## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3384/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kebijakan Pemerintah Indonesia Post Covid-19 Dalam Perspektif Good Governance
Ian Subagyo 1* , Dian Suluh Kusuma Dewi 2
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63451
Article Info ABSTRACT Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 10 Juli 2022 Covid-19 was first discovered in Indonesia in early 2020, this pandemic has been going on for more or less 2 years. The current outbreak of the Corona virus or Covid-19 can be  controlled  properly.  Even  with  high  community  mobility,  Covid-19  cases  can  be suppressed well. The purpose of this study is to find out the policies of the post-Covid-19 government  from  the  perspective  of  good  governance.  The  results  of  this  study  are several post-Covid-19 policies made by the Indonesian government, including the non- applicability of quarantine obligations for foreign travelers (PPLN). covering the areas of Batam, Bintan and Bali and then expanding this policy to all corners of the country, no longer imposing the obligation to carry out Covid-19 tests including PCR and Rapid tests,  reopening  face-to-face  schools  with  strict  health  protocols,  allowing  tarawih prayers and Eid prayers in congregation in mosques or open fields, allowing going home on condition that they must third vaccine or booster, reopening the Hajj 1443 H/2022 and easing the use of masks where people are allowed to remove masks in open spaces. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques for  literature  study  by  collecting  data  from  online  media  and  official  government websites,  scientific  journals  and  also  articles  related  to  related  research.  In  order  to facilitate  the  analysis  of  large  amounts  of  research  data,  during  data  processing  the Nvivo 12 Plus application is used to analyze the data and ensure the correctness of the data.
Keywords: Policy, Covid-19, Post Covid-19,
Good Governance
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 10 Juli 2022 Covid-19  pertama  kali  di  Indonesia  ditemukan  pada  awal  tahun  2020,  kurang  lebih pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun. Wabah virus Corona atau Covid-19 sekarang ini dapat dikendalikan dengan baik. Bahkan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi kasus Covid-19 dapat ditekan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan  dari  pemerintah  pasca  Covid-19  dilihat  dari  perspektif good governance. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan pasca Covid- 19  yang  dibuat  pemerintah  Indonesia  diantaranya  yaitu  tidak  berlakunya  kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali dan kemudian memperluas kebijakan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air, tidak memberlakukan  lagi kewajiban  melakukan tes Covid-19 meliputi PCR  maupun Rapid tes,  kembali  membuka  sekolah  tatap  muka  dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat, memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat idul fitri berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, memperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin ketiga atau booster, membuka kembali ibadah haji 1443 H/2022 dan pelonggaran pemakaian masker dimana masyarakat diperbolehkan melepas masker di ruangan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi  literatur  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data  dari  media  secara  online  dan website  resmi  pemerintah,  jurnal  ilmiah  dan  juga  artikel-artikel  yang  berhubungan dengan  penelitian  terkait.  Guna  mempermudah  analisis  data  penelitian  dalam  jumlah besar,  maka  selama  pemrosesan  data  menggunakan  aplikasi  Nvivo  12  Plus  dalam menganalisis data serta memastikan kebenaran data.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ian Subagyo Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Email : iansubagio98@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  2020  dunia  dikejutkan  dengan  wabah  virus  corona  Covid-19  yang menginfeksi  hampir  seluruh  negara  di  dunia.  World  Health  Organization  (WHO)    semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Menetapkan virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia.  (Suliswati    Razi,  2020)  Corona  virus  adalah  sekumpulan  virus  dari  subfamili Orthocronavirinae dalam  keluarga Coronaviridae dan ordo  Nidovirales .  Kelompok  virus  ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. (Handayani et al., 2020) Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti, SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. (Ruhyana  Ferdiansyah, 2020)
Fenomena hangat terkini adalah persebaran Covid-19 secara global yang disebabkan oleh virus corona. Covid-19 merupakan label untuk nama penyakitnya, sedangkan corona adalah label untuk  nama  virusnya.  (Pardiyanto,  2020)  Covid-19  merupakan  penyakit  yang  dapat menyebabkan  gangguan  pernapasan  akut  sindrom  yang  menyebabkan  gagal  paru-paru  dan kematian  yang  pertama  kali  ditemukan  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China  pada  akhir Desember 2019. (Azhar  Azzahra, 2020) Kehadiran Covid-19 sebagai pandemi global dalam menghadapi dunia telah menimbulkan masalah baru bagi setiap negara yang telah terjangkit virus ini, antara lain Indonesia. Di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada 02 Maret 2020  di  Depok,  Jawa  Barat.  Kemudian  post  Covid-19  atau  yang  disebut  juga  dengan  pasca Covid-19  dinyatakan  sebagai  bencana  nasional  non  alam,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah berusaha melakukan berbagai cara atau upaya dan kebijakan untuk menangani Covid-19. (Chaerunisyah, 2021)
Khusus di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020. (Wibawa  Putri, 2021) Demi menindak lanjuti adanya wabah Covid-19  langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  upaya  penanganan  Covid-19  saat  ini yaitu yang pertama sesuai dengan arahan presiden dan keputusan bersama tingkat menteri yang telah diputuskan pembaharuan kebijakan yaitu terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). (Nurfurqon, 2020)
Seperti yang  tertera dalam surat edaran satgas No. 12 tahun 2022 dan surat edaran satgas No.  13  tahun  2022  tentang  kebijakan  tidak  berlakunya  kewajiban  karantina  bagi  pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali yang kemudian kebijakan ini diperluas menjadi keseluruh pelosok tanah air. (Mansyur  Kartika, 1967) Dan surat edaran satgas  No.  6  tahun  2022  tentang  sudah  tidak  berlaku  lagi  kewajiban melakukan  tes  Covid-19 sebelum  memasuki  tiap  tempat  dalam  kawasan bubble maupun f-test untuk  menyelesaikan perjalanan dan terkait acara besar Moto GP Mandalika yang tertera pada surat edaran satgas No. 14  tahun  2022  kewajiban testing sebelum  keberangkatan  dan entry  test bagi  penonton berdasarkan  asal  wilayah  kedatangan,  bagi  penonton  yang  tergolong  pelaku  perjalanan  dalam negeri ( PPDN) tidak wajib testing jika sudah di vaksin kedua atau ketiga sedangkan penonton PPLN wajib menyertakan hasil negative Covid dan wajib PCR. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 13 Januari 2022)
Kedua  pada  keterangan  pers  juru  bicara  pemerintah  dari  Dr.  Reisa  Broto  Asmoro menjelaskan  untuk  menyampaikan  perkembangan  penanganan  pandemi  Covid-19  dimana berdasarkan  data  yang  ada  memang  terjadi  tren  penurunan  kasus  pasienter  konfirmasi  positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir di Indonesia.  Meskipun masih ada 10 provinsi dengan positif  Covid-19  tertinggi  yakni  Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Yogyakarta,  Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan, Jambi, Riau, dan Aceh. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 10 Februari 2022)
Melalui  keterangan  pers  juru  bicara  pemerintah  untuk  penangan  Covid-19  Prof.  Wiku Adisasmito  menjelaskan  jika  dilihat  dari  sejak  awal  pandemi  setiap  terjadi  kenaikan  kasus, mobilitas  ditekan  semaksimal  mungkin.  Mobilitas  saat  ini  terus  meningkat  khususnya  sektor rekreasi  sejak  Maret  sampai  sekarang  akan  tetapi  tidak  diikuti  dengan  kenaikan  kasus  positif,
bahkan kasus harian mengalami penurunan. Artinya dengan mobilitas tertinggi selama pandemi penularan kasus positif Covid-19 dapat terkendalikan. Jika dilihat dari kasus aktif nasional pada tanggal 08 Mei 2022 terdapat 6.000 orang penderita Covid-19, per 15 Mei turun menjadi 4.700 orang  penderita  Covid-19  atau  mengalami  penurunan  0,08  %.  (Channel  Youtube  Sekretariat Presiden pada tanggal 18 Mei 2022)
Keterangan  pers  presiden  terkait  kebijakan  PPLN  dan  panduan  protokol  kesehatan Ramadhan dan Idul Fitri. Keterangan pers juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 23 Maret 2022) Semua informasi-informasi kebijakan  tentang  Covid-19  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan good  governance dan    untuk menekan  pemutusan  rantai  penyebaran  Covid-19  dari  masa pandemic menuju  masa endemic. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya harus efektif dan tidak membuat masyarakat menjadi terbebani atau dengan kata lain dapat diterima dengan baik. (Joyosemito Nasir, 2021)
Para  pembuat  kebijakan  tentunya  harus  dapat  menginformasikan  seluas-luasnya  dengan menggabungkan  pengetahuan  dengan  realitas  politik  yang  ada.  Kebijakan  adalah  salah  satu metode  atau  teknik  yang  digunakan  dalam  studi  kebijakan  publik  dalam  rangka  untuk menyediakan  informasi  serta  alternatif  pilihan  bagi  para  formulator  dalam  proses  pembuatan kebijakan. (Juaningsih et al., 2020) Tujuannya agar para formulator dapat menyusun kebijakan yang  dapat  diimplementasikan  sesuai  latar  belakang  masalah,  kultur,  dan  juga  kepentingan politik yang tidak tampak. (Agustino, 2020)
Menurut Carl J. Federick kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana  terdapat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan usulan  kebijaksanaan tersebut  dalam  rangka  mencapai tujuan  tertentu.  (Triana  Pangaribuan Imam Munandar, 2021) Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun  kebijakan  harus  menunjukan  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Pratiwi, 2021)
Kebijakan pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi Covid-19 saat  ini,  hal  ini  merubah  cara-cara  baru  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Termasuk bagi pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 ini yang bertujuan dari masa pandemic menuju endemic. (Artayasa, 2019) Dengan harapan semua akan berjalan secara normal  dengan  penyesuaian  terhadap  kondisi  pandemi  saat  ini.  Terbitnya  kebijakan  publik dilandasi  kebutuhan  untuk  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat.  (Daming  et  al., 2021) Menurut William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.  (Pramono  Raharjo, 2020) Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak stakeholders , terutama pemerintah yang di orientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (Sanjaya, 2020) Dalam menyelesaikan  masalah  yang  di  hadapi  maka  di  butuhkan  serangkaian  rencana  program, kegiatan, tindakan, hasil akhir, perilaku, untuk melakukan tindakan maupun tidak bertindak yang dilaksanakan oleh aktor (pihak-pihak), itulah yang dinamakan dengan kebijakan. (Aulia et al., 2021)
Good governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara negara, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. (Azhar  Azzahra, 2020) Tuntutan ini tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia tetapi juga dari dunia internasional. Konsep “pemerintahan” melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. (Howe, 2020) Good governance menurut Mardiasmo (2009) ialah suatu  konsep  pendekatan  yang  berorientasi  kepada  pembangunan  sektor  publik  kepada pemerintahan  yang  baik.  (Andriany  Hai  et  al.,  2021)  Menurut  Mardiasmo  (2009)  terdapat prinsip-prinsip good  governance ,  sebagai  berikut  :  Akuntabilitas,  Transparansi,  Demokrasi,
Aturan Hukum. (Perdana et al., 2021) Belum lama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu melonggarkan pemakaian masker diruangan terbuka. Aktivitas masyarakat yang berada di luar  ruangan  atau  di  area  terbuka  yang  tidak  padat  orang  maka  diperbolehkan  untuk  tidak menggunakan  masker.  Akan  tetapi  untuk  masyarakat  yang  mengalami  gejala  batuk  dan  pilek maka harus tetap menggunakan masker. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 17 Mei 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kebijakan-kebijakan pemerintah post Covid-19 di Indonesia dalam perspektif good governance . Seperti yang dijabarkan oleh Thomas R. Dye (Dye, 2017) : Pertama, dampak kebijakan  terhadap situasi target atau kelompok, kedua dampak  pada  situasi  atau  kelompok  selain  target,  ketiga  dampak  terhadap  kondisi  masa  yang akan  datang  maupun  kondisi  yang  mendesak,  keempat  biaya  khususnya  sumber  daya  dalam sebuah program, kelima biaya tidak langsung. (Chaerunisyah, 2021)

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial di masyarakat (Sugiyono, 2008). Adapun teknik atau pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara pengumpulan data studi literatur kepustakaan dengan mengumpulkan data dari media secara online dan website resmi pemerintah,  jurnal ilmiah dan juga artikel-artikel yang berhubungan  dengan  penelitian  terkait  kebijakan  pemerintah post  covid .  Guna  mempermudah analisis data penelitian dalam jumlah besar, maka selama pemrosesan data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dalam menganalisis data serta memastikan kebenaran data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Covid-19  di  Indonesia  sudah  menyebar  keseluruh  provinsi  di  Indonesia,  sehingga pemerintah menyikapi  dengan  menetapkan  sebagai  bencana  non  alam  nasional  dan  juga  telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020. Kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB dimulai pada 10 April 2020 di Jakarta, lalu  disusul  beberapa  kota  satelit  Jakarta,  lalu  diikuti  wilayah  lain  dalam  lingkup  provinsi, kabupaten,  atau  kota  yang  menunjukkan  kecenderungan  peningkatan  kasus  secara  signifikan. Meskipun  demikian  kebijakan  PSBB  tidak  dilaksanakan  serentak  ke  seluruh  wilayah.  Praktis setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki penerapan kehidupan normal yang baru ( new normal ) dan melonggarkan PSBB.  Di Indonesia sendiri  kurang  lebih  2  tahun  dilanda  virus  ini.  Pada  awal  fenomena  ini  terjadi  sempat  terjadi kegaduhan  di  masyarakat,  dikarenakan  virus  ini  sangat  berbahaya  dan  cepat  menular. (Muhyiddin, 2020)
Dalam hal ini pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjajaki penerapan  kehidupan  normal  kembali  dan  juga  untuk  memulai  aktivitas  kehidupan  baru  atau disebut dengan istilah new normal . Adapun beberapa pengertian kebijakan menurut para  ahli, menurut Anderson konsep kebijakan adalah merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau suatu  persoalan.  (Winarno,  2007)  “Kebijakan  adalah  apapun  cakupanya,  sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.” (Abdul Wahab, 2012) Pendapat lain menyatakan  “Kebijakan  adalah  prinsip  atau  cara  bertindak  yang  dipilih  untuk  mengarahkan pengambilan  keputusan”.  (Ismail  Nawawi,  2009)  Disisi  lain  Easton  menyebutkan  kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. (Nurfurqon, 2020)
3.1.Kebijakan Pemerintah Indonesia Post Covid-19
Dalam beberapa bulan terkahir ini pemerintah dapat menangani Covid-19 dengan baik, bahkan kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan dengan keadaan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri kemarin,
kasus aktif dapat ditekan dengan baik. Seperti dengan laporan perkembangan Covid-19 di Indonesia sebagai berikut.
Gambar 1. (Update Perkembangan Covid 19 di Indonesia)
Sumber Gambar : (Kemenkes RI)
Melihat  kasus  aktif  Covid-19  yang  mengalami  penurununan  sehingga  pemerintah mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  baru.  Kebijakan  pemerintah  pada  dasarnya ditujukan  untuk  seluruh  masyarakat  secara  luas.  Kebijakan  pemerintah  dibuat  tidak  lain untuk mendukung suatu usaha ke jalan yang lebih baik. (Joharudin et al., 2020) Diantaranya adalah  tidak  berlakunya  kewajiban  karantina  bagi  pelaku  perjalanan  luar  negeri  (PPLN) meliputi  daerah  Batam,  Bintan  dan  Bali  dan  kemudian  memperluas  kebijakan  ini sampai keseluruh pelosok tanah air; Tidak memberlakun lagi kewajiban melakukan tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes; Kembali membuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat; Memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid; Memperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin ketiga atau booster; Membuka kembali ibadah haji 1443H/2022 dan memperbolehkan melepas masker di ruangan terbuka. Guna  menganalisis  data  penulis  menggunakan  aplikasi  Nvivo  12  untuk  memudahkan menganalisis.
Gambar 2. (World Frequency Query) Sumber Gambar : (NVivo 12 plus)
Dari gambar diatas kata varian tercetak tebal sendiri menandakan kata tersebut sering muncul atau digunakan. Melihat situasi sebelumnya memang di Indonesia virus Covid-19 ini sudah bermutasi dan menghasilkan varian baru. Diantaranya ada jenis varian Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Dari keempat varian tersebut Omicron menjadi tingkat penularan yang sangat tinggi. Adapun tingkat penularan varian ini yaitu berkisar 500 persen dibandingkan varian Delta. Di Indonesia kasus penemuan varian Omicron pertama kali pada 16 Desember 2021  terkonfirmasi  pada  seorang  petugas  kebersihan  di  Jakarta.  Pasien  tersebut  tidak memiliki gejala seperti batuk, demam, bahkan dalam keadaan sehat. Umumnya gejala dari
varian  tersebut  sama  seperti  halnya  yaitu  batuk,  demam,  sakit  kepala,  sakit  tenggorokan nyeri otot dan anosmia atau penciuman hilang. Dari hasil pemeriksaan PCR pun hasilnya dinyatakan negatif. Lonjakan kasus Omicron terjadi pada bulan Februari.

## Gambar 3. (World Frequency Query)
Sumber Gambar : (Nvivo 12 Plus)
Dari gambar diatas kata wilayah merupakan kata yang paling tebal artinya kata  yang sering muncul. Dimana wilayah yang dijadikan pintu masuk khusus dengan sistem bubble yang terpusat di Bandara Nusa Tenggara Barat (NTB), Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali dan Pelabuhan Batam serta Bintan. Merupakan awal mula pemerintah memberlakukan kebijakan tidak  wajib  karantina  bagi  pelaku  perjalanan  luar  negeri  yang  kemudian  memperluas kebijakan  tersebut  keseluruh  pelosok  tanah  air.  Sesuai  dengan  surat  edaran  satuan  tugas penanganan Covid-19 No. 13 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri khusus pintu masuk Bali, Batam dan Bintan . Hal lainnya surat edaran No. 14 tahun 2022 tentang protokol kesehatan sistem bubble pada kegiatan Moto GP 2022 di Mandalika dalam  masa  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Tujuan  surat  edaran  ini adalah  untuk  melakukan  pemantauan,  pengendalian,  dan  evaluasi  mekanisme  sistem bubble dalam  penyelenggaraan  Moto  GP  2022  di  Mandalika  guna  mencegah  terjadinya peningkatan penularan kasus Covid-19.
Gambar 4. (World Frequency Query) Sumber Gambar : (Nvivo 12 plus) Dari gambar diatas tes PCR menjadi kata  yang bercetak tebal yang artinya kata yang sering digunakan atau muncul. Pelaku perjalanan luar negeri harus menunjukan tes pcr yang negatif. Terkait kebijakan Ramadhan dan Idul Fitri pemerintah juga telah memperbolehkan sholat  tarawih  berjamaah  di  Masjid  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  dan  juga memperbolehkan  mudik  dengan  syarat  harus  vaksin  ketiga  atau  booster.  Tentang pelaksanaan sholat idul fitri dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal lain kini pemerintah telah memperbolehkan ibadah haji 1443H/2022 setelah sebelumnya tertunda selama 2 tahun. Adapun kriteria jamaah haji
sebagai berikut, jamaah berusia dibawah 65 tahun, sudah mendapat vaksin Covid-19 dosis lengkap  tang  telah  diakui  oleh  WHO,  sudah  mendapat  vaksin  Meningitis,  wajib melampirkan hasil PCR negati 3x24 jam, dan membuat sertifikat internasional Arab Saudi (KSA  [Tawakkalna]).    Kebijakan  pemerintah  teranyar  yaitu  dengan  melonggarkan pemakaian masker di ruangan terbuka. Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker di luar ruangan.
3.2.Perspektif Good Governance Secara umum good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang  dilandasi  oleh  etika  profesional  dalam  berusaha  atau  berkarya.  Good  governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis  maupun  pelayanan  publik.  (Haeli, 2020)  Mardiasmo  (2018  :  22),  good  governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik. Terdapat prinsip- prinsip good governance , sebagai berikut : Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi, Aturan Hukum. (Perdana et al., 2021) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap  aktivitas  yang  dilakukan.  Akuntabilitas  diperlukan  agar  setiap  lembaga  negara  dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan  harus  melaksanakan  tugasnya  secara  jujur  dan  strukur  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  dan  kebijakan  publik  yang  berlaku  serta  menghindarkan penyalahgunaan wewenang. (Meidina, 2018)
Transparansi  adalah  adalah  prinsip  dimana  persamaan  harus  menyediakan  informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan,  hal  ini  untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  suatu  pemerintahan.  Transparansi dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh  informasi,  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik  secara  langsung  dapat  diperoleh  bagi  mereka  yang  membutuhkan. (Meidina,  2018)  Demokrasi  adalah    Demokrasi  mengandung  tiga  unsur  pokok  yaitu pasrtisipasi,  pengakuan  adanya  perbedaan  pendapat  dan  perwujudan  kepentingan  umum. Asas  demokrasi  harus  diterapkan  baik  dalam  proses  memilih  dan  dipilih  sebagai  proses dalam  penyelenggaraan  Negara.  (Meidina,  2018)  Aturan  Hukum  adalah  kerangka  hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan  untuk  berpegang  teguh  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. (Meidina, 2018)
Jika  dilihat  dari  prinsip-prinsip good  governance tersebut  kebijakan-kebijakan pemerintah  post  Covid-19  sudah  sesuai  dan  bisa  dikatakan  baik.  Tentunya  sebelum mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah sudah memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Dimana  pemerintah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memulihkan  kembali  keadaan yang sempat terpuruk di berbagai sektor. Seperti halnya di sektor pariwisata dengan adanya pagelaran Moto GP di Mandalika kemarin yang tentunya menjadi promosi pariwisata yang sangat besar bagi Mandalika dan kembali menggairahkan masyarakat setelah lama tidak ada event dan berdampak juga pada sektor ekonomi setempat. Keberhasilan mengadakan event ini juga berdampak pada luas terhadap masyarakat, seperti halnya sopir taksi online, pemilik homestay  dan  juga  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  masyarakat.  Pada  sektor pendidikan pemerintah juga telah membuka kembali sekolah tatap muka, yang sebelumnya dilakukan secara online atau daring. Di sektor olahraga pemerintah juga telah mengizinkan penonton untuk hadir dengan kapasitas yang telah ditentukan. Tentunya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah memberikan dampak positif yang signifikan melalui penerapan good governance dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam memutuskan sesuatu.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  seperti  yang  dijelaskan  diatas,  pemerintah  berhasil menekan  kasus  harian  Covid-19  bahkan  beberapa  bulan  terkahir  mengalami  penurunan  yang
sangat signifikan. Meskipun dengan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti bulan Ramadhan dan Idul  Fitri kemarin kasus harian tidak mengalami lonjakan dan dapat ditekan dengan baik. Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  post  Covid-19  diharapkan  dapat  memulihkan  keadaan yang  sempat  terpuruk  setelah  kurang  lebih  2  tahun  pandemi  melanda  Indonesia.  Kebijakan- kebijkan tersebut diantaranya yaitu tidak berlakunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar  negeri  (PPLN)  )  meliputi  daerah  Batam,  Bintan  dan  Bali  dan  kemudian  memperluas kebijakan  ini  sampai  ke  seluruh  pelosok  tanah  air, tidak  memberlakukan  lagi  kewajiban melakukan tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes , kembali membuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat , memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat  idul  fitri  berjamaah  di  masjid  atau  lapangan  terbuka , memperbolehkan  mudik  dengan syarat yaitu harus sudah vaksin ketiga atau booster , membuka kembali ibadah haji 1443 H/2022 dan pelonggaran  pemakaian  masker  dimana  masyarakat  diperbolehkan  melepas  masker  di ruangan terbuka. Jika dilihat dari prinsip-prinsip good governance tersebut kebijakan-kebijakan pemerintah post Covid-19 sudah sesuai dan bisa dikatakan baik. Tentunya sebelum mengambil kebijakan-kebijakan  pemerintah  sudah  memperhatikan  prinsip-prinsip  tersebut.  Dimana pemerintah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memulihkan  kembali  keadaan  yang  sempat terpuruk  di  berbagai  sektor.  Kebijakan-kebijakan  yang  telah  dibuat  pemerintah  memberikan dampak positif yang signifikan melalui penerapan good governance .

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dengan ridhonya dan segala kemampuan dan kesungguhan hati dapat menyelesaikan tugas  akhir  ini.  Dalam  proses  penyelesaian  ini  saya  banyak  terbantu  oleh  pihak-pihak  yang mendukung, sehingga kiranya ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Dian Suluh Kusuma Dewi  selaku  dosen  pembimbing,  bapak  ibu  dosen  prodi  Ilmu  Pemerintahan,  kedua  orang  tua saya, dan juga rekan-rekan seangkatan kuliah saya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 253–270. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685 Andriany  Hai,  K.,  Watulingas,  R.  R.,    Singal,  R.  (2021). Pelaksanaan  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)  Di  Era  Pandemi  Covid  19  Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 . 12 (1), 29–40.
https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html
Artayasa, I. N. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid 19
Di Kota Denpasar. Jurnal Cakrawati , 03 (02), 34–39.
Aulia, N. R., Mustari, N.,  Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 4 (1), 16–25. https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045 Azhar,  M.,    Azzahra,  H.  A.  (2020).  Government  Strategy  in  Implementing  the  Good Governance  during  COVID-19  Pandemic  in  Indonesia. Administrative  Law  and Governance Journal , 3 (2), 300–313. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313 Chaerunisyah, A. (2021). Implementasi Kebijakan Good Governance Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menangani Pandemi Covid-19 . 2 (1), 117–125.
https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68
Daming,  M.,  Agustang,  A.,  Idkhan,  A.  M.,    Rifdan,  R.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Makassar  Recover  dalam  Penanganan  Covid-19  di  Kota  Makassar. Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Pendidikan , 5 (4), 1475–1481. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2580/http
Haeli.  (2020).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). Jurnal Bestari , 01 , 1–9.
Handayani, D., Rendra Hadi, D., Isbaniah, F., Burhan, E.,  Agustin, H. (2020). Corona Virus Disease 2019. CPD Infection , 3 (1), 9–12.
Howe,  B.  M.  (2020).  Global  Governance  Challenges  in  a  Post-COVID  World. International Journal of Computer in Law  Political Science , 1 , 9–20.
Joharudin,  A.,  Andi  Septiadi,  M.,  Maharani,  S.,  Ditya  Aisi,  T.,    Nurwahyuningsih.  (2020).
Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakaan Yang Diberikan Pemerintah. Jurnal Perspektif , 4 (1), 44–53.
Joyosemito, I. S.,  Nasir, N. M. (2021). Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid- 19:  Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat , 2 (1), 55–66. https://doi.org/10.31599/jstpm.v2i1.718
Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A.,  Nur Irfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah  Dalam  Penanganan  Covid-19  Terhadap  Masyarakat  Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6), 509–518.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363
Mansyur, M.,  Kartika, T. (1967). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (Covid 19) Dengan Pendekatan Komunikasi, Media Dan Budaya. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. , 1 (69), 5–24.
Meidina,  E.  (2018).  Pengaruh  Implementasi  Good  Government  Governance  Terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Survey Pada SKPD Di Kabupaten Bandung Barat). Institutional Repositories  Scientis Joournals , i , 16–45.
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 240–252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118
Nurfurqon,  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan  Covid-19: Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara. Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan , 23 (01), 13–23. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864
Pardiyanto, M. A. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid 19. Spektrum , 17 , No 2 (2), 23–17.
Perdana,  V.  A.,  Syafiqurrohman,  A.,  Saputro,  M.  N.  C.  E.,  Hanif,  N.  A.,  Miftahul,  A.  M., Husein,  R.  (2021).  Collaborative  Governance  Dalam  Penanggulangan  Covid-19  Studi Kasus :  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Muhammadiyah  Covid-19 Command Center. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (2), 247–264. Pramono,  J.,    Raharjo,  F.  S.  (2020). Kebijakan  Taktis  Pemerintah  Daerah  Di  Pulau  Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid 19) . 2 (September), 57–69.
Pratiwi,  D.  K.  (2021).  Inovasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  Covid-19  di
Indonesia. Amnesti Jurnal Hukum , 3 (1), 37–52.
https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929
Ruhyana, N. F.,  Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. 4, 789-804. Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten). Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media
Pengembangan
Ilmu Dan Praktek Administrasi , 17 (2), 273–290. https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608
Suliswati,  D.,    Razi,  F.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Lowayu  Kecamatan  Dukun Kabupaten  Gresik  Dalam  Rekonstruksi  Ekonomi  Pasca  Pandemi  Covid-19. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (2), 348. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28977
Triana  Pangaribuan,  M.,    Imam  Munandar,  A.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Dki  Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 14 (1), 1–9.
Wibawa, P. A. C. C. G.,  Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani
Covid-19. Ganesha Civic Education Journal , 3 (1), 10–18.
https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/349/22