ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI DKI JAKARTA SEBAGAI DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

## Tri Yulia
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Depok, Indonesia Email: Triyulia@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 28 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi 14 Juli 2021 Diajukan 20 Juli 2021
Kata Kunci: penegakkan hokum; lingkungan hidup.

## Abstrak:
Polemik  sampah  yang    dihadapi  DKI  Jakarta  sebagai  akibat kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membuang  sampah yang  tidak  pada  tempat,  walaupun  Dinas  Lingkungan  Hidup Pemda  DKI  Jakarta  telah  menerbitkan  2  (dua)  aturan  hukum peraturan  daerah  yaitu  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  Sampah  dan  Perda  Nomor  8  Tahun  2007  tentang Ketertiban  Umum,  namun  tetap  saja  masih  ada  masyarakat Ibukota  yang  melanggar  aturan tersebut. Tujuan   Penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  secara  yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang  Sampah Sembarangan  di  DKI  Jakarta  sebagai  dampak  pencemaran lingkungan  hidup  dan  Upaya  Pemda  DKI  Jakarta  dalam memberikan  Kesadaran  Hukum  Terhadap  masyarakat  yang membuang  sampah  sembarangan    dalam  rangka  tertib  hukum. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis  empiris. Penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan terhadap masyarakat yang  membuang  sampah  sembarangan  di  DKI  Jakarta  melalui Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Perda  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi  yang diterapkan  terhadap masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  adalah sanksi  administratif  sedangkan  ketentuan  pada  Perda  Nomor  8 Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum,    terhadap  masyarakat yang  membuang  sampah  sembarangan  yang  terdapat  dalam pasal  61  dan  64    termasuk  pada  pidana  pelanggaran,  bukan kejahatan.

## Abstract:
The waste polemic faced by DKI Jakarta as a result of the lack of  public  awareness  in  disposing  of  waste  that  is  not  in  place, even  though  the  DKI  Jakarta  Regional  Government Environmental  Service  has  issued  2  (two)  local  regulations, namely  Regional  Regulation  Number  3  of  2013  concerning Waste Management and Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning  Public  Order,  but  still  there  are  people  in  the

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 7 Juli 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords:
law enforcement;
environment.
capital  who  violate  these  rules. The  purpose  of  this  study  is  to determine  and  analyze  juridically  law  enforcement  for  people who  throw  garbage  carelessly  in  DKI  Jakarta  as  an  impact  of environmental pollution and the efforts of the DKI Jakarta local government in providing legal awareness to people who litter in the  context  of  law  and  order.  The  type  of  research  that  the author  uses  is  normative  juridical  research  and  empirical juridical  research.  The  author  concludes  that  law  enforcement is carried out against people who litter in DKI Jakarta through the  provisions  contained  in  Regional  Regulation  Number  3  of 2013  concerning  Waste  Management,  the  sanctions  applied  to people  who  litter  are  administrative  sanctions  while  the provisions  of  Regional  Regulation  Number  8  of  2007 concerning  Public  Order,  against  people  who  litter  littering contained  in  articles  61  and  64  are  included  in  criminal offenses, not crimes.
Coresponden author: Tri Yulia Email: Triyulia@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Segala  sesuatu  di  dunia  ini  erat  hubungannya  satu  dengan  yang  lain,  antara  manusia dengan  manusia,  manusia  dengan  hewan,  manusia  dengan  tumbuh-tumbuhan  dan  antara manusia dengan benda-benda mati ( Koesnadi Hardjasoemantri, 2002), begitupun sebaliknya. Hubungan  ini  satu  sama  lain  merupakan  satu  kesatuan.  Tuhan  melengkapi  manusia  dengan alam  semesta  dan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  manusia  dengan  segala  isinya, sebagaimana  diatur  dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  ( Ruslina ,  2016).  Selanjutnya dipertegas  pula    melalui  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menyatakan  bahwa  Sumber  daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara  keseluruhan  membentuk  ekosistem  ( Jeumpa ,  2010).  Ekosistem  sendiri  sebagaimana diatur  pada  pasal  1  angka  5    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  menjelaskan  bahwa tatanan  unsur  lingkungan  hidup  yang  merupakan  kesatuan  utuh  menyeluruh  dan  saling mempengaruhi  dalam  membentuk  keseimbangan,  stabilitas  dan  produktivitas  lingkungan hidup ( Hakim , 2015).
Sumber  daya  alam  diciptakan  untuk  dimanfaatkan  oleh  manusia,  tentunya  dalam pemanfaatannya  terdapat  aturan  yang  mengaturnya,  hal  ini  bertujuan  untuk  adanya  batasan- batasan  agar  keseimbangan  alam  tetap  terjaga  dengan  membatasi  manusia  untuk  bijaksana dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dengan  memperhatikan  pendayagunaan  dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberikan  mafaat  yang besar  bagi kesejahteraan  masyarakat, sebagaimana
disampaikan  oleh  Otto  Soemarwoto  dalam  ( Jayakusuma ,  2015)  yang  mengatakan  bahwa lingkungan  hidup  diartikan  sebagai  ruang  yang  ditempati  suaitu  makhluk  hidup  bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  dituntut  untuk  tetap  menjaga  kelestarian  lingkungan dan  hindari  pencemaran  lingkungan  salah  satu  pencemaran  lingkungan  tersebut  adalah sampah, kelihatannya memang sepele namun akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik tentu  berakibat  fatal  dapat  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  karena  baunya  bahkan dapat  berakibat  banjir  karena  tersumbat  oleh  sampah.  Persoalan  sampah  menjadi  hal  yang polemik di masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta.
DKI  Jakarta  yang  ialah  Ibukota  Negara  jadi  salah  satu  pusat  bidang  usaha  penting, tidak  heran  apabila  DKI  Jakarta  jadi  salah  satu  provinsi  dengan  masyarakat  paling  banyak serta jadi wilayah terpadat  di Indonesia. Bersumber pada informasi  Biro Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jumlah  masyarakat  Jakarta  2019  menggapai nilai  11.  063.  324  jiwa.  Dari  angka  tersebut,  sebanyak  4.380  jiwa  merupakan  warga  negara asing (WNA). Sedangkan, informasi jumlah masyarakat Jakarta 2020 belum diumumkan oleh BPS. Tetapi, diperkirakan jumlahnya bertambah. Dari jumlah masyarakat Jakarta menggapai 11.  063.  324  jiwa  serta  dibanding  dengan  besar  area  yang  menggapai  662,  33  km²,  hingga kepadatan  di  Jakarta  menggapai  16.  704  jiwa  per  km².  Angka  ini  menjadi  yang  tertinggi  di Indonesia.  Sementara  itu,  bila  data  Kepulauan  Seribu  dikeluarkan  maka  angka  kepadatan meningkat  menjadi  16.882  jiwa  per  km².  Angka  ini  jauh  dari  data  kepadatan  penduduk Indonesia  yang  hanya  141  jiwa  per  km²  ( Rizal ,  2021).  Penduduk  DKI  Jakarta    dari  tahun ketahun  semakin  padat,  hal  ini  menyebabkan  ketersediaan  lahan  yang  semakin  terbatas. Banyaknya  permasalahan  di  Jakarta  dari  mulai  Bisnis,  pemukiman,  Lingkungan,  Pedagang kaki  Lima,  tindak  kejahatan,  lalulintas,  Kemacetan,  Banjir  bahkan  sampai  permasalahan sampah yang sulit diatur, hal ini tentu Pemerintah Daerah DKI Jakarta bertanggungjawab atas permasalahan-permasalahan tersebut yang tujuannya untuk  melindungi warganya agar dapat hidup tentram damai dan sejahtera serta berdisiplin tinggi ( Putrajaya & Antara, 2015).
Polemik  sampah  yang    dihadapi  DKI  Jakarta  sebagai  akibat  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam  membuang sampah  yang tidak pada tempat, walaupun Dinas Lingkungan Hidup  Pemda  DKI  Jakarta  telah  menerbitkan  2  (dua)  aturan  hukum  peraturan  daerah  yaitu Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  Perda  Nomor  8  Tahun  2007 tentang Ketertiban Umum, namun tetap saja  masih ada  masyarakat Ibukota yang  melanggar aturan  tersebut,  seperti  membuang  botol  minuman,  bungkusan  makanan  yang  tidak  pada tempatnya  bahkan  pengendara  kendaraan  yang  melemparkan  sampah  keluar  dengan seenaknya. Masyarakat yang tahu adanya  peraturan saja masih sering melanggarnya, apalagi yang tidak tahu.  Sepertinya Buang sampah  yang    tidak pada tempatnya   menjadi  hal  lumrah yang sering dijumpai di ibu kota bahkan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera, selain itu pencemaran lingkungan yang membahayakan lingkungan dan  masyarakat tidak di indahkan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  yang  telah  dijelaskan  diatas  menjadi  topik  yang menarik  untuk  dibahas  dan  menjadi  tema  sentral  dalam  penulisan  ini  yaitu  : 1)  Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI  Jakarta  sebagai  dampak  pencemaran  lingkungan  hidup?.    2)  Bagaimana  upaya  pemda
DKI  Jakarta  dalam  memberikan  kesadaran  hukum  terhadap  masyarakat  yang  membuang sampah sembarangan  dalam rangka tertib hukum?
Adapun Tujuan Penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan  di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup dan  upaya pemda DKI Jakarta dalam memberikan  kesadaran  hukum  terhadap  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan dalam rangka tertib hukum.
Selanjutnya sehubungan dengan uraian diatas,  maka penulis  menindaklanjuti dengan mengkaji  lebih  lanjut  ke  dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah,  hal  ini  dikarenakan    bahwa sepengetahuan  penulis  belum  ada  karya  ilmiah  yang  membahas  tentang  Analisis  Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai  dampak  pencemaran  lingkungan  hidup,  namun  berdasarkan  hasil  pemantauan  dan pengamatan  ada  beberapa  hal  yang  mengupas  masalah  tentang    hukum  lingkungan,  yaitu diantaranya:
1. Sri Sulistyawati, Penegakan Hukum  Lingkungan  ( Environtment  Enforcement ) Berbasis Nilai Nilai Karakter,  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018 Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN ) al washliyah,  Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut ( Sulistyawati , 2018)
a. Bagaimana  Penerapan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  memahami  dan melaksanakan  nilai  kepribadian  bangsa  sebagaimana  yang  di  kemukakan  oleh Kemendiknas,  terdapat  18  nilai  kepribadian  bangsa  yang  wajib  di  pahami,  diresapi serta di aplikasikan oleh seluruh petugas yang ikut serta dalam penegakkan hukum?
b. Bagaimana  penegakkan  hukum  untuk  meningkatkan  ketertiban,  kesejahteraan  dan kepastian hukum bagi masyarakat?
2. Rosita Candrakirana, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di  Kota Surakarta, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3  September – Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut ( Candrakirana , 2015) :
a. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan sampah di Kota Surakarta?
b. Bagaimana  Penegakan  hukum  lingkungan  bidang  pengelolaan  sampah  sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta?
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian    yang penulis  ajukan  masih  orsinil/baru  karena  belum  pernah  ada  yang  membahasnya,  alasannya adalah:
Penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  tidak  membahas  penegakan  hukum  bagi masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  di  wilayah  DKI  Jakarta.  Penelitian  yang telah  ada  sebelumnya  tentang  Penegakan  Hukum  Lingkungan    ( Environtment  Enforcement ) berbasis nilai nilai karakter dan pengaturan pengelolaan sampah di Kota Surakarta.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  artinya  dari  data  penelitian  yang dianalisis  dapat  menggambarkan  pelaksanaan  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  Sampah  dan  Perda  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum  dan  Jenis
penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, beberapa pendekatan, diantaranya Pendekatan Undang-Undang,  Pendekatan  Konseptual  dan  Pendekatan    empiris  ( Soerjono Soekanto  dan Srimamudji, 2015).
Menurut  ( Amiruddin &  Asikin,  2004)  sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas data  primer  dan  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bahan hukum sekunder. Bahan yang tidak mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  yuridis  seperti  Rancangan  peraturan  perundang- undangan,  literature  dan  jurnal,  serta  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang merupakan  pelengkap  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  seperti  kamus  dan  ensiklopedi ( Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2015). Tehnik Pengumpulan Data dengan Kepustakaan dan  Wawancara,  selanjutnya  data  terkumpul  dari  hasil  penelitian  dan  kemudian  data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan  data secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Yuridis  Penegakan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Yang  Membuang  Sampah Sembarangan Di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup
Sampah  merupakan  limbah  padat  baik  mengandung  zat  organik  dan  zat  anorganik yang sudah tidak diperlukan lagi bagi manusia, namun harus diolah terlebih dahulu agar tidak membahayakan  lingkungan.  Dari  definisi  sampah  ini,  tentunya  kita  dapat  menilai  bahwa sampah  dapat  membahayakan  lingkungan  yang  akan  berdampak  nantinya  pada  kesehatan manusia.    Dewasa  ini,  banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu  ataupun  tidak  mau  tahu  tentang dampak  yang  ditimbulkan  oleh  sampah  apabila  dibuang  begitu  saja.  Banyaknya  “cara” manusia  untuk  membuang  sampah  sesuka  hati  mereka  seakan-akan  bumi  ini  adalah  “tong sampah raksasa”. Sampah  yang dibuang dipinggiran  jalan  mungkin sudah  menjadi  hal  yang biasa  khususnya  di  DKI Jakarta.  Tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, biasanya penikmat jalan  menyumbangkan  sampahnya  ke  jalanan  baik  itu  sampah  botol  minuman,  kertas, bungkus permen, ataupun plastik pembungkus  makanan.   Terbatasnya   jumlah tong sampah yang memadai di pinggiran jalan juga mengakibatkan masyarakat membuang sampah begitu saja  ke  jalanan.  Budaya  malas  dan  hidup  tidak  teratur  biasanya  menjadi  penyebab  utama mengapa sampah dapat dibuang begitu saja sehingga dapat merusak estetika kota DKI Jakarta sebagi Ibukota Negara.
Masalah sampah tidak bisa dipandang sebagai masalah pencemaran lingkungan biasa saja,  akan  tetapi  sudah  merupakan  masalah  intergral  dari  masalah  pembangunan.  Masalah sampah  terkait  dengan  konteksgeografi,  sumber  daya  alam,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya sehingga  menjadi  masalah  multisektoral,  yang  melibatkan  semua  sektor.  Permasalahan sampah  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  berfungsi  sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam lingkungan sekitar. Agar kepentingan manusia dan lingkungan  alam  terlindungi,  maka  hukum  harus  dilaksanakan  sebagai  mana  mestinya. Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  pula  pelanggaran hukum atas hukum itu sendiri. Untuk itu, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.
Penegakan  hukum  bagi  Soerjono  soekanto  merupakan  aktivitas  menyerasikan  ikatan nilai- nilai yang terjabar di dalam kaidah- kaidah yang bagus  serta mengejawantah tindakan
tidak  selaku  susunan  pemaparan  angka  langkah  akhir,  buat  menghasilkan,  menjaga,  dan melindungi  kenyamanan  dalam  pergaulan  hidup  dilingkungan  ( Soerjono Soekanto  dan Srimamudji, 2015).
Dalam  upaya  Pemda  DKI  Jakarta  menanggulangi  masalah  pencemaran  lingkungan merupakan  salah  satu  upayanya  adalah  melalui  penegakan  hukum  lingkungan.  Penegakan hukum  merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  hal.  Oleh  karena  itu  keberhasilan penegakan  hukum  akan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  secara  umum,  sebagaimana dikemukakan oleh ( Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2015), pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum
No. Uraian
1 Faktor hukumnya yaitu undang-undang
2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4 Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut    berlaku  atau diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergualan hidup
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya yaitu undang-undang
Penerapan  pengaturan  hukum  di  lingkungan  ada  kalanya  terjalin  kontradiksi  antara ketentuan hukum dan  kepastian, hal  ini diakibatkan oleh konsepsi keadilan  ialah sesuatu kesimpulan yang bertabiat abstrak, sebaliknya kejelasan hukum ialah sesuatu metode yang sudah  didetetapkan  dengan  cara  normatif.  Hingga  pada  hakikatnya  pengaturan  hukum bukan  hanya  tentang  law  enforcement,  tetapi  juga  peace  maintenance,  sebab  pengaturan hukum  adalah  cara  harmonisasi  antara  kaedah  dan  pola  prilaku  nyata  yang  bermaksud untuk  mencapai  kedamaian.  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum   memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas  petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
Faktor  fasilitas  atau  sarana  pendukung  yang  melengkapi  pernagkat  lunak  dan  perangkat keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang  diperoleh dewasa  ini  mengarah  pada  keadaan  yang  efisien  konvensional,  alhasil  dalam  banyak perihal  penegak  hukum  hadapi  hambatan  di  dalam  tujuannya.  Faktor  masyarakat  yakni lingkungan di mana hukum tersebut  berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berawal dari warga dan bertujuan untuk mencapai kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap warga  masyarakat  atau  beberapa  kelompok  sedikit  banyaknya  memiliki  pemahaman tentang  hukum,  perkara  yang  muncul  merupakan  kepatuhan  hukum,  ialah  kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang  ataupun  kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan  hukum  yang  ada
didalam  warga  masyarakat,  ialah  salah  satu  tanda  bahwa  hukum  itu  berfungsi  sesuai dengan hukum yang berkaitan.
c. Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya,cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kultur menurut (Soerjono Soekanto serta Srimamudji, 2015), memiliki arti yang besar bagi  warga  masyarakat,  yaitu  agar  mengatur    seseorang  bisa  memahami  bagaimana seharusnya  berperan,  melakukan,  dan  memastikan  sikapnya.  jika  mereka  berkaitan  dengan orang  lain.  Dengan  begitu,  kebudayaan  merupakan  sesuatu  yang  paling  utama  mengenai perilaku yang menetapkan peraturan hal apa yang wajib dicoba, serta apa yang dilarang. Oleh karena  itu dari  uraian tersebut diatas Penegakkan Hukum  yang dilakukan oleh Pemda DKI dalam  masalah  pencemaran  lingkungan  terkait  masyarakat  yang  membuang  sampah  pada tempatnya,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Pemda  DKI  Jakarta  telah  menerbitkan  2  (dua)  aturan hukum peraturan daerah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
a. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Aturan terkait membuang sampah  sembarangan dan  sanksi terdapat dalam pasal 126 dan pasal 130 yaitu:
Pasal 126 Setiap orang dilarang:
(1) membuang  sampah  ke  TPST  dan  TPA  di  luar  jam  06.00  WIB  sampai  dengan  jam 21.00 WIB;
(2) membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah;
(3) membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
(4) membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
(5) membakar sampah yang mencemari lingkungan;
(6) memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah;
(7) membuang,  menumpuk,  menyimpan  sampah  atau  bangkai  binatang  di  jalan,  jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
(8) membuang sampah dari kendaraan;
(9) membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor;
(10) mengeruk  atau  mengais  sampah  di  TPS  kecuali  oleh  Petugas  Kebersihan  untuk kepentingan dinas;
(11) membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
(12) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
(13) mengangkut  sampah  dengan  alat  pengangkutan  bukan  peruntukan  angkut  sampah; dan/atau
(14) menggunakan badan jalan sebagai TPS.
Pasal 130
(1)   Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
a. setiap  orang  dengan  sengaja  atau terbukti  membuang  sampah  di  luar  jadwal  yang ditentukan,  dikenakan  uang  paksa  paling  banyak  Rp.  100.000,00  (seratus  ribu rupiah);
b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai  binatang  ke  sungai/kali/kanal,  waduk,  situ,  saluran  air  limbah,  di  jalan, taman,  atau  tempat  umum,  dikenakan  uang  paksa  paling  banyak  Rp.  500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
c. setiap  orang  dengan  sengaja  atau  terbukti  membuang  sampah  dari  kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti  mengeruk atau mengais sampah di TPS yang  berakibat  sampah  menjadi  berserakan,  membuang  sampah  diluar tempat/lokasi  pembuangan  yang  telah  ditetapkan,  dikenakan  uang  paksa  paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(2) Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  secara  operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
(3) Uang  paksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  wajib  disetorkan  ke  kas  daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Aturan  terkait  membuang  sampah  sembarangan  dan  sanksi  terdapat  dalam  pasal  1  angka 19, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 16 ayat 3 dan 21 huruf b, pasal 61 ayat (1) dan (4), pasal 63 ayat (1) dan (2) yaitu”
Pasal 1 angka 19
19. Polusi merupakan akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa- sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, maupun asap, dampak dari pembakaran seluruh berbagai bahan  kimia  yang  dapat  memunculkan  pencemaran  serta  berakibat  buruk  kepada lingkungan, kesehatan normal dan kehidupan hewani atau nabati. Pasal 9
(1)   Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
a. membuang sampah
b. membuang kotoran permen karet
c. meludah
d. merokok
(2)   Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
Pasal 16
(3)  Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.
Pasal 21
Setiap orang atau badan dilarang:
a. membuang  dan  menumpuk  sampah  di  jalan,  jalur  hijau,  taman,  sungai  dan  tempat- tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
Pasal 61
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal  3  huruf  i,  Pasal  4  ayat  (2),  Pasal  5  huruf  a,  Pasal  1  ayat  (1), Pasal  8, Pasal  9 , Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17  ayat  (2),  ayat  (3),  Pasal  19  huruf  b, Pasal  21 huruf  a, huruf  b ,  huruf  c,  Pasal  25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38  huruf a, huruf  b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan
paling  singkat  10  (sepuluh)  hari  dan  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  atau  denda paling  sedikit  Rp.  100.000,-  (Seratus  Ribu  Rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  adalah tindak pidana pelanggaran.
Pasal 63
(1)  Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan  Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  Sampah,  sanksi  yang  diterapkan    terhadap  masyarakat  yang  membuang sampah  sembarangan  adalah  sanksi  administratif  sedangkan  ketentuan  pada  Perda Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum,    terhadap  masyarakat  yang membuang sampah sembarangan yang terdapat  dalam pasl 61 dan 64  termasuk pada pidana  pelanggaran,  bukan  kejahatan.  Akan  tetapi  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  63 termasuk pidana kejahatan. Selanjutnya, petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses  secara  hukum  atas  laporan  orang  atau  badan  dan  melanggar  ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
selain  itu,  determinasi  mengenai  larangan  membuang  samapah  /  kotoran dengan  semabarang  yang  diatur  dalam  pasal  21  Perda  No  8  Tahun  2007  mengenai Ketertiba  Umum.  Jika  seseorang  terbukti  membuang  sampah  atau  kotoran  dengan semabarang, akan dikenakan sanksi kejahatan  berupa pidana kurungan  mulai dari 10 hari sampai 60 hari bui ataupun kompensasi minimun Rp 100. 000 sampai Rp 20 juta. Tetapi, penentuan sanksi pidana berbentuk kurungan penjara atau kompensasi segenap bersumber  pada  ketetapan  hakim  di  Pengadilan  Tinggi  Negara.  Dalam  persidangan tindak  pidana  ringan  (tipiring),  hakim  akan  menimbang  pelanggaran  yang  dilakukan terdakwa.  Sebaliknya,  pelanggar  juga  dapat  mengajukan  pembelaan  sebagaimana penjelasan  Bapak  Mudarisin  Kepala   Bidang  Pengawasan  dan  Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam wawancara dengan ( Tribunnew.com , 2021) yaitu :
“Kalau Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum itu masuknya tindak  pidana  ringan  atau  tipiring.  Tapi  hakim  yang  memutuskan  sanksi pidananya, bisa berupa kurungan penjara atau denda sampai Rp 20 juta”.
“Saat  ini  kita  masih  pakai  Perda  Nomor  3  Tahun  2013,  tetapi  ke  depannya kita akan mencoba kerja sama dengan pihak Satpol PP, agar pelanggar dapat dikenakan  Perda  Nomor  7  Tahun  2008,  sehingga  bisa  ditetapkan  denda maksimal”.
“Denda  maksimal  menurutnya  sangat  penting  diberikan,  sebagai  bentuk penegasan  hukum  dan  efek  jera  kepada  pelanggar.  Sehingga,  bukan  hanya
kepatuhan  untuk  tidak  membuang  sampah  sembarangan,  tetapi  kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, dapat tumbuh”.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  beberapa  penegakan  hukum  yang  pernah dilakukan  Dinas  Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta sebagaiman  terdapat  dalam  tabel  2 yaitu:
Tabel 2.
Penegakan Hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan No. Tahun Uraian Sanksi 1 2019 Aksi  membuang  sampah  sembarangan  yang dilakukan  seorang  warga  Kebon  Melati, Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat,  mendadak  viral. Bukan  hanya  menunjukkan  sikap  tidak terpuji,  aksi  membuang  sampah  bersamaan ketika  petugas  Badan  Air  Dinas  Lingkungan Hidup  DKI  Jakarta  tengah  membersihkan Kali  Krukut.  Kejadian  tidak  menyenangkan itu pun terekam kamera dan diunggah di akun instagram  resmi  Dinas  Lingkungan  Hidup DKI  Jakarta  @dinaslhdki,  Ketegasan  petugas
pun diperlihatkan dalam postingan selanjutnya.  Hanya  berselang  sehari,  sang pemuda  bertato  akhinya  dapat  diamankan petugas dari Bidang Pengawasan dan Penegakan  Hukum  Dinas  Lingkungan  Hidup DKI  Jakarta  pada  Kamis  31  Januari  2019.
Pemuda  tersebut  terlihat  tertunduk  lesu sembari memegang surat pernyataan. Didampingi  sejumlah  aparat,  mulai  dari Kepolisian  hingga  Kelurahan,  Warga  Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. dikenakan denda sebesar Rp 300.000.dan berjanji untuk tidak melakukannya 2 2020 Dinas  Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta menindak  3  (tiga)  masyarakat   pembuang sampah  sembarangan di  kawasan Car  Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta.  Ketiga pembuang  sampah  yakni  WY,  A,  dan  ED.
Ketiganya  masih  usia  pelajar  sehingga dikenakan sanksi social. Hukuman  yang diberikan  yakni berupa denda maksimal Rp 500  ribu  atau sanksi sosial seperti pungut sampah  hingga bernyanyi.  Hal ini dimaksud agar menimbulkan
efek  jera  bagi pembuang sampah.
Tabel  2  yang  diuraikan  diatas,  menurut  penulis  bahwa  penegakan  hukum  terhadap masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  di  DKI  Jakarta  pada  dasarnya  dapat dilakukan  secara preventif dan represif .  Penegakan  hukum preventif dilakukan  melalui pengawasan  dan represif dilakukan  dengan  melalui  penerapan  sanksi  administrasi  ( Mukhlis &  Mustafa,  2010).  Sehingga  dalam  penegakan  hukum  terkait  sampah  yang  dibuang sembarangan    tidak  harus  langsung  pemberian  sanksi  administrasi  dan  pidana  akan  tetapi upaya preventif sepertinya  lebih  efektif  dalam  penerapannya.  Penegakan  hukum preventif lebih  direkomendasikan  karena  lebih  membangun  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya pemahaman terkait membuang  sampah yang baik.

## 2. Upaya  Pemda  DKI  Jakarta  dalam  memberikan  Kesadaran  Hukum  Terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan  dalam rangka tertib hukum.
Kesadaran  merupakan  pilihan  dari  pikiran  manusia  yang  mengatur  akal  dan menentukan  pilihannya,  misalnya  baik,  buruk,  bersih  atau  kotor  dan  sebagainya.  Kesadaran masyarakat  sangat  mempengaruhi  kualitas  lingkungan  yang  ada  disekitarnya  khususnya  di DKI  Jakarta.  Kesadaran  terhadap  lingkungan  berupaya  untuk  menimbulkan  kesadaran masyarakat agar tidak hanya mengerti tentang pencemaran, sampah, penghijauan, akibat dari pembuangan sampah sembarangan dan  peraturan daerah DKI Jakarta  Nomor 3 Tahun 2013 tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  Perda  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum tetapi  masyarakat  DKI  Jakarta  dapat  menerapkan  dan  menjaga  kelestarian  terhadap lingkungan serta mematuhi peraturan daerah tersebut. Hal ini juga  mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat  terhadap kepedulian pada lingkungan.
Kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan  di  DKI  Jakarta  dapat terwujud  dengan  peran serta  semua  pihak  baik  dari  perangkat  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat,  dan   sebagai upaya  memberikan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat,  Pemerintah  daerah  Khusus  Ibukota Jakarta terhadap lingkungan hidup adalah melalui budaya hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact. Penjelasan masing-masing unsur yaitu: a. Komponen  struktur  yaitu  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum  itu  dengan berbagai  macam  fungsi dalam rangka  mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini  dimungkinkan  untuk  melihat  bagaimana  sistem  hukum  itu  memberikan  pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
b. Komponen substantif  yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
c. Komponen  kultural  yang  terdiri  dari  nilai-nilai  dan  sikap-sikap  yang  mempengaruhi bekerjanya  hukum  (bisa  positif  dan  bisa  negatif),  atau  oleh  Friedman  disebut  kultur hukum.  Kultur  hukum  inilah  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  yang  menghubungkan
antara  peraturan  hukum  dengan  tingkah  laku  hukum  seluruh  warga  masyarakat  atau sebagai  “motor  penggerak  keadilan”.  Komponen  kultur  ini  hendaknya  dibedakan  antara internal legal culture yaitu kultur hukum yang dimiliki struktur hukum dan external legal culture yaitu kultur hukum masyarakat luas ( Warassih & Hukum, 2005).
Dari  komponen-komponen  diatas  bahwa  struktur  hukum  dalam  arti  Pemda  DKI Jakarta  mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum  dibidang  pengelolaan sampah  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Selain  itu  substansi  hukum  yang  ada  yaitu Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  Perda  Nomor  8  Tahun  2007 tentang  Ketertiban  Umum  yang  mengatur  DKI  Jakarta  sebenarnya  sudah  baik  sehingga diperlukan  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  mengenai  aturan tersebut.  Untuk  itu  akan  mewujudkan  budaya  hukum  di  masyarakat  akan  pentingnya pengelolaan  sampah  yang  baik  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  sangat diharapkan bagi setiap lingkungan.
Selain  itu  dalam  menumbuhkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  rangka menertibkan  masyarakat  agar  tidak  membuang    sampah  sembarangan,  Pemda  DKI  Jakarta juga aktif melakukan penindakan agar lambat laun warga sadar jika menjaga lingkungan dari sampah adalah kewajiban mereka juga, seperti :
a. Pemda  DKI  Jakarta  mengerahkan  Petugas  Penanganan  Prasarana  dan  Sarana  Umum (PPSU)  yang  wilayah  kerjanya  tersebar  di  seantero  Jakarta  dan  perekrutannya  hingga  ke level  kelurahan  ini  memang  jadi  alat  utama  untuk  menjadikan  Jakarta  bebas  sampah. Selain  aktif  menjaga  kebersihan  lingkungan  sesuai  area  penugasannya,  mereka  juga memiliki tugas  menegur warga yang akan  membuang sampah sembarangan. Jika cara itu dianggap  tidak  ampuh,  maka  petugas  akan  mengambil  foto  dari  pelanggar  yang membuang  sampah  sembarangan.  Warga  yang  tertangkap  kamera  membuang  sampah tidak sesuai tempatnya, akan mendapat surat peringatan beserta nominal denda yang harus mereka bayar.
b. Pemda  DKI  Jakarta  mengajak  Warga  Jakarta  untuk  tertib  membuang  sampah  kapan  pun dan  di  mana  pun.  Termasuk  saat  berada  di  area car  free  day yang  rutin  diselenggarakan setiap  akhir  pekan.  Kawasan  Bundaran  Hotel  Indonesia,  yakni  sepanjang  ruas  Jalan Jenderal  Sudirman  –  M.H.  Thamrin  ini  diawasi  oleh  petugas  dari  Dinas  Lingkungan Hidup.  Mereka  akan  melakukan  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  bagi  warga  yang  terlihat membuang sampah sembarangan. Pelanggar dikenakan denda minimal Rp 100.000 hingga Rp  500.000  ribu  rupiah  atau  diminta  memungut  sampah  di  sekitaran  lokasi car  free day jika  tidak  mampu  membayar  denda.  Selain  didampingi  petugas,  warga  yang  terkena hukuman  juga  harus  menggunakan  label  yang  bertuliskan  janji  untuk  tidak  akan membuang sampah sembarangan lagi.
Cara-cara  tersebut  dilakukan  untuk  membuat  jera  warga  yang  masih  belum memiliki  kesadaran  untuk  membuang  sampah  sesuai  aturan.  Dengan  meningkatnya kesadaran  warga  akan  pentingnya  kebersihan,  Jakarta  diharapkan  dapat  menjadi  kota pintar seutuhnya, dengan ketercapaian indikator smart environment dan smart living sebagai dua dari enam indikator smart city .

## Kesimpulan
penegakan  hukum  bagi  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  di  DKI Jakarta  sebagai  dampak  pencemaran  lingkungan  hidup  melalui  Ketentuan  yang  terdapat dalam  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah,  sanksi  yang  diterapkan terhadap  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  adalah  sanksi  administratif sedangkan ketentuan pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,  terhadap masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  yang  terdapat  dalam  pasl  61  dan  64 termasuk  pada  pidana  pelanggaran,  bukan  kejahatan.  Akan  tetapi  ketentuan  pidana  dalam Pasal  63  termasuk  pidana  kejahatan.  Selanjutnya,  petugas  yang  tidak  menindaklanjuti dan/atau  memproses  secara  hukum  atas  laporan  orang  atau  badan  dan  melanggar  ketentuan Pasal  59  ayat  (3)  dikenakan  hukuman  disiplin  kepegawaian  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Kemudian  Penegakan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  membuang sampah  sembarangan  di  DKI  Jakarta  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  secara preventif dan represif .  Penegakan  hukum preventif dilakukan  melalui  pengawasan  dan represif dilakukan dengan  melalui  penerapan  sanksi  administrasi.  Sehingga  dalam  penegakan  hukum  terkait sampah yang dibuang sembarangan  tidak harus langsung.

## Bibliografi
Amiruddin & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Candrakirana,  R.  (2015).  Penegakan  hukum  lingkungan  dalam  bidang  pengelolaan  sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (3), 581–601. DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690
Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2). DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592
Jayakusuma,  Z.  (2015).  Peranan  Audit  Lingkungan  Dalam  Pencegahan  Pencemaran Dan/Atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan. Al-Adl:  Jurnal  Hukum , 7 (14). DOI:  http://dx.doi.org/10.31602/al- adl.v7i14.229
Jeumpa, I. K. (2010). Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 12 (3), 656–679.
Koesnadi Hardjasoemantri. (2002). Hujum Tata Lingkungan . Gajah Mada University Press.
Mukhlis,  M.,  &  Mustafa,  L.  (2010). Hukum  Adminitrasi  Lingkungan  Konteporer . Malang: Penerbit Setara Press.
Putrajaya,  I.  K.,  &  Antara,  I.  G.  M.  Y.  (2015). Pengaruh  Terbatasnya  Lahan  Terhadap Intensitas Pembangunan Rumah Susun Di Dki Jakarta. Media Komunikasi FPIPS , 14 (1), 22–27.
Rizal,  Y.  (2021).  Analisis  Yuridis  Penegakkan  Hukum  Dinas  Perhubungan  DKI  Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya. Jurnal Pendidikan Indonesia , 2 (3), 430–444 DOI: https://doi.org/10.36418/japendi.v2i3.124 .
Ruslina,  E.  (2016).  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Pembangunan
Hukum Ekonomi Indonesia.
Jurnal Konstitusi , 9 (1), 49–82. DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x
Soerjono  Soekanto  dan  Srimamudji.  (2015). Metode  Penelitian  Hukum (Cetakan  Ke). Rajawali Pers.
Sulistyawati,  S.  (2018).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  (Environtment  Enforcement) Berbasis  Nilai  Nilai  Karakter. Amaliah:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (1), 122–132. DOI: https://doi.org/10.32696/ajpkm.v2i1.103
Tribunnew.com. (2021). https://regional.kontan.co.id/news/jangan-coba-coba-buang-
sampah-sembarangan-di-jakarta-bisa-didenda-sampai-rp-20-juta?page=all, diakses
pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 22.00 Wib . https://regional.kontan.co.id/news/jangan- coba-coba-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-bisa-didenda-sampai-rp-20- juta?page=all, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 22.00 Wib
Warassih,  E.,  &  Hukum,  P.  (2005).  Sebuah  Telaah  Sosiologis. Suryandaru  Utama, Semarang .