## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perbuatan Melawan Hukum Dan

## Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak
Pidana Korupsi
Oleh: Indra Gunawan Purba 1

## Abstract
Acts against the law and abuse of authority in a criminal  act  of  corruption  are  elements  that determine  whether  or  not  an  act  can  be declared  a  criminal  act.  Both  of  these  acts  are important  to  distinguish  the  boundaries  in criminal  acts  of  corruption  and  also  interesting to  talk  about.There  are  two  legal  subjects  in  a criminal  act  of  corruption,  namely  a  person  or every  person  and  corporation  as  perpetrators and  those  who  can  be  held  liable  for  criminal acts of corruption committed by their management.  Against  the  law  (wederrechtelijk) is  one  of  the  elements  of  a  criminal  offense  in article  2  paragraph  (1)of  the  UUPTPK  namely the special unlawful nature. It is referred to as a special  unlawful  nature  because  the  word against  law  is  explicitly  stated  in  the  offense formulation  in  article  2  paragraph  (1)  of  the UUPTPK.  Abusing  is  defined  as  the  existence of  rights  or  powers  that  are  not  carried  out properly  as  it  has  benefited  others,  children, grandchildren,  family  or  cronies.There  is  also misusing  the  opportunity  or  time  on  the perpetrators  in  connection  with  the  position. Misusing  advice  means  abusing  equipment  or facilities attached to the perpetrator because of his position.
Key-words : Against the Law, Abuse, authority, Corruption Crime
Abstrak Perbuatan melawan hukum dan
Penyalahgunaan  wewenang  dalam  tindak pidana korupsi merupakan unsur yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan  itu  dinyatakan  perbuatan  pidana. Kedua perbuatan tersebut merupakan hal yang penting  untuk  dibedakan  batasannya  dalam tindak  pidana  korupsi  dan  juga  menarik  untuk dibicarakan.  Subjek  hukum  dalam  tindak
1 Dosen Universitas Al-Azhar Medan
pidana  korupsi  ada  2  (dua)  yaitu  orang  atau setiap
orang  dan  korporasi  sebagai  pelaku  dan  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana atas perbuatan korupsi yang dilakukan pengurusnya. Melawan hukum
( wederrechtelijk )  merupakan  salah  satu  unsur tindak  pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK yaitu  sifat  melawan  hukum  khusus.  Disebut sebagai  sifat  melawan  hukum  khusus  karena kata melawan hukum secara eksplisit dicantumkan di dalam rumusan delik di Pasal 2 ayat  (1)  UUPTPK.  Menyalahgunakan  diartikan sebagai    adanya  hak  atau  kekuasaan  yang dilakukan  tidak  sebagaimana  mestinya  seperti telah  menguntungkan  orang  lain,  anak,  cucu, keluarga, atau kroni-kroninya.
Menyalahgunakan  kesempatan  atau  waktu pada diri pelaku sehubungan dengan kedudukan  atau  jabatan.  Menyalahgunakan saran  berarti  menyalahgunakan  perlengkapan atau  fasilitas  yang    melekat  pada  diri  pelaku karena jabatan atau kedudukan.
Kata Kunci : Melawan Hukum,
Menyalahgunakan,  wewenang,  Tindak  Pidana Korupsi I. Pendahuluan A.  Latar Belakang Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah  menjadi  UU  Nomor  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).  Ada  perbedaan  yang  mendasar antara  kedua  perbuatan  tersebut,  walaupun demikian kedua perbuatan tersebut merupakan unsur  yang  menentukan  dapat  atau  tidaknya suatu  perbuatan  itu  dinyatakan  perbuatan pidana,  lebih  lanjut  kedua  perbuatan  itu  juga penting  untuk  menentukan  seseorang  dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Kedua  perbuatan  itu  (melawan  hukum dan menyalah gunakan wewenang), merupakan  hal  yang  penting  untuk  dibedakan batasannya  dalam  tindak  pidana  korupsi  dan juga  menarik  untuk  untuk  dibicarakan.  Apalagi kemudian  jika  dikaitkan  dengan  subjek  hukum tndak  pidana  Korupsi  yaitu  :  Orang  ( naturleijk person )  dan  Korporasi  ( recht  person ).  Artinya apakah  kedua  perbuatan  itu  melawan  hukum dan menyalahgunakan wewenang dapat dilakukan oleh kedua subjek hukum ini.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  dapat  ditarik  sebuah  permasalahan sebagai berikut:
1.  Siapa  sajakan  subjek  hukum tindak  pidana Korupsi?
2.  Bagaimana  Perbuatan  Melawan  Hukum tindak Pidana Korupsi?
3.  Bagaimana  Perbuatan  Menyalahgunakan Wewenang tidak pidana korupsi?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan norma  hukum  yang  bersangkutan    dengan perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dalam hal kebebasan berserikat.
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Berdasarkan  sifatnya  maka  penelitian
bersifat deskriptif bermaksud untuk
memberikan  gambaran  secara  jelas  dan terprinci mengenai tinjauan.
Dalam penelitian hukum normatif bahan  pustaka  merupakan  dasar  yang  dalam (ilmu)  penelitian  digolongkan  sebagian  data sekunder.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian :
a.  Bahan  Hukum  Primer  dalam  penelitian  ini adalah  bahan  hukum  yang  berkekuatan mengikat  yakni  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia , UU  Nomor  31 tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah menjadi  UU  Nomor  20 tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UUPTPK).
b.  Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,seperti  rancangan Undang-Undang  hasil  penelitian  dapat berupa pakar hukum serta buku-buku yang berkaitan  dengan  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
a)  Bahan  Hukum  Tersier  merupakan    yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primerdan  bahan  hukum  sekunder seperti  kamus,  ensiklopedia  serta  artikel dari internet.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi  dapat  diperoleh  dari  buku-buku ilmiah,  penelitian,  karangan  ilmiah,  tesis  dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan- ketetapan,  buku  tahunan,    ensiklopedia  dan sumber-sumber  tertulis  baik  tercetak  maupun elektronik.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  secara    kualitatif

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yaitu  uraian  yang  dilkukan  peneliti  terhadap data  yang  terkumpul  tidak  menggunakan statistik  atau  matematika  ataupun  sejenisnya tetapi  berupa  uraian-uraian  kalimat  yang tersusun  secara  sistematis  sesuai  dengan permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Dalam  menarik  kesimpulan  penulis menggunakan metode dedukatif yaitu
merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  pernyataan yang bersifat khusus.

## II.  PEMBAHASAN
A.  Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 1.  Orang ( naturlijk person )
Subjek  pelaku  tindak  pidana  korupsi dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPTPK  dan  termasuk  juga  mereka  yang mempunyai  tugas,  fungsi,  dan  wewenang sebagai  penyelenggara  negara  sebagaimana ditentukan  di  dalam  UU  RI  Nomor  28  Tahun 1999. Para pegawai, pengurus, direksi, komisaris  pada  Bank  Pemerintah,  Bank  BUMN maupun Bank BUMD adalah termasuk sebagai orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari keuangan  negara  atau  daerah  dan  juga termasuk penyelenggara negara.
Setiap orang maksudnya adalah subjek yang  diduga  sebagai  pelaku  korupsi.Jika diperhatikan  subjek  korupsi  dalam  Pasal  1 UUPTPK meliputi setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara  negara,  dan  korporasi  (badan hukum  dan  non  badan  hukum).  Maksud  setiap orang  dalam  UUPTPK  adalah  termasuk  siapa saja,  baik  kedudukannya  sebagai  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara,  akan  tetapi unsur setiap orang yang didefenisikan di dalam Pasal  1  angka  3  hanya  menentukan  untuk orang perseorangan atau korporasi.
Hal  ini  tentu  menjadi  masalah  dalam undang-undang meskipun  faktanya unsur setiap  orang  juga  ditujukan  kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara.Undang- undang  sendiri  di  Pasal  1  angka  3  UUPTPK tidak  mengaitkan  unsur  setiap  orang  dengan pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara, hanya  termasuk  orang  perseorangan  atau korporasi.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  3 UUPTPK  maka  unsur  setiap  orang  yang dimaksud  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK tidak  menyentuh  subjek  pegawai  negeri, pejabat,  dan  penyelenggara  negara  yang ditentukan di dalam Pasal 1 angka 2 UUPTPK.
Mahrus  Ali  dengan  tegas  mengatakan unsur setiap orang di Pasal 2 ayat (1) UUPTPK meliputi  orang  perseorangan  atau  korporasi, tidak meliputi pegawai negeri atau pejabat atau penyelenggara  negara.  Jika  pegawai  negeri atau  pejabat  atau  penyelenggara  negara diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Pasal 2 ayat  (1)  UUPTPK  tidak  dapat  digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau  pejabat  atau  penyelenggara  negara tersebut. 2
Subjek  korupsi  di  dalam  Pasal  2  ayat (1) UUPTPK dimaknai meliputi orang perseorangan  atau  korporasi  pada  umumnya, selain  pegawai  negeri  atau  pejabat. 3 Inilah suatu kelemahan aturan tertulis dalam undang- undang.Ketentuan ini seolah-olah tidak masalah  padahal  menjadi  masalah  yang mendalam.  Sangat  disayangkan  fakta  di lapangan  yang  mengenakan  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK  ini  kepada  pegawai  negeri,  atau pejabata,  atau  penyelenggara  negara,  padahal tidak  relevan  dengan  Pasal  1  angka  3
2 Mahrus  Ali, Hukum  Pidana  Korupsi ,  UII  Press, Yogyakarta, 2016, hal. 84.
3 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
UUPTPK.  Seharusnya  di  Pasal  1  angka  3 UUPTPK  dikaitkan  dengan  Pasal  1  angka  2 UUPTPK.
2.  Korporasi    ( recht  persoon )Sebagai
Subjek Hukum Pidana Korupsi. Pelaku untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban  tindak  pidana  korupsi lebih  diperluas  lagi  cakupannya,  yaitu  bukan hanya perorangan saja melainkan juga terhadap  korporasi.  Pasal  1  butir  (3)  yang menyebutkan  bahwa:  setiap  orang  adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.......
Perumusan  Pasal  1  butir  (3)  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  subjek  atau  pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan  atau  korporasi.  Selain  itu  di dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  31  tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  jo.  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001 disebutkan  bahwa:  Dalam  hal  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana mati dapat dijatuhkan.
Selanjutnya,  Pasal  3  menyatakan sebagai  berikut:    Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain,  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dari  ketentuan  tersebut di atas, membuktikan adanya perkembangan baru yang
diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu diaturnya  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi.
Perumusan subjek tindak pidana korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 dapat  ditafsir  bahwa  di  dalam  pengertiannya termasuk korporasi sebagai pelakunya. Adanya kata  “pemborong”,  dapat  ditafsirkan  sebagai manusia atau juga korporasi, karena pekerjaan yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut  dapat dilakukan oleh manusia maupun oleh korporasi. Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  yang  menyebutkan bahwa:
Ayat  (1)  :  Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Ayat (2) : Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan hubungan  kerja  maupun  51  berdasarkan hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
Pasal  5  ayat  (1)  menyebutkan  :  Dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  atau pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah):
1.  Memberi  atau menjanjikan  sesuatu  kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya ;
2.  Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara  karena  tau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan  kewajiban,  dilakukan  atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  dipidana  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Memberi  atau menjanjikan  sesuatu  kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2.  Memberi  atau menjanjikan  sesuatu  kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan  ditentukan menjadi  advokat  untuk  menghadiri  sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan  diberikan  berhubung  dengan  perkara yang  diserahkan  kepada  pengadilan  untuk diadili.
Pasal  7  menyebutkan  :  (1)  Dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  atau  pidana denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta rupiah):
a.  Pemborong,  ahli  bangunan  yang  pada waktu  membuat  bangunan,  atau  penjual bahan  bangunan,  melakukan  perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
b.  Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi pembangunan  atau  penyerahan  bahan bangunan,  sengaja  dengan  membiarkan perbuatan curang.
c.  Setiap orang yang pada waktu menyerahkan  barang  keperluan  Tentara Nasional  Indonesia  dan  atau  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
d.  Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi penyerahan  barang  keperluan  Tentara Nasional  Indonesia  dan  atau  Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
Pasal  13  menyatakan  :  Setiap  orang  yang memberi  hadiah  atau  janji  kepada  pegawai negeri  dengan  mengingat  kekuasaan  atau kewenangan  yang  melekat  pada  jabatan  atau kedudukannya,  atau  oleh  pemberi  hadiah  atau janji  dianggap  melekat  pada  jabatan  atau kedudukan  tersebut,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  atau denda  paling  banyak  Rp.  150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal  15  menyatakan  :  Setiap  orang  yang melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau
permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana  yang sama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14. Pasal  16  m enyatakan  :    “Setiap  orang  di  luar wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang memberikan  bantuan,  kesempatan,  sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Dengan  adanya  pengaturan  tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi, maka konsekuensinya korporasi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban dan  dapat  dijatuhi  pidana  atas  tindak  pidana korupsi yang dilakukannya.
B.  Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan  adanya  kerugian  keuangan negara  diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK, yang rumusannya sebagai berikut: Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Tindak  pidana  yang  menyaratkan  adanya kerugian keuangan negara juga diatur di dalam Pasal 3 UUPTPK, rumusannya sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Unsur-unsur tindak pidana (delik) dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  tersebut adalah  (1)  setiap  orang,  (2)  melawan  hukum, (3)  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi,  (4)  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. Unsur-unsur  tindak  pidana  (delik)  dalam  Pasal 3 UUPTPK tersebut adalah (1) setiap orang, (2) tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, (3) menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan, (4)  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.  Unsur-unsur  tindak pidana  korupsi  yang  terdapat  dalam  pasal- pasal tersebut adalah:
Melawan hukum ( wederrechtelijk ) menunjukkan  sifat  yang  tidak  sah  dari  suatu tindakan  ( vide :  Pasal  167  ayat  1,  Pasal  179, Pasal  180,  dan  Pasal  190  KUHP),  dan  sifat tidak  sah  dari  suatu  maksud  ( vide :  Pasal  328, Pasal  339,  Pasal  362,  dan  Pasal  389 KUHP). 4 Melawan hukum merupakan salah satu unsur  tindak  pidana  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK, yaitu sifat melawan hukum khusus.Disebut  sebagai  sifat  melawan  hukum khusus  karena  kata  melawan  hukum  secara eksplisit dicantumkan di dalam rumusan delik di Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.
Makna  melawan  hukum  diartikan  oleh para  ahli  hukum  dalam  makna  yang beragam.  Melawan  hukum  menurut Bemmelen  adalah  perbuatan  yang bertentangan  dengan  ketelitian  yang pantas  dalam  pergaulan  masyarakat mengenai  orang  lain  atau  barang,  dan bertentangan  dengan  kewajiban  yang ditetapkan
dalam undang-
4 P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 332.
undang. 5 Melawan hukum menurut
Hazewink  el-Suringa  adalah  tanpa  hak atau  wewenang  sendiri,  bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif. 6
Melawan  hukum  menurut  Van  Hattum harus  dibatasi  hanya  pada  hukum  yang tertulis atau  bertentangan  dengan  hukum  tertulis. Melawan  hukum  menurut  Simons  sepanjang disebutkan  di  dalam  undang-undang. 7 Melawan hukum  menurut  Vos  adalah  perbuatan  yang oleh masyarakat tidak  diperbolehkan. 8 Melawan hukum  menurut  Enschede  termasuk  juga didalamnya
melawan norma-norma masyarakat. 9
Sifat  melawan  hukum  dalam  hukum pidana  memiliki  satu  frase  dengan empat  makna,  yaitu  sifat  melawan hukum  umum,  sifat  melawan  hukum khusus,  sifat  melawan  hukum  formil dan  sifat  melawan  hukum  materil.Sifat melawan  hukum  umum  merupakan syarat  umum  dapat  dipidananya  suatu perbuatan.Setiap perbuatan pidana didalamnya  pasti  mengandung  unsur melawan  hukum.Sifat  melawan  hukum khusus  terkait  dengan  pencantuman kata  melawan  hukum  secara  eksplisit dalam  rumusan  delik.Sifat  melawan hukum merupakan  syarat  tertulis  untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.Sifat  melawan  hukum  formil diartikan  sebagai  bertentangan  dengan undang-undang.Sifat  melawan  hukum materil  diartikan  sebagai  bertentangan dengan  norma-norma  dan  nilai-nilai dalam masyarakat. 10
Sifat  melawan  hukum  formil  apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang  termuat  dalam  rumusan  delik.  Jika  ada alasan-alasan  pembenar,  maka  alasan-alasan
5 J.M.  van  Bemmelen, Hukum  Pidana  I:  Hukum Pidana Material Bagian Umum , Diterjemahkan  oleh Hasan Bina Cipta, tanpa tempat,  1984, hal.149.
6 Ibid ., hal. 150.
7 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum …1984, Op. cit ., hal. 336.
8 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta,  2008, hal. 141.
9 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 86.
10 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut  harus  juga  disebutkan  dalam  undang- undang.  Melawan hukum  sama  dengan melawan  undang-undang  (hukum  tertulis). Sikap  melawan  hukum  materil  di  samping memenuhi  syarat-syarat  formil,  perbuatan  itu harus  benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum. 11
Unsur-unsur  atau  elemen-elemen  yang harus  ada  di  dalam  suatu  perbuatan  pidana adalah  terdapatnya  kelakuan  dan  akibat  dari perbuatan,  hal  atau  keadaan-keadaan  yang menyertai  perbuatan,  keadaan  tambahan  yang memberatkan  pidana,  dan  unsur  melawan hukum  yang  objektif,  dan  unsur  melawan hukum  yang  subjektif. 12 Sifat  melawan  hukum subjektif  bergantung  pada  bagaimana  sikap batin  si  pelaku.  Sifat  melawan  hukum  objektif bergantung  pada  pelaksanaan  perbuatan  yang dilarang oleh hukum. 13
Sifat melawan hukum formal dilihat dari dilarangnya  suatu  perbuatan  dalam  undang- undang, maka pada setiap delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum formil, sedangkan  sifat melawan  hukum materil  dilihat dari  sikap  batinnya  pelaku,  maka  pada  setiap delik dianggap ada unsur sifat melawan hukum materil,  harus  dibuktikan. 14 Sifat  melawan hukum  materil  di  samping  memenuhi  syarat formil, secara materil perbuatan itu juga benar- benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang  tidak  patut  atau tercela  dan  dilarang  oleh hukum. 15
11 EY.  Kanter  &  SR.  Sianturi, Asas-asas  Hukum Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapanya ,  Storia  Jakarta, Jakarta, 2002,  hal. 142.
12 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 63.
13 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 69.
14 E.Y.  Kanter  &  S.R.  Sianturi, Op.  Cit .,  hal.  143- 148.
15 Ibid ., hal. 125.
Perbuatan yang masuk kategori melawan hukum secara formil yaitu melakukan sesuatu  terbatas  pada  larangan  undang- undang. 16 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan melawan hukum secara materil adalah melakukan  sesuatu  yang  dilarang  dalam undang-undang  maupun  berdasarkan  asas hukum  yang  tidak  tertulis. 17 Jika  dalam  suatu pasal  secara  nyata  terdapat  unsur  melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikannya,  jika  unsur  tersebut  tidak terbukti  maka  putusannya  bebas  ( vrijspraak ).
Jika  unsur  melawan  hukum  tidak  secara  tegas merupakan  unsur  dari  suatu  tindak  pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan  putusannya  lepas  dari  segala tuntutan hukum ( onslag van rechtverfolging ). 18 Kedudukan sifat melawan hukum dalam  hukum  pidana  sangat  khas.Umumnya telah  terjadi  kesamaan  pendapat  di  kalangan para  ahli  hukum  dalam  memaknai  sifat melawan  hukum  pidana.Menurut  Andi  Zainal Abidin  sifat  melawan  hukum  merupakan  salah satu  unsur  esensial  delik  yang  dinyatakan dengan  tegas  atau  tidak  di  dalam  suatu  pasal undang-undang  pidana  dan  tidak  mungkin memidana  seseorang  yang  tidak  melawan hukum. 19 Menurut  Roeslan  Saleh  memidana seseorang  yang  tidak  melawan  hukum  tidak ada artinya. 20 Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.
Unsur  melawan  hukum  dalam  KUHP adakalnya  disebutkan  secara  tegas  dan
16 J.M.  van  Bemmelen, diterjemahkan  oleh Hasnan,  Hukum  Pidana  I,  Hukum  pidana  bagian  material Bagian Umum , Bina Cipta, Jakarta,1984, hal. 102-103.
17 P.A.F. Lamintang, Dasar...Op. cit , hal. 184.
18 Ibid ., hal. 185.
19 A.  Zainal  Abidin, Hukum  Pidana  I ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 47.
20 Roeslan  Soleh, Sifat  Melawan  Hukum  Dari Perbuatan Pidana ,  Aksara Baru, Jakarta,1987, hal. 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
eksplisit  di  dalam  rumusan  delik  dan  ada kalanya  tidak  disebutkan.Jika  melawan  hukum dicantumkan  secara  tegas  dan  eksplisit  di dalam  rumusan  delik  maka  hal  itu  berarti memberikan  perlindungan  atau  jaminan  tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. 21
Penambahan  unsur  melawan  hukum dalam  rumusan  delik  dimaksudkan  untuk membatasi  ruang  lingkup  rumusan  delik  yang dibuat  terlalu  luas.Hanya  jika  suatu  perilaku yang  secar  formal  dapat  dirumuskan  dalam ruang  lingkup  rumusan  delik,  namun  secara umum sebenarnya bukan merupakan perbuatan  pidana,  maka  syarat  melawan hukum  dijadikan  satu  bagian  dari  rumusan delik. 22
Konsekuensi  pencantuman  melawan hukum dalam rumusan delik adalah menyebabkan  Jaksa  Penuntut  Umum  harus membuktikan unsur tersebut, namun jika unsur “melawan  hukum”  tersebut  tidak  dicantumkan secara  tegas  dan  eksplisit  dalam  rumusan delik,  maka  unsur  melawan  hukum  tersebut tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukumnya  perbuatan  itu  secara  otomatis  telah terbukti  dengan  telah  terbuktinya  perbuatan yang  dilarang. 23 Sekalipun  unsur  “melawan hukum”  tidak  disebutkan  dalam  rumusan  delik, maka  secara  diam-diam  sifat  melawan  hukum tersebut telah ada dalam delik tersebut. 24
Unsur melawan hukum dalam UUPTPK diartikan  sebagai  melawan  hukum  formil  dan
21 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam  Perspektif  Pembaharuan ,  UMM  Press,  Malang, 2008, hal. 211.
22 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006, hal. 50.
23 Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia Dalam  Perspektif  Pembaruan,  UMM  Press . Malang, 2008, hal. 214.
24 Ibid .
melawan  hukum  materil.  Suatu  perbuatan dikatakan melawan hukum formil jika perbuatan itu  diancam  pidana  dan  dirumuskan  sebagai suatu delik dalam undang-undang.Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum formil jika perbuatan  itu  telah  mencocoki  larangan undang-undang.Suatu  perbuatan  tidak  bisa dianggap  melawan  hukum  jika  perbuatan tersebut  tidak  secara  eksplisit  dirumuskan dalam  undang-undang  sebagai  perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut merugikan  masyarakat.Jadi  standar  untuk menentukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum atau tidak adalah undang-undang.
Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan  pidana  ( strafbaar  feit ),  maka  unsur- unsur  atau  elemen-elemen  yang  harus  ada  di dalam  suatu  perbuatan  pidana  tersebut  harus terdapatnya kelakuan dan akibat dari perbuatan,  hal  atau  keadaan-keadaan  yang menyertai  perbuatan,  keadaan  tambahan  yang memberatkan  pidana,  unsur  melawan  hukum yang  objektif,  dan  unsur  melawan  hukum  yang subjektif. 25 Istilah  perbuatan  melawan  hukum dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  istilah wederrechtelijkheid .
Sifat perbuatan melawan hukum dalam hukum  pidana  secara  formil  apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua  unsur  yang  termuat  dalam rumusan  delik.  Jika  ada  alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus  juga  disebutkan  secara  tegas dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang- undang (hukum tertulis). Sikap melawan  hukum  secara  materil  di samping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum. 26
25 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 63.
26 EY. Kanter, & SR. Sianturi, Op. cit , hal. 142.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sifat  dari  perbuatan  melawan  hukum dibagi  dua  yakni melawan  hukum  subjektif  dan melawan hukum objektif. Sifat melawan hukum subjektif  bergantung  pada  bagaimana  sikap batin  si  pelaku.  Sedangkan  sifat  melawan hukum  objektif  bergantung  pada  pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum. 27
Sehingga dalam hukum pidana, makna perbuatan  melawan  hukum  juga  diperluas,  di samping melawan undang-undang (formil), juga melawan  asas-asas  kepatutan  dan  kesusilaan dalam masyarakat (materil).
Sifat perbuatan melawan hukum ( wederrechtelijkheid ) 28 terdapat  dua  sifat  yaitu bersifat  melawan  hukum  formil  dan  bersifat melawan  hukum materil.  Sifat melawan  hukum formil  dilihat  dari  dilarangnya  suatu  perbuatan oleh  undang-undang,  maka  pada  setiap  delik dengan  sendirinya  memiliki  sifat  melawan hukum sedangkan sifat melawan hukum materil dilihat  dari  sikap  batinnya  pelaku,  maka  pada setiap  delik  dianggap  ada  unsur  sifat  melawan hukum, harus dibuktikan. 29
Unsur melawan hukum menurut M. van Bemmelen dapat memiliki dua pengertian yaitu secara formil dan materil, yang masuk kategori melawan hukum secara formil yaitu melakukan sesuatu  terbatas  pada  yang  dilarang  oleh undang-undang. 30 Sedangkan  melawan  hukum secara  materil  menurut  P.A.F.  Lamintang adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis. 31
Apabila  dalam  suatu  pasal  secara nyata  terdapat  unsur  melawan  hukum,  maka penuntut  umum  harus  membuktikan  unsur
27 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 69.
28 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Op.  Cit ., halaman 143-144.
29 Ibid ., hal. 147-148.
30 J.M. van Bemmelen, Op. cit , hal. 102-103.
31 P.A.F. Lamintang, Dasar...Op. cit , hal. 184.
tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya vrijspraak atau  putusan  bebas.
Sedangkan,  jika  unsur  melawan  hukum  tidak secara  tegas  merupakan  unsur  dari  suatu tindak  pidana  maka  tidak  terbuktinya  unsur tersebut  menyebabkan  putusannya  lepas  dari segala tuntutan hukum ( onslag van rechtverfolging ). 32
Selain  karena  melawan  hukum,  unsur yang  kedua,  yaitu  unsur  kesalahan  ( schuld ). Adagium  mengatakan, geen  straf  zonder schuld (tiada  hukuman  tanpa  kesalahan),  ini berarti  orang  yang  dihukum  harus  terbukti bersalah secara pidana. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang  berarti  kesengajaan  ( dolus / opzet )  yang berarti  berbuat  dengan  kehendak  dan  maksud atau  dengan  menghendaki  dan  mengetahui ( willen  en  wetens ),  sedangkan  dalam  arti  luas berarti dolus dan culpa . 33
Kelalaian atau kealpaan ( culpa ) bilamana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran,  kekurangan  pengetahuan,  dan unsur  yang  ketiga  yaitu  pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana  apabila  ada  subjek  (pelaku)  dari  tindak pidana  itu  sendiri.  Agar  pelaku  itu  dapat dipidana, maka dalam diri pelaku secara subjek tidak  terdapat  dasar  penghapus  pidana,  baik dasar  pembenar  maupun  dasar  pemaaf. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. 34
Memperkaya  harus  dikaitkan  dengan kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan  tentang  sumber  kakayaan  tersebut sehingga  kekayaan  yang  tidak  seimbang
32 Ibid ., hal. 185.
33 Jan  Remmelink, Hukum  Pidana,  Komentar Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  Dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 173.
34 SR.  Sianturi, Tindak  Pidana  di  KUH  Pidana , Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1983, hal. 92.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  penghasilannya  sebagai  alasan  untuk memperkuat  keterangan  saksi  dan  bukti-bukti lainnya  bahwa  pelaku  telah  melakukan  tindak pidana korupsi. 35 Penafsiran
istilah memperkaya antara  makna harfiah dan pembuat undang-undang hampir sama, keduanya  menunjukkan  perubahan  kekayaan atau  bertambahnya  kekayaan  dikukur  dari penghasilan yang diperolehnya. 36
Makna memperkaya orang lain merupakan  sebagai  akibat  dari  perbuatan melawan  hukum  pelaku  dan  orang  lain  yang menikmati  bertambahnya  harta  bendanya. 37
Bertambahnya  kekayaan  bukan  hanya  pelaku langsung,  tapi  juga  bertambahnya  kekayaan sebagai  akibat  dari  perbuatan melawan  hukum tersebut  termasuk  orang  lain  atau  suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan  yang  terorganisasi,  berupa  badan hukum maupun non badan hukum.
Makna memperkaya tidak ada keharusan  hanya  pelaku  saja  yang  bertambah kekayaannya  dari  akibat  melakukan  tindak pidana korupsi, tapi juga orang lain, atau suatu badan  hukum  maupun  non  badan  hukum  dan hal itu harus ada kaitannya dengan berkurangnya  kekayaan  negara.Tindak  pidana korupsi menjadi penyebab bertambahnya kekayaan  pelaku,  orang  lain,  atau  suatu korporasi  dan  sekaligus  menjadi  penyebab terjadinya  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara.  Konsep  kerugian negara  yang  dimaksud  dalam  pengertian  ini tidak  sama  dengan  pengertian  kerugian  dalam
35 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 85.
36 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 174-175.
37 Darwin  Prints, Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Citra Adtya Bakti, Bandung,2002, hal. 31.
dunia  perusahaan  atau  perniagaan,  melainkan suatu  kerugian  negara  yang  terjadi  karena sebab perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Terjadinya kerugian
negara disebabkan karena dilakukannya  perbuatan  yang  dilarang  dalam hukum  pidana,  baik  dilakukan  oleh  orang perseorangan,  korporasi,  maupun  oleh  subjek hukum yang spesifik yaitu pegawai negeri atau pejabat atau penyelenggara negara. 38
Delik  disebut  juga  dengan  tindak pidana  yang  dirumuskan  dalam  undang- undang. Delik dibedakan menjadi dua berdasarkan  cara  perumusannya,  yaitu  delik formil dan delik materil. Pada intinya delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya  tindak  pidana  sudah  dinyatakan tindak  pidana  tersebut  telah  terjadi  dan  dapat dipidana.Berbeda  dengan  delik  materil,  tindak pidana  dinyatakan  terjadi  jika  telah  ada akibatnya, baru dapat dipidana. 39
Merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  merupakan  salah  satu unsur  tindak  pidana  korupsi. 40 Unsur  “dapat merugikan  keuangan  negara”  merupakan  delik formil,  sehingga  perbuatan  yang  berpotensi merugikan keuangan negara dapat dipidana.Tidak harus dengan timbulnya akibat.Selama  bukti-bukti  kuat  mengarah  pada potensi  kerugian  negara  maka  berdasarkan delik formil dapat dipidana. 41
Delik  formil  yaitu  perbuatannya  nyata dilaksanakan  walaupun  tidak  terjadi  suatu akibat  yaitu  kerugian  keuangan  negara  dapat dipidana.Delik materil yang diutamankan bukan pada  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam ketentuan  hukum  formil  tetapi  lebih  kepada
38 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 91.
39 EY. Kanter & SR. Sianturi, OP. Cit ., hal. 237..
40 Jamin Ginting, Op. cit ., hal. 29.
41 Ibid ., hal. 35.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatan  yang  nyata  (akibat)  sudah  dapat dipidana. 42
Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  cukup  jelas menentukan konsep kerugian negara dalam arti delik formil dalam rumusannya dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian  negara.  Kata  dapat  sebelum frasa  merugikan  keuangan  atau  perekonomian negara” dalam penjelasan pasal ini menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 43
Permasalahan  timbul  dari  kata  dapat sebelum  kalimat  “merugikan  keuangan negara” adalah
ketidakpastian hukum.Tidak  mungkin  hukum  memberi sanksi  pidana  pada  aturan  yang  belum jelas  atau  belum  tentu  peristiwanya terjadi  dapat  dihukum,  penafsiran  kata dapat  juga  tergantung  bagi  siapa  saja yang  menafsirkannya.  Hal  ini  tentu akan  memberikan  keguncangan  bagi masyarakat.  Membuat  kalimat  samar- samar  dalam  undang-undang  akan dapat memberikan kewenangan kepada setiap pejabat yang melaksanakan undang-undang
tersebut  secara  tanpa  batas  sehingga dapat  menimbulkan  apa  yang  disebut judicial dictatorship . 44
Terlepas  dari  kemungkinan  terjadinya kerugian  negara,  pertanyaan  yang  mengusik adalah apakah kerugian negara itu harus dalam bentuk  nyata  dan  pasti  jumlahnya,  ataukah potensi  terjadinya  kerugian  keuangan  negara ( potential  lose )  sudah  bisa  dianggap  sebagai kerugian  negara?  Pertanyaa  ini  dikemukakan
42 Ibid ., hal. 36.
43 Ibid . 44 Erman  Rajagukguk,  “Pengertian  Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, Makalah yang Disampaikan pada Seminar Pengertian, Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi , Tanggal 26 Juli, Jakarta,2006, hal. 10.
mengingat  hingga  kini  belum  ada  kesamaan pendapat mengenai hal tersebut.
Ahli  hukum  pidana  pada  umumnya mengatakan potensi kerugian keuangan negara sudah dapat dikategorikan telah terjadi kerugian keuangan negara. Kata dapat sebelum  frase  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan  yang  sudah  dirumuskan  bukan dengan timbulnya akibat. Kerugian negara atau perekonomian negara tidak perlu sudah terjadi, akan  tetapi  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur- unsur  dari  perbuatan  yang  dirumuskan  telah terlaksana atau selesai dilakukan. 45
Menurut  Adami  Chazawi  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana  korupsi  di  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK secara  sempurna,  melainkan  akibat  kerugian keuangan  negara  dapat  timbul  dari  perbuatan memperkaya  diri  dengan  melawan  hukum. 46
Pandangan  ini  penganut  delik  formil  terhadap Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK.  Cukup  dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah  dirumuskan  bukan  dengan  timbulnya akibat.
Sebahagian  ahli  hukum  ada  juga  yang berpandangan  bahwa  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK mengandung delik materil. Kata dapat sebelum  frase  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara memang menunjukkan  bahwa  delik  ini  merupakan  delik formil, yaitu suatu delik yang hanya memfokuskan  pada  perbuatan  tertentu  yang
45 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 93.
46 Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Materil  dan Formil  Korupsi  di  Indonesia ,  Bayumedia  Publishing, Malang,2005, hal. 45.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilarang,  bukan  pada  akibat  dari  perbuatan itu. Akan tetapi jika delik ini dimaknai sebagai delik formil  maka  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK  jelas  bertentangan  dengan  unsur- unsur  lain  dalam  pasal  tersebut,  yaitu  unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. 47
Unsur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK menyaratkan bertambahnya kekayaan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu korporasi, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang  sudah  ada  menjadi  bertambah  ada  atau menjadi lebih kaya.Adanya penambahan kekayaan pada mereka di satu sisi, sedangkan di sisi lain, keuangan negara atau perekonomian negara telah mengalami
kerugian sehingga dengan sendirinya
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara secara materil harus ada dan  mutlak  harus  dibuktikan,  tidak  cukup dengan berpotensi semata. 48
Pasal  1  angka  22  UU  RI  Nomor  1 Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara, menentukan  definisi  kerugian  negara/daerah adalah  “kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja  maupun  lalai.  Pasal  ini  harus  menjadi acuan  memahami  makna  kerugian  negara karena  memberikan  kepastian  hukum  bahwa kerugian  negara  harus  nyata  dan  pasti jumlahnya  dan  bukan  sesuatu  yang  dapat merugikan keuangan negara. Ini berarti potensi saja  tidak  cukup  untuk  menyatakan  bahwa telah  terjadi  kerugian  keuangan  negara,
47 Nur Basuki Minarmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan  Daerah ,  Leksbang  Mediatama,  Yogyakarta 2009, hal. 50.
48 Ibid .
melainkan  kerugian  negara  tersebut  harus nyata terjadi dan pasti jumlahnya. 49
Alasan  yang  cukup  menarik  jika  kata “dapat”  diartikan  sebagai potential  lose adalah sangat  berbahaya.  Bisa  saja  para  pegawai, pengurus, direksi,  komisaris pada Bank Pemerintah  (Bank  BUMN  maupun  Bank BUMD) tidak berani menyalurkan kredit kepada masyarakat khususnya debitur pemohon, pejabat atau pegawai negeri maupun penyelenggara  negara  tidak  berani  ditunjuk sebagai  panitia  pengadaan  barang  dan/atau jasa,  karena  tindakan  mereka  yang  berpotensi merugikan  keuangan  negara  meskipun  sangat kecil kemungkinannya dapat dipidana.
Bilamana  hal  semacam  ini  dipahami  dalam Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  maka  roda pemerintahan  tentu  akan  mengalami  stagnasi (kemadekan). 50
Unsur  dari  kalimat  dapat  merugikan keuangan negara tidak menimbulkan kepastian hukum,  karena  kerugian  belum  nyata,  belum tentu terjadi dan tidak diketahui jumlah kerugian negara yang dirugikan.Berdasarkan asas kepastian  hukum  maka  delik  formil  dari UUPTPK yang menyebutkan “dapat merugikan keuangan negara
seharusnya dicabut. 51 Kepastian  hukum  yang  dimaksud adalah  kepastian  hukum  yang  ditentukan  di dalam undang-undang.
Putusan  MK  Nomor  003/PUU-IV/2006 Tanggal  24  Juli  2006 memutuskan  bahwa  kata “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang ditafsirkan bahwa unsur kerugian  negara  harus  dibuktikan  dan  harus dapat  dihitung. Sehingga  persoalan  kata  dapat di  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  lebih  merupakan
49 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 94.
50 Ibid .
51 Jaimin Ginting, Op. cit ., hal. 37.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
persoalan  pelaksanaan  dalam  praktik  oleh aparat  penegak  hukum,  bukan  menyangkut konstitusionalitas  norma.  Putusan  MK  ini menyatakan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK  tidak  berlaku  karena  bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK yang dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan  dengan  UUD  Tahun  1945 tersebut adalah Yang dimaksud dengan secara melawan  hukum  dalam  pasal  ini  mencakup perbuatan  malawan  hukum  dalam  arti  formil maupun  dalam  arti  materiil,  yakni  meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-udangan,  namun  apabila  perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka perbuatan terebut dapat dipidana”.
MK  berpendapat  kata  dapat  sebelum frase  merugikan  keuangan  Negara terdapat  dua  hubungan  yang  estrim, yaitu: (1) nyata-nyata merugikan negara  atau  (2)  kemungkinan  dapat menimbulkan kerugian negara. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian  negara  inilah  lebih  dekat dengan  maksud  mengkualifiikasikan delik  korupsi  menjadi  delik  formil.Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum  nyata  terjadi,  tetapi  dengan mempertimbangkan  keadaan  khusus dan konkrit di sekitar peristiwa. 52
Untuk  mempertimbangkan  keadaan khusus  dan  konkrit  di  sekitar  peristiwa  yang terjadi  yang  secara  logis  dapat  disimpulkan bahwa kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah  dilakukan  oleh  ahli  dalam  keuangan negara,  perekonomian  negara  serta  ahli  dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan  kerugian.MK  juga  berpendapat  bahwa unsur kerugian negara haruslah dibuktikan dan
52 Ibid ., hal. 38.
harus  dapat  dihitung,  meskipun  sebagai perkiraan  atau  meskipun  belum  terjadi  dan harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya. 53
Menurut  MK  delik  materil  dalam penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  tidak sesuai  dengan  kepastian  hukum,  sehingga unsur adanya kerugian keuangan negara harus dibuktikan  dengan  delik  formil  berdasarkan unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  bukan  delik  materil yang  merujuk  pada  hukum  tidak  tertulis  dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan  yang  hidup  dalam  masyarakat sebagai suatu norma keadilan.
Menurut MK penggunaan hukum materil dalam tindak pidana korupsi merupakan ukuran  yang  tidak  pasti  dan  bertentangan dengan asas “ nullum delictum noela poena sine praevia  lege  poenali ”  yaitu  tiada  suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  berdasarkan kekuatan  ketentuan  undang-undang  pidana yang  telah  ada  sebelumnya.  Dalam  praktik penegakan  hukum,  timbulnya  akibat  yaitu kerugian  keuangan  negara  pada  BUMN, meskipun tidak dipenuhi rumusan delik formilnya,  tetap  saja  seseorang  itu  dijatuhkan pidana  ( vide :  kebijakan  publik  yang  merugikan keuangan negara sering kali dipaksakan masuk ke ranah delik korupsi).
Putusan  MK ini  dipandang  sudah  tepat untuk  mencabut  kata  “dapat”  sebelum frase  “merugikan  keuangan  negara” dicabut sehingga
memberikan kepastian  hukum,  tetapi  dalam  praktik akan terjadi kekosongan karena pencabutan  Pasal  2  ayat  1  UUPTPK tersebut.  Oleh  sebab  itu  pedoman untuk menentikan merugikan keuangan negara harus mengacu pada ketentuan Pasal  1  angka  22  UU  RI  Nomor  1
53 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara. 54
Bilamana  rumusan  dalam  UUPTPK menganut  arti  delik  formil,  UU  RI  Nomor  1 Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara menganut delik materil, maka dengan demikian jika  secara  materil  perbuatan  itu  nyata dilakukan walaupun tidak ada kerugian keuangan  negara  dapat  dipidana.  Dengan demikian  perbuatan  materil  yang  diutamankan bukan  berdasarkan  unsur-unsur  yang  harus dipenuhi  dalam  ketentuan  hukum  formil  tetapi lebih  kepada  perbuatan  yang  nyata  sudah dapat dipidana.
Pasal 2 ayat (1) UUPTPK mengandung konsep  kerugian  negara  dalam  arti  delik  formil dalam  rumusan    dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara.  Penjelasan pasal  tersebut  juga  mengata kan  kata  “dapat” sebelum  frasa  merugikan  keuangan  atau perekonomian  negara  menunjukkan  bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik  formil, yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi merupakan  alternatif.  Apabila  perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  telah  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  salah satu  unsur  tersebut,  maka  dengan  sendirinya unsur  ini  telah  terpenuhi.Jika  tidak  terbukti unsur  tersebut  maka  harus  seluruh  unsur tersebut  tidak  terbukti.  Misalnya  jika  hanya yang  terbukti  adalah  menguntungkan  diri sendiri  maka  unsur  ini  telah  terbukti  meskipun unsur menguntungkan orang lain atau korporasi tidak terbukti.
54 Ibid .
Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi lebih  mudah  dipamahi  dari  aspek  pembuktian. Unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah terdakwa tindak pidana korupsi menjadi  kaya  atau  bertambah  kaya  atau bertambah  kaya  karenanya. 55 Oleh  karena  itu cukup  diperolehnya  keuntungan,  sudah  dapat dikategorikan memenuhi unsur ini.
Kata  menguntungkan  secara  etimologi memiliki  arti  sebagai  mendapatkan keuntungan sehingga pendapatan yang diperolehnya  lebih  besar  dibandingkan dengan pengeluaran. 56
Berarti menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  sama artinya dengan mendapatkan
keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi. 57
Seseorang  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  tidak  harus  mendapatkan banyak  uang,  namun  cukup  apabila dengan  mendapatkan  sejumlah  uang yang  dari  uang  tersebut  seseorang atau  orang  lain  atau  korporasi  akan memperoleh  keuntungan  daripadanya walaupun  sedikit.  Memperoleh  suatu keuntungan atau menguntungkan artinya  memperoleh  atau  menambah kekayaan dari yang sudah ada. 58
Unsur  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  merupakan tujuan  dari  pelaku  tindak  pidana. 59 Jika menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi  merupakan  tujuan  dari  pelaku tindak pidana, maka tidak berlaku bagi seorang terdakwa yang tidak mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi.  Dalam  kontek  ini  maka  unsur ini  tidak  terpenuhi.  Namun  dalam  dakwaannya dimasukkan  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,
55 Lilik  Mulyadi, Tindak  Pidana  Korupsi… 2007, Op. cit ., hal. 91.
56 Ermansjah Djaja, Op. cit ., hal. 159.
57 Ibid . 58 P.A.F. Lamintang, Delik … Op. cit , hal. 276.
59 Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana … Loc. cit .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maka  berpotensi  terdakwa  tersebut  dikenakan tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama, karena  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  tidak memerlukan  adanya  rencana  atau  niat  dari masing-masing peserta.
Hal  inilah  yang  membedakan  kata menguntungkan  dengan  kata  memperkaya. Unsur memperkaya lebih sulit untuk membuktikannya  karena  tidak  ada  ambang batas  kekayaan  yang  didefenisikan  oleh undang-undang, sehingga ambang batas minimal  unsur  memperkaya  diri  sendiri,  orang lain atau korporasi, hakim mempedomani Hasil Rumusan  Rapat  Kamar  Pidana  MA  minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Kata  memperkaya  adalah  menjadikan orang  yang  belum  kaya  menjadi  kaya  atau orang  yang  sudah  kaya  bertambah  kaya, mempunyai  harta  yang  banyak  atau  banyak harta.Memperkaya  berarti  sebagai  perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan. Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah menjadikan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  koporasi,  yang  belum  kaya  menjadi bertambah  banyak  hartanya  atau  orang  yang sudah  kaya  bertambah  kekayaannya  secara signifikan.
Perbedaan memperkaya dengan menguntungkan  adalah  seseorang  tidak  harus mendapatkan  banyak  uang,  namun  cukup apabila  dengan  mendapatkan  sejumlah  uang sehingga dari uang tersebut seseorang itu telah dikatakan  memperoleh  keuntungan  meskipun sedikit.Sedangkan  memperkaya  sebagai  suatu perbuatan  yang  menyebabkan  perubahan bertambahnya  kekayaan  seseorang  secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya. 60
60 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 98.
Unsur  memperkay  dalam  Pasal  2  ayat (1)  UUPTPK  dan  unsur  tujuan menguntungkan dalam  Pasal  3  UUPTPK  pada  prinsipnya mempunyai  pengertian  yang  sama  (identik) yaitu masing-masing dirumuskan secara materil. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan  harus  benar-benar  terjadi  atau secara  materil  kekayaan  dari  pejabat  atau pegawai  negeri,  orang  lain,  atau  suatu korporasi itu menjadi bertambah. 61
C.  Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Letak perbedaan antara
menguntungkan  dan  memperkaya  terletak pada  rumusan  unsur  sebelumnya.  Unsur menguntungkan  dalam  Pasal  3  UUPTPK sebagai  akibat  dari  adanya  penyalahgunaan wewenang  dalam  tindak  pidana  tersebut, sedangkan  unsur  memperkaya  dalam  Pasal  2 ayat (1) UUPTPK sebagai akibat dari perbuatan melawan  hukum.  Jadi  untuk  Pasal  3  UUPTPK harus terpenuhi unsur penyalahgunaan wewenang.Sedangkan  untuk  Pasal  2  ayat  (1) harus terpenuhi unsur melawan hukum, barulah dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara.
Manakala unsur penyalahgunaan wewenang  dalam  Pasal  3  UUPTPK  tidak terbukti maka dengan sendirinya unsur dengan tujuan menguntun gkan…., tidak perlu dibuktikan.  Demikian  pula jika  unsur  perbuatan melawan  hukum  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK tidak terbukti maka dengan sendirinya unsur memperkaya…,  tidak  perlu  dibuktikan. Kecuali Pasal 2 ayat (1) UUPTPK atau Pasal 3 UUPTPK di- junto -kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke01  KUHP,  maka  terdakwa  berpotensi
61 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipidana  dengan  perbuatan  korupsi  secara bersama-sama.
Hal  ini  tentu  akan  berdampak  pada unsur  selanjutnya  yaitu  unsur  dapat  merugikan keuangan  negara.  Jika  tetap  dipaksakan  untuk membuktikan  unsur  tujuan  menguntungkan namun unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti,  maka  tidak  tepat  disebut  telah  terjadi kerugian keuangan negara. Jika tetap dipaksakan untuk membuktikan unsur memperkaya,  tapi  unsur  melawan  hukumnya tidak  terbukti,  juga  tidak  tepat  disebut  telah terjadi  kerugian  keuangan  negara,  melainkan hal  itu  menjadi  kerugian  bisnis  sebagai  suatu risiko usaha.
Penambahan kekayaan seseorang tidak  perlu  harus  terwujud  dari  perbuatan penyalahgunaan  wewenang,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  karena  penambahan  kekayaan memiliki  hubungan  erat  dengan  unsur  tujuan menguntungka. Akan tetapi penambahan kekayaan  seseorang  harus  terwujud  perbuatan melawan hukum.
Menguntungkan  diri  sendiri  berarti seseorang itu tidak harus mendapatkan banyak uang, tapi cukup dengan mendapatkan
sejumlah uang meskipun sedikit.
Menguntungkan  orang  lain  berarti  orang  lain tersebut  tidak  harus  mendapatkan  banyak uang, tapi cukup dengan mendapatkan sejumlah uang meskipun sedikit.
Menguntungkan suatu korporasi berarti korporasi  itu  tidak  harus  mendapatkan  banyak uang, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang meskipun sedikit.
Dampak  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  terdakwa  telah  menguntungkan dirinya  sendiri,  atau  orang  lain,  atau  korporasi, sehingga  dari  diperolehnya  uang  tersebut
kemudian  seseorang,  atau  orang  lain,  atau korporasi  tersebut  telah  dikatakan memperoleh keuntungan  meskipun  sedikit.Jika  salah  satu unsur  ini  terpenuhi  maka  dapat  dikatakan bahwa  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi unsur tersebut.
Masalahnya  yang  kemudian  muncul adalah mengenai tafsir keuntungan tersebut.Apakah  keuntungan  itu  termasuk keuntungan  berupa  uang  atau  keuntungan bukan  berupa  uang  (benda)  atau  dua- duanya.Hal  ini  juga  tidak  ditegaskan  dalam undang-undang.Dalam  praktik  pengadilan  kata menguntungkan  pada  umumnya  ditafsirkan dengan keuntungan kedua-duanya. Artinya jika perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan  kesempatan  bagi  orang  lain untuk  memperoleh  keuntungan  riil,  maka terdakwa  tersebut  juga  dapat  dijatuhkan  tindak pidana  yaitu  tindak  pidana  korupsi  secara bersama-sama.
Praktik pengadilan yang demikian pada prinsipnya  dapat  dibenarkan  secara  hukum karena  terdakwa  yang  tidak  menyadari  bahwa perbuatannya menimbulkan kemungkinan- kemungkinan,  misalnya  menguntungkan  orang lain  sehingga  permohonan  kredit  debitur menjadi  mulus.  Tafsir  “menguntungkan”  harus mencakup keuntungan riil berupa uang (benda) maupun keuntungan non riil, misalnya terbukanya  kesempatan  bagi  orang  lain  atau korporasi.
Unsur  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan.Terminologi menyalahgunakan sangat luas cakupan pengertiannya  sebagaimana  ketentuan  Pasal 52  KUHP.  Menyalahgunakan  diartikan  dalam konteks  hukum  pidana  adanya  hak  atau kekuasaan  yang  dilakukan  tidak  sebagaimana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mestinya  seperti  telah  menguntungkan  orang lain,  anak,  cucu,  keluarga,  atau  kroni-kroninya. Menyalahgunakan  kesempatan  atau  waktu pada diri pelaku sehubungan dengan kedudukan atau jabatan.Menyalahgunakan saran  berarti  menyalahgunakan  perlengkapan atau fasilitas yang ada melekat pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukan. 62
Penyalahgunaan  kewenangan  pada prinsipnya merupakan wilayahnya hukum administrasi negara yang tidak bisa dipidanakan melainkan
pelanggaran administrasi.Unsur menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan ternyata  dapat  ditemukan  di  dalam  Pasal  3 UUPTPK.  Unsur  ini  dikenal  dalam  hukum pidana  korupsi  yaitu  unsur  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Apa yang membedakan unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan  dapat  dipidana  dibandingkan dengan  penyalahgunaan  wewenang  dalam hukum administrasi hanya merupakan pelanggaran administrasi. Ternyata jika diperhatikan  rumusan  Pasla  3  UUPTPK,  unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan,  tidaklah  berdiri  sendiri,  tapi ada  kaitannya  dengan  sifat  dan  perilaku koruptif yakni adanya unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada
62 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, 2007, Op. cit ., hal. 93.
padanya karena jabatan atau
kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana…. 63
Berdasarkan  rumusan  dalam  Pasal  3 UUPTK  tersebut,  dapat  diperhatikan  rumusan sebelum unsur menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan, yaitu  unsur  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  yang kedua  rumusan  ini  harus  saling  terkait  satu sama lain. Jadi belum tentu unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan  dapat  dijatuhkan  pidana  jika sebelumnya yaitu unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti.
Unsur  perbuatan  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan dalam konteks hukum pidana adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan,  kesempatan,  atau  sarana  yang melekat  pada  jabatan  atau  kedudukan  yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya  kewenangan  ataupun  kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut. 64
Unsur  melawan  hukum  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  UUPTPK  sebagai bestandeel  delict , unsur  “menyalahgunakan  wewenang  dalam Pasal  3  UUPTPK  juga  sebagai bestandeel delict .  Jika  unsur  penyalahgunaan  wewenang tidak  terbukti,  maka  terhadap  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat
64 Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana … Op. cit ., hal. 159.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang. Pengertian menyalahgunakan kewenangan  dalam  hukum  pidana maupun  dalam  undang-undang  pidana tidak  memiliki  makna  yang  memadai. Berdasarkan  teori  otonom  dari  hukum pidana  mempertanyakan  apakahada harmoni  dan  disharmoni  pengertian yang  sama  antara  hukum  pidana,
hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Maksud disharmoni adalah dalam hal seseorang memberikan pengertian dalam  undang-undang  hukum  pidana dengan  isi  lain  mengenai  pengertian yang  sama  bunyinya  dalam  cabang hukum lain. 65
Berdasarkan  teori  otonom,  hukum pidana  mempunyai  otonom  untuk  memberikan pengertian  yang  berbeda  dengan  pengertian yang  terdapat  dalam  cabang  hukum  lainnya. Dalam konteks ini jika pengertian
menyalahgunakan kewenangan tidak
ditemukan  secara  eksplisit  dalam  hukum pidana maka hukum pidana dapat menggunakan  pengertian  dan  kata  yang  sama pada cabang ilmu lainnya. 66
Bilamana hukum pidana tidak memberikan
pengertian mengenai penyalahgunaan  wewenang,  dan  pengertian tersebut  hanya  terdapat  dalam  wilayah  hukum administrasi  negara,  maka  dengan  sendirinya pengertian  tersebut  mengacu  pada  pengertian dalam  hukum  administrasi  negara.  Pengertian penyalahgunaan  wewenang  dalam  konteks hukum administrasi negara dalam tiga bentuk: 67
a.  Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan
tindakan-tindakan yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum atau  untuk  menguntungkan  kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
65 Indriyanto  Seno  Adji, Korupsi  Kebijakan … Op. cit , hal. 426.
66 Ibid ., hal. 427.
67 Ibid ., hal. 427-428.
b.  Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti tindakan  pejabat  tersebut  ditujukan  untuk kepentingan  umum,  tapi  menyimpang  dari tujuan  kewenangan  itu  diberikan  oleh undang-undang  atau  peraturan-peraturan tertulis.
c.  Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  tetapi  telah  menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Unsur  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  dalam  Pasal  3 UUPTPK  harus  tertuju  subjek  dalik  sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan di pemerintahan. Sehingga unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan  dijabat  atau  diduduki  oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  tujuan  lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. 68
Kesempatan  adalah  peluang  atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan  perbuatan  tertentu.Orang  yang karena  memiliki  jabatan  atau  kedudukan  dan karena jabatan atau kedudukan itu mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan jabatan atau kedudukannya.Jika peluang  ini  digunakan  untuk  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  tugas pekerjaannya  dalam  jabatan  atau  kedudukan yang  dimilikinya,  maka  dalam  hal  ini  telah
68
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terjadi  penyalahgunaan  kesempatan  karena jabatan atau kedudukan. 69
Sarana  adalah  perlengkapan  atau fasilitas,  menyalahgunakan  sarana  adalah menyalahgunakan  fasilitas  atau  perlengkapan yang  ada  melekat  pada  pelaku  karena  jabatan atau  kedudukannya.Unsur  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan menunjukkan  bahwa  antara  kewenangan, kesempatan,  sarana,  dan  kedudukan  atau jabatan  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh yang  dimiliki  oleh  pejabat  (pegawai  negeri) yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi.Sebab dengan  memberikan  jabatan  atau  kedudukan kepada  seorang  pejabat  administrasi  maka wewenang,  kesempatan,  atau  sarana  dengan sendirinya mengikuti. 70
Berdasarkan
uraian tersebut, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  hanya  berkaitan  dengan  jabatan atau  kedudukan  yang  melekat  pada  diri seseorang  pegawai  negeri  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi.Selain  pegawai  negeri atau pejabat termasuk pegawai BUMN maupun BUMD,  tidak  bisa  dikonstruksikan  sebagai penyalahgunaan wewenang.Jika terdakwa didakwa  dengan  Pasal  3  UUPTPK  tapi  bukan sebagai  pegawai  negeri,  maka  dalam  hal  ini konstruksi  hukumnya  telah  salah  dalam memahami  esensi  penyalahgunaan  wewenang dan melawan hukum. 71

## III.  KESIMPULAN
1.  Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi ada  2  yaitu  :  (1)  orang  yaitu  setiap  orang maksudnya  adalah  subjek  yang  diduga sebagai  pelaku  korupsi.  Jika  diperhatikan
69 Mahrus Ali, Op. cit ., hal. 101.
70 Ibid ., hal. 102.
subjek  korupsi  dalam  Pasal  1  UUPTPK meliputi  setiap  orang,  pegawai  negeri, penyelenggara negara, dan korporasi (badan  hukum  dan  non  badan  hukum). Maksud  setiap  orang  dalam  UUPTPK adalah termasuk siapa saja, baik kedudukannya  sebagai  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara,  akan  tetapi unsur  setiap  orang  yang  didefenisikan  di dalam Pasal 1 angka 3 hanya menentukan untuk  orang  perseorangan  atau  korporasi. (2)  Korporasi  sebagai  Pelaku  dan  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana atas  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan pengurusnya.
2.  Melawan hukum ( wederrechtelijk ) menunjukkan  sifat  yang  tidak  sah  dari suatu  tindakan  ( vide :  Pasal  167  ayat  1, Pasal  179,  Pasal  180,  dan  Pasal  190 KUHP),  dan  sifat  tidak  sah  dari  suatu maksud ( vide : Pasal 328, Pasal 339, Pasal 362,  dan  Pasal  389  KUHP).  Melawan hukum  merupakan  salah  satu  unsur  tindak pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, yaitu sifat melawan hukum khusus. Perbuatan  yang  masuk  kategori  melawan hukum  secara  formil  yaitu  melakukan sesuatu  terbatas  pada  larangan  undang- undang.Sedangkan yang dimaksud dengan melawan  hukum  secara  materil  adalah melakukan  sesuatu  yang  dilarang  dalam undang-undang  maupun  berdasarkan  asas hukum  yang  tidak  tertulis.Jika  dalam  suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum,  maka  penuntut  umum  harus membuktikannya,  jika  unsur  tersebut  tidak terbukti maka putusannya bebas
( vrijspraak ).  Jika  unsur  melawan  hukum tidak  secara  tegas  merupakan  unsur  dari suatu  tindak  pidana maka  tidak terbuktinya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
unsur  tersebut  menyebabkan  putusannya lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag van rechtverfolging ).
3.  Menyalahgunakan  diartikan  dalam  konteks hukum pidana adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya  seperti  telah  menguntungkan orang  lain,  anak,  cucu,  keluarga,  atau kroni-kroninya. Menyalahgunakan kesempatan  atau  waktu  pada  diri  pelaku
sehubungan dengan kedudukan atau jabatan.  Menyalahgunakan  saran  berarti menyalahgunakan perlengkapan atau fasilitas  yang  ada melekat  pada  diri  pelaku karena jabatan atau kedudukan.
Penyalahgunaan  kewenangan  pada  prinsipnya merupakan  wilayahnya  hukum  administrasi negara  yang  tidak  bisa  dipidanakan  melainkan pelanggaranadministrasi. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  ternyata  dapat  ditemukan  di  dalam Pasal  3  UUPTPK.Unsur  ini  dikenal  dalam hukum pidana korupsi yaitu unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan.  Yang  membedakan  unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan  dapat  dipidana  dibandingkan dengan  penyalahgunaan  wewenang  dalam hukum administrasi hanya merupakan
pelanggaran administrasi. Ternyata jika diperhatikan  rumusan  Pasal  3  UUPTPK,  unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau  kedudukan,  tidaklah  berdiri  sendiri,  tapi ada  kaitannya  dengan  sifat  dan  perilaku koruptif yakni adanya unsur tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Zainal  Abidin, Hukum  Pidana  I ,    Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Materil  dan Formil Korupsi di Indonesia ,
Bayumedia  Publishing,  Malang, 2005.
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui
Hukum Pidana Nasional dan Internasional , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta, Kencana, 2006.
Darwin  Prints, Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Citra Adtya Bakti, Bandung, 2002.
Erman  Rajagukguk,  Pengertian  Keuangan Negara  dan  Kerugian  Negara, Makalah  yang  Disampaikan  pada Seminar  Pengertian,  Keuangan Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi ,  Jakarta,  Tanggal  26  Juli 2006.
EY  Kanter,.  &  SR.  Sianturi, Asas-asas  Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya ,    Storia  Jakarta,
Jakarta,  2002.
J.M.  van  Bemmelen, Hukum  Pidana  I:  Hukum Pidana  Material  Bagian  Umum ,
Diterjemahkan  oleh  Hasan,  Bina Cipta, tanpa tempat 1984.
Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang- Undang Hukum  Pidana
Belanda  dan  Padanannya  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Mahrus  Ali, Hukum  Pidana  Korupsi ,  UII  Press, Yogyakarta 2016.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,:  Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Nur Basuki Minarmo, Penyalahgunaan Wewenang  dan  Tindak  Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan
Keuangan  Daerah ,    Leksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
P.A.F  Lamintang,. Dasar-Dasar  Hukum Pidana Indonesia ,  Sinar  Baru,  Bandung
1984.
R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta 2009.
Roeslan  Soleh, Sifat  Melawan  Hukum  Dari Perbuatan  Pidana ,  Aksara  Baru,
Jakarta, 1987.
SR.  Sianturi, Tindak  Pidana  di  KUH  Pidana , Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
1983.
Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia Dalam  Perspektif  Pembaharuan ,
UMM Press, Malang. 2008.