KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYIDIK KEPOLISIAN SELAKU SAKSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
[1] M.Erham Amin; [2] Putri Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl.Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin 70123
[1] Email: muhammad.erham@ulm.ac.id
[2] Email: Pdamayanti856@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  police  witnesses  who  gave  testimony  in  the narcotics  crime  trial  and  to  analyze  the  police  investigator's  information  as  a  witness  who could  provide  the  power  of  proof  in  the  narcotics  crime  trial.  The  research  uses  statute approach  and  conceptual  approach.  The  results  of  the  study  found  that  the  witnesses investigating  or  witnesses  verbally  can  not  be  witnesses  in  the  trial  because  the  witnesses investigator  or  verbal  witnesses  do  not  have  a  legal  basis  governing  their  existence  even though the  witnesses investigators or witnesses  verbally can be  witnesses in  narcotics crime trials  but  only  limited  to  clarifying  the  truth  of  the  minutes  examination  if  there  is  a discrepancy  between  the  witness's  statement  in  the  minutes  of  the  examination  with  the statement  submitted  by  the  witness  in  front  of  the  trial  and  the  statement  of  the  police investigating witness or the verbal witness as the witness can be used in the trial because the strength of the evidence of witness testimony is a free evidence and has no evidence strength perfect and does not bind judges.
Keyword: Proof, witness and Investigator.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menganalisis  mengenai  saksi  penyidik  kepolisian  yang memberikan  kesaksian  dalam  persidangan  tindak  pidana  narkotika  dan  untuk  menganalisis mengenai  keterangan  penyidik  kepolisian  selaku  saksi  yang  dapatkah  memberikan  kekuatan pembuktian  dalam  persidangan  tindak  pidana  narkotika.  Penenelitian  ini  menggunakan Pendekatan     perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ditemui bahwa  saksi  penyidik  atau  saksi  verbalisan  tidak  dapat  menjadi  saksi  dalam  persidangan karena  saksi  penyidik  atau  saksi  verbalisan  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  mengatur keberadaanya  walaupun  saksi  penyidik  atau  saksi  verbalisan  dapat  menjadi  saksi  dalam persidangan  tindak  pidana  narkotika  akan  tetapi  hanya  sebatas  menerangkan  kebenaran berita  acara  pemeriksaan  apabila  terjadi  ketidaksesuaian  antara  keterangan  saksi  dalam berita  acara  pemeriksaan  dengan  keterangan  yang  disampaikan  saksi  di  muka  persidangan dan Keterangan saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan selaku saksi dapat digunakan dalam persidangan karena kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas  dan  tidak  mempunyai  nilai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna serta tidak  mengikat hakim.
Kata Kunci: Pembuktian, saksi dan Penyidik.

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Narkotika  diatur dalam  Bab  XV  Pasal  111  sampai dengan  Pasal  148  Undang-undang Nomor 35  tahun  2009 Tentang Narkotika  yang  merupakan  ketentuan khusus,  walaupun  tidak  disebutkan dengan  tegas  dalam  Undang-Undang Narkotika  bahwa  tindak  pidana  yang diatur  di  dalamnya  adalah  tindak kejahatan,  akan  tetapi  tidak  perlu disangksikan  lagi  bahwa  semua  tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.
Alasannya,  kalau    narkotika  hanya untuk   pengobatan   dan   kepentingan ilmu  pengetahuan,  maka  apabila  ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan  tersebut  sudah  merupakan kejahatan  mengingat  besarnya  akibat yang  ditimbulkan  dari  pemakaian narkotika  secara  tidak  sah  sangat membahayakan  bagi  jiwa  manusia. Berdasarkan   Undang-Undang   Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika dapat  dilihat  pengertian  dari Narkotika itu    sendiri    yakni   Pasal   1    ayat    1 Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal    dari    tanaman    atau    bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 1
Pembuktian  merupakan  masalah yang  penting  dalam  proses  peradilan pidana  di  Indonesia,  karena  melalui pembuktian  dapat  menentukan  posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan   di   pengadilan   apakah telah  memenuhi  unsur-unsur  yang ditentukan  dalam  hukum  acara  pidana. Hukum  akan  dapat  menilai  tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan  fakta-fakta  dan seluruh  alat  bukti  yang  ada,  sehingga pembuktian  sangat  memegang  peranan penting  untuk  menyatakan  kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah, sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam Pasal  184 Kitab  Undang-Undang Hukum   Acara   Pidana   No.   8   Tahun
1 G   Supramono,   2001. Hukum   Narkotika Indonesia. Djambatan :  Jakarta. Hlm. 5.
1981  (KUHAP)  bahwa  alat  bukti  yang sah  dalam  persidangan  dapat  berupa: keterangan  saksi,    keterangan  ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.  Dalam  persidangan  hakim harus    meneliti    sampai    dimana kekuatan  pembuktian  dari  setiap  alat bukti tersebut.
Dalam  persidangan  hukum  acara pidana    saksi    memegang    peranan penting  dalam  upaya  pembuktian kesalahan  terdakwa  di  dalam  sidang pengadilan    selain    dari    keyakinan hakim. Saksi merupakan alat pembuktian  yang  paling  utama  dalam hukum    pidana    sesuai    dengan pengertian  saksi  dalam  pasal  1  angka 26  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  Nomor  8  Tahun  1981 (KUHAP)  yang berbunyi  sebagai
berikut:
“Saksi  adalah  orang  yang  dapat
memberikan keterangan guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
Pada  umumnya  semua  orang dapat  menjadi  saksi.  Kecuali  menjadi saksi  yang  tercantum dalam  Pasal  168
KUHAP,   yang   merumuskan   sebagai berikut:
1. Keluarga       sedarah       atau semenda  dalam  garis  lurus  ke atas  atau  kebawah  sampai derajad  ketiga  dari  terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara  dari  terdakwa  atau yang  bersama-sama  sebagai terdakwa,  saudara  ibu  atau saudara  bapak,  juga  meraka yang  mempunyai  hubungan karena  perkawinan,  dan  anak- anak  saudara terdakwa sampai derajad ketiga;
3. Suami    atau    istri    terdakwa meskipun  sudah  bercerai  atau yang  bersamasama  sebagai terdakwa.
Selain karena  hubungan keluarga (sedarah   atau   semenda),   ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:
“Mereka  yang  karena  pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan  menyimpan  rahasia,  dapat minta dibebaskan  dari  kewajiban memberi  keterangan  sebagai  saksi, yaitu  tentang  hal  yang  dipercayakan kepada mereka.”
Menurut penjelasan pasal
tersebut,  pekerjaan  atau  jabatan  yang menentukan adanya kewajiban menyimpan  rahasia  ditentukan  oleh peraturan             perundang-undangan.
Selanjutnya    dijelaskan   bahwa    jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang  jabatan  atau  pekerjaan  yang dimaksud,    maka    seperti    yang ditentukan  oleh  ayat  ini,  hakim  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  alasan yang  dikemukakan  untuk  mendapat kebebasan tersebut.
Untuk  Membuktikan  apa  yang dilakukan  terdakwa  atas  pencabutan pernyataan  yang  dibuat  dalam  Berita Acara Penyelidikan (BAP), baik penuntut  umum  maupun  hakim  juga sering  menghadirkan  saksi  dari  pihak penyidik  kepolisian  yang  bersangkutan dengan  perkara  yang  dihadapi  oleh terdakwa.  Saksi  ini  dalam  persidangan sering  disebut  dengan saksi verbalisant (saksi  penyidik  kepolisian)  akan  tetapi saksi verbalisan (saksi penyidik kepolisian) tidak menutup
kemungkinan    sarat    dengan    rekayasa dan  pemerasan  seperti  pada  contoh kasus   yang   terjadi  dengan   Ket   San Alias  Chong  Ket  yang  pada  Putusan Mahkamah Agung dalam kasus narkotika  membatalkan  putusan  Judex Factie      yang      telah      menjatuhkan
hukuman  kepada  terdakwa  selama  4 tahun. Alasan  Mahkamah Agung membatalkan  putusan  judex  factie tersebut  oleh  karena  saksi-saksi  yang memberatkan  terdakwa  ternyata  dari pihak    kepolisian    itu    sendiri. Mahkamah  Agung  memandang  bahwa dalam  kasus  ini  sangat  mungkin kesaksian    dari    pihak    kepolisian tersebut  direkayasa,  bahkan  dalam pertimbangannya secara berani Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa cara-cara  penyelidikan  dan  penyidikan seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.
Saksi dari pihak penyidik kepolisian  yang  disebut  dengan  (saksi verbalisan) yang dimana dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang              Hukum              Acara Pidana (KUHAP)    maupun    peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia  tidak  dijelaskan  bahwa saksi verbalisan  dapat  menjadi  saksi  dalam persidangan  tindak  pidana  Namun, penggunaan    saksi    verbalisan    ini banyak  ditemui  dalam  ranah  praktik hukum acara pidana.
Dari  sisi  hukum  acara  pidana,
yang dimaksud dengan (saksi verbalisan)      atau      disebut      juga dengan saksi   penyidik adalah   seorang penyidik  kepolisian  yang  kemudian menjadi    saksi   atas   suatu    perkara pidana  karena  terdakwa  menyatakan bahwa    Berita    Acara    Pemeriksaan (BAP)  telah  dibuat  di  bawah  tekanan atau  paksaan.  Dengan  kata  lain, terdakwa  membantah  kebenaran  dari BAP  yang  dibuat  oleh  penyidik  yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab    bantahan    terdakwa, penuntut  umum  dapat  menghadirkan saksi penyidik kepolisian (saksi verbalisan).  Pada  dasarnya,  ketentuan mengenai  saksi  penyidik  kepolisian (saksi  verbalisan)  ini  belum  diatur dalam Undang-Undang   No.   8   Tahun 1981       tentang       Hukum       Acara Pidana (KUHAP)    maupun    peraturan
perundang-undangan lainnya di Indonesia. Menurut pendapat R.Soesilo bahwa  Sesuai  dengan  sifat  accusatoir hukum  acara  pidana  kita,  sebelum  ada keputusan  hakim  yang  tetap  maka seorang      terdakwa      masih      harus
dianggap  sebagai  orang  yang  tidak bersalah. Penyidik harus berlaku objektif baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan. Pasal   8   Undang-Undang   Nomor   4 Tahun     2004     tentang     Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,  dituntut,  dan/atau dihadapkan di depan pengadilan  wajib  dianggap tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang menyatakan  kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Sementara  menurut  Pasal  6  ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman sebagai berikut: (1)Tidak  seorang  pun  dapat dihadapkan di depan pengadilan,  kecuali  undang- undang menentukan lain.
(2) Tidak    seorang    pun    dapat dijatuhi    pidana,    kecuali apabila  pengadilan karena  alat pembuktian  yang  sah  menurut undang-undang, mendapat keyakinan  bahwa  seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah  atas  perbuatan  yang didakwakan atas dirinya.
Prinsip    yang    dianut    oleh
KUHAP bahwa keterangan yang memiliki  nilai  sebagai  alat  bukti  yang sah adalah keterangan  yang dinyatakan oleh    saksi    ataupun    terdakwa    di hadapan  persidangan.  Sehingga  di dalam  praktek  pada  umumnya  Majelis
Hakim lebih mengutamakan keterangan   saksi   maupun   terdakwa yang  dinyatakan  di  bawah  sumpah dalam  proses  persidangan.  Namun  hal ini  tidak  berarti  bahwa  keterangan terdakwa  atau  saksi  yang  didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan  atau  penyidikan  tidak dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan juga  oleh  Majelis  Hakim.  Selama keterangan  yang  diberikan  memiliki kesesuian  dengan  alat  bukti  lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya. Penyidik Kepolisian (saksi verbalisan)  merupakan saksi dari pihak penyidik  yang  diajukan  untuk  menguji bantahan  terdakwa  terhadap  muatan Berita  Acara  Penyidikan  (BAP).  Pada umumnya   terdakwa   membantah   isi BAP  dikarenakan adanya tekanan atau
paksaan  terhadap  tersangka  pada  saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat  unsur  paksaan  yang  dilakukan oleh  penyidik,  maka  penyidik  yang bersangkutan  dapat  dikenakan  pidana Pasal  422  KUHP.  Pasal  422  KUHP menyebutkan bahwa :
“Seorang  pejabat  yang  dalam suatu  perkara  pidana  menggunakan barana  paksaan,  baik  untuk  memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.”
Meskipun   Penyidik   Kepolisian (saksi  verbalisan)  ini  belum  diatur secara tegas di dalam KUHAP maupun peraturan  perundang-undangan  lainnya namun dalam praktek Penyidik Kepolisian (saksi verbalisan)  ini sering diajukan  dalam  persidangan.  Latar belakang  adanya  saksi  verbalisan terdapat   dalam   ketentuan   Pasal   163 KUHAP.  Pasal  163  menyebutkan bahwa:
“Jika    keterangan    saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam  berita  acara,  hakim  ketua sidang mengingatkan saksi tentang    hal    itu    serta    minta
keterangan  mengenai  perbedaan yang   ada   dan   dicatat    dalam berita    acara    pemeriksaan sidang.”
Keterangan  yang  diberikan  oleh saksi  verbalisan  dengan  demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka  yang  dicatat  oleh  peyidik yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Pemanggilan penyidik kepolisian  (saksi  verbalisan)  tersebut dianggap  perlu  oleh  Majelis  Hakim karena  adanya  bantahan  terdakwa terhadap  isi  BAP.  Semisalnya  di hadapan  Majelis  Hakim  terdakwa
menyangkal telah menggunakan narkoba  saat  berkendara  maka  atas
bantahan  tersebut Majelis  Hakim
memanggil saksi penyidik yang
memeriksa terdakwa,
untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan  jalannya  proses  penyidikan terhadap  tersangka,  apakah  penyidik melakukan  tindak  kekerasan  untuk
mendapatkan pengakuan dari tersangka.    Dari  latar   belakang    yang ada  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian ini.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada penulis    menarik    permasalahan    yang ada  yaitu  Dapatkah  saksi  penyidik kepolisian    memberikan    kesaksian dalam  persidangan  tindak pidana narkotika  dan  Apakah  keterangan penyidik  kepolisian  selaku  saksi  dapat memberikan kekuatan pembuktian dalam  persidangan  tindak pidana narkotika.

## PEMBAHASAN
A. Tugas         dan         Wewenang Penyidik Kepolisian Di Indonesia
Polisi  adalah  organisasi  yang memiliki  fungsi  sangat  luas  sekali, polisi  dan  Kepolisian  sudah  sangat dikenal  pada  abad  ke  6  sebagai  aparat negara  dengan  kewenangannya  yang mencerminkan  suatu  kekuasaan  yang luas  menjadi  penjaga  tiranianisme, sehingga    mempunyai    citra    simbol penguasa   tirani. 2 Menurut   Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2 Warsito Hadi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka: Jakarta. Hlm 5.
dalam  ketentuan  Pasal  1  memberikan pengertian yaitu:
“Kepolisian   adalah   segala hal    ikhwal    yang    berkaitan dengan    fungsi    dan    lembaga polisi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”.
Kepolisian Negara Republik Indonesia  atau  yang  sering  disingkat dengan  Polri  dalam  kaitannya  dengan pemerintahan  adalah  salah  satu  fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat,  yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya
keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggara
perlindunngan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat,  serta terbinanya  ketentraman  masyarakat dengan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia (HAM). 3
Fungsi  Kepolisian  adalah  salah satu   fungsi   pemerintahan   Negara   di
3 Ibid . Hlm 12.
bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat  dalam  rangka  terjaminnya tertib  dan  tegaknya  hukum  serta terbinanya  ketentraman  masyarakat, guna terwujudnya keamanan  dan ketertiban  masyarakat  agar  dalam melaksanakan  fungsi  dan  perannya diseluruh  wilayah  negera  Republik Indonesia  atau  yang  dianggap  sebagai wilayah  Negara  Republik  Indonesia tersebut  dapat  berjalan  dengan  efektif dan  effisien,  maka  wilayah  Negara Republik    Indonesia    dibagi    dalam daerah  hukum  menurut  kepentingan pelaksanaan  tugas  Kepolisian  masing- masing.
Fungsi  kepolisian  seperti  yang diatur dalam Pasal 2 Menurut Undang- Undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Sementara    tugas    pokok
kepolisian  diatur  dalam  Pasal  13  ialah untuk memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kewenangan  sering  disejajarkan dengan istilah wewenang, Istilah wewenang  dalam  bentuk  kata  benda pada  istilah  hukum  Belanda  diartikan sebagai bevoegheid Jika  dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan  dengan  istilah  wewenang bevoegheid yang terletak pada karakter hukumnya,  kewenangan  adalah  apa yang  disebut  dengan kekuasaan  formal atau  kekuasaan  yang  berasal  dari kekuasaan    yang    diberikan    oleh Undang-Undang  sedangkan  wewenang hanya    sebagai    suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada  kewenangan  terdapat  wewenang- wewenang rechtsbe voegdheden .
Asas  legalitas  sebagai  aktualisasi pradigma  supremasi  hukum  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  secara  tegas  dinyatakan dalam         perincian         kewenangan
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yaitu  melakukan  Penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana danperaturan perundang- undangan lainnya.
Adapun  yang  menjadi  tugas pokok  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia     sesuai     pada     pasal     13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia adalah sebagai berkut:
1.  Memilihara    keamanan    dan ketertiban masyarakat;
2.  Menegakkan hukum;dan
3.  Memberikan      per;indungan, pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat.
Tugas         untuk         melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  yang  sesuai  dengan hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainya yang meliputi sesuai  pada  Pasal  14  Huruf  g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yaitu:
1.  Penangkapan;
2.  Penahanan;
3.  Penggeledahan;
4.  Penyitaan; dan
5.  Pemeriksaan surat
Penyidik adalah pejabat
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang  diberi  wewenang  oleh  Undang- Undang  untuk  melakukan  penyidikan dimana  fungsi  kepolisian  adalah  salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum,  perlindunga,  pengayoman  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang dimana hal tersebut telah tertuang pada Pasal   2   Undang-Undang   Nomor   2 Tahun     2002     Tentang     Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyidikan  merupakan  tahapan penyelesaian  perkara  pidana  setelah penyelidikan  yang  merupakan  tahapan permulaan  mencari  ada  atau  tidaknya tindak  pidana  dalam  suatu  peristiwa. Ketika  diketahui  ada  Tindak  Pidana terjadi  maka  saat  itulah  penyidikan dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikanpenekanannya  diletakkan pada tindakan mencari dan menemukansuatu
peristiwa yang
dianggap  atau  diduga  sebagai tindakan pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan titik   berat   penekanannya   diletakkan
pada       tindakan       mencari       serta mengumpulkan bukti.
Penyelidikan    merupakan    cara atau  tindakan  pertama  yang  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  yaitu kepolisian  sebelum  adanya  sidik  atau penyidikan.  Tujuannya  adalah  untuk meneliti    sejauh    mana    kebenaran sebuah  informasi  berupa  laporan  atau aduan  ataupun  kejadian  langsung  yang tertangkap  langsung  oleh  polisi  agar dapat memperkuat secara hukum penindakan  selanjutnya.  Karena  polisi tidak  dapat  menangkap,  menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat,  memanggil  dan  menyerahkan berkas  kepada  penuntut  umum  jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja  belum  dilakukan  diawal.  Hal  ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap  pelaku  jika  polisi  tidak menguji  dahulu  informasi  yang  ada sehingga   tidak   merendahkan   harkat dan martabat manusia.
B. Penyidik   selaku   saksi   dalam proses persidangan tindak pidana narkotika
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia    kepolisian    merupakan bagian  dari  unsur  yang  melaksanakan upaya  penegakan  hukum.  Kepolisian selaku pengayom
masyarakat, pelindung  dan  sebagai  alat  penegak hukum, memelihara serta meningkatkan  tertib  hukum  diberi kewenangan  utama  untuk  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap semua tindak pidana, Kelahiran KUHAP  merupakan  era  baru  dalam dunia peradilan pidana di Indonesia.
Guna  mendapatkan  hasil  daya guna  yang  optimal  di  dalam  proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari  akibat  hukum  yang  tidak diinginkan    seperti   misalnya    tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya  terdakwa  dari  segala tuntutan  dan  tuduhan  hukum  sebagai akibat  dari  keteledoran  dari  penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan  tugas  penyidikan  harus memegang  teguh  dan  menjalankan semua  asas-asas  dalam  penyidikan. Kegiatan   penyidikan   memiliki   lima asas yaitu sebagai berikut :
a.  Asas Tanggung Jawab; b.  Asas Kepastian; c.  Asas Kecepatan; d.  Asas Keamanan; dan e.  Asas Kesinambungan. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas bahwa dalam  pelaksanaan  proses penyidikan  termasuk  dalam  hal  ini tindak pidana narkotika lembaga kepolisian  merupakan  penyidik  utama yang melaksanakan proses penyelidikan dan    penyidikan.
Lembaga  kepaolisian  sebagai  penyidik utama  pada  saat  tahap  pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberi
kewenangan    untuk    melakukan tindakan-tindakan yang
memungkinkan  dapat  diselesaikannya proses  penyidikan  dan  siap  diserahkan kepada penuntut umum.
Dalam  menilai  kebenaran  saksi hakim wajib memperhantikan persesuaian   antara   keterangan   saksi satu  dengan  yang  lainnya,  persesuaian antara  keterangan  saksi  dengan  alat bukti  yang  lain,  cara  hidup  dan kesusilaan  saksi  serta  segala  sesuatu
4 Yahya Harahap, 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan  dan  Penuntutan  Edisi  ke-2,  Cet.
14 .Sinar  Grafika:  Jakarta. Hlm.23.
yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya
keterangan  saksi  dan/atau  keterangan saksi  sebelum  dan  pada  waktu  sidang. Keterangan saksi yang tidak disumpah, yang  sesuai  satu  dengan  yang  lainya walaupun  tidak  merupakan  alat  bukti dapat  dipergunakan  sebagai  tambahan alat  bukti yang  sah,  apabila keterangan tersebut  sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. 5
Dalam  suatu  penangkapan  para pelaku  tindak  pidana  narkotika  kerap sekali ditemukan dalam suatu penangkapan  tidak  adanya  saksi  yang melihat  kejadian  perkara  pada  saat waktu  penangkapan  pelaku  sehingga ketika  dalam  melengkapi  alat  bukti maka  bukti  saksi  tidak  ada,  padahal suatu  kejadian  tindak  pidana  harus ada minimal 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim  bahwa  tindakan  pelaku  benar melakukan tindak pidana. Kerap ditemukan  dibeberapa  contoh  kasus bahwa    yang    bersaksi    dalam persidangan   tindak   pidana   narkotika
5 Bakhri  Syaiful,  2018. Dinamika  Hukum Pembuktian   Dalam   Capaian   Kadilan .   PT. Raja Grapindo Persada: Depok. Hlm. 60.
adalah   penyidik   kepolisian   padahal jika  penyidik  kepolisian  yang  menjadi saksi  lalu  pihak  kepolisian  pula  yang melakukan  menangkapan  maka  hal  ini tidak  memberikan  kepasttian  hukum terhadap  pelaku  maupun  penyidik kepolsian  yang  dimana  timbul  suatu pertanyaan kekuatan pembuktian tehadap saksi penyidik kepolisian.
Berdasarkan     Bab     I     tentang Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  11 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa:
“Putusan      pengadilan adalah  pernyataan  hakim yang diucapkan dalam sidang  pengadilan  terbuka, yang dapat berupa pemidanaan    atau    bebas atau lepas  dari  segala tuntutan  hukum  dalam  hal serta  menurut  cara  yang diatur dalam undang- undang ini.”
Putusan   hakim   itu   merupakan putusan  yang  diucapkan  oleh  hakim karena  jabatannya  dalam  persidangan perkara  pidana  yang  terbuka  untuk umum  setelah  melalui  proses  dan prosedural  hukum  acara  pidana  pada umumnya,  berisikan  amar  pemidanaan atau  bebas  atau  pelepasan  dari  segala
tuntutan  hukum  dibuat  dalam  bentuk tertulis dengan segala tujuan menyelesaikan perkara.
Penyidik  yang  dihadirkan  hakim didalam  sebuah  persidangan  karena
terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan  (BAP),  pada  dasarnya pengaturan  tentang  saksi  verbalisan belum  diatur  dalam  UndangUndang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana atau peraturan lainnya, namun kemunculan  saksi  verbalisan  ini  sering dijumpai  di  persidangan.  Kehadiran saksi  verbalisan  ini  yaitu  untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika penyidikan  berada  dibawah  tekanan atau    paksaan,    selain    itu    keterangan saksi    verbalisan    ini    juga    dapat dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam menerima  alasan  pencabutan  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan  terdakwa  dan  pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan. Namun  pada  prakteknya  pencabutan keterangan  terdakwa  di  persidangan sulit  untuk  diterima  oleh  hakim karena setelah  dilakukan croos  check dengan
saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidik, ternyata alasan terdakwa yang mendasari  pencabutan  tersebut  tidak terbukti karena saksi verbalisan hampir tidak pernah mengakui perbuatannya. 6
C. Sistem       Peradilan       Pidana
Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika
Sistem peradilan pidana criminal justice  system menunjukan  mekanisme kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan yang  menggunakan  dasar  pendekatan sistem.  Pendekatan  sistem  adalah pendekatan    yang    menggunakan segenap    unsur    yang    terlibat    di dalamnya  sebagai  suatu  kesatuan  dan saling    berhubungan    interelasi  dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Sistem  peradilan  pidana  adalah sistem  pengendalian  kejahatan  yang terdiri dari lembaga-lembaga
kepolisian.  kejaksaan,  pengadilan  dan permasyarakatan terpidana.
Dikemukakan  pula bahwa  sistem peradilan    pidana (criminal    justice
6 Yahya  Harahap, Op.Cit .  Hlm.40.
b. Menyelesaika n kasus landasan    penyelenggaraan    peradilan kejahatan yang terjadi pidana secara normatif dapat system) adalah   sistem   dalam   suatu kejahatan   tidak    mengulangi 8 masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.Menanggulangi diartikan sebagai  mengendalikan  kejahatan  agar berada  dalam  batas-batas  toleransi masyarakat.  Pengendalian  kejahatan agar  masih  dalam  batas  toleransi masyarakat  tidak  berarti  memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau  membiarkannya untuk    terjadi.    Toleransi    tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan  tetap  ada selama  masih ada   manusia   di   dalam   masyarakat. Jadi,   dimana   ada   masyarakat   pasti tetap akan ada kejahatan. 7
Adapun  tujuan  sistem  peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah : a. Mencegah               masyarakat menjadi objek/korban;
lagi kejahatannya.
Sebagai  suatu  sistem  penegakan hukum,  sistem  peradilan  pidana  tidak hanya  dimaksudkan  untuk  memproses penyelesaian  kejahatan  yang  cepat, berbiaya  murah  dan  transparan,  akan tetapi  juga  memberikan  perlindungan hak-hak  asasi  manusia,  menghormati asas  praduga  tak  bersalah  dari  status tersangka  sampai  dinyatakan  bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan  jaminan  keseimbangan antara  perlindungan  masyarakat  dan kepentingan terdakwa.
Sistem  Peradilan  Pidana,  yang diserap  dalam  KUHAP,  diberlakukan melalui    Undang-Undang    Nomor    8 Tahun      1981      menganut      sistem campuran   yang   meletakan   kerangka sehinggamasyarakat puas bahwa    keadilan    telah ditegakan  dan  yang  bersalah dipidana;dan c. Mengusahakan    agar    mereka yang      pernah       melakukan
7 Romli  Atmasasmita,  1996. Sistem  Peradilan Pidana.  Criminal  Justice  System.  Perspektif Eksistensialisme  Dan  Abolisionalisme .  Bina
Cipta: Jakarta. Hlm. 15.
digambarkan sebagai berikut:
a.  Tahap Penyelidikan
b.  Tahap Penyidikan
c.  Tahap Penuntutan
d.  Tahap  Pemeriksaan di Sidang Peradilan
8 Andi  Hamzah,  2010. Hukum  Acara  Pidana Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 12.
e.  Tahap Upaya Hukum f.    Pelaksanaan               Putusan Peradilan.
Undang-Undang   No.   8   Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  maka Het   Herziene   Regement   (Stbl.   1941 No.  44)  sebagai  landasan  sistem peradilan  pidana  Indonesia,  landasan bagi    proses    penyelesaian    perkara pidana  di  Indonesia  telah  dicabut. Komponen  sistem  peradilan  pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal  policy) maupun dalam    praktik    penegakan    hukum, terdiri    atas    unsur    kepolisian, kejaksaan,   pengadilan,   dan   lembaga pemasyarakatan. 9
Dalam  sistem  peradilan  pidana kepolisian  sebagai  komponen  dalam subsistem  yang  cukup  menentukan keberhasilan  dan  kerja  keseluruhan sistem  dalam  memberikan  pelayanan kepada    masyarakat.    Hal    ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan   dengan   pelaku    tindak
9 Romli Atmasasmita, Op. Cit . Hlm. 30.
pidana dan  masyarakat,  sehingga  tugas dan  tanggung  jawab  kepolisian  dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.
Subsistem kepolisian adalah sebagai gatekeepers atau  penjagapintu gerbang  dari  sistem  peradlian  pidana, baik  sistem  peradilan  pidana  dilihat sebagai  suatu  rangkaian  sistem  yang mengalir maupun sebagai suatu rangkaian  sistem  dalam  rangkaian paralel,  subsistem  kepolisian  tetap berposisi  demikian.  Apabila  sistem peradilan pidana dilihat sebagai rangkaian sistem  yang  mengalir  berarti tekanan    diletakkan    pada    adanya anggota  masyarakat  yang  melanggar aturan pidana dalam perundang- undangan.  Asumsi  awalnya  adalah bagaimana  memperlakukan orang  yang melakukan perbuatan pidana.
Sebaliknya  apabila  sistem  peradilan pidana dilihat sebagai sistem rangkaianyang  paralel,  berarti  tekanan ditempatkan  pada  adanya  perbuatan- perbuatan  yang  mencocoki  rumusan undang-undang    yang    ditetapkan sebagai perbuatan  pidana.  Menghadapi dua   persoalan   ini,   sistem   peradlian
pidana memposisikan subsistem kepolisian sebagai dinding
terdepannya.  Selain  itu,  orang-orang lain  yang  sebenamya  tidak  langsung berkaitan    dengansuatu    peristiwa pidana  tertentu,  oleh  sistem  peradilan pidana  juga  dilibatkan  dalamproses yang terjadi pada subsistem kepolisian.
Setiap  orang  yang  berhubungan dengan sistem peradilan pidana pertama-tama  yang  bersangkutan  akan berhadapan dengan sub sistem kepolisian.  Anggota  masyarakat  yang sadar  akan  tanggung  jawab  sosialnya apabila  mengetahui  keberadaan  orang lain  yang  diyakini  sebagai  pelakusuatu
perbuatan pidana mestinya menyampaikan  apa  yangdiketahuinya itu  kepadasubsistemkepolisian.  Korban yang  berhasil  melumpuhkan  seorang pelaku kejahatan, tidak lantas menghakimi  sendiri  pelaku  perbuatan pidana tersebut tetapi sebaiknya menyerahkannya  kepada  subsistem  ke polisian.    akibatnya   setiap   pembuat delik  yang  memasuki  sistem  peradilan pidana  pertama-tama  akan  diproses dalam  subsistem  kepolisian.  Dengan demikian   baik   anggota   masyarakat,
korban,  maupun  pembuat  delik  ketika bersentuhan  dengan  sistem  peradilan pidana  mereka  pertama-tama  akan berhadapan      dengan            subsistem kepolisian. 10
Hal ini juga mengandung pemahaman      bahwa      pada     dasarnya setiap  perbuatan  pidana  yang  diproses dalam  sistem  peradilan  pidana  dimulai dan  subsistem  kepolisian.  Anggota masyarakat  yang  menyaksikan  suatu peristiwa  pidana,  karena  tanggung jawab  sosialnya  pula  didorong  untuk menyampai  kannya  kepada  subsistem kepolisian.  Korban  suatu  perbuatan pidana  mengawali  upayanya  untuk mencari  keadilan pada subsistem kepolisian.    Setiap    kali    terjadi perbuatan  yang  bertentangan  dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh perundang- undanganyang didalamnya disertai dengan  ancaman  pidana  barangsiapa yang  melakukannya  maka  perbuatan tersebut  seyogyanya  ditindak  lanjuti melalui  pemerosesan  dalam  subsistem kepolisian.   Jadi   baik   orang   maupun
10 Hamzah, Andi, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 87.
perbuatan    orang    yang    berkaitan dengan    hukum   pidana   lebih    khusus lagi,  baik  orang  yang  melakukan perbuatan  pidana  maupun  perbuatan pidananya  itu  sendiri,  apabila  akan digulirkan  masuk  ke  dalam  sistem peradilan  pidana  pertama-tama  akan ditempatkan dan diproses dalam subsistem  kepolisian.  Dari  sanalah berawalnya  seluruh  rangkaian  proses pidanamaka  dari  itu  disebut  sebagai pintu gerbang.
Kedudukan  subsistem  kepolisian sebagai gatekeepers proses  pidanapada intinya berhubungan dengan
pelaksanaan  fungsi  represifterhadap perbuatan  pidana.  Hal  Ini  berpangkal dari  bagaimana  kinerja  subsistem kepolisian  dalam  melacak  terjadinya perbuatan pidana yang menyidik pelakunya.  Dalam  hal  ini  ada  dua rangkaian  pekerjaan  yang  meskipun sulit  untuk  dipisahkan,  namun  harus dapat  dibedakan.  Pertama,  menemukan dan    memastikan    apakah    suatu perbuatan adalah perbuatan pidana dan menemukan  orang  yang  disangka sebagaipembuatnya. Kedua,
memproses    perbuatan    pidana    yang
terjadi  sehingga  terdapat  cukup  alasan untuk meneruskannya    kepada subsistem  penuntutan.  Baik  rangkain tindakan  yang  pertama  ataupun  yang kedua  menghadapidua  persoalan  yang sangat  berkaitan  tetapu  harus  dapat ditempatkandalam    wadah    yang berbeda   yaitu   mengenai   orang   dan perbuatannya. 11

## D. Keterangan Penyidik
Kepolisian Dalam Pembuktian Persidangan Tindak Pidana
Narkotika
Setiap  perkara  pidana  selalu memerlukan  pembuktian  dan  segala pembuktian  itu  juga  mesti  terukur dengan  jelas  terutama  bagaimana caranya  mendapatkan  alat  bukti  dan barang bukti guna meyakinkan peradilan.  Dalam  proses  itulah  dikenal suatu  proses  hukum  acara  pidana dengan  keterlibatan  sistem  peradilan pidana  terpadu  dalam  melaksanakan prinsip-prinsip  pemidanaan  atas  segala kejahatan    yang    terjadi    karenanya sangat  terkait  antara  peradilan  pidana
11 Idety Erlyn, 2000 . Diskresi Polisi . Universitas Semarang: Semarang. Hlm. 33.
dengan     proses     mengadili     sebagai pergaulatan pembuktian di pengadilan.
Pembuktian  mempunyai  dua  arti
yakni dalam arti luas bahwa pembuktian    itu membenarkan hubungan    hukum.    Membuktikan dalam  arti  luas  berarti  memperkuat kesimpulan    hakim    dengan    syarat- syarat  bukti  yang  sah.  Selanjutnya dalam  arti  terbatas,  pembuktian  hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan    oleh    penggugat    itu bantah  oleh  tergugat  sementara  hal  itu tidak  dibantah,  maka  tidak  perlu dibuktikan. Maka memuktikan
mempunyai makna logis yakni memberikan  kepastian  yang  bersifat mutlak   karena   berlaku   bagi   setiap orang    dan    tidak    memungkinkan
adanya bukti lawan. Sedangkan
pembuktian konvensional yaitu
memberikan  kepastian  yang  bersifat nisbi  atau  relatif  atau  memberikan kepastian  didasarkan  atas  perasaan belaka  atau  kepastian  yang  bersifat intuitif  yang  biasa  disebut “conviction in time” .  Pembuktian dalam  arti yuridi yakni   memberikan   dasar-dasar   yang
cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa perkara yang diajukan. 12
Pembuktian  merupakan  bagian yang  sangat  penting  dalam  proses pemeriksaan  suatu  perkara  pidana. Tujuan  pemeriksaan  perkara  pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran  materiil,  kebenaran  yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian  adalah  salah  satu  cara untuk  meyakinkan  hakim agar  ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang
sesungguhnya  dalam  putusannya,  bila hasil pembuktian dengan menggunakan  alat-alat  bukti  yang ditentukan    oleh    undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan  kepada  terdakwa,  maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan,  sebaliknya  kalau  kesalahan terdakwa   dapat   dibuktikan   (dengan alat-alat  bukti  yang  disebut  dalam undang-undang  yakni dalam pasal 184 KUHAP   )    maka   harus   dinyatakan bersalah dan dihukum.
12 Eddy O.S Hiariej, 2012. Teori Dan Hukum Pumbuktian . Erlangga: Jakarta. Hlm. 6-7.
Pembuktian tentang benar tidaknya    terdakwa    melakukan perbuatan yang didakwakan,
merupakan   bagian    yang   terpenting acara  pidana.  Dalam  hal  ini  pun  hak asasi manusia dipertaruhkan,
bagaimana  akibatnya  jika  seseorang yang  didakwa  dinyatakan  terbukti melakukan
perbuatan yang didakwakan   berdasarkan   alat   bukti yang  ada  disertai  keyakinan  hakim, padahal   tidak   benar.   Untuk   inilah maka  hukum  acara  pidana  bertujuan untuk  mencari  kebenaran  materiil, berbeda  dengan  hukum  acara  perdata yang  cukup  puas  dengan  kebenaran formal.  Sejarah  perkembangan  hukum acara  pidana  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  sistem  atau  teori  untuk
membuktikan perbuatan yang
didakwakan. Sistem atau teori
pembuktian  ini  bervariasi  menurut waktu dan tempat (negara).
Dalam  Pasal  183  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  sendiri  berbunyi  sebagai
berikut:
“Hakim       tidak       boleh menjatuhkan      pidana      kepada
seorang, kecauali apabila dengan sekurang-kurangnya     dua     alat bukti  yang   sah  ia   memperoleh keyakinan   bahwa   suatu   tindak pidana   benar-benar   terjadi   dan bahwa        terdakwalah        yang bersalah melakukannya.”
Keterangan   seorang   saksi   saja tidak    cukup    untuk    membuktikan bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap pernuatan yang didakwakan kepadanya.  Hal  ini  lazim  disingkat dengan istilah “satu  saksi  tidak merupakan    saksi”,    istilah    ini merupakan   pengertian    yang   ditarik dari rumusan “unus testis nullus testis” keterangan  atau  pengakuan  terdakwa (Conffession   By   On   Accused) saja tidak  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Hal  ini  disebut  sebagai pedoman    yang    dikaitkan    dengan prinsip  batas  minimum  pembuktian dalam  pemeriksaan  perkara  dengan “acara pemeriksaan cepat”. Sistem dan prinsip    pembuktian    yang    berlaku dalam    perkara    dengan    cara pemeriksaan  biasa  tidak  sepenuhnya diterapkan    dalam    perkara    dengan “acara  pemeriksaan  cepat”.  Dalam perkara  diterapkan  dalam  perkara dengan acara pemeriksaan cepat, prisip
minimum  pembuktian  tidak  mutlak dipedomani,  artinya  dalam  perkara acara cepat pembuktian tidak diperlukan  mesti  dengan  sekurang- kurangnya  dua   alat   bukti  yang   sah. Satu  alat  bukti  saja  sudah  cukup mendukung keyakinan hakim.
Keterangan  saksi  merupakan  alat bukti  yang  palingutama  dalam  perkara pidana  hampir  semua  pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan  saksi.  Agar  keterangan seorang  saksi  dapat  dianggap  sah sebagai  alat  bukti  yang  memiliki  nilai kekuatan  pembuktian,  harus  dipenuhi aturan sebagai berikut:
1.  Harus   mengucapkan  sumpah atau   janji.    Hal   ini   diatur dalam  Pasal  160  ayat  (3) KUHAP,  yang  menyebutkan
Sebelum  memberi  keterangan,
saksisaksi wajib
mengucapkan  sumpah  atau janji  menurut  cara  agamanya masing-masing,    bahwa    ia akan  memberikan  keterangan yang   sebenarnya   dan   tidak lain daripada yang sebenarnya. 2.  Keterangan       saksi       yang bernilai  sebagai  bukti  Tidak semua keterangan saksi mempunyai  nilai  sebagai  alat bukti.  Keterangan  saksi  yang mempunyai      nilai      adalah
keterangan    yang    sesuai dengan  apa  yang  ditentukan Pasal  1  angka  27  KUHAP: Keterangan  saksi  adalah  salah satu  alat  bukti  dalam  perkara pidana yang berupa keterangan    dari    saksi mengenai suatu peristiwa pidana  yang  ia  dengar  sendiri, ia lihat sendiri dan ia alamisendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 3. Keterangan       saksi       harus diberikan di sidang pengadilan. Supaya
keterangan  saksi  dapat  dinilai sebagai  alat  bukti,  keterangan itu  harus  yang  dinyatakan  di sidang  pengadilan.  Hal  ini sesuai    dengan    penjelasan Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP Keterangan  saksi  sebagai  alat bukti  adalah  apa  yang  saksi nyatakan di sidang pengadilan. 4.  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup, supaya keterangan saksi dapat dianggap  cukup  membuktikan kesalahan  seorang  terdakwa harus  dipenuhi  paling  sedikit atau
sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan    seorang    saksi baru  bernilai  sebagai  satu  alat bukti   yang   harus   ditambah dan      dicukupi     dengan      alat bukti  lain.  Jadi,  bertitik  tolak dari  ketentuan  Pasal  185  ayat (2) KUHAP Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk    membuktikan    bahwa
terdakwa  bersalah  terhadap perbuatan  yang  didakwakan kepadanya.  Bunyi  Pasal  185 ayat  (2)  KUHAP  tersebut menjelaskan  pengertian  unus testis  nullus testis.  “Kesaksian tunggal”  tidak  dapat  dinilai sebagai  alat  bukti  yang  cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan  dengan  tindak pidana yang didakwakan kepadanya                (Harahap, 2008:287). Sekalipun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap  mangkir, serta kesaksian tunggal tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan  tidak  mempunyai nilai    kekuatan    pembuktian atas  alasan  unus  testis  nullus testis. Lain halnya jika terdakwa  mengakui  kesalahan yang                      didakwakan kepadanya. 13
Tentang  alat  bukti  dan  kekuatan pembuktiannya  dapat  diktahui  melalui ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP telah  menentukan  secara  limitatif  alat bukti  yang  sah  menurut  Undang- Undang.  Diluar  alat  bukti  itu  tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan     kesalahan     terdakwa.
13 Mulyadi,    Liliek,    2002. Hukum    Acara Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktik  Peradilan Indonesia . Djambatan: Jakarta. Hlm. 22.
Hakim,  penuntut  umum,  terdakwa ataupun  penesehat  hukum,  terikat  dan terbatas hanya dipebolehkan mempergunakan  alat-alat  bukti  itu saja,dan  tidak  leluasa  mempergunakan alat  bukti  yang  dikehendakinya  diluar alat  bukti  yang  ditentukan  pada  padal 184    ayat    (1)    KUHAP.    Penilaian sebagai alat  bukti dan yang  dibenarkan mempunyai    kekuatan    pembuktian hanya  terbatas  kepada  alat-alat  bukti yang  sah.  Pembuktian  diluar  jenis  alat bukti sebagaimana pada pasal 184  ayat (1)  KUHAP  tidak  mempunyai  nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian  yang  mengikat.  Beberapa alat  bukti  dalam  peroses  peradilan pidana  nasional  yakni  Keterangan Saksi,  Keteramgam  Ahli,  Alat  Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk, Keterangan Terdakwa. 14 Jadi      menurut      penulis pembuktian  berdasarkan  alat-alat  bukti yang sah berdasarkan KUHAP, Sahnya suatu  saksi  didalam  persidangan  harus sesuai  dengan  apa  yang  tertuang didalam  KUHAP  tanpa  kesesuain tersebut   maka  saksi  yang  dihadirkan
14 R Subekti, 1975. Hukum Pembuktian.
Pradnya  Paramita: Jakarta.  Hlm.43.
untuk memberatkan terdakwa tidak sah karena  dalam  negara  hukum  suatu peraturan  perundang-udangan  adalah dasar untuk memperhatikan dan mengatur tingkah laku manusia sehingga  dapat  dikatakan  jika  suatu tindakan  tidak  ada  yang  mengatur  atau tidak  jeelas  mengatur  didalam  suatu undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan begitupula
didalam  suatu  kesaksian,  saksi  yang dapat  memberatkan  terdakwa  apabila kriteria   saksi   tersebut   tidak   diatur dalam  aturan  undang-undang  maka saksi tersebut  tidak  sah untuk  didengar kesaksiannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan permasalahan    yang    dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat  ditarik kesimpulan bahwa   saksi penyidik atau saksi  verbalisan  tidak  dapat  menjadi saksi  dalam  persidangan  karena  saksi penyidik  atau  saksi  verbalisan  tidak memiliki  dasar  hukum  yang  mengatur keberadaanya  walaupun  saksi  penyidik atau   saksi   verbalisan   dapat   menjadi
saksi  dalam  persidangan  tindak  pidana narkotika  akan  tetapi  hanya  sebatas menerangkan  kebenaran  berita  acara pemeriksaan  (BAP)  apabila  terjadi ketidaksesuaian    antara    keterangan saksi  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan    saksi    di    muka persidangan  dan  keterangan  saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan    selaku    saksi    dapat digunakan  dalam  persidangan  karena kekuatan  pembuktian  keterangan  saksi merupakan  alat  bukti  yang  bebas  dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian  yang  sempurna  serta  tidak mengikat  hakim.  Hakim  memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya
tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidaknya    keterangan    dari    saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan  karena  hakim  memiliki kebebasan   dalam   menilai   kekuatan atau  kebenaran  yang  melekat  pada keterangan itu apakah dapat menerimanya  atau  menyingkirkannya. Jadi      keterangan      saksi      penyidik
kepolisian  atau  saksi  verbalisan  tidak
memberikan kekuatan pembuktian dalam  persidangan  tindak pidana
narkotika. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan: Republik  Indonesia.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana Republik   Indonesia.   Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik  Indonesia.  Undang-undang Nomor  35  tahun  2009  Tentang Narkotika Buku: G  Supramono,  2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan :
Jakarta.
Warsito  Hadi  Utomo,  2005.
Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka: Jakarta. Yahya Harahap, 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan
Penuntutan  Edisi  ke-2,  Cet.  14 .Sinar Grafika: Jakarta.
Bakhri  Syaiful,  2018. Dinamika
Hukum   Pembuktian   Dalam   Capaian
Kadilan .  PT.  Raja  Grapindo  Persada:
Depok.
Romli      Atmasasmita,       1996.
Sistem  Peradilan  Pidana.  Criminal Justice System. Perspektif Eksistensialisme  Dan  Abolisionalisme .
Bina Cipta: Jakarta.
Andi  Hamzah,  2010. Hukum Acara    Pidana    Indonesia .    Sinar Grafika: Jakarta.
Hamzah,   Andi,   2004. Hukum Acara      Pidana      Indonesia .      Sinar Grafika: Jakarta.
Idety    Erlyn,    2000 .    Diskresi
Polisi . Universitas Semarang:
Semarang.
Eddy  O.S  Hiariej,  2012. Teori Dan  Hukum  Pumbuktian .  Erlangga:
Jakarta.
Mulyadi,   Liliek,   2002. Hukum Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan Praktik Peradilan Indonesia . Djambatan: Jakarta. R Subekti, 1975. Hukum
Pembuktian. Pradnya    Paramita:
Jakarta.