## PROBLEMATIK PENATAAN JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A’an Efendi Fakultas Hukum Universitas Jember email: aan_efendi.fh@unej.ac.id
disampaikan 2/4/19 – di -review 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3172

## Abstract
Indonesia over a period of numerous years has had four different regulations with the same intent, i.e. to reorder the hierarchy of the various forms and types of legislative products.  This effort apparently has  not  yet  been  a  success.  In  this  article,  the  author  shall  attempt  to  identify  the  core  problem hindering the effort at re-ordering and discuss how other  countries, notably, Germany, France, and the  Netherland  tackle  the  same  comparable  problem.    The  approach  used  here  is  doctrinal  or dogmatic, and in addition a comparative law method. One important recommendation resulting from this study is that it would be better if the Indonesian legislator re-order the hierarchy of the various forms and types of legislation on the basis of the hierarchal order of the organ issues the legislative product.
Keywords:
Re-order, type, hierarchy of rules and regulations, legislative products

## Abstrak
Indonesia  telah  menerbitkan  berturut-turut  empat  peraturan  berbeda  yang  ditujukan  untuk menata  ulang  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan.    Ikhtiar  ini  jelas  sampai  dengan sekarang  masih  memunculkan  banyak  persoalan.    Tulisan  ini  akan  mencoba  mengidentifikasi persoalan utama yang melandasi alasan dilakukannya dan kesulitan yang muncul dari perubahan pengaturan tersebut.  Selanjutnya berdasarkan itu ditelaah pula bagaimana persoalan tata urutan peraturan perundang-undangan direspons di negara lain, khususnya Jerman, Prancis dan Belanda. Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaah  adalah  doctrinal  dan  perbandingan  hukum.    Satu rekomendasi  yang  muncul  adalah  agar  digunakan  pendekatan  pengelompokan  peraturan berdasarkan posisi atau kedudukan dan hierarkhi dari lembaga pembuat aturan.
Kata Kunci: penataan, jenis, hierarki, peraturan perundang-undangan

## Pendahuluan
Pengaturan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dimulai sejak Ketetapan MPRS Nomor No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib  Hukum  Republik Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundangan  Republik  Indonesia  (untuk  seterusnya  disebut  TAP.  MPRS/1966), Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum  dan  Tata Urutan Peraturan  Perundang-undangan  (untuk  seterusnya  disebut  TAP.  MPR/2000),
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (untuk  seterusnya  disebut  UU  PPP  2004),  dan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  (untuk  seterusnya  disebut  UU  PPP).  Pengaturan  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  empat  aturan  tersebut  selalu problematik  terbukti  selalu  berubahnya  jenis  dan  hieraki  peraturan  perundang- undangan dari aturan yang lama ke aturan yang baru.
Perbedaan  jenis,  hierarki,  dan  nomenklatur  peraturan  perundang- undangan    berdasarkan  empat  peraturan  perundang-undangan    tersebut dipaparkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel : Perbedaan Jenis, Hierarki dan Nomenklatur Perundang-undangan
TAP. MPRS/1966 TAP. MPR/2000 UU PPP 2004 UU PPP Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
Ketetapan MPR, Undang- Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, dan peraturan- peraturan pelaksanaan lainnya seperti:
- Instruksi Menteri
- Dan lain-lainnya
1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. 5. Peraturan Pemerintah. 6. Keputusan Presiden yang bersifat Mengatur.
7. Peraturan Daerah.
a. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden.
e. Peraturan Daerah meliputi:
a. Perda Provinsi.
b. Perda Kab/Kota.
c. Peraturan Desa/Peraturan Setingkat. f. Peraturan yang dikeluarkan MPR dan DPR, DPD, MA, MK,
BPK, Gubernur BI, Menteri, kepala bidang, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang- Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. h. Peraturan perundang- undangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk undang-undang atau pemerintah atas perintah undang- undang, dan DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota.
Berdasarkan  paparan  dalam  tabel  di  atas,  Keputusan  Presiden  dan peraturan-peraturan  pelaksanaan  lainnya  seperti  Instruksi  Menteri  dan  lain- lainnya yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP. MPRS/1996  hilang  dalam  TAP.  MPR/2000  tetapi  muncul  jenis  peraturan perundang-undangan baru yaitu Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dan Peraturan  Daerah  (untuk  seterusnya  disebut  Perda).  Tidak  hanya  jenisnya  yang mengalami  perubahan  tetapi  termasuk  hierarkinya  yaitu  yang  semula  Undang- Undang  (untuk  seterusnya  disebut  UU)  posisinya  sama  dengan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (untuk  seterusnya  disebut  Perppu) berubah  menjadi  UU  lebih  tinggi  dibandingkan  Perppu.  Perubahan  juga  pada nomenklatur  dari  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  menjadi Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  kembali terjadi  dengan  diundangkannya  UU  PPP  2004.  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (untuk  seterusnya  disebut  Tap.  MPR)  dihapus  dari daftar  jenis  peraturan  perundang-undangan  tetapi  muncul  jenis  peraturan perundang-undangan  baru  yaitu  Peraturan  Presiden  (untuk  seterusnya  disebut Perpres). Perppu yang semula hierarkinya di bawah UU menjadi kembali sederajat dengan  UU.  Nomenkalur  Undang-Undang  Dasar  1945  kembali  berubah  menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk seterusnya disebut UUDN RI Tahun 1945).
UU  PPP  2004  kemudian  dicabut  dengan  UU  PPP  dan  jenis  serta  hierarki peraturan  perundang-undangan  kembali  berubah.  Tap.  MPR  yang  sebelumnya tidak eksplisit termasuk jenis peraturan perundang-undangan kembali ditegaskan sebagai  jenis  peraturan  perundang-undangan.  Perda  yang  sebelumnya  tidak mengenal hierarki tetapi hanya dibagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi (untuk seterusnya  disebut  Perda  Provinsi),  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  (untuk seterusnya  disebut  Perda  Kabupaten/Kota),  dan  Peraturan  Desa/peraturan setingkat  berubah  menjadi  Perda  Provinsi  hierarkinya  lebih  tinggi  dari  Perda Kabupaten/Kota.
Perubahan  yang  tidak  terjadi  mulai  TAP.  MPRS/1966  sampai  dengan  UU PPP  adalah  bahwa  hierarki  peraturan  perundang-undangan  diukur  atas  dasar jenis peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, pengaturan macam atau  jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  positif  merupakan sesuatu  yang  unik  karena  sepanjang  yang  diketahui  tidak  ada  suatu  negara  lain yang menetapkan hal semacam itu. Pemahaman mengenai peraturan perundang- undangan biasanya mengikuti pengertian umum yang diidentifikasikan oleh dunia ilmu  pengetahuan  (ilmu  hukum)  dengan  cara  menemukan  ciri-ciri  umum peraturan perundang-undangan, yaitu berupa aturan-aturan yang bersifat umum dan  abstrak  untuk  dibedakan  dengan  aturan  yang  bersifat  konkret  individual (ketetapan  atau beschikking ). 1 Penemuan  mengenai  macam  atau  jenis  peraturan perundang-undangan  dengan  berbagai  cirinya  merupakan  kegiatan  keilmuan. Sebab itu, setiap upaya untuk menentukan secara hukum  mengenai macam atau jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam  undang-undang  akan  segera menampakkan berbagai kelemahan yang sulit diatasi pada saat diuji berdasarkan ciri-ciri umum suatu peraturan perundang-undangan. 2
Philipus  M.  Hadjon  mengemukakan  bahwa  dibandingkan  dengan  negara lain,  tidak  ada  negara  yang  merumuskan  pola  hierarki  seperti  pola  TAP. MPRS/1996  dan  pola  Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPP  2004  (Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPP). Berdasarkan studi perbandingan konstitusi yang telah dilakukan tidak ada suatu negara  pun  dari  negara  Uni  Eropa  yang  merumuskan  bentuk  aturan  hukum seperti pola TAP. MPRS/1996 dan Pasal 7 ayat (1) UU PPP 2004 (Pasal 7 ayat (1) UU PPP). Latar belakang pola perumusan yang demikian ialah historis konstitusi negara-negara  yang  tersebut  dengan  pola bottom-up dan  bukan  pola top-down . Dengan  demikian  konstitusi  hanya  mengkonstair  apa  yang  telah  dikenal  dalam
1 Bagir  Manan,  Fungsi  dan  Materi  Peraturan  Perundang-undangan,  dalam  Bagir  Manan  dan Kuntana  Magnar,  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Edisi  Revisi,  Alumni, Bandung, 1997, hlm. 128.
2 Id., hlm. 130-131.
praktik  ketatanegaraan  dan  sisi  lain  memungkinkan  perkembangan bentuk  baru aturan hukum secara konstitutional. 3
Pengaturan  jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam  undang-undang secara terperinci berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU PPP  yang kemudian  jenis  peraturan  perundang-undangan  itu  dijadikan  dasar  penentuan hierarkinya  inilah  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  untuk  ditemukan problematiknya untuk kemudian dilakukan penataaan. Dalam rangka menemukan problematik  dan  penataan  tersebut  juga  akan  dilakukan  perbandingan  dengan pengaturan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem hukum Jerman, Prancis, dan Belanda.
Dari  menemukan  problematik  dan  penataan  serta  perbandingan  hukum dengan  negara  lain  tersebut,  kebaruan  ( novelty )  yang  diberikan  penelitian  ini meliputi dua hal. Pertama, pengaturan jenis peraturan perundang-undangan tidak lagi  dengan  model  terperinci  sebagaimana  pengaturan  dalam  UU  PPP  maupun peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  tetapi  menjadi  berdasarkan kelompok  aturannya  dengan  sistem  terbuka.  Sistem  terbuka  ini  untuk menampung  perkembangan  jenis  baru  peraturan  perundang-undangan  yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, penetapan hierarki peraturan  perundang-undangan  dari  yang  awalnya  berdasarkan  jenis  aturannya berubah  berdasarkan  kelompok  aturannya.  Berdasarkan  pola  baru  ini  hierarki peraturan  perundang-undangan  meliputi:  (1)  peraturan  perundang-undangan yang  dibuat  Majelis  Perwusyawaratan  Rakyat  (untuk  seterusnya  disebut  MPR) sebagai  badan  pembentuk  undang-undang  dasar  ( Grond  Wetgever );  (2)  produk hukum  legislatif  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  Dewan Perwakilan  Rakyat  (untuk  seterusnya  disebut  DPR)  dan  Presiden;  (3)  peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan tingkat pusat (Presiden, Menteri, dan lain-lain); dan (4) peraturan peraturan perundang- undangan  tingkat  daerah.  Penentuan  hierarki  peraturan  perundang-undangan
3 Philipus  M.  Hadjon.  Analisis  Terhadap  UU  No.10  th.  2004  tentang  PEMBENTUKAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN.  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya, Tanpa Tahun, hlm. 3-4.
pada  kelompok  yang  sama  diukur  dari  kedudukan  badan  atau  pejabat  pembuat aturannya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  ditetapkan rumusan  masalah  sentral  yang  dikaji  di  dalam  tulisan  ini,  yakni  apakah problematik  jenis  dan  hierarki  perundang-undangan  dalam  UU  PPP  dan bagaimanakah  penataan  atas  problematik  tersebut?  Penelitian  ini  adalah penelitian  doktrinal  dan reform  oriented  research .  Penelitian  doktrinal  berarti penelitian  ini  berbasis  pada  bahan  kepustakaan  yang  fokus  pada  analisis  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang berkarakter mandatory  authority 5 yaitu UU PPP dan UU lain yang  terkait  topik  penelitian  maupun  yang  sifatnya persuasive  authority 6 yaitu undang-undang  yang  berhubungan  dengan  pengaturan  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  di  Jerman,  Prancis,  dan  Belanda  yang  menjadi bahan  perbandingan.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  tidak memiliki authority tetapi  mendiskusikan  atau  menganalisis  doktrin-doktrin hukum 7 atau dengan kata lain bahan yang mengulas bahan hukum primer 8 yang dalam  penelitian  ini  meliputi  buku  teks,  artikel  jurnal,  disertasi,  tesis,  laporan penelitian,  makalah  seminar,  dan  kamus  hukum  yang  relevan  dengan  topik penelitian.  Penelitian  doktrinal  ini  bertujuan  memberikan  eksposisi  sistematis mengenai  UU  PPP,  menganalisis  hubungan  antara  UU  PPP  dengan  UU  lain  yang terkait  dengan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  serta menjelaskan  bagian-bagian  yang  sulit  untuk  dipahami  dari  UU  PPP  terkait  jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 9
4 Terry Hutchinson. Researching and Writing in Law , Lawbook Co, Pyrmont NSW, 2002, hlm. 9.
5 Suzanne E. Rowe. 2000. Legal Research, Legal Writing, and Legal Analysis: Putting Law School into Practice , 29 Stetson Law Review 1193, hlm.3.
6 Id.
7 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, Legal Research , West Publishing Co,  St. Paul, Minn, 1992, hlm. 6.
8 Bruce  Bott  and  Ruth  Talbot-Stokes. Effective  Legal  Research ,  4th  Edition,  LexisNexis Butterworths, Australia, 2000, hlm. 113.
9 Terry  Hutchinson, Developing  Legal  Research  Skills:  Expanding  the  Paradigm .  Melbourne University Law Review , Vol. 32, 2008, hlm. 1068.
Sementara itu, reform-oriented research untuk mengevaluasi secara intensif UU  PPP  untuk  ditemukan  kekurangannya  terkait  dengan  pengaturan  jenis  dan hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  kemudian  diberi  rekomendasi untuk  dilakukan  perubahan. 10 Inti  dari reform-oriented  research adalah rekomendasi  atau  saran  perbaikan 11 yang  dalam  penelitian  ini  berupa rekomendasi perubahan UU PPP terkait pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pemilihan penggunaan kedua pendekatan tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu mengacu  pada topik  penelitian. Penggunaan pendekatan  perundang-undangan  berdasarkan  alasan  bahwa  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  telah  diatur  dalam  UU  PPP  sehingga  dengan demikian  pendekatan  perundang-undangan  mutlak  diperlukan.  Pendekatan peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang diketengahkan. 12 Dalam  penelitian  ini  pendekatan  perundang-undangan dilakukan untuk menelaah UU PPP dan UU serta regulasi lain yang terkait dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Pendekatan    perbandingan    dilakukan    dengan    melakukan    studi perbandingan  hukum.  Penggunaan  pendekatan  perbandingan  dilandasi pertimbangan  bahwa  untuk  mendapatkan  pemahaman  komprehensif  mengenai pengaturan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat dihindarkan  untuk    melihat    dan    mempelajari    pengalaman    negara    lain    yang juga    mengatur  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Pengalaman negara  lain  itu  akan  menjadi  semacam  "lentera  pemandu"  bagi  penelitian  ini untuk  melakukan  hal  yang  sama.  P.M.  Bakshi menyatakan  bahwa    perbandingan hukum  dilakukan  dengan  tujuan  menemukan  hukum  di  negara  lain  untuk dipertimbangkan  apakah  dapat  diterima  dengan  atau  tanpa  memodifikasinya
10 Terry Hutchinson. The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law , Erasmus Law Review, No. 3, 2015, hlm. 132.
11 Id.
12 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.93.
dalam  rangka  menjadi  petunjuk  untuk  pembaruan  atau  pembangunan  hukum. 13 Perbandingan hukum dilakukan dengan pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Jerman, Prancis, dan Belanda. Pemilihan Jerman, Prancis, dan Belanda berdasarkan dua alasan. Pertama, Jerman, Prancis, dan Belanda sama dengan Indonesia yaitu sama-sama menganut sistem hukum civil law . Oleh karena itu, pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dikedua negara tersebut  dapat  menjadi  referensi  untuk  penataan  pengaturan  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Kedua,  alalasan  teknis  berupa kemudahan memperoleh bahan hukum kedua negara tersebut.

## Pembahasan

## Problematik Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

## Problematik Jenis Peraturan Perundang-undangan
Problematik  atau  problematis  adalah  adjektiva  dari  nomina  “problem” yang  memiliki  pengertian  belum  dapat  dipecahkan 14 atau  bermasalah. 15
Sementara kata “problem” sendiri berarti masalah atau persoalan. 16 Dikenal dan populer  penggunaan  istilah  problematika  tetapi  tidak  ditemukan  dalam  kamus maupun tesaurus Bahasa Indonesia.
Kepustakaan Bahasa Inggris mengenal istilah problem ( noun ) yang artinya “ something that is difficult to deal with or understand” 17 dan problematic ( adjective ) yang  berarti  “ full  of  problems” .  Selain  itu,  dikenal  pula  istilah problematical ( adjective ) yang memiliki pengertian sama dengan problematic . 18
Jadi,  problematik  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan memiliki  pengertian  bahwa  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan
13 P.M.  Bakshi. Legal  Research  and  Law  Reform ,  2nd,  dalam  SK  Verma  and  M  Afzal  Wani  (eds),
Legal Research and Methodology , Indian Law Institute, New Delhi, 2001, hlm. 111.
14 Tim  Redaksi  Kamus  Bahasa  Indonesia. Kamus  Bahasa  Indonesia ,  Pusat  Bahsa  Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1215.
15 Tim  Redaksi  Tesaurus  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Tesaurus  Bahasa  Indonesia,  Pusat Bahasa Departemen Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 386.
16 Supra No. 14.
17 Martin  H.  Manser, Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary ,  New  Edition,  Oxford  University  Press, Oxford, 1991, hlm. 328.
18 www.collinsdictionary.com , diakses 1 Agustus 2018.
berdasarkan  UU  PPP  bermasalah.  Dari  bermasalahnya  jenis  dan  hierarki peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan penataan.
Problematik  pengaturan  jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam dalam UU PPP meliputi dua macam. Pertama, penempatan UUDN RI Tahun 1945 dan Tap. MPR ke dalam jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, pengaturan jenis peraturan perundang-undangan dengan pola terperinci.
Penampatan UUDN RI Tahun 1945 dan Tap. MPR ke dalam jenis peraturan perundang-undangan  dalam  UU  PPP  menimbulkan  pertentangan  pendapat  di antara  ahli  hukum.  Bagir  Manan  setuju  bahwa  UUDN  RI  Tahun  1945  adalah termasuk  jenis  peraturan  perundang-undangan. 19 Menurutnya,  UUDN  RI  Tahun 1945 merupakan kaidah yang bersifat khusus dilihat dari penetapan dan tata cara untuk  mengubahnya  berbeda  dengan  peraturan  perundang-undangan  lain. Dengan demikian, tidak menyalahi semangat UUDN RI Tahun 1945 jika UUDN RI Tahun 1945 digolongkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dengan urutan posisi paling atas. 20
Hamid  S.  Attamimi  menolak  UUDN  RI  Tahun  1945  dan  Tap.  MPR digolongkan  ke  dalam  jenis  peraturan  perundang-undangan  tetapi menempatkannya  di  atas  UU  adalah  benar. 21 UUDN  RI  Tahun  1945  yang  berisi Pancasila  sebagaimana  terdapat  dalam  pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung dalam  Pembukaannya  dan  berisi  aturan-aturan  pokok  negara  dalam  Batang Tubuhnya tidak dapat disamakan kedudukannya dengan UU. 22 Sementara itu, Tap. MPR  mengandung  norma-noma  hukum  yang  sama  tetapi  setingkat  lebih  rendah dari  norma  hukum  UUDN  RI  Tahun  1945  dan  dapat  dikelompokkan  ke  dalam
19 Bagir Manan, Macam-macam Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Pemerintah R.I. antara Tahun 1945-1949, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 180.
20 Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 106-107.
21 Hamid  S.  Attamimi.  1990.  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden yang  Berfungsi  Pengaturan  Dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV,  Disertasi  Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.
22 Id., hlm. 288.
aturan  dasar  negara  atau  aturan  pokok  negara  yang  berbeda  dengan  UU. 23
Pandangan Hamid S. Attamimi ini diikuti Maria Farida Soeprapto. 24
Menurut Hans Kelsen, dalam penataan hierarki dari tatanan hukum suatu negara  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  merupakan  yang  tertinggi  dalam hukum  nasional. 25 Konstitusi  adalah  tingkat  tertinggi  dari  hukum  positif 26 yaitu hukum yang dibuat oleh negara. 27 Konstitusi tidak hanya bermakna formil tetapi juga  materiil.  Konstitusi  dalam  arti  formil  adalah  dokumen  yang  khidmat, seperangkat  norma  hukum  yang  hanya  dapat  diubah  di  bawah  peninjauan preskripsi  khusus,  tujuannya  adalah  untuk  membuat  perubahan  konstitusi  ini lebih  sulit.  Konstitusi  dalam  pengertian  materiil  terdiri  atas  aturan-aturan  yang mengatur  pembentukan  norma  hukum  umum,  khususnya  pembuatan  peraturan perundang-undangan. 28
Pasal 3 ayat (1) UU PPP sendiri menetapkan UUDN RI Tahun 1945 sebagai hukum  dasar  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Pengertian tentang hukum dasar dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
“Yang  dimaksud  dengan  “hukum  dasar”  adalah  norma  dasar  bagi Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  merupakan  sumber hukum  bagi  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Kedudukan  UUDN  RI  Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar  menjadi  masalah ketika  Pasal  7  ayat  (1)  menempatkannya  ke  dalam  jenis  peraturan  perundang- undangan. Menurut Safri Nugraha, bagaimana suatu yang dikatakan hukum dasar dan  sumber  dari  peraturan  perundang-undangan  masuk  juga  dalam  kategori peraturan perundang-undangan, maka lebih tepat adalah menempatkan UUDN RI
23 Id., hlm. 289.
24 Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm.48-49.
25 Hans  Kelsen.  General  Theory  of  Law  and  State,  Translated  by  Anders  Wedberg,  Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts , 1949, hlm. 124.
26 Hans Kelsen. Introduction to the Problems of Legal Theory, A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre of Pure Theory of Law translated by Bonnie Litschewki Paulson and Stanley L. Pauson, Clarendon Press, Oxford , 1992, hlm. 64.
27 Andrew Altman. Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy, Wadsworth Publishing Company, Belmon t, Tanpa Tahun, hlm. 32.
28 Hans Kelsen.  Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, The Lawbook Exchange, Ltd, Clark, New Jersey, 2005 , hlm. 222.
Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar/sumber  dari  peraturan  perundang-undangan sehingga pengelompokkannya di luar hirarki peraturan perundang-undangan. 29
Pengaturan jenis peraturan perundang-undangan pola terperinci ala Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) problematik karena tidak akan pernah tuntas sebab tidak  sesuai  dengan  teori  tentang  peraturan  perundang-undangan  maupun bertentangan  dengan  pengertian  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPP sebagai berikut:
Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Dengan  demikian,  setiap  peraturan  yang  memenuhi  ketentuan  Pasal  1 angka 2 UU PPP dapat dimasukkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan meskipun diluar yang disebut Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU PPP. Unsur pokok dari peraturan perundang-undangan adalah isinya memuat norma hukum yang mengikat secara umum untuk membedakannya dari Keputusan  Tata Usaha Negara.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual,  dan  final,  yang  menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Menurut  John  Austin  harus  dipisahkan  secara  tegas  antara law dengan particular commands . Pada saat isi perintahnya menyatakan mengharuskan secara umum  untuk  melakukan  atau  menahan  diri  dari  melakukan  suatu  kelompok
29 Safri  Nugraha,  Beberapa  Materi  Muatan  UU.  No.10  Tahun  2004  yang  Perlu  dilakukan Perubahan,  Makalah  Disampaikan  pada  Sosialisasi  Naskah  Akademik  RUU  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.10  Tahun  2004,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang,  16 November 2009, hlm. 4.
tindakan  maka  perintah  itu  adalah law atau rule .  Sementara  itu, particular command jika  perintahnya  mengharuskan  tindakan  khusus  atau  spesifik  yang berarti perintah itu adalah khusus atau sewaktu-waktu. 30
Law atau rule itulah yang oleh Hans Kelsen dikatakan sebagai general norm yang  tidak  menunjuk  pada  suatu  kejadian  yang  tidak  terulang  tetapi  kelompok kejadian serupa disebut juga general rule . 31 Kelsen kemudian menyatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa hukum tidak hanya mengenal norma umum tetapi juga norma individual yaitu norma yang menentukan perilaku satu individu dalam satu situasi yang tidak berulang dan yang karenanya hanya berlaku untuk satu kasus tertentu  dan  mungkin  dipatuhi  atau  diterapkan  hanya  sekali. 32 Norma  hukum individual  juga  ‘hukum’  karena  norma  seperti  itu  bagian  tidak  terpisahkan  dari tata  hukum  dalam  arti  yang  sama  dengan  norma  hukum  umum  yang  menjadi dasar  dari  norma  hukum  individual  itu  dibentuk.  Norma  hukum  individual, misalnya putusan pengadilan yang hanya mengikat untuk kasus tertentu. 33 Adolf Julius  Merkl  menyatakan  bahwa  antara  norma  umum  dan  norma  individual berarti “ between abstract and concrete  norm .” 34
Jeroen  Kiewiet  mengemukakan  bahwa  inti  sari  dari rule adalah keumumannya  ( generality )  yang  kontras  dengan particular  command . 35 Keumuman  dari rule itu  berarti  memaksa  legislator  untuk  merancang  undang- undang  yang  dapat  dikenakan  kepada  semua  orang  yang  menjadi  sasaran  dari undang-undang  itu. 36 Peraturan  dikenakan  kepada  semua  orang  tidak  berarti semua orang di dunia, tetapi hanya mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara. 37 Berlaku bagi setiap orang juga harus dimaknai tidak harus selalu berlaku bagi semua orang di mana peraturan perundang-undangan itu dibuat tetapi dapat
30 Hans Kelsen, supra no. 25, hlm. 38.
31 Id.
32 Id.
33 Id.
34 Stanley  L.  Paulson, How  Merkl’s  Stufenbaulehre  Informs  Kelsen’s  Concept  of  Law ,  Revus,  21, 2013, hlm. 31.
35 Jeroen Kiewiet , The Individual Case and the General Rule , dspace.library.uu.nl, 2015, hlm. 109.
36 Id., hlm. 111.
37 I.C.  van  der  Vlies.  Buku  Pegangan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan,  Alih  Bahasa Linus  Doludjawa,  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 155.
saja  peraturan  perundang-undangan  itu  hanya  berlaku  untuk  kelompok  orang- orang  tertentu.  Misalnya,  undang-undang  tentang  Kepolisian  atau  Tentara Nasional Indonesia berlaku umum tetapi hanya untuk mereka anggota Kepolisian atau anggota Tentara Nasional Indonesia. 38
Makna  mengikat  secara  umum  dari  peraturan  perundang-undangan dijelaskan Indroharto sebagai berikut:
”...Sedang bersifat umum norma-norma hukum yang diterapkan itu, seperti yang pernah dikatakan di muka dapat mengenai soal waktu, tempat, orang dan  fakta  hukum.  Aspek-aspek  umum  ini  hendaknya  diartikan  secara relatif. Sebab dapat saja umpamanya suatu peraturan yang bersifat umum itu  tidak  selalu  berlaku  bagi  setiap  orang,  di  semua  tempat  dan  di  segala waktu.  Bekerjanya  peraturan  umum  demikian  itu  biasanya  terikat  pada suatu  tempat,  waktu,  dan  kategori  orang-orang  tertentu.  Ukuran  yang relevan  untuk  mengatakan  suatu  peraturan  itu  bersifat  umum  adalah apabila  fakta  hukumnya  dapat  diterapkan  berulang-ulang.  Setiap  kali  ada kejadian atau perbuatan yang merupakan fakta hukum seperti yang diatur dalam  keputusan  itu,  maka  peraturan  tersebut  dapat  berlaku  untuk diterapkan.” 39

## Problematik Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Hans  Kelsen  menyebut  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagai the  stufenbaulehre atau doctrine  of  hierarchical  structure . 40 Hierarki  peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dalam rule of law di mana di  situ  ditentukan  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  pada  tingkatan yang berbeda dilaksanakan dalam praktik. 41
Kelsen  mengemukakan  bahwa  sistem  hukum  terdiri  atas  hierarki  norma- norma. Tidak ada norma sebagai norma individual yang tidak terkoordinasi tetapi sebagai  suatu  sistem  di  mana  setiap  norma  memiliki  tempat  yang  tepat.  Semua norma  dapat  dilacak  dari  norma  dasar  ( grundnorm )  yang  membentuk  sistem
38 A’an Efendi dan Freddy Poernomo. Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 48.
39 Indroharto.  2014.  Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 232.
40 Stanley L. Paulson, Stanley L. Paulson . supra no. 34,  hlm. 30.
41 Michael  Clegg  et.al. he  Hierarchy  of  Laws  Understanding  and  Implementing  the  Legal Frameworks  that  Govern  Elections , International  Foundation  for  Electoral  Systems,  Arlington,
VA, 2011, hlm. 1.
norma-norma.  Norma-norma  itu  ada  dalam  hierarki  dengan  norma  dasar  di puncak. 42
Menurut  Kelsen,  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  berarti bahwa norma hukum memperoleh keabsahan ( validity ), di mana norma hukum itu menerima delegasi dari norma yang yang dianggap ada (atau sah) yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Norma hukum yang memberikan delegasi tersebut juga memperoleh keabsahannya dengan cara yang sama dari norma hukum yang lebih tinggi  lagi  dan  demikian  seterusnya  sampai  mencapai  pada  norma  dasar  ( basic norm )  yang  keabsahannya  tidak  lagi  berasal  dari  delegasi  berdasarkan  norma, tetapi  presupposisi  transendental  (mungkin  juga  kultural)  yang  harus  dibuat dalam  rangka  untuk  mengetahui  keabsahan  norma  hukum  lain. 43 Norma  dasar tidak dibentuk menurut prodesur hukum yang diatur dalam undang-undang yang dibuat  oleh  suatu  organ.  Norma  dasar  tidak  dibuat  dengan  kehendak  undang- undang atau tidak dibuat dengan cara tertentu dengan tindakan menurut undang- undang. Norma dasar bukanlah norma hukum positif. 44
Masih  menurut  Kelsen  berdasarkan the  pure  theory  of  law yang diajukannya  norma  dasar  itu  berfungsi  sebagai  dasar  hipotesis  ( hypothetical foundation )  yaitu  memberikan  persangkaan  bahwa  norma  dasar  itu  adalah  sah maka  sistem  hukum  selanjutnya  berarti  juga  sah. 45 Norma  dasar  menjadi  dasar dari  undang-undang  oleh  legislator  pertama  dan  terus  berlanjut  pada  semua undang-undang  dalam  sistem  hukum  yang  bertumpu  pada  undang-undang pertama itu. 46
Pengaturan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  jenis peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPP  sangat menyulitkan  untuk  menentukan  peraturan  perundang-undangan  mana  yang hierarkinya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dimulai dari hierarki UU
42 J.O. Rachuonyo, Kelsen’s Grundnorm in Modern Constitution-Making: The Kenya  Case , Law and Politics in Africa. Asia and Latin America, Vol. 20, No. 4, 1987, hlm. 416.
43 Martti Koskenniemi, Hierarchy in International Law: A Sketch , EJIL, Vol. 8, 1998, hlm. 566-567.
44 J.O. Rachuonyo, supra no. 42, hlm. 416.
45 Hans  Kelsen,  Introduction  to  the  Problems  of  Legal  Theory,  Translated  by  Bonnie  Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992, hlm. 58.
dengan UU. Apakah ada hierarki antara UU dengan UU? Permasalahan ini muncul berhubungan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PPP bahwa salah satu materi muatan  UU  adalah  karena  perintah  UU.  Problematiknya  apakah  UU  yang memerintahkan  diatur  dengan  UU  berkedudukan  lebih  tinggi  atau  tidak  ada hierarki antara keduanya karena sama-sama UU. Problematik lainnya apakah UU yang  materi  muatannya  karena  perintah  UU  dapat  disebut  sebagai  peraturan delegasi?  Sesuai  lampiran  UU  PPP,  peraturan   perundang-undangan    yang    lebih tinggi    dapat  mendelegasikan    kewenangan    mengatur    lebih    lanjut    kepada Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  rendah.  Pendelegasian  kewenangan salah  satunya  dapat  dilakukan  dari  UU  kepada  UU  lainnya.  Dengan  demikian, menurut UU PPP peraturan delegasi dapat berbentuk UU.
Edward  C.  Page  menyatakan  bahwa  peraturan  delegasi  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  legitimasinya  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan oleh UU kepada menteri atau departemen. Peraturan delegasi hanya dapat dibuat ketika  ada  ketentuan  yang  jelas  dalam  UU  untuk  melakukannya,  yaitu  ketika pemerintah  diberikan  kewenangan  hukum  untuk  membuat  peraturan  delegasi. Konsekuensinya, setiap peraturan delegasi harus berisi tentang ketentuan khusus dalam  UU  bahwa  pemerintah  berwenang  untuk  membuat  peraturan  delegasi. Semua peraturan delegasi menurut Edward C. Page memiliki induk UU. 47
Beranjak  dari  pandangan  Edward  C.  Page  tersebut  maka  ada  dua karakteristik dari peraturan delegasi. Pertama, pembuatnya bukan badan legislatif tetapi kekuasaan di luar pembentuk UU dalam hal ini adalah pemerintah. Kedua, peraturan  delegasi  dibuat  oleh  pemerintah  hanya  kalau  ada  perintah  dari  UU. Dengan demikian, tidak ada peraturan delegasi bentuknya UU.
Problematik  hierarki  selain  antara  UU  dengan  UU  juga  antara  UU  dengan Perppu.  Problematik  itu  adalah  apakah  tepat  UU  PPP  menempatkan  UU  dan Perppu pada posisi hierarki yang sama? Hal ini sangat patut dipertanyakan sebab UU dan Perppu memiliki perbedaan yaitu yang satu  merupakan produk legislasi (dibuat  DPRD  dan  Presiden)  sementara  yang  satunya  produk  regulasi  (dibuat
47 Edward C Page, Governing by Numbers Delegated Legislation and Everyday Policy-Making, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2001, hlm. 20.
Presiden).  Perppu  itu  sendiri  jika  dilihat  dari  ketentuan  dalam  UUDN  RI  Tahun 1945  bukanlah  jenis  peraturan  perundang-undangan  tersendiri  tetapi  PP  yang memuat  materi  muatan  UU.  Materi  muatan  UU  tetapi  dibuat  dalam  bentuk  PP karena dibuat tidak dalam kondisi normal tetapi dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
Bahwa  Perppu  bukan  merupakan  jenis  peraturan  perundang-undangan tersendiri tetapi merupakan PP dapat dibaca Pasal 22 UUDN RI Tahun 1945 yang menetapkan sebagai berikut:
(1) Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 48
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  bentuk  Perppu  adalah  PP  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUDN RI Tahun 1945. 49 Perppu adalah peraturan perundang-undangan berbaju PP tetapi berisi UU. Perppu adalah undang-undang dalam  arti  material. 50 Atas  dasar  alasan  bahwa  UU  dengan  Perppu  berisi  materi muatan yang sama (materi muatan UU) inilah mungkin yang menjadi dasar dari UU  PPP  menempatkan  UU  dan  Perppu  pada  hierarki  yang  sama.  Pendapat  ini dapat  diterima  meskipun  juga  dapat  ditentang.  UU  dan  Perppu  memiliki perbedaan  dilihat  dari  pembentuk  dan  prosedur  pembentukannya.  Perppu  yang dibuat  Presiden  harus  diajukan  kepada  DPR  yang  dari  pengajuan  itu dapat  lahir dua kemungkinan keputusan. DPR menyetujuinya dan Perppu ditetapkan menjadi UU atau ditolak yang implikasinya Perppu harus dicabut.
Problematik  hierarki  selanjutnya  adalah  antara  PP  dengan  Perpres.  Jika hanya  melihat  sekilas  Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPP  maka  seakan-akan  tidak  ada persoalan karena jelas PP lebih tinggi dari Perpres. Dari penelusuran lebih dalam ditemukan problematik hiararki antara dua jenis peraturan perundang-undangan
48 Majelis  Permusyaratan  Rakyat  Indonesia  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, hlm. 138.
49 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 80.
50 Id., hlm. 87.
tersebut.  Materi  muatan  PP  adalah  materi  muatan  yang  diperintahkan  oleh  UU sedangkan  Perpres  materi  muatannya  dapat  karena  perintah  UU  atau  PP.  Jika Perpres  materi  muatannya  diperintahkan  PP  maka  menjadi  logis  PP  lebih  tinggi dari Perpres tetapi jika materi muatan PP dan Perpres sama-sama diperintah UU apakah PP masih lebih tinggi dibandingkan Perpres? Karena induk peraturan yang memerintahkan  sama  maka  PP  tidak  dapat  dikatakan  lebih  tinggi  dari  Perpres atau sebaliknya Perpres lebih rendah dari PP. Hal ini akan lebih menyulitkan lagi karena banyak Peraturan Menteri dan Perda Provinsi/Perda Kab/Kota yang juga merupakan  perintah  dari  UU.  Apakah  peraturan  perundang-undangan  jenis  ini memiliki hierarki sama dengan PP atau Perpres karena sumber perintahnya sama- sama UU. Seandainya hierarkinya sama maka akan menjadi janggal produk hukum yang  dibuat  Menteri  sama  dengan  produk  hukumnya  Presiden  atau  produk hukum  Pemerintah  Daerah  berkedudukan  sama  dengan  produk  hukumnya Pemerintah Pusat.
Ini belum termasuk peraturan perundang-undangan di luar Pasal 7 ayat (1) UU PPP yang juga merupakan perintah dari UU, di mana posisi hieraki peraturan perundang-undangan  jenis  itu.  Misalnya,  Peraturan  Bank  Indonesia  yang diperintahkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Apakah Peraturan  Bank  Indonesia  memiliki  hierarki  yang  sama  dengan  PP  atau  Perpres karena sama-sama perintah UU? Tidak mudah untuk menjawabnya dengan cepat.

## Pengaturan  Jenis  dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  dalam Sistem Hukum Jerman dan Prancis

## Jerman
Sistem hukum Jerman pada prinsipnya adalah civil law yang berakar baik pada  hukum  Jermanik  maupun  resepsi  hukum  Romawi. 51 Jerman  adalah  negara republik  federal  yang  demokratis  dan  sosial  (kesejahteraan).  Negara  Jerman
51 Erika de Wet, Holger Hestermeyer  dan Rüdiger  Wolfrum,  The Implementation of International Law in Germany and South Africa, Pretoria University Law Press, Pretoria , 2015, hlm. 4.
dibagi  dalam  tiga  cabang  kekuasaan  yaitu  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan yudisial  atau  kehakiman.  Jerman  sebagai  negara  federal  maka  peraturan perundang-undangan  tidak  hanya  dibuat  pada  tingkat  federal  tetapi  juga  pada tingkat Land (negara bagian) di mana tiap Land memiliki konstitusi dan undang- undang yang dibuat oleh parlemen Land . 52
Berdasarkan Basic Law for the Federal Republic of Germany atau Konstitusi Jerman  pada  Article  20  Section  (3)  ditetapkan  bahwa  “ the  legislature  shall  be bound  by  the  constitutional  order,  the  executive  and  the  judiciary  by  law  and justic .” 53 Berdasarkan ketentuan ini kekuasaan legislatif atau pembentuk undang- undang terikat pada konstitusi, kekuasaan eksekutif dan yudisial atau kehakiman tunduk pada UU dan keadilan. Berhubungan dengan Article 20 Section 3, Article 31  menetapkan  bahwa  “ federal  law  shall  take  precedence  over  Landlaw .” 54
Menurut  ketentuan  ini,  UU  federal  lebih  tinggi  atau  didahulukan/diutamakan daripada UU Land .
Berdasarkan Article  20  Section  (3) dan  Article  3 1  Konstitusi  Jerman  maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Jerman adalah sebagai berikut:
1. Basic Law atau Konstitusi Jerman.
2. Produk hukum yang dibuat kekuasaan legislatif/pembentuk undang-undang;
3. Produk hukum yang dibuat kekuasaan eksekutif.
4. Produk  hukum  yang  dibuat  pemerintah  federal  lebih  tinggi  dibandingkan produk hukum buatan pemerintah Land .
Menurut  Raymond  Young,  hierarki  peraturan  perundang-undangan undangan ( the hierarchy of legal rules ) Jerman adalah sebagai berikut:
(a) The Basic Law atau konstitusi dan perubahannya;
(b) Statute  law ( gesetz dalam  pengertian  sempit  yaitu  undang-undang  dan termasuk kitab undang-undang yang dibuat oleh parlemen, dan gesetz dalam
52 Raymond Youngs, English, French & German Comparative Law, Third Edition, Routledge, London and New York, 2014 , hlm. 19.
53 Deutscher  Bundestag.  Basic  Law  for  the  Federal  Republic  of  Germany,  Translation  Revised  by Professor  Christian  Tomuschat  and  Professor  Donald  P.  Kommers  in  Cooperation  with  the Language Service of the German Bundestagh, 2010 , hlm. 27.
arti  luas  yaitu  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh lembaga yang berwenang);
(c) Regulations ( rechtsverordnungen yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  oleh  kekuasaan  eksekutif  yang  di  dalamnya  meliputi  pemerintah, menteri  dan  badan-badan  pemerintah  yang  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang atau kadang-kadang oleh the Basic Law ); dan
(d) Bye-laws ( satzungen yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh institusi-institusi  publik  selain  negara  sesuai  ruang  lingkup  kewenangannya, misalnya pemerintah lokal ( Land ). 55
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pengaturan  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan Jerman nampak jelas perbedaannya dengan Indonesia. Jenis peraturan  perundang-undangan  tidak  ditetapkan  secara  sangat  rinci  seperti Indonesia  tetapi  berdasarkan  badan  atau  lembaga  yang  membuat  peraturan perundang-undangan. Di bawah konstitusi ada UU yang dibuat badan legislatif, di bawah  UU  ada  regulasi  yang  dibuat  oleh kekuasaan  eksekutif,  dan  paling bawah ada bye-law yang produk hukumnya pemerintah lokal.
Dengan  pola  pengaturan  jenis  peraturan  perundang-undangan  seperti  itu tidak  menyulitkan  untuk  menentukan  hierarkinya.  UU  yang  dibuat  kekuasaan legislatif  dengan  sendirinya  berkedudukan  lebih  tinggi  dibandingkan  regulasi produknya  kekuasaan eksekutif dan produk pemerintah lokal pasti lebih rendah dari  regulasi  apalagi  UU.  Untuk  mengukur  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  satu  kelompok  (misalnya  regulasi  yang  dikeluarkan  menteri dengan  regulasi  badan-badan  pemerintah  lainnya)  cukup  dilihat  kedudukan badan  yang  menerbitkan  peraturan  tersebut.  Sistem  hierarki  peraturan perundang-undangan  Jerman  yang  seperti  ini  menutup  kemungkinan  produk kekuasaan eksekutif apalagi pemerintah lokal memiliki posisi yang sama dengan UU yang dibuat oleh legislatif.

## Prancis
Sama dengan Jerman, Prancis adalah negara  yang termasuk keluarga civil law . 56 Republik Prancis  diatur  dengan  Konstusi  Prancis  tanggal  4  Oktober  1958. Prancis adalah centralized country dengan sistem semi presidensial yang disebut rationalized  parlementarism . 57 Kepala  negara  adalah  Presiden  yang  dipilih langsung oleh mereka warga negara Prancis yang memiliki hak pilih untuk setiap lima tahun sekali. Presiden menunjuk Perdana Menteri dari mayoritas parlemen. Parlemen terdiri atas dua kamar yaitu the National Assembly dan the Senate . 58
Sistem  peraturan  perundang-undangan  Prancis  diatur  dengan  hierarki peraturan  perundang-undangan  secara  ketat. 59 Pengaturan  hierarki  peraturan perundang-undangan Prancis adalah sebagai berikut:
(a) Konstitusi dan hukum yang mengubahnya;
(b) Perjanjian internasional ( international treaties ) yang diratifikasi, dipublikasi, dan dilaksanakan oleh pihak lain dalam perjanjian internasional tersebut;
(c) Lois ( le pouzoir legislate ) yaitu kekuasaan membentuk peraturan perundang- undangan yang diberikan secara jelas oleh konstitusi kepada parlemen yang dibagi menjadi:
(i) Lois  organiques yaitu  undang-undang  yang  diuraikan  sebagai lois organiques dalam  konstitusi  dan  kedudukannya  di  antara  konstitusi dan undang-undang biasa ( ordinary statutes ). Lois organiques berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan publik, misalnya pemilihan umum dan urusan peradilan, yang secara terperinci dimasukkan dalam konstitusi dan  prosedur  khusus  dalam  parlemen  dibutuhkan  untuk pembuatannya;
(ii) Lois  ordinance yaitu  undang-undang  biasa  untuk  melaksanakan  sisa kekuasaan pembuatan undang-undang oleh parlemen.
56 https://www.loc.gov/law, diakses 1 Agustus 2018.
57 Stephane  Cottin  and  Jerome  Rabenou , Researching  French  Law ,  Global  Lex  (Mei  2015), www.nyulaglobal.org/globalex/France.html , diakses 1 Agustus 2018.
58 Id.
(d) Kekuasaan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  oleh  pemerintah yang  dalam  hal  ini  adalah  Perdana  Menteri  dan  menteri-menterinya  ( le pouzoir  reglementaire ). 60 Peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh Presiden atau Perdana Menteri disebut decrets sedangkan yang dibuat oleh menteri-menteri dan atau kekuasaan subordinasi, seperti prefect atau mayor disebut arétés . 61
Pengaturan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  Prancis memiliki  kesamaan  dengan  Jerman  tetapi  terdapat  perbedaan.  Penetapan  jenis peraturan  perundang-undangan  juga  atas  dasar  pembentuk  aturannya.  Ini memudahkan  untuk  mengukur  hierarkinya  di  mana  produk  hukum  buatan parlemen  lebih  tinggi  dibandingkan  produk  hukum  pemerintah.  Untuk  hierarki produk  hukum  pemerintah  tinggal  dilihat  dari  kedudukan  badan  atau  lembaga pemerintah  yang  membuat  aturan.  Perbedaannya  dengan  Jerman,  di  bawah konstitusi ada perjanjian internasional serta mengenal hierarki internal antara UU denganUU.  UU  organik  memiliki  derajat  yang  lebih  tinggi  daripada  UU  biasa. Dengan  hierarki  yang  demikian  UU  (hanya  UU  organik)  dapat  memerintahkan diatur lebih lanjut dengan UU (UU biasa) dan UU yang memerintahkan pengaturan lebih  lanjut  hierarkinya  lebih  tinggi  dari  UU  yang  diminta  untuk  mengatur  lebih lanjut tersebut.

## Belanda
Hukum Belanda termasuk dalam rumpun hukum civil law atau continental law . 62 Belanda  adalah  negara  monarki  konstitusional  artinya  kekuasaan  Raja Belanda diatur dengan konstitusi. 63 Organisasi Negara Belanda dibagi dalam tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan kehakiman yang independen dari legislatif dan
60 Raymond Youngs , supra no 52, hlm. 18.
61 Id., hlm. 19.
62 www.dutchcvillaw.com/content/legalsystem011.htm , diakses 1 Agustus 2018.
63 Netherlands Institute for Multiparty Democracy and Intituut voor Publiek en Politiek, The Dutch Political  System  in  a  Nutshell,  Instituut  voor  Publiek  an  Politiek,  The  Hague/Amterdam,  2008 , hlm. 8.
eksekutif,  kekuasaan  legislatif  dibagi  antara  parlemen  dan  pemerintah,  dan kekuasaan eksekutif oleh pemerintah. 64
Parlemen  Belanda  yaitu States  Genaral ( Staten-Generaal )  terdiri  atas Kamar  Kedua  ( Tweede  Kamer ) dan  Kamar  Pertama  ( Eerste  Kamer ) yang  dikenal juga sebagai Senat. 65 Tugas pokok parlemen Belanda adalah membuat UU dengan bekerja sama dengan pemerintah. 66
Konstitusi  Belanda  menentukan  secara  langsung  kekuasaan  legislatif kepada  Pemerintah  Pusat,  Provinsi,  Kota  dan  Dewan  Air  ( Water  Boards )  tetapi kekuasaan legislatif yang utama berada pada Pemerintah Pusat. 67 Produk hukum yang  dibuat  Pemerintah  Pusat  (Parlemen)  disebut  UU  ( Acts  of  Parliament/Acts ). UU dapat mendelegasikan kewenangan membuat UU kepada otoritas publik yang lebih rendah, seperti Kabinet, Menteri, dan Sekretaris Negara. Produk hukum yang dibuat  oleh  Menteri  atau  Sekretaris  Negara  ini  disebut Orders  in  Council atau Ministerial  Regulations . 68 Produk  hukum  yang  dibuat  Provinsi  atau  Kota  dikenal dengan  sebutan Provincial  Ordinance atau Municipal  Ordinance . 69 Sementara  itu, Dewan Air membuat produk hukum yang disebut Keuren . 70
Di Belanda, pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Constitutional norms
2. International and European Law
3. Parliamentary Acts
a. Organic Acts of Parliament
b. Ordinary Acts of Parliament
4. Orders in council
5. Case law
6. Administrative rules . 71
64 Id., hlm. 11.
65 Id., hlm. 31.
66 Id., hlm. 32.
67 www.dutchcvillaw.com/content/legalsystem011.htm ,  diakses 1 Agustus 2018.
68 Id.
69 Id.
70 Oswald  Jansen  and  George  Middeldorp , Researching  Dutch  Law , Global  Lex (Mei  2015), www.nyulaglobal.org/globalex/Netherlands.html , diakses 1 Agustus 2018.
71 Netherlands  Council  of  State,  Notes  sur  la  hiérarchie  des  normes–Notes  on  the  hierarchy  of norms, Séminaire ACA Europe du 18 décembre 2013 – ACA Europe Séminaire-December 18, 2013.
Pengaturan jenis dan hierarki Belanda memiliki kesamaan dengan Prancis di  mana  di  bawah  konstitusi  adalah  perjanjian  internasional  dan  hukum  Eropa serta  mengenal  hierarki  internal  antara  UU  organik  dengan  UU  biasa.  Dengan demikian,  di  Belanda  dapat  ada  hierarki  antara  UU  dengan  UU  yaitu UU  organik hierarkinya  lebih  tinggi  dibandingkan  UU  biasa.  Putusan  pengadilan  juga merupakan  sumber  hukum  tetapi  sesuai  tradisi civil  law peraturan  perundang- undangan berposisi lebih superior dibandingkan dengan putusan pengadilan. 72
Pengaturan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Belanda sama  dengan  Jerman  dan  Prancis  memudahkan  untuk  mengukur  peraturan perundang-undangan  mana  dengan  posisi  lebih  tinggi  dibanding  peraturan perundang-undangan lainnya. Produk kekuasaan legislatif lebih tinggi dari produk hukum  pemerintah  dan  produk  hukum  pemerintah  dilihat  dari  kedudukan  atau badan pemerintah yang menerbitkan produk hukum.

## Penataan Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan
Problematik pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU PPP memerlukan penataan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah atau mencabut UU PPP dengan UU PPP yang baru. Penataan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan mengubah pola terperinci untuk penetapan  jenis  peraturan  perundang-undangan  menjadi  pola  kelompok peraturan  perundang-undangan  tanpa  merinci  secara  detail  jenis  peraturan perundang-undangannya.
Pola baru pengaturan jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai teori  tentang  peraturan  perundang-undangan  bahwa  ciri  utamanya  adalah memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum.  Selain  itu,  pola  tersebut sesuai  dengan  hasil  perbandingan  pengaturan  jenis  peraturan  perundang- undangan di Jerman, Prancis, dan Belanda.
Pengaturan  jenis  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  pola kelompok  peraturan  perundang-undangan  sekaligus  menentukan  hierarkinya
dalam  UU  PPP  perubahan  atau  UU  PPP  baru  di  masa  yang  akan  datang  yang meliputi sebagai berikut:
1. UUD sebagai produk hukum MPR;
2. UU sebagai produk regulasi yang dibuat DPR dan Presiden;
3. Peraturan  tingkat  pusat  yang  dibuat  oleh  badan  atau  pejabat pemerintahan tingkat pusat;
4. Peraturan tingkat daerah yang dibuat badan atau pejabat pemerintahan daerah.
Penetapan  jenis  peraturan  perundang-undangan  atas  dasar  kelompok peraturan perundang-undangan tersebut akan dapat membuat terus berkembang jenis  peraturan  perundang-undangan  baru  sesuai  kebutuhan  dan  praktik penyelenggaraan  pemerintahan.  Di  samping  itu,  memudahkan  menentukan hierarkinya. UU lebih tinggi dibandingkan peraturan Pemerintah Pusat dan paling bawah  adalah  peraturan  Pemerintah  Daerah.  Untuk  kelompok  peraturan  yang sama,  misal  peraturan  tingkat  pusat  maka  hierarkinya  dilihat  dari  kedudukan badan  atau  pejabat  yang  membuatnya.  Jadi,  tidak  memungkinkan  Peraturan Menteri  memiliki  hierarki  yang  sama  dengan  Perpres  apalagi  Perda  memiliki hierarki yang sama dengan PP atau Perpres.

## Penutup
Problematik  pengaturan  jenis  peraturan  perundang-undangan  meliputi dua macam. Pertama, menempatkan UUDN RI Tahun 1945 dan Tap. MPR ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perbedaan pendapat  di kalangan ahli hukum. Ada yang menyatakan setuju bahwa UUDN RI  Tahun 1945 dan  Tap.  MPR  adalah  jenis  peraturan  perundang-undangan  tetapi  ada  yang menolaknya dengan alasan UUDN RI Tahun 1945 adalah aturan dasar negara atau aturan  pokok  negara  bukan  jenis  peraturan  perundang-undangan.  Kedua, menggunakan  pola  terperinci  untuk  menetapkan  jenis  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  sulit  karena  sesuai  Pasal  1  angka  2  UU  PPP  maupun  teori peraturan  perundang-undangan  bahwa  ciri  utama  dari  peraturan  perundang- undangan  adalah  berisi  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum.  Jadi, sepanjang  terpenuhi  kriteria  tersebut  maka  suatu  peraturan  termasuk  jenis
peraturan  perundang-undangan.  Menetapkan  jenis  peraturan  perundang- undangan dengan terperinci sulit karena tidak akan pernah tuntas.
Problematik  hierarki  peraturan  perundang-undangan  muncul  dari penetapan jenis peraturan perundang-undangan dengan pola terperinci tersebut. Problematik itu adalah kesulitan untuk menentukan hierakinya karena satu jenis peraturan perundang-undangan dapat memerintahkan diatur lebih lanjut dengan jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  sama  (UU  memerintahkan  UU)  atau jenis peraturan perundang-undangan yang ada hierarkinya tetapi memiliki induk peraturan  perundang-undangan  yang  sama  (PP,  Perpres,  Permen  atau  Perda berinduk pada UU atau Perpres dan Perda berinduk pada PP).
Penataan  problematik  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan dengan  mengubah  pola  terperinci  penentuan  jenis  peraturan  perundang- undangan menjadi pola kelompok peraturan perundang-undangan tanpa merinci secara  detail  jenis  peraturan  perundang-undangannya.  Kelompok  peraturan perundang-undangan  itu  sekaligus  merupakan  hierakinya  dan  untuk  kelompok aturan  sejenis  hierarkinya  dilihat  dari  kedudukan  badan  atau  pejabat  yang membuat aturan.
Pengaturan jenis peraturan peraturan perundang-undangan yang sekaligus menentukan kedudukan hierarkinya tersebut adalah sebagai berikut:
1. UUDN RI Tahun 1945 dan Tap. MPR yang merupakan produk hukumnya MPR sebagai badan pembentuk undang-undang dasar ( Grond Wetgever ).
2. UU  yang  merupakan  produk  legislasi  (DPR  dan  Presiden).  Pada  bagian  ini dapat  dipecah menjadi  dua  antara  UU  yang  diperintah  UUDN  RI  Tahun  1945 dengan hierarki yang lebih tinggi dibandingkan UU bukan hasil perintah UUDN RI  Tahun  1945  (sebagaimana  pola  di  Prancis  dan  Belanda).    Hal  ini  untuk mengatasi  kesulitan  menempatkan  hierarki  UU  yang  pembuatannya  karena diperintahkan oleh UU lainnya.
3. Peraturan  perundang-undangan  di  luar  UU  yang  dibuat  oleh  badan  atau pejabat  pemerintahan  pada  pemerintah  pusat.  Pada  kelompok  peraturan perundang-undangan  ini  tidak perlu  ditentukan  secara  detail  jenis  peraturan perundang-undangannya tetapi meliputi semua semua peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan tingkat daerah. Untuk mengukur hierarki peraturan perundang-undangan pada kelompok ini dilihat  dari  kedudukan  badan  atau  pejabat  pemerintahan  yang  membuatnya (misalnya  peraturan  yang  dibuat  Presiden  lebih  tinggi  dibandingkan  yang dibuat Menteri dan seterusnya).
4. Peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  badan  atau  pejabat pemerintahan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan pada kelompok ini dengan sendirinya memiliki hierarki yang lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan pada pemerintah pusat.
Pengaturan  jenis  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  selain memudahkan  menentukan  hierarkinya  juga  menentukan  kewenangan pengujiannya. UU menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi sementara peraturan  perundang-undangan  di  bawahnya  menjadi  kewenangan  Mahkamah Agung.  Hal  ini  untuk  mengatasi  perdebatan  pengujian  Perppu  (berdasarkan  UU PPP  hierarkinya  sama  dengan  UU)  apakah  menjadi  kewenangan  Mahkamah Konstusi atau bukan. Selain itu, penentuan jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan  kelompok  peraturan  perundang-undangannya  juga  tidak  akan menimbulkan pertentangan dengan karakteristik peraturan perundang-undangan yaitu bersifat umum dan abstrak.

## Daftar Pustaka
Buku:
A’an  Efendi,  dan  Freddy  Poernomo,  Hukum  Administrasi,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2017.
Andrew  Altman,  Arguing  about  Law:  An  Introduction  to  Legal  Philosophy, Wadsworth Publishing Company, Belmont , Tanpa Tahun.
Bagir  Manan,    Fungsi  dan  Materi  Peraturan  Perundang-undangan,  dalam  Bagir Manan  dan  Kuntana  Magnar,  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.
____________,  Macam-macam  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Keputusan Pemerintah R.I. antara Tahun 1945-1949, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar.  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Edisi  Revisi. Alumni, Bandung, 1997.
___________,  Dasar-dasar  Konstitusional  Peraturan  Perundang-undangan,  dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.
Deutscher  Bundestag,  Basic  Law  for  the  Federal  Republic  of  Germany.  Translation Revised by Professor Christian Tomuschat and Professor Donald P. Kommers in Cooperation with the Language Service of the German Bundestagh, 2010.
Edward C Page, Governing by Numbers Delegated Legislation and Everyday Policy- Making, Hart Publishing, Oxford-Portland 2001.
Erika de Wet,  Holger Hestermeyer dan Rüdiger Wolfrum, The Implementation of International  Law  in  Germany  and  South  Africa,  Pretoria  University  Law Press, Pretoria, 2015.
P.M.  Bakshi,    Legal  Research  and  Law  Reform,  2nd,  dalam  SK  Verma  and  M  Afzal Wani  (eds),  Legal  Research  and  Methodology,  New  Delhi,  Indian  Law Institute, New Delhi , 2001.
Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes, Effective Legal Research, 4th Edition, LexisNexis Butterworths, Australia, 2000.
Indroharto,  Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Buku  I  Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014.
Hans  Kelsen,  General  Theory  of  Law  and  State,  Translated  by  Anders  Wedberg. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, Massachusetts, 1949.
___________, Introduction to the Problems of Legal Theory, A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre of Pure Theory of Law translated by Bonnie Litschewki Paulson and Stanley L. Pauson, Clarendon Press, Oxford, 1992.
____________,Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German  Edition  by  Max  Knight,  The  Lawbook  Exchange,  Ltd,  Clark,  New Jersey, 2005.
I.C. van der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Alih Bahasa  Linus  Doludjawa,  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-undangan  Dasar-dasar  dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Martin  H.  Manser,  Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary,  New  Edition,  Oxford University Press, Oxford, 1991 .
Michael  Clegg,  et.al,  The  Hierarchy  of  Laws  Understanding  and  Implementing  the Legal  Frameworks  that  Govern  Elections.  International  Foundation  for Electoral Systems, Arlington, VA, 2011.
Morris  L.  Cohen,  dan  Kent  C.  Olson,  Legal  Research,  West  Publishing  Co,  St.  Paul Minn, 1992.
Netherlands  Institute  for  Multiparty  Democracy  and  Intituut  voor  Publiek  en Politiek,  The  Dutch  Political  System  in  a  Nutshell,  Instituut  voor  Publiek  an Politiek, The Hague/Amterdam, 2008 .
Peter  Mahmud  Marzuki,  Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum,  Prenada  Media, Jakarta, 2005.
P.M.  Bakshi,    Legal  Research  and  Law  Reform,  2nd,  dalam  SK  Verma  and  M  Afzal Wani  (eds),  Legal  Research  and  Methodology,  New  Delhi,  Indian  Law Institute, New Delhi , 2001.
Raymond  Youngs,  English,  French  &  German  Comparative  Law,  Third  Edition,
Routledge, London and New York, 2014.
Tim  Redaksi  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
Tim  Redaksi  Tesaurus  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Tesaurus  Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Nasional, Jakarta, 2008.

## Disertasi:
Hamid  S.  Attamimi,  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

## Jurnal/Makalah:
Jeroen Kiewiet, “The Individual Case and the General Rule” dspace.library.uu.nl: 101- 119, 2015.
O Rachuonyo, “Kelsen’s Grundnorm in Modern Constitution-Making: The Kenya Case. Law and Politics in Africa”, Asia and Latin America 20: 416-430, 1987.
Philipus M. Hadjon, Analisis Terhadap UU No.10 th. 2004 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN.  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga.
Martti  Koskenniemi,  “Hierarchy  in  International  Law:  A  Sketch”,  EJIL  8:  566-686,
1998.
Netherlands Council of State. 2013. Notes sur la hiérarchie des normes–Notes on the hierarchy  of  norms.  Séminaire  ACA  Europe  du  18  décembre  2013  –  ACA Europe Séminaire-December 18 .
Safri  Nugraha,  “Beberapa  Materi  Muatan  UU.  No.10  Tahun  2004  yang  Perlu dilakukan  Perubahan”,  Makalah  Disampaikan  pada  Sosialisasi  Naskah Akademik  RUU  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.10  Tahun  2004, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 16 November, 2009.
Stanley  L.  Paulson,  “How  Merkl’s  Stufenbaulehre  Informs  Kelsen’s  Concept  of Law”, Revus 21: 29-45, 2013.
Suzanne E. Rowe, “Legal Research, Legal Writing, and Legal Analysis: Putting Law School into Practice”, 29 Stetson Law Review 1193: 1-19, 2000
Terry  Hutchinson,  “The Doctrinal  Method:  Incorporating Interdisciplinary  Methods in Reforming the Law”, Erasmus Law Review 3: 130-138, 2015.
____________________,  “Developing  Legal  Research  Skills:  Expanding  the  Paradigm”, Melbourne University Law Review 32: 1065-1095, 2008.
Internet:
Oswald  Jansen  and  George  Middeldorp,  “Researching  Dutch  Law”,  Global  Lex  (Mei 2015).  www.nyulaglobal.org/globalex/Netherlands.html, diakses  1  Agustus 2018.
Stephane  Cottin  and  Jerome  Rabenou,  “Researching  French  Law”,  Global  Lex  (Mei 2015), www.nyulaglobal.org/globalex/France.html, diakses 1 Agustus 2018. www.collinsdictionary.com, diakses 1 Agustus 2018 . www.dutchcvillaw.com/content/legalsystem011.htm, diakses 1 Agustus 2018 . https://www.loc.gov/law, diakses 1 Agustus 2018 .