http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta

## Jayapangus Press
ISSN 2615-0891 (E) Vol. 4 No. 3 (2021)
Hambatan Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pasca Covid-19
Ni Made Arini 1 , Ida Bagus Alit Arta Wiguna 2
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram 1 arini@iahn-gdepudja.ac.id , 2 gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Keywords: Abstract Online Learning; Covid-19 The pandemic Covid-19 has made major changes in almost all aspects  of  human  life,  one  of  which  is  the  education  system. Changes in the education system are forced to make it difficult for  students  to  take  courageous  learning  and  accept  learning materials, especially students at an early age, because learning that is usually done conventionally becomes learning that is free to change, with its implementation inseparable from the role of teachers  and  technology.  This  research  aims  to  examine  the obstacles and obstacles faced by teachers  in  carrying out  bold learning  after  Covid-19.  The  method  in  this  study  uses  a qualitative method with exploratory characteristics. The results and  conclusions  in  this  paper  indicate  that  the  obstacles  and obstacles when learning courage is that the teacher is not used to it and does not have interesting learning materials to carry out bold  learning.  The  obstacle  is  the  limited  information  and government,  regarding  the  provision  of  assistance  for  school health service facilities. Kata Kunci: Abstrak Pembelajaran Daring; Covid-19 Pandemi  Covid-19  membuat  terjadinya  perubahan  besar mencakup  hampir  diseluruh  aspek  kehidupan  manusia  salah satunya  pada  sistem  pendidikan.  Perubahan  sistem  pendidikan secara  terpaksa  menyebabkan  para  siswa  menjadi  sulit  untuk mengikuti  pembelajaran  daring  serta  menerima  materi pembelajaran,  terlebih  para  siswa  di  jenjang  anak  usia  dini, dikarenakan  pembelajaran  yang  biasanya  dilakukan  secara konvensional anak bisa bermain dengan bebas  berubah menjadi pembelajaran  daring,  dengan  pelaksanaannya  tidak  dapat terlepas dari peran guru dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  apasaja  hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi oleh  guru  dalam  melaksabakan  pembelajaran  daring  pasca Covid-19.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  karakteristik  yang  bersifat  eksploratif.  Hasil dan  kesimpulan  dalam  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa hambatan  dan  kendala  saat  pembelajaran  daring  adalah  guru belum  terbiasa  dan  tidak  memiliki  bahan  ajar  yang  menarik untuk  melaksanakan  pembelajaran  daring.  Kendalanya  adalah
keterbatasan  informasi  dan  birokrasi  pemerintahan,  mengenai penyediaan  bantuan  pemenuhan  fasilitas  protokol  kesehatan sekolah.

## Pendahuluan
Penyebaran  Pandemi  Covid-19  Semakin  banyak  yang  terjangkit  dari  bulan  juli hingga agustus tahun 2021 sehingga pemberlakuan PPKM Level 4 diperpanjang kembali oleh  pemerintah  pusat  hingga  tanggal  9  agustus  2021.  Pandemi  Covid-19  merupakan musibah seluruh dunia. Seluruh segmen kehidupan manusia mengalami dampak pandemi Covid-19.  Tanpa  kecuali  sektor  Pendidikan.  Pemerintah  kembali  memutuskan  untuk melaksanakan  pembelajaran  secara  dalam  jaringan  atau synchronous (Wiguna,  2020). banyak  negara  memutuskan  untuk  menutup  sekolah  untuk  mengurangi  kontak  secara langsung  dan  untuk  mencegah  terjangkit  virus  Covid-19  atau  tetap  harus  membuka sekolah  dalam  rangka survive para  pekerja  dalam  menjaga  keberlangsungan  ekonomi (Syah, 2020).
Ada  dua  dampak  bagi  keberlangsungan  pendidikan  yang  disebabkan  oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah dampak jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang  familier  melakukan  sekolah  di  rumah.  Bersekolah  di  rumah  bagi  keluarga Indonesia  adalah  kejutan  besar  khususnya  bagi  produktivitas  orang  tua  yang  biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah.
Begitu  pula  dengan  permasalahan  psikologis  anak  usia  dini  atau  peserta  didik yang terbiasa belajar secara konvensional atau tatap muka dengan guru-guru yang ada di sekolah  (Ekaningtyas,  2020).  Seluruh  elemen  pendidikan  secara  kehidupan  sosial terdampak pandemi covid-19. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan cara dalam jaringan.  Proses  ini  berjalan  pada  skala  yang  belum  pernah  dilaksanakan  dan  terjadi sebelumnya.  Tak  terkecuali  di  pelosok  desa  terpencil  yang  berpenduduk  usia  sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan, sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas (Salsabila et al., 2020). Penilaian siswa secara online dan banyak trial and error dengan sistem yang tidak ada kepastian, malah banyak penilaian yang yang dilaksanakan secara subyektif. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di  Indonesia  yang  akan  terpapar  dampak  jangka  panjang  dari  covid-19  ini.  Dampak pendidikan  dari  sisi  waktu  jangka  panjang  adalah  aspek  keadilan  dan  peningkatan ketidaksetaraan  antar  kelompok  masyarakat  dan  antardaerah  di  Indonesia  (Wiguna, 2020).
Di  sektor  pendidikan,  pemerintah  menginformasikan  melalui  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kebijakan pembelajaran dalam jaringan atau  belajar  dengan  cara  online  dengan  cara  belajar  dari  rumah  terutama  bagi  satuan pendidikan yang berada di wilayah zona kuning, oranye dan merah. Hal ini mengacu pada Keputusan  Bersama  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Menteri  Agama,  Menteri Kesehatan dan Menteri  Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Covid-19. Bagi satuan  pendidikan  yang  berada  di  zona  hijau,  dapat  melaksanakan  pembelajaran  tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Belajar dari Rumah (BDR) dilaksanakan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).  Dalam  Undang-undang  No.  20  tahun  2003  pasal  1  ayat  15  (Kemdikbud,  2003), dijelaskan bahwa PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi  dan media lain. Dalam pelaksanaannya, PJJ  dibagi menjadi  dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring  atau  luring  atau  kombinasi  keduanya)  sesuai  dengan  karakteristik  dan ketersediaan, kesiapan sarana dan prasarana (Asmuni, 2020).
Dari  pemaparan  diatas  menyatakan  bahwa  salah  satu  jenis  pembelajaran  jarak jauh  adalah  pembelajaran  dalam  jaringan  (daring).  Sistem  pembelajaran  daring merupakan pembelajaran yang tidak melaksanakan tatap muka secara langsung antarguru dan peserta didik, melainkan menggunakan teknologi yakni internet (Widiyono, 2020). Guru  dan  orang  tua  peserta  didik  menyepakati  waktu  dalam  pelaksanaan  pembelajran. Baik  kesepakatan  dalam  menggunakan  berbagai  applikasi  seperti  whatsapp,  telegram, zoom meeting, google meet, ruang guru atau aplikasi lainnya yang disepakati bersama. Menyikapi  fakta  yang  dialami  oleh  masyarakat  di  PAUD  bernuansa  Hindu  di  kota mataram sebagian orang tua tidak memiliki perangkat handphone atau komputer untuk menunjang pembelajaran daring (Sunariyadi & Andari, 2021). Terlebih bagi peserta didik dengan  kondisi  demikian  membuat  mereka  kebingungan  dalam  menghadapi pembelajaran  daring.  Pada  satu  sisi  dihadapkan  pada  pendidikan  harus  tetap  berjalan sesuai  dengan  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  berhak  mendapatkan pendidikan.
Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  terkait  hambatan  yang  dialami  oleh  guru dalam  pelaksanaan  pembelajaran  pada  masa  pandemi    Covid-19.  Untuk  memberikan
jawaban atas rumusan masalah yang telah diterakan dalam penelitian ini akan digunakan teori  fungsional.  Teori  fungsional  struktural  adalah  suatu  bangunan  teori  yang  paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Pemikiran struktural fungsional sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  biologis,  diumpamakan  sebuah  struktur  sebagai organisme biologis yang tersusun dari organ atau bagian yang saling berhubungan dan ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar struktur tersebut  tetap  ada  dan  dapat  menjalankan  fungsinya  secara  optimal.  Serupa  dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan dalam tubuh struktur itu sendiri.
Fungsional  struktural  sering  menggunakan  konsep  sistem  sebagai  sebuah organisasi  dari  keseluruhan  bagian-bagian  yang  saling  terkait  dan  tergantung,  ketika membahas  tentang  struktur.  Fungsional  struktural  akan  digunakan  sebagai  instrumen dalam menilai pelaksanaan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI perihal  pembelajaran  di  rumah  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  sampai  pada  tingkat satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Implementasi kebijakan memerlukan sebuah struktur  dengan  sistem  yang  optimal  dari  Dinas  Pendidikan  pusat,  provinsi  dan  kota, sampai  pada  masing-masing  satuan  pendidikan  khususnya  guru  dan  orang  tua  siswa sebagai ujung tombak kebijakan pembelajaran di rumah. Teori fungsional struktural akan digunakan dalam menganalisa dan menjawab pokok permasalahan, tentang implementasi dan pelaksanaan program pembelajaran di rumah pada  lembaga pendidikan PAUD Kota Mataram  dalam  masa  pandemi  Covid-19.  Bagaimana  kebijakan  ditindaklanjuti  oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram.

## Metode
Penelitian  ini  memiliki  karakteristik  yang  bersifat  eksploratif,  dengan menekankan  proses  daripada  produk,  dengan  kecenderungan  menganalisis  data  secara induktif.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  ini  telah dilaksanakan  di  Kota  Mataram  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dengan  menyasar  13 lembaga  pendidikan  PAUD  bernuansa  Hindu  yang  ada  di  Kota  Mataram.  Pemilihan lokasi  penelitian  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  Kota  Mataram  memiliki  penduduk dengan persentase paling tinggi diantara kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok NTB. Sehingga dengan tingginya populasi penduduk beragama Hindu, Kota Mataram memiliki lembaga pendidikan PAUD paling banyak, dan layak digunakan sebagai lokasi penelitian.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yang menerapkan teknis deskriptif kualitatif sebagai suatu strategi untuk menggali data yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa, tindakan dan makna yang menyertai tindakan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan pada lokasi penelitian. Pemilihan Informan dalam  penelitian  ini  dengan  mempertimbangkan  pengetahuan  atau  pemahaman mendalam  informan  terhadap  obyek  yang  dikaji,  yang  ditentukan  secara  purposive sampling.  Selain  itu  memiliki  sifat  keterbukaan  serta  obyektif  dalam  mengungkapkan setiap  fenomena  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Informan  yang  dipilih  adalah informan  yang  berasal  dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram,  penyelenggara  PAUD Hindu,  serta  tenaga  pendidik  PAUD  yang  memiliki  relevansi  dengan  obyek  kajian penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan pemerintah dalam pencegahan terjadinya penularan  Covid-19(Sari et al.,  2020),  berdampak  pada  usaha  berbagai  kementerian  dalam  mengakomodir  dan mewujudkan  segala  pedoman,  aturan,  instrumen  dan  sarana  prasarana  penunjang  di tingkat  akar  rumput  (Saxena,  2020).  Selain  kajian-kajian  dan  penelitian  singkat  para akademisi  di  lapangan,  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  memunculkan  berbagai pedoman dan aturan, agar sebuah kebijakan dapat terimplementasikan secara maksimal. Kajian  singkat  dan  research  yang  bersifat  urgent  dan  mendesak  sudah  tentu  memiliki keterbatasan-keterbatasan,  karena  harus  segera  diterapkan,  mengingat  dampak  dari pandemi Covid-19 yang menyebar dengan cepat.
Dampak  dari  usaha  pencegahan  menyebarnya  Covid-19  berdampak  signifikan terhadap pelayanan pendidikan konvensional secara tatap muka yang harus dihentikan, dengan mengganti proses pembelajarannya menjadi pembelajaran daring dengan Belajar Dari Rumah (Wiguna & Ekaningtyas, 2021). Terhitung dari dikeluarkannya Surat Edaran Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 (Kemdikbud, 2020), tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tertanggal 9 Maret 2020.  Sampai  pada  Surat  Edaran  Mendikbud  tentang  Pembelajaran  secara  Daring  dan Bekerja  dari  Rumah  dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  (Nurkolis  & Muhdi,  2020).  Kemudian  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  4  menteri,  akhirnya sampai  pada  kebijakan  di  tingkat  provinsi  khususnya  Provinsi  NTB  dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 420/3266.UM/Dikbud dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB (Disdik NTB, 2020)
Surat  Edaran  Nomor:  420/3266.UM/Dikbud  dari  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi NTB, menjadi jawaban dari kebingungan setiap satuan pendidikan khususnya PAUD yang ada di Kota Mataram, utamanya para pengelola PAUD baik itu kepala  sekolah  maupun  guru.  Berdasarkan  pedoman  yang  ada  sesuai  instrumen  dan ketentuan  yang  diberikan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  NTB,  secara internal  para  pengelola  satuan  pendidikan  PAUD  mulai  berbenah,  mencurahkan  ide, pemikiran,  kreatifitas  dan  inovasi  para  kepala  sekolah,  guru  dan  tenaga  kependidikan, termasuk  pihak  yayasan.  Ditengah-tengah  keterbatasan  sumber  daya  para  tenaga pendidik,  pendanaan  dan  fasilitas  yang  dimiliki,  masing-masing  satuan  pendidikan PAUD bernuansa Hindu yang ada di Kota Mataram.
Berbagai tantangan dalam proses penyesuaian masing-masing satuan pendidikan PAUD  dialami  oleh  para  pengelola  pendidikan  (Taufik,  2019).  Karena  keterbatasan sumber  daya  yang  dimiliki  setiap  satuan  pendidikan  PAUD  bernuansa  Hindu  di  Kota Mataram,  walaupun beberapa PAUD ada yang telah menerima dana operasional BOS, yang dapat dialokasikan untuk penyediaan fasilitas terkait protokol kesehatan (Wiguna, 2021).  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Yuni  Karyani,  S.Pd,  Kepala  Sekolah  PAUD Gayatri. Berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Mengenai  dana,  sekolah  kita  memang  sudah  dapet  dari  dinas,  bantuan  dana operasional sekolah (BOS). Dananya dihitung per siswa. Tapi dak bisa semua kita bisa  pake  buat  beli  alat  itu  (Protokol  Kesehatan).  Tempat  cuci  tangan  yang  ada wadah  kakinya  saja,  paling  murah  sampai  ratusan  ribu,  kaki  penyangganya  kan besi. Apalagi buat beli alat cek Thermogun itu.... Sementara baru kita bisa sediain tempat  cuci  tangan  sama  sabun  cair,  paling  penting  di  depan  pintu masuk  itu  .... Yang jaga, maksudnya yang petugas pantau protokol kesehatan, khusus  dak ada, kadang giliran saja ngatur sesama guru disini.”
Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Ni Luh Putu Arini, S.Ag., S.Pd, Kepala Sekolah PAUD Sandat Kuning, perihal keterbatasan yang dimiliki sekolah menuju Fase Penyesuaian New Normal. Berikut hasil wawancara dengan Ni Luh Putu Arini, S.Ag., S.Pd:
“permakluman yah kita sekolah kecil, siswa juga tidak terlalu banyak, ibu (peneliti) kan sudah tahu sendiri. Selama ini fasilitas sudah kita berusaha penuhi, kalau tempat nyuci tangan (untuk siswa) dah dari dulu ada, tempat cuci tangan yang buat umum depan  pintu  sekolah  juga  sudah.  Lumayan  juga  biaya....  Thermogun  kita  belum punya, mahal.  Kabarnya dulu  sampe diatas satu  juta, skarang dah turun  katanya. Tapi tetap mahal juga. Kalau poster cuci tangan, sudah kita tempel. sekat pembatas meja siswa kita belum ada, biar kita cuman ada 2 ruang blajar, tapi lumayan juga pasang yang pembatas itu, apalagi kalau pasang dari kaca”
Lebih lanjut keluhan yang sama juga disampaikan oleh Ni Luh Ganti, S.H. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beliau, selaku Kepala Sekolah TK. Saraswati:
“Kita dibawah yayasan, jadi tetap berjalan sesuai petunjuk arahan yayasan. Apalagi mengenai  operasonal  sekolah,  untuk  tempat  cuci  tangan  sama  cairan  pembersih seperti yang diminta disekolah, sudah ada. Depan pintu masuk, termasuk spanduk himbauan menjaga kebersihan, yang cara cuci tangan, penggunaan masker. Tulisan kawasan  wajib  masker  juga.  Semprot  disinfektannya  samaan  dengan  ruangan- ruangan  di  kampus  dan  sekolah  SMA,  kita  jadi  satu  areal  disini.  Jadi  nunggu samaan  disemprot  semua,  dak  ada  yang  berkala,  sesuai  jadwal  begitu.  kalau antiseptik alkohol, handsanitizer sudah ada disediakan. Thermogun belum”
Informasi mengenai keterbatasan kemampuan sekolah dari Yuni Karyani, S.Pd, Ni  Luh  Putu  Arini,  S.Ag.,  S.Pd  dan  Ni  Luh  Ganti,  S.H,  selaku  pemegang  kebijakan sebagai kepala sekolah, juga didukung oleh para informan kepala sekolah lainnya. Hal serupa dijumpai pada sebagian besar sekolah PAUD bernuansa Hindu, yang ada di Kota Mataram  sebagai  lokasi  penelitian.  Keterbatasan  kemampuan  pihak  satuan  pendidikan dalam  pengadaan  fasilitas  protokol  kesehatan,  seperti  alat  pendeteksi  suhu  tubuh ( Thermogun ),  pembuatan  sekat  pembatas  meja  siswa  dan  meja  guru,  sosialisasi  atau himbauan protokol kesehatan secara elektronik atau verbal, penyediaan face shield dari sekolah,  guru  atau  petugas  khusus  pemantau  protokol  kesehatan,  dan  fasilitas  lainnya, sampai pada penyemprotan disinfektan yang terjadwal dan berkala.
Koordinasi  dan  komunikasi  secara  eksternal  menjadi  salah  satu  faktor  penting, dalam pemenuhan fasilitas  yang menunjang penerapan protokol kesehatan. Koordinasi pihak  pengelola  satuan  pendidikan  yakni  kepala  sekolah  dan  ketua  yayasan  dengan institusi  atau  dinas  terkait  (Ni’mah,  2016)  seperti  Dinas  Kesehatan  Kota  Mataram, pemerintah  Provinsi  NTB  atau  Kota  Mataram  sampai  tingkat  Kelurahan,  serta  para donatur dari lingkungan satuan pendidikan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Ida Ayu Anom Santiani, S.E, sebagai Kepala Sekolah PAUD Cahaya Ananda:
“kita berusaha tempuh hubungan keluar juga, ngubungin apa ada kesempatan buat proposal  penyediaan  sarana  protokol  kesehatan.  Seperti  yang  alat  semprot disinfektan kita bisa punya lewat sumbangan dari luar sekolah. Punya sendiri jadi bisa  terjadwal  sesuai  keperluan  kita  disini  semprotnya.  Thermogun  juga  sama prosesnya.  Kita  coba  dari  dinas  kesehatan,  Puskesmas  disini,  termasuk  donatur tetap kita, yah lewat ketua yayasan juga ikut andil. Sampai kita sudah buat video ilustrasi  kegiatan  bimbingan  belajar,  agar  bisa  sosialisasikan  pada  pihak  luar sekolah kita terapkan protokol kesehatan”
Masing-masing  pengelola  satuan  pendidikan  PAUD,  menghadapi  kondisi  dan situasi  yang  terkadang  berbeda.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ni  Luh  Pura  Kariani, S.Pd, Kepala Sekolah TK Cempaka Harum. Berikut hasil kutipan wawancaranya:
“ada pengalaman kita sebelumnya, waktu kita disini (internal sekolah dan orang tua siswa) sepakat melaksanakan bimbingan sekolah, bukan tatap muka, dari dinas datang ke sekolah. Setelah itu, kita pulangkan anak-anak. Sementara kita belum diijinkan,  biarpun  dengan  bentuk  pelayanan  bimbingan  sekolah.  Mungkin  kita juga dak sampaikan ke pengawas dari dinas (Dikbud Kota Mataram) ”.
Namun  mengenai  pelaksanaan  protokol  kesehatan,  Ni  Luh  Pura  Kariani,  S.Pd menyampaikan adanya koordinasi yang intens dengan pihak Kelurahan melalui yayasan. Berikut hasil kutipan wawancaranya:
“untuk disinfektan di ruangan, di sekolah kita, rutin dapat. Kebetulan juga ketua yayasan kita kepala lingkungan disini, jadi tetap disertakan di penjadwalan dari Kelurahan sini. Poster edukasi juga dapat dari Puskesmas, kalau ada poster baru, pasti  dikasikan  disini  juga.  Yang  langkah-langkah  cuci  tangan,  pencegahan Covid-19, etika batuk dan bersin, sama tentang kesehatan”
Komunikasi  dan  koordinasi  menjadi  penting  dalam  kemampuan  satuan pendidikan (Purandina,  2021) untuk  mempersiapkan dirinya menuju  Fase Penyesuaian Kebiasaan Baru New Normal . Terpenting lagi menghindari terjadinya kesalahan dalam hal  penerapan kebijakan  pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, maupun pengambilan  kebijakan  internal  sekolah.  Seperti  yang  disampaikan  dalam  hasil wawancara  dengan  para  informan,  khususnya  informan  Ni  Luh  Pura  Kariani,  S.Pd. Karena usaha sekolah dalam memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan masyarakat  yakni  para orang  tua  siswa  akan  pelayanan  pendidikan,  belum  tentu  sesuai  dengan  prosedur  yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti dalam Surat Edaran Nomor: 420/3266.UM/Dikbud dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
Secara internal para pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, ketua yayasan, tenaga  pendidik  dan  kependidikan  juga  memiliki  komitmen  dan  pemahaman  yang berbeda-beda,  dalam  menyikapi  kebijakan  khususnya  penerapan  Fase  Transisi  menuju Fase  Penyesuaian New  Normal .  Menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  para  pemangku kebijakan yakni kepala sekolah di tingkat satuan pendidikan PAUD, untuk memberikan pemahaman  yang  benar  dan  menumbuhkan  komitmen  para  tenaga  pendidik  dan kependidikan  yang  dimilikinya,  agar  sekolah  dapat  berjalan  dan  berhasil  menerapkan Fase Penyesuaian New Normal .
Tantangan juga muncul dari orang tua siswa sebagai pengguna manfaat pelayanan pendidikan, yang terkadang sulit untuk melaksanakan bimbingan dan panduan bagi anak- anaknya dirumah (Sunariyadi, & Andari, 2021), untuk menerapkan proses Belajar Dari Rumah  (BDR).  Menjadi  faktor  penyebab  para  orang  tua  atau  komite  sekolah, memaksakan  agar  pihak  satuan  pendidikan  membuka  layanan  pembelajaran  kembali.
Menjadi  latar  belakang  satuan  pendidikan  mengeluarkan  kebijakan,  melaksanakan program  bimbingan  sekolah  atau  bentuk  lain  yang  tidak  sejalan  dengan  kebijakan pemerintah.
Berikut  hasil  kutipan  wawancara  dengan  Ni  Luh  Pura  Kariani,  S.Pd,  Kepala Sekolah TK. Cempaka Harum, berkaitan dengan keinginan orang tua siswa:
“mulai banyak keluhan ibu-ibu, belajar dirumah belajar daring itu susah, anak- anaknya  pada  bebel  (sulit  diatur)  buat  kerjakan  tugas  sekolah,  apalagi  belajar. Pake HP saja maunya. Kami disekolah sebenarnya antara ya dan tidak, gemana caranya, kasihan juga orang tuanya. Jadi  kita buka layanan bimbingan sekolah, jadi seperti yang cerita tadi jadinya (sidak dinas pendidikan)”
Keefektifan dari sistem pembelajaran tatap muka yang selama ini telah dijalankan para  tenaga  pendidik  dan  diikuti  oleh  siswa,  memang  jauh  berbeda  dengan  sistem pembelajaran  daring.  Kalaupun  untuk  pembelajaran  BDR,  tetap  harus  ada pembimbingan,  mau  tidak  mau  akan  dibimbing  oleh  orang  tua  siswa  di  rumah. Permasalahan muncul ketika orang tua tidak memiliki kompetensi mengajar, dan dalam kurun  waktu  yang  cukup  lama  di  rumah,  anak-anak  mulai  bosan  dan  memerlukan interaksi dengan kawan-kawannya di sekolah. Berbagai faktor lain seperti suasana rumah yang  berbeda  dengan  lingkungan  sekolah  bersama  teman-teman,  kebersamaan  dalam proses pembelajaran dengan jiwa kompetitor antar siswa, dan berbagai penyebab lainnya juga menjadi hambatan pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) dan daring.
Kesulitan  pembelajaran  daring  atau  Belajar  Dari  Rumah  (BDR)  yang  harus dilaksanakan dan dibimbing oleh orang tua anak di rumah (Zaini & Soenarto, 2019), juga disampaikan oleh Made Suseni  salah seorang tenaga pendidik PAUD Cahaya Ananda. Berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Sekolah  di  saya  juga  nerapkan  bimbingan  sekolah,  tapi  kita  wanti-wanti  sekali sama orang tua, ini kan keinginan kuat dari mereka, kami hanya fasilitasi. Keluhan ibu-ibu, susahnya ngajarin anak dirumah, sampe stres katanya. Saya sih senyum aja dengerinnya.  Pihak  sekolah  minta  mereka  (orang  tua)  tanda  tangan  pernyataan meterai,  takut  kita  nanti  dituntut  kalau  ada  apa-apa.  Tapi  ibu  kepala  (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Ananda), tetap koordinasi dengan pengawas sekolah (Dinas Dikbud)  dan  yayasan.  Makanya  kita  bikin  rekaman  ilustrasi  kegiatan  bimbingan belajar  yang  nerapkan  protokol  kesehatan,  ibu  (Kepala  Sekolah  PAUD  Cahaya Ananda) juga sediakan Thermogun, Handsanitizer”
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai keluhan orang tua dan  usaha  pihak  satuan  pendidikan  untuk  mengakomodir  permintaan  orang  tua, memerlukan  adanya  kesamaan  pemikiran  dan  pemahaman  antara  masyarakat,  satuan pendidikan dan pemerintah. Menghindari adanya kesalah pamahan dan kurang tanggap
antara  pemerintah  yakni  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Mataram  atau  dinas terkait, dengan satuan pendidikan PAUD sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan.
Berbagai  kendala  komunikasi  dengan  pihak  pemerintah,  seperti  dengan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah Provinsi NTB atau Kota Mataram, juga dialami para pengelola satuan pendidikan PAUD. Berikut hasil wawancara dengan Sri Yuni Susilawati, S.Pd, Kepala Sekolah PAUD Dewi Ratih:
“Saya maklum dinas (Dinas Dikbud Kota Mataram) banyak yang diurus ya. Kita sekolah  kecil,  ya  sebisanya  memenuhi  yang  harus  ada  di  sekolah.  Kalau  tempat nyuci tangan, cairan anti septik Handsanitizer, ada kita bisa usahakan. Tapi kalau yang mahal (Thermogun, sekat meja) kita coba lewat pengawas dinas, tapi belum ada katanya buat yang PAUD. Ngajukan ke pemerintah kota (Kota Mataram) kita coba juga, syarat-syaratnya harus ada macem juga, masih belum ada informasinya dapat apa tidak kita. Apa mungkin dananya sudah abis apa gemana untuk ajukan bantuan  itu  (fasilitas  protokol  kesehatan).  Maklum  kita  sekolah  kecil,  bisa  jadi diutamain yang siswa banyak duluan”
Sependapat dengan ibu Kepala Sekolah PAUD Dewi Ratih, Sri Yuni Susilawati, S.Pd, informasi yang senada juga peneliti dapatkan dari beberapa Kepala Sekolah PAUD yang lain, khususnya PAUD yang masih memiliki sarana dan prasarana sekolah minim. Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang instansi atau dinas dan bidang apa saja, yang memberikan  bantuan  dalam  hal  penyediaan  fasilitas  protokol  kesehatan  juga  menjadi permasalahan  lain.  Karena  terkadang  para  pengelola  satuan  pendidikan  PAUD  masih bingung,  kemana  mereka  harus  mengajukan  permohonan  bantuan,  yang  berasal  dari pihak pemerintah.
Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  oleh  satuan  pendidikan  PAUD,  dalam menerapkan Fase Transisi, sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  NTB,  sesuai  dengan  Teori  Implementasi  Kebijakan  akan  dilihat  dari  empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Karena menjadi indikator penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan dapat diterapkan dengan baik, jika implementor  mengetahui  tujuan  dan  sasaran  serta  apa  yang  harus  dilakukan  untuk mencapainya. Untuk dapat mencapai sasaran kebijakan. implementor juga harus memiliki sumber  daya  yang  cukup,  dengan  kesamaan  perspektif  dari  segenap  struktur  dalam implementor akan kebijakan yang dituju, serta tidak dipersulit oleh birokrasi yang rumit.
Pertama  dalam  variabel  komunikasi,  berdasarkan  data  lapangan  diperoleh kesimpulan  bahwa  komunikasi  internal  satuan  pendidikan  secara  umum  telah terimplementasikan secara optimal. Dilihat dari komunikasi antar kepala sekolah dengan tenaga kependidikan, kepala sekolah dengan para tenaga pendidik, kepala sekolah dengan
yayasan.  Sebagai  sebuah  struktur,  implementator  dalam  hal  ini  kepala  sekolah  secara optimal memberikan arahan kepada guru dan operator sekolah, tentang tujuan dan sasaran kebijakan sesuai Surat Edaran Nomor: 420/3266.UM/Dikbud dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
Menghindari  adanya  distorsi  implementasi  kebijakan  dari  pelaksanaan  panduan penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid- 19, kepala sekolah bersama-sama dengan para guru, operator sekolah dan ketua yayasan, mengkoordinasikan 2 instrumen yang ditetapkan dalam pedoman. Membagi uraian kerja berdasarkan  berbagai  indikator  yang  ada  dalam,  pedoman  Fase  Transisi  dan  Fase Penyesuaian New Normal .
Operator bertugas melaporkan perkembangan sekolah dengan mengisi atau input data  periksa  pada  laman  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  Kemendikbud,  untuk mengetahui  kesiapan  satuan  pendidikan  pada  Fase  Transisi  menuju  Fase  Transisi  dan Fase  Penyesuaian New  Normal .  Guru  memiliki  tugas  pokok  untuk  menyiapkan  materi esensi dan non esensi, menjadi bahan ajar dan penugasan pembelajaran kegiatan Belajar Dari  Rumah  (BDR),  termasuk  untuk  pembelajaran  tatap  muka  pada  Fase  Penyesuaian New Normal . Selain itu guru dan operator juga membantu pelaksanaan kebijakan internal oleh kepala sekolah.
Sedangkan kepala sekolah dan ketua yayasan berkonsentrasi pada usaha sekolah dalam mempersiapkan segala fasilitas penunjang protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan sabun, penyediaan cairan antiseptik (handsanitizer), masker atau face shield, pembatas meja siswa atau guru, alat pengecek suhu badan (Thermogun), poster edukasi kesehatan dan kebersihan, termasuk poster pencegahan Covid-19, serta fasilitas lainnya. Program kerja lainnya adalah bersama-sama guru dan operator sekolah, mempersiapkan SOP  atau  prosedur  penerimaan  siswa  memasuki  lingkungan  sekolah,  pendampingan siswa  di  dalam  sekolah  sampai  siswa  dijemput  kembali  oleh  orang  tua  atau  pihak keluarga,  selain  penjadwalan  dan  pengaturan  jumlah  siswa  dalam  waktu  yang  sama  di sekolah.
Dukungan  sumber  daya  yang  dimiliki  implementator,  menjadi  variabel  kedua yang akan dianalisa dari data lapangan yang telah diperoleh peneliti. Berdasarkan data, mayoritas dari 13 satuan pendidikan PAUD bernuansa Hindu yang ada di Kota Mataram, masih  belum  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  mapan.  Mayoritas  PAUD  hanya memiliki  tenaga  pendidik  dengan  jumlah  yang minim,  terdapat  7  sekolah  PAUD  yang memiliki  tenaga  pendidik  2  sampai  3  orang,  4  sekolah  PAUD  yang  memiliki  tenaga
pendidik 4 sampai 5 orang, dan hanya 2 sekolah PAUD yang memiliki tenaga pendidik diatas 6 orang.
Hampir  seluruh  satuan  pendidikan  PAUD  dari  segi  kompetensi,  para  tenaga pendidiknya  belum  memiliki  kompetensi  yang  cukup,  dalam  hal  pembelajaran  daring atau  sistem  Belajar  Dari  Rumah  (BDR)  (Mundia  Sari  &  Setiawan,  2020).  Belum  ada mengikuti  pelatihan  pembelajaran  daring  atau  sistem  Belajar  Dari  Rumah  (BDR), sebelum  masa  pandemi  Covid-19  merebak  di  dunia.  Pembelajaran  daring  dan  media- media  pendukung  pelaksanaan  daring  baru  dipelajari  secara  individu  dan  autodidak, melalui  youtube  dan  webinar  yang  diadakan  oleh  Perguruan  Tinggi  dan  lembaga pendidikan lainnya. Para tenaga pendidik PAUD cenderung menggunakan aplikasi  HP seperti Whatsapp dan Zoom.
Sumber  daya  finansial  dalam  mendukung  ketersediaan  fasilitas  protokol kesehatan bagi warga sekolah, menjadi permasalahan  pokok pengelola PAUD. Di satu sisi  para  pengelola  masih  memiliki  tanggungjawab  dalam  pembiayaan  operasional sekolah,  berupa  pembayaran  gaji  para  tenaga  pendidik  dan  kependidikannya,  selain operasional  sekolah  seperti  ATK  pengadministrasian  sekolah,  pembayaran  listrik, PDAM,  dan  operasional  lainnya.  Sedangkan  pada  sisi  yang  lain,  harus  menyediakan fasilitas pendukung protokol kesehatan.
Minimnya  sumberdaya  kompetensi  dan  sumber  daya  finansial  dari  masing- masing  satuan  pendidikan  PAUD  bernuansa  Hindu  dalam  penelitian  ini,  memberikan pengaruh  yang  besar  pada  efektifitas  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  pada  Fase Transisi.  Terlebih  keinginan  pemerintah  yang  ingin  mewujudkan,  agar  setiap  satuan pendidikan PAUD dapat memasuki Fase Penyesuaian New Normal mulai bulan Januari 2021.
Data informan di tiga satuan pendidikan PAUD yakni TK. Cempaka Harum, TK. Amdani  dan  PAUD  Dharma  Gita,  mengenai  perbedaan  pandangan  akan  kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembelajaran tatap muka dan pembuat kebijakan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram.  Kebijakan harus didukung oleh kesamaan perspektif yang dimiliki oleh implementator yaitu para pengelola PAUD dengan pembuat kebijakan  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  NTB  atau  Kota Mataram. Keinginan masyarakat yang belum terakomodir dalam kebijakan pemerintah, sehingga satuan pendidikan melalui komite sekolah dan yayasan melaksanakan program bimbingan  sekolah,  yang  ternyata  belum  memenuhi  kriteria  yang  tercantum  dalam kebijakan Fase Transisi.
Diperlukan  adanya  kajian  untuk  menemukan  kesamaan  perspektif  antara masyarakat, implementator yakni pengelola PAUD dan pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Agar sasaran dan tujuan kebijakan seperti yang terkandung  dalam Surat  Edaran Nomor: 420/3266.UM/Dikbud dari Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  NTB  dapat  tercapai  secara  optimal,  tanpa munculnya konflik antara pemerintah dengan satuan pendidikan PAUD yang mencoba memfasilitasi  kepentingan  masyarakat  dan  masyarakat  yaitu  orang  tua  siswa  yang berkepentingan akan layanan pendidikan.
Struktur birokrasi  seperti yang disampaikan para informan di  PAUD bernuansa Hindu di Kota Mataram, walaupun tidak memberikan hambatan yang sangat berarti bagi pelaksanaan  kebijakan,  namun  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penelitian  ini. Keterbatasan  mayoritas  satuan  pendidikan  PAUD  baik  pada  sumber  daya  kompetensi, sumber  daya  manusia,  maupun  sumber  daya  finansial,  semakin  dipersulit  dengan kurangnya  informasi  dan  birokrasi  pemerintahan,  mengenai  penyediaan  bantuan pemenuhan fasilitas protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

## Kesimpulan
Hambatan yang dialami satuan pendidikan ada pada minimnya sumber daya yang dimiliki  implementator,  baik  sumber  daya  kompetensi  tenaga  pendidik  dalam  hal pembelajaran  daring  atau  sistem  Belajar  Dari  Rumah  (BDR),  maupun  sumber  daya finansial dalam mendukung ketersediaan fasilitas protokol kesehatan bagi warga sekolah. Perbedaan  perspektif  dalam  menanggapi  kebutuhan  siswa  antara  pengelola  PAUD sebagai  implementator,  dengan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  atau  Kota sebagai pembuat kebijakan daerah. Keterbatasan informasi dan birokrasi pemerintahan, mengenai penyediaan bantuan pemenuhan fasilitas protokol kesehatan sekolah. Sehingga berpengaruh besar pada efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah pada Fase Transisi.
Implementasi pembelajaran jarak jauh ini seringkali ditemukan kendala ataupun ketidaksesuaian dengan pembelajaran yang seharusnya, banyak yang mengira tanggung jawab pengajar dalam melaksanakan pembelajaran daring lebih ringan ketimbang dengan Pembelajaran  konvensional.  Penggunaan  media  internet  atau e-learning memiliki kendala  yang  cukup  besar,  koneksi  jaringan  dan  kesalahan  teknis  seperti server  error sehingga  menghambat  keberhasilan  tujuan  pembelajaran.  Maka  guru  diharapkan memiliki kreativitas  dalam  menyampaikan materi pembelajaran dengan  menarik minat belajar  siswa  sehingga  memotivasi  belajar  siswa  dan  berdampak  kepada  peningkatan
prestasi  siswa.  serta  sangat  diperlukan  bantuan  dari  pemerintah  untuk  membantu menunjang fasilitas yang bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran daring ini. Dengan begitu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

## Daftar Pustaka
Arta wiguna, I. bagus alit. (2020). Efektivitas Penerapan Metode Hypnoteaching Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa. PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan,
Keguruan, Dan Pembelajaran , 4 (2).
https://doi.org/10.26858/pembelajar.v4i2.13006 Asmuni, A. (2020). Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. Jurnal Paedagogy , 7 (4). https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941
Surat Edaran Nomor: 420/3266.UM/Dikbud, (2020).
Ekaningtyas,  N.  L.  D.  (2020).  Pandemi  Covid-19:  Dampak  Psikologis  Dan  Upaya
Menjaga  Kesehatan  Mental  Masyarakat.  In COVID-19:  Perspektif  Agama  dan Kesehatan .
Hanifah Salsabila, U., Irna Sari, L., Haibati Lathif, K., Puji Lestari, A., & Ayuning, A. (2020).  Peran  Teknologi  Dalam  Pembelajaran  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Al- Mutharahah:  Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Sosial  Keagamaan , 17 (2). https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020, (2020).
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2003).  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Kemendikbud , 18 (1).
Mundia  Sari,  K.,  &  Setiawan,  H.  (2020).  Kompetensi  Pedagogik  Guru  dalam Melaksanakan  Penilaian  Pembelajaran  Anak  Usia  Dini. Jurnal  Obsesi :  Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 4 (2). https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.478
Ni’mah,  F.  I.  (2016).  Manajemen  Pembelajaran  Jarak  Jauh  (Distance  Learning)  Pada Homeschooling “Sekolah Dolan". Manajemen Pendidikan , 25 (1).
Nurkolis,  N.,  &  Muhdi,  M.  (2020).  Keefektivan  Kebijakan  E-Learning  berbasis  Sosial Media  pada  PAUD  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Obsesi :  Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 5 (1). https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.535 Purandina,  I.  P.  Y.  (2021).  STRATEGI  KOMUNIKASI  INTERPERSONAL  GURU PADA  PENDIDIKAN  ANAK  USIA  DINI  SELAMA  PEMBELAJARAN JARAK JAUH. Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 1 (1), 19–35.
Sari,  W.,  Rifki,  A.  M.,  &  Karmila,  M.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Terkait Implementasi  Pembelajaran  Jarak  Jauh  Pada  Masa  Darurat  Covid  19. Jurnal MAPPESONA , 1 .
Saxena, S. K. (2020). Coronavirus Diseas 2019 (COVID-19): Epidemoogy, Pathogenis, Diagnosis, and Therapeutics .
Sunariyadi,  N.  S.,  &  Andari,  I.  A.  M.  Y.  (2021).  IMPLIKASI  POLA  ASUH  ORANG TUA DALAM PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER ANAK USIA DINI.
Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 1 (1), 49-60.
Syah,  R.  H.  (2020).  Dampak  Covid-19  pada  Pendidikan  di  Indonesia:  Sekolah, Keterampilan,  dan  Proses  Pembelajaran. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I , 7 (5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314
Taufik, A. (2019). Perspektif tentang perkembangan sistem pembelajaran jarak jauh di kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur. Jurnal Pendidikan & Konseptual , 3 (2), 88–98.
Widiyono, A. (2020). Efektifitas Perkuliahan Daring (Online) pada Mahasiswa PGSD di
Saat Pandemi Covid 19. Jurnal Pendidikan , 8 (2). https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.458
Wiguna,  I.  B.  A.  A.,  &  Ekaningtyas,  N.  L.  D.  (2021).  STRATEGI  ORANG  TUA DALAM  MENDAMPINGI  ANAK  USIA  DINI  BELAJAR  DARING  DI RUMAH. PRATAMA WIDYA: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI , 6 (1),
86-95. http://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PW/article/view/2141
Wiguna,  I. B. A. A. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah PAUD Di  Masa Pandemi Covid-19. In Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya , 1 (1), 221–233.
Wiguna,  Ida  Bagus  Alit  Arta.  (2020).  Student  responses  on  the  application  of Hypnoteaching  method  to  increase  learning  activities. Jurnal  Pendidikan  Dan Pengajaran , 53 (2). https://doi.org/10.23887/jpp.v53i2.23346
Zaini, M., & Soenarto, S. (2019). Persepsi Orangtua Terhadap Hadirnya Era Teknologi Digital  di  Kalangan  Anak  Usia  Dini. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak Usia Dini , 3 (1). https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.127