## IMPLEMENTASI PROGRAM KOSTRATANI DI WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN GUNUNGPATI
Implementation Of Kostratani In Gunungpati Distric t
Mumtaz Ahnaf Bekti 1* , Siwi Gayatri 1 , Agus Subhan Prasetyo 1
1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang,Indonesia, 1269
* Email : mumtaz.ahnaf@gmail.com
Naskah diterima: 29/08/2022, direvisi: 19/12/2022 , disetujui: 08/01/2023

## ABSTRAK
Program  Komando  Strategi  Pembangunan  Pertanian  (Kostratani)  hadir  sebagai bentuk  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan  kedaulatan  pangan  nasional. Program  Kostratani  hadir  di  Kota  Semarang  memulai pilot  project di  Balai Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  Kecamatan  Gunungpati.  BPP  Kecamatan Gunungpati  ditunjuk  menjadi pilot  project sebab  merupakan  salah  satu  BPP  di Kota  Semarang  yang  memenuhi  kriteria  dari  klasifikasi  BPP  Kostratani.Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis,  mendeskripsikan  implementasi dan permasalahan Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati. Penelitian dilakukan  pada  15  Agustus  –  23  Oktober  2021  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  deskriptif.  Pengambilan  informan  dilakukan  menggunakan  metode purposive  sampling dengan  kriteria  informan  yang  terlibat  langsung  dalam implementasi  Program  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati,  sedangkan informan lainnya diperoleh melalui teknik snowball sampling. Analisis data yang digunakan  adalah  analisis  model  tematik  oleh  Braun  &  Clarke  meliputi mengembangkan kode manual, menguji reabilitas kode manual, meringkas data dan  mendeskripsikan  tema,  menerapkan  kode  untuk  pengembangan, menghubungkan  kode  untuk  memperoleh  tema,  memperkuat  dan mengabsahkan  kode,  menarik  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  1)
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Pelaksanaan  program  kostratani  sudah  sesuai  dengan  juknis  kostratani  yang disusun  oleh  Kementerian  Pertanian,  walaupun  masih  terdapat  permasalahan teknik  dan  non-teknis  pada  pelaksanaannya.  2)  Permasalahan  implementasi program kostratani meliputi pelaksanaan dan sumberdaya pendukung program kostratani.  Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  melakukan  optimalisasi  kinerja BPP  dengan  membuat  prosedur  yang  lebih  sederhana  dan  mudah  untuk diaplikasikan oleh pelaksana kebijakan
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Kostratani, Permasalahan, Transformasi

## ABSTRACT
The  Agricultural  Development  Strategy  Command  Program  (Kostratani)  is    of government effort to achieve national food sovereignty. The Kostrarani program is lauch in Semarang City by starting a pilot project at the Agricultural Extension Center (BPP) in Gunungpati District. BPP Gunungpati District was appointed to be a pilot project because it  is  one  of  the  BPP  in  Semarang  City  that  meets  the  criteria  of  the  Kostratani  BPP classification.  The  research  was  conducted  on  August  15  –  October  23,  2021,  using qualitative  descriptive  research.  Informants  were  taken  using  a  purposive  sampling method with the criteria of informants who were directly involved in the implementation process of the Kostratani Program at BPP Gunungpati District while other informants were obtained through the snowball sampling. Analysis of the data used is the analysis of the  thematic  by  Braun  &  Clarke  which  includes  developing  manual  codes,  testing  the reliability of manual codes, summarizing data and describing themes, applying code for development,  linking  code  to  obtain  themes,  strengthening  and  validating  codes,  and drawing conclusions. The results of this study are 1) The implementation of the boarding house  program  is  by  the  technical  guidelines  for  the  boarding  house  compiled  by  the Ministry of Agriculture, although there are still technical and non-technical problems in its implementation. 2) Problems with the implementation of the boarding house program include  the  implementation  and  supporting resources  for  the  boarding  school  program. Suggestions that can be given are to optimize the performance of BPP by making simpler and easier procedures to be applied by policy implementers.
Keywords : Implementation, Kostratani, Policy, Problems, Transformation
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023

## PENDAHULUAN
Isu pertanian di Indonesia selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk berbagai elemen masyarakat dari berbagai tingkat sosial yang didalamnya meliputi  akademisi,  pengusaha,  pemerintah  hingga  kelompok  masyarakat.  Hal ini dikarenakan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan pangan. Pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia ini menjadi tolak ukur untuk kemajuan suatu bangsa. Tahun 2019 Kementerian Pertanian menyusun program prioritas  yang  meliputi  kegiatan  (1)  memperbaiki  data  pangan,  termasuk kejelasan dan keserasian data suatu lahan dan komoditas yang akan dipanen dari tingkat  kecamatan  hingga  pusat  agar  dapat  dimonitor,  (2)  memanfaatkan teknologi  sebagai  pendorong  kemajuan  sektor  pertanian  melalui  penggunaan Artificial Intellegence (AI) dan pemanfaatan citra satelit, (3) pengendalian pertanian melalui De-Birokrasi yang akan dipadukan dengan pemanfaatan Informasi dan teknologi  yang  akan  dipusatkan  ditiap  Kecamatan  (Kementan,  2020).  Program prioritas ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pada sektor pertanian secara efektif. Program prioritas ini kemudian diberikan nama Komando Strategi Pembangunan  Pertanian  (Kostratani).  Peluncuran  Program  Kostratani  ini ditujukan  untuk  meningkatkan  optimalisasi  tugas,  fungsi  dan  peran  Balai Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  ditingkat  kecamatan.  Target  jangka  pendek  dari Program  Kostratani  adalah  untuk  memenuhi  sarana,  prasarana,  kelembagaan, kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pertanian  dan  penyelenggaraan pertanian di kecamatan berbasis teknologi informasi.
Balai penyuluhan pertanian sebagai pengimplementasi Program Kostratani memiliki  fungsi  sebagai  penghubung  antara  pemerintah  dengan  masyarakat petani.  Penyuluh  memiliki  peran  untuk  menyampaikan  informasi  secara bottom-up, sehingga  pendekatan  penyuluhan  dapat dilakukan dengan  instruktif dan meningkatkan partisipasi dari seluruh komponen yang terlibat (Dayat, 2017). Penyampaian informasi ini perlu dilakukan secara instan dan terintegrasi melalui satu  gerbang  informasi  yaitu Agriculture  War  Room (AWR).  Melalui  Kostratani pemerintah  melakukan  upaya  perbaikan  secara  progresif  dengan  harapan tercapainya keserasian data dan dapat diakses secara real-time melalui AWR.
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Transformasi BPP yang dilaksanakan di Kota Semarang dengan melakukan pilot project .  Wilayah  yang  akan menjadi pioneer adalah  Kecamatan  Gunungpati yang secara statistik memiliki berbagai varietas komoditas dari produk pertanian, perkebunan,  dan  peternakan.  Selain  itu,  Kecamatan  Gunungpati  juga  memiliki kelompok masyarakat yang berfokus pada pengembangan masyarakat maupun pertanian yang jumlahnya 92 kelompok. Peran aktif dari anggota kelompok ini mendorong semangat penyuluh di BPP Gunungpati untuk turut berproses dalam optimalisasi  fungsi  dan  peran BPP  serta mendorong  semangat  penyuluh  untuk bertransformasi.  Selain  itu  dalam  pengimplementasiannya  tentu  akan  ada dinamika  permasalahan  seperti  dalam  penyerapan  sumber  daya  manusia  dan pengalokasian  anggaran,  sehingga  dalam  kompleksitas  masalah  Program Kostratani  ini  perlu  adanya  keterlibatan  dari  banyak  komponen  salah  satunya melalui penelitian ini.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka perlu dilakukan penelitian  yang  membahas  seputar  implementasi  Program  Kostratani  di  BPP Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang,  sehingga  perlu  partisipasi  dalam berbagai  bentuk  dari  segala  elemen  masyarakat  baik  itu  akademisi  maupun swadaya  masyarakat  sekitar  serta  eksplorasi  lebih  dalam  mengenai  Program Kostratani.  Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan Kostratani dalam mencapai target jangka pendeknya serta dapat memberikan saran  untuk  kemajuan  dan  perbaikan  Program  Kostratani  di  Indonesia khususnya di BPP Kecamatan Gunungpati.

## METODOLOGI
Penelitian  dilaksanakan  pada  15  Agustus  –  23  Oktober  2021  di Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang.  Penentuan  lokasi  penelitian dilakukan secara sengaja ( purposive ) dengan pertimbangan BPP Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan di Kota Semarang yang dijadikan pilot project BPP  Kostratani.  Metode  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan purposive sampling. Key informant dipilih secara purposive dengan  melihat  peran  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  pada key informant. Pemilihan key  informant berdasarkan  informan  yang  berkaitan
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
dengan Program Kostratani yaitu Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Sedangkan 6 informan lainnya diperoleh melalui teknik snowball sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis tematik dari Braun dan Clarke (2006) yang meliputi mengembangkan kode manual,  menguji  reabilitas  kode  manual,  meringkas  data  dan mendeskripsikan  tema,  menerapkan  kode  untuk  pengembangan, menghubungkan  kode  untuk  memperoleh  tema,  memperkuat  dan mengabsahkan  kode,  menarik  kesimpulan.  Pada  pembahasan  penelitian ini digunakan model implementasi Merille S. Grindle (1980) yang meliputi pelaksana  program,  tipe  manfaat,  derajat  perubahan  yang  diharapkan, pengambilan keputusan, dan sumberdaya yang dilibatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Program  Kostratani  di  Wilayah  Kerja  BPP  Kecamatan Gunungpati
Implementasi Program Kostratani di Kecamatan Gunungpati
dilaksananakan  pada  tahun  2020.  Implementasi  program  ini  dilakukan  dengan mengikuti  acuan  kebijakan  dari  Kementerian  Pertanian  mengenai  Program Pembangunan Pertanian. Program pembangunan pertanian dalam lingkup kecil yaitu  tingkat  kecamatan  meliputi  banyak  hal  seperti  pengoptimalan  dan peningkatan  fungsi  penyuluh  serta  pemenuhan  fasilitas  pendukung  pertanian Pembangunan pertanian di wilayah kecamatan Gunungpati memiliki fokus pada pengoptimalan untuk mengefisiensikan kelompok masyarakat maupun lembaga masyarakat  yang  berfokus  pada  sektor  pertanian  dan  peternakan.  Hal  ini diupayakan agar masing-masing kelompok menjadi mandiri dari berbagai aspek usahatani  dari  hulu  hingga  hilir.  Pembangunan  pertanian  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  ketersediaan  pangan  nasional,  meningkatkan kesejahteraan  para  petani  juga  meningkatkan  pendapatan  nasional  melalui ekspor  produk  hasil  pertanian  olahan  maupun  mentah.  Upaya  yang  dapat dilakukan adalah peningkatan fungsi dan peran penyuluh.
Pembangunan pertanian di Kecamatan Gunungpati tidak lepas dari peran BPP yang bersinergi dengan Stakeholder maupun pemangku kebijakan lainnya di
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Kecamatan  Gunungpati  serta  di  Kota  Semarang.  Peran  BPP  Kecamatan Gunungpati salah satunya adalah pusat gerakan pembangunan pertanian dengan menerima  dan  memberikan  usulan  agar  pembangunan  pertanian  di  tingkat kecamatan  selaras  dengan  kebijakan  pemerintah  mengenai  pembangunan pertanian.  Kebijakan  pertanian  yang  disusun  merupakan  kebijakan  yang berangkat  dari  usulan  masyarakat  yang  dikumpulkan  melalui  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang).
Berbagai usulan yang disampaikan kemudian memperoleh luaran berupa program  pembangunan  pertanian  yang  tidak  hanya  dilakukan  di  Kecamatan Gunungpati. Salah satu program di bidang tanaman hortikultural yang dilakukan saat  ini  adalah  Program  IP400.  Program  IP400  merupakan  program support berupa benih padi dan pupuk agar dapat meningkatkan produktivitas komoditas padi. Kemudian program di bidang hortikultural yaitu pengembangan kawasan durian dan kelengkeng dengan dukungan bibit 1000 batang, lalu pengembangan kawasan  tanaman  obat  keluarga  (TOGA)  yaitu  dengan  dukungan  1700  bibit kencur  dan  jahe  yang  dianggarkan  dari  APBD  Kota  Semarang.  Kemudian program  untuk  bidang  peternakan  yaitu  dukungan  untuk  produksi  hasil peternakan  melalui  Penguatan  Hijauan  Makanan  Ternak  (HMT)  dengan pemberian  bibit  hijauan,  lalu  terdapat  dukungan  untuk  pakan  tambahan  atau pakan konsentrat yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada kegiatan untuk pengobatan massal hewan ternak  yang  dianggarkan  2-3  kali  dalam  setahun  oleh  Dinas  Kota  Semarang. Seluruh kegiatan tersebut merupakan agenda program pertanian berkelanjutan di Kecamatan Gunungpati

## Sosialisasi Program Kostratani di Kecamatan Gunungpati
Sosialisasi  merupakan  salah  satu  proses  rangkaian  dari  implementasi Program Kostratani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Gunungpati. Pelaksanaan sosialisasi  Program  Kostratani  dilakukan  secara online pada  29  November  2019 dengan materi pengenalan Program Kostratani yang meliputi rangkaian agenda, tujuan  jangka  pendek  program,  penentuan  lokasi pilot  project dari  400  daerah yang  ditunjuk.  Sosialisasi  Program  Kostratani  dihadiri  125  peserta  yang
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
didalamnya  meliputi  penyuluh  pertanian,  dinas  pertanian,  penyuluh  swadaya dan perwakilan kelompok tani.
Agenda sosialisasi dilakukan dengan membahas beberapa pokok bahasan yaitu  substansi  atau  isi  mengenai  Program  Kostratani  dan  rangkaian  model percontohan Program Kostratani setelah penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  penyesuaian  rangkaian  kegiatan  proses  Program Kostratani di  Indonesia. Isi  atau  substansi  dari  sosialisasi  ini merupakan  unsur penting dalam proses sosialisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Damsar (2011) yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  dalam  konteks  kebijakan  publik  harus memiliki  unsur  penyebarluasan  informasi  mengenai  isi  atau  substansi  dari kebijakan  yang  telah  disusun.  Materi  sosialisasi  yang  diberikan  merupakan penyesuaian Program Kostratani di tengah kondisi pandemi Covid. Penyesuaian ini ditunjukkan pada modul Jurnal Teknis (Juknis) “Agenda Kegiatan Kostratani 2020 (Pasca Pemotongan Anggaran)”, artinya pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan acuan anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat.
Modul Juknis ini membahas mengenai agenda kegiatan Program Kostratani yang  meliputi  1)  Pembinaan  PPL,  petani  melalui  Mentan  Sapa  Petani  dan Penyuluh,  Ngobrol  Asik  (Ngobras),  Bertani On-Cloud, dan Millenial  Agriculture Forum ; 2) Pembentukan Model BPP Kostratani berbasis IT. Agenda ini merupakan agenda pokok pada proses model percontohan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati.  Modul  ini  berisi  target  yang  diharapkan  tercapai  pada  tahun pertama  pelaksanaan  Program  Kostratani  di  wilayah  yang  menjadi pilot project BPP Kostratani.

## Pelaksanaan Program Kostratani
Implementasi  Program  Kostratani  di  Wilayah  Kerja  BPP  Kecamatan Gunungpati  dilakukan  oleh  dua  lembaga  inti  yakni  Dinas  Pertanian  Kota Semarang  dan  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Gunungpati.  Program Kostratani merupakan program Kementerian Pertanian yang baru saja launching pada tahun 2019. Namun kondisi pandemi Covid-19 membuat agenda Program Kostratani  tertunda  hingga  tahun  2020.  Tepat  pada  bulan  November  2019 Kementerian  Pertanian  melalui  perwakilannya  melakukan  sosialisasi  Program
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Kostratani  yang  dihadiri  oleh  Dinas  Pertanian  Kota  Semarang,  Penyuluh Pertanian, Petani dan Stakeholder terkait lainnya.

## Pelaksana Program
Pelaksana  program  merupakan  pihak  yang  menjalankan  program  yang menjadi  penggerak  untuk  mencapai  keberhasilan  dan  keberlangsungan implementasi  suatu  kebijakan.  Pelaksana  kebijakan  tidak  hanya dilakukan  oleh satu  komponen  saja  melainkan  memerlukan  keterlibatan  berbagai  komponen dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Sinergitas  diperlukan  sebagai  bentuk  kerja  sama antara  pihak  satu  dengan  pihak  lainnya  untuk  mewujudkan  kegiatan  yang efisien. Pelaksana dalam Program Kostratani ini disajikan dalam Tabel 1.

## Tabel 1. Pelaksana Program dalam Pelaksanaan Program Kostratani
No Pelaksana Kegiatan 1. Penyuluh Pertanian - Melaksanakan pendampingan penerapan teknologi - Menyusun  programa  untuk  mendukung  pencapaian target produksi pangan
- Menyusun dan menyebarkan informasi
- Melakukan supervisi kegiatan penyuluh pendampingan
- Menghimpun data pertanian secara berkala 2. Dinas Pertanian - Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan
- Mensinergikan  pelaksanaan  penyuluhan  di  kecamatan dengan dinas lainnya
- Mengusulkan anggaran penyuluhan
- Merencanakan  dan  menetapkan  target  pembangunan pertanian 3. UPTD - Menetapkan sasaran areal luas tanam komoditas pangan
- Mengkompilasi usulan RDKK kelompok tani
- Mengkoordinasikan pengawasan distribusi bantuan 4. Kecamatan
- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
- Memfasilitasi pengembangan pos penyuluhan
Sumber : Pedoman Operasional Program Kostratani, (2019).
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dijelaskan  bahwa  setiap  pelaksana  memiliki peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing  dalam  mendorong  keberhasilan
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
pengimplementasian  Program  Kostratani  di  wilayah  kerja  BPP  Kecamatan Gunungpati. Tanggung jawab dan peran ini saling berhubungan satu sama lain agar dapat mewujudkan cita-cita Program Kostratani.

## Tabel 2. Indikator Kinerja Program Kostratani
No Kegiatan Indikator Kinerja Program Kostratani Capaian 1. Identifikasi lokasi BPP Diperoleh  daftar  lokasi  BPP yang  siap  dijadikan pilot project Program  Kostratani berdasarkan  keaktifan  dan potensi yang sudah ditentukan klasifikasinya Calon  lokasi  untuk pilot  project Program  Kostratani  diperoleh  dan terseleksi  lalu  ditunjuk  BPP  Kec.
Gunungpati sebagai pilot project. 2. Sosialisasi Kostratani Penyuluh,  Petani,  Camat, Dinas  Pertanian  memahami maksud,  tujuan  dan  proses pelaksanaan  dari  Program Kostratani Sosialisasi telah dilaksanakan secara online dan  dihadiri  oleh seluruh  penyuluh  dan  Dinas Pertanian se-Indonesia. 3. Pelatihan IT dan manajemen data Penyuluh memahami IT yang disediakan untuk kelangsungan Program Kostratani seperti mengoperasikan drone, computer dan software Pelatihan  telah  dilakukan  2  kali dalam  1  periode  namun,  perlu ditingkatkan monitoring lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman  dalam  pemanfaatan fasilitas IT yang disediakan 4. Pelatihan updating Penyuluh memahami langkah-langkah updating data  termasuk  mengganti, menambah maupun menghapus data Penyuluh memahami namun sedikit kesulitan dalam memperoleh data sehingga updating data pertanian menjadi terhambat. 5. Pelatihan aplikasi pelaporan program utama Penyuluh memahami aplikasi pelaporan  mengenai  cara penggunaan, data yang dibutuhkan dan submit data Penyuluh memahami aplikasi pelaporan  yang  terbaru  namun, kesulitan akibat banyaknya aplikasi pelaporan  yang  harus  diinput dalam waktu yang bersamaan.
Sumber: Data Primer (diolah), 2021.
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Pelaksanaan  Program  Kostratani  di  Wilayah  Kerja  BPP  Kecamatan Gunungpati  dilakukan  berdasarkan  beberapa  tahapan  yang  sudah  disusun. Tahapan  ini  dilakukan  berdasarkan  tujuan  jangka  pendek  program  yaitu  1) terbentuknya  100  kelembagaan  Kostratani  berbasis  IT,  2)  terbentuknya kelembagaan  Kostratani  yang  melibatkan  instansi  pusat,  provinsi, kota/kabupaten  dan  kecamatan,  3)  Beroperasinya  Kostratani  mendukung kebijakan dan program pembangunan pertanian.
Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Program  Kostratani  masih  dalam  tahap pilot  project yang  didalamnya  masih memiliki tahapan yang berupa bimbingan teknis (BIMTEK) untuk keberlangsung Program  Kostratani. Diharapkan  itu  dengan adanya  BIMTEK  penyuluh di  BPP Kecamatan Gunungpati menjadi paham dan proses pelaksanaan program.

## Tipe Manfaat
Suatu kebijakan yang dibentuk dan didesain oleh pemerintah harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan memiliki dampak yang positif terhadap sasaran  program.  Semakin  bermanfaat  dampak  yang  diberikan  dari  kebijakan yang  dibentuk  maka  akan  semakin  mudah  dalam  proses  pelaksanaanya. Implementasi Program Kostratani perlu adanya kegiatan yang jelas dan konkret serta  dapat  memberikan  dampak  maupun  manfaat  yang  nyata.  Rangkaian kegiatan beserta manfaatnya dapat dilihat pada Tabel 3 .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  penyuluh  lapangan  (PPL) BPP  wilayah  kerja  Kecamatan  Gunungpati,  manfaat  dari  Program  Kostratani adalah  meningkatkan  pengetahuan  PPL  terhadap  data,  yang  artinya  sebelum hadirnya  program  ini  data  pertanian  masih  dalam  kondisi  data  yang  belum reliable ,  namun  setelah  adanya  Program  Kostratani,  PPL  dituntut  untuk melakukan update data  pertanian  secara  berkala,  yang  meliputi  laporan  tanam,
panen, distribusi pupuk, anggota kelompok serta titik koordinat lahan pertanian.
Laporan  ini  nantinya  akan  di  update  di  website  Sistem  Penyuluhan  Pertanian (Simluhtan) dan E-RDKK, kemudian akan dijadikan laporan data administrasi di tingkat nasional. sehingga data BPP terkait laporan pertanian ini menjadi output adanya fungsi Program Kostratani.
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Tabel 3. Manfaat Rangkaian Kegiatan dalam Program Kostratani No Kegiatan Manfaat 1. Sosialisasi Kegiatan  ini  ditujukan  untuk  memberikan  manfaat berupa informasi mengenai maksud, tujuan dan proses pelaksanaan Program Kostratani 2. Pelatihan IT Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM  BPP  dalam  menggunakan  fasilitas  IT  berupa hardware maupun software 3. Pelatihan Updating data Kegiatan  ini  ditujukan  menambah  informasi  mengenai update  format  data  sesuai  dengan  format  baru  yang tertera pada sistem 4. Pelatihan aplikasi pelaporan Program Kostratani Kegiatan ini ditujukan memberikan informasi mengenai cara  penggunaan  aplikasi  serta  paham  dengan  metode input dan submit data
Sumber: Data Primer (diolah), 2021.
Manfaat yang diberikan dengan adanya Program Kostratani selain manfaat dari  rangkaian  teknis  pelaksanaan  program  juga  memberikan  manfaat  pada peningkatan  dan  pengoptimalan  fungsi  pusat  data  dan  informasi.  BPP  sebagai Pusat  data  dan  informasi  sebelum  hadirnya  Program  Kostratani  berada  dalam kondisi yang dimana sistem integrasi data kecamatan dengan data nasional tidak terdukung dalam satu pintu data, setelah adanya  Program Kostratani data dari E-RDKK dan Simluhtan dapat terintegrasi dan melakukan filtrasi pada data yang ganda  maupun  data  yang  rancu,  filtrasi  data  dilakukan  dengan  sistem  atau software  dari  Program  Kostratani.  Sistem  integrasi  data  pertanian  dilakukan dengan  tujuan  untuk  membantu  pemerintah  dalam  merumuskan  keputusan mengenai  kebijakan  atau  program  pembangunan  pertanian  lainnya.  Hal  ini sesuai dengan pendapat Mahardi (2020) yang menyatakan bahwa problematika untuk  memperoleh  data  yang  berkualitas  dalam  lingkup  pemerintahan  adalah seringnya  terdapat  data  yang  berbeda  meskipun  data  dan  tipe  sejenis  namun berbeda sumber berbeda pula nilai datanya, kondisi ini menjadi alasan integrasi
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
data  dilakukan  untuk  menjawab  kebingungan  masyarakat  dalam  memperoleh data yang reliable dan berkualitas untuk dipublikasikan.
Manfaat  lainnya  yang  dapat  dirasakan  oleh  petugas  BPP  di  Kecamatan Gunungpati adalah adanya peningkatan perhatian dari pemerintah pusat terkait pemenuhan fasilitas sarana-prasarana. Pemenuhan fasilitas sarana prasarana ini dilakukan  untuk  meningkatkan  peran  penyuluh  khususnya  pada  fungsi  pusat data  dan  informasi.  Program  Kostratani  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk digitalisasi  BPP  sehingga  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  merupakan fasilitas pendukung untuk digitalisasi.

## Derajat Perubahan yang diharapkan
Derajat  perubahan  yang diharapkan merupakan  salah  satu dari  Indikator isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dari  kebijakan  Program  Kostratani.  Berdasarkan rencana kerja Program Kostratani yang dibentuk kementerian pertanian, harapan yang  ingin  dicapai  adalah  1)  Meningkatkan  peran  Pimpinan  Daerah  dalam pembangunan  pertanian  hingga  terbentuknya  sinergitas,  2)  meningkatkan pemahaman,  pengetahuan  dan  keterampilan  PPL,  3)  Digitalisasi  kegiatan pertanian, 4) adanya kesatuan data pertanian nasional, dan 5) adanya komando pertanian yang berbasis IT di tingkat Kecamatan.
Program Kostratani diharapkan dapat meningkatkan peran dari pimpinan daerah  dalam  mendukung  pembangunan  pertanian  di  tingkat  kecamatan. Pimpinan  daerah  merupakan  posisi  strategis  dimana  pimpinan  daerah  dapat melakukan  intervensi  terhadap  anggotanya  untuk  melakukan  inisiatif  dalam penentuan  program  pembangunan  pertanian.  Melalui  peningkatan  peran  dari pimpinan daerah maka akan terbentuk sinergitas antar Stakeholder . Hal ini sesuai dengan  pendapat  Pramono  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  melalui  sinergitas antar Stakeholder akan  memberikan dampak  sebuah  luaran  yang  lebih  baik dan lebih besar ketika suatu program dibangun secara baik dan bersama sama antar Stakeholder .
Perubahan yang diharapkan berikutnya adalah meningkatnya pemahaman, pengetahuan  dan  keterampilan  penyuluh  pertanian.  Perubahan  ini  dilakukan oleh  Menteri  Pertanian  melalui  upaya  pencerdasan  dengan  kelas-kelas  online
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
yang dilakukan melalui agenda Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) dan “Ngobrol  Asik”.  Agenda  ini  dilakukan  secara  rutin  guna  untuk  meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petani dan penyuluh. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryati (2020) yang menyatakan bahwa diskusi dengan para penyuluh  pertanian di  seluruh  Indonesia  dalam acara  Mentan  Sapa  Petani  dan Penyuluh (MSPP) dan Ngobrol Asik (Ngobras) Penyuluhan melalui acara Video Conference  yang  dilakukan  secara  rutin  oleh  Pusat  Penyuluhan  Pertanian diperoleh  informasi  bahwa  terlalu  banyak  aplikasi  pelaporan  pembangunan pertanian yang harus diinput datanya oleh para penyuluh pertanian di BPP yang isinya  sebagian  besar  sama  dan  terkait  dengan  data  petani  yang  ada  di  dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Digitalisasi kegiatan pertanian merupakan harapan yang ingin diwujudkan melalui  Program  Kostratani.  Melalui  Program  Kostratani  data  yang  akan dipublikasikan untuk program kartu tani akan menjadi satu pintu data, sehingga data akan terintegrasi dalam satu sumber data. Hal ini sesuai dengan pendapat Abiwodo (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi pertanian akan memberikan manfaat  bagi  petani  untuk  dapat  meningkatkan  produktivitas  pertanian  serta akan  tepat  sasaran  dalam  penentuan  program  pertanian  sekaligus  mendukung program ketahanan pangan menuju ketahanan nasional.
Harapan  berikutnya  adalah  Komando  Pertanian  berbasis  IT  di  tingkat Kecamatan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian saat ini adalah melalui  Gerakan  pembaharuan  pembangunan  pertanian  nasional  berbasis  IT. Melalui  komando  pertanian  berbasis  IT  ini  diharapan  penyuluh  dapat menyampaikan  inovasi  teknologi  kepada  masyarakat  petani  sehingga  dapat membentuk  sebuah  desa  yang  mandiri,  baik  dan  kuat.  Peran  BPP  menjadi penting  dan  strategis  yaitu  menjadi  pusat  gerakan  pembangunan  pertanian  di tingkat  kecamatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Setiana  (2021)  yang menyatakan  bahwa  penyuluh  di  BPP  mempunyai  peran  strategis  untuk mengkoordinasikan,  mensinergikan,  menyeleraskan  kegiatan  pembangunan pertanian pada wilayah kerja penyuluhan pertanian di kecamatan dengan pihak terkait  dengan  melengkapi  prasarana  dan  sarana  penyuluhan,  meningkatkan pelayanan  kepada  petani  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
penyuluh pertanian baik aspek manajerial maupun socio-cultural serta menguasai keterampilan dan teknologi informasi komunikasi.
Program Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian masih belum  dapat  dirasakan  secara  signifikan  oleh  para  petani  maupun  peternak selaku  pelaku  utama  dari  proses  agribisnis.  Karena  Program  Kostratani  masih merupakan  program  baru  sehingga  tidak  mempengaruhi  hasil  yang  diperoleh petani,  adanya  penggunaan  teknologi  mesin  dalam  proses  produksi  hasil pertanian telah dilakukan sebelum adanya Program Kostratani. Perubahan yang dilakukan melalui Program Kostratani adalah adanya digitalisasi data pertanian yang  terbuka  untuk  publik,  ketepatan  data  sesuai  dengan  kondisi  lapang in real-time serta perubahan BPP yang bertransformasi menjadi BPP Kostratani.

## Pengambilan Keputusan
Pengambilan  keputusan  merupakan  salah  satu  metode  yang  digunakan untuk  menentukan  beberapa  alternatif  dalam  pemecahan  masalah,  yang  mana secara  hakikat  pengambilan  keputusan  itu  diambil  jika  alternatif  yang  dipilih merupakan  alternatif  yang  menjawab  dari  seluruh  persoalan  masalah  yang sekarang dan yang akan datang. Tahapan dalam pengambilan keputusan harus dilakukan  secara  runtut  dan  sistematis  berdasarkan  permasalahan  yang  akan dihadapi.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  keputusan  harus  diambil  dengan  penuh pertimbangan  serta  keakuratan  agar  dapat  menghindari  dampak  buruk. Pengambilan  keputusan  memiliki  tiga  proses  tahapan  yaitu  1)  tahapan penyelidikan, 2) tahapan perancangan, dan 3) tahapan pemilihan. Pada tahapan penyelidikan  dilakukan  analisis  kondisi  lapangan  yang  berhubungan  dengan keputusan  yang  diambil,  tahapan  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi yang  bersifat  mentah  yang  kemudian  diolah  dan  diujikan  agar  mengetahui permasalahan yang dihadapi. Pada tahapan perancangan akan dilakukan proses pendataan,  proses  pengembangan  dan  proses  penganalisisan  tindakan  atau keputusan  yang  akan  diambil.  Pada  tahapan  yang  terakhir  yaitu  tahapan pemilihan  akan  dilakukan  pemilihan  keputusan  dari  beberapa  keputusan  yang ada dan yang paling logis. Tahapan ini dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Tahapan Pengambilan Keputusan Lokasi Pilot Project Kostratani
Program  Kostratani  melakukan  tahapan  ini  salah  satunya  dalam  proses penentuan  lokasi pilot project Program  Kostratani  di  Kota  Semarang.  Proses  ini dapat  dideskripsikan  bahwa  pada  proses  penyelidikan  Kementerian  Pertanian membentuk tim klasifikasi untuk menganalisis BPP yang paling memungkinkan untuk  dijadikan  sebagai pilot  project Program  Kostratani.  Klasifikasi  ini  dilihat dari  potensi  wilayah,  keaktifan  BPP  dalam  menjalankan  perannya,  serta  lokasi yang  paling  memungkinkan.  Mulanya  Dinas  Pertanian  Kota  Semarang mengajukan  dua  BPP  untuk  dianalisis,  dua  BPP  itu  adalah  BPP  Kecamatan Ngaliyan-Mijen  dan BPP  Kecamatan  Gunungpati.  pada  tahap  perancangan  tim klasifikasi  BPP  menilai  dan  mengukur  BPP  mana  yang  paling  memungkinkan untuk  dijadikan pilot  project .  Kemudian  pada  tahap  pemilihan  tim  klasifikasi memilih  BPP  Kecamatan  Gunungpati  sebagai pilot  project Program  Kostratani mewakili  Kota  Semarang.  Alasan  pemilihan  ini  karena  BPP  Kecamatan Gunungpati  merupakan  BPP  dengan  potensi  wilayah  yang  paling  baik  dan kompleks,  memiliki  92  kelompok  tani  serta  BPP  yang  berperan  aktif  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  perannya.  Berdasarkan  tahapan  pengambilan keputusan, BPP Kecamatan Gunungpati merupakan keputusan yang tepat untuk dijadikan pilot project .
Koordinator  BPP  Kecamatan  Gunungpati  berpendapat,  bahwa  hadirnya kebijakan  terkait  Program  Kostratani  sudah  tepat.  Karena  klasifikasi  yang diperlukan  dalam  melakukan  Program  ini  juga  tepat  sasaran.  Seperti  terdapat fasilitas listrik, jaringan internet, semangat dan keinginan penyuluh, serta adanya dukungan  penuh  dari  Dinas  Pertanian  Kota  Semarang.  Menurut  petugas  BPP Kecamatan  Gunungpati,  hadirnya  Program  Kostratani  adalah  bentuk  inovasi yang baik. Pemerintah pusat mempromosikan Program Kostratani dengan segala pembaharuan dan mekanisme yang ada, meskipun masih terdapat kekurangan didalamnya.
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023

## Sumberdaya yang Dilibatkan
Sumberdaya  merupakan  variabel  penting  dalam  implementasi  Program Kostratani.  Sumberdaya  ini  dibedakan menjadi dua yaitu  sumberdaya  material dan  non-material.  Sumberdaya  material  adalah  sumberdaya  anggaran  yang sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan  program  dan  sumberdaya  sarana pra-sarana  yang  digunakan  untuk  menunjang  keberlangsungan  implementasi kebijakan.  Sedangkan  sumberdaya  non-material  adalah  sumberdaya  manusia sebagai  implementor  kebijakan  yang capable dan  paham  akan  peran  dan fungsinya. Berikut kondisi sumberdaya dalam pelaksanaan  Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati.
Sumberdaya  manusia  pelaksana  kebijakan  Program  Kostratani  di  BPP Kecamatan  Gunungpati  yaitu  kepala  camat,  penyuluh  pertanian,  petugas pengendali organisme pengganggu tanaman. BPP Kecamatan Gunungpati dibina oleh  5  PPL  dengan 16 desa  binaan.  Artinya 1  penyuluh  memiliki  wilayah  desa binaan kurang lebih sebanyak 3 sampai 4 desa.
Implementasi  Program  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati  saat penelitian  sedang  dilaksanakan  kondisi  secara  global  sedang  mengalami pandemi  Covid-19,  sehingga  anggaran  dari  pemerintah  pusat  yang  semestinya disediakan untuk pelaksanaan  Program Kostratani ditiadakan sementara untuk refocusing anggaran  ke  bidang  kesehatan.  Namun,  penjelasan  dari  berbagai narasumber  anggaran  tetap  disediakan  namun  tidak  sebanyak  jumlah  yang dianggarkan oleh Kementerian Pertanian.
Pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan Program  Kostratani  adalah  Personal  Computer  (PC),  jaringan  internet  yang memadai, TV, webcam, kabel HDMI dan Drone untuk pemetaan koordinat lokasi lahan  pertanian.  Sarana  prasarana  pelaksanaan  Program  Kostratani  telah terpenuhi sebagian seperti jaringan internet, TV, audio maupun PC All in one .

## Faktor  Penghambat  Implementasi  Program  Kostratani  di  Wilayah  Kerja  BPP Gunungpati
Implementasi  Program  Kostratani  bukan  hanya  berkaitan  dengan mengubah  penyataan  kebijakan  kedalam  sebuah  tindakan  ataupun  aktivitas.
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Setiap  aktivitas  implementasi  akan  selalu  terdapat  faktor-faktor  yang  akan mempengaruhi  keberlangsungan  suatu  kebijakan,  baik  itu  faktor  pendukung maupun  faktor  penghambat.  Karena  disetiap  faktor  memiliki  peranannya masing-masing  dalam  implementasi  suatu  kebijakan.  Banyak  hal  yang mempengaruhi  proses  implementasi  Program  Kostratani,  baik  itu  pengaruh standar  kebijakan  maupun  sumber  daya  pendukung  kebijakan.  Berikut pemaparan  mengenai  beberapa  faktor  penghambat  implementasi  Program Kostratani di wilayah kerja BPP Kecamatan Gunungpati.

## Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kostratani
Standar kebijakan adalah sebuah penyataan dalam bentuk dokumen resmi yang  menyatakan  indikator  keberhasilan  Program  Kostratani,  sasaran,  maksud dan  tujuan  dilaksanakan.  Namun,  sebaik  apapun  standar  yang  telah  disusun sedemikian  rupa  dalam  realisasi dilapangan  tentu  akan  muncul  hal yang  tidak diharapkan  dalam  pelaksanaannya.  Permasalahan  yang  timbul  dalam implementasi  Program  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati  adalah terkendalanya pada kelengkapan dan kualitas data Simluhtan dan E-RDKK yang merupakan  data  pendukung  terlaksananya  Program  Kostratani  sehingga menyebabkan  pelaksanaan  Program  Kostratani  terhambat.  Menurut  paparan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa data yang dibutuhkan untuk sistem Program Kostratani adalah Simluhtan dan E-RDKK. Minimnya data yang tersedia dan kualitas data yang tidak sesuai dengan SOP pelaksanaan Program Kostratani  membuat  penyuluh  perlu  kembali  melakukan cross-check  data guna memperoleh data baku kostratani yang sesuai dengan kebutuhan.

## Hambatan dalam Sumberdaya
Permasalahan  dalam  implementasi  Program  Kostratani  adalah  anggaran yang terhambat. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor kebijakan dan kondisi  global.  Kondisi  global  yang  dimaksud  adalah  pandemi  Covid-19  yang merupakan kondisi darurat bagi seluruh negara, pandemi Covid-19 ini menjadi sumber  permasalahan  yang  menghambat  hampir  seluruh  agenda  nasional. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  4  Tahun 2020  tentang  Penanganan  Pandemi  Covid-19
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Intruksi  Presiden  ini  menjelaskan  tentang refocusing anggaran,  relokasi  kegiatan,  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.Permasalahan berikutnya implementasi Program  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati  adalah  minimnya  jumlah personel  penyuluh  pertanian.  Jumlah  personel  penyuluh  pertanian  di  BPP Kecamatan  Gunungpati  hanya  berjumlah  5  orang  yaitu  1  Koordinator  BPP Kecamatan  Gunungpati  dan  4  anggota  penyuluh  pertanian.  Minimnya  jumlah personel  ini  sering  dikeluhkan  oleh  penyuluh  karena  beban  tugas  yang  ada, diperlukan  personel  tambahan  untuk  meringankan  tugas-tugas  lainnya. Minimnya jumlah personel ini juga berdampak pada etos kerja penyuluh, Selain itu  perlu  menambah  personel  yang  khusus  bertanggung  jawab  di  bidang  IT sekaligus menjadi admin BPP Kecamatan Gunungpati.

## Hasil Kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  capaian  Program Kostratani  dapat  dilihat  dari  realisasi  target  yang  sudah  ditetapkan.  Kegiatan dalam  Program  Kostratani  semuanya  terlaksana  sesuai  dengan  timeline pelaksanaan rangkaian tahapan pilot project Program Kostratani. Berikut capaian realisasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Gunungpati:
Berdasarkan Tabel 4 menunjukan bahwa hampir semua kegiatan mencapai realisasi yang ditargetkan. Empat pokok agenda Program Kostratani merupakan rangkaian  agenda  yang  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mempersiapkan pelaksanaan  Program  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati  yang  masih dalam  tahapan pilot project .  Program  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati terlaksana  dengan  baik,  namun  ada  beberapa  kegiatan  yang  realisasinya terhambat sehingga target yang diharapkan tidak terpenuhi. Hal ini terjadi sebab adanya  pandemi  Covid-19  yang  membuat  pemerintah  melakukan  improvisasi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Hasil kebijakan ditinjau dari aspek keberhasilan yang meliputi efisiensi dan efektivitas keberlangsungan BPP Kostratani di Kecamatan Gunungpati. Efisiensi Program Kostrarani dapat ditinjau pada pelayanan BPP dalam pemenuhan data pertanian  nasional,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  peningkatan  peran  dan  fungsi
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
BPP sebagai pusat data informasi, melalui peran penyuluh yang perlu melakukan update  data  pertanian  setiap  harinya  sehingga  melalui  pemenuhan  data pertanian di Indonesia yang terus update setiap hari maka perumusan program pembangunan  pertanian  akan  menjadi  lebih  efisien,  output  yang  dikeluarkan tentu akan lebih tepat guna, tepat sasaran serta memangkas proses yang panjang.
Tabel 4. Realisasi Agenda Program Kostratani di Kecamatan Gunungpati
No Uraian Kegiatan Target Realisasi 1. Sosialisasi mengenai isi dan substansi Program Kostratani Penyuluh  memahami  isi dan substansi dari pelaksanaan Program Kostratani secara utuh Penyuluh  pertanian  cukup kebingungan terhadap transformasi BPP Kostratani 2. Pelatihan  IT  untuk meningkatkan kompetensi  SDM  BPP dalam  menggunakan fasilitas  IT  (software dan hardware) Kompetensi Penyuluh dalam menggunakan hardware  (PC,  Kamera, Audio)  maupun  software (Aplikasi pelaporan) meningkat Pelatihan  IT  dinilai  belum cukup meningkatkan kompetensi  SDM  terhadap pemanfaatan hardware maupun  software,  sebab masih  banyak  terkendala SDM. 3. Pelatihan Aplikasi Pelaporan untuk meningkatkan pemahaman  tata  cara penggunaan  aplikasi pelaporan  penyuluh, metode input & submit data Penyuluh memahami metode  pengambilan  data pertanian  yang  cepat  dan tepat sehingga dapat memberikan laporan pertanian  harian  secara real-time Penyuluh  masih  belum terbiasa dengan penambahan  kerja  berupa input data pertanian harian, sebab  masih  terbebani  oleh tugas  pokok  penyuluh lainnya. 4. Pemenuhan  Fasilitas untuk mendukung keberlangsungan berjalannya  Program Kostratani Fasilitas pendukung Program Kostratani terpenuhi  pada  BPP  yang menjadi pilot  projet BPP Kostratani Fasilitas  yang  diberikan tidak  semua  terpenuhi, sebab anggaran untuk Program ini terkena refocusing anggaran.
Sumber: Data Primer (diolah), 2021.
Hadirnya  Program  Kostratani  dinilai  memberikan  kemudahan  proses penginputan  data  pertanian,  melalui  kemudahan  proses  ini  maka  Program
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
Kostrarani  dinilai  memberikan  pelayanan  yang  memudahkan  publik memperoleh data pertanian nasional yang akurat.
Sedangkan  dampak  atau  outcome  yang  diberikan  dari  terlaksananya Program Kostratani terbagi atas beberapa komponen yaitu; 1) pemerataan sarana prasarana  pendukung  terlaksananya  Program  Kostratani,  2)  meningkatnya sistem yang terintegrasi untuk data pertanian nasional, 3) peningkatan fungsi dan peran penyuluh pertanian dalam mendukung terlaksananya Program Kostratani. Pemerataan  sarana  dan  prasarana  pendukung  terlaksananya  program  dilihat pada  pemenuhan  fasilitas  pendukung  seperti  adanya  pendukung  jaringan internet  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati.  Selain  itu  juga  adanya  penyediaan sarana  pendukung  pelatihan  penyuluh  dan  petani  berupa  televisi  untuk mendukung pelatihan online yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang  meliputi  Mentan  Sapa  Petani  dan  Penyuluh  Pertanian  (MSPP),  Pelatihan sejuta  petani  dan  penyuluh,  Ngobrol  Asik  (Ngobras)  dan  mendukung  agenda meeting  online  lainnya.  Dampak  pada  data  pertanian  yaitu  meningkatnya integrasi  data  pertanian  nasional.  Data  pertanian  yang  sebelumnya  masih terdapat perbedaan antara data kecamatan, data provinsi dan data nasional kini semuanya  lebih  tertata  dengan  adanya  proses  verifikasi  data  pertanian  yang meliputi data kelembagaan petani di Kecamatan. Data ini yang semulanya hanya data kelompok kini data koordinat lahan disertakan sebagai bentuk transformasi BPP  Kostratani  dengan  memberikan  tambahan  kolom  koordinat  disetiap  lahan sawah yang dikelola oleh petani.
Peningkatan  fungsi  dan  peran  penyuluh  ditunjukkan  pada  terlaksananya fungsi  dan  peran  BPP  Kostratani  di  BPP  Kecamatan  Gunungpati.  Fungsi  dan peran  BPP  Kostratani  yaitu  1)  Pusat  data  dan  informasi,  peran  ini  ditunjukkan dengan  peningkatan kualitas  data  pertanian  yang  menjadi  lebih  akurat  dengan adanya  update  yang  dilakukan  setiap  hari;  2)  Pusat  gerakan  pembangunan pertanian, peran ini ditunjukkan dengan adanya pemenuhan fasilitas pendukung pertanian yaitu teknologi pertanian seperti media tanam rice transplanter sebagai alat  bantu  penanaman  bibit  padi;  3)  Pusat  pembelajaran,  peran  ini  ditunjukkan dengan  adanya  agenda  Mentan  Sapa  Petani  dan  Penyuluh  Pertanian  (MSPP) yang  dilakukan  satu  kali  seminggu  dengan  materi  yang  beragam  serta  adanya
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023
pelatihan  sejuta  petani  dan  penyuluh;  4)  Pusat  konsultasi  agribisnis,  peran  ini ditunjukkan  dengan  aktifnya  BPP  Kecamatan  Gunungpati  dalam  menerima keluhan dari petani dan memberikan bantuan konsultasi yang dilakukan secara verbal  maupun  praktek  langsung;  5)  Pusat  pengembangan  jejaring  kemitraan, peran  ini  ditunjukkan  dengan  penyediaan  informasi  pasar  dan  jalinan  mitra petani  yang  dihubungkan  oleh  penyuluh  pertanian  di  BPP  Kecamatan Gunungpati.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  dan  hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini  adalah  Pelaksanaan  Program  Kostratani  di  Wilayah  Kerja  BPP  Kecamatan Gunungpati  dinilai  cukup  baik  namun  perlu  banyak  perbaikan,  baik  itu perbaikan  untuk  pelaksana  maupun  standar  operasional  pelaksanaan  Program Kostratani.  Pelaksanaan  Program  Kostratani  masih  terdapat  beberapa permasalahan  baik  itu  masalah  teknis  maupun  yang  non-teknis.  Permasalahan teknis  meliputi  ketersediaan  sarana  prasarana  pendukung  Program  Kostratani yang  masih  terbatas,  sedangkan  untuk  permasalahan  non-teknis  berkaitan dengan  kesiapan  dan  jumlah  sumberdaya  manusia  pelaksana  Program Kostratani.

## Rekomendasi Kebijakan
Saran  yang  dapat  diberikan  pada  BPP  Kecamatan  Gunungpati  dalam mendukung  transformasi  BPP  Kostratani  yaitu  pelaksana  Kostratani  perlu disesuaikan  lagi  dengan  menambah  SDM  khusus  bidang  IT  agar  dapat membantu  memudahkan  proses  pengoperasian  setiap  fasilitas  yang  diberikan untuk  mendukung  Program  Kostratani,  selain  itu  pemanfaatan  teknologi  yang dapat  terintegrasi  oleh  seluruh  personel  untuk  mempermudah  distribusi  data pertanian dan mempermudah submit data baru.
MAHATANI Vol. 6, No 1, JUNI 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Abiwodo. (2021). Digitalisasi Pertanian Dan Peran Bank Negara Indonesia Dalam Ketahanan  Pangan  Paska  Adaptasi  Kebiasaan  Baru. Jurnal  Kajian  Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia , 8(3), 227-243.
Braun  &  Clarke.  (2006).  Using  Thematic  Analysis  In  Physicology. Qualitative Research in Physicology, 3(2), 77-104. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Dayat,  D.  (2017).  Persepsi  Penyuluh  Pertanian  dalam  Penyelenggaraan Penyuluhan Era Otonomi Daerah. Jurnal Penyuluhan Pertanian , 12(1), 27-39. https://doi.org/10.51852/jpp.v12i1.339
Khomzi,  I.R.,  Handono,  S.Y.  and  Trianawati,  A.  (2019).  Sinergisitas Stakeholder Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata  Pujon  Kidul  Kabupaten Malang. Agribusiness Journal , 13(2), 25-35. https://doi.org/10.15408/aj.v13i2.13948
Mahardi,  S.,  Kuncoro,  M.A.  And  Siswanto,  A.  (2020).  Integrasi  Data  Sektoral Pemerintah. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks), 1 (1), 615-617.
Nuryati,  L.  (2020).  Peningkatan  Layanan  Penyuluhan  Pertanian Dalam Rangka Penguatan  Balai  Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  Sebagai  Pusat  Kegiatan Pembangunan Pertanian Di Kecamatan (Kostratani).
http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/11482
Pramono,  J.  And  Kinasih,  W.  (2019).  Sinergitas  Antar Stakeholder Dalam Penyelengaraan  Kamtibmas  Di  Kelurahan  Gilingan  Kecamatan  Banjarsari Kota Surakarta. Research Fair Unisri, 3(1), 298-309. https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2589
Setiana, L., Nuskhi, M. And Hidayat, S. (2021). Kompetensi Penyuluh Pertanian Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Pertanian Modern. In Prosiding Seminar Teknologi Agribisnis Peternakan (Stap) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman , 8(1), 602-607.
http://jnp.fapet.unsoed.ac.id/index.php/psv/article/view/1225