## EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN
Hwian Christianto email : hwall4jc@yahoo.co.id

## Abstract
The elucidation of Art. 4 Act No. 44, 2008 implicitly protects a person’s right to possess pornographic materials for his own use. This article argues that this reading opens up a number of moral problems. For one thing what is the limit of legal and illegal porn, a question which cannot be separated from our  understanding  of  what  is  considered  indecent  behaviour.  In  addition,  the  porn  industry,  the source of pornographic materials, is considered immoral or against religious precepts in itself.  The right to posses pornographic materials will be discussed from this perspective.
Keywords:
right to own porn material, moral norm, special/general right, adat law, human right

## Abstrak
Penjelasan  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2008  secara  implisit  melindungi  hak seseorang atas materi pornografi yang digunakan untuk dirinya sendiri. Artikel ini akan membahas perbenturan  antara  hak  untuk  menyimpan  bahan-bahan  pornografi  dan  pandangan  umum  yang melihat pornografi sebagai ‘pintu’ imoralitas.  Industri pornografi sendiri pada prinsipnya selalu melibatkan  pemahaman  kita  akan  lingkup  pengertian  perbuatan  cabul.    Hak  untuk  memiliki, menyimpan,  bahan-bahan  pornografi,  untuk  kepentingan  diri  sendiri  akan  dibahas  dari  sudut pandang ini.

## Kata Kunci:
Hak  atas  materi  pornografi,  norma  kesusilaan,  hak  khusus/hak  umum,  hukum  adat,  hak  asasi manusia

## Pendahuluan
Sejak  keberadaan  manusia  hingga  sampai  saat  ini  masalah  kesusilaan menjadi topik penting dan menarik untuk didiskusikan. Kesusilaan sangat terkait erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermoral. Nilai kesusilaan  sebagai  hasil  dari  penghayatan  manusia  atas  keberadaan  diri  dan relasinya  dengan  masyarakat  menciptakan  sebuah  tatanan  hidup  masyarakat yang  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya.  Kesusilaan  menjadi  penanda  utama
keberadaban  suatu  bangsa  karena  di  dalamnya  terdapat  ukuran  seberapa  jauh penghargaan atas hak asasi manusia diberikan.
Kasus pornografi yang terjadi di masyarakat semakin beragam bentuknya, hanya  saja  jika  diperhatikan  dengan  seksama  memiliki  kesamaan  dalam  banyak kasus    diawali  dengan  pembuatan  materi  pornografi  untuk  kepentingan  sendiri. Kasus  pelaku  yang  merekam  adegan  seksual  atau  pelecehan  seksual  dengan kamera foto dengan modus untuk berbalikan apabila diputus hubungan asmara di Depok  Jawab  Barat 1 ,    kasus  seorang  wanita  yang  iseng  memfoto  dirinya  tetapi tersebar  di  media  sosial  di  Surabaya 2 ,  kasus  penyebaran  video  porno  anggota DPR 3 ,  seorang  anak  berusia  16  tahun  yang  merekam  adegan  mesum  dengan korban dengan menyetubuhi korban 15 kali dalam waktu 4 bulan 4 dan berbagai macam  kasus  lainnya.  Berdasarkan  banyaknya  kasus  yang  terjadi  dapat  dilihat bahwa permasalahan pornografi bermula dari pembuatan materi pornografi yang awalnya diperuntukkan bagi kepentingan diri sendiri. Berbagai kasus pornografi pun  terjadi  begitu  banyak  dan  menyita  perhatian  masyarakat  dalam  penegakan hukumnya  terutama  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.
Sejak  disahkan  tanggal  26  November  2008  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah mendapatkan berbagai pro dan kontra dari beberapa  kelompok  dengan  berbagai  macam  argumentasi.  Ketidakpuasan  atas hadirnya UU No. 44 Tahun 2008 berlanjut dengan proses permohonan pengujian
1 Siti  Roquyah  &  Zahrul  D.,    “Begini  Modus  Penyebaran  Foto  Porno  Remaja  di  Depok”, http://metro.news.viva.co.id/news/read/601827-begini-modus-penyebaran-foto-porno- remaja-di-depok, 17 Maret 2015, (terakhir di akses 30 Maret 2015)
2 Fim, “Foto Bugil Disebar, Lapor Polisi”, http://www.jawapos.com/baca/artikel/8881/foto-bugil- disebar-lapor-polisi, 6 November 2014, (terakhir diakses 30 Maret 2015)
3 Munawarroh,  Ira  Aguslina,  &  Sufa  A.  Kristanti,  “Video  Porno  Coreng  Muka  DPR”,  http:// www.tempo.co/read/fokus/2012/04/25/2362/Video-Porno-Coreng-Muka-DPR, 25 April 2012, (terakhir diakses 30 Maret 2015)
4 Iqbal  T.  Lazuardi,  “Bocah  16  tahun  Unggah  Adegan  Mesumnya  ke  Facebook”,  http:// www.tempo.co/read/news/2014/09/26/058609997/Bocah-16-Tahun-Unggah-Adegan- Mesumnya-ke-Facebook, 26 September 2014, (terakhir diakses 30 Maret 2015)
konstitusi  kepada  Mahkamah  Konstitusi  karena  dianggap  bertentangan  dengan UUD  1945.  Tercatat  sampai  dengan  pertengahan  tahun  2011,  UU  No.  44  Tahun 2008  sudah  dimohonkan  uji  konstitusi  sebanyak  2  (dua)  kali  dengan  materi pengujian ketentuan hukum  Pasal 1 angka 1  ,Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi. Semua permohonan pengujian konstitusi UU No. 44 Tahun 2008 akhirnya ditolak semua oleh Mahkamah Konstitusi yang menilai keberadaan UU a quo tetap konstitusional.
Keberadaan  Penjelasan  Pasal  4  dan  Penjelasan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  menegaskan  bentuk  hak  atas  materi  pornografi  sebagai bentuk  hak  baru  yang  dimiliki  oleh  tiap  warga  negara.  Suatu  bentuk  hak  yang sangat unik mengingat materi pornografi pada dasarnya memiliki dampak negatif pada diri pemilik maupun bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 semakin menegaskan hak atas materi pornografi sebagai hak  yang  dilindungi  Undang-Undang  bahkan  konstitusional.  Artinya  hak  atas materi  pornografi  dapat  dipahami  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A-Pasal 28G UUD 1945. Hanya saja mengingat dampak negatif dari materi pornografi dapat merusak tatanan nilai kesusilaan dan menjadi  penyebab  dari  kejahatan  kesusilaan  (tindak  pidana  pornografi)  maka diperlukan  pemahaman  lebih  lanjut  sampai  dimana  batasan  hak  atas  materi pornografi.  Oleh  karena  itu  untuk  memperdalam  Hak  seseorang  atas  materi pornografi diajukan beberapa isu hukum, antara lain:
1. Apakah  seseorang  dapat  dikatakan  memiliki  hak  mutlak  atas  materi pornografi?
2. Apakah batasan hak seseorang atas materi pornografi yang dimilikinya?

## Perkembangan Pemikiran Hak yang dimiliki Manusia secara Umum
Pemikiran terhadap hak manusia pada dasarnya sudah dimulai sejak awal mula  keberadaan  manusia  itu  sendiri.  Awal  mula  penciptaan  manusia,  Tuhan
menegaskan  hak  istimewa  manusia  untuk  menikmati  dan  mengelola  kekayaan alam  sebagai  penunjang  kehidupannya.  Keberadaan  hak  pada  dasarnya bersumber  pada  kebutuhan  dan  eksistensi  diri  manusia. 5 Manusia  dalam kebutuhannya memperjuangkan hak sebagai bagian penunjang kehidupan untuk dapat  tumbuh  dan  berkembang  sedangkan  dari  aspek  aktualisasi  diri,  hak dimaknai sebagai jaminan atas pengakuan dan perlindungan pemenuhan interaksi sosial  dengan  manusia  yang  lainnya.  Sampai  pada  titik  perkembangan  ini,  hak yang  dimiliki  manusia  bersifat  absolut  sekaligus  relatif.  Absolut  bagi  jaminan pemenuhan kebutuhan diri atas bahan pokok penujang kehidupan seperti bahan makanan,  minum,  udara,  dll.  sedangkan  relatif  ketika  berhadapan  dengan kebutuhan orang lain yang sama. Penting untuk diperhatikan dalam hal ini bahwa obyek hak yang dimiliki manusia merupakan obyek yang penting dan mempunyai nilai  manfaat  bagi  kehidupan  manusia  baik  sebagai  kebutuhan  dasar  maupun penunjang.  Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  jika  kebutuhan-kebutuhan  tersebut tidak dipenuhi tiap manusia yang dilanggar haknya akan segera mengajukan klaim agar segera mendapatkan pemenuhan.
Era Hak Asasi Manusia yang bergulir sejak  revolusi Perancis dan Negara- negara Eropa tidak dapat dipungkiri membawa “angin segar” bagi pemikiran hak yang dimiliki manusia. Pembedaan hak mulai terjadi dari hak yang dilindungi oleh hukum  dan  hak  yang  memang  secara  asasi  ada  dalam  diri  manusia  dalam keberadaannya. Fokus tidak lagi terletak pada manusia sebagai pemilik hak yang harus diperjuangkan melainkan sudah bergeser ke arah ketentuan hukum apakah yang melindungi hak yang dimiliki manusia. Universal Declaration of Human Rights 1958 sebagai  hasil  kristalisasi  hak-hak  asasi  manusia  yang  begitu  banyak  dan beragam  bentuknya  hanya  memuat  “genus”  hak  asasi  manusia  secara  pokok. Sebagai contoh, Hak Asasi untuk memiliki sesuatu hanya ditegaskan dalam Pasal
5 Peter Machmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum 53 (Kencana Prenada, Jakarta, 2011)
17  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  hak  pokok  tidak  pernah diberikan penjelasan apabila ketentuan tersebut berhadapan dengan kepentingan masyarakat.

## Hak Atas Materi Pornografi menurut Hukum Adat dan Hukum Agama
Perkembangan  pemikiran  hak  yang  dimiliki  manusia  tidak  hanya berkembang  di  dalam  hukum  internasional  melainkan  hukum  adat.  Pemahaman terhadap  hak  atas  materi  pornografi  sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengaturan hukum adat terhadap materi yang melanggar kesusilaan. Hukum adat pidana sebenarnya sudah sejak lama mengatur larangan keberadaan materi yang melanggar  kesusilaan.  Masyarakat  Batak  Toba  menjujung  tinggi  nama  baik keluarganya, apabila ada gunjingan tentang anak gadisnya maka orang tua tidak ragu-ragu  untuk  memeriksakan  gadis  tersebut  ke  dokter  lalu  surat  keterangan dokter  yang  menyatakan  keperawanan,  mereka  menghadap  penguasa  untuk mengadukan  fitnah  tersebut. 6 Jangankan  menyimpan  materi  asusila,  orang menuduhkan  hal  asusila  kepada  gadis  sudah  merupakan  hal  yang  sangat memalukan dan dijauhi oleh masyarakat Batak Toba. Begitu pula bagi masyarakat adat Bali yang mengenal adanya delik adat dengan syarat (1) ada perbuatan yang dilakukan  oleh  perseorangan,  kelompok,  atau  pengurus  adat  sendiri;  (2) perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat; (3) perbuatan itu dipandang  dapat  menimbulkan  goncangan  karena  mengganggu  keseimbangan dalam  masyarakat,  dan  (4)  atas  perbuatan  itu  timbul  reaksi  dari  masyarakat berupa  sanksi  adat. 7 Terkait  delik  susila,  hukum  adat  Bali  sangat  memandang “susila”  sebagai  hal  yang  paling  utama  pada  titisan  sebagai  manusia  yang bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara  makro  kosmos  ( bhuwana
6 J.C.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba 211 (LKiS, Yogyakarta, 2004).
7 I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat 6 (Eresco, Bandung,  2003).
agung )  dengan  mikro  kosmos  ( bhuwana  alit ). 8 Secara  khusus  memang  hukum adat Bali tidak mengenal materi asusila sebagai hal yang dilarang secara eksplisit, akan  tetapi  lebih  menekankan  pada  bentuk-bentuk  delik  adat  yang  menyangkut kesusilaan seperti Lokika  Sanggraha (hubungan  seksual  antara  pria  dan  wanita yang  belum    terikat  perkawinan  akan  tetapi  si  pria  mengingkari  janji  untuk menikah), Gamia gamma (larangan hubungan kawin dengan saudara sekerabat) , Drati  karma (perzinahan) ,  Mamitra  ngalang (Perzinahan  dengan  kondisi  si  pria sudah    beristri  tetapi  memberi  nafkah  kepada  wanita  lain) ,  Salah  karma (hubungan  seksual  dengan  makhluk  tidak  sejenis)  ,  dan Kumpul  Kebo (seorang pria  dan  wanita  yang  hidup  bersama  di  satu  rumah  tetapi  belum  dalam  ikatan perkawinan). 9 Walaupun  demikian  hal-hal  tersebut  telah  dilarang  sebagai tindakan  asusila  yang  harus  dijauhi  apalagi  dibuat  dan  disimpan  untuk kepentingan  diri  sendiri.  Tentu  saja  hak  atas  materi  pornografi  termasuk  dalam larangan tindakan asusila.
Nilai  keluhuran  diri  dan  keluarga  memang  menjadi  nilai  yang  sangat dijunjung  tinggi  masyarakat  adat,  seperti  halnya  masyarakat  Bugis-Makasar.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dengan  jelas  dari  beberapa  petuah  leluhur  masyarakat Bugis  seperti  “Mengikuti  hawa  nafsu  ibarat  menumpang  perahu  bocor”,  “Hai perempuan,  pagari  dirimu  demi  kehormatanmu;  hai  pria,  pagari  dirimu  demi kesabaranmu.” 10 yang  mengajarkan  mentalitas  serta  norma  kesusilaan  diri sebagai  sumber  utama    jati  diri  yang  baik  dan  luhur.  Seumpama  ada  seseorang yang memiliki informasi yang menyinggung harga diri keluarga, maka masyarakat Bugis mengenal  tindakan pembelaan untuk mengembalikan kehormatan keluarga dengan  membunuh  pelaku  (Sirί) 11 .  Bisa  dibayangkan  jika  seseorang  mempunyai materi  asusila  yang  melibatkan  gadis  keluarga  lain  maka  keluarga  yang  merasa
8 Id . , 14 9 Id . , 15-17
10 Christian  Pelras,  Manusia  Bugis,  Nirwan  Ahmad  Arsuka,  Ade  Pristie  Wahyo,  dan  J.B.  Kristanto (Penerjemah) 248 (Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris).
11 Id . ,  251
dipermalukan  akan  melakukan  Sirί  sebagai  kewajiban  luhurnya  membela kehormatan keluarga. Berdasarkan contoh  hukum adat yang berlaku di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang sangat penting menyangkut  nama  baik  atau  kehormatan  seseorang  bahkan  keluarga.  Setiap tindakan  yang  bisa  berpotensi  melanggar  norma  kesusilaan  pada  hakikatnya merupakan  ancaman  serius  bagi  tatanan  nilai  masyarakat  yang  ditentang  dan dilarang.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  salah  satu  bentuk  awal  dari pelanggaran  kesusilaan  yang  harus  dihentikan  agar  tidak  berlanjut  pada konsekuensi yang lebih berbahaya.
Kepemilikan  materi  pornografi  pada  dasarnya  juga  tidak  sesuai  dengan norma  agama  yang  berlaku  di  Indonesia.  Agama  Islam  sebagaimana  dijelaskan oleh  Abdul  Gani  Karim  menentukan  kejahatan-kejahatan  yang  diatur  dalam  Al- Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai berikut 12 :
1) Hukuman  pelanggaran  terhadap  agama  dengan  cara  meng-ingkari  agama  itu sendiri. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur’an II ayat 217;
2) Hukuman  terhadap  pelanggaran  kehormatan  dengan  zina  dan  tuduhan berzina, ini disebutkan oleh Allah dalam Surat IV ayat 15 dan 16 dan Surat An- Nur ayat 2 dan 3;
3) Hukuman  terhadap  pelaku  pencurian  (surat  Al-Maidah  ayat  38  dan  39)  atau mengganggu ketentraman umum dengan peperangan dan berbuat keonaran di atas dunia ini (Surat Al-Maidah ayat 33;
4) Hukuman  merusakkan  akal  dengan  minum-minuman  keras  (Surat  Al-Maidah ayat 90 dan 91)
Kejahatan  kesusilaan  tampak  diposisikan  sebagai  tindakan  yang  sangat serius  setelah  tindak  pelanggaran  terhadap  agama  (posisi  kedua).  Hal  tersebut dapat  dipahami  mengingat  kesucian  diri  dalam  hal  susila  begitu  penting  bagi seorang  muslim  untuk  dapat    menjalankan  ibadahnya  dengan  sempurna.  Bagi umat  Islam  kesucian  yang  merupakan  kewajiban  yang  diperintahkan  Nabi
12 Abdulgani Karim, “Pengaruh Agama Islam terhadap Hukum Pidana Nasional” dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan FH Udayana, ed. Tanggal 17-19 Maret 1975, Denpasar-Bali 62 (Bandung: Binacipta, Bandung)
Muhammad  S.A.W.  yang  dikenal  dengan tahȃrah yang  berarti  “menjauhi  segala yang  kotor  dan  cemar  sebagaimana  diperintahkan  dalam  Al-Qurän  LXXIV.5 “Hindarkanlah  yang  tak  suci”  sebab  “Allah  kasih  akan  mereka  yang  selalu  suci dirinya.”  (Al-Qurän  II  222;  IX.  108). 13 Kesucian  yang  dimaksud  juga  termasuk kesucian pikiran dari materi-materi yang menjerumuskan ke dalam dosa dengan tujuan  menjadi  makhluk  yang  bermoral  ( akhlak  al-karimah ).  Siti  Musdah menegaskan  indikasi  akhlak  al-karimah  tersebut  dengan  “menjauhi  segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral ( fahisyah ), termasuk di dalamnya pornografi.” 14 Pandangan tersebut dapat dipahami ketika mengingat Firman Allah:
“Katakanlah  kepada  laki-laki  yang  beriman,  hendaklah  mereka menahan  pandangannya  dan  menjaga  organ  reproduksinya.  Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui  apa  yang  mereka  perbuat.  Katakan  pula  kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya  dan  menjaga  organ  reproduksinya.  Dan  janganlah mereka  menampakkan  perhiasannya,  kecuali  yang  bisa  tampak padanya…” (QS Al-Nuur 34: 30-31)
Berangkat  dari  ayat  suci  tersebut,  Siti  Musdah  menjelaskan  korelasi pandangan Islam terhadap pornografi bahwa “Islam mengambil sikap yang lebih hati-hati,  yakni  mengedepankan  tindakan  preventif  ketimbang  kuratif.  Tindakan preventif  yang  dimaksud  adalah  dalam  bentuk  mmbatasi  pandangan  mata  dan menjaga  organ-organ  reproduksi.” 15 Pandangan  ini  semakin  mengukuhkan dampak  negatif  dari  materi  pornografi,  selain  merusak  kesucian  diri  juga melanggar perintah Allah untuk menjaga pandangan dan organ reproduksi.
Pemahaman  yang  sama  ditunjukkan  pula  dalam  ajaran  Kristen  yang menempatkan  kekudusan  diri  sebagai  bagian    yang  tak  terpisahkan  dengan hubungannya dengan Allah. Hukum ke-7 dari Sepuluh Perintah Allah menyatakan
13 Ahmad Ramali, Peraturan-Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Sjara’ Islam 47 (Djakarta: Balai Pustaka, 1968).
14 Siti Musdah Mulia, “Manajemen Syahwat Terapi Islam menyikapi Pornografi”, Jurnal Perempuan: Pornografi ,  No. 38 Tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, 66 Jakarta (November 2004).
15 Id . , 67
larangan  keras  “Jangan  berzinah”  sebagai  bagian  dari  relasi  yang  baik  dengan sesama  manusia.  Perbuatan  zinah  bukan  hanya  melukai  pasangan  yang  sah ataupun  masyarakat  (nilai-nilai)  tetapi  juga  hubungan  kudus  dengan  Tuhan sehingga sangat dilarang dan kedua pelaku dihukum mati (Imamat 20:10; Ulangan 22:22-24).    Firman  Tuhan  tersebut  menegaskan  standar  yang  sangat  tinggi mengingat  kekudusan  merupakan  syarat  utama  bagi  seseorang  Kristen  untuk beribadah kepadaNya. Perzinahan tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga aspek  batin  sehingga  tidak  mungkin  orang  yang  berbuat  zinah  tanpa  keinginan untuk berbuat zinah. Oleh karena itu melihat seorang wanita dan mengingininya sudah  berzinah  dalam  hatinya  benar-benar  menjadi  tolok  ukur  perzinahan  bagi orang  Kristen  meskipun  dirinya  belum  secara  lahiriah/langsung  berbuat  zinah. Seseorang  yang  memiliki  materi  pornografi  secara  naluri  akan  terus  ingin melihat/menonton  materi  pornografi  tersebut  secara  terus-menerus  untuk melampiaskan  hasrat  seksual.  Keinginan  tersebut  secara  sadar  atau  tidak  mulai mempengaruhi  orang  tersebut  untuk  membayangkan  adegan  pornografi  karena memang  pada  dasarnya  ia  menginginkannya.  Disinilah  orang  tersebut  sudah berdosa  melakukan  perbuatan  zinah  dalam  hatinya  sehingga  tidak  kudus dihadapan  Allah.  Kepemilikan  materi  pornografi  jelas  dipandang  sebagai perbuatan  dosa  karena  seseorang  telah  membuka  diri  untuk  mengingini wanita/seksualitas  dalam  hatinya.    Berangkat  dari  penjelasan  tersebut  tindakan mengingini  wanita  sudah  termasuk  dalam  tindakan  perzinahan  apalagi menyimpan materi asusila.
Ajaran agama Hindu juga menempatkan masalah kesusilaan sebagai bagian dari kehidupan beragama yang baik bagi diri maupun kehidupan bermasyarakat. Perihal  kesusilaan  ( ҫusila )  berada  pada  bagian  penting  dalam  agama  Hindu disamping Bagian Filsafat ( tatwa ) dan Upakara ( Yajna ) yang didasarkan atas satu dalil  seperti  terdapat  dalam Chandogya Upanishad    6,7,8  yaitu Tat  Twam  Asi
artinya:  Dikaulah  (semua)  itu,  semua  makhluk  adalah  Engkau. 16 Penekanan  diri sebagai awal mula dari pemahaman ҫusila didasarkan atas adanya musuh dalam diri yang harus diperangi, dalam kaitannya dengan memiliki materi asusila maka dinilai jatuh pada SADRIPU dalam bentuk Kama (sifat yang dipenuhi hawa nafsu), SADATATAYI  dalam  bentuk  Daratikrama  (sifat  yang  doyan  memperkosa  gadis), SAPTA TIMIRA dalam bentuk Surupa (kegelapan yang disebabkan oleh rupa yang tampan). 17 Ketiga  hal  tersebut  merupakan  larangan  sekaligus  musuh  dalam  diri manusia  yang  harus  dihindari  dan  dilawan  keberadaannya  agar  ibadah  dapat diterima  Tuhan.  Tjokorda  Raka  Dherana  dan  Made  Widnyana  menjelaskan tuntutan  diri  umat  Hindhu  untuk  memiliki  TRI  KARYA  PARIҪUDHA  (Manacika: berpikir yang baik dan suci; Wacika: berkata yang baik dan benar; Kayika: berbuat yang  baik  dan  suci)    sedangkan  terkait  dengan  materi  asusila  secara  tersirat dituntut adanya Panca Yama Brata  khususnya melakukan Satya (setia akan janji dan  selalu  jujur  yang  menyebabkan  orang  lain  senang)  serta  Awyawaharikan (melakukan  usaha  yang  selalu  bertujuan  untuk  kedamaian  serta  lupur  dari percekcokan  dan  pertengkaran). 18 Agama  Hindu  memperinci  lagi  pengendalian diri yang harus dimiliki manusia agar dapat berbuat benar, terkait dengan materi asusila dalam PANCA LIYAMA BRATA ( ҫauca =kesucian lahir batin), DAҪA YAMA BRATA  ( Anresangsya =tidak  berbuat  hanya  untuk  mementingkan  diri  sendiri;
Satya =berbuat  jujur  dan  setia  sehingga  menyenangkan  orang  lain, Dama =dapat menasehati diri, Prasada = berpikir dan berhati suci tanpa pamrih), DAҪA NIYAMA BRATA  ( Upastharigraha =mengendalikan  nafsu  birahi/sexual  dan Snana = melakukan  penyucian  batin  tiap  hari  demi  mekarnya  intuisi  yang  suci). 19
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  masalah  susila  merupakan
16 Tjokorda Raka Dherana & P. Made Widnyana, “Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional” dalam Simposium  Pengaruh  Kebudayaan/Agama  terhadap  Hukum  Pidana Badan Pembinaan  Hukum Nasional  dan  FH  Udayana,  Tanggal  17-19  Maret  1975,  Denpasar-Bali 108  (Bandung:  Binacipta, 1975).
17 Id . , 109 18 Id . ,. 110 19 Id . , 110-111
masalah utama dalam hidup manusia yang berhubungan erat dengan Sanghyang Widhi.
Ajaran  agama  Budha  pun  mengajarkan  DHARMA  sebagai  hal  yang  harus dicapai  umat  Budha  melalui  “ the  fourfold  Noble  truth ”  yang  salah  satu  isinya menekankan  bahwa  kehidupan  di  dunia  merupakan  penderitaan  demikian  pula keberadaan diri manusia (“The world is full of suffering. In fact, life that is not free from  desire  and  passion  is  always  involved  with  distress”-the  Truth  of  Suffering ) 20 Oleh  karena  itu  penting  sekali  bagi  manusia  untuk  memenuhi  satu  jalan  yang disebut  “ the  Truth  of  the  Cessation  of  Suffering ”  yang  terangkum  dalam Noble Eightfold  Path:  Right  View,  Right  Thought,  Right  Speech,  Right  Behavior,  Right Livelihood,  Right  Effort,  Right  Mindfulness  and  Right  Concentration . 21 Memiliki materi  pornografi  jelas  merupakan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan pemahaman  ajaran  Budha  untuk  berjuang  mempertahankan  jalan  yang  benar dalam menghadapi tantangan dan permasalahan kehidupan.
Ajaran agama pada dasarnya memegang satu pemahaman penting bahwa keberadaan  diri  manusia  dalam  dunia  tidak  terlepas  hubungannya    dengan Pencipta. Manusia dari sudut pandang agama tidak dapat berorientasi hanya pada diri  sendiri  demi  kepentingan  dan  kepuasan  diri  sendiri  tetapi  dalam  tugas  dan pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu  dapat dipahami  bahwa  masalah  kesusilaan  juga  melibatkan  pertanggungjawaban manusia  atas  hidup  dan  kehidupan  yang  suci  dihadapan  Tuhan.  Kepemilikan materi asusila jelas membawa dampak yang serius bagi hubungan diri dengan diri, diri dengan sesama terlebih diri dengan Pencipta-nya atas hidup yang tidak suci.
20 Bukkyo  Dendo  Kyokai, The  Teaching  of Buddha 74  (Tokyo:  Kosaido  Printing, Threehundred  & Twentieth edition, 1984)
21 Id, 76

## Pemikiran Hak atas Materi Pornografi
Pemikiran  hak  atas  materi  pornografi  merupakan  bentuk  pemikiran  hak yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  dalam  konteks  kehidupan  bangsa  Indonesia. Istilah  ‘pornografi”  sendiri  dalam  pemaknaannya  sudah  mengalami  pergeseran yang  sangat  penting,  seperti  ditegaskan  Debra  H.  Yatim  bahwa  pemaknaan pornografi  tidak  lagi  terbatas  pada  bahan-bahan  yang  mengandung  seksualitas secara  eksplisit  saja  tetapi  tindakan  merendahkan/menyalahgunakan  perilaku seks. 22 Tampak  dalam  pandangan  ini  pornografi  lebih  berbahaya  bagi  kaum perempuan karena merendahkan secara seksualitas baik secara gambar, dan/atau perkataan  yang  merupakan  dehumanisasi  perempuan. 23 Sebagai  Negara  yang menempatkan  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  penghayatan  dari pengamalan  sila  Kemanusiaan  yang  Beradab,  hak  atas  materi  pornografi  sudah jelas  tidak  mendapatkan  ruang  dan  tempat  untuk  berlaku.  Begitu  pula  dengan argumentasi  yang  mendasarkan  diri  pada  hak  atas  privasi/kepemilikan  saat berhadapan  dengan  Pancasila  harus  dikontekstualisasikan  terlebih  dahulu mengingat  ragam  budaya  dan  nilai  yang  dianut  bangsa  Indonesia  berbeda-beda. Perdebatan sengit antara kebebasan atas privasi dan keluhuran moral membawa diskusi  tentang  pornografi  semakin  memuncak  tanpa  titik  temu  yang  jelas, terlebih  keberadaan  hak  atas  materi  pornografi.  Kebijakan  hukum  pidana  di bidang  pornografi    sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi justru tidak memberikan jawaban pada isu moralitas di balik larangan pornografi.  Hal  tersebut  tampak  jelas  dalam  ketidaktegasan  pengaturan Pornografi  terhadap  materi  yang  melanggar  nilai  kesusilaan.  Hal  tersebut  pada akhirnya  menimbulkan  perdebatan  terkait  dengan  pemahaman  terhadap  nilai kesusilaan yang dimiliki tiap orang berbeda-beda.
22 Debra H. Yatim, “Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi”, Jurnal Perempuan , No. 38,
2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta 8-9 (November 2004).
23 Id.
Isu  moralitas  masyarakat  modern  cenderung  mengalami  perkembangan saat  menilai  apa  yang  pantas  dan  tidak  pantas.  Mulai  dari  jaman  Pra  Modern, Modern,  hingga Postmodern seperti  saat  ini moralitas  dianggap  telah  mengalami perkembangan bahkan perubahan secara esensi dan substansi sehingga menuntut perubahan yang sangat mendasar. Manusia pada jaman pra modern mempunyai kecenderungan untuk mengakui adanya kekuatan lain di luar dirinya yang mampu mengendalikan kehidupannya. Pemikiran akan hak pada jaman ini hanya terdapat pada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan penting atau dianggap penting oleh  masyarakat  seperti  Raja,  Kepala  Suku,  Pendeta,  Kepala  agama,  dll.,  yang semuanya menempatkan budaya patriakal sebagai arus utama. Apa yang baik dan tidak baik pada jaman ini sangat subyektif, bergantung pandangan raja/pemimpin yang  biasanya  menempatkan  kaum  wanita  pada  posisi  kedua  setelah  laki-laki. Tindakan  pornografi  dan  materi  pornografi  lebih  menempatkan  perempuan sebagai obyek karena terkait erat dengan kebutuhan seksual kaum laki-laki untuk meneruskan  keturunan.    Pergerakan  pemikiran  hak  memasuki  titik  perubahan siginifikan ketika manusia mulai menempatkan rasio diri sebagai standar penilai apa  yang  baik  dan  benar  termasuk  didalamnya  mengenai  moralitas.  Bersamaan dengan  bergulirnya  semangat “cognito  ergo  sum” ini  pemikiran  akan  pengakuan hak  asasi  manusia  untuk  merdeka,  hak  atas  kesejahteraan,  kesamaan  dalam kedudukan,  dan  hak  asasi  manusia  lainnya  mengemuka  yang  ditandai  dengan berbagai  peristiwa  seperti  revolusi  Perancis,  penggulingan  Raja  hingga pengesahan dokumen hak asasi manusia tiap Negara dalam bentuk Bill of Rights dan akhirnya semua Negara melalui Universal Declaration of Human Rights 1958 . Sebenarnya moralitas di jaman modern tidak dipandang sebagai sebuah hal yang utama  karena  manusia  lebih  berorientasi  pada  kepentingan  diri  yang  bersifat partikular-logis.
Perkembangan  pemikiran  akan  hak  asasi  manusia  memasuki  masa postmodern  lebih  bercirikan  relativisme  moral  sehingga  tiap  individu  atau
komunal  dapat  mengklaim  hak-nya  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  harus dilindungi.  Teori  dekonstruksi  nilai  moral  agama  yang  melatarbelakangi kesusilaan  justru  dipandang  sebagai  “alat  desekularisasi” 24 manusia  yang mengatasnamakan  agama.  Nilai-nilai  moralitas  menjadi  nilai  yang  absurd  untuk dipahami  sehingga  berkembanglah  pemahaman  nilai  yang  relatif  dan penghormatan  yang  setengah  hati.  Perjuangan  kaum  homoseksual  untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di beberapa Negara mulai  menampakkan  hasil  dengan  diakuinya  keberadaan  mereka  secara  hukum. Arah pemikiran hak asasi manusia telah berubah arah dari upaya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara global menjadi pengutamaan masyarakat komunal  yang  sarat  dengan  perbedaan.  Manifestasi  perbedaan  tersebut  tidak hanya pada tataran aktualisasi diri melainkan konsep moral tiap kelompok yang sangat rentan menimbulkan konflik.
Salah satu contoh yang terjadi di Negara Indonesia adalah keberadaan hak atas materi pornografi. Memang UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara  eksplisit  menyebut  jenis  hak  ini  hanya  dalam  Penjelasan  Pasal  4  dan Penjelasan  Pasal  6  UU  Pornografi  tercantum  jelas  diakuinya  hak  atas  materi pornografi.  Pengaturan  hak  atas  materi  pornografi  tersebut  sangat  mengejutkan mengingat  kebijakan  kriminalisasi  hukum  pidana  yang  dianut  selama  ini menggariskan  pemilikan  materi  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dilarang karena  menciderai  tatanan  nilai  masyarakat.  Berikut  ditunjukkan  beberapa ketentuan hukum yang mengatur dengan tegas larangan materi asusila yang pada intinya melanggar norma kesusilaan:
No. Undang-Undang Ketentuan Hukum Perbuatan yang diatur 1. KUHP Pasal  282 - Tindakan menyiarkan, mempertun- jukkan, atau menempelkan di muka umum gambaran, tulisan atau benda yang  telah diketahui isinya melanggar kesusilaan
24 Loius  Leahy, Desekularisasi  Zaman  Modern, Majalah  BASIS  No.  11-12,  Tahun  ke-54  59-60 (November-Desember 2005).
Pasal 283 ayat (1) Pasal 283 ayat (2) Pasal 283 ayat (3)
Pasal 283 bis - tindakan menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada orang yang belum dewasa - tindakan membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang belum dewasa padahal diketahui isinya melanggar kesusilaan - tindakan mempermudah atau memberikan untuk terus atau sementara waktu tulisan, gambaran, atau benda melanggar kesusilaan pada orang belum dewasa - Menjadikan perbuatan publikasi materi  asusila sebagai mata pencaharian 2. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 21 - Larangan bagi penyelenggara telekomunikasi melakukan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kesusilaan 3. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (5) jo. Pasal 57 huruf d Pasal 36 ayat (6) jo. Pasal 57 huruf e - tindak pidana penyiaran yang isi siarannya menonjolkan cabul - tindak pidana penyiaran yang isi siarannya mengabaikan nilai agama dan martabat manusia Indonesia 4. UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal  18 ayat (2) - delik pers menyangkut pemberitaan yang tidak menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat
Berdasarkan  data  yang  terdapat  dalam  tabel  di  atas,  Bangsa  Indonesia  sejak semula sudah berkomitmen dalam kebijakan hukumnya bahwa materi pornografi memiliki  dampak  negatif  bagi  masyarakat  sehingga  dianggap  sebagai  perbuatan yang dilarang.
Munculnya  hak  atas  materi  pornografi  berdasarkan  Undang-Undang Pornografi juga membuka permasalahan baru tentang posisi dan kekuasaan yang dimiliki oleh hak tersebut. Kedua permasalahan tersebut dapat diketahui dengan jelas melalui pemahaman akan sejauh mana konsep hak yang diterapkan pada hak atas materi pornografi.

## Hak atas Materi Pornografi sebagai  Hak Privasi
Hak  atas  privasi  sebenarnya  merupakan  hak  yang  sangat  sulit  untuk didefinisikan lebih jauh mengingat apa yang ‘privasi’ sangat bergantung pada diri pribadi  tiap  individu  yang  pada  kenyataannya  berbeda  antara  satu  dengan lainnya. James Michael mengutip pandangan Sisella Bok menjelaskan “… the desire for  privacy  is  closely  linked  with  the  development  of  the  individual  human personality ” 25 . Hak atas privasi dipandang sebagai satu syarat penting dan utama bagi  kebutuhan  tumbuh  kembang  manusia  dalam  hidupnya.  Pendapat  berbeda dikemukakan oleh The Younger Committee yang  berpendapat:
“ The quest and need for privacy is a natural one, not restricted to man alone, but arising in the biological and social processes of all the higher forms of life. All animals have a need for temporary individual seclusion or the intimacy of small units, quite as much as for the stimulus of social encounters among their own species. Indeed the struggle of all animals, whether  naturally  gregatious  or  not,  to  achieve  a  balanca  between privacy and participation is one of the basic features of animal life .” 26
Perbedaan  kedua  pandangan  tersebut  pada  dasarnya  sama-sama  memandang pentingnya  hak  atas  privasi  sebagai  kebutuhan  dasar  individu  sekaligus kebutuhan aktualisasi yang secara kumulatif harus dipenuhi.
Perlindungan    hak  asasi  privasi  memperoleh  dasar  hukum  yang  tegas dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 dengan rumusan “ No one  shall  be  subjected  to  arbitrary  interference  with  his  privacy,  family,  home  or correspondence,  nor  to  attacks  upon  his  honour  and  reputation.  Everyone  has  the right to the protection of the law against such interference or attacks .”  Berdasarkan pengaturan tersebut maka hak atas privasi berada pada posisi yang sangat kuat, tidak  ada  hal  apapun  yang  boleh  mengancam  atau  mengurangi  hak  privasi sekalipun  itu  orang-orang  terdekat  (keluarga).  Semangat  pengaturan  hak  atas privasi ini dilanjutkan kembali dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and
25 James  Michael,  Privacy  and  Human  Rights  3  (Hampshire:  Dartmouth  and  UNESCO  Publishing, 1994)
26 Id.
Political  Rights yang  menegaskan    “ (1.)  No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary  or unlawful  interference  with  his  privacy,  family,  home  or  correspondence,  nor  to unlawful  attacks  on  his  honour  and  reputation.  (2).  Everyone  has  the  right  to  the protection of the law against such interference or attacks .”. Hak privasi berada pada posisi  kuat  karena  memang  sangat  terkait  erat  dengan  eksistensi  diri  manusia untuk berelasi dan memiliki kehidupan atas pilihan sendiri.  Penempatan hak atas materi  pornografi  sebagai  bagian  dari  hak  privasi  jelas  berada  pada  posisi  yang sangat kuat karena merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki manusia. Hak atas  materi  pornografi  sebagai  hak  privasi  berada  dalam  kedudukan  yang  sama dengan  hak-hak  lain  yang  dimiliki  manusia  secara  pribadi  dan  keberadaannya tidak boleh diintervensi.
Rumusan  Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Pornografi sebenarnya  dapat  dikatakan  menempatkan  hak  atas  materi  pornografi  sebagai hak privasi karena berkaitan erat dengan kepemilikan pribadi dan dipergunakan untuk  diri  sendiri.  Artinya,  Undang-Undang  Pornografi  hanya  memberikan batasan  bagi  kepemilikan  materi  pornografi  untuk  memuaskan  kepentigan  diri sendiri  tidak  untuk  orang  lain  apalagi  untuk  disebarluaskan.  Kebijakan  hukum pidana  ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan  pubik  dari  perbuatan  asusila yang merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat atau dengan kata lain  aspek  publik  menjadi  titik  perhatian  utama  bagi  perlindungan  hak  yang dimiliki masyarakat atas materi pornografi. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa pengakuan  hak  atas  materi  pornografi  sebagai  hak  privasi  membawa  dampak serius  bagi  pemahaman  dan  penghayatan  norma  kesusilaan  bagi  individu  di masyarakat.  Kepemilikan  pornografi  secara  pribadi  yang  diijinkan  membawa dampak serius bagi perubahan pemahaman nilai kesusilaan bagi diri pribadi yang mau  tidak  mau  akan  terbentur  dengan  norma    masyarakat  yang  selama  ini berlaku. Perubahan pemahaman dan penghayatan norma kesusilaan yang berlaku di  masyarakat  memang  dapat  berlaku  efektif  jika  menggunakan  pendekatan
pribadi menuju perubahan sosial. Hanya perubahan dengan strategi semacam ini memberikan  dampak  negatif  pada  terciptanya  nilai  yang  bersifat  relatif.  Kondisi tersebut sebenarnya memberikan masalah tersendiri bagi kepastian hukum bagi individu  ketika  menganggap  perbuatannya  sebagai  wujud  aktualisasi  diri sedangkan  di  sisi  lain  ternyata  melanggar  nilai  kesusilaan  yang  berlaku  di masyarakat.
Konsep  kepemilikan  yang  melahirkan  hak  milik  dari  seseorang  atas sesuatu  barang  atau  benda  sangat  berkaitan  erat  dengan  jaminan  pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Konsep hak  milik  sendiri  dalam  perkembangannya  terdapat  2  (dua)  konsep  utama  yang memberikan  kekuasaan  berbeda,  yaitu  konsep    “ special  rights ”  menurut  Locke- Nozick dan konsep “ general rights ” menurut G.W.F. Hegel, yang dijelaskan sebagai berikut:
1) “ Special rights ” menurut Locke dan Nozick
Konsep  “special  rights”  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  “ On  the  Lockean approach, the interest which commands respect is one which people have only on account  of  what  they  happen  to  have  done  or  what  has  happened  to  them .” 27 Berdasarkan  konsep  “ special  rights ”  Locke-Nozick  tersebut  hak  atas  materi ditempatkan sebagai hak yang penting karena terkait erat dengan arti penting pemenuhan tersebut bagi si empunya hak secara pribadi dalam hubungannya dengan orang lain. Pemahaman hak milik menurut konsep “ special rights ” lebih dikenal dengan hak milik pribadi yang timbul atas dasar hubungan perjanjian sehingga melahirkan hubungan eksklusif di antara pihak itu saja. Subyektivitas pemilik memang menjadi isu yang sangat menarik mengingat istilah tersebut sering  diidentikan  dengan  kepentingan  privasi-individual.  Tiap  orang  pada dasarnya  mempunyai ‘interest’ ketika  berkehendak  untuk  memiliki  sesuatu
27 Jeremy  Waldron,  The  Right  Private  Property  3  (New  York:  Clarendon  Press-Oxord  University Press, 1990)
sebagai  bentuk  pemenuhan  kebutuhan/kepentingannya  sendiri.  Kepentingan diri sendiri tersebut sangat tidak terkait erat dengan kepentingan masyarakat sehingga  cenderung  lebih  menonjol  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  diri pribadi.  Hak  atas  materi  pornografi  ditinjau  dari  konsep  ini  mendapatkan dasar yang sangat kuat sebagai hak privasi karena berhubungan dengan ‘janji’ dari orang lain dan pemenuhan prestasi kepada orang lain. Hanya saja untuk mengukur seberapa penting materi pornografi bagi seseorang cenderung jatuh pada  keinginan  seksual  yang  tidak  sehat  karena  jauh  dari  tujuan  edukasi seksual yang baik. Belum lagi jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian  itu  sudah  batal  demi  hukum  karena  secara  substansi  melanggar nilai kesusilaan.  Oleh karena itu, konsep “special rights” bagi  hak  atas  materi pornografi  jelas  tidak  mendapatkan  tempat  dalam  hukum  Indonesia  baik untuk  diakui  ataupun  diberlakukan  secara  sah.  Sedangkan  menurut  hukum pidana,  kesepakatan  untuk  melakukan  perjanjian  pembuatan  materi pornografi  dapat  disamakan  dengan  tindakan  penyebarluasan  materi pornografi sekalipun ditujukan untuk kepentingan sendiri.
2) “ General rights ” menurut Hegel
Pemahaman  hak  milik  pribadi  menurut  Hegel  justru  lebih  berorientasi  pada peran  penting  hak  tersebut  terhadap  orang  yang  memiliki  agar  dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar.  J. Waldron menjelaskan pandangan Hegel sebagai berikut “ On the Hegelian approach, this is a basic human interest which  everyone  has:  owning  property  contributes  immensely  to  the  ethical development  of  the  individual  person. ” 28 Pentingnya  hak  milik  pribadi berdasarkan  pemahaman  Hegel  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kepentingan mendasar  akan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehingga  langkah-langkah perwujudan  kebutuhan  dianggap  sama  dengan  upaya  pemenuhan  hak  dasar. Terkait dengan hak atas materi pornografi, tidak dapat dikatakan sebagai hak
28 Id.
dasar  karena  sama  sekali  tidak  termasuk  dalam  hak  untuk  mengembangkan diri  baik  melalui  kebebasan  berekspresi  ataupun  aktualisasi  diri.  Memang dapat dikatakan hak atas materi pornografi merupakan salah satu bagian dari hak  manusia  untuk  berekspresi  hanya  saja  ekspresi  tersebut  haruslah berdampak  positif  bukan  hanya  bagi  aktualisasi  diri    sendiri  melainkan  bagi orang  lain  atau  masyarakat  sekitar.  Sebenarnya  hak  untuk  mengembangkan diri  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hak  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar secara positif. Hart sendiri menegaskan perbedaan konsep special rights dengan konsep general rights -nya sebagai berikut:
“(1)  General  rights  do  not  arise  out  of  any  special  relationship  or transaction between men. (2) They are not rights which are peculiar to those who have them but are rights which all men capable of choice have  in  the  absence  of  those  special  conditions  which  give  rise  to special rights. (3) General rights have as correlatives obligation not to interfere which everyone else is subject and not merely parties to some special relationship or transaction, though of course they will often be asserted  when  some  particular  persons  threaten  to  interfere  as  a moral objection to the interference.” 29
Perbedaan  mendasar  dari  kedua  konsep  kepemilikan  tersebut  terdapat  pada dapat  atau  tidaknya  intervensi  dilakukan  oleh  pihak  lain  terhadap  hak  milik yang ada. Konsep hak milik menurut konsep general rights menempatkan hak untuk  memiliki  sesuatu  sebagai  syarat  yang  umum  bagi  semua  orang  untuk menjalankan kehidupannya, termasuk kepemilikian materi pornografi.  Hanya saja  justru  kepemilikan  materi  pornografi  menjerumuskan  seseorang  pada kejahatan kesusilaan dikemudian hari, terlebih mengancam orang lain menjadi korban kejahatannya.
29 H.L.A. Hart, Are there Any Natural Rights? In Theories of Rights, Jeremy Waldron, ed. 88 (New York: Oxford University Press, 1984)

## Hak Atas Materi Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi
Terhitung  sejak  tanggal  26  November  2008  telah  lahir  bentuk  hak  atas benda  baru  yang  disebut  hak  atas  materi  pornografi  untuk  diri  sendiri  dan kepentingan  sendiri.  Memang  tidak  dapat  dikatakan  sebelum  berlakunya  UU Pornografi, hak atas materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri belum ada. Ketentuan hukum pidana  terkait kesusilaan yang  berlaku  selama  ini  sebenarnya telah  melarang  tindakan  penyebarluasan,  menunjukkan,  mengumumkan  materi asusila  kepada  orang  lain  bukan  tindakan  memiliki  atau  menyimpan  materi pornografi  untuk  kepentingan  diri  sendiri.  Artinya,  selama  ini  hak  atas  materi pornografi/bermuatan  asusila  untuk  kepentingan  diri  sendiri  berlaku  secara diam-diam ( ex . Pasal 281, 282, & 283 KUHP). Bedanya, Undang-Undang Pornografi secara  eksplisit  menyebutkan  hak  atas  materi  pornografi  untuk  diri  sendiri  dan kepentingan  diri  sendiri  melalui  Penjelasan  Pasal  4  dan  Pasal  6  Undang-Undang Pornografi.
Berangkat  dari  pemahaman  kepentingan  publik  yang  dilindungi  oleh Hukum  Pidana  sebenarnya  keberadaan  hak  atas  materi  pornografi  melanggar kepentingan  publik  dalam  hal  asusila.  Seseorang  memutuskan  untuk  membuat dan  menyimpan  materi  pornografi  pada  dasarnya  membuka  peluang  bagi munculnya  kejahatan  kesusilaan  yang  dilarang  baik  oleh  KUHP  maupun  UU Pornografi. Mulai dari pembuatan materi pornografi baik yang melibatkan orang lain maupun tidak sebenarnya sangat rentan disebarluaskan ke masyarakat luas. Sikap  Undang-Undang  Pornografi  yang  memperbolehkan  pembuatan  materi pornografi  untuk  kepentingan  sendiri  dan  melarang  penyebarluasan  materi pornografi  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  sikap  KUHP  dalam menyikapi  materi  pornografi  sebagai  bagian  dari  hak  privasi  warga  Negara. Konsistensi  terhadap  perlindungan  kepentingan  publik  ternyata  menutup kemungkinan  pengenaan  pidana  atas  tindakan  yang  berpotensi  melanggar kesusilaan.  Sejauh  ini  memang  dapat  dipahami  hakikat  dari  hukum  pidana  yang
mengedepankan  asas  legalitas    demi  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Hal  yang perlu  dipikirkan  lebih  lanjut  terkait  keberadaan  hak  atas  materi  pornografi tentang  kejelasan  ruang  lingkup  dan  pemberian  hak  tersebut  pada  individu. Undang-Undang Pornografi ternyata tidak terlalu banyak diatur sebagai hak yang mutlak  seperti  halnya  hak  milik  atau    hak  atas  pekerjaan  atau  hak  lainnya. Bukannya memberikan perlindungan hukum atau mekanisme penggunaan  malah memberikan ancaman bagi penyalahgunaan hak atas materi pornografi tersebut. Berdasarkan  model  pengaturan  semcam    ini  sudah  tentu  kepastian  hukum  yang dimiliki oleh setiap orang sangat terancam.
Pemahaman  atas  keberadaan  hak  atas  materi  pornografi  pada  dasarnya tidak dapat dilepaskan dari  pemahaman asal usul pembuatan materi pornografi. Materi    pornografi  yang  dipahami  Undang-Undang  Pornografi  sebagai “pornografi”  pun  sangat  sempit  karena  terbatas  pada  semua  media komunikasi/visualisasi yang dipertunjukan untuk umum serta memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mahkamah Konstitusi memandang definisi Pasal 1 angka 1 UU Pornografi tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi justru sebaliknya melindungi  kepentingan  publik  dari  tindakan  asusila  yang  disebut  pornografi (Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009).
Hak  atas  materi  pornografi  sebenarnya  diatur  dalam  Undang-Undang Pornografi  secara  implisit  tidak  secara  eksplisit.  Keberadaan  hak  ini  membawa permasalahan tersendiri jika dilihat dari tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan  publik.  Keberadaan  hak  atas  materi  pornografi  jelas  sangat  rentan menimbulkan  tindak  pidana  pornografi  mengingat  ‘penyebarluasan’  atau ‘mempertunjukkan  di  depan  umum’  tidak  tergantung  pada  berapa  banyaknya orang yang melihat atau mengetahui tetapi tujuan dari tindakan ‘supaya diketahui oleh  umum’. 30 Permasalahannya,  di  era  teknologi  komunikasi  berbasis  internet
30 S.R.  Sianturi,  Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya  257  (Jakarta:  Alumni  AHM-PTHM, 1983).
seperti sekarang ini informasi yang beredar di dunia siber sudah dianggap sebagai tindakan  ‘mempertunjukkan  di  depan  umum’  ketika  sebuah  informasi  sudah diunggah dan diunduh oleh seseorang.  Kasus Pembuatan materi pornografi oleh MD  di  Sampang  Madura  dapat  dijadikan  contoh  yang  baik  untuk  membahas keberadaan hak atas materi pornografi ini. MD merupakan suami dari 2 orang istri ternyata  melakukan overspel dengan  wanita  lain  diluar  hubungan  perkawinan, setiap  kali  melakukan  hubungan  seksual  tersebut  MD  mendokumentasikan adegan  yang  dilakukannya  bersama  pasangan overspel dengan  alasan  untuk dijadikan  kenang-kenangan. 31 Pada  kasus  ini  dapat  diketahui  bahwa  antara pelaku dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan merekam  adegan  seksual  tersebut  dengan  sepengetahuan  kedua  belah  pihak. Melalui  kacamata  Undang-Undang  Pornografi  tindakan  MD  tersebut  pada dasarnya  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  pornografi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  UU  Pornografi  karena  dibuat  untuk  diri  sendiri  dan kepentingan sendiri. Namun mengingat usia pasangan overspel masih dibawah 12 tahun  maka  MD  dapat  dikenakan  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  f  UU  Pornografi  karena melakukan  pembuatan  pornografi  anak.  Sekalipun  dilakukan  untuk  diri  sendiri dan  kepentingan  sendiri,  pornografi  anak  merupakan  tindakan  yang  sangat merugikan masa depan anak terlebih menimbulkan trauma yang mendalam bagi kehidupan  anak  baik  masa  kini  maupun  masa  mendatang.  Pihak  kepolisian  pun tidak mengenakan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Pornografi kepada MD tetapi Pasal 81  ayat  (1)    dan  (2)  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pilihan ketentuan  hukum  tersebut  tentu  dapat  dipertanyakan  lebih  lanjut  mengingat tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 dilakukan dengan tipu muslihat, bohong atau pembujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan  seksual  padahal  dalam  kasus  MD  dan  korban  melakukan  hubungan
31 Sin, Istri  2, Selingkuhan  3,  Masih  Juga Gaet ABG:  Adegan  Bercinta  Direkam  buat  Koleksi ,  Surya 1&11 (Jumat 30 September 2011).
seksual atas dasar suka sama suka. Hal lain lagi yang perlu digaris bawahi yaitu pengenaan ketentuan hukum Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 belum menyangkut tindakan  MD  yang  merekam  dan  membuat  foto  dari  adegan  seksual  yang dilakukannya  dengan  korban  sehingga  sudah  seharusnya  Undang-Undang Pornografi diterapkan juga pada kasus ini.
Kasus  di  atas  sebenarnya  merupakan  sebagian  kecil  dari  contoh  kasus kesusilaan yang terjadi di Indonesia yang semakin marak akhir-akhir ini sebagai akibat  negatif  dari  perkembangan  teknologi  berbasis  internet.  Kemudahan teknologi  untuk  mendokumentasikan  segala  kejadian  dalam  kehidupan  ternyata disalahgunakan untuk membuat materi pornografi yang sangat berpotensi untuk disebarluaskan  secara  cepat.  Oleh  karena  itu  penulis  mengusulkan  sebuah pemahaman  akan  pentingnya  batasan  terhadap  hak  atas  materi  pornografi  agar terwujud kejelasan dalam penentuan tindakan pornografi.

## Norma Kesusilaan sebagai Batasan Hak atas Materi Pornografi
Hadirnya  hak  atas  materi  pornografi  yang  ditujukan  untuk  kepentingan pribadi  sebenarnya  memunculkan  problematika  yang  cukup  rumit,  baik  dalam bidang  hukum,  hak  asasi  manusia,  baik  sosial  maupun  budaya  di  Indonesia. Seseorang bisa saja menyatakan kepemilikan materi pornografi untuk diri sendiri walaupun pembuatannya tanpa sepengetahuan orang yang terlibat. Sebuah materi pornografi  jika  diamati  dalam  beberapa  kasus  pornografi  yang  pernah  terjadi  di Indonesia (Kasus video mesum pejabat, video porno mahasiswa, video porno anak sekolah, dll.) selalu melibatkan pihak kedua bahkan pihak ketiga untuk melakukan pembuatan rekaman. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kemungkinan pembuatan  materi  pornografi  untuk  diri  sendiri  dan  kepentingan  sendiri, diantaranya:
a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;
b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;
c. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain;
d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;
e. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain.
Kelima kemungkinan tersebut sangat penting untuk dipahami mengingat Undang- Undang Pornografi sama sekali tidak memberikan pengaturan secara jelas tentang obyek  materi  pornografi  yang  dibuat.  Penjelasan  Pasal  4  dan  6  Undang-Undang Pornografi  hanya  menegaskan  bahwa  pembuatan  materi  pornografi  untuk  diri sendiri  dan  kepentingan  sendiri  tidak  dilarang,  artinya  tidak  ada  batasan  yang jelas tentang obyek pornografi, baik diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sangat membingungkan  jika  seseorang  ingin  membuat  materi  pornografi  dengan menampilkan obyek orang lain yang ternyata tidak mengetahui tujuan pembuatan tersebut  tetapi  karena  ditujukan  untuk  kepentingan  diri  pembuat  mendapatkan imunitas dari UU Pornografi. Kasus Starbuck Café yang digugat oleh seorang Ibu di California  karena  diduga  memasang  kamera  tersembunyi  di  toilet  wanita  atau seorang  pria  yang  merekam  setidaknya  40  perempuan  dengan  kamera tersembunyi 32 menjadi  pelajaran  berharga  bagi  penerapan  hak  atas  materi pornografi.  Pada  posisi  huruf  c.,  sepanjang  pembuatan  materi  pornografi  tidak diketahui  oleh  orang  yang  menjadi  obyek  pornografi  maka  hak  atas  materi pornografi  tetap  ada  meskipun  melanggar  hak  privasi  orang  lain.  Hanya  ketika tindakan  pelaku/pembuat  diketahui  maka  tindakan  tersebut  apabila  terbukti merupakan  tindak  pidana  kesusilaan  sebagaimana  dilarang  dalam  Pasal  284 KUHP. Posisi inilah yang sangat membingungkan dan tidak konsisten ketika suatu saat seseorang diakui memiliki hak privasi atas materi pornografi ternyata di sisi lain dinilai sebagai tindak pidana kesusilaan. Memang dari pemahaman akan hak
32 Antara, “Wew! Turis Temukan Kamera Tersembunyi di Toilet Kedai Kopi, Starbucks, Rabu 21 September  2011,  <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/  21> (terakhir diakses 21 September 2011).
sebagai  bagian  dari  keberadaan  yang  utuh  sebagai  manusia,  hak  atas  privasi termasuk  dalam  pengakuan  serta  jaminan  hak  asasi  manusia.  Permasalahannya, hak asasi manusia bersifat universal harus dikontekstualisasikan dengan keadaan sosial dan budaya Negara yang bersangkutan tanpa mengurangi pengakuan akan kodrat manusia yang mulia. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural maka sudah seharusnya Pancasila digunakan sebagai “alat kontekstualisasi” dari  Hak  asasi  Manusia  agar  terhindar  dari  upaya  peniadaan  nilai-nilai  budaya bangsa.
Budaya bangsa Indonesia merupakan budaya yang luhur yang menjunjung tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  termasuk  di  dalamnya  hak  asasi  manusia. Tidak  ada  perbedaan  yang  harus  dipermasalahkan  ketika  nilai  Pancasila berkolaborasi  dengan  nilai  Hak  Asasi  Manusia  karena  sesungguhnya  Bangsa Indonesia sudah sejak lama menjunjung tinggi keberadaban manusia sebagai nilai dasar  berbangsa.  Terkait  dengan  hak  untuk  memiliki  materi  pornografi  demi kepentingan  diri  sendiri,  penulis  berpendapat  bahwa  keberadaan  hak  ini  justru melanggar  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  keberadaban manusia. Terlepas dari tujuan penggunaannya, materi pornografi secara substansi sangat  merendahkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Manusia  dijadikan  sebagai  obyek pornografi  (baik  diri  sendiri  maupun  orang  lain)  secara  langsung  menempatkan martabat dan harkat manusia sebagai obyek atau alat pemuas nafsu seksual yang menjijikan.
Pasal  1  angka  1  UU  Pornografi  sebenarnya  menegaskan  sebuah  batasan kokoh  dan  sangat  obyektif  terhadap  pornografi,  yaitu  Norma  kesusilaan. Pencantuman  norma  kesusilaan  sebagai  ukuran  rigid  dari  pornografi  secara implisit  menegaskan  ciri  khas  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  nilai-nilai  susila yang  membedakannya  dengan  bangsa  lain  sebagai  bangsa  yang  beradab. Masyarakat  sebagai  kumpulan  dari  orang  yang  mengikatkan  dirinya  secara bersama-sama  dengan  orang  lain  pada  dasarnya  menyetujui  sebuah  tatanan
nilai/seperangkat  nilai  yang  diberlakukan  dengan  penuh  kesadaran  akan pentingnya nilai tersebut baik kehidupan diri atau bersama ( ubi societas ubi ius ).
Roscoe Pound menyebut seperangkat nilai tersebut dengan istilah ius 33 yang pada dasarnya  lebih  kuat  dan  sangat  mengikat  bagi  individu  bahkan  sangat berpengaruh  pada  kehidupan  diri  dan  komunitasnya.  Soedarto  menegaskan hakikat dari nilai tersebut sebagai “ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu  masyarakat  atau  golongan  untuk  menetapkan  apa  yang  benar,  apa  yang baik, dan sebagainya.” 34 Sangat berbeda dengan hukum dalam pengertian lex yang mewujudkan  hukum  sebagai  ketentuan  hukum  tertulis  dan  secara  spesifik pengaturannya  ditetapkan  oleh  penguasa  ( ius  constitutum ).  Tidak  semua pembuatan  ketentuan  hukum  tertulis  tersebut  diakui  oleh  masyarakat  dalam keberlakuannya, hanya ketentuan hukum yang sesuai dengan ius masyarakat-lah yang diakui dan dijalankan ( ius operatum ). Kebijakan pengaturan pasal 1 angka 1 UU  Pornografi  dapat  dilihat  sebagai  upaya  legislatif  dalam  memberikan  ‘ruang’ bagi ius untuk  berlaku  atau  dengan  kata  lain  memberikan  legitimasi  bagi ius melalui lex .  Sebuah  maksud  yang  sangat  baik  dan  luhur  mengingat  Bangsa Indonesia  memang  menempatkan  nilai  kesusilaan  sebagai  norma  yang  sudah sejak lama diakui dalam norma adat dan norma agama. 35 Di dalam hukum pidana pun, norma kesusilaan bukan hanya menjadi dasar keberlakuan ketentuan hukum pidana (kejahatan kesusilaan, Pasal 285, 286, 287, dst) tetapi norma yang bersifat publik 36 sehingga  keberlakuannya  sangat  obyektif  dan  dapat  dijadikan  standar. Terkait  dengan  masalah  perbedaan  norma  kesusilaan  dari  tiap  daerah  dan kelompok,  seperti  halnya  daerah  Bali  dan  Jakarta  misalnya  tidak  berada  pada ranah  prinsipil  melainkan  pada  aplikasi.  Penerapan  yang  berbeda  dari  nilai
33 Roscoe  Pound,  Law  Finding  through  Experience  and  Reason:  Three  Lectures  1  (Athens: University of Georgia Press, 1960)
34 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana 19 (Bandung: Alumni, 1986).
35 Hwian Christianto, Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 , Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-40, No. 1,  28-29 (Januari 2010).
36 Id. 31-32
kesusilaan  bukanlah  menegasikan  eksistensi  nilai  kesusilaan  itu  sendiri. Sebaliknya  perbedaan  tersebut  mengukuhkan  eksistensi  nilai  kesusilaan  sebagai nilai  standar  hidup  masyarakat  yang  susila  sesuai  falsafah  bangsa  yang menjunjung  tinggi  harkat  dan  masrtabat  manusia  (Sila  Kemanusiaan  yang  Adil dan Beradab). Perbedaan tersebut berada pada tataran penghayatan sehingga bila terdapat  penghayatan  yang  dinilai  kurang  benar,  ukuran  penilaian  yang digunakan  haruslah  nilai  kesusilaan  yang  bersumber  pada  Pancasila  sendiri. Penggunaan  ukuran  nilai  kesusilaan  secara  sektoral  hanya  akan  membawa perpecahan  yang  akhirnya  berujung  pada chauvinisme kelompok  ataupun  suku tertentu.
Norma  kesusilaan  menjadi  satu-satunya  harapan  bagi  bangsa  Indonesia untuk tetap mempertahankan jati diri dan identitas bangsa yang beradab dari sisi susila.  Keyakinan  akan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  Indonesia  menjadi ‘pisau’  yang  akan  membedah  garis  tipis  antara  muatan  yang  mengandung  seni atau  mengandung  nilai  asusila.  Pemahaman  norma  kesusilaan  pun  harus dipercayakan  kepada  penegak  hukum,  terutama  Hakim  sebagai  ‘wakil  judisiil’ dalam mengadili perkara kesusilaan.

## Penutup
Hak atas materi pornografi secara implisit diakui dalam penjelasan pasal 4 UU  Pornografi.  Keberadaan  hak  atas  materi  pornografi  tersebut  harus  dipahami dengan menekankan beberapa hal yaitu:
1. Sifat  hak  atas  materi  pornografi  tersebut  tidaklah  mutlak.  Pengakuan  hak tersebut  diakui  sepanjang  digunakan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  (hak privasi)  tidak  untuk  disebarkan.  Hal  tersebut  bersesuaian  dengan  tujuan perlindungan  ketertiban  dan  kepentingan  umum  di  bidang  kesusilaan mengingat KUHP menempatkan hak tersebut sebagai “ special rights ”. Kondisi ini pada gilirannya akan menimbulkan persoalan baru mengingat ketersediaan
materi  pornografi  yang  beredar  di  masyarakat  sedikit  banyak  berasal  dari materi pornografi yang dibuat secara privasi.
2. Batasan  hak  seseorang  atas  materi  pornografi  sudah  seharusnya  ditekankan pada norma kesusilaan yang bersumber dari  sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.  Pembuatan  materi  pornografi  walaupun  untuk  diri  sendiri  pada hakikatnya  merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia  baik  diri  maupun orang  lain.  Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut,  hukum  agama  menilai keberadaan  materi  pornografi  menyerang  kekudusan/kesucian  yang  dimiliki manusia, tindakan asusila dan mencemarkan jiwa sehingga harus ditiadakan.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku: Abdulgani  Karim,  “Pengaruh  Agama  Islam  terhadap  Hukum  Pidana  Nasional” dalam Simposium  Pengaruh  Kebudayaan/Agama  terhadap  Hukum  Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan FH Udayana, ed. Tanggal 17-19 Maret 1975, Denpasar-Bali  (Bandung: Binacipta, Bandung)
Ahmad Ramali, Peraturan-Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Sjara’ Islam  (Djakarta: Balai Pustaka, 1968).
Bukkyo  Dendo  Kyokai, The  Teaching  of  Buddha (Tokyo:  Kosaido  Printing, Threehundred & Twentieth edition, 1984).
Christian  Pelras,  Manusia  Bugis,  Nirwan  Ahmad  Arsuka,  Ade  Pristie  Wahyo,  dan J.B. Kristanto (Penerjemah) (Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris).
I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat  ( Eresco, Bandung,  2003). James Michael, Privacy and Human Rights  (Hampshire: Dartmouth and UNESCO Publishing, 1994)
Jeremy Waldron, The Right Private Property  (New York: Clarendon Press-Oxord University Press, 1990)
J.C.C.  Vergouwen,  Masyarakat  dan  Hukum  Adat  Batak  Toba    (LKiS,  Yogyakarta, 2004).
Loius Leahy, Desekularisasi Zaman Modern, Majalah BASIS No. 11-12, Tahun ke-54 (November-Desember 2005).
Roscoe  Pound,  Law  Finding  through  Experience  and  Reason:  Three  Lectures (Athens: University of Georgia Press, 1960).
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986)
S.R.  Sianturi,  Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya    (Jakarta:  Alumni  AHM- PTHM, 1983).
Tjokorda Raka Dherana & P. Made Widnyana, “Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional”  dalam Simposium  Pengaruh  Kebudayaan/Agama  terhadap  Hukum Pidana Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  dan  FH  Udayana,  Tanggal  17-19 Maret 1975, Denpasar-Bali (Bandung: Binacipta, 1975).
Jurnal:
Debra  H.  Yatim,  “Mengurai  Fenomena  (Perempuan  dan)  Pornografi”, Jurnal Perempuan , No. 38, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta 8-9 (November 2004).
Hwian  Christianto, Norma  Kesusilaan  sebagai  Batasan  Pornografi  menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 , Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke- 40, No. 1,  28-29 (Januari 2010).
Siti  Musdah  Mulia,  “Manajemen  Syahwat  Terapi  Islam  menyikapi  Pornografi”,
Jurnal Perempuan: Pornografi ,  No. 38 Tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, 66 Jakarta (November 2004).
Surat Kabar: Sin, Istri  2,  Selingkuhan  3,  Masih  Juga  Gaet  ABG:  Adegan  Bercinta  Direkam  buat Koleksi , Surya 1&11 (Jumat 30 September 2011)
Web Documents:
Antara,  “Wew!  Turis  Temukan  Kamera  Tersembunyi  di  Toilet  Kedai  Kopi, Starbucks,  Rabu  21  September  2011,  http://www.republika.co.id/berita/ internasional/global/11/09/21 (terakhir diakses 21 September 2011) Siti  Roquyah  &  Zahrul  D.,    “Begini  Modus  Penyebaran  Foto  Porno  Remaja  di Depok”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/601827-begini-modus- penyebaran-foto-porno-remaja-di-depok>,  17  Maret  2015,  (terakhir  di  akses 30 Maret 2015)
Fim,  “Foto  Bugil  Disebar,  Lapor  Polisi”,  <http://www.jawapos.com/baca/ artikel/8881/foto-bugil-disebar-lapor-polisi>,  6  November  2014,  (terakhir diakses 30 Maret 2015)
Munawarroh, Ira Aguslina, & Sufa A. Kristanti, “Video Porno Coreng Muka DPR”, <http://www.tempo.co/read/fokus/2012/04/25/2362/Video-Porno-Coreng- Muka-DPR>, 25 April 2012, (terakhir diakses 30 Maret 2015)
Iqbal  T.  Lazuardi,  “Bocah  16  tahun  Unggah  Adegan  Mesumnya  ke  Facebook”,
<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/058609997/Bocah-16-
Tahun-Unggah-Adegan-Mesumnya-ke-Facebook>, 26 September 2014, (terakhir diakses 30 Maret 2015)