## PERTANGGUNGJAWABAN CHILD GROOMING DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Andiani Aisiyah 1 , Adianto Mardijono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: andianiaisiyah@gmail.com

## Abstrak
Child  Grooming mempunyai  pengertian  sebuah  proses  untuk  mendekati  seorang  anak  dengan membangun kepercayaan serta keharmonisan yang berujung dengan kekerasan seksual secara virtual , istilah Child Grooming sendiri bermunculan saat pandemi covid-19 dan seiring tahun kekerasan seksual terhadap  anak  juga  semakin  meningkat.  Kekerasan  seksual  sendiri  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian dalam Undang-undang tersebut masih memiliki multitafsir serta tidak memberikan spesifik dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku Child Grooming sehingga para pelaku masih berkeliaran menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual.
Kata Kunci: Child Grooming, Kekerasan Seksual, Anak

## Abstract
Child Grooming means a process of approaching a child by building trust and harmony which ends in virtual sexual violence. The term Child Grooming itself emerged during the Covid-19 pandemic and over the years sexual violence against children has also increased. Sexual violence itself is regulated in Law  Number  19  of  2016,  Amendment  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic  Transactions,  however,  this  Law  still  has  multiple  interpretations  and  does  not  provide specific  responsibilities  for  perpetrators  of  Child  Grooming  so  that  The  perpetrator  is  still  at  large making children victims of sexual violence.
Keywords: Child Grooming, Sexual Violence, Children

## PENDAHULAN
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang termasuk dalam kategori  tindak  kriminal.  Para  pelaku  kekerasan  ini  bertindak  dengan  maksud  memuaskan nafsu  seksual  mereka  secara  paksa.  Kekerasan  seksual  tidak  hanya  mencakup  tindakan hubungan seks yang dilakukan dengan kekerasan, tetapi juga mencakup aktivitas lain, seperti menyentuh  dengan  tidak  senonoh  atau  bahkan  hanya  dengan  melihat,  sesuai  dengan penjelasan yang disampaikan dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on  Children  oleh  Orange  dan  Brodwin.  Mereka  menjelaskan  bahwa  kekerasan  seksual terhadap  anak-anak  melibatkan  pemaksaan,  ancaman,  atau  pemanfaatan  kekuasaan terhadap  anak  dalam  aktivitas  seksual.  Aktivitas  seksual  ini  mencakup  menyaksikan, menyentuh,  penetrasi  dengan  tekanan,  pencabulan,  dan  pemerkosaan.  Kekerasan  seksual terhadap  anak  dapat  memiliki  dampak  fisik,  psikologis,  dan  sosial.  Dampak  fisik  meliputi
cedera  atau  robekan  pada  selaput  dara.  Dampak  psikologis  mencakup  trauma  mental, ketakutan, rasa malu, kecemasan, dan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial termasuk perlakuan sinis dari masyarakat di sekitarnya, ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya .(Sari and others [n.d.])
Child Grooming sendiri adalah kekerasan seksual terhadap anak yang dalam Undang- undang  usia  anak  yakni  dalam  kandungan  sampai  dengan  sebelum  umur  18  tahun,  dalam Child Grooming seorang pelaku akan melayangkan rayuan dan gombalan hingga seorang anak akan  menaruh  sebuah  kepercayaan  yang  menjadikan  seorang  anak  akan  patuh  terhadap perintah  yang  diberikan  pelaku. Child  Grooming mungkin  menjadi  satu-satunya  tindak kekerasan  yang  memakan  banyak  waktu  untuk  membangun  kepercayaan  yang  baik  pada seorang anak.
Kasus yang banyak terjadi Child Grooming menjadikan kepercayaan jalan satu-satunya untuk mendapatkan apa yang ingin di perbuat pelaku kejahatan seksual. Mula-mula dengan pendekatan seorang korban akan diperhatikan, dimanja, didukung, diberi masukan, diberi gift (diberi hadiah) setelah pendekatan berhasil kebanyakan dari pelaku tidak langsung pada topik apa yang dia inginkan. Melainkan dengan memberikan respons tarik ulur, di mana jika seorang korban  atau  anak  yang  sudah  terlanjur  nyaman  kepada  pelaku,  seorang  pelaku  akan melancarkan aksinya menghilang tanpa kabar agar membuat seorang anak tersebut merasa kehilangan  dan merasa dirinya  kurang. Setelah  rasa  hilang  dan  rasa bersalah,  aksi  seorang pelaku  akan  dilanjutkan  dengan  menggunakan  perintah-perintah  untuk  melakukan  hal-hal kecil terlebih dahulu.
Berawal hal-hal kecil untuk membatasi bermain dengan teman sebayanya, dan pelan- pelan  membatasi  kehidupan  anak  tersebut.  Dan  setelah  anak  tersebut  melakukan  dan membatasi  dirinya  atau  menarik  dirinya  dari  teman-teman  sebayanya,  aksi  pelaku  sudah berhasil  membuka  peluang-peluang  untuk  melancarkan  aksinya.  Setelah  semua  terpenuhi dari unsur mendapatkan kepercayaan seorang anak, menjadikan anak candu padanya, aksi yang  terakhir  yang  dilakukan  adalah  memberikan  perintah  untuk  melakukan  adegan  dan melakukan  sesuatu  yang  tidak  sepantasnya.  Anak  diberikan  contoh  atau  langsung dipandu untuk  melakukan  adegan  dewasa  seperti  memperlihatkan  alat  vital,  berdesah  layaknya berhubungan, memberikan video-video untuk ditonton bersama.
Perintah tersebut akan dilancarkan oleh pelaku dari segi mana saja, sekali saja anak memberikan  apa  yang  diminta  oleh  sang  pelaku.  Selanjutnya  akan  meminta  korban  untuk melakukan  adegan  atau  perintah  yang  diminta  jika  anak  sudah  mulai  menolak  dan memberontak. Di situ awal mulanya ancaman-ancaman akan terlontar dari ketidakpatuhan atas perintah menjadi ancaman untuk menyebarluaskan gambar atau desahan anak tersebut, kebanyakan dari pelaku akan mengancam untuk menyebarluaskan kepada teman-temannya dan  memberikan  ancaman  jika  tidak  melakukan  hal  yang  diminta  mungkin  nyawanya  juga akan terancam.
Semua  ancaman  terlontarkan  hingga  menjadi  seorang  anak    malu,  tertekan,  dan merasa terintimidasi. Tekanan psikis anak akan mulai berat dan memberikan efek yang tidak seharusnya di rasakan, beberapa dampak dari anak yang sudah masuk pada Child Grooming adalah:
1. Cenderung  menutup  diri,  dari  anak  yang  senang  terhadap  permainan  atau  dari seorang anak yang hiperaktif karena ancaman atau tekanan yang diberikan seorang pelaku pelecehan seksual akan menjadikan anak merasa tertekan dan enggan untuk berbicara atau mengutarakan isi hati.
2. Cemas, tidak bisa dipungkiri seorang anak yang sudah terkena ancaman dan tekanan dari seorang pelaku pelecehan seksual akan merasa dan tidak nyaman di lingkungan barunya, atau lingkungan yang sekarang ia rasakan. Rasa cemas dan rasa takut akan terus menjalar dalam pikirannya dan terus menginggat ancaman-ancaman yang akan membatasi gerak anak tersebut.
3. Tidak  Mudah  Percaya,  harusnya  sikap  seperti  ini  akan  sangat  baik  bagi  anak  yang belum  terkena Child  Grooming .  Tapi  jika  anak  sudah  terkena Child  Grooming anak akan merasa semua orang terdekatnya tidak bisa dipercaya dan akan menjadikan anak tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi saat ini.
4. Gangguan  perilaku,  jika  seorang  anak  sudah  terkena Child  Grooming emosi  yang keluar dari seorang anak sangat-sangat beda, dan terkesan hanya kedua orang tuanya yang  tahu  perbedaan  yang  mana  membuat  seorang  anak  merasa  berbeda.  Kenapa anak  tersebut  sampai  meledak-meledak  karena  dia  merasa  di  bawah  ancaman  dan tidak menajadi dirinya sendiri saat ini.
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbuatan Atas Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) terdapat adanya  norma  kabur  atau  multitafsir  mengenai  “melanggar  kesusilaan.”  Apakah Child Grooming termasuk  dalam  melanggar  kesusilaan  yang  pada  penjelasan  Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tentang melanggar kesusilaan itu sendiri. Karena itulah  jurnal  dengan  judul  “ Pertanggungjawaban Child  Grooming ditinjau  dari  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”. Yang  bertujuan  untuk  mencari  tahu  dan menjawab masalah-masalah rumusan masalah penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  ini berdasarkan  Undang-undang,  doktrin,  dan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  penelitian hukum  normatif  juga  dapat  menambah  dan  melengkapi  penelitian  terdahulu  dengan menguraikan rumusan masalah yang berpatokan dalam hukum yang berlaku serta melakukan pendekatan terhadap Undang-undang yang memiliki artian argumentasi atau sebuah analisis yang akan diberikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan memiliki dasar yang kuat untuk  menguraikan  isu  yang  kan  dibahas.  Serta  pendekatan  konsep  yang  memiliki  artian bahwa dalam memecahkan isu yang akan dibahas ini akan menggunakan yang doktrin dan pemikiran  para  ahli  serta  perkembangan  ilmu  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  elektronik,  terlebih  lagi  UU  ITE  dibentuk  untuk mengatur dan bagaimana larangan dan peraturan untuk bermain di dalam dunia maya, atau yang biasa disebut dengan semua aktivitas dalam dunia internet. Tidak bisa dipungkiri UU ITE sendiri baru disahkan tahun 2008 dan diperbarui tahun 2016, jadi untuk peraturan-peraturan beberapa masih memiliki multitafsir atau yang dikatakan bermakna ganda.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat (1) yang menetapkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistibusikan  dan/  atau  mentransimisikan  dan/  atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.” Dalam pasal tersebut memiliki multfitafsir dari kata-kata “melanggar kesusilaan” dan  “muatan”  dari  kata-kata  tersebut  banyak  yang  memiliki  prefektif  masing-masing.  Jika menarik benang merah “melanggar kesusilaan” dalam Undang-undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang  Pornografi “Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi, gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/  atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang membuat  kecabulan  atau  ekspliotasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat.”
Hubungan  antara  Undang-undang  ITE  dan  Undang-undang  Pornografi  ibaratkan Undang-undang ITE adalah wadahnya dan Undang-undang Pornografi adalah isi spesifik dari Undang-undang  ITE  tersebut.  Begitu  juga dengan  “melanggar  kesusilaan”,  walaupun  dalam Undang-undang  sendiri  tidak  memiliki  spesifik  dari  apa  yang  dimaksud  dari  melanggar kesusilaan banyak yang berpedoman bahwasanya melanggar kesusilaan adalah suatu norma kesopanan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Norma  kesopanan  itu  sendiri  menjadi  patokan terhadap  apa  yang  dimaksud  dari  melanggar  kesusilaan  itu  sendiri,  dan  dalam  norma kesopanan  itu  sendiri  juga  memiliki  artian  yang  banyak  apalagi  Indonesia  memiliki  banyak suku,  ras,  budaya  yang  ada  dalam  Indonesia.  Terkadang  norma  kesopanan  juga  menjadi pemikiran  sendiri  dari  suku,  ras,  budaya  sesuai  dengan  apa  kebiasaan  dari  setiap  masing- masing suku dan ras yang ada dalam Indonesia.
Perbedaan yang ada dalam Indonesia juga harus memiliki patokan terhadap apa yang dimaksud dari norma kesopanan itu sendiri dan norma kesopanan adalah sebuah aturan yang memiliki  nilai-nilai  sosial  yang  mengatur  dan  memberikan  batasan  bagaimana  cara berperilaku  dan  berinteraksi  dengan  lingkungan  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dari pengertian norma kesopanan itu sendiri menarik benang lurus bahwasanya dalam melanggar kesusilaan sesuai dengan norma kesopanan sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu sendiri, jadi dalam Undang-undang ITE pada pasal 27 ayat (1) melanggar kesusilaan adalah melanggar norma kesopanan yang ada pada masyarakat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Undang-undang ITE dan pornografi menjadi landasan dalam melihat dan bagaimana Child  Grooming menjadi  unsur  tindak  pidana  dari Child  Grooming sendiri  memiliki  proses melibatkan,  membiarkan,  memanfaatkan,  membujuk,  mengajak,  dan  mempertontonkan, atau mengunduh konten dari aplikasi yang dipergunakan pelaku Child Grooming sendiri. Dari penelitian ini anak menjadi subjek hukum yang memiliki hukum khusus dalam hukum politik, serta subjek anak sangat-sangat dilindungi atau hak-haknya, atas semua keamanan anak dan semua keselamatan yang tumbuh dan berkembang. Undang-undang Pelindungan Anak dapat diartikan sebagai Undang-undang yang dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang sama-sama mengatur dan memberikan sanksi untuk melindungi dan membahas tentang seorang anak yang sudah diatur dalam pasal 63 KUHP.
“Lex Specialis Derogat Legi Generali” dapat mengatasi sebuah konflik antara Undang- undang yang membahas lebih luas dan spesifik dalam pengaturan Undang-undang yang lebih sempit dalam membahas pengaturannya. Salah satu bentuk pemerintahan untuk melindungi seorang  anak,  pelakku Child  Grooming dapat  memberikan  perintah-perintah  terhadap korbannya dengan menyuruh dari hal-hal terkecil dahulu, dari menonton, memberikan stiker, memberikan video. Hal-hal kecil tersebut akan menjadi luas jika korban memberikan ruangan dan  terus  mematuhi  perintah  sang  pelaku,  berawal  dari  pelaku  memberikan  perintah  dan selalu dilihat oleh seorang anak akan merembet untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa  yang  dikirimkan.  Dengan  memberikan  gambar  yang  berisikan  alat  vital  sudah  menjadi salah satu kekerasan seksual dalam dunia maya.
Penyebaran  pelaku Child  Grooming begitu  luas  dengan  timbul-timbulnya  kejahatan seksual yang beraneka ragam, Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi juga hanya sebatas pelindung yang akan melindungi korban jika terkena kejahatan seksual, tetapi dalam realitasnya  kejahatan  seksual  anak  atau  yang  bisa  disebut  dengan Child  Grooming . Child Grooming sendiri tidak  bisa  ditindak  dengan  tegas  karena  seorang  anak  sendiri  terkadang enggan untuk memberikan atau takut untuk memberikan informasi yang terjadi pada dirinya, dalam  hal  ini  hanya  orang  tua  korban  yang  dapat  melaporkan  dan  memberikan  ketegasan terhadap apa yang terjadi pada anaknya sendiri.
Spesifik  dari Child  Grooming sendiri  adalah  di  saat  seorang  anak  memang  candu terhadap pelaku karena pelaku berawal dari perhatian dan dapat menjadi teman berbicara, di saat anak sudah percaya prosedur Child Grooming seorang pelaku akan melakukan hal tarik
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ulur  di  mana  seorang  anak  akan  merasa  ditinggalkan  karena  hal-hal  tidak  dilakukan  anak tersebut.  Dengan  begitu  anak  akan  terus  mengejar  hingga  bersama  pelaku,  begitu  hingga seorang  pelaku  meminta  seorang  anak  untuk  melakukan  kejadian  yang  tidak  seharusnya dilakukan. Jika seorang anak tidak memberikan apa yang mau pelaku, seorang pelaku akan berpura-pura untuk menyebarluaskan atau mengancam anak untuk agar tunduk dan patuh terhadap apa yang dibicarakan.
Tidak dipungkiri anak sangat rentan terhadap namanya ancaman hanya dengan pelaku mengungkapkan bahwasanya dia mengetahu lokasi atau tempat dia bersekolah atau hanya sekedar ancaman akan menjadi pedang tersendiri bagi seorang anak yang menjadikan seorang anak akan merasa berada pada tekanan yang sedang ia lakukan. Dalam seperti ini tidak ada yang namanya peraturan atau Undang-undang yang dapat melindungi anak untuk mengawasi anak  dari  ancaman  yang  terjadi  pada  dirinya.  Pada  pasal  1  ayat  (1)  dijelaskan  bahwasanya tindak  kekerasan  seksual  adalah  tindak  pidana  yang  mengandung  unsur-unsur  yang  sudah diatur dalam Undang-undang.
Unsur-unsur  yang  ada  dalam  Undang-undang  sendiri  antara  lain  memproduksi, membuat,  memperbanyak,  menggadakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  dan  menyediakan  pornografi yang  memuat  persenggamaan,  kekerasan  seksual,  mastrubasi,  ketelanjangan,  alat  kelamin atau pornografi anak. Child Grooming sudah memiliki unsur yang menjadikan Child Grooming dapat dikatakan dengan pelaku tindak pidana yang menjadikan anak sebagai subjek yang ada di dalam kekerasan tersebut.
Pelaku Child Grooming akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat dari Pasal 289 KUHP dengan ketetapan jika seorang pelaku melakukan dan membiarkan perbuatan cabul akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 290 (2) KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 293 ayat (1) KUHP dengan menetapkan menggerakkan seorang anak akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 81 (2) UUPA jika seorang melakukan tipu muslihat akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dengan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Begitu juga dengan Undang-undang Pornografi jika seorang pelaku melakukan Child Grooming akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Undang-undang Pornografi yakni pada
Pasal  32  yang  menjelaskan  bahwasanya  seorang  pelaku  mempertontonkan  akan  dipidana paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah),  serta  pasal  35  Undang-undang  Pornografi  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 tahun dan paling lama 12 tahun serta dengan denda minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  di  Rp.  6.000.000.000  (enam  miliar  rupiah),  serta  pada  pasal  37 setiap orang yang melibatkan anak akan ditambahi 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana.
Sesuai dengan Undang-undang pelecehan seksual juga dapat memberikan hukuman terhadap pelaku Child Grooming pada pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  menetapkan  kekerasan  seksual  yang  berbasis  elektronik  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  dendang  paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah). Serta pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri pada pasal 45 ayat (1) menetapkan setiap pelaku kekerasan seksual akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak di jatuhkan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sudah  sangat  jelas  pelaku Child  Grooming bisa  dijatuhi  hukuman  seberat-beratnya dalam konteks ini pelaku Child Grooming akan mendapatkan apa apa yang diperbuat setelah melakukan  kekerasan  seksual  pada  anak,  walaupun  berawal  dari  ketidaksengajaan  atau penyimpangan  nafsu  yang  terjadi  pada  orang  dewasa  tersebut  tidak  dan  jangan  sampai seorang  anak  menjadi  pelampiasannya.  Pada  dasarnya  anak  akan  menjadi  penerus  bangsa yang wajib dilindungi dan akan meneruskan perjuangan negara, jika seorang anak sendari kecil melakukan dan merasakan hal yang seharusnya tidak di rasakan akan mendapatkan tekanan batin dan mental atas segala yang terjadi pada dirinya kelak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana,  Undang-undang  Pornografi,  Undang-undang  Pelindungan  anak,  Undang-undang Kekerasan seksual dan yang terakhir Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berupaya  untuk  melindungi  dan  memberikan  kenyamanan  terhadap  bermasyarakat  tetapi pada  Undang-undang  itu  sendiri  tidak  memiliki  ketegasan  terhadap  pelaku  yang  terjadi  di jejaring  internet  terlebih  lagi  harusnya  pada  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  harus  ada  yang  namanya Cyber khusus  untuk  mendeteksi  akan  kejahatan  yang dilakukan orang-orang pada aplikasi atau sosial media di dalamnya.
Adanya  multitafsir  pada  Undang-undang  ITE  tidak  menjadi  masalah  yang  tidak  bisa diatasi pada dasarnya pada UU ITE juga saling berkesinambungan terhadap Undang-undang Kekerasan Seksual dan Undang-undang Pornografi jika salah satu Undang-undang tidak bisa menjadi  payung  terhadap  kekerasan  yang  terjadi,  tetapi  Undang-undang  lain  yang  dapat melengkapi apa yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya jika seorang anak menjadi subjek dalam  perkara  tersebut,  anak  tersebut  masih  memiliki  Undang-undang  Pelindungan  Anak dalam perkaranya. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang anak yang menjadi korban akan mendapatkan pelindungan sepenuhnya terhadap hak-hak untuk hidup dan berkembang.

## KESIMPULAN
Banyaknya  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  kasus  pelecehan seksual dan memiliki banyak faktor yakni faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor dari pihak lain. Serta peran orang tua yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak serta pengaruh orang tua untuk mendukung dan mendampingi anak agar terhindar dari kekerasan seksual yang tidak diinginkan

## DAFTAR PUSTAKA
Naurah  Fa  Nu'ma,  A.,  &  Muchamad  Iksan,  S.  H.  (2023).  Child  Grooming  Dalam  Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered sebagai Upaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual Child Grooming Pada Anak. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 8(1), 18-32.
Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. Sasi, 26(4), 490-499.
Sari,  Ratna,  Soni  Akhmad  Nulhaqim,  and  Maulana  Irfan.  [n.d.].  ‘3  PELECEHAN  SEKSUAL TERHADAP ANAK’
Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. Kertha Wicaksana, 14(2), 118-123.