Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083

## Antecendent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo)
Nanang Agus Suyono 1)
1) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur’an
1) suyono.na07@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk    menganalisis a faktor-faktor  yang a memengaruhi a penyerapan Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah a (APBD)  pada a Pemerintah a Kabupaten  Wonosobo.  Data a yang digunakan a dalam  penelitian a ini  adalah a data  primer a dan  pengumpulan a data  dilakukan a secara  langsung dengan a menggunakan a kuesioner.
Metode a penelitian  yang a digunakan    adalah a metode  kuantitatif a dengan  analisis a regresi a berganda. Variabel a independennya  adalah a perencanaan  anggaran a (X1),    pelaksanaan a anggaran a (X2),  pengadaan barang a dan  jasa a (X3),  komitmen a manajemen a (X4),  lingkungan a birokrasi a (X5),  kompetensi a sumber a daya manusia a (X6) sedangkan a variabel dependen a adalah penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah (APBD).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Perencanaan  anggaran,  Pelaksanaan  anggaran,  Pengadaan barang  dan  jasa,  Komitmen  manajemen,Lingkungan  birokrasi,  Kompetensi a sumber  daya a manusia berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah a (APBD) a Pemerintah Kabupaten a Wonosobo.  Besarnya a pengaruh  keenam a variabel  tersebut a terhadap  penyerapan a anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 96,3 % a sedangkan a sisanya 3,7% a dipengaruhi oleh a faktor lain a diluar penelitian.
Kata kunci : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

## Abstract
This study aims to analyze the factors that influence the budget absorption of regional expenditure (APBD) in the Wonosobo Regency. The data used in this research are primary data and data collection is carried out directly by using questionnaire.
The research method used is a quantitative method with multiple regression analysis. The dependent variables  are  budget  planning  (X1),  implementation  of  funding  facilities  (X2),  procurement  of  goods  and services  (X3),  commitment  to  infrastructure  (X4),  environment  of  microcrasia  (X5),  competence  of  human resources (X6) while dependent variables are absorbing income and regional expenditure (AP4). The results showed  that  budget  planning,  budget  execution,  procurement  of  goods  and  services,  management commitment,  bureaucratic  environment,  human  resource  competence  had  a  positive  effect  on  the  budget absorption  of  regional  expenditure  (APBD)  a.  The  magnitude  of  the  effect  of  these  variables  on  the absorption of regional income and expenditure budget (APBD) which can be explained by the coefficient of determination is 96.3% while the 3.7% contribution is influenced by other factors outside the study. Keywords:  Budget  Planning,  Budget  Execution,  Procurement  of  Goods  and  Services,  Management Commitments, Bureaucratic Environment, Human Resources Competence.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  era  otonomi  daerah  menggambarkan  bahwa  siklus  keuangan  yang  semula  berawal  dari pemerintahan pusat sekarang diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah  daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang independen untuk mengatur  dan  mengelola  kepemerintahan  dalam  menentukan  anggaran  dan  menggunakan  anggaran, menentukan aparatur keadminstrasian serta menyusun dan melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan kewenangan  yang  diperoleh  .  Hal  ini  sesuai  dengan  UU a nomor  32  tahun a 2004  tentang  otonomi a daerah,
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
bahwa  otonomi a daerah  adalah a hak  dan  kewajiban a daerah  untuk  mengatur a dan  mengurus a sendiri urusan a pemerintahan  dan  kepentingan a masyarakat  setempat a sesuai  dengan a peraturan  perundang- undangan a (Anak Agung dkk, 2013). Undang-undang a nomor  17 a tahun  2003 a tentang  keuangan a negara,  menyatakan a bahwa a anggaran adalah a alat a akuntabilitas, a manajemen  dan a kebijakan a ekonomi.  Anggaran a sebagai  kebijakan a ekonomi yang a berfungsi untuk a mewujudkan pertumbuhan a dan stabilitas a perekonomian serta a pemerataan pendapatan a dalam rangka a mencapai tujuan a negara. Anggaran a Pendapatan dan a Belanja a Daerah (APBD) a adalah  merupakan a pengejawantahan a rencana  kerja a pemerintah  daerah a dalam  bentuk a satuan uang a untuk  kurun a waktu  satu a tahun  dan a berorientasi  pada a tujuan  kesejahteraan a publik.  Peraturan menteri a keuangan nomor a 249/pmk.02/2011 a menyebutkan bahwa a penyerapan anggaran a merupakan salah a satu  unsur a akuntabilitas  keuangan a pada  laporan a akuntabilitas  kinerja a instansi a pemerintah  (LAKIP) (Bastian, 2006 dalam Ledy S.Gagola dkk 2016).
Pengelolaan a keuangan a daerah  diwujudkan  dalam a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja a Daerah (APBD) a yang terdiri a atas perencanaan, a pelaksanaan dan tanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan anggaran pada  pemerintah  daerah  dimulai  dengan  ditetapkannya  Dokumen a Pelaksanaan a Anggaran  (DPA) a yaitu dokumen a yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan a anggaran oleh a kepala SKPD a sebagai pengguna a anggaran  yang a berisi  sasaran  yang a hendak  dicapai, a program  dalam a kegiatan,  anggaran a yang disediakan a untuk mencapai a sasaran tersebut, a rencana penarikan a dana tiap a SKPD, serta pendapatan a yang a diperkirakan  (Agus  Kirnanda,  2016).  Dengan a adanya a APBD,  diharapkan a pemerintah daerah a lebih  mampu a menyediakan  jasa a pelayanan  publik a yang  beragam a sesuai  dengan a preferensi masyarakat.  APBD a disusun  sebagai a pedoman  pendapatan a dan  belanja a dalam  melaksanakan a kegiatan pemerintah a daerah.  Sehingga a dengan  adanya a APBD,  pemerintah a daerah  sudah a memiliki  gambaran jelas a tentang  apa a saja  yang a akan  diterima a sebagai  pendapatan a dan  apa  saja a yang  harus a dikeluarkan selama a satu tahun. (Sanjaya, 2018).
Permasalahan yang terjadi seputar penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja a Daerah (APBD) a di Kabupaten Wonosobo adalah a rendahnya penyerapan a anggaran. Usaha-usaha a yang telah dilakukan a pemerintah  untuk a mengatasi  rendahnya a penyerapan  anggaran a dari  tahun  ke a tahun  masih belum a memuaskan.  Hal a ini  terlihat a dari  tidak a proposionalnya  pola a penyerapan  anggaran a belanja pemerintah a tahun  2016-2018 a seperti  terlihat a dalam  tabel a 1.1.  Pada  Tabel  1.1  terlihat  pola  penyerapan anggaran belanja tahun 2016 sampai 2018, yaitu rendahnya penyerapan anggaran pada karesidenan wilayah kedu yaitu Kabupaten a Magelang, Kabupaten a Temanggung, Kabupaten a Kebumen, Kabupaten Purworejo a dan  Kabupaten a Wonosobo.  Serapan  anggaran  pendapatan  dan a belanja  daerah a Kabupaten Wonosobo pada a tahun 2016 a adalah 87,05 %, pada tahun 2017 adalah 83,21 % dan pada tahun 2018 adalah 83,35 % (Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Wonosobo).
Menurut  Kementerian  Keuangan  Direkturat  Jenderal  Perbendaharaan  (2015)  menyatakan  bahwa, penetapan  pola  penyerapan  anggaran  ideal  berdasarkan  karakteristik  belanja  diharapkan  mampu mengkonsolidasikan  pelaksanaan  kegiatan  lebih  tertib  dan  berorientasi  kepada  capaian output ,  menjamin efektivitas  program-program  pro  rakyat,  mendorong  belanja  infrastruktur  tepat  waktu  namun  rasional,  dan mengoptimalkan  peran  belanja  negara  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  dan kucuran  belanja  dapat  menggerakkan  ekonomi  sejak  awal  tahun,  mempertahankan  daya  beli  dan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 1.  Realisasi anggaran wilayah Kedu Tahun (LRA 2016 sampai 2018 ) Kabupaten % 2016 % 2017 % 2018 Pemerintah Kabupaten Magelang 99,81% 93,07% 88 % Pemerintah Kabupaten Temanggung 91,47% 92,00% 92,86 % Pemerintah Kabupaten Kebumen 90,98% 87,33% 89,53 % Pemerintah Kabupaten Purworejo 95,95% 91, 07% 87,99 % Pemerintah Kabupaten Wonosobo 87,05% 83, 21% 83,35 % Sumber : Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2016 sampai 2018,diolah, 2019
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
Penyerapan  anggaran  yang  rendah disebabkan adanya revisi  anggaran  seperti penghematan anggaran yang  berdasarkan  perubahan  atau  penetapan  kebijakan  pemerintah  (BPKP.go.id).  Kegagalan  target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan (Cardisiawan, 2009).
Faktor-faktor  yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) di pemerintah  kabupaten  Wonosobo  adalah  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pengadaan  barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan kompetensi sumber daya manusia.
Perencanaan  anggaran  adalah a proses  pendefinisian a tujuan,  penentuan a strategi  untuk a mencapai tujuan a tersebut dan a pengembangan serangkaian a rencana komprehensif a untuk menggabung a dan mengkoordinasi a berbagai  aktifitas a (Sunyoto  dan  Burhanudin,  2015).  Perencanaan a anggaran  yang dimaksud a dalam  penelitian a ini  adalah  proses a penyusunan a Rencana a kerja a dan a Anggaran a Satuan  Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).Dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) a yang selanjutnya a disebut  Dokumen a Perencanaan  Anggaran  (DPA-SKPD) a setelah  Anggaran  Pendapatan a dan Belanja a Daerah a (APBD)  tersebut a ditetapkan  dalam a UU  nomer  17 a tahun a 2003  tentang a keuangan a negara, Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah a yang a selanjutnya a disebut  APBD a adalah  rencana a keuangan tahunan a pemerintah daerah a yang disetujui a oleh DPRD. Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan a Belanja  Daerah a (APBD)  dalam a mendanai  pelayanan publik a sangat  dipengaruhi a oleh  proses a perencanaan a anggaran.  Perencanaan a anggaran  memberi  kontribusi besar  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah a (APBD)  (Sunyoto  dan  Burhanudin, 2015).  Penyerapan a anggaran  dapat a didefinisikan  sebagai a kemampuan  unit  pengeluaran a (satuan  kerja) pemerintah a untuk memanfaatkan a anggaran yang a telah ditentukan a untuk mencapai a output yang a direncanakan a secara tepat a ( Ministry a of Finance, a Planning a and
Economic
Development a Uganda , a 2011).
Pelaksanaan a anggaran  adalah a prestasi  yang a dicapai  dalam a pelaksanaan  kegiatan a dengan  pengunaan dana a yang  efektif a dan a efisien.  Pelaksanaan  angaran  merupakan a tahapan  pengelolaan  keuangan a yang  harus dilaksanakan a setelah  proses a perencanaan  anggaran a selesai.  Pelaksanaan  merupakan a aktifitas  usaha- usaha a yang  dilaksanakan a untuk  merealisasikan a semua  rencana a dan  kebijakan a yang  telah a dirumuskan a dan ditetapkan a (Mangundiharjo,  1996  dalam  Kumorotomo,  2005).  Proses a pelaksanaan  anggaran a meliputi persoalan-persoalan a dalam internal suatu a kerja, serta a proses mekanisme a pembayaran (pencairan a anggaran). Kedua a hal tersebut mempengaruhi a besar a kecilnya penyerapan a anggaran karena dengan adanya pelaksanaan anggaran  yang  dipahami  oleh  pengelola  keuangan  daerah    tidak  ada  lagi  keraguan  untuk  merealisasikan anggaran karena sudah ada aturan yang jelas dan diharapkan serapan anggaran akan meningkat.Penelitian a Kuswoyo  (2011)  membuktikan a bahwa  pelaksanaan  anggaran  berpengaruh a terhadap penyerapan a anggaran.
Pengadaan a barang  dan  jasa a identik  dengan a adanya  berbagai a fasilitas  baru, a bangunan,  jalan, rumah a sakit,  gedung a perkantoran,  alat  tulis  yang  dilaksanakan  sebuah  instansi  pemerintah(Yahya,  dkk 2012). Mayoritas a lambatnya serapan a angaran tersebut a terjadi dikarenakan a proses tender a yang memakan a waktu  beberapa a bulan,  hal a ini  dikarenakan a ada  beberapa  proses a teknis  dan  non a teknis  yang harus a dijalankan dan a harus melalui a prosedur-prosedur a yang sudah ditetapkan a oleh aturan a UU. Proses a tender  merupakan a salah  satu  penyebab a dari  rendahnya a serapan a Angaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD). Lambatnya a proses lelang a dan konflik-konflik a yang a terjadi selama a proses tender a berlangsung  semakin a memperparah  lamanya a waktu  yang  di  butuhkan a untuk  implementasi angaran a (Abdullah, 2013). Proses a pengadaan barang a dan jasa yang a efektif dan efisien a akan mempermudah a penyerapan  Angaran a Pendapatan  dan  Belanja a Daerah a (APBD),  dan a berdampak  pada mekanisme a pembayaran a (pencairan a angaran). Proporsi a angaran pengadaan a barang dan a jasa diharapkan a lebih  dari  30% a sampai  40%,  porsi a yang  besar  tersebut a dikarenakan  pengadaan a barang  dan jasa a merupakan  kegiatan a pemerintah  yang a memiliki  dampak  luas a terhadap a perekonomian  ( Indonesian Procurenment Watch , 2011).Realisasi a atas pembayaran a kegiatan merupakan a serapan anggaran a (Herriyanto, 2012).  Penelitian a yang  dilakukan a oleh  Heriyanto  (2012)  membuktikan a bahwa  pengadaan a barang a dan jasa a berpengaruh positif a terhadap penyerapan Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah (APBD). Komitmen manajemen sebagai a hasrat atau a keinginan kuat a untuk mempertahankan a dan melanjutkan a realisasi  yang a dipandang  penting a dan  bernilai a jangka a panjang  (Sheth  dan  Mittal,2004  dalam Dwi  Antoro,  2014).  Komitmen a biasanya  tercermin a dalam  perilaku a kooperatif  dan  tindakan  aktif a untuk
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
tetap a mempertahankan  relasi a yang  telah a terbina.  Hasil a penelitian  Robbins  (2003)  menunjukkan a bahwa komitmen a manajemen berpengaruh a positif terhadap a penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah a (APBD).  Komitmen  yang  tinggi  dari  Satuan s Kerja  Perangkat s Daerah a (SKPD)  sangat mempengaruhi  penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja  Daerah a (APBD).  Komitmen  manajemen merupakan  peran  kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) a selaku  pengguna a anggaran dengan a berbagai upaya untuk mencapai a target penyerapan a APBD a yang maksimal. Komitmen a manajemen merupakan kegiatan a melakukan dan a mempertahankan a perilaku yang a membantu bawahan a untuk mencapai a suatu tujuan a (Cooper, a 2006). Komitmen a manajemen yang a tinggi dapat menjadi a dasar untuk a intervensi sehingga a organisasi  dapat  mencapai a penyerapan  anggaran a secara  maksimal a (Juliani  dan Sholihin, 2014)..
Lingkungan  birokrasi  merupakan  dasar a pertimbangan  bahwa a sistem  kerja  yang a stabil  dibutuhkan agar a organisasi  dapat a menjalankan  berbagai a fungsinya  secara a efektif  dan a efisien,  untuk  setiap a posisi  atau jabatan a didalam organisasi a harus ditentukan a secara jelas a otoritas atau wewenangnya, a kebutuhan informasi, a dan  aktivitas a teknis  yang a dilakukan.  Bahwa a organisasi  akan  berjalan a efektif  jika a lingkungan yang a dihadapi  stabil a dan  tugas-tugas a yang  dilakukan  dapat a ditangani a dengan  mekanisme a yang bersifat q rutin,  lingkungan a yang  dimaksud a dapat  berupa  lingkungan a internal  dan a eksternal  organisasi. Kondisi a internal pegawai a tersebut senantiasa a berubah dan a berkembang, sehingga a membentuk sebuah a pembelajaran  yang a muncul  dapat a diantisipasi.  Sedangkan a lingkungan  eksternal a meliputi  instansi- instansi a lain, kebijakan-kebijakan a pemerintah, teknologi, a kondisi sosial a ekonomi yang a mengalami dinamika a dari waktu a ke waktu a (Natheus dan Sulistyani, 2011). Menurut  Widodo  (2011)  kompetensi a sumber  daya a manusia  adalah a kemampuan  sumberdaya manusia a untuk  melaksanakan a tugas  dan a tanggung  jawab  yang a diberikan  kepadanya a dengan  bekal pendidikan, a pelatihan  dan a pengalaman  yang a cukup a memadai.  Sumberdaya  manusia a merupakan  pilar penyangga a utama  sekaligus a penggerak  roda a organisasi  dalam a usaha  mewujudkan a visi  dan a misi  serta tujuan a organisasi a tersebut  (Azhar,  2007  dalam  Eko  Saryanto,  2017).  Penelitian  yang  di  lakukan  Ahmad Azmi (2015) membuktikan a bahwa kompetensi a sumber daya a manusia berpengaruh a terhadap penyerapan a APBD.  Karena  pegawai  yang  berkompeten  dan  ahli  di  bidang  penatausahaan  keuangan,  akan mempengaruhi  dalam  penyerapan  APBD    karena  karakteristik  individu a memiliki a kemampuan dan a digunakan dengan a cara yang konsiten untuk mencapai a kinerja yang a diinginkan. Pengaruh a yang  ditimbulkan a oleh  pengelolaan a anggaran  dan a sumber  daya  manusia    yang a salah sangat a banyak  seperti a contohnya  pada a aspek  ekonomi,  dimana a karena  adanya a kesalahan  pengelolaan anggaran a dan penetapan a sumber daya manusia yang a salah maka a kualitas dari a pelayanan a akan menurun. a Dalam  hal a ini  proses a perekonomian  akan  lambat  karena  ketidakmampuan  sumber  daya  manusia dalam  mengelola  dengan  baik.  Di  era  globalisasi  ini  tentunya  pemerintah  Indonesia  khususnya  pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat a membutuhkan a sumber daya manusia a yang mampu a mengelola anggaran a dengan a baik.
Berdasarkan  latar  belakang a permasalahan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, a maka  rumusan masalah a penelitian  ini a adalah  rendahnya a penyerapan  anggaran a di  pemerintah a Kabupaten  Wonosobo. Maka a pertanyaan  yang a diajukan  dalam a penelitian  ini a adalah  sebagai a berikut: (1) a Apakah  perencanaan anggaran  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan  Belanja  Daerah a atau  APBD pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo?  (2 ) Apakah  pelaksanaan  anggaran  berpengaruh a positif a terhadap penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (3) Apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruh a positif terhadap a penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  atau  APBD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo? (4)  Apakah  komitmen  manajemen berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah a atau  APBD  pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (5) Apakah lingkungan birokrasi berpengaruh a positif terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan  Belanja a Daerah  atau  APBD a pada  Pemerintah  Kabupaten Wonosobo? (6)  Apakah  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? Tujuan a yang  ingin  di a capai  dalam  penelitian a ini  adalah  :  (1)  Untuk  membuktikan  perencanaan anggaran  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah  atau  APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2) Untuk membuktikan pelaksanaan anggaran berpengaruh a positif terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah  atau a APBD  pada  Pemerintah  Kabupaten
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
Wonosobo.  (3)  Untuk  membuktikan  pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  positif a terhadap penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah atau a APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (4)  Untuk  membuktikan  komitmen  manajemen  berpengaruh a positif  terhadap  penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan  Belanja a Daerah  atau a APBD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo.  (5)  Untuk membuktikan  lingkungan  birokrasi  berpengaruh a positif  terhadap  penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan Belanja a Daerah  atau a APBD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo.  (6)  Untuk  membuktikan  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh a positif terhadap a penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a atau APBD a pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD a merupakan  rencana a keuangan  tahunan a pemerintah  daerah a yang  disetujui a oleh  DPRD dan a ditetapkan  dengan a peraturan  daerah.  Untuk  menyusun a APBD  pemerintah a daerah  harus a terlebih dulu a menyusun Rencana a Kinerja Pemerintah a Daerah (RKPD) yang a merupakan penjabaran a dari Rencana a Pembangunan Jangka a Menengah Daerah a (RPJMD) dengan a menggunakan bahan a dari Rencana a Kinerja a Satuan a Kerja a Perangkat a Daerah a (RKPD SKPD) (Purtanto, 2015). Penyerapan anggaran a merupakan salah satu a tahapan dari siklus a anggaran yang a dimulai dari a perencanaan anggaran, a penetapan  dan a pengesahan  anggaran a oleh  Dewan a Perwakilan  Rakyat a (DPR),  penyerapan anggaran, a pengawasan anggaran a dan pertanggungjawaban a penyerapan a anggaran a (Agus Kirnanda, 2016). Menurut a Mardiasmo  (2009)  kinerja a manajer  publik  akan a dinilai  berdasarkan a pencapaian  target anggaran, a berapa yang a berhasil dicapai. Penilaian a kinerja dilakukan a dengan menganalisis a simpangan a kinerja aktual dengan a yang dianggarkan. Dalam a teori ekonomi a makro, belanja pemerintah a merupakan salah a satu elemen untuk a menjaga pertumbuhan a ekonomi suatu a negara. Penyerapan a anggaran  adalah a suatu  proses  pembuatan a anggaran  melalui a prosedur  dan a mekanisme persiapan/perencanaan, a implementasi dan a monitoring. Penganggaran a sangat penting a bagi pembangunan a ekonomi  suatu a negara  karena a akan  menciptakan a pertumbuhan  ekonomi a dan  pembangunan. Untuk a menciptakan  penganggaran a yang  baik  diperlukan a kepemimpinan  yang  responsif, a SDM  yang berkualitas, a informasi  yang  akurat a dan  terpercaya,  perencanaan a yang  lengkap  dan  terinci, a monitoring  atas jadwal a rencana pembayar a yang sesuai dengan a rencana anggaran. Penyerapan a anggaran, khususnya a belanja barang dan jasa, a memiliki pengaruh a yang cukup signifikan dalam a mendorong pertumbuhan a ekonomi. 2.2. Perencanaan Anggaran
Perencanaan  anggaran  adalah a proses  pendefinisian a tujuan,  penentuan a strategi  untuk a mencapai tujuan a tersebut, dan pengembangan a serangkaian rencana a komprehensif untuk a menggabung dan mengkoordinasi a berbagai aktifitas a (Sunyoto dan Baharudin, 2015). Perencanaan anggaran merupakan tahap awal  dalam  mekanisme  pengelolaan  anggaran.  Di  wilayah  pemerintah  Kabupaten  Wonosobo    mengalami kendala dalam hal perencanaan anggaran. Perencanaan a anggaran masih a mengalami kendala a ketidaksesuaian antara a anggaran kegiatan a yang tercantum a dalam RKA a dengan daftar
Isian pelaksanaanaanggaran yang a disahkan  (Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Wonosobo).
Permasalahan a lain yang membentuk a faktor perencanaan a adalah daftar isian a pelaksanaan anggaran a perlu  direvisi a karena  tidak a sesuai  dengan a kebutuhan.  Tingginya  frekuensi  revisi a daftar  isian pelaksanaan anggaran menunjukkan a buruknya a perencanaan a anggaran. Revisi a anggaran menyebabkanaketerlambatanapenyerapan anggaran a karena pelaksanaan a anggaran harus a menunggu revisi a anggaran  selesai.  Hasil a ini  mendukung a penelitian  yang a dilakukan  oleh  Agus  Kirnanda  (2016)  dan Hendrik  Samosir  (2017),  yang  menyebutkan  perencanaan  anggaran a berpengaruh  positif a terhadap penyerapan a Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah a (APBD).
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  perencanaan a anggaran  memberi a kontribusi besar a terhadap penyerapan a anggaran. Setiap perencanaan a anggaran menjadi a landasan dalam pelaksanaan a koordinasi  dan  monitoring a implementasi  rencana a dalam  maksud  menghasilkan a setiap sasaran a hasil  kinerja a pembangunan.  Perencanaan  yang  baik,  ditandai  dengan  perencanaan  disusun  sesuai dengan tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggota a atau karyawan berada a dalam satu koordinasi, a anggota  atau  karyawan a menjalankan  fungsinya a sesuai  dengan a perencanaan a program  (Agus Kirnandan,  2016).  Dengan  demikian  perencanaan  anggaran  dapat  memberikan  peningkatan  kualitas
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
dalam a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja  Daerah  (APBD).  Berdasarkan  paparan  yang  sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :
H1  :  Perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.

## 2.3 Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran adalah a merupakan suatu a alat bagi manajemen a dalam melakukan perencanaan a dan  pengendalian  terhadap a keuangan  suatu a organisasi  dan  kebijakan a ekonomi  dalam rangka a mengarahkan kondisi a perekonomian untuk a menjadi lebih baik a dengan jalan a mengubah penerimaan a dan  pengeluaran a pemerintah  (Ari  Romadoni,  2014).Besarnya  pelaksanaan  anggaran  akan berdampak pada semakin meningkatnya penyerapan a anggaran. Pelaksanaan a anggaran akan mempengaruhiapenyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Eisenstandt,  1959  dalam  Ledy  S. Gagola, 2016)
Hasil  penelitian  dari  Ledy  S  Gagola  dkk  (2016)  membuktikan  bahwa a pelaksanaan  anggaran berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan  Belanja a Daerah  (APBD). a Hasil iniamendukung  penelitian a yang  dilakukan a oleh  Ramlah  Basri  (2013)  membuktikan  pelaksanaan  anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan a anggaran. Dalam a pengelolaan keuangan a daerah, pelaksanaan a anggaran  baru  dapat a dilaksanakan  setelah  Rencana a Kerja  dan  Anggaran a (RKA)  disahkan menjadi Dokumen a Perencanaan Anggaran a (DPA).
Berdasarkan uraian  sebelumnya dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran  yang optimal  yaitu capaian keluaran  riil,  konsistensi  rencana  penarikan  dana  dan  efisiensi  akan a meningkatkan  penyerapan AnggaranaPendapatan  dan  Belanja a Daerah  (APBD)  karena  jika  pelaksanaan  anggaran  meningkat  maka semakin besar a penyerapan a Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah a (APBD). a Berdasarkan paparan a yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis a sebagai berikut : H2  :  Pelaksanaan  anggaran  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan Belanja a Daerah a (APBD). 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan a barang  dan  jasa a identik  dengan  adanya a berbagai  fasilitas  baru, a bangunan,  jalan  rumah sakit, gedung a perkantoran, alat a tulis yang dilaksanakan a sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang a dan jasa a merupakan  suatu  kegiatan  pengadaan a dalam  hal  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa    (Yahya,  dkk 2012).
Penelitian  Lady S Gagola dkk, (2016) membuktikan bahwa pengadaan a barang dan a jasa berpengaruh positif a terhadap  penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja  Daerah a (APBD).  Hasil  ini a mendukung penelitian a yang  dilakukan  oleh a Agus  Kirnanda  (2016)  yang  menyebutkan  pengadaan  barang a dan jasa a berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan a Anggaran a Pendapatan  dan  Belanja a Daerah  (APBD). Realisasi a atas  pembayaran a kegiatan  merupakan a serapan  anggaran a (Herriyanto,  2012).  Proporsi a anggaran pengadaan a barang dan jasa a diharapkan lebih a dari 30% sampai 40% ( Indonesia Procurement a Watch , 2011). Porsi  yang  besar  tersebut  dikarenakan  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  kegiatan  pemerintah  yang memiliki  dampak  luas  terhadap  perekonomian.  Karena  realisasi  atas  pembayaran  kegiatan  merupakan serapan anggaran (Herriyanto, 2012)
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  pengadaan  barang  dan  jasa  memiliki  pengaruh terhadap penyerapan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin tingginya  proses pengadaan barang  dan  jasa  maka  semakin  besar  pencairan  anggaran  sehingga  penyerapan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  semakin  meningkat.  Proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  efektif  dan  efisien  akan mempermudah  proses  penyerapan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).Berdasarkan  paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :
H3  :  Pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  posiif  terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).

## 2.5 Komitmen Manajemen
Komitmen  manajemen  atau  komitmen A organisasi  sebagai A nilai  personal  yang A kadang-kadang mengacu A sebagai sikap A loyal pada A perusahaan. Komitmen A manajemen merupakan A salah satu sikap A yang merefleksikan A perasaan suka A atau tidak suka A terhadap organisasi A tempat A bekerja (Khikmah,  2005).  Komitmen A manajemen  yang  kuat A sangat  dibutuhkan A organisasi  agar  dapat
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
meningkatkan A akuntabilitas  kinerja A serta  penggunaan A yang  lebih  baik  atas A informasi  kinerja A yang dihasilkan A (Allen dan Meyer dalam Silfia, 2013). Lady  S  Gagola  dkk, A (2016)  dalam  penelitiannya  membuktikan  bahwa A komitmen  manajemen berpengaruh A positif  terhadap A penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan  Belanja a Daerah  (APBD).  Didukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kadek  Miya  Ranisa  Putri  dkk  (2017)  membuktikan  komitmen  manajemen berpengaruh a positif terhadap a penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD).
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  komitmen a manajemen  merupakan a kegiatan melakukan a dan mempertahankan a perilaku yang membantu a bawahan untuk a mencapai suatu a tujuan (Cooper, 2006).Komitmen a manajemen  merupakan a peran  kepala a SKPD  selaku  pengguna a anggaran  dengan  berbagai upaya  untuk  mencapai  target  penyerapan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  maksimal.Hal a ini menunjukkan a bahwa  semakin a tinggi  komitmen  manajemen  yang a diterapkan  dalam a suatu  instansi a maka semakin a meningkatkan  kinerja a individu  dalam a penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja a Daerah. Berdasarkan a paparan yang a sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun a hipotesis sebagai berikut : H4 : Komitmen manajemen berpengaruh a positif pada penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja Daerah a (APBD) .
2.6 Lingkungan Birokrasi
Lingkungan birokrasi merupakan dasar a pertimbangan bahwa sistem a kerja yang a stabil dibutuhkan a agar  organisasi a dapat  menjalankan a berbagai  fungsinya a secara  efektif  dan a efisien,  untuk setiap a posisi atau jabatan a didalam organisasi a harus ditentukan a secara jelas wewenangnya, a kebutuhanainformasi,  dan  aktifitas a teknis  yang a dilakukan,  mereka a yang  menduduki a posisi  tersebut tidak a boleh melanggar a batas-batas a yang telah a ditentukan (Hatch, 1997 dalam Mangihot, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ledy  S  Gagola  (2018)  membuktikan  bahwa a lingkungan birokrasi a berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja a Daerah  (APBD). Juliani (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa a lingkungan birokrasi a berpengaruh positif a terhadap penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja a Daerah.  Lingkungan a birokrasi  mempengaruhi a penyerapan anggaran a karena adanya a dukungan dan a kekondusifan kondisi a dan keadaan di SKPD a dapat mendukung a penyerapan anggaran a menjadi lebih a baik.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  lingkungan a birokrasi  yang a baik  ditandai dengan a pengalaman serta a kecerdasan dalam a menganalisis suatu a masalah dan a peka di dalam membacaasituasi  cepat  dan  tepat a serta  cermat a dalam  mengambil a keputusan  akan a membuat  pelaksanaan penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan  Belanja a Daerah  (APBD) a menjadi  lancer    (Eisenstadt,  1959). Berdasarkan a paparan yang a sudah dijelaskan a sebelumnya, maka a disusun hipotesis sebagai a berikut : H5  :  Lingkungan a birokrasi  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  Dan Belanja a Daerah (APBD). 2.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi a sumber daya a manusia adalah a kemampuan sumber a daya manusia a untuk melaksanakanatugas dan a tanggungjawab yang a diberikan dengan a bekal pendidikan, a pelatihan, a dan pengalaman a yang cukup a memadai (Widodo, 2011). Kompetensi a sumber daya a manusia adalah karakteristik a bahwa individu a memiliki kemampuan a dan digunakan dengan a cara yang a konsisten sesuai a untuk mencapai a kinerja yang a diinginkan. Karakteristik a ini meliputi pengertahuan, keterampilan, a aspek a citra a diri, motiv sosial, sifat, a pola pikir a dan cara a berfikir, perasaan a dan pelaksanaan a (Dubois, a 2004 dalam Ahmad azmi, 2015). Muhammad  Iqbal  (2018)  membuktikan a bahwa  kompetensi  sumber a daya  manusia a berpengaruh positif a terhadap  penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja a Daerah a (APBD).  Didukung  oleh  Kadek Mia Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan  kompetensi sumber a daya manusia a berpengaruh positif terhadap penyerapan a Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah a (APBD). Berdasarkan a uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  kompetensi  sumber a daya  manusia a yang dimiliki a oleh a organisasi a akan a menentukan a kemampuan a organisasi a terhadap a pencapaian a tujuannya  dengan dukungan  teknologi  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  mampu  melaksanakan  tugas dan a tanggungjawab a yang  diberikan a dengan  bekal a pendidikan, a pelatihan  (Widodo,  2011).  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa a kompetensi  sumber a daya  manusia a memiliki  dampak a yang  kuat  dalam  meningkatkan penyerapan a anggaran. Berdasarkan paparan yang a sudah dijelaskan diatas, maka disusun hipotesis a sebagai a berikut:
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
H6  :  Kompetensi a sumber  daya a manusia  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis a penelitian  yang a dilakukan  dalam  penelitian a ini  adalah  penelitian a kuantitatif.  Metode kuantitatif a dapat  diartikan a sebagai  metode a penelitian  yang a berlandaskan  pada a filsafat  positivisme, digunakan a untuk  meneliti a pada  populasi  atau a sampel  tertentu, a teknik  pengambilan a sampel  pada umumnya a dilakukan secara a random, pengumpulan a data menggunakan a instrument penelitian, a analisis a data bersifat a kuantitatif/statistik  dengan a tujuan  untuk  menguji a hipotesis  yang  telah a ditetapkan a (Sugiyono, 2016).
Populasi a adalah  generalisasi  yang  terdiri  dari a objek/subjek  yang a mempunyai  kualitas a dan karakteristik a tertentu yang ditetapkan a oleh peneliti untuk a dipelajari dan kemudian a ditarik kesimpulannya a (Sugiyono, 2012). Populasi a dalam penelitian a ini adalah pegawai a di organisasi perangkat a daerah pemerintah a Kabupaten a Wonosobo.  Jumlah sampel a dalam penelitian a ini adalah sebanyak a 60 sampel yang dapat a dilihat pada a tabel berikut :
Tabel 3.1 Data Sampel Penelitian di SKPD Kabupaten Wonosobo No. Uraian Jumlah SKPD Jumlah Sampel 1. Badan 4 SKPD 8 pegawai 2. Dinas 15 SKPD 30 pegawai 4. Sekretariat 8 SKPD 16 pegawai 5. Inspektorat 1 SKPD 2 pegawai 6. Kantor 2 SKPD 4 pegawai Jumlah 30 SKPD 60 pegawai Sumber : Data diolah, 2019 Sampel a adalah bagian a dari jumlah dan a karakteristik yang a dimiliki oleh populasi a tersebut (Sugiyono, 2012).  Dalam a penelitian  ini,  kriteria  sampel a didasarkan  pada  tujuan  penelitian,  dimana  kapasitas  yang dimiliki  oleh  pegawai  pengelola  anggaran a pada  masing-masing a satuan  kerja a perangkat  daerah a diyakini mampu menjawab permasalahan a penelitian. Adapun a kriteria a yang digunakan adalah sebagai a berikut: a. Kepala Bagian Keuangan (kasubbag) Satuan a Kerja Perangkat a Daerah a (SKPD). Memiliki  tanggung  jawab  dalam a menyusun  rencana a dan  program  kerja a keuangan  SKPD,  menyusun rincian rancangan a kebutuhan anggaran, perubahan, dan laporan keuangan SKPD. b. Bendahara Pengeluaran / pelaksana/ staff keuangan Satuan a Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Memiliki  tanggung  jawab  unutk  menerima,  menyimpan,  membayarkan,  menatausahakan,  dan mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Model a yang  digunakan a untuk  menguji  hipotesis a dalam  penelitian a ini  menggunakan  analisis linier a berganda. Persamaannya a adalah sebagai a berikut : Y = 𝛼 + 𝛽 1 X 1 + 𝛽 2 X 2 + 𝛽 3 X 3 + 𝛽 4 X 4 + 𝛽 5 X 5 + 𝛽 6 X 6 + e Keterangan:
Y : Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah
𝛼 : Nilai konstan X 1 :Perencanaan Anggaran X 2 :Pelaksanaan Anggaran X 3 :Pengadaan Barang dan Jasa X 4 : Komitmen Manajemen X 5 : Lingkungan Birokrasi X 6 : Kompetensi Sumber Daya Manusia 𝛽 : Koefisien arah regresi
𝑒 : Error
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Data
1) Analisis Regresi Berganda
Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Adapun  hasil pengolahan data menggunakan program SPSS V.17 yang dirangkum melalui tabel berikut :
Tabel 4.1
Hasil Pengujian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sumber : Data Primer diolah, 2019
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = -2,568 + 1,20 PRA + 0,096 PLA + 0,111PBJ+ 0,067KM + 0,912LB  +0,255 KSDM + 0,303 Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:
a. Nilai  konstanta a sebesar  -2,568  (negatif)  menunjukkan  bahwa  tanpa  dipengaruhi  variabel  bebas, perencanaan a anggaran, pelaksanaan a anggaran, pengadaan a barang dan jasa, komitmen manajemen, a lingkungan a birokrasi,  kompetensi  SDM  maka  penyerapan a Anggaran a Pendapatan  dan Belanja a Daerah a rendah.
b. Berdasarkan    tabel  4.1,  untuk  perencanaan  anggaran  terhadap  penyerapan  APBD  (H 1 )  memiliki koefisien  0,120  dan  signifikan  pada  0,003.  Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang  dari  0,05 sehingga a dapat  disimpulkan a bahwa  H 1 yang a menyatakan  bahwa a terdapat  pengaruh a positif  antara perencanaan  anggaran  terhadap a penerapan  APBD,  diterima.  Artinya  jika  perencanaan  anggaran  baik akan    mendorong  meningkatnya  penyerapan  APBD.  Dengan  asumsi  variabel-variabel  lain  dianggap konstan.
c. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh pelaksanaa anggaran terhadap penyerapan APBD (H 2 ) memiliki koefisien  0,096  dan  signifikan  pada  0,003.  Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang  dari a 0,05 sehingga a dapat  disimpulkan a bahwa  H 2 yang a menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara pengaruh  pelaksanaa  anggaran  terhadap  penyerapan  APBD,  diterima.  Dengan  pelaksanaan  anggararan yang baik maka akan meningkatkan penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
d. Berdasarkan  tabel  4.1,  untuk  pengaruh  pengadaaan  barang  dan  jasa  terhadap  penyerapan  APBD  (H 3 ) memiliki  koefisien  0,111  dan  signifikan  pada  0,002.  Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang  dari 0,05 sehingga a dapat disimpulkan a bahwa H 3 yang menyatakan a bahwa terdapat pengaruh positif a pengadaan  barang a dan  jasa  terhadap a penyerapan  APBD  diterima.  Artinya  semakin  tingginya proses a pengadaan barang a dan jasa maka semakin a besar pencairan a anggaran sehingga penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan  Belanja  Daerah a semakin a meningkat.  Dengan  asumsi  variabel- variabel lain dianggap konstan.
e. Berdasarkan  tabel  4.1,  untuk  pengaruh  komitmen  manajemen  terhadap  penyerapan  APBD  (H 4 ) memiliki  koefisien  0,067  dan  signifikan  pada  0,033.  Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang  dari
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -2,568 ,733 -3,503 ,001 Perencanaan Anggaran ,120 ,039 ,104 3,108 ,003 Pelaksanaan Anggaran ,096 ,031 ,083 3,118 ,003 Pengadaan Barang dan Jasa ,111 ,034 ,089 3,272 ,002 Komitmen Manajemen ,067 ,031 ,058 2,193 ,033 Lingkungan Birokrasi ,912 ,050 ,698 18,308 ,000 Kompetensi SDM ,255 ,043 ,230 5,955 ,000 a. Dependent Variable: APBD
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
0,05 a sehingga dapat a disimpulkan a bahwa H 4 yang a menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif a komitmen  manajemen a terhadap  penyerapan  APBD,  diterima. a Artinya,  semakin  tinggi  tingkat komitmen  manajemen  maka  akan  meningkatkan  penyerapan  APBD.  Dengan  asumsi  variabel-variabel lain dianggap konstan.
f. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan APBD (H 5 ) memiliki koefisien  0,912  dan  signifikan  pada  0,000.  Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang  dari a 0,05 sehingga a dapat  disimpulkan a bahwa  H 5 yang a menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif a antara lingkungan birokrasi terhadap penyerapan APBD, diterima. Artinya semakin baik lingkungan birokrasi maka a penyerapan APBD akan a meningkat. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. g. Berdasarkan  tabel  4.1,  untuk  pengaruh  kompetensi  SDM  terhadap  penyerapan  APBD  (H 5 )  memiliki koefisien  0,255  dan  signifikan  pada  0,000.  Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang  dari a 0,05 sehingga a dapat  disimpulkan a bahwa  H 5 yang a menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif a antara kompetensi a SDM  terhadap a penyerapan  APBD,  diterima.  Artinya a semakin  baik  kompetensi a SDM maka a penyerapan APBD akan a meningkat. Dengan a asumsi variabel-variabel lain a dianggap konstan b. Pembahasan
1) Pengaruh a perencanaan  anggaran  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja Daerah a (APBD)
Dari a tabel  4.1  menunjukkan a bahwa  perencanaan  anggaran a berpengaruh  positif a terhadap penyerapan  APBD.  Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  dari  Agus  Kirnanda  (2016)  dan  Hendrik Samosir (2017), yang menyebutkan perencanaan anggaran berpengaruh positif a terhadap penyerapan a Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah a (APBD).
Dalam  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  perencaan  anggaran  pada  SKPD  kabupaten  Wonosobo sudah  baik.  Perencanaan  anggaran  yang  baik,  ditandai  dengan  perencanaan  disusun  sesuai  dengan tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggota a atau karyawan berada a dalam satu koordinasi, a anggota atau  karyawan a menjalankan  fungsinya a sesuai  dengan  perencanaan a program  sehingga a perencanaan anggaran a dapat  memberikan  peningkatan a kualitas  dalam a penyerapan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah (APBD).
2) Pengaruh a pelaksanaan  anggaran  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja Daerah a (APBD)
Dari a tabel  4.1  menunjukkan a bahwa  pelaksanaan  anggaran a berpengaruh  positif  terhadap penyerapan  APBD. Hasil penelitian a ini sejalan dengan a penelitian sebelumnya a yang a dilakukan Ledy S Gagola  dkk  (2016)  dan  Ramlah  Basri  (2013) yang a membuktikan  bahwa a membuktikan pelaksanaan a anggaran berpengaruh a positif terhadap penyerapan a anggaran. Penelitian a ini membuktikan bahwa besarnya pelaksanaan anggaran akan a berdampak a pada semakin meningkatnya  penyerapan a anggaran . Apabila  pelaksanaan a anggaran  yang  optimal  yaitu  capaian keluaran  riil,  dengan  pengunaan  dana  yang  efektif  dan  efisien  akan  meningkatkan  penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD).
3) Pengaruh a pengadaan  barang  dan a jasa  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan Belanja a Daerah a (APBD)
Dari  tabel  4.1  menunjukkan a bahwa  pengadaan a barang  dan  jasa  berpengaruh  positif a terhadap penyerapan a APBD.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Lady  S  Gagola  dkk,  (2016)  dan  Agus Kirnanda  (2016)  yang  menyebutkan  pengadaan a barang  dan  jasa a berpengaruh  positif a terhadap penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah a (APBD). Penelitian a ini  membuktikan  bahwasemakin  tingginya  proses a pengadaan  barang a dan  jasa maka a semakin  besar  pencairan  anggaran a sehingga  penyerapan a Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja Daerah  semakin  meningkat.  Proses a pengadaan  barang a dan  jasa  yang a efektif  dan  efisien a akan mempermudah a proses penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah a (APBD).
4) Pengaruh a Komitmen  Manajemen  terhadap a penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja Daerah a (APBD)
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  bahwa a komitmen  manajemen a berpengaruh  positif a terhadap penyerapan a APBD.  Penelitian  ini  didukung  oleh  Lady  S  Gagola  dkk,  (2016)  dan  Kadek  Miya  Ranisa
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
Putri dkk (2017) membuktikan komitmen manajemen berpengaruh positif a terhadap penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja Daerah a (APBD). Penelitian a ini  membuktikan  semakin  tinggi  komitmen  manajemen  yang  diterapkan a dalam suatu a instansi maka a semakin meningkatkan kinerja a individu dalam a penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah. Apabila a manajemen secara a konsisten menetapkan a strategi dalam a proses  mencapai a tujuan  yang  diharapkan a maka  dapat a meningkatkan  akuntabilitas a kinerja serta a penggunaan yang a lebih baik atas a informasi kinerja a yang dihasilkan a sehingga akan meningkatkan penyerapan a APBD.
5) Pengaruh  lingkungan  birokrasi  terhadap  penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja Daerah a (APBD) Dari tabel 4.1 a menunjukkan bahwa a lingkungan birokrasiberpengaruh positif a terhadap penyerapan a APBD.  Didukung  dari  penelitian  Ledy  S  Gagola  (2018)  dan  Juliani  (2014)  membuktikan bahwa  lingkungan a birokrasi  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan a Anggaran  Pendapatan a dan Belanja a Daerah.
Penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan a birokrasi yang baik a ditandai a dengan pengalaman a serta  kecerdasan a dalam  menganalisis a suatu  masalah  dan  peka a di  dalam a membaca situasi a cepat dan  tepat a serta cermat a dalam mengambil a keputusan sehingga dengan adanya lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan penyerapan Anggaran a Pendapatan dan Belanja a Daerah (APBD) menjadi lancar.
6) Pengaruh a Kompetensi SDM terhadap a penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD)
Dari  tabel  4.1  menunjukkan a bahwa  kompetensi a SDM  berpengaruh a positif  terhadap  penyerapan APBD. Penelitian ini didung oleh penelitian Muhammad Iqbal (2018) a dan Kadek Mia Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan kompetensi
sumber a daya manusia a berpengaruh a positif terhadap a penyerapan a Anggaran Pendapatan a dan Belanja a Daerah a (APBD). Penelitian a ini  membuktikan  bahwa  kompetensi a sumber  daya  manusia a yang  dimiliki a oleh organisasi a akan menentukan a kemampuan organisasi a terhadap pencapaian tujuannya dengan dukungan a teknologi  dan a sumber  daya  manusia a yang  berkualitas a mampu  melaksanakan a tugas  dan tanggungjawab a yang  diberikan a sehingga  kompetensi a sumber  daya  manusia a yang  baik a memiliki dampak yang a kuat dalam a meningkatkan penyerapan anggaran.

## 5. KESIMPULAN
Hasil pengujian statistik tentang pengaruh a perencanaan anggaran, a pelaksanaan a anggaran, pengadaan a barang  dan a jasa,  komitmen a manajemen,  lingkungan a birokrasi  dan  kompetensi a sumber daya a manusia terhadap a penyerapan APBD a dapat disimpulkan a sebagai a berikut:
a. Variabel a perencaan  anggaran    berpengaruh a positif  terhadap  penyerapan  APBD    (H 1 diterima).  Artinya perencanaan  anggaran  yang  baik,  ditandai  dengan  perencanaan  disusun  sesuai  dengan  tujuan organisasi/instansi,  tepat  sasaran,  anggota a atau  karyawan  berada a dalam  satu a koordinasi,  anggota a atau karyawan a menjalankan fungsinya a sesuai dengan a perencanaan program a sehingga perencanaan anggaran dapat  memberikan  peningkatan  kualitas  dalam  penyerapan  Anggaran a Pendapatan  dan a Belanja Daerah a (APBD). b. Variabel  pelaksanaan a anggaran    berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  APBD                                    (H 2 diterima).  Artinya  besarnya  pelaksanaan  anggaran  akan  berdampak  pada  semakin  meningkatnya penyerapan  anggaran . Apabilapelaksanaan  anggaran  yang  optimal  yaitu  capaian  keluaran  riil,  dengan pengunaan  dana  yang  efektif  dan  efisien  akan  meningkatkan  penyerapan  Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD). c. Variabel  pengadan  barang a dan  jasa a berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  APBD                          (H 3 diterima).  Artinya  bahwa  semakin  tingginya  proses a pengadaan  barang a dan  jasa a maka  semakin  besar pencairan anggaran a sehingga penyerapan a anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin meningkat. Proses a pengadaan barang a dan jasa yang a efektif dan efisien a akan mempermudah a proses penyerapan a Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD). d. Variabel  komitmen  manajemen    berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  APBD                                    (H 4 diterima).  Artinya  semakin  tinggi  komitmen  manajemen  yang a diterapkan  dalam a suatu  instansi,
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
maka a semakin meningkatkan a kinerja individu a dalam penyerapan a anggaran pendapatan a dan belanja a daerah. Apabila a manajemen secara a konsisten menetapkan a strategi dalam a proses mencapai a tujuan yang a diharapkan, maka a dapat meningkatkan a akuntabilitas kinerja a serta penggunaan a yang  lebih  baik a atas  informasi  kinerja a yang  dihasilkan a sehingga  akan a meningkatkan penyerapan a APBD.
e. Variabel lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD                    (H 5 diterima). Artinya  lingkungan  birokrasi  yang  baik  yangditandai  dengan  pengalaman a serta  kecerdasan  dalam menganalisis  suatu a masalah  dan  peka a didalam  membaca a situasi  cepat a dan  tepat  serta a cermat dalam a mengambil  keputusan a sehingga  dengan a adanya  lingkungan  birokrasi a yang  baik  akan a membuat pelaksanaan a penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD) menjadi lancar.
f. Variabel  kompetensi a SDM  berpengaruh a positif  terhadap a penyerapan  APBD                                                    (H 6 diterima).  Artinya a bahwa  kompetensi a sumber  daya  manusia a yang  dimiliki a oleh  organisasi a akan menentukan a kemampuan  organisasi a terhadap  pencapaian a tujuannya  dengan  dukungan a teknologi dan a sumber  daya  manusia a yang  berkualitas  mampu a melaksanakan  tugas a dan  tanggungjawab a yang diberikan a sehingga  kompetensi a sumber  daya a manusia  yang  baik a memiliki  dampak a yang  kuat dalam a meningkatkan a penyerapan Anggaran a Pendapatan dan a Belanja Daerah a (APBD).

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Kirnanda,  2016.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  di  Kota  Binjai  dengan  Perubahan  Anggaran  sebagai  Variabel  Moderating  Satuan  Kerja Perangkat . Tesis. Uniersitas Sumatera Utara
Anak  Agung  Ngurah  Bagus  Dhermawan  I  Gede  Adnyana  Sudibya  I  Wayan  Mudiartha  Utama,  2013. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (Study Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar). Jurnal. Universitas Udayana
Ari  Romadoni,  2014.  Pelaksanaan  Anggaran  mengenai  Realisasi  Pendapatan,  Belanja  dan  Pembiayaan. Jurnal
Azmy  Ahmad,  2015.  Pengembangan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Mencapai  Career  Ready Professional. Jurnal. Universitas Tanri Abeng.
Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017. Jepara : BPS.
Beamish,  P.  W.  1990.  The  Internationalization  Process  for  Smaller  Ontario  Firms. A  Research  Agenda, Research in Global Business Management, 1, 77-92 .
Bilson, 2005. Analisis Multivariat Pemasaran. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Cardisiawan, 2009 Putri, Carlin Tasya. 2014. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di  pemerintah  provinsi  Bengkulu,  Skripsi.  Bengkulu:  Universitas  BengkuluQanun  Nomor  14  Tahun 2014,  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Kabupaten Bireuen Tahun 2013.
Cooper, 2006. Business Research Methods 5th et . London, Richard D Irwin, Inc. Eisenstadt, 1959. Revolusi dan Transformasi Masyarakat. 1986. Jakarta: Rajawali Press. Hendrik Samosir, 2017. Analisis Pengaruh Faktor Perencanaan terhadap Peyerapan. Jurnal. Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi KeterlambatanPenyerapan Angggaran Belanja pada Satuan Kerjakementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: UniversitasIndonesia Herryanto,  2012.  Sistem  Informasi  E-Procurement  Pada  Pdam  Surya  Sembada  Kota  Surabaya.  Jurnal. STIKOM Surabaya
Imam  Ghozali,  2011.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Edisi  Keempat  BP  UNDIP Semarang.
Kadek  Mia  Ranisa  Putri,  2017.  Pengaruh  Prencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Penyerapan  Anggaran.  Jurnal.  Universitas  Pendidikan  Ganesha Singareja.
Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan, 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Talaud. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi.
Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083
Mangihot, 2017. Birokrasi Dan  Pelayanan Publik. Jurnal. Unpad Natheus  dan  Sulistyani,  2011.  Memahami  Good  Governance  (dalam  perspektif  sumber  daya  manusia).
Yogyakarta: Graha Media
Purtanto, 2015 Rencana Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jurnal. Universitas Sumatera Utara
Robbins, 2003. Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) . Edisi Kedua Belas Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
Sunyoto dan Baharudin, 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Jakarta. Penerbit CAPS Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Bisnis dan R & D. Bandung: Alfabeta Widodo, 2011. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jurnal. Universitas Tanri Yahya, 2012. Sistem Informasi E-Procurement. Jurnal. STIKOM Surabaya.
.