Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 536-542| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3997.536-542

## TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP INSTITUSI NEGARA
I Nyoman Surya Natha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia davidsuryanatha55@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pencemaran  nama  baik  seringkali  terjadi  di  dunia  nyata  maupun  online.  Pada  dasarnya  hukum  pencemaran nama baik telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP  yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Terdapat  dalam Pasal  27  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Namun  dalam  hal  ini,  perlu  diadakannya sanksi  yang  ketat  guna  menanggulangi  pencemaran  nama  baik  institusi  negara  ataupun  kelembagaan.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap penerapan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama yang ditujukan kepada lembaga Negara serta pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan.  Adapun  sumber  bahan hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  yang  kemudian  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  Putusan  Nomor  117/Pid.Sus/2020/PN  Kka  yang menyatakan  bahwa  Terdakwa  Sumarni  alias  Arni  Binti  Daso  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mentransmisikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi elektronik yang mengandung pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
Kata Kunci : Lembaga Negara, Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Yuridis

## Abstract
Defamation often occurs in the real world and online. Basically the law on defamation has been regulated and formulated in Article 310 of the Criminal Code which consists of 3 (three) paragraphs. It is contained in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning  Amendments to  Law Number 11 of  2008 concerning Information  and  Electronic  Transactions  (UU  ITE).  However,  in  this  case,  it  is  necessary  to  hold  strict sanctions in order to overcome defamation of state institutions or institutions. The purpose of this research is to reveal the application of law to the Criminal Acts of Blasphemy against State institutions and the judge's legal considerations  on  Decision  Number  117/Pid.Sus  /2020/PN  Kka.  This  research  is  a  normative  research  with legislation approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  done  by  studying  literature  which  is  then  analyzed systematically. The results of the study revealed that the judge's legal considerations against Decision Number 117/Pid.Sus/2020/PN  Kka  which  stated  that  the  Defendant  Sumarni  Alias  Arni  Binti  Daso  was  legally  and convincingly proven guilty of committing a criminal act  intentionally and  without  the right to  transmit  and/or make  it  accessible.  electronic  information  that  contains  defamation,  as  regulated  and  threatened  with criminality in Article 45 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments  to  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions in the Indictment Sole Prosecutor.
Keywords: State Institutions, Defamation, Juridical Review

## I. PENDAHULUAN
Pada  perkembangan  zaman  banyak  berbagai  layanan  maupun  aplikasi  online  yang  dapat  diakses melalui  internet  seperti  Facebook,  Twitter,  Instagram  dan  lain-lain (Bajari,  2015) .  Namun  seiring berjalannya  waktu,  sarana  ini  sering  disalahgunakan  sudah  tidak  terhitung  lagi  banyaknya  tulisan- tulisan dengan dalih  kebebasan berpendapat  padahal tulisan tersebut secara fakta mengandung  unsur menyerang kehormatan seseorang ataupun Lembaga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur
penghinaan  yang  tercantum  dalam  pasal  310  ayat  (1)  yang  berbunyi‚  barang  siapa  dengan  sengaja merusak  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  jalan  menuduh  dia  melakukan  sesuatu perbuatan  dengan  maksud  yang  nyata  akan  tersiarnya  tuduhan  itu,  dihukum  karena  menista  dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya  empat ribu lima ratus rupiah.
Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta merugikan  orang  lain (Arifin  et  al.,  2020) .  Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus  dari  perbuatan  melawan  hukum.  Istilah  yang  dipakai  mengenai  bentuk  perbuatan  melawan hukum  ini (Lumenta,  2020) .  Banyak  kasus-kasus  pencemaran  nama  baik  yang  saat  ini  berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Menurut Ali  (2015) Munculnya  perhatian  publik  terhadap  delik  ini  diakibatkan  oleh  beberapa  kasus pencemaran  nama  baik  yang  terjadi.  Jika  kita  telusuri  lebih  lanjut  Pasal-pasal  yang  bersentuhan dengan delik pencemaran nama baik merujuk pada Bab XVI KUHP yang berjudul penghinaan. Pasal 310  ayat  (1)  KUHP  menyebutkan  istilah  pencemaran  yang  berbunyi  barangsiapa  dengan  sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya  hak  itu  ketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  (kehormatan/nama  baik),  dengan  pidana penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  denda  paling  banyak  tiga  ratus  rupiah.  Ancaman  pidana penjaranya  diperberat  kalau  pencemaran  itu  dilakukan  secara  tertulis  atau  berupa  gambar  yang disiarkan  dan  dipertunjukkan  kepada  umum.  Namun,  ayat  (3)  dari  pasal  ini  mengecualikan  jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan  umum atau karena keterpaksaan untuk membela diri. Bab XVI  (Buku  II  KUHP)  ini  berlanjut  sampai  dengan  Pasal  321.  Kualifikasi  lain  dalam  bab  ini  juga mencakup fitnah yang termuat dalam Pasal 311 KUHP.
Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Menurut Muchladun (2015) Fadilla  (2019) terkait  tindak  pidana  penghinaan,  sesuai  Pasal  310  sampai  Pasal  321  KUHP  masih tetap  dipertahankan.  Penghinaan  ini  dilakukan  baik  lisan  maupun  tulisan  dengan  cara  menista, memfitnah,  maupun  mengadu  secara  menfitnah. Penghinaan  dalam  KUHP  ada  6  (enam)  macam yaitu  Menista (smaad) ,  Menista  dengan  surat (smaadachrift) ,  Memfitnah (laster) ,  Penghinaan ringan (een voudige belediging) , Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht) , dan Tuduhan secara  memfitnah (lasterajke  verdarhtmaking) .  Dikarenakan,  hasil  penghinaan  dalam  wujud pencemaran  nama  baik  adalah character  assassination dan  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Sama  halnya  dengan  pendapat  oleh (Indriani  et  al.,  2016) kategori  pencemaran  nama  baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di sebut dengan “penghinaan” terdapat pada Bab  XVI  tentang  penghinaan  yang  termuat  dalam  Pasal  310  s.d  321  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tujuan  untuk  mengungkap  penerapan  hukum  terhadap Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  yang  ditujukan  kepada  lembaga  Negara  serta  pertimbangan  hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  normatif  maka  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  Perundang-undangan  dan  bahan  lain  dari  berbagai  literatur.  Dengan  kata  lain  penelitian ini  menggunakan  atau  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Nilai  ilmiah  suatu  pembahasan masalah  terhadap  ilegal  issue  yang  akan  diteliti  sangat  tergantung  kepada  cara  pendekatan  yang digunakan.  Jika  cara  pendekatan  tidak  tepat,  maka  bobot  penelitian  tidak  akurat  dan  kebenarannya pun  dapat  diragukan.  Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan  pendekatan  agar memberikan gambaran, mendapatkan saran-saran dalam mengatasi dan memecahkan masalah tertentu dengan  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dalam menyusun penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer Terdiri atas peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  KUHP,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,Undang-
undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  kehakiman  dan  Bahan  hukum  sekunder  Yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  buku-buku,  artikel,  majalah,  internet  dan  surat  kabar. (Suhariyanto,  2012) .  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  pustaka  terhadap bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum tersier.  Penelusuran  bahan  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  membaca,  melihat,  mencatat,  dan melakukan penelusuran.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  yang  ditujukan  Kepada Lembaga Negara
Pasal-pasal  yang  bersentuhan  dengan  delik  pencemaran  nama  baik  dapat  merujuk  pada  Bab  XVI KUHP  yang  berjudul  penghinaan (belediging) .  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  menyebutkan  istilah pencemaran (smaad) .  Pasal  itu  berbunyi  Barangsiapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau nama  baik  seseorang,  dengan  menuduh  suatu  hal  yang  maksudnya  terang  supaya  hak  itu  ketahui umum,  diancam  karena  pencemaran  (kehormatan/nama  baik),  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  denda  paling  banyak  tiga  ratus  rupiah.  Ancaman  pidana  penjaranya  dipeberat kalau  pencemaran  itu  dilakukan  secara  tertulis  atau  berupa  gambar  yang  disiarkan  dan dipertunjukkan  kepada  umum.  Namun,  ayat  (3)  dari  pasal  ini  mengecualikan  jika  perbuatan  itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena keterpaksaan untuk membela diri. Bab XVI (Buku II KUHP)  ini  berlanjut  sampai  dengan  Pasal  321.  Kualifikasi  lain  dalam  bab  ini  juga  mencakup fitnah (laster) (Pasal 311) (Anggara, 2016) .
Objek  norma  dari  Pasal  310  ini  adalah  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang. Kata seseorang ini tentu bermakna umum. Seseorang ini berarti harus spesifik, mengacu pada orang pribadi. Pasal 312 dan 316 KUHP memang menyebutkan kata pejabat (dalam bahasa aslinya ditulis ‘een ambtenaar’ ) yang  memperlihatkan bahwa pejabat ini  adalah orang pribadi. Tentu saja,  dalam konteks  ini  boleh  saja  pribadi-pribadi  yang  menganggap  ada  pencemaran  nama  baik  itu  bisa  lebih dari satu, tetapi tetap harus jelas siapa pribadi-pribadi ini. Pasal 317 menyebut kata penguasa tetapi di sini pun harus ditujukan pada orang tertentu (dalam bahasa aslinya tertulis een bepaald persoon bij de overheid ). Jadi, tetap bahwa sasaran dari pencemaran (atau jika berlanjut menjadi fitnah) itu haruslah seseorang yang sudah tertentu.
Institusi  (lembaga)  negara  mengandung  pengertian  yang  luas  sebagai  institusi  yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi negara. Pemaknaan luas ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi  dalam  putusannya  Nomor  62/PUU-VIII/2010.  Sementara  dalam  arti  sempit,  institusi negara  adalah  organ  yang  secara expressis verbis  disebutkan  demikian  oleh  Undang-Undang Dasar  atau  undang-undang  pembentukannya.  Jadi,  tidak  diragukan  bahwa  TNI,  Polri,  dan  BNN adalah  institusi  negara.  Di  Indonesia,  secara  garis  besar  tindakan  pencemaran  nama  baik  diatur dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  UU  ITE.  Definisi  dan  tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP, sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik dilakukan.

## a. Berdasarkan KUHP
Dalam  KUHP,  istilah  pencemaran  nama  baik  dikenal  dengan  istilah  penghinaan  yang  diatur  secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan  yang dimuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi  Pasal,  menghina  dapat  diartikan  sebagai  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang. Adapun kehormatan yang dimaksud berkaitan dengan rasa malu seseorang. Menurut (Soesilo, 1995) penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni
1. Penistaan  (Pasal  310  ayat  (1)  KUHP),  yakni  perbuatan  menuduh  seseorang  telah  melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.
2. Penistaan  dengan  surat  (Pasal  310  ayat  (2)  KUHP),  yakni  perbuatan  tuduhan  tersebut dilakukan secara tertulis.
3. Fitnah  (Pasal  311  KUHP),  yakni  apabila  perbuatan  yang  dituduhkan  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 310 KUHP tidak benar.
4. Penghinaan  Ringan  (Pasal  315  KUHP),  yakni  jika  penghinaan  dilakukan  di  tempat  umum  yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).
Adapun  sanksi  dari  masing-masing  perbuatan  tersebut  berbeda-beda,  tergantung  dari  jenis pencemaran nama baik yang dilakukan.

## b. Berdasarkan UU ITE
UU ITE lebih menekankan pada media  atau  cara dari pencemaran nama baik  tersebut dilakukan. Hal ini  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  yakni  setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik. Jika  Anda  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE, maka Anda akan  dikenakan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750  juta.  Adapun  berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  definisi  pencemaran  nama  baik  mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Tidak terbatas pada pencemaran nama baik, UU ITE juga mengatur mengenai ujaran  kebencian yang mengandung SARA  yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada  Pasal 28 ayat (2) UU ITE  ini diancam  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bunyi  Pasal  45 ayat  (3)  UU  RI  No.19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU  RI  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pencemaran nama baik unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Unsur  yang  terdapat  dalam  Studi  kasus  Putusan  Nomor  117/Pid.Sus/2020/PN  Kka  di  atas seluruhnya  merupakan  unsur  tindak  pidana  yang  bersifat  alternatif  atau  kumulatif,  sehingga apabila  salah  satu  unsur  saja  telah  terbukti  maka  sudah  dapat  membuktikan  seluruh  unsur  tindak pidana lainnya (Soesilo, 1995) . Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang  untuk  mengadili.  Sedangkan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  kehakiman  mendefinisikan.  Hakim  adalah  hakim  pada  Mahkamah  Agung  dan hakim  pada  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata  usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
Pertimbangan  hakim  dapat  diartikan  pendapat  tentang  baik  atau  buruknya  suatu  hal  guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada  badan  peradilan  dibawahnya  yang  dituangkan  oleh  hakim  dalam  putusannya.  Dalam menjatuhkan  putusan,  hakim  harus  memberikan  suatu  pertimbangan  hukum  yang  tepat  dan  benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang  diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti  yang  diajukan  di  persidangan,  Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut 1. Menyatakan  Terdakwa  Sumarni  alias  Arni  Binti  Daso  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  pencemaran  nama  baik, sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  UU  RI  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  UU  RI  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) bulan Halaman 1  dari  17  Putusan  Nomor  117/Pid.Sus/2020/PN  Kka  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id.
3. Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani  oleh  terdakwa  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada putusan  hakim  berkekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan  terdakwa telah  bersalah  melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y91 warna biru, Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  5.000,-  (lima  ribu rupiah)
Setelah  mendengar  pembelaan  Terdakwa  secara  lisana  yang  pada  pokoknya  terdakwa menyesali  perbuatannya  serta  berjanji  untuk  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Setelah mendengar  tanggapan Penuntut  Umum terhadap pembelaan Terdakwa  secara lisan  pada  pokoknya Penuntut  Umum  bisa  tetap  pada  Tuntutan.  Setelah  mendengar  Tanggapan  Terdakwa  secara  lisan yang  pada  pokoknya  bertetap  pada  Pledoi  Menimbang,  bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu bahwa terdakwa Sumarni alias Arni pada  hari  Jumat  tanggal  27  September  2019  sekitar  pukul  16.30  Wita  atau  setidak-tidaknya  pada bulan  September  tahun  2019,  bertempat  di  rumah  terdakwa  di  Kelurahan  Wundulako  Kecamatan Wundulako  Kabupaten  Kolaka  atau  setidak-  tidaknya  di  suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kolaka,  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut
a) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika terdakwa membuka aplikasi facebook di  handphone-nya  dengan  akun  facebook  milik  terdakwa  sendiri  yaitu  bernama  Arni Anni, kemudian terdakwa melihat postingan di grup facebook bernama Lembaga Info Makassar yang  mana pada postingan tersebut terdapat foto-foto korban dalam Aksi Demo Mahasiswa di Kendari  yang  diantaranya  adalah  terdapat  foto  korban  meninggal  dunia,  lalu  setelah  terdakwa membaca dan melihat postingan tersebut, terdakwa merasa jengkel terhadap aparat pengamanan dari  kepolisian  dan  selanjutnya  terdakwa  membalas  postingan  tersebut  dalam kolom  komentar dengan  kalimat  Siram  saja  bensin  lagi  supaya  habis  itu  polisi!,  setelah  itu  komentar  terdakwa dilihat  dan  dibaca  oleh  beberapa  akun  facebook  lain  dan  dibalas  dengan  berbagai  tanggapan. Dan  selanjutnya  terdakwa  menambahkan  dengan  kalimat,  Soalnya  polisi  makin  membabi buta tapi alangkah bagusnya  kalau TNI yang  hadapi itu semua  polisi pembunuh, dan  atas  kata-kata tersebut  pun  terdakwa  mendapat  berbagai  balasan  atau  tanggapan  dari  akun  facebook  orang lain.
b) Bahwa  kemudian  pada  malam  harinya  sekitar  pukul  20.00  wita,  terdakwa  mendatangi  rumah saksi  Kiki  Rastianti  dengan  maksud  menyuruh  saksi  Kiki  Rastianti  untuk  menghapus  akun facebook  terdakwa  karena  setelah  terdakwa  mengomentari  postingan  foto  korban  aksi  demo tersebut,  lalu  terdakwa  mendapat  tanggapan  tidak  baik  dari  pemilik  akun  facebook  orang  lain yang  kemudian  komentar  terdakwa  akan  diviralkan.  Dan  selanjutnya  saksi  Kiki  Rastianti menghapus akun facebook terdakwa bernama Arni Anni tersebut dengan cara memasukkan kata sandi  yang  baru  dengan  sandi  arni69  lalu  menghapusnya  secara  permanen  sehingga  akun facebook terdakwa tidak dapat digunakan lagi.
c) Bahwa perbuatan terdakwa telah menjelek-jelekkan nama baik institusi kepolisian dengan  cara menuduh  hal  yang  tidak  benar,  dan  dilakukan  tanpa  seizin  dari  pihak  kepolisian.  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  UU  RI  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Pengaruh  hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  yang  ditujukan  kepada Institusi  Negara,Dalam  peraturan  perundang-  undangan  di  Indonesia,  pencemaran  nama  baik  diatur dan  dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP  yang terdiri dari atas 3 (tiga) ayat. Pengaturan pencemaran
nama  baik  dapat  ditemukan  pula  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut  melarang setiap  orang dengan sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik. Adapun pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka 1) Menyatakan Terdakwa Sumarni Alias Arni Binti Daso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mentransmisikan  atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  pencemaran  nama  baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam Dakwaan  Tunggal  Penuntut Umum.
2)  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  bulan Halaman  1  dari  17 Putusan  Nomor  117/Pid.Sus/2020/PN Kka  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id.
3)  Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani  oleh  terdakwa  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.
4) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y91 warna biru, Dirampas Untuk Negara.
5)  Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  5.000,-  (lima  ribu rupiah).

## 2. Saran
Kepada  Pelaku,  agar  berpikir  kembali  untuk  melakukan  pencemaran  nama  baik  agar  tidak dikenakan pidana pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas UU  RI  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Dakwaan  Tunggal Penuntut  Umum.  Kepada  Penegak  hukum(Hakim),  lebih  selektif  dalam  memberikan  Putusan Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani  oleh  terdakwa  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama dua bulan berakhir karena dalam hal ini Terdakwa bisa saja mengulang kembali perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Anggara.  (2016). Menimbang  Ulang  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dalam  Putusan  Pengadilan Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  Terkait  Penggunaan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  No  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesian  Institute  for  Criminal  Justice Reform . Jakarta.
Arifin,  A.  W.,  Fahreza,  D.,  &  Putri,  E.  (2020).  Analisa  Yuridis  Atas  Unsur  Penghinaan  dan/atau Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Al-Hakam  Islamic  Law  &  Contemporary  Issues ,
1 (1), 37–50.
Bajari,  A.  (2015). Komunikasi  Kontekstual  teori  dan  praktik  komunikasi  kontemporer .  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Fadilla,  M.  H.  (2019). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor
3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) . Universitas Sumatera Utara.
Indriani,  F.,  Erdianto,  &  Erdiansyah.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pencemaran  Nama  Baik Melalui  Media  Sosial  Berdasarkan  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dikaitkan  dengan  Kebebasan  Berpendapat. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum , 3 (1), 1–15.
Lumenta,  A.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Menurut KHUP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Lex Crimen , 9 (1), 24–31.
Muchladun,  W.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 6 (3), 1–8. Soesilo.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia, Bogor. Suhariyanto,  B.  (2012). Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi  dan  Pengaturan Celah Hukumnya . Raja Grafindo Persada, Jakarta.