## WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah
Vol 6, No 2 (2022): Hal 191 – 209 DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.241

## IMPLEMENTASI AKAD WA’D DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 111
Firda Zulfa Fahriani
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia firdazulfa@uinsatu.ac.id

## ABSTRACT
Wa'd  is  defined  as  a  promise  from  somebody  to  perform  something  good,  in Syariah perspective, to somebody else in the future. Wa'd can not be seen as strict  rule  that  has  some  aspects  of  consequence.  Wa'd  is  divided  by  two categories. First, if Wa'd is stated orally, it does not have any law implications. Opposingly,  if  it  is  written,  it  does  have  some  implications.  We  will  meet implementation  of  Wa'd  in  Islamic  financial  institutions  such  as  Ijarah,  Ijarah Muntahiyya  Bittamlik,  Shirkah  Mutanaqishah,  Murabahah  by  Order,  Sukuk, Wakalah, and Foreign Exchange. Of course, it is aligned with Fatwa DSN MUI and also in PSAK 111 issued by the Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.
Keywords: Wa’d , Promise, PSAK 111

## ABSTRAK
Wa'd atau  janji  diartikan  sebagai  janji  dari  seseorang  atau  satu  pihak  untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syari’ah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Wa’d merupakan  janji antara  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya  dimana  pihak  yang  diberi  janji  tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa wa’d memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan. Wa'd dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa  produk  pada  lembaga  keuangan  Syariah  diantaranya Ijarah , Ijarah Muntahiyya  Bittamlik , Syirkah  Mutanaqishah , Murabahah dengan  Pesanan, Sukuk, Wakalah , dan Foreign Exchange . Hal ini juga berpedoman pada fatwa- fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  dan  juga  dalam  PSAK  111  yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kata kunci : Wa’d, Janji, PSAK 111
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Islam,  hutang  wajib  untuk  dipenuhi.  Bahkan  ada  salah satu hadits yang menyebutkan bahwa amal seorang yang meninggal tidak  akan  diterima  langit  jika  hutang  si  mayyit  belum  terlunasi sempurna,  sebagaimana  bunyi  hadits:  Dari  Abu  Hurairah  r.a., Rasulullah SAW bersabda, “ Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi) 1 Seperti itulah  gambaran  orang  yang  mati  dalam  keadaan  masih  membawa hutang  dan  belum  juga  dilunasi,  maka  untuk  membayarnya  akan diambil dari pahala kebaikannya. Melunasi hutang adalah kewajiban yang memiliki konsekuensi luar biasa bahkan di hari akhir nanti.
Berbicara  tentang  hutang,  sebenarnya  tidak  hanya  tentang materi  saja,  namun  hutang  bisa  juga  dimaksudkan  dalam  hal non- materi,  seperti  halnya  janji.  Janji  merupakan  sesuatu  yang  harus ditepati  oleh  setiap  orang  terhadap  yang  lain,  baik  kepada  Allah, terhadap  sesama  maupun  janji  terhadap  dirinya  sendiri,  selama bukan  untuk  maksiat.  Islam  memberikan  perhatian  khusus  pada permasalahan janji ini dan memerintahkan untuk menepatinya. Dari keseluruhan  kandungan  Al- Qur’an,  para  ulama’  membagi  dalam beberapa  bagian:  (1)  Masalah tauhid ,  (2)  masalah  ibadah,  (3) masalah janji dan ancaman, (4) ketentuan dan aturan-aturan sebagai wasilah  menuju  kebahagiaan  dunia  akhirat,  serta  (5)  riwayat  dan cerita  yaitu  sejarah  orang-orang  terdahulu  baik  sejarah  bangsa- bangsa, tokoh-tokoh maupun Nabi dan Rasul Allah. 2 Dari kandungan tersebut, terlihat jelas bahwa Al- Qur’an juga mengatur terkait dengan “janji”  sebagaimana  poin  ketiga  dari  pembagian  kandungan  Al- Qur’an. Salah satu contohnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al- Isra’ ayat 34, “…dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya .” 3 Rasulullah  pun  menegaskan  dalam
1 HR. Ibnu Majah No. 2414 disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 437
2 Tim  Departemen  Agama  RI, Ushul  Fiqh  I (Jakarta:  Proyek  Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), 84-85.
3 Al Wasim, Al Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
haditsnya:  dari  Abu  Hurairah  r.a.,  Rasulullah  SAW  bersabda “ Sesungguhnya  yang  terbaik  di  antara  kalian  adalah  siapa  yang paling baik menunaikan janji .” (HR. Bukhari)
Selain  memang  karena  perintah  agama,  menepati  janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan. Menepati janji juga dapat menarik simpati dan penghormatan orang lain. Memenuhi janji juga  menunjukkan  kemuliaan  akhlaq  seseorang,  selain  juga  dapat memantapkan  tali  kepercayaan  antar  anggota  masyarakat, mengukuhkan  perasaan  untuk  saling  menolong,  bahkan  juga diartikan sebagai saudara dari sifat jujur dan adil, sedangkan khianat merupakan saudara dari sifat dusta dan zalim. 4
Islam juga mewajibkan umatnya untuk memenuhi janji karena berkaitan  dengan  pahala  dan  dosa.  Rasulullah  Saw.  tidak  pernah mengingkari janji dalam hidupnya, sebaliknya beliau selalu menepati janji-janji  yang  pernah  disampaikan.  Kita  sebagai  umat  Nabi  sudah seharusnya meneladani Beliau dalam hal menepati janji sehingga kita selalu dipercaya oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita.
Dalam  beberapa  ayat  al-Quran,  Allah  juga  menegaskan kewajiban orang yang beriman untuk menepati janji. Misalnya dalam QS. al-Maidah ayat 1 Allah Swt. berfirman:
ِِۗد ْوُقُعْلاِب ا ْوُف ْوَا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  (perjanjian) itu. ”
Dalam ayat QS. al- Isra’ ayat 34 Allah Swt. Berfirman,
ا ْوُف ْوَا َو ًل ْؤُـْسَم َناَك َدْهَعْلا َّنِا ِِۖدْهَعْلاِب
“...dan  penuhilah  janji;  sesungguhnya  janji  itu  pasti  diminta pertanggungan jawabnya .”
Allah juga menegaskan bahwa orang yang tidak menepati janji telah melakukan dosa besar sebagaimana firman-Nya dalam QS. al- Shaff ayat 2-3:
4 Mahmud al-Mishri Abu Ammar, M ausu‟ah Min Akhlaqir Rasul, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 196.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
اَم ا ْوُل ْوُقَت ْنَا ِ هاللّٰ َدْنِع اًتْقَم  َرُبَك َن ْوُلَعْفَت  َل اَم َن ْوُل ْوُقَت َمِل ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي َن ْوُلَعْفَت  َل
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  mengapa  kamu  mengatakan  apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan .”
Kebaikan seorang Muslim tidak hanya terletak pada penunaian ibadah saja, tetapi juga interaksi jiwanya dengan ajaran-ajaran Islam, keluhuran  akhlaknya,  dan  juga  penunaian  janji-janjinya  dan  tidak melakukan  penipuan  serta  pengkhianatan  terhadap  janji-janjinya. Dalam Al- Qur’an disebutkan beberapa macam kata yang bermakna janji, seperti kata al- ‘ahd, al-wa’d, al-‘aqd, dan al-mitsaq. Janji ( wa'd ) menurut Fatwa DSN-MUI No. 85 Tahun 2012 adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak lain yang hukumnya mengikat (wajib dilaksanakan) dan pihak yang diberi janji  ( mau'ud )  boleh  memaksa  pihak  yang  menyatakan  janji  ( wa'id ) untuk  melaksanakan  janjinya.  Dalam  melaksanakan  janjinya  atau menagih janji kedua pihak diharuskan tetap mengikuti aturan syariat Islam maupun ketentuan yang dituangkan dalam fatwa tersebut. 5 Jika terjadi  permasalahan  dalam  pelunasan  janji  tersebut  maka  dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan jika tidak mencapai kata mufakat maka  dapat diselesaikan secara arbitrase melalui  lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dengan Badan Syariat Nasional atau Basyarnas. 6
Penelitian terdahulu yang masih senada dengan tulisan penulis adalah “Konsep Wa’ad dan  Implementasinya  dalam  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional –  Majelis  Ulama  Indonesia”.  Kesimpulan  dalam penelitian  tersebut, pertama , Wa’ad adalah  pernyataan  dari  pihak atau  seseorang  (subyek  hukum)  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu,  serta  perbuatan  tersebut  dilakukan  di  masa  yang  akan
5 DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Janji (Wa’d)
dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah (2012).
https:dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/
6 Fahriani,  F.Z.  “ Arbitrase  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ”. el- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol.1, no.1 (2015).
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
datang  ( istiqbal ).  Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum menunaikan wa’ad (janji); kedua ,  dalam  konteks  fatwa  DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep wa’ad , yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; (2) fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT;  (3)  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  73/DSN-MUI/XI/2008  tentang MMQ;  (4)  fatwa  DSN-MUI  Nomor;  55/DSN-MUI/V/2007  tentang PRKS; (5) fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli Mata Uang (Al-Sharf). 7
Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  1)  konsep akad wa’d (janji) dalam konteks hukum Islam, 2) implementasi akad wa’d dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 111?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif adalah  karena  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang bertujuan  untuk  menganalisis  data  sekunder  berupa  perundang- undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Metode penelitian yuridis  normatif  atau  metode  penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka. 8 Dimana tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa  teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan  dengan  pokok  bahasan.  Menurut  Soerjono  Soekanto dan Sri Mahmudji, ruang lingkupnya meliputi: (a) Penelitian terhadap asas-asas  hukum,  (b)  Penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  (c) Penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum  secara  vertikal  dan horizontal, (d) Perbandingan hukum, dan (e) Sejarah hukum. 9
7 Panji Adam Agus Putra, “Konsep Wa’ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, 222-237
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13
9 Ibid , 14
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 10
Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, maka  data  yang  diperlukan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder yang  diperlukan  adalah  bahan  hukum  primer  yang  bersumber  dari sumber  primer,  yaitu  literatur-literatur  berupa  kitab  fikih  dan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  Selain  bahan hukum  primer  juga  diperlukan  bahan  hukum  sekunder  yang bersumber  dari  data  sekunder,  yaitu  buku  Standar  Akuntansi Keuangan  Syariah –  Ikatan  Akuntan  Indonesia  dan  tulisan-tulisan hukum  lainnya  yang  relevan  dengan  rumusan  masalah.  Diperlukan juga  bahan  hukum  tersier,  seperti  kamus  dan  ensiklopedia  baik hukum maupun umum.
Berdasarkan  jenis  data  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan  data  yang  akan  ditempuh  adalah  dengan  cara  studi kepustakaan.  Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  digunakan  alat  dan  cara  studi  kepustakaan  dalam  hal mempelajari  bahan-bahan  yang  merupakan  data  sekunder,  dengan cara mempelajari  literatur-literatur  berupa  kitab  fikih,  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  buku  Standar Akuntansi  Keuangan  Syariah –  Ikatan  Akuntan  Indonesia  yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan- bahan  itu  dipilih  asas  dan  kaidah  hukumnya.  Setelah  itu  dipilih kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan metode  kualitatif  normatif.  Data  sekunder  yang  bersifat  kualitatif tersebut  dianalisis  dengan  berlandaskan  pada  teori  hukum  ataupun doktrin  hukum  yang  terdapat  pada  kerangka  pikir,  kemudian
10 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ,  (Bandung: Alfabeta, 2014), 21
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
diterapkan  secara  deduktif  terhadap  identifikasi  masalah  dari penelitian  ini,  yang  selanjutnya  akan  ditarik  suatu  kesimpulan  yang bisa menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini.

## C. PEMBAHASAN
1. Konsep Wa’d Dalam Hukum Islam
a. Pengertian Wa'd
Wa'd berarti janji artinya janji dari seseorang atau satu pihak  untuk  melakukan  sesuatu  yang  benar  (atau  tidak melakukan  sesuatu  yang  menyalahi syariah )  kepada  pihak lain di masa yang akan datang. 11 Secara bahasa dan istilah fuqaha adalah  pernyataan  seseorang  kepada  orang  lain tentang  sesuatu  yang  akan  dikerjakan  di  masa  yang  akan datang  baik  pekerjaan  yang  baik  maupun  sebaliknya. 12
Dalam  konteks  fikih  muamalah,  akad  dan wa’d adalah  hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yaitu sama- sama bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih  baik  secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang  mengikat  untuk  melaksanakannya.  Sedangkan wa’d adalah  janji  antara  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya,  pihak yang  diberi  janji  tidak  memikul  kewajiban  apa-apa  terhadap pihak  lainnya.  Hal  ini  memberikan  isyarat  bahwa, wa’d memiliki  perbedaan  dari  segi  implikasi  hukum  semenjak tercapainya  kesepakatan,  yakni  dalam  akad  menimbulkan hak  dan  kewajiban,  akan  tetapi  dalam wa’d tidak menimbulkan hak dan kewajiban. 13
Dalam  definisi  lain  ditemukan  bahwa wa’d diartikan sebagai keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk
11 DSAS-IAI. Standar  Akuntansi  Keuangan  Shariah:  Efektif  Per  1  Januari 2022 . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.
12 Sabiq, S. Fikih Sunnah 13. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma’arif, 1987.
13 Putra,  P.A. “ Konsep  Wa’ad  dan  Implementasinya  dalam  Fatwa  Dewan Shariah  Nasional –  Majelis  Ulama  Indonesia ”. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Shariah (2018).
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat  penyampaian  suatu  keinginan  ( ikhbar )  dan  tidak mengikat  secara  hukum,  namun  hanya  mengikat  secara moral. Orang yang memberikan janji ( wa’d ), jika menjalankan janji  tersebut  merupakan  bentuk  etika  yang  baik  karena didasarkan  pada  kontrak  kebajikan  ( tabarru’ )  sebagaimana hibah (pemberian). 14
Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di  atas,  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  janji  ( wa’d ) hanya mengikat secara moral/agama ( morally binding/mulzimun diniyah ) dan tidak mengikat secara hukum.
Meskipun  demikian,  dari  pandangan  ahli  hukum  Islam,  ada yang berpendapat bahwa janji ( wa’d ) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum ( legally binding/mulzimun qadha’an ). 15
b. Karakteristik Wa'd
Diantara karakteristik dari Wa'd antara lain: 16
1) Wa'd merupakan  janji  dari satu pihak kepada  pihak lain untuk  melaksanakan  sesuatu  di  masa  mendatang. Dimana  dalam  implementasinya  dapat  diterapkan  pada beberapa  transaksi  syariah,  seperti:  (a) Murabahah dengan  pesanan,  (2) Ijarah  Muntahiyya  Bit  Tamlik
(IMBT), (3) Line Facility , jual-sewa-beli dalam penerbitan sukuk,  jual-sewa-janji-beli  dalam  repo  surat  berharga syariah, dan lindung nilai syariah.
14 Djamil,  F. Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Shariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
15 Ibid 16 DSAS-IAI. Standar  Akuntansi  Keuangan  Shariah:  Efektif  Per  1  Januari 2022 . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
2) Dasar  hukum wa'd berbeda  dengan  akad. Wa'd akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  jika  sudah  dituangkan dalam akad.
3) Wa'd dalam transaksi syariah bersifat mengikat ( mulzim ).
c. Dasar Hukum Wa'd
1) Al Qur'an 17
a) Qs.  Al  Maidah:  1,  " Hai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu (yang  demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya ".
b) Qs. Ash Shaff: 2-3, " Hai orang-orang yang beriman, mengapa  kamu  mengatakan  apa  yang  tidak  kamu perbuat?  Amat  besar  kebencian  di  sisi  Allah  bahwa kamu  mengatakan  apa-apa  yang  tidak  kamu kerjakan ".
2) Hadits
"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari  Nabi Shallahu  'alaihi  wasallam ,  beliau  bersabda:
" Tanda-tanda munafiq ada tiga yaitu jika berbicara dusta, jika  berjanji  mengingkari,  dan  jika  diberi  amanat  dia hianat ". (HR. Bukhari: 32).

## d. Fatwa DSN-MUI yang Berkaitan dengan Akad Wa’d
Pada hakekatnya, akad atau transaksi wa’d akan senantiasa terpengaruh oleh akad atau transaksi yang diikutinya. Maka
17 Al  Wasim, Al  Qur’an  Tajwid  Kode,  Transliterasi  Per  Kata,  Terjemah  Per
Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad  atau transaksi wa’d , diantaranya sebagai berikut:
1) Ketika akad atau transaksi wa’d berada dalam akad IMBT ( Ijarah Muntahiyya bit-Tamlik ), maka merujuk pada Fatwa DSN  MUI  Nomor  27/DSN-MUI/III/2002  tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2) Ketika  akad  atau  transaksi wa’d berhubungan  dengan transaksi  hak  memesan  efek  Syariah  maka  fatwa  yang digunakan untuk rujukan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/III/2008  tentang  Hak  Memesan  Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah .
3) Akad wa’d yang  berkaitan  dengan  transaksi  waran Syariah maka fatwa yang dirujuk adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
4) Akad wa’d yang  berhubungan  dengan  akad sale  and lease back , maka menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor
71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
5) Dan  jika  akad wa’d berada  dalam  akad musyarakah
mutanaqishah , maka fatwa yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah .
6) Fatwa  inti  atau  induk  dalam  akad wa’d adalah  Fatwa
DSN-MUI  Nomor  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang  Janji ( Wa’d ) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah .
7) Akad wa’d yang ada di dalam akad Repo Surat Berharga Syariah (SBS)  berdasarkan  prinsip Syariah ,  maka  juga menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 94/DSN- MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS)
Berdasarkan Prinsip Syariah.
8) Sedangkan dalam transaksi lindung nilai syariah dimana terdapat  akad wa’d di  dalamnya,  maka  sumber  rujukan yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN- MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah ( al- Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging ) atas Nilai Tukar.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## 2. Implementasi  akad  wa’d  dalam  Pernyataan  Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 111
Wa'd dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam  beberapa  produk  pada  lembaga  keuangan Syariah diantaranya Ijarah , Ijarah  Muntahiyya  Bittamlik , Syirkah Mutanaqishah , Murabahah dengan  Pesanan, Sukuk, Wakalah ,
dan Foreign  Exchange .  Hal  ini  juga  berpedoman  pada  fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
Perlakuan Akuntansi Wa’d berdasarkan PSAK 111 yaitu :
a. Pengakuan
Pada  pengakuan  akuntansi  dalam  akad wa’d ,
diterapkan ketentuan sebagai berikut: 18
1) Diakui  pada  saat  entitas  memberikan wa’d dari  entitas lain, maka entitas tidak mengakui asset dan liabilitas yang akan  terjadi  dari wa’d .  Ketika  entitas  memberikan wa’d pada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, begitu pula ketika menerima wa’d dari entitas lain.
2) Entitas  mengakui  aset  atau  liabilitas  yang  terikat  pada saat akad dilakukan atas dasar wa’d sebelumnya sesuai dengan  bentuk  transaksi  yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini jika  terkait murabahah ,  maka  mengacu  PSAK  102,  jika terkait  IMBT  maka  mengacu  PSAK  107,  dan  jika berkaitan dengan sukuk maka mengacu pada PSAK 110.

## b. Pengungkapan
Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa’d serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
18 IAI. Modul: Pelatihan  Akuntansi Syariah Terapan . Surabaya: IAI Wilayah Jawa Timur, 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
1) Uraian  mengenai  kesepakatan  pokok  dalam wa’d , termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
2) Tujuan,  kebijakan,  dan  pengelolaan  risiko  yang  muncul dari wa’d.
3) Dampak  potensial wa’d terhadap  aset,  liabilitas, penghasilan dan beban pada akhir periode.
4) Analisis  mengenai  dampak  terhadap  aset,  liabilitas, penghasilan, dan beban saat akad dilakukan atas dasar wa’d.
c. Penerapan Wa’d pada Produk Keuangan Syariah
1) Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Transaksi Repo Surat Berharga Syariah
merupakan  transaksi  penjualan  surat  berharga Syariah
oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan wa’d dari pihak  pertama  untuk  membeli  kembali  Surat  Berharga Syariah  dari  pihak  kedua,  dan wa’d dari  pihak  kedua untuk  menjual  kembali  Surat  Berharga Syariah (SBS) tersebut  kepada  pihak  pertama  di  masa  mendatang. Pada  saat  jual  beli  pertama,  akad  jual  beli  antara  pihak pertama  dan  pihak  kedua  merupakan  akad  jual  beli sesungguhnya ( al bai’ al haqiqi ).
Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat wa’d atau harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.
Berikut  adalah  pengakuan,  pengukuran,  dan penyajian Repo Surat Berharga Syariah :
a) Jual beli surat berharga mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.
b) Akad  jual  beli  yang  pertama  dan  kedua  merupakan dua  transaksi  yang  terpisah,  sehingga  tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau
berkaitan.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
c) Pihak  pertama  mengakui  keuntungan  atau  kerugian dari  penjualan  SBS  sebesar  selisih  antara  jumlah neto yang diperoleh dan jumlah tercatat SBS.
d) Pihak kedua mengklasifikasikan SBS yang diperoleh dari  transaksi  repo syariah di  transaksi  jual  beli
pertama  dalam  kategori:  diukur  pada  biaya perolehan; diukur pada nilai wajar melalui penghasilan  komprehensif  lain;  diukur  pada  nilai wajar melalui laba rugi.
e) Ketika  transaksi  jual  beli  kedua,  pihak  pertama mengakui  dan  mengukur  SBS  sebagai  berikut:  jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui  laba  rugi,  maka  SBS  diukur  pada  nilai wajarnya.  Selisih  antara  jumlah  yang  dibayarkan dengan  nilai wajar  diakui dalam  laba  rugi. Jika SBS diklasifikasikan  dan  diukur  pada  nilai  wajar  melalui penghasilan  komprehensif  lain  atau  diukur  pada biaya  perolehan,  maka  SBS  diukur  pada  nilai  wajar ditambah  biaya  transaksi.  Selisih  antara  nilai  yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui di laba rugi.
Ilustrasi jurnalnya sebagai berikut:
Penjual
(1) Saat Penjualan Pertama ( Wa’d juga terjadi) D Kas xxx D Laba Rugi (Diskonto)   xxx K (SBS) xxx K (Laba Rugi/ Premium) xxx (2) Menerima imbal hasil – tidak ada jurnal (3) Saat penjualan kedua (penjual membeli kembali) D Sukuk xxx D Laba Rugi (Premium)   xxx K (Kas) xxx K (Laba Rugi/ Diskonto ) xxx
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## Pembeli
(1) Saat penjualan pertama ( wa’d juga terjadi) D Kas xxx D Laba Rugi (Premium)   xxx K SBS xxx K Laba Rugi (Diskonto) xxx (2) Menerima imbal hasil D Kas xxx K Laba Rugi xxx (3) Saat penjualan kedua (penjual membeli kembali) D Sukuk xxx D Laba Rugi (Diskonto)   xxx K Kas xxx K Laba Rugi (Premium) xxx 2) Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar
Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang  sesuai  dengan  ketentuan syariah. Item  yang dilindungi  nilai  ( hedged  items )  atas  nilai  tukar  dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perkiraan transaksi yang
kemungkinan  besar  akan  terjadi,  atau  investasi  neto pada kegiatan usaha luar negeri. Lindung  nilai syariah atas  nilai  tukar  dapat dilakukan dengan mekanisme:
a) Transaksi  lindung  nilai  sederhana  ( ‘aqd  al- tahawwuth  al  basith )  yaitu  transaksi  lindung  nilai
dengan  skema forward  agreement yang  diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
b) Transaksi lindung nilai kompleks (‘aqd al-tahawwuth al-murakkab )  yaitu  transaksi  lindung  nilai  dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat  jatuh  tempo  serta  penyelesaiannya  berupa serah terima mata uang.
c) Transaksi  lindung  nilai  melalui  bursa  komoditi syariah ( ‘aqd  al-tahawwuth  fi  suq  al-sil’ah )  yaitu transaksi  lindung  nilai  dengan  skema  berupa rangkaian  transaksi  jual  beli  komoditi  dalam  mata uang  rupiah  yang  diikuti  dengan  jual  beli  komoditi dalam  mata  uang  asing  serta  penyelesaiannya berupa  serah  terima  mata  uang  pada  saat  jatuh tempo.
3) Transaksi dalam Ruang Lingkup PSAK 111
Transaksi  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup PSAK  111  yaitu  transaksi  lindung  nilai  sederhana  dan kompleks.  Berikut  pengakuan,  pengukuran,  dan penyajian lindung nilai sederhana, diantaranya: 19
a) Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan  diterima  atau  ditimbulkan  oleh wa’d yang
diberikan atau diterima.
b) Para  pihak  mengungkapkan  informasi  yang disyaratkan  pada  PSAK  111,  termasuk  informasi kuantitatif atas wa’d.
c) Pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang  asing  mengakui  mata  uang  asing  yang diterima  atau  diserahkan  dalam  rupiah  dengan menggunakan  kurs  spot  tanggal  pelaksanaan.
Selisih  dengan  jumlah  rupiah  yang  diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi.
Sedangkan pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam lindung nilai kompleks, antara lain:
19 IAI. Modul:  Pelatihan  Akuntansi  Syariah Terapan .  Surabaya:  IAI  Wilayah Jawa Timur, 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
a) Pada  saat  transaksi  spot,  pihak  yang  menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata  uang  asing  yang  diterima  atau  diserahkan dalam  rupiah  dengan  menggunakan  kurs  spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang  diserahkan  diakui  sebagai  komponen  di  laba rugi.
b) Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan  diterima  atau  ditimbulkan  oleh wa’d yang diberikan atau diterima.
c) Para  pihak  mengungkapkan  informasi  yang disyaratkan  pada  PSAK  111:  Akuntansi Wa’d termasuk informasi kuantitatif atas wa’d.
d) Pada  saat  pelaksanaan,  perlakuannya  sama dengan ketika terjadi transaksi spot.
Dalam  setiap  perlakuan  akuntansi,  juga  terdapat alternatif dalam perlakuannya. Dalam transaksi wa’d ini pun,  terdapat  pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian akuntansi alternatif, yaitu:
a) Para  pihak  dalam  menerapkan  akuntansi  alternatif jika  hubungan  lindung  nilai  memenuhi  syarat akuntansi  lindung  nilai  pada  PSAK  55  tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 71 tentang  Instrumen Keuangan.
b) Apabila  item  yang  dilindung  nilai  merupakan  aset dan  liabilitas  yang  diakui,  maka  bagian  dari keuntungan  atau  kerugian  selisih  kurs  atas  item tersebut diakui di penghasilan komprehensif lainnya hingga saat pelaksanaan wa’d.
c) Apabila  item  yang  dilindung  nilai  merupakan komitmen  pasti  yang  belum  diakui  atau  perkiraan transaksi  yang  kemungkinan  besar  akan  terjadi, maka  keuntungan  atau  kerugian  selisih  kurs  atas item tersebut tidak diakui hingga pelaksanaan wa’d .
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
d) Keuntungan  atau  kerugian  selisih  kurs  atas  item yang  dilindung  nilai  yang  tidak  memenuhi  dua kondisi di atas diakui di laba rugi.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai  berikut:  pertama, wa’d adalah  “Pernyataan  dari  pihak/ seseorang (subjek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang. Kedua, akad atau  transaksi wa’d akan  senantiasa  terpengaruh  oleh  akad  atau transaksi  yang  diikutinya.  Dimana  dalam  tataran  implementasinya banyak  dipraktekkan  dalam  beberapa  produk  pada  lembaga keuangan syariah diantaranya Ijarah , Ijarah  Muntahiyya  Bittamlik , Shirkah  Mutanaqishah , Murabahah dengan  Pesanan, Sukuk,
Wakalah ,  dan Foreign  Exchange .  Hal  ini  juga  berpedoman  pada fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  dan  juga  dalam  PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ammar, Mahmud al-Mishri, Mausu‟ah Min Akhlaqir Rasul, Terj.
Abdul Amin DKK , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)
Agama  RI,  Tim  Departemen, Ushul  Fiqh  I (Jakarta:  Proyek Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana  Perguruan  Tinggi  Agama, 1985)
Agus Putra, Panji Adam, “Konsep Wa’ad dan Implementasinya dalam Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional –  Majelis  Ulama  Indonesia”,
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vo.2, No.2 Juli 2018 Al Wasim, Al Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah
Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
Djamil, F. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
DSAS-IAI. Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah:  Efektif  Per  1 Januari 2022 . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.
DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Janji (Wa’d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah (2012).
https:dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/
Fahriani, F.Z. “Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol.1, no.1 (2015). HR.  Ibnu  Majah  No.  2414  disahihkan  Al  Albani  dalam  Silsilah  Ash
Shahihah No. 437
IAI. Modul:  Pelatihan  Akuntansi  Syariah  Terapan .  Surabaya:  IAI Wilayah Jawa Timur, 2022.
Putra,  P.A.  “Konsep  Wa’ad  dan  Implementasinya  dalam  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional –  Majelis  Ulama  Indonesia”.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah (2018).
Sabiq,  S. Fikih  Sunnah  13.  Terjemahan  Kamaluddin  A.  Marzuki. Bandung: Al Ma’arif, 1987.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ,
(Bandung: Alfabeta, 2014)