Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditijau Dari Konvensi Jenewa 1949 Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.90-102 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index

## PELANGGARAN HUKUM PADA INVASI RUSIA-UKRAINA DITIJAU DARI KONVENSI JENEWA 1949

## LEGAL VIOLATIONS IN THE RUSSIA-UKRAINE INVASION UNDER THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949
Siti Nur Rizqiah 1 , Kyla Rachmadyantira 2 , Adellia Puan Maharani 3 , Wildani Angkasari 4 1-2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
3 Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
* Penulis Koresponden: wildani.a@trisakti.ac.id
Sejarah Artikel Diterima Agustus 2022 Disetujui Oktober 2022
Terbit Online November 2022

## Abstrak
Invasi Rusia dan Ukraina merupakan kondisi yang tidak diharapkan karena dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian dunia, dimana perang tersebut terjadi karena invasi pasukan militer Rusia ke Ukraina karena Ukraina berganbung menjadi anggota NATO yang dianggap mengancam keamanan Rusia, sehingga terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hukum pada invasi Rusia-Ukraina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan statute approach dan case approach dengan metode penelusuran bahan hukum melalui penelitian kepustakaan untuk dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pelanggaran hukum pada invasi Rusia-Ukraina, dilihat dari Konvensi Jenewa 1949, menunjukkan serangkaian tindakan yang melanggar norma-norma hukum humaniter internasional, yang diatur di dalam Konvensi Jenewa IV dan II yaitu menimbulkan korban luka-luka dan korban jiwa, padahal warga sipil seharusnya dilindungi dari invasi atau agresi militer, kemudian adanya serangan pada infrastruktur termasuk fasilitas energi dan pendidikan, melanggar prinsip-prinsip Konvensi Jenewa yang melarang penghancuran tidak proporsional terhadap tujuan militer serta mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Sedangkan tanggapan dari negara lain atas invasi Rusia-Ukraina adalah kecaman dari berbagai negara termasuk Uni Eropa dan Indonesia perihal pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan, sehingga dibutuhkannya pertanggungjawaban.
Kata kunci: Invasi; Hukum Humaniter; Konvensi Jenewa 1949; Rusia–Ukraina.

## Abstract
The invasion of Russia into Ukraine is an unforeseen condition that can disrupt world stability and peace. This war occurred due to the invasion of Russian military forces into Ukraine, as Ukraine joined NATO, which was perceived as a threat to Russia's security. Consequently, there have been violations of international humanitarian law as regulated in the Geneva Conventions. The objective of this research is to analyze legal violations in the Russia-Ukraine invasion from the perspective of the Geneva Conventions of 1949. The research method employed is juridical- normative research with a statute approach and case approach, using legal material tracing
Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditijau Dari Konvensi Jenewa 1949 Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.90-102 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
through library research for descriptive analysis. The results of this research show a juridical analysis of legal violations in the Russia-Ukraine invasion, viewed from the Geneva Conventions of 1949, indicating a series of actions that violate norms of international humanitarian law, regulated in the Geneva Conventions IV and II. These actions resulted in casualties, both injuries and fatalities, among civilians who should have been protected from invasion. Additionally, attacks on infrastructure, including energy and educational facilities, violate the principles of the Geneva Conventions that prohibit disproportionate destruction for military objectives and impact international trade activities. The responses from other countries to the Russia-Ukraine invasion include condemnation from various nations, including the European Union and Indonesia, regarding the violations of international humanitarian law. Therefore, accountability is deemed necessary.
Keywords: Invasion; Humanitarian Law; Geneva Conventions of 1949; Russia–Ukraine.

## Pendahuluan
Invasi Rusia-Ukraina menyebabkan serangkaian pelanggaran Konvensi Jenewa karena invasi rusia bersifat agresif terhadap ukraina dan melanggar prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. Tidak diindahkannya perlindungan terhadap warga sipil di Ukraina adalah aspek penting dari Konvensi Jenewa, dan invasi Rusia telah mengakibatkan konflik bersenjata dengan dampak signifikan pada warga sipil, maupun implikasi lainnya yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku dalam Konvensi Jenewa 1949. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat digunakan dalam hal ini, misalnya ketentuan Pasal 54, 55 dan 48 dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949.
Intervensi Rusia di Ukraina dimulai dengan Gerakan Euromaidan pada akhir November 2013 (Horvath, 2015). Pemilihan Presiden Ukraina tahun 2010 yang dimenangkan oleh Presiden Viktor Yanukovych berlangsung di Kiev. Pada 22 Februari 2014, Legislatif Nasional mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa dia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Pada 4 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penempatan pasukan militer di Crimea, Ukraina, merupakan langkah terakhir yang harus diambil. Putin juga mengatakan bahwa Rusia berhak untuk menggunakan opsi perlindungan terhadap warga Ukraina yang kebetulan sebanyak 60% memiliki keturunan Rusia dan sedang dicekam di Ukraina (Myhre et al., 2024). Dia berargumen bahwa pasukan berseragam tanpa lambang negara yang dituduh sebagai tentara Rusia dan terlihat berkeliaran di Crimea adalah pasukan pertahanan diri setempat. Sikap Vladimir Putin ini menimbulkan ancaman dibidang ekonomi dan keamanan tidak hanya bagi kedua negara tersebut, tetapi juga bagi seluruh dunia. Ini menjadi dasar keinginan penulis untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional terkait intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.
Pada Kamis, 24 Februari 2022, konflik antara kedua negara tersebut memanas lagi, ditandai dengan Rusia yang memulai serangan bersenjata terhadap Ukraina, dan menyebabkan setidaknya 1.335 warga sipil menjadi korban perang Rusia-Ukraina (Puspaningrum, 2022; Reditya, 2023) dan sebanyak 474 di antaranya meninggal dan 861 mengalami luka (Primadhyta, 2022). Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa lebih dari 2.000 orang menjadi korban perang. Rusia berargumen bahwa serangan terhadap Ukraina dilakukan atas permintaan negara-negara yang baru diakui kemerdekaannya oleh Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk yang sedang diserang oleh militer Ukraina, sehingga bagi Rusia, yang telah masuk dalam perjanjian aliansi keamanan dengan Donetsk dan Luhansk, menyatakan
bahwa perjanjian keamanan itu berlaku (Oktarianisa, 2022). Jika satu negara aliansi diserang oleh negara lain, hal itu dapat diibaratkan sebagai menyerang negara-negara anggota aliansi lainnya.
Dampak serangan Rusia terhadap Ukraina memengaruhi berbagai pihak, baik dari Rusia, Ukraina, maupun negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut. Salah satu dampak dari serangan bersenjata terhadap Ukraina adalah sanksi ekonomi dari negara-negara Barat (Heliana, 2022), namun bukan hanya sanksi ekonomi untuk semua pengusaha Rusia yang memiliki aset di negara lain, tetapi juga semua aset mereka disita oleh negara tersebut. Selain itu, tim olahraga Rusia juga menerima sanksi dari semua federasi olahraga dunia di semua bidang yang melarang partisipasi Rusia dalam olahraga.
Pemaparan di atas mendasari keinginan penulis untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional mengenai serangan bersenjata yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dan juga dampaknya terhadap masyarakat internasional. Meskipun diketahui bahwa prinsip utama hukum kemanusiaan adalah prinsip kebutuhan militer, yang berarti pihak- pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan mereka guna mencapai tujuan dan keberhasilan perang (Yuliantiningsih, 2020). Selain itu terdapat prinsip kemanusiaan yang harus diperhatikan. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bersengketa diwajibkan untuk memperhatikan kemanusiaan. Mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menyebabkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu (Suwardi, 2017). Selanjutnya, ada juga prinsip ksatria. Prinsip ini menyiratkan bahwa dalam perang, kejujuran harus diprioritaskan. Penggunaan alat yang tidak terhormat, berbagai trik, dan cara pengkhianatan dilarang (Fransiskus Atok, 2022). Dengan demikian perang diharapkan benar-benar menjadi jalan damai bagi pihak yang berkonflik dan perang dapat dijalankan sesuai aturan tanpa mengorbankan orang-orang yang tidak terkait dan tidak salah.
Prinsip hukum kemanusiaan yang harus diikuti selama perang, yaitu prinsip perbedaan dimana prinsip ini membedakan antara kombatan dan warga sipil di wilayah negara yang sedang berperang (Gisel Laurent, 2020). Kombatan adalah penduduk yang secara aktif berpartisipasi dalam pertempuran dan dapat dijadikan sasaran perang, sementara warga sipil adalah penduduk yang tidak secara aktif terlibat dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan target perang. Prinsip proporsionalitas adalah prinsip dimana pihak yang terlibat dalam perang harus memperhatikan prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan militer dan risiko yang akan merugikan penduduk sipil.
Selain itu terdapat juga prinsip pembatasan yang terkait dengan tiga hal. Pertama adalah membatasi target lawan, yang berarti hanya lawan yang dapat diserang dengan mencari kekerasan minimal. Kedua adalah pembatasan pada area target serangan bersenjata. Ketiga adalah larangan menghancurkan tempat ibadah, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan area yang tidak dijaga, rumah sakit, pasar, dan lain-lain (Rizky Widiasa, 2018). Prinsip pembatasan situasi target, tindakan perang dilarang setiap pihak yang terlibat dalam perang untuk melakukan pengkhianatan dalam arti melakukan tindakan pura-pura atau jebakan terhadap lawan dan menyebabkan luka yang berlebihan. Prinsip-prinsip kemanusiaan adalah prinsip- prinsip hukum yang memiliki kekuatan ikatan hukum dan dalam konteks positivisme hukum dikategorikan sebagai hukum keras (Roisah, 2018). Prinsip-prinsip ini mengharuskan kepatuhan penuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Atas dasar tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini antara lain sebagai berikut: b agaimana
pelanggaran hukum pada invasi Rusia-Ukraina ditinjau dari konvensi jenewa 1949, dan bagaimana tanggapan negara lain terhadap pelanggaran yang terjadi dalam Invasi ke Ukraina.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis- normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Konvensi Jenewa serta pendekatan kasus yaitu kasus invasi Rusia-Ukraina dalam perspektif hukum humaniter internasional. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan/ library research , yang akan dianalisis oleh penulis secara kualitatif-deskriptif.
Pembahasan Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949 World Trade Organization telah memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu berupa peningkatan level perdangangan dalam lingkup internasional dengan mengacu kepada sumber hukum GATT (General Agreement on Tarif and Trade) dalam perdagangan dunia (Jamilus, 2017). Awal mulanya WTO lahir atas kesepakatan 23 negara pada tahun 1947 untuk mendorong terselenggaranya perdagangan bebas dan adil melalui liberalisasi dengan mentaati peraturan WTO (Kurniawardhani, 2021). Hal itu dilakukan dengan menjamin pemberian proteksi bagi produk asing yang akan masuk ke Indonesia dan diharap dapat mewujudkan stabilisasi produk lokal lewat ekonomi pasar, pelaku usaha mempunyai ruang gerak bebas dalam mengambil keputusan usaha termasuk Rusia yang telah melakukan invasi atau agresi militer terhadap Ukraina. Namun demikian intervensi yang dilakukan oleh Rusia berpengaruh kepada ekonomi global yang juga berdampak bagi Indonesia karena invasi militer Rusia kepada Ukraina memberikan dampak yang desruktif bagi ekonomi Indonesia disektor moneter, sumber mata pencaharian serta berdampak pada ketenagakerjaan (Heliana, 2022). Agresi militer Rusia pada Ukraina juga mengancam stabilitas di bidang geopolitik dikarenakan telah melanggar asas kemanusiaan yang ditandai dengan jatuhnya korban dari masyarakat sipil dan hancurnya infrastruktur sipil.
Salah satu dampak dari invasi tersebut adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia (Setiawan & Mbae, 2022). Padahal BBM merupakan faktor krusial bagi pemulihan ekonomi karena BBM adalah penggerak dalam bahan baku komoditas. Hal tersebut dinyatakan oleh IMG bahwa Rusia dan Ukriana memiliki peranan penting dalam produksi dunia dengan output ekonomi yang baik simana Rusia mencapai 1,6 persen pada tahun 2022 dan 0,2% bagi Ukraina pada produksi di dunia sehingga apabila kedua negata tersebut berkonflik akan berdampak pada pasokan BBM global karena pemberian saksi oleh WTO akan membatasan ekspor-impor dari produsen. Maka dari itu, dengan adanya impor BBM memiliki dampak negatif kepada Indonesia, karena kenaikan harga BBM di Indonesia akan berpengaruh pada tingkat global yang selanjutnya sangat berpotensi mendorong terjadinya inflasi yang dapat mengancam angka permintaan ekonomi yang mengurangi pendapatan negara karena kenaikan harga energi dunia dimana Rusia adalah produsen minyak terbesarnya (Satya, 2022).
Latar belakang dari invasi Rusia ke Ukraina adalah karena Ukraina bergabung dengan NATO, dimana Rusia khawatir akan keamanan nasionalnya apabila Ukraina bergabung dengan NATO yang pada tahap selanjutnya Ukraina akan mendapatkan bantuan senjata dari AS sebagai upaya preventif apabila Rusia menyerang negaranya (Fransiskus Atok, 2022). Situasi inilah yang menjadi dasar tindakan Rusia untuk mengadakan latihan militer di Bela Rusia pada tanggal 10
Februari 2022, namun Presiden Ukraina tetap berpendirian untuk melanjutkan pembentukan aliansi militernya bersama NATO ketika ancaman Rusia sedang berlangsung, sehingga terjadi konflik bersenjata.
Invasi Rusia ke Ukraina harus mematuhi ketentuan hukum internasional terkait operasi militer, sebagaimana ditatur di dalam Pasal 51 Piagam PBB, terkait hak Negara untuk melakukan pembelaan diri secara individual atau kolektif dengan pakta pertahanan. Ukraina merasa bahwa Rusia telah melakukan separatism atau pemberontakan yang menganggu integritas kedaulatan Ukraina atas wilayah negaranya (Mulvey, 2022). Perspektif hukum internasional memandang penggunaan kekerasan sebagai hal yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Konvensi PBB, penyelesaian sengketa antar Negara dapat dilakukan dengan:
a. Reprisal (Pembalasan)
Pembalasan merupakan suatu metode yang dipakai oleh Negara yang bersengketa untuk membalas tindakan yang dilakukan Negara lain, yaitu tindakan yang melanggar hukum dari Negara lawannya dalam suatu sengketa, reprisal pada hakekatnya berbeda dengan restorsi dimana perbuatan restore merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sedangkan reprisal adalah perbuatan yang melanggar hukum yaitu untuk menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum perang internasional. (Olumnide K. Obayemi, 2006)
b. Blokade Massa Secara Damai
Blokade dilakukan ketika perang terhadap pelabuhan Negara yang dilakukan oleh angkatan laut, namun blokade ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan damai sebagai pengepungan wilayah yang dikategorikan sebagai tindakan pembalasan untuk memaksa Negara yang diblokade untuk memenuhi pemrintaan Negara yang bersangkutan atas ganti rugi dari pihak Negara yang memblokade (Olumnide K. Obayemi, 2006).
c. Melakukan Perang antar Negara
Perang merupakan upaya terakhir yang dilakukan suatu Negara untuk menyelesaikan sengketa internasional, perang tentunya akan menghasilkan efek negatif seperti korban jiwa, kerusakan dan-lain-lain yang harus diderita kedua belah Negara yang bersangkutan karena menggunakan kekuatan militer bersenjata (Olumnide K. Obayemi, 2006).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelendsky menyatakan kemarahannya atas sikap Rusia dan bertekad untuk melakukan serangan balik kepada Rusia dimana Presiden sebagai aktor dan simbol yang menjadi pemimpin Negara. Tak hanya itu, Presiden Rusia juga melayangkan tuduhan bahwa Ukraina telah melakukan genosida di Donetsk dan Luhan. Pernyataan dari Presiden tersebut sebagai aktor Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan pandangan publik terkait penyerangan Rusia ke Ukraina, penyerangan warga di wilayah yang dikuasai Rusia untuk melawan pasukan militer (Arlan, 2020). Pernyataan itu merupakan suatu bentuk konstruktivisme bahwa gagasan seseorang yang menentukan tindakannya dalam kegiatan hubungan internasional, yakni dengan cara kekerasan (perang), yang perang tersebut berhubungan dengan interaksi sosial aktor yang terlibat, yaitu pernyataan subjektivitas yang dikeluarkan aktor yang dapat memperkeruh suasana karena tidak
berdasarkan subjektivitas dan sosial. Selain itu, Presiden Ukraina yang memberikan himbauan bagi warganya untuk menyerang militer juga bertentangan dengan syarat-syarat perang.
Syarat-syarat perang, menurut Suryokumoro dan Ikaningtyas (2020) harus sesuai dengan Konvensi Jenewa yaitu ketentuan tentang cara/pelaksanaan permusuhan ( conduct of hostilities ) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana ( means ) dan cara/metode ( methods ) berperang; ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang ( protection of war victims ). Ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana dan cara/metode yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag (Andrey Sujatmoko, 2005; Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang yaitu meliputi kombatan ( combatant ), orang sipil ( civilian ) serta penduduk sipil ( civilian population ) diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).
Berdasarkan hal tersebut, identitas teori konstruktivisme yang digunakan adalah terkait peran yang berfokus pada kedudukan aktor dalam hubungan internasional, yaitu warga sipil, Rusia, Ukraina, serta PBB yang melakukan aktivitas dalam ruang lingkup internasional juga mendapatkan respon dari aktor lainnya. Karena itu kedua Negara sama-sama memiliki kepentingan akan negaranya dan berhak untuk melakukan Pre-emptive attack berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara sebelum adanya armed attack atau serangan militer maupun imminent threat . Namun tindakan ini dilakukan secara unilateral dan bukan sebagai pertahanan diri suatu negara, biasanya untuk mengeleminasi sesuatu yang mempunyai kemungkinan merugikan suatu Negara bagi Ukraina. Bagi Rusia pembelaan diri tersebut adalah tindakan self preservation dapat diartikan sebagai tindakan negara untuk membela secara unilateral walau tidak ada serangan bersenjata karena merasa posisi terancam dengan Ukrainna bergabung dengan NATO (Djumala, 2022).
Ditinjau dari konvensi Jenewa, pelanggaran atas invasi Rusia-Ukraina sebagai berikut:
(1) Pasal 54 Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang: Kekuasaan Pendudukan tidak boleh merubah kedudukan pegawai-pegawai negeri atau hakim di wilayah yang diduduki, atau dengan cara bagaimanapun menggunakan sanksi atau mengambil tindakan paksaan atau diskriminasi apapun terhadap mereka, apabila mereka itu tidak melakukan tugas-tugas mereka karena alasan-alasan hati nurani mereka. Larangan ini tidak mengurangi berlakunya paragraf kedua dari Pasal 51. Larangan ini juga tidak mengurangi hak Kekuasaan Pendudukan untuk memecat pegawai negeri dari jabatan mereka.
(2) Pasal 55 Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam di Laut
(3) Pasal 48 Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang : Orang-orang yang dilindungi yang bukan warganegara Negara yang wilayahnya diduduki, dapat menggunakan hak mereka untuk meninggalkan wilayah dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 35. Keputusan-keputusan mengenai hal itu akan diambil menurut prosedur yang akan ditetapkan oleh Kekuasaan Pendudukan sesuai dengan pasal tersebut.
Invasi Rusia ke Ukraina adalah tindakan invasi terhadap kedaulatan negara lain dengan serangan bersenjata lengkap dengan dalih untuk menjaga ancaman dari negara-negara Barat.
Invasi ini, tentu saja disertai dengan serangan besar-besaran dan mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak bisa dihindari. Dampak luas ini mengakibatkan kemarahan dunia internasional terhadap tindakan Rusia yang melanggar beberapa Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa tanpa ragu terbentuk berdasarkan prinsip kemanusiaan yang mengatur berbagai hukum kemanusiaan yang diperlukan dalam konflik antar negara. Konvensi Jenewa juga telah disetujui oleh sebanyak 196 negara dan telah meratifikasi, termasuk Rusia dan Ukraina. Uniknya kedua negara tersebut meratifikasi sebagian besar Konvensi Jenewa dan konvensi terkait. Namun, kedua negara tersebut tidak meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998. Kedua negara tersebut tidak dapat dihukum di pengadilan pidana internasional kecuali melalui beberapa persyaratan yang tercantum dalam Statuta Roma (O’Loughlin, J., Toal, G. and Kolosov, 2016)
Data yang diperoleh hingga tanggal 15 Mei 2023 menunjukkan bahwa sejak serangan pertama oleh Rusia pada 24 Februari 2022, terdapat 23.821 korban dengan rincian: 8.836 tewas, dan 14.985 mengalami luka, dengan rincian sebagai berikut: sejumlah 19.175 korban (6.680 tewas dan 12.315 luka) di daerah yang dikendalikan oleh pemerintah Ukraina saat korban terjadi seperti di Donetsk dan Luhanansk yang mencurahkan 9.699 korban (4.022 tewas dan 5.677 luka) atau di daerah lain yang mencurahkan 9.476 korban (2.838 tewas dan 6.638 luka); sebanyak s4.646 korban (1.976 tewas dan 2.670 luka) di daerah yang dikendalikan oleh Federasi Rusia saat korban terjadi seperti di Donetsk dan Luhansk yang mencurahkan 3.113 korban (697 tewas dan 2.416 luka) atau di daerah lain 1.533 korban (1.279 tewas dan 254 luka) (OHCHR, 2023a).
Data tersebut di atas diyakini terus meningkat dari apa yang telah terakumulasi karena beberapa lokasi seringkali mengalami keterlambatan dalam jumlah laporan yang masih tertunda. Pada suatu waktu, OHCHR merilis detail situasi hak asasi manusia di Ukraina dalam periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2022, yang merupakan hasil kerja Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia atai dikenal dengan Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) di Ukraina dengan laporan ini mencatat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada warga sipil dan pejuang.
Laporan tersebut menyebutkan 3.505 korban sipil, dengan 901 tewas dan 2.604 luka yang diperkirakan terus meningkat. Laporan tersebut menyatakan bahwa pasukan bersenjata Rusia melakukan serangan signifikan dengan meningkatkan tembakan rudal, peluru, dan amunisi yang tersebar di beberapa kota serta menyerang objek pasokan energi lainnya. Hal ini mengakibatkan krisis infrastruktur, termasuk fasilitas energi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang berdampak pada sepuluh wilayah di Ukraina dan mengakibatkan kekurangan sumber air dan listrik di seluruh negara, termasuk di kota-kota besar. Selain menyerang infrastruktur pembangkit energi, pasukan bersenjata Rusia juga menyerang lembaga pendidikan dan instansi kesehatan yang menghambat aktivitas warga sipil. Kemudian, dalam laporan yang sama, 32 lembaga pendidikan dan lima lembaga kesehatan hancur. Dampak langsung dari kerusakan fasilitas pendidikan dan medis termasuk berkurangnya akses yang memadai terhadap pendidikan anak-anak dan perawatan kesehatan yang memadai. Laporan ini juga menyebutkan bahwa HRMMU menerima laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi terhadap warga sipil di daerah Kharkiv dan Kherson (OHCHR, 2023b).
Sejak 24 Februari 2022, terdapat 86 kejadian kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, laki-laki, dan remaja perempuan. Kejadian tersebut meliputi tindakan pemerkosaan, pemerkosaan massal, penelanjangan yang dilakukan secara paksa, pelecehan seksual di tempat
umum, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual. Selanjutnya dalam pasal 53 disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap resistansi. Pemerintah Ukraina juga telah melakukan evakuasi wajib sebagai tindakan pencegahan menghadapi serangan, mulai dari wilayah Donetsk. HRMMU melaporkan bahwa pada 18 dan 26 Oktober, otoritas Rusia di Kherson telah mengungsikan penduduk dari wilayah barat Sungai Dnipro di Kherson ke wilayah lain atau bahkan wilayah Federasi Rusia (CNN Indonesia, 2022).
Terdapat laporan tambahan yang mencatat transfer paksa anak-anak, termasuk yang berada di institusi perawatan di Donetsk, Kherson, Kharkiv, Luhansk, dan Zaporizhzhia, yang dipindahkan ke wilayah bayangan Rusia atau bahkan dideportasi ke Federasi Rusia (United Nations, 2023). HRMMU terus mengungkap fakta-fakta lain termasuk pelayanan kepada tawanan perang, meskipun pemerintah Rusia tidak memberikan akses kepada HRMMU untuk mengunjungi tawanan dan warga sipil yang ditahan di bawah pemerintah mereka. Selama proses pemantauan tersebut, HRMMU mewawancarai 33 tawanan perang dan warga sipil dari pasukan bersenjata Rusia dan kelompok bersenjata yang terafiliasi di enam pusat tahanan praperadilan yang digunakan untuk menahan tawanan perang.
Temuan HRMMU menunjukkan bahwa tahanan perang dan warga sipil seringkali mengalami tindakan kekerasan, seperti pemukulan atau tendangan, ketika ditangkap oleh pasukan bersenjata Rusia. Praktik ini mencakup pukulan berat, sengatan listrik, kekerasan seksual, posisi stres, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Akibat dari pukulan tersebut, setidaknya satu korban tewas. HRMMU juga mengungkap data mengenai 457 kasus penahanan sewenang-wenang dan kehilangan warga sipil (395 pria, 61 wanita, dan satu anak kecil) oleh Pasukan Bersenjata Rusia. Di antara para korban, 20 orang (19 pria dan satu wanita) kehilangan nyawa selama periode penahanan atau akhirnya ditemukan meninggal. HRMMU juga secara luas mendokumentasikan praktik penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap warga sipil yang ditahan di fasilitas tahanan praperadilan di Federasi Rusia. Dalam beberapa kasus, disebutkan bahwa warga sipil yang ditahan dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan tahanan perang, meskipun kebijakan hukum kemanusiaan internasional menyatakan bahwa tahanan perang dan warga sipil harus dipisahkan. Di daerah Kharkiv, HRMMU menemukan 34 kasus warga sipil yang menjadi korban penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang oleh Pasukan Bersenjata Rusia. Tujuh orang yang dibebaskan mengatakan bahwa mereka disiksa dan menerima perlakuan buruk berupa pukulan dan pelecehan seksual selama penahanan. HRMMU juga mengungkap bahwa terdapat 53 kasus penahanan sewenang-wenang, dan 32 di antaranya kemungkinan besar akan dihilangkan dengan paksa oleh Pasukan Bersenjata Ukraina. Dari 36 kasus tersebut, penyiksaan dan perlakuan buruk yang tidak dapat dihindari dilakukan oleh Badan Layanan Keamanan Ukraina untuk menggali informasi terkait fasilitas tahanan (Sorongan, 2023).
Data dari 1 Agustus hingga 31 Oktober menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina telah melanggar banyak hukum kemanusiaan internasional, terutama Konvensi Jenewa 1949 (OHCHR, 2023b). Jumlah korban sipil yang diakibatkan oleh Pasukan Bersenjata Rusia telah melanggar Konvensi IV Jenewa tentang perlindungan warga sipil yang terdapat dalam Pasal 15, yang membahas zona netral dalam konflik menyatakan "setiap pihak dalam konflik dapat, baik langsung maupun melalui negara netral atau beberapa organisasi kemanusiaan, mengusulkan kepada pihak lawan untuk mendirikan, di wilayah dimana pertempuran berlangsung, zona netral yang ditujukan untuk melindungi dari dampak perang orang-orang berikut, tanpa membedakan
pejuang atau non-pejuang yang terluka dan sakit; ataupun warga sipil yang tidak ikut serta dalam pertempuran, dan selama mereka tinggal di zona tersebut, tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer. Pasal tersebut menegaskan bahwa warga sipil yang tidak berperan dalam hostilitas dan tidak melakukan pekerjaan militer termasuk dalam zona netral yang dilarang bertentangan. Pelanggaran lain, seperti penghancuran penyedia energi, tercantum dalam Pasal 53 Konvensi Jenewa IV menyebutkan "setiap penghancuran oleh pihak yang menduduki kekayaan nyata atau pribadi yang dimiliki oleh individu atau secara kolektif oleh pribadi, atau oleh negara, atau oleh otoritas publik lainnya, atau oleh organisasi sosial atau kerjasama, dilarang, kecuali di mana penghancuran tersebut benar-benar diperlukan oleh operasi militer, ketentuan ini dengan jelas menunjukkan larangan merusak properti pribadi, publik, dan negara kecuali sangat diperlukan dalam operasi militer seperti penghancuran menara listrik karena telah rusak dan ingin dipindahkan ke tempat yang lebih aman.

## Tanggapan Negara Lain terhadap Pelanggaran yang Terjadi dalam Invasi ke Ukraina
Uni Eropa (UE) dan negara-negara anggotanya dengan tegas mengecam perang agresi brutal Rusia terhadap Ukraina dan aneksasi ilegal wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson Ukraina. Mereka juga mengecam keterlibatan Belarus dalam agresi militer Rusia. Sejak Februari 2022, Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Ukraina dari berbagai perspektif. Pemimpin UE beberapa kali menuntut agar Rusia segera menghentikan tindakan militer, menarik semua pasukan dan peralatan militer dari Ukraina tanpa syarat, dan sepenuhnya menghormati integritas wilayah, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina (Danur Lambang, 2023)
Mereka menekankan hak Ukraina untuk memilih nasib sendiri dan memuji rakyat Ukraina atas keberanian mereka dalam mempertahankan negara mereka. Sebagai respons terhadap agresi militer, UE telah secara masif memperluas sanksi terhadap Rusia, dengan menambahkan sejumlah besar individu dan entitas ke daftar sanksi, dan dengan mengadopsi langkah-langkah pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. UE telah menunjukkan kesatuan dan kekuatan serta memberikan dukungan kemanusiaan, politik, keuangan, dan militer kepada Ukraina (Idris & Mu’tashim, 2023).
UE berkomitmen untuk terus menunjukkan solidaritas dan memberikan dukungan kepada para pengungsi yang melarikan diri dari perang di Ukraina dan negara-negara yang menampung mereka. UE juga berkoordinasi dengan mitra dan sekutu, di dalam PBB, OSCE, NATO, dan G7. Beberapa kali, Dewan Eropa mengecam serangan brutal dan membabi-buta oleh Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, dan mendesak Rusia untuk menghentikan serangan rudal sistematis terhadap infrastruktur energi Ukraina. Pemimpin UE menegaskan bahwa Rusia, Belarus, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan serius lainnya akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional.
UE telah mengadopsi sejumlah sanksi sebagai tanggapan terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina dan aneksasi ilegal wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson Ukraina. Langkah-langkah ini dirancang untuk melemahkan basis ekonomi Rusia, mencabutnya dari teknologi dan pasar kritis, dan secara signifikan mengurangi kemampuannya untuk berperang. Dalam konteks ini, UE juga telah mengadopsi sanksi terhadap Belarus karena keterlibatannya dalam invasi ke Ukraina; dan Iran karena penggunaan pesawat tanpa awak Iran dalam agresi Rusia terhadap Ukraina.
Selain dalam perspektif hukum, invansi Rusia ke Ukraina juga membawa pengaruh sosial dan hubungan internasional antar negara lain. Menurut Ahmad Burhan Hakim (2022) invasi Rusia ke Ukraina setidaknya akan berdampak pada harga minyak dunia karena stabilitas perdagangan internasional khususnya harga BBM dan minyak dunia menjadi terganggu akibat perang. Selain itu terjadi permasalahan multidimensi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Ade Maman Suherman menyoroti invasi Rusia ke Ukraina sebagai akumulasi permasalahan multidimensi sejak bubarnya Uni Soviet. Terlebih lagi bergabungnya 10 negara eks Uni Soviet dengan NATO membuat Rusia tak percaya dengan komitmen Eropa soal zona pakta militer Atlantik Utara (DETIKJateng, 2022). Invasi tersebut juga mengancam keselamatan warga. Sebagaimana perang antar negara, tentu akan membuat warganya hidup dalam ancaman ketakutan karena gencatan senjata yang terjadi, sehingga aktivitas masyarakat menjadi terganggu akibat invasi dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya melibatkan kedua Negara, melainkan berpotensi dapat mempengaruhi hubungan politik dan diplomatic dengan Negara lain, termasuk Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Posisi Rusia dalam ASEAN telah aktif dalam berbagai kerja sama politik dan ekonomi dengan Indonesia. Namun dengan invasi Rusia ini mengakibatkan iklim perdagangan internasional tidak kondusif. Harga bahan bakar minyak/ Indonesia Crude Price (ICP) yang baik mempengaruhi faktor APBN karena beban subsidi APBN negara khususnya Indonesia juga meningkat. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif sehingga dalam menyeleggarakan hubungan dengan negara lain seperti Rusia, Indonesia secara hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tetapi tetap mendukung penegakkan isu kemanusiaan sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) karena prinsip dari negara Indonesia adalah ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (Majelis Umum PBB, 1948; Prihandono, 2006).
Terkait invasi Rusia ke wilayah Ukraina, Indonesia bersikap netral, walaupun invasi telah mempengaruhi perekonomian Indonesia karena impor BBM menjadi sangat terkendala. Konflik tersebut juga dianggap mengancam pertahanan multidimensional khususnya disektor ekonomi karena kedudukan Rusia yang mempunyai pasokan minyak BBM terbesar, sehingga berdampak kepada Indonesia. Kenyataannya dalam hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina menjadi stimulus bagi penurunan prospektif komoditas perdagangan termasuk minyak. Ditinjau dari dampak yang ditimbulkan tersebut, Indonesia terpaksa untuk menunjukkan sikapnya dengan tetap berpedoman pada prinsip politik bebas aktif untuk menyelesaikan isu kemanusiaan. Pemerintah Indonesia harus berusaha memberikan dukungan moral dan bantuan kepada sesama manusia, dan agar dapat berkontribusi aktif dalam menghentikan suatu konflik antar Negara lain yaitu dengan melakukan perundingan untuk berdamai. Dengan demikian diharapkan perdagangan internasional khususnya impor BBM dapat berjalan seperti semula dan beroperasi. Upaya yang dilakukan Indonesia adalah Presiden melakukan kunjungan ke Rusia serta Ukraina untuk mendorong kedua negara tersebut untuk berdamai dengan melakukan dialog (Komala et al., 2023). Tujuannya adalah untuk meredam dampak negatif dari aspek perdagangan internasional sisi ekspor-impor karena terjadinya inflasi yang mengancam keamanan internasional khususnya ancaman senjata yang dapat membuat sejumlah jalur perdagangan ditutup karena blokade militer. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat membawa misi perdamaian yang dapat membuka kembali kerja sama perekonomian global.
Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditijau Dari Konvensi Jenewa 1949 Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.90-102 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Ditinjau dari hukum perdagangan internasional, Indonesia menerapkan national interest yang mengutamakan kepentingan nasional dengan menjalin hubungan yang baik dengan kedua negara yang sedang berkonflik. Dampak yang dirasakan adalah terkait kelangkaan BBM yang membuat berbagai harga komoditas menjadi melonjak sebesar 30%, dimana kenaikan harga tersebut membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu Indonesia melakukan upaya melindungi kepentingan nasionalnya tersebut dengan deeskalasi konflik.

## Kesimpulan
Invasi Rusia ke Ukraina adalah peristiwa serius yang mengancam perdamaian dunia. Serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina telah membuat posisinya dikritik oleh masyarakat internasional. Pelanggaran, seperti kehilangan nyawa warga sipil, pemindahan paksa dan deportasi, pelayanan buruk kepada tahanan, dan sebagainya, membuat masyarakat internasional melalui PBB, bergerak untuk menyelidiki dan mengumpulkan data terkait pelanggaran kemanusiaan internasional. Tidak hanya Rusia yang melakukan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, Ukraina sebagai korban konflik juga melakukan pelanggaran kemanusiaan internasional, meskipun tidak seberat yang dilakukan oleh Rusia.
Serangan Rusia terhadap Ukraina telah merusak prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti prinsip non-intervensi dan kemanusiaan karena Rusia telah melukai kedaulatan negara Ukraina dengan campur tangan di negara tersebut dan bahkan melakukan serangan bersenjata terhadap negara berdaulat yang mengklaim untuk hidup dan merusak infrastruktur negara sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur perlindungan penduduk sipil dan objek sipil. Menurut hukum internasional yang menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan pejuang, serta objek sipil dan sasaran militer. Oleh karena itu Rusia dan Ukraina serta Negara-negara lain yang terlibat dibelakangnya harus mengarahkan operasi mereka hanya pada target militer.
Terdapat beberapa solusi alternatif untuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dari aliansi negara-negara netral di dunia dapat melakukan penyelesaian damai melalui mediasi, negosiasi, dan lainnya. Namun, jika gagal menghasilkan keputusan yang menyelesaikan konflik, sanksi yang ketat diperlukan terhadap pelanggar sesuai dengan hukum humaniter internasional yang berlaku. Terkait konflik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum internasional, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Berbagai upaya PBB telah dilakukan, seperti pendekatan diplomatis dan negosiasi untuk mengeluarkan resolusi yang berisi tekanan untuk menghentikan operasi militer. Namun demikian, Rusia tidak pernah berhenti dan malah menggunakan hak veto untuk menolak resolusi di Sidang Umum PBB. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki aspirasi untuk menciptakan situasi perdamaian dunia, terus mencari berbagai cara yang dapat dilakukan, PBB bekerjasama dengan lembaga atau organisasi internasional lain yang dapat membantu peran PBB dalam menciptakan perdamaian global, seperti ICC, NATO, dll. PBB telah menunjukkan pentingnya organisasi ini dengan berkomitmen untuk tetap teguh dalam menegakkan hukum kemanusiaan internasional. Konflik ini juga dapat menjadi pengingat akan perlunya kesadaran bagi negara- negara lain di dunia untuk dapat mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, seperti prinsip kesetaraan (doktrin kesetaraan) dan prinsip kedaulatan negara (doktrin kedaulatan negara).
Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditijau Dari Konvensi Jenewa 1949 Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.90-102 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Burhan Hakim. (2022). Pengaruh Perang Rusia Ukraina terhadap Stabilitas Hubungan Politik Indonesia dan Rusia. JoS UNIMUDA SORONG , 2 (1), 15. Andrey Sujatmoko. (2005). Konvensi Den Haag 1907 mengenai Alat dan Cara Berperang. TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM , 1 (1). Arlan, A. (2020). Asean, Indonesia dan Rusia Timur Jauh: Peluang dan Diversifikasi [Asean, Indonesia And Russia Far East: Opportunities And Diversification]. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) , 11 (22), 5–22. Danur Lambang. (2023).
Uni Eropa Kecam Rusia, Tak Terima Setiap Ancaman Keamanan . https://www.kompas.com/global/read/2023/03/08/114600470/uni-eropa-kecam-rusia-tak- terima-setiap-ancaman-keamanan
DETIKJateng. (2022). Sederet Analisis Pakar soal Invasi Rusia ke Ukraina . https://www.detik.com/jateng/berita/d-5958028/sederet-analisis-pakar-soal-invasi-rusia- ke-ukraina Djumala, D. (2022). Prinsip Bebas-Aktif dalam Konflik Rusia-Ukraina . https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/06200031/prinsip-bebas-aktif-dalam- konflik-rusia-ukraina?page=all
Fransiskus Atok. (2022). Analisis Konflik Rusia dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea). Jurnal Poros Politik , 8 (3). Gisel Laurent. (2020). Twenty Years on International Humanitarian Law and the Protection of Civilians against the Effects of Cyber Operations during Armed Conflict. International Review of the Red Cross , 102 (213), 387.
Heliana, E. (2022).
IMF: Perang Ukraina Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Global . https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1626-imf-perang-ukraina- pengaruhi-pertumbuhan-ekonomi-global-2
Horvath, R. (2015). The Euromaidan and the crisis of Russian nationalism. Nationalities Papers ,
43 (6). https://doi.org/10.1080/00905992.2015.1050366 Idris, F. N., & Mu’tashim, M. R. (2023). Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas Pelanggaran Teritorial Ukraina: Pendekatan Multi-Tujuan. Jurnal Dinamika Global , 8 (01). https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1543 Indonesia, C. (2022). Pasukan Ukraina Siap Mengamuk di Kherson, Rusia Ungsikan Warganya . https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221020102910-134-863057/pasukan- ukraina-siap-mengamuk-di-kherson-rusia-ungsikan-warganya
Jamilus. (2017). Analysis of the Function and Benefits of WTO for Developing Countries (Especially Indonesia). JIKH , 11 (2). Komala, M., Setiawan, A., Zaman, A. N., & Tohari, A. (2023). Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global , 4 (2). https://doi.org/10.24853/ind ependen.4.2.97-112 Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO). Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah , 9 (1). https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381 Majelis Umum PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Indonesian Journal of International Law , 4 (1). Mulvey, S. (2022). Ukraina diserbu Rusia: Presiden Volodymyr Zelensky, dari komedian menjadi pemimpin perang meyakinkan dalam melawan Putin . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60554780
Myhre, M. H., Aasland, A., & Holm-Hansen, J. (2024). ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea. European Politics and Society , 25 (1). https://doi.org/10.1080/23745118.2022.2103286 Nations, U. (2023). Deportation, Treatment of Ukraine’s Children by Russian Federation Take Centre Stage by Many Delegates at Security Council Briefing .
Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditijau Dari Konvensi Jenewa 1949 Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.90-102 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
https://press.un.org/en/2023/sc15395.doc.htm
O’Loughlin, J., Toal, G. and Kolosov, V. (2016). ‘Who identifies with the “Russian World”? Geopolitical attitudes in southeastern Ukraine, Crimea, Abkhazia, South Ossetia, and Transnistria.’ Eurasian Geography and Economics . OHCHR. (2023a). Ukraine: civilian casualty update 15 May 2023 . https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-15-may-2023 OHCHR. (2023b). Report on the human rights situation in Ukraine 1 August 2022 -- 31 January 2023 - Ukraine . https://reliefweb.int/report/ukraine/report-human-rights-situation-ukraine- 1-august-2022-31-january-2023 Oktarianisa, S. (2022).
Kronologi & Penyebab Mengapa Rusia Menyerang Ukraina . https://www.cnbcindonesia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab- mengapa-rusia-menyerang-ukraina
Olumnide K. Obayemi. (2006). “Legal Standards Governing Pre-Emptive Strikes and Forcible Measures of Anticipatory Self-Defense under the U.N. Charter and General International Law.” Annual Survey of International & Comparative Law , 12 (1). Prihandono, I. (2006). International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hukum Internasional (Vol. 4). Primadhyta, S. (2022).
PBB: 474 Warga Sipil Tewas di Tengah Invasi Rusia ke Ukraina . https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220308221721-134-768530/pbb-474- warga-sipil-tewas-di-tengah-invasi-rusia-ke-ukraina Puspaningrum, B. A. (2022). Rangkuman Hari Ke-14 Serangan Rusia ke Ukraina, Sanksi Baru ke Rusia, Listrik Chernobyl Terputus, 1.335 Korban Sipil . https://www.kompas.com/global/read/2022/03/10/064907070/rangkuman-hari-ke-14- serangan-rusia-ke-ukraina-sanksi-baru-ke-rusia?page=all Reditya, T. H. (2023). 24 Februari 2022, Hari Ketika Rusia Invasi Ukraina . https://www.kompas.com/global/read/2023/02/24/181500670/24-februari-2022-hari- ketika-rusia-invasi-ukraina
Rizky Widiasa. (2018). Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. Intermestic: Journal of International Studies , 3 (1), 60.
Satya, P. A. N. I. P. (2022). Akankah Perang Dunia Ketiga Terjadi Setelah Invasi Rusia ke Ukraina? https://www.kompas.com/global/read/2022/02/25/120825370/akankah-perang- dunia-ketiga-terjadi-setelah-invasi-rusia-ke-ukraina?page=all
Setiawan, A., & Mbae, I. (2022). Analisis Perbandingan Harga Minyak Mentah Dunia Sebelum dan Semasa Perang Rusia-Ukraina: Event Study. Ekomen : Jurnal Ilmiah Ekomen , 22 (2). Sorongan, T. P. (2023). Horor Baru Perang Rusia-Ukraina, Korban Tembus 354 Ribu Jiwa . https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413151819-4-429668/horor-baru-perang- rusia-ukraina-korban-tembus-354-ribu-jiwa
Suryokumoro, H., & Ikaningtyas, I. (2020). Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. Rechtidee , 15 (2). https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8576 Suwardi. (2017). Penyelesaian Sengketa Internasional . UI Press. Yuliantiningsih, A. (2020). Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum , 9 (2), 113.