## ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DI PTPN III KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN GUNUNG PARA

## Pipin Nurafika dan Eka Nurmala Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: pipinnurafika12@gmail.com
Abstrak :  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  penerapan Green Accounting yang  dilakukan  perusahaan  dalam  hal  mengidentifikasi,  mengakui,  mengukur,  mencatat, menyajikan dan mengungkapkan biaya pengendalian lingkungan/limbah pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan  di  PTPN  III  Kebun  Rambutan  dan  Kebun  Gunung  Para  yang  memproduksi  sawit  dan  karet  serta memiliki limbah. Metode penelitian  menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan  adalah  dengan  mengelompokkan  biaya-biaya  lingkungan  kemudian  menganalisis,  melakukan wawancara  dan  menyimpulkan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  PTPN  III  Kebun  Rambutan  dan  Kebun  Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya namun tidak secara khusus melakukan identifikasi terhadap biaya-biaya lingkungan tersebut. Pengakuan terhadap biaya-biaya lingkungan diakui  sebagai  beban  diluar  beban  pokok  produksi.  Biaya-biaya  pengendalian  lingkungan/limbah  ini  diukur dengan  menggunakan  satuan  moneter  sebesar  kos  yang  dikeluarkan  ( historical  cost )  dan  dicatat  dengan mentode accrual basic . Penyajian biaya lingkungan disajikan bersama biaya-biaya yang sejenis dalam laporan laba  rugi  dan  perusahaan  belum  mengungkapkan  informasi  mengenai  biaya  lingkungan  yang  dikeluarkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Kata  Kunci  :  Green  Accounting,  Biaya  Lingkungan,  Biaya  Pengendalian  Lingkungan/limbah,  Laporan keuangan

## 1. Pendahuluan
Perkembangan perusahaan saat ini semakin pesat, sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan sumber daya berupa bahan baku dan tenaga kerja untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat.  Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi sebagian besar perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan laba (Nilasari, 2014). Perusahaan  yang  ingin  mempertahankan  kelangsungan    hidupnya    harus  memperhatikan “3P  (People,  Planet,  dan Profit)” atau  yang  dikenal  dengan  konsep Tripple  Bottom  Line . Selain    berorientasi  pada  laba  (profit),  perusahaan  juga  wajib  untuk  peduli  terhadap kesejahteraan  masyarakat  (people)  dan  berperan  aktif  dalam  proses  pelestarian  lingkungan hidup  (planet)  (Wibisono,  2007  dalam  Fatwadi,  2016).  Pada  satu  sisi, aktivitas  perusahaan mampu  menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan  mampu  menyediakan  barang  atau  jasa  yang dibutuhkan  masyarakat,  akan  tetapi  di  sisi  lain  aktivitas  perusahaan  tersebut  dapat menimbukan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  karena  menghasilkan  limbah  (Fatwadi, 2016),
Isu  kerusakan  lingkungan  saat  ini  menjadi  perhatian  khusus  masyarakat.  Kerusakan lingkungan ini salah satunya dapat dihasilkan dari limbah produksi perusahaan. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, limbah diartikan sebagai  sisa  suatu  usaha  atau  kegiatan  produksi,  sedangkan  pencemaran  diartikan  masuk atau  dimasukkannya  mahluk  hidup,  zat,  energi,  dan  /  atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang  telah  ditetapkan.  Limbah  yang  dihasilkan  dari  operasional  perusahaan  memiliki kemungkinan  bahwa  limbah  tersebut  berbahaya  bagi  lingkungan  sehingga  memerlukan pengelolaan dan penanganan yang khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat proses produksi yang dilakukan disebabkan oleh perusahaan  industri  dan  pabrik  yang  tidak  memperhatikan  pengelolaan  dan  penanganan limbahnya,  biasanya  kejadian  seperti  ini  terjadi  apabila  perusahaan  membuang  limbahnya langsung ke sungai sehingga dampak yang dihasilkan sangat besar untuk masyarakat, seperti kasus yang dilakukan oleh empat perusahaan di bidang tekstil yang berada di Bandung, PT Gede Indah, PT  Sinar  Sukses  Mandiri,  PT  Selaras  Idola  Abadi,  PT  Surya  Tekstil  telah  mencemari  sungai (DAS)  Citarum  dengan  limbah  kimia.  Kemudian  kasus  air  PDAM  yang  diduga  sudah  tercemar limbah  pabrik  PT  Makin  yang  mengakibatkan  ratusan  warga  Teluk  Renda  Ilir  Kabupaten  Tebo terserang penyakit gatal-gatal hingga bernanah (daerah.sindonews.com, Januari 2018), dan masih banyak  lagi  jenis  pencemaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  industri.  Tingkat persentase  pencemaran  lingkungan  dari  tahun  ke  tahun  juga  semakin  meningkat  khususnya pencemaran  air  sungai,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Kasi  Pengendalian  Pencemaran  Air  Rumah Tangga  Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI, Winoto bahwasanya berdasarkan sampel sungai di Indonesia yang mereka kaji, 75% tercemar berat. Sementara kontribusi limbah domestik di beberapa sungai besar di atas 60% (menlh.go.id, 2017).
Dalam  pengelolaan  limbah  produksi,  perusahaan  perlu  menerapkan green  accounting atau akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah produksi. Saat ini di Indonesia pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan masih belum diatur secara  khusus  dalam  standar  akuntansi,  artinya  pelaporan  informasi  lingkungan  dalam  laporan tahunan  perusahaan  masih  bersifat  sukarela.  Akan  tetapi  IAI  secara  implicit  menjelaskan  bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Hadi, 2012 dalam Mulyani,  2013).  Dijelaskan  dalam  PSAK  No.1  Tahun  2009,  paragraf  9  yang  menyatakan: “Perusahaan  dapat  pula  menyajikan  laporan  tambahan  seperti  laporan  mengenai  lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Value added Statement), khususnya bagi industri dimana faktor- faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.
Konsep  green  accounting  sudah  mulai  berkembang  sejak  tahun  1970-an  di  Eropa,  diikuti mulai  berkembangnya  penelitian-penelitian  yang  terkait  dengan  isu  green  accounting  tersebut  di tahun 1980-an. Di negara-negara maju seperti yang ada di Eropa dan Jepang, perhatian akan isu- isu lingkungan ini berkembang pesat baik secara teori maupun praktik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya  peraturan  terkait  dengan  lingkungan  ini  (Himawan,  2016).  Akuntansi  lingkungan adalah  suatu  istilah  yang  berupaya  untuk  mengelompokkan  pembiayaan  yang  dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konvensi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik  bisnis  perusahaan  (Suartana,  2010  dalam  Yuliantini  2017).  Tujuannya  adalah meningkatkan efesiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan  lingkungan dari  sudut  pandang  biaya  ( environmental  cost ),  dan  manfaat  atau  efek  ( economic  benefit ),  serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan ( environmental protection ) (Ikhsan, 2008).
Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan operasional  perusahaan  yang  memerlukan  sistem  akuntansi  lingkungan  sebagai  kontrol  terhadap tanggung  jawab  perusahaan.  Pengelolaan  limbah  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut memerlukan  pengukuran,  penilaian,  pengungkapan  dan  pelaporan  biaya  pengelolaan  limbah  dari hasil  kegiatan  operasional  perusahaan.  Penerapan  green  accounting  juga  bertujuan  untuk mengetahui  seberapa  besar  biaya  lingkungan  yang  dikeluarkan  dalam  mengelola limbah  tersebut dengan  menggunakan  sistem  akuntansi  sehingga  dapat  meminimalkan  biaya  yang  dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar perusahaan, serta dapat  membuat  laporan  biaya  lingkungan  untuk  dijadikan  suatu  pedoman  manajemen  dalam pengambilan keputusan.

## 2. Landasan Teori
2.1. Pengertian Green Accounting
Akuntansi  merupakan  ilmu  yang  dipengaruhi  dan  mempengaruhi  lingkungannya.  Seiring
dengan  perkembangan  masa  dimana  kepedulian  terhadap  lingkungan  mulai  mendapat  perhatian masyarakat, maka muncul wacana akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan yang pada akhirnya memunculkan  konsep Socio  Economic  Environmental  Accounting  (SEEC) yang  merupakan penjelasan  singkat  pengertian Triple  Bottom  Line (Wiedmann  dan  Manfred,  2006)  yang merupakan pelaporan akuntansi pada publik mencakup kinerja ekonomi, kinerja lingkungan serta kinerja sosial. SEEC ini merupakan perluasan wacana dari Corporate Social Responsibility . Jadi tidak  sekedar  mengelola  permasalahan-permasalahan  sosial  seperti  sumber  daya  manusia  baik internal  maupun  eksternal  seperti  masyarakat,  masalah  sosial  lain  seperti  beasiswa  pendidikan, kepedulian  sosial  lainnya  tetapi  juga  mengelola  permasalahan  lingkungan  dan  penyebab kerusakannya.
Green Accounting atau yang sering juga disebut dengan akuntansi lingkungan ( Environment Accounting )  merupakan  praktek  menggabungkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  lingkungan  dan konservasi  ke  dalam  praktek  pelaporan  yang  meliputi  analisa  biaya  dan  manfaat.  Akuntansi lingkungan  adalah  identifikasi,  pengukuran,  dan  alokasi  biaya-biaya  lingkungan  hidup  dan pengintegrasian  biaya-biaya  ke  dalam  pengambilan  keputusan  usaha  serta  mengkomunikasikan hasilnya  kepada  para  stockholders  perusahaan  (Astuti,  2002  dalam  Wahyudi,  2012).  Akuntansi lingkungan  dalam  Environmental  Accounting  Guidelines  (EAG,  2005)  didefinisikan  sebagai berikut: “Environmental accounting, as defined in these guidelines, aims at achieving sustainable development, maintaining a favorable relationship with the community, and pursuing effective and efficient environmental conservation activities. These accounting procedures allow a company to identify  the  cost  of  environmental  conservation  during  the  normal  course  of  business,  identify benefit gained from such activities, provide the best possible means of quantitative measurement (in monetary value or physical units) and support the communication of its results”.
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa akuntansi lingkungan merupakan pengelompokkan  biaya  yang  dilakukan  perusahaan  dalam  melakukan  konservasi  lingkungan  ke dalam  praktik  bisnis  perusahaan.  Kegiatan  konsevasi  lingkungan  ini  akan  memunculkan  biaya lingkungan  yang  harus  ditanggung  oleh  pihak  perusahaan.  Akuntansi  lingkungan  juga  dapat dianalogikan  sebagai  suatu  kerangka  kerja  pengukuran  yang  kuantitatif  terhadap  kegiatan konservasi  lingkungan  yang  dilakukan  perusahaan.  Konsep  akuntansi  lingkungan  mulai berkembang  sejak  tahun  1970-an.  Pada  tahun  1990-an, IASC  (The  International  Accounting Standards Committee) mengembangkan konsep tentang prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan. AICPA (American Institute Of Certified Public Accountant) juga mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan.

## 2.2. Sejarah dan Perkembangan Green Accounting
Di  Eropa  konsep  green  accounting  ini  sudah  mulai  berkembang  sejak  tahun  1970-an, dimulai  dari  Norwergia  yang  terpengaruh  dengan  publikasi  Limits  to  Growth  (Meadows  et  al  . 1972)  dan  gerakan  lingkungan  yang  berkembang.  Kemudian  Kementerian  Lingkungan  Hidup Norwergia mengembangkan statistik untuk pengukuran sumber daya alam sebagai alat bantu yang lebih  baik  dalam  mengelola  sumber  daya  alamnya.  Dimana  ada  ketakutan  bahwa  sumber  daya alam  mereka  akan  habis  dikarenakan  eksploitasi  yang  berlebihan.  Lalu  isu  lingkungan  ini  juga mendapat  perhatian  pemerintah  Denmark  sebagai  akibat  adanya  krisis  minyak  tahun  1973  yang mulai membuat perhitungan cadangan energy dan penghematannya. Pada tahun 1980-an, Prancis mengembangkan sistem akuntansi untuk menilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif keadaan dan perubahan atas sumberdaya alamnya (Vanoli 2005:344).  Dari Belanda Roefie Hueting,  yang mengembangkan dan berusaha untuk menerapkan ukuran pendapatan nasional berkelanjutan yang memperhitungkan perubahan dan penurunan aset lingkungan yang  disebabkan kegiatan ekonomi. Kalau  kita  lihat  upaya-upaya  yang  dilakukan  pada  tahap  awal  ini  di  beberapa  Negara  memiliki kesamaan dimana hanya terfokus untuk memperoleh gambaran data fisik dari penggunaan sumber daya alam.
Pada  era  tahun  1990-an  International  Accounting  Standards  Committee  (IASC)
pengembangan  konsep  tentang  prinsip-prinsip  akuntansi  internasional  yang  meliputi pengembangan  akuntansi  lingkungan.  Dan  seiring  meningkatnya  standar  industri  yang  diikuti berkembangnya  auditor  professional  seperti  American  Institute  of  Certified  Public  Accountants (AICPA)  mengeluarkan  prinsip-prinsip  universal  tentang  audit  lingkungan.  PBB  lewat  Coalition for  Environmental  Economies  (CERES)  dan  UNEP  pada  tahun  1997,  mengeluarkan  Global Reporting  Initiative  (GRI),  yang  merupakan  panduan  pelaporan  perusahaan  untuk  mendukung pembangunan berkelanjutan. GRI yang sampai dengan saat ini telah mengalami pembaharuan, isi pokoknya  dapat  dibagi  menjadi  enam  bagian  meliputi  :  ekonomi,  lingkungan  hidup,  hak  asasi manusia,  praktik  ketenagakerjaan  dan  pekerjaan  yang  layak,  tanggung  jawab  produk,  dan masyarakat.  Kemudian  pada  tahun  2000  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Jepang  mengeluarkan Environmental Accounting Guidelines yang kemudian disempurnakan pada tahun 2002 dan 2005, dimana semua perusahaan di Jepang diwajibkan menggunakan akuntansi lingkungan.

## 2.3. Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan
Menurut  Ikhsan  (2008),  maksud  dan  tujuan  dikembangkannya  akuntansi lingkungan  antara lain meliputi:
1. Sebagai  alat  manajemen  lingkungan,  akuntansi  lingkungan  digunakan  untuk  menilai keefektifan  kegiatan  konservasi  berdasarkan  ringkasan  dan  klasifikasi  biaya  konservasi lingkungan.  Data  akuntansi  lingkungan  juga  digunakan  untuk  menentukan  biaya  fasilitas pengelolaan  lingkungan,  biaya  keseluruhan  konservasi  lingkungan  dan  juga  investasi  yang diperlukan  untuk  kegiatan  pengelolaan  lingkungan.  Selain  itu,  akuntansi  lingkungan  juga digunakan  untuk  menilai  tingkat  keluaran  dan  capaian  tiap  tahun  guna  menjamin  perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.
2. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak  negatif  lingkungan,  kegiatan  konservasi  lingkungan  dan  hasilnya  kepada  publik. Tanggapan  dan  pandangan  terhadap  akuntansi  lingkungan  dari  para  pihak,  pelanggan  dan masyarakat  digunakan  sebagi  umpan  balik  untuk  merubah  pendekatan  perusahaan  dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.
Di  dalam  akuntansi  lingkungan  ada  beberapa  komponen  pembiayaan  yang  harus dihitung, misalnya:
a. Biaya  operasionalisasi  bisnis  yang  terdiri  dari  biaya  depresiasi  fasilitas  lingkungan,  biaya memperbaiki  fasilitas  lingkungan,  jasa  atau  pembayaran  ( fee )  kontrak  untuk  menjalankan fasilitas  pengelolaan  lingkungan,  biaya  tenaga  kerja  untuk  menjalankan  operasionalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah ( recycling ).
b. Biaya daur ulang  yang dijual, atau biasa juga disebut dengan “Cost Incurred by upstream and down-stream business operations”.
c. Biaya  penelitian  dan  pengembangan  (Litbang)  yang  terdiri  dari  biaya  total  untuk  material dan  tenaga  ahli,  tenaga  kerja  lain  untuk  pengembangan  material  yang  ramah  lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.
2.4. Pentingnya Akuntansi Lingkungan
Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis  internal  akuntansi  manajerial.  Fokus  utamanya  didasarkan  pada  penerapan  akuntansi lingkungan sebagai suatu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal. Panduan  yang  menjadi  tolak  ukur  pentingnya  akuntansi  lingkungan  berkaitan  dengan pertanggungjawaban akuntansi lingkungan itu sendiri. Menurut Badan Perlindungan  Lingkungan Amerika  Serikat  atau United  State  Environment  Protection  Agency  (US  EPA) dalam  ikhsan (2008), peran akuntansi lingkungan adalah:
“Suatu  fungsi  penting  tentang  akuntansi lingkungan  adalah  untuk  menggambarkan  biaya- biaya  lingkungan  supaya  diperhatikan  oleh  para  stakeholders  perusahaan  yang  mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika

## pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.
Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin  karena  akuntansi  lingkungan  merupakan  bagian  akuntansi  atau  sub  bagian  akuntansi. Alasan  yang  mendasarinya  adalah  mengarah  pada  keterlibatannya  dalam  konsep  ekonomo  dan informasi lingkungan.

## 2.5. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan
Fungsi dan peran akuntansi lingkungan (Ikhsan, 2008) dibagi ke dalam dua bentuk yaitu:
1. Fungsi Internal
2. Fungsi Eksternal

## 2.6. Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Lingkungan
Akuntansi konvensional menurut Craig & Ben Gorgon (2001) dalam Rossje (2006) memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
1) Mengidentifikasi entitas akuntansi
2) Mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi
3) Mencatat kejadian ekonomi (economic events)
4) Hanya  diperuntukkan  secara  khusus  untuk  investor  dan  lainnya  yang  berkepentingan dengan entitas akuntansi ( Stockholder ). Sedangkan karakteristik akuntansi lingkungan adalah:
a) Mengidentifikasi kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan
b) Entitas akuntansi
c) Memperhatikan dampak kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi perusahaan
d) Menghasilkan informasi untuk para stakeholder seperti masyarakat, publik, karyawan atau buruh, generasi akan datang.

## 2.7. Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan
Sifat dasar akuntansi lingkungan (Fasua, 2011) diuraikan sebagai berikut:
1) Relevan
2) Handal
3) Mudah Dipahami
4) Dapat dibandingkan
5) Dapat Dibuktikan

## 2.8. Biaya Lingkungan
Biaya  lingkungan  dapat  disebut  sebagai  biaya  yang  muncul  dalam  usaha  untuk  mencapai tujuan  seperti  pengurangan  biaya  lingkungan  yang  meningkatkan  pendapatan,  meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang. Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Susenohaji, (2003) dalam Jaya (2015) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan  yang ditimbulkan dan perlindungan  yang berlaku.  Biaya  lingkungan  mencakup  baik  biaya  internal  (berhubungan  dengan  pengurangan proses  produksi  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan)  maupun  eksternal  (berhubungan  dengan perbaikan  kerusakan akibat  limbah  yang  ditimbulkan).  Biaya  lingkungan  juga  didefinisikan  oleh Hansen  dan  Mowen  (2007)  sebagai  biaya-biaya  yang  terjadi  karena  kualitas  lingkungan  yang buruk  mungkin  terjadi.  Maka,  biaya  lingkungan  berhubungan  dengan  kreasi,  deteksi,  perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen, biaya-biaya lingkungan harus didefinisikan.
Definisi biaya lingkungan menurut Environtmental Protection Agency (EPA) antara lain:
a. Biaya  lingkungan  meliputi  biaya-biaya  dari  langkah  yang  diambil,  atau  yang  harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktifitas perusahaan dalam
cara pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.
b. Biaya-biaya  lingkungan  meliputi  biaya  internal  dan  eksternal  dan  berhungan  terhadap seluruh  biaya-biaya  yang  terjadi  dalam  hubungannya  dengan  kerusakan  lingkungan  dan pengendalian.
c. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha (aktifitas) untuk:
1) Mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi;
2) Mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan;
3) Kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan.

## 2.9. Tahapan Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan
Sebelum  mengalokasikan  pembiayaan  untuk  pengelolaan  dampak  lingkungan  seperti pengelolaan  limbah,  pencemaran  lingkungan,  pencemaran  udara,  pencemaran  suara  dan  efek sosial  lainnya,  perusahaan  perlu  merencanakan  tahap  pencatatan  pembiayaan  tersebut.  Tahap- tahap  ini  dilakukan  agar  dalam  pengalokasian  anggaran  yang  telah  direncanakan  untuk  satu periode  akuntansi  dapat  diterapkan  dengan  efektif  dan  efisien.  Pencatatan  pembiayaan  untuk mengelola  sampah-sampah  yang  dikeluarkan  dari  hasil  sisa  produksi  suatu  usaha  dialokasikan dalam  tahap-tahap  tertentu  yang  masing-masing  tahap  memerlukan  biaya  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  dan  tahap-tahap  pencatatan  itu  dapat  dilakukan  sebelum  periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut (Hadi, 2012 dalam Pertiwi, 2017).
Pencatatan  untuk  mengelola  segala  macam  yang  berkaitan  dengan  limbah  sebuah perusahaan  didahului  dengan  perencanaan  yang  akan  dikelompokkan  dalam  pos-pos  tertentu sehingga  dapat  diketahui  kebutuhan  riil  setiap  tahunnya.  Pengelompokkan  dalam  tahap  analisis biaya lingkungan adalah sebagai berikut:

## 2.10. Identifikasi
Dalam akuntansi lingkungan pada umumnya menggunakan kata-kata seperti penuh ( full ), total (total) , dan siklus hidup (life cycle) . Istilah tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan tradisional dimana lingkup biaya melebihi biaya-biaya lingkungan. Biaya lingkungan menurut (Susenohaji dalam Jaya, 2015) adalah sebagai berikut:
1) Biaya pemeliharan dan pergantian dampak akibat limbah dan gas buangan
2) Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan
3) Biaya pembelian bahan baku hasil produksi
4) Biaya pengolahan untuk produk.

## 2.11. Kerangka Berpikir
Kebun  Rambutan  dan  kebun  Gunung  para  adalah  dua  komoditi  usaha  di  PTPN  III  Persero dengan  kegiatan  operasionalnya  menggunakan  sumber  daya  alam,  dimana  dalam setiap  kegiatan menghasilkan produk pasti menghasilkan limbah. Limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan  produksi,  limbah  yang  dihasilkan  dari  operasional  perusahaan  memiliki  kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan. Maka dari itu diperlukannya penerapan green accounting  sebagai  salah  satu  cara  perusahaan  menjaga  eksistensi  perusahaannya  dengan  tidak hanya menguntungkan profit tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Green  accounting  ini  adalah  jenis  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  dimasukkannya  biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan usaha perusahaan. Biaya lingkungan adalah jenis biaya  yang dikorbankan  saat  ini  untuk  mendapat  manfaat  di  masa  depan  dalam  hal  pelestarian  lingkungan. Biaya-biaya  lingkungan  ini  memiliki  beberapa  tahapan  berikut  untuk  mengontrol  pengelolaan biaya-biaya  lingkungan,  seperti  melakukan  identifikasi  biaya-biaya  lingkungan  dengan
menentukan jenis biaya yang akan dikeluarkan, kemudian menganalisis pengakuan terhadap biaya lingkungan  dan  melakukan  pengukuran.  Setelah  dilakukan  pengukuran  terhadap  biaya  hal selanjutnya adalah menganalisis metode yang digunakan dalam mencatat biaya biaya lingkungan tersebut.  Biaya-biaya  yang  timbul  dalam  pengelolaan  lingkungan  ini  berikutnya  akan  disajikan dan  diungkapkan  didalam  laporan  keungan.  Dan  dari  semua  tahapan  yang  dilakukan,  maka dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat,  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 :54). Penelitian deskriptif ini menentukan dan melaporkan keadaan  sekarang.  Tujuan  utama  dari  penelitian  deskriftif  ini  merupakan  gambaran  yang  secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## A. Identifikasi dan Komponen Biaya Lingkungan
Pada  dasarnya,  biaya  lingkungan  selalu  berhubungan  dengan  biaya  produk,  proses,  sistem atau  fasilitas  penting  untuk  pengambilan  keputusan  manajemen  yang  lebih  baik.  Penggambaran biaya  lingkungan  pada  perusahaan  itu  tergantung  dari  niat  perusahaan  itu  sendiri  untuk menggunakan  informasi  yang  dihasilkan  dari  informasi  biaya  lingkungan.  Biaya  lingkungan merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  akibat  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  juga diungkapkan oleh Staff Tata Usaha/ finance PKS Rambutan dan PPK Gunung Para bahwasanya:

## B. Pembahasan

## Identifikasi Biaya Lingkungan dan Komponen yang Termasuk di Dalamnnya
PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para merupakan unit kebun yang memproduksi sawit dan karet, dalam melaporkan biayanya untuk pengelolaan limbah dan pengendalian lingkungan diakui dalam pos biaya umum kebun.
Setelah  melakukan  penelitian  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  terkait  terkait  pengelolaan lingkungan maka dalam hal pengelolaan lingkungan hidup PKS Rambutan dan PPK Gunung  Para dalam mengelola limbahnya sudah sesuai dengan AMDAL dan sudah mengacu pada UU No. 32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  juga  mengacu  pada  PP No.41  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara,  KEPMENLH  No.  KEP- 51/MENLH/10/1995  tentang  Baku  Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kesehatan  Industri,  walaupun masih terdapat  pencemaran  lingkungan  yang  merugikan  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar,  PKS Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  sudah  memenuhi  tanggung  jawab  dengan  memberikan  biaya ganti  rugi  yang  disebut  dengan  biaya  sosial.  Kemudian  terkait  dengan  biaya-biaya  lingkungan yang terdapat pada PKS Rambutan dan PPK Gunung Para, dapat diketahui bahwa PKS Rambutan dan  PPK  Gunung  Para  sudah  mengeluarkan  biaya-biaya  yang  berkaitan  dengan  dengan  kegiatan lingkungannya.  Tetapi  biaya-biaya  tersebut  belum  diidentifikasi  secara  khusus  oleh  masing- masing pabrik.
1. Mengakui Biaya Lingkungan
Setiap  awal  periode,  masing-masing  unit  menerima  rencana  biaya  yang  telah  ditetapkan untuk  periode  satu  tahun  berdasarkan  rata-rata  realisasi  anggaran  periode  sebelumnya.  Akan tetapi, pada dasarnya kas tersebut masih berbentuk alokasi anggaran (rencana biaya)  yang masih belum  dapat  disebut  sebagai  biaya,  karena  pembiayaan  untuk  pengedalian  lingkungan/limbah tersebut  dilakukan  setiap  bulan  dan  pada  akhir  periode  akuntansi  akan  dijumlahkan  untuk dilaporkan pada laporan keuangan.

## 2. Mengukur Biaya Lingkungan
PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  dalam  mengukur  biaya  pengendalian
lingkungan/limbah menggunakan satuan moneter sebesar  biaya  yang dikeluarkan. Biaya tersebut diambil  dari  rata-rata  realisasi  periode  sebelumnya  atau  sering  disebut  dengan  metode historical cost . Pengukuran biaya pengendalian lingkungan/limbah dilakukan dengan menentukan besarnya jumlah  rupiah  yang  akan  dialokasikan  pada  suatu  pos  terkait  dengan  masing-masing  jenis pengendalian  lingkungan  yang  dilakukan  agar  dapat  diketahui  seberapa  besar  jumlah  yang  akan dikurangkan  dari  rencana  biaya  dalam  setiap awal  periode.  Walaupun  belum ada peraturan  yang mengatur      pengukuran      biaya  lingkungan  terkait  pengelolaan  limbah,  perusahaan  dapat menggunakan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  definisi  yang diungkapkan oleh Suwardjono mengenai pengukuran. Berikut ini pengertian pengukuran menurut Suwardjono dan masing-masing pabrik

## Tabel.1. Pengukuran Biaya Lingkungan
Pengukuran Menurut Suwardjono Pengukuran Menurut PKS Rambutan dan PPK Gunung Para Menurut Suwardjono pengukuran ( measurement) adalah Dalam  mengukur  biaya  lingkungan  perusahaan menggunakan  satuan  moneter  berdasarkan  kos  yang dikeluarkan  dan  diambil  dari  realisasi  anggaran periode sebelumnya.
penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.
Sumber : Diolah Peneliti

## 3. Pencatatan
Pencatatan  yang  dilakukan  oleh  PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  menggunakan metode accrual  basic ,  dimana  biaya  yang  diakui  dan  dicatat  jika  suatu  kegiatan  atau  transaksi terjadi  dalam  kegiatan  operasional  perusahaan  tanpa  memperhatikan  kas  diterima  maupun  kas dikeluarkan.  Keunggulan  dari  metode  ini  adalah  beban  diakui  saat  terjadi  transaksi  sehingga informasi  yang  diberikan  lebih  handal  dan  terpercaya  walaupun  kas  belum  dikeluarkan  atau diterima.  Metode  ini  banyak  digunakan  perusahaan-perusahaan  besar  dan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan menggunakan metode akrual ini.

## 4. Menyajikan Biaya Lingkungan
Standar  Akuntansi  Keuangan  per  1  Januari  2009,  PSAK  No  1  tentang  Penyajian  Laporan Keuangan  mengungkapkan  dalam  paragraf  07,  mengenai  komponen  Laporan  Keuangan dinyatakan bahwa:
“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”
Berikut  akan  disajikan  perbandingan  penyajian  biaya  lingkungan  menurut Haryono  dengan masing-masing pabrik.
Tabel.2.  Perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan
Model Penyajian Menurut Pabrik
1 Model Normatif Biaya  lingkungan disajikan secara Model  ini  mengakui  dan  mencatat  biaya-biaya
keseluruhan   dalam   satu   ruang
lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup
lingkup rekening perusahaan secara
satu ruang rekening secara umum bersama rekening
umum  bersama  biaya  lain  yang
lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut
sejenis.
disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya
2 Model Hijau
Model ini menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih.
3     Model Intensif Lingkungan Model  inimenetapkan  pengeluaran  akan  disajikan  sebagai investasi  atas  lingkungan  sedangkan  aktiva  terkait  lingkungan tidak didepresiasi
4  Model Aset Nasional
Selain  memperdulikan  lingkungan  dalam  pengungkapannya ssecara  akuntansi,  perusahaan  juga  memiliki  kewajiban  untuk menginterpretasikan  pembiayaan  lingkungan  tersebut  sebagai aset nasional
Sumber : Diolah Peneliti

## 5. Mengungkapkan Biaya Lingkungan
Sehubungan  dengan  biaya  lingkungan  dalam  hal  pengolahan  limbah  masuk  ke  dalam perhitungan  beban  di  luar  beban  pokok  produksi,  PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  tidak mengungkapkan   dalam   Catatan   Atas   Laporan   Keuangan   tentang   kebijakan  akuntansi   yang diambil dan diterapkan oleh pabrik yang berkaitan dengan masalah pembebanan biaya limbah ke biaya  umum  kebun  dan  masuk  ke  dalam  beban  di  luar  beban  pokok  produksi.  Masing-masing pabrik  hanya  membuat  evaluasi  terhadap  anggaran  jika  terjadi  kenaikan  atau  melebihi  anggaran yang  ditentukan,  dan  untuk  Catatan  Atas  Laporan  keuangan  dibuat  oleh  kantor  Pusat.  Namun, kantor  pusat  tidak  membuat  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  mengenai  biaya  lingkungan  ini. Kantor Pusat hanya menjelaskan Pengendalian Lingkungan/limbah yang dilakukan perusahaan di Laporan Tahunan Tahun Buku tanpa memuat biaya-biaya yang terkait.
Ditinjau  dari  pemberian  informasi  akuntansi,  maka  pengungkapan  informasi  lingkungan adalah  untuk  mengkomunikasikan  antara  seluruh  transaksi-transaksi  yang  terjadi  dalam perusahaan  dengan  pemakainya  untuk  pertimbangan  ekonomis  dan  keputusan  investasi  yang rasional.  Informasi  yang  disampaikan  di  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  sudah  dapat menggambarkan  secara  relevan,  dan  dapat  diandalkan,  karena  informasi  yang  ada  sudah mencakup  masalah  kuantitatif  atas  biaya  yang  telah  dan  akan  dikeluarkan  sehubungan  dengan environmental  expenditure maupun  informasi  kualitatif  tentang  kerusakan  lingkungan  yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.
Oleh  karena  itu,  informasi  yang  dibuat  oleh  perusahaan  dapat  mencerminkan  aktivitas perusahaan  yang  menyeluruh  tentang  usaha  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dan  dari pengungkapan  tersebut  dapat  memberikan  kepuasan  bagi stakeholder karena  dapat mempertimbangkan keputusan investasi yang akan dilakukan serta lebih cepat untuk mengetahui permasalahan  yang  timbul  selama  periode  tertentu.  PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para sebaiknya  mengungkapkan  kebijakan  tersebut  dalam  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  mengenai dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan untuk mengkomunikasikan seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup  yang sudah dilakukan dan yang sedang berjalan sehingga  dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan
5. Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan
Dari pembahasan yang diuraikan dalam bab 4 (empat) berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Definisi  biaya  lingkungan  menurut  perusahaan  adalah  biaya-biaya  yang  timbul  dan  berkaitan untuk menanggulangi dampak lingkungan baik untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional  perusahaan  maupun  dampak  sosial  akibat  kegiatan  operasional  perusahaan. Pengertian  ini  sejalan  dengan  pengertian  yang  dijelaskan  menurut  Susenohaji  dimana  biaya lingkungan  diartikan  sebagai  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  berhubungan  dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan.
2) PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  sudah  mengacu  Pada AMDAL  dan  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan KEPMENLH No. KEP-51/MENLH/10/1995  tentang  Baku  Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kesehatan  Industri,  dan dalam  penanganan  pencemaran  lingkungan  yang  terjadi  sudah  melakukan  tanggung  jawab sosial dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan.
3) PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  sudah  mengeluarkan  biaya-biaya  lingkungan  dalam akuntansi perusahaannya namun tidak secara khusus melakukan identifikasi biaya lingkungan yang terjadi seperti yang telah diidentifikasi oleh Susenohaji dan Hansen & Mowen.
4) PKS Rambutan dan PPK Gunung Para mengakui biaya-biaya lingkungan yang terjadi sebagai beban  diluar  beban  pokok  produksi.  Biaya  lingkungan  dianggarkan  pada  awal  periode  dan diakui  pada  saat  biaya  tersebut  digunakan  untuk  operasional  pengelolaan  lingkungan.  Hal  ini sesuai dengan pendapat Anne dalam artikelnya.
5) Pengukuran  yang  dilakukan  masing-masing  pabrik  adalah  dengan  menggunakan  satuan moneter  yang  sebesar  yang  dikeluarkan  perusahaan  dan  berdasarkan  realisasi  tahun sebelumnya.  Metode  ini  disebut  dengan historical  cost .  Hal  tersebut  sesuai  dengan  definisi yang diungkapkan oleh Suwardjono terkait pengukuran.
6) Pencatatan yang dilakukan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para adalah dengan menggunakan metode accrual basic . Dimana biaya yang diakui dan dicatat jika suatu kegiatan atau transaksi terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhatikan kas diterima maupun kas dikeluarkan.
7) Dalam  penyajian  biaya-biaya  lingkungan,  PKS  Rambutan  dan  PPK  Gunung  Para  menyajikan dengan  Model  Normatif.  Dimana  model  ini  mengakui  dan  mencatat  biaya-biaya  lingkungan secara  keseluruhan  yakni  dalam  lingkup  satu  ruang  rekening  secara  umum  bersama  rekening lain  yang  serumpun.  Biaya-biaya  tersebut  masuk  dalam  beban  diluar  beban  pokok  produksi dalam  sub  biaya  umum  kebun.  Karena  biaya  tersebut  dikatakan  sebagai  biaya  umum  atau administrasi,  bukan  dicatat  sebagai  biaya  produksi  yang  dapat  mengalokasikan  biaya  tersebut dalam sub beban pokok produksi.
8) Informasi  yang berkaitan dengan biaya pengelolaan lingkungan belum diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

## Saran
Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:
1) PKS Rambutan dan PPK Gunung Para:
a. Pabrik  sebaiknya  mengklasifikasikan  biaya  lingkungan  yang  lebih  rinci  seperti  identifikasi yang  dilakukan  Susenohaji  atau  Hansen  dan  Mowen  agar  dapat  mengontrol  biaya  yang dikeluarkan oleh pabrik serta lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan.
b. Perusahaan  sebaiknya  menyempurnakan  laporan  keuangan  yang  telah  ada  sebelumnya, seperti  contoh  yang  telah  dibuat  agar  dapat  memberikan  informasi  yang  lebih  akurat  bagi pengguna laporan keuangan.
c. Sebaiknya  pabrik  mengungkapkan  terkait  kebijakan-kebijakan  akuntansi  mengenai  biaya- biaya lingkungan agar jelas pengalokasian biaya yg ditimbulkan.
2) Peneliti selanjutnya:
a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas penerapan green accounting secara
menyeluruh serta menambahkan sisi manajemen.
b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan standar pengukuran biaya lingkungan agar dapat diperbandingkan dengan kondisi perusahaan.

## Referensi
Abdalah,  Yousif  Abdelbagi  (2014).  “Social  and  Environmental  Accounting  Research:  The  Way Forward”. International Journal of Economics and Management . Vol. 8, No.2, hal 365- 383. Adhitya  Hilmawan  (2016). “Akuntansi  Lingkungan  Dinilai  Mampu  Tingkatkan  Laba Perusahaan” . https//m.suara.com/bisnis/2016 . Diakses 25 November 2017.
Bangun, Rilen Ninda (2013). “Pelaporan Biaya Lingkungan dan Penilaian Kinerja Lingkungan”. Jurnal  Program  Studi  Akuntansi. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta.  Dewi, Santi Rahma (2016). “Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu di Sidiarjo”. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis . FEB UMSIDA. Dina,  Farah  (2016).  “Pengaruh  Aktivitas  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2013”. Skripsi . Universitas Lampung.
Eka  Nurmala  Sari  dan    Elizar  Sinambela .2008. Pengaruh  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Perkebunan di Sumatera Utara), JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 8(2). Hal. 1-21.2008 Environmental Accounting Guidelines (2005). Ministry of the Environment . Japan. Februari 2005. Fatwadi,  dkk  (2016).  “Voluntary  Report  Berbasis  Green  Accounting”. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma . Universitas Mataram. Vol: 7, No: 3, Hal: 370-387. Desember 2016.
Hansen, Don. R. And Mowen, Maryanne M. (2007). Management Accounting, 8 th edition. South western-thomson learning.
Haryanti, Andi, dkk (2014). “Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit”. Jurnal Konversi . Universitas Mulawarman Samarinda. Vol: 3, No: 2. Oktober 2014. Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Ikhsan, Arfan (2008). Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Ikhsan, Arfan (2009). Akuntansi Manajemen Lingkungan . Yogyakarta : Graha Ilmu. Jaya, Hendra (2015). “Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Laba Perusahaan PT. Imeco Batam Tubular”. Jurnal Measurement . Vol: 9, No: 1. Maret 2015.
Juliandi, Azuar, dkk (2014). Metodologi Penelitian Bisnis . Medan : Umsupress. Kementerian  Lingkungan  Hidup. “Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Dalam Pengelolaan Lingkungan.” https//proper.menlh.go.id/portal/ . Diakses pada 17 Januari 2018 Kusumaningtias, Rohmawati (2013). “Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana”. Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Paper Sancall. Maret 2013.
Latief (2016). “Biaya Lingkungan Dongkrak Laba Perusahaan?” . https//edukasi.kompas.com. Diakses pada 25 November 2017.
Lindrianasari (2007). “Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia”. JAAI . Vol: 11, No: 2. Martdian Ratna Sari (2016). “ Green Business to Green Accounting” . https//swa.co.id. Diakses pada 25 November 2017.
Medan Bisnis  (2016). “Air  Limbah  PTPN3  Sisumut  Cemari  Danau  Taruntung”. https//www.mdn.biz.id/n/209006 . Diakses pada 25 November 2017.
Mulyani, Nita Sri (2013). “Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT)”. Skripsi. Universitas Jember. Musyarofah, Siti (2013). “Analisis Penerapan Green Accounting di Kota Semarang”. Skripsi . Universitas Negeri Semarang.
Nilasari,  Fitri  (2014).  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Lingkungan  Terhadap  Pengelolaan Limbah”. Artikel Ilmiah Mahasiswa . Universitas Jember.
Pertiwi,Siska  Ayu  Intan  (2017).  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Lingkungan  Terhadap Pengelolaan  Limbah  (Studi  Kasus  Pada  Pabrik  Gula  Semboro)”. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Jember. Sindonews (2018). “Kumpulan Kasus Pencemaran Ligkungan yng disebabkan Oleh Perusahaan Industri”. https//daerah.sindonews.com. Diakses pada 17 Januari 2018. Sr. M. Maximiliana (2016). “ Selamatkan Lingkungan dengan Green Accounting”.
https//jpicofmindonesia.com . Diakses pada 25 November 2017.
Widarti, Budi Nining, dkk (2015). “Degradasi COD Limbah Cair Dari Pabrik Kelapa Sawit Dalam Proses Pembentukan Biogas”. Jurnal Integrasi Proses . Vol: 5, No: 3. Desember 2015. Yuliantini, Putu Anik, dkk (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan  Sampah  Terpadu  di  Badan  Usaha  Milik  Desa”. e-journal  S1  Ak ,  Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 7, No. 1