## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Muhamad Yazir Rizki* 1) ,  Anggraeni Ridwan 2)
1. Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia
2. Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia
Article Info ABSTRAK
Kata  Kunci: DSDM,  eksekutif,  integrasi, monitoring, pengadaan.
Keywords: DSDM,  executive,  integration, monitoring, procurement.

## Article history:
Received 17 October 2022 Revised 31 October 2022 Accepted 7 November 2022 Available online 1 March 2023
DOI : https://doi.org/10.29100/jipi.v8i1.3303
* Corresponding author. Corresponding Author E-mail address: yazirrizki@gmail.com
Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah oleh tim unit layanan pengadaan (ULP) di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia belum berjalan optimal.  Di  samping  rawan  akan  praktek  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme (KKN),  belum  terintegrasinya  dua  sistem  yang  menjadi  sumber  data menjadikan  proses  sinnkronisasi  perlu  dilakukan  secara  manual.  Urgensi pelaksanaan  pengadaan  yang  efektif  dan  efisien  serta  ekonomis  untuk mendapatkan  manfaat  maksimal  dari  penggunaan  anggaran  menjadi  hal yang  krusial.  Penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan  sistem  informasi eksekutif  di  lingkungan  Kementerian  Ketenagakerjaan  untuk  menjawab masalah yang ada sekaligus mendukung transformasi digital dalam rangka mewujudkan good governance dalam penggunaan anggaran negara. Sistem ini  dikembangkan  dalam  kerangka  kerja  dynamic  system  development method (DSDM) yang mencakup 3 tahap di dalamnya: pre-project, project lifecycle,  dan  post-project.  Hasil  pengembangan  kemudian  diuji menggunakan  metode  black-box,  white-box,  pengujian  integrasi  sistem, dan  pengujian  Acunetix.  Hasilnya,  sistem  dapat  berjalan  sesuai perancangan, terintegrasi, dapat diterima oleh pengguna, dan aman dari sisi keamanan.  Selain  itu,  hasil  evaluasi  kuesioner  yang dilakukan  kepada  11 responden  menunjukkan  bahwa  pengembangan  sistem  informasi  ini berhasil  dengan  persentase  87%  dengan  perhitungan  skala  Likert.  Sistem ini  menjadi  kontributor  terhadap  integrasi  data  untuk  pencapaian  tujuan ULP,  terutama  dalam  pemantauan,  evaluasi  serta  analisis  bagi  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  pihak  eksekutif  di  Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

## ABSTRACT
The practice of procuring government goods/services by the procurement service  unit  (ULP)  at  the  Kementerian  Ketenagakerjaan  of  Republic  of Indonesia  has  not  run  optimally.  In  addition  to  being  prone  to  collusion, corruption and nepotism (KKN), the two systems that serve as data sources have not been integrated, so the synchronization process needs to be done manually. This study aims to develop an executive information system to answer existing problems as well as support digital transformation in order to realize good governance. This system was developed within a dynamic system development method (DSDM) framework which includes 3 stages: Pre-project,  Project  Lifecycle,  and  Post-Project.  The  results  of  the development  are  then  tested  using  black-box,  white-box,  system integration,  and  Acunetix  methods.  As  a  result,  the  system  can  run  as designed,  integrated,  user-acceptable,  and  secure  from  a  security standpoint.  In  addition,  the  results  of  the  questionnaire  conducted  to  11 respondents  showed  that  the  development  of  this  system  was  successful with 87% score at Likert scale calculation. This system is a contributor to data  integration  for  achieving  ULP  goals,  especially  in  monitoring, evaluating  and  analyzing  for  Commitment  Making  Officers  (PPK)  and executives  at  the  Kementerian  Ketenagakerjaan  of  the  Republic  of Indonesia.

## I. P ENDAHULUAN
ERDASARKAN  amanat  Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPPP)  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  kewajiban  pembentukan  Unit  Layanan  Pengadaan  dalam Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi  [1],  Kementerian  Ketenagakerjaan  membentuk  tim  unit  layanan pengadaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor  10  tahun  2013  [2].  Pada  praktiknya,  pengadaan  barang/jasa  pemerintah masih ditemukan banyak permasalahan karena praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi  Pemerintahan  memiliki  peluang  untuk  dilakukan  penyelewengan. Penyelewengan dapat berbentuk tidak dilakukannya prosedur pelelangan yang ditetapkan, menaikkan nilai proyek dari  nilai  yang  sebenarnya,  dan  pengadaan  barang/jasa  fiktif  [3].  Diantara  penyebab  penyelewengan  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah belum optimalnya penerapan kontrol sebagaimana yang diharapkan dalam good  governance (GG).  GG  merujuk  pada  tata  kepemerintahan  yang  baik  dan  pemerintah  yang  bersih merujuk pada suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang komit terhadap nilai dan prinsip kepastian hukum, partisipasi,  tranparansi,  sensitivitas,  professionalitas,  efisiensi,  efektivitas,  desentralisasi,  dan  daya  saing  [4]. Pelaksanaan  GG  diharapkan  dapat  menekan  penyalahgunaan  dan  penyelewengan  pengadaan  barang/jasa  di Kementerian dan Lembaga.
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Terwujudnya ekonomi yang sehat pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia dan terwujudnya Good Governance, sebab pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik berkaitan erat dengan penggunaan anggaran Negara. Hal yang menjadi krusial adalah pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat optimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik melalui APBN maupun non-APBN [5].
Dalam pengadaan barang/jasa, terdapat tim khusus yang dinamakan unit layanan pengadaan barang/jasa (ULP). Unit ini menjadi bagian dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan  kegiatan  pengadaan  barang  atau  jasa.  Selainitu,  unit  ini  juga  bertugas  melaporkan  hasil  evaluasi bersama  Pejabat  Pembuat  Komitmen  kepada  pengguna  anggaran  atau  kuasa  pengguna  anggaran  dan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang disebutkan sebagai pihak eksekutif [6].
Pengembangan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian  penting  dalam  proses  transformasi  dalam  mewujudkan  tatanan  pemerintahan  yang  bersih.  Dibutuhkan berbagai pendekatan dalam pengembangan sistem yang efektif dan terarah sehingga dapat menyelaraskan seluruh elemen  sistem  yang  saling  terkait  tersebut.  Salah  satu  perwujudannya  adalah  dengan  fitur  pemantauan  dan pembuatan laporan secara aktual dan mudah. Hal ini dapat direalisasikan dengan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi [7].
Pembuatan laporan secara berkala dan pembuatan statistik kontrak pengadaan barang/jasa yang tersistem dengan teknologi  informasi  dapat  menunjang  dan  menjamin  efisiensi,  efektifitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam penggunaan anggaran negara [8]. Selain itu, dokumentasi berkas-berkas pengadaan secara elektronik seperti RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) dapat memudahkan penggunanya dalam mendapatkan  data  dari  berkas-berkas  yang  ada  di  ULP  lembaga  terkait,  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia.  Akan  tetapi,  data  yang  tersimpan  secara  terpisah  dalam  lebih  dari  satu aplikasi pengolahan yang berbeda dapat menyulitkan tim ULP dalam mengakses data.
Permasalahan  disintegrasi  basis  data  juga  ditemui  pada  saat  audit.  Pengelompokan  dan  penyusunan  berkas- berkas  pengadaan  barang/jasa  mulai  dari  dokumen  kerangka  acuan  kerja  sampai  dengan  dokumen  kontrak  dan laporan pelaksanaan sulit untuk ditemukan ketika dilakukan audit. Pejabat dan staf yang bertanggung jawab atas pengadaan  tersebut  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  berkas  yang  dibutuhkan  dalam  proses  audit,  sehingga menjadikan proses yang berjalan tidak optimal.
Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud mengembangkan sistem informasi eksekutif [9] ULP  yang  berfokus  pada  integrasi  data  untuk  pencapaian  tujuan  ULP,  yakni  pemantauan  dan  evaluasi  serta penyampaian  analisis  untuk  para  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  pihak  eksekutif  di  Kementerian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia.  Pihak  eksekutif  dapat  mengakses  informasi,  membandingkan,  dan mendapatkan pemahaman tentang hal penting sehingga dapat menilai kinerja dan mengidentifikasi keputusan atas laporan  dan  statistik  paket  pengadaan  yang  telah  atau  akan  dijalankan.  Sistem  Informasi  yang  dibangun menerapkan prinsip manajemen pengetahuan yang meliputi: knowledge acquisition (pemerolehan pengetahuan),
B
knowledge  utilization (pemanfaatan  pengetahuan)  dan assesment  report (laporan  dugaan),  serta  pendukung keputusan [10].

## II. M ETODOLOGI
Secara  umum,  tahapan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  yaitu  pengumpulan  data,  analisis, implementasi, dan penyebaran kuisioner. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan  observasi,  wawancara,  dan  studi  literatur.  Data  kemudian  dianalisis  untuk  menganalisa  sistem  yang telah  berjalan  sehingga  diketahui  masalah  yang  dihadapi,  bagaimana  sistem  yang  ada  berjalan,  dan  apa  saja kebutuhan  pengguna.  Adapun  implementasi  pengembangan  sistem  menerapkan  kerangka dynamic  system development  method (DSDM)  dimana  didalamnya  juga  terdapat  perancangan  sistem  berupa unifed  modelling language (UML) berupa use case diagram, activity diagram, dan class diagram . Terakhir, untuk menilai kepuasan dan  kualitas  sistem,  kuesioner  diberikan  kepada  pengguna  sebagai  media  dalam  mendapatkan  informasi kekurangan penelitian ini.
Dari tahapan  observasi  dan  wawancara,  akan  didapatkan  data kualitatif.  Data ini kemudian  dianalisis  dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan esensi dan urgensi dari data yang diperoleh dalam narasi  yang  informatif.  Adapun  data  kuisioner  yang berisi  pernyataan-pernyataan  disertai  pilihan  jawaban  akan menghasilkan data kuantitatif dari berupa perkalian dari isian responden dan nilai bobot. Jawaban responden akan diakumulasi  dan dianalisis menggunakan skema skala likert untuk  dikategorikan ke dalam kelompok tingkatan. Skala likert dipilih untuk merepresentasikan presepsi pengguna terhadap sistem.
Lebih rinci mengenai DSDM, metode ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Pre-project Phase , Project Lifecycle , dan Post-Project  Phase [11]  (Gambar  1).  Tahap Pre-Project  Phase dimulai  dengan  mengidentifikasi  sistem informasi  yang  akan  dikembangkan,  menentukan  batas  waktu  pengerjaan  proyek  dan  kebutuhan  pengguna. Selanjutnya  adalah  tahap Project  Life  Cycle yang  diawali  dengan  menilai  kelayakan  ( Feasibility ),  kemudian dilanjutkan dengan fase fondasi ( Foundations ) untuk membentuk lingkungan sistem informasi sesuai kebutuhan. Kegiatan iteratif  yang dilaksanakan pada fase pengembangan adalah perancangan, pengkodean perangkat lunak ( coding ), pengujian dan penyampaian awal sebagai bentuk pengujian awal dari sisi pengguna. Terakhir dalam tahap pengembangan  sistem  informasi  ini  adalah post-project  phase yang  terdiri  dari  pemberian  produk  serta dokumentasi, instalasi, pengujian penerimaan pengguna dan juga pemeliharaan.
Gambar 1. Kerangka Kerja DSDM (sumber: https://www.agilebusiness.org/ )

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut.

## A. Pengumpulan Data
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembangunan  atau  pengembangan  sistem  informasi  adalah memahami  sistem  yang  telah  ada  sebelumnya  dan  menganalisis  permasalahan  yang  ada.  Untuk  itu,  penulis melakukan observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan bersifat partisipan dimana peneliti terlibat secara langsung  ke  objek  penelitian  untuk  melihat  secara  langsung  struktur  organisasi,  proses  bisnis  dan  kegiatan operasional  yang  dilakukan  [12].  Peneliti  mengamati  pada  lingkungan  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  di Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  dengan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaaan  Barang  dan  Jasa (LKPP) yang beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Observasi dilakukan
selama  2  hari  untuk  menilai  bagaimana  pengguna  dapat  berkerja  dengan  sistem  yang  lama  dan  bagaimana pengolahan  informasi  beroperasi.  Hasil  dari  observasi  tersebut  dijadikan  dasar  atau  acuan  untuk  membantu kegiatan  berikutnya  seperti  analisis  serta  penyusunan  daftar  pertanyaan  pada  kegiatan  wawancara  untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kebutuhan dan keadaan yang dihadapi.
Wawancara  dilakukan  pada  rapat  yang  diadakan  setelah  observasi  sesuai  dengan  jadwal stakeholder dan pengguna terkait. Peneliti  melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait  dengan ULP di  Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi secara tepat seperti masalah  yang  dihadapi,  kebutuhan  pengguna,  kebutuhan  perangkat  keras,  dan  kebutuhan  perangkat  lunak. Wawancara  ini  dimaksudkan  sebagai  konfirmasi  terhadap  informasi  atau  keterangan  yang  diperoleh  pada  saat observasi, sehingga proses pengembangan yang dilakukan menjadi lebih fokus pada solusi dari permasalahan dan sesuai kebutuhan.

## B. Analisis
Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Republik  Indonesia  (SIRUP  LKPP)  dan  situs  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  Naker  yaitu  data  pelelangan.  Data  dari  SIRUP  LKPP  didapat  ketika  staff  Kementerian Ketenagakerjaan  sedang  mempersiapkan  anggaran  untuk  Pengadaan  suatu  kegiatan,  sedangkan  data  dari  situs LPSE  adalah  data  layanan  pengadaan  untuk  pelelangan  atas  pengadaan  yang  sudah  diinput  datanya  pada  situs SIRUP LKPP. Kedua sumber data SIRUP LKPP dan LPSE ini berada dalam sistem yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak terintegrasi, sehingga sering terdapat ketidaksamaan judul  kegiatan yang telah dimasukan dan sulit untuk menghubungkan antar Judul Paket (data SIRUP LKPP) dengan Kode Lelang (data LPSE). Dengan ini diperlukan adanya bantuan dari staf untuk menghubungkan paket pengadaan dan kode lelangnya secara manual.

## C. Implementasi DSDM
Peneliti  mengembangkan  sistem  informasi  eksekutif  berbasis web di  Kementerian  Ketenagakerjaan  untuk mempermudah pengelolaan informasi, tepatnya mengoptimalisasi dalam mengawasi dan menganalisa pengadaan barang/jasa.  Sistem  berbasis web dinilai  efektif,  efisien,  dan  mempunyai  performa  baik  dalam  mengolah  data, terutama  dalam  skema client-server .  Selain  itu,  pemilihan  sistem  berbasis web dinilai  tepat  karena  bersifat responsive , mudah dipantau dan dievaluasi kapanpun dengan peramban web .
Peneliti  menggunakan  salah  satu  metode  pengembangan  sistem  informasi Agile yaitu Dynamic  System Development Method (DSDM) yang dinilai bisa mengatasi target penyelesaian atau penyampaian produk dalam waktu singkat dan sumber daya terbatas. Berikut ini langkah-langkah yang peneliti lakukan.
1) Tahap Pre-Project
Pada Pre-project Phase (gambar 2), peneliti mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan proyek. Pada fase  ini,  dilakukan  diskusi  di  tingkat  manajemen  dengan stakeholder terkait  untuk  mengidentifikasi  bagaimana rancangan  dari  sistem  informasi  yang  akan  dikembangkan.  Adapun  batas  waktu  yang  diperlukan  untuk mengembangkan aplikasi ini adalah 1 (satu) bulan sesuai dengan kebutuhan dan kesepkatan. Selanjutnya, peneliti berdiskusi dengan staf untuk mengidentifikasi kebutuhan dan solusi yang akan dikembangkan.
Gambar 2. Tahap pre-project
Terdapat beberapa kebutuhan pengguna yang berhasil diidentifikasi, seperti kalender pengadaan, laporan statistik, daftar  e-filling  RUP,  dan  sinkronisasi  kode  lelang.  Setelah  dilakukan  analisis  dari  sistem  yang  telah  berjalan, didapatkan beberapa masalah/ bug dan kekurangan dari sistem yang ada, seperti: sistem belum dapat melakukan sinkronisasi  otomatis terhadap  dua data  sumber,  belum  ada  fitur  eksport  ke  format  lain,  dan  sistem  tidak dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi biaya atas pengadaan. Dari data-data yang terhimpun melalui observasi dan wawancara, dirumuskan kebutuhan pengguna sebagaimana ditampilkan pada Tabel I.
* Identifikasi : - Solusi yang akan dikembangkan
- Batas Waktu
- Kebutuhan Pengguna
* Analisis Sistem yang Berjalan
* Rancangan Sistem yang akan dibangun
T ABEL I
K EBUTUHAN P ENGGUNA B ERDASARKAN F ITUR YANG D IHARAPKAN Kebutuhan Pengguna Deskripsi Diagram Perbandingan total Pagu, Harga Perkiraan Sendiri dan  Nilai Kontrak per tahun
Pengguna membutuhkan diagram perbandingan antara budget atau Pagu untuk pengadaan yang diselenggarakan, Harga Perkiraan Sendiri dari Rapat Unit Layanan Pengadaan, dan Nilai Kontrak dengan Pemenang Lelang.
Laporan Berkala secara Bulanan, Triwulan, dan
Tahunan
Pengguna membutuhkan laporan berupa grafik dalam skala waktu tertentu yang awalnya selalu dibuat manual dengan excel setiap akan mengadakan rapat peninjauan pelelangan pengadaan menjadi real time grafik.
Rekapitulasi RUP Pengguna  membutuhkan  daftar  seluruh  pengadaan  yang  diadakan  di  bawah  unit  layanan  pengadaan  Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dapat dilihat tahapan kegiatan yang berlangsung dan informasi detail. Efisiensi Anggaran Pengguna  membutuhkan  fitur  ini  untuk  melihat  perbandingan  antara  Pagu  dan  Harga  Perkiraan  Sendiri  yang  telah ditetapkan oleh tim Unit Layanan Pengadaan dalam memangkas anggaran akan target yang dapat dicapai. Realisasi Anggaran Pengguna  membutuhkan  fitur  ini  dalam  rangka  menciptakan  akuntabilitas  yang  transparansi,  terbuka  dan  melihat apakah pengeluaran yang dikeluarkan sudah mencapai tingkat yang baik dari segi anggaran. e-Filing RUP Pejabat  Pemegang  Komitmen  membutuhkan  suatu  pendokumentasian  berkas  dan  dokumen  yang  dimulai  sebelum adanya pelelangan pengadaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. e-Filing RPP PokJa ULP dan Staff lainnya membutuhkan pendokumentasian berkas, dokumen dan laporan dalam proses penentuan kemenangan vendor yang dapat membantu terwujudnya keputusan untuk pemenang yang lebih baik. Struktural Unit Kerja Pengguna membutuhkan informasi struktur unit kerja yang ada dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Kalendar/Agenda dari Pengadaan Fitur pendukung ini diperlukan agar sistem kerja agenda pelaksanaan pengadaan di Kementerian Ketenagakerjaan lebih rapih tersusun dan dapat dilihat dengan mudah jadwal kegiatan pengadaan yang berlangsung. Content Management System
Pengguna membutuhkan engine yang dapat mengelola konten aplikasi sebagai referensi yang parameterized Knowledge Base Management Pengguna membutuhkan dokumentasi dalam penggunaan aplikasi sebagai panduan.
Management Pengguna
Administrator membutuhkan pengelolaan pengguna yang diletakan sesuai peranan masing-masing.
Tabel  1,  menunjukkan  kebutuhan  pengguna  yang  menjadi  dasar  pengembangan  sistem  agar  para  pemangku kebijakan  lebih  mudah  dalam  menentukan  kesuksesan  pengadaan  yang  telah  diselenggarakan.  Terdapat  pula kebutuhan  dari  kepala  bagian  untuk  mengetahui  perkembangan target  program  kerja  dan mengambil  keputusan berdasarkan informasi yang disajikan. Selain itu dibutuhkan penyajian tampilan yang user friendly dan memenuhi user experience agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengakses sistem.
Kebutuhan-kebutuhan yang ada kemudian diformulasikan menjadi rancangan dari sistem yang akan dibangun. Selain itu, pembagian hak akses juga menjadi konsekuensi yang harus ditangani. Dalam sistem ini, terdapat enam user sesuai dengan penjelasan berikut.
 Visitor:  Pengunjung  yang  mengakses  sistem  untuk  mengetahui  informasi  yang  disajikan  oleh  moderator seperti berita, data yang disajikan mengenai pengadaan, ataupun agenda
 User Biasa: Pengguna diberikan akses melihat penyajian data dan informasi dari sistem.
 Editor: Pengguna yang diberikan akses untuk mengelola data referrensi pengadaan yang terkait, melakukan sinkronisasi paket lelang, mengelola pengguna dan unit kerja.
 Moderator:  Pengguna  yang  diberikan  akses  untuk  mengelola  konten  berita,  halaman  situs,  dan pendokumentasian pengetahuan pengadaan.
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Pengguna yang diberikan akses mengunggah laporan dan berkas RUP- RPP agar terdokumentasi dengan baik dan dapat dilihat setiap pengguna.
 Administrator: Pengguna yang mempunyai  seluruh  akses sistem  dan bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian system

## 2) Tahap Project Lifecycle
Studi Kelayakan: - Kelayakan Teknis - Kelayakan Operasi - Kelayakan Ekonomi - Kelayakan Jadwal Waktu Iterative Development : 1. Perancangan Sistem 2. Perancangan Aplikasi 3. Pengkodean 4. Pengujian 5. Penyampaian Awal Fase Fondasi Lingkungan Sistem Informasi
Pada perancangan awal Project Lifecycle, peneliti melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa proyek yang  akan  dibangun  dapat dilanjutkan  ke  fase  utama  yaitu  tahap  pengembangan  sistem informasi,  seperti  yang digambarkan  pada  gambar  3.  Peneliti  melakukan  pengembangan  secara  bertahap  dan  berulang  sesuai  prinsip DSDM untuk membantu pengembang mendapatkan hasil yang sesuai kebutuhan bisnis dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Pada studi kelayakan, peneliti  menilai  kelayakan proyek yang dilihat  dari empat aspek, yaitu kelayakan teknis, kelayakan operasi, kelayakan ekonomis dan kelayakan jadwal waktu. Sebelum masuk ke tahap  pengembangan,  dilakukan  fase  fondasi  lingkungan  proyek  sistem  informasi  untuk  membangun  dasar pemahaman bisnis pada pengembangan sistem, menentukan solusi, menentukan tahap pengembangan, dan cara realisasi solusi tersebut.

## a) Pengembangan
Pada  tahap  pengembangan,  kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah  perancangan,  implementasi  pengkodean perangkat  lunak  ( coding ),  pengujian  dan  penyampaian  hasil  sebagai  bentuk  pengujian  awal  dari  sisi  pengguna. Pada tahap perancangan atau pemodelan, peneliti menggunakan perancangan model unifed modelling language (UML).  Perancangan  UML  mempermudah  penentuan  spesifikasi,  gambaran,  dan  dokumentasi  perangkat  lunak [13]. UML yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Use Case Diagram (Gambar 4). Diagram usecase pada gambar 4 menggambarkan bawah dalam sistem informasi eksekutif ini terdapat 6 (enam) aktor yang dapat menjalankan beberapa fungsional use case , seperti: login-registration sistem, content management system, rekapitulasi RUP, dokumentasi kontrak e-Filing, notifikasi sistem, lihat laporan, detail pemenang dan nilai kontrak, dan sinkronisasi kelola lelang.
Gambar 4. Use Case Diagram
Setelah  dilakukan  perancangan,  peneliti  melakukan coding atau  pengkodean  untuk  mengimplementasikan perancangan sistem  menjadi  aplikasi  yang dapat digunakan. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini diantaranya: Apache 2.1, MySQL 5.6, PHP Server 5.4, Putty SSH 0.5Notepad++ v5 // Sublime Text 2,  Filezilla Server 0.8, dan peramban Chrome. Adapun perangkat keras menggunakan: Processor Intel i5 min. 2.4 GHz, Memory of RAM minimal 4GB DDR3, Free Hard Disk Space: 300 GB, VGA minimal 512 MB, dan  NIC LAN Card 1GB/sec.
Beberapa tampilan hasil pengembangan sistem dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana sistem informasi pada umumnya, terdapat halaman login untuk memasukkan username dan password agar user dapat masuk ke sistem. Jika belum memilikiakun, dapat melakukan registrasi terebih dahulu melalui menu register. Setelah user berhasil login maka  akan  tampil  halaman dashboard seperti  pada  gambar  5.  Halaman dashboard memuat  informasi anggaran  tahun  berjalan  dalam  bentuk  grafikyang  menampilkan  perbandingan  persentase  antara  Pagu,  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Nilai Kontrak. Selanjutnya untuk melihat laporan maka pengguna dapat memilih menu laporan pada menu navigasi. Di dalam menu laporan terdapat 3 jenis laporan yang tersaji, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan (gambar 6), dan laporan tahunan.
Gambar 5. Dashboard Gambar 6. Halaman Laporan Triwulan
Halaman  rekapitulasi  RUP  (Gambar  7)  menampilkan  data  Rencana  Umum  Pengadaan  (RUP)  yang  terdaftar. Data RUP ditampilkan dalam bentuk  tabel  yang dilengkapi dengan fitur search dan export ke format  CSV dan PDF. Selanjutnya adalah menu efisiensi anggaran (Gambar 8). Pada halaman ini, laporan disajikan dalam bentuk diagram  lingkaran  dan  diagram  batang  untuk  menampilkan  data  perbandingan  antara  Pagu  ( budget )  dan  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket pengadaan. Perbandingan data ini digunakan sebagai bahan penilaian efisiensi dan akurasi dana yang sudah dianggarkan dengan jumlah dana sebenarnya yang dibutuhkan. Selain itu pengguna dapat melihat laporan  yang  dikehendaki  dengan memilih  bulan dan tahun laporan  pada  bagian  bawah  diagram. adapun menu selanjutnya adalah realisasi anggaran. Pada dasarnya halaman ini sama dengan halaman efisisensi anggaran,  hanya  saja  data  yang  ditampilkan  adalah  jumlah  dana  yang  benar-benar  sudah  digunakan  atau direalisasikan.
Gambar 7. Halaman Rekapitulasi RUP
Gambar 8. Halaman Efisiensi Anggaran
Halaman Lihat Daftar RUP menampilkan RUP yang sudah terdaftar dan ditampilkan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan fitur search. Data yang ditampilkan dalam tabel ini adalah Satuan Kerja, Nama Paket, Pagu dan Kontrak. Gambar 4.80 merupakan tampilan halaman lihat daftar RUP beserta datanya. Apabila salah satu daftar RUP diklik maka akan muncul detail berupa nama paket, nilai pagu, nilai HPS, tanggal awal pengadaan, tanggal pengumuman dan status seperti gambar 9. Untuk menambahkan RUP baru pengguna harus mengisi ID Paket dan mengupload  data  pendukung  baik  berupa  gambar  maupun  pdf  dengan  ukuran  maksimum  25  MB.  Gambar  10 merupakan tampilan form untuk menambahkan RUP.
Halaman  Lihat  Daftar  RPP  menampilkan  Rencana  Pelaksanaan  Pengadaan  (RPP)  yang  sudah  terdaftar  dan ditampilkan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan fitur search. Fitur di halaman ini mirip dengan menu pada- filling RUP. Di menu pengaturan, terdapat beberapa sub-menu, seperti: Jenis Belanja, Jenis Pengadaan, Metode Pemilihan, Metode Pengadaan, Sumber Dana, dan Tahap Lelang. Di setiap menu, pengguna dapat menambahkan, mengedit,  dan  menghapus  kategori  (gambar  11).  Selanjutnya  adalah  halaman  menu  Pengguna  (gambar  12). Halaman ini menampilkan nama depan, nama belakang, alamat email serta status pengguna. Selain itu user juga dapat mengedit atau menghapus data yang sudah pernah dimasukkan. Untuk memudahkan dalam pencarian data, halaman ini juga dilengkapi dengan fitur “ search ”.
Gambar 11. Sub-menu Pengaturan

## Gambar 12. Halaman Pengguna
Pada menu Unit Kerja, pengguna dapat melihat pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan dalam bentuk hierarki (Gambar 13). Selain itu pengguna juga dapat melihat data dalam bentuk tabel. sedangkan menu kalender menampilkan jadwal dimulainya pengadaan lelang setiap bulannya (Gambar 14). Menu Berita menampilkan berita- berita yang berkaitan dengan proses pengadaan. Untuk membuat berita dapat dilakukan dengan menekan tombol “ New Post ” di bagian atas halaman. Halaman ini juga menampilkan daftar berita yang sudah dibuat sebelumnya. Setiap daftar berita yang ditampilkan terdiri dari komponen judul berita, tombol “ show post ” untuk menampilkan detail  berita,  tombol  “ edit  post ”  melakukan  perubahan  pada  berita  yang  ditampilkan,  dan  tombol  “ delete  post ” untuk  menghapus  berita.  Sementara di  menu  Halaman,  pengguna dapat  menambahkan  halaman  baru,  mengedit halaman yang sudah ada, dan menghapus halaman. Menu Tanya Jawab berisi pertanyaan yang biasa diajukan dalam proses pengadaan beserta jawabannya. Pengguna dapat menambahkan pertanyaan yang baru beserta jawabannya, mengedit pertanyaan atau jawaban yang sudah ada, dan menghapus data.
Gambar 13. Unit Kerja
Gambar 14. Kalender

## b) Pengujian
Pengujian sistem sangat penting dilakukan sebelum aplikasi digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya bug pada aplikasi yang dikembangkan. Pengujian sistem ini dilakukan dengan metode Black-box, white-box , pengujian integrasi sistem, dan pengujian Acunetix dalam segi keamanan.
Pengujian Black-box berfokus  pada  persyaratan  fungsional  perangkat  lunak  untuk  mendapatkan  serangkaian kondisi output yang sesuai dengan input yang diberikan pada sistem. Pengujian dilakukan pada 27 menu sub-menu, dan fitur yang ada pada sistem. Hasilnya sebagaimana pada Tabel II, sistem berhasil menampilkan atau memberi output seperti yang input yang diberikan.
T ABEL II
S KENARIO P ENGUJIAN B LACK -B OX No. Sample Uji Deskripsi Hasil 1. Menu Login Login Masuk Halaman Dashboard Berhasil 2. Menu Laporan Akan masuk pada pilihan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Berhasil 3. Menu Laporan Bulana Akan muncul grafik per-setiap bulan Berhasil 4. Menu Laporan Triwulan Akan muncul grafik per-triwulan Berhasil 5. Rekapitulasi RUP Menampilkan data-data lelang serta pagu-nya Berhasil 6. Efisiensi Anggaran Menampilkan perbandingan PAGU dan HPS Berhasil 7. Realisasi Anggaran Menampilkan Anggaran dana sesuai kebutuhan Berhasil 8. E-Filling RUP Akan masuk pada pilihan lihat daftra RUP dan RUP Baru Berhasil 9. Menu Daftar RUP Akan menampilkan lelang paket serta pagu dari unit satuan kerja Berhasil 10. Menu RUP Baru Menu ini digunakan oleh Admin untuk menambah daftar lelang Berhasil 11. E-Filling RUP Akan masuk pada pilihan lihat daftra RUP dan RUP Baru Berhasil 12. Menu Daftar RUP Akan menampilkan lelang paket serta pagu dari unit satuan kerja Berhasil 13. Menu RUP Baru Menu ini digunakan oleh Admin untuk menambah daftar lelang Berhasil 14. Menu Pengaturan Dalam  menu  pengaturan  akan  muncul  menu  seperti  jenis  belanja,  jenis  pengadaan,  metode pemilihan, metode pengadaan, sumber dana, tahap lelang. Berhasil 15. Menu Jenis Belanja Akan menampilkan jenis barang/jasa dan penambahan data baru Berhasil 16. Menu jenis Pengadaan Menampilkan jenis lelang yang tersedia saat ini. Berhasil 17. Menu Metode Pemilihan Menu yang digunakan admin untuk menyeleksi calon penerima lelang dari berbagai seleksi Berhasil 18. Menu Metode pengadaan Menu yang digunakan untuk menentukan penerima lelang dari berbagai seleksi Berhasil 19. Menu Sumber Dana Akan menampilkan dana yang diperoleh oleh lelang Berhasil 20. Menu Tahap Lelang Akan menampilkan prosedur atau tahap-tahap untuk lelang Berhasil 21. Menu Pengguna Akan menampilkan siapa saja yang mempunyai hak akses pada website ini Berhasil 22. Menu Unit Kerja Pada menu ini akan digunakan untuk memperluas induk unit kerja Berhasil 23. Menu Kalender Menu ini digunakan untuk melihat jadwal lelang Berhasil 24. Menu Berita Menu ini digunakan untuk posting berita-berita terbaru Berhasil 25. Menu Halaman Digunakan untuk menambah halaman baru Berhasil 26. Menu Dokumentasi Digunakan untuk mendownload manual book dalam bentuk pdf yang telah disediakan. Berhasil 27. Menu Tanya Jawab Menu Tanya jawab yang akan ditampilkan dihalaman awal Berhasil
Selanjutnya,  dilakukan  pengujian white-box. Pengujian  ini  didasarkan  pada  pengecekan  terhadap  detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk dibagi ke dalam beberapa kasus  pengujian.  Setelah  dilakukan  beberapa  skema  pengujian  sesuai  perancangan,  didapatkan  bahwa  sistem berhasil berjalan sesuai alur perancangan dengan persentase 100%.
Sistem  ini  juga  diuji  menggunakan  skenario System  Integration  Testing (SIT)  untuk  menguji  hasil  dari pengabungan unit-unit/komponen yang berinteraksi di dalam software . Unit yang digabungkan dalam hal ini adalah situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (SIRUP  LKPP)  dan  situs  LPSE  Naker.  Tabel  III.  merupakan  contoh test  case atau  skenario  pengujian  yang dilakukan dalam tahan SIT.
T ABEL III C ONTOH S KENARIO P ENGUJIAN I NTEGRASI ID Function URL Input  Data Pass Remarks 1 https://sirup.lkpp.go.id/sirup/datatablectr/datarupp enyediapencarianhome tahun, lokasi, keyword, time, jenisPengadaan, Pass [GET] untuk mengambil id paket pengadaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh instansi 2 https://sirup.lkpp.go.id/sirup/datatablectr/datatabl eruprekapkldi tahun, idkldi Pass [GET] untuk mengambil data paket pengadaan yang akan dilaksanakan di instansi NaKer 3 http://lpse.naker.go.id/eproc4/dt/lelang search, data, length Pass
[GET] untuk mengambil data paket pengadaan yang sudah masuk ke tahap lelang 4 http://lpse.naker.go.id/eproc4/lelang/{$kodelelang }/pengumumanlelang kodelelang Pass [GET] mengambil data berdasar kode lelang 5 http://ulp.naker.go.id/login username, password, ip Pass [POST] memproses verifikasi sesi akun … … …
… … …
…
…
… …
17 http://ulp.naker.go.id/adm1n/efilling-rup-data month, year Pass [GET] mengambil data dokumentasi efiling rup
18 http://ulp.naker.go.id/adm1n/calendar/get-all
month, year Pass
[GET] menarik jadwal tahapan lelang yang telah diperbaharui dari situs lpse.naker.go.id
Pengujian terakhir yang dilakukan adalag acunetix test. Penguji akan menggunakan tools Acunetix Vulnerability Scanner yang  dapat  mendeteksi  dan  melaporkan  berbagai  macam  kerentanan  keamanan  dalam  aplikasi  yang dibangun. Acunetix Vulnerability  Scanner membawa  fitur-set  yang  luas  dari  kedua  alat  pengujian  penetrasi otomatis  dan  manual  sehingga  memungkinkan  analis  keamanan  untuk  melakukan  penilaian  kerentanan  yang lengkap untuk melakukan perbaikan dari acaman yang terdeteksi.  Gambar 15 adalah hasil pengujian keamanan otomatis  yang mengaudit sistem informasi  eksekutif yang  dibangun  dengan memeriksa  kerentanan  seperti SQL
Injection, Cross site scripting , dan kerentanan lainnya. Berdasarkan hasil dalam penggunaan tools acunetix adalah tingkat  keamanan  pada  sistem  eksekutif  informasi  di  Kementerian  Ketenagakerjaan  berada  pada  tingkat Low (rendah wajar tetapi tetap perlu diwaspadai).
Gambar 15. Hasil Pengujian Acunetix

## 3) Tahap Post-project
Gambar 16. Tahap Post-Project
Post Project Phase atau fase setelah pengerjaan development selesai adalah fase dimana fokus peneliti adalah pada pemasangan, pengujian dan pemeliharaan sistem informasi eksekutif yang telah dibangun. Untuk memastikan sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna.

## D. Kuisioner
Kuesioner  dilakukan  oleh  peneliti  sebagai  salah  satu  bentuk  pengujian  atas  implementasi  sistem  yang  telah dibangun. Dalam hal ini kuesioner dilakukan dengan total 11 responden meliputi Staf Biro Umum, Staf Umum, Pengadministrasian, Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, Staff Bagian Rumah Tangga, KasuBag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Penyusun Bahan Program dan Laporan. Terdapat 20 pertanyaan yang diajukan kepada  responden  setelah  mencoba  aplikasi  sistem  informasi  eksekutif  ini.  Pertanyaan  dibuat  berkaitan  dengan penggunaan ( usability ), kualitas pengolahan informasi, dan data pengadaan barang/jasa yang terdapat pada aplikasi ini.  Responden  menjawab  setiap  pertanyaan  dengan  memberikan  nilai.  Penilaian  untuk  setiap  pertanyaan bergantung  pada  bobot  pilihan  jawaban  yang  banyak  digunakan  dalam  kuesioner.  Hasil  penilaian  kemudian diakumulasi dan dikelompokkan dengan skala Likert. Setelah dilakukan perhitungan untuk masing-masing bobot penilaian, maka didapatlah total skor penilaian. Total skor penilaian ini digunakan untuk menyimpulkan penilaian responden terhadap sistem informasi eksekutif yang dikembangkan.
Skor Tertinggi: 220*5 = 1100 Penilaian responden: (960/1100)*100% = 87.3%
Persentasi  penilaian  responden  ini  menentukan  skala  keberhasilan  pengembangan  situs    jejaring  sosial  ini. Berikut merupakan persentase kategori keberhasilan yang banyak digunakan dalam perhitungan kuesioner dengan menggunakan Skala Likert : 0% – 20% = Sangat lemah, 21% – 40% = Lemah, 41% – 60% = Cukup, 61% – 80% = Kuat, dan 81% – 100% = Sangat kuat.
Berdasarkan  perhitungan  dari  hasil  kuisioner  dengan  metode  skala  likert,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa responden merasa sistem yang dibangun berguna dan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem
Penyampaian : - Memberikan produk serta dokumentasi
- Pemasangan ( install ) produk - Pengujian Akhir Pemeliharaan dan Pemberian Dukungan ( support) serta pemba- ruan fitur
sebelumnya. Kualitas informasi yang diberikan sangat baik dan diterima oleh responden. Informasi mengenai paket pengadaan barang dan jasa sangat lengkap dan terdokumentasi dengan lengkap dalam sistem informasi ini. Hasil dari penelitian ini adalah tujuan berhasil tercapai dengan nilai yang sangat kuat.
Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  sistem  informasi  eksekutif  yang  dikembangkan  dapat  meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini sejalan dengan [14] dan [15]. Selain itu, sistem ini  dapat  menjawab  kebutuhan  pemangku  kebijakan  untuk  melihat  informasi update terkait  proses  pengadaan sehingga  memudahkan  dalam  pengambilan  keputusan  sebagaimana  pada  [16].  Kelebihan  sistem  yang dikembangkan dalam penelitian ini dibanding [16] adalah sistem juga berhasil mengintegrasikan data dari sumber yang  mana  belum  pernah  dilakukan  sebelumnya  dan  mampu  memangkas  proses  administasi  yang  berpeluang dalam penyelewengan.

## IV. K ESIMPULAN
Sistem informasi eksekutif ULP ini dibangun atas dasar kebutuhan integrasi dua situs yang berbeda, yaitu situs Sistem  Informasi  Rencana  Umum  Pengadaan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Republik  Indonesia (SIRUP LKPP) dan situs LPSE Naker. Kedua situs tersebut digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kepentingan  pemerintah,  namun  kedua  situs  berdiri  sendiri  dan  tidak  terintegrasi  satu  dengan  lainnya.  Setelah dilakukan  penelitian  dan  pengembangan  sistem  informasi  eksekutif  ULP  ini,  Proses  pengadaan  menjadi  lebih teratur dan lebih mudah untuk dipantau serta dilaporkan. Selein itu, Proses dokumentasi berkas-berkas pengadaan RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) dapat dilakukan dengan cara yang lebih  ringkas,  sehingga  meningkatkan  Efisiensi,  efektifitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan anggaran Negara. Pelaporan secara berkala juga memudahkan saat dilakukan audit, sehingga tidak ada lagi audit comment terkait  dokumentasi  pengadaan.  Akhirnya,  proses  pengambilan  keputusan  atas  suatu  pengadaan  lebih mudah diambil karena semua informasi untuk setiap pengadaan tercatat dalam sistem.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan sistem informasi eksekutif Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Ketenagakerjaan, berikut ini beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya: Perlu diberikan akses secara langsung agar sistem ini dapat menarik setiap pencapaian proses lelang yang ada di LPSE sehingga dapat menampilkan informasi yang lebih lengkap dan terdata. Selain itu, aplikasi SIRUP LKPP perlu  memberikan  prosedur  atau  kesepakatan  ke  instansi  lain  dalam  memberikan  nama  atau  kode  unik  yang dimasukan setiap administrator agar data yang diterima lebih akurat dan dapat melakukan sinkronisasi data lebih cepat dengan sistem otomatisasi. Yang terakhir, Perlu adanya fitur pencatatan pengeluaran berdasarkan perusahaan atau satuan kerja atau tingkat direktorat sehingga mempermudah proses audit internal dan eksternal.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2012. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan. LKPP . Jakarta.
[2] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2013. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrai . Jakarta.
[3] Susila,  Adi.  2012. Kajian  Pembentukan  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  di  Pemerintah  Kota  Bekasi .  Jurnal  Analisis  Kebijakan pertanian, Vol. 1, No. 2, Pp. 1-24.
[4] Rasul, Sjahruddin. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, Pp. 538-553. https://doi.org/10.22146/jmh.16276 .
[5] Listiyanto, Apri. 2012. Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah . Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,
Vol. 1, No. 1, Pp. 113-134. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.109 .
[6] Presiden  Republik  Indonesia.  2010. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah .
Jakarta.
[7] Pratiwi,  Qori  Lusi.  Saleh,  Choirul.  dan  Wahid,  Abdul.  2013. Akuntabilitas  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Melalui  Sistem  E- Procurement . Jurnal Adiministrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, 344-349.
[8] Mainassy,  Alfred.  Agustus  2013. Implementasi  Kebijakan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  di  Kabupaten  Halmahera  Utara . Jurnal UNIERA , Agustus 2013, Vol. 2 No. 2, ISSN 2086-0404.
[9] Azad, Dr Mir Mohammad. dan Amin, Mohammad Bin. 2012. Executive Information System. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security , Vol.12 No.5, 106-110.
[10] Prabowo,  Thoriq  Tri.  2020. Penerapan  Manajemen  Pengetahuan  dalam  Pengelolaan  Dokumen  di  Perpustakaan  STIKes  Guna  Bangsa .  Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, Vol. 13. No. 1, Pp. 17-33.
[11] J. Stapleton. 1999. DSDM: Dynamic Systems Development Method. Proceedings Technology of Object-Oriented Languages and Systems. TOOLS 29 (Cat. No.PR00275), 1999, pp. 406-406, doi: 10.1109/TOOLS.1999.779095.
[12] Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) . Bandung: Alfabeta.
[13] A.S., Rosa & Shalahuddin, M. 2011. Rekayasa Perangkat Lunak . Modula. Bandung.
[14] Pratiwi, Qori Lusi. Choirul Saleh, Abdul Wahid. 2016. Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement. Jurnal Adiministrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal 344-349.
[15] Nurchana, Arindra Rossita Arum. Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono. 2016. Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa . Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
[16] Azad, Mir Mohammad., Mohammad Bin Amin, dan Md Alauddin. 2012. Executive Information System. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.12 No.5.