Pentingnya Standarisasi Prosedur Keselamatan Pasien di Puskesmas X Kabupaten Kediri
Gerardin Ranind Kirana 1* , Iin Nurmalasari 1*
1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri *Email: gerardin.ranind.kirana@iik.ac.id

## ABSTRACT
“Patient-Centred Care” is principle that must be implemented by Health Care Facilities to improve  the  quality  of  health  care,  and  patient  safety  is  one  of  main  indicators.  There’s  no definite  details  of  standard  for  implementation  of  patient  safety  in  Puskesmas  just  like  in hospitals  until  now.  The  purpose  of  this  study  was  to  observe  the  implementation  of  patient safety  in  Puskesmas  X  Kediri,  East  Java,  Indonesia.  This  study  was  descriptive  research evaluation.  The  subjects  was  the  component  of  patient  safety  implementation  system.  The members  of  Quality  Management  were  the  respondents.  Collecting  information  through interviews  and  observation.  Patient  safety  in  Puskesmas  X,  Kediri,  be  the  reponsibility  of Quality  Improvement  and  Patient  Safety  Team.  Communication  between  health  workers  with patients,  occur  only  if  patients  is  actively  inquire  about  health  care  information  they  need. Concrete  action  from  the  implementation  of  patient  safety  focused  only  on  environment  and facilities  improvement.  Making  the  Standard  Operating  Procedures  for  patient  safety implementation  must  be  tested  prior  to  patients  in  a  long  period  before  it  is  established. Procedures  for  patient  safety  implementation  in  Puskesmas  X,  Kediri,  doesn’t  have  definite standards  because  of  the  absence  of  written  regulation  that  specify  clearly  on  patient  safety implementation  for  Puskesmas,  both  from  central  and  regional  government.  The  governments should immediately undertake consensus regarding patient safety standards for Puskesmas, and establish  specific  regulation  about  patient  safety  procedures  standardization  that  can  be implemented for Puskesmas in Indonesia.
Keywords: Patient Safety, Procedures Standardization, Puskesmas

## ABSTRAK
“Pasien  sebagai  Pusat  Layanan  Kesehatan”  adalah  prinsip  yang  harus  diterapkan  oleh setiap  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan,  dan keselamatan pasien adalah salah satu indikator utamanya. Belum ada kejelasan yang mendetail mengenai  standar  untuk  pelaksanaan  dari  keselamatan  pasien  di  Puskesmas  hingga  saat  ini, seperti  yang  sudah  ada  di  Rumah  Sakit.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengamati pelaksanaan  keselamatan pasien  di Puskesmas X Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian  ini bersifat  deskriptif  dengan  bentuk evaluative  research .  Subyek  penelitian  adalah  komponen sistem  keselamatan  pasien.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  Tim  Peningkatan Mutu  dan  Keselamatan  Pasien.  Pengumpulan  informasi  dilakukan  dengan  wawancara  dan pengamatan  secara  langsung.  Keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X,  Kediri,  adalah  tanggung jawab  dari  tim  Peningkatan  Mutu  dan  Keselamatan  Pasien.  Komunikasi  antara  petugas kesehatan dengan pasien, terjadi hanya saat pasien aktif menanyakan tentang informasi layanan kesehatan  yang  mereka butuhkan. Bentuk  nyata dari pelaksanaan  keselamatan pasien berfokus hanya  pada  perbaikan  lingkungan  dan  sarana. Pembuatan  Standar  Operasional  Prosedur  untuk pelaksanaan  keselamatan  pasien,  diujicobakan  dalam  waktu  yang  lama  sebelum  ditetapkan. Prosedur pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas X, Kediri, tidak memiliki rincian yang jelas, karena tidak adanya standar yang tertulis, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  Pemerintah  seharusnya  segera  melakukan  konsensus  umpan  balik  dalam  hal  standar pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas, dan menetapkan peraturan tertulis tentang
standar prosedur pelaksanaan keselamatan pasien yang dapat diimplementasikan untuk semua Puskesmas di Indonesia.
Kata kunci: Keselamatan Pasien, Standarisasi Prosedur, Puskesmas
“ Patient-Centred
Care ” atau
pelayanan  kesehatan  yang  berpusat  pada pasien  merupakan  sebuah  prinsip  pada pelayanan  kesehatan  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berfokus pada kebutuhan pasien. Pasien berhak mendapatkan  pendidikan,  informasi,  dan komunikasi  mengenai  pelayanan  kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien bukan berarti  pasien  mendapatkan  semua  yang mereka  minta,  melainkan  pasien  bekerja sama  dengan  petugas  penyedia  pelayanan kesehatan  untuk  berusaha  mencapai  tujuan kesehatan  yang  realistis  dan  dapat  dicapai dengan mudah (Rosenbaum, 2010).
Keselamatan  pasien  merupakan  salah satu  indikator  manajemen  mutu  dalam institusi  pelayanan  kesehatan.  Keselamatan pasien  berhubungan  dengan  banyak  hal, baik secara langsung maupun tidak langsung,  mulai  dari  infeksi  nosokomial, jumlah  hari  perawatan,  biaya  perawatan, sampai  kepuasan  pasien.  Terjaminnya keselamatan  pasien  di  sebuah  pelayanan kesehatan, akan berdampak pada minimnya penularan  infeksi  nosokomial.  Minimnya kejadian  infeksi  nosokomial,  maka  jumlah hari  dan  biaya  perawatan  juga  akan berkurang.  Jumlah  hari  perawatan  yang wajar dan biaya perawatan yang terjangkau, akan  memberikan  nilai  baik  pada  kepuasan pasien  terhadap  layanan  kesehatan  yang diberikan oleh institusi pelayanan kesehatan tersebut (WHO, 2005).
Di  Indonesia,  penerapan  keselamatan pasien  sudah  menjadi  sebuah  wacana  sejak tahun  2001,  dan  kemudian  tertulis  dalam Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  129 Tahun  2008  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Rumah  Sakit.  Peraturan  terbaru mengenai  keselamatan  pasien  di  rumah sakit  adalah  Peraturan  Menteri  Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien. Tidak hanya pelayanan kesehatan di rumah  sakit,  masyarakat  di  Indonesia  juga memperoleh pelayanan kesehatan primer  di pusat kesehatan masyarakat. Keselamatan
pasien  untuk  puskesmas  tidak  sedinamis  di rumah  sakit.  Secara  eksplisit,  keselamatan pasien  mulai  muncul  di  Peraturan  Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014, yaitu bahwa puskesmas harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam bekerja, keselamatan pasien, dan keselamatan pengunjung. Keselamatan  pasien  dalam  Permenkes No.  75  Tahun  2014,  kemudian  dijabarkan dalam beberapa standar Akreditasi Puskesmas  Tahun  2015.  Namun  sampai saat ini, belum ada rincian yang jelas untuk implementasi keselamatan pasien di puskesmas, sebagaimana panduan implementasi  rumah  sakit  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011. Melihat pentingnya
pelaksanaan keselamatan  pasien  di  setiap  institusi pelayanan  kesehatan  dan  hubungannya dengan  manajemen  mutu  puskesmas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melihat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan keselamatan pasien di
Puskesmas X Kabupaten Kediri.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk evaluative research . Subjek penelitian adalah komponen sistem keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X Kabupaten Kediri yang terdiri dari organisasi, komunikasi,
prosedur pelaksanaan,  dan  perencanaan  peningkatan kualitas.  Responden  dalam  penelitian  ini adalah  ketua,  sekretaris,  dan  anggota  tim Peningkatan  Mutu  dan  Keselamatan  Pasien (PMKP). Pengumpulan informasi dilakukan dengan  wawancara  dan  pengamatan  secara langsung.

## Hasil
1. Organisasi Penanggung jawab langsung keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X Kabupaten Kediri menjadi tanggung jawab
dari  tim  PMKP  (Peningkatan  Mutu  dan Keselamatan Pasien). Tim PMKP merupakan  struktur  kecil  dalam  sebuah manajemen  mutu  puskesmas  yang  diketuai langsung oleh wakil manajemen mutu, dan
bertanggung jawab langsung pada pimpinan puskesmas.  Berikut  merupakan  gambar struktur organisasi Puskesmas X Kabupaten Kediri.
Gambar 1. Struktur Organisasi Puskesmas X Kabupaten Kediri
“SOP  khusus  untuk  keselamatan pasien emang belum ada, tapi tiap ada masalah,  Tim  PMKP  nggak  pernah lupa buat analisis....”
Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri  sudah menerapkan prinsip High Reliability Organization (Epstein et  al ,  2010),  dimana puskesmas memiliki sistem penilaian keselamatan pasien. Puskesmas demi menjamin  manajemen  mutunya  melalui peningkatan  keselamatan  pasien,  telah melakukan analisis penyebab masalah, serta pencatatan  dan  pelapporan.  Hasil  analisis tersebut digunakan sebagai data awal untuk proses selanjutnya, yaitu perencanaan solusi yang tepat sasaran dan sesuai tujuan.

## 2. Komunikasi
Bentuk  komunikasi  di  Puskesmas  X
Kabupaten Kediri ada dua, yaitu komunikasi interpersonal dan publik. Komunikasi  interpersonal  adalah  bentuk komunikasi  antara  pasien  dengan  petugas puskesmas  secara  personal, mengenai informasi pelayanan, BPJS, dan tentang
keluhan. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan antara kelompok  masyarakat  dengan  petugas puskesmas, dengan informasi yang didiskusikan  sesuai  dengan  kepentingan dari kelompok masyarakat masing-masing.
Komunikasi  antar  pegawai  puskesmas dalam  hal  keselamatan  pasien  sebagai bagian  dari  manajemen  mutu  puskesmas adalah  dengan  mengadakan  rapat  rutin. Rapat  rutin  yang  dilakukan  adalah  dalam bentuk  apel,  rapat  internal,  rapat  mini  loka karya,  dan  rapat  manajemen  mutu.  Apel dilakukan  setiap  hari  sebelum  pegawai puskesmas  melakukan  pekerjaannya.  Apel ini  selain  untuk  mengetahui  kehadiran  dari setiap  pegawai  puskesmas,  juga  bertujuan untuk  membicarakan  mengenai  kesulitan yang  dialami  para  pegawai  pada  hari sebelumnya  dan  kejadian  yang  sekiranya perlu dilaporkan kepada kepala puskesmas.
Rapat  internal  dilakukan  di  setiap bidang  yang  ada  di  puskesmas.  Hal  yang dibahas  dalam  rapat  internal  antara  lain tentang  program  kegiatan  yang  sudah dilakukan, kendala dan masalah yang
dihadapi,  dan  target  yang  sudah  maupun yang  belum  dicapai.  Rapat  internal  ini diadakan  rutin  setiap  bulan.  Hasil  rapat internal  tersebut  kemudian  akan  dibahas  di rapat  mini  lokakarya  yang  diadakan  setiap tiga  bulan  sekali.  Rapat  mini  lokakarya merupakan  sebuah  bentuk  komunikasi antara  pihak  internal  puskesmas  dengan pihak  lintas  sektor.  Lintas  sektor  yang dimaksud  antara  lain  pihak  kecamatan, kelurahan,  posyandu,  bidan  desa,  sekolah dasar, dan lain-lain.
”Keselamatan  pasien  dibahas  dalam rapat  internal  bulanan  hanya  jika  ada keluhan atau masalah. Kalau bulan itu tidak  ada  keluhan  atau  masalah,  ya... nggak akan dibahas dalam rapat.”
Keselamatan  pasien  dibahas  dalam rapat  internal  bulanan.  Namun  pembahasan tersebut  tidak  diangkat  di  setiap  rapat.  Hal tentang keselamatan pasien yang dilaporkan dan  dibahas  dalam  rapat  internal  adalah mengenai  lingkungan,  sarana,  dan  pra- sarana yang sekiranya mengganggu
keselamatan pasien dan pengunjung puskesmas lainnya. Hal tersebut dilaporkan oleh  petugas  kesehatan  dan  para  pegawai puskesmas.  Selama  ini,  tidak  ada  laporan mengenai keselamatan pasien yang dilaporkan  langsung  oleh  pasien  itu  sendiri ke  pihak  PMKP  (Peningkatan  Mutu  dan Keselamatan Pasien).
“Tidak  ada  SOP  yang  khusus  buat dokter atau petugas administrasi kalau mau berkomunikasi sama pasiennya.... Pelatihannya  juga  cuman  pelatihan manajerial, nggak ada pelatihan komunikasi.” Puskesmas X Kabupaten Kediri
terlihat belum  memiliki  komitmen terhadap terjalinnya  komunikasi  antara  petugas puskesmas  dengan  pasien.  Hal  tersebut terlihat  dari  komunikasi  antara  petugas puskesmas  dan  pasien  dilakukan  hanya pada  saat  pasien  aktif  bertanya  mengenai informasi  kesehatan  secara  umum  dan BPJS.  Petugas  puskesmas  yang  dimaksud bukan hanya petugas administrasi, tapi juga petugas kesehatan yang melakukan
pelayanan  kesehatan  secara  langsung  pada pasien,  antara  lain  bidan,  dosen,  dan perawat.

## 3. Prosedur Pelaksanaan
Bentuk nyata dari pelaksanaan keselamatan  di  Puskesmas  X  Kabupaten Kediri berfokus pada perbaikan lingkungan, sarana,  dan  pra-sarana.  Pencatatan  dan pelaporan  Kondisi  Potensial  Cedera  (KPC) dan  Kondisi  Nyaris  Cedera  (KNC)  sudah dilakukan  dengan  baik.  Tim  PMKP  juga sudah menindaklanjuti setiap kejadian yang tercatat  dalam  KPC  dan  KNC.  Beberapa kegiatan  tindak  lanjut  yang  dilakukan, antara  lain  memperbaiki  plafon  yang kurang  baik  dan  merapikan  kabel  sesuai standar  yang  berlaku  sehingga  lingkungan puskesmas  menjadi  lebih  aman  saat  pasien datang berobat.
“Ya  dipisah-pisah  begitu  kan  biar nggak  saling  menulari  penyakit,  baik antar  pasien,  maupun  keluarga  yang ngantar pasien.”
Poli  penyakit  umum,  poli  penyakit paru,  dan  poli  KIA  diletakkan  saling berjauhan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk menghindari  penularan  penyakit  antar pasien.  Peletakan  tempat  untuk  poli penyakit  umum,  poli  penyakit  paru,  dan poli  KIA  yang  terpisah  merupakan  salah satu  strategis  dari  Puskesmas  X  Kabupaten Kediri yang diperuntukkan tak hanya untuk keselamatan pasien yang melakukan pelayanan  kesehatan,  namun  juga  untuk pihak  keluarga  pasien  yang  mengantarkan pasien selama berobat.
Penggantian  engsel  setiap  pintu  kamar mandi  puskesmas,  yaitu  dimana  pada awalnya  pintu  tersebut  jika  dibuka  dari dalam  kamar  mandi,  arah  membukanya adalah  dengan  cara  ditarik.  Penggantian engsel  pintu  kamar  mandi  sehingga  cara membuka  pintu  tersebut  adalah  dengan mendorongnya  keluar,  merupakan  salah satu  strategis  untuk  menjamin  keselamatan pasien.  Pintu  kamar  mandi  yang  cara membukanya  dengan  ditarik  dari  arah dalam,  tidak  sesuai  dengan  standar,  karena apabila ada suatu kejadian darurat dan
pasien berada di dalam kamar mandi, maka ditakutkan  pasien  tidak  bisa  keluar  dengan cepat  dari  dalam  kamar  mandi  dan terperangkap di dalam.
Tempat  sampah  Puskesmas  X  di Kabupaten  Kediri  terbagi  menjadi  tempat sampah  medis,  infeksius,  dan  non-medis. Ketiga  tempat  sampah  tersebut  dibedakan warnanya,  yaitu  tempat  sampah  untuk sampah  infeksius  berwarna  kuning,  tempat sampah  untuk  sampah  medis  berwarna merah,  dan  tempat  sampah  untuk  sampah non  medis  berwarna  hitam.  Pembedaan warna  tempat  sampah  tersebut  dengan tujuan  agar  lingkungan  puskesmas  dan kesehatan pasien puskesmas tetap terjaga.
Beberapa contoh bentuk nyata pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri  yang  telah disebutkan sebelumnya, membuktikan bahwa pelaksanaan keselamatan pasien tersebut berfokus pada lingkungan
puskesmas, sarana, dan pra-sarana. Uji coba kepada  pasien,  dilakukan  sebelum  Standar Operasional  Prosedur  Keselamatan  Pasien ditetapkan. Uji coba dilakukan selama enam hari,  dan  apabila  dalam  enam  hari pelaksanaan  kegiatan  sudah  dapat  berjalan sesuai dengan SOP tanpa ada suatu keluhan apapun,  maka  SOP akan  segera  ditetapkan. Namun apabila selama pelaksanaan kegiatan  terdapat  keluhan,  maka  penetapan SOP akan diundur sampai satu bulan.
“Uji  coba  ke  pasien  itu  untuk  ngukur tingkat  keberhasilan  SOP  yang  sudah dibuat  sebelumnya,  tapi  pasien  tidak dikasihtahu kalau kita sedang uji coba SOP....”
Tujuan dari penetapan SOP
keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X Kabupaten  Kediri  adalah  untuk  mencegah sebuah  keadaan  yang  nantinya  akan mempengaruhi  keselamatan  pasien.  SOP akan  diubah,  jika  ada  sebuah  peraturan baru,  kemajuan  teknologi,  dan  kemajuan ilmu. Uji coba SOP kepada pasien sebelum ditetapkan,  dilakukan  karena  prosedur pelaksanaan keselamatan pasien di
Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri  tidak memiliki  standar  yang  tertulis  baik  oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.  Hal  tersebut  dikarenakan  belum adanya rincian yang jelas untuk implementasi keselamatan pasien di puskesmas, sebagaimana panduan
implementasi  rumah  sakit  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011.

## 4. Perencanaan Peningkatan Kualitas
Strategi  yang  dilakukan  Puskesmas  X Kabupaten  Kediri  untuk  meningkatkan keselamatan pasien melalui tahapan
mengidentifikasi, menganalisis sebab masalah, mengambil keputusan penyelesaian  masalah  yang  paling  efektif dan efisien, serta melakukan tindakan penyelesaian masalah yang sudah ditetapkan  sebelumnya  dengan  baik,  tepat sasaran, dan sesuai tujuan.
“Selalu....  selalu  kami  catat.  Kalau ada laporan, selalu kami catat, terus segera kami carikan solusinya.”
Identifikasi  yang  dilakukan  adalah dengan  melihat  dan  melaporkan  setiap tempat  yang  dapat  membuat  pasien  jatuh dan tertular penyakit, sarana dan pra-sarana yang  berisiko  mencederai  pasien,  dan keadaan sarana pra-sarana serta lingkungan puskesmas  yang  tidak  sesuai  standar. Pencatatan  dan  pelaporan  tersebut  masuk dalam  pelaporan  Kondisi  Potensial  Cedera (KPC)  dan  Kondisi  Nyaris  Cedera  (KNC). Pelaporan  dan  KPC  dan  KNC  merupakan tanggung  jawab  dari  Tim  PMKP.  Hasil penilaian  dan  pelaporan  dari  tahapan identifikasi ini kemudian menjadi data awal untuk melakukan tahapan selanjutnya.

## Pembahasan
Bentuk  kecelakaan  atau  kejadian  yang dapat  mengancam  keselamatan  pasien  di puskesmas,  berbeda  dengan  yang  bisa terjadi  di  rumah  sakit.  WHO  telah mengklasifikasikan 13 kejadian atau insiden yang dapat mengancam keselamatan pasien, dan  salah  satunya  adalah  karena  organisasi [4] .  Hal  tersebut  dikarenakan  pimpinan organisasi  belum  mempunyai  komitmen penuh terhadap segala usaha untuk
meminimalisasikan risiko pasien
mengalami  insiden  atau  kejadian yang
dapat mengancam keselamatannya (ACSQHC, 2012). Identifikasi dan deteksi dini risiko, mengalasis
masalah, melaporkan, dan membuat tindakan pencegahan  terhadap  potensi  penyebab kecelakaan  dalam  pelayanan  kesehatan  di puskesmas,  merupakan  bentuk  komitmen yang  harus  dilakukan  oleh  pimpinan puskesmas untuk keselamatan pasien (Clinton et al , 2006).
Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri  telah menunjukkan  komitmennya  dalam  bidang keselamatan  pasien,  dengan membuat sebuah  tim  khusus  yang  disebut  Tim Peningkatan  Mutu  dan  Keselamatan  Pasien (Tim  PMKP),  yang  merupakan  struktur  di bawah  manajemen  mutu  puskesmas.  Tugas mereka  adalah  mencatat  dan  melaporkan Kondisi  Potensial  Cedera  (KPC)  dan Kondisi  Nyaris  Cedera  (KNC),  untuk kemudian  diidentifikasi  sebagai  data  awal untuk dilakukannya sebuah tindakan penyelesaian  masalah  yang  tepat  sasaran dan  sesuai  dengan  tujuan.  Harapan  ke depannya  bagi  Puskesmas  X  Kabupaten Kediri  adalah,  puskesmas  membuat  sebuah kebijakan  prosedural  dalam  bentuk  SOP analisis  risiko  dan  keselamatan  pasien  bagi Tim  PMKP,  sehingga  analisis  risiko  yang dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  legal yang berlaku, serta solusi untuk keselamatan  pasien  di  puskesmas  tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. Perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan plafon, penggantian engsel pintu toilet, Pembagian tempat sampah berdasarkan  bahan  yang  dibuang,  dan  tata ruang  untuk  Poli  KIA,  Poli  Penyakit Umum,  dan  Poli  Penyakit  Paru  yang diletakkan  berjauhan,  dilakukan  sebagai wujud  untuk  menjaga  keselamatn  pasien dari  risiko  kecelakaan  dan  penularan penyakit  di  puskesmas.  Sesuai  dengan  13 klasifikasi  WHO  untuk  insiden  yang  dapat mengancam  keselamatan  pasien,  yaitu infrastruktur  (Aiken et  al ,  2012),  maka pemenuhan  sarana  dan  pra-sarana,  serta perbaikan  infrastruktur  di  Puskesmas  X Kabupaten Kediri, merupakan bentuk nyata selanjutnya  dari  komitmen  puskesmas terhadap keselamatan pasiennya.
Komunikasi  dua  arah  yang  dilakukan antara  petugas  kesehatan  dengan  pasien, terbukti  dalam  beberapa  penelitian  dapat meningkatkan  kualitas  kehidupan  pasien (ACSQHC,  2010). Patient-Centred  Care adalah  dengan  melibatkan  pasien  untuk aktif dalam perawatan kesehatannya
sendiri, misalnya pasien berhak menentukan  obat  dan  fasilitas  pelayanan kesehatan, serta biaya kesehatan yang harus dikeluarkannya  untuk  berobat.  Hal  tersebut dapat dicapai jika petugas  kesehatan secara aktif berkomunikasi dengan pasien, menjelaskan dengan rinci mengenai penyakitnya,  pilihan  pengobatan,  risiko yang menyertai jika memilih suatu pengobatan,  bahkan  juga  untuk  biaya  yang harus dikeluarkan sang pasien. Sebuah  studi  di  Kanada  menyatakan bahwa, angka terbesar terancamnya keselamatan pasien di pelayanan kesehatan primer adalah karena kurangnya komunikasi antara petugas kesehatan dengan  pasien,  dan  lemahnya  kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh  paramedis  (Kingston,  2010).  Maka sebaiknya,  Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri membuat  sebuah  SOP  tentang  bagaimana cara  petugas  puskesmas,  termasuk  di dalamnya  petugas  administrasi  dan  petugas kesehatan,  dalam  berkomunikasi  dengan pasien,  sebagai  bentuk  dari  manajemen mutu – keselamatan pasien di puskesmas.
Pelatihan untuk  manajerial bagi semua petugas kesehatan puskesmas sudah pernah dilakukan oleh Puskesmas X Kabupaten Kediri. Selain pelatihan manajerial, pelatihan untuk  meningkatkan  kemampuan,
ketrampilan, dan pengetahuan bagi paramedis  juga perlu untuk  dilakukan  demi menjamin keselamatan pasien selama pasien  mendapatakan  layanan  kesehatan.
Namun yang terpenting dan harus dilakukan  adalah  pelatihan  komunikasi. Sesuai  dengan  prinsip Patient-Centred Care, pelatihan  komunikasi  bagi  petugas kesehatan  khususnya  pelatihan  komunikasi bagi paramedis wajib untuk dilakukan demi menjamin  keselamatan  pasien  (ACSQHC, 2010).  Pelatihan  tersebut  diharapkan  dapat menambah  pengetahuan  bagi  paramedis tentang  bagaimana  berkomunikasi  yang baik, bagaimana mengedukasi pasien, dan
memberikan  informasi  kesehatan  pada pasien, sehingga pasien  dapat merasa aman dan  nyaman  dalam  menjalani  perawatan kesehatannya.
Pelaporan potensi bahaya yang mengganggu keselamatan pasien di
Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri,  masih dilaporkan  oleh  petugas  kesehatan  saja. Belum  adanya  pelaporan  dari  pihak  pasien tersebut,  maka  pihak  manajemen  mutu puskesmas sebaiknya cepat tanggap dalam menggiatkan kembali kotak saran
(ACSQHC,  2011;  Kreps,  2009).  Kotak saran  tersebut  yang  dapat  berisi  keluhan dari  pasien  terhadap  pelayanan  kesehatan yang  didapatkan  di  puskesmas,  dapat  juga berisi pelaporan potensi  insiden  yang  dapat menganggu keselamatan pasien dan keluarga saat berkunjung di puskesmas. Fungsi kotak saran tersebut,
disosialisasikan di awal saat pasien berkunjung oleh petugas kesehatan puskesmas,  sehingga  pasien  paham  dan mengerti jalur yang tepat untuk menyalurkan keluhan dan laporannya. Umpan  balik  dari  isi  kotak  saran pasien adalah hal utama dari kegiatan penggalakan kembali kotak saran. Bagaimana pihak puskesmas akan
menanggapi  semua  laporan  pasien,  yaitu bagaimana dengan perbaikan layanan kesehatan dan infrastrukturnya, serta bagaimana  meminimalisasi  segala  potensi bahaya  yang  bisa  mengancam  keselamatan pasien. Dengan melakukan itu semua, maka diharapkan  Puskesmas  dapat  memenuhi kebutuhan  para  pasien,  sehingga  kepuasan pasien  puskesmas  tinggi,  dan  berdampak positif  pada  perbaikan  mutu  Puskesmas  X Kabupaten Kediri.
Uji  coba  SOP  keselamatan  pasien terhadap  para  pasien  yang  dilakukan Puskesmas  X  Kabupaten  Kediri,  karena belum  adanya  rincian  yang  jelas  mengenai implementasi keselamatan pasien di puskesmas, sebagaimana panduan implementasi  rumah  sakit  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  1691  Tahun  2011. Dalam ACSQHC (2010), disebutkan bahwa Peraturan  Pemerintah  Australia  mengenai implementasi  keselamatan  pasien  pada pelayanan  kesehatan  primer,  didapatkan dari hasil umpan balik pasien terhadap
layanan  kesehatan  yang  didapatkan  (WHO, 2009).  Maka  Indonesia  dapat  mengadopsi cara tersebut, yaitu membuat sebuah standar prosedur operasional khusus untuk pelaksanaan keselamatan pasien di puskesmas, dengan cara melakukan
konsensus  umpan  balik  semua  pasien puskesmas  terhadap  layanan  dan  fasilitas yang  didapatkan  selama  berkunjung  di puskesmas.  Hasil  konsesnsus  itulah  yang nantinya akan menjadi patokan pembuatan SOP implementasi
pelaksanaan keselamatan  pasien  khusus  puskesmas, yang  bisa  diterapkan  di  seluruh  puskesmas di Indonesia.

## Penutup
Puskesmas X Kabupaten Kediri berdasarkan  hasil  observasi,  memiliki komitmen terhadap keselamatan pasien. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa hal. 1. Tim PMKP yang merupakan bagian dari struktur manajemen mutu puskesmas, yang sengaja dibentuk untuk peningkatan  mutu  dan  keselamatan pasien. 2. Tim PMKP melakukan analisis penyebab  masalah  untuk  setiap  laporan yang  berhubungan  dengan  keselamatan pasien, kemudian pencatatan dan pelaporan juga dilakukan, sebelum akhirnya merencanakan dan melaksanakan  solusi  yang  tepat  sasaran dan  sesuai  tujuan  bagi  setiap  masalah yang dilaporkan.
3. Perbaikan  infratruktur,  dalam  bentuk pemenuhan  sarana  dan  pra-sarana  yang baik dan dalam keadaan tidak mengancam  keselamatan  pasien,  selalu dilakukan.
Ketiga  komitmen  tersebut,  dapat  lebih baik dalam menjamin keselamatan pasien di Puskesmas,  jika  Puskesmas  X  Kabupaten Kediri  melakukan  beberapa  hal,  seperti  di yang tertulis pada poin-poin di bawah ini.
1. Membuat  sebuah  kebijakan  prosedural dalam  bentuk  SOP  analisis  risiko  dan keselamatan  pasien  bagi  Tim  PMKP, sehingga  analisis  risiko  yang  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  legal  yang berlaku, serta solusi untuk keselamatan
pasien  di  puskesmas  tepat  sasaran  dan sesuai dengan tujuan.
2.  Membuat        sebuah        SOP        tentang bagaimana   cara   petugas   puskesmas, termasuk di dalamnya petugas administrasi  dan  petugas  kesehatan, dalam  berkomunikasi  dengan  pasien,
sebagai  bentuk  dari  manajemen  mutu khususnya dalam hal keselamatan pasien di puskesmas.
3.  Seluruh paramedis di puskesmas mengikuti pelatihan komunikasi. Pelatihan  tersebut  diharapkan  dapat menambah  pengetahuan  bagi  paramedis tentang  cara  berkomunikasi  yang  baik,
mengedukasi  pasien,  dan  memberikan informasi kesehatan pada pasien,
sehingga  pasien  dapat  merasa aman  dan nyaman  dalam  menjalani  perawatan kesehatannya.
Saran  untuk  pemerintah  pusat,  yaitu agar  segera  melakukan  konsensus  umpan balik  semua  pasien  puskesmas  terhadap layanan  dan  fasilitas  yang  didapatkan selama  berkunjung  di  puskesmas.  Hasil konsensus itulah yang nantinya akan menjadi patokan pembuatan SOP implementasi pelaksanaan keselamatan pasien  khusus  puskesmas,  yang  bisa diterapkan di seluruh puskesmas di Indonesia.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan untuk  menghindari  variasi  tindakan  solusi terhadap  keselamatan  pasien  dan  uji  coba SOP pada pasien yang bisa saja mengancam keselamatan pasien itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Aiken,  L.H.,  Sermeus,  W.,  et  al.  (2012).
Patient Safety, Satisfaction, and Quality  of  Hospital  Care:  Cross sectional surveys of nurses and patients in  12  countries  in  Europe  and  the
United  States. BMJ ,  344(10),  1717- 1736.
Australian Commission  on  Safety  and
Quality in Health Care. (2010). Patient Safety  in  Primary  Care:  Discussion Paper . Sydney: ACSQHC. Australian Commision  on  Safety  and Quality  in  Health  Care.  (2010). Patient-Centred Care: Improving
quality and safety by focusing care on patients and consumers . ACSQHC.
Australian Commision  on  Safety  and Quality  in  Health  Care.  (2011).
Windows  into  Safety  and  Quality:  In
Health Care 2011 . ACSQHC.
Australian Commision  on  Safety  and
Quality  in  Health  Care.  (2012).
National  Safety  and  Quality  Health Service Standards . ACSQHC.
Clinton, H.R.,  &  Obama,  B.  (2006). Making Patient Safety the Centerpiece of Medical Liability Reform. The New England Journal of Medicines , 354(21), 2205-2208. Epstein, R.M., Fiscella, K., Lesser, C.S., &
Stange,  K.C.  (2010).  Why  The  Nation Needs  a  Policy  Push  On  Patient- Centered  Health  Care. Health  Affairs, 29(8), 1489-1495.
Kingston-Riechers  J.,  Ospina,  M.,  Jonsson, E., Childs, P., McLeod, L., & Maxted, J.  (2010). Patient  Safety  in  Primary Care . Canadian Patient Safety Institute and  BC  Patient  Safety  &  Quality
Council.
Kreps, G.L.  (2009).  Applying  Weick’s model of organizing to health care and health  promotion:  highlighting  the central  role  of  health  communication. Patient Educ Couns , 74(3), 347–355. Rosenbaum, S.  (2010).  Law  and  the Public’s Health: The patient protection and  affordable  care  act. Public  Health Reports, 126, 131-135. World Health Organization. Global Patient Safety  Challenge:  2005-2006 .  WHO, 2005. World  Health  Organization.  (2009). The conceptual framework for International Classification for Patient Safety  version  1.1 .  Geneva:  World Health Organization.