## PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE 1
Salsabila*, Slamet Tri Wahyudi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, DKI Jakarta 12450 salsabilasaabil@gmail.com

## Abstract
The  high cost of handling corruption often increases state financial  expenditures, especially if the corruption has a small financial loss. Returning state losses is one of the goals of eradicating corruption,  therefore  the  Attorney  General's  Office  in  responding  to  this  issue  has  issued  a policy  of  returning  state  losses  for  corruption  with  small  state  losses  through  a  restorative justice approach. By using the juridical-normative research method will look for the reasons of the Attorney to apply the restorative justice approach and how the role of the prosecutor is in implementing  it.  As  a  result,  the  Attorney  General's  Office  in  applying  the  restorative  justice approach  is  based  on  the  efficiency  of  case  handling  as  contained  in  the  theory  of  economic analysis of law and is only applied at the level of investigation by collaborating with APIP/BPK.
Keywords : Corruption; Attorney General’s Office; Restorative Justice.

## Abstrak
Besarnya biaya penanganan korupsi seringkali menambah pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian keuangan yang kecil. Pengembalian kerugian negara merupakan  salah  satu  tujuan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  oleh  sebab  itu  Kejaksaan dalam  menyikapi  hal  tersebut  mengeluarkan  kebijakan  pengembalian  kerugian  negara  untuk korupsi  dengan  kerugian  negara  kecil  melalui  pendekatan restorative  justice .  Dengan menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif  yang  mencari  mengenai  alasan  Kejaksaan menerapkan  pendekatan restorative  justice dan  bagaimana  peran  Kejaksaan  dalam menerapkannya. Hasilnya, Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restorative justice tersebut didasarkan pada efisiensi penanganan perkara seperti yang terdapat dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum dan hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan dengan melakukan kerja sama dengan APIP/BPK.
Kata Kunci : Korupsi; Kejaksaan; Restorative Justice .

## A. Pendahuluan
Penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  berbeda  dengan  penyelesaian  tindak  pidana  umum karena  tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus  dimana  ketentuan  materiil  dan
1 Merupakan artikel hasil penelitian yang dilakukan sejak tahun 2020.
formilnya  berapa  di  luar  KUHP  dan  KUHAP  (Hiariej,  2015).  Ketentuan  formil  tindak  pidana korupsi  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut pengadilan tipikor.
Seluruh  ketentuan  terkait  dengan  sistem  peradilan  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam undang-undang  tersebut  yang  salah  satunya  menjelaskan  mengenai  kedudukan  pengadilan tipikor  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  3  yang  pada  pokoknya  menjelaskan  bahwa kedudukan  pengadilan  tipikor  berada  di  setiap  ibukota  kota/kabupaten.  Namun  pada kenyatannya, kedudukan pengadilan tipikor saat ini masih berada di tiap ibukota provinsi yang ada di Indonesia dan tak jarang menyebabkan banyaknya pengeluaran biaya penanganan perkara tindak  pidana  korupsi  yang  kadangkala  tidak  sebanding  dengan  kerugian  negara  yang  di sebabkannya.
Menyikapi  hal  tersebut, Kejaksaan selaku aparat  penegak  hukum  yang  diberi  kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas  tindak pidana korupsi mengeluarkan kebijakan dalam bentuk  Surat  Edaran  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  dengan  Nomor:  B- 1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan himbauan mengenai prioritas penanganan perkara yang masuk kategori big  fish ,  disana  juga  terdapat  perintah  untuk  mengupayakan  pengembalian  kerugian  negara menggunakan  pendekatan restorative  justice untuk  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian negara berskala kecil.
Restorative  justice sendiri  merupakan  sebuah  pendekatan  yang  berupaya  untuk menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  secara  damai  dengan  pemberdayakan  para  pihak  yang memiliki  kepentingan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  tersebut.  Penyelesaian  secara damai  tersebut  dapat  terjadi  apabila  pelaku  menyadari  kesadarannya  dan  dengan  sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban (Waluyo, 2016).
Jika  dilihat  kembali,  pengembalian  kerugian  negara  ini  bertentangan  dengan  Pasal  4 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  pada  pokoknya menjelaskan bahwa pengembalian kerugian  negara tidak  menghapus  pemidanaan. Surat edaran yang  dikeluarkan  oleh  Kejaksaan  tersebut  memang  menuai  banyak  kritik  dan  tak  jarang  yang menganggap  bahwa  Kejaksaan  seakan  meremehkan  tindak  pidana  korupsi  dengan  melepaskan para  koruptor.  Namun  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  diberikan  kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam pengambilan keputusan mengenai surat edaran tersebut,  Kejaksaan  tentu  tidak  asal  dalam  menentukan  kebijakan  dengan  memperhatikan keadaan  yang  ada  dan  juga  beberapa  syarat  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  penerapan pendekatan restorative  justice tersebut  hanya  dapat  diterapkan  pada  tindak  pidana  korupsi dengan kerugian negara kecil.
Dalam  beberapa  penelitian  yang  pernah  membahas  mengenai  penerapan  pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi bersaka kecil oleh Kejaksaan berfokus  pada  penggunaan  fungsi  oportunitas  Jaksa  Agung  (Budiah,  2019)  dan  juga  beberapa penelitian  lain  menyebutkan  dengan jelas  lokasi tempat  penelitian  sehingga  penelitian  tersebut terfokus  pada  lokasi  yang  disebutkan  dan  bagaimana  penerapan restorative  justice oleh Kejaksaan  terkait  (Christianata,  2020),  sedangkan  dalam  penelitian  ini  penulis  berfokus  pada Analisa  terhadap  surat  edaran  milik  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  dengan mengaitkan  teori  Analisa  Ekonomi  Terhadap  Hukum  sebagai  bentuk  pertimbangan  dan  juga menjelaskan  bagaimana  Kejaksaan  menerapkan  bentuk  pendekatan restorative  justice dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berskala kecil.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  penulis  mengambil  dua  rumusan  masalah  yakni  pertama adalah  apa  urgensi  Kejaksaan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang  Prioritas  dan  Pencapaian  dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  di dalamnya  terdapat  pendekatan restorative  justice terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan  kedua
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 61-70
adalah  bagaimana  bentuk  pendekatan restorative  justice yang  dilakukan  Kejaksaan  dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan 2 (dua) jenis  pendekatan  yakni  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  undang-undang.  Penulis menggunakan  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dengan  melalukan  telaahan  dalam beberapa  bahan  pustaka  terkait  seperti  buku  dan  peraturan  perundangan  yang  termasuk  di dalamnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Dan mendapatkan tambahan sumber data melalui  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Kepala  Sie  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Blitar dan Kepala Bagian Penyidikan Sie Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam menganalisis data yang ada, penulis menggunakan teknik content analysis guna menganalisa bahan pustaka terkait.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Urgensi Kejaksaan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice
Kemunculan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan  pengadilan  tipikor  dimulai  ketika  adanya judicial  review terhadap  Pasal  53  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pada  tahun  2006. Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut, akhirnya  pada  tahun 2009,  DPR  bersama Pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi.  Pengadilan  Tipikor  sebagaimana  pengadilan-pengadilan  khusus  lainnya memiliki  kedudukannya  sendiri  seperti  dituangkan  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  46 Tahun  2009    berkedudukan  di  setiap  ibukota  kota/kabupaten  yang  mengikuti  daerah  hukum pengadilan  negeri  yang  bersangkutan.  Namun  dalam  Pasal  35  dan  juga  penjelasan  UU Pengadilan  Tipikor  dijelaskan  bahwa  untuk  pertama  kalinya  pengadilan  tipikor  di  bentuk  di setiap pengadilan negeri ibukota provinsi.
Dalam  laporan  Mahkamah  Agung  tahun  2010,  dijelaskan  bahwa  pada  awal  peresmian undang-undang ini pun tidak langsung melahirkan pengadilan tipikor yang berjumlah sebanyak 33  (tiga  puluh  tiga)  seperti  apa  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  35  Ayat  (1)  UU  Pengadilan Tipikor,  melainkan  karena  kurangnya  anggaran  yang  ada  di  Mahkamah  Agung  akhirnya  pada Desember 2010, Indonesia baru memiliki 4 (empat) buah pengadilan tindak pidana korupsi yang berlokasi di Bandung, Semarang, Surabaya dan yang pertama kali berdiri yakni Jakarta.
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sebuah  sistem  yang  berfungsi  menjalankan  proses  suatu peradilan pidana, yang setiap komponennya memiliki fungsi seperti Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak bertugas mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan  yang  memiliki  fungsi  untuk  memasyarakatkan  para  terhukum,  yang  bekerja secara bersama-sama dan terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni menanggulangi kejahatan (Faal, 1991).
Terkait  dengan  sitem  peradilan  pidana,  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak hukum  yang  berwenang  melakukan  penuntutan  juga  berfungsi  sebagai  filter  dan  pengendali perkara  ( dominus  litis )  karena  hanya  institusi  kejaksaanlah  yang  dapat  menentukan  sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga keberadaan  institusi  Kejaksaan  membawa  peran  penting  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia. Sebagai  pemilik  gelar  dominus  litis  ( procureur  die  de  prcesvoering  vaststelt ),  Kejaksaan  juga merupakan  satu-satunya  instansi  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  putusan pengadilan pidana atau disebut sebagi executive ambenaar (Sari & Budiana, 2020).
Tepat  setahun  setelah  berdiri  Pengadilan  Tipikor  di  Indonesia,  pada  tahun  2010,  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010,
perihal  Prioritas  dan  Pencapaian  dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang berisikan  mengenai  prioritas  penanganan  perkara  yang  bersifat big  fish dan still-going-on dan mengedepankan  rasa  keadilan  khusunya  bagi  masyarakat  yang  dengan  kesadarannya mengembalikan  kerugian  negara (restorative  justice ),  terutama  terkait  dengan  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  memiliki  nilai  kerugian  keuangan  yang  relatif  kecil  perlu  diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still-going-on .
Surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  tersebut merupakan  sebuah  bentuk  diskresi  dari  pihak  Kejaksaan  karena  keterbatasan  waktu,  personil, alat-alat  investigasi,  dana  dan  lain  sebagainya  sehingga  karena  biaya  yang  dikeluarkan  untuk keperluan  penegakan  hukum  terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  jumlah  kerugian negara  yang  kecil  dan  dalam  penanganannya  memakan  waktu  serta  biaya  yang  lebih  besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara korupsi tersebut (Muchlis, 2017) . Tindakan  hukum  yang dilakukan oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  tersebut merupakan penegakan hukum yang Full Enforcement (Muchlis, 2017) karena dalam penegakan hukum ini para penegak hukum menegakan hukumnya secara maksimal, namun karena terdapat keterbatasan  seperti  waktu,  personil,  dana  dan  sarana  lainnya  maka  diharuskan  melakukan diskresi (Mulyani, 2017). Tindakan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut tidak terlepas  dari  dasar  hukum,  yakni  yang  terdapat  dalam  Pasal  35  huruf  (a)  UU  Kejaksaan  yang pada  pokoknya  menjelaskan  tugas  dan  wewenang  dari  Jaksa  Agung  salah  satunya  adalah menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang dari Kejaksaan.
Dalam  surat  edaran  tersebut  dijelaskan  mengenai  prioritas  penanganan  perkara  dimana Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi di harapkan dapat memprioritaskan perkara yang bersifat big  fish dan still-going-on .  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  memberikan  parameter mengenai  perkara  yang  bersifat big  fish dalam  Surat  Edarannya  yakni  Nomor:  B- 845/F/Fjp/05/2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Pola  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Khusus Yang Berkualitas, yang memiliki fungsi salah satunya untuk menentukan apakah sebuah perkara merupakan perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara big fish jika memenuhi salah satu atau  lebih  syarat  sehingga  perkara  tersebut  dirasa  perlu  mendapat  perhatian khusus.  Parameter yang  dikeluarkan  dalam  surat  edaran  tersebut  yakni:  a.  pelaku  tindak  pidana  merupakan penyelenggara  negara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN; b.  melibatkan pelaku dari satu dan/atau lebih Kementrian/Lembaga lainnya bersama-sama dengan pelaku di Lembaga Legislatif  dan/atau  Lembaga  Yudikatif  dan/atau  Lembaga  Tinggi  Negara  lainnya,  baik  Pusat maupun  Daerah  dengan  pelaku  Swasta;  c.  pelanggaran  terhadap  satu  atau  lebih  peraturan perundang-undangan dalam bidang pengaturan yang berbeda-beda; d. pembuktian menggunakan alat  bukti konvensional ditambah  dengan  digital evidence dan/atau financial evidence dan/atau scientific  evidence ;  e.  tindak  pidana  yang  dilakukan  pada  saat  terjadi  bencana;  atau  f. menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  di  atas  Rp.  10  milyar  untuk  delik  korupsi  yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, dan untuk delik selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan objek senilai 1 milyar atau lebih.
Selain  mengenai  prioritas  penangan  perkara,  dalam  surat  edaran  tersebut  juga  dijelaskan mengenai tindakan Kejaksaan dalam menegakkan hukum agar lebih menekankan rasa keadilan, khususnya  bagi  masyarakat  yang  dengan  kesadarannya  mengembalikan  kerugian  ( restorative justice )  negara,  terutama  dengan  perkara  yang  nilai  kerugian  negaranya  kecil  agar  diberikan pertimbangan untuk tidak di tindak lanjuti.
Restorative  Justice adalah  sebuah  teori  keadilan  yang  menekankan  pada  perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal. Baiknya, dilakukan melalui proses kerjasama yang  mencakup  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  (Makarao,  2013).  Marian  Liebmann  juga menjelaskan  bahwa restorative  justice adalah  suatu  sistem  hukum  yang  memiliki  tujuan  guna
mengembalikan  kesejahteraan  korban,  pelaku  dan  masyarakat  yang  rusak  oleh  kejahatan  dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Liebmann, 2007) .
Sesuai dengan yang dituliskan dalam surat edaran tersebut, pendekatan restorative justice ini hanya  diberlakukan  pada  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  jika  para pelaku  tindak  pidana  korupsi  ini  dengan  kesadarannya  mengembalikan  kerugian  negara  akibat tindak pidana korupsi tersebut. Kerugian negara kecil dalam penelitian yang dilakukan oleh R. Onggala  Siahaan  pada  tahun  2014  dalam  penelitiannya  berjudul  Penyelesaian    Tindak  Pidana Korupsi  Yang  Nilai  Kerugian Keuangan Negaranya Kecil dijelaksan bahwa kerugian keuangan kecil  adalah  berkisar  antara  Rp.  50.000.000,-  (Lima  Puluh  Juta  Rupiah)  hingga  di  bawah  Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) serta perlu memperhatikan bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana dijelaksan oleh Marsita dan Humana dalam penelitiannya di tahun 2015 (Muchlis, 2017).
Persidangan perkara tindak pidana korupsi yang harus dilakukan di ibukota provinsi dirasa akan  memakan  banyak  biaya  anggaran  penanganan  perkara  korupsi  terlebih  lagi  bila  kasus korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut terjadi di lokasi yang jauh dari ibukota provinsi. Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  hingga  eksekusi  untuk tindak  pidana  korupsi menganggarkan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  untuk  1  (satu)  perkara  dari tahap penyelidikan hingga  eksekusi  adalah  sekitar  Rp.  200.000.000,-  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah) (Habib,  2020)    dan  akan  menjadi  persoalan  baru  apabila  kerugian  negara  yang  ditimbulkan akibat  sebuah  perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  lebih  besar  dari  biaya  penanganan  perkara sehingga  menyebabkan  negara  mengalami  pengeluaran  anggaran  biaya  berlebih  lagi  terutama jika  melihat  dari  lokasi  pengadilan  yang  tak  jarang  jauh  dari  lokasi  kejadian  perkara  yang menimbulkan  lebih  banyaknya  biaya  persidangan  yang  harus  dikeluarkan  dan  tidak  sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi skala kecil tersebut.
Salah satu pendekatan hukum yang tumbuh di Amerika Serikat yang dibawa oleh Richard A.  Posner    yakni Analisis Ekonomi  terhadap  Hukum (economic  analysis  of  law) bisa  menjadi titik  terang  mengapa  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  diberi kewenangan untuk menindak perkara tindak pidana korupsi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010  yang  dalam  salah  satu  klausulnya  menekankan mengenai  pertimbangan agar Kejaksaan tidak menindaklanjuti tindak pidana korupsi jika terdapat pengembalian kerugian negara ( restorative justice ) yang dilakukan oleh terduga pelaku  tindak pidana korupsi berskala kecil  tersebut.  Teori  Analisis  Ekonomi  terhadap  Hukum  menurut  H.L.A  Hart  (Toegarisman, 2016) adalah sebuah pendekatan yang menurutnya terinspirasi dari aliran utilitarianisme dengan menggunakan felicific  calculus dari  Jeremy  Betham  sebagai  awal  mulanya.  Pendekatan  ini adalah pendekatan hukum yang menitik beratkan pada efisiensi penanganan hukum yang di lihat dari  aspek  ekonomi  dan  berpusat  pada  analisis  biaya  manfaat  ( cost-benefit  analysis )  yang mengaplikasikan  konsep Kaldor-Hicks yakni  sebuah  konsep  yang  menurut  Bill  Jordan (Toegarisman,  2016)    memiliki  keterkaitan  dengan  nilai-nilai  sosial  dan  kesejahteraan,  yang selanjutnya  memasukan  cara-cara  tersebut  dalam  keputusan  kebijakan  publik.  Konsep Kaldor- Hicks ini  sering  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  kebijakan  publik,  masukan  sebelum mengambil keputusan, evaluasi, dan sebagai peraturan pengambillan keputusan. Analisis biaya manfaat  ini  dapat  menjadi  tolak  ukur  apabila  sebuah  keputusan  akan  diambil  dengan  melihat biaya  yang  mungkin  akan  dikeluarkan  atau  menjadi  konsekuensi  dari  pengambilan  keputusan tersebut (Toegarisman, 2016). Selain melihat biaya yang mungkin akan dikeluarkan, juga dengan menggunakan analisis biaya-manfaat ini dapat melihat keuntungan yang akan terjadi. Lalu kedua hal  tersebut  dapat  di  bandingkan,  apakah  lebih  besar  biaya  yang  dikeluarkan  atau  keuntungan yang akan di dapatkan (Toegarisman, 2016).
Bila kembali melihat bagaimana situasi ketika pertama kalinya undang-undang memberikan amanat  terkait  dengan  pembentukan  pengadilan  tipikor  yang  pada  saat  itu  belum  semuanya
berada di ibukota provinsi, sedangkan sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tipikor  yang  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Tipikorlah  satu- satunya  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  pada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dengan skala kecil, maka  melihat  pendekatan  analisis  biaya-manfaat  yang  telah  dijelaskan  diatas  dari  pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum Posner, penulis menganggap maka akan timbul lebih banyak kerugian negara apabila penegak hukum berupaya menyelesaikan perkara tersebut menggunakan sistem  peradilan  pidana  yang  ada.  Karena  dalam  proses  peradilan  perkara  korupsi,  banyak proses-proses  lain  yang  harus  dilalui  seperti  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  hingga akhirnya  masuk  dalam  ranah  pengadilan.  Institusi-institusi  negara  yang  diberikan  kewenangan dalam penindakan perkara tindak pidana korupsi seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan pasti  memberikan  anggaran  penanganan  perkara tindak pidana  korupsi  sesuai  kewenangannya. Namun akan menjadi masalah terhadap parameter efisiensi dalam analisis biaya-manfaat apabila biaya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi jauh lebih besar daripada kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut (Toegarisman, 2016).
Padahal  jika  berkaca  pada  salah  satu  tujuan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  selain  penegakan  hukum  dan  memberikan  rasa  adil  pada  masyarakat  juga  memiliki tujuan  untuk  pengembalian  kerugian  negara  menurut  Agus  Rusianto  dalam  bukunya  yang berjudul  Tindak  Pidana  &  Pertanggungjawaban  Pidana:  Tinjauan  Kritis  Melalui  Konsistensi antara  Asas,  Teori,  dan  Penerapannya  (Suhariyanto,  2016)    karena  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kepentingan  hukum  yang  hendak  di  lindungi  adalah keuangan  negara.  Selanjutnya  jika  melihat  kembali  pada  tujuan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi lalu menilik kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara  yang  relatif kecil  dan tetap harus  diselesaikan  dengan  sistem  penegakan  hukum di Indonesia  dan  tak jarang  kasus  korupsi berada  di  lokasi  yang  cukup  jauh  dari  pengadilan  tipikor  yang  ada,  jika  menggunakan  logika berpikir secara rasional mengenai persoalan diatas  kebijakan hukum dalam Surat Edaran Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  tentang  prioritas  penanganan  perkara  korupsi  yang  di dalamnya juga menyebutkan mengenai pengembalian kerugian negara ( restorative justice ) untuk korupsi  dengan  kerugian  negara  kecil  tersebut  sejatinya  sudah  sesuai  dengan  pendekatan efisiensi dari analisis ekonomi terhadap hukum ( economic analysis of law ) (Toegarisman, 2016). Dengan  melihat  bahwa  terdapat  korupsi  dengan  skala  kerugian  yang  kecil  dan  apabila dibandingkan  dengan  jumlah  biaya  yang  perlu  dikeluarkan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana  korupsi  lalu  dikaitkan  dengan  teori  hukum  yang  diperkenalkan  oleh  Posner  yakni mengenai  Analisa  Ekonomi  terhadap  Hukum  selanjutnya  apabila  melihat  mengenai  pengertian dari restorative justice sendiri, maka dapat dimungkinkan apabila dalam praktiknya penyelesaian perkara  korupsi  dengan  kerugian  keuangan  negara  yang  kecil  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan  pendekatan restorative  justice sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut.
Selanjutnya,  apabila  membahas  mengenai  penggunaan  pendekatan restorative  justice sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara tidak pindana korupsi dengan kerugian keuangan negara  kecil,  pendekatan restorative  justice yang  dianggap  paling  cocok  diterapkan  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  keuangan  negara  kecil  adalah  jenis pendekatan informal  mediation .  Model  pendekatan restorative justice ini  adalah  sebuah model pendekatan restorative  justice yang  diangkat  dalam  bentuk  nyata  yakni penal  mediation . Informal  mediation adalah  sebuah  model  dari penal  mediation yang  dilaksanakan  oleh  aparat sistem peradilan pidana dalam tugas normalnya. Model pendekatan ini seringkali digunakan oleh Jaksa dengan cara mengundang para pihak yang bersangkutan dengan melakukan penyelesaian secara  informal  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  penuntutan  apabila  telah  tercapai kesepakatan (Waluyo, 2016).
2. Peran  Kejaksaan  dalam  Menerapkan Restorative  Justice terhadap  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sie Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar,  disebutkan  bahwa  Kejaksaan  dalam  menerapkan  pendekatan restorative  justice dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  berskala  kecil  di  Indonesia  hanya  dapat  diterapkan dalam  tahap  penyelidikan.  Penyelidikan  merupakan  tahapan  awal  setelah  adanya  laporan  atau aduan  dimana  berisikan  rangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu kejadian atau peristiwa yang di duga merupakan sebuah tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sebagaimana di atur dalam KUHAP (Hamzah, 2019).
Dalam  menanggapi  laporan  atau  aduan  dari  masyarakat  terkait  dengan  adanya  indikasi tindak  pidana  korupsi  pada  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  Kejaksaan  melakukan perjanjian  kerja  sama  dengan  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  dan  Kepolisian. Perjanjian  kerja  sama  ini  dilatarbelakangi  dengan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk melakukan aduan atas mal-adminitasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi kepada APIP dan APH sehingga perlu dilakukan peningkatan koordinasi, kerja sama dan pembagian peran antara APIP  dan  APH  dalam  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  laporan/aduan  masyarakat  yang berisikan  pelanggaran  adminitratif  dan  pidana.  Pelaksanaan  kerja  sama  antara  APIP  dan  APH juga  merupakan  amanat  dari  undang-undang  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  385  UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan dan Inpres Nomor 1 tahun 2016.
Berdasarkan  Pasal  7  Perjanjian  Kerja  Sama  Kementerian  dalam  Negeri,  Kejaksaan  dan Kepolisian  tentang  Koordinasi  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  dengan  Aparat Penagak Hukum (APH) dalam Penaganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Penyelenggaraan  Pemerintah  DaerahSetelah  adanya  laporan  atau aduan  dari  masyarakat  terkait  dengan  indikasi  adanya  tindak  pidana  korupsi  dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  Kejaksaan,  Kepolisian  serta  APIP  dalam  perjanjiannya menjelaskan  mengenai  prosedur  pemeriksaan  penyelidikan  atau  investigasi  terkait  dengan laporan  atau  aduan  masyarakat  yakni  jika  terdapat  laporan  atau  aduan  dari  masyarakat,  APIP, Kejaksaan  dan  Kepolisian  menindaklanjuti  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  sesuai  dengan kewenangan yang diberikan. Selanjutnya APIP terhadap laporan atau aduan masyarakat tersebut melakukan  investigatif  mengenai  penentuan  apakah  laporan  tersebut  merupakan  kesalahan administrasi atau pidana.
Jika  APIP  saat  melaksanakan  investigatisi  menemukan  adanya  dugaan  tindak  pidana korupsi,  maka  APIP  akan  menyerahkan  laporan  atau  pengaduan  itu  kepada  Kejaksaan  atau Kepolisian  untuk  dilakukan  penyelidikan.  Kejaksaan  atau  Kepolisian  juga  melakukan penanganan  terhadap  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  dan  jika  ditemukan  kesalahan adminitrasi  di  dalamnya  maka  menyerahkan  hal  tersebut  kepada  APIP.  Mengenai  kesalahan administrasi memiliki beberapa kriteria yakni a. Tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah di  dalamnya;  b.  Jika  terdapat  kerugian  keuangan  negara/daerah  dan  telah  diproses  melalui tuntutan  ganti  rugi  atau  tuntutan  perbendaharaan  paling  lambat  selama  60  (enam  puluh)  hari sejak  laporan  hasil  pemeriksaan  APIP  atau  BPK  diterima  oleh  pejabat  atau  telah  dilakukan tindak  lanjut  dan  dinyatakan  selesai  oleh  APIP  atau  BPK;  c.  Tindakan  tersebut  merupakan bagian  dari  diskresi  sepanjang  terpenuhi  tujuan  dan  syarat  digunakannya  diskresi;  atau  d. Tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berkesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dan hal terakhir mengenai koordinasi tersebut adalah koordinasi APIP, Kejaksaan dan Kepolisian tidak berlaku apabila tertangkap tangan.
Perjanjian  kerja  sama  tersebut  juga  merupakan  kelanjutan  dari  nota  kesepahaman  dari Kejaksaan, Kepolisian dan juga APIP yang telah di tanda tangani sebelumnya pada tanggal 30 November  2017  dengan  Nomor:  700/8929/SJ  untuk  Nota  kesepahaman  Kementrian  Dalam Negeri, Nomor KEP-694/A/JA/11/2017 untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Nomor B/108/XI/2017 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terkait  dengan  tindak  lanjut  dari  nota  kesepahaman  tersebut,  Kejaksaan  selanjutnya mengeluarkan  Surat  Edaran  dengan  Nomor:  B-260/F/Fd.1/02/2018  tanggal  12  Februari  2018 yang  berisikan  tentang  Peningkatan  Kinerja  dan  Kualitas  dalam  Penanganan  Perkara.  Surat Edaran ini berisikan tentang bukti permulaan yang cukup dan juga pola hubungan antara APIP dan  APH  dalam  pelaksanaan  aksi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  surat  edaran tersebut  juga  disinggung  secara  tidak  langsung  terkait  dengan  pendekatan restorative  justice yaitu terdapat prioritas penanganan perkara yang berskala besar atau big fish dan berfokus pada pengembalian perkara. Pengembalian perkara ini bermaksud pada pengembalian kerugian negara yang merupakan salah satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi yakni me-restorasi atau  mengembalikan  keuangan  negara  yang  dahulu  ditangan  pihak  yang  tidak  seharusnya memilik hak atas harta tersebut.
Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut juga terdapat pertimbangan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada tingkat penyelidikan atas dasar kemanfaatan proses penangannya dan kelancaran pembangunan nasional (Kartika et al., 2019).
Setelah di terbitkannya Surat Edaran Jampidsus Nomor:  B-260/F/Fd.1/02/2018, Kejaksaan lalu menerbitkan Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  Tahap Penyelidikan yang intinya menjelaskan mengenai tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya menjadi awal  pencarian  bukti  permulaan  atau  menemukan  peristiwa  tindak  pidana  korupsi  berupa perbuatan  melawan  hukum,  melainkan  penyelidikan  juga  dapat  menemukan  atau  menentukan besaran kerugian negara. Surat Edaran tersebut memiliki maksud yakni setelah penetuan besaran kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan  sendiri  oleh  Kejaksaan  atau  dengan  berkerja  sama dengan  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP),  BPK,  BPBKP,  atau  Akuntan  Publik telah dikeluarkan, selanjutnya hal tersebut  menjadi dasar apabila terdapat sikap kooperatif dari pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  upayanya  melakukan  pengembalian  kerugian  negara,  maka dapat di lakukan pertimbangan lebih lanjut terkait kelanjutan proses hukumnya (Habib, 2020).
Jika  menyinggung  sedikit  terkait  dengan  adanya  Pasal  4  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengembalian kerugian negara tidak menghapus pemidanaan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa penerapan restorative justice oleh  Kejaksaan  dalam  tindak  pidana  korupsi  berskala  kecil  hanya  diterapkan  dalam  tingkat penyelidikan.  Dalam  pengertian  penyelidikan  sendiri  terdapat  penekanan  yang  perlu  di perhatikan  pada  tindakan  “mencari  dan  menemukan”  sesuatu  “peristiwa”  yang  dianggap  atau diduga  sebagai  tindak  pidana  (Harahap,  2017).  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  proses penyelidikan masih berupa proses pencarian apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau  bukan  dengan  melakukan  pengumpulan  bukti  permulaan  agar  bisa  dilanjutkan  ke  tahap penyidikan. Artinya, apabila terdapat pengembalian kerugian negara bagi tindak pidana korupsi dengan  kerugian  negara  kecil  di  tahap  penyelidikan,  tidak  melanggar  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  karena dalam  tahap  penyelidikan  meskipun  telah  adanya  laporan  atau  aduan  terkait  dengan  adanya tindak  pidana,  namun  ketika  belum  sampai  pada  tahap  penyidikan,  belum  dapat  dikatakan adanya tindak pidana karena sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut penulis berpendapat bahwa sebuah tindakan disebut sebagai tindak pidana apabila  telah masuk ke dalam tahap penyidikan karena dalam tahap ini sebuah tindakan akan dijelaskan lebih jelas lagi.
Melihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan dalam rangka penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  juga  mengedepankan  prioritas  penanganan  perkara  dan pengembalian kerugian negara juga berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Sie Tindak Pidana Khusus  Kejakasaan  Negeri  Blitar  dan  Kepala  Sub  Sie  Penyidikan  Tindak  Pidana  Khusus
Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan  dapat  dilihat  bahwa  beberapa  kali  Kejaksaan  melakukan pendekatan restorative  justice dengan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melalui  kerja sama dengan BPK atau APIP dalam menentukan kerugian negara. Kejaksaan seperti disebutkan diatas  dapat  melakukan  penentuan  kerugian  keuangan  negara  secara  sendiri,  yang  selanjutnya ketika  telah  dilakukan  penentuan  kerugian  keuangan  negara  tersebut,  jika  Kejaksaan  merasa kerugian  negara  yang  di  sebabkan  oleh  laporan  atau  dugaan  tindak  pidana  korupsi  tersebut memiliki  nomimal  yang  kecil  dan  tidak  sebanding  dengan  biaya  penangan  perkara,  maka kejaksaan akan menyerahkan perkara tersebut kepada APIP atau BPK, selanjutnya berdasarkan perjanjian  kerjasama  tersebut,  APIP  atau  BPK  dapat  memintakan  ganti  kerugian  atau  tuntutan perbendaharaan dan menyatakan perkara tersebut merupakan kesalahan administrasi meskipun di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara/daerah.

## D. Simpulan dan Saran
Alasan  Kejaksaan  menerapkan  pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil sebagaimana dituangkan dalam SE Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 adalah guna menekan banyaknya kerugian keuangan negara  yang  harus  dikeluarkan akibat  tindak  pidana  korupsi berskala  kecil.  Karena jika  dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi berskala kecil dan  jumlah  biaya  penanganan  perkara  korupsi  yang  cukup  besar  karena tindak  pidana  korupsi yang  harus  di  selesaikan  di  pengadilan  tipikor  yang  berkedudukan  di  ibukota  provinsi,  maka negara bisa saja mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Pendekatan restorative justice yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan memprioritaskan penyelesaian perkara berskala big fish dan mengupayakan pengembalian kerugian negara.
Peran  Kejaksaan  dalam  menerapkan  pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil adalah dengan melakukan kerjasama dengan  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  atau  BPK/BKPK  dalam  rangka pemeriksaan kerugian keuangan negara akibat adanya laporan atau aduan oleh masyarakat terkait dengan kerugian keuangan negara. Pendekatan restorative justice hanya diterapkan pada tingkat penyelidikan  jika  berdasarkan  pada  perjanjian  kerjasama  yang  telah  di  tandatangani  oleh Kementrian  Dalam  Negeri,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Bentuk  pendekatan restorative  justice tersebut  adalah  apabila  Kejaksaan  merasa  adanya  kerugian  keuangan  negara  yang  disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan memiliki kerugian keuangan yang kecil atau tidak masuk dalam kategori big  fish ,  maka  Kejaksaan  dapat  meminta  APIP  untuk  menyelidiki  dan  mengeluarkan surat pernyataan bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi tersebut di hentikan karena terduga pelaku  telah mengembalikan kerugian negara dan bersifat proaktif dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Hal inilah yang disebut peran Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
Saran  yang  diberikan  penulis  bagi  instansi  Kejaksaan  selaku  salah  satu  aparat  penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah  diharapkan  Kejaksaan  juga  dapat  mengeluarkan  surat  pernyataan  penghentian penyelidikan  secara  mandiri  seperti  halnya  mengeluarkan  SP3  ditingkat  penyidikan  dan  SKPP ditingkat  penuntutan  guna  melindungi  kepastian  hukum  bagi  terduga  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  telah  melakukan  pengembalian  kerugian  negara  dan  juga  mengeluarkan  surat edaran lanjutan terkait dengan bagaimana seharusnya penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan  kerugian  keuangan  negara  yang  kecil  guna  menekan  banyaknya  pengeluaran  biaya penangan perkara korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiah,  H. ;  D.  D.  M.  &  J.  T.  S.  (2019).  Restorative  Justice  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jurnal IUSTITIA OMNIBUS , 1 (1), 1–17.
Christianata. (2020). Pengenyampingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya Terhadap Kasus Kerugian Uang Negara Dibawah Rp. 50.000.000,-. Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), 201–211.
Faal,  M.  (1991). Penyaringan  Perkara  Pidana  oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian) .  Pradnya Paramita.
Habib, A. (2020). Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses. Corruptio , 1 (1), 1. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069
Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2017). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. S. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Kartika,  P.  P.,  Subianto,  A.  D.,  &  Iswara,  I.  M.  A.  M.  (2019).  Politik  Hukum  Kejaksaan Republik  Indonesia  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Pada  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko Widodo. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) , 1 (2), 263–279.
Liebmann, M. (2007). Restorative Justice: How It Works . Jessica Kingsley Publisher.
Makarao,  M.  T.  (2013).  Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak-Anak.  In BPHN  Kemenkumham RI .
https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
Muchlis,  A.  (2017).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Kerugian Negara  Yang  Kecil  Dalam  Mewujudkan  Keadilan. FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (2), 341–370. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652
Mulyani,  S.  (2017).  PENYELESAIAN  PERKARA  TINDAK  PIDANA  RINGAN  MENURUT UNDANG-UNDANG  DALAM  PERSPEKTIF  RESTORATIF  JUSTICE  (Adjudication  Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3), 337. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351
Sari,  N.  M.,  &  Budiana,  I.  N.  (2020).  Limitatif  Kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum , 8 (9),  1324. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p03
Suhariyanto,  B. (2016).  Restoratif  Justice  Dalam  Pemidanaan Korporasi  Pelaku  Korupsi  Demi Optimalisasi Pengembalian
Kerugian Negara. Rechsvinding , 5 (3), 421–438. http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 2 JRV 3 NO 2 PROTECT.pdf
Toegarisman, A. (2016). Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi . Kompas.
Waluyo, B. (2016). Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice . Rajawali Press.