Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531

## Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Yunita Valentina Kusufiyah 1* , Dina Anggraini 2
1 Universitas Dharma Andalas
2 Universitas Dharma Andalas

## Abstract
The government has made various efforts to increase MSME taxpayer compliance, this is because the high contribution of MSMEs to GDP (Gross Domestic Product) reaches 60.5 percent and can absorb 96.9 percent of the total national workforce (Hidranto, 2022) . One of the government's policies is to provide a reduction in tax rates for MSMEs by issuing Government Regulation  No.  55  of  2022  concerning  Adjustments  to  Income  Tax  Rules.  This  rule,  especially  in  Chapter  Taxpayer compliance does not come from external factors of the taxpayer but from the taxpayer's self, namely the taxpayer's awareness and trust in the government. This research aims to empirically test Government Regulation Policy No. 55 of 2022, Awareness and Trust in the government regarding taxpayer compliance. This research was conducted on individual MSME Taxpayers registered at KPP 1 and KPP 2 Padang.Using the Sovin formula provides a minimum sample size of 99.22 which is rounded up  to  100  individual  MSME  taxpayers  in  Padang  City.  This  research  uses  a  data  collection  method  by  distributing questionnaires  to  respondents  in  the  form  of a  list  of questions prepared  on paper  and  Google  form.  The  results  of  this research prove that there is no influence of the policy of Order No. 55 of 2022 with a reduction in MSME income tax rates on  MSME  taxpayer  compliance  in  Padang  City,  while  the  variables  of  awareness  and  trust  in  the  government  have  an influence on MSME taxpayer compliance in Padang City.
Keywords: Kepercayaan Kepada Pemerintah; Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; PP No.55 Tahun 2022 .
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia dan Indonesia mengakibatkan terjadinya perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan menurunkan penerimaan negara serta meningkatkan belanja negara sehingga pemerintah mengeluarkan  kebijakan  fiskal  dalam  upaya menyelamatkan  kesehatan  dan  perekonomian nasional (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Pemerintah dalam rangka menekan  defisit anggaran  dan  meningkatkan tax  ratio dalam menangani  dampak  covid  19  mengambil  langkah kebijakan  fiskal  dengan  melakukan  reformasi perpajakan yaitu penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif dan harmonis melalui Undang-undang Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan menerbikan Peraturan  Pemerintah  Nomor.  55  Tahun  2022 tentang  Penyesuaian  Aturan  Pajak  Penghasilan. Penerbitan aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian  hukum,  penyederhanaan  administrasi, kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu  dalam  jangka waktu  tertentu  sehingga  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (OECD, 2004) ada
beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam meningkatkan  dan  mengelola  kepatuhan  wajib pajak  antara  lain  :  (1)  Mendorong  kepatuhan sukarela,  dalam  hal  ini  otoritas  pajak  perlu mengadopsi pendekatan admisnistratif yang mendorong  kepatuhan  sukarela  dalam  lingkungan peraturan  yang  kooperatif.  (2)  Mengikuti  proses dan konsisten, dalam hal pemantauan pada kinerja otoritas pajak dan aktivitas wajib pajak secara terus menerus; mengidentifikasi, menilai dan memprioritaskan  resiko;  memahami  faktor  yang mendasari  perilaku  wajib  pajak,  menangani perilaku tidak patuh; dan mengevaluasi keberhasilan setiap intervensi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu wajib pajak  menjadi  garda  terdepan  dalam  pemulihan ekonomi  Indonesia  pasca  pandemi  covid-19, sehingga  kebangkitan  UMKM  menjadi  prioritas bagi pemerintah untuk mendorong UMKM bangkit dan  naik  kelas,  hal  ini  di  buktikan  dengan  data Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa jumlah UMKM  di  Indonesia  sudah  mencapai  99  persen dari seluruh unit usaha, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 60,5  persen  dan  dapat  menyerap  tenaga  kerja
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
sebesar  96,9  persen  dari  total  penyerapan  tenaga kerja  nasional  (Hidranto,  2022).  Tingginya kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  diharapkan diikuti  dengan  tingginya    kontribusi  UMKM terhadap  penerimaan  pajak,  untuk  itu  pemerintah telah mengambil kebijakan terkait perlakukan dan penetapan ketentuan perpajakan bagi UMKM agar tidak memberatkan dan menghambat perkembangan ekonomi pelaku
UMKM.
Pemerintah  telah  memberikan  berbagai  fasilitas dan  insentif  perpajakan  bagi  UMKM,  kebijakan terbaru  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  untuk mendukung  UMKM  yaitu  Peraturan  Pemerintah No.55  Tahun  2022  tentang  penyesuaian  aturan pajak  penghasilan  dengan  menetapkan  batasan omset  tidak  kena  pajak  sebesar  Rp  500.000.000 untuk pelaku UMKM yang menggunakan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5 persen. Batas omset ini akan  mengurangi  jumlah  penerimaan  pajak  dari sektor  UMKM,  tetapi  hal  ini  merupakan  bentuk kepedulian  dan  perhatian  pemerintah  terhadap sektor  UMKM,  sehingga  pelaku  UMKM  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan  dengan  peningkatan  kesadaran  atau kesukarelaan  masyarakat  untuk  membayar  pajak, hal  ini  dikarenakan  sistem  perpajakan  Indonesia yang menggunakan self-assesment system , dimana sistem  pemungutan  ini  memberikan  kepercayaan kepada  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan  diri sebagai  wajib  pajak,  menghitung  pajak  yang terutang  dan  melaporkan  pajak  yang  telah dibayarkan.  Peningkatan  kesadaran  wajib  pajak dapat dilakukan melalui edukasi secara berkelanjutan sehingga wajib pajak dapat menyadari  pentingnya  pajak  bagi  pembangunan negara  Indonesia,  wajib  pajak  yang  memiliki pemahaman  yang  baik  tentang  undang-undang perpajakan  dapat  memenuhi  hak  dan  kewajiban perpajakannya. Ketersediaan
pengetahuan perpajakan diharapkan dapat merangang kesadaran wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibanya (Sofianti  &  Wahyudi,  2022).  Sosialisasi  dan edukasi  dapat  dilakukan  melalui  sosial  media  dan dapat memupuk rasa bangga membayar pajak yang ditanamkan  kepada  generasi  muda  sehingga  akan memunculkan  kerelaan  dalam  membayar  pajak. Salah  satu  upaya  pemerintah untuk  meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dengan melaksanakan  program Bussiness  Development Services (BDS)  yang  telah  dilaksanakan  ditingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia. Program  BDS  yang  digagas  oleh  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu memberikan edukasi terkait  dengan  usaha  UMKM  dalam  bentuk workshop,  pelatihan  kewirausahaan,  seminar,  dan kelas  pajak  tematik.  Program  BDS  merupakan salah  satu  strategi  pembinaan  dan  pengawasan
kepada  wajib  pajak  UMKM  guna  mendorong pengembangan  usaha  secara  berkelanjutan  agar dapat  meningkatkan  kesadaran,  keterikatan,  dan kepatuhan  terhadap  pajak.  Program  BDS  yang dilakukan  oleh  pemerintah  menjadi  salah  satu media untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib  pajak  UMKM  dan  perluasan  basis  pajak dalam  rangka  reformasi  pajak.  Kondisi  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Habu et al., 2021) dimana semakin baik kesadaran wajib  pajak  dalam  membayar  dan  melaporkan pajak maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara semakin meningkat.
Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain aturan pemerintah dan kesadaran  wajib  pajak  adalah  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hal ini disebabkan  oleh  banyaknya  kasus  tindak  pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  sepanjang tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi, dan kondisi ini  meningkat  dibanding  tahun  2021  yang  hanya 533  kasus.  Kasus  tindak  pidana  korupsi  tersebut dapat  merusak  kredibilitas  pemerintah  dan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang fenomenal pada tahun 2023 ini yang menyeret pejabat  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  Rafael Alun Trisambodo, dimana KPK telah menetapkan Rafael  sebagai  tersangka  kasus  dugaan  gratifikasi yang  diperoleh  dari  wajib  pajak  yang  mengalami kendala  dan  permasalahan  dalam  penyelesaian perpajakan dimana Rafael diduga aktif merekomendasikan  konsultasi  dan  koordinasi dengan  PT.  AME  (News,  2023).  Kasus  Korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan yang melibatkan pegawai pajak akan berdampak kepada tidak percayanya masyarakat  terhadap  mekanisme  pemerintah sehingga  kepatuhan  pajak  akan  menjadi  rendah. Kondisi  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Prihastuti  et  al.,  2023),  dimana salah  satu  faktor  pendorong  utama  wajib  pajak untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakannya  adalah kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini dikarenakan  persepsi  terhadap  pemerintah  dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  termotivasi  dari  dikeluarkan Peraturan  Pemerintah  No.55  Tahun  2022  tentang Penyesuaian  Aturan  Pajak  Penghasilan  yang memberikan  fasilitas  bagi  pelaku  UMKM  yang memiliki  omset  dibawah  Rp  500.000.000  tidak dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final  sebesar  0,5 persen.  Peraturan  Pemerintah  ini  menjelaskan bahwa  Pajak  Penghasilan  Final  0,5  persen dikenakan  bagi  UMKM  yang  memiliki  peredaran bruto Rp 500.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
memperluas basis pajak dan diharapkan juga dapat meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib pajak.  Langkah  lain  dari  usaha  pemerintah  untuk meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  UMKM dengan melaksanakan program Bussiness Development Services (BDS) dengan memberikan edukasi terkait dengan usaha UMKM dalam bentuk workshop,  pelatihan  kewirausahaan,  seminar,  dan kelas  pajak  tematik,  dan  diharapkan  program  ini akan  dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat. Ditengah  gencarkan  pemerintah  memberikan fasilitas dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  disisi  lain  Direktorat Jenderal  Pajak  dihadapkan  dengan  persoalan ketidakpercayaan  masyarakat  dikarenakan  kasus yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM.  Kondisi  ini  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Prihastuti  et  al.,
2023) yang menemukan bahwa kebijakan Peraturan  Pemerintah  No.55  tahun  2022  yang memberikan  fasilitas  pajak  dapat  meringankan wajib  pajak  UMKM  dalam  pemulihan  ekonomi sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak,  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat memperkuat  hubungan  kepatuhan  wajib  pajak  hal ini  dikarenakan  pemerintah  telah  menciptakan sistem  perpajakan  yang  adil  serta  tepat  guna  bagi bangsa dan negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Habu  et  al.,  2021)  menemukan  bahwa  kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana kesadaran wajib pajak menjadi salah satu  faktor  internal  pendorong  kepatuhan  wajib pajak.  Penelitian  dengan  hasil  yang  berbeda ditunjukkan oleh (Sofianti & Wahyudi, 2022) dan (Fahluzy  &  Agustina,  2014)  dimana  kesadaran wajib pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Urgensy penelitian ini dikarenakan banyaknya regulasi  atau  kebijakan  fiskal  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  terkait  pemajakan  di  sektor UMKM. Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  dimana pemerintah  memberikan  fasilitas  tarif  pajak  1 persen  dari  peredaran  bruto  (omset)  kepada UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan  kemudahaan  dan  penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk transparan, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan  negara.  Pada  tahun  2018 pemerintah dalam rangka reformasi dan perluasan basis  pajak  selanjutnya  memberikan  kemudahan
tambahan  bagi  wajib  pajak  UMKM  dimana  PP No.46 tahun 2013 di ganti dengan PP 23 tahun 2018 tentang  Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  yang berisikan  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  bagi UMKM  menjadi  0,5  persen  dari  peredaran  bruto (omset)  dan pada  tahun  2022  pemerintah kembali mengeluarkan regulasi atau kebijakan fiskal untuk mempermudah sektor UMKM dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan mengeluarkan  PP  No.55  tahun  2022  tentang Penyesuaian  Aturan  Pajak  Penghasilan  yang memberikan  fasilitas  bagi  pelaku  UMKM  yang memiliki  omset  dibawah  Rp  500.000.000  tidak dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final  sebesar  0,5 persen.  Kondisi  ini  menunjukan  tingginya  atensi pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  khususnya  wajib  pajak  UMKM  melalui kemudahan-kemudahan  yang  diberikan  sehingga kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak kepada  pemerintah  berujung  kepada  tingkat kepatuhan yang tinggi.

## Teori Moral Pajak
Menurut  (OECD  Organization  for  Economic  Co- operation  and  Development.,  2019)  teori  moral pajak  didefenisikan  sebagai  motivasi  intrinsik untuk  membayar  pajak  yang  merupakan  aspek penting  dari  sistem  pajak,  karena  sebagaian  besar sistem  pajak  bergantung  pada  kepatuhan  sukarela wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Peningkatan moral pajak memiliki potensi untuk meningkatkan pemerimaan  pajak  yang  diiringi  dengan  upaya penegakan  hukum.  Teori  moral  pajak  sendiri merupakan  kunci  untuk  memahami  tingkat kepatuhan  pajak  yang  dicapai  suatu  negara. Pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  moral  pajak dan  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  akan  menjadi  penting,  hal  ini dikarenakan  pemerintah  berusaha  meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pendapatan dan mestikan bahwa pembayar pajak dilayani dengan lebih baik oleh sistem pajak. Moral pajak menurut (Torgler & Schaltegger, 2005) sebuah motivasi intrinsik yang menyatu pada individu dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini merujuk pada  rasa  kemauan  individu  dalam  berkontribusi secara sukarela pada negara dengan mematuhi dan membayar pajak dengan tepat waktu. Moral pajak mencakup  penyesalan  atau  rasa  bersalah  atas kecurangan  pajak,  sehingga  wajib  pajak  lebih bersedia  membayar  pajak  apabila  memiliki penyesalan atau rasa bersalah yang kuat (Torgler & Schaltegger,  2005),  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat  dari  faktor  kesadaran  wajib  pajak.  (OECD Organization  for  Economic  Co-operation  and Development., 2019) menempatkan tingkat
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  pemerintah menjadi salah satu komponen moral pajak dimana wajib  pajak  merasa  yakin  bahwa  pajak  yang dibayarkan  akan  dikelola  dengan  baik  oleh pemerintah sehingga kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dapat terwujud.

## Teori Atribusi
Teori atribusi mengacu kepada bagaimana individu menjelaskan  penyebab  perilaku  individu  lain  atau dirinya sendiri (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Teori  atribusi  yang  diperkenalkan  oleh  Weiner (1980)  dalam  Sudrajat  dan  Ompusunggu  (2015) menyatakan  bahwa  teori  atribusi  merupakan  teori kontemporer  yang  paling  berpengaruh  dengan implikasi untuk motivasi  akademik. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati  perilaku  seseorang,  individu  tersebut mencoba  untuk  menentukan  apakah  perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal  adalah  perilaku  yang  diyakini  berada  di bawah  kendali  pribadi  individu  itu  sendiri, sedangkan  perilaku  yang  disebabkan  secara eksternal  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi  dari luar,  artinya  individu  akan  terpaksa  berperilaku karena  situasi  atau  lingkungan.  Penentuan  faktor internal  atau  eksternal  menurut  Robbins  (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu:
1. Kekhususan
(Kesendirian
atau Distinctiveness )  diartikan  dengan  seseorang akan  mempersepsikan  perilaku  individu  lain secara  berbeda-beda  dalam  situasi  yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap  suatu  hal  yang  tidak  biasa,  maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap  perilaku  tersebut.  Sebaliknya,  jika hal  itu  dianggap  hal  yang  biasa,  maka  akan dinilai sebagai atribusi internal.
2. Konsensus  diartikan  jika  semua  orang mempunyai  kesamaan  pandangan  dalam merespon  perilaku  seseorang  dalam  situasi yang  sama.  Apabila  konsensusnya  tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika  konsensusnya  rendah,  maka  termasuk atribusi internal
3. Konsistensi  yaitu  jika  seseorang  menilai perilaku-perilaku  orang  lain  dengan  respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.
Penelitian  ini  mengidentifikasikan  kebijakan  PP No.55  tahun  2022  dan  kepercayaan  kepada pemerintah sebagai faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk memiliki kepatuhan terhadap  ketentuan  dan  peraturan  perundang-
undangan  perpajakan.  Faktor  eksternal  yang mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam penelitian  dapat  dipicu  oleh  adanya  kebijakan pemerintah  yang  memberikan  fasilitas  kepada wajib  pajak  khususnya  UMKM  yaitu  dengan menerbitkan  PP  No.55  tahun  2022  tentang Penyesuaian  Aturan  Pajak  Penghasilan  yang memberikan  fasilitas  bagi  pelaku  UMKM  yang memiliki  omset  dibawah  Rp  500.000.000  tidak dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final  sebesar  0,5 persen,  sehingga  jumlah  pajak  yang  dibayar semakin  sedikit  dari  sebelumnya.  Kondisi  ini menjadikan wajib pajak menilai dan mempertimbangkan bahwa kebijakan tersebut akan menguntungkan  bagi  wajib  pajk  dan  dapat menimbulkan sikap yang positif terhadap kewajiban perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak didefenisikan oleh (Rahayu, 2017)  sebagai  sebagai  wajib  pajak  yang  taat  dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi dasar sistem pemungutan pajak self assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk  mendaftarkan  diri,  menghitung,  membayar dan  melaporkan  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu (Rahayu, 2017) :
1. Kepatuhan  perpajakan  formal,  merupakan ketaatan  wajin  pajak  dalam  memenuhi ketentuan formal perpajakan yang diri dari : a) tepat  waktu  dalam  mendaftarkan  diri  utnuk memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena  Pajak  (NPPKP);  b)  tepat  waktu  dalam menyetorkan  pajak  yang  terutang;  c)  tepat waktu  dalam  melaporkan  pajak  yang  sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan  perpajakan  material,  merupakan ketaatan  wajib  dalam  memenuhi  ketentuan material  perpajakan,  teridiri  dari  :  a)  tepat dalam  menghitung  pajak  terutang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan;  b) tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai  dengan  peraturan  perpajakan;  c)  tepat dalam  memotong  maupun  memungut  pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).
Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang  serta  mengisi  dan  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Surat  Pemberitahuan  yang menjadi  sarana  pelaporan  wajib  pajak  harus disampaikan dengan jujur, benar, lengkap dan jelas, sehingga  kepatuhan  wajib pajak  dapat  dilihat  dari komponen sebagai berikut :
a. Kepatuhan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
b. Kepatuhan  menghitung  jumlah  pajak  yang terutang dengan akurat
c. Kepatuhan  membayar  pajak  dengan  tepat waktu
d. Kepatuhan melaporkan pajak (menyampaikan SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

## Kebijakan PP No.55 Tahun 2022
Pemerintah  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  khususnya  UMKM  telah  membuat  regulasi yang menyederhakan administrasi dan memudahkan  pelaku  UMKM  untuk  membayar pajak  dengan  menerbitkan  PP  No.46  tahun  2013 tentang  Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  dengan membayar  pajak  1  persen  dari  omset.  Pada  tahun 2018 pemerintah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM mengeluarkan  regulasi  untuk  mempermudah UMKM  dalam  membayar  pajak  melalui  PP  23 tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran bruto tertentu yang berisikan penurunan tarif pajak penghasilan bagi  UMKM  menjadi  0,5  persen  dari peredaran  bruto  (omset)  dan  pada  tahun  2022 pemerintah  kembali  mengeluarkan  regulasi  atau kebijakan  fiskal  untuk  mempermudah  sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya  dengan  mengeluarkan  PP  No.55 tahun  2022  tentang  Penyesuaian  Aturan  Pajak Penghasilan yang memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM  yang  memiliki  omset  dibawah  Rp 500.000.000  tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan Final  sebesar  0,5  persen.  Tindakan  pemerintah menurunkan  tarif  pajak  dan  memberikan  insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak  UMKM,  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Yulistiani  et  al.,  2022) dimana  insentif  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  dengan  adanya  instensif pajak  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  berjalan dengan  cukup  baik  dan  optimal.  Hasil  penelitian yang sama juga ditemukan oleh   (Prihastuti et al., 2023) dengan dikeluarkannya PP No.55 tahun 2022 merupakan  intensif  yang  diberikan  kepada  wajib pajak  UMKM.  UMKM  yang  memiliki  peredaran bruto  Rp  500.000.000  dalam  satu  tahun  berhak memperoleh intensif tidak dikenakan PPh final (0,5 persen  dari  omset)  sehingga  dapat  membantu UMKM  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional  dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM dalam  melaporkan  pajak,  dari  hasil  temuan penelitian-penelitian  tersebut  maka  dapat  ditarik hipotesis sebagai berikut :
H1  :  Terdapat  pengaruh  kebijakan  PP  No.5 tahun  2022  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  dapat  diartikan  sebagai kondisi  dimana  wajib  pajak  mengerti  dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi  akan  dapat  memberikan  pengaruh  kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran wajib pajak juga dapat menumbuhkan  sikap  kritis  dalam  menyikapi masalah  perpajakan,  sehingga  penerimaan  pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dapat dikelola oleh negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib  pajak  dapat  dilihat  dari  :  1)  Target penerimaan  pajak  tercapai;  2)  Tingkat  kepatuhan pajak tinggi; 3) Tax Ratio tinggi; 4) Jumlah wajib pajak  meningkat  sejalan  dengan  usia  masyarakat yang  produktif;  5)  Jumlah  tagihan  pajak  yang rendah;  6)  Tingkat  pelanggaran  yang  rendah. Tingginya  kesadaran  wajib  pajak  akan  kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini yang menjadi tujuan dari sistem pemungutan  pajak self  assessment dimana  wajib pajak  dengan  kesadaran  pajak  yang  tinggi  akan suka rela melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan  pajak  hal  ini  dikarena  para  wajib  pajak memiliki  pemahaman  tentang  manfaat  dan  fungsi pajak.  (Rahayu,  2017)  memaparkan  bahwa  ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  yaitu  :  1)  Sosialisasi perpajakan;  2)  Kualitas  palayanan;  3)  Kualitas individu wajib pajak; 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak; 5) Tingkat ekonomi wajib pajak; 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  akan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  hal ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Andrianus & Ghofar, 2017) semakin tinggi tingkat kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh (Habu et al., 2021) yang membuktikan secara empiris  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran perpajakan  wajib  pajak  maka  akan  makin  tinggi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  dari  hasil  temuan penelitian-penelitian  tersebut  maka  dapat  ditarik hipotesis sebagai berikut :
H2  :  Terdapat  pengaruh  kesadaran  wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## Kepercayaan Kepada Pemerintah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan salah satu  faktor  utama  yang  mendorong  wajib  pajak untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakannya,  dan fokus  utama  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap pemerintah  adalah  bagaimana  hubungan  antara negara dan warga negaranya. Kondisi ini didukung oleh  teori  atribusi  dimana  kepercayaan  terhadap pemerintah  termasuk  dalam  faktor  eksternal  yang dapat  memperkuat  dan  mempengaruhi  persepsi wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Menurut  (Handayani et al., 2020) kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  jika wajib  pajak  beranggapan  bahwa  pemerintah menguntungkan dirinya sendiri, maka wajib pajak akan  enggan  membayar  pajak.  Kondisi  tersebut disebabkan karena wajib pajak beranggapan bahwa pajak  yang  bayarkan  akan  diselewengkan  oleh pemerintah, dan bukan digunakan untuk kesejahteraan  rakyat.  Apabila  citra  pemerintah meningkat maka kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah  dan  juga  kepatuhan  wajib  pajak menjadi  meningkat.  Kondisi  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Prihastuti  et al., 2023) dimana kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat  hubungan  kepatuhan  wajib  pajak karena  dinilai  pemerintah  telah  berupaya  untuk menciptakan  sistem  perpajakan  yang  adil  serta tepat guna bagi bangsa dan negara. Hasil penelitian yang  sama  ditemukan  oleh  (Sari  et  al.,  2022) dimana kepercayaan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan  apabila  pemerintah  menunjukkan kinerja  yang  nyata  terhadap  masyarakat  maka kepercayaan  kepada  pemerintah  akan  timbul dengan  sendirinya  sehingga  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  dari  hasil  temuan penelitian-penelitian  tersebut  maka  dapat  ditarik hipotesis sebagai berikut :
H3 : Terdapat pengaruh kepercayaan kepada pemerintah  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM
Bersadarkan  hipotesis  yang  telah  diuraikan  diatas maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :
Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model explanatory  research ,  yang  digunakan  untuk menguji  apakah  satu  variabel  menyebabkan variabel  yang  lain  dapat  berubah  atau  tidak (Sekaran  &  Bougie,  2017). Explanatory  research dalam  penelitian  ini  adalah  menguji  hipotesis tentang adanya pengaruh kebijakan PP No.55 tahun 2022,  kesadaran  wajib  pajak  dan  kepercayaan kepada  pemerintah  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  100 orang  wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Padang  1  (KPP)  atau Kantor  Pelayanan  Pajak  Padang  2  (KPP).  Teknik pengambilan  sampel  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  melalui  pengambilan  sampel  secara  khusus berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu.  Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Wajib  pajak  orang  pribadi/badan  dengan kriteria  UMKM  yang  telah  mendaftarkan diri (memiliki NPWP) pada KPP Padang 1 atau 2
2. Pernah melaporkan pajak penghasilan
3. Memiliki omset dibawah 4,8 milyar rupiah Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah  data  data  kualitatif  yang  di  kuantitatifkan. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  berasal  dari  hasil  kuesioner  yang diperoleh dari wajib pajak yang mempunyai usaha yang dikategorikan sebagai UMKM yang terdaftar di KPP 1 atau KPP 2. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner dengan skala likert, hal ini bertujuan  untuk  memperjelas  seberapa  setuju responden  dengan  pertanyaan  yang  terdapat  pada kuesioner.
Teknik Analisis Data Uji Kualitas Data ” a. Uji Validitas
Menurut Jogiyanto (2014), disebutkan bahwa uji  validitas  menunjukkan  seberapa  nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya  diukur.  Tujuan  pengunaan  uji validitas ini adalah untuk menguji valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini yaitu ” :
• Jika  r  hitung  >  r  tabel,  maka  item pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan valid. ” • Jika  r  hitung  <  r  tabel,  maka  item pertanyaan pada angket tersebut
dinyatakan tidak valid. ” b. Uji Realibilitas
Dalam  Jogiyanto  (2014),  uji  reliabilitas menunjukkan  akurasi  dan  ketepatan  dari
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
pengukurannya.  Keputusan  yang  diambil dalam uji realibilitas didasari oleh hal sebagai berikut ” :
• Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. ”
• Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner  atau  angket  dinyatakan  tidak reliabel atau tidak konsisten.

## Uji Asumsi Klasik
Dengan menggunakan motode Orinal Least Square (OLS) dalam menghitung persamaan regresi, maka dalam  analisis  regresi  tersebut  ada  bebearapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi tersebut  valid  untuk  digunakan  dalam  penelitian. Asumsi tersebut disebut dengan asumsi klasik.
a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual memiliki  distribusi  normal.  Cara  untuk mengetahui  bahwa  data  tersebut  terdistribusi secara  normal  atau  tidak  yaitu  uji  statistik nonparametrik  Kolmogorov-Smirnov  (K-S), dengan pengujian ini dapat diketahui data yang digunakan  berdistribusi  normal  atau  tidak. Apabila  sesuai  dengan  kriteria  : Asym.sig  (2- Tailed)> kreteria  signifikansi  ( p-value )  0,05 maka  data  tersebut  berdistribusi  normal  dan sebaliknya.
b. Uji Multikolinieritas Uji  Multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar  variabel  bebas.  Cara  untuk  mengetahui terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat  nilai Tolerance dan variance  Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk  menunjukkan  adanya  multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).
c. Uji Autokorelasi Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji sesuatu  untuk  menguji  sesuatu  dalm  model regresi  liner  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  pada  periode  t-1  atau  periode sebelumnya.  Cara  untuk  mengetahui  terjadi autokorelasi atau tidak yaitu dengan menggunakan Run  Test.  Run  Test digunakan untuk  melihat  data  residual  terjadi  secara random  atau  tidak  (sistematis).  Tidak  terjadi autokorelasi  yaitu  apabila  probilitas  signifikan lebih besar dari ∝ = 0,5 (Ghozali, 2013). Model regresi  yang  baik,  seharusnya  tidak  terdapat autokorelasi.  Uji  ini  dapat  dilakukan  dengan menghitung nilai Durbin-Watson.
d. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance
dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Cara  untuk  mengetahui  apakah terjadi  heteroskedastisitas  atau  tidak  yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel  dependen  yaitu  ZPRED  dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  (Ghozali,
2013). Pengujian heteroskedastisitas menggunakan  teknik  uji  koefisien  korelasi Spearman’s rho yaitu mengorelasikan variabel independen dengan residualnya.

## Uji Hipotesa
A. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 ) Uji R 2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen  (variabel  terikat).  Dimana  nilai  R untuk mengatur kecocokan garis regresi.

## B. Analisa regresi linier berganda
Analisa  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  analisa  regresi  linier berganda  dengan  model  regresi  linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

## 𝑌 = ∝   + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +  𝛽3 𝑋3 … … … 𝜀
Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak a = Konstanta ß1,ß2,ß3 = Koefisien regresi X1 = Kebijakan PP 55 Tahun 2022 X2 = Kesadaran wajib pajak X3 = Kepercayaan kepada pemerintah E = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  wajib  pajak UMKM  orang  pribadi  di  Kota  Padang  sebanyak 14.000 UMKM yang terdaftar pada KPP 1 dan KPP 2 Padang. Penelitian ini memiliki jumlah minimum sampel yang digunakan dihitung dengan menggunakan  rumus  Solvin  (Sugiyono,  2015). Menggunakan  rumus  Sovin  memberikan  ukuran sampel  minimal  99.22  yang  dibulatkan  menjadi 100 UMKM di Kota Padang.
Analisis Data
a. Uji Validitas Menurut  Jogiyanto  (2014),  tujuan  pengunaan uji validitas ini adalah untuk menguji valid atau tidak  validnya  suatu  kuesioner.  Adapun  dasar pengambilan  keputusan  dalam  uji  validitas  ini yaitu ” :
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
• Jika  r  hitung  >  r  tabel,  maka  item pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan valid. ”
• Jika  r  hitung  <  r  tabel,  maka  item pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan tidak valid. ”
Penelitian  ini  memiliki  sampel  sebanyak  100 dengan  nilai  signifikasi  sebesar  5%  sehingga berdasarkan  tabel  maka  r  dapat  diketahui sebesar 0,195 sehingga dapat di lihat dari output hasil SPSS bahwa nilai r hitung untuk masing- masing  variabel  lebih  besar  dari  0,195  dan dengan nilai signifikansi untuk seluruh variabel <  0,05,  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  item pertanyaan  yang  tertera  pada  kuesioner dinyatakan  valid  dan  dapat  dijadikan  sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian.
b. Uji Realibilitas
Dalam  Jogiyanto  (2014),  uji  reliabilitas menunjukkan  akurasi  dan  ketepatan  dari pengukurannya. Keputusan yang diambil dalam uji  realibilitas  didasari  oleh  hal  sebagai berikut ” :
• Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. ”
Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner atau  angket  dinyatakan  tidak  reliabel  atau  tidak konsisten. Kuesioner dalam penelitian ini memiliki 4  pertanyaan  untuk  masing-masing  variabel.
Output  SPSS  pada  tabel  4  menunjukkan  nilai Cronbach’s  Alpha  untuk  pertanyaan  kuesioner masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari  0,60  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. ”

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Penelitian  ini  menggunakan  motode Orinal  Least Square (OLS)  dalam  menghitung  persamaan regresi,  maka  dalam  analisis  regresi  tersebut  ada bebearapa  asumsi  yang  harus  dipenuhi  agar persamaan  regresi  tersebut  valid  untuk  digunakan dalam  penelitian.  Asumsi  tersebut  disebut  dengan asumsi klasik.
a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual memiliki distribusi normal.
Berdasarkan  tabel  output  SPSS  pada  tabel  5 diketahui  bahwa  nilai Asym.sig  (2-Tailed) sebesar  0,200  lebih  besar  dari  0,05,  maka keputusan  dalam  uji  normalitas  dalam  uji normalitas  kolmogorov-smirnov  pada  tabel  5 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi dengan normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar  variabel  bebas.  Berdasarkan  hasil  SPSS untuk uji multikolinieritas diketahui pada tabel 6.  Berdasarkan  hasil  ouput  SPSS  pada  tabel  6 diketahui nilai tolerance untuk seluruh variabel independen < 0,10 dan nilai VIF untuk seluruh variabel  independen  >10,00  maka  dapat  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala multikolinieritas dalam penelitian ini.
c. Uji Autokorelasi Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji sesuatu  untuk  menguji  sesuatu  dalm  model regresi  liner  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  pada  periode  t-1  atau  periode sebelumnya.  Uji  Autokorelasi  dapat  dilakukan dengan  menghitung  nilai Durbin-Watson. Diketahui  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini sebanyak  100  maka Nilai  T  =  100,  dengan jumlah  variabel  sebanyak  4  maka  K  =  4. Berdasarkan  tabel  Durbin  Watson  dengan sampel 100 dan jumlah variabel maka nilai dL = 1,61306 dan dU = 1,73643.
Tabel  7  menunjukkan  nilai  Durbin  Watson sebesar d = 1,841 maka dihitung terlebih dahulu nilai (4 – d) = 2,159. Autokorelasi dapat dilihat dengan  melakukan  deteksi  autokorelasi  positif dan  deteksi  autokorelasi  negarif.  Deteksi autokorelasi  positif  dapat  dilihat  dari  output SPSS pada tabel 7 menunjukkan bahwa d > dU yaitu 1,841 > 1,73643 maka dapat disimpulkan tidak terdapat  autokorelasi  positif. Deteksi autokorelasi  negatif  dapat  dilihat  dari  output SPSS  pada  tabel  7  menunjukkan  bahwa (4  –
d) > dU yaitu 2,159> 1,73643
maka tidak terdapat autokorelasi negatif.
d. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Uji  heteroskedastisitas  dapat dilakukan  dengan  melakukan  uji  Spearman’s rho  yaitu  dengan  mengkorelasikan  variabel independent  dengan  residualnya.  Pengujian menggunakan Tingkat signifikansi 0,05 dengan uji  2  sisi.  Apabila  korelasi  antara  variabel independen  dengan  residual  memberikan signifikansi  lebih  dari  0,05  maka  dapat disimpulkan tidak terjadi problem heteroskedastisitas.
Tabel  8  menunjukkan  nilai  signifikansi  dari  2 sisi untuk masing-masing variabel independent memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesa
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )
Uji  R 2 digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen (variabel  bebas)  terhadap  variabel  dependen (variabel  terikat).  Dimana  nilai  R  untuk mengatur kecocokan garis regresi. Hasil Uji R 2 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9. Tabel 9 menunjukkan output SPSS  dengan nilai R Square sebesar ,839 atau sama dengan 83,9%, hal ini menunjukkan bahwa variable Kebijakan PP 55 Tahun 2022 (X1), Kesadaran wajib pajak (X2),  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah  (X3), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Y) sebesar 83,9% dan sisanya (100% - 83,8%) sebesar  16,2%  dipengarugi  oleh  variabel  lain diluar  persamaan  regresi  atau  variabel  yang tidak diteliti.
b. Analisa regresi linier berganda
Analisa regresi yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  analisa  regresi  linier berganda dengan model regresi linier berganda.
Berdasarkan  tabel  10  yang  memperlihatkan hasil  penelitian  ini,  dimana  nilai  signifikansi (sig)  untuk  variabel  Kebijakan  PP  55  Tahun 2022 sebesar 0,265 > 0,05, dengan nilai t hitung sebesar  1,121<  1,988  yang  merupakan  t hitung hasil ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, bahwa tidak terdapat pengaruh Kebijakan  PP  55  Tahun  2022  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel  kesadaran wajib pajak pada output SPSS memperlihatkan bahwa  nilai  signifikansi  (sig)  sebesar  0,000  < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 5,186 > 1,988 yang  merupakan  t hitung hasil  ini  dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel  Kepercayaan Wajib  Kepada  Pemerintah  pada  output  SPSS memperlihatkan  bahwa  nilai  signifikansi  (sig) sebesar 0,007 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar
2,738  >  1,988  yang  merupakan  t hitung hasil  ini dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditolak  dan  H1 diterima  kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa Kepercayaan  Kepada  Pemerintah  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh  Kebijakan  PP  No.55  tahun  2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Pemerintah  pada  tahun  2022  telah  mencabut  dan menyatakan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  No.23 Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas
Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu sudah tidak berlaku, dan mengganti aturan  tersebut  dengan  Peraturan  Pemerintah No.55  Tahun  2022  tentang  penyesuaian  dibidang pajak  penghasilan.  Peraturan  Pemerintah  No.55 Tahun 2022 tepatnya pada bab X mengatur tentang jangka waktu dan tarif pajak final yang dikenakan kepada UMKM. Aturan ini mengatur bahwa wajib pajak  orang  pribadi  UMKM  apabila  memiliki omset (peredaran bruto) kecil dari 500 juta dalam satu  tahun  pajak  maka  akan  dikenakan  tarif  nol persen,  dan  apabila  omset  diatas  500  juta  sampai dengan  4,8  milyar  maka  akan  dikenakan  tarif  0,5 persen  dari  omset.  Kebijakan  tarif  ini  dapat digunakan  oleh  UMKM  dengan  jangka  waktu tertentu diberikan oleh pemerintah untuk memberikan  fasilitas  dan  kemudahan  bagi  pelaku UMKM  sehingga  diharapkan  akan  membangun kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Penelitian  ini menghubungkan  Peraturan  Pemerintah  No.55 tahun  2022  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM dari hasil pengujian hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar 0,265>0,05, dengan nilai t hitung sebesar  1,121< 1,988  yang  merupakan  t hitung hasil ini  dapat  disimpulkan bahwa H0  diterima  dan  H1 ditolak hipotesis  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  dari  Peraturan  Pemerintah  No.55  Tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang ditemukan oleh (Zulma, 2020) dan (Fadilah et al., 2021), dimana penurunan kebijakan tarif pajak bagi pelaku  UMKM  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  disebabkan  oleh masih  banyaknya  pelaku  UMKM  yang  tidak mengetahui dan kurangnya sosialisasi serta edukasi tentang  adanya  penurunan  tarif  dan  fasilitas  yang diberikan  oleh  pemerintah  bagi  pelaku  UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari 500 juta khususnya  bagi  UMKM  di  kota  padang. Ketidaktauan  ini  ditunjukkan dari  hari  pertanyaan kepada  responden  UMKM  dikota  Padang  yang memperlihatkan  54  persen  menjawab  tidak memahami  aturan  PP  No.55  Tahun  2022  bab  X tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

## Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kesadaran wajib pajak. Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  kota  Padang. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian (Rahmawati  et  al.,  2022)  dan  (Habu  et  al.,  2021) dimana  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  didukung oleh  teori  atribusi  menyatakan  bahwa  kesadaran pajak  merupakan  salah  satu  faktor  internal  yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Kesadaran pajak merupakan salah satu kondisi dimana wajib pajak  mengetahui,  memahami  dan  melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan suka rela, kondisi ini  dikarenakan  dengan  menyadari  bahwa  pajak sangat  penting  bagi  negara  dan  diatur  dalam Undang-Undang  bersifat  memaksa,  dan  wajib pajak menyadari bahwa pajak sangat penting untuk Pembangunan negara. Hasil penelitian ini memperlihatkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat kesadaran  wajib  pajak,  maka  pemahaman  dan pengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin  baik dan dapat  meningkatkan  kepatuhan. Kesadaran  merupakan  unsur  dalam  diri  manusia untuk  memahami  kenyataan  dan  bagaimana mereka  berperilaku  serta  bersikap  terhadap  suatu hal  nyata.  Kesadaran  berperan  penting  bagi  wajib pajak  hal  ini  dapat  mendorong  peran  aktif  wajib pajak  dari  menghitung  hingga  melaporkan kewajiban perpajakan secara individu dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pengaruh  kepercayaan  kepada  pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM  lainnya  adalah  kepercayaan  kepada pemerintah.  Hasil  yang  ditunjukkan  dalam penelitian ini bahwa adanya pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  di  kota  Padang.  Hasil  penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Prihastuti  et  al.,  2023),  (Sari  et  al.,  2022)  dan (Handayani  et  al.,  2020)  dimana  kepercayaan kepada  pemerintah  dapat  menjadi  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat  dijelaskan  oleh  teori  atribusi  dimana kepercayaan  terhadap  pemerintah  termasuk  dalam salah satu faktor eksternal yang dapat memperkuat Kepercayaan terhadap pemerintah dalam mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  tentang pentingnya  mematuhi  kewajiban  perpajakan.
Kepercayaan merupakan hal yang harus diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  upaya meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  apabila wajib  pajak  beranggapan  bahwa  pemerintah menguntungkan dirinya sendiri, maka wajib pajak akan enggan membayar pajak. Kondisi ini tersebut disebabkan karena wajib pajak beranggapan bahwa pajak  yang  mereka  bayarkan  akan  diselewengkan oleh  pemerintah,  dan  bukan  digunakan  untuk kesejahteraan  rakyat.  Citra  pemerintah  yang meningkat  akan  meningkatkan  kepercayaan  wajib pajak terhadap pemerintah serta berdampak kepada kepatuhan  wajib  pajak.  Kepercayaan  terhadap pemerintah  memperkuat  hubungan  kepatuhan
wajib  pajak  karena  dinilai  pemerintah  telah berupaya  untuk  menciptakan  sistem  perpajakan yang adil serta tepat guna bagi bangsa dan negara

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  bukti  secara empiris  tentang  Kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun 2022,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Kepercayaan Kepada  Pemerintah  Tehadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan Peraturan  Pemerintah  No.55  Tahun  2022 tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota Padang  hal  ini  dikarenakan  kurangnya pengetahuan dan sosialisasi yang didapatkan oleh wajib pajak UMKM di Kota Padang tentang fasilitas tarif pajak penghasilan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh pelaku UMKM.
b. Kesadaran wajib pajak dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
c. Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota Padang adalah kepercayaan terhadap pemerintah  yang  dalam  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  sulitnya dalam  pengumpulan  data  karena  adanya  sikap devensif  dari  wajib  pajak,  hal  ini  dikarenakan kurangnya  edukasi,  kesadaran  wajib  pajak.  Saran untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  dengan memperluas sampel dalam penelitian dan memperluas  faktor-faktor  lain  yang  tidak  dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianus, A. D., & Ghofar, A. (2017). Kesadaran Wajib
Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 19 (1), 1–11.
Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan, Penurunan  Tarif,  Dan  Perubahan  Cara Pembayaran  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  Masa  Pandemi  Covid-19.
Owner , 5 (2), 450–459. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487
Fahluzy,  S.  F.,  &  Agustina,  L.  (2014).  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Membayar  Pajak  Umkm  Di  Kabupaten Kendal. Accounting  Analysis  Journal , 3 (3),
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
399–406. Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program IBM SPPS 21 (P. P. Harto (ed.);  7th  ed.).  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Habu,  R.  E.,  Ayem,  S.,  &  Kusuma,  D.  (2021).
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman  PSAK  EMKM  Dan  Relaksasi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Di Kota  Yogyakarta. Amnesty:  Jurnal  Riset
Perpajakan , 4 (2), 357–375.
https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6332
Handayani,  E.  P.,  Fadjar,  H.,  &  Kristanto,  D. (2020). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  dan  Tingkat Kepercayaan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM . 16 (1), 1–27.
Hidranto,  F.  (2022). Porsi  Kredit  Diperbesar, Sektor UMKM Segera Naik Kelas . Indonesia.Go.Id. https://www.indonesia.go.id/kategori/indone sia-dalam-angka/6721/porsi-kredit- diperbesar-sektor-umkm-segera-naik- kelas?lang=1
Kusufiyah,  Y.  V.,  &  Anggraini,  D.  (2023).
Penghindaran  Pajak  Perusahaan  Makanan Dan  Minuman  Yang  Terdaftar  Di  Bei Sebelum  dan  Selama  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Dharma Andalas , 25 (1), 11–21.
News,  B.  (2023).  KPK  Tahan  Rafael  Alun Trisambodo ’ Mantan Pejabat Pajak ’ Dalam Kasus  Dugaan  Gratifikasi. BBC  News Indonesia , April . https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
64879826
OECD.  (2004).  Compliance  Risk  Management: Managing  and  Improving  Tax  Compliance.
Centre  for  Tax  Policy  and  Administration , October ,
1–73. https://www.oecd.org/tax/administration/338 18656.pdf OECD  Organization  for  Economic  Co-operation and  Development.  (2019). Tax  Morale :
What Drives People and Businessess to Pay Tax? OECD  Publishing.  https://read.oecd- ilibrary.org/taxation/tax-morale_f3d8ea10- en#page1 Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh  Kebijakan  PP  Nomor  55 Tahun  2022  dan  Kepercayaan  Kepada Pemerintah  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM . 4 (1), 56–63.
Rahayu,  S.  K.  (2017).  Perpajakan :  Konsep  dan Aspek  Formal.  In Rekayasa  Sains (Satu). Rekayasa Sains. Rahmawati,  A.,  Nurlaela,  S.,  &  Chomsatu,  Y.
(2022). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha menengah  di  masa  pandemi. Inovasi , 18 (2), 267–274. https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10520 Sari,  E.  P.,  Gunawan,  Y.,  &  Elvina.  (2022).
Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah, Kebijakan  Insentif  dan  Manfaat  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi  Dan
Akuntansi) , 6 (3), 712–732.
http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/art icle/view/2269
Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  (Studi  Kasus  UMKM  di Kabupaten  Demak. Kompak :Jurnal  Ilmiah Komputerisasi  Akuntansi , 15 (1),  180–192. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634 Torgler,  B.,  &  Schaltegger,  C.  a.  (2005).  Tax Morale and Fiscal Policy. Journal Management  and  Arts  (CREMA) , 2005 – 30 (Working Paper), 1–34.
Yulistiani,  V.,  Yusup,  M.,  Saepul  Rahman,  R.,  &
Mia  Lasmaya,  S.  (2022).  Pengaruh  Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah  satu  KPP  di  Kota  Bandung). Acman: Accounting  and  Management  Journal , 2 (1),
20–30. https://doi.org/10.55208/aj
Zulma,  G.  W.  M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Pajak  Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
Tabel 1 Defenisi operasional variabel Variabel Defenisi Indikator Skala Kebijakan  PP  55  tahun 2022 (X1) Peraturan  Pemerintah  yang memberikan  penurunan  tarif pajak final bagi UMKM 1. Tarif pajak final bagi UMKM yang  memiliki  omset  kecil dari 500 juta setahun 2. Jangka  waktu  menggunakan tarif 3. Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan  fasilitas  PP  55 tahun 2022 4. Kemudahan menjalankan peraturan perpajakan Likert Kesadaran  wajib  pajak (X2) Sikap  wajib  pajak  dalam mengetahui,  memahami  dan mengerti kewajiban perpajakan  berupa  pelaporan dan penyetoran secara mandiri sesuai dengan ketentuan UU 1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar 2. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara
3. Taat dan suka rela melakukan pembayaran pajak
4. Melakukan pelaporan pajak tepat waktu dan sesuai dengan UU perpajakan Likert
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3) Sikap wajib pajak atau mayarakat terhadap Pemerintah berupa tindakan, sikap, dan moralitas yang tercermin dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentigan Masyarakat 1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 2. Kepercayaan kepada sistem hukum
3. Kepercayaan terhadap pemungutan Pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat 4. Informasi pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang mudah diakses Likert Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sikap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tepat waktu 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Menghitung pajak dengan benar dan jujur 3. Batas Akhir Membayar pajak 4. Melaporkan dengan mengisi SPT Likert Tabel 2

## Tabel Keputusan Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d< dl Tidak ada autokorelasi positif No desicion dl < d < du Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 Tidak ada korelasi negatif No desicion 4- du< d < 4- dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
Tidak ditolak du < d < 4 – du
Sumber : Ghozali (2013)
Tabel 3 Hasil Uji validitas Tabel 4 Hasil Uji Realibilitas
Variabel Cronbach’s Alpha N of item Kebijakan PP 55 Tahun 2022 (X1) ,881 4 Kesadaran Wajib Pajak (X2) ,719 4 Kepercayaan  Kepada  Pemerintah (X3) ,859 4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ,867 4 Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Variabel Keterangan Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Kebijakan PP 55 Tahun 2022 (X1) ,793 ,000 100 Kesadaran Wajib Pajak (X2) ,716 ,000 100 Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3) ,862 ,000 100 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ,845 ,000 100
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas
Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,916 ,839 ,803 3,453 1,841
Tabel 8 Hasil Uji heteroskedastisitas Spearman's rho Keterangan Unstanda rdized Residual Kebijakan PP 55 tahun 2022 Kesadaran wajib pajak Kepercayaan kepada Pemerintah Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1,000 -,012 -,026 -,045 Sig. (2-tailed) . ,905 ,799 ,655 N 100 100 100 100 Kebijakan PP 55 tahun 2022 Correlation Coefficient -,012 1,000 ,284 ** ,141 Sig. (2-tailed) ,905 . ,004 ,163 N 100 100 100 100 Kesadaran wajib pajak Correlation Coefficient -,026 ,284 ** 1,000 ,117 Sig. (2-tailed) ,799 ,004 . ,245 N 100 100 100 100 Kepercayaan kepada Pemerintah Correlation Coefficient -,045 ,141 ,117 1,000 Sig. (2-tailed) ,655 ,163 ,245 . N 100 100 100 100 Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )
Keterangan Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,12309148 Most Extreme Differences Absolute ,057 Positive ,049 Negative -,057 Test Statistic ,057 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d Keterangan Collinearity Statistics (Constant) Tolerance VIF Kebijakan PP 55 Tahun 2022 ,926 1,080 Kesadaran Wajib Pajak ,900 1,112 Kepercayaan kepada Pemerintah ,923 1,084
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 1 Januari -  April Hal. 98-112 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531

## Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis
Keterangan Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 2,841 1,628 1,745 ,084 Kebijakan PP 55 tahun 2022 ,085 ,076 ,096 1,121 ,265 Kesadaran wajib pajak ,532 ,103 ,450 5,186 ,000 Kepercayaan kepada Pemerintah ,220 ,080 ,235 2,738 ,007 Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the estimate 1 ,916 ,839 ,803 3,453