iE : Jurnal Inspirasi Ekonomi Vol. 5  No. 2_Juni 2023 │ISSN: 2503-3123 ( Online )

## JOURNALISTIC ETHICS MANAGEMENT
(Case Study Of Aji Kupang Election Reporting)

## MANAJEMEN ETIK JURNALISTIK
(Studi Kasus Pemberitaan Pemilu  AJI Kota Kupang)
1 Yohanes Letu Hayon yohanesletu70@gmail.com
2 Yohanes Adrianus RH 1 STIE Putera Timor Kupang
2 Jurnalis Media Online Okezone

## ABSTRACT
Choosing  a  quality  leader,  especially  a  political  leader,  depends  on  the  information  that  voters  receive  in  the election process. Two important components that play a role in providing information are political parties and the  mass  media.  Between  these  two  components,  the  mass  media  holds  an  important  key.  Therefore  this  study aims  to  determine  the  management  of  news  coverage  in  the  mass  media;  how  about  the  news,  especially published political news, is processed ethically within the framework of management functions in general. This research  was  conducted  at  AJI  Kupang  City  using  a  qualitative  approach.  Observations  and  interviews, supported by scientific references, are techniques for obtaining and analyzing data. The results of the study show that news management in the mass media is generally in line with management functions. The problem is in the online  media.  In  online  media,  news  management  does  not  function  properly  due  to  limited  human  resources. Field  studies  show  that  the  media  and  journalists  are  caught  up  in  ethical  issues  when  reporting  on  political events;  especially  news  about  prospective  political  leaders.  The  mass  media  and  journalists  are  trapped  in  a decision that violates the journalistic code of ethics by siding with a particular candidate. This partiality can be seen  in  every  report  regarding  a  candidate  who  is  supported  by  other  candidates.  Self-integrity  is  the  reason journalists are trapped in this problem. As a solution, researchers offer a management model that is expected to minimize violations of journalistic ethics. The news management model in applying management functions, pays attention  to  the  following  elements:  1)  Issue  exploration  team,  2)  Supervisory  Board,  3)  Complaint  Center,  4) Education and Training implementing agency, 5) Technical Rules Keywords: journalists, journalistic ethics, ethics management model

## ABSTRAK
Memilih pemimpin yang berkualitas, terlebih pemimpin politis, tergantung pada informasi yang diterima pemilih dalam  proses  pemilihan.  Dua  komponen  penting  yang  berperan  dalam  memberikan  informasi  adalah  partai politik  dan  media  massa.  Di  antara  dua  komponen  ini,  media  massa  pemegang  kunci  penting.  Karenanya penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  manajemen  pemberitaan    dalam  media  massa;  bagaimana  sebuah  berita, terkhusus  berita  politis    yang  terpublikasi,    terproses  secara  etis  dalam  bingkai  fungsi  manajemen  pada umumnya. Penelitian ini dilakukan di AJI Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengamatan dan  wawancara,  didukung  dengan  referensi  ilmiah,  menjadi  teknik  dalam  mendapatkan  dan  menganalisa  data. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  manajemen  pemberitaan  dalam  media  massa  pada  umumnya  sejalan dengan fungsi-fungsi manajemen. Persoalan ada pada media online. Pada media online manajemen pemberitaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena keterbatasan SDM.  Studi lapangan memperlihatkan bahwa media dan jurnalis terjebak dalam persoalan etik ketika memberitakan peristiwa politik; terkhusus berita tentang calon- calon pemimpin politis. Media massa dan jurnalis terjebak dalam keputusan yang melanggar kode etik jurnalistik dengan  memihak calon tertentu. Keberpihakan tersebut terlihat dalam setiap pemberitaan  mengenai calon  yang didukung  dengan  calon  lainnya.  Intergritas  diri  menjadi  alasan    jurnalis  terjebak  dalam  persoalan  ini.  Sebagai solusi,  peneliti  menawarkan  model  manajemen  yang  diharapkan  dapat  meminimalisir  pelanggaran  etik jurnalistik.  Model  manajemen  pemberitaan  dalam  mengaplikasikan  fungsi  manajemen,  memperhatikan  elemen berikut:  1)  Tim  penggali  isu,  2)  Badan  Pengawas,  3)  Pusat  Pengaduan,  4)  Badan  pelaksana  Pendidikan  dan Pelatihan, 5) Aturan Teknis
Kata Kunci: Jurnalis, Etik jurnalistik, model manajemen etik

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Pemilihan  Presiden  (Pilpres),  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada), maupun  Pemilihan  Legislatif  (Pileg)  sebentar  lagi  akan  terselenggara.  Komunikasi  politik sedang  dilakukan  para  elit  politik.  Partai  Politik  sedang  berproses  dalam  penetapan  Bakal Calon  (Balon)  Presiden-Wapres,  Kepala  Daerah  dan  wakilnya,  serta  para  caleg.  Para  elit partai  sendang  membangun  komunikasi  guna  memastikan  bakal  calon  yang  diusung. Berbicara  tentang  pemilihan,  kualitas  pemilih  menjadi  penting.  Partai  politik  berperan membentuk  kualitas  pemilih.  Partai  politik,  merupakan  salah  satu  elemen  yang  menentukan karakter  warga  negara  dalam  berpolitik  dan  berdemokrasi.  Partai  politik  diharapkan  mampu membangun  pengetahuan  politik  warga  negara  (aspek kognitif ),  membangun  karakter  dan keberpihakan warga negara (aspek afektif ), dan membangun kecakapan  warga negara (aspek psikomotorik ) (Khoiron; `1999).
Ketiga  aspek  terakhir  ini  menjadi  penting  mengingat  dalam  masyarakat  terdapat kecendrungan  politik  yang  didasarkan  pada  tiga  orientasi  yang  dimasukkan  dalam  tiga kategori (Gabriel Almond dan Sidney Verbal dalam Azhari; 2011) yakni: kategori cognitive ; yang  memiliki  pengetahuan  cukup  akurat  untuk  terlibat  dalam  proses  politik  yang berlangsung’ affective, berkaitan dengan orang-orang  yang karena alasan emosional bereaksi menerima  atau  menolak  terhadap  mekanisme  politik  yang  berlangsung,  sekalipun  dengan informasi  yang  minim,  dan  kualitas  yang  (mungkin)  masih  diragukan.  Kategori  terakhir adalah evaluative, yakni orang yang berkeyakinan memiliki informasi yang sangat akurat dan pengetahuan sangat memadai tentang politik, yang mendorongnya untuk melakukan penilaian terhadap keseluruhan proses politik yang sedang berlangsung.
Selain  partai  politik,  kecakapan  warga  (pemilih)  dalam  era  digitalisasi  ini  juga bergantung  pada  informasi  yang  diperoleh.  Informasi  didapat  pemilih  melalui  media  massa. Fakta  memperlihatkan  bahwa  sekian  banyak  informasi  tidak  benar  ( hoax )  yang  beredar sehingga  dalam  konteks  pendewasaan  politik  tidak  berjalan  bagus.  Penelitian  ini  ditujukan khusus  bagi  jurnalis  yang  bertanggungjawab  menyebarkan  informasi  politik.  Jurnalis diharapkan  menyampaikan  informasi  yang  bertanggungjawab  terkait  pelaksanaan  Pilpres, Pilkada dan Pileg, agar pemilih ketika menggunakan hak politiknya memiliki dasar dan alasan
yang  memadai.  Sejalan  dengan  konsep Public  choice pemilih  hendaknya    memusatkan perhatiannya  pada  satu  pendekatan  yang  lebih  bermakna  untuk  kemudian  melakukan reformasi  dalam  memandang  kekuasaan  di  dalam  sistem  politik.  Interaksi  politik  di  antara orang-orang  dapat  dimodelkan  sebagai  sebuah  pertukaran  yang  kompleks  secara  kolektif. Input -nya,  adalah  evaluasi  atas  preferensi  individu  atas  pertukaran  apa  yang  hendak ditawarkan.    Lebih  konkritnya,  pemerintah  menawarkan  program-program  dalam  pemilu, maka  pemilih  dapat  menilai,  mengevaluasi  dan  menentukan  preferensinya  dalam  pertukaran kolektif  seperti  pemilu.  Proses  pemilu  itu  sendiri  kemudian  dilihat  sebagai  instrument  yang memungkinkan penyebaran preferensi dikombinasikan ke dalam pola atau keluaran ( Output ). Keluaran  dalam  hal  ini  adalah  realisasi  janji-janji  program  dari  kandidat  presiden,  kepala daerah  maupun  legislatif.    (Rachbini,  2006).  Media  massa,  melalui  jurnalis  diharapkan menyembatani secara etis antara pemilih dengan kandidat, baik tentang latar belakang maupun program dan rancangan serta gagasan kandidat dalam membangun bangsa.
Dalam rangka penguatan kapasitas jurnalis, pendidikan dan pelatihan menjadi penting dalam  proses  menjadi  jurnalis.  Dalam  proses  pendidikan  dan  pelatihan,  empat  pilar pembelajaran jurnalistik perlu diperhatikan  yakni laku wartawan, manajemen ruang  redaksi, reportase/liputan,  dan  penulisan.      Laku  wartawan  berkaitan  dengan  etika  wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Manajemen ruang redaksi berhubungan dengan pengelolaan redaksi  media.  Sementara  itu  liputan/reportase  terkait  bagaimana  wartawan  mendapatkan berita dan tentang penulisan (Anwar : 2018: 25-28).
Sasaran  empat  pembelajaran  jurnalistik  agar  karya  jurnalistik  dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat.  Secara  umum  ada  dua  efek  penting  yakni  efek  umum  dan  efek khusus  (Yuni  Mogot-Prahoro,  2021:7-8).  Efek  umum  menyangkut  efek  dasar  yang diperkirakan  dapat  terjadi  sebagai  akibat  dari  pesan-pesan  yang  disebarkan  melalui  media massa.  Efek  khusus  menyangkut  efek  yang  diprakirakan  akan  timbul  pada  individu-individu dalam  suatu  khalayak    pada  prilaku  mereka  dalam  menerima  pesan-pesan  melalui  media massa
Prinsipnya  jurnalis  berperan  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Berdasarkan  UU  No.  40  Tahun  1999  tentang  Pers  (jurnalis),  pers  berfungsi  sebagai  media
informasi, pendidikan dan edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi, dan juga sebagai mediasi. Tugas dan fungsi jurnalis ini berjalan baik, jika dalam menjalankan tugasnya, jurnalis sungguh-sungguh professional; bekerja berlandaskan kode etik serta nilai-nilai moral umunya. Selain kode etik jurnalistik, cara berpikir etis berikut dapat dijadikan landasan yakni cara berpikir deontologis, cara berpikir  teleologis, dan cara berpikir kontekstual (Hage, 2021)
Cara berpikir deontologis berhubungan dengan benar atau salah, patut atau tidak, baik atau jahat. Cara berpikir teleologis berkaitan tujuan dan akibat dari setiap tindakan, Sementara cara  berpikir  kontekstual  lebih  pada  tanggungjawab. Dalam  praktik,    ketiganya  tidak  bisa digunakan  sendiri-sendiri.  Artinya  seseorang  ketika  mengambil  tindakan,  baik  itu  tindakan yang  terencana  atau  tidak  (situasional),  ketiga  cara  berpikir  ini  harus  menjadi  pertimbangan dasar. Ketiga cara berpikir ini bukan menjadi pilihan, tetapi ketiganya digunakan dalam setiap situasi.
Kembali  pada  tugas  dan  peran  jurnalis,  secara  etis  dalam  menjalankan  tugasnya dipagari  dengan  kode  etik  jurnalis.  Walaupun  demikian  seringkali  dalam  praktek  juranalis sering  terjebak  dalam  masalah-masalah  terkait  pelanggaran  kode  etik  jurnalis.    Terkait pemilihan legislatif, kepala daerah ataupun presiden, pengalaman memperlihatkan bahwa ada media  yang  dalam  pemberitaan  tidak coverboth  side Pemberitaan  memperlihatkan keberpihakan  pada  calon  tertentu.  Para  jurnalis  menjadi  tim  sukses  pasangan  calon  tertentu. Keberpihakan ini berpeluang melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 yang mengatakan bahwa wartawan  Indonesia  bersikap  independen,  menghasilkan  berita  yang  akurat,  berimbang,  dan tidak beritikad buruk. Karena ketika menjadi tim sukses calon tertentu maka pemberitaan akan menjadi  tidak  independen,  tidak  berimbang  dan  berpeluang  mempunyai  itikad  buruk merugikan pihak lain (calon lain).
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya,  peneliti  mencoba  menemukan  data  lapangan praktek jurnalistik dan membangun model manajemen pemberitaan agar media dan jurnalistik terhindar dari peliputan dan pemberitaan melanggar kode etik jurnalistik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  dengan  tipe  penelitian  kualitatif. Instrumen  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  sendiri.  Peneliti  menjadi  subyek
yang  diharapakan  mampu  menemukan  inti  realitas  melalui  pemikiran  dan  refleksi  kritis  atas realitas yang diindrai (Moleong, 2007-8)
Data  atau  informasi  yang  paling  penting  untuk  dikumpulkan  dan  dikaji  dalam penelitian  ini  sebagian  besar  berupa  data  kualitatif.  Informasi  tersebut  akan  digali  dari beragam  sumber  data.  Sumber  data  yang  akan  dimanfaatkan  dalam  penelitian  ini  adalah informan  atau  narasumber.,  Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku, dokumen-dokumen dan website yang berhubungan dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  berupa purposive sampling ; teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006: 218-219).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Perekrutan Jurnalis
Studi  lapangan  memperlihatkan  jurnalis  yang  bernaung  di  bawah  AJI  Kota  Kupang memiliki  latarbelakang  pendidikan  yang  relatif  beragam.  Jurnalis  yang  berlatarbelakang pendidikan  atau memiliki keterkaitan dengan jurnalisme, minim. Berdasarkan data lapangan, pendidikan dan pelatihan dilakukan setelah jurnalis diterima bekerja pada media tertentu. Pada umumnya pendidikkan dan pelatihan hanya dilakukan pada awal perekrutan. Pendidikan dan pelatihan pun lebih seputar peliputan dan teknik penulisan. Selebihnya jurnalis belajar sendiri seiring  perjalanan  waktu  sebagai  jurnalis.  Kondisi  ini  sulit  terhindarkan,  mengingat  sumber daya  manusia  yang  berlatarbelakang  demikian,  terbatas.  Solusi  yang  dapat  diambil manajemen  setiap  media  adalah  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  calon  jurnalis secara berkala.
Studi  lapangan  menunjukkan  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan    pada  awal  perekrutan terfokus  pada  teknik  penulisan  berita.  Padahal  berbicara  tentang  jurmalisme    tidak  terbatas pada aspek tersebut. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, terdapat empat pilar pendidikan dan pelatihan jurnalistik yakni:  laku wartawan, manajemen ruang  redaksi,  reportase/liputan, dan  penulisan.  Beberapa  point  penting  dari  pilar  pembelajaran  ini  terabaikan  dalam pendidikan  dan  pelatihan.  Laku  wartawan  menjadi  aspek  penting  dalam  pembelajaran  awal, karena  laku  ini  memberi  efek  besar  dalam  proses  di  ruang  redakasi,  reportasi  dan  penulisan
berita. Penguatan laku wartawan di  awal  perekrutan  menjadi  dasar kuat    dalam menjalankan tugas  jurnalistik.  Laku  wartawan  berdampak  pada  keputusan  ketika  menghadapi  tawaran- tawaran di lapangan yang dapat mempengaruhi kebenaran dan keberimbangan berita.
Perimbangan  berita  terkait  tema  ini  adalah  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan obyektif  tentang  setiap  calon,  sehingga  pemilih  kemudian  menjatuhkan  pilihan  berdasarkan informasi  valid.  Pilihan  yang  dijatuhkan  adalah  pertimbangan  rational  pemilih.  Pemilih rational mempertimbangkan apa yang menjadi program kandidat, bahkan lebih dari itu sepak terjang  kandidat  juga  menjadi  pertimbangan  pemilih.  Pemilihan  berdasarkan  pertimbangan demikian  memberi  peluang  besar  kandidat  terpilih  menjalankan  pemerintahan  secara  etis, karena  dalam  konteks  politik,  suara  ( vote )  merupakan  “alat  pembayaran”  yang memungkingkan pertukaran antara pemilih dan kandidat terpilih yang saling menguntungkan. Pemberitaan Politik Pilkada Provinsi NTT Tahun 2017
Penelusuran  tehadap  berita  seputar  pelaksanaan  Pilkada  Provinsi  NTT  Tahun  2017 menunjukkan  bahwa  ada  media  yang  dalam  pemberitaan  memperlihatkan  keberpihakan terhadap calon tertentu. Sebuah berita dapat diperlihatkan dengan judul:
Esthon  Foenay,  Bakal  Calon  Gubernur  NTT  yang  Kaya  Prestasi  dan  Pengalaman . Kutipan lengkap berita tersebut adalah:
KUPANG-  Siapa  sangka  calon  gubernur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Usungan Partai  Gerindra  Esthon  Leylo  Foenay  yang  saat  ini  tembus  ternyata  pernah  model pakaian daerah di era 1970. Ragam prestasi di dunia fesyen ia raih di masa muda. Esthon menyabet juara Lomba pakaian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) kala baru lulus SMA. “Dulu modis dan layak jadi peragawan pakaian daerah NTT. Saat itu usia saya 20 tahun,” Kata Esthon dalam perbincangan bersama Okezone belum lama ini. Jebolan Magister Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana itu mengaku terjun  pertama di  dunia model pada umur 16 tahun, ketika bersekolah SMP Negeri 1 Kupang.  Dia  awalnya  ikut  fesyen  show  dan  keluar  sebagai  juara  1  kategori  pria berbusana terbaik. Sejak itu penghargaan lain di tingkat Nusa Tenggara Timur ia sabet. Hebatnya  Esthon  tak  hanya  bertabur  prestasi  di  bidang  fesyen.  Karir  suami Wihelmintje  Foenay  itu  juga  mentereng  begitu  menjadi  birolrat.  Macan-macam penghargaan dan tanda jasa ia raih Esthon meraih Tanda Jasa Integrasi Timor Timur ke Wilayah NJRI (1976),Tri Fharma Adhikarya  The  Best  Executif  (1999),  Development  Award  pada  tahun  2000  serta Indonesia Executif Golden Awarf pada tahun yang sama.
Mantan  pemegang  kendali  perencanaan  pembangunan  NTT  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  itu  juga  pernah  menyabet  penghargaan  Citra Executive  Pembangunan  Indonesia  (2001),  Penghargaan  Diklat  Kepemimpinan
Nasional  Tingkat I (2001), Satyalencana Karya Satya 30 Tahun (2005) serta Lencana Tunas Melati (2011).
Esthon  merupakan  alumni  Manajemen  Penanggulangan  Bencana  Alam  di  Australia, Ketua  Harian  KONI  NTT  periode  2009-2013),  dan  wakil  Gubernur  NTT  periode 2008-2013. Beragam pengalaman itu yang menjadi modal Esthon maju sebagai calon gubernur di Pilgub NTT 2018
Berita  di  atas  memperlihatkan  keberpihakan  jurnalis  sekaligus  media    terhadap pasangan tertentu, padahal keberpihakan tersebut melanggar kode etik jurnalis. Keberpihakan tersebut  ditunjukkan  dengan  mempromosikan    kelebihan  satu  calon  tanpa  membandingkan calon  lain  sebagai  bentuk  keberimbangan  pemberitaan  sehingga  menggiring  animo  pemilih terhadap calon tersebut.
Selain  itu,  media  tersebut  juga  mempublikasikan  berita  tentang  proses  pemilihan gubernur  yang  cendrung  menonjolkan  tentang  pasangan  tersebut. Angel beritanya  sebagai berikut: “Mantap!  Relawan  Partai  Prindo  Kompak  Usung  Cagub  Esthon-Chris  Menangi Pilgub NTT”, “Tepis Isu Khilafah di Pilgub NTT, Esthon-Chris : Itu Sudah Basi” dan Pilkada NTT, Esthon: Kalah atau Menang Itu Restu dari Tuhan”
Pemberitaan tentang pilkada provinsi sebagaimana dikutip sebelumnya memperlihatkan  media  dan  jurnalis  terjebak  ke  dalam  persoalan  etis.  Persoalan  etis  dalam aspek  ini  adalah  keputusan  etis  yang  mesti  dilakukan  media  dan  jurnalis.  Keputusan  etis berhubungan  dengan  cara  berpikir  etis.  Ada  tiga  cara  berpikir  etis  yakni  deontologis, teleologis,  dan  kontekstual.  D alam  praktik,  ketiganya  tidak  bisa  digunakan  sendiri-sendiri. Artinya  jurnalis  saat  mengambil  tindakan,  baik  itu  tindakan  yang  terencana  atau  tidak (situasional), ketiga cara berpikir ini harus menjadi pertimbangan dasar. Ketiga cara berpikir ini  bukan  menjadi  pilihan,  tetapi  ketiganya  digunakan  dalam  setiap  situasi  sehingga mengambil keputusan etis yang berisiko negatif paling kecil ( minus malum ).
Saat  menjalankan  tugas  jurnalistik,  dan  menghadapi  situasi  dilematis  moral,  jurnalis dituntut  mengambil  keputusan  etis.  Pengambilan  keputusan  etis  tersebut  sepenuhnya bergantung  pada  jurnalis  itu  sendiri  karena  lebih  mengetahui  situasi  dan  kondisi  yang sebenarnya.  Jurnalis  sedapat  mungkin  membuat  pertimbangan  sebanyak  mungkin,  terlebih pertimbangan  yang  berkaitan  dengan  aturan  hukum  dan  kode  etik  jurnalistik,    sebelum mengambil  keputusan.  Setiap  keputusan  mempunyai  dampak.  Apapun  dampak  terebut, pengambil keputusanlah yang bertanggung jawab. Jurnalis yang telah mengambil kepututsan
ketika  menghadapi  situasi  tertentu  siap  menerima  dan  mempertangung  jawabkan  atas  risiko yang akan terjadi.
Penjelasan  menyangkut  pemberitaan  seputar  pemilihan  gubernur  tahun  2017    dan kaitannya dengan cara berpikir etis jurnalis sebagai berikut:
1. Deontologis
Secara  normatif    berita  tersebut  tidak  memperlihatkan  keberimbangan,  karena  hanya menonjolkan keberhasilan yang diraih calon tertentu saja.  Berita tersebut memberi kesan kuat    keberpihakan  jurnalis  dan  media  terhadap  pasangan  tertentu.  Sikap  ini  melanggar prisip  jurnalisme    tentang  independensi  dan  penyediaan  forum  publik  dan  prinsip  lain seperti  mengikuti suara  hati. Keberpihakan terhadap calon  tertentu juga melanggar kode etik jurnalistik tentang keberimbangan yang termuat dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang  berbunyi,  “Wartawan  Indonesia  selalu  menguji  informasi,  memberitakan  secara berimbang,  tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini  yang  menghakimi,  serta  menerapkan asas praduga tak bersalah. Keberimbangan dalam konteks ini diartikan sebagai pemberian ruang dan waktu kepada setiap calon untuk dipublikasikan.
2. Teleologis
Memberitakan  kelebihan  satu  calon  saja  dalam  proses  pemilihan  gubernur  bertujuan untuk  mendapatkan  simpati  masyarakat  terhadap  calon  tersebut  dan  pada  akhirnya memilih  calon  tersebut  saat  pemilihan.  Upaya  mencapai  tujuan  demikian,  membuat jurnalis mengabaikan prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalistik.
3. Kontekstual
Cara  berpikir  ini  disebut  juga  etika  tanggungjawab.  Etika  tanggungjawab  menuntut seseorang  mengambil  keputusan  sendiri  secara  bertanggung  jawab  dalam  kondisi  yang sedang  dihadapi.  Kelemahan  cara  berpikir  demikian  adalah  seseorang  dapat  mudah terjebak  situasi  dan  tanpa  prinsip.  Ketika  berpatokan  pada  prinsip  ini,  seseorang  tidak memiliki  pegangan  etis  dalam  bertindak.  Hal  ini  ditunjukkan  jurnalis  dan  media  yang mempublikasikan  berita  tentang  kelebihan  kandidat  Esthon  Foenay  dalam  pemilihan gubernur  tahun  2017.  Keputusan  media  massa  untuk  bargaining  pada  pasangan  tertentu adalah keputusan yang diambil saat mendapatkan tawaran dari pasangan calon gubernur. Ketika  menerima  tawaran  tersebut  tentu  ada  kesepakatan  yang  dibangun  untuk  ditaati
bersama. Media massa memiliki kewajiban untuk menonjolkan pasangan tersebut dalam pemberitaan.  Tawaran  yang  diterima  media  massa  akan  berimbas  pada  jurnalis  di lapangan,  yang  memiliki  kebebasan  untuk  menerima  atau  menolak.  Kasus  ini,  jurnalis mengikuti manajemen pemberitaan untuk fokus memberitakan calon tertentu.  Situasi ini memperlihatkan  bahwa  media  massa  dan  jurnalis  terjebak  dalam  cara  berpikir  etis  yang tidak didasarkan pegangan etis sebagaimana yang dirumuskan dalam kode etik jurnalistik tentang  indepedensi,  keberimbangan,  penyediaan  forum  publik/penyediaan  informasi berimbang.

## Manajemen  Pemberitaan
Secara umum setiap berita sebelum dipublikasikan melewati proses sebagai berikut: (media cetak)
1. Rapat dewan redaksi (rapat proyeksi)
Malam  sebelum  peliputan,  dewan  redaksi  berdiskusi  tentang  isu  dan  informasi  terkini ataupun isu yang dalam pandangan dewan redaksi penting berdasarkan berbagai kriteria.
2. Penugasan jurnalis
Isu dan informasi tersebut kemudian didiskusikan dengan jurnalis lapangan untuk mennggali data dengan memperhatikan prinsip dan syarat jurnalistik agar isu dan informasi tersebut  layak dipublikasikan serta terbebas dari berbagai dampak yang dapat timbul akibat pemberitaan yang keliru
3. Rapat dewan redaksi
Setelah  jurnalis  lapangan  mendapat  data,  dewan  redaksi  kembali  berdiskusi;  melihat kelayakan data yang ada.  Dewan redaksi mempertimbangkan kelayakan informasi untuk diserahkan kepada tim editor.
4. Penyuntingan dan Publikasi
Tim  editor  melakukan  penyuntingan  dan  seterusnya  diserahkan  kepada  tim lay  ou t  dan percetakan untuk dipubish.
Berita-berita  yang  tidak  direncanakan  oleh  dewan  redaksi  adalah  berita-berita kreativitas  atau  diperoleh  tanpa  sengaja  oleh  jurnalis  lapangan.  Berita-berita  demikian biasanya  melewati  tahapan  3  dan  4.  Sementara  itu  proses  media online cenderung mengabaikan  tahapan  ini.  Pengabaian  ini  karena  manajemen  media online lebih
mengedepankan kecepaatan berita. Data memperlihatkan bahwa jurnalis media online sendiri merencanakan,    mengedit  dan  mempublikasikannya.  Selain  itu,    kemunculan  media online tanpa melalui prosedur yang ketat.
Secara  konseptual,  dari  beberapa  ahli  seperti  H.  Fayol,  George  Tery,  James  Stoner, fungsi manajemen dapat dikategorikan sebagai Planning (Perencanaan) Organizing (Organisasi), Actuating (Pergerakan)  dan Controlling (Pengawasan)  (Ruyatnasih dan  Megawati,  2018).    Empat  fungsi  manajemen  ini  menjadi  acuan  dalam  manajemen pemberitaan.
1. Planning (Perencanaan)

## Rapat Proyeksi
Perencanaan  berita  merupakan  tugas  peimpin  redaksi,  para  redaktur  serta  kordinator liputan.  Wartawan  di  lapangan  juga  bisa  merencanakan  sendiri  pemberitaan,  tetapi berkomunikasi dengan redaktur dan korrdinator liputan.
Pada  tahap  perencanaan  dalam  manajemen  pemberitaan  biasanya  diawali  dengan perencanaan  rapat  proyeksi  redaksi.  Istilah  lain  dari  rapat  proyeksi  adalah  rapat perencanaan  berita,  rapat  peliputan,  atau  rapat  rutin  wartawan  di  bawah  koordinasi koordinator  liputan  (korlip).  Rapat  biasanya  diselenggarakan  sore  atau  malam  hari, dihadiri seorang atau beberapa redaktur, bisa redaktur bidang, redaktur halaman, redaktur senior, atau bahkan redaktur pelaksana.
Perencanaan  juga  diawali  dengan  rapat  proyeksi  penugasan  terhadap  wartawan  tertentu. Pada umunya, rapat ini dihadiri oleh pimpinan redaksi (pimpinan redaksi  ini  bisa  meliputi  pimpinan  redaksi  itu  sendiri,  wakil  pimpinan  redaksi,  dan redaktur  pelaksana),  redaktur,  tim  litbang  (perwakilan  litbang),  perwakilan  layout (petugas  layout)  serta  sekretaris  redaksi.  Rapat  proyeksi  dipimpin  oleh  pimpinan redaksi, apabila berhalangan hadir bisa diwakili oleh wakil pimpinan redaksi Rapat proyeksi membahas tentang evaluasi berita yang  hari  ini  terbit  serta  penentuan  berita  apa  yang  akan  diangkat  keesokan harinya (penentuan tema dan penentuan halaman).
Dalam  rapat  proyeksi  selain  menyampaikan  isu  yang  akan  digarap,  juga menegaskan  hal  teknis  seperti  informan  yang  perlu  ditemui,  serta  hal-hal  lain  terkait prosedur etik dalam mendapatkan berita.
2. Organizing (Organisasi)
Secara  organisatoris  media  pada  umumnya  (manajemen  pemberitaan)  terdiri  dari pemimpin redaksi. Seterusnya ada wakil pimpinan redaksi, Redaktur pelaksana, redaktur- redaktur,  koordinator  liputan,  wartawan  lapangan  dan  staf  lainnya  (termasuk lay out dan percetakan). Selain itu ada badan khusus yang dinamakan Litbang.
3. Actuating (Pergerakan)

## Peliputan dan Publishing
Pada tahap ini pelaksanannya ada pada jurnalis lapangan dan editor yang didasarkan pada rancangan  yang  sudah  dibahas  sebelumnya.  Rancangan  pemberitaan  tersebut  sedapat mungkin agar terhindar dari persoalan-persoalan etik ataupun hukum.
Prosedurnya  adalah  jurnalis  lapangan  akan  mencari  dan  meliput  berita  yang  sudah diproyeksi  dan  seterusnya  menulis  kembali  atau  mengirimkannya  ke  redaksi.  Berita tersebut  akan  didiskusikan  kelayakannya  dalam    rapat  redaksi  malam  hari  dan  kemudian dikembalikan kepada redaktur sesuai bidangnya untuk diedit. Setelah diedit berita tersebut siap dipublish melewati tahap lay out sebelum dicetak.
4. Controlling (Pengawasan)
Umumnya  media  tidak  mempunyai  badan  khusus  yang  mengawasi  keseluruhan  proses pemberitaan.  Tetapi  tugas  pengawasan  secara  tidak  langsung  ada  badan  khusus  yang dinamakan  Litbang.  Walau  demikian  badan  ini  tidak  berkomunikasi  langsung  dengan jurnalis  di  lapangan.  Segala  informasi  dan  isu  serta  gagasan  terkait  pemberitaan dikomunikasikan  melalui  pemeimpin  redakasi        dan  kemudian  informasi  tersebut diteruskan  melalui  jalur  yang  sudah  sampai  ke  jurnalis  lapangan  ataupun  koresponden. Secara realnya, pengawasan dalam manajemen pemberitaan dilakukan dalam keseluruhan proses  publikasi  berita.  Aspek  pengawasan  mulai  dari  rencana  pemberitaan,  penugasan dan  pengeditan  berita  (akurasi  penulisan  dan  bahasa).  Setelah  berita  terpublikasi,  masih dilakukan  evaluasi  di  tingkat  redaktur  (pemimpin  redaksi,  wakil  redaksi,  redaktur-
redaktur,  koordinator  liputan.  Pengawasan  menjadi  sangat  penting  karena  berita  yang terpublikasikan memiliki konsekuensi etis bahkan konsekuensi hukum.
Studi  lapangan  memperlihatkan  bahwa  implementasi    manajemen  pemberitaan  pada media cetak maupun media eleketronik tergolong sesuai, tetapi menjadi masalah pada media online. Permasalahannya disebabkan oleh penekanan pada kecepatan berita. Lebih parah lagi, data  memperlihatkan  bahwa  hirarkir  organisasi  tidak  ada  karena  SDM  yang  tidak  banyak dalam  media  online.  Semua  jurnalis  yang  bergabung  dalam  media  online  langsung  ke lepangan mencari berita dan langsung mengedit dan mempublikasikannya.
Hal  positip  yang  ada  pada  media online adalah  konfimasi  dari  pembaca  dapat diperoleh  cepat  di  kolom  komentar,    jika  terdapat  “masalah”  pada  berita  yang  sudah terpublish.  Inilah  perbedaan  media  online  dengan  medi  massa  cetak  sebagaimana  dikatakan Deuze  bahwa komponen teknologis adalah faktor penentu dalam definisinya. Ia menyatakan bahwa  perbedaan  online  journalist  dari  rekan-rekan  tradisionalnya  terletak  pada keputusan  jenis  baru  yang  dihadapi  oleh  para  wartawan  cyber.  “Online  journalist harus  membuat  keputusan-keputusan  mengenai  format  media  yang  paling  tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu, dan harus memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik untuk menanggapi, berinteraksi, atau bahkan menyusun ( customize )  cerita-cerita  tertentu  dan  harus  mempertimbangkan  cara-cara  untuk menghubungkan  kisah  tersebut  dengan  kisah  lainnya,  arsip-arsip,  sumber-sumber, dan  lain-lain,  melalui hyperlinks ”.  (Santana,  2005:  137).  Sebuah  studi  oleh  Singer  (dalam Santana,  2005:  138)  mengidentifikasikan  bahwa  ketika  surat  kabar  menjadi  online,  peran penjaga  gerbang  (gatekeeper)  mereka  menghilang.  Ini  berarti  seorang  wartawan  bisa mengakses  berita  yang  mereka  dapat  ke  internet  tanpa  melalui  redaktur.  Hal  demikian memperlihatkan  pengabaian  dalam  pengontrolan  terhadap  berita,  sehingga  memberi  ruang besar terjadi ketidakakurasian, kekeliruan atau kesalahan sebuah berita.
Secara  kritis  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  fungsi  manajemen  dalam manajemen pemberitaan tergolong sesuai namun secara organisasi, tidak adanya struktur yang secara  jelas  menjalankan  fungsi-fungsi    manajemen  tersebut.  Hasil  penelitian  ini menganjurkan  struktur  organisasi  yang  dapat  menjalankan  fungsi-fungsi  manajemen. Mekanisme  kerja  dalam  struktur  tersebut    memperlihatkan  sebuah  model  manajemen  yang
ditawarkan  sebagai  hasil  penelitian  ini.  Struktur  tersebut  diperlihatkan  pada  saran  yang diberikan dalam bagian kesimpulan dan saran.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat dibuat adalah:
1. Maksimalisasi pelaksanaan manajemen pemberitaan terkendala dengan:
a. Sumber daya manusia yang terbatas
Keterbatasan Sumber daya manusia ini bermula dari latarbelakang pendidikan jurnalis yang tidak berhubungan dengan jurnalisme
b. Prosedur  perekrutan yang tidak ketat
c. Jurnalis terjebak dalam persoalan etis
d. Prosedur  pembentukan  media  yang  gampang,  secara  khusus  media onlone, di  mana setiap orang boleh mendirikan media massa dengan persyaratan yang mudah
2. Diperlukan model manajemen pemberitaan yang mampu meminimalisir pelanggaran kode etik  jurnalistik.  Manajemen  media  perlu  kreatif  mengambil  langkah  pencegahan  seperti menyusun aturan teknis yang lebih detail, atau membentuk tim pengawas intern.

## Saran
1. Kendala dalam manajemen pemberitaan
a. Manajemen  media  merancang  pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan  jurnalistik secara  berkala.  Pendidikan  dan  pelatihan  tidak  dilakukan  hanya  pada  saat  awal menjadi jurnalis.
b. Mekanisme  perekrutan  wartawan  diperbaiki.  Perlu  ada  standarisasi  yang  jelas sehingga menghasilkan wartawan yang professional.
c. Pengetatan dalam prosedur pembentukan media massa terlebih media online
1. Membangun model manajemen Pemberitaan
Peneliti  menyarankan  model  manajemen  dengan  memperhatikan  elemen  berikut  dalam menjalankan fungsi manajemen pada umumnya :
a. Badan  Pengelola  Isu.  Tim  khusus  di  luar  redaksi  (organisasi  pemberitaan)  untuk menggali dan merancang isu.
b. Dewan  redaksi  (mempertimbangkan  kebutuhan  lapangan  untuk  memperoleh data/informasi,  baik  informasi  umum  maupun  informasi  dari  tim  khusus.    Dewan redaksi  dapat  membentuk  tim  pencari  informasi  untuk  berita-berita  yang membutuhkan  sumber  beragam  sehingga  mempercepat  upaya  mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat)
c. Badan  pengawas  (melakukan  pengawasan  terhadap  seluruh  komponen  yang terlibat dalam manajemen pemberitaan).
d. Aturan  Teknis  (Setiap  media  menyusun  aturan  teknis  sebagai  pegangan  bersama dalam melakukan peliputan dan publikasi berita. Aturan teknis ini didasarkan pada kode etik jurnalistik)
e. Pusat  Pengaduan  (menerima    pengaduan  dari  pembaca  maupun  seluruh masyarakat)
f. Badan  pelaksaan  Pendidikan  dan  pelatihan  (merancang  pendidikan  dan  pelatihan jurnalistik secara berkala)
Model Manajemen Pemberitaan Pusat
Pengaduan
Pembaca Rapat dewan redaksi -Isu Badan Pengawas Badan Diklat Redaktur Korlip Badan Pengelola Isu Jurnalis/ tea m work Berita
Keterangan:
: Komunikasi/koordinasi timbal balik
: Pengawasan dan proses menghasilkan berita dan

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, 2018; 4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik , Prenadamedia Group: Jakarta.
Azhari, 2011, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pustaka Pelajar , Yogyakarta Khoiron,  M.  Nur,  1999, Pendidikan  Politik  Bagi  Warga  Negara (Tawaran  Operasional dan Kerangka Kerja)
Hage, Markus Yohanes 2021, Etika Profesi Hukum. (Bahan Ajar), Undana, Kupang. Lexy J. Moleong  .  2007; Metodologi Penelitian Kualitatif , Rosdakarya, Bandung Rachbini,  J.  Didik,  2006: Ekonomi  Politik  dan  Teori  Pilihan  Publik, Ghalia  Indonesia: Bogor
Ruyatnasih, Yaya dan Megawati, Liya, 2018; Pengantar Manajemen, Teori, Fungsi dan Kasus , CV Absolute Media, Yogyakarta Santana, Septiawan. (2005); Jurnalisme Kontemporer .: Yayasan obor Indonesia, Jakarta. Sugiyono.  (2006); Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D. :  Alfabeta, Bandung
Yuni Mogot-Prahoro, 2021; Manajemen Surat Kabar: Panduan Ilmu, Pengetahuan, Seni,
Nurani dan Intuisi ; Prenada Media Group, Jakarta
Dewan Pers; Kode Etik Jurnalistik
UU No. 40 Tahun 1999 Pers