## PROBLEMATIKA PENERAPAN PERINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAM

## Suardi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email : suardiputra738@yahoo.co.id

## Abstract
The principle of Sustainable Development in the management of the environment is  a  principle  born  of  the  response  to  serious  environmental  damage  and  give effect  to  the  survival  of  human  life  in  Planet  Earth,  the  more  damaged  the environment is the higher the threat to humanity itself. Therefore, development is a peroses fulfillment of human needs in rebound supported by the capability of the optimal  environmental  capacity  to  human  needs.  Thus  throughout  the environment  choose  the  high  carrying  capacity  so  the  stability  of  human  life  the better  also  the  opposite  also  the  higher  the  needs  of  humans  in  life  must  be supported  with  the  carrying  capacity  of  a  good  environment  that  can  serve  as  a life  suporting  system.  On  the  implementation  of  the  principle  of  Sustainable Development  has  experienced  complex  problems  in  carrying  out  the  balance  of the needs of human life and the environment itself consequently the environmental damage becomes severe and as if not able to overcome, humans assume that the available  natural  resources  are  materials  that  must  be  exploited  for  the  sake  of fulfillment consumptive human needs.
.
Keyword  : The  Implementation  of  the  Province  of  Sustainable  Development, Human Rights.

## A. PENDAHULUAN
Perbincangan  tentang  “Pembangunan  Berkelanjutan”  atau  “ sustainable development ” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik dilihat secara global maupun  nasional.   pembangunan  berkelanjutan  merupakan  suatu  proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  manusia,  dengan  menyerasikan  sumber  daya  alam  dengan  manusia  dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan
dan  pengaturan  terutama  pada  tingkat  implementasi. Sebagai  sebuah  konsep, pembangunan  yang  berkelanjutan  mengandung  pengertian  sebagai  pembangunan yang  “memperhatikan”  dan “mempertimbangkan”  dimensi  lingkungan.  Dalam UU  No.  32  tahun  2009  dijelaskan  bahwa  pemabangunan  berkelanjutan  adalah upayah sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi,  kedalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahtraan,  dan  mutu  hidup  generasi masa kini dan generasi masa depan. 1
Dalam  pelaksanaan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  sudah menjadi topik  pembicaraan  dalam  konferensi  Stockholm  ( UN  Conference  on  the  Human Environment )  tahun  1972  yang  menganjurkan  agar  pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.  Menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm  membahas  masalah  lingkungan  serta  jalan  keluarnya,  agar pembangunan  dapat  terlaksana  dengan  memperhitungkan  daya  dukung lingkungan  ( eco-development ).  Dilaksanakannya  konferensi  tersebut  adalah sejalan  dengan  keinginan  dari  PBB  untuk  menanggulangi  dan  memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.
Peradaban  manusia  yang  moderen  dewasa  ini  sangat  kapitalistik  dan konsumtif yang tinggi telah mendorong manusia memiliki nafsu serakah terhadap sumber  daya  alam  yang  tersdia  tanpa  mempertimbangkan  aspek  keselamatan lingkungan  hidup  dan  manusia  itu  sendiri.    Manusia  modern  terjangkiti  oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Hedonisme inilah  yang  meruapakan  penyebab  utama  terjadinya  kerusakan  atas  lingkungan hidup  dewasa  ini.  Disamping  itu  manusia  juga  menganggap  bahwa  sumber  daya alam    yang  tersedia  adalah  materi  yang  harus  dieksploitasi  untuk  kepentingan pemenuhan  kebutuhan  manusia    yang  konsumtif.    Oleh  karena  itu  pengelolaan lingkungan  diarahkan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.
1 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
Hal yang sangat mengejutkan bagi para pencinta serta pemerhati lingkungan bahwa  setiap  hari  195  km2  hutan  hujan  tropik  telah  hilang  menjadi  jalan,  lahan pertanian  dan  keperluan  lainnya, 2 98  km2    tanah  telah  berubah  menjadi  padang pasir,  1,5  juta  tonbahan  buangan  beracun  dilepaskan  ke  lingkungan,  50  sampai 100  species  tumbuhan  dan  binatangpunah  akibat  penggundulan  hutan 3 . Meningkatnya populasi manusia yang puluhan bahkan ratusan ribu orang per hari telah  meningkatkan  kebutuhan  untuk  makanan,  air,  perumahandan  sumber lainnya.  Akibat  semua  di  atas  maka  planet  bumi  menjadi  lebih  panas,  hujan menjadi sedikit asam, dan jaringan kehidupan menjadi tercabik-cabik. 4
Berdasarkan  angka  statistik  di  atas  para  pengamat  menyimpulkan  bahwa: masyarakatmanusia  sedang  menuju  kepada  kepunahan.  Hal  ini  bukan  hanya manusia  sedang  berada  dalam  malapetaka  yang  sangat  besar  tetapi  manusia  tak mampu  lagi  hidup  di  planet  bumi  setelah  malapetaka  lingkungan  telah berlangsung sejak lima-enam dekade  yang lalu. Kondisi seperti sekarang ini bila dilihat sepintas seolah-olah manusia harus memilih satu diantara dua pilihan,yaitu: apakah  membangun  dan  berkembang  terus  dengan  kemungkinan  menjadi  punah atau  berhenti  di  tempat  (stagnant)  dengan  segala  kemiskinan  yang  diakibatkan oleh status quo tidak berkembangnya itu. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam sampai kepada akar permasalahannya (root causesnya) tak menutup kemungkinan akan ada perspektif pemikiran baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi 5 .
Kenyataan yang ada sekarang dan bahkan sejak lima dekade lalu, angka laju pertambahan  populasi  manusia  masih  tinggi  kira-kira  1,8%  per  tahun.  Hal  ini tentu akan memacu pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara mengeksploitasi sumber daya dengan dibantu kemajuan ilmu dan teknologi. Akibatnya lingkungan alami  yang  bebas  pengaruh  manusia  semakin  berkurang  dan  lingkungan  buatan yang  dikenai  pengaruh  manusia  makin  bertambah.  Selain  itu,  akibat  eksploitasi
2 Myers  terpetik  dalam  Yusuf  Hilmi  Adisendjaja, Analisis  Dampak  Pembangunan Terhadap  Lingkungan  Suatu  Tinjauan  Ekologis, makalah  yang  disampaikan  pada  acara Musyawarah  Kerja  Nasional    Jaringan  Himpunan  Mahasiswa  Biologi  Indonesia  dan  Seminar Lingkungan Hidup Bandung, 29 September 2003, hlm. 1.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
sumber  daya  dan  industrialisasi  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  telah menghasilkan  akibat  sampingan  utama  yaitu  menurunnya  ketersediaan sumberdaya  dan  kualitas  lingkungan.  Hal  ini  pula  yang  menjadi  tantangan  kita semua  dan  bagaimana  seharusnya  kita  menyikapi  serta  berperan  aktif  didalam menghadapi tantangan ini. 6
Dinamika  pembangunan  nasional  pada  satu  sisi  diharapkan  memberikan konstribusi  bagi  peningkatan  kualitas  kesejahtraan  hidup  masyarakatnya,  tetapi pada  sisi  lain  juga  dapat  menimbulkan  kekhawatiaran  terhadap  merosotnya kualitas  lingkungan  hidup  secara  permanen  dalam  jangka  panjan.  Kekhawatiran ini  cukup  beralasan,  karena  kenyataan  menunjukkan  bahwa  lingkungan  hidup  di negeri  ini  belum  aman  terhidar  dari  ancaman  dan  pencemaran  serta  perusakan lingkungan hidup. Alasan untuk kepentingan pembangunan pemanfaaatn terhadap eksploitasi  sumber  daya  alam  telah  menempatkan  sebagai  pemasok  pendapat negara    terbesar  kedua  stelah  sektor  miyak  dan  gas  bumi.  Hal  tersebut  telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup khusunya pada lahan hutan yang  hebat  dan  tidak  terelakkan,  yang  pada  akhirnya  menibulkan  kerugian terhadap bangsa Indonesia sendiri. Hingga saat ini, perkiraan terhadap kerusakan lahan  hutan  Indonesia  telah  mencapai  56,98  Juta  ha 7 dari  120,35  juta  ha  luas hutan  yang  ada. 8 parahnya  kerusakan  hutan  tersebut,  dikemudian  hari menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan. Akibatnya pada musim hujan timbul bajir dan erosi sebagaimana terjadi, misalnya di Jember Jawa Timur dan Sinjai Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dan beberapa daerah lainnya  di  Indonesia,  kekeringan    yang  berkepanjangan,  bahkan  pemanasan Global yang pada analisis terakhir dapat menyesarakan ummat manusia. 9
Dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  industritelah membawa  berbagai  kemajuan  terhadap  peradaban  manusia,  tetapi  sekaligus malhirkan pula resiko-resiko dalam kehidupan yang sekaligus berakibat jauh dan
6 Ibid.
7 Konservasi hutan dan Pengurangan Utang, Harian Kompas, 19 Januari 2002.
8 Hutan terkikis Industri Kehutanan pun Terpangkas, harian Kompas, 20 September 2003
9 Sulbadana, Prinsip hukum Pelestarian Hutan dan Kaitannya Dengan Pemanasan Global, Unpad Press, 2010, Hlm 2.
panjang.  Resiko  kerawanan  lingkungan  hidup  adalah  salah  satu  conto  aktual. Fenomena  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat  baungan  limbah  industri misalnya, tetap mengancam eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam jangka panjang, seiring dengan dinamika dan intensistas kegiatan sector industry memperkokoh  kehidupan  ekonominya  memasuki  perdagangan  bebas  yang kompotitif ini. 10
Kedua  fenomena  di  atas  menganmbarkan  bahwa  pola  kebijakan pembangunan  yang  hanya  berorientasi  ekonomi  pada  pengelolaan  sumber  daya alam,  akan  menimbulkan  dampak  kerusakan  lingkungan  yang  luar  biasa    pada gilirannya  merugikan  manusia,  tentunya  hal  ini  bukan  merupakan  kehendak bersama  untuk  menciptakan kondisi  alam yang tidak dapat melaksakan tugasnya sebagai Life supporting system .
Kebijakan  pembangunan  yang  hanya  berorientasi  ekonomi  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam,  akan  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang berdamapak  terhadap  manusia,  seperti  bencana  banjir,  erosi  dan  pemanasan global.  Paradigma  pembangunan  seperti  itu  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  dan harus  diubah  karena  yang  demikian  itu  tidak  saja  memberikan  keutungan ekonomi,  tetapi  juga  akan  menimbulkan  perubahan-perubahan  terhadap lingkungan  fisik  dan  social  budaya  yang  memerlukan  pengamanan  secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang. 11
Selanjutnya,  Daud Silalahi mengatakan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan perbadingan biayah keuntungan,  ( cost-benefit  ratio )  saja,  atau  mekanisme  pasar  saja,  tetapi  juga memperhitungkan  ongkos-ongkos  sosial  yang  timbul  ( Social  Cost ).  Misalnya, pengusaha  masih  menganggap  lingkungan  sebagai  benda  bebas  yang  dapat digunakan  sepenuhnya  untuk  memperoleh  laba  yang  sebesar-besarnya  dalam waktu  yang  relatif  singkat.  Akan  tetapi  masyarakat  sebagai  keseluruhan  akan
10 ibid
11 Daud  Silalahi, lingkungan  Sebagai  Subjek  Hukum  dan  Kewenagan  LSM  Lingkungan. Hukum dan Pembangunan, N0. Agustus 1989.  hlm.16
melihat  lingkungan  sebagai  bagian  dari  kekayaan  nyata  yang  tidak  dapat  lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas. 12
Kerusakan  lingkungan  pada  tingkat  nasional,  sesungguhnya  demikian  juga keadaan  pada  tingkat    internasional  terutama  di  negara-negara  maju.  Perubahan iklim  akibat  pemanasan  global,  disebabkan  oleh  pesatnya  kemajuan  dan pemanfaatan teknologi oleh negara-negara maju, terutama teknologi dalam bidang industri.  Industri  negara-negara  maju  yang  merupakan  tulang  punggung perekonomian  dan  telah  membawah  mereka  kepada  kemajuan  dan  kemakmuran, digerakkan  oleh  energi  yang  menggunakan  bahan  bakar  minyak  dan  gas  bumi serta batu bara yang kemudian menghasilkan gas emisi karbon. Konsumsi energi yang  boros  oleh  industri  negara-negara  maju,  telah  menyebabkan  terjadinya pemanasan bumi pada tingkat yang mencemaskan. 13
Menelaah lebih jauh dari problematika tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara  harpiah  baik  peningkatan  kualitas  kesejahtraan  hidup  masyarakat  maupun tindakan  untuk  mencegah  terhadap  merosotnya  kulitas  lingkungan  hidup  adalah kedua-duanya  merupakan  tanggung  jawab  negara  dalam  pemenuhan  hak konstitusional  warga  negaranya  dibidang  hak  asasi  manusia,  hal  ini  dapat ditemukan  dalam  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia.  Dalam  Pasal  28  H  ayat (1)  UUD  1945  berbunyi  “ Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtra  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan ”.  Hak  untuk  hidup  sejahtara  dan memperoleh  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  terintegrasi  dalam  satu  pasal,  arti dalam  penempatan  ini  bahwa  keduanya  dalam  hidup  manusia  memiliki  derajat yang sangat menentukan tentang keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.
Mencermati  berbagai  peroblematika  antara  ekploitasi  lingkungan  yang berdampak menurunnya kualitas lingkungan sehingga tidak bisa berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan ( Life supporting system ) dan disisi lain peningkatan
12 Ibid, hlm. 17.
13 Suardi  dan  Muhammad, Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, laporan hasil peneitian, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Tahun 2014, hlm, 8.
kesejahtraan  manusia  adalah  mutlak  dan  pada  akhirnya  lingkungan  sebagai sumber  materil  tidak  bisa  terhindar  dari  eksplorasi  dan  eksploitasi  yang berimplikasi  terhadap  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan,  yang  oleh  banyak orang dianggap suatu pelanggaran hak asasi manusia.

## B. PEMBAHASAN
1. Prinsip Sustainable Development Dalam Prespektif  Hak Asasi Manusia.
Sebenarnya HAM, adalah masalah lama, akan tetapi tetap relevan dan aktual karena dari waktu kewaktu sejak manusia hadir didunia sampai pada saat sekarang ini, hal itu terus menerus dibicarakan dan hasilnya pun tidakk pernah  tuntas  dan  lugas,  melainkan  senantiasa  menimbulkan  permasalahan baru  senapas  dengan  perkembangan  kehidupan  manusia.  Dia  aktual  secara terus  menerus  baik  secara  keilmuan,  politik  maupun  hukum.  Hal  ini disebabkan  oleh  bentuk,  dan  pemahaman  dan  landasan  teorinyapun berkembang.  Suatu  bukti  bahwa  HAM  itu  aktual  dan  berkembang  ialah lahirnya  HAM  generasi  III  yaitu  hak  atas  pemabangunan  ( right  to development )  disamping  Sipil  and  Political  rights  generasi  I  dan  hak ekonomi, sosial dan Budayah sebagai generasi ke II. 14
Diskursus  tentang  masalah  hak-hak  asasi  manusia  akhir-akhir  ini memperolah  konteksnya  yang  baru  dalam  hubungannya  dengan pembangunan  yang  berkelanjutan  serta  pembangunan  yang  berpusat  pada manusia.  Keterkaitan  yang  esensial  antara  hak-hak  asasi  manusia  dengan masalah  lingkungan  hidup,  pembangunan  dan  perdamaian,  akhir-akhir  ini semakin  diapresiasi  dan  didasari  oleh  para  penentu  kebijkan,  pakar  dan pekerja  pembangunan,  pembela  hak-hak  asasi  manusia  dan  pemrakarsa perdamian.  Sehingga,  terjadi  berbagai  diskursus  yang  mendasar  tentang konsep-konsep  hak-hak  asasi  manusia,  penjabaran  dan  implementasinya,
14 Rukmana  Amanwinata, Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan  Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandunng, 1996, hlm. 1-2.
situasi  sosio-kultur  dan  historis  masyarakat  lokal,  serta  budaya  asli  yang konkret. 15
Pada  dasarnya  manusia  memiliki  martabat  dan  derajat  yang  sama dengan  demikian  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  sama, derajat  manusia  yang  luhur  ( human  dignity )  itu  berasal  dari  Tuhan  yang menciptakannya. Martabat manusia yang luhur berdasrkan kenyataan bahwa manusia  adalah  pribadi,  yang  unik  adanya  untuk  setiap  manusia  sebagai individu  rohani.  Oleh  karena  itu  setiap  manusia  harus  bebas,  dapat mengembangkan  dirinya  sesuai  dengan  budinya  yang  sehat.  Apa  bila manusia  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  hidupnya, 16 maka  gagallah  ia sebagai manusia. Pengembangan diri manusia harus terlaksana dalam relasi dengan sesamanya dalam suasana keadilan. 17
Pandangann tersebut diatas telah memberikan dasar pemikiran tentang pengertian HAM itu sendiri, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perinsip dasar Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  untuk  hidup,  artinya  dengan  kehidupanlah manusia  dapat  melaksanakan  tugasnya  sebagai  khalifah  dan  memenuhi segalah  kebutuhannya  hidupnya  sehingga  kehidupan  manusia  di  alam  ini dapat  berlangsung  secara  terus-menerus  antar  generasi  kegenerasi berikutnya sampai sepanjang zaman.
15 M. Habib Chirzin, Hak Pembangunan Sebagai Hak Asai Manusia.
16 Tugas manusia diciptakan oleh Allah adalah  sebagai Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai  Raja  atau  Presiden  tetapi  yang  dimaksud  sebagai  kholifah  di  sini  adalah  seorang pemimpin  Islam  yang  mampu  memakmurkan  alam  dengan  syariah-syariah  yang  telah  diajarkan Rosulullah  kepada  umat  manusia.  Dan  manusia  yang  beriman  sejatilah  yang  mampu  memikul tanggung jawab ini. Karena kholifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini.
17 A.  Gunawan  Setiardja, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila, kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm, 74.
Konstruksi  HAM  dalam  kontek  s ustainable  development tersebut mengindikasikan  bahwa  pengembangan  diri  manusia  serta  kelansungannya sangat  ditentukan  oleh  keadaan  lingkungan  yang sustaiunable sepanjang manusia itu ada di alam ini, oleh karena itu prinsip s ustainable developmen merupakan  indikator  pembangunan  berkelanjutan  meliputi  aspek  ekonomi, ekologi/lingkungan,  sosial,  politik,  dan  budaya.  Dengan  demikian  prinsip s ustainable  development merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dengan  Prinsip-prinsip  HAM  itu  sendiri.  Hakekat  s ustainable  development adalah untuk mendukung keberlangsungan Hak Asasi Manusia itu sendiri.
2. Problematika  Penerapan  Prinsip Sustainable  Development Dalam Pengelolaan lingkungan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM
Pembangunan  dengan  menjadikan  sumber  daya  alam  sebagai penopang  utamanya  bertujuan  untuk  mensejahtrakan  kehidupan  manusia dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  menuju  peradaban  yang  lebih moderen. Pembangunan terus berlangsung menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan  sumber  daya  alam  yang  terus  meningkat  dan  beragam  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia  dan  ketersedian  sumber  daya  alam  yang terbatas  serta  laju  pertumbuhan  penduduk  sangat  meningkat  begitu  cepat seiring  dengan  merosotnya  sumber  daya  alam  bahkan  kerusakan  dan pencemaran lingkungan sangat memperihatingkan. 18
Menururt  Robert  Malthus  bahwa  untuk  menyeimbangkan  antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau  tidak  mau  produktivitas  pangan  harus  ditingkatkan.  Hal  ini  bisa dilakukan  dengan  cara  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  yang  dapat dikelola  dalam  bentuk  barang  dan  jasa.  Karena  tingkat  kepuasan  manusia terhadap  barang  dan  jasa  bersifat  tidak  terbatas,  maka  optimalisasi pengurasan  sumber  daya  alam  dilakukan  tanpa  pernah  memperdulikan sumber  daya  alam  bersifat  terbatas.  Akibat  yang  timbul  kemudian  adalah
18 Suardi. B. Dg. Mallawa. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Sistem Hukum Lingkungan  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  Volume  3,  Nomor  2  Juli  2006.  Terakreditasi berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen  Pendidikan  Nasional Nomor 55/Dikti/2005 Tanggal 17 November 2005. Hlm, 80.
proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.
Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  diatas,  tanggungjawab  manusia untuk  menjaga  lingkungan  hidup  dapat  dilihat  dari  3  (tiga)  sudut  pandang yaitu  lingkungan  hidup  dari  sudut  pandang religius ,  sudut  pandang humanisme serat  sudut  pandang etika  dan  moral . 19 Menurut  penulis bahwa tanggungjawab manusia untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari berimplikasi  terhadap  pemenuhan  hak  asasi  manusia  itu  sendiri,  hal  ini disebabkan  karena  lingkungan  dan  manusia  saling  ketergantungan  oleh karena  itu  secara  harfiah  prinsip sustainable  development secara  implisit telah terkandung unsur-unsur HAM di dalamnya. Sehingga selalu dikaitkan bahwa  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  pada  gilirannya  akan menentukan  kehidupan  manusia  antar  generasi  bahkan  dapat  dipastikan bahwa  kepunahan  manusia  di  alam  ini  sangat  ditentukan  oleh  punah  atau tidaknya lingkungan.
Meskipun  pengetahuan  tentang  tanggung  jawab  manusia  terhadap lingkungan  dari  sudut  pandang  diatas,  namun  tetap  tidak  menimbulkan kesadaran  untuk  melestarikan  atau  menjaga  lingkungan.    Justru  yang menonjol  adalah  eksploitasi  lingkungan  untuk  pertumbuhan  ekonomi masyarakat,  sebagaimana  terlihat  gencarnya  pemabangunan  industri kehutanan  dan  maraknya Illegal  logging .  Pada  hal  kalau  memperhatikan prinsip sustainable development sudah menjadi asas dalam berbagai hukum internasional  maupun  nasional,  namun  memperhatikan  kondisi  lingkungan hidup  pada  saat  ini  sangat  memperihatinkan  itu  berarti  baru  pada  tataran konsep  yang  masih  jauh  dari  kenyataan,  oleh  karenanya  dibutuhkan kesadaran  dan  kesungguhan  dari  segenap  elemen  bangsa  untuk mengamalkannya. 20
Peroblemahnya  dalam  konstruksi  hukum  positif  sampai  pada  saat  ini perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  belum  dikualifikasi  sebagai
19 Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Alumni Bandung, 2012, hlm. 74.
20 Sulbadana, Op,Cit, hlm, 2.
pelanggaran  HAM,  kemudian  apakah  pelanggaran  HAM  biasa  atau pelanggaran  Berat  HAM  semua  ini  harus  dilihat  dalam  berbgai  presfektip. Dalam  UU  39  tahun  1999  tentang  HAM  dijelaskan  bahwa  hak  asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugrah- Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia. 21
Kalau  kita  mencermati  bahwa  pengertian  HAM  dalam  UU  39 Tahun 1999  tersebut  sangat  terbatas  dan  sempit  karena  kata  “seperangkat”  yang kata dasarnya “perangkat” seolah-olah membatasi pada bagian tertentu saja yaitu  khusus  untuk  manusia,  kemudian  ini  dipertegas  dengan  pengertian pelanggaran HAM  adalah setiap  perbuatan seseorang  atau kelompok orang termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum  mengunrangi,  menghalangi, membatasi,  dan  atau  mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  atau  yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dann  benar,  berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan  demikian  pelanggaran  HAM  itu  dianggap  sebagai  suatu pelanggan  ketika  bersetuhan  dengan  nilai  kemanusiaan  itu  sendiri.  Oleh kerena  itu  sulit  sekali  menganggap  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan yang  menggancam  keberlangsungan  hidup  manusia  dapat  dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran HAM, pada hal dalam instrumen hukum lainnya termasuk Konstitusi mengitegrasikan lingkungan sebagai bagian dari HAM. dan  bahkan lingkungan masuk  dalam generasi ketiga dalam perkembangan HAM itu sendiri disamping Ham Sipol sebagai generasi Pertama dan HAM Ekonomi Sosial, Budayah sebagai generasi Kedua.
21 Pasal 1 ayat 1  UU N0 39 tahun 1999 tentang HAM

## C. KESIMPULAN
Prinsip Sustainable  Development merupakan  suatu  proses  pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan  menyerasikan  sumber  daya  alam  dengan  manusia  dalam  pembangunan. Dalam  pelaksanaan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  sudah menjadi  topik pembicaraan  dalam  konferensi  Stockholm  ( UN  Conference  on  the  Human Environment )  tahun  1972  yang  menganjurkan  agar  pembangunan dilaksanakan dengan  memperhatikan  faktor  lingkungan.  Konferensi  Stocholm  membahas masalah  lingkungan  serta  jalan  keluarnya,  agar  pembangunan  dapat  terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan ( eco-development ). Dilaksanakannya  konferensi  tersebut  adalah  sejalan  dengan  keinginan  dari  PBB untuk  menanggulangi  dan  memperbaiki  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi. Namun  dalam  implementasi  pada  saat  kondisi  sekarang  adalah  manusia cenderung sangat kapitalistik dan konsumtif yang tinggi telah mendorong manusia memiliki  nafsu  serakah  terhadap  sumber  daya  alam  yang  tersdia  tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Manusia  modern  terjangkiti  oleh  penyakit hedonisme yang  tidak  pernah  puas dengan  kebutuhan  materi.  inilah  yang  meruapakan  penyebab  utama  terjadinya kerusakan  atas  lingkungan  hidup  dewasa  ini.  Disamping  itu  manusia  juga menganggap  bahwa  sumber  daya  alam    yang  tersedia  adalah  materi  yang  harus dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia  yang konsumtif. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata, dan inilah penyebab utama problematikan  penerapan  Prinsip Sustainable  Development dalam  pengelolaan lingkungan. Sampai  pada  saat  ini  lingkungan  sangat  dieksploitasi  secara  besar- besaran  tanpa  memperhitungkan  akibat  yang  ditimbulkan  terhadap  kerusakan lingkungan itu akibatnya lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai Life supporting system ,  dalam  ekosistem  kehidupan  manusia  dan  lingkungan  saling ketergantungan  satu  sama  lain,  dengan  demikian  apabila  lingkungan  rusak  atau tercemar  maka  terganggu  pula  kebutuhan  manusia  untuk  melangsungkan kehidupan  dan  bahkan  bisa  menyebabkan  manusia  menjadi  punah.  Inilah
sebabnya lingkungan dalam presfektif HAM dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku
A.  Gunawan  Setiardja, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi Pancasila, kanisius, Yogyakarta, 1993
Daud  Silalahi, lingkungan  Sebagai  Subjek  Hukum  dan  Kewenagan  LSM Lingkungan. Hukum dan Pembangunan, N0. Agustus 1989
Yusuf  Hilmi  Adisendjaja, Analisis  Dampak  Pembangunan  Terhadap Lingkungan  Suatu  Tinjauan  Ekologis, makalah  yang  disampaikan pada  acara  Musyawarah  Kerja  Nasional    Jaringan  Himpunan Mahasiswa  Biologi  Indonesia  dan  Seminar  Lingkungan  Hidup Bandung, 29 September 2003
Sulbadana, Prinsip  hukum  Pelestarian  Hutan  dan  Kaitannya  Dengan Pemanasan Global, Unpad Press, 2010
Suardi dan Muhammad, Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, laporan  hasil  peneitian,  Fakultas  Hukum  Universitas Tadulako Tahun 2014
Suardi.  B. Dg.  Mallawa. Hak  Gugat  Organisasi  Lingkungan  Hidup  Dalam Sistem  Hukum  Lingkungan  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum Volume  3,  Nomor  2  Juli  2006.  Terakreditasi  berdasarkan  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 55/Dikti/2005 Tanggal 17 November 2005.
Syaiful  Bahri  Ruray, Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengelolaan  &  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup, Alumni Bandung, 2012
Rukmana  Amanwinata, Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  Dalam  Pasal  28  UUD  1945. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandunng, 1996
M. Habib Chirzin, Hak Pembangunan Sebagai Hak Asai Manusia.
Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbir Jembatan, Cetakan kesepuluh, 2004.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## UU N0 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Internet / media massa
Online  bulleting,  edisi  Januari-Pebruari  2009,  tata  ruang,  Gerakan  Kota Hijau.
WWW. Bangazul.com./prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Harian Kompas, 19 Januari 2002.
Harian Kompas, 20 September 2003