Indonesia sekarang  menggunakan  uang  elektronik  dalam  transaksinya.  Dengan hadirnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dapat dijadikan payung  hukum  pemberlakuan  E-Money  Syariah.  Perbankan  Syariah  bisa mengambil  kesempatan  ini  dengan  bekerjasama  dengan  pihak  pesantren untuk dapat menerapkan E-Money yang berbasis syariah.
Dengan  demikian,  wali  santri  yang  berdomisili  jauh  dari  pesantren dapat  dipermudah  dalam  pengiriman  dana  pendidikan  anaknya  melalui perbankan syariah. Sistem transaksi jual-beli di dalam pesantren juga akan menjadi  mudah  mengingat  dengan  E-Money  ini  akan  memangkas  durasi antrian  dalam  kegiatan  bisnis  di  internal  pesantren  khususnya  bagi pesantren yang memiliki jumlah santri yang sangat banyak dan juga menjadi tempat penyimpanan dana siap pakai yang aman bagi santri.

## Akuntansi Pesantren Berbasis Syariah
Prinsip-prinsip  dasar akuntansi syariah secara umum telah  dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 282, dimana Mauludi (2014) menjelaskan sebagai berikut:

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
334 |
1) Prinsip Pertanggungjawaban Implikasi  dalam  bisnis  dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis seogyanya selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.
2) Prinsip  Keadilan  Kata  keadilan  dalam  konteks  aplikasi  akuntansi mengandung  dua  pengertian,  yaitu:  Pertama,  adalah  berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua,  kata  bersifat  lebih  fundamental  (dan  tetap  berpijak  pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).
3) Prinsip  Kebenaran  Prinsip  kebenaran  ini  sebenarnya  tidak  dapat dilepaskan  dengan  prinsip  keadilan.  Kebenaran  di  dalam  Alquran tidak  diperbolehkan  untuk  dicampuradukkan  dengan  kebathilan.
Alquran  telah  menggariskan,  bahwa  ukuran,  alat  atau  instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu
Dari  penjelasan  diatas  tepatlah  dikatatakan  bahwa  landasan  syariah menekankan  pada  akuntansi.  Pada  ayat  ini  secara  jelas  mengemukakan fungsi-fungsi pencatatan, dasar dan manfaatnya. Untuk menunjang praktek- praktek akuntabilitas sebagai mana diamanatkan QS. Al Baqarah 282, sudah semestinya pesantren sebagai entitas syariah terkait pengelolaan  ekonomi syariah melaksanakan praktek pembukuan yang handal dan akurat dimana laporan  tersebut  dapat  dipertangungjwabakan  serta  diperbandingkan dengan laporan sebelumnya.
Penyusunan  laporan  keuangan  pada  pesantran  merupakan  bentuk transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  pesantren  pada  pemilik  dan umat. Terkait laporan keuangan yang disusun oleh entitas syariah sesuai IAI (2016) PSAK No. 101 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas,  laporan  sumber  dan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 335
penggunaan  dana  zakat,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  kebajikan, catatan atas laporan keuangan.
Laporan  keuangan  merupakan  sebuah  laporan  yang  berisi  informasi bagi  pihak  internal  dan  eksternal  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Tentunya tujuan laporan keuangan ini  dapat  tercapai,  jika  laporan  keuangan  mengungkapkan  informasi mengenai  entitas  syariah  yang  meliputi:  asset,  kewajiban,  dana  syirkah temporer,  ekuitas,  pendapatan  dan  beban  termasuk  keuntungan  dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan.
Seluruh  informasi  tersebut  serta  informasi-informasi  lainnya  yang diungkapkan  pada  catatan  atas  laporan  keuangan  akan  sangat  membantu pengguna laporan dalam mengelola aset serta memperkirakan arus kas pada masa yang akan datang bagi kepentingan pesantren.
Bila dilihat dari praktik akuntansi yang sesuai standar jelas bahwa jika entitas syariah (pesantren) menerapkannya dengan baik maka akan tercipta tata  kelola  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Namun  sayangnya beberapa  penelitian  mengungkapkan  bahwa  banyak  entitas  syariah  tidak atau  menjalankan  hanya  sebagian  praktek  akuntansi  syariah,  bahkan  ada yang beranggapan bahwa pengelolaan organisasi syariah cukuplah dengan akad  “percaya  dan  ikhlas”  sehingga  aspek -aspek  transparansi  dan akuntabilitas terabaikan.
Pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan keuangan hanya berdasarkan kepercayaan  bahwa  dana  sudah  berada  di  jalan  Allah  dan  tidak  mungkin dilakukan  penyelewengan.  Sebagaimana  yang  dikemukan  oleh  Luayyi (2014) bahwa pada pondok pesantren masih kental dengan unsur amanah yang  penuh  ikhlas,  sehingga  segala  sesuatunya  tidak  selalu  dilakukan pencatatan melainkan atas dasar kepercayaan. Temuan ini tentunya sangat penuh  resiko,  selain  manusia  adalah  tempatnya  lupa  dan  lalai,  namun kondisi seperti ini bisa menimbulkan godaan untuk melakukan kecurangan

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
336 |
karena  rendahnya  kontrol  atau  pengawasan  dari  sisi  tidak  adanya pencatatan.
Hal lain mengapa  praktek  akuntansi tidak  diterapkan pada  pesantren salah satunya adalah minimnya SDM yang mengerti dan menguasai praktek- praktek akuntansi syariah.
Penerapan  akuntansi  syariah  sangat  layak  dilakukan  di  dalam pesantren,  karena  juga  bagian  dari  penerapan  agama.  Kelalaian  atau kesalahan  administrasi  keuangan  bisa  diminimalisir,  sehingga  selain pertanggungjawaban kepada Allah pada kegiatan pesantren, hal yang sama juga bisa diterapkan di dunia (baca: pesantren). Seorang mukmin dituntut untuk melaksanakan perintah kepada Allah (pengembangan
agama/pesantren)  di  waktu  yang  sama  dia  juga  melaporkan pertanggungjawaban  kegiatan  keuangan  dari  pengelolaan  keuangan pesantren,  sehingga  bisa  meminimalisir  kesalahan  atau  penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang keuangan pesantren. Penerapan akuntansi syariah dalam  pesantren  juga  dapat  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya  membantu percepatan pembangunan nasional. Dimana pembangunan ekonomi mikro dan  makro  dapat  dijalankan  melalui  bidang  usaha  lembaga  pendidikan, termasuk lembaga pendidikan pesantren.
Mata  pelajaran akuntansi  yang merupakan kajian ilmu abstraksi yang diajarkan berdasarkan kurikulum SKB 3 Menteri tentunya tidak mencakup akuntansi  berbasis  syariah.  Untuk  itu,  perlu  juga  untuk  mendirikan kelompok-kelompok  belajar  yang  memperkenalkan  dan  mengajarkan akuntansi syariah, karena kehidupan pesantren biasanya dijalankan selama 24 jam, sehingga banyak waktu yang bisa digunakan untuk mendalami ini bersama  guru  di  dalam  yang  memiliki  kompentensi  yang  sesuai  ataupun merekrut guru dari luar kembali untuk menjadi pembimbing dalam bidang akuntansi syariah.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 337

## Penginapan Syariah, Kuliner dan Wisata Halal
Peluang pemberdayaan ekonomi syariah lainnya yang dapat diterapkan oleh  pesantren  adalah  penginapan  yang  berbasis  syariah.  Awalnya penginapan ini ditujukan  untuk menampung para wali santri menginap di pesantren disebabkan domisilinya yang jauh dari pesantren, kemudian bisa mejadikan  suatu  penginapan  yang  dalam  menjalankan  operasionalnya bersandar dengan sistem  syariah.
Kewajiban  memperlihatkan  identitas  sebagai  pasangan  mahram misalnya  dapat  diterapkan  guna  menghindari  berbagai  hal  yang  tidak diinginkan. Sistem penyewaan  juga dapat dilakukan  dengan menggunakan akad  bisnis  syariah  (baca: Ijarah ),  sehingga  para  tamu  pada  akhirnya diperkenalkan juga dengan  akad syariah.
Dengan adanya tempat penginapan ini pesantren dapat membantu para wali  santri  yang  menitipkan  anaknya  didalam  pesantren,  sehingga  tidak menggunakan  hotel  atau  penginapan  lain  yang  belum  diketahui kenyamanannya.
Seiiring  dengan  perjalanan  waktu,  pesantren  dapat  membesarkan penginapan ini menjadi hotel syariah yang juga melayani para tamu dari luar keluarga  besar  pesantren  dengan  tentunya  menerapkan  sistem  syariah dalam  menjalankan  operasional  kegiatannya,  sehingga  pesantren  bisa memberikan  kontribusi  dalam  perkembangan  sistem  ekonomi  syariah  ke depannya.
Disamping  itu,  pembuatan  produk  makanan  halal  yang  awalnya mungkin  ditujukan  untuk  konsumsi  tambahan  santri/wati  di  dalam pesantren  bisa  dikembangkan  dan  dipasarkan  di  luar  pesantren  dengan memberikan  label  halal  (bekerjasama  dengan  MUI  setempat),  sehingga membuat konsumen lain bisa merasakan kenyamanan saat mengkonsumsi makanan/kuliner tersebut.

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
338 |
Hal ini dipandang sangat perlu disebabkan di masa sekarang ini, banyak produsen makanan  yang  menjual produk yang  belum jelas keamanan  dan kehalalalannya.  Jika  produk  tersebut  lahir  dari  pesantren  maka  ini  dapat meminimalisir  keraguan  konsumen  dalam  membeli  makanan  yang diproduksi  dari  dalam  pesantren.  Demikian  juga  dengan  mendirikan  unit usaha cattering yang membantu berbagai pihak menyediakan konsumsi di berbagai  acara.  Usaha-usaha  seperti  ini berpotensi  menjadi  “ladang”  bagi pesantren  untuk  menambah  pundi-pundi  dana  guna  pengembangan pesantren di masa depan.
Jika  ini  diurus  dengan  baik,  bukan  tidak  mungkin  kuliner  yang diproduksi dari dalam pesantren yang terjaga kehalalannya dapat menjadi kuliner yang terkenal yang banyak akan diminati para konsumen dan pada akhirnya  nantinya  bisa  kerap  dijadikan  buah  tangan  oleh  para  wisatawan yang  datang  dari  luar  daerah.  Tentunya  dalam  merealisasikan  hal  diatas pesantren dipastikan mesti memiliki modal yang memadai, baik itu modal materi,  ide-pikiran,  serta  sistem  produksi  dan  pemasaran  yang  tentunya berbasis  syariah.  Dengan  keinginan  yang  kuat,  berbagai  hal  diatas  bisa diwujudkan disertai niat ikhlas dan kerjasama yang baik.
Pesantren  juga  bisa  menawarkan  wisata  halal  kepada  masyarakat melalui pendirian travel yang menyediakan jasa wisata halal. Ini juga dapat menjadi  angin  segar  bagi  para  wisatawan  yang  menginginkan  perjalanan wisatanya  mendapatkan  rasa  aman  dan halalan  thayyiban .  Mengingat  di masa sekarang banyak travel yang belum bisa menjamin wisata halal bagi konsumen.  Dimana  dengan  nama  pesantren  yang  sudah  dikenal  sebagai lembaga Islam, travel yang dibina pesantren akan mendapatkan kepercayaan oleh  masyarakat,  khususnya  mereka  yang  menginginkan  jaminan  wisata halal dalam perjalanan mereka.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 339

## Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
Selain  sebagai  lembaga  yang  bisa  untuk  menerapkan  sistem  ekonomi syariah,  pesantren  juga  dapat  dijadikan  sebagai  lembaga  pengembangan ekonomi syariah, mengingat potensi SDM yang ada di dalam pesantren layak untuk melakukan tugas ini. Selain tauhid dan akhlak, di dalam pesantren juga diajarkan pendidikan syariah dalam  berbagai  lini yang  bisa diarahkan  dan diperluas sayapnya menjadi lembaga pengembangan ekonomi syariah. Ilmu- ilmu  seperti  Hadis,  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih  yang  menjadi  dasar  ekonomi syariah diajarkan di dalam pesantren, sehingga pengembangan ilmu-ilmu ini bisa  menarik  pengembangan  terhadap  ilmu  ekonomi  syariah.  Beberapa pengembangan  ekonomi  syariah  yang  bisa  digalakkan  di  dunia  pesantren adalah sebagai berikut:

## Pesantren Sebagai Laboratorium Ekonomi Syariah
Selain sebagai lembaga pendidikan dan penyebaran agama, pesantren juga  bisa    menjadi  laboraturium  kemasyarakatan,  termasuk  ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud laboratorium disini adalah bahwa di dalam pesantren  bisa  bisa  dikaji,  diuji  dan  diterapkan  sistem  ekonomi  syariah. Berbagai  aspek  ekonomi  bisa  dikaji  perspektif  hukum  untuk  kemudian diterapkan  sebagai  upaya  membangun  berbagai  bentuk  ekonomi  kreatif umat.
Tidak berlebihan juga kalau disebut bahwa pesantren adalah miniatur kehidupan  bermasyarakat,  karena  kehidupan  di  dalam  alam  pesantren merupakan  pendidikan  dan  pengamalan  terhadap  nilai-nilai  agama  yang berisikan  berbagai  tantangan  dan  solusi  pemecahaannya.  Sistem kepemimpinan  yang  ada  di  dalam  pesantren  tampak  berfungsi  sebagai pemimpin  yang  sekaligus  melakukan  pengayoman,  pembinaan  yang sekaligus  menjalankan  fungsi  kontrol  dan  pengawasan  terhadap  berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi di dalam pesantren.

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
340 |
Pesantren bisa diibaratkan miniatur sebuah negara, dimana kyai adalah presidennya. Sang presiden bisa menginstruksikan penerapan dan sekaligus pengkajian  berbagai  bentuk  akad  yang  berbasis  syariah  maupun  sistem ekonomi  syariah  di  dalam  pesantren  guna  memenuhi  berbagai  kebutuhan yang mesti dipenuhi di dalam pesantren. Meskipun ada juga pesantren yang menjalankan  kepemimpinan  dalam  bentuk  kolektif  kolegial  tidak  berbeda dengan kepemimpinan yang dipaparkan sebelumnya.
Pemimpin (baca: di pesantren) bisa menginstruksikan unit-unit usaha yang  berjalan  di  dalam  pesantren  menyesuaikan  dengan  kegiatan  bisnis perspektif  syariah,  dengan  menjunjung  tinggi  prinsip  ekonomi  Islam  dan disertai upaya pengembangan hukum ekonomi syariah sebagai payungnya. Berbagai akad atau penerapan ekonomi syariah yang lain jauh dari prinsip riba, gharar , maysir ,  objek  haram  dan  juga  kezaliman,  baik  dari penganggaran  di  dalam  pesantren  sampai  pelaporan  bisa  dilaksanakan dengan  berbasis  ekonomi  syariah.  Berbagai  isu  ekonomi  syariah  lain  juga bisa  diterapkan  sekaligus  dikaji  aplikasi  pelaksanaannya  secara berkesinambungan,  mengingat  sumber  daya  insani  yang  ada  di  dalam pesantren memumpuni dalam bidang ini.
Sampai  saat  ini  kemandirian  pesantren  merupakan  suatu  hal  yang kerap diapresiasi berbagai pihak. Dengan pendanaan mayoritas dari santri, pesantren  dapat  mengembangkan  berbagai  sistem  ekonomi  syariah  guna menghidupkan dan membesarkan pesantren. Di samping itu, pesantren juga dapat menjadi pusat pengkajian berbagai akad bisnis syariah penelitian dan pengkajian  berbagai  akad  ekonomi  syariah  yang  belum  tergali  melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sumber daya Insani yang dimiliki pesantren  dapat  diberdayakan  untuk  melakukan  misi  mulia  ini,  karena mayoritas  penduduk  pesantren  merupakan  orang-orang  yang  sudah mengenal  dan  mendalami  ilmu  agama  yang  hanya  membutuhkan  sedikit “sentuhan” untuk bisa menjadikan mereka sebagai para duta dan pengkaji akad bisnis syariah.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 341

## Forum Bisnis Pesantren
Forum ini dilakukan dengan dipandu beberapa staff pengajar dan para pengelola yang bisa ikut serta masuk ke dalam forum dengan topik seputar pendidikan  dan  bisnis  pesantren  tentunya.  Dengan  adanya  forum  ini diharapkan  para  pengelola  dapat  bertukar  informasi  dan  berdiskusi membahas pengembangan pesantren.
Sepertinya bentuk model ini belum berjalan dengan maksimal di dunia pesantren  di  Sumut.  Banyak  pesantren  yang  berjalan  sendiri  tanpa  ada kerjasama dengan pesantren lainnya. Kalaupun ada forum-forum ini, namun belum  menyentuh  ke  permasalahan  ekonomi  syariah.  Jika  menginginkan Islamic  Economy bisa  menandingi  ekonomi  konvensional,  maka  kaum muslimin  seyogyanya  bekerjasama  antara  satu  dengan  lainnya.  Pesantren didorong  untuk melakukan gebrakan dan kerja sama ekonomi syariah antar pesantren  disamping  bidang  pendidikan,  hal  ini  sebagai  wujud  nyata pemberdayaan  ekonomi  yang  lebih  terbuka  dan  saling  berbagai  informasi mengenai pengembangan lembaga pendidikan pesantren.
Para  calon  santri  yang  tidak  dapat  ditampung  di  suatu  pesantren misalnya, dapat dialihkan ke pesantren lain yang memiliki model pendidikan yang  senada  yang  tentunya  akan  terealisasi  melalui  adanya  forum  bisnis antar pesantren ini. Contoh lainnya, produk-produk yang dihasilkan di suatu pesantren  bisa  dipasarkan  di  pesantren  lainnya,  sehingga  produksi pesantren  akan  semakin  berkembang  yang  dibantu  oleh  konsumen  dari pesantren lainnya. Demikian juga halnya kegiatan-kegiatan kerjasama bisnis lainnya  yang  lebih  besar  akan  mudah  terwujud  dengan  adanya  forum  ini yang  dilakukan  secara  maksimal  oleh  beberapa  pesantren,  sehingga kemandirian  pesantren  akan  semakin  baik  ke  depan.  Informasi  dan  solusi dari  problematika  yang  ditemukan  di  alam  pesantren  juga  akan  semakin mudah tersampaikan dan tersebar.

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
342 |
Dengan adanya forum bisnis ini, pesantren yang relatif lebih muda akan mengambil  berbagai  ilmu  pelajaran  dalam  bidang  bisnis  khususnya  dari pesantren-pesantren yang lebih lama dan lebih besar. Berbagai kebutuhan santri  dapat  saling  disharing  distribusinya.  Bagi  beberapa  pesantren  yang memiliki  model  yang  senada,  distribusi  buku  pelajaran  akan  lebih  mudah diwujudkan melalui adanya forum bisnis antar pesantren ini. Pesantren yang lebih  tua  atau  yang  lebih  besar  bisa  saja  membuka  Perguruan  Tinggi, sehingga para alumni dari pesantren yang relatif lebih muda bisa saja masuk ke  dalam  Perguran  Tinggi  tersebut.  Melalui  kerjasama  antar  pesantren, bisnis halal mart yang mengedepankan bisnis halalan thoyyiba yang mulai populer  di  masa  sekarang  ini  bisa  dikembangkan  dengan  maksimal  guna memenuhi  kebutuhan  konsumsi  masyarakat  dalam  bidang  produk  herbal, baik itu produk makanan, kecantikan, obat-obatan maupun produk-produk lainnya.

## Menjadikan Pesantren Sebagai Islamic Economy Centre
Para santri yang mengecap ilmu pendidikan agama di pesantren tentu memiliki  ilmu  agama  yang  sangat  memumpuni.  Para  santri  yang  telah menyelesaikan pendidikannya ditambah para santri kelas akhir yang sudah lebih memumpuni bidang keilmuan agamanya bisa membuat suatu lembaga pusat  ekonomi  yang  membahas  berbagai  penerapan  dan  pengembangan ekonomi Islam, yang kemudian dapat dibukukan dan dipublikasikan di dunia luar pesantren.
Alangkah  lebih  baik,  pesantren  yang  sudah  besar  tingkat kemandiriannya bisa menambah jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi, keuangan ataupun perbankan  syariah  guna  mendukung  program  membumikan  ekonomi syariah  di  Indonesia.  Dengan  adanya  perguruan  tinggi  ini  bisa  dijadikan Islamic  Economi  Centre yang  melayani  berbagai  bentuk  penerapan  dan pengembangan  ekonomi  Islam  baik  di  dalam  internal  pesantren  maupun
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 343
eksternal  dengan  bekerjasama  dengan  lembaga  terkait.  Lembaga  pusat ekonomi syariah ini dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang senada  beserta  dunia  perbankan  syariah  maupun  lembaga  terkait  lainnya untuk  melebarkan  sayap  ekonomi  Islam  baik  dalam  bidang  penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
Selain  sebagai  pusat  pengkajian  ilmu  keislaman,  pesantren  juga  bisa menjadi lembaga penyimpanan dan penyaluran dana umat yang didapat dari kegiatan  zakat,  infak  dan  sedekah  yang  diperoleh  dari  masyarakat,  wali santri maupun dari para guru atau pengelola pesantren itu sendiri. Karena tidak  sedikit  masyarakat  muslim  (termasuk  para  wali  santri)  yang berpotensi dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk kepentingan jalan Allah,  dan  kemudian  mencari  lembaga  independen  yang  terpercaya  untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana-dana tersebut. Dengan adanya trust dari masyarakat, pesantren dapat menjadi penghimpun dan pengelola dana tersebut  untuk  kemudian  disalurkan  ke  tempat-tempat  yang  sudah ditetapkan ajaran syariah.
Menjadikan pesantren sebagai Islamic Economy Centre bukan mustahil, apabila para pengambil kebijakan di dalamnya dapat berusaha semaksimal mungkin  mewujudkan  pemberdayaan  ekonomi  syariah  melalui  kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan lembaga pesantren lainnya maupun lembaga lain yang berkompeten.

## Menjadi Inspirator Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah
Jika  berbagai  bentuk  pengembangan  ekonomi  syariah  sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas telah berjalan dengan baik, maka pesantren  dengan  segala  bentuk  kemandiriannya  bisa  menjadi  inspirator pengembangan  ekonomi  berbasis  syariah.  Dimulai  dari  para  alumni pesantren  tersebut  yang  bisa  menerapkan  berbagai  potensi  usaha  bisnis berbasis syariah sebagai bentuk pengamalan dari ilmu ekonomi syariah yang telah  diajarkan  dan  diterapkan  di  pesantren.  Para  alumni  yang  biasanya

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
344 |
militan  dan  sangat  kompak  bisa  mendirikan  berbagai  usaha  dengan menjalankan praktik ekonomi syariah, guna memperkuat ekonomi umat.
Kemadirian  pesantren  dalam  mengelola  pemberdayaan  ekonomi syariahnya  bisa  menjadi  inspirasi  bagi  berbagai  lembaga  lain  untuk menerapkan hal yang sama. Misalnya berbagai lembaga pendidikan lainnya seperti  sekolah,  madrasah  maupun  pendidikan  tinggi  baik  yang  bersifat boarding  school  maupun  yang  tidak,  yang  secara  praktis  memiliki  banyak kesamaan dengan sistem pesantren bisa saja termotivasi untuk menerapkan potensi  pemberdayaan  ekonomi  syariah  yang  telah  dipraktikkan  oleh pesantren.
Contoh lain adalah  dalam  pengembangan instrumen  ekonomi  Syariah berupa  wakaf.  Karena  wakaf  termasuk  instrumen  ekonomi  pembangunan islam yang memiliki pengaruh cukup baik untuk kemaslahatan umat (Fuadi 2018).  Pondok  Modern  Darussalam  Gontor  telah  lama  mempraktikkan wakaf produktif hingga mampu mengembangan pondok pesantren tersebut semakin  pesat  (Budiharjo  2011).  Bahkan  universitas  islam  terkemuka seperti  Al-Azhar  University  juga  menerapkan  wakaf  sebagai  sumber pendanaan  institusi,  baik  untuk  kegiatan  belajar  mengajar  maupun  untuk operasional (Fuadi 2013).
Bahkan, pemberdayaan potensi ekonomi syariah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi berbagai lembaga selain pendidikan. Perusahan yang berbadan hukum selain yayasan pendidikan juga bisa terinspirasi dengan pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi syariah dalam mengoperasikan berbagai sendi perekonomiannya  seperti  penerapan  akad  bisnis  syariah  di  internal perusahaan maupun eksternal, sehingga prinsip keadilan dan anti-kezaliman dapat dirasakan oleh berbagai pihak.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 345

## Simpulan
Berbagai  potensi  sumber  daya  yang  ada  di  dalam  pesantren  dapat diberdayakan  sebagai  fasilitas  dalam  penerapan  dan  pengembangan ekonomi  Islam  sebagai  solusi  dari  sikap  penghindaran  diri  dari  prilaku ribawi. Pemberdayaan ekonomi Islam ini dalam bentuk penerapan di dalam pondok  pesantren  dapat  diklasifikasi  dalam  beberapa  hal,  di  antaranya pendidikan prinsip ekonomi syariah, akad dan kerjasama ekonomi syariah, akuntansi Pesantren serta penginapan syariah dan Kuliner Halal.
Sementara  dalam  bentuk  pengembangan  ekonomi  syariah,  pesantren sebagai  lembaga  yang  dikenal  dengan  kemandiriannya  dapat  melakukan pemberdayaan  pada  beberapa  hal  berikut  seperti:  menjadikan  pesantren sebagai  laboratorium  ekonomi  syariah,  forum  bisnis  syariah, Islamic Ekonomy Centre serta inspirator pengembangan ekonomi berbasis syariah.
Harapannya  ke  depan,  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemandirian ekonomi  dengan  memberdayakan  potensi  penerapan  dan  pengembangan ekonomi Syariah .
Dari hasil kesimpulan, maka disarankan :
1. Pesantren  perlu  membumikan  ekonomi  syariah  semaksimal  mungkin untuk  menghidupkan  sistem  muamlah  Islam  di  dalam  lingkungan pesantren.
2. Meningkatkan  pendapatan  dalam  kemandirian  pesantren  untuk melakukan  sosialisasi  dan  juga  komponen  lain  dalam  bidang  usaha meningkatkan kemampuan bersaing dengan lembaga lainnya.
3. Memberdayakan  segala  potensi  yang  ada  termasuk  teknologi informasi melalui website atau media sosial dalam mempromosikan kondisi  terkini  pesantren  dalam  perspektif  ekonomi  syariah  yang ditawarkan kepada masyarakat.

## Muhammad Zuhirsyan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
346 |
4. Menjunjung tinggi  nilai  transparansi dalam pengelolaan  pesantren  agar menjadi contoh bagi lembaga lainnya, salah satunya dengan melakukan penerapan akad dan juga akuntansi berbasis syariah.

## Daftar Pustaka
AC, Ali Mauludi. 2014. “AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 1 (1): 59. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366.
Budiharjo,  Anas.  2011.  “ Pengelolaan  Wakaf  Produktif  Di  Pondok  Modern Darussalam Gontor Ponorogo.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Daulay,  Haidar  Putra.  2014. Sejarah  Pertumbuhan  Dan  Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Fatah,  Rohadi  Abdul,  M.  Tata  Taufik,  and  Abdul  Mukti  Bisri.  2005. Rekonstruksi Pesantren Masa Depan . Jakarta: PT. Listafariska Putra.
Fuadi,  Nasrul  Fahmi  Zaki.  2013.  “Intensi  Nasabah  Bank  Syariah  Untuk Berwakaf  Uang  Di  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI):  Studi  Kasus  Pada Bank Syaria h Mandiri Jakarta Pusat.” Universitas Indonesia. ———.  2018.  “Wakaf  Sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9 (1): 151. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711. Haedari,  Amin.  2006. Panorama  Pesantren  Dalam  Cakrawala  Modren . Jakarta: Diva Pustaka.
Hafidhoh,  Noor.  2016.  “Pendidikan  Islam  Di  Pesantren  Antara  Tradisi  Dan Tuntutan Perubahan.” Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman 6 (1). https://doi.org/10.24269/muaddib.v6i1.161.
Hasan,  Muhammad  Tholhah.  2004. Agama  Moderat,  Pesantren  Dan Terorisme . Jakarta: PT. Listafariska Putra.
IAI,  Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2016. Standar  Akuntansi  Keuangan .  Revisi 201. Jakarta: Salemba Empat.
Luayyi, Sri. 2014. Akuntansi Syariah (Aset Dan Bentuk Pelapirannya Dari Kaca Mata Pondok Pesantren) . Kediri: Dimar Intermedia.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 347 Marlina,  Marlina.  2014.  “POTENSI  PESANTREN  DALAM  PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH.” JURNAL HUKUM ISLAM 12 (1). https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.532. Rahardjo,  Dawam  M.  1985. Pergulatan  Dunia  Pesantren:  Membangun  Dari
Bawah .  Jakarta:  Perhimpunan  Pengembangan  Pesantren  dan Masyarakat (P3M).
Syarbani, Hasyim. 2012. “Analisis Pengaruh Partisipasi Santri Komitmen Dan Kemampuan Berinovasi Terhadap Kinerja Koperasi Pondok Pesantren Di  Kota  Semarang.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 2  (2). https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.848.
Wibowo,  Andi.  2016.  “Peran  Pondok  Pesantren  Al -Haidar  Dan  Pembinaan Remaja Desa Penjalin Brangsong Kendal,” June.
Zuhriy, M. Syaifuddien. 2011. “Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok  Pesantren  Salaf.” Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan 19 (2): 287 – 310. https://doi.org/10.21580/WS.19.2.159.