## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 2461-2473 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3900

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesty, Juli Ratnawati Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Correspondence: 212201803822@mhs.dinus.ac.id, juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id
Abstrak. Maksud  dari  penelitian  ini  ialah  demi  mengerti  pengaruh  pemahaman  tarif  pajak,  sanksi  pajak  juga keadilan  pajak  secara  parsial  pada  persepsi  mahasiswa  tentang  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  menerapkan perhitungan slovin sejumlah 183 responden. Sistem analisis penelitian yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman tarif pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada  persepsi  mahasiswa  tentang  penggelapan  pajak,  sanksi  pajak  secara  parsial  berdampak  negarif  dan  tidak signifikan  pada  persepsi  mahasiswa  pada  penggelapan  pajak,  dan  keadilan  pajak  secara  parsial  berdampak positif  dan  signifikan  pada  persepsi  mahasiswa  pada  penggelapan  pajak,  dan  keadilan  pajak  secara  simultan berdampak  positif  dan  signifikan  pada  persepsi  mahasiswa  pada  penggelapan  pajak,  dan  sanksi  pajak  secara simultan tidak berdampak positif dan tidak signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak.
Kata kunci : keadilan pajak; pemahamantarif pajak; penggelapan pajak; sanksi pajak.
Abstract. The purpose of this study is to understand the effect of understanding tax rates, tax sanctions as well as  partial  tax  justice  on  student  perceptions  of  tax  evasion.  This  study  applies  the  slovin  calculation  of  183 respondents. The research analysis system used is multiple linear regression analysis. The results of this study are that understanding tax rates partially has a positive and significant impact on students' perceptions of tax evasion, tax sanctions partially have a negative and insignificant impact on students' perceptions of tax evasion, and  tax  justice  partially  has  a  positive  and  significant  impact  on  students'  perceptions  of  tax  evasion.  tax evasion,  and  tax  justice  simultaneously  have  a  positive  and  significant  impact  on  student  perceptions  of  tax evasion,  and  tax  sanctions  simultaneously  have no  positive  and  insignificant  impact  on  student perceptions  of tax evasion.
Keywords : tax fairness; understanding of tax rates; tax evasion; tax sanctions.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dan harus mengembangkan pertumbuhan  ekonomi  negara  supaya  seimbang dengan  negara  yang  lainnya.  Demi  mencip- takannya  Negara  yang  maju  membutuhkan sumber  biaya  yang  lumayan  banyak.  Salah  satu sumber  biaya  itu  bermula  dari  pajak  (Ardi, 2016).  Mardiasmo (2019) menyampaikan, pembayaran  pajak  itu  sendiri  ialah  salah  satu bentuk kewajiban kenegaraan serta peran Wajib Pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya  guna  anggaran  Negara  serta pembangunan  nasional.  Perpajakan  sendiri merupakan  sumber  paling  berpengaruh  dari pemasukan  negara  yang  menempati  persentase paling  tinggi  di  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  jika  dibandingkan dengan  pendapatan  lainnya.  Peran  pajak  sangat penting  untuk  kebutuhan  negara,  karena  tidak adanya  pajak  aktivitas  negara  ini  akan  sulit  ter-
laksana.  Besar-kecilnya  pajak  mempengaruhi daya tampung dana negara, baik segi peanggaran rutin  ataupun  pembangunan.  Namun,  sedikit masyarakyat  yang  bisa  menikmati  apa  yang telah  mereka  gunakan.  Disisi  lain,  disampaikan penerimaan  pajak  menaik  pertahunnya,  tetapi wujud  dari  pengeluaran  negara  ini  masih  samar di rasakan oleh khalayak masyarakat. Jika hal ini terus  berjalan,  sangat  rawan  bisa  menimbulkan keengganan  rakyat  guna  membayar  pajak  dan bisa  terjadi  aksi  penggelapan  pajak  (Pulungan, 2015).
Penggelapan  pajak  merupakan  suatu aksi  penggelapan  yang  memiliki  tujuan  guna menghilangkan serta mengurangi total kewajiban untuk membayar pajak yang semesti- nya  terutang  yang  dilaksanakan  dengan  cara melanggar  hukum  (Farouq,  2018). Penggelapan sejenis ini ialah suatu bentuk kecurangan hukum karena justru melanggar undang-undang dengan harapan  dapat  lepas  dari  beban  pajak.  Pada
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
umumnya  bersifat  simulasi  (berpura-pura),  me- nutupi  kenyataannya,  contohnya,  mengungkap- kan suatu pernyataan yang tidak benar (Siahaan, 2010).  Di  Indonesia  sendiri,  penggelapan  pajak masih  amat  sering  terjadi  dikalangan  oknum wajib pajak yang kurang memiliki rasa tanggung jawab.  Belakangan  ini  pemerintah  Negara  kita ditemukan  suatu  permasalahan,  salah  satunya kasus  penggelapan  pajak.  Penggelapan  pajak yakni  perilaku  yang  dilaksanakan  oleh  wajib pajak apakah terhindar atau tidak guna mengatur suatu  kejadian  tersebut,  mengurangi  atau menghapus  serta  memperhatikan  ada  atau tidaknya  dampak  pajak  yang  dihasilkan  dari ketentuan  juga  peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku  (Mardiasmo,  2018). Setelah peristiwa Gayus H.P Tambunan terbongkar,  semua  kasuss  penggelapan  pajak mulai  terbongkar.  DJP  menemukan  ada  3  kasus penggelapan  pajak  sehingga  membebani  negara sampai  ratusan  bahkan  milyar  rupiah.  Dalam kasus  penggelapan  dana  pajak  terjadi  di  Sema- rang  baru-baru  ini.  Salah  satu  direktur  diperus- ahaan  berinisial  MY  diduga  mengemplangkan pajak  senilai  1,3  miliar.  Penyidik  menyatakan bahwa  aksi  mengemplang  pajak  ini  dilakukan tersangka  MY  dengan  cara  sengaja  tidak melaporkan  seluruh  peredaran  omzet  perus- ahaannya. Penyidik memaparkan bahwa hal ter- sebut  mengakibatkan  kerugian  pada  pendapatan negara sebesar 1,3 miliar.
Maksud dari penelitian ini guna menguji secara empiris pengaruh dari pemahaman perpa- jakan  tentang  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  serta keadilan  pajak  pada  presepsi  mahasiswa mengenai  penggelapan  pajak (tax  evasion) . Fenomena yang ada disekitar kita sekarang yaitu di era saat ini, media digital bisa digunakan guna menangkap  subjek  pajak  berpotensial  terutama di  generasi  milenial.  Saat  awal,  pola  pikiran harus  diajarkan  dengan  hal  yang  positif  menuju ke  depaan  sehingga  melibatkan  diri  dalam pembayaran  pajak.  Mahasiswa  sendiri  termasuk dalam  kelompok  berpotensi  wajib  pajak. Dikarenakan  mahasiswa  mempunyai  peluangg banyak  sebagai  sumber  wajib  pajak  yang  baru. Dari  penjelasan  dan  pengetahuan  yang  lebih meluas  tentang  pajak,  maka  dari  itu  penelitian ini  ingin  lebih  tau  sejauh  mana  mahasiswa mengerti tentang pemahaman perpajakan tentang  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  dan  keadilan pajak  dikalangan  mahasiswa  akuntansi  karena sekarang  berada  di  era  banyaknya  kasus
penggelapan  pajak  yang  bergerak  terjadi  di Indonesia (Nuraliyah, 2018).
Penelitian  Kristanto  (2016),  perilaku penggelapan  pajak  merupakan  hal  utama  tidak terlaksananya  target  penerimaan  pajak  di Indonesia. Penggelapan pajak memicu minimnya  penerimaan  pajak  yang  sudah ditetapkan.  Tidak  terlaksananya  target  pajak dikarenakan  oleh  beberapa  hal,  yang  pertama merupakan  adanya  praktek  kecurangan  yang dilaksanakan oleh wajib pajak yakni penggelapan  pajak  (Fatimah,  2017).  Aspek- aspek  yang  mempengaruhi  pembayaran  pajak merupakan  peranan  penting  dalam  membantu pemerintah  dalam  meningkatkan  pendapatan pajak untuk perkembangan negara serta kesejahteraan  penduduk  itu  sendiri.  Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak ialah eti- ka  penggelapan  pajak  masih  minim  dibahas. Menurut  Rahma  (2013)  salah  satu  aspek  adalah kurangnya  pemahaman  tentang  penggelapan pajak  (tax  evasion),  seperti  undang-undang perpajakan  dan  serta  penerapan  guna  adanya jeda  dalam  undang-undang  perpajakan,  yang menyebabkan penyalah gunaan untuk penggela- pan pajak, seperti berbohong saat menyampaikan informasi keuangan atau menyembunyikan  informasi  keuangan.  Menurut Ningsih  (2019)  peninjauaan  di  lingkungan mahasiswa,  beberapa  peneIiti  melihat  faktor penggeIapan  pajak  di  negara  berkembang  dari perspektif  etika  yang  berbeda  dari  di  negara maju. Namun, sebagian besar dari mereka dilihat dari  perspektif  konseptual.  Selanjutnya  persepsi mahasiswa mengenai sempitnya keadilan, korupsi,  dan  diskriminasi,  hal  lain  yaitu  tarif pajak,  sanksi  pajak,  juga  kurangnya  keadilan pajak  bisa  memanipulasi  pembayaran  pajak. Alasan yang berbeda, tergantung pada perspektif seseorang, membentuk motif pemahaman masyarakat  mengenai  bagaimana  sesuatu  itu patut atau tidak.
Pemahaman  Perpajakan  ialah  metode dimana wajib pajak mengerti mengenai perpajakan  juga  mengimplementasikan  dalam membayaraan  pajak  Suryadi  (2018).  Informasi tentang  pajak  dan  cara  atau  mekanisme  dimana Wajib  Pajak  menafsirkan  dan  menjalankan kebijakan  perpajakan  yang  benar,  seperti perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak. Jika  setiap  wajib  pajak  memahami  dan memahami  hal  ini,  maka  dengan  sendirinya wajib  pajak  akan  bertambah  (Astana,  2016). Tarif  Pajak  merupakan  dasar  penetapan  tarif
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
pajak.  Tarif  pajak  dipakai  diIndonesia  guna memungut pajak (Erlin, 2020). Banyaknya pajak yang  wajib  dibayarkan  ditentukan  oleh  imbalan pajak  yang  di  persentasekan.  Tarif  pajak  yang tinggi akan berdampak pada perilaku penggelapan  pajak.  Tarif  pajak  saja  tidak menetapkan apakah masyarakat hendak membayar pajak atau tidak; berbalik lagi, semua sistem pajak mempunyai kegunaan. Wajib pajak bakal  kurang  patuh  jugabisa  jadi  terlibat  dalam penggelapan pajak jika tarif pajak tidak diputus- kan  dengan  tepat.  Dalam  penelitian  Felicia (2017),  Fitria  (2022),  Emel  (2022)  dan  Sari (2021) menemukan bahwa pemahaman perpajakan  mengenai  tarif  pajak  berpengaruh positif  pada  persepsi  mengenai  penggelapan pajak.  Berbeda  dengan  hasil  peneIitian  Rio Santana  (2020)  dan  Orin  (2019)  menemukan jika  pemahaman  perpajakan  mengenai  tarif pajak  tidak  mempunyai  pengaruh  pada  persepsi mengenai penggelapan pajak.
Sanksi  Perpajakan  merupakan  per- tanggungan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  bisa  dipatuhi,  dengan  kata lain  sanksi  perpajakan  yaitu  cara  pencegah supaya  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Bilamana sanksi perpajakan  yang  dikenakan  pada  wajib  pajak lebih berat, maka memotivasi wajib pajak bakal patuh  dan  mengurangi  penggelapan  pajak, begitu  pula  sebaliknya  (Nopriana,  2016). Menurut  Rio  Santana  (2020)  dan  Annisa  Aulia Rahma (2020) apabila sanksi pajak berpengaruh positif  dan  signifikan  pada  persepsi  terkait penggelapan pajak. Namun menurut Sari (2021), sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  kecil  bahkan tidak  berpengaruh  pada  persepsi  dengan penggelapan  pajak.  Keadilan  dalam  perpajakan menurut  Nurlaela  (2016)  keadilan  dalam perpajakan  mempengaruhi  wajib  pajak  daIam penggeIapan  pajak.  Pajak dirasa  adil  oleh  wajib pajak  bila  pajak  yang  dikenakan  setara  dengan kesanggupan  membayar  dan  manfaat  yang diterima,  maka  wajib  pajak  akan  merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan. Semakin tidak adil suatu sistem perpajakan yang diterapkan,  maka  semakin  rendah  tingkat kepatuhannya,  yang  berarti  kecenderungan untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak  semakin  besar  dan  membuat  penggelapan pajak  menjadi  etis  atau  wajar,  meskipun  tidak dibenarkan  karena  melanggar  ketentuan  yang berlaku.  Menurut  beberapa  penelitian,  persepsi tentang  penggelapan  pajak  dipengaruhi  oleh
pemahaman  mereka  tentang  keadilan  pajak. Menurut  Sari  (2021),  Yanto  (2022),  dan  Laela (2020)  menjumpai  jika  pemahaman  perpajakan tentang  tarif  pajak  berpengaruh  positif  pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan menurut Rio Santana (2020), Thessa Sondakh  (2019)  dan  Siti  Nurlela  (2017)  men- jumpai  jika  pemahaman  perpajakan  tentang keadilan  pajak  tidak  berpengaruh  pada  persepsi tentang penggelapan pajak.
Teori  Ajzen  menyatakan  bahwasannya Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  yaitu  pen- ingkatan  berawal  dari Theory  of  Reasoned Action (TRA). Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  mempunyai  variabeI  pengendalian  ting- kah  laku  yang  tidak  ada  pada Theory  of Reasoned  Action (TRA).  Variabel  pengendalian tingkah laku menyebutkan bila tidak semuannya perilaku  yang  di  dapatkan  dari  individu  berada di  akar  kendali  individu  itu. Theory  of  Planned Behavior (TPB)  menuturkan  bila  niat  seseorang tentang  perilaku  dibuat  oIeh  3  faktor  utamanya antara  lain attitude (sikap), subjective  norm (norma  subjektif),  serta perceived  behavioral control (kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan). Model Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  me- mangkas  tiga  macam  aIasan  yang  mampu mempengaruhi  perilaku  yang  diambil  oleh individu,  yaitu:  1) Behavioral  beliefs ,  merupa- kan  kepastian  tentang  adanya  suatu  perilaku. Juga  maksud  lain, behavioral  belief ialah kepatuhan  dari  individu  akan  hasil  ( outcome ) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada Theory of Reasoned  Action (TRA)  hal  ini  disebut  dengan sikap  ( attitude )  terhadap  perilaku.  2) Normative beliefs ,  merupakan kepercayaan  mengenai keinginan normatif yang timbul sebab pengaruh orang lain dan dorongan guna melengkapi inten- si  itu  ( normatif  beliefs  and  motivation  to comply ). Menurut Theory  of  Reasoned  Action , perihal  tentang  disebut  juga  norma-norma subjektif  sikap  ( subjective  norms )  mengenai perilaku.  3) Control  Beliefs ,  merupakan  ke- percayaan  mengenai  adanya  haI-haI  yang  men- dorongh  atau  mencegah  keIakuan  yang  diper- lihatkan  dan  persepsinya  tentang  seberapa  kuat haI-haI  tersebut  mendorong  atau  mencegah periIakunya  tersebut  ( perceived  power ).  HaI yang dapat menangkal saat periIaku ditampiIkan dapat  bermulla  dari  diri  pribadi  maupun  dari luar,  faktor  Iingkungan. Pada  Theory  of Reasoned  Action (TRA)  variabeI  ini  beIum muncul,  maka  ditambahkan  pada Theory  of
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
Planned  Behavior (TPB),  disebut perceived behavioral control . Sistematisnya, behavioral beliefs mewujudkan  perilaku  baik  atau  buruk  tentang suatu  objek, normative  beliefs mewujudkan  de- sakan  sosiaI  yang  dipahami  ( perceived  social pressure ) atau norma subjektif ( subjective norm ) dan control  beliefs memperkenalkan perceived behavioral control atau  kontrol  kepribadian yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Niat perilaku ( behavioral intention ) yang menimbulkan individu  berperilaku  ( behavior )  (Putri,  2017). Keterkaitan  teori  tersebut  dengan  penelitian  ini bahwa dapat disimpulkan bahwa sikap seseorang untuk berperilaku baik dalam pelaksanaan pera- turan  perpajakan  secara  langsung  memudahkan kegiatan  perpajakan  wajib  pajak,  dan  kemung- kinan  terjadinya  perbuatan  melanggar  hukum dalam  hal  ini  Tindakan  penggelapan  pajak  (tax evasion) menjadi lebih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman  perpajakan  tentang  tarif  pajak, sanksi  pajak,  dan  keadilan  pajak  terhadap persepsi  mahasiswa  mengenai  penggelapan pajak  (studi  empiris  pada  mahasiswa  akuntansi khususnya manajemen perpajakan tahun 2018/2019  di  Universitas  Dian  Nuswantoro Semarang).

## Pengembangan Hipotesis
Menurut  Susanti  (2019)  Tarif  pajak merupakan  presentase  untuk  menjumlah  ban- yaknya  pajak  terhutang  (yang  wajib  dibayar). Tarif  pajak  yaitu  komponen  pendapatan  yang diIaporkan  patut  dibayarkan  pada  negara  oleh wajib  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Felicia  (2017)  dan  Safitri  (2020)  menunjukkan bukti  jika  tarif  pajak  berpengaruh  positif  pada persepsi  tentang  penggelapan  pajak.  Berdasrkan teori  yang  disampaikan  bahwa  didalam  Theory of  Planned  Behavior,  pajak  bisa  dipengaruhi dengan perilaku individu  yang  tidak  patuh  akan kewajibannya dalam membayar pajak, dikarenakan  jika  tarif  pajak  dinaikkan  dengan penghasilan wajib pajak yang rendah, mengakibatkan  individu  untuk  tidak  patuh bahkan  cenderung  melakukan  kecurangan. Berlandaskan hal tersebut hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut :
H1  :  Tarif  pajak  dapat  berpengaruh  positif  ter- hadap persepsi penggelapan pajak.
Sanksi  perpajakan  dilaksanakaan  guna membuat ketaatan wajib pajak daIam melakukan kewajiban  pajak.  Penting  untuk  wajib  pajak
mempelajari  sanksi  pajak  untuk  menentukan akibat hukum dari Tindakan yang dilakukan. Hal ini  searah  dengan  hasil  penelitian  Maghfiroh (2016)  dan  Susanti  (2019)  yang  menyebutkan jika  sanksi  pajak  berdampak  negative mengenai penggelapan  pajak.  Dalam Theory  of  Planned Behavior ,  individu  melaksanakan  sesuatu  baik daIam  sikap  maupun  berperilaku  berdasarkan pada  niat  ataupun  rencana.  Berdasarkan  pada teori  itu  sanksi  pajak  baik  dari  peraturan  akan mempengaruhi  individu  untuk  patuh  dan  jauh dari  niat  untuk  meIakukan  kecurangan.  Sanksi perpajakan  merupakan  salah  satu  langkah  yang dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  meminimal- isir  penggelapan  pajak  atau  tax  evasion.  Dalam hal  ini  pemerintah  melaksanakan  peran  yang amat penting daIam pelaksanaan sanksi perpajakan, karena sangat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Kepastian hukum memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  komitmen wajib pajak untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya.  Berlandaskan  hal  tersebut  se- hingga hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut : H2  :  Sanksi  pajak  dapat  berpengaruh  negative terhadap persepsi penggelapan pajak.
Menurut  Pratiwi  (2019)  Penggelapan pajak  juga  menggambarkan  hasiI  dari  keadiIan pajak  karena  berpengaruh  pada  bagaimanapun seseorang bersikap dan mendorongnya. KeadiIan  pajak  bisa  dilihat  dari  bagaimana pemerintah  menyikapi  masyarakat,  yang  ber- pengarub terhadap perilaku mereka dan mendorong  terbentuknya  penggelapan  pajak. Sama  dengan  membayar  pajak,  wajib  pajak ingin  diperlakukan  sama  untuk  perlakuan  yang adil  yakni  keinginan  universal.  kejujuran  dan keadilan  menuntut  perlakuan  yang  sebanding dengan  manfaat  dan  kemampuan  membayar wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021)  telah  melakukan  penelitian,  dilakukan pengujian keadilan perpajakan terhadaap persepsi  penggelapan  pajak  yaitu  melihat dampak keadilan perpajakan hasilnya signifikan pada persepsi penggelapan pajak. semakin tinggi keadilan  dalam  pajak  maka  semakin  terbuka penggunaan  uang  pajak  untuk  kesejahteraan yang  dirasakan  masyarakat.  Berdasarkan  teori yang  telah  disampaikan  bahwa  didalam  Theory of  planned  Behavior,  motivasi  ada  dibalik  Tin- dakan  yang  dilakukan  seseorang.  Bila  dikaitkan dengan  teori  ini,  seseorang  termotivasi  untuk bersikap  adil  ketika  menerima  keadilan,  karena merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang  akan  diterimanya.  Dengan  cara  ini,  indi-
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
vidu  akan  patuh  Ketika  mereka  menerima keadilan.  Masyarakat  tidak  mau  membayar pajak jika hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak  sesuai.  Dengan  demikian,  semakin  tinggi keadilan  yang  ditegakkan,  semakin  rendah penggelapan  pajak.  Berlandaskan  hal  tersebut maka hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut : H3  :  Keadilan  pajak  berpengaruh  positif  ter- hadap persepsi penggelapan pajak.

## METODE
Di  dalam  peneIitian  ini  menggunakan peneIitian  kuantitatif.  Data  primer  yaitu  jenis data yang dipakai di peneIitian ini. Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan  survei  serta  memakai  media  angket (kuisioner).  Kuisioner  sendiri  disebar  dalam bentuk link dan selebaran tertulis yang akan diisi oleh responden yang tujuannya guna menghasilkan  respon  sebagian  pertanyaan  yang diciptakan  dari  peneliti.  Populasi,  berdasarkan Sugiyono  (2014),  Populasi  ialah  lokasi  pen- yamarataan  terdiri  atas  obyek/subyek  yang memiliki  jenis  dan  karakteristik  tertentu. Populasi pada peneIitian ini merupakan mahasiswa  yang  masih  aktif  di  program  studi Akuntansi  Angkatan  2018/2019  di  Universitas Dian  Nuswantoro  Semarang.  Sampel,  menurut Sugiyono  (2009),  sampel  ialah  sekelompok jumlah dan karakteristik populasi atau Sebagian kecil dari populasi menurut aturan tertentu untuk mengganti  populasi.  Sampel  pada  penelitian  ini yaitu Metode SampIing yaitu metode pengambiIan sampeI.
Metode  purposive  sampIing  dipakai dalam  penelitian  ini.  Purposive  sampIing  ialah metode  pengambiIan  sampeI  yang  menentukan kriteria  tertentu  (Sugiyono,  2014).  Tujuan penggunaan  purposive  sampIing  adalah  guna mengidentifikasi  sempel  penelitian  yang  benar- benar  membutuhkan  kriteria  tertentu  agar sempel  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel peneIit- ian ini ialah mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Dian Nuswantoro Semarang tahun 2018/2019  yang  telah  menyelesaikan  mata kuliah  Manajemen  Perpajakan.  Ukuran  sempel untuk  peneIitian  ini  diyakinkan  menggunakan perhitungan SIovin :
n = = = 183,783
Dimana  : 𝑛 =  Jumlah  Sampel; 𝑁 =  Jumlah populasi; 𝑒 = Presentase Kelonggaran ketidaktelitian  yang  masih  mampu  ditolerir  saat pengumpulan  sampel  dan  bisa  mampu  ditolelir atau diharapkan, dalam penelitian ini merupakan 5%.
Menurut  data  yang  peneliti  dapat tercatat  sejumlah  125  mahasiswa  akuntansi tahun 2018 dan 215 mahasiswa akuntansi tahun 2019  dengan  jumlah  340  mahasiswa  aktif  yang telah  menyelesaikan  mata  kuliah  Manajemen Perpajakan.  Menurut  perhitungan  diatas,  maka total  sampeI  yang  akan  digunakan  didalam peneIitian ini berjumlah 183,783 mahasiswa dan dibuIatkan  menjadi  183  mahasiswa  akuntansi tahun 2018/2019 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

## Definisi Operasional Variabel Penggelapan Pajak (Y)
Penggelapan  Pajak  ialah  upaya  wajib pajak  untuk  melonggarkan  beban  pajak  dengan cara  melanggar  hukum.  Dalam  menyikapi penggelapan  pajak  menerapkan  dengan  skala likert  dimana  sikap,  pendapat  dan  persepsi seseorang  atau  kelompok  orang  menegnai fenomina  sosial  diukur  dengan  skala  likert (Sugiyono,  2019).  Indikator-indikator  penggela- pan  pajak  sebagai  berikut  :  (1)  penggelapan  pa- jak  dianggap  etis  apabila  tidak  menyampaikan SPT  tepat  waktu;  (2)  penggelapan  pajak  etis apabila  saya  menyampaikan  SPT  dengan  perhi- tungan yang tidak benar; (3) wajib mendaftarkan diri  sebagai  wajib  pajak;  (4)  pajak  mewajibkan untuk  menggunakan  NPWP  sesuai  dengan  ke- tentuan;  dan  (5)  penggelapan  Pajak  etis  apabila saya tidak menyampaikan jumlah yang sesungguhnya.

## Pemahaman Tarif Pajak (X1)
Tarif  pajak  dipakai  diIndonesia  guna memungut pajak (erlin, 2020). Banyaknya pajak yang  wajib  dibayarkan  ditentukan  oleh  imbalan pajak  yang  di  persentasekan.  Tarif  pajak  yang tinggi  mempengaruhi  etika  penggelapan  pajak. Untuk  mengukur  pamahaman  perpajakan  men- erapkan  dengan  skala  ordinal.  Sedangkan  skala ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk  mengukur  kesetujuan  responden  dengan pertanyaan  penelitian.  Indicator-indikator  tarif pajak sebagai berikut : (1) memahami jenis tarif pajak  yang  harus  dibayarkan;  (2)  memahami cara  memperhitungkan  pajak  penghasilan  yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
undang; (3) memahami sanksi atas penggelapan tarif  pajak;  (4)  memahami  perhitungan  dalam penghasilan tarif pajak perusahaan; (5) penggelapan dianggap etis apabila pajaknya ter- lalu tinggi.

## Sanksi Perpajakan (X2)
Sanksi perpajakan ialah jaminan dipatuhinya  ketentuan  peraturan  perundang undangan  perpajakan,  jika  sanksi  perpajakan ialah sarana edukasi bagi wajib pajak yang tidak melanggar  peraturan  perpajakan  (Mardiasmo, 2018). Dalam pengukuran sanksi pajak digunakan  skala  ordinal.  Dimana  skala  ordinal, yaitu  skala  pengukuran  yg  digunakan  untuk mengukur  seberapa  setuju  responden  dengan pertanyaan penelitian. Indikator-indikator sanksi perpajakan  sebagai  berikut:  (1)  sanksi  pajak harus  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecua- li;  (2)  sanksi  denda  atau  bunga  diberikan  jika ada  keterlambatan  pembayaran  dan  pelaporan pajak;  (3)  sanksi  denda  mendorong  saya  untuk membayar dan melaporan pajak tepat waktu; (4) saksi  pidana  merupakan  upaya  terakhir  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak;  (5) pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat  merupakan saran mendidik wajib pajak.

## Keadilan Pajak (X3)
Keadilan  ialah  faktor  yang  membuat wajib  pajak  untuk  melaksanakan  perilaku penggelapan pajak. Didalam pengukuran keadilan pajak dengan skala likert, dimana sikap seseorang atau sekelompok orang, pendapat dan persepsi  terhadap  fenomena  social  diukur dengan  menggunakan  skala  likert  (Sugiyono, 2019).  Indikator-indikator  sanksi  perpajakan sebagai  berikut  :  (1)  wajib  pajak  yang  berada dalam  kondisi  ekonomi  yang  sama  akan dikenakan  pajak  yang  sama;  (2)  beban  pajak setiap  wajib  pajak  adalah  sama  setiap  wajib pajak  yang  mempunyai  jumlah  penghasilan  dan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan; (3) beban pajak setiap wajib  pajak  berbeda  jika  jumlah  penghasilan mereka  juga  berbeda  tanpa  membedakan  jenis dan  sumber  penghasilan;  (4)  Undang-undang pajak  yang  berlaku  sekarang  sudah  adil  sesuai tingkat  pendapatan  wajib  pajak;  (5)  Pajak  yang dibayar  sebanding  dengan  manfaat  yang diterima.

## Alat Analisis
Teknik anaIisis data daIam peneIitian ini meIiputi  anaIisis  statistik  deskriptif  untuk  uji kuaIitas  data  (uji  vaIidasi  dan  reaIiabiIitas), anaIisis  regresi  Iinier  berganda,  dan  pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f, uji t dan uji koefisien determinasi (R²).

## Uji Kualitas Data
Data itu sendiri sangat mendasari dalam penelitian,  karena  berdasarkan  data  inilah hipotesis ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen  data  harus  diuji  untuk  mendapatkan data yang berkualitas tinggi. Dengan menggunakan  instrument  pengumpulan  data yang  valid  dan  reliable,  diinginkan  hasil penelitian  jadi  valid  dan  reliabele  (Sugiyono, 2013).  Dalam  penelitian  ini  dua  data  uji  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  :  (A)  Uji VaIiditas. Uji vaIiditas dipakai demi mengetahui valid  atau  tidaknya  suatu  kuesioner.  Jika pertanyaan-pertanyaan  pada  instrumen  atau kuesioner  bisa  mengungkap  apa  saja  yang  akan dinilai  oIeh  kuesioner  tersebut,  maka  dianggap valid  (Ghozali,  2018);  (B)  Perbandingan koefisien  r  hitung  dan  koefisien  r  tabel digunakan  untuk  menentukan  apakah  suatu variabel  asli  atau  tidak.  Jika  r  hitung  >  dari  r tabel,  suatu  variabel  dianggap  valid.  Jika  r hitung  variabel  <  dari  pada  r  tabelnya,  maka variabel  tersebut  dianggap  tidak  valid;  dan  (C) Uji  Reliabilitas.  Menurut  Ghozali  (2016), reliabilitas merupakan evaluasi terhadap konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan  kuesioner.  Jika  jawaban  seseorang dalam  menjawab  pertanyaan  itu  konsisten  dan sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  maka kuisioner  dapat  disebut  reliabel  atau  handal. Sedangkan  reliabilitas  pengukuran  mengacu pada  sejauh  mana  suatu  hasil  ukur  dapat diterima  serta  memberikan  hasil  yang  serupa bila  diulangi  pada  subjek  yang  sama.  Jika  niIai Cronbach  Alpha  suatu  variabel  Iebih  dari  0,70, dikatakan dapat reIiabe.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji  Normalitas,  menurut  Ghozali  (2018)  uji normalitas  ini  menentukan  apakah  residual dalam model regresi ini cocok dengan distri- busi normal. Uji normalitas juga menerapkan uji  Kolmogorov,  pegujian  data  ini  guna melihat bagaimana nilai residual terdistribusi normal atau tidak.
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
2. Uji  Multikolinearitas,  menurut  Ghozali (2018)  digunakan  guna  melihat  bagaimana bentuk regresi menemukan keterkaitan antara variabel bebas (independen). Yang seharusnya  tidak  ada  hubungan  antara variabel  independen  karena  model  regresi yang  sesuai.  Jika  multikolinearitas  kuat, koefisien  regresi  standar  akan  lebih  besar, menghasilkan  rentang  kepercayaan  yang lebih  luas  untuk  parameter  estimasi,  dengan risiko menerima hipotesis yang salah.
3. Uji  Heteroskedastisitas,  menurut  Ghozali (2018)  uji  ini  menentukan  bagaimana terdapat ketidakcocokan varians antara residual  satu  pengamatan  dengan  residual lainnya  dalam  bentuk  regresi.  Dan  guna meninjau bagaimana terdapat ketidakcocokan varian dari residuaI satu ke pengamatan yang lain,  aIat  statistik  yang  digunakan  ialah  uji zpread/ uji scatterplot.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan  Regresi  linear  berganda dalam penelitian ini ialah : Y = α + β1X 1 + β2X 2 + β3X 3 + e Keterangan  :  Y  =  Kepatuhan  wajib  pajak;  α  = Konstanta;  β1  =  Koefisien  regresi  Pemahaman Perpajakan;  β2  =  Tarif  Pajak;  β3  =  Koefisien regresi  Sanksi  Pajak;  X 1 =  Tarif  Pajak;  X 2 = Sanksi Pajak; X 3 = Keadilan Pajak; e = Residual

## Pengujian Hipotesis
Uji F
Bahwa  hipotesis  Ho  :  b1  =  0  artinya, semua  variabel  independen  (x)  secara  simultan
tidak  berpengaruh  variable  dependen  (y).  Ha  : b1  ≠  0  artinya,  seluruh  varibael  independen  (x) secara  simultan  mempengaruhi  variable  de- penden  (y).  Menetapkan  tingkat  kepercayaan 95%  (α=  0,05).  Penentuan  signifikansi  Nilai signifikansi ( P valu e) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan  Ha  diterima.  Nilai  signifikansi  (P  value)  > 0,05, maka Ho diterima Ha ditolak.

## Uji t
Bahwa  hipotesis  Ho  :  b1  =  0  bahwa, masing-masing  variabel  bebas  (x)  tidak  ber- pengaruh  pada  variable  terikat  (y).  Ha  :  b1  ≠0 artinya,  masing-masing  variabel  bebas  (x)  ber- pengaruh terhadap variable terikat (y). Menetap- kan  tingkat  kepercayaan  95%  (  α=  0.05  ). Menetapkan  signifikansi  Nilaisignifikansi  (  P value  )  ≤  0,05,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha diterima.  nilai  signifikansi  (P  value)  >  0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

## Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  adalah  cara untuk melihat seberapa baik modeI menjeIaskan variabeI  bebas  (Ghozali,  2018). Nilai  Adjusted R  square  sama  dengan  variabilitas  variabel independen. Misalnya, jika suatu angka mempu- nyai  nilai  R  square  yang  disesuaikan  sebesar 0,645,  ini  memberitahu  jika  variabilitas  dapat menjelaskan 64,5% variabel independen, sedangkan sisanya 35,5% dijeIaskan oleh faktor- ffaktor  yang  bukan  termasuk  dalam  modeI regresi.

## HASIL
Tabel 1 Uji Validitas Variabel Indikator Hasil R Hitung Hasil R Tabel Keterangan Tarif Pajak (X1) X1.1 0,565 0,1220 Valid X1.2 0,673 0,1220 Valid X1.3 0,684 0,1220 Valid X1.4 0,655 0,1220 Valid X1.5 0,645 0,1220 Valid Sanksi Pajak (X2) X2.1 0,663 0,1220 Valid X2.2 0,826 0,1220 Valid X2.3 0,762 0,1220 Valid X2.4 0,786 0,1220 Valid X2.5 0,700 0,1220 Valid Keadilan Pajak (X3) X3.1 0,874 0,1220 Valid X3.2 0,875 0,1220 Valid X3.3 0,858 0,1220 Valid X3.4 0,794 0,1220 Valid
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
X3.5 0,846 0,1220 Valid Penggelapan Pajak (Y) Y1.1 0,840 0,1220 Valid Y1.2 0,833 0,1220 Valid Y1.3 0,826 0,1220 Valid Y1.4 0,886 0,1220 Valid Y1.5 0,833 0,1220 Valid
Sumber : data olahan
TabeI  1  diperlihatkan  bahwasannya hasil  uji  validitas  mengetahui  bahwa  seluruh indikator  yang  dipergunakan  guna  mengukur variabel  yang  dipakai  didalam  penelitian  ini memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel  untuk degree  of  freedom (df)  yaitu  n-2, yaitu  183-2=181  adalah  sebesar  0,1220.  Maka, dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  pertanyaan yang  dipergunakan  untuk  mengukur  variabel pemahaman tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan keadilan pajak (X3), dinyatakan valid. Tabel 2  membuktikan  bahwa  hasil  uji  reliabilitas menunjukkan  bahwasannya  semua  variabel dalam  penelitian  ini  dapat  diyakini  reliabel  lan- taran nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator  pengukur  variabel  dalam  kuesioner adalah  reliabel,  yaitu  kuesioner  yang  dipakai dipenelitian  ini  ialah  kuesioner  yang  han- dal/reliable.
Tabel 1 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian Conbach's Alpa X1 0,838 X2 0,898 X3 0,944 Y 0,942 Sumber : data olahan Tabel 2 HasiI Uji Normalitas Unstandardized Residual N 183 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 4.38328961 Most Extreme Differ- ences Absolute .064 Positive .064 Negative -.043 Test Statistic .064 Asymp. Sig. (2-tailed) .064 c
Sumber : data olahan
Tabel  3    hasil  uji  ini  mengemukakan bahwa  uji  normaIitas  jika  asymp.  sig.  menam- pilkan  nilai  >  0,05  menunjukkan  di  data  dalam tabel  penelitian  normal.  Dari  tabeI  bisa  diper-
hatikan  hasiI  dari  uji  normaIitas  data  penelitian ini  yaitu  0,064  yang  bermakna  data  peneIitian ini adalah data normal.

## Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) TOTAL X1 (Tarif Pajak) .864 1.158 TOTAL X2 (Sanksi Pajak) .854 1.171 TOTAL X3 (Keadilan Pajak) .864 1.157 Sumber : data olahan
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
Uji MuItikoIinearitas ini diIakukan guna mengetahui  seberapa  kuat  hubungan  variabel independent  tersebut.  MuItikolinearitas  berlaku apabila  nilai  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  > 10  atau  Tolerance  <  0,1  berarti  ada  gelaja multikolinearitas.  Jika  nilai  VIF  <  10  atau Tolerance  >  0,1  berarti  tidak  ada  gejala multikolinearitas. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai  VIF  lebih  rendah  dari  batas maksimum  10 atau nilai Tolerance lebih dari 0,1. Dapat dipas- tikan kalau tidak adanya gejala muItikoIinearitas (tidak  ada  hubungan  yang  sangat  kuat  antara variabel independen dengan variabel independen lainnya).  Dalam  hal  ini  bahwa  tidak  terdapat kesalahan  asumsi  muItikoIinearitas  pada  model persamaan regresi.

## Sumber : data olahan

## Gambar 1
Uji Zpread (Scatterplot)
Gambar 1 dengan uji scatterpIots terlihat jika  titik-titik  menyebar  seperti  tak  beraturan lalu menyebar baik diatas maupun dibawah ang- ka 0 pada sumbu Y. HaI ini bisa diketahui maka tidak  terjadi  heteroskedastisitas  didalam  modeI regresi.  Berdasarkan  Tabel  5  maka  persamaan regresi  linear  berganda  dalam  penelitian  ini adalah:  Y = 0,171 X 1 – 0,269 X 2 + 0,585 X 3
Tabel 5

## Uji Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.515 2.495 TOTAL X1 (Tarif Pajak) .228 .090 .171 TOTAL X2 (Sanksi Pajak) -.451 .113 -.269 TOTAL X3 (Keadilan Pajak) .609 .070 .585
Sumber : data olahan
Hasil  persamaan  regresi,  nilai  konstanta sebesar  6,515  maka  Tarif  pajak  (X1),  Sanksi pajak  (X2),  dan  Keadilan  Pajak  (X3)  dianggap konstan  maka  penggelapan  pajak  konstan sebesar  6,515.  Koefisien  regresi  variabel  tarif pajak  (X1)  sebesar  0,228  artinya  tarif  pajak mengalami  peningkatan  1%  maka  penggelapan pajak  (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,228 dengan anggapan variabel independen lain nilainya  tetap.  Koefisien  regresi  variabel  sanksi
pajak  (X2)  sebesar  0,451  artinya  sanksi  pajak mengalami  peningkatan  1%  maka  penggelapan pajak  (Y)  akan  mengalami  penurunan  sebesar 0,451 dengan anggapan variabel independen lain nilainya  tetap.  Koefisien  regresi  variabel  keadi- lan  pajak  (X3)  sebesar  0,609  artinya  keadilan pajak  mengalami peningkatan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami pening- katan  sebesar  0,609  dengan  anggapan  variabel independen lain nilainya tetap.
Tabel 6 HasiI Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 1524.646 3 508.215 26.015 .000 b Residual 3496.807 179 19.535 Total 5021.454 182 Sumber : data olahan
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
Tabel 6 diketahui jika nilai F merupakan nilai positif sebesar 26,015 serta nilai sig. 0,000. Nilai  sig.  lebih  rendah  dari  0,05  dapat  diartikan hipotesis diterima dan semua variabel independent bisa mempengaruhi variabel dependen. Tabel 7 terIihat bahwa niIai R Square
yang  telah  disamakan  (Adjusted  R  Square) sebesar  0,304  yang  berarti  pengaruh  variabel bebas  pada  variabel  terikat  sejumlah  30,4%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainn yang tidak ada pada model ini.
Tabel 7 Uji Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .551 a .304 .292 4.420 Sumber : data olahan Tabel 8 Uji t Model Standardized Coefficients t Sig. Beta 1  (Constant) 2.611 .010 TOTAL X1 (Tarif Pajak) .171 2.542 .012 TOTAL X2 (Sanksi Pajak) -.269 -3.989 .000 TOTAL X3 (Keadilan Pajak) .585 8.720 .000 Sumber : data olahan
Pemahaman  tarif  pajak  terhadap  penggelapan pajak
Dalam  Hipotesis  pertama  di  penelitian ini merupakan tarif pajak berdampak positif pa- da  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  dalam  tabel uji t dapat diIihat jika signifikan dari X1 0,010 < 0,05 yang berarti angka signifikansi < 0,05 yang menampilkan  jika  Tarif  Pajak  diterima.  Nilai Coefficients yang dihasilkan sebesar 0,171 yang menunjukkan  nilai  variabelnya  positif.  Wajib pajak bahwasannya memiIiki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan akan mengingat,  menaksir  dan  ada  keinginan  untuk memenuhi  secara  utuh  total  nominal  tarif pajaknya.  Dengan  kesadaran  wajib  pajak  yang tinggi  untuk  membayar  penuh  tarif  pajak,  maka tingkat  penggelapan  pajak  bisa  berkurang.  Bisa disimpulkan  jika  hipotesis  pertama  (H1) diterima.  Tarif  pajak  ialah  persentase  berdasar- kan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh wajib  pajak.  Disaat  ini  ada  kasus  dimana pembayar  pajak  ingin  menyimpan  harta  mereka sebanyak-banyaknya  melalui  pajak  apapun caranya,  bengan  beralasan  berusaha  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  atau  mengamankan harta  kekayaan yang diperolehnya.  Setiap  wajib pajak berusaha untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara perundang-undangan  perpajakan  yang  tidak  sah maupun yang sah salah satunya adalah tindakan
penggelapan  pajak. Berdasarkan  Permatasari (2017)  wajib  pajak  memiliki  penilaian  sendiri tentang  tarif  pajak  saat  ini.  Dengan  menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud guna meningkatkan  penerimaan  pendapatan  negara, nyatanya  fakta  nya  dilokasi  malah  sebaliknya. Lantaran dengan semakin meningkat tarif pajak, maka  menyebabkan  semakin  besar  pula  tingkat penggelapan  pajak.  Perkara  ini  menyebabkan pendapatan yang harusnya diterima negara akan semakin menurun.

## Sanksi pajak terhadap penggelapan pajak
Hipotesis  kedua  pada  penelitian  ini merupakan  sanksi  pajak  berpengaruh  negative pada penggelapan pajak. Berdasarkan pada tabel uji  t  dapat  diketahui  bahwa  signifikan  dari  X2 0,000  >  0,05  yang  berarti  angka  signifikansi  > 0,05  yang  menampilkan  jika  sanksi  perpajakan diterima.  Nilai  Coefficients  yang  dihasilkan sebesar  -0,269  yang  menunjukkan  nilai  varia- belnya  negatif.  Sanksi  perpajakan  merupakan konsekuensi  ketidak  patuhan  wajib  pajak  dalam self asseestment system. Hal ini guna menaikkan kepatuhan  wajib  pajak  yang  menjadikan  sanksi pajak  menjadi  tolak  ukur  wajib  pajak  untuk mematuhi  aturan  yang  ada.  Bisa  disimpulkan jika  hipotesis  kedua  (H2)  diterima.  Penelitian ini,  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap penggelapan  pajak.  Oleh  karena  itu  perlu  dit-
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
erapkan  sanksi  pajak  yang  jelas.  Wajib  pajak mau mematuhi kewajiban  perpajakannya jika merasa bahwasannya  sanksi  perpajakan  bakal lebih merugikannya. Didalam hal ini, maka bisa dimaksud  jika  penerapan  sanksi  pajak  yang tegas dan  berat  menjadikan  wajib  pajak  akan patuh membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak  dianggap  perilaku  yang  tidak  etis. Sebaliknya, bila pemberlakuan sanksi perpajakan yang tidak tegas dan tidak berat oleh karena  itu  wajib  pajak  bisa  memilih  tidak  mau membayar  pajak  bahkan  bisa  melaksanakan tindakan  penggelapan  pajak  dipandang  sebagai perbuatan yang etis.

## Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak
Hipotesis  ketiga  di  peneIitian  ini  meru- pakan  keadiIan  pajak  berpengaruh  positif terhadap  penggeIapan  pajak.  Berdasarkan  pada tabel uji t dapat diketahui bahwa signifikan dari X3 0,000 < 0,05 yang berarti angka signifikansi < 0,05 yang menampilkan bahwa keadilan pajak diterima.  Nilai  Coefficients  yang  dihasilkan sebesar  0,585  yang menunjukkan  nilai  variabel- nya  positif.  Wajib  pajak  beranggapan  jika mereka  berhak  mendapatkan  keadilan  karena pajak yang mereka bayarkan dan layanan publik serta  fasilitas  yang  publik  yang  dirasakana. Keadilan  didalam  diwujudkan  dengan  cara pemerintah  mendistribusikan  pendapatan  pajak yang besar untuk kesejahteraan rakyat. Semakin wajib  pajak  memahami  tentang  keadilan  perpa- jakan, diharapkan semakin meningkat kepatuhan wajib  pajaknya.  Bisa  disimpulkan  jika  hipotesis ketiga  (H3)  diterima.  Di  dalam  Theory  of Planned  Behavior  (TPB)  menerangkan  jika perilaku yang diakibatkan oleh individu dihasilkan dari niat untuk berperilaku. Meskipun kantor  pajak  telah  berlaku  adil  menurut  dalam undang-undang, termasuk mewujudkan pengenaan  pajak  yang  umum  dan  seragam kepada  wajib  pajak  juga  disesuaikan  dengan kesanggupan  masing-masing  Wajib  Pajak, belum tentu  penggelapan  pajak  akan  berkurang, lantaran  bisa  jadi  Wajib  Pajak  memiliki kepentingan sendiri contohnya ingin memperkaya  diri  sendiri  dan  tidak  ingin membayar  pajak  bukan  akibat  adanya  faktor keadilan. Teori keadilan Rawls (1971) menetap- kan  jika  pemungutan  pajak  patut  bersifat  final, adil  dan  merata.  Gagasan  mengenai  pentingnya keadilan  dalam  membayar  pajak  terutang  pada wajib  pajak  akan  memengaruhi  sikap  dalam pembayaran pajak. Pemerintah akan memperke-
nalkan system pajak yang adil untuk meningkat- kan kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan,  penelitian  ini  menampilkan  jika  tarif pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan pada presepsi mahasiswa terkait dengan penggelapan  pajak  secara  positif,  yang  mana semakin  baik  sistem  perpajakan  dan  tingginya pemahaman  perpajakan  bisa  mempengaruhi persepsi  wajib  pajak  bahwa  penggelapan  pajak tidak  etis  dilakukan,  sedangkan  sanksi  pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  2002,  Perceived  Behavioral  Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior, Ekonomi . Annisa Aulia Rahma, 2020, Pengaruh Pemahaman  Perpajakan  Tentang  Tarif Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan, Akuntansi Perpajakan , 2.
Ardi,  2016,  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan  Pajak  Di  Kota  Surakarta, Jurnal Akuntansi dan Pajak .
Astana,  I.W.S.  2016,  Pengaruh  Penerapan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi , 18. Deri  Yanto,  2022,  Pengaruh  Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Pajak
Terhadap  Upaya  Penggelapan  Pajak, Akuntansi Perpajakan , 1.
Emel  Rensiana  Weti,  2022,  Pengaruh  Sistem perpajakan,  Keadilan  Pajak  dan  Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur, Akuntansi Perpajakan , 2. Erlin,  2020,  Pengaruh  Love  Of  Money,  Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak ( Tax  Evasion )  (Studi  Kasus  Pada  KPP Pratama Tegal), Akuntansi Perpajakan Farouq,  2018, Hukum  Pajak  DiIndonsia  Suatu Pengantar  Ilmu  Hukum  Terapan  Di Bidang Perpajakan , Pertama ed.. Jakarta: Kencana. Fatimah, 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penggelapan  Pajak  di
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, Jurnal  Akuntansi  dan Pajak , 1.
Felicia,  I.  2017,  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,
Sanksi  Perpajakan  dan  Tarif  Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Studi  Kasus  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta), Akuntansi Perpajakan , 25.
Fitria, K.I. 2022, Pengaruh Pemahaman Perpajakan  Tentang  Tarif  Pajak,  Sanksi Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak, Akuntansi Perpajakan , 14.
Ghozali,  I.  2016, Desain  Penelitian  Kuantitatif
& Kualitatif . Edited by Yoga Pratama.
Ghozali,  I.  2018, Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 , 9th ed.. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kristanto,  A.B.  2016,  Persepsi  Calon  Wajib
Pajak  dan  Wajib  Pajak  Terhadap  Etika Penggelapan  Pajak  di  Salatiga, Jurnal Akuntansi , 1.
Laela  Fadjriyatul  Hasanah,  2020,  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) (Studi Empiris pada Wajib  Pajak  Usaha  yang  Terdaftar  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Magelang), Akuntansi Perpajakan , 2.
Maghfiroh,  D.  2016,  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Penggelapan  Pajak, Akuntansi
Perpajakan , 1, 39–55.
Mardiasmo,  2011, Perpajakan  (Edisi  Revisi) . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo,  2018a, Perpajakan .  Edisi  Terb.
Edited by Maya. CV. Andi Offset.
Mardiasmo,  2018b, Perpajakan  Edisi  Terbaru . Edited by Andi. Yogyakarta. Mardiasmo,  2019, Perpajakan,  Edisi  2019 .
Jakarta: Penerbit Andi.
Ningsih,  D.N.C.  2019,  Determinan  Persepsi Mengenai  Etika  atas  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion), Akuntansi Perpajakan Nopriana, R.R. 2016, Pengaruh Sistem Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan Diskriminasi  Terhadap  Persepsi  Wajib
Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion), Akuntansi Perpajakan , 9. Nuraliyah, 2018, Mengubah Pola Pikir Generasi Milenial Soal Pajak , DDTCNews .
Available
at:
https://news.ddtc.co.id/mengubah-pola- pikir-generasi-milenial-soal-pajak-
11841.
Nurlaela,  S.  dkk,  2016,  Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan
Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Perilaku Tax Evasion, akuntansi perpajakan Orin Ndari Ervana, 2019, Pengaruh Pemeriksaan Pajak,  Keadilan  Pajak  dan  Tarif  Pajak Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Klaten), akuntansi perpajakan , 1.
Permatasari,  I.  2017,  Minimalisasi  Tax  Evasion
Melalui  Tarif  Pajak,  Teknologi  dan
Informasi  Perpajakan,  Keadilan  Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian  Pengeluaran  Pemerintah (Studi  Empiris pada Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Wilayah  KPP  Pratama Pekanbaru Senapelan), Akuntansi
Perpajakan , 2.
Pratiwi,  E.  2019,  Keadilan  dan  Diskriminasi Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak: Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi, Jurnal Akuntansi .
Pulungan,  2015,  Pengaruh  Keadilan,  Sistem
Perpajakan,
dan Kemungkinan
Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion),
Akuntansi Perpajakan , 2.
Putri,
A. 2017, Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor di Denpasar, Jurnal Akuntansi Rahma,  2013,  Pengaruh  Keadilan,  Sistem
Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Perilaku Tax Evasion, Akuntansi perpajakan . Rio  Santana,  2020,  Pengaruh  Keadilan,  Sanksi Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak,

## Akuntansi Perpajakan
Safitri,  D.  and  Silalahi,  S.P.  2020,  Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  Dan  Penerapan Sistem  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan
Anggita  Cahyaningtyas  Putri  Pramesty  dan  Juli  Ratnawati,  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Presepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
Wajib  Pajak:  Sosialisasi  Perpajakan Sebagai  Pemoderasi, Jurnal  Akuntansi dan Pajak , 20(2), 145–153.
Sari,  N.P.P.  2021,  Pengaruh  Keadilan  Pajak, Sistem  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Badan  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion), Jurnal Kharisma Siahaan,  M.P.  2010, Hukum  Pajak  Elementer Konsep  Dasar  Perpajakan  Indonesia , Pertama ed.. Yogyakarta: Graha Ilmu. Siti  Nurlela,  2017,  Pengaruh  Keadilan  Pajak,
Tarif  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Badan Mengenai Penggelapan Pajak, Akuntansi Perpajakan Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono,  2013, Metodologi  Penelitian  Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Administrasi .  Cetakan  ke-20  Bandung:
CV. Alfabeta. Sugiyono,  2019, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Suryadi  ,  2018,  Pengaruh  pengetahuan  dan pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan wajib
pajak’.
Available
at: https://bappenda.asahankab.go.id/post/p engaruh-pengetahuan-dan-pemahaman- pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak.
Susanti,  L.  2019,  Pengaruh  Sistem  Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP
Pratama  Magelang), Jurnal  Akuntansi dan Pajak .
Thessa  F.Y  Sondakh,  2019,  Pengaruh  Keadilan
Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan  dan  Pelayanan  Aparat  Pajak Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi  di  Kpp  Pratama  Manado), akuntansi perpajakan