## Implikasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Ali Akbar Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan aliakbarmenggala@gmail.com
Sulaiman Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan rahmat1249@gmail.com
Nurhasanah Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com
Article’s History :
Received 4 June 2024; Received in revised form 17 June 2024; Accepted 1 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Akbar, A., Sulaiman., & Nurhasanah. (2024). Implikasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2444-2451. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2637

## Abstrak:
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok) terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi lampung. Metode yang digunakan ialah kuantitatif asosiatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari laporan realisasi pendapatan asli daerah dan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi lampung tahun 2018- 2022 ( audited ). Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan teknik analisis  uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  Proses  analisis  dibantu  oleh  SPSS  26.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  parsial  pajak  kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan bea balik nama-kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar-kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Uji simultan menunjukan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai Adjusted R Square sebesar 71,2% pajak daerah menjelaskan variabel pendapatan asli daerah, sementara itu sisanya dijelaskan oleh variabel diluar peenelitian.
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pendapatan Asli Daerah

## Pendahuluan
Pemerintah pusat mengatakan bahwa pemeerintah daerah perlu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya  sesuai  dengan  asas  otonomi  daerah  serta  tugas  pembantuan.  Sejak  ditetapkannya  hal tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur pembangunan serta perekonomiannya secara mandiri. Kebijakan ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengolah pendapatan daerahnya guna membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip daerah yang bertanggungjawab dan nyata. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tentu memerlukan adanya sumber dana pendapatan.
Sumber  pendapatan  suatu  daerah  ialah  dana  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang diperoleh  dari  hasil  kekayaan  yang  dimiliki  daerah  itu  sendiri  (Mahendra  dkk,  2022:98).  Provinsi  Lampung merupakan salah satu pemerintah Provinsi yang memiliki tingkat realisasi PAD tertinggi untuk seluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera, tercatat bahwa provinsi Lampung termasuk peringkat ke-4 Pendapatan Asli Daerah terbesar di pulau Sumatera. Namun kenyataannya realisasi PAD provinsi lampung dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami ketidakstabilan (berfluktuatif).
Berdasarkan  realisasi  penerimaan  PAD,  realisasi  tertinggi  ada  pada  tahun  2022  yakni  sebesar 3.678.302.294.580,71  dan  realisasi  terendah  terletak  pada  tahun  2022  yakni  sebesar  3.018.067.291.159,88. Pendapatan  asli  daerah  berperan  penting  untuk  meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah.  Semakin  tinggi pertumubuhan  realisasi  PAD,  maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan  suatu  daerah  dalam  mendukung pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  membiayai  kebutuhan  daerah  tersebut.  PAD  sebagian  besar  berasal  dari penerimaan pajak daerah.
Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Berdasarkan realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok diketahui bahwa selama tahun anggaran 2018-2022, menyatakan bahwa terjadinya peningkatan serta penurunan pada realisasi kelima komponen pajak daerah provinsi lampung.
Pada  tahun  2018  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  yakni  sebesar  Rp.  716.636.817.248, realisasi Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 736.284.255.374, realisasi Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 598.266.674.840. Kemudian realisasi Pajak Air Permukaan (PAP)  sebesar  Rp.  2.713.730.682,  dan  realisasi  Pajak  Rokok  (PR)  sebesar  Rp.  523.838.239.800.  Kemudian tahun 2019 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat sebesar 11,60%, realisasi Pajak Bahan Bakar- Kendaraan  Bermotor  (PBB-KB)  meningkat  sekitar  0,23%  dan  realisasi  Pajak  Air  Permukaan  (PAP)  juga meningkat  sebesar  41,09%.  Berbeda  dengan  realisasi  Bea  Balik  Nama-Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  dan Pajak Rokok (PR) justru menurun. Penurunan tersebut masing-masing sebesar  1,10% dan 5,23% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara  itu  pada  tahun  2020  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  menurun  sebesar  1,69%, realisasi Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menurun sekitar 39,45%, dan realisasi Pajak Bahan Bakar-Kendaraan  Bermotor  (PBB-KB)  juga  mengalami  penurunan  sebesar  10,51%.  Berbeda  dengan  realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) yang meningkat sebesar 32,98%, dan realisasi Pajak Rokok (PR) juga mengalami peningkatan  sekitar  24,38%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2021  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mulai membaik dan kembali mengalami peningkatan, yang dimana peningkatan tersebut masing-masing sebesar 11,97%,  39,15%,  dan  16,83%.  Kemudian  untuk  realisasi  Pajak  Air  Permukaan  (PAP)  kembali  mengalami peningkatan  sekitar  9,09%,  namun  berbeda  dengan  reallisasi  Pajak  Rokok  (PR)  justru mengalami  penurunan sekitar 3,68% jika dibandingkat tahun sebelumnya.
Pada  tahun  2022  realisasi  ke-lima  komponen  pajak  daerah  Provinsi  Lampung  yakni  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama-Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB),  Pajak  Bahan  Bakar-Kendaraan  Bermotor (PBB-KB),  Pajak  Air  Permukaan  (PAP),  dan  Pajak  Rokok  (PR)  mengalami peningkatan kembali.  Peningkatan realisasi  tersebut  masing-masing  sekitar  5,58%,  13,29%,  28,77%,  28,19%,  dan  15,53%.  Hal  ini  membuktikan bahwa  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  yang  sangat  potensial  dan  berpengaruh terhadap  peningkatan  realisasi  PAD  pada  Provinsi  Lampung.  Dan  berdasarkan  data  yang  ada  pada  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, penulis menganggap bahwa pajak daerah lebih signifikan jika dibandingkan  dengan  retribusi  daerah  untuk  diteliti  karena  pajak  daerah  memberikan  pengaruh  yang  cukup signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

## Tinjauan Pustaka
Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan  Pemerintah  No.35  tahun  2023  menyatakan  bahwa  pajak  kendaraan  bermotor  atau  yang disingkat  PKB  adalah  pajak  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  wajib  pajak  atas  kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor sendiri ialah seluruh kendaraan beroda dan gandengannya yang digerakkan oleh peralatan yang mengubah sumberdaya energi menjadi tenaga gerak yang digunakan pada semua jenis jalan darat atau air.

## Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor
Menurut  Suratman  dkk  (2023:147)  bea  balik  nama-kendaraan  bermotor  merupakan  iuran  wajib  yang dibayarkan kepada pemerintah daerah atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor yang diakibatkan adanya perjanjian atau transaksi jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, maupun pemasukan ke badan usaha.

## Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor
Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  No.4  menyatakan  bahwa  pajak  bahan  bakar-kendaraan  bermotor atau  disingkat  PBB-KB  yaitu  iuran  yang  dipungut  atas  pengkonsumsian  bahan  bakar  kendaraan  bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor ialah seluruh jenisa bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor baik berbentuk gas maupun cair.
Pajak Air Permukaan
Menurut  Samudra  (2016:136)  pajak  air  permukaan  merupakan  pemisahan  dari  pajak  pemanfaatan  air bawah tanah dan air permukaan, pajak air permukaan sendiri ialah pungutan pemerintah daerah yang dikenakan atas pemanfaatan air permukaan dan tidak termasuk air laut.

## Pajak Rokok
Kaumpungan  dkk  (2021:646)  menyatakan  bahwa  pajak  rokok  yaitu  pajak  yang  dipungut  pemerintah berwenang atas cukai rokok yang didasarkan kebijakan dan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber asli  ekonomi  daerah  tersebut  yang  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Tujuan  adanya  pendapatan  asli  daerah  ialah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah yang sesuai dengan perwujudan desentralisasi.

## Metodelogi
Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tempat penelitian pada provinsi lampung tahun 2018-2022. Populasi pada penelitian ini adalah 15 kabupaten/kota yang ada di provinsi lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga total sampel pada penelitian ini  berjumlah  75  yang  didapt  dari  15  kabupaten/kota  dikalikan  dengan  5  tahun  anggaran.  Sumber  data menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018- 2022 ( audited ).
Variabel  bebas  pada  penelitian  ini  ada  5  yang  terdiri  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1),  Bea  Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan Pajak Rokok (X5) dan varibael terikat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskesdatisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi).

## Hasil dan Pembahasan Penelitian

## Hasil Penelitian

## Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan kolmogorov-smirnov test monte carlo . Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 75 Normal Parameters a,b Mean ,0000000
Std. Deviation ,22740404 Most Extreme Differences Absolute ,138 Positive ,138 Negative -,051 Test Statistic ,138 Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 c Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,110 d 99% Confidence Interval Lower Bound ,102 Upper Bound ,118

## Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat  dari  Tabel  1  nilai  signifikan Monte  Carlo yang  didapat  sebesar  0,110 ≥  0,05  maka  disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.
Hasil Uji Multikolinearitas
Uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PKB ,965 1,037 BBNKB ,262 3,823 PBBKB ,199 5,013 PAP ,962 1,039 PR ,409 2,444 Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat dari Tabel 2 nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan multikolinearitas.
Hasil Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson dengan kriteria keputusan antara lain: 1)  Apabila angka DW di bawah - 2 atau DW ≤ -2 berarti terjadi autokorelasi positif.
2)  Apabila angka DW diantara -2 dan +2 atau - 2 ≤ DW ≤ +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.
3) Apabila angka DW di atas 2 atau DW ≥ 2 berarti terjadi autokorelasi negatif.

## Tabel 3

## Hasil Uji Autokorelasi

## Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat dari Tabel 3 nilai DW sebesar 1,708  yang dimana nilai ini berada diantara  -2 dan +2 atau  - 2 ≤ 1,708 ≤ +2 berarti tidak terjadi autokorelasi .
Hasil Uji Heteroskesdatisitas
Uji heteroskesdatisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik plot antara ZPRED dengan SRESID .
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,858 a ,735 ,712 74932739215,47423 1,708

## Gambar 1

## Hasil Uji Heteroskesdatisitas

## Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat dari Gambar 1 diketahui tidak terjadinya pola tertentu yang jelas dan titik-titik pada grafik menyebar di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskesdatisitas.

## Hasil Analisis Regresi Berganda
Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1024,883 4014,170 -2,551 ,013 PKB ,012 ,073 ,014 ,157 ,876 BBNKB 7,341 3,501 ,343 2,097 ,040 PBBKB 5,373 2,596 ,383 2,069 ,042 PAP ,008 ,029 ,039 ,288 ,774 PR ,194 1,852 ,014 ,105 ,917 Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat dari Tabel 4 persamaan regresi berganda yang didapat yaitu:
PAD = -1024,883+0,012PKB+7,341BBNKB+5,373PBBKB+0,008PAP+0,194PR+e Hasil Uji-t
Variabel PKB (X1) thitung  0,157 ≤  ttabel 1,994 dan taraf sig 0,876 ≥ 0,05 maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Artinya variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Variabel BBN-KB (X2) thitung  2,097 ≥ ttabel 1,994 dan taraf sig 0,040 ≤ 0,05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima.  Artinya  variabel  Bea  Balik  Nama-Kendaraan  Bermotor  (X2)  terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Variabel PBB-KB (X3) thitung 2,069 ≥ ttabel 1,994 dan taraf sig 0,042 ≤ 0,05 maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya variabel Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3) terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Variabel PAP (X4) thitung  0,288 ≤  ttabel 1,994 dan taraf sig 0,774 ≥ 0,05 maka Ho4 diterima dan Ha4 ditolak.  Artinya  variabel  Pajak  Air  Permukaan  (X4)  terbukti  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Variabel PR (X5) thitung  0,105 ≤  ttabel 1,994 dan taraf sig 0,917 ≥ 0,05 maka Ho5 diterima dan Ha5 ditolak.  Artinya variabel  Pajak  Rokok  (X5)  terbukti  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

## Hasil Uji F
Hasil pengujian simultan (F) dapat dilihat dari Tabel 5 berikut.
Tabel 5
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 72849606794103110 0000000,000 5  14569921358820621 0000000,000 14,074 ,000 b Residual 71429420069050840 0000000,000 69  10352089865079832 000000,000 Total 14427902686315395 00000000,000 74

## Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat dari Tabel 5 diketahui bahwa Fhitung 14,074 ≥ Ftabel 2,350 dan taraf sig 0,000 ≤ 0,05 maka Ho6 ditolak dan Ha6 diterima. Artinya variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan Pajak Rokok (X5) terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Hasil Koefisien Determinasi
Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari Tabel 6 berikut.
Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,858 a ,735 ,712 74932739215,47423

## Sumber: Output SPSS 26 (2024)
Dilihat dari Tabel 6 diketahui bahwa sebesar 71,2% mampu dijelaskan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (X1),  Bea  Balik  Nama-Kendaraan  Bermotor  (X2),  Pajak  Bahan  Bakar-Kendaraan  Bermotor  (X3),  Pajak  Air Permukaan  (X4),  dan  Pajak  Rokok  (X5).  Sementara  sisanya  sebesar  28,8%  dijelaskan  oleh  variabel  diluar penelitian ini.

## Pembahasan Penelitian

## Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui  bahwa  variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1)  tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,157) ≤  nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,876 ≥ 0,05, sehingga H1 dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan data  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  ada  pada  website  Badan  Pusat  Statistik,  menunjukan  bahwa  jumlah kendaraan  bermotor  di  provinsi  lampung  tahun  2018-2022  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tercatat hingga tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor pada provinsi lampung mencapai 3.921.375, namun peningkatan tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya pula penerimaan pemerintah daerah atas pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian Suratman dkk (2023), Mahendra dkk (2022), dan Nugrahwati  dkk  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah.
Pengaruh Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui  bahwa  variabel  Bea  Balik  Nama-Kendaraan  Bermotor (X2)  memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai
thitung (2,097) ≥ nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,040 ≤ 0,05, sehingga H2 dalam penelitian ini diterima. Dilihat dari data jumlah kendaraan bermotor pada provinsi lampung yang terus meningkat selama tahun 2018-2022, hal ini  berdampak  langsung  pada  meningkatnya  penerimaan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor.  Penerimaan tersebut dikarenakan BBNKB yang dibuat oleh pihak dealer yang diubah ke pihak pembeli. Hasil penelitian yang diperoleh  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Manangin  dkk  (2023),  Mahendra  dkk  (2022),  Dwidianti  dkk  (2022), Pangesti  (2020),  dan  Ferdiansyah  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  bea  balik  nama-kendaraan  bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## Pengaruh Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3)  memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai thitung (2,069) ≥ nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,042 ≤ 0,05, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima. Jika data jumlah kendaraan bermotor pada provinsi lampung yang terus meningkat selama tahun 2018-2022, maka Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan bahan bakar dan juga berdampak pada penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lastri & Akbar (2023), dan Ferdiansyah (2020) yang menyatakan bahwa pajak bahan bakar-kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Air Permukaan (X4) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,288) ≤ nilai  ttabel  (1,994)  dan  nilai  sig  0,774  ≥  0,05,  sehingga H4  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Hal  ini  kemungkinan karena  realisasi  penerimaan  pajak  air  permukaan  yang  masih  terbilang  rendah  jika  dibandingkan  dengan realisasi  penerimaan  jenis  pajak  lainnya.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  sejalan  dengan  Hanifah  dkk  (2023), Widya (2020), dan Pangesti (2020) yang menyatakan bahwa pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## Pengaruh Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Rokok (X5) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,105) ≤ nilai ttabel (1,994)  dan  nilai  sig  0,917  ≥  0,05,  sehingga  H5 dalam  penelitian  ini  ditolak.  Pajak  rokok  tidak  memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat serta adanya  peredaran  rokok  ilegal.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  sejalan  dengan  Siti  Nur  Isnaini  (2023),  dan Mahendra dkk (2022) yang menyatakan bahwa pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Pengaruh  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama-Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar- Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui  bahwa  variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1),  Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan  Pajak  Rokok  (X5)  memiliki  pengaruh  secara  simultan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y).  Hal  ini dibuktikan dengan nilai Fhitung (14,074) ≥ nilai Ftabel (2,350) dan nilai sig 0,000 ≤ 0,05, sehingga H6 dalam penelitian ini diterima. Dilihat dari nilai R2 yang diperoleh sebesar 0,712 hal ini berarti sebesar 71,2% variabel pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air  permukaan,  dan  pajak  rokok  untuk  sisanya  sebesar  28,8% dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  sejalan dengan  Siti  Nur  Isnaini  (2023),  dan  Mahendra  dkk  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  secara  bersama-sama (simultan)  pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan  analisis  data  disimpulkan  bahwasannya  variabel  pajak  kendaraan bermotor,  pajak  air  permukaan,  dan  pajak  rokok  tidak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  pendapatan  asli daerah kabupaten/kota provinsi lampung. Sementara itu variabel bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi lampung. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah
di  provinsi  lampung,  diharapkan  untuk  menambah  periode  penelitian  agar  hasil  yang  diperoleh  dapat  lebih relevan dan menambahkan atau mengganti variabel penelitian dengan variabel lain.

## Referensi
Comrie Ihza Mahendra, N. M. (2022). Pengaruh & Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Accounting and Finance , 98-100.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024). 9- 17.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  35  Tahun  2023  Tentang  Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. (2023). 4-6.
Samudra,  A.  A.  (2016). Perpajakan  di  Indonesia:  Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Stephani  Carolin  Kaumpungan,  J.  T.  (2021).  Alokasi  Bagi  Hasil  Penerimaan  Dana  Pajak  Rokok  di  Provinsi Sulawesi Utara. EMBA , 646.
Wage  Suratman,  E.  R.  (2023).  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sarolangun  Tahun 2016-2020. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi , 147.
{