## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
(Kajian Normatif Atas  Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)
Oleh
Ratna Artha Windari Staf Pengajar pada Jurusan PPKn FIS Undiksha

## ABSTRAK
Anak  sebagai  manusia  seutuhnya  memiliki  harkat  dan  martabat  serta  hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan  negaranya    terhadap  kekerasan  dan  diskriminasi.  Hal  inilah  yang  dijadikan sebagai  landasan  pemikiran  dalam  melahirkan  Undang-Undang  No.23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  setelah  sebelumnya  Indonesia  meratifikasi Konvensi  Hak  Anak  pada  tahun  1990  berdasarkan  Keppres  No.36  tahun  1990. Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  faktor-faktor  yang    mempengaruhi penegakan  hukum,  serta  peranannya  dalam  menciptakan  penegakan  hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan  anak  di  Indonesia  bila  dikorelasikan  dengan  bekerjanya  hukum  di masyarakat.  Berlakunya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  selama  ini  ternyata telah  memberikan  suatu  efek  sosial  dalam  pelaksanaan  hukum  di    masyarakat.
Bila  kita  cermati  perkembangan  sosial  masyarakat  dewasa  ini,  maka  banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut  masih  belum  maksimal,  hal  ini  tercermin  dari  tingginya    tingkat kekerasan  pada  anak,  meningkatnya  jumlah  perdagangan  anak  dan  lain sebagainya.    Pada  dasarnya  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  anak  akan terwujud  dan  ketentuannya  akan  berlaku  efektif  apabila  substansi  hukumnya sesuai  dengan  budaya  masyarakat,  mentalitas  dan  pola  perilaku  penegak  hukum yang  baik,  serta  adanya  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  dalam  masyarakat tersebut.
Kata-kata Kunci: penegakan hukum, perlindungan anak.

## ABSTRACT
Children  as  human  being  have  owning  standing  and  prestige  and  also rights to get the protection from parent, family, society, governmental and its state to  discrimination.  Basicly,  UU  No.23  Tahun  2002  about  Child  Protection  made after Indonesia ratify convention the Children Right in the year 1990  pursuant to Keppres  No.36  Tahun  1990.  The  purposes  of  this  study  were  to  know: The
influencing  factors  of  law  enforcement,  and  also  its  role  in  creating  the  law inforcement  for  child  protection  in  Indonesia,  and  rule  applying  for  child protection in Indonesia. Code of Child Protection in the reality have given a social effect in law enforcement. If we look from society growth of these days, hence a lot of opinion expressing that law to the child protection still not yet effective, this could be happen because theres a lot of hardness at child, the increasing of child commerce, trafficing and others. Basically the law inforcement of child protection law will be existed and its rule will be effective if its legal substance are suitable with society culture, mentality and behavioral of good law enforcer, and also the existence of awareness and compliance punish in the society.
Key words: law enforcement, child protection.

## 1. PENDAHULUAN
Eksploitasi  anak,  perdagangan  anak,  kekerasan  pada  anak  dan  berbagai tindakan  pelanggaran  hak  asasi  terhadap  anak-anak  Indonesia  selalu  saja mewarnai  potret  kehidupan  bangsa  kita.  Hampir  di  setiap  ruas  jalan  kita  jumpai anak-anak  jalanan  yang  berusaha  memperoleh  uang  dengan  cara  apapun  seperti mengamen,  mengemis,  menjadi  joki  jalanan,  menjual  koran,  pedagang  asongan dan  bahkan  di  kota-kota  besar  seperti  Jakarta  anak-anak  banyak  melakukan kriminalitas.  Sayangnya  isu  mengenai  perlindungan  anak  belum  sepenuhnya menjadi  perhatian  utama  bagi  para  pemegang  kekuasaan  negara  kita.  Persoalan- persoalan  politik,  hukum  dan  ekonomi  dipandang  lebih  penting  untuk diperhatikan  dibanding  persoalan  pendidikan  anak  dan  perlindungan  anak. Padahal  masa  depan  anak  Indonesia  adalah  masa  depan  bagi  bangsa  Indonesia sendiri.
Fenomena  seperti  tersebut  diatas  tentunya  muncul  karena  kurangnya penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  anak  di  Indonesia.  Meskipun pemerintah  telah  memfasilitasi  sebuah  badan  independent  seperti  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  serta  dituangkannya  ketentuan  mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002, namun  perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak selalu saja mewarnai kehidupan bangsa ini.
Berbicara  mengenai  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  tentunya  tidak terlepas  dari  kondisi  masyarakat  dalam  negara  tersebut,  karena  masalah
penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  bersifat  universal,  dimana  setiap  negara akan  mengalaminya  dan  dengan  caranya  masing-masing  akan  berusaha  untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.
Penegakan hukum  dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat  terhadap sistem  hukum  negara  tersebut.  Menurut Lawrence  Meir  Friedman (Sirtha, 2008), sistem hukum terdiri atas: Struktur  Hukum (termasuk didalamnya struktur institusi  penegak  hukum),  Substansi  Hukum  (aturan  dan  norma  baik living  law maupun  aturan  perundang-undangan),  dan  Budaya  Hukum  (sikap  manusia terhadap  hukum,  nilai,  pemikiran,  serta  harapan).  Ketiga  hal  tersebut  tentunya harus  terpenuhi  sehingga  nantinya  hukum  akan  mampu  bekerja  secara  efektif dalam masyarakat.
Secara  konsepsional  inti  dan  arti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada penyerasian  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah  yang mantap  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup  (Soerjono,  2002),    demikian  pula  dalam  menegakkan  hak-hak anak  melalui  jaminan  terhadap  perlindungan  anak  itu  sendiri  sangat  diperlukan adanya keserasian dalam substansi perundang-undangannya dengan para penegak hukumnya dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.
Berdasarkan  analisis  konseptual  diatas  maka  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi  fokus  permasalahan  dalam  menciptakan  suatu  penegakan  hukum terhadap perlindungan anak khususnya di Indonesia sebagai berikut: faktor-faktor apakah  yang    mempengaruhi  penegakan  hukum,  serta  peranannya  dalam menciptakan  penegakan  hukum    terhadap  perlindungan  anak  di  Indonesia?, bagaimanakah  penerapan  ketentuan  hukum  tentang  perlindungan  anak  di Indonesia bila dikorelasikan dengan bekerjanya hukum di masyarakat?

## 2. PEMBAHASAN
2.1 Faktor-Faktor  Penegakan  Hukum dan  Peranannya  Dalam  Menciptakan Penegakan Hukum  Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia
Demokrasi  tidak  akan  ditegakkan  dan  malah  akan  menjurus  pada penyelewengan  tak  terkendali  apabila  tidak  dikawal  secara  tepat  oleh hukum,  demikian  pula  sebaliknya  hukum  tidak  akan  dapat  ditegakkan dengan  benar  dan  baik  manakala  sistem  politiknya  tidak  mencerminkan demokratisasi.  Tataran  sistem  politik  yang  demokratis  pada  dasarnya cenderung akan melahirkan hukum yang berkarakter responsif dan otonom, sedangkan  sistem  politik  yang  otoriter  cenderung  akan  melahirkan  hukum yang berwatak konservatif dan ortodok.
Upaya  penegakan  hukum  akan  lebih  efektif  apabila  negara  tersebut menganut sistem demokrasi  karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi  penegakan  hukum. Sebaliknya,  efektifitas  penegakan  hukum  akan  terhambat  bilamana  suatu negara menganut sistem politik yang otoriter.
Dalam Sosiologi Hukum terdapat suatu kajian terkait penerapan dan berlakunya  hukum  dalam  masyarakat,  salah  satunya  adalah  bisa  kita  lihat dalam model bekerjanya sistem hukum menurut R.Siedman (Satjipto, 2010), dimana  beliau  membagi  wilayah  bekerjanya  sistem  hukum  ke  dalam  tiga ruang  lingkup  yaitu  dalam  Lembaga  pembuat  peraturan,  dalam  Lembaga penerap  peraturan  dan  yang  paling  penting  disini  adalah  dalam  lingkup pemegang  peran/  masyarakat.  Ketiga  komponen  diatas  bekerja  sesuai kompetensinya  masing-masing  dalam  pembentukan  dan  penerapan  hukum yang  terdapat  di  suatu  negara,  dan  adanya  keterkaitan  antara  yang  satu dengan yang lain karena setiap komponen haruslah saling mendukung untuk tercipta  sistem  hukum  yang  bekerja  secara  efektif  di  masyarakat.  Ketiga komponen tersebut diatas, masing-masing tentunya mendapat pengaruh baik yang  bersifat  positif  maupun  negatif  dari    faktor-faktor  sosial  seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum seperti substansi hukumnya, aparat penegaknya, dan lain sebagainya.
Untuk  lebih  mempermudah  pemahaman  atas  uraian  tersebut  maka dapat  dilihat  pada  bagan  Model  Bekerjanya  Sistem  Hukum  (R.Siedman) dibawah ini.
Selanjutnya  Soerjono Soekanto (2002)  menyebutkan bahwa, masalah pokok  dari  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya sehingga akan memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat  positif  ataupun  negatif.  Adapun  faktor-faktor  tersebut  adalah sebagai berikut.
1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.
Faktor-faktor  tersebut  diatas  akan  saling  berhubungan  secara  erat antara yang satu dengan yang lain karena merupakan esensi dari penegakan
F aktor
Sosial lain
Lembaga Pembuat Peraturan Lembaga Penerap Peraturan Pemegang Peran Faktor Sosial lain Faktor Sosial lain
hukum  serta  juga  merupakan  tolak ukur  dari  efektifitas  penegakan hukum di Indonesia.
Pengaruh  berbagai  faktor  penegakan  hukum  tersebut  diatas  dalam penerapan  hukum  terkait  perlindungan  anak  di  Indonesia  dapat  kita  kaji sebagaimana berikut ini.

## 1. Faktor hukum atau substansi
Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berbeda  derajatnya. Ketidakcocokan  itu  bisa  terjadi  misalnya  antara  peraturan  yang  tertulis dengan  yang  tidak  tertulis,  antara  undang-undang  yang  derajatnya  lebih tinggi  dengan  peraturan  yang  lebih  rendah,  antara  undang-undang  yang bersifat  khusus  dengan  yang  bersifat  umum,  dan  antara  undang-undang yang  berlaku  belakangan  dengan  yang  berlaku  terdahulu.  Semuanya  ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya  suatu  peraturan  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  keadilan.  Untuk itu  maka  demi  menghindari  agar  jangan sampai  terjadi  suatu  peraturan  tidak  berlaku  secara  efektif  di  masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.
Terkait perlindungan anak di Indonesia, kita telah memiliki beberapa terobosan seperti  meratifikasi konvensi hak anak yang dideklarasikan pada tanggal  20  November  1989  melalui  Sidang  Majelis  Umum  PBB  (Suyono, 1994),  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No.23  Tahun  2002  dan dibentuknya  suatu  badan  independen    yaitu  Komisi  Perlindungan  Anak. Dari  segi  substansi  atau  perundang-undangannya  memang  ada  beberapa polemik  terutama  mengenai  kebebasan  anak  dalam  memilih  agama  sesuai bunyi  pasal  86  UU  Perlindungan  Anak  dengan  pasal  28  UUD  1945  yang pernah  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  di judicial  review ,  namun berdasarkan  Putusan  MK  No.018/  PUU-III/  2005  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  dipublikasikan  dalam  Jurnal  Konstitusi  (2006),  menyatakan permohonan  uji  materiil  pasal  86  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Bila  kita
cermati  baik  dari  segi  yuridis  maupun  sosiologis  memang  tidak  ada pertentangan  dari  faktor  substansi  hukumnya  baik  terhadap  perundang- undangan  diatasnya  maupun  ketentuan  terkait  perlindungan  anak  yang telah ada sebelumnya.
2.   Faktor penegak hukum atau struktur
Sistem penegakan hukum sanagt dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut undang-undang kita kenal sebagai aparat penegak hukum  adalah  Polisi,  Jaksa,  Hakim.  Selain  ketiga  aparatur  tersebut  secara informal  seorang  Pengacara  juga  dapat  dipandang  sebagai  aparat  penegak hukum  karena  tugas-tugasnya  mendampingi  ataupun  menjadi  kuasa  dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum.
Secara  sosiologis  setiap  penegak  hukum  akan  memiliki  kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi  tertentu  didalam  struktur  kemasyarakatan  yang  ada.  Dengan kedudukannya  tersebut  setiap  aparat  penegak  hukum  dituntut  memiliki sikap  dan  perilaku  yang  tidak  tercela.  Jika  mental  para  penegak  hukum tidak  baik  dan  tidak  berorientasi  pada  kebenaran  substansial  serta  tidak berpihak  pada  keadilan  masyarakat,  maka  kepercayaan  masyarakat terhadapnya akan hilang.
Salah  satu  faktor  yang  memegang  peranan  penting  dalam penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  anak  adalah  faktor  penegak hukumnya  sendiri.  Secara  ideal  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  beberapa ketentuan  pokok  terkait  peranan  penegak  hukum  dalam  menjaga  stabilitas dan  keamanan    masyarakat  seperti  Undang-Undang  Kepolisian  Negara, Undang-Undang  Pokok  Kejaksaan      dan  juga  tentang  kekuasaan Kehakiman.  Sayangnya  sebagian  besar  kasus  yang  diangkat  terkait kekerasan  terhadap  anak    hanyalah  kasus-kasus  yang  sebelumnya  telah diekspos  besar-besaran  oleh  media  cetak  dan  elektronik,  dimana  pengaruh ” interest groups ” dan juga ” public opinion ” sangat kuat disini. Realitas yang ada  di  negeri    kita  ini  sebenarnya  masih  ribuan  bahkan  jutaan  kasus
menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya  dari  masyarakat  tapi  juga  yang  utama  adalah  perhatian  ekstra  dari para  aparat  penegak  hukumnya,  sehingga  akan  tercipta  kondisi  aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.
3.  Faktor sarana atau fasilitas
Dalam  kerangka  pelaksanaan  hukum,  sarana  maupun  fasilitasnya haruslah  memadai  sebab  sering  kali  hukum  sulit  ditegakkan  karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak  ada.  Dengan  kurangnya  fasilitas  mapun  sarana  pendukung  maka penegakan  hukum  akan  menjadi  terhambat  dan  tentunya  para  aparat penegak  hukum  tidak  dapat  memaksimalkan  perannya  secara  aktual. Sarana  atau  fasilitas  yang  cukup  ampuh  di  dalam  penegakan  hukum  bisa dalam  bentuk  kepastian  dalam  penanganan  perkara  maupun  kecepatan memproses  perkara  tersebut,  karena  dampaknya  disini  akan  lebih  nyata apabila  dibanding  dengan  peningkatan  sanksi  negatif  belaka.  Apabila tingkat  kepastian  dan  kecepatan  penanganan  perkara  ditingkatkan,  maka sanksi-sanksi  negatif  akan  mempunyai  efek  menakutkan  sehingga  akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.
Untuk  sarana  dan  fasilitas  terkait  kehidupan  sosial,  sayangnya pemerintah  kita  cenderung  mengabaikannya.  Bila  saja  pemerintah memberikan  fasilitas  yang  cukup  memadai  bagi  anak-anak  jalanan,  anak- anak  yang  memiliki  keterbatasan  ekonomi  dan  keterbelakangan  mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak  tidak  mampu,  pembangunan  rumah  penampungan  dan perlindungan  bagi  anak-anak  terlantar  serta  anak  jalanan,  dan  juga pemberian  fasilitas  kesehatan  yang  memadai  seolah  hanya  menjadi  utophia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.

## 4. Faktor masyarakat dan lingkungan.
Masyarakat  dan  lingkungan  merupakan  faktor  utama  yang  sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan  kesadaran  masyarakat  mengenai  hak  dan  kewajibannya  di  depan hukum  (Abdurrahman,  1980).  Kesadaran  hukum  masyarakat  adalah merupakan  keseluruhan  yang  mencakup  pengetahuan  tentang  hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan  maupun  aparat  pelaksananya  bila  kesadaran  masyarakat  akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.
Dalam  kasus  kekerasan  pada  anak  tak  jarang  kita  jumpai  bahwa aktor  utama  yang  cukup  berperan    disini  adalah  masyarakat  dan lingkungan.  Kurangnya  perhatian  masyarakat  akan  kekerasan  dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek  tersebut. Hal ini  terbukti  dari  tingginya  angka  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua terhadap anaknya atau oleh  lingkungan tempat tinggal  sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

## 5. Faktor kebudayaan atau kultur
Legal  Culture atau  budaya  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi  abstrak  tentang  apa  yang  dianggap  baik  sehingga  patut untuk  dipatuhi  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  harus  dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam  kaidah-kaidah  dan  pandangan  yang  mantap  dalam  sikap  dan tindakan  sebagai  rangkaian  nilai  akhir  untuk  menciptakan  suatu pembaharuan  sosial  ( Law  as  a  tool  of  social  engineering ),  memelihara  dan mempertahankan  kontrol  sosial  guna  tercipta  kedamaian  dalam  pergaulan hidup masyarakat.
Budaya  hukum  yang  baik  akan  menciptakan  suatu  tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan  diresapi  oleh  masyarakat,  apalagi  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  rendah.  Pengabaian  hak-hak  anak  terutama  hak  untuk memperoleh  perlindungan  seringkali  muncul  dari  budaya  ketidak  tahuan akan  hukum  dan  budaya  kekerasan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari pemahaman  sempit  masyarakat  dan  lingkungan  yang  menganggap  bahwa anak adalah seseorang yang tidak mampu bertindak sendiri sehingga dalam prakteknya  hak-hak  anak  sering  terabaikan  dan  bahkan  dimanfaatkan sebagai akibat berbedanya kemauan atau keinginan dari orang tua maupun lingkungan masyarakat terhadap anak tersebut.
2.2 Penerapan  Ketentuan  Hukum  Tentang  Perlindungan  Anak di Indonesia dan Korelasinya Terhadap Bekerjanya Hukum di Masyarakat
Berdasarkan  pemberitaan  media  elektronik  disebutkan  bahwa  saat  ini terdapat  lebih  dari  3  juta  anak  yang  memiliki  pekerjaan  berbahaya  (Nursiah, 2007). Di Indonesia fenomena pekerja anak menunjukkan angka yang meningkat, sekalipun  ada  pelarangan  untuk  tidak  mempekerjakan  anak-anak,  akan  tetapi karena  faktor  ekonomi  keluarga,  kultural,  sosial,  budaya,  lemahnya  lembaga perangkat  hukum,  pengawasan  dan  pelaksanaannya,  bahkan  ada  permintaan ( demand )  pekerja  anak,  dan  juga  karena  faktor  politik  mempengaruhi  insiden keberadaan  pekerja  anak.  Diperkirakan  terdapat  100.000  perempuan  dan  anak- anak  yang  diperdagangkan  setiap  tahunnya,  kebanyakan  sebagai  pekerja  seks komersial  di  Indonesia  dan  luar  negeri.  Sekitar  4.000-5.000  anak  berada  di lembaga  pemasyarakatan,  lembaga  rehabilitasi  dan  penjara.  Sebanyak  84  persen dari anak-anak yang dihukum ini, ditahan bersama para penjahat dewasa.
Dari aspek pendidikan, 1,8 juta anak SD berusia 7-12 tahun, dan 4,8 juta anak  usia  13-15  tahun  tidak  bersekolah.  Sebanyak  26  juta  anak  usia  SD  putus sekolah.  Jumlah  anak  usia  di  atas  10  tahun  yang  tergolong  buta  huruf  saat  ini masih  berjumlah  16  juta  anak.  Bahkan  berdasarkan  laporan  organisasi  kesehatan
sedunia WHO, konon ada 10 juta anak-anak per tahun di seluruh dunia meninggal dunia sebelum mencapai usia lima tahun.
Kondisi itu mendorong lahirnya Konvensi Hak Anak Dewan Umum PBB tanggal  20  November  1989.  Aktor  di  belakang  konvensi  ini  tentu  saja  para pengemban sekularisme-liberal  yang mengklaim  sebagai pejuang hak anak. Pada 1990,  perwakilan  Indonesia  turut  menandatangani  ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak berisi pengaturan perlindungan anak. Dengan demikian, Indonesia mau tidak mau, berkewajiban  melaksanakan  kesepakatan-kesepakatan  tindak  lanjut  dan memenuhi  hak-hak  anak  sesuai  butir-butir  konvensi.  Sebagai  implementasinya, pemerintah  kemudian  mensahkan  UU  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Pasal  1  Konvensi  PBB  tentang  Hak-hak  Anak  menyatakan  bahwa  anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang- undang  nasional  yang  berlaku  bagi  anak  ditentukan  bahwa  usia  dewasa  dicapai lebih  awal.  Walaupun  usia  18  tahun  telah  digunakan  oleh  komunitas  LSM  hak- hak anak internasional untuk menentukan masa kanak-kanak, tetapi masih banyak negara  yang  mengganggap  bahwa  anak-anak  sudah  dianggap  dewasa  sebelum mereka  mencapai  usia  18  tahun  atau  ketika  upaya-upaya  perlindungan  tidak berlaku sampai usia 18 tahun (Koalisi Nasional, 2009).
Efektivitas  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  hingga  saat  ini  masih dipertanyakan,  hal  ini  terlihat  dari  adanya  laporan  Komnas  Perlindungan  Anak (KPA)  yang  menunjukkan  tren  peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap  anak. Bahkan di tahun 2006 angkanya tercatat hingga  mencapai 13,5 juta kasus ((Lilik, 2006). Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun ini menunjukkan sejauh mana  tingkat  efektivitas  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Secara  logikanya kan kalau undang-undang itu efektif, maka seharusnya kasus  kekerasan terhadap anak  makin  berkurang. Meskipun  sejumlah  lembaga  perlindungan  anak  telah dibentuk untuk menekan angka kekerasan anak, namun kinerja mereka dirasakan belum memuaskan.
Oleh  karena  itu,  maka  Implementasi  UU  No  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sepertinya perlu mendapat perhatian lebih dari semua elemen
bangsa  ini.  Selain  telaah  isu  internasional,  persoalan  anak  kini  semakin  sensitif seiring  dengan  canggihnya  pola  dan  modus  operandi  kejahatan  terhadap  anak. Belum  lagi  fakta  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  dengan  semakin  mudah dijumpai di sekitar kita. Lingkungan keluarga maupun sekolahan yang seharusnya menjadi  tempat  anak  untuk  bertumbuh  kembang,  kini  mulai  berubah  menjadi lahan  subur  aksi  kekerasan  terhadap  anak.  Singkatnya,  anak  kini  makin  sering menjadi obyek penderita kejahatan dan kekerasan.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  mendasar  terhadap  hak-hak  anak  adalah eksploitasi  seksual  komersial  anak.  Pelanggaran  tersebut  terdiri  dari  kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan  sebagai  sebuah  objek  seksual  dan  sebagai  objek  komersial. Eksploitasi  seksual  komersial  anak  merupakan  sebuah  bentuk  pemaksaan  dan kekerasan  terhadap  anak,  dan  mengarah  pada  bentuk-bentuk  kerja  paksa  serta perbudakan modern.
Selain  itu,  eksploitasi  seksual  komersial  anak  juga  mencakup  praktek- praktek  kriminal  yang  merendahkan  dan  mengancam  integritas  fisik  dan psikososial  anak.  Bentuk-bentuk  eksploitasi  seksual  komersial  anak  yang  utama yang saling berkaitan dan sering disebut ESKA adalah pelacuran anak, pornografi anak  dan  perdagangan  anak  untuk  tujuan  seksual.  Bentuk-bentuk  eksploitasi seksual  anak  lainnya  adalah  pariwisata  seks  anak  dan  dalam  beberapa  kasus adalah  perkawinan  anak.  Anak-anak  juga  dapat  dieksploitasi  secara  seksual  dan komersial dalam cara-cara yang kurang jelas melalui perbudakan di dalam rumah atau kerja ijon. Dalam kasus ini, seorang anak dikontrak untuk memberi pekerjaan tetapi  majikan  percaya  bahwa  anak  tersebut  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk tujuan-tujuan seksual.
Pada  umumnya  eksploitasi  seksual  komersial  anak  terjadi  karena  adanya permintaan.  Pencegahan  dan  hukuman  kriminal  memang  penting,  tetapi  setiap usaha-usaha  untuk  menghapuskan  eksploitasi  seksual  komersial  anak  juga  harus mengakui  pentingnya  untuk  menentang  dan  mengutuk  tingkah  laku,  keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan membenarkan permintaan ini.
Antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak dalam prakteknya keduanya memanfaatkan anak sebagai sebuah objek seks. Dalam  praktek  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  belum  tentu  terdapat  aspek komersialisasi,  namun  dalam  praktek  eksploitasi  seksual  komersial  anak, kekerasan seks pasti dialami anak.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  didefinisikan  sebagai  kontak  atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti  orang  asing,  saudara  kandung  atau  orang  tua  dimana  anak  tersebut dipergunakan  sebagai  sebuah  objek  pemuas  bagi  kebutuhan  seksual  si  pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan  atau  tekanan.  Ironisnya,  para  pelaku  sering  kali  orang  yang  memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut.
Melalui  ekploitasi  seksual  komersial,  seorang  anak  tidak  hanya  menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebuah komoditas dimana anak dimanfaatkan se cara seksual  untuk  mendapatkan uang,  barang  atau  kebaikan  bagi  pelaku  eksploitasi, perantara  atau  agen  dan  orang-orang  lain  yang  mendapatkan  keuntungan  dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.
Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka kearah  kehidupan  yang  produktif,  bermanfaat  dan  bermartabat.  Eksploitasi seksual  komersial  dapat  mengakibatkan  dampak-dampak  yang  serius,  seumur hidup,  bahkan  mengancam  nyawa  untuk  perkembangan-perkembangan  fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan seorang anak. Anak- anak  yang  mengalami  eksploitasi  secara  seksual  dan  komersial  sangat  beresiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak mendapatkan perawatan medis yang  layak.  Anak-anak  juga  sangat  rentan  terhadap  kekerasan  fisik.  Anak-anak yang  berusaha  untuk  melarikan  diri  atau  melawan  kekerasan  tersebut  bisa mengalami  luka  berat  atau  bahkan  dibunuh.  Dampak-dampak  psikologis  dari eksploitasi  seksual  dan  ancaman-ancaman  yang  dipergunakan  biasanya  akan mengganggu anak-anak sepanjang sisa hidup mereka.
Eksploitasi  seksual  komersial  anak  seperti  praktek-praktek  tradisional yang  sering  berurat-akar  dalam  keyakinan-keyakinan  budaya,  globalisasi  dan teknologi-teknologi baru mendorong sejumlah tantangan-tantangan yang berbeda. Pada  akhirnya,  permintaan  akan  anak-anak  sebagai  pasangan  seks  untuk  tujuan apapun  mengarah  pada  eksploitasi  seksual  komersial  anak.  Faktor-faktor  yang kompleks  muncul  dan  membuat  anak  menjadi  rentan  dan  membentuk  kekuatan- kekuatan  dan  keadaan-keadaan  yang  memungkinkan  anak-anak  untuk dieksploitasi  secara  komersial  maupun  seksual  adalah:  penerimaan  masyarakat, diskriminasi/kesukuan,  tingkah  laku  seksual  dan  mitos  yang  tidak  bertanggung jawab,  kemiskinan,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  anak  dan penelantaran,  situasi-situasi  emergensi  atau  bencana,  situasi-situasi  konflik, tinggal  dan  bekerja  di  jalanan,  konsumerisme,  adopsi,  hukum  yang  tidak  layak dan  korupsi,  serta  pesatnya  teknologi-teknologi  informasi  &  komunikasi  yang memberi dampak negatif.
Kerentanan anak-anak terhadap manipulasi dan eksploitasi. Trauma sosial, psikologis dan fisik  yang berbeda-beda  yang terjadi pada anak-anak dalam tahap awal perkembangan mereka dapat mengakibatkan dampak yang lebih serius pada perkembangan  jangka  panjang  seorang  anak  dan  proses  penyembuhan  anak tersebut.  Tanggung  jawab  hukum  negara  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan juga UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, para tokoh agama, tokoh adat, dan ormas diharap-kan  juga  dapat  menjadi  mitra  kerja  KPAI  dalam  mensosialisasikan  UU Perlindungan  Anak  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perlindungan anak kepada masyarakat. Sebab, mereka merupakan salah satu tokoh kunci  keberhasilan  dalam  meningkatkan  efektivitas  perlindungan  anak  kepada masyarakat luas.

## 3. PENUTUP
Dalam  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  anak  perlu  diperhatikan berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya,  terutama  terkait  faktor  penegak hukumnya  dan  juga  faktor  budaya  masyarakat  Indonesia.  Disamping  itu,
dikeluarkannya peraturan seperti Konvensi Hak Anak dan juga UU No.23 Tahun 2002 yang didalamnya mengatur tentang landasan perlindungan anak merupakan payung hukum bagi perlindungan atas hak-hak anak dalam bentuk.
 Non-diskriminasi :  Semua  anak  mempunyai  hak  yang  sama  dan  harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan Negara.
 Kepentingan  terbaik  anak :  Setiap  tindakan  oleh  kewenangan  publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
 Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan : anak mempunyai hak- hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial & budaya.
 Partisipasi  anak :  anak  mempunyai  hak  untuk  menyatakan  pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya. KPAI  yang  di  desain  sebagai  lembaga  tempat  pengaduan  dan  analisis kasus perihal perlindungan anak berhak memberikan saran kepada kepala negara perihal  isu  seputar  anak.  Disamping  itu, Stake  holder masyarakat  baik  instansi pemerintah  maupun  swasta  juga  mutlak  secara  bersama  merumuskan  dan menyelesaikan setiap kasus yang terjadi terhadap anak Indonesia.
Banyaknya lembaga yang peduli terhadap nasib anak ini dalam kinerjanya dirasa  kurang  mampu  berkoordinasi  secara  optimal.  Seharusnya  lembaga  atau instansi  yang  berdiri  baik  di  daerah  maupun  di  pusat  berkoordinasi  untuk bersama-sama  melindungi  anak  Indonesia.  Selain  itu,  lembaga  pemerintahan seperti  Departemen  Sosial,  sebagai  pelaksana  dalam  persoalan  perlindungan khusus (sosial), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan  yang menangani persoalan perempuan dan anak, dan aparat kepolisian yang bertugas menegakkan hukum  kepada  pelaku  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak  harus  lebih  mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam kinerjanya sehingga dapat secara maksimal melakukan perlindungan terhadap anak Indonesia.
Tidak  hanya  itu  seluruh  elemen  masyarakat  seperti  orangtua,  sekolahan, dan  masyarakat,  seharusnya  juga  menjadi  jaringan  pengaman  untuk  memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari kekerasan baik psikis maupun fisik, karena  praktek  pengabaian  atas  perlindungan  anak  sebenarnya  sering  terjadi disekeliling kita, namun tidak dapat dihentikan karena rendahnya kepedulian kita.
Maka  perlu  dilakukan  kampanye  secara  terus-menerus  untuk  membangun kesadaran  dan  kepedulian  serta  mendidik  masyarakat  dengan  informasi  terkait usaha perlindungan terhadap anak demi masa depan bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  1980. Aneka  Masalah  Dalam  Praktek  Penegakan  Hukum  di Indonesia , Bandung: Penerbit Alumni.
HS,  Lilik,  2006. Perlindungan  Terhadap  Hak  Asasi  Anak :  Dalam  Jurnal Konstitusi Vol.3 No.2, Mei 2006,  Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
Rahardjo, Satjipto, 1983. Permasalahan Hukum Di Indonesia , Bandung: Alumni.
_______________,  2010. Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi , Yogyakarta: Genta Publishing.
Sirtha, I Nyoman, 2008. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Bali.
Soekamto,  Soerjono,  2002. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan
Anak.
www.eska.or.id, “Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak”, 2009.
Yahya,  Suyono,  1994. Konveksi  Hak Anak,  Jakarta:  Bina  Yustitia,  Mahkamah Agung RI.