INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 693-705 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang
Josua Otniel Sondakh Walangitan 1 ✉ , Jemmy Sondakh 2 , Mercy M. M. Setlight 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: josua.walangitan12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan berkaitan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan oleh perbankan sebagai pengaman atau jaminan atas pemberian kredit kepada pelaku usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Pelaku  usaha  UMKM  juga  dapat  berperan  dalam  industri pariwisata  sebagai  penyedia  layanan  atau  produk  di  tempat-tempat wisata. Peran  UMKM  dalam industri  pariwisata  sangat  penting  untuk  membantu  memperkuat  ekonomi  lokal,  menciptakan lapangan  kerja,  dan  mempromosikan  keanekaragaman  budaya  dan  produk  lokal.  Dengan mendukung  UMKM  di  sekitar  tempat  wisata,  kita  juga  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas pengalaman pariwisata bagi para wisatawan. Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan di tempat wisata umumnya  mengikuti  peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku  untuk  sektor  perbankan  dan industri pariwisata di negara tersebut.
Kata Kunci : Jaminan kredit UMKM, Kredit modal usaha mikro kecil menengah, Perbankan, Peraturan jaminan kredit, UMKM,

## Abstract
Legal aspects of credit collateral for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) by banks relate to regulations and legal provisions governing the types of collateral that banks can use as security for granting credit to micro, small, and medium-sized businesses. MSMEs can also play a role in the tourism industry by providing services or products in tourist destinations. The role of MSMEs in the tourism industry is essential to strengthen the local economy, create job opportunities, and promote cultural diversity and local products. By supporting MSMEs around tourist attractions, we can also have a positive impact on the local community and enhance the quality of the tourism experience  for  travelers.  The  legal  aspects  of  credit  collateral  for  MSMEs  by  banks  in  tourist destinations generally adhere to the regulations and laws applicable to the banking and tourism sectors in the respective country.
Keywords: MSME  credit  collateral,  Micro,  Small,  and  Medium-sized  enterprises,  Banking,  Credit collateral regulations, MSME, Tourism.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  mempunyai  posisi  yang  penting  dalam pertumbuhan ekonomi nasional UMKM dikelolah langsung oleh masyarakat mennengah kebawah  yang  banyak  tersebar  sampai  kepedesaan.  Undang  Undang  Cipta  Kerja ditetapkan untuk menciptakan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Undang Undang no 20 tahun 2008 ini dibentuk untuk memudahkan bagi UMKM berusaha di Indonesia. Undang undang cipta kerja ditetapkan untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Perbedaan  kriteria  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  sebelumnya  terdapat  di dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2008  dengan  kriteria  sebagai  berikut  untuk  usaha  mikro modal/kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.  50  juta  tidak  termasuk  di  luar  tanah  dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta, usaha kecil memiliki  kekayaan  bersih  Rp.  50  juta  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  500  juta  tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta dan paling banyak Rp. 2,5 milyar serta usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 500 juta  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  10  milyar  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja untuk usaha mikro memiliki modal maksimal 0 sampai dengan Rp. 1 milyar dengan penjualan maksimal Rp. 2 milyar per tahun, usaha kecil Rp. 1 sampai dengan Rp. 5 milyar dengan penjualan per tahun Rp. 2 sampai dengan Rp. 15 milyar begitu juga dengan usaha menengah memiliki modal Rp. 5 sampai dengan Rp. 10 milyar dengan hasil penjualan per tahun Rp. 15 sampai Rp. 50 milyar. Nilai nominal kriteria di atas
dapat diubah sesaui dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjual tahun kementrian/Lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omset kekayaan bersi, nilai investasi jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif kandungan loakl dan atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sector usaha untuk kepentingan tertentu pasal 36 PP UMKM.
Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan sistem Online Submission System Berbasis Risiko (OSS RBA). Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  merupakan  perizinan  berusaha  yang  berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan merupakan perbuatan dalam hukum administrasi negara yang mana memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM supaya dapat berkembang dengan baik dan lancar. Dalam sistim pengturan undang-undang cipta kerja perusahan  untuk  mendapatkan  ijin  hanya  punya  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  sangat bermanfaat  bagi  para  pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK).  Selain  berfungsi  sebagai perizinan tunggal, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memudahkan UMK untuk mengakses pembiayaan dari perbankan untuk mendapatkan permodalan usaha. Usaha dengan risiko menengah rendah memerlukan Nomor Induk Berusaha  (NIB)  dan  Sertifikat  Standar  (SS) berupa pernyataan mandiri. Usaha dengan risiko menengah tinggi memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.
Untuk mendapatkan permodalan pelaku usaha UMKM harus memenuhi persyaratan Izin  Lokasi,  Izin  Lokasi  Perairan,  Izin  Lingkungan  dan  IMB  di  wilayah  usahanya.  Izin Komersial  atau  Operasional  diberikan  pada  pelaku  usaha  untuk  memenuhi  standar, sertifikat,  lisensi,  dan/atau  pendaftaran  barang/jasa  sesuai  dengan jenis  produk  yang dikomersialkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) RBA.Undang Undang Cipta Kerja,  diantara  materi  yang  akan  mengenai  kemudahan  berusaha  (bagi  UMKM)  dan kemudahan  pemberdayaan,  dan  perlindungan  UMKM.  UMKM  berkontribusi  terhadap produk  domestik  nasional  bruto  (PDRB)  hingga  menyentuh  61%  dan  sisanya  39%  dari usaha  besar.  Dalam  praktik  di  sisi  pembiayaan,  UMKM  mendapatkan  19%  dari  porsi pembiayaan perbankan kepada pihak yang ketiga berdasar statistik perbankan Indonesia. Tujuan  akhir  dari  Undang  Undang  Cipta  kerja  ialah  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM sangat penting mengingat bahwa UMKM  merupakan  tulang  punggung  perekonoman  nasional.  Dengan fleksibilitas  pasar tenaga  kerja,  re-skilling,  up-skilling,  serta  program  kesejateraan  pekerja,  maka produktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat ditingkatkan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis ini yakni metode penelitian hukum normatif dan empiris. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan.  Penentuan  lokasi  penelitian  dimaksudkan  untuk  mempermudah  atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan yang dipilihnya lokasi penelitian di Bukit Kasih kanonang karena lokasi ini juga merupakan lokasi wisata. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Data primer dan Data sekunder . Berdasarkan pada sumber data dan teknik pengumpulan data, kemudian dilakukan teknik pengelolah data secara kualitatif, baik mengenai konsepsinya, pengaturannya serta perbandingannya atau  komparasi.  Adapun  analisis  data  yang  digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan  sifat  deskriptif  yaitu  penulis dalam  menganalisis  berkeinginan  untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitan yang menghasilkan data deskriftip analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laiku yang nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Permodalan bagi UMKM Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008
Dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sumber modal ada yang berasal dari  pelaku  usaha  sendiri,  keluarga  teman  serta  bantuan  pemerintah  atau  bank  dalam bentuk  kredit)  Khusus  untuk  bank  dalam  memutuskan  pemberian  kredit  dan menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan Bank sebagai modal pinjaman bagi pelaku usaha.  Bantuan  maupun  pinjaman  berdasar  kan  kriteria  UMKM  dan  jenis  usaha yang dilakukan  dalam  Undang  Undang  No.20  tahun  2008  tentang  UMKM,  terdapat  kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro  harus  memenuhi  syarat  dengan  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  tidak  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)/tahun.
Jenis dan kriteria usaha kecil, pelaku usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta rupiah  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  2,5  miliar.  Begitupun  dengan  kriteria  usaha menengah yang harus memiliki kekayaan  bersih lebih  dari Rp 500  juta  sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar/tahun.
Begitu juga dalam perkembangnya aspek pemodalan bagi UMKM telah diatur dalam undmg undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dalam Undang Undang Cipta Kerja, terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan.
Pembiayaan dan penjaminan usaha mikro kecil, dalam UU Cipta Kerja memberikan ketegasan dan kewajiban lebih oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
Dari 68 umkm yang ada dibukitkasih kanonang 28dengan klasifikasi modal 50juta sampai  100juta  sedangkan  untuk  usaha  lainnya  penjualan  ornament  parawisata  seperti kalung  topi  kaus  gelang  cincin  berjumlah  20  ada  umkm  juga  yang  bergerak  dibidang angkutan  tukang  ojek  dll.  Kebanyakan  juga  penjual  ornament  parawisata  hanya berdasarkan modal sendiri tidak ada bantuan dari pemerintah karena modal usaha hanya terkait dengan pembelian barang ornament dan biaya lain yang digunakan yaitu pajak. Ketentuan tentang pembiayaan dan penjaminan dalam usaha mikro kecil dalam UU Cipta Kerja jelas memberikan kepastian bagi masyarakat pelaku UMKM dan menjadi kewajiban bagi  pemerintah  untuk  dapat  memastikan  pembiayaan bagi  usaha  mikro  kecil  berjalan dengan lancar.
Pengertian Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ialah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit bisa diperoleh lewat bank umum termasuk bank syariah bukan dengan sistem bunga  atau  pembagian  hasil keuntungan” tidak  ditemukan  lagi  dalam  rumusan Kredit menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  sekaligus  memisahkannya  dan  baru terwujud  ketika  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.Berdasarkan kedua rumusan Kredit baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  maupun  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  kredit  adalah berdasarkan “persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
Perjanjian  Kredit  Bank  adalah  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  mengajukan pinjaman termasuk UMKM peraturan perundang-undangan perbankan, disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam, yang juga dikenal dalam Hukum perdata sebagai  perjanjian bersama  (benoemd,  specified),  yakni  perjanjian  khusus  sebagai  perjanjian  yang mempunyai nama sendiri.
Pembahasan  tentang  Kredit  tersebut  terkait  erat  dengan  cakupan  kegiatan  usaha bank khususnya BPR yakni memberikan kredit. Selain itu, pembahasannya bertolak dari istilah  dan  singkatan “P” pada  BPR,  yang  berasal  dari  kata  Kredit, walaupun  di  dalam kenyataan  praktik  pemberian  atau  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  istilah “pinjam meminjam uang” sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  1754 KUH.  Perdata,  masih  juga digunakan,  termasuk  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  telah menerbitkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Beberapa  Perusahaan  Teknologi  Informasi  yang  menyelenggarakan  pinjam meminjam uang yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lainnya oleh PT. Digital Alpha Indonesia dengan nama platform UangTeman, oleh PT. Mitrausaha Indonesia Grup dengan nama platform Modalku.
Pembahasan  tentang  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  informasi, merupakan  tantangan  bagi  lembaga-lembaga  keuangan  yang  telah  ada  selama  ini termasuk  lembaga  perbankan.  Dalam  perspektif  kredit  perbankan  pada  umumnya  dan kredit BPR pada khususnya maka penerapan teknologi informasi semakin menjadi bahan penting untuk diwujudkan.
Persaingan  keras  dan  ketat  antara  Bank  Umum  dengan  BPR,  di  antara  Lembaga Pembiayaan  (Finance)  dengan  BPR,  antara  Pegadaian  dengan  BPR,  maupun  diantara Fintech dengan BPR serta sesama BPR berlangsung demikian sengit. Kewenangan Bank Indonesia sebenarnya sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang juga telah dibahas sebelumnya.
Kegiatan usaha yang mendapat fasilitas kredit termasuk UMKM yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat. BPR menurut Pasal 13 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  ialah “menempatkan dananya  dalam  bentuk  Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI),  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito,  dan/atau  tabungan  pada  bank lain.” Pembahasan pokok mengenai pembatasan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama pelarangan menerima simpanan berupa Giro (Demand Deposit), dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa “Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan menggunakan  cek,  sarana  perintah  pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.”
Kegiatan usaha yang dilarang bagi BPR dalam hal menerima simpanan berupa giro, oleh karena di dalam lalu lintas pembayaran, telah beredar mata uang sebagai mata uang
resmi baik berupa uang chartal seperti uang kertas dan uang logam. Uang Giral merupakan uang  yang  beredar  dan  dilakukan  sebagai  alat  pembayaran dalam  masyarakat,  yang belakangan ini muncul pula uang elektronik (e-money), bahkan uang digital.
Pada  Tahun  2020  keluarlah  undang  undang  ominibus  law  yang  dikenal  dengan Uundang undang cipta kerja nomor 11 Tahun 2020. Undang Undang Cipta Kerja ini salah satu aspek penting lainnya yang diatur adalah tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Pengaturan  UMKM  dalam  UU  Cipta  Kerja  sangat  penting  mengingat  jumlah pelaku UMKM  di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat  Statistik (BPS)  pada  2019  terdapat  64,2  juta  usaha,  dan  berdasarkan  data yang  diperoleh  dari Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  UMKM  berkontribusi  60,34% dari  total  Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp. 8.400 Triliun. Selain itu, UMKM mampu  menyerap tenaga kerja 97,02% dari total tenaga kerja dan 99 % dari total lapangan pekerjaan, bahkan dari investasi UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi. 58,18% dari total investasi. Pada UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, terdapat kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro harus memenuhi syarat  dengan memiliki  kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  tidak  memiliki  hasil penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Selanjutnya, untuk kriteria usaha kecil, pelaku usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasilpenjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Begitupun dengan kriteria usaha  menengah  yang  harus  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.
Dalam UU Cipta Kerja, terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan.  Pembiayaan  dan  penjaminan  usaha  mikro  kecil,  dalam  UU  Cipta  Kerja memberikan ketegasan dan kewajiban lebih oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Jika pada UU 20/2008, kewajiban pemerintah dalam memberikan pembiayaan dan penjaminan hanya  sekedar  kebolehan  (mogen)  dengan  ditandai  adanya  kata  hubung "dapat" pada ketentuan Pasal 21 UU 20/2008. Kata "dapat" dalam UU 20/2008 mencerminkan keleluasaan bagi pemerintah untuk melakukan kewajibannya atau tidak. Modal dan Pembiayaan bagi UKM harus ditunjang oleh pemerintah untuk memeperkuat daya saing UKM menghadapi persaingan pasar. Pemerintah dan Perbankan harus menunjang Modal dan pembiayaan yang  dialokasikan  kepada  usaha mikro  dan  kecil  dalam  bentuk  pemberian  pinjaman,
penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Ketentuan tentang Modal pembiayaan dan penjaminan dalam usaha mikro kecil dalam UU Cipta Kerja jelas memberikan kepastian bagi  masyarakat  pelaku  UMKM  dan  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  dapat memastikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil berjalan dengan lancar. Undang undang cipta  kerja  ditetapkan  untuk  mencip  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlepas dari dinamika pro kontra UU Cipta Kerja, kemudahan berusaha (bagi UMKM) dan kemudahan pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Salah satu usulan bentuk
kemudahan  berusaha  adalah  adalah  berupa  pengaturan  variasi  bentuk  Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bentuk hukum badan  usaha  ini  tidak  bisa  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  menengah.  Dasar  hukum perizinan  OSS  (Online  Single  Submission)  bagi  pelaku  UMKM  adalah  Peraturan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahu 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
UU  Cipta  Kerja  memberikan  kewajiban  bagi  pemerintah  pusat  dan  daerah menyediakan  layanan  bantuan  dan  pendampingan  hukum  bagi  usaha  mikro  dan  kecil. Persoalannya,  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  bantuan  dan  pendampingan hukum seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha Lembaga apa yang memberikan bantuan hukum dan bagaimana mekanismenya tidak dijelaskan dalam UU Cipta  Kerja  ini.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  dalam  masyarakat  apakah  semua persoalan  terkait  UMKM  dapat  dimintakan  pelayanan  bantuan  hukum  atau  persoalan tertentu  saja.  UMK  merupakan  usaha  milik  warga  negara  Indonesia,  baik  perorangan maupun  badan  usaha,  dengan  modal  usaha  paling  banyak  Rp5  miliar  (tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Non-UMK terbagi kedalam tiga kategori, yaitu Usaha Menengah, Usaha Besar, Kantor Perwakilan, dan Badan Usaha Luar Negeri. Silakan pilih opsi yang sesuai dengan usaha yang dimiliki. Bagi pelaku UMK Risiko Rendah, NIB dapat berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH). Setelah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusan perizinan berusaha. Indonesia membagi perizinan berusaha menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki Izin Usaha. Mendapatkan Izin Usaha berarti pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di wilayah usahanya.

## B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM di Bukit Kasih Kanonang
1. Realisasi KUR bagi UMKM
Pelaku usaha umkm ada dua golongan yaitu mereka yang mendapatkan fasilitas krdit dari  bank  dan  merka  yang  tidak  mendapatkan  kredit  dari  bank  tatpi  hanya  mendapat bantuan  dari  pemerintah.  Hasil  penelitian  pengusaha  UMKM  berjumlah  68.  Untuk mendapatkan modal usaha, mereka harus menggadaikan tanah lewat sertifikat tanah agar mendapatkan  modal  usaha  pencairan  dana  menunggu  sampai  1  bulan.  Kredit  Usaha Rakyat (KUR) adalah skim kredit  atau pembabyaran upah pekerjaan  atau inpestasi yang pribadi diuntungkan bagikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang  usaha  kreatip  yang  upayanya  harus  meskipun  mempunyai  perbatasan  internal pemenuhan  prosedur  -prosedur  yang  dirasakan  kpada  bank.  (Kredit  Usaha  Rakyat dimaksud system yang terdaftar internal organisasi system Penanggulanqan penganguran kemiskinan  Berbasis  Hasil  penelitian  menunjukan  pelaku  usaha  UMKM  dibukit  kasih kanonang masih mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tekait dengan jaminan baik sertefikat  rumah  dna  jaminan  lainya.  Kebanyakan  pelaku  usaha  UKMN  terutama  yang hanya modal keluarga menengah kebawah yang tidak cukup. Pemberdayakaan Ekonomi Mikro dan Kecil dialam  rangkaian  meningkatkan  jalan  perusahaan  dan  sumber  daya manusia  lain- lainnya bagian dari usaha mikro dan kecil. Nasabah yang mendapatkan jasa Kredit  usaha  rakyat.  mendapatkan  jarak  waktu  paling  lama  empat  tahun  untuk perpanjangan modal  kerja  jarak  waktu  Kredit  inpestigasi  (KI)  maxsimal  5  tahun  secara tinggkat  laba  efektif  12  %n  per  tahun  Hal  ini  sesuai  perhitungan  bisnis  dan  ekonomi. Pemberdayaan UMKM  harus  ditunjang  dengan  aturan  aturan  hukum  yang  membuat UMKM berkembang termasuk kemudahan kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas permodalan  untuk  pengembangan  usahanya.  Pengembangan  usaha  baik  dari  sisi pengembangan modal kapasitan dan kegiatan usaha harus ditunjang oleh hukum berupa aturan aturan yang memudahkan. Seharus berbagai aturan tentang permodalan UMKM mempermudah UMKM mendapata modal termasuk pinjaman kredit modalusaha di bank. Pokok-pokok  pikiran  yang  melandasi  konsep  tersebut  adalah  bahwa  ketertiban  dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

## 2. Fungsi Modal Usaha Bagi UMKM
Modal adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, modal faktor penting dalam menjalankan usahanya, karna modal salah satu unsur dimana perusahaan dapat  menjalankan  usahanya  dan  mendapatkan  keuntungan.  Pengertian  modal  yaitu:
Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki  oleh  perusahaan  terhadap  seluruh  hutang-hutangnya. Disamping modal untuk kegiatan usaha UMKM memerlukan Modal kerja dalam menjalankan usahanya baik barang maupun tenaga kerja atau modal operasional sehari hari. Disamping modal usaha yang diperlukan UMKM juga modal kerja atau modal untuk pembiayaan usaha sehari hari Modal kerja didevinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional sehari – hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Modal Asing (Pinjaman) Modal asing  atau  modal  pinjaman  adalah  modal  yang  biasanya  diperoleh  dari  pihak  luar perusahaan dan biasanya  diperoleh  dari  pinjaman.  Keuntungan  modal  pinjaman  adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. UMKM masih lemah dalam prediksi laba sehingga bank tidak percaya pada prediksi jangka panyang dari UMKM apalagi tidak jelas labanya Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kirteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro  kecil,  dan  menengah (UMKM)  memegang  peranan  penting  bagi  perekonomian nasional. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga  kerja.  UMKM  menghadapi  tantangan  yang  cukup  berat.  Saat  krisis  moneter  di Indonesia tahun 1997/1998, banyak usaha besar yang terpaksa gulung tikar. Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Di  samping  itu  UMKM  sulit  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  terutama dalam penguasaan  pasar  dan  akses  permodalan  yang  diperoleh  di  lembaga  keuangan (perbankan).  Pengembangan  UMKM  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah pusat saja, namun  juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berdasarkan asas desentralisasi.
Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundangan-undangan menyangkut dengan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan menengah. Adapun peraturan perundang- undangan tersebut adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksananya seperti PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun
2008. Di samping aspek regulasi pemerintah  RI juga telah membentuk struktur  berupa lembaga  yang  tugas  dan  fungsinya  membina  dan  mengembangkan  UMKM,  yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi  yang  dimiliki  dapat  membentuk  Dinas/Badan  Koperasi  dan  UMKM  yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan  fungsinya masing-masing. Daya saing  UMKM  di  Indonesia  merupakan  prioritas  pelaksanaan  dalam  pelaksanaan  MEA karena UMKM adalah roda penggerak perekonomian negara. UMKM menopang sistem perekonomian  daajrah.  Sebagian  besar  produk  yang  dihasilkan  oleh  UMKM menyentuh sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat.  Peranan pemerintah yang aktif  dibutukan untuk  meningkatan  usaha  UMKM  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  userta  pelayanan  hukum. Melaksanakan  pengumpulan  dan  pengolahan  data,  menyusun program  tahunan  dan laporan  serta  pencatatan  izin  usaha  dan  program  pengendalian lingkungan.  Membuat petunjuk  teknis  pembinaan  dan  penyiapan  perizinan  di  bidang  usaha  Koperasi. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi.
Memberikan  bimbingan  teknis  pembinaan  usaha  sarana  perdagangan,  serta pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  dan  kebijaksanaan  teknis  usaha  Koperasi. Melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  jabatan  masing-  masing,  berdasarkan  peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menganalisa dan menyusun data ekspor hasil industri untuk  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan  mutu  serta  menyiapkan  bahan  perizinan ekspor. Dalam setiap perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintahan, sangat diperlukan susunan  organisasi  dalam  jabatan, tugas dan wewenang. Sehingga perusahaan itu akan memiliki  arah  tujuan  dan aturan  yang  jelas.  Dan  tujuan  atau  manfaat  yang  di  buatnya susunan organisasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap bidang yang ada di perusahaan tersebut. Struktur organisasi tersebut itu adalah susunan atau kerangka yang di  buat  berdasarkan  aturan  dari  berbagai  bagian  organ  dan  sebagainya  sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

## SIMPULAN
1. Pengaturan permodalan bagi usaha UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, khususnya Pasal 21 yang mengatur tentang jenis permodalan bagi UMKM. Jenis permodalan bagi UMKM, dilihat dari klasifikasi usaha yang terdiri dari permodalan  bantuan  pemerintah  maupun  permodalan  dari  pinjaman  lewat  bank dalam bentuk kredit modal usaha. Bantuan pemerintah biasanya sangat tergantung pada anggara pemerintah, baik pemerintah daerah dan biasanya proses pencairan
bantuan  menunggu  kebijakan  pemerintah  daerah,  sedangkan permodalan melalui kredit bank dalam bentuk KUR atau kredit modal usaha, Begitu juga pengaturan UMKM dalam Undang  Undang  Cipata  Kerja  no  11  Tahun  2020  biasanya  sesuai  dengan  perjanjian  dan permohonan lewat bank dalam bentuk perkreditan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh  bank  yang  berlaku  bagi  pemohon  kredit  usaha  lain  Begitu  juga  pengaturan  UMKM dalam  Undang  Undang Cipata  Kerja no 11 Tahun  2020 belum  meringankan UMKM  dalam mendapatkan permodalan
2. Pelaksanaan  pemberian  kredit  modal  usaha  bagi  UMKM  di  Bukit  Kasih  Kanonang pada umumnya tergantung pada  perjanjian kredit  dan syarat-syarat yang diminta oleh bank. Hasil penelitian menunjukkan UMKM sering mengalami kesulitan dalam memenuhi  syarat-syarat  yang  diminta  bank,  baik  sertifikat  rumah,  kebun  maupun jaminan  lainnya,  hal  ini  sangat  tergantung  pada  kesiapan  pelaku  usaha  UMKM memenuhi syarat-syarat yang diminda bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih  terjadi  kesulitan  bagi  UMKM  untuk  memenuhi  syarat  bank  serta  pencairan paling cepat 1 bulah, bahkan ada yang sampai 1 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Anwari, Praktek Perbankan di Indonesia, Balai Aksara, Jakarta, 1981. Bank Indonesia,
Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 10.
Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta,  2012 HS Salim,  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Di  Luar  KUH  Perdata,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
HS Salim, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
Kamelo H. Tan. 2006. Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.
Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum, M.Kn., Omnibus Law: Teori dan Penerapannya, Dikutip dari Detik Finance, 7 Maret 2022
Susilo Y. Sri, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2000. Thomas Suyatno,  dkk,  Kelembagaan  Perbankan,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Perbanas- Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
Witanto, D.Y. 2015.  Hukum  Jaminan Fidusia Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen. Bandung: Mandar Maju. Zulaikha, Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi, (Surabaya: Unitomo Press, 2020).
Ratih Waseso, “Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga
Perluas Pasar,” Kontan, 2
November 2020,
https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta- kerja- dari-
Zulaikha, Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi, (Surabaya: Unitomo Press, 2020)