This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Riwayat Surat Kabar Lokal Aman Makmur
Riyona Berliani *
Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Andalas, Indonesia

## PENDAHULUAN
Penulisan tentang surat kabar Aman Makmur oleh Halida Hanum dengan judul Surat Kabar Aman Makmur 1963-1971 . Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  perbedaan  penulisan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih mengarah pada sejarah perusahaan, yaitu perkembangan Aman Makmur dari awal berdiri sampai vakum pada 1965 dan diterbitkan kembali pada tahun 1966 sampai akhirnya berhenti sepenuhnya pada 1971. Penelitiannya yang sebelumnya ini lebih berfokus pada perkembangan Aman Makmur selama masa aktifnya.
Karya-karya yang bisa dijadikan sumber rujukan untuk penulisan ini adalah kedua buku karya Marthias Dusky Pandoe, yang pertama berjudul A nan Takana (Apa yang teringat) yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas pada 2001. Di dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai proses awal berdirinya Aman Makmur dan beberapa fakta penting tentang Aman Makmur termasuk tentang alasan kenapa Aman Makmur pernah mencapai penerbitan sampai 27.000 eksemplar. Buku kedua adalah Jernih Melihat Cermat Mencatat , Antologi Karya Jurnalistik Senior Kompas, yang diterbitkan  pada  Mei  2010  oleh  Kompas.  Di  sini  juga  terdapat  bahasan  mengenai Aman Makmur ,  meskipun pembahasannya agak mirip dengan buku sebelumnya karena berasal dari penulis yang sama.
Sejarah kebebasan pers di Indonesia dan pembredelan pers yang terjadi di Indonesia mulai dari pembredelan pers pertama di Indonesia tahun 1744, 28 surat kabar yang dilarang terbit oleh Presiden Soekarno karena terlibat BPS pada Februari 1965, pembredelan pers era Soeharto sampai pada turunnya Soeharto pada 1998 dan pers pada awal- awal reformasi (Triwardani, 2013 , p. 73). Meskipun tidak terdapat pembahasan mengenai pers Aman Makmur , namun terdapat gambaran mengenai pers dan situasi perpolitikan Nasional dari tahun 1950-1965 .

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Abdurrahman,  metode penelitian sejarah Abdurrahman adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis (Abdurrahman, 1999 ). Sementara menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013 ).

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
Reporting  on the fight against communism is important to restore the dignity  of  the  Minangkabau  people  because  the  Minangkabau  ethnic group has felt powerless since the PRRI's defeat. Aman Makmur is one of the short-lived newspapers in the midst of the political turmoil during the Guided Democracy period. However, his presence from 1963 until 1965 had more or less had an impact on the Minangkabau people who at that time felt powerless after the PRRI. In addition, Aman Makmur was not afraid to compete with the communist press, even though it was banned several times. The  banning of Aman  Makmur along with several other newspapers in 1965 was followed by the end of the Guided Democracy period.
Submitted Revised Accepted 29 November 2022 13 December 2022 24 December 2022

## KEYWORDS
Newspapers; political control; communism; Soekarno.
CITATION (APA 6 th Edition)
Berliani, R. (2022). Riwayat Surat Kabar Lokal Aman Makmur . Warisan: Journal of History and Cultural Heritage , 3 (3), 115-119.
*CORRESPONDANCE AUTHOR
riyonaberliani23@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v3i3.1713

## 116 | Riyona Berliani
Sumber utama dalam artikel ini adalah terbitan dari surat kabar Aman Makmur yang terbit 1963-1971 di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara itu data sekunder yang penulis gunakan di dalam artikel ini berasal dari buku, surat kabar sezaman lainnya, koleksi yang membahas tentang surat kabar Aman Makmur dan penelitian ilmiah lainnya yang relevan dengan topik di dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Selayang Pandang Pers di Indonesia
Pers merupakan bagian dari komunikasi masa. Komunikasi masa adalah proses penyampaian informasi, ide, dan sikap kepada banyak orang yang biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin atau media yang diklasifikasikan ke dalam media massa seperti radio siaran, televisi siaran, surat kabar, majalah dan film (Suprapto, 2009 , p. 17).
Oemar Seno Adji membagi pengertian pers menjadi dua bagian, yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pers dalam arti sempit dimaksudkan oleh Seno Adji penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas di dalamnya terdapat semua media mass communication yang memancarkan pikiran, perasaan, baik dengan jalan tertulis maupun tidak tertulis (Adji, 2007 , p. 41; Asnan, 1987 , pp. 6 – 7). Pengertian pers dalam penulisan ini adalah pers dalam arti sempit yaitu Aman Makmur sebagai sebuah surat kabar harian yang menyiarkan pikiran-pikiran, gagasan, dan berita-berita dalam bentuk tertulis yang tertuang dalam bentuk sebuah surat kabar harian.
Siebert membagi empat besar teori pers, yaitu; pertama authoritarian theory , yang bercirikan media sebagai alat propaganda pemerintah. Fungsi pers menjustifikasi kebenaran pendapat pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pers boleh mengeluarkan kritik sejauh tidak bertentangan dengan status quo rezim yang berkuasa. Otorisasi perizinan media ada di tangan pemerintah sehingga izin dapat dicabut secara sepihak setiap  saat  dan  sensor  dilakukan  secara  ketat.  Antitesis  dari  teori  pers  otoritarian  adalah libertarian  theory ,  yang bercirikan bahwa pers bukan alat pemerintah dan ia bisa dimiliki secara pribadi dan bebas dimiliki dan dioperasikan siapa pun.
Liberalisasi pers menyebabkan kontrol terhadapnya berada di tangan para pemilik modal, bukan khalayak luas. Teori pers yang ketiga adalah comunis theory . Teori ini merupakan varian atau kelanjutan dari teori pers otoritarian. Media bersifat integral dengan partai politik atau pemerintah, tidak diperkenankan adanya kepemilikan media secara pribadi.  Kemudian  muncul  teori social responsibility  theory .  Teori  ini  merupakan  pengembangan  sekaligus  kritik terhadap  teori  pers  liberal.  Prinsip  penciptaan  ruang  publik  menjadi  dasar  teori  tanggung  jawab  sosial.  Pers  harus menjamin  kesetaraan  akses  semua  pihak  untuk  berbicara  lewat  media,  sebab  kontrol  media  diletakkan  pada  opini masyarakat, yakni preferensi konsumen dan standar profesional. Untuk menjamin kepentingan umum, dimungkinkan adanya intervensi negara secara terbatas. Dalam teori tanggung jawab sosial, dikenal adanya badan independen yang akan memantau dan menilai fungsi sosial pers (Masduki, 2007 , pp. 65 – 66).
Merujuk pada keempat teori pers ini kemudian dikembangkan oleh Denis McQuail menjadi enam teori dengan menambahkan  dua  teori  lainnya,  yaitu  media  pembangunan  dan  demokratik  partisipan.  Media  pembangunan menempatkan  diri  sebagai  pendorong  proses  transisi  dari  keterbelakangan  penjajahan  ke  independen,  dan  kondisi materi  lebih  baik  dengan  mengedepankan  semangat  membangun  infrastruktur  dengan  kemampuan  finansial.  Ciri penting  teori  ini  adalah  prinsip  bahwa  media  seharusnya  menerima  dan  melaksanakan  tugas  pembangunan  positif, sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional.
Sedangkan teori pers demokratik partisipan muncul sebagai antitesis dari teori media pembangunan. Teori ini berciri pemenuhan hak informasi lokal yang relevan, hak untuk berinteraksi dalam skala media kecil dalam komunitas, kelompok  kepentingan,  atau  subkultur.  Interaksi  dan  partisipasi  merupakan  konsep  kuncinya.  Ciri  penting  teori  ini adalah warga negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak pemanfaatan media komunikasi dan hak untuk dilayani oleh media sesuai kebutuhan yang mereka tentukan (Masduki, 2007 , p. 67). Namun, di akhir 1980-an, dunia  dikejutkan  oleh  runtuhnya  ideologi  komunis  di  Eropa  Timur.  Sehingga  praktis  uraian  teori  pers  komunis  yang dikemukakan oleh Siebert telah gugur dan tinggal sebagai catatan sejarah masa lalu saja (Haryanto, 2006 , p. 233).
Dalam  Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, terdapat empat fungsi pers, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers Aman Makmur memiliki fungsi informasi dan kontrol sosial. Sebagai fungsi informasi, pers diminta wajib menyampaikan informasi yang faktual benar, benar, tidak berpihak dan memenuhi segala syarat jurnalistik. Sebagai fungsi kontrol sosial , pers berusaha mewujudkan koreksi secara damai atas segala tindakan
atau kebijakan yang akan merugikan masyarakat banyak dan menjadi mekanisme melakukan perbaikan ( Manar , 2012, p. 62).
Mengingat kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat sangatlah penting, maka industri media massa pun berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun radio, perusahaan media  cetak,  baik  itu  surat  kabar,  majalah,  dan  media  cetak  lainnya.  Para  pengusaha  merasa  diuntungkan  dengan mendirikan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  media  massa  seperti  itu.  Hal  itu  disebabkan  karena  mengelola perusahaan  dengan  jenis  spesifikasi  mengelola  media  massa  adalah  usaha  yang  akan  selalu  digemari  masyarakat sepanjang masa,  karena  sampai  kapan  pun  manusia  akan  selalu  haus  akan  informasi.  Tugas  dan  fungsi  pers  adalah mewujudkan  keinginan  kebutuhan  informasi  melalui  medianya  baik  melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik seperti,  radio,  televisi,  internet.  Fungsi  informatif  yaitu  memberikan  informasi,  atau  berita,  kepada  khalayak  ramai dengan cara yang teratur. Pers akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari tertentu, memberitakan pertemuan- pertemuan yang diadakan, atau pers mungkin juga memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi (Setiawan, 2013 , p. 27).

## Aman Makmur dan Dinamika Pers di Sumatera Barat
Sejarah lahirnya pers di Kota Padang cukup panjang, pada tahun 1882 telah terbit surat kabar Pelita Kecil yang kemudian berganti nama menjadi Warta Berita . Pada tahun 1890 terbit pula surat kabar Perca Barat dan tujuh tahun sesudahnya, yaitu tahun 1897 muncul surat kabar Cahya Sumatera . Pada awal-awal abad ke-20 secara berturut-turut terbit pula surat kabar Wasir Hendra , Sinar Sumatera dan Warta Hindia . Di samping itu pada tahun 1910 terbit juga surat kabar Dagblad Radio . Dari kalangan wanita pada tahun 1911 juga terbit surat kabar Sunting Melayu yang dipimpin oleh Siti Rohana dan Suara Perempuan oleh Sa’dah Alim pada tahun 1919. Selain itu ada juga surat ka bar yang berhaluan Islam seperti Al - Munir . Antara tahun 1925-1926 terbit pula surat kabar Buka Mata . Pada tahun 1929 muncul salah satu surat kabar yang dianggap radikal yaitu Medan Rakyat . Dari masalah-masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, pers Kota Padang mulai melangkah ke masalah sosial politik. Meskipun jangkauan surat kabar itu belum begitu luas, namun andil mereka dalam membentuk opini politik di daerah cukup besar (Sofwan, 1987 , p. 55).
Meskipun  Kota  Padang  pada  masa  awal  revolusi  merupakan  wilayah  bentrokan  bersenjata  antara  kaum republiken  dengan  NICA  dan  tentara  sekutu.  Namun,  wartawan    masih  sempat  menerbitkan  surat  kabar Utusan Sumatera . Gairah pers tidak hanya pada masa pergerakan dan perang kemerdekaan, Gairah pers tetap berlanjut setelah kedaulatan RI surat kabar yang ada di Padang ialah Harian Penerangan dan Haluan (Sofwan, 1987 , p. 56). Kemudian, saat PRRI telah berakhir, ketika Demokrasi Terpimpin sudah berjalan, dan PKI semakin merajalela, muncullah surat kabar Aman Makmur .
Pada September 1957, saat kondisi negara dalam keadaan darurat, tindakan keras terhadap pers tidak dapat dihindari. Beberapa pers mengalami pembredelan sekaligus dalam 24 jam. Kemudian muncul serangkaian peraturan berkisar soal izin terbit, pemakaian huruf non-Latin, juga pengawasan terhadap pers swasta dan sebagainya selama 1960-1965. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3/1960 melarang penerbitan yang tidak memakai huruf Latin, Arab,  atau  daerah.  Demikian  juga  dengan  surat  kabar  beraksara  Cina  dilarang  penerbitannya.  Namun,  untuk memberikan bahan bacaan kepada masyarakat Cina yang belum bisa berbahasa Indonesia, pemerintah mengizinkan beberapa penerbitan pers. Kemunculan peraturan Nomor 10 tanggal 12 Oktober 1960 yang harus ditaati oleh peminta izin terbit, berupa 19 pasal yang harus disetujui oleh penerbit surat kabar saat itu (Ignatius, 2014 , pp. 24 – 27).
Tujuan  utama  dari  peraturan  ini  adalah  mewajibkan  pers  menjadi  pendukung,  pembela,  alat  penyebar manifesto  politik  Soekarno  serta  mewajibkan  pers  untuk  memiliki  izin  terbit.  Hal  ini  dilakukan  penguasa  guna mempercepat retooling alat-alat publikasi, terutama surat kabar dan majalah, sehingga pemerintah  dapat menjadi alat dan pendukung revolusi. Setiap penerbit pers yang mengajukan surat izin terbit diharuskan mengisi formulir yang berisi 19 pasal pernyataan yang mengandung janji penanggung jawab penerbit surat kabar dan majalah seandalnya ia sudah diberi surat izin terbit. Bagi penerbit yang tidak bersedia menandatangani perjanjian ini, otomatis tidak diperkenankan melanjutkan penerbitannya.
Pers yang turut dan patuh pada kehendak pemerintah akan mendapat perhatian Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno. Salah satu yang paling banyak mendapatkan manfaat pers kalangan komunis dan simpatisannya. Sehingga pers komunis dapat mendominasi selama tahun 1957-1965. Sebuah konsekuensi logis dari semakin kuat dan meningkatnya pengaruh politik PKI dan Soekarno (Semma, 2008 , pp. 118 – 119).
Saat dominasi pers komunis Naik daun, masih ada pers lokal yang mampu menahan gempuran pers Komunis. Pers itu diwakili oleh surat kabar Aman Makmur . Kemunculan surat kabar ini tidak lepas dari sejumlah wartawan putra
Minangkabau di Jakarta yang disuruh pulang kampung oleh Muhammad Yamin untuk membuat surat kabar (Zed, 1998 , p. 187). Latar belakang pemikirannya adalah sebagai cara untuk mengembalikan harga diri orang Minangkabau yang jatuh akibat PRRI dan juga untuk melawan pengaruh Partai Komunis di daerah. Sebuah koran anti komunis penting untuk mengembalikan harga diri orang Minangkabau karena etnis Minangkabau merasa tidak berdaya semenjak kekalahan PRRI. Yamin mencela kelompok wartawan Minangkabau yang bekerja di Jakarta, padahal mereka dapat berbuat lebih banyak di kampung. Empat dari wartawan itu menerima saran dari Muhammad Yamin, mereka adalah Marthias Dusky Pandoe, Darmalis, Saifullah Alimin, dan Mahyuddin Hamiddy (Kahin, 2005 , p. 371). Anjuran menerbitkan surat kabar ini disampaikan oleh Muhammad Yamin saat mereka bertemu di lapangan parkir pekarangan parlemen kawasan Lapangan Banteng. Untuk dana penerbitan, Yamin sendiri akan membicarakannya dengan Chairul Saleh yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Utama (Waperdam) (Pandoe, 2010 , p. 113).
Aman Makmur adalah salah satu surat kabar yang berumur singkat di tengah kemelut politik masa Demokrasi Terpimpin. Namun, kehadirannya dari tahun 1963 sampai vakum tahun 1965 sedikit banyak telah membawa pengaruh pada masyarakat Minangkabau yang pada saat itu merasa tidak berdaya setelah PRRI. Selain itu, Aman Makmur tak gentar menyaingi pers komunis meskipun beberapa kali dilarang penerbitannya. pembredelan Aman Makmur bersama dengan beberapa surat kabar lainnya pada tahun 1965 tersebut diikuti dengan berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin pada tahun itu juga. Meskipun Aman Makmur kembali terbit setahun kemudian, namun peranannya selama dua tahun pasca PRRI di Sumatera Barat tidak dapat diabaikan.
Menjelang penerbitan Aman Makmur , untuk mengurus surat-surat izin tidaklah berjalan dengan lancar, seperti mengurus rekomendasi untuk mendapatkan surat izin terbit (SIT) dari Persatuan Wartawan Indonesia cabang Padang yang diketuai oleh Zulkifli Suleiman, pemimpin redaksi surat kabar Penerangan yang berafiliasi dengan PKI. Kemudian rekomendasi Serikat Perusahaan Surat Kabar (SPS) yang diketuai oleh Amiruddin, direksi surat kabar Penerangan juga orang PKI. Lalu mengurus rekomendasi Jawatan Penerangan  Provinsi (Japenprop) juga tidak berjalan dengan mulus, sebab kepala Japenprop tersebut , Daranin Sutan Kayo, merangkap sebagai Pemimpin Umum surat kabar Res Publika yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Para wartawan ini juga harus mengurus kantor, percetakan jalur distribusi ke daerah-daerah (Pandoe, 2010 , p. 114).
Akhirnya  dengan  bantuan  Hasjim  Ning,  pengusaha  mobil  asal  Berok,  Padang,  empat  wartawan  itu  akhirnya menerbitkan surat kabar anti komunis di Padang pada tahun 1963, yaitu surat kabar Aman Makmur yang dengan cepat menjadi populer dengan banyak pembaca (Kahin, 2005 , p. 371). Keempat orang wartawan ini datang kepada Hasjim Ning dengan persiapan dalam bentuk konsep yang sudah matang, sehingga akhirnya Hasjim Ning memberikan mereka modal yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar  tersebut (Ning, 1986 , p. 197). Moto Aman Makmur menjiwai kinerja para wartawan ini sehari- hari, yaitu “ Untuk Pembangunan Daerah Bagi Kesejahteraan Bangsa ” (Pandoe, 2010 , p. 116).
Kurun waktu yang relatif singkat Aman Makmur berkembang dengan cepat sebagai surat kabar perjuangan yang anti  komunis.  Pada  tahun  yang  sama  pen-jualan  mingguannya  mencapai  oplah  27  ribu  eksemplar,  karena  isi  dari redaksionalnya  mengangkat  fakta-fakta  aktual  (Zed, 1998 ,  p.  187). Aman Makmur tidak  tenggelam  dalam  sensasi, melainkan  mendidik  para  pembacanya  agar  bersikap  kritis.  Selain  itu,  koran  tersebut  juga  bersikap  kritis  terhadap gerakan komunis  (Yusra, 1994 , p. 130). Penulis tamu surat kabar itu adalah wartawan Minangkabau  Rosihan Anwar, salah satu penasihatnya adalah Harun Zain, dan di antara yang menulis untuknya adalah seorang penulis  dan novelis A.A. Navis (Kahin, 2005 , p. 372).
Meskipun sukses meraih reputasi, namun Aman Makmur beberapa kali mengalami pembredelan seperti halnya beberapa surat kabar pada masa Demokrasi Terpimpin. Ada yang tidak boleh terbit selama dua minggu, bahkan  satu bulan. Akhirnya surat kabar ini dilarang terbit bersama-sama surat kabar lainnya pada Februari tahun 1965 dikarenakan tergabung dalam Barisan Pendukung Sukarnoisme (BPS) yang diusulkan oleh ketua Umum PWI Pusat Karim D.P. yang merupakan antek komunis kepada menteri Penerangan Achmadi, pengganti Muhammad Yamin (Pandoe, 2010 , p. 117). BPS adalah sebuah pembanding ajaran Marxisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Partai Murba di Jakarta. Mereka mempunyai hubungan dengan beberapa wartawan dan perwira Angkatan Darat. BPS ini didirikan dalam rangka menyatukan  oposisi  politik  terhadap  PKI  dengan  menempatkan  Sukarnoisme  sebagai  alternatif  dari  Marxisme. Kelompok ini tidak diterima oleh Sukarno yang yakin bahwa mereka menggunakan namanya untuk kepentingan sendiri (Kahin, 2005 , p. 373). Menurut laporan ada sekitar 28 surat kabar yang dilarang terbit oleh Presiden Soekarno karena terlibat  atau  mendukung  kegiatan  politik  BPS  pada  bulan  Februari  1965,  salah  satunya  adalah Aman Makmur . Pelarangan ke-28 pers ini menyebabkan kevakuman pers yang berperan sebagai pihak oposisi dari propaganda pers komunis yang dominan (Triwardani, 2013 , p. 198).
Sedangkan  penulisan  yang  sekarang  tidak  hanya  mengenai  perkembangan  surat  kabar Aman Makmur pada periode pertama penerbitan yaitu dari tahun 1963-1965, tapi juga membahas ide-ide pembangunan Sumatera Barat yang disuarakan oleh Aman Makmur , membahas mengenai situasi perkembangan politik dan pers  di Sumatera Barat pasca PRRI, kontribusi Aman Makmur sebagai pers tandingan dari pers komunis dan peranannya dalam memperbaiki mental masyarakat yang terpuruk setelah PRRI, ditambah dengan mengkaji rubrik-rubrik yang terdapat di dalam surat kabar Aman Makmur pada periode pertama penerbitan selama masa Demokrasi Terpimpin.

## SIMPULAN
Aman Makmur mampu menarik perhatian masyarakat lokal Sumatera Barat karena menawarkan alternatif berita. Pada masa  ini,  pemberitaan  didominasi  oleh  pers  pemerintah  dan  pers  komunis.  Kurun  waktu  yang  relatif  singkat Aman Makmur berkembang  dengan  cepat  sebagai  surat  kabar  perjuangan  yang  anti  komunis.  Pada  tahun  itu  juga mingguannya mencapai oplah 27 ribu eksemplar, karena redaksionalnya mengangkat fakta-fakta aktual. Aman Makmur tidak tenggelam dalam sensasi, melainkan mendidik para pembacanya agar bersikap kritis. Selain itu, koran tersebut juga bersikap kritis terhadap gerakan komunis.

## REFERENSI
Abdurrahman, D. (1999). Metode Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Adji, O. S. (2007). Masa Media dan Hukum . Jakarta: Erlangga. Asnan, G. (1987). Pers Islam di Sumatera Barat Pada Awal Abad: Suatu Tinjauan dalam Hubungannya dengan Gerakan Pembaharuan (Skripsi). Universitas Andalas, Padang. Haryanto, I. (2006). Indonesia Raya Dibredel! Yogyakarta: LKiS. Ignatius, H. (2014). Jurnalisme Era Digital, Tantangan Industri Media Abad 21 . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Kahin, A. (2005). Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Nasional 1926-1998 . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Manar, B. (2012). Politik Publik Pers . Jakarta: Dewan Pers. Masduki. (2007). Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal . Jakarta: LKiS. Ning, H. (1986). Pasang Surut Pengusaha Pejuang . Jakarta: Pustaka Grafiti pers.
Pandoe, M. D. (2010). Jernih Melihat Cermat Mencatat . Jakarta: Kompas. Semma, M. (2008). Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Setiawan, A. A. (2013). Peran Media Massa dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 2 (2), 39 – 48. https://doi.org/10.14710/POLITIKA.2.2.2011.39-48 Sofwan, M. (1987). Sejarah Kota Padang . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Suprapto, T. (2009). Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi . Yogyakarta: Media Pressindo. Triwardani, R. (2013). Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media. Jurnal Ilmu Komunikasi , 7 (2). https://doi.org/10.24002/jik.v7i2.191 Yusra, A. (1994). Otobiografi A.A. Navis: Satiris dan Suara Kritis dari Daerah . Jakarta: Gramedia  Pustaka Umum. Zed, M. (1998). Sumatera Barat Panggung Sejarah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.