Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 1, April 2023, pp. 95 ~108 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.230 ║ 95
Police and the prosecutor's effort on supervision social help during the covid-19 pandemic
Upaya kepolisian dan kejaksaan terhadap pengawasan bantuan sosial selama pandemi covid-19
Yusrizal 1* , Zulkifli 2 , Hadi Iskandar 3 , Ferdy Saputra 4 , Romi Asmara 5 , Budi Bahreisy 6
1,2,3,4,5,6 Fakultas Hukum Unimal, Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355 Email: yusrizal@unimal.ac.id
*Corresponding Author: yusrizal@unimal.ac.id
ABSTRACT The condition of the Covid-19 pandemic requires the country to focus more on the protection of citizens,  especially  regarding  the  use  of  social  assistance.  Meanwhile,  supervision  of  the distribution of social assistance funds is very important to be improved in order to avoid various practices of irregularities that open loopholes for corruption. The research used in this research is  juridical  empirical.  The  results  of  research  related  to  the  supervision  of  social  assistance carried  out  by  the  police  and  the  prosecutor's  office  in  this  supervision  continue  to  conduct monitoring/monitoring as a form of prevention. Legal counseling and information were carried out  in  terms  of  the  use  of  Covid-19  funds  as  well  as  the  right  targeted  social  assistance distribution mechanism. The next step is to continuously coordinate between stakeholders. The next step is to continuously coordinate between stakeholders. The implication of this research is that cooperation, coordination and harmonization between the central government, regional governments and private institutions are needed to be right on target, effective and efficient and supported by a good, integrated, transparent and accountable system in the distribution of social assistance.  There  has  not  been  an  accurate  record  of  recipients  of  social  assistance,  so  the monitoring process by both the National Police and the Attorney General's Office is not running optimally. Furthermore, there is still a lack of local government transparency regarding social assistance.
Keywords : Social Assistance, Surveillance, Police and Prosecutors

## ABSTRAK
Kondisi  pandemi  Covid-19  mengharuskan  negara  untuk  lebih  fokus  dalam  perlindungan warga  negara  terutama  perihal  pengeloaan  bantuan  sosial.  Sementara  pengawasan penyaluran  dana  bansos  sangat  penting  ditingkatkan  guna  untuk  menghindari  berbagai praktek penyimpangan yang membuka celah untuk korupsi. Penelitian yang digunakan dalam penelitian  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan pengawasan bantuan sosial yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan monitoring/pemantauan  sebagai  bentuk  pencegahan.  Dilakukannya  penyuluhan  maupun penerangan  hukum  dalam  hal  penggunaan  dana  Covid-19  serta  mekanisme  penyaluran bantuan  sosial  yang  tepat  sasaran.  Langkah  selanjutnya  adalah,  seraca  berkelanjutan melakukan  koordinasi  antar  para  pemangku  kepentingan.  Hambatan  dalam  melakukan pengawasan bantuan sosial yang diberikan dimasa pandemi Covid-19, masalah data penerima bantuan  yang  tidak  terintegrasi,  dan  masalah  sistem  penyaluran  bantuan  sosial  tersebut. Implikasi dari peneltian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut. Belum terdata secara akurat mengenai penerima bantuan sosial, sehingga
96
proses pengawasan baik oleh Polri maupun Kejaksaan tidak berjalan maksimal. Selanjutnya, masih kurang transparansi pemerintah daerah mengenai bantuan sosial.
Kata Kunci : Bantuan Sosial, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengawasan.

## 1. PENDAHULUAN
Penyebaran virus Covid-19 atau yang populer disebut virus Corona semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Dampak dari penyebaran virus tersebut Indonesia juga terpapar dan terguncang  akibatnya.  Ditengah  situasi  yang  semakin  sulit  dan  pergerakan  virus  yang  kian masif,  maka  dibutuhkan  suatu  penanganan  yang  konfrehensif  baik  dari  negara.  berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan suatu landasan hukum terkait kebijakan keuangan negara dalam mengatasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Berdasarkan  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan  dijelaskan  bahwa  perkembangan  pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (covid-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya  berupa  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  diperkirakan  dapat mencapai  4%  (empat  persen)  atau  lebih  rendah,  tergantung  kepada  seberapa  lama  dan seberapa  parah  penyebaran  pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (covid-19)  mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Namun, dari semua itu, kebijakan pemerintah yang tegas adalah kunci utama. Sampai saat ini, setiap orang memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai wabah ini. Jika  kemudian  penyebarannya  semakin  masif,  pemerintah  harus  bertanggung  jawab. Pemerintah  telah  mengucurkan  dana  yang  cukup  besar  dalam  penanggulangan  wabah  ini. Harus diperhatikan bahwa dana tersebut harus dioptimalkan untuk penanggulangan wabah. Jika terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, hal itu dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati (Muhammad Fatahillah Akbar, Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona , Kolom Koran Tempo, Tgl. 30 Maret 2020. Bisa diakses  melalui  https://kolom.tempo.co/read/  1325429/tanggung-jawab-hukum-dalam- wabah- corona/full&view=ok, Diakses Tgl. 9 Mei 2021). Dari berbagai dana yang dianggarkan sebagian besar digunakan untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok rentan serta masyarakat yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Sementara  itu  Ketua  Pusat  Kajian  Antikorupsi  (Pukat)  UGM,  Oce  Madril mengungkapkan, dana bansos dari pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan sektor yang rawan  terjadinya  korupsi.  Kerawanan  itu  muncul  karena  biaya  yang  dianggarkan  untuk bantuan  sosial  umumnya  sangat  besar.  Sementara  pengawasan  penyaluran  dana  bansos umumnya tidak ketat karena dianggap bantuan kepada masyarakat miskin atau kelompok- kelompok rentan (Media Berita  Satu, Terkait  Bansos, KPK Kaji Temuan BPK Adanya Potensi Kerugian Negara Rp 843,7 M , Lihat juga dalam:
https://www.beritasatu.com/nasional/631075-terkait-bansos-kpk-kaji-temuan-bpk-adanya- potensi-kerugian-negara-rp-8437-m, Diakses Tgl. 10 mei 2021).
Melihat adanya kerawanan penyalahgunaan dana bantuan sosial kepada masyarakat, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mengingatkan  pemerintah  terkait  dengan  kepastian  data dalam  pemberian  Bantuan  Sosial  kepada  masyarakat  dalam  upaya  mengatasi  dampak
97
pandemik global Corona  Virus Disease 2019  (COVID-19).  KPK menuangkannya  dalam  Surat Edaran  No.  11  Tahun  2020,  tanggal  21  April  2020  tentang  Penggunaan  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  data  non-DTKS  dalam  pemberian  Bantuan  Sosial  kepada masyarakat  dalam  upaya  mengatasi  dampak  pandemik  global  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  KPK  Ingatkan  Pemerintah  Pastikan  Data Penerima  Bantuan  Sosial,  Lihat  Juga  dalam  https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran- pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial, Diakses Tanggal. 10 Mei 2021).
KPK  menyadari  di  tengah  upaya  peningkatan  pemberian  bantuan  sosial  baik  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah, ketepatan  data  sebagai  dasar  pemberian  bantuan  sangat  penting.  Terutama  mengingat besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah. Dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 sebesar Rp 405,1 Triliun, sebesar Rp110 Triliun atau 27% akan dialokasikan untuk  jaring  pengaman  sosial,  termasuk  di  dalamnya  dialokasikan  untuk  bansos  kepada masyarakat yang terdampak covid-19.
Demikian  juga  dari  hasil refocusing  kegiatan  dan  realokasi  anggaran  pemda  per  16 April  2020,  total  anggaran  yang  direalokasikan  yaitu  sebesar  Rp56,57  Triliun  atau  sebesar 5,13%  dari  total  APBD  2020  yaitu  Rp1.102  Triliun.  Dari  Rp  56,57  Triliun  tersebut  sebesar Rp17,5  Triliun  atau  sekitar  31%  dialokasikan  untuk  belanja  hibah/bansos  dalam  upaya mengatasi dampak pandemik covid-19 di daerah.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  upaya  pihak kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  melakukan  pengawasan  bantuan  sosial  selama  Pandemi Covid-19 serta hambatan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam upaya melakukan pengawasan bantuan  sosial  selama  Pandemi  Covid-19.  Kondisi  ini  ditandai  dengan  proses  penyaluran bantuan sosial yang tidak merata di wilayah sasaran oleh sebahagian besar warga masyarakat di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis empiris yang mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu  aspek  kehidupan  sosial  untuk  selanjutnya  dipaparkan  dan  dianalisis  secara  evaluatif (Peter Mahmud Marzuki, 2005:90).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengawasan Bantuan Sosial oleh Kepolisian
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,  menyebutkan  bahwa  Kebijakan  pemerintah  yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) ,  akan membuka “celah  korupsi”  bagi  oknum -oknum  tertentu.  Makanya,  ia menegaskan  pemerintah akan  menindak  tegas  pihak-pihak  yang mengambil  keuntungan  di tengah  penanganan  virus  corona.  maka  untuk  itu,  Pemerintah  mengawasi  dengan  ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan (CNN Indonesia ,  Hati-hati,  Dana  Penanganan  Wabah  Corona  Rawan  Korupsi ,  Dalam https://www.cnnindonesia.com /ekonomi/ 20200326075745-532-486933/ hati-hati- dana- penanganan- wabah-corona- rawan-korupsi, Diakses Tgl. 12 Mei 2021).
98
Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus terus ditingkatkan,  hal  ini  disebabkan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  saat  ini  masih  rentan untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Banyak  kasus-kasus  korupsi  yang  bersumber  dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.
Fungsi  pengawasan  terhadap  wewenang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyangkut aspek preventif dan represif. Salah satu tugas Kepolisian Negara RI selaku alat negara dan penegak hukum dalam menegakkan hukum secara represif dalam membantu tugas Departemen  Kehakiman  khususnya  di  bidang  hukum  pidana  Polisi  sebagai  penyelidik  dan penyidik  dapat  melakukan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  atau diskresi.
Keberadaan  lembaga  kepolisian  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat.  Tiada  satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas),  hal  ini  diperkuat  bahwa  tugas  semakin  berat ditengah  pandemi  Covid-19.  Di  samping  itu,  polisi  juga  berperan  sebagai  aparat  penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika  Latin)  tidak  mempunyai  tentara  tetapi  kehidupan  masyarakatnya  dapat  berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas (M. Khoidin Sadjijono, 2007:139).
Pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat  atas  realisasi  yang  terjadi  masih  banyak  menimbulkan  kekecewaan  atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyakarat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah, kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin:2020). Sebagai contoh, di beberapa  pemberitaan,  diketahui  bahwa  terdapat  warga  di  Jakarta  yang  mengembalikan bantuan sosial, karena mereka merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Sementara itu, di beberapa  wilayah  di  Jakarta,  terdapat  warga  yang  tidak  terdata  yang  mestinya  berhak menerima bantuan. Kemudian di Bali, ada  warga yang telah meninggal  dunia, teteapi tetap tercatat sebagai  penerima  bantuan.  Adapun  di  Padang,  terjadi  kerumitan  terkait  basis  data penerima bantuan, bahkan setelah  diperbaiki, tetap masih  terjadi kesalahan data penerima bantuan (R.S. Dewi, Berita - Ombudsman RI. Retrieved June 24, 2020, from Ombudsman RI website:  https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--  evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial- bansos- tahap-satu-covid-19, 2021).
Melihat  pelbagai  penyimpangan  berbagai  bantuan,  maka  dilakukan  Penandatangan MoU  Kementerian  Sosial  dan  Polri  tentang  Bantuan  Pengamanan  dan  Pene  gakan  Hukum Penyaluran  Bantuan  Sosial  Tanggal  11  Januari  2019  sebagai  tindak  lanjut  dari  bentuk pengawasan  sampai  penegakan  hukum.  Berkaitan  penerimaan  pengaduan,  pemeriksaan investigasi atau penyelidikan dalam penyaluran bantuan sosial ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian :
99
a) Penerimaan  laporan  atau  Dumas  berindikasi  Tipikor  pada  penyelenggaraan penyaluran  Bansos,  apabila  memenuhi  syarat  laporan  atau  pengaduan  disampaikan kepada APIP Kemensos, yang paling sedikit memuat :
1) Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotocopy KTP atau identitas lainnya; dan
2) Keterangan  mengenai  dugaan  pelaku  dilengkapi  dengan  bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen
b) Tindaklanjuti  laporan  atau  dumas  yang  diterima  APIP  Kemensos  secara  langsung melalui pemeriksaan investigasi untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana;
c) APIP  Kemensos  dalam  melakukan  pemeriksaan  investigasi  menemukan  adanya dugaan Tipikor, untuk dapat memberikan hasil pemeriksaannya kepada Polri untuk dilakukan penyelidikan.
Oleh  sebab  itu,  Peran  POLRI  dalam  penanganan  gangguan  terhadap  keamanan  dan ketertiban  nasional  dalam  penanganan  penyebaran  COVID-19.  Kapolri  telah  membuat maklumat  Kapolri  tentang  protokol  kesehatan,  hal  ini  sangat  efektif  menjadi  pedoman masyarakat  untuk  mengurangi  penyebaran  COVID-19.  Asistensi  dan  monitoring  juga dilakukan  POLRI  dalam  membantu  menyalurkan  bantuan  sosial.  Dalam  kerja  sama  dengan BPKP  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan),  POLRI  memanfaatkan  hasil  audit yang dilakukan BPKP menyelamatkan keuangan negara. POLRI juga bersinergi dengan BPKP mengawal  proses  pengawalan  pendistribusian  bansos  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan,  Kolaborasi  dan  Sinergi  APIP,  BPK  dan  APH  untuk  Pengawasan  yang  Efektif, Dalam http://www.bpkp.go.id/berita/read/24933/0/Kolaborasi-dan-Sinergi-APIP-BPK-dan- APH-untuk-Pengawasan-yang-Efektif.bpkp, 17 Juni 2020, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2021).
Berkaitan  dengan  pengaduan  masyarakat  terhadap  dugaan  adanya  indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka  perlu  diperhatikan  prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  pengelolaan pengaduan Bantuan sosial adalah (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2018:12):
1. Rahasia,  identitas  pengadu  dirahasiakan,  kecuali  pengadu  menghendaki sebaliknya.
2. Berjenjang, pengaduan yang masuk ditangani oleh pengelola pengaduan    Bansos Pangan  pada  jenjang  dimana  peristiwa  yang  diadukan  tersebut  terjadi.  Apabila pengaduan  tidak  berhasil  diselesaikan  pada  jenjang  tersebut,  maka  pengaduan dibawa ke jenjang di atasnya.
3. Transparansi,  sedapat  mungkin  masyarakat  harus  diberitahu  dan  dilibatkan dalam  proses  penanganan  pengaduan.      Pengadu  akan  mendapatkan  informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduan.
4. Proporsional,  penanganan  pengaduan  harus  sesuai  dengan  ruang  lingkup kasusnya.
5. Akuntabel,    proses    pengelolaan    pengaduan    dan    tindak    lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Objektif, penanganan pengaduan ditangani secara adil dan tidak memihak.
7. Kemudahan,  sistem  pengaduan  dirancang  untuk  memudahkan  masyarakat menyampaikan  pengaduan  dengan  menyediakan  berbagai  media  dan  saluran pengaduan di setiap jenjang.
100
8. Kerjasama,  bahwa  kegiatan  penanganan  pengaduan  masyarakat  harus dilaksanakan  dengan  kerjasama  yang  baik  antar  pejabat  yang  berwenang  dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku.
9. Cepat dan akurat, setiap pengaduan ditangani secara cepat berdasarkan informasi yang akurat.
10. Tercatat,  seluruh  pengaduan  dicatat  (secara  elektronik)  dan  dapat  ditelusuri proses penanganannya.
Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus terus dtingkatkan,  hal  ini  disebabkan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  saat  ini  masih  rentan untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Banyak  kasus-kasus  korupsi  yang  bersumber  dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  2 (dua)  Kabupaten  dan  2  (dua)  Kota dalam  Wilayah  Propinsi  Aceh  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  bantuan  sosial dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh kepolisian dapat dijelaskan bahwa Pemberian bantuan  sosial  atau  bansos  di  tengah  wabah  virus  corona  menimbulkan  polemik.  Bahkan, banyak  yang  khawatir  pemberian  bansos  ini  bisa  menimbulkan  masalah  hingga  terjadi penyelewengan.  Mengenai  hal  ini,  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Listyo  Sigit  Prabowo memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos sembako di tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Pihaknya, akan terus melakukan pengawalan penyaluran bansos.
Perihal pengawasan bantuan sosial juga telah dilakukan ditingkat Kepolisian Resor Aceh Utara, sebagaimana yang diutarakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara Edwin Aldro  tanggal  10  November  2020,  menyebutkan  bahwa  pihak  kepolisian  saat  ini  telah melakukan  monitoring  dan  koordinasi  dengan  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Utara terkait pengawasan bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terkait pengawasan bantuan sosial pihak kepolisian melakukan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan anggaran dan bantuan dimasa pandemi Covid-19. Selama ini belum ada  laporan resmi yang masuk terkait penyalahgunaan bantuan sosial  di masa Covid-19 di Polres Aceh Utara. Hal ini dapat diminimalisir, tentunya terkait polemik bantuan sosial yang diselesaikan ditingkat kecamatan maupun desa.
Hal senada juga disampaikan oleh Yoga Panji Prasetya pada tanggal 11 November 2020, Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka pengawasan  bantuan  sosial  dimasa  Pandemi  Covid-19,  Polres  Lhokseumawe  melakukan pendampingan  melalui  peran  Perpolisian  Masyarakat  (Polmas)  di  desa  untuk  melakukan pengawasan terkait bantuan sosial dan dana desa. Pihak kepolisian selalu meminta laporan terkait  penyaluran  bantuan  sosial  supaya  dapat  meminimalisir  penyalahgunaan  maupun penyimpangan. Hal  ini dilakukan sebagai bentuk monitoring selaku  aparat penegak hukum dan selalu mengingatkan supaya penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, begitu juga dengan data penerima dari bantuan tersebut.
Selanjutnya, terkait pengawasan bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19, Kepolisian Resor Bireuen melalui Eliadi, selaku Kepala Bagian Perencaanaan menjelaskan bahwa upaya pengawasan  dilakukan  oleh  satuan  reserse  kriminal  dan  satuan  intelijen.  hal  yang  telah dilakukan seperti:
101
1. Babinkabtimas Polres Bireuen melakukan kerjasama dengan dinas sosial Kabupaten Bireuen dalam rangka monitoring dan pengawasan ditingkat desa;
2. Babinkabtimas Polres Bireuen juga melakukan pendataan penerima bantuan sosial dan data tersebut disesuaikan dengan data yang ada di Dinas Sosial;
3. Ikut membantu pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial supaya tepat sasaran;
4. Dimasa Pandemi Covid-19 Polres Bireuen juga memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan virus tersebut;
5. Rutin melakukan penyuluhan hukum terkait pengelolaan anggaran.
Dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan  penggalian  keterangan  dengan  Kepolisian  Resor Langsa,  yang  dalam  hal  ini  keterangan  terkait  upaya  pengawasan  bantuan  sosial  dimasa Pandemi  Covid-19  diberikan  oleh  Arief  Sukmo  Wibowo,  selaku  Kepala  Satuan  Reserse Kriminal Polres Langsa menjelaskan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini terus melakukan monitoring  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  misalnya  inspektorat.  Hal  ini  dilakukan agar penyaluran bantuan sosial tidak disimpangi dalam proses penyalurannya. Sampai saat ini, belum laporan secara resmi yang masuk terkait penyimpangan bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19.
Berbagai penjelasan diatas, bahwa upaya pengawasan terhadap bantuan sosial di masa Pandemi  Covid-19  dilakukan  melalui  monitoring  secara  berkelanjutan  dengan  melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan bidangnya. Monitoring dilakukan sebagai upaya prevensi dini dalam pencegahan dan penaggulangan kejahatan.

## b. Pengawasan Bantuan Sosial oleh Kejaksaan
Keberadaan  Kejaksaan  RI,  sebagai  institusi  penegak  hukum,  mempunyai  kedudukan yang  sentral  dan  peranan  yang  strategis  di  dalam  suatu  negara  hukum  karena  institusi Kejaksaaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga  keberadaannya  dalam  kehidupan  masyarakat  harus  mampu  mengemban  tugas penegakan hukum.
Perihal kondisi darurat kesehatan di masa Pandemi Covid-19, Jaksa Agung juga telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19.  Ini  sejalan  dengan  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait hal yang sama. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan  bagi  seluruh  jajaran  kejaksaan  untuk  memastikan  percepatan  optimalisasi pendampingan  terhadap  lembaga  dan  pemerintah  daerah  untuk  penanganan  Covid-19. Koordinasi juga dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  instansi  terkait  supaya  penanganan Covid-19  bisa  cepat  dilaksanakan  (https://mediaindonesia.com/read/  detail/  311345- kejaksaan-aktif-  dampingi-  pemda  -dalam-penggunaan-dana-covid-19,  Diakses  Tgl.  10  Mei 2021).
Sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Pusat, maka Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas, fungsi  dan  kewenangan  Kejaksaan  RI  selama  masa  pandemic  Covid  19,  baik  yang  bersifat teknis maupun yang non teknis, baik yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI maupun para Jaksa Agung  Muda  sesuai  teknis  masing-masing.  Demikian  pula  dengan  bidang  Intlijen,  Jamintel sudah memberikan berbagai petunjuk pelaksanaan tugas intelijen terkait Covid-19, termasuk diantaranya surat Jamintel Nomor : B-563/D/Dpp/04/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Pola
102
Koordinasi  Bidang  Intelijen  dan  Datun  Dalam  Pengamanan/Pendampingan  Refocusing Anggaran Covid 19 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan terbitnya SEJA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, maka pola koordinasi bidang Intelijen dan bidang Datun sebagai  berikut  (Optimalkan  Peran  Kejaksaan  RI  Dalam  Pengamanan  /  Pendampingan Refocusing  Anggaran  Covid  19  Di  Daerah,  Jamintel  Dan  Jamdatun  Berikan  Pengaranan  Via Vicon,  Dalam  https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=15727,  Di  akses  Tgl.  10 Oktober 2021) :
a. Terhadap kegiatan PPS Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum terbitnya SEJA Nomor 7 Tahun 2020, tetap berjalan sesuai dengan Juknis Pelaksanaan  Kegiatan  Pengamanan  Pembangunan  Strategis.  Apabila  dalam pelaksanaannya  membutuhkan  Pendapat  Hukum  (Legal  Opinion),  maka penerbitannya dilakukan oleh bidang Datun.
b. Dalam  hal  belum  dilakukan  PPS  Refocusing  Anggaran  Pemerintah  Daerah,  maka pendampingan  dilakukan  oleh  bidang  Datun  sesuai  dengan  SEJA  Nomor  7  Tahun 2020 tanggal 9 April 2020. Untuk selanjutnya bidang Intelijen memberikan dukungan fungsi  LID/PAM/GAL  potensi  AGHT  terkait  distribusi  dan  penyaluran  anggaran perlindungan  sosial  penanganan  Covid-19  baik  yang  bersumber  dari  APBN/APBD dan APBDesa di wilayah hukum masing-masing.
Selanjutnya Jamdatun Fery Wibisono  dalam arahannya menegaskan kembali bahwa untuk  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  di  bidang  Datun,  (sebagaimana  telah disampaikan dalam acara in house training) bahwa pelaksanaan tugas pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan  kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid 19), agar seluruh jajaran Datun jangan sampai terlibat dalam proses  revisi  anggaran.  Jaksa  Pengacara  Negara  jangan  sampai  mempunyai  konflik kepentingan  dalam  memberikan  pendampingan  hukum  dan  jajaran  Datun  dapat  berperan aktif melalui pelaksanaan  tugas dan fungsi pendampingan hukum ( legal assistance ) terhadap refocusing kegiatan dan realokaksi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19 sepanjang diminta secara tertulis oleh Gubenur dan atau Walikota / Bupati terhadap permasalahan hukum saja dan untuk itu agar mempedomani  Surat Edaran Jamdatun Nomor : 02/G/GS.2/04/2020  tentang  Pedoman  Pendampingan  Hukum  Keperdataan  Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.
Dialog interaktif juga dilakukan dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan  Negeri  dan  dari  hasil  dialog  interaktif,  baik  disampaikan  oleh  Kepala  Kejaksaan Tinggi maupun oleh Kepala Kejaksaan Negeri dapat disimpulkan bahwa para kepala daerah / Gubernur/  Walikota/  Bupati  telah  banyak  yang  mengajukan  permohonan  untuk  dilakukan pendampingan  dalam  pelaksanaan  refocusing  anggaran  untuk  Covid  19,  karena  selama  ini para kepala daerah mengakui banyak sekali manfaat yang telah diperoleh dari pendampingan yang  dilaksanakan  oleh  kejaksaan  baik  dalam  pendampingan  proyek  strategis  maupun dibidang perdata dan tata usaha negara.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas,  dalam  hal  ini  Kepala  Kejaksaan  Negeri Bireuen  M.  Junaedi  pada  wawancara  tanggal  19  November  2020  dalam  keterangannya menyebutkan bahwa upaya pengawasan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada aparatur desa terkait penggunaan dana bantuan langsung
tunai.  Sampai  saat  ini  belum  ada  laporan  resmi  terkait  penyalagunaan  bantuan  sosial  di Kabupaten  Bireun.  Terlaksananya  koordinasi  antar  pemerintah  daerah  dengan  pihak kejaksaan yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal. Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  bentuk  pengawasan  dan  pencegahan  preventif  dari penyimpangan bantuan sosial dan penggunaan dana desa di masa Pandemi Covid-19. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan selalu melakukan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai bentuk konfirmasi bahwa kegiatan tersebut bisa dipantau pelaksanaan maupun realisasinya.
Hal senada juga diungkapkan oleh  Fris Wisdom S. Sumbayak, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bireuen pada wawancara tanggal 19 November 2020 bahwa Kasi intelijen Kejaksaan, Kasat Intelijen Kepolisian serta Inspektorat melakukan monitoring dan koordinasi terkait  penyaluran  bansos  serta  memberikan  arahan-arahan  dalam  penyaluran  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  pantauan  tersebut  oleh  Kejaksaan  Negeri Bireuen membuat laporan ke kejaksaan tinggi.
Selanjutnya,  Kejaksaan  Negeri  Lhokseumawe  melalui  Miftahuddin  Kepala  Seksi Intelijen menerangkan bahwa upaya pengawasan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, dilakukan melalui pemantauan dari dinas sosial mengenai penyaluran bantuan sosial setiap bulannya.  Selanjutnya,  adanya koordinasi antara Satgas Covid-19 dengan jajajaran intelijen daerah  dalam  rangka  memantau  bansos  itu  sampai  ke  penerima.  Dalam  bidang  intelijen Kejaksaan  Negeri  Lhokseumawe,  ada  beberapa  kegiatan  dilakukan    di  anataranya  adalah melakukan  penerangan  hukum,  program  jaksa  menyapa  serta  program  jaksa  masuk sekolah/dayah.
Kemudian keterangan selanjutnya oleh Juliadi Lingga kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada wawancara tanggal 13 November 2020 menyebutkan bahwa upaya pengawasan  bantuan  sosial  selama  pandemi  Covid-19,  dilakukan  melalui  mekanisme menerima dan memantau setiap persoalan bantuan sosial. Sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Untuk kesamaan informasi dalam penyaluran bantuan sosial, pihak kejaksaan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Aceh Utara.
Suatu  perbuatan  menyalahgunakan  dan  penyelewengan  bantuan  sosial  tentunya sangat  tercela.  Idealnya  negara  hukum  dan  menjunjung    nilai-nilai    yang    hidup  dalam masyarakat,  Bantuan  sosial  selayaknya  digunakan  sesuai  peruntukan    yang  diatur  dalam peraturan di Indonesia, hal ini sebagaimana penjelasan Mohamad Fahmi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa pada wawancara tanggal 24 November 2020, bahwa selama masa pandemi Covid-19 belum ada laporan resmi yang masuk ke Kejaksaan Negeri Langsa terkait penyalahgunaan bansos. Terlaksananya koordinasi antar pemerintah daerah dengan  pihak  kejaksaan  yang  dilakukan  melalui  pertemuan-pertemuan  baik  secara  formal maupun  informal.  Pada  bagian  terakhir,  ia  menjelaskan  bahwa  pihak  kejaksaan  memantau supaya penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai aturan hukum.
Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus terus dtingkatkan,  hal  ini  disebabkan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  saat  ini  masih  rentan untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Banyak  kasus-kasus  korupsi  yang  bersumber  dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.
Untuk  mencapai  berbagai  sasaran  pendayagunaan  sistem  pelaksanaan  dan pengawasan  bantuan  sosial  tersebut  di  atas,  dikembangkan  berbagai  program  sehingga
104
pelaksanaan pembangunan berjalan secara efisien dan efektif. Karena sistem pelaksanaan dan pengawasan  bantuan  sosial  merupakan  wahana  penunjang  keberhasilan  pembangunan seluruh  sektor  dan  merupakan  tanggung  jawab  seluruh  jajaran  aparatur,  program penyempurnaan  sistem  pelaksanaan  dan  pengawasan  pembangunan  pada  dasarnya dilaksanakan di semua bidang dan sektor pembangunan, terutama dimasa bencana non alam Pandemi Covid-19.

## c. Hambatan  Pihak  Kepolisian  dan  Kejaksaan  Dalam  Upaya  Melakukan Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19
Tujuan dalam setiap kebijakan kesejahteraan adalah untuk mengatasi ekonomi sosial masyarakat  dan  dengan  perpanjangan  tantangan  politik  seperti  kemiskinan,  pengangguran dan  usia  tua  diantaranya.  Konsep  negara  kesejahteraan  dapat  ditelusuri  kembali  ke  pasca perang periode di dunia Barat. Hal ini berpendapat bahwa tujuan dari pengenalan pelayanan kesejahteraan adalah untuk melindungi masyarakat. (G. Bonoli,2007:495)
Sebuah  tantangan  penting  bagi  penerapan  kebijakan  kesejahteraan  sosial  adalah pelembagaan  layanan  kesejahteraan  adalah  komitmen  politik  dan  pengawasan.  Tantangan lainnya  termasuk  dan  akuntabilitas,  penyimpangan  bantuan  sosial,  korupsi  dan  kurangnya pendanaan  di  tengah  meningkatnya  permintaan  dan  munculnya  kebutuhan  kesejahteraan sosial.  Untuk  mengimbangi  Ketentuan  Layanan  kesejahteraan  sosial,  maka  pemangku kepentingan secara strategis agar tidak hanya meningkatkan kapasitasnya untuk menyediakan layanan  kesejahteraan  sosial  akan  tetapi  melembagakan  mekanisme  penyaluran  bantuan sosial  yang  berkesinambungan  yang  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  (Ezekiel  Mbitha Mwenzwa dan Sammy Mwangi Waweru, 2016:126).
Hambatan  secara  umum  mengenai  pengawasan  bantuan  sosial  adalah  Karena banyaknya data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Jadi, banyak data  yang  sudah  diserahkan  kabupaten/kota  ke  kami  tapi  ditarik  kembali  karena  ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu,  karena datanya  berbeda. Dalam hal meredakan polemik  di  masyarakat  terkait  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  memudahkan masyarakat untuk menilai dirinya apakah bisa mendapatkan bantuan atau tidak maka terdapat beberapa hal yang patut diketahui diantaranya (Hendi Renaldo, Bantuan Pemerintah Di Masa Covid-19,
Artikel Ilmiah Ombusdsman, Lihat Dalam
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2021) :
1. Mengetahui apakah dirinya termasuk dalam penerima program PKH atau tidak. Jika penerima PKH otomatis masuk data Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan jika tidak maka masuk dalam klasifikasi non-DTKS. Hal ini penting diketahui karena kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda.
2. Memahami jenis bantuan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan tidak diperkenankan menerima semuanya. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa.
3. Mampu menjelaskan dirinya terdampak langsung atau tidak langsung akibat Covid-19 dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan alat produksi (motor, mobil, ataupun
rumah) yang digunakan untuk usaha. Hal ini merupakan persyaratan untuk bantuan restrukturisasi kredit.
4. Memahami  isi  bantuan  maupun  keberatan  terkait  bantuan.  Masyarakat  harus mengetahui besaran, jenis dan jangka waktu bantuan serta nomor kontak yang dapat dihubungi dalam melakukan pengaduan apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan.
Respon  cepat  pemerintah  terkait  kelemahan  akurasi  data  serta  kordinasi  sangat diharapkan  dalam  memperbaiki  implementasi  kebijakan  pemberian  bantuan  saat  ini, mengingat  kondisi  pandemi  yang  masih  terus  berlangsung.  Masyarakat  juga  diharapkan memiliki  kesadaran  dan  pengetahuan  informasi  yang  komperhensif  terhadap  kebijakan bantuan  pemerintah  agar  tidak  memicu  distrust  secara  vertikal  (pemerintah)  maupun horizontal (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan Covid-19 dalam pembagian bantuan pemerintah. Di sisi lain, terdapat persoalan penting pada bagian hulu yang membuat  dana  bansos  rawan  terjadinya  kebocoran.  Hal  ini  menyangkut  ketidaksinkronan penerima  dana  bansos.  Data  yang  tersebar  di  berbagai  instansi  kerap  kali  tidak  sinkron sehingga menyebabkan  ketidakcocokan  data  di  lapangan,  sehingga  sulit  untuk  memastikan dana itu tepat sasaran (Butuh Satgas Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Covid-19, Dalam https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Dkq74ReN-butuh- satgas-pengawasan- penyaluran-dana-bansos covid-19, Di Akses Tgl. 3 Oktober 2021).
Persoalan  tidak  data  yang  singkron  merupakan  persoalan  besar  dalam  penyaluran bantuan  sosial,  sehingga  penyimpangan  itu  tidak  termonitor  dan  dilaporkan.  Disamping, pemerintah  daerah  kurang  berperan  dalam  hal  pengawasan.  Hal  yang  sama  diungkapkan terjadi  di  Lhoksuemawe  jarang  sekali  persoalan  bantuan  sosial  tersebut  terkonfirmasi  ke polres, sehingga pihak kepolisian berinisiatif meminta terkait data bantuan sosial.
Hambatan  yang  sama  juga  ditemui  oleh  pihak  kejaksaan,  bahwa  penerima  bantuan sosial  yang  selalu  berubah-ubah  sangat  menyulitkan  untuk  dilakukan  pengawasan.  Hal lainnya,  pemerintak  kota  juga  belum  secara  efisien  dalam  melakukan  efisiensi  anggaran sehingga ketersediaan anggaran belum jelas. Hambatan lainnya adalah tidak koordinasi dari para pemangku kepentingan ditingkat desa dan kecamatan. Di Kabupaten Bireuen persoalan data  penerima  dari  Kementerian  Sosial  tidak  singkron  dengan  pendataan  di  Kabupaten, terutama yang penyaluran batuan sosial dilakukan melalui BRI, BNI dan Kantor Pos. Persoalan lain  yang  menjadi  masalah  kurang  transparansi  dari  Pemerintah  Daerah  terkait  laporan penerima bantuan sosial yang diminta oleh kejaksaan.
Secara umum, pengawasan terhadap bantuan sosial terkendala pada proses distribusi kepada penerima manfaat bansos terkait masalah data yang menyebabkan distribusinya tidak tepat  sasaran.  Ombudsman  Indonesia  mencatat  ada  1.052  aduan  yang  terkait  masalah penyaluran bansos hingga Juni 2020. Rata-rata laporan terkait bansos ialah bantuan yang tidak tersampaikan kepada penerima. Masalah lainnya adalah waktu penyaluran bantuan yang tidak seragam dan transpransi informasi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 5 Tahun 2019 yang mengatur bahwa  pemerintah  kota/kabupaten melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi dan baru bersinergi dengan pemprov atau kemensos ketika sudah melewati proses berjenjang tersebut. Namun, dalam situasi pandemi seperti sekarang, daerah-daerah juga berpotensi mengalami kesulitan dalam melakukan pembaruan data. Ketakakuratan data penerima bansos berimbas negatif terhadap penyaluran bansos dari Pemerintah Pusat karena basis data yang digunakan sama  dengan  basis  data  yang  perlu  diperbarui  oleh  daerah,  yaitu  DTKS.  Dengan  demikian,
106
menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada daerah tanpa koordinasi yang baik merupakan jalan keluar yang kurang ideal dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.
Polemik  bantuan  sosial  selalu  berhubungan  erat  dengan  masalah  transparansi. Masalah transparansi sangatlah diperlukan. Karena, jika pemerintah desa sebagai komponen yang  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  di  desa  bisa  transparan.  Maka,  masalah- masalah  pendistribusian  bantuan  sosial  tidak  akan  terjadi  karena  masyarakatpun  bisa mengawasi.  Sehingga,  jika  terjadi  masalah  masyarakat  dapat  secara  langsung mempertanyakan kepada pihak aparat desa terutama kepala desa.

## PENUTUP
Persoalan  tidak  data  yang  singkron  merupakan  persoalan  besar  dalam  penyaluran bantuan  sosial,  sehingga  penyimpangan  itu  tidak  termonitor  dan  dilaporkan.  Disamping, pemerintah  daerah  kurang  berperan  dalam  hal  pengawasan.  Pengelolaan  keuangan negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara. Misalnya, bantuan sosial yang dianggarakan harus mendapat pengawasan dari aparat penegak. Lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindak pidana korupsi dan memeriksa  keuangan  negara  juga  perlu  bekerja  lebih  ekstra  untuk  memantau  realokasi anggaran  dan  implementasinya  dalam  penanganan  virus  corona.  Peran  kepolisian  dan kejaksaan dalam melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan sosial sangat diperlukan, sebagai langkah awal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Namun, yang menjadi persoalan dalam pengawasan adalah masih belum ada data yang valid penerima bantuan, data yang  berbeda-beda  antar  instansi  pemerintah  sangat  menyulitkan  dalam  melakukan pengawasan.  Ketiadaan  data  yang  valid  hal  ini  disebabkan  oleh  teritergrasinya  sistem pendataan masyarakat rentan dalam desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 Buku  Pedoman  Khusus  Pengelolaan  Pengaduan  Bantuan  sosial  pangan,  Diterbitkan  Oleh Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sosial RI, Maret 2018
Bonoli, Time Matters: Post-Industrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation in Advanced Industrial Democracies . Comparative Political Studies, 2007
Dellyna Shant, Konsep Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta,1998
Ihsanuddin, Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia . Retrieved June 24, 2020
M. Khoidin Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita , LaksBang, Yogyakarta, 2007
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1990 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, , 2011
║
107

## B. Jurnal
Ezekiel  Mbitha Mwenzwa dan Sammy Mwangi Waweru, “The Oscillating State’s  Role in the Provision of Social Welfare Services in Kenya ” , International Journal of Humanities and Social Science,  Vol. 6, No. 5, May 2016

## C. Internet
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH
untuk Pengawasan yang Efektif, Dalam http://www.bpkp.go.id/berita/read/24933/0/Kolaborasi-dan-Sinergi-APIP-BPK- dan-APH-untuk-Pengawasan-yang-Efektif.bpkp,  17  Juni  2020,  Di  Akses  Tgl.  10 Oktober 2021 Butuh Satgas Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Covid-19, Dalam https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Dkq74ReN-butuh-  satgas-pengawasan- penyaluran-dana-bansos covid-19, Di Akses Tgl. 3 Oktober 2020
CNN  Indonesia,  Hati-hati,  Dana  Penanganan  Wabah  Corona  Rawan  Korupsi,  Dalam https://www.cnnindonesia.com  /ekonomi/  20200326075745-532-486933/  hati- hati- dana-penanganan- wabah-corona- rawan-korupsi, Diakses Tgl. 12 Mei 2021
Hendi  Renaldo, Bantuan  Pemerintah  Di  Masa  Covid-19 ,  Artikel  Ilmiah  Ombusdsman,  Lihat Dalam https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa- covid-19, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2020
Muhammad Fatahillah  Akbar,  Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona,  Kolom Koran Tempo,  Tgl.  30  Maret  2020.  Bisa  diakses  melalui  https://kolom.tempo.co/read/ 1325429/tanggung-jawab-hukum-dalam-wabah- corona/full&view=ok, Diakses Tgl. 9 Mei 2020
Media Berita Satu, Terkait Bansos, KPK Kaji Temuan BPK Adanya Potensi Kerugian Negara Rp 843,7  M,  Lihat  juga  dalam:  https://www.beritasatu.com/nasional/631075-terkait- bansos-kpk-kaji-temuan-bpk-adanya-potensi-kerugian-negara-rp-8437-m,  Diakses Tgl. 10 mei 2020
https://mediaindonesia.com/read/  detail/  311345-kejaksaan-aktif-  dampingi-  pemda  - dalam-penggunaan-dana-covid-19, Diakses Tgl. 10 Mei 2021
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial,    Lihat  Juga  dalam  https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk- ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial,  Diakses  Tg.  10  Mei 2021
Optimalkan  Peran  Kejaksaan  RI  Dalam  Pengamanan  /  Pendampingan  Refocusing  Anggaran Covid 19 Di Daerah, Jamintel Dan Jamdatun Berikan Pengaranan Via Vicon, Dalam https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=15727,  Di  akses  Tgl.  10  Oktober 2021
R.S.  Dewi,  Berita  -  Ombudsman  RI.  Retrieved  June  24,  2020,  from  Ombudsman  RI  website: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--  evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial- bansos- tahap-satu-covid-19, 2021
108
es 18 Januari 2023, http://aceh.tribunnews.com/2018/03/29/pemeliharaan-jaringan-listrik-aceh