## PENGANGKATAN ANAK ADOPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM & SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Nuzha Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Email : nuzha@stainmajene.ac.id

## ABSTRAK
Rumah  tangga  yang  tidak  mempunyai  anak  akan  tidak  sempurna keberadaannya.  Demi  memperoleh  anak  berbagai  cara  dilakukan  seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarga maupun dari orang lain untuk dijadikan anak kandung Pada masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui tata cara pengangkatan anak yang benar. Pengangkatan anak/adopsi akan berdampak negatif pada keturunan, warisan dan sebagainya, misalnya menghapus nasab anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, memberikan  warisan  kepada  anak  angkat  padahal  ada  ahli  waris  lain  yang berhak terhadap harta tersebut dan lain-lain yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci : Anak Adopsi, Hukum Islam, Sistem Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak untuk menyambung keturunan, mewarisi serta menjadi hiburan.  Sebuah rumah tangga yang tidak  mempunyai  anak  akan  terasa  gersang  dan  terasa  tidak  sempurna  keberadaannya, meskipun  ada  keluarga  lain  yang  ikut  serta  dalam  keluarga  tersebu.    Namun,  tidak  semua keinginan manusia dapat terwujud karena takdir Allah yang menentukan segala sesuatu.  Akad pernikahan  terjadi  sudah  berlangsung  lama  namun  buah  hati/anak  yang  diharapkan  tak kunjung  datang.    Hal  tersebut  terjadi  kemungkinan  karena  salah  satu  atau  kedua  pasangan suami istri mandul, sakit, cacat dan lain-lain.
Demi  memperoleh  anak  berbagai  cara  dilakukan  seperti  mengadopsi  /  mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarga maupun dari orang lain untuk dijadikan anak kandung yang mengambil nasab, mewarisi harta peninggalan setelah orang tua angkat meninggal dan lain-lain. 1
Namun,  pada  masyarakat  umum  khususnya  umat  Islam  masih  banyak  yang  belum mengetahui  tata  cara  pengangkatan  anak  yang  sesuai  syariat  Islam  sehingga  berdampak negatif pada keturunan, warisan dan sebagainya.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Pengangkatan Anak/Adopsi
Menurut  etimologi,  pengangkatan  anak  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  dengan adopsi,  yang  berasal  dari  Bahasa  Belanda “Adoptie” atau “Adoption” (Bahasa  Inggris). Menurut  Bahasa  Arab  disebut “Tabanni” yang  menurut  Prof.  Mahmud  Yunus  diartikan dengan mengambil anak angkat  sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai  anak”.    Pengertian  dalam  Bahasa  Belanda  menurut  kamus  hukum  berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. 2
Menurut terminologi dalam Ensiklopedia Umum dijelaskan bahwa adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan  anak  bagi  orang  tua  yang  tidak  mempunyai  anak.    Konsekuensi  dari  adopsi tersebut  yaitu  anak  yang  di adopsi  memiliki  status  sebagai  anak  kandung  yang  sah  dengan segala  hak  dan  kewajiban.    Calon  orang  tua  harus  memenuhi  syarat-syarat  untuk  dapat menjamin kesejahteraan anak sebelum melakukan adopsi. 3
Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.   Menurut Dr. J. A Nota, seorang ahli hukum Belanda adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian
1 Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Kajian Islam Aktual (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), h. 143.
2 Muderis  Zaini, Adopsi  (Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum) (Cet.  IV;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002), h. 174.
3 Muderis  Zaini, Adopsi  (Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum) (Cet.  IV;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002), h. 175.
rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum  yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya. 4
Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:
a. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak  tersebut  diperlakukan  sebagai  anak  dalam  segi  kecintaan,  pemberian  nafkah, pendidikan  dan  pelayanan  dalam  segala  kebutuhannya,  dan  tidak  dinasabkan  pada orang tua angkat.
b. Berasal  dari  kata “tabanni” (mengangkat  anak  secara  mutlak)  menurut  syariat  adat kebiasaan  yang  berlaku  pada  manusia. Tabanni ialah  memasukkan  anak  yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. 5
Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai adopsi belum ada persamaan atau kesatuan arti.  Namun, secara garis besar adposi dapat dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu:
a. Adopsi dalam arti luas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat kandung.
b. Adopsi dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain yang memiliki hubungan  terbatas  pada  hubungan  sosial  yaitu  sebagai  anak  angkat  dan  orang  tua angkat.
Sejak zaman dahulu, adopsi telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda- beda,  sejalan  dengan  sistem  hukum  dan  perasaan  hukum  yang  hidup  serta  berkembang  di dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.    Di  Indonesia,  adopsi  sudah  dilakukan  sejak  zaman dahulu. 6
Tujuan dari adopsi bermacam-macam, yaitu:
a. Tidak mempunyai keturunan.
4 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.
5 Mahmud Syaltut, Al-Fatawa (Mesir: Dar al-Syuruq, 1980), h. 359.
6 Amir  Martosedono, Tanya  Jawab  Pengangkatan  Anak  &  Masalahanya (Semarang:  Dahara  Prize, 1997), h. 14.
b. Belas  kasihan  kepada  anak  karena  orang  tua  kandung  anak  tersebut  tidak  mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
c. Belas kasihan, karena anak tersebut yatim piatu.
d. Belas kasihan karena anak tidak terurus.
e. Hanya mempunyai anak laki-laki maka mengadopsi anak perempuan atau sebaliknya.
f. Sebagai  “pancingan”  yakni  dengan  mengadopsi  anak  keluarga  tersebut  akan  dikaruniai anak kandung.
g. Menambah tenaga dalam keluarga.
h. Memberikan pendidikan yang layak bagi anak.
i. Unsur kepercayaan.
j. Menyambung  keturunan  dan  mendapatkan  generasi  bagi  yang  tidak  mempunyai  anak kandung.
k. Adanya  hubungan  keluarga.    Orang  tua  yang  tidak  mempunyai  anak  biasanya meminta anak dari keluarga yang lain supaya dijadikan anak angkat.
l. Anak angkat diharapkan dapat menolong di hari tua. Misalnya, mengangkat anak laki-laki agar dapat mengkremasi jenazah orang tua serta untuk memelihara abunya.
m. Mempererat hubungan kekeluargaan.
n. Dahulu anak sering sakit atau meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga  atau  orang  tua  lain  untuk  dijadikan  anak  angkat,  dengan  harapan  anak  yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur. 7
Ada dua macam anak angkat, yaitu:
a. Seseorang  yang  memelihara  anak  orang  lain  yang  kurang  mampu  untuk  di  didik  dan disekolahkan  pada  pendidikan  formal,  sehingga  anak  tersebut  akan  menjadi  anak  yang berpendidikan.    Anak  dan  orang  tua  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  nasab.    Namun, dapat saling wasiat mewasiatkan harta apabila salah satunya meninggal dunia.
b. Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabanni atau adopsi, yakni anak tersebut dimasukkan dalam keluarga yang  mengangkat sebagai anak  kandung, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.
7 Muderis  Zaini, Adopsi  (Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum) (Cet.  IV;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002), h. 5.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur tentang pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga BW Pasal 280-289 yang mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak yang lahir diluar perkawinan.
Lembaga pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak.  Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak yang lahir diluar  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  laki-laki  saja  yaitu,  ayah  biologis  dari  anak yang akan diakui bukan dari ibu biologis, sedangkan pada lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologis tetapi orang tua perempuan atau laki-laki lain yang sama sekali tidak  ada  hubungan  biologis  dengan  anak  itu  dapat  melakukan  permohonan  pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum. 8
Mengingat  kebutuhan  masyarakat  tentang  pengangkatan  anak  menunjukkan  angka yang meningkat, maka pemerintah kolonial Hindia Belanda pada Tahun 1917 mengeluarkan Staatsblad No. 129 Pasal 5-15 yang isinya mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).
Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  adat  kebiasaan  artinya  pengangkatan  anak dilakukan dalam satu komunitas yang masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Pengangkatan Anak/Adopsi dalam Hukum Islam
Pengangkatan  anak  telah  banyak  ditemui  di  kalangan  bangsa  Arab  bahkan  sebelum Islam datang.  Pengangkatan anak  tersebut diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status anak kandung.  Menurut sejarah, Nabi Muhammad  SAW sebelum menerima kerasulan  mempunyai  seorang  anak  angkat  bernama  Zaid  bin  Haritsah  dalam  status  budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid. 9
Pengangkatan anak dalam hukum Islam terdapat dalam QS. al-Ahzab/22: 4-5
8 Soedharyo Soimin, Hukum Orang & Keluarga (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35.
9 Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Kajian Islam Aktual (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), h. 144.
ْمُكِلَذ ْمُكَءاَنْ بَأ ْمُكَءاَيِعْدَأ َلَعَج اَمَو ْمُكِتاَهَّمُأ َّنُهْ نِم َنوُرِهاَظُت يِئَّلالا ُمُكَجاَوْزَأ َلَعَج اَمَو ِهِفْوَج  ِف ِْيَْبْلَ ق ْنِم ٍلُجَرِل ُالله َلَعَج اَم ِف ْمُكُناَوْخِإَف ْمُهَءباآ اوُمَلْعَ ت  َْل ْنِإَف ِالله َدْنِع ُطَسْقَأ َوُه ْمِهِئبا ِلِ ْمُهوُعْدٱ۰ َليِب َّسلا يِدْهَ ي َوُه َو َّقَْلْا ُلوُقَ ي ُالله َو ْمُكِهاَوْ فَِبِ ْمُكُلْوَ ق ﴾٥-٤:بازحلأا( ﴿اًمْيِحَر اًروُفَغ ُالله َناَك َو ْمُكُبْوُلُ ق ْتَدَّمَعَ ت اَم ْنِكَل َو ِهِب ُْتُ ْأَط ْخَأ اَمْيِف ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َو ْمُكْيِلاَوَم َو ِنيِ دلا
Terjemahnya:
Tidaklah Allah menjadikan pada seseorang dua hati dalam rongganya dan tidaklah isteri- isteri  kamu  yang  telah  kamu  serupakan  punggungnya  dari  kalangan  mereka  menjadi ibumu dan tidaklah Dia menjadikan anak yang kamu angkat jadi anakmu, benar-benar itu hanyalah ucapanmu dengan mulutmu. Dan Allah mengatakan yang benar dan Dia akan menunjukkan jalan.
Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah. Dan jika tidak kamu  ketahui siapa bapak-bapak mereka, maka mereka adalah saudara kamu  seagama  maula-maula  kamu.  Tetapi  tidaklah  kamu  berdosa  jika  kamu  salah dengan dia, melainkan jika disengaja oleh hati kamu dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 10
As-Suyuti meriwayatkan dari Mujahid r.a. bahwa Nabi SAW memerdekakan Zaid bin Haritsah  dan  mengangkatnya  sebagai  anak.    Peristiwa  tersebut  terjadi  sebelum  kerasulan beliau.  Ketika Nabi mengawini Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid, orang-orang Yahudi berkata: “Muhammad kawin dengan istri anaknya, padahal melarang manusia berbuat yang demikian itu.”  Maka turunlah ayat tersebut.
Ahli Tafsir sepakat bahwa ayat tersebut juga turun berkaitan dengan Zaid bin Haritsah. Para Imam sepakat dari riwayat bahwa Ibnu Umar: “Kami dulu tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi memanggil Zaid bin Muhammad.  Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Zaid adalah tawanan dari Syam yang diseret para penunggang kuda dari  Tihamah  dan  dibeli  oleh  hakim  bin  Hizam  bin  Khuwailid  untuk  dihadiahkan  kepada
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 419.
bibinya  yaitu  Khadijah  binti  Khuwailid  dan  dihadiahkan  kepada  Nabi  SAW.    Kemudian, beliau memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak.   Zaid tinggal bersama Nabi dalam beberapa waktu sampai bapak dan pamannya datang untuk menebusnya.  Pada saat bapak dan pamannya datang, Nabi berkata kepada keduanya: “Silahkan berikan pilihan kepada Zaid jika dia memilih kalian maka ia menjadi milik kalian tanpa tebusan.”  Zaid lebih memilih bersama Nabi dari pada kemerdekaan.  Nabi bersabda: “Wahai segenap orang Quraisy, “Saksikanlah ini anakku yang aku mewarisinya dan dia mewarisiku.” Lalu, Zaid berkeliling di sekitar orang Quraisy  dan  menyaksikan  kejadian  tersebut.    Bapak  dan  pamannya  juga  menerima  dan kembali ke kampung halaman mereka.
Ayat  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  Ibnu  Umar  tidak  pernah  memanggil  Zaid  bin Haritsah tetapi Zaid bin Muhammad.  Hal tersebut membuktikan bahwa perilaku mengangkat anak sudah berlangsung sejak zaman Jahiliyah sampai pada masa perkembangan awal Islam. Hubungan tersebut terdapat hak waris antar orang tua angkat dan anak angkat.  Kemudian, Allah menghapus hukum mengangkat anak dan melarang secara mutlak dengan memberikan petunjuk bahwa yang terbaik dan adil adalah menasabkan seorang anak kepada ayah kandung bukan kepada ayah angkat. 11
Kedua ayat tersebut menerangkan bahwa:
1. Pengangkatan anak dalam tradisi zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam.
2. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat dan keluarga anak yang  diangkat  tetap  seperti  sebelum  pengangkatan  yaitu,  tidak  mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik dari kerabat maupun diluar lingkungan kerabat.
Maka  dapat  dipahami  bahwa  pengangkatan  anak/adopsi  yang  dilarang,  yaitu pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.   Hal tersebut banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung yang dapat merubah ketentuan mengenai waris.
Berdasarkan  kedua  ayat  tersebut  sangat  jelas  bahwa  agama  Islam  melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal.  Setelah terjadi peristiwa
11 Mohammad Fuad Fachrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 8.
Rasulullah  mengangkat  Zaid  bin  Haristah  menjadi anak,  maka  tidak  ada  lagi  tempat  untuk mengangkat anak sebagai anak kandung di dalam syariat Islam. 12
Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan tersebut karena:
1. Mengangkat anak adalah suatu kebohongan  di hadapan Allah dan masyarakat  yang hanya  merupakan  kata-kata  yang  diucapkan  berulang  kali  tetapi  tidak  akan menimbulkan kasih sayang yang sebenarnya, seperti yang timbul di kalangan ayah, ibu dan  keluarga  sebenarnya  dan  hanya  mencampur-adukkan  keturunan  yang  kelak menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang sebenarnya.
2. Mengangkat anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga.  Misalnya, seorang mengangkat anak yang akan menjadi pewaris dari harta  kekayaannya  sehingga  tidak  memberikan  warisan  kepada  ahli  waris  lain  yang mempunyai hak dalam harta tersebut sesuai ketentuan Allah.
3. Mengangkat  anak  dan  menetapkan  status  sama  dengan  anak  kandung,  terkadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkat.  Apabila ayah angkat meninggal  dunia  maka  keluarganya  bertugas  untuk  memberi  nafkah.    Hal  tersebut menyebabkan  pelimpahan  tugas-tugas  kepada  keluarga  yang  sama  sekali  tidak  ada hubungan darah dengan anak angkat.
4. Mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram  karena  anak  tersebut menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang bukan muhrimnya, sehingga boleh melihat  aurat yang asalnya tidak boleh dilihat atau  menyebabkan tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dinikahi.
5. Masalah  perwalian,  dalam  pernikahan  jika  anak  angkat  tersebut  perempuan,  maka yang  menjadi  wali adalah  ayah  angkat  padahal  yang  wajib  menjadi  wali  yaitu  ayah kandung  dan  menurut  urutan  nasab.    Apabila  semua  wali  tidak  ada  atau  terjadi perselisihan antara wali maka perwalian diserahkan kepada wali hakim.
Syariat  Islam  yang  ditegakkan  diatas  kebenaran  dan  kejujuran  untuk  membina masyarakat  dengan  landasan  hubungan  yang  murni  dan  wajar  dalam  mengatur  susunan keluarga melarang pengangkatan anak yang diperlakukan seperti anak kandung.
12 Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Kajian Islam Aktual (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), h. 149.
Agama  Islam  membatalkan  dan  tidak  mengakui  adat-istiadat  dalam  pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandung karena akan berdampak negatif.
Hadis yang berhubungan dengan anak angkat, yaitu:
ىع دا لجر نم سيل :لوقي ملس و هيلع الله ىلس الله ولسر عسم هنأ هنع الله ضر ر ذ بى أ نع ا هملعي وهو ,هيبأ يرغل

## )ملسم هاور( رانلا نم هدعقم أ وبتيل و ,انم هل سيل ام ىع دا نم و رفك لا
Artinya:
Dari Abu Dzar ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengikuti (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.  Dan barang siapa yang  mengakui  sesuatu  yang  tidak  ada  padanya,  maka  ia  bukan  dari  kalangan  kami (kalangan kaum muslim) dan hendaklah dia menyiapkan diri sendiri tempatnya dalam api neraka”. (HR. Muslim)
Kesimpulan hadits tersebut bahwa haram hukumnya membanggakan diri kepada orang lain  yang  bukan  ayah  kandung  maka  haram  mengangkat  anak  orang  lain  dan membangsakannya/menyandarkan nasabnya kepada orang yang mengangkatnya sebagai anak kandung, tetapi boleh mengangkatnya sebagai anak asuh karena tidak menyandarkan nasab anak asuh tersebut kepada nasab orang tua angkat.  Hal tersebut justru dianjurkan oleh agama agar anak orang miskin tersebut tidak terlantar.
Inti  dari  pengangkatan  anak  menurut  hukum  Islam  adalah  mubah.  Hukumnya  bisa berubah menjadi sunnah atau haram sesuai dengan situasi dan kondisi. 13
Seiring  perkembangan zaman maka  hukum  Islam  pun  selalu  berkembang,  termasuk dalam  hal  pengangkatan  anak  di  Indonesia.    Hal  tersebut  terlihat  dari  hasil  rumusan  Tim Pengkajian  Bidang  Hukum  Islam  pada  Pembinaan  Hukum  Nasional  dalam  Seminar Pengkajian  Hukum  1980/1981  di  Jakarta  yang  pernah  mengusulkan  pokok-pokok  pikiran
13 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 132.
sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam.  Pokok-pokok pikiran tersebut adalah:
1. Hukum  Islam  tidak  melarang  adanya  lembaga  adopsi  bahkan  membenarkan  dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Perlu  diadakan  peraturan  perundang-perundangan  tentang  pengangkatan  anak  yang memadai.
3. Diusahakan ada penyatuan istilah pengangkatan anak dan meniadakan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.
5. Hubungan harta kekayaan/kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat
6. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
8. Tidak dibenarkan pengangkatan anak oleh orang tua yang berlainan agama. 14
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai :
1. Islam  mengakui  keturunan  (nasab)  yang sah,  ialah anak  yang lahir  dari  perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat  (adopsi)  dengan  pengertian  anak  tersebut  putus  hubungan  keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandung bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agama dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik dengan penuh  kasih  sayang,  seperti  anak  sendiri  merupakan  perbuatan  yang  terpuji  dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
14 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 199.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 juga merendahkan martabat bangsa. 15
Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 39 ayat 2  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menegaskan bahwa "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya".

## 3. Pengangkatan Anak/Adopsi dalam Sistem Hukum di Indonesia
Pada Tanggal 7 April 1979, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  No.  2  Tahun  1979  mengenai  Pengangkatan  Anak  yang  disempurnakan  oleh  Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 yang menjadi dasar hukum internal bagi para hakim  dalam  memutuskan  segala  bentuk pengajuan  permohonan  adopsi  atau  pengangkatan anak di Indonesia.  Menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun  1979  mengenai  Tata  cara  Pengangkatan  Anak  ditegaskan  bahwa  penetapan  dan keputusan pengadilan merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak.  Menurut SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang berisi peringatan Mahkamah Agung kepada para  hakim  yang  memutuskan  permohonan  adopsi  terutama intercountry  adoption (adopsi antar negara) untuk selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 untuk melindungi hak anak Indonesia yang akan diadopsi dan berkaitan dengan lembaga adopsi atau pengangkatan anak terhadap korban bencana alam gempa bumi dan  tsunami  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  SEMA  No.  2  Tahun  2009  tentang  kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran.
Selain  beberapa  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sebagaimana dijelaskan  sebelumnya  yang  digunakan  dalam  internal  pengadilan  bagi  para  hakim  dalam memutuskan  sebuah  permohonan  adopsi  terdapat  juga  berbagai  peraturan  perundang- undangan dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan mengenai lembaga adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia diantaranya :
1. Undang-undang  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  12  bahwa  pengangkatan  anak  dilaksanakan  dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan berdasarkan adat dan
15 Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Kajian Islam Aktual (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), h. 152- 153.
kebiasaan  dan  diluar  adat  dan  kebiasaan  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terdapat dalam  Bab  VIII  Bagian  Kedua  Pasal  39-41  mengenai  pengangkatan  anak  yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana juga dijelaskan dalam UU Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, mengenai  agama  dari  anak  yang  akan  diangkat,  mengenai  pengangkatan  anak  oleh WNA haruslah merupakan suatu upaya terakhir, mengenai kewajiban pemberitahuan asal usul anak angkat oleh orang tua angkat dan mengenai hal-hal lain yang kemudian akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.
3. Undang-undang  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 6 UU ini mengenai kewarganegaraan dari anak WNI yang diadopsi oleh WNA.
4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 16
Pasal  12  PP  No.  54  Tahun  2007,  syarat-syarat  pengangkatan  anak  di  Indonesia, meliputi:
1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama
b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak
16 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 201.
c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
a. Sehat jasmani dan rohani
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
f. Bukan merupakan pasangan sejenis
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
h. Mampu ekonomi dan sosial
i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan
m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Pengangkatan  Anak  tidak menentukan  norma  hukum  tentang  pengadilan  mana  yang  berwenang  untuk  menerima (mengadili) perkara permohonan pengangkatan anak.
Menurut Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  mengakibatkan  Pengadilan  Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
Apabila  pihak  pemohon  dan  anak  beragama  Islam  maka  Permohonan  tersebut disebutkan dengan berbagai macam isi petitum, yaitu:
1. Apabila  pengangkatan  anak  dilakukan  antara  Warga  Negara  Indonesia  maka  isi petitum/permintaan permohonan yang pokoknya cukup dengan “Agar si anak dari A ditetapkan  sebagai  anak  angkat  dari  B”,  atau  “Agar  penangkatan  anak  yang  telah
dilakukan oleh Pemohon A terhadap anak B yang bernama C dinyatakan sah.” Tanpa ditambahkan  tuntutan  lainnya,  seperti  “Agar  ditetapkan  anak  bernama  A  tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari B.”
2. Apabila pengangkatan anak dilakukan antara anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat  Warga  Negara  Indonesia,  maka  isi  petitum/permintaan  permohonan  yang pokoknya adalah cukup dengan “Agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C,” atau “Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah,” tanpa ditambah tuntutan lain seperti, “Agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C,” atau agar anak  bernama  A  tersebut  ditetapkan  berwarganegaraan  RI  mengikuti  status kewarganegaraan ayah angkatnya yang bernama C tersebut.”
3. Apabila  permohonan/pengangkatan  anak  Warga  Negara  Indonesia  oleh  orang  tua angkat Warga Negara Asing, maka petitum/permohonan yang pokok adalah “Agar si anak dari B ditetapkan  sebagai anak angkat dari C,” atau  “Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah,” tanpa ditambah tuntutan lain seperti: “Agar ditetapkan anak bernama S tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C,” atau “Agar anak bernama A tersebut ditetapkan berkewarganegaraan RI mengikuti status kewarganegaraan anak angkat yang bernama C tersebut.”
Setelah  memenuhi  seluruh  syarat-syarat  seperti  yang  telah  disebutkan  maka  untuk pengesahan (legalisasi) adopsi selanjutnya perlu ditempuh dua prosedur sebagai berikut:
4. Prosedur  Awal
a. Pemohon  mengunjungi  Dinas  Sosial  setempat  dan  menjelaskan  keinginan  untuk melakukan  adopsi  dan  pihak  Dinas  Sosial  tersebut  akan  memberitahu  syarat-syarat administratif  yang  harus  dipenuhi  disertai  juga  contoh  surat-suratnya  termasuk  Surat Permohonan Izin Adopsi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial setempat dan lainnya seperti: Foto  copy KTP  dari  orang  tua  kandung/wali  yang  sah/kerabat  calon  anak angkat, foto copy KTP calon orang tua angkat, akta kelahiran calon anak angkat.
b. Apabila  berkas telah  dilengkapi  maka  diserahkan  ke  Dinas  sosial.  Kemudian,  pemohon diminta  menunggu  adanya  Tim  dari  Dinas  Sosial  yang  disebut  dengan  Tim  PIPA
(Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)  yang akan melakukan peninjauan langsung terhadap kehidupan calon orang tua angkat dan anak dengan melakukan home visit.
c. alon orang tua angkat (pemohon) secara langsung (tidak bisa diwakili) diminta hadir ke kantor  Dinas  Sosial  untuk  mengikuti  interview  langsung  dengan  Tim  PIPA  untuk menegaskan  kembali  komitmen  calon  orang  tua  angkat  untuk  adopsi  anak  setelah dilakukan home visit oleh Dinas Sosial.
d. calon orang tua (pemohon) harus menunggu Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Sosial setempat.
2. Prosedur lanjutan :
a. Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri (khusus di Aceh bagi yang beragama Islam diajukan ke Mahkamah Syar’iyah) dengan melampirkan Surat  Rekomendasi  tersebut  disertai  pembayaran  biaya  perkara  setelah  mendapat  Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial
b. Pemohon akan dipanggil untuk mengikuti sidang pemeriksaan oleh hakim yang ditunjuk Ketua  Pengadilan  untuk  menangani  perkara   permohonan.  Pada  proses  pemeriksaan tersebut,  pemohon  diminta  untuk  menghadirkan  2  orang  saksi  yang  akan  menegaskan kapabilitas (kemampuan) calon orang tua angkat untuk mengadopsi anak.
c. Diperkirakan akan ada beberapa kali sidang. Apabila pada sidang pertama ada beberapa prosedur  administrasi  atau  kehadiran  saksi  belum  dipenuhi  maka  dipenuhi  pada  siding berikutnya
d. Sidang  terakhir  yaitu  putusan  berupa  penetapan  atas  permohonan  adopsi  sahabat  yang akan dibacakan oleh hakim dalam siding.
e. Apabila  permohonan  disetujui  maka  pemohon  harus  mengambil  salinan  putusan penetapan pada pengadilan yang bersangkutan setelah sidang selesai pada petugas yang bersangkutan  (tidak  diberikan  dalam  proses  sidang),  putusan  tersebut  merupakan  bukti tertulis sahnya adopsi yang pemohon lakukan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia telah menjamin pemberian hak anak adopsi untuk mengetahui asal- usulnya sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:
1. Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  110  Tahun  2009  tentang  Persyaratan Pengangkatan Anak yang berbunyi sebagai berikut:
(2)  Selain  prinsip  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  orang  tua  angkat  wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang  tua kandung dengan memperhatikan kesiapan mental anak.
2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi sebagai berikut:
a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal- usulnya dan orang tua kandungnya.
b. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. 17
Anak angkat berhak untuk mengetahui asal-usulnya dan dijamin dalam hukum yang berlaku di Indonesia.  Apakah orang tua angkat memberitahukan asal-usul anak yang mereka adopsi  sesuai  dengan  kewajiban  yang  mereka  miliki  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah karena hal ini sudah masuk dalam ranah pribadi  yang  bersifat  sangat  personal.  Namun,  untuk  mengetahui  mengenai  penerapan  dan aplikasi  dari  hak  tersebut  dapat  dilihat  dari  adopsi  yang  dilakukan  oleh public  figure di Indonesia, salah satunya adalah artis Yuni Shara. Yuni Shara dan mantan suaminya sebelum memiliki  anak  kandung  dari  perkawinan mereka  telah  mengadopsi  seorang  bayi laki  – laki yang  mereka  beri  nama  Cavin Obrient Salomon  yang  telah  berusia  3  tahun  ketika  Yuni melahirkan anak kandungnya. Meskipun pada akhirnya Yuni Shara dan suaminya memiliki anak  kandung  mereka  sendiri,  namun  mereka  sepakat  bahwa  bayi  yang  baru  lahir  itu merupakan anak keduanya. "Bagaimanapun ini adalah anak kedua saya. Anak pertama ya tetap Calvin.  Kami tidak akan membeda-bedakan perlakuan dan kasih sayang pada Cavin dan anak kandung kami sendiri nanti.  Status Cavin pun tidak akan kami tutup-tutupi.  Cavin pun tahu siapa orang ctua yang sebenarnya," terang Yuni dan suaminya
17 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 210.

## C. PENUTUP
Mengenai pengangkatan anak/adopsi belum ada persamaan atau kesatuan arti.  Namun, secara garis besar adposi dapat dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu:
1. Adopsi dalam arti luas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat kandung.
2. Adopsi dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain yang memiliki hubungan  terbatas  pada  hubungan  sosial  yaitu  sebagai  anak  angkat  dan  orang  tua angkat.
Sejak  zaman  dahulu,  pengangkatan  anak  telah  dilakukan  dengan  cara  dan  motivasi yang  berbeda-beda  sejalan  dengan  sistem  hukum  dan  perasaan  hukum  yang  hidup  serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.  Tujuan dan pelaksanaan dari adopsi bermacam-macam,  ditinjau  dari  hukum  Islam  serta  penerapannya  pada  sistem  hukum  di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
Fachrudin,  Mohammad  Fuad. Masalah  Anak  Dalam  Hukum  Islam .  Jakarta:  CV.  Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
Muhaimin, Abdul Wahab Abd. Kajian Islam Aktual. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press. Zaini,  Muderi, Adopsi  (Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum). Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.
Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung: Tarsito, 1982. Soeroso, R. Perbandingan Hukum Perdata. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Al-Barry, Zakaria Ahmad. Ahkamu al-Audud fi al-Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1977. Soimin, Soedharyo. Hukum Orang & Keluarga. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Martosedono, Amir. Tanya Jawab Pengangkatan Anak & Masalahanya . Semarang: Dahara Prize, 1997.
Satrio, J. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang., Bandung: PT. Citra Bakti, 2000.
Yanggo, Chuzaimah T. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 132.
Syaltut, Mahmud. Al-Fatawa. Mesir: Dar al-Syuruq, 1980.