## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1383-1388 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi

## Resep Taiwan Hadapi Covid-19 Sebagai Formula Strategis Meraih Kepentingan Nasional

## Harisah ‘Aini Auliya
Universitas Indonesia Correspondence email: harisah.aini@ui.ac.id
Abstrak. Penanganan  COVID-19  di  Taiwan  dinilai  sebagai  penanganan  terbaik  mengingat  letak  geografisnya  dan  interaksinya yang sangat dekat dengan asal virus, Cina. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, menjelaskan kejadian Covid-19 dari episentrumnya  dan  wilayah  terdekatnya,  Taiwan.  Penulis  ingin  mengkaji  pendekatan  yang  dilakukan  Taiwan  untuk  menahan jumlah  paparan  Covid-19  meski  dekat  dengan  sumber  awal  wabah  ini  saat  berada  di  bawah  tekanan One  China  Policy . Serangkaian kebijakan Taiwan menunjukkan kombinasi transparansi demokratis dan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas  negara  di  bawah  kepentingan  nasional  dan  proteksionisme  merkantilis.  Ada  tiga  langkah  utama  yang  telah  diambil Taiwan untuk menangani wabah yang dapat menjadi contoh kebijakan yang efektif; Pencegahan dini, Pemaksimalan Big Data dan Dukungan Pemerintah yang Nyata.
Kata kunci : Big Data; Covid-19; Demokrasi; Proteksionisme; Taiwan.
Abstract.  The  handling  of  COVID-19  in  Taiwan  is  considered  the  best  treatment  considering  its  geographical  location  and  its very  close  interaction  with  the  origin  of  the  virus,  Cina.  The  author  uses  a  descriptive  qualitative  method,  explaining  the occurrence  of  Covid-19  from  its  epicenter  and  its  closest  area,  Taiwan.  The  author  wants  to  examine  the  approach  taken  by Taiwan to contain the number of Covid-19 exposures even though it is close to the initial source of this outbreak while it is under pressure from One China Policy. Taiwan's set of policies demonstrates the combination of democratic transparency and strict law enforcement  in  order  to  maintain  state  stability  under  national  interests  and  mercantilist  protectionism.  There  are  three  main steps that Taiwan has taken to deal with the outbreak that can serve as examples of effective policies; Early prevention, Big Data Maximization and Real Government Support.
Keywords : Big Data; Democracy; Covid-19; Protectionism; Taiwan.

## PENDAHULUAN
Seluruh  negara  di  dunia  mengalami  dampak wabah Covid-19 terhadap stabilitas negara. Cina sebagai episentrum  virus  Covid-19  pertama  kali  menunjukkan respons yang sama cepatnya dalam menekan penyebaran virus  dan  mulai  memberikan  bantuan  ke  negara  lain. Cina  memang  negara  pertama  yang  mengalami  wabah pandemi,  namun  jumlah  kasus  terkonfirmasi  terbanyak berasal dari Amerika, di bawahnya kawasan Mediterania Eropa,  kawasan  Mediterania  Timur,  sedangkan  Asia Tenggara  menjadi  kawasan  ke-4  di  dunia.  Diikuti  oleh kawasan  Afrika  dengan  kasus  di  peringkat  terakhir. Gambar 1 menjelaskan terjadi beberapa peningkatan dan peningkatan kasus setiap harinya hingga tanggal 18 Juni 2020.
Sumber:  WHO  (2020)  WHO  Coronavirus  (COVID-19) Dashboard

## Gambar 1
Total Kasus Terkonfirmasi COVID-19 dan Angka Kematian

## Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia
Sebagai  akibat  dari  perubahan  tersebut,  negara didorong  untuk  mengerahkan  segala  upaya  untuk ketahanan  negara.  Beberapa  negara  dinilai  lebih  cepat dalam  menangani  penyebaran  virus,  namun  secara keseluruhan  negara-negara  di  dunia  menghadapi COVID-19  untuk  pertama  kalinya.  Oleh  karena  itu, langkah  penanganan  negara  yang  pernah  mengalami pandemi  virus  atau  teknologi  yang  lebih  memadai  akan ditonjolkan dan dijadikan rekomendasi bagi negara yang baru mengalaminya. Tidak hanya penanganan yang gesit dan  tepat,  namun  kerjasama  regional  dan  internasional juga  diperlukan.  Tidak  ada  satu  negara  pun  yang  dapat menyelesaikan  masalah  pandemi  ini  sendirian.  Perlu adanya  kesadaran  global,  sinkronisasi  pencegahan  di tingkat  domestik  dan  antar  negara,  program  dan kebijakan  untuk  saling  membantu,  sebagaimana  dikutip dari  artikel  Sekjen  PBB  António  Guterres "COVID-19: We will come through this together"
Perbedaan ukuran negara, implementasi kebijakan  dan  kemampuan  teknologi  dan  ekonomi negara  memiliki  pengaruh  terhadap  penanganan  wabah
pandemi. Beberapa masalah utama bagi negara-negara di dunia,  tidak  hanya  di  ASEAN,  adalah  kombinasi disharmonis  dan  kurangnya  kesiapan  pemerintah  karena tidak  menganggap  serius  ancaman  wabah  COVID-19 sejak dini. Bahkan Jepang dan Cina mengalami hal yang sama  tentang  keterlambatan  mendeteksi  dan  mencegah penyebaran  di  awal  pandemi,  Jepang  punya  cerita menarik  dalam  penanganan  COVID-19  sedangkan  di negara  maju  yang  sangat  tertib,  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  terkesan  lamban  dan tidak  selaras  dengan  pemerintah.  daerah.  Yang  pertama menyatakan keadaan darurat adalah Gubernur Hokkaido pada  28  Februari,  PM  Abe  terlambat  menetapkannya pada 7 April dan yang pertama menyerukan penguncian adalah  Gubernur  Tokyo,  Koike.  Begitu  juga  dengan Indonesia  yang  banyak  mendapat  imbauan  untuk menyatakan COVID-19 sebagai epidemi nasional.
Berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  untuk menangani penyebaran COVID-19 tidak konsisten, tidak transparan,  dan  menyebabkan  kontraksi  komunikasi, terutama  antar  lembaga  negara  yang  berwenang menangani  masalah  ini.  Sinkronisasi  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  tidak  harmonis  dan terkesan saling berbenturan diperparah dengan kurangnya  diplomasi  komunikasi  untuk  menenangkan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Harus  memilih  antara  dampak  ekonomi yang  masif  dan  dampak  kesehatan  yang  merenggut nyawa.  Negara  ini  dihadapkan  pada  dua  pilihan  yang sangat  melelahkan  dan  bahkan  mencengangkan  untuk sekedar  mengembalikan  kondisi  ke  keadaan  semula apalagi  menjadi  lebih  baik.  Ketersediaan  sumber  daya dan  infrastruktur  (termasuk  peralatan  kesehatan  dasar) yang  dapat  dimobilisasi  untuk  menghadapi  krisis  tidak memadai. Penyebarannya begitu cepat dan luas sehingga negara  ini  kekurangan  tenaga  medis  dan  peralatan  serta obat-obatan yang diperlukan.
Negara  yang  hanya  berjarak  81  mil  (130,357 km)  di  lepas  pantai  daratan  Tiongkok  dan  diperkirakan memiliki  jumlah  kasus  penyakit  virus  corona  tertinggi kedua  di  tahun  2019  (COVID-19)  karena  kedekatannya dan  jumlah  penerbangan  ke  Tiongkok  (Wang,  2020). Pada 2019, 2,71 juta pengunjung dari daratan melakukan perjalanan ke Taiwan (Wang, 2020) Sekitar 850.000 dari 23  juta  warga  Taiwan  tinggal  di  daratan  Cina,  dan 400.000 bekerja di sana (Pan, 2019). Selat Taiwan antara pulau  dan  daratan  hanya  berjarak  130  km.  Dapat disimpulkan,  Taiwan  berada  di  tengah  wabah  virus corona  yang  besar.  Sebaliknya,  pada  18  Maret,  hanya ada 100 kasus dibandingkan dengan lebih dari 80.000 di Cina  dan  puluhan  ribu  di  beberapa  negara  Eropa. Australia  dan  Taiwan  memiliki  populasi  yang  hampir sama  yaitu  sekitar  24  juta  orang,  keduanya  merupakan negara  kepualauan  yang  mengontrol  apapun  yang melintasi  perbatasan  mereka,  keduanya  juga  memiliki hubungan  perdagangan  dan  transportasi  yang  kuat dengan  daratan  Cina.  Sepuluh  minggu  dari  25  Januari  - tanggal  ketika  negara-negara  baru  mulai  menyadari
bahaya  virus  -  Australia  memiliki  hampir  5.000  kasus yang  dikonfirmasi,  sementara  Taiwan  memiliki  kurang dari 400. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  Taiwan  mengendalikan  virus  ketika  seluruh dunia tertatih menghadapinya.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian tentang penanganan Covid-19 bervariasi  dari  berbagai  latar  belakang  disiplin  ilmu mulai  dari  ilmu  kesehatan  hingga  kebijakan  publik. Kebijakan suatu negara dalam menyelidiki dan menekan Covid-19  telah  menarik  perhatian  banyak  peneliti  dari seluruh  dunia.  Sebagian  besar  artikel  yang  beredar secara  internasional  menyoroti  respon  cepat  dan  sinergi pemerintah  Taiwan dan sektor swasta dalam  memerangi pandemi  ini,  selain  menyayangkan  sikap  WHO  yang seolah  mengabaikan  Taiwan  dan  masukan-masukannya. Wei-Ting  (2020)  membahas  alasan  di  balik  tanggapan efektif  Taiwan  tidak  hanya  dari  pengalaman  SARS-nya tetapi  terletak  pada  kebijakan  masker,  penggunaan teknologi  untuk  meningkatkan  pencegahan  dan  deteksi, dan transparansi komunikasi hubungan negara- masyarakat.  Namun,  tidak  ada  pandangan  dari  aspek kepentingan  nasional  yang  diambil  Taiwan  dalam menangani  pandemi  dalam  pembahasannya,  yang penting  mengingat  semua  kebijakan  dipengaruhi  oleh kondisi politik dan geografis Taiwan.
Hsieh  (2001)  membahas  lebih  banyak  elemen pemerintahan  dengan  model  pemerintahan  kolaboratif untuk  menggali  sinergi  kolektif  antara  pemerintah  dan masyarakat yang bersama-sama memerangi Covid-19. Ia memaparkan  kerjasama  antara  anggota  Tim  Nasional Penanggulangan  Epidemi,  yaitu;  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  perusahaan  swasta,  dan  masyarakat. Siedlok  (2022)  menyoroti  saling  ketergantungan  yang terkoordinasi  dengan  baik  antara  lembaga-lembaga negara  dan  sektor  swasta.  Akibatnya,  respons  industri yang  efektif  membutuhkan  tindakan  dari  tiga  domain; negara,  kerjasama  bisnis-pemerintah,  dan  kerjasama antara  perusahaan  swasta.  Penulis  ingin  melengkapi literatur yang ada dengan memasukkan unsur proteksionisme  yang  dilakukan  oleh  Taiwan  beserta transparansi  dalam  penggunaan  Big  Data.  Apa  yang dilakukan  Taiwan  secara  praktis  merupakan  kombinasi dari  beberapa  konsep  kebijakan  di  bawah  payung kepentingan nasional. Jika melihat tindakan tegas negara untuk  menutup  dan  memberlakukan  larangan  bepergian dari  lokasi  tertentu,  ini  sering  dikatakan  sebagai  ukuran proteksionisme  negara.  Hal  ini  diperlukan  mengingat situasi dan  kondisi  Taiwan  saat itu  yang  sangat berisiko terpapar  virus  dari  negara  daratan,  Cina.  Begitu  juga dengan  banyak  negara  lain  yang  telah  melakukan kebijakan  ini  dalam  mencegah  masuknya  virus.  Negara yang  mendeteksi  adanya  ancaman  dari  luar  negeri cenderung  melakukan  tindakan  proteksionis  untuk menjaga  stabilitas  domestik.  Ide  proteksionisme  tidak dapat dipisahkan dari merkantilisme. Selain  Taiwan, hal ini  juga  ditunjukkan  oleh  Cina,  terlihat  dari  upayanya
Harisah ‘Aini Auliya, Resep Taiwan Hadapi Covid-19 Sebagai Formula Strategis Meraih Kepentingan Nasional
memadamkan  Taiwan  melalui  kampanye One  Cina dan mendorong  negara-negara  lain  untuk  menyetujuinya, bahkan WHO juga dikabarkan demikian.
Dalam Ekonomi Politik Hubungan Internasional, Robert  Gilpin:  1987,  misalnya,  menggambarkan nasionalisme  ekonomi  sebagai  berikut:  “Gagasan utamanya  adalah  bahwa  kegiatan  ekonomi  adalah  dan harus  tunduk  pada  tujuan  pembangunan  negara.  dan kepentingan  negara."  Demikian  pula,  dalam  bukunya yang  lebih  baru,  Ekonomi  Politik  Global,  Gilpin:  2001 berpendapat  bahwa  inti  analitis  nasionalisme  ekonomi adalah  sama  dengan  "realisme  negara-sentris";  ia "mengakui sifat anarkis urusan internasional , keunggulan  negara  dan  kepentingannya  dalam  urusan negara."  hubungan  internasional,  dan  pentingnya kekuasaan  dalam  hubungan  antar  negara."  Dengan rumusan  ini,  Gilpin  dan  lain-lain  menggambarkan nasionalisme ekonomi sebagai tradisi pemikiran statistik yang  berakar  pada  doktrin  merkantilis  abad  ke-17  dan ke-18. Cina dengan kemampuan hubungan ekonomi dan politiknya dengan berbagai negara menyudutkan Taiwan dengan  membatasi  hubungan  Taiwan  dengan  dunia global  melalui  aliansi  politiknya  dengan  memburu sekutu  diplomatik  yang  tersisa,  hal  ini  terlihat  dari keterlambatan  WHO  dalam  mengidentifikasi  virus  yang dapat  diperoleh  lebih  lanjut.  cepat  dari  Taiwan,  yang melaporkan tentang virus ini terlebih dahulu.
Namun Taiwan juga melakukan praktik merkantilis  dengan  proteksionisme  untuk  mengisolasi negaranya dari ancaman Covid-19. Merkantilis mengikuti  sejarah  mereka  dalam  berargumen  bahwa kesejahteraan  negara  ditentukan  oleh  aset  negara  yang ditujukan untuk keamanan negara. Di masa pandemi ini, posisi  keamanan  atau  kesejahteraan  negara  adalah mencegah penyebaran virus dan menghindari kelangkaan  alat  kesehatan  di  masyarakat.  Oleh  karena itu, pemerintah Taiwan memberlakukan travel ban untuk mencegah  penyebaran  dan  mengambil  alih  sektor produksi  masker  dalam  rangka  menjaga  stabilitas  travel bans  untuk  mencegah  penyebaran  dan  mengambil  alih sektor produksi masker dalam rangka menjaga stabilitas guna  mengendalikan  suplai  dan  permintaan  alat kesehatan  dengan  harga  terjangkau  di  dalam  negeri. Namun,  kebijakan  ini  dilakukan  bersama  dengan penegakan  hukum  yang  kuat  dan  teknologi  serta kapasitas Big  Data yang  dimaksimalkan.  Hasilnya, Taiwan  telah  melakukan  sinergi  yang  baik  dan  efektif dalam  menekan  perkembangan  Covid-19  di  negaranya dan  telah  menunjukkan  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Masalah di negara lain yang bukan soal pandemi bisa  diselesaikan  dengan  pendekatan  kebijakan  tiga sinergi  ini.  Cara  Taiwan  menghadapi  Covid-19  bisa menjadi  solusi  strategis  untuk  kepentingan  nasional. Demokrasi  menghasilkan  komunikasi  yang  kooperatif dan  transparansi  data  yang  lengkap  dan  komprehensif menciptakan kepercayaan publik kepada negara atas data pribadi  yang  telah  diberikan.  Ini  mengarah  pada
kepatuhan  yang  lebih  tinggi  untuk  mendukung penegakan hukum yang kuat. Jika dikelola dengan baik, strategi  domestik  ini  akan  memberikan  perbaikan  di segala aspek keamanan dan ekonomi yang menunjukkan kesan  good  governance  di  tingkat  internasional.  Proses tata  kelola  kolaboratif  ini  harus  berorientasi  pada konvensi dan deliberatif.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dalam  upaya  menjelaskan  fakta-fakta  yang terjadi di lapangan dengan teori yang digunakan. Dengan memaparkan  kejadian  Covid-19  dari  episentrum  dan terdekatnya  yaitu  Taiwan,  penulis  ingin  mengkaji pendekatan yang dilakukan Taiwan untuk mengendalikan jumlah Covid-19 meskipun dekat dengan sumber  awal  wabah  ini.  Data  yang  diperoleh  dokumen tersebut berasal dari penelusuran literatur dengan sumber dari  buku,  jurnal,  berita,  dan  media  online  serta dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah negara bagian.

## HASIL
Taiwan menggunakan kolaborasi elemen pemerintah  dan  non-pemerintah  secara  efektif.  Dari media  yang  jelas  dan  pengarahan  pemerintah,  dan penanganan korban yang terinfeksi secara efisien, hingga kehadiran  pemerintah  dalam  proses  penyembuhan korban dan pemulihan  ekonomi. Strategi domestik  yang berhasil menarik perhatian internasional telah menggalang  dukungan  untuk  pengakuan  kedaulatan sebagai  pemenuhan  kepentingan  Taiwan.  Kebijakan Taiwan  ini  terbagi  menjadi  4  strategi,  yaitu;  Tindakan pencegahan  dini,  Memaksimalisasi Big  Data ,  dukungan nyata dari pemerintah dan keanggotaan Taiwan di WHO.

## Langkah Pencegahan Dini
“Karena  pelajaran  keras  yang  didapat  Taiwan selama  epidemi  SARS  pada  tahun  2003,  Taiwan  lebih siap  menghadapi  wabah  virus  corona  daripada  banyak negara  lain,”  kata  seorang  profesor  kesehatan masyarakat  di  Oregon  State  University  di  AS,  Dr. Chunhuei  Chi.  Pada  tahun  2004,  setahun  setelah  wabah SARS,  pemerintah  Taiwan  mendirikan  Pusat  Komando Kesehatan  Nasional/ National  Health  Command  Center (NHCC).  NHCC  adalah  bagian  dari  pusat  manajemen bencana  yang  berfokus  pada  respons  terhadap  wabah besar  dan  bertindak  sebagai  titik  komando  operasional untuk  komunikasi  langsung  antara  otoritas  pusat, regional dan lokal. NHCC menyatukan  sistem komando pusat  yang  mencakup  Pusat  Komando  Epidemi Pusat/ Central  Epidemic  Command Center  (CECC), Pusat  Komando  Bencana  Patogen  Biologis,  Pusat Komando  Kontra-Bioterorisme,  dan  Pusat  Operasi Darurat Medis Pusat.
Taiwan  pada  31  Desember  sebenarnya  tahu tentang  adanya  penyakit  menular  dari  orang  ke  orang. Pusat  Pengendalian  Penyakit  Taiwan  tidak  hanya
mencurigai  bahwa  orang  menyebarkan  penyakit  satu sama  lain,  mereka  juga  memberi  tahu  WHO  tentang kecurigaan  mereka  melalui  jendela  pelaporan  Peraturan Kesehatan  Internasional  (IHR),  sebuah  platform  bagi badan  PBB  untuk  berbagi  informasi  dan  pembaruan. Menteri  Luar  Negeri  Taiwan  Joseph  Wu  mengatakan kepada  Tim  Culpan  dari  Bloomberg  bahwa  mereka mencoba  untuk  mendapatkan  klarifikasi  dari  IHR tentang apa yang terjadi di Wuhan, tetapi tanggapan dari WHO  tidak  menanggapi  lebih  lanjut  dan  Taiwan  tidak pernah mendengar jawaban lagi setelah itu.
Sementara negara lain masih mempertimbangkan  kebijakan  apa  yang  harus  diambil terkait  virus  ini,  Taiwan  telah  menerapkan  setidaknya 124  kebijakan  untuk  melindungi  kesehatan  rakyatnya. Dalam artikel CNN di antara langkah-langkah awal yang menentukan adalah keputusan untuk melarang perjalanan dari banyak bagian Cina, menghentikan kapal pesiar berlabuh di pelabuhan pulau, dan memberlakukan hukuman  tegas  bagi  siapa  pun  yang  ditemukan melanggar  perintah  karantina  rumah.  Artikel  JAMA lebih  lanjut  dilengkapi  termasuk  kontrol  perbatasan  dari udara  dan  laut,  identifikasi  kasus  (menggunakan  data dan teknologi baru), karantina kasus yang mencurigakan, penemuan  kasus  proaktif,  alokasi  sumber  daya  (menilai dan  mengelola  kapasitas),  jaminan  dan  pendidikan publik  sambil  memerangi  informasi  yang  salah. Pelanggaran,  negosiasi  dengan  negara  dan  wilayah  lain, perumusan  kebijakan  terhadap  sekolah  dan  pengasuhan anak,  dan  bantuan  untuk  bisnis.  Artikel  itu  juga menyinggung  keengganan  WHO  menerima  informasi dari  Taiwan.  Pemerintah  Taiwan  memberlakukan larangan  perjalanan  pada  pengunjung  dari  Cina,  Hong Kong  dan  Makau  segera  setelah  jumlah  kasus  virus corona mulai meningkat di daratan Cina.

## Maksimalisasi Big Data
Sebagaimana  diakses  dari  Journal  of  American Medical  Association,  pada  27  Januari,  Administrasi Asuransi Kesehatan Nasional/ National Health Insurance Administration (NHIA)  dan  Badan  Imigrasi  Nasional mengintegrasikan  riwayat  perjalanan  14  hari  terakhir pasien  dengan  data  kartu  identitas  NHI  mereka  dari NHIA;  ini  dicapai  dalam  1  hari.  Sistem  pendaftaran rumah  tangga  Taiwan  dan  kartu  masuk  orang  asing memungkinkan  pemerintah  melacak  individu  yang berisiko tinggi karena riwayat perjalanan baru-baru ini di daerah yang terkena dampak. Mereka yang teridentifikasi  berisiko  tinggi  (karantina  di  rumah) dipantau secara elektronik melalui ponsel mereka.
Pada  Tanggal  30  Januari,  database  NHIA diperluas  untuk  memasukkan  14  hari  terakhir  riwayat perjalanan  pasien  dari  Cina,  Hong  Kong,  dan  Makau. Pada 14 Februari, Sistem Karantina Masuk diluncurkan, memungkinkan  para  pelancong  untuk  mengisi  formulir pernyataan  kesehatan  dengan  memindai  kode  QR  yang mengarah ke formulir online, baik sebelum keberangkatan dari atau pada saat kedatangan di bandara
Taiwan.  Kartu  pernyataan  kesehatan  seluler  kemudian dikirim  melalui  SMS  ke  telepon  menggunakan  operator telekomunikasi lokal, memungkinkan izin imigrasi lebih cepat bagi mereka yang memiliki risiko minimal. Sistem dibuat  dalam  72  jam.  Pada  18  Februari,  pemerintah mengumumkan  bahwa  semua  rumah  sakit,  klinik,  dan apotek  di  Taiwan  akan  memiliki  akses  ke  riwayat perjalanan pasien.
Dilihat dari sisi pengadaan alat kesehatan, untuk mengantisipasi  tingginya  permintaan  masker  pada  akhir Januari lalu, pemerintah Taiwan mulai menjatah pasokan masker  yang  ada.  Produksi  masker  diambil  alih  oleh negara dan warga Taiwan dapat pergi ke toko obat yang ditunjuk  di  seluruh  pulau  untuk  berbaris  dan  membeli sejumlah  masker  setiap  minggu  menggunakan  kartu identitas  atau  surat  keterangan  domisili.  "Taiwan meningkatkan  kekuatan  sektor  manufakturnya  dan menginvestasikan  sekitar  $6,8  juta  (€6  juta)  untuk membuat  60  lini  produksi  masker  baru,"  kata  Chi.  "Ini meningkatkan kapasitas produksi harian Taiwan dari 1,8 juta masker menjadi 8 juta masker.  Ini disebut “Taiwan Mask  Miracle" .  CECC  berperan  aktif  dalam  alokasi sumber  daya,  termasuk  menetapkan  harga  masker  dan menggunakan  dana  pemerintah  dan  personel  militer untuk  meningkatkan  produksi  masker.  Pada  20  Januari, CDC  Taiwan  mengumumkan  bahwa  pemerintah  telah mengendalikan  44  juta  masker  bedah,  1,9  juta  masker N95, dan 1.100 ruang isolasi tekanan negatif.

## Dukungan Nyata Pemerintah
Pemerintah  Taiwan  juga  memberikan  dukungan bagi  mereka  yang  dikarantina.  Pemimpin  desa  setempat akan  membawa  sekantong  persediaan  dasar  seperti makanan  atau  buku  kepada  individu  yang  dikarantina. Karena sebagian besar karantina diberlakukan, pemerintah  Taiwan  juga  telah  meluncurkan  program kesejahteraan  yang  memberikan  tunjangan  harian sebesar  $30  bagi  mereka  yang  terkena  karantina  selama dua  minggu.  Selain  konferensi  pers  harian  oleh  menteri kesehatan  dan  kesejahteraan  CECC,  wakil  presiden Taiwan, seorang ahli epidemiologi terkemuka, menyediakan  pengumuman  layanan  masyarakat  reguler yang disiarkan dari  kantor presiden dan tersedia melalui internet.  Pengumuman  tersebut  meliputi  kapan  dan  di mana  harus  memakai  masker,  pentingnya  mencuci tangan,  dan  bahaya  menimbun  masker  agar  tidak tersedia bagi petugas kesehatan di garda terdepan. CECC juga membuat  rencana  untuk membantu sekolah, bisnis, dan pekerja cuti.
Taiwan FactCheck  Center ,  sebuah  organisasi nirlaba  yang  berfokus  pada  pembongkaran  disinformasi di  Taiwan,  dengan  cepat  memberi  tahu  masyarakat umum tentang kampanye disinformasi ini, yang sebagian besar  ditujukan  kepada  pemerintah  Taiwan.  Informasi dari  media  dijaga  ketat  oleh  pemerintah  untuk menghindari  hoax  dan  kepanikan  masyarakat  melalui FactCheck Center.  Secara  khusus,  tanggapan  cepat  dan transparan  Taiwan  –  dengan  pejabat  medis  mengadakan
pengarahan  harian  tentang  masalah  ini  –  telah  menjadi contoh bagaimana demokrasi masih dapat mengendalikan  epidemi,  bahkan  ketika  beberapa  orang mengklaim hanya pemerintah otokratis seperti Cina yang dapat  secara  efektif  mengendalikan  virus  yang  sedang menyebar.  sangat  cepat.  Taiwan  juga  menghindari  jenis penguncian  ketat  yang  menjadi  ciri  respons  di  Cina  dan banyak  negara  lain.  Dr.  Jason  Wang  menyimpulkan, "Begitulah  cara  negara  demokrasi  menangani  karantina selama  wabah  virus  corona,  dan  itu  sangat  berbeda  dari pemerintah otoriter. Saya pikir ini adalah kasus di mana negara-negara  demokrasi  harus  memanfaatkan  data  dan teknologi  mereka  dengan  benar,  sehingga  mereka  bisa mendapatkan  orang  ditarik  ke  tempat  yang  tepat  dan menindaklanjuti dengan perawatan yang tepat."

## Keanggotaan Taiwan di WHO
Keberhasilan  Taiwan  dan  respon  yang  cepat seharusnya  dapat  membantu  negara  lain  dalam menangani  COVID-19.  Alasan  mengapa  hal  ini  tidak terjadi  masih  belum  jelas.  Namun,  salah  satu  faktor potensial  yang  ditunjukkan  oleh  banyak  pengamat adalah  bahwa  Taiwan,  tidak  seperti  kebanyakan pemerintah  lainnya,  bukanlah  anggota  Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO).  Taiwan  diklaim  oleh  Cina sebagai  bagian  dari  wilayahnya,  dan  Beijing  mencegah Taiwan  untuk  berpartisipasi  dalam  banyak  organisasi internasional  kecuali  jika  dilakukan  dengan  cara  yang sesuai  dengan  prinsip  "Satu  Cina"  yang  mengaburkan pemisahan  pulau  dari  daratan,  Cina,  seperti  sebagai menyebut  dirinya  "Cina  Taipei"  di  Cina.  Olimpiade. Taiwan  dulunya  memiliki  status  pengamat  di  WHO hingga  2016  tetapi  pemilihan  resmi  Presiden  Tsai  Ing- wen  dari  Partai  Progresif  Demokratik  yang  secara tradisional  pro-kemerdekaan  telah  disertai  dengan peningkatan  tekanan  terhadap  Taipei  oleh  Beijing  dan unjuk  kekuatan  militer.  Natasha  Kassam,  pakar  Cina, Taiwan  dan  Diplomasi  di  Lowy  Institute  Australia, mengatakan  bahwa  pada  awal  pandemi  virus  corona, kurangnya  saluran  langsung  dan  tepat  waktu  ke  WHO "mengakibatkan  pelaporan  kasus  yang  tidak  akurat  di Taiwan," dengan pejabat WHO. tampaknya mengandalkan angka-angka dari Beijing. Dia mengatakan  bahwa  otoritas  Taiwan  telah  mengeluhkan kurangnya akses ke data dan bantuan WHO. Kurangnya informasi  mungkin  telah  memaksa  Taiwan  untuk melakukannya sendiri dan membuat keputusan dari awal secara  independen  dari  panduan  WHO  dan  konsensus internasional  yang  lebih  luas.  Taiwan  masih  harus bekerja  untuk  mendapatkan  pengakuan  ini  dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pengaruh  pada  anggota  lainnya.  Jika  dilihat  dari  tiga kebijakan  utama  sebelumnya  dan  bagaimana  Taiwan menjalankannya dengan baik, Taiwan akan mendapatkan pengakuan  tambahan  di  tingkat  internasional  yang berarti  akan  memperlancar  kepentingan  nasionalnya untuk  mempertahankan  kedaulatan  negaranya.  Wang mengatakan  Taiwan  telah  berbagi  strategi  pencegahan
epidemi  mereka  dengan  negara  lain  melalui  tele- konferensi,  sambil  membantu  negara-negara  yang  tidak memiliki  kemampuan  medis  canggih  untuk  memproses sampel  dari  pasien.  Menurut  Chi,  WHO  membutuhkan Taiwan  lebih  dari  Taiwan  membutuhkan  WHO  dalam memerangi virus corona.
Taiwan  juga  melakukan  diplomasi  topeng  ke beberapa negara. Di bawah kerangka persahabatan lintas partai, Taiwan memberikan bantuan  kepada rumah sakit umum  dan  sekolah  di  Jepang.  Sebagai  bagian  dari New Southbound  Policy (NSP)  sebanyak  1  juta  masker disumbangkan  ke  Asia  Tenggara.  Kanada  berterima kasih  atas  bantuan  masker  dari  Taiwan.  Uni  Eropa memuji  Taiwan  karena  berhasil  menahan  penyebaran Covid-19  dengan  strategi  domestiknya.  Departemen Luar  Negeri  AS  mengatakan  hal  yang  sama  dan menyebabkan  Presiden  Trump  menyuarakan  dukungan dan  pengakuan  terhadap  Taiwan  di  forum  internasional. Penting  bagi  Taiwan  untuk  mengumpulkan  dukungan dan  menjaga  hubungan  baik  dengan  banyak  negara  lain demi stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut.

## SIMPULAN
Dapat  dipelajari  bahwa  demokrasi  di  bawah proteksionisme  kepentingan  nasional  dapat  berjalan beriringan  dan  saling  melengkapi.  Terlepas  dari proteksionisme merkantilisnya, Taiwan telah menunjukkan kemampuannya untuk mengontrol rakyatnya  yang  jika  dilihat  dari  perspektif  liberal mungkin  merupakan  pelanggaran  terhadap  kebebasan individu  rakyat.  Semua  warga  terdaftar  dan  dilacak kebutuhannya untuk pemetaan penyebaran  virus. Dalam berita  yang  beredar,  tidak  ada  reaksi  negatif  dari masyarakat  Taiwan  terhadap  kebijakan  ini.  Jika  saat  itu orang  protes  karena  hak  privasinya  diganggu,  maka mungkin  proses  pemetaan  dan  penanganan  virus  tidak akan  seefektif  ini.  Taiwan  juga  menyediakan  semua yang  dibutuhkan  termasuk  FactCheck.  Nick  Monaco, Direktur  Digital  Intelligence  Lab  di  Institute  for  the Future  mengatakan  bahwa  komunikasi  yang  transparan antara  pemerintah  dan  masyarakat  sipil  di  Taiwan membantu menangkal kampanye disinformasi. Di tengah krisis, pemerintah dihadapkan pada keputusan sulit yang penuh  ketidakpastian  dan  terburu-buru  oleh  waktu. Keputusan  ini  harus  tepat  dan  mengatasi  akar  penyebab masalah  yang  dihadapi.  Taiwan  dapat  dijadikan  contoh respon  suatu  negara  terhadap  krisis.  Cara  negara mendefinisikan  krisis  membantu  bagaimana  solusi terstruktur.  Tiga  faktor  penting  dari  cara  Taiwan menghadapi  Covid  yang  dapat  menjadi  resep  untuk mengakselerasi  kepentingan  nasional  dalam  melindungi masyarakat dan keberlanjutan negara adalah; Demokrasi dan  Transparansi,  Pemaksimalan  Big  Data,  dan penegakan hukum yang kuat. Dengan catatan proteksionisme dan penggunaan informasi pribadi hanya dilakukan sementara pada masa krisis sebagai instrumen, dilakukan secara transparan untuk memulihkan perekonomian dan stabilitas negara dari ancaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Balaam, David N., and Michael Veseth,
1996. Introduction  to  International  Political Economy. Upper  Saddle  River,  N.J.:  Prentice Hall Culpan,  Tim  2020, Taiwan’s  Viral  Success  Makes  It Harder  to  Ignore .  Diakses  pada  28  April  2020 melalui https://www.bloomberg.com/opinion/articles/20 20-04-05/taiwan-s-advance-on-who-in-covid-19- shows-its-place-in-world
Gilpin,  Robert,  and  Jean  M.Gilpin.  1987. The  Political Economy  of  International  Relations ,  New Jersey: Princeton University Press .
Gilpin,  Robert,  and  Jean  M.  Gilpin.  2001. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order . Princeton University Press ,
https://doi.org/10.2307/j.ctvcm4j53 . Griffiths,  James,  2020, Taiwan’s  coronavirus  response is  among  the  best  globally . CNN. Diakses  pada February 20 2020 melalui
https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan- coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html Guterres,  Antonio,  2020, COVID-19:  We  will  come through  this  together, Diakses  pada  20  Maret 2020
melalui https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-we- will-come-through-together Helleiner,  Eric.  2002,  Economic  Nationalism  as  a Challenge  to  Economic  Liberalism?  Lessons from  the  19th  Century. International  Studies Quarterly, 46(3), 307-329 Japan  Data.  2021, Coronavirus  Cases  in  Japan  by Prefecture https://www.nippon.com/en/japan- data/h00657/coronavirus-cases-in-japan-by- prefecture.html?pnum=2 NHCC  [National  Health  Command  Center].  2018, Taiwan  Centers  for  Disease  Control .  Diakses  4
April 2020 melalui
https://www.cdc.gov.tw/En/Category/MPage/gL
7-bARtHyNdrDq882pJ9Q
Pan  T,  Yeh  J.  2019.  Number  of  Taiwanese  working  in Cina hits 10-year low. Focus Taiwan . Diakses 1 Februari 2020 melalui
https://focustaiwan.tw/business/201912170022 Policy  Brief  FISIPOL  UGM  Seri  I  COVID-19 http://fisipol.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/1056/2020/04/Policy- Brief-Problematika-Kebijakan-Krisis-COVID- 19-di-Indonesia.pdf Policy Brief: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19 .
https://ti.or.id/wp- content/uploads/2020/04/Policy- Brief_Akuntabilitas-Penanganan-Pandemi- COVID19.pdf
Wang   S  ,  Lin   K,  2020,  Foreign  visitors  to  Taiwan  up
7%  in  2019. Focus  Taiwan .   Diakses  20 February 2020 melalui https://focustaiwan.tw/society/202001060014 .
Wang  CJ,  Ng  CY,  Brook  RH.  2020,  Response  to
COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. JAMA. 323(14), 1341–1342. doi:10.1001/jama.2020.3151 WHO  coronavirus  (COVID-19)  Dashboard.  Diakses  20 Februari 2020 melalui
https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwoaz3B
RDnARIsAF1RfLc4F67-
faifGQHF7ouQTLzVtCNejN0Ci6K1rFjkd0jYv AWZ1dOywJMaAm4nEALw_wcB
Yang,  William.  2020.  How  has  Taiwan  kept  its coronavirus  infection  rate  so  low? DW. Diakses 20 February 2020. Melalui https://www.dw.com/en/taiwan-coronavirus/a-
52724523 diakses pada 28 April 2020