## PENGEMBANGAN APPROPRIATE TECHNOLOGY SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA SECARA MANDIRI

## Fahmy Radhi
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta fahmy-radhi@ugm.ac.id

## Abstract
This  paper  discusses  high  technology  development  failures  in  Indonesiabased  on literature  reviews.  The  paper  describes  that  the  high  technology  development  pitfalls have made the technologies become inappropriate technology for Indonesia since they do not reflect the need and resources of the country. This paper also analyzes that there are several  variables  that  Indonesia  has  not  been  successfully  exporting  products  based  on technology  development  as  competitive  advantages.  Finally,  this  paper  proposes appropriate technology to support economic development based local resources and level of technology capabilities of a country.
Keywords  : high  technology,  government  policies,  economic  development,  local resources, appropriate technology.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  kegagalan  perkembangan  teknologi  tinggi  di  Indonesia  melalui penelusuran  pustaka.    Studi  ini  memperlihatkan  bahwa  kegagalan  perkembangan teknologi  (tingkat)  tinggi  menjadikan  teknologi  tersebut  tidak  sesuai  bagi  Indonesia karena  tidak  mencerminkan  kebutuhan  dan  sumber  daya  negeri  ini.    Tulisan  ini  juga menganalisis beberapa variabel yang menyebabkan Indonesia tidak berhasil mengekspor produk  hasil  teknologi  tinggi  dan  gagal  menjadikannya  sebagai  keunggulan  kompetitif Akhirnya,  studi  ini  mengajukan  usulan  teknologi  yang  sesuai  yang  mendukung perkembangan  ekonomi  berbasis  sumber  daya  lokal  dan  sesuai  dengan  tingkat kapabilitas teknologi negeri ini.
Kata  Kunci  : teknologi  tinggi,  kebijakan  pemerintah,  perkembangan  ekonomi  sumber daya local, teknologi tepat-suai.

## PENDAHULUAN
Beberapa  penelitian  empiris  mem- buktikan bahwa pengembangan teknologi telah  memberikan  kontribusi  secara signifikan  terahadap  industrialisasi  yang memicu  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu negara.  Para  peneliti  sepakat  bahwa pengembangan  tektonologi  pada  level makro  mendorong  pembangunan  eko- nomi  dan  memberikan  kontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi.  Pada  era  global
diprediksikan  bahwa  kemajuan  teknologi akan memberikan kontribusi lebih dari 65 persen  dalam  pembangunan  ekonomi dunia (Subranian, 1997).
Pada  level  mikro,  kemajuan  tek- nologi  memainkan  peran  yang  sangat berarti  dalam  perubahan  struktur  industri dan  persaingan  global.    Menurut  Sharif (1994),  untuk  dapat  memenangkan  per- saingan  di  pasar  global,  setiap  bisnis dituntut untuk mengelola teknologi dalam menciptakan  keunggulan  bersaing  ( com-
petitive  advatages). Kesuksesan  bisnis dalam  memenangkan  persaingan  sangat ditentukan  oleh  penciptaan compettive advatages yang  berbasis  pada  pengem- bangan  teknologi.  Pengembangan  tek- nologi  tersebut  dibutuhkan  pada  setiap proses  transformasi  dari  sejumlah  input untuk  menghasilkan  output  yang  dapat memberikan  nilai  tambah  ( added  value) pada  setiap  tahapan  proses  transformasi (Soehoed, 1998)
Dengan  demikian,  pengembangan teknologi  sangat  dibutuhkan,  baik  untuk mendorong  pembangunan  ekonomi  bagi suatu negara, maupun untuk menciptakan keunggulan  bersaing  bagi  entitas  bisnis. Oleh  karena  itu,  setiap  negara  dan  bisnis dituntut  untuk  senantiasa  mengembang- kan  teknologi  secara  berkelanjutan  yang merupakan  kebutuhan  yang  tidak  terela- kan pada era global (Radhi, 2005).
Dalam  pengembangan  teknologi, setiap negara dan bisnis dihadapkan pada dua  pilihan.  Pertama  mengembangkan teknologi  melalui  proses invention  and innovation .  Kedua,  mengembangkan  tek- nologi  melalui  proses  alih  teknologi. Hampir tidak ada suatu negara dan bisnis yang  mampu  memenuhi  semua  jenis teknologi yang dibutuhkan. Dalam meng- hadapi kondisi tersebut, suatu negara atau bisnis  dapat  menerapkan  strategi  tek- nologi  yang  disebut make-some-and-buy- some  strategy .    Penerapan  startegi make- some dilakukan  dengan  pengembangan teknologi  baru  melalui  R&D,  sedangkan strategi buy-some diterapkan  melalui proses alih teknologi (Ramanathan, 1994).
Selain  itu,  suatu  negara  atau  bisnis juga  dituntut  untuk  menentukan  pilihan secara  pragmatis  berkaitan  dengan  jenis dan  level  teknologi  yang  harus  dikem- bangkan  agar  memenuhi  kriteria appro- priate  technology .  Pilihan appropriate technology harus  didasarkan  atas  bebe- rapa  faktor  yang  mendukung,  di  anta- ranya:  kebutuhan  teknologi  yang  sesuai dengan  pengembangan  industri,  keterse-
diaan technology  infrastructure ,  keterse- diaan SDM yang mempunyai kemampuan teknologi ( technological capabilities) dan faktor-faktor  lingkungan  yang  mendu- kung (Ramanathan, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Teknologi di Indonesia
Selama  ini,  pemerintah  Indonesia cenderung  menerapkan trial  and  error dalam  pengembangan  teknologi  yang dibutuhkan.  Hasilnya,  teknologi  yang dikembangkan  lebih  banyak error -nya, sehingga  teknologi  yang  dikembangkan tidak  memenuhi  kriteria appropriate technology .    Pilihan  pemerintah  Orde Baru  dalam  mengembangkan  teknologi tinggi  ( high-tech) di  bidang  industri pesawat  terbang  dengan  mendirikan  PT Dirgantara  (PT  DI)  d/h  IPTN  dan  di bidang  industri  otomotif  dengan  Proyek Mobnas  merupakan  contoh unappro- priate  technology yang  pernah  dikem- bangkan  di  Indonesia  (Aswicahyono,  et. al., 2000).
Sejak  berdirinya PT DI sudah men- jadi  sasaran  berbagai  kritik,    baik  kritik dari  dalam  maupun  dari  luar  negeri. Kritik  tersebut  berkaitan  dengan  kepu- tusan  dalam  pemilihan  jenis  teknologi tinggi dan padat modal yang dinilai tidak cocok  bagi  kondisi  Indonesia,  serta pengelolaan perusahaan yang dinilai tidak efisien  dan  tidak  transparan.  Bahkan beberapa  pengritik  menyamakan  PT  DI dengan  Proyek  Mercu  Suar  pada  masa Orde  Lama.  Meskipun  selalu  menuai berbagai  krtik  tanpa  henti,  PT  DI,  di bawah  kendali  BJ  Habibie,  tetap  mene- ruskan program pengembangan teknologi di bidang kedirgantaraan (Radhi, 1997).
Melalui  kerjasama  dengan  CASA, PT  DI  berhasil  memproduksi  CN-235, yang  sudah  mendapat  sertifikat  laik terbang. Meskipun PT DI sudah berusaha memasarkan CN-235, baik di pasar dalam negeri  maupun  luar  negeri,  namun  hasil penjualannya  masih  di  bawah  target.
Investasi  besar-besaran  yang  dilakukan PT  DI  di  bidang  sumber  daya  manusia (SDM)  dan  adanya  akumulasi  pengem- bangan  kemampuan  teknologi  ( technolo- gical capability ) telah menghantarkan  PT DI mampu memproduksi pesawat N-250, yang sepenuhnya didesign dan diproduksi oleh putra-putri Indonesia. Namun sayang PT  DI  tidak  memiliki  kecukupan  dana untuk  membiayai  sertifikasi  laik  terbang yang  dipersyaratkan  sebelum  N-250 diproduksi  secara  komersial.  Aki-batnya, PT DI tidak dapat memasarkan produk N- 250 hingga sekarang (Radhi, 1997).
Meskipun  produk  unggulan  N-250 belum  berhasil  memasuki  produksi  ko- mersial, PT DI tetap melanjutkan tahapan pengembangan  produk  baru  dengan melakukan  investasi  besar-besaran  di bidang  R&D  untuk  memproduksi  N- 2130.  Pesawat  jet  berteknologi  canggih ini ditargetkan memasuki produksi komersial  pada  tahun  2005.  Dengan memproduksi  N-2130,  yang  akan  dila- kukan  sendiri  oleh  putra-putri  Indonesia, PT  DI    diharapkan  telah  merampungkan proses  alih  teknologi  dan  program pengembangan teknologi di bidang indus- tri  pesawat  terbang  secara  tuntas.  Karena kesulitan  finansial,  PT  DI  terpaksa menghentikan  Proyek  N-2130  sebelum berrampungkan prototipenya. (Radhi, 1997). Kendati  pabrik  pesawat  terbang berhasil  dalam  melakukan  transfer  tek- nologi  hingga  mampu  menghasilkan pesawat  N250  secara  mandiri,  namun secara  komersial  prestasi  PT  DI  masih belum  berhasil.  Seiring  dengan  menyu- rutnya  kekuasaan  BJ  Habibie,  maka menyurut  pula  perkembangan  PT  DI hingga  sekarang  kondisinya  teramat sangat  mengenaskan.  Selama  1998-2002, misalnya,    pabrik  pesawat  terbang  ter- sebut  telah  menderita  kerugian  sebesar Rp.  7,25  triliun  hingga  terancam  gulung tikar  yang  puncaknya  ditandai  dengan dirumahkannya  9.800  karyawan.  Selain itu,  sebagian  besar  SDM  lulusan  luar-
negeri  yang  memiliki technological capability tinggi, terpaksa harus   bekerja di  berbagai  perusahaan  pesawat  terbang di luar negeri (Radhi, 2008).
Kegagalan  serupa  juga  terjadi  pada saat  Pemerintah  Orde  Baru  bermaksud mengembangkan teknologi otomotif dengan membangunan  pabrik  Mobil  Nasional (Mobnas) yang dikendalikan oleh Tommy Soeharto  dengan  mendirikan  PT  Timor. Melalui  kerjasama  dengan  KIA  Korea Selatan,  PT  Timor  mengim-por  Mobil KIA  dalam  kondisi Completely  Build  Up (CBU),  kemudian  memberikan  merk Timor  yang  di  pasarkan  di  pasar  dalam negeri  (Radnor,  1997)  Rencana-nya, transfer tekonologi dari KIA ke PT Timor akan  dilaksanakan  secara  bertahap  dalam kurun  waktu  lima  tahun.  Belum  sempat transfer  teknologi  tersebut  dilakukan, Proyek  Mobnas  mendapat  perlawanan dari berbagai negara dengan mengadukan ke  forum  World  Trade  Organization (WTO)  karena  dinilai  ada  unsur  diskri- minasi  dalam  pengenaan  bea-masuk. Setelah vonis dijatuhkan oleh WTO yang melarang  proyek  Mobnas  di  Indonesia, pembangunan  pabrik  PT  Timor  terbeng- kalai, sementara proses transfer teknologi tidak pernah terlaksana (Chalmers 1998).

## Ekspor Komoditas Eksplotasi
Kegagalan  PT  DI  dan  PT  Timor tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa  pengembangan high  technology bukanlah appropriate  technilogy bagi Indonesia.  Selain  kegagalan  pengem- bangan  teknologi  pada  kedua  industri tersebut,  pemerintah  Indonesia  tidak pernah  secara  serius  dan  terus  menerus untuk  mengembangkan  teknologi  yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria appropriate technology . Indikasinya, hampir semua komoditi ekspor Indonesia tidak  berbasis  pada  teknologi,  melainkan berbasis  pada  eksploitasi.  Di  tengah membanjirnya  komoditi  impor  yang  ber- basis  pada  teknologi  di  pasar  Indonesia, semua  produk  ekspor  Indonesia  masih
berbasis pada komoditi eksploitasi (Radhi, 2008)
Kemampuan Indonesia untuk meng- ekspor tekstil salah satunya ditopang oleh eksploitasi  terhadap  buruh  yang  mene- tapkan  upah  minimum  regional  (UMR) relatif lebih rendah dibanding upah buruh di  negara  lain.  Hal  yang  sama  terjadi dalam mengekspor playwood yang dilakukan  dengan  mengeksploitasi  secara besar-besaran  terhadap  hasil  hutan.  Yang paling  ironis  adalah  kemampuan  Indo- nesia  untuk  mengeskpor  tenaga  kerja indonesia  (TKI)  ke  berbagai  negara  yang dilakukan  dengan  mengeksploitasi  pen- duduk  miskin  yang  tidak  punya  pilihan bekerja di bidang lain. (Radhi, 2008)
Memang  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  ekspor  komoditi  ekspolitasi  ter- sebut telah memberikan nilai tambah dan aliran  devisa  bagi  Indonesia.  Namun, nilai tambah komoditi berbasis ekspolitasi jauh    lebih  kecil  dibanding  nilai  tambah komoditi  berbasis  teknologi.  Selain  itu, kemampuan  bersaing  komoditi  ekspor berbasis  eksploitasi  tidak  dapat  diperta- hankan  dalam  jangka  panjang,  karena komoditi terebut tidak dapat diperbaharui ( unrenewable) dan sangat rentan ( fragile) terhadap  berbagai  perubahan  (Radhi, 2008).
Volume  ekspor  tekstil  Indonesia  di pasar  USA  menurun  drastis  pada  saat China dan Vietnam mengekspor tekstil di pasar  yang  sama  dengan  harga  lebih murah,  lantaran  Cina  dan  Vietnam  dapat menetapkan  upah  buruh  lebih  rendah daripada  upah  buruh  di  Indonesia.  Penu- runan  volume  ekspor  produk  playwood juga  akan  terjadi  pada  saat  hasil  hutan Indonesia  sudah  habis  sehingga  tidak dapat  dieksplotasi  lagi  untuk  meng- hasilkan produk ekspor. Sementara ekspor  TKI,  yang  sebagian  besar  terdiri dari  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  yang berprofesi  sebagai  pembatu  rumah  tang- ga,  menimbulkan  berbagai  permasalahan serius  lainnya,  seperti  perlakuan  semena-
mena,  penganiayaan  dan  pemerkosaan terhadap TKW (Radhi, 2008)
Paling  tidak  ada  tiga  variabel  yang menyebabkan  Indonesia  hingga  sekarang masih  belum  mampu  mengekspor  komo- diti  berbasis  teknologi  sehingga  terpaksa masih harus mengekspor komoditi berbasis eksploitasi sebagai produk andalan. (Radhi, 2008)
Pertama ,  pada  level  makro  tidak adanya  keterkaitan  antara  kebijakan ekonomi  dengan  kebijakan  teknologi.
Salah  satunya  terjadi  pada  kebijakan penanaman  Modal  Asing  (PMA)  yang tidak pernah diintegrasikan dengan kebijakan  teknologi.  Sejak  diberlakukan- nya UU PMA 1967 pada awal pemerintahan Orde Baru hingga sekarang tidak  pernah  sekalipun  dipersyaratkan bagi investor asing untuk melakukan alih teknologi  dalam  menanamkan  modal  di Indonesia.  Padahal,  negara  lain  seperti Singapura secara tegas mensyaratkan bagi setiap  investor  asing  untuk  melakukan proses  alih  teknologi  secara  bertahap dalam  menetapkan  kebijakan  PMA. Dampaknya, kemampuan teknologi ( technological  capability )  tenaga  kerja Indonesia  di  berbagai  sektor  indistri masih  sangat  rendah.  Industri  otomotif misalnya,  meskipun  Indonesia  sudah memasuki indusri otomotif sejak 50 tahun yang  lalu,  namun  kemampuan  teknologi tenaga  kerjanya  masih  masih  terbatas pada penguasaan teknologi perakitan saja, sedang  teknologi  design  dan  pengem- bangan  produk  baru  belum  pernah dikuasai.
Kedua , tidak adanya komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi ( technological infrastructure) yang  mutlak  dibutuhkan bagi  pengembangan  komoditi  berbasis teknologi. Salah satu indikatornya adalah rendahnya  pengeluaran  APBN  untuk membiayai  kedua  komponen  teknologi infrastuktur,  yakni  R&D  dan  pendidikan. Selama  lima  tahun  terkahir  ini,  alokasi pengeluaran  untuk  R&D  rata-rata  per
tahun  hanya  sebesar  0,02  persen  dari
GNP. Bandingkan dengan alokasi pengeluaran untuk R&D di Singapore dan
Malyasia  rata-rata  per  tahun  mencapai sebesar  1,1  persen  dan  0.4  persen  dari GNP.  Kencederungan  yang  sama  terjadi ada pengeluaran untuk sektor pendidikan. Dalam  waktu  yang  sama,  pengeluaran pemerintah Indonesia untuk sektor pendidikan  rata-rata  per  tahun  hanya sebesar 1.9 persen dari GNP, bandingkan dengan  pengeluaran  pemerintah  Singa- pore  dan  Malaysia  yang  mencapai  rata- rata  pertahun  sebesar  5,2  persen  dan  5,8 persen dari GNP.
Ketiga tidak  adanya  keterkaitan sama-sekali antara infrastruktur teknologi yang  dikembangkan  oleh  pemerintah dengan kebutuhan industri. Berbagai hasil riset,  yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga R&D  bentukkan  pemerintah  maupun yang  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan tinggi,  sebagian  besar  bukan  merupakan kebutuhan  bagi  industri.  Oleh  karena  itu, sebagian  besar  hasil  riset  tersebut  tidak dapat  dimanfatkan  sama  sekali  oleh industri  dalam  menghasilkan  komoditi berbasis teknologi. Demikian pula dengan hasil  lulusan  pendidikan  tinggi  yang cenderung  tidak  membekali  dengan  ber- bagai  ketrampilan  yang  dibutuhkan  oleh industri. Selain itu, pemerintah juga tidak memberikan  stimulus  dan  dukungan  bagi industri  untuk  mengembangkan techno- logy  center, yang  melibatkan  unsur pemerintah, industri dan perguruan tinggi, sebagai  ajang  untuk  pengembangan inovasi  guna  mengahasilkan  produk berbasis  teknologi.  Malaysia  sejak  bebe- rapa  tahun  yang  lalu  sudah  mengem- bangkan technology  center yang  dikenal dengan  “lembah  silicon”  untuk  mendu- kung  kebutuhan  industri  dalam  mela- kukan  inovasi,  sehingga  pengembangan lembah  silicon  tersebut  memberikan kontribusi  significant  dalam  mengubah Malaysia dari negara pengeskpor komoditi  eksploitasi  (timah  dan  karet)
menjadi  negara  pegekspor  komoditi berbasis teknologi.
Pengembangan Appropriate Technology

## di Indonesia
Bangsa  Indonesia  mau-tidak-mau, suka-tidak-suka,  siap-tidak-siap,  harus menghadapi persaingan global yang tidak mungkin  bisa  dihindari  lagi.  Padahal bangsa  yang  sudah  merdeka  lebih setengah  abad  ini  tampaknya  belum  siap sama  sekali  dalam  menghadapi  per- saingan  global.  Ketidak-siapan  dalam menghadapi  persaingan  global  dapat dilihat dari beberapa indikasi. Di antaranya, industri manufaktur Indonesia, seperti  industri  otomotif  dan  elektronik, maupun  industri  jasa  tampaknya  hanya mampu  “berlaga”  di  kandang  sendiri. Itupun  karena  masih  ada  unsur  proteksi dari  pemerintah  bagi  industri  tersebut. Sementara,  industri  tekstil,  yang  selama ini  menjadi  primadona  ekspor  Indonesia, sudah  menyurut  pamornya  dan  diper- kirakan  tidak  akan  mampu  lagi  bersaing dalam  menghadapi  pesaing  dari  China, India  bahkan  dari  Vietnam  sekalipun  di pasar  global.  (Aswicahyono,  et.  Al, 2000).
Memang,  Indonesia  masih  bisa mengekspor  TKI  dalam  jumlah  besar, tetapi hampir semua TKI yang dikirim ke luar  negeri  adalah  TKI  yang  tidak terampil  ( unskill  labor ),    seperti  pem- bantu rumah tangga dan kuli perkebunan. Sumber  daya  alam  (SDA)  Indonesia, seperti  hutan,  boleh  dikatakan  masih berlimpah.  Namun,  kalau  hutan  tersebut diekspolitasi  secara  besar-besaran,  baik secara  legal  maupun  illegal,  dan  terbakar hampir  setiap  tahunnya,  tentunya  pada saatnya akan punah juga (Radhi, 2008)
Selain  berlimpahnya  SDA,  sesung- guhnya  Indonesia  juga  dianugrahi  oleh Tuhan  berupa  kondisi  alam  dan  iklim yang memungkinkan tumbuh-dan- berkembangnya  berbagai  jenis  buah- buahan.  Ada  Durian,  Pisang,  Rambutan, Mangga, Salak, Duku, Kelengkeng, Apel,
Pepaya,  Jeruk  dan  lainnya  yang  tumbuh secara  subur  di  hampir  seluruh  wilayah Indonesia. Buah-buahan tersebut seharus- nya menjadi potensi besar untuk menciptakan  keunggulan  bersaing  bagi
Indonesia. Ironisnya, berbagai jenis buah- buahan itu tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi persaingan buah-buahan impor di pasar domestik, apalagi di pasar global. Durian dan Klengkeng lokal kalah besaing  dengan  Kelengkeng  dan  Durian Bangkok.  Apel  Malang  hampir  punah gara-gara tidak bisa bersaing dengan apel Australia dan Amerika.
Dalam  kondisi  persaingan  global yang  semakin  ketat,  penciptaan  keung- gulan bersaing untuk suatu industri hanya dapat  dilakukan  dengan  upaya  pengem- bangan  teknologi  ( technology  develop- ment) atau  paling  tidak  memberikan setuhan  teknlogi  ( technology  touch) terhadap  industri  tersebut  secra  mandiri. Pertanyaannya,  industri  apa  yang  musti diprioritaskan  untuk  dikembangkan  di Indonesia  dalam  menciptakan  keuang- gulan  bersaing  di  pasar  global?.  Kalau Indonesia memprioritaskan mengembang- kan  industri  manufaktur,  seperti  industri otomotif  dan  elektronik  serta  industri tekstil,  kemungkinannya  tidak  akan mampu  mengejar  ketertinggalan  yang sudah  dicapai  lebih  dulu  oleh  negara- negara  lain,  sehingga  sangat  berat  bagi Indonesia  untuk  bisa  bersaing  di  pasar global (Radhi, 2008)
Salah  satu  industri  yang  masih mungkin  dikembangkan  dalam  pencip- taan  keunggulan  bersaing  di  pasar  global adalah  agroindustri.  Pertimbangan per- tama tidak  banyak  negara  lain  yang  bisa mengembangkan agroindustri karena adanya kendala alam dan iklim yang tidak memungkinkan,  sehingga  persaingan  di pasar  global  bagi  agroindustri  tidak begitu  ketat.  Sementara  bagi  Indonesia, kondisi  alam  dan  iklim  yang  ada  sangat memungkinkan secara lebih leluasa untuk mengembangkan agroindustri.
Kedua , sentuhan teknologi ( techno- logy  touch) yang  dibutuhkan  untuk pengembangan  agroindustri  tidak  teralu mahal  dan  tidak  begitu  rumit  dibanding pengembangan  teknologi  pada  industri manufatur.
Ketiga ,  pengembangan  agroindustri yang cenderung padat tenaga kerja ( labor intensive) dan  melibatkan  banyak  pihak, seperti  petani  dan  usaha  kecil.  Pengem- bangan  agroindustri  ini  harus linked dengan  pembangunan  industri  pengo- lahan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah dari  komoditi  yang  dihasilkan.  Misalnya, membangun  industri  pengalengan  buah- buahan,  industri  pengolahan kelapa sawit beserta  komoditi  turunannya.  Selain  itu, pengembangan  agroindustri  beserta  in- dustri  pengolahannya  harus  berorietasi ekspor  ke  pasar  global,  sehingga  menun- tut adanya jaminan kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar global.
Mengacu pada karakteristik appro- priate  technology yang  berkaitan  dengan teknologi  yang  dibutuhkan,  dan techno- logical  capability yang  tersedia,  serta kondisi  alam,  iklim  dan  lingkungan  yang ada  di  Indonesia,  barangkali  pengem- bangan  agroindustri  beserta  industri pengolahan  yang  berbasis  pada  teknologi merupakan appropriate  technology bagi bangsa  Indonesia.  Keberhasilan  dalam pengembangan appropriate  technology tersebut  akan  mendorong  pembangunan ekonomi  secara  mandiri  dan    akan memberikan  kontribusi  dalam  mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Radhi, 2005)

## KESIMPULAN
Salah  satu  variabel  yang  menen- tukan keberhasilan pembanganan di suatu negara  adalah  pengembangan  teknologi. Sejak Pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah  melakukan  upaya  pengembangan teknologi,  dengan  memberikan  prioritas pada  pengembangan  teknologi  tinggi ( high  technology). Penerapan  pengem-
bangan  teknologi  dilakukan  di  bidang industri  pesawat  terbang  dengan  men- dirikan  PT  Dirgantara  Indonesia  dan  di bidang  industri  otomotif  dengan  Proyek Mobnas.
Penerapan  teknologi  tinggi  tersebut termasuk kategori unappropriate techno- logy yang  pernah  dikembangkan  di Indonesia,  yang  ditandai  adanya  kega- galan  usaha  PT  DI  dan  Proyek  Mobnas. Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penyebab  kegagalan  pengembangan  tek- nologi  di  Indonesia,  di  antaranya: kemampuan teknologi ( technological capability )  yang  masih  rendah,  tidak didukung  oleh  infrastruktur  teknologi, dan  kapasitas  R&D  kurang  memadai. Selain  itu,  beberapa  kebijakan  pem- bangunan  ekonomi  tidak  selaras  dan kurang  mendukung  pengembangan  tek- nologi di Indonesia
Agar  pengembangan  teknologi  di Indonesia  masuk  kategori appropriate technology ,  maka  prioritas  pengem- bangan  teknologi  harus  disesuaikan dengan  kondisi  di  Indonesia,  tertutama tingkat  kemampuan teknologi. Salah satu teknologi  yang appripriate untuk  dikem- bangan  di  Indonesia  adalah  teknologi agroindustri. Pengembangan teknologi ini selain  tidak  menuntut  kemampuan  tek- nologi  tinggi,  juga  didukung  keter- sediaan  sumberdaya  alam  yang  cukup berlimpah.
Untuk mencapai keberhasilan pengembangan  tekonologi  agroindustri dibutuhkan  adanya  komitmen  dari  ber- bagai pihak, utamanya pemerintah, pelaku  industri  dan  perguruan  tinggi, yang  secara  sinergis  melakukan  pengem- bangan appropriate technology di bidang agroindsutri tersebut secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswicahyono, Basri, Hill, H. 2000. “How Not  to  Industrialize?  Indonesia's Automotive  Industry”. Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies ,  Vol.
36, No. 1, pp. 209-241.
Chalmers,  I.  1998.  “Tommy’s  toys trashed”. Inside Indonesia 56
(October-December),
http://www.insideindonesia.or/edit/5 6/chalm.htm, 10/03/01.
Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat:  Antara  Komitmen  dan Jargon. Penerbit Republika, Jakarta Radhi,  Fahmy.  2005.  “Industry  Policy and  Technology  Transfer:  Review and  Analysis  of  the  Indonesian Automotive  Industry  during  New Order  Era”. Jurnal  Akutansi  dan Manajemen,
STIE YKPN, Jogyakarta, Vol.  XVI,  Nomor  2, hal.
107-120.
Radhi,  Fahmy.  2002.  “Cross-Border Technology Transfer”. Proceeding of Doing  Business  Across  Borders Conference, the University of Newcastle, Australia 2002 Radhi,  Fahmy.  1997.  “Technological Consideration  in  Strategic  Planning: a Case Study of an Indonesia Aircraft Company”. Business  and  Economic Analysis  Journal ,  No.  6,  Vol.  II,  pp.
95-107
Radnor,  D.P.  1997.  “Indonesia's  car policy is a family affair”. Automotive Industry, Vol.  177,  No.  8,  August, pp. 37-42.
Ramanathan,  K.  1994.  “An  Integrated Approach for the Choice of Appropriate  Technology”. Science and  Public  Policy, Vol.  21,  No.  4, pp. 221-232.
Sharif,  N.  1994.  “Integrating  Business and Technology Strategies in Developing Countries”. Technological Forecasting and Social Change , Vol. 45, pp. 151-167.
Soehoed,  AR.  1998.  “Reflections  on Industrialisation and Industrial Policy
in  Indonesia”. Bulletin of  Indonesian Economic Studies 24 (2): 43-57.
Subranian,  S.K.  1997.  “Technology, Productivity, and organization”. Technological Forecasting and Social  Change, Vol.  31,  No.  4,  pp. 359-371.