http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## JAMINAN KREDIT DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK TANAH PADA PT. BANK JATIM
Widhi Cahyo Nugroho Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya widhicahyo@untag-sby.ac.id

## Abstract
Execution of Mortgage is not easy when it is based on the grosse deed and debt acknowledgment, and there is resistance / verzet from the debtor through the District Court which causes the execution of guarantees to take a long time. Therefore, it becomes a matter of legal protection of creditors and debtors in credit guarantee agreements based on UUHT, and about the implementation of APHT in (Bank Jatim) Research method with an empirical juridical approach, which is to approach the problem by exploring facts referring to the study of applicable regulations (especially Law No.4 of 1996 concerning Underwriting Rights), the results of the study show that the legal protection of mortgage rights in the UUHT against creditors  is  administrative  protection,  as  creditors  who  have  preferential  rights  (Article  13  UUHT).  for  debtors,  the existence of a partial roya as a deviation, a promise that can limit the first mortgage right holder to sell the object of the mortgage right on his own power in accordance with Article 6 and Article 11 paragraph (2) letter e,
Keywords: Imposition of Mortgage Rights, Execution, Bad Credit

## Abstrak
Eksekusi Hak Tanggungan adalah tidak mudah ketika didasarkan pada grosse akta dan surat pengakuan hutang, dan adanya perlawanan/verzet dari debitur melalui Pengadilan Negeri yang menyebabkan eksekusi jaminan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan kredit berdasarkan UUHT, dan tentang pelaksanaan APHT  pada  (Bank  Jatim)        Metode  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  mengadakan pendekatan  terhadap  masalah  dengan  cara  menggali  fakta  merujuk  pada  studi  peraturan  yang  berlaku (khususnya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum hak tanggungan dalam UUHT terhadap kreditur adalah perlindungan secara administratif, sebagai kreditur  yang  mempunyai  hak  preferen  (Pasal  13  UUHT).  bagi  debitur,  adanya  roya  partial  sebagai penyimpangan ,janji yang dapat membatasi pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri sesuai Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e,
Kata kunci: Pembebanan Hak Tanggungan, Eksekusi, Kredit Macet

## Pendahuluan
Jaminan  secara  umum  itu  sering  dirasakan  kurang  cukup  dan  kurang  aman,  karena selainnya bahwa kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu  berlaku  untuk  semua  kreditur,  sehingga  kalau  ada  banyak  kreditur,  ada  kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian.(Subekti, 2010)
Adanya kelemahan jaminan umum itu maka dalam praktek pemberian pinjaman uang, oleh kreditur masih dimintakan adanya jaminan khusus. Jaminan khusus ini lahir karena diperjanjikan terlebih  dahulu  dan  secara  tegas  oleh  para  pihak  atas  obyek  yang  dijadikan  sebagai  jaminan, dengan perkataan lain para   pihak dalam perjanjian itu secara khusus menunjuk suatu jenis barang tertentu  sebagai  jaminan  hutang  pinjaman  misalnya  tanah  dan  bangunan  di  atasnya.  Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)  tanggal  9  April  1996,  maka  jaminan  kebendaan  atas  tanah  tunduk  kepada  undang- undang hak tanggungan tersebut.
Sementara dalam Pasal 1 butir 1 UUHT disebutkan hak tanggungan atas tanah beserta benda yang  berkaitan dengan  tanah, yang  selanjutnya disebut Hak  Tanggungan,  adalah  hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang itu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Objek hak tanggungan dijabarkan dalam Pasal 4 UUHT, yaitu hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan. Menurut Pasal 6 UUHT, apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil  penjualan. Pasal 6 UUHT tersebut memberikan hak bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang debitur dalam hal debitur cidera janji.
Hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  merupakan  salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau oleh  pemegang  hak  tanggungan  pertama  dalam  hal  terdapat  lebih  dari  satu  pemegang  hak tanggungan. Dalam UUHT ditentukan, sertifikat hak tanggungan, yang merupakan tanda bukti adanya hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan memuat irah-irah dengan kata-kata  ”Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Dengan demikian dari ketentuan UUHT itu, untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang telah dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat menggugat apabila  debitur  cidera  janji.  Pada  kenyataannya  dalam  praktek,  penyelesaian  suatu  eksekusi jaminan  hak  tanggungan  ini  tidak  mudah  dilaksanakan  umumnya  yang  dilaksanakan berdasarkan  grosse  akta  dan  surat  pengakuan  hutang.  Apabila  terjadi  perlawanan/verzet  dari debitur terhadap  hutangnya,  penyelesaiannya  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri sering timbul masalah-masalah  yang  mengakibatkan  terhambatnya  atau  memakan  waktu  yang  lama  dalam penyelesaian  eksekusi  jaminan  tersebut.  Walaupun  pelaksanaannya  menggunakan  grosse  akta dan  mengacu  pada  Pasal  224  HIR  untuk  eksekusi  hipotik/hak tanggungan  tetap  meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.
Adapun dalam eksekusi hak tanggungan dapat timbul persoalan, di antaranya apabila ada perlawanan/verzet  dari  pihak  debitur  terhadap  hutangnya.  Dalam  mengajukan perlawanan/verzet ini debitur dapat menggunakan berbagai alasan, seperti menyangkal bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya terhadap kreditur dan menyatakan bahwa kreditur belum waktunya  mengeksekusi  jaminan/agunan  tersebut.  Kemudian  juga  dapat  terjadi  debitur  tidak mengakui  jumlah  hutang  yang  meliputi  segala  biaya  yang  telah  dikeluarkan  kreditur  terlebih dahulu bagi kepentingan pembebanan hak tanggungan.

## Metode Penelitian
Menurut    Soerjono  Soekanto  yang  dimaksud  dengan  penelitian  hukum  adalah  kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan  untuk mempelajari  satu atau segala hukum  tertentu  dengan jalan menganalisanya.(Soerjono Soekanto, 2012) Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam  terhadap fakta-fakta hukum  untuk  selanjutnya  digunakan  dalam  menjawab  permasalahan-permasalahan.  Supaya
mendapat  hasil  yang  lebih  maksimal  maka  peneliti  melakukan  penelitian  hukum  dengan mengunakan  metode-metode  sebagai  berikut  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode    yuridis    empiris,    dalam    arti    mengkaji  peraturan  perundang- undangan   yang  berkaitan  dengan   permasalahan   yang  akan   dibahas,  dan  juga  dilakukan pendekatan  lapangan  untuk  memperoleh  informasi  sebagai  bahan  untuk  diperbandingkan. (Soekanto, 2015) Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dan  data  yang  seteliti  mungkin  mengenai  proses penyelesaian  kredit  macet  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan  pada  PT.  Bank  Pembangunan Daerah  Jawa Timur Tbk. Sementara, analisis  juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dari teori hukum   terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan kredit macet dan hak tanggungan. Subyek Penelitian dalam penelitian ini PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Timur Tbk. Sedangkan obyek penelitian adalah kredit yang diikat dengan hak tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Adapun informan/narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak  yang berkaitan  dengan penelitian, yakni yang berkaitan dengan kredit yang diikat dengan hak tanggungan pada  PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Timur Tbk., yaitu: a) Pimpinan Cabang Sidoarjo, PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Timur Tbk. (Yohanes Kunto EP);
b) Penyelia Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Timur Tbk. (Rizky);
c) Analis Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Timur Tbk. (A. Muzalim);
d) Kasubbag  Umum  dan  Pejabat  Lelang  di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL) di Surabaya Provinsi Jawa Timur (Imannul Makki Nuyono);
e) Kepala Seksi Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Surabaya Provinsi Jawa Timur (Indah Sulfarini).
Pengumpulan  data  mempunyai  hubungan  erat  dengan  sumber  data,  karena  dengan pengumpulan  data  akan  diperoleh  data  yang  diperlukan  untuk      selanjutnya  dianalisis  sesuai kehendak  yang  diharapkan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Data  Primer,  diperoleh  melalui  wawancara  langsung  kepada  Pimpinan  Cabang  Sidoarjo, Peyelia kredit dan analis kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. serta Kasubbag Umum dan Pejabat Lelang di KPKNL Surabaya Provinsi Jawa Timur;
b. Data Sekunder, diperoleh melalui studi pustaka atau literatur. Data sekunder tersebut meliputi:
1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan,  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan masalah  dalam  penelitian  ini,    seperti  Undang-Undang    Nomor  10  Tahun  1998    tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Beserta  Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, dan lain-lain;
2) Bahan  Hukum  Sekunder,  yang  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang    memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai  penunjang dari bahan hukum primer, sebagai contoh buku- buku, jurnal, majalah, buletin dan internet.
3) Bahan Hukum Tersier, yang merupakan  bahan-bahan hukum  yang  memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer dan sekunder, serperti Kamus Hukum Belanda-Indonesia.
Analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara  logis, sistematis dan konsisten  sesuai  dengan  cara  yang  dipakai  dalam  pengumpulan  data  dan  sifat  data  yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang digunakan  adalah  analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh  kemudian  disusun  secra  sistematis  sehingga  akan  diperoleh  gambaran  yang komprehensif,  dan  untuk  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  dengan  memperhatikan data-data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan  dengan  data yang diperoleh  dari kepustakaan.  Hasil  dari  analisis  inilah  yang  akan  menjadi  jawaban  dari    permasalahan  yang diajukan.

## Pembahasan
Dewasa  ini  kehidupan  ekonomi  modern  adalah  prestasi  uang,  maka  transaksi  kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan  dan saling  menanggung  risiko. Singkatnya,  kredit  dalam  arti luas  didasarkan  atas komponen-komponen  kepercayaan,  risiko  dan  pertukaran ekonomi  di  masa-masa  mendatang. Kemudian arti hukum dari kredit sebagai berikut: menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit.
Penerima  kredit  berhak  mempergunakan  pinjaman  itu  untuk  keuntungannya  dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari. Dari beberapa pengertian kredit tersebut di atas, maka dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek hukum. Dari aspek ekonomi kredit  diartikan  dengan  suatu  penundaan  pembayaran  yaitu  uang  barang (prestasi) atau  uang diterima  sekarang  akan  dikembalikan  pada  masa  yang  akan  datang  berikut  tambahan  suatu prestasi  oleh  penerima  kredit.  Di  dalam  dunia  bisnis  pada  umumnya,  kata  “kredit”  diartikan sebagai:“kesanggupan dan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak”.(Aziz, 2016)
Pendapat A.S Hornby, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady yang mengartikan bahwa kredit  dalam  arti  bisnis  mengandung  unsur  “meminjam”  yang    dalam  bahasa  Inggris  disebut “loan”. Kata “loan” berarti suatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. Impelementasinya dalam dunia bisnis, kata “loan” mempunyai arti “asal mulanya” ialah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan,  atau  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  dipakainya  selama  sesuatu  jangka waktu tertentu, tanpa konpensasi atau biaya atau ongkos. Akan tetapi sekarang loan itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga, seperti uang yang dipinjamkan dengan bunga selama sesuatu jangka waktu tertentu.
Pengertian kredit yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11  disebutkan  bahwa  “kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan sedikitnya ada 4 (empat) unsur kredit yaitu:
1. Kepercayaan di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu di sini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh  debitur  tidak  dilakukan  pada  waktu  yang  bersamaan,  melainkan  dipisahkan  oleh tenggang waktu.
3. Risiko  di  sini  berarti  bahwa  setiap  pelepasan  kredit  jenis  apapun  juga  terkandung  risiko  di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko tersebut. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi  di  sini  berarti  bahwa  setiap  kesepakatan,  terjadi  antara  bank  dengan  debiturnya mengenai  suatu  pemberian  kredit,  maka  pada  saat  itu  pula  akan  terjadi  suatu  prestasi  dan kontra prestasi.
Berdasarkan beberapa pengertian kredit di atas, maka pada hakikatnya bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754 KUH Perdata. Juga merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori  KUH  Perdata,  sebagaimana  disebutkan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman  bahwa perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  “pendahuluan”  terhadap  perjanjian  pinjam  pakai habis.(Badrulzaman, 2016)
Persesuaian  kehendak  atau  pernyataan  kehendak  dapat  dinyatakan  dengan  lisan, tulisan/surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau memajukan usul (proposal), serta pihak  yang  lain  menerima  atau  menyetujui  usul  tersebut.  Jadi  dalam  persetujuan  terjadi penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran/usul serta persetujuan oleh pihak lain  atas  usul; lahirlah  persetujuan  atau  kontrak  yang  mengakibatkan  ikatan  hukum  bagi  para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau pembebanan  kepada  para  pihak  (pihak  kreditur  dan  debitur).  Seperti  yang  dijumpai  dalam persetujuan jual  beli, sewa-menyewa, lain-lain.  Akan tetapi sifat  yang saling  membebankan itu tidak selamanya menjadi ciri persetujuan.
Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan kepada keuntungan sepihak, seperti yang dijumpai dalam pemberian hibah (schenking). Akan tetapiciri normal atau ciri umum dari setiap kontrak, ialah bersifat partai yang saling memberatkan (jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan  lain-lain).  Dapat  dikatakan,  hampir  setiap  persetujuan  selamanya  merupakan  perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan beberapa pihak. Hal ini terjadi, disebabkan oleh karena pernyataan keinginan tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.
Seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  pengertian  persetujuan  atau  kontrak  tiada  lain  dari pernyataan  kehendak.  Namun  demikian,  tidak  selamanya  pernyataan  kehendak  seseorang  itu berwujud  persetujuan  yang  mengikat  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  1313  KUH Perdata.  Hanya  pernyataan  kehendak  yang  menimbulkan  “kewajiban  hukum”  (obligatio)  saja yang melahirkan kontrak atau persetujuan. (Harahap, 2004)
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian  yang  dibuat  itu.  Pokok  perjanjian  itu  berupa  obyek  perjanjian  dan  syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian persetujuan di sini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.
Sebelum  ada  persetujuan,  biasanya  pihak-pihak  mengadakan  perundingan  (negotiation), yaitu  pihak  yang  satu  memberitahukan  kepada  pihak  yang  lain  tentang  obyek  perjanjian  dan syarat-syaratnya.  Sebaliknya  pihak  yang  lain  itu  menyatakan  pula  kehendaknya  itu,  sehingga tercapailah  “persetujuan  yang  mantap”.  Kadang-kadang  secara  diam-diam,  tetapi  maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.
Selain  kecakapan,  ada  lagi  yang  disebut  kewenangan  melakukan  perbuatan  hukum, kewenangan membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan, apabila ia mendapat kuasa dari pihak  ketiga  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu,  dalam  hal  ini  membuat  perjanjian. Dikatakan tidak ada kewenangan, apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.
Akibat  hukum  ketidakcakapan/ketidakwenangan  membuat  perjanjian  ialah  bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (voidable). Jika pembatalan  itu  tidak  dimintakan  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  maka  perjanjian  itu  tetap berlaku bagi pihak-pihak.(Udjari et al., 2020)
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang- kurangnya  dapat  ditentukan.  Apa  yang  diperjanjikan  harus  cukup  jelas,  ditentukan  jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.
Syarat  bahwa  prestasi  itu  harus  tertentu  atau  dapat  ditentukan  gunanya  ialah  untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak  ada  obyek  perjanjian.  Akibat  tidak  dipenuhi  syarat  ini,  perjanjian  itu  batal  demi  hukum (voidnieting).
Kata  “causa”  berasal  dari  bahasa  Latin  artinya  “sebab”.  “Sebab”  adalah  suatu  yang menyebabkan  orang  membuat  perjanjian,  yang  mendorong  orang  membuat  perjanjian.  Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.
Undang-undang  tidak  memperdulikan  apa  yang  menjadi  sebab  orang  mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan  tujuan  yang  akan  dicapai,  apakah  dilarang  oleh  undang-undang  atau  tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.
Berdasarkan uraian tentang perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, maka jelaslah bahwa syarat sahnya suatu perjanjian kredit bank, apabila syarat tersebut terpenuhinya, dan barulah ditambah dengan syarat khusus lainnya yaitu syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank.  Prosedur  perkreditan  yang  harus  ditangani  oleh  bank  yaitu,  tahap-tahap  permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohohan, pencairan kredit, adminitrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Dengan demikian, apabila terpenuhinya  semua syarat  perjanjian  kredit  bank,  maka  barulah  disetujui  permohonan  kredit, adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.  Untukmelindungi  kepentingan  bank  biasanya  ditegaskan  terlebih  dulu  syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah, yaitu:
1. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon;
2. Pengikatan jaminan;
3. Penandatanganan perjanjian kredit;
4. Penandatanganan surat aksep;
5. Informasi untuk bagian lain;
6. Pembayaran bea materai kredit;
7. Pembayaran provisi kredit atau commitment fee;
8. Asuransi barang jaminan, dan
9. Asuransi kredit.
Kredit bank semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai anjak piutang dan cerukan.(Pebrianti, 2019)
Seentara untuk dapat digolongkan dengan berbagai kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu;
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi;
3. Penggolongan berdasarkan kolektibilitas;
4. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi;
5. Penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya;
6. Penggolongan kredit berdasarkan objek yang ditransfer ;
7. Penggolongan kredit berdasarkan waktu pencairannnya;
8. Penggolongan kredit menurut cara penarikan
9. Penggolongan dilihat dari pihak krediturnya
10. Penggolongan kredit berdasarkan negara asal kreditur
11. Penggolongan kreditur berdasarkan jumlah kreditur(Munir Fuady, 2017)
Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yan sudah ada maupun yang baru akan ada  dikemudian  hari,  menjadi  jaminan  bagi  semua  perikatan  hutangnya.  Dengan  berlakunya ketentuan 1131 KUH Perdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan  oleh  seorang  debitur  kepada  setiap  krediturnya  atas  segala  kekayaan  debitur  itu. Demikian juga halnya dalam perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan, yang umumnya adalah jaminan kebendaan oleh debitur kepada bank sebagai kreditur, jika terjadi kredit  macet  maka  pihak  kreditur  dapat  mengeksekusi  jaminan  kebendaan  tersebut  sebagai pengembalian utang di debitur.
Permasalahan timbul apabila terdapat beberapa kreditur dan ternyata debitur cidera janji terhadap  salah  satu  kreditur  atau  beberapa  kreditur  itu.  Atau  debitur  jatuh  pailit  dan  harta kekayaannya harus dilikuidasi. Sudah barang tentu masing-masing kreditur merasa mempunyai hak terhadap harta kekayaan debitur itu sebagai jaminan piutangnya masing-masing. Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur itu menjadi jaminan secara bersama- sama bagi semua kreditur yang memberi hutang kepada debitur yang bersangkutan. Menurut Pasal 1132 KUH Perdata itu, hasil dari penjualan benda-benda yang menjadi kekayaan debitur itu dibagi  kepada  semua  krediturnya  secara  seimbang  atau  proporsional  menurut  perbandingan besarnya piutang masing-masing.  Namun, Pasal 1132 KUH Perdata, memberikan indikasi bahwa diantara para kreditur itu dapat didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain apabila ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan itu.
Alasan-alasan  yang  sah  yang  dimaksudkan  didalam  Pasal  1132  KUH  Perdata  itu,  ialah alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.  Di antara alasan-alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata itu, diberikan oleh Pasal 1133 KUH Perdata, Menurut Pasal 1133 KUH  Perdata  itu,  hak  untuk  didahulukan  bagi  seorang  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur- kreditur lain timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik (hak tanggungan).
Urutan dari hak untuk didahulukan yang timbul dari ketiga hak yang disebut dalam Pasal 1133 KUH Perdata itu, menurut Pasal 1134 KUH Perdata gadai dan hipotik (hak tanggungan) lebih tinggi  daripada  hak  istimewa,  kecuali  dalam  hal-hal  yang  oleh  undang-undang  ditentukan sebaliknya.  Dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata itu dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal  1133  dan  1134  KUHPerdata,  maka  karena  itu,  para  kreditur  yang  tidak  mempunyai kedudukan untuk didahulukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh undang- undang,  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Pasal  1132 KUH Perdata, hak mereka untuk memperoleh pembagian dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, dalam hal debitur cidera janji, adalah berimbang secara proporsional menurut besarnya masing-masing  piutang  mereka.  Pembagian  menurut  keseimbangan  itu  mendapat  penegasan kembali dalam Pasal 1136 KUH Perdata.  Menurut Sutan Remy Sjahdeini:(Sjahdeini, 2014)
“Dalam hal-hal tertentu, adakalanya seorang kreditur menginginkan untuk tidak berkedudukan sama dengan  kreditur-kreditur  lain.  Karena  kedudukanyang  sama  dengan  kreditur-kreditur  lain  itu  berarti mendapatkan hak yang berimbang dengan kreditur-kreditur lain dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, apabila debitur cidera janji, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1132 dan 1136 KUH Perdata.”
Kedudukan  yang  berimbang  itu  tidak  memberikan  kepastian  akan  terjaminnya pengembalian  piutangnya.  Kreditur  yang  bersangkutan  tidak  akan  pernah  tahu  akan  adanya kreditur-kreditur  lain  yang  mungkin  muncul  di  kemudian  hari.  Makin  banyak  kreditur  dan debitur yang bersangkutan, makin kecil pula kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang yang bersangkutan apabila karena sesuatu hal debitur menjadi berada dalam keadaan insolven (tidak. mampu membayar hutang-hutangnya). Dan sebagai akibatnya, kernungkinan dinyatakan oleh pengadilan debitur itu jatuh pailit dan harta kekayaannya dilikuidasi. Pengadaan hak-hak jaminan oleh undang-undang, seperti hipotik dan gadai, adalah untuk memberikan kedudukan bagi  seorang  kreditur  tertentu  untuk  didahulukan  terhadap  kreditur-kreditur  lain.  Itulah  pula tujuan dari eksistensi hak tanggungan yang diatur oleh UUHT.
Kreditur-kreditur  yang  tidak  mempunyai  hak  untuk  didahulukan  terhadap  kreditur- kreditur  lain,  disebut  kreditur  konkuren.  Sedangkan  kreditur  yang  mempunyai  hak  untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain, disebut kreditur preferen.  Hak tanggungan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), disebutkan bahwa:
“Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”
Terdapat  beberapa  unsur  pokok  dari  hak  tanggungan  yang  termuat  di  dalam  definisi tersebut, yaitu:
(1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang;
(2) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA;
(3) Hak Tanggungan dapat  dibebankan  atas tanahnya  (hak  atas  tanah) saja, tetapi  dapat  pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
(4) Hutang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
(5) Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur- kreditur lain.
Kebutuhan praktik menghendaki agar supaya Hak Pakai dapat dibebani juga dengan Hak Tanggungan. Kebutuhan itu ternyata telah diakomodir oleh UUHT. Akan tetapi, hanya Hak Pakai atas tanah Negara saja yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sedangkan Hak Pakai atas tanah  Hak  Milik  masih akan diatur lebih lanjut dengan  Peraturan  Pemerintah.  Menurut  Sutan Remy Sjahdeini:
“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tana yang tidak hanya dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara saja, tetapi juga dari tanah milik orang lain, dengan membuat perjanjian antara pemilik tanah dengan pemegang Hak Pakai yang bersangkutan. Sedangkan kedua jenis Hak Pakai itu pada hakikatnya tidak berbeda ruang lingkupnya yang menyangkut hak untuk penggunaannya atau hak untuk memungut hasilnya. Karena itu, wajar bila Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat pula dibebani dengan Hak Tanggungan seperti halnya Hak Pakai atas tanah Negara.”
Namun, sudah barang tentu bahwa pelaksanaan Hak Tanggungan atas tanah Hak Pakai atas tanah Hak Milik itu baru dapat dilakukan apabila telah dikeluarkan ketentuan bahwa Hak Pakai atas tanah Hak Milik diwajibkan untuk didaftarkan. (Rahmani, 2018)
UUPA  pada  prinsipnya  menganut  asas pemisahan  horizontal, sesuai  dengan  asas  dalam sistem  hukum  adat,  maka  penggunaan  tanah  sebagai  jaminan  kredit,  tidak  secara  otomatis termasuk  pula  bangunan,  tanaman  dan  benda-benda  lain  yang  berdiri  di  atas  tanah  tersebut. Karena dalam kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak, yakni kreditur, debitur serta pihak- pihak yang terkait, maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT)  kepentingan  para  pihak  tersebut  diperhatikan  dan  diberikan  keseimbangan  dalam perlindungan dan kepastian hukumnya. UUHT dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan  secara  seimbang.  Kedudukan  istimewa  kreditur  tampak,  antara  lain, pada:(Sumardjono, 1993)
1. Adanya  “droit  de  preference”  atau  hak  mendahulu  yang  dipunyai  kreditur  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1);
2. Adanya “droit de suite”  bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7);
3. Keharusan pemenuhan asas spesialitas berkenaan dengan identitas pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, serta domisili masing-masing pihak, piutang yang dijamin serta benda  yang  dijadikan  jaminan  (Pasal  11  ayat  (1),  dan  pemenuhan  asas  publisitas,  yakni pendaftaran hak tanggungan (Pasal 13);
4. Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Pasal 6 dan 26);
5. Ketentuan  Pasal  21  bahwa  kepailitan  pemberi  hak  tanggungan  tidak  berpengaruh  terhadap kelangsungan hak tanggungan;
6. Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1));
7. Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan secara di bawah tangan menurut tata cara tertentu (Pasal 20 ayat (2)).
Keberadaan  hak  tanggungan  ditentukan  melalui  pemenuhan  tata  cara  pembebanannya yang  meliputi  dua  tahap  kegiatan,  yakni tahap  pemberian hak  tanggungan  dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian utang-piutang, dan tahap pendaftaran hak tanggungan oleh kantor pertanahan yang menandakan saat lahirnya hak tanggungan.
APHT memuat substansi yang bersifat wajib, yakni berkenaan dengan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak bersangkutan, penunjukan utang
atau  utang-utang  yang  dijamin,  nilai  tanggungan,  dan  uraian  yang  jelas  tentang  obyek  hak tanggungan (Pasal 11 UUHT). Adapun didalam APHT dapat dicantumkan janji-janji sebagaimana lazimnya,  yang  pada  umumnya  membatasi  kewenangan  pemberi  hak  tanggungan  untuk melakukan tindakan tertentu terhadap obyek hak tanggungan tanpa ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan, satu dan lain hal agar obyek hak tanggungan tetap dalam keadaan terpelihara atau tidak merosot nilainya. Bahkan apabila hak atas tanah dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan  atau  dicabut  haknya  untuk  kepentingan  umum,  maka  dapat  diperjanjikan  bahwa pemegang  hak  tanggungan  akan  memperoleh  seluruh/sebagian  dari  ganti  kerugian  yang diterima oleh pemberi hak tanggungan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum hak tanggungan dalam UUHT terhadap kreditur adalah perlindungan secara administratif, adanya asas publisitas mengikatnya hak tanggungan kepada pihak ketiga setelah didaftarkan pada Kantor Pertanahan sebagai kreditur yang mempunyai hak preferen (Pasal  13  UUHT).  Sedangkan  perlindungan  bagi  debitur,  adanya  kemungkinan  melakukan roya partial yang diatur dalam Pasal 2 sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi-bagi, dan juga ketentuan isi SKMHT dan APHT,  janji yang dapat membatasi hak pemegang hak tanggungan pertama (kreditur) untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri sesuai Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e, ataupun janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah  batal  demi  hukum  (Pasal  12).  Dalam  eksekusi  hak  tanggungan  kreditur  tidak  dapat langsung  mengeksekusi  objek  jaminan  demikian  juga  dalam  pengosongan  objek  hak tanggungan yang sudah dilelang itu, selain itu debitur harus melakukan perlawanan terhadap eksekusi objek jaminan hak tanggungan karena merasa jumlah hutang yang tidak sesuai;
2. Pelaksanaan APHT atas tanah sebagai jaminan kredit di Bank Jatim, terdiri dari dua tahapan, yaitu pertama, adalah pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan di hadapan Notaris atau perjanjian utang di hadapan notaris yang dalam salah satu pasalnya disepakati janji debitur memberikan hak tanggungan yang diikat di hadapan PPAT sebagai jaminan pelunasan hutang. Kedua,  adalah  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  yang  isinya  sesuai ketentuan Pasal 11 UUHT dihadapan PPAT, dilakukan oleh kreditur bersama dengan debitur atau hanya dilakukan oleh kreditur (bank) atas dasar SKHMT dari pemohon kredit (debitur), selanjutnya  dilakukan  pendaftaran  atas  hak  tanggungan  tersebut  pada  kantor  pertanahan setempat memenuhi asas publisitas bagi pihak ketiga. Dalam pembuatan SKMHT ini sering terjadi terhadap tanah yang belum terdaftar yang akan dibuat APHTnya, tetapi SKMHT sudah kadaluarsa (telah lewat jangka waktunya), karena keterlamatan dalam proses permohonan hak pada  Kantor  Pertanahan,  sehingga  pihak  bank  harus  memanggil  kembali  debitur  untuk melakukan SKMHT yang baru atau sering disebut perpanjangan SKMHT;
3. Hambatan dalam penyelesaian eksekusi jaminan hak tanggungan dialami Bank Jatim adalah sama halnya dengan bankbank pemberi kredit pada umumnya, yaitu lama waktu penyelesaian, timbulnya  perlawanan/verzet,  serta  masalah  yang  timbul  dalam  pelelangan,  di  antaranya: barang  sulit  dijual  karena  kurang  peminat  disebabkan  lokasi  atau  harga,  serta  adanya permohonan penangguhan lelang karena ada gugatan dari debitur melalui Pengadilan Negeri. Selain itu Bank dalam lelang menggunakan Balai Lelang swasta mendapat hambatan dalam hal
pengosongan objek hak tanggungan yang sudah laku terjual, karena walaupun sudah adanya risalah lelang sebagai akta otentik bagi pemenang lelang tetapi harus terlebih dahulu meminta surat  keterangan dari  KPKNL sebagai  dasar  memohon  fiat  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk eksekusi pengosongan objek itu.
Berikut ini yang dapat disampaikan sebagai saran berdasarkan hasil penelitian sebagaimana berikut:
1. Dalam melakukan pengikatan objek hak tanggungan, terutama pengikatan atas satu objek hak tanggungan yang lebih dari satu hak tanggungan, maka kreditur harus memperhatikan janji- janji  yang  dimuat  dalam  pengikatan itu, karena  pengikatan  lebih  dari satu  hak tanggungan dapat  berakibat  peringkatan  terhadap  pemegang  hak  tanggungan  dengan  konsekuensi peringkatan terhadap hak preferennya.
2. Disarankan kepada Kantor Pertanahan dapat mempercepat proses permohonan hak tanah dan bangunan  yang  belum  bersertifikat  yang  akan  dibuat  APHT  karena  keterlambatan  proses pendaftaran itu mengakibatkan sebelum dibuat APHT kredit telah macet dan masa berlaku SKMHT sudah habis, sehingga hal ini akan menjadi permasalahan bagi pihak kreditur/bank karena dapat saja debitur yang beritikad buruk tidak mau melakukan perpanjangan SKMHT untuk mengulur-ulur waktu;
3. Perlu dilakukan ketegasan hukum mengenai permohonan eksekusi pengosongan atas lelang yang  dilakukan  pada  balai  lelang  swasta,  dalam  hal  permohonan  eksekusi  pengosongan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  semestinya  tidak  harus  melalui  KPKNL,  tetapi  dapat dilakukan oleh pemenang lelang melalui bank/kreditur atas dasar risalah lelang tersebut.
Keterbatasan  Penelitian  yakni  Kondisi  di  atas  dapat  saja  terjadi,  karena  pada  prinsipnya dalam melakukan pengikatan hak tanggungan juga harus dipenuhi persyaratan dari UUHT itu sendiri yaitu selain untuk melindungi pihak kreditur tetapi juga tidak berarti harus mengabaikan kerugian dari debitur. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  hutang  tertentu,  yang  dituangkan  di  dalam  dan merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  hutang-piutang  yang  bersangkutan  atau perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan  hutang  tersebut.  Oleh  karena  hak  tanggungan  menurut sifatnya  merupakan  ikutan  atau  accessoir  pada  suatu  piutang  tertentu,  yang  didasarkan  pada suatu  perjanjian  hutang-piutang  atau  perjanjian  lain,  maka  kelahiran  dari  keberadaannya ditentukan  oleh  adanya  piutang  yang  dijamin  pelunasannya.  Dalam  suatu  perjanjian  kredit termasuk  di  dalamnya  ketentuan  bunga  kredit  yang  dibebankan  kepada  debitur,  yang  mana berdasarkan  ketentuan  suku  bunga  Bank  Indonesia  yang  dapat  berubah-ubah  sesuai  dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu suku bunga ini harus tegas dalam perjanjian itu, karena sangat mempengaruhi jumlah hutang debitur bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi debitur karena jumlah hutang melampaui perkiraan debitur pada saat eksekusi hak tanggungan. Hal ini penting,  karena  tujuan  pembebanan  hak  tanggungan  itu  tidak  hanya  untuk  kepentingan  dari pihak kreditur tetapi juga bagi debitur.

## Daftar Pustaka
Aziz, M. A. (2016). Politik Indonesia. Politik Indonesia. Badrulzaman, M. D. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Harahap, M. Y. (2004). Arbitrase. Sinar Grafika.
Munir Fuady. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti. Pebrianti,  W.  (2019).  PENERAPAN  LEMBAGA  PILIHAN  HUKUM  TERHADAP  SENGKETA
HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. ADIL: Jurnal Hukum. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.813
Rahmani,  I.  (2018).  PERLINDUNGAN  HUKUM  KEPADA  PEMBELI  DALAM  KEPAILITAN PENGEMBANG  (DEVELOPER)  RUMAH  SUSUN.  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758 Sjahdeini,  S.  R.  (2014).  Perbankan  Syariah :  Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumnya.  In Perbankan Syariah.
Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soerjono Soekanto, S. M. (2012). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (R. Press (ed.)). Subekti. (2010). Hukum Perjanjian (23rd ed.). Intermasa.
Sumardjono, M. S. W. (1993). Pendaftaran Hak Tanggungan. Unisia.
https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art9
Udjari, H., Warka, M., Suhartono, S., & Yudianto, O. (2020). Legal protection against children who are passed on in the transportation of two - wheeled vehicles on the highway. Research, Society and Development, 9(11). https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10374