## HUBUNGAN ANTARA NILAI YANG DIMILIKI STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKOWISATA PADA TAMAN NASIONAL DI INDONESIA

## Oleh : BHAYU RHAMA

## Abstrak
Taman  Nasional  adalah  sebuah  area  yang  diciptakan  atau  digunakan  untuk  melestarikan lingkungan  alami  pada  sebuah  pembangunan  yang  sedang  berjalan    di  sekitarnya.  Untuk mendukung  keberhasilannya  maka  sejumlah  isu  manajerial  yang  muncul  dalam  pengelolaan taman nasional harus dikelola dengan baik. Model manajemen yang tepat untuk pengelolaan Taman Nasional adalah partisipatif dengan konsep ekowisata karena prinsip-prinsip ekowisata tersebut  sejalan  dengan  konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Akan  tetapi  konsep    ekowisata memerlukan keterlibatan stakeholder karena adanya pertimbangan  yang lebih besar mengenai keanekaragaman,  baik  dari  segi  sosial,  lingkungan,  politik,  budaya,  maupun  ekonomi. Kerangka  strategis  untuk  menghasilkan  kemitraan  yang  berhasil  antar  stakeholder  dapat diwujudkan  apabila  pemerintah  dapat  menjelaskan  dan  memprediksi  bagaimana  stakeholder berperilaku  untuk  merespon  dan  memberikan  pengaruh  pada  lingkungannya  karena  setiap stakeholder memiliki persepsi berbeda berdasarkan nilai kehidupan yang dianutnya, termasuk masalah  ekowisata.  Strategi  utama  yang  mendukung  pengembangan  kebijakan  ekowisata adalah dengan melihat pada nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan memprediksi bagaimana para aktor menggunakan nilai ini untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama.
Kata-kata Kunci: Nilai; Ekowisata; Taman Nasional; Stakeholder

## Taman Nasional
Taman  Nasional  adalah  sebuah  area  yang  diciptakan  atau  digunakan  untuk  melestarikan lingkungan  alami  pada  sebuah  pembangunan  yang  sedang  berjalan  di  sekitarnya  (Obenaus, 2005: 36). Taman nasional tidak harus berada di kawasan darat. Taman nasional di kawasan laut dapat  pula  dirumuskan  dengan  merujuk  pada  konservasi  terumbu  karang,  rumput  laut,  situs arkeologis yang tenggelam, hutan xerofit, kepulauan lepas pantai, hutan bakau, spesies endemis yang  menghuni  kawasan  laut,  pantai,  dan  tebing  (Liburd,  2006:164).  Walau  demikian,  cara merencanakan  dan  mengatur  taman  nasional  tergantung  pada  setiap  peraturan,  definisi,  dan interpretasi  yang  dimiliki  daerah  tertentu.  Sebagai  contoh,  di  Malaysia,  taman  nasional diidentifikasikan sebagai area yang ditentukan untuk konservasi untuk menjaga kehidupan alam liar beserta habitatnya, melestarikan kondisi geologis atau fisiologis, digunakan sebagai tempat pendidikan dan penelitian tentang keanekaragaman hayati, menjaga keindahan alam, tempat dan monumen bersejarah, dan menyediakan tempat kepada masyarakat untuk apresiasi, kesenangan dan pendidikan pada keindahan alam,  habitat
alam liar, flora dan fauna, kondisi geologis dan fisiologis alam, dan sebagai tempat ataupun monumen bersejarah yang dimiliki Negara.  (Tisen, 2004:32; Sarawak, 1998).
Sebagian  dari  fungsi  taman  nasional  adalah  fungsi  yang  mengandung  intervensi  manusia. Intervensi manusia ke dalam taman nasional menjamin agar fungsi penelitian, sains, pendidikan, budaya, pariwisata, dan rekreasi dapat berjalan. Walau begitu, dampak dari intervensi manusia ke dalam ekosistem alami akan menjadikan ekosistem tersebut tidak lagi terlalu alami. Kondisi ini  memberikan  efek  ekologis  maupun  sosial.  Efek  ekologis  mencakup  hilangnya  nutrisi  dan tanah, sedimentasi/turbiditas air, perubahan jalur air, kerusakan akar, berkurangnya kesehatan pohon,  menurunnya  toleransi  pada  kekeringan,  hilangnya  vegetasi,  terpaparnya  tanah, pembentukan lumpur, meningkatnya debit air mengalir, percepatan laju erosi, dan fragmentasi habitat  kehidupan  liar  (Marion  dan  Leung,  2001).  Efek  sosial  yang  terarah  pada  pengunjung sendiri berbentuk peningkatan pada kesulitan perjalanan, menurunnya estetika, isu keselamatan, dan hadirnya gangguan manusia (Liddle dan Greig- Smith, 1975).
Efek taman nasional terhadap lingkungan sosial-budaya masih merupakan sebuah bidang yang penuh  perdebatan  (Pelser,  Redelinghuys,  dan  Velelo,  2012:57).  Sebagian  pihak  memandang bahwa penyediaan manfaat untuk sosial dan manfaat untuk konservasi bersifat antagonis (Upton et al, 2008). Ketika kita berusaha untuk melakukan konservasi sebaik mungkin, maka hal ini akan  berdampak  buruk  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  konservasi  atau  di dalamnya. Pandangan ini berangkat dari asumsi dasar kalau konservasi berarti lingkungan yang sepenuhnya alamiah tanpa ada manusia di dalamnya (Pimbert dan Pretty, 1995:5).
Sebaliknya, ketika status Taman nasional dicabut atau disandingkan dengan status sebagai objek wisata, para wisatawan akan datang dan membawa modernisasi bagi masyarakat. Masyarakat akan  mengenal  uang  dan  akhirnya  mengenal  bagaimana  menjadi  kapitalis,  yang  kadangkala harus  mengorbankan  dan  mengeksploitasi  alam  sebesar-besarnya  untuk  mendapatkan kesejahteraan  individual.  Pihak  lain  dapat  berpendapat  bahwa  pembangunan  dan  konservasi dapat berjalan beriringan. Ada sebuah titik optimal dimana setiap stakeholder, termasuk alam itu  sendiri,  memperoleh  manfaat  maksimal  dan  kerugian  minimum.  Ini  adalah  sebuah  solusi strategis  yang  membutuhkan  kerjasama  semua  pihak  dan  inilah  yang  diusung  oleh  wacana pembangunan berkelanjutan.

## Manajemen Taman Nasional
Literatur  mengenai  manajemen  taman  nasional  banyak  berangkat  dari  berbagai  kasus  yang dialami  di  berbagai  negara.  Sejumlah  isu  manajerial  yang  muncul  dalam  pengelolaan  taman nasional antara lain:

## a. Mana yang Harus Diutamakan: Konservasi atau Ekonomi?
Pembangunan  akan  berhenti  ketika  masyarakat  asli  tinggal  di  dalam  taman  nasional.  Hal  ini tidak  akan  menjadi  masalah  jika  masyarakat  asli  memandang  itu  memang  bukan  masalah. Mereka akan mungkin memilih hidup sederhana asalkan tinggal di tanah sendiri daripada harus bermigrasi  ke  luar  taman  nasional  untuk  hidup  yang  lebih  baik  dalam  standar  kapitalisme. Keberhentian  pembangunan  mungkin  tidak  dapat  begitu  saja  terjadi.  Masyarakat  lokal  tetap terkena pengaruh ekonomi walau bagaimanapun jika tidak diisolasi. Para pengunjung dari kota besar  cenderung  mencari  desa-desa  yang  terpencil  untuk  kebutuhan  rekreasi  (Lankford  et  al, 2004;  Jacob  dan  Luloff,  1995).  Tetapi  karena  mereka  dikendalai  secara  ekonomi,  maka keuntungan dari kunjungan tersebut tidak sampai pada mereka. Hal ini
menurut Fennell (2008, 166), tergantung pada bagaimana orientasi masyarakat lokal, berorientasi pada kepuasan pengunjung atau keuntungan.
Pemerintah  sendiri  dilarang  untuk  mengusir  masyarakat  asli  dari  suatu  taman    nasional.  Zaire Resolution  on the Protection of Traditional Ways of  Life (IUCN, 1975) melarang hal  tersebut dilakukan. Lebih jauh, kebutuhan masyarakat asli harus diperhatikan dalam manajemen taman nasional (Poirier dan Ostergren, 2002:341). Kebijakan ini akan terlihat berkonflik dengan upaya pemerataan  pembangunan  atau  pengentasan  kemiskinan  yang  berskala  menyeluruh  yang dilakukan oleh negara.
Aspek  ekonomi  yang  harus  diperhitungkan  bukan  saja  aspek  ekonomi  dari  masyarakat  asli, namun dari taman nasional itu sendiri. Perawatan taman nasional membutuhkan biaya dan biaya ini hadir dari pemerintah. Walau begitu, dana dari  pemerintah dapat  tidak mencukupi,  apalagi bagi  negara  berkembang.  Karenanya,  pengelola  taman  nasional,  baik  legal  atau  tidak,  dapat mengambil dana dari sumber lain, yang dapat mengorbankan sisi konservasi dari taman nasional.

## b. Siapa yang Mengelola
Setidaknya terdapat dua stakeholder taman nasional: pemerintah dan masyarakat asli. Walaupun dua stakeholder ini telah terlihat sangat minim, tapi sesungguhnya terdapat faksi- faksi di dalam masyarakat asli yang berbeda pendapat. Bahkan ketika faksi-faksi di dalam masyarakat asli telah sependapat,  terdapat  isu  kepercayaan  terhadap  pemerintah  yang  harus  diselesaikan  (Chi, 2007:17). Hal ini membuat upaya manajemen bersama akan menjadi sulit. Dalam pemerintahan otoriter, seperti Indonesia di masa lalu, pemerintah dapat dengan tegas dalam mengelola taman nasional tanpa perlu kerjasama dari masyarakat asli.
Pimbert  dan  Pretty  (1995)  membedakan  dengan  tajam  sejumlah  aspek  yang  dimiliki  oleh manajemen  taman  nasional  berbasis  ilmiah  dan  berbasis  holistik.  Tabel  1.1    menunjukkan perbedaan  tersebut.  Dapat  dilihat  bahwa  kedua  model  manajemen  tersebut  mencerminkan perbedaan antara manajemen dalam latar otoritarianisme dan manajemen dalam latar demokrasi.
Tabel 1.1 Perbedaan Manajemen Berbasis Ilmiah (Cetak Biru) dan Manajemen Berbasis Holistik (Proses)
Model Cetak Biru Model Proses Titik keberangkatan Keanekaragaman hayati, estetika, dan potensi nilai komersilnya Keanekaragaman nilai manusia dan alam Lokus pembuatan keputusan Sentralistik. Gagasan datang dari ibukota Desentralistik. Gagasan datang dari desa Desain Statis, berdasarkan para ilmuan Berevolusi, melibatkan masyarakat Metode dan aturan Standar, universal, dan tetap Beranekaragam, lokal, banyak pilihan Fokus manajemen Menghabiskan anggaran, menyelesaikan proyek tepat waktu Perbaikan dan kinerja berkelanjutan Evaluasi Eksternal, berkala Internal, berkelanjutan Hubungan dengan masyarakat Mengendalikan, mengatur, mendorong, memotivasi,
menciptakan        ketergantungan.
Memungkinkan, mendukung, memberdayakan. Masyarakat dipandang sebagai pelaku
Masyarakat dipandang sebagai penerima manfaat Keluaran Keanekaragaman konservasi, keseragaman produksi, pemberdayaan profesional Keanekaragaman sebagai prinsip produksi dan konservasi, pemberdayaan masyarakat desa Berasosiasi dengan Profesionalisme normal Profesionalisme baru Kesalahan Dikubur Dijadikan pembelajaran Komunikasi Vertikal, perintah turun, laporan naik Lateral, belajar dan berbagi pengalaman bersama Asumsi analitis Reduksionis dengan bias sains alam Sistem dan holistik Sumberdaya utama Dana dari pusat dan sumberdaya manusia terlatih dan terdidik Masyarakat lokal dan aset mereka Langkah awal Pengumpulan data dan perencanaan Kesadaran dan tindakan Kata kunci Perencanaan strategis Partisipasi Penyusun prioritas Profesional di bidang konservasi Masyarakat lokal  dan  profesional bekerja sama Strategi dan konteks intervensi Profesional tahu apa  yang mereka inginkan, mereka membuat rencana  penelitian  atau  desain proyek, informasi dan hasil diperoleh  dari  situasi  terkontrol, konteks  bersifat  independen  dan terkendali Profesional  memang  tahu  apa  yang mereka  inginkan  tetapi  tidak  tahu bagaimana hasilnya. Ini menjadi proses belajar terbuka dan pembelajaran hadir lewat interaksi dengan penduduk lokal. Konteks menjadi penting dan mendasar Hubungan  antara semua aktor dalam proses Profesional  mengendalikan  dan memotivasi  klien  dari  jarak  jauh; mereka tidak percaya pada masyarakat lokal Profesional memberdayakan masyarakat lokal lewat dialog, membangun  kepercayaan,  melakukan negosiasi dan analisis bersama, semua pihak dilibatkan Teknologi atau pelayanan konservasi Teknologi diutamakan, masyarakat lokal dipandang terbelakang Masyarakat diutamakan,  teknologi dipandang milik bersama Pengembangan karir Bersifat  vertikal  dan  semakin tinggi  jabatan,  semakin  jauh  dari lapangan Bersifat horizontal dan semakin tinggi jabatan, semakin dekat dengan masyarakat Mode kerja Satu disiplin, bekerja sendiri Multi disiplin, bekerja dalam kelompok Asumsi tentang realitas Singular, tampak Jamak dan dikonstruksi sosial Ilmu dan metode konservasi Positivisme atau post- positivisme; sains  alam,  mencari  hubungan sebab akibat, kategori dan persepsi pakar penting Konstruksionisme, holistik (sains alam dan  sosial),  mencari  kesepakatan, kategori dan persepsi masyarakat lokal penting
Sumber: Pimbert dan Pretty (1995:20-21; 36-37); Pretty dan Chambers (1993)
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  paradigma  baru  lebih  masuk  akal  dan  lebih  memenuhi
kebutuhan masa kini. Paradigma baru yang partisipatif merupakan jawaban atas kompleksitas masalah yang semakin besar, seiring dengan semakin besarnya kesadaran bahwa manajemen taman  nasional  tidak  semata  masalah  manajemen  benda  mati.  Pimbert  dan  Pretty  (1995:47) sadar  bahwa  paradigma  partisipatif  adalah  paradigma  yang  sulit  untuk  dijangkau  dan dilaksanakan, apalagi di negara berkembang. Masyarakat lokal telah sampai pada titik dimana mereka  dipandang  sebagai  pencuri  sumberdaya  alam  di  tanah  mereka  sendiri,  hanya  untuk mencari  makanan,  bahan  bakar,  pemenuhan  kebutuhan  kultural,  kesehatan,  dan  naungan (Pimbert dan Pretty, 1995:48). Sementara itu, pemerintah dipandang sebagai pihak yang tidak dapat diandalkan dalam menjaga kelangsungan hidup alam dan mereka.
Baik  paradigma profesional  maupun partisipatif  merupakan dua ekstrim  yang berbeda tajam. Pada  kenyataannya,  manajemen  taman  nasional  akan  selalu  berada  dalam  dua  titik  ekstrim tersebut.  Gambaran  yang  lebih  realistis  adalah  sintesis  antara  kedua  paradigma.  Sintesis  ini dapat dilihat dari aspek kata kunci yang melibatkan baik  perencanaan strategis dari paradigma profesional maupun partisipasi dari paradigma partisipatif. Hasilnya adalah strategic integrated sustainable management (SISM). Kerangka SISM dapat dirumuskan sebagai berikut:

## Sumber: Tantisirak, 2007:36
Dalam  gambar  di  atas,  idealnya  prinsip  partisipasi  diterapkan  pada  semua  tahapan.  Walau begitu,  besar  kemungkinan  kalau  hanya  ada  satu  pihak  yang  memulai  siklus  yang  kemudian menambah jumlah partisipan dalam tahapan develop stakeholder.

## c. Apa yang dikelola
Taman nasional merupakan sebuah sistem yang sangat luas dan mengandung banyak komponen yang saling berinteraksi. Setiap pengelola taman nasional harus berhadapan dengan tiga pilihan indikator  untuk  diutamakan:  (a)  indikator  yang  mudah  diawasi,  (b)  indikator  yang  bernilai ekologis, dan (c) indikator yang bernilai bagi stakeholder (Timko dan Innes, 2009:10).
Dalam konteks partisipatif, pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui apa yang harus diprioritaskan dapat menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang dikombinasikan dengan AHP (Analytical Hierarchy Process). Pendekatan SWOT menilai faktor-faktor  yang menentukan keberhasilan suatu  langkah  (Weihrich, 1992) sementara  AHP menilai  kekuatan  dari  faktor-faktor  dari  sudut  pandang  stakeholder  utama:  pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga lingkungan hidup (Masozera et al, 2006:207).

## d. Bagaimana Mengelola
Ketika  isu  siapa  yang  mengelola  dan  apa  yang  harus  diutamakan  telah  mencapai  resolusi, bagaimana  taman  nasional  dikelola  tidak  akan  sulit  secara  teoritis.  Ada  dua  tipe  umum manajemen taman nasional yang dapat digunakan: manajemen standar dan manajemen adaptif.
Manajemen  standar  berlaku  bagi  aspek-aspek  taman  nasional  yang  dapat  diprediksi  dengan mudah.  Dalam  pengelolaan  jalan  misalnya,  telah  terdapat  banyak  panduan  yang  dapat digunakan (misalnya Cole, 1983). Jalan merupakan hal  penting karena kepuasan pengunjung didasarkan  pada  kondisi  jalan,  kemampuan  pengunjung  lainnya,  kerusakan  yang  disebabkan oleh penggunaan berlebih, dan sistem reservasi jalan (Lankford et al, 2004:382).
Manajemen  adaptif  berhadapan  dengan  isu  lingkungan  yang  tidak  pasti  (Markel  dan  Clark, 2012; Prato, 2006; Ludwig, Hillborn, dan Waters, 1993). Sistem ini diarahkan pada aspek seperti perubahan iklim, wabah penyakit, perilaku spesies, dan siklus alamiah yang terganggu. Langkah manajemen  adaptif  bersifat  kontekstual  dimana  manajer  harus  selalu  siap  untuk  menghadapi perubahan tak terduga di lapangan. Sistem manajemen seperti ini akan sulit berkembang dalam kondisi peraturan yang terlalu ketat dan ketidakberanian manajer untuk mengambil risiko.

## Manajemen Taman Nasional di Indonesia
Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  berada  di  lintasan  garis  khatulistiwa.  Hingga  sekarang, masih banyak ditemukan masyarakat yang hidup dengan pola berburu mengumpul di sejumlah pulau  besar  di  Indonesia.  Kondisi  ini  membuat  masyarakat  Indonesia  lebih  cenderung fundamentalis-ekosentris dengan memandang kesatuan dengan alam. Pandangan ini cenderung resistif terhadap wacana taman nasional yang lebih ke arah konservasionis- antroposentris. Hal ini menjelaskan mengapa wacana taman nasional lama baru muncul di Indonesia.
Dalam  era  ini,  manajemen  taman  nasional  masih  diarahkan  pada  kebijakan  keanekaragaman hayati. Taman nasional, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  didedifiniskan    sebagai    sebuah  area  konservasi  alam yang  memiliki  ekosistem  alami,  yang  diatur  berdasarkan  zonasi  berdasarkan  kepentingannya untuk  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  budaya,  wisata  dan  rekreasi  alam.  Taman nasional kemudian telah diatur lewat sistem zonasi. Zona wajib yang mesti ada adalah zona inti yang mutlak harus digunakan sepenuhnya untuk konservasi. Selain zona inti, variasi zona dapat mencakup  zona  rimba,  zona  pemanfaatan  penelitian  dan  pengembangan,  zona  pemanfaatan tradisional,  zona  penyangga,  zona  budidaya,  zona  rehabilitasi,  dan  zona  pemanfaatan permukiman  tradisional  dan  lainnya.  Sistem  zonasi  ini  sebenarnya    menggemakan    World Network  of  Biosphere  Reserves  tahun  1970an      yang
membagi  daerah  pelestarian  biosfer  ke  dalam  sejumlah  zona  (Vernhes  dan  Bridgewater, 2008:28). Gambar 1.1 menunjukkan pembagian zona yang didesignasikan oleh World Network of Biosphere Reserves.
Gambar 1.1 Sistem Zonasi Biosfer
Sumber: Vernhes dan Bridgewater, 2008:29
Ditambahkan juga di dalam era ini, sejumlah langkah partisipatif memang telah dijalankan dan berhasil seperti di Taman Nasional Wasur, Papua, (Pimbert dan Pretty, 1995:39), Pegunungan Lorenz,  Papua  (Deddy,  2006:95),  Taman  Nasional  Kayan  Mentarang,  Kalimantan  (Deddy, 2006:95), dan Bunaken di Sulawesi (Sembiring, 2005). Kebijakan yang menaungi manajemen taman nasional yang muncul di era ini adalah Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1998 tentang Konservasi dan Daerah Terlindungi dan serta Keputusan Menteri Kehutanan No 56 tahun 2006 tentang Zonasi dalam Taman Nasional Keputusan Menteri Kehutanan No 129/Kpts/DJ-VI/1996 tentang Pedoman Penetapan Zonasi Taman Nasional (Eghenter, 2006:168).
Dalam Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1998,  taman nasional ditetapkan setidak- tidaknya memiliki tiga zona yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Fungsi zona inti adalah sebagai  pelindung ekosistem serta keanekaragaman hayati  yang peka terhadap  gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dan jenis tumbuhan serta satwa liar, kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan, dan penunjang zona rimba dan pemanfaatan. Fungsi zona rimba mencakup  fungsi  konservasi,  penelitian,  pendidikan,  pengembangan,  wisata  terbatas,  habitat satwa  migran,  dan  penunjang  zona  pemanfaatan  dan  pendukung  zona  inti.  Fungsi  zona pemanfaatan  pariwisata,  jasa  lingkungan,  pendidikan,  pengembangan,  penelitian,  dan pendukung zona inti dan rimba.
Sungguhpun demikian, warisan dari masa lalu menyisakan pemanfaatan lahan  berskala besar terdiri dari pemanfaatan ekonomis dan konservasi dalam proporsi yang relatif tidak sebanding. Indonesia  memiliki  50  taman  nasional  dengan  luas  total  taman  nasional  mencapai  16,4  juta hektar  (ditambah  527  hutan  konservasi  lainnya  seperti  cagar  alam  dan  suaka  margasatwa menjadi  seluas  48  juta  hektar),  luas  ini  masih  tergolong  kecil  dibandingkan  75  juta  hektar tanaman  industri  (60  juta  hektar  untuk  kayu  dan  15  juta  hektar  untuk  tanaman  perkebunan) (Young, 2012; Fay, Sirait, dan Kusworo, 2000).

## Tabel 1.1 Taman Nasional di Indonesia
Nama Lokasi Wisata Berdiri Luas saat ini (ha) 1 Gunung Gede Pangrango Jawa Ya 1980 15,000.00 2 Baluran Jawa ya 1980 25,000.00 3 Ujung Kulon Jawa Ya 1980 122,956.00 4 Gunung Leuser Sumatera Tidak 1980 1,094,692.00 5 Kerinci Seblat Sumatera Ya 1982 1,375,349.87 6 Way Kambas Sumatera Ya 1982 125,621.30 7 Bromo Tengger Semeru Jawa Ya 1982 50,276.20 8 Laut Kepulauan Seribu Jawa Ya 1982 107,489.00 9 Meru Betiri Jawa Ya 1982 58,000.00 10 Kutai Kalimantan Ya 1982 198,629.00 11 Tanjung Puting Kalimantan Ya 1982 415,040.00 12 Lore Lindu Sulawesi Ya 1982 217,991.18 13 Bogani Nani Wartabone Sulawesi Tidak 1982 287,115.00 14 Bukit Barisan Selatan Sumatera Ya 1982 365,000.00 15 Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tidak 1989 105,194.00 16 Gunung Palung Kalimantan Tidak 1990 90,000.00 17 Gunung Rinjani Nusa Tenggara Ya 1990 40,000.00 18 Komodo Nusa Tenggara Ya 1990 173,300.00 19 Teluk Cendrawasih Papua Tidak 1990 1,453,500.00 20 Wasur Papua Tidak 1990 413,810.00 21 Bunaken Sulawesi Tidak 1991 89,065.00 22 Berbak Sumatera ya 1992 162,700.00 23 Alas Purwo Jawa ya 1992 43,420.00 24 Gunung Halimun Jawa Ya 1992 40,000.00 25 Bukit Baka - Bukit Raya Kalimantan Ya 1992 181,090.00 26 Kelimutu Nusa Tenggara Ya 1992 5,356.50 27 Taka Bonerate Sulawesi Ya 1992 530,765.00 28 Siberut Sumatera Tidak 1993 190,500.00 29 Bukit Tigapuluh Sumatera Tidak 1995 127,000.00 30 Bali Barat Nusa Tenggara ya 1995 19,002.89 31 Betung Kerihun Kalimantan Ya 1995 800,000.00 32 Kayan Mentarang Kalimantan Ya 1996 1,360,500.00
33 Wakatobi Sulawesi Ya 1996 1,390,000.00 34 Karimunjawa Jawa Ya 1997 110,117.30 35 Manusela Maluku Ya 1997 189,000.00 36 Lorentz (Cyclops) Papua Tidak 1997 2,450,000.00 37 Laiwangi Wanggameti Nusa Tenggara Tidak 1998 47,014.00 38 Manupeu Tanah Daru Nusa Tenggara Ya 1998 87,984.09 39 Danau Sentarum Kalimantan Ya 1999 132,000.00 40 Bukit Duabelas Sumatera Ya 2000 60,500.00 41 Sembilang Sumatera Tidak 2001 205,750.00 42 Batang Gadis Sumatera ya 2004 144,233.00 43 Tesso Nilo Sumatera Ya 2004 38,576.00 44 Gunung Ciremai Jawa Ya 2004 15,500.00 45 Gunung Merbabu Jawa Ya 2004 5,725.00 46 Bantimurung Bulusaraung Sulawesi ya 2004 10,282.65 47 Kepulauan Togean Sulawesi Tidak 2004 362,605.00 48 Aketajawe Lolobata Maluku Tidak 2004 167,300.00 49 Gunung Merapi Jawa Tidak 2004 6,410.00 50 Sebangau Kalimantan Ya 2004 568,700.00 Total 16,275,059.98 Sumber: Dit PJLK, 2011
untuk data ekowisata dan http://www.dephut.go.id/uploads/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm untuk data luas dan tahun berdiri
Keduanya saling berkontestansi akibat tidak jelasnya perizinan, definisi hutan, dan kewenangan (Young,  2012).  Masalah  perizinan  dan  kewenangan  muncul  karena  pergeseran  dalam  sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi (Piskorskaya et al, 2012:118). Pergeseran ini  mendorong  pemerintah  lokal  bertanggungjawab  untuk  mengatur  sumber  daya  alam, termasuklah taman nasional.
Studi  oleh  Beukering,  Cesar,  dan  Janssen  (2003)  di  Taman  Nasional  Leuser,    Sumatera, menunjukkan kalau bahkan dari perspektif ekonomi sekalipun, upaya konservasi lebih unggul daripada upaya deforestrasi dan penggunaan selektif, hanya saja manfaat yang diperoleh lebih tersebar. Dalam konteks deforestrasi, hanya perusahaan kayu, pemerintah daerah, dan sebagian anggota  masyarakat  lokal  yang  diuntungkan  secara  ekonomi.  Keuntungan  ini  datang  dari pendapatan  kayu.  Dalam  konteks  konservasi,  perusahaan  kayu  tidak  menjadi  pihak  yang diuntungkan, tetapi jumlah pihak yang diuntungkan menjadi sangat banyak, mulai dari anggota masyarakat  lokal,  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat,  dan  masyarakat  internasional. Keuntungan ini datang dari pasokan air, pariwisata, pencegahan banjir, dan pertanian.
Dalam  konteks  Indonesia,  Eghenter  (2006:174)  menyarankan  langkah-langkah  partisipatif dalam manajemen taman nasional antara lain:
1) Pengakuan lahan adat secara resmi dan pembangunan dewan adat yang berperan sebagai pengelola taman nasional
2) Menerima  zona  inti  de  facto  sebagai  daerah  yang  terlalu  jauh  dari  permukiman  dan tidak dieksploitasi oleh masyarakat lokal namun tetap mempertahankan fungsi ekologis wilayah konservasi
3) Membentuk  lembaga  atau  forum  antar  adat  yang  mengatur  aktivitas  manajerial  dan masalah lingkungan yang sering melintasi batas adat
4) Melestarikan  regulasi  yang  dikembangkan  secara  lokal  mengenai  penggunaan  hasil hutan yang menjamin keberlanjutan
5) Mengakui  wilayah  yang  definitif dan tepat  dalam membedakan masyarakat  adat  dan bukan adat
6) Mengakui kalau Taman nasional yang dibangun dalam wilayah masyarakat asli paling baik diatur dan dilindungi sebagai hutan adat
Manajemen  partisipatif  yang  melibatkan  beberapa  negara  juga  telah  dilakukan.  Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dan Philipina mengelola kawasan perairan eko- region Sulawesi. Bersama Malaysia, Indonesia mengelola Taman Nasional Betung Kerihun, Lanjak Entimau, dan Kayan Mentarang. Selain itu, kerjasama dengan Malaysia dan Brunei dilakukan untuk kawasan Jantung Kalimantan seluas 22 juta hektar taman nasional lintas negara yang saling terkonteksi. Di  Papua,  Indonesia  bekerjasama  dengan  Papua  Nugini  untuk  pengelolaan  Taman  Nasional Wasur  dan  Tonda.  Di  Taman  Nasional  Bukit  Tiga  Puluh,  Indonesia  bekerjasama  dengan Norwegia (Ministry of Environment, 2006).
Model  manajemen lainnya  adalah ekowisata. Dalam model ini, taman nasional dibuka untuk kegiatan pariwisata, namun dengan batasan-batasan yang ketat. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa, merupakan contoh yang positif mengenai strategi ekowisata. Pendapatan yang diperoleh taman nasional tidak terlalu besar, namun ini telah cukup baik untuk tingkatan taman nasional  dimana  sejumlah  keterbatasan  harus  dibuat  dengan  tetap  memperhatikan  kebutuhan masyarakat  lokal  untuk  memperoleh  kesejahteraan  dan  kebutuhan  wisatawan  untuk memperoleh kepuasan (Nuva et al, 2009).

## Konsep Ekowisata
Ekowisata dapat didefinisi secara luas atau secara ketat. Secara luas, ekowisata tidak lain adalah pariwisata berbasis alam (Barker, 2009:51). Dalam definisi yang paling ketat, ekowisata adalah ―perjalanan  menuju  wilayah  yang  rapuh,  asli,  dan  biasanya  terlindungi  yang  diharapkan memberikan  dampak  minimum  dan  berskala  kecil,  dan  mendidik  pengunjung,  menyediakan dana  untuk  konservasi,  memberikan  manfaat  ekonomi  langsung  dan  pemberdayaan  politik masyarakat  lokal,  serta  memberikan  penghargaan  terhadap  berbagai  budaya  dan  hak  asasi manusia‖  (John  dan  Pang,  2002:4).  Definisi  yang  lebih  renggang  mencakup  definisi  dari International  Ecotourism  Society  (TIES)  sebagai  ―perjalanan  bertanggungjawab  ke  daerah alami  yang  melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal‖ (Chambliss, Slotkin, dan Vamosi, 2008; TIES, 2007). Dalam disertasi ini, definisi yang diadopsi adalah definisi yang paling ketat mengenai ekowisata.
Konsep  ekowisata  berkembang  sebagai  bentuk  upaya  melawan  efek  negatif  dari  pariwisata massal yang terus berkembang dan memberikan efek buruk pada lingkungan hidup (McGahey, 2012:75).  Konsep  ini  hadir  setidaknya  di  pertengahan  1960-an  ketika  Hetzer  (1965  dalam Blamey,  2001:5)  mengemukakan  empat  pilar  pariwisata  yang  bertanggung  jawab,  mencakup minimalisasi dampak lingkungan, memaksimalkan manfaat bagi penduduk lokal, menghargai negara sumber, dan memaksimalkan kepuasan     wisatawan. Walau begitu,
Hetzer  sendiri  mendefinisikan  ekowisata  sebagai  ―bentuk  pariwisata  yang  berdasarkan  pada sumberdaya alam dan arkeologis seperti gua, lokasi fosil, dan situs arkeologi‖ (Higham, 2007:2). Walau begitu, konsep awal ini telah menempatkan perlindungan alam sebagai fungsi utama di atas fungsi menghasilkan uang. Fungsi pendidikan, mutu pariwisata, dan partisipasi lokal baru datang kemudian (Ross dan Wall, 1999:125).
Prinsip-prinsip ekowisata tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga dapat  digunakan  untuk  memandu  pengembangan  dan  manajemen  wisata  berbasis  alam  dan berlaku untuk masyarakat lokal, wisatawan, dan pengelola (Dawson, 2008; UNESCAP, 1995). Terdapat  beberapa  versi  prinsip  ekowisata  (Fennell,  2003;  Diamantis,  1999;  Sirakaya, Sasidharan,  dan  Sonmez,  1999).  Menurut  Fennell  (2003),  prinsip  ini  mencakup  (1) keberminatan  pada  alam,  (2)  kontribusi  pada  konservasi,  (3)  kebertopangan  pada  taman  dan daerah  terlindungi,  (4)  manfaat  jangka  panjang  atau  manfaat  bagi  masyarakat  lokal,  (5) pendidikan dan studi, (6) berdampak rendah dan non konsumtif, (7)    berkelanjutan, (8)  manajemen  bertanggungjawab  dan  etis,  (9)  menikmati  dan  mengapresiasi  budaya,  dan (10) berskala kecil dan bertualang.
Dengan  melihat  prinsip  tersebut  maka  ekowisata  akan  berhubungan  dengan  nilai-nilai lingkungan  yang  dianut  oleh  stakehorlders  (Zografos  dan  Allcroft,  2007:46).  Karena  nilai lingkungan  dari  stakeholders  dapat  berbeda,  maka  tidak  mengherankan  jika  pada  akhirnya, seringkali konsep ekowisata dipahami berbeda dan disesuaikan dengan tujuan masing-masing stakeholder (Dam, 2013; FEWMD, 2009). Ada dua cara untuk menghadapi permasalahan ini. Pertama  adalah  membangun  satu  definisi  bersama  antar  stakeholder  (WTO,  2002:17),  atau menggunakan satu perspektif saja lalu memaksakan perspektif tersebut.  Untuk mempermudah penyelesaian masalah, prinsip ekowisata dapat dibangun hanya dari perspektif pemerintah atau masyarakat.  Dari  upaya  ini  lahirlah  konsep  ekowisata  berbasis  masyarakat  (Scheyvens, 1999:246).  Ekowisata  berbasis  masyarakat  didefinisikan  sebagai  ―bentuk  ekowisata  dimana masyarakat  lokal  memiliki  kendali  mendasar  pada,  dan  terlibat  dalam,  pengembangan  dan manajemen,  serta  memperoleh  keuntungan  dalam  proporsi  yang  besar  dalam  masyarakat  itu sendiri‖ (Miller, 2008:12; Denman,  2001:4).
Implementasi  prinsip-prinsip  ekowisata  termasuk  sulit  dilakukan.  Banyak  proyek  ekowisata akhirnya  gagal  menghadapi  masalah  mendasar  dan  tidak  menghasilkan  manfaat  yang diharapkan dari ekowisata (Buchsbaum, 2004:1). Beberapa efek negatif dari ekowisata antara lain:  (1)  masyarakat  lokal  dipasarkan  sebagai  objek,  (2)  ketidaksetaraan  sosial,  (3) meningkatkan akses pada obat-obatan dan alkohol, (4) pertumbuhan populasi tidak  terkendali, (5)  kegagalan  menyediakan  manfaat  ekonomi,  (6)  masyarakat  lokal  terbatas  dalam  membuat keputusan, (7) pencemaran limbah dan suara, (8) gangguan habitat, (9) degradasi hutan karena jalan  masuk,  (10)  urbanisasi  yang  mengikis  budaya  dan  nilai,  dan  (11)  bocornya  pendapatan ekowisata ke negara maju.

## Ekowisata di Indonesia
Ekowisata di Indonesia baru muncul pada tahun 1995 dari sebuah seminar dan workshop yang melibatkan  Pact-Indonesia  dan  WALHI  di  Bogor  (Dalem,  2003:86).  Workshop  ini  langsung mengarah  pada  ekowisata  berbasis  masyarakat  dengan  membawa  tema  ―Community-based Ecotourism: Opportunity or Illusion?‖. 65 partisipan ikut serta mencakup LSM, para pembuat kebijakan, spesialis ekowisata, komunitas, dan operator tour (Lindberg et al, 1997:68). Dalam seminar ini, disimpulkan prinsip-prinsip ekowisata sebagai berikut (Sembiring et al, 2004:3):
1) Perjalanan yang bertanggungjawab, dimana seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekowisata  harus  berupaya  melakukan  perlindungan  alam  atau  setidak-  tidaknya meminimalkan pengaruh negatif terhadap lingkungan alam dan budaya di lokasi objek ekowisata.
2) Lokasi ekowisata merupakan wilayah yang alami atau wilayah yang dikelola dengan mengacu kepada kaidah alam atau wilayah yang dikelola dengan kaidah alam. Kawasan yang dikelola mengacu kepada kaidah alam mencakup kawasan konservasi hutan dan kawasan non konservasi. Kawasan konservasi hutan terdiri dari taman nasional, taman wisata alam, taman hutan rakyat, dan cagar alam, sementara kawasan non konservasi adalah  hutan  adat.  Wilayah  yang  dikelola  dengan  kaidah  alam  mencakup  hutan wanagama, hutan produksi, taman hutan raya dan cagar budaya.
3) Tujuan  perjalanan  ke  objek  ekowisata  adalah  untuk  menikmati  pesona  alam, mendapatkan pengetahuan, dan meningkatkatkan pemahaman berbagai fenomena alam dan budaya.
4) Semua  pihak  harus  mendukung  konservasi  alam  dan  budaya  dengan  tindakan  nyata baik secara moral maupun materil. Dana yang diperoleh dari kegiatan ekowisata harus digunakan untuk kelestarian alam, memberikan penghasilan kepada pelaku ekowisata, dan memdukung pertumbuhan kegiatan dan usaha bagi masyarakat sekitarnya.
5) Peran  masyarakat  di  sekitar  lokasi  ekowisata  harus  ditingkatkan  dalam  penetapan perencanaan,  pembangunan  dan  pengoperasiannya,  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraan mereka.
Setahun kemudian, Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI) dibentuk lewat Deklarasi Ekowisata Bali. Selain itu, sebuah jaringan ekowisata Indonesia (Indecon) dibentuk untuk memfasilitasi jaringan antar aktor ekowisata di Indonesia. Sungguhpun demikian, masing- masing organisasi dan  lembaga  pemerintahan  menggunakan  definisi  ekowisata  yang  berbeda.  Sebelum  MEI dibentuk,  pemerintah  lewat  Peraturan  Pemerintah  No  18  tahun  1994  memandang  kalau ekowisata  semata  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  wisata  alam  (Tomomi,  2010:80). Berdasarkan  peraturan  ini,  kementerian  kehutanan  tetap  menyamakan  antara  wisata  alam dengan ekowisata (Tomomi, 2010:80).
Definisi ekowisata yang lebih tepat datang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian ini  mendefinisikan  ekowisata  sebagai  ―wisata  dalam  bentuk  perjalanan  ke  tempat-tempat  di alam  terbuka  yang  relatif  belum  terjamah  atau  tercemar  dengan  tujuan  khusus  untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan dengan tumbuh- tumbuhan serta satwa liarnya (Termasuk potensi kawasan berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis  tumbuhan  dan  satwa  luar)  juga  semua  manifestasi    kebudayaan  yang  ada  (Termasuk tatanan lingkungan sosial budaya), baik dari masa lampau maupun masa kini di tempat-tempat tersebut  dengan  tujuan  untuk  melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat setempat‖ (Sembiring et al, 2004:2-3). Begitu pula, kementerian pariwisata memiliki definisi  yang  lebih  ramping  namun  telah  cukup  tepat  dibandingkan  dengan  kementerian kehutanan sebagai ―suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung  upaya-upaya  pelestarian  lingkungan  (alam  dan  budaya)  dan  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  yang  konservatif,  sehingga  memberikan  manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat‖ (Sembiring et al, 2004:2).

## Konsep Nilai
Sesuatu  yang menyaring persepsi  ke dalam perilaku disebut sebagai  nilai.  Nilai mengandung sebuah skala  yang membuat suatu perbuatan atau benda dipandang baik atau buruk. Nilai ini kemudian memandu hidup seseorang dalam sejumlah prinsip.
Ada empat kelompok nilai yang dimiliki oleh seseorang. Empat kelompok nilai ini adalah nilai instrumental, nilai eudaemonik, nilai moral, dan nilai intrinsik mutlak (Broring dan Wiegleb, 2005:528).  Empat  kategori  nilai  tersebut  dapat  dipersempit  menjadi  hanya  dua  kategori  nilai yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik. Sheng tidak setuju kalau ada nilai instrumental dan non-instrumental. Klasifikasi nilai ke dalam nilai instrumental dan non- instrumental (intrinsik) berangkat dari gagasan utilitarianisme Mill. Ada sejumlah alasan  yang diajukan Sheng untuk menolak  kategorisasi  ini.  Pertama,  nilai  memiliki  definisi  yang  kurang  baik  sehingga  tidak terdapat  hubungan  yang  logis  antara  nilai  intrinsik  dan  nilai  non-  material  (Sheng,  1998:78). Nilai material seperti bunga dapat memiliki nilai intrinsik seperti indah, tetapi bagaimana dengan ―kekayaan‖ yang non-material? Apa nilai intrinsik dari kekayaan? Kedua, hubungan yang tidak jelas antara nilai instrumental dan intrinsik (Sheng, 1998:79), apakah nilai instrumental menjadi alat menuju nilai intrinsik (seperti harta menjadi alat menuju kekayaan) atau nilai intrinsik yang membawa pada nilai instrumental (seperti kekayaan menyebabkan seseorang menumpuk harta). Untuk mengatasi hal ini, Rokeach (1973 dalam Baker, 2002:233) membagi nilai ke dalam nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental adalah nilai yang digunakan untuk mencapai nilai  terminal.  Nilai  instrumental  misalnya  kejujuran,  keberanian,  dan  kelapangan  dada, sementara  nilai  terminal  dapat  berupa  kebahagiaan,  kenikmatan,  dan  ketenangan  (Baker, 2002:233). Kahle et  al (1986 dalam Baker, 2002:233) membentuk kategori ketiga  yang tidak dapat  membedakan  apakah  nilai  ini  termasuk  terminal  atau  instrumental.  Nilai  ambigu  ini mencakuplah  harga  diri,  rasa  berprestasi,  rasa  dihargai,  keamanan,  kehangatan  persahabatan, rasa memiliki, kesenangan hidup,  rasa  gembira,  dan rasa diri  yang penuh (Baker, 2002:233). Begitu pula, Gutman (1982 dalam Baker, 2002:233) menolak pembagian nilai tersebut dengan menempatkan nilai  sebagai sesuatu yang telah mencapai akhir dan tidak ada nilai yang menjadi alat untuk menjadi nilai lainnya.
Banyaknya pendapat mengenai klasifikasi nilai di atas menunjukkan sifat general dari nilai. Sifat general  ini  muncul  karena  sifatnya  yang  abstrak  sehingga  mengatasi  situasi  (Nordlund  dan Garvill,  2002:744).  Ia  diasumsikan  ada  dibalik  suatu  perbuatan  tetapi  seperti  apa  dirinya  itu membutuhkan banyak analisis dengan pijakan konseptual yang berbeda-beda. Akibatnya, untuk menjelaskan  satu  perbuatan  dibutuhkan  banyak  nilai  yang  menyaring  persepsi  untuk menghasilkan  perbuatan  tersebut.  Hal  ini  yang  membuat  studi  kuantitatif  terhadap  hubungan antara  nilai  dan  perilaku  menjadi  studi  yang  kompleks  (De  Groot  et  al,  2007:134)  atau setidaknya, memberikan hubungan yang lemah secara statistik.
Dari teori di atas, kita melihat bahwa konsep nilai merupakan konsep yang penuh perdebatan di antara  berbagai  bidang  ilmu  terkait  hakikat  dari  nilai  sehingga  kita  dihadapkan  pada  pilihan mengenai kategori nilai mana yang paling benar untuk memahami konteks kebijakan ekowisata.

## Nilai Lingkungan
Ada  dua  aliran  ekstrim  dalam  filsafat  yang  menghubungkan  manusia  dan  alam  sekitarnya. Pertama,  manusia  dapat  memandang  dirinya  sebagai  bagian  dari  alam.  Sebagai  bagian  maka hakikat  hidup  manusia  adalah  berasal  di  alam  dan  keberadaan  sekat-sekat  yang  memisahkan manusia  dengan  alam  seperti  struktur  bangunan  atau  benteng,        harusnya
ditiadakan. Manusia bebas memasuki alam karena itu adalah tempat tinggalnya. Manusia dapat dengan bebas pula mengambil manfaat dari alam sejauh ia membutuhkannya. Pandangan kedua melihat  bahwa  manusia  terpisah  dari  alam.  Sebagai  pihak    yang  terpisah  dari  alam,  manusia dapat  memperlakukan  alam  sebagai  alat  eksternal  di  luar  dirinya  untuk  dimanfaatkan  demi kepentingan manusia.
Dari  perspektif  kapitalisme,  pandangan  pertama  disebut  sebagai  ekosentrisme  sementara pandangan  kedua  disebut  sebagai  antroposentrisme.  Pandangan  kedua  lebih  mungkin mengeksploitasi  alam  dalam  bentuk  upaya  membangun  ekonomi  dan  mengatasi  alam (Grendstad et al, 2006:74). Pandangan antroposentrisme karenanya tidak diinginkan  dari segi konservasi.
Dalam  kondisi  konservasi,  pandangan  yang  terjadi  adalah  sebaliknya.  Pandangan antroposentrisme  akan  membangun  pagar-pagar  pembatas  peradaban  dan  alam  sehingga memberikan  label  seperti  taman  nasional,  cagar  alam,  atau  kawasan  konservasi.  Langkah  ini didasarkan pandangan kalau alam harus dipisahkan dari manusia sejauh mungkin agar manusia tidak merusak alam tersebut. Pandangan antroposentrisme menjelma menjadi konservasionisme. Sementara itu, dari pandangan ekosentrisme, langkah membangun batas  ini tidak diinginkan karena sama saja memisahkan manusia dari hakikatnya. Kita dapat melihat hal ini pada bagaimana manusia menyatu dengan alam dalam taman nasional sebagai bagian dari masyarakat  lokal.  Pandangan  ini,  walau  begitu,  dapat  berakibat  pada  eksploitasi  yang  lebih tinggi dibandingkan pandangan konservasionisme. Pandangan penyatuan alam dengan manusia dalam konteks konservasi ini disebut pandangan fundamentalisme. Sebaliknya, dalam konteks konservasi, justru ekosentrisme atau fundamentalisme ini tidak diinginkan karena fungsi utama dari kawasan konservasi adalah memisahkan alam dari manusia sehingga alam dapat berfungsi sebaik mungkin.
Dasar filosofis antroposentris-ekosentris dan konservasionis-fundamentalis tersebut membangun nilai-nilai lingkungan pada diri manusia. Nilai lingkungan  yang dimaksud disini adalah  nilai  yang  diberikan  manusia  terhadap  hubungannya  dengan  lingkungan  hidupnya (Zografos  dan  Allcroft,  2007).  Banyak  klasifikasi  yang  dibuat  mengenai  nilai  apa  saja  yang mencakup  nilai  lingkungan.  Menurut  Stern  dan  Dietz  (1994),  ada  tiga  nilai  manusia  yang menjadi dasar bagi kepedulian terhadap lingkungan. Tiga nilai ini adalah nilai sosio- altruistik, nilai  egoistik,  dan  nilai  biosferik  (Schwartz,  1977).  Ketiga  nilai  berbeda  dalam  orientasinya (Siddiqui,  2014:309).  Nilai  sosio-altruistik  berorientasi  pada  kelompok  masyarakat,  nilai egoistik berorientasi pada kepentingan pribadi, dan nilai biosferik berorientasi pada kepentingan ekosistem  secara  keseluruhan.  Ke  arah  mana  seseorang  condong,  menentukan  bagaimana  ia menilai suatu isu lingkungan.
Klasifikasi nilai lingkungan sebagai sebuah kontinum seperti digambarkan diatas terlihat sangat menyederhanakan  masalah.  Pada  akhirnya  setiap  orang  akan  lebih  mementingkan  dirinya sendiri  ketimbang  alam,  apalagi  dalam  keadaan  terancam.  Akan    sangat  sulit  menemukan seseorang  yang  benar-benar  biosentris  dalam  menghadapi    lingkungan  kecuali  ia  memiliki pengetahuan yang sangat mendalam mengenai lingkungan hidupnya, yang sulit dilakukan dalam masyarakat yang tenggelam dalam keseharian lepas  dari kemenyatuan dengan alam.
Klasifikasi  dalam  teori  nilai  Sheng  (1998)  terlihat  sangat  manusiawi  dengan  menempatkan moral sebagai dasar klasifikasi. Walau begitu, teori ini juga terlalu manusiawi sehingga  sulit menemukan tempat  bagi  nilai  lingkungan  untuk  berada  dalam klasifikasinya.
Sebuah  teori  yaitu  teori  nilai  Schwartz  dapat  memfasilitasi  kekurangan  ini.  Teori  ini  cukup universal  sehingga  mengandung  nilai  lingkungan  dalam  kategorisasinya  sekaligus  nilai-nilai yang  manusiawi.  Selain  itu,  studi  kuantitatif  menunjukkan  kalau  setidaknya  dua  dari  empat dimensi  nilai  Schwartz  memang  berhubungan  dengan  perilaku  pro  lingkungan  (Steg  and  De Groot, 2012; Collins et al, 2007; Kalof et al, 1999; Thogersen and Olander, 2003; Stern,  2000; Hirsh, 2010).

## Teori Nilai Schwartz
Teori Schwartz membangun model  klasifikasi  nilai  berdasarkan empat   kelompok  yaitu self- transcendence, conservatism, self-enhancement, dan openness to change. Empat kelompok ini bersifat  bipolar  sehingga  pada  dasarnya  dapat  dikerucutkan  kembali  menjadi  dua  kelompok besar. Self-enhancement bertentangan dengan self-transcendence sementara openness to change bertentangan dengan conservatism. Dalam studi ini, bipolar pertama berkaitan dengan orientasi seseorang terhadap lingkungan. Dapat dibayangkan kalau nilai lingkungan tertanam di dalam bipolar  ini,  dimana  ujung  egoisme  berada  di  dimensi  self-  enhancement  sementara  ujung biosferik berada di dimensi self-transcendence. Bipolar kedua yaitu pasangan conservatism vs openness to change berhubungan dengan sikap manusia terhadap perubahan.
Kita  dapat  membangun  sebuah  kombinasi  yang  memprediksi  perilaku  seorang  aktor berdasarkan  orientasi  yang  dimiliki  bersama.  Seseorang  sangat  mendukung  ekowisata  jika  ia menganut nilai self-transcendence dan openness to change. Seseorang menjadi oportunis jika ia menganut nilai openness to change namun berada pada self-enhancement. Seorang penentang ekowisata akan berada pada dimensi conservatism. Alasan penentangan ini dapat berorientasi pada kekhawatiran kerusakan alam jika ia menganut nilai self-transcendence atau kekhawatiran akan kehilangan kekuatan politis atau ekonomis jika berada di dimensi self- enhancement.
Gambar 1.2 Teori Nilai Schwartz
Sources: De Groot and Steg, 2012

## Perilaku
Secara bilogis, perilaku didefinisikan sebagai ―perubahan posisi bagian tubuh relatif terhadap bagian tubuh lainnya dan terhadap koordinat lingkungan‖ (Feierman, 2009:73) yang memiliki ―hasil atau keluaran nonstruktural dari satu bentuk atau struktur yang berinteraksi dengan bentuk atau  struktur  lainnya  dalam  ruang  dan  waktu  dimana  setidaknya  satu  dari  kedua  bentuk  atau struktur tersebut adalah bagian dari individu yang berperilaku‖ (Feierman, 2009:73).
Terdapat hubungan antara persepsi, nilai, dan perilaku manusia. Teori kognisi-afeksi- perilaku menyatakan adanya tahap kognisi yang memberikan manusia sebuah penilaian (afeksi) untuk melakukan suatu perbuatan (Holbrook, 2000:182). Lebih lanjut tahap penilaian  harus menuju level konasi sebelum tiba pada perilaku (Huitt, 1999). Konasi adalah elemen motivasional dari suatu  perbuatan  yang  memungkinkan  afeksi  dan  kognisi  layak  untuk  dilakukan  (Lazarova, Westman,  dan  Shaffer,  2010:95).  Karenanya,  kerangka  yang  lebih  lengkap  adalah  kognisi- afeksi-motivasi-perilaku  (Trevino,  Weaver,  dan  Reynolds,  2006:960).  Dalam  bahasan sebelumnya,  kita  telah  menyetujui  bahwa  kognisi  atau  persepsi  merupakan  bentuk  perilaku sehingga  hubungan  yang  terbentuk  sebenarnya  sebuah  hubungan  siklis  dimana  dari  perilaku menghasilkan nilai dan nilai menghasilkan perilaku. Tentu saja, bukan nilai satu-satunya yang menentukan  perilaku  manusia,  tetapi  nilai  menentukan  persepsi  manusia,  sebagai  salah  satu bentuk perilaku.
Sejumlah faktor telah diajukan untuk menjelaskan perilaku rasional manusia. Faktor- faktor ini mencakup ancaman, rasa takut, efikasi respon, efikasi diri, kendala, manfaat, norma subjektif, sikap,  niat,  petunjuk  pada perbuatan,  dan  reaktansi  (World  Bank,  2009:1).  Walau
begitu, semua faktor ini sebenarnya dapat hanya dikelompokkan dalam dua faktor yaitu faktor kontrol dan faktor diri (niat).
Beberapa  studi  menunjukkan  pentingnya  faktor  diri  pada  perilaku  manusia  (Triandis,  1989; Kraut,  1973;  Greenwald  et  al,  1987;  Snyder,  1974).  Hal  ini  wajar  mengingat  pada  akhirnya, pelaku suatu perilaku adalah individu. Bahkan perilaku kolektif sekalipun dapat diurai sebagai perilaku individual anggota kelompok. Walau begitu, perilaku dapat muncul tanpa ada  faktor diri dari pelaku, namun berdasarkan tekanan faktor kontrol. Seseorang dapat tidak ingin untuk memberi  sesuatu  pada  orang  lain,  tetapi  karena  semua  anggota  kelompok  melakukan  hal tersebut, individu dapat melakukannya pula.
Dapat dikatakan pula bahwa niat merupakan faktor dari dalam individu sendiri, independen dari tekanan faktor kontrol. Teori perilaku terencana (Ajzen, 1991), walau begitu, tidak menerima pandangan ini karena menurut teori ini, niat salah satunya datang dari tekanan faktor kontrol lewat  norma  subjektif.  Pemikiran  alternatif  yang  memisahkan  antara  niat  dan  faktor  kontrol lebih  sejalan  dengan  teori  nilai  Schwartz  yang  membedakan  antara  keterbukaan  terhadap perubahan dan self-enhancement dengan conservatism dan self- transcendence.
Bukan  hanya  teori  Schwartz  yang  mendukung  pengelompokkan  faktor  utama  ini,  sejumlah penemuan di bidang perilaku pro lingkungan menunjukkan kalau perilaku ini memiliki motif individual  (niat)  dan  kontrol  (prososial)  (Robertson  dan  Barling,  2012:13).  Gibson  et  al (2009:88)  menyebutkan  dua  kelompok  faktor  yaitu  kelompok  lingkungan  dan  kelompok individual.  Faktor  lingkungan  mencakup  faktor  kerja  (desain  kerja,  struktur  organisasi, kebijakan dan aturan, kepemimpinan, insentif dan sanksi, dan sumberdaya) dan faktor nonkerja (keluarga,  ekonomi,  peristirahatan,  dan  hobi).  Faktor  individual  mencakup  kecakapan, kemampuan, latar keluarga, kepribadian, persepsi, sikap, nilai, atribusi, kapasitas belajar, usia, ras,  jenis  kelamin,  dan  pengalaman.  Teori  ini,  walau  begitu,  tampak  hanya  berlaku  pada kebudayaan individualis atau setidaknya, kebudayaan urban atau industrialis. Hal ini terbukti dengan  tidak  adanya  faktor  budaya  dalam  kerangka  perilaku  ini.  Walau  begitu,  kerangka  ini termasuk  kerangka  penjelas  faktor  perilaku  yang  hampir  lengkap  dan  menjadi  lengkap  jika diperluas  pada  level  budaya  atau  informal.  Dua  faktor  ini,  kontrol  dan  niat  dapat  diartikan sebagai  komponen  yang  menggabungkan  penilaian  dan  motivasi  dengan  masukan  dari kesadaran sebagai sebuah bentuk persepsi.

## Stakeholders
Stakeholder  merujuk  pada  ―kelompok-kelompok  yang  vital  bagi  kelangsungan  hidup  dan keberhasilan  dari  organisasi‖  (Yudarwati,  2011:26).  Terdapat  berbagai    tipe    keluasan  yang menentukan  tingkat  seberapa  vital  kelompok  tertentu  dalam  kelangsungan  hidup  organisasi (Yudarwati, 2011:26). Jika vitalitas disini diartikan hanya pada kepentingan ekonomi langsung (Mitchell,  Agle,  dan  Wood,  1997:857),  maka  ia  cukup  mencakup  kelompok  seperti stockholders, pelanggan, dinas kunci di pemerintahan, karyawan, dan anggota rantai pasokan lainnya. Kelompok-kelompok ini ditentukan berdasarkan hubungan langsung organisasi dengan gaya-gaya  eksternal  yang  berpengaruh  pada  aliran  sumberdaya  dan  aliran  nilai.  Jika  vitalitas disini  diartikan  lebih  luas  lagi  dengan  mencakup  efek-efek  tidak  langsung  dan  mentolerir ketidakpastian  yang  lebih  luas  (Mitchell  et  al,  1997:857),  para  stakeholder  dapat  mencakup bukan hanya kelompok, namun juga individu, sejauh dapat berpengaruh  atau  dipengaruhi  oleh kegiatan  organisasi  (Freeman,  2010:25).  Ia  bukan  saja
mencakup kelompok-kelompok sebelumnya, namun juga masyarakat lokal, berbagai kelompok serikat,  dan  bahkan  masyarakat  secara  umum  (Yudarwati,  2011:26).  Singkatnya,  stakeholder dapat diartikan sebagai siapapun atau kelompok apapun yang dipengaruhi atau mempengaruhi suatu  masalah  (Liburd, 2006:167). Dalam konteks pariwisata, keterlibatan stakeholder dalam proyek  mempengaruhi  pembangunan  berkelanjutan  karena  adanya  pertimbangan  yang  lebih besar  mengenai  keanekaragaman,  baik  dari  segi  sosial,  lingkungan,  politik,  budaya,  maupun ekonomi (Araujo dan Bramwell, 1999:356).
Reed (2008:5) mendaftarkan sejumlah manfaat dari keterlibatan stakeholder dalam proyek yang terbukti empiris oleh sejumlah penelitian. Manfaat ini antara lain:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan manajemen jangka panjang (Brody, 2003).
2) Meningkatkan mutu kebijakan.
3) Mengurangi konflik  antar  stakeholder dan  meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan.
4) Membantu dalam memberikan informasi, gagasan, dan analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Beierle, 2000).
Karena melibatkan banyak pihak, isu yang muncul dalam konteks multi-stakeholder adalah isu keadilan, informasi, dan partisipasi (Henisz dan Levitt, 2011; Dal Bo, Foster, dan Putterman, 2008). Hal ini menarik karena walaupun setiap pihak memiliki kepentingan, mereka sadar kalau kepentingan mereka tidak akan sepenuhnya terfasilitasi atau bahkan terhalangi (Arnstein, 1969; Jap, 2001;  Krick, Monaghan, dan Sillanpaa, 2006). Karena kesadaran ini, maka mereka juga berharap  pengorbanan  yang  mungkin  terjadi  tidak  memunculkan  oportunis  yaitu  ada  pihak tertentu  yang  kepentingannya  dipenuhi  dengan  mengorbankan  diri  mereka.  Hal  ini  yang membuat isu keadilan menjadi penting. Terdapat alternatif lain selain persepsi keadilan  yaitu sharing informasi (Henisz dan Levitt, 2011:16). Sejauh informasi dapat mengalir dengan baik dan  kejujuran  terjaga,  para  stakeholder  dapat  saling  memahami  berbagai  pihak  dan menyesuaikan diri.
Pentingnya  stakeholder  dan  manajemennya  di  atas  menunjukkan  perlunya  penelitian stakeholder  dilakukan  sebagai  bagian  dari  perencanaan  untuk  pengelolaan.  Penelitian stakeholder  berupaya  menjelaskan  dan  memprediksi  bagaimana  stakeholder  merespon  dan memberikan  pengaruh  pada  lingkungannya  (Marstein,  2003:24).  Pada  gilirannya,  sebuah kerangka strategis dapat dibangun untuk menghasilkan kemitraan yang berhasil (Heninsz dan Levitt, 2011:17). Panduan umum yang digunakan untuk menghasilkan kemitraan  positif mirip dengan strategi manajemen partisipatif. Keduanya bahkan dapat dipandang dapat dipertukarkan karena  melibatkan  stakeholder  dalam  pengambilan  keputusan.  Secara  umum,  upaya  ini mencakup  (1)  workshop  multi-stakeholder  di  awal  proyek  untuk  membangun  persetujuan bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan follow up berkelanjutan, (2) pembangunan tujuan- tujuan yang jelas, (3) desain resolusi konflik yang mungkin terjadi, (4) melibatkan stakeholder dalam hirarki manajemen hingga level  puncak, dan (5) penekanan pemecahan masalah multi stakeholder berorientasi hasil (Heninsz dan Levitt, 2011; Larson, 1997; Crane et al, 1999).
Dengan  demikian,  para  stakeholder  perlu  untuk  menekankan  pentingnya  hubungan  dibangun untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar (Hall, 1999:275). Teori-teori kolaborasi (Devine, Boyd,  dan  Boyle,  2010;  Barringer  dan  Harrison,  2000)  menyatakan  bahwa  suatu  aktor  perlu melakukan  kolaborasi  dengan  berbagai  alasan.  Alasan-alasan  ini  antara  lain  kebutuhan, resiprositas, stabilitas, asimetri, efisiensi, dan legitimasi (Devine et al, 2010:202).
Teori kolaborasi yang sejalan dengan teori nilai Schwartz adalah teori kolaborasi pilihan. Teori ini membagi tipe kolaborasi menjadi dua tipe yaitu tipe rasional dan tipe sosial (Lynn dan Hill, 2001:27).  Dalam  teori  nilai  Schwartz,  kolaborasi  tipe  sosial  sejalan  dengan  nilai-nilai konservatisme  sementara  kolaborasi  tipe  rasional  sejalan  nilai-nilai  keterbukaan  pada perubahan.  Tipe  rasional  adalah  kolaborasi  yang  didasarkan  oleh  kontrak  dan    cenderung bersifat eksternal, yaitu setiap partisipan lebih mengarah ke luar dari kolaborasi dengan menjaga jarak dengan partisipan lainnya. Kekuatan dari kolaborasi  tipe ini terletak pada jumlah pihak yang berkolaborasi dan lebih sering dipandang sebagai bentuk koordinasi (Kaiser, 2011:6).

## KESIMPULAN
Dari  studi  literatur  di  atas,  kita  ketahui  bahwa  Taman  Nasional  menghadapi  masalah  umum dalam kompromi antara konservasi dan ekonomi. Fungsi utama dari Taman Nasional sebagai wilayah konservasi berhadapan dengan keberadaan masyarakat asli di dalam Taman Nasional yang,  sebagai  manusia,  tidak  dapat  diperlakukan  sama  seperti  objek  alam    yang  harus dilestarikan  ataupun  dibedakan  sepenuhnya  dengan  diusir  keluar  dari  tanah  asalnya.  Adanya paradoks  ini  membawa  pada  dua  model  utama  manajemen  taman  nasional:  model  cetak biru/profesional  dan  model  proses/partisipatif.  Model  proses  lebih  diutamakan  karena memungkinkan sistem beradaptasi dengan baik lewat upaya pengakuan atas keanekaragaman perspektif maupun pilihan manajerial ketimbang standarisasi baku yang pasti. Selain itu, model proses  terarah  pada  upaya  pemberdayaan  masyarakat  desa  selain  dalam  upaya  konservasi. Model  proses  bersifat  partisipatif  dan  karenanya,  melibatkan  banyak  aktor  dalam  upaya manajerial taman nasional.
Konsep Ekowisata sebagai salah satu wacana yang umum dialamatkan pada manajemen taman nasional menekankan kembali pentingnya aspek manusia dalam taman nasional walaupun lebih diarahkan pada masyarakat sebagai sasaran, ketimbang partisipan. Manajemen berbasis proses pada  taman  nasional  kemudian  memberikan  kerangka  bagaimana  seharusnya  wacana  ini diinisiasi dan dikelola bersama setiap stakeholder, yaitu lewat model partisipasi.
Walaupun  demikian,  setiap  stakeholder  memiliki  persepsi  berbeda  mengenai  suatu  masalah, termasuk  masalah  ekowisata.  Persepsi  ini  mengandung  komponen  kognitif  dan  komponen emosional. Suatu isu ekowisata dapat saja sangat rasional bagi satu individu, namun menjadi sangat  emosional  bagi  individu  lainnya.  Kedua  komponen  harus  dialamatkan  untuk menghasilkan persepsi yang positif mengenai penerapan ekowisata.
Akan tetapi, ada sifat subjektif dari persepsi yang kemudian memperumit upaya pembangunan persepsi positif yang dapat diterima oleh semua individu aktor yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Strategi  yang terarah adalah dengan melihat pada nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan memprediksi bagaimana para aktor menggunakan nilai ini untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama.
Untuk menganalisis nilai tersebut, Schwartz menawarkan teori nilai yang dapat digunakan pada kelompok nilai yang berkontestansi dalam manajemen taman nasional, yaitu antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi.
Pada  akhirnya,  nilai-nilai  kehidupan  tidak  dapat  semata  tertranslasi  menjadi  perilaku.  Dalam konteks  hubungan  antar  manusia,  apalagi  dalam  iklim  multistakeholder,  kolaborasi
memegang peranan yang sangat penting. Upaya ekowisata akan gagal jika tidak semua pihak memberikan dukungan bagi pengelolaan yang berkelanjutan. Suatu pemetaan jaringan aktor dan nilai-nilai  yang  dianutnya  akan  memberikan  gambaran  masa  depan  taman    Nasional  dalam upaya ekowisata yang dijalankannya.
******

## DAFTAR PUSTAKA
[Web  page]  official  website  of  forest  department  sarawak  Retrieved,  2014,  Retrieved  from http://www.forestry.sarawak.gov.my/page.php?id=148&menu_id=0&sub_id=90
45 taman nasional di indonesia Retrieved, 2014, Retrieved from http://www.dephut.go.id/uploads/INFORMASI/TN INDO-ENGLISH/tn_index.htm
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
Ap, J., & Pang, D. (2002). Community perceptions of eco-tourism. Annals School of Hotel & Tourism Management.e Hong Kong Polytechnic University.Hong Kong SAR, CHINA,
Araujo,  L.  M.  d.,  &  Bramwell,  B.  (1999).  Stakeholder  assessment  and  collaborative  tourism planning:  The  case  of  brazil's  costa  dourada  project.  Journal  of  Sustainable  Tourism,  7(3-4), 356-378.
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American  Institute of Planners, 35(4), 216-224.
Baker,  S.  (2002).  Laddering:  Making  sense  of  meaning.  Essential  Skills  for  Management Research, , 226-253.
Barker, A. (2009). Wind power and ecotourism. (Doctor, University of Oslo).
Beierle, T. C. (2000). The quality of stakeholder-based decisions: Lessons from the case study record. Resources for the Future, Washington,
Blamey, R. K. (2001). Principles of ecotourism. The Encyclopedia of Ecotourism, 2001, 5- 22.
Brody, S. D. (2003). Measuring the effects of stakeholder participation on the quality of local plans  based  on  the  principles  of  collaborative  ecosystem  management.  Journal  of  Planning Education and Research, 22(4), 407-419.
Bröring,  U.,  &  Wiegleb,  G.  (2005).  Assessing  biodiversity  in  SEA.  Implementing  strategic environmental assessment (pp. 523-538) Springer.
Buchsbaum,  B.  D.  (2004).  Ecotourism  and  sustainable  development  in  costa  rica.  (Doctor, Virginia Polytechnic Institute and State University).
Chambers,  R.,  &  Pretty,  J.  (1993).  Towards  a  learning  paradigm:  New  professionalism  and institutions for agriculture.
Chambliss,  K.,  Slotkin,  M.  H.,  &  Vamosi,  A.  R.  (2007).  Sustainability  of  avian  ecotourism. Paper presented at the An International Forum on Sustainability, 4th, Melbourne, Florida.
Chi, C. (2007). The ideas and ideals of first nations and their application in taiwan: A critical evaluation. Taiwan International Studies Quarterly, 3(2), 1-22.
Cole,  D.  N.  (1983).  Assessing  and  monitoring  backcountry  trail  conditions.  Ogden,  Utah: Ogden,  UT  :  U.S.  Dept.  of  Agriculture,  Forest  Service,  Intermountain  Forest  and  Range Experiment Station.
Collins, C. M., Steg, L., & Koning, M. A. (2007). Customers' values, beliefs on sustainable corporate performance, and buying behavior. Psychology & Marketing, 24(6), 555-577.
Crane,  T.  G.,  Felder,  J.  P.,  Thompson,  P.  J.,  Thompson,  M.  G.,  &  Sanders,  S.  R.  (1999). Partnering measures. Journal of Management in Engineering, 15(2), 37-42.
Dal Bó, P., Foster, A., & Putterman, L. (2008). Institutions and behavior: Experimental evidence on the effects of democracy. American Economic Review, 100, 2205-2229.
Dam, S. (2013). Issues of sustainable ecotourism  development in sikkim: An analysis. Sajth, 6(2)
Dawson, C. P. (2008). Ecotourism and nature-based tourism: One end of the tourism opportunity spectrum?  In  S.  F.  McCool,  &  R.  N.  Moisey  (Eds.),  Tourism,  recreation  and  sustainability; linking culture and the environment (2nd ed., pp. 38). Montana, USA: CABI.
De Groot, J., Steg, L., & Dicke, M. (2007). Morality and reducing car use: Testing the norm activation model of prosocial behavior. Transportation Research Trends, NOVA Publishers,
Deddy, K. (2006). Chapter five community mapping, tenurial rights and conflict resolution in kalimantan. State, Communities and Forests in Contemporary Borneo, , 89.
Denman,  R.  (2001).  Guidelines  for  community-based  ecotourism  development.  WWF International Gland, Switzerland.
Devine, A., Boyd, S., & Boyle, E. (2010). Unravelling the complexities of inter- organisational relationships  within  the  sports  tourism  policy  arena  on  the  island  of  ireland.  Contemporary Issues in Irish and Global Tourism and Hospitality, , 200.
Diamantis,  D.  (1999).  The  concept  of  ecotourism:  Evolution  and  trends.  Current  Issues  in Tourism, 2(2-3), 93-122.
Eghenter,  C.  (2006).  Social,  environmental  and  legal  dimensions  of  adat  as  an  instrument  of conservation  in  east  kalimantan.  State,  Communities  and  Forests  in  Contemporary  Borneo,  , 163.
Fay, C., Sirait, M., & Kusworo, A. (2000). Getting the boundaries right: Indonesia‘s urgent need to redefine its forest estate. World Agroforestry Center, Bogor, Indonesia,
Feierman, J. R. (2009). The biology of religious behavior: The evolutionary origins of faith and religion. ABC-CLIO.
Fennell, D. A. (2008). Ecotourism (3rd ed.). London: Routledge.
FEWMD (2009): Preparatory Study on Integrated Project for Sustainable Development of forest Resources in Sikkim, Final Report, Nov, Govt. of Sikkim, 115.
Forestry, P. J. L. K. 2.H. L. (2010). Statistik direktorat pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung 2010. Bogor, Indonesia: Indonesia Ministry of Forestry.
Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press.
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2009). Organizations: Behavior,  structure, processes (14th ed.) McGraw-Hill, Irwin Homewood, IL.
Greenwald, A. G., Carnot, C. G., Beach, R., & Young, B. (1987). Increasing voting behavior by asking people if they expect to vote. Journal of Applied Psychology, 72(2), 315.
Grendstad,  G.,  Selle,  P.,  Strømsnes,  K.,  &  Bortne,  Ø.  (2006).  Unique  environmentalism,  A comparative perspective Springer Science+Business Media, LLC.
Hall, C. M.  (1999). Rethinking collaboration and partnership:  A public  policy    perspective. Journal of Sustainable Tourism, 7(3-4), 274-289.
HENISZ,  W.  J.,  &  LEVITT,  R.  E.  (2011).  Regulative,  normative  and  cognitive  institutional supports  for  relational  contracting:  Toward  a  contingent  project  governance  framework. Unpublished manuscript.
Higham, J. (2007). Critical issues in ecotourism. Routledge.
Hirsh,  J.  B.  (2010).  Personality  and  environmental  concern.  Journal  of  Environmental Psychology, 30(2), 245-248.
Holbrook,  M.  B.  (2000).  The  millennial  consumer  in  the  texts  of  our  times:  Experience  and entertainment. Journal of Macromarketing, 20(2), 178-192.
Huitt,  W.Conation:  An  important  factor  of  mind  Retrieved,  2014,  Retrieved  from http://www.edpsycinteractive.org/topics/conation/conation.html
IUCN,  C.  (International  Union  for  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources,  1976). Twelfth general assembly: Kinshasa, zaire. IUCN Publications New Series,
Jacob,  S.,  &  Luloff,  A.  (1995).  Exploring  the  meaning  of  rural  through  cognitive  Maps1. Rural Sociology, 60(2), 260-273.
Jap,  S.  D.  (2001).  ―Pie  sharing‖  in  complex  collaboration  contexts.  Journal  of  Marketing Research, 38(1), 86-99.
Kaiser,  F.  (2011).  Interagency  collaborative  arrangements  and  activities:  Types,  rationales, considerations, congressional research service. (No. 7-5700).Congressional Research Service.
Kalof, L., Dietz, T., Stern, P. C., & Guagnano, G. A. (1999). Social psychological and structural influences on vegetarian beliefs. Rural Sociology, 64(3), 500-511.
Kraut,  R.  E.  (1973).  Effects  of  social  labeling  on  giving  to  charity.  Journal  of  Experimental Social Psychology, 9(6), 551-562.
Krick, T., Forstater, M., Monaghan, P., & Sillanpää, M. (2005). The stakeholder engagement manual volume 2: The practitioners handbook on stakeholder engagement. Account Ability, the United Nations Environment Programme, and Stakeholder Research Associates,
Lankford,  S.  V.,  Scholl,  K.,  Pfister,  R.,  Lankford,  J.,  Williams,  A.,  &  Bricker,  K.  (2004). Cognitive mapping: An application for trail management. Paper presented at the Proceedings of the 2004 Northeastern Recreation Research Symposium, 378-384.
Larson,  E.  (1997).  Partnering  on  construction  projects:  A  study  of  the  relationship  between partnering  activities  and  project  success.  Engineering  Management,  IEEE  Transactions  on, 44(2), 188-195.
Lazarova, M., Westman, M., & Shaffer, M. A. (2010). Elucidating the positive side of the work- family  interface  on  international  assignments:  A  model  of  expatriate  work  and  family performance. Academy of Management Review, 35(1), 93-117.
Liburd, J. J. (2006). Sustainable tourism and national park development in st. lucia. Advances in Tourism Research: Tourism and Social Identities: Global Frameworks and Local Realities, , 155-176.
Liddle, M., & Greig-Smith, P. (1975). A survey of tracks and paths in a sand dune  ecosystem
I. soils. Journal of Applied Ecology, , 893-908.
Lindberg, K., & Sproule, K. (1998). Ecotourism in the asia-pacific region: Issues and outlook FAO, Forestry Policy and Planning Division.
Ludwig,  D.,  Hilborn,  R.,  &  Walters,  C.  (1993).  Uncertainty,  resource  exploitation,  and conservation: Lessons from history. Science(Washington), 260(5104), 17.
Lynn, L. E., & Hill, C. J. (2001). Producing human services: Why do    agencies collaborate?. Citeseer.
Marion, J.  L.,  &  Leung, Y. (2001). Trail resource impacts  and an examination of alternative assessment techniques. Journal of Park & Recreation Administration, 19(3)
Markel, C., & Clark, D. (2012). Developing policy alternatives for the management of wood bison (bison bison athabascae) in kluane national park and reserve of canada. Northern Review, (36), 53-75.
Marstein, E. (2003). The influence of stakeholder groups on organizational decision-making in public hospitals. (Doctor, Norwegian School of Management BI). Series of Dissertations, 2
Masozera, M. K., Alavalapati, J. R., Jacobson, S. K., & Shrestha, R. K. (2006). Assessing the suitability  of  community-based  management  for  the  nyungwe  forest  reserve,  rwanda.  Forest Policy and Economics, 8(2), 206-216.
McGahey,  S.  (2012).  The  ethics,  obligations,  and  stakeholders  of  ecotourism marketing. Intelektinė Ekonomika, (6 (2), 75-88.
Miller, K. L. (2008). Evaluating the design and management of community-based ecotourism projects in guatemala. (Master, The University of Montana).
Ministry of Environment. (2006). Third national report to the convention on biological diversity. (). Indonesia:
Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), 853-886.
Nordlund,  A.  M.,  &  Garvill,  J.  (2002).  Value  structures  behind  proenvironmental  behavior. Environment and Behavior, 34(6), 740-756.
Nuva, R., Shamsudin, M. N., Radam, A., & Shuib, A. (2009). Willingness to pay towards the conservation  of  ecotourism  resources  at  gunung  gede  pangrango  national  park,  west  java, indonesia. Journal of Sustainable Development, 2(2)
Obenaus, S. (2005). Ecotourism – sustainable tourism in national parks and protected areas:  A case study of banff national park in canada and national park gesäuse in austria – a comparison. (Unpublished
Pelser,  A.,  Redelinghuys,  N.,  &  Velelo,  N.  (2011).  People,  parks  and  poverty:  Integrated conservation and development initiatives in the free state province of south africa. Biological Diversity and Sustainable Resources use, , 35-62.
Pimbert, M.  P., & Pretty, J. N. (1997). Parks, people and professionals:  Putting participation into protected area management. Social Change and Conservation, , 297-330.
Piskorskaya,  N.,  Kristanti,  Y.,  Lissandhi,  A.  N.,  &  Ratri,  S.  D.  (2012).  Knowledge dissemination.  Refining  REDD  in  indonesia:  Policy  recommendations  for  increasing effectiveness, efficiency, and equity (pp. 90-119)
Poirier, R., & Ostergren, D. (2002). Evicting people from  nature:  Indigenous land rights  and national parks in australia, russia, and the united states. Nat.Resources J., 42, 331.
Prato, T. (2006). Adaptive management of national park ecosystems. Paper presented at the The George Wright Forum, , 23(1) 72-86.
Reed,  M.  S.  (2008).  Stakeholder  participation  for  environmental  management:  A  literature review. Biological Conservation, 141(10), 2417-2431.
Robertson,  J.  L.,  &  Barling,  J.  (2013).  Greening  organizations  through  leaders'  influence  on employees' pro ‐ environmental behaviors. Journal of Organizational Behavior, 34(2), 176-194.
Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: Towards congruence between theory and    practice. Tourism Management, 20, 123.
Scheyvens,  R.  (1999).  Ecotourism  and  the  empowerment  of  local  communities.  Tourism Management, 20(2), 245-249.
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(1), 1-65.
Sembiring, I., Hasnudi, Irfan, & Umar, S. (2004). Survei potensi ekowisata di kabupaten dairi. ().Universitas Sumatera Utara.
Sembiring, S. N. (2005). Autonomy and the future of Protected/Conservation area management in  indonesia: A legal  analysis. Conservation for/by Whom? Social Controversies  &  Cultural Contestations  regarding  National  Parks  and  Reserves  in  the ―malay Archipelago,
Sheng, C. L. (1998). A utilitarian general theory of value. Rodopi.
Siddiqui,  R.  N.  (2014).  The  Environment-Behaviour  Link:  Challenges  for  Policy  Makers,  In Psychology, Development,  and Social Policy in  India. Eds:  R C Tripathi  dan Y. Sinha. New York: Springer, 297.
Sirakaya,  E.,  Sasidharan,  V.,  &  Sönmez,  S.  (1999).  Redefining  ecotourism:  The  need  for  a supply-side view. Journal of Travel Research, 38(2), 168-172.
Snyder, M. (1974). Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 30(4), 526.
Steg, Linda and de Groot, Judith I.M. (2012). Environmental values. In S. D. Clayton (Ed.), The oxford handbook of environmental and conservation psychology () Oxford University Press.
Stern, P. C. (2000). New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56(3), 407-424.
Stern, P. C., & Dietz, T. (1994). The value basis of environmental concern. Journal of Social Issues, 50(3), 65-84.
Thøgersen, J., & Ölander, F. (2003). Spillover of environment-friendly consumer   behaviour. Journal of Environmental Psychology, 23(3), 225-236.
Timko,  J.  A.,  &  Innes,  J.  L.  (2009).  Evaluating  ecological  integrity  in  national  parks:  Case studies from canada and south africa. Biological Conservation, 142(3), 676-688.
Tisen, O. B. (2004). Conservation and tourism: A case study of longhouse communities in and adjacent to batang ai national park, sarawak, malaysia. (Master, Lincoln University).
Tomomi,  I.  (2010).  Ecotourism  in  bali:  Backgrounds,  present  conditions  and  challenges. (Unpublished Doctor). Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University,
Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of Management, 32(6), 951-990.
Triandis,   H.   C.   (1989).   The   self   and   social   behavior   in   differing   cultural   contexts. Psychological Review, 96(3), 506.
UNESCAP. (1995). Guidelines on environmentally sound development  of coastal     tourism. New York: United Nations.
Upton,  C.,  Ladle,  R.,  Hulme,  D.,  Jiang,  T.,  Brockington,  D.,  &  Adams,  W.  M.  (2008).  Are poverty and protected area establishment linked at a national scale? Oryx, 42(01), 19- 25.
Van Beukering, P. J., Cesar, H. S., & Janssen, M. A. (2003). Economic valuation of the  leuser national park on sumatra, indonesia. Ecological Economics, 44(1), 43-62.
Vernhes,  J.  R.,  &  Bridgewater,  P.  (2008).  Biosphere  reserves.  In  Chape  S.,  Spalding  M.  & Jenkins M.D. (Eds.), The world's protected areas (pp. 28-32). Berkeley, USA.: Prepared by the UNEP World Conservation Monitoring Centre. University of California Press.
Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-66.
World  Bank.  (2011).  Theories  of  behavior  change.  Communication  for  Governance  and Accountability Program,
World ecotourism summit-final report, quebec city, canada. (2002). (). Madrid, Spain: The World Tourism Organization and the United Nations Environment Programme.
Young,  K.  (2012).  Laws.  Refining  REDD  in  indonesia:  Policy  recommendations  for increasing effectiveness, efficiency, and equity (pp. 25-30)
Yudarwati, G. A. (2011). The enactment of corporate social responsibility and public relations practices:  Case  studies  from  the  indonesian  mining  industry.  (Doctor,  RMIT  University Melbourne).
Zografos,  C.,  &  Allcroft,  D.  (2007).  The  environmental  values  of  potential  ecotourists:  A segmentation study. Journal of Sustainable Tourism, 15(1), 44-66.