## PROBLEMATIKA DAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

## Titi Stiawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122
Email : titi.stiawati@untirta.ac.id

## Abstrak
Anak  jalanan  adalah  sebuah  istilah  yang  disandangkan  kepada  seorang yang  hidup  dan  bekerja  dijalanan,  namun  secara  pasti  kehidupan  yang dilakukan anak jalan banyak diesbut masyarakt sebagai parasit. Fenomena anak jalanan ini menjadi persoalan publik yang perlu diselesaikan dengan kebijakan  yang  konsisten.  Beberapa  penyebab  timbulnya  anak  jalanan seperti  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  faktor  kemiskinan  tentunya menjadi  pekerjaan  berat  bagi  para  Pemerintah  Daerah.  Kebijakan  yang telah dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah nampaknya belum kuat untuk menangani permasalahan anak jalanan, walaupun demikian bagi pelaksana yang menangani anak jalanan tidak henti dan bosan dalam melakukan upaya untuk  menyelesaikan  persoalan  anak  jalanan,  salah  satunya  dengan dilakukan  pembinaan  bagi  penyandang  anak  jalanan.  Teori  Implementasi kebijakan  yang  dikemukan  oleh  menurut  Meter  &  Horn  dapat  menjadi terobosan yang bisa diandalkan bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah ini, karena teori  ini secara komprehensif menjelaskan bagaimana menangani persoalan anak jalanan
Kata  Kunci:  Anak  Jalanan,  Penanganan  anak  jalanan,  Implementasi Kebijakan

## 1. Pendahuluan
Permasalahan  anak  jalanan  hingga saat  ini  di  Indonesia  terus  menjadi permasalahan  publik  yang  belum  tuntas teratasi  dengan  baik.  Mengingat  anak jalanan  salah  satu  masalah  publik  yang terkait  dengan  kebijakan  kesejahteraan sosial.  Sehingga  pemerintah  daerah  di tuntut  untuk  menangani  persoalan    anak jalanan yang sering muncul, dan menimbulkan  keresahan  di  masyarakat
yang menggangu ketentraman dan ketertiban serta keindahan kota. Kebijakan penanganan anak jalanan perlu upaya yang serius  dari  pemerintah  baik  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selanjutnya  terkait  dengan  fenomena tersebut  kerap  muncul  di  wilayah-wilayah perkotaan,  salah  satunya  di  Kota  Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten.
Permasalahan anak jalanan di Kota Serang masih belum tuntas hingga saat ini,
meskipun  telah  dikeluarkan  kebijakan dalam  bentuk  Perda  (Peraturan  Daerah) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit  Masyarakat  di  Kota  Serang, namun  kebijakan  yang  sudah  9  tahun dikeluarkan. Ternyata belum efektif, hal ini ditemukan masih adanya masyarakat  Kota Serang  yang  tetap  memberikan  uang kepada  anak  jalanan  yang  mengamen  di tempat  umum.  Padahal  dengan  jelas  hal tersebut  dilarang  oleh  Perda  tersebut, terutama diatur pada pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan adanya ketentuan sanksi pidana  terhadap  masyarakat  ataupun  para penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial seperti  anak  jalanan  yang  melanggar  dari aturan tersebut. Selain  dari pada itu masih terlihat  keberadaan  anak  jalanan  yang tersebar  di  Kota  Serang  terlihat  banyak yang  berusia  sekolah  dan  anak  jalanan  ini terlihat  ramai  pada  saat  pagi,  sore  dan malam  di  perempatan  lampu  merah  dan jalan-jalan  protokol  Kota  Serang.  Anak jalanan  ini  banyak  melakukan  aktivitas seperti Mengamen yang kerap mengganggu warga  baik  yang  melintas  maupun  yang berkendaraan.
Fenomena berikutnya adalah adanya anak jalanan yang berada di jalan- jalan protokol Kota Serang dengan indikasi dikendalikan pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut  kerap  terperegok  aksi  menjemput
dan mengantar anjal di salah satu titik jalan yang  disaksikan  langsung  oleh  petugas Dinas  Sosial  Kota  Serang.  Meski  Dinas Sosial Kota Serang bersama Satpol PP terus melakukan  razia  guna  mengungkap  pihak yang berada di balik makin maraknya anak jalanan  tersebut.  kemudian  melakukan rehablitasi  dan  menampung  para  anak jalanan yang sudah di razia
.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif,  dan  penelitian  ini  diarahkan untuk  dapat  mengetahui,  memahami  serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang Implementasi kebijakan dalam penanganan anak  jalanan  di  Kota  Serang  Provinsi Banten.  Metode  penelitian  kualitatif,  yang berfokus  pada  deskriptif  studi  kasus menjadi  pilihan  yang  dirasa  cocok  untuk mengakomodasi keperluan tersebut. Disamping untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang- orang  sebagaimana  dirasakan  oleh  yang bersangkutan.

## 3. Hasil
Terkait dengan anak jalanan di Kota Serang,  berdasarkan  data  tercatat  sejak tahun 2014 hingga 2017 Dinas Sosial Kota
Serang, mengalami peningkatan jumlahnya.  Jumlah  anak  jalanan  tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Serang,
hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Serang No Kecamatan Tahun 2014 2015 2016 2017 1 Serang 78 101 124 143 2 Cipocok Jaya 3 3 21 27 3 Taktakan 29 29 15 15 4 Curug 0 2 0 2 5 Walantaka 3 0 6 6 6 Kasemen 0 0 0 0 Jumlah 113 135 166 193
Sumber: Dinas Sosial Kota Serang (2017)
Berdasarkan  data  tabel  tersebut diatas,  bahwa  jumlah  anak    jalanan mengalami penambahan sejak tahun 2014 - 2017 dan sebarannya paling tinggi terdapat di  Kecamatan  Serang,  dimana  pada  tahun 2017 mencapai 143 anak. Adapun, sebaran paling  sedikit  ada  di  Kecamatan  Kasemen sebanyak  0  anak.  Namun  data  tersebut belum  terdata secara pasti, karena banyak anak  jalanan  yang  datang  dari  luar  Kota Serang, yang kerap menimbulkan keresahan pada masyarakat Kota Serang.
Penyebab  dan  Permasalahan  Anak Jalanan
Sebelum menjelaskan tentang penyebab dan Permasalahan Anak jalanan, berikut  ini  akan  diuraikan  beberapa pengertian  tentang  anak  jalanan.  Menurut Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak, yang
dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Suharto (2011:231)  menjelaskan bahwa anak jalanan adalah “anak laki-laki atau perempuan yang mengabiskan sebagian  besar  waktunya  untuk  bekerja atau  hidup  di  jalanan  dan  tempat-tempat umum  seperti  pasar, mall ,  terminal  bis, stasiun kereta api, taman kota.”
Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2005), seseorang akan dikatakan anak jalanan apabila:
1. Berada  pada  usia  dibawah  18 (delapan belas) tahun.
2. Berada di jalanan lebih dari enam jam dalam sehari, dan enam hari dalam seminggu.
Selanjutnya  Departemen  Sosial  Republik Indonesia membagi anak jalanan ke dalam beberapa tipe, yaitu :
1. Anak jalanan yang masih memiliki  dan  tinggal  dengan orang tua.
2. Anak jalanan yang masih memiliki  orang  tua  tetapi  tidak tinggal dengan orang tua.
3. Anak  jalanan  yang  sudah  tidak memiliki orang tua tetapi tinggal dengan keluarga.
4. Anak  jalanan  yang  sudah  tidak memiliki  orang  tua  dan  tidak tinggal dengan keluarga.
Dari  beberepa  definisi  tersebut diatas,  maka  jelaslah  bahwa  anak  jalanan adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 tahun dan kesehariannya bekerja dan hidup dijalanan.  Selanjutnya  akan  diuraikan penyebab  mengapa  adanya  ada  anak jalanan atau anak turun ke jalan, penyebab utama  anak  turun  ke  jalan  pada  dasarnya merupakan  kesulitan  ekonomi  di  dalam keluarga,  meskipun  ada  penyebab  lain seperti  perceraian,  pengaruh  teman  dan lingkungan sosial setempat. Karena Kemiskinan  di  dalam  kehidupan  keluarga ini  juga  dapat  melibatkan  anak-anak  baik secara  terpaksa  ataupun  dipaksa.  Namun ada  pula  anak  yang  suka  rela  membantu perekonomian  keluarganya  tetapi  ada  pula
anak  yang  diekploitasi  oleh  orang  tuanya untuk membantu perekonomian keluarganya (Soetji Andari, 2016).
Penyebab  lainnya  anak  turun  ke jalanan  secara  umum  dapat  digambarkan antara lain sebagai berikut :
1. Faktor pendidikan yang relatif rendah.
Pendidikan  merupakan  hal  yang berperan  penting  dalam  kehidupan manusia.  Mendapat  pendidikan  yang layak  dan  bermutu  adalah  hak  setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.  Fenomena  pendidikan  anak jalanan  di  Kota  Serang  kebanyakan memiliki  pendidikan  rendah  dan  ada yang  tidak  sekolah  serta  putus  sekolah. Kondisi  tersebut  menjadi  salah  satu faktor  anak  jalanan  sulit  bersaing  dan masuk  di  dunia  kerja.  Rendahnya pendidikan  menyebabkan  keterampilan mereka  minim  di  dunia  pekerjaan. Desakan  ekonomi  dan  kemiskinan menyebabkan  anak  jalanan  mencari rezeki di jalanan. Pekerjaan mereka rata- rata seperti menjadi pengamen, mengemis.  Tempat  aktivitas  mereka seperti  di  lampu  merah  dan  tempat- tempat  publik  yang  diharapkan  oleh mereka bisa berbelas kasih dengan cara membagi rezekinya atau membagi uang kepada mereka. Pendidikan yang rendah ditopang  oleh  ketidakberdayaan  orang tua mereka dan mengarahkan anak untuk
mencari  dan  memberikan  tambahan nafkah  orang  tuanya.  Berdasarkan  data Dinas  Sosial  diketahui  bahwa  jumlah anak jalanan yang terdata sebanyak 113 anak  jalanan.  Dari  data  tersebut  ada sebanyak 79 anak jalanan atau sekitar 70 persen  yang  tidak  pernah  sekolah, mereka  sejak  lahir  sudah  terbiasa bergelut  hidup  di  jalanan  dan  tidak pernah  sekolah.  Selanjutnya  anak  yang sedang  proses  menempuh  sekolah  dan bahkan  terancam  putus  sekolah  pada tingkatan  Sekolah  Dasar  (SD)  dan tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) ada sebanyak 24 anak atau sekitar 21  persen.  Selanjutnya,  anak  jalanan yang lulus dan menamatkan sekolah SD dan SMP ada sebanyak 10 anak atau 10 persen  dari  data  anak  jalanan  yang terdata di Dinas Sosial Kota Serang.
2. Faktor kemisikinan
Faktor kemiskinan yang menghimpit kehidupannya juga yang menjadi penyebab terjadinya anak jalanan, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang tuanya  dalam  memenuhi  kebutuhan ekonomi.  Kemiskinan  yang  melanda keluarga  mereka  menyebabkan  anak turun  ke  jalan  dan  berkeliaran  menjadi anak  jalanan,  mereka  mencari  uang untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan cara meminta-minta dan
mengamen  di  jalanan.  Anak  jalanan tersebut  mengharap  belas  kasihan  para pengendara  yang  melintas  di  setiap lampu  merah.  Merea  dibiarkan  oleh orang tuanya untuk melakukan aktivitas dijalanan  sebagai  tambahan  untuk mencari  nafkah.  Kondisi  demikian disebabkan  oleh  keterbatasan  ekonomi dari  orang  tua  anak  jalanan.  Selain  itu, kemisikinan  yang  menyebabkan  oran tua  anak  jalanan  pun  tidak  mampu menyekolahkan  anaknya  bersekolah seperti anak seusianya.
Dari  beberapa  penyebab  mengapa adanya  anak  turun  kejalanan,  ternyata  ada permasalahan  lain  yang  menyangkut masalah anak jalanan itu sendiri khusunya yang berkaitan langsung dengan implementasi  dari  kebijakan  penanganan anak jalanan, Adapun permasalahan dalam implementasi  kebijakan  penanganan  anak jalanan di Kota Serang antara lain sebagai berikut :
a. Anak  jalanan  menimbulkan  keresahan sosial dan kumuhnya penataan kota.
b. Secara kebijakan, kurangnya pemahaman implementor terhadap standar  dan  sasaran    kebijakan  yang termuat dalam Perda Kota Serang No 2 Tahun  2010,  perda  tersebut  tidak mengatur secara rinci terkait penanganan anak jalanan secara jelas.
c. Pemerintah Daerah
kurang keberlanjutan dalam menjalin kerjasama  dengan  semua stakeholders untuk mengatasi anak jalanan. d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana  untuk  mendukung  pelatihan skil anak jalanan.

## 4. Pembahasan

## Upaya Penanganan Permasalahan Anak

## Jalanan
Bahwa  dalam  upaya  menangani permasalahan anak jalanan, pada dasarnya Penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Serang sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Serang Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan  Penyakit  Masyarakat. Khususnya  dalam  pasal  17  disebutkan bahwa  penanganan  di  lakukan  melalui kegiatan rehabilitasi  sosial bahwa penanganan  anak  jalanan  dilaksanakan melalui kegiatan:
a) Bimbingan,  pendidikan,  pelatihan dan keterampilan teknis;
b) Bimbingan,  penyuluhan  rohaniah dan jasmaniah;
c) Penyediaan  lapangan  kerja  atau penyaluran tenaga kerja. Sesuai  peraturan  daerah  tersebut, tergambarkan bahwa bimbingan,
pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya dalam penanganan Anak  Jalanan,  berdasar  kepada  Teori Implementasi Kebijakan menurut Meter & Horn  (1975) dalam Tahir (2015 : 71 - 72)
1. Standar dan sasaran kebijakan ;
2. Sumber daya ;
3. Komunikasi antar badan pelaksana ;
4. Karakteristik organisasi pelaksana ;
5. Lingkungan  sosial  ekonomi  dan politik ;
6. Sikap para pelaksana.
Berikut  ini  secara  rinci  akan diuraikan  teori  implementasi  kebijakan dalam  menangani  anak  jalanan  sebagai berikut :

## 1. Standar  dan  Sasaran  Kebijakan Penanganan Anak Jalanan
Standar  dan  tujuan  kebijakan merupakan harus jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya  dapat  terwujudkan.  Standar  dan tujuan  kebijakan  memiliki  hubungan  erat dengan disposisi para pelaksana (implementors) . Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan  tujuan  kebijakan  juga  merupakan  hal yang  perlu  diperhatikan.  Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam
melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka  menolak  atau  tidak  mengerti  apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
Standar  dan  sasaran  pada  dasarnya adalah  apa  yang  hendak  dicapai  oleh program  atau  kebijakan,  baik  yang berwujud  maupun  tidak,  jangka  pendek, menengah  atau  panjang.  Kejelasan  dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik  sehingga  diakhir  program  dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakn atau program yang dijalankan.
Standar  dan  sasaran  kebijakan yang  diatur  oleh  Pemerintah  Kota  Serang secara  garis  besar  diatur  dalam  Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang  pencegahan,  pemberantasan  dan penanggulangan penyakit masyarakat.
Salah satu penyakit masyarakat yang di atur dalam  Peraturan  Daerah  tersebut,  yang salah  satunya  mengatur  penanganan  anak jalanan  di  Kota  Serang.  Secara  umum kebijakan  peraturan  ini  berisi  tentang segala  hal  yang  berhubungan  dengan masalah  penyakit  sosial  yang  ada  di masyarakat Kota Serang.
2. Sumber  Daya  Yang  Mendukung

## Penanganan Anak Jalanan
Van  Meter  dan  Van  Horn    (1975  :
464) mengemukakan sumber daya kebijakan  ( policy  resources) tidak  kalah
pentingnya  dengan  dimensi  standar  dan sasaran.  Untuk  mengkaji  implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang  maka  dimensi  yang  akan  dilihat selanjutnya  adalah  sumber  daya,  hal  ini dalam suatu kebijakan harus tersedia dalam rangka memperlancar implementasi kebijakan.  Sumber  daya  memiliki  suatu peranan  yang  penting  dalam  implementasi suatu kebijakan.
Untuk melaksanakan setiap kebijakan  yang  sudah  dibuat,  tentunya Pemerintah harus menyediakan atau menyiapkan sumber daya baik sumber daya manusia  maupun  sumber  daya  lainnya seperti  sarana  dan  prasarana  dalam menunjang implementasi kebijakan penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Serang. Agar pelaksanaan dari Perda dapat berjalan dengan  baik.  Meski  demikian,  masih ditemukan kendala yang menjadi penghambat  dalam  melaksanakan  amanat dari  Perda  Kota  Serang  Nomor  2  Tahun 2010 Tentang Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana Dalam Penanganan

## Anak Jalanan
Komunikasi antar pelaksana kebijakan  merupakan  mencakup  dimensi transformasi ( transmission), kejelasan ( clarity) dan  konsisten.  Maka  untuk
mengkaji implementasi kebijakan penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Serang dimensi  tersebut  sangat  penting  dilihat kesesuainnya. Dimensi transformasi menghendaki  agar  kebijakan  publik  dapat ditransformasikan  kepada  para  pelaksana, target  group ,  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  langsung  maupun  yang tidak  langsung  terhadap  kebijakan  dapat diterima  dengan  jelas,  sehingga  diantara mereka  mengetahui  apa  yang  seharusnya dipersiapkan  dan  dilaksanakan  agar  apa yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat dicapai secara efisien dan efektif.

## 4. Karakteristik
Organisasi Pelaksana Penanganan Anak

## Jalanan
Dimensi  selanjutnya  yang  dilihat adalah  karakteristik  organisasi  pelaksana.
Walaupun sumber-sumber untuk mengimplementasikan  kebijakan  sudah cukup  tersedia  dan  implementor  atau pelaksana  mengetahui  apa  dan  bagaimana cara  melaksanakannya,  serta  mereka memiliki  keinginan  untuk  melaksanakan kebijakan  bisa  kemungkinan  masih  belum efektif,  karena  adanya  ketidak  efisienan birokrasi,  hal  ini  mencakup  aspek  seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan,  hubungan  antar  unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang
bersangkutan,  dan  hubungan  organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya.
Keberhasilan implementasi kebijakan  memerlukan  kerjasama  yang baik  dari  banyak  orang.  Oleh  karena  itu dengan  adanya  flagmentasi  organisasi (organisasi  yang  terpecah-pecah)  dapat merintangi  koordinasi  yang  diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dimensi struktur adalah menyangkut  masalah  standar  prosedur oparasi  yang  akan  memudahkan  dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana suatu kebijakan dalam melaksanakan  apa  yang  menjadi  bidang tugasnya.
5. Lingkungan  Sosial,  Ekonomi  dan

## Politik  Dalam  Penanganan  Anak Jalanan
Dimensi  Sosial,  Ekonomi  dan Politik,  merupakan  salah  satu  faktor  yang dinilai  mendukung  dalam  implementasi kebijakan  adalah  faktor  diluar  organisasi pelaksana  itu  sendiri,  yang  secara  nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi pelaksana.  Faktor  eksternal  ini  meliputi faktor sosial kemasyarakatan, faktor kondisi  ekonomi  dan  faktor  sosial  politik yang berada di dalam organisasi pelaksana implementasi kebijakan.
Dalam proses implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan
oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  “ those  action  by  public  or  private individuals (or group) that are directed at the  achievement  of  objectives  set  forth  in prior  policy  decision” dalam  proses implementasi  kebijakan  ada  beberapa variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan  antara  lain adanya dukungan publik.
Mengimplementasikan  sebuah  kebijakan dapat lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan membuat dan merumuskan  kebijakan.  Hal  ini  terjadi dikarenakan kepentingan yang berhubungan  dengan  kebijakan  tersebut mulai  bermunculan  dengan  lebih  kongkrit pada tahap implementasi. Setiap implementasi kebijakan mengandung konsekuensi  politik  yang  sangat  luas, apabila kebijakan tersebut melibatkan para stakeholders yang banyak.

## 6. Sikap  Para  Pelaksana  Dalam

## Penanganan Anak Jalanan
Menurut Van Meter dan Van Horn
(1975)  bahwa  salah  satu  dimensi  yang penting  dalam  implementasi  kebijakan adalah  dimensi  sikap  pelaksana.  Mengkaji implementasi kebijakan perlu dilihat sikap pelaksananya. Dalam implementasi kebijakan publik, disposisi sering diartikan sebagai  kecenderungan,  keinginan  atau kesepakatan para pelaksana ( implementors)
untuk melaksanakan kebijakan.
Bagaimanapun  juga  cara  para  pelaksana melakukan  atau  melaksanakan  keleluasan sebagian besar tergantung pada kecenderungan ( disposition) mereka terhadap suatu kebijakan.
Sikap  pelaksana  kebijakan  yang terlibat  dalam  program  penanganan  anak jalanan  di  Kota  Serang,  sepenuhnya dipengaruhi  oleh  pandangannya  masing- masing, sehingga penanganan anak jalanan di  Kota  Serang  penanganannya    tidak terorganisasi  dengan  baik.  Walaupun  dari aspek organisasi telah berjalan dengan baik dalam  bentuk  rapat  koordinasi,  namun masih tetap terjadi penanganan yang tidak berjalan secara berkelanjutan.

## 5. Simpulan
Penanganan  Anak  Jalanan  Di  Kota Serang  Provinsi  Banten  pada  dasarnya sudah dilaksanakan namun belum optimal, hal  tersebut  banyak  faktor  yang  menjadi penghambatnya, diantaranya :
1. Kebijakan  yang  sudah  dibuat  seperti Perda  tidak  dikuti  dengan  aturan pelaksanaan  yang  memuat  secara  rinci, sehingga  pasal-pasal  tertentu  yang  ada didalamnya menimbulkan berbagai tafsir dari semua pihak.
2. Masih belum seragamnya para pelaksana  yang  menangani  penanganan
anak  jalanan  terutama  dalamstadar sasaran  kebijakan  yang  ada  di  dalam Perda.
3. Dalam  hal  keberlanjutan  kerjasama stakeholder,  Pemerintah  Daerah  belum intens,  sehingga  program  kerja  yang sudah dibuat tidak berkelanjutan.
4. Fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki Pemrintah Daerah untuk mendukung pelatihan skil anak jalanan.masih kurang.
5. Sumberdaya  baik  waktu,  personil, informasi,  data,  fasilitas  dan  dana kurang  mendukung  kebijakan  dalam penanganan anak jalanan.
6. Dalam  hal  Pembagian  tugas,  interaksi antara organisasi, serta pengawasan dan
sanksi  dalam  penanganan  anak  jalanan belum konsisten.

## Daftar Pustaka
Suharto,  Edi.  2011. Kebijakan  Sosial
Sebagai
Kebijakan Publik.
Bandung : Alfabeta.
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  &
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah .  Bandung.
Alfabeta.
Van Meter, Donald and Carl E. Van Horn,
1975. The  Policy  Implementation
Process : A Conceptual Framework, Department of
Political Science. Ohio State University.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang. Departemen  Sosial  Republik  Indonesia Direktorat Jenderal
Pelayanan Rehabilitasi  Sosial  Direktorat  Bina Pelayanan  Sosial  Anak.  2005. Petunjuk  Pelaksanaan  Pelayanan Sosial Anak Jalanan.