Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1

## Perlindungan Hukum TerHadaP anggoTa BmT asyiffa kec. sekamPung lamPung Timur yang diliquidasi
ayu franita Putri uin sunan kalijaga yogyakarta ayu.franita2015@gmail.com

## Abstract
BMT  is  a  microfinance  institution  with  sharia  principles,  BMT is  present  in  giving  a  sudden  spotlight  on  the  welfare  of  small communitie but, Bmt Asyiffa is currently giving disappointment to members because the BMT is liquidated. And from the consequences of liquidation, it requires a protection for BMT customers. To avoid this chaos, we can see that the protection of BMT can be seen based on  Law  No.  1  of  2013  and  Cooperative  Law  No.  25  of  1992  and we can analyze it with a Consumer Protection Act No. 8 of 1999 which can provide an answer to the unrest of the problem. which is very disturbing to the community. in this case we can see that the problem that is quite urgent is where the inability of a microfinance institution  can  be  seen  from  the  human  resources  in  managing a  financial  institution  that  is  not  relevant  to  the  provisions  that should, and the gap between legal knowledge they have not been able to overcome various problems exist because they only run a BMT with basic capabilities without seeing a risk in front of them. keywords : Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Liquidastion.

## 86 Ayu Franita Putri

## abstak
BMT  merupakan  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  dengan prinsip  syariah,  BMT  hadir  dalam  memberikan  sebuah  titik terang terhadap kesejahteraan masyarakat kecil namun, BMT Asyiffa  saat  ini  memberikan  sebuah  kekecewaan  terhadap para  karena  BMT  tersebut  diliquidasi.  Akibat  liquidasi tersebut  dibutuhkannya  sebuah  perlindungan  bagi  anggota BMT.  Untuk  menghindari  sebuah  kekacauan  tersebut  maka dapat dilihat bahwasanya perindungan BMT dapat kita lihat berdasarkan pada UU No 1 tahun 2013 dan UU koperasi No 25 Tahun 1992 serta kita dapat menganalisis dengan sebuah UU  Perlindungan  Konsumen  no  8  Tahun  1999  yang  dapat memebrikan sebuah jawaban atas keresahan dari permasalahan yang  sangat  meresahkan  masyarakat  tersebut.  dalam  hal  ini dapat kita lihat bahwasanya permasalahan yang cukup urgen adalah dimana ketidak mampuan sebuah lembaga keuangan mikro  tersebut  dilihat  dari  sumber  daya  manusia  dalam mengelola  sebuah  lembaga  keuangan  tersebut  tidak  relevan dengan ketentuan yang seharusnya, serta kesenjangan antara pengetahuan hukum yang mereka miliki belum mampu dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada karena mereka hanya menjalankan  sebuah  BMT  dengan  kemampuan  dasar  tanpa melihat sebuah resiko yang ada dihadapannya.
kata kunci: Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Liquidasi .

## Pendahuluan
a.
Banyaknya  lembaga  keuangan  makro  maupun  mikro  yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air, rupayanya belum mencapai kondisi  yang  ideal  jika  diamati  secara  teliti.  Hal  ini  nampak  dari banyaknya  lembaga  keuangan  mikro  yag  hanya  mengejar  target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas  bawah.  Padahal  lembaga  keuangan  mikro  mempunyai posisistrategis  dalam  pengembangan  ekonomi  masyarakat  kelas bawah.  Dalam  kondisi  yang  demikian  inilah baitul  maal  wattamwil (BMT)  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  berbasis  syariah  muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. 1
1 Lihat Pada Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), h. xv
BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan  akad  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip  syari’ah. Hal yang menarik untuk dicermati adalah kenyataan bahwa hukum materiil  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah  belum  diatur  dalam peraturan perundang undangan, kecuali tentang Perbankan Syari’ah melalui UUNo. 21 tahun 2008, dan telah dituangkan dalam bentuk fatwa- fatwaDewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Dalam waktu relatif singkat DSN-MUI telah mengeluarkan 54 fatwa  dalam  rentang  tahun  1999-2006  yang  berhubungan  dengan berbagai masalah pada keuangan syari’ah. 2
Pada  akhir-akhir  ini  banyak  BMT  yang  menawarkan berbagai  bentuk  pelayanan  keuangan  kepada  calon  ANGGOTA. Pada  perkembangannya,  banyak  BMT  yang  mengalami  kegagalan dalam  pengelolaannya  sehingga  harus  dilikuidasi,  salah  satunya adalah  BMT  Asyiffa  yang  harus  diliquidasi  dalam  rapat  anggota dan  saat  ini  belum  adanya  sebuah  kejelasan  terhadap  dana  bagi para ANGGOTA oleh karena itu diperlukan sebuah kejelasan dalam permasalahan  tersebut.
Dapat diketahui apabila dalam Perbankan syari’ah terdapat Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  dimana  LPS  itu  berperan penting,  apabila  suatu  bank  syari’ah  dilikuidasi  dicabut  izin operasi  bank.  Maka  Lembaga  Penjamin  Simpanan  yang  menjamin uang  para  anggota  yang  telah  masuk  atau  berputar  pada  sistem perbankan  tersebut.
Problematika  lain  adalah  tentang  manejemen  penjaminan simpanan. jika dalam lembaga perbankan dana anggota dijamin oleh Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  sehingga  ketika  sebuah  bank dilikuidasi  dana  anggota  aman.  Namun  dalam  kasus  BMT  tidak diketahui  apakah  mempunyai  penjamin  simpanan  seperti  pada perbankan syari’ah.
2 Lihat pada Jurnal Al-Maza > hib , Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabag BMT yang Diliquidasi di Indonesia”, Jurnal Al-Maza > hib ,Vol 5, No.1, Juni 2017, hlm 153

## 88 Ayu Franita Putri
Perlindungan Hukum anggoTa dalam uu no.1 Tahun 2013

## 1. Tentang lembaga keuangan mikro
BMT  merupakan  sebuah  trobosan  baru  dalam  lembaga keuangan  mikro  yang  berbasis  syariah  muncul  dan  menawarkan solusi  bagi  rakyat  menengah  ke  bawah  dan  BMT  lahir  ditengah- tengah  masyarakat  dengan  tujuan  memberikan  solusi  pendanaan yang mudah dan cepat. Dalam UU No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 4 yang menyatakan bahwa pendirian sebuah lembaga keuangan mikro harus memenuhi persyaratan : 3 a. Bentuk badan hukum, b. permodalan, dan c. Mendapat izin usaha.
Namun  pada  realitas  keberadaannya  masih  belum  selaras dengan  tatanan  hukum  yang  ada  dan  kebanyakan  BMT  saat  ini menyatakan dirinya sebagai koperasi, artinya secara badan hukum BMT  tunduk  pada  undang-undang  pengkoperasian 4 Dari  realitas kegiatan BMT yang menyatakan dirinya sebagai koperasi dapat kita lihat dalam pasal 5 UU No 1 tahun 2003 pada poin pertama bahwa bentuk badan hukum dalam pasal 4 dapat dinyatakan sebagai : 5 a. Koperasi;  dan  b.  perseroan  terbatas.  BMT  yang  tergolong  sebagai LKM wajib sebagai badan hukum sesuai dengan pilihan yang ada bisa berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas. Dalam pasal 5 ayat 2 perseroan terbatas yang terdapat dalam pasal 5 ayat
3 Lihat Pasal 4 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
4 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan badan usahaberbadan hukum19 koperasi, sehingga segala aktivitasnya harus melalui prosedur yang  telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Koperasi  .  Namun  BMT  dijalankan dengan prinsip syari’ah oleh karenanya BMT disebut juga sebagai Koperasi Syari’ah. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil . Sebagai Baitul Maal , BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan ( tasaruf ) sesuai dengan peraturan dan amanahnya,  dapat  dikatakan  bahwa  sebagai  baitul  maal,BMT  berperan dan  memiliki  fungsi  sosial.  Sedangkan  sebagai Baitul  Tamwil ,  BMT memiliki  tujuan  awal  untuk  mengembangkan  usaha-usaha  produktif dan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kegiatan  pengusaha  kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Lihat Jurnal Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul  Maal  Wattanwil (Bmt)  Sebagai  Koperasi  Syari’ah  Dalam Bingkai Ius Constituendum ” Jurnal Penelitian, Vol.10, No 2 Agustus 2016, hlm 278-279
5 Lihat Pasal 5 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
1  ,  sahamnya  paling  sedikit  60%  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota  atau  badan  usaha  milik  desa/keluarahan  dalam pasal 5 ayat 4 kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan  Terbatas  20%.  Koperasi  memiliki  20%  dan  maksimal keduanya adalah 40%. 6 BMT memilih koperasi sebagai badan hukum karena  koperasi  tidak  harus  memiliki  sebuah  modal  yang  banyak dan mudah dalam menjalankan sebuah operasionalnya.
Mengingat bahwa BMT yang baik adalah BMT yang didirikan oleh  kelompok  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya, maka sudah selayaknya BMT berbadan  hukum  koperasi  karena  banyak  alasan  yang  didapatkan yang  pertama  adalah  realitas  awal  berdirinya  BMT  dilakukan oleh  sekelompok  aktifis  yang  menghendaki  adanya  peningkatan usaha  kelompok  serta  perbaikan  ekonomi  masyarakatnya,  kedua BMT  terusberupaya  mengajukan  draf  perundang-undangan  yang mengatur  secara  berbeda  dengan  koperasi,  namun  sampai  saat ini  belum  ada  peluang  yang  menunjukkan  kearah  perkembangan dan  bahkan  pada  realitasnya  BMT  diakomondasi  oleh  pemerintah melalui badan hukum koperasi dan oleh kementrian koperasi dan usaha  kecil  menengah.  Tiga,  realitas  penggunaan  badan  hukum koperasi oleh BMT tidak begitu ada persoalan dan masalah.
LKM  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  jasa  dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan  masyarakat,  pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian  jasa konsultasi  pengembangan  usaha  dan  dalam  melakukan  usaha tersebut  LKM  dapat    melakukan  kegiatan  usaha  dalam  bentuk konvensional  maupun  prinsip  syariah.  Kegiatan  LKM  berbentuk syariah wajib dilaksanakan dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
BMT  sebagai  lembaga  pendukung  kegiatan  ekonomi masyarakat  kecil  dengan  berlandaskan  syariah  menurut  pasal  13 ayat 1 wajib membentuk dewan pengawas syariah dalam ayat 2 yang
6 Lihat Pasal 5 ayat 2, pasal 5 ayat 1, dan pasal 5 ayat 4 pada Undang- undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

## 90 Ayu Franita Putri
berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Bank yang mengakomondasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.
DPS  adalah  lembaga  pengawas  syariah  yang  bertugas mengawasi  operasional  dan  praktik  LKS  agar  tetap  konsisten  dan berpegang  teguh  kepada  prinsip  syariah.  Tugas  dan  fungsi  DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut: 7
Memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  direksi,  pimpinan a. unit  usaha  syariah  dan  pimpinan  kantor  cabang  lembaga keuangan  syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan aspek syariah.
Melakukan  pengawasan,  baik  secara  aktif  maupun  pasif, b. terutama  dalam  pelaksanaan  fatwa  DSN  serta  memberikan pengarahan/  pengawasan  atas  produk/  jasa  dan  kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
Sebagai  mediator  antara  lembaga  keuangan  syariah c.
dengan  DSN  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran pengembangan  produk  dan  jasa  dari  lembaga  keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
Dalam UU Lembaga Keuangan Mikro No 1 Tahun 2013 maka dapat  melihat  ketentuan  pasal  23.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa suatu LKM jika mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar: 8
pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal, a. pemegang  Saham  mengganti  pemegang  saham  mengganti b.
dewankomisaris  atau  pengawas  dan/atau  direksi  atau pengurus LKM;
7 Lihat pada jurnal Az Zarqa’, Abdul Mujib, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”, Jurnal Az Zarqa’, Vol.9, No 1 Juni 2017, hlm, 134
8 Lihat Pasal 23 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
LKM  menghapus  buku  Pinjaman  atau  Pembiayaan  yang c. macet  dan  memperhitungkan  kerugian  LKM  dengan modalnya;
LKM  melakukan  penggabungan  atau  peleburan  dengan d.
LKMlain;
kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia e. mengambil alih seluruh kewajiban;
LKM  menyerahkan  pengelolaan  seluruh  atau  sebagian f. kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban
g.
LKM kepada LKM atau pihak lain.
Secara umum permasalahan yang terdapat dalam BMT tidak hanya  pada  prinsip  syariahnya  saja,  melainkan  pada  mekanisme pengelolaannya.  Beberapa  penyebab  tidak  sustainnya  BMT  di Indonesia  adalah  manajemen  yang  buruk,  pengelolaan  yang tidak  amanah,  sumberdaya  manusia  yang  tidak  mampu  bekerja secara  profesional,  tidak  dapat  menarik  kepercayaan  masyarakat, kesulitan  modal  dan  seterusnya.  Tidak  aneh  jika  terkadang  BMT yang  mengalami  kesulitan  tersebut  tidak  melaporkan  kepada  OJK ataupun berkonsultasi pada BMT yang sudah berkembang, sehingga ketika    mengalami  kesulitan  pihak  pengurus  melarikan  diri  tanpa memberikan  informasi  terhadap  anggotanya.  Tidak  sedikit  BMT gulung  tikar  karena  awam  dalam  memahami  tentang  pola  kinerja dan  operasional  dalam  pengembangan  BMT.  Para  pengurus  tidak mengetahui  adanya  regulasi  yang  mengatur  sehingga  dalam menjalankan  bisnis  tidak  mengikuti  ketentuan  dalam  aturan perundang-undangan.
Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam sebab seperti; manajemennya  yang  amburadul,  pengelola  yang  tidak  amanah, sumber  daya  manusia  yang  kurang  mampu  bekerja  profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. Apabila berbicara mengenai sumber daya manusia yang kurang memadai tentang kegiatan BMT dan apabila terkait dengan ketentuan badan hukum. Mengenai status badan hukum yang ada

## 92 Ayu Franita Putri
apakah  BMT  tersebut  sudah  resmi  berbadan  hukum  atau  hanya terdaftar di dalam PINBUK (Pusat Ingkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) sebagai perizinan awal untuk membuka BMT.
Seperti  kasus  BMT  Asyiffa  yang  berada  di  Sidomulyo, Kecamatan  Sekampung  Lampung  Timur  mengalamai  liquidasi yang  menimbulkan  sebuah  kerugian  bagi  para  anggota  BMT  dan pemilik  saham,  dan  dari  akibat  tersebut  tidak  adanya  keastian hukum  karena  ketidak  pahaman  atas  para  anggota  dan  pemilik saham mengenai status badan hukum dan penjamin simpanan yang ada  di  lembaga  keuangan  mikro  tersebut.  kasus  tersebut  anggota banyak  yang  menuntut  pengembalian  uang  mereka.  Faktor  yang menyebabkan sebuah BMT dicabut izinnya atau dibekukan menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM, khususnya pasal 23 ayat 1 dan 2  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Prinsipnya,  pembekuan  atau likuidasi  BMT  hanya  dapat  dilakukan  oleh  OJK  setelah  melalui tahapan-tahapan dalam undang-undang.
Dari  kasus  di  atas  tersebut  dalam  UU  No.1  Tahun  2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan sebuah penjelasan mengenai  perlindungan  pengguna  jasa  LKM  terdapat  dalam pasal  24 9 :  a.  Wewenang  dan  tanggung  jawab  pengurus  LKM;  b. ketentuan  dan  persyaratan  yang  perlu  diketahui  oleh  penyimpan dan  peminjam,  dan  c.  Kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian sehubung  dengan  transaksi  LKM  dengan  pihak  lain.  Dalam  pasal 24  tersebut  membahas  secara  konkret  tentang  sebuah  hubungan antara  para  pelaku  kerjasama,  namun  dalam  faktanya  kurangnya sebuah  komunikasi  dalam  membahas  mengenai  resiko  yang  akan terjadi  karena  mereka  hanya  melihat  pada  konteks  keuntungan dengan tidak melihat adanya resiko kerugian dikemudian hari yang dapat  menghampiri  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  tersebut. Dalam hal ini terdapat OJK melakukan sebuah pengajuan pelayanan pengaduan  penyimpanan  dalam  pasal  26  yang  meliputi: 10 a. Menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan penyimpanan
9 Lihat  Pasal  24  UU  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan Mikro 10 Lihat  Pasal  26  UU  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan Mikro
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
yang  dirugikan  oleh  LKM.  b.  membuat  mekanismee  pengaduan penyimpan  yang  dirugikan  oleh  LKM,  dan  c.  Memfasilitasi penyelesaian  pengaduan  penyimpanan  yang  dirugikan  oleh  LKM. dalam pasal tersebut pengaduan terhadap kegiatan yang dirugikan dapat melakukan pengaduan yang memberikan ruang keluhan atas kerugian yang diakibatkan oleh LKM.
Dalam  kegiatan  penyimpanan  simpanan  dalam  UU  No 1  tahun  2013  diatur  sebuah  penjamin  simpanan  dalam  pasal  19 yang  berkaitan  dengan  bentuk  LKM  sebagai  penjamin  simpanan dimana  kegiatan  penjamin  simpanan  dalam  pasal  19  tersebut terdiri  atas:  a.  Untuk  menjamin  simpanan  masyarakat  pada  LKM, pemerintah daerah atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan  LKM,  b.  dalam  hal  diperlukan,  pemerintah  bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan  LKM.
Dalam pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuk lembaga  penjamin  simpanan  bagi  LKM  terkhusus  BMT.  Maksud pasal  tersebut  dalam  membentuk  Lembaga  Penjamin  Simpanan dapat  dilakukan  dengan  beberapa  pihak  misalnya  pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  Secara  bersama  sama  BMT dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM. Ketentuan tentang tugas,  wewenang  LPS  dan  bagaimana  prosedur  pendaftaran  BMT menjadi anggota LPS dapat dilakukan setelah LPS ini terbentuk.

## Perlindungan Hukum anggota dalam undang-undang koperasi
2. no. 25 Tahun 1992
BMT berbadan hukum koperasi , mengingat BMT yang baik adalah BMT yang didirikan oleh kelompok masyarakat dan bertujuan meningkatkan  harkat  dan  martabat  masyarakatnya,  maka  sudah selayaknya  BMT  berbadan  hukum  koperasi.  Sehingga  operasional kegiatan  BMT  sesuai  dengan  operasional  yang  dilakukan  dalam koperasi.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  BMT  merupakan sebuah lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah sehingga

## 94 Ayu Franita Putri
kegiatan  dalam  kegiatanya  sejajar  dengan  bank  syariah  yang menerapkan berbagai prinsip syariah di dalamnya secara fungsional BMT sebagai Koperasi syari’ah memiliki peran dan fungsi penting yaitu: Sebagai Menejer Investasi, Sebagai Investor dan Fungsi sosial dimana  Fungsi  sosial  ini  juga  memiliki  arti  bahwa  BMT  harus memberikan  pelayanan  baik  kepada  anggota  maupun  masyarakat dhu’afa . Begitupun bila ada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat/ emergency  loan maka  BMT  harus  memberikan  pinjaman kebajikanyang  disebut Qord  Hasan .  Fungsi  sosial  inilah  yang membedakan BMT dengan Koperasi konvensional lainnya.
Dalam literatur LKM tentang keanggotaan BMT diatur dalam UU  no  25  tahun  1992  tentang  Koperasi  dalam  hak  dan  kewajiban anggota dalam pasal 20 : 11
Setiap anggota memupunyai kewajiban: 1.
Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta a. keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan b. oleh koperasi;
Mengembangkan dan
memelihara kebersamaan
c.
berdasarkan atas asas kekeluargaan
Setiap anggota mempunyai hak: 2.
Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara a. dalam rapat anggota;
Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau
b. pengawas;
Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam c. anggaran dasar;
Mengemukakan  pendapat  atau  saran  kepada  pengurus d.
diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; Memanfaatkan  koperasi  dan  mendapat  pelayanan  yang e.
sama antara sesama anggota;
Mendapat  keterangan  mengenai  perkembangan  koperasi f. menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
Kegiatan anggota BMT diatur dalam ketentuan UU tersebut sehingga para anggota BMT dapat melaksanakan kegiatnya sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  tersebut.  Namun  selain  kegiatan antara  hak  dan  kewajiban  BMT  tersebut  diatas,  dalam  UU  No.25 tahun 1992 juga mengatur mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi dalam pasal 30 12 : Pengurus bertugas: 3.
Mengelola koperasi dan usahanya; a. Mengajukan  rencana  kerja  serta  rencana  angaran b. pendapatan dan belanja koperasi; Menyelenggarakan rapat anggota;
c.
Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban d. pelaksanaan tugas; Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. e. Pengurus berwenang: 4.
Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan; a. Memutuskan  penerimaan  dan  penolakan  anggota  baru b. serta pemberhentian anggota sesuai denga ketentuan dalam anggaran dasar;
Melakukan  tindakan  dan  upaya  bagi  kepentingan  dan c. kemanfaatan  koperasi  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya dan keputusan rapat anggota.
Mengetahui  hak  dan  kewajiban  dari  para  anggota  BMT dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  tersebut,  namun  apabila  para naggota tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut maka para nggota BMT melakukan kegiatan sesuai dengan kehendaknya masing-masing sehingga ketentuan dalam uu tersebut tidak berjalan sebagaimana  mestinya  dan  dalam  hal  tersebut  dapat  berpengaruh pada  kualitas  kinerja  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  tersebut. Dari  pengaruh  kinerja  lembaga  keuangan  BMT  tersebut  tentunya berpengaruh  pada  nasib  anggota  apabila  para  anggota  BMT  tidak melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuannya dimana

## 96 Ayu Franita Putri
terdapata  sebuah  ancaman  yang  akan  terjadi  pada  dana  anggota sehingga  dari  permasalahan  tersebut  perlunya  sebuah  payung hukum  dalam  melakukan  perlindungan  bagi  setiap  anggotanya untuk memberikan sebuah kenyamanan di dalam lembaga keuangan mikro tersebut.
Dari kekhawatiran tersebut maka dalam koperasi dibentuklah sebuah  lembaga  pengawas  guna  untuk  melakukan  pengawasan dalam  kegiatan  para  anggota  koperasi  tersebut,  karena  BMT menggunakan payung hukum dari koperasi, maka kegiatan anggota BMT juga terdapat para pengawas yang diatur dalam pasal  39 UU no 25 tahun 1992 13 :
Pengawas bertugas : 1.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan d.
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
Membuat  laporan  tertulis  tentang  hasil  pengawasannya 2.
Pengawas berwenang:
Meneliti catatan yang ada pada koperasi; a. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
b.
Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap 3. pihak ketiga.
Fungsi dari adanya pengawasan terhadap berjalannya sebuah kegiatan  lembaga  keuangan  mikro  dapat  meminimalisir  sebuah penyalahgunaan  dari  hak  dan  kewajiban  para  anggota  terhadap tugas  dan  kewajibannya  di  dalam  lembaga  keuangan  tersebut. Sehingga  terdapatnya  sebuah  lembaga  pengawas  cukup  dianggap efektif  di  dalam  lembaga  keuangan  mikro  syariah.  Terlebih  bagi kepercayaan anggotanya yang memiliki rasa aman akan terdapatnya sebuah pengawas di dalam lembaga keuangan tersebut dan merasa terdapat sebuah perlindungan akan hal tersebut.
Berbicara  mengenai  perlindungan  hukum  terbesit  dalam sebuah  kenyamanan  dan  perlindungan  dalam  melakukan  sebuah kegiatan di dalam lembaga keuangan mikro tersebut. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman
13 Lihat Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 14 Masih menurut Satjipto Raharjo  yaitu  hukum  untuk  melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara  mengalokasikan  waktu  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 15
Sehingga  perlindungan  diberikan  kepada  anggota  yang memiliki hak untuk dipenuhi oleh BMT. Terlebih apabila sebuah BMT diliquidasi atau dibekukan maka terdapatnya sebuah perlindungan hukum  yang  merujuk  pada  perlindungan  dana  anggota  yang disimpan  di  BMT  tersebut.  Mengenai  sebuah  pembekuan  dalam lembaga  keuangan  mikro  dalam  ranah  BMT  yang  menggunakan dasar  hukum  dari  koperasi  maka  dari  itu  ketentuan  pembekuan dilihat dari UU Koperasi No 25 tahun 1992 pasal 46: 16 pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan
Keputusan Rapat Anggota, atau 1.
Keputusan Pemerintah
2.
Apabila kegiatan pembubaran koperasi tersebut berdasarkan rapat anggota, maka akan berlakunya pasal 49: 17
Keputusan  pembubaran  koperasi  oleh  Rapat  Anggota 1.
diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota:
Semua Kreditor; a. Pemerintah. b. Pemberitahuan  kepada  semua  kreditor  dilakukan  oleh 2. pemerintah,  dalam  hal  pembubaran  tersebut  berlangsung berdasarkan keputusan pemerintah.
Selama  pemberitahuan  pembubaran  koperasi  belum
3. diterima  oleh  kreditor,  maka  pembubaran  koperasi  belum berlaku  baginya
Dan dalam pasal 50 poin b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah
14 Satjipt Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditia Bakti,2000),h.53-54 15 Ibid ,h..5
16 Lihat Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi 17 Lihat Pasal 49 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

## 98 Ayu Franita Putri
tanggal diterimanya surat pembubaran. Dalam hal ini terdapatnya sebuah rasa kenyamanan akan pemberitahuan dengan waktu yang cukup  sebelum  sebuah  koerasi  tersebut  dibubarkan.  Sehingga terdapatnya sebuah perlindungan hukum dalam poin pasal tersebut dan  memberikan  keamanan  bagi  para  anggota  yang  melakukan simpanan  dana  di  dalam  koperasi  tersebut.  Selain  bagi  anggota dalam UU koperasi tersebut juga terdapat sebuah perlindungan bagi para anggota dalam pasal 54: 18
Melakukan  segala  perbuatan  hukum  untuk  dan  atas  nama 1.
“koperasi dalam penyelsaian;
Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. 2. Memanggil  pengurus,  anggota  dan  bekas  anggota  tertentu 3. yangdiperlukan baik sendiri maupun bersama-sama. Memperoleh,  memeriksa,  dan  menggunakan  segala  catatan 4. yangdan arsip koperasi.
Menetapkan  dan  melaksanakan  segala  kewajiban 5. pembayaranyang  didahulukan  dari  pembayaran  hutang lainnya.
Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan 6. sisakewajiban koperasi. Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota. 7. Membuat berita acara penyelesaian. 8.
Dalam  pasal  55  dalam  hal  pembubaran  koperasi,  anggota hanya  menanggung  kerugian  sebatas  simpanan  pokok,  simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat kita  lihat  bahwa  ketentuan  dalam  UU  no  1  tahun  2013  dan  uu koperasi no 25 tahun 1992 yang memberikan sebuah perlindungan bagi  Anggota    sehingga  memberikan  sebuah  kejelasan  dalam sebuah  kesenjangan  perlindungan  hukum.  Namun  dalam  hal  ini BMT  hanya  mengikuti  dan  mengadopsi  sebuah  peraturan  dalam uu  tersebut  sehingga  perlunya  sebuah  kepastian  hukum  bagi perlindungan hukum bagi anggota untuk melindungi sebuah resiko yang akan  datang.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
Perlindungan  Hukum  Terhadap  anggoTa  dalam  BmT 3. asyiffa kec. sekampung lampung Timur yang di liquidasi.
BMT  sebagai  lembaga  keuangan  yang  ditumbuhkan  dari peran  masyarakat  secara  luas,  tidak  ada  batasan  ekonomi,  social bahkan  agama  dan  semua  kompomen  masyarakat  dapat  berperan aktif  dalam  membangun  sebuah  sistem  keuangan  yang  lebih  adil dan  yang  lebih  penting  mampu  menjangkau  lapisan  pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha  mikro  dan  kecil  di  lingkungannya  merupakan  sumbangan yang sangat berarti bagi pembagunan nasional.
Kehadiran  BMT  hingga  kini  belum  dapat  memberikan sumbangan  yang  signifikan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  kelas bawah dan pertumbuhan usaha kecil sebagaimana yang diharapkan. Walaupun  demikian,  beberapa  BMT  telah  berhasil  mencapai kemajuan  yang  cukup  mengembirakan.  Adapun  kelemahan  BMT pada  umumnya  adalah  lemahnya  SDM,  manajemen,  fasilitas  , servis,  permodalan  dan  lain-lain  yang  berakhir  pada  sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas ( public trust ) terhadap jasa dan pelayanan yang dapat diberikan BMT. 19
Berbicara  mengenai  sebuah  kelemahan  BMT  yang  ada  di Indonesia  khusunya  yang  terdapat  dalam  BMT  Asyiifa  dimana BMT tersebut terbentuk dari sebuah kelompok swadaya masyarakat dengan kemampuan nya untuk megelola sebuah lembaga keuangan mikro  bagi  masyarakat  kecil  dan  menengah,  apabila  kita  lihat bahwasanya  daerah  Sekampung  merupakan  sebuah  desa  dengan cakupan masyarakat mayoritas pedagang dan BMT Asyiifa tersebut hadir  dalam  cakupan  suntikan  dana  bagi  masyarakat  sekitar. Sehingga  kenaikan  taraf  ekonomi  yang  ada  semakin  membaik
19 Arahan-arahan  dari  Nabi  SAW  mengenai  pemungutan  dan pendistribusian  kekayaan  negara  memberikan  bentuk  kesucian  kepada Baitul Maal. Lembaga  ini  samapai  diidentifikasi  sebagai trust (kepercayaan)  umat Islam dengan khalifah sebagai trustee . Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang  terkumpul  dan  pendistribusiannya.  Bagaimanapun  dengan  terjadinya degeneralisasi  di  kalangan  umat  Islam  konsep  ini  menjadi  kabur  dan  oleh penguasa yang korup, menjadikan Baitul Maal untuk kepentingan pribadi mereka. Lihat Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), ( Yogyakarta: UIIPress), hlm,  53

## 100 Ayu Franita Putri
dengan  hadirnya  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  yang  berbasis syariah yaitu BMT Asyiifa.
Namun pada ketentuan yang ada saat ini BMT Asyifa yang digadang-gadangkan  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  mikro yang menunjang perekonomian masyarakat kecil justru menjadikan sebuah momok bagi masyarakat dan anggota. BMT tersebut saat ini mengalami ketidak jelasan, pasalanya seluruh omset BMT tersebut habis di jual oleh Ketua BMT tersebut dan seluruh dana yang ada di BMT  tersebut  harus  lenyap  seketika  sehingga  BMT  tersebut  harus hilang dan BMT melarikan uang anggota. Namun upaya kejelasan sebuah  perlindungan  anggota  dan  anggota  tidak  di  lakukan sebagaimana mestinya sehingga dana simpanan para anggota dan anggota  tidak  terdapat  sebah  kejelasan  hingga  saat  ini.  Apabila kita melihat sebuah problema ketidakjelasan dari anggota tersebut maka kita dapat melakukan sebuah tinjaun dalam UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.
Apabila  kita  lihat  pada  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 20 .
Dalam  hal  ini  maka  dalam  segala  pemakaian  produk  atau  jasa oleh  konsumen,  konsumen  berhak  mendapat  suatu  kepastian hukum. Dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  yang  membahas  tentang  asas  perlindungan  konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan,  keseimbangan,  keamanan,  dan  keselamatan.  Dalam  hal ini  segala  aspek  sangat  berperan  penting  agar  dapat  terlaksana secara  maksimal.
Dari  adanya  perlindungan  hukum  bagi  anggota  BMT  yang berpatokan pada asas manfaat sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 ini  sangat  penting  adanya  untuk  menjamin  bagi  anggota  BMT memperoleh  haknya.  Karena  asas  kemanfaatan  ini  adalah  dalam hal  baik  pihak  maupun  produsen  maupun  konsumen  memiliki kedudukan  yang  sama  sehingga  tidak  ada  kerugian  dari  masing-
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
masing pihak baik angota maupun BMT, dan masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. Selain itu juga pada asas keseimbangan ini  juga  diperlukan  perlindungan  hukum  anggota  BMT  karena perlunya  keseimbangan  antara  pelaku  usaha,  anggota  serta pemerintah  sehingga  dapat  terwujud  sistem  lembaga  keuangan mikro yang baik dan stabil.
Asas kepastian hukum yaitu asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat memenuhi peraturan yang berlaku sehingga  tidak  akan  melanggar  hukum  yang  telah  diatur.  Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka para anggota dapat merasa aman  karena  mendapatkan  sebuah  jaminan  atas  kepastian  hukum yang  jelas  apabila  terdapatnya  sebuah  hal  yang  tidak  diinginkan. Disini  perlindungan  anggota  menjadi  urge  karena  secara  nyata kedudukan antara para pihak BMT dan anggotanya seringkali tidak seimbang. Karena terjadinya sebuah pembekuan yang ada sehingga para  anggota  merasa  ketakutan  dalam  melihat  sebuah  lembaga keuangan mikro tersebut dan hal ini merupakan sebuah jangkauan yang cukup penting bagi perlindungan anggota.
Perlindungan  tersebut  di  rasa  sangat  penting  karena  tidak sedikit bahwasanya cakupan dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut atau BMT merupakan sebuah cakupan dari masyarakat kecil sehingga apabila sebuah BMT tersebut mengalami sebuah kegagalan atau pembekuan yang terjadi maka dapat berpengaruh pada pasar yang ada di masyarakat tersebut.

## dafTar PusTaka

## Abdul  Mujib,  “Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada
Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”, Jurnal Az Zarqa’, Vol.9, No 1 Juni 2017, pp 126-145
Elfa  Murdiana,  “Menggagas  Payung  Hukum Baitul MaalWattanwil (Bmt)Sebagai  Koperasi  Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum ” Jurnal Penelitian,
Vol.10, No 2 Agustus 2016, pp, 271-293
Hasan,Ahmad Ridwan, Manajemen Baitul Mal
WaTamwil, Bandung: CV Pustaka Setia,2013 Imaniyati, Neni Sri, Aspek Hukum BMT , PT. Citra Aditya Bakti,2010 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di Indonesia , Jakarta:Prendamedia Group 2015 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT), Yogyakarta: UIIPress Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil , Yogyakarta: UII Press, 2014 Rizky  Awalil, BMT  Fakta  dan  Prospek  Baitul  Maal  Wat Tamwil , Yogyakarta: UCY Press, 2007 Sumiyanto  Ahmad, BMT  Menuju  Koperasi  Modern ,

## Yogyakarta:ISES Publishing, 2008
Syafi’atul  Mir’ah  Ma’shum,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Nasabag BMT yang Diliquidasi di Indonesia”, Jurnal Al-Maza > hib ,Vol 5, No.1, Juni 2017, pp,152-167