NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## KEBIJAKAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL PASCA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEJAGAN-PEMALANG

## Hanum Asyiffa Rachma, Kholis Roisah, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Email : asyifahanum@yahoo.co.id

## Abstract
The Regional Government of Tegal Regency, needs to respond quickly to avoid the conversion of productive  land  in  the  agricultural  sector,  namely  by  making  policies/regulations  for  land stewardship, after the construction of the Pejagan-Pemalang toll road. To find out more about land use management in Tegal Regency after the Pejagan-Pemalang toll road construction, the writer is interested  in  how  the  Tegal  Regency  Government  Policy  in  Determining  Land  Locations  for Housing Sector Development After the Construction of Pejagan-Pemalang Toll Road. This research uses  a  normative  approach  with  data  sources  on  secondary  data  obtained  by  literature  study  and analyzed  based  on  legal  theory  and  statutory  provisions.  The  policy  of  the  Tegal  Regency Government  in  the  determination  of  land  location  permits  for  housing  construction  after  the construction of the Pejagan-Pemalang toll road is an industrial location permit and is supported by sustainable agriculture and environmentally friendly tourism.

## Keywords: policy; land use planning; pejagan-pemalang toll road

## Abstrak
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tegal,  perlu  merespon  secara  cepat  untuk  menghindari  terjadinya alih fungsi lahan-lahan produktif dalam sektor pertanian, yaitu dengan membuat kebijakan/regulasi untuk penatagunaan tanah, pasca pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Pemalang. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penatagunaan lahan di Kabupaten Tegal pasca pembangunan jaln tol ruas Pejagan-Pemalang  ini  maka  penulis  tertarik  dengan  bagaimana  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Tegal dalam Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sektor Perumahan Pasca Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sumber data pada data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan dianalisis berdasarkan teori hukum  dan  ketentuan  perundang-undangan.  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam penetapan  ijin  lokasi  lahan  untuk  pembangunan  perumahan  pasca  pembangunan  jalan  tol  ruas Pejagan-Pemalang adalah penetapan ijin lokasi yang berbasis industri dan didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

## Kata kunci : kebijakan; penataan lahan; tol ruas pejagan-pemalang

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Permasalahan
Pembangunan  infrastruktur  yang  sedang  menjadi  fokus  perhatian  Pemerintah  pada prinsipnya  mempunyai  dampak  positif  sebagai  upaya  untuk  pemenuhan  kebutuhan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
masyarakat,  tetapi  pembangunan  dalam  bidang  infrastruktur  ini  mempunyai  dampak  negatif juga yaitu berkurangnya lahan pertanian sebagai mata pencaharian masyarakat.
Salah  satu  contoh  misalnya,  dengan  program  pengembangan  Jalan  Tol  Trans  Jawa. Program  pembangunan  jalan  tol  banyak  manfaat  yang  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat, tetapi  pada  satu  sisi,  program  ini  mengakibatkan  pergeseran  guna  lahan  dan  sekaligus perubahan aktivitas di daerah-daerah yang dilalui jalan tol tersebut. Selain itu, dalam jangka panjang keberadaan jalan tol juga akan berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Tegal secara  keseluruhan  baik  dalam  aspek  ekonomi,  sosial  maupun  budaya  yang  pada  akhirnya akan berpengaruh terhadap keseluruhan tata ruang Kabupaten Tegal.
Dengan  program  pembangunan  ini,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tegal,  perlu merespon dengan cepat untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan-lahan produktif dalam sektor pertanian, yaitu dengan membuat kebijakan/regulasi untuk penatagunaan tanah.
Menurut Urip (2007) menyatakan bahwa:
“Regulasi  dan  proses  administrasi  penataan  tata  guna  tanah  ini  sangat  penting  bagi masyarakat  terutama  terkait  dengan  penggunaan  atau  penempatan  lahan  tersebut. Sehingga pemerintah daerah harus cepat merespons dan merencanakan secara sistematis sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukumnya.”
Dalam  skala  yang  lebih  besar,  menurut  Kartini  dan  Widjaja  (2008)  bahwa  untuk kepentingan  penatagunaan  tanah  ini,  perlu  adanya  hukum  agraria  baru  yang  nasional,  yang akan  mengganti  hukum  yang  berlaku  sekarang  ini,  yang  tidak  lagi  bersifat  dualisme,  yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Total  luas  wilayah  Kabupaten  Tegal  yang  dilalui  oleh  jalan  tol  Pejagan-Pemalang adalah  226,19  Ha  yang  meliputi  176,22  hektar  (77  ,91%)  lahan  persawahan,  12,15  hektar (5,37%)  lahan  permukiman  dan  37,82  hektar  (16,72%)  lahan  kosong,  tegalan  dan  lain-lain. Kecamatan di Kabupaten Tegal yang dilalui rencana pembangunan Jalan Tol yaitu Kecamatan Dukuhturi,  Adiwerna,  Talang,  Pangkah,  Tarub,  Suradadi  dan  Kecamatan  Warureja. Banyaknya  kecamatan  di  Kabupaten  Tegal  yang  dilalui  oleh  rencana  Jalan  Tol  Pejagan- Pemalang ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Tegal.
Pengembangan  Jalan  Tol  ini  akan  mengakibatkan  pergeseran  guna  lahan,  perubahan aktivitas  di  daerah-daerah  yang  dilalui  jalan  tol  tersebut.  Selain  itu,  dalam  jangka  panjang keberadaan jalan tol juga akan berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Tegal secara keseluruhan  baik  dalam  aspek  ekonomi,  sosial  maupun  budaya  yang  pada  akhirnya  akan berpengaruh  terhadap  keseluruhan  tata  ruang  Kabupaten  Tegal.  Selain  itu,  adanya  program "Ketahanan  Pangan  Nasional"  mengharuskan  setiap  wilayah  kabupaten  memiliki  lahan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
pertanian  pangan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  evaluasi  RTRW  yang  sudah ada  dengan  adanya  perubahan  faktor  eksternal  dan  internal  wilayah.  Adanya  beberapa  hal yang belum terakomodasi dalam RTRW yang sudah ada dan jangka waktu perencanaan yang berubah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2018 rnengadakan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.
Dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal ini diharapkan dapat  disusun  suatu  produk  rencana  yang  dapat  menanggapi  dan  mengantisipasi perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Tegal, sehingga diharapkan bisa lebih tepat dan sesuai untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tegal yang selaras dan mendukung pembangunan nasional.

## Kerangka Teori
Kerangka  teori  yang  penulis  gunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  Kebijakan Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam  Penetapan  Lokasi  Tanah  Untuk  Pembangunan  Sektor Perumahan  Pasca  Pembangunan  Jalan  Tol  Ruas  Pejagan-Pemalang  secara  skematis  penulis deskripsikan sebagai berikut

## Gambar 1
Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat penulis jelaskan bahwa dalam Negara hukum ( rule of law) dalam (Fuady, 2011) , mempunyai esensi dasar berupa :
a. Negara memiliki hukum yang adil;
b. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan;
c. Semua orang termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum;
d. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum;
e. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat (Fuady, 2011).
Untuk  mewujudkan  negara  hukum  tersebut,  harus  diimplementasikan  dalam  suatu kebijakan  negara/pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan  secara  tertulis. Eksistensi  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  harus  didukung  dengan  arah  dan  tujuan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
kebijakan negara (politik hukum) dan harus adanya legitimasi politik untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara.
Menurut  Atmasasmita  (2003)  pembangunan  hukum  nasional  secara  implisit mencerminkan  bahwa  sampai  saat  ini  di  Indonesia  masih  terjadi  proses  perubahan  sosial menuju  kearah  modernisasi  yang  dikemas  dalam  proses  legislasi  yang  teratur  dan berkesinambungan  dengan  memasukkan  aspek  sosio-kultural  yang  mendukung  arah perubahan yang dimaksud.

## Permasalahan
a) Gap Analisis
Sebagaimana  lazimnya  terjadi,  bahwa  dalam  penyusunan  rencana  penataan ruang/wilayah  pasti  datangnya  adalah  setelah  masyarakat  melakukan  berbagai  kegiatan termasuk mendirikan rumah tempat tinggal/hunian dalam ruang/lahan yang menjadi objek penataan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal akan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan lahan hunian ini jika tidak ditata dengan baik, maka akan berkonsekuensi terhadap menurunnya kualitas alam dan lahan pertanian. Misalnya,  di  Desa  Jatirawa  Kecamatan  Balamoa  dalam  rencana  penataan  ruang  oleh Pemerintah Daerah direncanakan sebagai locus kawasan hijau dan lahan pertanian. Tetapi problemnya, di desa tersebut oleh masyarakat sudah digunakan sebagai lahan pemukiman yang padat penduduk.
Terhadap  kondisi  yang  demikian,  terdapat  konsekuensi  bagi  pemerintah  Daerah Kabupaten Tegal untuk melakukan penertiban dan merelokasi penduduk yang sudah lama menempati/mendirikan  rumah  hunian  dalam  kawasan  tersebut.  Hal  ini  pastinya  akan menimbulkan  berbagai  persoalan  sosial,  termasuk  salah  satunya  adalah  permasalahan kepastian  bagi  masyarakat  Kabupaten  Tegal  untuk  memenuhi  haknya  memperoleh pemukiman yang baik dan layak.
b) Fokus analisis permasalahan
Fokus  permasalahan  yang  penulis  kaji  adalah  bagaimanakah  Kebijakan  Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sektor Perumahan Pasca Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang ?
c) Tujuan analisis permasalahan
Tujuan  penulis  mengkaji  permasalahan  di  atas  adalah  untuk  mengetahui  Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sektor Perumahan Pasca Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## Kebaruan/Originalitas Hasil Penelitian
Untuk  mengukur  orginilitas  ide/gagasan  penelitian  penulis,  berikut  ini  penulis perbandingkan  dengan  hasil  penelitian  yang  sudah  ada.  Perbandingan  hasil  penelitian  ini, penulis deskripsikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :
Peneliti Judul Permasalahan Hasil Penelitian Misbac- hudin (2018) Tukar Guling (Ruislag)  Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan- Pemalang Di Kabupaten Tegal  Perspektif Hukum Islam.
Bagaimana  pelaksanaan  tukar guling  (ruislag)  tanah  wakaf pada  proyek  jalan  tol  Pejagan- Pemalang  di  Kabupaten  Tegal dan  Tinjauan  Hukum  Positif  - Islam  (  qanuni)  terhadap  tukar guling  (ruislag)  tersebut?  Dan
Bagaimana tinjauan Fikih terhadap  tukar  guling  (ruislag) pada  proyek  jalan  tol  Pejagan- Pemalang di Kabupaten Tegal?
Proses  tukar  guling  (ruislag)  tanah  wakaf pada  Proyek  Jalan  Tol  Pejagan-Pemalang di  Kabupaten  Tegal  didasarkan  atas Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR) Propinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009-2029 yang termuat pada Pasal 20 ayat 6 point d yaitu  rencana  pembangunan  jalan  tol sepanjang  perbatasan  JawaBarat-Pejagan- Pemalang-Batang-Semarang. Tinjauan dari  hukum  positif-Islam  (Qanuni),  ada dua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi dalam  tukar  guling  (ruislag)  tanah  wakaf,
yang pertama, bahwa tukar guling tersebut dilakukan  demi  kemaslahatan  yang  lebih besar. Yang kedua, tanah penukar keadaannya harus sepadan atau lebih baik.
Adapun  tanah  wakaf  yang  terkena  tukar guling (ruislag) di Kabupaten Tegal ada 9 bidang  terdiri  dari  2  (dua)  bangunan musholla, 2 (dua) sarana pendidikan dan 5 (lima)  bidang  untuk  kesejateraan  sosial lainnya berupa tanah sawah. Supriyan- to, Kushandaj ani, dan Taufiq (2018) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang- Semarang  Seksi II  di  Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan  Kota Semarang 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  Tol  Batang-
Semarang
Seksi II di
KelurahanWonosari?
2.  Bagaimana  proses  negosiasi antara  Pemerintah  dan  warga dalam rangka negosiasi pengadaan tanah bagi pembangunan  Tol  Batang  –
Semarang Seksi II di Kelurahan Wonosari?
3. Faktor-faktor apa yang mendukung tercapainya negosiasi  pengadaan  tanah  bagi pembangunanTol Batang– Semarangseksi IIdi KelurahanWonosari? Rute  jalan  Tol  yang  ditetapkan  dalam persetujuan Penetapan lokasi pembangunan  jalan  Tol  Batang-Semarang seksi  II  di  Kota  Semarang  telah  sesuai Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2008,  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Nasional,  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  6 tahun  2010  Tentang  rencana  tataruang wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2009-2029  dan  Peraturan  Daerah  Kota Semarang  Nomor  14  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Semarang  Tahun  2011-2031  Pasal  18 mengenai rencana sistem jalan primer dan sekunder  berupa  jalan  bebas  hambatan dengan  mengembangkan  jalan  bebas hambatan Semarang-Batang. Kosim (2019) Politik  Hukum Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Upaya 1).  Bagaimana  kebijakan  Dinas
Perumahan  Rakyat  Pemukiman Tata  Ruang  dan  Pertanahan dalam  upaya  penetapan  lokasi tanah di Kabupaten Tegal ?
2)  Bagimana  landasan  hukum pelaksanaan penyelenggaraan
Kebijakan  Dinas  Perumahan  Rakyat Pemukiman  Tata  Ruang  dan  Pertanahan Dalam  Upaya  Penetapan  Lokasi  Tanah  di Kabupaten Tegal, ditujukan  dalam  rangka :    a)  Pelaksanaan  otonomi  Daerah khususnya  untuk  membina,  mengatur, mengawasi dan mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan tata
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Penetapan Lokasi Tanah Di Kabupaten Tegal penetapan  lokasi  tanah  yang dilakukan oleh .Dinas
Perkintaru Kabupaten Tegal ? ruang wilayah dan meningkatkan pendapatan  asli  Daerah;  b)  Meningkatkan pengembangan  kearifan  lokal  Kabupaten Tegal dalam bidang Pertanian Perkebunan dan Kehutanan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan  ekonomi  kerakyatan  yang difokuskan pada sektor pertanian.

## B. Metode Penelitian

## 1. Data Penelitian
Data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sujarweni (2014), Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  catatan,  buku,  dan  majalah  berupa laporan  keuangan  publikasi  perusahaan,  laporan  pemerintah,  artikel  buku-buku  sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh ini tidak perlu diolah lagi.
Data sekunder ini meliputi :
a) Bahan hukum primer :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Ketentuan  Pokok-pokok  Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b) Bahan  hukum  berupa  buku-buku  pustaka,  hasil  penelitian,  karya  ilmiah  ilmu  hukum, jurnal hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau yang sesuai dengan objek kajian;
- Bahan tertier yaitu Bibliografi; Ensklopedi; Kamus Umum Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; dan Website.

## 2. Metode Pungumpulan Data
Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  cara  studi  pustaka  ( Library  research). Menurut Sarwono  (2016),  Studi  Pustaka  adalah  mempelajari  berbagai  buku  referensi  serta  hasil penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  yang  berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori mengenai masalah yang akan diteliti.
3. Metode Analisis Data
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2014), analisa  data  kualitatif  adalah  data  yang  sudah  diperoleh  akan  diolah  dan  dianalisa, selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif dengan menggunakan alur berpikir induktif.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702

## C. Hasil Dan Pembahasaan

## 1. Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kabupaten Tegal
Sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  strategis  dan  berperan  penting  dalam perekonomian  nasional  bangsa  Indonesia  dan  kelangsungan  hidup  masyarakat,  terutama dalam  penyedia  lapangan  kerja  dan  penyediaan  pangan  dalam  negeri.  Kesadaran  terhadap peran  tersebut  menyebabkan  sebagian  besar  masyarakat  masih  tetap  memelihara  kegiatan pertanian  mereka  meskipun  negara  telah  menjadi  negara  industri.  Sehubungan  dengan  itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap  memelihara  industri  pertanian  primer  dalam  kapasitas  penyediaan  pangan,  dalam kaitannya  untuk  mencegah  kerugian  sosial  ekonomi  dalam  jangka  panjang  mengingat  sifat multi fungsi lahan pertanian.
Regulasi  dalam  bidang  pertanahan  ini  sangat  penting,  mengingat  sebagaimana disampaikan oleh Supriadi, hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan  atau  benda-benda  yang  terdapat  di  atasnya  merupakan  suatu  persoalan  hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berakaitan dengan dianutnya asas- asas  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antara  tanah  dengan  tanaman  dan  bangunan  yang terdapat di atasnya (Supriadi, 2007).
Mudjiono  mengatakan,  berbicara  masalah  agraria  maka  tidak  akan  lepas  berbicara masalah  hukum,  sebab  agraria  itu  sendiri  mengandung  unsur  norma,  kaidah  atau  perilaku seseorang yang ada hubungannya dengan tanah (Mudjiono, 2009)
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok–Pokok  Agraria dinyatakan bahwa :
“Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah ditentukan adanya macam –macam hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang  –orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain serta  badan-badan  hukum”.  (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA), 1960)
Menurut  Sudargo  Gautama,  tanah  dalam  pengertian  yuridis  adalah  permukaan  bumi (Gautama,  2007).  Sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  atas  sebagian  tertentu  permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
Pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi sampai saat  ini  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  belum  berhasil  diwujudkan.  Selama  ini
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah  banyak  dibuat.  Namun  demikian,  implementasinya  tidak  efektif  karena  tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai.
Penyebab pertama, kebijakan yang kontradiktif terjadi karena di satu pihak pemerintah berupaya  melarang  terjadinya  alih  fungsi,  tetapi  disisi  lain  kebijakan  pertumbuhan industri/manufaktur  dan  sektor  non  pertanian  lainnya  justru  mendorong  terjadinya  alih fungsi  lahan  pertanian.  Yang  kedua,  cakupan  kebijakan  yang  terbatas.  Peraturan-peraturan tersebut  di  atas  baru  dikenakan  terhadap  perusahaan-perusahaan/badan  hukum  yang  akan menggunakan  tanah  dan  akan  merubah  tanah  pertanian  ke  non  pertanian.  Perubahan penggunaan  tanah  sawah  ke  non  pertanian  yang  dilakukan  secara  individual/peorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut.
Padahal  perubahan  fungsi  lahan  yang  dilakukan  secara  individual  secara  langsung diperkirakan cukup luas. Kendala konsistensi perencanaan disebabkan karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilanjutkan dengan mekanisme pemberian ijin lokasi adalah instrumen  utama  dalam  pengendalian  untuk  mencegah  terjadinya  konversi  lahan  sawah beririgasi  teknis.  Dalam  kenyataannya  banyak  RTRW  yang  justru  merencanakan  untuk mengkonversi  tanah  sawah  beririgasi  teknis  menjadi  non  pertanian.  Dari  data  Direktorat Penata  gunaan  Tanah  Badan  Pertanahan  Nasional  menunjukkan  seandainya  arahan  RTRW yang ada pada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar), hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6 %) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni  sekitar  3,01  juta  hektar  (42,4  %)  terancam  teralih  fungsikan  ke  penggunaan  lain (Winoto,  2005).  Data  terakhir  dari  Direktorat  Pengelolaan  Lahan,  Departemen  Pertanian (2005)  menunjukkan  bahwa  sekitar  187.720  hektar  sawah  terkonversi  ke  penggunaan  lain setiap tahunnya, terutama di Jawa.
Di  dalam  Konsideran  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang  terdapat  beberapa  landasan  filosifis  perlunya  dilakukaan  penataan  ruang  secara komprehesif, di antaranya yaitu :
a. Bahwa  ruang  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merupakan  negara kepulauan  berciri  Nusantara,  baik  sebagai  kesatuan  wadah  yang  meliputi  ruang  darat, ruang  laut,  dan  ruang  udara,  termasuk  ruang  di  dalam  bumi,  maupun  sebagai  sumber daya,  perlu  ditingkatkan  upaya  pengelolaannya  secara  bijaksana,  berdaya  guna,  dan berhasil  guna  dengan  berpedoman  pada  kaidah  penataan  ruang  sehingga  kualitas  ruang wilayah  nasional  dapat  terjaga  keberlanjutannya  demi  terwujudnya  kesejahteraan  umum
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip  keterpaduan,  keberlanjutan,  demokrasi,  kepastian  hukum,  dan  keadilan  dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
c. Bahwa  untuk  memperkukuh  Ketahanan  Nasional  berdasarkan  Wawasan  Nusantara  dan sejalan dengan kebijakan otonomi  daerah yang  memberikan kewenangan semakin besar kepada  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang,  maka  kewenangan tersebut  perlu  diatur  demi  menjaga  keserasian  dan  keterpaduan  antardaerah  dan  antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah;
d. Bahwa  keberadaan  ruang  yang  terbatas  dan  pemahaman  masyarakat  yang  berkembang terhadap  pentingnya  penataan  ruang  sehingga  diperlukan  penyelenggaraan  penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
e. Bahwa  secara  geografis  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berada  pada  kawasan rawan  bencana  sehingga  diperlukan  penataan  ruang  yang  berbasis  mitigasi  bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  merupakan  suatu  arahan  yang  dimaksudkan sebagai  pengendali  pembangunan  yang  ada  di  suatu  wilayah.  Produk  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  berisikan  rencana  struktur  dan  pola  pemanfaatan  ruang,  baik  yang bersifat internal maupun eksternal wilayah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di suatu wilayah  kabupaten.  Penyusunan  rencana  pembangunan  tersebut  tentunya  berbasis  pada kondisi  yang  ada  di  dalam  wilayah  yang  terkait.  Kondisi  yang  dimaksud  dapat  berupa kondisi eksternal maupun kondisi intimal dari Kabupaten. Sedangkan kondisi suatu wilayah tidaklah  bersifat  permanen,  melainkan  selalu  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu, karena  dipengaruhi  oleh  adanya  aktivitas  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya kegiatan evaluasi pemanfaatan RTRW yang sudah ada.
Kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor internal wilayah dan kualitas rencana  serta  ketepatan  tata  cara  pemanfaatan,  tetapi  juga  faktor  eksternal  seperti  adanya paradigma baru dalam pembangunan atau penataan ruang nasional, perubahan peraturan dan rujukan  baru.  Oleh  karena  itu,  penyempurnaan  tata  ruang  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan faktor eksternal wilayah.
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Tegal  yang  selanjutnya  disingkat  RTRW Kabupaten  Tegal  adalah  rencana  tata  ruang  yang  bersifat  umum  dari  wilayah  Kabupaten,
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
yang berisi  tujuan, kebijakan, strategi  penataan ruang wilayah  Kabupaten, rencana struktur ruang  wilayah  Kabupaten,  rencana  pola  ruang  wilayah  Kabupaten,  penetapan  kawasan strategis  Kabupaten,  arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah  Kabupaten,  dan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegat telah diperdakan pada tahun 2003  dan  telah  dilakukan  revisi  pada  tahun  2006  dengan  jangka  waktu  perencanaan  tahun 2007-2016.  Dalam  perkembangannya,  dengan  adanya  Faktor  Ekstemal  dan  Internal  yang mempengaruhi  RTRW  tersebut  maka  diperlukan  adanya  suatu  evaluasi  dan  revisi  agar RTRW tersebut dapat digunakan dan relevan dengan perkembangan yang ada sekarang.
Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  RTRW  Kabupaten  Tegal  yaitu  adanya perubahan  beberapa  peraturan  perundangan  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1992  Tentang  Penataan  Ruang  menjadi  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan Ruang yang cukup signifikan yaitu perubahan tahun perencanaan, semula 10 tahun menjadi 20 tahun perencanaan dan lebih menekankan pada kebutuhan ruang terbuka hijau.
Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Tegal adalah untuk  mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
Dalam mewujudkan Kabupaten Tegal berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan  dan  kepariwisataan  yang  berwawasan  lingkungan,  maka  Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun kebijakan dan strategi pembangunannya sebagai berikut :
a. Kebijakan  penataan  ruang  wilayah  Kabupaten  terdiri  atas:  pengembangan  kegiatan industri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  serta  industri menengah  dan  besar  di  bagian  utara  dan  selatan  wilayah  Kabupaten;  pengembangan kawasan  agropolitan  di  bagian  selatan  wilayah  Kabupaten;  pengendalian  kawasan pertanian  pangan  berkelanjutan  secara  ketat;  pengembangan  kawasan  minapolitan  di bagian  utara  wilayah  Kabupaten;    pengembangan  sistem  pelayanan  perkotaan  didukung infrastruktur  wilayah  yang  terpadu;  pengembangan  dan  pemantapan  sistem  prasarana wilayah  untuk  mendukung  kegiatan  industri  dan  sentra  produksi  pertanian;  pemantapan pelestarian  kawasan  lindung;    pengembangan  kawasan  pariwisata;  dan    peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
b. Strategi  dalam  pengembangan  kegiatan  industri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  di seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di bagian utara dan selatan wilayah  Kabupaten  meliputi:  mengembangkan  dan  memberdayakan  industri  kecil  dan industri  rumah  tangga  dengan  memanfaatkan  hasil  pertanian,  perikanan,  kehutanan  dan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
hasil  tambang;  mengembangkan  sentra-sentra  industri  berbasis  OVOP  ( one  village  one product );    mengembangkan  kawasan  industri  di  bagian  utara  dan  selatan  wilayah Kabupaten; dan mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri.
c. Strategi dalam pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten Tegal  adalah  :  merencanakan  dan  menetapkan  kawasan  agropolitan  di  bagian  selatan wilayah  Kabupaten;  mengembangkan  kawasan  agropolitan;  dan    meningkatkan  sarana dan prasarana kawasan agropolitan.
d. Strategi  untuk  pengendalian  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan  secara  ketat meliputi:  mempertahankan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan;  mengembangkan sawah  baru  pada  kawasan  potensial;    memberikan  insentif  dan  disinsentif  pada  lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
e. Strategi  untuk  pengembangan  kawasan  minapolitan  di  bagian  utara  wilayah  Kabupaten Tegal  adalah  :  merencanakan  dan  menetapkan  kawasan  minapolitan  di  bagian  utara wilayah  Kabupaten;    mengembangan  fasilitas  pemasaran  yang  mendukung  kawasan minapolitan; meningkatkan sarana dan prasarana kawasan minapolitan.
f. Strategi untuk pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang  terpadu  meliputi:  menyusun  dan  menetapkan  rencana  rinci  pengembangan  sistem pelayanan  perkotaan;    mengoptimalkan  fungsi  PKL,  PKLp  dan  PPK  dalam  penyediaan ruang  bagi  sektor  informal  dan  RTH;    mengembangkan  kawasan  permukiman  dengan menyediakan  prasarana  dasar  dan  penyediaan  RTH  serta  pengembangan  komunitas dalam  permukiman;  merevitalisasi  perdagangan  dan  jasa  dengan  penyediaan  pasar tradisional  bersih  yang  menampung  komoditas  lokal;  menetapkan  lingkungan  siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, PKLp dan PPK.
g. Strategi  untuk  pengembangan  dan  pemantapan  sistem  prasarana  wilayah  untuk mendukung  kegiatan  industri  dan  sentra  produksi  pertanian  adalah  :  mengembangkan sistem  transportasi  secara  intermoda  sampai  ke  pusat  produksi  industri,  pertanian  dan pariwisata;  mengembangkan  prasarana  telematika,  yang  lebih  luas  jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir; mengembangkan prasarana pengairan dan  pendukungnya;  mengembangkan  kembali  embung-embung/  waduk  lapangan; menyediakan  prasarana  energi  pada  wilayah  pelosok  dengan  pengembangan  energi alternatif; mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.
h. Strategi  dalam  pemantapan  pelestarian  kawasan  lindung  meliputi:  menentukan  deliniasi kawasan  lindung  berdasarkan  sifat  perlindungannya;  mempertahankan  fungsi  lindung
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung; mengembangkan prasarana dan  sarana  peringatan  dini  dari  kemungkinan  adanya  bencana  alam;  mencegah  kegiatan penambangan  liar  terutama  pada  kawasan  yang  membahayakan  lingkungan; mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan.
i. Strategi dalam pengembangan kawasan pariwisata meliputi: memperbaiki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten; menata dan mengendalikan pembangunan kawasan obyek wisata; menyediakan ruang pemasaran hasil industri kecil pada kawasan pariwisata.
j. Peningkatan  fungsi  kawasan  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan  negara  meliputi: mendukung  penetapan  kawasan  strategis  nasional  dengan  fungsi  khusus  pertahanan keamanan;  mengembangkan  kawasan  lindung  dan/atau  kawasan  budidaya  tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara; mengembangkan budidaya  secara  selektif  di  dalam  dandi  sekitar  kawasan  khusus  pertahanan  untuk menjaga  fungsi  pertahanan  dan  keamanan  negara;  turut  serta  menjaga  dan  memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
2. Landasan  Hukum  Pelaksanaan  Penetapan  Lokasi  Tanah  yang  Dilakukan  oleh  Dinas Perkintaru Kabupaten Tegal
Kabupaten  Tegal  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  mengalami  perkembangan pesat  dengan  berdirinya  beberapa  fasilitas  yaitu  fasilitas  pendidikan,  pusat  perbelanjaan, industri, maupun perumahan. Perumahan yang dikembangkan oleh pihak swasta yang ada di Kabupaten Tegal meliputi Griya Bumi Pertiwi, Perumahan Sapphire Residence, Griya Tiara Arum, Griya Kabunan Asri, Perumahan Griya Indah Slawi, Pesona Amarta Jatilawang, Villa Slawi  Regency,  Permata  Abadi,  Lebaksiu  Residence,  Shangrila  Land  Estate,  Taman  Indo Kaliwadas, Permata Indah, Sapphire Town House, Suradadi Indah, Pendawa Asri, Sapphire Mediterania,  Dirly  Lebaksiu  Residence,  Griya  Satria  Dampyak,  Kalisapu  Permai  Raya, Perumahan  Griya  Tiara  Asri,  Griya  Satria  Kajen,  RA.  Pesona  Abadi,  Guci  Raya  Indah, Dampyak  Permai  Raya,  Puri  Cendana,  Grand  50  Safira  City,  Grand  Panorama,  Pala  Raya Permai, Griya Pamenang, Villa Slawi Regency, dan Perumahan Griya Tiara Arum.
Pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Tegal  dalam  perolehan  tanahnya  masih banyak  yang  berasal  dari  tanah  pertanian.  Tanah  yang  diperoleh  untuk  pembangunan perumahan  tersebut  berupa  tanah  pertanian,  maka  diperlukan  suatu  Ijin  Perubahan Penggunaan  Tanah  oleh  pemegang  hak  untuk  merubah  penggunaan  tanah  dari  tanah pertanian ke non pertanian (perumahan).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Menindaklanjuti  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan pada tanggal 31 Mei 2003, Kepala Badan Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pemberian  Ijin  Lokasi  yang  sekarang  sudah  diperbaharui  dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi, yaitu memutuskan :
a. Sesuai Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan  kewenangan  Pemerintah  di  bidang  pertanahan  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten/  Kota  terdiri  atas  :  pemberian  ijin  lokasi;  penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk  kegiatan  pembangunan; penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah,  serta  ganti  kerugian  tanah  kelebihan maksimum  dan  tanah  absentee;  penetapan  dan  penyelesaian  tanah  ulayat;  pemanfaatan dan  penyelesaian  masalah  tanah  koson  pemberian  ijin  membuka  tanah;  perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota.
b. Untuk  tercapainya  kesatuan  pemahaman  dalam  pelaksanaannya,  diperlukan  adanya persamaan persepsi terhadap beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan :
1) Pemberian ijin lokasi :
- Ijin  lokasi  adalah  ijin  yang  diberikan  kepada  perusahaan  untuk  memperoleh  tanah yang  diperlukan  dalam  rangka  penanaman  modal  yang  berlaku  pula  sebagai  izin pemindahan  hak,  dan  untuk  menggunakan  tanah  tersebut  guna  keperluan  usaha pcnanaman modal.
- Perusahaan  adalah  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  telah  memperoleh  ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penanaman  modal  adalah  usaha  menanamkan  modal  yang  menggunakan  maupun tidak  menggunakan  fasilitas  penanaman  modal  asing  maupun  penanaman  modal dalam negeri.
2) Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  Kepentingan umum  adalah  kepentingan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  berfungsi melayani  dan  memenuhi  kebutuhan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pengadaan  Tanah adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  tanah  baik  dengan  cara  memberikan  ganti kerugian  maupun  tanpa  memberikan  ganti  kerugian  (penyerahan  secara  sukarela). Instansi  Pemerintah  adalah  Lembaga  Tinggi  Negara,  Kementerian  Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
3) Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  adalah  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan dan dimiliki Pemerintah dan tidak digunakan untuk  mencari keuntungan, antara lain dalam bidang  jalan umum, saluran pembuangan air; waduk, bendungan dan  bangunan  pengairan  lainnya  termasuk  saluran  irigasi;  rumah  sakit  umum  dan pusat-pusat  kesehatan  masyarakat;  pelabuhan  atau  bandar  udara  atau  terminal; peribadatan;  pendidikan  atau  sekolahan;  pasar  umum  atau  pasar  Inpres;  fasilitas pemakaman  umum;  fasilitas  keselamatan  umum  seperti  antara  lain  tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; pos dan telekomunikasi; sarana  olahraga;  stasiun  penyiaran  radio,  televisi  beserta  sarana  pendukungnya; kantor Pemerintah; fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Di  dalam  Surat  Keputusan  ijin  lokasi  disebutkan  bahwa  pemberian  ijin  lokasi  di dalamnya sudah termasuk pemindahan hak dan tidak diperlukan lagi adanya Ijin Perubahan Penggunaan  Tanah.  Tidak  diperlukannya  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  bila  sudah mendapat  Ijin  Lokasi  juga  diatur  di  dalam  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nomor  2 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi.

## D. Simpulan
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam  penetapan  ijin  lokasi  lahan  untuk pembangunan  perumahan  pasca  pembangunan  jalan  tol  ruas  Pejagan-Pemalang  adalah penetapan  ijin  lokasi  yang  berbasis  industri  dan  didukung  oleh  pertanian  berkelanjutan  dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
Landasan  Hukum  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Penetapan  Lokasi  Tanah  yang Dilakukan  oleh  Dinas  Perkintaru  Kabupaten  Tegal  adalah  :  Keputusan  Presiden  Nomor  34 Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang  Pertanahan;  Surat  Keputusan  Nomor  2 Tahun  2003  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemberian  Ijin  Lokasi  yang  sekarang  sudah diperbaharui  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang  Izin  Lokasi;  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tegal membuat  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2007  Tentang  Retribusi  Izin  Lokasi;  Keputusan Bupati  Kabupaten  Tegal  Nomor  441  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Bupati Kabupaten  Tegal  Nomor  1052  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Panitia  Pembina Penyelenggaraan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  di  Kabupaten  Tegal  dan  Berdasarkan  Surat Nomor 641/400-33.28/VI/2014  Tanggal  24 Juni 2014 Perihal  Tindak Lanjut Peraturan Bupati Tegal  Nomor  3  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  di  Kabupaten Tegal,  bahwa  yang  berwenang  dalam  memberikan  ijin  lokasi  dan  ijin  perubahan  penggunaan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
tanah  adalah  BP2T  dan  Kantor  Pertanahan  hanya  mengeluarkan  pertimbangan  teknis pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Atmasasmita,  R.  (2003). Pengantar  Hukum  Kejahatan  Bisnis  (Business  Crime) .  Prenada Media.
Fuady, M. (2011). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . Refika Aditama.
Gautama, S. (2007). Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan- Peraturan Pelaksanaannya (1996) . Citra Aditya Bakti.
Kartini,  M.  G.,  &  Widjaja.  (2008). Seri  Hukum  Harta  Kekayaan:  Kedudukan  Berkuasa  dan Hak Milik (2nd ed.). Widjaja.
Mudjiono. (2009). Hukum Agraria . Liberty.
Sarwono, J. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif . Graha Ilmu.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi . Pustaka Baru Press. Supriadi. (2007). Hukum Agraria . Sinar Grafika.
Urip, S. (2007). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (2nd ed.). Kencana.

## ARTIKEL JURNAL
Kosim.  (2019). Politik  Hukum  Dinas  Perumahan  Rakyat  Pemukiman  Tata  Ruang  Dan Pertanahan  Dalam  Upaya  Penetapan  Lokasi  Tanah  Di  Kabupaten  Tegal . Universitas Pancasakti Tegal.
Misbachudin. (2018). Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan- Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam . IAIN Purwokerto.
Supriyanto,  G.,  Kushandajani,  &  Taufiq,  A.  (2017).  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Jalan  Tol  Batang-Semarang  Seksi  II  di  Kelurahan  Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 6 (1)

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (2007).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.