## PENDAHULUAN
Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung  jawab  diperlukan  kewenangan dan  kemampuan  menggali  sumber-sumber keuangan sendiri. Sumber-sumber
penerimaan  daerah  tersebut  digunakan untuk  mendukung  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Sumber- sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2014  dan Undang-undang  Nomor  09  Tahun  2015 terdiri dari:

## JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 2, No. 2 Desember 2019 DOI: 10.31314/jsap.2.2.113-120.2019

## PENGELOLAAN  RETRIBUSI  PADA  TERMINAL  LIMBOTO  KABUPATEN GORONTALO
Srihandayani Suprapto Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; srihandayanisuprapto@yahoo.co.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Oktober 2019,  Disetujui: 23 November 2019, Publish 15 Desember 2019

## Abstract:
The  objective  of  research  was  to  describe  the  retribution  management  in  Limboto  station, Gorontalo district. This research used descriptive approach whit qualitive method. The resuld showed in retribution management of the station not fully said to be maximal especially in the planning and supervision sector. This is cause by several things, namely the non-socislization of government ordinance, the society not involved in determining retribution rates, and there is ignorance  of  the  station  officer  abou  the  toilet  which  the  retribution    collected  by  the  third person.  The  effective  sector  is  in  implementation  part  which  followed  by  the  existing procedures with applicable laws.
Keywords: Management, Station Retribution

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahawa  didalam  pengelolaan  retribusi  terminal  limboto  kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya dikatakan maksimal terlebih lagi pada sektor perencanaan dan pengawasan. Hal ini disebkan oleh beberapa hal yaitu tidak tersosialisasinya peraturan Bupati yang  berlaku,  masyarakat  tidak  dilibatkan  pada  penentuan  tarif  retribusi,  dan  masih  ada ketidak  pedulian  pihak  terminal  pada  fasilitas  kamar  mandi/WC  yang  saat  ini  retribusinya dikumpul  oleh  pihak  ketiga.  Sektor  yang  paling  efektif  yaitu  pada  bagian  pelaksanaan  yang telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dasar hokum yang berlaku.
Kata kunci : Pengelolaan, Retribusi Terminal
1.  PAD  bersumber  dari:  Pajak  Daerah; Retribusi  Daerah;  Hasil  pengelolaan kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.
2.  Dana Perimbangan yaitu : Bagi Hasil; Dana  Alokasi  Umum  (DAU);  Dana Alokasi Khusus (DAK);
3.  Lain-lain Pendapatan yang sah
Dari  sumber-sumber  PAD  tersebut sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting  guna  membiayai  pelaksanaan pemerintahan
daerah. Salah satu
pendapatan  yang  cukup  besar  adalah retribusi terminal.
Sebagaimana  UUD  Nomor  28  tahun 2009  pasal  131  tentang  retribusi  terminal  di jelaskan  bahwa;  1)  objek  retribusi  terminal sebagimana  di  maksud  dalam  pasal  127 huruf  d  adalah  pelayanan  penyediaan tempat  parkir  kenderaan  penumpang  bis umum,  tempat  kegiatan  usaha,  dan  fasilitas lainya  di  lingkungan  terminal,  yang  di sediakan,  dimilik,  dan/atau  dikelola  oleh pemerintah  daerah.  2)  Dikecualikan  dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat  1  adalah  terminal  yang  disediakan, dimiliki,  dan/atau  di  kelola  oleh  pemerintah, Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan Uasaha  Milik  Daerah  (BUMD),  dan  pihak swasta.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi meliputi :
A.   Jasa  Umum  adalah  pelayanan  yang disediakan
atau diberikan Pemerintah  Daerah  untuk  tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi  atau  badan,  jenis  retribusi jasa  umum  antara  lain  retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum, dll.
B.  Jasa  Usaha  adalah  pelayanan  yang disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  menganut  prinsip  komersial yang meliputi:
1.  Pelayanan dengan menggunakan atau  memanfaatkan  kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,
2.  Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum
disediakan  secara  memadai  oleh pihak  swasta. Jenis retribusi  jasa usaha antara lain retribusi tempat pelelangan,  retribusi  terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
C.  Perizinan  Tertentu  adalah  pelayanan perizinan  tertentu  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  orang  pribadi  atau badan  yang  dimaksudkan  untuk pengaturan  dan  pengawasan  atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan  sumber  daya  alam, barang,  prasarana,  sarana,  atau fasilitas  tertentu  guna  melindungi kepentingan  umum  dan  menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain
retribusi  izin  mendirikan  bangunan, retribusi  izin  gangguan,  retribusi  izin trayek.
Retribusi  terminal  merupakan  salah satu  retribusi  yang  termasuk  dalam  retribusi jasa  usaha.  Secara  umum,  tujuan  adanya terminal adalah untuk pelayanan penyediaan tempat  parkir  untuk  kendaraan  penumpang dan  bis  umum,  tempat  kegiatan  usaha,  dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,  dimiliki,  dan  atau  dikelola  oleh Pemerintah Daerah. sektor swasta. Contoh : retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal,  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olah raga.  Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah retribusi  atas  kegiatan  tertentu  pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber  daya  alam,  barang,  prasarana  atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh : retribusi izin mendirikan bangunan,  retribusi  izin  trayek,  retribusi  izin gangguan.
Kabupaten Gorontalo merupakan salah  satu  daerah  yang  memiliki  potensi cukup  besar  dalam  penerimaan  retribusi terminal,  yang  mana  sudah  di  atur  oleh Peraturan  Bupati  Nomor  2  pasal  22    tahun 2017  tentang  struktur  dan  besarnya  tarif retribusi  terminal  di  Kabupaten  Gorontalo dan ditetapkan sebagai berikut :
A. Tempat parkir kendaraan
1.  angkutan kota Rp 2.000,00/hari
2.  Angkutan  antar  kota  dalam  provinsi Rp 5.000,00/hari 3.  Angkutan antar provinsi
Rp10.000,00/hari
B.  Sewa fasilitas dalam terminal 1.  Kios Rp6.000,00/m²/bulan
2.  Lahan Rp4.000,00/m²/bulan
C.    Pemakaian  fasilitas  kamar mandi/WC terminal
1.  buang air besar Rp 2.000,00/orang
2.  buang air kecil Rp 1.000,00/orang Kabupaten  Gorontalo  memiliki  lima
terminal yaitu :
1.  Terminal  Limboto  tipe  C  (  Kecamatan Limboto )
2.  Terminal  Parungi  Tipe  C  (Kecamatan Boliyohuto)
3.  Terminal  Kaliyoso  Tipe  C  (Kecamatan Dungalio)
4.  Terminal  Transit  Telaga    (Kecamatan Telaga)
5.  Terminal  Isimu  Tipe  B  (Kecamatan Isimu)
Fenomena  di  lapangan  terhadap
retribusi  terminal  yang  ada  di  Kabupaten Gorontalo  adalah  sesuai  dengan  Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sturktur Dan  Besarnya  Tarif  Retribusi  Terminal  di Kabupaten Gorontalo, bahwa kendaraan lain selain  kendaraan  umum  tidak  di  kenai retribusi  terminal,  sementara  kenyataannya kendaraan  lain  tersebut  tetap  di  kenakan retribusi  seperti  kendaraan  umum  lainya. Begitu  pula  dengan  pemakaian  fasilitas terminal  lainya  berupa  kamar  mandi/WC serta  sewa  fasilitas  kios  dan  lahan,  khusus untuk pengguna kamar mandi/WC, sebagian pengguna  membayar  tampa  mendapatkan bukti  pembayaran  retribusi,  begitu  juga dengan  penyewa  kios  dan  lahan  yang  tidak terdaftar  di  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  di
sebabkan oleh karena belum
tersosialisasinya  dengan  baik  Peraturan Tersebut.  Olehnya  masyarakat  akan  di rugikan  dengan  tindakan  aparat  yang memungut biaya retribusi tanpa memberikan bukti pembayaran retribusi.
Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai  “Pengelolaan  Retribusi  Pada Terminal  Limboto”  Di  Kabupaten  Gorontalo
(Studi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Gorontalo Dan Terminal Limboto) Adapun fokus masalah dalam penelitian  ini  adalah  Pengelolaan  Retribusi Pada Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah
Untuk  mengetahui  Pengelolaan  Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  terminal Limboto  yang  ada  Kabupaten  Gorontalo. Beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan peneliti  memilih  lokasi  penelitian  adalah sebagai berikut :
a.  Dinas Perhubungan Kabupaten
Gorontalo  merupakan  Dinas  yang berwewenang  untuk  mengurus  dan mengatur  pemasukan  retribusi  melalui terminal se Kabupaten Gorontalo. b.  Terminal Limboto Kabupaten
Gorontalo  yang  merupakan  salh  satu sumber  utama  pendaptan  retribusi daerah  yang  akan  meningkatkan  PAD di Kabupaten Gorontalo.
c.  Belum  adanya  penelitian  yang  serupa menyangkut  retribusi  terminal  Limboto melaluai Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian dengan judul “Pengelolaan  Retribusi  Pada  Terminal Limboto Dalam Upaya Peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Gorontalo”  Dalam  penelitian  ini  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  deskriptif  yang  dimaksud  adalah saat  memasuki  situasi  social  tertentu sebagai  objek  penelitian.    Dalam  penelitian ini  penulis  menggunakan  sumber  data secara primer dan sekunder :
A. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang dilapangan.  Untuk  data  primer  ini penulis melakukan wawancara
dengan beberapa orang yang terlibat langsung  dengan  proses  pemberian retribusi  terminal.  Adapun  beberapa orang  yang  diwawancarai  sebagai narasumber  dalam  penelitian  ini yakni
1. Kepala  terminal  Limboto  Kabupaten Gorontalo
2. Petugas  pemungut  retribusi  terminal 3 orang
3. Penyewa Kios/lahan 3 orang
4. Pengguna fasilitas terminal 2 orang
5. Masyarakat umum 3 orang
Sejumlah  informan  di  atas  berjumlah 12  orang  dan  berdasarkan  penguasaan mereka  terhadap  persoalan  dan  informasi yang  sedang diteliti  sehingga  diharapkan para  informan  tersebut  dapat  memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
B. Data  sekunder  adalah  data  yang diambil  berdasarkan  sumber  kedua setelah  data  primer.  Data  sekunder ini  melalui  berbagai  dokumentasi  di
terminal dan kantor Dinas Perhubungan yang ada hubungannya dengan  penelitian  yang  sedang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Pengelolaan  Retribusi  Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan  PAD  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo. khususnya bagian Terminal selaku pelaksana  teknis  yang  melakukan  tugas  di bidang  Pengelolaan  Terminal.  Dengan demikian  peneliti  akan  menjelaskan  tiga indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian) dengan menggunakan pernyataan yang
dikemukakan  oleh  G.R.  Terry  dalam  H. Malayu (2006:2).
A.  Perencanaan
Secara  umum,  dalam  perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal terkadang  memiliki  kelemahan.  Kelemahan- kelemahan  tersebut  yaitu  apabila  sasaran atau  target anggaran  retribusi terminal  yang diusulkan hanya dihitung/berpijak pada hasil tahun sebelumnya
dan tidak mempertimbangkan  potensi  lokasi  terminal (wilayah  terminal)  yang  ada,  maka  akan mengakibatkan  sasaran  target  anggaran yang diusulkan kemungkinan ditetapkan jauh dibawah potensi retribusi terminal yang ada. Sebailknya, apabila target dinaikan
sebesarbesarnya maka akan mengakibatkan target yang ditetapkan terlalu tinggi.
Adanya pertimbangan mengenai potensi  objek  retribusi  terminal  (wilayah terminal) sangatlah penting didalam menentukan target anggaran setiap
tahunnya.  Apabila  hanya  mengacu  pada realisasi  anggaran  sebelumnya  dan  tidak mempertimbangkan  potensi  retribusi  yang ada  maka  penentuan  target  anggaran menjadi  kurang  optimal  karena  tidak  sesuai potensi objek retribusi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, didalam menentukan target perencanaan  harus  mengacu  pada  potensi objek  retribusi  terminal  yang  ada  sehingga nantinya  diharapkan  penentuan  target anggaran dapat lebih tergali secara optimal.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa didalam tahap perencanaan  penentuan  target  anggaran retribusi  terminal  masih  terdapat  beberapa perencanaan  yang  tidak  dilaksanakan seperti  sosialiasi  perda  yang  berlaku. Penyebab  tidak  tersosialisainya  perda dengan  baik  yaitu  adanya  kendala  seperti kendaraan  yang  tidak  mau  masuk  terminal karena  jaraknya  yang  agak  jauh,  sehingga mengakibatkan  berkurangnya  pendapatan dalam  memberikan  masukan  pada  kas daerah.
Seharusnya dalam tahap perencanaan  penentuan  target  anggaran untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal harus diupayakan untuk menurunkan
personil/petugas  ke  lokasi  terminal  agar lebih  ditingkatkan  atau  lebih  aktif  di  lokasi terminalnya, dan  selalu diadakan monitoring secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan.
B.  Pelaksanaan
Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa  pelaksanaan  pemungutan  retribusi terminal  merupakan  hal  utama  dalam pengelolaan  terminal.  hal  ini  dikarenakan dalam pemungutan retribusi terminal terdapat  proses  bagaimana  hasil  retribusi yang berasal dari terminal itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi terminal sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah  satu  sumber  pendapatan  bagi  kas daerah  yang  digunakan  untuk  membiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada  di  daerah  khusus  di  daerah  Kabupaten Gorontalo.
Dikarenakan retribusi terminal
merupakan  sumber  pemasukan  keuangan daerah,  maka  pemungutannya  pun  perlu diatur  agar  dapat  dikelola  secara  intensif. Pengelolaan  dan  pemungutan  yang  intensif diharapkan memberikan hasil yang
maksimal  sehingga  dapat  mengisi  kas daerah  yang  sudah  ditargetkan  dalam anggaran.
C.  Pengawasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak  pengelola  Terminal  mengatakan bahwa  aparat  terminal  Limboto  Kabupaten Gorontalo  melakukan  pengawasan  secara langsung  kepada  petugas  terminal  yang bertugas  melakukan  pemungutan  retribusi
terminal kepada pengguna
jasa
(masyarakat).  Petugas  pemungut  retribusi terminal  adalah  orang-orang  yang  ditunjuk
Kepala  terminal  untuk  memungut  retribusi terminal  di  lapangan.  Aparat  terminal  wajib melakukan  pengawasan  terhadap  petugas pemungut retribusi terminal di lokasi terminal (wilayah  terminal)  yang  ada  sehingga
penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemungutan  retribusi  terminal  tidak  akan terjadi.
Pengawasan  dilakukan  rutin  setiap hari, hal ini dikarenakan pihak terminal harus mengejar  target  pendaptan  yang  sudag  di targetkan  Dinas  Perhubungan.  Adanya pengawasan  yang  rutin  dilakukan  oleh aparat terminal di lapangan akan memungkinkan  terjadi  pencapaian  target yang  sudah  di  rencanakan  didalam perencanaan target terminal Limboto. Hal ini dapat  dilihat  dari  capaian  setiap  tahun terminal  Limboto  selalu  mencapai  target yang  sudah  direncanakan  terlebih  dahulu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. Payung  hukum  yang  digunakan  dan menjadi dasar melakukan kegiatan pemungutan  retribusi  terminal  sangatlah diperlukan.  Hal  ini  dikarenakan  payung hukum  digunakan  sebagai  pedoman  yang dapat menjadi acuan/arahan dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal agar masyarakt  paham tentang  aturan  yang berlaku.  Payung  hukum  yang  digunakan adalah  Peraturan  Bupati  Nomor  2  Tahun 2017  tentang  struktur  dan  besarnya  tarif Retribusi terminal di Kabupaten Gorontalo.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan yaitu:
1. Didalam Pengelolaan Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo khususnya pengelola terminal  selaku  pelaksanaan  teknis yang menangani bidang pengelolaan
terminal belum sepenuhnya dikatakan maksimal terlebih lagi pada sektor perencanaan dan Pengawasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa  hal,  Perencanaan  yang dibuat  untuk  meningkatkan  realisasi penerimaan  retribusi  terminal  yaitu dan masyarakat tidak dilibatkan pada penentuan tarif retribusi yang diberikan pihak terminal, pengawasan yang dibuat yaitu masih kurangnya  pengawasan  secara  baik
oleh kepala terminal kepada petugas terminal di lapangan.
2. Tidak  tersosialisasinya  Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang struktur  dan  besarnya  tarif  Retribusi terminal di Kabupaten Gorontalo juga menjadi dasar mengapa perencanaan menjadi tidak maksimal di  karenakan  masyarakat  kurang paham  dengan  peraturan  yang berlaku, hal ini menjadi dasar ketidak samaannya  pembayaran  retribusi  yg di  berikan  kepada  penyewa  fasilitas terminal.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran  yang  diberikan  peneliti  kepada Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo khususnya yang menangani bidang
pengelolaan terminal Limboto meliputi :
1.  Diadakan  studi  kelayakan  di  lokasi terminal terlebih dahulu karena dapat digunakan  dalam  penentuan  target retribusi  terminal,  kemudian  untuk aparat  pengelola  terminal  Limboto
Kabupaten  Gorontalo  dan  kepala
terminal  harus  lebih  rutin  untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi  terminal  dan  bisa  mengambil alih kembali fasilitas kamar mandi/WC.
2.  Masyarakat  harus  dilibatkan  dalam sosialisai  peraturan  yang  berlaku agar  masyarakat  paham  tentang aturan dan hokum yang berlaku
.

## REFERENSI
Adisasmita,  Raharjo.  (2011). Pengelolaan pendapatan  dan  anggaran  daerah . Surabaya: Graha Ilmu.
Anggara,  Sahya. (2016) . Administrasi keuangan  Negara .  Bandung:  Cv.
Pustaka Setia.
Anggoro,  Dimas  Dwi.  (2017). Pajak  Dan Retribusi  Daerah.  Malang :  UB.Pres Lapanada, Yusran. 2017.
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Rineka Cipta
Bahri  ,  Syaiful.  (2010) .  Strategi  Belajar Mengajar. Jakarta:Rineka Cipta.
Baridwan,  Zaki.  (2012). Sistem  Akuntansi Keuangan . Yogyakarta:BPFE.
Dahuri,  Rokhmin.  (2016). Pengelolaan Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  dan Lautan Secara Terpadu . Jakarta: Balai Pustaka.
Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta:PP AMP YKPN
Hanif,  Nurcholis,  (2011). Pertumbuhan  dan penyelenggaraan  pemerintahan  desa .
Jakarta : ERLANGGA
Hasibuan,  Malayu.  (2006). Manajemen
Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah . Jakarta: Bumi Aksar.
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan.
(2017). Pajak  Dan  Retribusi  Daerah .
Bandung: Fokus Media.
Mardiasmo, (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Pelealu  ,  Alfa  Subiakto.  (2016).  Analisis Penerimaan  Retribusi  Terminal  Pada Dinas  Perhubungan  Kota  Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2016 .
Poerwadarminta.  (1982). Kamus  Umum Bahasa Indonesia .Jakarta.: Balai Pustaka.
Prawoto, Agus. (2015). Pengantar Keuangan
Publik . Yokyakarta: BPFE-Yokyakarta.
Sopbaba,  Semdi.  J.E.  (2012). Implementasi Kebijakan  Retribusi  Terhadap  PAD . Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik. 2012. p17. www.publikasi.unitri.ac.id
Sugiyanto.  (2007) .  Pajak  Dan  Retribusi Daerah . Jakarta:Grasindo.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B .
Bandung: Cv. Alfabeta. Subekti,  Yuliana.  (2011). Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan    Realisasi  Penerimaan Retribusi  Termina  Di  Kabupaten Lampung  Timur .  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Zuraida,  Ida.  (2012). Teknik  Penyusunan Peraturan  Daerah  Tentang  Pajak Daerah  danRetribusi  Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.