Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 179-185| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## URGENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia dwipusparini17@gmail.com

## Abstrak
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum jadi kekuasaan Negara dijalankan menurut hukum  yang  berlaku sehingga  hukum  tersebut  berlaku  bagi semua  aspek  kehidupan bermasyarakat yang menuju pada terciptanya suatu tujuan dari hukum tersebut. Akibat lemahnya hukum di  Negara  Indonesia  masih  berkembangnya banyak kejahatan  yang  terjadi,  tindak  pidana  korupsi  yang  termasuk  kejahatan  terorganisir.  Tidak  saja  di  Negara Indonesia,  kejahatan  korupsi  juga  banyak  berkembang  di  Negara  lain.  Akibatnya,  dalam  menanggulangi terjadinya  tindak  pidana  korupsi  diperlukan  adanya  pelaku  yang  bekerjasama  sebagai  saksi  dengan  pihak penegak  hukum  dalam  hal  mengungkap  pelaku  utama  dan  lainnya  sehingga  berpengaruh  besar  pada  perkara korupsi itu. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah urgensi pengaturan saksi pelaku yang  bekerjasama  dalam  tindak  pidana  korupsi  dan  sanksi  pidana  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerjasama dalam  tindak  pidana  korupsi.  Hasil  menunjukkan  dalam  hukum  positif  Indonesia  terdapat  peraturan  tentang Justice Collaborator di Peraturan Pemerintah No 71 Pasal 5 Ayat (2) Tahun 2000 mengatur mengenai hak serta perlindungan  hukum  bagi  setiap  saksi,  pelapor  tindak  pidana/  saksi  yang  melapor.  Sedangkan  pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap justice  collaborator dalam  tindak  pidana  korupsi  yang unsurnya  berdasarkan  UU  No.  20  tahun  2001  terkait  UU  No 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan perkara korupsi serta terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 dalam tindakan khusus mengenai sanksi pidana yaitu memberikan keringanan bentuk perlindungan lain.
Kata kunci: Justice Collaborator ; Korupsi; Tindak Pidana,

## Abstract
The State of Indonesia appears as a State of Law meaning that State power is exercised according to applicable laws  so  the  law  applies  to  all  aspects  of  social  life  that  lead  to  the  creation  of  an  objective  of  the  law.  As  a consequence of the weakness of the law in the State of Indonesia there are still a large number of crimes that are developing,  including  the  criminal  acts  of  corruption  as  one  of  organized  crimes.  Not  only  have  corruption crimes developed in Indonesia but also in other countries. As a result, in tackling the emergence of the criminal acts  of  corruption,  it  is  necessary  to  have  perpetrators  cooperating  as  witnesses  with  law  enforcement authorities in terms of revealing the main perpetrators and others so it has a major influence on the corruption case. Using the normative legal research method, this research examines the urgency of regulating witnesses of collaborating perpetrators  in  a  the  criminal  act  of  corruption  and  the  criminal  sanctions  against  witnesses  of collaborating perpetrators in criminal acts of corruption. The results show that in positive Indonesian law there are  regulations  regarding  Justice  Collaborator  in  Government  Regulation  No  71  Article  5  Paragraph  (2)  of 2000  regulating  the  rights  and  legal  protection  of  every  witness,  criminal  reporter  /  witness  who  reports. Whereas judges’ considerations in imposing criminal sanctions on justice collaborators in the criminal acts of corruption  which  are  based  on  Law  No.  20  of  2001  related  to  Law  No.  31  of  1999  concerning  Eradicating Corruption Crimes and is contained in the Supreme Court Circular No. 4 of 2011 in specific actions regarding Criminal Sanctions namely providing relief in other forms of protection.

## Keywords: Justice Collaborator; Corruption; Crime

## I. PENDAHULUAN
Negara  kita  yaitu  negara  Indonesia  sangat  diwarnai  dengan  kebudayaan  masyarakat  maupun perkembangan ilmu hukum tentang kebijakan-kebijakan aturan yang berbeda pandangan baik fungsi hukum  maupun  keberadaannya  sehingga  penegakan  hukum  diperlukan  kerjasama  berbagai  pihak termasuk juga masyarakat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti segala
bidang aspek kehidupan diatur dalam peraturan yang sah sehingga terciptanya tujuan hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 di UUD NRI.
Peran hakim dalam memutus perkara kepemilikan seseorang dalam mengalihkan hak tersebut, kebebasan  seseorang  dapat  dicabut  sampai  dengan  menghilangkan  hidup  seseorang  yang  menjadi pelaku  perkara ( H. Dudu, 2006 ). Dikarenakan Indonesia  masih  melemahnya  hukum  menjadi  faktor penyebab banyaknya kejahatan yang marak terjadi salah satunya yaitu kejahatan korupsi yang bersifat terorganisir/mengelompok.  Sejarah  membuktikan  bahwa  banyak  Negara  yang  dirundung  dengan kejahatan korupsi ( Prodjohamidjojo, 2002 ).
Dampak dari kejahatan korupsi sangat menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan seperti membahayakan  stabilitas  keamanan  Negara,  pembangunan  nasional,  sosial-politik,  dan  ekonomi masyarakat serta dapat merusakan moral bangsa. Mengungkap kasus tindak pidana korupsi tergantung dalam alat-alat bukti yang menjadi salah satu yang sangat penting adalah keterangan dari saksi.
Salah satu cara menanggulangi tindak pidana korupsi yang bersifat terorganisir dengan adanya saksi yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum dalam  hal pengungkapan kasus tindak  pidana yang  dilakukannya,  yang  biasa  diistilahkan  sebagai justice  collaborator /  saksi  pelaku  yang bekerjasama.  Yang  memiliki  peran  sangat  penting  adalah  kasus  tindak  pidana  tersebut  dapat dituntaskan.  Namun,  saat  ini  peraturan  mengenai  perlindungan  mengenai  peran  saksi  di  Indonesia masih  lemah.  Pentingnya  peran  saksi  yang  bekerjasama  dalam  mengungkap  pelaku  tindak  pidana yang lebih besar pengaruhnya sehingga penulis tertarik dalam menulis jurnal tersebut.
Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana  korupsi  dan  sanksi  pidana  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  dalam  tindak  pidana korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  menggunakan  tipe  penelitian  hukum normatif  yaitu  menganalisis  kepustakaan  berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan,  baik  primer maupun  sekunder.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah pendekatan  Per-undang-undangan  dan  pendekatan  Konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pada kali ini,  penulis mempelajari  kesesuaian antara  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  UndangUndang  Nomor  31  Tahun  1999 jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.
Sumber  bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat dalam penelitian ini, dalam penelitian ini yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
d. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
f. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  bagi Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistle  Blower )  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerja  Sama  ( Justice Collaborators )  dan  berbagai  instrumen  hukum  yang  relavan  terkait  urgensi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi
g. Putusan Nomor: 84/Pid.Sus.TPK/2018/PNMdn.
Sumber  bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  dapat  diperoleh  dari pengkajian  kepustakaan  yaitu  dengan  membaca  buku-buku,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  artikel  yang berhubungan  dengan  Urgensi  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  (Justice  Collaborator)  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi.  Untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  digunakan  metode pengumpulan  bahan  hukum  lalu  dikelompokan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.
Menganalisis  penelitian  ini  menggunakan  teknik  bersifat  sistematis  dengan  disajikan  secara deskriptif-analitis,  yaitu  dengan  mendiskripsikan  bahan  hukum  terlebih  dahulu  secara  sistematis kemudian menganalisa melalui teknik analisis dengan teknik tafsiran dan menggunakan argumentasi yang bertumpuk pada logika hukum dengan deduktif-induktif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Urgensi Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Korupsi KBBI urgensi memiliki makna keharusan yang mendesak dalam hal urgensi bagi justice collaborator sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk terciptanya tujuan hukum yaitu:
1. Mencapai keadilan
2. Menciptakan kemanfaatan
3. Menciptakan kepastian hukum
Dalam  rangka  optimalisasi  penanggulangan organized  crime dengan  memberikan  perlakuan khusus  serta  perlindungan  bagi  seseorang  siapapun  mengetahui/  menjadi  saksi.  Peran  masyarakat sangat  dibutuhkan  peranannya  dalam  perlindungan  hukum  tersebut.  Pengaturan  mengenai perlindungan bagi saksi dan korban menyebutkan bahwa:
“Seorang  saksi  yang  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  karena  kesaksiannya  dapat  dijadikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang ia lakukan.”
Keberadaan justice  collaborator dalam  suatu  kepastian  hukum  untuk  mendapatkan perlindungan  yang  jelas  bagi  pelaku  yang  dinyatakan  sebagai justice  collaborator .  Seorang justice collaborator terbukti  bersalah  dalam  kasus  yang  sama  maka  ia  tidak  dapat  dibebaskan  dari  pidana. Penguatan  aturan  hukum  dan  penguatan  kompetensi  bagi  para  penegak  hukum,  peran  serta masyarakat  dalam  mengungkap  tindak  pidana  korupsi  yang  pada  dasarnya  dilakukan  pemerintah dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  surat  edaran  mahkamah  agung  (SEMA)  No  4 tahun 2011 dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman baik pengadilan tingkat pertama maupun banding. Justice collaborator juga memiliki fungsi penting di dalam proses persidangan yang akan memperkuat alat bukti dan barang bukti.
Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  dalam  SEMA  memberikan  pertolongan  dalam memberikan gagasan baik pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi yang bersifat tidak mengikat. SEMA tersebut memberikan pertolongan kepada Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan negeri dalam memberikan gagasan yang dimuat dalam surat edaran itu akan tetapi mereka ragu dalam menjalaninya ( Mulyadi,  2015 ).  Dalam  Pasal  10  ayat  2  UU  No.  13  Tahun  2006  mengenai  perlindungan  saksi dan  korban  ditentukan  bahwa  yang  juga  tersangka  d a n   yang  terjerat  dalam  suatu  kasus  tidak  bisa dibebaskan dari tuntutan  pidana  melainkan  kesaksiannya  dijadikan pertimbangan hakim dalam hal meringankan penjatuhan pidana.
Dalam  materi  pokok  yang  diatur  dalam  UU  mengenai  Perlindungan  saksi dan korban  antara lain  perlindungan  mengenai  hak  saksi  dan  korban,  lembaga  perlindungan,  tata  cara  pemberian perlindungan  dan  ketetapan  mengenai  pemidanaan.  Pada  pemerintahan  orde  lama  hingga pemerintahan  orde  baru  banyak  maraknya  kasus  mengenai  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga  latar belakang munculnya beberapa aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi yang sudah dirasa tidak mampu menjerat pelaku kejahatan yang melakukan perkara korupsi tersebut.
Di Ensiklopedia, diberi konsep bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat atau badan-badan Negara. Tindak pidana korupsi juga terdapat pada Pasal 2 Undang-undang No  31  Tahun  1999 jo Undang-undang  No  20  Tahun  2001,  memberikan  pengertian  bahwa  tindak pidana  korupsi  merupakan  tindakan  melawan  hukum  yang  merugikan  keuangan  negara  untuk memperkaya diri atau suatu badan.
Tindak  pidana  ekonomi  juga  banyak  dilakukan  oleh  pemangku  jabatan  dan  kepentingan baik  di  sektor  publik  maupun  privat,  tetapi  merugikan  keuangan  negara  serta  pelanggaran  terhadap hak-hak masyarakat merupakan tindakan korupsi ( Hartanti, 2009 ). Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:
- Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara
- Suap
- Pemerasan
- Penyerobotan
- Gratifikasi
Sifat-  sifat  dari  korupsi  ialah  korupsi  yang  sepintas  kelihatannya  bermotif  politik  dan bermotifkan  mendapatkan  uang  tetapi  sesungguhnya  bermotif  lain.  Sedangkan,  ciri-ciri  korupsi tersebut yaitu:
1) melibatkan lebih dari satu individu;
2) dilakukan dengan rahasia;
3) keuntungan timbal balik;
4) menyelubungi perbuatan dengan berlindung dibalik hukum;
5) memberikan keputusan tegas demi mempengaruhi keputusan; dan
6) penipuan serta penghianatan terhadap kepercayaan.
Jika  membicarakan  mengenai  faktor-faktor  penyebab  korupsi  adalah  banyak  tetapi  jika  faktor utama menurut  penulis  menjadi  hal  utama  terlihat  dari  segi  ekonomi  dimana  pendapatan  seseorang tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, kebutuhan konsumtif  mereka  karena  ketidakpuasan  sehingga  menimbulkan  pemborosan  menjadikan  mereka melakukan  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sampai  saat  ini belum  terlaksana  secara  optimal  sehingga  perlu  ditingkatkan  mengingat  pemerintah  dan  penegak hukum telah menyadari hal tersebut.
Adapun  menurut  pasal  3  peraturan  nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK  menyatakan  bahwa KPK  merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewajiban  serta  wewenang  yang  berdiri  sendiri  hingga bebas  dari  perintah  .  Terdapat  asas-asas  di  Pasal  5  UU  No.  30  Tahun  2002  antara  lain  kepastian hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  proporsionalitas  dan  kepentingan  umum.  Sehingga,  KPK mendapatkan  perubahan  besar  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  negara  ini. Penerapan  saksi  mahkota  ( kroon  getuige )  yaitu  membongkar  kejahatan  terorganisir  dan  sebagai hadiahnya  dikeluarkan  dari  daftar  terdaktersangka/  terdakwa  dan  dijadikan  sebagai  sanksi  dalam perkara itu karena berhasil membongkar kejahatan terorganisir ( Seno, 2009 ).
Saksi pelaku dan pelapor tindak pidana dalam mengungkap perkara pidana dan telah membantu penegak  telah  sepantasnya  diberikan  perlindungan  hukum.  Pengaturan  tentang  perlindungan  saksi pelaku dan pelapor dalam undang-undang tindak pidana akan mendukung kerja keras dan ketegasan penegak  hukum  dalam  hal  kepentingan  masyarakat  dalam  melindungi  dan  mengayomi  penegakan hukum di Indonesia.
Hukum  acara  pidana  di  Indonesia  telah  mengakui  eksistensi justice  collaborator di  Indonesia sebagai  saksi  mahkota  sehingga  pengungkapan  kebenaran  tindak  pidana  seorang  saksi  diajukan  di persidangan, namun dalam penerapannya justice collaborator tidak diatur secara tegas dalam undang- undang  tersebut. Jupri  (2018) menyatakan  bahwa  yang  dilakukan  terdakwa  dalam  perkara  yang dilakukan  merupakan  lebih  dari  satu  orang.  Semua  terdakwa  di  jadikan  saksi silang mengingat  arti pentingnya saksi yang merupakan kualifikasi senilai saksi mahkota. Negara  Belanda  dan  Italia  telah menerapkan  justice  collaborator  yang diharapkan mampu membongkar kejahatan terorganisir yang imbalannya  adalah  dikeluarkan  dari  daftar  terdakwa  dan  dinyatakan  sebagai  saksi  menurut  Andi Hamzah.
Pasal  185  Ayat  (6)  KUHAP,  menyatakan  Hakim  harus  benar-benar  memperhatikan  beberapa hal:
a. Kesesuaian keterangan saksi terhadap suatu perkara
b. keterangan saksi sesuai dengan alat bukti
c. Adanya keterangan tertentu  digunakan oleh saksi
d. Kesusilaan  saksi  serta  cara  hidup  dapat  mempengaruhi  kepercayaan  dari  keterangannya tersebut.
Eksistensi Justice Collaborator secara terperinci disebutkan sebagai berikut:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2000  pada  pasal  5  ayat  (2)  mengatur  pemberian perlindungan berupa status hukum serta tetap diberi perlindungan mengenai rasa aman dalam proses peradilan salah satunya tahap pemeriksaan dalam proses penyelidikan & penyidikan.
b. mengenai  hak  dan  perlindungan  bagi  setiap  saksi,  pelapor  dan  saksi  pelapor  di  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan pada pasal 10 ayat  2  khususnya,  jika  saksi  dianggap  sebagai  tersangka  dapat  di  bebaskan  dari  tuntutan
pidana  dalam  kasus  yang  sama  jika  terbukti  bersalah  sehingga  pertimbangan  hakim  dalam kesaksiannya di penjatuhan pidana.
Tidak terdapat satu pun peraturan menjelaskan tentang saksi dan ditafsir bahwa saksi dalam hal ini  yaitu  pelaku  tindak  pidana  yang  sebagai  saksi  dimana  ia  tersebut  telah  membantu  pihak berwenang  untuk  membeberkan  perkara  dilakukan, seperti:
1) Keterangan yang diberikan akan memberatkan terdakwa lainnya
2) Informasi yang diberikan yaitu baik yang sudah diungkapkan
3) maupun  belum  diungkapkan  mengenai  keberadaan  barang atau alat bukti ataupun tersangka yang lain
4) Dampak diberikan berupa  kontribusi kepada  penegak hukum
5) Letak saksi sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana yang sama.
Perlakuan  dengan  membuat  pertanyaan-pertanyaan  bersalah  atau guilty  plea yang  akan mengurangi  hukumannya  terdapat  dalam  Pasal  10  Ayat  2  UU  No  13  Tahun  2006 jo UU  No  31 Tahun  2014  dalam  praktik  hukum  di  Indonesia.  Peraturan  bersama  oleh  Menteri  Hukum  &  HAM, Jaksa  Agung,  Kepala Kepolisian Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  LPSK yang pada dasarnya mengatur mengenai eksistensi dan pengaturan bagi pelapor, saksi pelapor & saksi pelaku  yang  bekerjasama  &  juga  sebagai  pedoman  bagi  penegak  hukum  dalam  melaksanakan kerjasama & kordinasi mengenai perlindungan mengenai hal tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 dalam praktik hukum di Negara Indonesia.

## Sanksi  Pidana  terhadap  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  dalam  Tindak  Pidana Korupsi
Pertimbangan  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  sangat menentukan bagaimana sanksi yang harus dijalani oleh pelaku. Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam mewujudkan nilai dalam suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan manfaat oleh pihak yang bersangkutan. Hal yang termuat dalam pertimbangan hakim yaitu:
1) Pokok persoalan/ajaran-ajaran yang tidak disangka
2) Analisis  hukum/yuridis  mengenai  fakta  yang  terbukti  dalam  persidangan  terhadap  segala aspek menyangkut semua.
Petitum  penggungat  harus  menarik  kesimpulan  terbukti  atau  tidaknya  dan  dikabulkan  atau tidak  tuntutan  dalam  pertimbangan  satu  demi  satu  sehingga  hakim  dapat  menentukan  suatu  amar putusan ( Arto, 2004 ). Hakim dalam melakukan kegiatan/tindakan/menelaah tentang peristiwa terlebih dahulu  sehingga  dalam  memberikan  pertimbangan  ataupun  penilaian  serta  dalam  menghubungkan dengan peraturan yang berlaku karena hukum menjadi pedoman untuk para hakim dalam menjalankan tugasnya.
Dalam  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  menimbulkan  banyak  perubahan  fundamental terhadap cara penyelesaian perkara di Indonesia. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman yaitu UU No 48 Tahun  2009  diatur  tentang  kedudukan  para  Hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara.  Undang- undang  nomor  8  tahun  1981  juga  telah  diatur  dalam  pasal  184 mengenai alat bukti yang sah yang mempunyai kegunaan sangat penting dalam pengambilan keputusan bagi para hakim dalam memutus perkara tindak pidana meliputi keterangan ahli, keterangan surat, keterangan petunjuk dan keterangan dari  terdakwa  itu  sendiri  ( Widayanti,  2019 ).  Sedangkan  pasal  1  angka  27  membahas  mengenai keterangan saksi  dan  batasan  keterangan  saksi.  Unsur-unsur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2001  terkait UU  No  31  Tahun  1999  mengenai  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  meliputi  setiap  orang memberikan  janji/  sesuatu  kepada  penyelenggara  negara  dengan  maksud  berbuat  sesuatu  dalam jabatannya  yang  bertentangan  dgn  kewajiban  &  perbuatannya  berlanjut  sehingga  setiap  orang mengacu pada siapa yang dijadikan terdakwa/ setiap subjek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan  pidananya  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  1  butir  3  yang  menjelaskan  setiap  orang juga termasuk korporasi.
Terhadap  terdakwa  tidak  ada  yang  namanya  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar,  jadi  barang siapa  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  memang  sudah  seharusnya  mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
1) Memberikan janji/sesuatu
Unsur  ini  mengandung  elemen  yaitu  memberikan  suatu  janji  yang  menyebutkan  bahwa  hal tersebut  dapat  dilakukan  pelaku  tindak  pidana  itu  sendiri  dan/pihak  ketiga  untuk kepentingan pelaku korupsi tersebut telah disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf a.
2) Kepada Pemerintah
Dalam tentang penyelenggaraan Negara bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam  UU  No.  28  Tahun  1999  adalah  pemerintah  yang  mempunyai fungsi  dan tugas  pokok terkait  penyelenggara  Negara  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dan,  telah  dijabarkan dalam  ketentuan  pasal  2  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  siapa  saja  yang  termasuk  sebagai penyelenggara Negara.
3) Berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban Mengandung pengertian bahwa  pejabat Negara/PNS dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan  dengan  kewajiban  jika  penyelenggara  tersebut  berbuat  sesuatu  diluar  dari tugasnya,  penyelenggra  Negara/PNS  telah  berbuat  sesuatu  tidak  merupakan  kewajibannya atau melekat dalam jabatannya sesuai dengan kewajiban yang melekat ( Tahitu, 2015 ).
4) Perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut Adapun  yang  disebutkan  dalam  pengertian  perbuatan  berlanjut  yaitu  timbul  dari  niat kehendak dan keputusan, perbuatan yang jenisnya sama, waktu perbuatan tidak terlalu lama. Dalam sema No. 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu tetapi  bukan  pelaku  utama  sehingga  penuntut  umum  dalam  tuntutannya  telah  memberikan keterangan,  bukti  yang  signifikan  &  juga  harus  menyebutkan  bahwa  yang  bersangkutan  adalah seseorang yang menjadi Justice Collaborator.
Tujuan pemidanaan antara lain:
- Mencegah dilakukan  tindak  pidana dengan  menegakan hukum  demi masyarakat
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa
Pengertian  hubungan  dengan  jabatan  lebih  luas  bahwa  pejabat  adalah  orang  yang  berwenang untuk  melakukan  jasa  yang  diminta  tapi  cukup  bahwa  jabatan  itu  memungkinkan  untuk  berbuat seperti itu ( Hamzah, 2006 ). Teori-teori dalam pemidanaan terdapat 3 diantaranya: a. Teori absolute
Pemidanaan  berpegangan  pada  perilaku  &  terletak  pada  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri.  Sehingga teori  ini  memusatkan  pada  tindakan  yang  telah  dilakukan  serta  mencari  pendasaran  dengan memandang  ke  masa lalu.
b. Teori relatif
Dalam teori yang bertujuan untuk mengubah sifat perilaku yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga kembali menlanjutkan kehidupannya. c. Teori gabungan
Dalam  point  9  c  telah  diatur  mengenai  perlindungan  hukum  bagi Justice Collaborator, yaitu:
a) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
b) Menjatuhkan pidana paling ringan
c) Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan
Korupsi dan sanksi pidana disebutkan mulai pasal 2 sampai pasal 20 dan pada bab IV mulai pasal 25  sampai  pasal  40  UU  No  31  Tahun  1999  tentang  ketentuan  formil  dalam  menjalankan  ketentuan meterilnya  sehingga  mengeluarkan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  pemerintah  melakukan  perubahan  terhadap  UU  No  31  Tahun  1999 itu.
Menurut Muhammad Asri Irawan, semua tersangka yang ditangani oleh KPK berstatus Justice Collaborator dengan  berkas  tuntutan  pidana  dengan  dimasukkan  sebagai  hal  yang  meringankan terdakwa  ( Jupri,  2018 ).  Keberadaan  dari  teori  Absolut  dan  Relatif,  terciptanya  teori  gabungan menitik beratkan bahwa di salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lain / keseimbangan antara kedua  unsur  dan  didasarkan  untuk  tujuan  pembalasan  dengan  penerapan  secara  kombinasi  menitik beratkan  ( R.  Abdoel  Djamali,  2005 ).  Peraturan  perundang-undangan  tentang  tindak  pidana  korupsi belum  dilaksanakan  secara  konsisten  serta  mengingat  pemberantasan  korupsi  yang  memerlukan waktu  yang  tidak  sedikit  dikarenakan  masalah  korupsi  tidak  dapat ditangani secara instan.
Adapun Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi antara lain:
1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum
2) Perbuatan tersebut termasuk penyalahgunaan kewenangan
3) Akan merugikan keuangan Negara

## 4) Hal untuk memperkaya diri sendiri

## IV. SIMPULAN
Justice  Collaborator merupakan  pelaku  yang  ikut  dalam  perkara  pidana  yang  diungkapkannya  tapi tidak  merupakan  pelaku  berpengaruh  besar  dalam  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  peraturan  yang mengatur mengenai korupsi yaitu Pasal 2 Peraturan No 31 Tahun 1999 terkait UU No 20 Tahun 2001 menyatakan  bahwa  korupsi  mencakup  perbuatan  melanggar  hukum  yang  mengatur  dengan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan keuangan perekonomian negara. Dalam hukum positif Indonesia  terdapat  peraturan  tentang Justice  Collaborator di  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Pasal  5 Ayat  2  Tahun  2000  mengatur  mengenai  hak  serta  perlindungan  hukum  bagi  setiap  saksi,  pelapor tindak pidana/saksi yang melapor. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap justice  collaborator dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  unsurnya  berdasarkan  UU  No.  20 Tahun  2001  terkait  UU  No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perkara Korupsi serta terdapat dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No  4  Tahun  2011  dalam  tindakan  khusus  mengenai  sanksi pidana yaitu memberikan keringanan bentuk perlindungan lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (4th ed.). Pustaka Pelajar. Hamzah,  A.  (2006). Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  &  Internasional .  PT Radja Grafindo Persada.
Hartanti, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika.
Jupri.  (2018).  Reward  Keringanan  Sanksi  Pidana  bagi  Justice  Collaborator  Perkara  Korupsi. Jurnal Transformative , 4 (1), 13–32. Mulyadi,  L.  (2015). Perlindungan  Hukum  terhadap  Whistleblower  &  Justice  Collaborator  dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime . Alumni. Prodjohamidjojo, M. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia . Indonesia Legal Center Publishing. Seno, A. I. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum . Diadit.
Tahitu,  G.  Z.  (2015).  Keberadaan  Saksi  Mahkota  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Lex Crimen , 4 (1), 164–178.
Widayanti,  Y.  (2019).  Analisis  Yuridis  tentang  Pembuktian  Dakwaan  dengan  Saksi-Saksi  yang Dibacakan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.). Jurnal Verstek ,
5 (3), 199–213.