PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

## Rahmat Ilyas
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia mtd_82@yahoo.com
https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295 Received: Feb 28, 2021 Revised: Mar 09, 2021 Accepted: Mar 29, 2021 Published: Apr 09, 2021

## ABSTRACT
One  of  the  characteristics  that  distinguish  Islamic  Commercial  Banks  from conventional  banks  is  the  existence  of  a  sharia  supervisory  board  (SSB)  in  an independent Islamic bank and is located parallel to the board of commissioners. SSB has an important and strategic role in implementing sharia in Islamic Banks. SSB is responsible for ensuring all Islamic Bank products and procedures comply with sharia principles. This research is entirely library research. The purpose of this research is to find out how the role of SSB in Islamic banking is related. The analytical  method  used  is  the  content  analysis  method.  The  results  of  this  study indicate  that  the  SSB  is  an  independent  body  consisting  of  muamalah  sharia experts  who  also  have  knowledge  in  the  banking  sector  at  Islamic  financial institutions and are in charge of overseeing the implementation of the decisions of the  national  sharia  board  at  these  Islamic  financial  institutions.  SSB  has  an important and strategic role in implementing sharia principles in Islamic banking. SSB is responsible for ensuring all Islamic bank products and procedures are in accordance with sharia principles.
Keywords: Islamic Bank, Sharia Supervisory Board, Sharia Principles.

## ABSTRAK
Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan bank konvensional adalah  keberadaan  dewan  pengawas  syariah  (DPS)  pada  bank  syariah  yang independen  dan  terletak  sejajar  dengan  dewan  komisaris.  DPS,  memiliki  peran penting  dan  strategis  dalam  penerapan  syariah  di  Bank  Islam.  DPS  bertanggung jawab  untuk  memastikan  semua  produk  dan  prosedur  Bank  Islam  sesuai  dengan prinsip syariah. Penelitian ini sepenuhnya merupakan  kajian pustaka. Tujuan dari penelitian  adalah  untuk  mengetahui  terkait  bagaimana  peran  DPS  dalam perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode  konten analisis. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  DPS  adalah  badan  independen  yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan  keputusan  dewan  syariah  nasional  pada  lembaga  keuangan  syariah tersebut.  DPS  memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam  penerapan  prinsip syariah  di  perbankan  syariah.  DPS  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
Kata Kunci: Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Syariah.

## PENDAHULUAN
Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih  luas  tentang  ekonomi  Islam,  dimana  tujuannya  adalah  memberlakukan sistem  nilai  dan  etika  Islam  ke  dalam  lingkungan  ekonomi.  Karena  dasar  etika inilah,  maka  keuangan  dan  perbankan  Islam  bagi  kebanyakan  muslim  adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu  dipandang  oleh  kebanyakan  muslim  sebagai  kewajiban  agama.  Kemampuan lembaga keuangan Islammenarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi  bahwa  lembaga  tersebut  sungguh-sungguh  memperhatikan  batas-batas yang digariskan oleh Islam.
Lembaga  keuangan  pada  dasarnya  sebuah  lembaga  perantara,  berposisi sentral  di  antara  pemilik  dana,  antara  penyimpan  dan  peminjam,  antara  pembeli dan  penjual,  serta  antara  pengirim  uang  dan  penerima  kiriman.  Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan  kemudian  membagikan  atau  meminjamkannya  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan.
Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat modern.  Berdasarkan  kenyataan  ini,  maka  umat  Islam  merasa  perlu  mendirikan lembaga  perbankan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Muslim  untuk dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas riba.
Bank  sebagai  lembaga  perantara  jasa  keuangan  ( financial  intermediary ), yang  tugas  pokoknya  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  diharapkan dengan  dana  dimaksud  dapat  memenuhi  kebutuhan  dana  pembiayaan  yang  tidak disediakan  oleh  dua  lembaga  sebelumnya,  baik  lembaga  negara  maupun  swasta. Dalam  kegiatan  penyaluran  dana,  bank  syariah  melakukan  investasi  dan pembiayaan.  Disebut  investasi,  karena  prinsip  yang  digunakan  adalah  prinsip penanaman  dana  atau  penyertaan,  dan  keuantungan  akan  diperoleh  bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi  hasil  yang  diperjanjikan  sebelumnya.  Disebut,  pembiayaan  karena  bank syariah  menyediakan  dana  guna  membiayai  kebutuhan  nasabah  yang memerlukannya dan layak memperolehnya (Ilyas 2015, 185).
Perbankan  syariah  dalam  aktivitas  operasionalnya  harus  menjalankan fungsinya  dengan  baik,  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan  yang  berlaku  dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam  aktivitas  perbankan  syariah  terdapat  salah  satu  pihak  terafiliasi  yaitu  DPS sebagai  pihak  yang  memberikan  jasanya  kepada  bank  syariah  atau  unit  usaha syariah  (UUS).  Dewan  inilah  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas informasi tentang  kepatuhan  pengelola  bank  akan  prinsip  syariah  (Suryani  2014, 104).  Sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  undang-undang  nomor  40  tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Presiden RI 2007) dan undang-undang nomor 21 tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  (Presiden  RI  2008)  yang  menyebutkan bahwa  bank  syariah  harus  memiliki  3  orang  DPS.  Peranan  DPS  sangat  strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia.
Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan  pengurusan  risiko  perbankan  syariah,  yakni  risiko  reputasi  yang
selanjutnya  memberi  kesan  pada  risiko  lain,  seperti  risiko  likuiditas.  Kegiatan perbankan  syariah  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  transaksi ekonomi  dan  selain  dari  hal-hal  yang  dilarang  oleh  Islam  seperti  riba,  judi, spekulasi dan lain-lain (Sutedi 2011, 131).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  DPS  dalam lembaga  keuangan  syariah  khususnya  pada  perbankan  syariah.  Penelitian  ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur dan hasil-hasil riset yang di sajikan dalam bentuk artikel jurnal.

## TELAAH LITERATUR
Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana,  juga  secara  khusus  mempunyai fungsi  amanah.  Artinya  berkewajiban  menjaga  dan  bertanggungjawab  atas keamanan  dana  yang  disimpan  dan  siap  sewaktu-waktu  apabila  dana  tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan bank  syariah  agar  tidak  menyimpang  dari  tuntunan  syariah  Islam,  maka  perlu adanya dewan pengawas syariah. Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan  dalam  menjamin  ke-islaman  keuangan  syariah  diseluruh  dunia.  Di Indonesia  peran  ini  dijalankan  oleh  DSN  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) (Prabowo 2012, 14).
Sebagai  lembaga  yang  memiliki  tugas  mengurusi  persoalan-persoalan keagamaan  Islam,  MUI  juga  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Berawal  dari  bermunculannya  DPS  di beberapa  lembaga  keuangan  syariah  yang  di  bentuk  oleh  lembaga  keuangan  itu sendiri,  maka  MUI  sebagai  payung  dari  lembaga  dan  organisasi  ke-Islaman  di Indonesia  menganggap  penting  dibentuknya  suatu  DPS  yang  bersifat  nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah (Misbach 2015, 81).
Pengawasan  ( control )  dalam  ajaran  Islam  (hukum  syariah),  terbagi menjadi dua hal, yaitu : (1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari  tauhid  dan  keimanan  kepada  Allah  SWT.,  (2)  Pengawasan  dari  pemimpin yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  tugas  yang  telah  didelegasikan,  kesesuaian antara  penyelesaian  tugas  dan  perencanaan  tugas,  dan  lain-lain  (Setianto  2019, 32).
DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalah.
Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, me review dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar  dapat  diyakini  bahwa  mereka  mematuhi  aturan  dan  prinsip  syariah  Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Setianto 2019, 33).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah library  research (kajian pustaka). Dengan demikian, pembahasan dalam kajian ini dilakukan berdasarkan telaah pustaka serta beberapa tulisan yang ada relevansinya  dengan objek kajian. Dalam hal ini obyek yang penulis maksudkan adalah buku-buku dan artikel jurnal
yang berkaitan dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan sumber- sumber pendukung lainnya.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  metode  konten  analisis,  yaitu metode  penelitian  yang  dimanfaatkan  untuk  menarik  kesimpulan  yang  reflikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Dalam menggunakan  konten analisis ada lima aturan yang ada. Pertama, harus berkaitan dengan masalah, kedua harus tuntas,  ketiga  tidak  saling  tergantung,  keempat  harus  bebas,  diperoleh  atas  dasar prinsip klasifikasi tunggal (Molong 2011, 221).
Analisis  yang  dilakukan  harus  berlandaskan  aturan  yang  dirumuskan secara  eksplisit.  Untuk  memenuhi  syarat  sistematis,  untuk  kategorisasi  isi  harus menggunakan  kriteria  tertentu.  Hasil  analisis  haruslah  menyajikan  generalisasi, artinya  temuannya  haruslah  mempunyai  sumbangan  teoritis,  temuan  yang  hanya deskriftif rendah nilainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Dewan Syariah Nasional (DSN)
MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  bidang keagamaan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  umat  Islam  Indonesia membentuk  suatu  dewan  syariah  yang  berskala  nasional  yang  bernama  dewan syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan  (SK)  MUI  nomor  kep-754/MUI/II/1999.  Lembaga  DSN  MUI  ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan  prinsip  syariah  dalam  operasional  di  lembaga  keuangan  syariah,  baik perbankan  syariah,  asuransi  syariah  dan  lain-lain.  Hal  ini  sebagaimana  termuat dalam  undang-undang  nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  pasal  32 maupun  undang-undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  pasal 109  yang  pada  intinya  bahwa  DPS  wajib  dibentuk  di  bank  syariah  maupun perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  DPS tersebut  hanya  dapat  diangkat  jika  telah  mendapatkan  rekomendasi  DSN  MUI. (Iswanto 2016, 430).
DSN  dibentuk  oleh  MUI  yang  bertugas  dan  memiliki  wewenang  untuk memastikan  kesesuaian  antara  produk  jasa,  dan  kegiatan  usaha  lembaga keuangann  syariah  (bank,  asuransi,  reksadana,  modal  ventura,  dan  sebagainya) dengan  prinsip  syariah.  Ada  tiga  hal  yang  melatarbelakangi  pembentukan  DSN, yaitu: (a) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam  bidang  perekonomian/yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tuntutan  syariat  Islam.  (b)  Efisiensi  dan  koordinasi para  ulama  dalam  menanggapi  isu-isu  yang  berhubungan  dengan  masalah ekonomi.  (c)  Mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  ekonomi  dan keuangan (Rivai 2010, 755).
Fungsi  utama  DSN  adalah  mengawasi  produk-produk  lembaga  keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu DSN membuat guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain  DSN  adalah  meneliti  dan  memberi  fatwa  bagi  produk-produk  yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
Selain  itu  juga  DSN  mempunyai  kewenangan  diantaranya:  (a) Memberikan  dan  mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang  akan  duduk  sebagai
anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  suatu  lembaga  keuangan  syariah. (b) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. (c) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,  seperti  bank  Indonesia  dan  badan  pengembangan  pasar  modal (BAPEPAM).  (d)  Memberikan  peringatan  kepada  lembaga  keuangan  syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (e)  Mengusulkan  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
Menurut  keputusan  DSN  nomor  01  tahun  2000  tentang  pedoman  dasar MUI, DSN bertugas sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai- nilai  syariah  dalam  kegiatan  perekonomian  pada  umumnya  dan  keuangan khususnya.  (b)  Mengeluarkan  fatwa  atas  jenis-jenis  kegiatan  keuangan.  (c) Mengeluarkan  fatwa  atas  produk  dan  jasa  keuangan.  (d)  Mengawasi  penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Selain  itu  juga  DSN  mempunyai  wewenang  sebagai  berikut:  (a) Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  DPS  di  masing-masing  lembaga  keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi  landasan  bagi  ketentuan/peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang,  seperti  departemen  keuangan  dan  Bank  Indonesia.  (c)  Memberikan rekomendasi  dan  atau  mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang  akan  duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah (LKS). (d) Mengundang para ahli  untuk  menjelaskan  suatu  masalah  yang  diperlukan  dalam  pembahasan ekonomi  syariah,  termasuk  otoritas  moneter/lembaga  keuangan  dalam  maupun luar  negeri.  (e)  Memberikan  peringatan  kepada  LKS  untuk  menghentikan penyimpangan  dari  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DSN.  (f)  Mengusulkan kepada  instansi  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan  apabila  peringatan tidak diindahkan.
Di  Indonesia,  otoritas  masalah  keagamaan  berada  di  bawah  MUI,  begitu pula  masalah  yang  berkaitan  dengan  dewan  syariah.  Dengan  berkembangnya LKS,  berkembang  pula  jumlah  DPS  yang  berada  pada masing-masing  LKS.  Hal ini  sering  kali  menimbulkan  munculnya  fatwa  yang  berbeda-beda  antara  DPS  di satu LKS dengan DPS di LKS lainnya.
Untuk  mengeluarkan  sebuah  fatwa,  MUI  membentuk  komisi  fatwa. Komisi  ini  menganalisis  permasalahan  yang  akan  difatwakan  dengan  merujuk pada  Al-Qur’an  dan  Hadits,  pendapat  empat  Imam mazhab serta  pendapat  para ulama terdahulu. Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independen diperlukan agar fatwa yang dihasilkan  benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  dapat  menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.
Dewan Syariah bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  (syariah)  untuk  dijadikan  pedoman  dalam kegiatan  transaksi  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  serta  mengawasi pelaksaan dan implementasinya. Anggota lembaga adalah para ahli hukum  Islam serta  praktisi  ekonomi,  terutama  sektor  keuangan,  baik  bank  maupun  non  bank yang  berfungsi  untuk  menjalankan  tugas-tugas  MUI.  Dalam  pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan badan pelaksana harian (BPH-DSN) yang melakukan
penelitian,  penggalian  dan  pengkajian  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan perbankan syariah.
Setelah  dianggap  cukup  memadai,  hasil  kajian  itu  dituangkan  dalam bentuk  rancangan  fatwa  DSN.  Rancangan  fatwa  DSN  ini  selanjutnya  dibawa dalam  rapat  pleno  pengurus  DSN  untuk  dibahas.  Kemudian  diputuskan  menjadi fatwa  DSN.  Finalisasi  fatwa  ini  terutama  dari  aspek  redaksional,  ditandatangani oleh penyusun dari BPH-DSN. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 43 fatwa yang  meliputi  produk  perbankan  syariah,  lembaga  keuangan  non-bank  seperti asuransi,  pasar  modal,  gadai  serta  berbagai  fatwa  penunjang  transaksi-transaksi lainnya yang ada pada lembaga keuangan syariah.

## Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pada  dasarnya  DPS  melanjutkan  perpanjangan  tangan  DSN  dalam merealisasikan  fatwa  yang  telah  diputuskan  oleh  DSN.  DPS  berperan  sebagai pengawas  dari  lembaga  keuangan  syariah  yang  mengawasi  setiap  operasional kegiatan  pebankan  syariah  baik  itu  bank  syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal syariah  dan  lain-lain,  sehingga  semua  lembaga  keuangan  syariah  dapat  berjalan sesuai  dengan  tuntutan  syariat  Islam.  DPS  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung  jawab  langsung  di  bawah  wewenang  Direksi  suatu  lembaga  keuangan syariah.  DPS  berhak  memberikan  masukan  kepada  pihak  pelaksana  lembaga keuangan syariah (Sultoni 2019, 108). DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan  yang  ada  di  lembaga  keuangan  syariah  dan  bertugas  mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut.
DPS  merupakan  badan  independen,  sehingga  untuk  menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) DPS  dipilih  oleh  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS).  (c)  Honorarium  DPS ditentukan oleh RUPS. (d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.
DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di  perbankan  syariah.  DPS  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  semua  produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  dan  undang-undang  nomor  21 tahun 2008 tentang  perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis,  DPS di lembaga  perbankan  menduduki  posisi  yang  kuat,  karena  keberadaannya  sangat penting dan strategis (Ilyas 2019, 199).
Peran  utama  para  ulama  dalam  DPS  adalah  mengawasi  jalannya operasional  bank  sehari-hari  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensial.  Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN (Irham 2019, 447).
Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi
DPS  dalam  pengawasan  kepada  industri  keuangan  syariah  baik  bank  (IKBS) maupun  nonbank  (IKNB).  Karena  setiap  industri  keuangan  syariah  baik  bank maupun  nonbank  diwajibkan  memiliki  dewan  pengawas,  yang  secara  otomatis baik  industri  keuangan  syariah  bank  maupun  non-bank  terikat  dengan  adanya aturan-aturan  syariah  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan,  hal  ini  dinamakan dengan kepatuhan syariah ( syariah compliance ) (Kurrohman 2017, 55).
Menurut  undang-undang  nomor  40  tahun  2007  pasal  109:  (1)  Perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  selain  mempunyai dewan  komisaris  wajib  mempunyai  DPS.  (2)  DPS  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi  MUI.  (3)  DPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  setiap  perusahaan  yang  berbadan hukum  perseroan  terbatas  wajib  mempunyai  DPS.  Sejalan  dengan  itu,  undang- undang  nomor  21  tahun  2008  pasal  32 menyebutkan:  (a)  DPS  wajib  dibentuk  di bank  syariah  dan  bank  umum  konvensional  yang  memiliki  UUS.  (b)  DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (c)  DPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas  memberikan  nasihat  dan saran  kepada  direksi  serta  mengawasi  kegiatan   bank  agar  sesuai  dengan  prinsip syariah.  (d)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukan  DPS  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  peraturan  bank  Indonesia.  Berdasarkan kedua  undang-undang  tersebut  kedudukan  DPS  sudah  sangat  jelas  dan  mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah. Menurut  pasal  21  PBI  No.  6/24/PBI/2004  anggota  DPS  wajib  memenuhi persyaratan  sebagai  berikut:  (1)  Integritas,  yaitu:  (a)  Memiliki  akhlak  dan  moral yang  baik,  (b)  Memiliki  komitmen  untuk  mematuhi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  (c)  Memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap pengembangan  operasional  bank  yang  sehat.  (d)  Tidak  termasuk  dalam  daftar tidak  lulus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  bank  Indonesia.  (2) Kompetensi,  yaitu  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
(3)  Reputasi  keuangan  yaitu  pihak-pihak  yang  tidak  termasuk  dalam kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau  komisaris  yang  dinyatakan  bersalah  menyebabkan  suatu  persoalan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Berdasarkan  keputusan  pimpinan  MUI  tentang  susunan  pengurus  DSN- MUI  nomor  Kep-98/MUI/III/2001,  DPS  menjalankan  fungsi-fungsi  sebagai berikut: (a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang  syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  syariah.  (b) Sebagai  mediator  antara  bank  dengan  DSN  dalam  mengomunikasikan  usul  dan saran  pengembangan  produk  dan  jasa  bank  memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari DSN. (c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.
Tugas  DPS,  antara  lain:  (a)  Mengawasi  jalannya  lembaga  keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat  pernyataan  secara  berkala  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  yang diawasinya  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  (c)  Meneliti  dan membuat  rekomendasi  produk  baru  dari  lembaga  keuangan  syariah  yang
diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai  Islam  dalam  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.
Untuk  melakukan  pengawasan  tersebut,  anggota  DPS  harus  memiliki kualifikasi  keilmuan  yang  integral,  yaitu  ilmu  fiqh muamalah  dan  ilmu  ekonomi keuangan  Islam  modern.  Kesalahan  besar  perbankan  syariah  saat  ini  adalah mengangkat  DPS  karena  kharisma  dan  kepopulerannya  di  tengah  masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah.
Secara  kelembagaan  struktur  DPS  pada  LKS  dapat  kita  lihat  sebagai berikut:  (a)  Dalam  struktur  perusahaan.  DPS  berada  setingkat  dengan  fungsi komisaris  sebagai  pengawas  direksi.  (b)  Jika  fungsi  komisaris  adalah  pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan pada manajemen  dalam  kaitan  dengan  implementasi  sistem  dan  produk-produk  agar tetap  sesuai  dengan  syariah  Islam.  (c)  Bertanggungjawab  atas  pembinaan  akhlak seluruh  karyawan  berdasarkan  sistem  pembinaan  keislaman  yang  telah diprogramkan  setiap  tahunnya.  (d)  Ikut  mengawasi  pelanggaran  nilai-nilai  Islam di  lingkungan  perusahaan  tersebut.  (e)  Bertanggungjawab  atas  seleksi  syariah terhadap penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.
Berikut ini struktur organisasi bank Islam yang memuat keberadaan DPS:

## Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Islam
Sumber: ( Rivai 2010, 164)
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  posisi  DPS  sejajar  dengan dewan  komisaris,  karena  DPS  dan  dewan  komisaris  harus  mendapat  persetujuan RUPS  dan  mewakili  kepentingan  RUPS  dari  segi  pengawasan  kesyariahan.  Jadi keduanya  sama-sama  bertanggungjawab  kepada  RUPS.  Selain  itu  perlu pertimbangan  mengenai  honorarium  para  anggota  DPS  bila  dianggap  sejajar
RUPS Dewan Komisaris DPS DIREKSI DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang
dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama.
DSN  tidak  dapat  membubarkan  DPS,  tetapi  hanya  mengajukan  kepada RUPS  untuk  membubarkan  DPS,  jika  tidak  melakukan  tugasnya  dengan  baik. Apabila  terjadi  penyimpangan  di  DPS,  maka  bank  Indonesia  dalam  hal  ini direktur  melaporkan  kepada  DSN  dan  kemudian  DSN  akan  merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS.
Adapun  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  praktik  pengawasan  pada  bank- bank syariah di Indonesia merupakan peran vital DPS tetapi belum berjalan secara optimal,  bahkan  sangat  jauh  dari  peran  yang  semestinya  mereka  jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga bank perkreditan rakyat syariah, tetapi juga di bank  umum  syariah.  Banyak  diantaranya  DPS  yang  tidak  berperan  atau  belum berperan  sama  sekali  dalam  mengawasi  operasional  perbankan  syariah  (Maulana 2014, 3).
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  DPS  baik  di  Indonesia  maupun  negara- negara  muslim  lainnya  adalah  bagaimana  menyatukan  berbagai  pandangan  dari ulama  yang  kadang  kala  berbeda  satu  sama  lainnya.  Dalam islamic  financial forum di  Bahrain  pada  Desember  1998,  permasalahan  kesatuan  fatwa  ulama global  (seluruh  negara-negara  muslim)  sempat  didiskusikan.  Tetapi  dengan pertimbangan  terdapatnya  kompleksitas  pendapat  serta  adanya  berbagai mazhab dalam  Islam,  maka  pembentukan international  syariah  board masih  berupa agenda, dimana sangat penting untuk ditindaklanjuti.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Faozan  bahwa t ugas  DPS  pastilah sangat  berat,  karena  memang  tidak  mudah  menjadi  lembaga  yang  harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks  yang  amat  luas  dan  komplek  yang  secara  umum.  Karena  menyangkut urusan-urusan  muamalah  dimana  ruang  interpretasinya  sangatlah  luas. Kesyariahan  sebuah  lembaga  keuangan  syariah  terletak  di  atas  pundak  mereka (Faozan 2014, 31).
Berdasarkan  AAOIFI  ( accounting  and  auditing  organization  of  Islamic financial  institutions )  telah  menyediakan  standar  untuk  DPS,  komposisi  dan aspek-aspek  yang  berkaitan,  seperti  peraturan,  laporan  dan  sebagainya.  Menurut standar  ini,  lembaga  syariah  harus  menjadi  lembaga  bebas  yang  terdiri  dari  para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri  dari  ahli-ahli  lain  dalam  bidang  institusi  keuangan  syariah  dengan pengetahuan  sains  undang-undang  Islam  yang  berkaitan  dengan  transaksi komersial.  DPS  diamanahkan  dengan  tugas  mengarahkan,  meneliti  dan mengawasi  kegiatan  institusi  keuangan  syariah  untuk  memastikan  bahwa  ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah (Prabowo 2017, 120).
Pengoptimalan  peranan  DPS  sangat  penting  untuk  memastikan  setiap transaksi  keuangan  dan  perbankan  sesuai  prinsip-prinsip  syariah  yang  merujuk kepada  Al-Qur’an  dan  Sunnah,  dalam  hal  ini  adalah  fatwa  DSN  MUI.  Pedoman dasar  DSN  MUI  bab  IV  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  DSN  MUI  mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi  para  pihak  untuk  mengambil  tindakan  hukum  yang  berkaitan,  yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS (Probowo 2017,  119). DSN  merupakan  satu-satunya  badan  yang  mempunyai  kewenangan mengeluarkan  fatwa  syariah  terhadap  jenis-jenis  kegiatan,  produk,  dan  jasa
keuangan  syariah,  serta  mengawasi  penerapan  fatwa  dimaksud  oleh  lembaga- lembaga  keuangan  di  Indonesia  ( Minarni  2013,  2) .    Di  samping  itu, peran  DPS dan  DSN  bukan  hanya  mengawasi  operasional  lembaga  keuangan  syariah  saja, tetapi  memiliki  peran  yang  lebih  besar  lagi  yaitu  turut  mendorong  tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Nelli 2015, 91).

## KESIMPULAN
DPS  adalah  badan  independen  yang  terdiri  dari  para  pakar  syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. Posisi DPS adalah sejajar dengan dewan komisaris,  karena  harus  mendapat  persetujuan  RUPS  dan  mewakili  kepentingan RUPS  dari  segi  pengawasan  kesyariahan.  Jadi  keduanya  sama-sama bertanggungjawab  kepada  RUPS.  Selain  itu  perlu  dipertimbangkan  mengenai honorarium  para  anggota  DPS  bila  dianggap  sejajar  dengan  anggota  dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama.
DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di  perbankan  syariah.  DPS  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  semua  produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  dan  undang-undang  nomor  21 tahun 2008 tentang  perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis,  DPS di lembaga  perbankan  menduduki  posisi  yang  kuat,  karena  keberadaannya  sangat penting  dan  strategis.  Peran  utama  para  ulama  dalam  DPS  adalah  mengawasi jalannya  operasional  bank  sehari-hari  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  syariah.  Hal  ini  karena  transaksi-transaksi  yang  berlaku  dalam  bank syariah  sangat  khusus  jika  dibanding  bank  konvensial.  Karena  itu,  diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  studi  pustaka,  sehingga penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  diantaranya  penelitian  hanya  fokus  kepada literatur-literatur  yang  bersumber  dari  hasil  pemikiran  para  ahli  dan  dari  hasil- hasil  riset  terdahulu  yang  di  telaah  melalui  jurnal  sehingga  diperlukan  kedepan untuk  melakukan  riset  lapangan  bisa  melalui  wawancara  kepada  para  DPS sehingga  mendapatkan  informasi  yang  lebih  terkait.  Sehingga  disarankan  agar penelitian ini juga bisa lanjutkan pada tahap penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Faozan,  Akhmad.  2014.  “Optimalisai  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada Lembaga  Keuangan  Syariah”. el-Jizya:  Jurnal  Ekonomi  Islam 2  (1):  23- 40. https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40. Ilyas,  Rahmat.  2015. “Konsep  Pembiayaan  Dalam  Perbankan  Syari’ah”. Jurnal Penelitian 9 (1): 183-204. http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859.
Ilyas, Rahmat. 2019. “Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari’ah”. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 7 (2): 189-202. http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019.
Irham,  Mawaddah.  2019.  “Analisi  Persepsi  Dosen  Terhadap  Perbankan  Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)”, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam IV (2): 436-456. http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v4i2.6490. Iswanto,  Bambang.  2016,  “Peran  Bank  Indonesia,  Dewan  Syariah  Nasional,
Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”. IQTISHADIA: Jurnal Kajian  Ekonomi dan Bisnis Islam 9 (2): 421-439. http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738. Maulana,  Hafiizh.  2014  “Implikasi  Kewenangan  Dewan  Pengawas  Syariah Terhadap  Sistem  Pengawasan  Di  Bank  Aceh  Syariah”. SHARE:  Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 3 (1): 1-20. http://dx.doi.org/10.22373/share.v3i1.1051.
Minarni,  Minarni.  2013.  “Konsep  Pengawasan,  Kerangka  Audit  Syariah  dan tata Kelola  Lembaga  Keuangan  Syariah”.  La_Riba:  Jurnal  Ekonomi  Islam  7 (1): 29-40. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3.
Misbach, Irwan. 2015. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi  Transaksi  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia”. Jurnal Minds:  Manajemen  Ide  Dan  Inspirasi 2  (1):  79-93.  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634.
Molong,  Lexy  J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi .  Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Nelli,  Fitra.  2015.  “Problematika  Kiprah  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS)  di Perbankan Syari’ah” . Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman 3 (1): 85-98. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/Al- masharif/article/view/1055.
Kurrohman,Taufik.  2017.  “Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Syariah Compliance  Pada  Perbankan  Syariah”. Surya  Kencana  Satu:  Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8 (2): 49-61.
http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694.
Prabowo,  Bagya  Agung.  2012. Aspek  Hukum  Pembiayaan  Murabahah  pada Perbankan Syariah . Yogyakarta: UII Press.
Prabowo.  Bagya  Agung,  and  Jasri  Bin  Jamal.  2017  “Peranan  Dewan  Pengawas Syariah  terhadap  Praktik  Kepatuhan  Syariah  dalam Perbankan  Syariah  di Indonesia”. Jurnal  Hukum:  IUS  QUIA  IUSTUM 24  (1):  113-129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.
Rivai,    Veithzal,  dkk.  2010. Islamic  Banking  Sistem  Bank  Islam  Bukan  Hanya Solusi  Mengahadi  Krisis  Namun  Solusi  Dalam  Menghadapi  Berbagai Persoalan Perbankan & ekonomi Gobal . Jakarta: Bumi Akasara. Presiden  RI.  2007.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  https://jabar.bpk.go.id/files/2009/03/UU-40- 2007-Perseroan-Terbatas.pdf.
Presiden  RI.  2008.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah. https://www.ojk.go.id/waspada-
investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Sya riah.pdf
Setianto . Anang  Wahyu  Eko.  2019.  “Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Pada  Lembaga Pembiayaan Syariah” . Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam 12 (1): 30- 39.
http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/60.
Suryani,  Suryani.  2014.  “Industri  Perbankan  Syariah  dalam  Cerminan  Aspek Sharia  Governance ”,  Ecomomica:  Jurnal  Ekonomi  Islam,  5  (1):  93-134. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766.
Sultoni, Hasan. 2019. “Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”. Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Bisnis Islam 6 (2): 106-115. https://staim-
tulungagung.ac.id/ejournal/index.php/Eksyar/article/view/396.
Sutedi.  Adrian.  2011. Pasar  Modal  Syariah:  Sarana  Investasi  Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.