## Jurnal REP Vol 4/ No.1/2019
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205

## ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

## ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY AND INDEPENDENCE TOWARD ECONOMIC GROWTH AND POVERTY IN CENTRAL JAVA
Jalu Aji Prakoso 1  , 2 Fitrah Sari Islami, 3 Rr Retno Sugiharti 1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

## Abstrak
___________________________________________________________________
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  dan  kemandirian  keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 - 2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2013. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah  analisis  rasio  keuangan  dan  kedua  adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil  analisis  menyebutkan  bahwa  rasio kemampuan  keuangan  daerah  sebagian  besar  berada  dalam posisi sangat  kurang  dan  hasil rasio  kemandirian  keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi model pertama menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian model kedua, dimana terdapat pengaruh negatif  signifikan  atas  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  kemiskinan.  Artinya,  dari  kondisi  kemandiri  keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan membawa dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan penduduk miskin. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.
Kata kunci : Kemampuan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

## Abstract
________________________________________________________________
This study aims to determine the effect of the level of regional financial capacity and regional financial independence on economic growth and the influence of the level of regional financial capacity, regional financial independence and economic growth on poverty in districts and cities in Central Java Province in 2009 - 2013. The data used are secondary data in the form of data on Budget Realization Reports (LRA), GRDP and Poverty Levels in regencies and cities in Central Java Province in 2009 - 2013. Data collection comes from secondary data that has been owned by the relevant agencies. The method of data analysis in this study is 2 kinds, the first is financial ratio analysis and the second is multiple linear regression. The results of the analysis state that the ratio of regional financial capacity is mostly in a very poor position and the results of the regional financial independence ratio are partly in an instructive condition. The first model regression results state that regional financial independence has a significant positive effect on economic growth. And the second model, where there is a significant negative effect on regional financial independence on poverty. That is, from the condition of regional financial independence in  regencies  and  cities  in  Central  Java  Province  will  have  an  impact  on  increasing  regional  economic  growth  and  reducing  the  poor population. Efforts need to be made for the government to increase revenues derived from the potential of each region so as to be able to increase its financial capacity and independence.
Keywords: Regional Financial Capacity, Regional Financial Independence, Economic Growth, Poverty
 Corresponding author:
E-mail: jaluaji@untidar.ac.id
© 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah  sebagai  pelaksana  tugas umum  yang  memiliki  peran  terhadap pengelolaan  atas  Sumber  Daya  Alam  (SDA) dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  untuk meningkatkan  kesejahteraan  telah  lama dilaksanakan bahkan sejak masa perekonomian  pra  klasik.  Seperti  yang dikemukakan  ekonom  dari  Perancis  Jean Bodin  (1530-1596)  bahwa  negara  mempunyai kekuasaan  terhadap  warga  negara,  karena negara di atas hukum. Tidak terkecuali dengan Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  cakupan kekuasaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola aset yang dimiliki untuk kepetingan  masyarakat  demi  kesejahteraan warga  juga  perlu  dipertanggungjawabkan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan  sangat  berpengaruh  terhadap kondisi daerah tersebut dalam melaksanakan tugas  sebagai  pelaksana  pemerintahan  dan juga  sebagai  pelayanan  masyarakat.  Beasar kecilnya  nilai  keuangan  daerah  dapat diperoleh  melalui  pengelolaan  kekayaan daerah.  Daerah  yang  mampu  mengelola kekayaan sumber dayanya merupakan daerah yang  akan  memiliki  nilai  penerimaan keuangan  daerah  yang  tinggi.  Daerah  yang mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya  manusia  merupakan  daerah  yang  akan memiliki kemakmuran ekonomi.
Otonomi daerah merupakan salah satu cara  pemerintah  pusat  untuk  melakukan pengelolaan
sepenuhnya
terhadap
kepemilikan  sumber  daya  yang  dimiliki.
Daerah
diberikan keleluasaan untuk melakukan  kegiatan  pemerintahan  yang bertujuan  untuk  mensejahterakan  rakyatnya. Masing - masing daerah diberikan keleluasaan untuk  melaksanakan  otonomi  merupakan langkah  dari  pemerintah  pusat  dalam menyokong tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan tersebut
dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketetapan  penyeleggaraan  otonomi  daerah terwujud  sejak  beberapa  tahun  yang  lalu, melalui ketetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999  dan  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ketetapan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004  (2)  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Implementasi  dari  kedua  peraturan untuk pemerintah
daerah tersebut menjadikan  pemerintah  daerah  sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan  ekonomi  daerah.  Pemerintah daerah  bertanggung  jawab  atas  keadaan perekonomian daerahnya. Perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah mejadikan sumber- sumber  penerimaan  keuangan  yang  dikelola daerah  sebesar-besarnya  menjadi  tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan  daerah  yang  bersumber  dari penerimaan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain harus dipertanggung  jawabkan.  Pemerintah  selaku pengelola  keuangan  harus  menerapkan prinsip  efektifitas  dan  efisiensi  dalam pengggunaan dananya.
Penilaian  terhadap  suatu  daerah terhadap kemampuan mengelola keuangannya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah  yang  bersangkutan.  Nilai  PAD dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengukur  tingkat  ketergantungan  suatu daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Semakin besar  nilai  sumbangan  PAD  terhadap  APBD maka menunjukkan bahwa semakin kecil nilai ketergantungan  daerah  terhadap  pusat  atas pendanaan pemerintahan. Apabila dilihat dari komposisi  PAD  sebagai  sumber  penerimaan daerah,  maka  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Jawa  Tengah  memiliki  komposisi  sebagai berikut:

## Sumber : Potret APBD Tahun 2013
Dari gambar 1  diatas menunjukkan bahwa  Komposisi  PAD  di  kabupaten seluruh Jawa Tengah memiliki dominasi di dalam  penerimaan  pajak  daerah  yaitu sebesar  40  persen.  Pada  urutan  kedua penerimaan  dari  lain-lain  PAD  yang  sah sebesar  33  persen.  Urutan  ketiga  adalah penerimaan dari retribusi daerah sebesar 19 persen.  Keempat  merupakan  penerimaan dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  sebanyak  8  persen. Sedangkan  untuk  komposisi  PAD  Kota  di
seluruh  Jawa  Tengah  (gambar  2)  memiliki kesamaan  dalam  dominasi  pajak  daerah sebagai  penerimaan  terbesar  yaitu  sebesar 22  persen.  Posisi  kedua  merupakan penerimaan  dari  lain-lain  PAD  yang  sah sebanyak 17 persen. Retribusi daerah berada di  urutan  ketiga  sebesar  14  persen.  Pada posisi terakhir penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3 persen.

## Gambar 2 Komposisi PAD Kota di Jawa Tengah Tahun 2013

## Gambar 2 Komposisi PAD Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 Sumber: Potret APBD Tahun 2013
Dalam  menjalankan  otonomi  daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan  otonomi  daerah,  pemerintah dituntut  unutk  menjalankan  pemerintahan
secara efisien dan efektif, mampu mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  sehingga tercipta  kesejahteraan  yang  merata  bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di
66% 14% 3% 17% Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
40% 19% 8% 33% Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
Gambar 1 Komposisi PAD Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2013
Jawa  Tengah  sendiri  jika  dibandingakan dengan  provinsi  lain  dipulau  jawa  memiliki trend yang positif. Dari tahun 2009-2013 telah
mengalami  peningkatan,  seperti  ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2009-2013 No Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 2009 2010 2011 2012 2013 1 Banten 4,71 6,11 6,39 6,15 5,86 2 Jawa Barat 4,19 6,09 6,48 6,21 6,22 3 DKI Jakarta 5,02 6,50 6,73 6,53 6,85 4 Jawa Tengah 5,14 5,84 6,03 6,34 5,80 5 DIY 4,43 4,88 5,17 5,32 5,40 6 Jawa Timur 5,01 6,68 7,22 7,27 6,21
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Jika  dibandingkan  dengan  provinsi lain, Provinsi Jawa Tengah memiliki tren yang terus  meningkat  walaupun  dalam  skala  yang relatif  kecil.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa tengah  sendiri  didorong  dari  tumbuhnya sektor-sektor  perekonomian  yang  dikelola oleh pemerintah dalam menjalankan peranan sebagai  regulasi.  Tren  positif  peningkatan pertumbuhan  perekonomian  Provinsi  Jawa Tengah mampukah memberi dampak terhadap  permasalahan  sosial  di  masyarakat sperti kemiskinan.

## Perumusan Masalah
Pemerintah  mampu  dan  mandiri dalam  bidang  keuangan  mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tanggungjawab  tugas  kepemerintahannya. Pemerintah  mampu  meningkatkan  sumber  - sumber  penerimaa  asli  daerah  melalui pemetaan dan pengenalan atas potensi daerah yang  dimiliki.  Pengelolaan  potensi  daerah dengan efektif akan mengahasilkan keuntungan  bagi  daerah,  dareah  dengan tingkat  kemandirian  keuangan  yang  tinggi mengindikasikan
bahwa tingkat ketergantungan  terhadap  bantuan  keuangan dari pemerintah pusat semakin kecil. Melalui uraian  diatas,  maka  penulis  merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)  dan kemandirian keuangan daerah  /  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF) terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada Kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah /  Derajat Desentralisasi Fiskal  (DDF),  kemandirian  keuangan daerah  /  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF), dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap kemiskinan  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Jawa Tengah?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah
Peran  penting  otonomi  daerah  dalam pembangunan
ekonomi di daerah
memberikan prespektif sendiri dalam memahami  artinya.  Dalam  Undang-Undang No. 33  Tahun 2004  pasal  1  ayat  5,  pengertian otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  dengan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu, otonomi daerah juga diintepretasikan sebagai hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir
atas  adanya  prakarsa  daerah  dan  dibiayai dengan pendapatan
daerah
yang bersangkutan. Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung  jawab  kepada  Daerah  secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah.
Untuk mewujudkan pembangunan kewenangan yang concurrent secara proposional antara pemerintah, daerah propinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  seperti yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka dirumuskan kriteria yang meliputi:
1. Kriteria  eksternalitas  adalah  pendakatan dalam  pembagian  urusan  pemerintah dengan
mempertimbangkan
dampak/akibat  yang  ditimbulkan  dalam penyelenggaraaan pemerintah tersebut.
2. Kriteria  akuntabilitas  adalah  pendekatan dalam  pembagian  urusan  pemerintah dengan  pertimbangan  bahwa  tingkat pemerintahan  yang  menangani  sesuatu
bagian urusan adalah tingkat
pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan  dampak/akibat  dari  urusan  yang ditangani tersbut.
3. Kriteria efisiensi adalah dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersediannya sumber  daya  (personil,  dana  dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

## Keuangan Daerah
Pengetian  keuangan  daerah  menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban
daerah
dalam rangk penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya  adalah  segala  bentuk  kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah  tersebut.  Sementara  Halim  (2001:  19) (4)  mendefinisikan  keuangan  daerah  sebgai semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum dimiliki/dikuasai  oleh  negara  atau  daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pemerintah daerah merumuskan keuangannya melalui
penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  setiap  tahun disusun  dan  dilaksanakan  pada  tahun berikutnya.  Dengan  APBD  dapat  diketahui arah,  tujuan,  serta  prioritas,  pembangunan yang  akan  dan  yang  sedang  dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana  dan  prasarana  ekonomi  juga  akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Melakukan peningkatan SDM yang dapat  menerapkan  teknologi  tinggi  dalam proses  produksi  dan  hasil-hasil  produksi semakin meningkat.

## Kemampuan Keuangan Daerah/Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Kriteria  penting  untuk  mengetahui secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya adalah  kemampuan  daerah  dalam  bidang keuangan. Denganistilah lain, faktor keuangan merupakan  faktor  yang  penting  dalam mengatur  tingkat  kemampuan  daerah  dalam melaksanakan  otonomi  daerah.  Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri.  Dengan  dikeluarkannya undang-undang  tentang  Otonomi  Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan  perbedaan  antara  daerah  yang
satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan  keuangan  daerah,  antara  lain (Halim, 2007):
1. Daerah  yang  mampu  melaksanakan ototnomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan 4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Kemandirian Keuangan Daerah / Drajat Otonomi Fiskal (DOF)
Secara  konseptual,  pola  hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus dilakukan  dengan  keamdirian  keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan,  walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan  menimbulkan  perbedaan.  Paul  Hersey dan  Kemeth  Balnchard  memperkenalkan “Hubungan  Situasional”  dalam  pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2001)
1. Pola  Hubungan  Instruktif,  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari pada  kemandirian  pemerintah  daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih mampu  melaksanakan otonomi.
3. Pola  Hubungan  Partisipatif,  peranan pemerintah  pusat  semakin  berkurang, mengingat  daerah  yang  bersangkutan tingkat kemandiriannya
mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah  telah  benar-benar  mampu  dan mandiri  dalam  melaksanakan  urusan otonomi daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi Regional
Secara singkat, pertumbuhan ekonomi adalah  proses  kenaikan  output  perkapita dalam jangka panjang. Perhatikan tekanannya pada  tiga  aspek,  yaitu:  proses,  output  per kapita  dan  jangka  panjang.  Pertumbuhan ekonomi  adalah  suatu  “proses”,  bukan  suatu gambaran  ekonomi  pada  suatu  saat.  Jika dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihar bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau  perkembangan  itu  sendiri  (Boediono, 1982) (5).

## Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  masalah  sosial yang kompleks yang juga menuntut penanganan  secara  komprehensif.  Masalah kemiskinan  tidak  dapat  direduksi  secara sederhana sebagai masalah kurangnya pendapatan, dan diberi solusi yangsederhana, misalnya  dengan  memperluas  kesempatan. Kemiskinan  dapat  mengambil  bentuk  lain, seperti  lemahnya  kapabilitas,  lemahnya kelembagaan  dan  kerentanan  (Kuncoro, 2004).  Wujud  kemiskinan  tersebut  saling berhubungan  dan  merupakan  suatu  pola kemiskinan. Artinya masing-masing bentuk/wujud kemiskinan dapat melekat pada orang  yang  sama  atau  berbeda.  Misalnya, orang yang miskin pendapatan, bisa pada saat yang  sama  miskin  kapabilitas,  miskin kelembagaan dan rentan.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Yang  menjadi  ruang  lingkup  dalam penelitian  ini  yaitu  kondisi  kemampuan  dan kemandirian keuangan daerah,  pertumbuhan ekonomi, dan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009 – 2013.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di  Provinsi  Jawa  Tengah  serta  pertumbuhan ekonomi  dan  kondisi  kemiskinan  di  wilayah tersebut  periode  2009  -  2013.  Sedangkan sampel yang digunakan adalah bagian terkecil dari jenis laporan realisasi anggaran, pertumbuhan ekonomi dan kondisi kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sampel dari  laporan  realisasi  anggaran  berupa pendapatan  asli  daerah,  pendapatan  daerah, dan  bantuan  dari  pemerintah  pusat/provinsi pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi    Jawa Tengah pada tahun 2009 – 2013.

## Model Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan analisis deskriptif kuantitatif dan regresi linier berganda.  Analisis  deskriptif  kuantitatif digunakan untuk mengetahui rasio kemampuan  keuangan  dan  kemandirian keuangan daerah. Kedua rasio tersebut dapat dilihat melalui rumusan berikut.
1. Rasio  Kemampuan  Keuangan  Daerah (DDF)  adalah  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  rangka  meningkatkan Pendapatan  Sli  Daerah  (PAD)  guna membiayai pembangunan.
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (DDF) = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
Hasil perhitungan dari rasio DDF akan dilihat kedalam pola hubungan yang tertera dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah.

## Tabel 2 Pola Hubungan Kemampuan Keuangan
Daerah Rasio DDF (%) Pola Hubungan 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Baik 2. Rasio  Kemandirian  Keuangan  Dearah (DOF) menunjukkan tingkat kemampuan
suatu  daerah  dalam  membiyayai  sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (DOF) :
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑥100%
Hasil perhitungan dari rasio DFF akan dilihat kedalam pola hubungan yang tertera dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah.
Tabel 3

## Pola Hubungan Kemandirian Keuangan
Daerah Rasio DOF (%) Pola Hubungan 0-25 Instruktif >25-50 Konsultatif >50-75 Partisipatif >75-100 Delegatif 0-25 Instruktif
Sedangkan  untuk  regresi  linier  berganda dilakukan  untuk  melihat  seberapa  besar perubahan yang terjadi pada variabel Y apablia nilai  pada  variabel  X  berubah.  Penggunaan analisis  regresi  liner  berganda  digunakan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat dua variabel  X  dan  satu  variabel  Y.  Persamaan model dalam penelitian ini disusun dalam dua model matematis. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
1) 𝐺𝑅𝑊 =  𝛽 0 +   𝛽 1 𝐷𝐷𝐹 +   𝛽 2 𝐷𝑂𝐹 + 𝑒𝑖
2) 𝑃𝑂𝑅 =  𝛽 0 +   𝛽 1 𝐷𝐷𝐹 +   𝛽 2 𝐷𝑂𝐹 + 𝛽 2 𝐺𝑅𝑊 +  𝑒𝑖 Keterangan GRW :  Pertumbuhan Ekonomi DDF :  Kemampuan Keuangan Daerah / Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
DOF :  Kemandirian Keuangan Daerah  /  Drajat  Otonomi Fiskal (DOF) POR :  Tingkat Kemiskinan 𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 :  Koefisien Regresi
𝛽 0
:  Konstanta 𝑒𝑖 :  Variabel Pengganguran
Model  pertama  (1)  digunakan  untuk melihat pengaruh antara variabel X1 kemampuan keuangan daerah (DDF)  dan X2 kemandirian keuangan daerah (DOF) terhadap    variabel  Y  pertumbuhan  ekonomi wilayah  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jawa Tengah pada tahunn 2009 - 2013. Model kedua (2)  disusun  guna  melihat  pengaruh  dari variabel  X  yang  terdiri  dari:  X1  kemampuan keuangan  daerah  (DDF),  X2  kemandirian
Keuangan Daerah (DDF), dan X3
Pertumbuhan  Ekonomi  (GRW)  terhadap variabel Y berupa kondisi kemiskinan wilayah kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah pada tahun 2009 – 2013.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Kemampuan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kemampuan  Keuangan  Daerah  / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi-potensi  daerah  yang  ada.  Hasil  dari perhitungan rasio DDF untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 – 2013 sebagai berikut.

## Tabel 4
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013
No Kabupaten / Kota Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Tngkat DDF 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kab. Banjarnegara 7,07 7,35 6,12 8,26 7,73 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 2 Kab. Banyumas 11,33 13,50 11,93 13,34 15,13 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 3 Kab. Batang 7,24 7,04 7,34 9,07 13,21 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang 4 Kab. Blora 5,32 5,82 6,65 7,27 7,36 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 5 Kab. Boyolali 8,37 9,42 8,83 10,05 10,99 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang Kurang 6 Kab. Brebes 6,08 6,44 5,95 6,50 7,51 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 7 Kab. Cilacap 10,06 11,22 12,35 10,97 13,92 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 8 Kab. Demak 5,72 6,66 6,59 8,71 9,88 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 9 Kab. Grobogan 7,96 8,30 7,55 7,97 9,27 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 10 Kab. Jepara 9,13 9,38 8,86 9,90 9,30 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 11 Kab. Karanganyar 8,85 9,24 9,97 9,50 11,81 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang 12 Kab. Kebumen 5,37 6,01 5,77 7,08 8,08 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang
No Kabupaten / Kota Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Tngkat DDF 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 13 Kab. Kendal 9,72 9,57 8,21 10,37 9,80 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang Sangat Kurang 14 Kab. Klaten 5,39 5,18 5,30 5,61 6,65 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 15 Kab. Kudus 9,16 11,23 10,79 10,55 10,46 Sangat Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 16 Kab. Magelang 6,80 7,97 8,12 9,43 12,13 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang 17 Kab. Pati 11,69 11,23 10,94 11,08 9,91 Kurang Kurang Kurang Kurang Sangat Kurang 18 Kab. Pekalongan 8,68 9,01 8,81 10,30 11,71 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang Kurang 19 Kab. Pemalang 7,80 8,19 7,40 7,29 9,17 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 20 Kab. Purbalingga 11,33 11,02 10,60 12,46 13,00 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 21 Kab. Purworejo 8,31 8,68 8,78 9,71 9,90 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 22 Kab. Rembang 9,19 9,64 8,46 10,15 10,88 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang Kurang 23 Kab. Semarang 11,57 11,72 14,22 12,41 15,70 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 24 Kab. Sragen 8,68 9,02 8,64 9,76 9,99 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 25 Kab. Sukoharjo 7,08 7,79 9,47 13,55 13,22 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Kurang Kurang 26 Kab. Tegal 7,03 7,72 7,48 8,76 9,93 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 27 Kab. Temanggung 7,60 8,17 8,07 8,12 9,40 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 28 Kab. Wonogiri 6,34 6,62 6,61 7,47 7,49 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 29 Kab. Wonosobo 6,74 7,35 6,88 7,99 9,50 Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang 30 Kota Magelang 12,54 14,82 12,57 15,75 16,66 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 31 Kota Pekalongan 8,10 11,38 12,42 14,85 16,92 Sangat Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 32 Kota Salatiga 11,09 12,53 12,68 13,84 17,59 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 33 Kota Semarang 16,13 20,20 24,94 30,77 33,11 Kurang Cukup Cukup Sedang Sedang 34 Kota Surakarta 13,99 13,27 17,59 18,69 21,55 Kurang Kurang Kurang Kurang Cukup 35 Kota Tegal 21,37 21,98 21,41 24,07 24,36 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Rasio  kemampuan  keuangan  daerah  pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 1.4 diatas. Berdasarkan kriteria kemampuan keuangan daerah  yang  telah  ditetapkan  dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten
dan kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam  kondisi  kemampuan  keuangan yang sangat kurang. Daerah di Provinsi Jawa Tengah  yang  memiliki  rasio  kemampuan keuangan  daerah  dengan  kriteria  cukup pada tahun 2013 adalah Kota Tegal dan Kota Surakarta.
Daerah
dengan rasio kemampuan  keuangan  daerah  dengan kriteria  sedang  adalah  Kota  Semarang. Daerah dengan rasio kemampuan keuangan kurang  terdiri  dari  3  kota,  yaitu  Kota Magelang,  Kota  Pekalongan,  dan  Kota Salatiga  dan  12  kabupaten  terdiri  dari
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten  Magelan,  Kabupaten  Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap,  Kabupaten  Boyolali,  Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banyumas. Sedangkan daerah dengan rasio
kemandirian  keuangan  daerah  dengan kriteria  sangat  kurang  terdiri  dari  17 kabupaten,  yaitu:  Kabupaten  Wonosobo,
Kabupaten
Wonogiri,
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen,  Kabupaten  Purworejo,  Kabupaten
Pemalang,  Kabupaten  Pati,  Kabupaten
Klaten,  Kabupaten  Kendal,  Kabupaten Kebumen,  Kabupaten  Jepara,  Kabupaten Grobogan,  Kabupaten  Demak,  Kabupaten Brebes,  Kabupaten  Blora,  dan  Kabupaten Banjarnegara.

## Kondisi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan
Dearah  /  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF) menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.  Rasio  kemandirian  keuangan ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan daerah  yang  berasal  dari  bantuan  dari pemerintah pusat/provinsi antara lain: bagi hasil  pajak,  bagi  hasil  bukan  pajak  sumber daya  alam,  dana  alokasi  umum  dan  dana alokasi  khusus,  dana  darurat  dan  dana pinjaman. Hasil perhitungan rasio
kemandirian  keuangan  wilayah  kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun 2009 – 2013 sebagai berikut.

## Tabel 5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013
No Kabupaten / Kota Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Tingkat DOF 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kab. Banjarnegara 5,71 7,94 6,56 8,80 8,38 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 2 Kab. Banyumas 6,39 15,61 12,17 15,39 17,83 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 3 Kab. Batang 3,90 7,58 7,92 9,98 15,22 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 4 Kab. Blora 5,62 6,18 7,12 7,84 7,95 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 5 Kab. Boyolali 4,57 10,40 9,68 11,17 12,34 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 6 Kab. Brebes 6,47 6,88 6,33 6,95 8,12 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 7 Kab. Cilacap 5,59 12,63 11,56 12,32 17,16 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 8 Kab. Demak 4,68 7,14 7,05 9,54 10,96 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 9 Kab. Grobogan 6,63 9,05 8,17 8,66 10,21 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk
No Kabupaten / Kota Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Tingkat DOF 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 10 Kab. Jepara 8,03 10,35 9,72 10,99 10,34 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 11 Kab. Karanganyar 8,49 10,21 11,08 10,50 13,39 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 12 Kab. Kebumen 4,33 6,39 6,13 7,62 8,79 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 13 Kab. Kendal 5,38 10,58 8,94 11,57 10,86 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 14 Kab. Klaten 2,85 5,46 5,60 5,94 7,13 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 15 Kab. Kudus 5,04 12,65 12,09 11,79 11,68 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 16 Kab. Magelang 6,01 8,66 8,83 10,41 13,81 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 17 Kab. Pati 9,78 12,66 12,29 12,46 11,00 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 18 Kab. Pekalongan 4,75 9,91 9,66 11,48 13,44 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 19 Kab. Pemalang 6,54 8,92 6,28 7,86 10,10 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 20 Kab. Purbalingga 6,39 12,39 12,19 14,83 13,83 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 21 Kab. Purworejo 6,98 9,50 9,62 10,75 10,98 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 22 Kab. Rembang 7,57 10,67 9,25 11,30 12,21 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 23 Kab. Semarang 6,54 13,27 12,85 14,16 18,63 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 24 Kab. Sragen 7,22 9,91 9,45 10,81 11,10 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 25 Kab. Sukoharjo 6,38 8,35 10,46 15,67 16,01 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 26 Kab. Tegal 5,78 8,37 8,09 9,61 11,02 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 27 Kab. Temanggung 4,11 8,90 7,73 8,84 9,76 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 28 Kab. Wonogiri 5,43 7,09 7,08 8,07 8,10 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 29 Kab. Wonosobo 5,55 7,94 7,39 8,68 10,50 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 30 Kota Magelang 7,17 17,39 14,38 18,70 19,96 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 31 Kota Pekalongan 4,40 12,85 14,18 17,44 20,36 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 32 Kota Salatiga 10,47 14,32 14,52 16,06 21,34 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 33 Kota Semarang 15,44 25,32 26,10 44,45 49,50 Instruk Konsul Konsul Konsul Konsul 34 Kota Surakarta 8,13 15,30 21,35 22,99 27,46 Instruk Instruk Instruk Instruk Instruk 35 Kota Tegal 13,59 28,18 27,24 31,70 32,21 Instruk Konsul Konsul Konsul Konsul
Hasil  analisis  rasio  kemandirian  keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 kota yang memiliki kriteria  kemandirian  keuangan  konsultatif, yaitu Kota Tegal dan Kota Semarang. Selain kedua  daerah  tersebut  merupakan  daerah dengan kondisi kemandirian keuangan yang
instruktif.  Artinya,  mayoritas  wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki keterikatan kuat terhadap pemenuhan  keuangan  dari  pemerintah pusat.

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  dilakukan dalam  dua  tahap  analisis.  Kedua  tahap  ini digunakan  untuk  mengetahui  keterkaitan antar  variabel  dependen  dan  independen dari  dua  persamaan  tersusun.  Regresi persamaan pertama
menghasilkan perhitungan sebagai berikut. 1) Model
yang pertama, variabel independen yaitu Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian  Keuangan  Daerah  / Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF)  diduga berpengaruh
terhadap
variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GRW). Berikut ini adalah hasil regresi yang  dimasukkan  ke  dalam  model matematis : Model Pertama Y (GRW) Fixed Effect Model Beta Standar Error t Sig. 1 (Constanta) 9.9041 5297.09 10.9228 0.0000 X1 (DDF) 0.1112 588.52 -0.6404 0.6460 X2 (DOF) 0.1635 0.00 1.8560 0.0562 Setelah melakukan perhitungan dengan  regresi,  dan  menggunakan model yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh persamaan  regresi  linear  sebagai berikut:
Y = 9.9041 + 0.1112X 1 + 0.1635X 2 Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: a. Nilai  a  =  9.9041  menunjukkan bahwa apabila kondisi kemampuan keuangan daerah dan kemandirian  keuangan  daerah tidak  mengalami  perubahan  atau tetap, maka pertumbuhan
ekonomi  wilayah  kabaupaten  dan
kota  di  Provnsi  Jawa  Tengah sebesar 9.9041 persen.
b. Nilai koefisien regresi kemandirian keuangan  daerah  (X 2 )  signifikan pada  tolerasnsi  5  persen  dengan nilai koefisien = 0.1635 menunjukkan bahwa apablia kondisi  kemandirian  keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar  1  poin  kemandirian,  akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan  kota  di  Jawa  Tengah  sebesar 0.1635 persen.
2) Model yang kedua, variabel independen yaitu  Kemampuan  Keuangan  Daerah  / Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DDF),
Kemandirian  Keuangan  Daerah  / Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF),  dan Pertumbuhan  Ekonomi  (GRW)  diduga berpengaruh terhadap
variabel dependen  yaitu  Kemiskinan  (POR). Berikut ini adalah hasil regresi: Model Kedua Y (POR) Fixed Effect Model (FEM) Beta Standar Error t Sig. 1 (Constanta) 157.0705 1.8524 84.7927 0.0000 X1 (DDF) 0.1589 0.3471 0.4577 0.6479 X2 (DOF) -1.2541 0.1943 -6.4559 0.0000 X3 (GRW) -0.0049 0.0031 -1.5669 0.1194
Setelah  melakukan  perhitungan  dengan regresi,  dan  menggunakan  model  yang telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka
diperoleh  persamaan  regresi  linear sebagai berikut:
Y = 157.0705 + 0.1589X 1 +1.2541X 2 -0.0049 X 3 Persamaan
tersebut
dapat
diinterprestasikan sebagai berikut:
a. Nilai  a  =  157.0705  menunjukkan bahwa  apabila  kondisi  kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan
ekonomi tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kemiskinan  pada  kabaupaten  dan kota  di  Provnsi  Jawa  Tengah sebanyak 157 orang.
b. Nilai  koefisien  regresi  kemandirian keuangan daerah (X 2 ) signifikan pada tolerasnsi  5  persen  dengan  nilai koefisien  =  -1.2541  menunjukkan bahwa  apablia  kondisi  kemandirian keuangan
daerah
mengalami kenaikan sebesar 1 poin kemandirian, akan
menyebabkan penurunan kemiskinan pad kabupaten dan kota di Jawa Tengah sebesar 1 orang.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
a. Hasil analisis rasio kemampuan keuangan daerah  yang  telah  ditetapkan  dapat dikatakan bahwa sebagian
besar kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa
Tengah termasuk kedalam kondisi kemampuan  keuangan  yang  sangat kurang.
b. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2013 menunjukkan  bahwa  hanya  terdapat  2
kota  yang  memiliki  kriteria  kemandirian keuangan  konsultatif,  yaitu  Kota  Tegal dan Kota Semarang. Selain kedua daerah tersebut  merupakan  daerah  dengan kondisi  kemandirian  keuangan  yang instruktif.
c. Hasil analisis model pertama
menunjukkan  kemandirian  keuangan daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa Tengah. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian  keuangan  daerah  maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. d. Hasil  analisis  model  kedua  terdapat pengaruh negatif signifikan atas
kemandirian  keuangan  daerah  terhadap kemiskinan. Kondisi
tersebut menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  kemandirian  keuangan  daerah maka  semakin  rendah  kemiskinan  pada kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa Tengah.

## Saran
Pencapaian  otonomi  daerah  tidak  akan tercapai  apabila  pemerintah  kabupeten  dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penggalian terhadap potensi - potensi daerah untuk  meningkatkan  kemandirian  keuangan daerahnya.  Selain  itu,  ketika  otonomi  daerah tidak diterapkan dengan baik maka pemerintah  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Jawa Tengah tidak akan terlepas dari ketergantungan dari pemerintah provinsi/pusat. Apabila pemerintah
kabupaten  dan  kota  mampu  meningkatkan pendapatan  asli  daerahnya  dan  mengurangi ketergantungan terhadap ketergantungan dari bantuan  pemerintah  pusat,  maka  dapat berdampak terhadap
pertumbuhan
ekonomomi  dan  akan  mengurangi  jumlah kemiskinan pada setiap pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Boediono, 1982. Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta: BPFE Halim,  Abdul,  2001. Manajemen  Keuangan Daerah (Edisi Revisi) . Yogyakarta: UPP
AMP YKPN. Halim, Abdul dan Theresia Damayanti, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Kuncoro  Mudrajad,  2004. Otonomi  dan Pembangunan Daerah . Jakarta : Penerbit Erlangga.. Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Undang-Undang  No  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah.  Jakarta,  Direktorat  Jenderal Otonomi Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah
Nomor  12  Tahun  2012  tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013. Rencana  Pemerintah  Jangka  Menengah (RPJMD)  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.