## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, (Halaman 27-34) DOI 10.33087/jiubj.v19i1.548 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)

## Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)
Muhammad Sulthon UIN Sunan Ampel Surabaya Email : sulthonproling@gmail.com

## ABSTRACT
Deconstruction of Islamic law in accordance with the subject matter that  is in harmony with the social dynamics become  mainstream.  This  deconstruction  is  epistemelogi  idea  is  applied  in  the  form  of  social  thought  Islamic thinker Islamic law. In the Koran legislation contains general principles and legal-specific. The general principles are  the  true  meaning  and  arguments  behind-specific  legal  provisions,  sometimes  explicitly  stated  also accompany expressions of legal-specific. In the renewal of ideas Islamic law, substantive attention to texts that are definitive (absolute) and zhanni (relative). The distinction between qath'i with zhanni so stressed, because in this case it is an open space for diligence in order to respond to changing times. Deconstruction of Islamic law seeks to find knowledge that is rooted to the moderate Islamic knowledge and adaptive to the times.
Keyword:
Ideas Islamic law, social change

## PENDAHULUAN
Kehidupan  adalah  sesuatu  yang  dinamis, ia  selalu  berubah  mengikuti  irama  zamannya. Sementara  syariah  itu  terbatas  ( al- syaria’ah mutahaddidah ),  tetapi  permasalahan  kehidupan terus  berkembang  ( al-waqaiq  mutajaddidah ). Konsekuensi  dari  hal  tersebut  adalah  hukum Islam  bisa  tertinggal  dengan  permasalahan kehidupan sosial.
Hukum  Islam  memiliki  dua  sifat  atau karakter, al-tsabat (  tetap  )  dan al-tathawwur (dinamis). Al-tsabat artinya  tetap,  yaitu  hukum Islam  yang  tidak  berubah  karena  perubahan zaman. Sifat hukum ini berkaitan dengan ibadah mahdah .  Sedangkan tathawwur artinya dinamis, Hukum  Islam  yang  karakternya  seperti  ini berkaitan  dengan  muamalah.  Hukum  muamalah mengikuti  prinsip  ibahah,  artinya  dalam  bidang muamalah  apa  saja  diperbolehkan  selama ajaran Islam tidak melarangnya atau sesuatu itu tidak  diatur  secara  husus. Hukum  Islam  yang masuk  katagori  muamalah  sangat  banyak, misalnya  hukum  pidana,  perdata,  politik,  sosial, ekonomi, dan sebagainya.
Gagasan  dekonstruksi    Hukum  Islam sesuai  dengan subject  matter yang  selaras dengan  dinamika  perubahan  sosial  menjadi suatu mainsteam .Gagasan  ini  berkembang memasuki  ruang  yang  cenderung  bersifat kultural,  yuridis,  dan  bahkan  filosofis.  Pemikiran Hukum Islam progresif ini berupaya menemukan pengetahuan  yang  mengakar  mengenai  ilmu keislaman  yang  moderat  dan  adaptif  dengan perubahan sosial, untuk menghasilkan kepercayaan  atau  keimanan  yang  puritan,  yang selanjutnya  terimplementasikan  dalam  tingkah laku  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara epistemelogis  dengan  mengacu  pada  Hukum Islam yang elastis atau amal yang aktif-progresif. Pengamalan Hukum Islam  progresif ini menjadi betul-betul progress dengan semangat
kepeloporan, karena dalam progresivisme inklusif    termuat  sifat  kritis,  yang  kritisismenya terlihat dalam tekanan yang kuat untuk membuat distingsi-distingsi, kategori-kategori, analisis, dan sebagainya.  Dengan  penghargaan  yang  besar pada  peran  rasio,  landasan  progresivisme  ini sangat  penting  dalam  menampilkan  corak Hukum  Islam  yang  aplikatif  dalam  realitas kehidupan sehari-hari, responsif terhadap dinamika perubahan dan kemajuan.
Nash  telah  selesai  diwahyukan  ( al- Nushush Mutanahiyah ), tetapi kehidupan berubah  dan  berkembang (al-waqaiq  ghairu mutanahiyah ). Muncul suatu pertanyaan, apakah sesuatu  yang  dinyatakan  selesai  itu  dapat menjawab  sesuatu  (  aspek  hukum  permasalhan kehidupan)  yang  tidak  pernah  selesai,  terus berkembang  dan  dinamis.  Sehingga  ada  yang mengatakan hukum ketinggalan dengan obyeknya.  Fenomena  yang  ada  adalah  orang selalu  menggunakan  hukum  yang  sudah  ada, tanpa  mau  bersusah  payah  melihat  cara pengambilan  suatu  hukum  dari  sumbernya. Sehingga  ketika  dihadapkan  kepada  masalah- masalah  baru  yang  belum  ada  hukumnya mengalami  kesulitan.Dari  sinilah  dipandang perlu  adanya  sebuah  cara  atau  epistemologi hukum  yang  berfungsi  menjawab  tantangan perkembangan  zaman  dan  dinamika  sosial. Inilah  yang  dijadikan  masalah  yang  diangkat dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis,  historis,  dan  filosofis  untuk    menjawab rumusan  masalah  di  atas.  Sementara  untuk epistemologis  hukum  Islam  dibatasi  pada  qiyas dan ijtihad.

## PEMBAHASAN

## Hukum Islam
Dalam  studi  atau  kajian  Hukum  Islam  era kontemporer, ada banyak hal yang
menyebabkan  munculnya  pertanyaan  :    apakah Hukum  Islam  bisa  atau  perlu  direformasi,  atau apakah Hukum Islam perlu untuk diperbarui dan dirubah  sesuai  degan  kondisi  dan  tuntutan perubahan zaman?. Penyebab munculnya pertanyaan  tersebut  adalah  karena  terdapat penggunaan  terma-terma  yang  mirip  artinya ketika  membahas  Hukum  Islam.  Terma-terma tersebut  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  sering menimbulkan  kesalahpahaman  ketika  langsung dipakai  dalamkonteks  selain  bahasa  tersebut. 1 Supaya  tidak  salah  paham,  harus  dibedakan antara syariah dan fiqh. 2 Problem  yang  muncul  adalah  dalam bahasa  aslinya  atau  bahasa  Arab  kedua  terma di atas artinya berbeda, sementara  penggunaan dalam bahasa Indonesia orang sering menyamakannya.  Banyak  pendapat  para  ahli yang  mencerminkan  adanya  perbedaan  dua terma  di  atas.  Misalnya  Syaltout  mengatakan bahwa  syariah  adalah  sebuah  aturan  yang dibuat Allah untuk dipatuhi hamba-hamba-Nyai. 3 Pendapat hampir sama disampaikan oleh Faruq Nabhan  yang  mengatakan  syariah  adalah sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba- Nya.  Sedangk an  menurut  Manna’  al-Qathan, syariah  berarti  segala  ketentuan  Allah  yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut  akidah,  ibadah,  ahlak  maupun muamalah. 4 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  syariah  itu  identik  dengan  Agama. 5 Jadi syariah  adalah  ajaran  Islam  yang  sama  sekali tidak  dicampuri  oleh  adanya  nalar  manusia. Syariah  adalah  wahyu  Allah  secara  murni  yang bersifat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh diubah  oleh  siapapun  kecuali  oleh  yang  maha mutlak yakni Allah sendiri.
Secara  semantis  kata  fiqh  bermakna mengetahui  sesuatu dan memahaminya dengan baik. 6 Sedangkan    secara    terminologis,  fiqh menurut  Abu  Zahrah artinya  mengetahui  segala hukum  agama  yang  bersifat  praktis  yang  digali dari  sumber-sumbernya  dengan  terperinci. 7 Sementara    al-Amidi  berpendapat  fiqh  adalah
1 Ahmad Minhaji, “Reformasi Hukum Islam”, Aula,Vol III, No. 2, 1994, hlm. 67.
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Raja Grafindo, cet. XIII, 2013, hlm, 45-51.
3 Hasbi  As-l  Shiddiqi, Fasfafah  Hukum  Islam, cet.  IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm.21.
4 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam, cet.  V, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013, hlm. 7.
5 Lebih  jauh  Muhammad  Daud  Ali  mengatakan, bahwa  syariah  adalah  ketentuan-ketentuan  atau  hukum- hukum  yang  ada  dalam  al-Quran  dan  hukum-hukum  yang ada  dalam  Hadis  Nabi  Muhammad  SAW.  Lihat:  Muhammad Daud  Ali,  Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia ,hlm. 42-55.
6 Abu  al-Hasan  Ahmad  Faris  bin  Zakariya, Mu’jam Maqayis  al-Lughah .  Mesir:Musthafa  al-Babi  al-Halabi,  1970, jilid II, hlm. 442.
7 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al-Fiqh .  Mesir:  Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, hlm. 56.
suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum agama yang  sifatnya  hukum  cabang  yang  dihasilkan dari penalaran dan mengambil dalil. 8
Sehingga  definisi    di  atas  mempunyai pengertian  bahwa  fiqh  bukanlah  hukum  agama atau hukum syara’, melainkan sebuah interpretasi    yang  bersifat  dugaan  terhadap hukum  agama  atau syara’.  Sehingga  dengan fiqh  yang  hanya  bersifat  interpretasi  dugaan yang  kuat  mengenai  keadaan  di  sekitarnya, maka  fiqh  dapat  berubah  sesuai  dengan keadaan tersebut.
Adanya  kekaburan  penggunaan  istilah syariah  dan  fiqh  dapat  dilihat  dalam  literatur Barat misalnya, istilah Islamic Law dipakai untuk syariah  dan  juga  fiqh.  Hal  ini  terjadi  pula  pada literatur  bahasa  lain,  seperti Islamistise  Recht dalam  bahasa  Belanda, Islam  Bukuku dalam bahasa  Turki,  dan  Hukum  Islam  dalam  bahasa Indonesia.
Kata  Hukum  Islam  sama  sekali  tidak ditemukan  dalam  al-Quran  dan    literatur  hukum dalam  Islam,  yang  ada  dalam  al-Quran  adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya.  Atau  yang  biasa  digunakan  dalam literatur  hukum  dalam  Islam  adalah  syariah Islam, fiqh Islam dan hukum syara’. 9 Dengan  demikian  kata  Hukum  Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiyah dari  term Islamic Law dari  literatur  Barat.  Dalam  penulisan  ini diketengahkan dua pengetian Hukum Islam oleh dua  ahli,  yaitu  Hasbi  al-Shiddiqi  dan  Amir Syarifuddin.  Menurut  ahli  yang  pertama  Hukum Islam adalah hasil upaya yang dikumpulkan oleh ahli  fiqh  dalam  melaksanakan  syariah  yang berkesesuaian  dengan  kondisi  masyarakat. Nampaknya  apa  yang  disampaikan  oleh  beliau ini senafas dengan pengertian fiqh. . Sedangkan ahli yang kedua, Amir Syarfuddin  berpendapat,  jia  hukum  dikaitkan dengan  Islam  akan  mempunyai  pengertian seperangkat  aturan  yang  bersumber  dari  Allah dan  Rasul-Nya  mengenai  perbuatan  manusia yang  sudah  mencapai  derajat  mukallaf  yang diyakini  berlaku  dan  mengikat  semua  muslim. Dari  pengertian  yang  disampaikan  tersebut, dapat  ditarik  pengertian  bahwa  definisi  tersebut meliputi  hukum  syariah  dan  juga  hukum  fiqh, karena  kedua  kata  tersebut  masuk  dalam definisi. 10
Dari dua pendapat tersebut dapat dikatakan  bahwa  Hukum  Islam  itu  dikatakan tetap  dan  tidak  berubah  manakala  yang dimaksud  itu  syariah.  Yaitu  ajaran  Allah  dimana kebenarannya  bersifat  mutlak,  lengkap  dan
8 Saifuddin  al-Amidi, al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam. Kairo: Muasassah al-Halabi, i967, jilid I, hlm.8.
9 Fathurrahman Djamil, op cit, hlm. 11.
10 Amir  Syarifuddin, Pembaharuan  Pemikiran  Hukum Islam , cet. III, Padang:Angkasa Raya, 2005, hlm.19.
sempurna.  Semntara  kalau  dikatakan  Hukum Islamitu dapat berubah dan dikontektualisasikan dengan  situasi,  konsisi  dan  zaman,  maka  yang dimaksud  dengan  Hukum  Islamyang  demikian adalah  Hukum  Islam  yang  mempunyai  arti  fiqh, yaitu  sebuah  hasil  dari  ijtihad  dan  interpretasi ulama  terhadap  syariah  dimana  kebenarannya bersifat relatif.

## Elastisitas Hukum Islam
Menurut  Ibnu  al-Qayyim  transformasi hukum  Islam  secara  faktual  tidak  secara kebetulan  dan  terumbar  liar,melainkan  berjalan secara  konsinten  mengikuti  prinsip  dasar  yang mapan.Transformasi Hukum Islam terjadi selaras  dengan  transformasi  waktu,  ruang, keadaan, motivasi dan tradisi. 11

## 1.  Prinsip Waktu
Prinsip  ini  mengacu  pada  urgensi dimensi  waktu  sebagai  faktor  penyebab terjadinya transformasi Hukum Islam. Namun demikian,  Ibnu  al-Qayyim  tidak  menyajikan keterangan  lebih  lanjut  perihal  konsep  waktu yang  dimaksudkan.  Walaupun  demikian, melalui contoh kasus yang dijadikan pendukungnya  dapat  diduga  bahwa  konsep waktu  yang  dimaksud  adalah  transformasi waktu dari waktu damai ke waktu perang, dari waktu  normal  cukup  pangan  ke  waktu peceklik  dan  kelaparan.  Misalnya  larangan melaksanakan hukuman tindak pidana pencurian pada waktu perang. Hukuman bagi pencuri  dalam  keadaan  normal  adalah potong  tangan.  Tetapi  pada  kenyataannya Rasulullah  melarang  pelaksanaan  hukuman pidana  potong  tangan  pada  waktu  perang. 12 Ini kemudian diindahkan dan dilestarikan oleh para  sahabat  seperti  Umar  bin  Khattab,  Abu Darada’, Huzaifah dan lainnya.
Latar belakang pelarangan ini didasarkan  pada  kekhawatiran  terjadinya ekses  yang  lebih  parah  yang  tidak  disukai Allah dengan pelaksanaan hukuman tersebut dibandingkan  dengan  membatalkan  atau menundanya.

## 2.  Prinsip Ruang
Prinsip ini pada urgensi ruang sebagai kunci trnsformasi Hukum Islam yang didasarkan  pada  kasus-kasus  penyelesian hukuman  pidana  klasik.  Kasus-kasus  yang dijadikan landasan utuk menjelaskan transformasi  ruang  sebagai  kunci  penyebab terjadinya  transformasi  hukum  antara  lain pembayaran  zakat  fitrah  sesuai  dengan potensi ekonomi wilayah setempat masyarakat muslim. Artinya zakat fitrah dapat
11 Ibn  al-Qayyim, I’lam  al-Muwaqqi’in ,  juz  3.  Mesir: Maktabah Tijariyah al-Qahirah, 1955,hlm. 33.
12 Abu  Dawud, Sunan  Abu  Dawud ,  jilid  IV,  1998. Bandung:Dahlan Press, hlm. 142.
dibayar  dengan  padi,  jagung,  biji-bijian  lain, bahkan  dapat  berupa  susu,  daging,  ikan, ataupun komoditi lainnya.
Perubahan  tersebut,  menurut  Ibnu  al- Qayyim  didasarkan  pada  semangat  yang menjiwai  nas (teks syar’i) tentang zakat fitrah yang mengacu pada potensi ekonomi wilayah Hijaz  (Makkah,  Madinah  dan  sekitarnya) adalah  berupa  gandum,  anggur,  kurma  dan kismis.  Jenis-jenis  komoditas  tersebut  tidak selalu dikenal di wilayah lain, bahkan banyak wilayah  yang  tidak  mengenal  sama  sekali komoditas  tersebut.  Oleh  karena  itu,  yang dijadikan  standar  baku  adalah  nilai  ekonomi dan  nilai  konsumtif  dari  komoditas  tekstual tersebut,  bukan  pada  jenis  komoditas  yang tertulis  secara tekstual.

## 3.  Prisnsip Keadaan
Prinsip  ini  selaras  dengan  dengan transformasi  keadaan.  Prinsip  ini  mengacu pada urgensi keadaan sebagai kunci penyebab  transformasi  Hukum  Islam.  Untuk memperkuat  prinsip  ini,  Ibnu  al-Qayyim menyajikan contoh transformasi hukum thawaf bagi wanita yang sedang haid. Berdasarkan panduan
hadis Rasulullah yang artinya ”Lakukanlah apa saja yang  dilakukan  oleh  haji  pada  umumnya, kecuali  thawaf”.  Pada  dasarnya  thawaf  itu terlarang  bagi  wanita  yang  sedang  haid. Namun  demikian,  karena  terjadi  perubahan keadaan,  maka  wanita  yang  sedang  dalam keadaan haid pun diperbolehkan melaksanakan  thawaf.  Thawaf  wanita  dalam keadaan  haid  seperti  ini  tetap  dinilai  sah tanpa harus membayar dam (denda). Penetapan hukum yang demikian, didasarkan pada  pemahaman  terhadap  hadis  tentang pelarangan  thawaf  bagi  wanita  haid  tersebut adalah  ditujukan  kepada  audiensinya  yang dalam keadaan normal dan mampu melaksanakannya  dengan  mencari  alternatif lain. Sedangkan jika keadaan telah mengalami  transformasi  dan  tidak  mungkin mencari  alternatif  penyelesaiannya,  maka hukumnya  pun mengalami  transformasi pula. 13

## 4.  Prinsip Motivasi
Prinsip ini menempatkan motivasi pada posisi    strategis  terjadinya  transformasi hukum.  Contoh  kasus  dalam  prinsip  ini adalah  pemberian  kelebihan  uang  atau barang  dari  kreditur  kepada  debitur,  jika motivasinya untuk dijadikan sebagai ungkapan  rasa  terimakasih  tanpa  ada transaksi  dari  kedua  belah  pihak  terlebih dahulu sebelum akad kredit adalah diperbolehkan.  Artinya,  boleh  bagi  pemberi
13 Ibnu al-Qayyim, Op. Cit, hlm. 16
dan  halal  bagi  penerima.  Namun  demikian, jika  motivasinya  adalah  untuk  dijadikan sebagai pemberian wajib yang ditransaksikan sebelumnya, maka hukumnya berubah menjadi haram bagi pemberi dan penerimanya.  Secara  sosiologis,  motivasi seseorang atau masyarakat untuk melakukan sesuatu  tindakan  hukum  ada  beberapa kemungkinan.  Tindakan  itu  dilakukan  untuk penyesuaian  diri,  mendapatkan imbalan  atau menghindari sanksi.
Untuk menjaga hubungan  baik  dengan  anggota  masyarakat lainnya, kepentingan
pribadi yang menguntungkan  dan  faktor  penjiwaan  dan penghayatan  nilai  dari  tindakan  hukum  itu sendiri sebagai motivasi tertinggi dan termulia. 14 Dengan  demikian,  motivasi  pelaku suatu  perilaku  tertentu  karena  perbuatan  itu sendiri  yang  secara  inheren  memiliki  nilai esensial  baik  atau  buruk.  Namun  demikian, menurut persepsi Hukum Islam, nilai perbuatan  dan  perilaku  itu  ditentukan  oleh panduan  wahyu,  dalam  hal  ini  panduan wahyu  selaras  dengan  panduan  nalar  dan panduan  indrawi.  Oleh  karena  itu,  motivasi perilaku  karena  perbuatan  itu  sendiri  juga tercakup perambahan jaringan religius ilahiah. 15

## 5.  Prinsip Tadisi
Ibnu  al-Qayyim  menyatakan  bahwa transformasi Hukum Islam itu selaras dengan transformasi  tradisi.  Prinsip  ini  memberi posisi terhormat bagi tradisi sebagai pemegang  kunci  transformasi  Hukum  Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi, perubahan  itu  akan  diikuti  oleh  perubahan Hukum  Islam.  Untuk  memperjelas  prinsip tradisi  dalam  konteks  transformasi  hukum Islam ini Ibnu al-Qayyim menyampaikan teori “ Transformasi Hukum Suatu Kasus
Berdasarkan  pada  Perilaku  Tradisi, Amal
Urf ”. Secara  aplikatif,  prinsip  ini  dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum  suatu  tindakan  dan  perilaku  yang didasarkan  pada  perilaku  dan  tindakan tradisi.  Ibnu  al-Qayyim  menyatakan  bahwa apabila  ada  masyarakat  yang  bersumpah pantang  atau  bersumpah  tidak  mau  makan kepala  yang  secara  tradisi  dimaksudkan untuk  tidak  makan  kepala  biri-biri,  maka dapat  ditetapkan  tidak  boleh  (  haram)  bagi mereka  makan  kepala  biri-biri,  tetapi  tidak
14 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2003,  hlm.  237- 240.
15 Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai Aspeknya , Jilid II, Jakarta:UI Press, 2002, hlm. 85.
haram  kepala  binatang  yang  lain  seperti kepala burung, ikan, dan lain-lain.
Dengan  demikian  Ibnu  al-Qayyim tegas-tegas  berprinsip  bahwa  penetapan hukum tentang perilaku yang sudah mentradisi  harus  didasarkan  pada  rasa keadilan hukum tradisi , selagi panduan syara’ dalam keadaan netral atau vakum.
Secara  sosiologis,  tradisi  atau  istiadat merupakan  bentuk  kontrol  sosial  tertua dibanding yang lain.Tradisi merupakan seperangkat  prosedur  yang  muncul  secara bertahap  dari  generasi  kegenerasi  lainnya sampai menjadi keyakinan sosial. 16

## Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Perubahan Zaman
1.  Ijtihad
Dinamika  sosial  dan  zaman  terus berubah.  Sementara  al-Quran  dan  Hadis sudah selesai turunnya. Sehingga diperlukan suatu  epistemologi  Hukum  Islam  untuk menjawab  problematika  kehidupan  yang belum  tercover  oleh  al-Quran  dan  Hadis secara  jelas.  Disinilah  pentingnya  ijtihad Hukum  Islam  yang  dengannya  penggalian dan  penetapan  hukum  dapat  dilakukan secara maksimal dengan berusaha menangkap  makna  dan  pesan  al-Quran  dan Hadis. 17
Keberadaan  Hukum  Islam  seringkali tidak  dibarengi  dengan  pemahaman  yang memadai terhadap substansinya melalui cara ijtihad.  Sehingga  akibat  yang  muncul  adalah adanya  stagnansi  pada  ilmu-ilmu  keislaman, hususnya  yang  berkaitan  dengan  Hukum Islam.  Corak  yang  muncul  dari  pemikiran Hukum  Islam  Seperti  ini  adalah  legal formalistik.  Hal  itu  sudah  lama  terjadi, terutama  setelah  abad  10  M.  Pemahaman yang  mengatakan  bahwa  fiqh  yang  ada sudah  mencakup  hukum-hukum  Allah  telah menghambat  usaha  ijtihad,  dan  sebaliknya tradisi  taqlid  buta  tumbuh  secara  subur. Kondisi  seperti  ini  semakin  parah  ketika Hukum  Islam  yang  merupakan  hasil  dari interpretasi nash dianggap teks yang otoritatif.  Padahal  tidak  jarang, teks  tersebut hanya  merupakan  komentar  atau  bahkan mungkin  komentar  atas  komentar  sehingga teks  pertama  justru  menjadi  hilang.  Pada gilirannya, rumusan Hukum Islam kehilangan relevansinya  dengan  realitas  kehidupan praktis. 18
16 Karl  Manheim, Sosiologi  Sistematis ,  Cet.  I, terj.Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 143.
17 Lihat:  Fazlur  Rahman, Islam  and  Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago: Chicago University Press, 1980, hlm. 6.
18 John  L.Esposito, The  Islamic  Treat, terj.  Alawiyah Abdur Rahman, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 46.
Dalam dinamika historitas Islam, ijtihad sebagai  media  dinamisasi  Hukum  Islam sangat progresif, bebas tanpa adanya aturan formal  yang  mengikutinya.  Namun  dalam perkembangannya, ulama ushul fiqh membuat  aturan-aturan  yang  diantaranya berupa  pembatasan  ruang  lingkup    dan syarat-syarat  ijtihad.  Secara  garis  besar, wilayah  ijtihad  ini  meliputi  dua  hal:  pertama, hukum-hukum  yang  tidak  ada  petunjuk nashnya sama  sekali;  dan  kedua,  hukum- hukum  yang  ditunjuk  oleh  nash zhanny . Sedangkan hukum-hukum yang telah ditunjuk dengan qath’i al-dalalah tidak ada sedikitpun peluang bagi ijtihad. 19
Pembatasan terhadap lapangan hukum yang boleh dilakukan ijtihad dan tidak boleh  ijtihad  sebenarnya  adalah  hal  yang baik.  Begitu  pula  persyaratan-persyaratan bagi  seorang  mujtahid  juga  baik,  supaya orang  hati-hati  dalam  merumuskan  hukum. 20
Namun  disisi  lain,  dibatasinya  lapangan ijtihad  menyebabkan  pembaruan  Hukum Islam  bersifat  parsial  ad  hoc.  Karena  untuk mewujudkan  pembaruan  secara  universal diperlukan  adanya  pemberian  ruang  gerak ijtihad seluas-luasnya.
Dalam ijtihad, teks al-Quran dan Hadis dapat  dipahami  untuk  digeneralisasikan sebagai  prinsip-prinsip  dan  bahwa  prinsip- prinsip  tersebut  lalu  dapat  dirumuskan menjadi  aturan-aturan  yang  baru.  Dalam mekanisme kerja ijtihad meliputi pemahaman teks  dalam  keutuhan  konteknya  di  masa lampau, pemahaan situasi baru yang sedang terjadi  sekarang,  dan  perubahan  aturan- aturan hukum yang terkandung  didalam teks. Reformulasi metode ijtihad tersebut dimanfaatkan  sebagai  upaya  dari  sebuah usaha  pembaharuan  Hukum  Islam  dan sekaligus  sebagai  usaha  menjawab  problem perkembangan zaman.

## Pembagian Ijtihad
Harus  diakui  bahwa  masalah-masalah yang  muncul  sekarang  adakalanya    sudah ada atau mirip dengan yang tercantum dalam kitab-kitab  klasik  karangan  ulama  terdahulu, tetapi  ada  juga  banyak  kasus  yang  belum dibahas  ulama  atau  mujtahid  terdahulu. Berkenaan  dengan  keadaan  tersebut,  ijtihad
19 Ad-Dawalibi, al-Madkhal  ila  Ilm  Ushulal-Fiqh, Damaskus:  Dar  al-Basyar  al-Islamiyat,  cet.  3,  1979,  hlm. 414.
20 Syarat-syarat  mujtahid  antara  lain  adalah;  1- Mengetahui  bahasa  Arab  dan  berbagai  aspeknya,  misalnya nahwu,  shorof,  balaghah,  mantiq  dan  lain  sebagainya.2- Mengetahui  Ilmu al-Quran dan cabang-cabangnya, misalnya ilmu asbab al-nuzul, tafsir, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. 3- Memahami  hadis  dan  cabang-cabangnya,  misalnya  ilm  jarh wa  al- ta’dil,  ilmu asbabul wurud, dan  lain  sebagainya. Lihat: As-Syatibi,al- Muwafaqat fi Ushul al-Syariah . Riyadh: Maktabah Musthafa al-Baz, juz 2,hlm. 346.
pada masa sekarang dapat dilakukan melalui dua  cara,  yaitu ijtihad  intiqa’i dan ijtihad insya’i. 21 a. Ijtihad Intiqa’i atau Ijtihad Tarjihi Yang  dimaksud  dengan Ijtihad intiqa’i atau ijtihad  tarjihi adalah  ijtihad yang  dilakukan  secara  individu  maupun kelompok  dalam  rangka  menyeleksi  dan memetakan  pendapat  ulama  pada  masa lalu  yang  berkaitan  dengan  suatu  jenis masalah  yang  termuat  dalam  kitab-kitab fiqh,  dari  penelusuran  tersebut  lalu  dipilih mana  pendapat  yang  paling  kuat  dan sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Ada  kemungkinan    pendapat  ulama  atau mujtahid terdahulu yang berkaitan dengan suatu  masalah  tertentu  itu  tidak  sama. Menyikapi  masalah  seperti  ini  mujtahid muntaqi berusaha mencermati, mempertimbangkan  dan  menyeleksi  dalil dan  berbagai  argumentasiyang  dibangun dari  masing-masing  pendapat,  setelah  itu langkah  berikutnya  adalah  membuat preferensi  terhadap  pendapat  yang  dinilai lebih kuat dan dapat diterima.  Sepertinya, mujtahid tipe ini hampir sama dengan ahlu al-tarjih  dalam  pengelompokan  tingkatan mujtahid  yang  disampaikan  ulama  atau ahli ushul fiqh pada umumnya. 22
Apa  yang  dilaksanakan ahlu  al- tarjih pada  masa  kebangkitan  kembali hukum  Islam  berbeda  dengan  kegiatan tarjih  pada  masa  kemunduran  Hukum Islam.  Pada  masa  kemunduran  Hukum Islam,  tarjih  diartikan  sebagai  kegiatan yang  tugas  pokoknya  adalah  menyeleksi pendapat  para  ahli  fiqh    di  lingkungan mazhab  tertentu.  Artinya  ruang  lingkup tarjih  hanya  berlaku  dikalangan  intern mazhab tertentu, seperti Hanafiyah, Malikiyah,  dan  lain-lain.  Sedangkan  tarjih pada  masa  kebangkitan  kembali  Hukum Islam  ruang  lingkupnya  jauh  lebih  luas dari  tarjih  sebelumnya.  Tarjih  pada periode  ini  berarti    menyeleksi    berbagai pendapat, dari mazhab apapun ia berasal, kemudian  diambil  pendapat  yang  rajih, yang  paling  kuat,  berdasarkan  kriteria yang  telah  ditetapkan.  Coulson  dan Anderson  menyebutnya  sebagai electic expedient .  Jadi  lebih  bersifat  lintas mazhab,  tidak  terbatas  pada  mazhab tertentu. 23
21 Yusuf  Qardawi, al-Ijtihad  fi  al-Syariat  al-Islamiyat ma’a Nazharatin Tahliliyat fi al-Ijtihad al-Muashir , Kuwait: Dar al-Qalam, 1985, hlm. 101.
22 Pengelompokan  tingkatan  mujtahid  dapat  dilihat  di bukunya    Abu  Zahrah, Ushul  Fiqh ,  tt:  Dar  al-Fikr  al-Arabiy, tth, hlm. 396.
23 Lihat:  N.J.  Coulson, A  History  of  Islamic  Law , Edinburg: Edinburg University Press, 1964, hlm. 185.
Dalam  rangka  melakukan ijtihad intiqai ini  sebaiknya  kita  tidak  membatasi diri  pada  mazhab  yang  empat  saja, melainkan  harus  menjangkau  berbagai mazhab lain, baik yang telah dikenal atau tidak.  Yang  perlu  diteliti  dan  diperhatikan bukan  siapa  yang  mengatakannya,  tetapi bagaimana  dalil  dan  cara  berpikir  yang digunakan, bagaimana relevansinya dengan  masa  sekarang,  dan  bagaimana pula  hubungannya  dengan maqashid  al- syariah . Contoh  dari ijtihad  intiqai adalah masalah yang berhubugan dengan thalaq atau perceraian. Menurut mayoritas ulama ahli  fiqh,  thalaq  dinyatakan  jatuh  apabila diucapkan  oleh  suami  kepada  istrinya dalam  keadaan  sadar  dan  atas  kehendak sendiri,  tanpa  harus  tergantung  pada adanya  saksi. 24 Akan  tetapi,  menurut  ahli fiqh  dari  kalangan  Syi’ah, thalaq baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang  saksi  yang  adil. 25 Agaknya  untuk masa  sekaran g  pendapat  Syi’ah  itu dengan segala modifikasinya bisa dipertimbangkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh mujtahid muntaqi adalah perubahan  sosial  budaya,  kemajuan  ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan kesesuaian dengan perkembangan
zaman. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam menyelesaikan  masalah  yang  sedang ditetapkan hukumnya. Jadi, dalam pelaksanaan  ijtihad  intiqa’i  diperlukan analisis  yang  cermat    terhadap  masalah yang  sedang  dikaji.  Analisis  tidak  hanya terbatas  pada  dalil  dan  argumentasi  yang dikemukakan para ulama ahli fiqh terdahulu,  melainkan  juga  harus  melihat relevansinya  dengan masa sekarang.
b. Ijtihad Insya’i Yang  dimaksud  dengan  Ijtihad Insyai  adalah  usaha  untuk  menetapkan suatu  hukum  yang  berkaitan  dengan peristiwa-perisrtiwa  baru  yang  belum  ada atau belum pernah diselesaikan oleh para ulama ahli fiqh terdahulu. 26
Yang diperlukan dalam ijtihad ini adalah pemahaman  meyeluruh  terhadap  kasus- kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.  Karena  tanpa  mengetahui secara  baik  apa  dan  bagaimana  kasus yang  baru  itu,  sulit  bagi mujtahid  munsyi’ untuk dapat menetapkan hukumnya
24 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah ,  Beirut:  Daral-Fikr, tth, jilid II, hlm. 220.
25 Ayatullah  al-Uzma  al-Syairazi, al-Fiqh  Mausuat Istidlaliyat  fi  al-Fiqh  al-Islami ,  Beirur:  Darul  Ulum,  1988,  juz VI, hlm. 227.
2626 Yusuf Qardawi,Op. Cit., hlm. 126.
dengan  baik  dan  benar.  Jadi,  dalam menghadapi  persoalan  yang  sama  sekali baru  diperlukan  pengetahuan  mengenai masalah yang sedang dibahas, disamping pengetahuan  yang  menjadi  persyaratan ijtihad  itu  sendiri.  Dalam  hubungan  ini, ijtihad  jama’i (ijtihad  kolektif),  mutlak diperlukan.
Karena keterbatasan pengetahuan  seseorang  disertai  semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang.  Sehingga ijtihad  fardi (ijtihad individual)  mengenai  kasus  yang  sama sekali  baru,  akan  kurang  maksimal bahkan kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan.
Contoh dari ijtihad model ini adalah pencangkokan  jaringan  atau  organ  tubuh manusia.  Guna  menetapkan  hukumnya, perlu  didengar lebih  dahulu  pendapat  ahli dalam  bidang  kedokteran,  hususnya  ahli bedah. Dari padanya akan dapat diperoleh  informasi  mengenai  cara  dan mekanisme pencangkokan organtubuh itu. Setelah  diketahui  secara  jelas,  baru dibahas  perihal  pencangkokan  itu  dari berbagai  disiplin ilmu  agama  Islam,  untuk kemudian  diambil  kesimpulan  hukumnya. Kegiatan ijtihad kolektif ini harus ditempuh, mengingat sudah semakin jelas dan  tegasnya  pembidangan  ilmu  yang didalami oleh seseorang.
Dalam ijtihad  insya’i juga  diperluan pemahaman  yang  baik  tentang  metode penetapan  hukum.  Ada  beberapa  metode penetapan  yang  telah  dikemukakan  oleh para  ahli  ushul  fiqh  terdahulu.  Diantara metode itu adalah qiyas, istihsan, maslahat  mursalah ,  dan saddu  al- zari’ah .
Hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian dari  orang  yang  akan    melakukan ijtihad insya’i adalah pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya Hukum Islam, sebab pada dasarnya semua metode penetapan Hukum Islam bermuara pada hal tersebut.

## 2.  Qiyas
Secara  etimologis,  kata  qiyas  berarti al-taqdir dan al-musawat yang  artinya membandingkan atau menyamakan.
Sedangakan secara istilah banyak disampaikan  oleh  para  ulama  ushul  fiqh. Misalkan yang disampaikan oleh al-Baidhawi, qiyas  adalah  menetapkan  semisal  hukum yang  diketahui  pada  sesuatu  yang  lain diketahui,  karena  keduanya  berserikat dalam ‘illat  hukum  menurut  pandangan  ulama  yang menetapkan. 27
27 Syamsuddin  Abd  rahman  al-Asfahani,  S yarh  al- Minhaj  li  al-Baidhawi  Fi  al- ‘ilm  al-Ushul ,  jilid  II.  Riyadh: Maktabah al-Rusd, t.th, hlm. 634
Berdasarkan  rumusan  tersebut,  qiyas mempunyai  empat  rukun,  yaitu ‘ashl atau pokok  atau maqis  alaih,  furu’,  hukum  ‘ashl dan  ‘illat .  Dari  empat  rukun  tersebut, ‘illat paling  memegang  peranan  penting.  Karena adanya  hukum  dan  tidak  adanya  tergantung dari adanya ‘illat.
Dalam  masalah  ‘iilat  ini  sering  terjadi kesalahan,  yaitu  menyamakan  antara  ‘illat dan  hikmah.  Illat  adalah  suatu  sifat  tertentu yang    jelas  dan  dapat  diketahui  secara obyektif  ( zhahir ),  dapat  diketahui    dengan jelas  tolok  ukurnya  ( mundabith ),  dan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  ( munasib ),  yang keberadaannya  merupakan  penentu  adanya hukum.  Sedangkan hikmah adalah  menjadi tujuan  atau  maksud  disyariatkannya  hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. 28 Sementara  al-Syatibi  berbeda  dengan jumhur ulama ushul fiqh, dimana ia berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan ‘illat adalah  hikmat  itu  sendiri,  dalam  bentuk mashlahat  dan  mafsadah,  yang  berkaitan dengan  ditetapkannya  perintah,  larangan atau  keizinan,  baik  keduanya  itu  zhahir  atau tidak,  mundhabith  atau  tidak.  Jadi,  baginya ‘illat itu  tidak  lain  kecuali  adalah mashlahat dan  mafsadat itu  sendiri.  Kalau  demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmat, tidak berdarkan ‘ illat.
Sebenarnya hikmat dengan ‘illat mempunyai  hubungan  yang  erat  dalam rangka penetapan hukum. Hikmat merupakan sifat  yang zhahir tetapi  tidak mundhabith . Hikmat  itu  baru  akan  menjadi ‘illat setelah dinyatakan mundhabith . Untuk itu maka perlu dicari mazhinnatnya ,  yaitu  indikator  yang menerangkan  bahwa  hikmat  itu  dapat dinyatakan mundhabith . 29
Dalam  bidang  ibadah  contoh  yang sering digunakan oleh kebanyakan ahli ushul fiqh  adalah  mengenai  shalat  qashar.  Untuk menetapkan  boleh  atau  tidaknya  shalat qashar  telah  ditetapkan,  bahwa  safar  atau bepergian  merupakan ‘illat dibolehkannya shalat  qashar.  Sedangkan  masyaqat  atau kesulitannya merupakan hikmat dibolehkannya  shalat  tersebut.  Jadi  boleh atau  tidaknya  melakukan  shalat  qashar, menurut  mereka,  tergantung  ada  atau tidaknya ‘illat ,  yakni  bepergian,  sebab bepergian dianggap sebagai indikator ( mazhinnat ) adanya masyaqat.
Sedangkan  dalam  bidang  muamalah, biasanya  dikemukakan  contoh  tentang  hak syuf’at , yakni  hak pembelian bagi seseorang
28 Lihat  Wahbah  Zuhaili, al-Wasith  fi  ushul  al-Fiqh , Dimasyqi: al-Mathbaat al-Ilmiyyat, 1969, hlm. 415.
29 Al-Baghdadi, Qawaid al-Ush ul wa ma’aqid al-ushul. Beirut: Alam al-Kutub, 1986, hlm. 34.
yang  berserikat  dengan  penjual  dalam sebidang  tanah  atau  tempat  tinggal.  Dalam hal  ini  persekutuan  merupakan ‘illat adanya hak syuf’at .  Sedangkan  hikmatnya  adalah untuk  menghindari  kesulitan  yang  timbul disebabkan masuknya orang lain yang bukan sekutunya.  Dengan  demikian,  persekutuan dijadikan  sebagai ‘illat adanya  hak syuf’at , karena diasumsikan bahwa karena masuknya unsur lain dalam persekutuan itu akan terjadi kesulitan.  Pernyataan  terakhir    ini  dianggap sebagai mazhinnat . 30
Walaupun  diatas  dikemukakan  dua contoh  yang  mewakili  dua  aspek  ilmu  fiqh, ibadah dan muamalah, namun perlu dibedakan  antara ‘illat dalam  bidang  ibadah dan ‘illat dalam  bidang  muamalah.  Dalam bidang  ibadah, ‘illat tidak  lebih  dari  sekedar manfaat,  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap istinbath  al-hukm .  Dengan  kata  lain ‘illat dalam  bidang  ibadah  tidak  efektif.  Karena itu pada  dasarnya  qiyas  dalam  bidang  ibadah tidak  dapat  diberlakukan.  Sedangkan  dalam bidang  muamalah, ‘iilat berlaku  efektif  dalam menetapkan  hukum.  Hal  ini  didasarkan pada teori, bahwa pada dasarnya aspek muamalah dapat  diketahui  hikmat  dan  rahasianya ( ma’qul  al-makna ),  sedangkan  dalam  aspek ibadah tidak demikian. Praktis qiyas merupakan  metode  yang  sering  digunakan dalam  hukum  yang  menyangkut  bidang muamalah.

## SIMPULAN
Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu al-tsabat (tetap) dan al-tathawwur (berkembang). Sifat pertama, yaitu Hukum Islam sebagai wahyu Allah  yang  tetap  dan  tidak  berubah  sepanjang masa,  sedangkan  sifat    yang  kedua,  yaitu Hukum  Islam  yang  berkembang,  tidak  kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah Hukum Islam dapat  bertahan  sepanjang  masa.  Sifat  yang pertama  disebut    syariah.  Sedangkan  sifat  yang kedua  disebut  fiqh,  yaitu  pemahaman  dari syariah.
Dalam  menjawab  tuntutan  zaman  yang terus  berubah,  dalam  tulisan  ini  diketengahkan dua epistemologi Hukum Islam, yaitu ijtihad dan qiyas.  Dengan  kedua  metode  tersebut  segala persoalan  ditengah-tengah  masyarakat  dapat dipecahkan,  walaupun  secara  yurisprudensi hukum dari persoalan tersebut tidak ada.
Dengan  qiyas  segala  hukum furu dicarikan rujukan kepada hukum ashal . Sedangkan  ijtihad  untuk  masa  sekarang  dapat dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  ijtihad Intiqa’i dan  ijtihad insya’i .  Ijtihad Insya’i adalah  ijtihad yang  dilakukan  seseorang  atau  sekelompok orang  dengan  cara  memilih  hukum  masa  lalu
30 Abu Zahrah, Op.Cit, hlm. 237.
yang sesuai dengan kondisi sekarang. Sementara  ijtihad insya’i adalah  sebuah  ijtihad untuk  memecahkan  masalah  baru  yang  belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis  al-Lughah .  Mesir:Musthafa  al- Babi al-Halabi, 1970, jilid II.
Abu  Dawud, Sunan  Abu  Dawud ,  jilid  IV,  1998. Bandung:Dahlan Press. Abu Zahrah, Ushul Fiqh , tt: Dar al-Fikr al-Arabiy, tth. Ad-Dawalibi, al-Madkhal  ila  Ilm  Ushulal-Fiqh, Damaskus:  Dar  al-Basyar  al-Islamiyat, cet. 3, 1979. Ahmad Minhaji, “ Reformasi Hukum Islam ”, Aula, Vol, III, No. 2, 1994. Al-Baghdadi,  Qawaid  al- Ushul  wa  ma’aqid  al- ushul. Beirut: Alam al-Kutub, 1986 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran
Hukum  Islam ,  cet.  III,  Padang:Angkasa Raya, 2005. As-Syatibi,  al- Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syariah . Riyadh:  Maktabah Musthafa al-Baz, juz 2. Ayatullah  al-Uzma  al-Syairazi, al-Fiqh  Mausuat Istidlaliyat fi al-Fiqh al-Islami , Beirur: Darul Ulum, 1988, juz VI. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. V, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013. Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago: Chicago University Press, 1980. Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai
Aspeknya , Jilid II, Jakarta:UI Press, 2002. Hasbi  As-l  Shiddiqi, Fasfafah  Hukum  Islam, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ,  juz 3. Mesir: Maktabah Tijariyah al-Qahirah, 1955. John  L.Esposito, The  Islamic  Treat, terj. Alawiyah Abdur Rahman, Bandung: Mizan, 1994. Karl  Manheim, Sosiologi  Sistematis ,  Cet.  I, terj.Jakarta: Bina Aksara, 1987. Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al-Fiqh .  Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958. Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo, cet. XIII, 2013.
N.J.  Coulson, A  History  of  Islamic  Law , Edinburg:  Edinburg  University  Press, 1964. Saifuddin  al-Amidi, al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam. Kairo: Muasassah al-Halabi, i967, jilid II. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Beirut: Daral-Fikr, tth, jilid III. Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003.
Syamsuddin  Abd  rahman  al-Asfahani,  S yarh  al- Minhaj  li  al-Baidhawi  Fi  al- ‘ilm  al-Ushul , jilid II. Riyadh: Maktabah al-Rusd, t.th. Wahbah  Zuhaili, al-Wasith  fi  ushul  al-Fiqh , Dimasyqi: al-Mathbaat al-Ilmiyyat, 1969. Yusuf Qardawi, al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyat ma’a  Nazharatin  Tahliliyat  fi  al-Ijtihad  al- Muashir , Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.