## PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGURANGI PERILAKU MENYIMPANG SISWA DI SMA NEGERI 2 LHOKSEUMAWE
A. Marliah, M. Nazaruddin 1) , M. Akmal
1 Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, muh.nazaruddin@unimal.ac.id

## ABSTRACT
This study focuses on two discussions. First, to describe the application of character education at SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Second, to describe the obstacles in the application of character education so that  it  is  not  effective  in  overcoming  student  deviant  behavior.  By  using  a  qualitative  approach,  this study  comes  to  an  understanding  that  the  implementation  of  character  education  in  SMA  Negeri  2 Lhokseumawe is carried out through several strategies, including: a). providing outreach to teachers; b). preparation of syllabus and lesson plans based on character education; c). integrating and applying values  in  the  teaching  and  learning  process  in  the  classroom;  d)  creating  a  school  culture;  e) habituation; and  f) teacher exemplary. The implementation of character education in order to reduce students'  deviant  behavior  has  not  been  optimal  because  it  faces  a  number  of  obstacles,  such  as  a) minimal family contribution; b) inconsistency of values and norms at school and outside school; and c) teachers' difficulties in adapting to curriculum changes. In addition, the definition of deviant behavior and  social  dysfunction  has  so  far  only  relied  on  "blaming  deviant  individual  behavior",  but  ignores problems at the school structure level that can lead students to deviant behavior and anomie states.
Keywords: Character Education, School, Conformity, Deviant Behavior, Anomie

## ABSTRAK
Studi  ini  berfokus  pada  dua  hal.  Pertama  melihat  penerapan  pendidikan  karakter  di  SMA  Negeri  2 Lhokseumawe. Kedua, menggambarkan hambatan dalam penerapan pendidikan karakter sehingga tidak efektif dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini  sampai  pada  pemahaman  bahwa  penerapan  pendidikan  karakter  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya: a). pemberian sosialisasi kepada guru; b). penyusunan Silabus dan RPP yang berbasis pendidikan karakter; c). pengintegrasian dan penerapan nilai-nilai dalam proses belajar mengajar di kelas; d) penciptaan budaya sekolah; e) pembiasaan; dan f) keteladanan guru. Penerapan pendidikan karakter dalam rangka mengurangi perilaku menyimpang siswa belum berjalan optimal karena menghadapi sejumlah kendala, seperti a) minimnya kontribusi keluarga; b) inkonsistensi nilai  dan  norma  di  sekolah  dan  di  luar  sekolah;  dan  c)  kesulitan  guru  beradaptasi  dengan  perubahan kurikulum.  Selain  itu,  pendefinisian  perilaku  menyimpang  dan  disfungsi  sosial  selama  ini  hanya bertumpu pada “menyalahkan perilaku individu yang menyimpang”, tetapi mengabaikan masalah pada level struktur sekolah yang dapat mendorong siswa ke arah perilaku menyimpang dan keadaan anomie.
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Sekolah, Konformitas, Perilaku Menyimpang, Anomie

## PENDAHULUAN
Fenomena dekadensi moral di Aceh menjadi sorotan tajam selama satu dekade ini. Berbagai media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  memberitakan  tentang  persoalan  kenakalan  remaja yang sangat meresahkan masyarakat. Pada lingkup Kota Lhokseumawe saja, tanggal  15 Februari 2013 silam koran Serambi Indonesia  merilis data survey Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dimana 70 persen pelajar di Kota Lhokseumawe terlibat pergaulan bebas sehingga menduduki klasemen pertama  di  Aceh  dimana  perilaku  seks  pra-nikah  dan  praktik  mesum  dilakukan  oleh  pelajar  di wilayah  ini  (www.aceh.tribunnews.com).  Baru  sekitar  tiga  tahun  berlalu,  masyarakat  kembali dibuat  resah  ketika  terkuak  fenomena  LGBT  (lesbian,  gay,  biseksual,  transeksual)  yang  mulai marak di Kota Lhokseumawe. Pelakunya kebanyakan kaum remaja yang biasa mangkal di tempat rekreasi Jl. Lingkar Waduk Lhokseumawe (www.harianrakyataceh.com). Pergaulan bebas ternyata berjalan beriringan dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS di Tanah Pase dimana pada tahun 2019 sudah mencapai 82 kasus (www.aceh.tribunnews.com).
Berbagai  kasus  kenakalan  remaja  yang  lain  juga  tidak  kalah  mengkhawatirkan  seperti tawuran antara pemuda dan warga di Terminal Labi-Labi Desa Keude Aceh yang dipicu oleh suara petasan  yang terjadi pada tahun 2016 (www.aceh.tribunnews.com), penangkapan 4 remaja  yang terlibat dalam peredaran sabu-sabu pada tahun 2017 (www.kanalaceh.com), pembubaran ratusan remaja yang terlibat balap liar di sepanjang Jl. Len Pipa pada tahun 2020 (www.acehportal.com), dan  berbagai  kasus  lainnya.  Ibarat  fenomena  gunung  es,  kasus-kasus  yang  sudah  disebutkan  ini hanyalah sebagian kecil yang mencuat ke permukaan.
Maraknya  fenomena  dekandensi  moral  disinyalir  karena  pengaruh  globalisasi  yang mengintrodusir  budaya  dari  luar.  Pelajar  yang  masih  dalam  masa  usia  transisi  adalah  sasaran rentan. Seiring dengan perkembangan teknologi  informasi  yang semakin pesat, pemanfaatannya yang  salah  membuat  moral  para  pelajar  mengalami  kemerosotan  dengan  sinyal  pengabaian terhadap nilai-nilai dan norma yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Aceh. Sejalan dengan itu, gaya hidup para remaja saat ini mulai meniru budaya luar yang ditandai dengan perubahaan pada  mode  rambut,  cara  berpakaian,  cara  berbicara,  dan  budaya-budaya  lain  yang  tidak  sesuai dengan identitas masyarakat Aceh.
Mengantisipasi fenomena perilaku menyimpang tersebut, pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah melakukan berbagai upaya mulai dari penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur tata  kehidupan  dan  moral  masyarakat  hingga  penertiban  atau  penegakan  hukum.  Dalam  ruang lingkup wilayah Aceh, pelaksanaan Syariat Islam tidak mengendur sejak diberlakukan mulai tahun 2006.  Namun  upaya  ini  ternyata  belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal.  Sebagai  kebijakan
alternatif  dalam  mengurangi  perilaku  menyimpang  pemerintah  kemudian  mencoba  melakukan upaya lain yang lebih menitikberatkan sisi preventif, yaitu integrasi pendidikan karakter di sekolah- sekolah  yang  wajib  diterapkan  dalam  setiap  pembelajaran  dan  mata  pelajaran.  Kementerian Pendidikan Nasional (2011) mendukung ini dimana penilaian siswa yang tadinya hanya dilakukan pada aspek kognitif, kini juga harus mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang akhirnya dapat membentuk perilaku siswa yang berakhlak mulia yang sejalan dengan substansi Undang-Undang Sisdiknas. Dalam hal ini, fungsi sekolah tidak hanya sebagai “pabrik” yang menghasilkan lulusan yang  cakap  pengetahuan  dan  keterampilannya  di  tengah  masyarakat,  tetapi  juga  menghasilkan lulusan yang mampu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia.
Kurikulum pendidikan karakter sudah diimplementasikan selama beberapa tahun di SMA Negeri  2  Lhokseumawe.  Namun  terdapat  kesenjangan  antara  harapan  dengan  kenyataan  di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dalam ruang lingkup sekolah saja masih ditemukan siswa- siswa  yang  menyimpang  seperti  terlambat  datang  ke  sekolah,  membolos  di  saat  jam  pelajaran berlangsung,  merokok di dalam toilet, mengeluarkan kata-kata kasar dalam  berbicara, berselisih dengan teman, membuang sampah sembarangan, tidak mengucapkan salam jika bertemu sesama, menyontek saat ujian, dan berbagai pelanggaran tata tertib sekolah lainnya. Bahkan dalam laporan guru  Bimbingan  dan  Konseling,  beberapa  siswa  terlibat  dalam  kasus  kenakalan  di  luar  sekolah seperti balapan liar, vandalisme (pengrusakan fasilitas umum),  Sementara dari laporan sebagian besar  guru,  perilaku  menyontek  paling  sering  dilakukan  siswa  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe yang  dikhawatirkan  oleh  guru  akan  menghasilkan  “siswa  yang  pintar  tapi  tidak  benar”. Sebagaimana  telah  umum  diketahui,  fenomena  ini  disinyalir  sebagai  salah  satu  masalah  klasik bangsa  Indonesia  yang  menyebabkan  sulitnya  bangsa  kita  maju.  Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  telah  dijabarkan  penulis  merumuskan  masalah  tersebut  dalam  bentuk  pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  penerapan  pendidikan  karakter  dalam  proses pembelajaran  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe?  2)  Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  dalam penerapan  pendidikan  karakter  dalam  rangka  mengatasi  perilaku  menyimpang  siswa  di  SMA Negeri 2 Lhokseumawe?
Selama ini, kajian tentang pendidikan karakter lebih sering difokuskan pada lingkup studi ilmu  pendidikan  terapan.  Hal  ini  karena,  sepertinya,  jumlah  mahasiswa  yang  kuliah  di  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Indonesia relatif lebih banyak daripada mahasiswa yang kuliah di  Program  Studi  Sosiologi.  Dengan  kelebihan  tersebut,  studi  tentang  tema  pendidikan  karakter lebih didominasi oleh para sarjana pendidikan. Hal itu seperti beberapa studi yang dilakukan oleh Citra  (2012),  Maunah  (2015),  Hendriana  &  Jacobus  (2016),  Setiawati  (2017).  Sementara  kajian
tentang  pendidikan  karakter  dalam  lingkup  studi  sosiologi  dilakukan  oleh  Xena  (2019)  dengan menggunakan perspektif Bergerian. Adapun studi yang akan peneliti lakukan mengangkat masalah penerapan  pendidikan  karakter  di  sekolah  menengah  yang  berfokus  pada  upaya  mengurangi perilaku  menyimpang  pada  siswa.  Sejauh  ini,  kajian  tentang  penerapan  pendidikan  karakter  di sekolah  dalam  analisis  sosiologi  masih  sangat  terbatas,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  isu konformitas  dan  penyimpangan  sosial.  Hal  itu  membuat  penelitian  ini  belum  usang  untuk dilakukan. Berbeda dengan penelitian Xena  yang menggunakan perspektif Bergerian, penelitian ini  berangkat  dari  perspektif  sosiologis  Merton  dalam  memahami  permasalahan  dan  hambatan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah.

## Konformitas dan Perilaku Menyimpang
Perspektif  struktural  fungsional  digunakan  sebagai  titik  tolak  dalam  memahami permasalahan penelitian ini. Perspektif struktural fungsional berakar dari pemikiran sosiolog klasik yang bernama Emilie Durkheim. Ia mengembangkan gagasan tentang fakta sosial (Sunarto, 2004; Ritzer & Goodman, 2011) yang dapat dipahami sebagai norma-norma yang mengikat masyarakat. Dalam perkembangan sosiologi di kemudian hari muncul tokoh lain yang bernama Talcott Parsons. Menurut  Parsons  masyarakat  memiliki  skema  AGIL  ( Adaptation,  Goal  attainment, Integration, and Latency ) sehingga mampu berfungsi dan beradaptasi terhadap berbagai masalah yang dijumpai (Juwita  et.  al.,  2020).  Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Parsons  dalam  Upe  (2010),  oleh  karena masyarakat diatur oleh nilai dan norma yang telah mapan, sistem masyarakat cenderung stabil dan harmonis.
Kontradiktif  dengan  Parsons,  Merton  berpendapat  bahwa  komponen-komponen  sistem sosial  tidak  jarang  berada  dalam  hubungan  yang  bersifat  konflik.  Jadi  selalu  ada  konsekuensi disfungsional  dalam  setiap  sistem  sosial  (Ritzer  &  Goodman,  2011).  Artinya,  penyimpangan (deviasi) selalu ada di dalam setiap sistem sosial.  Kenakalan siswa pada penelitian ini tergolong sebagai penyimpangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau nilai-nilai  yang berlaku di sekolah dan lingkungan masyarakat. Meskipun keberadaan aturan di dalam masyarakat bersifat  fungsional,  beberapa  kelompok  justru  memaknainya  sebagai  belenggu  aktivitas (Risdawati,  2014).  Jadi  ketidakpatuhan  terhadap  hukum  pada  sebagian  kelompok  dipicu  oleh adanya  tekanan  spesifik  sehingga  mereka  lebih  cenderung  berperilaku  menyimpang  ketimbang berperilaku konform (Setiadi & Kolip, 2011).
Penyimpangan menurut Merton dalam Mulyadi (2009), dapat dibedah dari dua unsur yaitu unsur  kultur  dan  unsur  struktur.  Kultur  menghasilkan goal ,  sedangkan  struktur  menghasilkan
means . Ketidakharmonisan kedua unsur tersebut mendorong ke arah anomie, dan dengan demikian ke  arah  perilaku  menyimpang  (Sidi,  2014).  Erianjoni  (2015)  menilai  terjadinya  pemilihan  jalan alternatif  yang dianggap  menyimpang didorong oleh tidak terdapatnya keselarasan antara tujuan budaya dengan kesempatan yang tersedia dalam mewujudkan tujuan tersebut. Senada dengan opini tersebut,  Narwoko  &  Suyanto  (2007)  lebih  jauh  menafsirkan  bahwa  anomie  terjadi  karena  ada banyak sistem nilai dan struktur budaya yang saling bertentangan di dalam masyarakat. Ketiadaan standar nilai  yang ajeg atau pasti  membuat masyarakat tidak  memiliki kepatuhan atau bertindak sesuai dengan standarnya masing-masing.
Merton  dalam  Sunarto  (2004)  mengidentifikasi  lima  cara  adaptasi  individu  dalam menghadapi  situasi  tertentu  dimana  empat  diantaranya  dapat  dikategorikan  sebagai  perilaku menyimpang  dan  hanya  satu  cara  adaptasi  yang  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  tidak menyimpang, sebagaimana gambaran di bawah ini:
Tabel 1. Cara Adaptasi Individu terhadap Situasi Sosial
Cara Adaptasi Tujuan Budaya Cara yang Diinstitusionalisasikan I. Conformity + + II. Innovation + - III. Ritualism - + IV. Retreatism - - V. Rebellion ± ±
Sumber: Sunarto, 2004: 180.
Menurut Durkheim, pemuda dipersiapkan masuk ke dalam masyarakat melalui pendidikan. Sekolah pada umumnya memperkenalkan kepada siswa nilai dan norma masyarakat. aturan-aturan sekolah pun  biasanya searah dengan  nilai dan  norma tersebut  (Salmiah, 2017:  99).  Jadi sekolah dapat  dilihat  sebagai  agen  sosialisasi  (Sunarto,  2004).  Selain  itu,  sekolah  juga  bisa  dipandang sebagai alat kontrol sosial yang bersifat preventif dan korektif (Tandi, 2019). Sistem pengendalian sosial ini sudah melembaga di dalam masyarakat (Sunarto, 2004). Perilaku menyimpang dikelola melalui  proses  pembimbingan  tentang  nilai  dan  norma  (Herabudin,  2015).  Di  dalam  institusi pendidikan,  karakter  siswa  sengaja  dibangun  ke  arah  yang  positif.    Karakter  itu  sendiri  dapat didefinisikan  sebagai  tabiat,  perangai,  dan  sifat-sifat  seseorang  yang  membedakan  seseorang dengan yang lain (Badudu dalam Bahri, 2015: 61). Karakter yang dibangun oleh sekolah dengan sengaja mengarah kepada karakter yang konform dengan nilai dan norma masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  maksud  menggali  pemahaman dan penemuan (Moleong, 2010). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dirasa sudah tepat karena hendak melihat penerapan pendidikan karakter di sekolah melalui pembelajaran dalam upaya mengatasi perilaku menyimpang siswa serta melihat sejauh mana keefektifan dari penerapan pendidikan  karakter  tersebut.  Adapun  temuan  penelitian  ini  akan  dipaparkan  secara  deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti sudah sangat mengenal lokasi penelitian beserta fenomena yang sering  terjadi  di  sekolah  tersebut  sehingga  bias  data  atau  tingkat  keragu-raguan  data  dapat dipastikan  kecil.  Selain  itu,  tingkat  kepercayaan  responden  terhadap  peneliti  sudah  cukup  baik karena  saling  mengenal  dalam  jangka  waktu  lama.  Alasan  lainnya  yaitu  karena  SMA  Negeri  2 Lhokseumawe  pada  saat  ini  sangat  giat  dalam  penerapan  program  pendidikan  karakter.  Hal  ini tercermin  pada  visi,  misi,  tujuan,  dan  strategi  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe.  Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan terhitung mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data  terdiri  atas  wawancara  mendalam,  pengamatan,  dan  dokumentasi.  Responden  penelitian ditentukan secara purposif, diantaranya pejabat sekolah, guru budang studi, dan guru Bimbingan Konseling. Data dikumpulkan dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif sebagaimana dikutip dari Sugiyono (2012) yang terdiri dari: (a) reduksi data, (b) display data,  dan  (c)  verifikasi,  dimana  prosesnya  berlangsung  secara  sirkuler  selama  penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data dengan cara triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran
a. Sosialisasi Pendidikan Karakter
Sosialisasi pendidikan karakter bersumber dari pedoman Kementerian Pendidikan Nasional dan hasil workshop yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri. Hasilnya kemudian disampaikan kepada para guru untuk dirumuskan secara bersama-sama petunjuk teknis penerapan pendidikan karakter  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe.  Hal  itu  sebagaimana  disampaikan  oleh  Waka Kurikulum:
“Sejak diberlakukannya K-13 Kepala Sekolah dan beberapa guru yang telah mendapatkan pelatihan  membuat  sosialisasi  khusus  di  sekolah,  agar  semua  guru  paham  tentang pembelajaran  berbasis  karakter  yang  nantinya  menjadi  landasan  dalam  proses  belajar mengajar.  Pada  saat  itu  sosialisasi  yang  dilakukan  tidak  diikuti  oleh  semua  guru  bidang
studi  karena waktu yang sangat terbatas. Tapi  sebagian  besar  mengikuti sosialisasi”. (Sri Warzukni, S.Si, SMAN 2 Lhokseumawe, 07/01/2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Waka  Kurikulum  dapat  dipahami  bahwa  proses sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  belum  berjalan  maksimal  sebagaimana  yang diharapkan. Waka Kurikulum sudah menyelidiki permasalahan ini dengan berbincang secara tidak formal bersama para guru, ternyata pemahaman guru terhadap arah dan spirit yang diusung oleh kurikulum  K-13  masih  kurang  memadai.  Sejumlah  guru  bidang  studi  masih  kebingungan menafsirkan maksud dan tujuan K-13 ini, apalagi jika harus mengaplikasikan pendidikan karakter ke  dalam  silabus  mata  pelajaran.  Hal  ini  membuat  penting  dan  mendesaknya  untuk  dilakukan sosialisasi secara berkala agar guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan karakter dapat memahami  secara  utuh  program  pemerintah  tersebut.  Menurut  penulis,  sekolah  perlu  segera menangani permasalahan ini.
b. Penyusunan Silabus dan RPP sebagai Turunan dari Kurikulum
Penyusunan  Silabus  dan  RPP  menurut  keterangan  guru  bidang  studi  Pendidikan  Agama Islam diwajibkan memasukkan nilai-nilai karakter islami sebagaimana pernyataan berikut:
“Dalam  penyusunan  RPP  kami  dituntut  untuk  menyesuaikan  dengan  kurikulum  terbaru yang dirancang dengan konsep pendidikan karakter. Jadi dalam pembuatan RPP pun kami harus  memasukkan  nilai-nilai  pendidikan  karakter  meskipun  dalam  proses  penerapannya dirasakan  sedikit  mengalami  kendala,  sebab  nilai-nilai  pendidikan  karakter  harus  benar- benar  dipahami  dan  disesuaikan  dengan  mata  pelajaran  yang  diasuh.  Nilai-nilai  tersebut juga harus bernuansa islami.” (Rahmati S.Ag, SMAN 2 Lhokseumawe, 07/01/2020)
Menurut  guru  bidang  studi  Sosiologi,  dalam  proses  pembuatan  RPP  sebagai  acuan pembelajaran beliau menerapkan strategi khusus sebagaimana diutarakan:
“Dalam membuat Silabus dan RPP nilai karakter termuat dalam indikator, kalau saya satu indikator  nanti  termuat  beberapa  nilai  karakter.  Nilai  karakter  yang  tertulis  dalam  RPP tersebut  sebisa  mungkin  akan  saya  munculkan  pada  saat  proses  pembelajaran”.  (Dra. Suriya, M.M, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)
c. Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran
1) Pembiasaan dan Budaya Sekolah
Pembiasaan  dan  perwujudan  budaya  sekolah  sudah  dimulai  saat  siswa  hadir  di  sekolah. Siswa wajib hadir paling tidak 5 (lima) menit sebelum bel masuk berbunyi. Siswa yang terlambat lebih dari 15 menit idealnya mendapatkan sanksi berupa mengutip sampah di pekarangan sekolah dan  tidak  diperbolehkan  mengikuti  kegiatan  pembelajaran  pada  jam  pertama  sesuai  dengan
peraturan  yang  telah  dibuat  dalam  perencanaan  atau  telah  tertuang  dalam  tata  tertib  peraturan sekolah.  Namun,  dalam  praktiknya  siswa  masih  diberikan  toleransi  2-3  kali  oleh  guru  mata pelajaran  yang  bersangkutan  dan  masih  boleh  mengikuti  jam  pelajaran  pertama.  Hal  ini bertentangan dengan harapan Kepala Sekolah:
“Sekolah  mentolerir  keterlambatan  siswa  itu  sekitar  5  menit  setelah  bel  berbunyi.  Saya mengharapkan selalu siswa datang tepat waktu karena di pagi hari begitu siswa sampai di sekolah  mereka  wajib  bersalaman  dengan  guru-guru  dan  teman-teman.  Jika  mereka terlambat  maka  proses  ini  tidak  akan  sempat  dilakukan.  Namun  dalam  pelaksanaannya masih  ada  siswa  yang  suka  terlambat  dengan  alasan  telat  bangun.  Dan  saya  juga mengharapkan  sekali  agar  siswa  yang  terlambat  diberikan  sanksi  oleh  guru  namun  tidak dalam bentuk hukuman fisik.” (Nur A’la, S.Pd., MM, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)
Mengutip  sampah  adalah  bentuk  hukuman  yang  diberikan  kepada  siswa  yang  terlambat masuk sekolah. Hukuman ini tidak mengandung unsur kekerasan dan dipandang sebagai salah satu contoh upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bersih serta pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) pada diri siswa sehingga diharapkan terbangun karakter cinta lingkungan dan budaya sekolah yang ramah lingkungan.
Selain  itu  sekolah  mewajibkan  seluruh  warga  sekolah  bersalaman  setiap  pagi  sebelum memulai  aktivitas  pembelajaran  di  dalam  kelas.  Para  siswa  mencium  tangan  seluruh  guru  dan bersalaman  dengan  sesama  teman.  Hal  ini  juga  sebagai  perwujudan  nilai-nilai  karakter  religius pada  diri  siswa.  Selain  bersalaman  setiap  pagi,  para  siswa  juga  didorong  untuk  terbiasa mengucapkan salam dalam menyapa saat mereka bertemu atau berpisah satu sama lain.
Beberapa pembiasaan yang lain diantaranya Upacara Bendera setiap Senin pagi, berdo’a sebelum  belajar,  sholat  dzuhur  tepat  waktu  dan  berjama’ah,  membaca  Yasin  setiap  Jum’at, mengantri, senam pagi, dan gotong royong. Apabila ada siswa yang melanggar aturan maka pihak guru atau tenaga kependidikan  yang  berwenang pada saat itu akan  melakukan peneguran secara langsung.  Para  siswa  juga  didorong  memiliki  kesadaran  untuk  melakukan  tindakan  menegur kawannya  yang  menyimpang  dari  aturan  sebagai  wujud  dari  nilai  religius amar  ma’ruf  nahi mungkar .

## 2) Integrasi dalam Pembuatan Silabus dan RPP
Integrasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dilakukan dengan cara mengembangkan Silabus  dan  RPP  pada  kompetensi  yang  ada  sesuai  dengan  nilai  yang  akan  diterapkan.  Sekolah mendorong para guru untuk berusaha mengintegrasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Misalnya dalam mata pelajaran Ekonomi, guru bisa menjelaskan hakikat ekonomi Islam,
misalnya mengapa Allah SWT mengharamkan riba atau mengharamkan mengurangi takaran dalam kegiatan  jual  beli  atau  perdagangan.  Begitu  juga  dalam  pelajaran  MIPA,  guru  diminta  untuk semakin meningkatkan keimanan siswa dengan mengajak mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini.
Menurut  salah  seorang  guru  Bimbingan  Konseling  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe  selaku pelaksana utama pendidikan karakter dan pemantau kegiatan siswa, pendidikan karakter berperan dalam memerangi perilaku menyimpang pada siswa. Pendidikan karakter sebagai landasan yang harus  diperhatikan  sebelum  mengembangkan  aspek  yang  lain  sebagaimana  petikan  wawancara berikut:
“Pelaksanaan  pendidikan  karakter  bertujuan  untuk  mengurangi  perilaku  menyimpang siswa, dilakukan oleh semua guru pengajar. Hal itu perlu dilakukan agar semua sisi saling mendukung  dan  tidak  bertolak  belakang.  Guru  setiap  bidang  studi  dalam  pengajarannya selalu  mencoba  mengintegrasikan  pendidikan  karakrer  melalui  tema-tema  pembelajaran. Jika  siswa  telah  terbentuk  karakter  dengan  benar,  maka  sisi  lain  juga  akan  lebih  mudah untuk dibentuk”. (Nurjamiati, S.Pd, SMAN 2 Lhokseumawe, 09/01/2020)

## 3) Keteladanan dan Arahan
Dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe pendidikan karakter dalam proses pembelajaran juga diterapkan melalui kegiatan keteladanan yang merupakan kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yang lebih mengutamakan pemberian contoh  dari  guru,  Kepala  Sekolah,  dan  pengelola  pendidikan  lainnya  kepada  peserta  didik. Kegiatan  ini  bertujuan  memberi  contoh/keteladanan tentang kebiasaan perilaku  yang baik. Guru juga  memberi  contoh  dengan  perilaku  mengutip  sampah  yang  kebetulan  berserakan  di  depan matanya  sehingga  murid  yang  ada  di  sekitar  sekolah  juga  mengikuti  perilaku  tersebut  dengan membantu sang guru membersihkan lingkungan sekolah.
Kendati demikian, berdasarkan pengamatan peneliti masih sering ditemukan di dalam kelas siswa suka berbohong, menyontek, dan membawa handphone untuk berkomunikasi di tempat yang seharusnya  tidak  diperbolehkan.  Bahkan  ada  juga  siswa  yang  merokok  di  tempat  tersembunyi seperti  di  toilet.  Hal  ini  menurut terjadi  bukan  karena  sekolah  tidak  berbuat  apa-apa.  Para  guru sudah menunjukkan keteladanan dimana mereka tidak pernah merokok di lingkungan sekolah dan tidak asyik bertelepon atau menggunakan handphone pada saat jam pelajaran tengah berlangsung.
Menurut guru Pendidikan Agama Islam, efektivitas pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe khususnya perilaku menyimpang siswa masih belum efektif. Meskipun penerapan pendidikan  agama,  moral,  budaya,  dan  karakter  bangsa  telah  tercakup  dalam  proses  belajar mengajar,  namun  penerapan  karakter-karakter  yang  coba  ditanamkan  tersebut  belum  begitu
mampu diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe.
Selain  masalah  atas,  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  guru  bidang  studi  juga diketahui  bahwa  selama  penerapan  pendidikan  karakter  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe  belum terlihat perubahan yang berarti di mana siswa yang dari awalnya mempunyai perilaku yang kurang baik, sampai dengan akhir masa belajar di SMA tersebut belum menampakkan perubahan. Terlebih jika tidak ada dukungan dari orang tua, maka akan sangat mustahil penerapan pendidikan karakter akan efektif, karena waktu siswa lebih dari 70 persen berada di luar lingkungan sekolah.

## 2.  Hambatan  Penerapan  Pendidikan  Karakter  dalam  Mengatasi  Perilaku  Menyimpang Siswa
Kendala pertama datang dari pihak keluarga. Ruang lingkup pendidikan karakter pertama kali  tentunya  harus  ditanam  melalui  sebuah  keluarga.  Sebagai  wadah  dan  proses  pendidikan pertama  bagi  seorang  anak,  keluarga  yang  pemeran  utamanya  kedua  orang  tua  memiliki  posisi sentral  dalam  membentuk  seorang  anak  memiliki  karakter.  Namun  dalam  kenyataannya  tidak semua orang tua paham tentang karakter dan bahkan disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak sebelum anak dititipkan di sekolah. Hal itu berdasarkan pengungkapan Kepala Sekolah yang mengatakan:
“Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga. Rumah merupakan  tempat  pertama  sekali  anak-anak  dibimbing,  dibentuk,  dan  diarahkan.  Jika pondasinya  udah  kuat  maka  tidak  akan  sulit  pihak  sekolah  mengembangkannya.  Tapi kebanyakan tidak...” (Nur A’la, S.Pd., M.M, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)
Terkait pendidikan dasar dalam keluarga, status pendidikan orang tua dan status sosial juga turut  mempengaruhi  pola  asuh  yang  diterapkan  di  dalam  keluarga.  Orang  tua  yang  tidak mengenyam pendidikan tinggi tidak mengetahui pola asuh terbaik bagi anaknya. Sedangkan status sosial  orang  tua  yang  rendah  memaksa  mereka  bekerja  sepanjang  hari  sehingga  tidak  memiliki banyak waktu dalam memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anaknya. Pernyataan Kepala Sekolah berikut ini terkait status pendidikan dan status sosial keluarga yang pada akhirnya memberi hambatan bagi proses pendidikan karakter di sekolah sebagaimana disampaikan:
“Banyak  orang  tua  yang  belum  paham  tentang  pendidikan  karakter  bahkan  mereka menganggap bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan akademik di sekolah. Mencari nafkah lebih mereka prioritaskan daripada datang menghadiri rapat di sekolah jika sekolah mengundang untuk kegiatan sekolah. Memang kalau tidak demikian mereka mau makan apa untuk sehari-hari. Jadi akhirnya bebannya ke kami para guru.” (Nur A’la, S.Pd., M.M, SMAN 2 Lhokseumawe, 08/01/2020)
Penjelasan Kepala Sekolah di atas menyiratkan masyarakat dari kelas bawah sebagian besar tidak  memahami  betul  apa  dan  bagaimana  proses  pendidikan  karakter  dengan  menerapkan  pola asuh yang baik. Ini terjadi karena masyarakat dari kelas bawah lebih banyak menghabiskan waktu mereka dalam memenuhi roda ekonomi keluarga yang belum mapan sehingga pendidikan karakter bagi anak mereka sedikit terlupakan. Dengan strata sosial seperti ini proses pengenalan pendidikan karakter dalam internal keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hambatan kedua ialah faktor lingkungan. Lingkungan berperan besar dalam pembentukan karakter  seorang  anak.  Betapapun  bagusnya  sebuah  keluarga  dalam  mengajarkan  pendidikan karakter di rumah namun jika lingkungan anak tersebut tidak mendukung, sudah pasti proses ini akan gagal. Lingkungan dalam  hal  ini  juga termasuk  lingkungan pergaulan anak atau kelompok bermain  anak.  Berdasarkan  pengalaman  berkecimpung  di  dalam  dunia  pendidikan,  peneliti menemukan bahwa keluarnya kata-kata kasar dan jorok dari anak-anak saat ini bukan berasal dari pendidikan  keluarga,  tetapi  dari  pergaulannya  di  lingkungan  sekitar,  khususnya  karena  meniru teman  sepermainan.  Guru  dan  orang  tua  seringkali  dibuat  terkejut  dengan  perilaku  buruk  siswa atau anak. Padahal sekolah dan keluarga tidak pernah mengajarkan hal demikian.
Hambatan ketiga datang dari kurikulum dan guru/pendidik. Dalam praktiknya di lapangan, pemerintah  telah  merevisi  berkali-kali  kurikulum  nasional  yang  menekankan  akan  pentingnya nilai-nilai  karakter  diterapkan  dalam  pembelajaran.  Beberapa  diantaranya  adalah  kejujuran, religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Namun ditemukan beberapa kendala. Diantara kendala yang dihadapi yaitu kesiapan guru dalam beradaptasi dengan perubahan kurikulum  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendidikan.  Gonta-ganti  kurikulum  yang  sering terjadi  setiap  pergantian  pemerintahan  membuat  para  guru  bekerja  keras  untuk  menyesuaikan kembali  indikator  capaian,  metode,  standar  evaluasi,  dan  sebagainya.  Selanjutnya  dalam pelaksanaan  pendidikan  karakter  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe  ada  temuan  bahwa  diantara kalangan  guru  sendiri  belum  dilakukan  dengan  baik  dan  belum  dapat  memberikan  keteladanan kepada siswa.
Salah seorang guru bidang studi juga mengungkapkan hal yang sama dengan hasil observasi yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Guru  PPKN  tersebut  menyampaikan  keterangan  yang  berbeda dengan beberapa responden penelitian ini, sebagaimana dikatakan:
“Pendidikan  karakter  yang  baru-baru  ini  diberlakukan  di  setiap  sekolah  masih  banyak bertumpu  pada  teori  dan  belum  benar-benar  diaplikasikan  ke  dalam  kehidupan  pribadi siswa yang efeknya bisa mengurangi perilaku menyimpang siswa. Walaupun demikian, di SMA Negeri 2 Lhokseumawe ini jarang ditemukan pelanggaran atau perilaku menyimpang
yang  termasuk  dalam  kategori  berat.  Namun  hanya  perilaku  menyimpang  yang  masih dalam  batas  kewajaran  dalam  artian  masih  dapat  dimaafkan  dan  diberi  sanksi  berupa nasehat atau teguran.  Menurut  agama  fenomena  yang demikian  juga  tidak bisa dibiarkan terus-terusan yang akhirnya memberikan efek yang tidak baik kepada siswa”. (Mursyidah. S.Pd, SMAN 2 Lhokseumawe, 10/01/2020)

## 3. Pembahasan
Masyarakat  memiliki  sebuah  elemen  yang  disebut  “fakta  sosial”.  Dalam  tingkat  mezzo (menengah),  norma  sebagai  fakta  sosial  juga  terdapat  di  dalam  ruang  lingkup  sekolah.  Sekolah adalah  miniatur  masyarakat  dimana  norma-norma  yang  ada  di  sekolah  mencerminkan  norma- norma yang hidup di tengah masyarakat. Berbagai aturan baik yang bersifat tertulis atau pun tidak tertulis diberlakukan kepada segenap warga sekolah dan memiliki kekuatan memaksa.
Diskusi ini bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan: bagaimana tatanan sekolah dicapai dan dipertahankan  dan  apa  tujuan  mempertahankan  tatanan  sekolah?  Tatanan  sekolah  muncul  dari norma dan aturan yang dipraktikkan oleh segenap warga sekolah. Norma memungkinkan guru dan siswa  untuk  beraktivitas  di  sekolah  melalui  kesepahaman  diantara  mereka.  Tanpa  norma  dan aturan,  sekolah  akan  berada dalam kekacauan dan  individu  yang  berinteraksi di dalamnya  tidak akan mampu mengendalikan kekacauan tersebut.
Tatanan sekolah terwujud bilamana sekolah berada dalam stabilitas karena konsensus yang mengikatnya.  Tatanan  sekolah  hadir  ketika  seluruh  guru  dan  siswa  “menyetujui”  kontrak  sosial bersama dimana nilai dan norma tertentu dipertahankan dan aturan ditegakkan. Dengan demikian, adanya  nilai,  keyakinan,  praktik,  dan  perilaku  yang  bertentangan  dengan  tatanan  sekolah  akan dianggap menyimpang bahkan berbahaya sehingga dibatasi melalui penegakan aturan, norma, dan tabu.
Tatanan  sekolah  pada  umumnya  bersifat  hierarkis.  Dalam  hal  ini,  beberapa  orang memegang kekuasaan lebih dari yang lain sehingga mereka dapat menegakkan aturan dan norma yang diperlukan untuk pelestarian tatanan sekolah. Mereka adalah Kepala Sekolah dan para guru yang  memainkan peran formatif dalam mengembangkan kesadaran kolektif seluruh siswa. Maka mereka juga disebut sebagai figur otoritas di lingkungan sekolah. Melalui interaksi dengan figur otoritas  siswa  berpartisipasi  dalam  pemeliharaan  aturan  dan  norma  serta  perilaku  yang memungkinkan kelancaran fungsi belajar mengajar di sekolah. Ketertiban di sekolah muncul ketika ada kerjasama yang baik diantara seluruh warga sekolah.
Sekolah adalah wadah  yang akan  menghubungkan  individu dengan  masyarakat. Sekolah membantu dalam mengatur individu dan mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Proses
sosialisasi  berpedoman  pada  norma  dan  diajarkan  kepada  anak  didik  oleh  figur  otoritas  di sekitarnya,  termasuk  juga  dalam  hal  ini  keluarga,  guru,  dan  tokoh  agama.  Seorang  anak mempelajari  norma tidak  hanya  melalui arahan  lisan dan tertulis, tetapi  juga dengan  mengamati orang-orang  di  sekitarnya.  Mempelajari  norma-norma  di  sekolah  dan  di  dalam  kelompok masyarakat memungkinkan anak tersebut berfungsi secara sosial dalam sistem masyarakat tersebut dan pada akhirnya diterima sebagai bagian dari kelompok atau masyarakat.
Aturan  sekolah  merupakan  representasi  dari  norma-norma  masyarakat  di  lingkungan sekolah  tersebut.  Sebab  sekolah  adalah  salah  satu  agen  masyarakat.  Apabila  ada  siswa  yang melanggar aturan,  ia secara sosial akan dicap  menyimpang,  maka siswa  itu pun akan  menerima sanksi dari  figur otoritas di  sekolah tersebut. Pelabelan  menyimpang dan penerapan sanksi  bagi pelaku penyimpangan menegaskan bahwa nilai-nilai dan norma-norma itu memang nyata adanya.
Sebagian  besar  siswa  pada  dasarnya  menyadari  keberadaan  norma  yang  berada  di  luar dirinya yang bersifat “memaksa” ini sehingga mereka tahu caranya menyesuaikan perilaku sesuai dengan arahan  norma tersebut. Selain  itu,  mereka  juga  menilai perilaku sesama  siswa  yang  lain sesuai dengan norma-norma yang dianut. Dengan demikian, norma lebih sering ditegakkan dengan cara  yang  tidak  disadari.  Menurut  penulis,  setiap  siswa  bisa  merasakan  bahwa  perilakunya diperbolehkan  atau tidak  diperbolehkan  oleh  norma,  sehingga  kebanyakan  dari  siswa  mematuhi aturan-aturan  di  sekolah.  Kekuatan  peraturan  di  sekolah  sesungguhnya  berasal  dari  ekspektasi orang lain, diantaranya ekspektasi guru dan sesama siswa terhadap siswa  lain. Adanya  ancaman dipermalukan,  diberi  sanksi,  atau  dikucilkan  karena  tidak  mematuhi  peraturan,  memaksa  siswa untuk  senantiasa  mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pelanggaran  yang  dilakukannya. Norma pada akhirnya merupakan kekuatan moral yang mampu menahan ego setiap siswa untuk berbuat semaunya atau berbuat tidak sesuai dengan aturan sekolah.
Norma  sekolah  memandu  perilaku  siswa.  Ketika  perilaku  seorang  siswa  rusak,  norma sekolah meminta reaksi orang lain (guru dan teman siswa) untuk menegaskan keberadaannya. Guru mungkin  memberikan  sanksi  terhadap  perilaku  siswa  secara  visual  dengan  kontak  mata  dan ekspresi  wajah,  atau  secara  lisan,  atau  memberikan  hukuman  secara  langsung  yang  diharapkan dapat meninggalkan kesan atau efek jera. Sementara teman-teman siswa menjauhi, menggunjing, atau  menertawakannya.  Hal  ini  sebagai  salah  satu  bentuk  sanksi  sosial.  Keadaan  tersebut membentuk kekuatan moral bersama yang mampu mempertahankan sentimen semangat solidaritas dalam kesadaran semua siswa. Demikianlah kontribusi positif yang dapat diberikan oleh institusi pendidikan dalam pemeliharaan sistem sosial.
Kendati  demikian,  pelanggaran  terhadap  aturan  dan  norma  baik  di  lingkungan  sekolah maupun di luar lingkungan sekolah masih kerapkali terjadi. Pihak sekolah dalam hal ini bertindak dalam rangka melindungi institusi dari berbagai “disfungsi” yang mungkin dilakukan oleh sebagian warga sekolah. Namun bila dilihat lebih dekat, istilah disfungsi itu sendiri sebenarnya mengandung masalah, sarat dengan kepentingan kelompok tertentu, dan terlalu mengeneralisasi pendefinisian. Disfungsi yang terjadi di dalam tubuh institusi pendidikan ini kiranya perlu diidentifikasi lebih jauh dengan melihat sudut pandang siswa yang “dituduh” melakukan penyimpangan. Peneliti menggali permasalahan siswa dalam sejumlah percakapan informal dengan beberapa siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe dengan hasil temuan sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.
Tabel 2. Sudut Pandang Pelaku Konformitas dan Penyimpangan
No Pola Adaptasi Siswa Fenomena yang Mencuat Alasan Pelaku 1 Conformity Tekun belajar, jujur, religius, tanggung jawab, dan lain-lain - Harapan dan doa orang tua
- Kesadaran siswa demi meraih cita-cita
- Nasehat guru pasti untuk kebaikan
- Belajar sudah membudaya di dalam diri 2 Innovation Menyontek - Lupa belajar - Tidak memahami materi pelajaran karena masalah metode mengajar guru yang membosankan - Tidak suka dengan suatu mata pelajaran tetapi terpaksa harus mempelajari semuanya 3 Ritualism Tidak tahu tujuan menempuh pendidikan - Sekolah karena dipaksa orang tua - Sekolah karena teman-teman semua pergi ke sekolah - Lebih baik ke sekolah daripada cuma bengong di rumah 4 Retreatism Membuang sampah sembarangan - Kebiasaan di lingkungan luar sekolah karena semua orang membuang sampah sembarangan - Sudah ada petugas kebersihan yang akan membersihkan sampah - Kebiasaan membuang sampah karena di lingkungan luar sekolah pemerintah tidak menyediakan tong sampah yang memadai Membolos - Guru yang mengajar tidak menarik - Dipengaruhi teman - Takut dikucilkan dalam pergaulan Merokok - Dipengaruhi teman - Takut dikucilkan dalam pergaulan kelompok - Orang tua kok boleh merokok - Merokok itu keren Menyalahgunakan narkoba - Broken home - Dipengaruhi teman - Sudah kecanduan
Pacaran - Sudah jadi trend anak muda saat ini - Pengaruh media - Malu kalau dibilang jomblo atau “gak laku” Berkata kasar dan bercakap kotor - Pengaruh lingkungan - Pengaruh peer group - Pengaruh media 5 Rebellion Sejauh ini tidak ada gejala siswa terpapar radikalisme atau hal- hal lain yang
mengarah ke arah sana
Memperhatikan  kembali  beberapa  motif  siswa  pelaku  penyimpangan  di  atas  dapat dimengerti bahwa tidak semua tindakan menyimpang lahir murni sebagai wujud dari karakter siswa yang buruk. Terdapat konteks situasi yang mendorong lahirnya penyimpangan. Penulis mengambil contoh  menyontek  sebagai  perilaku  menyimpang  (pola  adaptasi innovation )  yang  berdasarkan laporan  guru  merupakan  masalah  paling  banyak  terjadi  di  SMA  Negeri  2  Lhokseumawe.  Bila dikaitkan  dalam  pembahasan  pendidikan  karakter,  realitasnya  siswa  yang  menyontek  tersebut cenderung  diberi  label  oleh  gurunya  sebagai  siswa  malas.  Tetapi  apakah  semua  siswa  yang menyontek itu benar-benar siswa yang malas dan dengan demikian disebut siswa menyimpang atau disfungsi?  Ataukah  jangan-jangan  institusi  pendidikan  yang  menerapkan  nilai  dan  norma  itu sendiri juga sedang mengalami disfungsi?
Bila  memahami  alasan  siswa  menyontek  karena  tidak  mengerti  dengan  materi  pelajaran yang dijelaskan oleh guru, hal ini berarti ada yang salah dalam metode pengajaran yang diterapkan oleh  guru.  Atau  bahkan  mungkin  ada  masalah  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia  pada umumnya. Beberapa guru memang harus dimaklumi, berdasarkan amatan peneliti, tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar. Secara makro, institusi pendidikan yang melahirkan guru, misalnya universitas, seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas situasi ini yang menyebabkan terjadinya disfungsi dalam sistem belajar mengajar di sekolah. Mengapa ada guru yang tidak bisa mengajar tetapi bisa lulus menjadi seorang guru?
Begitu pula halnya dengan kurikulum dan mata pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, apakah sudah benar-benar mengakomodasi bakat dan minat para siswa? Ataukah pendidikan yang  dijalani  selama  ini  terlalu  bersifat  umum,  menyamaratakan,  dan  cenderung  hanya mempersiapkan  siswa  sebagai  “calon  tenaga  kerja”  atau  “calon  buruh”  untuk  mendukung berjalannya  institusi  ekonomi?  Ditambah  lagi  dengan  fenomena  kurikulum  yang  dibuat  terlalu prosedural  sehingga  guru  pada  akhirnya  berupaya  mengejar  ketercapaian  penyampaian  materi pelajaran  beserta  indikator-indikatornya  yang  tertuang  di  dalam  Silabus  tanpa  memperhatikan
apakah  seluruh  siswa  benar-benar  sudah  menyerap  materi  pelajaran  yang  sudah  diberikan sebelumnya.
Di  sisi  lain,  sekolah  tidak  mengklasifikasikan  pola  adaptasi ritualism sebagai  tindakan menyimpang  siswa.  Siswa  yang  biasa-biasa  saja  ini  memang  cenderung  patuh  terhadap  semua aturan di sekolah dan jarang berbuat keonaran. Tetapi bila benar-benar ditanyakan dan ditelusuri motif  mereka  ke  sekolah,  tidak  diperoleh  keterangan  yang  jelas.  Para  siswa  hanya  menjalani rutinitas  di  sekolah  karena  memang  lingkungan  sosial  sudah  merancang  sedemikian  adanya. Pendidikan  formal  sudah  menjadi  institusi  yang  diterima  keberadaannya  oleh  seluruh  lapisan masyarakat sehingga tidak mungkin ada anak yang mampu menolak disuruh pergi ke sekolah. Ia pasti  akan  “dipaksa”  ke  sekolah.  Namun  karena  siswa  yang  mengambil  pola  adaptasi ritualism jarang  berbuat  keonaran  atau  berbuat  masalah  di  sekolah,  mereka  tidak  dilabel  menyimpang, meskipun sesungguhnya kelompok siswa ini tidak memahami tujuan kebudayaan yang diharapkan ada pada diri mereka.
Tabel 3. Tindakan Pihak Sekolah terhadap Perilaku Menyimpang No Pola Adaptasi Siswa Identifikasi Pihak Sekolah Tindakan Guru/Pihak Sekolah 1 Conformity Tidak menyimpang  Perilaku para siswa kelompok ini adalah yang diharapkan oleh sekolah dan masyarakat pada umumnya sehingga diberi hadiah dan apresiasi. 2 Innovation Menyimpang Menegur, menasehati, memarahi, memasang raut muka tidak suka, menghukum, memberi nilai jelek, tidak diluluskan. 3 Ritualism Tidak menyimpang  Umumnya siswa kategori ini tidak dilabel oleh sekolah sebagai perilaku menyimpang. Hal ini karena para siswa sudah memenuhi minimal prosedur administrasi sekolah dan formalitas dalam proses pendidikan. 4 Retreatism Menyimpang Menegur, menasehati, memarahi, menghukum, memberi nilai jelek, menyurati orang tua, tidak diluluskan, menghadap guru BK, mengeluarkan dari sekolah. 5 Rebellion Menyimpang Kasus belum ada namun sekolah tetap melakukan upaya preventif karena dewasa ini program pemerintah yang terkait dengan pencegahan radikalisasi begitu masif.
Menurut peneliti, fenomena penyimpangan sosial yang mencuat beserta permasalahan yang melatarbelakanginya mungkin luput dari pemahaman pihak sekolah sehingga dibuat program dan
kegiatan pendidikan karakter yang tidak semuanya menyentuh akar permasalahan di tingkat siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa program pendidikan karakter cenderung hanya mengarahkan targetnya kepada siswa atau  individu. Program  ini tidak  menjangkau permasalahan  yang  bersifat sistemik seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Maka tidak mengherankan bila temuan lapangan dari hasil pandangan subjektif para informan menilai program pendidikan karakter belum mampu secara efektif mengatasi perilaku menyimpang seluruh siswa, terutama sekali perilaku siswa yang suka menyontek di setiap pelaksanaan ujian.
Menurut penulis, permasalahan siswa bukan hanya terletak pada aspek karakter yang buruk sehingga  mereka  menyontek.  Tapi ada kondisi dimana  mereka tidak  menguasai  materi sehingga dalam mencapai tujuan budaya untuk “lulus ujian” mereka terpaksa menggunakan cara-cara di luar ketentuan institusi yang sah. Sementara program pendidikan karakter yang diterapkan oleh sekolah tidak menjawab permasalahan ini.
Bila diilustrasikan, harapan pihak sekolah melalui penerapan program pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe sebagai berikut:

## Bagan 2.
Skema Program Pendidikan Karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe
Ilustrasi  bagan  yang  ditampilkan  di  atas  memberi  sinyal  bahwa  program  pendidikan karakter ini merupakan kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara top-down (dirumuskan dari atas ke bawah) tanpa  melibatkan  siswa,  minimal  dengan  bertanya permasalahan  mendasar  yang dialami  oleh  siswa  sehingga  berperilaku  menyimpang.  Pendekatan  semacam  ini  mengabaikan konteks situasi penyebab perilaku menyimpang dengan langsung memvonis tindakan menyimpang
Upaya (perencanaan dan pelaksanaan) Penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhokseumawe Aturan sekolah Pembiasaan, budaya sekolah, pembelajaran Perilaku berkarakter pada siswa
pada diri  individu  yang salah. Karena salah, perilaku individu harus diubah ke arah  yang  benar. Tetapi  tanpa  mengubah  sistem  yang  salah,  apakah  individu  akan  mampu  berubah  dari  perilaku salah?
Masalahnya  bila  siswa  yang  tidak  mengerti  materi  pelajaran  tidak  menyontek  maka  ia terancam  tidak  akan  lulus  ujian.  Banyaknya  siswa  yang  tidak  lulus  ujian  pada  akhirnya  juga menjadi  masalah  di  dalam  sekolah  yang  dapat  mencoreng  nama  baik  sekolah  di  mata  Dinas Pendidikan.  Kadangkala  terjadinya  kebocoran  soal  ujian  nasional  juga  diinisiasi  oleh  beberapa oknum figur otoritas di dalam sekolah sehingga hal ini juga menambah buruk situasi pendidikan karakter  yang  sesungguhnya  karena  terjadi  keadaan  anomie.  Para  siswa  kebingungan  dengan situasi  dimana  sekolah  mengajarkan  pentingnya  kejujuran,  tapi  pada  situasi  tertentu  ada oknum guru atas nama sekolah yang mendorong terjadinya tindakan menyontek kunci jawaban pada saat ujian nasional  berlangsung dan  informasi  ini sampai pula kepada siswa-siswa  yang  lebih  junior. Jadi dimana letak keteladanan guru dalam kasus ini?
Sejauh  ini,  sekolah  tampaknya  terlalu  memaksakan  pengkaitan  konsep  antara  variabel pendidikan karakter dan variabel perilaku menyimpang. Secara pemahaman konsep sangat tidak mungkin  program  pendidikan  karakter  akan  mampu  menangani  semua  bentuk  perilaku menyimpang.  Apalagi  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  cenderung  mendukung status  quo , konservatif, prosedural, dan abai terhadap disfungsi di tingkat sistem.
Selama  ini  sekolah  menerapkan  pendisiplinan  tubuh  pada  diri  siswa.  Siswa  diatur  jam masuk sekolah, seragam yang harus dikenakan, indikator kerapian, apa yang harus dipelajari, harus mengerjakan  tugas-tugas  dari  guru,  dan  seterusnya.  Bila  aturan  dilanggar,  sanksi  akan diberlakukan. Beberapa sanksi yang diterapkan misalnya mengutip sampah, menghafal ayat-ayat pendek, dan sebagainya. Seluruh aktivitas ini dibingkai dalam istilah yang dinamakan penciptaan budaya  sekolah  yang  mendukung  pendidikan  karakter.  Sebuah  upaya  pembudayaan  atau pendisiplinan. Beberapa aktivitas  lainnya  yaitu  mengantri dan  mengikuti upacara  bendera tetapi sering  terjadi  tanpa  penghayatan.  Dalam  kaitannya  dengan  aspek  religiusitas  beberapa  kegiatan yang  dibudayakan  seperti  mengucap  salam,  berdoa,  sholat  berjamaah,  mengaji  surat  Yasin, ceramah,  pesantren  kilat,  dan  kegiatan  yang  menunjang  sisi  ruhiyah.  Hal  ini  sebenarnya  sangat diperlukan  dan  tidak  menjadi  permasalahan.  Tetapi  menurut  penulis,  masih  ada  satu  hal  yang kurang  atau  terlewatkan  dalam  rangkaian  proyek  sosial  tersebut.  Suatu  hal  yang  tidak  mencuat ialah  tidak  terjadinya  proses  dialog  yang  setara,  yang  tidak  terdistorsi,  dan  mencerahkan.  Suatu upaya  mengembalikan  siswa  kepada  hakikat  kemanusiaannya.  Pendidikan  yang  memanusiakan manusia,  bukan  malah  membuat  siswa  seperti  robot  yang  dikendalikan  sedemikian  rupa.  Aspek
pencerahan  ini  belum  benar-benar  berjalan  dalam  sistem  pendidikan  di  SMA  Negeri  2 Lhokseumawe. Keadaan  ini  membuat aturan dijalankan  lebih karena ketakutan atas sanksi  yang dapat  diterima  kalau  melanggar  ketimpang  kesadaran  internal  siswa  untuk  menegakkan  aturan. Diperparah lagi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masalah siswa tidak terakomodasi dengan baik sehingga mereka terpaksa menyimpang.
Ketika program pendidikan karakter digaungkan, aktivitas  yang dilakukan oleh perumus dan pelaksana kebijakan kembali terjebak dalam nuansa birokratis dan prosedural. Menyusun RPP dan  Silabus,  tapi  tidak  ada  jaminan  dalam  penerapannya  di  lapangan  karena  satu  dan  lain  hal. Sementara  proses  pengendalian  sosial  dilakukan  dengan  cara  menegur  dan  mengingatkan,  atau sistem muzakarah. Hal ini tampaknya hanya dijalankan oleh guru, sementara di tingkat siswa masih ada  keengganan  untuk  menjalankannya.  Sementara  cara  persuasif  yang  diterapkan  oleh  guru walaupun dalam spirit hukuman non kekerasan, dalam amatan peneliti ada beberapa kasus dimana guru justru menerapkan bentuk kekerasan verbal.
Beberapa pembudayaan sekolah yang lain seperti gotong royong, operasi semut, dan piket kelas  juga tidak dilakukan oleh siswa  benar-benar karena dorongan kesadarannya, tetapi karena takut mendapatkan sanksi dari figur otoritas. Hal ini seolah berantitesa dengan slogan-slogan yang ditempelkan di seputaran lingkungan sekolah yang kosong tanpa makna.

## KESIMPULAN
Setelah mengkaji permasalahan dan temuan data lapangan di atas, peneliti dapat memahami bahwa penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Lhoksemawe dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya: a). Pemberian sosialisasi kepada guru tentang program pendidikan karakter yang bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para pendidik di lingkungan SMA Negeri 2 Lhoksemawe; b). Penyusunan Silabus dan RPP yang berbasis pendidikan karakter yang dituangkan dalam indikator capaian pembelajaran; c). Pengintegrasian dan penerapan nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar di kelas; d) Penciptaan budaya sekolah yang  mendukung  proses  pendidikan  karakter;  e)  Pembiasaan  siswa  untuk  berperilaku  sesuai dengan harapan sistem; dan f) Keteladanan guru.
Penerapan  pendidikan  karakter  dalam  rangka  mengurangi  perilaku  menyimpang  siswa belum  berjalan  optimal  karena  menghadapi  sejumlah  kendala,  seperti  a)  Minimnya  kontribusi keluarga  dalam  mendidik  anak  dan  tidak  adanya  pondasi  pendidikan  karakter  yang  kuat  dari keluarga;  b)  Inkonsistensi  nilai  dan  norma  sekolah  dengan  nilai  dan  norma  di  lingkungan  luar sekolah,  terutama  dalam  kelompok  bermain  siswa;  dan  c)  Kurikulum  pendidikan  yang  mudah
berganti  dan  kurangnya  pemahaman  guru  dalam  menerapkan  dan  mengaplikasikan  nilai-nilai karakter ke dalam pelajaran. Selain itu, dan mungkin sangat krusial sifatnya, pendefinisian perilaku menyimpang dan disfungsi sosial selama ini hanya bertumpu pada “menyalahkan perilaku individu yang  menyimpang”, tetapi  menutup  mata pada masalah pendidikan  yang  bersifat sistemik  yang pada akhirnya mendorong siswa ke arah perilaku menyimpang dan keadaan anomie.
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan oleh peneliti di  atas,  maka  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada  SMA  Negeri  2  Lhoksemawe sebagai berikut:
1. Sekolah  perlu  melakukan  kajian  mendalam  dan  menyeluruh  mengenai  penyebab  perilaku menyimpang  pada  siswa  dari  perspektif  siswa  sendiri.  Dengan  demikian,  dapat  dipetakan masalah  yang  sebenarnya  karena  ada  upaya  untuk  mendengarkan  suara-suara  yang terpinggirkan  selama  ini  di  dalam  institusi  pendidikan.  Dalam  hal  ini,  guru  Bimbingan Konseling  dapat  diberdayakan  sebagai  ujung  tombak  dalam  menggali  dan  memahami masalah-masalah  yang  dialami  siswa  dan  perlu  dijauhkan  adanya  kesan  untuk  menghukum siswa.
2. Sekolah  perlu  membangun  hubungan  kerjasama  dengan  masyarakat  dan  keluarga  dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter dan pengontrolan perilaku siswa di luar jam sekolah.
3. Sekolah  perlu  mengobati  penyakit  di  dalam  institusi  pendidikan  yang  sifatnya  sistemik  dan disfungsional  seperti  masalah  guru  yang  tidak  mampu  dan  tidak  menarik  dalam  mengajar melalui  kebijakan  Kepala  Sekolah,  program,  dan  kegiatan  yang  mampu  mengeksekusi  dan mengatasi permasalahan tersebut langsung di tingkat sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh.tribunnews.com  (15/02/2013).  Pelajar  Lhokseumawe  Terlibat  Pergaulan  Bebas.  Diakses  5 Februari  2020.    https://aceh.tribunnews.com/2013/  02/15/70-pelajar-lhokseumawe- terlibat-pergaulan-bebas
Aceh.tribunnews.com  (22/06/2016).  Pemuda  Tawuran  di  Terminal  1  Luka.  Diakses  5  Februari 2020.  https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/06/ 22/pemuda-tawuran-di-terminal-1-luka
Aceh.tribunnews.com  (10/04/2019).  Ini  Jumlah  HIV/AIDS  yang  Ditemukan  di  Lhokseumawe Pada Tahun Ini. Diakses 5 Februari 2020.  https://aceh.tribunnews.com/2019/04/10/ini- jumlah-kasus-hivaids-yang-ditemukan-di-lhokseumawe-pada-tahun-ini
Acehportal.com  (28/04/2020).  Ratusan  Remaja  Balap  Liar  di  Jalan  Len  Pipa    Aceh  Utara
Ditangkap Polisi. Diakses 30 April 2020.
https://www.acehportal.com/2020/04/28/ratusan-remaja-balap-liar-di-jalan-len-pipa- aceh-utara-ditangkap-polisi/
Bahri,  S.  (2015).  Implementasi  Pendidikan  Karakter  dalam  Mengatasi  Krisis  Moral  di  Sekolah. Ta’allum, 3 (1), 57-76.
Citra,  Y.  (2012).  Pelaksanaan  Pendidikan  Karakter  dalam  Pembelajaran. E-JUPEKhu:  Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, 1 (1), 237-249.
Erianjoni (2015). Pelabelan Orang Minangkabau pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus pada Dua Nagari di Sumatera Barat. Humanus, 14 (1), 31-39.
Harianrakyataceh.com (02/09/2016). LGBT Mulai Marak di Lhokseumawe. Diakses 4 Maret 2020. https://harianrakyataceh.com/2016/09/02/lgbt-mulai-marak-di-lhokseumawe/
Hendriana,  E.  C.  &  Jacobus,  A.  (2016).  Implementasi  Pendidikan  Karakter  di  Sekolah  Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia 1 (2), 25-29.
Henslin, J. M. (2017). Sociology: A Down-to-Earth Approach . Pearson Education.
Herabudin (2015). Pengantar Sosiologi. Pustaka Setia.
Kanalaceh.com  (17/11/2017).  Terlibat  Narkoba  4  Remaja  Lhokseumawe  Dibekuk.  Diakses  4 Maret  2020.    https://www.kanalaceh.com/2017/  11/17/terlibat-narkoba-4-remaja- lhokseumawe-dibekuk/
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2011). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter . Badan Litbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendiknas.
Juwita,  R,  et.  al.  (2020).  Meta  Analisis:  Perkembangan  Teori  Struktural  Fungsional  dalam Sosiologi Pendidikan. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 3 (1), 1-8.
Maunah, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa. Jurnal Pendidikan Karakter, 5 (1), 90-101.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, L. (2009). Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. Jurnal Hukum, 5 (6), 1-29.
Narwoko, J. D. & Suyanto, B. (2007). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan . Kencana.
Risdawati  (2014).  Upaya  Bimbingan  Konseling  Islam  dalam  Mengatasi  Perilaku  Menyimpang. Hikmah, 8 (2), 74-87.
Ritzer,  G.  &  Goodman,  D.  J.  (2011). Teori  Sosiologi:  Dari  Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern . Kreasi Wacana.
Salmiah (2017). Peran Sekolah sebagai Agen Sosialisasi dalam Pembentukan Moral Siswa di MAN 3 Makassar. Jurnal Sosialisasi, 4 (1), 98-103.
Setiadi,  E.  M.  &  Kolip,  U.  (2011). Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya . Kencana.
Setiawati,  N.  A.  (2017).  Pendidikan  Karakter  sebagai  Pilar  Pembentukan  Karakter  Bangsa. Proseding Seminar Nasional Tahunan FIS Unimed , Tahun 2017 Volume 1 Nomor 1.
Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2 (1), 72-81.
Sugiyono (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Sunarto,  K.  (2004). Pengantar  Sosiologi  (Edisi  Revisi) .  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Tandi,  S.  (2019).  Educational  Contribution  of  Emile  Durkheim:  a  Functional  Assessment. The Research Journal of Social Sciences, 10 (2), 146-156.
Upe,  A.  (2010). Tradisi  Aliran  dalam  Sosiologi:  Dari  Filosofi  Positivistik  ke  Post  Positivistik . Rajawali Pers.
Xena, A. (2019). Internalisasi Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren. Dewantara, 7 (1), 90-103.