## TINDAKAN FRAUD DALAM  HAL  REKAYASA
PELUNASAN  KREDIT  OLEH  PEGAWAI  BANK DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
THE  ACT  OF  FRAUD  IN  TERMS  OF  MANIPULATION CREDIT  REPAYMENT  BY  BANK  EMPLOYEES  IN TRANSACTION BANKING LINKED TO THE

## PRUDENTIAL PRINCIPLES
Risdy Ardiansyah a , Etty Mulyati b , Nun Harrieti c

## ABSTRAK
Maraknya  tindakan  tindakan fraud baik  yang  dilakukan  oleh  pihak internal  bank  maupun  yang  dilakukan  oleh  pihak  luar  bank.  Bank memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pencegahan  tindakan fraud ,  salah  satunya  melalui  kebijakan  prinsip  kehati-hatian.    Hal tersebut  menarik  untuk  dikaji  mengenai  analisis  tindakan fraud dan tanggung  jawab  bank  atas  kerugian  nasabah  dalam  hal  rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati- hatian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam  tentang  suatu  keadaan  atau  gejala  yang  diteliti  dikaitkan dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  hukum. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  disebut  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  literatur-literatur, artikel-artikel,  pendapat  dan  ajaran  para  ahli  serta  implementasinya dalam  praktek.  Tindakan fraud dalam  hal  rekayasa  pelunasan  kredit oleh  pegawai  bank  dikaitkan  dengan  prinsip  kehati-hatian  yaitu implementasi  secara  intern  dengan  menerapkan  prinsip  manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan.  Pertanggungjawabannya  Tanggung  jawab  bank  atas kerugian nasabah akibat tindakan fraud yaitu berdasarkan Pasal 1365 dan  Pasal  1367  KUHPerdata  dan  Pegawai  Bank  wajib  memberikan pertanggungjawaban  diatur  pada  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  c  UU
Perbankan dan Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019.
Kata kunci: fraud ; kredit; prinsip kehati-hatian; perbankan.
a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: risdyar@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: etty.mulyati @unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: nun.harrieti @unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 13 Juli 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i1.569
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The rise of the action acts of fraud both were done by the bank's internal as well as that carried out by parties outside the bank. Bank has a role which is very important in the prevention of acts of fraud, one of them through policy prudential principles. It is interesting to study the analysis of fraud and the bank's responsibility for customer losses in the case of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles. The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview in-depth about a situation or symptoms are observed associated with regulatory laws and legal theories.  The  approach  used  in this  study  is  normative  juridical,  by  examining  library  materials  called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice. The of acts of fraud in terms of manipulation credit repayment by bank employees in transaction banking linked to the prudential principles that implementation is internal to apply the principles of management of risk and as well as an adequate internal control system in the credit sector to reduce the risk of violating the prudential principle. The responsibility of the bank for the loss of customers as a result of acts of fraud based on Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code and Employee Bank shall provide liability also in Article 49 paragraph (1) letter c of the Banking Law and Article 8 of POJK 39/POJK.03/2019.
Keywords: fraud; credit; prudential principles; banking.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  upaya  pembangunan  berkesinambungan dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  ditulis  UUD  1945).  Dalam menghadapi  perkembangan  perekonomian  nasional  yang  senantiasa  bergerak  cepat, kompetitif  dan  terintegrasi  dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks  serta  sistem keuangan  yang  semakin  maju. 1 Sebagaimana  cita-cita  bangsa  Indonesia  mengenai kesejahteraan  rakyat  Indonesia  tercantum  UUD  1945  pada  alinea  ke  empat  yang menyatakan bahwa:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dst”.
Dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945,  kesinambungan  dengan  meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu dipelihara dengan  baik,  guna  tujuan  tersebut  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  harus memperhatikan  keserasian,  keselarasan,  keseimbangkan  unsur-unsur  pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Memperhatikan  peran  lembaga  perbankan  yang  demikian  strategis  dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang  kokoh  agar  lembaga  perbankan  di  Indonesia  mampu  berfungsi  secara  efisien, sehat,  wajar,  dan  mampu  menghadapi  persaingan  yang  bersifat  global,  mampu
1 Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana. hlm. 40.
melindungi  secara  baik  dana  yang  dititipkan  ke  bidang-bidang  yang  produktif  bagi pencapaian sasaran pembangunan, demikian berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan). 2
Maraknya tindakan yang sangat merugikan nasabah bahkan pemerintah melalui kas Negara. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa  dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan  sangat  mengganggu  fungsi  sistem  keuangan  (sistem  moneter)  dan  sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan sistem pembayaran dunia.
Kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu  perjanjian  yang  berisi  kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah  di  dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana  (debitur).  Di  dalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  pihak  bank  dengan  pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan fraud , baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank.
Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan fraud , salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian bank yang diwajibkan pada setiap bank di  Indonesia 3 . Prinsip kehati-hatian bank sendiri  sudah diatur secara khusus di Pasal 2 UU Perbankan. Prinsip Kehati-hatian atau dalam istilah lain prudential principles merupakan prinsip yang umum digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Salah  satunya  adalah  melalui  pengawasan,  yakni  sampai  sejauh  mana  bank  diawasi kegiatannya  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  tolak  ukur  utama. Adapun prinsip kehati-hatian bank sebenarnya juga dalam pemberian kredit  kepada nasabah yaitu prinsip 5c ( character, capacity, capital, condition, collateral ).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  ditulis  OJK)  juga  menerbitkan  peraturan untuk  mengatur  ketentuan  pelaksanaan  mengenai  pengendalian fraud ,  penerapan strategi anti fraud , dan laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  perusahaan  reasuransi  syariah,  atau  unit syariah  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  39/POJK.03/2019  Tentang Penerapan  Strategi  Anti Fraud Bagi  Bank  Umum  (selanjutnya  ditulis  POJK
2 Sutedi,  Adrian.  (2006). Hukum  Perbankan  Tunjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuiditas  dan  Kepailitan .  Jakarta:  Sinar Grafika. hlm. 157.
3 Mewoh, Fransisca Claudya. (2016). Analisis Kredit Macet. Manado: Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Vol 4, No. 1. hlm. 2.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
39/POJK.03/2019). Pengendalian dan pemantauan fraud merupakan salah satu aspek penting  sistem  pengendalian  intern  bank  dalam  mendukung  efektivitas  penerapan strategi  anti fraud . Pemantauan fraud perlu  dilengkapi  dengan  sistem  informasi  yang memadai sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan tingkat risiko terjadinya fraud pada bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019, Fraud adalah  tindakan  penyimpangan  atau  pembiaran  yang  sengaja  dilakukan  untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah,  atau  pihak  lain  menderita  kerugian  dan/atau  pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk membentuk lembaga keuangan yang melayani pembiayaan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  berbentuk  bank,  yaitu Danamon  Simpan  Pinjam  (DSP).  Danamon  Simpan  Pinjam  berbentuk  lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat,  pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi.
Salah satu tindakan fraud yang dilakukan oleh salah satu pegawai bank (Tergugat) terdapat  pada  PT.  Bank  Danamon  Indonesia,  Tbk  (Penggugat),  Regional  SEMM Palembang  melalui  Danamon  Simpan  Pinjam  (DSP).  Pada  saat  Tergugat  menjabat sebagai Unit Manager di Mikro Pasar Sekayu Palembang telah melakukan perbuatan yang  dianggap  melanggar  Perjanjian  Kerja  Bersama  Bank  Danamon  dengan  Serikat Pekerja Danamon. Tergugat tersebut diduga melakukan tindakan Fraud atas Pelunasan Kredit.  Tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  Tergugat  tersebut  telah  dilakukan pemeriksaan  internal  di  Danamon  Simpan  Pinjam  (DSP)  Unit  Mikro  Pasar  Sekayu Palembang oleh PT. Bank Danamon Indonesia melalui Divisi Fraud Management Unit SEMM. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit telah ditemukan adanya dugaan tindakan Fraud yang dilakukan oleh Tergugat atas Pelunasan Kredit Debitor Danamon Simpan  Pinjam  Unit  Mikro  Pasar  Sekayu  Palembang  atas  nama  debitur  Nur  Edi Cahyanto, debitur Habibi dan debitur Juwaria. Tergugat Diduga telah melakukan fraud berupa penyalagunaan setoran angsuran debitur, pelunasan yang tidak dijalankan dan penyalahgunaan  wewenang  dan  fungsi  jabatan  terkait  dana  pelunasan  Debitor dipercepat atas nama debitur Nur Edy Cahyanto, debitur Jawaria dan debitur Habibi seharusnya  diblokir  terlebih  dahulu  agar  tidak  terdebet  oleh  sistem  sehingga seolah- olah status debitur tersebut menjadi lancar ( back to current ) 4 .
4 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/90fd9114b48046175010ec9982dc4ae9.html. [Accessed November 18, 2020].
Berdasarkan  uraian  diatas  diperoleh  identifikasi  masalah,  yang  pertama bagaimanakah  analisis  tindakan fraud dalam  hal  rekayasa  pelunasan  kredit  oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian? Kedua, bagaimanakah tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 5 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian  Analisis  Deskriptif.  Pada  penelitian  ini  memberikan  gambaran  secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti mengenai  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  tindakan fraud dalam  hal  rekayasa pelunasan  kredit,  penerapan  prinsip  kehati-hatian,  dan  tanggung  jawab  bank  atas kerugian  nasabah  akibat  tindakan fraud dalam  hal  rekayasa  pelunasan  kredit  oleh pegawai bank menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN
Analisis Tindakan Fraud dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit oleh Pegawai Bank dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian
Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain, dan tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Donald R. Cressey mengemukakan  sebuah  teori  yaitu fraud triangle . Cressey mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud .  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan, Cressey menemukan  bahwa  orang melakukan fraud ketika  mereka  memiliki  masalah  keuangan  yang  tidak  bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai  pengguna  dari  aset  yang  dipercayakan  kepada  mereka. Cressey juga menambahkan  bahwa  banyak  dari  pelanggar  kepercayaan  ini  mengetahui  bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar.  Dari  penjelasan  tersebut, Cressey mengungkapkan  bahwa  ada  3  faktor  yang mendukung  seseorang  melakukan fraud ,  yaitu  masalah  keuangan  yang  harus
5 Soekanto, Soerjono. Mamuji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
dirahasiakan  ( pressure ),  kesempatan  untuk  melakukan fraud ,  dan  rasionalisasi  dari pelaku.
Pada  prinsipnya  kecurangan  mempunyai  banyak  sekali  jenis  atau  bentuknya. Perkembangan fraud sejalan dengan bertambah banyaknya aktivitas kehidupan. Salah satunya Fraud terkait  dana  bank  ini  mencakup  dua  bentuk  praktik fraud seperti penyalahgunaan dana bank dan penggelapan dana nasabah. Adapun yang dimaksud dengan  penyalahgunaan  dana  bank  disini  adalah  ketika  pihak  internal  bank  dengan sengaja menggunakan kas bank untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan  bank  dan  tidak  ada  dalam  anggaranya.  Sedangkan  maksud  dari penggelapan  dana  nasabah  adalah  sama  yang  mengambil  dengan  melawan  hukum uang-uang nasabah Bank yang dipercayakan padanya 6 .
Fraud yang terjadi pada aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh Bank, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur. Berikut  ini  adalah  potensi-potensi  terjadinya fraud di perbankan  yang  khusus  dalam bidang perkreditannya ditinjau berdasarkan tahapan-tahapan dari pemberian kredit itu sendiri.
1. Debitur fiktif
Pemberian  kredit/pembiayaan  kepada  satu  atau  lebih  debitur  dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain.
2. Debitur topengan
Pemberian  kredit/pembiayaan  kepada  debitur  dengan  menggunakan  identitas asli dari debitur yang bersangkutan namun dananya digunakan oleh pihak lain.
3. Rekayasa atau manipulasi dokumen atau informasi kredit/pembiayaan
4. Rekayasa  dokumen  atau  infomasi  oleh  debitur  dan/atau  pihak  Bank  untuk memenuhi  persyaratan  dan  kelayakan  pemberian  kredit/pembiayaan  atau restrukturisasi kredit/pembiayaan antara lain:
a. Rekayasa kemampuan dan prospek usaha debitur;
b. Rekayasa laporan keuangan debitur;
c. Overvalued/undervalued penilaian agunan atau penggunaan agunan fiktif;
d. Rekayasa analisa kredit/pembiayaan oleh pihak bank;
e. Ketiadaan  dokumen  permohonan,  analisis,  keputusan,  dan/atau  perjanjian kredit/pembiayaan; dan
f. Dokumen persyaratan kredit/pembiayaan yang tidak benar.
5. Rekayasa  atau  ketidaksesuaian  pencatatan  angsuran  kredit/pembiayaan  dalam pembukuan Bank tidak mencatat angsuran kredit/pembiayaan, ketidaksesuaian
6 E.  Gup,  Benton.  (1990). Bank  Fraud:  Exposing  the  Hidden  Threat  to  Financial  Institutions .  Illinois:  Bankers  Publishing Company. hlm. 8.
pencatatan  nominal  angsuran  kredit/pembiayaan  dengan  dana  yang  diterima, atau pencatatan angsuran kredit/pembiayaan yang tidak disertai dengan aliran dana.
6. Ketidaksesuaian penggunaan kredit/pembiayaan dengan tujuan atau kebutuhan Penggunaan dana kredit/pembiayaan yang dicairkan tidak sesuai dengan tujuan awal  pengajuan  kredit/pembiayaan  atau  kebutuhan  kredit/pembiayaan  yang sesungguhnya.
7. Pembebanan biaya Bank untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan Direksi,  Dewan  Komisaris,  dan/atau  pegawai  Bank  melakukan  pembebanan biaya  untuk  suatu  kegiatan  fiktif  yang  sebenarnya  digunakan  sebagai  setoran angsuran kredit/pembiayaan untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan.
8. Penghindaran  pelanggaran  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BMPK)  atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
Pemecahan  satu  fasilitas  kredit/pembiayaan  menjadi  beberapa  fasilitas kredit/pembiayaan  dan  pemberian  fasilitas  kredit/pembiayaan  melalui kelompok usaha atau pihak lain untuk menghindari pelanggaran BMPK/BMPD.
9. Pelampauan dan/atau penyalahgunaan wewenang
Pelampauan wewenang berupa pemutusan pemberian kredit dalam jumlah yang melampaui batas kewenangan pejabat/komite kredit/pembiayaan. Penyalahgunaan  wewenang  berupa  pemutusan  pemberian  kredit/pembiayaan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
10. Gratifikasi, skema cash back , atau penyuapan
Direksi,  Dewan  Komisaris,  dan/atau  pegawai  Bank  menerima  atau  meminta fasilitas tambahan dari debitur sebagai imbal jasa pencairan kredit/pembiayaan.
11. Pemberian kredit/pembiayaan yang melanggar prinsip kehati-hatian Pemberian kredit/pembiayaan oleh Bank yang melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau SPO Bank, antara lain:
a. pemberian  kredit/pembiayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  tahapan pemberian kredit/pembiayaan;
b. pencairan kredit/pembiayaan yang dilakukan sebelum memenuhi persyaratan pencairan kredit/pembiayaan; dan
c. pengikatan  agunan  kredit/pembiayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelunasan kredit/pembiayaan dari hasil pencairan kredit/pembiayaan baru yang ditujukan untuk memperbaiki atau menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan.
13. Rekayasa kolektibilitas kredit/pembiayaan;
Tahapan pelunasan merupakan tahapan terakhir dalam suatu permohonan kredit. Dalam tahapan ini,  fraud mungkin saja dilakukan baik oleh nasabah debitur maupun oleh  pihak  dalam  bank.  fraud  yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank  yang  juga  sudah banyak  terjadi  adalah  adanya  penggelapan  uang  hasil  tagihan  kredit  dari  nasabah debitur  oleh  pekerja  bank  yang  bersangkutan,  baik  yang  memang  menjabat  sebagai Account Officer (AO) bagi pemberian kredit tersebut maupun pekerja bank lain yang bukanlah AO dari kredit tersebut.
Sehubungan dengan tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit, dapat kita lihat pada kasus Pegawai Bank (Tergugat) yang bekerja pada  PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. Tergugat ketika menjabat sebagai Unit Manager di Mikro Pasar Sekayu Palembang telah melakukan tindakan Fraud atas Pelunasan Kredit Debitur Danamon Simpan Pinjam Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang.
Dengan sengaja tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh  perusahaan.  Sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  diperusahaan  terhadap  Dana Pelunasan Debitur dipercepat seharusnya diblokir terlebih dahulu agar tidak  terdebet oleh sistem. Faktanya dana pelunasan Debitur dengan sengaja tidak diblokir sehingga secara otomatis oleh sistem dananya terdebet untuk pembayaran angsuran bulanannya. Kondisi ini mengakibatkan proses pelunasan tidak dapat dijalankan karena dana yang ada di rekening sudah tidak mencukupi untuk pelunasannya.
Dengan  dibukanya  blokir  Rekening  Debitur  maka  dana  pelunasan  yang  telah disiapkan  oleh  Debitur  secara  otomatis  terdebet  oleh  sistem  untuk  pembayaran angsuran bulanannya, dengan terdebetnya dana pelunasan tersebut untuk pembayaran angsuran  bulanannya  maka  pelunasannya  tidak  dapat  dijalankan  karena  dana  di rekening  tidak  lagi  mencukupi  untuk  digunakan  sebagai  pelunasan.  Memo  Review Penyelesaian  Kredit  Debitur  tidak  pernah  dilakukan  oleh  Tergugat  sehingga  status pinjaman  debitur  masuk  dalam  kategori  menunggak.  Sehingga  menyebabkan  terjadi kerugian di pihak Bank dan Debitur karena fasilitas menjadi menunggak.
Jenis fraud yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Bank  adalah Intentional  error yaitu kekeliruan  bisa  disengaja  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dalam bentuk window dressing (merekayasa laporan keuangan) dengan merekayasa transaksi pelunasan  (Memo  Rekomendasi  Penyelesaian  Kredit/MRPK)  atas  nama  Debitur sehingga terjadi penundaan proses pelunasan kredit Debitur.
Kredit  yang  diberikan  bank  mengandung  banyak  risiko  sehingga  dalam pelaksanaan  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  atau prudential  banking principle, untuk  mencegah  dan  mengurangi  terjadinya  resiko-resiko  tersebut.  Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian,
diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.
Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama bank dalam memberikan kredit. Undang-undang  Perbankan  mengatur  prinsip  kehati-kehatian  dalam  Pasal  2  bahwa perbankan  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada contoh kasus diatas, Bank, yang merupakan perusahaan  swasta  Nasional  yang  memiliki  jaringan  luas  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia dan bergerak dibidang jasa keuangan, wajib mentaati UU Perbankan dengan memperhatikan Pasal 2 tersebut diatas, bahwa dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Pegawai  Bank (Tergugat)  adalah  karyawan  yang  bekerja  dan  terdaftar  sebagai  Pegawai  Bank  telah melakukan perbuatan yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama Bank dengan Serikat Pekerja  Bank,  bahwa  saat  menjabat  sebagai  Unit  Manager  di  Mikro  Pasar  Sekayu Palembang tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pegawai Bank telah merekayasa transaksi pelunasan kredit atas nama Debitur sehingga seolah-olah status account para debitur tersebut menjadi lancar ( Back To Current).
Ketiga Debitur telah menyerahkan sejumlah Dana untuk digunakan sebagai dana pelunasan  atas  pinjamannya  di  Danamon  Simpan  Pinjam  Unit  Mikro  Pasar  Sekayu Palembang  dimana  saat  itu  Pegawai  Bank  (Tergugat)  adalah  sebagai  Unit  Manager. Tergugat telah dengan sengaja melakukan penundaan proses pelunasan kredit Debitur. Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan proses  pelunasan  Debitur  pihak  Bank  harus  menanggung  resiko  kerugian  sejumlah Rp.66.356.558,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
Dalam  Undang-Undang  Perbankan  secara  eksplisit  mengandung  substansi prinsip  kehati-hatian,  yaitu  pada  Pasal  29  yang  menyatakan  bahwa  Bank  wajib memelihara  tingkat  Kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan  modal, kualitas asset, kualitas menajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank  dan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan  dananya  kepada  bank.  Serta untuk  Kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
Bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam arti, bank wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya, menjaga kecukupan modal, kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  dan  aspek  lain  yang
berhubungan dengan usaha bank hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya.
Secara internal imlementasi prinsip kehati-hatian bagi bank adalah Sumber Daya Manusia (SDM) bank adalah dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko Perbankan. Semakin  kompleksnya  risiko  bagi  kegiatan  usaha  perbankan  akan  meningkatkan kebutuhan  praktek  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance )  serta  fungsi  identifikasi, pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  risiko  bank.  Bank  wajib  menerapkan Manajemen  Risiko  secara  efektif,  baik  untuk  Bank  secara  individual  maupun  untuk Bank  secara  konsolidasi  dengan  perusahaan  anak.  peningkatan  fungsi  identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang  dilakukan  oleh  bank  tidak  menimbulkan  kerugian  yang  melebihi  kemampuan bank  atau  yang  dapat  mengganggu  kelangsungan  usaha  bank.  Bank  Umum Konvensional  menerapkan  Manajemen  Risiko  yang  mencakup  8  risiko,  yaitu  risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.
Risiko yang terkait pada tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai  bank,  antara  lain  risiko  kredit,  risiko  hukum,  risiko  operasional  dan  risiko reputasi 7 .  Pertama,  Risiko  kredit  di  pengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain konsentrasi  kredit, counterparty  credit  risk ,  dan  s ettlement  risk .  Faktor  lainnya  adalah kualitas analis kredit serta proses pemutusannya biasanya ada keterkaitan dengan orang dalam  atau  pihak  terafiliasi  dalam  hal  ini  Pegawai  Bank  dengan  sengaja  melakukan penundaan proses pelunasan kredit Debitur sehingga pihak Bank harus menanggung resiko  kerugian  sejumlah  Rp.66.356.558.  Kedua,  Risiko  Hukum  yang  timbul  karena adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan  yang  mendukung  atau  kelemahan  perikatan  seperti  tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Ketiga, Risiko Operasional yang timbul akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  atau  kecurangan  manusia,  kegagalan  sistem dalam  mencatat,  membukukan  dan  melaporkan  transaksi  secara  lengkap,  benar  dan tepat  waktu,  kegagalan  dalam  mematuhi  ketentuan  intern  maupun  regulasi  yang berlaku,  problem  ektemal  seperti  perubahan  regulasi  atau  adanya  kejadian-kejadian eksternal  yang  mempengaruhi  operasional  Bank,  dalam  hal  ini  Pegawai  Bank  telah melakukan kesalahan atau kecurangan dengan merekayasa transaksi pelunasan kredit atas nama Debitur. Keempat, Risiko Reputasi yang timbul antara lain karena adanya pemberitaan  media  atau  publikasi  dan  rumor  mengenai  kegiatan  usaha  Bank  yang
7 Mulyati,  Etty.  (2018). Penerapan  Manajemen  Risiko  Sebagai  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pemberian  Kredit  Perbankan. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1. hlm. 8.
bersifat  negatif,  serta  adanya  strategi  komunikasi  Bank  yang  kurang  efektif.  Opini negatif  publik  terhadap  operasional  bank,  sehingga  mengakibatkan  menurunnya jumlah  nasabah  bank  tersebut  atau  menimbulkan  biaya  besar  karena  gugatan pengadilan atau merosotnya pendapatan bank.
Ketentuan-ketentuan  perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati-hatian  bertujuan untuk  memberikan  rambu-rambu  bagi  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam  praktiknya  setiap  pemberian  kredit  bank  wajib  melakukan  penilaian  dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip manajemen risiko. 8
Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh  orang  dalam  dengan  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  seperti  yang dilakukan oleh Pegawai Bank tesebut diatas. Pada pasal 49 disebutkan bahwa  Anggota Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan,  menyembunyikan,  menghapus,  atau  menghilangkan  adanya  suatu pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau  rekening  suatu  bank,  atau  dengan sengaja  mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan,  menyembunyikan  atau  merusak catatan  pembukuan  tersebut,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan  paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Diperlukan  adanya  sistem  pengendalian  intern  yang  memadai  dalam  bidang perkreditan, merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Direksi  dan  Dewan  Komisaris  menjaga  aset  Bank,  menjamin  tersedianya  pelaporan keuangan  dan  manajerial  yang  dapat  dipercaya,  meningkatkan  kepatuhan  Bank terhadap  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan,  serta  mengurangi  Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
Bank  wajib  melaksanakan  sistem  pengendalian  intern  secara  efektif  terhadap pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan  operasional  pada  seluruh  jenjang  organisasi  Bank. Pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern  paling  sedikit  mampu  secara  tepat  waktu mendeteksi  kelemahan dan  penyimpangan yang terjadi.  Sistem pengendalian intern wajib  memastikan:  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  perundang-undangan  serta kebijakan atau ketentuan intern Bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen
8 Mulyati,  Etty.  (2016). Kredit  Perbankan:  Aspek  Hukum  Dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dalam  Pembangunan Perkenomian Indonesia . Bandung: Refika Aditama. hlm.88
yang  lengkap,  akurat,  tepat  guna,  dan  tepat  waktu;  efektivitas  dan  efisiensi  dalam kegiatan operasional; efektivitas budaya Risiko ( risk culture ) pada organisasi Bank secara menyeluruh.  Pengendalian  Risiko  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  cara  lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian
Tanggung  Jawab  Bank  atas  Kerugian  Nasabah  Akibat  Tindakan Fraud dalam  Hal Rekayasa Pelunasan Kredit oleh Pegawai Bank
Dunia  perbankan  sangat  tergantung  pada  nasabah  yang  akan  menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu  faktor  penting  dalam  bisnis  perbankan.  Untuk  mendapatkan  nasabah  tersebut, diperlukan  kepercayaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  bank  terhadap nasabahnya.  Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  bank  harus  bisa  memberikan  layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar  nasabah  merasa  nyaman  dan  aman  untuk  menyimpan  dananya  di  bank  yang bersangkutan.  Semakin  baik  layanan  nasabah  prima  dari  suatu  bank,  maka  semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.
Bank mempunyai fungsi utama, yaitu menarik dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi  tersebut, diketahui  bahwa  bank mengemban tugas sebagai: 9
1. Agent of development , yaitu berkaitan dengan pengumpulan dana dan penyaluran kredit, dari dan kepada pihak ketiga; dan
2. Agent of trust , yaitu berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perseorangan, perusahaan, ataupun kelompok usaha.
3. Agent of Services , yaitu berkaitan dengan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.
Bagi  dunia  perbankan,  keberlangsungan  perusahaan  sangat  bergantung  dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan  bank.  Sehingga  pelayanan  kepada  masyarakat  (nasabah)  merupakan  faktor yang  penting  bagi  berkembangnya institusi.  Oleh  karena  kegiatan  bank menyangkut uang  masyarakat  dan  kepercayaan  yang  diberikan,  maka  setiap  periode  dilakukan penilaian tentang kesehatan suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan tidak sehat untuk beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan dengan bank lainnya.
Kegiatan  perbankan  yang  didasarkan  pada  kepercayaan  ini  dilakukan  oleh pegawai bank yang didukung oleh masyarakat. Pegawai bank adalah semua pejabat dan
9 Hermansyah, Op.Cit., hlm. 163-164.
karyawan bank. Pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Dalam  dunia  perbankan,  pegawai  bank  merupakan  perantara  antara  bank  dengan nasabahnya,  karena  yang  berhubungan  langsung  untuk  mengurus  dan  menjalankan transaksi  keuangan  nasabah  adalah  pegawai  bank.  Pegawai  bank  dalam  dunia perbankan ini dikenal dengan sebutan bankir. Bankir adalah para pelaku usaha bank yang  terdiri  dari  Komisaris,  Direksi,  Pemegang  Saham  dan  Pegawai  lainnya  yang menjalankan aktivitas perbankan. Yang termasuk dalam pengertian pegawai ini adalah Teller,  Customer  Service,  Personal  Banker,  Authorize  Signer,  SubBranch Manager, hingga Branch  Manager .  Keseluruhan  pegawai  tersebut  mempunyai  tugas  sesuai  dengan bidangnya masing-masing.
Pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat  ini,  masih  banyak  terjadi  penyimpanganpenyimpangan  yang  dilakukan  oleh pegawai  bank.  Bank  yang  seharusnya  mengelola  bisnis  dengan  kepercayaan  telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.
Dunia  perbankan  merupakan  salah  satu  bidang  bisnis  yang  rentan  terhadap terjadinya  kejahatan  dalam  bentuk  kecurangan/ fraud . 10 Sehingga  dapat  dikatakan bahwa fraud bukanlah  suatu  kejahatan  yang  baru  dikenal  dalam  dunia  perbankan karena sebenarnya praktik fraud itu sendiri sama “tua” nya dengan dunia perbankan. Dalam  perbankan  Indonesia  sendiri,  beberapa  praktik fraud sering  terjadi  menimpa beberapa  bank  besar  seperti:  BNI,  Bank  Permata,  BII,  Bank  Danamon,  BRI,  Bank Mandiri, dan BTN. 11
Salah  satu  kejahatan  dalam  dunia  perbankan  dikenal  dengan  istilah fraud . Walaupun  sudah  ada  peraturan  tentang  pengawasan  bank,  namun  sampai  saat  ini, masih banyak terjadi  kasus fraud dalam dunia  perbankan yang tentu saja merugikan nasabah.  Pada  kasus  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Tergugat adalah karyawan yang bekerja dan terdaftar sebagai Pegawai Bank.
Tindakan fraud pada  kasus  tersebut  adalah  pelanggaran  yang  dilakukan  secara sengaja  terhadap  standar/prosedur  dan/atau  kode  etik  dan/atau  nilai  budaya perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, pelanggaran yang bersifat kriminal seperti  pelanggaran  hukum  pidana  dan/atau  peraturan  perbankan,  yang  dapat
10 Rustendi, Tedi.  (2009) “Analisis  Terhadap  Faktor Pemicu Terjadinya  Fraud:  Suatu  Kajian  Teoritis  Bagi Kepentingan  Audit Internal” . Jurnal Akuntansi , 4(2), 705.
11 Cranston, Ross. J. Norton, Joseph (ed). (2012) “ Banks: Fraud and Crime ”, Journal of International Banking Law 1995 . West Law: Sweet & Maxwell Publishing. hlm. 2.
menyebabkan atau telah menyebabkan kerugian materiil dan/atau non materiil kepada Bank atau nasabah dan/atau baik secara langsung yang dapat memberikan keuntungan kepada pekerja, keluarga pekerja atau pihak ketiga lainnya. Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 telah dilakukan pemeriksaan internal di Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang oleh Penggugat melalui divisi Fraud Management Unit SEMM terhadap Pegawai Bank (Tergugat). Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Audit  yang  dituangkan  dalam  Laporan  Hasil  Investigasi  No.R.032.05/SEMM- FMU/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dilakukan oleh Penggugat telah ditemukan adanya  tindakan Fraud yang  dilakukan  oleh  Tergugat  atas Pelunasan Kredit  Debitur Danamon Simpan Pinjam Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang.
Dengan  dibukanya  blokir  Rekening  Debitur  maka  dana  pelunasan  yang  telah disiapkan  oleh  Debitur  secara  otomatis  terdebet  oleh  sistem  untuk  pembayaran angsuran bulanannya, dengan terdebetnya dana pelunasan tersebut untuk pembayaran angsuran  bulanannya  maka  pelunasannya  tidak  dapat  dijalankan  karena  dana  di rekening  tidak  lagi  mencukupi  untuk  digunakan  sebagai  pelunasan.  Memo  Review Penyelesaian  Kredit  Debitur  tidak  pernah  dilakukan  oleh  Tergugat  sehingga  status pinjaman debitur masuk dalam kategori menunggak (DPD 56). Sehingga menyebabkan terjadi kerugian di pihak Penggugat dan Debitur karena fasilitas menjadi menunggak.
Tergugat  telah  dengan  sengaja  melakukan  penundaan  proses  pelunasan  kredit Debitur. Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan  proses  pelunasan  Debitur  sehingga  menyebabkan  kerugian  pihak  Bank  dan Debitur sejumlah Rp.66.356.558,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
Berkaitan  dengan  tanggung  jawab  bank terhadap  nasabah  yang  mengalami kerugian  akibat  tindakan fraud oleh  pegawai  bank,  yang  dapat  digolongkan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  karena  tindakan fraud oleh  pegawai  bank  tersebut  telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata  yaitu  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Pegawai Bank wajib bertanggung jawab  atas  perbutannya,  dan  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawabannya  kepada  Debitur  yang  dirugikan.  Pertanggungjawaban  yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Bank adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ( lilability  without  based  on  fault ),  karena  dalam  tindakan fraud dalam  hal  rekayasa pelunasan  kredit  oleh  Pegawai  Bank  dengan  sengaja  dana  pelunasan  Debitur  tidak diblokir,  kondisi  ini  mengakibatkan  proses  pelunasan  tidak  dapat  dijalankan  karena dana  yang  ada  di  rekening  sudah  tidak  mencukupi  untuk  pelunasannya,  sehingga

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
seolah-olah status account para debitur tersebut menjadi lancar ( Back To Current) . Dengan dibukanya  blokir  Rekening  Debitur  maka  dana pelunasan  yang  telah  disiapkan  oleh Debitur secara otomatis terdebet oleh sistem untuk pembayaran angsuran bulanannya, hal tersebut menyebabkan kerugian Debitur karena fasilitas menjadi menunggak dan kerugian sejumlah Rp.66.356.558,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
Selanjutnya atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata bank wajib memberikan pertanggungjawaban karena dalam hal ini Bank dan Pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan selain itu Bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan  terhadap  bawahannya  dan  Bank  dianggap  kurang  maksimal  dalam memperapkan  prinsip prudential  principal  banking .  Maka  dari  itu  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata maka Bank memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Pegawainya. Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata telah diatur bahwa  Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang- orang  yang  menjadi  tanggungannya,  atau  disebabkan  barang-barang  yang  berada  di bawah pengawasannya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata juga diatur bahwa Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka  dalam  melakukan  pekerjaan  yang  ditugaskan  kepada  orang-orang  itu.  Atas dasar hal itu Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas Pegawainya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam hal rekayasa pelunasan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata Pegawai Bank maupun Bank yang bersangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti  rugi kepada Debitur yang dirugikan tersebut.
Kegiatan usaha Bank dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari Fraud .  Bentuk  perlindungan  nasabah  atas  kerugian  tindakan  fraud  juga  diatur dalam POJK 39/POJK.03/2019, bahwa Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara  efektif.  Dalam  menyusun  dan menerapkan  strategi  anti Fraud yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit:
1. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
2. kompleksitas kegiatan usaha;
3. jenis, potensi, dan risiko Fraud ; dan
4. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan
Penyusunan  dan  penerapan  strategi  anti Fraud sebagaimana  dimaksud  dalam paling  sedikit  memuat  4  (empat)  pilar  terdiri  atas  pencegahan,  deteksi,  investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Pada pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019 mengatur bahwa Bank, Direksi, dan/atau anggota  Dewan  Komisaris  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  mengenai  strategi pengendalian anti fraud akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi administratif  tersebut  berupa  penurunan  tingkat  kesehatan  Bank,  larangan  untuk menerbitkan  produk  atau  melaksanakan  aktivitas  baru,  pembekuan  kegiatan  usaha tertentu  dan/atau  larangan  sebagai  pihak  utama  lembaga  jasa  keuangan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan POJK  mengenai  penilaian  kembali  bagi  pihak utama lembaga jasa keuangan.
Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan fraud dapat kita lihat dari  segi  tipibank  adalah  tindak  pidana  yang  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  sampai  dengan  Pasal  50A  UU  Perbankan.  Ruang  lingkup tipibank adalah:
a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.
Kegiatan  usaha  suatu  bank  semakin  banyak  dan  bervariasi  sejalan  dengan semakin tingginya persaingan usaha antar bank, oleh karenanya bank wajib menjaga kepercayaan  masyarakat  dalam  menggunakan  dana  nasabahnya  secara bertanggungjawab. Pada kasus tersebut diatas termasuk pada Tindak pidana berkaitan dengan  kegiatan  usaha  bank  kredit/pembiayaan.  Pegawai  Bank  (Tergugat)  telah merekayasa transaksi pelunasan kredit atas nama Debitur sehingga seolah-olah status account para debitur tersebut menjadi lancar ( Back To Current) .
Pertanggungjawaban  bank  atas  kerugian  nasabah  atau  pihak  lain  yang  timbul akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian  Direksi,  Dewan  Komisaris,  pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Bank dilaksanakan sesuai dengan UU Perbankan. Tindakan fraud yang dilakukan tergugat termasuk pada tidak  mencatatkan  pelunasan  kredit  nasabah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan:
“Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja mengubah,  mengaburkan,  menyembunyikan,  menghapus,  atau  menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau  rekening  suatu bank,  atau  dengan  sengaja  mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan, menyembunyikan  atau  merusak  catatan  pembukuan  tersebut,  diancam  dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam  bank  terhadap  bank  ( crimes  against  the  bank ).  Kejahatan  “orang  dalam”  dalam bentuk penipuan ( fraud ) dan self dealing merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid.
Tanggung jawab bank dalam hal rekayasa pelunasan kredit dapat kita lihat pada pasal  tersebut  serta  pada  pasal  51  UU  Perbankan  ditegaskan  bahwa  tindak  pidana sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Bank  tersebut  diatas  adalah  kejahatan. Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut digolongkan sebagai  tindak  pidana  kejahatan,  berarti  bahwa  terhadap  perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila  hanya  sekedarsebagai  pelanggaran.  Hal  ini  mengingat  bahwa  bank  adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang  pada  dasarnya  juga  akan  merugikan  bank  maupun  masyarakat,  perlu  selalu dihindarkan.

## PENUTUP Kesimpulan
Analisis tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yaitu bahwa dalam melakukan usahanya dalam hal ini pelunasan kredit harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank juga wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya yang  berhubungan  dengan  usaha  bank  guna  melindungi  kepentingan  nasabah penyimpan dan simpanannya, implementasi prinsip kehati-hatian secara intern dengan menerapkan prinsip manajemen risiko, risiko yang terkait antara lain risiko kredit, risiko hukum,  risiko  operasional  dan  risiko  reputasi  serta  sistem  pengendalian  intern  yang memadai  dalam  bidang  perkreditan  guna  mengurangi  Risiko  terjadinya  kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.
Tanggung  jawab  bank  atas  kerugian  nasabah  akibat  tindakan fraud dalam  hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank yaitu bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal  1367  KUHPerdata  Bank  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban terhadap nasabah yang mengalami kerugian, hal ini dikarenakan antara pihak Bank dengan Pegawai Bank memiliki hubungan kerja sehingga bank wajib memberikan pertanggungjawaban. Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti
Fraud secara efektif.  Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud memuat 4 (empat) pilar  terdiri  atas  pencegahan,  deteksi,  investigasi,  pelaporan,  dan  sanksi,  serta pemantauan,  evaluasi,  dan  tindak  lanjut.    Pertanggungjawaban  bank  atas  kerugian nasabah khususnya pada rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank diatur juga pada Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan dan Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019.

## Saran
Diperlukan  adanya  sistem  pengendalian  intern  yang  memadai  dalam  bidang perkreditan yang komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman sehingga meminimalisir segala risiko yang dapat terjadi didalam setiap kegiatan usaha bank khususnya kredit dengan adanya kerjasama  dan  saling  berkoordinasi  antara  bank  dan  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang baik.
Perlu  meningkatkan  kemampuan  dan  pembinaan  pegawai  bank,  sehingga terhindar dari segala keinginan untuk melakukan tindak pidana perbankan yang akan merugikan Bank, nasabah, bahkan Negara. Serta menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan fraud dengan memberikan sanksi tegas bagi pegawai bank yang melakukan fraud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
E. Gup, Benton. (1990). Bank Fraud: Exposing the Hidden Threat to Financial Institutions . Illinois: Bankers Publishing Company.
Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mulyati, Etty. (2016). Kredit Perbankan: Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perkenomian Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Rustendi, Tedi. (2009) “Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Fraud: Suatu Soekanto,  Soerjono.  Mamuji,  Sri.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers.
Sutedi, Adrian. (2006). Hukum Perbankan Tunjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Usman,  Rachmadi.  (2011). Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  Dan  Mediasi  Perbankan: Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  dalam  Perspektif  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nasabah . Bandung: Mandar Maju.

## Jurnal
Cranston,  Ross.  J.  Norton,  Joseph  (ed).  (2012)  “ Banks:  Fraud  and  Crime ”, Journal  of International Banking Law 1995 . West Law: Sweet & Maxwell Publishing.
Mewoh,  Fransisca  Claudya.  (2016).  Analisis  Kredit  Macet . Manado: Program  Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi , Vol 4, No. 1.
Mulyati,  Etty.  (2018). Penerapan  Manajemen  Risiko  Sebagai  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Pemberian Kredit Perbankan. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  Sebagaimana  Diubah Dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

## Sumber Lainnya
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/90fd9114b48046175010e c9982dc4ae9.html. [Accessed November 18, 2020].
https://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE.  [Accessed July 3, 2021].