## ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## Muhammad Yusuf, Romandhon, M. Elfan Kaukab
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo, Indonesia mmuyusuf@gmail.com, romandhon@unsiq.ac.id, elfan@unsiq.ac.id,

## Riwayat Artikel
Received :20-12-2020 Revised  :15-01-2021 Accepted :23-03-2021

## Abstraksi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian perencanaan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Slukatan Kecamatan  Mojotengah  Kabupaten  Wonosobo  dengan perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Penelitian  ini  termasuk  dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer  dan  juga  sekunder  yang  dikumpulkan  dengan  teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis  menganalisis  data  dengan  langkah  mengumpulkan,
mereduksi  dan  menyajikan  data  hingga  cukup  untuk  ditarik kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini diuji menggunakan metode  trianggulasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  analisis kesesuaian  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014
Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Hasil  Analisis kesesuaian  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Slukatan belum sepenuhnya sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.

## Kata Kunci:
akuntansi keuangan, perencanaan keuangan desa, peraturan mentri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.
Keyword: financial accounting, village financial planning, minister of domestic affairs regulation number 113 of 2014.

## Abstract.
This  study  aims  to  determine  the  suitability  of  village  fund management  planning  in  Slukatan  Village,  Mojotengah District, Wonosobo Regency with village financial
management planning according to the Minister of  Domestic Affairs  Regulation  Number  113  of  2014  concerning  Village Financial  Management.  This  research  is  descriptive qualitative  research  using  primary  and  secondary  data collected  by  observation,  interview,  and  documentation techniques.  In  this  study,  the  authors  analyzed  the  data  by collecting,  reducing,  and  presenting  data  until  it  was sufficient  to  draw  conclusions.  The  validity  of  the  research data was tested using the triangulation method. The result of this  research  is  an  analysis  of  the  suitability  of  village financial  management  planning  according  to  the  Minister  of Domestic Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  terbentuk  dari  sejumlah  daerah,  baik  itu  daerah  yang bersifat  otonom  dan  daerah  yang  bersifat  administratif.  Pemerintah  Indonesia  memosisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  diproklamasikan  pada  17  Agustus  1945.  Desa  menjadi  garda  terdepan dalam  wilayah  Indonesia  sehingga  desa  tidak  hanya  penting  namun  juga  strategis  dalam pembangunan  bangsa  di  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Percepatan  dan  pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi  masyarakat  Indonesia  (I  Nyoman  Judarmita  dan  Ni  Luh  Supadmi,  2017).  Menurut Mazro’atul  Ulya  (2017)  desa  merupakan  unit  paling  bawah  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara. Sedangkan menurut Rina dkk (2018) desa memiliki fungsi di antaranya sebagai pemasok kebutuhan bagi yang ada di kota.  Desa  sebagai  mitra  dalam  pembenahan  kota  serta  desa  sebagai  pemerintahan  yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Undang-Undang  desa  telah  menempatkan  desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan  kewenangan  dan  sumber  dana  yang memadai  agar  dapat  mengelola  potensi  yang  dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat  (Sri  Mulyani,  2017).  Undang-Undang  desa  yang  dimaksud  ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang  No 6 Tahun 2014 menjelaskan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Prasetyo  (2017) dalam Miftahudin (2017) pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut nawa cita . Salah satu program dari nawa cita
Village Financial Management. The results of the analysis of the  suitability  of  village  financial  management  planning  in Slukatan  Village  are  not  yet  fully  in  accordance  with  the Minister of Domestic Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management.
yaitu  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  beberapa  daerah  dan  desa dalam  kerangka  negara  kesatuan.  Program  tersebut  direncanakan  karena  desa-desa  kurang diperhatikan  oleh  pemerintahan  di  era  sebelumnya  sehingga  pembangunan  infrastruktur kurang  merata.  Dengan  demikian,  Presiden  Joko  Widodo  mengalokasikan  bantuan  untuk setiap  desa  yang  diperuntukkan  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Menurut  Khalida  Shuha (2018)  keseriusan  pemerintah  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  pembangunan  di  desa, pemerintah menerbitkan kebijakan dana desa.
Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola  dana  desa.  (Khalida  Shuha,  2018).  Pemerintah  sangat  serius  dalam  perhatiannya terhadap  desa  dari  tahun  ke  tahun  dana  yang  diberikan  ke  desa  terus  menerus  bertambah terbukti  pada  tahun  2018,  realisasi  penyaluran  dana  desa  dari  RKUN  ke  RKUD  mencapai Rp59,86  triliun,  atau  99,77  persen  dari  pagu  alokasi  sebesar  Rp60,00  triliun.  Realisasi tersebut  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  realisasinya  pada  tahun  2017  sebesar  Rp59,77 triliun atau 99,61 persen dari pagu alokasi. Perbaikan realisasi penyaluran disebabkan adanya kebijakan  penyaluran  dana  desa  sejak  bulan  januari  serta  koordinasi  yang  baik  dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera melaksanakan dana desa dan segera  menyampaikan  laporan  realisasi  penyaluran  dana  desa  (Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, 2019).
Menurut  Undang-Undang  No  6  tahun  2014,  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBDES  kabupaten/kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Kemudian  menurut  Mazro’atul Ulya  (2017)  pengelolaan  keuangan  desa  diturunkan  dalam  bentuk  kebijakan  desa  berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Mazro’atul  Ulya  (2017)  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  terdapat pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang  harus  diolah  secara berhati  hati  serta  berdasarkan  peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  Pelaksanaan  APBDes dilakukan  oleh  pemerintah  desa  sendiri  dimana  pemerintah  daerah  sudah  memberi kewenangan  yang  penuh  kepada  Kepala  desa  untuk  mengelola  keuangannya  secara bertanggung  jawab.  Salah  satu  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  sangat  penting  bagi pemerintah  desa  yaitu  mengelola  keuangan  desa  (Ngakil  dan  Kaukab,  2020).  Pemerintah kabupaten  meyakini  bahwa  pemerintah  desa  lebih  sanggup  untuk  mengelola  keuangan
dikarenakan  pemerintah  desa  secara  nyata  memiliki  ruang  lingkup  permasalahan  lebih  luas dan  rumit.  Untuk  itu,  pembangunan  perdesaan  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan masalah  yang  di  hadapi,  potensi  yang  dimiliki,  aspirasi  masyarakat  dan  prioritas pembangunan di pedesaan yang telah ditetapkan. Ayat 6 berbunyi pengelolaan keuangan desa merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Harapan  dari adanya  dana  desa ialah  desa  bukan  hanya  sekedar  sebagai  obyek  penerima manfaat,  melainkan  sebagai  subyek  pemberi  manfaat  bagi  warga  masyarakat  setempat. Sebagai  komponen  desa  mempunyai  rasa  kebersamaan  dan  gerakan  untuk  mengembangkan aset  lokal  sebagai  sumber  penghidupan  dan  kehidupan  bagi  warga  masyarakat,  desa mempunyai  kemampuan  menghasilkan  dan  mencukupi  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  seperti  pangan,  energi  dan  layanan  dasar,  sebagai  cita-cita  jangka panjang,  desa  mampu  menyediakan  lapangan  pekerjaan,  menyediakan  sumber  sumber pendapatan  bagi  masyarakat  serta  menghasilkan  pendapatan  asli  desa  dalam  jumlah  yang memadai (Chabib dan Heru, 2015). Menurut Khalida Shuha (2018) melalui dana desa, desa dapat  berperan  lebih  aktif  dalam  mengelola  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk penerapan  dana  desa  dan  tercapainya  pengelolaan  dana  desa,  diharapkan  masyarakat  ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Dalam pengelolaan dana desa, tantangan yang dihadapi ialah penyerapan dan pelaksanaan dana  desa  yang  lambat,  penggunaan  dana  desa  kurang  berkualitas,  masalah  tata  kelola keuangan  yang  rumit,  minimnya  kreativitas  desa  dalam  mendesain  program,  pengawasan dana desa juga masih belum optimal. Sedikitnya ada 10 jenis penyimpangan yang dilaporkan di antaranya yaitu tidak adanya pembangunan di desa, pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/rencana anggaran biaya, dugaan adanya mark up oleh oknum aparat desa, tidak adanya transparansi, masyarakat tidak dilibatkan, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi,  lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat, kongkalikong pembelian  material  bahan  bangunan,  proyek  fiktif,  penggelapan  honor  aparat  desa  (Taufik Majid, 2018).
Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan,  belum  semua  kepala  desa  dan  perangkatnya  memiliki  kecakapan  dalam membelanjakan  dan  membuat laporan  pertanggung  jawabannya. Tentunya  ini akan  menjadi suatu  tantangan  dalam  penyelenggaraan  keuangan  desa.  Seharusnya  pemerintah  daerah
memainkan  peranan  penting  dalam  memberikan  perhatian  atas  kemampuan  para penyelenggara  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  membuat  suatu  petunjuk  pengelolaan keuangan  desa  yang  lebih  rinci  dalam  rangka  penyelenggaraan,  penata  usahaan,  dan pertanggung  jawaban  keuangan  desa.  Kepala  desa  dan  aparatur  desa  masih  perlu  diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggung jawaban dana desa. Agar tidak berurusan dengan hukum, maka perangkat desa, terutama  kepala  desa  harus  berhati-hati  dalam  mengelola  dana  desa  (Saiful  dan  Syukriy, 2016).
Adapun  tahapan-tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  tertuang  didalam  Permendagri  No. 113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa. Perencanaan  keuangan  desa  merupakan  poin  pertama  yang  ada  didalam  pengelolaan keuangan  desa  dan  juga  merupakan  tahapan  awal  atau  merupakan  langkah  awal  dari pengelolaan  keuangan  tersebut.  Perencanaan  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  yang  berasal  dari  proses  penyusunan Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang  dihasilkan  dari  proses  musrenbang  desa dengan  berpatokan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes). Menurut Hisbul Manto dan Abd. Dodir Djaelani (2017) perencanaan keuangan desa dapat di gunakan sebagai analisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDes dengan baik dan  benar  juga  dapat  berperan  penting  sebagai  alat  pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan pengelolaan  keuangan  desa.  Selain  itu  juga  dengan  adanya  perencanaan  sedemikian  rupa yang  akan  menghasilkan  penetapan  APBDes,  segala  kegiatan  akan  dapat  dilakukan  secara tertib  dan  teratur  sesuai  dengan  rancangan  yang  telah  ada.  Selain  itu  menurut Anisyatusholikhah  (2018)  keberhasilan  suatu  desa  tidak  hanya  terlihat  dari  hasil  akhir kesuksesan  desa  tersebut.  Keberhasilan  suatu  desa  dilihat  dari  matangnya  perencanaannya dan  proses  pelaksanaan  pemerintahan  desa  itu  sendiri.  Desa  sebagai  pemerintahan  yang langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat  menjadi  fokus  utama  dalam  pembangunan pemerintahan hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan.
Berdasarkan  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2018  jumlah  desa  di seluruh  wilayah  indonesia  tercatat  ada  75.436  desa.  Dari  banyaknya  jumlah  desa  di Indonesia,  Provinsi  Jawa  Tengah  menempati  posisi  pertama  dalam  banyaknya  desa  yang masuk dalam wilayah provinsi dengan total 8.559 desa diikuti Provinsi Jawa Timur dengan total  8.496  desa.  Salah  satu  desa  dari  sekian  banyaknya  desa  ialah  Desa  Slukatan  dimana
Desa  Slukatan  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Mojotengah  yang  mendapatkan anggaran  dana  desa  terbesar  ketiga  di  Kecamatan  Mojotengah  (jdih.wonosobokab.go.id). Desa Slukatan memiliki potensi wisata yang sangat banyak salah satunya yang dipromosikan oleh  Ganjar  Pranowo  yang  menyatakan  potensi  gunung  bismo  harus  disikapi  dengan  serius karena  bisa  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  (Ayom  Purwahadikusuma,  2019). Tidak hanya itu potensi kopi di Desa Slukatan sangat besar, seperti yang dilansir kompas.com yang  menyatakan  kopi  Desa  Slukatan  telah  lama  dikenal  sebagai  kopi  berkualitas  serta memiliki  rasa  dan  aroma  yang  unik.  Namun  seiring  waktu,  karena  masyarakat  tidak  lagi menanam kopi, maka mengakibatkan jenis kopi ini punah. Selain dari kopi pula potensi yang ada di Desa Slukatan ialah Sumber Mata Air Mudal, Curug Penganten, Curuk Mbetapan, Dan Jembatan Gantung Desa Slukatan. Namun hingga  hari ini dari potensi desa yang ada belum maksimal  atau  bahkan  belum  ada  pengaruh  buat  desa,  padahal  potensi  unutk  menambah pendapatan desa itu tinggi. Tidak hanya itu banyak masyarakat desa yang tidak puas dengan pengelolaan keuangan desa terbukti dari banyaknya komplain masyarakat dengan pemerintah desa.  Kepala  Desa  Slukatan  menyatakan bahwa  dari  permasalahan  yang ada  dalam  tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah pada tupoksi dari masing-masing tugas yang di laksanakan  oleh  unsur  yang  terlibat  dalam  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa, ada  unsur  yang  belum  sesuai  dengan  tupoksi  tugasnya  (Wawancara  Sabtu,  4  Januari  2020). Dari  pengamatan  tersebut  maka  penulis  berminat  untuk  melakukan  penelitian  tentang perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan.

## KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL
Dalam proses pengelolaan keuangan desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada  penyelesaian  seluruh  tahapan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dan  hasil  akhir  berupa terciptanya  pembangunan  di  desa.  Namun  pemerintah  desa  harusnya  lebih  berfokus menciptakan  sebuah  proses  pembangunan  yang  diciptakan  oleh  masyarakat  desa  setempat melalui  perencanaan  pengelolaan  keuangan,  sehingga  pembangunan  yang  dihasilkan  adalah pembangunan  yang  berkualitas,  yakni  sebuah  hasil  pembangunan  yang  menggambarkan tujuan,  kebutuhan  dan  hasil  kerja  bersama  seluruh  elemen  masyarakat  desa  setempat.  Akan tetapi untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang  ada  dan  seringkali  ditemukan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  ada  dalam  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam  upaya  mengetahui  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  maka  ada beberapa tahapan yang perlu diikuti, sehingga analisisnya tidak diragukan lagi. Tahapan yang pertama  ialah  pemahaman  teori,  dimana  dalam  tahapan  ini  pemahaman  tentang  bagaimana tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  ada  secara  global  kemudian juga  mempelajari apa yang terjadi di lapangan secara langsung, tidak hanya itu dalam pemahaman teori juga harus memahami  tentang  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa sehingga mendapat kesimpulan jika terjadi hal yang tidak sesuai maupun hal lain yang tidak seharusnya dilakukan oleh pengelola keuangan desa. Tahapan setelah memahami teori ialah bagaimana menganalisis masalah yang terjadi atau bisa dikatakan mencari Phenomena gap, masalah  yang  dimaksud  ialah  perbedaan  antara  apa  yang  terjadi  tentang  perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Seringkali  memang  desa  sudah menerapkan  perencanaan  pengelolaan  desa  berdasar  pada  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  namun  masih  banyak  desa  yang  belum menerapkannya  secara  penuh  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anisyatussolikhah (2018)  yang  menghasilkan  penelitian  bahwa  di  Desa  Temon  sebagian  besar  perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  namun  masih  ada  yang  belum  sesuai  yakni  pada permasalahan  waktu  masih  terjadi  keterlambatan,  hal  yang  hampir  sama  juga  terjadi  pada penelitian Elsa Dwi Nur (2015), Khalida Shuha (2018), Rida Amalia dan Nadirsyah (2017), dan Mazro’atul Ulya (2019) yang menghasilkan penelitian penerapan pengelolaan keuangan desa sudah banyak sesuai namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dari  berbagai  masalah  yang  ada  maka  harus  dicari  bagaimana  masalah  itu  bisa  terjadi, maka  harus  mencari  secara  detail  penyebab  masalah  yang  ada.  Penelusuran  yang dilakukan beragam namun hal yang paling awal ialah mengumpulkan data data yang berkaitan dengan permasalahan  yang ada,  dalam  hal  ini  data  yang  dimaksud  bisa  bersumber  dari  data  primer dan  sekunder,  adapun  data  primer  lebih  banyak  pada  wawancara  kemudian  data  sekunder banyak  pada  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  pengelolaan keuangan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan RPJMDes.
Data  hasil  dari  lapangan  belum  tentu  seluruhnya  bisa  dipastikan  kebenarannya  sehingga harus  dianalisis,  dalam  hal  menguji  kebenaran  data  data  yang  ada  maka  metode  yang  di
gunakan  adalah  metode  trianggulasi.  trianggulasi  merupakan  tahapan  membandingkan  data data  yang  sudah  terkumpulkan  seperti  membandingkan  hasil  wawancara  dengan  dokumen yang  ada  kemudian  membandingkan  hasil  wawancara  dari  informan  satu  dengan  informan lainnya.  Setelah  data  sudah  diuji  maka  tahapan  selanjutnya  ialah  menganalisis  bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dibandingkan dengan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  menurur  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  kerangka  pemikiran  pada  penelitian  ini  digambarkan dalam skema seperti berikut ini:
Gambar 1Kerangka Konseptual
Sumber: Penelitian Elsa Wahyu Dewanti, 2016

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Objek  penelitian  ini  ialah  perencanaan keuangan desa di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten  Wonosobo. Instrumen penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  alat  perekam  suara,  kamera  dan  daftar  wawancara. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif komparatif. Analisis komparatif  adalah  teknik  analisis  yang  dilakukan  dengan  cara  membuat  perbandingan  antar elemen  yang  sama,  seperti  penelitian  ini  yang  membandingkan  antara  perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  Slukatan  dengan  standar  standar  yang  mengacu  pada Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Langkah  awal sebelum  melakukan  analisis  data,  peneliti  perlu  memahami  teori  pada  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami  teori  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  menurut  Permendagri  No.  113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  perlu  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  data  data  yang  telah  didapatkan.  Data  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini merupakan  data  kualitatif  hasil  dari  wawancara,  analisis  dokumentasi  serta  dari  hasil observasi.
Tahapan tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data
2. Reduksi data,
3. Uji keabsahan data
Ada  tiga  cara  dalam  teknik  trianggulasi  diantaranya  yaitu  1)  membandingkan  data  hasil pengamatan  di  lapangan  dengan  data  hasil  wawancara,  2)  membandingkan  hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data  yang  diberikan  oleh  informan  merupakan  data  yang  benar,  kemudian  3) membandingkan  apa  yang  dikatakan  informan  didepan  umum  dengan  apa  yang  dikatan secara pribadi.
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat
5. Analisis data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Pengumpulan Data

## 1) Hasil wawancara dari Bapak Muhammad Saehu (Kepala Desa Slukatan) Sabtu, 4 Januari 2020
“ Waktu  itu  saya  merancang  RPJMDes  bersama  dengan  tim  sebelas  untuk  membahas agenda  selama  enam  tahun  guna  mencapai  visi  dan  misi  saya.  Tim  sebelas  itu  dibentuk dahulu  sebelum  perancangan.  Dalam  penyusunan  tentunya  tidak  lupa  memperhatikan kebutuhan  dan  keadaan  desa  itu  sendiri.  Dalam  perancangan  APBDes  mendasar  pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan desa dalam agenda satu tahun. RKPDes menjadi  agenda  tahunan  desa.  Saya  menyusun  APBDes  berdasarkan  RKPDes,  dalam penyusunannya saya dibantu oleh sekretaris desa. Unsur lain dalam  penyusunanAPBDes itu juga ada BPD dan Bendahara Desa. Saya menyusun APBDes itu biasanya akhir tahun mas.  Sebelum  tahun  berjalan  itu  mulai.  Namun  biasanya  ada  revisian  sehingga  kadang pertengahan  bulan  Januari  baru  resmi  berlaku.  Ya  mas  setelah  semua  disepakati  tidak selesai  sampai  disitu  karena  masih  harus  ada  koreksi  dari  kecamatan  yang  selanjutnya harus  dievaluasi  dari  desa.  Untuk  pandangan  satu  periode  pemerintahan  desa,  kepala desa membutuhkan RPJMDes dulu sebagai langkah awal pemerintahan dan menentukan arah desa dalam satu periode. Kepala desa membentuk tim guna membuat RPJMDes, tim yang  di  maksud  ialah  tim  sebelas  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  Slukatan.  DRPJMDes berisi  seluruh  apa  yang  akan  direncanakan  dalam  6  tahun  mendatang.  Setelah  semua rangkaian  penyusunan  RKPDes  hingga  APBDes  kami  kirim  berkasnya  nanti  akan  ada evaluasi  dari  kecamatan  dan  kami  perbaiki.  Setelah  semua  rangkaian  penyusunan RKPDes  hingga  APBDes  kami kirim  berkasnya  nanti  akan  ada  evaluasi  dari kecamatan dan  kami  perbaiki.  Kendala  dalam  penyusunanperencanaan  hingga  pelaksanaannya  itu banyak  perangkat  desa  yang  tidak  bekerja  sesuai  dengan  pekerjaan  seharusnya  masih tersentral  dari  beberapa  orang,  tapi  insyaallah  sudah  dimulai  pembenahan  mas,  jika mampu pada bidangnya akan dipindah sehingga semua sesuai dengan bidangnya. ”
2) Hasil wawancara dari Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) Senin, 13 Juli 2020
“ Perencanaannya  ya  dari  bawah  yaitu  dari  RT  bisa  juga  dari  jamaah  yasinan  RT  yang membahas  mengenai  perencanaan  desa  atau  bahkan  kumpulan  tidak  resmi  namun membahas  tentang  usulan  kegiatan  desa,  baru  setelah  itu  oleh  RT  atau  kelompok usulannya  dibawa  ke  musyawarah  dusun.  Dasar  perencanaan  dari  APBDes  ialah  dari RKPDes  dimana  asal  usulnya  dari  musrenbangdes.  Dalam  pelaksanaan  musrenbangdes itu  yang  menghadiri  ialah  perangkat  desa,  BPD,  RT,  RW,  linmas,  tokoh  masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa. RKPDes kami mulai susun bulan Agustus dengan tujuan pada bulan Oktober semuanya sudah jadi dan siap dikirim ke bupati melalui kecamatan. Biasanya kami pada bulan Agustus sudah mulai  sibuk  mengerjakan  RKPDes  namun  tahun  ini  belum  karena  terkendala  Pandemi Covid-19”.  Kami  setelah  adanya  evaluasi  dari  kecamatan  langsung  kami  proses  mas secepat  mungkin  agar  aturannya  dapat  segera  mungkin  dapat  terlaksana.  Baru  setelah RKPDes  sudah  selesai  tinggal  penyusunan  APBDes  yang  berdasar  pada  RPJMDes  dan hasil Musrenbangdes. ”
3) Hasil wawancara dari Bapak Mukodas (Bendahara Desa Slukatan) Selasa, 14 Juli 2020
“ Penyusunannya itu mas usulan dari musyawarah dusun kemudian kusyawarah desa dan dilanjutkan dengan penyusunan RKPDes dan selanjutnya penyusunan APBDes. Saya ikut serta  dalam  penyusunan  APBDes  bersama  dengan  kepala  desa  dan  sekretaris  desa.  iya benar itu mas, masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan secara fisik.
Tahun ini sebenarnya banyak untuk pembangunan mas sekitar tiga ratus mendekati empat ratus  juta  mas  tapi  karena  kendala  covid  jadi  kita  tidak  bisa  merealisasikan.  Semuanya dialokasikan ke covid semua. Padahal itu besar dan banyak mas.”

## 4) Hasil wawancara dari Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) Selasa, 14 Juli 2020
“Musyawarah  desa  didasarkan  pada  hasil  musyawarah  dusun  yang  sebelumnya  telah dimusyawarahkan dimasing masing RT dan masing masing kelompok yang ada di dusun. Baru  kemudian  setelah  musyawarah  RT  hasilnya  direkomendasikan  pada  saat musyawarah  desa  dan  selanjutnya  musyawarah  rencana  pengembangan  desa. Keterwakilan dalam penyatuan persepsi di tingkat dusun dengan melibatkan masyarakat dusun melalui keterwakilan dari lembaga lembaga di dusun seperti ibu-ibu PKK, RT, RW hingga  kelompok  pemuda.  Peserta  dari  musyawarah  desa  biasanya  itu  lebih  dari  20 orang.  Iya  mas  masyarakat  itu  ya  banyaknya  usul  tentang  infrastruktur,  si  baik  dengan niat  memudahkan  akses  ekonomi  namun  seharusnya  juga  memperhatikan  sumber  daya manusianya.  Pemikirannya  sebenarnya  bagus  tapi  kan  pemahaman  sampai  ke  optimal penggunaan dana desa kurang.”
5) Hasil wawancara dari Bapak Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) Selasa, 14 Juli 2020
“ Perencanaan pengelolaan keuangan desa di mulai dari lingkup yang terkecil, dilakukan secara  masif  oleh  masyarakat    desa  melalui  Mesrengbangdes  yang  sebelum  itu  ada musdus  dan  musdus  didapat  dari  apa  yang  dibahas  dilingkup  RT  tentang  apa  yang dibutuhkan  di  RT  dari  mulai  bidang  pendidikan  infrastruktur  hingga  pengentasan kemiskinan masyarakat desa setelah itu baru kemudian didalam musyawarahkan didalam musdus  dan  dilanjutkan  didalam  musrengbangdes.  Apa  yang  dibutuhkan  RT  harus terdengar di dusun, tidak hanya RT lembaga lain harus juga terfasilitasi seperti kelompok pemuda hingga TK, PAUD, dan TPQ di dusun ”
6) Hasil wawancara dari Bapak Syukur (Kepala BPD Slukatan) Kamis, 23 Juli 2020
“ Saya  selaku  BPD  ikut  serta  menghadiri  acara  musrenbangdes,  saya  bersama  anggota BPD lain ikut serta mengawal jalannya musrenbangdes dan juga ikut mengawasi kegiatan kegiatan yang akan diagendakan sesuai dengan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes dan juga visi misi bupati. Saya ikut terlibat dalam penyusunan RKPDes namun hanya sebatas menerima draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu.  Sekdes  dengan  gercap  langsung  mengerjakan  hasil  evaluasi  dari  kecamatan  dan tidak  pernah  telat  dalam  pengirimannya.  Dalam  penyusunan  RKP  Desa  saya  hanya menerima  draf  jadi.  Tidak  ikut  banyak  dalam  penyusunan  dan  dalam  musyawarah rencana pembangunan desa saya hanya ikut melerai ketika banyak yang ngeyel di forum. Saya  dalam  keikutsertaan  pada  penyusunan  RKPDes  menerima  draf  dari  sekdes  untuk dibahas dan disetujui ”
7) Hasil wawancara dari Bapak Alpin ke-2 (Sekretaris Desa Slukatan) Senin, 13 Juli 2020
“ Dalam  musrenbangdes  pemerintah  desa  ikut  serta  memberi  masukan  dan  saran  agar tercapainya visi misi kepala desa yang tertuang didalam RPJMDes. Sebelum penyusunan RPJMDes kepala desa membentuk tim sebelas terlebih dahulu baru kemudian merancang pembangunan jangka waktu satu periode atau enam tahun kedepan. Tujuan RPJMDes itu buat memudahkan kepala desa agar dapat mensukseskan visi misi kepala desa dalam datu periode  kepemimpinan.  Sebelum  penentuan  besaran  dan  nominal  anggaran  pendapatan
dan  belanja  desa  harus  ada  terlebih  dahulu  yang  namanya  RPJMDes  dan  RKPDes sehingga  dalam  menyusun  APBDes  tidak  salah  alamat.  RKPDes  memang  disusun  oleh saya  tapi  yang  menentukan  ialah  kepala  desa  dan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa. Setelah semua prosedur pembuatan APBDes selesai maka draf akan dikirim ke kecamatan untuk  diteruskan  ke  pihak  kabupaten,  nah  nanti  akan  ada  koreksi  dari  kecamatan. Koreksinya  tentang  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  visi  misi  bupati  hingga rekomendasi kegiatan dari kecamatan dan kabupaten. Kami setelah adanya evaluasi dari kecamatan  langsung  kami  proses  mas  secepat  mungkin  agar  aturannya  dapat  segera mungkin  dapat  terlaksana.  Untuk  pandangan  satu  periode  pemerintahan  desa,  kepala desa membutuhkan RPJMDes dulu sebagai langkah awal pemerintahan dan menentukan arah desa dalam satu periode. Kepala desa membentuk tim guna membuat RPJMDes, tim yang  di  maksud  ialah  tim  sebelas  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  Slukatan.  DRPJMDes berisi seluruh apa yang akan direncanakan dalam 6 tahun mendatang. Dalam penyusunan RKP  Desa  saya  hanya  menerima  draf  jadi.  Tidak  ikut  banyak  dalam  penyusunan  dan dalam  musyawarah  rencana  pembangunan  desa  saya  hanya  ikut  melerai  ketika  banyak yang  ngeyel  di  forum.  Pandangan  masyarakat  tentang  usulan  penggunaan  dana  desa untuk  pembangunan  SDM  Sangat  jarang  atau  bahkan  hampir  tidak  ada,  sehingga mengharuskan  pemerintah  desa  menyelipkan  kegiatan  pembangunan  SDM  seperti pelatihan  dan  yang  lain  lagi.  Itupun  hasilnya  kurang  maksimal  karena  tindaklanjutnya kurang  karena  masyarakat  tidak  mengusulkan  sehingga  tanggungjawab  untuk melanjutkan  hasil  pelatihanya  kurang.  Tahapan  setelah  musrengbangdes  ialah penyusunan RKPDes yang disusun saya namun setelah itu disetujui oleh Kepala desa dan BPD. Biasanya setelah penyusunan RKPDes hingga APBDes selesai maka kami kirim ke kecamatan  tidak  selesai  disitu  karena  langsung  dievaluasi  oleh  kecamatan  dan dikembalikan ke desa lagi untuk direvis. ”

## 2. Reduksi Data
Dalam proses reduksi data peneliti sudah melakukan pada saat wawancara sehingga ketika informan  mau  membahas  yang  lain  dan  melebar  maka  oleh  peneliti  langsung  dipotong pembicaraannya.  Seperti  halnya  pada  saat  Kepala  Dusun  Slukatan  mulai membahas  tentang bagaimana  kesalahan  masyarakat  dalam  mengartikan  fungsi  dana  desa  terlalu  lebar  maka peneliti  langsung  memotong  dan  melempar  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.  Tidak  hanya  itu  dari  Bapak  Budiyono  juga  membahas  banyak  mengenai  proses penyusunan  RKPDes  dan  APBDes  namun  karena  itu  bukan  tupoksinya  maka  tidak  peneliti tulis.  Kemudian  dari  bendahara  desa  juga  membahas  mengenai  nominal  anggaran  desa  dan juga  permasalahan  anggaran  desa  karena  corona  namun  karena  penelitian  tidak  berfokus sampai  kesitu  sehingga  tidak  penulis  masukkan.  Jadidalam  reduksi  data  sudah  peneliti lakukan mulai dari sesi pengumpulan data kemudian dalam hal penulisan data hingga dalam hal penyajian data.

## 3. Uji Keabsahan Data
1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Perancangan  pengelolaan  keuangan  desa  harus  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  hanya  membahas  tentang  APBDes. Namun  didalam  prosesnya  di  mulai  dari  perancangan  program  kerja.  Program  kerja pengelolaan  keuangan  desa  bersumber  dari  lingkup  masyarakat  itu  sendiri  yakni  dengan mendengar  aspirasi  masyarakat.  Desa  Slukatan  dalam  usahanya  menampung  aspirasi masyarakat di mulai dari rapat di RT setempat melalui acara acara tidak formal seperti halnya kegiatan yasinan per RT kemudian baik secara formal maupun tidak formal ada pembahasan tentang usulan dan diskusi masyarakat mengenai usulan usulan ke desa. Hal yang dibahas dan didiskusikan  dalam  kegiatan  tersebut  ialah  tentang  usulan  bagaimana  keperluan  yang dibutuhkan  oleh  desa  dan  usulan masyarakat.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan:
“ Perencanaannya ya dari bawah yaitu dari RT bisa juga dari jamaah yasinan RT yang membahas  mengenai  perencanaan  desa  atau  bahkan  kumpulan  tidak  resmi  namun membahas  tentang  usulan  kegiatan  desa,  baru  setelah  itu  oleh  RT  atau  kelompok usulannya dibawa ke musyawarah dusun ” (Wawancara Kamis, 13 Juli 2020)
Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan sebagai berikut:
“Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  mulai  dari  lingkup  yang  terkecil, dilakukan  secara  masif  oleh  masyarakat    desa  melalui  Mesrengbangdes  yang  sebelum itu  ada  musdus  dan  musdus  didapat  dari  apa  yang  dibahas  dilingkup  RT  tentang  apa yang dibutuhkan di RT dari mulai bidang pendidikan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan  masyarakat  desa  setelah  itu  baru  kemudian  didalam  musyawarahkan didalam musdus dan dilanjutkan didalam musrengbangdes” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Pernyataan  di  atas  juga  terafirmasi  dari  pernyataan  Bapak  Muslimin  (Kepala  Dusun Bismo) yang menyatakan :
“Musyawarah  desa  didasarkan  pada  hasil  musyawarah  dusun  yang  sebelumnya  telah dimusyawarahkan dimasing masing RT dan masing masing kelompok yang ada di dusun. Baru  kemudian  setelah  musyawarah  RT  hasilnya  direkomendasikan  pada  saat musyawarah  desa  dan  selanjutnya  musyawarah  rencana  pengembangan  desa ” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Hasil dari musyawarah RT kemudian ditindaklanjuti dengan membawa hasil musyawarah ke dusun dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di dusun mulai dari kepala RT hingga kelompok pemuda desa baru setelah itu hasilnya menjadi bahan dalam musyawarah desa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) yang memberi pernyataan sebagai berikut :
“ Keterwakilan  dalam  penyatuan  persepsi  di  tingkat  dusun  dengan  melibatkan masyarakat dusun melalui keterwakilan dari lembaga lembaga di dusun seperti ibu-ibu
PKK,  RT,  RW  hingga  kelompok  pemuda.  Peserta  dari  musyawarah  desa  biasanya  itu lebih dari 20 orang. ” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak  Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan:
“Apa yang dibutuhkan RT harus terdengar di dusun, tidak hanya RT lembaga lain harus juga  terfasilitasi  seperti  kelompok  pemuda  hingga  TK,  PAUD,  dan  TPQ  di  dusun” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020).
Hasil  musyawarah  dusun  kemudian  ditindaklanjuti  didalam  musyawarah  perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di desa. Lembaga yang ada di  desa  meliputi  BPD,  RT,  RW,  linmas,  tokoh  masyarakat,  organisasi  desa,  tokoh  agama, kelompok  tani,  dan  tak  lupa  perangkat  desa.  Semua  lembaga  yang  ikut  serta  dalam munrenbangdes  tentunya  sudah  memiliki  gagasan  dan  rekomendasi  kegiatan  sesuai  dengan keterwakilannya sehingga didalam penyusunanmusrenbangdes seringkali banyak diskusi dan perdebatan.  Dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  tidak  hanya  menampung  aspirasi  aspirasi dari  masyarakat  tentunya  ada  pula  rekomendasi  kegiatan  dari  desa  yang  sesuai  dengan  visi misi  kepala  desa  yang  juga  disingkronkan  dengan  visi  misi  dari  kabupaten.  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  di  katakan  oleh  Bapak  Alpin  (Sekretaris  Desa  Slukatan)  yang  memberi penjelasan sebagai berikut :
“Dasar  perencanaan  dari  APBDes  ialah  dari  RKPDes  dimana  asal  usulnya  dari musrenbangdes.  Dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  itu  yang  menghadiri  ialah perangkat desa, BPD, RT, RW, linmas, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa”. (Wawancara Senin, 13 Juli 2020)
Penjelasan  tersebut  juga  sama  dengan  apa  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Budioni  (Kepala Dusun Slukatan) dengan penjelasan :
“ Prioritas  kegiatan  yang  disetujui  didalam  musrenbangdes  ialah  sesuai  dengan pentingnya kegiatan dan yang harus segera dikerjakan. Sebenarnya dalam pelaksanaan musrenbangdes  tidak  melulu  mendengar  usulan  dari  masyarakat  ada  pula  usulan kegiatan dari desa dengan dasar visi misi dari desa juga merujuk pada visi misi bupati sehingga  kegiatan  yang  ada  di  desa  singkron  dengan  apa  yang  menjadi  program  dan cita cita bupati ” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020).
Bapak  Alpin  selaku  sekretaris  desa  juga  menambahi  bahwa  penyatuan  tujuan  visi  misi desa  dengan  usulan  masyarakat  dalam  musrengbangdes.  Alat  yang  menjadi  acuan  visi  misi kepala  desa  ialah  pada  RPJMDes  yang  dibuat  dalam  jangka  waktu  3  bulan  setelah  kepala desa dilantik. Hal ini berdasar pada pernyataan :
“Dalam  musrenbangdes  pemerintah  desa  ikut  serta  memberi  masukan  dan  saran  agar tercapainya  visi  misi  kepala  desa  yang  tertuang    didalam  RPJMDes” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020).
Adanya  unsur  RPJMDes  yang  menjadi  pembahasan  dalam  musrenbangdes  juga dinyatakan oleh Bapak Syukur (Ketua BPD Slukatan) yang menyatakan :
“Saya selaku BPD ikut serta menghadiri acara musrenbangdes, saya bersama anggota BPD  lain  ikut  serta  mengawal  jalannya  musrenbangdes  dan  juga  ikut  mengawasi kegiatan  kegiatan  yang  akan  diagendakan  sesuai  dengan  visi  misi  kepala  desa  yang tertuang dalam RPJMDes dan juga visi misi bupati” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020) Berdasarkan uraian tentang jalannya proses perencanaan pengelolaan dana desa yang telah dipaparkan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  di Desa Slukatan dimulai dari lingkup terkecil yakni RT dan kelompok masyarakat desa dengan mendiskusikan  keluhan  dan  aspirasi  dari masyarakat  yang  kemudian  direkomendaikan  hasil diskusi  didalam  forum  musyawarah  dusun  atau  disebut  musdus.  Setelah  musdus menghasilkan  saringan  kegiatan  kegiatan  hasil  diskusi  dari  RT  maka  selanjutnya  menjadi salah  satu  acuan  dari  kegiatan  musyawarah  rencana  pembangunan  desa  (musrengbangdes) yang  diselenggarakan  pemerintah  desa.  Dalam  musrengbangdes  membahas  tentang  usulan kegiatan kegiatan hasil musdus dan menyaringnya sesuai skala prioritas penting dan perlunya kegiatan  dengan  mempertimbangkan  juga  RPJMDes  yang  telah  disusun  kepal  desa  sebagai cerminan dari visi misi kepala desa.
2) Unsur Unsur Perencanaan Pengelolaan Desa
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Slukatan  di  mulai  dengan  penyusunan rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMDes)  oleh  tim  11  yang  dibentuk  oleh kepala desa dan tim independen yang paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Saehu selaku Kepala Desa Slukatan dengan pernyataan :
“Waktu  itu  saya  merancang  RPJMDes  bersama  dengan  tim  sebelas  untuk  membahas agenda selama enam tahun guna mencapai visi dan misi saya. Tim sebelas itu  dibentuk dahulu  sebelum  perancangan.  Dalam  penyusunan  tentunya  tidak  lupa  memperhatikan kebutuhan dan keadaan desa itu sendiri” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Pernyataan  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Sekretaris  Desa  Slukatan  yakni  Bapak  Alpin sebagai berikut :
“ Sebelum  penyusunan  RPJMDes  kepala  desa  membentuk  tim  sebelas  terlebih  dahulu baru  kemudian  merancang  pembangunan  jangka  waktu  satu  periode  atau  enam  tahun kedepan. Tujuan RPJMDes itu buat memudahkan kepala desa agar dapat mensukseskan visi  misi  kepala  desa  dalam  datu  periode  kepemimpinan ”  (Wawancara  Kamis,  23  Juli 2020)
Penyusunan  RPJMDes  tersebut  terbukti  dengan  adanya  RPJMDes  Desa  Slukatan  di Website resmi open data desa pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terunggah pada tanggal
19  Februari  2020.  Berdasarkan  dengan  penjelasan  dan  uraian  ralita  tersebut  maka  bisa dinyatakan  bahwa  RPJMDes  disusun  Oleh  Kepala  Desa  Slukatan  bersama  dengan  tim  11 yang  dibentuk  oleh  kepala  desa  dan  sesuai  dengan  Visi  Misi  Desa  Slukatan  periode 2019/2024.
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Langkah  selanjutnya  dalam  prosedur  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah dengan membentuk RKPDes. RKPDes merupakan rencana satu tahun agenda pembangunan desa,  adapun  pijakan  lain  dalam  perumusan  RKPDes  selain  dari  RPJMDes  ialah  dari musyawarah  rencana  pembangunan  desa  yang  mewakili  dari  aspirasi  masyarakat  desa  pada periode  tahunan.  Penjelasan  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Alpin  (Sekretaris  Desa  Slukatan) melalui pernyataan :
“Sebelum penentuan besaran dan nominal anggaran pendapatan dan belanja desa harus ada  terlebih  dahulu  yang  namanya  RPJMDes  dan  RKPDes  sehingga  dalam  menyusun APBDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Wawancara Kamis, 23 juli 2020)
Hal  yang  sama  dinyatakan  oleh  Bapak  Muhammad  Saehu  (Kepala  Desa  Slukatan)  yang memberi penjelasan :
“Dalam  perancangan  APBDes  mendasar  pada  RKPDes  yang  menjadi  acuan  kegiatan kegiatan  desa  dalam  agenda  satu  tahun.  RKPDes  menjadi  agenda  tahunan  desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan :
“ Saya  ikut  terlibat  dalam  penyusunan  RKPDes  namun  hanya  sebatas  menerima  draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
PenyusunanRKPDes  disusun  paling  lambat  bulan  oktober  pada  tiap  tahun  sebelumnya, sehingga  dalam  awal  tahun  kegiatan  desa  sudah  jelas  dan  bisa  sesegera  mungkin  di laksanakan.  Adapun  rangkaian  penyusunannya  di  mulai  bulan  Agustus  hingga  Oktober  dan setelah  itu  disetorkan  kepada  kabupaten  melalui  kecamatan  untuk  dicek  dan  selanjutnya dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa) yakni :
“RKPDes kami mulai susun bulan Agustus dengan tujuan pada bulan Oktober semuanya sudah  jadi  dan  siap  dikirim  ke  bupati  melalui  kecamatan.  Biasanya  kami  pada  bulan Agustus  sudah  mulai  sibuk  mengerjakan  RKPDes  namun  tahun  ini  belum  karena terkendala Pandemi Covid-19” (Wawancara, 13 Juli 2020)
Pernyataan  Sekretaris  Desa  Slukatan  tersebut  terbukti  dengan  adanya  RKPDes  Slukatan periode  2020  di  halaman Website resmi  Open  Data  Desa  Kabupaten  Wonosobo  yang diunggah pada Rabu, 21 Agustus 2019 dan diperbarui pada Sabtu, 28 Desember 2019.
Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan bahwa RKPDes disusun berdasar  RPJMDes  dan  juga  hasil  dari  musrengbangdes.  Waktu  pelaksanaan  perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi peran dari BPD belum begitu maksimal  karena  tidak  sepenuhnya ikut  serta  dalam  perancangan  RKPDes  hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD. c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  merupakan  seluruh  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  yang  sudah  jelas  pembagian  kegiatan  serta  nominalnya.  APBDes  disusun setelah  RKPDes  disusun  karena  RKPDes  menjadi  acuan  utama  dalam  penyusunan  dan penentuan  APBDes.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Muhammad  Saehu  (Kepala  desa Sluktan) dengan argumentasi :
“ Saya  menyusun  APBDes  berdasarkan  RKPDes,  dalam  penyusunannya  saya  dibantu oleh  sekretaris  desa.  Unsur  lain  dalam  penyusunanAPBDes  itu  juga  ada  BPD  dan Bendahara Desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Pernyataan  tersebut  terafirmasi  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Mukodas (Bendahara Desa) yang berargumen :
“Saya ikut serta dalam penyusunan APBDes bersama dengan kepala desa dan sekretaris desa” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Penyusunan  APBDes  ialah  akhir  tahun  sebelum  tahun  berjalan.  Penyusunan  APBDes setelah  RKPDes  ditetapkan  dan  resmi  berlaku.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan pernyataan :
“Saya  menyusun  APBDes  itu  biasanya  akhir  tahun  mas.  Sebelum  tahun  berjalan  itu mulai. Namun biasanya ada revisian sehingga kadang pertengahan bulan Januari baru resmi berlaku” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya APBDes Slukatan periode 2020 yang bisa di akses  pada Website resmi  Open  Data  Desa  Kabupaten  Wonosobo  yang  terunggah  pada tanggal 28 Desember 2019 dan diubah pada 15 Januari 2020.
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  perancangan  APBDes dilakukan  oleh  sekretaris  desa  yang  dibantu  oleh  bendahara  desa  dengan  berdasar  pada RKPDes yang sudah berjalan.
d. Evaluasi APBDes
Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa ialah pada tahap evaluasi.  Keterlibatan  pihak  kecamatan  dan  kabupaten  sangat  besar  disini  karena  semua kegiatan  akan  dilihat  dan  dikoreksi  kembali  oleh  pihak  kecamatan  dan  kabupaten,  setelah dikoreksi  maka  pihak  kecamatan  maupun  kabupaten  akan  memberi  coretan  coretan  kecil
tentang perencanaan yang dirancang oleh pihak desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan:
“Setelah  semua  prosedur  pembuatan  APBDes  selesai  maka  draf  akan  dikirim  ke kecamatan  untuk  diteruskan  ke  pihak  kabupaten,  nah  nanti  akan  ada  koreksi  dari kecamatan.  Koreksinya  tentang  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  visi  misi  bupati hingga  rekomendasi  kegiatan  dari  kecamatan  dan  kabupaten” (Wawancara  Kamis,  23 Juli 2020)
Hal yang sama juga disampaikan Bapak Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan berkata :
“Ya  mas  setelah  semua  disepakati tidak selesai  sampai  disitu  karena  masih  harus  ada koreksi  dari  kecamatan  yang  selanjutnya  harus  dievaluasi  dari  desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Dalam hal evaluasi selalu dilakukan dengan secepat mungkin agar dapat secepatnya dapat di  realisasikan.  Adapun  jangka  waktu  telat  dalam  penyempurnaan  ialah  di  beri  waktu  satu minggu  dan  setelah  itu  dikirim  kembali  baru  setelah  itu  tidak  ada  koreksi  maka  bisa  mulai berlaku. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Slukatan (Bapak Alpin) yang menyatakan :
“Kami  setelah  adanya  evaluasi  dari  kecamatan  langsung  kami  proses  mas  secepat mungkin  agar  aturannya  dapat  segera  mungkin  dapat  terlaksana ” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Hal itu pulalah yang disampaikan BPD Slukatan (Bapak Syukur) yang mengatakan:
“Sekdes dengan gercap langsung mengerjakan hasil evaluasi dari kecamatan dan tidak pernah telat dalam pengirimanya” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

## 4. Penyajian Data
Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan dimulai dari lingkup terkecil yakni RT  dan  kelompok  masyarakat  desa  dengan  mendiskusikan  keluhan  dan  aspirasi  dari masyarakat yang kemudian direkomendaikan hasil diskusi didalam forum musyawarah dusun atau disebut musdus. Setelah musdus menghasilkan saringan kegiatan kegiatan hasil diskusi dari  RT  maka  selanjutnya  menjadi  salah  satu  acuan  dari  kegiatan  musyawarah  rencana pembangunan  desa  (musrengbangdes)  yang  diselenggarakan  pemerintah  desa.  Dalam musrengbangdes  membahas  tentang  usulan  kegiatan  kegiatan  hasil  musdus  dan menyaringnya sesuai skala prioritas penting dan perlunya kegiatan dengan mempertimbangkan juga RPJMDes yang telah disusun kepal desa sebagai cerminan dari visi misi kepala desa.
Penyusunan RPJMDes disusun  Oleh Kepala Desa Slukatan bersama dengan tim 11 yang dibentuk  oleh  kepala  desa  dan  sesuai  dengan  Visi  Misi  Desa  Slukatan  periode  2019/2024. RKPDes  disusun  berdasar  RPJMDes  dan  juga  hasil  dari  musrengbangdes.  Waktu pelaksanaan  perancangan  RKPDes  juga  sudah  sangat  tepat  dan  tidak  molor.  Akan  tetapi
peran  dari  BPD  belum  begitu  maksimal  karena  tidak  sepenuhnya  ikut  serta  dalam perancangan  RKPDes  hanya  menerima  draf  jadinya  saja  padahal  seharusnya  penyusunan dilakukan  oleh  kepala  desa  dan  juga  BPD.  perancangan  APBDes  dilakukan  oleh  sekretaris desa yang dibantu oleh bendahara desa dengan berdasar pada  RKPDes yang sudah berjalan. Langkah  terakhir  dalam  penyusunan  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  ialah  pada  tahap evaluasi.  Keterlibatan  pihak  kecamatan  dan  kabupaten  sangat  besar  disini  karena  semua kegiatan  akan  dilihat  dan  dikoreksi  kembali  oleh  pihak  kecamatan  dan  kabupaten,  setelah dikoreksi  maka  pihak  kecamatan  maupun  kabupaten  akan  memberi  coretan  coretan  kecil tentang perencanaan yang dirancang oleh pihak desa.

## 5. Analisis Data
1) Kesesuaian  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan  dengan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  terdapat  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena dalam  pengelolaannya  desa  dituntut  untuk  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Apabila  diukur  kesesuaiannya  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Slukatan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  secara  keseluruhan maka dapat dilihat sebagai berikut:
a. Dilihat  dari  waktu  pengerjaannya  sudah  tepat  waktu,  mulai  dari  pengerjaan  perencanaan hingga revisi evaluasi
b. Dilihat  berdasarkan alur  kerjanya  belum sepenuhnya  berjalan  baik.  Didalam  pelaksanaan semua  unsur  belum  mengerjakan  sesuai  dengan  tupoksi  yang  sesungguhnya.  Seperti halnya BPD yang seharusnya mengadakan musrenbangdes namun dalam  pelaksanaannya masih  dilakukan  oleh  perangkat  desa,  kemudian  dalam  hal  perancangan  RKPDes seharusnya  BPD  juga  banyak  berperan  juga  disitu  namun  dalam  praktiknya  hanya semacam menyetujui dan mengawasi sehingga belum sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2) Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Slukatan.
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Berdasarkan  pada  data  dan  informasi  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  berkaitan dengan  perencanaan  RPJMDes  di  Desa  Slukatan  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  RPJMDes dibuat  oleh  kepala  desa  bersama  dengan  tim  yang  berjumlah  sebelas  orang.  Penyusunan RPJMDes  disusun  dengan  pertimbangan  dan  penjabaran  dari  visi  dan  misi  kepala  desa  dan juga  melihat  kondisi  dan  situasi  kebutuhan  lingkungan  Desa  Slukatan.  Hal  ini  dibuktikan dengan pernyataan dari informan yang menyatakan :
“ Beberapa hari setelah pelantikan, saya langsung membentuk tim sebelas yang terdiri dari  beberapa  elemen  desa.  Tim  sebelas  saya  bentuk  untuk  membuat  rancangan pembangunan  jangka  menengah  desa  atau  disebut  (RPJMDes).  Dalam  diskusi pembahasan  RPJMDes  saya  berpacu  pada  visi  misi  yang  sudah  saya  buat  tapi  tidak hanya  dari  visi  misi  dari  tim  sebelas  itu  kami  mempertimbangkan  pula  kondisi  dan situasi desa ” (Wawancara Bapak Saehu Sabtu, 4 Januari 2020)
“Untuk  pandangan  satu  periode  pemerintahan  desa,  kepala  desa  membutuhkan RPJMDes dulu sebagai langkah awal pemerintahan dan menentukan arah desa dalam satu  periode.  Kepala  desa  membentuk  tim  guna  membuat  RPJMDes,  tim  yang  di maksud  ialah  tim  sebelas  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  Slukatan.  DRPJMDes  berisi seluruh  apa  yang  akan  direncanakan  dalam  6  tahun  mendatang” (Wawancara  Bapak Alpin Kamis, 23 Juli 2020)
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Berdasarkan  pada  data  dan  informasi  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  berkaitan dengan  rancangan  kerja  pemerintah  desa  (RKPDes)  maka  seharusnya  yang  melaksanakan musyawarah  desa  sebelum  RKPDes  diputuskan  ialah  dari  BPD  namun  yang  terjadi  di lapangan ialah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini yang disampaikan oleh sekretaris desa yakni Bapak Alpin yang menyampaikan :
“Hasil musyawarah dusun kemudian dilanjutkan pembahasaannya pada musyawarah desa  yang  seharusnya  si  dilaksanakan  oleh  BPD  tapi  dari  BPDnya  belum  siap” (Wawancara 14 Juli 2020)
Hal  tersebut  juga  sama  yang  dikatakan  oleh  ketua  BPD  Slukatan  Bapak  Syukur  yang menyatakan:
“Dalam  penyusunan  RKP  Desa  saya  hanya  menerima  draf  jadi.  Tidak  ikut  banyak dalam  penyusunan  dan  dalam  musyawarah  rencana  pembangunan  desa  saya  hanya ikut melerai ketika banyak yang ngeyel di forum” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Dari  pengalaman  di  atas  terbukti  adanya  penyelenggaraan  prosedur    yang  tidak  sesuai tupoksi  dari  salah  satu  lembaga,  lebih  jelasnya  dalam  hal  ini  ialah  BPD.  Hal  ini  yang sebelumnya  menjadi  indikasi  dari  ketidakpuasan  masyarakat  desa  tentang  pengelolaan
keuangan desa. Namun seharusnya kesalahan tersebut secara logika tidak begitu berpengaruh dengan  apa  yang menjadi  sumber  keresahan  masyarakat  tentang  ketidakpuasannya  terhadap pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh  pemeritah  desa  padahal  prosedur pembentukan RKPDes sudah dijalankan melalui musyawarah dari tingkat yang paling bawah, yakni  tingkat  RT.  Setelah  ditelusuri  lebih  dalam  lagi  tentang  keresahan  masyarakat  dan ketidakpuasan  masyarakat  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  ialah  pada  pemahaman masyarakat  itu  sendiri  dan  itu  juga  yang  menjadi  kendala  didalam  rangkaian  penyusunan RKPDes.  Hal  ini  banyak  disampaikan  dan  di  afirmasi  oleh  perangkat  desa  hingga  BPD adapun bentuk pernyataan dan afirmasi sebagai berikut :
“Kendala  dalam  penyusunan  RKPDes  ialah  terlalu  banyak  serapan  anggaran  di pembangunan  fisik  sehingga  dari  segi  lain  kurang  terurus.  Hal  ini  dikarenakan  SDM dan  pemahaman  masyarakat  yang  kurang  begitu  memahami  tentang  fungsi  dan  porsi dari dana desa” (Wawancara Bapak Alpin Selasa, 14 Juli 2020)
“Pandangan  masyarakat  tentang  usulan  penggunaan  dana  desa  untuk  pembangunan SDM  Sangat  jarang  atau  bahkan  hampir  tidak  ada,  sehingga  mengharuskan pemerintah desa menyelipkan kegiatan pembangunan SDM seperti pelatihan dan yang lain  lagi.  Itupun  hasilnya  kurang  maksimal  karena  tindaklanjutnya  kurang  karena masyarakat  tidak  mengusulkan  sehingga  tanggungjawab  untuk  melanjutkan  hasil pelatihannya kurang” (Wawancara kedua Bapak Alpin Kamis, 23 Juli 2020)
“Masyarakat  terlalu  fokus  pada  fokus  pada  pembangunan  semua  sedikit  yang  sudah sadar  membuat  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  sumber  daya  manusia,  mereka terlalu  fokus  di  infrastruktur  sehingga  lupa  unsur  yang  lainnya.  Untuk  mengubah  itu sangat  susah  dan  membutuhkan  waktu  lama,  tapi  mau  bagaimana  lagi  itu  menjadi konsekuensi kami selaku aparatur desa ” (Wawancara Bapak Budi Selasa, 14 Juli 2020)
“Iya mas masyarakat itu ya banyaknya usul tentang infrastruktur, si baik dengan niat memudahkan  akses  ekonomi  namun  seharusnya  juga  memperhatikan  sumber  daya manusianya. Pemikirannya sebenarnya bagus tapi kan pemahaman sampai ke optimal penggunaan dana desa kurang ” (Wawancara Bapak Muslimin Selasa, 14 Juli 2020)
“iya  benar  itu  mas,  masyarakat  banyak  yang  mengusulkan  tentang  pembangunan secara fisik“ (Wawancara Bapak Mukodas Selasa, 14 Juli 2020)
Kesimpulannya ialah bahwa dalam proses pembuatan RKPDes yang nantinya akan dibuat sebagai APBDes masih belum maksimal. Banyak sebab sebenarnya namun yang bisa digaris bawahi  ialah  bagaimana  seharusnya  antara  masyarakat  dan  pihak  aparat  desa  sudah  saling memahami  dan  saling  mendukung  antara  program  usulan  dari  warga  dan  program  yang diajukan oleh desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahpun harus lebih keras lagi dalam upaya  memberikan  pemahaman  masyarakat  tentang  porsi  yang  sesungguhnya  tentang  dana desa.
3) Perbandingan  Penyusunan  dan  Penetapan  Rancangan  APBDes  di  Desa  Slukatan  dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 disebutkan bahwa:
a. Sekretaris  Desa  menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
b. Sekretaris  Desa  menyampaikan  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  kepada Kepala desa.
c. Rancangan  peraturan  Desa  tentang  APBDes  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
d. Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Dalam  penyusunan  dan  penetapan  APBDes  di  Desa  Slukatan  dilihat  dari  alurnya  bisa dikatakan sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada pasal 20 Ayat (1). Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Alpin yang menyatakan :
“Tahapan  setelah  musrengbangdes  ialah  penyusunan  RKPDes  yang  disusun  saya namun  setelah  itu  disetujui  oleh  Kepala  desa  dan  BPD” (Wawancara  Kamis,  23  Juli 2020)
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Syukur selaku ketua  BPD Slukatan yang menyatakan :
“ Saya dalam keikutsertaan pada penyusunan RKPDes menerima draf dari sekdes untuk dibahas dan disetujui ” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  penyusunan  dan  penetapan  APBDes  di  Desa Slukatan  jika  dilihat  dari  segi  penyusunannya  atau  alurnya  sudah  sesuai  dengan  peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014.
4) Perbandingan  Evaluasi  Rancangan  APBDes  di  Desa  Slukatan  Dengan  Perencanaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 21 menyatakan bahwa:
a. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  yang  telah  disepakati  bersama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/Walikota
melalui  camat  atau  sebutan  lain  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  disepakati  untuk dievaluasi.
b. Bupati/Walikota  menetapkan  hasil  evaluasi  Rancangan  APBDes  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
c. Dalam  hal  Bupati/Walikota  tidak  memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
d. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi,  Kepala  desa  melakukan  penyempurnaan  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Rancangan  APBDes  di  Desa  Slukatan  telah  dievaluasi  oleh  Bapak  Camat  Kecamatan Mojotengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Alpin Selaku Sekretaris Desa Slukatan yang mengatakan :
“ Biasanya  setelah  penyusunan  RKPDes  hingga  APBDes  selesai  maka  kami  kirim  ke kecamatan  tidak  selesai  disitu  karena  langsung  dievaluasi  oleh  kecamatan  dan dikembalikan ke desa lagi untuk direvis”. (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dikatakan Kepal Desa Slukatan yakni Bapak Saehu yang menyatakan :
“Setelah semua rangkaian penyusunan RKPDes hingga APBDes kami kirim berkasnya nanti  akan  ada  evaluasi  dari  kecamatan  dan  kami  perbaiki” (Wawancara  Selasa,  4 Januari 2020)
Menurut  dokumen  APBDes  Desa  Slukatan  telah  dilaksanakan  evaluasi  oleh  pihak Kecamatan Mojotengah. Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Setelah evaluasi dilaksanakan Pemerintah Desa Slukatan  melakukan  revisi  secara  tepat  waktu  seperti  yang  tertuang  dalam  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
Berdasarkan  uraian  diatas  APBDes  Desa  Slukatan  telah  dievaluasi  oleh  camat.  Setelah dievaluasi dilakukan perbaikan APBDes tersebut oleh Pemerintah Desa sesuai dengan waktu yang  ditetapkan  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa evaluasi APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
5) Perbandingan  Dokumentasi  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  desa  di  Desa  Slukatan dengan Perencanaan Pengelolaan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  telah  mengatur  seluruh  tata  kelola  keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan  hingga tanggungjawab.  Dalam  hal  ini  pada  lampiran  permendagri  tersebut  mencantumkan  format APBDes  yang  dimana  APBDes  tersebut  disusun  pda  bagian  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa.  Sebelum  tersusun  APBDes,  maka  harus  tersusun  terlebih  dahulu  RAB. Adapun format RAB yang disusun di Desa Slukatan telah sesuai dengan format yang tertera pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kesesuaian Format tersebut didukung oleh sistem yang  saat  ini  sudah  tersistem  di Website resmi  open  data  desa  Kabupaten  Wonosobo. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

## Pembahasan
1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slukatan
Perancangan  pengelolaan  keuangan  desa  harus  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  desa  tidak  hanya  membahas  tentang  APBDes. Namun  didalam  prosesnya  di  mulai  dari  perancangan  program  kerja.  Program  kerja pengelolaan  keuangan  desa  bersumber  dari  lingkup  masyarakat  itu  sendiri  yakni  dengan mendengar aspirasi masyarakat.
Desa Slukatan dalam usahanya menampung aspirasi masyarakat di mulai dari rapat di RT setempat melalui acara acara tidak formal seperti halnya kegiatan yasinan per RT kemudian baik  secara  formal  maupun  tidak  formal  ada  pembahasan  tentang  usulan  dan  diskusi masyarakat  mengenai  usulan  usulan  ke  desa.  Hal  yang  dibahas  dan  didiskusikan  dalam kegiatan  tersebut  ialah  tentang  usulan  bagaimana  keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  desa  dan usulan  masyarakat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Alpin  (Sekretaris  Desa Slukatan) yang menyatakan :
“ Perencanaannya ya dari bawah yaitu dari RT bisa juga dari jamaah yasinan RT yang membahas  mengenai  perencanaan  desa  atau  bahkan  kumpulan  tidak  resmi  namun membahas  tentang  usulan  kegiatan  desa,  baru  setelah  itu  oleh  RT  atau  kelompok usulannya dibawa ke musyawarah dusun ” (Wawancara Kamis, 13 Juli 2020)
Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan sebagai berikut :
“Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  mulai  dari  lingkup  yang  terkecil, dilakukan secara masif oleh masyarakat  desa melalui Mesrengbangdes yang sebelum itu ada musdus dan musdus  didapat dari apa yang dibahas dilingkup RT tentang apa yang dibutuhkan di RT dari mulai bidang pendidikan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan  masyarakat  desa  setelah  itu  baru  kemudian  didalam  musyawarahkan didalam  musdus  dan  dilanjutkan  didalam  musrengbangdes” (Wawancara  Selasa,  14 Juli 2020)
Pernyataan  di  atas  juga  terafirmasi  dari  pernyataan  Bapak  Muslimin  (Kepala  Dusun Bismo) yang menyatakan :
“Musyawarah desa didasarkan pada hasil musyawarah dusun yang sebelumnya telah dimusyawarahkan  dimasing  masing  RT  dan  masing  masing  kelompok  yang  ada  di dusun.  Baru  kemudian  setelah  musyawarah  RT  hasilnya  direkomendasikan  pada  saat musyawarah  desa  dan  selanjutnya  musyawarah  rencana  pengembangan  desa ” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Hasil dari musyawarah RT kemudian ditindaklanjuti dengan membawa hasil musyawarah ke dusun dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di dusun mulai dari kepala RT hingga kelompok pemuda desa baru setelah itu hasilnya menjadi bahan dalam musyawarah desa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) yang memberi pernyataan sebagai berikut :
“ Keterwakilan  dalam  penyatuan  persepsi  di  tingkat  dusun  dengan  melibatkan masyarakat dusun melalui keterwakilan dari lembaga lembaga di dusun seperti ibu-ibu PKK,  RT,  RW  hingga kelompok  pemuda.  Peserta  dari  musyawarah  desa  biasanya  itu lebih dari 20 orang. ” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan:
“Apa  yang  dibutuhkan  RT  harus  terdengar  di  dusun,  tidak  hanya  RT  lembaga  lain harus  juga  terfasilitasi  seperti  kelompok  pemuda  hingga  TK,  PAUD,  dan  TPQ  di dusun” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Hasil  musyawarah  dusun  kemudian  ditindaklanjuti  didalam  musyawarah  perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di desa. Lembaga yang ada di  desa  meliputi  BPD,  RT,  RW,  pelindung  masyarakat,  tokoh  masyarakat,  organisasi  desa, tokoh  agama,  kelompok  tani,  dan  tak  lupa  perangkat  desa.  Semua  lembaga  yang  ikut  serta dalam  munrenbangdes  tentunya  sudah  memiliki  gagasan  dan  rekomendasi  kegiatan  sesuai dengan  keterwakilannya  sehingga  didalam  penyusunanmusrenbangdes  seringkali  banyak diskusi dan perdebatan. Dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak hanya menampung aspirasi aspirasi  dari  masyarakat  tentunya  ada  pula  rekomendasi  kegiatan  dari  desa  yang  sesuai dengan visi misi kepala desa yang juga  disingkronkan dengan visi misi dari kabupaten. Hal ini  sesuai  dengan  apa  yang  di  katakan  oleh  Bapak  Alpin  (Sekretaris  Desa  Slukatan)  yang memberi penjelasan sebagai berikut :
“Dasar  perencanaan  dari  APBDes  ialah  dari  RKPDes  dimana  asal  usulnya  dari musrenbangdes.  Dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  itu  yang  menghadiri  ialah perangkat  desa,  BPD,  RT,  RW,  linmas,  tokoh  masyarakat,  organisasi  desa,  tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa”. (Wawancara Senin, 13 Juli 2020)
Penjelasan  tersebut  juga  sama  dengan  apa  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Budioni  (Kepala Dusun Slukatan) dengan penjelasan :
“ Prioritas  kegiatan  yang  disetujui  didalam  musrenbangdes  ialah  sesuai  dengan pentingnya  kegiatan  dan  yang  harus  segera  dikerjakan.  Sebenarnya  dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak melulu mendengar usulan dari masyarakat ada pula usulan kegiatan dari desa dengan dasar visi misi dari desa juga merujuk pada visi misi bupati  sehingga  kegiatan  yang  ada  di  desa  singkron  dengan  apa  yang  menjadi program dan cita cita bupati ” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Bapak  Alpin  selaku  sekretaris  desa  juga  menambahi  bahwa  penyatuan  tujuan  visi  misi desa  dengan  usulan  masyarakat  dalam  musrengbangdes.  Alat  yang  menjadi  acuan  visi  misi kepala  desa  ialah  pada  RPJMDes  yang  dibuat  dalam  jangka  waktu  3  bulan  setelah  kepala desa dilantik. Hal ini berdasar pada pernyataannya :
“Dalam musrenbangdes pemerintah desa ikut serta memberi masukan dan saran agar tercapainya  visi  misi  kepala  desa  yang  tertuang    didalam  RPJMDes” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Adanya  unsur  RPJMDes  yang  menjadi  pembahasan  dalam  musrenbangdes  juga dinyatakan oleh Bapak Syukur (Ketua BPD Slukatan) yang menyatakan :
“Saya selaku BPD ikut serta menghadiri acara musrenbangdes, saya bersama anggota BPD  lain  ikut  serta  mengawal  jalannya  musrenbangdes  dan  juga  ikut  mengawasi kegiatan  kegiatan  yang  akan  diagendakan  sesuai  dengan  visi  misi  kepala  desa  yang tertuang dalam RPJMDes dan juga visi misi bupati” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020) Berdasarkan uraian tentang jalannya proses perencanaan pengelolaan dana desa yang telah dipaparkan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  di Desa Slukatan dimulai dari lingkup terkecil yakni RT dan kelompok masyarakat desa dengan mendiskusikan  keluhan  dan  aspirasi  dari masyarakat  yang  kemudian  direkomendaikan  hasil diskusi  didalam  forum  musyawarah  dusun  atau  disebut  musdus.  Setelah  musdus menghasilkan  saringan  kegiatan  kegiatan  hasil  diskusi  dari  RT  maka  selanjutnya  menjadi salah  satu  acuan  dari  kegiatan  musyawarah  rencana  pembangunan  desa  (musrengbangdes) yang  diselenggarakan  pemerintah  desa.  Dalam  musrengbangdes  membahas  tentang  usulan kegiatan kegiatan hasil musdus dan menyaringnya sesuai skala prioritas penting dan perlunya kegiatan  dengan  mempertimbangkan  juga  RPJMDes  yang  telah  disusun  kepal  desa  sebagai cerminan dari visi misi kepala desa.
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Slukatan  di  mulai  dengan  penyusunan rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMDes)  oleh  tim  11  yang  dibentuk  oleh kepala desa dan tim independen yang paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Saehu selaku Kepala Desa Slukatan dengan pernyataan :
“Waktu  itu  saya  merancang  RPJMDes  bersama  dengan  tim  sebelas  untuk  membahas agenda selama enam tahun guna mencapai visi dan misi saya. Tim sebelas itu dibentuk dahulu sebelum perancangan. Dalam penyusunan tentunya tidak lupa memperhatikan kebutuhan dan keadaan desa itu sendiri” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Pernyataan  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Sekretaris  Desa  Slukatan  yakni  Bapak  Alpin sebagai berikut :
“ Sebelum  penyusunan  RPJMDes  kepala  desa  membentuk  tim  sebelas  terlebih  dahulu baru kemudian merancang pembangunan jangka waktu satu periode atau enam tahun kedepan.  Tujuan  RPJMDes  itu  buat  memudahkan  kepala  desa  agar  dapat mensukseskan  visi  misi  kepala  desa  dalam  datu  periode  kepemimpinan ”  (Wawancar Kamis, 23 Juli 2020)
Penyusunan  RPJMDes  tersebut  terbukti  dengan  adanya  RPJMDes  Desa  Slukatan  di Website resmi open data desa pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terunggah pada tanggal 19 Februari 2020.
Berdasarkan  dengan  penjelasan  dan  uraian  ralita  di  atas  dan  terbukti  dengan  dokumen sebagaimana  terlampir  maka  bisa  dinyatakan  bahwa  RPJMDes  disusun  oleh  Kepala  Desa Slukatan bersama dengan tim 11 yang dibentuk oleh kepala desa dan sesuai dengan Visi Misi Desa Slukatan periode 2019/2024.
Langkah  selanjutnya  dalam  prosedur  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah dengan membentuk RKPDes. RKPDes merupakan rencana satu tahun agenda pembangunan desa,  adapun  pijakan  lain  dalam  perumusan  RKPDes  selain  dari  RPJMDes  ialah  dari musyawarah  rencana  pembangunan  desa  yang  mewakili  dari  aspirasi  masyarakat  desa  pada periode  tahunan.  Penjelasan  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Alpin  (Sekretaris  Desa  Slukatan) melalui pernyataan:
“Sebelum  penentuan  besaran  dan  nominal  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa harus  ada  terlebih  dahulu  yang  namanya  RPJMDes  dan  RKPDes  sehingga  dalam menyusun APBDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Wawancara Kamis, 23 juli 2020)
Hal  yang  sama  dinyatakan  oleh  Bapak  Muhammad  Saehu  (Kepala  Desa  Slukatan)  yang memberi penjelasan:
“Dalam perancangan APBDes mendasar pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan  desa  dalam  agenda  satu  tahun.  RKPDes  menjadi  agenda  tahunan  desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan :
“ Saya  ikut  terlibat  dalam  penyusunan  RKPDes  namun  hanya  sebatas  menerima  draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
PenyusunanRKPDes  disusun  paling  lambat  bulan  oktober  pada  tiap  tahun  sebelumnya, sehingga  dalam  awal  tahun  kegiatan  desa  sudah  jelas  dan  bisa  sesegera  mungkin  di laksanakan.  Adapun  rangkaian  penyusunannya  di  mulai  bulan  Agustus  hingga  Oktober  dan setelah  itu  disetorkan  kepada  kabupaten  melalui  kecamatan  untuk  dicek  dan  selanjutnya dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa) yakni :
“RKPDes  kami  mulai  susun  bulan  Agustus  dengan  tujuan  pada  bulan  Oktober semuanya  sudah  jadi  dan  siap  dikirim  ke  bupati  melalui  kecamatan.  Biasanya  kami pada  bulan  Agustus  sudah  mulai  sibuk  mengerjakan  RKPDes  namun  tahun  ini  belum karena terkendala Pandemi Covid-19” (Wawancara, 13 Juli 2020)
Pernyataan  Sekretaris  Desa  Slukatan  tersebut  terbukti  dengan  adanya  RKPDes  Slukatan periode  2020  di  halaman Website resmi  Open  Data  Desa  Kabupaten  Wonosobo  yang diunggah pada Rabu, 21 Agustus 2019 dan diperbarui pada Sabtu, 28 Desember 2019.
Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan bahwa RKPDes disusun berdasar  RPJMDes  dan  juga  hasil  dari  musrengbangdes.  Waktu  pelaksanaan  perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi peran dari BPD belum begitu maksimal  karena  tidak  sepenuhnya ikut  serta  dalam  perancangan  RKPDes  hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD.
Langkah  selanjutnya  dalam  prosedur  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah dengan membentuk RKPDes. RKPDes merupakan rencana satu tahun agenda pembangunan desa,  adapun  pijakan  lain  dalam  perumusan  RKPDes  selain  dari  RPJMDes  ialah  dari musyawarah  rencana  pembangunan  desa  yang  mewakili  dari  aspirasi  masyarakat  desa  pada periode  tahunan.  Penjelasan  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Alpin  (Sekretaris  Desa  Slukatan) melalui pernyataan:
“Sebelum  penentuan  besaran  dan  nominal  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa harus  ada  terlebih  dahulu  yang  namanya  RPJMDes  dan  RKPDes  sehingga  dalam menyusun APBDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Wawancara Kamis, 23 juli 2020)
Hal  yang  sama  dinyatakan  oleh  Bapak  Muhammad  Saehu  (Kepala  Desa  Slukatan)  yang memberi penjelasan:
“Dalam perancangan APBDes mendasar pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan  desa  dalam  agenda  satu  tahun.  RKPDes  menjadi  agenda  tahunan  desa”
(Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan :
“ Saya  ikut  terlibat  dalam  penyusunan  RKPDes  namun  hanya  sebatas  menerima  draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
PenyusunanRKPDes  disusun  paling  lambat  bulan  oktober  pada  tiap  tahun  sebelumnya, sehingga  dalam  awal  tahun  kegiatan  desa  sudah  jelas  dan  bisa  sesegera  mungkin  di laksanakan.  Adapun  rangkaian  penyusunannya  di  mulai  bulan  Agustus  hingga  Oktober  dan setelah  itu  disetorkan  kepada  kabupaten  melalui  kecamatan  untuk  dicek  dan  selanjutnya dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa) yakni :
“RKPDes  kami  mulai  susun  bulan  Agustus  dengan  tujuan  pada  bulan  Oktober semuanya  sudah  jadi  dan  siap  dikirim  ke  bupati  melalui  kecamatan.  Biasanya  kami pada  bulan  Agustus  sudah  mulai  sibuk  mengerjakan  RKPDes  namun  tahun  ini  belum karena terkendala Pandemi Covid-19” (Wawancara, 13 Juli 2020)
Pernyataan  Sekretaris  Desa  Slukatan  tersebut  terbukti  dengan  adanya  RKPDes  Slukatan periode  2020  di  halaman Website resmi  Open  Data  Desa  Kabupaten  Wonosobo  yang diunggah pada Rabu, 21 Agustus 2019 dan diperbarui pada Sabtu, 28 Desember 2019.
Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan bahwa RKPDes disusun berdasar  RPJMDes  dan  juga  hasil  dari  musrengbangdes.  Waktu  pelaksanaan  perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi peran dari BPD belum begitu maksimal  karena  tidak  sepenuhnya ikut  serta  dalam  perancangan  RKPDes  hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  merupakan  seluruh  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  yang  sudah  jelas  pembagian  kegiatan  serta  nominalnya.  APBDes  disusun setelah  RKPDes  disusun  karena  RKPDes  menjadi  acuan  utama  dalam  penyusunan  dan penentuan  APBDes.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Muhammad  Saehu  (Kepala  desa Sluktan) dengan argumentasi :
“ Saya  menyusun  APBDes  berdasarkan  RKPDes,  dalam  penyusunannya  saya  dibantu oleh  sekretaris  desa.  Unsur  lain  dalam  penyusunanAPBDes  itu  juga  ada  BPD  dan Bendahara Desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Pernyataan  tersebut  terafirmasi  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Mukodas (Bendahara Desa) yang berargumen :
“Saya  ikut  serta  dalam  penyusunan  APBDes  bersama  dengan  kepala  desa  dan sekretaris desa” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)
Penyusunan  APBDes  ialah  akhir  tahun  sebelum  tahun  berjalan.  Penyusunan  APBDes setelah  RKPDes  ditetapkan  dan  resmi  berlaku.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan pernyataan :
“Saya  menyusun  APBDes  itu  biasanya  akhir  tahun  mas.  Sebelum  tahun  berjalan  itu mulai. Namun biasanya ada revisian sehingga kadang pertengahan bulan Januari baru resmi berlaku” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya APBDes Slukatan periode 2020 yang bisa di akses  pada Website resmi  Open  Data  Desa  Kabupaten  Wonosobo  yang  terunggah  pada tanggal 28 Desember 2019 dan diubah pada 15 Januari 2020.
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  perancangan  APBDes dilakukan  oleh  sekretaris  desa  yang  dibantu  oleh  bendahara  desa  dengan  berdasar  pada RKPDes yang sudah berjalan.
Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa ialah pada tahap evaluasi.  Keterlibatan  pihak  kecamatan  dan  kabupaten  sangat  besar  disini  karena  semua kegiatan  akan  dilihat  dan  dikoreksi  kembali  oleh  pihak  kecamatan  dan  kabupaten,  setelah dikoreksi  maka  pihak  kecamatan  maupun  kabupaten  akan  memberi  coretan  coretan  kecil tentang perencanaan yang dirancang oleh pihak desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan :
“Setelah  semua  prosedur  pembuatan  APBDes  selesai  maka  draf  akan  dikirim  ke kecamatan  untuk  diteruskan  ke  pihak  kabupaten,  nah  nanti  akan  ada  koreksi  dari kecamatan.  Koreksinya  tentang  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  visi  misi  bupati hingga rekomendasi kegiatan dari kecamatan dan kabupaten” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Hal yang sama juga disampaikan Bapak Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan berkata:
“Ya mas setelah semua disepakati tidak selesai sampai disitu karena masih harus ada koreksi  dari  kecamatan  yang  selanjutnya  harus  dievaluasi  dari  desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)
Dalam hal evaluasi selalu dilakukan dengan secepat mungkin agar dapat secepatnya dapat di  realisasikan.  Adapun  jangka  waktu  telat  dalam  penyempurnaan  ialah  diberi  waktu  satu minggu  dan  setelah  itu  dikirim  kembali  baru  setelah  itu  tidak  ada  koreksi  maka  bisa  mulai berlaku. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Slukatan (Bapak Alpin) yang menyatakan :
“Kami  setelah  adanya  evaluasi  dari  kecamatan  langsung  kami  proses  mas  secepat mungkin agar aturannya dapat segera mungkin dapat terlaksana ” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)
Hal itu pulalah yang disampaikan BPD Slukatan (Bapak Syukur) yang mengatakan:
“Sekdes dengan gercap langsung mengerjakan hasil evaluasi dari kecamatan dan tidak pernah telat dalam pengirimanya” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020).
2. Besaran  Kesesuaian  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Slukatan  dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
Dari  seluruh  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  mulai  dari  penyusunan  RPJMDes, RKPDes,  APBDesa,  penyusunan  dan  penetapan,  evaluasi  hingga  dokumentasi  perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo
ketika  diukur  kesesuaiannya  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  secara  keseluruhan  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  kesesuaian perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa di  Desa  Slukatan  dengan  perencanaan  pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut:
1) Dilihat dari waktu pengerjaannya sudah tepat waktu, mulai dari pengerjaan perencanaan hingga revisi evaluasi.
2) Dilihat  berdasarkan  alur  kerjanya  belum  sepenuhnya  berjalan  baik.  Dalam  pelaksanaan semua  unsur  belum  mengerjakan  sesuai  dengan  tupoksi  yang  sesungguhnya.  Seperti halnya BPD yang seharusnya mengadakan musrenbangdes namun dalam pelaksanaannya masih  dilakukan  oleh  perangkat  desa,  kemudian  dalam  hal  perancangan  RKPDes seharusnya  BPD  juga  banyak  berperan  juga  disitu  namun  dalam  praktiknya  hanya semacam menyetujui dan mengawasi sehingga belum sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## KETERBATASANPENELITIAN
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  ialah  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  perencanaan pengelolaan  keuangan  saja  sehingga  tidak  mampu  untuk  menjawab  sampai  ke  ranah pelaksanaannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan  yaitu  perencanaan  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Slukatan  terdiri  dari beberapa tahapanan.  Adapun  tahapan  yang  terjadi  ialah  di  mulai  dari  rapat  terkecil  yang  biasanya terkesan  dengan  forum  tidak  terlalu  resmi  karena  pembahasan  pada  saat  yasinanpun  bisa dijadikan  bahan  rujukan  usulan  kegiatan  pada  saat  musyawarah  dusun.  Setelah  adanya musyawarah  dari  masing  masing  RT  langkah  selanjutnya  ialah  musyawarah  dusun,  dimana dalam musyawarah dusun membahas tentang usulan usulan dari lembaga yang ada di dusun mulai  dari  RT  hingga  organisasi  kepemudaan  desa,  selain  itu  pembahasan  disetiap  dusun menyatukan  persepsi  tentang  bagaimana arah  kegiatan tingkat  dusun  satu  tahun mendatang. Hasil  dari  musyawarah  dusun  selanjutnya  dibahas  dan  menjadi  salah  satu  rujukan  pada musyawarah  desa.  Dalam  musyawarah  desa  kegiatan  kegiatan  sudah  mulai  diseleksi berdasarkan  prioritas  kegiatan,  mulai  dari  tingkat  yang  paling  darurat.  Selain  daripada  hasil dari  musyawarah  desa  dasar  penentuan  kegiatan  dalam  pembahasan  pada  musyawarah  desa
juga berdasar pada  RPJMDes dan  singkronisasi visi misi kabupaten.  Setelah itu selanjutnya penyusunan  RKPDes  yang  berdasar  pada  RPJMDes  dan  hasil  dari  Musrenbangdes,  yang kemudian  dijadikan  dasar  pada  saat  penyusunan  APBDesa.  Tahapan  terakhir  ialah  evaluasi dari kabupaten melalui kecamatan.
Proses  penyusunan  dari  RPJMDes  hingga  APBDes  sudah  banyak  kesesuaian  dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa. Namun masih ada ketidaksesuaian  pada  tupoksi  pelaksanaan  musrenbangdes,  yang  seharusnya  dilakukan  oleh BPD  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  diadakan  oleh  pemerintah  desa.  Dalam  hal penyusunan  juga  usulan  usulan  masyarakat  sudah  masif  namun  masyarakat  masih  terfokus pada usulan pembangunan fisik. Pemahaman masyarakat tentang pembangunan SDM belum banyak sehingga menjadi kendala tersendiri dalam perencanaan pengelolaan desa.
Implikasi  yang  didapat  dalam  penelitian  ini  ialah  Penerapan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sangat  membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan administratif dalam perencanaan pengelolaan keuangan  desa.  Dari  peraturan  tersebut  dapat  menjadi  acuan  pemerintah  desa  dalam mengelola keuangan desa dengan tepat dan cepat. Penerapan fungsi dari setiap tahapan dapat pula lebih terstruktur sehingga terbukti sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  R.  dan  Nadirsyah,  2017,  Penerapan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3 : 121-132.
Anisyatusholikhah,  2018,  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Slukatan, jurnal universitas ahmad dahlan.
Bungin, B., 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Dewanti,  E.D.W.,  2016,  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Desa  Di  Desa  Boreng,  UNEJ Press, Jember.
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan,  2015,  Buku  Pintar  Dana  Desa,  Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Eko, S., 2015, Regulasi Baru, Desa Baru, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Fitriana,  i.,  2017,  Membangkitkan  Lagi  Kopi  Desa  Slukatan  Yang  Sempat  Punah, www.kompas.com, 12 Maret 2020
Judarmita,  N.  Dan  Supardi,  N.L.,  2017,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem Pelaporan  Audit  Kinerja  Pada  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa,  e-journal akuntansi, Vol. 21 No. 3 : 1719-1746
Kessa,  W.,  2015,  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  Jakarta,  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Manto, Hisbul dan Abd. Qodir Djaelani. 2017. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”. e-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.
Moleong L.J., 2016, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhadjir, N., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin.
Ngakil,  I.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2020).  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa  di  Kabupaten  Wonosobo. Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and Technology (JEMATech) , 3 (2), 92-107.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Purwahadikusuma,  a.,  2019,  Gunung  Bismo,  Potensi  Wisata  Pendakian  Baru  di Wonosobo, www.muda.kompas.id, 9 Juni 2020
Rini,  B.P.M.  dan  Utomo,  R.B.,  2019,  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Dana  Desa, JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1
Shuha, K., 2018, Analisis Pengelolaan Dana Desa, ejournal.unp.ac.id, 17 Februari 2020.
Silahuddin, M., 2015, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta, Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Alvabeta
Ulya,  M.,  2019,  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Tambahrejo  Kecamatan  Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017, digilib.uinsby.ac.id, 12 maret 2020
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Widodo,  R.B.  Brly  Dj.,  Widodo,  Musikal,  R.,  Puspawijaya,  A.,  Siregar,  J.D.N.,  2015, Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  &  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Www.riset.unisma.ac.id, 2 Januari 2020 Www.reository.unej.ac.id, 3 Januari 2020 Www.ejournal.unp.ac.id, 3 Januari 2020 Www.keuangandesa.com, 12 Juli 2020 Www.databoks.katadata.co.id, 12 Juli 2020 Www.digilib.uinsby.ac.id, 12 Juli 2020 Www.djpk.kemenkeu.go.id, 12 Juli 2020
Www.kemenkeu.go.id, 12 Juli 2020
Www.pmd.kemendagri.go.id, 12 Juli 2020 Www.datadesa.wonosobokab.go.id, 12 Juli 2020