## DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS
SETIA AJIE BAEHAKI jalbaehaki@gmail.com
Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## A B S T R A K
Disiplin  yang  baik  akan  menjadi  langkah  awal  menuju  pemerintahan  yang  bersih, berkualitas  dan  berwibawa.  Disiplin  dibutuhkan  untuk  menjaga  efisiensi  dengan  mencegah  dan mengoreksi  tindakan-tindakan  individu  dan  berusaha  untuk  melindungi  perilaku  yang baik.  Bagi pegawai  yang  berprestasi  tidak  jarang  pimpinan  memberikan  penghargaan  dalam  bentuk  lisan ataupun kenaikan jabatan yang diiringi dengan kenaikan gaji. Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu  Kabupaten  Ciamis  selalu  berupaya  untuk  memberantas  permasalahan  yang  berkaitan dengan  kedisiplinan.  Namun  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum menemukan hasil yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu  Kabupaten  Ciamis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  pengumpulan data  primernya  dengan  wawancara  dan  observasi  dan  data  sekunder  yaitu  menggunakan dokumentasi.  Objek  penelitian  ini  adalah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Panjalu  Kabupaten Ciamis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Mangkunegara (2016:129) yaitu macam-macam disiplin diantaranya Disiplin Preventif dan Disiplin Korektif. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  dilihat  dari  setiap  indikator,  dapat  disimpulkan  bahwa  Disiplin  kerja pegawai  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Panjalu  Kabupaten  Ciamis  sudah berjalan dengan baik.  Namun  ada  beberapa  indikator  yang  belum  terpenuhi  dan  ada  beberapa  aspek  yang  harus dilaksanakan.  Pegawai  yang  berprestasi  harus  diberikan  penghargaan  sehingga  pegawai  tersebut akan  merasa  dihargai  dan  bekerja  lebih  maksimal.  Pegawai  lain  juga  akan  termotivasi  untuk bekerja lebih baik dan lebih maksimal.

## Kata Kunci: Disiplin Kerja
1. Pendahuluan
Manusia  yang  sukses  adalah  manusia yang mampu mengatur, mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara hidup dan mengatur cara  kerja.  Hal  ini  erat  hubungannya  antara manusia  sukses  dengan  pribadi  yang  disiplin. Mengingat  eratnya  hubungan  disiplin  dengan produktivitas  kerja,  maka  disiplin  mempunyai peran  sentral  dalam  membentuk  pola  kerja  dan etos kerja yang produktif.
Disiplin  sangat  penting  artinya  bagi kehidupan  manusia,  karena  disiplin  harus ditanamkan  secara  terus  menerus  agar  disiplin menjadi  kebiasaan.  Orang-orang  yang  berhasil dalam  bidang  pekerjaan,  umumnya  mempunyai kedisiplinan  yang  tinggi,  sebaliknya  orang  yang gagal umumnya tidak disiplin. Disiplin merupakan suatu proses latihan dan belajar untuk meningkatkan  kemampuan  dalam  bertindak, berfikir  dan  bekerja  yang  aktif  dan  kreatif. Disiplin  juga  merupakan  suatu  kepatuhan  dari orang-orang  dalam  suatu  organisasi  terhadap
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan keadaan tertib.
Kedisiplinan  pegawai  yang  berjalan selama  ini  terlihat  masih  belum  optimal,  dimana faktor  tujuan  dan  kemampuan  pegawai  yang  ada belum sepenuhnya sesuai dengan bidang pekerjaan  yang  dibebankan  sehingga  tujuan dalam  bekerja  belum  optimal  dan  secara  tidak langsung  kedisiplinan  pegawai  juga  belum  dapat seperti  yang  diharapkan  sehubungan  dengan bidang  tugas  yang  bersangkutan.  Kontraprestasi yang didapatkan pegawai dalam bentuk balas jasa langsung dalam bentuk imbalan belum memenuhi harapan  dari  pegawai,  dimana  bidang  pekerjaan di  dalam  organisasi  menuntut  pegawai  agar  bisa profesional  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.
Disamping  itu,  pengawasan  yang  ada, belum  terlihat  membaur  ke  bawah,  dimana pengawasan  masih  sepenuhnya  berada  ditangan pelaku pengawasan di tingkat pimpinan. Kondisi ini  seharusnya  dapat  melibatkan  dari  pihak pegawai  yang  diawasi,  sehingga  pengawasan
dapat  berjalan  dengan  lebih  efektif  dan menghasilkan  suatu  harapan  akan  kedisiplinan pegawai  yang  dapat  dicapai  dengan  baik  agar tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.
Permasalahan  kedisiplinan  khususnya pegawai  di  instansi  pemerintah  hingga  saat  ini masih  mendapat  sorotan  yang  tajam  dari masyarakat. Sebagai contoh  yang banyak dimuat dalam  media  massa  baik  cetak  maupun elektronik,  menyebutkan  adanya  PNS  yang terlambat  masuk    kantor,  adanya  PNS  yang meninggalkan  tempat  kerja  tanpa  ijin  pimpinan. Berbagai  sanksi  terhadap  pegawai  yang  terkena razia  penegakkan  disiplin  telah  dikenakan  sanksi kedisiplinan.  Pelanggaran  maupun  permasalahan kedisiplinan  pegawai  telah  menghambat  fungsi pelayanan pemerintah akibat adanya oknum PNS yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal.
Pemahaman yang kurang terhadap peraturan  kerja  serta  kurang  tegasnya  hukuman yang  diberikan  akan  membuat  pegawai  sering melanggar  aturan  tersebut.  Pelanggaran  aturan ditunjukkan  dengan  misalnya  sering  absen  dan membolos. Pelanggaran aturan kerja dapat terjadi dimana  saja,  termasuk  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Panjalu.  Hal  ini,  menyebabkan  tugas yang  diberikan  tidak  dapat  diselesaikan  secara efektif  dan  efisien  serta  tingginya  tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan hanyalah  satu  diantara  akibat  menurunnya disiplin  pegawai.  Hal  ini  merupakan  isyarat  bagi pimpinan  suatu  instansi  atau  organisasi  untuk mengambil langkah-langkah dalam menanggulangi masalah tersebut.
Permasalahan  yang  terjadi  di  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Panjalu  Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
1. Diketahui masih adanya pegawai yang terlambat  masuk  kerja,  sehingga pelaksanaan pelayanan terhambat karena petugas pelayanan .
2. Masih  adanya  pegawai  yang  keluar kantor  dalam  jam  kerja  sehingga pelaksanaan  pelayanan  dan  tugas- tugas di kantor belum terselesaikan.
3. Masih  adanya  pegawai  yang  pulang sebelum waktunya sehingga pelaksanaan  pelayanan  dan  tugas- tugas di kantor belum diselesaikan. Permasalahan  diatas  yang  ada  pada pegawai  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Panjalu  Kabupaten  Ciamis  tersebut  membuat peneliti ingin melihat dari  beberapa  teori  tentang sejauh mana tingkat disiplin kerja pegawai, maka peneliti  melakukan  penelitian  dengan  judul “Disiplin  Kerja  Pegawai  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”.
Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  disiplin  kerja  pegawai Kantor  Urusan  Agama  Kec.  Panjalu Kabupaten Ciamis ?
2. Apa  saja  hambatan-hambatan  yang terjadi pada saat melaksanakan ketentuan tersebut ?
3. Upaya  apa  saja  yang  dilaksanakan dalam  menyelesaikan  hambatan  yang terjadi dalam melaksanakan ketentuan tersebut ?
2. Landasan Teoritis
Kedisiplinan  adalah  sebuah  konsep  yang mengatur  pegawai  dalam  setiap  organisasi  untuk mentaati  aturan  yang  berlaku,  sehingga  ketika pegawai  melaksanakan  pekerjaannya  sesuai dengan  prosedur  yang  berlaku  maka  pekerjaan dan tujuan akan tercapai dengan baik dan lancar. Kedisiplinan  juga  adalah  salah  satu  dari  fungsi operatif  keenam  dari  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  (MSDM)  yang  dikaji  secara  masif dalam Kapita Selekta Organisasi dan Manajemen Pelayanan Publik di Administrasi Publik.
Disiplin menurut Terry (Sutrisno,
2017:87) “Disiplin merupakan penggerak karyawan  agar  tiap  pekerjaan  dapat  berjalan dengan  lancar,  maka  harus  diusahakan  agar  ada disiplin  yang  baik”.  Terry  kurang  setuju  jika disiplin  hanya  dihubungkan  dengan  hal-hal  yang kurang menyenangkan (hukuman), karena sebenarnya hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakkan disiplin.
Maka  disimpulkan  menurut  Sutrisno (2017  :  87)  “Disiplin  adalah  sikap  hormat terhadap  peraturan  dan  ketetapan  perusahaan, yang ada dalam diri karyawan, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan”.
Menurut Sinungan Muchdarsyah
(Ambar,  2011:328)  disiplin  didefinisikan  secara berbeda-beda.  Dari  sejumlah  pendapat  disiplin dapat  disarikan  ke  dalam  beberapa  pengertian sebagai berikut:
1. Kata disiplin dilihat dari segi (terminologis)  berasal  dari  kata  latin “dicipline” yang  berarti  pengajaran, latihan  dan  sebagainya  (berawal  dari kata discipulus yaitu  seorang  yang belajar). Jadi secara etimologis terdapat  hubungan  pengertian  antara discipline dengan disciple (Ingg; berarti  murid,  pengikut  yang  setia, ajaran atau aliran)
2. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak atau ketertiban dan efisiensi.
3. Kepatuhan  atau  ketaatan  ( Obedience ) terhadap  ketentuan  dan  peraturan pemerintah  atau  etik,  norma  dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
4. Penghukuman ( punishment ) yang dilakuakn  melalui  koreksi  dan  latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan. ( control behavior ).
Menurut  Mangkunegara  (2016:129)  ada 2 (dua) macam disiplin kerja, yaitu:
1 Disiplin Preventif
Disiplin  Preventif  adalah  suatu  upaya untuk  menggerakkan  pegawai  mengikuti  dan mematuhi  pedoman  kerja,  aturan-aturan  yang telah  digariskan  oleh  perusahaan.  Tujuan dasarnya  adalah  untuk  menggerakkan  pegawai berdisiplin  diri.  Dengan  cara  preventif,  pegawai dapat  memelihara  dirinya  terhadap  peraturan- peraturan perusahaan.
Pemimpin perusahaan mempunyai
tanggung  jawab  dalam  membangun  iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi.
Disiplin  preventif  merupakan  suatu sistem  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi.  Jika  sistem  organisasi  baik,  maka diharapkan  akan  lebih  mudah  menegakkan disiplin kerja.
2 Disiplin Korektif
Disiplin  korektif  adalah  suatu  upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi  peraturan  sesuai  dengan  pedoman yang berlaku pada perusahaan.
Pada  disiplin  korektif,  pegawai  yang melanggar disiplin perlu diberikan  sanksi  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian  sanksi  adalah  untuk  memperbaiki pegawai  pelanggar,  memelihara  peraturan  yang berlaku  dan  memberikan  pelajaran  kepada pelanggar.
Sebagaimana dikemukakan oleh
Mangkunegara  (2016:130)  ada  3  pendekatan disiplin kerja, yaitu pendekatan disiplin modern, pendekatan disiplin dengan tradisi dan pendekatan disiplin bertujuan.
1. Pendekatan  Disiplin  Modern  yaitu mempertemukan  sejumlah  keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman.
Pendekatan ini berasumsi:
a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik
b. Melindungi  tuduhan  yang  benar untuk  diteruskan  pada  proses hukum yang berlaku.
c. Keputusan-keputusan
yang semuanya  terhadap  kesalahan atau  prasangka  harus  diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya.
d. Melakukan protes terhadap keputusan  yang  berat  sebelah pihak terhadap kasus disiplin.
2. Pendekatan  Disiplin  dengan  Tradisi yaitu  pendekatan  disiplin  dengan  cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi:
a. Disiplin  dilakukan  oleh  atasan kepada  bawahan,  dan  tidak pernah  ada  peninjauan  kembali bila telah diputuskan.
b. Disiplin  adalah  hukuman  untuk pelanggaran, pelaksanaannya
harus  disesuaikan  dengan  tingkat pelanggarannya.
c. Pengaruh hukuman untuk memberikan  pelajaran  hukuman kepada pelanggar maupun kepada pegawai lainnya. d. Peningkatan perbuatan
pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras e. Pemberian  hukuman  terhadap pegawai  yang  melanggar  kedua kalinya  harus  diberi  hukuman yang lebih berat.
3. Pendekatan Disiplin Bertujuan, berasumsi bahwa: a. Disiplin kerja harus dapat diterima  dan  dipahami  oleh semua pegawai. b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan perilaku. c. Disiplin ditujukan untuk perubahan  perilaku  yang  lebih baik.
d. Disiplin  pegawai  bertujuan  agar pegawai bertanggungjawab
terhadap perbuatannya.
3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih menggunakan  metode  adalah  kualitatif.  Melalui metode  tersebut  penulis  berusaha  menyelidiki keadaan sebenarnya mengenai penerapan
Disiplin  Kerja  Pegawai  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
Tujuan  dari  metode  kualitatif  ini  agar mampu  mendeskripsikan,  menggambarkan  atau melukiskan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antar  fenomena  yang  diselidiki.  Alasan  mengapa peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah dengan metode ini peneliti dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian secara lebih mendalam dan  tidak  bisa  diwakili  dengan  angka-angka statistik  sehingga  permasalahan  akan  dapat diungkapkan dengan jelas.
Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal  02  Februari  2018  sampai  dengan  31  Juli 2018  bertempat  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
Dengan  jumlah  informan  sebanyak  10 orang, yang terdiri dari: 1 Orang Kepala KUA, 2 orang pengawas KUA, 2 orang penghulu, 3 orang pelaksana dan 2 orang staf honorer.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan
Adalah  cara  memperoleh  data  dengan cara  membaca,  mempelajari  dari  buku  –  buku, diktat  –  diktat,  catatan  –  catatan,  peraturan perundang  –  undangan,  arsip  –  arsip  dan dokumen  –  dokumen  yang  berkaitan  dengan materi dan pembahasan penelitian ini.
2. Studi lapangan Adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian, dilakukan melalui cara sebagai berikut
1) Observasi (Pengamatan) Ada  beberapa  alasan  mengapa dalam  penelitian  ini  Pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti  yang  dikemukakan  oleh Guba dan Lincoln (Moleong, 2016:174). Pertama, teknik pengamatan  ini  didasarkan  atas pengalaman secara langsung. Pengalaman secara langsung merupakan  alat  yang  ampuh  untuk mengetes  suatu  kebenaran.  Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat  perilaku  dan  kejadian sebagaimana  yang  terjadi  pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan  memungkinkan  peneliti mencatat  peristiwa  dalam  situasi yang  berkaitan  dengan  pengetahuan proporsional  maupun  pengetahuan
yang  langsung  diperoleh  dari  data. Keempat, sering terjadi ada keraguan  pada  peneliti,  jangan- jangan  pada  data  yang  dijaringnya ada yang keliru atau bias . Kemungkinan  keliru  itu  terjadi karena  kurang  dapat  mengingat peristiwa atau hasil wawancara.
Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan,  perhatian,  perilaku  tak sadar,  kebiasaan  dan  sebagainya. Pengamatan
memungkinkan pengamat  untuk  melihat  dunia sebagaimana  dilihat  oleh  subjek penelitian,  hidup  pada  saat  itu, menangkap  kehidupan  budaya  dari segi  pandangan  dan  anutan  para subjek  pada  keadaan  waktu  itu, pengamatan  memungkinkan  peneliti merasakan  apa  yang  dirasakan  dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi  sumber  data,  pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. (Moleong:2016)
2) Wawancara Wawancara  adalah  percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu pewawancara  ( interviewer )  yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara  ( interviewee )  yang memberikan jawaban atas pertanyaan  itu.  Maksud  diadakan wawancara  telah  ditegaskan  oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2016:186) antara lain : mengkonstruksi  mengenai  orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,  tuntutan,  kepedulian  dan lain-lain  kebulatan;  merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian
sebagai  yang  dialami  masa  lalu; memproyeksikan kebulatan-
kebulatan  sebagai  yang  diharapkan untuk  dialami  pada  masa  yang  akan datang;  memverifikasi,  mengubah, dan  memperluas  informasi  yang diperoleh  dari  orang  lain,  baik manusia  maupun  bukan  manusia (triangulasi);  dan  memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi  yang  dikembangkan  oleh
peneliti sebagai pengecekan
anggota.
Teknik pengolahan data atau analisis data penelitian  ini  memakai  Analisis  Domain,  adalah upaya  peneliti  untuk  memperoleh  gambaran umum  tentang  data  dalam  menjawab  fokus penelitian.  Caranya  ialah  dengan  membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada dalam data tersebut. (Imam, 2015:212).
Pada  tahap  ini,  peneliti  belum  perlu membaca  dan  memahami  data  secara  rinci  dan detail  karena  targetnya  hanya  untuk  memperoleh domain  atau  ranah.  Hasil  analisis  ini  masih berupa  pengetahuan  tingkat permukaan tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frase  atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.
Terdapat  6  (  enam  )  langkah  dalam mengaplikasikan analisis domain, yakni :
1) Memilih  pola  hubungan  semantik tertentu  atas  dasar  informasi  atau fakta  yang  tersedia  dalam  catatan harian peneliti di lapangan.
2) Menyiapkan kerja analisis domain.
3) Memilih  kesamaan-kesamaan  data dari catatan harian peneliti di
lapangan. 4) Mencari  konsep-konsep  induk  dan kategori-kategori simbolik dari tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik. 5) Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain.
6) Membuat  daftar  keseluruhan  domain dari seluruh data yang ada.
4. HASIL PENELITIAN Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya  permasalahan  terkait  dengan  penerapan disiplin  kerja  pegawai  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Panjalu  Kabupaten  Ciamis  yang dirasakan  belum  berjalan secara  optimal. Selanjutnya,  untuk  dapat  mengetahui  mengenai ketidakoptimalan  hal  tersebut,  maka  penulis mencoba  melakukan  analisa  mengenai  disiplin kerja  pegawai  yang  terjadi  dengan  melakukan observasi  di  lapangan  serta  studi  wawancara sebagai alat pengumpul data sehingga diharapkan dapat  memperoleh  data  yang  akurat  dan akuntabel. Berikut beberapa penjelasan dari hasil wawancara  dengan  beberapa  informan  terkait dengan  penerapan  disiplin  kerja  pegawai  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Panjalu Kabupaten Ciamis.
1. Penerapan  Disiplin  Kerja  Pegawai  di
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti dapat mendeskripsikan  melalui  beberapa  indikator sebagai berikut:
a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya Dengan adanya Standar
Operasional  Prosedur  (SOP)  sebagai acuan  pegawai  melaksanakan  tugas ini  agar  pegawai  di  kantor  dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya  sesuai  dengan  pedoman yang  diberlakukan  di  kantor.  Hal  ini penting karena dengan adanya pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka akan menghasilkan suatu pekerjaan  yang  sesuai  dan  akurat. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)  bertujuan  untuk  menjadikan sebuah pedoman kerja supaya pegawai  dapat  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya  secara  teratur dan  sesuai  dengan  acuan  yang berlaku. Kedisiplinan di Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Panjalu Kabupaten  Ciamis  ini,  dapat  dilihat bahwa  para  pegawai  melaksanakan disiplin dengan sesuai panduan. Kemudian,  para  pegawai  juga  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya merasa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
b. Adanya  peraturan  baik  itu  pusat, daerah  atau  lembaga  itu  sendiri sebagai landasan pegawai melaksanakan kedisiplinan. Dengan  adanya  peraturan  yang mengatur
tentang kedisiplinan pegawai,  sehingga  pegawai  bisa melaksanakan  aktifitas  sesuai  dengan peraturan,  tugas  pokok  juga  jelas  dan pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat dapat segera terpenuhi.
Peraturan perundang-undangan yang  diberlakukan  oleh  pemerintah sudah  ada  dan  sudah  dilaksanakan meski beberapa informan menginformasikan  merasa  kesulitan dalam  memahami  dan  membaca peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang- undangan  yang  membahas  mengenai
kedisiplinan  yaitu  Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri  Agama  Nomor  34  Tahun 2016  dan  Nomor  28  Tahun  2013. Peraturan ini oleh para pegawai harus ditaati  dan  dilaksanakan,  selain  itu peraturan ini juga harus disosialisasikan  kepada  para  pegawai sehingga  pegawai  dapat  memahami dan  meminimalisir  kesalahfahaman pegawai  dalam  memahami  peraturan tersebut c. Kepala  Kantor  memberikan  arahan dan sosialisasi mengenai disiplin kerja pegawai.
Pemberian  arahan  dan  sosialisasi mengenai  disiplin  kerja  pegawai adalah proses Kepala Kantor memberikan dan menyampaikan arahan juga menginformasikan
tentang kedisiplinan yang akan diterapkan  di  kantor.  Pemberian arahan  dan  sosialisasi  ini  dinilai sangat  penting,  karena  dengan  cara dikomunikasikan dan diarahkan sehingga  pegawai  akan  mengerti  dan memahami  terkait  kedisiplinan  yang dilaksanakan  di  kantor.  Seringkali karena kepala kantor tidak menginformasikan kepada para pegawainya  terjadi  miskomunikasi antar pegawai di kantor.
Dalam  pelaksanaan  pemberian arahan dan sosialisasi tentang
peraturan  kedisiplinan  itu  sangat penting  sekali  untuk  diulas  secara tuntas  kepada  para  pegawai,  sehingga pegawai di kantor dapat mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsinya serta  bertujuan  untuk  memberikan motivasi bagi pegawai untuk melaksanakan disiplin bukan hanya di kantor saja tetapi kapanpun
dimanapun  sehingga  pelayanan  yang prima itu dapat dicapai. Ada beberapa teknik  dalam  melaksanakan  arahan dan  sosialisasi  tentang  kedisiplinan diantaranya dengan cara memberitahukan  secara  lisan  kepada pegawai  yang  bersangkutan,  dengan cara  membahas  kedisiplinan  dalam pertemuan  atau  rapat  dan  dibahas melalui  amanat  dalam  pelaksanaan Upacara Bendera Hari Senin. Diharapkan dengan adanya penyampaian dan pembahasan mengenai peraturan perundang-
undangan  tentang  kedisiplinan  dapat meningkatkan  kedisiplinan  pegawai itu  sendiri  dan  dapat  bermanfaat  bagi diri pribadinya masing-masing. Selain itu  juga  ada  agenda  khusus  yang membahas  tentang  kedisiplinan  yaitu pada  akhir  dan  awal  tahun,  selain kedisiplinan  juga  memotivasi  para pegawai  untuk  selalu  berorientasi kepada  perbaikan-perbaikan  pribadi kepada  arah  yang  lebih  baik  dan berorientasi untuk selalu meningkatkan  kedisiplinan.  Dalam yang disampaikan dalam penyampaian  arahan  dan  sosialisasi tentang peraturan kedisiplinan terutama  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  28  Tahun  2013  tentang Disiplin  Kehadiran  Pegawai  Negeri Sipil  di  Lingkungan  Kementerian Agama,  juga  disampaikan  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara,  kemudian disampaikan pula
Peraturan
Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  kepada  para  pegawai,  yang kemudian  melebar  ke  etika  pegawai, juga  disampaikan  kembali  terkait tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai pegawai  dikantor.  Adapun  tahapan- tahapan dalam melaksanakan pemberian  arahan  dan  sosialisasi tentang peraturan kedisiplinan dikantor  yaitu  dengan  menggunakan pendekatan  kepada  individu  yang bersangkutan,  kemudian  dilaksanakan secara  berkelompok  didalam  sebuah pertemuan  dan  ada  juga  melalui tulisan  ringkas  dipapan  informasi kantor  agar  setiap  kali  melewatinya pegawai  tersebut  dapat  membacanya. Tanggapan atau respon terkait peraturan  kedisiplinan  hampir  semua pegawai dapat memahaminya, mereka menyadari  bahwa  kedisiplinan  adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan  bukan  hanya  di  kantor saja tetapi dikehidupan sehari-haripun harus dilaksanakan.
d. Kepala  Kantor  memberikan  informasi yang  tepat  dan  konsisten  mengenai peraturan kedisiplinan kepada pegawai  agar  dapat  dipahami  dan dilaksanakan.
Informasi yang disampaikan harus  jelas,  tepat  dan  konsisten
sehingga difahami dan dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Dengan komunikasi  yang  baik  maka  dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan tugas, menghindari kesalahfahaman antara pegawai
dengan pegawai, atasan dengan pegawai  ataupun  pegawai  dengan atasan. Semua informasi terkait peraturan kedisiplinan sudah disampaikan  sebagaimana  mestinya secara  tepat,  jelas  dan  konsisten  oleh Kepala  KUA  Kecamatan  Panjalu Kabupaten Ciamis dengan memberikan  informasi  yang  jelas dalam pelaksanaan kedisiplinan.
Kepala  KUA  juga  melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kedisiplinan  di  kantor  dengan  upaya berusaha untuk profesional dan menyadari bahwa berkewajiban untuk menginformasikan  terkait  peraturan kedisiplinan  kepada  seluruh  pegawai di  Kantor,  peraturan-peraturan  yang harus  ditaati  oleh  seluruh  pegawai termasuk  Kepala  KUA  juga  harus mentaati  peraturan  kedisiplinan  yang berlaku, jam kerja yang sesuai dengan
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan Kementerian Agama.
Kemudian  disampaikan  juga  tahapan dalam  penyampaian  informasi  yang dilaksanakan  di  KUA  Kecamatan
Panjalu  Kabupaten  Ciamis  yaitu dilakukan  dengan  cara  diarahkan, disosialisasikan kemudian dengan cara pendekatan kepada pegawai yang bersangkutan,  juga  dilakukan  dengan pertemuan di kantor dengan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan tentang kedisiplinan pegawai e. Kepala  Kantor  memberikan  perintah kepada  para  pegawai  untuk  mentaati peraturan  dan  pedoman  kerja  yang berlaku Proses dalam memberikan perintah  kepada  para  pegawai  untuk mentaati peraturan dan pedoman kerja yang  berlaku  disini  Kepala  KUA berupaya
memberikan perintah kepada  para  pegawai  supaya  terus menerus  melaksanakan  kedisiplinan
sehingga  pegawai  dapat  terbiasa dengan perilaku disiplin tersebut.
Kepala KUA Kecamatan Panjalu sejauh ini dalam memberikan perintah kepada  para  pegawai  bisa  dibilang baik  karena  melihat  dari  tanggapan atau  respon  yang  bisa  dikatakan  puas dengan kinerja Kepala KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.  Kepala  KUA  Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
memberikan  perintah  dengan  cara lisan juga tulisan bahkan Kepala KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis bukan  hanya  memberikan  perintah kepada  para  pegawai  tetapi  juga mengajak  mentaati  peraturan  dan pedoman  kerja  yang  berlaku.  Peranan Kepala  KUA  Kecamatan  Panjalu
Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan peraturan dan pedoman kerja yaitu memonitoring dan mengevaluasi  apa  saja  yang  kurang dalam pelaksanaannya, sebagian besar menyukai  cara  memberikan  arahan dan perintah Kepala KUA Kecamatan Panjalu  Kabupaten  Ciamis  terhadap pegawai  dan  bahkan  Kepala  KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis melaksanakan  kedisiplinan  terlebih dahulu  sebelum  memberikan  perintah kepada para pegawai. Respon pegawai dalam pelaksanaannya sebagian  besar  menerima  pemberian perintah  terhadapnya  karena  mereka menyadari  bahwa  kedisiplinan  itu bukan  tugas  tetapi  bahkan  kewajiban yang  harus  ditaati  dan  dilaksanakan oleh  seluruh  jajaran  staf  KUA Kecamatan Panjalu.
f. Tersedianya  pengawasan  yang  ketat dalam  mengawasi  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan
Dengan  tersedianya  pengawasan
yang ketat dalam mengawasi pegawai yang melanggar peraturan
kedisiplinan ini dapat diartikan bahwa dalam  menjalankan  kedisiplinan  itu harus  dilaksanakan  secara  serius, konsisten  dan  paling  penting  harus terus  menerus.  Jika  pengawasan kedisiplinan ketat, maka akan menghasilkan
pegawai yang
berkualitas  dan  pelayanan  prima  akan tercapai.
pengawasan  yang  ketat  dalam mengawasi  pegawai  yang  melanggar
peraturan kedisiplinan di KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis itu  berjalan  dengan  tertib.  Dibuktikan dari  beberapa  informan  menjawab bahwa  pelaksanaan  pengawasan  di KUA  Kecamatan  Panjalu  Kabupaten Ciamis  dengan  cara  mengadakan fasilitas untuk kehadiran menggunakan finger  print ,  dengan adanya pengawas dan dengan mengisi kehadiran.  Selain  itu,  Kepala  KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis juga  mengawasi  dengan  melihat aktifitas  dan  perilaku  sehari-hari pegawai  di  kantor.  Juga  terdapat hambatan-hambatan yang terjadi pada saat  pelaksanaan  pengawasan  ini, yaitu  pengawasan  tidak  selalu  bisa dilakukan  hanya  dengan  kehadiran ataupun  dengan  mengisi  daftar  hadir, pengawas  juga  tidak  selalu  dapat mengawasi  secara  penuh  aktifitas pegawai  di  kantor  karena  pengawas juga  memiliki  tugas  lain  sehingga aspek kontrol dan pengawasan terhadap  pegawai  terabaikan.  Tetapi, ada  hambatan  yang  terjadi  maka adapula  upaya  untuk  mengatasinya, beberapa  antisipasi  dan  upaya  dalam mengatasi  hambatan  yang  terjadi diantaranya harus melaksanakan pengawasan  dengan  lebih  ketat  lagi sehingga  pegawai  tidak  sewenang- wenang keluar masuk kantor, pegawai juga  harus  membiasakan  diri  dengan peraturan  yang  berlaku  sehingga pelaksanaan  kedisiplinan  tidak  dirasa berat,  fasilitas  kantorpun  menjadi sorotan,  fasilitas  kantor  yang  lengkap membuat  pegawai  tidak  akan  banyak meninggalkan  kantor  karena  biasanya pegawai  keluar  kantor  itu  bertujuan untuk mencari fasilitas yang tidak ada di kantor.
g. Adanya  pedoman  yang  membahas mengenai sanksi hukuman bagi pegawai  yang  melanggar  peraturan kedisiplinan Dengan  adanya  pedoman  yang membahas  mengenai  sanksi  hukuman bagi pegawai yang melanggar peraturan  kedisiplinan  ini  bertujuan untuk membuat pegawai yang melanggar  peraturan  kedisiplinan  itu menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan atau
pelanggaran  yang  pernah  dilakukan
sebelumnya.  Selain  itu,  dapat  pula dijadikan sebagai antisipasi dan pelajaran  kepada  pegawai  lain  supaya dikemudian  hari  tidak  melakukan  hal yang sama.
Adanya pedoman yang membahas  mengenai  sanksi  hukuman bagi pegawai yang melanggar peraturan  disiplin  para  pegawai  di kantor  dapat  melaksanakan  tugas sebagaimana  mestinya  dan  sesuai dengan  pedoman  kerja  yang  berlaku. Pedoman  yang  dipakai  di  kantor dalam  pemberian  sanksi  hukuman kepada pegawai yang melanggar yaitu dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara  yang  didalamnya  memuat  ada beberapa  sanksi  hukuman  untuk pegawai  yang  melanggar  peraturan kedisiplinan. Tahapan yang dilaksanakan  di  KUA  Panjalu  yaitu dengan  cara  bertahap  dari  mulai diberikan  pengarahan,  diberikan  surat peringatan, bahkan sampai ke pemecatan,  meski  memang  di  KUA Panjalu  sampai  saat  ini  belum  pernah ada  yang  melanggar  dan  diberikan hukuman pemecatan. Diharapkan dengan  adanya  pedoman  mengenai sanksi hukuman yang diberlakukan di kantor dapat mencegah dan meminimalisir  tingkat  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pegawai  serta menekan
angka terjadinya pelanggaran  terutama  pelanggaran kedisiplinan.  Selain  itu,  diharapkan juga  di  kemudian  hari  pegawai  yang lain  tidak  melakukan  tindakan  yang sama  ketika  ada  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan. Ada  beberapa  hambatan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  hukuman  tetapi kepala  dan  pegawai  KUA  juga  terus berupaya  untuk  mengatasi  hambatan tersebut.
h. Bersikap  tegas  dalam  melaksanakan hukuman  terhadap  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan.
Sikap  tegas  dalam  melaksanakan hukuman  terhadap  pegawai  yang melanggar  peraturan  kedisiplinan  ini sangat  dibutuhkan,  karena  ketegasan yang  diberikan  adalah  upaya  dalam meningkatkan kedisiplinan dikantor.
Sikap  tegas  dalam  melaksanakan hukuman kepada pegawai yang
melanggar peraturan kedisiplinan berjalan  dengan  baik  dan  bahkan memang diharapkan tidak ada pelanggaran-pelanggaran  kedisiplinan yang  terjadi.  Sejauh  ini  belum  pernah ada  sanksi  hukuman  pemecatan  yang dilaksanakan karena pelanggaran- pelanggaran  yang  terjadi  tidak  begitu fatal,  bisa  diatasi  dengan  surat peringatan atau arahan dan pembinaan kepada  pegawai  yang  bersangkutan untuk  tidak  mengulanginya  lagi. Sikap  tegas  yang  ditunjukkan  oleh kepala KUA Panjalu sudah bagus dan mendapatkan  apresiasi  dari  para pegawai  karena  sudah  melaksanakan tugas  dengan  baik  dan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Efek  setelah adanya  pelaksanaan  hukuman  kepada pelanggar  yaitu  diharapkan  tidak terjadi lagi, dijadikan sebagai pelajaran, pegawai lain tidak
melakukan  hal  yang  sama  dan diharapkan dapat menekan dan
meminimalisir angka pelanggaran kedisiplinan.
i. Sikap  tidak  pandang  bulu  dalam melaksanakan  hukuman  bagi  pegawai yang melanggar aturan
Dengan adanya sikap  tidak pandang  bulu  dalam  melaksanakan hukuman bagi pegawai yang melanggar  aturan  disini  dimaksudkan bahwa  dalam  melaksanakan  hukuman itu tidak melihat siapa yang melanggar  dan  pelanggar  memiliki jabatan, sebab jika pelaksanaan
hukuman itu pandang bulu maka tidak akan terbangun nilai-nilai kedisiplinan di kantor. Sikap  tidak  pandang  bulu  dalam melaksanakan hukumana kepada pegawai  yang  melanggar  aturan  ini dilaksanakan dengan berdasarkan aturan  yang  berlaku,  tidak  melihat jabatannya  apa,  juga  tidak  melihat perannya sebagai apa ketika melanggar maka ada sanksi hukuman. Diharapkan  adanya  efek  yang  terjadi setelah  sikap  ini  dilaksanakan  yaitu seluruh  pegawai  menjadi  siap  untuk mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena peraturan  ini  berlaku  untuk  seluruh pegawai di kantor, kemudian pegawai siap  untuk  tidak  melanggar  peraturan kedisiplinan  dan  pegawai  melihat
bahwa Kepala KUA betul-betul melaksanakan  tugasnya  dengan  baik dan berdasarkan peraturan kedisiplinan yang berlaku. 2. Hambatan yang terjadi pada saat penerapan  Disiplin  Kerja  Pegawai  di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi dilapangan peneliti dapat mendeskripsikan  melalui  beberapa  indikator sebagai berikut:
a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya Hambatan  yang  terjadi  yaitu dalam  menyamakan  persepsi  karena pegawai  memiliki  karakter  yang berbeda.  Dilihat  dari  pelaksanaan pelayanan masih belum sesuai dengan mekanisme yang ada b. Adanya  peraturan  baik  itu  pusat, daerah  atau  lembaga  itu  sendiri sebagai landasan pegawai melaksanakan kedisiplinan Hambatan  yang  terjadi  yaitu pegawai belum sepenuhnya
memahami  peraturan.  Hal  ini  terlihat pegawai  belum  mengetahui  peraturan apa  saja  yang  berlaku  dilingkungan kantor.
c. Kepala  Kantor  memberikan  arahan dan sosialisasi mengenai disiplin kerja pegawai.
Hambatan  yang  terjadi  adalah Pegawai  yang  tidak  selalu  berada dikantor  dan  faktor  kesadaran  diri akan kewajiban dan tugas melaksanakan  peraturan  kedisiplinan. Hal  ini  terlihat  adanya  pegawai  yang keluar pada jam kerja.
d. Kepala  Kantor  memberikan  informasi yang  tepat  dan  konsisten  mengenai peraturan kedisiplinan kepada pegawai  agar  dapat  dipahami  dan dilaksanakan.
Hambatan  yang  terjadi  adalah sikap  pegawai  yang  masih  egois  dan mempunyai  tugas  diluar  kantor.  Hal ini  terlihat  ada  saja  pegawai  yang berada diluar kantor.
e. Kepala  Kantor  memberikan  perintah kepada  para  pegawai  untuk  mentaati peraturan  dan  pedoman  kerja  yang berlaku
Hambatan  yang  terjadi  adalah ketidakfahaman pegawai dan
miskomunikasi antara pemberi
perintah  dan  penerima  perintah.  Hal ini  terlihat  perintah  yang  tidak  segera dilaksanakan.
f. Tersedianya  pengawasan  yang  ketat dalam  mengawasi  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan Tidak cukup jika hanya menggunakan  fasilitas  absen  online ( finger  print )  adalah  hambatan  yang terjadi. Hal ini terlihat pegawai masih berada  diluar  kantor  pada  jam  kerja padahal  tidak  ada  agenda  untuk  dinas keluar.
g. Adanya  pedoman  yang  membahas mengenai sanksi hukuman bagi pegawai  yang  melanggar  peraturan kedisiplinan
Hambatan  yang  terjadi  adalah
Ketidaksiapan  pegawai,  karena  dirasa ribet.  Hal  ini  terlihat  masih  saja adanya pegawai yang belum memahami  tentang  pedoman  tentang sanksi hukuman.
h. Bersikap  tegas  dalam  melaksanakan hukuman  terhadap  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan
Tidak  ada  hambatan,  dinilai pelanggaran disiplin masih bisa menggunakan metode pengarahan dan diperingati.
i. Sikap  tidak  pandang  bulu  dalam melaksanakan  hukuman  bagi  pegawai yang melanggar aturan.
Hambatannya  berasal  dari  sikap
canggung  ketika  pelanggar  usianya lebih tua.
3. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan  Disiplin  Kerja  Pegawai  di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi dilapangan peneliti dapat
mendeskripsikan  melalui  beberapa  indikator sebagai berikut:
a. Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai acuan pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya untuk mengatasi
hambatan dalam penerapan SOP yaitu dengan  cara  mensosialisasikan  dan pembinaan  kepada  para  pegawai mengenai  SOP  yang  diberlakukan dikantor  sehingga  pegawai  dapat melaksanakan  tugas  sesuai  dengan tupoksi.
b. Adanya  peraturan  baik  itu  pusat, daerah  atau  lembaga  itu  sendiri sebagai landasan pegawai melaksanakan kedisiplinan Upaya mengatasi hambatan dalam  menerapkan  peraturan  yang berlaku adalah dengan cara pengarahan  secara  terstruktur,  teratur dan terarah
c. Kepala  Kantor  memberikan  arahan dan sosialisasi mengenai disiplin kerja pegawai Upaya mengatasi hambatan dalam pemberian arahan dan sosialisasi  mengenai  disiplin  kerja pegawai adalah dengan cara mengadakan  pertemuan  khusus  untuk membahas tentang kedisiplinan berikut  dengan  peraturan-peraturan yang  berlaku.  Selain  itu,  agenda tersebut harus dilakukan secara rutin.
d. Kepala  Kantor  memberikan  informasi yang  tepat  dan  konsisten  mengenai peraturan kedisiplinan kepada pegawai  agar  dapat  dipahami  dan dilaksanakan Upaya mengatasi hambatan dalam pemberian informasi yang tepat dan  konsisten  adalah  dengan  cara memberikan  stimulasi  kepada  para pegawai  agar  dapat  menyadari  bahwa hal ini adalah kewajiban dan memberikan informasi demikian harus  secara  perlahan  dan  bertahap sehingga  pegawai  dapat  menerima dan memahami peraturan kedisiplinan yang berlaku.
e. Kepala  Kantor  memberikan  perintah kepada  para  pegawai  untuk  mentaati peraturan  dan  pedoman  kerja  yang berlaku
Upaya mengatasi hambatan dalam  pemberian  perintah  adalah dengan cara menyampaikannya kembali  apa  saja  peraturan  yang berlaku dilingkungan KUA.
f. Tersedianya  pengawasan  yang  ketat dalam  mengawasi  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan
Upaya mengatasi hambatan
dalam menerapkan pengawasan adalah  meningkatkan  pengawasan dikantor.
g. Adanya  pedoman  yang  membahas mengenai sanksi hukuman bagi pegawai  yang  melanggar  peraturan kedisiplinan
Upaya dalam mengatasi
hambatan  menerapkan  pedoman  yaitu dengan  cara  memberikan  pemahaman untuk  bekerja  lebih  profesional  dan data  terkait  pelanggaran  harus  akurat, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. h. Bersikap  tegas  dalam  melaksanakan hukuman  terhadap  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan
Dalam  pelaksanaannya  sudah baik,  cukup  dengan  cara  mengadakan pembinaan  terhadap  pegawai  yang melanggar. Sebab, keadaan kedisiplinan masih terlihat kondusif.
i. Sikap  tidak  pandang  bulu  dalam melaksanakan  hukuman  bagi  pegawai yang melanggar aturan.
Dalam  pelaksanaannya  sudah baik dan harus sesuai dengan peraturan  yang  berlaku  agar  tidak terjadi kecemburuan sosial.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pelaksanaan kedisiplinan di KUA Panjalu sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan pedoman  kerja  yang  berlaku.  Namun  ada beberapa  indikator  yang  belum  tercapai  dalam pelaksanaan  kedisiplinan  tersebut.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  beberapa  dimensi  dan  indikator  yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini. Dimensi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:  1).  Disiplin  Preventif,  dan  2)  Disiplin Korektif.
Dari  kedua  dimensi  diatas  yang  paling berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  kedisiplinan adalah  dimensi  Disiplin  Korektif.  Karena  pada dasarnya  Disiplin  Korektif  berbicara  mengenai sanksi  hukuman.  Sehingga  para  pegawai  dapat mentaati  peraturan  dan  pedoman  kerja  yang berlaku.
Hambatan-hambatan  yang  terjadi  pada saat  pelaksanaan  kedisiplinan  di  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Panjalu  Kabupaten  Ciamis adalah  masih  rendahnya  kesadaran  para  pegawai akan peraturan dan pedoman kerja  yang berlaku, terlihat  pada  saat  pelaksanaan  pelayanan  dengan beralasan  ribet  maka  pelaksanaan  pelayanan tersebut  diluar  mekanisme  pelayanan.  Selain  itu, pengawasan  dalam  pelaksanaan  kedisiplinan tidak  hanya  cukup  dengan  menggunakan  media finger  print ,  hal  ini  terlihat  pada  saat  jam  kerja masih ada saja pegawai yang berada diluar kantor tetapi tidak sedang melaksanakan dinas diluar.
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi  hambatan  yang  terjadi  pada  saat
pelaksanaan  kedisiplinan  adalah  dengan  adanya pengarahan,  sosialisasi,  pembinaan  kepada  para pegawai  terkait  pelaksanaan  kedisiplinan  beserta peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman kerja  yang  berlaku.  Pemberian  perintah  untuk mentaati  peraturan  dan  pedoman  kerja  terus diinformasikan  kepada  para  pegawai  agar pegawai  dapat  memahami  dan  melaksanakan peraturan dan pedoman kerja tersebut. Pemberian peringatan  kepada  pegawai  yang  melanggar peraturan  dan  pedoman  kerja  di  kantor  yang diharapkan tidak mengulanginya lagi, diharapkan juga pegawai lain tidak melakukan tindakan yang sama  sehingga  pelayanan  yang  dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

## Saran
Supaya  hambatan-hambatan  yang  terjadi pada  saat  pelaksanaan  kedisiplinan  di  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Panjalu  Kabupaten Ciamis dapat diminimalisir, peneliti menyarankan: 1) Kepala  KUA  memberikan  himbauan kepada para pegawai untuk
melaksanakan kedisiplinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Kepala  KUA  harus  menstimulasi  dan memberikan  motivasi  kepada  para pegawai untuk melaksanakan perintah, peraturan dan pedoman kerja yang  berlaku.  Penekanan  bahwa perintah, peraturan dan pedoman kerja tersebut  adalah  sebuah  kewajiban sebagai pelaku pelayan masyarakat.
3) Berikan  sanksi  hukuman  yang  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Jika tidak, akan menimbulkan kecemburuan  sosial  antara  pegawai lain.  Kemudian,  sanksi  hukuman tersebut  harus  menghindari  bentuk hukuman fisik. Sanksi hukuman harus ditekankan kepada perubahan perilaku.

## Daftar Pustaka Sumber Buku
Ahmad,  Jamaluddin.  2015. Metode  Penelitian Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta : Gava Media Hasibuan, Malayu SP. 2014. Manajemen Sumber Daya  Manusia  edisi  revisi .  Bandung  : PT. Remaja Rosdakarya Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2016. Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Moleong,  Lexy  J.  2016. Metodologi  Penelitian Kualitatif  edisi  revisi .  Bandung  :  PT. Remaja Rosdakarya
Sutrisno,    Prof.  Dr.  Edy.  2017. Manajemen
Sumber Daya Manusia .  Jakarta :
Kharisma Putra Utama

## Sumber Dokumen
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 28  tahun  2013 tentang  Disiplin  Kehadiran  Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Kerja Pegawai Negri Sipil