Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 264-278. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548- 1754.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution, and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.

## Omnibus Law Sebagai Percepatan Perekonomian Bangsa di Sektor Pasar Modal

## Omnibus Law as The Acceleration of The Nation's Economy in the Capital
Market Sector
Rianda Dirkareshza 1 Ismail Koto 2 Ikhsan Lubis 3
1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. E-mail: riandadirakreshza@upnvj.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: ismailkoto@umsu.ac.id
3. Universitas Sumatera Utara, E-mail: ikhsanlubis67@yahoo.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Transformation; Capital Market; Omnibus Law; Economy. This  paper  addressed  at  examining  on  capital  market  that  is  one  of  the wheels of the economy of a country, the function represented is as a means of business  funding  and  as  a  means  for  companies  to  get  funds  from  the financier community to develop businesses and increase working capital. It is undeniable  that  the  COVID-19  pandemic  is  a  major  obstacle  to  economic activity in Indonesia. The investment sector also did not escape the adverse effects caused by this pandemic. The presence  of Omnibus Law Create Jobs and discourse Omnibus Law Financial Sector becomes an expectation as an acceleration to the economy of the  capital market sector  in Indonesia. The method  used  in  this  writing  is  normative  research  method  with  statue approach  and  case  study  approach,  as  well  as  trace  of  legal  materials related  to  capital  market  and  investment  in  Indonesia  which  are  analyzed qualitatively  based  on  cases  raised  today  in  Indonesia.  The  results  showed the existence of Omnibus Law in the Covid-19 period  is  now a strong legal basis  in  increasing  investment  so  that  it  can  compete  at  the  ASEAN  level. Furthermore,  in  order  to  strengthen  the  financial  sector,  in  economic financing in Indonesia, omnibus law needs to be drafted as a strengthening of coordination and structuring of authority between institutions, including the  establishment  of  an  integrated  banking  supervision  forum,  structuring the authority of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Deposit Insurance  Agency  in  order  to  refresh  the  capital  market  climate  and accelerate the economy in Indonesia. INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci: Transformasi; Pasar Modal; Omnibus Law; ekonomi. Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganlisis  pasar  modal  merupakan  salah satu roda perekonomian suatu negara, fungsi yang diwakili adalah sebagai sarana  pendanaan  usaha  dan  sebagai  sarana  bagi  perusahaan  untuk mendapatkan  dana  dari  masyarakat  pemodal  untuk  mengembangkan usaha dan menambah modal kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19  menjadi  kendala  utama  aktivitas  ekonomi  di  Indonesia.  Sektor investasi juga tidak luput dari dampak buruk akibat pandemi ini. Kehadiran
Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  dan  wacana  Omnibus  Law  Sektor Keuangan menjadi harapan sebagai percepatan perekonomian sektor pasar modal  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  patung  dan  pendekatan studi  kasus,  serta  penelusuran  materi  hukum  terkait  pasar  modal  dan investasi  di  Indonesia  yang  dianalisis  secara  kualitatif  berdasarkan  kasus yang  diangkat  saat  ini  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya Omnibus  Law  di  masa  Covid-19  kini  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat dalam  meningkatkan  investasi  sehingga  dapat  bersaing  di  tingkat  ASEAN. Selain itu, dalam rangka memperkuat sektor keuangan, dalam pembiayaan ekonomi  di  Indonesia,  omnibus  law  perlu  disusun  sebagai  penguatan koordinasi  dan  penataan  kewenangan  antarlembaga,  termasuk pembentukan  forum  pengawasan  perbankan  terpadu,  penataan kewenangan  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Lembaga  Penjamin Simpanan  dalam  rangka  penyegaran  iklim  pasar  modal  dan  percepatan perekonomian di Indonesia.

## 1.  Pendahuluan
Pasca munculnya wabah Virus corona atau Covid-19 di Indonesia, menyebabkan pasar modal  mengalami  berbagai  tantangan  khususnya  awal  tahun  ini  sudah  terjadi penurunan  karena  munculnya  wabah  virus  corona. 1 Dampak  dari  virus  Covid-19  ini menjadikan aktivitas perekonomian global cukup tersendat. Sektor investasi juga tidak luput  dari  dampak  buruk  diakibatkan  oleh  pandemi  ini.  Pergolakan  Indeks  Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dan merosot ke level yang cukup rendah.
Adapun  penyebab  keterpurukan  perekonomian  dibeberapa  negara  setelah melaksanakan  langkah  pencegahan  penyebaran  Covid-19  adalah  ' Lockdown' , mengakibatkan konsumsi menurun 32% di Cina, 49% di Jerman dan 50% di Amerika Serikat serta 78% di Britania Raya. 2 The Financial Times Stock Exchange Group, Dow Jones Industrial Average dan Nikkei anjlok pada kuartal pertama 2020 secara drastis. 3 Pengangguran  meningkat  hingga  70%  dipertengahan  tahun  2020  selama  Covid-19 tersebar luas. 4 40 juta pekerja Eropa dikirim pada pekerjaan jangka pendek. Misalnya, pengangguran  naik  di  Jerman  dari  3,2%  menjadi  hanya  3,9%  berkat  rencana perlindungan tenaga kerja Kurzarbeit yang meluas, yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jam kerja hingga berujung memberhentikan pekerja. 5
1 Nastiti Rizky Shiyammurti, Dwi Anggraeni Saputri, and Euis Syafira, “Dampak Pandemi Covid-19 Di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI),” Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) 1, no. 1 (2020): 1.
2 Daniele Palumbo & David Brown Lora Jones, “Coronavirus: A Visual Guide to the Economic Impact,” BBC NEWS , last modified 2020, accessed April 20, 2021, https://www.bbc.com/news/business.
3 THE ECONOMIST, “The Peril and the Promise,” Www.Economist.Com , last modified 2020, accessed April 21, 2021, https://www.economist.com/special-re-port/2020/10/08/the-peril-and-the-promise.
4 THE ECONOMIST, “The Pandemic Has Caused the World’s Economies to Diverge,” Www.Econo-Mist.Com , last  modified  2020,  accessed  April  21,  2021,  https://www.econo-mist.com/leaders/2020/10/08/the- pandemic-has-caused-the-worlds-economies-to-diverge.
5 EUROSTAT,  “Economy,” Ec.Europa.Eu/Eurostat ,  last  modified  2020,  accessed  April  21,  2021, https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/economy.
Di wilayah yang lebih berorientasi pasar, terkena dampak yang lebih buruk. Misalnya, di  Britania  Raya  pengangguran  melonjak  dari  3,8%  menjadi  4,8%,  dan  di  Amerika Serikat  dari  3,7%  menjadi  10,4%.  Menurut  OECD  dan  Bloomberg,  19%  pekerja furloughed di Britania Raya, 23% di Jerman dan 41% di Prancis. 6 IMF memperkirakan peluang  resesi  5-15%  setelah  kuartal  pertama  2020  diukur  dengan  Produk  Nasional Bruto. 7 Output  ekonomi  dunia  secara  umum  turun  3-5%.  Meningkatnya  kemiskinan membahayakan  150  juta  anak  di  seluruh  dunia. 8 Pertumbuhan  global  2021 diproyeksikan  naik  sebesar  5,4%,  yang  meninggalkan  PDB  2021  sekitar  6,5  poin persentase  lebih  rendah  daripada  proyeksi  pra  Covid-19  Januari  2020.  Sebuah gebrakan besar yang mengakhiri globalisasi dan pertukaran 9 internasional jika melihat pertimbangan  dari  Bank  Dunia  yang  mengharapkan  penurunan  pengiriman  uang tertajam dalam sejarah dunia baru-baru ini. 10 Semua langkah-langkah ini menyerupai timbulnya  krisis  yang  berlangsung,  yang  –  bersama  dengan  peristiwa  berikutnya  – akan  mengubah  struktur  tata  kelola  perusahaan  dan  melakukan  secara  dramatis, belum pernah terjadi sebelumnya dan berlangsung lama. 11
Pandemi  ini  terus  menyebar  dengan  sangat  cepat  dari  hari  ke  hari.  Indeks  Harga Saham  Gabungan  (IHSG)  terus  merosot,  diikuti  pelemahan  rupiah  yang  cukup  tajam. Karena  pandemi  ini  berbicara  tentang  manusia,  bahkan  kelangsungan  hidup  telah membuat  krisis  ini  semakin  sulit  untuk  dihadapi.  Itu  IMF  telah  memastikan  bahwa krisis  saat  ini  bahkan  lebih  buruk  dari  tahun  2008.  Dalam  hal  ini,  IMF  menerima banyak  permintaan  pinjaman,  bahkan  yang  terbesar,  dengan  lebih  dari  90  negara meminta  pinjaman  untuk  dipenuhi  kebutuhan  negara  yang  terkena  dampak. 12 Yang paling  parah  adalah  negara  berkembang,  karena  ekonominya  sedang  berkembang belum  stabil  ditambah  lagi  dengan  krisis  yang  menyebabkan  investor  menarik dananya kembali, apalagi sekarang ini tidak berbicara tentang kecemasan, tetapi telah mencapai tingkat ketakutan. Ini jauh lebih buruk daripada global krisis keuangan, dan beberapa negara sangat bergantung pada ekspor komoditas. Ketika harga jatuh, negara seperti Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor dan modal dari investor akan
6 UNICEF, “World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History,” Www.Worldbank.Org , last  modified  2020,  accessed  April  21,  2021,  https://www.worldbank.org/en/news/press- release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history.
7 Martin Gelter & Siegfried Sharma Puaschunder Julia Margarete, “COVID-19 Shock: Socio-Technical, Legal, Corporate, Economic and Governance Changes,” in RAIS CONF. PROCEEDINGS: 18TH INT’L RAIS CONF. ON SOC. SCI. & HUMANITIES (London: J. SUSTAINABLE TOURISM 1, 2020), 29.
8 Sofia Profia, Slowbalization and Its Risks (London, 2019), 5.
9 Sharon Lerner, “Big Pharma Prepares to Profit from the Coronavirus: Pharmaceutical Companies View the Coronavirus  Pandemic  as  a  Once-in-a-Lifetime  Business  Opportunity,” The  Intercept ,  63,  last  modified 2020,  accessed  April  21,  2021,  https://theintercept.com/2020/03/13/big-pharma-drug-pricing- coronavirus-profits.
10 UNICEF, “World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History.”
11 Martin  Gelter  and  Julia  M.  Puaschunder,  “COVID-19  and  Comparative  Corporate  Governance,” SSRN Electronic Journal , no. February (2021): 10.
12 Ahmad  Ulil  Albab  Al  Umar  et  al.,  “The  Economic  Impact  of  the  Covid-19  Outbreak :  Evidence  from Indonesia,” Jurnal Inovasi Ekonomi 5, no. 3 (2020): 73.
terpukul,  membuat  perekonomian  semakin  hancur  dan  runtuh.  Meski  akan  menuju puncak permasalahan, namun tetap akan menjadi saat masalah mereda. 13
Namun,  untuk  saat  ini,  kapasitas  pemerintah  untuk  memperpanjang  kredit  dan memberikan  bantuan  kepada  bisnis  yang  membutuhkan  kemungkinan  akan tergantung  pada  seberapa  berhasil  memanfaatkan  dan  mengarahkan  struktur perantara  yang  ada  serta  dengan  menyusun  sebuah  aturan  untuk  mendorong pereokonomian  yang  ada. 14 Kegagalan  untuk  melibatkan  institusi  yang  dirancang dengan baik untuk membantu bisnis kecil maupun besar dapat mengakibatkan dunia pasca-Covid-19  dengan  bisnis  yang  jauh  lebih  besar  dan  kuat  dan  jauh  lebih  banyak usaha kecil yang penting bagi semangat ekonomi dan masyarakat kita.
Saat ini ekonomi Indonesia selama masa pandemic Covid-19 berada di peringkat 73 di antara 190 negara dalam daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40. Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan  mulia  ini,  sebagian  dengan  cara  merampingkan  lingkungan  peraturan  negara yang kompleksitas dan terkadang berlebihan. 15
Menumpuknya  aturan  yang  ada  di  Indonesia  membingungkan  para  investor  serta masyarakat.  Kinerja  ekonomi  pun  memburuk  diakibatkan  disharmonisasi  sejumlah aturan  yang  ada.  Beberapa  hal  ini  menjadi  penyebab  investor  asing dan  dalam  negri membatalkan  rencana  investasinya.  Presiden  Jokowi  memiliki  prinsip  permudah segala urusan untuk percepatan ekonomi. Deregulasi dan keterbukaan pasar nasional menjadi  solusi  utama  sebagai  motor  pertumbuhan  ekonomi.Seruan  deregulasi menutupi proses material yang menguntungkan kepentingan kelas yang dominan dan memunculkan  peran  perantara  bagi  negara. 16 Undang-Undang  No  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disusun dengan metode Omnibus Law baru saja disahkan  diharapkan  dapat  memicu  akselerasi  perekonomian  bangsa  dengan mentransformasi aturan aturan lama dengan aturan baru yang telah melebur dengan kebutuhan global. Melihat betapa fluktuatifnya perekonomian bangsa beberapa tahun terakhir  mulai  dari  kebijakan  kontroversial  hingga  faktor  alam  yang  mempengaruhi pergulatan  investasi  membuat  penulis  tertarik  dalam  meneliti  bagaiamana transformasi  Undang  Undang  Pasar  Modal  Menuju  Omnibus  Law?  Dan  bagaimana Omnibus Law Sebagai Akselerasi Perekonomian Bangsa?
13 Warwick  J.  McKibbin  and  Roshen  Fernando,  “The  Global  Macroeconomic  Impacts  of  COVID-19:  Seven Scenarios” 9, no. 5 (2020): 4.
14 Todd  Baker  and  Kathryn  Judge,  “How  to  Help  Small  Businesses  Survive  COVID-19,” SSRN  Electronic Journal (2020): 5.
15 Mohammad  Orinaldi,  “Relasi  Antara  Omnibus  Law  Di  Era  Pandemi  Covid-19  Dan  Perekonomian  Di Indonesia,” Jurnal
Manajemen dan
Sains 5,
no. 2 (2020): 369,
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:V9XSHqeVfl8J:scholar.google.com/+omnibus+la w+kesehatan&hl=id&as_sdt=0,5.
16 Fuat  Edi  Kurniawan,  “UU  Cipta  Kerja,  Neoliberalisme,  Dan  Deregulasi,” Detik  News (2020):  2, https://news.detik.com/kolom/d-5204654/uu-cipta-kerja-neoliberalisme-dan-deregulasi.

## 2. Metode
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  rangkaian  prosedur  tahapan  atau  cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal  ini  adalah  penulisan  jurnal,  sehingga  dapat  menghasilkan  sebuah  jurnal  yang berkualitas  yaitu  jurnal  yang  memenuhi  syarat  penelitian. 17 Jenis  penelitian  dalam jurnal ini adalah normatif , artinya sebuah studi dengan mengkaji bahan pustaka atau data  sekunder.  Semua  sumber  berasal  dari  bahan-bahan  tertulis  (cetak)  yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  dan  literatur-literatur  lainnya (elektronik). 18 Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif  dan  pendekatan  kuantitatif.  Dalam  penulisan  jurnal    ini  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa  data  tidak  menggunakan  angka-angka,  simbol  dan  atau  variable  matematis melainkan dengan pemahaman mendalam ( in depth analysis ). Dalam pembahasannya peneliti  menggunakan  pendekatan literature  review ,  yaitu  jenis  pendekatan  dengan menggunakan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  suatu  Negara  atau metode  pendekatan  hukum  doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para ilmuwan  hukum  terutama  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas. 19 Pendekatan statue approach yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan melalui  hukum  positif,  yaitu  menelaah  aturan-aturan  hukum  positif    untuk menemukan transformasi Undang Undang Pasar Modal menuju omnibus law sebagai akselerasi  perekonomian  bangsa.  Selain  itu  menelaah  bagaimana  pemerintah melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Penulisan  jurnal  ini  bersumberkan  pada  sumber bahan penelitian primer dan sumber bahan penelitian sekunder, yaitu: 20
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 21 seperti UUD 1945;  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja;  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  System  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemic  Covid-19  Dan/Atau  Dalam  Rangka  Mengahadapi Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas System  Keuangan  dan  PP  No.  21  Tahun  2020  Tentang  PSBB  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Bahan hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
17 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 10.
18 Sutrisno Hadi, Metodologi Riserch 1 (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 35.
19 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 24.
20 Suharsimi Arikunto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 234.
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1995), 52.
3. Ketiga,  Bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. 22
Adapun  bahan  lain  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  Buku  dan  Perundangan tentang  Hukum  Bisnis  dan  Kebijakan  Hukum.  Selain  itu  untuk  melengkapi  data  dan informasi,  perlu  juga  penulis  mewawancara  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  tema penulisan jurnal ini.

## 3.  Pembahasan
Bentuk  nyata  yang  dapat  dilihat  dari  dampak  covid  terhadap  ekonomi  yang  dapat terlihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan  bahkan  terancam  bangkrut. 23 Banyak  karyawan  yang  dirumahkan  dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak114.340  perusahaan telah melakukan  PHK  dan  merumahkan  tenaga  kerja  dengan  total  pekerja  yang  terkena telah  mencapai  angka  1.943.916  orang  perusahan  dengan  persentase  77%  sector formal  dan  23%  dari  sector  informal 24 Permasalahan  utama  yang  menghambat masuknya modal asing ke Indonesia antara lain karena keterbatasan infrastruktur dan lambatnya  proses  perijinan. 25 Terobosan  Pemerintah  dengan  menginisiasi  Omnibus Law  akan  efektif  apabila  mendasarkan  pada  asas-asas  perundangan-undangan  yang bersemangat rule of law serta taat. 26

## 3.1.    Omnibus  Law  sebagai  Percepatan  Perekonomian  Bangsa  di  Sektor  Pasar Modal
Penyelesaian  permasalahan  regulasi  di  Indonesia  yang  tumpang  tindih  dan disharmonis,  tidak  bisa  lagi  diselesaikan  dengan  cara  harmonisasi. 27 Pemerintah sebagai  Lembaga  eksekutif  dengan  DPR  RI  dan  DPD  RI  sebagai  Lembaga  legislative harus  melakukan  terobosan  hukum  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tumpang tindih  peraturan  dengan  konsep  yang  dikenal  publik  omnibus  law.  Melihat  betapa semrawutnya  undang-undang  peraturan  yang  ada,  tumpeng  tindi  satu  sama  lain. Sehingga  mengakibatkan  tindak  pidana  korupsi  yang  tinggi,  infesiensi  dan menurunkan  minat  para  investor,  memunculkan  ide  Luhut  Pandjaitan  selaku  Mentri
22 Zainal  Ammiruddin  and  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2006), 31–32.
23 Fakhrul  Rozi  Yamali  and  Ririn  Noviyanti  Putri,  “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Ekonomi Indonesia,” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4, no. 2 (2020): 357.
24 Biro  Humas  Kemnaker,  “Menaker:  Badai  Pasti  Berlalu,  Panggil  Kembali  Pekerja  Yang  Ter-PHK  Nanti,” Kemnaker.Go.Id .
25 Lastuti  Abubakar  and  Tri  Handayani,  “Telaah  Yuridis  Terhadap  Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia,” De Lega Lata 2, no. 1 (2017): 69.
26 Agus Darmawan, “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks” 1, no. 1 (2020): 22.
27 Henry  Donald Lbn  Toruan, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law,” Jurnal Hukum to-ra 3, no. 1 (2017): 464.
Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  utnuk  Menyusun  peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law . 28
Omnibus  Law merupakan  metode  atau  konsep  pembuatan  peraturan  yang menggabungkan  beberapa  peraturan  yang  menggabungkan  beberapa  aturan  yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar. Ketika peraturan itu diundangkan  berkonsekuensi  mencabut  beberapa  aturan  yang  telah  berlaku  secara keseluruhan. Penerapan Omnibus Law ini lazimnya dikenal di negara yang menganut system  common  law  seperti  Amerika  Serikat,  Filipina,  Australia  dan  Inggris  serta beberapa  negara  lain.  Dalam  konsep  omnibus  law  yang  berisi  perubahan  bahkan memungkinkan terbentuknya rancangan undang – undang terpadu (omnibus bill) yang berisi  perubahan  bahkan  penggabungan  beberapa  undang-undang  sekaligus. 29 omnibus  law  memang  baik  untuk  mengatasi  masalah  regulasi  yang  terlalu  banyak. Namun  tanpa  adanya  upaya  lain,  masalah  disharmoni,  ego  sectoral  sampai  masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan omnibus law pun tidak akan efektif. 30
Penanaman  modal  sendiri  memiliki  peraturan  yang  sangat  kompleks.  Selain pengaturan  dalam  UUPM,  penanaman  modal  mendapat  pengaturan  dalam  sejumlah peraturan  perundang-undangan  sectoral. 31 Sehingga  peluang  tumpeng  tindihnya antara UUPM dengan undang-undang sectoral sangat besar. 32 oleh karena itu dengan digagasnya Rancangan  Undang-Undang (RUU) yang disusun dengan  metode Omnibus Law ,  akan  menjadi  angin  segar  pada  iklim  pasar  modal  di  Indonesia  ditengah keterpurukan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 ini.
Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  penanaman  modal  dimasa  mendatang,  kepastian hukum  harus  menjadi  prioritas  utama  Pemerintah.  Kepastian  hukum  baik  dalam bentuk  pasti  peraturan  perundang-undangan  maupun  pasti  dalam  penegakan hukum. 33 Dengan  dimasukkannya  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Reformasi Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  yang  juga  disusun  dengan  metode Omnibus  Law kedalam  Program  Legislasi  Nasional  Prioritas  Tahun  2021 , adalah bentuk  keseriusan  dalam  restrukturisasi  penanaman  modal  di  Indonesia.  untuk memperkuat  sektor  keuangan,  dalam  pembiayaan  ekonomi  di  Indonesia  sebagai penguatan  koordinasi  dan  penataan  kewenangan  antar  lembaga  yang  meliputi pembentukan  forum  pengawasan  perbankan  terpadu,  penataan  kewenangan  Bank
28 Danang Sugianto, “Ungkap Pencetus Ide Omnibus Law, Luhut: Jujur Saya Yang Mulai,” Detik Finance , last modified  2020,  accessed  April  22,  2021,  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5222804/ungkap-pencetus-ide-omnibus-law-luhut-jujur-saya-yang-mulai.
29 Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 45.
30 Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, no. 12 (2020): 2.
31 Muhammad  Insa  Ansari,  “Omnibus  Law  Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman  Modal,” Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 73.
32 Camelia  Malik,  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal  Di  Indonesia,” Jurnal HUkum Bisnis 26, no. 4 (2007): 18.
33 Ansari, “Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal,” 89.
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan demi menyegarkan iklim pasar modal dan mengakselerasikan perekonomian di Indonesia.
Adapun  transformasi  mengenai  dampak  UU  Ciptaker  terhadap  penanaman  modal  di Indonesia terbagi dalam beberapa hal, antara lain:
3.1.1 Pembatasan Penanaman Modal Asing
Dalam  hal  ini  Pemerintah  melalui  UU  Ciptaker  melakukan  pembatasan terhadap  investor  asing  dalam  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Bidang usaha  yang  boleh  diinvestasikan  ditentukan,  kegiatan  usaha  investor  dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) harus dicocokkan terlebih dahulu dan terakhir harus melalui pengecekan Kode KLBI dengan pembatasan penanaman modal asing.
3.1.2 Kegiatan Usaha
Hanya  terdapat  46  kegiatan  usaha  dengan  persyaratan  tertentu  atau pembatasan  penanaman  modal  asing.  dengan  semakin  sempit  usaha  yang dibatasi berarti bisa membuat investor tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia,  semakin  banyak  sector  usaha  yang  bisa  dilakukan  penanaman modal asing.
3.1.3 Kemudahan Proses Perizinan Berusaha
Pada  masa  pra  UU  Ciptaker  Tidak  membedakan  kewajiban  perizinan berdasarkan  tingkat  risiko  kegiatan  usaha  dan  semua  pelaku  usaha  wajib memiliki NIB dan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau operasional. Setelah diterbitkannya  UU  Ciptaker,  Membedakan  kewajiban  perisinan  berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mejadi ;
 Kegiatan usaha risiko rendah
: NIB dan sertifikat Standar  Kegiatan usaha risiko menengah : NIB dan seritifkat standar  Kegiatan usaha risiko tinggi
: NIB dan izin
Sehingga mempermudah klasifikasi Investor yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia. Dan menimbulkan ketertarikan kepada para investor asing yang merasakan  kepastian  hukum  dan  kemudahan  disaat  pemberlakuan  UU Ciptaker.

## 3.1.4 Pergseseran Paradigma
Race to the bottom (Ketika negara saling bersaing untuk mendapatkan modal asing  akhirnya  negara  melakukan  liberalisasi,  kontrol  pemerintah  dilepas, perizinan dipermudah, tetapi disisi lain negara tidak bisa mengontrol apakah investasi  tersebut  baik  atau  buruk,  apakah  menyebabkan  kerusakan lingkungan  atau  tidak). 34 Sebelumnya  investasi  di  Indonesia  cukup  protektif bahkan  di  UU  25/2007  walaupun  penanaman  modal  asing  sedikit  terbuka namun tidak seterbuka saat ini, dengan hal tersebut maka terjadinya regulasi
34 Putu Ayu et al., “Pengaturan Bentuk Usaha Penanaman Modal Asing Di Indonesia” 2, no. 1 (2021): 180.
liberalisasi. 35 dalam  setiap  kebijakan  harus  diambil  resiko  terbaik  maupun terburuk,  namun  melihat  data  perkembangan  yang  akan  dijelaskan  pada pembahsan  selanjutnya,  sebagai  masyarakat  Indonesia  kita  harus  optimis dengan kebijakan yang disusun Pemerintah yang sudah pasti bertujuan untuk membangun negara yang sejahtera ( Walfaer State).

## 3.2.  Omnibus Law Sebagai Akselerasi Perekonomian Bangsa
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima  tahun terakhir relatif lebih rendah dari masa 2010-2014. Pada era 2010-2014, pertumbuhan ekonomi ada pada kisaran 5,5%- 6%  per  tahun  sementara  pada  era  2015-2019,  pertumbuhan  ekonomi  hanya  pada kisaran 5%. Walau begitu, inflasi relatif stabil dalam kisaran 3-4% dan bahkan tingkat kemiskinan  turun  menjadi  satu  digit  ke  angka  9,2%  di  tahun  2019. 36 Begitu  pula, walaupun  pemerintah  mentargetkan  pertumbuhan  ekonomi  5,3%  di  tahun  2020, lembaga seperti Indef pesimis dan hanya menempatkan angka 4,8%. 37
Ditengah siklus pertumbuhan ekonomi yang melambat serta situasi global yang kurang menggembirakan,  sektor  jasa  keuangan  (selanjutnya  SJK)  dapat  memainkan  peranan penting  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi. 38 Hal  ini  dapat  dimanfaatkan apabila  diimplementasikan  dengan  efisien  dan  optimal  sehinga  dapat mengakselerasikan  perekonomian  bangsa,  sehingga  dapat  mencapai  titik  yang diharapkan  seluruh  masyarakat  dan  lebih  berkualitas.  Pertumbuhan  perekonomian yang  lebih  tinggi  merupakan  sebuah  keharusan  agar  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  solusinya  adalah  dengan  melakukan  penerapan  GCG  sebagai  kebutuhan yang mendasar sebab investasi akan mengikuti sektor yang mengadopsi standar tata kelola  efisien. 39 lalu  didorong  dengan  aturan  yang  efisien  dan  tidak  merumitkan kegiatan para investor baik dalam maupun asing. Maka dari itu terbitlah UU Ciptaker untuk  memudahkan  segala  urusan  dari  Investor  yang  akan  menanamkan  modalnya. Namun  hal  ini  belum  cukup,  karna  belum  mencakup  hal  hal  perlindungan  pribadi  si Investor tersebut.
35 Arianto Patunru, Andree Surianta, and Asia Tenggara, Menarik Penanaman Modal Asing ( PMA ) (Jakarta, 2020), 2.
36 M. Elfan Kaukab, “Indonesian Economic Outlook 2020: Peluang Dari Keterbukaan,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 7, no. 1 (2020): 42.
37 L.  Ramdhini,  “Pemerintah  Laporkan  Capaian  Ekonomi  2014-2019,” Alinea.Id ,  last  modified  2019, accessed  March  25,  2021,  https://www.alinea.id/bisnis/pemerintah-%0Alaporkan-capaian-ekonomi- 2014-2019b1Xod9nQt%0A.
38 Tri  Handayani  and  Lastuti  Abubakar,  “Perkembangan  Hukum  Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam  Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017): 440.
39 Melia Agustin Tertius, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan,” BUSINESS ACCOUNTING REVIEW 3, no. 1 (2015): 244.
Dengan  demikian  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Sektor Keuangan masuk  sebagai  Program  Legislasi  Prioritas  2021.  Kehadiran  aturan  tersebut diharapkan  menjaga  sektor  riil  dan  sektor  keuangan  dari  dampak  krisis  seperti pandemi Covid-19. 40 Aturan tersebut juga dibutuhkan sebagai upaya sangat luar biasa atau very extraordinary policy measure memitigasi risiko pada perbankan serta dapat memacu roda perekonomian di Indonesia.
Gambar 1. 41
Data yang diolah melalui Website National Single Window for Investmen yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan grafik yang cukup baik pasca disahkannya Undang – Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang  disusun  dengan  metode Omnibus  Law. Meskipun  Pemerintah  menerbitkan Undang-Undang  ini  dimasa  Pandemi  Covid-19,  ternyata  banyak  investor  banyak menyambut dengan baik akan hadirnya peraturan ini,
Sebab  banyak  dari  aturan  yang  menyulitkan  sehingga  menyebabkan  minat  investor berkurang  untuk  datang  menanamkan  modalnya  ke  perusahaan  maupun  ke Pemerintahan di Indonesia. Presiden Joko Widodo berhasil Menyusun aturan ini dalam
40 Mochamad  Januar  Rizki,  “Menimbang  Urgensi  RUU  Sektor  Keuangan  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,” Hukumonline.Com , last modified
2021, accessed April 26, 2021,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6064177d911cb/menimbang-urgensi-ruu-sektor- keuangan-di-tengah-pandemi-covid-19.
41 National Single Window for Investmen, “Perkembangan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Berdasarkan Lokasi  Per  Sektor  Tahun  2018  s.d  2021,” Nswi.Bkpm.Go.Id ,  sec.  Nilai  Investasi,  last  modified  2021, accessed April 22, 2021, https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik.
waktu yang singkat agar dapat mempercepat perekonomian bangsa meskipun sedang terpuruk dikarenakan keadaan Kesehatan nasional yang sedang tidak stabil.
Pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan fasilitas yang menunjang  akan  meningkatkan  investasi  di  Indonesia. 42 UU  Ciptaker  yang  disahkan masih  menjadi  pro  kontra  terhadap  beberapa  pihak,  namun  data  yang  ada menunjukkan pertumbuhan positif bagaimanapun masyarakat harus mengakui bahwa dengan  adanya  aturan  baru  ini  dapat  mempercepat  perekonomian  bangsa  meskipun masih  dibutuhkan  beberapa  koreksian  untuk  menyempurnakan  aturan  tersebut  agar dapat bekerja lebih optimal lagi.
Gambar 2. 43
Omnibus Law sebagai konsep pembaharuan hukum  untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang disampaikan dalam tulisan ini harus bergerak dari system penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses Omnibus Law harus memperhatikan aspek  yuridis,  politik,  sosiologi  dan  ekonomi.  Dalam  konteks  yuridis,  sistem perundang-undangan harus berimbang dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas. 44
42 Vincent  Suriadinata,  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan  Omnibus Law Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 128.
43 National Single Window for Investmen, “Perkembangan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Berdasarkan Lokasi Per Sektor Tahun 2018 s.d 2021,” Proyek.
44 Darmawan, “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks,” 21.
Penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan melalui omnibus law  akan  disiapkan  pada  tahun  2020  bagaimanapun  dapat  memberikan  kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari  perspektif  penegakan  hukum.  Pertumbuhan  penanaman  modal  tidak  hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman  modal,  termasuk  keamanan,  kemudahan  berusaha,  insentif,  dan  kondisi perekonomian suatu negara. 45
Dalam  Program  Legislasi  Nasional  Prioritas  Tahun  2021  tercatat  bahwa  usulan dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  salah  satunya  adalah Rancangan  Undang-Undang  tentang  Reformasi  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan  ( Omnibus  Law ),  sebagai  wujudu  keseriusan  seluruh stakeholder dalam melakukan  percepatan  perekonomian  dengan  meringkas  seluruh  peraturan perundang-undangan  yang  terlalu  banyak  dan  tumpeng  tindih  di  Indonesia.  Dalam sektor  penanaman  modal  pun  akan  diatur  secara  lebih  rinci  hingga  tataran  teknis didalam  RUU  tersebut.  Hadirnya  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  dan  wacana Omnibus  Law  Sektor  Keuangan  menjadi  harapan  sebagai  akselerasi  terhadap perekonomian sektor pasar modal di Indonesia.

## 4.  Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  keberadaan  Omnibus  Law  di  masa  Covid-19  saat  ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan investasi  sehingga mampu berkompetisi  di  tingkat  ASEAN.  Selanjutnya,  untuk  memperkuat  sektor  keuangan, dalam  pembiayaan  ekonomi  di  Indonesia  perlu  disusun  Omnibus  Law    sektor keuangan  sebagai  penguatan  koordinasi  dan  penataan  kewenangan  antar  lembaga yang  meliputi  pembentukan  forum  pengawasan  perbankan  terpadu,  penataan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan demi  menyegarkan  iklim  pasar  modal  dan  mengakselerasikan  perekonomian  di Indonesia.

## Daftar Pustakan
Abubakar,  Lastuti,  and  Tri  Handayani.  “Telaah  Yuridis  Terhadap  Implementasi  Prinsip Kehati-Hatian  Bank  Dalam  Aktivitas  Perbankan  Indonesia.” De  Lega  Lata 2,  no.  1 (2017): 68–91.
Albab Al Umar, Ahmad Ulil, Herninda Pitaloka, Eka Resmi Hartati, and Dessy Fitria. “The Economic  Impact  of  the  Covid-19  Outbreak :  Evidence  from  Indonesia.” Jurnal Inovasi Ekonomi 5, no. 3 (2020): 71–76.
45 R  A  S  Hernawati  and  J  T  Suroso,  “Kepastian  Hukum  Dalam  Hukum  Investasi  Di  Indonesia  Melalui Omnibus Law,” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen … 4, no. 1 (2020): 406,
http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557.
Ammiruddin  and  Asikin,  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
Ansari,  Muhammad  Insa.  “Omnibus  Law  Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman  Modal.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 71.
Arikunto, Suharsimi. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Ayu,  Putu,  Sriasih  Wesna,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa,  and  Penanaman Modal  Asing.  “Pengaturan  Bentuk  Usaha  Penanaman  Modal  Asing  Di  Indonesia”  2, no. 1 (2021): 179–183.
Baker, Todd, and Kathryn Judge. “How to Help Small Businesses Survive COVID-19.” SSRN Electronic Journal (2020).
Biro Humas Kemnaker. “Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja Yang Ter- PHK Nanti.” Kemnaker.Go.Id .
Darmawan, Agus. “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks” 1, no. 1 (2020): 14–25.
EUROSTAT.  “Economy.” Ec.Europa.Eu/Eurostat .  Last  modified  2020.  Accessed  April  21, 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/economy.
Gelter,  Martin,  and  Julia  M.  Puaschunder.  “COVID-19  and  Comparative  Corporate Governance.” SSRN Electronic Journal , no. February (2021).
Hadi, Sutrisno. Metodologi Riserch 1 . Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
Handayani,  Tri,  and  Lastuti  Abubakar.  “Perkembangan  Hukum  Sektor  Jasa  Keuangan Dalam  Upaya  Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional.” DE  LEGA  LATA:  Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017): 418–444.
Hernawati, R A S, and J T Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen … 4, no. 1 (2020): 392–408. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557.
Kaukab,  M.  Elfan.  “Indonesian  Economic  Outlook  2020:  Peluang  Dari  Keterbukaan.” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 7, no. 1 (2020): 38–47.
Kurniawan,  Fuat  Edi.  “UU  Cipta  Kerja,  Neoliberalisme,  Dan  Deregulasi.” Detik  News (2020): 2. https://news.detik.com/kolom/d-5204654/uu-cipta-kerja- neoliberalisme-dan-deregulasi.
Lerner,  Sharon.  “Big  Pharma  Prepares  to  Profit  from  the  Coronavirus:  Pharmaceutical Companies  View  the  Coronavirus  Pandemic  as  a  Once-in-a-Lifetime  Business Opportunity.” The  Intercept .  Last  modified  2020.  Accessed  April  21,  2021. https://theintercept.com/2020/03/13/big-pharma-drug-pricing-coronavirus- profits.
Lora  Jones,  Daniele  Palumbo  &  David  Brown.  “Coronavirus:  A  Visual  Guide  to  the Economic  Impact.” BBC  NEWS .  Last  modified  2020.  Accessed  April  20,  2021. https://www.bbc.com/news/business.
Malik,  Camelia.  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal  Di Indonesia.” Jurnal HUkum Bisnis 26, no. 4 (2007).
McKibbin,  Warwick  J.,  and  Roshen  Fernando.  “The  Global  Macroeconomic  Impacts  of COVID-19: Seven Scenarios” 9, no. 5 (2020): 7352–7363.
National  Single  Window  for  Investmen.  “Perkembangan  Realisasi  Investasi  PMA  Dan PMDN Berdasarkan Lokasi Per Sektor Tahun 2018 s.d 2021.” Nswi.Bkpm.Go.Id . Last modified 2021. Accessed April 22, 2021. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik.
Orinaldi,  Mohammad.  “Relasi  Antara  Omnibus  Law  Di  Era  Pandemi  Covid-19  Dan Perekonomian Di Indonesia.” Jurnal Manajemen dan Sains 5, no. 2 (2020): 269–275. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:V9XSHqeVfl8J:scholar.googl e.com/+omnibus+law+kesehatan&hl=id&as_sdt=0,5.
Patunru, Arianto, Andree Surianta, and Asia Tenggara. Menarik Penanaman Modal Asing ( PMA ) . Jakarta, 2020.
Profia, Sofia. Slowbalization and Its Risks . London, 2019.
Puaschunder Julia Margarete, Martin Gelter & Siegfried Sharma. “COVID-19 Shock: Socio- Technical,  Legal,  Corporate,  Economic  and  Governance  Changes.”  In RAIS  CONF. PROCEEDINGS:  18TH  INT’L  RAIS  CONF.  ON  SOC.  SCI.  &  HUMANITIES .  London:  J. SUSTAINABLE TOURISM 1, 2020.
Putra,  Antoni.  “Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi.” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, no. 12 (2020): 1–10.
Ramdhini,  L.  “Pemerintah  Laporkan  Capaian  Ekonomi  2014-2019.” Alinea.Id .  Last modified 2019. Accessed March 25, 2021.
https://www.alinea.id/bisnis/pemerintah-%0Alaporkan-capaian-ekonomi-2014- 2019b1Xod9nQt%0A.
Rizki, Mochamad Januar. “Menimbang Urgensi RUU Sektor Keuangan Di Tengah Pandemi Covid-19.” Hukumonline.Com .  Last  modified  2021.  Accessed  April  26,  2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6064177d911cb/menimbang- urgensi-ruu-sektor-keuangan-di-tengah-pandemi-covid-19.
Setiadi,  Wicipto.  “Simplifikasi  Regulasi  Dengan  Menggunakan  Metode  Pendekatan.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 39–52.
Shiyammurti, Nastiti Rizky, Dwi Anggraeni Saputri, and Euis Syafira. “Dampak Pandemi Covid-19  Di  PT.  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).” Journal  of  Accounting  Taxing  and Auditing (JATA) 1, no. 1 (2020): 1–5.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1995.
Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Sugianto,  Danang.  “Ungkap  Pencetus  Ide  Omnibus  Law,  Luhut:  Jujur  Saya  Yang  Mulai.” Detik Finance . Last modified 2020. Accessed April 22, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5222804/ungkap-pencetus-ide- omnibus-law-luhut-jujur-saya-yang-mulai.
Suriadinata,  Vincent.  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no.
1 (2019): 115–132.
Tertius,  Melia  Agustin.  “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Perusahaan  Pada  Sektor  Keuangan.” BUSINESS  ACCOUNTING  REVIEW 3,  no.  1 (2015): 19–26.
THE  ECONOMIST.  “The  Pandemic  Has  Caused  the  World’s  Economies  to  Diverge.” Www.Econo-Mist.Com .  Last  modified  2020.  Accessed  April  21,  2021. https://www.econo-mist.com/leaders/2020/10/08/the-pandemic-has-caused-the- worlds-economies-to-diverge.
———. “The Peril and the Promise.” Www.Economist.Com . Last modified 2020. Accessed April  21,  2021.  https://www.economist.com/special-re-port/2020/10/08/the- peril-and-the-promise.
Toruan, Henry Donald Lbn. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.” Jurnal Hukum to-ra 3, no. 1 (2017): 463–473.
UNICEF.  “World  Bank  Predicts  Sharpest  Decline  of  Remittances  in  Recent  History.” Www.Worldbank.Org .  Last  modified  2020.  Accessed  April  21,  2021. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank- predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history.
Yamali,  Fakhrul  Rozi,  and  Ririn  Noviyanti  Putri.  “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Ekonomi  Indonesia.” Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business 4,  no.  2  (2020): 384–388.