## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

## Rizky Amalia
Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang Email : rizky.wongsorejo@gmail.com

## Anang Sulistyono
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : anang.sulistyono@unisma.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  tentang  pendirian  perusahaan  yang saham  perseroannya  berasal  dari  harta  bersama  menurut  Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier  serta  analisa  bahan  hukum digunakan  secara  deskriptif kualitatif.Kesimpulannya,  pertama,  pendirian  perusahaan  yang  saham perseroannya  berasal  dari  harta  bersama  tidak  dibenarkan  tanpa  adanya perjanjian  kawin  karena  tidak  memenuhi  syarat  yang  mana  telah  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT,  sehingga  perjanjiannya  batal  demi  hukum yang menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum. Kedua, implikasi  hukum  bagi  notaris  yang  membuat  akta  pendirian  perusahaan yang  modal  dasarnya  berasal  dari  harta  bersama  mengakibatkan  akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Saham, Harta Bersama

## Abstract
This  research  analyzes  the  establishment  of  a  company  that  the shares  company  from  joint  assets  based  on  the  Limited  Liability  Company Law.  Second  is  the  law  implication  for  a  notary  who  does  a  deed  of establishing  a  company  where  the  authorized  capital  comes  from  joint assets.The research method uses normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach;  meanwhile, the legal materials used are  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal
materials,  and  analysis  of  legal  materials  is  done  qualitatively.In conclusion,  first,  the  establishment  of  a  company  whose  shares  come  from joint  assets  is  not  justified  without  a  marriage  agreement  because  it  does not meet the requirements which have been regulated in Article 7 paragraph (1)  of  the  Company  Law,  so  that  the  deal  is  null  and  void  by  law  which makes  husband  and  wife  still  in  one  subject  law.  Second,  the  legal implication  for  a  notary  who  makes  a  deed  of  establishment  of  a  company whose  primary  capital  comes  from  joint  assets  results  in  the  act  of establishment  of  a PT  being  relegated  from  an  authentic  deed  to  a  private deed.
Keywords : Limited Liability Company, Shares, Joint Assets

## PENDAHULUAN
Pembangunan  bidang  ekonomi  di  Indonesia  telah  berjalan  setelah kemerdekaan  dengan  dasar-dasar  pengelolaan  perekonomian  negara  yang diatur dalam Pasal  33 ayat  (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan  oleh  pembangunan  ekonomi  dengan  berbagai  eskalasi  dan dinamikanya,  perlu  didukung  oleh  suatu  undang-undang  yang  mengatur tentang  perseroan  terbatas  (PT)  yang  dapat  menjamin  terselenggaranya iklim  dunia  usaha  yang  kondusif  dalam  rangka  pengelolaan  perusahaan yang baik (Good Coorporate Governance) . 1
Bahkan  dalam  memperoleh  keuntungan  ekonomi  yang  bernilai tinggi,  maka  suatu  perusahaan  mempunyai  kemampuan  lebih  besar  untuk menampung  aspirasi  dunia  perdagangan  dan  perubahan  yang  terjadi khususnya pada masa mendatang, sehingga pada umumnya, terbukti bahwa banyak  pelaku-pelaku  usaha  yang  berbadan  hukum  melakukan  bisnis dengan  membentuk  perseroan  yang  merupakan  suatu  badan  usaha  yang sempurna  baik  sebagai  kesatuan  ekonomi  maupun  kesatuan  hukum. Sementara, keuntungan mendirikan perseroan karena adanya prinsip entitas terpisah  ( separate  entity )  dan  tanggung  jawab  terbatas  ( limited  liability ), maka  untuk  tetap  memperoleh  dan  mempertahankan  status  badan  hukum sebuah  perseroan  harus  memenuhi  berbagai  macam  formalitas  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan  adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal  dasar yang seluruhnya
1 Ilmar  Aminuddin, Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia .  Jakarta:  Prenada Media, 2004, h. 1.

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL
DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Rizky Amalia 1 , Suratman 2 , Sunardi 3)
terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam UU Cipta Kerja, Status badan hukum perseroan yang semula “sejak  tanggal  terbit  Keputusan  Menteri”  menjadi  “setelah  didaftarkan kepada  Menteri  dan  mendapatkan  bukti  pendaftaran.  Ketentuan  ini  sesuai dengan  Pasal  7  ayat  4  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang  telah  di  ubah  dalam  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  yang  berbunyi  :  “Perseroan memperoleh  status  badan  hukum  setelah  didaftarkan  kepada  Menteri  dan mendapatkan  bukti  pendaftaran.”Perseroan  merupakan  subjek  hukum  yang dapat  melakukan  suatu  perbuatan  dapat  melakukan  perbuatan  hukum maupun  perikatan  dengan  pihak  ketiga.  Menurut  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT, menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta  Notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Hal  Ini  mempertegas kembali  makna  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut KUHPerdata.
Namun,  dalam  prakteknya  terdapat  pendirian  perseroan  yang didirikan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  menjadi  suatu  persoalan  menarik, sementara  suami  istri  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  berada  dalam  satu kesatuan  harta  dianggap  sebagai  satu  pihak  saja. 2 Apabila  dilihat  dari konsep  korporasi  sebagai  agregasi  modal  pendirian  perseroan  terbatas memiliki  beberapa  permasalahan  hukum  baik  dari  segi  keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan PT.
Dari  uraian    latar  belakang  masalah  di  atas  maka,    penulis merumuskan    permasalahan    sebagai  berikut  :  Bagaimana  pendirian perusahaan  yang  saham  perseroannya  berasal  dari  harta  bersama  menurut Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  ?  dan  Apa  implikasi  hukumnya  bagi notaris  yang  membuat  akta  pendirian  perusahaan  yang  modal  dasarnya berasal dari harta bersama ?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang  merupakan  penelitian  hukum  doktriner  dimana  penelitian  ini  lebih banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada diperpustakaan. Penelitian perpustakaan atau demikian dapat dikatakan pula
2 Rachmadi Usman , Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas , Bandung : Alumni, 2004, h. 56.
sebagai  lawan  dari  penelitian  empiris  (penelitian  lapangan) 3 yang  melalui pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) dan    pendekatan konseptual ( conceptual approach ) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Pendirian  Perusahaan  Yang  Saham  Perseroannya  Berasal  Dari Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas
a. Pemisahan Harta dalam Hukum Perdata
Menurut  R.  Subekti,  perjanjian  perkawinan  adalah  suatu  perjanjian mengenai  harta  benda  suami-istri  selama  perkawinan  mereka,  yang menyimpang  dari  asas  dan  pola  yang  diterapkan  oleh  Undang-Undang”. 4 Perjanjian  perkawinan  memiliki  fungsi  untuk  mengetahui  hak  dan kewajiban  antara  suami  dan  istri  terhadap  harta  kekayaan  yang  mana sekiranya  tepat  untuk  mengantisipasi  kepentingan  suami  atau  istri  di kemudian hari.
Untuk  menghindari  adanya  percampuran  harta  benda  bagi  calon suami  istri  dalam  perkawinan  yang  akan  dilaksanakan,  Undang-undang mengatur  ketentuan  mengenai  penyimpangan  tersebut  dengan  membuat sebuah  perjanjian  kawin.  Pada  umumnya  suatu  perjanjian  kawin  dibuat dengan alasan sebagai berikut : 5
1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
2) Belah  pihak  masing-masing  membawa  masukan (aanbrengst) yang cukup besar;
3) Masing-masing  mempunyai  usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut;
4) Atas  hutang-hutang  yang  mereka  buat  sebelum  kawin  masing- masing akan bertanggunggugat sendiri-sendiri.
Dalam  hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  139  KUHPerdata  bahwa  para calon  suami  isteri  dengan  perjanjian  kawin  dapat  menyimpang  dari peraturan  undang-undang  mengenai  harta  bersama,  asalkan  hal  itu  tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan
3 Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum . Bandung : CV Alfabeta, 2015, h. 51.
4 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  ED.I, Cet.I, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 109.
5 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 129.

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL
DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Rizky Amalia 1 , Suratman 2 , Sunardi 3)
diindahkan  pula  ketentuan  ketentuan  yang  dijelaskan  dalam  penjelasan selanjutnya.
Terkait  pemisahan  harta  dalam  perkawinan  ini,  ada  sebagian masyarakat  yang  mengenal  ataupun  mengetahuinya,  mereka  beranggapan bahwa  setelah  menikah  segala  sesuatu  bercampur  menjadi  satu  akan membuat  pasangan  merasa  nyaman  dan  enggan  membuatnya.  Untuk menghindari  adanya  percampuran  harta  tersebut  undang-undang  mengatur ketentuan  mengenai  penyimpangan  dengan  membuat  perjanjian  kawin, perjanjian kawin dapat  dijadikan sebagai  salah satu  upaya untuk  mencegah perseteruan  mengenai  harta  benda  perkawinan  dikemudian  hari. Selanjutnya,  untuk  menjamin  bahwa  perjanjian  kawin  yang  dibuat  adalah benar  dan  dapat  mengikat  para  pihak  maka  mengenai  bentuk  perjanjian kawin menurut KUHPerdata antara lain :
1) Dengan akta notaris
Perjanjian  kawin  dengan  tegas  harus  dibuat  dengan  akta  notaris sebelum  perkawinan  berlangsung,  dan  akan  menjadi  batal  bila tidak  dibuat secara  demikian.  Sebagaimana  hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  147 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa,  “Perjanjian  kawin  harus  dibuat dengan  akta  notaris  sebelum  pernikahan  berlangsung,  dan  akan  menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.”
Perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dalam  akta  otentik  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  kuat.  Undang-undang  Nomor  16 tahun 2019 tentang Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis.  Hal  ini  dilakukan,  kecuali  untuk  keabsahan  perjanjian  kawin,  juga untuk  mencegah  perbuatan  yang  tergesa-gesa,  oleh  karena  akibat  daripada perjanjian  ini  akan  dipikul  untuk  seumur  hidup,  adanya  kepastian  hukum, sebagai  satu-satunya  alat  bukti  yang  sah,  serta  untuk  mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdata (Setelah  perkawinan  berlangsung,  perjanjian  kawin  tidak  boleh  diubah dengan cara apapun). 6
Adanya  syarat  bahwa  perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta notaris (akta otentik) adalah bertujuan untuk:
a) Agar  perjanjian  kawin  tersebut  mempunyai  kekuatan pembuktian  sempurna  apabila  terjadi  persengketaan.  Suatu perjanjian  yang  dituangkan  dalam  akta  otentik,  maka  akan mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna,  artinya  hakim
6 Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga . Cet. 5. Bandung: Alumni, 1986, h. 59
terikat  pada  kebenaran  formil  dan  materiil  terhadap  akta otentik  yang  diajukan  kepadanya  sebagai  bukti  di  depan persidangan,  kecuali  dengan  bukti  lawan  dapat  dibuktikan sebaliknya.
Menurut  pasal  1868  KUHPerdata  dikatakan  bahwa  suatu  akta otentik  adalah  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk  itu  di  tempat  di  mana  akte  di  buatnya.  Mengenai  kekuatan pembuktian  akta  otentik  disebutkan  dalam  Pasal  1870  KUHPerdata  yang menyatakan  “bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  beserta  para  ahli warisnya  ataupun  bagi  orang-orang  yang  mendapatkan  hak  dari  mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat  di  dalamnya”.  Apabila  disangkal  kebenaran  dari  akta  otentik tersebut, maka penyangkal
harus membuktikan mengenai
ketidakbenarannya. b) Dengan  dibuatnya  perjanjian  kawin  dalam  akta  notaris  maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri  atas  harta  benda  mereka,  mengingat  perjanjian kawin  mempunyai  konsekuensi  yang  luas  dan  dapat menyangkut  kepentingan  keuangan  yang  besar  yang  dipunyai oleh suatu rumah tangga. 7
2) Sebelum perkawaninan berlangsung
Secara  substantif,  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  147 KUHPerdata,  karena  pembuatan  perjanjian  kawin  sendiri  adalah untuk  menyimpangi  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-undang.
Dengan  mengadakan  perjanjian  perkawinan  kedua  calon  suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta  kekayaan.  Perjanjian  perkawinan  itu  mulai  berlaku  sejak perkawinan  berlangsung  dan  tidak  boleh  dirubah  kecuali  atas persetujuan  kedua  belah  pihak  dengan  syarat  tidak  merugikan pihak  ketiga  yang  tersangkut.  Perjanjian  kawin  yang  dibuat setelah  perkawinan  berlangsung  maka  menjadi  tidak  sah  atau batal demi hukum.
Apabila  salah  satu  dari  kedua  syarat  itu  tidak  dipenuhi,  maka perjanjian  kawin  itu  batal.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya  anggapan  bahwa terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri di dalam perkawinan tersebut.  Artinya,  akibat  hukum  dari  perkawinan  tersebut  membawa konsekuensi  bercampurnya  harta  suami  dan  isteri  menjadi  satu  dalam
7 Andy  Hartanto. J. Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan, Yogyakarta,  Laksbang Grafika, 2012, h.24.

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL
DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Rizky Amalia 1 , Suratman 2 , Sunardi 3)
kekayaan harta perkawinan. Kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian kawin  harus  menyatakan  secara  tegas  bahwa  tidak  adanya  percampuran harta  dan  juga  harus  secara  tegas  menyatakan  tidak  ada  persatuan  harta dalam  bentuk  lain,  seperti  persatuan  untung  dan  rugi  atau  persatuan  hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPerdata menyatakan bahwa “tidak adanya  gabungan  harta  bersama tidak  berarti tidak  adanya  keuntungan  dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.” 8
Perlindungan  hukum  terhadap  harta  dalam  perkawinan  menurut KUHPerdata  diberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  dalam  menentukan  isi dan  bentuk  perjanjian  kawin  untuk  membuat  penyimpangan  dari  peraturan KUHPerdata  tentang  persatuan  harta  kekayaan  tetapi  dengan  pembatasan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama dan  ketertiban  umum  yang  diatur  dalam  Pasal  139  KUHPerdata.  “Isi perjanjian  melanggar  kesusilaan,  misalnya,  dalam  perjanjian  ditentukan, suami  tidak  boleh  melakukan  pengontrolan  terhadap  perbuatan  istri  di  luar rumah.  Sebaliknya,  istri  tidak  boleh  melakukan  pengontrolan  terhadap perbuatan suami di luar rumah. Pengontrolan yang dimaksud ada kaitannya dengan sopan santun atau tata krama pergaulan yang sehat.” 9
Pada prinsipnya, substansi  perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan  harta  benda  perkawinan.  Meskipun  suami  atau  istri  tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan,  serta  undang-undang  yang  juga  mengikat  pihak-pihak  yang membuatnya.  Namun,  dengan  catatan,  apabila  perubahan  perjanjian perkawinan  itu  merugikan  pihak  ketiga,  maka  pihak  ketiga  tidak  terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.
Dan yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena  undang-undang  maupun  perwakilan  karena  perjanjian,  melakukan suatu  perjanjian. Mereka yang digolongkan dalam kategori pihak ketiga ini sangat luas dan bergantung pada hubungannya dengan para pihak dari suatu perjanjian.” 10 Sebab,  dalam  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  oleh  suami istri  sebatas  hanya  mengenai  harta  bendanya  saja  tanpa  hal-hal  lain  di  luar pengaturan tersebut.
b. Pemisahan Harta dalam Hukum Perusahaan
8 Rahmadika  Sefira Edlynafitr, Pemisahan  Harta  Melalui  Perjanjian  Kawin  Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga , Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015
9 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014, h. 98.
10 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 87.
Suatu  perseroan  adalah legal  entity yang  berbeda  dan  terpisah  dari pemegang  saham  perseroan  tersebut.  Sebagai  suatu legal  entity yang terpisah  dari  pemegang  sahamnya,  perseroan  dalam  melakukan  fungsi hukumnya  bukan  bertindak  sebagai  kuasa  dari  para  pemegang  sahamnya, tetapi  bertindak  untuk  dan  atas  namanya  sendiri.  Para  pemegang  saham bukan  merupakan  pihak  dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh  perseroan  dengan pihak  lain.  Oleh  karenanya,  pemegang  saham  juga  tidak  berhak  memaksa pihak  lain  untuk  melaksanakan  kewajibannya  yang  ditentukan  dalam perjanjian itu”.
Menurut  Munir  Fuady  Apabila  suatu  perusahaan  tidak  berbentuk badan hukum, misalnya perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa ( sole  proprietorship ),  maka  tidak  ada  harta  yang  terpisah  yang  merupakan harta  perseroan  tersebut.  Akan  tetapi  yang  ada  hanyalah  harta  dari  pemilik perusahaannya”.  Karena  secara  hukum,  tanggung  jawab  hukumnya  juga tidak  terpisah  antara  tanggung  jawab  perseroan  dengan  tanggung  jawab pribadi  pemilik  perusahaan.  Oleh  sebab  itu,  jika  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  atau  atas  nama  perseroan  (yang  bukan  badan  hukum),  dan terjadi  kerugian  bagi  pihak  ketiga,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat meminta  pemilik  perusahaan  untuk  bertanggungjawab  secara  hukum, termasuk  meminta  agar  harta  benda  pribadi  dari  pemiliknya  tersebut  disita dan dilelang.
Dengan  hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  ketentuan  hukum  yang menyatakan bahwa seluruh harta benda seseorang menjadi tanggungan bagi hutang-hutangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Bagi  perseroan  yang  berbentuk  badan  hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain, maka “secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya pemiliknya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi  pemilik  perusahaan  berbentuk  badan  hukum  tersebut”.  Jadi, misalnya suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain,  yang  bertanggungjawab  adalah  perseroan  tersebut  dan  tanggung jawabnya  sebatas  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  perseroan  tersebut.  Harta benda pribadi pemilik perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut.
Dengan  demikian,  para  pemegang  saham  tidak  berkewajiban  untuk melunasi  hutang-hutang  perseroan  jika  hasil  penjualan  harta  kekayaan perseroan  masih  belum  mencukupi.  Pihak  ketiga pun  tidak  dapat  menuntut para  pemegang  saham  untuk  memenuhi  kewajiban  perseroan  seandainya harta  kekayaan  perseroan  tidak  mencukupi.  Pada  suatu  badan  hukum dikenal doktrin keterbatasan tanggung jawab. Artinya secara prinsip ”setiap perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum,  hanya  badan

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL
DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Rizky Amalia 1 , Suratman 2 , Sunardi 3)
hukum  sendiri  yang  bertanggungjawab  sedangkan  para  pemegang  saham tidak bertanggungjawab kecuali sebatas saham yang dimasukkannya”. 11
c. Dibenarkan  atau  Tidak  Pendirian  Perusahaan  yang  Saham Perseroannya Berasal dari Harta Bersama menurut UUPT Pendirian  perusahaan  yang  saham  perseroannya  berasal  dari  harta bersama  tidak  dibenarkan  menurut  UUPT  sebab  secara  khususnya,  UUPT tidak  mengatur  larangan  mengenai  saham  yang  dimiliki  oleh  suami  istri. Namun,  sebuah  perseroan  yang  pemegang  sahamnya  dari  suami  istri  tanpa adanya  perjanjian  kawin  pisah  harta  secara  tidak langsung  telah  menyalahi ketentuan  UUPT  sebab  tidak  timbulnya  persekutuan  modal  yang  dibentuk sebagaimana  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT  menerangkan  bahwa  PT  harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah.
Berdasarkan  Pasal  35  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama  yang  artinya,  sesudah  seorang pria dan wanita secara sah melakukan perkawinan, maka harta yang mereka dapatkan setelah perkawinan disebut sebagai harta bersama.
Dengan adanya percampuran harta tersebut, suami dan istri dianggap sebagai  satu  subjek  hukum  sehingga  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (5)  UUPT, dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  keadaan  tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada  orang  lain  atau  perseroan  mengeluarkan  saham  baru  kepada  orang lain.  Akan  tetapi,  jika  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  telah  dilampaui  dan pemegang  saham  tetap  kurang  dari  2  (dua)  orang,  pemegang  saham bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  segala  perikatan  dan  kerugian perseroan,  dan  atas  permohonan  pihak  yang  berkepentingan,  pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
d. Keabsahan Pendirian Perusahaan yang Saham Perseroannya Berasal dari Harta Bersama menurut UUPT
Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)  jo.  Pasal  36  Undang-undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami  istri  dapat  membuat  perjanjian  perkawinan  baik  sebelum  maupun sesudah  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  tersebut  mengatur  pemisahan harta benda suami isteri selama perkawinan (harta bersama). Dengan adanya perjanjian  kawin,  harta  benda  yang  diperoleh  suami  istri  di  dalam perkawinan  menjadi  hak  masing-masing  suami  istri  sehingga  baik  suami maupun  istri  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  benda  yang
11 Rachmadi Usman, op.cit., h. 147-149.
diperolehnya  sebab  suami  istri  dianggap  sebagai  dua  subjek  hukum  yang berbeda karena kepemilikan harta selama perkawinan dikuasai oleh masing- masing pihak.
Apabila  suatu  perjanjian  kawin  tidak  dibuat  dengan  suatu  akta otentik  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum.  Dalam  Pasal  147  ayat (1)  KUHPerdata  telah  ditegaskan  bahwa  “atas  ancaman  kebatalan,  setiap perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  sebelum  perkawinan berlangsung”.  Namun,  apabila  perjanjian  kawin  dibuat  setelah dilangsungkannya  perkawinan,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  mengikat  sebab  melahirkan  suatu  persoalan  baru  terhadap  dasar hukum  dari  perjanjian perkawinan, serta penafsiran hukum  antara Undang- undang  Perkawinan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut.  Suami istri  yang  melakukan  perjanjian  perkawinan  setelah  melaksanakan perkawinan  atau  selama  perkawinan  berlangsung  berpengaruh  terhadap harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam UUPT tidak mengatur secara khusus mengenai larangan sahamnya dimiliki oleh  suami  istri.  Namun,  sebuah  perseroan  yang  pemegang  sahamnya  dari suami  istri  tanpa  adanya  perjanjian  kawin  pisah  harta  sepenuhnya,  secara tidak  langsung  telah  menyalahi  ketentuan  UUPT  sebab  tidak  timbulnya persekutuan  modal  dalam  persekutuan  perdata  yang  dibentuk.  Oleh  karena itu,  pendirian  perusahaan  yang  saham  perseroannya  berasal  dari  harta bersama tidak bisa digunakan untuk mendirikan sebuah PT, kecuali terdapat perjanjian  kawin.  Dengan  demikian,  tidak  memiliki  keabsahan  dari perjanjian  pendirian  perseroan  yang  mana  perjanjian  itu  dianggap  tidak pernah  ada  atau  batal  demi  hukum,  sehingga  menjadikan  suami  istri  masih berada dalam satu subjek hukum.

## 2. Implikasi Hukumnya Bagi Notaris Yang Membuat Akta Pendirian Perusahaan Yang Modal Dasarnya Berasal Dari Harta Bersama
Pada dasarnya hukum dapat memberikan beban tanggung gugat atau tanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  namun  hal tersebut  tidak  berarti  segala  kerugian  terhadap  pihak  ketiga  seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hukum telah memberi batasan  atau  rambu  tanggung  gugat  dan  tanggung  jawab  Notaris,  sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab  Notaris.  Secara  normatif,  peran  Notaris  hanyalah  untuk mengkonstantir  kehendak  para  pihak  untuk  kemudian  dituangkan  dalam sebuah Akta Autentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari  perbuatan  hukum  yang  disebut  dalam  Akta  tersebut  hanya  mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL
DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Rizky Amalia 1 , Suratman 2 , Sunardi 3)
maka  Notaris  tidak  terlibat  dalam  pelaksanaan  kewajiban  dan  dalam penuntutan suatu hak. 12
Notaris  memiliki  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang untuk  membuat  berbagai  macam  akta  mengenai  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan  yang  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  guna  menuangkannya  ke dalam  suatu  akta  otentik  agar  Akta  tersebut  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  lengkap  dan  memiliki  keabsahan. 13 Pembuatan  akta otentik yang diharuskan ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum.  Kemudian,  sebagaimana  tercantum dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  jo.  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan UUJN,  akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh  mempunyai peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat. 14
Bahkan,  Notaris  juga  berperan  untuk  mengkaji  apakah  suatu  yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan ke dalam Akta tersebut tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh karena  itu,  Notaris  berkewajiban  untuk  mengetahui  dan  memahami  syarat- syarat  autentisitas,  keabsahan  dan  sebab-sebab  kebatalan  suatu  akta,  hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum  Akta  Notaris  yang  dapat  mengakibatkan  batalnya  Akta  dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 15
Ketentuan  mengenai  pendirian  PT  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT harus  didirikan  oleh  paling  sedikit  2  orang,  di  mana  suatu  Perseroan Terbatas berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih  dengan  akta  resmi  atau  akta  notaris.  Jika  ditinjau  dari  segi  hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (contractual,  by  contract”) yakni  berdirinya  perseroan  merupakan  akibat yang  lahir  dari  perjanjian.  Selain  bersifat  kontraktual,  juga  bersifat
12 Sjaifurrachman, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 192
13 Siti  Fauziah  Dian  Novita  Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” Lex Renaissancce 3 (2), 2018, h. 412.
14 Dedy Pramono , “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” Lex Jurnalica 12 (3), 2015, h. 249.
15 Sjaifurrachman, op.cit., h. 121
“konsensual”  berupa  adanya  kesepakatan  untuk  mengikat  perjanjian mendirikan perseroan. 16
Namun,  pada  prinsipnya,  dalam  mendirikan  sebuah  PT  yang didirikan oleh suami istri tanpa adanya perjanjian kawin, maka notaris tidak berkenan  untuk  membuatkan  Akta  tersebut  karena  dianggap  tidak memenuhi  syarat  formil  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT, sehingga  apabila  notaris  tetap  membuatkan  akta  pendirian  tanpa  adanya ketentuan  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  UUJN,  maka,  akan mengakibatkan  terdegradasinya  akta  (penurunan  status)  atau  cacat  hukum dari  akta  autentik  menjadi  Akta  di  bawah  tangan  sebagaimana  yang  diatur dalam pasal 1869 KUHPerdata.
Disisi  lain,  juga  mengesampingkan  ketentuan  dalam  Pasal  16  ayat (1) huruf a UUJN bahwa Notaris tidak memihak serta memperhatikan akibat kerugian  bagi  pihak  ketiga  yang  berkaitan  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  perseroan  tersebut  yang  dikemudian  hari  akan  timbul kerugian bagi segala pihak. Oleh karena itu, pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai akta yang autentik.  Kekuatan  pembuktian  akta  autentik  merupakan  suatu  keadaan menilai  akta  autentik  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  dengan  syarat  bahwa  persyaratan  materil (substantif) dan formil (prosedural) pembuatan aktanya terpenuhi  dan tidak adanya kesalahan prosedur.
Akta  otentik  yang  dibatalkan  pengadilan  akta  Notaris  terdegradasi nilai  pembuktiannya  sebagaimana  akta  dibawah  tangan  telah  ditentukan dalam  Pasal  1868  dan  1869  KUHPerdata  yang  mana  pada  pasal  1868 berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan  undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dan pasal 1869 “suatu  akta yang  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta  otentik,  baik  karena  tidak berwenangnya  atau  tidak  cakapnya  pejabat  umum  yang  bersangkutan maupun  karena  cacat  dalam  bentuknya,  mempunyai  kekuatan  sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.
Dengan demikian, implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian  perusahaan  yang  modal  dasarnya  berasal  dari  harta  bersama mengakibatkan  akta  pendirian  PT  terdegradasi  dari  akta  autentik  menjadi akta  dibawah  tangan.  Hal  ini  telah  diatur  sebagaimana  dalam  Pasal  1869 KUHPerdata.  Suatu  akta  dapat  dikategorikan  sebagai  akta  yang  autentik bilamana dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan  berdasarkan  Pasal  38,  39  hingga  53  UUJN,  baru  lah  bisa
16 M.  Yahya  harahap, Hukum  Perseroan  Terbatas, cet.6, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2016, h. 35.

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL
DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Rizky Amalia 1 , Suratman 2 , Sunardi 3)
dikatakan  sebagai  suatu  akta  yang  autentik  dan  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.
Selanjutnya,  apabila  dapat  dibuktikan  dalam  sidang  pengadilan bahwa  akta  tersebut  mengandung  cacat  hukum,  maka,  akta  Notaris  dapat dibatalkan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap,  karena  pembatalan  suatu  akta  adalah  bagian dari hukum perdata sehingga pengadilan pada prinsipnya sifatnya pasif yang mana  hanya  memeriksa  serta  mengadili  apa  yang  diajukan  oleh  para  pihak (penggugat). 17 Diluar  dari  akta  terdegradasi  nilai  pembuktiannya  sebagai akta  dibawah  tangan,  maka,  Notaris  dapat  diberikan  sanksi  administratif yang  diatur  dalam  pasal  85  UUJN  yang  berupa  teguran  ataupun pemberhentian  dari  peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  sedangkan akibatnya berimbas pada Aktanya saja, sebab kedudukan Akta pendirian PT tersebut  menjadi  tidak  sah  dan  tidak  berbadan  hukum  sehingga  tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Pendirian  perusahaan  yang  saham  perseroannya  berasal  dari harta  bersama  tidak  dibenarkan  tanpa  adanya  perjanjian  kawin karena  tidak  memenuhi  syarat  yang  mana  telah  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (1)  UUPT.  Dengan  demikian,  tidak  memiliki keabsahan  dari  perjanjian  pendirian  perseroan  tersebut  yang berarti  perjanjian  itu  dianggap  tidak  pernah  ada  atau  batal  demi hukum sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum.
b. Implikasi  hukum  bagi  notaris  yang  membuat  akta  pendirian perusahaan  yang  modal  dasarnya  berasal  dari  harta  bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi  akta  dibawah  tangan.  Selanjutnya,  apabila  dapat dibuktikan  dalam  sidang  pengadilan  bahwa  akta  tersebut mengandung  cacat  hukum,  maka  akta  Notaris  tersebut  dapat dibatalkan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
17 A.T. Hamid, Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan , Bina Ilmu, Surabaya, 1986, h. 6.

## Buku
Abdulkadir Muhammad,  2014, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Andy Hartanto. J.  2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
A.T.  Hamid,  1986, Hukum  Acara  Perdata  serta  Susunan  dan  Kekuasaan Pengadilan , Bina Ilmu, Surabaya
Herlien  Budiono,  2007, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Ilmar  Aminuddin,  2004, Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia .  Jakarta:
Prenada Media.
M. Yahya harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1986, Hukum Orang dan Keluarga . Cet. 5. Bandung: Alumni.
Rachmadi  Usman , 2004, Dimensi  Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas ,
Bandung : Alumni.
Suratman & Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum . Bandung : CV Alfabeta.
Titik  Triwulan  Tutik,  2006, Pengantar  Hukum  Perdata  di  Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta.
---------------------------,  2008, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum Nasional , ED.I, Cet.I, Prenada Media Group.
Sjaifurrachman,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta Cet.1, Mandar Maju, Bandung.

## Jurnal
Dedy  Pramono ,  2015 , “Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  Menurut  Hukum  Acara  Perdata  Di Indonesia” Lex Jurnalica 12 (3). Rahmadika  Sefira  Edlynafitr,  2015, Pemisahan  Harta  Melalui  Perjanjian Kawin  Dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap  Pihak  Ketiga ,  Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar.
Siti  Fauziah  Dian  Novita  Sari,  2018, “Peran  Notaris  Dalam  Proses Pembuatan Akta  Pendirian  Perseroan Terbatas” Lex  Renaissancce 3 (2).