## KERAHASIAAN BANK SUATU TINJAUAN DALAM ATURAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH  DI INDOESIA

## Miftah Idris
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai Email : miftahidrei@rocketmail.com

## Abstract
Islamic  Banking  is  part  of  the  financial  and  payment  system  of  a  country  and  its  existence depends absolutely on the confidence of the customers who entrust their deposits in the Islamic Banking, so the bank secrecy is necessary to maintain it. Bank secrecy as defined under the Act is everything related to the financial and other matters of bank customers in the ordinary course of banking world shall be kept confidential in this case Islamic banking. In this paper there would discuss how was the actual secrecy Islamic bank in Indonesia in accordance with the applicable law and how it was applied in the field. This was written to determine the scope of bank secrecy in Islamic banking and exceptions set out in secrecy banks in Islamic banking in Indonesia . Keywords: Bank Secrecy, the Rule of Law, and the Indonesian Islamic Banking.

## Abstrak
Perbankan syariah adalah bagian dari sistem keuangan dan pembayaran suatu negara dan  keberadaannya  bergantung  sepenuhnya  pada  kepercayaan  pelanggan  yang mempercayakan  simpanan  mereka  di  Perbankan  Islam,  sehingga  kerahasiaan  bank diperlukan untuk mempertahankannya. Bank, sebagaimana didefinisikan oleh Undang- Undang, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain dari pelanggan dalam kehidupan biasa di dunia perbankan, dan dalam hal ini rahasia untuk perbankan Islam. Dalam makalah ini akan ada diskusi tentang kerahasiaan sebenarnya bank  syariah  di  Indonesia.  Ini  ditulis  untuk  menentukan  ruang  lingkup  kerahasiaan bank dalam perbankan syariah dan pengecualian  bank kerahasiaan dalam  perbankan syariah di Indonesia.
Kata Kunci : Rahasia Bank, The Rule of Law, Bank Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Menurut  sejarah,  penerapan  keraha-siaan  bank  sama  tuanya  dengan  perkem- bangan perbankan sendiri. Bahkan sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana  tercantum  dalam Code  of  Hamourabi .  Aturan  kerahasiaan  bank  yang dalam perkembangannya juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang ber- fungsi  untuk  melindungi  rahasia  pribadi  orang  tersebut  ( right  of  privacy )  serta keuangannya ( financial privacy ). Bahkan mengenai rahasia bank ini di berbagai negara
telah  masuk  dalam  konstitusi  atau  undang-undang  yang  tujuannya  adalah  untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. 1
Pada  zaman  abad  pertengahan  keten-tuan  semacam  kerahasiaan  bank  itu  telah diatur pada peraturan perundangan, bahkan di kerajaan Jerman pada saat itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Per-data. Dengan berkembanganya perdagangan dan  ambruknya  feodalisme  dalam  pertarungan  yang  semakin  sengit  untuk  mem- perjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan, dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebu-tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan  hak  milik  pribadi  dan  bagi  kalangan  praktik  perdagangan.  Menjelang pertengahan  abad  ke-19,  boleh  dikatakan  semua  pemerintah  di  Eropa  Barat  telah mensahkan  asas  kerahasiaan  bank,  dan  semenjak  itu  undang-undang  serupa  telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan  yang tertib. 2 Tidak jauh berbeda dengan yang ada di negara-negara lain, di Indonesia, tugas bank dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang–Undang  Dasar  1945.  Selain  itu,  bank mempunyai  peran  yang  sangat  penting  yang  perannya  diatur  dalam  aturan  hukum perbankan  yang  ada  di  Indonesia.  Sebab,  sebagai  salah  satu  motor  penggerak  pem- bangunan bangsa, lembaga perbankan mem-punyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menya lurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman  kepada  masyarakat  yang  mem-butuhkannya.  Bank  diharap  dapat  menye- rasikan, menyelaraskan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabi-litas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  banyak.  Bank  di  Indonesia  merupakan
1 Heru Supraptomo, 2005, Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank, artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta: hlm. 26.
2 Muhammad  Djumhana,  1996,  Rahasia  Bank  (Ketentuan  dan  Penerapannya)  di  Indonesia,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 112.
bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Pada era globali- sasi,  bank  juga  telah  menjadi  bagian  dari  sistem  keuangan  dan  sistem  pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh ijin berdiri  dan  beroperasi  dari  otoritas  moneter  dari  negara  yang  bersangkutan,  bank tersebut  menjadi  milik  masyarakat.  Oleh  karena  itu  eksistensinya  bukan  saja  hanya harus  dijaga  oleh  para  pemilik  bank  itu  sendiri  dan  pengurusnya,  tetapi  juga  oleh masyarakat nasional dan global.
Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank.  Oleh  karena  itu  bank  sangat  berkepentingan  agar  tingkat  kepercayaan masyarakat,  yang  telah  maupun  yang  akan  menyimpan  dananya,  terpelihara  dengan baik dalam tingkat  yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan  sistem  pembayaran,  yang  masyarakat  luas  berkepentingan  atas  kesehatan  dari sistem-sistem tersebut, sedangkan keper-cayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur  paling  pokok  dari  eksistensi  suatu  bank,  maka  terpeliharanya  kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. 3
Meskipun  demikian,  untuk  membukti-kan  eksistensi  suatu  bank  juga  dapat dilihat dengan mencari bagaimana kerahasiaan bank tersebut, namun pada umumnya sistem kerahasiaan bank  yang ada di  Indonesia hampir semuanya sama persis dalam pene-rapannya  baik  itu  perbankan  konvensional  dan  perbankan  syariah.  Bagaimana tidak, kerahasiaan setiap bank-bank tersebut adalah suatu keharusan yang ada dalam aturan  setiap  bank.  Dengan  adanya  ketentuan  kerahasiaan  bank  ini  menimbul-kan kesan bagi masyarakat, bahwa bank bisa jadi sengaja merahasiakan sumber keuangan nasabahnya  yang  tidak  sehat  dari  sorotan  masyarakat  yang  ingin  mencari  tahu. Sehingga  selama  ini  timbul  kesan  bahwa  dalam  sistem  perbankan  itu  sendiri  timbul kesan  bahwa  bank  bersembunyi  di  balik  kerahasiaan  bank  untuk  melindungi  kepen-
3 Andrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 1.
tingan  nasabahnya  yang  belum  tentu  benar.  Persepsi  yang  berbeda  dari  masyarakat akan perbankan syariah justru berbeda dengan konvensional, bagaimana tidak, sebab nilai  yang  dibawa  oleh  perbankan  syariah  adalah  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Islam  yang  jauh  dari  nilai  kemudharatan  secara  prinsipnya.  Sehingga  masyarakat Indonesia  yang  dominan  Islam  kebanyakan  berang-gapan  bahwa  dengan  sumber keuangan yang sehat dari nasabah tersebut sebaiknya disimpan di bank yang memiliki sistem kerahasiaan bank yang sehat juga. Terlepas dari keyakinan tersebut, jika bank benar-benar melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan. Sebab, ketentuan kerahasiaan bank meru- pakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya mau- pun kepentingan bagi bank itu sendiri. 4
Meskipun demikian, Ketentuan kera-hasiaan bank yang ada di Indonesia diatur di  dalam  Undang-Undang  Perbankan,  selanjut-nya  disebut  UUP.  Dengan  adanya undang-undang  tersebut,  bertujuan  untuk  meng-hindari  terjadinya  penyalahgunaan keuangan  nasabah,  maka  dibuatlah  aturan  khusus  yang  melarang  bank  untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Terkait dalam aturan ter-sebut, pelanggaran terhadap ketentuan kera-hasiaan bank juga merupakan suatu tindak pidana dan pihak-pihak yang tidak meme-gang teguh ketentuan kerahasiaan bank tersebut  dapat  dikenakan sanksi pidana.
Bagi  perbankan  syariah,  ketentuan  rahasia  bank  diatur  secara  khusus  dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, pada Pasal 42 sampai Pasal 48 Undang-Undang
4 Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta: hlm. 109-110.
Perbankan Syariah, selanjutnya disebut UUPS, mengatur mengenai pengecualian atas berlakunya ketentuan kerahasiaan bank yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam  Undang-Undang  Perbankan.  Sebab  pada  dasarnya  pengaturan  ketentuan kerahasiaan  bank  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  tidak  jauh  berbeda  dengan  peng- aturan ketentuan rahasia bank dalam kegi-atan usaha perbankan konvensional sebagai- mana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan.

## KERAHASIAAN BANK DI INDONESIA
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini, 5 Bank  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang eksistensinya  tergantung  mutlak  pada  keper-cayaan  dari  para  nasabah  yang  mem- percayakan dan dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar  kadar  kepercayaan  masyarakat,  yang  telah  maupun  yang  akan  menyimpan dananya,  maupun  yang  telah  atau  akan  menggunakan  jasa-jasa  bank  lainnya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas ber-kepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan  unsur  paling  pokok  dari  eksistensi  suatu  bank,  maka  terpeliharanya kepercayaan  masya-rakat  kepada  perbankan  adalah  juga  kepen-tingan  masyarakat banyak.
Sedangkan  dalam  istilah  Muhammad  Djumhana  bahwa  rahasia  bank  adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang  menurut  kelaziman  dunia  perbankan  tidak  boleh  secara  terbuka  diungkapkan kepada  pihak  masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  yang  menurut  kelaziman  wajib dirahasiakan  oleh  bank,  adalah  seluruh  data  dan  informasi  mengenai  segala  sesuatu
5 Sutan  Remy  Sjahdeini,  2006,  Rahasia  Bank:  Berbagai  Masalah  di Sekitarnya ,  dalam  Hukum Perbankan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: hlm. 26-27
yang  berhubungan  dengan  keuangan,  dan  hal-hal  lain  dari  orang,  dan  badan  yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. 6
Selain itu, Menurut Munir Fuady me-miliki interpretasi yang berbeda mengenai rahasia bank,  menurutnya bahwa  rahasia bank adalah  hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hu- bungan  tersebut  terdapat  pula  kewajiban  bagi  bank  untuk  tidak  membuka  rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang- undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  dinamakan  rahasia  bank.  Dengan  demikian,  istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. 7 Dalam UUP sendiri, kerahasiaan bank diartikan bahwa segala sesuatu yang ber- hubungan  dengan  keterangan  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya. 8 Sedangkan dalam  UUPS  kerahasiaan  bank  diartikan  bahwa  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah dan investor dan investasinya. 9
Pada dasarnya terdapat  perbedaan dari pengertian rahasia bank dari peraturan- peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1967 hingga Undang-undang yang masih berlaku sekarang. Dibawah ini kutipan beberapa pengertian rahasia bank tersebut, yaitu: 10
1) Menurut  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1967  tentang  Pokok-pokok  Per- bankan, sebagaimana dalam Pasal 36 menyatakan bahwa:
“ Yang  dimaksudkan  dengan  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keuangan  dan  lain-lain  dari  nasabah  menurut  kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan .”
6 Muhammad  Djumhana,  1996,  Rahasia  Bank  (Ketentuan  dan  Penerapannya)  di  Indonesia,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 1
7 Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 80
8 Pasal 1  Angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
9 Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
10 Muhamad Djumhana, 2012, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke VI, hlm.158.
2) Selanjut menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:
“ Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keuangan  dan lain-lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman  dunia  perbankan  wajib dirahasiakan. ”
Dari pengertian di atas, Muhamad Djumhana 11 menafsirkan bahwa ternyata juga masih dirasakan sangat luas karena ada kalimat “ hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan ”. Selanjutnya bahwa dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan menurut kelaziman hal-hal lain yang wajib  dirahasiakan  oleh  bank,  yaitu  seluruh  data  dan  informasi  mengenai  segala sesuatu  yang berhubungan  dengan keuangan, dan hal-hal  lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.
3) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa:
“ Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya .”
4) Pasal 1 Angka 14 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa :
“ Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  serta  nasabah  investor  dan investasinya. ”
Berbicara  mengenai  teori-teori  rahasia  bank,  maka  ada  ketentuan  megenai rahasia  bank  itu  sehingga  kemudian  menimbulkan  kesan  bagi  masyarakat  (nasabah) bahwa  bisa  juga  bahwa  bank  sendiri  sengaja  untuk  menyembunyikan  keadaan
11 Ibid, hlm. 159
keuangan  yang  tidak  sehat  dari   nasabah  debitur,  baik  orang  perorangan,  atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. 12
Sehingga  dengan  demikian  terkadang  kepercayaan  kepada  bank  sangat diragukan.   Akan  tetapi  terdapat  juga  ketentuan  bahwa  karena  rahasia  bank  yang merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  nasabah  penyimpan  maupun simpanannya serta juga bagi kepentingan bank  itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka rahasia bank  juga diperlukan.
Teori-teori  rahasia bank dapat diarti-kan bahwa suatu bank wajib merahasiakan berbagai informasi nasabahnya itu dengan ketentuan yang bersifat mutlak. Selanjutnya dikemukakan dua teori tentang rahasia bank, antara lain: 13
1) Teori rahasia bank yang bersifat mutlak ( Absolutely Theory ). Maksud dari teori ini bahwa  bank  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  atau  kete-rangan- keterangan mengenai nasabah-nya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori  ini  menon-jolkan  kepentingan  individu  dan  masyarakat  yang  sering terabaikan.
2) Teori rahasia bank yang bersifat relatif ( Relative Theory ). Menurut teori ini, bank diperbolehkan  untuk  membuka  rahasia  atau  memberikan  keterangan  nasabah mengenai  nasabahnya,  jika  untuk  kepentingan  yang  mendesak,  misalnya  untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.
Artinya  bahwa  adanya  pengecualian  dari  rahasia  nasabah  itu  untuk  memung- kinkan bank membuka informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi diperbolehkan  untuk  meminta  informasi  atau  keterangan  data  tentang  keuangan nasabah  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  peerundang-undangan  yang berlaku.
12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hlm. 131-132
13 Ibid, hlm.132-133
Berbeda  dengan  hal  tersebut,  dalam  ketentuan  rahasia  bank  menurut  hukum Inggris  merupakan  kewajiban  perdata  atau  kewajiban  kontraktual,  maka pengungkapan-nya yang dilakukan oleh bank berdasarkan persetujuan nasabah sebagai pihak  dalam  perjanjian  bukanlah  tindakan  ingkar  janji  ( default ).  Namun,  dalam  hal kewajiban  rahasia  bank  itu  bukan  merupakan  kewa-jiban  perdata,  tetapi  kewajiban pidana, maka terdapat unsur delik, yakni unsur tindak pidana rahasia bank. 14 Dengan tanpa  permintaan  tertulis  atau  persetujuan  tertulis  dari  nasabah  sebagai  pihak  dari transaksi  keuangan  bank  merupakan  unsur  dari  tindak  pidana  yang  bersangkutan. Dengan  kata  lain,  apabila  memang  ada  permintaan  atau  per-setujuan  tertulis  dari nasabah agar bank mengungkapkan keadaan keuangannya, maka tidak dapat dianggap telah terjadi tindak pidana pengungkapan rahasia bank. 15
Hal yang masih rancu adalah apakah kepentingan umum dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengaturan masalah ini juga belum tercakup dalam Undang- Undang  Perbankan.  Para  pakar  mengata-kan,  bahwa  ada  atau  tidaknya  kepentingan umum  tidak  dapat  ditentukan  sendiri  oleh  bank,  tetapi  harus  ditentukan  oleh  penga dilan secara kasuistis. Masalahnya, bagai-mana caranya mendapatkan pendapat penga- dilan,  dan  sampai  sejauh  mana  pendapat  pengadilan  (fatwa)  mempunyai  kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh para hakim lain. Untuk menghindari perbedaan pandangan ini,  tidak ada jalan lain kecuali harus diatur dengan undang-undang dengan memuat rincian secara detail jenis-jenis, kriteria kepentingan umum dan hal-hal lainnya yang merupakan bagian yang termasuk dalam kepentingan umum. 16
Sebagai  suatu  badan  usaha  yang  dipercayai  oleh  banyak  masyarakat  untuk menghimpun dan menyalurkan dananya, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabahnya berkenan dengan keadaan keuangan nasabah, yang lazimnya  dinamakan  dengan  kerahasiaan  bank. 17 Cakupan  rahasia  dalam  kegiatan
14 Adrian Sutedi, op. cit., hlm. 14
15 Ibid., hlm. 14-15.
16 Ibid., hlm. 15.
17 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan  di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: hlm. 153.
usaha  perbankan  syariah  diatur  dalam  ketentuan  dalam  Pasal  41  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan sebagai berikut: Bank  dan  pihak  terafiliasi  wajib  merahasia-kan  keterangan  mengenai  nasabah penyim-pan dan simpanannya serta nasabah inves-tor dan investasinya.
Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 UUPS, sebelumnya ketentuan dalam Pasal  1 (14) UUPS merumuskan pengertian  rahasia bank dalam kegiatan usaha per- bankan syariah, yaitu: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  serta  nasabah  dan investor dan investasinya.
Dengan demikian, berdasarkan pe-ngertian rahasia bank sebagaimana ter-cantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 UUPS, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 UUPS, maka jelas bahwa pengertian dan cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi, di antaranya:
a) Menyangkut  segala  sesuatu  yang  ber-hubungan  dengan  keterangan  mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya;
b) Pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi  berkewajiban memegang teguh  keraha- siaan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  dan  nasa-bah investor dan investasinya, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
c) Karena  kepentingan  tertentu,  informasi  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhu- bungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  beserta  dengan simpanannya dan nasabah investor be-serta dengan investasinya dapat dibuka.
Pengertian  dan  cakupan  rahasia  bank  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syariah sebagaimana  dikemukakan  di  atas  sejalan  dengan  pengertian  dan  cakupan  rahasia dalam kegiatan usaha perbankan konven-sional sebagaimana diatur dalam UUP, bahwa ketentuan  rahasia  bank  yang  semula  mencakup  nasabah  kreditor  dan  debitor,  telah dibatasi hanya menyangkut nasabah penyimpan dana dan simpanannya.
Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa ruang lingkup  rahasia  bank  meliputi  dana  simpa-nan  nasabah  (nasabah  kreditor)  dan  juga kredit  yang  diterima  oleh  nasabah  (nasabah  debitor),  tetapi  dewasa  ini  berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  ruang  lingkup  rahasia  bank  terbatas  hanya terhadap  identitas  nasabah  penyimpan  di  samping  keadaan  simpanan  nasabah  yang bersangkutan.  Ini  berarti  yang  dilindungi  rahasia  bank  tidak  hanya  menyangkut simpanannya saja, melainkan juga meliputi identitas nasabah penyimpannya.
Bank syariah sebagai lembaga inter-mediasi dalam melaksanakan kegiatan usa- hanya senantiasa bertumpu pada unsur ke-percayaan masyarakat, terutama kepercaya- an nasabah penyimpan dana yang menem-patkan simpanannya dan nasabah investor yang menempatkan dana di Bank Syariah. Sebagai lembaga kepercayaan, maka Bank Syariah  dan  pihak  terafiliasi  diwajibkan  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan nasabah investor dan investasinya berada pada Bank Syariah. Dengan demikian rahasia bank  diperlukan  sebagai  salah  satu  faktor  untuk  menjaga  kepercayaan  nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.
Ketentuan  rahasia  bank,  mula-mula  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1967,  yang kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Namun sebelumnya, ketentuan rahasia bank ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun  1960  tentang  Rahasi  Bank.  Bila  dibandingkan  terdapat  rumusan  pengertian rahasia  bank  yang  berbeda  antara  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Semula  pengertian  rahasia  bank  diberikan rumusan  sebagaimana  tersebut  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  16  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
Kemudian dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan, bahwa: Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib diraha- siakan  oleh  bank  menurut  keaziman  dalam  dunia  perbankan,  kecuali  dalam  hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 42, 43 dan 44.
Sementara itu penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menguraikan sebagai berikut: Kela-ziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data  dan informasi  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan ke- uangan  dan  hal-hal  lain  dari  orang  atau  badan  yang  diketahui  oleh  bank  karena kegiatan usahanya.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  serta  di-hubungkan  dengan  penjelasannya  seperti dikemukakan di atas serta dihubungkan lagi dengan penjelasan Pasal 40 ayat (1) dalam kata-kata  “kerahasiaan  itu  diperlukan  untuk  kepentingan  bank  sendiri  yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah.
Namun  bila menyimak kata-kata berikutnya dari penjelasan atas Pasal  40 ayat (1),  yaitu  “masyarakat  hanya  akan  mempercayakan  uangnya  kepada  bank  atau memanfaatkan  jasa  bank  apabila  dari  bank  ada  jaminan  bahwa  pengetahuan  bank tentang  simpanan  dan  keadaan  keuangan  nasabah  tidak  akan  disalahgunakan,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  lingkup  rahasia  bank  bukan  hanya  menyangkut  keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  jasa  perbankan  selain  jasa penyimpanan dana.
Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitu maupun nasabah kreditor bank serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank.  Demikian  pula  yang  dirahasiakan  tidak  terbatas  hanya  menyang-kut  data  dan informasi  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keuangan  pada  bank yang  bersangkutan,  melainkan  termasuk  hal-hal  lain  dan  orang  atau  badan  yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yang wajib pula untuk dirahasia-kan. 18
18 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2008, Buku Ajar Hukum Perbankan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: hlm. 328-329.
Masyarakat merasa tidak puas atas rumusan rahasia bank sebagaimana dirumus- kan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah. Masyarakat berpendapat bahwa seyogyanya lingkup rahasia bank hanya meliputi dana simpanan nasabah saja (pasiva bank) dan keterangan yang menyangkut penyimpanan nya.  Lingkup  rahasia  bank  yang  meliputi  kredit  yang  diterima  oleh  nasabah  (aktiva bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai pemasungan hak masyarakat untuk menge- tahui  kredit-kredit  macet  perbankan  yang  sangat  mempengaruhi  kesehatan  per- bankan. 19
Sehubung dengan itu, rumusan dan ruang lingkup kerahasiaan bank telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  yang  dirumuskan  terdapat  dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu “ Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya ”.
Demikian  pula  ketentuan  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  juga  mengalami  perubahan  dengan  rumusan  yang  baru  sebagaimana termuat  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  sebagai berikut: Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A.
Sementara itu, penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain  menyatakan,  bahwa: Apabila  nasabah  bank  adalah  nasabah  penyimpan  yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang  nasabah  dalam  kedu-dukannya  sebagai  nasabah  penyimpan.  Keterangan
19 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hlm. 34.
mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan meru-pakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.
Dari ketentuan di atas, dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia dibatasi atau dipersempit, yaitu:
a) Menyangkut  keterangan  mengenai  nasa-bah  penyimpan  dan  simpanannya.  Ini berarti tidak termasuk keterangan men genai nasabah debitur dan pinja-mannya;
b) Pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi  berkewajiban memegang teguh  keraha- siaan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
c) Situasi  tertentu  dalam  mana  informasi  mengenai  nasabah  penyimpan  peserta dengan simpanannya dibolehkan, atau dibenarkan saja dibeberkan oleh pihak yang terkena  larangan  jika  informasi  tersebut  tergolong  pada  informasi  yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank. 20
Dengan  demikian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  telah  membatasi  atau  mem- persempit ruang lingkup rahasia bank hanya berhubungan dengan nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor)  dan simpanannya dan selebihnya  yang berhubungan dengan nasabah  peminjam  dana  (nasabah  debitur)  dan  kredit  tidak  termasuk  yang  wajib dirahasiakan  oleh  bank.  Sebenarnya  peru-bahan  ketentuan  rahasia  bank  ini  sangat dilematis di dalam praktiknya. Kalau nama-nama debitur boleh diumumkan oleh bank hanya  untuk  diketahui  masyarakat  umum,  karena  tindakan  mengumumkan  tersebut tidak  dilarang  oleh  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  hal  tersebut  akan dimanfaat-kan oleh kawan-kawan dagangnya untuk menjatuhkan usahanya, sehingga perusaha-an besar akan berupaya keras untuk meng-usahakan kredit dari bank-bank di luar negeri untuk menghindarkan diumumkannya nama perusahaan yang bersangkutan. Kalau hal ini sampai terjadi, akan merugikan perbankan nasional. 21
20 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, op. cit., hlm. 330. 21 Adrian Sutedi, op. cit., hlm. 8.

## PENGECUALIAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN SYARIAH
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  secara limitatif  menentukan  pengecualian  atas  berlakunya  ketentuan  rahasia  bank  dalam kegiatan usaha pebankan syariah. Penge-cualian ketentuan rahasia bank dalam kegia- tan usaha perbankan syariah dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut.

## Pasal 42
(1) Untuk  kepentingan  penyidikan  pidana  perpajakan,  pimpinan  Bank  Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar mem-berikan keterangan dan memper-lihatkan bukti tertulis serta  surat  mengenai  keadaan  keuangan  Nasa-bah  Penyimpan  atau  Nasabah Invetor tertentu kepada pejabat pajak.
(2) Perintah  tertulis  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  harus  menyebutkan  mana penjabat  pajak,  nama  nasabah  wajib  pajak,  dan  kasus  yang  dikehen-daki keterangannya.

## Pasal 43
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat  memberikan  izin  kepada  polisi,  jaksa,  hakim,  atau  penyidik  lain  yang diberi  wewenang  berdasarkan  undang-undang  untuk  memperoleh  keterangan dari  bank  mengenai  simpanan  atau  investasi  tersangka  atau  terdakwa  pada Bank.
(2) Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  secara  tertulis  atas permintaan tertulis dari kepala Kepo-lisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan
Permintaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  menyebutkan  nama  dan jabatan  penyidik,  jaksa,  atau  hakim,  nama  tersangka  atau  terdakwa,  alasan
diperlukannya kete-rangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan

## Pasal 44
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

## Pasal 45
Dalam  perkara  perdata  antara  bank  dan  nasabahnya,  direksi  bank  yang  ber- sangkutan  dapat  menginformasikan  kepada  pengadilan  tentang  keadaan  keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberi-kan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

## Pasal 46
(1) Dalam rangka tukar-menukar infor-masi antarbank, direksi Bank dapat memberi tahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada bank lain.
(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)

## Pasal 47
Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor  yang  dibuat  secara  tertulis,  bank  wajib  memberikan  keterangan  mengenai simpanan  nasabah  penyimpan  dan  nasabah  investor  pada  bank  yang  bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut.

## Pasal 48
Dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris  yang  sah  dari  nasabah  penyimpan  atau  nasabah  investor  yang  bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut.
Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  memberikan  pengecualian  dapat  dibukanya  informasi  rahasia  bank terhadap 6 (enam) hal, artinya di luar 6 (enam) hal  yang dikecualikan tersebut tidak termasuk  sebagai  dikecualikan  dari  kewajiban  rahasian  bank  dalam  kegiatan  usaha perbankan syariah. Perngecualian berlakunya atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud meliputi:
1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat  pajak  berdasarkan  perintah  tertulis  pimpinan  bank  Indonesia  atau permintaan menteri keuangan (Pasal 42);
2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, hakim atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang- undang  yang  bedasarkan  izin  tertulis  pimpinan  bank  indonesia  atas  permintaan kepala kepolisian, jaksa agung, dan ketua mahkamah agung republik indonesia atau pimpinan instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan (Pasal 43);
3) Untuk  kepentingan  perkara  perdata  antara  bank  dengan  nasabahnya  diberikan pengecualian kepada direksi bank yang besangkutan tanpa harus memperoleh izin pimpinan bank Indonesia (Pasal 45);
4) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank diberikan pengecualian kepada direksi bank tanpa harus memperoleh izin pimpinan bank Indonesia (46);
5) Atas  persetujuan,  permintaan  atau  kuasa  dari  Nasabah  penyimpan  atau  nasabah Investor dapat diberikan pengecualian secara tertulis kepada pihak yang di tujukan oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor (47);
6) Adanya  ahli  waris  yang  sah  untuk  memperoleh  keterangan  mengenai  simpanan nasabah (Pasal 48).
Dengan demikian, ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah dalam hal tertentu dapat dibuka atau dilanggar. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan pengecualian  atau disclosure rahasia  bank  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syariah sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini.
Pengecualian-Pengecualian Terhadap Ketentuan Rahasia Bank
dalam Perbankan Syariah No. Kepentingan Permohonan izin Pemberi izin Dasar hukum 1. Penyidikan pidana perpajakan Menteri keuangan Pimpinan bank indonesia Pasal 42 2. Peradilan  dalam perkara pidana Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Pimpinan  Instansi yang diberi wewenang  untuk melakukan penyidikan Pimpinan  Bank Indonesia Pasal 43 3. Perkara perdata antara Bank dengan  Nasabah Bank yang bersangkutan Pengadilan Direksi Bank yang bersangkutan Pasal 45 4. Tukar-menukar informasi antar Bank Bank lain Direksi Bank yang bersangkutan Pasal 46 5. Atas  permintaan, persetujuan  atau kuasa dari nasabah penyimpan  atau nasabah investor Nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan Bank yang bersangkutan Pasal 47 6. Memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah Ahli  waris  yang sah Bank yang bersangkutan Pasal 48
Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Pada  prinsipnya  wajib  memegang  teguh  dan  menjaga  kerahasiaan  mengenai keadaan  keuangan  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  serta  nasabah  investor  dan investasinya, namun dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan
Pasal-Pasal 42, 43, 45, 46, 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa bank  syariah  dimungkinkan  untuk  memberikan  data  dan  informasi  mengenai  segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dengan investasinya kepada pihak tertentu atas izin  Pimpinan  Bank  Indonesia,  Direksi  bank  yang  bersangkutan,  atau  bank  yang bersangkutan dalam hal-hal berikut.

## Untuk Kepentingan Penyidikan Pidana Perpajakan
Pengaturan pengecualian atas keraha-siaan bank untuk kepentingan penyidikan pidana  perpajakan  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  dapat  dijumpai  dalam ketentuan  Pasal  42  UUPS,  yang  merupakan  disclosure  atas  paksaan  hukum  ( under compulsion  of  law ).  Ketentuan  dalam  Pasal  42  UUPS  menetapkan,  bahwa  untuk kepentingan  penyidikan  pidana  perpajakan,  kerahasiaan  bank  dapat  dikesampingkan guna  mengetahui  keadaan  keuangan  sese-orang  yang  kebetulan  menjadi  nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu pada suatu bank syariah, dengan ketentuan berikut:
a. Menteri  keuangan  meminta  pimpinan  Bank  Indonesia  sesuai  wewenangnya mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank Syariah yang bersangkutan.
b. Isinya:
(1) Memberikan keterangan pada peja-bat pajak;
(2) Memperlihatkan bukti tertulis ke-pada pejabat pajak; dan
(3) Surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak.
c. Persyaratan:
(1) Perintah dibuat secara tertulis;
(2) Yang menyebutkan nama pejabat, nasabah wajib pajak;
(3) Kasus yang dikehendaki keterangan-nya.
Pengecualian  dalam  ketentuan  Pasal  42  UUPS  didasarkan  atas  kepentingan, masalah perpajakan berkaitan dengan kepen-tingan negara.

## Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana
Pengecualian  untuk  kepentingan  per-adilan  dalam  perkara  pidana  merupakan pengecualian  atas  paksaan  hukum,  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  43  UUPS. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  43  UUPS,  bahwa  untuk  kepentingan  peradilan dalam perkara pidana  atas  permintaan tertulis  dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  pimpinan  Instansi  yang  diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Polisi, jaksa, hakim atau penyidik lainnya dapat minta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa yang ada pada suatu bank syariah. Izin dimaksud didapat melalui tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UUPS, yaitu sebagai berikut:
a. Atas permintaan tertulis dari:
(1) Kepala Polri dalam tahap penye-lidikan dan penyidikan;
(2) Jaksa Agung dalam tahap penun-tutan;
(3) Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan;
(4) Pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyi-dikan, yaitu pimpinan  departemen  atau  lembaga  pemerintah  nondepar-temen  setingkat menteri dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
b. Pemberi izin: Pimpinan Bank Indonesia
c. Isinya:
(1) Memperoleh  keterangan  dari  bank  mengenai  simpanan  tersangka  atau terdakwa;
(2) Memperoleh keterangan dari bank mengenai investasi tersangka atau terdakwa.
d. Persyaratan:
(1) Dibuat secara tertulis (dapat bentuk izin);
(2) Menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa atau hakim;
(3) Nama tersangka atau terdakwa;
(4) Alasan diperlukannya keterangan;
(5) Hubungan  perkara  pidana  yang  bersangkutan  dengan  keterangan  yang diperlukan.
Berbeda dengan UUP, maka UUPS memperluas pengaturan mengenai penyidik, yang  tidak  hanya  terbatas  pada  jaksa  atau  polisi  saja,  melainkan  penyidik  lain  dari instansi  yang  diberi  wewenang  untuk  mela-kukan  penyidikan  berdasarkan  undang- undang. Artinya penyidik lain yang di luar dari penyidik jaksa dan polisi dapat pula meminta  keterangan  dari  bank  syariah  mengenai  simpanan  atau  investasi  seseorang yang tersangkut peradilan dalam perkara pidana.
Demikian pula yang menjadi dasar disclosure kerahasiaan bank syariah sebagai- mana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  43  UUPS  didasarkan  pada  kepentingan  umum. Prinsip  kerahasiaan  bank  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  individu seorang  nasabah,  dikorbankan  demi  menyeimbang-kannya  dengan  kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas  keseimbangannya  mengutamakan  perlin-dungan  kepentingan  umum  di  atas kepen-tingan individu. 22
Untuk  Kepentingan  Pemeriksaan  dalam  Perkara  Perdata  antara  Bank dengan Nasabahnya
Pengecualian ketiga atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah berlaku  adalah  dalam  hal  kepentingan  perkara  perdata  antara  bank  dan  nasabah sebagaimana yang ditentukan dalam keten tuan Pasal 45 UUPS. Dari ketentuan dalam Pasal  45  UUPS  dapat  diketahui,  bahwa  pengecualian  atas  rahasia  bank  dalam perbankan syariah sebatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank syariah dan nasabahnya.
Ketentuan dalam Pasal 45 UUPS mem-perkenankan bank syariah yang bersang- kutan menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang
22 M Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 224.
bersangkutan  dan  memberikan  keterangan  lain  yang  relevan  dengan  perkara  yang diajukan kepada pengadilan, dengan per-syaratan:
a. Informasi  dimaksudkan  menyangkut  perkara  perdata  antara  pihak  bank  dan nasabahnya;
b. Direksi  bank  yang  bersangkutan  dapat  menginformasikan  kepada  pengadilan tentang  keadaan  keuangan  nasabah  yang  bersangkutan  dan  keterangan  lain  yang relevan dengan perkara perdata antara bank dan nasabahnya;
c. Tidak perlu meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia, artinya sepanjang infor- masi  dimaksud  diperlukan,  direksi  bank  yang  bersangkutan  dapat  menginfor- masikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang ber-sangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara ter-sebut.
Pengecualian seperti ini dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 43 UUP, yang juga membatasi  pada  sengketa  atau  perkara  perdata  yang  terjadi  antara  bank  dengan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank konvensional menginformasikan ke-pada pengadilan  tentang  keadaan  keuangan  nasabah  yang  bersangkutan  dan  memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, dengan persyaratan:
a. Bila  hal  tersebut  menyangkut  perkara  perdata  yang  terjadi  antara  pihak  bank dengan pihak nasabahnya;
Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan  keuangan  nasabah  yang  dalam  perkara  perdata  dengan  dan  keterangan  lain yang berkaitan dengan perkara dengan banknya tersebut;
b. Pemberian  informasi  ini  tanpa  izin  dari  pimpinan  Bank  Indonesia,  artinya  pihak bank dapat dengan segera menginfor-masikan keadaan keuangan nasabahnya tanpa harus menunggu izin dari pim-pinan Bank Indonesia.
Pendirian  yang  dianut  Pasal  43  ini  sangat  sempit  sebab  terbatas  pada  perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabahnya. Dengan batasan demikan, bank hanya diperbolehkan  memberi  informasi  keadaan  keuangan  nasabah  dalam  hal  bank
menggugat nasabah atas alasan wanprestasi. Memang logis kalau bank mesti memberi informasi  agar  informasi  itu  landasan fundamentum  petendi gugat. 23 Sempitnya penerapan Pasal 43 dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi  kepentingan  dunia  bisnis.  Pasal  tersebut  seolah-olah  mengandung  diskriminasi karena hanya melindungi kepentingan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi kepentingan perusahaan jenis lain dalam arti luas. Kalau bank yang bersengketa prinsip kerahasiaan banknya boleh dilanggar dan di luar itu tidak. Itu jelas tidak adil. Seolah- olah,  undang-undang  tidak  peduli  terhadap  kesengsaraan  yang  dialami  masyarakat luas. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (utang) kepada mitra bisnisnya di sektor distribusi, agen, atau kontraktor walaupun perushaan- perusahaan itu aktivanya lancar ( current assets ) diberbagai bank. 24

## Untuk Kepentingan Tukar-menukar Informasi Antarbank
Pengecualian  berikutnya  atas  rahasia  bank  dalam  kegiatan  usaha  perbankan syariah  berlaku  dalam  hal  kepentingan  tukar-menukar  informasi  antarbank  sebagai- mana ditentukan dalam ketentuan Pasal 46 UUPS. Dalam Pasal 46 UUPS ditetapkan, bahwa  dalam  rangka  tukar-menukar  infor-masi  antarbank,  direksi  bank  dapat  mem- beritahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Dengan merujuk kepeada ketentuan  dalam  Pasal  46  UUPS,  maka  direksi  bank  syariah  dapat  memberitahukan keadaan keuangan nasabah kepada bank syariah lainnya, yang dilakukan dalam rangka saling tukar-menukar informasi antarbank.
Sebelum ketentuan pengecualian atas rahasia bank dalam rangka tukar menukar informasi  antarbank  juga  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  44  UUP,  yang  menetapkan bahwa  dalam  rangka  tukar-menukar  infor-masi  antarbank,  direksi  bank  dapat  mem- berikan  informasi  mengenai  keadaan  keuangan  nasabah  kepada  bank  lain.  Tukar- menukar  informasi  antarbank  dilakukan  untuk  memperlancar  dan  mengamankan
23 Ibid., hlm. 225.
24 Ibid., hlm. 226.
kegiatan  usaha  bank,  antar  lain  guna  mencegah  pemberian  kredit  rangkap  serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank  dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.
Ketentuan dalam Pasal 44 UUP sangat diskriminatif, hanya sebatas antar bank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas sangat memerlukan informasi data keadaan  keuangan  yang  sebenarnya  dari  suatu  perusahaan  yang  hendak  bermitra dengannya. Sepantasnya memang jika sbuah perusahaan atau masyarakat ingin menge- tahui dengan pesis keadaan keuangan calon mitranya. 25
Adanya  Permintaan,  Persetujuan,  atau  Kuasa  Tertulis  dari  Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor
Pengecualian  berikutnya  atas  rahasia  bank  dalam  kegiatan  usaha  perbankan syariah  berlaku  dalam  hal  adanya  permintaan,  persetujuan,  atau  kuasa  tertulis  dari nasabah penyimpan atau nasabah inves-tor sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal  47  UUPS.  Dalam  Pasal  47  UUPS  ditetapkan,  bahwa  bank  syariah  wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada  bank  yang  bersangkutan  kepada  pihak  yang  ditunjuk  oleh  nasabah  penyimpan atau  nasabah  investor.  Keterangan  mengenai  simpanan  nasabah  penyimpan  atau nasabah  investor  tersebut  akan  diberikan  oleh  bank  yang  bersangkutan  dengan persyaratan  bilamana  sebelumnya:  adanya  permintaan,  persetujuan,  atau  kuasa  dari nasabah penyimpan atau nasabah investor; dan dibuat secara tertulis  yang ditujukan kepada  bank  syariah  di  mana  nasabah  penyimpan  menempatkan  dana  atau  nasabah investor menginvestasikan dana.
Sebelumnya  pengecualian  atas  rahasia  bank  seperti  ini  ditentukan  pula  dalam ketentuan  Pasal  44A  yang  merupakan  ketentuan  baru  yang  ditambahkan  dalam
25 Ibid., hlm. 227-228.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 .  Ketentuan  dalam  Pasal  44A  ayat  (1)  UUP menetapkan, bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan  pada  bank  yang  bersangkutan  kepada  pihak  yang  ditunjuk  oleh  nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank  yang bersangkutan dengan syarat bila sebelum-nya: ada permintaan, persetujuan, kuasa dari nasabah penyimpan dana; dan dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana.
Kalau kita perhatikan, dasar penge-cualian kerahasiaan bank yang dicantumkan dalam  ketentuan  Pasal  44A  ayat  (1)  UUP  berkaitan  dengan  kepentingan  nasabah penyimpan dana,  bukan  menyangkut  kepen-tingan  umum,  kepentingan  penyelesaian perkara,  apalagi  demi  kepentingan  bank  itu  sendiri.  Kerahasiaan  bank  di  sini  boleh dibuka asalkan hal itu disetujui oleh nasabah penyimpan dananya atau kuasanya. Bank wajib  membuka  atau  memberikan  kete-rangan  yang  berkaitan  dengan  simpanan nasabah  penyimpan  dana,  asalkan  hal  itu  ada  permintaan,  disetujui  atau  dikuasakan oleh  nasabah  penyimpan  dana  kepadsa  bank  yang  bersangkutan  kepada  pihak  yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dana. 26
Adanya  Ahli  Waris  yang  Sah  untuk  Memperoleh  Keterangan  Mengenai Simpanan Nasabah
Pengecualian terakhir atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah berlaku dalam hal adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan  nasabah  sebagaimana  ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  48  UUPS.  Dalam ketentuan  Pasal  48  UUPS  ditetapkan,  bahwa  ahli  waris  yang  sah  dari  nasabah penyimpan atau nasabah investor berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia. Kalau diperhatikan, pengecualian atas rahasia bank ini
26 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, op. cit., hlm. 339.
didasarkan kepada kepentingan ahli waris dalam rangka penyelesaian pembagian harta kewarisan yang pewarisnya menjadi nasabah perbankan syariah.
Bagi perbankan konvensional, penge-cualian atas rahasia bank seperti ini diatur dalam ketentuan Pasal 44A ayat (2) UUP, yang menetapkan bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang  bersangkutan  berhak  memperoleh  keterangan  mengenai  simpanan  nasabah penyimpan  tersebut.  Dengan  sendirinya  bank  berkewajiban  memberikan  keterangan mengenai  simpanan  nasabah  penyimpan  kepada  ahli  warisnya  yang  sah  bila  yang bersangkutan  telah  meninggal  dunia  dalam  rangka  untuk  menyelesaikan  pembagian harta kewarisan.
Bila dibandingkan dengan peraturan pengecualian atas rahasia bank dalam UUP, maka dalam UUPS tidak terdapat penga-turan pengecualian atas rahasia bank dalam kegiatan perbankan syariah berlaku dalam hal untuk kepentingan penyelesaian piutang bank  yang  telah  diserahkan  kepada  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Pengecualian  atas  bank  konvensional  untuk  kepentingan  piutang  yang  sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 41A yang merupakan tambahan ketentuan rahasia bank melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ketentuan dalam Pasal 41A UUP  menetapkan  bahwa  untuk  penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah  diserahkan kepada  BUPLN/PUPN,  Pimpinan  Bank  Indonesia  memberikan  izin  kepada  pejabat BUPLN/ PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
Izin  untuk  memperoleh  keterangan  dari  bank  mengenai  simpanan  nansabah debitur dimaksud dalam rangka penye-lesaian piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN  akan  diberikan  oleh  Pimpinan  Bank  Indonesiadengan  persyara-tan sebagai berikut.
a. Dilakukan  atas  permintaan  tertulisdari  Kepala  BUPLN/Ketua  PUPN  dengan menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterang-an,
nama nasabah debitur yang ber-sangkutan yang diperlukan keterangan, dan alasan diperlukan keterangan dari nasabah debitur tersebut.
b. Izin  tersebut  dengan  sendirinya  diberi-kan  secara  tertulis  dengan  menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/ PUPN yang meminta keterangan, menyebutkan nama  nasabah  debitur  yang  akan  dimintai  keterangan  berkaitan  dengan  piutang bank  yang  diserahkan  kepada  BUPLN/PUPN,  serta  mencan-tumkan  keperluan keterangan  tersebut  dikaitkan  dengan  urusan  penyelesaian  piutang  bank  dengan nasabah debitur yang bersangkutan.
Kalau diteliti pengecualian atas rahasia untuk kepentingan piutang  yang sudah diserahkan  kepada  BUPLN/PUPN  tersebut,  berkaitan  dengan  kepentingan  bank  itu sendiri  ( in  the  interest  of  the  bank )  untuk  menjamin  kelangsungannya  dalam  ber- usaha. 27

## PENUTUP
Cakupan  rahasia  bank  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  dibatasi,  di antaranya:
a. Menyangkut  segala  sesuatu  yang  ber-hubungan  dengan  keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya;
b. Pada  dasarnya  bank  dan  pihak  terafiliasi  berkewajiban  memegang  teguh kera-hasiaan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya dan nasa-bah investor dan investasinya, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
c. Karena kepentingan tertentu, informasi mengenai segala sesuatu  yang ber- hubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya  dan  nasabah  investor  beserta  dengan  investasinya  dapat dibuka.
27 Ibid., hlm. 336.
Pengecualian Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah untuk kepentingan:
a. Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan
b. Untuk kepentingan peradilan dalam per-kara pidana;
c. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara perdata;
d. Untuk kepentingan tukar-menukar infor-masi antarbank;
e. Adanya  permintaan  atau  persetujuan  atau  kuasa  tertulis  dari  nasabah  atau nasabah investor; dan
f. Adanya  Ahli  Waris  yang  Sah  untuk  Memperoleh  Keterangan  Mengenai Simpanan Nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Supraptomo, Heru,  2005, Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank, artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume..., Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
Djumhana,  Muhammad  ,  1996, Rahasia  Bank  (Ketentuan  dan  Penerapannya)  di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sutedi, Andrian, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
Soekanto, Soejono, 2006, Pengenalan Penelitian Hukum , Grafindo, Jakarta.
Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya, dalam Hukum Perbankan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
Djumhana,  Muhammad  ,  1996, Rahasia  Bank  (Ketentuan  dan  Penerapannya)  di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fuady,Munir, 1999, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Muhamad  Djumhana,  2012, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,
Cetakan ke VI.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2008, Buku Ajar Hukum Perbankan Nasional ,
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
M  Yahya  Harahap,  1997, Beberapa  Tinjauan  tentang  Permasalahan  Hukum  Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung