## Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)

## Elia Aninda Syukriya
eliaanindas@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia merupakan lembaga yang diciptakan untuk mendukung tugas pokok TNI dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP) yang harus berdasarkan adanya peraturan presiden dan kebijakan politik yang mengatur. Kewenangan yang dimiliki oleh TNI telah menimbulkan banyak kekhawatiran publik mengenai teknis pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, bentuk operasional apa yang digunakan, dan bagaimana bentuk pertanggugjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh TNI. Penelitian ini ditulis untuk menganalisis batas kewenangan Koopssugab dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam melakukan tugas pokok OMSP. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pelibatan Koopssusgab TNI untuk mengatasi aksi terorisme merupakan tugas pokok TNI yang hanya sebagai tugas perbantuan dalam melakukan OMSP berupa penangkapan ketika ancaman teror sudah berada pada ancaman yang berekskalasi tinggi dan penangkapan yang dilakukan oleh TNI haruslah bersifat professional sesuai dengan pelaksanaan teknis, jika TNI dalam melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan teknis bentuk pertanggungjawaban tunduk pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Militer dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer.
Kata Kunci :  Terorisme; Kewenangan TNI; OMSP; Lembaga
Koopsusgab.
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
953

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Elia Aninda Syukriya, ‘Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando
Operasi Khusus Gabungan
Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i3.18632

## 954 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan

## Pendahuluan
Kejahatan terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa ( Extraordinary Crime) 1 sebab kejahatan tersebut memiliki alasan tersendiri, yaitu sebagai kejahatan transboundary yang tidak hanya melibatkan jaringan dalam Negera Indonesia saja melainkan juga telah melibatkan jaringan Internasional 2 yang dilakukan secara terorganisir baik itu dilakukan perorangan ataupun secara kelompok dan mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa bagi Negara dan Bangsa.
Di Indonesia sendiri peristiwa teroris diawali dengan adanya suatu kasus peledakan bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang berlokasi di depan Paddy’s Pub dan Sari Club di jalan Legian Kuta, 3 yang telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, serta menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional. 4 Menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu aksi terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung, hal ini lah yang menjadikan pemerintah untuk mengusut tuntas tindak pidana terorisme dengan cara melakukan Pencegahan dan pemberantasan terorisme sebagai upaya penindakan yang dilakukan oleh instansi yang diberikan Undang - Undang kewenangan untuk melakukan pencegahan sebelum serangan teror terjadi dengan melingkupi segala kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan niat serta menghilangkan kemampuan para teroris dalam melakukan aksi teror. 5 Menghadapi ancaman terorisme yang terus mengalami transformasi, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada TNI untuk mengatasi aksi terorisme berdasarkan
1 Sony Hertanta, ‘Terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap Negara dan Bangsa’, (kompasiana.com,2016)<https://www.kompasiana.com/jurnal83/57e8c5e8ad7e61960f6aa35d/ ter- orisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa>, acessed 02 Agustus 2019.
2 F. Budi Hardiman [et al.], Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi (edisi 12-19) (Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil  2003). [62].
3 Rofiq Hidayat, ‘Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terorisme’  (hukumonline 2018) <www.hukumonline.com >, acessed 2 agustus 2019.
4 Ahmad Mukri Aji, ‘Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia’(2013) 1 Jurnal Cita Hukum.[63].
5 sinarharapan ‘Operasi Intelijen TNI Dalam Pemberantasan Terorisme’, (sinarharapan.net, 2018)  <http://sinarharapan.net/ 2018/05/ operasi-intelejen-tni-dalam-pemberantasan-teroris/>, ac- cesed 7 Nopember 2019.
pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedua peraturan perundang – undangan tersebut menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.
Pada tahun 2019 Presiden telah menghidupkan kembali lembaga khusus TNI yang bertujuan agar dapat melaksanakan tugas dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroisme. Lembaga tersebut merupakan satuan tugas milik TNI yang diberi nama Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (disingkat dengan KOOPSUSGAB) yang digerakkan untuk melakukan pemberantasan terorisme dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan Perpres Susunan Organisasi TNI). Namun, pemberian kewenangan TNI untuk mengatasi aksi terorisme menjadikan perdebatan di kalangan publik yaitu menurut sebagian kalangan terutama para aktivis HAM yang mengatakan bahwa “TNI tidak perlu dilibatkan kedalam Undang - Undang Terorisme karena apabila dilibatkan dalam hal mengatasi aksi terorisme akan berpotensi terjadi pelanggaran HAM, dapat melanggar prinsip supremasi sipil, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban ketika melakukan penangkapan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh TNI dan tunduk pada peradilan mana”. 6 Ada juga yang menyatakan bahwa peran TNI dalam penanggulangan terorisme perlu dilibatkan karena kejahatan terorime merupakan kejahatan yang tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan”. 7 Tulisan ini akan membahas
6 Parastiti Kharisma Putri, ‘Kontras: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Berpotensi Langgar HAM’,( Detik News, 2018), <https://news.detik.com/berita/d-4148649/kontras-pelibatan-tni-tan- gani-terorisme-berpotensi-langgar-ham > , accesed  3 Januari 2020.
7 Kristian Erdianto, “Wiranto: TNI Perlu Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme, (Kompas.com, 2018), <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/14010211/wiranto-tni-per- lu-dilibatkan-dalam-pemberantasan-terorisme?page=all>, accesed 3 Januari 2020.

## 956 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
mengenai keterlibatan Koopssusgab TNI dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dan bentuk penanganan yang digunakan sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

## Operasi Militer Selain Perang
Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme, dengan alasan bahwa kewenangan tersebut telah diatur dalam UU TNI yang telah mengatur fungsi dan tugas TNI untuk melakukan OMSP dalam mengatasi aksi terorisme dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan Negara dari ancaman. 8
OMSP  di Indonesia kendati sudah memiliki payung hukumnya yaitu UU TNI, namun dalam Undang Undang tersebut belum menjabarkan penjelasan mengenai istilah atau definisi dari OMSP. Menurut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa: 9
“Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian”.
Melihat penjelasan OMSP dari pasal tersebut bahwasanya TNI memiliki kegiatan bentuk non – militer yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang, menyelesaikan konflik Negara baik dari dalam Negara maupun luar Negara dengan mengupayakan perdamaian Internasional, dan mendukung pemerintahan atau aparatur sipil lainnya dalam mengatasi keamanan Negara, 10 dan sebagai operasi yang
8 Agus SB, Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai), (Semarak Lautan Merah  2014 ).[118].
9 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia 10 Hery Darwanto, ‘Operasi Militer Selain Perang’, (kemhan.go.id, 2015) <https://www. kemhan.go.id/wpcontent/uploads/2015/12/bab47c96d3592e7652310529454b1107.pdf> accesed 30 September 2019.
mendukung atau membantu kegiatan otoritas sipil secara umum untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil.
Menggunakan kemampuan militer dalam melakukan tugas – tugas operasinya diluar perang tidak luput dari adanya latarbelakang sejarah TNI yaitu bahwasanya TNI lahir bersamaan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah yang berambisi ingin menjajah Indonesia kembali melalui ancaman bersenjata. Hakekatnya TNI yang terdiri dari Tentara Rakyat, Tentara Revolusi, dan Tentara Nasional dalam kemerdekaan NKRI selalu hadir bersama rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengisinya dengan memberikan Dharma Bhakti TNI untuk kepentingan rakyat dan Negara. 11 Dharma Bhakti TNI merupakan tugas yang dilakukan para prajurit TNI untuk terlibat dan melakukan pendayagunaan kemampuan yang dimiliki TNI baik itu kemampuan dalam bidang militer maupun penggunaan senjata sebagai kekuatan Negara dalam fungsi pertahanan Negara untuk mendukung seluruh program pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan atau lebih mengutamakan peningkatan pembangunan masyarakat yang mengandung aspek pertahanan. 12
Tugas TNI dalam bentuk OMSP pada waktu kemerdekaan Indonesia diwujudkan dalam beberapa tindakan diantaranya adalah :
a.  Pada masa perang kemerdekaan dimana pemerintah masih belum mampu menjalankan roda pemerintahan, sehingga TNI terpanggil untuk menyelenggarakan pemerintahan darurat militer dengan segala kegiatannya agar kehidupan bernegara tetap terus berjalan.
b.  Pada tahun 1945 – 1957, TNI menyelenggarakan operasi karya dengan melaksanakan evakuasi Tentara Jepang dari tempat – tempat pengumpulan ke Pulau Galang dan mendukung evakuasi para orang sipil Jepang yang menjadi tahanan (para intermiran).
11 ‘Sejarah TNI = Sejarah Perjuangan NKRI’, (Kompas 2015), <https://www.kompasiana. com/>  accesed 27 November 2019.
12 Agus SB, Op.Cit. [119].

## Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
c.  TNI selalu menggelar Bhakti TNI melalui program – program TNI manunggal. 13
Sehingga dari tindakan tersebut, TNI memiliki tugas dan fungsi operasi militer yang tidak hanya melakukan bentuk pertahanan Negara saja tetapi TNI juga melakukan kegiatan diluar perang atau disebut sebagai OMSP yang bersifat sementara dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara dengan melihat rentangan kondisi konflik yang memiliki intensitas tinggi

## Landasan Hukum Operasi Militer Selain Perang
TNI memiliki tugas pokok untuk melakukan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) yang harus berdasarkan peraturan presiden dan kebijakan politik Negara yang mengatur. OMSP yang dilakukan TNI merupakan tugas untuk mendukung otoritas sipil dengan melihat kondisi, urgensi kebutuhan, serta fungsi TNI sebagai bantuan kemanusiaan, perbantuan kepada kepolisian untuk melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat dan bantuan kepada otoritas sipil yang pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan yang bersifat tempur dan nontempur. 14 Landasan hukum yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dalam OMSP diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Pasal 43I Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan perundang – undangan tersebut yang telah memberikan TNI kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme bagian dari operasi militer selain perang yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi TNI berdasarkan dengan adanya Peraturan Presiden atau kebijakan politik. Adapun asas – asas yang digunakan TNI untuk melakukan fungsi dan tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP)
13 James Panjaitan, ‘Konsepsi Pelibatan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Dalam Penanggulangan Bencana’,Tesis  (Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung 2008).[14].
14 Anak agung Bayu Perwita, Mencari  Format  Komprehensif  Sistem  Pertahanan  dan Keamanan Negara (Propatria).[10].
dalam mengatasi aksi yaitu: 15
a. Asas  tujuan menjelaskan bahwasanya pada setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok sehingga tidak akan berpotensi menimbulkan atau melanggar hak asasi manusia.
b. Asas kesatuan komando dan pengendalian Seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando atau penanggung jawab dari institusi Negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Asas Proporsionalitas menjelaskan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan di luar batas kewajaran.
d. Asas keamanan Tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.
e. Asas Legitimasi di artikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan politik Negara.
f. Asas keterpaduan Mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.
g. Asas ekonomis Dalam OMSP harus di pertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis.Segala factor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efisien.

## Bentuk Operasi Militer Selain Perang
Keterlibatan TNI untuk mengatasi aksi terorisme merupakan sebagai bagian untuk menjalankan tugas operasi militer selain perang yang diatur dalam Undang Undang TNI dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bentuk yang digunakan TNI dalam melaksanakan OMSP untuk mengatasi aksi terorisme sebagai tugas pokok TNI antara lain sebagai :
a.  Bentuk Pertahanan
TNI telah memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang Undang untuk

## 960 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
melakukan pertahanan Negara dari segala acaman yang datang. Sebagai alat pertahanan Negara, TNI memiliki tugas - tugas untuk menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara. 16 Salah satunya adalah mengatasi aski terorisme yang merupakan suatu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara, maka Bentuk pertahanan yang dilakukan oleh TNI merupakan sebagai bentuk tugas pokok dari OMSP dari fungsi TNI sendiri yaitu 17 untuk melakukan penangkalan, penindak, dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, hurahura,
terorisme, dan bencana alam.
b.  Bentuk Perbantuan
Bentuk tugas perbantuan merupakan suatu bentuk operasi yang dilakukan TNI dalam rangka OMSP dengan melihat kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan suatu Negara yang berdasarkan pada kepentingan politik. Bentuk perbantuan yang dilakukan oleh TNI karena disebabkan adanya pemisahan struktural fungsi antar TNI dan Kepolisian yang kemudian pemisahan tersebut diperkuat dengan lahirnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok masing – masing instansi bahwa TNI merupakan sebagai alat yang berperan dalam pertahanan Negara yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
Sementara Kepolisian memiliki tugas sebagi instansi penegak hukum sehingga bertanggung jawab pada sektor keamanan Negara, ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 18 Pemisahan tugas TNI dan Polri telah memberikan pengaruh perubahan bahwasanya TNI dan Polri
16 Agus SB. Op.Cit. [118]. 17 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 18 Aulia Fitri, ‘Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme Di Indonesia’ (2019) XI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat.[27].

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
dalam menjaga keamanan dan pertahanan Negara dari aksi terorisme merupakan kewenangan dari seluruh instansi yang harus saling bekerja sama dan saling membantu dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Tugas perbantuan antara TNI dan Polri seperti halnya untuk melakukan penangkapan, negosiasi, penggerebakan, penyergapan serta melakukan bentuk operasional Intelijen untuk melakukan pendeteksian dini terhadap kegiatan para teroris, tetapi bentuk tugas perbantuan TNI kepada Polri juga tetap harus berdasarkan pada peraturan perundang – undangan atau kebijakan politik. 19
c.  Bentuk Intelijen
Operasi Intelijen merupakan bentuk operasional yang dilakukan untuk mendeteksi kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan oleh para terduga terorisme. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menjadi landasan bagi TNI sebagai alat pertahanan juga memiliki kemampuan didalam bidang intelijen, territorial, tempur, dan keamanan yang berfokus dalam mengumpulkan, menganalisis, melindungi, dan menyebarkan informasi mengenai musuh, cuaca, dan wilayah operasi. Intelijen yang dimiliki TNI tergabung dalam organisasi BAIS (Badan Intelijen Strategis TNI) yang terdiri dari Desk Anti Teror (selanjutnya disebut dengan DAT) untuk melakukan tugas mengatasi ancaman terorisme yang dilakukan dengan cara sangat strategis, taktis, dan teknis yang bertujuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI dengan melakukan bentuk operasi intelijen dalam hal penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Bentuk operasi Intelijen yang dilakukan TNI dalam OMSP untuk mengatasi aksi terorisme digunakan sebagai alat bukti permulaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 20 ”untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen”. Penjelasan dalam pasal tersebut bahwa laporan intelejen dapat didapatkan dari Departemen
19 Muhammad Hanafiah et al, ‘landasan Hukum Koordinasi dan Kerjasama TNI-POLRI da - lam Penanganan Konflik Sosial’ (2016)  18 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.[178].
20 Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## 962 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertanahan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelejen Negara, atau instansi lainya yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. 21

## Keterlibatan Koopsusgab TNI
Pasal 43I Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memberikan kewenangan kepada pihak TNI untuk dapat terlibat mengatasi aksi terorisme. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari OMSP yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yang berdasarkan pada peraturan presiden sebagai landasan pelaksana. 22 Sehingga pada tahun 2019 Presiden telah menghidupkan kembali satuan tugas milik TNI yang digerakkan untuk melakukan pemberantasan terorisme yang diberi nama Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (disingkat dengan KOOPSUSGAB) dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi TNI, tetapi pada bulan oktober 2019 Peraturan Presiden tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan Perpres Susunan Organisasi TNI).
Kedudukan lembaga Koopsusgab yang diatur dalam Susunan Organisasi TNI yang termasuk bagian dari komando pasukan khusus yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 yaitu: 23
(1) Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan
21 Ryan Faizul Fajri, ‘Peran Intelijen Densus 88 Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ter- orisme’ , Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung 2018) .[8].
22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, Op.Cit., Ps. 43I.
23 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, Op.Cit., Ps. 36.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
(2) Komando Operasi Khusus TNI dipimpin oleh Komandan Komando Operasi Khusus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.
(3) Komandan Komando Operasi Khusus TNI dibantu Wakil Komandan Komando Operasi Khusus TNI
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut telah menunjukkan bahwasanya Koopsusgab dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin langsung oleh komandan komando operasi yang bertanggungjawab langsung pada panglima TNI dan dibantu dengan Wakil Komandan Komando Khusus TNI.
Kedudukan Koopssusgab merupakan satuan milik TNI yang tunduk pada payung hukum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, sehingga dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer TNI juga berkedudukan dibawah Presiden sebagaimana dalam Undang - Undang TNI diatur dalam Pasal 3 yaitu: 24
(1)  Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
(2)  Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan
Hal ini telah menegaskan juga bahwa TNI yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal melakukan operasi militer perang (untuk selanjutnya disingkat OMP) dan OMSP sebagai pertahanan Negara yang pelaksanaannya harus berdasarkan atas dasar peraturan presiden dan dilakukan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.
Dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Tentang Susunan Organisasi TNI diatas telah menjelaskan bahwasanya Kewenangan Koopssusgab sebagai Komando

## 964 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
operasi khusus adalah untuk menyelenggarakan operasi dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan Nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 25
Kedua, Koopsusgab merupakan lembaga khusus gabungan yang terdiri dari beberapa pasukan yang dimiliki oleh TNI baik itu dari matra darat, laut, maupun udara, sehingga Koopsusgab menurut Peraturan Presiden Tentang Susunan Organisasi TNI juga termasuk kedalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang memiliki kewenang dalam Pasal 55 untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai pertahanan Negara dengan bentuk Penindakan, penangkalan, dan pemulihan. 26
Dalam rangka penangkalan, Koopssusgab akan lebih berperan dalam fungsi penangkalan dengan melakukan observasi jarak dekat atau yang biasa disebut sebagai surveillance . 27 Observasi jarak dekat merupakan sebagai bentuk implementasi strategi kontra deradikalisasi yang didalamnya berisikan pasukan intelijen yang bertugas untuk melakukan monitoring sebagai bentuk pendeteksian dini, cegah dini, pelindungan, deradikalisasi, dan kepekaan terirorial. 28
Bidang Penindakan, fungsi Koopssusgab dalam mengatasi aksi terorisme berperan untuk mengoptimalkan peran kontra  terror seperti halnya melakukan penangkapan, penyergapan dan melakukan penyerangan terhadap aksi terorisme dengan menggunakan kekuatan satuan – satuan khusus yang telah tergabung didalam koopssugab tersebut, dikarenakan koopsusgab adalah satuan yang memiliki kemampuan dalam operasi penindakan dalam tempo yang sangat cepat. 29
Fungsi pemulihan yang dimiliki oleh lembaga koopsusgab merupakan fungsi yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki kekacauan akibat
25 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, Loc.Cit.
26 ibid, Pasal. 55.
27 Ardito Ramadhan, ‘Koopssus TNI, Gabungan Pasukan Elit “BEKU” yang Dihidupkan Lagi’, (kompas.com, 2019) <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/07421321/koopssus- tni-gabungan-pasukan-elite-beku-yang-dihidupkan-lagi?page=all>, accesed 14 November 2019.
28 Agus SB, Op.Cit. [311].
29 ibid.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
aksi terorisme dengan bekerjasama secara terpadu dengan seluruh elemen lembaga yang dimiliki oleh pemerintahan dengan cara melakukan perbaikan kondisi sosial. 30
Ketiga, dalam Pasal 61 Peraturan Presiden tersebut juga telah mengatur mengenai kewenangan dari Komando Pasukan untuk melakukan tugas menyelenggarakan operasi komando, operasi sandi yudha, dan operasi penanggulangan teror sesuai dengan kebijakan panglima dalam rangka mendukun tugas pokok TNI. 31
Maka dari ketiga kewenangan tersebut yang terdapat dalam Peraturan Presiden Tentang Susunan Organisasi TNI, bahwasanya telah diketahui kedudukan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI merupakan lembaga yang termasuk kedalam lembaga operasi khusus, lembaga gabungan, dan lembaga pasukan khusus yang memiliki tugas menyelenggarakan operasi dan kegiatan yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna mendukung tugas pokok TNI sebagai OMP dan OMSP yang berupa operasi untuk melakukan penanggulanan terhadap ancaman teror dengan cara melakukan tindakan penangkalan, penindakan, dan pemulihan sebagai bentuk pertahanan Negara.
Melihat kewenangan tersebut bahwasanya Koopsusgab memiliki kewenangan untuk melakukan operasi penanggulangan teror, maka dari itu secara tersurat tugas koopsusgab juga termasuk dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU TNI. Hal tersebut juga telah diperkuat oleh Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI yang menyatakan “bahwa Koopsusgab merupakan kesatuan elite yang memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai operasi khusus dengan ancaman yang berekskalasi tinggi dalam upaya pemberantasan aksi terorisme baik di dalam maupun luar negeri. 32
Menghadapi ancaman ekskalasi tinggi sebagai kewenangan Koopsusgab dalam melakukan tugas pokok OMSP untuk mengatasi aksi terorisme yang merupakan ancaman yang dapat membahayakan suatu Negara. Namun didalam
30 ibid.
31 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, Op.Cit. Ps. 61.
32 Ardito Ramadhan, Loc.Cit.

## 966 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 frasa “Ancaman Ekskalasi Tinggi” tidak dijelaskan mengenai perihal defisinisi, ukuran atau batasan yang harus dilakukan oleh lembaga milik TNI dalam melakukan operasi mengatasi aksi terorisme.
Menurut doktrin pertahanan Negara telah menjelaskan bahwa ancaman ekskalasi tinggi yaitu ancaman jika kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat serangan nonmiliter dalam berbagai aspeknya dimana kondisi Negara dalam keadaan berbahaya yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. 33
Frasa ancaman ekskalasi tinggi Koopsusgab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bentuk OMSP mengatasi aksi terorisme juga dapat diketahui dengan melihat berbagai pendapat dari para pakar ilmu Indonesia yaitu:
1. Menurut panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan mengenai “kewenangan Koopsusgab dalam menghadapai ancaman berekskalasi tinggi yang dilakukan terorisme adalah dengan menggambarkan suatu peristiwa pembebasan sandera di pesawat, operasi pembebasan sandera diluar Negara”. 34
2. Menurut Ketua Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran Muradi bahwasanya “kewenangan yang diberikan kepada koopsusgab dalam mengatasi aksi terorisme haruslah berdasarkan pada batas waktu, tempat, dan sesuai kebutuhan”. 35
3. Menurut Kepala Staf Presiden Moeldoko “kewenangan koopssusgab dalam menangani aksi terorisme mengacu pada spektrum kasus terorisme yang muncul dengan intensitasnya, kalaupun intensitasnya rendah hingga menengah maka yang melakukannya berada di bawah kewenangan Polri melalui Densus 88, tetapi ketika intensitasnya berada pada high intencity yang
33 Kementrian Pertahanan Republik Indonesia,’ Doktrin Pertahanan’ , (Kementrian Pertah- anan Republik Indonesia 2014). [24].
34 Kristian Erdianto, ‘Bagaimana Tugas dan Fungsi TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme?’, (kompas.com, 2018) < https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/17143911/bagaimana-tu- gas-dan-fungsi-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme?page=all>, accesed 13 November 2019.
35 Martahan Sohutorun , ‘Relevansi dan Batasan Peran TNI dalam UU Terorisme’, (www. cnnindonesia.com,2018<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180527124708-32-301635/rel- evansi-dan-batasan-peran-tni-dalam-uu-terorisme>, accesed 15 November 2019.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
sungguh-sungguh mengancam Negara dan sudah membahayakan Negara maka koopsusgab harus diturunkan”. 36
Dengan melihat beberapa ketentuan menurut para pakar ilmu Indonesia ancaman ekskalasi tinggi merupakan ancaman yang sudah mengancam kedaulatan Negara yang harus dilihat dari segi kondisi, tempat, waktu, dan tingkat ancaman. Maka dalam hal ini Koopsusgab dapat melakukan kewenangan untuk menyelenggarakan operasi khusus mengatasi aksi terorisme ketika ancaman teroris sudah berada pada titik yang sangat membahayakan Negara baik itu dari luar ataupun dari dalam Negara yang dapat berupa pembebasan penyanderaan baik itu berada pada dalam Negara ataupun Negara asing, di dalam pesawat maupun di kapal laut, serta dapat berupa pengejaran para terorisme yang berapa pada tempat yang tidak dapat dilakukan oleh densus 88 AT seperti pengejaran dalam hutan belantara, agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, penggunaan senjata dalam melakukan pemberantasan dan penangkapan terorisme.

## Kesimpulan
Kewenangan TNI yang diberikan oleh Undang - Undang untuk mengatasi aksi terorisme hanyalah sebatas pada ruang lingkup penangkapan, karena TNI merupakan sebagai alat pertahanan Negara yang hanya bersifat memberikan bantuan kepada Polri, bukanlah sebagai Penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan. Sehingga Kewenangan lembaga Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah menyelenggarakan operasi dan kegiatan yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna mendukung tugas pokok TNI sebagai OMP dan OMSP yang berupa operasi untuk melakukan penanggulanan terhadap ancaman teror dengan cara melakukan tindakan penangkalan, penindakan, dan pemulihan sebagai bentuk pertahanan Negara. OMSP yang dilakukan oleh TNI untuk mengatasi aksi terorisme hanya
36 Sapto Andika dan Ratna Puspita, ‘Perjelas Tugas Koopssus, Pemerintah Siapkan Atur- an Turunan’, (republika.co.id, 2019)< https://nasional.republika.co.id/berita/pvjqro428/perjelas-tu - gas-koopsus-pemerintah-siapkan-aturan-turunan>, accesed 13 November 2019.

## 968 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
sebagai tugas perbantuan dalam melakukan OMSP berupa penangkapan sebagai bentuk pertahanan Negara, tugas perbantuan, dan sebagai operasi intelijen yang dilakukan secara professional sesuai dengan pelaksanaan teknis operasional yang akan diatur atau dilaksanakan melalui Peraturan Presiden.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hardiman, F. Budi et al., Terorisme  Definisi,  Aksi,  dan  Regulasi  (edisi  12-19) (Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil  2003).
Agus SB, Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai), (Semarak Lautan Merah  2014 ).
Anak agung Bayu Perwita, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Propatria).
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, OMP-OMSP (Babinkum TNI  2011).
Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan (Jakarta 2014).

## Skripsi/Tesis/Disertasi
James Panjaitan, ‘Konsepsi Pelibatan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Dalam Penanggulangan Bencana’,Tesis  (Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, 2008).
Ryan Faizul Fajri, ‘Peran Intelijen Densus 88 Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme’, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Lampung,  2018).

## Jurnal
Ahmad Mukri Aji, ‘Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia’(2013)
1 Cita Hukum Jurnal.
Aulia Fitri, ‘Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme Di Indonesia’
(2019) XI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat .
Muhammad  Hanafiah  et  al,  ‘landasan  Hukum  Koordinasi  dan  Kerjasama  TNI- POLRI dalam Penanganan Konflik Sosial’ (2016)  18 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

## Laman
Sony Hertanta, ‘Terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap Negara dan Bangsa’, (2016) <https://www.kompasiana.com/jurnal83/ 57e8c5e8ad7e61960f6aa35d/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa- terhadap-negara-dan-bangsa>,  acessed 02 Agustus 2019.
Rofiq Hidayat, ‘Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terorisme’, (2018), < www. hukumonline.com >, acessed 2 agustus 2019.
Sinarharapan ‘Operasi Intelijen TNI Dalam Pemberantasan Terorisme’, (2018), <http://sinarharapan.net/ 2018/05/ operasi-intelejen-tni-dalam- pemberantasan-teroris/>, accesed 7 Nopember 2019.
Parastiti Kharisma Putri, ‘Kontras: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Berpotensi Langgar HAM’, (2018), <https://news.detik.com/ berita/d-4148649/kontras- pelibatan-tni-tangani-terorisme-berpotensi-langgar-ham> accesed  3 Januari 2020.
Kristian Erdianto, “Wiranto: TNI Perlu Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme, (2018), <https://nasional.kompas.com/ read/2018/05/14/14010211/wiranto- tni-perlu-dilibatkan-dalam-pemberantasan-terorisme?page=all>, accesed 3 Januari 2020.
Hery Darwanto, ‘Operasi Militer Selain Perang’, (2015) <https://www.kemhan. go.id/wpcontent/uploads/2015/12/bab47c96d3592e7652310529454b1107. pdf>  accesed 30 September 2019.
‘Sejarah TNI = Sejarah Perjuangan NKRI’, (2015), <https://www.kompasiana. com/> accesed 27 November 2019.
Ardito Ramadhan, ‘Koopssus TNI, Gabungan Pasukan Elit “BEKU” yang Dihidupkan Lagi’, (2019), <https://nasional.kompas.com/ read/2019/07/31/07421321/ koopssus-tni-gabungan-pasukan-elite-beku-yang-dihidupkan-lagi?page=all> accesed 14 November 2019.
Kristian Erdianto, ‘Bagaimana Tugas dan Fungsi TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme?’, (2018) <https://nasional.kompas.com/ read/2018/05/28/17143911/ bagaimana-tugas-dan-fungsi-tni-dalam- mengatasi-aksi-terorisme?page=all> accesed 13 November 2019.
Martahan Sohutorun , ‘Relevansi dan Batasan Peran TNI dalam UU Terorisme’, (2018), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180527124708-32-301635/ relevansi-dan-batasan-peran-tni-dalam-uu-terorisme>, accesed 15 November 2019.

## 970 Elia Aninda: Pencegahan dan Pemberantasan
Sapto Andika dan Ratna Puspita, ‘Perjelas Tugas Koopssus, Pemerintah Siapkan Aturan Turunan’, (2019) < https://nasional.republika.co.id/ berita/pvjqro428/ perjelas-tugas-koopsuspemerintah-siapkan-aturan-turunan>, accesed 13 November 2019.

## Perundang-undangan
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2).
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002).
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45).
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127).
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Tahun 2011).
Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 92).
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 199).