## JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan
Volume 3 Nomor 4 Desember 2020,
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/ ISSN 2615-8574 (online)
Hal : 332-341
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI PASCADESENTRALISASI PENDIDIKAN

## Noor Fazariah Handayani Nadya Huda
Universitas Achmad Yani Banjarmasin, FKIP - .Jalan A.Yani Km 5,5, Banjarmasin E-mail: noorfazariah@uay.ac.id. 082351645140
Abstract : The aim of this research were to: (1) know the implementation of education financing management, (2) evaluate the implementation of education financing management, and (3) determine the role of the education council in education financing management in Banjarmasin City State Senior High School after education decentralization. This research applied  an  evaluative  approach  by  CIPP  model  using  an    observation,  documentation questionnaire, and interview. The population of this research were SMAN 1, 2, 3, 4, and 5  Banjarmasin.  The  samples  in  this  study  were  teachers,  educational  staff,  principals and  education  boards.  The  results  showed:  (1)  Implementation  of  Education  Financing Management in Banjarmasin City State Senior High School after education decentralization with an evaluative approach using the CIPP Model shows that the highest score is in the process variable, namely 5053 points and the lowest score in the context variable of 4667 points; (2) Evaluation of the implementation of education financing management in SMAN Banjarmasin  on  the  education  budget  implementation  variable,  education  fund  budget allocation,  education  financial  administration,  education  financial  accountability,  and education financial supervision is effective / good, while the education budget preparation system  variable  runs  Effective  enough.  In  general,  education  financing  management  runs Effectively / Well with a value of 86.12%; (3) The Provincial Education Council has played a role and contributed to the determination of policies for implementing education financing management but it is not yet optimal, so that the community is less aware of its presence.
Keywords : Management; Financing; Education; Postdecentralization
Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk : (1) mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin  pascadesentralisasi  pendidikan,  (2) mengadakan  evaluasi  pelaksanaan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Negeri Kota  Banjarmasin  pascadesentralisasi  pendidikan,  dan  (3)  mengetahui  peranan  dewan pendidikan  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin pascadesentralisasi  pendidikan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  evaluatif  dengan model  CIPP  menggunakan  observasi,  dokumentasi,  angket,  dan  wawancara.  Populasi  di penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5 Banjarmasin. Sampel di penelitian ini antara lain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta dewan pendidikan. Penelitian ini memperlihatkan hasil: (1) Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan dengan pendekatan evaluatif menggunakan Model CIPP menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada variabel proses yaitu 5053 poin dan nilai terendah pada variabel  konteks sebesar 4667 poin; (2) Evaluasi pelaksanaan  Manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin  pada variabel  pelaksanaan  anggaran  pendidikan,  pengalokasian  anggaran  dana  pendidikan, penatausahaan  keuangan  pendidikan,  pertanggungjawaban  keuangan  pendidikan,  dan pengawasan keuangan pendidikan berjalan dengan Efektif/Baik, sedangkan pada variabel sistem penyusunan anggaran pendidikan berjalan Cukup Efektif. Secara umum Manajemen
Handayani dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA ...
pembiayaan  pendidikan  berjalan  secara  Efektif/Baik  dengan  nilai  sebesar  86,12%;  (3) Dewan Pendidikan Provinsi telah berperan dan ikut berkontribusi dalam penentuan kebijakan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan namun belum optimal, sehingga masyarakat kurang menyadari kehadirannya
Kata kunci : Manajemen; Pembiayaan; Pendidikan; Pascadesentralisasi
Pada dunia pendidikan baik sekolah umum/formal maupun sekolah non-formal memerlukan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan pendidikan yang baik agar proses pembelajaran dapat tercapai dan memiliki mutu lulusan yang berkualitas. Pembiayaan dan pendanaan pendidikan yang dimaksud terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.48 Tahun 2008 mengenai Pembiayaan dana Pendidikan yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab semua pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan masyarakat. Berdasarkan hal yang tersebut dalam peraturan,maka proses kependidikan memerlukan  sumber  pembiayaan/  pendanaan  yang  mencukupi  dan  memadai  dari  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  bahkan  juga  masyarakat.  Ketentuan  anggaran  pendidikan  untuk  sekolah  formal terdapat dalam UU No.20/ 2003 mengenai Sisdiknas pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyebutkan bahwa biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN setiap tahunnya dalam sepuluh tahun belakangan untuk memperbaiki pendidikan di dalam negeri untuk sektor pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  minimal  20%  dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah).
Dalam  Undang-undang  No.  32/2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa  daerah memiliki  kewenangan  nyata  yang  luas  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  sendiri  segala  hal yang  telah  didesentralisasikan  salah  satunya  bidang  pendidikan  karena  perlu  perencanaan  program kependidikan  yang  selaras  dengan  kepentingan  daerah,  pengaturan  keuangan  daerah  baik  sumber maupun  pengalokasiannya  agar  bidang  pendidikan  dapat  diselenggarakan  sesuai  tujuan  yang  telah ditentukan. Pada Undang-undang No.20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) peran dan fungsi kedua lembaga tersebut dijelaskan. Dewan Pendidikan memiliki peranan selaku pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Adapun fungsinya antara lain Memotivasi agar masyarakat  berhadir  dengan  komitmen  tanggung  jawab  terhadap  mutu  dan  kualitas  pengelolaan pendidikan. Sedangkan peran Komite Sekolah setara dengan peran Dewan Pendidikan, tetapi Komite Sekolah berada pada tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah.
Program Kerja Komite Sekolah yang dirancang setiap tahun ajaran merupakan representasi dari seluruh kekuatan yang dimiliki Komite Sekolah baik kekuatan sumber daya, tenaga, maupun program kerja  seperti  menggali  dukungan  dana  untuk  kebutuhan  penyelenggaraan  sekolah  agar  terlaksana kegiatan sekolah secara efektif dan berkelanjutan sehingga upaya peningkatan pendidikan baik proses maupun hasil dapat memenuhi standar pembiayaan sekolah yang memadai. Komite Sekolah memegang peranan berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) sebagai jawaban pascadesentralisasi di bidang pendidikan dan telah diatur dalam Undang-Undang No.20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”(Usman, 2014).
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pascadesentralisasi pendidikan, dapat memberikan  implikasi  antara  lain  memberikan  kewenangan  kepada  sekolah  dalam  menetukan sendiri jumlah dan jenis alokasi biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah sebagaimana saran dari pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adanya kewenangan sekolah dalam menentukan jumlah dan jenis alokasi biaya tersebut, merupakan salah satu dampak langsung dari adanya reformasi sistem keuangan dalam bidang pendidikan. Dalam penggunaan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ada beberapa hal yang perlu dikelolah, salah satunya adalah manajemen pembiayaan pendidikan.
Penelitian yang dilakukan Mawardi dan Fadliah (2020) tentang evaluasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SDN Kebun Bunga 6  Banjarmasin Timur menggunakan model CIPP menunjukkan
bahwa pelaksanaan MBS pada bidang manajemen kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, hubungan sekolah  dan  masyarakat,  budaya  dan  lingkungan  sekolah  berjalan  dengan  Efektif/Baik,  sedangkan bidang  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  pembiayaan,  serta  manajemen  sarana  dan prasarana berjalan Cukup Efektif. Secara umum manajemen MBS berjalan dengan Efektif/Baik dengan skor sebesar 1277 point dengan nilai 76,01%.
Penelitian Chairuwidha (2019) tentang pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan kelas IX di SMP IT Ar Ridwan Bekasi, menunjukkan bahwa T hitung > T tabel , yaitu 4,424 > 2,120, yang artinya H 0 ditolak. Hasil uji regresi linear sederhana memperlihatkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 35,060, yang artinya mutu lulusan SMP IT Ar Ridwan Bekasi adalah sebesar 35. Nilai koefisien regresi variable harga (b) yaitu 0,553, angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat Manajemen Pembiayaan Pendidikan maka Mutu Lulusan akan meningkat sebesar 0,553. Serta nilai R Square sebesar 0,550 yang artinya, sebesar 55% mutu lulusan SMP IT Ar Ridwan Bekasi dipengaruhi oleh manajemen pembiayaannya, dan sebesar 45% dipengaruhi oleh faktor lain .
Penelitian Herawati, dkk (2020) tentang Kinerja Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan menyatakan bahwa Masyarakat umumnya tidak memahami eksistensi Dewan Pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagai Komite Sekolah belum tersentuh secara optimal, dan tidak adanya aturan mengenai alokasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan mengakibatkan Dewan Pendidikan tidak dapat berkontribusi secara optimal.
Kota  Banjarmasin  sebagai  salah  satu  daerah  otonomi  baru,  memiliki  wadah  sebagai  penyalur aspirasi stakeholders yaitu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Berdasar observasi pendahuluan, implementasi  kedua  lembaga  tersebut  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik,  disebabkan  masih kurangnya  sosialisasi  sehingga  anggaran  biaya  pendidikan  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan  secara optimal,  salah  satunya  karena  kurang  tertibnya  pelaksanaan  manajemen  pembiayaan  pendidikan pascadesentralisasi,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pendukung,  dana  operasional  yang  terbatas, dukungan pemerintah Kota Banjarmasin masih relatif kecil baik berupa kebijakan maupun dana, serta kinerja pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menyebabkan lambannya upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Kurang lengkapnya data pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan  ini  dapat  berpengaruh  pada  perencanaan  program  pendidikan  dan  pelaksanaannya  pada masing-masing SMA Negeri di Kota Banjarmasin.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin, (2) Mengadakan evaluasi pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin dengn Model CIPP, dan (3) Mengetahui peranan Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin dalam pembiayaan pendidikan SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin  pasca  desentralisasi  pendidikan.  Mawardi  dan  Fadliah  (2020)  telah meneliti Pelaksanaan semua komponen MBS, maka penelitian ini fokus hanya pada salah satu komponen  MBS  yaitu  manajemen  pembiayaan  pendidikan  sebagai  kebaharuan.  Urgensi  Penelitian antara lain untuk memberikan informasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin, serta dapat memberikan informasi lebih lanjut bagi masyarakat tentang sekolah yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif. Menurut Kidder (Riduwan, 2010:50) penelitian evaluasi  diutarakan  sebagai  penelitian  juga  sebagai  evaluasi.  Selaku  evaluasi,  maka  ini  merupakan bagian dari proses pembuatan dan pengambilan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kegiatan, kejadian,  produk  dengan  standar  dan  program  yang  telah  diberlakukan.  Evaluasi  sebagai  penelitian memiliki  fungsi  untuk  menjelaskan  kejadian  kegiatan. Ada  dua  penelitian  evaluasi  yaitu:  Penelitian evaluasi formatif yang mengutamakan pada proses dan penelitian evaluasi sumatif yang memfokuskan pada produk.
Handayani dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA ...
Menurut Mawardi dan Fadliah (2020) terdapat empat komponen pelaksanaan evaluasi, terdiri dari , Context yaitu context evaluation (evaluasi terhadap konteks), Input yaitu input evaluation (evaluasi terhadap masukan), Process yaitu process evaluation : evaluasi terhadap proses, dan Product yaitu product evaluation : (evaluasi terhadap hasil atau produk), yang disingkat menjadi CIPP sebagai Model penelitian. Berdasarkan model CIPP, maka penelitian ini menetapkan aspek kajian yaitu Konteks perencanaan  anggaran  dan  pembagian  tugas  tiap  bagian,  Input  dalam  anggaran  pendidikan  berupa sumber pendapatan, identifikasi kebutuhan, persetujuan sasaran, dan pembuatan program yang relevan; Proses  pengalokasian  dana  mencakup  implementasi  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah, terjadinya  pengawasan  dan  penyesuaian  dengan  tetap  melaksanakan  program  yang  telah  ditetapkan sebelumnya;  dan  Produk  atau  hasil  keluaran  yang  mencakup  RAPBS,  laporan  pertanggungjawaban yang diterbitkan, serta evaluasi pencapaian tujuan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif formatif, yang lebih menekankan pada proses pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Banjarmasin. Objek penelitian ini adalah “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin, meliputi: sistem penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengalokasian anggaran, penatausahaan keuangan,  pertanggungjawaban  keuangan,  dan  pengawasan  keuangan”.  Subjek  penelitian  ini  adalah SMA Negeri 1 Banjarmasin, SMA Negeri 2 Banjarmasin, SMA Negeri 3 Banjarmasin, SMA Negeri 4 Banjarmasin, dan SMA Negeri 5 Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data penelitian  dengan  menggunakan  teknik  observasi,  angket,  dan  wawancara  terhadap  responden  yang sudah termasuk dalam daftar responden.
Adapun parameter efektivitas pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan adalah (1) ketepatan penyusunan program yang ditetapkan sesuai kebutuhan, (2) adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara jelas untuk setiap unit di sekolah, (3) mampu mengatasi perubahan yang terjadi tanpa  perlu  perubahan  yang  besar,  dan  (4)  menghasilkan  produk  berupa  laporan  ditinjau  dari  hasil penerimaan, waktu, biaya, untuk menyelenggarakan program dengan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan (Fatimah, dkk: 2008).
Hasil  pengolahan  data  dianalisa  menggunakan  model  evaluasi  CIPP  yang  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  terhadap  pelaksanaan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Negeri Kota  Banjarmasin.  Untuk  mengetahui  skor  pelaksanaan,  digunakan  pendekatan  persentase Arikunto (2014:54) sesuai interpretasi kriteria Riduwan (2014: 29) dengan Kategori nilai Efektif/Baik sebesar 76-100%, kategori nilai Cukup Efektif sebesar 51-75%, kategori nilai Kurang Efektif sebesar 26-50%, dan kategori nilai Tidak Efektif <25 % sebagai berikut:

## HASIL
Penelitian  yang  telah  dilaksanakan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin  mengenai  manajemen pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin  pascadesentralisasi  pendidikan  dengan menggunakan pendekatan evaluatif model CIPP menunjukkan hasil sebagaimana pada tabel 1.
Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin Pascadesentralisasi Pendidikan
No. Dekripsi Jawaban Responden Jumlah Nilai Hasil/ Kriteria C I P P Nilai % I. Sistem Penyusunan Anggaran 449 506 591 550 2096 74.43 Cukup Efektif II. Pelaksanaan Anggaran 598 537 581 596 2312 82.10 Efektif/Baik III. Pengalokasian Anggaran 1180 1122 1233 1179 4714 83.70 Efektif/Baik IV. Penatausahaan Anggaran 1218 1280 1308 1331 5137 91.21 Efektif/Baik V. Pertanggungjawaban Keuangan 621 679 673 658 2631 93.43 Efektif/Baik VI. Pengawasan Anggaran 601 631 667 612 2511 89.17 Efektif/Baik Grand  Total 4667 4755 5053 4926 19401 86.12 Efektif/Baik Keterangan:
C : Context Evaluation (evaluasi terhadap konteks)
I : Input Evaluation (evaluasi terhadap masukan)
P : Process Evaluation (evaluasi terhadap proses)
P : Product Evaluation (evaluasi terhadap hasil)
Bila pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan ditinjau dari variabel sistem penyusunan anggaran, maka nilai pada konteks sebesar 449 poin, nilai input sebesar 506 poin, nilai proses sebesar 591 poin, dan nilai produk sebesar 550 poin. Nilai terendah sebesar 449 poin pada variabel  konteks. Nilai tertinggi pada variabel  proses sebesar 591 poin.
Bila pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan ditinjau dari variabel  pelaksanaan anggaran, maka nilai pada konteks sebesar 598 poin, nilai input sebesar 537 poin, nilai proses sebesar 581 poin, dan nilai produk sebesar 596 poin. Nilai terendah sebesar 437 poin pada variabel input. Nilai tertinggi pada variabel konteks sebesar 598 poin.
Bila  pelaksanaan  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  ditinjau  dari  variabel    pengalokasian anggaran, maka nilai pada konteks sebesar 1180 poin, nilai input sebesar 1122 poin, nilai proses sebesar 1233 poin, dan nilai produk sebesar 1179 poin. Nilai terendah sebesar 1122 poin pada variabel input. Nilai tertinggi pada variabel  proses sebesar 1233 poin.
Bila pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan ditinjau dari variabel  penatausahaan anggaran, maka nilai pada konteks sebesar 1218 poin, nilai input sebesar 1280 poin, nilai proses sebesar 1308 poin, dan nilai produk sebesar 1331 poin. Nilai terendah sebesar 1218 poin pada variabel konteks. Nilai tertinggi pada variabel  produk sebesar 1331 poin.
Bila pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan ditinjau dari variabel  pertanggungjawaban keuangan, maka nilai pada konteks sebesar 621 poin, nilai input sebesar 679 poin, nilai proses sebesar 673 poin, dan nilai produk sebesar 658 poin. Nilai terendah sebesar 621 poin pada variabel  konteks. Nilai tertinggi pada variabel  input sebesar 679 poin.
Bila pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan ditinjau dari variabel  pengawasan anggaran, maka nilai pada konteks sebesar 601 poin, nilai input sebesar 631 poin, nilai proses sebesar 667 poin, dan nilai produk sebesar 612 poin. Nilai terendah sebesar 601 poin pada variabel konteks. Nilai tertinggi pada variabel proses sebesar 567 poin.
Pelaksanaan  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan dengan pendekatan evaluatif menggunakan Model CIPP menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada variabel proses yaitu 5053 poin dan nilai terendah pada variabel konteks sebesar 4667 poin.

## Handayani dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA ...

## Gambar 1. Rekapitulasi Hasil Capaian Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin dengan Model CIPP berdasarkan variabel
Gambar 1 memperlihatkan hasil evaluasi berdasarkan variabel pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan pascadesentralisasi pendidikan adalah Pelaksanaan sistem penyusunan anggaran mempunyai capaian nilai 74,43% yang termasuk dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan Cukup Efektif. Evaluasi Pelaksanaan anggaran mempunyai capaian nilai 82,10% yang termasuk dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan  Efektif/Baik.  Evaluasi  Pelaksanaan  pengalokasian  anggaran  mempunyai  capaian  nilai 83,70% yang termasuk dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan Efektif/Baik. Evaluasi Pelaksanaan penatausahaan keuangan mempunyai capaian nilai 91,21% yang termasuk dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan  Efektif/Baik.  Evaluasi  Pelaksanaan  anggaran  mempunyai  capaian  nilai  93,43%  yang termasuk  dalam  kategori  hasil/kriteria  pelaksanaan  Efektif/Baik.  Evaluasi  Pelaksanaan  pengawasan anggaran mempunyai capaian nilai 89,17% yang termasuk dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan Efektif/Baik. Secara umum Evaluasi proses pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin adalah 19401 point dan 86,12% dengan hasil/Kriteria Efektif/Baik.

## PEMBAHASAN

## Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin Pascadesentralisasi Pendidikan
Manajemen  pembiayaan  pendidikan  memiliki  arti  sama  dengan  pengelolaan  dana  pendidikan, yang  terdiri  dari  sistem  penganggaran  pendidikan,  pelaksanaan  anggaran  pendidikan,  menentukan alokasi anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan anggaran (Matin, 2014:55).
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  hubungan  saling  keterkaitan  yang  didalamnya  terdapat komponen  satuan  pendidikan  yang  bersifat  makro  bahkan  mikro. Yang  memiliki  tujuan  yaitu  pada peningkatan potensi sumber daya manusia yang berkualitas, penyediaan komponen-komponen sumber- sumber pembiayaan pendidikan, penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana, pengefektifan dan  pengefisiensian  penggunaan  dana,  akuntabilitas  (dapat  dipertanggungjawabkan)  dari  aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan, meminimalis terjadinya permasalahan- permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan (Putera, 2013:566). Sementara itu menurut Nanang Fattah (Mulyono, 2016:78), pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang diperoleh  untuk  berbagai  macam  keperluan  pengelolaan  proses  pendidikan.  Pembiayaan  pendidikan ialah hal penting yang tidak dapat dipungkiri dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
Pembiayaan salah satu hal penting penyelenggaraan pendidikan yang harus dikelola dengan baik. Ketidakmampuan  dalam  mengelola  pembiayaan  pendidikan  akan  berdampak  buruk  pada  kegiatan operasional sekolah. Hasil penelitian memperlihatkan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di  SMAN  Kota  Banjarmasin  variabel  pengalokasian  anggaran  nilai  tertinggi  terdapat  pada  variabel proses sebesar 1233 poin, hal ini menunjukkan bahwa proses alokasi dana sangat penting dan harus jelas skala prioritasnya. Setiap satuan pendidikan memiliki tujuan yang berbeda sehingga alokasi dana harus disesuaikan berdasarkan tujuannya dan semua pihak bersama-sama mempertimbangkan pengalokasian pembiayaan pendidikan secara cermat agar efektif dan efisien. Pada variabel penatausahaan anggaran nilai  tertinggi  terdapat  pada  variabel  produk  sebesar1331  poin  yang  ditunjukkan  adanya  kumpulan bukti-bukti  penggunaan  pembiayaan  pendidikan  yang  wajib  dilakukan  oleh  semua  pihak  baik  itu kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidik yang menggunakan dana pendidikan seperti tanda tangan penerima honor, pembelian barang yang harus menggunakan materai dan sebagainya. Secara umum, pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan SMAN Kota Banjarmasin memperoleh nilai tertinggi pada variabel proses.
Pradesentralisasi  pendidikan,  sekolah-sekolah  sebagai  pelaksana  pendidikan  di  daerah  tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Pascadesentralisasi pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan telah menjadi urusan pemerintah daerah, masyarakat di daerah, orang tua siswa/keluarga siswa yang disesuaikan dengan kesanggupan, kepentingan, dan kapasitas masing-masing daerah. Menurut Toifur (2011) dengan adanya otoritas yang besar  dalam  pengelolaan  kegiatan  pendidikan,  pemerintah  daerah  pun  termotivasi  untuk  menelusuri berbagai  potensi  kesanggupan  daerah  dan  menjadikan  masyarakat  terdorong  untuk  berpartisipasi membantu  pendanaan  pembangunan  kependidikan  di  daerahnya.  Sebaliknya,  partisipasi  masyarakat dapat ditingkatkan jika manajemen pendidikan di sekolah di daerah terlaksanakan secara efektif, efisien, transparant, dan akuntabel, serta tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Komitmen pemerintah daerah pascadesentralisasi pendidikan dalam pembiayaan pendidikan dibuktikan melalui anggaran pendidikan dipersiapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendidikan sebagai bukti yang paling mudah untuk dilihat masyarakat.

## Evaluasi  Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin dengan Model CIPP
Pada evaluasi pelaksanaan sistem penyusunan anggaran  dengan kategori hasil/kriteria pelaksanaan Cukup Efektif, menunjukkan bahwa hanya administrator dan manajer dalam hal ini hanya kepala sekolah,  wakil  kepala  sekolah  dan  bendahara,  yang  lebih  mengerti  dan  memahami  serta  menguasai sistem penganggaran yang berlaku, sehingga para guru maupun tenaga pendidik kurang mengetahuinya. Matin (2014: 55-56) menyatakan bahwa untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, pada administrator  dan  manajer  pendidikan  harus  memahami  dan  menguasai  sistem  penganggaran  yang berlaku di suatu negara, terdapat enam sistem penganggaran pendidikan yang dikenal dan dianut oleh suatu  negara,  yaitu: Line Item Budgeting (LIB), Capital Budgeting (CAB), Performance Budgeting (PEB), Program Budgeting (PROB), Planning Programming and Budgeting System (PPBS), dan Zero BaseBudgeting (ZBB).
Evaluasi Pelaksanaan anggaran memperlihatkan kategori hasil/kriteria pelaksanaan yang Efektif/ Baik,  dimana  berdasarkan  hakikatnya  pelaksanaan  anggaran  adalah  kegiatan  penyesuaian  anggaran sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diberlakukan,  baik  berupa  peraturan  perundang- undangan  anggaran  rutin  maupun  anggaran  pembangunan.  Dalam  pelaksanaan  anggaran  diperlukan penentuan besar anggaran dan analisa biaya pendidikan di masing-masing sekolah.
Pada evaluasi pelaksanaan pengalokasian anggaran menunjukkan kategori hasil/kriteria pelaksanaan Efektif/Baik, karena dalam pengalokasian anggaran terdapat beberapa kegiatan seperti (1) inventarisasi sumber  dana  pendidikan  yaitu:  Dana  Bos  Reguler  dari  Pemerintah  Pusat  dimulai  sejak  tahun  2005
Handayani dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA ...
hingga sekarang, Dana Bosda dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dimulai sejak tahun 2017, dan sumbangan dari masyarakat/para orang tua siswa, berdasarkan hasil observasi semenjak tahun 2017 di SMAN Kota Banjarmasin tidak diperkenankan ada iuran komite namun berupa sumbangan dengan sifat yang tidak mengikat berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan. (2) alokasi anggaran yang berupa pengalokasian dana atas dasar siswa, guru, banyaknya ruang  belajar,  bobot  tujuan  pendidikan,  peningkatan  angka  partisipasi,  dan  atas  dasar  pengamatan terhadap rumus alokasi keuangan. (3) penentuan skala prioritas menggunakan pola pedoman dengan melaksanakan lima langkah kegiatan: (a) memeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan; (b) menyusun kriteria untuk melakukan seleksi prioritas; (c) mengidentifikasi alternatif kebijaksanaan untuk mencapai tujuan; (d) mengevaluasi alternatif kebijaksanaan; dan (e) menyusun prioritas kebijaksanaan .
Pada  evaluasi  pelaksanaan  penatausahaan  keuangan  dalam  kategori  hasil/kriteria  pelaksanaan Efektif/Baik,  menunjukkan  pelaksanaan  kegiatan  penatausahaan  ini  adalah  kewajiban  pendataan pelaporan  transaksi  keuangan  dalam  bidang  pendidikan  harus  tercatat  sesuai  kronologis  ssecara sistematis berdasar periode tertentu yang telah ditetapkan, dimana tiap catatan harus dilengkapi dengan dokumen keuangan. Dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan pembukuan, dimana dilakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan sebagai teknis akuntansi, yang  tidak  hanya  melakukan  pembukuan,  tetapi  juga  melakukan  pemeriksaan  laporan,  penyusunan keuangan, penafsiran laporan keuangan, dan lain sebagainya.
Evaluasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan Efektif/Baik,  dimana  salah  satu  aktivitasnya  adalah  pembuatan  laporan  keuangan  dari  pengelolaan anggaran  keuangan  bidang  pendidikan  yang  tersusun  rapi  setelah  semua  bukti  pengeluaran  diuji keabsahan dan kebenarannya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku,untuk disampaikan  ke  instansi  terkait.  Variabel  ini  menyangkut  dengan  pencairan  dana  selanjutnya  dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jika laporan pertanggung-jawaban terlambat dilaporkan maka pencairan dana BOS Reguler maupun BOSDA selanjutnya pun akan terlambat.
Evaluasi  Pelaksanaan  pengawasan  anggaran  memperlihatkan  kategori  hasil/kriteria  pelaksanaan Efektif/Baik, yang terdiri dari evaluasi penggunaan anggaran pendidikan, dan pelaporan penggunaan anggaran pendidikan. Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan adalah bagian dari sistem pengawasan yang berkenaan dengan hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah dan hambatan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## Peranan Dewan Pendidikan dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin Pascadesentralisasi Pendidikan
Menteri Pendidikan mendeklarasikan dalam Keputusan Menteri Nomor 044/U/2002 bahwa Dewan Pendidikan  memegang  peranan  antara  lain  sebagai:  (1)  Badan  penasehat  ( advisory agency ) dalam penetapan  realisasi  kebijakan  pendidikan  (2)  Penunjang  ( supporting agency ),  baik  yang  berwujud gagasan, financial, bahkan tenaga dalam pengurusan pendidikan. (3) Pengontrol ( controlling agency ) dalam hal akuntabilitas keterbukaan pengelolaan pendidikan. (4) Mediator antara masyarakat dengan pihak legislatif/DPRD dan pihak eksekutif yaitu pemerintah. Dewan pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan beranggotakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan.
Dewan  Pendidikan  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002    juga memiliki fungsi antara lain: (1) Memotivasi agar masyarakat berhadir dengan komitmen tanggung jawab terhadap  mutu  dan  kualitas  pendidikan  (2)  bekerjasama  dengan  masyarakat  baik  secara  perorangan
340 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 3, Nomor 4 Desember 2020: 239-248
maupun organisasi, pemerintah pusat juga daerah berkenaan  pengurusan pendidikan lebih bermutu (3) Menghimpun berbagai ide, aspirasi, tuntutan, serta keperluan pendidikan yang direkomendasikan oleh masyarakat juga menganalisanya (4) Memberi pandangan, masukan, pertimbangan, serta rekomendasi kepada pemerintah daerah berkenan program kebijakan pendidikan; dan berbagai hal yang berhubungan dengan bidang pendidikan (5) Memberikan motivasi kepada orangtua dan masyarakat agar bersedia ikut serta mendukung peningkatan kualitas mutu pendidikan secara merata di seluruh sekolah (6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan, program kependidikan,  penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
Desentralisasi  pendidikan  bermula  pada  Tahun  2001,  yang  merupakan  proses  pemberian kewenangan kebijakan dibidang pendidikan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah/Provinsi dan pelimpahan wewenang yang besar kepada lembaga sekolah dalam hal manajemen berbasis sekolah (MBS) salah satunya bidang manajemen pembiayaan pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitilan Sumarsono, dkk, (2019) bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang perlu ditingkatkan salah satunya yaitu efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemerintah daerah memberikan penguatan berupa program  Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  dari APBD  yang  disebut  BOSDA  yang  diperuntukkan membantu pemenuhan kekurangan dari dana BOS Pemerintah Pusat yang didapatkan sekolah selama ini.  Dewan  pendidikan  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  Provinsi  memperjuangkan  agar APBD  bisa memberikan alokasi yang besar untuk BOSDA salah satunya untuk kesejahteraan para tenaga pendidikan yang memiliki peran besar dalam mencerdaskan juga untuk menambah kelancaran jalannya pendidikan dengan sarana dan prasarana yang mencukupi.
Penelitian menunjukkan bahwa Dewan pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan telah berperan namun  belum  secara  optimal  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  dan  mengerti  akan  keberadaan dewan pendidikan. Tidak adanya peraturan daerah mengenai alokasi anggaran untuk kontribusi peranan dewan pendidikan menyebabkan dewan Pendidikan tidak dapat bekerja dan berkegiatan secara optimal. Dewan  Pendidikan  menurut  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002  sebagai lembaga  yang  dibentuk  untuk  mewadahi  aspirasi  masyarakat  seharusnya  mampu  mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam meninggikan kualitas mutu pendidikan, pemerataan pendidikan di segala lini, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pemerintah perlu memperhatikan alokasi sumber dana yang jelas bagi Dewan Pendidikan dalam aturan yang dibuat. Pekerjaan Dewan Pendidikan tidak mungkin bisa terlaksana apabila tanpa adanya dukungan dana. Pemerintah Daerah hendaknya menjalin kerjasama antar stakeholder dalam rangka pengelolaan alokasi dana didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama, terkait upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat setempat. Hubungan kerja antara Dewan Pendidikan dengan lembaga sekolah terkait juga perlu ditinjau ulang, mengingat hubungan yang terjalin bersifat tidak mengikat satu dengan yang lain.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  di  SMA  Negeri  Kota  Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan dengan pendekatan evaluatif menggunakan Model CIPP menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada variabel proses yaitu 5053 poin dan nilai terendah pada variabel konteks sebesar 4667 poin.
Evaluasi pelaksanaan Manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pada variabel pelaksanaan anggaran pendidikan, pengalokasian anggaran dana pendidikan, penatausahaan keuangan pendidikan, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan keuangan pendidikan berjalan dengan Efektif/Baik, sedangkan pada variabel sistem penyusunan anggaran pendidikan berjalan Cukup Efektif. Secara umum Manajemen pembiayaan pendidikan berjalan secara Efektif/Baik dengan nilai sebesar 86,12%.
Dewan Pendidikan Provinsi telah berperan dan ikut berkontribusi dalam penentuan kebijakan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan namun belum optimal, sehingga masyarakat kurang menyadari kehadirannya.
Larasati dkk, Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Pengawas Sekolah Terhadap ...

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi. (2014). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Chairuwidha, Siti. (2019). Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Lulusan Kelas IX di SMP IT Ar Ridwan (Issues 24-Sep-2019) [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Skripsi. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47752
Fatimah, Sri Witurachmi, dan Sohidin. (2008). Efektivitas Pengelolaan Dana Pendidikan Dalam Rangka Penerapan Mnajemen Berbasis Sekolah. Majalah Ilmiah Pengetahuan Sosial Vol.7 No 2 September 2008, Universitas Sebelas Maret | p-ISSN 1412-4475 https://www.neliti.com/publications/220547/efektivitas-pengelolaan-dana-pendidikan-dalam-rangka-penerapan- manajemen-berbasi#cite
Herawati, Endang Sri Budi., Suryadi, Jumira Warlizasusi, dan Rusi Rusmiati Aliyyah. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan . TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 4, no. 1, Mei 2020 IAIN Curup – Bengkulu | p-ISSN 2580-3581; e-ISSN 2580-5037; https://doi.org/10.29240/ jsmp.v4i1.1435 http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMPI/article/view/1435 Matin. (2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mawardi, Agus Dian., & Fadliah, Rina. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kebun Bunga 6 Banjarmasin Timur Menggunakan Model CIPP . LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan , 15 (1), 1–10.
https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/jpl/article/view/998 Mulyono. (2016). Konsep Pembiayaan Pendidikan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.03 tahun 2010 tentang Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/ Home/Details/39839/perda-prov-kalimantan-selatan-no-3-tahun-2010
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.03 tahun 2017 tentang Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/ Home/Details/50596/perda-prov-kalimantan-selatan-no-3-tahun-2017
Putera, Ferdi Widi. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis . Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , Vol 19 Nomor 4 . https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/310 Riduwan. (2010). Metode & Teknik Menyusun Tesis . Bandung: ALFABETA. Riduwan. (2014). Dasar-dasar Statistika . Bandung: Alfabeta Press. Riduwan. (2015). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarsono, R. B., Triwiyanto, T., Kusumaningrum, D. E. & Gunawan, I. 2019. Opportunities for the Implementation of School-Based Management in the Eastern Area of Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 5, Issue 4, Special Edition: ICET Malang City , 2019. www.ijicc.net Toifur. (2011). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi Pendidikan , Jurnal Insania Volume 16 No.2, 219–233
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/1589
Usman, Husaini. (2014). Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Edisi 4, Cetakan Ke-2). Jakarta: Bumi Aksara.