## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP GAGASAN AMANDEMEN UUD RI TAHUN 1945
1

## Abd Thalib dan Mukhlisin
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : thalib_abd7164@yahoo.com; muchlis_juli@yahoo.com
ABSTRAK Keberadaan DPD-RI adalah untuk
mengakomodasi  kepentingan  daerah  serta melakukan  check  and  balances  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. DPD-RI memiliki fungsi pada bidang legislasi, pengawasan,  memberikan  pertimbangan (konsultasi) kepada DPR-RI dan anggotanya. DPD-RI  belum  mempunyai  fungsi  yang siknifikan  jika  dibandingkan  dengan DPR-RI,  dugaan  tersebut  terkait  dengan terbatasnya  kewenangan  DPD-RI  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Hal  ini  dapat  ilihat  dari  bunyi  Pasal  22D UUD-RI  1945  dan  Pasal  223  UU  RI  No.  27 Tahun  2009.  Sebagai  bagian  dari  anggota MPR-RI  yang  berwenang  mengubah  dan menetapkan UUD-RI maka DPD-RI memiliki legitimasi  dalam  menjalankan  perannya untuk menggagas amademen UUD-RI 1945 yang  ke  lima  (5).  Adapun  dampak  gagasan tersebut  adalah  untuk  menuju  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  kearah yang  lebih  baik  untuk  menuju  cita-cita bangsa  Indonesia  yang  adil  dan  makmur. Dalam menggagas amademen UUD-RI 1945 yang  ke  lima  (5),  DPD-RI  menemui  banyak kendala antara lain adalah : 1) adanya tarik ulur kepentingan antara fraksi-fraksi dan 2) sulitnya menemukan Pasal mana yang dapat dirubah  dan  Pasal  mana  yang  tidak  boleh dirubah.
Kata  Kunci  : Dewan  Perwakilan  Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD 1945
Abstract 1
The  existence  of  the  Regional  Representative  Council  (RRC)  is  to accommodate  the  interests  of  the  region  as  well  as  checks  and balances  in  the  constitutional  system  of  the  Republic  of  Indonesia. RRC  has  a  function  in  the  field  of  legislation,  supervision,  giving consideration (consultation) to the Parliament and its members. RRC does not have significant functionality when compared to the House of Representatives, the allegations relating to the limited authority of the RRC in the constitutional system of the Republic of Indonesia. It can be seen from the wording of Article 22 D of the 1945 Constitution and Article 223 of Law No. 27 of 2009 about the position of the People’s Consultative  Assembly,  the  House  of  Representatives,  the  Regional Representative Council and the Regional Representatives Council.
As part of members of the MPR are authorized to change and set the RRC Repbulic of Indonesia Constitution have legitimacy in their role  to  mengggas  RI  constitutional  amendment  in  1945  that  to  5. The  impact  of  these  ideas  is  to  get  to  the  system  of  constitutional law, better way to get to goal -cita Bangsa Indonesia equitable and initiated makmur.Dalam RI constitutional amendment in 1945 that all five (5), RRC encountered many obstacles include: 1). the tug of interests between factions and 2). the difficulty of finding chapters which can be changed and which articles should not be changed.
Keywords:  Regional  Representative  Council  Against  idea  Amanden Constitution of 1945.

## A.  Latar Belakang Masalah
Negara  Indonesia  menganut  prinsip  demokrasi 2
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2 Negara adalah suatu organisasi kelompok manusia yang secara bersama- sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Negara merupakan suatu  organisasi  yang  utama  di  dalam  suatu  wilayah  karena  memiliki pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dalam rangka untuk mecapai tujuan negara yang tercermin dalam pembukaan
konstitusional, 3 pelaksanaan  pembangunan  dike- lompokkan  dalam  pembangunan  Nasional  dan pembangunan daerah. 4 Undang-undang dasar adalah peraturan  perundang-undangan  yang  tertingi  dalam suatu Negara, 5 dan dasar segala peraturan perundang- undangan. 6
Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta  hak-hak  dasar  rakyat  dijamin  dalam  suatu konstitugsi  negara  dinamakan konstitusionalisme . 7 Pembatasan  yang  dimaksud  dalam  konstitusi, empat  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara oleh  seluruh  komponen  bangsa  baik  penyelenggara negara, swasta maupun masyarakat. 9 Sehingga dalam UUD-RI  1945.  Lihat  Ni’Matul  Huda, Ilmu  Negara ,  Rajawali  Pres, Yogyakarta, 200, hlm. 57.
3 Dalam  kehidupan  berbangsa  ada  dua  tujuan  positif,  yaitu sebagai Common  virtues atau amr  al-ma’ruf (mengajak  kearah kebaikan) yang perlu diwujudkan bersama melalui pelembagaan negara  Indonesia  itu.  Sedangkan  tujuan  yang  hendak  dicapai dengan  peran  negara  dalam  rangka  perlindungan  internal  dan ketertiban  dunia  eksternal  yang  bersifat  negatif  dalam  rangka nahi al-munkar (mencegah kemungkaran) terhadap segala bentuk ancaman  dan  tantangan  yang  perlu  dicegah  dan  ditanggulangi atau  dihadapi  dengan  sebaik-baiknya  berdasarkan  prinsip kemerdekaan.Lihat Ibid. , hlm. 57.
4 Untuk mencapai tujuan negara diperlukan suatu mekanisme pencapaian  tujuan  yaitu  melalui  sederet  ketentuan-ketentuan atau  kebijakan-kebijakan  yang  sifatnya  mendasar,  karena Indonesia  adalah  negara  yang  beradasarkan  atas  hukum  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD-RI  1945,  mekanisme pencapain  tujuan  negara  selalu  berlandaskan  hukum,  dimana hukum  hendaknya  dapat  dipahami  dan  dikembangkan  sebagai kesatuan sistem, sebagai suatu konsep hukum. Lihat Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5 K.  Wantjik  Saleh, Perkembangan  Perundang-Undangan  di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hlm. 20.
6 Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara ( Suatu Kajian Kritis tentang  Kelembagaan  Negara ),Permata  Aksara,  Jakarta,  2012, hlm. 17.
7 Konstitusionalisme adalah  gagasan  bahwa  pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama  rakyat.  Lihat  Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1992, hlm. 96-97.
1)  Jaminan  terhadap  HAM  dan  warganya,  2)  Adanya susuna ketatanegaraan suatu Negara, 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan 4) UUD-RI 1945 sebagai hukum yang mengatur mengenai organisasi negara  Indonesia  yang  menetapkan  struktur  ketatanegaraan memberikan  legitimasi  terhadap  keberadaan  lembaga  negara. Lihat Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara ( Suatu Kajian Kritis tentang  Kelembagaan  Negara ),  Permata  Aksara,  Jakarta,  2012, hlm. 121.
9 1) Menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia (sumber  dari  segala  sumber  hukum,  2)  UUD-RI  1945  adalah
praktek  ada  ruanguntuk  memberikan  penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut menurut kemauan dari penyelenggaraan negara. 10
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD-RI  1945)  yang  menjadi  penyebab utama  mengapa  Konstitusi  harus  mengalami perubahan,  karena  konstitusi  itu  dianggap  sudah ditinggalkan oleh zaman, sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan  rakyat  yang  membuatnya. 11 Perubahan sistem ketatanegaraan dengan perbandingan struktur atau  konstruksi  kekuasaan. 12 Dasar  pertimbangan teoritis kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  (DPD-RI)  antara  lain  untuk  membangun sebuah  mekanisme  kontrol. 13 Sedangkan  dasar pertimbangan  politis  kehadiran  DPD-RI  adalah memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam  wadah Negara Kesatuan. 14 Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan  dan  parlemen  di  Indonesia  berubah dari  sistem  unikameral  menjadi  sistem  bikameral.
konstitusi  negara  sebagai  landasan  konstitusional  bangsa Indonesia,  3)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan bentuk  negara  Indonesia  dan  4)  Bhinneka  Tunggal  Ika  adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Lihat Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI Peride 2009-2014, Empat Pilar  kehidupanBerbangsadan  Bernegara, Sekretariat  Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 4-.
10 Saldi  Isra, Pergeseranfungsi  Legislasi ,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 155.
11 Krisna  Harahap, Konstitusi  Republik  Indonesia  Menuju Perubahan ke 5 , PT. Grafiti Budi Utami, Jakarta, 2009, hlm. 53-54. 12 Amandemen  Keempat,  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945.
13 Pembentukan  DPD-RI  ini  dilakukan  melalui  amandemen ketiga (perubahan ketiga) UUD-RI 1945 pada bulan November 2001. Selain itu, DPD-RI diharapkan mampu menjamin dan menampung perwakilan  kepentingan  daerah-daerah  secara  memadai,  serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.  Bukan  berarti  dengan  cara  seperti  itu  kepentingan nasional akan dikurangi, karena bagaimanapun sebagaimana juga DPR-RI.  Hanya  saja,  mekanisme  pemilihannya  dan  persyaratan pemilihan pencalonan anggotanya lebih banyak dikaitkan dengan daerah,  bukan  penduduk.  Lihat  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI, Untuk Apa DPD RI , Kelompok DPD-RI, Jakarta, Tahun 2006, hlm. 3.
14 Persatuan dan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan pelbagai latar persoalan kedaerahan; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi serta kepentingan- kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional; serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah  secara  berkeadilan,  kesetaraan  dan  berkesinambungan. Lihat Ibid ., hlm.3.
Bikameral  atau  sistem  dua  kamar  adalah  praktik pemerintahan  yang  menggunakan  dua  kamar legislatif  atau  parlemen. 15 Terbentuknya  DPD-RI setelah perubahan ketiga terhadap UUD-RI 1945 telah pula  dengan  pengaturan  mengenai  kedudukan  dan wewenang lembaga negara yang baru. 16
Kebijakan  pembangunan  pada  dasarnya merupakan  representasi  dari  kebutuhan  dan kepentingan  seluruh stakeholder (institusi)  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  ideal  yang  ingin 17 dan kebijakan  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang sudah  dimulai  sejak  Tahun  1999. 1 DPR-RIadalah lembaga  perwakilan  daerah  dan  berkedudukan sebagai  lembaga  negara. 19 Keinginan  perubahan harus  dilandasi  dengan  semangat  dan  niat  luhur ingin  melakukan  penataan  kembali  terhadap  sistem ketatanegaraan demi tercapainya tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan. 20
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul, “Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah Terhadap  Gagasan  Amandemen  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
15 Risalah Rapat Pleno ke 39 PAH I BP MPR, tanggal 22 Oktober 2001, hlm. 193-194. dalam Saldi Isra, Pergeseran fungsi Legislasi , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, hlm. 238-253.
16 Bagir Manan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  dan  Majelis  Permusyawarahan  Rakyat  dalam  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Baru , FH. UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 74.
17 Dewan  Perwakilan  Daerah  RI, Desain  Implementatif Pembangunan Daerah Berbasis KompetensiLokal, Setjen. DPD-RI, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 61.
1 Dewan Perwakilan Daerah RI, Kajian Pengembangan Sektoral Dalam Kerangka Otonomi Daerah , Setjen. DPD-RI, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 49. 19 Pasal 224, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
20 1) Memperkuat Sistem Presidensial, 2) Memperkuat Lembaga Perwakilan, 3) Memperkuat Otonomi Daerah, 4) Calon Presiden Perseorangan, 5) Pemilihan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, 6) Forum Previlegiatum, 7) Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi, )  Penambahan  Pasal  Hak  Asasi  Manusia,  9)  Penambahan  Bab Komisi Negara dan 10) Penajaman Bab Tentang Pendidikan dan Perekonomian. Lihat Dewan Perwakilan Daerah RI, Pokok-pokok Usul  Perubahan  Kelima  UUD  Negara  RI  Tahun  1945 ,Kelompok DPD-RI diMPR-RI, Jakarta, hlm. 1-7.

## B.  Masalah Pokok
Adapun  masalah  pokok  yang  diangkat  dalam jurnalini adalah :
1.  Bagaimanaperan  Dewan  Perwakilan  Daerah terhadap  gagasan  amandemen  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945yang ke 5?
2.  Bagaimanadampak gagasan dan kendala Dewan Perwakilan  Daerah  dalam  proses  amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke 5?

## C.  Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dari jurnalini adalah :
1.  Untuk  mengetahui  peran  Dewan  Perwakilan Daerah terhadap gagasan amandemen Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yangke 5.
2.  Untuk  mengetahui  dampak  gagasan  dan kendala Dewan Perwakilan Daerah dalam proses amandemen  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke 5.
Sementara manfaat dari jurnal ini adalah :
1.  Untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan penulis  dalam  mendalami  ilmu  hukum  pada umumnya dan hukum tata negara khususnya.
2.  Berbagai pemikiran terhadap penguatan DPD-RI dimasa mendatang.
3.  Tulisan  ini  semoga  dapat  dijadikan  referensi dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  untuk masa datang.

## D.  Kerangka Teori
Sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  kedudukan DPD-RI  yang  tidak  jelas.  Apalagi  pengaturan  UUD-RI 1945  berkaitan  dengan  DPD-RI  tidak  diatur  secara komprehensif dan sangat sumir sebagaimana tertuang dalam Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 22F ayat (2) ataupun berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009. DPD-RI hanya memberikan pertimbangan, usul,

## Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
ataupun  saran  kepada  DPR  sebagai  lembaga  yang memutuskan,  baik  dalam  bidang  legislatif  maupun pengawasan. 21
Undang-undang  yang  akan  dibuat  oleh  DPR-RI adalah UU organik dan bersifat mandat blanko atau mandat kosong.  Isinya sepenuhnya diserahkan pada penerima mandat DPR-RI dan pemerintah yang akan membentuk  undang-undang.  Semestinya,  UUD-RI memberikan arahan-arahan dasar agar ada kepastian dan  tidak  disimpangi.  Ketentuan  Pasal  22C  UUD-RI 1945  lebih  sumir  dari  ketentuan  mengenai  DPR-RI. Disini  tidak  diatur  hak-hak  DPD-RI  dan  hak  anggota DPD-RI. 22

## E.  Metode Penelitian
Untuk memperoleh data secara sistematis maka dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1.  Jenis dan sifat Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif, 23 penelitian  ini  data  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan metode  pendekatan  yuridis,  yaitu  menganalisis permasalahan dari sudut hukum.
21 Kewenangan  DPD  berkaitan  dengan  penyelenggaraan
Otonomi  Daerah  yang  sebatas  memberikan  pertimbanganpun menampakkan  kelemahan  fungsi  DPD  karena  tidak  dapat memperjuangkan  kepentingan  daerah  dan  sebagai  lembaga bargaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak dilanjuti oleh DPR. Apalagi Rancangan Undang-Undang yang tidak sesuai  dengan  kepentingan  daerah  tidak  dapat  dibatalkan  oleh DPD  dengan  menggunakan  hak  veto,  sebagaimana  dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral. Hal inilah yang mengakibatkan DPD  tidak  memiliki  kekuasaan  sama  sekali  dalam  system ketatanegaraan  saat  ini  yang  membuat  kedudukan  DPD  sangat lemah  bahkan  hanya  sebagai  lembaga  yang  hanya  memberikan pertimbangan  kepada  DPR.  Lihat  Ni’matul  Huda, Hukum  Tata Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 173-187.
22 Tidak diatur bagaimana membahas ruh dari DPD-RI dan lain- lain. Semestinya aturan-aturan yang menyangkut mekanisme, dan hak-hak  yang  melekat  pada  DPD-RI  dan  anggota  DPD-RI,  diatur serupa dengan ketentuan mengenai DPR-RI. Terkesan pengaturan terhadap  DPD-RI  dilakukan  setengah  hati.  Berbagai  kekosongan itu  akan  diatur  dalam  undang  undangakan  terdapat anomaly . Lihat Bagir Manan , Op. Cit , hlm. 7.
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 4.

## 2.  Sumber Data
Sumber  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian ini, yaitu :
a.  Bahan Hukum Primer
b.  Bahan Hukum Sekunder

## c.  Bahan Hukum Tertier

## 3.  Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan
Data  diolah  secara  kualitatif  disertai  dengan analisa data, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif dari bersifat khusus yang bersifat umum.

## F.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah  Terhadap Gagasan  Amandemen  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke 5
Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 24 mengakui  pentingnya  mengakomodasi kepentingan  daerah.  Atas  dasar  itu,  UUD-RIyang disahkan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  telah  mengakomodasi  perwakilan daerah  di  parlemen  dalam  bentuk“utusan  daerah” di  dalam  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia (MPR-RI) yang bersanding dengan anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR- RI), dan utusan golongan. 25
24 Lembaga  perwakilan  daerah  di  Indonesia  yang  mewakili kepentingan  daerah  di  parlemen  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  dapat  diruntut  sejak founding  fathers (pendiri bangsa)mempersiapkan   kemerdekaan  yaitu  pada  sidang  Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para founding  father menyadari  akan  pentingnya  adanya  perwakilan daerah. Tentu salah satu pertimbangannya adalah kondisi geografi Indonesia  yang  sangat  luas  wilayahnya  terdiri  sekitar  17.50 Pulau,  letaknya  dalam  posisi  silang  antara  dua  samudra  dan dua benua dan banyaknya selat yang digunakan lalu lintas antar negara, ditambah lagi dengan penduduknya terdiri dari berbagai suku, golongan, adat istiadat, agama, etnis dsb. Kiranya sulit bagi pemerintah  (pusat)  untuk  mengetahui  secara  tepat/pasti  apa yang  menjadi  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  dan  daerah tanpa ada perwakilan orang daerah di pusat.
25 Utusan Daerah sebagai anggota MPR itu hanya bekerja sekali dalam  lima  tahun  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden serta  menetapkan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN). Peran dan fungsi utusan daerah tersebut dipandang kurang efektif sebagai  wakil  daerah  dalam  pengambilan  keputusan  di  tingkat nasional.  Akibatnya  semangat  dan  kapasitas  partisipasi  daerah
Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
DPD-RI  di  MPR-RI,  adapun  dasar  teoritis kehadiran  DPD-RI  antara  lain  untuk  membangun sebuah  mekanisme  kontrol  dan  keseimbangan ( checks  and  balances )  antara  cabang  kekuasaan negara  dan  dalam  lembaga  legislative  itu  sendiri. 26 Selain itu DPD-RI diharapkan mampu menjamin dan menampung perwakilan kepentingan daerah-daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif. 27
UUD-RI  1945  yang  sudah  diamandemen, dinyatakan dalam pasal 22D bahwa DPD memiliki fungsi bidang legeslasi, pengawasan, dan pertimbangan, dan Undang-Undang  Susduk  mengatur  wewenang  DPD- RI  yang  terdapat  dalam  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2009  Tentang  Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, yaitu :
a.  Dapat  mengajukan  kepada  DPR-RI  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 42 Susduk).
b.  DPD-RI  Ikut  membahas  bersama  DPR-RI  atas rancangan  undang-undang  yang  berkaitan
dan artkulasi serta agregasi kepentingan daerah dalam kehidupan nasional  kurang  terwadahi  dalam  suatu  lembaga  negara  dalam sistem ketatanegaraan. Lihat Focus Group Discussion, Peran dan Fungsi DPD RI dalam SistemKetatanegaraan Indonesia, Universitas Nasional Jakarta tanggal 27 Mei 2010.
26 Kehadiran DPD-RI dilatarbelakangi tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Tuntutan  kehadirannya  membuat  MPR-RI  membentuk  sebuah lembaga perwakilan baru, yakni DPD-RI, perubahan ketiga UUD-RI 1945 pada Agustus 2001. Sekalipun fungsi, tugas dan wewenang DPD-RI  ini  dibatasi,  sesungguhnya  sudah  dimulai  perjalanan panjang menuju kehidupan ketatanegaraan.
27 Sedangkan  dasar  pertimbangan  politis  kehadiran  DPD  RI adalah memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI);  meneguhkan  persatuan dan  semangat  kebangsaan  seluruh  daerah  dalam  forum yang  mempertemukan  pelbagai  latar  persoalan  kedaerahan; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi serta kepentingan daerah-daerah  dalam  perumusan  kebijakan  nasionalserta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah  secara  berkeadilan,  kesetaraan  dan  berkesinambungan. Lihat Dewan Perwakilan Daerah RI di MPR, Op. Cit ., hlm. 37-3.
dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah;  pembentukan,  pemekaran  dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diajukan  oleh  pemerintah  atau  inisiatif  DPR-RI (Pasal 43 Susduk).
c.  DPD-RI memberikan pertimbangan kepada DPR-RI atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja  negara  dan  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan agama (Pasal 44 Susduk).

## d.  DPD-RI memberikan pertimbangan kepada DPR-
RI  dalam  pemilihan  anggota  Badan  Pemeriksa Keuangan (Pasal 45 Susduk)
e.  DPD-RI  dapat  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 46 Susduk). 2
Pasal  22D  UUD-RI  1945  di  atas  menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD-RI sangat terbatas jika  dikaitkan  bahwa  DPD  adalah  sebagai  lembaga perwakilan yang ditetapkan oleh UUD-RI 1945. 29 Pada hal  anggota  DPD-RI  berkewajiban  menyerap, menghimpun,  menampung  dan  menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. 30
2 Bivitri  Susanti, Bikameral  bukan  Federal (fungsi  dan  Peran ideal DPD ), dalam Dewan PerwakilanDaerah RI, Op. Cit ., hm. 7- 79.
29 Hal  itu  akan  membuat  ruang  gerak  dari  DPD  untuk menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya  sangat  sempit  dimana secara  ringkas  bisa  disebutkan  antara  lain,  kewenangannya  di bidang  legislasi  hanya  sebatas  mengusulkan  dan  membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. 1) Dalam bidang pengawasan  hanya  sebatas  memberikan  masukan  kepada  DPR sebagai  bahan  pertimbangan  dan  2)  Tidak  ada  ketentuan  yang mengatur  hak  DPD  untuk  meminta  keterangan  dari  pejabat negara,  pejabat  pemerintah  dan  lainnya  seperti  yang  diberikan kepada DPR.
30 Sementara  harapan  kepada  DPD-RI  besar  sekali  karena diharapkan  dapat  menjadi  solusi  atas  praktik  sentralisme  pada masa lalu yang dialami oleh masyarakat di daerah dengan adanya

## Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
Hal  senada  juga  didukung  oleh  pendapat Suyatno, yang mengatakan bahwa kewenangan DPD- RI  yang  diatur  dalam  Pasal  22  D  dianggap  relative sangat  terbatas  untuk  terlibat  dalam  pembuatan Undang-Undang (UU) karena dalam pasal itu, DPD-RI hanya diberi wewenang dapat mengajukan dan ikut membahas  rancangan  undang-undang  (RUU)  yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 31
Pikiran  Rakyat,  11  Juni  2013,  Ketua  DPD-RI Irman  Gusman  memberikan  pendapat  dalam  acara diskusiLegalisasi  dan  Perkembangan  Demokrasi, menyebutkan bahwa demokrasi yang terjadi saat ini belum menunjukkan demokrasi yang dewasa. Negara Indonesia  belum  sampai  menerapkan  demokrasi yang  pada  substansinya  untuk  mensejahterakan masyarakat.  Penguatan  DPD-RI  menjadi  hal  yang strategis dalam membangun bangsa dan menciptakan demokrasi  yang  substansial.  Diberbagai  negara demokrasi seperti di Amerika Serikat, justru lembaga perwakilan daerahnya berperan penting. Dalam hal ini dia menyebutkan bahwa DPD-RI masih dipasung dan belum  banyak  memiliki  ruang,  meski  pasca  putusan Mahkamah Konstitusi DPD-RI jauh lebih kuat karena setara dengan DPR-RI dan pemerintah. 32
Melihat kenyataan tersebut, implikasi yang timbul adalah tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh DPD- RI  sebagaimana  diamanatkan  oleh  konstitusi.  Salah satu  contoh  adalah  telah  banyak  mengajukan  RUU. Namun tidak memperoleh respon yang memadai dari DPR-RI dan hanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu
ketimpangan  dan  ketidakadilan.  Bahkan  pernah  timbul  gejolak di  daerah  yang  dikenal  dengan  pemberontakan  daerah  yang mengarah  pada  indikasi  ancaman  terhadap  keutuhan  wilayah negara  dan  persatuan  nasional.  Pada  hal  keberadaan  DPD-RI juga  dimaksudkan  untuk  memperkuat  integrasi  nasional  dan mengembangkan  demokrasi  khususnya  yang  berkaitan  dengan daerah.
31 Suyatno, Bikameral bukan Federa Reposisi keberadaan DPD, dalam Dewan Perwakilan Daerah RI, Op. Cit ., hlm. 46-47.
32 Irman  Gusman, Legalisasi  dan  Perkembangan  Demokrasi , Pikiran Rakyat,11 Juni 2013, hlm.3.
di  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas).  Hal  ini menimbulkan kesan seoleh-olah RUU yang diusulkan oleh DPD-RI itu disamakan dengan RUU yang diajukan oleh  masyarakat  di  luar  lembaga  negara,  misalnya Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  terkadang  juga berkualitas. 33
Usul amandemen UUD 1945 yang ke 5 tersebut menurut  hemat  penulis  adalah  sangat  logis  dimana dilandasi  pertimbangan:  Bahwa  DPD-RI  memiliki legitimasi  yang  kuat  karena  lembaga  ini  merupakan bagian dari MPR-RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat  sebagai  perwujudan  dari  kedaulatan  rakyat, memiliki legitimasi dari Pasal 37 ayat (1) UUD-RI 1945 itu sendiri karena itu seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi serta usul pemberian kewenangan yang  memadai  itu  karena  DPD-RI  sebagai  lembaga negara kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya. 34
Upaya lain yang telah membuahkan hasil antara lain  adalah  dengan  ditetapkannya  UU  No.  27  Tahun 2009  tentang  MPR  RI,  DPR  RI,  DPD  RI  dan  DPRD. Dalam UU itu antara lain telah membuka ruang peran DPD-RI  untuk  ikut  membahas  RUU  tertentu  dalam pembahasan  tingkat  I  meskipun  tidak  ikut  dalam
33 Di  samping  DPD  RI  taat  konstitusi  dengan  melaksanakan tugas  sesuai  amanat  yang  sudah  ada  dalam  konstitusi,  secara berlanjut idealnya DPD RI harusnya berjuang terus agar memiliki peran, fungsi dan kewenangan yang lebih kuat sebagai lembaga parlemen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah  serta  dalam  rangka  penguatan  demokrasi  di  Indonesia, sekaligus terus berjuang untuk memproklamirkan diri yang sejajar dengan lembaga negara lainnya yang merupakan legitimasi yang telah diamanatkan UUD 1945 itu sendiri yaitu yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), maupun Pasal 3 ayat (1). Dengan demikian barulah kelihatan peran DPD RI itu sendiri baik dalam rangka menjalankan fungsinya  maupun  perannya  sebagai  lembaga  Negara  yang memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga Negara lainnya maupun sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk  mengubah  UUD  1945  itu  sendiri.  Untuk  itu  DPD  telah berupaya  mengusulkan  perubahan  UUD  khususnya  pasal  22  D. Ini  artinya  diperlukan  mengamandemen  lagi  UUD  1945.  Hal  ini dimungkinkan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  UUD 1945.
34 Dengan  kewenangan  yang  sangat  terbatas,  mustahil  bagi DPD-RI  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat  dan  daerah serta  mewujudkan  maksud  dan  tujuan  pembentukan  DPD-RI. Penerapan  prinsip check  ang  balances antar  lembaga  legislatif harus  diwujudkan.  Namun,  usul  perubahan  konstitusi  tersebut belum berhasil.
Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
pengambilan  keputusan;  adanya  kantor  di  setiap ibukota provinsi untuk memperkuat otonomi daerah dan penguatan sistem negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi; dan adanya “hak bertanya.” walaupun tidak  sama  dengan  hak  ”mengajukan  pertanyaaan” anggota  DPR-RI.  Meskipun  sudah  ada  kemajuan, namun  perkembangan  itu  masih  dirasakan  tidak memberikan peran dan kewenangan kepada DPD-RI secara optimal.
Dalam  rangka  penguatan  kapasitas  DPD- RI  yang  memadai  dan  lebih  mantap,  diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip chek and balances antar lembaga  negara.  Dalam  kekuasaan  legislatif,  perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbagi antara DPR-RI dengan DPD-RI. Tujuan ke arah tersebut akan berujung perlunya melakukan perubahan  UUD-RI  1945  secara  komprehensif. Adapun upaya yang sedang diupayakan DPD-RI saat ini  dengan  membuat  gagasan  tentang  pokok-pokok usul perubahan ke 5 UUD-RI1945 adalah :
1.  Memperkuat Sistem Presidensial
2.  Memperkuat Lembaga Perwakilan
3.  Memperkuat Otonomi Daerah
4.  Calon Presiden Perseorangan
5.  Pemilihan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal
6.  Forum Previlegiatum
7.  Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi
.  Penambahan Pasal Hak Asasi Manusia
9.  Penambahan Bab Komisi Negara
10.  Penajaman  Bab  Tentang  Pendidikan  dan Perekonomian. 35
Kondisi keterbatasan, DPD-RI telah memberikan penguatan  kehidupan  demokrasi,  khususnya  yang berkaitan  dengan  daerah  dengan  menyerap  aspirasi dan  kepentingan  daerah,  serta  memperjuangkan kepentingan  masyarakat  dan  daerah  kepada
35 Disamping  usulan-usulan  diatas  maka  dalam  konteks  DPD RI  maka  menurut  hemat  penulis  perlu  juga  penyempurnaan terhadap Pasal 22 D, dan Pasal 5 ayat (1), serta Pasal 7B ayat (5) dari UUD 1945 dalam rangka memperkuat keberadaan DPD. Lihat Dewan Perwakilan Daerah RI, Loc. Cit .
Pemerintah atau di tingkat nasional. Hal ini juga akan mendekatkan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  dan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah. Pada  kelanjutannya  akan  dapat  memupuk  dan memperkuat perasaan akan manfaat pemerintah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. 36
Dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat heteroginitas  tinggi,  penduduknya  banyak  (empat besar  di  dunia),  kiranya  tidak  salah  jika  Indonesia memilih sistem bikameral. Eksistensi DPD-RI yang kuat ke  depan  harus  dipertahankan,  dan  pilihan  sistem perwakilan bikameral tidak perlu dikhawatirkan akan menuju federalisme. Tentu saja harus secara berlanjut dilakukan  sosialisasi  aturaan  sistem  ketatanegaraan yang disepakati dan menjaga dan memperkokoh jati di  bangsa  yaitu  Pancasila,  UUD-RI  1945,  NKRI  dan Bhineka Tunggal Ika.

## 2  Dampak Gagasan dan Kendala Dewan Perwakilan
Daerah  dalam  Proses  Amandemen  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang ke 5
Salah  satu  agenda  utama  reformasi  adalah melakukan  perubahan  terhadap  UUD-RI  1945  yang telah dilakukan empat kali dalam periode Tahun 1999- 2002  oleh  MPR-RI  dalam  rangka  perbaikan  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia. 37 Sementara dalam  UUD-RI  1945  versi  asli  dinyatakan  bahwa,
36 Bahwa  DPD-RI  juga  menunjukkan  perkuatan  demokrasi dapat  dilihat  dari  beberapa  segi,  antara  lain:  Sistem  pemilihan anggota  DPD-RI  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  sebagai pemilik kedaulatan. Selain itu, DPD-RI sebagai perwakilan daerah menunjukkan  akomodasi  dan  representasi  wilayah  artinya ada  penyebaran  perwakilan  dari  seluruh  wilayah/provinsi  di Indonesia.
37 Adapun  legitimasi  untuk  melakukan  perubahan  dari  pada UUD 1945 itu adalah termaktub pada Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Sebelum amanden terhadap UUD 1945 dilakukan, lembaga Eksekutif  dalam  hal  ini  Presiden  mempunyai  kekuasaan  yang sangat  luas  dan  sangat  tidak  seimbang  dibandingkan  dengan lembaga Negara lainnya. Amademen UUD 1945 adalah semangat untuk  membatasi  kekuasaan  eksekutif,  memberdayakan  DPR maupun Yudikatif. Melalui amademen pertama 1999, kekuasaan Presiden dipangkas dan kekuasaan DPR ditambah. Kewenangan legislatif  yang  dimiliki  Presiden  dalam  Pasal  21  telah  diubah sehingga  Presiden  hanya  mempunyai  hak  untuk  mengajukan RUU.

## Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan DPR-RI”. Selain itu, masa jabatan presiden dibatasi secara tegas. Hak diplomatik Presiden, seperti mengangkat dutabesar, konsul, dan menerima  duta  dari  negara  lain  dilakukan  dengan memperhatikan pertimbangan DPR-RI. 3
Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan  lembaga baru  hasil  dari  perubahan  ketiga  UUD-RI  1945  yang dibentuk  untuk  memberi  keseimbangan  terhadap DPR-RI  dengan  basis  perwakilan  daerah.  Sebagai lembaga penyeimbang, kehadiran DPD-RI diharapkan dapat  mengawal  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta  memperjuangkan  kesejahteraan  daerah  yang berkeadilan dan berkesetaraan.
Gagasan  membentuk  DPD-RI  bertujuan  untuk meningkatkan  derajat  keterwakilan  daerah  sehingga diharapkan  DPD-RI  mampu  mengagregasi  dan mengartikulasi  kepentingan  daerah  dalam  kebijakan dan regulasi pada tataran nasional. Artinya, kehadiran DPD-RI  sebagai  kamar  kedua  di  parlemen  sangat penting  dan  strategis  dalam  perkembangan  sistem ketatanegaraan Indonesia guna mewujudkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.
Proses pembahasan, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili  kepentingan-kepentingan  daerah,  serta
3 Ternyata  perubahan  tersebut  berlangsung  selama  empat tahun berturut-turut (1999-2002) dan mengenai berbagai materi muatan konstitusi: kedaulatan, negara hukum, wewenang MPR, masa jabatan Presiden, syarat dan prosedur pencalonan Presiden/ Wakil Presiden, pemilihan Presiden secara langsung, penghapusan DPA,  reformulasi  wewenang  Presiden-Eksekutif,  pengaturan kembali tentang hubungan pusat dan daerah, pelembagaan utusan daerah  (DPD),  pengaturan  pemilihan  umum,  pembentukan  MK dan KY, penegasan tentang wilayah Negara, pencantuman HAM secara  komprehensif,  rumusan  baru  tentang  pertahanan  dan keamanan,  berbagai  ketentuan  baru  dalam  bidang  pendidikan, ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial,  pencantuman  lambang  dan semboyan  Negara,  serta  ketentuan  baru  tentang  syarat  dan prosedur  perubahan  UUD.  Setelah  perubahan  konstitusi  1999- 2002, meskipun desain konstitusi yang dihasilkan lebih baik jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan, tetap masih menyisakan problematika aturan main bernegara. Dalam hal ini dapat dicontohkan tentang keberadaan DPD RI yang merupakan sebagai  salah  satu  lembaga  Negara  memiliki  fungsi  dan  peran yang tidak seimbang dengan lembaga Negara seperti DPR. Lihat Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 Amandemen pertama.
untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah,  secara adil dan serasi. Gagasan dasar  pembentukan  DPD-RI  adalah  keinginan  untuk lebih  mengakomodasi  aspirasi  daerah  dan  sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses  pengambilan  keputusan  politik  untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.  Keinginan  tersebut  berangkat  dari  indikasi yang  nyata bahwa  pengambilan  keputusan  yang bersifat  sentralistik  pada  masa  lalu  ternyata  telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan  diantaranya  juga  memberi  indikasi  ancaman keutuhan  wilayah  negara  dan  persatuan  nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR-RI  selama  ini  dianggap  tidak  memadai  untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Latar  belakang  pembentukan  DPD-RI  tersebut kenyataannya  tidak  sepenuhnya  tercermin  dan terjabarkan dalam ketentuan Pasal 22D UUD-RI 1945. Karenanya,  perubahan  kelima  dan  seterusnya  wajib dilakukan untuk terus menyempurnakan hukum dasar yang menjadi pegangan kehidupan bernegara. Usulan DPD-RI tentang perubahan UUD-RI 1945 dalam naskah UUD-RI 1945, yaitu DPD-RI dapat mengajukan kepada DPR-RI  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 39
Perubahan yang diajukan oleh DPR-RI yaitu, DPD- RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  serta  sumber  daya  ekonomi lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah. 40
DPD-RI  ikut  membahas  rancangan  undang- undang  yang  diberikan  dengan  otonomi  daerah,
39 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amademen UUD 1945 , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 304.
40 Ibid., hlm. 305-306 .
Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
hubungan  pusat  pusat  dan  daerah,  pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR-RI atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja  negara  dan  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan  agama. 41 Sedangkan  usulan  perubahan  perubahan  yang diajukan  oleh  DPD-RI,  yaitu  DPD-RIikut  membahas serta memberikan pertimbangan kepada DPR-RI atas rancangan  undang-undang  anggaran  pendapat  dan belanja  negara  dan  rancangan  undang-undang  yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 42
DPD-RI  dapat  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan  undang-undang  mengenai,  otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan  anggaran  pendapat  belanja  negara, pajak,  pendidikan,  dan  agama  serta  menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR-RI sebagai bahan pertimbangan  untuk  ditindak  lanjuti. 43 Sedangkan usulan  perubahan  yang  diajukan  oleh  DPD-RI,  yaitu DPD-RI  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai,  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapat belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR untuk ditindak lanjuti. 44
Perubahan  yang  diajukan  oleh  DPD-RI, sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  diatas. Pengajuan  pertama  penghapusan  kata  “dapat mengajukan  kepada”,  pengajuan  kedua,  “rancangan undang-undang  yang  diberikan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  pusat  dan  daerah, pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 41 Ibid., hlm.306-307 . 42 Ibid., hlm. 307-30 . 43 Ibid., hlm. 30. 44 Ibid., hlm. 30.
daya  ekonomi  lainnya”,  dan  pengajuan  yang  ketiga, dapat, sebagai bahan pertimbangan. 45
Usulan DPD-RI tentang perubahan UUD-RI 1945, penulis  mengamati  karena  adanya  pembatasan kekuasan  yang  diberikan  kepada  DPD-RI  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  serta  masih banyaknya  terdapat  kekurangan  UUD-RI  1945 amandemen  ke  empat  untuk  mewujudkan  sistem ketatanegaraan  yang  lebih  baik.  Seharusnya  DPD-RI itu  adalah  bagian  dari  lembaran  negara  yang  untuk mewakili daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.  27  tahun  2009,  pada  bagian  ketiga  yaitu  tugas dan wewenang. Terdapat pada Pasal 224, Pasal 225, dan Pasal 226. Salah satu perubahan penting setelah dilakukannya  perubahan  terhadap  UUD-RI  1945 adalah  perubahan  terhadap  Pasal  2  ayat  (1) 46 dan rumusan semula Pasal 2 ayat(1). 47
Perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan golongan dalam keanggotaan MPR-RI, serta tidak ada lagi anggota MPR-RI yang diangkat, tetapi juga  dibentuknya  sebuah  lembaga  baru  bernama
45 Penyimpulan  lampiran  yang  penulis  kutib  dari  buku,  A.M. Fatwa,  dengan  judul, Potret  Konstitusi  Pasca  Amademen  UUD 1945, ini  sebagai  bahan  pertimbangan  dan  atau  sebagai  usulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk bahan pengajuan amademen UUD-RI1945 yang ke lima, dan serta untuk  memperkuat  atau  memperkokoh  tugas  dan  wewenang DPD-RI  untuk  mesejahteraan  daerah.  Sebagaimana  tugas  dan wewenang DPD-RI yang terdapat pada Pasal 224, Pasal 225, dan Pasal 226 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini dipertegas kembali  dalam  makalah  Maimunah  Umar  salah  satu  anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, dalam makalah Kelompok Dewan Perwakilan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  dalam  naskah  akademik  Perunahan  kelima  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih  melalui  pemilihan  umumyang  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang.  Lihat  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (sebelum  dilakukan amademen yang ketiga).
47 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas  anggota- anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ditambah  dengan  utusan- utusan  dari  daerah-daerah  dan  golongan-golongan,  menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (setelah dilakukan amademen yang ketiga).

## Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
DPD-RI. Keberadaan utusan daerah dalam komposisi keanggotaan  MPR-RI  sebagaimana  diatur  dalam UUD-RI  1945  (sebelum  diubah)  kurang  memberikan makna bagi kepentingan daerah. Hal ini karena tugas dan  wewenang  MPR-RI  yang  tidak  terkait  dengan pembentukan Undang-Undang. 4
Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah diperlukan  adanya  lembaga  Negara  yang  dapat menjembatani  kepentingan  pusat  dan  daerah,  serta memperjuangkan  kepentingan  aspirasi  masyarakat dan  daerah  dalam  kebijakan  nasional.  Dengan demikian yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD-RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi  daerah  dan  sekaligus  memberi  peran  yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan  politik  untuk  soal-soal  yang  terutama berkaitan langsung dengan daerah. 49
Keberadaan  DPD-RI  telah  membangkitkan harapan  masyarakat  di  daerah  bahwa  kepentingan daerah  dan  masalah-masalah  yang  dihadapi  daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan  publik  baik  di  tingkat  nasional maupun daerah tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada  kepentingan  daerah  dan  kepentingan  rakyat di  seluruh  tanah  air.  Bahwa  DPD-RI  akan  menjamin kepentingan  daerah  sebagai  bagian  yang  serasi  dari kepentingan  nasional,  dan  kepentingan  nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Bahwa kepentingan  daerah  dan  kepentingan  nasional  tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.
Harapan  tidak  selalu  sesuai  dengan  kenyataan, itulah “nasib” yang sampai hari ini masih dialami oleh DPD-RI. Harapan masyarakat yang begitu besar ternyata tidak dilengkapi dengan kewenangan yang memadai bagi  DPD-RI.  Kenyataan  ini  tentu  akan  mempersulit
4 Tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (sebelum diubah) adalah mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan  garis-garis  besar  daripada  haluan  Negara,  serta memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden.
49 Iwan Satriawan, Penguatan DPD Proporsionalitas Perwakilan Politik  Dan  Perwakilan  Daerah ,  Makalah  disampaikan  pada pertemuan  Hukum  Tata  Negara  Dengan  Tema  Memperkuat Kewenangan  DPD  Melalui  Perubahan  Kelima  UUD  1945,  Pusat Studi  Konstitusi  (PuSKon)  Universitas  45  Makasar  bekerjasama dengan DPD RI, 2007, hlm.5.
anggota  DPD-RI  dalam  mempertanggungjawabkan akuntabilitas  terhadap  masyarakat  dan  daerah. Oleh  sebab  itu,  tidak  aneh  kemudian  ketika  media akhir-akhir  ini  selalu  memberitakan  terkait  usaha DPD-RI  untuk  membulatkan  tekad  dalam  rangka membangun  peran  DPD-RI  yang  seyogyanya  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  dengan  harapan tuntutan masyarakat dan aspirasi masyarakat daerah dapat  diperjuangkan  dengan  maksimal  oleh  DPD- RI. 50 Beberapa  kewenangan  DPD-RI  sampai  hari  ini dipermasalahkan yaitu dapat kita lihat pada UUD-RI 1945 khususnya Pasal 22D ayat (1), dan (2). 51
Adanya pembatasan terhadap kewenangan DPD- RI dalam proses legislasi, dan tentu dari keterbatasan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  DPD-RI  itu  akan berimplikasi  pada  ketidakmaksimalan  DPD-RI  dalam menjalankan  kinerjanya.  Apabila  mencoba  untuk mengamati  lebih  jauh,  maka  peran  wakil  daerah  ini tidak lebih dari sekedar lembaga pertimbangan saja. 52 Adapun  peran  DPD- RI  yang  antara  lain  menyangkut urusan desentralisasi, keterlibatan dalam pembahasan RUU  (khususnya  pajak,  pendidikan  dan  agama), APBN  sebagian  fungsi  pengawasan  lainnya  yang juga  selanjutnya  melaporkan  hasilnya  kepada  DPR- RI,hanyadijadikanbahan  pertimbangan  saja  untuk
50 Ibid., hlm. 5 .
51 1)  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  mengajukan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  rancangan  undang-undang  yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan  2)  Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut  membahas  racangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan; pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;  serta memberikan  pertimbangan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara  dan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan, dan agama. Lihat Pasal 22D ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
52 Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Iwan  Satriawan  dalam  makalahnya  yang  berjudul  Penguatan DPD  Proporsionalitas  Perwakilan  Politik  Dan  Perwakilan  Daerah menyebutkan bahwa paska amandemen keempat DPD hanyalah menjadi supporting  organ dari  DPR  dalam  menjalankan  proses legislasi  dan  posisinya  tidak equal dengan  DPR  dalam  proses legislasi. Lihat Iwan Satriawan, loc. cit.
Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
ditindaklanjuti. 53
Adapun kendala yang dihadapi DPD RI menurut Kelompok  DPD-RI  di  MPR-RI  saat  ini  antar  lain adalah:
1.  Kewenangan DPD-RI dibidang legislasi jelas sangat terbatas karena DPD-RI dapat ikut mengusulkan dan  membahas  RUU  di  bidang  tertentu  tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir.
2.  Meskipun  memperoleh  fungsi,  tugas  dan kewenangan pengawasan, namun DPD-RI hanya sebatas  memberikan  masukan  kepada  DPR-RI sebagai bahan pertimbangan.
3.  Tidak ada ketentuan yang mengatur hak DPD-RI untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat  pemerintah  dan  lainnya  seperti  yang diberikan kepada DPR-RI dalam UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 30 jo UU No. 23 Tahun 2009.
4.  Tidak  ada  pengaturan  mengenai  hubungan  dan kewenangan  DPD-RI  dalam  kaitannya  dengan Pemerintah  Daerah.  Pada  hal  anggota  DPD- RI  berkewajiban  menyerap,  menghimpun, menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi masyarakat dan daerah. 54
Mengacu pada UUD-RI1945 (hasil amandemen), sebenarnya dengan keberadaan DPD-RI dalam sistem parlemen  Indonesia  saat  ini,  maka  dalam  struktur ketatanegaraan  Indonesia  telah  terbangun  suatu sistem parlemen “dua kamar” (bikameral) semacam two in one yakni kamar DPD-RI itu sendiri dan kamar DPR-RI  bersama  sama  dalam  satu  wadah  MPR-RI. 55 Sebagai mana halnya DPR-Rl (sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UUD-RI 1945 Amandemen), dalam kedudukan sebagai  parlemen  selayaknya  DPD-RIjuga  memiliki kewenangan  penuh  terkait  dengan  Rancangan  atau 53 DPD di MPR RI, Op. Cit ., hlm. 41.
54 Dewan Perwakilan Daerah RI, Op. Cit ., hlm. 44.
55 Secara teoritis, sistem bikameral ini mutlak diperlukan untuk menjamin berlakunya mekanisme check and balances secara efektif dalam lembaga perwakilan. Terkait dengan itu maka diantara isu paling  krusial  yang  sampai  saat  ini  masih  menggantung  adalah paradoks antara (i) eksistensi DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga  Parlemen  (disamping  DPR  RI)  dengan  (ii)  peran  dan kewenangannya terkait pembuatan suatu RUU atau amandemen UU  yang  nota  bene  menjadi  salah  satu  tugas  inti  parlemen  itu sendiri.
amandemen  suatu  Undang-Undang. 56 Paradoks keberadaan  dan  peran  DPD-RI  sebagai  bagian  dari parleman, sebenarnya bukanlah merupakan isu yang baru  sama  sekali.  Isu  ini  bahkan  telah  muncul  sejak kehadiran DPD-RI dalam struktur ketatanegaraan. 57
Saat ini menjelang berakhirnya satu dasa warsa keberadaan  DPD-RI  dalam  sistem  ketatanegaraan, inisiatif  amandemen  kelima  UUD-RI  1945  kembali di  revitalisasi,  bahwa  rekomendasi  amandemen  ke lima UUD-RI 1945 tersebut akan diajukan pada bulan September 2013 ini, untuk kemudian digodok di MPR- RI. 5
56 Demikian  pula  DPD  seharusnya  berhak  dan  berwenang untuk  menolak  suatu  rancangan/usul  amandemen  Undang- Undang,  baik  yang  berasal  dari  inisiatif  Pemerintah  (Presiden) maupun  dari  DPR.  Kewenangan  ini  bahkan  tidak  bisa  ditawar jika  RUU/UU  tersebut  terkait  dengan  kepentingan  dan  aspirasi masyarakat  daerah.  Namun  sepanjang  yang  bisa  ditelusuri dari  UUD  1945  Pasal  22D  dan  Pasal  5  ayat  (1),  DPD  sebagai parlemen yang mewakili masyarakat daerah tidak dibekali dengan kewenangan  tersebut.  Tegasnya  DPD  hanya  mempunyai  peran konsultatif  sebagai supporting  system (sistem  pendukung)  bagi DPR, yakni sebatas memberikan pandangan dan pendapat dalam pembahasan  suatu  RUU  dimana  kewenangan  dan  keputusan legislasi yang sesungguhnya tetap berada di tangan DPR bersama Presiden.  Maka  tidaklah  berlebihan  jika  harus  dikatakan  bahwa reformasi  konstitusi  terkait  kekuasaan  legislatif  DPD  tidak  lebih dari suatu perjuangan setengah hati. Lihat Ibid . 57 Pada periode awal keberadaan DPD-RI di MPR-RI misalnya, tepatnya  pada  Tahun  2006,  DPD-RI  telah  gencar  berinisiatif mengajukan  perubahan  (amandemen)  keLima  terhadap  UUD-RI 1945 sebagai upaya untuk menegaskan eksistensi sistem parlemen bikameral dalam UUD-RI 1945 itu sendiri. Beberapa fraksi di DPR bahkan secara terbuka telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif  ini,  di  antaranya  fraksi  partai  Demokrat  dan  fraksi Kebangkitan Bangsa, namun ironisnya entah mengapa dukungan ini ditarik kembali sehingga inisiatif ini pun mati suri.
5 Kerumitan  ini  menjadi  lebih  beralasan  karena  berhadapan dengan  kondisi  objektif  disaat-saat  sedang  berlangsungnya perhelatan akbar politik, dimana para pelaku utama amandemen UUD (DPR-Partai Politik) masih sedang kasak kusuk menghadapi pemilu  2014  yang  tinggal  beberapa  bulan  lagi.  Usulan  ini  pun dengan  demikian  menjadi  tidak  relevan,  tidak  hanya  karena momentumnya yang tidak tepat, tetapi juga secara substansi akan memunculkan berbagai kepentingan yang menuntut diakomodir dalam  konstitusi.  Jika  hal  ini  dipaksakan,  besar  kemungkinan hanya  akan  berakibat  pada  meningkatnya  eskalasi  suhu  politik pada  skala  nasional.  Tentu  saja  upaya  ini  perlu  mendapatkan apresiasi  namun  melakukan  perubahan  terhadap  aspek  yang sangat  fundamental  dari  suatu  negara  seperti  merubah  UUD, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan.

## Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
Salah  satu  kewenangannya 59 yaitu  hak  untuk menguji UU terhadap UUD-RI ( Judicial Riview ). Putusan MK  memberikan  angin  segar  terhadap  eksistensi keberadaan  DPD-RI  sebagai  lembaga  Negara  yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga Negara lainnya. Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat (2) UUD-RI 1945. 60 Dilain pihak dengan adanya putusan tersebut DPD-RIakan dapat lebih berperan dalam menjalankan fungsinya;  legislasi,  pengawasan,  pertimbangan  dan penganggaran  dalam  rangka  untuk  membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan ( check and  balances )  antar  cabang  kekuasaan  negara  dan dalam lembaga legislatif itu sendiri, mampu menjamin dan  menampung  perwakilan  kepentingan  daerah- daerah  secara  memadai,  serta  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingan  daerah  dalam  lembaga legislatif. 61
59 Dukungan publik ini tidak hanya diperlukan secara konseptual, tetapi juga sebagai kekuatan moral bahkan secara politis sebagai kekuatan penekan untuk mengawal proses perubahan dimaksud. Kecuali itu, faktor terpenting dari kebutuhan dukungan eksternal ini adalah masalah kemauan politik DPR. Lembaga ini dalam hal melakukan perubahan konstitusi negara, secara dejure merupakan mitra  konstitusional  DPD  RI.  Ini  sesuai  dengan  ketentuan  UUD 1945 Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.” Sebagai mana diketahui total  jumlah  anggota  MPR  adalah  sebanyak  67  orang,  yang terdiri dari 132 orang anggota DPD dan 550 orang anggota DPR. Maka untuk mencapai sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah total anggota MPR (226 orang), DPD mutlak membutuhkan dukungan minimal 9 orang anggota DPR, barulah kemungkinan meloloskan usulan  amandemen  UUD  1945  dapat  diperoleh.  Sungguh  pun demikian,  upaya  perubahan  tersebut  juga  tidak  bisa  hanya disandarkan  pada  Nomor  92/PUU-X/2012  berperannya  pihak pihak eksternal, melainkan harus diupayakan dari dalam DPD itu sendiri.  Artinya  secara  internal  diperlukan  kapasitas  memadai DPD  baik  personal  anggotanya  maupun  kelembagaannya. Dengan  mengamati  putusan  MK,  dimana  Mahkamah  konstitusi mengabulkan  permohonan  DPD  untuk  mempunyai  kedudukan dan  kewenangan  sepenuh  kedudukan  DPR.  Dari  beberapa poin  gugatan  yang  diajukan  DPD,  4  (empat)  poin  diantaranya merupakan  pokok  eksistensi  dan  jati  diri  DPD  sebagai  lembaga Negara, yaitu, 1)Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden, 2) Kewenangan DPD ikut membahas RUU, 3) Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU dan 4) Keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.
60 Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar.Lihat  Pasal  1  ayat  (2),  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
61 Pada bagian diatas telah penulis sebutkan bahwa putusan MK diatas telah cukup memberikan angin segar terhadap eksistensi keberadaan  DPD-RI  sebagai  lembaga  Negara.  Kata  telah  cukup
Pintu  dari  DPD-RI  untuk  memainkan  perannya untuk  menggagas  amandemen  UUD-RI  1945  yang ke  5  (lima),  hal  ini  dapat  dilakukan  karena  seluruh anggota DPD-RI adalah merupakan anggota MPR-RI. Ini selaras dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) 62 dan Pasal 3 ayat (1) UUD-RI 1945 yaitu; Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD- RI, serta Pasal 37 ayat (1). 63
Gagasan  untuk  mengamandemen  UUD-RI tidaklah  semudah  membalikkan  telapak  tangan karena  terdapat  banyak  tantangan  ataupun  kendala seperti jumlah anggota DPD-RI tidak boleh lebih dari sepertiga  dari  anggota  MPR-RI,  adanya  tarik  ulur kepentingan masing-masing fraksi di DPR-RI, sulitnya menentukan Pasal mana yang boleh dirubah dan tidak boleh dirubah serta akan berakhirnya masa bakti baik anggota DPD-RI maupun DPR-RI pada Tahun 2014.

## G.  Penutup

## 1.  Kesimpulan
Dari uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
a.  DPD-RI  memiliki  peran  dalam  menggagas amandemen UUD-RI 1945 untuk yang ke 5 (lima), dimana  legitimasinya  adalah  Pasal  2  Ayat  (1), Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) UUD-RI 1945. Hal ini dilakukan agar DPD-RI dapat menjalankan fungsidi  bidang  legeslasi,  pengawasan,  pertim- bangan,  dan  anggaran  secara  maksimal  sesuai tuntutan  demokrasi  untuk  memenuhi  rasa memberikan  angin  segar  mempunyai  makna  bahwa  apa  yang diperjuangkan oleh DPD tersebut belumlah memuaskan bila Pasal 22D  UUD-RI  1945  belum  dirubah,  artinya  pasal  tersebut  tetap menjadi  sandungan  bagi  DPD-RI  untuk  menjalankan  fungsinya. Untuk  merubah  Pasal  22D  UUD-RI  1945  tersebut  bukanlah merupakan  kewenangan  dari  MK,  melainkan  kewenangan  yang dimiliki oleh MPR-RI.
62 Majelis  Permusyawaratan  rakyat  terdiri  atas  anggota Dewan Perwakilan daerah dan anggotaDewan Perwakilan Daerah yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  dan  diatur  lebih  lanjut denganundang-undang.
63 Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dapat diagendakan  dalam  siding  Majelis  Permusyawaratan  rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis permusyawaratan rakyat.
Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta  meningkatkan  partisipasi  daerah  dalam kehidupan nasional.
b.  Adapun  dampak  gagasan  dalam  proses amandemen UUD-RI 1945 yang ke 5 (lima) hingga kini  belum  memberikan  hasil  yang  memuaskan bagi  anggota  DPD-RI,  karena  gagasan  tersebut belum juga terwujud. Dampak gagasan tersebut baru hanya sebatas telah dikeluarkannya putusan oleh  MK  Nomor  92/PUU-X/2012  yang  intinya DPD-RI  memiliki  kedudukan  yang  sederajat dengan  DPR-RI.  Namun  belum  ditindak-lanjuti oleh MPR-RI dengan merubah UUD-RI tersebut. Untuk  mewujudkan  gagasannya  tersebut,  DPD- RI  menemui  banyak  kendala  antara  lain  jumlah anggotanya tidak lebih dari sepertiga dari anggota MPR-RI,  adanya  tarik  ulur  kepentingan  masing- masing  fraksi  di  DPR-RI,  sulitnya  menentukan pasal mana yang boleh dirubah dan tidak boleh dirubah serta akan berakhirnya masa bakti baik anggota  DPD-RI  maupun  DPR-RI  pada  tahun 2014.  Hal  tersebut  merupakan  akumulasi  dari kendala yang dihadapi yaitu :
1)  Kewenangan  DPD-RI  dibidang  legislasi  jelas sangat  terbatas  karena  DPD-RI  dapat  ikut mengusulkan  dan  membahas  Rancangan Undang-Undang  di  bidang  tertentu  tetapi tidak  ikut  dalam  pengambilan  keputusan akhir.
2)  Meskipun  memperoleh  fungsi,  tugas  dan kewenangan  pengawasan,  namun  DPD-RI hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR-RI sebagai bahan pertimbangan.
3)  Tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  hak DPD-RI  untuk  meminta  keterangan  dari pejabat  negara,  pejabat  pemerintah  dan lainnyaseperti yang diberikan kepada DPR-RI dalam UU No.27 Tahun 2009.
4)  Tidak  ada  pengaturan  mengenai  hubu- ngan  dan  kewenangan  DPD-RI  dalam kaitannya  dengan  Pemerintah  Daerah. Pada  hal  anggota  DPD-RI  berkewajiban
menyerap,  menghimpun,  menampung  dan menindaklajuti  aspirasi  masyarakat  dan daerah.

## 2.  Saran
Dari  uraian  dan  kesimpulan  di  atas  penulis memberikan saran sebagai berikut :
a.  DPD-RI  seharusnya  tidak  perlu  ragu  untuk mengusulkan  perubahan  kelima  UUD-RI  1945. Konstalasi  ini  memberi  signal  kepada  para Calon  Anggota  DPD-RI  peserta  Pemilu  2014 atau  kepada  DPD-RI  periode  mendatang,  untuk bersiap-siap  melanjutkan  perjuanganuntuk menggunakan  peran  yang  dimiliki  khususnya dalam  mengamandemen  Pasal  22D  UUD-RI 1945,
b.  Kepada DPD-RIdiharapkan tetap solid
memperjuangkan gagasandengansegera mungkin merevisi UU No. 27 Tahun 2009 yang sudah tidak relevan  lagi  agar  sistem  ketatanegaraan  negara lebih  sempurna  dengan  berjalannya check  and balances dalam  penyelenggaraan  kekuasaan Negara  dengan  cara  menggalang  dukungan baik  melalui  lembaga-lembaga  Negara  lainnya maupun dengan sosialisasi kepada masyarakat.

## H.  Daftar Kepustakaan

## 1.  Buku-Buku
A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amademen UUD 1945 ,  PT.  Kompas  Media  Nusantara,  Jakarta, 2009.
Bagir Manan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Majelis Permusyawarahan  Rakyat  dalam  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Baru , FH. UII Press, Yogyakarta, 2003.
Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke 5 , PT. Grafiti Budi Utami, Jakarta, 2009.

## Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
K. Wantjik Saleh, Perkembangan Perundang-Undangan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1974.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1992.
Ni’Matul Huda, Ilmu Negara , Rajawali Pres, Yogyakarta, 200.
_______, Hukum  Tata  Negara ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 200.
Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara ( Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara ), Permata Aksara, Jakarta, 2012.
Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2005.
SaldiIsra, Pergeseran fungsi Legislasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001.

## 2.  Jurnal/Artikel/Makalah
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pokok- pokok Usul Perubahan Kelima UUD Negara RI Tahun 1945 , Kelompok DPD diMPR RI, Jakarta.
_______, Desain Implementatif Pembangunan Daerah Berbasis  Kompetensi  Lokal, Setjen.  DPD  RI,
Jakarta, Tahun 2011.
_______, Kajian  Pengembangan  Sektoral  Dalam Kerangka  Otonomi  Daerah ,  Setjen.  DPD  RI, Jakarta, Tahun 2011.
_______, Untuk  Apa  DPD  RI ,  Kelompok  DPD  RI, Jakarta, Tahun 2006.
Focus  Group  Discussion, Peran  dan  Fungsi  DPD  RI dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, Universitas  Nasional  Jakarta  tanggal  27  Mei
2010.
Irman  Gusman, Legalisasi  dan  Perkembangan Demokrasi , Pikiran Rakyat, 11 Juni 2013.
Iwan  Satriawan, Penguatan  DPD  Proporsionalitas Perwakilan  Politik  Dan  Perwakilan  Daerah , Makalah disampaikan pada pertemuan Hukum Tata  Negara  Dengan  Tema  Memperkuat
Kewenangan  DPD  Melalui  Perubahan  Kelima UUD  1945,  Pusat  Studi  Konstitusi  (PuSKon) Universitas  45  Makasar  bekerjasama  dengan DPD RI, 2007.
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Peride 2009-2014, Empat  Pilar  kehidupan  Berbangsa dan  Bernegara, Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Jakarta, 2012.
Risalah Rapat Pleno ke 39 PAH I BP MPR, tanggal 22 Oktober 2001.

## 3.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Abd Thalib dan Mukhlisin . Peran DPD Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945