## MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR BERBASIS CO-MANAGEMENT SUMBERDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN PONTIANAK

## Witarsa
Universitas Tanjungpura, Indonesia Email: witnessedu@yahoo.com
Abstrak:  Model  Pengembangan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  Berbasis  Co- Management  Sumberdaya  Perikanan  di  Kabupaten  Pontianak. Penelitian  ini bertujuan mengidentifikasi komponen urgen pengelolaan sumberdaya pesisir, faktor- faktor  internal  dan  eksternal,  dan  peringkat  prioritas co-management sumberdaya perikanan. Metode yang digunakan adalah PRA (Participatory Rural Appraisal), SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Treats) , dan alur pikir PMPK (pemecahan masalah dan pengambilan keputusan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang ditemukan pengelolaan sumberdaya pesisir khususnya dilihat dari aspek biofisik, teknologi, market, sosial ekonomi, dan kelembagaan.
Kata kunci: ekonomi masyarakat pesisir, co-management , sumberdaya perikanan
Abstract: Fisheries Resources Co-Management Based Model of Coastal Community Economic Development in Pontianak. The purpose of this study is to determine the common problems faced by coastal communities by identifying important component of coastal resource management, internal and external factors, and the priority scale for fisheries resources co-management. This study employs three methods, namely Participatory Rural Appraisal (PRA), Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Treats Analysis (SWOT), and a Problem-solving and Decision-making. The results show that the problems are found on managing coastal resource, especially in the biophysical, technological, market, social economic, and institutional aspect.
Keywords: economy of coastal communities, co-management, fishery resources

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan wilayah pesisir dan sumberdaya  laut  di  Kabupaten  Pontianak Kalimantan  Barat  pada  posisi  strategis  akan menghasilkan  keuntungan  ekonomi  berupa devisa  hasil  ekspor,  namun  juga  telah memberikan efek negatif terhadap perairan, terutama wilayah pesisir dan laut itu sendiri. Kontribusi  yang  demikian  akan  terus berlangsung,  apalagi  terdapat  berbagai aktivitas  masyarakat  yang  tidak  sesuai dengan  kemampuan  dan  daya  dukung lingkungan,  seperti  kegiatan  perikanan
tangkap,  budidaya  perikanan,  dan  industri pariwisata yang berbagai aktivitasnya hanya mengejar  keuntungan  ekonomi  semata. B erbagai  upaya  pemanfaatan  harus  dilakukan secara  terencana  dan  tepat,  agar  dapat memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan terutama  terakomodasinya  kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pembangunan  ekonomi  masyarakat pesisir  pada  kecamatan  yang  terletak  di wilayah pantai Kabupaten Pontianak
Kalimantan  Barat  hendaknya  dilakukan sebagai  suatu  proses  sosial  yaitu  pertama perubahan  yang  terjadi  terus  menerus.
Kedua  usaha  meningkatkan  pendapatan ekonomi  masyarakat  dengan  implikasi menaikkan pendapatan per kapita yang terus berlangsung  dalam  jangka  panjang.  Ketiga, perbaikan  dan  atau  penataan  sistem kelembagaan  di  berbagai  bidang  (ekonomi, sosial, hukum, politik, budaya, dan lain-lain) terutama  dari  aspek  perbaikan  organisasi dan regulasi.
Dengan demikian
pembangunan  ekonomi  di  wilayah  pesisir harus dipandang sebagai suatu mekanisme di mana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi  antara  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi di daerah tersebut (Lembaga Survey dan Kajian Kalimantan Barat, 2013)
Hasil kajian Lembaga Survey dan Kajian Kalimantan Barat, 2013 bahwa pertumbuhan ekonomi  di  Kalimantan  Barat  yang  terus meningkat  justru  tidak  linier  dengan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga  berbagai  komoditi  ekonomi  hasil laut  yang  sangat  potensial  seperti  berbagai jenis ikan yang bisa diolah menjadi dendeng, abon, kerupuk, bakso, ikan asin, ikan teri, dan udang  ebi,  budi  daya  ikan  dan  rumput  laut serta  komoditi  lain  belum  memberikan kontribusi  nilai  ekonomi  masyarakat  pesisir yang signifikan dengan komoditi sumber laut. Kondisi  ini  tidak  mencerminkan  fenomena seperti  adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi tetapi tidak disertai dengan ketidakselarasan  pendapatan  sosial  yang tinggi. Meningkatnya investasi tetapi pengangguran  justru  tidak  berkurang. Meningkatnya anggaran pembangunan tetapi  kemiskinan  dan  ketertinggalan, merupakan  kenyataan  yang  tidak  dapat dipungkiri.
Dari  hasil  survey  terhadap  jumlah penduduk  di  Kecamatan  Mempawah  Hilir yang  berjumlah  56.612  orang  (laki-laki sebanyak 28.594 orang, perempuan sebanyak  28.018),  di  mana  sebagian  besar atau  68  persen  dari  jumlah  penduduk  laki- laki  bekerja  sebagai  nelayan,  sedangkan sisanya  32  persen  bekerja  pada  sektor  lain. Sementara  79  persen  penduduk  wanita bekerja sambilan membantu suami, berjualan dan lain.
Carlssona (2005) menyatakan  bahwa ketika  ekonom  melihat  organisasi  ekonomi secara  keseluruhan  mereka kemudian mengajukan  banyak  pertanyaan  tentang efisiensi.  Namun,  selama  beberapa  dekade, ekonom  tidak  bertanya  tentang  biaya  dan manfaat  dari  menurunnya  atau  kerusakan lingkungan (modal alam) wilayah pesisir laut akibat kegiatan proses produksi. Hal ini juga dapat mengakibatkan suatu kondisi di mana kegiatan  produktif  melebihi  kemampuan ekosistem  untuk  mendukung  produksi ekonomi.  Ketika  batas  ekologi  terlampaui dari waktu ke waktu, sebuah kesulitan sosial akhirnya  dapat  terjadi  melalui  runtuhnya sumber  daya  terkait  seperti  perikanan. Spektrum  yang  luas  dari  informasi  tentang proses  ekosistem,  kesehatan,  manfaat  dan nilai-nilai  ekonomi  pesisir  sangat  penting dikelola  dengan  baik  dan  benar  dalam mempertahankan  modal  alam  di  wilayah pesisir untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Tujuan  penelitian  (1) untuk  mengetahui permasalahan umum yang dihadapi masyarakat  pesisir  di  Kabupaten  Pontianak. (2) Mengetahui komponen urgen
pengelolaan sumberdaya pesisir, (3)
Mengidentifikasi  faktor-faktor  internal  yang
mempengaruhi  pemberdayaan  masyarakat pesisir,  (4)  Mengidentifikasi  faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi pemberdayaan  masyarakat  pesisir,  (5) Mengidentifikasi  Peringkat  prioritas  co- management sumberdaya perikanan.
Ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  pesisir dan  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah tersebut.  Pengaturan  wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  pada  tahun  2011, Mahkamah
Konstitusi (2010:164-165) menyatakan  bahwa  hak  pengusahaan perairan  pesisir  bertentangan  dengan  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini  dikhawatirkan  akan  mengakibatkan wilayah  perairan  pesisir  dikuasai  oleh pemodal besar, sehingga nelayan tradisional yang  telah  menggantungkan  kehidupannya pada  sumber  daya  pesisir  akan  tersingkir. Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  salah  satu tujuan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil adalah memperkuat peran serta  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  pulau- pulau kecil agar tercapai keadilan,
keseimbangan dan berkelanjutan.
Dalam  pengusahaan  perairan  pesisir,
menurut Suseno (201:27-8) terdapat beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan, yaitu  aspek  sosial,  perikanan,  jasa-jasa lingkungan,  dan  keseimbangan  lingkungan hidup. Keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan  lingkungan  hidup  dalam  proses pembangunan adalah prinsip yang senantiasa  harus  menjadi  dasar  utama  bagi seluruh  stakeholder.  Secara  umum  prinsip pengelolaan  sumber  daya  meliputi  empat hal,  yaitu  1)  prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini
termasuk  dalam Code  of  Conduct  for Responsible Nature 1995, yang menyebutkan negara  harus  memberlakukan  pendekatan yang bersifat kehati-hatian secara luas demi konservasi,  pengelolaan,  dan  pengusahaan sumber  daya  hayati  guna  melindungi  dan mengawetkan  lingkungannya,  2)  prinsip tanggung Jawab , p engelolaan yang bertanggung  jawab  tidak  memperbolehkan hasil  tangkapan  melebihi  jumlah  potensi lestari  yang  boleh  ditangkap,  3)  prinsip Keterpaduan,  yaitu  keterpaduan  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha  dan  masyarakat  dalam  proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber  daya, 4)  prinsip Berkelanjutan  yaitu konsep  pembangunan  berkelanjutan  adalah pembangunan yang mengintegrasikan komponen  ekologi,  ekonomi  dan  sosial. Setiap  komponen  itu  saling  berhubungan dalam satu sistem yang dipicu kekuatan dan tujuan.
Alasan  pentingnya  tujuan  pengelolaan ekonomi  pesisir  bahwa  ekonomi  ekologi meneliti hubungan antara ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Hal ini bisa  dibilang  salah  satu  daerah  yang  paling cepat  berkembang  dalam  bidang  ekonomi. Sweeden et al (2008) menyatakan pemahaman  ekonomi  pesisir  memberikan kontribusi  ekonomi  penting  dari  ekosistem untuk  perekonomian  karena  beberapa alasan.  Pertama,  ekosistem  pesisir  yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah  besar  nilai  ekonomi  terhadap perekonomian pesisir. Kedua, semua negara pada  umumnya,  dan  ekonomi  pesisir khususnya,  memiliki  sistem  yang  kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif,
dan  pemerintah yang  menentukan  siapa yang  menerima  manfaat  ekonomi  dan  yang membayar biaya produksi.
Carlssona (2005 ) menyatakan ,“co- management,  or  the  joint  management  of the commons, is often formulated in terms of some  arrangement  of  power  sharing between  the  State  and  a  community  of resource  users.  In  reality,  there  often  are multiple  local  interests  and  multiple government  agencies  at  play,  and  co- management  can  hardly  be  understood  as the  interaction  of  a  unitary  State  and  a homogeneous community” . (Berkes
1998:12).  Singleton  (1998:7)  menyatakan, ” co-management  as  ‘the  term  given  to governance  systems  that  combine  state control  with  local,  decentralized  decision making  and  accountability  and  which, ideally,  combine  the  strengths  and  mitigate the weaknesses of each” . Grazia et al (2007) menyatakan , ”co-management a situation in which  two  or  more  social  actors  negotiate, define and guarantee amongst themselves a fair  sharing  of  the  management  functions, entitlements  and  responsibilities  for  a  given territory, area or set of natural resources”.
Arifin (2004:6) menyatakan c o- management memadukan  antara  unsur masyarakat  pengguna  (kelompok  nelayan, pengusaha  perikanan,  dll)  dan  pemerintah yang  menghindari  peran  dominan  yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut sehingga  pembiasaan  aspirasi  pada  satu pihak  dapat  dieliminasi.  Dalam  jangka panjang,  pelaksanaan co-management ini diyakini  akan  memberikan  perubahan- perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  yaitu:  1) meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan
pentingnya  sumberdaya  pesisir  dan  laut dalam menunjang kehidupan, 2)
meningkatkan  kemampuan  masyarakat, sehingga  mampu  berperan  serta  dalam setiap  tahapan  pengelolaan  secara terpadu, 3)  meningkatkan  pendapatan  masyarakat dengan  bentuk-bentuk  pemanfaatan  yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Seperti yang dikatakan oleh Cundill dan Christo  (2009) co-management  is  a relationship  between  a  resource-user  group and another organization or entity (usually a government  agency)  for  the  purposes  of fisheries management in which some degree of responsibility and/or authority is conferred to both parties . Co-management presupposes that parties have, in a formal or semi-formal  way,  agreed  on  a process for sharing management rights and responsibilities. But getting to co- management  involves  institution  building, the  development  of  trust  and  social  capital, and  generally  a  long  voyage  on  a  bumpy road.  Co-management  emerges  out  of extensive  deliberation  and  negotiation,  and the  actual  arrangement  itself  evolves  over time .
Menjamin  keadilan  dan  berkelanjutan sumberdaya  perikanan  perlu  diperhatikan untuk  menjaga  ekosistem  pesisir.    Luky  dan Dede  (2009:41)  menyatakan one  of  the  key factors  in  understanding  the  dynamics between  fishers,  fish  farmers  and  the economic  and  social  environment  is  the concept of fishing rights. Prior to introducing a  fisheries  co-management  arrangement, and  in  order  to  ensure  fairness  and sustainability  in  the  management  of  fishing
communities,  the  rights-based  fisheries concept must be considered .
Agus et  al (2010:2)  menegaskan  secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya  perikanan  dan  ekosistemnya; (2)  dimensi  pemanfaatan  sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat;  dan  (3)  dimensi  kebijakan perikanan  itu  sendiri.  Terkait  dengan  tiga dimensi  tersebut,  pengelolaan  perikanan saat  ini  masih  belum  mempertimbangkan keseimbangan  ketiga  dimensi  tersebut,  di mana  kepentingan  pemanfaatan  untuk kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat dirasakan  lebih  besar  dibanding  dengan misalnya  kesehatan  ekosistemnya.  Dengan kata  lain,  pendekatan  yang  dilakukan  masih parsial  belum  terintegrasi  dalam  sebuah batasan ekosistem yang menjadi wadah dari sumberdaya ikan sebagai target pengelolaan. Dalam konteks inilah, pendekatan terintegrasi  melalui  pendekatan  ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (ecosystem approach  to  fisheries)  menjadi  sangat penting.
A.  Muluk et  al (2009)  menyatakan Hirarki  Co-Management  Perikanan  muncul karena adanya berbagai kemungkinan proses pengambilan  keputusan  yang  melibatkan masyarakat  lokal  dan  pemerintah.  Terdapat 3  hal  yang  menentukan  variasi  bentuk  Co- Management  serta    hirarkinya  yaitu:  (1) Peranan pemerintah dan  masyarakat dalam pengambilan  keputusan;  (2)  Bentuk  tugas dan fungsi manajemen yang dapat atau akan dikelola  bersama  oleh  pemerintah  dan masyarakat  atau  didistribusikan  di  antara kedua pihak; (3) tahapan proses manajemen
ketika  secara  aktual  kerjasama  pengelolaan betul-betul  terwujud  (sebagai  contoh,  pada tahapan  perencanaan,  implementasi  atau evaluasi).

## METODE
Jenis penelitian adalah penelitian partisipatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Kunyit dan  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  dan Kecamatan  Mempawah  Timur.  Subjek penelitian  26  kelompok  nelayan  dengan jumlah anggota 473 orang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi  ini adalah kombinasi instrumen langsung dan tidak langsung, serta studi  dokumenter.  Kombinasi  instrumen langsung  berupa  wawancara  terstruktur dengan  masyarakat  nelayan  dan  atau masyarakat  pesisir  yang  mengikutsertakan tenaga  penyuluh  dan  penanggung  jawab perikanan  dan  kelautan  di  Kecamatan Mempawah  Hilir,  Kecamatan  Mempawah Timur,  dan  Kecamatan  Sungai  Kunyit,  Tim Pengawas,    Ketua  Persatuan  Nelayan,  dan pihak  Kelurahan.  Kombinasi  instrumen pengumpulan  data  tidak  langsung  berupa kuesioner yang berisi Kunci Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ko-Manajemen Sumberdaya
Perikanan  yang  dilakukan  dengan  cara membagikan  dan  menjelaskan  materi kuesioner.  Studi  dokumenter  dilakukan dengan  cara  mencari,  mengumpulkan  data melalui dokumen dan literatur yang relevan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  berbasis co-management .  Hasil pengumpulan  data  bertujuan  membantu dalam:  (1)  Inventarisasi  data,  konsultasi publik,  dan  survey  potensi  sumberdaya berdasarkan aspek biogeofisik, sosial
ekonomi,  dan  budaya.  (2)  Identifikasi permasalahan  yang  mungkin  timbul  dan berdampak  langsung  pada  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  berbasis co- management .(3)  Analisis  dan  sintesis  data dan  informasi  dalam  upaya  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  berbasis  co- manajemen.
Data  yang  akan  dikumpulkan  dalam pekerjaan  ini  dikelompokkan  menjadi  4 (empat)  bagian,  yaitu  (1)  Data  Biofisik,  (3) Data Teknologi, (3) Data Pasar, dan (4) Data Sosial-Ekonomi  Budaya.  Kedua  kelompok data  diperoleh,  baik  dari  pengamatan  di lapangan  maupun  dari  data  sekunder  yang didapatkan  dan  publikasi  lembaga  yang relevan.  Langkah-langkah  proses  menjaring data  penelitian  dikelompokkan  menjadi  4 (empat)  bagian,  yaitu  (1)  Data  Biofisik,  (3) Data Teknologi, (3) Data Pasar, dan (4) Data Sosial-Ekonomi  Budaya.  Kedua  kelompok data  diperoleh,  baik  dari  pengamatan  di lapangan  maupun  dari  data  sekunder  yang didapatkan  dan  publikasi  lembaga  yang relevan.
Sesuai dengan ilustrasi Gambar 1, dapat dinyatakan,  bahwa  jenis  dan  jumlah  data yang  akan  dihimpun  ditentukan  menurut kebutuhan penggunaan dalam pekerjaan ini yaitu  sebagai  basis  informasi  dalam perencanaan pengembangan ekonomi mayarakat  pesisir  berbasis  ko-manajemen sumber daya perikanan, serta pembangunan sumber  daya  manusia  secara  optimal  dan berkelanjutan  dengan  cara  menentukan sebagian  dan  kawasan  pesisir  di  Kabupaten Pontianak pengembangan ekonomi mayarakat  pesisir  berbasis co-management sumber daya perikanan
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan ini adalah PRA ( Participatory Rural Appraisal ),  SWOT (Strength,  Weaknesses, Opportunities,  and  Treats ),  dan  alur  pikir PMKP (pemecahan masalah dan
pengambilan  keputusan).  PRA  bila  diartikan secara harfiah adalah pengkajian/ pemahaman keadaan desa secara partisipatif,  artinya  PRA  merupakan  cara yang  digunakan  dalam  melakukan  kajian untuk  memahami  keadaan  desa  dengan melihat  partisipasi  masyarakat.  Dengan menerjemahkan secara harfiah menunjukkan  adanya  kelemahan  PRA. Teknik  PRA  sebenarnya  alat  pembelajaran masyarakat  untuk  meneliti  keadaannya sendiri  di  mana  proses  belajar  tersebut diterapkan melalui kegiatan bersama (ARMP- II  Badan  Litbang  Pertanian  dan  PSW-UGM, 2000). Melihat istilah PRA, semua orang akan mempunyai persepsi yang sama bahwa luas sasaran  mencakup  satu wilayah  kecamatan. Bagaimana  seandainya  kelompok  sasaran tersebut  lebih  dipersempit,  seperti  halnya pada  kajian  ini  yaitu  berdasarkan  kelompok (bidang penangkapan, pengolahan, pengumpul  dan  pemasaran,  pengolahan hasil perikanan).
Salah  satu  teknik  yang  dikembangkan dalam  proses  pemecahan  masalah  dan pengambilan  keputusan  adalah  SWOT.  Hal- hal yang perlu dilakukan dalam SWOT adalah mengidentifikasi  faktor  internal  (kekuatan dan  kelemahan)  dan  faktor  eksternal (peluang  dan  ancaman),  membuat  strategi kebijakan  dari  kombinasi  keempat  faktor yang  mempengaruhi.  Strategi  S-O,  yaitu memaksimumkan  kekuatan  dan  peluang; strategi W-O, yaitu meminimumkan kelemahan  dan  memaksimumkan  peluang;
strategi S-T, yaitu memaksimumkan
kekuatan  dan  meminimumkan  ancaman; strategi WT, yaitu meminimumkan kelemahan  dan  ancaman.  Keempat  strategi tersebut  jika  disederhanakan  akan  menjadi dua, yaitu memaksimumkan faktor pendorong  (SO)  dan  meminimumkan  faktor penghambat (WT).
Selanjutnya  untuk  lebih  memepertajam dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan  digunakan  alur  pikir  PMKP (pemecahan  masalah  dan  pengambilan keputusan)  seperti  yang  telah  dirumuskan
oleh  Nies,  SUK.  (2000).  Alur  pikir  PMKP adalah  sebagai  berikut:  (1)  identifikasi masalah,  (2)  analisa  masalah-masalah,  (3) perumusan masalah, (4) analisa masalah, (5) analisa  alternatif  pemecahan  masalah,  (6) pemilihan alternatif pemecahan masalah, (7) keputusan  pilihan  pemecahan  masalah,  (8) rencana  pelaksanaan  hasil  pemecahan masalah, (9) menjamin sukses pelaksanaan.
Pengembangan  ekonomi  masyarakat pesisir di Pengembangan Ekonomi
Masyarakat  Pesisir  berbasis  Ko-Manajemen Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Sungai
PARAMETER

## VARIABEL           PRASYARAT       TUJUAN
Gambar 1. Langkah-Langkah Proses Menjaring Data Penelitian
Kunyit,  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  dan Kecamatan Mempawah Timur di Kabupaten Pontianak  juga  memperhatikan  aspek pendukung yaitu kegiatan yang berwawasan lingkungan,  sehingga  dalam  survey  dan kajian disertakan pentingnya Mangrove.
Nilai penting komunitas hutan mangrove digunakan  untuk  memberikan  deskripsi mengenai  fungsi  suatu  jenis  tumbuhan mangrove  dalam  komunitasnya.  Untuk mendapatkan  nilai  penting,  terlebih  dahulu dilakukan pengambilan contoh untuk mendapatkan  data  mengenai  jenis,  jumlah tegakan, dan diameter pohon.
Data  tersebut  kemudian  dianalisis  lebih lanjut  untuk  mendapatkan  kerapatan  jenis, frekuensi  jenis,  luas  penutupan,  dan  nilai penting  jenis,  dengan  rumusan-rumusan sebagai berikut:
(i)  Kerapan  Jenis  (D)  adalah  jumlah  tegakan jenis  i  dalam  suatu  unit  area,  dengan rumusan
Di = n i / A
Di mana Di   = Kerapatan Jenis i
n   = Jumlah Total Tegakan dan jenis i A   =  Luas  total  Areal  pengambilan contoh (luas total petak plot)
(ii) Kerapan  Relatif  Jenis  (RDi)  adalah perbandingan  antara  jumlah  tegakan jenis  i  (ni)  dan  jumlah  total  tegakan seluruh jenis (Zn), dengan rumus:   100 / x n n RDi i  
(iii)  Frekuensi  Jenis  (Fi)  adalah  peluang ditemukannya  jenis  i  dalam  petak contoh/plot  yang  diamati,  dengan rumus:
  p pi Fi /
Di mana
Fi  = Frekuensi Jenis i pi  =  Jumlah  petak  contoh  plot  di  mana ditemukan jenis i dan
∑p  =  Jumlah  total  petak  contoh/plot yang diamati
(iv)  Frekuensi  Relatif  Jenis  (RFi)  adalah perbandingan antara frekuensi jenis i (Fi) dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis (∑F), dengan rumus RFi = (Fi /∑F)x 100
(v)  Penutupan  Jenis  (Ci)  adalah  luas penutupan jenis i dalam suatu unit area, dengan rumus:
Ci =∑BA/A Di mana BA =  DBH 2 /4 (dalam Cm 2 )  =  3,1416  adalah  (konstanta  dalam DBH) diameter pohon dan jenis i A  =  Luas  total  areal  pengambilan contoh DBH = CBH /  (dalam cm), CBH adalah lingkaran pohon setinggi dada.
(vi)  Penutupan  Relatif  Jenis  (RCi)  adalah perbandingan antara luas areal
penutupan jenis i (Ci) dan luas total Area penutupan  untuk  seluruh  jenis  (∑C), dengan rumus:
RCi =(Ci/∑C)x 100
Jumlah  nilai  Kerapatan  Relatif  Jenis  (RDi), Frekuensi  Relatif  Jenis  (RFi),  dan Penutupan jenis  (RCi)  menunjukkan  Nilai  Penting  Jenis (IVi), dengan rumus:
IVi = RDi + RFi + RCi
Nilai  penting  suatu  jenis  berkisar  antara  0  - 300.

## HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  informasi  wilayah kecamatan Mempawah timur, serta identifikasi  faktor-faktor  eksternal  dan
internal  masyarakat  pesisir,  selanjutnya dilakukan analisis
SWOT. Lingkungan eksternal setiap saat berubah dengan cepat sehingga  berpotensi  menimbulkan  berbagai ancaman  baik  yang  datang  dari  pesaing utama  maupun  dari  lingkungan  bisnis  yang senantiasa berubah. Konsekuensi perubahan faktor eksternal tersebut akan mengakibatkan  perubahan  faktor  internal masyarakat  pesisir,  seperti  perubahan  pada kekuatan  maupun  kelemahan  yang  telah dimiliki. Kemudian dilakukan evaluasi paramater  merupakan  faktor  yang  sangat penting  untuk  mengukur  berbagai  potensi sumberdaya  yang  dimiliki  wilayah  pesisir  di Kabupaten  Pontianak,  dengan  tujuan  agar indikator faktor strategi eksternal dan faktor strategi  internal  dapat  diidentifikasi  secara tepat.
Hasil  EFAS  ( External  Strategic  Factors Analysis ) dan IFAS ( Internal Strategic Factors Analysis )  yaitu  Hasil  analisis  pada  level komponen  SWOT,  menunjukkan  bahwa komponen weaknesses menempati  urutan teratas  dalam  program  pemberdayaan masyarakat  pesisir,  yang  kemudian  diikuti oleh  beberapa  level  komponen  SWOT  yang lain, yaitu threats , strength , dan
opportunities .  Dari  hasil  analisis  tersebut
dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir
mempunyai kelemahan dan tantangan yang besar jika dibandingkan dengan peluang dan kekuatannya.
Faktor-faktor  kelemahan  ( weaknesses ) dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir jumlahnya cukup banyak, namun kelemahan yang paling utama adalah kualitas sumberdaya masyarakat pesisir yang rendah. Sedangkan  faktor  ancaman  utama  dalam
pemberdayaan  masyarakat  pesisir  adalah adanya  penetapan  prioritas  pembangunan sektor  perikanan,  yang  seringkali,  lebih rendah apabila dibandingkan dengan sektor lainnya.  Bagaimanapun  akhir-akhir  ini pemerintah terhadap
pemberdayaan masyarakat  pesisir  telah  menunjukkan perhatian yang cukup meningkat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Sedangkan faktor kekuatan
pemberdayaan  masyarakat  pesisir  adalah masih  banyaknya  masyarakat  pesisir,  yaitu nelayan,  pembudidaya,  pengolah  dan pedagang ikan, yang perlu diberdayakan baik dari  aspek  ekonomi,  sosial  dan  politik. Sementara  itu,  faktor  yang  paling  rendah adalah  faktor  peluang  dalam  kaitannya dengan pemberdayaan. Meskipun demikian, perhatian  pemerintah  yang  cukup  tinggi terhadap  pemberdayaan  masyarakat  pesisir ini  merupakan  peluang  yang  paling  utama. Dari  hasil  analisis  tersebut  menunjukkan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  pesisir masih  sangat  bergantung  kepada  dukungan pemerintah,  walaupun  peluang  pendanaan dari pihak lain masih banyak, misalnya dana dari  Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  Koperasi Badan Usaha Milik Negara (PUKK BUMN) dan dari swasta
Konsep pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan melalui
pendekatan  wilayah.  Konsep  ini  dapat dikatakan merupakan konsep kombinasi dari beberapa program dalam suatu wilayah dan setiap  program  yang  dilakukan  dapat  saling terkait antara satu program dengan program yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan,  pada  suatu wilayah,  dapat  saja  mempunyai  beberapa permasalahan  dan  setiap  permasalahan
dapat  diselesaikan  secara  terpadu  dan terintegrasi.
Berdasarkan  komponen  data  yang dijumpai di lapangan melalui EFAS ( External Strategic Factors Analysis ) dan IFAS ( Internal
Strategic Factors Analysis ), kemudian dilakukan analisis hasil berdasarkan instrumen survey sebagai berikut:
1. Aspek  biofisik  meliputi  perikanan multispesies  atau  unispesies,  sifat sumberdaya  ikan,  tingkat  ekploitasi sumberdaya,  status  habitas,  batas- batas,  perikanan  alat  tunggal  atau jamak,  perikanan  industri  atau  artisan (buatan).
2. Aspek  teknologi  yang  meliputi  tingkat teknologi, dan pola penangkapan ikan.
3. Aspek  pasar  yang  mencakup  perikanan sub  sistem  atau  komersial,  struktur pasar, orientasi pasar, dan nilai produk.
4. Aspek sosial ekonomi budaya pemegang kepentingan yang mencakup keseraman pemanfaatan
sumberdaya,
ketergantungan pada perikanan sebagai sumber  nafkah,  sikap  nelayan,  dan tingkat  informasi  atau  pengetahuan tentang perikanan dan penglolaannya. Dari  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa tingkatan  biofisik  di  Kecamatan  Sungai Kunyit,  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  dan Kecamatan Mempawah Timur adalah sebagai berikut:
1. Jenis  ikan  yang  di  tangkap  pada  ketiga wilayah  studi  memang  beragam  atau multispesies  yaitu  antara  11  –  20  jenis ikan.
2. Dilihat  dari  gugusan  pulau-pulau  kecil, ada  sumber  daya  ikan  yang  cenderung tidak  bermigrasi  terutama  udang, sedangkan  ikan  kembung,  tongkol,
tenggiri, bawal, ukan kakap merah atau ikan lain cenderung bermigrasi terutama pada  bulan-bulan  tertentu  yang  hasil tangkapan  menurun.  Hal  ini  bisa dilihat dari  fluktuasi  hasil  tangkapan  yang berfluktuasi berkisar 5-15 persen.
3. Tingkat  eksploitasi  hasil  tangkapan cukup  baik  yaitu  ada  peningkatan, walaupun  masih  di  bawah  59  persen. Upaya peningkatan hasil tangkapan juga cukup baik yaitu dengan cara menambah waktu melaut, memperbaiki alat tangkap  dan  mengetahui  lokasi  ikan berdasarkan pengalaman nelayan.
Pendugaan  stock  sulit  dilakukan  karena hasil  tangkapan  yang  telah  disortir langsung didistribusikan ke pasar sekitar, Pontianak,  dan  Sanggau,  serta  belum didukung oleh cool storage.
4. Status  habitat  di  lokasi  studi  bisa dikategorikan masih cukup baik, walaupun  pemanfaatan  hutan  bakau belum optimal dilakukan.
Mendukung  hasil  penelitian  Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak  tahun  2007,  bahwa  ekosistem sumberdaya  pesisir  tentang  alternatif penentuan  kawasan  di  wilayah  perairan pesisir  dan  Puiau-Pulau  Kecil  Kecamatan Sungai  Kunyit  dan  Kecamatan  Mempawah Hulu  yang  peruntukannya  diprioritaskan sebagai  Kawasan  Konservasi  Laut  Daerah Kabupaten  Pontianak  adalah  kawasan  yang memiliki  beberapa  kriteria  sebagai  berikut (1)  memiliki  ekosistem  terumbu  karang dengan keanekaragaman yang lebih bervariasi,  namun  dalam  kondisi  rentan dengan  perilaku  destruktif  oleh  oknum nelayan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  (2)
Ekosistem  terumbu  karang  pada  lokasi alternatif  secara  faktual  telah  mengalami degradasi,  namun  ada  sebagian  yang  masih dalam  kondisi  alami  dengan  tutupan  yang terkategori  baik,  (3)  Ekosistem  terumbu karang alternatif kawasan konservasi memiliki kelimpahan sumberdaya perikanan
karang  yang  beragam  dan  melimpah  dan kondisinya  masih  baik,  namun  mengandung potensi  kepunahan  apabila  tidak  dilakukan upaya  perlindungan,  (4)  ekosistem  dan kawasan  yang  dijadikan  sebagai  lokasi alternatif  juga  merupakan  lokasi  mendarat dan  bertelurnya  spesies  yang  mendapatkan
Tabel 1.  Aspek Biofisik Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, dan Kecamatan Mempawah Timur
Atribut Indikator Tingkatan Aspek Biofisik 1 2 3 Perikanan multispesies atau unispesies Spesies jenis ikan apa yang ditangkap 2 Sumberdaya berimigrasi atau menetap Sumberdaya ikan menetap atau bermigrasi 2 Tingkat Eksploitasi sumberdaya 1. Hasil tangkapan meningkat atau menurun 2. Upaya meningkatkan hasil tangkapan 3. Hasil untuk pendugaan stock ikan 1 2 2 Status habitat 1. Persentase karang hidup 2. Sumberdaya ikan dan tumbuhan laut bisa disebut sehat.
3. Air telah mengalami polusi 4. Pemanfaatan hutan bakau
1 1 2 3 Batas-batas
1. Batas geografis untuk suatu perikanan 2. Penentuan batas-batas tersebut 3. Ketentuan siapa menangkap ikan dalam batasan tertentu untuk produksi 4. Bagaimana batasan penangkapan ikan ditentukan. 5. Batasan lain yang relevan dengan batas penangkapan 6. Cara menentukan batasan relevan tsb. Belum Terdefinisi Perikanan  Alat Tunggal  atau jamak 1. Jenis alat tangkap ikan yang digunakan 2. Kecenderungan perkembangan alat-alat tangkap tersebut 1 2 Perikanan Industri  atau artisan (buatan) 1. Tipe kapal dan alat tangkap ikan yang digunakan 2. Struktur alat tangkap dan kapal
3. Dapatkan perikanan dibagai menjadi industri dan artisanal 4. Cara melakukan industri dan artisanal 1 1 1
2 2
prioritas  perlindungan,  seperti  penyu  Laut dan  atau  ekosistem  sumberdaya  yang terkategori unik, (5) Ekosistem dan kawasan alternatif  yang  dilindungi  Memiliki  bentang alam  yang  berasosiasi  dengan  habitat  (flora dan fauna) dan masih relatif cukup terbebas dan  aktivitas  manusia  yang  beragam  dan kompleks,  (6)  Ekosistem  yang  dijadikan sebagai  alternatif  konservasi  bertolak  dari ketentuan  yang  berlaku  dan  mendapatkan dukungan  dari  komunitas  nelayan  yang menjadikan  alternatif  kawasan  konservasi sebagai daerah tangkap ( fishing ground ), (7) Faktor  pendukung  penentuan  alternatif lokasi  sebagai  kawasan  yang  dilindungi berorientasi  pada  fungsi  dan  arahan peruntukan  lahan  yang  telah  ditetapkan dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Pesisir, baik  dalam  skala  Provinsi  Kalimantan  Barat maupun Kabupaten Pontianak. Alternatif ini didasarkan pada kondisi bahwa sampai saat ini  ekosistem  terumbu  karang  di  perairan Pulau  Dato  dan  Pulau  Setinjang  beserta spesies  Penyu  yang  masih  seringkali ditemukan  nelayan,  sesuai  dengan  kriteria biota dan ekosistem yang layak mendapatkan  upaya  perlindungan,  saat  ini dalam  kondisi  terancam.  Apabila  tidak dilindungi akan berpotensi untuk mengalami degradasi  yang  lebih  parah  dan  bahkan kepunahan bagi spesies dimaksud, terutama di  wilayah  pesisir  dan  laut  Kecamatan Mempawah  Hilir  dan  Sungai  Kunyit, Kabupaten Pontianak.
1. Batas walayah penangkapan yang belum terdefinisi.  Batas  wilayah  ini  sangat penting  terutama  untuk  mengatasi konflik  apabila  budaya  tangkap  semakin maju dan modern, dan agar nelayan bisa mengetahui  secara  jelas  area  lokasi
penangkapan, serta bisa menjaga perairan  secara  bersama  jika  ada  kapal penangkap  asing  yang  masuk  ke  batas wilayah tangkapan.
2. Pada  perikanan  tunggal  atau  jamak, nelayan menggunakan jenis alat tangkap yang  beragam  yaitu  gill  net  nylon  dan plastik,  bubu/pancing,  papayang,  pukat cincin, jaring insang, bagan perahu rakit, long line, pancing lain/rawai dan lainnya. Alat  tangkap  yang  digunakan  diketiga lokasi studi cenderung sama.
3. Pada  perikanan  industri  atau  artisan (buatan),  nelayan  menggunakan  tipe kapal yang beragam berupa kapal motor 0-5  gt,  kapal  motor  lebih  0-5  gt,  namun ada nelayan yang menggunakan sampan tanpa  mesin.  Struktur  alat  tangkap dihitung dalam satuan ton. Di Kecamatan Sungai Kunyit hasil tangkapan berjumlah 206,2 ton, di Kecamatan Mempawah Hilir hasil tangkapan berjumlah 26.268,65 ton, dan  di  Kecamatan  Mempawah  Timur hasil  tangkapan  berjumlah  1.214  ton. Hasil  tangkapan  akan  menambah  nilai ekonomi  jika  ada  industri cool  storage dan  industri  pengalengan  ikan.  Sifat industri  perikanan  berpeluang  melalui budi  daya  tambak,  sebab  ketiga  lokasi studi yaitu Kecamatan Sungai Kunyit luas areal  tambak  79  Ha,  di  Kecamatan Mempawah Hilir areal tambak seluas 194 Ha,  dan  Kecamatan  Mempawah  Timur luas areal tambak 86 Ha.
Dari  Tabel  2,  dapat  dilihat  bahwa tingkatan  teknologi  di  Kecamatan  Sungai Kunyit,  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  dan Kecamatan Mempawah Timur adalah sebagai berikut:
1. Tingkat  teknologi  untuk  alat  kapal  dan alat tangkap tidak  memadai.  Selama  ini atau  dalam  7  tahun  terakhir  nelayan masih  menggunakan  teknologi  lama yaitu perahu bermotor yang kebanyakan belum  dilengkapi  dengan  sonar.  Di Kecamatan  Sungai  Kunyit  terdapat  222 kapal  motor  yang  mencakup  73  perahu tempel, 75 kapal motor (0-5 Gt), 76 kapal motor  (  >  0-5  Gt).  Di  Kecamatan Mempawah  Hilir  terdapat  299  kapal motor  yang  mencakup  244  perahu tempel, 39 kapal motor (0-5 Gt), 14 kapal motor  (  >  0-5  Gt).  Di  Kecamatan mempawah  Timur  terdapat  461  kapal motor  yang  mencakup  176  perahu tempel,  118  kapal  motor  (0-5  Gt),  167 kapal motor ( > 0-5 Gt). Teknologi untuk penangan  ikan  lebih  mengandalkan ruang pendingin yang diberi es balok.
2. Kegiatan  atau  pola  penangkapan  ikan cenderung  dilakukan  secara  musiman yaitu  berkisar  antara  1-  4  minggu.
Penangkapan  ikan  masih  dilakukan  di lokasi  atau  perairan  tertentu  yaitu  di antara  pulau-pula,  sebab  selain  tingkat teknologi  kapal  yang  belum  memadai
juga keterbatasan nelayan dalam batas- batas penangkapan.
3. Pada umumnya nelayan tidak melakukan penangkapan di lepas pantai disebabkan  teknologi  penangkapan. Keterbatasan pengetahuan
dan teknologi  ini  bisa  menjadi  sumber potensi kerusakan biota laut.
Dari  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa tingkatan pasar di Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, dan Kecamatan Mempawah Timur adalah sebagai berikut : 1. Dari  aspek  hasil  tangkapan  90  persen dijual  atau  dipasarkan  oleh  pengumpul melalui  agen  hingga  ke  pengecer  yang berada  di  Kuala  Mempawah  dan sekitarnya.  Prosepek  pemasaran  ikan sangat baik dalam memenuhi
permintaan  untuk  kota  Pontianak,  dan
Sanggau.  Bahkan  Ikan  Merah,  ikan Bambangan  dan  ikan  Kerapuh,  diekspor hingga ke Malaysia.
2. Jumlah pembeli relatif banyak, hal ini bisa dilihat bahwa 90 persen hasil tangkapan berada di tangan pembeli. Di tingkat lokal sekitar  Kabupaten  Pontianak  ad  4  agen
Tabel 2. Aspek Teknologi Di Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, dan Kecamatan Mempawah Timur
tribut Indikator Tingkat Teknologi 1 2 3 Tingkat Teknologi 1. Tingkat teknologi untuk kapal dan alat tangkap 2. Teknologi untuk penanganan, pengolahan, dan preservasi (pelestarian) ikan 1 2 Pola penangkapan ikan yang menyebar atau terkonsentrasi 1. Kegiatan penangkapan ikan bersifat musiman 2. Penangkapan ikan dilakukan di lokasi tertentu saja 3. Penangkapan ikan dilakukan di perairan lepas pantai 1
2 2
besar dan 59 pengecer. Di Kota Pontianak terdapat  4  agen  dan  115  pengecer.  Di Kabupaten  Sanggau  terdapat  3  agen (jumlah pengecer belum diperoleh), dan di  Malaysia  ada  2  agen  yang  langsung mendistribusikan  ikan  ke  restoran  dan hotel.  Sehingga  pada  musim-musim tertentu bisa kekurangan stock.
3. Jumlah  penjual  relatif  banyak  yaitu  di Kecamatan  Sungai  Kunyit  terdapat  97 pengusaha/penjual  ikan,  Kecamatan
Mempawah Hilir terdapat 827 pengusaha/ penjual ikan, dan Kecamatan Mempawah Timur terdapat 21
pengusaha/ penjual ikan.
4. Hubungan  antara  pembeli  dan  penjual sangat  baik  di  mana  hubungan  tersebut lebih  bermuatan  kearifan  lokal  yaitu
saling  percaya  dan  bertanggung  jawab atas  transaksi  perdagangan,  dan  selama ini  tidak  ada  konflik  antara  pembeli  dan penjual.
5. Pada segmen pasar tertentu, perempuan ikut  berperan  dalam  membuat  produk komoditi  dari  ikan  yang  memberi  nilai tambah  lain  melalui  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  kelompok  perempuan pesisir  dalam  mengelola  ikan  menjadi produk abon, ikan asin, amplang, bakso, dan  kerupuk.  Upaya  ini  memang  perlu mendapat  bantuan  terutama  mesin  dan sistem pengepakan yang belum memenuhi  kriteria  pasar.  Saat  ini  oleh Ketua  PKK  dan  Kantor  Pemberdayaan
Perempuan  Kabupaten  Pontianak  juga telah dilakukan langkah-langkah
Tabel 3.  Aspek Pasar Di Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, dan
Kecamatan Mempawah Timur Atribut Indikator Tingkatan Pasar 1 2 3 Perikanan subsistem  atau komersial Persentase  hasil  tangkapan  yang  dijual  atau dipasarkan 1 Struktur pasar 1. Jumlah pembeli 2. Jumlah penjual 3. Hubungan antara pembeli dan penjual 4. Pada segmen pasar tertentu wanita lebih berperan dari pria 5. Dalam hal apa peran wanita 2 2 3 3 3 Orientasi pasar Ikan  atau  produk  perikanan  dijual  di  pasar  lokal, domestik, atau internasional 1 Nilai Produk 1. Perkembangan harga ikan 2. Hubungan harga ikan antar musim, antar lokasi, dan antar spesies 3. Tinggi atau rendah nilai jual yang diterima nelayan 4. Nilai tambah ekonomi jika ikan dijual dalam produk alternatif seperti ikan asin, abon, kerupuk, amplang, dll. 1 2 2 3
pemberdayaan perempuan pesisir,
hingga produk pengolahan abon dan hasil olahan ikan lainnya telah banyak dikenal oleh masyarakat luas.
6. Orientasi  pasar  sudah  sangat  baik,  di mana pemasaran selain untuk memenuhi permintaan di Kabupaten Pontianak, juga di  Ibu  kota  Provinsi  Kalimantan  Barat, Kabupaten  Sanggau,  dan  Ke  Malaysia khusus  pemasaran  Ikan  Merah,  ikan Bambangan dan ikan Kerapuh. Tentu saja untuk  meningkatkan  kualitas  hasil tangkapan  sangat  dibutuhkan  alat  yang representatif  guna  menjaga  kesegaran ikan.
7. Nilai  produk  mengindikasikan  bahwa perkembangan harga ikan sangat kondusif.  Di  Kecamatan  Sungai  Kunyit nilai harga ikan laut tahun 2014 mencapai Rp607.750.000,00, Kecamatan Mempawah  Timur  nilai  harga  ikan  laut tahun 2014 mencapai Rp12.140.000.000,00. 8. Hubungan harga ikan antar musim, antar lokasi,  dan  antar  spesies  tidak  terlalu berpengaruh sebab harga ikan terutama ikan  kualitas  ekspor  tidak  terpengaruh oleh  musim  seperti  ikan  kakap  merah pada musim ikan banyak harganya tetap tinggi  yaitu  antara  Rp39.500,00  – Rp47.000,00/Kg.
9. Pada  tingkat  nelayan  harga  jual  ikan relatif  baik  yaitu  rata-rata  50-75  persen dari  harga  pasar.  Namun  rata-rata nelayan sebelum melaut sudah memiliki pinjaman  uang  dari  toko,  hingga  hasil tangkapan  tersisa  10  persen,  bahkan sampai pulang pokok.
10. Nilai  tambah  ekonomi  jika  ikan  dijual dalam produk alternatif seperti ikan asin,
abon,  kerupuk,  amplang,  memang menjanjikan atau memiliki prospek baik, terutama  produk  olahan  ikan  yang memiliki  karakter  khas  daerah,  seperti udang  ebi,  ikan  asin  talang,  abon,  dan lain-lain.
Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa ada 10 kelompok  aspek  sosial  ekonomi  pemegang kepentingan sangat pada umumnya tergantung  dengan  perikanan  sebagai sumber utama mencari nafkah. Pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Kecamatan Mempawah Timur, berpotensi untuk diteruskan dan dikembangkan dengan alasan bahwa adanya keseragaman  pemanfaatan  sumberdaya, tingginya  harapan  dan  motivasi  nelayan untuk  tetap  mencari  ikan  sebagai  satu- satunya sumber ekonomi dalam meningkatkan pendapatan. Sikap positif dan pro  aktif  nelayan,  baik  dalam  bekerja  sama dengan  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan Kabupaten  Pontianak,  maupun  terhadap pihak luar.
Keberhasilan pengelolaan dengan model co-management ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan  tanggung  jawab  dan wewenang  dalam  pengelolaan  kepada nelayan  dan  stakeholder  lainnya.  Oleh karena co-management membutuhkan dukungan  secara  legal  maupun  finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke  arah Co - management ,  mengijinkan  dan mendukung nelayan dan  masyarakat  pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.
Pengelolaan Co - management menggabungkan
antara pengelolaan
sumberdaya yang sentralistis yang selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah ( government  based  management )  dengan
pengelolaan  sumberdaya  yang  berbasis
masyarakat ( community based management ). Hirarki tertinggi berada pada tataran hubungan saling kerjasama ( cooperation ), baru kemudian pada hubungan consultative dan advisory . Hubungan  kerjasama  yang  dilakukan  dapat
Tabel 4. Aspek  Sosial  Ekonomi  Pemegang  Kepentingan  Di  Kecamatan  Sungai  Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, dan Kecamatan Mempawah Timur
Atribut Indikator Tingkat Sosial Pemegang Kepentingan 1 2 3 Keseragaman Pemanfaatan Sumberdaya 1. Jumlah kelompok yang memanfaatkan sumberdaya 2. Apa kelompok berbeda menurut agama, kesejahteraan, alat atangkap, daerah asal, dan tempat tinggal 3. Struktur kepemilikan kapal, alat tangkap, dan teknologi 1 2 3 Ketergantungan pada  Perikanan sebagai  sumber nafkah 1. Persentase pendapatan rumah tangga yang berasal dari perikanan 2. Sumber mata pencaharian lainnya. 1 2 Motivasi 1. Motivasi nelayan dan pemegang kepentingan lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya 2. Apakah mereka memanfaatkan sumberdaya untuk tujuan komersial atau peningkatan pendapatan 2 3 Sikap  terhadap risiko, inovasi, dan aksi kolektif 1. Sikap masyarakat terhadap risiko, inovasi, dan aksi kolektif: kuat, lemah, atau tidak ada perbedaan di antara mereka
2. Apa ada perebedaan sikap di antara masyarakat.
3. Adakah mekanisme sosial politik yang mencegah pengambilan risiko, mencegah inovasi, dan mencegah aksi kolektif 4. Jenis aksi kolektif yang dijalankan 1
1
2
2
Tingkat informasi dan pengetahuan tentang perikanan dan pengelolaannya 1. Cara memperoleh informasi sumberdaya perikanan
2. Jenis informasi yang tersedia : secara lokal, atau harus diambil dari luar.
3. Pengetahuan ilmiah yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
1
1
1
mencakup  kerjasama  antar  sektor,  antar wilayah, serta antar aktor yang terlibat.
1. Kerjasama Lintas Sektor
Pada kawasan pesisir, tidak hanya sektor perikanan  yang  berperan  besar.  Sektor- sektor  lainnya  pun  memiliki  peranan besar  karena  saling  terkait  untuk  dapat memecahkan  permasalahan  yang  ada. Misalnya  saja  yang  berkaitan  dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri  dan  jasa  menjadi  sektor  yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif
masyarakat.  Yang  berkaitan  dengan kelestarian  lingkungan  juga  tidak  lepas dari  peran  serta  dan  keterlibatan  sektor industri di mana biasanya limbah industri dibuang  ke  perairan.  Infrastruktur pendukung  juga  menjadi  hal  penting untuk  dapat  mengembangkan  wilayah dan  menjaga  kelestarian  lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor  memiliki  kepentingannya  sendiri- sendiri.  Masing-masing  sektor  harus saling  mendukung. Peran  pemerintah daerah dalam  hal  ini  sangat  besar  agar terjadi sinergi yang baik dalam pengembangan  setiap  sektor,  sehingga tidak ada yang saling merugikan.
2. Kerjasama Antar wilayah Kawasan  pesisir  pada  dasarnya  tidak dapat  dibatasi  secara  administratif. Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  wilayah yang  termasuk  dalam  suatu  kawasan (adanya homogenitas baik secara ekologis  maupun  ekonomis)  haruslah saling  bekerjasama  untuk  meminimalisir konflik  kepentingan.  Kerjasama  antar wilayah dapat digalang melalui
pembentukan  forum  kerjasama  atau forum  komunikasi  antar  pemerintah daerah  yang  memiliki  kawasan  pesisir dan laut untuk mengantisipasi sejak dini timbulnya perkembangan terburuk seperti konflik antar nelayan.
Kesepakatan  dan  penetapan  norma- norma  kolektif  tentang  pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah harus disosialisasikan  secara  luas  dan  benar kepada masyarakat nelayan agar mereka memiliki cara pandang yang sama.
3. Kerjasama Antar Aktor (stakeholders) Upaya pengurangan kesenjangan
sektoral  dan  daerah  jelas  memerlukan strategi  khusus  bagi  penanganan  secara komprehensif  dan  berkesinambungan. Untuk  itu,  diperlukan  adanya  kebijakan dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut,  melalui  mekanisme  kerjasama antar aktor ( stakeholders ) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta/pengusaha  perikanan  ( Private
Sector ),  dan  pemerintah  ( Government ). Sebagai  anak  bangsa  yang  prihatin melihat  kondisi  yang  menjadi  potret buram  dalam  pengelolaan  kawasan pesisir dan laut yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tersebut,  maka  diperlukan  perhatian yang serius berupa terobosan pemikiran bagi  upaya  percepatan  pembangunan dan  pengembangan  ekonomi  lokal  yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan kesenjangan sektoral dan daerah
tersebut yang berintikan suatu paradigma  baru,  di  mana  inisiatif pembangunan daerah tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik  dalam  mengimplementasikan rencana  pengelolaan  kawasan  dan rencana  aksi  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki.

## SIMPULAN
1. Permasalahan  umum  yang  dijumpai dalam  kajian  dan  pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan  Sungai  Kunyit,  Kecamatan Mempawah  Hilir,  dan  Kecamatan Mempawah  Timur  adalah  dari  aspek biofisik  belum  adanya  batas  wilayah tangkap  dan  kurangnya  peralatan modal; dari aspek teknologi penangkapan  belum  memadai;  dari aspek  pasar  belum  adanya  manajemen distribusi, belum adanya armada angkut yang  dilengkapi  dengan  cool  storage, dan  masih  rendah  modal  usaha;  dari aspek sosial ekonomi pemegang kepentingan  masih  rendahnya  kualitas sumberdaya manusia; kurangnya sarana dan  prasarana;  adanya  kerusakan  fisik habitat;  kemiskinan  penduduk  pesisir; kurangnya  pemahaman  terhadap  nilai sumberdaya; dan masalah kelembagaan. Masalah  lain  dalam  pembangunan  dan pengembangan  wilayah  pesisir  adalah kurangnya  pelibatan  masyarakat  dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan  wilayah  pesisir,  sehingga
program-program  di  wilayah  pesisir tidak dapat berjalan secara optimal.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  pada  wilayah studi  bahwa  komponen weaknesses menempati  urutan  teratas  dalam program  pemberdayaan  masyarakat pesisir,  kemudian  diikuti  berturut-turut oleh  komponen threats , strength dan opportunities . Hal tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir mempunyai  kelemahan  dan  tantangan yang  besar  jika  dibandingkan  dengan kekuatan dan peluangnya. 3. Faktor-faktor internal yang
mempengaruhi pemberdayaan masyarakat  pesisir  mencakup  faktor- faktor kekuatan dan kelemahan. Faktor- faktor  kekuatan  yang  paling  utama adalah  banyaknya  jumlah  nelayan  dan pembudidaya yang diberdayakan; potensi kelautan dan perikanan, khususnya  di  Kabupaten  Pontianak masih  tinggi;  potensi  lahan  budidaya tambak  dan  laut  masih  luas;  dan banyaknya kearifan lokal yang mendukung  pemberdayaan.  Sedangkan faktor-faktor  kelemahan  yang  paling utama  adalah  kualitas  SDM  masyarakat pesisir masih sangat rendah; sarana dan prasarana perikanan dan kelautan masih rendah; degradasi sumberdaya alam dan lingkungan  pesisir  dan  laut;  kurangnya modal  dalam  usaha  perikanan;  dan kapasistas  kelembagaan  masyarakat pesisir masih rendah.
4. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi  adalah  faktor  peluang dan  ancaman.  Faktor-faktor  peluang mencakup adanya perhatian dari
pemerintah  cukup  tinggi;  peluang pendanaan pemberdayaan
masih
banyak; dan permintaan produk perikanan  dalam  dan  luar  masih  tinggi. Sedangkan faktor-faktor
ancaman adalah  prioritas  pembangunan  sektor perikanan lebih rendah dari sektor lain; adanya  pencemaran  limbah  industri, pertanian  dan  rumah  tangga;  tingginya pencurian  ikan;  dan  adanya  tekanan kelembagaan nelayan tradisional seperti juragan/tengkulak.
5. Berdasarkan  faktor-faktor  internal  dan eksternal  pada  lokasi  studi  kebijakan pengembangan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan peringkatnya/ prioritasnya  adalah  sebagai  berikut:  (a) peningkatan  kesejahteraan  masyarakat pesisir; (b) peningkatan kualitas
sumberdaya manusia; dan (3) konservasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP).
6. Prioritas program pemberdayaan
masyarakat  pesisir  sesuai  dengan urutannya  adalah  sebagai  berikut:  (1) pemberdayaan  masyarakat  berbasis perikanan  tangkap  pada  wilayah  yang sudah terjadi over fishing; (2) pemberdayaan  masyarakat  berbasis budidaya pada wilayah yang sumberdaya yang lahannya terbatas; (3) pemberdayaan masyarakat pada wilayah yang terjadi degradasi sumberdaya  alam  dan  pencemaran lingkungan; (4) pemberdayaan masyarakat  pada  kawasan  konservasi dan pariwisata bahari; (5) pemberdayaan masyarakat pesisir
berbasis  perikanan  tangkap  pada
wilayah  yang  sumberdayanya  masih melimpah;  dan  (6)  pemberdayaan masyarakat  berbasis  budidaya  pada wilayah  yang  sumberdayanya  masih tinggi.
Beberapa  saran  yang  dapat  diajukan adalah:
1. Seyogyanya pengelolaan wilayah pesisir perlu  mengatasi  komponen, pertama :
weaknesses dengan  cara  memperbaiki atau  memperbaharui  dan  menambah peralatan tangkap, pengelolaan manajemen  perikanan,  memberikan bantuan modal dan pelatihan manajemen  keuangan,  memberikan pendidikan  dan  keterampilan  nelayan dalam  pengelolaan  sumberdaya  ikan, memperbaiki pemukiman nelayan, bantuan  akses  pasar,  dan  membentuk kelembagaan  ekonomi  oleh  dan  untuk nelayan. Kedua , threats dengan  cara memanaj  biaya  pengelolaan  sumber daya, kemampuan akses pasar, penangkapan  illegal  oleh  kapal  asing, mengawasi penggunaan jaring cantrang, kelestarisan lingkungan, dan menambah jumlah  armada  pengawasan. Ketiga , strength yaitu  penguatan  keinginan masyarakat untuk mandiri dan penguatan kelompok ekonomi masyarakat pesisir produktif, pengelolaan dan pemasaran keberagaman ikan, penguatan keamanan  wilayah  pesisir.  Keempat,
opportunities penguatan  pada  potensi pasar, pertumbuhan
tingkat pendapatan,  potensi  sumber  daya kelautan  dan  pesisir,  dan  penguatan perkembangan  bisnis  perikanan  yang semakin baik
2. Agar  pemberdayaan  di  wilayah  pesisir tetap  berkelanjutan,  maka  pemerintah hendaknya bekerjasama dengan swasta atau BUMN dari sejak mulai dilaksanakan.  Kemitraan  tersebut  mulai dari  aspek  pendanaan,  bantuan  teknis, manajemen,  dalam  bidang  penyediaan input, pemasaran produk perikanan, dan pengolahan produk perikanan. Sehingga “proyek”  pemberdayaan  ini  tidak berhenti  setelah  pemberdayaan  dari pemerintah selesai.
3. Prasyarat  efektivitas  pemberdayaan masyarakat menuntut kepastian
substansi  sistem  hukum  yang  berlaku.
Selain  itu  juga  perlunya  kegiatan fasilitasi melalui suatu upaya pendampingan  secara  bertahap,  sesuai dengan tingkat kesiapan atau kematangan masyarakat setempat.
Dalam  hal  ini,  pendampingan  lebih berorientasi  kepada  pengembangan keswadayaan dan kemandirian berbasis pada potensi, permasalahan dan kebutuhan  masyarakat.  Metode  yang relatif  sesuai  dalam  hal  ini  adalah pendekatan yang bersifat partisipatif.
4. Pengembangan  melalui  pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, seyogyanya dilakukan  secara  terpadu  dalam  suatu lokasi,  baik  antara  masyarakat  dengan
pemerintah melalui pendekatan pengelolaan  yang  berbasis  wilayah. Program pemberdayaan tersebut
seharusnya disesuaikan dengan permasalahan  dan  potensi  sumberdaya manusia  dan  sumberdaya  alam  di wilayah tersebut sehingga permasalahan  dalam  suatu  wilayah dapat diatasi. 5. Program  pemberdayaan  seyogyanya dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah dan hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja di mana potensi sumberdaya  alamnya  masih  banyak, jumlah  masyarakatnya  yang  miskin masih  banyak  dan  dilakukan  uji  coba selama  2  –  3  tahun,  kemudian  setelah berhasil baru program tersebut disosialisakan  pada  wilayah-wilayah pesisir lainnya.
6. Pola pemberdayaan masyarakat seyogyanya diserahkan kepada kewenangan daerah, namun daerah juga harus menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan,  yang  lebih  bersifat partisipatif, desentralistik terhadap kemampuan komunitas dan berorientasi pada  hasil.  Kewenangan  Pusat  lebih pada  supervisi  dan  perencanaan  serta kebijakan  makro  dan  pengembangan prinsip-prinsip pemberdayaan baik secara  teknis  maupun  non  teknis  yang dapat  dijadikan  sebagai  rambu-rambu yang  jelas  bagi  daerah  didalam pemberdayaan  masyarakat.  Sedangkan daerah  perlu  mendapat  kewenangan serta  sepenuhnya  bertanggungjawab atas  kewenangan  itu  dengan  sistem hukum  dengan  penegakan  sanksi  yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Muluk,  Alains.,  Seprianti  Eka  Putri.,  Prilia
Haliawan. (2009) Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat  (PSPBM)  melalui  Model  Co-
Management  Perikanan. Jurnal  Ekonomi Pembangunan 10(2), 172 – 198
Agus,  Apun,  Budhiman.,  Hary,  Christijanto., Siti.,  Kamarijah,  Ganef,  Hari,  Budoyo.
(2010)  Penentuan  Insikator  Pendekatan
Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Bogor: Direktorat Sumberdaya  Ikan,  Direktorat  Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, WWF-Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan
Lautan Institut Pertanian Bogor.
Arifin, Rudyanto (2004) Kerangka Kerjasama dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir dan Laut .   Jakarta: Bappenas.
Berkes,  F.,  Folke,  C.  (Eds.),  (1998) Linking Social and Ecological Systems, Management  Practices  and  Social Mechanisms  for  Building  Resilience .
Cambridge University Press, Cambridge.
Berkes,  F.,  Folke.  Evolution  of  co- management: Role of knowledge
generation,  bridging  organizations  and social learning. Journal of Environmental Management 90 (2009) 1692–1702
Carlssona, Lars & Berkesb Fikret.  (2005) Co-
management: concepts and methodological  implications. Journal  of
Environmental Management 75,  65–76
Cundill, Georgina & Christo Fabricius. (2009) Monitoring in adaptive co-management: Toward  a  learning  based  approach. Journal  of  Environmental  Management 90, 3205–3211
Grazia Borrini-Feyerabend., M. Taghi Farvar.,
Jean Claude Nguinguiri and Vincent Awa Ndangang.  (2007). Co-management  of Natural Resources Organising, Negotiating and Learning-by-Doing . Heidelberg (Germany): Reprint 2007 [first publication) Lembaga Survey dan Kajian Kalimantan Barat 2013 Luky  Adrianto  &  Dede  Hartoto  (2009) Fundamentals of fisheries co- management in Indonesia. Course book. Rome, Italy : Electronic Publishing Policy and  Support  Branch    Communication
Division
Nies,  Suk.  (2000)  Pemecahan  Masalah  dan
Pengambilan Keputusan. Lembaga dministrasi  Negara  Republik  Indonesia.
LAN. Jakarta. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  3/PUU- VIII/2010, h, 164-165 Singleton, S. (1998) Constructing Cooperation: the Evolution of Institutions of Comanagement . University of Michigan Press, Ann Arbor. Suseno. (2007) Menuju Perikanan Berkelanjutan . Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka Cidesindo.
Sweeden, Paula., Batker Deve., RadtkeHans., Boumans Roelof., Willer Chuck. (2008) An Ecological  Economics  Approach  to Understanding Oregon’s Coastal Economy  and  Environment. Oregan: Coast Range Association. h, 37