Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 212

## TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN NASIONAL KEPADA PEKERJA OLEH BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
Reza Utami, SH Dessy Sunarsi SH., M.M
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
dessynew@ymail.com

## ABSTRAK
Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  mendasar  masyarakat  yang penyediaannya  wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagaimana  telah diamanatkan dalam UUD RI 1945. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem SJSN memberi  pengertian  terhadap  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  sebagai badan    Hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial, Rumusan  Masalah  Penelitian:  1.Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di  Rumah  sakit?  2.  Bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  perusahaan  pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS? Pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar  dipahami  upaya  lain  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  pasien  BPJS Kesehatan  adalah  denga  melakukan  upaya  mediasi  terhdap  pihak  peserta  BPJS Kesehatan  dan  pihak  rumah  sakit  apabila  di  perlukan  2.  Aturan  sanksi  tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang di kenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara  Negara  meliputi  Perizinan  terkait  usaha,  Izin  yang  di  perlukan dalam  mengikuti  tender  proyek,  Izin  memperkerjakan  tenaga  kerja  asing,  Izin perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## ABSTRACT
Health services are one of the basic rights of society, the provision of which must be administered by the government as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 1 number 6 of the SJSN System Law defines the Social  Security  Administration  as  a  legal  entity  established  to  administer  social security  programs.  Research  Problems:  1.  How  is  the  legal  protection  for  BPJS Kesehatan  users  who  do  not  get  health  facility  services  at  the  hospital?  2.  How are  the  sanctions  applied  to  employing  companies  that  do  not  include  their workers  in  the  BPJS  program?  BPJS  Kesehatan  installs  an  information dashboard regarding the number of rooms available so that it is understood that
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 213
another effort to fulfill the rights and obligations of BPJS Kesehatan patients is to make efforts to mediate between BPJS Kesehatan participants and the hospital if needed 2. Sanctions rules for not getting certain public services in charge of non- state  administrators  including  business-related  permits,  permits  required  in participating  in  project  tenders,  permits  to  employ  foreign  workers,  permits  for workers / labor service providers or building permits (IMB)

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  hukum  yang  berdasarkan konstitusional  atau  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  rangka usaha melaksanakan tugas Pemerintah Republik Indonesia memajukan kesejahteraan umum termasuk pelayanan kesehatan rakyat. 1
Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  mendasar masyarakat  yang  penyediaannya  wajib  diselenggarakan  oleh pemerintah  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya ditulis UUD 1945) dalam pasal 28H ayat(1),ayat (2), dan ayat (3) yang menyatakan:
Ayat (1): “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Ayat (2): “Setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan”
Ayat (3):
“Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”
1 CST Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia ,  Jakarta : PT Melton Putra, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 4
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 214
Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh jaminan  kesehatan  dari  negara.  Setiap  orang  dengan  status  sosial  yang berbeda-beda  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  kesehatan  yang memadai. Peningkatan kesehatan harus terus menerus diupayakan agar bisa  memenuhi  standar  hidup  sehat  jasmaniah  sehingga  setiap  orang dapat hidup produktif baik itu kehidupan sosial maupun ekonomi. Dari bunyi  Pasal  34  ayat  2  UUD  1945  mengandung  makna  bahwa pemerintah  atau  negara  berkewajiban  membuat  sebuah  program  yang dapat  digunakan  untuk  membantu  masyarakat  miskin  untuk  berobat, memperoleh pengahasilan dan pekerjaan yang layak. 2
Beberapa pragram yang sudah diluncurkan pemerintah antara lain:
JAMKESMAS  (Jamiman  Kesehatan  Masyarakat),  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (untuk  selanjutnya  disingkat  BPJS) Kesehatan  membantu  masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk  berobat dengan  gratis,  Kartu  Indonesia  Sehat,  Kartu  Indonesia  pintar. Berbanding  dengan  negara  lain  bahwa  Negara  harus  mejamin kesejahteraan masyarakat.
Jaminan  Sosial  Nasional  ini  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh Warga Negara Indonesia Untuk  menyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial  maka  dibentuklah BPJS tersebut.
Pada Tahun 2004 pemerintah memberlakukan UU Nomor 40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (selanjutnya ditulis  UU  Tentang  SJSN)  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Sistem SJSN  memberi  pengertian  terhadap  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan
2 Ibid., hlm 30
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 215
Sosial sebagai badan  Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 3
BPJS  kesehatan  berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan”.  Jaminan  kesehatan  menurut  Undang-Undang  SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip  asuransi  sosial  dan prinsip  ekuitas,  dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta  memperoleh manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatan.  Tugas  dari  BPJS  kesehatan  dalam melaksanakan  fungsi  sebagaimana  yang  diatur  pada  pasal  10  Undang- Undang No 24 Tahun 2011  BPJS kesehatan  bertugas untuk:
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayar manfaat dan/atau  membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional, tertanggal 23 November 2017. Presiden menginstruksikan Direksi BPJS Kesehatan memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) mendapatkan  akses  pelayanan  jaminan  kesehatan  yang  berkualitas melalui  pemberian  identitas  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dan
3 Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indonesia, Surabaya:Sinar Grafika. 2017 hlm 26
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 216
perluasan  kerjasama  dengan  fasilitas  kesehatan  yang  memenuhi persyaratan.
“Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,”
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017. 4
1. Memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan  jaminan  kesehatan  yang  berkualitas  melalui  pemberian identitas  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dan  perluasan  kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan.
2. Meningkatkan  kerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan  terkait dalam  rangka  kepatuhan  dan  terlaksananya  program  Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal.
3. Meningkatkan  kerja  sama  dengan  Kementrian/  Lembaga  atau  pihak lain  dalam  rangka  kampanye  dan  sosialisasi  ( public  education ) program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Melakukan  pengkajian  implementasi  program  Jaminan  Kesehatan Nasional dan memberikan bahan masukan untuk perbaikan kebijakan program Jaminan
Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan  dan  meningkatkan  kualitas  program  Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Meningkatkan  jumlah  kerja  sama  dengan  apotek  yang  memenuhi syarat  untuk  menjamin  ketersediaan  obat  program  Rujuk  Balik
4 Instruksi Presiden Jokowi untuk BPJS Kesehatan. http://health.rakyatku.com/read/75489/2017/11/26/ini-instruksi-presiden-jokowi-untuk- bpjskesehatan diakses tgl  04 jan 2019 pkl  15:09
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 217
dengan  kriteria  dan  proses  penunjukan  kerja  sama  yang  transparan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis; dan
7. Menyediakan  dan  memberikan  data  program  Jaminan  Kesehatan Nasional  secara  berkala  kepada  Menteri  kesehatan  dalam  rangka peningkatan mutu.
Dalam  praktik  pelayanan  kesehatan,  terdapat  tiga  subjek  yang berperan  secara  berkesinabungan  yaitu:  rumah  sakit,  dokter  dan  pasien. Ketiga  subyek  tersebut  memiliki  masing-masing  hak  dan  kewajiban  yang saling  terkait.  Rumah  sakit  memiliki  arti  penting  dalam  memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah  sakit  merupakan  hal  penting  dan  harus  dijaga  serta  ditingkatkan kualitasnya  sesuai  standar  pelayanan  yang  berlaku  agar  mayarakat  dapat merasakan pelayanan yang optimal.
BPJS Kesehatan ada 2 jemis
1) BPJS  Kesehatan  Mandiri  (peserta  diwajibkan  membayar  iuran  sesuai kelas yang diinginkan).
2) BPJS  Kesehatan  gratis  (program  Pemerintah)  yang  disosialisasikan memalui  kelurahan  yang  mana  setiap  warganya  harus  mempunyai BPJS  Kesehatan  sekalipun  yang  gratis  (tidak  di  bebankan  iuran bulanan).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  normatif    yaitu  penelitian  hukum  yang  dengan  cara penelitian hukum kepustakaan. 5 Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah  penelitian  hukum  doktriner  dan  juga  disebut  sebagai  penelitian
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.23
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 218
perpustakaan  atau  study  dokumen  disebut  penelitian  hukum  doktriner. 6 Adapun  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  yang  di  gunakan  pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  Perundang-undangan.  Penelitian  hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan 7 .

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna BPJS Kesehatan Yang Tidak Mendapatkan Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Setiap  orang  berhak  dan  wajib  mendapatkan  kesehatan  dalam derajat yang optimal. Itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus  menerus  diupayakan  untuk  memenuhi  hidup  sehat.  Pasal  28H Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Amendemen kedua menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.”
Perlindungan  sosial  yang  diselenggarakan  oleh  negara  dalam menjamin  warga  negaranya  untuk  memenuhi  jaminan  kesehatan  pada dasarnya telah diatur secara jelas di dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi PBB  Tahun  1948  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Resolusi  World Health Assebmly (WHA) Tahun 2005. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa  setiap  negara  perlu  mengembangkan  skema  Universal  Health Coverage  (UHC)  melalui  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial  untuk menjamin  pembiayaan  kesehatan  yang  berkelanjutan.  Lebih  lanjut penerapan jaminan sosial ini perlu diakomodasi dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika,2002 hlm 13
7 Dyah Ochtorina Susanti& A’an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research) Jakarta: Sinar Grafika 2014
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 219
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah menetapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program BPJS kesehatan baik itu tentang tarif maupun prosedur dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.  Pada  peraturan  tersebut  agar  peserta  tidak  dipungut  bila memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan. Sementara BPJS kesehatan  telah  menyiapkan  petugas  disetiap  Rumah  Sakit  agar  dapat mengawal  dan  mendampingi  serta  memberika  pelayanan  kepada peserta dalam memanfaatkan haknya untuk berobat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
Soetjipto  rahardjo  mengemukakan  bahwa  perlindungan  hukum adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam kepentingannya  tersebut.  Sedangkan  menurut  Muchsin,  perlindungan hukum  merupakan  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidahkaidah  yang  menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 89
Pengertian  pelayanan  kesehatan  mendeffinisikan  pelayanan kesehatan  adalah  setiap  upaya  yang  diselenggarakan  secara  sendiri atau  bersama-sama  dalam  suatu  organisasi  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan  mengobati  penyakit  serta memulihkan  kesehatan  perseorangan,  kelompok  dan  ataupun masyarakat. 10
8 Ray Pratama Siadari, Teori Perlindungan Hukum.
http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html diakses pada 14 Januari
9 pukul 13:06 10 Rismawati,” Pelayanan BPJS Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Karang Asam Kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda , vol 3 no.5 2015 hlm. 1673 diakses 2 maret 2019
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 220
Apabila  peserta  BPJS  ditolak  oleh  rumah  sakit,  maka perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  peserta  ialah  peserta diberikan  hak  untuk  menyampaikan  keluhan  dan  pengaduan  atas pelayanan  yang  diberikan  rumah  sakit  dan  diberikan  informasi  dan saran  bagaimana  cara  peserta  memperoleh  haknya  seperti  diberikan informasi rumah sakit lain sebagai rujukan alternatif.
Hal  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 25 ayat (1) huruf e, yang mengatakan bahwa:
“(1)  Setiap  peserta  mempunyai  hak  untuk:  e.  menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan yang bekerja sama;”
Selain  itu  hak  peserta  tersebut  juga  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Republik
Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 45 ayat (1). Perlindungan selanjutnya yang diberikan kepada peserta BPJS yang mengalami penolakan oleh rumah sakit yaitu hak untuk menuntut ganti rugi kepada rumah sakit terkait. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf q dan r, yang mengatakan bahwa: “Setiap pasien mempunyai hak:  q.  menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit  apabila  Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik  secara  perdata  ataupun  pidana;  dan  r.  mengeluhkan  pelayanan Rumah  Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  melalui media  cetak  dan  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 221
perundangundangan.” Selain itu hak untuk menuntut ganti rugi ini juga diatur  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Pasal  58  ayat  (1)  yang berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”
Pelayanan  umum  ( public  services )  memang  sarat  dengan  berbagai masalah  apalagi  wilayah  jangkauannya  sendiri  sangat  luas  meliputi sektor  profit  ataupun  non  profit.  Sedemikian  luas  jangkauannya sehingga  tidak  mudah  mendeskripsikan  persepsi  masyarakat  terhadap pelayanan  umum.  Adanya  perbedaan  persepsi  itu  memang  lumrah sebagai  konsekuensi  sudut  pandang  yang  berbeda-beda,  tetapi bukannya  tidak  dapat  dipertemukan.  Persepsi  itu  sendiri,  sebenarnya tidak  lain  pemahaman  atau  pengertian  seseorang  terhadap  sesuatu hal. 11
Upaya  yang  dilakukan  BPJS  Kesehatan  untuk  memnuhi  hak-hak peserta BPJS Kesehatan:
1. Yang  paling  utama  adalah  meningkatkan  mutu  pelayanan  kepada peserta  dengan  menanamkan  kepada  seluruh  karyawan  BPJS bahwa petugas BPJS adalah pelayanan peserta BPJS baik dikantor maupun di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.
2. Menempatkan  petugas  BPJS  di  rumah  sakit  selain  untuk memberikan  pelayanan  adminitrasi  dan  informasi  kepada  peserta BPJS,  petugas  BPJS  diharuskan  mendampingi  peserta  BPJS  yang mengalami  kendala  dengan  Rumah  Sakit  untuk  diselesaikan  pada manjemen Rumah Sakit
11 Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 207
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 222
3. Menyiapkan leaflet, brosur  dan  media  informasi  tentang  hak  dan kewajiban yang harus diketahui oleh peserta BPJS.
4. Menyiapkan hotline  service yang  siap  melayani  peserta  yang membutuhkan informasi mengenai BPJS Kesehatan.
Mengenai  kasus  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah.  Tetapi  pada  kenyataannya  pasien  peserta  BPJS  masih belum  merasakan  kualitas  pelayanan  kesehatan  sesuai  harapan. Kesehatan merupakan salah satu bagian yang penting bagi semua umat manusia  dalam  menjalankan  setiap  aktifitasnya.  Kesehatan  diartikan sebagai  suatu  keadaan  yang  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif seara  sosial  dan  ekonomis.  Puskemas,  Dokter  Keluarga  (Klinik)  dan Rumah  Sakit  sebagai  salah  satusarana  kesehatan  yang  memberikan pelayanan  kesehaan  kepada  masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat strategis  dalam  mempercepat  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  puskesmas,  dokter  keluarga  (klinik)  dan rumah  sakit  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang  bermutu sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dan  dapat  menjangkau  seluruh lapisan  masyarakat  BPJS  menggunakan  sistem  pembiayaan  (skema Indonesia  case  basw  groups),  (INA-CBG’s)  adalah  sebuah  sistem untuk  menentukan  tariff  standar  yang  digunakan  oleh  rumah  sakit sebagai  referensi  biaya  klaim  ke  pemerintah  selaku  pihak  BPJS  atas biaya  pasien  BPJS  yang  tercantum  dalam  Permenkes  No.69    Tahun 2013  tentang  tarif  pelayanan  kesehatan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN).  Walaupun  telah  menggunakan  sistem  pembiayaan ( skema  Indonesia  case  base  groups ),  (INA-CBG’s)  ternyata  belum dapat  mengurangi  atau  mengatasi  masalah  klaim  pembayaran  kepada rumah  sakit.  Selain  faktor  utama  tersebut      adanya  masalah-masalah
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 223
lain  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  pelayanan  dirumah  sakit  yang tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijanjikan  oleh  pemerintah  yaitu  untuk mensejahterakan  rakyat  terutama  rakyat  miskin  dalam  masalah kesehatan permasalahannya menurut pengguna BPJS yaitu:
1. Pelayanan di Rumah Sakit.
Pasien  sering  diperlakukan  tidak  semestinya  dalam  pemberian pelayanan  kesehatan  seperti,  perawat  dan  dokter  dalam  melayani pasien  BPJS  Kesehatan  seperti  abat  tidak  di  cover  secara seluruhnya  oleh  BPJS  serta  tidak  jarang  ada  yang  secara  harus diminta untuk pindah ke rumah sakit  lain.

## 2. Kebijakan dan peraturan.
Beberapa  kebijakan  dan  peraturan  soal  BPJS  dan  JKN  dinilai memberikan  dampak  bagi  pelayanan  di  rumah  sakit  dan  provider. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah kebijakan Joko Widodo yang  mengeluarkan  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS).  Kebijakan  ini hanya  akan  menambah  masalah  baru,  karna  membuat  bingung peserta soal penggantian kart dan beberapa masalah lainnya.

## B. Penerapan  Sanksi  perusahaan  Pemberi  Kerja  Yang  Tidak Mengikut Sertakan Pekerjanya Dalam Program BPJS
Mengacu pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, memberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi  peserta BPJS serta tidak memberi  data yang benar maka  di  jatuhi  sanksi  administratif.  “berupa  tegura  tertulis,  denda  dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu 12
12 Pemerintah bahas penerapan sanksi BPJS kesehatan, https//m.hukumonline.com diakses tgl 13 juni 2019 pkl 16;09.
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 224
Sanksi  pidana  sebagaimana  pasal  55  UU  BPJS  dapat  di  berikan kepada pemberi kerja yang tidak menunaikan kewajibannya membayar iuran kepada BPJS. Pidan yang dijatuhkan berupa penjara paling lama 8 tahun atau denda 1 miliar rupiah untuk mencegah potensi penggelapan. Di khawatirkan pemberi pekerja tidak langsung menyetorkan uang yang dipungutnya  ke  BPJS  atau  jumlah  setoran  tidak  sesuai  dengan  gaji pekerja.
BPJS  meningkatkan  agar  perusahaan  segera  mendaftarkan  diri  dan pekerjanya  menjadi  peserta  BPJS,  khususnya  Kesehatan.  Mulai  1 Januari  2015  sanksi  itu  secara  bertahap  mulai  diterapkan.  Ia memperkirakan  untuk  tahap  awal,  BPJS  Kesehatan  akan  melayangkan surat teguran kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan.
BPJS akan mendata pemberi kerja atau perusahaan mana saja yang belum  mendaftar  menjadi  peserta  BPJS.  Itu  dapat  diketahui  saat  orang yang bersangkutan hendak menggunakan jasa pelayanan publik. Sebab, ketika orang yang bersangkutan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maka tidak bisa mendapat pelayanan publik tertentu.
BPJS  Kesehatan  bisa  melayangkan  surat  teguran  kepada  orang tersebut,  “sanksi-sanksi  itu  sebagai  upaya  mendorong  kepatuhan,  agar kewajiban yang ada di UU dilaksanakan perusahaan (pemberi kerja). 13
Jadi  Apabila  terjadi  masalah  antara  Peserta  dengan  fasilitas kesehatan  atas  pelayanan  yang  diberikan  tidak  memuaskan  maka Peserta  dapat  mengajukan  pengaduan/keluhan  kepada  Fasilitas Kesehatan  dan  diselesaikan  oleh  para  pihak  secara  musyawarah.  Jika keluhan  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  dapat  diteruskan  ke  jenjang selanjutnya, yaitu ke BPJS Kesehatan setempat.
13 Pemerintah bahas penerapan sanksi BPJS Kesehatan, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt549149f19f7e9/pemerintah-bahas-penerapan- sanksibpjs-kesehatan 23 oktober 2019 pkl 12.00
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 225
Dalam naskah Akademik Rumusan UU BPJS derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulit nya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitsn akses pelayanan ini mempengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  tidak  adanya  kemampuan secara  ekonomi  dikarenakan  biaya  kesehatan  memang  mahal. Peningkatan  biaya  kesehatan  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor seperti  perubahan  pola  penyakit,  perkembangan  teknologi  kesehatan dan kedokteran, pola pembiayan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket ,  kondisi  geografis  yang  sulit  untuk  menjang  kau  sarana kesehatan,  derajat  kesehatan  yang  rendah  berpengaruh  terhaap  rendah produktifitas  kerja  yang  pada  akhirnya  menjadi  beban  masyarakat  dan pemerintah.
Disamping  itu,  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  penolakan  oleh rumah  sakit  terhadap  peserta  BPJS  maka  BPJS  sebagai  penyelenggara jaminan kesehatan melakukan beberapa tindakan pencegahan. Tindakan tersebut  yaitu  dengan  memberikan  informasi  kepada  peserta  BPJS mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban peserta, bagaimana cara atau  prosedur  mereka  memperoleh  hak  tersebut  serta  melakukan pengawasan  terhadap  Rumah  Sakit.  Hal  tersebut  sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf g dan Pasal 13
Dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  medis,  maka  rumah  sakit (employer)  dapat  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang  dibuat  oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate.Doktrin  Vicarious  Liability  ini,  sejalan  dengan  Pasal  1367 KUH Perdata. 14
Dalam  Negara  hukum  seperti  halnya  Negara  Indonesia  peran regulasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah.
14 Muhammad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan , Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 41
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 226
Penyelenggaran  pemerintah  harus  tunduk,  berdasar  dan  dipertanggung jawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundan-undangan. semua orang termasuk
penyelenggara  Negara  tunduk  kepada  perturan  perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di perlukan untuk menjamin ketertiban, kepastian,  dan  keadilan  hukum  serta  terwujudnya  kesejahteraan  sosial. Regulasi  dalam  penyelenggaraan  jaminan  sosial,  sangat  menentukan sukses  tidaknya  system  jaminan  sosial  untuk  memperkokoh  ketahanan nasional,  dengan  memberikan  perlindungan  untuk  menjamin  seluruh rakayat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak.  Ada lima alasan berkenan dengan pentingnya regulasi dalam penyekenggaraan jamian sosial sebagai berikut:
1. Jaminan  sosial  timbul  karena  peraturan  perundang-undangan.
Dengan  kata  lain  peraturan  perundang-undangan  yang  melahirkan jamian  sosial.  Hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  jaminan  sosial diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Berbeda  dengan asuransi  komersial  yang  lahir  karena  perjanjian,  berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Menjanin  hak  dan  kewajiban,  serta  tanggung  jawab  para  pihak (pesrta, pemberi kerja, pemerintah, penyelenggaraan, penyedia jasa layanan  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan)  diatur  secara  adil, teransparan dan dapat di laksanakan secara efektif.
3. Membuka  akses  yang  lebih  luas  bagi  kepersetaan  semesta  jaminan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mencegah  terjadinya  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  dan moral hazard dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
5. Memberikan  perlindungan  secara  adil  kepada  pekerja,  pelaku usaha,serta  fakir  miskin  dan  orang  yang  tidak  mampu,  agar
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 227
memperoleh  akses  yang  sama  untuk  menjadi  perserta  jaminan sosial.
Dasar  hukum  jaminan  kesehatan  Nasional.  Peraturan  perundang- undangan yang memerintahkan dan memberi kewenangan penyelenggaraan JKN
terbentang  luas,  mulai  dari  UUD  1945  hingga  peraturan  menteri  dan lembaga.  Pemerintah  telah  mengundangkan  (dua  puluh  dua)  peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum penyelenggara program JKN  dan  tata  kelola  BPJS  Kesehatan.  Hingga  akhir  Februari  2017, dasar  hukum  penyelenggara  program  JKN  dan  tata  kelola  BPJS Kesehatan  diatur  dalam  2  (dua)  pasal  UUD  1945,  2  (dua)  Pasal  UUD 1945,  2  (dua)  buah  Undangundang,  6  (enam)  Peraturan  pemerintah,  5 (lima)  Peraturan  presiden,  4  (empat)  peraturan  mentri  dan  1  (satu) Peraturan BPJS kesehatan,  Karyawan yang wajib diikutsertakan dalam BPJS  oleh  Perusahaan  selaku  pemberi  kerja  terdapat  didalam  Pasal  3 Ayat (1) yang berbunyi :
“Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara Wajib :
a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya ; dan
b. Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
Sanksi  Pemberi  Kerja  yang  melanggar  kewajiban  mendaftarkan karyawannya  sebagai  peserta  BPJS  adapun  sanksi  jika  perusahaan selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan  pekerjanya  sebagai  peserta  kepada  BPJS  adalah  sanksi
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 228
administratif. Pada pasal 17 ayat (1) UU BPJS dan pasal 5 ayat (1) PP 86/2013.
Pasal 17 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUD BPJS dan Pasal 5 ayat (2) PP
86/2013 menyatakan sanksi administratif  itu dapat berupa :
a. Teguran tertulis;-> dilakukan oleh BPJS.
b. Denda ;-> dan/atau> dilakukan oleh BPJS.
c. Tidak  mendapat  pelayanan  public  tertentu.>dilakukan  oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
Pasal  9  ayat  (1)  PP  86/2013  Menyatakan  aturan  sanksi  tidak mendapatkan  pelayanan  publik  tertentu  yang  di  kenai  kepada  pemberi kerja selain penylenggara Negara meliputi:
a. Perizinan terkait usaha
b. Izin yang di perlukan dalam mengikuti tender proyek
c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh atau
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

## 4. PENUTUP

## A. Kesimpulan

## Hasil penelitian menunjukkan bahwa
1. Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  peserta  BPJS  Kesehatan  yang dilakukan  rawat  inap  dirumah  sakit  dari  aspek  regulasi  sudah  terlidungi hak  –  haknya  baik  sebagai  jasa,  sebagai  pasien  rumah  sakit  maupun sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan.  Dalam  penerapaannya  masuk  terdapat kekurangan yang  menimbulkan ketidak puasan pasien terhadap pelayanan
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 229
dirumah  sakit,seperti  kurangnya  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak rumah  sakit  terhadap  peserta  BPJS  Kesehatan.  Upaya  hukum  yang  telah dilakukan  BPJS  Kesehatan  dalam  rangka  memenuhi  hak  dan  kewajiban pasien  adalah  menempatkan  beberapa  petugas  BPJS  Kesehatan  dirumah sakit  untuk  menangani  prosedur  keluhan  oleh  peserta  BPJS  Kesehatan. Pihak  BPJS  Kesehatan  memasang dashboard informasi  mengenai  jumlah kamar  yang  tersedia  agar  dipahami  upaya  lain  untuk  memenuhi  hak  dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah denga melakukan upaya mediasi terhdap  pihak  peserta  BPJS  Kesehatan  dan  pihak  rumah  sakit  apabila  di perlukan. 15
2. Aturan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang di kenai kepada  pemberi  kerja  selain  penyelenggara  Negara  meliputi  Perizinan terkait  usaha,  Izin  yang  di  perlukan  dalam  mengikuti  tender  proyek,  Izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja /  buruh  atau  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Sanksi  pidana  dapat  di berikan  kepada  pemberi  kerja  yang  tidak  menunaikan  kewajibannya membayar  iuran  kepada  BPJS.  Pidana  yang  dijatuhkan  berupa  penjara paling  lama  8  tahun  atau  denda  1  miliar  rupiah  untuk  mencegah  potensi penggelapan. Di khawatirkan pemberi pekerja tidak langsung menyetorkan uang yang dipungutnya  ke BPJS atau jumlah setoran tidak sesuai  dengan gaji  pekerja.  Pelaksanaan  penerapan  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak mengikut  sertakan  pekerja  dalam  program  jaminan  sosial  BPJS Ketenagakerjaan  tidak  berjalan  efektif  dikarenakan  banyak  menemukan kendala  kesepahaman  yang  tidak  kuat  antara  dinas-dinas,  kurangnya petugas BPJS. Proses pelaksanaaan penerapan sanksi tidak berjalan efektif
15 Shoraya  Yudithia,  Muhammad  Fakih,  Kasmawati, “Perlindungan  Hukum  Terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Ssakt” Vol.1 no. 2 2018hlm 116
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 230
bukan  disebabkan  oleh  budaya  hukum  dan  struktur  hukumnya  tetapi karena subtansi hukumnya ( legal subtance ).

## B. SARAN
1. Untuk meningkatkan kepuasan peserta, disarankan BPJS Kesehatan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang diwujudkan  dengan  lima  dimensi  kualitas  jasa,  yaitu: tangible,  reability, responsiveness,  assurance serta empathy .  Diantaranya  ialah  menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih baik bagi lagi untuk kenyamanan peserta serta lebih  meningkatkan  lagi  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  yang bertugas  dalam  menangani  keluhan  yang  disaampaikan  peserta  BPJS Kesehatan.  Sehingga  dengan  di  pertahankan  dan  di  tingkatkan  pelayanan yang di berikan akan meningkatkan pula kepuasan peserta terhadap BPJS Kesehatan.
2. Seharusnya  BPJS  Ketenagakerjaan  sebelum  menerapkan  sanksi  kepada perusahaan yang belum mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu melakukan tahap sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Jakarta. Sinar Grafika, 2011
Andika  Wijaya, Hukum  Jaminan  Sosial  Indonesia ,  Surabaya.  Sinar  Grafika. 2017
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 231
Asih  Eka  Putri, Paham  SJSN  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional ,  Jakarta, FriedrichEbert-Stiftung, 2014
Bambang Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam Praktek , Jakarta:  Sinar Grafika,
2002
Benyamin  Lumenta, Pelayanan  Medis  :Citra,  Konflik  dan  Harapan , Yogyakarta. Penerbit Kanisius:,1987
C.S.T  Kansil, Pengantar  Hukum  Kesehatan  Indonesia ,  Jakarta.  PT  Melton Putra, Cetakan Pertama, 1991
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia . Jakarta Balai Pustaka, Jilid I 2002
Dyah Ochtorina Susanti& A’an Effendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) Jakarta. Sinar Grafika 2014
Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
Fredy Tengker, Hak Pasien , Bandung. Mandar Maju  2007
Hermien  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran, PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1998
Imbalo,S.P. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta : EGC; 2006
Muhammad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan , Kencana, Jakarta, 2015
Richards,  Edward  P  &  Khatarine  C.  Rathbun,  Law  and  The  Physician,  A
Practical Guide, Boston: Litle Brown and Company, 1993
Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian disertasi dan Tesis , Jakarta. PT Raja Gravindo Persada, Cetakan ke-2, 2015
Satjipto Raharjo, permasalahan hukum di Indonesia , Bandung. Alumni, 1981
Soekijo  Notoatmodjo, Promosi  Kesehatan  (Teori  dan  Aplikasi), Jakarta: Rineka Cipta, 2005
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … ..
Page 232
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Hukum  Kesehatan ,  Bandung  :  CV  Remadja Karya, Cetakan Pertama, 1987
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Segi Hukum  Acara  Serta  Kendala  Implementasinya ,  Jakarta.  Kencana Prenada Media Group 2008
Titik Triwulan Tutuik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, Cetakan Pertama 2010
Weisstub, David N dan Pintos,Guillermo Diaz, Autonomy and Human Rights in Health Care, Springer: Dordrecht Netherlands, 2008
Wiku Adisasmita, Sistem Kesehatan, Rajawali Press. Jakarta Cetakan 3, 2010
Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya , Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009

## B. JURNAL
Andry  Fahrozy,  hubungan  kualitas  pelayanan  rumah  sakit  dengan  kepuasan pasien pengguna bpjs kesehatan di rumah sakit abdul wahab sjahranie samarinda, vol 5 no.1 2017
Novrialdi.  J,”  pelayanan  kesehatan  bagi  pasien  bpjs  (badan  penyelenggara jaminan  sosial)  di  rumah  sakit  umum  daerah  kabupaten  siak  tahun 2016, jom fisip Vol. 4 No. 2 2017
Rismawati,” pelayanan bpjs kesehatan masyarakat di puskesmas karang asam kecamatan sungai kunjang kota samarinda, vol 3 no.5 2015
Sri  Rahayu,  analisis  kualitas  pelayanan  bpjs  dan  kualitas  pelayanan  rumah sakit  terhadap  kepuasan  konsumen  di  rumah  sakit  natar  medika  natar lampung selatan, Vol. 02 no.2,  2016
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 233
Shoraya  Yudithia,  Muhammad  Fakih,  Kasmawati,”  Pelindungan  Hukum Terhadap  Pesrta  BPJS  Kesehatan  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  di Rumah Sakit” vol. 1 no 02, 2018
Trisna  Widada,”  Peran  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu),” Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.23,No. 2, 2017

## C. INTERNET
Eko  Wahyu  Basuki,”  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science Tahun 2016 http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/ diakses 2 maret 2019 23:00
http://www.infobpjskesehatan.com/2016/04/sejarah-bpjs.html,Admin   BPJS,
Diakses 12 Januari 2019 pukul 17.00
Ihya  Ulum  Aldin,  Perusahaan  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  Sangat  Minim.
https://katadata.co.id diakses tanggal 01 Oktober 2019 pkl 21:20 Instruksi Presiden Jokowi untuk BPJS Kesehatan. http://health.rakyatku.com/read/75489/2017/11/26/ini- instruksipresiden-jokowi-untuk-bpjs-kesehatan 04jan2019 15:09 Pemerintah bahas penerapan
sanksi BPJS kesehatan, https//m.hukumonline.com diakses tgl 13 juni 2019 pkl 16;09 Pemerintah bahas penerapan sanksi BPJS Kesehatan,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt549149f19f7e9/pemerinta h-bahas-penerapan-sanksi-bpjs-kesehatan diakses  tgl  23  oktober  2019 pkl 12.00
Perusahaan  peserta  BPJS  ketenagakerjaan  sangat  minim.https://katadata.co.id
diakses tanggal 29 September 2019 pkl 21:33 Ray Pratama Siadari, Teori Perlindungan Hukum.
Reza dan Dr. Dessy, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan … .. Page 234
http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori- perlindunganhukum.html diakses pada 14 Januari 2019 pukul 13:06
Rishna  Maulina,ketentuan  fasilitas  BPJS  ketenagakerjaan  untuk  karyawan kontrak  https://www.com/amp/s/sleekr.co/blog/ketentuan-fasilitasbpjs- ketenagakerjaan-untuk-karyawan-kontrak/amp/ diakses tgl 30 September 2019  pkl 21:35 Sejarah Singkat BPJS, http://www.mgtradio.com/component/k2/item/4975sejarah-singkat- bpjs-kesehatan, diakses 30 jan 19 pukul 13:00
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,S.H,”sanksi  jika  tidak  mengikutsertakan  kariyawan dalam  BPJS.  M.hukumonline.com  diakses  tgl  29  September  2019  pkl 20:12

## D. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan