## Manajemen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah
Christy Nataliana Mailoa 1 , Stanislaus K. Ohoiwutun 2 ,  Hengky V. R. Pattimukay 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura Email: 1 christy.nataliana@gmail.com , 2 ohoiwutunstanislaus@gmail.com , 3 hevrich70@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  atau  yang  disingkat  dengan  PAD  merupakan  salah  satu kebijakan pemerintah daerah yang harus diperhatikan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi di suatu daerah.  Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  pasal  1  ayat  6, disebutkan  bahwa  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan  otonomi  daerah  adalah  fungsi  dan  tugas  pemerintahan,  kemampuan  penguatan  pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan  pemerintah  pusat  terhadap  kemandirian  masyarakat  dan  pemerintah  kabupaten  dan  kota.

## ARTICLE HISTORY
Received 03 Maret 2023] Revised [16 Mei 2023] Accepted [19 Juni 2023]

## ABSTRAK
Manajemen  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Penelitian  Ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  manajemen  retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Maluku Tengah.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Maluku  Tengah.  Pengambilan  data  primer  dilakukan  melalui  wawancara terhadap  sejumlah  informan  yang  terlibat  dalam  Manajemen  Retribusi  Bangunan  (IMB)  di Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  ditentukan  target  untuk  setiap  tahunnya  yang dipengaruhi  oleh tercapai atau tidaknya target di tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 sesuai  dengan  penelitian  awal  target  tersebut  tidak  bica  tercapai.  Ini  dikarenakan masyarakat yang masih acuh soal IMB itu sendiri sehingga harus ditindak lanjuti. Dalam tim pengelolanya  sendiri  terdapat  pembagian  tugas  pada  setiap  anggotanya,  dan  terdapat Standar  Opersional  Prosedur  (SOP).  Walau  dalam  pelaksanaanya,  untuk  menjalankan SOP-nya  tetap  saja  ada  kendala.  Sedangkan  untuk  pemenuhan  target  sendiri  karena keacuhan  masyarakat  tehadap  IMB,  petugas  harus  turun  langsung  ke  lapangan.  Sejalan dengan ketidak patuhan itu, dilakukan patroli yang oleh tim gabungan sejumlah pihak untuk melihat  dan  mengontrol  ada  tidaknya  IMB  pada  bangunan-bangunan  yang  sedang dibangun.  Serta  berdasarkan  perda  yang  mengatur  terdapat  sejumlah  sanksi  yang  dapat mengancam mereka yang melanggarnya. Sehingga sebenarnya perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan IMB itu sendiri, pengurusannya, dan hal-hal teknis lainnya.

## ABSTRACT
Management  of  Building  Permit  Retribution  (IMB)  in  increasing  Local  Revenue  in  Central Maluku Regency. This research is a descriptive qualitative research that aims to analyze the management of Building Construction Permit (IMB) retribution in increasing local revenue in Central  Maluku  Regency.  This  research  was  conducted  at  the  Public  Works  and  Spatial Planning Office of Central Maluku Regency. Primary data was collected through interviews with  a  number  of  informants  involved  in  the  Management  of  Building  Permit  Retribution (IMB) in Central Maluku Regency. The results showed that in the planning stage of building permit retribution (IMB), a target is determined for each year which is influenced by whether or  not  the  target  was  achieved  in  the  previous  year,  and  in  2022  according  to  preliminary research  the  target  was  not  achieved.  The  reason  is  that  the  community  is  still  indifferent about  IMB  so  it  must  be  followed  up.  In  the  management  team  itself,  there  is  a  division  of tasks for each member, and there is a Standard Operating Procedure (SOP). Although in its implementation,  to  carry  out  the  SOP,  there  are  still  obstacles.  As  for  the  fulfillment  of  the target itself, due to public indifference to IMB, officers must go directly to the scene. In line with  this  non-compliance,  patrols  are  carried  out  by  a  joint  team  of  a  number  of  parties  to see and control whether or not there are IMBs on buildings that are being built. And based on  local  regulations  that  regulate  there  are  a  number  of  sanctions  that  can  threaten  those who  violate  it.  So  it  is  actually  necessary  to  conduct  a  thorough  socialization  to  the community related to IMB, its management, and other technical matters. .
KEYWORDS Keywords: Management, Realization, IMB
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Karena  itu,  sasaran  akhir  penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah  pemberdayan  masyarakat  dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Muin, 2014).
Selanjutnya  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  pada  pasal  1  ayat  32  dan  35,  dijelaskan  bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan  Daerah  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Sedangkan,  Pendapatan  Daerah  adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  atas pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  pemanfaatan  sumber daya  yang  dimiliki  pemerintah  daerah.  Pendapatan  ini  sering  kali  dijadikan  indikator  tingkat  kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti  karena  dengan  tingginya  PAD  yang  diterima  suatu  daerah  maka  tingkat  ketergantungan Pemerintah  Daerah  terhadap  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  pendanaan  APBD-nya  akan  semakin berkurang.  Walaupun  demikian,  pemerintah  daerah  dilarang  melakukan  pungutan-pungutan  kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. (Damas D, 2017)
Sumber-sumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  diatur  sesuai  peraturan  daerah  yang  ada  di  setiap daerah. Secara umum berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 285 menyebutkan sumber dari Pendapatan  Asli  Daerah  meliputi:  1)  Pajak  daerah; 2)  Retribusi  daerah;  3)  Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  diandalkan  selain  dari  pajak  daerah  adalah  penerimaan yang  berasal  dari  retribusi  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  berupaya  untuk  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah  dengan  memaksimalkan  pendapatan  yang  berasal  dari pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Menurut  Lutfi,  ada  dua  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  untuk  memaksimalkan  pendapatan  yang  berasal  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yaitu menyempurnakan  dan  mengoptimalkan  yang  telah  ada  serta  menerapkan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah yang baru (Kamaroellah, 2021).
Retribusi  daerah  juga  menjadi  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  penting  di Kabupaten  Maluku  Tengah.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  57  Tahun  2021  Tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada  Pasal  5  ayat  1,  disebutkan  bahwa  Retribusi  Daerah dirancangkan  sebesar  Rp.  52.310.340.000,-  (lima  puluh  dua  milyar  tiga  ratus  sepuluh  juta  tiga  ratus empat  puluh  ribu  rupiah),  terdiri  atas:  a)  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan;  b)  Retribusi  Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pasar; d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
e) Retribusi Terminal; f) Retribusi Rumah Potong Hewan; g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; i) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; j) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); k) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; l) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan m) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Namun  berdasarkan  Portal  Data  APBD  dan  TKDD,  sampai  November  2022  persentasi  realisasi Anggaran  untuk  Retribusi  Daerah  berada  di  angka  76.22%  dengan  nominal  39,87  Miliar  Rupiah. Sementara  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  khususnya,  diketahui  bahwa  jumlah  realisasinya menurun  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  bahkan  jumlahnya  hanya  sampai  setengah.  Padahal  dari tahun  2019  sampai  2021,  bisa  dikatakan  jumlahnya  cukup  meningkat  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya  yang  selalu  tidak  stabil.  Bisa  dilihat  dari  hasil realisasi 2021  Rp:   1.097.102.716  dan  2022: Rp  542.076.475.  Demikian  penting  diketahui  secara  mendalam  “Bagaimana  Manajemen  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Mengapa sampai Jumlah Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa menurun di Kabupaten Maluku Tengah”.

## LANDASAN TEORI
Manajemen  adalah  seni  dan  ilmu  perencanaan,  perorganisasian,  pengarahan,  dan  pengontrolan human  dan  natural  resources  terutama  human  resources  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan terlebih dahulu  (Fathoni, 2014).
Wijayanti (Simarmata, 2021), memandang manajemen secara lebih  detail, meliputi: 1) Manajemen sebagai  seni  (Pollet),  2)  Manajemen  sebagai  proses  (Stoner),  3)  Manajemen  sebagai  ilmu  dan  seni (Gulick),  dan  Manajemen  sebagai  profesi  (Schein),  yang  memiliki  beberapa  karakteristik,  diantaranya adalah:  a)  membuat  keputusan  berdasarkan  prinsip-prinsip  umum.  b)  mendapatkan  status  karena berhasil mencapai standart prestasi kerja tertentu. c) ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat.
Dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  secara  optimum,  diperlukan  profesionalitas  masing-masing anggota  dengan  pembagian  tugas  secara  profesional  dan  proporsional  dalam  manajemen.  Terkait dengan itu, manajemen yang menjadi sorotan dalam mengatur suatu organisasi, menurut Terry (Aditama, 2020), terfokus pada fungsi-fungsinya yang dikenal dengan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controling.
Pemaknaan  manajemen  dari  keempat  fungsi  dimaksud  merupakan  landasan  konsep  dalam mengkaji  Manajemen  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  Manajemen  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  (Sugiyono,  2021),  dan  berlokasi  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah.
Pengumpulan  data  ditempuh  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Informan penelitiannya  adalah  Tim  Teknis  Penanggung  Jawab  Pengelolaan  Retribusi  IMB  3  orang  dan  5  orang masyarakat  yang  berkategori  sebagai  Pemohon  dalam  Pengurusan  IMB  untuk  pembangunan  rumah tinggal, mes, ruko, gudang, dan pabrik kayu di Kabupaten Maluku Tengah.
Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen.  Teknik  analisis  data  bersifat  kualitatif  dengan model  interaktif  yang  meliputi  reduksi  data,  display  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  (Miles  & Huberman; Patilima, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Perencanaan  sebagai  strategi  mencapai  tujuan  disamping  menentukan  pilihan  dari  berbagai alternatif,  kebijaksanaan,  prosedur  dan  program  (Sarinah,  2017).  Tentunya  hal  ini,  yang  terkait dengannya menjadi tanggungjawab penting yang perlu disinkronisasikan guna mewujudkan pemenuhan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang bernilai guna bagi PAD  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah dimulai dengan merencanakan atau merancang bagaimana Retribusi IMB itu dilaksanakan dan dikelola sehingga Retrbusi IMB memiliki dasar pelaksanaannya sendiri yang mengacu pada  “Dasar  pelaksanaan  IMB  itu  sendiri,  yaitu  Perda  No  25  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan”  Di  dalamnya  terdapat  ketentuan-ketentuan  umum  sampai dengan sanksi-sanksi yang diberikan pada yang tidak menaatinya (ZT: 6 Februari 2023).
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  adalah  surat  bukti  dari  pemerintah  daerah  bahwa  pemilik bangunan  gedung  dapat  mendirikan  bangunan  sesuai  dengan  rencana  teknis  bangunan  gedung  yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. IMB yang merupakan salah satu bentuk dari Retribusi Daerah di Kabupaten  Maluku  Tengah  sendiri  dikelola  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  yang  tanggung  jawab  pengelolaan  teknisnya  dipegang  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (PUPR)  pada  Bidang  Penataan  Ruang.  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  di Kabupaten Maluku Tengah diatur di dalam Perda No 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dalam  perencanaannya  setiap  tahun  selalu  ditentukan  target- target  yang  perlu  dicapai.  “Target untuk tiap tahun dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah” (ZT, MZK: 8 Februari 2023). Dari daerah sendiri  menargetkan  rata-rata  1  Miliar  per  tahun,  namun  pada  pelaksanaanya  yang  ditargetkan  pada tahun 2020 adalah 600 juta, sedangkan pada tahun 2021 adalah 800 Juta.
Perubahan  tersebut  dikarenakan  tahun  2020  realisasinya  melampaui  target  yang  ada  dan diharapakan pada tahun 2021 bisa menjadi lebih tinggi sehin gga dinaikanlah target realisasinya. “Tahun 2020  sendiri  ditargetkan  itu  awalnya  400  juta,  kemudian  dinaikan  ke  angka  600  juta.  Sedangkan  untuk
2021  adalah  800  juta.  Faktor  yang  menyebabkan  perubahan  tersebut  karena  mereka  melihat  bahwa tahun sebelumnya ta rgetnya bisa dilampaui, maka dinaikan targetnya.” (MZK: 8 Februari 2023).
Retribusi  IMB  memiliki  nilai/tarif  yang  diberikan  untuk  setiap  IMB-nya  yang  disesuaikan  dengan klasifikasi- klasifikasi yang sudah diatur dalam Perda No 25 Tahun 2012. “Klasifikasi bangunan tersebut terdiri  atas  luas  bangunan  jumlah  lantai  bangunan,  jenis  bangunannya.  Apakah  itu  rumah  tinggal,  atau untuk  usaha,  atau  gabungan  dari  keduanya,  atau  bangunan  pendidikan,  bangunan  sosial,  dan sebagainya” (MZK, ZT: 6 Februari 2023). Yang kemudian nilainya ditentukan oleh Dinas PUPR dengan rumus dan hal-hal yang telah diatur dalam perda tersebut
Pelayanan  pengurusan  IMB  dilakukan  sesuai  Standar  Operasinal  Prosedur  (SOP)  yang  masa waktunya  selama  5  hari  sampai  1  minggu.  Namun,  “ada  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  SOP tersebut.  Misalnya,  dari  SOP  ditentukan  pemberkasannya  sekian  hari  pengurusan,  oleh  karena kelengkapan  dokumen  permohonan  tidak  sesuai  atau  lengkap,  maka  terjadi  keterhambatan”  (RK:  9 Februari 2023).
Berdasarkan  SOP  yang  ada,  terdapat  sejumlah  persyaratan  yang  dibutuhkan,  seperti  Identitas berupa  KTP,  bukti-bukti  kepemilikan  tanah,  bukti  pembayaran  pajak  bumi  bangunan,  gambar-gambar teknis  seperti  gambar  arsitektur  dan  teknik,  beberapa  surat  pernyataan  yang  harus  dilengkapi  berupa izin-izin  dari  kelurahan/desa/negeri,  RT/RW,  dan  lainnya.  Semuanya  ini  harus  dipenuhi  oleh  pihak pemohon  dalam  pengurusan  IMB  guna  penerbitan  surat  IMB.  Melalui  kelengkapan  surat  IMB  yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mendirikan bangunan akan mewujudkan keteraturan dan tertib administrasi yang  mendukung  proses  pembangunan  yang  dijalankan  dan  akan  memberikan  kontribusi  bagi  retribusi IMB.
Demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  Retribusi IMB  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  Perda  No  25 Tahun 2012 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Retribusi IMB tersebut  meliputi  jenis-jenis  bangunan  masing-masing  berdasarkan  klasifikasi  yang  telah  ditentukan. Disamping perencanaan yang diwujudkan dalam pelaksanaannya berorientasi pada layanan pengurusan IMB  mengikuti  SOP  yang  digariskan  sehingga  prosesnya  berjalan  menurut  tahapan  operasional pemenuhan  persyaratan  dalam  menerbitkan  surat  IMB  bagi  setiap  pemohon  IMB.  Sekalipun  masih terdapat beberapa kendala yang menimbulkan keterlambatan dalam kelengkapan administratif dari pihak pemohon adalah merupakan bagian dari proses yang penting untuk disikapi dalam mewujudkan layanan yang  terbaik  dalam  pengurusan  IMB.  Dengan  semakin  banyaknya  IMB  yang terurus dengan  baik  maka akan  semakin  cepat  pula  mencapai  hasil  dari  Retribusi  IMB  yang  menunjang  bagi  peningkatan  PAD  di Kabupaten Maluku Tengah.

## Pengorganisasian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pengorganisasian  merupakan  kegiatan  pengaturan  untuk  menjalankan  rencana  yang  telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi (Sarinah, 2017). Dalam hal ini, mengorganisir  setiap tugas dan kegiatan yang terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diupayakan guna mencapai hasil  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,    untuk  memaksimalkan  pelaksanaan  Retrbusi  Izin  Mendirikan Bangunan  agar  bisa  berjalan  dengan  baik,  dilakukan  pengorganisasian  di  mana  ada  pembagian  tugas diantara  anggotanya.  “Tim  teknis  IMB  sendiri  terdiri  dari  3  orang  dan  Ketua  Tim  yang  mengkoordinir anggota  lainnya  dan  kemudian  salah  satunya  bertugas  sebagai  pengkaji  teknis  yang  bertugas  untuk memeriksa  dan  meneliti  dokumen-dokumen  teknis  dari  pemohon  IMB  dan  ada  penilik  bangunan,  yang bertugas  untuk  turun  kelapangan  mengecek  atau  memeriksa  apakah  lokasi  lapangan  sesuai  dengan dokumen yang ada atau yang diberikan atau tidak” (ZT tanggal 6 Februari 2023).
Mengorganisir pengaturan pembuatan surat izinya dengan jelas berdasarkan SOP dan semuanya sesuai yang ada di dalam form persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon. Pelayanan administrasi sendiri  dilakukan  oleh  tim  administrasi  di  PTSD  yang  bertugas  menerima  berkas  dan  memeriksa kelengkapan  berkasnya,  kemudian  dilimpahkan  kepada  Tim  teknis  dari  Dinas  PUPR  untuk  dilakukan peninjauan.
Dalam  peninjauannya,  tim  teknis  terorganisir  dalam  menjalankan  tugasnya  turun  ke  lokasi bangunan  secara  langsung  untuk  memeriksa  kesesuaian  dokumen,  dan  diberikan  sejumlah  fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksana annya. “Fasilitasnya sendiri diatur di dalam Surat Perintah Perjalanan  Dinas  (SPPD),  yang  mana  di  dalamnya  ada  rincian  detailnya  seperti  transportasi,  tujuan, waktu perjalanan dinas, sampai anggaran untuk biaya transportasi, akomodasi, makan, dan lain-lain nya” (RK: 9 Februari 2023).
Bersamaan  dengan  dikeluarkannya  SPPD,  dalam  pelaksanaan  peninjauan  atau  pemeriksaan lokasi,  dikelurakan  juga  Surat  Perintah  Tugas  (SPT).  “SPT    dikeluarkan  untuk  perjalanan  dinas.  Isinya hampir  sama  dengan  SPPD,  tapi perincian  An ggaran dengan beberapa detail tidak ada di SPT” (RK: 9 Februari  2023).  Namun  jelasnya  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  peninjauan  ke  lokasi  Tim  teknis dilengkapi  dengan  SPT  dan  SPPD  sebagai  keabsahan  dan  kelengkapan  instruksional  tugas  resmi terpenuhi  dalam  menunjang  peninjauan  dan  pemeriksaan  ke  lokasi-lokasi  yang  akan  dilakukan pembangunan.  Demikian  prosesnya  akan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tugas  yang  diembankan  dan dapat mengendalikan pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan dan memiliki surat IMB.
Mendasari  akan  hal  itu,  tampaknya  bahwa  pengorganisasian  yang  dilakukan  terkait  dengan  IMB telah  diwujudkan  dengan  mengutamakan  tugas-tugas  dalam  memenuhi  tuntutan  Retribusi  IMB  melalui Tim  teknis  dalam  mempermudah  dan  mempercepat  proses  pengidentifikasian  kesesuaian  dan kepemilikan  IMB  dalam  membangun  sehingga  dapat  disikapi  dan  diatasi  dengan  baik  melalui  layanan administrasi  yang  terkoordinir  antara  instansi  terkait,  yakni  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Maluku Tengah.

## Pengerakkan Retrbusi Izin Mendirikan Bangunan
Penggerakan  sebagai  usaha  mengarahkan  anggota-anggota  kelompok  sedemikian  rupa  hingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggota organisasi tersebut  (Siregar,  2021).  Untuk  penggerakan  pelaksanaan  pelayanan  IMB  sendiri  dilakukan  di  Dinas PTSP  dengan  Dinas  PUPR  sebagai  penanggungjawab  teknisnya.  “Surat  IMB-nya  dikeluarkan  oleh PTSP,  yang  dalam  hal  ini  bagian  teknisnya  adalah  Dinas  PUPR.  Segala  sesuatu  menyangkut  proses pelayanannya  memang  berlangsung  di  PTSP  dengan  tanggung  jawab  Dinas  PUPR  di  dalamnya. Pemohon  yang  akan  mengurus  IMB  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu,  kemudian  setelah  proses administrasi  telah  lengkap  baru  selanjutnya  lanjutkan  ke  Dinas  PUPR,  jika  tidak  lengkap  maka  berkas dikembalikan kepada pemohon dan pemohon diminta untuk melengkapinya. Setelah semuanya di penuhi maka  ditentukan  tarif/biaya  yang  dikenakan  kemudian  akan  dikeluarkan  surat  keterangan  Retribusi Daerah IMB (SKRD) oleh Dinas PUPR” (ZT: 6 Februari 2023).
Pelayanannya  dilakukan  dengan  mudah  karena  memiliki  SOP  yang  jelas  dan  dinilai  memiliki transparasi.  “Prosedur  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  dalam  melayani  pengurusan  IMB sangatlah  mudah,  jelas  dan  terbuka.  Dalam  hal  ini,  terwujudkan  melalui  respon  layanan  cepat  dengan memberikan  Form  IMB  yang berisikan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemilik  bangunan,  seperti salah satu pemohon yang mengurus IMB untuk bangunan mess dan tempat tinggal yang dengan mudah mengikuti petunjuk pengisian dan penyiapan berkas yang dibutukan sesuai dengan persyaratannya” (PS: 13 Februari 2023).
Selanjutnya  sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  IMB  memiliki  target  untuk  realisasinya,  tentu dalam  pelaksanaannya  untuk  memenuhi  target  yang  ada,  pelaksanaannnya  juga  dilakukan  secara langsung turun ke lapangan. “Untuk pemenuhan targetnya sendiri, jika misalnya kita biasanya menunggu pemohon  itu  datang.  Disamping  itu,  ada  kebijakan  bahwa  tim  bisa  langsung  turun  ke  lokasi  yang dianggap bisa ada peluang untuk mendapatkan pemenuhan target tersebut dan itu langsung dilakukan di lapangan”  (RK:  9  Februari  2023).  Namun  tentunya  keacuhan  masyarakat  memang  menjadi  kendala terbesar  dalam prosesnya.  Yang  mana  kendala  yang  dimaksud menyangkut dengan  pemenuhan  target itu adalah kesedian dari masyarakat untuk mengurusi IMB.
Memang  selama  ini  faktornya  itu  masyarakat  ada  yang  membangun  tanpa  izin,  sehingga  harus selalu  ada  tindakan  yang  dilakukan  dengan  pihak  masyarakat  untuk  menindaklanjuti  kendala  yang dihadapi.  Oleh  sebab  itu  sering  dilakukan  komunikasi,  koordinasi  dengan  pihak-pihak  RT/RW  terutama untuk bagaimana menginformasikan untuk warganya bahwa setiap pembangunan itu harus memiliki izin”
(MZK: 8 Februari 2023). Tetapi beruntungnya masih ada beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dan menyadari pentingnya memiliki IMB sebelum mendirikan bangunan, yang diketahuinya lewat kantor PTSP bahwa “Sebelum bangunan didirikan sudah harus memiliki IMB karena jika tidak maka akan ada penggunaan sanksi sesuai perda yang mengatur” (BPSL: 13 Februari 2023).
Menyimak  hal  itu,  kenyataannya  penggerakan  yang  dilakukan  tentu  tidak  terbatas  hanya  secara internalitas  organisasi  tetapi  juga  meliputi  masyarakat  yang  terkait  dengan  IMB  sebagai  asset retribusinya.  Pentingnya  dikomunikasikan  dan  diberikan  arahan  secara  konsisten  tentang  IMB  kepada masyarakat, walaupun penggerakan yang telah dilakukan secara transparan sesuai SOPnya tetapi tidak secara  keseluruhan  mencapai  target  dan  menyentuh  semua  pihak  masyarakat  sehingga  menyadari pentingnya  surat  IMB  dalam  mendirikan  bangunan,  yang  pada  akhirnya  bermanfaat  retribusinya  dalam menambah  PAD.  Ini  menjadi  tanggungjawab  penuh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Maluku Tengah.

## Pengawasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pengawasan  adalah  pemantauan  segala  aktivitas  untuk  menjamin  pencapaian  tujuan sebagaimana  direncakan  dan  pemeriksaan  terhadap  adanya  penyimpangan  menjadi  hakekat pengawasan  (Wijaya,  2016).  Dengan  sering  terjadinya  pelanggaran  atau  masyarkat  yang  membangun tanpa memiliki izin, maka untuk melakukan pengawasan agar retribusi IMB ini dapat terlaksana dengan baik,  ada  tim  pengawasan  yang  melibatkan  beberapa  pihak  yang  bertugas  memonitor  bahwa  ada tidaknya IMB pada pembangunan yang sementara dilakukan. “Untuk IMB sendiri ada yang namanya tim penertiban,  yang  terdiri  dari  unsur  PTSP,  Dinas  PUPR,  Satpol  PP,  TNI/POLRI.  Jadi,  mereka  itu  yang biasanya  patroli  untuk  monitor  kira-kira  ada  tidak  pembangunan,  terutama  di  dalam  Kota  Masohi,  yang memiliki IMB atau belum.” (ZT: 6 Februari 2023)
Sejalan  dengan  yang  dikatakan  oleh  tim  teknis,  beberapa  pemohon  juga  mengetahui  tentang adanya  pengawasan  yang  dilakukan  in i, yakni “Pengawasan tertib IMB biasanya dilakukan oleh satuan Dinas  Pamongpraja,  Dinas  PUPR,  dan  Dinas  PTSP”  (BK:  15  Ferbuari  2023).  Jika  memang  ada bangunan  yang  selama  proses  pembangunannya  tidak  atau  belum  memiliki  IMB,  maka  dilakukan penindakan  berupa pemberhentian  proses  pembangunan.  “Ada  bangunan  yang  sudah  dibangun  atau sementara  dibangun  namun  tidak  memilik  IMB  biasanya  dipasang  papan  larangan  untuk  tidak melanjutkan  pekerjaan  hingga  memiliki  etikad  baik  untuk  mengurus  IMB,  sambil  menunggu  proses p engurusan izinya selesai kemudian boleh dilanjutkan lagi” (RK: 9 Februari & RAN: 15 Februari 2023).
Menurut Perdanya  “Bangunan yang sudah ada dan belum memiliki IMB itu, ada sanksi yang kalau tidak  diurus  IMBnya  ada  ancaman  penjaranya  sama  dendanya”  (LM:  15  Februari  2023).  Hal  tersebut memang tertera pada Perda nomor 25 tahun 2012 pada bab XX pasal 26: Wajib retribusi IMB yang tidak melaksanakan  kewajibannya  sehingga  merugikan  keuangan  daerah  diancam  pidana  kurungan  paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang pembayaran. Namun masih beruntung selama ini belum ada yang sampai penindakannya sampai sejauh  itu,  karena  para  pemilik  bangunan  memililh  untuk  mengurus  IMB  untuk  bangunannya.  Diketahui jelas selama ini paling hanya diberi tanda larangan. Tidak sampai dihentikan total pembangunannya atau sampai dijatuhi sanksi yang ada pada perda” (ZT: 6 Februari 2023).
Demikian dapat di kemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam mengamati, menilai, dan mengoreksi setiap proses IMB berlangsung sesuai dengan ketentuannya dan tentu memberikan dampak bagi  retribusi  yang  turut  berpengaruh  bagi  peningkatan  PAD  Kabupaten  Maluku  Tengah,  yakni “Walaupun kontribusi itu kisarannya hanya 1% -2% . Dan memang Retribusi IMB sendiri memang bukan yang  paling  utama  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah”  (ZT:  6  Februari  2023). Namun hasil Retribusi IMB dapat menambah persentasi yang dapat mendongkrak PAD Maluku Tengah, sehingga  ke  depan  jika  pengawasan  Retribusi  IMB  dilakukan  dilakukan  dengan  baik,  tentu  akan memberikan  manfaat  lebih  dalam  memajukan  pembangunan  dan  kemajuan  masyarakat  yang  patuh terhadap ketentuan administrasi pembangunannya. Dan ini menjadi orientasi penting yang perlu dimotori secara  efektif  dan  efisien  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dalam  mengisi pembangunan melalui PAD yang terekrut dari hasil Retribusi IMB di Kabupaten Maluku Tengah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam perencanaan Retribusi IMB, ketetapan pelaksanaannya terbukti dalam Perda No 25 tahun 2012  sebagai  dasar  pelaksanaannya.  Setiap  tahun  target  untuk  IMB  terus  berubah  yang  disesuaikan dengan  tingkat  keberhasilan  tercapainya  target  di  tahun  sebelumnya.  Untuk  menciptakan  pelayanan retribusi  IMB  yang  baik,  setiap anggotanya memiliki  tanggung  jawab  yang  berbeda-beda,  yaitu  sebagai koordinator tim, pengkaji teknis, dan penilik bangunan. Sementara pelayanannya IMB sendiri diatur dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada agar pelayanan bisa berjalan dengan baik, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pihak pemohon, walaupun masih tetap saja ada kendala yang dialami dalam prosesnya yang perlu ditindak lanjuti.
Sementara pengorganisasian Retribusi IMB dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah  Perjalanan  Dinas  dam  Surat  Perintah  Tugas  yang  diberikan  untuk  pelaksanaan  tinjauan lapangan.  Pelaksanaan  pelayanan  IMB  untuk  administrasinya  sendiri  dilakukan  pada  Dinas  PTSD, namun secara teknis dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Nilai/tarif setiap IMB dihitung menggunakan rumus dan  koefisien  atau  faktor-faktor  tekait  bangunan.  Disamping  itu.  penggerakan  yang  diwujudkan  dalam memenuhi target yang ada, dilakukan tinjauan lapangan langsung karena memang ada masyarakat yang lalai  tentang  Retribusi  IMB.  Pengawasannya  sendiripun  dilakukan  dengan  gabungan  beberapa  pihak terkait  yang  biasanya  berpatroli  untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  IMB  pada  setiap  pembangunan. Penindakan  berupa  penghentian  sementara  pembangunan  dan  pemberian  papan  tanda  larangan.  Bagi pemilik  bangunan  yang  tidak  mengurus  IMB  bahkan  setelah  bangunan  selesai  dibangun  dalam  kurun waktu tertentu dapat dikenakan pidana kurungan dan denda.
Untuk  kontibusi  IMB  itu  sendiri  pada  PAD  Kabupaten  Maluku  Tengah,  berada  pada  kisaran persentase capaian yang sangat kecil yakni tidak lebih dari 2% karena memang Retribusi IMB bukanlah penyumbang utama dalam PAD. Namun dengan menurunnya realisasi Retribusi IMB sebagaimana yang dihadapi  karena  masih  belum  terkelola  dengan  baik  dan  masyarakat  belum  memahami  penuh  manfaat dari  IMB  dalam  pembangunan.  Demikian  dalam  menunjang  Retrbusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  maka masyarakat  hendaknya  lebih  menyadari  pentingnya  IMB  dan  Dinas-dinas  terkait  haruslah  melakukan sosialisasi  langsung  yang  lebih  meluas  pada  masyrakat  biasa  maupun  para  pelaku  usaha  agar  bisa mengetahui  dan  mengerti  tata  cara  pembuatan  IMB  secara  langsung,  apa-apa  saja  yang  dibutuhkan dalam pembuatan IMB, ketentuan-ketentuan apa saja yang ada dalam IMB, serta penindakan dan sanksi yang  diberikan.  Karena  sebenarnya  ini  bukan  pengetahuan  yang  secara  meluas  diketahui  oleh masyarakat  luas  namun  hanya  mereka  yang  memiliki  kesadaran  tinggi  terkait  peraturan-peraturannya dan berkeinginan mencari serta memahami sendiri informasi terkait dengan tertib administrasi IMB yang diwujudkan guna menunjang Retribusi IMB yang dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Maluku Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama, R. A. (2020). Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi. Malang: AE Publishing. Damas D, A. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Vol. 1). Malang: UB Press. Fathoni, A. (2014). Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Kamaroellah, R. A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
Muin,  F.  (2014).  Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  Pembagian  Urusan  Pemerintah-pemerintah  Daerah dan Keuangan Daerah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 69-79.
Patilima, Hamid. (2007). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta. Simarmata Nenny Ika Putri. (2021). Manajemen: Sebuah Pengantar. Medan : Yayasan Kita Menulis. Sarinah. (2017). Pengantar Manajemen . Yogyakarta: Deepublish. Siregar, E. (2021). Pengantar Manajemen & Bisnis. Bandung: Widina Bahkti Persada. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Wijaya,  Candra  M.  R.  (2016).  Dasar-dasar  Manajemen:  Mengoptimalkan  Pengelolaan  Organisasi.
Medan: Perdana Publishing.
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan