## Jurnal Administrasi Negara, Volume 24 Nomor 1, April 2018

## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN: SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL

## CORPORATE ACCOUNTABILITY IN TAX DISPUTE RESOLUTION: A DOCTRINAL LEGAL STUDY
Nindi Achid Arifki 1 dan Ilima Fitri Azmi 2
1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone email: nindi.darifki@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Makassar email: limaazmid@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indo- nesia dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sangat dipengaruhi bentuk hubungan kerja direksi, pemilik dan organ perseroan. Hubungan kerja ini berdampak pada adanya ruang lingkup pertanggungjawaban tertentu dari masing-masing bentuk korporasi (yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum). Ruang lingkup yang terbatas ini memberikan konsekuensi tersendiri atas perbuatan hukum korporasi. Seperti halnya perbuatan hukum dalam pemenu- han kewajiban perpajakan, pengaturan subjek hukum sebagai Artificial Person dalam mewakili tindakan dan perbuatan hukum korporasi yang diatur dalam konsep Hukum Perdata, secara khusus juga diatur da- lam Undang-undang perpajakan. Pembahasan terkait hal tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dimana dengan menggunakan pendekatan hermeneutik guna menerjemahkan doktrin-doktrin yang mendasarinya, sehingga dapat dicapai sebuah kesimpulan bahwa terdapat doktrin lifting the corporate veil berkenaan dengan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan sehingga penentuan subjek hukum korporasi menjadi lebih luas. Per- tanggungjawaban korporasi tidak terbatas pada pengurus saja tetapi dapat mencakup pemegang saham maupun pegendali perusahaan.
Kata Kunci : Korporasi, Pajak, Pertanggungjawaban Korporasi, Sengketa Perpajakan

## Abstract
This article attempts to explore deeply on the implementation of corporate accountability in Indonesia in tax dispute resolution. The implementation of corporate accountability in Indonesia is heavily influenced by working relations between manager, owner and corporation. These relations influence the scope of accountability of each form of corporation (with or without legal entity). The limited scope gives a par- ticular consequence toward corporate legal action. Similar to corporate legal action in fulfilling tax duty, the legal subject arrangement as artificial person to represent any corporate legal action that is men- tioned in private law concept, also specifically mentioned in Tax Regulation. The discourse on the issue is discussed using doctrinal law research method, by means of hermeneutic approach to translate the doc- trine basis. It may be concluded that there is a doctrine of ”lifting the corporate veil” related to the arrangement of corporate accountability in tax dispute resolution  so that the selection of corporate law subject is seen from a wider perspective. Corporate accountability is not only limited to the management board but also includes stockholder and corporate leader .
Keywords : Corporation, Tax, Corporate Accountability, Tax Dispute

## PENDAHULUAN
“ ...dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pen- deknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah…“ (Van Bemmelen, 1986 : 239 ).
Kata korporasi secara etimologis be- rasal dari kata “corporatio” yang diambil dari bahasa latin. Corporatio diartikan se- bagai kata benda pada penggunaan kata “ corporare” yang sering disebut sebagai “ corpus” pada masa abad pertengahan dan mengandung makna Badan. Badan yang di- maksud disini adalah merupakan badan yang diciptakan oleh hukum dan karena
pengaturannya diartikan sebagai legal enti- ties di hadapan hukum. Korporasi sebagai Badan Hukum mempunyai sifat sebagai subjek Hukum, yang mempunyai hak-hak dan melakukan perbuatan hukum.
Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang dic- iptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga diten- tukan oleh hukum. (Rahardjo,1986 : 110).
Korporasi sebagai subjek hukum berim- plikasi pada mekanisme pemaknaan penyelesaian sengketa-sengketa hukum da- lam koridor hukum yang dalam pengaturannya secara khusus.
Dalam tataran praksis, Badan Hukum sebagai legal entities membawa pengartian tersendiri dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sep- erti yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas (Perseroan) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan  melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tersebut mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Kendati demikian, ter- dapat aturan-aturan yang berbeda mengartikan pertanggungjawaban penyele- saian tagihan atau utang perusahaan seperti aturan pada sistem perpajakan berdasarkan Pasal 32 ayat 4 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah bebera- pa kali diubah dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) beserta
penjelasannya menyebutkan bahwa pengu- rus yang bertanggungjawab terhadap kewajiban perpajakan termasuk pada orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Hal ini dapat diartikan secara khusus memperluas pertanggungjawaban dari para pengurus maupun pemegang sa- ham dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.
Perluasan pertanggungjawaban korpo- rasi dalam hukum pajak tersebut, berimplikasi kepada penyelesaian sengketa- sengketa perpajakan yang pada dasarnya merupakan sarana pemenuhan kewajiban perpajakan oleh suatu korporasi, misalnya dalam penyelesaian utang pajak, pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak lagi terbatas pada besaran saham yang disetor oleh pemegang saham, tetapi dapat menjangkau kepada harta pribadi orang-orang yang secara nyata dapat dibuktikan mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan suatu perusahaan.
Tulisan ini terkait diskursus per- tanggungjawaban Korporasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan yang berangkat dari pertanyaan. Pertama, bagaimana dan sejauh mana konsep kon- struksi yuridis atas peyelesaian sengketa
perpajakan oleh suatu Korporasi? Kedua, bagaimana pembacaan teks peraturan perun- dang-undangan dilakukan guna menentukan sejauh mana bentuk pertanggungjawaban wakil-wakil dalam korporasi sehingga per- tanggung-jawabannya sah dan dimung- kinkan di hadapan hukum?

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan herme- neutika. Metode penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan melakukan penelusuran preskripsi-preskripsi hukum yang tertuang alam peraturan perundang-undangan berikut ajaran atau doktrin-doktrin yang men- dasarinya (Wignjosoebroto, 2011:121). Dengan menggunakan pendekatan herme- neutika, tulisan ini lebih memanfaatkan pemahaman dalam menafsirkan teks (Ric- oeur, 2006 : 57). Sehingga tulisan ini lebih memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan peru- dang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku serta artikel di jurnal, surat kabar dan laman internet) (Hanson, 1999).

## HASIL PENELITIAN
Pengaturan dalam penentuan per- tanggungjawaban sebuah korporasi
mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam ruang lingkupnya seperti :
1. CV dan Firma yang mempunyai karak- terstik pertanggungjawaban saling menanggung seperti berikut :
a) Penggantian dan Pemasukan Sekutu harus disetujui oleh semua sekutu (Pasal 1641 Kitab Undang-undnag Hukum Perdata);
b) Terdapat tanggungjawab tanggung menanggung (Pasal 18 dan 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD));
c) Pada dasarnya semua sekutu turut serta dalam pengurusan (Pasal 1630 KUH Perdata dan Pasal 17 KUHD)
2. Pertanggungjawaban  perseroan terbatas secara undang-undang diatur sebagai berikut :
a) Pemegang saham tidak bertanggung- jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas keru- gian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya (Pasal 3 ayat 1 UU PT) b) Pemegang  saham  wajib  mengem- balikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagi- han (Pasal 150 ayat 5 UU PT)
3. Pertanggungjawaban korporasi ber- dasarkan Undang-undang Perpajakan
a) Badan oleh pengurus  (Pasal 32 UU
KUP)
b) Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator (Pasal 32 UU KUP);
c) Badan dalam pembubaran oleh orang atau Badan yang ditugasi melakukan pemberesan (Pasal 32 UU KUP);
d) Badan dalam likuidasi oleh likuida- tor (Pasal 32 UU KUP);
e) Wakil yang bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang (Pasal 32 ayat 2 UU KUP);
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau keputusan perusahaan (Pasal 32 ayat 4 UU KUP).

## PEMBAHASAN
Korporasi dan Pertanggungjawaban-nya Dalam Koridor Hukum Perdata
Sejarah pengaturan korporasi atau berkenaan dengan entitas perusahaan dimu- lai sejak dibacakannya Memorie van Toelichting (MvT) RUU Wetboek van Koophandel oleh Pemerintah Belanda, Khai- randy  menyebutkan  bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dil- akukan secara terus menerus, dengan terang-
terangan dalam kedudukan tertentu, dan un- tuk mencari laba bagi dirinya sendiri. (Khairandy, 2006:8).
Pengaturan instrument yuridis ini di ter- jemahkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia, yang apabila dirunut kebelakang KUHD merupa- kan turunan dari Code Du Commerce, meskipun tidak semua pengaturan model perancis ini dituangkan dalam Wetboek van Koophandel oleh  Pemerintah Belanda yang menjadi dasar kodifikasi hukum pada pengaturan KUHD di Indonesia.
Kendati demikian, pengaturan dasar Korporasi sebagai badan hukum terlihat pa- da pasal 1653 dan 1654 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pa- da  Pasal 1653 menyebutkan bahwa  Selain perseroan perdata sejati, diakui juga perhim- punan-perhimpunan orang sebagai perkum- pulan-perkumpulan, baik perkumpulan- perkumpulan itu diadakan atau diakui se- bagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik, dan pasal 1654 me- nyebutkan bahwa Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang- orang preman, berkuasa melakukan tinda-
kan-tindakan perdata, dengan tidak mengu- rangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Menilik hal tersebut ada 2 substansi terkait frasa badan hukum yang dapat dilihat yaitu Perhimpunan (vereniging) dan Persekutuan Orang (gemmenschap van mensen) .
Kontruksi Hukum dalam KUHD mener- jemahkan 2 substansi tersebut menjadi sebuah pengaturan batasan dalam memaknai korporasi di Indonesia. Dalam konteks komersial, korporasi lebih dikenal sebagai badan usaha, dimana bentuk pengaturannya mengandung 2 bentuk yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Penge- lompokan badan hukum dan bukan badan hukum didasarkan pada sifat badan hukum yang mempunyai karakteristik pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga disini diartikan bahwa pem- ilik hanya bertanggungjawab sebatas harta yang dimilikinya. Secara umum yang terma- suk dalam Badan Hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi, se- dangakan badan usaha yang bukan badan hukum adalah Firma, dan CV (Persekutuan Komanditer).
Bentuk Firma yang diatur dalam Pasal 16 KUHP ini dalam sistem common law di- namakan sebagai sistem “Partnership”
sedangkan CV yang pengaturannya dalam pasal 19 dinamakan sebagai “Limited Part- nership” (Prasetya, 2004:1-2). Dalam permasalahan pertanggungjawaban hukum pada Firma dan CV terhadap hal-hal yang dalam hubungan perdata bersifat secara langsung bertanggungjawab untuk se- luruhnya (tanggungjawab renteng), dimana satu pihak menanggung pada pihak yang lain (geldscheiter), hal ini dikarenakan tidak adanya pemisahan pertanggungjawaban baik secara badan usaha maupun secara personal dalam pelaksanaan segala tindakan dan per- buatan hukum perusahaan, berbeda  dengan Perseroan Terbatas  yang secara Undang- undang pertanggungjawaban hukum terpisah dari para pengurusnya, meskipun terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang.
Pembahasan Corporate Accountability (pertanggungjawaban korporasi) terutama terkait pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan penjelasan diatas, setidaknya diawali dengan adanya pemahaman pemisa- han atau tidak adanya pemisahan pertanggungjawaban secara personal pemilik atas perbuatan hukum perusahaanya. Terkait tanggungjawab hukum ini diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyebutkan bahwa teori tanggungjawab hukum dil- akukannya perbuatan melawan hukum (tort
Nindi Achid Arifki Dan Ilima Fitri Azmi/Jurnal Administrasi Negara, Volume 24 Nomor 1 (2018)/ 33-46
liability) oleh korporasi dibagi menjadi 3 yaitu : Intertional Tort Theory, Negligence Tort Liability, Strict Liability (Muhammad, 2010 : 503) .
Intertional Tort diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan, hal ini mengandung maksud bahwa subjek hukum telah mengetahui bahwa atas perbuatan hukum yang dilakukannya merupakan ben- tuk dari perbuatan melawan hukum, berbeda dengan Intertional  Tort dalam konsepsi
Negligence Tort Liability yang mendasarkan teori kesalahan pada prinsip kelalaian subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang berakibat pada adanya perbuatan melawan hukum. Kendati demikian, korpo- rasi dalam kedudukannya dapat dituntut atas perbuatan baik sengaja maupun tidak senga- ja dilakukan dalam hal pertanggungjawaban hukum mutlak, hal ini mengandung maksud jika terdapat perbuatan-perbuatan yang me- langgar hukum yang telah ditentukan lain oleh Undang-undang (Strict Liability) .
Permasalahan yang ada, adalah sejauh mana dapat menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perbuatan hukum Perseroan Terbatas, yang secara khusus menurut undang-undang diatur adanya pem- isahan dan pembatasan tanggungjawab. Pengaturan Perseroan Terbatas yang dikenal adanya pemisah (veil) antara organ perus-
ahaan dengan pemiliknya, membuat sebuah konstruksi pemikiran bahwa pemegang sa- ham bertanggungjawab secara terbatas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Tetapi dalam sebuah doktrin Lifting the corporate veil, keterbata- san tersebut dapat ditembus sehingga menjadikan pertanggungjawaban hukum Perseroan tidak terbatas hanya pada organ perseroan tetapi juga terhadap pemegang sahamnya.
Pembahasan mengenai pembatasan tanggungjawab ini dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1 UU PT  memuat setidaknya frasa Pemegang  saham tidak bertanggungjawab secara pribadi dan kalaupun ada per- tanggungjawaban atas perseroan hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Lebih jauh UU PT mengatur bahwa pemegang saham dapat menggugat Kesala- han Anggota Direksi, dan Keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Pengaturan atas subtansi gugatan ini meru- pakan bentuk konstruksi hukum atas perlindungan pembatasan tanggungjawab pemegang saham tersebut. Gugatan ini didasarkan pada konsep fiduciary duty atau keterikatan secara hukum atas tindakan hukum yang dilakukan oleh para pengurus perseroan. Gugatan atas Direksi, dilakukan jika Direksi melakukan pelanggaran fiduci-
Nindi Achid Arifki Dan Ilima Fitri Azmi/Jurnal Administrasi Negara, Volume 24 Nomor 1 (2018)/ 33-46
ary duty dan dalam melaksanakan tugasnya tidak memperhatikan statutory duties yaitu prinsip-prinsip yang mengharuskan Direksi untuk dapat bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Sehingga, dalam hal ini jelas dapat dilihat bahwa pengaturan atas pertanggungjawaban hukum perseroan han- ya terbatas sampai pada pengurus perseroan, karena UU PT menganggap Direksi atau pengurus perseroan sebagai sebuah wakil dari subjek hukum perseroan atau yang lebih dikenal sebagai Artificial Person.
Meskipun terdapat pembatasan per- tanggungjawaban terhadap pemegang saham, UU PT memberi ruang untuk pemegang saham dapat dimintai per- tanggungjawabannya sehingga pertanggung- jawabannya tidak hanya terbatas sebagaia- mana  diatur pasal 3 ayat 1 UU PT. hal ini dapat dilihat pada ayat 2, yang menyebutkan bahwa pemegang saham dapat ikut ber- tanggungjawab terhadap perbuatan hukum perseroan selama (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak ter- penuhi, (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dil-
akukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Ketentuan ini secara tersirat menc- erminkan prinsip-prinsip yang terdapat pada doktrin Lifting the corporate veil. Dalam arti luas pasal 3 ayat 2 UU PT dipahami sebagai klausul penghapusan hak eksklusif yang dia- tur pada pasal 3 ayat 1  terhadap perseroan jika melakukan : (1) tidak melakukan penyetoran modal; (2) Terdapatnya percam- puran kepentingan pribadi dengan perusahaan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Perseroan Terbatas telah batal demi hukum karena hilangnya karakteristik Perseoran Terbatas sebagai badan hukum yang secara sifatnya terdapat pemisahan har- ta kekayaan; (3) Pemegang Saham menggunakan Perseroan sebagai instrumen mencari keuntungan pribadi pemegang sa- ham, hal ini dapat terjadi jika pemegang saham terlalu dominan dalam proses kegiatan perseroan; (4) Terdapat sifat kon- traktual yang mengatur pertanggungjawaban secara pribadi pemegang saham; (5) Per- modalan  yang tidak sebanding dengan lingkup kegiatan usaha perseroan; (6)
Pemegang saham merangkap sebagai direktur, hal ini dikarenakan dapat dimung- kinkan pemegang saham sebagai direktur menjalankan perseroan untuk keuntungan pribadinya sehingga tidak dapat dil- aksanakannya prinsip no conflict rule pada posisi seorang direksi dimana disebutkan oleh  Ais bahwa seorang direksi tidak boleh melibatkan diri dalam suatu kontrak dimana ia memiliki kepentingan pribadi, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kon- flik kepentingan dengan kepentingan perusahaan yang harns dilindunginya. Kon- trak yang melibatkan konflik kepentingan seperti ini adalah "voidable" (Ais, 2001 : 69).
Kedudukan Pertanggungjawaban Korpo- rasi Dalam Sengketa Perpajakan
Secara historis perkembangan pengaturan sistem perpajakan di Indonesia setidaknya dibagi menjad 2 masa yaitu Peri- ode Ordinasi (penggunaan pengaturan Zaman penjajahan) dan Periode Reformasi Perpajakan (Sugiarto, 2014:57). Perkem- bangan pengaturan sejak tahun 1983 sampai dengan adanya UU  No. 16  Tahun 2009, menunjukkan bahwa pengaturan perpajakan cukup akomodatif dengan memperhatikan tujuan adanya reformasi perpajakan dan faktor-faktor sosial politik lainnya.
Pajak berdasarkan sifatnya adalah memaksa, pasal 1 UU KUP  menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan un- tuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dipahami bahwa membayar pajak merupakan hub- ungan hukum antara warga negara dengan negara yang mempunyai akibat adanya hub- ungan timbal balik hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Hal ini seperti memahami pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) yang menyebutkan bahwa Peri- katan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang- undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sehinga disini dapat diartikan bahwa membayar pajak merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban atas perikatan yang ditentukan oleh undang- undang.  Artinya, jika warga negara tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan kata lain warga negara tersebut melakukan wanprestasi atas sebuah peri- katan.
Secara umum, pelaksanaan pemungu- tan pajak di Indonesia menganut paham Self

## Nindi Achid Arifki Dan Ilima Fitri Azmi/Jurnal Administrasi Negara, Volume 24 Nomor 1 (2018)/ 33-46
Assesment System dimana wajib pajak dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menghi- tung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri ke negara. Dengan kata lain, negara memberikan ke- percayaan berupa Voluntary Compliance (kepatuhan sukarela) kepada wajib pajak.
Sistem pemungutan pajak dalam ben- tuk Self Assesment System dapat dilihat pada rumusan pasal 12 ayat 1 UU KUP yang me- nyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dengan tidak meng- gantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Disisi lain pada ayat 3 pasal 12 terse- but juga mengatur fungsi pengawasan atas pelaksanaan kewajiban  perpajakan oleh wajib pajak, yang disebutkan bahwa Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
Pemahaman atas penetapan pajak teru- tang, merupakan bentuk akibat dari tindakan wanprestasi atas perikatan yang timbul ber- dasarkan undang-undang, yang dalam hal ini adalah tidak dipenuhinya kewajiban perpa- jakan sebagai bentuk prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terikat
dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut baik karena kesengajaan atau kelalaian. Timbulnya penetapan pajak terutang inilah yang men- jadi titik awal adanya suatu sengketa pajak. Sengketa Pajak  diatur dalam pasal 25 sam- pai dengan pasal 27 UU KUP terkait Keberatan dan Banding serta Gugatan yang diatur dalam pasal  40 Undang-undang Ta- hun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).
Penjelasan Pasal 25 UU KUP me- nyebutkan bahwa keberatan merupakan upaya hukum wajib pajak dimana apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah ru- gi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang terdapat pada Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar, Surat Kepu- tusan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Nihil, Surat Keputusan Pa- jak Lebih Bayar serta pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga ber- dasarkan  ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan tidak sebagaimana mestinya. Lebih jauh apabila wajib pajak masih merasa belum mendapatkan keadilan melalui  proses keberatan, wajib pajak dapat melakukan banding di pengadilan pajak (Pasal 27 ayat 1). Dalam UU PP Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan terkait gugatan didalam UU PP diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau pe- nanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 1 angka 7 UU PP).
Sengketa Pajak dalam arti luas dise- butkan dalam Pasal 1 angka 5 UU PP yang menyebutkan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpa- jakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang se- bagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepa- da Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan ber- dasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Pada awalnya penyelesaian sengketa pajak melalui suatu lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) hal ini did asarkan pada Staatblad No.  29  Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Uru- san Pajak (Regeling van hetberoep in Belastingzaken) . Pada tahun 1997 dibentuk
suatu badan khusus bernama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sampai tahun 2002 melalui UU PP dibentuk lem- baga peradilan khusus bernama Pengadilan Pajak.
Penyelesaian Sengketa Pajak biasanya berakhir dengan adanya bertambah atau berkurangnya nilai Surat Ketetapan Pajak baik yang diperiksa secara substansi materiil seperti pada tahapan keberatan dan banding maupun substansi formil yang merupakan muatan materi gugatan di pengadilan pajak yang menentukan sah atau tidaknya Surat Ketetapan Pajak. Disisi lain sengketa pajak timbul karena adanya kesalahan penentuan subjek hukum yang bertindak untuk dan atas nama wajib pajak. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak Badan yang lebih khusus adalah Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas.  Dalam pengaturan subjek hukum berkaitan pertanggungjawaban korporasi pada sistem perpajakan Indonesia setidaknya dipengaruhi  oleh  doktrin-doktrin seperti Strict Liability,  Vicarious Liability, Intra Vires dan Corporate Cultural Model.
Penerjemahan doktrin strict liability berupa pertanggungjawaban korporasi sema- ta-mata berdasarkan undang-undang, yang dalam hal ini pertanggungjawaban korporasi terletak pada kedudukan para pihak dalam korporasi sehingga dalam hal pertanggung-
jawaban kewajiban perpajakan diletakkan pada subjek hukum pada kedudukannya. Doktrin vicarious Liability (pertanggungja- waban pengganti) dalam pengaturan pasal 32 ayat 1 UU KUP diterjemahkan dalam un- sur yang dalam menjalankan hak dan kewajiban waijb pajak badan adalah pengu- rus.
Hal ini seperti yang disebutkan oleh Paul Dobson bahwa a corporation is vicari- ously  liable for the acts of its employees or agents in normal situations of vicarious lia- bility (Dobson, 2008  : 39). Disisi lain UU KUP juga mengatur terkait wakil perseroan yang dimuat dalam pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka da- lam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Pada kedudukan ini, terlihat doktrin Intra Vires ada pada muatan pasal tersebut. Johny Ibra- him menyebutkan bahwa doktrin intra vires adalah merupakan perbuatan perseroan yang merupakan bagian yang telah diatur dalam Anggaran Dasar (Ibrahim, 2011:245).
Lebih luas pasal 32 ayat 4 beserta pen- jelasannya menyebutkan bahwa Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dimana dalam penjelasannya diperluas menjadi orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil kepu- tusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menan- datangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walau- pun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, ter- masuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
Pasal 32 ayat 4 secara jelas menyebut- kan bahwa meskipun seseorang tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan tetap dapat di bebani per- tanggungjawaban selama dapat dibuktikan keterkaitannya, hal ini senada dengan dok- trin Corporate Cultural Model yang disebutkan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa
Nindi Achid Arifki Dan Ilima Fitri Azmi/Jurnal Administrasi Negara, Volume 24 Nomor 1 (2018)/ 33-46
doktrin Corporate Cultural Model merupa- kan ajaran yang memfokuskan kebijakan badan hukum yang tersirat maupun  tersurat memberikan izin atau kewenangan kepada seseorang dengan dasar rasional yang jelas (Hiariej, 2014 : 165), sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa meskipun seseorang tidak terdapat atau tertuang dalam akta pendirian maupun perubahan tetap dapat melaksanakan kebijakan perusahaan dikare- nakan secara tersirat maupun tersurat diberikan izin atau kewenangan oleh perus- ahaan.
Subjek Hukum atas badan hukum da- lam aturan perpajakan disebut dengan istilah penanggung pajak. Pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah ter- akhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) yang menyebutkan bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pem- bayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Konsepsi Penanggung Pajak pada Lift- ing the corporate veil memberi pandangan bahwa dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perseroan
terbatas  mempunyai cakupan  lebih luas dibandingkan dengan UU PT, sehingga da- lam proses penyelesaian sengketa perpajakan pun tidak hanya terbatas pada Direksi yang merupakan wakil perseroan yang diatur sesuai pasal 92 ayat 1 UU PT yang menyebutkan bahwa Direksi men- jalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tetapi juga dapat mencakup sampai pemegang saham perseroan, bahkan seseorang yang tidak ter- dapat dalam akta pendirian maupun perubahan sepanjang dapat dibuktikan ket- erkaitannya dengan kebijakan perseroan .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diskursus Per- tanggungjawaban Korporasi dalam Sengketa Perpajakan tidak hanya semata-mata meru- juk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata dikarenakan 3 (tiga) argumen yaitu pertama, dalam pembahasan konsep korporasi di In- donesia tidak semata-mata hanya terfokus pada badan usaha yang pertanggungjawaban pengurusnya tidak terpisah dari organ perus- ahaannya, tetapi  juga berfokus pada  badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan karakteristik  yang  mempunyai pembatasan-
pembatasan tertentu dalam konsep per- tanggungjawabannya.
Kedua, Terhadap Badan usaha yang mempunyai karakteristik pembatasan- pembatasan pertanggungjawabannya, dalam kajian hukum perdata dapat dilakukan pen- erobosan batasan-batasan tersebut berdasarkan doktrin Lifting the corporate veil .
Ketiga, menurut konstruksi yuridis sis- tem perpajakan di Indonesia, terdapat pengaturan-pengaturan hukum yang bersifat sebagai perwujudan doktrin Lifting the cor- porate veil , sehingga dalam hal ini penentuan subjek hukum korporasi menjadi lebih luas. Pertanggungjawaban Korporasi tidak terbatas pada pengurus tetapi dapat mencakup pemegang saham maupun pen- gendali perusahaan.

## REFERENSI
Ais, Chatamarrasjid. 2001. Fiduciary Duty "Sebagai  Standar  Para Direksi Dalam melaksanakan Tugasnya. JURNAL Hukum dan Pembangunan, Edisi Jan- uari  -  Maret 2001, Nomor 1 Tahun XXXI
Bemmelen, J.M. Van. 1986. Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Binacipta
Dobson, Paul. 2008. Criminal law (eight edition). London : Thomson Sweet And Maxwell
Hanson, S. 1999. Legal Method . London: Cavendish Publishing
Hiariej, Eddy O.S, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka
Ibrahim, Johny. 2011. Doktrin Ultra Vires Dan Konsekuensi Penerapannya Ter- hadap Badan Hukum Privat . JURNAL Dinamika Hukum, Vol 11 No 2 Mei 2011.
Khairandy, Ridwan.2006. Pengantar Hukum Dagang : Yogyakarta : FH UII Press. Muhammad, Abdulkadir.2010. Hukum Pe- rusahaan Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti
Prasetya, Rudhi.2004. Maatschap, Firma Dan Persekutuan Komanditer . Ban- dung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum, Ban- dung : Alumni
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum . Ban- dung: Citra Aditya Bakti.
Ricoeur, Paul. 2006. Hermeneutika Ilmu So- sial, (terjemahan dari Hermeneutics and the human sciences : Essays on Language, Action, and Interpretation, diterjemahkan oleh Muhammad Syuk- ri). Yogyakarta : Kreasi Wacana
Sugiarto, Irwan, 2014. Penerapan Pajak Penghasilan Atas Dividen. JURNAL Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Feb- ruari 2014
Wignjosoebroto, S. 2011. Ragam-Ragam Penelitian Hukum . Dalam Sulistyowa- ti Irianto dan Shidarta (Ed.), Metode Penelitian Hukum : Konstelasi Dan Re- fleksi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.