## REFORMASI BIROKRASI DESA PANGGUNGHARJO
Danang Septiyanto
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia Email: danangs1203@gmail.com

## ABSTRAK
Birokrasi  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  di  semua level  pemerintahan  termasuk  pemerintahan  desa.  Akan  tetapi,  kualitas  birokrasi khususnya  di  pemerintahan  desa  pada  umumnya  masih  buruk.  Berdasarkan  kondisi tersebut,  penelitian  ini  mengkaji  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro  Hadi  selaku  kepala  desa  dalam  melakukan  Reformasi  Birokrasi.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  ofebservasi,  wawancara,  studi  kepustakaan  dan dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Reformasi  Birokrasi  di  Desa  Panggungharjo  bertujuan untuk  mengembalikan  kepercayaan  warga  masyarakat  Desa  Panggunghajo  kepada Pemerintah  Desa  Panggungharjo  mengingat  birokrasi  yang  terkesan  lamban,  korup  dan bias  kepentingan  elit.  Untuk  mewujudkan  Reformasi  Birokrasi  tersebut  maka  berbagai upaya yang dilaksanakan yakni keteladanan, memperluas pelayanan publik dalam rangka mengubah  relasi  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat,  Pelayanan  Administrasi Publik  melalui  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  membangun  kultur  baru  birokrasi  dengan memberikan reward  and  punisment ,  keterbukaan  informasi  publik  serta  mengingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa.  Reformasi Birokrasi berimplikasi pada  peningkatan  kinerja  Pemerintah  Desa  Panggungharjo  sehingga  Pemerintah  Desa Panggungharjo mendapatkan banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pemerintah Desa; Panggungharjo.

## ABSTRACT
Bureaucracy has an important role in running the government at all levels of government. However,  the  quality  of  the  bureaucracy,  especially  in  village  government,  is  generally still  poor.  Based  on  these  conditions,  this  study  examines  the  efforts  made  by  the Panggungharjo Village Government, Sewon District, Bantul Regency under the leadership of Wahyudi Anggoro Hadi as the village head in carrying out Bureaucratic Reform.  Data collection  techniques  using  observation,  interviews,  literature  study  and  documentation. The  data  analysis  method  of  this  research  is  descriptive  qualitative  analysis.  The  results show that the Bureaucratic Reform in Panggungharjo Village aims to restore the trust of the  people  of  Panggunghajo  Village  to  the  Panggungharjo  Village  Government considering  the  bureaucracy  that  seems  slow,  corrupt  and  biased  by  elite  interests.  To realize  the  Bureaucratic  Reform,  various  efforts  were  carried  out,  namely  exemplary, expanding  public  services  in  order  to  change  the  relationship  between  the  village government  and  the  community,  Public  Administration  Services  through  One  Stop Services,  building  a  new  culture  of  bureaucracy  by  providing  rewards  and  punishments, openness  of  public  information  and  increasing  quality  of  Human  Resources  (HR)  of village  officials.  Bureaucratic  reform  has  implications  for  improving  the  performance  of the  Panggungharjo  Village  Government  so  that  the  Panggungharjo  Village  Government has received many awards both from within and outside the country.
Keywords: Bureaucratic Reform; Village Government; Panggungharjo.

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2021, Disetujui: November 2021, Dipublikasikan: Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.110

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Birokrasi  sangatlah  penting  bagi  jalannya  roda  pemerintahan,  tidak terkecuali  bagi  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak kinerja  birokrasi  di  tingkat  pemerintahan  desa  yang  belum  sesuai  yang  diharapkan. Misalnya,  etos  kerja  yang  rendah  yang  ditandai  dengan  kehadiran  yang  rendah  serta belum  adanya  pengaturan  jam  kerja.  Kondisi  ini  diperburuk  dengan  kondisi  kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  juga  kurang  mumpuni,  baik  dalam  pemahaman regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa maupun penggunaan teknologi dalam menunjang  kelancaran  pekerjaan.  Dengan  kondisi  birokrasi  yang  problematik  tersebut menjadikan  gerak  langkah  birokrasi  menjadi  lamban.  Apabila  kinerja  birokrasi  seperti gambaran tersebut tidak diubah maka pemerintah desa tidak mungkin dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah regulasi dan juga harapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.
Keberadaan  birokrasi  dalam  sebuah  organisasi  sangatlah  penting  karena  birokrasi dirancang  untuk  menghasilkan  tindakan  yang  rasional.  Disadari  bahwa  birokrasi  alat untuk menjalankan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun masalahnya adalah  bagaimana  melakukan  pengawasan  terhadap  birokrasi  tersebut  (Sinambela, 2016:53).  Sedangkan  menurut  Albrow  (1989:116-117),  birokrasi  dimaknai  sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif pemerintah serta pejabat  publik baik yang menduduki jabatan tinggi maupun rendah.
Birokrasi  di  Indonesia  pada  umumnya  masih  menunjukan  kinerja  yang  buruk khususnya  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  publik  serta  memiliki  jenjang  prosedur yang  panjang.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  bila  persepsi  masyarakat  terhadap birokrasi  menjadi  negatif.  Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good governance) maka reformasi  birokrasi  merupakan  langkah  yang  penting  untuk mewujudkan  aparatur  negara  yang  kompeten.  Reformasi  Birokrasi  dalam  konteks  ini merupakan  perubahan  yang  dilaksanakan  secara  bertahap  bukan  perubahan  secara  cepat dan drastis atau radikal. Perubahan ini mencakup perbaikan struktur dan palayanan kepada
masyarakat serta pola pikir serta budaya para pegawai (Pamungkas dkk, 2019).
Pada  umumnya,  aspek-aspek  yang  menjadi  sasaran  reformasi  birokrasi  yakni kelembagaan  (organisasi),  ketatalaksanaan,  dan  sumber  daya  manusia  aparatur  (Thahir, 2015:151).  Hal  tersebut  menjadi  wajar  mengingat  pada  aspek-aspek  tersebut  birokrasi pada  umumnya  menunjukan  titik  lemahnya.  Reformasi  birokrasi  menurut  Sedarmayanti (2013:  71-72),  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kinerja melalui berbagai cara untuk mencapai efektifitas, efisien, dan akuntabel.
Sedangkan  Mustafa  (2014:153),  berbendapat  bahwa  reformasi  birokrasi  bertujuan untuk  merebut  kembali  rasa  kepercayaan  masyarakat  kepada  birokrasi.  Hal  ini  dapat dipahami mengingat birokrasi masih memiliki kesan yang buruk yakni lamban, korup dan bias  kepentingan  elit.    Kondisi  birokrasi  di  desa  juga  memiliki  potret  yang  tidak  jauh berbeda. Oleh karena itu, maka upaya reformasi birokrasi di tingkat pemerintah desa juga memiliki tantangan yang tak kalah peliknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  lokasi penelitian  di  Desa  Panggungharjo,  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul.  Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui  penelitian  lapangan  secara langsung  ke  lapangan  untuk  menemukan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian. Tujuan penelitian lapangan ( field research ) adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  (Soemitro,  1998:  92).  Pengumpulan  data sekunder  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:
a. Teknik  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara secara langsung di lapangan dengan informan atau subjek penelitian.
b. Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan dokumentasi  ( library  and  documentation ).  Studi  kepustakaaan  dilakukan  dengan cara  membaca,  memahami  serta  mengkaji  berbagai  sumber  data  sekunder  yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.
Adapun yang dijadikan subjek penelitiaan atau informan dalam penelitian ini, terdiri dari unsur:
a. Kepala Desa Panggungharjo.
b. Perangkat Desa Panggungharjo.
c. Badan Permusyawaratan Desa Pangungharjo.
d. Warga Desa Panggungharjo.
Pemilihan  subjek  penelitian  atau  informan  dari  unsur-unsur  tersebut  dimaksudkan agar  kajian  Reformasi  Birokrasi  di  Desa  Panggungharjo  memiliki  data  yang komprehensif.

## HASIL PENELITIAN
Citra buruk yang masih melekat pada birokrasi pemerintah desa harus dihilangkan. Citra  yang  melekat  ini  tidak  semata-mata  kesalahan  aparatur  pemerintah  desa.  Menurut pendapat Wahyudi Anggoro Hadi (2020 : 50), Kepala Desa Panggunharjo, ada  beberapa penyebab  yang  menjadikan  keterpurukan  desa.  Pertama,  desa  tidak  pernah  diurus  oleh negara dan tidak pernah dipandang sebagai entitas politik sejak terbitnya Undang-Undang Desa  Nomor  5  Tahun  1979.  Sebagai  akibatnya  maka  perangkat  desa  tidak  memiliki kemampuan yang handal dalam memberikan pelayanan publik karena tidak pernah dilatih untuk  meningkatkan  kapasitasnya.  Penyebab  kedua,  karena  dalam  sistem  pemerintahan desa tidak dikenal jenjang karier maka perangkat desa tidak memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka untuk menapaki jenjang karier.
Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa tentu memiliki peran yang penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  termasuk  dalam  melakukan  reformasi birokrasi.  Kepala  desa  memiliki  kepentingan  agar  birokrasinya  dapat  bekerja  dengan profesional  sehingga  program  kerjanya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu,  ia  juga menjadi  pengambil  keputusan  dalam  setiap  kebijakan  dan  program  di  tingkat  desa  serta menjadi  bagian  utama  dari  kelas  elit  di  desa.  Dengan  demikian  maka  kepemimpinan Kepala Desa memiliki determinasi yang kuat bagi berhasil atau tidaknya pembangunan di desa.  Kepemimpinan  kepala  desa  akan  menentukan  apakah  pembangunan  akan  berhasil atau  tidak  (Saefulrahman,  2015).  Terkait  dengan  kepemimpinan,  Hasyim  (2016) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan instrumen yang digunakan oleh seseorang untuk menggerakan orang lain sesuai dengan tujuan yang dikendaki.

## 1. Peran Kepala Desa dalam Melakukan Reformasi Birokrasi
Membenahi  birokrasi  yang  sudah  lama  bekerja  memiliki  kultur  yang  buruk bukanlah  pekerjaan  mudah.  Untuk  membenahi  birokrasi  di  Desa  Panggungharjo, Wahyudi  Anggoro  Hadi  selaku  Kepala  Desa  Panggungharjo  melakukan  hal-hal  sebagai berikut:

## a. Keteladanan
Untuk  membuat  perubahan  birokrasi  Wahyudi  Anggoro  hadi  tidak  hanya  sekedar berbicara  namun  memberikan  contoh  keteladanan  mulai  dari  hal-hal  yang  kecil  namun mendasar.  Misalnya,  dengan  berangkat  lebih  pagi  dari  pada  perangkat  yang  lain.  Selain itu,  juga  tidak  segan-segan  untuk  membersihkan  WC  yang  terlihat  kotor.  Demikian  pila ketika  pulang  kantor,  maka  sebelum  pada  waktunya  pulang,  pantang  baginya  untuk pulang ke rumah. Hal tersebut pada akhirnya membuat sungkan para perangkat desa yang lain,  yang  pada  umumnya  masih  berangkat  ke  kantor  siang  hari  dan  pulang  ke  kantor ketika waktu  dzuhur, sehingga pelan-pelan ada beberapa perangkat  desa yang mengikuti jejaknya.  Bagi  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  seorang  pemimpin  harus  dapat  memberikan keteladanan. Keteladanan pemimpin adalah hal yang utama sebelum meraih suatu tujuan atau menghadapi suatu rintangan (Novidwyanto, 2021).
“Pada  masa  awal  kepemimpinan  ketika  pamong  kurang  perhatian  pada  masalah kebersihan  pak  lurah  tidak  segan  segan  untuk  membersihkan.  Atau  membuka  kantor sendiri  karena  pamong  dulu  terpola  mangkat  awan  bali  awan.  Begitu  pula  ketika  belum jam pulang kantor Pak Lurah belum pulang dan ketika pamong sudah pulang sebelum jam kerja maka pak lurah pun menutup kantor sendiri. Pak lurah berangkat paling awal pulang paling  akhir  sesuai  dengan  jam  kerja.  Sehingga  bawahannya  lambat  laun  menjadi  risih dan  kemudian  terdorong  untuk  berangkat  sesuai  dengan  jam  kerja.”  (wawancara  dengan Sunardiyono, S.Pd, Pangripto (Kaur Perencanaan) Desa Panggungharjo, 28 Juli 2021).
Perilaku  keteladanan  pemimpin  dilakukan  dengan  menunjukan  kepada  para bawahan  mengenai  apa  yang  harus  mereka  lakukan,  memberikan  contoh,  memberi  tahu apa  yang  diharapkan  dari  mereka.  Hal  tersebut  dapat  dapat  ditunjukan  melalui  disiplin waktu, kepatuhan terhadap aturan, prosedur, tugas dan tanggungjawab (Hasyim, 2016).

## b. Memperluas  Pelayanan  Publik  Dalam  Rangka  Mengubah  Relasi  antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.
Kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia  belum  menunjukan  hal  yang menggembirakan.  Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  masuh rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  terdapat  perlakuan  yang  berbeda  dalam mendapatkan  pelayanan  publik  yang  dipengaruhi  oleh  pertimbangan-pertimbangan  yang tidak  objektif.  Selain  itu,  ketidakpastian  standar  biaya  menyebabkan  munculnya  KKN, supaya  pengguna  jasa  mendapatkan  kepastian  dan  kualitas  pelayanan  (Kusmayadi  dan Nurohman, 2011).
Dalam konteks Reformasi  Birokrasi  Desa Panggungharjo, Wahyudi  Anggoro Hadi
melakukan  perluasan  pelayanan  publik  dari  yang  hanya  sebatas  pelayanan  publik administratif  diperluas  menjadi  pelayanan  barang  dan  jasa  publik,  dengan  demikian masyarakat  tidak  hanya  menerima  manfaat  dari  pelayanan  tersebut  namun  dapat terbangun kedekatan antara warga dan pemerintahan desa.
“Ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi yang paling substantif sebenarnya merubah pola relasi  antara pemerintah desa warga desa. Jadi yang paling  substantif dari reformasi  birokrasi  bukan  analisi  jabatan,  memberikan  tambahn  penghasilan  berupa tunjangan kinerja. Mengapa ini penting? Karena relasi antara pemerintah desa dan warga yang terjadi selama ini hanya relasi administratif misalnya mengurus KTP, sertifikat tanah atau  surat  izin  menikah.  Oleh  karena  itu,  pola  relasi  tersebut  harus  diubah  dengan  cara memperluas dimensi pelayanan publik, tidak hanya sebatas  pelayanan administrasi publik tapi juga pelayanan yang berkaitan dengan barang dan jasa publik. Misalnya ketika anak tidak  bisa  bersekolah,  tidak  adanya  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  bagi  ibu  hamil, limbah  sampah  yang  tidak  terurus  dengan  baik  maka  hal  itu  menjadi  urusan  pemerintah desa  untuk  hadir  dan  menyelesaikan.  (wawancara  dengan  Wahyudi  Anggoro  Hadi, Kepala Desa Panggungharjo, 14 Agustus 2021).
Dalam  rangka  memperluas  dimensi  pelayanan  publik  dalam  bidang  pelayanan barang  dan  jasa  publik,  maka  Pemerintah  Desa  Panggungharjo  membentuk  lembaga- lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

## 1) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Desa Panggungharjo membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sejak tahun 2013  dengan  nama  BUM  Desa  Panggung  Lestari.  Salah  satu  unit  usaha  BUM  Desa Panggung  Lestari  adalah  pengelolaan  sampah,  hal  ini  untuk  mengatasi  permasalahan sampah  yang  ada  ditengah  masyarakat.  Desa  Panggungharjo  yang  secara  geografis terletak  di  area  suburban  dengan  penduduk  berjumlah  28.141  jiwa  (data  kependudukan Dukcapil  Kabupaten  Bantul  Tahun  2018)  tentu  memiliki  kendala  dalam  pengelolaan sampah. Oleh karena itu maka BUM Desa hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keberadaan  unit  usaha  pengelolaan  sampah  menjadi  sarana  untuk  menjaga  kebersihan lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  warga  Desa  Panggungharjo.  Dengan  demikian,  eksis negatif dari volume sampah yang berlebihan dapat dihindarkan.

## 2) Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS)
Untuk  mewujudkan  pelayanan  sosial kepada  warga  masyarakat Desa Panggungharjo  maka  pada  tahun  2013,  Pemerintah  Desa  Panggungharjo  membentuk Badan  Pelaksana  Jaring  Pengaman  Sosial  (Bapel  JPS).  Pembentukan  lembaga  ini
bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  kepada  warga  masyarakat  di  Desa Panggungharjo  yang  kurang  mampu.  Adapun  pembiaayan  untuk  kegiatan  ini  bersumber dari pemerintah desa atau masyarakat.
“Bapel  JPS  merupakan  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  pada  warga  desa yang  mengalami  kerentanan  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  ketahanan  pangan melalui  beberapa  skema.  Bidang  pendidikan  kita  ada  beasiswa  pendidikan,  bantuan pendidikan  tunai,  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi,  untuk  anak-anak  kita  sekolah disana  sampai  lulus  dengan  gratis  dsb.  Dan  itu  sampai  hari  ini  masih  berjalan. Perlindungan  kesehatan  kita  punya  perlindungan  kesehatan  ibu  dan  anak.  Seorang  ibu hamil berhak atas layanan paripurna, 7 kali pemerikasaan kehamilan, satu kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas dan 5 imunisasi lengkap. Bapel JPS kita dirikan sebagai jaring  pengaman  sosial  terakhir.  Karena  data  yang  digunakan  dari  Kementerian  Sosial pada waktu itu berangkat dari data yang amburadul. Sehingga memungkinkan warga yang sebenarnya  dapat  perlindungan  dari  negara  tidak  memperoleh  perlindungan  yang  layak. Jadi ada Jamkesmas ada Jamkesda tapi baik jamkesmas maupun jamkesda tapi berangkat dari  sistem  data  yang  amburadul.    Ketika  ada  warga  desa  yang  tidak  memperoleh Jamkesmas  dan  Jamkesda  maka  pemerintah  desa  yang  seharusnya  memberikan  jamin pengaman  sosial  terkahir.  Sehingga  warga  desa  yang  merasa  berhak  mendapatkan jaminan  sosial  dari  desa  melakukan  pengaduan  atau  usulan/permohonan  kepada pemerintah  desa  untuk  mendapatkan  palayanan  jaminan  sosial.  Pendampingan  kepada lansia  juga  masih  dilaksanakan  hingga  saat  ini.  Ada  empat  puluhan  lansia  yang  tiap minggu  dikunjungi  oleh  perawat  desa  untuk  memastikan  mereka  berada  di  hunian  yang layak,  memperoleh  asupan  pangan  yang  cukup  serta  pada  kondisi  kesehatan  yang termonitor”.  (wawancara  dengan  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  Kepala  Desa  Panggungharjo, 14 Agustus 2021)

## 3) Lembaga Mediasi Desa (LMD)
Sejak tahun 2015, untuk membantu warga masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum  maka  Pemerintah  Desa  Panggungharjo  membentuk  Lembaga  Mediasi  Desa (LMD).  Pendekatan  hukum  yang  digunakan  menggunakan  jalun  non  litigasi  (di  luar pengadilan).  Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antar warga yang memiliki permasalahan hukum.  Di lingkup desa,  permasalahan hukum  yang kerap  dijumpai  yakni terkait sengketa lahan maupun waris yang biasanya melibatkan kekerabatan yang dekat.
“Permasalahan-permasalahan  hukum  yang  melingkupi  warga  desa  tidak  jauh-jauh dari sengketa lahan. Rebutan pathok rebutan kikis gitu kan..tidak jauh jauh dari sengketa waris  yang  biasanya  melibatkan  orang-orang  dengan  tingkat  kekerabatan  yang  dekat. Sengketa  lahan  itu  adanya  antar  tetangga,  sengketa  waris  antar  ahli  waris.  Nah  kalau penyelesaian  hukum  itu  melalui  jalur  litigasi  atau  jalur  pengadilan  bisa  dipastikan kekerabatan  mereka  mesti  rusak.”  (wawancara  dengan  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  Kepala Desa Panggungharjo, 14 Agustus 2021)

## 4) Panggung Tanggap Covid-19
Pemerintah  Desa  panggungharjo  tentu  tidak  menutup  mata  terhadap  bencana  yang menimpa secara global saat ini. Bencana Covid-19 tentu juga dirasakan dampaknya oleh warga  desa  Panggungharjo.  Sebagai  perwujudan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat desa  Panggungharjo,  Pemerintah  Desa  Panggungharjo  melakukan  berbagai  upaya  untuk menanggulangi pandemi tersebut.
Pemerintah Desa Panggungharjo melakukan respon cepat dengan membentuk gugus tugas  dalam  rangka  penanganan  pandemi  dengan  nama  Panggung  Tanggap  Covid-19 (PTC-19).  Pembentukan  gugus  tugas  tersebut  dilakukan  kurang  dari  tiga  minggu  sejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan. Gugus  tugas ini tidak hanya bergerak dalam  rangka  pengurangan  dampak  kesehatan,  tetapi  juga  untuk  menangani  dampak sosial maupun ekonomi yang dialami oleh warga Desa Panggungharjo.
Selain membentuk gugus tugas Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19), Pemerintah Desa  Panggungharjo  membuat  platform e-commerce berbasis  web  dengan  nama pasardesa.id.  Pasardesa.id  adalah  platform  digital  berbasis  android  yang  digunakan sebagai perantara antara toko atau warung dengan para pembeli. Pasardesa.id merupakan respon  terhadap  pandemic Covid-19 dimana  penjualan  produk  dagang  dari  toko  atau warung  di  Desa  Panggungharjo  menjadi  terhambat  karena  pandemi  tersebut  sehingga dengan Pasardesa.id menjadi sarana agar usaha toko atau warung di Desa Panggungharjo bisa berjalan dengan lancar.
Selanjutnya untuk memitigasi dampak kesehatan akibat Covid-19, Pemerintah Desa Pangunghajo menginisiasi aplikasi Bantultangguh.com. “Bantultangguh.com memberikan informasi  terkait  yang  terkonfirmasi  positif,  yang  kontak  erat  maupun  yang  suspek dengan  derajat  gejala  berat,  sedang  ringan  atau  OTG  (Orang  Tanpa  Gejala).  Yang bergejala  berat  dan  sedang  kita  masukan  dalam  sistem  daftar  antrian  rumah  sakit sedangkan yang bergela ringan dan OTG dilakukan analisis non klinis untuk menentukan apakah  isolasi  di  rumah  atau  di  shelter.  Bantul  tangguh  juga  digunakan  untuk  mitigasi kedaruratan.  Ketika  ada  perubahan  derajat  kedaruratan  dari  yang  bergejala  sedang  dan berat  maka  kita  akan  lakukan  koordinasi,  kita  rujuk  ke  rumah  sakit  dsb.  Sehingga meskipun  kasus  covid  di  Panggungharjo  sangat  banyak  yakni  2.434  penduduk  yang terkonfirmasi posistif tapi kematiannya paling kecil yakni 85 penduduk. Karena mitigasi kedarutannya  berjalan.”  (wawancara  dengan  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  Kepala  Desa Panggungharjo, 14 Agustus 2021).

## 5) Pelayanan Administrasi Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selain  melakukan  perluasan  dimensi  pelayanan  publik,  tidak  lupa  Pemerintah Panggungharjo  juga  memperbaiki  pelayanan  administrasi  publik  melalui  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu.  Melalui  pelayanan  ini,  untuk  mengurus  pelayanan  administratif, masyarakat  cukup  melalui  satu  ruangan  yang  telah  disediakan.  Pemerintah  Desa Panggungharjo membenahi ruang pelayanan administrtif satu pintu menjadi ruangan yang sangat  nyaman. Ruangan tersebut  cukup representatif yang dilengkapi  dengan pendingin udara,  deretan  kursi  yang  nyaman  untuk  warga  yang  menunggu  pelayanan,  serta  bersih. Kemudian  ada  pengumuman  yang  menyatakan  bahwa  segala  bentuk  pelayanan  publik tidak dipungut biaya.
Ruang pelayanan bagi masuknya perangkat desa hanya ada satu pintu, sehingga arus masuk-keluarnya  perangkat  desa  akan  terlihat  dengan  jelas.  Hal  demikian  dimaksudkan untuk mencegah perangkat desa pulang sebelum waktu kerja berakhir. Untuk memberikan pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat  terkait  pelayanan  administratif  maka Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menerbitkan Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Kalurahan Panggungharjo. Dalam regulasi ini diatur terkait mekanisme serta waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pelayanan adminstratif.

## c. Membangun  Kultur  Baru  Birokrasi  dengan  memberikan  Reward  and Punishment
Langkah  berikutnya  yang  dilakukan  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  di  Desa Panggungharjo  adalah  membangun  kultur  baru  birokrasi.  Sehingga  pada  tahun    2016 dilakukan penilaian kinerja dengan cara melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, sehingga mengasilkan rumusan tambahan  pengasilan berbasis kinerja.  Rumusan tersebut menghasilkan  kebijakan  tambahan  penghasilan  bagi  aparatur  Pemerintah  Desa Panggungharjo.  Selain  itu,  kebijakan  ini  merupakan  instrumen  untuk  memberikan penghargaan (reward) dan  hukuman (punishment) bagi  aparatur  Pemerintah  Desa Panggungharjo.
Pengaturan  mengenai  tambahan  penghasilan  ini  diatur  melalui  Peraturan  Desa Panggungharjo  Nomor    01  Tahun  2016  tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  bagi Aparatur  Pemerintah  Desa.  Adapun  tujuan  dari  pemberian  tambahan  penghasilan  ini, menurut  konsideran  regulasi  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  Pamong  Desa Panggungharjo.  Dengan  adanya  regulasi  tersebut  maka  kepala  desa  dan  perangkat  desa diharapkan  dapat  meningkatkan  disiplin  yang  berdampak  pada  peningkatan  pelayanan
terhadap  masyarakat.  Adapun  besaran  tambahan  penghasilan  bagi  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa pada tahun 2016 yaitu:
1. Kepala Desa mendapat tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp. 818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
2. Sekretaris  Desa  mendapat  tambahan  penghasilan  per  bulan  sebesar  Rp. 752.000,00  (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
3. Kasi  Pembangunan  mendapat  tambahan  penghasilan  per  bulan  sebesar  Rp. 723.000,00  (tujuh ratus dua pulih tiga ribu rupiah).
4. Kasi  Pemerintahan  mendapat  tambahan  penghasilan  per  bulan  sebesar  Rp. 586.000,00  (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
5. Kaur Program mendapat tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).
6. Kaur Umum mendapat tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp. 538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
7. Dukuh  mendapat  tambahan  penghasilan  per  bulan  sebesar  Rp.  467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
8. Staf Senior I mendapat tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp. 534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
9. Staf Senior II mendapat tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp. 497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Namun,  tambahan  penghasilan  tersebut  tidak  dapat  diberikan  secara  penuh  bila Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2 % (dua persen) perhari.
2. Pulang  mendahului  tanpa  keterangan  yang  sah,  dipotong  2%  (dua  persen) perhari.
3. Tidak  masuk  kerja  tanpa  keterangan  yang  sah  dipotong  4%  (empat  persen) perhari.
4. Ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 4% (empat persen) sesuai dengan jumlah kelebihan hari.
Hingga  saat  ini,  Tambahan  Penghasilan  bagi  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa Panggungharjo  masih  dilaksanakan.  Regulasi  terbaru  yang  mengatur  hal  tersebut  adalah Peraturan  Kalurahan  Panggungharjo  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Tunjangan  Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
Panggungharjo,  Kapanewon  Sewon,  Kabupaten  Bantul.  Selain  itu,  sejak  tahun  2016 perangkat  desa  yang  berkinerja  terbaik  setiap  3  bulan  dimuat  dalam  warta  dedikasi  dan ditempel  di  ruang  pelayanan.  Tujuannya  agar  masyarakat  mengetahui  perangkat  desa yang berkinerja terbaik  dalam 3 bulan terakhir. Dengan kriteria berdasarkan pengukuran kinerja dengan dua komponen yakni pemenuhan jam kerja dan pemenuhan capain kinerja. Warta Dedikasi tersebut merupakan sebuah upaya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku  khususnya  terkait  dengan  kultur  birokrasi  Pemerintah  Desa  Panggungharjo sehingga  menjadi  bagian  dari  insentif  kepada  perangkat  desa  yang  dinilai  mempunyai kinerja  terbaik  dalam  tiga  bulan.  Penyerahan Warta  Dedikasi  dilaksanakan  setelah pelaksanaan  apel  yang  diselenggarakan  pada  hari  Senin.  Selain  itu,  perangkat  desa berkinerja terbaik tersebut juga mendapat apresiasi berupa uang sebesar Rp. 600.000,00.
“Tiap  tiga  bulan  sekali  dilakukan  penilaian  oleh  Pak  Lurah  perangkat  desa  yang memiliki  kinerja  terbaik.yang  bersangkutan  diberikan  reward  berupa  uang  sejumlah  600 ribu  rupiah.  Kemudian  foto  pamong  tersebut  dipasang  diruang  pelayanan.Untuk punishment  ada  pemotongan  gaji  bila  tidak  memenuhi  jam  kerja”(wawancara  dengan Sunardiyono, S.Pd, Pangripto (Kaur Perencanaan) Desa Panggungharjo, 28 Juli 2021).

## d. Keterbukaan Informasi Publik
Salah  satu  asas  dalam  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa  menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Desa  adalah  keterbukaan.  Namun  pada kenyataannya  belum  semua  pemerintah  desa  menunjukan  keterbukaan  dalam penyelenggaran  pemerintahan  desa.  Ketertutupan  informasi  dapat  menjadi  pintu  masuk terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat mengawasi  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  maupun  berpartisipasi  dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan (Suryani, 2019).
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan  transparansi  terhadap  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk penggunaan anggarannya maka pemerintah desa  Panggungharjo  menyampaikan  informasi  tersebut  melalui  website  Desa Panggungharjo  yakni http://www.panggungharjo.desa.id/ .  Pengelolaan  informasi  melalui website dan teknologi informasi lainnya di Desa Panggungarjo dilakukan oleh Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID). Pengaturan terkait kerterbukaan informasi publik di Desa Panggungharjo  diatur  melalui  Peraturan  Lurah  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan Panggungharjo.
Terkait dengan keterbukaan informasi ini, Wahyudi Anggoro Hadi berargumen:
“Transparansi  atau  keterbukaan  informasi  yang  dibangun  di  desa  panggungharjo adalah  upaya  untuk  memperoleh  kepercayaan  dari  warga  masyarakat,  sehingga diharapkan  masyarakat  akan  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  desa.  Karena syarat partipasi adalah adanya kepercayaan masyarakat. Itu sebabnya transparansi menjadi penting.” (wawancara dengan Wahyudi  Anggoro Hadi,  Kepala Desa Panggungharjo, 14 Agustus 2021).
e. Meningkatkaan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa.
Kinerja  suatu  organisasi  tentu  akan  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  SDM  dalam organisasi tersebut tidak terkecuali di tingkat pemerintahan desa. Dengan demikian maka keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  SDM aparat pemerintah desa. Terlebih dengan hadirnya Undang-Undang tentang Desa, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang disertai dengan  pelimpahan  dana  yang  cukup  besar  maka  peningkatan  kualitas  perangkat  desa adalah hal yang urgent. Sehingga kewenangan dan dana yang diamanahkan oleh Undang- Undang Desa dapat didayagunakan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  perangkat  desa  Panggungharjo  maka Pemerintah  Desa  Panggungharjo  memberi  kesempatan  kepada  perangkat  desa  yang pendidikannya  SLTA  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  Perguruan  Tinggi  yang  didanai oleh  Pemerintah  Desa  Panggungharjo.  Sehingga  sejak  tahun  2016  terdapat  sejumlah perangkat  desa  yang  di  tugaskan  untuk  belajar  di  STPMD  “APMD”  untuk  menempuh gelar  diploma.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  M.  Ali  Yahya,  SH,  selaku  Jogoboyo  atau Kasi Pemerintahan Desa Panggungharjo:
“Pamong yang ingin meningkatkan keilmuannya dikuliahkan di STPMD “APMD” biaya dari pemerintah desa. Hingga saat ini ada 3 staf yang dikuliahkan sedangkan dukuh ada 4 orang. Yang pendidikan SMA dikuliahkan D3.” (Wawancara dengan M. Ali Yahya, SH, selaku Jogoboyo (Kasi Pemerintahan), 27 Juli 2021).

## 2. Kendala yang Dihadapi
Dalam  melakukan  upaya  reformasi  birokrasi  tentu  terdapat  kendala  yang  harus dihadapi.  Demikian  pula  yang  terjadi  di  Desa  Panggungharjo.  Kendala-kendala  yang dihadapi dalam rangka melakukan reformasi birokrasi di Desa Panggungharjo yakni:

## a. Disiplin Kerja
Sudah  menjadi  kebiasaan  pada  masa  kepemimpinan  sebelumnya,  perangkat  desa berangkat  kantor  pada  siang  hari  dan  pulang  sebelum  waktu  yang  seharusnya.  “Kalau dulu jam 9 berangkat habis dhuhur sudah pulang sedangkan sekarang jam 8 sampai jam 4
terkadang  masih  molor  tergantung  kesibukan  yang  ada  di  kantor.”  (Wawancara  dengan M.  Ali  Yahya,  SH,  selaku  Jogoboyo  (Kasi  Pemerintahan),  27  Juli  2021).  Untuk menciptakan  disiplin  kerja  bukanlah  hal  yang  mudah,  maka  pada  tahun  2016 diciptakanlah  sistem  penggajian  berbasis  kinerja  dimana  salah  satu  indikator  kinerja perangkat kerja adalah pemenuhan jam kerja.
“Pada  awal  kepemimpinan  pasti  ada  tantangan  dan  ketika  tantangan  sudah  turun yang harus dilakukan adalah membangun sistem pengunci  agar perubahan tidak mundur lagi.  Pada  awal  kepemimpinan  selama  dua  tahun  saya  berangkat  jam  08.00  pulang  jam 16.00.  Berjalan  dua  tahun  ada  dua  orang  yang  mengikuti  maka  kemudian  diciptakanlah sistem pengunci yang memaksa perangkat desa yang lain untuk disiplin masuk kerja jam 08.00-16.00  agar  tidak  muncul  kegundahan  dari  perangkat  yang  sudah  berubah  disiplin kerjanya.  Maka  pada  tahun  2016  diciptakan  sistem  penggajian  berbasis  kinerja..yang berkinerja  baik  ya  berhak  mendapatkan  pendapatan  yang  baik  yang  berkinerja  buruk  ya mendapat  penghasilan  yang  buruk.  Sehingga  kita  malakukan  analisis  jabatan,  analisis beban kerja, pengukuran kinerja dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja.  Sehingga  antara  dukuh  yang  satu  dengan  dukuh  yang  lain  berbeda  tergantung capain  kinerjanya  meskipun  beban  kerjanya  sama.  Termasuk  memasukan  faktor  tingkat pendidikan  jadi  dukuh  yang  lulusan  SMA  berbeda  dengan  lulusan  kuliah  untuk mendorong  meningkatkan  kapasitas  mereka.”  (wawancara  dengan  Wahyudi  Anggoro Hadi, Kepala Desa Panggungharjo, 14 Agustus 2021).

## b. Pola Pikir Perangkat Desa
Adanya  pola  pikir  perangkat  desa  yang  menjadikan  mereka  sebagai  pihak  yang harus dilayani juga merupakan kendala dalam melakukan reformasi birokrasi. Dalam pola pikir  tersebut,  birokrasi  mengkonstuksikan  dirinya  sebagai  pihak  yang  menguasai, sedangkan  masyarakat  dikontruksikan  sebagai  pihak  yang  dikuasai.  Dengan  demikan menyebabkan  birokrasi  menjadi  semena-mena  terhadap  masyarakat  yang  seharusnya dilayani.  Dalam  konfigurasi  tersebut,  praktik  penyelewengan  oleh  birokrasi  menjadi  hal yang  sulit  untuk  dihindari.  Penyelewengan  tersebut  kemudian  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan pejabat atau aparat birokrasi (Pamungkas dkk, 2019).
Menghadapi  tantangan  tersebut,  Wahyudi  Anggoro  Hadi  memberikan  pemahaman bahwa  bukan  perangkat  yang  harus  dilayani  oleh  masyarakat  namun  sebaliknya masyarakatlah yang harus dilayani oleh perangkat desa.
“Pak  Lurah  memberi  pemahaman  kepada  perangkat  bahwa  hubungan  antara pamong  dan  masyarakat..pamong  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  bila masyarakat ada kesulitan pamong membantu menyelesaikannya.” (Wawancara dengan M. Ali Yahya, SH, selaku Jogoboyo (Kasi Pemerintahan), 27 Juli 2021).
c. Kebijakan Reformasi Birokrasi yang Belum Didukung Regulasi.
Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus dilandasi dengan regulasi sebagai  dasar  pemberlakuan  kebijakan  tersebut.  Namun  regulasi  yang  ada  kadangkala belum mampu mewadahi seluruh kebijakan pemerintah desa, dalam hal ini terkait dengan reformasi  birokrasi.  Dalam  konteks  Pemerintah  Desa  Panggungharjo,  regulasi  yang dimaskud  adalah  regulasi  yang  mendasari  pemberian  tunjangan  kinerja.  Seperti  yang sudah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  tujuan  pemberian  tunjangan  kinerja  adalah  untuk mengoptimalkan  pelayanan  terhadap  masyarakat  melalui  meningkatkan  disiplin,  kinerja dan  hasil  kerja.  Namun,  ketika  kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  diterbitkan  tahun 2016,  regulasi  yang  menjadi  dasar  kebijakan  tersebut  belum  diatur  oleh  pemerintah. Regulasi  yang  mengatur  keuangan  desa  pada  saat  itu  adalah  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi dalam regulasi tersebut, menurut pandangan Pemerintah Panggungharjo, belum mengatur terkait pemberian  tunjangan  kinerja  bagi  kepala  desa  maupun  perangkat  desa.  Oleh  karena  itu, Pemerintah Panggungharjo melakukan diskresi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  yang  kemudian  menerbitkan  Peraturan  Desa  Panggungharjo Nomor  01  Tahun  2016  tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Aparatur  Pemerintah Desa.
Kebijakan  reformasi  birokrasi  berikutnya  yang  belum  memiliki  dukungan  regulasi yakni  terkait  Badan  Pelaksana  Jaring  Pengaman  Sosial  (Bapel  JPS).  Kebijakan  ini menurut  Wahyudi  Angggoro Hadi  merupakan diskresi  terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional karena tidak ada regulasi turunan dari  Undang-Undang  tersebut  yang  melarang  desa  untuk  membentuk  suatu  sistem jaminan sosial bagi warga masyarakat desa.
“Contoh  diskresi  adalah  Bapel  JPS  dari  Undang-Undang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.  Bapel  JPS  Pangungharjo  didirikan  tahun  2013,  landasan  hukumnya  hanya keputusan  lurah  desa.  Konsideran  yang  digunakan  hanya  2  yakni  UUD  1945  pasal  34: fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara..  dan  UU  SJSN  bahwa  kewajiban untuk pengembangan sistem jaminan sosial tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah. Setelah  itu  tidak  ada  Peraturan  Pemerintah,  tidak  ada  Peraturan  Menteri,  tidak  ada Peraturan  Daerah  yang  melarang  desa  untuk  membangun  sistem  jaminan  sosial.” (wawancara  dengan  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  Kepala  Desa  Panggungharjo,  14  Agustus 2021).
Terkait  diskresi  tersebut,  merujuk  pada  pendapat  Wahyudi  Anggoro  Hadi, merupakan  kapasitas  regulasi  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  yakni

## kemampuan untuk memahami aturan sekaligus membuat aturan.
3. Capaian Reformasi Birokrasi Desa Panggungharjo.
a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan.
Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Reformasi birokrasi di Panggungharjo bertujuan untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga  pada  gilirannya  masyarakat  mau  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  di Desa  Panggungharjo.  Hal  disadari  karena  untuk  membangun  Desa  Panggungharjo  tidak mungkin  hanya  mengandalkan  peran  dari  Pemerintah  Desa  sehingga  peran  masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hal yang urgent.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Wuryantono dan Ruswahyuningsih (2017) didapatkan hasil bahwa semenjak Wahyudi Anggoro Hadi menjabat sebagai Kepala Desa tingkat  partisipasi  warga  dalam  proses  pembangunan  mengalami  peningkatan  hal  ini dikarenakan: Pertama, adanya political will dari kepala desa untuk membuka ruang-ruang partisipasi  melalaui  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  dibentuk  di  Desa Panggungharjo. Political  will menjadi  penting  mengingat  masyarakat  telah  lama  tidak dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga dirasa perlu upaya dari kepala desa untuk menumbuhkan  daya  kritis  dan  kreatif  warga  masyarakatnya. Kedua, adanya  rasa  saling percaya  warga  masyarakat  kepada  pemimpinnya.  Disamping  itu,  adanya  dukungan  dana untuk  mewujudkan  usulan-usulan  warga  serta  untuk  biaya  operasional  lembaga kemasyarakatan. Hal-hal tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

## b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Adanya  reformasi  birokrasi  di  Desa  Panggungharjo  dirasakan  manfaatnya  oleh warga  masyarakat  Desa  Panggungharjo  karena  salah  satu  point  penting  dalam  reformasi birokrasi  di  Desa  Panggungharjo  adalah  mengubah  relasi  antara  pemerintah  desa  dan warga  masyarakat  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  perluasan  pelayanan  publik tidak  hanya  sebatas  pelayanan  administrasi  publik  melainkan  juga  pelayanan  terkait barang  dan  jasa  publik.  Dengan  demikian  maka  permasalahan  masyarakat,  yang  tidak hanya terkait pengurusan administrasi, dapat diatasi melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi misalnya permasalahan kesehatan dan pendidikan diatasi melaui progam Bapel JPS,  permasalahan  sampah  diatasi  melalui  BUM  Desa,  serta  konflik  dimasyarakat  yang biasa berkaitan dengan sengketa tanah di selesaikan melaui Lembaga Mediasi Desa.
Selain  itu,  pembenahan  pelayanan  administrasi  publik  melalui  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  menjadikan  pelayanan  administrasi  menjadi  lebih  mudah  serta  cepat.  Hal tersebut  disampaikan  oleh  Sajuri,  salah  satu  warga  Desa  panggungharjo  yang  bertempat tinggal RT 7, Glugo, yang mengurus surat pembagian harta waris sebagai berikut:
“Mengurus surat waris harta waktu yang dibutuhkan cuma 5 menit sudah mendapat tanda tangan Pak Lurah biasanya kalau mendapatkan tanda tangan Pak Lurah kan lama..” (wawancara dengan Sajuri, warga Desa Panggungharjo, 30 Juli 2021)
Hal yang sama disampaikan oleh Catur Hermawan warga RT 01, Geneng pada saat mengurus  akte  kelahiran  anak,  yang  menyatakan  bahwa  pelayanan  pengurusan administrasi  di  Desa Pangunghajo  sudah berjalan dengan baik  dan cepat.  Demikian juga hal  yang  disampaikan  oleh  Agus  Budi  Santoso  warga  RT  06,  Krapyak  Kulon  yang mengurus  surat  nikah  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu maka antrian  untuk  mendapatkan pelayanan  tidak banyak. Dengan demikian pengurusan surat nikah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.
Dengan adanya perbaikan kinerja pemerintah desa melaui reformasi birokrasi maka keluhan  terhadap  penyelanggaraan  pemerintah  desa  menjadi  minim.  “Keluhan  dari masyarakat otomatis berkurang.
Hal-hal  yang  disampaikan  dari  masyarakat  adalah  hal-hal  yang  baik-baik  karena mereka  telah  dilayani  dengan  baik.  Ada  kemajuan  yang  signifikan  dalam  pelayanan kepada masyarakat.” (wawancara dengan Ari Suryanto, Ketua BPD Desa Panggungharjo, 30 Juli 2021).

## c. Penghargaan dari Berbagai Pihak.
Adanya reformasi birokrasi tentu berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah desa Panggungharjo. Sehingga tidak mengherankan banyak Penghargaan yang diperoleh Desa  Panggungharjo  terkait  kinerja  pemerintah  Desa  Panggungharjo,  baik  dari  dalam maupun luar negeri. Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa Panggungharjo  dari  dalam  negeri  yakni  Juara  I  Lomba  Desa  Tingkat  Nasional  2014. Sedangkan dari luar negeri yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari Desa  Panggungharjo  menerima  penghargaan  The  4th  ASEAN Rural  Development  and Poverty Eradication Leadership Award di Nay Pyi Taw, Myanmar.

## KESIMPULAN
Reformasi  birokrasi  di  tingkat  pemerintah  desa  merupakan  hal  yang  penting mengingat  kinerja  birokrasinya  yang  masih  dianggap  buruk.  Penelitian  reformasi Birokrasi  di  Desa  Panggungharjo  menunjukan  bahwa  kepemimpinan  Kepala  Desa
Panggungharjo,  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  memiliki  peran  yang  besar  dalam  mendorong proses reformasi birokrasi di Desa Pangungharjo. Hal ini terlihat dari keteladanan maupun kebijakan  reformasi  birokrasi  yang  merupakan  bagian  dari  tanggungjawab  beliau  selaku Kepala  Pemerintahan  Desa.  Menjadi  tanda  tanya  besar  apakah  reformasi  birokrasi  yang ada selama ini mampu dipertahankan ketika Wahyudi Anggoro Hadi tidak lagi menjabat sebagai  kepala  desa.  Oleh  karena  itu,  kaderisasi  kepemimpinan  di  Desa  Panggungharjo harus  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  mampu  menghadirkan  sosok  pemimpin  yang memiliki  kualitas  yang  setara  atau  lebih  unggul  dari  Wahyudi  Anggoro  Hadi.  Untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan tersebut dapat dapat dilihat dari perangkat desa yang  berkinerja  baik  maupun  pimpinan  lembaga-lembaga    kemasyarakatan  yang berkiprah dalam pembangunan di Desa Panggungharjo.
Agar  reformasi  birokrasi  dapat  dipertahankan  maka  kebijakan  terkait  reformasi birokrasi  di  Desa  Panggungharjo  harus  memiliki  payung  hukum  tertinggi  di  tingkat pemerintah  desa  yakni  peraturan  desa.  Beberapa  kebijakan  terkait  reformasi  birokrasi seperti pembentukan Bapel JPS, saat ini pengaturannya hanya didasarkan pada keputusan lurah. Selain itu, terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Administrasi Publik pengaturannya  hanya  didasarkan  pada  Peraturan  Lurah.  Sebaiknya,  regulasi  yang mengatur  kebijakan  reformasi  birokrasi  tersebut  memiliki  payung  hukum  yang  lebih tinggi yakni peraturan desa agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
Kebijakan reformasi birokrasi di Desa Panggungharjo juga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang menangani desa untuk membenahi kualitas birokrasi di desa-desa yang  lain.  Dengan  demikian  maka  pelayanan  kepada  warga  masyarakat  desa  dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin, 1989. Birokrasi . PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Azhari.  2011. Mereformasi  Birokrasi  Publik  Indonesia:  Studi  Perbandingan  Intervensi Pejabat  Politik  Terhadap  Pejabat  Birokrasi  Di  Indonesia  Dan  Malaysia .  Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.
Haning,  Mohamad  Thahir.  2015. Reformasi  Birokrasi:  Desain  Organisasi  Yang Mendukung Pelayanan Publik Di Indonesia . Ilmu Giri, Yogyakarta.
Hasyim, Djamil. 2016. Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik  Pada  Kampung  Paray  Distrik  Biak  Kota  Kabupaten  Biak  Numfor. Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI
Kusmayadi, Edi dan Taufik Nurohman. 2011. Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa (Studi Komparasi  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  dan  Pelayanan  Publik  di  Desa Sukakerta  dan  Desa  Setiawangi  Kecamatan  Jatiwaras  Kabupaten  Tasikmalaya) . Jurnal Aliansi Vol. 3 No. 2.
Mustafa, Delly, 2014. Birokrasi Pemerintahan : Edisi Revisi . Alfabeta, Bandung.
Pamungkas, W.S.B., Wibowo A.A.S, Yuniati, A. Reformasi Birokrasi Pada Administrasi Publik. Jurnal STIAMI. Vol. 2, No.1
Saefulrahman, Iyep. 2015. Kepemimpinan, Modal Sosial, Dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan Di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) . Jurnal CosmoGov . Vol.1 No.1.
Sedarmayanti.  2013. Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi  dan Kepemimpinan  Masa  Depan:  Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan Yang Baik . PT. Refika Aditama, Bandung.
Sinambela,  Lijan  Poltak,  2016 .  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi . PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1998. Metodologi  Penelitian  Hukum, Metode  dan  Jurimetri . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suryani,  Dewi  Amanatun.  2019. Peran  Pemerintah  Desa  Panggungharjo  Bantul  dalam Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pengembangan  Sistem  Informasi  Desa . Journal of Public Administration and Local Governance. Vol.3 (1)
Wuryantono, Theodorus  dan Ruswahyuningsih. 2019. Masyarakat Berdesa: Realita atau Utopia  ?  Penelitian  Evaluasi  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  Desa  Pasca Implementasi Undang-Undang Desa . STPMD APMD Repository

## Website
Novidwyanto,  Kelik.  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  Pemimpin  Muda  yang  Lahir  dari  Desa. https://www.brilio.net/creator/wahyudi-anggoro-hadi-pemimpin-muda-yang-lahir- dari-desa-b27349.html. Diakses pada tanggal 3 September 2021.
https:// www .panggungharjo.desa.id/prestasi/ diakses  pada  tanggal  29  April  2021  pukul 19.37
https:// www .panggungharjo.desa.id/BUM  Desa/ diakses  pada  tanggal  29  Agustus  2021 pukul 09.24

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Pemerintah  Desa  Panggungharjo.  Peraturan  Desa  Nomor  01  Tahun  2016  tentang Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Aparatur  Pemerintah  Desa.  Lembaran  Desa
Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 1.
Pemerintah  Kalurahan  Panggungharjo.  Peraturan  Desa  Nomor  4  Tahun  2021  tentang Tunjangan  Kinerja  Bagi  Lurah,  Pamong  Kalurahan,  Staf  Kalurahan  dan  Badan Permusyawaratan  Kalurahan  Panggungharjo,  Kapanewon  Sewon,  Kabupaten Bantul. Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 4.

## Wawancara
Wawancara dengan Perangkat Desa Panggungharjo, M. Ali Yahya, SH, 27 Juli 2021. Wawancara dengan Perangkat Desa Panggungharjo, Sunardiyono, S.Pd, 28 Juli 2021. Wawancara dengan warga Desa Panggungharjo, Catur Hermawan, 28 Juli 2021.
Wawancara dengan warga Desa Panggungharjo, Agus Budi Santoso, 28 Juli 2021.
Wawancara dengan warga Desa Panggungharjo, Sajuri, 30 Juli 2021.
Wawancara dengan BPD Desa Panggungharjo, Ari Suryanto, 30 Juli 2021.
Wawancara dengan Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, Apt., 14 Agustus 2021.