DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 7 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 26 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Penegakan Restorative Justice
Terhadap Anak Korban Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam
Natasha Fraiskam 1 , Lu Sudirman 2 , Rina Shahriyani Shahrullah 3
1 Fakultas Hukum, Hukum Bisnis, Universitas Internasional Batam, 2252026.Natasha@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Hukum Bisnis, Universitas Internasional Batam, lu.sudirman@uib.edu 3 Fakultas Hukum, Hukum Bisnis, Universitas Internasional Batam, rina@uib.edu
Corresponding Author: 2252026.Natasha@uib.edu 1
Abstract: The  crime  of  maltreatment  often  occurs  and  is  spread  through  social  media  or direct  observation,  including  in  Indonesia,  including  in  small  cities  such  as  Batam  City. Maltreated  children  suffer  from  psychological  and  physical  effects,  such  as  physical, emotional,  and  sexual  abuse,  which  frequently  takes  place  in  public  settings  such  as households,  schools,  and  other  locations.  Among  the  traits  of  restorative  justice  are  its emphasis  on  future  accountability,  use  of  discussion  and  negotiation  as  the  normative foundation,  and  healing-oriented  approach.  This  study,  which  employs  an  empirical  legal and social methodology, looks at how Batam City handles child abuse crimes and considers restorative  justice.  The  primary  and  secondary  data  make  up  the  research  object. Interviewing connected parties in-depth yields primary data, such as the prosecutor's office, police,  victims,  women  and  children's  offices,  and  judges.  Meanwhile,  secondary  data involved  primary  legal  materials,  such  as  the  1945  Constitution,  Criminal  Code,  Juvenile Justice System Law, Child Protection Law, in addition, additional legal materials in the form of  books  and  scientific  publications,  as  well  as  prosecution  and  police  regulations  for discontinuation  of  prosecution  based  on  restorative  justice  and  treatment  of  criminal  cases based  on  the  same  principles.  The  findings  and  conclusions  of  this  study  indicate  that  the Batam  City  government  and  law  enforcement  organizations  strongly  believe  in  the application  of  restorative  justice.  Although  it  faces  challenges  and  differences  in  views,  the hope  is  to  provide  long-term  benefits  for  the  community,  victims  and  perpetrators,  so  that restorative  justice  in  Batam  City  becomes  a  progressive  step  in  responding  to  violence against children.
Keyword: Child, Batam, Justice, Maltreatment, Restorative
Abstrak: Kejahatan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  sering  terjadi  dan  tersebar  melalui  media sosial atau pengamatan langsung, termasuk di Indonesia, termasuk di kota-kota kecil seperti Kota  Batam.  Anak-anak  yang  menjadi  Korban  Penganiayaan  mengalami  dampak  fisik  dan mental, mencakup kekerasan fisik, emosional, dan seksual, yang sering terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun tempat umum. Keadilan Restoratif memiliki karakteristik tertentu, termasuk  fokus  pada  tanggung  jawab  masa  depan,  dialog  dan  negosiasi  sebagai  dasar normatif,  serta  perhatian  pada  pemulihan.  Tujuan  dari  penelitian  hukum  empiris  yang
menggunakan  perspektif  sosiologis  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  Kota  Batam menangani  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  dengan  menerapkan  model  keadilan restoratif.  Data  primer  dan  sekunder  menjadi  objek  penelitian.  Perolehan  data  primer dilakukan dengan melakukan wawancara komprehensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, Korban, Dinas Perempuan dan Anak, dan Hakim. Sementara itu, data sekunder melibatkan bahan hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, UU Sistem Peradilan Anak,  UU  Perlindungan  Anak,  Peraturan  Kejaksaan  tentang  Penghentian  Penuntutan didasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara tentang Penanganan Tindak Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  termasuk  makalah  ilmiah  serta  sumber  hukum sekunder. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan Keadilan Restoratif di Kota  Batam  menunjukkan  dukungan  kuat  dari  pemerintah  dan  lembaga  penegak  hukum. Meskipun menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan, harapannya adalah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, Korban, dan pelaku,  sehingga Keadilan Restoratif di Kota Batam menjadi langkah progresif dalam menanggapi kekerasan terhadap anak.
Kata Kunci: Anak, Batam, Keadilan, Penganiayaan, Restoratif

## PENDAHULUAN
Kejahatan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  sering  ditemukan  melalui  media  sosial maupun  melihat  secara  langsung  (Antari,  2021).  Masalah  kekerasan  sering  terjadi  di Indonesia, tidak hanya terbatas pada kawasan perkotaan yang padat, namun juga menjangkau daerah-daerah  pedesaan  yang  terpencil  seperti  Kota  Batam.  Kekerasan  ini  mengganggu ketenangan  masyarakat  dan  mengharuskan  mereka  untuk  berhati-hati  dalam  melakukan kegiatan sehari-hari demi keamanan diri sendiri dan keluarga (Ramdlany, 2011). Anak yang telah menjadi Korban kejahatan Penganiayaan dirugikan secara fisik maupun mental, bentuk dari  tindak  Penganiayaan  tersebut  seperti  kekerasan  fisik,  kekerasan  emosional,  atau kekerasan  seksual  (Iqbal,  2018).  Kekerasan  sering  terjadi  di  lingkup  lingkungan  sekolah, keluarga  maupun  di  tempat  umum  dan  tidak  membatasi  pelaku  kejahatan  Penganiayaan tersebut  anak-anak  atau  orang  dewasa  dan  laki-laki  ataupun  Individu  dari  berbagai  latar belakang, baik pria maupun wanita, dapat melakukan tindakan tersebut di manapun (Utami, 2018). Sehingga anak yang menjadi Korban kejahatan Penganiayaan memiliki harapan untuk bebas  dari  perlakuan  tersebut  dengan  melapor  kepada  orang  dewasa  atau  orang  yang memiliki kekuatan untuk membantunya keluar dari masalah itu, Namun juga ada anak  yang telah  menjadi  Korban  kejahatan  Penganiayaan  tidak  melapor  dan  memendamnya  sendiri (Sulistiyo, 2012).  Hal tersebut dipicu karena telah di ancam oleh pelaku, sehingga anak takut untuk  memberitahukan  kepada  orang  dewasa.  Tindak  kekerasan  itu  mengakibatkan  trauma yang  signifikan  bagi  korban  dan  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  khalayak  sekitarnya (Suzuki & Yuan, 2021).
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  telah  membuat  ketentuan  mengenai  perilaku  tindak kejahatan Penganiayaan anak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  anak  atas  perubahan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.  Dalam Undang undang ini bertujuan untuk melindungi Hak Hak anak, serta  memastikan  anak  mendapatkan  Perlindungan  yang  baik  sesuai  dengan  Haknya. Ketentuan  terkait  Penganiayaan,  telah  diatur  dalam  Pasal  351-358  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan berbunyi: 1) Hukuman maksimum  untuk  penganiayaan  adalah  dua  tahun  delapan  bulan  penjara,  atau  denda maksimum  empat  ribu  lima  ratus  rupiah;  2)  Hukuman  maksimum  untuk  pelaku  yang menyebabkan  luka-luka  berat  adalah  lima  tahun  penjara;  3)  Hukuman  maksimum  untuk pelaku  yang  menyebabkan  kematian  adalah  tujuh  tahun  penjara;  4)  Penganiayaan  setara dengan perusakan kesehatan yang disengaja; dan 5) Tidak ada hukuman bagi yang mencoba
melakukan  tindak  pidana  ini.  Pasal  tersebut  merangkum  unsur-unsur  pokok  dalam  kasus penganiayaan,  yang  meliputi  kesengajaan,  pelaksanaan  perbuatan,  dan  dampaknya  yang mengakibatkan  cedera  fisik  pada  korban.  Dan  pada  pasal  466  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun 2023 tentang Penganiayaan mengatur sanksi  pidana bagi  pelaku Penganiayaan, pasal tersebut berbunyi: 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling banyak kategori III; 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  luka  berat,  dipidana  paling  lama  5  (lima)  tahun;  3) Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (l)  menyebabkan  orang  mati,  dipidana paling  lama  7  (tujuh)  tahun;  4)  Perbuatan  yang  membahayakan  kesehatan  termasuk  dalam penganiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1);  5)  Tidak  dipidana  percobaan  untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Di  samping  itu,  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  penghentian  penuntutan  berdasarkan  prinsip  Keadilan  Restoratif  menekankan pentingnya  proses  rekonsiliasi,  memperbaiki  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindakan kejahatan. Keadilan Penyelesaian tindak pidana secara restoratif melibatkan kesepakatan dari korban,  pelaku,  dan  masyarakat  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang  terlibat (Laksana  2017).  Tindakan  restoratif  adalah  upaya  untuk  menyelesaikan  kejahatan  secara informal  dengan  melibatkan  seluruh  individu  yang  terlibat  dalam  peristiwa  tersebut (Andriyanti,  2020).  Harus  disadari  bahwa  kasus  penganiayaam  terhadap  anak  sulit  untuk hilang,  namun  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  membantu  mencegah  dengan  lebih  peduli dan  peka  terhadap  lingkup  lingkungan  (Ernis,  2017).  Dengan  adanya  pendekatan  Keadilan Restoratif  bagi  penyelesaian  tindak  kejahatan  Penganiayaan  mampu  mengatasi  kebutuhan para piHak Korban maupun pelaku (Pane, 2023). Keadilan Restoratif ini dapat memfokuskan dalam  pemulihan  psikologi  Korban  dan  adanya  Prinsip  restoratif  mendorong  pelaku kejahatan  untuk  menanggung  tindakannya  sambil  memberikan  kesempatan  bagi  mereka untuk merenungkan dan mengoreksi perilaku yang telah mereka lakukan (Firmansyah, 2020).
Keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  dalam  menangani  konflik  yang  bertujuan memperbaiki relasi yang terganggu akibat tindak pidana, melalui keterlibatan tanggung jawab pelaku,  Menangani  proses  perbaikan  mental  korban  dan  merehabilitasi  pelaku  agar  dapat kembali ke lingkungan sosialnya (Hutapea, 2023). Menurut Handbook on Restorative Justice Programmes ,  Berikut  ini  adalah  tujuan  dari  keadilan  restoratif:  (1)  Berikan  kesempatan kepada  korban  untuk  menyuarakan  keprihatinan  mereka,  dorong  mereka  untuk melakukannya,  libatkan  mereka  dalam  upaya  mencari  solusi,  dan  tawarkan  bantuan  yang mereka  butuhkan;  (2)  Mendamaikan  relasi  yang  terganggu  oleh  tindak  kriminal  melalui upaya  bersama  dalam  mencapai  kesepakatan  mengenai  strategi  terbaik  dalam  menanggapi peristiwa tersebut; (3) Menyatakan aktivitas ilegal sebagai hal yang tidak dapat diterima dan menjunjung  tinggi  standar  dan  nilai  yang  diterima  secara  luas  oleh  masyarakat;  (4) Mendorong  akuntabilitas  semua  pihak  yang  terlibat,  khususnya  pelaku,  dalam  rangka mencapai  penyelesaian  yang  adil  dan  bermartabat;  (5)  Menemukan  solusi  yang  mengarah pada  pemulihan  dan  pembangunan  ke  depan  sebagai  hasil  dari  proses  restoratif;  (6) Menurunkan  risiko  residivisme  dengan  mendorong  pertumbuhan  pribadi  dan  membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat; (7) Menganalisis pemicu kejahatan dan memberikan informasi  kepada  pihak  berwenang  untuk  merancang  strategi  pengurangan  kejahatan  yang efisien.  (Muladi,  2008)  menyatakan,  Keadilan  Restoratif  memiliki  karakteristik  sebagai berikut:  (1)  Definisi  Kejahatan  ialah  ketika  seseorang  melakukan  tindakan  ilegal  terhadap individual  lain  dan  membahayakan  masyarakat;  (2)  Menetapkan  komitmen  dan  tanggung jawab  sesuai  dengan  urutan  kepentingannya  sebagai  fondasi  untuk  masa  depan  yang  lebih baik; (3) Sikap normatif terbentuk melalui dialog dan negosiasi  yang menghargai perspektif yang  beragam,  memperkaya  pemahaman  bersama,  dan  memperkuat  nilai-nilai  yang  diakui oleh  masyarakat;  (4)  Tujuan  inti  dari  restitusi  adalah  untuk  memfasilitasi  perbaikan, rekonsiliasi, dan restorasi dalam rangka penyelesaian konflik; (6) Keadilan dinyatakan dalam
konteks hak-hak yang dievaluasi berdasarkan hasilnya; (6) Perhatian utamanya terfokus pada pemulihan  kerusakan  sosial  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana;  (7)  Peran  masyarakat sebagai penggerak utama dalam kegiatan restoratif sangat penting; (8) Pentingnya peran yang dimainkan  oleh  pelaku  dan  korban  dalam  menentukan  dan  menyelesaikan  hak-hak  dan kepentingan  korban  dan  memotivasi  pelaku  untuk  menerima  pertanggungjawaban  atas perbuatan  mereka;  (9)  anggung  jawab  pelaku  muncul  dari  pemahaman  yang  mendalam terhadap tindakannya, serta mereka diberi bimbingan untuk  membuat  keputusan  yang tepat; (10)  Kejahatan  dipahami  secara  holistik  melalui  penelusuran  yang  menyeluruh,  mencakup dimensi  moral,  sosial,  dan  ekonomi  (11)  Perilaku  restoratif  memiliki  potensi  untuk mengurangi stigma yang melekat pada individu atau kelompok tertentu.
Beberapa peneliti di Indonesia telah melakukan penelitian tentang penerapan keadilan restoratif,  diantara  penelitian  tersebut  menyelidiki  keadilan  restoratif  sebagai  pilihan  untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang ringan. Di terbitkan pada tahun 2022 oleh Tita Nia,  Haryadi,  Andi  Najemi  dari  hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  Dalam pelaksanaan  Keadilan  Restoratif,  terdapat  sejumlah  kendala  yang  muncul,  Beberapa hambatan yang muncul meliputi kendala dalam memberikan bimbingan kepada korban untuk menuntaskan  perkara  di  tingkat  kepolisian,  upaya  pihak  tertentu  yang  memprovokasi  agar penyelesaian  kasus  tidak  bersifat  restoratif,  dan  keinginan  tegar  korban  untuk  tetap mengajukan kasusnya ke pengadilan. Peristiwa penganiayaan ringan memiliki potensi untuk menciptakan  konflik  sosial  di  masyarakat,  sementara  keputusan  korban  untuk  mengejar penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan  diharapkan  dapat  menghasilkan  efek  jera  terhadap pelaku (Nia, dkk., 2022). Selain itu, sebuah penelitian mengenai pendekatan yuridis terhadap penyelesaian  merilis  sebuah  penelitian  pada  tahun  2023  oleh  Rosilia  Eka  Fitriana,  Fadlan, dan  Christiani  Prasetyasari  tentang  kasus-kasus  kriminal  melalui  keadilan  restoratif  di  Kota Batam.  Dengan  mengacu  pada  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020  mengenai  pengakhiran  perkara  berbasis  keadilan  restoratif,  penelitian  ini  menyoroti perjanjian hukum yang mengedepankan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Penyelesaian  melalui  proses  perdamaian  antara  Korban  dan  pelaku  dilakukan  tanpa intimidasi,  paksaan,  atau  tekanan,  dengan  harapan  mencapai win-win  solution dan memastikan  ganti  rugi  kepada  Korban  sambil  menciptakan  kesempatan  bagi  Korban  untuk memaafkan  pelaku.  Pendekatan  yang  berpusat  pada  Keadilan  Restoratif  sering  kali mengakibatkan  penuntutan  mengalah  pada  kesepakatan  hukum  dan  di  luar  pengadilan, terutama ketika pelaku adalah tersangka pertama yang mengaku (Fitriana, 2023). Pada tahun 2023,  Rian  Dawansa  dan  Echwan  Iriyanto  merilis  penelitian  berikutnya  mengenai "Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif".  Seperti  yang  telah  di  tinjau sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan penerapan prinsi-prinsip tersebut dalam penghentian penuntutan harus memperhatikan peraturan dan  persyaratan  yang diuraikan dalam Peraturan Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020,  di  samping  situasi  dan  kondisi  yang  unik  dari  setiap kasus. Mengawasi penggunaan keadilan restoratif sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur yang relevan dan menghentikan penyalahgunaan. Meskipun kemungkinan praperadilan  terhadap  tindakan  penghentian  penuntutan  didasarkan  asas  keadilan  restoratif memiliki ruang lingkup  yang terbatas, karena terjadi setelah tercapainya  kesepakatan antara pelaku  dan  korban,  serta  melibatkan  proses  yang  terstruktur  dan  berlapis  (Dawansa  & Iriyanto, 2023). Berdasarkan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang Keadilan Restoratif tersebut, belum ada yang mengkaji mengenai permasalahan anak sebagai  Korban  tindak  Penganiayaan  yang  diselesaikan  menggunakan  pendekatan  Keadilan Restoratif  di  Kota  Batam  terutama  Hak  Korban.  Unsur  kebaharuan  dalam  penulisan  ini adalah menyertakan sebuah  gagasan agar terjadinya terobosan dengan menjadikan Keadilan Restoratif semakin dikenal dan dalam pengimplementasinya maksimal.
Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita ialah teori yang dimaktubkan dalam analisis  penelitian  ini.  Menurut  gagasan  teori  tersebut,  sistem  norma,  perilaku,  dan  nilai
membentuk  tiga  komponen  utama  hukum  (Atmasasmita,  2012).  Tujuan  dari  penelitian  di Kota  Batam  ini  adalah  untuk  melihat  penggunaan  keadilan  restoratif  dalam  situasi penganiayaan, khususnya penganiayaan yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya, serta mempertimbangkan  faktor-faktor  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya  dalam  masyarakat. Fokus  penelitian  mencakup  pengaturan  Hak  anak  sebagai  Korban  kejahatan  Penganiayaan, ketentuan  hukum  yang  meregulasi  aspek  legal  proteksi  hukum  atas  kasus-kasus  yang menimpa  korban  anak,  dan  penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  melindungi  Hak  anak Korban  kejahatan  Penganiayaan.  Tiga  pertanyaan  penelitian  telah  dirumuskan  untuk mendalami  permasalahan  ini:  1.  Bagaimana  penerapan  Keadilan  Restoratif  di  Kota  Batam sebagai  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kejahatan?;  2.Bagaimana  pengaturan  Keadilan Restoratif  dapat  membantu  mencapai  Perlindungan  Hak  dan  pemulihan  kembali  bagi  anak Korban tindak pidana kejahatan Penganiayaan?; 3. Bagaimana Kejaksaan Negeri Batam dan Polresta Barelang menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam?

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  sosiologis  dalam  metode  penelitian  hukum empiris (Barus, 2013). Dalam lingkup penelitian ini, objek penelitian dikelompokkan menjadi dua  kategori,  yaitu  data  primer  serta  data  sekunder  (Sujarweni  &  Sahir,  2021).  Informasi utama  dikumpulkan  dari  lapangan  penelitian  di  Kota  Batam,  dengan  Kejaksaan  dan Kepolisian  sebagai  subjek  studi.  Sementara  itu,  data  sekunder  melibatkan  sumber-sumber hukum  primer  (Irawan,  dkk.,  2022)    yaitu  UUD  1945,  KUHP,  UU  Sistem  Peradilan  Anak, UU  Perlindungan  Anak,  Peraturan  Kejaksaan  tentang  Penghentian  Penuntutan,  penanganan tindak  pidana  didasarkan  pada  Peraturan  lembaga  keamanan  perihal  Penanganan  Tindak Pidana dengan pendekatan restoratif, dan sumber-sumber hukum  sekunder seperti buku dan karya tulis  ilmiah (Diana  & Rofiki, 2020). Metode pengumpulan informasi  melibatkan data primer  melalui  pelaksanaan  wawancara  intens  (Suwendra,  2018)  dan  data  sekunder  yaitu studi  kepustakaan  yang  berasal  dari  artikel  ilmiah,  buku,  jurnal,  Undang-undang,  hasil penelitian dan studi dokumen (Hermawan, 2019). Dalam Metode Analisa Data menggunakan Deskriptif, yuridis-kualitatif (Maulana & Firmansyah, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Keadilan  Restoratif  di  Kota  Batam  sebagai  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan
Tindak Pidana kejahatan Penganiayaan dapat terjadi oleh siapa saja, khususnya anak- anak dikarenakan cara berpikir belum dapat membedakan hal yang baik maupun yang buruk. Penganiayaan memiliki berbagai jenis seperti: 1) Penganiayaan biasa, 2) Penganiayaan ringan 3)  Penganiayaan  tersengaja  4)  Penganiayaan  berat  5)  Penganiayaan  berat  berencana  6) penagniayaan terhadap individu (Maulana, 2021).  Dalam hal ini Pasal 351 hingga Pasal  358 KUHP  tentang      Penganiayaan:  Tentu  saja,  untuk  memastikan  bahwa  hukuman  ditentukan dengan  benar,  bentuk  hukuman  harus  dipilih  sesuai  dengan  unsur-unsur  yang  tercantum  di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap klausul hanya dapat dianggap sebagai kejahatan penganiayaan  jika  persyaratan  tertentu  terpenuhi.  Menurut  (Siregar  &  Sihombing,  2020) Faktor  yang  mempengaruhi  Anak  menjadi  Korban  Tindak  Pidana  Kejahatan  Penganiayaan yaitu:
a. Faktor Ekonomi
Ketidakstabilan  keuangan  dalam  keluarga  dapat  menyebabkan  anak  menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan, karena kesulitan memenuhi kebutuhan anak dapat meningkatkan  tekanan  emosional  pada  orang  tua  dan  memicu  perilaku  kasar  terhadap anak.
b. Faktor Sosial
Anak  yang  dibesarkan  dalam  lingkungan  yang  kurang  mendukung  dapat meningkatkan risiko terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan. Kurangnya kesadaran akan empati  dan  kecenderungan  untuk  meniru  perilaku  di  sekitarnya  menjadi  faktor-faktor yang memperkuat potensi terjadinya kekerasan.
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah didistibusikan kepada 53 responden anak-anak hingga  remaja  di  Kota  Batam.  Ditemukan  hasil  penelitian  terkait  Tindak  Pidana Penganiayaan serta pengetahuan mengenai Keadilan Restoratif.
Gambar1. Usia Responden
Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.
Berdasarkan  Gambar  1 (piechart) diatas  ditemukan  bahwa  terdapat  sejumlah  49,1% atau sebanyak 26 responden berumur 10 – 18 Tahun, dan 50,9% atau sebanyak 27 responden berumur 19 – 21 Tahun.

## Gambar 2. Gender Responden
Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.
Berdasarkan Gambar 2 (piechart) diatas ditemukan bahwa terdapat sejumlah 64,2% atau 34 responden bergender perempuan, dan 35,8% atau 19 responden bergender laki-laki.
Gambar 3. pertanyaan tentang pengalaman menjadi Korban
Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.
Berdasarkan  Gambar  3 (piechart) diatas  ditemukan  bahwa  terdapat  jumlah  62,3% atau setara 33 responden pernah menjadi salah satu Korban Penganiayaan, dan 37,7% atau 20 responden tidak pernah mengalami Penganiayaan.
Gambar 4. Pertanyaan tentang melihat aksi Penganiayaan di lingkungan
Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.
Berdasarkan  Gambar  4 (piechart) diatas  ditemukan  bahwa  terdapat  jumlah  88,7% atau setara 47 responden pernah melihat Tindak Pidana Penganiayaan di lingkup sekitarnya, dan 11,3% atau 6 responden tidak pernah melihat aksi Penganiayaan.
Berdasarkan  hasil  kuesioner,  mayoritas  responden  menyatakan  bahwa  dampak  dari tindakan  Penganiayaan  akan  memicu  masalah  kesehatan  mental  bagi  Korban,  seperti perasaan  menyalahkan  diri  sendiri,  trauma,  kecemasan,  kesedihan,  dan  perasaan  sakit  hati. Meskipun demikian, beberapa responden lain juga mengutarakan pandangan bahwa Korban seharusnya lebih terbuka terhadap orang tua atau teman-temannya sebagai langkah membantu mencari  solusi  untuk  keluar  dari  zona  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  disebutkan  pula  bahwa Korban  juga  dapat  melakukan  perlawanan  dan  pembelaan  agar  situasi  tidak  terus  berlanjut. Berdasarkan  hasil  survei,  didapati  bahwa  43  responden  memahami  bahwa  salah  satu kejahatan  yang  dapat  ditangani  oleh  metode  keadilan  restoratif  adalah  kejahatan penganiayaan.  Pandangan  ini  menunjukkan  kesadaran  responden  terhadap  alternatif penyelesaian  hukum  yang  mengedepankan  rekonsiliasi  dan  tanggung  jawab.  Selain  itu,
mereka menyadari bahwa penerapan Keadilan Restoratif dapat memberikan kontribusi positif dalam  mempercepat  proses  penyelesaian  kasus  Penganiayaan.  Kesuksesan  implementasi pendekatan  ini  diharapkan  tidak  hanya  meningkatkan  efisiensi  proses  hukum,  tetapi  juga mengakomodasi proses pemulihan kepada segenap unsur yang berperan - baik pelaku, saksi, maupun khalayan umum.
Penggunaan  teknik  keadilan  restoratif  dapat  menurunkan  jumlah  kejahatan  yang dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  perihal  memahami  konsekuensi dari  perbuatannya,  membantu  korban  dalam  proses  pemulihan  dari  trauma,  dan  bersama- sama  mencapai  kesepakatan  pemulihan  yang  menghasilkan  lingkungan  sosial  yang  lebih aman dan nyaman (anggelina, 2024). Perkara tindak pidana kejahatan Penganiayaan di Kota Batam  pada  tahun  2021  hingga  2023    telah  tercatat  ada  958  kasus  dengan  rincian  sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan pada tahun 2021-2023 Tahun Laporan Penyelesaian Persentase 2021 295 206 69% 2022 360 253 70% 2023 303 232 76%
Sumber:  Satreskrim Polresta Barelang, tahun 2024
Pada  Tabel  1  menampilkan  bahwa  jumlah  kasus  Tindak  Pidana  Penganiayaan  pada tahun  2021-2023,  yang  disusun  berdasarkan  laporan  dan  penyelesaian  oleh  Satreskrim Polresta Barelang. Pada tahun 2021, terdapat 295 kasus yang telah terlapor dengan 206 kasus yang  berhasil  diselesaikan,  mencapai  persentase  69%.  Pada  tahun  2022,  jumlah  kasus meningkat  menjadi  360  dengan  253  kasus  yang  diselesaikan,  dan  persentase  penyelesaian mencapai  70%.  Selanjutnya,  pada  tahun  2023,  meskipun  jumlah  kasus  sedikit  berkurang menjadi 303, namun tingkat penyelesaian mengalami peningkatan signifikan, mencapai 76%. Hasil data ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Barelang dalam menangani  kasus  Penganiayaan,  dengan  peningkatan  kinerja  penyelesaian  dari  tahun  ke tahun. Dalam penangan kasus Tindak Pidana Penganiayaan, Polresta Barelang menggunakan metode  keadilan  restotarif  sebagai  jalan  utama  penyeleseian  kasus.  Jalur  utama  ini  telah membuktikan  bahwa  Keadilan  Restoratif  menjadi  metode  efisien  dalam  menangani  Tindak Pidana Penganiayaan, yang tercermin dalam peningkatan persentase penyelesaian dari tahun ke tahun. Selain menekankan pada hukuman, teknik-teknik keadilan restoratif berkonsentrasi pada perbaikan ikatan pihak terkait, menumbuhkan suasana lebih kondusif untuk pemulihan dan  rehabilitasi.  Hasil  ini  memberikan  bukti  bahwa  strategi  ini  bukan  hanya  menghasilkan penyelesaian  kasus  yang  lebih  tinggi,  tetapi  juga  menciptakan  dasar  yang  lebih  kuat  untuk mencegah kekerasan di masa mendatang.
Penerapan  hukum  melalui  Keadilan  Restoratif  di  Kota  Batam  telah  berjalan (Salsabila, dkk., 2023). Dengan adanya Penerapan Keadilan Restoratif ini sangat membantu masyarakat  untuk  lebih  paham  bahwa  hukum  sebagai  suatu  sarana  pembaharuan  untuk mencapai  tujuan  keadilan  tanpa  merugikan  kedua  belah  piHak.    Pada  masa  jabatan  Ibu Herlina  Setyorini  selaku  kepala  Kejaksaan  Negeri  Batam  telah  membentuk  Kampung Keadilan  Restoratif  bertujuan  untuk  meningkatkan  perasaan  keadilan  di  masyarakat  dan diterapkan  dengan  baik  dalam  praktiknya.  Muhammad  Rudi  selaku  Wali  Kota  Batam  turut mendukung  atas  terbentuknya  kampung  Keadilan  Restoratif  yang  di  bentuk  oleh  Kejaksaan Negeri  Batam,  dengan  harapan  kampung  tersebut  dapat  memberikan  keadilan  bagi masyarakat kota Batam, dalam kutipan yang diambil dari Jaringan Komunikasi dan Informasi Hukum  (JDIH)  Kota  Batam,  disampaikan  bahwa  Keadilan  Restoratif  tidak  bertujuan  untuk melindungi  pelaku  kejahatan, tetapi  untuk mencapai  keadilan  yang bersama-sama dirasakan oleh  semua  pihak.  Wali  Kota  Batam  juga  berharap  suatu  permasalahan  dapat  diseleisakan secarah  mufakat  bersama  tokoh  masyarakat  dan  piHak  piHak  yang  terlibat.  Hal  ini  juga
merupakan suatu gagasan baik dalam menangani kasus kejahatan karena mengutamakan nilai kekeluargaan.
Kejaksaan  Negeri  Batam  telah  menjadi  contoh  dari  lembaga  penegak  hukum  yang mempraktikkan  melalui  penerapan  konsep  keadilan  pemulihan  dalam  menyelesaikan  tindak pidana  yang  bersifat  ringan.    Kepala  Kejaksaan  Negeri  Batam  menegaskan  bahwa  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Pasal  1  Ayat  1  yang menaungi  Keadilan  Restoratif,  desa  ini  menjadi  pelopor  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus kriminal  secara  kekeluargaan  dengan  mempertemukan  keluarga  pihak  terkait  dan  berbagai pihak  terkait  agar  bersama-sama  berupaya  mencari  solusi  yang  tepat,  yang  mengedepankan pulihnya  kondisi  seperti  sediakala,  bukan  pembalasan  dendam.  Implementasi  Kampung Keadilan Restoratif dalam kasus penganiayaan, baik yang bersifat ringan maupun berat, dapat menjadi  fondasi  untuk  memperbaiki  relasi  antarpihak  yang  terlibat.  Dengan  taktik  ini,  baik pelaku  maupun  korban  memiliki  kesempatan  untuk  tumbuh  dari  kesalahan  mereka, melanjutkan  hidup  dan  mengubah  perilakunya.  Peraturan  Kepolisian  No.  8  Tahun  2021: Menggunakan Pendekatan Keadilan pemulihan untuk Menangani Tindak Pidana.
Anggota  Reskrim  dapat  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana  dengan  menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip normatif, berkat adanya  Peraturan  Kepolisian  tentang  Keadilan  Restoratif.  Argumen  ini  didukung  oleh konsepsi  Teori  Hukum  Terpadu  yang  dicetuskan  Romli  Atmasasmita,  yang  dasarnya  ialah sintesis penyatuan dari teori hukum perkembangan serta teori hukum berkemajuan. relevansi hukum dengan berakar pada sistem peraturan, tata nilai, dan tingkah laku, dengan penekanan signifikan  pada  prinsip-prinsip  Pancasila  menjadi  ketegasan  dalam  Teori  Hukum  Terpadu. Oleh  karena  itu,  melalui  sila  ke-2  Pancasila,  terdapat  upaya  untuk  menerapkan  Keadilan Restoratif  oleh  Kejaksaan  Negeri  Batam.  Dukungan  dari  aturan  polisi  melibatkan harmonisasi  dalam  penanganan  tindak  pidana,  dengan  mengedepankan  pendekatan  yang membantu  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  antara  semua  piHak  terlibat.  Pendekatan ini  tidak  hanya  memberikan  peluang  bagi  pemulihan  Korban,  tetapi  juga  memberikan kesempatan  bagi  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  dan  memperbaiki  diri  menuju  perbaikan yang lebih baik.  Selain itu,  inisiatif ini menciptakan lingkungan penyelesaian masalah  yang adil.

## Pengaturan  Keadilan  Restoratif  Dapat  Membantu  Mencapai  Perlindungan  Hak  Dan Pemulihan Kembali Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan.
Pada  akhir  tahun  2023,  Kota  Batam  menjadi  sorotan  akibat  terjadinya  kasus Penganiayaan  yang  melibatkan  seorang  yang  terkenal  di  aplikasi  TikTok  terhadap  seorang remaja  berusia  16  tahun,  anak  anggota  DPRD  Kepri.  Pada  hari  Senin  sekitar  pukul  01.00 WIB,  Satria  Mahathir  dan  tiga  rekannya  beraksi  di  sebuah  kafe  daerah  Tiban  1,  Sekupang, Batam.  Awalnya,  insiden  ini  dimulai  dengan  benturan  antara  pelaku  dan  Korban  yang memicu  pertikaian.  Akibatnya,  pelaku  menganiaya  Korban  secara  be  rsama-sama, menyebabkan luka di bibir, belakang kepala, serta memar di lengan kanan, pergelangan kaki, dan rahang Korban.
Dalam  penanganan  kasus  Penganiayaan  ini,  terjadi  penyelesaian  menggunakan pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Menurut  AKP  Tigor  Sidabariba,  Pelaku  dan  korban  telah menyetujui untuk menyelesaikan kasus ini melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada hari Selasa  sore,  orang  tua  pelaku  dan  Korban  mengadakan  pertemuan  untuk  mencapai kesepakatan guna menghentikan kasus ini dan mencabut laporan. Penuntutan dalam kasus ini dihentikan  berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  tahun  2021  tentang penggunaan  keadilan  restoratif  untuk  menangani  tindak  pidana.  Pasal  tersebut  termasuk kondisi material yang harus dipenuhi, tidak mendorong ketidakpuasan atau penolakan sosial, menimbulkan  konflik  sosial  bahkan  mengandung  unsur  radikal  yang  mengacu  pembelahan bangsa,  terbukti  sebagai  pelaku  kejahatan  yang  berulang-ulang  berdasarkan  putusan
pengadilan, atau terlibat dalam kejahatan yang melibatkan terorisme, korupsi, atau kekerasan terhadap  nyawa.  Dalam  penerapan  Keadilan  Restoratif,  kunci  pentingnya  adalah  adanya penggantian  kerugian  materiil,  di  mana  Korban  dapat  meminta  piHak  pelaku  untuk menanggulangi semua biaya pengobatan. Dalam hal ini pelaku wajib memenuhi permintaan Korban  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut  sebagai  langkah  menuju  pemulihan  dan rekonsiliasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (Setyowati, 2020).
Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  kasus  Penganiayaan  anak  menciptakan  ruang dimana  untuk  memastikan  Perlindungan  Hak  anak-anak.  Penerapan  Keadilan  Restoratif melibatkan  Korban,  pelaku,  dan  komunitas  lokal  dalam  proses  penyelesaian  konflik memungkinkan  Korban  untuk  mengartikulasikan  kebutuhan  mereka,  merasa  didengar,  dan memperoleh keadilan yang sesuai (Kholiq & Erani, 2023). Dengan melibatkan pelaku, proses ini  dapat  meningkatkan  pemahaman  mereka  akan  konsekuensi  tindakan,  menginspirasi empati, dan mendorong perubahan perilaku  yang menguntungkan.  Keadilan Restoratif juga memberikan  keberlakeranjutan  dalam  Perlindungan  Hak  anak  dengan  menekankan  upaya untuk mencegah perulangan kekerasan.  Strategi ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif  membantu  korban  anak,  memberikan  suasana  yang  aman,  dan  menjamin  perlindungan dan penegakan hak-hak mereka.
Pengaturan  Keadilan  Restoratif  dapat  membantu  mencapai  Perlindungan  Hak  dan pemulihan  kembali  bagi  anak  Korban  tindak  pidana  kejahatan  Penganiayaan.  Dengan menemukan  Korban,  pelaku,  orang  tua  kedua  belah  piHak  dan  tokoh  masyarakat  dalam proses penyelesaian masalah.  Dengan penerapan Keadilan Restoratif ini tidak hanya semata mata melihat aspek hukumannya namun juga berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan anak dari Korban Penganiayaan (Sianturi, 2016). Melibatkan anak Korban secara langsung dalam proses  penyelesaian  menggunakan  Keadilan  Restoratif  membantu  anak  untuk  berkonsultasi dan menyampaikan kebutuhan dan harapan anak dalam proses keadilan (Sartika, dkk., 2022). Dalam  hal  ini  membantu  anak  meringankan  apa  yang  mereka  pendam  setelah  mengalami tindakan  kejahatan.  Melibatkan  masyarakat  dan  lembaga  pendukung  anak  dalam  proses Keadilan  Restoratif  juga  sesuai  dengan  pandangan  hukum  integratif  yaitu  mempertahankan nilai-nilai  dan  idealisme  dari  Pancasila.  Dengan  demikian,  penerapan  keadilan  restoratif dalam  menanggapi  kasus  penganiayaan  terhadap  anak-anak  tidak  hanya  menitikberatkan pada  hukuman  belaka,  melainkan  juga  pada  rekonsiliasi  dan  pemulihan  anak-anak.  Dengan melibatkan  anak  Korban  secara  langsung,  proses  ini  memberikan  ruang  bagi  konsultasi  dan ekspresi  kebutuhan  serta  harapan  anak  dalam  keadilan.  Meskipun  implementasinya memerlukan  pendidikan  dan  sosialisasi  yang  cermat,  manfaat  jangka  panjang  bagi masyarakat,  Korban,  dan  pelaku  mendukung  Keadilan  Restoratif  sebagai  alternatif  yang layak dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum integratif.

## Penerapan  Keadilan  Restoratif  di  Kejaksaan  Negeri  Batam  dan  Polresta  Barelang dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam
Penerapan  Keadilan  Restoratif  tentu  melibatkan  piHak  yang  berwajib,  seperti kepolisian,  kepolisian  berperan  bertanggung  jawab  atas  penyelidikan  awal,  pengumpulan bukti yang diperlukan serta meringkus pelaku kejahatan, kejaksaan berperan dalam proses di pengadilan  dan  memberikan  panduan  mengenai  pilihan  penyelesaian  permasalahan  melalui jalur  Keadilan  Restoratif,  dan  pengadilan  berperan  untuk  menimbang  kasus  tindak  pidana kejahatan,  mengeluarkan  putusan  serta  mendukung  adanya  pelaksanaan  Keadilan  Restoratif (Armanda, 2021). Dan piHak lainnya ikut serta untuk menyelesaikan tindak pidana kejahatan penagniayaan.  Hal  ini  memungkinkan  untuk  meningkatkan  komunikasi  antara  pihak  terkait dan pihak-pihak yang terlibat saat pihak berwenang hadir.
Sebelum  penggunaan  Keadilan  Restoratif  dalam  suatu  perkara  pidana,  terdapat prasyarat formil dan materiil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Berbasis  Keadilan  Restoratif.  Persyaratan
materiil tersebut mencakup ketidaktimbulan keresahan atau dampak negatif pada masyarakat sekitarnya.  Sementara  itu,  persyaratan  formal  mengharuskan  adanya  rekonsiliasi  antara  dua belah  pihak,  menjamin  pemenuhan  kebutuhan  atas  hak  serta  liabilitas  tiap-tiap  unsur  yang terkait  delik  pidana.  Dalam  rangka  menangani  situasi  kekerasan,  polisi  di  Kota  Batam memprioritaskan  kegiatan  yang  berpusat  pada  penyembuhan  dan  rekonsiliasi  dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Dari  hasil  wawancara  penulis  kepada  IPDA  Riyanto,S.H.  sebagai  salah  satu  dari Satreskrim  Polresta  Barelang,  dapat  di  simpulkan  bahwa  penerapan  Keadilan  Restoratif sudah maksimal, karena dapat mampu mengakomodir keinginan setiap individu yang terbukti atau  diduga  kuat  terlibat  melakukan  tindak  pidana  kekerasan.  Pihak  kepolisian  memiliki upaya  khusus  bertujuan  untuk  pemuli  hak  atas  kerusakan  akibat  tindakan  kejahatan.  Upaya tersebut  seperti  berkomunikasi  kepada  pelaku  untuk  menyadari  perbuatan  yang  telah dilakukan  menimbulkan  pengaruh  buruk  bagi  masyarakat  sekitar  dan  khususnya  dampak trauma  bagi  Korban  Penganiayaan.  Dengan  pendekatan  seperti  ini,  piHak  kepolisian  secara bijaksana  terlibat  membantu  dalam  pemulihan  Korban  dengan  memberikan  dukungan  dan memastikan bahwa Keadilan Restoratif telah memuat aspek kesejahteraan bagi Korban.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penuntutan dapat diakhiri dengan dalil keadilan  restoratif,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  1  Perma  Nomor  15  Tahun 2020.  Persyaratan  tersebut  antara  lain:  a)  Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana b) Ancaman pidana yang diancamkan paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda; c) Kerugian atau nilai  barang bukti paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus  ribu rupiah). Dalam proses penyelesaian kasus kejahatan, pelaku diharapkan memberikan restitusi kepada  korban  sebagai  ekspresi  tanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Restitusi  ini  bertujuan untuk mengganti kerusakan yang menimpa korban, secara kejiwaan, jasmani, atau keuangan, seperti  dalam  kasus  kejahatan  penganiayaan.  Dari  hasil  interview  terhadap  Kasi  Tindak Pidana  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Batam  sangat  jelas  bahwa  dalam  pengimplementasian Keadilan  Restoratif  sudah  maksimal.  Beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penilaian seperti  melibatkan  semua  piHak  yang  terlibat,  kesepakatan  yang  tercapai,  efektivitas  dalam memulihkan  Korban,  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat.  Jaksa  serta  jajaran  staff  Pidana Umum  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kemampuan  dalam mengimplementasikan Keadilan Restoratif.
Dalam  pendekatan  Keadilan  Restoratif,  terdapat  kerjasama  antara  kepolisian  dan kejaksaan  untuk  menghadirkan  piHak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana.  Jika  permasalahan tidak terselesaikan di kepolisian, berkas perkara akan disampaikan ke kejaksaan, dan di sana juga  akan  dilakukan  upaya  kembali  dalam  pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Selain menjalankan tugas pokok penegakan hukum, piHak kepolisian juga aktif terlibat dalam upaya penyampaian informasi  kepada masyarakat sehubungan dengan konsep  Keadilan Restoratif. Salah satu inisiatif yang diambil adalah melalui penyelenggaraan acara berulang yang dikenal dengan sebutan "Jum'at Curhat." Dalam rangka kegiatan ini, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian  Resor  (Polres)  Kota  Batam  secara  rutin  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dasar-dasar dan keuntungan dari penerapan metode  keadilan  restoratif.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  penyampaian informasi,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  wadah  dialog  yang  lebih  terbuka  antara  piHak kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta pemahaman yang lebih intens berkenaan dengan Keadilan  Restoratif  sebagai  alternatif,  khususnya  menangani  tindak  pidana.  Sosialisasi tersebut  memiliki  tujuan  yang  sejalan  dengan  prinsip  hukum  integratif  dari  Romli Atmasasmita.  Dalam  kerangka  Teori  Hukum  Integratif,  terdapat  validasi  penting  dari penggabungan  berbagai  sumber  hukum  dan  pemahaman  mendalam  tentang  prinsip-prinsip dan konvensi yang melekat dalam kerangka kerja masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memiliki  pengetahuan  yang  lebih  baik  tentang  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  dari penuntutan  pidana  dengan  bekerja  sama  dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  forum
diskusi.  Upaya  sosialisasi  yang  rutin  ini  juga  mencerminkan  pendekatan  inklusif  yang dianjurkan dalam hukum integratif. Dengan melibatkan masyarakat  secara aktif, diharapkan tercipta  kolaborasi  yang  lebih  baik  antara  piHak  kepolisian  dan  masyarakat,  menciptakan pemahaman  yang  bersamaan  tentang  konsep  Keadilan  Restoratif,  serta  merangsang partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  penegakan  hukum.  Dengan  demikian,  kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum integratif.

## KESIMPULAN
Didasarkan  peninjauan  ilmiah,  Kota  Batam  telah  mengadopsi  keadilan  restoratif sebagai  sarana  pembelaan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Walikota Batam mendukung adanya kampung keadilan resoratif yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Batam sebagai upaya memperkuat keadilan di lingkup masyarakat.
Dalam  upaya  mendukung  Keadilan  Restoratif,  Kepolisian  di  Kota  Batam  telah melibatkan diri dengan upaya khusus untuk pemulihan kerusakan akibat tindakan kejahatan, terutama  dengan  berkomunikasi  aktif  kepada  pelaku  untuk  menyadari  dampak  buruk perbuatannya.  Oleh  karena  itu,  terlepas  dari  beberapa  tantangan  yang  ada,  penggunaan keadilan  restoratif  di  Kota  Batam  masih  terus  berkembang  sebagai  pengganti  yang  dapat memperbaiki hubungan antara para pihak yang terlibat dalam kasus penganiayaan.
Penerapan  Keadilan  Restoratif  oleh  Kejaksaan  Negeri  Batam  dan  Polresta  Barelang telah  dilakukan  untuk  membantu  mencapai  Perlindungan  Hak  dan  Pemulihan  bagi  Anak Korban  kejahatan  Tindak  Pidana  Penganiayaan.  Dengan  cara  melibatkan  anak  secara langsung  untuk  memproses  penyelesaian  dengan  keadilan,  dan  membantu  Korban  dalam memulihkan  Hak  Korban.  Dalam  proses  penyelesaian,  pelaku  diminta  untuk  bertanggung jawab dengan memberikan restitusi kepada Korban, mengganti kerugian yang dialami.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  ini,  peneliti  berharap  peran  Pemerintah  Kota  Batam  lebih  tegas dalam  meningkatkan  implementasi  Keadilan  Restoratif  di  Kota  Batam,  terutama  dalam penanganan  Tindak  Pidana  Penganiayaan.  Pemerintah  Kota  Batam  dapat  memainkan  peran penting  dalam  memotivasi  dan  mendukung  lembaga  terkait,  seperti  kepolisian,  kejaksaan, dan pengadilan, untuk terlibat aktif dalam pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, penegakan  hukum  yang  lebih  dipahami  dan  berorientasi  pada  pemulihan  dapat  menjadi bagian dari sistem peradilan di Kota Batam, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

## REFERENSI
Anggelina,  D.  (2024).  Penerapan  Konsep  Keadilan  Restorative  Justice  pada  Korban  Tindak Pidana Ringan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 9191-9201.
Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative  Justice  pada  Masyarakat  Tenganan  Pegringsingan,  Karangasem,  Bali. Jurnal HAM, 12(1), 75.
Armanda,  I.  (2021).  Penerapan  Diversi  Sebagai  Langkah  Pendekatan  Keadilan  Restoratif Terhadap  Pelaku  Anak  Pada  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Diwilayah Tangerang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Dawansa,  R.,  &  Iriyanto,  E.  (2023).  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum, 39(1), 12-30.
Ernis,  Y.  (2017).  Diversi  Dan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile  Justice  System  In  Indonesia).  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,  10(2),  163- 174.
Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak  Pidana  Melalui  Keadilan  Restoratif  (Studi  Penelitian  Di  Kejaksaan  Negeri Batam). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 9249-9265.
Hutapea,  E.  K.,  Sukendro,  A.,  Alexandra,  H.  F.  S.,  &  Widodo,  P.  (2023).  Implementasi Keadilan  Restoratif  Sebagai  Upaya  Perdamaian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 316-324.
Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual  Melalui  Rehabilitasi  Pelaku  Dalam  Perspektif  Keadilan  Restoratif.  Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 155-178.
Iqbal,  I. (2018). Tindak  kejahatan Perampasan Kendaraan Sepeda motor  Dengan Kekerasan (Begal)  Yang  Dilakukan  Oleh  Remaja  di  Kota  Pekanbaru  (2015-2017)  (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Kholiq,  M.  N.,  &  Erani,  A.  N.  (2023).  Dampak  Pemberlakuan  Proses  Keadilan  Restoratif Untuk  Kasus  Penganiayaan  Terhadap  Perilaku  Sosial  Masyarakat.  Jurnal  Salam Presisi, 1(01), 71-94.
Laksana,  A.  W.  (2017).  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Jurnal Pembaharuan Hukum, 4(1), 57-64.
Muhammad  Firmansyah  Mj,  M.  F.  M.  (2020).  Implementasi  Keadilan  Restoratif  Terhadap Tindak  Pidana  Penggelapan  Tabung  Gas  3  Kilogram  (Studi  Kasus  Pada  Kejaksaan Negeri  Tanjung  Jabung  Barat)  Implementasi  Keadilan  Restoratif  Terhadap  Tindak Pidana  Penggelapan  Tabung  Gas  3  Kilogram  (Studi  Kasus  Pada  Kejaksaan  Negeri Tanjung Jabung Barat) (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
Muhammad  Revaldi  Maulana,  M.  R.  (2021).  Kajian  Kriminologis  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Korban  Meninggal  Dunia  Di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Telanaipura  (Doctoral  Dissertation,  Universitas Batanghari).
Mulyadi, M. (2008). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif.
Nia,  T.,  Haryadi,  H.,  &  Najemi,  A.  (2022).  Keadilan  Restoratif  sebagai  Alternatif Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan.  PAMPAS:  Journal  of  Criminal Law, 3(2), 223-239.
Pane, E. (2023). Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dengan  Pendekatan  Restorative  Justice.  Indonesia Berdaya, 4(4), 1419-1430.
United Nations. (2006). Handbook on restorative justice programmes. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Pasal  5  ayat  1  pada  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif.
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  pengehentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan Keadilan Restoratif.
Rado,  R.  H.,  &  Badillah,  N.  (2019).  Konsep  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu. Jurnal Restorative Justice, 3(2), 149-163.
Sartika,  D.,  Fatahllah,  F.,  &  Ibrahim,  L.  A.  (2022).  Model  Penguatan  Masyarakat  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Anak  Menggunakan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif. Jurnal Kompilasi Hukum, 7(1).
Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 184-210.
Sulistiyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Pandecta Research Law Journal, 7(2).
Suzuki,  M.,  &  Yuan,  X.  (2021).  How  does  restorative  justice  work?  A  qualitative metasynthesis. Criminal justice and behavior, 48(10), 1347-1365.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://jdih.Batam.go.id/?p=3110 diakses pada tanggal 10 Januari 2024
https://mediacenter.Batam.go.id/2023/07/31/walikota-rudi-apresiasi-capaian-kejari-Batam- penerapan-restorative-justice-terbaik-iii-nasional/ diakses  pada  tanggal  10  Januari 2024
https://www.Batamnews.co.id/berita-108138-seleb-tiktok-satria-mahatir-alias-cogil- ditangkap-di-Batam.html diakses pada tanggal 11 Januari 2024
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240105152524-12-1045744/penyebab-tiktokers- satria-mahathir-aniaya-anak-anggota-dprd-Batam diakses  pada  tanggal  11  januari 2024