## PENGARUH IMPLEMENTASI E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAJALAYA

## Shelvi Shelvi
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung shelvi@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Lebih dari 1 dekade, pemerintah gencar melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk mendorong tingkat kepatuhan  wajib pajak. Sistem administrasi pajak ini berfokus pada pemenuhan kewajiban  pembayaran dan pelaporan pajak  oleh  wajib  pajak  yang  sebelumnya  disampaikan  secara  manual,  beralih  menjadi online melalui  laman  resmi Direktorat  Jenderal  Pajak. Proses pembayaran dan pelaporan pajak  yang semakin  mudah diharapkan dapat  membantu kelancaran  pemenuhan  kewajiban  yang  diiringi  dengan  semakin  besar  peluang  tercapainya  target  penerimaan  APBN. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hendak  menguji  apakah  modernisasi  administrasi  perpajakan  khususnya  dalam  hal pelaporan surat pemberitahuan secara online ( e-filing ) mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau tidak. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  survey  sebagai  metodenya.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 80 responden yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Majalaya. Hasil menunjukan bahwa implementasi e-filing terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengolahan data juga ditemukan perlunya sosialisasi dan pendampingan bagi wajib pajak untuk menguasai penggunaan e-filing . Kata kunci : E-filing , Kepatuhan Wajib pajak, Sistem Self-Assessment

## ABSTRACT
For more than a decade, the government has been actively modernizing the tax administration system to encourage the level of taxpayer compliance. This tax administration system focuses on fulfilling the obligation of payment and reporting by taxpayers who were previously submitted manually, switched to online through the official website of the Directorate General  of  Taxation. The  easier  process  of  payment  and  tax  reporting  is  expected  to  help  smooth  the  fulfillment  of obligations accompanied by the greater the chance of achieving the target of receiving the State Budget. Therefore, this study  aims  to  examine  whether  the  modernization  of  tax  administration,  especially  in  terms  of  reporting  Individual Notification Letter (SPT) through e-filing is able to improve taxpayer compliance or not. This is a quantitative research using survey as the method. Data collection was conducted by distributing questionnaires to 80 respondents who are registered taxpayers at Majalaya Small Tax Office. The results showed that the implementation of e-filing have a positive effect on taxpayer compliance. From the results of data processing also found the need for socialitation and assistance for taxpayers to master the use of e-filing.
Keyword: E-filing, Taxpayer’s Compliance, Self-Assessment System

## PENDAHULUAN
Pada  bulan  April  2018,  Kementerian Keuangan  melalui  PMK  No.  9  Tahun  2018, mewajibkan  wajib  pajak  untuk  menggunakan e- filing sebagai media menyampaikan SPT Tahunan PPh,  SPT  Masa  PPh  Pasal  21/26  dan  SPT  Masa PPN.  Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan ini sebenarnya sudah mulai dijalankan sejak tahun 2005  yang  secara  bertahap  dikembangkan  dan diimplementasikan menyeluruh. Tahapan modernisasi sistem adminstrasi pajak dimulai dari pembayaran menggunakan e-billing dan pembuatan  surat  elektronik  melalui e-filing .  Saat awal  dibentuk, e-filing dan e-billing merupakan sistem yang berdiri sendiri-sendiri dan terpisah dari sistem  DJP.  Hingga  akhirnya  pada  tahun  2014
kedua  sistem  tersebut  digabungkan  ke  dalam sistem  DJP  (Onlinepajak,  2018).  Dukungan pemerintah  terhadap  sistem e-filing ini  terus diberikan sehingga e-filing terus menerus dikembangkan dan juga disosialisasikan penggunaannya kepada wajib pajak. Terbukti dari laporan  tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) tahun 2018, dimana jumlah pengguna e-filing telah mencapai  9.152.817  wajib  pajak,  tumbuh  8,83% dari  tahun  2017.  DJP  juga  mencatat  dari  seluruh wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  di tahun  2018,  sekitar  80%  wajib  pajak  sudah melaporkannya  melalui e-filing (Kompas.com, 2018).  Pertumbuhan  penggunaan e-filing yang pesat  dari  tahun  2014  hingga  2018  seperti  yang tersaji  pada  Gambar  1  menunjukan  keseriusan
pemerintah untuk menerapkan sistem administrasi pajak  yang  modern.  Di  tahun  2014,  pengguna e- filing hanya berkisar 1 juta wajib pajak dan di tahun 2018,  penggunanya  sudah  mencapai  9  juta  wajib pajak.

## Gambar 1. Wajib Pajak Pengguna E-filing Sumber: Laporan Tahunan DJP 2018
Migrasi  wajib  pajak  pada  sistem e-filing merupakan hasil dari strategi yang dilakukan DJP melalui  komunikasi  dan  program  sosialisasi terstruktur  yang  gencar  dilakukan  sehingga mendorong wajib pajak untuk beralih melaporkan pajaknya menggunakan e-filing . Penerapan e-filing ini  ditujukan  tidak  hanya  untuk  mempermudah wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya tetapi juga mampu memangkas birokrasi sehingga efisiensi  waktu  dan  biaya  turut  meningkat (Onlinepajak, 2018). Semakin mudahnya administrasi perpajakan diharapkan mampu mendorong  wajib  pajak  untuk  semakin  patuh melaksanakan  kewajibannya.  Hubungan  antara administrasi perpajakan dengan kepatuhan pernah diteliti oleh Setiyaji & Amir (2015) yang menduga bahwa penerimaan negara tidak optimal dikarenakan kepatuhan yang rendah yang disebabkan  oleh  administrasi  perpajakan  yang sulit.
Kepatuhan  wajib pajak yang tinggi selalu menjadi  sasaran  utama  bagi  DJP  karena  menjadi bukti  nyata  berhasilnya  sistem  pemungutan  pajak Self-Assessment  System (Cahyono,  2019) . Dalam berbagai kesempatan Ditjen pajak selalu menyatakan  komitmennya  untuk  menggunakan segala  instrumen  agar  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  (Suwiknyo,  2019). Kepatuhan yang tinggi, baik dalam melaksanakan kewajiban  membayar  atau  melapor  pajak,  akan
membantu  pemerintah  merealisasikan  target penerimaan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi  penerimaan  pajak  terhadap  APBN  dari tahun  ke  tahun  semakin  besar.  Jika  dilihat  dari besar  persentase  kontribusi  penerimaan  pajak terhadap  APBN,  pada  tahun  2018  terdapat peningkatan  target  penerimaan  pajak  sebesar  7% dari  74%  menjadi  81%  yang  menunjukan  bahwa APBN  semakin  mengandalkan  pajak  sebagai sumber pemasukan negara. (Kementerian
Keuangan  Republik  Indonesia,  2018).  Target penerimaan pajak yang besar ini kemudian dibagi secara  merata  kepada  setiap  wilayah  kerja  yang akhirnya berujung pada pemberian target penerimaan pajak di setiap KPP. Pada tahun 2019,
KPP Pratama Majalaya diberikan target penerimaan  pajak  sebesar  Rp1,  24  Triliun, meningkat 22,8% dari tahun sebelumnya. Kepercayaan yang diberikan kepada KPP Pratama Majalaya tidak luput dari pencapaiannya di tahun 2018  yang  mengalami  pertumbuhan  penerimaan pajak sebesar 29%, melebihi pertumbuhan rata-rata nasional (Haryadi, 2019).
Meskipun  demikian,  fakta  menunjukan bahwa besar rasio pajak terhadap PDB di Indonesia hanya  berkisar  11%  atau  lebih  rendah  daripada rata-rata  dunia  yang  sebesar  16%  seperti ditunjukkan pada gambar 2. Rendahnya rasio pajak terhadap  PDB  salah  satunya  disebabkan  oleh rendahnya kepatuhan pajak (Darussalam, 2019).

## Gambar 2.Perkembangan Rasio Perpajakan 2013-2018 Sumber: (Darussalam, 2019)
Hal  ini  menunjukan  bahwa  tingkat kepatuhan di Indonesia masih belum mencapai titik optimal  dan  perlu  ditelusuri  langkah-langkah strategis  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak. Kondisi terkait kepatuhan wajib pajak di  Indonesia  dapat  dillihat  pada  Grafik  3  yang
memaparkan  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi dalam kurun waktu 5 tahun.
Dari  grafik  tersebut  terlihat  bahwa persentase rasio kepatuhan tertinggi hanya mampu mencapai  73%  dan  pada  tahun  2018  terdapat tendensi  penurunan kepatuhan  wajib pajak. Rasio kepatuhan ini diperoleh dari perbandingan jumlah SPT  Tahunan  PPh  yang  dilaporkan  oleh  wajib pajak  dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar dan  wajib  menyampaikan  SPT.  Jadi  jika dianalogikan,  dari  rasio  pada  Gambar  3  dapat diindikasikan  bahwa  dari  10  orang  wajib  pajak yang  terdaftar  dan  wajib  menyampaikan  SPT, hanya  6  orang  yang  benar-benar  melaporkan SPTnya di tahun 2014-2016 dan 7 orang di tahun 2017.

## Gambar 3. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Sumber: Laporan Tahunan DJP 2018
Dari  Gambar  3  juga  terlihat  adanya  siginifikansi peningkatan kepatuhan pada tahun 2017.
Signifikansi  tersebut  terjadi  karena  pemerintah melakukan  berbagai  terobosan  kebijakan  yang salah  satunya  adalah  menerapkan  kebijakan tax amnesty pada tahun 2016 (Saeroji, 2019).
Kebijakan tax amnesty tahun 2016 dinilai sukses  dilaksanakan  sehingga  berimbas  pada peningkatan rasio kepatuhan di tahun 2017. Akan tetapi, seperti yang dapat dilihat pada tahun 2018, rasio kepatuhan tidak bergerak naik dan cenderung mengalami  penurunan.  Tendensi  penurunan  ini disebabkan  oleh  penambahan  jumlah  wajib  pajak orang  pribadi  terdaftar  wajib  menyampaikan  SPT tidak diikuti dengan peningkatan pada jumlah SPT yang  diterima  oleh  pihak  KPP.  Artinya,  jumlah wajib  pajaknya  semakin  banyak  namun  tidak semua  wajib  pajak  baru  tersebut  melaksanakan kewajiban  menyampaikan  SPT.  Penelitian  yang
dilakukan oleh Wardani & Wati  (2018) mengemukakan  fenomena  yang  serupa  mengenai kepatuhan  wajib  pajak  di  daerah  Kebumen.  Pada tahun 2012-2016 jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami  peningkatan  namun  belum  diikuti dengan  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajaknya. Oleh  karena  itu,  melalui  penelitian  ini  akan ditelaah dan diuji apakah dengan mengimplementasikan e-filing dalam  mekanisme pelaporan  pajak  yang  digadang-gadang  dapat mempermudah, mempercepat, dan tidak menghambat  pelaksanaan  kewajiban  pelaporan pajak dimanapun mampu meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  atau  tidak.  Dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan untuk  penetapan  strategi  dan  perencanaan  jangka panjang dan menjadi masukan yang berguna dalam merumuskan kebijakan.

## KAJIAN TEORI

## Perpajakan
Menurut  Undang  Undang  No.  16  Tahun 2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang  pribadi  atau  badan  yang  terutang  kepada negara  (2009).  Dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak di Indonesia, sistem yang diterapkan adalah Self-Assessment System (SAS) dimana wajib pajak yang  aktif  melaksanakan  kewajiban  dalam  hal menghitung,  membayar,  dan  melapor  pajak terutang (Mardiasmo, 2019).

## Implementasi E-filing
Dalam  mekanisme  sistem  pemungutan pajak Self-Assessment  System ,  wajib  pajak  yang sudah menghitung dan membayar pajak terutangnya,  wajib  juga  melaporkan  pajaknya dengan  cara  menyampaikan  surat  pemberitahuan (SPT).  Sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  PER- 02/PJ/2019  bahwa  Setiap  wajib  pajak  harus mengisi  SPT  dengan  lengkap,  benar,  dan  jelas dengan bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP, atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktur Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).
Lebih  lanjut,  dalam  aturan  tersebut dijelaskan  bahwa  SPT  dapat  disampaikan  dalam
bentuk  dokumen  elektronik  atau  formulir  kertas (hardcopy)  dan  penyampaiannya  dapat  dilakukan melalui e-filing ,  cara  langsung,  pos  dengan  bukti pengiriman  surat,  atau  perusahaan  jasa  ekspedisi atau  jasa  kurir  dengan  bukti  pengiriman  surat. Definisi e-filing ini  sendiri  menurut  perdirjen adalah  cara  penyampaian  SPT  melalui  saluran tertentu  yang  ditetapkan  Direktur  Jenderal  Pajak. Saluran e-filing terdiri  dari  laman  Direktorat Jenderal  Pajak,  laman  penyalur  SPT  Elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, jaringan komunikasi  data  yang  terhubung  khusus  antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.  Keunggulan  penyampaian  SPT  melalui saluran e-filing adalah  SPT  dapat  disampaikan dalam  jangka  waktu  24  (dua  puluh  empat)  jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat. Artinya, selama memiliki jaringan  internet,  wajib  pajak  dapat  mengakses saluran e-filing kapan saja.
Jika  mengacu  pada  penelitian-penelitian sebelumnya, kajian serupa yang membahas tentang implementasi e-filing ini sudah pernah diteliti oleh Agustiningsih & Isroah (2016) dan Samadiartha & Darma (2017). Kedua penelitian tersebut menyinggung pembahasan topik yang sama yakni menyelidiki pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  dari  kedua  penelitian  tersebut menunjukan  korelasi  positif  dimana  penerapan e- filing berpengaruh  secara  signifikan  kepada kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP Pratama  Yogyakarta  (2016)  dan  di  KPP  Madya Denpasar  (2017).  Selain  membahas  penerapan e- filing ,  juga  dianalisis  tingkat  pemahaman  dan kesadaran wajib pajak yang ternyata turut memberi dampak positif kepada tingkat kepatuhan (Agustiningsih  &  Isroah,  2016).  Dalam  hasil temuannya, dikemukakan bahwa sosialisasi penggunaan e-filing harus  gencar  dilaksanakan karena  mampu  meningkatkan  kesadaran  dan pengetahuan bagi wajib pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan mereka.
Lebih  lanjut,  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Akhmadi  (2017)  juga  membahas mengenai  penerapan e-filing di  KPP  Pratama Jakarta  Tamansari    Dua.  Penelitian  tersebut
merupakan  penelitian  kualitatif  yang  berangkat dari studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap  pihak-pihak  terkait  dan  menggunakan data  sekunder  sebagai  bahan  analisis.  Pada penelitian Akhmadi (2017), ditemukan bahwa pada pelaksanaannya,  masih  terdapat  kendala  yang terjadi  saat  menerapkan e-filing yaitu  kehandalan sistem  perangkat  teknologi,  ketanggapan  dari petugas pajak terkait masalah TIK yang terjadi saat mengakses e-filing ,  serta  layanan  informasi perpajakan.  Sistem e-filing memang  tidak  lepas dari peran teknologi dan media internet yang tidak jarang  menjadi  kendala  bagi  wajib  pajak  yang masih awam.
Hasil dari penelitian ini dapat melengkapi temuan  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya karena  fokus  utama  yang  dikaji  adalah  terkait teknis  pelaksanaan  penggunaan e-filing di lapangan dan permasalahan yang dihadapi selama menggunakan e-filing .  Penelitian  ini  mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat
menghambat pelaksanaan e-filing sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dalam konteks perpajakan adalah kondisi  saat  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban pajaknya dan/atau melaksanakan hak
perpajakannya (Wardani & Wati, 2018). Pengukuran  kepatuhan  berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007, (2007)  Pasal  1  menyatakan  bahwa  wajib  pajak dikategorikan  sebagai  wajib  pajak  patuh  apabila memenuhi kriteria berikut:
a. Menyampaikan SPT tepat waktu
b. Tidak  ada  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis pajak, kecuali telah diberi izin untuk membayar pajak  dengan  angsuran  atau  penundaan pembayaran pajak.
c. Laporan  Keuangan  diaudit  dengan  hasil pendapatan Wajar Tanpa  Pengecualian  selama 3 tahun berturut-turut menurut Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.
d. Wajib  pajak  tidak  pernah  dipidana  dan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir.
Dari  kriteria  kepatuhan  tersebut,  maka sudah  seyogyanya  wajib  pajak  patuh  akan melaksanakan kewajibannya dalam hal:
1. Mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP jika  sudah  memenuhi  persyaratan  objektif  dan subjektif
2. Menghitung  dan  membayar  pajak  terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
3. Melaporkan pajak menggunakan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan
4. Jika terdapat tunggakan, membayar tunggakan pajak sebagaimana mestinya.
Kepatuhan  wajib  pajak  selain  menjadi sasaran  utama  DJP,  juga  merupakan  topik  yang selalu  dikaji  dalam  berbagai  penelitia.  Salah  satu contohnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahayu (2017) ditelaah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan  wajib  pajak  orang  pribadi  menjadi tidak  patuh.  Dalam  penelitiannya,  penyebab ketidakpatuhan  diselidiki  dengan  cara  memilih wajib pajak dengan kriteria tertentu dan dilakukan wawancara mendalam. Hasil penelitiannya kemudian mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  secara sukarela.  Adapun  keempat  hal  tersebut  adalah pengetahuan  peraturan  perpajakan,  informasi mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai  seorang wajib  pajak,  serta  cara  menghitung  pajak  dan melaporkan SPT.
Peneliti  lainnya  yaitu  Wardani  &  Wati (2018) juga menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Kebumen. Menurutnya, kepatuhan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang  dimaksud  mempengaruhi  kepatuhan  adalah pengetahuan  perpajakan  sementara  untuk  faktor eksternal  adalah  sosialisasi  perpajakan.  Hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  sosialisasi perpajakan  baik  secara  langsung  maupun  tidak, berpengaruh  kepada  kepatuhan  wajib  pajak. Sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan  perpajakan  yang  akhirnya  akan mempengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karenanya, Wardani  &  Wati  (2018)  menyarankan  agar  KPP Pratama Kebumen memperluas kegiatan sosialisasi perpajakan agar semakin banyak wajib pajak yang paham dan akhirnya menjadi patuh.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiqomah (2017) juga membahas tentang dampak kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bantul dari adanya  penghapusan sanksi  pajak.  Istiqomah (2017)  menguji  apakah  terdapat  peningkatan kepatuhan  dari  sebelum  diberlakukan  kebijakan penghapusan  sanksi  pajak  dan  sesudahnya. Hasilnya  menunjukan  bahwa  tidak  terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT semakin banyak  dan  membuat  rasio  kepatuhan  semakin menurun. Gagalnya kebijakan penghapusan sanksi pajak untuk mendorong  tingkat  kepatuhan diduga disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak. Dari hasil temuan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah  dengan  memberikan  sosialisasi  dan pengawasan  untuk  memastikan  wajib  pajak memenuhi kewajibannya.
Berdasarkan  fenomena  yang  dijelaskan pada latar belakang masalah dan penjabaran teori- teori  serta  hasil  penelitian sebelumnya,  penelitian ini  ingin  berfokus  mendalami  pengaruh  dari implementasi e-filing terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Majalaya. Oleh  karena  itu,  hipotesis  yang  diusung  dalam penelitian ini adalah:
H 0 :  Implementasi e-filing tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Majalaya
H a : Implementasi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  metode  survey.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  dari  pengambilan sampel sebanyak 80 orang yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Majalaya. Menurut Umar (2011), ukuran sampel yang dapat di terima minimal sebanyak 30 responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling .  Menurut  Sugiyono  (2018), teknik  ini merupakan  teknik  yang  menentukan  sampel berdasarkan  pertimbangan  tertentu.  Kriteria  yang dijadikan  sebagai  sampel  adalah  orang  yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Majalaya

## dan sudah pernah melaporakan SPT menggunakan
e-filing . Responden dipilih secara acak/kebetulan, siapa  saja  yang  dianggap  cocok  sebagai  sumber data  dimintai  kesediaan  dan  waktunya  untuk mengisi  kuesioner  sambil  berbincang.  Sebelum kuesioner  diberikan,  dipastikan  terlebih  dahulu bahwa responden tersebut merupakan sampel yang tepat  dan  sesuai  dengan  kriteria.  Setelahnya, diceritakan  terlebih  dahulu  kepada  responden maksud  dari  penelitian  ini  agar  kuesioner  diisi sesuai  dengan  pengalaman  dan  keadaan  yang sebenarnya.  Saat  kuesioner  ini  disebarkan,  tidak jarang  responden  ikut  bercerita  dan  berbagi pengalamannya terkait dengan topik penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  linier  sederhana,  namun  sebelumnya dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data dapat diolah. Setelah  data  dipastikan  valid  dan  reliabel, dilakukan  juga  uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji normalitas,  linieritas,  dan  heteroskedastisitas. Setelah  semua  uji  tersebut  selesai,  barulah dilakukan  uji  hipotesis  dengan  melakukan  uji regresi  linier  sederhana.  Uji  analisis  regresi  linier sederhana akan menghasilkan persamaan umum:
Y = a + bX                           (1)
Keterangan:
Y: Variabel Dependen
a : Konstanta b : Koefisien Regresi X: Variabel Independen
Langkah  terakhir,  dilakukan  uji  F  dan dicari  besar  nilai  koefisien  determinasi  untuk menilai  dan  menganalisis  besar  pengaruh  antar variabel. Semua pengujian dilakukan menggunakan bantuan software SPSS 26.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Demografi Responden
Karakteristik  responden  dalam  penelitian ini terbagi ke dalam 3 kategori yaitu jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan.
Gambar 4. Usia Responden Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Dari  80  responden,  sebanyak  57,5% merupakan laki-laki dan 42,5% adalah perempuan. Jenjang  usia  responden  juga  beragam,  namun seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  4,  usia responden  didominasi  sebagian  besar  oleh  wajib pajak  berusia  >40  tahun  sebanyak  38%.  Disusul oleh  responden  berusia  21-30  tahun  dan  31-40 tahun  masing-masing  sebanyak  30%  dan  25%. Terdapat 7% diantara responden yang berusia ≤ 20 tahun.

## Gambar 5. Jenis Pekerjaan Responden Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Responden  penelitian  ini  umumnya  merupakan pegawai swasta seperti yang terlihat pada Gambar 5.  Sebanyak  88,75%  responden  merupakan pegawai  swasta,  10%  responden  masuk  dalam kategori lainnya, dan 1,25% responden merupakan pengusaha.  Dari  demografi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  mayoritas  responden  dalam penelitian  ini  merupakan  laki-laki  berusia  >40 tahun yang bekerja sebagai pegawai swasta.

## Hasil Penelitian
Penelitian yang kredibel adalah penelitian yang  telah  melalui  proses  pengukuran  dan pengujian.  Oleh  karena  itu,  kuesioner  yang dijadikan sebagai acuan data, diukur keabsahannya melalui  uji  validitas  dan  reliabilitas.  Dari  hasil pengujian  validitas,  dapat  diketahui  apakah kuesioner  yang  disebar  dapat  mengukur  hal  yang
7% 30% 25% 38% s/d 20 Tahun 21-30 Tahun 31-40 Tahun >40 Tahun Pegawai Swasta Pengusaha Pegawai Negeri Lainnya
ingin  diukur  dalam  penelitian  ini  atau  tidak (Wahyuni,  2014).  Pada  tabel  1,  tersaji  hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk data yang telah  dikumpulkan  dari  penyebaran  kuesioner kepada 80 responden.
Kolom pearson  correlation di  tabel  1 merujuk pada besar nilai r hitung untuk setiap butir pertanyaan kuesioner.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Dari  26  butir  pertanyaan,  semua  nilai  r  hitung hasilnya lebih besar dari nilai r tabel. Nilai r sebesar 0,220 diperoleh dari tabel distribusi nilai r dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α=5%) dan n=80. Oleh karena hasil pengolahan data r hitung lebih  besar  dari  r  tabel,  maka  setiap  butir pertanyaan kuesioner dapat disimpulkan valid.
Data  yang  telah  valid  tersebut  kemudian perlu diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas merupakan  uji  untuk  menilai  apakah  kuesioner yang disebar dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk  mengukur  variabel  penelitian  (Raharjo, 2019).  Dasar  untuk  menentukan  suatu  kuesioner reliabel  atau  tidak  dilihat  dari  nilai Cronbach’s Alpha nya. Jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 maka kuesioner tersebut dapat dinyatakan
reliabel, begitupun sebaliknya, jika  hasilnya lebih kecil  dari  0,60  maka  kuesioner  dinyatakan  tidak reliabel.  Dalam  penelitian  ini,  nilai Cronbach’s Alpha untuk  butir  pertanyaan  variabel e-filing adalah 0,947, seperti yang tersaji pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Hasil  ini  memenuhi  syarat  reliabilitas Cronbach’s Alpha dimana nilai  0,964 lebih  besar dari 0,60 sehingga dinyatakan reliabel. Begitu juga untuk  kuesioner  variabel  kepatuhan  yang  nilai Cronbach’s  Alpha nya  sebesar  0,885  memenuhi syarat >0,60. Oleh karenanya, dari hasil pengujian untuk  seluruh  butir  pertanyaan  pada  kuesioner yang  digunakan  sebagai  data  acuan  penelitian  ini dapat disimpulkan valid dan reliabel.
Setelah data berhasil dipastikan valid dan reliabel,  selanjutnya  perlu  dipastikan  apakah  data berdistribusi normal atau tidak dengan melakukan uji  normalitas.  Penelitian  ini  menggunakan  uji normalitas Kolmogorov-smirnov yang  menilai bahwa  syarat  suatu  data  disebut  berdistribusi normal adalah jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.
Hasil pengujian menggunakan SPSS pada tabel 3 menunjukan bahwa nilai signifikansi (Sig.) pada penelitian ini adalah sebesar 0,053.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Hal  ini  menandakan  bahwa  data  yang digunakan  berdistribusi  normal  karena  nilai signifikansinya  telah  memenuhi  syarat  yang dibutuhkan yakni 0,053 > 0,05. Selain dilihat dari nilai signifikansi kolmogorov-Smirnov , uji normalitas  juga  dapat  dibuktikan  dari  persebaran datanya.  Suatu  data  dapat  dikatakan  berdistribusi normal  jika  titik-titik  persebaran  datanya  berada disekitar  garis  dan  mengikuti  diagonal  garis tersebut.  Pada  gambar  6,  tersaji  normal  Q-Q  plot yang  merupakan  hasil  uji  normalisasi  dan menunjukan  bahwa  titik  persebaran  datanya mengikuti garis diagonal.
Gambar 6. Normal Q-Q Plot Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Hasil  ini  memperkuat  hasil  sebelumnya yang  menunjukan  bahwa  data  yang  digunakan berdistribusi normal.
Selanjutnya,  penelitian  ini  melakukan  uji heteroskedastisitas  untuk  melihat  apakah  ada ketidaksamaan varian dari error pada model regresi linier  (Hidayat,  2013).  Suatu  penelitian  dinilai tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila tidak terdapat  pola  tertentu  atau  pola  yang  jelas  dari grafik yang dihasilkan. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini tersaji pada Gambar 7.
Gambar 7. Uji Heteroskedastisitas Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Seperti  yang  terlihat  pada  gambar  diatas, tidak  terdapat  pola  tertentu  yang  dihasilkan  dari scatterplot .  Titik-titik  tersebar  tidak  beraturan, tidak  terarah,  dan  tidak  membentuk  suatu  pola tertentu. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.
Setelah berhasil membuktikan bahwa data yang  diambil  dapat  diolah  dan  dianalisis  lebih lanjut, data tersebut kemudian diuji menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat apakah ada pengaruh  antara  variabel  independen e-filing dengan  variabel  dependen  kepatuhan.  Hasil pengujian  regresi  linier  sederhana  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Dari hasil pengujian yang tersaji pada tabel 4,  maka  dapat  disusun  persamaan  regresinya sebagai berikut:
Y = 366,692 + 0,878 X 1 Keterangan:
Y : Kepatuhan Wajib pajak X 1
: Implementasi e-filing
Pada  persamaan  regresi  tersebut  dapat dilihat  bahwa  koefisien  implementasi e-filing memiliki  tanda  positif  yang  berarti  semakin  baik implementasi e-filing maka  diprediksi  kepatuhan wajib  pajak  akan  ikut  meningkat.  Nilai  koefisien variabel implementasi e-filing (X1) sebesar 0,878 memprediksi  besarnya  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Majalaya.  Jadi,  setiap  kali  nilai  variabel e-filing mengalami  peningkatan,  misalkan  mengalami kenaikan  sebesar  1,  maka  nilai  kepatuhan  akan turut  meningkat  sebesar  0,878.  Kemudian  nilai konstanta sebesar 366,692 menunjukkan nilai rata- rata  kepatuhan  wajib  pajak  yang  timbul  jika implementasi e-filing tidak terlaksana.
Selanjutnya,  untuk  membuktikan  apakah implementasi e-filing berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak atau tidak, maka dilakukan pengujian  terhadap  hipotesis  penelitian  ini menggunakan uji F. Hasil pengujian uji F disajikan dalam tabel anova berikut:

## Tabel 5. Hasil Uji F
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Berdasarkan hasil pengolahan data di tabel 5,  nilai  Fhitung  adalah  sebesar  127,161  dengan nilai  signifikansi  0,000.  Kemudian  nilai  Ftabel pada tingkat signifikansi 5% (α=0,05) dan derajat bebas  1 dan 78 adalah sebesar 3,96. Syarat untuk dapat  menolak  H 0 adalah  jika  hasil  Fhitung  > Ftabel  dan  nilai  sig  <  0,05.  Karena  Fhitung (127,161) lebih besar dari Ftabel (3,96) serta nilai sig  sebesar  0,000  <  0,05  telah  memenuhi  syarat yang  diperlukan,  maka  H 0 dalam  penelitian  ini ditolak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  implementasi e-filing memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Majalaya.
Berikutnya,  setelah  diuji  dan  terbukti bahwa implementasi e-filing berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Orang Pribadi,  maka  perlu  dihitung  seberapa  besar pengaruhnya. Besar pengaruh variabel independent  terhadap  variabel  dependen  dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang tersaji pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019
Pada  tabel  6,  diketahui  bahwa  besar  nilai koefisien determinasi ( R square ) adalah 0,620. Hal ini  menunjukan  bahwa  besar  pengaruh  antara variabel e-filing terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
orang pribadi adalah sebesar 62% dan 38% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Pembahasan
Kontribusi  pajak  terhadap  penerimaan negara  semakin  besar  dari  tahun  ke  tahun.  Oleh karenanya, pemerintah berupaya mengoptimalisasi penerimaan  pajak  dengan  berbagai  cara  seperti melakukan reformasi pajak, menerapkan berbagai kebijakan  di  bidang  perpajakan,  serta  melakukan modernisasi  sistem  perpajakan.  Semua  langkah tersebut  diharapkan  mampu  memicu  wajib  pajak untuk  sadar,  paham,  dan  mau  melaksanakan kewajiban  pajaknya  dengan  benar sehingga  dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.
Pada  penelitian  ini,  topik  pembahasan difokuskan  kepada  dampak  dari  modernisasi sistem perpajakan khususnya dalam hal pelaporan pajak  menggunakan e-filing .  Pengambilan  data dilakukan  dengan  membagikan  kuesioner  kepada 80  responden  yang  merupakan  wajib  pajak  orang pribadi  di  KPP  Pratama  Majalaya.  Mayoritas responden merupakan pria berusia >40 tahun yang bekerja  sebagai  karyawan  swasta.  Dari  hasil pengambilan data diketahui bahwa pada dasarnya seluruh  responden  menyadari  bahwa  dengan adanya  sistem e-filing dapat  mempermudah mereka  dalam  melaksanakan  kewajibannya. Mereka  dapat  melaporkan  pajak  dimana  saja, kapan  saja,  dan  cukup  menghemat  biaya  karena tidak  perlu  menyampaikan  form  SPT  ke  kantor pajak  yang  tentunya  tidak  hanya  menghabiskan biaya tetapi juga waktu. Terlebih, form SPT yang berlembar-lembar  membuat  mereka  sulit  untuk memahami  alur  pengisian  SPT  dan  tulisan  yang kecil  menjadi  kendala  tersendiri  saat  membaca instruksi  di  form  SPT.  Kemunculan e-filing diterima  dengan  baik  karena  pada  prosesnya, beberapa  permasalahan  yang  mereka  hadapi tersebut dapat tertangani dengan baik.
Dengan  hadirnya  fitur e-filing ,  para responden  sepakat  bahwa  proses  menyampaikan SPT  melalui e-filing menjadi  lebih  sederhana pembuatannya dibandingkan dengan menyampaikan SPT menggunakan form. Ketepatan mengisi form SPT juga semakin tinggi karena sudah diberikan arahan dan panduan yang jelas.
Meskipun feedback yang diterima umumnya baik, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi
tantangan dalam mengimplementasikan e-filing ini.  Tantangan terbesar  adalah  Gap  teknologi.  Dikarenakan responden dalam penelitian ini mayoritas merupakan pria dewasa berusia >0 tahun, sulit bagi mereka untuk beralih dan beradaptasi dengan fitur- fitur  yang  ada.  Mereka  tidak familiar dengan teknologi dan terbiasa mengerjakan segala sesuatu secara  manual  (menggunakan  kertas).  Perubahan aktivitas  yang  cukup  ekstrim  bagi  mereka mengakibatkan proses pembelajaran dan pengerjaan  membutuhkan  waktu  lebih  lama daripada  responden  yang  berusia  lebih  muda. Kendala  teknis  yang  mereka  hadapi  selama mengakses e-filing juga  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  mereka  seperti:  kondisi  internet yang  tidak  stabil,  tidak  dapat  mengakses  laman yang dituju, dan website yang mengalami masalah. Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Akhmadi  (2017)  yang  mengemukakan  bahwa sarana  teknologi  yang  belum  mumpuni  kerap menjadi  tantangan  bagi  wajib  pajak.  Akibatnya, para wajib pajak pada usia ini sering bertanya dan mengandalkan  sesama  rekan  kerja  yang  dianggap lebih paham atau rekan kerja yang lebih muda yang dianggap lebih paham dengan teknologi. Dari hasil pengolahan  data  juga  ditemukan  bahwa  dengan penerapan e-filing ini  tidak  membuat  responden semakin jarang ke kantor pajak karena banyak dari mereka  yang  masih  mengunjungi  kantor  pajak untuk bertanya cara menggunakan e-filing . Faktor lupa,  tidak  terbiasa,  dan  bingung  menjadi  alasan yang paling sering dikemukakan responden.
Tantangan  yang  kedua  adalah  kendala yang  dihadapi  oleh  responden  yang  berusia  <30 tahun terkait dokumentasi bukti pemotongan pajak dan  pemahaman  mengenai  kewajiban  mereka sebagai  wajib  pajak.  Responden  dalam  usia  ini seringkali  terkendala  menyimpan  bukti  dokumen pemotongan  pajak  dan  tidak  mengetahui  apa  saja yang menjadi kewajibannya. Minimnya pengetahuan  perpajakan  membuat  responden  di usia ini abai terhadap kewajibannya.
Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi e-filing yang  berjalan  dengan  baik pada  dasarnya  mampu  meningkatkan  kepatuhan
wajib  pajak.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  oleh Agustiningsih  &  Isroah  (2016)  dan  Susmita  & Supadmi (2016) dimana semakin baik implementasi e-filing diterapkan,  semakin  tinggi pula  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Implementasi e-filing dapat berjalan dengan baik, apabila wajib pajaknya sadar dan memahami cara untuk menyampaikan SPT. Seperti halnya tertuang dalam hasil penelitian oleh Samadiartha & Darma (2017)  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memegang peranan  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan sukarela dan memampukan mereka untuk membuka  diri  terhadap  informasi-informasi  baru sehingga  menambah  pengetahuan  perpajakannya. Alhasil,  kepatuhan  wajib  pajak  akan  turut meningkat  sebagai  akibat  dari  kesadaran  dan pengetahuan yang mumpuni.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan  data  serta  temuan-temuan  selama mengambil  data  di  lapangan,  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi e-filing berpengaruh  secara positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  di  KPP  Pratama  Majalaya.  Meskipun ditemukan kesulitan bagi wajib pajak yang berusia >30  Tahun  untuk  mengakses e-filing namun mayoritas  seluruh  responden  sepakat  bahwa e- filing dapat  mempermudah  proses  pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kesulitan yang dialami oleh sebagian  besar  generasi  X  dan baby  boomers ini ternyata  membuat  mereka  harus  mendatangi KPP Pratama  tempat  wajib  pajak  terdaftar  agar  dapat menerima  penjelasan  dan  arahan  dari Account Representative -nya masing-masing. Bagi generasi Y  dan  Z,  kendala  terbesar  terkait  dengan dokumentasi  data  yang  diperlukan  sehubungan dengan  pelaporan  pajak  serta  informasi  terkait kewajibannya sebagai wajib pajak.

## SARAN
Keterbatasan  kemampuan  wajib  pajak untuk mengakses sistem e-filing perlu dicari jalan keluarnya.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan kemampuan  wajib  pajak  adalah  dengan  diberikan penyuluhan  perpajakan.  Penyuluhan  mengenai cara  menggunakan  dan  mengakses e-filing
dilengkapi dengan topik hak dan kewajiban wajib pajak ini harus semakin gencar. Cara menyampaikan sosialisasinya juga perlu dibedakan metodenya  sesuai  dengan  karakteristik  wajib pajak. Selain itu perlu juga diberikan pendampingan.  Semua  responden  berusia  >30 tahun  merasa  sulit  untuk  mengakses e-filing sehingga  perlu  adanya  pendampingan  bagi  wajib pajak  pada  kategori  usia  ini.  Petugas  pajak  juga tetap  perlu  memantau  wajib  pajak  yang  telah melaksanakan  kewajibannya,  mengingat  rasio kepatuhan  dinilai  berdasarkan  jumlah  SPT  yang disampaikan,  artinya  wajib  pajak  yang  sudah menjalankan kewajibannya harus mempertahankan kepatuhannya.
Penelitian  ini  tidak  menganalisis  secara mendalam terkait kategori wajib pajak berdasarkan generasinya.  Pengelompokan  usia  ini  baru dilakukan  saat  terjadi  interaksi  dengan  responden penelitian saat mengambil dan menganalisis data. Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  berikutnya  dapat dibuat  kategori  responden  berdasarkan  generasi dan  menilik  permasalahan  kepatuhan  maupun proses  pelaksanaan e-filing yang  dihadapi  oleh wajib pajak di masing-masing generasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiningsih,  W.,  &  Isroah,  I.  (2016).  Pengaruh Penerapan  E-Filing,  Tingkat  Pemahaman Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Nominal, Barometer Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen , 5 (2), 107–122. https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.117 29 Akhmadi, M. H. (2017). Determinan keberhasilan e-filing  pajak  di  Indonesia:  Studi  kasus Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Tamansari  Dua. Jurnal  Pajak  Indonesia ,
1 (1), 44–51.
http://www.jsep.org/index.php/jsep/article /view/1/7
Cahyono, B. (2019, December 29). Part 1 Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak – Pengantar – Kemenkeu Learning Center .  Kemenkeu  Learning  Center.
https://klc.kemenkeu.go.id/part-1-faktor- yang-mempengaruhi-kepatuhan-wajib- pajak-pengantar/
Darussalam.  (2019).  Arah  Reformasi  Pajak:
Meningkatkan  Penerimaan,  Mengurangi Sengketa. In Darussalam, D. Septriadi, B. B.  Kristiaji,  &  K.  A.  Dhora  (Eds.), Seri
Kontribusi DDTC: Gagasan dan
Pemikiran  Sektor  Perpajakan (p.  7). DDTC.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019). Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan . Haryadi,  D.  (2019). KPP  Pratama  Majalaya Targetkan  Penerimaan  Pajak  Rp1,24 Triliun . Ayobandung.Com. https://ayobandung.com/read/2019/02/27/ 45889/kpp-pratama-majalaya-targetkan- penerimaan-pajak-rp124-triliun
Hidayat,  A.  (2013). Uji  Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser . Statistikian. https://www.statistikian.com/2013/01/uji- heteroskedastisitas.html
Istiqomah. (2017). Analisis Kepatuhan wajib Pajak Orang  Pribadi  Berkaitan  Dengan  Adanya Kebijakan  Penghapusan  Sanksi  Pajak.
Nominal , VI (1), 81–92.
https://www.slideshare.net/fenydewi1/san ksi-pajak-dan-besarnya-sanksi-pajak Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2018,  October  23). Kinerja  APBN  2014- 2018:  APBN  Aman,  Kredibel  dan  Sehat . Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/be rita/kinerja-apbn-2014-2018-apbn-aman- kredibel-dan-sehat/
Kompas.com.  (2018). 10,59  Juta  SPT  Masuk,  80 Persen  Melalui  E-Filing .  Kompas.Com. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/0 4/02/101100226/10-59-juta-spt-masuk- 80-persen-melalui-e-filing
Mardiasmo.  (2019). Perpajakan  Edisi  2019 (D. Arum (Ed.)). Penerbit ANDI. Onlinepajak. (2018). e-Filing pajak.go.id: Sejarah
Aplikasi Pajak Milik Pemerintah . https://www.online-pajak.com/tentang-
efiling/e-filing-pajakgoid Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007.  (2007). Tata  Cara Penetapan  Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria Tertentu  Dalam  Rangka  Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak . Menteri Keuangan.
Raharjo,  S.  (2019,  January  19). Cara  Melakukan
Uji Reliabilitas Alpha Cronbach’s dengan SPSS . SPSS Indonesia. https://www.spssindonesia.com/2014/01/u ji-reliabilitas-alpha-spss.html Rahayu, D. P. (2017). Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh .
1 (2).
https://doi.org/10.22236/agregat_vol2/is2 pp231-246
Saeroji,  O.  (2019). Menakar  Kadar  Kepatuhan Wajib  Pajak  |  Direktorat  Jenderal  Pajak . https://www.pajak.go.id/id/artikel/menaka
r-kadar-kepatuhan-wajib-pajak
Samadiartha,  I.  N.  D.,  &  Darma,  G.  S.  (2017).
Dampak  Sistem  E-Filing,  Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal
Manajemen Dan Bisnis , 14 (1), 75–103.
Setiyaji, G., & Amir, H. (2015). Evaluasi Kinerja Sistem  Perpajakan  di  Indonesia. Jurnal
Ekonomi Universitas Indonusa Esa
Tunggal , 10 (2). Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif .
CV. Alfabeta.
Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh
Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E- Filing  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E- Jurnal Akuntansi , 14 (2), 1239–1269.
Suwiknyo,  E.  (2019). Ditjen  Pajak  Siap  Buru Wajib  Pajak  Tak  Patuh .  Bisnis.Com.
https://ekonomi.bisnis.com/read/2019080 7/259/1133662/ditjen-pajak-siap-buru- wajib-pajak-tak-patuh Umar, H. (2011). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan  Tesis  Bisnis. PT  Raja  Grafindo Persada.
Undang-Undang  No  16  Tahun  2009  Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang  Undang  Nomor  5
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara  Perpajakan  Menjadi  Undang- Undang . (2009).
Wahyuni, N. (2014). Uji Validitas Dan Reliabilitas .  Binus  University  Quality Management Center.
https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-
v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i- t-a-s/
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dengan Pengetahuan
Perpajakan  sebagai  Variabel  Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal , VII (1), 33–54.