53

## MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(Sistem dan Perkembangannya Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan)
Rahmat
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar rahmatsoi243@yahoo.co.id

## Abstract
Madrasah is an alternative educational institution for the  parents to be the  venue  for the  education  of her son. The number of madrasah from one period to the next  government has  developed. Therefore, policy makers and others involved in the educational process at  the  school should pay  attention  to the  learning system as the early history of its formation.
The  Growth madrasah in Indonesia against  the backdrop of  two factors; First, factors renewal  of Islamic thought which responded by breathing santri who studied  in the Middle  East. The  second is response to the Dutch government's education policy. The  development  of madrasah before and  after independence is determined policy authorities. Before independence policies  adopted  by the  colonial government towards education oriented to strengthening the  rule  of Islam in Indonesia. After independence, the  Indonesian  government to  lay  the madrasah education with a number of regulations and legislation
Keywords: Madrasah, Islamic education, development.

## A. Pendahuluan
Dalam wacana Islam, eksistensi pendidikan Islam telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara. Hal ini ditandai dengan muncunya berbagai lembaga pendidikan dengan mengambil nama sesuai dengan penamaan wilayah tempat berdirinya, seperti surau  di  Sumatera,  Meunasa di  Aceh,  langgar  dan  pesantren  di  Jawa.  Berdirinya lembaga-lembaga  pendidikan  itu  dilatarbelakangi  keinginan  untuk  mengajarkan  dan mendakwahkan ajaran Islam.
Kemudian  perkembangan  pendidikan  Islam  di  nusantara    seiring  dengan situasi  dan  kondisi  sosial  politik.  Kondisi  sosial  politik  ditandai  dengan  munculnya
kerajaan-keajaan  Islam  di  berbagai  wilayah  tanah  air  kemudian  disusul  datangnya pihak penjajah Barat terutama Belanda kemudian datang  Jepang.
Kedatangan penjajah mengakibatkan terjadinya perubahan peta pendidikan di Nusantara.  Perobahan  mendasar  yang  tanpak  adalah  terjadinya  dualisme  pendidikan atau terjadi  dikotomi  pendidikan,  ilmu-ilmu  agama  Islam  hanya                    dipelajari  di lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pioner Islam, terutama di pesantren. Ilmu-ilmu  umum  hanya  dipelajari  di  sekolah-sekolah  bentukan  Belanda.  Kondisi pendidikan  seperti  ini    melanda  umat  Islam  Indonesia.  Hal  demikian  memotivasi kalangan  pembaharu  atau  pemikir  Islam  nusantara  untuk  mendirikan  lembaga pendidikan yang mempertemukan dua kutup yang berbeda yang disebut madrasah. 1
Madrasah  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  terpenting  di Indonesia.  Keberadaannya  begitu  penting  dalam  menciptakan  kader-kader  bangsa yang  berwawasan  keislaman.  Salah  satu  kelebihan  yang  dimiliki  madrasah  adalah adanya  integrasi  ilmu  umum  dan  ilmu  agama.  Madrasah  juga  merupakan  bagian penting  dari  lembaga  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Peranannya  begitu  besar dalam  menghasilkan  generasi  penerus  bangsa.  Perjuangan  untuk  mendapatkan pengakuan    ini  tidak  didapatkan  dengan  mudah.  Eksistensi  dalam  sejarah perjalanannya kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.
Dalam  sejarah  perkembangannya,  madrasah  yang  tadinya  hanya  dipandang sebelah  mata,  secara  perlahan-lahan  telah  berhasil  mendapat  perhatian  dari masyarakat.  Apresiasi  ini  menjadi  modal  besar  bagi  madrasah  untuk  memberikan yang  terbaik  bagi  bangsa.  Dalam  konteks  kekinian,  sekarang ini  banyak  madrasah yang menawarkan konsep pendidikan modern.
Melihat  kenyataan  sejarah,  kita  tentunya  bangga  dengan  sistem  dan  lembaga pendidikan  Islam  madrasah  yang  ada  di  Indonesia.  Apalagi  dengan  metode  dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan serta kurikulum pelajaran umum. Peran dan konstribusi madrasah yang begitu besar, pada gilirannya sangat terkait dengan peran Departemen Agama. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  penting diungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan ini.
Lembaga  pendidikan  tidaklah  tumbuh  dengan  serta  merta  dengan  sendirinya, tetapi  melalui  proses  sebagaimana  terjadi  dalam  pertumbuhan  lembaga  lainnya,  dan tidak muncul  atau  berhenti  pada    satu  patokan  tahun,  tetapi  biasanya  mengandung proses  awal  dan  akhir  yang  menyebar  dalam  jarak  waktu  yang  relatif  panjang. 2
1 Perkataan  madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Padanan madrasah  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  sekolah,  lebih  dikhususkan  lagi    sekolah-sekolah agama  Islam.  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  madrasah  tersebut  adalah  penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu- ilmu keislaman. Perkataan madrasah di tanah Arab  ditujukan  untuk  semua  sekolah  secara  umum.  Di  Indonesia  ditujukan  buat  sekolah- sekolah  yang  mempelajari  ajaran-ajaran  Islam.  Ridwan  Nasir, Mencari  Tipologi  Format Pendidikan Ideal (Cet. I; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h. 90.
2 Deliar  Noer, Gerakan    Modern  Islam  di  Indonesia  1990-1942 (Cet.  VI; Jakarta: LP3ES, 1994),  h. xi.
Demikian  pula  halnya  madrasah,  bila  dilihat  pada  awal  pertumbuhannya  dimotivasi oleh  keadaan  dan  situasi tertentu  yang  mengkondisikannya  serta  dimotori  oleh seseorang  atau  oraganisasi  tertentu.  Pada  perkembangan  selanjutnya  dibina  oleh pemerintah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  dikemukakan  permasalahan pokok  yaitu:  “Bagaimana  sistem  dan  per kembangan  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  ?”  Dalam  rangka  membahas  permasalahan  pokok  tersebut,  maka perlu  dikemukakan  bagaimana  latar  belakang  munculnya  madrasah,  Bagaimana kondisi  madrasah  pada  masa  pertumbuhannya,  dan  bagaimana  perkembangan madrasah, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tulisan  ini  bertujuan mendeskripsikan sejarah madrasah pada masa awal pembentukan dan perkembangannya. Di samping  itu  tulisan  ini  diharapkan  berguna  untuk memahami lebih lanjut perkembangan madrasah di tanah air.

## B. Latar Belakang Munculnya Madrasah
Kata  Madrasah  sebagai  salah  satu  nama  lembaga  pendidikan  Islam,  tidak diketahui  secara  pasti  sejak  kapan  madrasah  sebagai  istilah – sebutan – untuk  satu jenis pendidikan  Islam  digunakan  di  Indonesia. Untuk  menelusuri  hal  ini  diperlukan penelitian  dan  studi  khusus  yamg  lebih  serius.  Namun  demikian,  madrasah  sebagai satu  sistem  pendidikan  Islam  berkelas  dan  mengajarkan  sekaligus  ilmu-ilmu  agama dan ilmu-ilmu umum sudah tanpak sejak awal abad ke-20. 3
Meskipun  belum  menemukan  kata  sepakat,  mayoritas  peneliti  lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia  pada  umumnya  berpandangan  bahwa  menyerupakan antara  madrasah  yang  berkembang  di  Timur  Tengah  pada  abad  ke-11-12  M  dengan madrasah yang berkembang di Indonesia adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalaupun  mau  dihubungkan,  hal  itu  lebih  tepat  bila  dikaitkan  dengan  pesantren. Pasalnya,  bila  diukur  dari  ketentuan  fisik,  ditemukan  kesamaan  di  antara  keduanya, yaitu  sama-sama terdiri  dari  mesjid,  asrama,  dan  ruang  belajar.  Adapun  kurikulum yang  bersifat  baku  yang  mengatur  pelaksanaan  pendidikan,  sebagai  prasyarat  bagi sebuah madrasah dalam pengertian sekolah belum ditemukan. 4 Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia atau sistem madrasah berakar dari pesantren.
Dalam  literatur-literatur  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tidak ditemukan  keterangan  yang  menginformasikan  adanya  lembaga  pendidikan  yang disebut  madrasah  pada  masa-masa  awal  penyebaran dan  perkembangan  Islam  di Indonesia. Pada umumnya, literatur-literatur tersebut hanya menginformasikan bahwa
3 Maksum, Madrasah:  Sejarah  dan  Perkembangannya (Cet.  II;  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 97.
4 Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren (Cet.I; Sapen: Listafariska Putra, 2004),  h. 34.
evolusi kelembagaan pendidikan di Indonesia bermula dari pesantren dengan bahasa yang lain (surau, meunasa dan langgar), madrasah dan sekolah.
Terlepas  dari  semua  itu,  madrasah  dianggap  fenomena  modern  untuk pendidikan  Islam  Indonesia.  Penyebutan  sebagai  fenomena  moderen  tidak  hanya karena  penggunaan  sistem  baru,  tetapi  juga  akibat  pertumbuhannya  yang  dimotifasi dua faktor penting.
1.  Faktor pembaharuan Islam
Pembaharuan  sistem  pendidikan  Islam  di  Indonesia  diawali  dengan  adanya santri-santri  Indonesia  belajar  di  Hijaz  dan  Mesir,  seperti  Syaikh  Ahmad  Katib, Syaikh  Nawawi  Banten  dan  Syaikh  Arsyad  al-Banjari.  Mereka  bermukim  di  sana bertahun-tahun. 5 Kemudian  mereka  kembali  ke  tanah  air,  lalu  mereka  mengajarkan ilmunya  kepada  santri-santri    di  Indonesia  dan  tidak  sedikit  di  antara  mereka mendirikan lembaga pendidikan yang bernuangsa baru.
Dalam  tradisi  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  kehadiran  dan  perkembangan madrasah sangat terkait dengan gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi- organisasi  Islam.  Bagi  kalangan  pembaharu,  pendidikan  agaknya  senantiasa dipandang  sebagai  aspek  strategi  dalam  membentuk  pandangan  keislaman masyarakat.  Dalam  kenyataan,  pendidikan  yang  terlalu  berorientasi  pada  ilmu-ilmu agama,  agaknya  kurang  memberi  perhatian  kepada  masalah-masalah  sosial,  politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan  tindakan  masyarakat  itu,  langka  strategis  yang  harus  ditempuh  adalah memeperbaharui sistem pendidikan. 6
Dari  sudut  pandang  ide  secara  umum,  gerakan  pembaharuan  Islam  di Indonesia  agaknya  dipengaruhi  secara  kuat  oleh  pemikiran  dan  usaha  tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah pada akhir abad ke-19, khususnya                  Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kedua tokoh ini dipandang sangat penting dalam menyalakan  api  pembaharuan    di  seluruh  dunia  Islam.  Dalam  hal  ini,  keduanya memberi  dukungan  kepada  umat  Islam    untuk  mempelajari  ilmu  pengetahuan  yang lebih luas, dan menyerukan penataan sistem kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan termasuk pendidikan. 7
Dari  sudut  pandang  ide  secara  khusus,  gerakan  pembaharuan  Islam  di Indonesia  pada  awa  abad  ke-20  dilatarbelakangi  oleh  kasadaran  yang  kompleks sebagaimana  diuraikan  oleh  Ahmad  Mansur  Suryanegara  dengan  mengidentifikasi adanya  tiga  faktor  yang  mendorong  gerakan  pembaharuan  Islam  di  Indonesia, pertama,  terbentuknya  kesatuan  agama  bangsa  Indonesia.  Agama  Islam  dianut  90 persen  penduduk.  Kesamaan  keykinan  ini  menjadi  dasar  untuk  menata  aspek-aspek Islam  yag  berdasarkan  pada  sumber  ajaran  Islam. Kedua, Islam  tidak  hanya  sebagai agama  yang  mengajarkan  perlunya  membangun  jemaah,  tetapi  Islam  juga  sebagai simbol  perlawanan  terhadap  penjajahan  Belanda  yang  melancarkan  politik
5 Musrifah  Sunanto, Sejarah  Peradaban  Islam  Indonesia (Cet.  I;    Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) h. 121.
6 Maksum, op. cit. , h. 83.
7 Ibid ., h. 85-86.
57
kristenisasi. Ketiga,  Adanya  upaya  Belanda  melestarikan  penjajahannya  dengan menciptakan rasa rendah diri umat Islam Indonesia. 8
Bagi  tokoh-tokoh  pembaharuan  di  Indonesia,  pendidikan  kiranya  senantiasa dianggap  sebagai  aspek  yang  strategis  untuk  membentuk  sikap  dan  pandangan keislaman masyarakat. Oleh karena itu, terbentuknya madrasah tidak bisa lepas  dari gerakan  pembaharuan    Islam  yang  dimulai oleh  usaha  beberapa  orang  tokoh intelektual agama Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi. 2.  Respons terhadap politik pendidikan pemerintah Belanda
Di  masa  pemerintahan  Belanda,    keinginan  untuk  mengkristenkan  penduduk pribumi semakin mewarnai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kegitan Zending (Protestan)  dan  Misionaris  (Katolik)  yang  telah  berjaya  di  masa  Vereenidge  Oots Indische Compagnie (VOC) dan semakin leluasa menancapkan kukunya di tanah air. Bagi  Belanda,  pendidikan  merupakan  saluran  melakukan  kegiatan  kristenisasi. Sekolah-sekolah yang dibentuk bertujuan untuk menegakkan dan menyebarkan agama Kristen dan sekolah-sekolah Kristen menjadi alat penguasa. 9
Sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  di  Amsterdam,  VOC  mendirikan beberapa  sekolah  di  Indonesia,  seperti  tahun  1607  di  Ambon  yang  kemudian  pada tahun  1627  jumlahnya  berkembang  menjadi  16  buah,  dan  18  buah  di  pulau-pulau sekitar Ambon. Di Timur didirikan sekolah pada tahun 1701. Di pulau Jawa, yaitu di Batavia didirikan sekolah pada tahun 1617, bahkan antara tahun 1849-1852 didirikan pula  20  sekolah  yang  berlokasi  pada  wilayah  kerisidenan 10 Melalui  sekolah-sekolah itu, Belanda menanamkan pengaruhnya di daerah jajahannya.
Pada perkembangan selanjutnya, pada awal abad ke-20 atas perintah Gubernur Jenderal  Van  Heutsz  sistem  pendidikan  diperluas  dalam  bentuk  sekolah  desa, walaupun  masih  diperuntukkan  terbatas  bagi  kalangan  anak-anak  bangsawan.  Pada masa  selanjutnya,  sekolah  ini  dibuka  secara  luas  untuk  rakyat  umum  dengan  biaya yang murah. 11
Dengan  terbukanya  kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat  umum  untuk memasuki  sekolah-sekolah  yang  diselenggarakan  secara  tradisional  oleh  kalangan Islam  mendapat  tantangan  dan  saingan,  terutama karena  sekolah-sekolah pemerintah Belanda dilaksanakan dan dikelolah secara modern terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum,  metodologi,  sarana  dan  lain-lian.  Perkembangan  sekolah  yang  demikian merakyat  menyebabkan  tumbuhnya  ide-ide  di  kalangan  intelektual  Islam  untuk memberikan  respons  dan  jawaban  terhadap  tantangan  tersebut,  dengan  tujuan  untuk
8 Ahmad  Mansur  Suryanegara, Api  Sejarah (Cet.  II;  Salamadani    Pustaka  Semesta: Bandung, 2009), h. 335-336.
9 Marwan  Saridjo, Pendidikan  Islam  dari  Masa  ke  Masa (Cet.  I;    Jakarta:  Yayasan Ngali Aksara, 2010), h. 50-51.
10 Abuddin  Nata, ed ., Sejarah  Pertumbuhan dan  Perkembangan  Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h.197
11 Ibid. ,  h. 198.
58
memajukan pendidikan Islam. 12 Dari sinilah muncul ide di kalangan intelektual  Islam mempertemukan  dua  kutub  lembaga  pendidikan  yang  berbeda  tersebut,  dengan memdirikan lembaga pendidikan Islam yang disebut madrasah.

## C. Madrasah pada Masa Pertumbuhan
Sejak penjajahan sampai awal abad ke-20 M, pendidikan di Indonesia terpecah menjadi  dua  bagian,  yaitu: pertama,  pendidikan  iberikan  oleh  sekolah  Barat  yang sekuler dan tak mengenal agama, dan kedua, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja. Hasil penelitian Steenbrink menunjukkan adanya  perbedaan  yang  mencolok  antara  pendidikan  kolonial  dengan  pesantren, bukan  saja  dari  segi  metode,  tetapi juga  dari  segi  isi  dan  tujuannya.  Jika pendidikan kolonial  Belanda  lebih  terpusat  pada  pengetahuan  dan  keterampilan  duniawi (pendidikan umum), pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi penghayatan agama. 13
Terpecahnya  dunia pendidikan  menjadi  dua  corak    yang  sangat  berbeda  dan bahkan  bertentangan  seperti  ini,  tentu  tidak  akan  menguntungkan  perkembangan intelektual  masyarakat  Indonesia.  Sadar  akan  hal  ini,  beberapa  intelektual  muslim berupaya  melakukan  inovasi  penyelenggaraan pendidikan  dengan  cara  mendirikan lembaga  pendidikan  yang  mengajarkan  selain  ilmu-ilmu  pengetahuan  agama  juga ilmu-ilmu pengetahuan umum.
Dari  uraian  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  di  samping  kedua  corak  pendidikan tersebut,  pada  perkembangan  selanjutnya,  terdapat  corak  pendidikan  ketiga    yang dianggap  sebagai  sintesa  kedua corak  tersebut.  Artinya  terdapat  lembaga pendidikan yang  didirikan  untuk  mengembangkan  ilmu-ilmu  agama  dan  ilmu-ilmu  umum.  Pada saat inilah mulai dikenal secara luas penggunaan istilah madrasah.
Madrasah  yang  mula-mula  merintis  langkah  pengintegrasian  ini  adalah Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M di  Padang  Panjang  Sumatera  Barat.  Madrasah  ini  menerapkan  model  dan  sistem persekolahan  Barat  dengan  menambahkan  muatan  kurikulum  ilmu-ilmu  umum. Rintisan  yang  dilakukan  madrasah  ini  menandai  langkah  awal  pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam persekolahan umum. 14
Menurut Muhammad Yunus yang dikutip oleh Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, madrasah ini, meski pada waktu tertentu merupakan sekolah Belanda, tetapi dapat  dikatakan  lembaga  pendidikan  Islam  pertama  di  Indonesia  yang  memakai sistem klasikal, lengkap dengan bangku, meja, dan papan tulis. 15
Madrasah  Adabiyah  selain  memberikan  pelajaran  agama  juga  memberikan pelajaran  membaca  dan  menulis  huruf  latin  dan  ilmu  hitung.  Pada  tahun  1915
12 Samsul Nizar, ed. , Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011), h. 292.
13 Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, op. cit ., h. 37.
14 Nurhayati  Djamas, Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pascakemerdekaan (Cet. I; Raja Grafindo Persada, 2009), h. 121.
15 Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, op. cit., h. 39.
madrasah  ini  mendapat  pengakuan  dari  pemerintah  Belanda  dan  berubah  menjadi Hollands Inlandsche School (HIS), yaitu singkatan sekolah dasar. Ini merupakan HIS pertama  yang  didirikan  oleh  organisasi  Islam  dan  merupakan  HIS  pertama  di Minangkabau yang memasukkan agama di dalam rencana pelajarannya. 16
Para  penulis  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonsia    sepakat  dalam  menyebut beberapa madrasah selain madrasah Adabiyah tersebut pada periode pertumbuhannya sebagai  madrasah  yang  dianggap  pelopor  dan  perintis.  Madrasah-madrasah  yang didirikan  tersebut  adalah:  (1)  Madras  School  didirikan  pada  tahun  1910  oleh  M. Thalib  Umar  di  Sungayang  Batusangkar  Sumatera  Barat.  (2)  Madrasah  Diniyah didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai L. Yunusiy di Padang Panjang  Sumatera  Barat.  (3)  Madrasah  Muhammadiyah  diperkirakan  berdiri  pada tahun  1918  oleh  Ahmad  Dahlan  di  Yogyakarta. (4)  Arabiyah  School  didirakan  pada tahun 1918 oleh Syekh Abbas di Ladang Lawas. (5) Sumatera Thawalib secara formal membuka  madrasah  di  Padang  Panjang  Sumatera  Barat  pada  tahun  1921  di  bawah pimpinan  Syekh  Abdul  Karim  Amrullah.  (6)  Madrasah  Diniyah  Putri  didirikan  oleh Rangkayo Rahman  L Yunusiy di Padang Panjang. (7) Madrasah Salafiyah didirikan oleh  Hasyim  Asy’ri  pada  tahun  1916  di  Tebuireng.  Selanjutnya,  madrasah  ini berkembang dengan bermacam jenjang dan jenis di bawah naungan Nadlhatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1921. 17
Di  samping  madrasah-madrasah  yang  merupakan  madrasah  pelopor  dan perintis  dalam  pendirian  madrasah  di  Indonesia  tersebut,  berikut  ini  disebutkan madrasah-madrasah di daerah lainnya yang mengikuti jejak pembaharuan pendidikan Islam  di  Indonesia,  baik  sebagai  lembaga  yang baru  berdiri  langsung  dengan  pola madrasah maupun yang semula berdiri belum mengikuti pola pembaharuan madrasah. Madrasah-madrasah yang dimaksud muncul di berbagai wilayah Indonesia.
Di Aceh, berdiri Madrasah Sa’dah Abadiyah di Sigli (1930 M) oleh Tengkuh Daud  Beureuh,  Madrasah  al-Muslim  di  Bieruen  (1930  M),  Madrasah  Darul  Huda (1934 M), Normal Islam (1939 M) dan Madrasah Jadam dan Mahad Iskandar Muda di Lampaku  (1940  M);  di  Sumatra  Timur  berdiri  Madrasah  Masrurah  (1912  M)  dan Madrasah  Azizah  (1918  M);    di Medan,  berdiri al  Jamiatul Washliyah  (1930  M);  di Tapanuli,  berdiri  Madrasah  Mustafawiah  Purbabaru  (1934);  di  Jambi,  berdiri Madrasah Nurul Islam (1934 M), Madrasah Jauharain (1940 M) dan Madrasah Nurul Iman  (1941  M);  di  Palembang,  berdiri  Madrasah  al  Quraniyah  (1920  M),  Madrasah Ahliah  Diniah  (1920),  Madrasah  Nurul  Falah  (1934  M)  dan  Madrasah  Darul  Funun (1938);  di  Jawa  Barat,  berdiri  Madrasah  Mathla’ul  Anwar  di  Menes  (1916  M), Madrasah Khairul Huda di Banten, Madrasah Masyarikul Anwar dan Madrasah Nurul Falah  di  Pandeglang,  Madrasah  Persatuan  Umat  Islam  di  Majalengka  (1917  M), Madrasah  al-Khairiyah  di  Serang  (1925  M),  Madrasah  Pesantren  Gunung  Puyuh  di Sukabumi, dan Madrasah Persatuan Islam di Bandung (1936); di Yogyakarta, berdiri Madrasah  Krapyak;  di  Jawa  Timur,  berdiri  Madrasah  Pesantren  Rejoso  Peorongan (1927 M) dan Madrasah Pondok Modern Darus Salam Gontor Ponorogo (1926 M); di Sulawesi,  berdiri  Madrasah  Wajo  Arabiyah  Islamiyah  di  Wajo  (1931  M),  Madrasah
16 Deliar Noer, op. cit. h. 52.  Dan Abuddin Nata (Ed.), op. cit. , h.199.
17 Disadur dari ibid ., h. 199-201.
60
Amiriah Islamiyah di Watampone (1933 M), Madrasah al-Khairat di Sulawesi Tengah (1930  M)  dan  Madrasah  Tarbiyah  al-Islamiyah  di  Mangkoso  (1938  M);  di Kalimantan,  berdiri  Madrasah  al-Najah  wal  Falah    di  Sei  Bakan  Besar  Mempawah (1918  M),  Madrasah  al-Sultaniyah  di  Sambas  (1922  M),  Madrasah  al-Raudhatul  di Pontianak  (1936  M)  dan  Madrasah  Normal  Islam  (1928  M);  dan  Nusa  Tenggara Barat,  berdiri  Madrasah  Nahdlatul  Watan  di  Lombok  Timur  (1939),  Madrasah  al- Ittihad di Ampean Lombok Barat dan Madrasah Darul Ulum di Sumbawa. 18
Sejak  pertumbuhan,  sistem  pendidikan madrasah  sudah  tidak  menggunakan sistem  pendidikan  yang  sama  dengan  sistem  pendidikan  Islam  pesantren.  Baik menyangkut  sistem  belajar  mengajar,  materi  pelajaran,  rencana  pembelajaran,  waktu belajar maupun pengasuh (guru).
Wirjosukarto  dalam  penelitiannya, dikutip  oleh  Ainurrafiq  Dawam  dan Ahmad  Ta’arifin  menemukan  adanya  perbedaan  antara  pesantren  dan  madrasah, diantaranya: pertama,  sistem  belajar-mengajar.  Pesantren  menggunakan  sistem sorogan  dan  wetonan,  sedangkan  madrasah  menggunakan  sistem  klasikal  dengan mengadopsi  sistem  pendidikan  Barat. Kedua,  materi  pelajaran.  Pesantren  hanya berupa  pendidikan  agam  semata,  sedangkan  madrasah  tidak  hanya  diajarkan  materi agama  tetapi  juga  diajarkan  ilmu-ilmu  umum. Ketiga,  rencana  pembelajaran. Pesantren  pada  umumnya belum  mempunyai  rencana  pembelajaran  yang  teratur  dan integral, sedangkan dalam madasah sudah diatur rencana pembelajaran yang tersusun secara sistimatis. Keempat, waktu belajar. Waktu belajar di Pesantren pada umumnya terlalu  bebas  dan  kurang  terpimpin, sedangkan  di  madrasah  semua  kegiatan diselenggarakan  dengan  batas  waktu  tertentu  dan  terpimpin. Kelima,  guru.  Pada pesantren  guru  identik  dengan  alam  pikiran  lama,  sedangkan  madrasah  guru  identik alam pikiran modern. 19

## D. Perkembangan Madrasah Sebelum Kemerdekaan
Pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda,  madrasah  memulai  proses pertumbuhannya  atas  dasar  semangat  pembaharuan  di  kalangan  umat  Islam.  Latar belakang  kelahiran  madrasah  itu  bertumpuh  pada  dua  faktor  penting. Pertama, pendidikan  Islam  tradisional dianggap  kurang  sistimatis  dan  kurang  memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi  yang  lebih  teratur  dan  terencana.  Pertumbuhan  madrasah  sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata defensif terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Dengan berbagai variasi sesuai dengan basis pendukungnya, madrasah tumbuh di berbagai lokasi dalam jumlah yang dari waktu ke waktu semakin banyak.
Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya  bersifat  menekan  karena  kekuwatiran  akan  timbulnya  militansi  kaum
18 Disadur dari ibid ., 202-204.
19 Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, op. cit .,  h.38-39.
61
muslimin terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya  bersifat  pedagogis  kultural,  tetapi  juga  bersifat  psikologis  politis. 20 Di  satu pihak,  pandangan  ini    menimbulkan  kesadaran  bahwa  pendidikan dianggap  begitu vital dalam upaya mempengaruhi budaya masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga akan lebih akomodatif  terhadap  kepentingan  penjajah.  Di  pihak  lain,  pandangan  di  atas juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam  seperti  madrasah.  Walaupun  pengorganisasian  madrasah  menerima  pengaruh dari  sistem  Belanda,  tetapi  muatan  keagamaan  di  lembaga  itu  pada  akhirnya  akan menambah semangat  kritis  umat  Islam  terhadap sistem  kebudayaan  yang  dibawakan oleh kaum penjajah. 21
Salah satu kebijakan pemerintah Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memilik  surat  izin  dari  pemerintah.  Tidak  setiap  orang,  meskipun  ahli  ilmu  agama dapat  mengajar  di  lembaga-lembaga  pendidikan.  Latar  belakang  ordonansi  guru  ini sepenuhnya  bersifat  politis  untuk  menekan  sedemikian  rupa  sehingga  pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. 22
Ordonansi  Guru  dinilai  umat  Islam  sebagai  kebijakan  yang  tidak  sekedar membatasi  perkembangan  pendidikan  Islam  saja,  tetapi  sekaligus  menghapus  peran penting  Islam  di  Indonesia.  Dalam  banyak  kasus  sering  terjadi  guru-guru  agama dipersalahkan  ketika menghadapi gerakan krestenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan. 23
Dalam  perkembangannya,  Ordonansi  Guru  itu  sendiri  mengalami  perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat izin, menjadi keharusan guru agama itu cukup  melapor  dan  memberitahu  saja.  Ordonansi  Guru  yang  diperbaharui  ini diberlakukan secara lebih luas di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun  demikian,  sebagaimana  pernah  terjadi  sebelumnya,  Ordonansi  Guru  ini  pun seringkali disalahgunakan oleh pemerintah lokal untuk menghambat gerakan-gerakan umat Islam. 24
Selain  Ordonansi  Guru,  pemerintah  Hindia  Belanda  juga  memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari  pemerintah.  Laporan-laporan  mengenai kurikulum  dan  keadaan  sekolah  harus  dilaporkan  secara  berkala.  Ketidaklengkapan laporan  sering  dijadikan  alasan  untuk  menutup  kegiatan  pendidikan  di  kalangan
20 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Cet. III; Jakarta: LP3ES, 1996), h. 49.
21 Maksum, op. cit ., h. 114-115.
22 Marwan Saridjo, op. cit ., h. 62.
23 Maksum, loc. cit.
24 Ibid ., h. 115-116.
masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang masih belum tertata, ordonansi itu dengan sendirinya menjadi faktor penghambat. 25
Reaksi  umat  Islam  terhadap  kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  itu  dapat dikelompokkan  ke  dalam  dua  corak,  defensif  dan  progresif.  Corak  defensif ditunjukkan  dengan  menghindari  sejauh  mungkin  pengaruh  politik    pemerintah Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan tradisional  pesantren  yang  sepenuhnya  mengambil  jarak  dengan  pemerintahan penjajah. 26
Corak  responsi  umat  Islam  juga  bersifat  progresif,  yang  memandang  bahwa tekanan  pemerintah  Belanda  itu  merupakan  kebijakan  diskriminatif.  Usaha  umat Islam  dalam  bidang  pendidikan  adalah  bagaimana  mencapai  kesetaraan  dan kesejajaran,  baik  dari  sudut  kelembagaan  maupun  kurikulum.  Ketergantungan  pada tekanan  penjajah  justru  akan  semakin  melemahkan  posisi  umat  Islam  sendiri. Begitupun  sebaliknya,  membiarkan  sikap  defensif  terus  menerus,  akan  semakin memberi  ruang  yang  lapang  bagi  gerakan  pendidikan  pemerintah  Belanda.  Untuk mengatasi  masalah  ini  diperlukan  upaya  mengembangkan  lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak tercabut dari akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan  berkembangnya  madrasah di  berbagai  wilayah,  baik  di  Jawa  maupun  di  luar Jawa. 27
Terlepas dari kedua pola responsi di atas, umat Islam pada umumnya menolak segala  bentuk  ordonansi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Belanda.  Umat  Islam menyatakan  keberatan  terhadap  ordonansi  sehingga  mereka  membuat  reaksi  cukup keras.  Di  Minangkabau  sebuah  pertemuan  khusus  umat  Islam  dilaksanakan  untuk membahas masalah ini dan berakhir pada keputusan untuk menentangnya. 28
Di  bawah  pengawasan  dan  ordonansi  yang  ketat  pemerintah  Belanda, madrasah  mulai tumbuh.  Terdapat  beberapa  madrasah  yang  memperoleh  pengakuan pemerintah  meskipun  masih  merupakan  pengakuan  yang  setengah-setengah.  Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu, baik di Minangkabau, Jawa dan Kalimantan, berdiri  semata-mata  karena  kreasi tokoh dan  organisasi  tertentu tanpa  dukungan  dan legitimasi dari pemerintah. Kebutuhan sebagian rakyat untuk mengenyam pendidikan akhirnya terpenuhi melalui madrasah, sementara pemerintah melakukan pembatasan- pembatasan  dalam  sekolah-sekolah  yang  didirikannya  sebagai  wujud  dari  kebijakan diskriminatifnya. 29
Kebijakan  yang  kurang  menguntungkan  terhadap  pendidikan  Islam  masih berlanjut  pada  masa  penjajahan  Jepang,  meskipun  terdapat  beberapa  modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari pada penjajah Belanda. Kebijakan dasar  pemerintah  penjajah  Jepang  berorientasi  pada  penguatan  kekuasaan  di
25 Ibid ., h. 116.
26 Ibid.
27 Ibid ., h. 117.
28 Ibid.
29 Ibid ., h. 117-118.
Indonesia.  Pemerintah  Jepang  memegang  kendali  yang  sangat  ketat  dalam  program pendidikan  di  Indonesia,  walaupun  dalam  kenyataannya  menghadapi  kendala kurangnya  tenaga  pengajar  yang  memenuhi  keriteria.  Untuk  memutus  hubungan dengan  pemerintah  Belanda,  pemerintah  Jepang  menghapuskan  sekolah-sekolah berbahasa  Belanda.  Bahasa  Indonesia  bahkan  digunakan  secara  lebih  luas  di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah. 30
Untuk  memperoleh  dukungan  dari  umat  Islam,  pemerintah  Jepang mengeluarkan  kebijakan  yang  menawarkan  bantuan  dana  bagi  madrasah.  Berbeda dengan  pemerintah  Belanda,  pemerintah  Jepang  membiarkan  dibukanya  kembali madrasah-madrasah yang perna ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintah Jepang sendiri tidak dapat menjangkau  madrasah  dan  pesantren  yang  sebagian  besar  berlokasi  di  desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintahan Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah- madrasah  itu  memiliki  potensi  perlawanan  yang  membahayakan  bagi  pendudukan Jepang di Indonesia. 31
Untuk  mengamankan  kepentingannya,  pemerintah  Jepang  lebih  banyak mengangkat  kalangan  priyayi  dalam  jabatan-jabatan  di  Kantor  Urusan  Agama. Kebijakan  seperti  itu  tentu  saja  lebih  dapat  bekerjasama  dengan  pemerintah  Jepang karena tidak memiliki perhatian yang serius terhadap pentingnya gerakan pendidikan Islam  di  Indonesia.  Kantor  ini  bertugas  antara  lain  memfasilitasi  pertemuan  dan pembinaan  guru-guru  agama.  Meskipun  dengan  alasan  pembinaan  kecakapan,  tetapi usaha  itu  pada  dasarnya  bertujuan  agar  pelaksanaan  pendidikan  Islam,  baik  di madrasah maupun pesantren tetap dalam kontrol pemerintah.
Respon  umat  Islam  terhadap  kebijakan  pemerintah  Jepang  tanpaknya  lebih progresif.  Menghadapi  politik  pendidikan  Jepang,  kalangan  ulama  di  Minangkabau bersepakat  mendirikan  Majelis  Islam  Tinggi  Minangkabau.  Majelis  ini  berusaha mengkoordinasikan pendidikan agama di madrasah. Dalam hal kurikulum, majelis ini membuat  rancangan  yang  menjamin  standar  mutu  pendidikan  agama.  Pemerintah Jepang  memberikan  pertimbangan  yang  cukup  serius  terhadap  setiap  rancangan  dan usulan dari Majelis Islam Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan. 32
Dilaporkan bahwa  pada  masa  penjajahan  Jepang  pengembangan  madrasah awaliyah  digalakkan  secara  luas.  Majelis  Islam  tinggi  menjadi  penggagas  dan sekaligus  penggerak  utama  untuk  berdirinya  madrasa-madrasah  awaliyah  yang diperuntukkan  bagi  anak-anak  berusia  minimal  7  tahun.  Program  pendidikan  pada madrasah-madrasah  awaliyah  itu  lebih  ditekankan  pada  pembinaan  keagamaan  dan diselenggarakan  pada  sore  hari.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan keseimbangan bagi anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada  pagi  hari.  Perkembangan  madrasah-madrasah  itu  ikut  mewarnai  pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. 33
30 Ibid. 31 Ibid.
32 Ibid ., h. 119.
33 Ibid.

## D. Perkembangan Madrasah Setelah Kemerdekaan
Perkembangan  madrasah  pada  awal  kemerdekaan  sangat  terkait  dengan Departemen  Agama  yang  mulai  resmi  berdiri  3  Januari  1946.  Lembaga  inilah  yang secara  intensif  memperjuangkan  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia. 34 Orientasi usaha  Departemen  Agama  dalam  bidang  pendidikan  Islam  bertumpu  pada  aspirasi umat  Islam  agar  pendidikan  agama  diajarkan  di  sekolah-sekolah,  di  samping  pada pengembangan  madrasah  itu  sendiri.  Secara  lebih  spesifik,  usaha  ini  ditangani  oleh satu  bagian  khusus  yang  mengurusi  masalah  pendidikan  agama.  Dalam  salah  satu dokumen  disebutkan  bahwa  bagian  pendidikan  di  lingkungan Departemen    Agama meliputi:  (1)  Memberi  pengajaran  di  sekolah  negeri  dan  partikulir.  (2)  Memberi pengetahuan  umum  di  madrasah.  (3)  Mengadakan  pendidikan  Guru  Agama  (PGA) dan  Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). 35
Dengan  adanya  tugas-tugas  seperti  itu,  Departemen  Agama  dapat  dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam  secara  lebih  meluas  di  Indonesia.  Dalam  kaitannya  dengan  perkembangan madrasah, departemen tersebut menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi  madrasah  sehingga  memperoleh  perhatian  yang  serius  di  kalangan  pemimpin yang  mengambil  kebijakan.  Di  samping  melanjutkan  usaha-usaha  yang  dirintis  oleh sejumlah tokoh pendidikan, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu pendidikan. 36
Salah satu gambaran yang cukup menonjol dari perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan  adalah   didirikan dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA)  dan  pendidikan  Hakim  Islam  Negeri  (PHIN). Kedua  madrasah  ini  menandai perkembangan yang sangat penting di mana madrasah dimaksudkan mencetak tenaga- tenaga  yang  profesional keagamaan,  di  samping  mempersiapkan  tenaga-tenaga  yang siap mengembangkan madrasah. 37
Sejarah  perkembangan  PGA  bermula  dari  program  Departemen  Agama  yang ditandatangani  oleh  Abdullah  Sigit  sebagai  penanggung  jawab  bagian  pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai  madrasah  profesional  keguruan,  yaitu:  Sekolah  Guru  Agama  Islam  (SGAI). Sekolah  ini  terdiri  dari  dua  jenjang,  jenjang  jangka  panjang  yang  ditempuh  selama lima tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan jenjang jangka pendek
34 Sebelum  dibentuk  departemen  agama  pengurusan    madrasah  telah  mulai diperhatikan  oleh  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indoneaia  Pusat  (BPKNIP)  alam pengumumannya tanggal 22 Desember 1945 (Berita  RI tahun II Nomor 4 an 5 halaman 20 kolom  1)  yang  antara  lain  menganjurkan:  “Dalam  memajukan  pendidikan  dan  pengajaran sekurang-kurangnya  diusahakan  agar  pengajaran  dilanggar-langgar  dan  madrasah  berjalan terus  dan  dipercepat”,  kemudian  tanggal  27  Desember  1945  BPKNIP  menyarankan  agar madrasah  dan  pondok  pesantren  mendapat  perhatian  dan  bantuan.  Abuddin  Nata, ed ., op. cit ., h. 204.
35 Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, op. cit ., h. 43.
36 Ibid.
37 Ibid ., h. 43-44.
yang  hanya  ditempu  selama  dua  tahun  dan  diperuntukkan  bagi  tamatan  Sekolah Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah.  Sedangkan  lembaga  yang  kedua,  yaitu Sekolah  Guru  Hakim  Agama  Islam  (SGHAI).  Sekolah  ini  ditempuh  selama  empat tahun  dan  diperuntukkan  bagi  tamatan  SMP/Madrasah  Tsanawiyah.  SGHAI  sendiri dibagi dalam empat bagian: Bagian A mencetak guru kesusatraan, bagian B mencetak guru  ilmu  alam,  bagian  C  mencetak  guru  agama  dan  bagian  D  mencetak  tenaga pengadilan agama. 38
Kedua model madrasah ini hanya didirikan di beberapa kota di Jawa. Dalam perkembangan kemudian, SGAI berubah menjadi PGA dan SGHAI berubah menjadi SGHA.  Dengan  perubahan  itulah  kemudian  kedua  lembaga  tersebut  didirikan  di sejumlah daerah di luar Jawa.
Ketika  Jawatan  Pendidikan  Agama  dipegang  oleh  Arifin  Tamyang,  struktur madrasah  keguruan  ditata  ulang  karena  dianggap  terkesan  mengurangi  eksistensi madrasah  tersebut.  PGA  yang  dulu  ditempuh  cukup  dengan  lima  tahun,  dirubah menjadi enam tahun yang terdiri dari tingkat Pertama selama empat tahun dan tingkat Atas  selama  dua  tahun.  Kebijakan  Arifin  juga  menegaskan  dihapuskannya  PGA jangka pendek dua tahun. Sementara itu perubahan derastis juga terjadi pada SGHA. Menurut Maksum, madrasah yang terakhir ini dirubah menjadi PHIN, yang tidak lagi membuka  jurusan  keguruan.  Adapun  upaya  mencetak  guru  agama  hanya  disediakan PGA 6 tahun. 39
Salah  satu  hasil  yang  cukup  menonjol  dari  pembinaan  madrasah  pada  masa awal kemerdekaan adalah pengembangan yang intensif terhadap madrasah keguruan, baik  dalam  bentuk  PGA  maupun  SGHA.  Adapun  pariasi  kurikulum  antar  berbagai perkumpulan  pada  umumnya  masih tanpak  meskipun  sudah  mulai  diarahkan  pada perjenjangan  yang  sesuai  dengan  perjenjangan  sekolah.  Meskipun  belum  maksimal, namun  perkembangan  madrasah  pada  masa  awal  kemerdekaan  memberikan sumbangan yang cukup panjang bagi perkembangan madrasah pada masa berikutnya. Perkembangan jumlah PGA pada tahun 1951 mencapai 25 buah dan pada tahun 1954 mencapai 30 buah. 40
Sampai  pertengahan  dekade  60-an,  madrasah  tersebar  di  berbagai  daerah hampir di seluruh propinsi di Indonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa  jumlah  madrasah  tingkat    pertama  mencapai  776  buah  dengan  jumlah  murid sebanyak 87.932 orang. Adapun jumlah madrasah tingkat Atas diperkirakan mencapai 16  madrasah  dengan  jumlah  murid  sebanyak  1.881  orang.    Dengan  demikian, berdasarkan  laporan  di  atas,  jumlah  madrasah  secara  keseluruhan  sudah  mencapai 13.849  buah  dengan  jumlah  murid  sebanyak  2.017.590  orang.  Perkembengan  ini menunjukkan bahwa sudah sejak awal, pendidikan madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa. 41
38 Maksum, op. cit ., h. 124.
39 Ibid. , h. 125.
40 Ibid ., h.126.
41 Ibid.
Pada masa awal kemerdekaan, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem  pendidikan  secara  nasional,  tetapi  merupakan  lembaga  pendidikan  otonom  di bawah  pengawasan  Menteri  Agama.  Hal  ini  disebabkan  karena  kenyataan  bahwa sistem  pendidikan  madrasah  lebih  didominasi  oleh  muatan-muatan  agama, menggunakan  kurikulum  yang  belum  terstandar,  memiliki  struktur  yang  tidak seragam,  dan  memberlakukan    manajemen yang  kurang  dapat  dikontrol  oleh pemerintah.  Menghadapi  kenyataan  ini,  maka  langkah  pertama  dalam  pembaharuan pendidikan  madrasah  adalah  melakukan  formalisasi  dan  strukturisasi  madrasah. Formalisasi  ditempuh  dengan  menegerikan  sejumlah  madrasah  dengan  kariteria tertentu  yang  diatur  oleh  pemerintah,  di  samping  mendirikan  madrasah-madrasah negeri  yang  baru.  Sedangkan  strukturisasi  dilakukan  dengan  mengatur  penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan perumusan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 42
Antara  akhir  tahun  70-an  sampai  akhir  80-an,  pemerintah  mulai  memikirkan kemungkinan  mengintegrasikan  madrasah  ke  dalam  sistem  Pendidikan  Nasional. Usaha  menuju  ke  arah  ini  agaknya  tidak  sederhana  karena  secara  konstutisional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No. 4 Tahun 1959 jo. No. 12 Tahun 1954 yang terkesan mengabaikan sistem madrasah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah  memperkuat  struktur  madrasah,  baik  dalam  jenjang  maupun kurikulumnya sehingga  lulusan  memperoleh  pengakuan  yang  sama  dengan  lulusan  sekolah  dan dapat melanjutkan  ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelolah  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Untuk  tujuan  ini  dikeluarkanlah kebijakan  berupa  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  pada  tahun  1974  tentang peningkatan mutuh  pendidikan pada madrasah. 43
Memasuki dekade 90-an kebijakan pemerintah mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang  utuh. Dengan satu  sistem  yang  utuh  dimaksudkan  bahwa  pendidikan  nasional  tidak  hanya bergantung  pada  pendidikan  jalur  sekolah  tetapi  juga  memanfaatkan  jalur  luar sekolah. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang  No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan  UU  No.  4  Tahun  1950  jo.  No.  12  Tahun  1954.  Dalam  konteks  ini, penegasan  definitif  tentang  madrasah  diberikan  melalui  keputusan-keputusan  yang lebih  operasional  dan  dimasukkan  dalam  kategori  pendidikan  sekolah  tanpa menghilangkan  krakter  keagamaannya.  Melalui  upaya  ini  dapat  dikatakan  bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional. 44
42 Ainurrafiq Dawam dan Ahmad  Ta’arifin, op. cit ., h. 46-47.
43 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 102-105.
44 Maksum, op. cit ., h. 132-133.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
a.  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam di  Indonesia  dalam  pertumbuhan dan   perkembanganya memadukan dua sistem pendidikan, sistem pesantren dan sistem sekolah modern.
b.  Pertumbuhan      madrasah            dilatarbelakangi  dua    faktor,
pertama,
faktor  pembaharuan  Islam.  Terbentuknya  madrasah  tidak  lepas  dari  gerakan pembaruan  Islam  yang  dimulai  oleh  santri-santri  yang  perna  belajar  di  Timur Tengah. Kedua respon  terhadap  politik  pendidikan  pemerintah  Belanda.
Sekolah  yang  didirikan  oleh  pemerintah  Belanda  sebagai  alat  politik  penguasa dan  sifatnya  diskriminatif  serta  dikelolah  secara  modern,  membuat  kalangan intelektual Islam untuk merekonstruksi pendidikan Islam yang lebih maju.
c.  sejak  awal  hingga  sekarang  telah  hadir  berbagai  madrasah  di  hampir  seluruh wilayah  nusantara.  Madrasah-madrasah  itu  menggunakan  sistem  yang  berbeda dengan  pesantren,  baik  menyangkut  sistem  belajar-mengajar,  meteri  pelajaran, rencana pembelajaran, waktu belajar maupun guru.
d.  Perkembangan  madrasah  sebelum  dan  sesudah  kemerdekaan  sangat  ditentukan kebijakan pihak  penguasa.  Sebelum  kemerdekaan  kebijakan  yang  diterapkan oleh  pemerintah  penjajah  terhadap  pendidikan  Islam  berorientasi  pada penguatan  kekuasan  di  Indonesia.  Setelah  kemerdekaan,  pemerintah  Indonesia berusaha  menata  pendidikan  madrasah  dengan  sejumlah  peraturan  dan perundang-undangan.
2. Implikasi
a.  Madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan  alternatif  bagi  para  orang  tua  untuk menjadi  tempat  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  putra  putrinya.  Jumlahnya dari  satu  periode  ke  periode  pemerintahan  berikutnya mengalami perkembangan.  Oleh  karena  itu  penentu  kebijakan  dan  yang  terlibat  dalam proses pendidikan di madrasah seyogyanya memperhatikan sistem pembelajaran sebagaimana awal sejarah pembentukannya.
b. Bagi  pemerhati  pendidikan  Islam,  khususnya  yang  mendalami  sejarah pendidikan  Islam,  penting  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  tentang pembaharuan  madrasah.  Oleh  karena  lembaga  pendidikan  ini  tumbuh  dan berkembang  dalam  suasana  yang  sangat  kompleks,  baik  dalam  suasana  politik maupun suasana kultural.

## KEPUSTAKAAN
Daulay,  Haidar  Putra. Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaruan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009.
Dawan, Ainurrafiq dan Ahmad Ta’arifin. Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren.
Cet.I; Sapen: Listafariska Putra, 2004.
Djamas,  Nurhayati. Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pascakemerdekaan. Cet. I; Raja Grafindo Persada, 2009. h. 121.
Maksum. Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Nasir, Ridlwan. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. Cet. I;
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Nata,  Abuddin,  ed. Sejarah  Pertumbuhan    dan  Perkembangan  Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001.
Nizar, Samsul, ed. Sejarah  Pendidikan  Islam:  Menelusuri  Jejak  Sejarah  Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011.
Noer,  Deliar. Gerakan    Modern  Islam  di  Indonesia  1990-1942.  Cet.  VI;  Jakarta: LP3ES, 1994.
Saridjo,  Marwan. Pendidikan  Islam  dari  Masa  ke  Masa.  Cet.  I;    Jakarta:  Yayasan Ngali Aksara, 2010.
Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1984.
Sunanto,  Musrifah. Sejarah  Peradaban  Islam  Indonesia.  Cet.  I;    Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
Suryanegara,  Ahmad  Mansur. Api  Sejarah.  Cet.  II;  Salamadani    Pustaka  Semesta: Bandung, 2009.