## ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DALAM PENGELOLAAN
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)
Bayu Nurcahyo Andini Frenqui Monteiro Soebandi Universitas Narotama Surabaya

## ABSTRACT
Campaign fund is the biggest spending of political party. Due to the huge amount of money during the campaign, by conducting this reseach to know and understand does the legislative candidade and political party are lawfull, transparant and accountable to their spending to the public as principle of good governance in democratic country.
This   is   a   qualitative   reseach   method   with   triangulation   in   collecting   data, analysing,   conduct   indepth  interview  where  social   situation  in  the   office   of   Sidoarjo KPU,   Habib   Basuni,   CPA   public   accountant;   and   the   expeert   of   of   government/ contitutional law.
Finding shows that, twoelve (12) political parties are unlawfull to their campaign fund report, yet not transparant and accountable to the public because of: high political cost, unsettle of democratic system, weak of law enforcement, lack of political education, unprofesional of political party internal administration and irelevancy of transparancy and accountability towards politacal succession. Therefore, need to have a cmprehensive and holistic  approach to all parth of democratic stakeholders to play their roles toward good  governance in Sodoarjo.
Keywords: lawfulness, good governance, transparancy and accountability.

## PENDAHULUAN
Partai   politik   (parpol), kampanye   parpol,   dana   kampanye   dan pemilihan umum merupakan satu paket kegiatan   dalam   proses   politik   disetiap negara   demokratis   yang   sangat   sulit dipisahkan satu sama lain. Seperti juga di Indonesia, parpol menjadi organisasi masa   yang   mempunyai   visi,   misi, program   kerja   dan   ideologi   untuk mengurus   dan   membangun   negara menuju   keadilan   sosial   bagi   seluruh rakyat   segenap  anak   bangsa.Visi,   misi, program kerja dan ideologi partai turut terbentuk dan menyatu dengan anggota partai.   Pemilihan   umum   (pemilu) sebagai proses politik yang diikuti oleh rakyat   di   negara   demokrasi   untuk mengamanatkan   kekuasaan   dan kepercayaannya   kepada   perwakilannya sebagai   anggota   legislatif   di   parlamen dan   pejabat   eksekutif   di   pemerintahan untuk bekerja atas kepentingan mereka
(Rakyat).   Proses   penitipan   dan pendelegasian   kekuasaan   terjadi   dalam suatu   sistem   politik   yang   terencana, teroganisir   dan   sistematis   yaitu   pemilu yang   langsung,   umum,   adil,   mandiri, bebas   dan   rahasia.   Melalui   pemilu, rakyat   memilih   para   calon   anggota legislatif   (caleg)   dan   pejabat   eksekutif sesuai   dengan   kemampuan   individu, intergritas, track record ,   visi,   misi, program   kerja   dan   ideolgi   yang   dapat dipercaya  untuk menitipkan kekuasaan, harapan, keinginan dan kebutuhan yang ingin   dipenuhi   selama   masa   jabatan tertentu.
Pemilu   yang   dimulai   dengan kampanye   parpol   sebagai   kesempatan bagi   parpol   atau   caleg   untuk memperkenalkan   diri,   menyampaikan visi,   misi,   memberikan   janji-janji   dan program kerja yang kemungkinan akan dikerjakan   jika   mereka   terpilih   nanti. Selama   masa   kampanye   pula:   karena
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45 25
pengaruh luas wilayah  yang dijangkau, jumlah   pemilih   yang   menyebar diseluruh   wilayah,   banyaknya   jumlah kebutuhan   kampanye   serta   media kampanye   (model)   yang   digunakan dalam berkampanye akan mempengaruhi  besaran dana kampanye untuk   mengajak   dan   mempengaruhi hingga memenangkan persaingan politik pemilu.   Besarnya   dana   kampanye berbanding   lurus   bahkan   berpengaruh positif terhadap masivitas, luas wilayah dan   intensitas   kampanye,   yang   akan berpengaruh   secara   positif   terhadap perilaku   pemilih   dalam   memutuskan untuk   memilih   siapa   di   kotak   suara, Supriyanto dan Wulandari (2013:iv).
Berdasarkan
pandangan
Supriyanto   dan   Wulandari   (2013:32) menunjukkan   bahwa   dana   kempanye menentukan   kualitas,   kuantitas   dan intensitas   kampanye,   yang   pada akhirnya   berpengaruh   terhadap keberhasilan   partai   politik,   calon anggota   legislatif   dan   calon   pejabat ekekutif   dalam   merebut   suara   rakyat dalam pemilu.
Berdasarkan   latar   belakang diatas, terdapat dua permasalahan yang ingin   dijawab   melalui   penelitian   ini yaitu:
1. Apakah laporan dana kampanye partai   politik   sudah   patuh terhadap   UU   No.8   tahun   2012 dan   PKPU   No.17   tahun   2013 yang   diubah   menjadi   PKPU No.1 tahun 2014?
2. Apakah laporan dana kampanye partai   politik   sudah   sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

## TINJAUAN PUSTAKA
Kepatuhan Laporan Keuangan Laporan   yang   baik   disiapkan, disusun dan dikerjakan sesuai kerangka dan   standar   pelaporan   yang   ditetapkan oleh institusi yang bersangkutan. Dalam hal laporan keuangan di Indonesia baik untuk   tujuan   bisnis   dan   entitas nonbisnis;   standar,   model   dan   format pelaporan   diatur   oleh   IAI   dalam   buku panduannya;   Pernyataan   Standar
Akuntansi   Keuangan   (PSAK)   namun dalam PSAK menyarankan agar proses pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pelaporan   aktivitas   ekonomi   dapat disusuaikan dengan kondisi pelapor dan kebutuhan pengunan laporan tersebut. Suwarjono   (2008:120)   me- nunjukkan   bahwa   Prinsip   Akuntansi Berterima   Umum     (PABU),   akan menjadi salah satu kriteria yang paling fundamental   untuk   menentukan/ mengukur   apakah   statemen   keuangan sebagai media pelaporan telah mencatat, mengukur   dan   menyajikan   informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur yang secara teknis/ realita implementasi disebut   menyajikan   secara   wajar (present   faily) .   Suwarjono   berpendapat bahwa,   standar   akuntansi   hanya merupakan   salah   satu   kriteria   utama untuk   menentukan   kewajaran   laporan keuangan   dientitas   bisnis   maupun nirlaba.
Ada tiga jenis kriteria kewajaran menurut   Suwarjono   (2008:121)   yang mempunyai   pengertian   sangat   berbeda makna diantaranya; (1) prinsip akuntansi (Accounting   Principles) ;   (2)   standar akuntansi   ( accounting   standards );   dan (3)   prinsip   akuntansi   berterima   umum
( Generally AcceptedAccounting Principles ). Sesuai dengan PSAK No.1 (IAI, 2014)   tentang   penyajian     laporan keuangan,   laporan   keuangan   yang dimaksud   adalah   statemen   keuangan untuk   entitas   bisnis   yang   disediakan untuk   kebutuhan   umum (general purpose   financial   statements) ,   laporan keuangan yang lengkap dan patuh harus mencakup:   dapat   dibandingkan,   dapat dipercaya,   lengkap,   wajar,   jujur, informasi   tentang   kelansungan   hidup perusahaan dan harus ada catatan yang mengambarkan   perlakuan   perusahaan terhadap lingkungan dan SDMnya. Aturan PSAK No.45 (IAI, 2014) untuk   entitas   nirlaba   termasuk   parpol dan   laporan   keungan   yang   wajib dilaporkan   adalah;   laporan   posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut menunjukan perbedaan
laporan   keuangan   untuk   entitas   bisnis pada   umumnya.  Dalam  entitas   nirlaba/ parpol,   laporan   posisi   keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai  aset, liabilitas, dan aset neto serta   informasi   mengenai   hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu  dan mengukur  aktivitas entitas kedepannya.  Semua   informasi   dalam statemen posisi   keuangan   yang digunakan   bersama   pengungkapan   dan informasi dalam   laporan keuangan lain dapat membantu para donatur yang tidak mengharapkan   pembayaran   kembali yaitu;  anggota,   kreditur   dan  pihak  lain untuk   menilai organisasi   secara keseluruhan   melalui:   (1)  Kemampuan entitas   nirlaba   untuk   memberikan   jasa secara   berkelanjutan;   (2)   Likuiditas, fleksibilitas   keuangan,   kemampuan untuk   memenuhi   kewajiban   dan kebutuhan pendanaan eksternal.
Laporan   posisi   keuangan   yang dilaporkan   mencakup;   entitas   nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset,   utang/liabilitas   dan   aset   neto. Kalasifikasi   aset   dan   liabilitas   dalam PSAK   No.   45   (IAI,   2014)   meliputi; laporan   posisi   keuangan,   termasuk catatan   atas   laporan   keuangan, menyediakan   informasi   yang   relevan mengenai   likuiditas,   fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas.   SAK   mengatur   dengan   jelas agar   kas   atau   aset   lain   yang   dibatasi penggunaannya oleh donatur yang tidak mengharapkan   pembayaran   kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang   tidak   terikat   penggunaannya. Laporan   yang   terpisah   tersebut   juga menyajikan   informasi   likuidasi   dengan cara   sebagai   berikut;   menyajikan   aset berdasarkan   urutan   likuiditas,   dan liabilitas   berdasarkan   tanggal   jatuh tempo;   mengelompokan   aset   kedalam lancar   dan   tidak   lancar   dan   liabilitas berdasarkan   jangka   waktu   jatuh   tempo yaitu  dalam jangka pendek dan jangka panjang;   mengungkapkan   informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo   liabilitas,   termasuk   pembatasan pengunaan   aset,   dalam   catatan   atas laporan keuangan. SAK mengatur  agar
dalam   laporan   posisi   keuangan menyajikan,   jumlah   masing-masing kelompok   aset   neto   berdasarkan   pada ada/   tidak   adanya   pembatasan   oleh donatur   yang   tidak   mengharapkan pembayaran   kembali,   yaitu;   terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat.
Laporan   aktivitas   yang   atur dalam PSAK No.45 (IAI, 2014) adalah untuk  menyediakan  data  dan  informasi mengenai   pengaruh   transaksi   dan peristiwa   lain   yang   mengubah   jumlah dan sifat aset bersih;   hubungan antara transaksi   keuangan   dan   peristiwa   lain; dan   bagaimana   penggunaan   sumber daya   dalam   pelaksanaan   berbagai program   atau   jasa.   Harapan   dengan adanya   laporan   aktivitas   informasi dalam laporan aktivitas dapat digunakan bersama   dengan   pengungkapan informasi   dalam   laporan   keuangan lainnya   dan   membantu   donatur   yang tidak   mengharapkan   pembayaran kembali   untuk   melakukan   evaluasi kinerja   dalam   suatu   periode   yang berupa;   menilai   upaya;   kemampuan; rencana   dan   kesinambungan   entitas nirlaba   dalam   memberikan   jasa,   serta menilai   pelaksanaan   tanggung   jawab dan kinerja manajer.
Tabel 1. Daftar kriteria kepatuhan laporan dana kampanye
No Standar/ kriteria
1 Cakupan laporan
2 Periode pencatatan dan pelaporan
3 RKDKP 4 Batas maksimum sumbangan
5 Ketepatan waktu pelaporan ke KPU
6 Sumber dana parpol dan caleg
7 Periode pelaporan penerimaan awal
8 Tanggal pembukaan RKDKP
9 Nama bank dan nama pemilik RKDKP
10 Cakupan laporan pembukaan RKDKP
11 Cakupan laporan awal
Sumber: UU No.8 tahun 2012 dan PKPU No. 17 tahun 2013
Khusus   untuk   kepatuhan pelaporan dana kampanye partai politik, laporan   dana   kampanye   yang   patuh dengan   peraturan   apabila   telah   sesuai
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
dengan sebelas standar dan persyaratan menurut   UU   No.8   tahun   2012   dan PKPU   No.17   tahun   2013   yang   telah diubah   menjadi     PKPU   No.1   tahun 2014,   sebagaimana   yang   tersaji   dalam tabel.   Jadi,   laporan   kepatuhan   adalah kumpulan   data,   catatan   dan   dokumen yang  telah diolah berdasarkan UU dan peraturan   yang   sesuai   keadaan   dan kemampuan pihak pelapor yang dengan harapan   mampu   menjawab   kebutuhan penguna   laporan   atau   laporan   yang dapat   menyediakan   informasi   yang diperlukan   oleh   penguna   laporan tersebut   dalam   menentukan   suatu kebijakan   dan   maupun   memutuskan suatu keputusan ekonomi  sosial politik yang mempunyai konsekuensi hukum.
Transparansi dan Akuntabilitas Menurut The Transparancy and accountability Initiative ( T/A Initiative ). Transparansi   adalah   sebagai   suatu prinsip,   yang   berhubungan   dengan pejabat   publik,   pegawai   negeri,   para manajer   dan   para   direktur   perusahaan dan   organisasi   serta   komisaris   yang mana   mempunyai   kewajiban   untuk bertindak secara terbuka ( visibly ), dapat diprediksi (predictably) dan   dapat dipahami   dalam   mempromosikan/ mengajak   partisipasi   publik dan akuntabilitas.   Namun,   dengan   hanya membuat  ketersediaan informasi  belum tentu   mencapai   prinsip   transparansi. Banyak informasi mentah yang tersedia dan   menyebar   diranah   publik akan meningkatkan ketidak jelasan informasi daripada   transparansi.   Oleh   karena   itu, informasi   harus   diolah   dan   dicek validitasnya baru dipublikasikan supaya meningkatkan relevansi dan kemampuan akses (relevant   and   accessible) .
Informasi   yang   disajikan   harus   dalam bahasa   sederhana   yang   mudah dipahami/diaplikasikan   dengan   format yang   tepat   sesuai   kebutuhan   para stakeholder   yang   berbeda.   Harus mempertahankan   detail   dan   pemilahan kata   yang   diperlukan   untuk   kebutuhan analisis,   evaluasi,   rekomendasi   dan partisipasi. Informasi juga harus tersedia dengan   format   yang   tepat   dan   sesuai
untuk audiens yang  berbeda. Atas asas kemanfaatan, informasi yang  transparan juga   harus   tepat   waktu   ( ontime )   dan akurat (timely and accurate); atau bisa dibilang:   keterlibatan   para   stakeholder yang relevan dalam arti bahwa informasi harus  tersedia  pada   saat  merencanakan serta   selama  perencanaan  dan   setelah pelaksanaan   rencana   kebijakan   dan program  yang  dimasa depan. Informasi harus   dikelola   sehingga up-to-date , akurat,   dan   lengkap   (Diterjemahkan bebas   oleh   penulis   dari www. transparency-initiative.org).
Sedangkan akuntabilitas artinya memastikan   bahwa   para   pejabat   di organisasi   sektor   publik,   termasuk parpol   dan   organisasi   sukarela   harus tangunjawab atas tindakan mereka serta siap   menerima   konsikuensi.   Informasi harus tersedia dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan analisis, evaluasi ketika   tugas   dan   komitmen   tidak terpenuhi.
Selain   itu,   secara   spesifik definisi   akuntabilitas   dalam   politik menurut   Jonathan   Fox   yang   di   kutip oleh (T/A Inititive) adalah: akuntabilitas politik  sebagai  arena  konflik  mengenai apa   dan   bagaimana   mereka   yang berkuasa bertanggung jawab pada publik atas   keputusan   mereka.   Hal   ini membantu   untuk   melihat   akuntabilitas yang   tidak   hanya   merupakan seperangkat   mekanisme   kelembagaan atau checklist prosedur ,   tetapi   sebagai arena   tantangan,   kontestasi   dan transformasi (Diterjemahkan bebas oleh penulis   dari www.transparency- initiative.org ). Transparansi   penggunaan   dan pengelolaan   anggaran   partai   politik dinilai   masih   buruk,   hal   ini   terbukti berdasarkan   Peneliti   Divisi   Korupsi Politik   Indonesia   Corruption   Watch (ICW),   Almas   Sjafrina   menuturkan, laporan   keuangan   parpol   yang bersumber   dari   negara   sudah   secara patuh dilaporkan oleh parpol ke Badan Pemeriksa   Keuangan   (BPK).   Pasalnya, laporan keuangan menjadi syarat untuk pencairan   bantuan   berikutnya.   Namun, laporan   keuangan   di   luar   itu   tak
dilaporkan.   Audit   tak   dilakukan   oleh BPK   melainkan   oleh   Kantor   Akuntan Publik   (KAP)   yang   ditunjuk   parpol. “Soal   pencatatan   penerimaan   dan pengeluaran   serta   transparansi pengelolaan   dana,   parpol   masih tergolong   buruk,”   ujar   Almas   saat dihubungi,   Jumat   (15/9/2017). Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi   Publik   (UU   KIP)   dan Undang-Undang   Partai   Politik   sudah mewajibkan   parpol   untuk   mengelola keuangannya   secara   transparan,   namun belum   ada   sanksi   yang   diatur   dalam regulasi.   Regulasi   yang   ada,   menurut dia,   belum   menjamin   dapat   membuat parpol mau secara transparan membuka penggunaan   anggarannya.   Sepanjang 2012   hingga   2015,   ICW   berupaya meminta   laporan   keuangan   ke   Dewan Pimpinan   Pusat   (DPP)   atau   Dewan Pimpinan  Wilayah   (DPW)   parpol   serta harus   bersengketa   dulu   di   Komisi Informasi.
Namun,   dari   hasil   tersebut belum   semua   parpol   memberikan laporan   keuangannya   sekalipun   ICW memenangi   sengketa.   Padahal, penggunaan anggaran parpol seharusnya secara transparan diketahui publik agar diketahui   kemana   dana   yang   diperoleh parpol   mengalir   dan   sebaliknya (kompas.com).
Akuntabilitas keuangan merupakan   sesuatu   hal   yang   harus diutamakan   untuk   dipublikasikan   oleh partai   politik   kepada   masyarakat.
Karena   masyarakat   berhak   untuk mengetahui   dan   berhak   menerima penjelasan atas pengumpulan sumberdaya   dan   penggunaannya.
Pembuatan   laporan   keuangan   adalah suatu   bentuk   kebutuhan   transparansi yang   merupakan   syarat   pendukung adanya   akuntabilitas   yang   berupa keterbukaan (openess) partai politik atas aktivitas   pengelolaan   sumberdaya keuangannya.   Tranparansi   informasi terutama   keuangan   harus   dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. (Zuryani dkk, 2016:12)
Partai   politik  adalah   salah  satu lembaga publik yang  diwajibkan untuk
melaporkan   segala   kegiatannya   kepada masyarakat.   Oleh   karena   itu,   partai politik wajib menjalankan akuntabilitas sebagai   konsekuensi   bagian   dari lembaga   publik.   Sebagai   lembaga publik,   partai   politik   lazim   dikenal sebagai lembaga yang memerlukan dana (uang)   untuk   menggerakan   segala aktivitas politiknya. Utamanya  aktivitas politik seperti yang diperlihatkan dalam pesta   pemilihan   umum.   Dalam menghadapi   pemilu,   partai-partai membutuhkan   dana   besar.   Dana   itu berasal   dari   iuran,   sumbangan   anggota dan bantuan pemerintah APBN. Seperti diketahui   persoalan   akuntabilitas   atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan   tersendiri   bagi   partai   politik sampai   saat   ini.   Harapan   publik   untuk dapat   mengakses   dokumen   laporan keuangan   masih   sulit   dijamin.   Hal   itu terkait   dengan   kemauan/kehendak (political   will)   partai   politik   untuk melakukan   atau   membuka   akses pelaporan   pendanaan   (keuangan). (Zuryani dkk, 2016:13-14) Supriyanto   dan   Wulandari (2013:39)   menyimpulkan   bahwa   jika tanpa   prinsip   akuntabilitas   dan transparansi, parpol, caleg (terpilih) dan calon   pejabat   eksekutif   (terpilih)   tidak hanya  akan dijangkiti penyakit  korupsi dan abuse   of   power tetapi   juga   akan mengancam   masa   depan   demokrasi, sebab   parpol,   caleg   dan   calon   pejabat eksekutif   dengan   tata   kelola   dana kampanye yang buruk hampir pasti akan gagal   dalam   mengelola   negara   dan pemerintahan.   Oleh   karena   itu   sanksi- sanksi   terhadap   pelanggaran   peraturan dana kampanye harus ditegakkan.
Transparansi  dan   Akuntabilitas  Dana Kampanye
Supriyanto   dan   Wulandari (2012:9)   menunjukkan   bahwa   tujuan membuka   daftar   penyumbang   dan laporan   dana   kampanye   adalah   untuk menguji   kriteria   akuntabilitas,   yaitu memastikan tanggung jawab parpol dan caleg,   bahwa   dalam   mendapatkan   dan membelanjakan   dana   kampanye   itu berlangsung   rasional,   sesuai   etika,   dan
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
tidak   melangar   peraturan.   Menurut keduanya, ada dua prinsip pokok dalam pengaturan   dana   kampnye   yaitu transparansi   dan   akuntabilitas.   Prinsip transparansi   mengharuskan   parpol   dan caleg   bersikap  terbuka   terhadap   semua proses   pengelolaan   dana   kampanye. Menurut mereka, Parpol dan caleg harus membuka   semua   daftar   penyumbang dan   membuat   laporan   dana   kampanye, yang   mencatat   semua   pendapatan   dan pengeluaran   selama   masa   kampanye baik   itu   berupa   uang,   barang   maupun jasa.   Dengan   tujuan   menguji   prinsip akuntabilitas   dalam   arti   memastikan tanggung jawab parpol dan caleg, bahwa dalam proses menerima, pencatatan dan pengeluaran   dana   kampanye   itu berlangsung   rasional,   sesuai   etika   dan tidak melangar UU dan aturan.
Irawan,   dkk   (2013:26) menunjukkan   bahwa   laporan   dana kampanye parpol maupun caleg peserta pemilu   wajib   diaudit   oleh   KAP   yang telah   ditunjuk   oleh   KPU,   agar   dapat memastikan   adanya   transparansi   dan akuntabilitas   laporan   keuangan   partai disemua   tingkatan,   KPU   pusat mewajibkan   KPU   di   setiap   tingkatan untuk   mempublikasikan   laporan   dana kampanye hasil audit tersebut di website masing-masing,   sehingga   akan membantu   mempermudah   masyarakat dalam   memantau   laporan   dana kampanye. Lebih lanjut Doolittle (2000) menunjukkan   bahwa   dana   kampanye parpol   yang   sehat   seharusnya   parpol membuka   daftar   semua   bentuk penerimaan   agar   pemilih   bisa mengetahui para penyumbang yang akan mempengaruhinya   jika   terpilih   nanti. Doolittle   juga   menegaskan   dalam menciptakan   proses   kampanye   pemilu parpol   yang   transparan   dan   akuntabel; kita   membutuhkan   sistem   untuk melakukan pengungkapan secara penuh ( Full Disclosure ). Dengan pengungkapan   (keterbukaan)   secara keseluruhan   dapat   membantu   pemilih (voter)   untuk   mengetahui   dan memahami   kepentingan-kepentingan pihak   lain   yang   mempengaruhi   calon legislatif   dan   ini   akan   menjadi   dasar
bagi   pemilih   unutk   melakukan pertimbangan,   kepada   siapa   harus menitipkan suaranya.
Hasil   penelitian   dan   analisa laporan   keuangan   parpol   di   Indonesia oleh   Harjanto   (2013)   menunjukkan bahwa   para   partai   politik   di   Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong dirinya menjadi institusi demokrasi yang berintegritas,   kredibel   dan   akuntabel karena tidak ada political will yang kuat untuk   mengikuti   prinsip   tatakelola pemerintahan   yang   baik   ( good governance ),   khususnya   terkait   prinsip transparansi dan akuntabilitas. Munurut Harjanto   (2013),   jika   tanpa   mengikuti prinsip   akuntabilitas   dan   transparansi, pelembagaan   partai   akan   selalu tersandera oleh kepentingan- kepentingan jangka pendek para oligarki partai yang akan menyengsarakan rakyat dan bangsa.
Akuntabilitas   dana   kampanye parpol   dan   caleg   peserta   Pemilihan Legislatif   merupakan   suatu persyaratan dan keharusan yang harus ditegakan dan diikuti   oleh   peserta   pemilu   untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan   oleh   semua   komponen negara   demokrasi   terutama   rakyat sebagai   pemilik   kedaulatan.   Agar terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang   baik   ( good   governance )   di Sidoarjo.   Namun,   untuk   menciptakan parpol dan caleg dalam demokrasi yang benar-benar   mengikuti   prinsip transparansi dan akuntablitas merupakan tangung   jawab   bersama   antar masyarakat,   partai   politik,   pemerintah, KPU, civil society dan lembaga penegak hukum. Hal tersebut tentu tidak mudah. Namun juga bukan tidak mungkin, perlu adanya   kerja   kolektif   dan   berintegritas semua   pelaku   demokrasi   sangat dibutuhkan   untuk   menciptakan demokrasi   berkualitas   yang   mampu mengadministrasikan   keadilan   sosial untuk   semua   kalangan,   kesejahteraan masyarakat   untuk   mereka   yang   miskin dan   bertangung   jawab   untuk   generasi penerusnya.

## METODE PENELITIAN
Metode   penelitian   kualitatif dengan   hasil   penelitian   akan   berupa kata-kata maupun kalimat tertulis yang diperoleh   dan   diolah   dari   pembicaraan dengan   informan   melalui   wawancara mendalam   ( indepth   interview ),   Bogdan & Taylor dalam Moleong (2013:4), dan situasi   sosial   berupa place , actor dan activity yang   dapat   diamati   untuk diceritakan.   Moleong   (2013:6) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif juga   merupakan   jenis   penelitian   yang tidak   menggunakan   prosedur   analisis statistik   dan   cara-cara   kuantifikasi lainnya.   Oleh   karen   itu   penelitian   ini akan mengunakan metode pengumpulan, penelitian   dan   analisis   data   dengan metode   triangulasi.   Berhubungan dengan actor dalam   situasi   sosial, peneliti   sebagai   aktor   utama   dan penyedia informasi lain diantaranya para informan dan place di KPU Kabupaten Sidoarjo,   yaitu   dengan   Bapak Mochamad Zainal Abidin, M.Pd selaku ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, di KAP Habib   Basuni,   yaitu   dengan   Bapak Habib   Basuni,   CPA   selaku   pimpinan KAP   Habib   Basuni   yang   merupakan salah satu KAP yang mengaudit laporan dana   kampanye   peserta   pemilu   pada Pemilu   Legislatif   2014   di   Kabupaten Sidoarjo, serta di Universitas Narotama, yaitu dengan  Bapak Rusdianto Sesung, S.H,.M.H   Selaku   Pakar   Hukum   Tata Negara dan Staff Ahli DPRD Jatim dan
DPRD   Se-Jatim.   Tehnik   analisa   data yang   digunakan   adalah   cara mengumpulkan   data,   mewawancara, menganalisa   data,   dan   membuat kesimpulan hasil penelitian.

## HASIL
Kepatuhan   Laporan   dana   Kampanye atas UU dan Peraturan Sesuai   Peraturan   Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana   telah   diubah   dengan Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum Nomor   12  Tahun   2014  dan   Keputusan KPU nomor 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang   Pedoman  Audit   Laporan   Dana Kampanye   Peserta   Pemilihan   Umum Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan   Rakyat   Daerah,   bahwa terdapat 11 Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan   Umum   Tahun   2014   tentang Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran Dana   Kampanye   yang   akan   diuji Kepatuhan (Audit Kepatuhan) oleh KAP terhadap   Undang-Undang   Nomor   8 Tahun   2012   dan   Peraturan   Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana   telah   diubah   dengan Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum Nomor 1 Tahun 2014.
Dari dua belas (12) partai politik peserta   pemilu   legislatif   2014   di Kabupaten   Sidoarjo   telah   dilakukan audit   oleh   KAP   dimana   dengan   hasil kepatuhan dan ketidak patuhan seperti di tabel dibawah ini:
Tabel 2. Rangkuman Laporan audit kepatuhan atas laporan dana kampanye dua belas (12) parpol peserta pemilu legislatif 2014 di kabupaten Sidoarjo.
No Kriteria Kepatuhan P K B PDI P GERIN DRA P A N GOL KAR DEMO KRAT P K S NASD EM P P P P B B HAN URA PKP I 1 Cakupan laporan K P KP P K P P KP K P - P P P P 2 Periode pencatatan dan pelaporan P P P P - P P - P P TP P 3 RKDKP T P TP KP P KP TP T P - P K P P P 4 Batasan maksimum sumbangan P P P P P P P - P P P P 5 Ketepatan waktu pelaporan ke KPU P P P P P P P - P P P P 6 Sumber dana parpol dan caleg P KP P P P P P - P P P P 7 Periode laporan penerimaan awal P TP P P P TP P - P T P TP P 8 Tanggal pembukaan RKDKP P TP P P P TP P - P P P P 9 Nama bank dan nama pemilik RKDKP P P TP P P TP P - K P P - P 10 Cakupan laporan pembukaan rekening khusus P KP - P P KP P - P P P P 11 Cakupan laporan awal P KP - P P KP P - P P TP P
Keterangan tabel :  P : Patuh, TP : Tidak Patuh, KP : Kurang Patuh, - : tidak ada data Sumber   :   Laporan   hasil   audit   laporan   dana   kampanye   parpol   peserta   pemilu   yang dilaporkan ke KPU kabupaten Sidoarjo dan dirangkum oleh peneliti.
Transparansi  dan   Akuntabilitas   Parpol peserta Pemilu atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye  pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo.
Keterbukaan   dan   pertangung- jawaban laporan dana kampanye parpol peserta   pemilu   di   Kabupaten   Sidoarjo yang   diaudit   oleh   KAP   selaku   auditor profesional   dan   berkompeten   dan dilaporkan   kepada   KPU   sebagai penyelengara   pemilu   demokrasi merupakan proses politik untuk menguji prinsip   transparansi   dan   akuntabilitas dana kampanye  kepada pemerintah dan masyarakat.   Melaksanakan   prinsip transparansi dan
akuntabilitas
merupakan   suatu   keharusan   dalam sistem   pemerintahan   yang   demokratis untuk mengajak dan melibatkan semua pelaku demokrasi agar ikut mengetahui, mengawasi   maupun   menjalankan peranannya supaya cita-cita membentuk tata   kelola   kepemerintahan   yang   baik ( good   governance )   dapat   tercapai dengan   mudah   dan   maksimal.   Dengan adanya  pelaporan dana kampanye  yang transparan dan akuntabel masyarkat ikut mengawasi   jalannya   proses   kampanye hingga   hari   pemilihan,   harapannya pelaksanaan   pemilu   dapat   terlaksana secara   berkualitas   sesuai   prinsip demokrasi  dan bermartabat.   Lebih  dari itu,   dengan   pelaksanaan   pemilu   yang
bermartabat akan mampu menghasilkan pemimpin   yang   amanah   dan berintegritas,   yang   bebas   dari kepentingan   para   penyumbang   dan pengaruh external lain   yang   bisa mempengaruhi   produktivitas   dan keberpihakan kepada masyarakat selama masa kepemimpinnya.
Kesungguhan partai politik untuk transparan   dan   akuntabel   merupakan inisiatif   parpol   dalam   menunjukan kelebihan   dan   segala   kekurangannya untuk   diketahui   oleh   publik   agar   bisa ikut   membantu   bersama-sama   (gotong royong)   mendanai   suatu   proses   politik yang kredibel, inklusif dan partisipative . Selain   sekedar   mengetahui   dan   ikut membantu,   masyarakat   sebagai   warga negara   dan   media   masa   sebagai   salah satu   pilar   demokrasi   ikut   dilibatkan untuk   mengawasi   para   caleg   yang terpilih, agar wakil rakyat  yang  dipilih oleh rakyat betul-betul akan menyurakan kebutuhan   dan   kepentingan   rakyat bukan   kepentingan   sosial   ekonomi pribadi   dan   kepentingan   para penyumbang yang mendanai kampanye sebelum pemilu.
Parpol   dan   caleg   peserta   pemilu harus   benar-benar   membuat   laporan dana   kampanye   yang   transparan   dan akuntabel   sebagai   pendidikan   politik nyata   yang   sudah   seharusnya   diikuti oleh   semua   institusi   politik   di   negara demokrasi.   Mempublikasikan   semua penerimaan   dan   pendanaan   dana kampanye   serta   mempertangung- jawabkan   semua   bentuk   pengeluaran dana   kampanye   yang   patuh   terhadap hukum   dan   etika   berdasarkan   moral   / norma masyarakat merupakan indikator awal   bahwa   parpol   dan   caleg   tersebut akan   bekerja   demi   kepentingan masyarakat   dan   kesejahteraan   seluruh rakyat   Indonesia.  Pemahaman   umum atas   prinsip   transparansi   dan akuntabilitas   adalah   bermacam-macam, beberapa   diantaranya  adalah  dalam catatan wawancara dengan informan;
“….prinsip   transparansi   yang mana   mengharuskan   setiap lembaga/ instansi yang sumber keuangannya   dari   negara   itu
harus terbuka. Harus membuka informasi seluas-luasnya, termasuk perencanaan, pengunaan,   anggaran   yang dikeluarkan   termasuk   realisasi anggaran   yang   digunakan termasuk   partai   politik   dan terkait   dengan   pertanggung- jawaban dalam   prinsip akuntabilitas   maka   setiap   satu sen (rupiah)  uang negara yang digunakan   harus   diper- tanggungjawabkan   untuk   apa dipergunakan,   itu   harus   bisa dipertangunjawabkan.   Jangan sampai   disalahgunakan.   Nah prinsip-prinsip   ini   ada kaitannya   dengan   demokrasi, tidak   ada   demokrasi   tanpa transparansi dan akuntabilitas”. (Rusdianto,  wawancara   pada hari Rabu, 16 Maret 2016). Hal   ini   sesuai   dengan   Yayasan
Perludem (www.perludem.org), menunjukkan bahwa Prinsip transparansi mengharuskan partai politik peserta   pemilu   dan   calon   bersikap terbuka   terhadap   semua   proses pengelolaan dana kampanye, khususnya, dalam pemasukan atau pendapatan serta pengeluaran   atau   belanja.   Di   sini sejumlah   kewajiban   harus   dilakukan oleh   partai   politik   dan   calon,   seperti membuat   daftar   penyumbang,   daftar pendapatan,   daftar   belanja,   neraca   dan lain-lain.   Tujuan   membuat   daftar penyumbang,   daftar   pendapatan   dan daftar   belanja,   neraca,   dan   lain-lain adalah   untuk   menguji   prinsip akuntabilitas,   yaitu   memastikan tanggung jawab partai politik dan calon dalam   proses   menerima   dan membelanjakan   dana   kampanye   sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.
Jika,  Negara   merupakan   rumah bersama   semua   warga   negara   maka sudah seharusnya (pemilik rumah/warga negara)   berhak   mengetahui   semua proses   kebijakan   dan   keputusan   yang menyangkut   kehidupan   orang   banyak jika  itu  bukan   merupakan   rahasia negara. Pada era yang semakin terbuka ini,   sudah  seharusnya   rakyat   dan
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
penjabat public yang   bekerja   demi kepentingan   rakyat   perlu   bekerja   sama menuju satu tujuan yaitu melunasi janji kemerdekaan   kepada   semua   warga negara. Langkah awal membentuk kerja sama   ini   adalah   keterbukaan   informasi kepada   sesama   dan   bertanggungjawab atas semua keputusan dan kebijakannya, termasuk   keterbukaan   dan   per- tanggungjawaban   dana   kampanye   oleh parpol  peserta   pemilu   di  Pemilihan Legislatif  2014 di Kabupaten Sidoarjo. Karena   parpol   merupakan   organisasi masa yang menegakkan pilar demokrasi dan   sebagai   fasilitas   politik   untuk menduduki jabatan-jabatan politik untuk melayani   kepentingan   umum   (rakyat secara keseluruhan).
Masyarakat   dan   penyelenggara pemilu   menganggap   pentingnya transparansi   dan   akuntabilitas   laporan dana   kampanye   karena   ada  tuntutan nyata dan dorongan yang kuat untuk ikut terlibat   membangun   dan   mengawasi proses   pembangunan   bangsa   dan jalannya demokrasi yang berperikeadilan. Untuk mengetahui  apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas   parpol   untuk   masyarakat dan   penyelengara   pemilu,   kita   lihat pernyataan komisioner KPU dibawa ini;
“...Ya sangat penting. Bagi kita sangat penting. Karena memang penyelengara
kepinginnya
proses   penyelenggaraan   pemilu itu   benar-benar   masuk   dalam wilayah   demokrasi   yang   benar dan bersih. Jadi kalau demokrasi kemudian   diwarnai   dengan money politik.   Seperti   itu   kan demokrasi itu masih tanda kutip, masih   dipertanyakan.   Jadi harapan   penyelengara   ya... semuanya   berjalan   secara demokratis   tidak   ada money politik, trus kemudian tidak ada intrik-intrik   politik   yang menjatuhkan”.
(Zainal,
wawancara pada hari kamis, 10
Maret 2016)
Demokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, pratek korupsi dan money politik   merupakan   bentuk   demokrasi
yang   diidolakan   oleh   semua   pelaku demokrasi.   Namun   hal   tersebut   belum nyata karena data dan fakta di lapangan menunjukkan   bahwa   praktek money politik   merupakan   sesuatu   yang   masih dianggap   wajar   oleh   masyarakat   dan aktor   politik   lainya.   Keinginan   sesaat masyarakat   Sidoarjo   ( pragmatisme ) untuk   memperoleh   uang,   barang   dan jasa   agar   mau   memberikan   suaranya (pilihan)   kepada   caleg   suatu   saat/akan melumpuhkan   akal   sehat   masyarakat dalam   memikirkan   kepentingan   jangka panjang   dan   tugas   anggota legislative yang akan bekerja mewakili masyarakat dalam   merencanakan,   membahas   dan memutuskan   semua   kepentingan   dan kebutuhan masyarakat yang melampaui satu generasi.
Masyarakat   seharusnya   dengan penuh kesadaran dan mengetahui bahwa proses   pemilihan   merupakan   langka awal   atas   segala   keputusan   dan kebijakan   penting   yang   akan   diambil. Keputusan   dan   kebijakan   yang   dibuat oleh   wakil   rakyat   tersebut   dapat mempengaruhi   kehidupan   sosial   warga negara yang sekarang dan generasi yang akan   datang.   Jika   keputusannya memihak   pada   rakyat   maka kesejahteraan   akan   meningkat   namun jika   sebaliknya   maka   rakyat   akan sengsara.   Pengetahuan   rakyat   atas   hak dan   kewajibannya   serta   kesadaran parpol   dan   caleg   atas   kewajibannya dengan   melakukan   pendidikan   dan semangat   mencatat   serta   melaporkan dana   kampanye   secara   transparan   dan akuntabel   merupakan   suatu   keharusan jika   kita   menginginkan   demokrasi berkualitas dan mensejahterakan.
“…   Penting.   Memang,   karena ini   caleg   /   parpol   maka   harus jelas   dananya   ketika   seorang caleg   akan   /   mau   maju   dalam pencalonan   maka   dia   wajib melaporkan   sumber   dana   dari dirinya,   dari   parpol   dan pendukung (donaturnya), supaya kita   tahu   sumber   dananya   dari mana saja. Takutnya ada terjadi politik transaksi. Misalnya; kita sumbang   berapa?   Nanti   kalau
sudah   jadi   aku   nitip   pesan   /
minta   balasan.   Jadi,   itu   harus transparan”.
(Basuni,
wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).
Integritas   dan   kejujuran   parpol peserta   pemilu   terhadap   laporan   dana kampanye   yang   transparan   dan akuntabel   pada   proses   kampanye   dan perayaan   pemilu   merupakan   dasar kepemimpinan pada jabatan politik yang ingin mengabdikan diri untuk melayani dan   kemungkinan   besar   akan   bekerja untuk kepentingan rakyat.
Anjalline, dkk (2014) menunjukkan   bahwa   donasi   yang diberikan donatur pastinya akan menjadi beban   secara   moral   bagi   si   penerima yang nantinya akan menimbulkan resiko yang sangat besar apabila arah kebijakan yang   dipilih   hanya   menguntungkan pihak   tertentu   saja   yang   sudah   berjasa karena  telah memberikan  donatur  pada saat   tahap   pemilihan   umum.   Bukan hanya   itu,   hal   ini   akan   memberikan dampak   yang   lebih   apabila   dana   yang dikucurkan untuk kampanye berasal dari kantong   pribadi   yang   membuat   calon peserta   pemilu   terpilih   akan   terjebak dalam   kepentingan   pribadi   melawan kepentingan masyarakat. Apabila moral tidak dipersiapkan sejak dini tentu akan menculkan   resiko   yang   besar   dimana kesempatan untuk melakukan penyimpangan   dengan   jabatan   yang dimiliki akan semakin besar.
Transparansi   dan   akuntabilitas laporan   dana   kampanye   ini   sangat penting   karena   selain   menghindarkan praktek money politik   dalam   pesta demokrasi   (pemilu)   juga   ikut mendorong   upaya   menciptakan demokrasi yang bersih dan bermartabat di   Indonesia   khususnya   di   Kabupaten Sidoarjo. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan   masih   banyak   pekerjaan dan   tantangan   yang   harus   dikerjakan bersama   untuk   menciptakan   pelaporan dana   kampanye   yang   betul-betul transparan dan akuntabel bukan sekedar formasilitas tapi harus berawal dari niat dan   kemauan   yang   kuat   untuk
merealisaikan transpransi dan
akuntabilitas;
“…Kuncinya, Kesungguhan para caleg   dan   parpol   untuk   benar- benar   transparan   dan   akuntabel. Mengapa, apakah itu penting atau tidak   penting   itu   yang   susah. Kadang-kadang   mereka   (parpol) mengangap   tidak   penting,   itu karena   paksaan   dari   undang- undang   untuk   transparan   dan akuntebel,   tetapi   pada   tataran prakteknya  tidak jelas. Sehingga mereka   asal   melaporkan   sesuai format,   sedangkan   isinya   tidak semua   yang   dilaporan,   paling cuma   5%   -   10%   yang dilaporkan”. (Basuni, wawancara pada   Selasa,   tanggal   22   Maret 2016)
KPU   sebagai   penyelengara pemilu   dan   KAP sebagai   auditor   dana kampanye mengatakan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye  itu sangat penting karena parpol dan caleg adalah orang-orang   yang   akan   menduduki jabatan public untuk   menjalankan pelayanan public demi   kesejahteraan rakyat   umum.   Namun   parpol   belum mempunyai   kesungguhan   untuk transparan   dan   akuntabel   terhadap laporan   penerimaan   dan   penggunaan dana   kampanye   karena   belum merasakan manfaat secara lansung yang diperoleh. Hal tersebut berbading lurus dengan sifat masyarakat yang pragmatis mengingingkan   untuk   diberi   imbalan   / keuntungan sesaat (bayar) baru mau ikut memilih   dan   masyarakat   kelompok menengah   keatas   yang   besifat apatis terhadap politik / tidak mau ikut terlibat. Idealnya, warga masyarakat yang sudah memenuhi   syarat   untuk   ikut   dalam pemilihan mempunyai kewajiban moral dan konstitusi untuk ikut memilih tanpa harus   dibayar   dan   /   atau   adanya vote buying berupa money politik.   Jadi, sebenarnya money politik itu ada karena adanya   permintaan   oleh   masyarakat, seperti   hukum   ekonomi   klasik   ( supply and   demand ).   Untuk   menghentikan maupun   mencegah money politik   di
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
pemilu   demokrasi   perlu   tindakan kongkrit  yang  holistik dan menyeluruh untuk   memutuskan   rantai supply dan demand di pasar politik transaksional.
“… dalam konsep demokrasi di negara   berkembang   tidak   ada relevansi   bahkan   tidak   ada pengaruh   antara   transparansi pendanaan yang ada pada partai politik   dengan   tingkat elektabilitas   dan   kesuksesan mereka   dalam   menghadapi suksesi   di   pemilu.   Itu   tidak. Kenapa,   karena   tingkat pendidikan   politik   yang   ada   di masyarakat   masih   rendah, kemudian   keterlibatan   partai politik   untuk   memerankan peranannya   juga   masih   kurang, dan   karena   pendidikan   yang dihadapi   oleh   penduduk   di negara   berkembang   itu   belum begitu baik, sehingga penduduk di   negara   berkembang cenderung apatis dan cenderung juga pragmatis ”.   (Rusdianto, wawancara   pada   Rabu,   tanggal 16 Maret 2016)
Transparansi   dan   akuntabilitas laporan   dana   kampanye   merupakan factor penting   dalam   demokrasi khususnya   pada   pemilu.   Namun   hal tersebut masih merupakan permasahalan besar   di   negara   berkembang   karena sistem   untuk   menciptakan   kondisi demokrasi   yang   transparan   dan akuntabel   belum setel dan   belum menjadi   kebiasaan.   Pendidikan   politik bisa menjadi solusi atas pemasalahan ini dan  para  pelaku demokrasi   wajib  aktif memainkan peranannya masing-masing.
Penyelengara   pemilu   diharapkan menyelengarakan   pemilu   yang bermartabat,   partai   politik   peserta pemilu   menjadi   perserta   pemilu   yang berintegritas dan jujur dan yang paling penting   rakyat   sebagai   salah   satu penentu   kualitas   demokrasi   dan menjunjung   tinggi   martabat   demokrasi harus   bertindak   sebagai   pemilih   yang cerdas,   rasional   dan   visioner   dengan mempertimbangkan   semua   kepentingan
di masa depan dan generasi yang akan datang.
Tingkat  Transparansi   dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Untuk   mengukur   tingkat transparansi   dan   akuntabilitas   laporan dana   kampanye   merupakan   pekerjaan besar   yang   butuh   kerja   keras,   kerja cerdas dan jangka waktu penelitian yang cukup   panjang   untuk   memantau kegiatan   kampanye   dan   proses   pemilu secara   menyeluruh   dan   tuntas.   Namun dalam   penelitian   ini   peneliti menggunakan   prinsip,   yaitu   :   seberapa besar   parpol   peserta   pemilu   membuka daftar   penyumbang   kepada   publik, kesungguhan   parpol   membuat   laporan dana   kampanye   dan   apakah   parpol peserta   pemilu   mencatat   semua pendapatan   dan   pengeluaran   selama masa   kampanye,   untuk   mengukur transparansi.   Sedangkan   untuk   prinsip akuntabilitas   laporan   dana   kampanye diukur   berdasarkan   :   rasionalitas penerimaan   dan   pengunaan   dana kampanye,   etika   penerimaan   dan penggunaan   serta   tingkat   pelangaran dalam peneriman dan penggunakan dana kampanye.
Berdasarkan   rasionalitas   laporan dana kampanye, sulit untuk mengatakan tingkat   transparansi   dan   akuntabilitas laporan   dana   kampanye   karena   dalam menyusun   laporan   dana   kampanye, masih   terdapat   banyak   partai   politik yang   tidak   melaporkan   daftar   nama penyumbang   baik   secara   individu maupun   kelompok,   kalaupun   mereka menyerahkan   laporannya   kebanyaknya nilainya   nihil.  Apakah   mungkin   parpol dan para caleg mampu mendanai semua kegiatan   kampanye   dan   biaya   pemilu dengan   modalnya   sendiri?   Kalau memang itu terjadi, kita lihat pada biaya kampanye   yang   rata-rata   ratusan   juta, bahkan   miliaran   rupiah   yang dikeluarkan   untuk   menduduki   jabatan politik   di   parlamen,   serta   jika   kita menelusuri dari gaji perbulan yang akan diterima   pada   saat   mereka   menduduki jabatan,   berapa   kali   gaji   untuk mengembalikan   semua   pengeluaran
selama   masa   kampanye,   gaji   berapa periode jabatan? Apakah ada parpol dan caleg   yang   mau   merugi   dalam berpolitik? “…Susah mengukur akuntabilitas   dan   transparansi kalau   anda   meletakan   pada laporan   audit   dana   kampanye, karena   laporan   dana   kampanye hanya formalitas saja. Tidak ada parameter  yang  jelas  jika  hanya berdasarkan   pelaporan   dana kampanye”.  (Basuni, wawancara pada Selasa, 22 Maret 2016).
Laporan   dana   kampanye merupakan   laporan   foramalitas   saja untuk memenuhi  peraturan,   bukan  atas niat   tulus   memperbaiki   administrasi keuangan parpol dan meningkatkan nilai demokrasi.   Selain   kesulitan   mengukur transparansi   dan   akuntabilitas   karena ketidaksungguhan   parpol   dalam membuat   laporan   dana   kampanye, parpol juga tidak serius transparan dan akuntabel   atas   dana   kampanye   karena beberapa   faktor   diantaranya,   yaitu   : kelemahan   administrasi   internal   partai politik,   khususnya   kesekertariatan   dan keuangan; lemahnya penegakan hukum; kurangnya   kemauan   politik   dari suprastruktur   dan   infrastruktur   partai; belum ada manfaat / keuntungan timbal balik   yang   dapat   diperoleh   secara lansung oleh parpol peserta pemilu; dan belum   ada   aturan   jelas   yang   dapat mengatur   dan   mengendalikan supply and   demand dipasar   demokrasi, khususnya pada saat pemilu. Parpol bisa beranggapan,   kenapa   harus   transparan dan akuntabel jika tidak transparan dan tidak   akuntabel   lebih   menguntungkan baik sebelum pemilu dan setelah pemilu.
“…Heran,   orang   nyumbang kemudian   tidak   ditulis   nama. Saya   tidak   tahu   kenapa   mereka tidak mengisi… Artinya, mereka tidak   patuh   padahal   setiap penyumbang wajib menyerahkan KTPnya   sesuai   aturan.   Kurang transparan...”.
(Basuni,
wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).
Banyak   faktor   dan   alasan   yang mendasari   sehingga   parpol   dan   caleg belum   serius   transparan   dan   akuntabel terhadap   penerimaan   dan   pengeluaran dana   kampanye   di   pemilu.   Namun, alasan rasionalitas dan cost politik yang masih   mahal   juga   merupakan   faktor yang   membuat   para   calon   peserta pemilu   belum   mau   betul-betul transparan dan akuntabel. Parpol peserta pemilu   merupakan   faktor   utama   yang menentukan
transparansi dan akuntabilitas   laporan   dana   kampanye namun   bukan   merupakan   faktor   satu- satunya.
“….negara   tidak   menyiapkan sistem   yang   benar, cost politik terlalu   besar,   sementara   hasil yang didapatkan dan orang yang mencalonkan   diri   sebagai pemimpin-pemimpin untuk menduduki jabatan-jabatan politik   itu   adalah job seeker ”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016)
Sistem   demokrasi   yang   belum benar   dan   kepiawaian   parpol   peserta pemilu   dalam   memanfaatkan   celah hukum (loops   hole) yang   membuat parpol   tidak   merasa   melanggar   dan wajib melaporkan secara transparan dan akuntabel   kepada public atas   semua penerimaan   dan   penggunaan   dana kampanyenya,   akhirnya   laporan dikerjakan secara asal-asalan dan belum secara serius. Dalam in depth interview dengan   akuntan   publik   Habib   Basuni, CPA mengatakan;
“…   Kalau   patuh   kepada pelaporan,   patuh.   Tetapi,   isinya, kalau   diisi   nihil   aja   kan   tidak apa-apa.   Walaupun   faktanya   di lapangan   dia   (parpol/caleg)   ada uang   masuk   dan   uang   keluar. Sebenarnya itu kriteria (transparansi   dan   akuntabilitas) kurang   ideal   laporannya,  tetapi faktanya,   hambatan   di   lapangan susah”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45 37
Parpol  yang tidak transparan dan akuntabel  terhadap  laporan penerimaan dan   penggunaan   dana   kampanye   pada pemilu,  tidak   hanya   membahayakan kadernya   terjerumus   dalam   tindak pidana   korupsi,   kekuasaannya disabotase   oleh   penyumbang   modal besar yang akhirnya akan bekerja untuk kepentingan  penyumbang  modal   bukan kepentingan   rakyat.  Akan   tetapi,   juga merusak   nilai   demokrasi   dan   tatanan berbangsa dan bernegara.  Sesuai seperti yang   disampaikan   oleh   pak   Moch. Zainal   ketua   KPU   kabupaten   Sidoarjo periode 2014 – 2019 sebagai berikut:
“…kalau   ngomongin   idealnya, ya...   pencederaan   terhadap demokrasi.   Demokrasi   yang seharusnya   itu   memberikan pelayanan   dan   kemakmuran kepada   masyarakat,   tapi kemudian   ketika   itu   tidak dilakukan pelaporan, mencederai   akuntabilitas   dana kampanye   dan   mencederai demokrasi”. (Zainal,
wawancara pada hari Kamis, 10 Maret 2016).
Era informasi dan demokrasi yang serba terbuka dan modern ini sekaligus menunjukkan bahwa mewajibkan parpol untuk   melakukan   kewajibannya merupakan   sesuatu   hal   yang   penting. Namun tidak kalah penting juga adalah, menyadarkan parpol atas kewajiban dan manfaat   yang   diperoleh   dan menegakkan   serta   ketegasan   hukuman yang   harus   diterima   jika   melangar. Diakui   bahwa   tidak   mudah menyadarkan   parpol   sebagai   lembaga politik   untuk   transparan   dan   akuntabel terhadap   semua   penerimaan   dan penggunaan   dana   kampanye   selama pemilu.   Namun   bukan   tidak   mungkin dan   sudah   seharusnya   kita mempertanyakan   apa   tujuan   awal pembentukan  partai  kalau  bukan untuk ikut   membangun   bangsa   melalui   karya nyata   lewat   karir   politik   yang   santun, berintegritas,   kredibel,   transparan   dan akuntabel   dalam   semua   proses   politik termasuk kampanye pemilu.
Laporan   dana   kampanye   parpol yang   transparan   dan   akuntabel   atas proses penerimaan dan penggunaan dana kampanye   merupakan   salah   satu indicator kesadaran   dan   kedewasaan parpol dan para pengurus parpol bahwa kekuasaan   tertinggi   dalam   sistem pemerintahan   demokrasi   ada   di   tangan rakyat. Oleh karena itu, menyampaikan / mempublikasikan dan mempertangungjawabkan   semua   dana kampanye   kepada   pemilik   kedaulatan merupakan   suatu   kewajaran,   keharusan dan   tuntutan   moral   politik   yang   sudah seharusnya dijalankan oleh parpol secara sungguh-sungguh.
“…sebenarnya,  masing-masing parpol   diwajibkan   untuk melaporkan, dan masing-masing pasangan calon sebenarnya juga wajib   melaporkan.   Tapi   sekali lagi,   laporan   yang   dilaporkan oleh   mereka   kadang-kadang hanya   sebagai   penuntut   / pengumpul   kewajiban.   Mereka rata-rata   tidak   melaporkan real dari   apa   yang   mereka sebenarnya   dilakukan   dalam kampanye.   Biaya   yang   mereka keluarkan   dalam   pelaksanaan kampanye,   baik   perseorangan, orang-perseorangan   maupun yang   dilakukan   oleh   partai politik,   dan   itu   menurut   saya memang butuh proses”. (Zainal, wawancara   pada   hari   Kamis, tanggal 10 Maret 2016)
Tingkat   transparansi   dan akuntabilitas   atas   laporan   penerimaan dan   pengunaan   dana   kampanye   belum seideal   yang   diharapkan   oleh   KAP sebagai   auditor   dana   kampanye,   KPU sebagai   penyelengara   pemilu   dan   serta pakar   hukum   tata   negara   sebagai perwakilan rakyat dan tentu kita semua, karena   itu   membutuhkan   proses   dan kerja   keras   semua   komponen   bangsa terutama pelaku demokrasi untuk bahu- membahu menyadarkan diri dan sesama atas hak dan kewajiban masing-masing untuk   menciptakan   pemilu   yang bermartabat   dan   demokrasi   yang
berkeadilan. Peneliti sangat yakin bahwa semua   warga   negara   dan   komponen bangsa   mempunyai   peranan   penting untuk   menciptakan   kondisi   demokrasi yang   demokratis   dan   diawali   dengan laporan   penerimaan   dan   penggunaan dana   kampanye   yang   transparan   dan akuntabel.
Kendala Tranparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Masyarakat, penyelengara pemilu dan pemerhati demokrasi terus bertanya, Kenapa   parpol   tidak   transparan   dan akuntabel   terhadap   penerimaan   dan penggunaan   dana   kampanye.   Seperti beberapa   kendala   teknis   dan administrasi   yang   sudah   disebutkan diatas,   KPU   sebagai   penyelengara pemilu   juga   menyadarinya   dan   belum ada   langkah   strategis   yang   diambil untuk   memaksa   dan   mengkondisikan agar   benar-benar   transparan   dan akuntabel   atas   perolehan   penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Parpol peserta   pemilu   juga   belum   transparan dan akuntabel karena pengeluaran dana kampanye berdasarkan yang diperbolehkan   oleh   UU   dan   peraturan diantaranya:   untuk   penyebaran   alat peraga   kampanye   dan   iklan   dimedia, pembiayaan   pertemuan   terbatas   dan pertemuan   publik   dan   mencetak   kaos pemilu serta atribut pemilu, namun bisa digunakan untuk kegiatan money politic / politik uang.
“…ya   kan…   orang   malu misalnya   menuliskan   itu keperluan   ongkos   politik dibagikan   kepada   masyarakat habis   sekian   miliar   kan   malu… harapannya nggak ada  itu.  Nah,
sebenarnya   itu   bagian   dari pengeluaran dana kampanye  dan seharusnya itu juga dicantumkan”. (Zainal,
wawancara pada hari Kamis, 10 Maret 2016).
Selain karena parpol merasa malu melaporkan   semua   perolehan   dan penggunaan   dana   kampanye   kepada publik,   ada   juga   faktor   lain   yaitu
lemahnya administrasi internal partai itu sendiri   yang   belum   tertata   rapi.   Dana kampanye   merupakan   bagian   dari keuangan parpol, oleh karena itu untuk memperbaiki   laporan   dana   kampanye yang   patuh,   transparan   dan   akuntabel, maka   langkah   pertama   yang   perlu dilakukan adalah perbaikan administrasi keuangan   internal   paratai   dan peningkatan kemampuan tim kampanye yang membuat  laporan dana kampanye supaya   tidak   asal   buat   laporan   tetapi harus sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi   dan   akuntabilitas.   Parpol merupakan   salah   satu   institusi   politik yang mempunyai peranan penting dalam menyiapkan rencana dan kader-kadernya untuk   menduduki   jabatan   politik   yang strategis dan krusial untuk pembangunan nasional   mulai   dari   tingkat   daerah hingga tingkat nasional. Atas pentingnya dan   perannya   parpol   dalam   negara demokrasi   maka   melaporkan   dana kampanye   yang   transparan   dan akuntabel merupakan tuntutan, selain itu parpol bekerja demi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi / kelompok.
“…Laporan   keuangan   parpol harus   rapi   dulu   /   akuntabel. Jangan   hanya   pada   saat   mau kampanye / pemilu. Setiap tahun parpol   wajib   menyampaikan laporan   keuangannya   untuk diaudit,   sehingga   ketika   mereka (parpol)   sudah   bagus,   maka mereka   bisa   memaksa   caleg untuk   juga   melaporkan   (dana kampanye)   karena   laporan keuangan  caleg  juga   merupakan bagian   dari   laporan   keuangan mereka (parpol). Jadi, sebaiknya setiap   parpol   wajib   melaporkan laporan   keuangan   partai   politik setiap tahun”. (Basuni, wawancara   pada   hariSelasa,   22 Maret 2016).
KPU   sebagai   penyelengara pemilu   yang   independen   telah menjalankan  pendidikan politik kepada partai   politik   dan   rakyat   untuk menggunakan   hak   suaranya   secara demokratis dan membina anggota parpol
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
agar   mampu   merencanakan   dan melaporkan  dana  kampanyenya   kepada public secara   sungguh-sungguh   dan sesuai   dengan   yang   diinginkan   oleh public namun realita di lapangan belum seideal yang harapkan oleh KPU, KAP, pakar hukum tata negara dan masyarakat pada umumnya.
“…   Kalau   Caleg   di   daerah- daerah yang mana pemahaman akuntansinya   masih   lemah,
kualitas   laporan   dana kampanye itu hanya formalitas.   Jadi   ya...   kadang- kadang tidak nyambung. Tidak paham   mengenai   keseluruhan laporan   itu   harus   bagaimana. Uang   masuk,   uang   keluar kemudian   laporan   tahap   I, tahap   II   dan   tahap   III kemudian   sisanya   berapa. Belum   tahu   siklus   pelaporan itu.   Hanya   formalitas”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).
Selain kendala karena malu untuk membuka semua daftar penerimaan dan penggunaan dana kampanye, kurangnya kompetensi   dan   keahlian   untuk membuat   laporan   dana   kampanye   juga membuat partai politik tidak transparan dan akuntabel terhadap dana kampanye. Dilain   pihak,   lemahnya   penegakan hukum atas kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas   membuat   partai   politik tidak serius transparan dan akuntabel.
“…masalah   kurangnya penegakan   hukum,   karena   di dalam hukum itu ada adagium yang   berkata   begini   :   hukum tanpa politik itu seperti burung yang  tanpa  sayap, nggak bisa terbang.   Jadi   begitu   eratnya kaitan   antara   politik   dengan hukum.   Kenapa   kurangnya penegakan   hukum:   karena orang-orang hukum ditentukan oleh   orang-orang   politik.” (Rusdianto,   wawancara   pada Rabu, 16 Maret 2016).
Lemahnya   penegakkan   hukum dan   tarik   menarik   antara   kekuatan hukum   dan   politik   yang   menjatuhkan nilai demokrasi, jika kualitas hukum dan penegakan   hukum   dijalankan   secara benar   serta   berintegritas   maka   hukum ( nomokrasi )   akan   bisa   berjalan  dengan baik   mendampingi   demokrasi.   Dalam sistem   demokrasi   yang   menawarkan kebebasan yang belum pernah dirasakan oleh   generasi   sebelumnya   seharusnya dijalankan   secara   bertangungjawab. Selain   hak   semua   warga   negara   dan komponen   demokrasi   lain,   mempunyai kewajiban   sama   yang   harus   dipenuhi tanpa   ada   paksaan   dan   dorongan   dari penegak   hukum.   Namun   jika   paksaan dan   penegakkan   hukum   harus ditegakkan maka harusnya secara serius, adil   dan   berintegritas   tanpa   pandang bulu   dan   intervensi   politik   oleh suprastruktur politik sangat diperlukan.
“…   Karena   dia   pilarnya demokrasi.   Pengontrolnya   ya nomokrasi/   hukum….   Maka, hukum   itu,   katanya   menurut teorinya   sarjana   Lourent Freedman;   Tapi   dia   melihat hukum   dari   tiga   (3)…dia mengatakan   begini;   “bahwa hukum itu akan efektif manakala 3   hal   itu   bagus.   Tiga   hal   dari hukum itu baik. Pertama,  faktor substansi   hukum,   isi   hukumnya mesti benar, jadi negara membuat UU   itu   isinya   betul-betul   tepat, isinya   mesti   bagus,   yang memungkinkan partai politik itu dipaksa   dan   dipaksa   harus transparan   dan   akuntabel;   Yang kedua,   kultur   hukum   (budaya hukum),   kesadaran   hukum masyarakat   ini   juga   sangat menentukan   efektif   atau   tidak efektifnya   hukum,   dan   yang ketiga,   ada   namanya   struktur hukum.   Struktur   hukum   itu terkait   dengan   penegak   hukum. Penegak hukum itu mesti bagus, penegak   hukum   itu   mesti sejahtera…” (Rusdianto, wawancara   pada   hari   Rabu,   16 Maret 2016).
Singkatnya,   untuk   memperbaiki sistem   demokrasi   dan   tata   kelola pemerintahan   yang   baik
(good governance ).   Hukumnya   harus   baik, berintegritas   dan   berkualitas;   parpol, masyarakat dan pemerintah harus sadar hukum bahwa hukum dan aturan itu ada untuk   ditaati   bukan   dibuat   untuk dilanggar dan penegak hukumnya harus berintegritas   serta   profesional   dan kredibel   dalam   menjalankan   tugasnya sebagai penegak hukum.
Rekomendasi   untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan
Dana Kampanye Kendala   dan   keterbatasan   dalam situasi dan kondisi yang tidak tentu dan banyak   tantangan   yang   harus diselesaikan, perlu adanya  harapan dan optimisme,  semua  pasti  ada  solusi  dan jalan menuju perbaikan harus dilalui dan diperjuangkan   bersama   oleh   semua stakeholder bangsa dan negara. Seperti optimisme  dan semangat  yang  dimiliki oleh  ketua   KPU   yang   sudah  bertahun- tahun   menyelengara   pemilu   demokrasi di Kabupaten Sidoarjo;
“… Semangatnya  itu benar-benar mengarah   kepada   semangat demokrasi.   Tinggal   apakah semangat itu kemudian ditangkap dengan   cermat   dan   cerdas   oleh stakeholder yang   bermain   pada wilayah   demokrasi   itu.   Apakah ini   pemerintah   daerah,   KPU sendiri, anggota legislative , atau peserta pemilu sendiri kemudian masyarakat.     Kalau   semua stakeholder itu punya pemahaman   yang   sama   dan punya semangat yang sama, saya yakin   itu   akan   bisa   bagus. Sekarangkan   tugas   kita memahamkan   itu   pada   semua pihak,   tidak   hanya   KPU     yang sebagai   penyelengara   pemilu, pemerintah juga seharusnya  bisa memahamkan   itu   kepada masyarakat.   (Zainal,   wawancara pada   hari   Kamis,   tanggal   10 Maret 2016)”.
Harapan   saja   tentu   tidak   cukup untuk   menyelesaikan   masalah.   Oleh karena itu rencana dan tindakan kongrit merupakan   hal   yang   akan   sangat menentukan   keberhasilan   kedepannya. Seperti   saran   solusi   yang   ditawarkan oleh Habib Basuni CPA selaku auditor dana kampanye:
“…Harus,   parpol   harus   punya administrasi   yang   mengurus akuntansi   /   keuangan.   Supaya punya,   maka   diwajibkan,   dan Pemprov,   pemkot,   pemkab   atau pusat   tidak   akan   memberikan bantuan kalau tidak ada laporan keuangan   yang   sudah   diaudit”. (Basuni,   wawancara   pada   hari Selasa, 22 Maret 2016).
Proses   administrasi   dan   tata kelola   yang   baik   ( good     governance ) pada umumnya  harus dibarengi dengan perbaikan   tatanan   hukum   dan   praktek hukum   terhadap   semua stakeholder . Bagian   dari   nomokrasi   (hukum)   yang perlu   diperbaiki   bersifat   mendasar   dan menyeluruh; baik itu perangkat hukum, isi   hukum   dan   budaya   hukum   oleh semua   warga   negara   perlu   dibina   dan dikembangkan   secara   totalitas   supaya menghasilkan   product   hukum   yang berkualitas dan bernilai tinggi.
“…untuk   memastikan   bahwa transparansi dan akuntabilitas itu baik maka law enforcement harus diperbaiki.   Kalau   memperbaiki law  enformcement ya...   tiga   ini; isi   UUnya   mesti   benar, budayanya,   masyarakatnya   dan anggota partai politik harus baik. Jangan   dia   membuat   hukum untuk dilanggar tapi dia membuat hukum   untuk   ditaati.   Dan   yang ketiga, penegak hukumnya mesti benar   dan   berintegritas”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016)
Bukan   cuman   memperbaiki hukum   tetapi   penegakan   hukum   dan pelaksanaan aturan oleh pemerintah dan penyelengara   pemilu   terhadap   partai politik peserta pemilu dan calon anggota
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
legislatif   harus   betul-betul   ditegakkan secara holistic ;
“…KPU   itu   merupakan lembaga   negara,   lembaga administrasi negara yang setiap produknya   dapat   diuji dilembaga pengadilan tatausaha negara.   Karena   anda   lembaga negara/lembaga   administrasi pemerintahan   maka   KPU   itu tidak hanya tertunduk pada UU tertulis.   Dia   ada   asas-asas hukum,   asas-asas   pemrintahan yang baik yang dapat dijadikan landasan,   termasuk   asas-asas Good   governance .   Jadi good governance itu bisa  digunakan untuk dijadikan instrument atau dasar   hukum   yang   digunakan KPU   untuk   melakukan tindakan-tindakan pembenahan, perbaikan, saran, kepada partai politik kalau UU partai politik tidak memberikan kewenangan kepada mereka untuk menindak lanjuti   adanya   kesalahan pelaporan, penulisan, transparansi   pengunaan   dana kampanye”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016)
Jika terlaksananya semua ide dan gagasan diatas,  maka  terciptanya  suatu sistem   dan   proses   demokrasi   yang mengharuskan partai politik melaporkan dana   kampanye   yang   transparan   dan akuntabel   hanya  tinggal  menunggu waktu.  Serta  upaya   bersama   dan   kerja kolektif dari   semua stakeholder
demokrasi   sangat   dibutuhkan   untuk menciptakan   suatu   masyarakat   dan sistem   demokrasi   yang   benar-benar transparan dan akuntabel sesuai prinsip demokrasi.
Transparansi   dan   akuntabilitas atas laporan dana kampanye merupakan bagian   kecil   dalam   proses   demokrasi namun merupakan  peranan yang  sangat penting karena mendahului bagian yang lain seperti jabatan politik dan kebijakan politik   kedepanya.   Dengan   adanya perbaikan   pada   proses  penerimaan   dan
penggunaan dana kampanye diharapkan mampu menghasilkan sistem pemerintahan   yang   mempunyai   tata kelola   pemerintahan,   perencanaan   dan pembangunan   yang   baik  karena   proses awal   untuk   mencari   dan   menduduki jabatan   politik   dilalui   dengan   jujur, berintegritas,   rasional,   etis dan bertangungjawab   secara   moral   maupun hukum.
Masyarakat   berperan   penting untuk   mendorong   dan   mendampingi laporan dana kampanye yang transparan dan   akuntabel   jika   bersedia   menolak money politik   dan   praktek-praktek demokrasi lain yang tidak merefleksikan nilai   demokrasi   itu   sendiri.   Seperti; mendorong   parpol   lain   untuk menjatuhkan   lawan   politiknnya,   diam dan   mendiamkan   diri   atas   tidakan money politik yang terjadi disekitarnya, ikut   mendukung   parpol   yang   tidak transparan   dan   akuntabel   atas   dana kampanyenya,   apatis   terhadap   politik dan   pragmatis   terhadap   kebutuhan ekonomi sosial jangka pendek.

## KESIMPULAN
Laporan hasil audit dana kampanye parpol,   secara   umum   sudah   patuh   tapi secara khusus belum patuh karena: parpol belum   menempatkan   semua   penerimaan dana   kampanye   berupa   uang   di   dalam RKDKP   dan   semua   pengeluaran   dana kampanye   melalui   RKDKP   sehingga tidak   tercatat   dalam   rekening   korang masing-masing   parpol;   kebanyakan laporan fomulir DK-1 parpol s/d DK-13 parpol   masih   diisi   nihil;   masih   ada penyumbang   perseorangan   yang   tidak mengisi   surat   pernyataan   penyumbang dan   identitas   lengkap;   waktu   pelaporan masih   belum   sesuai   dengan   UU   dan PKPU serta cakupan laporan awal yaitu termasuk saldo awal RKDKP yang tidak jelas   sumbernya;   nama   bank   dan   nama pemilik   RKDKP   belum   sesuai   UU   dan peraturan;   formulir   penyumbang individu, kelompok dan badan usaha non pemerintah   masih   dilaporkan   dalam bentuk   nihil   yang   artinya   tidak   ada sumbangan baik dari individu, kelompok maupun   badan   usaha   non-pemerintah.
Pertanyaanya,   apakah   benar   parpol dan/atau caleg mampu mendanai kegiatan kampanye   yang   berkisaran   ratusan   juta sampai miliaran rupiah dengan modalnya sendiri?   Kalau   memang   benar.   Berapa gaji perbulan yang diterima agar menutup semua   pengeluaran   selama   di   masa kampanye?
Berdasarkan   prinsip   transparansi, laporan penerimaan dan pengunaan dana kampanye   parpol   belum   transparan, karena   parpol   peserta   pemilu   tidak membuka   semua   penerimaan   dan pengunaan   dana   kampanye,   tidak membuka   daftar   penumbang   dalam formulir   laporan   yang   disedikan   oleh KPU, tidak mencatat semua  penerimaan dan   penggunaan   dana   baik   dalam rekening   koran   rekening   khusus   dana kampanye   mapun   dalam   daftar   laporan penerimaan   dan   pengunaan   dana kampanye   parpol   dan   formulir   laporan penerimaan   dan   pengunaan   dana kampanye berupa DK1-parpol s/d DK13- parpol   dilaporkan   tapi   dalam   bentuk nihil,   sehingga   laporan   tersebut   tidak mempunyai   relevansi   dan   bernilai ekonomi.
Atas   prinsip   akuntabilitas,   peneliti menyimpulkan   bahwa:   laporan   dana kampanye   partai   politik   peserta   pemilu belum   akuntabel,   karena   penyumbang individu   tidak   mengisi   surat   penyataan penyumbang.   Sangat   tidak   rasional   jika semua   pengeluran   dana   kampanye didanai   dengan   dana   pribadi   parpol dan/atau   caleg   tanpa   bantuan   dari individu, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah   di   Indonesia   khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan tidak etis jika penyumbang   dana   kampanye   tidak mencantumkan identitas lengkap sebagai penymbang baik individu, kelompok dan badan   usaha   non-pemerintah   karena diwajibkan dalam UU dan peraturan.

## SARAN
Penelitian   ini   tidak   melibatkan informan   dari   anggota   parpol   dan/atau calon   legsilatif   sehingga   tidak   ada pandangan ataupun komentar dari pelaku, penyusun   dan   yang   bertanggung   jawab atas laporan dana kampanye. Diharapkan
untuk   penelitian   berikutnya   untuk memasukkan   informan   dari   anggota parpol dan / atau calon legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Harjanto, N. 2013. Dana Kampanye dan Karakteristik Organisasi Parpol, Disampaikan   pada   peluncuran buku   dan   diskusi   “Basa-basi Dana   Kampanye:   Pengabaian Prinsip   Transparansi   dan Akuntabilitas   Peserta   Pemilu,” yang   diselenggarakan pada tanggal  30 April 2013.  Jakarta : Yayasan Perludem Ikatan   Akuntansi   Indonesia.   2014. Standar   Akuntansi   Keuangan Per   Efektif   1   Januari   2015. Jakarta: Salemba Empat. Irawan.   A.   dkk.   2014.   Panduan Pemantauan   Korupsi   Pemilu. Jakarta   :   Indonesia   Corruption Watch. Komisi   Pemilihan   Umum.   2014.
Keputusan   Komisi   Pemilihan Umum Nomor 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan
Dana   Kampanye   Peserta Pemilihan   Umum   Anggota Dewan   Perwakilan   Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah. Ketua KPU. Jakarta. ______.   2013.   Peraturan   Komisi Pemilihan   Umum   Nomor   17 Tahun   2013   tentang   Pedoman Pelaporan   Dana   Kampanye Peserta   Pemilihan   Umum Anggota   Dewan   Perwakilan Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah. Berita   Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor   1062.   Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta . ______.   2013.   Peraturan   Komisi Pemilihan   Umum   Nomor   24 Tahun   2013   tentang   Pedoman
Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta   Pemilihan   Umum Anggota   Dewan   Perwakilan
Analisis Kepatuhan ................. (Bayu-Frenqui-Soebandi) hal. 25 - 45
Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah. Berita   Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor   1583.   Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta . ______.   2014.   Peraturan   Komisi Pemilihan   Umum   Nomor   1 Tahun   2014   tentang   perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum   Nomor   17   Tahun   2013 tentang   Pedoman   Pelaporan Dana   Kampanye   Peserta Pemilihan   Umum   Anggota Dewan   Perwakilan   Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia   Tahun   2014,   Nomor 243.   Sekretariat   Jenderal   KPU.
Jakarta .
______.   2014.   Peraturan   Komisi Pemilihan   Umum   Nomor   12 Tahun   2014   tentang   perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum   Nomor   24   Tahun   2013 tentang   tentang   Pedoman Pelaporan   Dana   Kampanye Peserta   Pemilihan   Umum Anggota   Dewan   Perwakilan Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah.   Berita   Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 434. Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta. Moleong.   L.J.   2013.   Metodologi Penelitian   Kualitatif. Edisi
Revisi.  Bandung :  PT. Remaja Rosdakarya. Republik   Indonesia.   2012.   Undang- Undang   Nomor   8   tahun   2012
tentang Pemilihan   Umum Anggota   Dewan   Perwakilan Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah.
Lembaran
Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2012,   Nomor   117.
Sekretaris Negara. Jakarta.
Supriyanto, D.  dan L. Wulandari. 2012.
Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan
Besaran,   Transparansi,   dan Akuntabilitas Pengelolaan. Jakarta : Yayasan Perludem. ______.   2013. Basa-basi   Dana Kampanye   Pengabaian   Prinsip Transparansi   dan   Akuntabilitas Peserta   Pemilu. Jakarta   : Yayasan Perludem. Suwarjono.   2008.   Teori   Akuntansi: Perekayasaan   Pelaporan   Keuangan. Edisi Ketiga.  BPFE-Yogyakarta, Jogjakarta. Zuryani,   N.   dkk.   2016.   Akuntabilitas Partai   Politik.   Denpasar :Udayana University Press.
Jurnal Anjalline,   I.   dkk.   2014.   Pengaturan Dana   Kampanye   Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon   Anggota   Legislatif Berdasarkan   Undang-Undang Nomor   8   Tahun   2012   Tentang Pemilihan   Umum   Anggota Dewan   Perwakilan   Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah.   E-Journal   Lentera Hukum, April 2014, I (1): 42-53.
Internet Doolittle,   J.  2000.  The   Case   for Campaign   Finance   Reform. http://media.hoover.org/sites/def ault/files/documents/081799672 9_307.pdf/.   Diakses pada tanggal 22 Mei 2016. TAI.   2017.  How   do   we   define   key terms?   Transparency   and accountability glossary.
http://www.transparency- initiative.org/uncategorized/117 9/tai-definitions/.   Diakses  pada tanggal 22 Mei 2017.
Tashandra, N. 2017. ICW: Transparansi
Pengelolaan   Anggaran   Parpol Masih Buruk. https://nasional.kompas.com/rea d/2017/09/15/13521781/icw- transparansi-pengelolaan-
anggaran-parpol-masih-buruk/.
Diakses pada   tanggal 20 Oktober 2017.
Yayasan Perludem. Pembatasan Belanja Kampanye:   Gagasan   Untuk RUU   Pemilu   Anggota   DPR, DPD, Dan DPRD. www.perludem.org.   Diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.