INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4233-4244 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot)
Maretha Indri S 1 ✉ , Bareta Miki Putri 2 , Anggun Sabrina 3 , Aljura 4 , Zainab Ompu Jainah 5
Universitas Bandar Lampung
Email: aljurasudarto27@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot memutuskan bahwa  pasangan  sesama  jenis  dapat  dihukum  karena  pembunuhan  berencana  dikenakan  sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot ini membahas mengenai  faktor-faktor  yang  menyebabkan  pasangan  sesama  jenis  melakukan  pembunuhan berencana  dan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman.  Dengan  menggunakan  data sekunder dan primer, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sakit hati, emosi, dendam,  panik,  dan  kelalaian  pelaku  menjadi  penyebab  terjadinya  pembunuhan  berencana  yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis antara lain alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Pasangan Sesama Jenis

## Abstract
The phenomenon that occurred in Kota Agung District Court Number 37/Pid.B/2022/PN.Kot decided that same-sex couples can be convicted of premeditated murder subject to sanctions as referred to in Article 340 of the Criminal Code. Decision Number 37/Pid.B/2022/PN.Kot discusses the factors that cause same-sex couples to commit premeditated murder and the judge's consideration in imposing a sentence. By using secondary and primary data, the research methods used are normative juridical and empirical juridical, with qualitative data analysis. The results showed that the factors of heartache, emotion, revenge, panic, and negligence of the perpetrator were the causes of premeditated murder committed  by  same-sex  couples,  and  the  judge's  considerations  in  sentencing  included  evidence, witness testimony, and the defendant's testimony.
Keywords: Judge's Consideration; Criminal act; Planned Murder; Same-Sex Couples.

## PENDAHULUAN
Sebagai  bagian  dari  hukum  yang  berlaku  di  seluruh  masyarakat,  hukum  pidana menetapkan aturan dasar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara, bersama dengan konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan-aturan ini (seperti hukuman  bagi  pelaku  kejahatan)  (Hamzah,  2010).  Pelanggaran  dan  kejahatan  yang merugikan  kepentingan  umum  diatur  olehnya.  Tingkat  kejahatan  di  Indonesia  telah meningkat  tajam  akhir-akhir  ini.  Kejahatan  terhadap  nyawa  manusia,  termasuk pembunuhan, terutama diuraikan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menghilangkan nyawa orang lain adalah definisi pembunuhan. Perbuatan buruk lainnya  yang  dapat  mengacaukan  keseimbangan  masyarakat  adalah  pembunuhan (Rahmawati et al., 2021).
Menghormati  hukum  adalah  hak  asasi  manusia  yang  mendasar.  Setiap  hari,  orang melukai masyarakat dengan ceroboh atau dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab mereka. Karena kewajiban tersebut ditetapkan oleh hukum, maka warga negara tersebut dikatakan telah melanggar hukum. Keadilan adalah tujuan hukum, tetapi setiap aturan harus melayani tujuan yang lebih besar. Seharusnya ada sistem hukum di setiap negara. Sistem hukum  negara  di  Indonesia  adalah  kodifikasi  dari  semua  hukum  di  Indonesia.  Manusia, diyakini, seperti serigala bagi manusia lain: sepenuhnya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitarnya. Manusia bisa berbuat salah; kesalahan, baik  yang  disengaja  maupun  tidak,  dapat  merugikan  orang  lain  dan,  sesekali,  dapat menyebabkan pelanggaran hukum, yang dapat bermanifestasi sebagai tindak pidana (delik).
Sistem hukum suatu negara berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan setiap warga negara dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Dalam kapasitas ini, hukum melindungi semua warga negara dari pelanggaran hak-hak mereka, termasuk hak untuk
aman dari bahaya fisik dan bahaya kriminal lainnya. Sebagaimana ditentukan oleh (Pasal 28 A  Undang-undang  Dasar  1945)  yang  berbunyi: “ Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.  Semua  warga  negara  berkedudukan sama  di  mata  hukum.  Usaha  penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  cara  untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum ” .
Kejahatan  terjadi  ketika  seseorang  melanggar  hukum  yang  disahkan  oleh  suatu negara. Masyarakat memiliki model perilaku yang telah dirumuskan secara hukum sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang bersifat tetap. Gejala  kejahatan  yang  kompleks  dan  rentan  terjadi  di  masyarakat  selalu  menarik  untuk dibahas. Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, mengganggu, dan menimbulkan korban, sehingga tidak dapat ditolerir. Hal ini masuk  akal  karena  kejahatan  merugikan  dan  mempengaruhi  kehidupan  manusia.  Oleh karena  itu,  kejahatan  harus  dihilangkan  agar  masyarakat  merasa  aman.  Pembunuhan meningkat akhir-akhir ini.
Pembunuhan,  baik  disengaja maupun  tidak, adalah tindakan  yang tidak manusiawi karena  membunuh  orang  lain.  Ada  banyak  jenis  pembunuhan.  Tindakan  pelaku menunjukkannya. Sebagian besar pembunuhan di masyarakat dilakukan secara terencana, terutama  oleh  pasangan  sesama  jenis  (Br  Sitepu,  2019).  Pasal  340  KUHP  menghukum pembunuhan berencana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun (Yanri, 2017).
Salah satu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 37/Pid.B/2022/ PN.Kot dengan terdakwa Bakas Maulana Zambi dendam dan sakit hati karena korban, Dede Saputra, tidak menepati  janjinya  untuk  memberikan  uang  setelah  melakukan  hubungan  seksual. Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  Nomor  37/Pid.B/2022/PN.Kot  memutus  salah  satu  kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Dalam upaya untuk membalas  dendam,  terdakwa  berniat  menggunakan  garpu  untuk  menikam  korban beberapa kali di dada. Mayat korban kemudian dibuang di sebuah kolam kecil di Dusun Pagarjarak,  Pekon  Tiuh  Memon,  Kecamatan  Pugung,  setelah  dibungkus  dengan  plastik. Kolam itu terletak di antara kebun karet dan sawah.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan vonis dan menghukum terdakwa Bakas Maulana Zambi alias Alan bin Yuzambi dengan hukuman 18 tahun penjara atas perannya dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pembunuhan berencana. Putusan
tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah tanpa keraguan (Tanggamus, 2022).
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor  37/Pid.B/2022/PN.Kot,  dan  Pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  oleh  pasangan sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot.

## METODE PENELITIAN
Kombinasi data sekunder dan primer, serta pendekatan yuridis normatif, merupakan metodologi penelitian. Metode yuridis normatif didasarkan pada penelitian terhadap teori- teori hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan serta membaca, mengutip, dan menganalisis  bahan  tersebut.  Dalam  pendekatan  yuridis  empiris,  peneliti  berusaha memahami masalah penelitian dengan menganalisis data wawancara, situasi dunia nyata, atau studi kasus (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian teoritis dan praktis di lapangan digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, pendekatan kualitatif diambil untuk analisis data (O. Z. Jainah & Zulkarnain, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan  Nomor  37/Pid.B/2022/PN.Kot-Terkait  Faktor-Faktor  yang  Memotivasi  Pelaku Melakukan Pembunuhan Berencana oleh Pasangan Sesama Jenis
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Rangga Ariyanto, Penyidik Pembantu Kepolisian  Resor  Tanggamus,  faktor  yang  melatarbelakangi  pasangan  sesama  jenis melakukan pembunuhan berencana adalah rasa sakit hati dan kemarahan kepada korban karena  tidak  memenuhi  komitmen  finansial  untuk  melakukan  hubungan  seksual  sesama jenis,  seperti  yang  tertuang  dalam  Putusan  Nomor  37/Pid.B/2022/PN.Kot  (Z.  O.  Jainah, 2022).
Setelah  melakukan  hubungan  seksual,  Saksi  Korban  Dede  Saputra  bin  E.  Asyari membayar kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sisanya sebesar  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  akan  ditransfer  oleh  Saksi  Korban  Dede Saputra bin E. Asyari yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. Setelah beberapa waktu berlalu, Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi Korban Dede Saputra bin E. Asyari mengenai status sisa uang tersebut, namun belum ada transfer. Dalam setiap pertanyaan berikutnya, Korban Dede  Saputra  bin  E. Asyari akan memberikan alasan yang sama  -  bahwa konter
ponsel tetap diam - dan memiliki sejarah menipu Terdakwa dengan tidak memenuhi janji sebelumnya,  yang  mengarah  pada  tekanan  emosional  dan  kebencian  dan  permusuhan Terdakwa.
Budiawan Utama, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota  Agung,  telah  menyatakan  bahwa,  sesuai  dengan  Putusan  Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot,  pasangan  sesama  jenis  dinyatakan  bersalah  atas  pembunuhan berencana karena alasan sakit hati. Gejolak batin seseorang adalah motivator utama untuk melakukan pembunuhan. Tidak mudah untuk sembuh dari luka emosional, dan beberapa orang  mengambil  tindakan  ekstrem,  seperti  pembunuhan,  untuk  membalaskan  dendam mereka setelah melakukan hubungan seksual.
Narasumber yang diwawancarai, Hakim Ari Qurniawan dari Pengadilan Negeri Kota Agung, menyatakan bahwa ketidakmampuan pasangan sesama jenis untuk mengendalikan emosi mereka-terutama karena korban menjanjikan kompensasi finansial-membuat mereka melakukan  pembunuhan  berencana  sebagaimana  diuraikan  dalam  Putusan  Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot. Karena kecemasan dan kecerobohan mereka sendiri, pelaku akhirnya khilaf dan melukai korban.
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis dapat dipahami berdasarkan uraian di atas dengan mengacu pada Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, khususnya  teori  multi-faktor  yang  dikemukakan  oleh  Edwin  H.  Sutherland  dalam  Topo Santoso  dan  Eca  Achjhani  Zulfa,  yang  mencoba  menjelaskan  berbagai  alasan  mengapa orang  melakukan  tindak  pidana.  Motif  memainkan  peran  penting  dalam  tindak  pidana pembunuhan.  Rasa  sakit  hati,  iri  hati,  nafsu,  dendam,  ketakutan,  dan  kecerobohan merupakan kekuatan pendorong di balik tindakan seorang pembunuh (Ariani, 2020).
Putusan  Nomor  37/Pid.B/2022/PN.Kot  menyebutkan  bahwa  sakit  hati,  cemburu, emosi, balas dendam, kepanikan, dan kelalaian menjadi penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Pembunuhan sebagian besar disebabkan oleh sakit  hati  dan  dendam.  Rasa  sakit  hati  dan  dendam  sulit  untuk  dihilangkan  sebelum seseorang  membunuh  pelaku.  Setelah  korban  tidak  menepati  janjinya  untuk  membayar hubungan seks sesama jenis, pelaku menjadi dendam dan berencana untuk membunuhnya.
Selain faktor rasa sakit hati dan dendam, maka akan memunculkan rasa emosi pada diri pelaku. Perasaan emosi muncul dalam diri pelaku, ketika korban tidak memberikan uang yang  dijanjikan  dengan  alasan  bahwa  counter  handphone  masih  sepi  dan  sebelumnya Korban Dede Saputra bin E. Asyari juga sering membohongi Terdakwa dengan cara tidak memberikan uang sesuai dengan yang sudah dijanjikan Korban Dede Saputra bin E. Asyari sebelumnya.
Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot
Berdasarkan  wawancara  dengan  Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Tanggamus, Rangga Ariyanto, sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim akan terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang muncul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti persidangan. Kami telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa. Saksi yang dihadirkan adalah Amriyadi, Deta  Ari  Purba,  Erijal,  Habibi,  Ahmad  Alfian,  Eko  Gatot  Susilo,  dan  Rumani.  Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Agung dan wawancara dengan Budiawan Utama, Jaksa Penuntut  Umum,  putusan  hakim  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  oleh  pasangan sesama jenis didasarkan pada Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, yang salah satunya didasarkan pada dakwaan dan tuntutan jaksa.
Tuntutan terhadap Bakas Maulana Zambi alias Alan Bin Yuzambi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam  dakwaan Primair. Dalam  dakwaan tersebut menerangkan  bahwa Terdakwa  melakukan  pembunuhan  berencana,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JPU juga meminta agar terdakwa tetap ditahan selama menjalani hukuman seumur hidup.
Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, antara lain 1 buah kacamata, 1 buah sepatu warna hitam, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana Pridenjoy, 2 buah ikan plastik bening, 1 buah batu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru,  Nomor  Polisi:  BE  2354  VF,  Nomor  Mesin  1KP028031,  Nomor  Rangka: MH31KP001CK027937, 1 buah hardisk CCTV merk Seagate 2000 GB, dan 1 unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu, Nomor Polisi: Mesin BE 6568ZF.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung,  Ari Qurniawan,  hakim  mempertimbangkan  pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  oleh pasangan  sesama  jenis  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan kombinasi  dengan  dakwaan  alternatif  tunggal  subsidaritas  (Simbolon,  2020),  sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada diatur dalam Pasal 340 jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  dengan  unsur-unsurnya  sebagai  berikut  (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.):
a. “ Barangsiapa
b. Dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ” .
Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan primer alternatif pertama yang diajukan oleh JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan unsur-unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi.  Selain itu, Majelis Hakim  akan  mengevaluasi  kemampuan  Terdakwa  untuk  bertanggung  jawab  atas perbuatannya dengan mencari alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana  atas  diri  dan  perbuatannya,  seperti  alasan  pemaaf  dan pembenar. Alasan subyektif terdakwa, seperti sikap batin terdakwa sebelum atau pada saat melakukan  tindak  pidana,  dikenal  dengan  istilah  alasan  pemaaf,  dan  KUHP  telah mengaturnya Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Karena kurangnya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  harus  menerima  konsekuensi  atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.
Sesuai dengan Pasal 49 (1) dan Pasal 50 serta Pasal 51 (1) Kode Hukum pidana, alasan- alasan tersebut bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain yang berada di  luar  hak  cipta  atau  pelaku,  dan  selama  sidang  pengadilan,  Dewan  Hakim  tidak menemukan fakta-fakta atau hal yang membuktikan keadaan  yang diinginkan, sehingga Mahkamah menghakimi secara hukum.
Hakim  tidak  menemukan  bukti  dalam  sidang  yang  dapat  membebaskan  tanggung jawab  pidana,  seperti  motif  atau  pengampunan,  sehingga  terdakwa  harus  bertanggung jawab  atas  perbuatannya  dan  dinyatakan  bersalah.  Pertimbangkan  bahwa  mediasi dimaksudkan untuk menghukum terdakwa atas kejahatannya dan mengajarinya bagaimana berperilaku di masa depan. Pendanaan ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk mencegah kejahatan di masa depan dan untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga mereka. Majelis Hakim juga percaya bahwa hukuman yang akan ditentukan dalam putusan ini harus didasarkan pada pertimbangan menyeluruh dari aspek filsafat, sosiologis, dan jurisprudensi, dengan mempertimbangkan tujuan pembiayaan tersebut,  sehingga  dapat  diharapkan  lebih  dekat  dengan  pencapaian  aspek  keadilan, keyakinan hukum, dan utilitas.
Jika terdakwa telah ditahan dan ditahan secara sah, maka waktu  penangkapan dan penahanan harus dikurangi sepenuhnya dari kejahatan yang telah ditinggalkan dan setelah terdakwa ditahan, dan penangkaran terdakwa dibenarkan dengan alasan yang cukup, harus ditentukan  bahwa  terdakwa  tetap  ditahan.Melawan  bukti  1  (satu)  kacamata,  1  (Satu) sepasang sepatu hitam, 2 (One) kantong hitam, 1(One) celana dalam bermerek Pridenjoy, 2(Dua) ikan linen plastik, 1 (1) batu, 1(1) unit motor Yamaha Mio biru, nomor kepolisian: BE 2354 VF, nomor mesin: 1KP028031, nomor frame: MH31KP001CK027937, 1 (An) Seagate 2000
GB merek CCTV hard disk, dan 1 (A) Scoopy sepeda berwarna abu-abu, nomor polisi: BE 6568ZF Machine Number: JM31E1521146, Frame Number: MH1M31J12J522629, yang masih diperlukan  sebagai  bukti  dalam  kasus  atas  nama  Syrial  Aswad  alias  Iyal,  kemudian dikembalikan ke Jaksa Agung untuk bukti atas nama.
Majelis hakim juga percaya bahwa sebelum menyatakan pelanggaran pidana terhadap terdakwa,  keadaan  yang  menindas  dan  meringankan  terdakwa  harus  dipertimbangkan. Tindakan terdakwa telah menyebabkan kesusahan besar bagi masyarakat,  membuat istri dan keluarga korban kehilangan salah satu tulang belakang mereka, meninggalkan keluarga dalam  keadaan  menderita,  dan  melanggar  norma-norma  dan  kesulitan  agama.  Karena kondisi yang tenang, terdakwa tidak pernah dihukum (Simbolon, 2020).
Berdasarkan semua pertimbangan di atas, termasuk pertahanan terdakwa, keadaan yang melemahkan, dan kondisi yang memudahkan dia, Dewan Hakim pada dasarnya setuju dengan klaim Jaksa Agung sehubungan dengan bukti-bukti tuduhan terhadap terdakwa itu, tetapi sehubung dengan penetapan periode penjara (straafmat) yang akan dikenakan pada pendakwa, Dewan hakim tidak sepenuhnya setuju pada klaim jaksa, di mana Mahkamah menghakimi hukuman penahanan (straaphmat), seperti yang terkandung dalam putusan ini, harus  disesuaikan  berdasarkan  pertimbangannya  yang  komprehensif  mengenai  aspek filosofis,  sosiologis,  dan  yurisdiksi  dari  tujuan  mediasi  luas  tersebut,  Setelah mempertimbangkan  kecacatan  terdakwa,  argumen  pertahanan,  dan  informasi  lain  yang relevan, Dewan Hakim telah mencapai konsensus dengan jaksa mengenai bukti tuduhan. Namun  demikian,  Dewan  Hakim  tidak  setuju  dengan  pengadilan  mengenai  penetapan periode penjara (straafmat) yang akan dikenakan pada jaksa. Dengan demikian, mengingat aspek filosofis, sosiologis, dan yurisdiksi dari pemeriksaan menyeluruh mediasi, keputusan Pengadilan  tentang  hukuman  penahanan  (straaphmat),  seperti  yang  dinyatakan  dalam putusan ini, membutuhkan revisi.
Pasal 55 ayat 1 Kode Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Prosedur Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dari undang- undang tersebut, menyatakan terdakwa Bakas Maulana Zambi alias Alan bin Yuzambi telah terbukti  sah  bersalah  melakukan  kejahatan  pidana  dan  melakukan  pembunuhan  yang direncanakan sebagai satu-satunya tuduhan alternatif kepada Jaksa Agung, memutuskan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan hukuman penjara selama 18 (delapan belas)  tahun,  menetapkan  periode  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dihabiskan terdakwa  diturunkan  sepenuhnya  dari  kejahatannya  yang  telah  ditinggalkan  dan memutuskan bahwa terdakwa tetap dalam penjara. Ari Qurniawan menambahkan bahwa putusan hakim adalah puncak dari kasus pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan
aspek-aspek  lain  selain  jurisprudensi,  sehingga  keputusan  hakim  sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan hukum, sebagai berikut:
1. Aspek Yuridis
Hakim tidak dapat menghakimi kejahatan kecuali dengan setidaknya dua bukti yang valid,  sehingga  hakim  yakin  bahwa  kejahatannya  telah  terjadi  dan  tersangka  telah melakukannya (Artikel 183 Konstitusi). (Pasal 184). Selain itu, dianggap bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan hukum formal dan memenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan.
Terdakwa telah dituduh oleh Jaksa Agung dengan kombinasi tuduhan yang membentuk alternatif dari satu subsidiaritas, sehingga Dewan Hakim, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam sidang, secara langsung memilih tuduhan alternatif dari salah satu, yang disusun dalam bentuk subsidiary, oleh karena itu pertama kali akan dianggap sebagai alternatif satu tuduhan primer seperti yang diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
a. “ Barangsiapa
b. Dengan  sengaja,  dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ” . Dengan Tuntutan dari Jaksa Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 (1) (KUHP), didukung oleh  poin-poin berikut: 1 pasangan kacamata, 1 pasangan sepatu hitam, 1 tas penyimpanan hitam, 2 set ikan plastik linen, 1 batu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio biru (Nombor Polisi: BE 2354 VF, Nomor Mesin: 1KP028031, Nomor Screening: MH31KP001CK027937), 1 (an) merek hard disk CCTV: Seagate 2000 GB, dan 1 (a) sepeda Scoopy berwarna abu-abu, Polisi No: BE 6568ZF. Mesin ini disebut JM1531E2114116 dan RJM112221KJM6291 MH (Baharudin & Muchlisin, 2023).
2. Aspek Sosiologis
Putusan  yang  dapat  diterima  secara  sosiologis  sesuai  dengan  hukum  sosial. Sosiologi  dapat  mengungkapkan  motif  terdakwa  melakukan  kejahatan  dan  latar belakang sosial mereka, seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan. Selain latar belakang terdakwa, dampak dan keadaan masyarakat pada saat terjadinya tindak  pidana  juga  harus  dipertimbangkan.  Dalam  Putusan  Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot,  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  Terdakwa  harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman.
Fakta  bahwa  Terdakwa  tidak  meminta  maaf  atau  mengakui  perbuatannya, menyebabkan  keluarga  korban  kehilangan  seorang  anggota  keluarga,  melanggar norma-norma  agama  dan  kesusilaan,  membuat  keluarga  korban  menderita,  dan meresahkan  masyarakat  merupakan  faktor-faktor  yang  memberatkan.  Fakta  bahwa Terdakwa belum pernah dihukum juga membantu. Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung  menjatuhkan  hukuman  18  tahun  penjara  setelah  mempertimbangkan  kondisi sosiologis dan hukum terdakwa. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  hukuman  maksimalnya  adalah  penjara  seumur  hidup  tanpa  kemungkinan pembebasan bersyarat atau hukuman mati, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dengan mempertimbangkan alasan pembenar dan pemaaf dari  terdakwa,  pengadilan  menjatuhkan  hukuman  maksimal.  Hukuman  berfungsi sebagai  peringatan  bagi  pelaku,  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk memperbaiki perilakunya dengan bantuan para saksi dari pihak kejaksaan.
3. Aspek Filosofis
Isu-isu filosofi, lebih khusus lagi faktor-faktor yang menyoroti pentingnya hak-hak korban  dan  terdakwa  atas  keadilan.  Cita-cita  hukum  dan  prinsip-prinsip  filosofis tercermin dalam hal ini. Diperlukan untuk menjamin keadilan. Berbeda dengan keadilan, yang sering dianggap sebagai tindakan atau pelaku yang tidak memihak, keadilan tidak berat sebelah dan tidak memihak pada satu pihak di atas pihak lain. Dengan berpegang pada dua prinsip-pertama, tidak menyakiti seseorang dan kedua, memberikan apa yang menjadi haknya-kita dapat melihat keadilan dalam filosofi, yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar negara (Subu, 2021).
Sebagaimana diuraikan di atas, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 48/Pid/2021/PN.Gdt pada dasarnya adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  terdakwa  terhadap  pasangan  sesama  jenis. Hakim menggunakan teori ratio decidendi dari Mackenzei untuk menggali aspek-aspek tindak  pidana dengan mencari hubungan antara  perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pertimbangan prosedural hakim dalam kasus pembunuhan berencana terhadap pasangan sesama jenis meliputi perbuatan terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dihukum. Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan (O. Z. Jainah & Zulkarnain, 2022).
Teori  pendekatan  ilmiah  Mackenzei  digunakan  oleh  hakim  yang  menjatuhkan hukuman kepada pasangan sesama jenis atas pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot. Pendekatan ilmiah menyatakan bahwa hukuman harus
dijatuhkan secara sistematis dan hati-hati, dengan hakim menggunakan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah untuk memutus perkara (Rahmawan, 2022). Hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bakas Maulana Zambi alias Alan bin Yuzambi dapat diterima, berimbang, atau sesuai dengan hukum, dan bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara untuk membuat terdakwa jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  Penetapan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot menyatakan bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh pasangan sesama jenis antara lain adalah perasaan sakit hati, marah, dendam, takut, dan kecerobohan dari pelaku sendiri..
Alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan yaitu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara seumur hidup, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan jaksa penuntut umum, hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa,  dan  putusan  nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot  tentang  pembunuhan  berencana  sesama  jenis  dengan  hukuman penjara selama 18 tahun merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yurisprudensi, sosiologi, dan filosofi merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim, dan semuanya bermuara pada fakta-fakta yang ada di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan  Oleh  Anak  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  16/Pid.  Sus- Anak/2016/PN. Cbn). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 19(2), 114 – 136.
Baharudin,  B.,  &  Muchlisin,  R.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berencana  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  2/Pid.  B/2021/PN.  Gdt  Jo 56/Pid/2021/PT). Pagaruyuang Law Journal, 249 – 267.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20 – 33.
Br  Sitepu,  F.  (2019). Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Kasus  Pembunuhan  Dan Pemerkosaan Terhadap Mayat Yang Dilakukan  Oleh Orangtua Angkat (Studi Kasus Putusan No. 2022/Pid. B/2018/PN. Lbp) SINDI Febrianda Br Sitepu.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hamzah, A. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Andi.
Jainah, O. Z., &  Zulkarnain, M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim  dalam  Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang ( Studi Putusan Nomor 94 / Pid . B / 2021 / Pn . Kla ). Kewarganegaraan, 6(2), 3131.
Jainah, Z. O. (2022). Pembajakan Di Laut Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Provinsi Lampung. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(2), 307 – 318.
Presiden  Republik Indonesia. (n.d.-a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
Presiden  Republik  Indonesia.  (n.d.-b). Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Rahmawan, G. F. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan di Pantai Laut. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1),
183 – 197.
Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Hasan, Z. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana. Widya  Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1), 207 – 218.
Simbolon,  S.  (2020). Pertimbangan  Hukum  Oleh  Hakim  Atas  Penjatuhan  Pelaku  Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  (Studi  Kasus  Nomor:  176/Pid.  B/2018/PN.  BNJ). Universitas Medan Area.
Subu,  L.  (2021). Analisis  Putusan  Pn  Nomor  2/P.  ID.  S/2020/PIN.  ADL.  Terhadap  Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Konawe Selatan. UNIVERSITAS BOSOWA.
Tanggamus. (2022). Dua Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana Divonis Diatas 10 Tahun Penjara. Netizenku. https://netizenku.com/dua-terdakwa-kasus-pembunuhan- berencana-divonis-diatas-10-tahun-penjara/
Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 4(1), 36 – 48.