## Penguatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan bagi Calon Jamaah Haji

## Briliyan Ernawati, Saifudin, Mohammad Tajuddin Arafat
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email : berilian_ernawati@walisongo.ac.id
Abstract: The enthusiasm of Indonesian society to fulfill the worship of hajj is the  reason  for  the  long  queue  of  quota  of  pilgrimage.  Therefore,  strong commitment is needed for Hajj pilgrims in improving services to pilgrims Hajj. One form of service is the assistance in the form of guidance of pilgrims held by Hajj pilgrims in their respective areas. Hajj pilgrimage during this only focus on the hajj manasik only. In the history of Islam in Indonesia shows that Haj is one  of  the  effective  path  in  the  process  of  disseminating  knowledge  and understanding  of  Islam  to  Indonesia.  The  method  used  in  this  activity  is  by using the Focus Group Discussion (FGD) method. The result of this activity is that pilgrims are in need of this kind of provision to fortify them from radical Islamic  ideology  especially  those  that  lead  to  the  movement  to  establish  an Islamic  caliphate.  All  elements  must  play  an  active  role  in  counteracting  this movement  that  is  by  strengthening  the  values  of  national  insight  for prospective pilgrims jama'ah. Hajj Guidance Group (KBIH) should be able to play a role in overcoming this problem.
Abstrak: Antusias  memasyarakat  Indonesia  untuk  menunaikan  ibadah hajimenjadi  alasan  panjangnya  antrean  kuota  ibadah  haji.  Oleh  karena  itu, diperlukan  komitmen  yang  kuat  bagi  penyelenggara  haji  dalam  meningkatkan pelayanan  kepada  jamaah  haji.  Salah  satu  bentuk  pelayanan  tersebut  adalah pendampingan dalam bentuk bimbingan manasik haji yang diselenggarkan oleh penyelenggara haji di daerah masing-masing. Pendampingan jamaah haji selama ini  hanya  fokus  terhadap  manasik  haji  saja.  Dalam  catatan  sejarah  Islam  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  haji  merupakan  salah  satu  jalur  yang  efektif dalam proses penyebaran keilmuan dan paham Islam ke Indonesia.Metode yang digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  Focus Group  Discussion  (FGD).  Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  bahwa  calon  jamaah haji sangat memerlukan pembekalan semacam ini untuk membentengi mereka dari ideologi islam radikal lebih-lebih yang mengarah pada gerakan mendirikan khilafah  islamiyah.  Semua  elemen  harus  berperan  aktif  dalam  menangkal gerakan ini yaitu dengan menguatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi calon jama‟ah  haji.  Kelompok  Bimbingan  Ibadah  Haji  (KBIH)  harus  mampu berperan dalam mengatasi masalah ini.
Kata Kunci: jamaah haji, penguatan, wawasan kebangsaan

## PENDAHULUAN
Jumlah  pendaftar  jamaah  haji  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  terus bertambah secara signifikan. Data masa tunggu ( waiting list ) jama‟ah haji Provinsi Jawa  Tengah  sesuai  Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT) sampai saat ini mencapai hampir 546.614 jamaah dengan prediksi keberangkatan  hingga  tahun  2040.  Banyaknya  calon  jama‟ah  haji  menuntut komitmen yang kuat bagi penyelenggara haji dalam meningkatkan pelayanannya. Salah  satu  bentuk  pelayanan  tersebut  adalah  pendampingan  dalam  bentuk bimbingan manasik haji yang diselenggarkan oleh penyelenggara haji di daerah masing-masing.
Menyikapi  persoalan  kekinian  yaitu  maraknya  penyebaran  ideologi  islam radikal,  pendampingan  bagi  calon  jamaah  haji  tidak  cukup  hanya  fokus  pada manasik  haji  tetapi  juga  pendampingan  pada  faktor  lain.  Hal  ini  mengingat bahwa  haji  merupakan  aktifitas  keagamaan  yang  memiliki  beragam  aspek,  baik ibadah, ekonomi, sosial, politik, budaya, transformasi keilmuan, dan penyebaran ideologi. Aspek yang terakhir inilah yang menjadi fokus perhatian karena dalam catatan  sejarah  Islam  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  haji  merupakan  salah satu jalur yang efektif dalam proses penyebaran keilmuan dan ideologi Islam ke Indonesia.
Menurut  Azyumardi  Azra  (1994)  menyatakan  bahwa  Tanah  Suci  sejak lama  memang  telah  menjadi  basis  keilmuan  Islam,  serta  menjadi  simpul  bagi penyebaran beragam ajaran  Islam, baik aqidah, syariah, maupun tasawuf. Oleh karena  itu,  bagi  mereka  yang  sedang  beribadah  haji  tidak  hanya  menjalankan ritual  ibadah  saja,  melainkan  pula  belajar  dan  menerima  pengetahuan  dari berbagai halaqah ulama yang ada di Tanah Suci. Tradisi keilmuan yang berada di Tanah  Suci  mengalami  pergeseran  ketika  gerakan  Wahabisme  mendominasi halaqah-halaqah di dua masjid suci tersebut.
Wahabisme, aliran pemikiran dan gerakan Islam yang pertamakali muncul di  jazirah  Arab  pada  abad  kedelapan  belas,    adalah  paham  keagamaan  yang dipelopori oleh seorang ulama dari Nejed yang bernama Muhamamd bin Abdul Wahab  (Hamid  Algar,  2011:7).  Salah  satu  ajaran  yang  mencolok  adalah  usaha purifikasi ajaran-ajaran Islam dari beragam bid’ah, khurafat dan tahayyul .Purifikasi berarti  pembersihan,  pemurnian,  dan  penyucian.  Gerakan  purifikasi  yang muncul dalam Islam biasanya disebut dengan tajdid atau islah . Islah artinya ialah gerakan  yang  berusaha  untuk  memperbaiki  kondisi  umat  yang  lemah  akibat tradisi,  praktik,  dan  kepercayaan  yang  salah.  Dari  sini islah digunakan  untuk menyebut gerakan purifikasi (Issa J. Boulatta, 2001: 19-20).
Istilah  lain  yang  digunakan  untuk  menyebut  gerakan  semacam  itu  ialah gerakan salaf yang secara harfiah berarti “lampau”. Maknanya ialah suatu gerakan yang  mencoba  mengembalikan  kondisi  Islam  seperti  pada  masa  generasi salaf (lampau)  di  mana  Islam  masih  murni  dan  belum  bercampur  dengan  konsep- konsep  teologi  asing.  Hal  ini  didasarkan  pada  pengamatan  historis  bahwa timbulnya berbagai aliran pemikiran pasca generasi salaf , khususnya teologi dan falsafah,  menyebabkan  kehancuran  Islam.  Untuk  menghindari  kehancuran  itu, umat harus kembali ke masa salaf , karena Nabi mengatakan, “Sebaik-baik kurun ialah di mana aku hidup, setelah itu kurun sesudahnya, dan sesudahnya”.
Gerakan  purifikasi  dalam  sejarah  pemikiran  dan  gerakan  Islam  telah memberikan  sumbangan  signifikan  baik  dalam  proses  reorientasi  paham keagamaan  maupun  dinamisasi  Islam.  Sebab  biasanya  gerakan  purifikasi mengandung  makna  usaha  agar  agama  menjadi  fungsional  dalam  sebuah masyarakat yang mengalami kebekuan sebagai akibat jangka panjang dari sikap akomodasi kultural dan ketimpangan politik.
Istilah purifikasi ( purification ) berarti pemurnian, atau tandhif dalam bahasa Arab. Istilah tandhif tidak populer jika yang dimaksud adalah gerakan pemurnian Islam. Gerakan pemurnian lebih dikenal dengan istilah al-ashalah atau ishlah yang berarti  gerakan  yang  berusaha  untuk  memperbaiki  kondisi  umat  yang  lemah akibat penyimpangan pengamalan Islam.
Tokoh  yang  berperan  besar  dalam  gerakan  purifikasi  Islam  adalah Muhammad  bin  Abdul  Wahhab.  Pemikiran  dan  gerakannya  mempengaruhi banyak tokoh muslim pada masa modern. Gerakan mereka lazim disebut sebagai Wahhabisme yang didasarkan pada pandangan bahwa aqidah umat Islam telah banyak bercampur dengan syirik, bid‟ah, khurafat dan tasawuf sehingga mereka menjadi jauh dari Islam yang benar.
Gerakan  ini  memiliki  gaung  yang  besar  karena  dukungan  politis  dari pemerintah  Saudi.  Gerakan  purifikasi  Islam  selanjutnya  menyebar  ke  berbagai kawasan muslim di dunia dengan bermacam orientasi ideologis. Gerakan ini di dukung penuh oleh Kerajaan Arab Saudi sehingga memiliki jaringan yang kuat di Arab Saudi, terutama di kawasan Tanah Suci. Mereka memanfaatkan musim haji sebagai  media  dakwah  dan  penyebaran  paham  keagamaan  yang  mereka  yakini. Selain  itu,  gerakan  ini,  oleh  sebagian  pakar,  juga  dikenal  fundamentalis  dan radikal  dalam  aktifitas  dakwahnya.  Sehingga,  terkadang  menimbulkan  gesekan dan konflik dengan golongan yang lainnya.
Pada  pertengahan  abad  ke-20  wacana  dan  gerakan  purifikasi  semakin menguat bersamaan dengan kekalutan umat Islam dalam menghadapi penetrasi budaya Barat, atas nama modernitas. Umat Islam berusaha mempertemukan apa
yang disebut dengan al-ashalah wa al-mu‟asyarah. Menurut Boullata, dilema itu membelah  umat  menjadi  tiga  kelompok.  Pertama,  mereka  yang  menganggap ajaran  Islam  dan  warisan  Islam  harus  dirumuskan  dan  diubah  kembali  secara menyeluruh  sehingga  kompatibel  dengan  modernitas.  Kedua,  kelompok  yang mereformasi sebagian tradisi Islam sesuai dengan keperluan modernitas. Ketiga, kelompok  yang  meyakini  tradisi  Islam  merupakan  satu-satunya  elemen  untuk membenahi kemunduran umat Islam. Mereka tidak ingin mentransformasi dan mereformasi  tradisi  Islam  tetapi  lebih  ingin  menyesuaikan  dengan  apa  yang dianggapnya sebagai sumber-sumber Islam otentik.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  dua  model  pendekatan yaitu pertama focus group discussion (FGD). Sample yang diambil dari kegiatan ini adalah para calon jamaah haji yang  ada di berbagai  Kelompok Ibadah Haji Indonesia  (KBIH)  seperti  KBIH  As  Shodiqiyah  dan  KBIH  Nahdlatul  Ulama Kota  Semarang.  Kedua  KBIH  ini  yang  dijadikan  sampel  karena  kedua  KBIH tersebut  yang  tergolong  besar  di  Kota  Semarang.  Tempat  pengumpulan  data dilaksanakan di 4 (empat) tempat yaitu di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji  As Shodiqiyyah Kaligawe Semarang, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Nahdlatul Ulama  Kota  Semarang,  Masjid  Wonolopo  Mijen  Semarang,  dan  Aula  Kantor Kecamatan Tugu Semarang. Rentang waktu pelaksanaannya adalah mulai Rabu, 28 Juni 2017 sampai dengan Rabu, 2 Agustus 2017.
Analisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang berdasarkan pada hubungan antara variabel-variabel yang sedang dikaji. Teknik analisis data ini dengan menggunakan teknik penyajian data yaitu dengan menyusun beberapa informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan. Dari informasi yang sudah dihimpun dan dikumpulkan tersebut memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan berdaarkan data tersebut. Bentuk penyajian data ini berupa teks naratif yang berbentuk catatan-catatan.

## SEMANGAT NASIONALISME BANGSA INDONESIA
Nasionalisme  kebangsaan  akhir-akhir  ini  mulai  pudar  seiring  dengan munculnya  kelompok-kelompok  baru  yang  membawa  ideologi  kekerasan. Ideologi ini mengangap dirinya sendiri paling benar dan menyalahkan kelompok lain, serta melakukan tindakan-tindakan intoleran. Bahkan dalam ranah tertentu melakukan  gerakan  politik  yaitu  ingin  mengubah  dasar  Negara  Pancasila  dan bentuk  Negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Tentu,  ini  merupakan  fenomena membahayakan dan tidak diinginkan.
Cita-cita  nasionalisme  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945  sampai  saat  ini  belum  terwujud  sepenuhnya.
Landasan nasionalisme yang menegaskan pada kesejahteraan dan keadilan rakyat seluruh  Indonesia  belum  diperhatikan  oleh  penyelenggara  negara.  Akibatnya rakyat makin menderita dan timbul gejolak sosial di mana-mana. Itu disebabkan kesejahteraan  rakyat  belum  merata.  Kondisi  ini  sangat  memprihatinkan  dan memilukan  bagi  bangsa  yang  begitu  besar  dengan  kekayaan  alamnya  yang melimpah  ruah.    Kondisi  sosial  kebangsaan  yang  ambruk  disebabkan  makin rendahnya  kesadaran  komponen  bangsa  ini  akan  ruh  nasionalisme.  Semangat nasionalisme  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  kini  diragukan.  Derasnya ideologi asing yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai salah satu pemicunya. Saat ini banyak masyarakat yang terjebak dalam pemahaman-pemahaman agama secara  ekstrem,  keras  dan  intoleran,  sehingga  mereka  lupa  bahwa  Indonesia adalah  bangsa  besar,  bangsa  sangat  toleran  dengan  golongan  manapun, kelompok  apapun  demi  terciptanya  kebersamaan  dan  terwujudnya  cita-cita bangsa.
Sebagai  contoh  banyak  organisasi-organisasi  keagamaan  yang  cenderung melakukan  kekerasan  dibandingkan  dengan  dialog  dalam  mencari  solusi. Kelompok  tersebut  sering  melakukan  tindakan  anarkis,  kekerasan, mengkafirkan,  dan  mem bid’ah kan.  Kelompok  ini  secara  kuantitas  sedikit  tetapi gerakannya  yang  didukung  dengan  teknologi  informasi  yang  kuat  menjadikan seolah-olah  kelompok  ini  banyak.  Kondisi  demikian  sangat  memprihatinkan. Untuk  kembali  menumbuhkan  semangat  nasionalisme  di  kalangan  masyarakat Indonesia, terutama adalah calon jama‟ah haji Jawa Tengah,   diharapkan nilai- nilai  Pancasila  semakin  dipahami,  merenung  dan  melihat  kembali  sejarah  dan nilai-nilai Pancasila.

## PENGARUH  JAMAAH  HAJI  TERHADAP  PEMIKIRAN  ISLAM  DI INDONESIA
Penyebaran  pemikiran  Islam  dari  timur  tengah  (baca:  Arab  Saudi)  ke Indonesia  melalui  banyak  cara.  Cara  yang  lazim  digunakan  adalah  melalui pendidikan di mana negara tersebut memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar Indonesia untuk kuliah atau belajar di timur tengah khususnya Arab Saudi. Di samping  itu  dapat  juga  dilakukan  dengan  negara  minyak  tersebut  memberikan bantuan  untuk  membangun  pendidikan  di  Indonesia  dengan  syarat  kurikulum yang dibuat berdasarkan konsep mereka. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada cara  lain  yang  mungkin  kurang  pantauan  dari  publik,  yaitu  penyebaran  paham wahabi melalui jama‟ah haji.
Penyebaran paham wahabi melalui jamaah haji dapat dilacak melalui karya Yudha yang berjudul Pengaruh Haji terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900 – 1945) (Yudha, 2015: 40 -45). Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan salah satu peribadatan yang bisa dikatakan mencakup isi peribadatan  yang  lain  dalam  Islam.  Seseorang  yang  telah  melaksanakan  ibadah haji,  secara  spiritual  telah  sempurna  Islamnya.  Islam  memandang  secara seimbang antara nilai materiil dan nilai spiritual. Seseorang yang telah sempurna amal  ibadah  Islamnya  dengan  berhaji  akan  sempurna  pula  amal  usaha keduniannya.  Ibadah  haji  mempunyai  pengaruh  besar  dalam  berbagai  bidang seperti  bidang  politik,  bidang  ekonomi,  dan  bidang  pendidikan.  Bahkan  di  era penjajahan  Belanda,  haji  sangat  ditakuti  sebagai  bagian  dari Islamophobia . Dikarenakan adanya pandangan seperti itu maka orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penguasa Belanda (M. Shaleh Putuhena, 2007: 291).
Ada  dua  aspek  penting mengenai  para  haji.  Pertama, para  haji  dianggap sebagai orang suci, sehingga rakyat sederhana terlalu cepat berkesimpulan bahwa mereka  mempunyai  keistimewaan.  Bagi  pemerintah  Belanda  terkadang menganggap  bahwa  orang  Islam  yang  menunaikan  ibadah  haji  sebagai  suatu “golongan pendeta”. Secara sosial peranan mereka adalah menghabiskan waktu dengan  sembahyang  atau  melakukan  ritual-ritual  lainnya.  Kedua,  adanya  unsur politik,  para  haji  memiliki  pengaruh  politik  dan  sering  berperan  sebagai pemimpin suatu gerakan untuk melawan penjajah.
Sebagian  besar  haji  memang  tidak  terkena  pengaruh  fanatik  di  Mekah. Sejak awal mula kedatangannya di Indonesia, Snouck telah berusaha meyakinkan para pejabat kolonial bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan pengaruh haji. Cara  mengatasi  masalah  haji  yaitu  dengan  menghambatnya  secara  halus  dan tidak langsung yakni dengan mengalirkan semangat pribumi ke arah lain.
Pada  tahun  1803,  tiga  orang  ulama  Minangkabau,  Haji  Miskin,  Haji Sumanik, Haji Piabang kembali dari Mekah. Mereka menginginkan pembersihan praktik-praktik  keagamaan  yang  masih  sinkretik,  sebagaimana  yang  pernah dilakukan  oleh  kaum  Wahabi  di  Mekah.  Mereka  melihat  bahwa  kaum  Wahabi berhasil  menghapuskan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak  sesuai  Islam.  Mereka membawa pulang pemikiran baru yang didapatkan di tanah suci dan menerapkan di  daerahnya.  Gerakan  mereka  kemudian  dikenal  dengan  Gerakan  Padri. Gerakan  ini  tujuan  awalnya  memberantas  kebiasaan  masyarakat  yang  dianggap bertentangan dengan agama seperti berjudi, sabung ayam, menggunakan candu dan minum-minuman keras. Akan tetapi gerakan ini mendapat perlawanan dari para penghulu yang tetap mempertahankan adat. Para penghulu yang anti Padri
kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda dan meletuslah perang Padri pada tahun 1821-1832 (M.C. Ricklefs, 2008: 215). Selain itu ada peristiwa yang terjadi di Yogyakarta yaitu perang Diponegoro (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran  Diponegoro.  Meski  pun  ia  belum  pernah  menunaikan  ibadah  haji, namun  ia  mendapat  pengetahuan  agama  dari  ulama  atau  kyai  yang  pernah melaksanakan  haji.  Pangeran  Diponegoro  yang  merasa  kecewa  karena  haknya untuk  menjadi  sultan  Yogyakarta  telah  dirampas,  melakukan  perlawanan terhadap  penguasa  Yogyakarta  yang  bertindak  tidak  adil  dengan  berencana membuat jalan menerobos tanah miliknya dan makam yang berada di bawahnya. Ia  mendapat  bantuan  dari  kalangan  santri  yaitu  Kyai  Madja  dan  menyatakan perlawananannya  itu  sebagai  perang  suci  melawan  pihak  kafir.  Mereka memandang  bahwa  penguasa  Yogyakarta  telah  melakukan  penyimpangan agama, termasuk bekerja sama dengan Belanda yang mereka anggap kafir itu.
Para ulama Aceh yang lama tinggal di Mekah dan kembali ke Aceh juga mengambil bagian pada perang Aceh (1873-1912). Para ulama ini terlibat dalam perang  ini  sebagai  bagian  dalam  menentang  agresi  Belanda.  Selain  itu  karena agresi ini dilakukan oleh Belanda yang kafir dan pantas dijawab dengan perang atas  nama  agama.  Ada  juga  pemberontakan  yang  dilakukan  di  Cilegon  pada 1888.  Peranan  para  haji  dalam  pemberontakan  ini  sangat  menonjol.  Para  haji tercatat sebagai pemimpin yang merencanakan dan mematangkan situasi, seperti Haji  Abdul  Karim,  Haji  Marjuki,  Haji  Tubagus  Ismail  dan  Haji  Wasid.  Dua ulama  yang  disebutkan  merupakan  pemimpin  langsung  pemberontakan. Pemimpin pasukan pada umumnya dan sebagian anak buah mereka terdiri dari para haji.
Seorang haji yang telah kembali dari Mekah ke Tanah Air akan berusaha agar anggota keluarga yang lain dan keluarganya sendiri bisa melaksanakan haji pada  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu,  usaha  mereka  tidak  berhenti sampai  di  sini.  Mereka  berusaha  mendapatkan  pekerjaan  yang  menghasilkan banyak  uang  dan  menggunakannya  dengan  hemat  sehingga  ia  bisa  menabung. Banyak  dari  calon  haji  yang  pada  awalnya  jarang  untuk  menabung,  kemudian mereka  menyisihkan  sebagian  uangnya  sedikit  demi  sedikit  hingga  perjalanan yang  sudah  lama  mereka  idamidamkan  dan  yang  akan  memberikan  tempat  di mata  masyarakat  untuk  selama  sisa  hidupnya  bisa  tercapai  (Snouck  Hurgronje, 1993:  111).  Dari  hasil  usaha  kegiatan  perekonomian  yang  sebenarnya  belum memuaskan  tersebut,  mereka  akan  menabung  sampai  beberapa  tahun  untuk biaya  mereka  naik  haji.  Pada  akhirnya  mereka  menjadi  sebuah  golongan  baru dan  terjadi  perubahan  struktur  ekonomi  dalam  masyarakat  desa.  Haji  telah menciptakan  sebuah  etos  bagi  umat  Islam  yaitu  kerja  keras  dan  hemat,
perubahan budaya ekonomi dari jasa ke uang, menciptakan lapangan pekerjaan serta pengenalan transaksi ekonomi antardaerah. Dalam hal keagamaan mereka juga  mengembangkan  usahanya  dengan  mengajar  di  madrasah-madrasah keagamaan  yang  juga  merupakan  sumber  penghasilan  penting  (Sartono Kartodirjo, 1984: 85-86).
Sebagian  dari  jamaah  haji  yang  sudah  selesai  melaksanakan  haji,  banyak dari  mereka  yang  menetap  di  Mekah  selama  beberapa  tahun  lamanya  untuk menuntut  ilmu  dan  mereka  disebut  sebagai  muqimin.  Para  muqimin  ini  oleh penduduk setempat disebut Jawah atau Jawi (orang Jawa) yang bentuk jamaknya Jawwiyin (orang-orang Jawa). Jumlah mereka semakin banyak dikarenakan setiap musim  haji  banyak  jamaah  yang  menetap  di  Makkah.  Pada  awal  abad  ke  XX, telah  terjadi  perubahan  signifikan  dalam  sistem  pendidikan  agama  di  Hindia Belanda. Perubahan ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan seperti di Mesir dan Hijaz  yang  diperkenalkan  oleh  sebagian  haji  yang  telah  pulang  ke  Tanah  Air setelah menyeleseikan pendidikan. Para haji ini memainkan peranan yang cukup penting dalam menyebarkan pendidikan keagamaan di Hindia Belanda.
Di  Padang  Panjang,  Sumatra  Barat,  pada  1907  didirikan  sebuah sekolah yang  bernama  Adabiyah  School/  Madrasah  Adabiyah  (sekolah  peradaban). Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad, seorang pedagang tekstil yang pernah  tinggal  di Mekah  selama  empat  tahun  (1895-1999)  (Deliar  Noer,  1982: 46). Madrasah ini didirikan atas usul dari teman studi Haji Abdullah Ahmad di Kairo dan Mekah yaitu Thaher Jallaludin yang bertemu dengan nya di Singapura tahun  1906.  Madrasah  ini  bertujuan  untuk  mencetak  generasi  muslim  yang terpelajar, tidak bertaqlid dan bid‟ah serta berijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadist.
Selain itu di Padang juga terdapat Surau Jembatan Besi, yaitu sekolah yang memberikan pelajaran agama dengan cara-cara tradisional. Fiqh dan tafsir Quran merupakan  pelajaran  utama  di  sekolah  ini.  Ketika  Haji  Rasul  (Syaikh  Abdul Karim  Amrullah)  dan  Haji  Abdullah  Ahmad  masuk  ke  sekolah  ini  pada  1904, pelajaran yang ditekankan adalah pelajaran ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai  bahasa  Arab  dan  cabang-cabangnya.  Haji  Rasul  pernah  tinggal  dan melakukan  studi  di  Mekkah  selama  beberapa  tahun  sebelum  ia  mengajar  di Surau Jembatan Besi.
Elite  agama  abad  XIX  belum  sepenuhnya  menggunakan  Islam  sebagai ideologi  politik  untuk  mencapai  tujuan  dan  menata  kekuasaan  politik.  Mereka masih memandang pemerintah kolonial dengan pendekatan tekstual syariah atau fiqh dan aqidah atau tauhid. Akan tetapi pandangan dan sikap politik elit agama yang pernah berhaji ke Makkah pada paroh pertama abad XX berbeda dengan
ulama  abad  sebelumnya.  Mereka  lebih  menekankan  pada  pendekatan kontekstual.  Sejalan  dengan  itu,  di  kalangan  masyarakat  muslim  mulai  timbul gerakan-gerakan  pembaharuan  yang  bertu  juan  mempersatukan  kekuatan muslim untuk melawan hegemoni dari kolonialisme pemerintah Belanda.
Berbagai  gerakan  pembaharuan  banyak  dimotori  oleh  para  ulama  haji yang  telah  pulang  ke  tanah  air.  Gerakan  pembaharuan yang  dimunculkan  oleh sebagian ulama haji ini melahirkan hubungan kuat antara haji dengan organisasi politik Islam. Organisasi politik Islam merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan  serta  terlibat  dalam  proses  politik  dan  secara  aktif  berperan dalam  menentukan  nasib bangsa  tersebut  berdasarkan  nilai-nilai  Islam.  Sebuah organisasi terbentuk karena di pengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Gerakan-gerakan ini mempunyai misi untuk mengubah  suatu  pola  pemikiran  menjadi  sebuah  tindakan.  Beberapa  bentuk gerakan tersebut adalah PSII dan Permi.
PSII pada awal mulanya berupa organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam  (SDI)  yang  merupakan  perkumpulan  pedagang-pedagang  Islam. Organisasi  ini  dirintis  oleh  Haji  Samanhoedi  di  Surakarta  pada  tahun  1905, dengan  tujuan  awal  untuk  menghimpun  para  pedagang  pribumi  Muslim (khususnya  pedagang  batik)  agar  dapat  bersaing  dengan  pedagang-pedagang besar  Tionghoa.  SDI  merupakan  organisasi  ekonomi  yang  berdasarkan  pada agama  Islam  dan  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  penggeraknya.  Di  bawah pimpinan  H.  Samanhoedi,  perkumpulan  ini  berkembang  pesat  hingga  menjadi perkumpulan yang berpengaruh.
Di  Surabaya  H.O.S.  Tjokroaminoto  mendirikan  organisasi  serupa  tahun 1912.  Ia  bergabung  dengan  SDI  pada  bulan  Mei  1912  atas  ajakan  dari  Haji Samanhoedi,  kemudian  Tjokroaminoto  dipilih  menjadi  pemimpin  SDI  (Deliar Noer,  1982:  118).  Pada  tahun  1912,  oleh  pimpinannya  yang  baru  Haji  Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). SI ini identik dengan  semangat  radikalisme  pribumi  (Khamami  zada,  2002:  87).  Hal  ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik.
Sarekat  Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dari  peran  ulama  haji  seperti  Haji Samanhoedi. Ia lahir di desa Sondokrono sebagai seorang anak pedagang batik yang  bernama  Haji  Moehammad  Zen.  Setelah  ia  menyelesaikan  pendidikan rendahnya  di  sekolah  kelas  dua,  Samanhoedi  membantu  ayahnya  dalam berdagang batik. Pada tahun 1904 ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali pada tahun berikutnya (Deliar Noer, 1982: 120). Sekembali dari
menunaikan  ibadah  haji,  Samanhoedi  mempunyai  minat  yang  besar  untuk mendirikan sebuah organisasi yang bersifat sosial seperti halnya organisasi yang memberikan  bantuan  dalam  upacara  perkawinan  maupun  keperluan penyelenggaraan kematian. Walaupun pengetahuannya tentang Islam terbatas, ia seorang  yang  beriman.  Dapat  dikatakan  bahwa  ia  adalah  seorang  muslim  yang tipikal pada masanya. Bagi Samanhoedi, Islam lah yang membedakan dirinya dari orang asing maupun orang yang nonmuslim.
Adapun  tokoh  SI  lainnya  yang  cukup  berpengaruh  adalah  H.O.S Tjokroaminoto,  seorang  lulusan  OSVIA  atau  yang  lazim  disebut  sekolah administrasi  pemerintah  Belanda.  Meski  ia  lulusan  OSVIA,  ia  tidak  pernah menjadi  pegawai  pemerintah  karena  lebih  tertarik  pada  dunia  politik.  Sebelum bergabung  dengan  SDI,  Tjokroaminoto  terkenal  dengan  kejujuran  dan keberaniannya menentang kaum bangsawan feodal. Pada 1926, ia berangkat ke Mekah sebagai wakil dari SI dan pemimpin delegasi umat Islam Indonesia pada Kongres  Al-Islam  pertama  yang  diadakan  oleh  Ibn  Saud.  Kesempatan  itu digunakan  untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Kongres  itu  semula  akan membicarakan  mengenai  masalah  pembubaran  khalifah  oleh  Mustafa  Kemal, namun  karena  perkembangan  politik  di  Timur  Tengah  sedang  mengalami peningkatan  maka  masalah  tersebut  tidak  menjadi  agenda  pem  bicaraan  di kongres tersebut.
Pengalaman Tjokroaminoto berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari  berbagai  belahan  dunia  telah  memengaruhi  visi  Islam  politiknya.  Terlebih lagi  kegiatan  Pan-Islamisme  di  Timur-Tengah  masih  hangat  diperbincangkan. Setelah selesai melaksanakan kongres, ia kemudian kembali ke Indonesia. Selama kepemimpinannya SI relatif moderat (Deliar Noer, 2001: 286). Di dalam Sarekat Islam,  Tjokroaminoto  juga  dibantu  oleh  Haji  Agus  Salim  dalam memperjuangkan  keberadaan  Sarekat  Islam.  Pengalaman  ketika  bekerja  di Jeddah  telah  mewarnai  pemikiran  politiknya  di  Sarekat  Islam.  Pada  waktu  itu, Pan-Islamisme sedang menjadi ideologi yang begitu diminati di dunia Islam. Di waktu  yang  sama  juga  mulai  berhembus  arus  modernisme  dari  Mesir  dan gerakan puritanitas yang dipelopori oleh Ibn Abdul Wahab di Hijaz. Agus Salim menjadikan Pan-Islamisme dan modernisme sebagai basis utama untuk aktivitas politiknya.
Gerakan  Sarekat  Islam  pada  awalnya  lebih  merupakan  gerakan  reaktif terhadap situasi kolonial. Pada tahap-tahap berikutnya gerakan itu melangkah ke arah rekonstruksi kehidupan bangsa, untuk selanjutnya menentukan identitasnya dan akhirnya beralih ke perjuangan politik untuk menentukan nasib sendiri. Di belakang  semuanya  itu,  ternyata  ideologi  agama  mampu  memobilisasi  massa
secara  besar-besaran.  Pada  awal  abad  20,  berbagai  ancaman  terhadap  tatanan kolonial  tampak  terlihat  dari  Pan  Islamisme  dan  fanatisme  agama.  Snouck Hurgronje,  menekankan  bahwa  musuh  bukanlah  Islam  sebagai  agama, melainkan  Islam  sebagai  doktrin  politik,  baik  dalam  bentuk  agitasu  nelalui fanatik lokal, maupun dalam bentuk Pan Islamisme.
Banyak  ketimpangan  yang  terkandung  dalam  hubungan  sosial  dalam masyarakat  kolonial  dan  mulai  dirasakan  sebagai  hal  yang  tidak  wajar.  Namun hal  yang  lebih  menyinggung  rasa  harga  diri  mereka  adalah  hal-hal  seperti  cara memberi  hormat;  melakukan  sembah,  duduk  bersila  di  lantai  bagi  pribumi, sedangkan untuk keturunan Arab maupun Cina duduk di kursi. Di samping itu berbagai  diskriminasi  juga  membangkitkan  rasa  inferior,  seperti  kereta  khusus pribumi, pakaian, kamar tunggu stasiun, dan lain sebagainya (Sartono Kartodirjo, 1992:  108).  Adapun  Permi  yaitu  sebuah  organisasi  yang  didirikan  pada  tahun 1930.  Permi  merupakan  kelanjutan  dari  organisasi  Sumatera  Thawalib  yang berada  di  Minangkabau  dan  bergerak  dalam  bidang  pendidikan.  Sumatera Thawalib sendiri merupakan penerus dari sekolah agama tradisional yaitu Surau Djembatan  Besi  yang  dahulu  didirikan  pada  peralihan  abad  ke  XX  oleh  Haji Abdullah  Ahmad,  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh  Syekh  Daud  Rasyidi.  Pada tahun 1906, Surau Djembatan Besi diasuh oleh Haji Rasul (Syekh Abdul Karim Amrullah),  sekembalinya  dari  Timur-Tengah.  Ketika  komunis  memperluas pengaruhnya  di  Minangkabau,  beberapa  orang  ulama  haji  tertarik  dengan ideologi  kiri.  Mereka  terpengaruh  konsep  komunisme  Islam  yang  ditawarkan oleh Haji Misbah dari Surakarta. Komunis di Minangkabau diperkenalkan oleh Haji Datuk Batuah pada tahun 1923.
Pada tahun 1927 sebagai akibat pemberontakan Silungkang, banyak guru- guru  Thawalib  Padang  Panjang  dilarang  mengajar  (Deliar  Noer,  1982:  57). Akibatnya sekolah Sumatera Thawalib mengalami kemunduran. Melihat kondisi tersebut,  para  tokoh  Islam  berfikir  mencari  solusi  dari  masalah  tersebut. Tujuannya yaitu para anggota tersebut akan ditempatkan ke dalam sebuah wadah baru yang berupa organisasi politik yakni Persatuan Sumatera Thawalib.
Persatuan  Sumatera Thawalib  ini terbentuk  pada  bulan  November  1928 M  dalam  sebuah  kongres  yang  dihadiri  oleh  utusan-utusan  seluruh  Sumatera Thawalib.  Tujuan  organisasi  ini  untuk  mengorganisir  kegiatan  dalam  bidang politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Pada  kongresnya  yang  ketiga  di  bulan  Mei  1930, Persatuan  Sumatera  Thawalib  mengubah  dirinya  menjadi  Persatuan  Muslimin Indonesia  (PMI  atau  Permi),  (Audre  Kahin,  2005:  58-62).  Suatu  organisasi kemasyarakatan  berasaskan  Islam  dan  Kebangsaan,  yang  kemudian  menjelma menjadi partai politik Islam yang radikal. Anggota organisasi ini terdiri dari para
bekas  pelajar  dan  guru-guru  Sumatera  Thawalib  yang  sejak  lama  menentang ideologi komunis.
Persatuan  Muslimin  Indonesia  (Permi)  dalam  waktu  dua  tahun  setelah berdirinya  yaitu  tahun  1930,  berubah  menjadi  partai  politik  yang  terkuat  dan paling berpengaruh di Sumatera Barat. Salah satu penyebab perubahan menjadi partai  politik  ini  adalah  karena  tidak  adanya  saluran  politik  sebagai  akibat tertutupnya  Muhammadiyah  bagi  kegiatan  politik.  Perubahan  Permi  menjadi partai politik dan menggunakan asas yang berbeda dengan asas organisasi Islam yang  lain  pada  saat  itu,  yaitu  Islam  dan  Kebangsaan,  merupakan  salah  satu indikasi adanya peningkatan dalam bidang gerakan politik di Minangkabau untuk melawan hegemoni Belanda. Permi semakin kuat dengan pulangnya dua orang ulama haji Minangkabau yang mendapat pendidikan di Mesir yaitu Ilyas Yakub dan Mukhtar Lutfi (Deliar Noer, 1982: 170).
Ilyas Yakub merupakan seorang ulama haji yang mempunyai andil  besar dalam  melawan  hegemoni  Belanda  di  Sumatera  Barat.  Ia  lahir  tahun  1903  di Asam  Kumbang  (Painan)  sebagai  seorang  anak  pedagang  tekstil  (Deliar  Noer, 1982:  171).  Pada  tahun  1921,  Ilyas  Yakub  berangkat  bersama  gurunya  yaitu Syekh  H.  Abdul  Wahab  menuju  Mekah  untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Seusai melaksanakan  ibadah  haji  ia  masih  tinggal  di  sana  selama  dua  tahun  untuk memperdalam ilmu agamanya. Selanjutnya ia meneruskan studinya ke Al-Azhar, Mesir,  tetapi  tidak  sebagai  mahasiswa  penuh  (Deliar  Noer,  1982:  170).Ia  juga pernah  menerbitkan  sebuah  majalah  Medan  Ra‟jat  yang  berisi  tentang perlawanan  terhadap  Belanda.  Ia  bersama  Mukhtar  Lutfi  berjuang  memimpin Permi melawan penindasan pemerintah Belanda.
Pengaruh  haji  pada  awal  abad  ke  XX  telah  memunculkan  sikap  dan pemikiran politik yang lama-kelamaan menjadi sebuah organisasi politik. Orang Islam  yang setelah  haji belajar  di  Kairo,  mereka  membawa  berbagai  pemikiran politik  yang  didapatkan  dari  studi  di  Mesir  itu  ke  Tanah  Air.  Dalam perlawanannya  kepada  pemerintah  Belanda  mereka  memobilisasi  masa  serta menggunakan simbol-simbol keagamaan.
Awal  mula  kemunculan  organisasi  politik  Islam  yang  kemudian bertransformasi  menjadi  sebuah  partai  politik  Islam  memang  tidak  bisa  di lepaskan  dari  peran  haji  yang  pada  waktu  itu  membentuk  berbagai  organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Sarekat Islam (SI) kemudian berubah  menjadi  PSII,  pada  awalnya  berkembang  dari  sebuah  organisasi  yang bernama  SDI  (Sarekat  Dagang  Islam).  Sebagian  haji  juga  bergerak  dalam organisasi  pendidikan,  seperti  organisasi  Sumatra  Thawalib  yang  kemudian bertransformasi menjadi Permi (Persatuan Muslim Indonesia). Permi merupakan
pelopor  perjuangan  politik  yang  mengedepankan  pemikiran  intelektual  yang bergerak melalui pendidikan.
Penelitian lain yang menunjukkan peran haji terhadap pemikiran Islam di Indonesia dapat dilihat dalam tulisan Ayumadi Azra yang berjudul Jarigan Ulama Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII  dan  XVIII  (Azyumardi Azra,  1998:  291  –  292).  Dalam  tulisan  tersebut  menjelaskan  bahwa  terjadi pembaruan  Islam  di  Minangkabau.  Pembaruan  Islam  yang  terjadi  di minangkabau tidak hanya berkaitan dengan tarekat syathariyyah yang bukanlah satu-satunya  tarekat  sufi  di  Minangkabau.  Tarekat  Nagsabandiyyah diperkenalkan ke wilayah ini pada paruh abad ketujuh belas oleh Jamal al-Din, seorang Minangkabau yang mula-mula belajar di Pasai sebelum dia melanjutkan ke Bayt Al-Faqih, Aden, Haramayn, Mesir, dan India.
Dalam  perjalanan  pulangnya,  dia  berhenti  di  Aceh  sebelum  akhirnya sampai ke tanah kelahirannya di Sumatera Barat, di mana dia aktif mengajar dan menyebarkan  tarekat  naqsabandiyyah.  Perjalanan  yang  dilakukan  Jamal  al-Din mengingatkan  pada  pengembaraan  Al-Sinkili  sebelumnya.  Meski  Jamal  al-Din memberikan  riwayat  mengenai  perjalanannya  ke  berbagai  tempat,  tidak  seperti Al-Sinkili,  dia  tidak  menyebutkan  guru-gurunya  sehingga  tidak  dapat  dilacak hubungan  dan  koneksi  ulamaannya.  Jamal  al-Din  adalah  penulis  teks  fiqh Naqsyabandi  berjudul  Lubab  Al-Hidayah  yang  didasarkan  atas  ajaran-ajaran Ahmad  Ibnu  „Alan  Al-Shiddiqi  Al-Naqshabandi.  Menjelang  akhir  abad  ke delapan  belas,  tarekat  Naqsyabandiyyah  dan  Qadiriyyah  telah  melakukan terobosan  penting  ke  Minangkabau.  Kedua  tarekat  ini,  sebagaimana  tarekat syathariyyah  memberikan  sumbangan  besar  terhadap  pembaruan  masa  itu (Azyumardi Azra, 1998: 291 – 292).
Pembaruan tarekat syathariyyah, Naqsyabandiyyah, dan Qadiriyyah, yang paling  diwakili  Tuanku  Nan  Tuo  dan  Jalal  al-Din  menghadapi  tantangan  kuat dari  para  penghulu  (pemuka  adat)  serta  dari  pengikut  tasawuf  eksesif.  Lebih penting  lagi,  sebagaimana  murid-murid  Tuanku  Nan  Tuo  menghadapi pembaruannya  sebagai  pembaruan  kecil-kecil  belaka.  Yang  paling  menonjol  di antara para murid semacam itu adalah Tuanku Nan Renceh yang menghendaki pembaruan lebih menyeluruh dan radikal.
Setelah  gagal  membujuk  Tuanku  Nan  Tuo  untuk  mengubah pendekatannya yang evolusioner dan damai terhadap pembaruan Islam, Tuanku Nan Renceh mendapatkan para pendukung kuat dari tiga haji yang kembali dari Makkah  pada  1218/1803.  Haji  Miskin,  Haji  Sumanik,  dan  Haji  Piobang. Perjalanan  ibadah  haji  mereka  bersamaan  dengan  dikuasainya  Makkah  oleh kaum  Wahabi.  Karena  itu,  cukup  beralasan  jika  dianggap  bahwa  mereka
dipengaruhi  oleh  ajaran-ajaran  wahabi,  seperti  penentangan  terhadap  bid‟ah, penggunaan tembakau dan pemakaian baju sutera, yang mereka sebarkan secara paksa terhadap masyarakat di wilayah Minangkabau.
Tuanku  nan  Renceh  bersama  dengan  tiga  haji  itu  yang  dikenal  dengan sebutan  Padri,  menyerukan  jihad  melawan  muslim  yang  tidak  mau  mengikuti ajaran-ajaran  mereka.  Akibatnya  perang  saudara  meletus  di  tengah  masyarakat Minangkabau;  surau-surau,  yang  dianggap  sebagai  kelompok-kelompok  bid‟ah diserang  dan  dibakar  hingga  rata  dengan  tanah  termasuk  surau-surau  Tuanku Nan  Tuo  dan  Jalal  al-Din.  Keluarga  bangsawan  dan  para  penghulu  yang  juga menjadi  sasaran  utama  segera  meminta  bantuan  Belanda.  Dengan  campur tangan  Belanda,  perjuangan  Minangkabau  untuk  pembaruan  berubah  menjadi perang Padri melawan Belanda, dan perang itu baru berakhir pada penghujung tahun 1830-an.
Dari  uraian  di  atas  jelas  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  jamaah  haji terhadap  pemikiran  keagamaan  yang  dibawah  ketika  mereka  kembali  ke  tanah air.  Pada  saat  penjajahan,  pemikiran  jamaah  haji  yang  kembali  ke  tanah  air menjadi ancaman tersendiri bagi para penjajah Belanda. Pemikiran yang dibawa membawa  semangat  perjuangan  untuk  mengusir  penjajah  Belanda,  di  samping ada beberapa pemikiran keagamaan yang berbenturan sendiri dengan pemikiran keagamaan lokal yang telah lama berkembang.
Berbeda  dengan  saat  ini  di  mana  pemikiran  agama  yang  radikal  cenderung berkembang dan sering berbenturan dengan pemikiran-pemikiran keagamaan yang telah lama berkembang. Mereka dengan mudah membid‟ahkan, menyalahkan, bahkan sampai pada  titik  tertinggi  adalah  mengkafirkan  kelompok  lain  yang  berbeda  pemikiran dengannya. Tidak sampai pada pemikiran saja, gerakan politik pun muncul dari golongan ini.  Agenda politik  yang diinginkan  adalah terciptnya  khilafah  Islamiyah di Indonesia. Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ingin dirubah menjadi Negara Islam. Gerakan ini yang membahayakan dan  mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemikiran  dan gagasan seperti ini tidak lepas dari pemikiran wahabi yang ekstrem yang mengarah pada kekersan.  Pemikiran  keagamaan  yang  seperti  ini  juga  sangat  mungkin  akan mempengaruhi jamaah haji Indonesia.

## RADIKALISME:  ANCAMAN  TERHADAP  NEGARA  KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dapat  terbentuk  berkat perjuangan para pendiri bangsa dahulu awal kemerdekaan RI. Mereka berjuang sepenuh  hati,  mereka  korbankan  kehidupan  mereka  untuk  bisa  mewujudkan
persatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Sehingga sampai sekarang kita  kenal  banyak  pahlawan  bangsa  yang  sudah  gugur  jauh  mendahului  kita dalam rangka memperjuangkan cita-cita luhur bangsa.
Sayangnya banyak generasi penerus yang tidak tahu atau tidak mau tahu dengan  perjuangan  mereka  para  leluhur  pendiri  bangsa.  Sehingga  timbulah sekarang  ini  banyak  kelompok-kelompok  yang  secara  diam-diam  atau  terang- terangan  ingin  mengganti  dasar  negara  Republik  Indonesia  yang  merupakan landasan  terwujudnya  persatuan  dan  kesatuan  RI.  Di  antara  kelompok- kelompok  tersebut  adalah  mulai  dari  gerakan  moral  ideologi  seperti  Majelis Mujahidin  Indonesia  dan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  sampai  kepada  gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI (Endang Turmudi (ed), 2005:5).
Mereka menyempal dan berafiliasi ke jaringan Islam aliran keras. Mereka yang  setuju  dengan  penggantian  Pancasila  dan  UUD  45  bergabung  dan membuat  kelompok  ekslusif  yang  dibungkus  dengan  agama,  sehingga  terkesan menarik bagi orang-orang awam yang tidak paham dengan politik. Orang awan ini  merasa  terakomodasi  ide-idenya,  sebagai  orang  yang  marginal  atau termarginalkan,  mereka  sama-sama  tidk  puas  dengan  pengelolaan  Negara  yang ada sekarang ini.
Sehingga  mereka  berbondong-bondong  bergabung  dan  mendukung  ide penggantian idiologi Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara rakyat  dan  pemerintah.  Mereka  bersatu  dan  bertekad  ingin  mengganti  idiologi Pancasila dengan sangat halus. Mereka berusaha memiliki sekolah sendiri, bank sendiri,usaha  sendiri,  jaringan  bisnis  sendiri  dan  seterusnya  yang  semua  itu dijalankan  oleh  kelompok  beraliran  keras  dengan  dibungkus  agama (https://m.tempo.co/read/news/2015/02).  Gerakan  radikalisme  di  Indonesia sampai  detik  ini  tidak  lagi  hanya  sebatas  pada  tuntutan  dipenuhinya  aspirasi islam,  seperti  pemberlakuan  syariat  islam  atau  piagam  madinah  (Azyumardi Azra, 2000: 45), tetapi sudah mengarah pada gerakan politik.
Apabila  ada  organisasi  mengganggu  ketertiban  umum,  memecah  belah umat  dan  NKRI,  bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila,  maka  Pemerintah harus  campur  tangan.  Pemerintah  untuk  tidak  sekadar  berwacana  dalam menangkal  perkembangan  radikalisme  di  Indonesia,  namun  harus  berupa tindakan  reaktif  cepat  dan  tepat  sasaran.  Pemerintah  agar  menegakan  undang- undang  terorisme  secara  maksimal  sehingga  terorisme  tidak  berkembang  di Indonesia.
Kompomponen  yang  berperan  penting  terhadap  situasi  suatu  negara, yaitu  agama,  ekonomi  dan  politik.  Faham  radikalisme  kegiatannya  dapat dikategorikan sebagai terorisme dimana terdapat suatu ancaman, kekerasan dan
mengambil  hak  asasi  manusia.  Untuk  itu,  bangsa  Indonesia  harus  bekerjasama menentang  dan  melawan  untuk  meminimalisir  dampak  dari  faham  radikalisme serta  mendorong  pemerintah  untuk  mencoba  mengurai  potret  kemunculan faham  radikalisme  dengan mencoba  membatasi  potensi-potensi  perkembangan faham itu dari luar, yakni dengan cara membentengi NKRI dari paham-paham yang  tidak  dibenarkan  oleh  agama.  Salah  satunya  bentengi  NKRI  dengan pemahaman  sesuai  ajaran  Islam  melalui  pengajian,  pendekatan  anak  dengan orangtua,  dan  melalui  diskusi-diskusi,  juga  penyuluhan  terhadap  calon  jama‟ah haji.
Yang  tidak  kalah  penting  adalah  revitalisasi  lembaga,  badan,  dan organisasi  kemahasiswaan  intra  maupun  ekstra  kampus.  Organisasi-organisasi yang  ada  di  kampus  memegang  peranan  penting  untuk  mencegah berkembangnya  paham  radikalisme  ini  melalui  pemahaman  keagamaan  dan kebangsaan yang komprehensif dan kaya makna.
Keanggotaan  dan  aktivisme  organisasi  merupakan  faktor  penting  untuk mencegah  terjerumusnya  seseorang  ke  dalam  gerakan  radikal  yang  ekstrem. Sebaliknya terdapat gejala kuat para mahasiswa yang non aktivis dan kutu buku sangat  mudah  terkesima  sehingga  segera  dapat  mengalami  cuci  otak  dan indoktrinasi  pemikiran  radikal  dan  ekstrem.  Mereka  cenderung  naïf  dan  polos karena  tidak  terbiasa  berpikir  analitis,  kritis,  seperti  lazimnya  dalam  kehidupan dunia aktivis.
Menggalakkan propaganda anti radikalisme seharusnya menjadi salah satu agenda  utama  untuk  memerangi  gerakan  radikalisme  dari  dalam  kampus  dan komunitas-komunitas  lain,  termasuk  di  dalamnya  adalaha  calon  jamaah  haji. Peran  itu  menjadi  semakin  penting  karena  organisasi  mempunyai  banyak jaringan  dan  pengikut  sehingga  akan  memudahkan  propaganda-propaganda kepada kader-kadernya. Jika ini dilaksanakan dengan konsisten, maka pelan tapi pasti  gerakan  radikalisme  bisa  dicegah  tanpa  harus  menggunakan  tindakan represif yang akan banyak memakan korban dan biaya.
Untuk  mengatasi  hal  ini  perlu  langkah  strategis,  inovatif,  terpadu,  sistematis, serius,  dan  komprehensif.  Yang  diperlukan  bukan  hanya  pendekatan  keamanan  dan ideologi, tetapi juga memperhatikan jaringan, modus operandi, dan raison d’etre gerakan ini. Perlu perpaduan langkah ideologis, program deradikalisasi melalui masyarakat sipil, serta pendekatan ekonomi dan sosial. Ini guna mencegah para mantan aktivis gerakan radikal dan teroris agar tak kembali pada komunitas lamanya. Program “memanusiakan” ini,  juga  menjadi  salah  satu  prasyarat  mencegah  meluasnya  aksi  radikalisme  dan terorisme.

## KESIMPULAN
Pemikiran Islam Indonesia memang tidak lepas dari pemikiran Islam yang berkembang  di  Timur  Tengah.  Pemikiran  Islam  Indonesia  mampu  melakukan akomodasi  dan  adaptasi  dengan  sosio-kultur  masyarakat  setempat  yang  sangat heterogen.  Dengan  kenyataan  masyarakat  yang  sangat  heterogen  tersebut menjadikan  cara  berfikir  yang  saling  menghargai  dan  menghormati  menjadi sebuah keharusan.
Islam  yang  toleran  yang  sudah  berkembang  selama  ini  mengalami gangguan  dengan  masuknya  pemikiran-pemikiran  islam  baru  yang  cenderung ekstrem.  Radikalisme  yang  berkembang  di  Timur  Tengah  sudah  menjangkiti sebagian kelompok muslimIndonesia. Lebih-lebih gerakan yang dilakukan tidak semata-mata dalam tahap pemikiran tetapi sudah pada gerakan politik. Gerakan politik yang diusung adalah keinginan mendirikan khilafah islamiyah seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Dengan  maraknya  radikalisme  yang  masuk  ke  Indonesia  maka  sangat penting  untuk  melakukan  langkah-langkah  antisipatif.  Berkaitan  dengan antusiasme menunaikan ibadah yang sangat tinggi muslim Indonesia, maka perlu menjadi  perhatian  semua  pihak  terutama  instansi  terkait  untuk  menjaga  dan membentengi mereka agar tidak terjerumus dengan bergabung gerakan-gerakan radikalisme tersebut. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi  calon  jamaah  haji  mejadi  satu  keharusan.  Di  samping  calon  jamaah  haji mendapatkan  bimbingan  manasik  haji,  calon  jamaah  haji  juga  perlu mendapatkan  bimbingan  dan  pengarahan  untuk  tidak  terpengaruh  dengan pemikiran-pemikiran  islam yang  radikal  yang  membahayakan  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upaya  untuk  mengantisipasi  dan  menanggulangi  pemikiran  Islam  yang radikal  dapat  dilakukan  oleh  semua  pihak.  Kementerian  Agama  dalam  hal  ini dapat  membuat  program  pembekalan  terhadap  calon  jamaah  haji  dalam  hal penguatan  nilai-nilai  wawasan  kebangsaan.  Kementerian  Agama  juga  dapat menginstruksikan kepada seluruh struktur sampai tingkat Kantor Urusan Agama untuk melakukan hal yang sama. Kegiatan yang sama juga dapat dilakukan oleh para pembimbing jamaah haji atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan juga organisasi yang terkait dengan haji, misalnya Ikatah Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI).[]

## DAFTAR PUSTAKA
Algar, Hamid, Wahhabism: A Critical Essay , terj. Rudy Harisyah Alam, Wahabisme sebuah Tinjauan Kritis , (Jakarta: Demokracy Project, 2011).
Azra, Azyumardi, “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras” , dalam Gatra edisi khusus 2000.
……, Jarigan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII , (Bandung: Mizan, 1998, cet. IV).
Boulatta, Issa J., Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab  Islam , (Yogyakarta:
LKiS, 2001)
Hurgronje,  Snouck  Politik  Haji,  terj.  Soedarso  Soekarno, Kumpulan  Karangan Snouck Hurgronje , (Jakarta: INIS, 1993).
Kahin, Audre Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 (Jakarta: YOI, 2005).
Kartodirjo,  Sartono Pemberontakan  Petani  Banten  1888 (Jakarta:  Pustaka  Jaya, 1984).
……..., Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme (Jakarta: Gramedia, 1992).
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi, 2008).
Noer, Deliar, Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa (Bandung: Mizan, 2001).
……..., Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1982).
Putuhena, M. Shaleh, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2007).
Turmudi,  Endang  (ed), Islam  dan  Radikalisme  di  Indonesia ,  (Jakarta  :LIPI  Press, 2005).
Wahid, Hasyim, dkk, Telikungan Kapitalisme Global , (Yogyakarta: LKiS, 1999).
Yudha, Pengaruh  Haji  terhadap  Politik  Islam  di  Indonesia  (Tahun  1900  –  1945) , Thaqafiyyat, Vol. 16 No. 1, 2015.
Zada, Khamami, Islam Radikalisme , (Jakarta: Teraju, 2002).
https://m.tempo.co/read/news/2015/02/06/058640488/ormas-ini-dituding- menyimpang-dari-ajaran-islam diakses 04 Oktober 2017