## Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa
1

## Amin Mudzakkir
Abstract
For most European countries, religious freedom is part of secularism principles  to  manage  separation  between  public  and    private sphere. The right of citizens to believe and practice of religious faith, however,  is  not  always  synonymous  with    recognition  from  the  state. In  several  countries,  constitution  guarantees  religious  freedom,  but in  some  cases  in  European  countries  government  has  not  yet  been formally recognized the existence of Islam. In this context recognition is  defined  as  recognition  of  organizations  that  represent  religious community. The issue of representation is indeed very crucial, because this concerns distribution of public finances. Recognition of religious- based organizations means the state’s willingness to subsidize religious activities.
The presence of migrants have made the issue of religious freedom is becoming more widespread in recent years. As the bulk of the migrants, Muslims are the most important subject in this issue. Prohibition of the use  of  religious  symbols,  including  headscarves  for  Muslim  women in public schools in France, has raised a number of questions about how far  freedom of religion which based on secularism is practiced. Furthermore, questions about the meaning of secularism was critically raised  back  into  the  European  public  sphere.  In  fact,  secularism  is a  political  discourse  that  interpreted  by  various  European  countries. According to the observers, such diversity in the meaning of secularism is resulted come from the influence of dominant religious culture and political development of the nation-states project which is also different in each European country.
On the other hand, different interpretation of secularism is also linked with  political  dynamics  of  migration  of  European  countries.  Muslims in  Europe  as  immigrant  become  the  targeted  group  of  integration policy. The problem of integration is not just include politics in public life, but also in the cultural area of   private life. In this context, debate on multiculturalism emerged as a reaction to the assimilationist view which  want  to  merge  cultural  boundaries  of  migrants  to    European community. Questions about how far the state should interfere in the cultural life, including those of religious practices, migrants, in this case the Muslim immigrants, is an important issue as a focus in this paper.
Keywords: secularism, Muslim, immigrants, Identity, Europe
1 Makalah dipresentasikan pada acara “1st Convention on European Studies in Indonesia” di Universitas Gadjah Mada, 16-18 March 2009

## Pendahuluan
Di  kalangan  Muslim  istilah  sekularisme  adalah  “kata  kotor”  yang  sering disamakan pengertiannya dengan sesuatu yang jahat, serakah, materialis, dan yang pasti, tidak islami (Noor , 2006). Akan tetapi hal ini tidak hanya terjadi di dunia Muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kaum agamawan secara umum cenderung memandang sekularisme sebagai lonceng kematian bagi agama- agama. Di tempat lain, banyak sarjana ilmu sosial mempunyai pandangan yang  hampir  senada.  Menurut  mereka,  sekularisme  adalah  wacana  yang mendestraksi  masyarakat  dari  kehidupan  yang  relijius  ke  kehidupan  yang serba materi. Dalam bahasa Weber, hasil akhir dari sekularisme ini adalah “ entzauberung der Walt” , “hilangnya pesona dunia”. Inilah tipikal masyarakat modern yang dalam benak banyak orang, terutama di dunia Muslim, dinilai secara sinis dan cemas karena dikhawatirkan akan menantang keyakinan dan otoritas suci lembaga-lembaga keagamaan. Khususnya di dunia Muslim, jika “hilangnya pesona dunia” itu benar-benar terjadi, klaim bahwa Islam adalah “ kaffah” yang meliputi agama dan negara ( al-Din wa al-Daulah ) akan terancam karena bertentangan dengan klaim totalitasnya itu sendir. Padahal, diantara agama-agama  besar  monoteis,  Islam  adalah  agama  yang  paling  bertahan dengan  klaim  totalitasnya  itu.  Berbeda  dengan  Kristen,  misalnya,  yang secara  doktrinal  mempunyai  pandangan  yang  lebih  akomodatif  terhadap sekularisme sebagaimana tercermin dalam sebuah ungkapan dalam Matthew 22: 21, yaitu: “render unto Caesar the things which are Caesar’s, and unto God the things that are God’s” ( “mempersembahkan kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, dan kepada Allah hal-hal yang merupakan milik-Nya” ) , Islam sepanjang sejarahnya justeru  terlibat  ketegangan  yang  terus  menerus  dalam  mempertahankan pengaruh agama dalam kehidupan bernegara.
Meski  demikian,  kalau  ditelaah  lebih  mendalam,  problem  hubungan antara  agama  dan  negara  tidak  hanya  milik  dunia  Muslim.  Di  Eropa, dimana sekularisme secara otomatis telah dianggap embedded dalam kultur masyarakatnya,  problem  hubungan  antara  agama  dan  negara  masih  tetap berlangsung.  Dalam  kenyataannya,  makna  sekularisme  tidak  pernah tunggal  dan  tidak  pernah  tetap.  Masing-masing  negara  Eropa  mempunyai interpretasi dan pengalaman berbeda-beda dalam hal bagaimana sekularisme diberlakukan.  Tariq  Modood  dan  Riva  Kastoryano  menyebut  kultur keagamaan  dan  pengalaman  politik  yang  berbeda-beda  di  masing-masing negara-negara  Eropa  sebagai  penyebab  mengapa  interpretasi  terhadap sekularisme tidak pernah seragam (Modood dan Kastoryano, 2006). Dari sini, lebih lanjut, kita bisa melihat bahwa sekularisme, selain merupakan fenomena yang  selalu  dikaitkan  dengan  eksistensi  agama-agama,  juga  merupakan fenomena politik.
Dalam konteks Eropa, kehadiran kaum Muslim, yang sebagian besar adalah kaum migran, adalah kenyataan yang menantang masa depan sekularisme.
Usaha  pemerintah    di  negara-negara  Eropa  untuk  membatasi  secara  tegas mana  wilayah  agama  dan  mana  wilayah  negara  seringkali  berbenturan dengan keinginan kaum Muslim untuk mengekspresikan identitasnya dalam kerangka negara. Pada sisi lain, kebijakan integrasi terhadap kaum migran secara  persisten  berusaha  mendorong  proses  adaptasi,  tidak  hanya  pada wilayah  sosial  ekonomi,  tetapi  juga  pada  wilayah  kultural  (Cesari,  2004). Pada  wilayah  yang  disebut  terakhir,  pemerintah  selalu  mendorong  proses akulturasi kaum migran ke dalam kultur mainstream Eropa yang berwatak sekuler.  Proses  akulturasi  sesungguhnya  bermakna  sekularisasi.  Usaha  ini terus menerus dilakukan, karena bagi sebagian orang Eropa, ekspresi identitas Muslim adalah ancaman bagi konsensus politik sekuler. Kaum muslim, dalam banyak  hal,  dinilai  sering  melakuan  “pengagamaan”  ( religionize )  terhadap kehidupan  politik.  Penilaian  yang  skeptis  seperti  ini,  dalam  amatan  Bikhu Parekh (2006), tampak terlalu dilebih-lebihkan dan sebagian besarnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Akan tetapi, peristiwa 11 September 2001 dan beberapa peristiwa tragis lain setelah itu, seperti peristiwa peledakan bom di Madrid pada 2004, dan di London pada 2005, telah melahirkan sikap “ Islamophobia” yang luas di kalangan masyarakat  Eropa—dan  masyarakat  Barat  secara  umum  (van  Bruinessen, 2005).  Islam  kemudian  sering  dikaitkan  dengan  berbagai  teror  dan  aksi- aksi radikal yang menakutkan. Dalam diskusi akademis, kenyataan seperti ini  seolah  membenarkan  tesis  Huntington  mengenai “clash  of  civilizations ”. Negara-negara  Barat  tampak  gentar.  Berbagai  kebijakan  pun  dirancang untuk  menangani  babak  baru  hubungan  antara  Barat  dan  dunia  Muslim. Bagi negara-negara yang mempunyai problem dengan kaum migran Muslim, seperti  negara-negara  di  Eropa,  kebijakan  imigrasi  dan  kewarganegaraan semakin diperketat (Fetzer dan Soper, 2005). Multikulturalisme sebagai sebuah wacana dan model kebijakan yang awalnya didukung secara luas sekarang berada  dalam  tantangan.  Oleh  kaum  ekstrimis  kanan,  multikulturalisme dipandang  sebagai  penyebab  tumbuh  suburnya  bibit-bibit  radikalisme  di lingkungan kaum minoritas migran (De Master dan Le Roy, 2000; Akar, 2006; Vasta, 2007). Dalam konteks inilah, kaum Muslim Eropa sekarang berjuang menegosiasikan identitas keagamaannya di tengah lanskap politik baru itu.
Tulisan ini hendak mengeksplorasi beberapa isu yang muncul di sekitar wacana  dan  praktik  sekularisme  dan  pengaruhnya  terhadap  persoalan identitas Muslim di Eropa. Dimulai dengan sebuah diskusi tentang problem agama dan negara di beberapa negara Eropa, tulisan ini akan melihat latar belakang historis dan sosiologis kaum Muslim Eropa sebagai kaum migran. Latar belakang seperti ini menjadi salah satu penjelasan terhadap dilema yang dihadapi kaum Muslim Eropa sebagai kaum minoritas, tidak hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai penutup, tulisan ini akan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang
bisa  ditempuh  untuk  mendialogkan  berbagai  ketegangan  yang  muncul selama ini antara “Eropa” dan “Islam”.

## Hubungan Agama dan Negara
Sekarang  ini,  sekularisme  dianggap  sebagai  sebuah  konsensus  yang  telah selesai dalam kehidupan masyarakat Eropa. Ini, tentu saja, tidak lahir secara tiba-tiba  dalam  sebuah  ruang  hampa,  tetapi  diperjuangkan  dalam  sebuah rentang sejarah yang penuh darah dan air mata. Secara historis, ide tentang sekularisme  mulai  mendapatkan  tempatnya  dalam  kehidupan  masyarakat Eropa  sejak  Perjanjian  Westphalia  ditandatangani  pada  1648. 2 Sejak itulah  sebuah  kesadaran  untuk  membangun  institusi  politik  yang  semata dipersatukan  oleh  kepentingan  duniawi  muncul  setelah  orang-orang  lelah karena perang atas nama agama yang berkepanjangan. Pelan-pelan kesadaran baru itu menggoncangkan keyakinan lama yang mendasarkan institusi politik pada otoritas iman. Para rahib di gereja-gereja gentar. Akhirnya kesadaran itu buncah di Perancis pada akhir abad ke-18 dalam sebuah revolusi paling penting dalam sejarah peradaban masyarakat Eropa—dan peradaban Barat secara  keseluruhan.  Revolusi  Perancis,  begitu  nama  revolusi  penting  itu disebut  dalam  buku-buku  sejarah,  mengakhiri  sebuah  hubungan  yang saling menopang antara negara dan gereja, antara dunia politik dan dunia agama. Hubungan itu diputus dalam sebuah drama pemakzulan kekuasaan Raja  Louis  XVI.  Itulah  peristiwa  politik  yang  hingar  bingar  oleh  pekik emansipasi, tujuan tertinggi yang ingin digapai manusia Pencerahan, yaitu. “memisahkan individu dari paksaan agama dan mengintegrasikan  dirinya ke dalam komunitas politik sebagai warga negara perorangan” (Modood dan Kastoryano, 2006).
Sekularisme Eropa, yang lahir pertama kali di Perancis, adalah produk dari sebuah pengalaman historis yang khas. Dalam konteks tertentu, makna sekularisme  di  Eropa  berbeda,  misalnya,  dengan  di  Amerika  Serikat.  Di Amerika  Serikat,  sekularisme  didefinisikan  sebagai  “kebebasan  beragama” ( freedom of religion ), sedangkan di Eropa istilah itu cenderung didefinisikan sebagai  “kebebasan  dari  agama”  ( freedom  from  religion )  (Jacoby  dan  Yavuz, 2008).  Keputusan  Eropa  untuk  benar-benar  menepikan  agama  dari  ruang publik,  sebagaimana  disebut  di  atas,  dilatarbelakangi  oleh  pengalaman traumatis  mereka  di  masa  lalu.  “Perselingkuhan”  negara  dan  gereja melahirkan kekuasaan yang lalim. Reaksi yang lahir terhadap kekuasaan yang lalim itu adalah sebuah gerakan sekularisme yang galak. Sebagaimana terjadi di  Perancis,  sambil  menumbangkan  Raja  Louis  XVI,  “kaum  Republikan”,
2 Perjanjian Westphalia berisi rangkaian perjanjian yang mengakhir Perang 30 Tahun (1618- 1648) di kekaisaran Romawi dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Republik Belanda. Secara umum perjanjian ini mengatur pemisahan wilayah otoritas antara agama (gereja) dan negara (para raja) di Eropa. Perjanjian ini menjadi cikal bakal pembentukan negara-bangsa modern.
sebutan bagai para pendukung Revolusi Perancis, mengusir juga ribuan rahib Katolik dan bahkan sebagian diantaranya dibunuh. Inilah wajah paling keras dari  sekularisme,  sebuah  gerakan  yang  beroposisi  secara  radikal  dengan lembaga-lembaga agama.
Interpretasi Perancis terhadap sekularisme dikenal dengan istilah laicite . Lebih dari sekadar bentuk pemisahan negara dan agama, laicite mengandung gagasan  agar  negara  mendorong  privatisasi  agama  dan  penyebarluasan nilai-nilai  sipil  dalam  kehidupan  warga  negara.  Melalui  sebuah  konstitusi yang  dibuat  pada  1795,  Perancis  melakukan  sekularisasi  lembaga-lembaga pernikahan, kesehatan, dan pendidikan.  Sejak itu, berbagai aspek kehidupan warga negara didasarkan semata-mata pada konsensus politik sekuler yang diisi  dengan  nilai-nilai  sipil.  Tidak  heran  kalau  kemudian  lahir  leksikon- leksikon  seperti  berikut  ini: civil  order,  civil  state,  civil  right,  civil  marriage, civil  burial ,  dan  sebagainya.  Interpretasi  Perancis  yang  ketat  terhadap sekularisme  ditegaskan  dalam  konstitusi  mereka  pada  tahun  1958.  Dalam ayat 2 disebutkan bahwa “ Perancis adalah tak terpisahkan, sekuler ( laique ), demokratis, dan Republik sosial. Ini menjamin kesetaraan bagi semua warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan asal, ras, dan agama. Semua keyakinan dihormati” (Modood dan Kastoryano, 2006).
Akan tetapi, dalam  perkembangan lebih lanjut, pemaknaan terhadap laicite mengalami dinamika. Dalam amatan Fetzer dan Soper, terdapat paling tidak  dua  kelompok  utama  yang  sama-sama  memperebutkan  pengaruh terhadap  pemaknaan laicite ,  yaitu  kelompok “strict” dan “soft” (Fetzer dan  Soper,  2005).  Kelompok  pertama  diisi  oleh  kalangan  feminis,  kaum “Republikan” kiri, dan persatuan para guru. Mereka, seperti sebutan yang diberikan oleh Fetzer dan Soper, memperjuangkan sebuah versi laicite yang ketat dan galak. Bagi mereka, apa yang sekarang diberlakukan di Perancis, tentang  bagaimana  seharusnya  agama  diatur  dalam  ruang  publik,  adalah sesuatu  yang  harus  tetap  dipertahankan.  Sebaliknya,  kelompok  kedua menafsirkan laicite secara lebih lunak. Bagi mereka, negara harus menghormati semua keyakinan beragama dan juga membantu mendanai program-program pengajaran agama di sekolah-sekolah swasta. Pendukung kelompok kedua ini berasal dari kalangan “multikulturalis kiri”, beberapa pemimpin Kristen dan  Yahudi,  sebagian  besar  Muslim  Perancis,  dan  para  advokat  hak  asasi manusia.
Lebih lanjut, kelompok “soft” laicite mengkritik pendekatan Pemerintah Perancis yang dinilai intoleran terhadap ragam ekspresi identitas keagamaan. Bagi kelompok ini, identitas keagamaan adalah bagian dari “budaya”, bukan hanya “agama”. Masalahnya adalah, batas pengertian antara kedua wilayah tersebut  sangat  ambigu,  karena  alasan-alasan  yang  sifatnya  teoritis  dan politis  (Kastoryano,  2006).  Alasan  seorang  gadis  Muslim  untuk  memakai jilbab,  misalnya,  dalam  kondisi  tertentu  adalah  pilihan  kultural,  selain
dalam  kondisi  yang  lain  boleh  jadi  merupakan  ekspresi  politik  dan,  tentu saja, kewajiban doktrinal agama. Dalam lingkup yang lebih luas, persoalan mengenai sampai sejauhmana pemerintah liberal diperkenankan menoleransi keberagaman ekspresi identitas keagamaan, yang sering berasosiasi dengan isu  hak  minoritas,  telah  menjadi  bahan  diskusi  panjang  dalam  wacana multikulturalisme.  Dalam  banyak  kasus,  ekspresi  identitas  keagamaan, atau  identitas-identitas  lainnya  yang  mengacu  pada  eksistensi  kelompok- kelompok  minoritas,  lebih  sering  merupakan  pernyataan  politik  terhadap pola-pola hubungan kekuasaan antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas yang dijalankan sebuah pemerintahan (Kymlicka, 2003: 262).
Variasi penafsiran terhadap sekularisme, sebagaimana terjadi di Perancis, menunjukkan  bahwa  dalam  kenyataannya  tidak  ada  satupun  masyarakat atau sistem politik Eropa yang benar-benar sekuler sebagaimana diumumkan kaum liberal (Parekh, 2006). Negara Eropa seperti Inggris bahkan mengakui adanya  “gereja  resmi”  ( established  church )  yang  mempunyai  “kewenangan tidak  penuh”  ( partial  establishment )  dalam  mengawal  peran  politik  agama dalam ruang publik. Dalam hal ini, warisan Kristen masih mempengaruhi kosa-kata, pemahaman diri, lembaga-lembaga, cita-cita, dan praktik-praktik masyarakat  dan  sistem  politik.  Akan  tetapi,  sebagimana  ditunjukkan  oleh pengalaman  Inggris,  pengaruh  Kristen  dalam  kehidupan  publik  bukan melulu  persoalan  keagamaan,  tetapi  lebih  merupakan  konsekuensi  dari kepentingan  politik  kekuasaan.  Pengakuan  resmi  negara  terhadap  sebuah bentuk organisasi keagamaan pada awalnya berasal dari persoalan pribadi. Berawal dari penolakan Paus untuk merestui pernikahan Henry VIII dengan Catherine  of  Aragon,  Inggris  mengakui  adanya  sebuah  “gereja  resmi” ( established church ) yang disebut Gereja Inggris ( the Church of England ), atau lebih dikenal sebagai Gereja Anglikan (An-Na’im, 2007).
Akan tetapi, harus diakui, praktik sekularisme ala Inggris, sebagimana di  Perancis,  banyak  menyimpan  problem.  Komunitas-komunitas  agama  di luar Gereja Anglikan sering merasa diperlakukan diskriminatif. Dalam soal pendidikan misalnya, meskipun pada 1988 pemerintah telah mengeluarkan sebuah  undang-undang  reformasi  pendidikan  yang  bertujuan  untuk menjamin agar pendidikan terbebas dari intervensi pandangan keagamaan tertentu,  kenyataanya  Gereja  Anglikan  melalui  kewenangan  komite  lokal mempunyai hak veto untuk mengubah silabus kurikulum pendidikan agama yang diajukan oleh sekolah-sekolah swasta (An-Na’im, 2007).
Di  Jerman,  sekularisme  tidak  dimaknai  sebagai  paham  anti-agama sebagaimana di Perancis. Di sana, concern terbesar dari sekularisme adalah penghancuran  halang  rintang  antara  dunia  para  rahib,  bangsawan,  kelas menangah, dan petani (Modood dan Katoryano, 2006). Dalam formasi negara Jerman modern yang menganut “korporatisme”, eksistensi institusi-institusi keagamaan  diakui  oleh  hukum  publik  dan  seringkali  memainkan  peran
penting  sebagai  isu-isu  publik.  Meski  demikian,  kehidupan  politik  pada dasarnya  tetap  diletakkan  pada  konsensus  negara  sekuler  dimana  peran gereja, baik Katolik maupun Protestan, dilimitasi seminimal mungkin. Peran meraka  lebih  bersifat  dukungan  moral  terhadap  gerakan-gerakan  politik yang  berwatak  sekuler.  Menjelang  peristiwa  penghancuran  Tembok  Berlin pada 1989, peran gereja-gereja Protestan, misalnya, justeru sangat aktif dalam menggerakan publik untuk terlibat dalam gerakan tersebut.
Di  beberapa  negara  Eropa  lain,  seperti  Denmark  danYunani,  selain Inggris  sebagaimana  telah  disebut  di  atas,  sekularisme  dimaknai  secara longgar  sebagai  paham  politik  yang  menerima  keberadaan  “gereja  resmi” ( established church ). Sampai tingkat tertentu, kondisi yang sama terjadi juga di Belanda dan Jerman. Di dua negara yang disebut terakhir, negara secara aktif menyeponsori  sekolah-sekolah  atau  rumah  ibadah  yang  dimiliki  lembaga- lembaga denominasi gereja. Di Belanda, tradisi “pilarisasi” yang telah berakar dalam masyarakat sipil itu memungkinkan kelompok-kelompok keagamaan menggalang  dana  dan  memainkan  peran  penting  dalam  berbagai  aspek kehidupan sosial dan politik. Tujuan dari kelompok-kelompok keagamaan itu tidak melulu urusan peribadahan, tetapi juga meliputi aspek-aspek sosial dan politik yang luas. Melihat pengalaman Belanda, makna sekularisme tidak berarti  peminggiran  peran  agama  dalam  ruang  publik,  tetapi  bagaimana menempatkannya sebagai bagian dari hak warga negara yang tetap tunduk pada hukum publik yang bersifat sekuler.
Interpretasi  dan  penerapan  sekularisme  yang  berbeda-beda  di antara  negara-Negara  Eropa  merupakan  peluang  yang  bisa  dimasuki  oleh kaum  Muslim  untuk  lebih  berpartisipasi  aktif  dalam  kehidupan  publik Eropa.  Pengalaman  Belanda  dengan  tradisi  “pilarisasi”,  misalnya,  adalah kesempatan  bagi  komunitas-komunitas  Muslim  untuk  menyejajarkan dirinya dengan komunitas-komunitas keagamaan lainnya (Mudzakkir, 2007: 36-51). Hal yang sama terjadi di negara-negara Eropa lain. Terutama pasca peristiwa 11 September 2001, pemerintah di beberapa negara Eropa semakin menunjukkan perhatiannya terhadap komunitas-komunitas Muslim dengan mengakomodasi  beberapa  kepentingan  mereka  dalam  mengekpresikan identitas  keagamaannya  di  ruang  publik.  Akan  tetapi,  seperti  akan ditunjukkan  nanti,  perhatian  besar  pemerintah  terhadap  Muslim  Eropa sebagian besar dilakukan di bawah judul kebijakan keamanan, bukan sebuah pemahaman yang menyeluruh terhadap kompleksitas hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum Muslim dengan tradisi dan sistem politik Eropa yang berkarakter sekuler.

## Muslim Eropa sebagai Minoritas Migran
Meskipun  beberapa  komunitas  Muslim  telah  datang  dan  tinggal  di  Eropa
sejak akhir abad ke-18, jumlah terbesar dari mereka berasal dari gelombang migrasi para pekerja pasca Perang Dunia II (Cesari, 2004). Faktor pendorong dan  penarik  mereka  adalah  ekonomi.  Sementara  mereka  butuh  mencari kehidupan  yang  lebih  layak,  negara-negara  Eropa  membutuhkan  tenaga kerja  yang  banyak  dan  murah.  Didukung  oleh  bantuan  keuangan  yang besar dari Amerika Serikat lewat Marshall Plan, negara-negara Eropa mampu mengaktifkan kembali faktor produksi mereka yang tersisa. Di luar perkiraan, negara-negara Eropa dengan cepat tampil kembali menjadi pemain-pemain penting dalam percaturan ekonomi Pasca Perang. Jerman, misalnya, negara yang  kalah  perang  sehingga  sebagian  besar  infrastruktur  industrinya berantakan,  justeru  tampil  dengan  “ economic  miracle ”  yang  mengagumkan (Vitols, 2005).
Boom ekonomi  Eropa  Pasca  Perang  ini,  seperti  telah  disebut  di  atas, tentu membutuhkan dukungan tenaga kerja yang banyak dan murah. Untuk mengatasinya, negara-negara Eropa mendatangkan para pekerja dari negeri- negeri yang ternyata mempunyai hubungan di masa lalu. 3 Inggris, misalnya, “mengundang”  para  pekerja  dari  India  dan  Pakistan,  Prancis  dari  Maroko dan Tunisia, Jerman dari Turki, Belanda dari Suriname. Negara-negara Eropa tersebut  membuat  kesepakatan  resmi  dengan  pemerintah  negara-negara pengirim  tenaga  kerja  tersebut:  Perancis  dengan  Maroko  dan  Tunisa  pada 1963 dan dengan Aljazair pada 1968, Jerman dengan Turki dan Maroko pada 1963 dan dengan Tunisia pada 1965.
Dalam perkembangannya, kaum migran yang datang ke Eropa Pasca Perang terbagi ke dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama datang ke  Eropa  pada  tahun  1950an.  Mereka  adalah  “para  pekerja  tamu”  ( guest workers ), hampir semuanya lelaki, banyak diantaranya masih bujangan, yang awalnya diharapkan akan kembali pulang. Akan tetapi, dalam kenyataannya, harapan  itu  tidak  pernah  jadi  kenyataan,  bahkan  disaat  Eropa  mengalami krisis ekonomi pada 1970an. Justeru pada saat itulah gelombang kedua kaum migran  datang.  Inilah  periode  yang  sering  disebut  “reunifikasi  keluarga”. Keluarga  para  buruh  gelombang  pertama  datang  berbondong-bondong menyusul  sanak  saudara  mereka  di  Eropa.  Sementara  itu,  gelombang ketiga adalah generasi terakhir yang datang ke Eropa sejak 1980an sampai sekarang.  Sebagian  besar  dari  mereka  adalah  para  pengungsi  dan  pencari suaka.  Kebijakan  imigrasi  yang  masih  longgar  dan  kejatuhan  rezim  Soviet pada akhir tahun 1980an adalah dua faktor penting yang mendorong arus migran gelombang ketiga itu. Jerman adalah salah satu negara yang terkena dampak paling besar dari kedatangan kaum migran gelombang ketiga itu.
3 Selain  Jerman,  negara-negara  Eropa  lainnya  mempunyai  hubungan  kolonial  di  masa lalu  dengan  negeri-negeri  darimana  para  pekerja  migran  itu  berasal.  Khusus  Jerman, hubungannya dengan Turki, negeri asal terbesar migran yang bekerja di sana, lebih bersifat hubungan politik ketika dua negara tersebut terlibat aliansi pada masa-masa sekitar Perang Dunia I
Antara tahun 1980 dan 1990, 60.000 orang Afganistan, 111.000 orang Iran, dan 55.000 orang Libanon datang dan menetap di sana. Selain itu, terdapat juga para pengungsi dari Bosnia yang jumlahnya mencapai 340.000.
Sebagian  besar  kaum  migran  yang  datang  ke  Eropa  adalah  Muslim. Meski diperkirakan jumlah mereka semakin besar dari tahun ke tahun, tidak ada data yang pasti mengenai itu. Sensus di negara-negara Eropa yang tidak memasukkan  kategori  agama  membuat  informasi  mengenai  jumlah  kaum Muslim  selalu  bersifat  perkiraan.  Kaum  migran  yang  berasal  dari  negara- negara  Muslim  diidentifikasi  sebagai  Muslim.  Dengan  cara  seperti  ini, jumlah kaum Muslim di Eropa sekarang diperkirakan lebih dari 10 juta orang atau  3  %  dari  populasi  Eropa.  Sebagian  kalangan  meyakini  bahwa  jumlah sesungguhnya  adalah  dua  kali  lipat  dari  itu.  Dengan  perkiraan  jumlah sebesar itu, Islam adalah agama minoritas terbesar dan menjadi agama ketiga terbesar di Eropa. Negara-negara Eropa berikut ini secara berurutan adalah tempat  dimana  sebagian  besar  kaum  Muslim  tinggal:  Perancis,  Jerman, Inggris,  Belanda,  dan  Yunani.  Di  negara-negara  tersebut,  jumlah  populasi Muslim mencapai 4-7 % dari populasi penduduk secara keseluruhan. Secara umum mereka berasal dari tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah keturunan Turki dan Kurdi. Di Jerman, jumlah mereka sekitar 2,5 juta orang. Kelompok  kedua  adalah  keturunan  Maroko.  Tidak  ada  data  yang  pasti mengenai  jumlah  mereka  di  Eropa,  tetapi  di  Prancis  saja  jumlah  mereka diperkirakan sebanyak 3 juta orang. Kelompok ketiga adalah keturunan Asia Selatan. Karena adanya hubungan kolonial, sebagian besar dari kelompok ini tinggal di Inggris.
Sebelum  dekade  1970an,  eksistensi  kaum  Muslim  di  Eropa  belum menjadi bahan diskusi yang penting dalam kehidupan politik. Sebagian besar dari mereka hanya dianggap sebagai pekerja dengan status kewarganegaraan bukan warganegara. Area permukiman mereka masih terbatas di barak-barak yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja. Akan tetapi, keadaan berubah setelah terjadi “reunifikasi keluarga” besar-besaran pada  tahun  1970an.  Jumlah  kaum  migran,  yang  sebagian  besarnya  adalah Muslim,  semakin  banyak.  Akibatnya,  area  permukiman  mereka  meluas. Mereka  tidak  lagi  tinggal  di  barak-barak,  tetapi  menyebar  ke  lingkungan permukiman  masyarakat  Eropa.  Perubahan  inilah  yang  mendorong pemerintah  di  beberapa  negara  Eropa  mulai  memikirkan  bagaimana mengintegrasikan  mereka  ke  dalam  sistem  dan  kultur  masyarakat  Eropa. Memasuki  dekade  1980,  isu  mengenai  integrasi  kaum  migran  Muslim  di Eropa ini telah menjadi bahan diskusi politik penting, apalagi setelah beberapa kekuatan partai politik Islam garis keras di Aljazair dan Turki meraih suara signifikan  dalam  pemilihan  umum.  Sebagian  kalangan  khawatir  terhadap meluasnya  pengaruh  Islam  garis  keras  terhadap  kaum  migran  Muslim  di Eropa (Cesari, 2004).
Meluasnya area persebaran permukiman kaum Muslim di tengah-tengah lingkungan masyarakat Eropa telah menimbulkan beberapa kontroversi. Salah satunya adalah menyangkut inisiatif kaum Muslim untuk mendirikan rumah ibadah.  Seiring  dengan  semakin  banyaknya  populasi  Muslim,  keinginan untuk  membangun  rumah  ibadah  ( prayer  rooms) meningkat  dengan  pesat sejak 1970an. Sampai akhir 1990an, tercatat lebih dari 6.000 masjid telah berdiri di  seantero  Eropa  Barat.  Bersamaan  dengan  meningkatnya  jumlah  masjid itu, aktifitas-aktifitas keagaaman berlangsung dengan intensif dan ekstensif. Simbol-simbol keagamaan Islam, sebagai akibatnya, dapat ditemukan dengan mudah di jalan-jalan dan permukiman di kota-kota di Eropa. Selain masjid, beberapa  simbol  dan  penanda  keislaman  lainnya  bermunculan,  seperti kuburan  Muslim,  restoran  halal,  bank  syariah,  dan  sekolah  agama  (Smith, 2002).
Bagi  sebagian  kalangan,  kehadiran  simbol-simbol  yang  mengacu pada  identitas  keagamaan  Islam  di  ruang  publik  Eropa  adalah  tantangan serius  terhadap  masa  depan  sekularisme.  Meskipun  sebagian  dari  kaum Muslim telah tercatat sebagai warganegara ( citizen ), banyak kalangan dalam masyarakat Eropa yang meragukan kesetiaan mereka terhadap hukum-hukum dan  prinsip-prinsip  kewarganegaraan.  Loyalitas  kaum  Muslim  terhadap “ ummah ” dianggap menegasikan patriotisme kaum Muslim terhadap negara Eropa dimana mereka tinggal sekarang. Pandangan-pandangan stereotipikal dan stigmatis inilah yang sering menjadi beban dalam menciptakan sebuah pola hubungan yang dialogis antara “Islam” dan “Eropa”. Menurut Parekh, pandangan-pandangan tersebut berakar pada kesalahpahaman masyarakat Eropa  sendiri  dalam  memaknai  logika  integrasi,  seolah-olah  identitas- identitas yang sekarang dianggap embedded dalam tradisi masyarakat Eropa seperti  liberalisme,  sekularisme,  dan  rasionalisme  adalah  konsepsi  yang tunggal (Parekh, 2006).

## Dari “Integrasi” ke “Akomodasi”
Akomodasi terhadap praktik-praktik keagamaan Islam adalah salah satu isu politik penting dalam konstelasi politik negara-negara Eropa Barat sekarang. Kehadiran kaum Muslim di tengah-tengah mereka adalah kenyataan yang tidak mungkin ditolak lagi. Akan tetapi, seperti juga sekularisme, persoalan akomodasi mempunyai tipe dan karakter berlainan antara satu negara dengan negara lain. Hal yang sama terjadi di dalam dinamika internal masing-masing negara.  Kelompok  yang “strict” menganjurkan  bahwa  negara  sebaiknya hanya mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok agama yang telah menjadi bagian dari “the original establishment” , sedangkan kelompok yang lebih “ soft” berpendapat bahwa akomodasi negara harus mencakup semua kelompok agama (Fetzer dan Soper, 2005).
Konsep akomodasi jelas lebih bersifat positif daripada konsep integrasi dan, apalagi, asimilasi. Jika kedua konsep terakhir lebih menempatkan kaum Muslim sebagai objek, konsep akomodasi, sebaliknya, menempatkan kaum Muslim sebagai subjek. Konsep ini lahir dari kenyataan bahwa sebagian besar kaum  Muslim  Eropa  sekarang  adalah  warganegara  dari  salah  satu  negara di Eropa. Mereka ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan kewarganegaraan  pada  umumnya.  Mereka  ikut  memilih  dalam  pemilihan umum dan bahkan beberapa dari mereka terpilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Mereka juga banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Kehidupan mereka secara sosial dan ekonomi dapat disebut cukup layak. Berdasar kenyataan seperti ini, pengakuan terhadap identitas keagamaan  Muslim  jelas  bukan  sesuatu  yang  dapat  ditawar-tawar  lagi (Klausen, 2005).
Dalam  praktiknya,  politik  akomodasi  negara  terhadap  Muslim  di Eropa  sangat  berkait  dengan  pola  hubungan  agama-gereja  di  negara bersangkutan  (Klausen,  2005).  Perancis  dengan laicite -nya  mempunyai  tipe dan karakter akomodasi yang berbeda dengan Ingris dan Jerman. Khususnya di Jerman, posisi agama, seperti telah disinggung di atas, adalah bagian dari “korporatisme” negara. Oleh karena itu, kaum Muslim sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan korperschaft des offentlichen rechts, semacam hak untuk mendapatkan  dana  publik,  dari  pemerintah  sebagaimana  didapatkan  oleh kelompok-kelompok keagamaan lain seperti Kristen dan Yahudi. Sementara itu, Belanda dengan tradisi “pilarisasi”-nya, secara teoritis, barangkali adalah negara yang paling siap menerima kehadiran Islam sebagai “pilar” kelima dalam kehidupan civil society mereka. 4 Dengan adanya tradisi “pilarisasi” ini, kaum Muslim berhak untuk mengakses dana publik yang juga dinikmati oleh kelompok-kelompok agama lain.
Akan  tetapi,  dalam  konteks  Eropa  pasca  11  September  2001,  politik akomodasi  negara  terhadap  Muslim  berangkat  dari  kerangka  berpikir kebijakan keamanan yang sempit. Islam dan kaum Muslim dipahami sebagai ancaman.  Keterlibatan  beberapa  orang  yang  diidentifikasi  sebagai  Muslim dalam beberapa aksi anarkis dilihat secara simplistis sebagai bukti keterkaitan Islam dan terorisme. Stereotip dan stigma ini menjadi citra yang kuat dalam benak  pemerintah  di  negara-negara  Eropa  dalam  menangani  isu-isu  yang berhubungan  dengan  Islam  dan  kaum  Muslim.  Dengan  kerangka  seperti ini, politik akomodasi diluncurkan pemerintah untuk “ separate the extremists from the faith ”. 5 Pemberian dana terhadap sekolah-sekolah Islam, misalnya, dilandasi asumsi bahwa selama ini sekolah-sekolah itu mengajarkan nilai-nilai
4 “Pilar” lainnya adalah Protestan, Katolik, Liberal, dan Sosialis
5 Pernyataan  ini  dilontarkan  Ian  Blair,  kepala  polisi  metro  London,  ketika  mengomentari kebijakan  negara  yang  mendanai  sejumlah  sekolah  swasta  Islam.  Lihat,  Jytee  Klausen, “Counterterrorism,  integration  of  Islam  in  Europe”,  http://www.speroforum.com/site/ article.asp?id=6950, diakses 28 Februari 2008
yang cenderung mendorong anak didik untuk terlibat dalam aksi-aksi radikal. Akan tetapi, tidak ada tindak lanjut yang lebih substantif untuk, misalnya, mendorong anak didik di sekolah-sekolah Islam agar terlibat dalam forum dialog antar agama. Akibatnya, segregasi antar kelompok agama masih terus berlangsung dan bahkan, sampai tingkat tertentu, semakin diperkuat.
Kesalahpahaman  yang  mendasari  politik  akomodasi  negara  terhadap Muslim di Eropa dinilai Amartya Sen merupakan akibat dari kesalahpahaman orang  dalam  memaknai  konsep  “multikulturalisme”  (Sen,  2007:  201-207). Pemahaman  mengenai  Muslim  sebagai  kaum  minoritas,  sebagai  turunan dari  konsep  multikulturalisme,  seringkali  hanya  ditempatkan  dalam kerangka  politik  pengakuan  terhadap  identitas  keagamaannya  saja,  tidak meliputi identitas-identitas lainnya. Padahal, menurut Sen, seorang Muslim pastilah  hidup  dalam  sekian  identitas  yang  boleh  jadi  pada  suatu  waktu akan bertabrakan dan bertindihan. Pengakomodasian terhadap satu identitas tetapi  mengabaikan  identitas  lain  merupakan  bentuk  “monokulturalisme majemuk” yang tidak akan membantu menciptakan hubungan yang saling pengertian antara berbagai komunitas agama dalam sebuah masyarakat yang multikultur (Sen, 2007).

## Penutup
Tulisan ini hanyalah sebuah sketsa pemahaman terhadap semesta persoalan yang  kompleks di sekitar isu sekularisme dan kaum Muslim di Eropa. Oleh karena  itu,  sebuah  kesimpulan  yang  solid  tampaknya  akan  sulit  tercapai, apalagi  kalau  mengingat  betapa  dinamisnya  diskusi-diskusi  tentang  Islam dalam  percaturan  politik  global  sekarang  ini.  Lebih  dari  sekadar  diskusi akademis,  isu  mengenai  Islam  telah  menjadi  konsumsi  para  pengambil kebijakan  di  hampir  seluruh  negara  di  dunia.  Akan  tetapi,  Islam  dalam konteks yang terakhir ini sering ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang terbatas, dilepaskan dari lingkaran-lingkaran rumit yang mengitarinya.
Kaum Muslim Eropa terdiri dari berbagai komunitas yang datang dari beragam  latar  belakang  ras,  etnis,  bangsa,  kelas,  gender,  dan  sebagainya. Keragaman  itu  telah  membentuk  “identitas-identitas”,  bukan  hanya  “satu identitas”,  dalam  diri  seorang  Muslim.  Posisi  dan  status  sebagian  Muslim Eropa  sebagai  kaum  migran,  misalnya,  yang  secara  sosial  dan  ekonomi menghadapi  beberapa  persoalan,  adalah  fakta  yang  tidak  bisa  dilupakan ketika memahami bagaimana respon mereka terhadap lanskap Eropa yang secara “esensialis” digambarkan berbeda dengan asal usul dan latar belakang mereka. Respon yang mereka berikan boleh jadi tidak sepenuhnya didasarkan pada  identitas  keagamaan,  tetapi  juga  berkait  dengan  tempat  atau  negara dimana mereka tinggal sekarang. Seperti telah ditunjukkan oleh tulisan ini, masing-masing negara di Eropa mempunyai keragaman dalam hal bagaimana
menginterpretasi dan mempraktikkan sekularisme dalam kebijakan publik. Keragaman ini tentu saja memberikan peluang dan tantangan bagi Muslim Eropa untuk terus menerus menegosiasikan identitasnya di tengah berbagai perubahan yang seringkali datang di luar kontrol mereka. l

## Referensi
Akar,  Phil.  Lic.  Ahmed.  2006.  “Islam  in  Europe:  Problem  and  Prospect  of Integration”, International Seminar hosted by the International Center for Islam and Pluralism (ICIP) and Finland Embassy, Jakarta. November 22-23.
An-Nai’m, Abdullahi Ahmed. 2007. Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Syariah . Bandung: Mizan.
Cesari, Jocelyne. 2004. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States . New York: Parlgrave Macmillan.
De Master, Sara dan Michael K. Le Roy. 2000. “Xenophobia and European Union”, Comparative Politics , Vol. 32, No. 4, Juli.
Fetzer, Joel S. dan J. Christopher Soper. 2005. Muslims and the State in Britain,
France, and Germany. Cambridge: Cambridge University Press. Jacoby,  Wade  dan  Hakan  Yavuz.  2008.  “Modernization,  identity  and integration: an introduction to the special issue on Islam in Europe”,
Journal of Muslim Minority Affairs , Vol. 28, No. 1, April.
Kastoryano,  Riva.  2006.  “French  Secularism  and  Islam:  France’s  Headscarf
Affair”  dalam  Tariq  Modood,  Richard  Zapata-Barrero,  dan  Anna Triandafyllidou  (Ed.). Multiculturalism,  Muslims,  and  Citizenship:  A European Approach. London: Routledge. Kymlicka, Will. 2003. Kewargaan Multikultural . Jakarta: LP3ES. Klausen,  Jytte.  2005. The  Islamic  Challenge:  Politics  and  Religion  in  Western Europe . New York: Oxford University Press. Klausen,  Jytee.  2008.  “Counterterrorism,  integration  of  Islam  in  Europe”, http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=6950,  diakses  28 Februari.
Modood, Tariq dan Rita Kastoryano. 2006. “Secularism and Accomodation of Muslims in Europe” dalam Tariq Modood, Richard Zapata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou (Ed.). Multiculturalism, Muslims, and Citizenship: A European Approac. London: Routledge. Mudzakkkir,  Amin.  2007.  “Minoritas  Kaum  Migran  Muslim  di  Belanda”, Jurnal Kajian Wilayah Eropa , Vol. III, No. 3.
Noor, Farish A. 2006. “Riwayat sebuah kata kotor” dalam Novriantoni (Ed.).
Sepatah “Kata Kotor”: Sekularisme di Asia. Jakarta: Yayasan Kalam.
Parekh,  Bikhu.  2006.  “Europe,  liberalism,  and  ‘Muslim  question’”  dalam Tariq  Modood,  Richard  Zapata-Barrero,  dan  Anna  Triandafyllidou
(Ed.). Multiculturalism,  Muslims,  and  Citizenship:  A  European  Approach. London: Routledge.
Parekh, Bikhu. 2006. “Europe, Liberalism, and the ‘Muslim Question’” dalam Tariq  Modood,  Richard  Zapata-Barrero,  dan  Anna  Triandafyllidou (Ed.). Multiculturalism,  Muslims,  and  Citizenship:  A  European  Approach.
London: Routledge.
Sen,  Amartya.  2007. Kekerasan  dan  Ilusi  tentang  Identitas ,  terj.  Arif  Susanto.
Jakarta: Marjin Kiri.
Smith, Jane I. 2002. “Introduction”, Yvonne Yazbeck Haddad (Ed.). Muslims in the West: From Soujurners to Citizens. New York: Oxford University Press.
van  Bruinessen,  Martin.  2006.  “The  Emergence  of  Islamophobia  in  the
Netherlands”, International Seminar hosted by the International Center for Islam and Pluralism (ICIP) and Finland Embassy, Jakarta. November 22-23.
Vasta,  Ellie.  2007.  “From  ethnic  minorities  to  ethnic  majority  policy:
Muliticulturalism and the shift to assimiliationsm in the Netherlands”.
Ethnic and Racial Studies Vol. 30 No. 5 September. Vitols,  Sigurt.  2005.  “Globalization  and  the  Transformation  of  the  German Model” dalam R. Stubbs and G.  Underhill (Ed.). Political Economy and the Changing Global Order , 3 rd edn. Oxford: Oxford University Press.