## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## Mitigasi Risiko Bencana di Lombok Nusa Tenggara Barat
Disaster Mitigation Risk at Lombok Nusa Tenggara Barat
Sugiyanto 1 ; Hamsinah 2 ; Umi Rusilowati 3
Universitas Pamulang, Email : dosen00495@unpam.ac.id ; dosen00691@unpam.ac.id ; dosen00061@unpam.ac.id
Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menilai kesiapan penanganan bencana  yang  terjadi  dalam  upaya  penanganan  mitigasikan  risiko.    Metodologi  untuk  mengukur dalam  mitigasi  risiko  bencana  maka  dilakukan  survey  dan  kuesioner,  kajian  terhadap  dokumen pedoman  dan  kebijakan  yang  relevan  dengan  sistem  GRK  terintegrasi,  diperkuat  dengan wawancara  dengan  pimpinan,  secara  Delphi  Method  untuk  memperoleh  kesepakatan  usulan secara bertahap dalam Praktik GRK Terintegrasi. Hasil PKM siklus PDCA referensi Delphi Method didapatkan bahwa di kepulauan Lombok Sumatera barat berpotensi terjadinya bencana T. Sunami dan  Gempa,  Banjir  maka  perlunya  penangan  dalam  mitigasi  risiko  sedini  mungkin  dengan menerapkan Early Warning System (EWS).
Kata kunci: Mitigasi Risiko;  Pemberdayaan Masyarakat; Penanggulangan Bencana
This Community Service (PkM) aims to assess the preparedness for disaster management efforts to  mitigate  risks.  The  methodology  for  measuring  disaster  risk  mitigation  involves  surveys  and questionnaires,  a  review  of  relevant  guidelines  and  policies  related  to  the  integrated  disaster  risk management  system,  and  interviews  with  leaders  using  the  Delphi  Method  to  obtain  gradual consensus in the practice of Integrated Disaster Risk Management (IDRM). The results of the PkM cycle  using  the  Delphi  Method  reference  indicate  the  potential  for  Tsunami  and  Earthquake disasters  in  the  West  Sumatra  Lombok  Islands,  as  well  as  floods,  highlighting  the  need  for  risk mitigation through the implementation of an Early Warning System (EWS).
Keywords : Risk Mitigation, Community Empowerment, Disaster Management
Website: http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH
Permalink:
DOI: 10.32493/jamh.v4i1.36083
Licences :
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vol. 5 • No. 1 • Oktober  2023 Pege ( Hal. ) : 27 – 39
ISSN ( online )   : 2686-5858 ISSN ( print )     : 2686-1712

## © LPPM Universitas Pamulang
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email  : humanis.unpam@gmail.com
Article info : Received: Mei 2023 ; Revised : Juli 2023 ; Accepted : September 2023

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) periode 2014-2018 program  penanggulangan  bencana  menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia Berdasarkan  data  dari  BNPB  (2016-2021), Indonesia  menduduki  peringkat  pertama untuk  bencana  tsunami  dan  tanah  longsor dengan  jumlah  korban  terbanyak  dunia. Sudah  banyak  diketahui  bahwa  Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Industri 4.0 secara  langsung  maupun  tidak  langsung sangat  berpengaruh  dalam  inovasi  mitigasi riskmanajemen  penanganan  bencana  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia dimana saat ini organisasi pemerintah dalam mitigasi risk manajemen penanganan bencana  dihadapkan  pada  situasi  VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)  yang  mengantarkan  organisasi publik  dan  privat  di  berbagai  sektor, termasuk ofrganisasi yang menangani kebencanaan  menghadapi  dinamika  yang sangat cepat.
Pendekatan
GRK (Governansi, Manajemen  Risiko,  Kepatuhan)  terintegrasi. Pada  tahun  2019,  Open  Compliance  & Ethics Group (OCEG) melaksanakan survey tingkat  Maturitas  GRK  (GRC  Maturity Survey)  yang  menemukan  bahwa  bahwa 14%  responden  telah  sepenuhnya  atau secara substansial mengintegrasikan proses dan  teknologi  GRK,  sementara  23%  masih memiliki  GRK  yang  bersifat  silo,  sedangkan sisanya  belum  memiliki  tingkat  maturitas GRK  yang  memadai.Hasil  survey  tersebut mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  GRK secara  terintegrasi  masih  jarang  ditemui walaupun  diyakini  bahwa  penerapan  GRK terintegrasi  akan  memberikan  manfaat. Sejalan dengan situasi VUCA yang dihadapi berbagai  organisasi  di  berbagai  sektor, dalam menjalankan amanah Undang- Undang no. 1 tahun 2022 tentang keuangan daerah, dalam pelaksanaannya masih menghadapi  kompleksitas  dan  risiko  yang dapat menghambat penanggulangan
bencana berbasis GRK (Governansi, Manajemen  Risiko,  Kepatuhan)  dengan dinamika  dan  kebutuhan  yang  mengemuka, maka  dipandang  perlu  untuk  memiliki mekanisme  yang  mampu  mengintegrasikan praktik  governansi,  manajemen  risiko,  dan kepatuhan  menjadi  praktik  yang  terjalin secara  berkelindan  dan  sinergis.    Dengan terintegrasinya Governansi, Manajemen Risiko,  dan  Kepatuhan  (GRK)  diharapkan pelaksanaan masing-masing komponen akan  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  serta mampu menunjang perkembangan Pengelola  Keuangan  Daerah  Di  Indonesia khususnya  alokasi  penanganan  bencana  di daerah.
Fakta  kejadian  bencana  di  indonesia tahun  2020  kejadian  bencana  selama  kurun waktu  tahun  2020  telah  terjadi  2.925 kejadian  bencana  alam  yang  didominasi bencana  alam  hidro  meteorologi  (banjir, banjir  bandang,  tanah  longsor,  angin  puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan dan  lahan  (karhutla),  dan  jumlah  kejadian bencana  di  Indonesia  sesuai  data  adalah sebagai berikut :
Gambar 1 Kejadian Bencana Di Indonesia Periode 1 Januari – 15 Juli 2021

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Gambar  1  diatas  menunjukan  fakta kejadian  bencana  yang  terdiri  dari  bencana banjir,  putting  beliung,  tanah  longsor, kebakaran  hutan  &  lahan,  gelombang pasang  &  abrasi,  gempa  bumi,  kekeringan, kegagalan teknologi, dan kecelakaan transportasi  di  indonesia  dari  kejadian bencana periode 1 januari – 15 juli 2021.
Sebagai bagian dari jumlah kejadian bencana  sesuai  gambar  tersebut  diatas, maka  perlu  untuk  mengkaji  terlebih  dahulu kesiapan  Pemerintahan  di  Indonesia  dalam menerapkan inovasi mitigasikan GRK terintegrasi. Dengan pengkajian yang dilakukan  diharapkan  dapat  tergambarkan gap  yang  teridentifikasi  dalam  pelaksanaan GRK  saat  ini  di  Pemerintahan  di  Indonesia khususnya  dalam  penanganan  bencana sehingga  bisa  merumuskan  formula  yang tepat  untuk  menunjang  penerapan  GRK terintegrasi  dalam  penangnan  bencana  di Indonesia. GRK terintegrasi, GRC merupakan  akronim  dari  Governance,  Risk, dan  Compliance  yang  kemudian  diadopsi menjadi  akronim  GRK  (Governansi,  Risiko, dan Kepatuhan) di Indonesia. Istilah Governansi  digunakan  untuk  menggantikan istilah  tata  kelola  untuk  mengakomodasi lingkup  yang  lebih  luas.  Komite  Nasional Kebijakan  Governance –  KNKG  (2019) menyatakan  bahwa  istilah  tata  kelola memiliki  makna  yang  lebih  sempit  dimana hanya  mengatur  hubungan  antar  pihak internal  di  organisasi.  Sementara  itu,  istilah governansi merujuk pada pengaturan terhadap  berbagai  pemangku  kepentingan yang  lebih  luas  (internal  dan  eksternal). Secara  konsep,  gagasan  mengenai  GRK pertama  diusulkan  pada  tahun  2003  oleh Open Compliance and Ethic Group (OCEG). Berdasarkan definisi yang dikeluarkan OCEG, tujuan dari penerapan GRK terintegrasi adalah tercapainya kinerja berprinsip melalui penanganan ketidakpastian dan tindakan penuh integritas yang  menjadi  landasan  organisasi  mitigasi risiko bencana pemerintahan dalam pemberdayaan  masyarakat    penanganan bencana  kepulauan  Lombok  Nusa  Tengara Barat.
Permasalahan mitra di Lombok Nusa Tengarah  Barat  khususnya  permasalahaan mitra sebagai berikut:
1.  Kurangnya penanganan Risk Manajemen Dalam Penanganan Bencana 2.  Belum  terintegrasinya  tata  kelola Pemerintahan Berbasis Risk Manejemen Bencana 3.  Kurangnya kepatuhan dalam penanganan Risk Manajemen Dalam Menangani Bencana 4.  Kurangnya Integrasi Penerapan GRK (Governansi, Risk Management, Kepatuhan) Dalam Penanganan Bencana 5.  Belum Adanya Pelaksanaan Standarisasi penanganan Risk Manajemen Berbasis Bencana.
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  paling rawan  terhadap  bencana.  Oleh  karenanya, manajemen risiko bencana sangatlah penting bagi Propinsi NTB untuk perencanaan  penganggaran  nasional  dan daerah.  Sebagai  salah  satu  provinsi  yang paling rawan bencana di Indonesia, manajemen  risiko  bencana  sangat  penting dalam
melakukan perencanaan pembangunan  daerah.  Gempa  yang  terjadi pada  tahun  2018  lalu  di  Lombok-NTB  telah membentuk  cara  mitigasi  untuk  mengurangi dampak bencana alam dan dampak perubahan  iklim.  Sehingga  dalam  hal  ini, Wagub  juga  menyampaikan  tiga  strategi tahapan  manajemen  risiko  bencana  di  NTB. “Pada  tahap  “pre-  bencana”,  kesiapan daerah  dan  masyarakat  terhadap  potensi ancaman  bencana  alam. Contigencecy plan juga  dikembangkan  termasuk  pemetaan ancaman  bencana  di  setiap  daerah  dan memastikan sistem peringatan dini terlengkap melalui aplikasi siaga. Kemudian, pada  tahap  tanggap  darurat,  Pemprov  juga menyiapkan bantuan darurat untuk didistribusikan  untuk  membuat  rencana penanggulangan  risiko  bencana  yang  lebih efisien  guna  mengatasi  tantangan  yang dihadapi  selama  beberapa  tahun  terakhir yang dilakukan dapat memberikan

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
pengetahuan dan pembelajaran dalam manajemen  risiko  bencana  serta  dapat memperkuat  Kerjasama  antara  Universitas Pamulang dengan Universitas Muhammadiya  Lombok  Mataram  secara sustainable.  Bersama  dengan  mitra-mitra dalam  penganggulangi  dan  mitigasi  risiko bencana.

## Gambar 2: Mitra-Mitra Penanggulangan Bencana
Penanggulan  bencana  organisasi dihadapkan  pada  situasi  VUCA  (Volatility, Uncertainty,  Complexity,  Ambiguity)  yang mengantarkan  organisasi  di  berbagai  sektor menghadapi  dinamika  yang  sangat  cepat. Pendekatan  GRK  (Governansi,  Manajemen Risiko,  Kepatuhan)  terintegtasi  diyakini dapat  menjadi  salah  satu  alat  yang  bisa menjaga  organisasi  untuk  terus  bertumbuh kembang dan berkelanjutan. Namun, seringkali organisasi sulit melakukan penerapan GRK secara terintegrasi. Seringkali,  penerapan  GRK  di  organisasi masih ditemukan bersifat silo yang tercermin dari  adanya  koordinasi  yang  lemah,  adanya konflik kepentingan, ketidakjelasan akuntabilitas.  adanya  kesenjangan,  dan inefisiensi biaya. Tentu saja hal ini menyebabkan penerapan GRK tidak memberikan  nilai  tambah  bagi  organisasi. Pada  tahun  2019,  Open  Compliance  & Ethics Group (OCEG) melaksanakan survey tingkat  Maturitas  GRK  (GRC  Maturity Survey)  yang  menemukan  bahwa  bahwa
14%  responden  telah  sepenuhnya  atau secara substansial mengintegrasikan proses dan  teknologi  GRK,  sementara  23%  masih memiliki  GRK  yang  bersifat  silo,  sedangkan sisanya  belum  memiliki  tingkat  maturitas GRK  yang  memadai.Hasil  survey  tersebut mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  GRK secara  terintegrasi  masih  jarang  ditemui walaupun  diyakini  bahwa  penerapan  GRK terintegrasi  akan  memberikan  manfaat. Sejalan dengan situasi VUCA yang dihadapi berbagai  organisasi  di  berbagai  sektor,  juga menghadapi  kompleksitas  dan  risiko  yang dapat menghambat pencapaian tujuan mitigasi  risiko  bencana.  Namun,  dengan dinamika  dan  kebutuhan  yang  mengemuka, maka  dipandang  perlu  untuk  memiliki mekanisme  yang  mampu  mengintegrasikan praktik  governansi,  manajemen  risiko,  dan kepatuhan  menjadi  praktik  yang  terjalin secara  berkelindan  dan  sinergis.  Dengan terintegrasinya Governansi, Manajemen Risiko,  dan  Kepatuhan  (GRK)  diharapkan pelaksanaan masing-masing komponen akan  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  serta mampu menunjang perkembangan pemerintahaan diIndonesia sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan memberikan  nilai  manfaat  bagi  masyarakat. Sebagai  bagian  dari  inisiatif  tersebut,  maka perlu untuk mengkaji terlebih dahulu kesiapan dalam mengimplementasikan GRK terintegrasi. Dengan pengkajian yang dilakukan  diharapkan  dapat  tergambarkan gap  yang  teridentifikasi  dalam  pelaksanaan GRK  saat  ini  untuk  menunjang  penerapan GRK terintegrasi di Indonesia. GRK terintegrasi,  GRC  merupakan  akronim  dari Governance,  Risk,  dan  Complianceyang kemudian  diadopsi  menjadi  akronim  GRK (Governansi,  Risiko,  dan  Kepatuhan)  di Indonesia.  Istilah  Governansi  digunakan untuk  menggantikan  istilah  tata  kelola  untuk mengakomodasi  lingkup  yang  lebih  luas. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance – KNKG (2019) menyatakan bahwa istilah tata kelola  memiliki  makna  yang  lebih  sempit dimana  hanya  mengatur  hubungan  antar pihak internal di organisasi.

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Sementara  itu,  istilah  governansi merujuk pada pengaturan terhadap berbagai pemangku  kepentingan  yang  lebih  luas (internal  dan  eksternal).  Secara  konsep, gagasan  mengenai  GRK  pertama  diusulkan pada tahun 2003 oleh Open Compliance and Ethic  Group  (OCEG).  Berdasarkan  definisi yang dikeluarkan OCEG, tujuan dari penerapan GRK terintegrasi adalah tercapainya kinerja berprinsip melalui penanganan  ketidakpastian  dan  Tindakan penuh  integritas  yang  menjadi  landasan organisasi. Mitigasi Risiko Bencana melibatkan pencegahan bencana dan pengurangan  dampak  buruk  bencana  pada tahap  minimal.  Kebijakan  mitigasi  adalah kebijakan  jangka  panjang  dapat  bersifat struktural  maupun  non  struktural.  Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan  teknologi,  sedangkan  kebijakan non-struktural meliputi legislasi dan perencanaan  wilayah.  Misalnya  kebijakan penetapan  rencana  umum  tata  ruang  untuk mencegah banjir. Kesiapsiagaan (Preparedness)  merupakan  upaya  yang dilakukan  untuk  mengantisipasi  bencana, melalui  pengorganisasian  langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Randolph  Kent  (1994)  kesiapan  bencana mencakup”  peramalan  dan  pengambilan keputusan  tindakan-tindakan  pencegahan sebelum munculnya ancaman”. Di dalamnya meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya  bencana,  gejala  awal  bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap  sistem  peringatan  dini,  rencana evakuasi  atau  tindakan  lain  yang  harus diambil  selama  periode  waspada  untuk meminimalisir  kematian  dan  kerusakan  fisik yang mungkin terjadi. Mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah- langkah  yang  tepat  guna  dan  berdaya  guna terutama  mitigasi  bencana  melalui  Inovasi Mitigasi Bencana.
Solusi Pengabdian kepada Masyarakat . Proses
mitigasi melibatkan pencegahan  bencana  dan  pengurangan dampak buruk bencana pada tahap minimal. Kebijakan  mitigasi  adalah  kebijakan  jangka
panjang  dapat  bersifat  struktural  maupun non  struktural.  Kebijakan  yang  bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, sedangkan kebijakan non- struktural meliputi legislasi dan perencanaan wilayah.  Misalnya  kebijakan  penetapan rencana  umum  tata  ruang  untuk  mencegah banjir. Kesiapsiagaan (Preparedness) merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk mengantisipasi bencana,
melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat  guna  dan  berdaya  guna.  Menurut Randolph  Kent  (1994)  kesiapan  bencana mencakup”  peramalan  dan  pengambilan keputusan  tindakan-tindakan  pencegahan sebelum munculnya ancaman”. Di dalamnya meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya  bencana,  gejala  awal  bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap  sistem  peringatan  dini,  rencana evakuasi  atau  tindakan  lain  yang  harus diambil  selama  periode  waspada  untuk meminimalisir  kematian  dan  kerusakan  fisik yang mungkin terjadi. Teori Built back better merupakan teori kesiapsiagaan (Preparedness)  dan  merupakan upaya  yang dilakukan  untuk  mengantisipasi  bencana, melalui  pengorganisasian  langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna terutama mitigasi  bencana  melalui  Inovasi  Mitigasi Bencana.  Usaha  inovasi  mitigasi  bencana dapat  berupa  prabencana,  saat  bencana, dan  pasca  bencana.  Prabencana  berupa kesiapsiagaan  atau  upaya  memberikan pemahaman pada penduduk untuk mengantisipasi  bencana,  melalui  pemberian informasi, peningkatan kesiagaan jika terjadi bencana  terdapat  langkah-langkah  untuk memperkecil  resiko  bencana.  Pada  saat kejadian berupa tanggap darurat yaitu upaya yang  dilakukan  segera  pada  saat  kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan,  terutama  berupa  penyelamatan korban, harta benda, evakuasi, dan penguangsian. Pascabencana berupa pemulihan  rehabilitasi  dan  pembangunan. Proses komunikasi penanggulangan bencana diawali dengan penyampaian pesan-  pesan  kebijakan  penanggulangan bencana pemerintah melalui BNPB.

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Secara struktural, kebijakan tersebut dikomunikasikan  kepada  BPBD  Provinsi hingga  BPBD  kabupaten  atau  kota.  Selain itu  penyampaian  pesan-pesan  kebijakan juga  disampaikan  oleh  Dinas  terkait  untuk melihat  bagaimana  program  yang  sudah dilakukan  oleh  kedua  kebijakan  yang dilakukan  oleh  BPBD  provinsi  dan  Dinas terkait dalam melakukan mitigasi pengurangan resiko bencana melalui inovasi mitigasi  bencana  berbasis  GRK.  Kerangka Pengurangan  Bencana  Dalam  Pengabdian kepada  Masyarakat  ini  merujuk  kepada SENDAI  Framework  2015-2030.  SENDAI Framework adalah kelanjutan dari Kerangka Hyogo,  jika  pada  awalnya  Pengurangan Resiko  Bencana  (PRB)  merujuk  ke  disaster management  saat  ini  kerangka  berubah menjadi  disaster  risk  management.  Sendai Framework  for  Disaster  Risk  Reduction (SFDDR) .
Praktiknya, organisasi seringkali mengalami kesulitan dalam
mengintegrasikan  konsep  GRK.  Seringkali organisasi memiliki berbagai macam referensi  sistem/panduan/pedoman  (yang bisa jadi merupakan suatu tuntutan regulasi). Untuk  itu,  pengintegrasian  GRK  harus didasari  oleh  semangat  bahwa  dengan sistem GRK yang terintegrasi akan
memberikan  nilai  tambah  bagi  organisasi dimana sistem/panduan/pedoman dapat lebih efektif dan efisien.
Salah  satu  acuan  yang  dapat  digunakan sebagai  referensi  rujukan  pengintegrasian sistem GRK adalah pengintegrasian berbasis  ISO  (International  Organization  for Standardization).  Dalam  kontek  penerapan GRK.  ISO  telah  merilis  ISO  37000/DIS,  ISO 31000:2018  Risk  Management  Principles and Guidelines, dan ISO 37301: Compliance Management System. Meskipun dapat digunakan  secara  mandiri  dan  terpisah, namun  ketiga  rujukan  ISO  dalam  lingkup GRK tersebut pada dasarnya saling kompatibel  dan  karenanya  menjadi  acuan yang  kohesif  untuk  mengimplementasikan GRK  terintegrasi  (Alijoyo,  2021).  Standar lingkup GRK berbasis ISO tersebut kompatibel  karena  masing-masing  standar atau pedoman memiliki struktur generik yang serupa berdasarkan siklus empat fase PDCA (Plan-Do-Check-Act). Alijoyo (2021) melakukan  pengintegrasian  standar  GRK berbasis  ISO  yang  ditunjukan  pada  gambar berikut:
Gambar 3. Integrasi GRK berbasis Standar ISO

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Berdasarkan gambar, dapat ditunjukan  bahwa  klausa  yang  ada  pada Standar  ISO  37000/DIS  sebagai  rujukan penerapan governansi organisasi, ISO 31000 sebagai rujukan penerapan manajemen risiko organisasi, dan ISO 37301 sebagai  rujukan  penerapan  manajemen kepatuhan  organisasi  saling  berhubungan dan  karenanya  mendukung  integrasi  GRK. Hal tersebut juga dapat membantu organisasi untuk memilih opsi untuk memulai dengan standar/pedoman  ISO  untuk  lingkup GRK tertentu dan kemudian mulai mengintegrasikan  dengan  standar/pedoman ISO untuk lingkup GRK lainnya. Penggunaan sistem GRK terintegrasi berbasis  ISO  akan  memberikan  banyak manfaat bagi organisasi diantaranya (Alijoyo, 2021):  Membantu  organisasi  memberikan kejelasan  tentang  hubungan  kerja  antara fungsi  governansi,  manajemen  risiko,  dan kepatuhan sehingga praktik GRK terintegrasi semakin efektif dan efisien; Setiap standar/pedoman berbasis ISO dapat diimplementasikan sebagai sistem manajemen  maka  dapat  diukur,  ditentukan, dilacak,  dan  diaudit  secara  parsial.  Hal  ini akan memungkinkan organisasi untuk memilih  cara  masuk  yang  paling  efektif  dan efisien menuju GRK yang terintegrasi; Setiap standar/pedoman berbasis ISO diakui dengan  baik  sebagai  referensi  internasional dibandingkan dengan referensi  khusus negara/regulasi. Hal ini akan memungkinkan organisasi  mengomunikasikan  praktik  GRK terintegrasi  dengan  cara  yang  lebih  mudah kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan, baik  karyawan  internal  atau  rekanan  dari belahan dunia mana pun. Dalam membangun  kompetensi  manusia,  mudah bagi organisasi untuk mencari mitra pelatihan  dan  pengembangan  karena  ada banyak penyedia yang menawarkan layanan pelatihan  terkait  ISO.  Dalam  memperoleh jaminan independen, mudah bagi organisasi untuk  melibatkan  auditor  ISO  dan  konsultan independen baik untuk tujuan sertifikasi atau untuk  tujuan  internal.  penerapan  governansi organisasi,  ISO  31000  sebagai  rujukan penerapan manajemen risiko organisasi, dan
ISO  37301  sebagai  rujukan  penerapan manajemen  kepatuhan  organisasi  saling berhubungan  dan  karenanya  mendukung integrasi  GRK.  Hal  tersebut  juga  dapat membantu  organisasi  untuk  memilih  opsi untuk  memulai  dengan  standar/pedoman ISO  untuk  lingkup  GRK  tertentu  dan kemudian  mulai  mengintegrasikan  dengan standar/pedoman  ISO  untuk  lingkup  GRK. ISO  terus  memperbarui  standar/pedoman mereka  secara  teratur.  Oleh  karena  itu, pengguna  ISO  dapat  memiliki  jaminan bahwa  referensi  mereka  (dalam  hal  ini lingkup  GRK)  selalu  mutakhir,  kontekstual, dan  relevan  dari  waktu  ke  waktu.  Terdapat banyak  pengadopsi  seri  berbasis  ISO  di dunia,  jauh  lebih  mudah  dan  praktis  bagi organisasi untuk melakukan benchmark baik untuk  mendapatkan  kurva  pembelajaran yang  lebih  cepat  atau  untuk  memperkaya perbaikan  berkelanjutan..  Dalam  kontek penerapan  GRK.  ISO  telah  merilis  ISO 37000/DIS, ISO 31000:2018 Risk Management Principles and Guidelines, dan ISO 37301: Compliance Management System.  Meskipun  dapat  digunakan  secara mandiri  dan  terpisah,  namun  ketiga  rujukan ISO  dalam  lingkup  GRK  tersebut  pada dasarnya  saling  kompatibel  dan  karenanya menjadi acuan yang kohesif untuk mengimplementasikan GRK terintegrasi (Alijoyo,  2021).  Standar  lingkup  GRK berbasis  ISO  tersebut  kompatibel  karena masing-masing standar atau pedoman memiliki  struktur  generik  yang  serupa berdasarkan siklus empat fase PDCA (Plan- Do-Check-Act

## METODE PELAKSANAAN
Metode yang dilakukkan pada pengabdian kepada masyarakat yang Kerjasama  Pengabdian  kepada  Masyarakat Bersama  Universitas  Pamulang  dengan Universitas  Muhamadiyah  Mataran  dengan tema  Mitigasi  Risiko  Bencana  Kepuluan Lombok  Nusa  Tenggara  Barat  di  Desa Selebung,  Kec  Batukliang,  Kab  Lombok Tengah,  Nusa  Tengara  Barat,  dihadiri  oleh

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
peserta  karyawan  Travel  Lombok  Kita, Aparatur Desa Wisata Selebung, dan Dosen Universitas  Muhammadiyah  Mataram.  untuk mencapai  sasaran  menetapkan  beberapa tahapan yaitu:
Tahap 1: Analisis Kesenjangan Praktik GRK Terintegrasi Pada tahap 1 dilakukan analisis kesenjangan terhadap praktik GRK terintegrasi. Tahap 1: Analisis Kesenjangan Praktik GRK Terintegrasi Pada
tahap 1 dilakukan analisis kesenjangan  diperoleh  melalui:  Tinjauan dokumen  untuk  menilai  kesiapan  dokumen pedoman/manual  GRK  terintegrasi.  Adapun kerangka  tinjauan  dokumen  sistem  GRK terintegrasi  dilakukan  melalui  kerangka sebagai berikut:

## Gambar  4. Kerangka Tinjauan Dokumen
Peninjauan terhadap dokumen- dokumen (Kebijakan, Pedoman, SOP, Instruksi  Kerja,  dan  dokumen  lainnya  yang relevan)  yang  berkaitan  dengan  penerapan GRK terintegrasi dibagi kedalam empat fase penerapan  GRK  terintegrasi  yaitu  plan-do- check-act. Kuesioner persepsi untuk menilaikesiapan  mitra  dalam  penerapan GRK terintegrasi. Kuesioner diberikan kepada seluruh dengan 30 pertanyaan untuk mendapatkan  informasi  persepsi  perihal praktik  GRK  terintegrasi.  Struktur  kuesioner terdiri  dari  beberapa  topik  pertanyaan  yang menyangkut:
Tahap 2: Penerapan Green GRK Terintegrasi Struktur  Pertanyaan  Kuesioner  GRK Terintegrasi ISO 31000-2018 Wawancara dengan pimpinan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan dan komitmen pimpinan terhadap penerapan GRK terintegrasi. Setelah dokumen terkumpul,  data  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan pendekatan 4 phase:

## Gambar 5 Tahap nalisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bencana  alam  yang  terjadi  dapat dimitigasi risiko sedini mungkin dengan cara dikelola  dengan  baik  sehingga  sering terjadi kerugian. Oleh sebab itu, pengelolaan BNPB menjadi  tidak  efektif  dan  efisien  dan terkadang  muncul  kejadian  yang  tejadi. Tujuan  dari  pengelolaan  yang  tepat  adalah untuk meminimalisir  biaya-biaya  operasional seminimal mungkin sehingga akan mengoptimalisasikan  kinerja  koperasi  dalam melaksanakan pengendalian persediaan yang  dapat  diandalkan  dan  dipercaya tersebut  maka  harus  diperhatikan  berbagai faktor  yang  terkait  dengan  persediaan artinya  penentuan  dan  pengelompokan biaya-biaya  yang  terkait  dengan  persediaan perlu  mendapatkan  perhatian  yang  khusus

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
dari  pihak  manajemen  dalam  mengambil keputusan yang tepat.
Hasil Pembahasan Penelitian: 1.    Berdasarkan  Metode  phenomenalogical research  dimana  metode  kualitatif  dapat  di artikan  sebagai  metode  yang  berlandaskan pada filsawat postpositivisme
yang digunakan pada kondisi objek. Berdasarkan  hasil  tinjauan  dokumen  yang tersedia yaitu: 1.  BNPB Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate  Governance,  Kode  Etik, dan Pakta Integritas BNPB;
2.  BNPB    tentang  Pedoman  Operasi Baku Program Kepatuhan.
3.  BNPB  tentang Pedoman Manajemen Risiko Korporasi;
Diperoleh hasil Hasil Tinjauan
Dokumen GRK Terintegrasi sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Tinjauan Dokumen GRK Terintegrasi
Sumber: Data diolah
Berdasarkan  hasil  tinjauan  dokumen sebagaimana ditunjukan pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa:
1.  1)Berbagai peraturan di BNPB tentang penerapan Governansi,
Manajemen  Risiko,  dan  Kepatuhan (G/R/K)  saat  ini,  belum  memberikan payung  kebijakan  bagi  praktik  GRK yang  terintegrasi  sesuai  kriteria  ISO Handbook Integrated Use of Management System Standard, dalam hal ini yang mencakup standar ISO/DIS 37000 (Governansi Organisasi),  ISO  31000  (Manajemen Risiko),  dan  ISO  37301  (Manajemen Kepatuhan);
2.  2)Mengingat analisis hanya dilakukan terhadap  dokumen  yang  berisikan peraturan tentang penerapan Governansi,  Manajemen  Risiko,  dan Kepatuhan (G/R/K),  maka tidak tertutup kemungkinan terdapat praktik  G/R/K  yang  terintegrasi  di lapangan,  yang  berkembang  dalam rangka memenuhi
tuntutan kebutuhan BNPB  Karena itu, praktik-
praktik  seperti  ini  ini  perlu  segera diberikan  payung  kebijakan  agar pelaksanaannya  memiliki  legitimasi yang  jelas  serta  lebih  terkendali  dan terukur.
Hasil Kuesioner Persepsi Kuesioner  diberikan  kepada  seluruh insan BNPB dan Mitra dengan 20 pertanyaan  untuk  mendapatkan  informasi persepsi  jajaran  BNPB  dan  Mitra  perihal praktik  GRK  terintegrasi.  Adapun  hasil  dari pengumpulan  kuesioner  adalah  sebagai berikut:
Tabel 2. Profil Responden
NO JABATAN JUMLAH 1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas 17 2 Basarnas  DIT Kesiapsiaagaan 17 3 Bappeda Litbang 8 4 BPBD 15 5 Dinas Sosial dan Kesehatan 20 6 Pemerintahaan 17 7 Polresta dan lainnya 30 TOTAL: 124 Sumber: Data diolah 2023 Phase Jumlah Kriteria Terpenuhi Semua Terpenuhi Sebagian Tidak Terpenuhi Plan 27 0 0 27 Do 34 0 0 34 Check 18 0 0 18 Act 5 0 0 5

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Terdapat 124 responden yang mengisi  kuesioner  dan  menunjukan  bahwa 100%  insan  BNPB  dan  Mitra  (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas  ,  Basarnas    DIT  Kesiapsiaagaan, Bappeda  Litbang  ,  Badan  Penanggulangan Bencana Derah, Dinas Sosial dan Kesehatan, Pemerintahaan  Sumatera Barat, dan  pemerintahaan  Lombok    telah  mengisi kuesioner.
Gambar  6.  Hasil  Kuesioner –  Aspek GRK

## Terintegrasi
Berdasarkan gambar,
Sebagian besar  responden  meyakini  bahwa  praktik GRK terintegrasi sudah berkembang dengan baik  (48%)  bahkan  sudah  matang  (17%). Namun baru sebagian kecil responden (7%) yang  mengakui  GRK  Terintegrasi  telah  aktif berkontribusi bagi penciptaan kinerja berprinsip  di  BPKH.    Di  lain  pihak,  masih cukup  banyak  responden  (15%)  yang menganggap  praktik  GRK  Terintegrasi  baru mulai  berkembang  bahkan  banyak  juga responden  (12%)  yang  tidak  mengetahui perihal GRK Terintegrasi di BNPB dan Mitra.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  meski praktik  GRK  Terintegrasi  diyakini  telah berkembang  dan  matang,  namun  masih belum dapat memberi manfaat yang signifikan.

## Gambar 7. Hasil Kuesioner – Aspek Governansi
Berdasarkan gambar sebagian besar responden  mempersepsikan  bahwa  praktik Governansi sudah berkembang dengan baik (39%)  dan  matang  (27%).  Kontribusi  aktif praktik  Governansi  bagi  penciptaan  kinerja berprinsip  masih  belum  signifikan,  karena tidak  banyak  responden  yang  meyakini  hal ini (12%). Di lain pihak, masih cukup banyak responden  (14%)  yang  menganggap  praktik Governansi  baru  mulai  berkembang  bahkan ada  juga  responden  (6%)  yang  tidak mengetahui  perihal  praktik  Governansi  di BNPB  dan  Mitra  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  meski  praktik  Governansi  diyakini telah  berkembang  dan  matang,  namun

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
kemanfaatannya  bagi  penciptaan  kinerja berprinsip masih perlu ditingkatkan lagi.
Gambar  8.  Hasil  Kuesioner –  Aspek Manajemen Risiko
Berdasarkan gambar, sebagian besar  responden  meyakini  bahwa  praktik Manajemen Risiko sudah berkembang dengan  baik  (51%)  bahkan  sudah  matang (18%).    Namun,  baru  sebagian  kecil responden (7%) yang mengakui Manajemen Risiko telah aktif berkontribusi bagi penciptaan  kinerja  berprinsip  di  BNPB  dan Mitra.  Selain  pihak,  masih  cukup  banyak responden  (13%)  yang  menganggap  praktik Manajemen  Risiko  baru  mulai  berkembang bahkan ada juga responden (8%) yang tidak mengetahui  tentang  praktik  Manajemen Risiko  di  BNPB.  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  meski  praktik  Manajemen  Risiko diyakini  telah  berkembang  dan  matang, namun  masih  belum  memberikan  manfaat yang  signifikan  bagi  penciptaan  kinerja berprinsip di BNPB dan Mitra.
Gambar 4. Hasil Kuesioner – Aspek Kepatuhan Berdasarkan gambar, Sebagian
besar  responden  meyakini  bahwa  praktik Manajemen  Kepatuhan  sudah  berkembang dengan  baik  (36%)  bahkan  sudah  matang (19%).    Namun,  baru  sebagian  kecil responden (7%) yang mengakui Manajemen Kepatuhan  telah  aktif  berkontribusi  bagi penciptaan  kinerja  berprinsip  di  BNPB  dan Mitra.  Di  lain  pihak,  ada  banyak  juga responden  (30%)  yang  menganggap  praktik Manajemen Kepatuhan baru mulai berkembang,  bahkan  masih  ada  responden (8%)  yang  tidak  mengetahui  tentang  praktik Manajemen  Kepatuhan  di  BNPB  dan  Mitra. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  ada keraguan  perihal  perkembangan  praktik Manajemen  Kepatuhan  di  BNPB  dan  Mitra sehingga  hal  ini  harus  diperjelas  lagi.  Hal lain  yang  juga  perlu  mendapat  perhatian adalah bahwa praktik Manajemen Kepatuhan dianggap masih belum memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi penciptaan  kinerja  berprinsip  di  BNPB  dan Mitra.dasarkan hasil kajian beberapa kesimpulan  yang  bisa  diambil  sebagai

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
berikut:  Kajian  ini  memiliki  keterbatasan dimana  dalam  lingkup  pekerjaan  sesuai dengan  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pihak BNPB  Lombok  dan  Mitra  ,  tidak  meliputi asesmen terhadap pemenuhan dan efektivitas implementasi G/R/K secara terpisah di BNPB dan Mitra saat ini. Lingkup pekerjaan  kajian  terbatas  pada  kesiapan BNPB Lombok dalam pengintegrasian GRK.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis disimpulkan sebagai berikut:
Kesesuaian  dokumen  yang  saat  ini ada  di  BNPB  dengan  persyaratan  klausul pengintegrasian GRK; serta Kuesioner/wawancara persepsi pimpinan  dan  Relawan  dan  Mitra  BNPB tentang  pengintegrasian  GRK.  Beberapa asumsi  dan  limitasi  dalam  metode  kerja perlu  dibuat  yang  dapat  berimplikasi  pada kemungkinan hasil asesmen kesiapan belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas dan kendala  pelaksanaan  G/R/K  yang  saat  ini ada di BNPB dan Mitra.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya kajian lanjutan untuk menilai tingkat efektivitas  penerapan  GRK  (baik  secara terpisah maupun secara terintegrasi) dengan menggunakan  pendekatan  model  maturitas (Maturity  Assessment)  untuk  mendapatkan gambaran  yang  lebih  menyeluruh  mengenai penerapan  GRK  terintegrasi  di  BNPB  dan Mitra.

## Saran
Terdapat environment yang memadai dalam  pelaksanaan  GRK  terintegrasi  di BNPB  Lombok  dan  Mitra.  Hal  ini  ditunjukan dengan  persepsi  yang  tinggi  (umumnya menyatakan telah berkembang) atas berbagai  aspek  dalam  bidang  GRK  yang saat ini ada di BNPB Lombok dan Mitra.
Perlu adanya langkah untuk peningkatan  efektivitas  penerapan  GRK terintegrasi melalui adanya penetapan kejelasan  akuntabilitas,  penetapan  sasaran, pembuatan pedoman dan manual, peningkatan  infrastruktur  dan  sumber  daya,
mekanisme  pendistribusian  dokumen  dan informasi,  serta  mekanisme  monitoring  & review  secara  berkala  yang  memastikan adanya aktivitas peningkatan berkelanjutan.

## Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## . DAFTAR PUSTAKA
Alijoyo,  A.  (2021,  August  8).  Integrated  GRC  using  ISO-Based  Series  of  Standards  and/or Guidelines. Retrieved from CRMS:
Febrianti, F. D., Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2020). Green Intellectual Capital Conservatism Earning Management, To Future Stock Return As Moderating Stock Return (Study Of Mining  Companies  In  Indonesia  Listed  On  Idx  For  The  Period  Of  2014-2019). The Accounting Journal Of Binaniaga, 5(2), 141-154.
GRC  Forum  Indonesia.  (2020).  Panduan  Mencapai  Model  Keunggulan  Governance,  Risk, and Compliance (GRC).
ISO. (2018). ISO 31000 - Risk management — Guidelines.
ISO.  (2018).  ISO  Handbook  The  Integrated  Use  of  Management  System  Standards (IUMSS).
ISO. (2020). ISO 37000/DIS - Guidance for the governance of organizations.
ISO. (2021). ISO 37301 - Compliance management systems — Requirements with guidance for use.
KNKG. (2019). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia.
OCEG. (2019). GRC Maturity Survey.
Rebelo,  M.  F.,  Santos,  G.,  &  Silva,  R.  (2015).  Integration  of  standardized  management systems: a dilemma. Systems, 3(2), 45-59.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyanto, S. (2022). The effect of the audit opinion, financial distress, and good  corporate governance  on  audit  delay.  Keberlanjutan  :  Jurnal  Manajemen  dan  Jurnal Akuntansi, 7(1), 72-82
Sugiyanto, S., & Febrianti, F. D. (2021). The effect of green intellectual capital, conservatism, earning  management,  to  future  stock  return  and  its  implications  on  stock  return. The Indonesian Accounting Review, 11(1), 93.
SUGIYANTO,  S.  (2018).  Pengaruh  Tax  Avoidance  Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 6(1), 82-96.
Sugiyanto,  E.  M.  (2018).  Earning  Management, Risk  Profile  And  Efficient  Operation In The Prediction Model Of Banking: Eviden From Indonesia.
Syafrizal, S., & Sugiyanto, S. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, dan Leverage  terhadap  Agresivitas  Pajak  (Studi  pada  Perusahaan  Pertambangan Terdaftar  Idx  2017-2021). SCIENTIFIC  JOURNAL  OF  REFLECTION:  Economic, Accounting, Management and Business, 5(3), 829-842.
Wiwit  Irawati,  Sugiyanto,  Luh  Nadi    2019  Intellectual  Capitaldan  Program  Pendampingan sebagai  Pemberdayaan  Ekonomi  Kreatif  UMKM  Jurnal  Ekonomi  :  Journal  of Economicp-ISSN 2087-8133| e-ISSN : 2528-326X