Revisi akhir: 3 April 2023

## PEMBERDAYAAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK PEREMPUAN PURNA-PEKERJA MIGRAN INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI NAHDLATUL ULAMA

## SUSTAINABLE EMPOWERMENT FOR EX- INDONESIAN  MIGRANT  WORKERS  WOMEN: LESSONS LEARNED FROM NAHDLATUL ULAMA

## Rahmat Saleh
Pusat Riset Kependudukan - Badan Riset dan Inovasi Nasional E-mail: rahm033@brin.go.id

## ABSTRACT
In the last decade, there has been a phenomenon of feminization of Indonesian migrant workers (IMWs). This is evidenced by increasing trend in the proportion of women becoming IMWs. Upon completion of their work contracts, they return to their areas of origin as ex-IMW women with lifestyle changes that tend to be consumptive due to the lack of empowerment programs in the economic, social, etc. This paper is an explanatory qualitative research that aims to analyze the actors and their roles, their networks, and the processes at work as a modality of Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap in improving the quality of socio-economic life of ex-IMW women. Primary data was collected through focus group discussions, participant observation, and in-depth interviews. Secondary data was obtained through a literature review. Based on case studies of ex-IMW women in the “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”, this study findings that NU Cilacap, both as an actor and as an empowerment agency, has various roles and skills. Social capital in the form social networks is an important element in building partnerships with stakeholders to support the success of empowerment programs. FWBM's empowerment of ex-IMW women tends to a sustainable empowerment process. This study concludes that faith-based civil society organisations tend to have a strong commitment to implementation, success, and sustainability of empowerment programs for ex-IMW women.
Keywords: Indonesian migrant workers, Nahdlatul Ulama, social capital, women empowerment

## ABSTRAK
Dalam  satu  dekade  terakhir  tampak  fenomena  feminisasi  migrasi  pekerja  migran  Indonesia  (PMI).  Hal ini terlihat setidaknya dari trend meningkatnya proporsi perempuan yang menjadi PMI. Setelah selesai masa kontrak kerjanya mereka pulang ke daerah asal atau biasa disebut dengan istilah perempuan purna-PMI dimana pada umumnya mengalami perubahan gaya hidup yang cenderung konsumtif dikarenakan minimnya program pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis aktor dan perannya, jaringannya, dan proses-mekanisme yang bekerja sebagai suatu modalitas pemberdayaan yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi para perempuan purna-PMI. Pengumpulan data primer dilakukan melalui focus group discussion , observasi langsung, dan wawancara mendalam dengan teknik purposive dan snowball . Data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka merujuk pada sumber yang kredibel. Berdasarkan studi kasus terhadap para perempuan purna-PMI pada “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan yaitu pertama, NU Cilacap selaku aktor sekaligus agensi pemberdayaan memiliki berbagai peran dan keterampilan. Kedua, modal sosial berupa jaringan sosial merupakan elemen penting dalam terciptanya kemitraan dengan berbagai pihak guna mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Terakhir, pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM mengarah pada proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan, keberhasilan, serta keberlanjutan suatu program pemberdayaan perempuan purna-PMI.
Kata Kunci: modal sosial, Nahdlatul Ulama, pekerja migran Indonesia, pemberdayaan perempuan

## PENDAHULUAN
Mencermati data yang dirilis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak 2010 sampai  dengan  2022  menunjukkan  adanya trend meningkatnya  proporsi  perempuan  yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni rata-rata  sebesar  63%.  Kabupaten  Cilacap menjadi kabupaten yang paling banyak se-Jawa Tengah baik dalam hal menempatkan PMI ke luar negeri maupun menerima kepulangan PMI ke daerah asal atau biasa disebut dengan istilah purna-PMI.  Data  yang  dirilis  BP2MI  tersebut juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022, jumlah PMI yang tercatat pulang  ke  tanah  air  sebanyak  348.146  orang dimana  purna-PMI  yang  terbanyak  ke  daerah asal Jawa Tengah yaitu 86.435 orang. Diantara mereka tentunya banyak yang kembali ke desa- desa di Kabupaten Cilacap dan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Salah satu konsekuensi logis atas kondisi tersebut yaitu kompleksitas penanganan purna-PMI di Kabupaten Cilacap, tidak hanya menyangkut  permasalahan  terkait  purna-PMI itu sendiri tetapi juga keluarganya. Berdasarkan studi-studi terdahulu (Octaviani, 2015; Mentari & Fatimah, 2021; Migrant CARE, 2021; Saleh, Adnan, & Raharto, 2022; Saleh, 2022) mengenai kecenderungan permasalahan purna-PMI dan keluarganya  bahwa  pada  umumnya  mereka mengalami perubahan gaya hidup yang konsumtif dimana  salah  satunya  dikarenakan  minimnya program pemberdayaan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
Pemerintah senantiasa melakukan beragam upaya  berkenaan  dengan  pemberdayaan  para purna-PMI (dan termasuk keluarganya) di daerah asal.  Upaya  tersebut  tertuang  dalam  berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat (Undang-Undang dan  peraturan-peraturan  turunannya),  daerah (peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota), maupun di tingkat desa (peraturan desa). Berbagai  kebijakan  tersebut,  di  tingkat  pusat seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia,  dan  peraturan-peraturan turunan  lainnya.  Di  tingkat  daerah,  terutama
daerah-daerah yang merupakan “kantong pekerja migran”, juga mengeluarkan kebijakan terkait, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap.
Dalam mengejawantahkan kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) oleh Kementerian Ketenagakerjaan  (Kemnaker),  dan  program Komunitas  Keluarga  Buruh  Migran  (KKBM) oleh BP2MI. Sebagaimana diketahui, Kemnaker pada tahun 2016 membuat pilot project program Desmigratif di dua lokasi yaitu Desa Kenanga, Kecamatan  Sindang,  Kabupaten  Indramayu, Provinsi  Jawa  Barat,  dan  Desa  Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi  Jawa  Tengah. Akan  tetapi  Kemnaker secara resmi baru memulai menerapkan Program Desmigratif pada tahun 2017 di 120 desa “kantong pekerja migran” di beberapa wilayah Indonesia (termasuk  di  Kabupaten  Cilacap).  Pada  tahun yang sama, BP2MI secara resmi juga memulai menerapkan program KKBM di 19 desa “kantong pekerja migran” di beberapa wilayah Indonesia (termasuk di Kabupaten Cilacap), per tahun 2022 nama program ini berubah menjadi program Komunitas Relawan PMI (Kawan PMI). Di sini dapat dikatakan bahwa secara serentak praktik pemberdayaan  purna-PMI  dan  keluarganya, oleh pemerintah sudah dimulai sejak tahun 2017 tersebut. Program-program pemberdayaan tersebut tentu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para purna-PMI untuk melakukan kegiatan/usaha ekonomi yang produktif di daerah asal sehingga mereka tidak kembali bekerja ke  luar  negeri.  Namun,  menurut  Mindarti  & Nabil  (2019),  Rosiyanti  &  Gustaman  (2020), Muslihudin et al . (2021), dan Juddi et al . (2021), program-program pemberdayaan tersebut belum berjalan optimal, diantaranya karena terbatasnya sumber daya, alur/mekanisme kerja yang kurang jelas,  dan  bantuan  peralatan  dari  pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan para purna- PMI. Pada konteks ini dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan/program pemberdayaan komunitas  purna-PMI  yang  diluncurkan  oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah nyatanya belum berhasil.
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
Selama  ini,  kajian-kajian  tentang pemberdayaan  umumnya  diorientasikan  pada aktor/pelaku  pemberdayaan  dari  pemerintah, lembaga  filantropi,  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), atau serikat pekerja/buruh (Octaviani, 2015; Sulaiman dkk., 2016; Wahdy, 2017; Mafruhah et al ., 2019; Zid et al ., 2020; Muslihudin et al .,  2021;  Juddi et al .,  2021). Di sinilah kebaruan dari riset ini yang melihat aktor/pelaku  pemberdayaan  dari  Organisasi Masyarakat  Sipil  (OMS)  berbasis  keagamaan yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Berbagai  studi terdahulu  yang  terkait  dengan  NU  cenderung menjelaskan tentang peran NU secara umum dalam  bidang  keagamaan,  sosial,  politik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Ngatman, 2015;  Ekawati,  2016;  Irawan,  2016;  Man, 2018;  Ismail,  2019; Afiah  &  Salsabila,  2021). Kendati  demikian,  Ngatman  (2015)  dan Afiah & Salsabila (2021) telah mencoba mengangkat isu  pemberdayaan  masyarakat/komunitas tetapi  masih  dalam  cakupan  yang  luas,  tidak berfokus  pada  isu  pemberdayaan  perempuan purna-PMI. Studi Ismail (2019) cukup relevan menyarankan  penelitian-penelitian  selanjutnya yang terkait dengan peran NU (termasuk riset ini) agar mengkaji pada Lembaga/Lajnah dan Badan Otonom NU hierarki paling bawah. Dengan  demikian,  riset  ini  mengisi  beberapa kekosongan tersebut dengan memasukkan konteks  pemberdayaan  perempuan  purna-PMI di daerah asal dan melihat bagaimana peran Lembaga NU (Lakpesdam) dan Badan Otonom NU (Fatayat) di Kabupaten Cilacap.
Meskipun kajian Octaviani (2015) pada salah  satu  kesimpulannya  mengungkapkan adanya peran Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap dalam  pemberdayaan  komunitas  purna-PMI Forum  Warga  Buruh  Migran  (FWBM)  tetapi tidak  menjelaskan  secara  spesifik  bagaimana Lakpesdam  NU  Kabupaten  Cilacap  “bekerja” (aktor, peran, jaringan, dan mekanisme) dalam program pemberdayaan untuk perempuan purna- PMI pada komunitas tersebut. Begitu juga studi Saleh,  Adnan,  &  Raharto  (2022)  yang  hanya menjelaskan bahwa Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap telah berhasil melaksanakan program  pemberdayaan  komunitas  purna-PMI dalam  bidang  ekonomi,  hukum,  teknologi
informasi  komunikasi  (TIK),  dan  mental- psikologis (spiritual). Saleh, Adnan, & Raharto (2022) tidak menjelaskan bagaimana Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap itu “bekerja” dalam memberdayakan para perempuan purna- PMI.
Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih mendalam  bagaimana  peran  NU  Kabupaten Cilacap  melalui  Lakpesdam  dan  Fatayat dalam  pemberdayaan  perempuan  purna-PMI. Berlandaskan pada kerangka teoritik dan konseptual  dari  Ife  &  Tesoriero  (2006/2016) dan Adi (2013) tentang pemberdayaan, riset ini berupaya  menganalisis  secara  lebih  eksplisit: pemetaan  aktor  dan  perannya,  seperti  apa jaringannya, dan proses-mekanisme yang bekerja dalam pemberdayaan untuk perempuan purna-

## PMI.
Riset ini tergolong ke dalam riset kualitatif eksplanatif yang secara umum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran OMS keagamaan NU Kabupaten Cilacap melalui Lakpesdam dan Fatayat dalam pemberdayaan perempuan purna- PMI  di  daerah  asal.  Menurut  Neuman  (2007) riset eksplanatif adalah riset yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena sosial terjadi,  memberikan  alasan-alasan  mengapa sesuatu terjadi, menghubungkan isu-isu dengan suatu prinsip umum, dan menentukan penjelasan mana yang paling baik dari berbagai penjelasan yang tersedia.
Secara garis besar, riset ini dilakukan dalam dua tahap kegiatan. Pertama , preliminary study yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September  2021.  Kedua,  “pendalaman”  yang dilaksanakan pada akhir bulan April sampai dengan pertengahan Mei 2022. Data primer dalam riset ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam ( in-depth interview ) yang dilakukan secara terbuka dan semi-terstruktur, dikuatkan dengan pengamatan (observasi) langsung secara  tidak  terstruktur,  serta Focus  Group Discussion (FGD). Pokok-pokok bahasan pada wawancara mendalam dan FGD diarahkan untuk mendapatkan pemahaman secara sosiologis guna mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, peran, jaringan,  dan  proses-mekanisme  yang  bekerja dalam  implementasi  program  pemberdayaan
perempuan  purna-PMI. Wawancara  mendalam dan FGD dalam rangka preliminary  study dilakukan  melalui  daring  (dalam  jaringan– online ) dengan aplikasi googlemeet , zoom , dan whatsApp  video  call karena pada rentang waktu tersebut masih dalam masa pandemi COVID-19 dan terlebih saat “gelombang kedua”,  serta  adanya  kebijakan  pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menyadari pengumpulan data primer secara daring ini memiliki kelemahan tersendiri dalam hal authentic interpretations (Saleh, Adnan, & Raharto, 2022) maka riset ini melakukan “pendalaman” melalui riset lapangan (wawancara lebih mendalam dan observasi langsung). “Pendalaman” tersebut bertujuan untuk melengkapi atau menyempurnakan data/ informasi yang dibutuhkan di dalam riset ini.
Penentuan informan dalam riset ini melalui purposive dan snowball  technique .  Informan utama dalam riset ini yaitu terdiri dari dua orang Pengurus Cabang NU Kabupaten Cilacap, tiga orang  Pengurus  Lakpesdam  NU  Kabupaten Cilacap, satu orang Pimpinan  Cabang Fatayat NU Kabupaten Cilacap, dan lima orang perempuan purna-PMI  dan/atau  keluarga  PMI  yang merupakan anggota FWBM. Adapun informan pendukung dalam riset ini terdiri dari satu orang pegawai  Pos  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja Migran  Indonesia  (P4MI)  Kabupaten  Cilacap, satu orang pegawai Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Cilacap, satu orang eks pengurus  Tifa  Foundation,  satu  orang pegawai  Kemnaker,  dan  satu  orang  pegawai BP2MI.  Dengan  demikian  jumlah  informan seluruhnya,  baik  informan  utama  maupun informan pendukung, adalah 16 orang.
Pengumpulan data sekunder dilakukan pada rentang waktu yang sama dengan pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder di dalam riset ini melalui “pencarian” berbasis metode digital menggunakan search  engine google  scholar , remote-lib.ui.ac.id , lib.ui.ac.
id ,  dan  situs  pencarian  jurnal  internasional bereputasi serta jurnal nasional terakreditasi. Pencarian ini memakai beberapa kata kunci (baik  bahasa  Indonesia  maupun  Inggris)  yang
relevan  dengan  riset  ini.  Selain  penggunaan beberapa  kata  kunci,  pencarian  tersebut  juga diupayakan dalam tenggang waktu lima tahun terakhir dan fokus lokasi studinya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi topik/isu/ lokus penelitian-penelitian terdahulu yang paling aktual (terbaru) dan kontekstual sejalan dengan riset ini. Setelah melakukan berbagai pencarian dan  penelaahan  maka  mendapatkan  referensi yang  mayoritas  berupa  artikel  jurnal  nasional, artikel jurnal/prosiding internasional, dan karya akademik berupa disertasi/tesis. Selain itu juga didapatkan data sekunder berupa dokumen lembaga/institusi dan e-books yang memuat topik yang terkait dengan riset ini.
Validasi data dalam riset ini dilakukan melalui triangulasi ( triangulation of data for validation ), dengan  cara  mengkonfirmasi  ( cross-check ) antara satu sumber data dengan sumber data lain yang  berbeda  untuk  menguji  kredibilitas  data. Peneliti menelaah informasi yang disampaikan oleh informan secara pribadi ataupun pada saat FGD dan antara hasil wawancara serta dengan data sekunder yang ada. Hal ini penting karena peneliti dalam hal ini sependapat dengan Bryman (2012)  yang  menekankan  validasi  data  perlu dilakukan  sebagai  suatu  proses  klarifikasi  dan menjaga keabsahan data.

## NU KABUPATEN CILACAP: PCNU, LAKPESDAM, DAN FATAYAT
Penting untuk mengetahui gambaran umum dari organisasi NU itu sendiri. Bila mencermati hierarki struktur organisasi NU, terdapat beberapa tingkatan mulai dari tingkat pusat atau nasional (Pengurus Besar NU/PBNU), provinsi (Pengurus Wilayah NU/PWNU), kabupaten/kota (Pengurus Cabang  NU/PCNU)  atau  yang  berada  di  luar negeri (Pengurus Cabang Istimewa NU/PCINU), kecamatan (Majelis Wakil Cabang NU/MWCNU), hingga desa (Ranting NU). Bahkan sampai ke tingkat  dusun/RT/RW  atau  tergantung  pada basis kelompok masyarakat yang ada misalnya kelompok masjid/mushala (Anak Ranting NU). Begitu juga NU Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari NU di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juga NU secara nasional. Ilustrasi sederhana hierarki struktur organisasi NU tersebut tampak pada bagan berikut ini:
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama

## Gambar 1. Hierarki Struktur Organisasi NU
Sumber: Data Penelitian (Saleh, 2022)
Sebagaimana  dilansir  dari  NU  Cilacap Online (2022a),  NU  Kabupaten  Cilacap memiliki struktur organisasi di bawahnya yaitu sebanyak 24 MWCNU dan 284 Ranting NU di Kabupaten Cilacap. Masing-masing Ranting NU ini memiliki struktur di bawahnya yang disebut Anak Ranting NU yang berada di tingkat RW/ dusun.  Dengan  struktur  organisasi  yang  ada hingga pelosok dusun dan dukungan “kultur” mayoritas masyarakat Kabupaten Cilacap yang beragama Islam berafiliasi ke NU maka posisi NU Kabupaten Cilacap semakin kokoh. Selain itu,  NU  Kabupaten  Cilacap  beserta  perangkat organisasinya seperti Lembaga NU “Lakpesdam” dan  Badan  Otonom  “Fatayat”  NU  Kabupaten Cilacap melaksanakan kebijakan NU di masing- masing tingkatan secara terintegrasi sebagai satu-kesatuan organisasi NU.
Lakpesdam  NU  Kabupaten  Cilacap merupakan salah satu perangkat organisasi NU Kabupaten  Cilacap,  didirikan  pada  tanggal  7 April  1986.  Salah  satu  tujuan  didirikannya Lakpesdam  NU  Kabupaten  Cilacap  adalah mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera  dan mandiri. Secara singkat, struktur kepengurusan
Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap masa khidmat 2018–2023 terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, serta terdapat empat divisi yaitu divisi pengembangan SDM, divisi advokasi dan kebijakan publik, divisi wacana dan kajian isu strategis,  serta  divisi  jaringan  dan  informasi strategis.
Begitu juga dengan Fatayat NU Kabupaten Cilacap menjadi bagian dari perangkat organisasi NU Kabupaten Cilacap. Sasaran program Fatayat NU Kabupaten Cilacap adalah masyarakat umum khususnya  kelompok  perempuan.  Fatayat  NU Kabupaten Cilacap setidaknya sudah memiliki 24  Pimpinan Anak  Cabang,  216  Ranting,  dan sejumlah Anak Ranting berbasis dusun. Adapun struktur  kepengurusan  Fatayat  NU  Kabupaten Cilacap masa khidmat 2020–2025 hampir sama dengan struktur kepengurusan Lakpesdam NU Kabupaten  Cilacap.  Hanya  saja  perbedaannya pada jumlah dan komposisi personil serta pembagian  divisi/bidangnya,  dimana  Fatayat NU Kabupaten Cilacap cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap. Secara singkat, struktur kepengurusan Fatayat NU Kabupaten Cilacap terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, serta terdapat tujuh  bidang  yaitu  bidang  pengembangan, organisasi,  dan  pengkaderan;  bidang  hukum, politik,  dan  advokasi;  bidang  kesehatan  dan lingkungan  hidup;  bidang  penelitian  dan pengembangan (litbang); bidang sosial, seni, dan budaya; bidang dakwah; serta bidang ekonomi.
Berdasarkan Sepuluh Program Dasar PCNU Kabupaten  Cilacap  masa  khidmat  2018–2023 maka  terdapat  sepuluh  isu  strategis  yang menjadi  landasan  dalam  menyusun  program kerja  NU  di  Kabupaten  Cilacap,  diantaranya seperti isu kesenjangan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan,  serta  isu  pelayanan  keumatan/ layanan  sosial  (NU  Cilacap Online ,  2022b). Menurut informan KB menyatakan bahwa dari beberapa isu tersebut kemudian disusunlah program  kerja  NU  Kabupaten  Cilacap  yang terkait dengan pemberdayaan terhadap para PMI termasuk perempuan purna-PMI di Kabupaten Cilacap.  NU  Kabupaten  Cilacap  menilai
keberpihakan pemerintah daerah terhadap para PMI dan purna-PMI masih sangat minim, sehingga NU Kabupaten Cilacap perlu bersikap concern kepada para PMI dan purna-PMI. Berikut pernyataan informan KB:
“Kami punya program namanya penguatan eko- nomi kerakyatan dan perlindungan ketenagaker- jaan. Kita punya program itu dan di-breakdown ada  dua  agenda,  pertama  kita  melakukan sosialisasi regulasi perlindungan terhadap buruh migran dan [kedua] melakukan advokasi buruh tenaga kerjaan yang kaitannya dengan lapangan pekerjaan dan perlindungan. [kami] Bersepakat bahwa persoalan buruh migran adalah persoalan urgent  dan  penting  yang  harus  disikapi  oleh PCNU Cilacap. [Di Konferensi Cabang 2018] antara lain hasilnya adalah melakukan advokasi bagi buruh dan tenaga kerjaan, itu yang pertama. [yang kedua] … kenapa PCNU Cilacap concern terhadap persoalan buruh migran … [karena] keberpihakan dari pemerintah daerah diakui oleh kami, disadari sangat minim.” (KB, 46 tahun, Sekretaris PCNU Kabupaten Cilacap, wawan- cara mendalam Senin 25 April 2022)
Lebih  lanjut,  mengacu  pada  Keputusan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Kabupaten Cilacap (2021) bahwa dalam konteks pengkhidmatan pada aspek-aspek tertentu maka pelaksanaan program kerja/kegiatan NU dapat beranggotakan personil antar-lintas Lembaga NU,  Badan  Otonom  NU,  dan  lintas  tingkat struktural organisasi NU. Keputusan Muskercab ini juga menetapkan 5 (lima) program kerja yang dikategorikan sebagai (1) Rutin; (2) Inisiatif; (3) Insidental; (4) Konsolidatif/Partisipatif; dan (5) Mandat–Instruktif kepada Lembaga NU, Badan Otonom NU, MWCNU hingga Ranting NU.
Berkenaan dengan temuan riset ini, menarik untuk dicermati lebih mendalam yaitu program kerja  NU  Kabupaten  Cilacap  dengan  kategori Mandat–Instruktif. Ringkasnya, diberikan mandat dan instruksi program secara periodik dari PCNU  Kabupaten  Cilacap  kepada  Lakpesdam dan  Fatayat  NU  Kabupaten  Cilacap,  biasanya bersifat  tahunan  untuk  membidangi  masalah tertentu.  Meskipun  demikian,  Lakpesdam  dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap tetap diberikan keleluasaan berkreasi dalam memformulasikan suatu program. Kreasi program yang dimaksud tentu saja pada koridor NU dan tidak bertentangan
dengan  ideologi  negara.  Misalnya  Lakpesdam dan  Fatayat  NU  Kabupaten  Cilacap  saling berkreasi dan bersinergi dalam program bidang pendampingan, pemberdayaan SDM (termasuk PMI dan purna-PMI), kelompok perempuan dan anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para informan baik dari pengurus PCNU, Lakpesdam, maupun Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Berikut kutipan wawancara mendalam dengan para informan tersebut:
“Lakpesdam  itu  melaksanakan  mandat  dari PCNU  (Cilacap).  […]  Lakpesdam  melakukan advokasi kepada teman-teman (buruh migran) yang di luar negeri yang dihadapi mereka soal hukum kayak gitu itu banyak sekali. Termasuk bagaimana pendampingan terhadap kelompok atau keluarga buruh migran yang ada di rumah [purna-PMI] […] kita memberikan pelatihan- pelatihan, itu supaya tidak berangkat lagi [ke luar negeri].” (KB, 46 tahun, Sekretaris PCNU Kabupaten  Cilacap,  wawancara  mendalam Selasa 31 Agustus 2021)
“[…] sesuai dengan tugas dari PCNU (Cilacap), sesuai dengan namanya Lakpesdam ini memang ya di pemberdayaan, tentang kebijakan publik. Jadi  hampir  semua  isu.  Cuma  memang  Lak- pesdam itu lebih di ranah kajian dan analisa, yang kemudian didistribusikan ke lembaga dan badan otonom NU secara internal maupun juga rekomendasi-rekomendasi  eksternal  pemerin- tah  dan  sebagainya.  […]  kita  ya  melakukan pendampingan sampai cukup dalam termasuk dalam pekerja migran.” (HS, 40 tahun, pendamp- ing/koordinator FWBM, Pengurus Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Selasa 24 Agustus 2021)
“Untuk kegiatan program-program Fatayat itu substansinya ke ranah perempuan. Nah kalau Lakpesdam itu umum, ya perempuan ya laki-laki. Mengkritisi  kebijakan-kebijakan  pemerintah, terus  juga  pemberdayaan-pemberdayaan  ma- nusia, pelayanan publik. Nah itu yang menjadi garapan Lakpesdam. Jadi [tujuannya] memang sama, pemberdayaan, memberi kemaslahatan.” (TH, 45 tahun, pendamping/koordinator FWBM, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cilacap, wawa- ncara mendalam Rabu 25 Agustus 2021)
Berdasarkan kutipan wawancara mendalam di  atas  menunjukkan  bahwa  mandat–instruktif NU  Kabupaten  Cilacap  merupakan  suatu mekanisme  kelembagaan  yang  berlaku  dalam
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
konteks  struktur  organisasi  NU.  Sejatinya, mandat–instruktif kepada Lakpesdam dan Fatayat agar melaksanakan program kepedulian sosial bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan sudah ada termaktub di dalam hasil Muktamar NU XXVII di Situbondo Tahun 1984. Studi Ekawati (2016)  dan  Masyhuri  (2016)  mengungkapkan bahwa hasil Muktamar tersebut menegaskan NU kembali ke khittah 1926. Salah satu rekomendasi penting dari hasil Muktamar tersebut adalah NU menjalankan peran sosial kemanusiaan (program kepedulian sosial), diantaranya melalui lembaga/ badan  NU  seperti  Lakpesdam  dan  Fatayat, seperti  program  advokasi,  penyuluhan,  dan pemberdayaan masyarakat/komunitas lokal.
Secara  garis  besar,  baik  yang  dilakukan oleh Lakpesdam maupun Fatayat NU Kabupaten Cilacap,  muaranya  adalah  tercapainya  tujuan organisasi  NU  yaitu  kesejahteraan  masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut,  salah  satu  ikhtiar  NU  Kabupaten Cilacap adalah mengupayakan dan mendorong pemberdayaan  bagi  masyarakat  rentan ( mustadh’afin ) termasuk para perempuan purna- PMI.  Terlebih,  para  perempuan  purna-PMI cenderung merasa inferior ataupun bargaining position -nya lemah. Mereka tidak/kurang mampu “bersuara”  karena  terbatasnya  pengetahuan mereka. Informan MS selaku Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cilacap menuturkan:
“Karena  kalau  lihat  proses  buruh  migran kasihan. Mulai dari awal dan lain sebagainya dokumen diminta semuanya untuk bayar dan lain sebagainya. Kerja di luar negeri dipotong sekian bulan untuk PT. Nah posisi ini sangat rentan, posisi buruh migran sangat lemah dihadapan PT maka cita-cita kami bagaimana pulang buruh migran mandiri secara ekonomi. Ketika mandiri dia berdaya, kita sadarkan bahwa potensi di lokal itu ada. Mereka juga punya potensi kayak gitu. Lha itu yang selalu kita dorong. Makanya kita dorong, sebenarnya kita punya potensi semua, tapi potensi itu nggak pernah digali maka tidak menjadi potensial. Itu yang selalu kita sampaikan pada teman-teman [buruh migran].” (MS, 50 tahun, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Senin 25 April 2022)

## AKTOR, PERAN, DAN JARINGAN
Merujuk Adi (2013), pelaksanaan suatu program pemberdayaan tentunya tidak terlepas dari peran pelaku perubahan/aktor ( agent  of  change ). Temuan riset ini menekankan secara garis besar bagaimana peran NU Kabupaten Cilacap yakni telah  memberikan  mandat–instruktif  kepada Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap untuk  melaksanakan  program  pemberdayaan komunitas  purna-PMI  FWBM  yang  mana mayoritas  anggotanya  berjenis  kelamin perempuan.  Dari  mandat–instruktif  inilah kemudian Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap melalui beberapa pengurusnya berkreasi menginisiasi  dan  mendampingi  FWBM  dalam empat bidang program pemberdayaan komunitas purna-PMI  FWBM  yaitu  ekonomi,  hukum, teknologi  informasi  komunikasi  (TIK),  dan mental-psikologis (spiritual).
Riset ini telah mengidentifikasi karakteristik para  aktor  yang  terlibat  dan  masing-masing perannya  serta  anatomi  jaringan  sosialnya. Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam, FGD, dan observasi maka teridentifikasi 6 (enam) aktor yang berperan signifikan dalam program pemberdayaan tersebut. Keenam aktor tersebut yaitu KB selaku eks direktur Lakpesdam NU Kabupaten  Cilacap  yang  saat  ini  menjadi sekretaris  PCNU  Kabupaten  Cilacap, SM selaku eks ketua  Lakpesdam  NU  Kabupaten Cilacap yang saat ini menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap, FR selaku ketua Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap, HS selaku koordinator divisi advokasi dan kebijakan publik Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap, TH selaku koordinator divisi wacana dan kajian isu strategis Lakpesdam NU  Kabupaten  Cilacap  yang  saat  ini  menjadi ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cilacap, serta AA selaku anggota divisi wacana dan kajian isu strategis Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap.
Keenam  aktor  tersebut  di  atas  memiliki peran masing-masing (lihat Tabel 1), yang jika dikelompokkan maka menjadi empat peran utama yaitu penggagas/inisiator FWBM, pendamping/ koordinator  FWBM,  pendiri  dan  pengurus Koperasi  Serba  Usaha  Baitulmaal  Wattamwil (BMT)  Buruh  Migran  (Bumi)  Sejahtera– selanjutnya  disebut  “Koperasi  BMT”,  serta
No. Aktor Kapasitas Peran 1 KB ▪ Eks Direktur Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Sekretaris PCNU Kabupaten Cilacap ▪ Akademisi Penggagas/inisiator dan atau terlibat dalam proses awal pembentukan FWBM Networking dengan berbagai pihak
( stakeholders ) baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun swasta 2 SM ▪ Eks Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap ▪ Wiraswasta Penggagas/inisiator dan atau terlibat dalam proses awal pembentukan FWBM Pendiri dan pengawas syari’ah Koperasi BMT Bumi Sejahtera
Networking dengan berbagai pihak ( stakeholders ) terutama kepada pemerintah 3 FR ▪ Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Akademisi Penggagas/inisiator dan atau terlibat dalam proses awal pembentukan FWBM Networking dengan berbagai pihak
( stakeholders ) baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun swasta 4 HS
▪ Eks Bendahara Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Koordinator divisi advokasi dan kebijakan publik Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Eks Ketua Koperasi BMT Bumi Sejahtera ▪ Pengawas Koperasi BMT Bumi Sejahtera ▪ Wiraswasta Penggagas/inisiator dan sekaligus pendamping/koordinator FWBM Pendiri dan pengurus Koperasi BMT Bumi Sejahtera 5 TH ▪ Koordinator divisi wacana dan kajian isu strategis Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Eks Sekretaris Koperasi BMT Bumi Sejahtera
▪ Pengawas Koperasi BMT Bumi Sejahtera ▪ Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cilacap
▪ ASN guru dan Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Riyadlatul ‘Uqul (MISRU) Danasri Kidul Penggagas/inisiator dan sekaligus pendamping/koordinator FWBM Pendiri dan pengurus Koperasi BMT Bumi Sejahtera 6 AA ▪ Anggota divisi wacana dan kajian isu strategis Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap ▪ Guru MTS Swasta Al-Khanidiyah Binangun Penggagas/inisiator dan sekaligus pendamping/koordinator FWBM Tabel 1. Aktor dan Perannya dalam Pemberdayaan Perempuan purna-PMI
Sumber: Data Penelitian (Saleh, 2022)
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia:

## Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
networking dengan berbagai pihak ( stakeholders ). Pengelompokan  peran  tersebut  tidak  bersifat kaku dan sendiri-sendiri tetapi cair dalam arti bisa saja satu aktor memiliki peran ganda atau bahkan memiliki banyak peran sekaligus secara bersamaan. Misalnya sebagai penggagas/inisiator FWBM  sekaligus  juga  sebagai  pendamping/ koordinator FWBM serta pendiri dan pengurus Koperasi BMT.
Temuan  riset  ini,  bukan  berarti mengesampingkan para aktor lainnya melainkan menariknya,  terdapat  satu  aktor  perempuan (aktor  kunci)  yang  memiliki  peran  dominan dibalik “keberlangsungan hidup” program pemberdayaan  perempuan  purna-PMI.  Mulai dari sebagai penggagas/inisiator dan terlibat dalam proses awal pembentukan FWBM hingga memperluas networking dengan stakeholders dalam  kapasitasnya  saat  ini  selaku  salah  satu pimpinan  PC  Fatayat  NU  Kabupaten  Cilacap. Adalah Ibu TH –lebih dikenal dengan sebutan mbak T – merupakan sosok perempuan berusia 45 tahun, nonmigran (bukan perempuan purna-PMI), dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Perempuan asli Kabupaten Cilacap/putri daerah setempat ini berperan penting pada tahap awal sebagai “motor penggerak” pembentukan FWBM (penggagas/inisiator) hingga pendirian Koperasi BMT.  Selain  itu  juga  hingga  kini  masih  aktif terlibat sebagai pendamping/koordinator FWBM dan pengawas Koperasi BMT.
Menurut  pengakuan  mayoritas  informan baik  dari  kalangan  internal  NU  Kabupaten Cilacap  (PCNU,  Lakpesdam,  dan  Fatayat) maupun  instansi  lainnya  (eksternal  NU), figur mbak T-lah  yang  sesungguhnya  menjadi penentu keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh informan KB selaku Sekretaris PCNU Kabupaten Cilacap:
“Bukti konkretnya [keberhasilan program], [yang pertama] lahirnya forum-forum warga kelompok- kelompok masyarakat [termasuk FWBM] di Ke- camatan Nusawungu. Yang kedua, sampai hari ini [masih] ada BMT yang nasabah dan anggotanya kebanyakan eks buruh migran. Dulu mbak [TH] sampai ikut jambore buruh migran, kalau nggak di Lampung di Jambi waktu itu. Mbak [TH] berhasil mendampingi. […] Di Nusawungu waktu awal
pandemi misalnya bagaimana ide bikin masker yang dari kain, mbak [TH] yang mengkoordinir.” (KB, 46 tahun, Sekretaris PCNU Kabupaten Ci- lacap, wawancara mendalam Selasa 31 Agustus 2021 dan Senin 25 April 2022)

## Hal senada dinyatakan oleh informan FR selaku Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap:
“[…]  karena  memang  mbak  [TH]  itu  dulu memang pengurus Lakpesdam. Sekarang juga masih, mbak [TH] yang getol sekali.” (FR, 50 tahun, Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Selasa 26 April 2022)
Demikian juga dari pihak Pemerintah Kabupaten Cilacap yang mengakui bahwa figur mbak T dapat dikatakan sebagai aktor kunci dalam program pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM di Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Danasri Kidul. Pada konteks kelembagaan NU Kabupaten Cilacap,  konsistensi mbak T  dalam  posisinya sebagai community  organizer ataupun enabler semakin “memikat hati” dinas-dinas terkait di Kabupaten Cilacap untuk bekerja sama dengan FWBM. Sebagaimana disebutkan oleh informan EK selaku Koordinator P4MI Kabupaten Cilacap:
“Biasanya  NU  itu,  kan  sudah  [dan  masih] berjalan [program pemberdayaan purna-PMI] di setiap desa di Kabupaten Cilacap, Pak. Jadi mereka memang setiap desa itu sudah aktif den- gan petugasnya memang punya keinginan untuk membantu PMI purna dan keluarganya. Biasanya kita kerjasama dengan Lakpesdam NU. Mereka pendamping untuk PMI di desa-desa. Misalnya di Nusawungu ada mbak [TH].” (EK, 45 tahun, Koordinator P4MI Kabupaten Cilacap, wawan- cara mendalam Senin 25 April 2022)
Begitu  juga  informan  WW  selaku  Sub- Koordinator Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap yang menyebutkan figur mbak T berperan dalam keberlanjutan program pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM:
“[kerja sama] dengan komunitas buruh migran itu dengan mbak [TH] Lakpesdam di Binangun, Nusawungu, Adipala, itu memang pembentukan kelompoknya [kelompok purna-PMI] bagus yang jalan itu, ada pendampingan. Ya kita tetap ber- gandeng tangan, jadi kita saling bekerja sama.” (WW, 56 tahun, Sub-Koordinator Dinas KBP3A Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Senin 25 April 2022)
Kutipan  wawancara  mendalam  di  atas menegaskan bahwa peran mbak T sebagai “ enabler ” bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu  program  pemberdayaan  perempuan purna-PMI  FWBM.  Kendati  demikian,  dalam satu tahun terakhir ini pendampingan program pemberdayaan perempuan purna-PMI, mbak T dibantu oleh sejumlah perempuan muda tidak hanya  dari  kalangan  NU  Kabupaten  Cilacap (kader Fatayat) tetapi juga dari masyarakat luas. Meskipun diakui kecenderungan saat ini lebih banyak melibatkan kader Fatayat NU Kabupaten Cilacap.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya kaderisasi  pendamping/koordinator  FWBM. Lebih  dari  itu,  mengindikasikan  adanya penyiapan peran untuk kepemimpinan berikutnya (regenerasi).  Sebagaimana  diungkapkan  oleh informan TH berikut:
“Alhamdulillah sih perlahan, kita memang keb- etulan karena saya sekarang di pengurus Fatayat punya  tugas  yang  lumayan  banyak.  Makanya saya  mengajak  teman-teman  Fatayat  proaktif ‘Ayo  kita  saling  backup  [kegiatan  FWBM]’. Misalnya kalau ada kasus [terkait PMI], teman- teman sudah bisa mengawal, kita jaringannya langsung ke PCNU, Lakpesdam, dinas-dinas. Ya itu alhamdulillah, sekarang saya memfokuskan teman-teman [kaderisasi dan regenerasi].” (TH, 45 tahun, pendamping/koordinator FWBM, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Rabu 27 April 2022)
Selanjutnya,  temuan  riset  ini  juga menunjukkan bahwa pada dasarnya keberadaan jaringan  NU  Kabupaten  Cilacap  sampai  di tingkat RT/RW/dusun serta para kadernya yang menempati posisi strategis di berbagai instansi merupakan suatu modal sosial. Pada saat yang bersamaan, para aktor juga mengakui pentingnya untuk terus-menerus membangun relasi/jaringan sosial dengan berbagai pihak ( stakeholders ) baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun swasta. Relasi/jaringan sosial ini dalam rangka membangun ataupun memperkuat modal sosial NU Kabupaten Cilacap (PCNU, Lakpesdam, dan Fatayat). Tentu saja, modal sosial ini senantiasa dibangun ataupun diperkuat dalam waktu yang tidak sebentar. Pada konteks riset ini relasi/ jaringan sosial antar- stakeholders menjadi penting dikarenakan dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan perempuan purna-PMI
FWBM. Dengan kata lain, hasil relasi/jaringan sosial  NU  Kabupaten  Cilacap  pada  gilirannya dapat  memberikan  “kemudahan”  FWBM untuk bekerja sama dengan stakeholders dalam upaya  meningkatkan  kualitas  kehidupan  para anggotanya agar bisa lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera. Berikut petikan wawancara mendalam dengan informan KB dan MS:
“Kami juga ngajak teman-teman ormas Muham- madiyah, juga mengajak kades-kades atau seksi kepala desa di Cilacap. Ketika kami mendorong perda  perlindungan  buruh  migran  kami  tidak sendirian, kami berkolaborasi dengan kekuatan lain. Kami ngajak, lintas agama kita ajak kayak gitu. Lintas pemuda, OKP, kebetulan dulu karena saya juga ketua Lakpesdam juga ketua KNPI, saya ngajak teman-teman yang lain, OKP-OKP kepemudaan.” (KB, 46 tahun, Sekretaris PCNU Kabupaten  Cilacap,  wawancara  mendalam Selasa 31 Agustus 2021)
“[di] MUI kebetulan pak Kyai [NN] itu ketua NU dan kebetulan ketua MUI. FKUB Kyai [SS], KNPI, itu ya teman-teman NU, DMI Dewan Mas- jid itu teman-teman kita. Artinya kita mendorong pada kader-kader kita ayo keluar, berperan di manapun.”  (KB,  46  tahun,  Sekretaris  PCNU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Senin 25 April 2022)
“Dulu  kita  bikin  naskah  [akademik]  dengan teman-teman  Unsoed,  teman-teman  IAIN  kita diskusi terus. Jaringan dioptimalkan.” (MS, 50 tahun, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Senin 25 April 2022)
Hal  senada  diungkapkan  oleh  informan  FR yang menegaskan bahwa relasi/jaringan sosial NU  Kabupaten  Cilacap  sudah  semakin  kuat dan strategis sehingga patut diperhitungkan. Di Kabupaten Cilacap banyak kader NU Kabupaten Cilacap yang berada di MUI, Kemenag, DPRD, KPU,  menjadi  pengusaha,  guru,  dan  dosen. Bahkan dalam dua masa kabinet pemerintahan Jokowi, pucuk pimpinan Kemnaker dan BP2MI diisi oleh orang NU. Demikian juga informan SAP  selaku  salah  satu  koordinator  program di  Kemnaker  menyatakan  bahwa  pelaksanaan program seperti pemberdayaan perempuan purna- PMI bisa lebih optimal karena bekerja sama dengan NU yang memiliki basis penggerak atau kader sampai di desa-desa:
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
“[NU]  punya  jaringan  yang  basis  penggerak atau kadernya sampai di desa-desa, karena ya itu tadi kan problem PMI “lumbung PMI” di desa, jadi  pelaksanaan  program  bisa  lebih  optimal dengan kerja sama seperti dengan NU.” (SAP, 37 tahun, Koordinator Program di Kemnaker RI, wawancara mendalam Selasa 31 Agustus 2021)
Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam, FGD, dan observasi maka riset ini mengungkapkan relasi/jaringan sosial antara NU  Kabupaten  Cilacap  dengan stakeholders yakni diantaranya Pemerintah Pusat (BNP2TKI/ BP2MI);  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Kabupaten  Cilacap  dan  atau  Provinsi  Jawa Tengah:  pemerintah  desa,  P4MI,  Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin), Dinas  KBP3A,  Dinas  Perdagangan  Koperasi UKM, Dinas Sosial, Kepolisian, DPRD; Lembaga Swadaya Masyarakat/ NGO (LBH, SBMI, Tifa Foundation , Infest Yogyakarta, Justice Without Borders (JWB)),  perguruan  tinggi  (Unsoed Purwokerto,  Universitas Amikom Yogyakarta, IAIN  Purwokerto,  UNUGHA),  komunitas wartawan/pers  lokal,  FKUB,  KNPI,  MUI, DMI,  Baznas  Kabupaten  Cilacap;  dan  swasta (perbankan). Ilustrasi relasi/jaringan sosial antara NU  Kabupaten  Cilacap  dengan stakeholders tersebut tampak pada gambar berikut ini:
Lebih  lanjut,  pada  Gambar  2  di  atas menunjukkan  bahwa  peran  NU  Kabupaten Cilacap  (PCNU,  Lakpesdam,  dan  Fatayat) sebagai  fasilitator  atau  memfasilitasi  FWBM dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak ( stakeholders )  baik  pemerintah,  LSM/ NGO , perguruan tinggi, komunitas wartawan/pers lokal, maupun swasta. Dari relasi ini dimaksudkan agar stakeholders dapat turut serta memberikan dukungan yang relevan misalnya terkait dengan biaya operasional FWBM yang hingga kini masih mengalami kendala. Akan tetapi lebih dari itu, FWBM membutuhkan dukungan yang bersifat jangka panjang berupa kerja sama atau kemitraan agar  pelaksanaan  program  pemberdayaan perempuan  purna-PMI  di  FWBM  bisa  lebih optimal.
Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ife & Tesoriero (2006/2016), dalam memfasilitasi FWBM ( facilitative roles – group facilitation ), NU Kabupaten Cilacap melakukannya dengan cara formal ataupun tidak formal. NU Kabupaten Cilacap  membantu  FWBM  untuk  mencapai tujuannya  dengan  pilihan  cara  yang  paling efektif. Tentunya cara-cara tersebut yang sesuai dengan koridor etika/norma/aturan yang berlaku. “Cara  formal”  yang  ditempuh  NU  Kabupaten Cilacap adalah dengan jalur relasi kelembagaan
Gambar 2. Jaringan Sosial NU Kabupaten Cilacap
Sumber: Data Penelitian (Saleh, 2022)
( institutional relations ),  seperti  berkirim  surat langsung  kepada  instansi  terkait.  Sedangkan “cara  tidak  formal”  NU  Kabupaten  Cilacap adalah dengan jalur relasi personal ( personal/ actor relations ). Temuan riset ini mengungkapkan bahwa  mayoritas  pengurus  NU  Kabupaten Cilacap  memiliki  latar  belakang  profesi yang  beragam  seperti  akademisi,  pengusaha, profesional, ASN, wiraswasta, aktivis, dan lain sebagainya. Di antara mereka tercipta koneksi (jejaring) yang memudahkan komunikasi lintas sektor termasuk dengan para tokoh/orang-orang yang berpengaruh.
Penting untuk digarisbawahi di sini, menurut hemat  peneliti  melalui  “cara  formal”  ataupun “tidak  formal”  NU  Kabupaten  Cilacap  telah menjembatani  terciptanya  suatu  “ruang”  atau “akses”  bagi  FWBM. Artinya  NU  Kabupaten Cilacap tidak sebatas memberi petunjuk kepada FWBM mengenai adanya sumber-sumber daya eksternal ( stakeholders ), tetapi telah memberikan akses kepada FWBM untuk terhubung dengan lembaga/instansi,  orang  per  orang,  ataupun pihak-pihak  lain  yang  memiliki  beragam sumber  daya  eksternal  yang  dibutuhkan  oleh FWBM. Hal ini memungkinkan FWBM dapat “mengambil manfaat” yang mendukung program pemberdayaan perempuan purna-PMI. Sebagai contoh,  berupa  arus  informasi,  kesempatan beraudiensi  dan  memaksimalkannya  untuk negosiasi/ lobbying ,  bantuan  logistik,  hingga terjalin kolaborasi program terkait pemberdayaan tersebut.

## TAHAPAN, MEKANISME, DAN PROSES
Sejalan  dengan  Adi  (2013:211–214)  bahwa sebagai  suatu  “program”  maka  pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatannya. Riset ini melihat empat tahapan dalam pelaksanaan program pemberdayaan  tersebut  oleh  NU  Kabupaten Cilacap (PCNU, Lakpesdam, dan Fatayat) yaitu terdiri dari (1) persiapan; (2) perencanaan; (3) implementasi; dan (4) monitoring dan evaluasi. Berikut penjelasan mengenai empat tahapan tersebut beserta mekanisme dan prosesnya:

## 1.   Persiapan
NU  Kabupaten  Cilacap  melakukan  beberapa bentuk kegiatan dalam tahap persiapan program. Pertama ,  persiapan  petugas  atau  kader  NU Kabupaten Cilacap untuk menjadi pendamping/ koordinator  FWBM  ( community  organizer ). Dalam  hal  ini,  Lakpesdam  NU  Kabupaten Cilacap memilih dan menentukan kadernya untuk posisi tersebut guna melakukan pendampingan dan mengkoordinasikan berbagai bidang program pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM. Di  sini  tentu  kualifikasinya  berpengalaman baik memiliki kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dari para pendamping/ koordinator FWBM. Ditetapkannya pendamping/ koordinator  FWBM  berasal  dari  internal  NU Kabupaten  Cilacap  dikarenakan  supaya  lebih mudah dalam menyamakan persepsi mengenai berbagai bidang program yang akan dikerjakan. Selain  itu  juga  karena  memang  tidak-adanya sumber  daya  pendanaan  (honor)  untuk  para pendamping/koordinator  FWBM.  Lain  halnya dengan  program  Desmigratif  ataupun  Kawan PMI yang memberikan honor setiap bulan untuk para petugas/pendamping program tersebut.
“Kalau di Lakpesdam [program pemberdayaan purna-PMI FWBM] benar-benar kerja murni, kerja  sosial.  Kalau  [program]  Desa  Migran Produktif di Kabupaten Cilacap yang saya tahu ini  di  Kecamatan  Binangun  dan  mereka  para petugasnya  dapat  gaji  dari  pemerintah.  Jadi mereka ada honor dari pemerintah.” (TH, 45 tahun, pendamping/koordinator FWBM, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Rabu 27 April 2022)
“Masa  kontrak  kita  [antara  BP2MI  dengan petugas  program  KKBM/Kawan  PMI]  sih dengan anggaran selama 2 tahun [sedangkan program Desmigratif selama 3 tahun]. Kita sih mengharapkan mereka itu [para petugas] bisa membantu  kita  tanpa  terlalu  berharap  untuk mendapatkan iming-iming honor. […] mereka istilahnya dikasih honornya UMR [bagi petugas program Desmigratif] sedangkan kalau petugas KKBM  ya  di  bawah  UMR.”  (ID,  38  tahun, Koordinator  Program  di  BP2MI,  wawancara mendalam Kamis 2 September 2021)
Hal yang ditekankan NU Kabupaten Cilacap adalah bahwa “kerja-kerja” pendamping/
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
koordinator  FWBM  merupakan  pelayanan keumatan/pelayanan sosial sesuai dengan salah satu  program  kerja  ikhtiar  NU  Kabupaten Cilacap  yaitu  pemberdayaan  bagi  masyarakat rentan ( mustadh’afin )  di  Kabupaten  Cilacap termasuk  para  perempuan  purna-PMI.  Hal tersebut  terkonfirmasi  oleh  informan  HS selaku  pendamping/koordinator  FWBM  yang menyatakan bahwa pendampingan/pemberdayaan merupakan kerelawanan ( voluntarism ). Artinya, bukan suatu pekerjaan melainkan bentuk tanggung jawab/kepedulian sosial.
Selanjutnya,  bentuk  kegiatan kedua yang dilakukan  oleh  NU  Kabupaten  Cilacap  dalam tahap persiapan program adalah persiapan lapangan.  Pada  konteks  ini  NU  Kabupaten Cilacap khususnya Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap melakukan pertemuan internal secara intensif dan berkala untuk menguatkan komitmen dan koordinasi antar pendamping/koordinator FWBM  serta  membahas  progres  persiapan program.  Alhasil,  Lakpesdam  NU  Kabupaten Cilacap  memiliki  kematangan  persiapan  yang pada gilirannya dituangkan dalam perencanaan program secara lebih terperinci. Dengan demikian dapat memperjelas sasaran program dan menghindari atau meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan purna-PMI.

## 2.   Perencanaan
Pada tahap perencanaan program, NU Kabupaten Cilacap terlebih dahulu mengkaji berbagai permasalahan PMI (termasuk purna-PMI dan keluarganya)  serta  karakteristik  dari  setiap wilayah  di  Kabupaten  Cilacap.  Pengkajian tersebut dilakukan langsung secara informal di lapangan melalui “Diskusi Kampung (Diskam)” guna mendapatkan data/informasi primer secara aktual  dan  faktual  yang  dibutuhkan  untuk perencanaan program. Selain itu, NU Kabupaten Cilacap juga memperhatikan data sekunder dari dinas-dinas terkait ataupun informasi dari media sebagai bahan pendukung perencanaan program. Pengumpulan data/informasi tersebut merupakan hal  yang  sangat  diperlukan  guna  mengetahui dinamika  yang  terjadi  dari  setiap  wilayah  dan sasaran program.
Adapun  yang  menjadi  sasaran  program pemberdayaan  di  sini  yaitu  secara  umum masyarakat luas bukan hanya muslim melainkan juga nonmuslim di Kabupaten Cilacap. Secara khusus,  mereka  adalah  para  purna-PMI  dan keluarganya  yang  bergabung  di  FWBM. Mayoritas mereka: berjenis kelamin perempuan, purna-PMI  Malaysia  atau  Singapura,  keluarga PMI  (suaminya  masih  bekerja  di  Malaysia), low-educated (SD  atau  SMP), eks  domestic worker ( eks pekerja rumah tangga atau sektor informal),  beragama  Islam,  rata-rata  usianya berkisar 35-50 tahun, dan saling mengenal. Riset ini menunjukkan adanya kerentanan perempuan purna-PMI  dimana  mayoritas  berpendidikan rendah dan cenderung kurang mampu “bersuara” karena terbatasnya pengetahuan tentang hak-hak sebagai purna-PMI. Misalnya terkait dengan akses permodalan ke lembaga keuangan (perbankan).
Selanjutnya, perencanaan program disusun berdasarkan  pada  permasalahan,  kebutuhan, dan  bakat/potensi  yang  ada  dari  para  anggota FWBM. Pada konteks ini, NU Kabupaten Cilacap mengajak mereka untuk mengungkapkan tentang diri mereka sendiri dengan cara mereka sendiri (menyatakan  pendapatnya)  guna  pengambilan keputusan bersama. Hal ini sejalan dengan Ife & Tesoriero (2006/2016), bahwa para anggota FWBM  mempunyai  kesempatan  yang  sama untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan terhadap perencanaan program. Dengan demikian perencanaan  program  yang  dihasilkan  benar- benar dari penilaian kebutuhan ( need assessment ) para  perempuan  purna-PMI.  Hal  tersebut sebagaimana  diungkapkan  oleh  informan  HS selaku pendamping/ koordinator FWBM:
“Di  awal  kita  ingin  mengetahui,  sebetulnya Anda-anda  ini  masalahnya  di  mana?  Punya masalah atau tidak, kita lihat dari situ ya. Setelah itu, ketika masalah-masalahnya sudah ketemu bagaimana cara menyelesaikannya? Mana yang sudah bisa diselesaikan dan mana yang belum bisa? Kemudian apa yang dibutuhkan? Sehingga kemudian kita menemukan itu tadi, oh ternyata masalah keuangan dan pemberdayaan ekonomi itu.”  (HS,  40  tahun,  pendamping/koordinator FWBM,  Pengurus  Lakpesdam  NU  Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Selasa 26 April 2022)
Demikian  juga  informan  R  selaku  anggota FWBM  dan  pengelola  Koperasi  BMT  yang menyatakan bahwa perencanaan (dan evaluasi) program dibahas secara bersama-sama pada saat rapat mingguan atau kegiatan “rutinan”.
“Kita biasanya ada rapat setiap minggu itu hari Sabtu. Itu sama pengelola, pengurus, anggota merencanakan  kegiatan,  mengevaluasi  terkait pengembangan ke depannya. Jadi setiap minggu kita rapat. Atau biasanya juga dibahas di rutinan, kan pas semua ngumpul.” (R, 45 tahun, purna- PMI  Singapura,  Anggota  FWBM,  Pengelola Koperasi BMT, wawancara mendalam Rabu 27 April 2022)
Beberapa kutipan wawancara mendalam di  atas  mengindikasikan  adanya  mekanisme pelibatan  semua  pihak  internal  FWBM  dalam pengusulan “kebutuhan” perencanaan program pemberdayaan  perempuan  purna-PMI.  Rapat mingguan atau kegiatan “rutinan” merupakan medium untuk menggugah partisipasi para anggota FWBM  agar  terlibat  aktif  dalam  perencanaan (dan  evaluasi)  program  pemberdayaan.  Bagi NU Kabupaten Cilacap, peran para pendamping/ koordinator FWBM dalam rapat mingguan atau kegiatan “rutinan” adalah sebagai fasilitator yang membantu  jalannya  diskusi  pengidentifikasian “kebutuhan”.  Penekanannya  NU  Kabupaten Cilacap di sini adalah pentingnya perencanaan program  yang  mengedepankan  “kebutuhan yang  datang  dari  bawah  ketimbang  dari atas” ( bottom-up  approach ).  Hal  ini  sejalan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Ife  & Tesoriero (2006/2016:24–26) salah satu strategi pemberdayaan  didasarkan  atas  prinsip-prinsip keberlanjutan yaitu bottom-up approach . Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen dan ownership terhadap program pemberdayaan.

## 3.   Implementasi
Dalam  implementasi  program,  NU  Kabupaten Cilacap melakukan beberapa bentuk kegiatan. Pertama ,  sosialisasi  atau  mengedukasi  para perempuan purna-PMI (calon anggota FWBM) dan  pihak-pihak  terkait  supaya  lebih  bisa memahami tujuan dari dilaksanakannya program. Kegiatan sosialisasi atau mengedukasi ini sangat menentukan ketertarikan para perempuan
purna-PMI dan pihak-pihak terkait untuk terlibat aktif di dalam program. Adapun metode dalam sosialisasi  atau  mengedukasi  ini  diantaranya seperti: kunjungan langsung ke rumah ( door to door ), melalui acara-acara ke-NU-an, “Diskusi Kampung (Diskam)”, pertemuan formal dengan aparatur pemerintah desa/kabupaten dan tokoh  masyarakat,  serta  melalui  acara-acara sosial-kemasyarakatan  lainnya.  Hal-hal  yang disosialisasikan  misalnya:  penjelasan  tujuan, manfaat,  sasaran  program  pemberdayaan,  dan lain sebagainya.
Kedua ,  implementasi  program  secara partisipatif dan inklusif. NU Kabupaten Cilacap melibatkan  masyarakat  luas  tidak  hanya  para purna-PMI dan keluarganya, calon PMI, PMI, bahkan non-PMI serta nonmuslim sekalipun juga dilibatkan dalam pelaksanaan program. Artinya, NU Kabupaten Cilacap merangkul semua orang/ pihak dari beragam latar belakang. Hal ini karena dalam  implementasi  program  pemberdayaan perempuan purna-PMI, NU Kabupaten Cilacap berpegang pada prinsip kemanusiaan. Beberapa pengurus  Lakpesdam  ataupun  Fatayat  NU Kabupaten Cilacap yang sekaligus juga sebagai pendamping/  koordinator  FWBM  mengatakan demikian:
“[…] kita sebagai sesama [manusia] itu tidak boleh membeda-bedakan baik yang besar mau- pun yang kecil, agama apapun, suku apapun. Ukhuwah  insaniyah,  nilai-nilai  kemanusiaan, bahwa Tuhan itu menciptakan berbeda itu sudah sunnatullah-nya Gusti Allah, nggak bisa saya minta: kenapa saya harus Jawa atau saya harus Cina dan sebagainya. Jadi ada persaudaraan kemanusiaan sebagai sesama manusia, sesama makhluk, ya rahmatan lil ‘alamin itu.” (HS, 40 ta- hun, pendamping/koordinator FWBM, Pengurus Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Selasa 24 Agustus 2021)
“Bagaimana kita dalam beragama itu mengim- plementasikan firman Allah: rahmatan lil ‘alamin kemaslahatan umat. Yang namanya rahmatan lil ‘alamin itu bahwa agama Islam ini bisa mem- berikan kasih sayangnya kepada seluruh umat di alam dunia ini. Jadi kalau kita di Lakpesdam itu tidak nge-block. Lakpesdam itu bagaimana agar NU ini bisa mengayomi. Tidak hanya Islam saja tapi di luar Islam.” (TH, 45 tahun, pendamp- ing/koordinator FWBM, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Rabu 25 Agustus 2021)
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
Diakui bahwa dalam praktik awal-mulanya, implementasi  program  yang  partisipatif  dan inklusif ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada sebagian masyarakat yang enggan karena beranggapan  partisipasi  di  FWBM  merupakan hal  yang  sia-sia,  tidak  menghasilkan  uang ataupun berwujud materi lain. Namun demikian, para  pendamping/koordinator  FWBM  selalu bersemangat dan terus-menerus melakukan pendekatan guna meyakinkan bahwa pentingnya partisipasi semua pihak guna mewujudkan kesejahteraan  (tidak  sebatas  manfaat  ekonomi saja) bagi para perempuan purna-PMI. Pada akhirnya, implementasi program yang partisipatif dan inklusif ini memunculkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan serta keberlanjutan program.
Selanjutnya,  bentuk  kegiatan ketiga yang dilakukan  oleh  NU  Kabupaten  Cilacap  dalam tahap implementasi program adalah pembekalan/ pelatihan dan pendampingan. Pada konteks ini, NU Kabupaten Cilacap tidak hanya menginisiasi pembentukan FWBM tetapi juga membangun dan menguatkan kapasitasnya (keberdayaan) sebagai suatu komunitas melalui pembekalan/pelatihan dan pendampingan. Dari sini kemudian diharapkan keberdayaan para anggota FWBM akan semakin meningkat.  Lebih  dari  itu,  pada  gilirannya juga mencapai kemandirian sehingga mampu mengakses  sumber  daya  dan  mengembangkan bakat/potensinya  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan (kesejahteraan) para anggotanya.
Salah  satu  temuan  riset  ini  yang  menarik adalah  pembekalan/pelatihan  bukan  spesifik ditujukan untuk perempuan. Namun kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pemanfaat  program  ( beneficiaries ) adalah kelompok perempuan (para purna-PMI dan/ atau keluarga PMI). Keberhasilan implementasi program  tidak  terlepas  dari  peran  aktif  NU Kabupaten  Cilacap  yang  selalu  memotivasi beneficiaries /para  penerima  manfaat  program agar tetap berkomitmen menjalankan program. Selain  itu,  NU  Kabupaten  Cilacap  juga  selalu memotivasi para pendamping/koordinator FWBM untuk tetap bersemangat dan konsisten ( istiqomah ) dalam memberikan pendampingan. Beberapa  informan  pengurus  NU  Kabupaten
Cilacap  menyatakan  bahwa  semangat  tersebut sejalan dengan paham/prinsip organisasi NU yaitu Islam  Ahlussunnah  Wal  Jamaah ( Islam Aswaja ). Sebagaimana studi Wahyunanto dkk. (2021) yang menyebutkan nilai-nilai ajaran Islam Aswaja seperti toleransi, moderasi, menghargai perbedaan dan keragaman, ramah dan berkeadilan, turut berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lakpesdam NU.
Terakhir, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam implementasi program yaitu sumber  pendanaan.  Riset  ini  melihat  adanya sumber  pendanaan  internal  NU  Kabupaten Cilacap yaitu “Kotak Infaq ‘KOIN’ NU” yang dikelola oleh Lazisnu. Pada sisi yang lain, NU Kabupaten  Cilacap  juga  terdapat  pendanaan eksternal melalui skema kerja sama/kolaborasi antara NU Kabupaten Cilacap dengan berbagai pihak ( stakeholders ) berdasarkan jaringan sosial yang dimilikinya. Hal yang ditekankan oleh NU Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pendanaan eksternal adalah “tidak boleh mengikat”. Artinya, pihak pemberi dana eksternal tersebut tidak bisa mengganggu/intervensi independensi NU  Kabupaten  Cilacap  dalam  setiap  tahapan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan purna-PMI.

## 4.   Monitoring dan Evaluasi
NU Kabupaten Cilacap melakukan pemantauan dan evaluasi –atau biasa disebut monev– terhadap pelaksanaan program.  Beberapa  informan menyatakan  bahwa  monev  dilakukan  secara rutin dan berkala yakni setiap tiga bulan sekali. Dalam  konteks  ini,  monev  dilakukan  secara berjenjang,  dalam  arti  FWBM  dimonev  oleh Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap, selanjutnya Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap dimonev oleh PCNU  Kabupaten  Cilacap.  Kendati  demikian, monev bersifat “cair”, sederhana, tidak memakai instrumen  angket  atau  survei,  hanya  berupa laporan  kegiatan  deskriptif  serta  dokumentasi pelaksanaan  program.  Selain  laporan  tertulis, monev juga disampaikan secara lisan dalam suasana informal (santai). Meskipun demikian, monev tetap substansial terkait dengan mengukur capaian pelaksanaan program (manfaat/dampak dari program), mengetahui kendala dan tantangan
apa saja yang dihadapi, serta pembelajaran yang didapat untuk perbaikan implementasi program pada waktu yang akan datang.
Melalui monev kemudian dapat diketahui di  titik  mana  upaya  NU  Kabupaten  Cilacap diperlukan untuk membantu mengatasi kendala- kendala  yang  dihadapi  FWBM.  Misalnya, terkait  dengan  terbatasnya  SDM  pendamping/ koordinator  FWBM,  NU  Kabupaten  Cilacap mendorong para kader NU di tingkatan anak ranting (dusun/RT/RW) untuk pro-aktif terlibat dalam pelaksanaan program  pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM. Lebih dari itu, mereka bisa saling menopang/bahu-membahu dengan pendamping/koordinator FWBM.
Selanjutnya,  pada  saat  yang  bersamaan dengan pelaksanaan monev, PCNU Kabupaten Cilacap juga melakukan mentoring  upgrading terhadap para pendamping/koordinator FWBM. Mentoring  upgrading ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para  pendamping/koordinator  FWBM terutama mengenai bagaimana pengelolaan/ pengorganisasian guna keberhasilan program pemberdayaan. Dalam pandangannya informan KB mengungkapkan tujuan jangka panjang dari keberhasilan program pemberdayaan yakni turut berkontribusi dalam mewujudkan perubahan sosial masyarakat menyeluruh di semua bidang kehidupan agar menjadi lebih baik (mabadi’ khaira  ummah). Dalam jangka pendek dan menengah, program pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM dikatakan berhasil manakala:
“[…] terus ada [masih ada] kesemangatan untuk berkelompok-kelompok  usaha  buruh  migran. Terus, sekarang lahirnya lembaga keuangan mi- kro BMT [koperasi]. Semua itu sampai sekarang masih  berjalan.  Kelompok-kelompok  ekonomi buruh migran masih ada.” (KB, 46 tahun, Sek- retaris PCNU Kabupaten Cilacap, wawancara mendalam Senin 25 April 2022)
Indikator keberhasilan program pemberdayaan  perempuan  purna-PMI  FWBM juga  ditegaskan  oleh  informan  TH  yaitu pertama , para perempuan purna-PMI yang sudah didampingi memahami alur penyelesaian kasus, bahkan beberapa mereka menjadi paralegal di  masyarakat  sekitarnya. Kedua ,  tingkat
pengaduan kasus semakin berkurang. Ketiga , beberapa perempuan purna-PMI sudah memiliki pengetahuan kewirausahaan dan berwirausaha. Demikian juga informan SS selaku eks Kepala Officer Tifa Foundation yang  menuturkan keberhasilan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan perempuan purna-PMI:
“Untuk pelaksanaan [program pemberdayaan purna-PMI  FWBM]  baguslah  [berhasil]  itu yang dari Lakpesdam. Itu setelah terlepas dari Tifa,  komunitas  itu  adalah  dalam  pantauan Lakpesdam.” (SS, 58 tahun, eks Kepala Officer Tifa Foundation, wawancara mendalam Rabu 1 September 2021)
Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam,  FGD,  dan  observasi  maka  hal menarik dari temuan riset ini yaitu tidak terjadi terminasi program. Pada konteks ini, terminasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaksanaan program dihentikan karena beberapa alasan,  seperti  selesainya  skema  kerja  sama/ kemitraan, tidak adanya sumber daya baik SDM maupun finansial untuk operasional (komunitas bubar). Akan  tetapi,  faktanya  memang  hingga saat ini pelaksanaan pemberdayaan perempuan purna-PMI  FWBM  masih  berjalan-berproses ( on going process ). Bahkan akan terus-menerus berjalan-berproses sepanjang komunitas tersebut masih  ada.  Dengan  demikian,  menurut  Adi (2013:211–214) mengenai pemberdayaan sebagai suatu  “proses”  maka  sejatinya  pemberdayaan perempuan purna-PMI FWBM dapat diarahkan ke proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

## PENUTUP
Riset ini menunjukkan hal baru, yang masih jarang dikaji  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya mengenai pemberdayaan perempuan purna-PMI oleh  organisasi  masyarakat  sipil  ( civil  society organization ) berbasis keagamaan. Riset ini menyimpulkan bahwa sebagai pelaku perubahan/ aktor sekaligus agensi pemberdayaan ( agent of change )  organisasi  masyarakat  sipil  berbasis keagamaan cenderung memiliki komitmen yang kuat  terhadap  pelaksanaan,  keberhasilan,  dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan purna-PMI.  Komitmen  tersebut  berlandaskan pada aspek spiritual (nilai-nilai agama) yang telah
Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
terinternalisasi.  Dalam  hal  ini,  studi  kasusnya adalah  organisasi  kemasyarakatan  (ormas) keagamaan  NU  Kabupaten  Cilacap  dimana telah menginisiasi suatu wadah pemberdayaan bagi para perempuan purna-PMI (termasuk keluarganya)  berbasis  komunitas  lokal  yaitu Forum Warga Buruh Migran (FWBM). Hingga kini  pelaksanaan  program  pemberdayaan tersebut masih berjalan dan terus dikembangkan ( continuous improvement ).

## Riset ini membuktikan bahwa NU
Kabupaten Cilacap melalui pengurus Lakpesdam dan Fatayat selaku pelaku/aktor pemberdayaan (sebagai  pendamping/koordinator)  FWBM menjalankan berbagai peran dan keterampilan guna  mendukung  pelaksanaan,  keberhasilan, serta  keberlanjutan  program  pemberdayaan perempuan purna-PMI. Peran dan keterampilan yang dimaksud yaitu memfasilitasi ( facilitative roles  and  skills ),  penyadaran/pencerdasan
( educational  roles  and  skills ),  menyuarakan kepentingan ( representational roles and skills ),  dan  meningkatkan  kemampuan  teknis
( technical roles and skills ). Dalam praktiknya, NU  Kabupaten  Cilacap  menjalankan  berbagai peran dan keterampilan tersebut sekaligus secara  bersamaan  dalam  setiap  tahapan, mekanisme, dan proses mulai dari perencanaan, implementasi,  monitoring,  hingga  evaluasi program pemberdayaan perempuan purna-PMI. Riset ini dapat menjadi salah satu acuan tentang pentingnya  melibatkan  organisasi  masyarakat sipil ( civil  society  organization ) berbasis keagamaan dalam kerangka kebijakan dan program  pemberdayaan  untuk  meningkatkan kualitas hidup para perempuan purna-PMI.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini merupakan bagian dari final  thesis penulis pada Program Studi Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2022 berjudul “Pemberdayaan Migran di Daerah Asal: Studi Peran Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap” yang dibimbing oleh Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si. dan Prof. Dr. Aswatini, M.A. Tentu kepada beliau-beliaulah, penulis sangat berterima kasih atas bimbingannya selama ini. Ucapan terima kasih juga penulis
haturkan  kepada  seluruh  pihak,  terutama  para informan yang telah membantu dan berpartisipasi dalam wawancara serta berbagi informasi/data.

## PERNYATAAN CONFLICTS OF INTEREST
Kami menyatakan bahwa tidak ada conflict of interest sehubungan dengan penelitian, penulisan, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## PUSTAKA ACUAN
Adi, I.R. (2013). Intervensi Komunitas & Pengem- bangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pember- dayaan Masyarakat, Ed.1-Cet.2 . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Afiah, K.N., & Salsabila, A.J. (2021). Islamic Activism and Women’s Empowerment: A Study on The Fatayat Women’s Empowerment Movement in The Special Region of Yogyakarta. Proceed- ings of The International Conference on Social and  Islamic  Studies  (SIS)  2021 ,  Alauddin University Press, pp. 1855–1861. Doi: https:// proceedings.uin-alauddin.ac.id/index.php/sis/ sis2021/paper/view/555 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
[BP2MI].  (2010–2012). Penempatan  Ber- dasarkan Jenis Kelamin (2006-2012) . Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari https://bp2mi. go.id/statistik-penempatan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI]. (2013). Penempatan TKI 2010-2013 . Jakarta:  Pusat  Data  dan  Informasi  BP2MI. Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI].  (2014–2017). Data  Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2014,
2015,  2016,  2017 . Jakarta: Pusat Data dan Informasi  BP2MI.  Diakses  pada  tanggal  24 November 2021 dari https://bp2mi.go.id/ statistik-penempatan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI].  (2018). Data  Penempatan  dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2018 . Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari https://bp2mi. go.id/uploads/statistik/images/data_26-11- 2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pen - golahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf . Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI].  (2019). Data  Penempatan  dan
Pelindungan PMI Periode Tahun 2019. Jakarta: Pusat  Data  dan  Informasi  BP2MI.  Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari https:// bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-
02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2T-
KI__2019(2).pdf .
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI].  (2020). Data  Penempatan  dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2020 . Jakarta:
Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari https://bp2mi. go.id/statistik-penempatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI].  (2021). Data  Penempatan  dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2021 . Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari https://bp2mi. go.id/statistik-penempatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI].  (2022). Data  Penempatan  dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2022 . Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 dari https://bp2mi. go.id/statistik-penempatan
Bryman, A.  (2012). Social  Research  Methods,  4th Edition . New York: Oxford University Press.
Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai Civil  Society  di  Indonesia. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, Vol.  13 ,  No.  2,  hlm.  233–249.  Doi: http:// ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/ article/view/1098
Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). Community Develop- ment:  Community-Based  Alternatives  in  an Age of Globalisation (3rd ed.).  Diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang dkk., cetakan ke-3 November 2016. Yogyakarta: Pustaka Belajar. (Publikasi asli diterbitkan 2006).
Irawan,  R.  (2016).  Etos  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  NU. Epistemé:  Jurnal  Pengem- bangan  Ilmu  Keislaman , Vol.  11 ,  No.  1, hlm. 149–162. Doi: https://doi.org/10.21274/ epis.2016.11.1.149-162
Ismail, H. (2019). Perilaku Donasi dan Potensi Filan - tropi Warga Nahdlatul Ulama: (Survey Lazisnu di 15 Kota dan Kabupaten di Indonesia). Tesis . SKSG UI. Salemba, Jakarta.
Juddi, M.F., Perbawasari, S., & Zubair, F. (2021). The Communication Flow in the Protection of Indo - nesian Female Migrant Workers through the Migrant Worker Family Community (KKBM). Journal of International Women’s Studies , Vol. 22 , Issue 5, pp. 19–37. Doi: https://vc.bridgew. edu/jiws/vol22/iss5/2
Keputusan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II  PCNU  Kabupaten  Cilacap.  (2021).  Keor - ganisasian & Program Kerja/Kegiatan. PCNU Kabupaten Cilacap.
Mafruhah, I., Waridin, W., Iskandar, D.D., & Tho - hir,  M.  (2019).  Formulating  post  placement empowerment of Indonesian migrant workers policy:  What  are  the  roles  of  stakeholders? International  Journal  of  Trade  and  Global Markets , Vol. 12 , No. 1, pp.72–93. Doi: https:// doi.org/10.1504/ijtgm.2019.097941
Man, Y.L. (2018). Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Vol.
3 , No. 2, hlm. 142–154. Doi: https://ejournal. iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/ view/2148
Masyhuri,  M.  (2016).  NU  dan  Paradigma  Teologi Politik Pembebasan: Refleksi Historis Pasca Khittah. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan
Sosial Budaya , Vol. 1 , No. 2, hlm. 158–178. Doi: http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.727 Mentari,  M.,  &  Fatimah,  N.  (2021).  Peran  Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam mem - berdayakan mantan buruh migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kali - wiro Kabupaten Wonosobo. Solidarity, Vol. 10 , No. 2, 76–85. https://journal.unnes.ac.id/sju/ index.php/solidarity/%20article/view/48013 Migrant CARE. (2021). Integrasi  dan  Kontribusi Pekerja Migran Dalam Pembangunan . Materi presentasi disampaikan oleh Wahyu Susilo pada acara FGD Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migra- tion (GCM)  IV,  Klaster  3.  Tanggal  23  Juni 2021. Migrant CARE. (tidak dipublikasikan).
Mindarti,  L.I.,  &  Nabil,  P.  (2019).  Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif (Studi di Desa Arjowilan - gun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang). Public  Administration  Journal  of  Research , Vol. 1 , No. 4, hlm. 421–435. Doi: https://doi.
org/10.33005/paj.v1i4.26
Muslihudin,  M.,  Wulan,  T.R.,  Sugiarto,  T.,  Ward - hianna,  S.,  & Wijayanti,  S.  (2021).  Migrant Workers  Empowerment  through  Productive Migrant  Village  Programs  in  Banyumas, Indonesia. Society , Vol. 9 , No. 1, pp. 319–330. Doi: https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261 Neuman,  W.L.  (2007). Basic  of  Social  Research: Qualitative  and  Quantitative  Approaches, Second Edition . Pearson Education, Inc.
Ngatman, N. (2015). Evaluasi Kegiatan Mobilisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program

## Pemberdayaan yang Berkelanjutan Untuk Perempuan Purna-Pekerja Migran Indonesia: Pembelajaran dari Nahdlatul Ulama
Community Empowerment of People Against Tuberculosis (CEPAT)  Lembaga  Kesehatan Nahdlatul  Ulama  (LKNU)  di  Jakarta. Tesis . FISIP UI. Depok, Jawa Barat.
NU Cilacap Online . (2022a). Pengurus  Cabang Nahdlatul  Ulama  (PCNU)  Cilacap . Diakses pada  tanggal  14  Oktober  2022  dari https:// pcnucilacap.com/pengurus-cabang-nahdlatul- ulama-cilacap/
NU Cilacap Online . (2022b). 10  Program  Dasar PCNU Cilacap 2018-2023 (Update) . Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 dari https:// pcnucilacap.com/10-program-dasar-pcnu- cilacap-2018-2023/
Octaviani, L. (2015). Pemanfaatan Remitansi Eko - nomi dan Sosial di Kalangan Buruh Migran Perempuan  (Studi  Kasus:  Desa  Penggalang dan  Welahan  Wetan,  Kecamatan  Adipala, Kabupaten  Cilacap,  Provinsi  Jawa  Tengah). Forum Ilmu Sosial , Vol. 42 , No. 1, hlm. 57–59. Doi: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ FIS/article/view/9245/6074
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indone- sia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Komunitas Relawan  Pekerja  Migran  Indonesia  (Kawan PMI).
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun
2014  Tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia [BNP2T - KI]  No.  04 Tahun  2017 Tentang  Komunitas Keluarga Buruh Migran.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019  Tentang  Pemberdayaan  Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Profil LAKPESDAM PCNU Kabupaten Cilacap Masa Khidmat 2018–2023.
Rosiyanti, A., & Gustaman, F.A. (2020). Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmi - gratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Eko - nomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum  Kabupaten  Kendal. Solidarity: Journal of Education, Society and Culture, Vol.
9 , No. 1, hlm. 978–989. Doi: https://journal. unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/ view/39910
Saleh,  R.,  Adnan,  R.S.,  &  Raharto,  A.  (2022). Pemberdayaan  komunitas  purna  Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis
komunitas Forum Warga Buruh Migran. Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) , Vol. 17 , No.
2, 219–236. https://ejurnal.kependudukan.lipi. go.id/index.php/jki/article/view/754/pdf_1
Saleh, R. (2022). Pemberdayaan Migran di Daerah Asal:  Studi  Peran  Nahdlatul  Ulama  (NU) Kabupaten Cilacap. Tesis . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Depok, Jawa Barat.
SK  Pimpinan  Pusat  Fatayat  NU  Nomor:  383/A/ PPFNU/SK/II/2021 Tentang Susunan Pengu - rus Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Cilacap Masa Khidmat 2020–2025.
Sulaiman,  A.I.,  Sugito,  T.,  &  Sabiq,  A.  (2016).
Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan  Buruh  Migran. Jurnal  Ilmu Komunikasi , Vol.  13 ,  No.  2,  hlm.  233–252. Doi: https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/ view/734/770
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Wahdy, A.A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta: Kasus Pelaksanaan Program Pember - dayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di 4 Kelurahan DKI Jakarta. Disertasi . FISIP UI. Depok, Jawa Barat. Wahyunanto,  E.D.,  Dwijayanto, A.,  & Wathoni,  S.
(2021). Gus Dur dan Civil Society: Peran KH Abdurrahman  Wahid  dalam  Pemberdayaan Masyarakat. AICOMS:  1 st Annual  Interdisci- plinary Conference on Muslim Societies 2021 , Institut Agama  Islam  Sunan  Giri  (INSURI) Ponorogo, hlm. 1–20. Doi: https://prosiding. insuriponorogo.ac.id/index.php/aicoms/article/ view/1
Zid, M., Alkhudri, A.T., Casmana, A.R., Marini, A.,
& Wahyudi, A. (2020). Ex Migrant Workers of International Women and Social Entrepreneur - ship: Study at Kenanga Village in Indramayu Regency in West Java Province in Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology , Vol.  29 ,  No.  6,  pp.  1855–1861. Doi: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/
article/view/12888