## PEMBINAAN PROFESIONAL GURU SD DAERAH TERPENCIL
Nunung P. Rahayu*, Piter Joko Nugroho, Teti Berliani FKIP, Universitas Palangka Raya *E-mail: nunungprahayu@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil di wilayah kerja UPTD Kecamatan Damang Batu, dilihat dari aspek: (1) Pembinaan professional guru SD melalui: (a) Intensive Development , (b) Cooperative Development , (c) Self- Directed Development , dan (2) Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan profesional  guru  SD  daerah  terpencil.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan rancangan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  mendalam, observasi  partisipan,  dan  studi  dokumentasi.  Penetapan  sumber  data  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling. Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pola  interaktif  Miles  dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan ( credibility ) melalui teknik triangulasi baik sumber maupun metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil, melalui:  (a) Intensive Development , dilaksanakan melalui kegiatan yang lazim ditujukan untuk mengembangkan profesional guru serta program  kegiatan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  guru;  (b) Cooperative  Development , dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan ke sekolah lain, sharing pengalaman dengan sejawat, aktif dalam kegiatan MGMP, serta saling mendukung untuk meningkatkan motivasi kerja; dan (c) Self- Directed Development, dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan media ajar, aktif membaca buku di perpustakaan sekolah, aktif mengikuti seminar/pelatihan, serta aktif mencari bahan ajar baru jika memiliki  kesempatan  untuk  mengakses  internet;  dan  (2)  Faktor  pendukung  meliputi  terjalinnya kerjasama  yang  sinergis  antara  Dinas  Pendidikan,  UPTD,  pengawas,  kepala  sekolah  dan  guru; sedangkan faktor kendala belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pembinaan  profesional  disebabkan  kondisi  geografis  serta  sukarnya  akses  dari  dan  menuju  ke sekolah tersebut.
Kata Kunci: Pembinaan Profesional, Guru SD, Daerah Terpencil.
Abstract: This study aims to describe the professional development of elementary school teachers in remote areas in the UPTD Damang Batu working area, seen from the aspects of: (1) elementary teacher  professional  development  through:  (a)  Intensive  Development,  (b)  Cooperative Development, (c) Self Directed Development, and (2) Supporting factors and obstacles encountered in  the  professional  development  of  remote  area  elementary  school  teachers.  This  research  is  a qualitative research with a case study design. Data collection is done by methods: in-depth interviews (indepth  interview),  participant  observation  (participant  observation),  and  study  documentation (study of document). Determination of data sources is done by using purposive sampling technique. Data analysis was performed using the interactive patterns of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data is done by using a degree of credibility through both source and method triangulation  techniques.  The  results  of  the  study  show  that:  (1)  Professional  development  of elementary school teachers in remote areas, through: (a) Intensive Development, carried out through activities  commonly  aimed  at  developing  teacher  professionals  and  program  activities  that  are tailored to the needs of teachers; (b) Cooperative Development, carried out through visits to other schools, sharing experiences with colleagues, being active in MGMP activities, and supporting each other to increase work motivation; and (c) Self-Directed Development, carried out through teaching media manufacturing activities, actively reading books in school libraries, actively participating in seminars / training, and actively seeking new teaching materials if they have the opportunity to access the internet; and (2) Supporting factors include the establishment of synergic cooperation between the Education Office, UPTD, supervisors, school principals and teachers; while the constraint factor is not all teachers have the opportunity to participate in a professional development program due to geographical conditions and the difficulty of access to and from the school.
Keywords : Professional Development, Elementary Teacher, Remote Area.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  pilar  utama dalam  pembangunan  sumber  daya manusia  dan  masyarakat  dari  suatu bangsa. Seringkali kebesaran suatu bangsa diukur  dari  sejauhmana  masyarakatny amengenyam pendidikan. Semakin tinggi
pendidikan  yang  dimiliki  oleh  suatu masyarakat,  maka  semakin  majulah bangsa  tersebut.  Koswara  dan  Triatna (2011)  mengemukakan  bahwa  kualitas pendidikan  sesungguhnya  tida  ksemata- mata  dilihat  dari  kemegahan  fasilitas pendidikan  yang  dimiliki,  melainkan
sejauh  mana output yang  dihasilkan  dari suatu  pendidikan  tersebut  dapat  menjadi manusia  yang  paripurna;  karena  fungsi pendidikan pada dasarnya adalah membimbing  anak  kearah  suatu  tujuan yang  bernilai  tinggi  seperti  yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003  dalam  Pasal  3  dijelaskan  fungsi pendidikan  adalah  “ mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan menjadi  warga  Negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab”.
Dalam  upaya  mewujudkan  fungsi pendidikan
sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan tersebut, sekolah sebagai lembaga penyiap generasi muda calon pemimpin bangsa di masa  depan  haruslah  dapat  menjadi lembaga  pendidikan yang  mampu memberikan  pelayanan  yang  maksimal bagi  peserta  didik  agar  mereka  dapat mengembangkan  berbagai  potensi  diri yang dimilikinya. Setiap sekolah dituntut untuk  terus  meningkatkan  kualitas pendidikan yang diselenggarakan melalui peningkatan  kualitas  pembelajaran  yang mampu mengaktualisasikan ketiga dimensi  kemanusiaan  yang  paling elementer,  yaitu:  (1)  Afektif,  yang tercemin  pada  kualitas  keimanan  dan ketaqwaan, etika dan estetika serta akhlak muliah  dan  budi  pekerti  luhur;  (2) Kognitif,  yang  tercermin  pada  kapasitas berpikir  dan  daya  intelektualitas  untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi;  dan  (3)  Psikomotor,  yang tercermin pada kemampuan
mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan  praktis  (PP  Nomor  19  Tahun 2005).  Dalam  upaya  tersebut  proses pembelajaran  yang  dilaksanakan  di sekolah  harus  dilaksanakan  dengan  baik
melalui olah otak, olah hati, olah raga dan olah  rasa  yang  diselenggarakan  secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,  memotivasi  peserta  didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan  ruang  yang  cukup  bagi prakarsa,  kreativitas  dan  kemandirian sesuai  bakat,  minat,  dan  perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP 32 Tahun  2013,  Pasal  19);  sehingga  dapat diartikan semuanya ini pada akhirnya akan bermuara  pada  bagaimana  menyiapkan para  peserta  didik  untuk  mampu menjalankan kehidupan (preparing children  for  life) ,  dan  bukan  sekedar mempersiapkan  peserta  didik  untuk menjadi  manusia  yang  hanya  mampu menjalankan  hidupnya.  Oleh  karenanya proses  pendidikan  yang  dilaksanakan  di sekolah  harus  dapat  menjadi  wahana strategis  bagi  upaya  mengembangkan segenap  potensi  individu  atau  bertujuan untuk membantu para peserta didik untuk dapat  memuliakan  hidupnya  ( ennabling life) (Tjalla, 2010).
Sekolah  merupakan  institusi  yang kompleks  (Gorton,  1976;  Snyder  & Anderson, 1985), bahkan paling kompleks diantara  keseluruhan  institusi  sosial (Hanson,  1985).  Kompleksitas  tersebut, bukan  saja  dari  masukannya  yang bervariasi, melainkan dari proses pembelajaran  yang  diselenggarakan  di dalamnya  (McPherson,  1986).  Sebagai institusi  yang  kompleks,  sekolah  tidak akan  menjadi  baik  dengan  sendirinya, melainkan  melalui  proses  peningkatan tertentu. Dalam rangka proses peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis sekolah  diperlukan  guru,  baik  secara individual  maupun  kolaboratif  untuk melakukan  sesuatu,  mengubah “status quo” agar  pendidikan  dan  pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pendidikan dan pembelajaran  berkualitas  memang  tidak bergantung  kepada  satu  komponen  saja misalnya guru, melainkan sebagai sebuah sistem  yang  saling  mendukung  antara komponen  satu  dan  lainnya  seperti: program  kegiatan  pembelajaran,  murid,
sarana-prasarana  pembelajaran,  pen- danaan,  lingkungan  masyarakat,  dan kepemimpinan  kepala  sekolah.  Semua komponen  tersebut  sangat  penting  dan menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan  institusional.  Program  kegiatan pembelajaran – kurikulum,  silabus,  ren- cana pembelajaran, dan sejumlah pedoman  pelaksanaannya  merupakan pedoman  kegiatan  pembelajaran  dalam memberikan  kesempatan  kepada  murid untuk  mendapatkan  pengalaman  belajar yang  maksimal,  sesuai  dengan  tingkat kemampuannya,  dan  yang  lebih  penting lagi adalah bermanfaat bagi kehidupannya di  masa  yang  akan  datang.  Sarana  dan prasarana baik yang habis dan tidak habis pakai,  bergerak  maupun  tidak  bergerak, berhubungan  langsung  maupun  tidak dengan  proses  pembelajaran  sangat diperlukan  untuk  memperlancar  penge- lolaan  pembelajaran  dalam  memberikan kesempatan
murid
memperoleh pengalaman  belajar.  Namun  semua komponen  yang  terindikasi  di  atas  tidak akan  berguna  bagi  terjadinya  perolehan pengalaman belajar maksimal bagi peserta didik  bilamana  tidak  didukung  oleh keberadaan  guru  yang  profesional (Bafadal, 2003).
Mutu  pendidikan  pada  jenjang pendidikan persekolahan sangat berkorelasi dengan kualitas guru, terlebih pada  jenjang  pendidikan  dasar  kualitas pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat  profesionalitas  gurunya  (Bafadal, 2003).  Oleh  karenanya  dalam  upaya peningkatan  kualitas  pendidikan  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional, sangat  diperlukan  guru  dalam  standar mutu  kompetensi  dan  profesionalisme yang  terjamin.  Untuk  mencapai  jumlah guru profesional yang
dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan  nasional  diperlukan  suatu proses  pembinaan  berkesinambungan, tepat  sasaran  dan  efektif.  Proses  menuju guru professional ini perlu didukung oleh semua  unsur  yang  terkait  dengan  guru. Unsur – unsur  tersebut  dapat  dipadukan
untuk  menghasilkan  suatu  sistem  yang dapat  dengan  sendirinya  bekerja  menuju pembentukan guru-guru yang profe-sional dalam  kualitas  maupun  kuantitas  yang mencukupi  (Mustofa,  2007).  Semakin guru  tersebut  mampu  memberikan pelayanan  “prima”  dalam  pembelajaran, peserta  didik  pun  akan  semakin  antusias dalam menyerap pelajaran sehingga hasil output yang  dihasilkan  pun  akan  lebih optimal (Arifin, 2010).
Indonesia merupakan Negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki luas wilayah r 17.050 pulau sekaligus pula sebagai  Negara  yang  memiliki  populasi penduduk  ke-4  (keempat)  terbanyak  di dunia.  Jumlah  populasi  penduduk  di Indonesia  berdasarkan  data  BPS  tahun 2015 sebanyak r 235 juta jiwa, terdiri atas beragam  suku,  bahasa,  agama  maupun adat  istiadat.  Disatu  sisi  kekayaan keragaman  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  merupakan  anugerah  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  harus  disyukuri karena  hal  tersebut  tidak  dimiliki  oleh bangsa-bangsa  lain;  namun  di  sisi  lain dengan  luasnya  wilayah  yang  tersebar dalam  gugusan  kepulauan  yang  terpisah satu  dengan  lainnya  ditambah  dengan kondisi  geografis  yang  berbeda  satu dengan  lainnya  tentu  akan  menimbulkan hambatan dan persoalan dalam pembangunan bangsa termasuk pembangunan dibidang pendidikan. Pada  wilayah  Jawa  dan  Sumatera sebagai  pulau  yang  memiliki  populasi penduduk  yang  relatif  banyak  dan didukung  dengan  akses  transportasi  dan komunikasi  yang  baik  hampir  tidak ditemukan  permasalahan  yang  berarti dalam  pembangunan  pendidikan.Kualitas pendidikan  di  wilayah  tersebut  dapat dikatakan  relatif  lebih  maju  jika dibandingkan daerah lainnya karena selain tersedianya  akses  transportasi  dan komunikasi yang memadai, juga didukung dengan  tersedianya  tenaga  pendidik  dan kependidikan  serta  sarana  dan  prasarana yang  memadai  (Khasanah,  2014).  Hal tersebut berbanding terbalik jika
dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua maupun gugusan kepulauan kecil lainnya yang memiliki wilayah yang masuk dalam kategori  terpencil.  Minimnya  akses transportasi dan komunikasi yang diperparah  dengan  minimnya  jumlah tenaga  pendidik  dan  kependidikan  serta sarana dan prasarana pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan  kualitas  pendidikan  pada wilayah-wilayah  tersebut  kondisinya masih jauh dari yang diharapkan. Daerah terpencil
mencakup pengertian  keterpencilan  secara  fisik  dan kultural  (Supriadi,  1990).  Khusus  untuk daerah terpencil secara fisik adalah suatu daerah  yang  jauh  atau  sukar  untuk dijangkau  oleh  sarana  komunikasi  dan transportasi,  yang  dibarengi  dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan.  Daerah  dengan  kondisi semacam  ini  menyebabkan  masya- rakatnya  terkurung  atau  terisolasi  dari daerah-daerah  sekitarnya.  Daerah  ini meliputi:  a)  daerah  terpencil  daratan pedalaman, b) daerah terpencil pantai dan aliran sungai, c) daerah terpencil perairan, kepulauan, dan pembatasan internasional. Indonesia  merupakan  Negara  yang memiliki keseluruhan tipikal keterpencilan  daerah  tersebut,  dimana hingga  kini  permasalahan  pendidikan yang belum merata pada daerah terpencil masih  menjadi  kendala  utama  yang menghambat
laju
pembangunan pendidikan di Negara kita.
Para  peneliti  pendidikan  sepakat bahwa  keterpencilan  suatu  daerah  akan menimbulkan  hambatan  dan  kesukaran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan (Sher  dan  Sher,  1994).  Rendahnya kualitas  guru,  terbatasnya  program pengembangan  profesi  (Gandara  et  al, 2001),  serta  ketidakmampuan  untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas  guru  merupakan  permasalahan nyata  yang  dihadapi  oleh  guru  daerah terpencil  (Arnold,  2001).  Karakteristik guru  daerah  terpencil  tersebut  juga
dijumpai  pada  daerah-daerah  terpencil yang  terdapat  di  Provinsi  Kalimantan Tengah,  dimana  rendahnya  kualitas  guru menjadi persoalan serius yang menghambat laju pembangunan
pendidikan  di  wilayah  tersebut.  Dinas Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Tengah (dalam  Nugroho,  2013)  menyimpulkan beberapa  karakteristik  guru  SD  yang bertugas  pada  daerah  terpencil  daratan pedalaman, antara lain: a) pada umumnya guru  mengajar  secara  klasikal  dan cenderung bersifat verbalistik, b) kemampuan  mengajar  dan  kemampuan untuk  melakukan  inovasi  pembelajaran belum  berkembang  dengan  baik,  c)  guru lebih mendahulukan kepentingan pribadi/keluarga daripada tugas pokoknya di  sekolah,  sehingga  karena  sesuatu  dan lain  hal  guru  harus  meninggalkan kampung  dan  sekolah  harus  diliburkan, dan  e)  rata-rata  guru  belum  memahami berbagai  pembaharuan  pendidikan  yang berlaku saat ini.
Karakteristik daerah terpencil tampil  dengan  ciri  geografis,  sosio kultural  dan  pendidikan  yang  khas, sehingga membutuhkan pendekatan tersendiri  dalam  penanganan  pen- didikannya  (Siram,  1992).  Glass  (dalam Heslop,  1996)  menjelaskan  bahwa dampak tinggal di setting daerah terpencil seharusnya  tidak  dianggap  remeh  karena para  guru  yang  bertugas  pada  daerah terpencil  sama  halnya  dengan  berpindah tugas atau mengabdi ke bagian dunia yang lain. Dukungan dan keseriusan pemerintah  dalam  mengawal  profesi- onalisme  guru  melalui  berbagai  langkah strategis serta program yang tepat sasaran akan sangat menentukan kualitas pendidikan di wilayah tersebut (Nugroho, 2017).
Problematika pendidikan pada daerah  terpencil  juga  dihadapi  oleh Kabupaten  Gunung  Mas  sebagai  salah satu  kabupaten  pemekaran  di  wilayah Provinsi  Kalimantan  Tengah.Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Kapuas
Equity in Education Journal (EEJ), Vol. 1, No. 1, Oktober 2019
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2002  tentang  pembentukan kabupaten  Katingan,  kabupaten  Seruyan,
kabupaten Sukamara, kabupaten
Lamandau,  kabupaten  Gunung  Mas, kabupaten  Pulang  Pisau,  kabupaten Murung  Raya,  dan  kabupaten  Barito Timur  di  provinsi  Kalimantan  Tengah. Kabupaten  ini  berpenduduk  sejumlah 96.838 jiwa dengan luas wilayah sebesar adalah  10.804  km ² (Sensus  2010). Perbandingan  luasnya  wilayah  dengan jumlah  penduduk  yang  masih  dapat dikatakan relatif sedikit dengan penyebaran penduduk yang belum merata pada kantong-kantong pemukiman penduduk  yang  terpisah  satu  dengan lainnya, ditambah dengan kondisi geografis dan terbatasnya akses transportasi dan komunikasi, tentu sedikit banyakakan  menghambat  laju  pem- bangunan  termasuk  pembangunan  dalam bidang pendidikan.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan Dinas Pendidikan kabupaten Gunung Mas Tahun  2010  teridentifikasi  beberapa permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi Kabupaten Gunung Mas, dan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan belum meratanya akses pendidikan serta rendahnya  kualitas  guru  pada  jenjang pendidikan  dasar  termasuk  mereka  yang bertugaspada  daerah  terpencil.  Rendah- nya  kualitas  guru  tersebut  secara  umum dapat  terlihat  pula  dari  hasil  Uji Kompetensi  Guru  (UKG)  yang  dilak- sanakan  pada  tahun  2015  yang  lalu. Berdasarkan  hasil  UKG  tahun  2015 diketahui bahwa nilai rata-rata UKG dari 12 (dua belas) kecamatan  yang  ada pada wilayah  Kabupaten  Gunung  Mas  berada pada  skor  sebesar  53,  sehingga  dapat diartikan secara umum nilai UKG guru SD Kabupaten Gunung Mas tergolong rendah karena berada dibawah Standar
Kompetensi  Minimum  (SKM)  UKG Nasional  sebesar  55.  Namun  jika  dilihat nilai  rata-rata  per-kecamatan,  diketahui bahwa para  guru SD  yang bertugas pada wilayah  Kecamatan  Damang  Batu
memperoleh nilai rata-rata UKG tertinggi jika  dibandingkan  dengan  kecamatan lainnya  dengan  skor  sebesar  56  (Dinas Pendidikan  Kabupaten  Gunung  Mas, 2016). Capaian perolehan hasil UKG dari para guru SD yang bertugas pada wilayah Kecamatan  Damang  Batu  ini  dapat dikatakan  tergolong  unik  mengingat berbagai  kendala  yang  secara  umum dihadapi  oleh  para  guru  yang  bertugas jauh dari wilayah ibukota kabupaten. Hal inilah  yang  menggugah  ketertarikan peneliti  untuk  melihat  secara  lebih  jauh tentang fenomena tersebut. Secara umum pelaksanaan  UKG  ditujukan  untuk mengukur  profesionalisme  guru  dengan cara  mengetahui  level  dari  kompetensi individu  guru  yang  melalui  peta penguasaan  guru  pada  kompetensi pedagogik  dan  kompetensi  professional. Dalam  pelaksanaannya  UKG  difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan  guru  dalam  penguasaan  dari kedua kompetensi tersebut
(Kemendikbud,  2015).  Hasil  UKG  pada dasarnya  bukan  merupakan  resertifikasi atau uji kompetensi ulang, dan juga bukan ditujukan  untuk  memutus  tunjangan profesi (Kemendikbud, 2012), melainkan hasil UKG digunakan sebagai dasar acuan yang akan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembinaan guru dimasa yang akan datang (Mulyasa, 2013).
Fenomena capaian hasil UKG yang diperoleh  oleh  para  guru  SD  di  wilayah Kecamatan Damang Batu tersebut di atas tentu  tidak  lepas  dari  peran  nyata  dari berbagai  pihak  ( stakeholder )  yang bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan profesional guru. Rohani (2004) menjelaskan  bahwa  pembinaan  guru merupakan  serangkaian  bantuan  yang berwujud  layanan  profesional  yang diberikan  oleh  orang  yang  lebih  ahli (Kepala Sekolah, Pengawas, ahli lainnya) kepada  guru  dengan  maksud  agar  dapat meningkatkan  kualitas  proses  dan  hasil belajar, sehingga tujuan pendidikan  yang direncanakan  dapat  tercapai.  Pendapat tersebut  memberikan  makna  bahwa
Equity in Education Journal (EEJ), Vol. 1, No. 1, Oktober 2019
peningkatan dan capaian profesionalisme guru tentu tidak mungkin dilakukan oleh guru  dengan  sendirinya,  melainkan terdapat pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkannya. Gaffar (1987) menjelaskan  bahwa  konsep  pengem- bangan profesionalisme guru
mengandung  2  (dua)  arti,  yaitu:  (1) dikaitkan  dengan  usaha  peningkatan kemampuan  profesional  yang  dapat dilakukan secara independen pada tingkat sekolah oleh individu masing-masing, dan (2)  dikaitkan  dengan  jenjang  karir kepegawaian dan ini harus dipolakan dari tingkat  yang  lebih  tinggi.  Dalam  upaya pengembangan profesionalisme guru,
Glatthorn  (1995)  secara  spesifik mengelompokkan kegiatan pengem- bangan  profesional  guru  ke  dalam  tiga bagian, yaitu: (1) Pengembangan intensif ( intensive  development ),  (2)  Pengem-
bangan kooperatif ( cooperative development ),  dan  (3)  Pengembangan mandiri ( self-directed development ). Pengembangan
intensif ( intensive development ) adalah bentuk
pengembangan yang dilakukan pimpinan/ atasan  terhadap  guru  yang  dilakukan secara  intensif  berdasarkan  kebutuhan guru.  Model  ini  biasanya  dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, sampai  dengan  evaluasi  dan  pertemuan balikan  atau  refleksi.  Pengembangan kooperatif  ( cooperative  development ) adalah  suatu  bentuk  pengembangan  guru yang dilakukan melalui kerja sama dengan teman  sejawat  dalam  suatu  tim  yang bekerja sama secara sistematis. Tujuannya adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan profesional  guru  melalui  pemberian masukan,  saran,  nasehat,  atau  bantuan teman  sejawat.  Pengembangan  mandiri ( self-directed development ) adalah bentuk pengembangan  yang  dilakukan  melalui pengembangan  diri  sendiri.  Bentuk  ini memberikan  otonomi  secara  luas  kepada guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan,  melaksanakan  kegiatan,  dan
menganalisis
balikan untuk pengembangan diri sendiri. Berdasarkan uraian konteks
penelitian  tersebut  di  atas,  tentang:  (1) pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan  sumber  daya  manusia  dan masyarakat dari suatu bangsa, (2) kualitas pendidikan  sesungguhnya  tidak  semata- mata  dilihat  dari  kemegahan  fasilitas pendidikan  yang  dimiliki,  melainkan sejauh  mana output yang  dihasilkan  dari suatu  pendidikan  tersebut  dapat  menjadi manusia yang paripurna, (3) dalam upaya mewujudkan fungsi pendidikan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan,  sekolah  haruslah  dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu memberikan  pelayanan  yang  maksimal bagi  peserta  didik  agar  mereka  dapat mengembangkan  berbagai  potensi  diri yang  dimilikinya,  (4)  Mutu  pendidikan pada  jenjang  pendidikan  persekolahan sangat  berkorelasi  dengan  kualitas  guru, terlebih  pada  jenjang  pendidikan  dasar kualitas pendidikan dasar sangat dipengaruhi  oleh  tingkat  profesionalitas gurunya,  (5)  Rendahnya  kualitas  guru merupakan  permasalahan  yang  dihadapi oleh  pendidikan  di  Indonesia  khususnya guru yang bertugas pada daerah terpencil, (6) Permasalahan rendahnya kualitas guru pada  daerah  terpencil  di  Kabupaten Gunung  Mas  merupakan  hingga  kini masih menjadi  permasalahan serius  yang harus  segera  diselesaikan  dalam  upaya mewujudkan pembangunan dan pemerataan  pendidikan  di  wilayah tersebut,  dan  (7)  Hasil  UKG  yang  baik dari  para  guru  SD  yang  bertugas  pada wilayah kecamatan Damang Batu sebagai salah  satu  kecamatan  yang  berada  pada daerah  terpencil  di  Kabupaten  Gunung Mas  merupakan  fenomena  yang  unik mengingat berbagai kendala yang dihadapi  oleh  para  guru  SD  daerah terpencil,  maka  penelitian  tentang “Pembinaan Profesional Guru SD Daerah Terpencil  (Studi  Kasus  pada  Wilayah Kerja  UPT-DPK  Kecamatan  Damang
Batu  Kabupaten  Gunung  Mas)  penting untuk dilaksanakan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  rancangan studi  kasus.  Kasus  yang  diangkat  dalam penelitian ini tentang
Pembinaan professional  guru  SD  daerah  terpencil  di wilayah kerja UPTD Kecamatan Damang Batu,  Kabupaten  Gunung  Mas.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik: (1) wawancara mendalam ( indepth interview ),  (2)  observasi  partisipan ( participant  observation ),  dan  (3)  studi dokumentasi  ( study of document ). Penetapan informan yang menjadi sumber data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  teknik purposive  sampling . Analisis
data dilakukan dengan menggunakan  pola  interaktif  Miles  dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data  yang  diperoleh  dilakukan  dengan menggunakan
derajat kepercayaan ( credibility )  melalui  teknik  triangulasi baik sumber maupun metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembinaan  Profesional  Guru  SD Daerah Terpencil
a) Intensive Development Berdasarkan hasil
temuan penelitian,  diketahui  bahwa  pembinaan yang  dilakukan  oleh  pihak  pimpinan mulai  dari  Dinas  Pendidikan,  UPT-DPK Kecamatan,  Pengawas  Sekolah  dan Kepala  Sekolah  dilakukan  melalui kegiatan:  (1)  Pelatihan  pendidik  untuk memenuhi  standar  kompetensi,  (2)
Bimbingan teknis
peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui KKG (Kelompok  Kerja  Guru),  (3)  Program Sertifikasi guru, (4) Uji Kompetensi Guru, (5)  Sosialisasi  ke  sekolah-sekolah,  (6) Pendekatan  individu  (kegiatan  diskusi intensif),  (7)  Pendekatan  kelompok (Kelompok  Kerja  Guru,  Workshop  dan Pelatihan),  (8)  Supervisi,  (9)  Pemberian
Motivasi
kepada Guru, (10) Meningkatkan  kedisiplinan  waktu  dalam
mengajar  disekolah,  (11)  Memberikan penghargaan  kepada  guru-guru  yang berprestasi,  (12)  Mendorong  guru  untuk menambah pengetahuannya dengan membaca  buku-buku  pendidikan  agar kemampuan dan keterampilanya terasah.
Berbagai  upaya  pembinaan  yang sudah dilakukan oleh pimpinan mulia dari jenjang  Dinas  Pendidikan,  UPTD, Pengawas  dan  Kepala  Sekolah  bagi  para guruSD  yang  mengajar  pada  daerah terpencil  di  kecamatan  Damang  Batu, Kabupaten  Gunung  Mas  senada  dengan penjelasan  Depdiknas  (2005)  bahwa dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan profesional  guru  di  sekolah  dasar  dapat dilaksanakan  melalui2  (dua)  macam kegiatan pembinaan, yaitu: (1) pembinaan kemampuan  pegawai  sekolah  dasar melalui  supervisi  pendidikan,  program sertifikasi,  dan  tugas  belajar,  dan  (2) pembinaan moral kerja guru sekolah dasar melalui  pembinaan  kesejahteraan-nya. Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  beberapa alternatif program pengem-bangan profesionalisme guru juga dapat dilakukan melalui: (1) program peningkatan kualifikasi  pendidikan  guru,  (2)  program penyetaraan  dan  sertifikasi,  (3)  program pelatihan terintegrasi
berbasis kompetensi,  (4)  program  supervisi pendidikan,  (5)  program  pemberdayaan KKG/MGMP,  (6)  simposium  guru,  (7) program pelatihan tradisional lainnya, (8) membaca  dan  menulis  jurnal  atau  karya ilmiah, (9) berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah,  (10)  melakukan  penelitian (khususnya  penelitian  tindakan  kelas), (11) magang, (12) mengikuti berita aktual dari media pemberitaan,
(13)
berpartisipasi  dan  aktif  dalam  organisasi profesi,  dan  (14)  menggalang  kerjasama dengan teman sejawat”.
b) Cooperative Development
Berdasarkan hasil temuan
penelitian,  diketahui  bahwa  pembinaan yang  dilakukan  secara cooperative atau melaluikerjasama  bersamateman  sejawat dalam suatu tim yang bekerjasama secara sistematis dilakukan melalui kegiatan: (1)
Mengadakan  kunjungan  guru  ke  sekolah lain,  (2) Sharing pengalaman  dengan teman  sejawat,  (3)  Aktif  dalam  kegiatan Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP),  (4)  Saling  mendukung  untuk meningkatkan motivasi kerja.
Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan  para  guru  SD  daerah  terpencil bersama  dengan  teman  sejawat  sejalan dengan  pendapat  Collete  dan  Chiappetta (1994) bahwa pengembangan profesional bagi guru yang dilakukan secara bersama dengan  teman  sejawa  dapat  ditempuh melalui beberapa cara seperti studi lanjut, inservice training , memberdayakan MGMP, memberdayakan oganisasi profesi,  mengevaluasi  kinerja  mengajar didalam  kelas”.  Perihal  senada  juga diungkap  Kemendiknas  (dalam  Saud, 2009)  beberapa  alternatif  program pengembangan  profesional  guru  yang dapat  dilakukan  secara  kooperatif, meliputi:  (1)  program  pengembangan professional  guru  dalam  wadah  MGMP, (2)  membaca  dan  menulis  jurnal  atau karya  ilmiah  secara  kolektif,  (3) berpartisipasi  dan  aktif  dalam  organisasi profesi,  dan  (4)  menggalang  kerjasama dengan teman sejawat”.
c) Self-Directed Development Berdasarkan hasil temuan penelitian,  diketahui  bahwapembinaan yang  dilakukan  oleh  guru  secara mandiri/individu dilakukan melalui kegiatan:  (1)  kreativitas  dalam  membuat media ajar dengan melihat contoh-contoh yang  ada  perpustakaan  sekolah,  (2)  aktif mengikuti  seminar  maupun  pelatihan guru,  (3)  aktif  mencari  bahan  ajar  dan materi pelajaran jika memiliki kesempatan untuk  mengakses  internet  di  kecamatan maupun ibukota kabupaten.
Berbagai upaya pembinaan profesional  yang  dilakukan  secara individu/mandiri  oleh  para  guru  SD daerah terpencil sejalan dengan pendapat Castetter  (dalam  Saud,  2009)  bahwa pengembangan  profesional  guru  dapat dilakukan  melalui  5  (lima)  model,  yaitu:
(1)  pengembangan  guru  yang  dipandu
secara individual  (individual  guided  staff development) , (2) observasi atau penilaian (observation/assessment) , (3) keterlibatan dalam proses pengembangan/ peningkatan (involve-ment in a development/ improvement  process) ,  (4)  pelatihan (training) , dan (5) pemeriksaan (inquiry) ”.
Seyfarth  (2002)  juga  menyampaikan  hal yang  senada  bahwa  secara  teoritis pengembangan  kemampuan  guru  dapat dilakukan  melalui  banyak  hal,  yaitu sebagai berikut: (1) studi lanjut, (2) kerja atau diskusi kelompok, (3) belajar mandiri (membaca, memanfaatkan fasilitas pendidikan di sekolah, seperti perpustakaan,  laboratorium  sains  serta internet),  (4)  pelatihan  dari  sekolah maupun  luar  sekolah,  dan  (5)  berdiskusi dengan  rekan  sejawat,  pimpinan,  dan siswa.”
2. Faktor  Pendukung  dan  Kendala dalam Pembinaan Profesional Guru
SD Daerah Terpencil a) Faktor Pendukung Berdasarkan hasil temuan
penelitian  tentang  faktor  pendukung dalam  pembinaan  profesional  guru  SD daerah  terpencil  adalah  terjalinnya kerjasama  yang  sinergis  antara  Dinas Pendidikan,
UPT-DPK, pengawas sekolah,  kepala  sekolah  dan  guru  yang direalisasikan ke dalam program pengembangan  profesional  guru  pada UPTD  di  wilayah  kerja  kecamatan Damang Batu baik program rutin maupun insidental  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  guru.  Beberapa  program  rutin hasil  kerjasama  sinergis  dari  berbagai unsur  tersebut  antara  lain:  Bimtek peningkatan  kompetensi  pedagogik  guru dalam wadah KKG yang didukung penuh oleh  Dinas  pendidikan  maupun  UPTD Kecamtan  Damang  Batu,  Program pemantapan  dalam  persiapan  sertifikasi guru,  Supervisi  rutin  dari  para  pengawas sekolah  serta  berbagai  program  lainnya yang  berorientasi  pada  peningkatan profesional guru.Program-program tersebut  dapat  berjalan  cukup  efektif
Equity in Education Journal (EEJ), Vol. 1, No. 1, Oktober 2019
khususnya  bagi  para  guru  yang  bertugas pada  SD  terpencil  yang  secara  geografis dapat dijangkau melalui akses jalan darat.
b) Kendala
Kendala  yang  dihadapi  dalam pembinaan  profesional  guru  SD  daerah terpencil  adalah  terkait  dengan  belum semua  guru  mendapatkan  kesempatan untuk  mengikuti  program  pembinaan professional  baik  dari  Dinas  Pendidikan maupun UPTD Kecamatan Damang Batu. Faktor  yang  menyebabkan  kondisi tersebut adalah letak sekolah yang secara geografis  sangat  jauh  dan  sukar  untuk dijangkau  khususnya  melalui  akses trasportasi darat, terlebih lagi pada musim penghujan.  Dengan  kondisi  demikian praktis  program  pembinaan  profesional yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Pendidikan  maupun  UPTD  Kecamatan Damang  Batu  belum  dapat  secara  rutin dilaksanakan di sekolah. Sebaliknya para guru  yang  bertugas  di  wilayah  tersebut pun  tidak  memiliki  kesempatan  yang cukup  jika  harus  pergi  meninggalkan sekolah  untuk  mengikuti  kegiatan pembinaan  profesional  di  kecamatan maupun  ibukota  kabupaten.  Jika  mereka berangkat  untuk  mengikuti  kegiatan  di kecamatan  ataupun  ibukota  kabupaten terpaksa sekolah harus diliburkan, karena minimnya  jumlah  guru  pada  sekolah- sekolah tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil,  yang  dilakukan  melalui:  (a) Intensive  Development, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Pelatihan pendidik  untuk  memenuhi  standar kompetensi,  (2)  Bimbingan  teknis peningkatan  kompetensi  pedagogik guru  melalui  KKG  (Kelompok  Kerja Guru), (3) Program Sertifikasi guru, (4) Uji  Kompetensi  Guru,  (5)  Sosialisasi ke  sekolah-sekolah,  (6)  Pendekatan
individu (kegiatan diskusi intensif), (7) Pendekatan  kelompok  (Kelompok Kerja Guru, Workshop dan Pelatihan), (8) Supervisi,  (9) Pemberian Motivasi kepada  Guru,  (10)  Meningkatkan kedisiplinan  waktu  dalam  mengajar disekolah,
(11) Memberikan penghargaan  kepada  guru-guru  yang berprestasi,  (12)  Mendorong  guru untuk  menambah  pengetahuannya dengan membaca buku-buku pendidikan  agar  kemampuan  dan keterampilanya terasah; (b)
Cooperative  Development, dilakukan melalui  kegiatan:  (1)  Mengadakan kunjungan  guru  ke  sekolah  lain,  (2) Sharing pengalaman  dengan  teman sejawat,  (3)  Aktif  dalam  kegiatan Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP), (4) Saling mendukung untuk meningkatkan  motivasi  kerja;  dan  (c) Self  Directed  Development, dilakukan melalui kegiatan: (1) kreativitas dalam membuat  media  ajar  dengan  melihat contoh-contoh  yang  ada  perpustakaan sekolah,  (2)  aktif  mengikuti  seminar maupun  pelatihan  guru,  (3)  aktif mencari  bahan  ajar  dan  materi pelajaran  jika  memiliki  kesempatan untuk mengakses internet di kecamatan maupun ibukota kabupaten.
2. Faktor  Pendukung  dalam  pembinaan profesional  guru  SD  daerah  terpencil adalah  terjalinnya  kerjasama  yang sinergis antara Dinas Pendidikan, UPT- DPK,  pengawas  sekolah,  kepala sekolah  dan  guru  yang  direalisasikan ke  dalam  program  pengembangan profesional  guru  pada  UPTD  di wilayah kerja kecamatan Damang Batu baik  program  rutin  maupun  insidental yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan guru. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembinaan profesional guru SD daerah terpencil adalah terkait dengan belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program
pembinaan professional  disebabkan  oleh  kondisi geografis  yang  sangat  jauh  dan  sukar
untuk  dijangkau  khususnya  melalui akses  trasportasi  darat,  terlebih  lagi pada musim penghujan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis sampaikan  kepada  para  pihak  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Gunung  Mas  dan UPTD  Kecamatan  Damang  Batu  yang telah memberikan kemudahan akses untuk melaksanakan  penelitian  di  wilayah Kabupaten  Gunung  Mas,  serta  Redaksi Equity  in  Education  Journal (EEJ)  yang telah memberikan kesempatan artikel saya dapat dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin.  (2011). Kompetensi  Guru  dan Strategi Pengembanganya . Yogyakarta: Penerbit LILIN. Arnold, P. (2001). Review of Contemporary  Issues  for  Rural Schools .Education in Rural Australia , 11 (1), 30-42. Bafadal, I. (2003). Peningkatan Profesionalisme  Guru  Sekolah
Dasar : Dalam Rangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
Collette, A.T., & Chiappetta, E. L. (1994).
Science  Instruction  in  the  Middle and  Secondary  Schools (3rd Edition). New York: Merrill. Departemen Pendidikan Nasional. (2005).
Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat  Pendidikan  Menengah Umum. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.Departemen Pendidikan Nasional. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Gunung Mas.  (2010).  Laporan  Tahunan DinasPendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Gunung
Mas.  (2016).  Data  Hasil  UKG Tahun 2015.
Gaffar,  F.  M.  (1987). Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi. Jakarta: Depdikbud. Glatthorn,  A.  A.  (1995). Teacher
Development.  In:  Anderson,  L. (Ed.).  International  Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. S econd Edition . London: Pergamon Press. Gorton, R.
A. (1976). S chool Administration  Challenge  and Opportunity  for  Leadership. New York:  Wm.  C.  Brown  Company Publishers.
Hanson,  M.  E.  (1985). Educational Administration and Organizational  Behavior .  Third Edition. Boston Allyn and Bacon.
Heslop,  J.  (1996).  A  Model  for  The
Development  of  Teacher  in  a Remote Area of Western Australia. Australian  Journal  of Education. Vol.21: Iss.1, Article 1. Available at: http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol21/iss
1/1.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2012). Pedoman Uji  Kompetensi  Guru. Jakarta: Badan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  dan  Kebudayaan dan Penjaminan Mutu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2015). Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Khasanah, N. (2014). Ternyata ini Alasan
Pendidikan di Jawa Lebih Berkualitas . Diakses pada tanggal 20 Juli 2018, dari: https://www.kompasiana.com/noe rchasanahkinar/
54f868f5a333113a038b4577/tern yata-ini-alasan-pendidikan-di- jawa-lebih-berkualitas.
Koswara,  D.  D.,  &  Triatna,  C.  (2011).
Manajemen Pendidikan: Manajemen  Peningkatan  Mutu Pendidikan. Tim Dosen
Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Alfabeta. McPherson,  R.  B.  (1986). Managing
Uncertainty:
Administrative Theory and Practice in Education .
Colombus:  Charles  E.  Merrill Publishing Company. Miles,  M.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992).
Analisis  Data  Kualitatif:  Buku Sumber  Tentang  Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press. Mulyasa, E. (2013). Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Mustofa.  (2007).  Upaya  Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pendidikan, Vol.4 (1).
Nugroho, P. J. (2013). Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi  Profesionalisme Guru  SD  Daerah  Terpencil
Daratan  Pedalaman  Kabupaten Gunung  Mas .Prosiding Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada  Masyarakat  Tahun  2013.
Dies Natalis Universitas Palangka Raya . ISSN: 2354-6727.
Nugroho,  P.  J.  (2017).  Pengembangan Model  Pelatihan  Inovatif  untuk Meningkatkan  Kompetensi  Guru SD  Daerah  Terpencil. Jurnal Sekolah  Dasar:  Kajian  Teori  dan Praktik, Vol.26 (2).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2013  tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005.
Rohani,  N.  K.  (2004).  Pengaruh Pembinaan  Kepala  Sekolah  dan Kompensasi  Terhadap  Kinerja Guru  SLTP  Negeri  di  Kota Surabaya. Jurnal Pendidikan
Dasar , Vol.5 (1). Saud,  U.  S.  (2009). Pengembangan Profesi  Guru  SD/MI .  Bandung: Alfabeta. Sher, J. P., & Sher, K. R. (1994). Beyond the  Conventional  Wisdom:  Rural Develop- ment  as  if  Australia’s Rural  People  and  Communities Really  Mattered. Journal  of Research in Rural Education, Vol 10 No 1 . Siram,  R.  (1992). Pelaksanaan  Model Sistem  Guru  Kunjung  Suatu Alternatif Pemerataan Pendidikan Sekolah  Dasar  Daerah  Terpencil di Kalimantan Tengah. Tesis tidak dipublikasikan, PPS IKIP Malang. Snyder, K. J., & Anderson, R. H. (1986).
Managing  Productivity  Schools .
Orlando: Academic Press College Division.
Supriadi,  D.  (1990). Pendidikan  di Daerah  Terpencil:  Masalah  dan Penanganannya .  Analisis  CSIS No. 5. Bandung: IKIP Bandung. Tjalla, A. (2010). Potret Mutu Pendidikan Indonesia  ditinjau  dari  Hasil- Hasil  Studi  Internasional. Diakses tanggal  20  Juli  2018  dari: http://repository.ut.ac.id/2609/1/fk ip201047.pdf.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.