## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), September 2021, 364-373
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i2.339

## Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

## Putri Srie Handayani*
Pasca Sarjana Universitas Andalas, Limau Manis Pauh *Correspondence e-mail: putrisriehandayani@yahoo.co.id
Abstract.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  Accountability  and  Functional  Supervision  on  Regional Financial Management at the city Regional Financial Management Office (DPKD) in West Sumatera.  This research is a type of quantitative research. The population in this study is the City Regional Financial Management Office (DPKD) in West Sumatera Province. The sampling method used judgement sampling as many as 4 cities, namely Padang, Padang Panjang, Bukittingi, and Payakumbuh  and  250  DPKD  employees  as  respondents.  Data  was  collacted  by  distributing  questionnaires  directly  to  the  250 employees.  The  data  analysis  technique  used  multiple  linear  regression  with  t  test.  The  result  showed  that  Accountability  and Functional Supervsion had an effect on Regional Financial Management.

## Keywords : Accountability; Functional Supervision; Regional Financial Management

## Pendahuluan
Undang-undang  No  22  tahun  1999  yang  telah  diamandemen  dengan  Undang-Undang  No  32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  telah  melahirkan  sebuah  paradigma  baru  terkait  pelaksaan  otonomi  daerah  yang meletakkan otonomi penuh, luas, serta bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah ini sudah membeikan  nuansa  baru,  yaitu  perpindahan  kewenangan  pemerintah  yang  semula  sentralis  birokratik  menjadi pemerintah  yang  desentralistik  partisipatoris  (Mardiasmo,  2002).  Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  serta pelayanan  masyarakat,  tidak  dapat  dilakukan  pemisahan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  karena merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Yang  menjadi  permasalahan  pada otonomi daerah bukan hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah saja, hal yang lebih penting yaitu 1)adanya keinginan meningkatkan efisiensi serta efektifitas  terhadap pengelolaan sumber daya keuangan daerah, 2)meningkatkan kesejahteraan, 3)pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Oleh karena itu, semangat  dalam  hal  desentralisasi,  demokratisi,  transparansi  serta  akuntabilitas  menjadi  hal  yang  dominan  terhadap proses  penyelenggaraan  pemerintah  pada  umumnya  serta  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  (Ahmad, 2009).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menyebutkkan  dalam  ketentuannya  bahwa  keuangan  daerah  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dinilai menggunakan uang dan dilakukan secara tertib, taat  kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan tetap memperhatikan asas yang berlaku. Menurut (Abdul, 2007) Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  serta  pengawasan  keuangan  daerah.  Perubahan  paradigma  pengelolaan,  laporan keuangan,  serta  pelaporan  keuangan  daerah  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  era  reformasi  serta  otonomi  daerah. Pemerintah  daerah  mempunyai  amanat  melakukan  pengelolaan  dana  publik  guna  terjadi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat daerah di berbagai bidang dan urusan.
Mardiasmo  (2002)  menjelaskan  akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggungjawaban  yang  bermulai  dari perencanaan,  penyusunan,  hingga  ke  tahap  pelaksanaan  harus  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada DPRD  serta  masyarakat  pada  umumnya.  Masyarakat  berhak  untuk  mengetahui  dan  meminta  pertanggungjawaban terhadap  rencana  maupun  pelaksanaan  anggaran  yang  dimaksud.  APBD  harus  dipergunakan  secara  efisien  dan  juga efektif, oleh karena  itu diperlukan  suatu pengawasan yang merupakan unsur penting  untuk: 1)peningkatan dayaguna aparatur pemerintah dalam melaksanakan semua tugasnya sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa, 2)memastikan penyelenggaraan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.
Pengawasan  fungsional  adalah  salah  satu  pengawasan  didalam  penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan daerah. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik  dari dalam  ataupun  luar  lingkungan  pemerintahan  dan  diarahkan  terhadap  pelaksanaan  tugas  umum  pemerintah  dan pembangunan  agar  pelaksanaan  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  UU  yang  berlaku  (Revrisond,  1999).  Pengertian pengawasan  fungsional  lainnya  dikemukakan  oleh  Ihyaul  (2005)  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  aparat/unit organisasi  terhadap  apa  saja  yang  menjadi  batasan  dalam  lingkungan  kewenangan  yang  telah  ditentukan.  Dengan

## Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi
Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)
diterapkannya prinsip akuntabilitas serta pengawasan fungsional, maka laporan keuangan yang disajikan yang tertuang dalam APBD mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat daerah baik secara ekonomis, efisien, efektif, serta bertanggung jawab dan berdampak pada kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Sumatera  Barat  dalam  empat  tahun  belakangan  belum  sekalipun  mendapatkan  opini  WTP  (Wajar  Tanpa Pengecualian). Pada tahun 2009 ditemukan ketidakwajaran terhadap penggunaan  anggaran.  Berdasarkan  hal  tersebut BPK mengeluarkan opini disclaimer (menolak untuk memberikan pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi Sumatera Barat. Setahun berikutnya, pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil  mendapatkan  opini  WDP  (Wajar  Dengan  Pengecualian).  BPK  menemukan  beberapa  kesalahan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan berlaku seperti: 1)penganggaran belanja modal pada 20 SKPD yaitu sebesar Rp.48,12 Miliar, sedangkan pada realisasinya sebesar Rp.42,18 Miliar, 2)kesalahan penganggaran atas realisasi pembangunan Gedung kantor  sebesar  Rp.25,83  Miliar,  3)Terdapat  kelebihan  pembayaran  sebesar  Rp.6,35  Milyar  atas  pengerjaan  kantor penghubung,  4)nilai  asset  tanah  disajikan  secara  tidak  wajar  dan  tidak  konsisten  sebesar  Rp.27,81  Miliar, 5)penggunaan  langsung  retribusi  daerah  sebesar  Rp.2,23  Miliar,  dan  6)banyaknya  dana  bergulir  yang  macet  sebesar Rp.8,437 Miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hasil  pemeriksaan  BPK  tersebut  terdapat  ketimpangan  yang  dimulai  dari  proses  perencanaan  hingga  proses pelaporan.  Seharusnya  dengan  adanya  dan  diterapkannya  prinsip  akuntabilitas  serta  pengawasan  fungsional,  dapat terwujudnya  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik.  Realita  yang  terjadi  pada  lapangan  yaitu  masih  kurangnya penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  mininmya  fungsi  pengawasan  fungsional  yang  dilakukan  oleh  pihak  intern maupun  pihak  ekstern  sehingga  memberikan  hasil  yang  tidak  memuaskan  pada  pihak  yang  berkepentingan.  Pada sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widya  (2009),  mengenai  pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  didapatkan  hasil  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  akuntabilitas  dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengawasan fungsional juga telah dilakukan Ade  (2009)  yang  meneliti  pengaruh  pengawasan  fungsional  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  kota  Bandung dimana  yang  menjadi  sampel  pada  penelitian  tersebut  adalah  40  pegawai  Bawasda  dan  hasil  penelitian  menyatakan terdapat hubungan yang signifikan positif antara pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada dua variabel independen saja yaitu akuntabilitas dan pengawasan fungsional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji  pengaruh  akuntabilitas  dan  pengawasan  fungsional  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  pada Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  ada  di  kota  Padang,  Padang  Panjang,  Bukittinggi,  dan  Payakumbuh. Berdasarkan  teori,  fenomena,  dan  fakta  yang  terjadi  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Metode
Populasi  pada  penelitian  ini  yaitu  seluruh  pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  Kota  di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode judgement sampling dimana yang menjadi sampel adalah  pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  yang  berada  pada  empat  kota  di  Provinsi  Sumatera Barat.  Empat  kota  yang  dijadikan  sampel  yaitu  Kota  Padang,  Padang  Panjang,  Bukittinggi  dan  Payakumbuh. Responden  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  40  orang  pegawai  DPKD  Kota  Padang,  35  orang  pegawai  DPKD  Kota Padang Panjang, 30 orang pegawai DPKD Kota Bukittinggi, dan 45 orang pegawai DPKD Kota Payakumbuh. Total responden adalah sebanyak 150 orang.

## Tabel 1

## Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi

## Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

## Instrumen Penelitian
Yang  menjadi  instrumen  penelitian    pada  penelitian  ini  yaitu  kuisioner.  Variabel  pada  kuesioner  ini  terdiri dari:  1)akuntabilitas,  2)pengawasan  fungsional,  dan  3)pengelolaan  keuangan  daerah.  Kuisioner  memiliki  beberapa pertanyaan  menggunakan  skala likert untuk  5  alternatif  jawaban.  Skor  5  (S=Selalu)  4  (SR=Sering)  3  (K=Kadang- kadang) 2 (P=Pernah) 1 (TP=Tidak Pernah).

## Tabel 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

## Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji  Validitas,  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuisioner.  Pada  uji  validitas  ini menggunakan Corrected  Product  Moment .  Suatu  indikator  dinyatakan  valid  apabila  r  hitung  lebih  besar  dari  t tabel dan bernilai positif. Telah dilakukan pilot test terhadap 30 orang mahasiswa jurusan akuntansi UNP dengan konsentrasi sector public yang telah mengambil mata kuliah keuangan negara  dan daerah. Didapat 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,361 yang menunjukkan 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >   𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana kuesioner yang digunakan telah dapat dikatakan valid.

## Tabel 3

## Correct item-Total Correlation Instrumen Penelitian Pilot Test

## Sumber: Data olahan
2. Uji  Reliabilitas,  merupakan  alat  ukur  kuesioner  dari  indikator  suatu  variabel.  Kuesioner  dinyatakan  reliabel apabila  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  selalu  stabil  atau  konstan.  Uji  realibilitas  pada  penelitian  ini menggunakan Cronbach  Alpha (α)  dimana  ketika  nilai Cronbach  Alpha >  0,6  maka  variabel  tersebut  dapat dikatakan reliabel.

## Tabel 4
Nilai Cronbach’s Alpha Instrumen Penelitian
Sumber: Data olahan
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  mengetahui  data  yang  digunakan  apakah  telah  memenuhi  ketentuan  dalam  model  regresi  maka diperlukan uji asumsi klasik yang meliputi :
1. Uji  Normalitas  Residual,  uji  normalitas  pada  penelitian  ini  menggunakan one  sample  kolmogorov-sminov  test guna melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Data dikatakan berdistribusi normal jika probability asymp.sig ( 2- tailed )>0,05 2. Uji  Heterokedasitas,  uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian dari residual  satu pengamatan  ke  residual satu pengamatan yang lain. Untuk menguji  ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji glejser . Apabila sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
3. Uji  Multikolenearitas,  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  korelasi  yang  tinggi  pada  variabel  bebas  maka  perlu dilakukan pengujian uji multikolinearitas.

## Teknik Analisis Data
1. Uji  Koefisien  Determinasi (𝑅 2 ) ,  untuk  mengukur  sejauh  mana  kemampuan  suatu  model  menerangkan  variasi variabel  dependen  maka  diperlukan  uji  koefisien  determinasi (𝑅 2 ) .  Koefisien  determinasi  berkisar  dari  nol sampai dengan satu (0 ≤ 𝑅 2 ≤ 1) .
2. Analisis Regresi Berganda, setelah semua data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data menggunakan alat Analisa  regresi  berganda  dengan  menggunakan  program Statistical  Product  and  Service  Solution (SPSS).  Alat analisis  regresi  berganda  ini  juga  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 𝑌 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑥 1 + 𝑏 2 𝑥 2 Keterangan  : Y = Pengelolaan Keuangan Daerah; a = Konstanta; 𝑏 1 𝑏 2 = Koefisien regresi  variabel independen; 𝑥 1 =Akuntabilitas; 𝑥 2 = Pengawasan Fungsional; 𝑒 = error
3. Uji  F,  untuk  menguji  variabel  yang  digunakan  telah  fix/tidak  serta  menguji  secara  bersamaan  apakah  variabel independen  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  secara  baik  maka  diperlukan  untuk  melakukan  uji  F  dengan tingkat kepercayaan pengujian hipotesis sebesar 95% atau ( 𝛼 )=0,05.
4. Uji  t  (t-test),  uji  t  perlu  dilakukan  guna  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen pada persamaan regresi linear berganda secara parsial.
Tingkat  signifikan 𝛼 =  0,05  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Kesimpulan untuk hipotesis pada 𝐻 1 𝐻 2 , berdasarkan : a. Hipotesis  dapat  diterima  apabila  tingkat  signifikansi ≤ 𝛼 = 0,05, 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  koefisien 𝛽 positif.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  akuntabilitas  dan  pengawasan  fungsional  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pengelolaan keuangan daerah.
b. Hipotesis  ditolak  jika  tingkat  signifikansi ≤ 𝛼 = 0,05, 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  koefisien 𝛽 negatif.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  jika  akuntabilitas  dan  pengwasan  fungsional  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan daerah.
c. Hipotesis  ditolak  jika  signifikansi ≥ 𝛼 = 0,05 ,  koefisien 𝛽 positif.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa akuntabilitas dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhdap pengelolaan keuangan daerah.

## Hasil
Data  unutk  penelitian  ini  diperoleh  dengan  menyebarkan  kuisioner  kepada  pegawai  Dinas  Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.  kuesioner yang disebarkan sebanyak  150  dengan  total  pengembalian  kuesioner  sebanyak  125.  Kuesioner  yang  disebarkan  dan  dapat  diolah sebanyak  90  kuesioner.  Tidak  dapat  dilakukan  pengolahan  data  sebanyak  35  kuesioner  dikarenakan  ada  beberapa pertanyaan yang tidak dijawab responden yang menyebabkan kuesioner tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

## Tabel 5
Tingkat Pengembalian Kuisioner
Sumber: Data olahan
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)
1. Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Jenis  Kelamin.  Pada  tabel  dibawah  ini  terlihat  bahwa  responden  lebih didominasi oleh perempuan dengan jumlah 50 orang atau sebesar 55,6%.

## Tabel 6

## Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

## Sumber: Data olahan
2. Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Jenjang  Pendidikan.  Pada  penelitian  ini  terdapat  5  kategori  jenjang Pendidikan responden yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas / yang sederajat, Diploma tingkat 3 (D-3), Strata tingkat  1  (S-1),  Strata  tingkat  2  (S-2),  Strata  tingkat  3  (S-3).  Tingkat  Pendidikan  responden  terbanyak  yaitu dengan jenjang Pendidikan S1 sebesar 59 responden atau 65,6% dan hanya sedikit sekali yang berlatar belakang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang atau 7,8% responden.

## Tabel 7

## Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

## Sumber: Data olahan
3. Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Masa  Kerja.  Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  pada  DPKD  kota didominasi oleh pegawai dengan masa kerja dibawah 5 taun dan lebih dari 10 taun. Untuk masa kerja 5-10 tahun hanya ada 13 responden.

## Tabel 8

## Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

## Sumber: Data olahan
4. Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Usia.  Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan,  responden  yang  paling banyak mengisi kuesioner yaitu pada usia dibawah 30 taun dengan total 35 responden atau sebesar 38,9%.

## Tabel 9

## Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Data olahan primer

## Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi
Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)
Berikut  merupakan  deskripsi  hasil  penelitian  tentang  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Untuk  mendeskripsikan  variabel-variabel  tersebut,  dapat  dikategorikan dalam:

## Pengelolaan Keuangan Daerah

## Tabel 10
Distribusi Frekuensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data olahan
Akuntabilitas
Tabel 11
Distribusi Frekuensi Akuntabilitas
Sumber: Data olahan
Pengawasan Fungsional
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

## Tabel 12
Distribusi Frekuensi Pengawasan Fungsional

## Sumber: Data olahan

## Uji Validitas
Pengujian sampel dilakukan terhadap 4 (empat) DPKD yang ada di Kota Padang, Padang Panjang, Bukittingi, dan  Payakumbuh  dengan  total  responden  sebanyak  90  orang.  Untuk  mengetahui  validitas  masing-masing  item  yang ada pada kuesioner maka digunakan Correct item- Total Correlation . Jika 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka data dikatakan valid, 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk n = 90 adalah 0,1745. Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel 𝑋 1 , 𝑋 2 𝑑𝑎𝑛 𝑌 semua di atas 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel 𝑋 1 , 𝑋 2 𝑑𝑎𝑛 𝑌 dinyatakan valid.

## Tabel 13
Correct item-Total Correlation Instrumen Penelitian
Sumber: Data olahan

## Uji Reliabilitas
Jika koefisien keandalan mendekati 1,0 makan realibilitas instrument semakin baik. Nilai variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha dari setiap instrumen lebih besar adari 0,6.

## Tabel 14
Nilai Cronbach’s Alpha pada masing-masing Instrumen Penelitian
Sumber: Data olahan

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas Residual
Normalitas  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan one  sample  kolmograv-smirnov  test, dimana  suatu  data dikatakan  berdistribusi  secara  normal  jika  nilai asymp.sig (2- tailed )  >  0,05.  Hasil  uji  normalitas  pada  tabel  15 menunjukkan  jika  nilai  asymp.sig  (2-tailed)  menunjukkan  angka  lebih  besar  dari  0,05  yaitu  0,291  dan  dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal sebagaiman dapat terlihat pada tabel dibawah ini :
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

## Tabel 15
Uji Normalitas

## Sumber: Data olahan

## Uji Multikolinearitas
Untuk  menguji  apakah  terdapat  multikolinearitas  dapat  dilihat  dengan Variance  Inflation  Factor ( VIF )  <  10 dan tolerance > 0.1. untuk variabel akuntabilitas (X1)  memiliki nilai VIF < 10 yaitu 1.008 dan nilai tolerance  > 0.1 yaitu 0.992, begitupun dengan variabel pengawasan fungsional (X2) memiliki VIF < 10 yaitu 1.008 dan nilai tolerance > 0.1 yaitu sebesar 0.992. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel bebas antara satu variabel  dengan  variabel  lainnya,  atau  dengan  kata  lain  variabel  independen  pada  penelitian  ini  bebas  multikol  yang tergambar pada tabel dibawah ini:

## Tabel 16
Uji Multikolonearitas
Sumber: Data olahan

## Uji Heterokedastisitas
Uji Glejser digunakan  pada  penelitian  ini  guna  mendeteksi  heterokedastisitas.  Pada  uji  ini,  jika  hasilnya menunjukkan  sig  >  0.05  maka  tidak  terdapat  gejala  heterokedastisitas.  Model  yang  baik  adalah  tidak  terjadinya heterokedastisitas.  Pada  uji  ini  didapat  nilai  sig  untuk  variabel  akuntabilitas  sebesar  0.115  dan  0.361  untuk  variabel pengawasan fungsional. Maka dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 17
Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data olahan

## Hasil Analisis Data

## Koefisien Determinasi
Nilai Adjusted  R  Square  pada  penelitian  ini 0,375.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kontribusi  variabel akuntabilitas  dan  pengawasan  fungsional  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  sebesar  37,5%  dan  sisanya  yaitu 62,5% ditentukan oleh faktor lain seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

## Tabel 18
Adjusted R Square

## Sumber: Data olahan

## Model Analisis
Guna mengungkap pengaruh variabel yang menjadi hipotesis pada penelitian ini maka perlu dilakukan analisis regresi berganda  yang  terdiri dari 2  variabel  bebas :  akuntabilitas (x1) dan pengawasan fungsional (x2) dan variabel terikat  yaitu pengelolaan keuangan daerah (y).  Berikut hasil olahan data yang menjadi dasar pembentukan penelitian ini

## Tabel 19
Koefisien Regresi Berganda
Sumber: Data olahan
Berdasarkan Tabel 19 diatas maka masing-masing variabel disubstitusikan dalam estimasi berikut: Y = 16,322 + 0,520X1 + 0,170X2 Keterangan : Y : Pengelolaan Keuangan Daerah; X1 : Akuntabilitas; X2 : Pengawasan Fungsional

## Uji F
Nilai  sig  pada  tabel  20  menunjukkan  angka 0,000 𝑎 yang  berarti  variabel  independen  memberikan  pengaruh secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen.  Dalam  penelitian  ini  model  yang  digunakan  untuk  menguji  uji  f statistik yaitu model fit yang berfungsi untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

## Tabel 20
Uji F hitung

## Sumber: Data olahan

## Pengujian Hipotesis (Uji t)
Uji hipotesis 1 dilakukann dengan melakukan perbandingan antara 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jika 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 𝑠𝑖𝑔  < 𝛼 0,05 maka  hipotesis  dapat  diterima.    Nilai 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada 𝛼 =  0,05  adalah  1,6702.  Pada  variabel akuntabilitas  (X1)  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu  6,585  dan  nilai  sig  adalah  0,000 dan  koefisien 𝛽 positif  sebesar  0,520.  Hal  ini menunjukkan  bahwa 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  yaitu  6,585 > 1,6702  dan  nilai  signifikansi  0,006 < 𝛼 0,05.  Berdasarkan  hal tersebut  diatas  dapat  dibuktikan  bahwa  variabel  x1  yaitu  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  hipotesis  1  ini  dapat  diterima.  Uji  pada  hipotesis  2  dilakunan  dengan membandingkan  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  Apabila 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan  nilai  sig < 𝛼 0,05  maka  hipotesis  dapat diterima. Nilai 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada 𝛼 = 0,05 adalah 1,6702. Untuk  variabel pengawasan fungsional (X2) nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah 2,885 dan nilai sig adalah 0,005 dan koefisien 𝛽 positif sebesar 0,170. Dapat dikatakan bahwa 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 2,885  >  1,6702  dan  nilai  signifikansi  0,005  < 𝛼 0,05.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pengawasan  fungsional  (x2) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga hipotesis 2 ini dapat diterima.
Berdasarkan  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  Pada  data  distribusi  terlihat  hasil  jawaban  90  responden  dimana  responden  tersebut setuju bahwa setiap pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat dengan TCR yang baik sekitar 96,67%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan fungsional berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah.  Jika  pengawasan  fungsional  dilakukan  secara
Putri  Srie  Handayani,  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)
baik  maka  pengelolaan  keuangan  daerah  juga  akan  membaik  yang  akan  berdampak  pada  peningkatan  pengelolaan keuangan daerah.

## Simpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  dari  pengaruh  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap Keuangan  Daerah  adalah  sebagai  berikut  :  1)  Akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan keuangan daerah. 2) Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim, 2000. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta. Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama, Salemba empat, Jakarta. Abdul Halim. 2007. Seri Bunga Rampai, Pengolahan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Ade  Mulyani.  2009.  Pengaruh  Pengawasan  Fungsional  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Skripsi .  FE Universitas Padjajaran. Bandung.
Ahmad  Yani,  2002, Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  daerah Edisi  pertama  Raja grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Yani, 2004. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, Jakarta 2004.
Ahmad  Yani.  2009.  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Di  Indonesia.  Jakarta:  PT  Rajo Grafindo Persada.
Dina  Handayani.  2008.  Pengaruh  Pengawasan  Fungsional  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Skripsi. FE Universitas Widyatama. Bandung.
Imam  Ghozali.  2007. Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Mahsun Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPE, Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Refnaldi.  2011.  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap  Pegelolaan  Keuangan Daerah. Skripsi FE Universitas Negeri Padang. Padang. Revrisond Baswir, 2005 Akuntansi Pemerintah Indonesia, Yogyakarta :BPFE. Widya  Sari.  2009.  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Skripsi FE Universitas Negeri Padang. Padang.