## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIEN DA- LAM PEMBERIAN JASA DI KOTA MATARAM

## LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN NOTARIES AND CLIENTS IN PROVIDING SERVICES IN MATARAM CITY

## Ni Komang Astrid Sukma Pitaloka Wijaya
Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email: ni.komang.astrid@gmail.com

## Kurniawan
Universitas Mataram Email: kurniawan@unram.ac.id

## Lalu Wira Pria  Suhartana
Universitas Mataram Email: wpsuhartana@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram dan dasar pertimbangan Notaris dalam menerima dan menolak klien. Jenis penelitian yang digunakan yaitu peneli- tian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dasar hukum hubungan Notaris dan klien dalam pemeberian jasa di Kota Mataram yaitu adanya hak dan kewajiban Notaris serta klien dalam pembuatan akta autentik dan syarat- syarat dalam pemberian jasa oleh Notaris di Kota Mataram adalah dengan adanya bukti for- mal yang dilampirkan klien. Pertimbangan Notaris dalam menerima atau menolak klien di Kota Mataram adalah tidak terpenuhinya syarat formal dalam pembuatan akta, batas waktudalam pembuatan akta tidak sesuai, ketidaksesuaian nominal honorarium, penyalah- gunaan wewenang, adanya klien yang tidak beritikad baik, dan adanya indikasi dugaan pelanggaran Undang-Undang.
Kata kunci : Notaris, Klien, Hubungan Hukum, Pertimbangan Notaris

## Abstract
This research aims to understand and analyze the legal relationship between notaries and cli- ents in providing services in Mataram City and the legal considerations of notaries in accepting or rejecting clients. The research employed an empirical legal research approach, incorporating legal, conceptual, and sociological approaches. Data was collected through observation, inter- views, and documentation and analyzed using a descriptive analysis method. The legal basis for the relationship between notaries and clients in providing services in Mataram City lies in the rights and obligations of notaries and clients in creating authentic deeds, and the conditions for providing services by notaries in Mataram City include the submission of formal evidence by the client. Notary considerations in accepting or rejecting clients in Mataram City include the fail- ure to meet the formal requirements for deed creation, time limits not being met, discrepancies in honorarium amounts, abuse of authority, clients acting in bad faith, and indications of possible violations of the law.

## Keywords: Notaries, Clients, Legal Relationships, Notary Considerations

## A. PENDAHULUAN
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un- dang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris adalah profesi  untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu khususnya dalam pembuatan akta autentik.
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu mas- yarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan Notaris ada- lah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. 1
Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium) . Disebut sebagai nobile officium dikare- nakan profesi notaris sangat erat hubunganya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hal dan kewajiban ses- eorang.
Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang tel- ah disepakatinya.
Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pe- rubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris men- yatakan dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Bahkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu apabila melanggar akan dikenai sanksi tertentu. Namun dalam praktiknya Notaris juga mempunyai alasan dalam menolak klien, namun harus sesuai dengan Kode etik Notaris dan Undang- Undang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris be- lum jelas alasan- alasan Notaris dalam menolak klien dan bagaimana praktik Notaris dalam menolak kliennya.
Pada Pasal 3 Ayat 6 Kode Etik Notaris Tahun 2015 bahwa Notaris berkewajiban mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Dalam Pasal 3 Ayat 7 Kode Etik Notaris Tahun 2015 bahwa Notaris juga berkewajiban memberikan jasa. Pembuatan akta dan jasa Kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mam- pu untuk memungut honorarium. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk membuat akta kepada masyarakat tidak mampu dengan tidak memungut honorarium dan tidak ada alasan Notaris dalam menolaknya.
Permasalahan ini juga berkaitan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang No- mor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ten- tang Jabatan Notaris . Dalam pasal tersebut berisi tentang bahwa Notaris harus mem- berikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan  untuk menolaknya.
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.a

## 660~674

## B. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Pe- nelitian hukum empiris yang disebut juga penelitian yuridis empiris berarti penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan den- gan data primer sebagai titik tolak, dan sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. 2 Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach) Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedag ditangani. 3 Dalam hal ini peraturan yang menjadi landasan pendekatannya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Un- dang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris LN No.3 Tahun 2014 dan TLN No. 5491 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.  Pendekatan konseptual. Pendekatan ini bertajuk dari pandangan-pandangan dan dok- trin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- pandangan dan dokrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. 4 Pendekatan konseptual  ini  digunakan untuk  mengetahui  dan  memahami  Hubungan  Hukum Antara Notaris dengan Klien dalam Pemberian Jasa di Kota Mataram dan Penolakan Klien oleh Notaris di Kota Mataram.
3.  Pendekatan sosiologis atau pendekatan sosial mengkaji mengenai permasalahan- per- masalahan hukum dilapangan seperti efektivitas aturan hukum, kepatutan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, im- plementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. 5

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Antara Notaris dan Klien dalam Pemberian Jasa di Kota Mataram

## a. Dasar hubungan hukum antara Notaris dan klien di Kota Mataram
Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut di atas, dalam  Staatsblad tahun 1860 No- mor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik men- genai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam UUJN  Pasal  1  angka  (1)  ditegaskan  bahwa  Notaris  adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenan- gan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang
2 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm. 9.
3 M Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum , Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 96
4 M Syamsudin , Op. Cit , hlm. 60.
5 Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.88
lainnya. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan  bahwa  Notaris  diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotari- atan (Pasal 1 angka 14) Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti  Notaris  menja- di subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.
Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 15 ayat Un- dang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni Notaris berwenang 3 membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan un- tuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, meny- impan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pemmbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang.
Hal tersebut ditegaskan oleh Salim HS, yang menyatakan landasan filosofis diberinya kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subyek hukum. 6
Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Is- mail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: pertama, mempunyai intergritas mor- al yang mantap; kedua, jujur terhadap klien maupun diri sendiri; ketiga, sadar akan ba- tas-batas kewenangannya; dan keempat, tidak semata- mata bekerja melayani berdasar- kan uang. 7 Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengaturan terkait dengan kewajiban Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
1.  bertindak  amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak  berpihak, dan  menjaga kepent- ingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3.  melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4.  mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
5.  memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6.  merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7.  menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidakdapat dimuat dalam satu buku akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8.  membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau diterimanyasurat ber- harga;
9. membuat  daftar akta yang bekenaan dengan wasiat menurut urutanwaktu pem- buatan akta setiap bulan;
6 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 27
7 Nomensen Sinamo, Filsafat Hukum , Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 126.

## 662~674
10. mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiatke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara RepublikIndonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
14. menerima magang calon notaris.
Selanjutnya dalam anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia, Bab-IV tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik Notaris, Pasal 13 mengatur: pertama, untuk men- jaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan; kedua, Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut; ketiga, Pengurus  Perkumpulan  dan/ atau  Dewan  Kehormatan,  bekerja-sama  dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik. Kode Etik juga memberikan kaidah men- genai hubungan antara Notaris dan klien yang tertuang secara tertulis, yaitu:
1.  Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
2. Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasa pembuatanakta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
3. Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
4.  Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang untuk menandatanganiakta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
5. Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
6. Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang melakukan pemaksaankepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telahdiserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
7. Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
8. Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh DewanKehormatan.
b.  Syarat-syarat Pemberian Jasa oleh Notaris di Kota Mataram
Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) yang disusun pada aman-
demen yang ketiga pada 10 November 2001. Negara yang berpaham hukum memiliki konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat,  berbangsa,  serta bernegara  wajib  berlandaskan  kepada hukum yang berjalan di Indonesia, berarti bah- wa hukum wajib dibuat pijakan dalam semua pemecahan persoalan yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan negara.
Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak di dalam men- jalankan jabatannya. Selain hal tersebut, Notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib diangkat sumpah untuk berperilaku jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan jabatan Notaris yang sedang dan akan berlaku dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta yang dibuatnya selaras dengan ketentuan peraturan itu. Notaris menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang akan dibuat,dibacakan, dan ditandatanganinya perjanjian dan seyogyanya perjanjian tersebut tidak mengandung hal yang dilarang oleh Undang Undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. 8
Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna terkuat dan terpenuh, dalam artian jika tidak dapat dibuktikan dengan sebaliknya, dan sangat mempunyai peranan penting dalam hidup bermasyarakat, dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, sangat menentukan hak dan kewajiban para kliean dalam membuat akta atau suatu perjanjian, akta tersebut menjamin kepastian hukum, Adanya akta autentik yang dibuat notaris memberikan manfaat kepada masyarakat untuk ter- hindar dari suatu sangketa dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.
Pada Prinsipnya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan da- lam Undang Undang Jabatan Notaris. Namun disisi lain Notarisjuga berhak untuk me- nolak klien sepanjang ada alasan tertentu sebagaimanaditegaskan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yakni Notaris dapat menolak klien sepanjang ada alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lainyang tidak dibolehkan oleh Undang Undang.
Menurut Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn.,Notaris yang berkedudukan di Kota Mataram, proses pembuatan akta biasanya melalui prosedur: 9
1.  Para Pihak datang menghadap ke Notaris untuk mengutarakan maksud dan tujuan;
2.  Notaris mengkonstruksikan maksud dan tujuan para pihak dengan mengidentifikasi perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak, seperti perjanjian hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya;
3.  Para Pihak memenuhi persyaratan formal dalam pembuatan akta, adapun persyaratan formal tersebut seperti:
a.  Para Pihak menunjukkan KTP sebagai bukti identitas;
b.  Notaris memeriksa KTP asli (bukan fotocopyan) dan bukti-bukti pendukung untuk menghindari adanya pemalsuan identitas;
c.  Dalam hal kewenangan bertindak, para pihak bertindak untukperorangan (KTP untuk yang belum menikah, Kartu keluarga untuk yang sudah menikah, surat persetujuan istri ketika akta tersebut berkaitan dengan harta bersama);
8 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku  Kesatu, Ce- takan Keempat, Citra Aditya Bakti, 2016, hlm 147.
9 Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn, hari Sabtu tanggal 9 Septem- ber  2023, Pukul  11.00  WITA

## 664~674
d.  Para pihak bertindak untuk kuasa, maka dimintakan surat kuasa yang bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam minuta akta;
e.  Para pihak sebagai ahli waris, maka membawa surat keterangan waris yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan atau surat keterangan waris yang dibuat dihadapan Notaris/Notariil (untuk golongan tionghoa);
f.  Dalam hal penghadap bertindak untuk mewakili badan usaha, maka membawa bukti pendukung seperti anggaran dasar perusahaan, hasil RUPS ataupun bukti pendukung lainnya, misalnya surat kuasa direksi.
4. Setelah pemeriksaan persyaratan formal terpenuhi maka para pihak membuat kese- pakatan yang dituangkan dalam akta yang dikonstruksikan oleh Notaris;
5.  Setelah semua persyaratan  terpenuhi dan  aktanya selesai,
Notaris membacakan aktanya dihadapan para pihak dan saksi-saksi;
6. Setelah pembacaan akta, langsung dilakukan penandatanganan minuta akta oleh para pihak, para saksi, dan Notaris;
7.  Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
8. Apabila para pihak memerlukan, dikeluarkan salinannya. Dalam prosedur pembua- tan akta tersebut, apabila ada persyaratan formal yang tidak dapat terpenuhi, maka Notaris berhak untuk menolak klien.
Sedangkan menurut Notaris Lawfian Alexsw Ariwijaya, SH., M.Kn. 10 hal yang seru- pa yang masih sering menjadi alasan untuk menolak klien adalah terkait dengan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, terutama dalam hal berkas atau dokumen yang tidak lengkap, penghadap yang tidak dapat menunjukkan identitas aslinya dan keinginan klien dalam hal untuk meminta dengan segera dan cepat proses pembuatan akta yang tidak dapat dipenuhi, mengingat kesibukan dan kepadatan tugas lainnya.
Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn. juga menambahkan sebagai seorang notar- is harus mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemam- puannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris ditun- tut kehati-hatianya dalam praktek.
Notaris dalam membuat akta perjanjian notarial harus jujur, cermat, teliti, tidak memihak salah satu pihak dan memahami semua peraturan yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Adapun larangan-larangan dalam membuat perjanjian bagi Notaris. Larangan bagi Notaris dalam membuat perjanjian: 11
a.  Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak.
b. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
Notaris harus paham betul, bahwa tidak semua klien yang datang ke kantornya datang dengan dasar itikad baik. Jangan sampai karena kekurang hati-hatiannya, No- taris dengan mudah begitu saja menerima siapa saja klien yang ingin membuat akta tanpa mengetahui lebih jauh maksud dan tujuannya, sehingga pada akhirnya Notaris justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena dari klien yang tidak beritikad baik terse- but, timbul permasalahan hukum dikemudian hari yang justru menjerumuskan dan mel- ibatkan Notaris kedalamnya.
10 Hasil wawacara dengan Notaris Lawfian Alexs Ariwijaya, SH., M.Kn., Hari Kamis tanggal 7 September 2023, Pukul 11.00 WITA . 11 Mulyoto, Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai , Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 17

## 2. Pertimbangan Notaris dalam Menerima atau Menolak Klien di Kota Mataram a.  Pertimbangan Notaris Dalam Menerima atau Menolak Klien di Kota Mataram
Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan men- dasari perbuatan luhur. Setiapprofesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. 12
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus tunduk dan taat pada UUJN, UUJNP serta Kode Etik, dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan Notaris dalam menolak klien. Pasal 16 UUJNP ayat (1)  huruf e mengatur bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mem- berikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.
Penolakan membuat akta otentik oleh Notaris, selain terkait dengan larangan dalam UUJN, juga terkait dengan etika profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 18 UUJN, Notar - is memiliki tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dan memiliki wilayah jabatan mencakup seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Jadi Notaris yang melakukan pembuatan akta di luar daerah jabatannya ialah tidak sah. Artinya jika Notaris diminta untuk melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya maka wajib untuk menolaknya.
Sesuai dengan paparan tersebut, meski Notaris memiliki kewajiban untuk member- ikan pelayanan dalam pembuatan akta, Notaris dapat menolak membuat akta otentik apabila menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, bahkan wa- jib untuk menolak calon klien yang akan  melakukan pembuatan akta otentik yang ber- tentangan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dikenai sanksi jika tidak me- nolaknya. Jadi Notaris wajib memberikan pelayanan kepada klien dengan membuatkan akta otentik sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika profesi Notaris.
Alasan melakukan penolakan klien yang membuat Notaris tidak melakukan pemi- hakan berarti bahwa tidak membela atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan senantiasa berbuat dalam menjaga kebenaran dan keadilan. Dalam hal mem- buat akta untuk keluarga Notaris sendiri, baik sebab hubungan darah atau perkaw- inan, hal tersebut telah ditentukan oleh Pasal 52 ayat (1) UUJN yang menerangkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, suaminya atau istrinya, atau orang lain yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping hingga derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk dirinya sendiri, dan juga dalam suatu kedudu- kan atau juga dengan perantaraan kuasa”.
Namun ketentuan Pasal 52 ayat (1) tidak berlaku jika orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualandi muka umum, selama penjualan itu bisa dilaksankan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemboron- gan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. Apabila ketentuan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 52 ayat (1) dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang
12 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 62.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 666~674
membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangku- tan.
Penolakan pemberian layanan jasa Notaris kepada klien yang tertera secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN masih belum spesifik, karena di lapangan atau dalam praktik Notaris, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih banyak Notaris yang menolak memberikan jasa hukumnya dalam hal membuat akta autentik, yang penolakan tersebut belum diatur secara spesifik dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tersebut.
Penolakan pemberian layanan jasa Notaris kepada klien disebabkan karena terdapat alasan yang kuat guna menolaknya, alasan kuat tersebut misalnya orang atau para pihak datang ke Notaris hendak  melakukan pembuatan perikatan jual beli namun para pihak tersebut tidak sanggup memperlihatkan  sertifikatnya maka wajib ditolak atau para pi- hak membawa sertifikat akan tetapi dalam bentuk fotokopi dan tidak mampu memper- lihatkan yang asli maka wajib dilakukan penolakan layanan jasa pembuatan akta oleh Notaris. Dalam menjalankan jabatannya ketika ada para pihak yang datang ke Notaris untuk membuat akta Notaris tersebut harus teliti  memperhatikan  substansi  dari  akta yang  akan  dibuat yakni  Notaris  harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian yai- tu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Profesi Notaris adalah profesi yang semi pub- lik, jabatan Notaris adalah jabatan publik, namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksihukum privat. Sama seperti  advokat, Notaris adalah  penyedia jasa  hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif itu tidaksampai menjangkau pada teknis pekerjaan mereka. Profesi Notaris merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat. Profesi Notaris  sema- kin penting, hal ini nampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-un- dangan yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran mereka tidak sekedar pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktik. 13
Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi ba- gian dari suatu tatanan etis. 14 Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Asas- asas tersebut adalah:
1.  Asas Kepastian Hukum
Menurut Abdullah Choliq, Implementasi asas kepastian hukum inimenuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:
a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
b.  Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemer- intah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
c.  Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non retroaktif).
d.  Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas, adil dan manusiawi
13 Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 127.
14 Putri Ayub Rukiah , Perlindungan Hukum Terhadap Notaris , Penerbit Sofmedia, Medan, 2011,hlm.
2.  Asas Persamaan
Persamaan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubun- gan yang sangat erat, begitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius. Sehubungan dengan hal tersebut, H.L.A. Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama. 15
3.  Asas Kepercayaan
Jabatan Notaris merupakan jabatan kerpecayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkannya untuk membuka rahasia danmem- berikan keterangannya/ pernyataan tersebut kepada pihak yangmemintanya.
Hal tersebut diatas merupakan hak ingkar Notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP. Pasal 4 ayat (2)UUJN menga- tur mengenai sumpah Notaris menyatakan: “Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.
Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan: “Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
4.  Asas Kehati-hatian
Dari uraian tersebut maka penyusun melakukan wawancara kepada salah satu Notaris di Kota Mataram yaitu Notaris Lawfian Alexsw Ariwijaya, SH., M.Kn. yang menerangkan bahwa Notaris mempunyai peran untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum Notaris memberikan jasa kepada klien Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadaNotaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya con- tohnya seperti mencocokan wajah di KTP dengan aslinya, mendengarkan keterangan atau pernyataan pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum, termasuk masalah hukum yang bisa timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada  pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. 16
5.  Asas Profesionalitas
Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabatsuatu peker- jaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian
15 1 Putri Ayub Rukiah, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris , Penerbit Sofmedia, Medan, 2011, hlm. 24.
16 Hasil wawancara dengan Notaris Lawfian Alexsw Ariwijaya, SH., M.Kn, hari Kamis tanggal 7 September 2023, Pukul 11.00 WITA
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 668~674
dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitasnpribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melak- sanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 17
Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seo- rang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN, UUJNP, dan Kode Etik profesi Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan peresmian akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.
Setiap Kinerja Notaris harus didasari dan dilengkapi dengan berbagai ilmu yang harus dikuasai secara menyeluruh, sehingga nantinya akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris tersebut, mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP yang mewajibkan seorang Notaris untuk memberikanpelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
Sehubungan dengan tindakan profesionalitas Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang Notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan we- wenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat dise- but sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 18
6.  Asas Tradisional (Tabellionis Officium Fideliter Exercebo)
Asas tradisional atau Tabellionis Officium Fideliter Exercebo lahir di Italy sejak abad ke 12 bersamaan dengan lahirnya profesi Notaris. Pada prinsipnya asas ini menyatakan bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional, asas ini bertujuan agar Notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang memang menjadi tanggung jawab dari jabatan yang diembannya. Berdasarkan kewenangan Notaris saat itu, mengenai membuat ak- ta-akta tanah dan akta lainnya, sehingga dalam pembuatan aktanya para Notaris harus memastikan bahwa para pihak yang hadir adalah benar adanya adalah mereka yang bertanda tangan di dalam aktanya. Secara teori, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Notaris harus berpegang teguh pada asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, yang berarti bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional. Artinya      bahwa semaju apap- un perkembangan  zaman, secanggih apapun alat elektronik, apa yang dilakukan oleh Notaris dalam mencari kebenaran formil, haruslah tetap  sama  sebagaimana dengan yang sudah ditetapkan.  Hal tersebut  dapat dikatakan sebagai standar operasional proseduryang harus dilaksanakan dalam profesi Notaris. 19
Asas tradisional atau Tabellionis Officium Fideliter Exercebo menjadi  dasar bahwa suatu akta Notaris yang merupakan suatu keterangan Notaris dalam kedudukan se- bagai pejabat umum menjamin mengenai:
a.  kehadiran (para) penghadap;
b.  Pada tempat tertentu;
17 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 151.
18 Habib Adjie, Op. Cit., hlm 187.
19 Fidwal Indrajab, “Akta Elektronik sebagai bagian cybernotary ditinjau dari Asas Tabellionis Officium Fideliter  Exercebo”, Tesis , Program studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2014.
c.  Pada tanggal tertentu;
d. Benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan di dalam akta.
e.  Benar ditandatangani oleh (para) penghadap untuk akta pihak ( partij acte ). Fungsi dari akta tersebut adalah bahwa (para) penghadap  dengan adanya tanda tangan dan keterangan (akta) dari Notaris tidak dapat memungkiri fakta tersebut di atas. 20
7.  Asas Itikad Baik
Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. 21
Penerapan kebiasaan sebagai sumber perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Demikian pula Undang Undang dan kebiasaan harus diterapkan termasuk pada kepatutan dan kelayakan yang juga dilakukan dengan itikad baik. Kepatutan dan ke- layakan tidak dapat ditambahkan secara mandiri, tetapi diterapkan bersama. Jika ada kekosongan yang tidak dapat ditutup oleh Undang Undang atau kebiasaan, kepatutan dan kelayakan dengan itikad baik akan merupakan sumber hukum pula. Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Sedangkan dari Pasal 1339 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat disimpul- kan bahwa atas kekosongan perjanjian yang dibuat di antara para pihak ditambahkan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang Undang. Hal perbedaan apakah mengenai pada saat perjanjian ditutup atau pada waktu persetujuan harus dilaksanakan tidak perlu diperdebatkan karena keadaan para pihak pada waktu menutup perjanjian kadang tidak melihat lebih jauh apa yang akan terjadi setelah ditutupnya perjanjian. Oleh karena itu, itikad baik harus diterapkan tidak saja pada saat ditutupnya perjanjian, tetapi juga pada saat dilak- sanakannya perjanjian. 22
Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lainnya. Sebagai dasar penataan hubungan dengan manusia lain itu diperlukan aturan yang merupakan cer- minan darisistem nilai. Aturan dalam bentuk konkret yang bersumber pada sistem nilai disebut norma hukum. Sistem nilai menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. 23 b.  Akibat Hukum Penolakan Klien di Kota Mataram Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menem- patkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan ter- tentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, yaitu:
1. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar notaris dapat bekerja se- baik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain
20   Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu , Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 221.
21 www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/ diakses pada tanggal 4 September Pukul 13.18 WITA 22   Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariata n,Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 152
23   Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.8.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 670~674
menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar notaris tersebut men- guasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.
2.  Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.
Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn., bahwa menurutn- ya belum pernah ada laporan mengenai penolakan klien, apabila ada klien yang melapor biasanya terkait dengan akta yang Notaris buat, tetapi jika tidak ada akta yang di buat dan hanya menolak klien saja, biasanya tidak sampe pada pelaporan. Bisa saja Apabila klien tersebut di tolak oleh Notaris A maka pindah ke Notaris B, karena pertimbangan Notaris berbeda-beda dalam menerima atau menolak klien. 24
Penolakan pemberian layanan jasa Notaris kepada klien disebabkan karena terdapat alasan yang kuat guna menolaknya, alasan kuat tersebut misalnya orang atau para pihak datang ke Notaris hendak melakukan pembuatan akta dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun wajah asli secara langsung berbeda dengan yang di KTP (Kar- tu Tanda Penduduk) maka wajib dilakukan penolakan layanan jasa pembuatan akta oleh Notaris. Notaris harus paham betul, bahwa tidak semua klien yang datang ke kan- tornya datang dengan dasar itikad baik. Jangan sampai karena kekurang hati-hatiannya, Notaris dengan mudah begitu saja menerima siapa saja klien yang ingin membuat akta tanpa mengetahui lebih jauh maksud dan tujuannya, sehingga pada akhirnya Notaris justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena dari klien yang tidak beritikad baik tersebut, timbul permasalahan hukum dikemudian hari yang justru menjerumuskan dan  melibatkan Notaris  kedalamnya.
Peristiwa tersebut tentu saja merupakan hal yang sangat buruk terkait dengan citra Notaris sebagai Profesi yang mulia. Sudah keharusan bagi setiap pribadi Notaris untuk menjaga kehormatan profesinya,  sekaligus  menjaga, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn. 25 Mengatakan ada kecenderungan, terutamauntuk oknum-oknum Notaris baru yang ti- dak berani untuk menolak klien karena paradigmanya yang keliru yang menjalankan jabatannya hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika dikemudi- an hari timbul masalah oknum Notaris tersebut justru mengharapkan perlindungan dari MPD. MPD bukanlah Majelis Pelindung Notaris, MPD adalah majelis pengawas Notaris, oleh karena itu sungguh tidak tepat, apabila ada oknum Notaris yang hingga sampai saat ini masih mengharapkan bantuan dan perlindungan dari Majelis Pengawas Daerah, ter- utama terkait dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib tunduk dan taat pada prosedur yang ber- laku, yakni Kode Etik, Undang Undang Jabatan Notaris.
Pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentu-
24 Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn, hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul  11.00  WITA.
25 Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn, hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Pukul  11.00  WITA
an kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan  sebagai  suatu hukuman  yang dimaksudkan  sebagai  sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehor- matan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota- anggota yang dipilih dari anggota  I.N.I,  yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat men- jadi panutan bagi anggota  dan  diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan  kepengurusan.
Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan,  pembenahan an- ggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat  secara Iangsung. Memberi- kan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.
Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pencegahan Kriminalisasi berdasarkan kode etik bahwa pelanggaran kode etik berkiatan dengan moral/etika dari notaris tersebut tetapi pelanggran kode etik belum tentu merupakan pelanggaran jabatan.
Dalam kaitan dengan prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati-hatian dari notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, se- bagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak lagi karena notaris hanya mendapat bukti formil saja. Bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang bias merugikan salah satu pihak maka dapat digali informasinya agar akta yang dib- uat menjadi sempurna Jika notaris masih ragu maka notaris bias menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bisa menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari.
Oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasaran jumlah materi. Faktor yang menjadi kendala bagi Notaris dalam men- jalankan jabatannya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang menghadap bisa saja tidak sesuai dengan yang sebe- narnya, misalnya para pihak yang dating ke kantor notaris dan meminta dibuatkan suatu akta perjanjian kerjasama dengan nilai yang cukup besar dalam bidang property tetapi pada kenyataannya hubungan tersebut adalah hubungan hutang piutang saja dan sebenarnya uang yang disertakan dalam kerjasama tersebut bukan untuk bisnis property yang disebutkan dan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari notaris bisa dijad- ikan saksi atau lebih buruk lagi dianggap urut serta  menganjurkan dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, penerapan prinsip kehati- hatian harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak, pelanggaran hukum dapat dihindari.
Meskipun MPD mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan Notaris lainnya, dan juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 672~674
dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Sanksi berupa tegu- ran lisan atau tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.
Dalam praktik masih ditemukan notaris yang menolak memberikan jasa dengan ala- san honorarium tidak sesuai. Notaris dapat menolak jasa apabila ada argumentasi hukum yang jelas dan tegas, sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya, Notaris yang menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik karana alasan menegakkan syariat agama atau keyakinan religinya, merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. 26
Dengan demikian, penolakan Notaris atas layanan dalam membuat akta otentik yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan berdasarkan UUJN serta kode profesi No- taris, maka penolakan tersebut berarti sudah melakukan pelanggaran UUJN. Bahwa Notaris wajib memberi layanan berdasarkan aturan atau ketentuan dalam Undang-Un- dang, terkecuali terdapat alasan yang dibernarkan untuk melakukan penolakan. Ala- san, yang selain terkait larangan dalam membuat akta otentik yang ada di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang larangan notaris maka dianggap atau dinilai Notaris, tidak menjalankan kewjibannya sebagai pejabat No- taris,  yang dapat dikenai sanksi.
Sanksi dari I.N.I. tidak ada tergantung pribadi Notaris masing-masing dan organi- sasi tidak bisa menyentuh untuk kepada yang bersangkutan. Organisasi fungsinya ha- nya mengkoordinir terhadap keberadaan Notaris itu sendiri, aktivitas, informasi yang datangnya dari Wilayah atau Pusat. Sanksi terhadap Notaris, dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan penilaian dari MPD. Dalam pelaksanaan ja- batan sebagai Notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia serta peraturan pe- rundang-udangan terkait, sehingga dalam pelaksanaan jabatan tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran pada peraturan pe- rundang-undangan lainnya.
Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilaku- kan oleh Notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batasan tang- gung jawab terhadap Notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberi- kan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan menolak memberikan jasa bantuan hu- kum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tidak bisa dipaksakan, karena terdapat perbedaan kemampuan dari masing-masing Notaris.
26 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia;  Perspektif  Hukum  dan Etika , Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 13-14.

## D. KESIMPULAN
Dasar hukum hubungan Notaris dan klien dalam pemberian Jasa di Kota Mataram yaitu tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada prinsipnya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak di dalam menjalankan jabatannya, wajib diangkat sumpah untuk berprilaku jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta akan menaati dengan seteliti mungkin semua peraturan jabatan Notaris yang sedang dan akan berlaku dan mera- hasiakan isi akta yang dibuatnya. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menjelaskan kewajiban Notaris. Notaris berkewajiban menjelaskan kepa- da para pihak mengenai akta yang dibuat, dan dibacakan serta ditandatangani. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Un- dang Nomor 30  Tahun  2004 tentang Jabatan  Notaris tentang honorarium, dimana Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang di berikan sesuai dengan kewenangannya. Selain adanya hak dan kewajiban dari Notaris, Klien juga mempunya hak dan kewajiban. Kewajiban sebelum pembuatan akta Klien harus memenuhi pers- yaratan dalam pembuatan akta dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka Klien berhak untuk memenuhi keinginannya dalam pembuatan akta.
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yaitu Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk meno- laknya. Penolakan pemberian layanan jasa Notaris kepada klien disebabkan karena ter- dapat alasan yang kuat guna menolaknya. Dasar pertimbangan notaris dalam menerima atau menolak klien dalam pemeberian Jasa di Kota Mataram yaitu terkait tidak adanya kelengkapan berkas dan dokumen, adanya indikasi dugaan pelanggaran undang-un- dang, dan penolakan karena para pihak meminta untuk dibuatkan akta dalam bahasa asing.
Sanksi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak ada tergantung pribadi Notaris masing-masing dan organisasi tidak bisa menyentuh untuk kepada yang bersangkutan. Organisasi fungsinya hanya mengkoordinir terhadap keberadaan Notaris itu sendiri, aktivitas, informasi yang datangnya dari Wilayah atau Pusat. Sanksi terhadap Notaris, dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan penilaian dari Majelis pengawas Daerah (MPD). Namun sejauh ini hasil wawancara penulis dengan beberapa Notaris di Kota Mataram, bahwa Notaris tersebut belum pernah mendapat teguran atau sanksi atas laporan klien mengenai penolakan klien oleh Notaris, karena Notaris mem- punyai alasan yang kuat dalam melakukan penolakan oleh klien.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buka
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia; Perspektif  Hukum  dan Etika , Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press .
Abdul Manan, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta.
Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo, Jakarta.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 674~674
Fidwal Indrajab, 2014, “Akta Elektronik sebagai bagian cybernotary ditinjau dari Asas Tabellionis  Officium Fideliter  Exercebo”, Tesis , Program studi Magister Keno- tariatan UGM, Yogyakarta.
Herlien Budiono, 2016, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti.
Herlien Budiono, 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariata n,Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum , Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mulyoto, 2012, Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai ,  Cakrawala Media,  Yogyakarta.
Nomensen Sinamo, 2014, Filsafat Hukum , Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum,  PT.  Permata Aksara,  Jakarta.
Putri Ayub Rukiah , 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris , Penerbit Sofmedia, Medan.
Salim HS, 2018, Peraturan Jabatan Notaris , Sinar Grafika, Jakarta.
Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
Suratman, Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

## Wawancara
Hasil wawacara dengan Notaris Lawfian Alexs Ariwijaya, SH., M.Kn., Hari Kamis tang- gal  7  September 2023,  Pukul  11.00  WITA.
Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn, hari Sabtu tanggal 9 September  2023, Pukul  11.00  WITA
Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn, hari Sabtu, tanggal 9 September  2023, pukul  11.00  WITA.
Hasil wawancara dengan Notaris Ermi Purnama Sari, SH., M.Kn, hari Sabtu tanggal 9 September  2023, Pukul  11.00  WITA
Hasil wawancara dengan Notaris Lawfian Alexsw Ariwijaya, SH., M.Kn, hari Kamis tanggal  7 September  2023,  Pukul  11.00  WITA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No- mor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Internet
www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/  diakses pada tanggal 4 September Pukul 13.18 Wita