## Research Article
Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya
Ana Silviana*, Farah Rana Yunita Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* silvianafhundip@gmail.com

## ABSTRACT
The rise of cultivation of other people's land continues to increase which leads to disputes because the function of land is still a vital  object  for human life and livelihood. Cultivation of land can be with or without permission from the owner. The dispute that happened over land cultivation without a permit in the Right to Cultivate plantation owned by PT Buana Estate Bogor. The study amis to determine and analyze  the  Legal  status  of  the  cultivators  on  the  plantation  land  of  PT  Buana  Estate.  This  paper examine and analyze the dispute resolution berween the cultivator and PT Buana Estate. The research method  uses  a  socio-legal  approach.  Data  obtained  from  library  and  field  research.  Hereinafter,  the data compiled systematically and analyzed qualitatively. The result of research showed that the status and position of cultivators in the Right to Cultivate land area on behalf of PT Buana Estate were of two kinds, namely cultivators with permits and cultivators without (illegal) permits. Cultivators with permits (not illegal) are local residents who live around the land. Settlement of disputes between cultivators and Buana Estate for  local cultivators s resolved by agreement through the provision of “Kerohiman money” (money  given  free  of  charge  by  land  owners  to  land  cultivator).  For  illegal  cultivators  (without permission) it is resolved by The Court.

## Keywords: Kerohiman Money;  Arable Land of Compensation; Other People's Land

## ABSTRAK
Maraknya penggarapan di atas tanah milik orang lain tidak sedikit yang berujung pada sengketa karena fungsi tanah masih menjadikan objek yang vital bagi hidup dan penghidupkan manusia. Penggarapan ter  bisa  seijin  maupun  tanpa  ijin  pemiliknya  seperti  sengketa  penggarapan  tanah  tanpa  ijin  pemilik tanah  di  perkebunan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  milik  PT  Buana  Estate  Bogor.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  status  dan  kedudukan  penggarap  di  atas  tanah perkebunan  PT  Buana  Estate,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses  penyelesaian  sengketa antara  penggarap  dan  PT  Buana  Estate.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan socio-legal . Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  pustaka  dan  lapangan  di  susun  secara  sistematis  dan  dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status dan kedudukan penggarap di lokasi tanah HGU atas nama PT Buana Estate ada dua macam, yaitu penggarap dengan ijin dan penggarap tanpa ijin  (liar).  Penggarap  di  atas  tanah  HGU  Buana  Estatse  sebagai  penggarap  dengan  ijin  (bukan  liar) adalah penduduk lokal yang bertempat tinggal disekitar tanah tersebut. Penyelesaian sengketa antara penggarap  dengan  Buana  Estate  untuk  penggarap  lokal  (petani  lokal/setempat)  diselesaikan  secara kesepakatan  melalui  pemberian  uang  kerohiman.  Untuk  penggarap  liar    (tanpa  ijin)  di  selesaikan dengan jalur Pengadilan.
Kata Kunci :  Uang Kerohiman;  Ganti Rugi Garapan; Tanah Milik Orang Lain.

## A. PENDAHULUAN
Fenomena  sengketa  bidang  pertanahan tidak  semakin  mereda  namun  selalu  muncul dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  terkait fungsi tanah yang sangat esensial bagi hidup dan penghidupan  masyaraka.Hubungan  antara  tanah dengan  manusia  yang  “religio  magis”  ini mempunyai makna bahwa tanah mempunyai nilai dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia,  karena  semua  manusia  akan  selalu memerlukan  tanah  dari  semasa  hidup  sampai dengan  meninggal  dunia,  serta  corak  dan susunan  kehidupan  manusia  serta  pola perekonomian  yang  sebagian  besar  masih bercorak  agraris.  (Soepomo,  2004).  Sehingga apabila  ada  pergesekan  masalah  tanah  maka sengketa  akan  muncul  diantara  manusia. Sengketa  tersebut  dapat  terjadi  antara masyarakat dengan masyarakat sendiri, masyarakat  dengan  penguasa,  masyarakat dengan  Pengusaha,  bisa  juga  terjadi  antara Pengusaha  (investor)  atau  antar  Pemerintah (Penguasa).
Politik  Agraria  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI Tahun  1945  adalah  sumber  daya  agraria dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan ini, maka  Negara hadir  sebagai  pemegang  kuasa  untuk menyelenggarakan peruntukan dan pemanfaatan tanah  agar  menuju  kepada  kemakmuran  dan kesejahteraan  serta  keadilan  rakyat  Indonesia. Sehingga,  apabila  terjadi  benturan  terhadap
pelaksanaan pemanfaatan, penggunaan, pemilikan  dan  penguasaan  sumber  daya  agraria termasuk tanah dan menimbulkan konflik ataupun sampai  sengketa,  negara  harus  hadir  untuk menyelesaikannya.  Dewi  Kartika,  Sekjen Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  merinci tentang  total  kasus  Agraria  yang  terjadi sepanjang tahun 2020, yaitu 241 kasus di seluruh Indonesia  dengan  korban  terdampak  sebanyak 135.332  Kepala  Keluarga  (Kompas.com,  2021). Konflik  Agraria  tertinggi  terjadi  pada  sektor perkebunan  sebanyak  122  kasus,  kemudian sektor  kehutanan  sebanyak  41  kasus.  Konflik Agraria  yang  terjadi  pada  sektor  infrastruktur sebanyak  30  kasus,  Properti  20  kasus, Pertambangan  12  kasus,  fasilitas  militer  11 kasus, pesisir kelautan 3 kasus, dan agribisnis 2 kasus,  lanjut  Kartika  Dewi  dalam  diskusi  virtual peluncuran laporan kasus konflik Agraria 2020 di Jakarta (Kompas.com , 2021). Apabila dilihat data tersebut,  maka  konflik  agraria  yang  tertinggi adalah disektor perkebunan. Di areal perkebunan yang  sering  terjadi  adalah  penggarapan  tanah baik  melalui  ijin  maupun  tanpa  ijin  pemiliknya. Kasus  sengketa  yang  sering  muncul  adalah penggarapan tanpa ijin pemilik tanahnya.
Hukum  Tanah  Nasional  tidak  mengenal tanah  garapan  dan  Hak  garapan,  karena  UUPA sebagai  landasan  yuridis  pengaturan  Hukum Tanah  Nasional  tidak  mengatur  tentang  tanah garapan  dan  hak  menggarap.  Tanah  Garapan bukan  merupakan  tanah  hak  (Harsono,  2012). Macam-macam tanah hak dalam Pasal 16 UUPA
adalah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak Guna  Bangunan  (HGB),  dan  Hak  Pakai  (HP). Tanah  garapan  dijumpai  dalam  peraturan perundang-undangan  Landreform,  diantaranya aturan  mengenai  Surat  Izin  Menggarap  yang diberikan  dalam  rangka  proyek  Landreform, dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Agraria,  tanggal 22  Agustus  Tahun  1961  No.509/Ka  tentang Pernyataan  Penguasaan  oleh  Pemerintah  atas Bagian-Bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan dari  Luas  Maksimum.  Dijumpai  juga  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  224  Tahun 1961,  tanggal  19  September  1961  tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian Ganti Rugi:  “Bahwa para petani penggarap yang telah  mendapatkan  izin  menggarap  berhak mendapatkan  hak  milik  atas  tanah  yang digarapnya  setelah  dua  tahun  ia  menggarap”. Ketentuan  hukum  tersebut  untuk  menyelesaikan penggarapan  tanah-tanah  pertanian  yang mempunyai  ijin  penggarapan.  Sedangkan,  untuk penggarapan tanah tanpa ijin (penggarap liar), hal ini penyelesaiannya dikaitkan dengan pendudukan  tanah  oleh  orang  lain  tanpa  ijin pemiliknya  atau  kuasanya  ( illegal  occupation ) dengan  sanksi  sebagai  pelanggaran  pidana dalam  ketentuan  UU  Nomor  51  Prp  tahun  1960 mengatur  tentang  Larangan  Penguasaan  Tanah Milik  Orang  Lain  Tanpa  Izin  Pemilik  atau Kuasanya.
Dalam  perkembangannya,  penerapan sanksi  terhadap  penggarapan  tanah  melalui  UU 51  Prp  1960  ternyata  tidak  efektif,  dan  merasa
tidak  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat penggarap,  karena  berujung  pada  tuntutan keadilan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, dan  megarah  kepada  perbuatan  anarkhis  para penggarap.
Penelitian  ini  menganalisis  tentang penyelesaian  sengketa  penggarapan  tanah  yang sudah  ada  hak  kepemilikan  dengan  HGU Perkebunan milik Perusahaan Swasta PT Buana Estate,  sebagai  dampak  dari  pendudukan  tanah oleh  rakyat  di  lahan  perkebunan-perkebunan besar  asing  sejak  jaman  Kolonial.  Perusahaan Perkebunan  Buana  Estate  adalah  prusahaan yang  bergerak  di  bidang  perkebunan,  dengan Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Hambalang Tahun 1977  seluas  700  Hektar.  Jangka  waktu  HGU berakhir pada tahun 2002, kemudian diperpanjang  dan  dilakukan  pemecahan  menjadi beberapa  sertipikat  tanah.  Terhadap  salah  satu sertipikat  HGU  No.  149/Hambalang  seluas  488 Hektar  ternyata  di  klaim  oleh  pihak  lain  sebagai miliknya  yaitu  PT  Genta  Prana,  yang  dengan Putusan  MA  No.2980  K/Pdt/2011  jo  Putusan  PK No.  588  PK/Pdt/2013  menguatkan  bahwa pemegang  dan  pemilik  sah  tanah  seluas  211 Hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 448  Hektar  tersebut  adalah  HGU  milik  Buana Estate  dan  PT  Genta  Prana  bukan  pemilik  dari hak  atas  tanah  yang  diperkarakan  tersebut.  PT Buana  Estate  akan  memanfaatkan  tanah  HGU tersebut  untuk    pembangunan  Agrowisata, sehingga  melakukan  pembersihan,  namun ternyata  sudah  banyak  penggarap  di  atas  tanah
tersebut  baik  secara legal (ijin)  maupun  yang illegal (tanpa  ijin)  atau  penggarap  liar,  bahkan sudah  di  operalih  garapan  kepada  pihak  lain berkali-kali. Upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui UU 51 Prp Tahun 1960 ternyata memunculkan sengketa baru, bahkan penggarap melaporkan Buana Estate ke Polisi dengan dasar tindak pidana Pasal 385 KUH Pidana.
Tujuan Negara Indonesia dalam PembukaanUndang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945    adalah  tercapainya kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.    Apabila  melihat  dari  tujuan Negara  di  atas,  maka  Negara  Indonesia  adalah merupakan  Negara  Kesejahteraan  ( Welfar  state ) karena  yang  diinginkan  adalah  tercapainya kesejahteraan,  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat. Teori  Negara  Kesejahteraan  ( Welfare  State ) adalah  teori  Negara  yang  pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Negara   kesejahteraan pada dasarnya  mengacu pada  peran  negara  yang  aktif  dalam  mengelola dan    mengorganisasi    perekonomian    yang    di dalamnya    mencakup    tanggung    jawab  negara untuk    menjamin    ketersediaan    pelayanan kesejahteraan    dasar    dalam    tingkat    tertentu bagi warga negaranya ( Sukmana, 2016). Negara kesejahteraan    merupakan      sistem kesejahteraan    sosial    dimana  peran  negara (pemerintah) lebih  besar  untuk  mengalokasikan sebagian    dana    publik    demi    menjamin terpenuhinya  kebutuhan  dasar  warganya.
Hukum  Tanah  Nasional  yang  landasan yuridisnya  diatur  dalam  UU  No.5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA),  mengakomodir  hadirnya  Negara  dalam mengatur,  menentukan  dan  menyelenggarakan peruntukan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  serta  pemeliharaan  sumber  daya agraria  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat (Pasal  2  UUPA).  Negara  sebagai  organisasi kekuasaan  pemerintahan  tertinggi  dari  seluruh rakyat  yang  diberi  kewenangan  untuk  :  1 Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air  dan  ruang  angkasa;  2.  Menentukan  dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa; 3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan- perbuatan  hukum  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.  Asas  yang  melatar  belakangi kewenangan  negara  adalah  asas  pendelegasian wewenang  dari masyarakat kepada negara yang menurut  bersifat  universal  (Koeswahjono,  2008). Hubungan antara masyarakat dan pemerintahnya adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan ( trust )  dan  kewenangan  negara  dibatasi  oleh tujuannya,  yakni  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Hak  menguasai  negara  diperoleh dari  mandat  rakyat  kepada  penguasanya berdasarkan prinsip kepercayaan dan menghendaki pertanggungjawaban alas pendelegasian  kewenangan  itu  (Koeswahjono,
2008).
Kewenangan  tersebut  diletakkan  kepada negara  yang  dibebani  tugas  untuk  mengatur, menentukan,  memelihara  dan  mengawasi pelaksanaan  pelaksanaan  pengelolaan  dan penguasaan  negara  atas  sumber  daya  agraria yang  bertujuan  untuk  mencapai  sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat  dan  Negara  hukum  Indonesia  yang merdeka,  berdaulat  adil  dan  makmur.  Dalam UUPA kewenangan tersebut disebut dengan Hak Menguasai dari Negara (HMN).
Teori  tujuan  negara  sebagai  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  sebagai  pijakan pembangunan  hukum  Agraria  –  Pertanahan penggunaan  tanah  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  Agraria  –  Pertanahan sekarang ini, dimana pemanfaatan,  penguasaan, pengelolaan sumber daya agraria termasuk tanah ditujuakn  untuk  keadilan,  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat, terutama pemiliknya.
Perlindungan hukum dan kepastian hukum akan  diberikan  oleh  hukum  apabila  kepemilikan dan  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah dilakukan  dengan  asas  keterbukaan  dalam koridor  hukum  yang  berlaku  yaitu  UUPA  dan peraturan  pelaksanaannya.  Prinsip  perlindungan hukum dalam Hukum Tanah bahwa  penguasaan dan penggunaan tanah  oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang  disediakan  oleh  Hukum  Tanah  Nasional, sehingga akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap  gangguan    dari  pihak  manapun,  baik
oleh  sesama  anggota  masyarakat,  Pengusaha, maupun Penguasa , jika gangguan tersebut tidak ada  landasan  hukumnya;  penguasaan  dan penggunaan  tanah  tanpa  dilandasi  alas  hak tertentu  ( illegal ),  tidak  dibenarkan,  bahkan diancam  dengan  sanksi  pidana,  hal  demikian diatur dalam UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan  Pemakaian  Tanah  Milik  Orang  lain Tanpa  Ijin  Pemiliknya  atau  Kuasanya  (Harsono, 2012). Berdasarkan uraian tersebut bahwa prinsip dan  ketentuan  hukum  sangat  jelas  memberikan perlindungann  hukum  bagi  siapapun  yang menguasai tanah secara sah terhadap gangguan dari pihak siapapun termasuk Pemerintah.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  perlindungan hukum  selalu  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Ada dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah  dan kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubungan  dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan  hukum  bagi  rakyat  (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum  adalah  perlindungan  bagi  si  lemah (ekonomi)  terhadap  si  kuat  (ekonomi),  misalnya perlindungan  bagi  pekerja  terhadap  pengusaha (Wijayanti,  2009).  Sebagai  Negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila,  maka  perlindungan hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria maupun wanita. Harus memberikan perlindungan hukum  kepada  warga  masyarakatnya  dengan pengakuan dan perlindungan hak  asasi manusia sebagai  makhul  individu  dan  makhluk  sosial
dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi  suasana  kekeluargaan  demi  tercapainya kesejahteraan bersama.
Pemilik  tanah  adalah  pemegang  hak  dari bidang  tanah  dengan  hak-hak  kepemilikan tertentu.    Tanah  dalam  arti  yuridis  adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah ha katas permukaan  bumi  yang  memberikan  hak  dan kewenangan  kepada  pemegang  haknya  untuk menggunakan dan atau memperoleh memanfaatkan  dari  tanah  yang  dihakinya. Menguasai  hak  atas  tanah  dalam  aspek  perdata maka  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban, namun  seseorang  yang  menguasai  tanah  belum tentu juga memiliki tanah.  Menguasai tanah milik orang  lain  tentunya  harus  seijin  pemilik  tanah, apabila  tidak  ada  ijin  maka  dapat  dikategorikan sebagai “pendudukan/penyerobotan” tanah dimana penguasaan tanah tanpa ijin yang berhak (pemegang hak/pemilik) atau kuasanya yang sah adalah  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana.  Pasal  2  dan  6  UU  51  Prp  Tahun  1960 menyatakan  bahwa  pemakaian  tanah  tanpa  izin yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah  adalah perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan hukuman  pidana.  Tetapi  tidak  harus  selalu dilakukan  dengan  tuntutan  pidana,  sebagaiman dalam ketentuan Pasal 3 dan 5-nya bahwa dapat diadakan  penyelesaian dengan cara lain dengan mengingat  kepentingan  pihak-pihak  yang bersangkutan  dan  rencana  peruntukan    serta penggunaan  tanah  tersebut  (Harsono,  2012). Rakyat  yang  menduduki  dapat  dipindahkan  ke
tempat  lain,  dapat  juga  dilakukan  pengosongan tanah  dengan  paksa.  Perintah  pengosongan tanah  perkebunan    dan  hutan  diberikan  kepada Menteri  Agraria/Kepala  BPN  atau  instansi  yang ditunjuk, sedangkan untuk tanah-tanah yang  lain diberikan  kepada  “Penguasa  Daerah”  sekarang adalah  Pemerintah  Daerah.  Dalam  penjelasan Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  bahwa, untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan  soal pemakaian tanah tidak sah memerlukan tindakan- tindakan  dalam  cakupan  yang  luas,  dengan macam-macam aspek, yang tidak hanya terbatas pada  bidang agrarian dan pidana dan melainkan juga  bidang  social,  perindustrian,  transmigrasi dan  lain-lain.  Karena  persoalannya  tidak  sama pada masing-masing daerah, maka kebijaksanaannya  diserahkan  kepada  Penguasa daerah.  Sebagai  negara  yang  berlandaskan Pancasila,  yang  wajib  diamalkan  dalam kehidupan sehari-hari, meskipun penguasaannya/penggarapannya illegal, usaha penyelesaiannya  harus  didahului  musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum, bangunan dan tanaman  yang  ada  di  atasnya  adalah  pemilik pihak  yang  menguasai  tanah  (Harsono,  2012). Hukum  Agraria  tidak  mengenal  Tanah  Garapan maupun Hak Garapan, demikian UUPA juga tidak mengatur  secara  tegas  tentang  Tanah  Garapan dan  Hak  Menggarap.  Dalam  Hukum  Tanah  Hak Garap  tidak  termasuk  hak  atas  tanah  (Harsono, 2012).    Beberapa  literature  hukum  pertanahan menghubungkan tanah garapan tersebut dengan
memakai  tanah  tanpa  seizin  pemilik  atau kuasanya  dan  pendudukan  tanah  secara  tidak sah  ( onwettige  occupatie ).  Penyelesaiannya terhadap penguasaan tanpa ijin pemiliknya diatur dalam UU 51 Prp tahun 1960.
Pengaturan tentang Tanah Garapan diatur dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  No.  2  Tahun  2003 tentang  Norma  dan  Standar  Mekanisme Ketatalaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Di Bidang  Pertanahan  Yang  Dilaksanakan  Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Tanggal 28 Agustus 2003.  Tanah  Garapan  menurut  SK  Kepala  BPN tersebut adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan atau  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  baik  dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang  berhak dengan  atau  tanpa  jangka  waktu.  Sedangkan pengertian  sengketa  tanah  garapan  adalah pertikaian  ataupun  perbedaan  kepentingan  dari dua  pihak  atau  lebih  atas  tanah  garapan. Munculnya  Surat  Keputusan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  No.  2  Tahun  2003, menandakan bahwa BPN sebagai Mandatory dari Negara    yang  diberi  kuasa  oleh  Negara  untuk mengatur  dan  mengurusi  persoalan  agraria- pertanahan  di  Indonesia,  yang  telah  mengakui keberadaan tanah garapan.
Penggarap adalah orang yang diberikan ijin untuk  menggarap  dengan  syarat  tertentu. Penggarap  dalam  mengerjakan  dan  mengambil manfaat dari tanah garapan tersebut mendasarkan pada Surat Garapan yang diberikan
oleh  pihak  yang  berhak  (pemilik  tanah).    Bagi orang  yang  memanfaatkan  tanah  tanpa persetujuann  dari  yang  berhak  (pemilik  tanah) disebut dengan penggarap liar ( illegal ocupation ).
Prosedur  penggarapan  tanah  milik  orang  lain untuk  mendapatkan  Surat  Izin  Hak  Garap  dari tanah  hak  yang  tunduk  pada  perjanjian  perdata biasa  Pasal  1320  KUH  Perdata,  dapat dilaksanakan  berdasarkan  akta  Notariil  atau hanya  di  bawah  tangan.  Untuk  penggarapan Tanah  Negara  prosedurnya  dengan  membuat Surat  Keterangan  Garapan  yang  diketahui  oleh Kepala  Desa/Lurah  kemudian  didaftarkan  ke Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  untuk mendapatkan Surat Izin Garapan Tanah Negara. Surat Ijin Garapan untuk tanah Hak diberikan oleh pemilik  tanah,  sedangkan  Surat  Ijin  Garapan Tanah  Negara  diberikan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Semakin kompleknya permasalahan pertanahan sekarang ini, memerlukan pemecahan  dan  penyelesaiannya  secara komprehensif.  Sifat  dan  substansi  permasalahan pertanahan  tidak  hanya  pada  persoalan administrasi pertanahan , tetapi sudah merambah ke  ranah  politik,  sosial,  budaya  dan  terkait dengan  persoalan  nasionalisme  dan  hak  asasi manusia  (Limbong,  2012).  Hasim  Purba  secara umum  mengklarifikasikan  tipologi  sengketa pertanahan  kedalam  tiga  bentuk  yaitu  :  1. Sengketa  Horizontal  yaitu  :  antara  masyarakat dengan masyarakat lainnya. 2. Sengketa Vertikal yaitu  :  antara  masyarakat  dengan  pemerintah,
dan  3.  Sengketa  Horizontal  –  Vertikal  yaitu  : antara  masyarakat  dengan  pengusaha  (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman  (Purba,  2010).  Maria  SW  Sumardjono mengelompokkan  tipe  kasus-kasus  bidang pertanahan  meliputi  :  1.  Kasus-kasus  yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebuna  kehutanan  dan  lain-lain:  2.    Kasus- kasus  yang  berkenaan  dengan  pelanggaran peraturan land reform; 3. Kasus-kasus berkenaan dengan  ekses-ekses  dalam  penyediaan  tanah untuk  pembangunan;  4.  Sengketa  perdata  yang berkenaan  dengan  masalah  tanah,  dan  5. Sengketa  yang  berkenaan  dengan  Hak  Ulayat (Sumardjono, Ismail, & Isharyanto, 2008).
Di bidang Pertanahan, untuk penyelesaian sengketa  sudah  norma  hukumnya  dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian Kasus  Pertanahan,  sekarang  diperbaharuai dengan  Permen  ATR/Ka  BPN  Nomor  20  Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan. Ada dua cara dalam menyelesaiakn sengketa  tanah.  Pertama,  sengketa  tanah  dapat diselesaikan  lewat  pengadilan.  Kedua,  sengketa tanah  dapat  diselesaikan  tanpa  melalui pengadilan  atau  dengan  cara  di  luar  pengadilan (non  Litigasi).  Kedua  metode  tersebut  tentunya masing-masing  memiliki  banyak  kelebihan  serta kekurangan.  Namun  biasanya  jalur  litigasi  akan ditempuh setelah jalur non-litigasi melalui mediasi tidak menemui jalan tengah.
Dewasa  ini,  masyarakat  beranggapan bahwa  penyelesaian  system  sengketa  tanah melalui negoisasi dan mediasi adalah cara terbaik lantaran  menghemat  dana  serta  menghemat waktu.  Selain  itu  non-litigasi  juga  mampu memberikan win  win  solution bagi  kedua  belah pihak. Namun tak jarang pula jalur non-litigasi tak menuai  jalan  tengah  lantaran  kedua  belah  pihak memilih untuk mempertahankan pendapat masing masing.  Sementara  jalur  litigasi  cukup  memakan waktu  serta  dana  lantaran  melalui  sejumlah rangkaian  peradilan,  yakni  gugatan  perdata  atau gugatan tata usaha Negara.
Penyelesaian  sengketa  tanah  garapan  di atas areal HGU seakan menghadapi dilema yang berkepanjangan.  Baik  Badan  Pertanahan Nasional  maupun  BUMN  sebagai stage  holder seolah saling melempar “bola panas”. Secara fisik bidang-bidang  tanah  bekas  HGU  telah  telah dikuasai  penggarap  namun  status  hukum  atas tanahnya  masih  abu-abu.  Hal  tersebut  terjadi karena : Pertama , masih ada terdapat areal HGU yang  berdasarkan  SK  BPN  tidak  menyetujui perpanjangan masa berlaku HGU dan arela HGU yang  diperpanjang  tersebut  telah  dikuasai  oleh petani penggarap, sehingga BPN merekomendasikan  penyelesaian  sengketa  atas tanah  garapan  ini  untuk  diselesaiakn  oleh Pemerintah  Daerah  setempat  (Gubernur/Bupati) terhadap  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  (P4T),  dengan  terlebih dahulu  mendapat  izin  pelepasan asset dari menteri  yang  berwenang,  yaitu  Kementrian
BUMN  (untuk  tanah-tanah  eks  HGU  PTPN).
Kedua , belum adanya kesamaan persepsi asset , sebab  menurut  Kementrian  BUMN  jika  masa berlaku HGU berakhir tidak serta merta tanah eks HGU  tersebut  langsung  menjadi  tanah  yang langsung  dikuasai  oleh  Negara  yang  dapat dibagi-bagikan kepada petani penggarap. Karena tanah  masih  terdaftar  sebagai asset BUMN, kecuali ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk melepaskan asset tersebut.
Hal  ini  yang  menyebabkan  Kementrian  BUMN tidak  melakukan  pengusulan  pencoretan asset BUMN terhadap eks HGU yang masa berlakunya sudah  habis  dan  tidak  diperpanjang  kepada Menteri Keuangan selaku pengelola asset.
UU  No  51  Prp  Tahun  1960  atau  PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya merupakan  norma  hukum  bidang  pertanahan yang melindungi kepemilikan tanah yang dikuasai oleh orang lain tanpa izin.UU tersebut mengatur, bahwa  dilarang  memakai  tanah  tanpa  izin  yang berhak  atau  kuasanya  yang  sah.  Dalam  hal  ini Penguasa  Daerah  dapat  mengambil  tindakan- tindakan  untuk  menyelesaikan  pemakaian  tanah yang  bukan  perkebunan  dan  bukan  hutan  tanpa izin  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah,  yang ada  didaerahnya  masing-masing  pada  suatu waktu.  Dalam  rangka  menyelesaikan  pemakaian tanah  milik  orang  lain,  maka  Penguasa  Daerah (Pemda)  dapat  memerintahkan  kepada  yang memakainya  untuk  mengosongkan  tanah  yang bersangkutan  dengan  segala  barang  dan  orang
yang  menerima  hak  dari  padanya.  Jika  setelah berlakunya  tenggang  waktu  yang  ditentukan didalam  perintah  pengosongan  belum  dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah (Pemda)  atau  pejabat  yang  diberi  perintah olehnya  melaksanakan  pengosongan  itu  atas biaya pemakai tanah itu sendiri.
Didalam  menggunakan  wewenangnya mengenai  penyelesaian  pemakaian  tanah-tanah perkebunan  Menteri  Agraria  (BPN)  harus memperhatikan  kepentingan  rakyat-pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya  didaerah  tempat  letaknya  perusahaan kebun  dan  luas  tanah  yang  diperlukan perusahaan  itu  untuk  menyelenggarakan usahanya,  dengan  ketentuan,  bahwa  terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian  dengan  jalan  musyawarah  dengan fihak-fihak  yang  bersangkutan.  Penyelesaian terhadap  sengketa  tanah  garapan  dapat diselesaiakn melalui jalur Pengadilan ( litigasi ) dan jalur di luar Pengadilan ( Non Litigasi ).
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata,  tanah  digolongkan  dalam  hukum  privat. Namun  pada  kenyataannya,  pengaturan  tanah sarat dengan campur tangan Pemerintah. Hal ini dapat  dilihat  pada  perundang-undangan  pokok yang menjadi landasan pengaturan hukum tanah di  Indonesia,  antara  lain  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. IV Tahun  1973  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan Negara atau yang biasa disingkat GBHN, Pasal 2 Ayat  (1)  UUPA  beserta  sejumlah  peraturan
pelaksananya.  Dalam  praktik,  penyelesaian sengketa  tanah  tidak  hanya  dilakukan  melalui Pengadilan  Negeri  (PN),  namun  juga  melalui Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  bahkan tidak  jarang  penyelesaian  sengketa  tanah merambah  ke  wilayah  hukum  pidana  karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana (Mudjiono, 2007).
Penyelesaian sengketa penggarapan tanah HGU Buana Estate dilakukan dalam jangka waktu yang  tidak  pendek,  karena  banyak  pihak  yang masuk dan mengklaim pemilik tanah perkebunan tersebut.  Salah  satunya  adalah  PT  Gena  Prana yang  mengklaim  bahwa  tanah  HGU  tersebut adalah  miliknya.  PT  Genta  Prana  menggugat keabsahan  HGU  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bogor,  dengan  turut tergugat  PT  Buana  Estate  sebagai  pemegang HGU  tersebut.  Pengadilan  TUN  memenangkan PT Buana Estate sehingga HGU No.149/Hambalang  dibatalkan  oleh  BPN.  Untuk memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap kepemilikian  tanah  HGU  tersebut,  pihak  PT Buana  Estate  melakukan  gugatan  balik  melalui gugatan  perdata  sengketa  kepemilikan.  Gugatan Perdata  tersebut  dimenangkan  pihak  Buana Estate  yang  menyatakan  bahwa  tanah  HGU  No. 149  adalah  milik  sah  secara  hukum  PT  Buana Esatate.  Munculah  putusan  pengadilan  yang saling  bertentangan.  Permasalahan  lain  muncul lagi  saat  Buana  Estate  akan  membangun Agrowisata di atas areal tanah tersebut, ternyata masih  ada  penduduk  yang  menguasai  dan
menduduki  tanah  objek  sengketa  tersebut, dengan  mengaku  sudah  lama,  dan  sudah beberapa  kali  terjadi  operalih  garapan  tanah. Babak  baru  yang  harus  dilakukan  oleh  Buana Estate untuk menyelesaikan masalah penggarapan di atas tanah miliknya.
Bersadarkan  uraian  tersebut,  maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah status dan kedudukan hukum penggarap tanah HGU Buana Estate tersebut
?
2. Apakah penyelesaian sengketa antara petani penggarap  dengan  Buana  Estate  sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak?
Penelitian  terhadap  kasus  penggarapan tanah  sudah  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  lain, namun  fokus  studi  dalam  penelitian  ini  adalah terhadap  proses  dan  bentuk  ganti  rugi  yang diberikan kepada para penggarap baik yang legal maupun illegal di  tanah  HGU  Nomor  :  149/ Hambalang  milik  PT  Buana  Estate  yang  akan dikaji dengan teori keadilan Pancasila.
Beberapa  penelitian  terdahulu  tentang penyelesaian  kasus  penggarapan  tanah  dapat diselesaikan  melalui  jalur litigasi dan non-litigasi . Penyelesaian kasus penggarapan yang diselesaiakn  secara litigasi penelitian  Tesis  oleh Ramadhan  berjudul  :  Analisis  Yuridis  Sengketa Kepemilikan  Tanah  Garapan  Di  Desa  Helvetia Kecamatan  Labuhan  Deli  Kabupaten  Deli Serdang  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 537.K/Pdt/2011),  tentang  keabsahaan  pelepasan
hak  dan  ganti  kerugian  tanah  garapan  seluas  ± 5.600  m²  (lima  ribu  enam  ratus  meter  persegi) yang  terletak  di  Dusun  II  Desa  Helvetia Kecamatan  Labuhan  Deli  Kabupaten  Deli Serdang  adalah  sah  menjadi  hak  tanah  tergugat atau  termohon  kasasi  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  No.537.K/Pdt/2011. Penelitian ini  menganalisis  terhadap  keabsahan  dari  surat pelepasan hak (Ramadhan, 2016).
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Garap  Dan Penguasaan  Tanah  Di  Kalicari  Semarang  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153 PK/TUN/2013), diteliti oleh Pinanti Mega Dewanti dan Sukirno, yang menganalisis tentang Putusan Pengadilan  TUN  terhadap  SK  Walikota  dalam penerbitan  asset  tanah  di  Kota  Semarang.  SK Walikota digugat oleh penggarap yang dibeli dari penggarap  sebelumnya  dengan  bukti  Surat  dari Kelurahan  setempat.  Penelitian  ini  meneliti tentang  keabsahan  Surat  Keputusan  Walikota Semarang,  Nomor:  143/285/2002  tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset  Kelurahan  Menjadi  Aset  Pemerintah  Kota Semarang (Dewanti, & Sukirno, 2019).
Penyelesaian kasus tanah garapan dengan jalur non-litigasi ,  penelitian  yang  disusun oleh   Ova  Mareakaca  Rayiatmaja  berjudul :Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Antara  Petani Dengan  Pt.Mackenzie  Melalui  Mediasi  (Studi Penyelesaian  Sengketa  Tanah  PT.Mackenzie  di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini mengungkap proses  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan
terhadap  sengketa  antara  penggarapa  tanah dengan  PT.Mackenzie  di  Kabupaten  Pemalang, yang  keduanya  tidak  menemukan  kata  sepakat, sehingga  arahan  dari  Kantor  Pertanahan  untuk melanjutkan  gugatan  sengketa  kepemilikan  ke Pengadilan (Rayiatmaja,  Silviana,  &  Triyono, 2016).
Penyelesaian sengketa tanah garapan juga dilakukan oleh Kusbianto dalam Disertasi berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Pada Areal  Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara di  areal Perkebunan  HGU  PTPN  -  II  Sumatera  Utara dengan  masyarakat    penggarap  diselesaikan melalui jalur Non-litigasi dengan pemberian ganti kerugian  yang  disebut  dengan  “suguh  hati” kepada  penggarap  untuk  ganti  rugi  tanaman, bangunan dan benda - benda milik penggarap di atas tanah HGU (Kusbianto, 2016). Penyelesaian yang  sudah  dilakukan  adalah  secara  litigasi  dan non-litigasi  namun  belum  dapat  diselesaikan secara  tuntas,  maka  PTPN  membentuk  Tim dengan  surat  keputusan  Direksi.  Tim  yang dibentuk  Direksi  PTPN  bertugas  untuk menyelesaikan  tanah  garapan  dengan  cara penyelesaian  memberikan  suguh  hati  kepada penggarap  bentuknya  ganti  rugi  tanaman, bangunan  dan  benda-benda  milik  penggarap yang  ada  di  tanah  hak  guna  usaha (Kusbianto,2016).
Penelitian  tentang  proses  penyelesaian sengketa  melalui  non  litigasi  juga  dilakukan  oleh Teddy Chandra , hasil penelitiannya bahwa Win-
win  solution  masih  cukup  kuat  dan  efisien  untuk memberdayakan energi hukum untuk menyelesaikan  sengketa  guna  mewujudkan kepastian  hukum  dan  menjaga  ketertiban  sosial dalam  suatu  budaya  (Chandra,  2019).  Tujuan penelitian ini mencoba untuk membuat perangkat hukum  pertanahan  yang  menyelenggarakan sengketa pertanahan atas sengketa pertanahan.Terhadap  penyelesaian  sengketa tanah bekas hak barat, belum dapat diselesaikan secara  win-win  solution,  sebagaimana  hasil penelitian  dari  Bambang  Slamet  Riyadi  tentang sengketa  Eigendom  Verponding,  hasil  penelitian dalam  banyak  kasus  sengketa  tanah  Eigendom Verponding  penyelesaiannya  diambil  alih  oleh negara,  proses  legalitas  status  hak  atas  tanah menjadi dasar utama terjadinya konflik Eigendom Verponding lahan yang menyebabkan antara lain belum  selesainya  proses  pendaftaran  tanah  di Indonesia  oleh  pemerintah  atau  oleh  pemilik tanah itu sendiri (Riyadi, 2017)
Kebaruan  dari penelitian ini adalah  proses penyelesaian  sengketa  penggarapan  tanah antara  penggarap  dengan  PT  Buana  Estate melalui  musyawarah  ke  dua  belah  pihak  dan disepakati dengan memberikan uang kerokhiman sebagaimana dianjurkan UU 51 Prp Tahun 1960.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan socio-legal .  Dalam  penelitian  ini  ada dua  aspek  yang  diteliti,  yaitu  aspek legal research , yakni objek penelitian tetap ada dalam
ranah  hukum  dalam  arti  “norm”  dan socio research ,  yaitu  digunakannya  metode  dan  teori- teori  ilmu-ilmu  sosial  tentang  hukum  untuk membantu  peneliti  dalam  analisis  (Moleong, 2018).    Objek  penelitian  bertumpu  pada  Hukum Penggarapan Tanah dalam UUPA dan UU 51 Prp Tahun  1960.  Spesifikasi  penelitian  yang dipergunakan  deskriptif  analitis  adalah  suatu metode  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai keadaan  dengan  memaparkan  data  yang diperoleh  dari  teori  dan  praktek  sebagaimana adanya  kemudian  dianalisis  untuk  menjawab permasalahan  dalam  penelitian  dan  menarik beberapa  kesimpulan.  Data  dan  data  sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan  akan  dianalisis  secara  kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  dipilih  dan  dihimpun  secara sistematis dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis.  Data    primer  dari  hasil  wawancara  dari informan  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis melalui  konsep  /  teori  yang  di  susun  dari  hasil penelusuran  kepustakaan.  Kesimpulan  diambil dengan  menggunakan  metode  berfikir  induktif . (Suriasumantri, 2005). Hasil penelitian ini disusun secara  naratif  untuk  menjawab  permasalahan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status  Dan  Kedudukan  Penggarap  Di Lahan  PT  Buana  Estate  Hambalang,

## Kecamatan  Citeureup  Kabupaten  Bogor Jawa Barat.
Hambalang  adalah  nama  desa  yang berada  di  Kecamatan  Citeureup,  Kabupaten Bogor,  Propinsi  Jawa  Barat.  Luas  areal  lahan  ± 2474,420 hektar (Ha) berada di ketinggian ± 450 DPL,  dengan  kemiringan  ±  65  derajat  dan  suhu rata-rata  ±  25C°.  Sebelah  timur  dan  barat, perbatasan dengan Desa Tajur dan Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup. Sebelah utara berbatasan dengan  Desa  Karang  Tengah,  Kecamatan Babakan  Madang,  sebelah  selatan  berbatasan Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang.
Akses  menuju  Desa  Hambalang  hanya bisa menggunakan roda dua / ojek, karena belum ada  transportasi  angkutan  umum  menuju  ke sana.  Tahun  2012  jumlah  penduduk  Hambalang sebanyak  11.371  jiwa,  terdiri  5.169  jiwa  adalah perempuan,  dan  laki-laki  6.202  Jiwa.  Sebagian besar  penduduk    Desa  Hambalang  berprofesi sebagai  buruh  tani  dengan  jumlah  ±  1.222  jiwa. Sekitar  ±  4.045  jiwa,  warga  masyarakat mengerjakan lahan pertanian hanya ± 1 Ha atau seluas  ±  3375  M²  (0,3375  Ha).  Sebagian  lahan pertanian  terletak  di  gunung  hambalang  dengan luas areal ± 236,9475 Ha (Marzuki, 2013). Lahan pertaniaan  ini  merupakan  bekas  perkebunan  CV Handel  en  Cultuur  Maatschappij  Tjidarati ,perusahaan milik Belanda. Istilah Tjidarati adalah nama kampung yang sekarang jadi lapangan golf PSP  Group,  terletak  di  barat  daya  Desa Hambalang, dengan kuasa perkebunan pada saat itu  Tn.  Gerard  Taco  Faber  (1898-1954),  dengan
luas  perkebunan  seluas  ±  813  Ha  (Marzuki, 2013).
Dalam  perkembangannya  lahan  ini dikuasai  perusahaan  besar  seperti,  PT Indocement  Tunggal  Perkasa,  PT  Buana  Estate bergerak  di  perkebunan  dan  Agro  wisata,  PT Megatama  Nusa  Sukses,  PT  Prolindo.  Sejumlah proyek  besar  lain  yakni,  Wisma  Atlit,  Pusat  Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Yayasan Tirasa (milik Tomy soeharto), Sentul City, Tagana Center/penangulangan bencana dll), PT Kramikatama Intirona Persada (KIP).  Sementara lainnya  dimiliki  secara  perorangan  kelompok Muiskadir Cs (Marzuki, 2013).
Rata-rata  petani  Desa  Hambalang mengelola lahan seluas 3375 M2 dengan jumlah penghasilan Rp. 757.500/Bulan dengan kebutuhan  rata-rata  Rp.  2.355.000/Bulan  jadi rata-rata  petani  minus  Rp.  1.597.500/Bulan. Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  saa,  selain menggarap  lahan  sendiri  petani  juga  mencari penghasilan  tambahan  dengan  berpropesi sebagai  buruh  tani  di  ladang  orang  lain  sesuai dengan kebutuhan tenaga, dengan upah sebesar Rp.  40.000/Hari  atau  Rp.  25.000/Tengah  hari (Marzuki, 2013).
Masyarakat petani Hambalang  bertani umbi kayu (singkong)  di  jadikan  tepung  tapioka  (sagu). Namun  hasil  pertanian  kurang  mencukupi kebutuhan  hidup,  karena  petani  membutuhkan waktu  12  bulan  persatu  kali  panen  dengan  tiga kali perawatan. Hasil ubi kayu ini dijual beberapa pengusaha rumahan di kampung Pasir gedongan
serta  pabrik  lain  di  luar  Desa  Hambalang (Ciluwer).
Dahulu  perusahaan  perkebunan  CV Handel  en  Cultuur  Maatschappij  Tjidarati bergerak  di  bidang  perkebunan  kelapa  sawit, karet,  sereh  wangi  dan  kopi.    Masyarakat  sekita menyebut dengan Perkebunan Ceng Low, karena pimpinan  perkebunan  berasal  dari  China bernama  Ceng  Low.  Perusahaan  Perkebunan Ceng  Low  menguasai  tanah  dengan  Hak  Guna Usaha  (HGU)  dengan  masa  berlaku  HGU  s/d tahun  1980.  Perusahaan  Ceng  Low  yang mempunyai  luas  areal  perkebunan    ±  813  Ha, hanya  ±  400    Ha  atau  setengah  dari  luas  areal HGU  yang  dikelola  secara  aktif.  Selebihnya dikelola  oleh  masyarakat  desa  untuk  beraktivitas pertanian.  Berbagai  jenis  ditanam  warga, diataranya durian, petai, jengkol, pisang, padi dll. Dengan  perjanjian  setelah  panen,  warga  wajib memberikan  cukai  (pajak)  kepada  petugas perkebunan  dibawah  pemerintahan  Hindia Belanda.  Setelah  runtuhnya  pemerintah  Hindia Belanda  dan  beralih  kekuasaan  Jepang  tahun 1942,  perkebunan  dikuasai CV.  Handel  en Cultuur Maatschappij Tjidarati dilarang beroperasi,  sehingga  mengakibatkan  tanah  yang dikuasai  terlantar.  Riwayat  awal  penggarapan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  berkaitan  erat dengan  dua  momen  utama  yaitu  mobilisasi masyarakat  pada  masa  perginya  penjajah, munculnya  pendudukan  Jepang  dan  migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan (Pujiriyani, & Limbong, 2013).
Pada  tahun  1946-1954,  Jepang  mundur dan  Indonesia  merdeka,  kuasa  perkebunan kembali  ke CV.  Handel  en  Cultuur  Maatschappij Tjidarati kemudian dipimpin oleh Cang Wah anak dari Cheng low dan beroperasi dengan mengelola lahan  sekitar  400  Ha.  Untuk  mempertahankan kekuasaan  lahanya,  Cang  Wah  melarang masyarakat  menggarap  area  perkebunan. Larangan  ini  mendapat  penolakan  warga hambalang,  kemudian  anak  Cheng  Low menangkap  dan  menahan  beberapa  warga. Penangkapan  ini  dilakukan  tahun  1947-1964, salah  satu  yang  ditangkap  adalah  Kepala  Desa Hambalang  Didi  Junaidi  cucu  mantu  dari  kepala Desa saat itu Mursani.
Tahun  1958  diterbitkan  UU  Nomor  86 Tahun  1958  tentang  Nasionalisasi  Perusahaan Milik  Belanda,  sehingga  melarang  warga  asing menguasai  lahan  perkebunan  dan  melarang perusahaan  beroperasi  kebun  perusahaan Belanda.  Akibat  hukumnya  tanah  dikuasai  oleh Perkebunan Ceng Low seluas ± 813 Ha kembali menjadi  tanah  negara.  Kebun  yang  sudah ditinggalkan  pemiliknya  digarap  oleh  warga dengan  menggarap  seluruh  tanah  seluas  ±  813 Ha  di  Desa  Hambalang  yang  dipimpin  Kepala Desa Didi junaidi secara kelompok (Marzuki,2013).
Pada  Tahun  1960  setelah  berlakunya UUPA,  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum kepemilikan tanahnya , Kepala Desa Didi Junaidi mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah  bagi masyarakatnya ke Kantor Pengurusan Agraria di
Jatinegara.    Namun  hingga  masa  jabatan  tahun 1964  permohonan  tersebut  belum  dikabulkan. Tahun  1964  setelah  terbentuknya  Panitia Landreform,  keluar kebijaksanaan  bahwa  tanah yang sudah digarap warga akan berikan haknya. Namun  dengan  catatan  warga  harus  memenuhi pembayaran  biaya  pengukuran  melalui  aparat desa.  Pada  waktu  itu  pembayaran  dilakukan dengan  cara  memberikan  binatang  peliharaan seperti  :  Kerbau,  Kambing,  ayam,  serta  hasil tanaman  seperti  petai  melalui  perangkat  desa kepada Mandor Tanu Wijaya dan Mandor Hamid. Ketentuanya, bagi petani yang sudah membayar, diberi  surat  tanda  bukti  pendaftaran  tanah sementara  (kartu  kuning).  Kartu  kuning  inilah yang  kemudian  menjadi  pegangan  bagi  warga sebagai  bukti  penerima  tanah  yang  dijadikan objek land reform tersebut (Marzuki, 2013).
Pada  tahun  1966-1968 pi hak  TNI  dari KODAM  V  datang  ke  Desa  Hambalang  dan menguasai  lahan  bekas  CV Handel  van  cultuur Maatschapiij ,  dan  mengumumkan  bahwa  tanah yang  dahulunya  di  kuasai  oleh  CV. Handel  an cultuur  Maatschapiij, akan  dijadikan  proyek penanaman  pisang  serta  perumahan  militer. Dengan  kejadian  ini,  warga  hambalang  mulai resah karena kartu kuning yang didapatkan pada Tahun  1964  ditarik  kembali  oleh  para  mandor yang  memberikan  dulu,  dengan  dalih  akan menggantikan  dengan  surat  yang  baru  dan nantinya  akan  ditingkatkan  menjadi  sertpikat. Diberi  harapan  angina  segar,  sehingga  warga antusias  memberikan  kartunya  dan  dilakukan
pengukuran.  Petugas  Ukur  dari  Kantor  Agraria yaitu bernama Yahya dan Kobul dan di bantu oleh Kepala  Rukun  Kampung  H.  Sulaeman.  Setelah diadakan  pengukuran,  kartu  kuning  dikumpulkan kepada  aparat  desa.  Pada  waktu  itu  juga  kedua mandor dampinggi anggota TNI memaksa warga untuk menerima uang sebagi ganti rugi sebesar 1 ringgit (Rp. 2,5/Perak Rp. 1= 100 sen) per meter. Warga yang belum menyerahkan kartu kuning di ancam, dituduh sebagai anggota PKI sampai ada warga di penjara tanpa proses hukum yang jelas. Salah satunya korban dimasukkan dalam penjara adalah H. Isup bin Ahyan yang di tangkap dan di penjara  selama  8  tahun (Marzuki,  2013). Penggarap  mendapatkan    intimidasi  oleh  oknum TNI  ,  tanaman  pertanian  masyarakat  desa dibabat  seluruhnya,  yang  sebetulnya  lahan  yang dijadikan proyek penanaman pisang hanya seluas ±  400  ha  dari  areal  ±  813  Ha.  Namun, masyarakat  Desa  dilarang  untuk  menggarap tanah selebihnya (Marzuki, 2013).
Sekitar Tahun 1975, terjadi  pelepasan hak dari  TNI  kepada  PT  Buana  Estate  untuk menguasai perkebunan pisang dengan menitipkan  uang  ganti  rugi  lahan  Rp.  25/M². Kemudian,  PT  Buana  Estate  mengajukan permohonan atas tanah tersebut  dan terbit  HGU PT.  Buana  Estatet  yang  keluar  tahun  1977 yaitu HGU  No.  1  Tahun  1977  dengan  luas  705  Ha. Warga  desa kembali mengelolah dan menggarap lahan  dengan  cara  bagi  hasil  5  banding  1  (4  kg untuk petani 1 kg harus di setor ke keamanan PT. Buana  estate/  TNI).  Hasil  panen  petani  padi,
jagung,  singkong  maupun  pisang  diberikan kepada  pihak  perusahaan  dan  TNI.    Praktik  ini berlangsung sekitar tahun 1978,  dan luas  lahan sisanya seluas 230 Ha tetap bisa dikelolah warga masyarakat  Desa  Hambalang  sampai  Tahun 2013 (Marzuki, 2013).
PT  Buana  Estate,  ditetapkan  sebagai pemilik tanah perkebunan di Hambalang itu sejak 1977 dengan hak sertipikat HGU No.01/Hambalang/77 seluas sekitar 700 hektare. Tanah  tersebut  berasal  dari  Pelepasan  dan Penyerahan Kembali Hak garapan dari Kodam V Jaya  ke  PT  Buana  Estate  pada  tanggal  18  Juni 1976  berdasarkan  Akta  No.  39  tanggal  18  Juni 1976 oleh R. Soerojo Wongsowijoyo, SH Notaris di  Jakarta.  Berdasarkan  hal  tersebut  kemudian Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  menerbitkan Sertipikat HGU No.1/Hambalang  pada tanggal 22 Maret  1977,  dalam  jangka  waktu  25  Tahun  dan berakhir  sampai dengan Tahun 2002 atas nama PT Buana Estate seluas 7.050.550 M2 (705 H).
Pada  tanggal  1  Juni  2006  Kepala  BPN RI menerbitkan Surat
Keputusan
No.9/HGU/BPN/2006,  terhadap  permohonan pemecahan  HGU  No.1/Hambalang  dimana Sertipikat  HGU  No.1  dipecah  menjadi  6  (enam) diantaranya:
1.  HGU  No.147/Sukahati,  tanggal  15  Juni  2006 seluas : 74.650 M1;
2.  HGU  No.148/Sukahati,  tanggal  15  Juni  2006 seluas:  375.110 M2;
3.  HGU  No.149/Hambalang,  tanggal  15  Juni 2006 seluas : 4.486.975 M2;
4.  HGU  No.  150/  Tangkil,  tanggal  28  Desember 2006 seluas : 178.570 M2;
5.  HGU  No.  151/tangkil,  tanggal  15  Juni  2006 seluas : 575.070 M2
Semuanya  merupakan  HGU  atas  nama  PT Buana Estate sampai jangka waktu HGU berakhir pada tahun 2027 (Marzuki , 2013)
Di  atas  tanah  HGU  No.  149  seluas  anah 448  Hektar    di  desa  Hambalang  ternyata  telah digarap  oleh  penggarap  yang  dilakukan  secara legal dan illegal baik masyarakat yang berdomisili di  desa  Hambalang  maupun  di  luar  desa Hambalang.  Tanah  tersebut  akan  diberdayakan oleh PT Buana Estate untuk pembangunan Agro Wisata,  ternyata  diatas  tanah  tersebut  sudah banyak penggarap tanah miliknya, yang menurut pengacara  PT  Buana  Estate  adalah  sejumlah oknum  biong  nakal  yang  mencoba  menghalangi PT  Buana  Estate  menggunakan  lahannya  untuk pembangunan kawasan Agro Wisata dan sarana publik tersebut. Dalam menduduki fisik lahan milik Buana Estate tersebut, para oknum biong melalui jual beli tanah garapan.
Sengketa  di  atas  tanah  HGU  No.  149 muncul  kembali    dengan  diperkarakannya  di Pengadilan sebagian luas tanah tersebut  oleh PT Genta Prana (Penggugat) yang juga merasa telah mendapatkan hak atas tanah di atas tanah HGU tersebut.  Perkara  ini  sampai  tingkat    Peninjauan Kembali,  berdasarkan  putusan  MA  No.2980 K/Pdt/2011  jo.  Putusan  No.588  PK/Pdt/2013  PT Buana Estate  dimenangkan oleh Hakim sebagai pemegang  dan  pemilik  yang  sah  atas  tanah
seluas 211 hektare yang merupakan bagian  dari tanah  seluas  448  hektare.  Dengan  Putusan  MA tersebut maka PT Genta Prana yang berperkara dengan  PT  Buana  Estate  dinyatakan  kalah  dan tak  punya  hak  atas  tanah  yang  menjadi  obyek perkara.
Berdasarkan  putusan  MA  yang  sudah incracht tersebut, PT Buana Estate mengajukan permohonan penerbitan sertipikat HGU untuk 211 hektare  dan  telah  dilakukan  penelitian  oleh Panitia  B  tanggal  13  Februari  2018 No.02/PAN”B”-32/II/2018. Telah dilakukan pengukuran  Peta  Bidang  Tanah  NIB  05857  luas tanah  1.600.238  m2  dan  selebihnya  secara tersendiri  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Berdasarkan  hasil  penelitian  oleh  Panitia  B  ini, Kepala  Kantor  Wilayah  ATR/BPN  Jawa  Barat mengeluarkan
Surat Keputusan No.2/HGU/BPN.32/VII/2018 tgl 30-07-2018
tentang  pemberian  hak  guna  usaha  atas  nama PT Buana Estate atas tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Konflik    hukum  di  atas  tanah  HGU berpangkal  pada  kebijakan  nasionalisasi  yang merupkan  langkah  politis  yang  diambil  oleh Pemerintah  pada  tahun  1958  melalui  Undang- undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan  Belanda.  Kebijakan nasionalisasi  yang  semula  dimaksudkan  untuk mengambil  alih  aset-aset  milik  Kolonial  Belanda untuk  dijadikan  aset  nasional  untuk  dan  atas nama  “kemerdekaan”  ternyata  menimbulkan keadaan baru dengan  benih yang membuahkan
banyak  persoalan,  terutama  dengan  masyarakat di  sekitar  kebun.  Tanggal  3  Desember  1958, Parlemen  Indonesia  menyetujui  Undang-Undang Nasionalisasi  terhadap  semua  perusahaan Belanda  di  wilayah  Indonesia.  Pemerintah  juga mengeluarkan  Peraturan    Pemerintah  (PP) No.23/1958    yang  menyatakan  perusahaan- perusahaan  Belanda  yang  telah  dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI.
Aksi-aksi  perebutan  perusahaan  Belanda berlangsung  di  berbagai  daerah  di  Indonesia. Sementara  itu,  Kementerian  Kehakiman  RI  telah memerintahkan 5000 warga Belanda di negerinya untuk  segera  kembali  ke  negerinya.  Namun, Menteri  Kehakiman  juga  memerintahkan  agar kaum  buruh  tidak  menguasai  pabrik  yang  sudah diambilalih  dari  tangan  Belanda.  Sebaliknya, Menteri  Kehakiman  menuntut  agar  perusahaan tersebut  diserahkan  ke  militer  (TNI).  Inilah  awal cikal bakal dari kehadiran TNI dalam penguasaan tanah-tanah  bekas  perkebunan  Belanda. Keputusan  Perdana  Menteri  Juanda,  bahwa semua  perusahaan  pertanian  Belanda,  juga campuran  Belanda-Indonesia,  termasuk  harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan, sejak  itu  berada  di  bawah  pengawasan pemerintah  RI.  Pemerintah  juga  mengambilalih pengawasan  terhadap  perusahaan-perusahaan Belanda,  termasuk  KPM  dan  KLM,  Bank-Bank Belanda,  Perusahaan  Niaga,  kantor-kantor, perusahaan gula, stasiun listrik, perusahaan gas, dan  lain-lain  pada  tanggal  9  Desember 1957(Subangun,  2017).  Pada  tanggal  10
Desember  1957,  Menteri  Pertahanan  secara resmi  menginstruksikan  menguasai  perusahaan- perusahaan  perkebunan  Belanda.  Padahal, perusahaan-perusahaan  tersebut  khususnya perusahaan perkebunan tanahnya sudah dikuasai oleh penduduk setempat. Kemudian, pda tanggal 15  Desember  1957,  UU  Keadaan  Bahaya ditandatangani.  UU  ini  merupakan  upaya  militer untuk  menghentikan  aksi-aksi  kaum  buruh  dan sekaligus  merebut  kendali  atas  perusahan  asing yang  direbut  dengan  darah  dan  keringat  oleh kaum buruh menjadi dikuasai oleh Militer (TNI).
Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Norma  dan  Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah  di  Bidang  Pertanahan  yang Dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota (“SK  Kepala  BPN”)  adalah  sebidang  tanah  yang sudah  atau  belum  dilekati  dengan  sesuatu  hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik  dengan  persetujuan  atau  tanpa  persetujuan yang  berhak  dengan  atau  tanpa  jangka  waktu tertentu.  Keputusan  ini  muncul  setelah  terbitnya Tam  MPR  IX  Tahun  2001  tentang  Pembaruan Agraria  Dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam untuk memberikan arahan tentang dikeluarkannya  KEPPRES  34  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  Nasional  Di  Bidang Pertanahan,  dimana  9  (Sembilan)  kewenangan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah penyelesaian  sengketa  tentang  tanah  garapan.
Tanah  Garapan  bukan  merupakan  jenis  hak kepemilikan  tanah  yang  diatur  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (“UUPA”).    Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah berwenang;  (a)  penyelesaian  sengketa  tanah garapan;  (b)  penyelesaian  masalah  ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;  (c)  penyelesaian  masalah  tanah ulayat;  dan  (d)  penyelesaian  masalah  tanah kosong (Badan Pertanahan Nasional, 2021)
Hak  untuk  memanfaatkan  tanah  garapan disebut  dengan  Hak  garap,  dan  tanah  yang digarap  dapat  dilakukan  di  atas  tanah  Negara maupun  tanah  Hak  pihak  lain.  Terhadap  Hak Garap  di  atas  tanah  negara    (tanah  yang langsung  dikuasai  oleh  negara  yang  di  atasnya tidak dilekati oleh suatu hak apapun), maka Surat Pernyataan  Hak  Garap  dapat  menjadi  alas  Hak untuk permohonan tanah menjadi HM atau HGB. Namun apabila Hak Garap tersebut di atas Tanah Hak (Tanah yang sudah dilekati oleh sesuatu hak, HM,  HGB,  HGU,  HPL,  Tanah  Ulayat,  Tanah Negara  yang  penguasaannya  sudah  ada  pada pihak  tertentu),  maka  Surat  Hak  Garap  tersebut tidak  dapat  menjadi  alas  hak  untuk  memperoleh Hak  Milik  atau  HGB.  Kecuali,  pemegang  hak semula  melepaskan  hak  atas  tanahnya  tersebut menjadi  Tanah  Negara.  Sedangkan,  Hak  Garap di  atas  tanah  HGB  dan  HGU,  tidak  dapat didaftarkan/dimohonkan  menjadi  Hak  Milik, keculai  jangka  waktu  HGB  atau  HGU  tersebut sudah  habis  tanahnya  menjadi  Tanah  Negara,
maka  dapat  diajukan  menjadi  HM/HGB  oleh penggarap  berdasarkan  alas  hak  Garapan, apabila  bekas  pemegang  hak  tersebut  tidak memperpanjang  atau  tidak  memperbaharui haknya tersebut.
Apabila  dilihat  dari  data  sekunder berdasarkan  penulusan  kepustakaan,  peraturan perundangan,  surat-surat  keputusan  dari  pihak- pihak  terkait,  dan  dikukuhkan  dengan  adanya Putusan  Mahkamah  Agung,  serta  dianalisis  dari Surat  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  BPN dapat  dikatakan  bahwa PT Buana Estate adalah pemilik  dari  tanah  HGU  No.149  /  Hambalang. Keberadaan  penduduk  yang  mengusahakan tanah di atas HGU tersebut adalah hanya sebagai penggarap.  Penggarap  yang  ada,  adalah penggarap  dengan  ijin  dan  penggarap  tanpa  ijin (liar)  meskipun  mereka  memperolehnya  dari pihak  yang  mengakui  mempunyai  hak  Garap dengan  jual  beli,  namun  yang  dijeal  belikan adalah  Hak  garapnya  saja  (operalih  garapan), karena  tidak  diketahui  oleh  pihak  pemilik  tanah, maka  mereka  dapat  dikatakan  sebagai penggarap  liar.  Selain  itu,  ada  penggarap  Lokal yang  berada  di  atas  tanah  HGU  Buana  Estate tersebut  yaitu  penggarap  dengan  ijin  PT  Buana Estate (bukan liar) yaitu memang penduduk lokal dan  bertempat  tinggal  disekitar  tanah  tersebut. Merekia  menanami  tanaman  semusim  sebagai sumber  kehidupannya.  Hasil  garapannya dinikmati  semua  oleh  penggarapa  tan berkewajiban untuk menyerahkan ke pihak Buana Estate.

## 2. Penyelesaian Sengketa Antara Petani
Penggarap Dengan Buana Estate.
Penyelesaian    adalah    proses,  perbuatan, cara    menyelesaikan.  Menyelesaikan    diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan    atau  memutuskan,    mengatur, memperdamaikan    (perselisihan    atau pertengkaran),  atau  mengatur  sesuatu sehingga menjadi    baik.  Penyelesaian  dapat  dilakukan dengan  cara  melalui  jalur  hukum  dan  non  jalur hukum.  Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur hukum  dengan  keputusan  pengadilan  tidak menjamin  tanah  garapan  dapat  dikuasai  kembali oleh  pihak  pemilik  (perkebunan  ataupun perorangan).  Sengketa  tanah  garapan  ada beberapa  sebab,  yaitu  para  penggarapa  ridak bersedia menerima uang kerokhimam, suguh hati ganti rugi tanaman, para penggarap ingin memiliki tanah  yang  mereka  garap  (Kusbianto,  2018). Penyelesaian  sengketa  PT  Buana  Estate dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.
PT Buana Estate selain menghadapi petani penggarap  lokal  baik  yang legal maupun illegal juga bersengketa dengan PT Genta Prana. Para penggarap illegal, menurut Pengacara PT Buana Estate,  juga  melakukan  pembangunan  fisik  di atas  tanah  milik  perusahaan.  Para  penggarap illegal ini sejatinya mafia-mafia (biong) nakal yang memperjual  belikan  tanah  milik  perseroan. Terhadap  orang-orang  yang  membangun  tanpa hak  di  tanah  PT  Buana  Estate,  pihak  PT  sudah memberi  peringkatan  keras  baik  secara  lisan maupun secara tertulis (Radar Bogor, 2020). Jadi
yang dihadapi oleh PT Buana Estate tidak hanya dengan  penggarap  lokal  namun  juga  dengan perusahaan  yaitu  PT  Genta  Prana,  dan  dengan para  penggarap  “berdasi”  yang  menjual  belikan lahan garapan (Radar Bogor,2020)
Lokasi  yang  disengketakan  adalah  HGU No.149 atas nama PT Buana Estate, seluas 448 Hektar, yaitu pecahan dari HGU No.1/Hambalang yang  berakhir  Tahun  2002  dan  kemudian diperpanjang.  PT  Buana  Estate  saat  akan menggunakan  lahannya  untuk  pembangunan kawasan Agro Wisata dan sarana publik lainnya, ternyata  muncul  sejumlah  masyarakat  yang mencoba  menghalangi  PT  Buana  Estate  yang akan menggunakan lahannya untuk pembangunan kawasan Agro Wisata dan sarana publik  tersebut,  karena  mereka  merasa  sudah mengolah tanah tersebut selama bertahun-tahun.
Sengketa    PT.  Buana  Estate  dengan  PT Genta  Prana  di  atas  tanah  HGU  No.  149  ini perkaranya  sampai  Peninjauan  Kembali,  dan berdasarkan putusan MA No.2980 K/Pdt/2011 jo. Putusan  No.588  PK/Pdt/2013  PT  Buana  Estate adalah  pemegang  dan  pemilik  yang  sah  atas tanah  seluas  211  hektare  yang  merupakan bagian  dari  tanah  seluas  448  hektare.  Dengan Putusan MA tersebut maka PT Genta Prana yang berperkara  dengan  PT  Buana  Estate  dinyatakan kalah dan tidak mempunyai hak atas tanah yang menjadi obyek perkara.
Berdasarkan  putusan  MA  yang  sudah  in cracht    tersebut,  PT  Buana  Estate  mengajukan permohonan penerbitan sertipikat HGU untuk 211
hektare  dan  telah  dilakukan  penelitian  oleh Panitia  B  tanggal  13  Februari  2018 No.02/PAN”B”-32/II/2018. Telah dilakukan pengukuran  Peta  Bidang  Tanah  NIB  05857  luas tanah  1.600.238  m2  dan  selebihnya  secara tersendiri sesuatu aturan yang berlaku.  Panitia B menyerahkan  hasil  penelitiannya  ke  Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kanwil BPN Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No.2/HGU/BPN.32/VII/2018 tgl 30-07-2018 tentang  pemberlakuan  hak  guna  usaha  atas nama PT Buana Estate atas tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Secara  umum  hambatan-hambatan  dalam penyelesaian  sengketa  non  litigasi  disebabkan oleh  beberapa  faktor  yaitu  faktor  internal  yang berasal  dari  para  pihak  yang  bersengketa  dan pada  obyek  yang  disengketakan  dan  faktor eksternal  yang  berasal  dari  pihak  lainnya (Ramadhan,  2016).  Temperamen  para  pihak yang  bersengketa  menjadi  salah  satu  faktor dalam  menghambat  penyelesaian  musyawarah. Demikian  juga  Sumber  Daya  Manusia  terkait dengan  tingkat  pendidikan  juga  sangat mempengaruhi  proses  musyawarah. Faktor eksternal yang menghambat musyawarah adalah yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa  yang  dapat  disebabkan  oleh  pihak ketiga. Biasanya terkait  dengan uamg ganti rugi, sirih  pinang  ataupun  kerokhiman  yang  diterima (Ramadhan, 2016).
Penyelesaian  sengketa  oleh  PT  Buana Estate,  terhadap  tanah-tanah  yang  digarap  oleh
petani  lokal,  pihak  PT  Buana  Estate  melakukan pendekatan  untuk  menyelesaikan  tentang  hak garap  dan  garapan  yang  dilakukan  oleh  para penggarap. Penyelesaiannya melalui musyawarah  antara  para  penggarap  dengan pihak dari Buana Estate.  Pihak PT mengusulkan untuk  memberikan  uang  kerohiman,  terhadap tanah-tanah yang digarap dan akan dimanfaatkan oleh  Buana  Estate  untuk  pembangunan  Agro Wisata. Terhadap orang-orang yang membangun bangunan  di  lokasi  tersebut    tanpa  hak  di  tanah PT  Buana  Estate,  pihak  Buana  Estate  sudah memberi  peringkatan  keras  baik  secara  lisan maupun  secara  tertulis. Bahkan  sudah  ada oknum  yang    menjual  hak  garap  tanah  milik  PT Buana Estate dengan harga murah kepada pihak ketiga.  Oknum  ini  bahkan  berani  menyatakan mempunyai  hak  garap  80  hektare,  ternyata mereka  adalah  bukan  petani  penggarap  asli (lokal)  namun  pemilik  uang  yang  tinggal  di  luar Hambalang.  Juga  kepada  pihak-pihak  lain  yang menguasa  lahan  milik  PT  Buana  Estate  secara illegal, termasuk  kandang  ayam  yang  baru dirobohkan  milik  salah  satu  warga,  karena  tidak mau  membongkar  sendiri  (Farhan,  2021).  Yang menarik,  oknum  ini  juga  mencatut  nama  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  untuk  menguasai  tanah milik  PT  Buana  Estate.  Modusnya  dengan mewakafkan  tanah  seluas  80  hektare  untuk sarana  manasik  haji.  Namun  KPHI  sendiri mengaku tidak ada permintaan wakaf atas lahan tersebut,  kata  Pengacara  PT  Buana  Estate (Farhan, 2021).
Menurut  penjelasan  Farhan Legal  officer dari PT Buana Estate bahwa apabila tidak segera dibersihkan  bagi  penggarap  liar,  maka  pihak perusahaan akan membersihkan sendiri. “Karena itu,  jika  yang  bersangkutan  tetap  tidak menggubris  peringatan,  maka  pihaknya  akan bongkar  paksa  karena  tanah  tersebut  akan dimanfaatkan”. Tidak ada eksekusi paksa, dalam pembongkaran  bangunan  liar  tersebut.  Pihak Buana Estate tidak meminta bantuan baik kepada kepolisian  maupun  ke  pihak  TNI,  petugas  yang diterjunkan  di  lapangan  adalah    karena menjalankan  tugasnya  agar  tidak  ada  yang anarkis.
Land  clearing ini  dilakukan  karena  PT Buana  Estate  sebagai  pemilik  sah,  akan memanfaatkan  lahan  miliknya  sendiri  dan membersihkan  dari  bagunan-bangunan  atau garapan yang secara tidak berhak berada di atas tanah  perusahaan.  Semua  bangunan  liar  yang tanpa izin dari perusahaan tetap akan dibongkar kalau  tidak  dibongkar  sendiri  oleh  pihak  yang membangunan.  Pemilik  sah  dari  tanah  tersebut tetap  dilindungi  termasuk  milik  Instansi Pemerintah  dan  DPRD. “Sebagai  pemilik  lahan yang  sah,  PT.  Buana  Estate  sudah  menempuh langkah-langkah  hukum  dan  juga  langkah- langkah kekeluargaan terhadap penggarap illegal tersebut.  Maka,  setelah  diberikan  teguran, perusahaan secara hukum berhak membersihkan lahannya  dari  bangunan-bangunan  liar  di  atas tanah  tersebut  agar  bisa  mengelola  dan menanam  pada  lahan  dimaksud  dengan
merobohkan untuk mempertahankan tanahnya di Hambalang dengan segala konsekwensi hukum,” lanjut Farhan.
Terhadap  petani  penggarap  lokal (legal ), diselesaiakan dengan memberikan uang kerohiman.  Para  petani  yang  benar-benar sebagai  petani  selama  ini  menggarap  itu  ada kesepakatan  tumpang  sari  dengan  perusahaan yang  salama  ini  hasilnya  tidak  pernah  diminta oleh  PT.  Buana  Estate  dan  para  petani  itu  tidak dibebankan  membayar  pajak.  Untuk  petani tumpang  sari  ada  kesepakatan  dengan  PT. Buana  Estate,  karena  tanah  tersebut  akan dimanfaatkan oleh perusahaan, maka para petani diberi    uang  kerohiman  dan  menawarkan  untuk bekerja  di  perkebunan  Buana  Estate,  demikian jelas  Faisal.    Besarnya  uang  kerohiman  sesuai dengan  luas  tanah  yang  digarap.  Ganti  rugi garapan tanaman seluat 8.737 m2 mendapatkan uang kerohiman sebesar Rp. 8.737.000 ,-.
Sebagaimana  sudah  diuraikan  pada analisis  di  atas  bahwa  Hak  Garap,  Tanah Garapan  tidak  diatur  dan  tidak  di  kenal  dalam Hukum  Tanah  Nasional.    Tahun  1960  sudah dikeluarkan peraturan tentang larangan kepemilikan tanah tanpa ijin pemiliknya, yaitu UU No.  51  Prp  1960  yang  menyatakan  bahwa pemakaian  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau kuasanya  yang  sah  adalah  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  pidana (Pasal  2  dan  6).  Ketentuan  pasal  tersebut  tidak harus  diterapkan,  karena  Pasal  3  dan  5 menentukan bahwa,hal tersebut dapat
diselesaikan  dengan  cara  lain  mengingat kepentingan  pihak-pihak  bersangkutan  dan rencana  peruntukan  serta  penggunaan  tanah yang  bersangkutan.  Penyelesaian  pendudukan tanah  dapat  dilakukan  dengan,  misalnya  rakyat yang  menduduki  dapat  dipindahkan  ke  tempat lain. Jika dipandang perlu, apabila terjadi sesuatu hal,  maka  dapat  dilakukan  pengosongan  secara paksa  oleh  Menteri  ATR/Kepala  BPN. Pengosongan  tanah  tersebut  tidak  diperlukan dengan  keputusan  pengadilan  (Pasal  4  dan  5 Ayat  (2)).  Jika  memandang  perlu  maka penyelesaiannya  selain  perintah  pengosongan juga dapat dilakukan tuntutan pidana.
Tindakan  penyelesaian  permasalahan pemakaian  tanah  secara  tidak  sah  dapat disesuaikan dengan keadaan dan  keperluannya, dengan mengingat faktor tempat, waktu, keadaan tanah,  dan  kepentingan  pihak-pihak  yang berkepentingan  (Harsono,  2012).  Sebagaimana dijelaskan  dalam  penjelasan  UU  51  Prp  Tanun 1960  tersebut,  bahwa  pemecahan  masalah terhadap  pemakaian  tanah  secara  tidak  sah ( illegal )  memerlukan  tindakan-tindakan  yang cakupannya  lebih  luas,  dengan  macam-macam aspek,  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  bidang agrarian dan pidana, namun juga terkait masalah sosial,  perindustrian,  transmigrasi  dan  lain sebagainya.  Akibatnya,  persoalan  yang  muncul dalam  pendudukan  tanah  tidak  sah  tidak  sama pada  masing-  masing  daerah,  maka  titik  berat kebijaksanaannya  diserahkan  kepada  para penguasa  Pemerintah  Daerah  karena  yang
memahami  situasi  dan  kondisi  pada  daerah masing-,masing.  Dalam  hal  pengosongan  tanah maka  pihak  yang  menduduki  /  penggarap  tidak dapat  dan  tidak  berhak  untuk  menuntut  ganti kerugian (Ismail, Abdurrahman, & Sufyan, 2015).
Menurut  hukum  penguasaan  tanah  yang tidak  ada  alas  haknya  ( illegal ),  maka penguasaannya  tersebut  melanggar  hak  dari pihak yang memiliki tanah atau juga hak Negara, kalau  yang  diduduki  Tanah  Negara.  Meskipun mereka  menduduki  tanah  tersebut  tanpa  alas hak, menurut hukum bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya adalah milik dari pihak yang menguasai  tanah  tersebut.  Dalam  rangka keadilan sosial, bagi bangsa yang bermasyarakat dan  berbangsa,  serta  bernegara  berlandaskan Pancasila,  maka  meskipun  penguasaan  tanah dilakukan secara illegal diusahakan penyelesaiannya  didahului  dengan  musyawarah untuk  mencapai  kesepakatan.  Hal  ini  tentunya dibedakan  dengan  tanah  perkebunan  dan kehutanan,  yang  penyelesaiannya  didasarkan atas  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Agraria,  setelah  mendengan  Menteri Pertanian (Harsono, 2012). Proses penyelesaiannya  tetap  harus  memperhatikan kepentingan  rakyat  pemakai  tanah  tersebut, kepentingan  penduduk  lainnya  di  daerah bersangkutan  dan  luas  tanah  yang  diperlukan oleh  perusahaan  atau  instansi  kehutanan  untuk menyelenggarakan  usaha  atau  tugasnya. Penyelesaiannya  tetap  dilakukan  dengan
didahului  musyawarah  dengan  pihak-pihak  yang bersangkutan (Pasal 5 ayat (4)).
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut, maka penyelesaian sengketa penggarapan tanah jangan  seketika  dilakukan  dengan  tuntutan pidana  atau  pengosongan.  Bahkan  terhadap rakyat  yang  menduduki  tanah  perkebunan  dan hutan,  tetap  diawalai  dengan  musyawarah  dan tidak  dapat  dilakukan  tuntutan  pidana.  Seperti hasil  penelitian  ini,  pihak  Buana  Estate  dalam menyelesaikan  tentang  penggarapan  tanah  baik yang  ijin  dan  tanpa  ijin  diselesaiakn  terlebih dahulu  dengan  musyawarah.  Hasil  akhir disepakati  dengan  pemberian  uang  kerokhiman bagi  petani  lokal  sebagai  penggarap  tanah, sedangkan  untuk  para  petani illegal baik  yang lokal  maupun  petani  “berdasi”  penyelesaiannya apabila melalui musyawarah tidak tercapai, pihak Buana  Estate  mengajukan  penyelesaian  dengan pelaporan  ke  pihak  kepolisian  dan  pengosongan tanah  melewati  Pengadilan.  Apabila  mengacu pada  ketentuan  perundangan  yang  berlaku, penyelesaian  sengketa  penggarapan  tanah  PT Buana  Estate  sudah  dilakukan  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku,  diawali  dengan teguran  berjangka  waktu,  musyawarah,  dan pengadilan sebagai jalan terakhir.
Fungsi  hukum  adalah  sebagai  sarana untuk  rekayasa  sosial,  alat  pembaharuan  dan pembangunan masyarakat dapat terwujud. Syarat yang  harus  dipenuhi  untuk  mewujudkan  hal tersebut  adalah:  1.  Adanya  aturan  hukum  yang baik,  yang  sinkron  secara  vertikal  maupun
horisontal.  Sinkron  secara  vertikal  berarti  bahwa aturan  ditingkat  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya (lebih  tinggi).  Sedangkan  sinkron  secara horisontal  berarti  bahwa  aturan  yang  ada  tidak boleh  bertentangan  dan/atau  tumpang  tindih dengan  aturan  setingkatnya,  terutama  jika mengatur  materi  hukum  yang  sama;  2.  Adanya sumber  daya  manusia  yang  baik,  yaitu  aparat penegak  hukum  yang  kapabel,  berkompetensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur  dan  tangguh;  3.  Ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  memadai,  serta  4.  Adanya masyarakat  yang  baik,  yang  memiliki  tingkat pendidikan  yang  memadai,  berbudaya  serta menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  (Mudjiono  , 2007).
Penggarapan  tanah  milik  orang  lain  tidak hanya terjadi pada areal perkebunan milik swasta namun  juga  terjadi  di  areal  perkebunan  milik PTPN.  Pendudukan  tersebut  biasanya  berawal pada  saat  setelah  kemerdekaan  Republik Indonesia, dimana lahan tersebut sudah dikuasai oleh  penduduk,  yang  kemudian  secara  yuridis kepemilikannya  menjadi  hak  dari  sebuah perusahaan  atau  BUMN.  Hambatan  yang  sering muncul dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan adalah karena terbatasnya pengetahuan  dibidang  hukum  pertanahan  dan kurangnyakesadaran masyarakat dalam memahami  aturan-aturan  hukum  dibidang pertanahan  sehingga  masing-masing  pihak  tetap bertahan, pada prinsip dan kehendaknya masing-
masing dalam mempertahankan haknya  (Juanda Kusuma & Idham, 2021). Penyelesaian sengketa tanah garapan melalui musyawarah mufakat akan lebih  mendapatkan  hasil  yang win-win  solution , karena  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi hasilnya  masih  tetap  merasakan  ketidak  adilan bagi  yang  merasa  dikalahkan.  Apalagi penggarapan  tanah  bagi  mereka  yang  tidak  ada ijin  dari  pemilik  tanah.  Bardasarkan  pada  asas perlindungan  hak  yang  harus  dihormati  / kepastian  hukum,  maka  penyelesaian  putusan pengadilan  akan  dianggap  adil  karena  berbasis pada  bukti  kepemilikan.  Berdasarkan  asas kemanfaatan,  maka  keadilan  akan  hadir  apabila penyelesaian  sengketa  menghasilkan  manfaat bagi masing-masing pihak, dan saling menerima.
Lawrence  Friedman  menitik  beratkan Welfare Sfafe pada tanggung jawab negara untuk mensejahterakan  warga  negara  terhadap pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  (Djauhari, 2006).  Teori  Negara  Kesejahteraan (Welfare State) menegaskan  bahwa  Negara  yang pemerintahannya  menjamin  terselenggaranya kesejahteraan  rakyat.  Dan  untuk  dapat mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya  harus didasarkan  pada  lima  pilar  kenegaraan,  yaitu  : Demokrasi (Democracy), Penegakan  Hukum (Rule  of  Law) ,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (The  Human  Right  Protection), Keadilan  Sosial (Social  Justice) dan  Anti  Diskriminasi (Anti Discrimination). Prof.  Mr.  R.  Kranenburg, mengungkapkan  “bahwa  Negara  harus  secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil
yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata  dan  seimbang,  bukan  mensejahterakan golongan  tertentu  tapi  seluruh  rakyat.”  (Kresno  , 2018).  Tujuan  negara  sebagai  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  sebagai  pijakan untuk  melihat  tentang  pembangunan  hukum Agraria – Pertanahan yang berlaku sekarang ini, apakah  sudah  benar-benar  menuju  pada kesejahteraan  rakyat  Indonesia  dalam  hal pemilikan,  penguasaan,  pengelolaan  dan penggunaan  tanah  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  Agraria  –  Pertanahan sekarang  ini.  Berdasarkan  kasus  yang  terjadi pada  penggarapan  tanah  milik  PT  Buana  Estate menunjukkan  bahwa  distribusi  terhadap  akses untuk  kepemilikan  tanah  secara  merata  belum tercapai.  Masih  terdapatnya  kesenjangan  dalam kepemilikan dan penguasaan tanah.
Penggarapan  tanah  masih  sering  terjadi  pada lahan  perkebunan  maupun  eks  perkebunan, khususnya  untuk  lahan  yang  masih  belum dimanfaatkan  secara  produktif.  UUPA  dan peraturan  pelaksanaannya  telah  mengatur tentang  tujuan  pencapaian  tanah  untuk kesejahteraan  rakyat,  namun  penegakan  hukum terhadap  ketentuan  tujuan  tersebut  belum berjalan dengan efektif.

## D. SIMPULAN
Tanah  dalam  UUPA  ada  2  (dua)  macam yaitu  Tanah  Negara  dan  tanah  Hak.  Tanah garapan dan Hak Garap bukanlah suatu hak atas tanah karena memang tidak diatur dalam UUPA.
Hak atas tanah yang diatur dalam  UUPA adalah HM, HGU, HGB dan Hak Pakai. Terhadap status dan  kedudukan  penggarap  di  lokasi  tanah  HGU atas  nama  PT  Buana  Estate  dalam  kasus  ini adalah  ada yang sebagai penggarap dengan ijin dan  ada  penggarap  tanpa  ijin  (liar).  Penggarap yang  berijin  adalah  penggarap  lokal  yang memang  penduduk  lokal    bertempat  tinggal disekitar  tanah  tersebut.  Sebagian  lagi  adalah penggarap liar tanpa ijin dan bertempat tinggal di luar wilayah HGU tersebut (penggarap berdasi).
Penyelesaian  sengketa  antara  petani penggarap  dengan  Buana  Estate  adalah  untuk penggarap lokal (petani lokal/setempat) diselesaikan  secara  kesepakatan  melalui pemberian  uang  kerohiman.  Untuk  tanah  yang belum  dilaksanakan  pembangunan  diberdayakan oleh petani penggarap dengan tanaman semusim atas  seijin  pemegang  HGU,  yaitu  Buana  Estate. Sedangkan  tanah  yang  sudah  siap  untuk dibangun maka dibersihkan dari para penggarap. Kendala  yang  terjadi  adalah  saat  akan menyelesaiakn  dengan  penggarap  liar  ternyata PT Buana Estate digugat melalui  PTUN dan PN oleh  penggarap  liar,  yaitu  untuk  tanah  HGU No.149  atas  nama  PT  Buana  Estate  dengan gugatan sengketa kepemilikan dimenangkan oleh PT Buana Estate sebagai pemilik HGU No 149.
Penggarapan  Tanah  masih  sering  terjadi sampai  sekarang  hendaknya  selalui  dilakukan penyuluhan  hukum  tentang  Tanah  Garapan  dan Hak  Garap  sehingga  fenomena  penggarapan tanah  bisa  ditekan.  Karena  Hak  Garap  adalah
hanya  mempunyai  hak  untuk  menggarap  tanah bukan  pemilik  tanah.  Dan,  dalam  melaksanakan asas  fungsi  sosial  tanah,  hendaknya  pemegang hak  atas  tanah  selalu  memanfaatkan  tanah  dan mencegah  kerusakan  tanah.  menempati  secara fisik  tanah  yang  bersangkutan  sehingga  tidak diduduki  oleh  pihak  lain  dan  tidak  masuk  dalam data base tanah terindikasi terlantar .

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Chandra, T. (2019).  Non-Litigation Process Land Dispute  Settlement  For  Legal  Certainty. Substantive  Justice;  International  Journal of  Law ,  Vol.2,  (No.2),  pp.177-194,
http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustic e.v2i2.49.
Dewanti,  Pinanti  Mega.,  &  Sukirno.  (2019).
Sengketa  Hak  Garap  Dan  Penguasaan Tanah  Di  Kalicari  Semarang  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153 PK/TUN/2013)  . Jurnal  Notarius ,  Vol.12,
(No.1),pp.99-107.    https://doi.org/10.147 10/nts.v12i1.23775
Ismail,  Ilyas.,  Abdurrahman.,  &  Sufyan.  (  2015).
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Tanah. Kanun;
Jurnal Ilmu Hukum , Vol.17, (No.1), pp. 1-
18.  http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/artic le/view/6050
Kusuma,  Juanda.,  &  Idham.  (  2021).    Analisis Yuridis  Terhadap  Penyelesaian  Konflik Pertanahan  Di  Areal  Tanah  Garapan  (
Juridical  Analysis  of  Land  Conflict Settlement  in  Arable  Land).  ARBITER:
Jurnal Ilmiah Magister Hukum,
Vol.3,(No.2),pp.203-214.DOI:10.31289/ arbiter.v3i2.633
Kusbianto.(2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  Perkebunan  Di  Sumatera  Utara. JurnalIlmiah;Advokasi,Vol.6,(No.01),pp.109 -125.  https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.270
Koeswahjono, I. (2008).  Hak Menguasai Negara,
Perspektif  Indonesia  Sebagai  Negara Hukum .  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , Vol.38,(No.1),pp.58-73. http://dx.doi.org/ 10.21143/jhp.vol38.no1.165
Mudjiono.  (2007).  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Pertanahan  Di  Indonesia Melalui  Revitalisasi  Fungsi  Badan Peradilan. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM ,  Vol.14,  (No.3),  pp.458-473.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/vie w/1087
Purba,  H.  (2010). Reformasi  Agraria  dan  Tanah untuk  Rakyat  :  Sengketa  Petani  VS Perkebunan. Jurnal Law Review , Vol.10,
(No.2),p.167.http:law.ugm.ac.id/ojs/index php/lr/article/view/2440 .
Rayiatmaja,  Ova  Mareakaca.,    Silviana, Ana.,  & Triyono.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa Tanah Antara Petani Dengan Pt.Mackenzie  Melalui  Mediasi  (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah
PT.Mackenzie  di  Kabupaten  Pemalang).
Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.5,  (No.3), pp.1-20 .https://ejournal3.undip.ac.id/ index. php/dlr/article/view/12050 .
Sukmana, O.(2016). Konsep  dan Desain Negara Kesejahteraan  (Welfare  State). Jurnal Sospol ,  Vol.2  (No.1),  pp.  102-120. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sosp ol/article/view/4759
Riyadi,  Bambang  S.  (2017).    Law  of  agrarian conflict  and  resolution  effort:  A  claim dispute  of  Eigendom  verponding  Land.
International  Journal  of  Law ,  Vol.3,
(No.3),pp.80-88.  http://www.lawjournals. org/archives/2017/vol3/issue3/3-3-27
Djauhari.  (2006).  Kajian  Teori  Welfare  State Dalam Perspektif Barat Dan Islam. Jurnal
Hukum ,Vol.XVI,(No.1),pp.27-38. http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/p ublikasi/220382006/6063IMG_0026.pdf

## LAPORAN PENELITIAN
Pujiriyani,  Dwi  Wulan.,  &  Limbong,  Sutan Hasudungan.  (2013).  Petani  Penggarap dan  Pengusaha  Perkebunan:  Dinamika Konflik  Agraria  di  Bandar  Betsy, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Penanganan  Sengketa  Dan  Konflik Pertanahan.  Hasil  Penelitian  Strategis STPN, p.287. http://library.stpn.ac.id/opac/index.php?p= show_detail&id=8493

## DISERTASI
Kusbianto. (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan  Pada  Areal  Perusahaan Badan  Usaha  Milik    Negara  (Bumn) Perkebunan Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.

## TESIS
Ramadhan,  Y.  (2016).  Analisis  Yuridis  Sengketa Kepemilikan  Tanah  Garapan  Di  Desa Helvetia  Kecamatan  Labuhan  Deli Kabupaten  Deli  Serdang  (Studi  Putusan Mahkamah  Agung  No.  537.K/Pdt/2011). Universitas Sumatera Utara.

## BUKU
Harsono,  B.  (2012). Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,
Edisi Revisi, Jilid I Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Djambatan
Limbong, B. (2012). Konflik Pertanahan . Jakarta:
CV Rafi Maju Mandiri
Moleong,  Lexy  J  .  (2018). Metode  Penelitian Kualitatif .Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Suriasumantri,  Jujun  S.  (2005). Filsafat  Ilmu.
Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sumardjono,  Maria  SW.,  Ismail,  Nurhasan.,&
Isharyanto.  (2008). Mediasi  Sengketa Tanah.  Potensi  Penerapan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  Di  Bidang Pertanahan . Jakarta : PT Gramedia.
Soepomo , R. (2004). Sistem Hukum di Indonesia Sebelum  Perang  Dunia  II , Edisi  /Cetakan:
Cet. 17 Tahun. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.

## SUMBER ONLINE
Radar  Bogor.  (2020).  Buana  Estate  Ancam Pidanakan  Biong  tanah  dan  Mantan Kades  Hambalang.  Retrivied  from https://www.radarbogor.id/2020/08/03/bu ana-estate-ancam-pidanakan-biong- tanah-dan-mantan-kades-hambalang/,
Badan  Pertanahan  Nasional.  (2021).  Program Prioritas  Penangan  Kasus  Pertanahan. Retrieved  from  http://www.bpn.go.id/ Program-Prioritas/Penanganan-Kasus- Pertanahan.
Kompas.com.  (2021).Sepanjang  2020.  Konflik
Agraria  241  Kasus,  tertinggi  sektor perkebunan.
Retrieved from https://www.kompas.com/properti/read/20 21/01/06/160000521/sepanjang-2020- konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor- perkebunan
Subangun,  T.  (2017).  Kronik  Nasionalisasi
Perusahaan Asing Tahun 1957, Nasionalisasi  Perusahaan  Belanda  di Indonesia. Retrieved from
https://www.berdikarionline.com/kronik- nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun- 1957/
Marzuki, M. (2013). Perampasan Tanah ± 813 Ha Milik  Petani  oleh  PT  Buana  Estate, (Researcher  Institute  for  National  and Democratic  Studies  –  Indies  Indonesia). Retrieved  from    https://zukidemnas.word press.com/2013/05/23/perampasan- tanah-%C2%B1-813-ha-milik-petani-oleh- pt-buana-estate/
Kresno, P. (2018). Konsep  Welfare State Theory Memaksimalkan Peran Pemerintah.
Retrieved  from  https://kumparan.com/ bathara-kresno/konsep-welfare-state- theory-maksimalkan-peran pemerintah/full,

## WAWANCARA
Farhan,  Faisal.  (2021).    Legal  Officer  PT  Sentul City, Bogor.