## SUSTAINABILITY PINJAMAN BERGULIR UPK PNPM PERKOTAAN, PELUANG
CHANELING BANK SYARIAH
Oleh: Binti Nur Asiyah

## IAIN Tulungagung
Abstraksi: Penelitian ini bertujuan mengetahui Sustainability pinjaman bergulir  UPKPNPM  Perkotaan,  peluang  chaneling  Bank  syariah.  Tuli- san  ini  menggunakan  metode  penelitian  denganpendekatan  kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pertumbuhan  Aset  Bank  Syariah  cenderung  melambat  sampai  dengan tahun  2014,  pertumbuhan  hanya  sebesar  12%  dibanding  tahun  2013. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Fokus ma- salah dari penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Perkembangan pin- jaman  Bergulir  di  Tulungagung?  Kedua,  Bagaimana    perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Ketiga, Apa  dampak  pinjaman  bergulir  bagi  perekonomian  masyarakat  desa  se- tempat?  Keempat,  Bagaimana  peluang  sumber  dana  perguliran  pasca pendampingan  PNPM  Perkotaan  berakhir?  Kelima,  Persentase  UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah? Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, Pinjaman bergulir UPK ber- kembang bagus dilihat dari Jumlah KSM maupun realisasi pinjaman ber- gulir, kedua, Pinjaman bergulir memiliki kinerja bagus dilihat dari LAR, PAR, ROI dan CCr. Ketiga, Pinjaman bergulir berdampak signifikan ba- gi perekonomian masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha ke- cil,  pertanian,  Keempat,  Diharapkan  agar  UPK  bisa  bersinergi  dengan Industri  Keuangan  terutama  Industri  Keuangan  Syariah,  Kelima,  Pe- luang  UPK  bermitra  dengan  Industri  Keuangan  Syariah  berkisar  52%, yakni  yang  memiliki  tingkat  pengembalian  pinjaman  bagus,  dan  KSM yang telah purna status miskin.
Kata  Kunci: Sustainability,  Pinjaman  Bergulir,    PNPM  Perkotaan, Bank Syariah.

## Pendahuluan
Perekonomian  merupakan  jantung  kehidupan  bagi  masyarakat.  Semua  lapi- san masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya dalam peradaban  mencari  penghidupan  yang  layak  dengan  memperjuangkan  ekonomi  ke- luarga.  Pemerintah  dengan  programnya  hampir  tiap  dekade  kepemimpinan  negara, ekonomi merupakan satu visi utama yang tidak tertinggal. Bahkan tidak sedikit eko- nomi sebagai bahan kampanye tiap persaingan calon pemimpin. 1 Era kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudono dengan program PNPM Perkotaannyasejak
1 Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/ files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf
tahun  1999,  menjadikan  kegiatan  ekonomi  sebagai  titik  tekan  diantara  ketiga  pro- gramnya yaitu kegiatan sosial, ekonomi dan Lingkungan. 2
Ekonomi  yang  menjadi  salah  satu  fokus  pembangunan,  tiap  dekade  menga- lami  evaluasi,  baik  untuk  dilanjutkan  maupun  sebaliknya  dihentikan  atau  diganti program lain. Program ekonomi tersebut fokus ke dalam program ekonomi bergulir di  masyarakat.  Program  tersebut  mendapat  suport  dana  dari  bantuan  langsung  ma- syarakat (BLM), oleh karena tingkat kemapanan organisasinya sudah bisa dipastikan memiliki sifat yang kokoh di masyarakat melalui Unit Pengelola Keuangan di bawah naungan  Badan  Keswadayaan  masyarakat  (BKM)  di  masing-masing  desa.Data  Unit Pengelola Keuangan (UPK) secara nasional yang menyelenggarakan perguliran seba- nyak 10.435 UPK dari total 11.065 UPK. 3 Artinya perguliran nasional sebanyak 94,3%. Secara  teknis  pemberian  pinjaman  perguliran  diberikan  kepada  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM),  artinya  tanggungjawab  perguliran  diberikan  kepada  sekompok masyarakat sehingga pengawasan penuh masyarakat ikut terlibat.
Kuantitas  Unit  Pengelola  Keuangan  (UPK)  yang  melaksanakan  perguliran mencerminkan bahwa layanan jasa keuangan secara nasional meningkat. Kesempatan masyarakat  mengakses  layanan,  pemahaman  masyarakat  terhadap  jasa  keuangan akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.    Menjembatani  masyarakat untuk mengembangkan bahkan memunculkan kreativitas bisnis baru dengan terfasi- litasinya kebutuhan modal.
Kemapanan  organisasi  yang  mengelola  dana  bergulir  masyarakat  ini  mes- tinya menjadi peluang emas bagi pengembangan industri keuangan syariah masa de- pan. Hal ini mengingat, program bantuan hibah dari APBN tidak terus berlanjut se- panjang masa. Oleh karenanya semangat Bank Indonesia menggalakkan inklusif keu- angan  mesti  direspon  oleh  lembaga  keuangan  syariah  untuk  merangkul  organisasi masyarakat tersebut sebagai salah satu solusi pengembangan industri keuangan.
Perkembangan  perbankan  syariah  dewasa  ini  masih  sebatas  berada  di  kan- tong-kantong ibu kota. Sementara, harapan untuk mengembangkan dan menyejajar- kan industri keuangan syariah dengan konvensional juga kian gencar. Bank Indonesia telah  mendeklarasikan  GRES  (Gerakan  Ekonomi  Syariah)  yang  hampir  di  tiap  Wi- layah. Maka untuk bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, ke desa-desa maka tepatlah kiranya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti “Sustainability Ekonomi Bergulir PNPM Perkotaan, peluang bagi pen- gembangan industri keuangan syariah di Tulungagung”.
Fokus  masalah  dari  penelitian  tersebut  adalah pertama ,  Bagaimana  Perkem- bangan Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua , Bagaimana  perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Ketiga ,Apa saja dampak Pin- jaman  bergulir  bagi  perekonomian  masyarakat  desa  setempat? Keempat ,  Bagaimana
2 Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/ files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf 3 Informasi  data  pinjaman  dan  bergulir  nasional  diakses  dari  http://www.p2kp.org/  laporande- til.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5 Maret 2015
peluang  sumber  dana  perguliran  pasca  pendampingan  PNPM  Perkotaan  berakhir? Kelima ,  Persentase UPK yang  memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah?

## Pinjaman  Bergulir Pnpm Perkotaan
Pinjaman bergulir PNPM Perkotaan memberikan pinjaman kepada masyara- kat untuk selanjutnya digunakan untuk meningkatkan usaha. Setelah usaha berhasil, pinjaman  dikembalikan  dan  akan  disalurkan  kepada  masyarakat  lain  dalam  suatu desa/kelurahan. Praktik demikian adalah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Sya- riah,  yakni  menekankan  pada  intermediasi  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan dana untuk modal maupun untuk keperluan lain. Yang membedakan dengan lemba- ga  keuangan  syariah  pada  umumnya  adalah  pinjaman  bergulir  dampingan  PNPM Perkotaan ditujukan kepada masyarakat miskin 4 , sementara pada Lembaga Keuangan syariah  tidak  membedakan  kategori  miskin,  melainkan  melihat  peluang  siapa  yang membutuhkan dan layak untuk didanai.
Dalam  pelaksanannya,  pengelolaan  ekonomi  bergulir  PNPM  Perkotaan  me- miliki pedoman yang harus dipatuhi antara lain:
1. Pedoman teknis kegiatan tridaya (Sosial, ekonomi dan Lingkungan).
2. Petunjuk teknis keorganisasian dan pengawasan UPK.
3. Petunjuk teknis pembukuan UPK.
4. Petunjuk teknis pengukuran kinerja pembukuan Sekretariat UPK.
5. Petunjuk teknis pinjaman bergulir. 5 Dengan peraturan tersebut, pelaksanaan eko- nomi bergulir di masyarakat memiliki pengetahuan dan pembelajaran yang luas. Hal ini bisa dijadikan jawaban atas upaya setiap pihak untuk melakukan inklusif Lembaga  Keuangan  Syariah,  agar  masyarkat  mengenal  dan  membutuhkan adanya lembaga keuangan, perbankan maupun perbankan syariah.

## Pengelolaan Pinjaman Bergulir
Pinjaman bergulir yang diharapkan oleh masyarakat tentunya berharap  per- kembangannya terus membaik. Namun demikian perjalanan setiap usaha tidak seper- ti  rencana.  Risiko  yang  dimaksud  adalah  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi  selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga mengaman- kan  pemberian  kredit  dan  menutup  kemungkinan  terjadinya  wanprestasi  dan  nasa- bah  peminjam  dana,  maka  diadakanlah  pengikatan  jaminan  dan  agunan. 6 Dengan demikian membutuhan pengelolaan yang baik. Setiap usaha tentunya berharap keun- tungan.
4 Sasaran  utama  pinjaman  bergulir,  dikutip  dari  Petunjuk  teknis  Pinjaman  Bergulir,  Ditjen  Cipta  Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
5 Kumpulan  Pedoman  teknis  PNPM  Perkotaan  tahun  2012  diakses  http://www.p2kp.org/  pustakade- til.asp?mid=303&catid=1& tanggal  5 Maret 2015
6 Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003; Hal 35), Manajemen Keuangan bagi analisis kredit perbankan, mengelola kredit berbasi Good Corporate Governance, Balairung & Co, Yogyakarta.
Pengelolaan yang baik dalam pemberian permodalan kepada masyarakat ha- rus  memberikan  keuntungan.  Prinsip-prinsip  dalam  pelayanan  permodalan  kepada masyarakat  adalah acceptable: mudah  diterima  dan  didayagunakan; accountable, den- gan  pengelolaan  secara  terbuka  dan  dapat  dipertanggungjawabkan; profitable, mem- berikan  pendapatan  yang  memadai  dan  mendidik  masyarakat  untuk  mengelola  ke- giatan secara ekonomis; sustainable, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sen- diri  dan replicable, pengelolaan  dana  dan  pelestarian  hasil  dapat  dilakukan  dan  di- kembangkan  oleh  masyarakat  dalam  lingkungan  yang  lebih  luas. 7 Prinsip  tersebut akan mampu memberikan keberlangsungan usaha lembaga keuangan maupun usaha masyarakat yang didanai.
Dalam  pengelolaan  pinjaman  bergulir,  memperhatikan  berbagai  hal  terkait kinerja  pinjaman  bergulir.  Unsur  kinerja  di  dalam  pengengelolaan  Lembaga  Keua- ngan  termasuk  perbankan  diukur  melalui  analisis  CAMEL  (Capital,  Asset,  Manaje- men,  Earning  dan  Likuiditas).    Dalam  pengelolaan  Keuangan  Mikro,  kinerja  diukur oleh pemahaman secara komprehensif terhadap filosofi pembiayaan usaha mikro be- rupa  filosofi  pemberdayaan  usaha  mikro  yaitu; pertama, masyarakat  yang  pendapa- tannya  ( lower  midle  income ).  Masyarakat  ini  masih  berpeluang  untuk  mengakses  jasa keuangan  komersial  baik  simpanan  maupun  pinjaman. Kedua, masyarakat  miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (economically active poor). Ketiga, ma- syarakat yang sangat miskin ( extremely poor ). Masyarakat belum tersentuh perbankan. Kegiatan simpan pinjam biasa dilakukan dengan lembaga keuangan informal seperti (rentenir, pengijon, pelepas uang lainnya) yang diperoleh dengan mudah, cepat dan tepat, dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. 8 Hal inilah yang dibutuhkan dalam kerangka  lembaga  keuangan  mikro  seperti  halnya  peranan  pinjaman  bergulir  yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Perkotaan.

## Pertumbuhan Sektor Riil
Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Naiknya har- ga BBM jenis Bensin yang semula turun (Rp. 6.700,-) menjadi naik sebesar (Rp. 6.900,-) di Jawa Timur berdampak pada meningkatnya harga-harga lain. Catatan Bank Indo- nesia,  Inflasi  mencapai  6,29%  pada  bulan  Februari  2015. 9 Inflasi  terjadi  begitu  linier yang diakibatkan oleh meningkatnya harga BBM jenis Bensin, juga tak lain disebab- kan karena nilai tukar rupiah yang kian  melemah dari hari ke  hari di dekade bulan Maret 2014.
Nilai  Kurs  Tukar  rupiah  yang  dipublish  Bank  Indonesia  pada  kisaran  Ter- tinggi  (Rp.  13.237,-),  kisaran  tengah  (Rp.  13.209,-) dan  kisaran  terendah  (Rp.  13.164,- ). 10 Nilai  tukar  yang  cenderung  terus  meningkat  sangat  dirasakan  dampaknya  bagi
7 Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104
8 Djoko Retnadi,  (2006; Hal 230), Memilih  bank  yang  sehat:  kenali kinerja  dan  pelayanannya,  Elex media Computindo, Jakarta.
9 Inflasi, www.bi.go.id
10 Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id
perkembangan sektor riil di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan untuk meme- nuhi bahan baku pada setiap produksinya karena harga-harga bahan baku juga ikut naik. Hal itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada mengalami penu- runan  dibandingkan  pada  triwulan  ke  III  tahun  2014.  Pada  Triwulan  ke  IV  tahun 2014,  pertumbuhan  ekonomi  mencapai  5,02%.  Badan  pusat  statistik  merilis  penuru- nan ekonomi Indonesia disebabkan karena peningkatan impor dibandingkan dengan ekspor. 11 Kondisi demikian yang menyebabkan kebutuhan akan dolar semakin tinggi sehingga  permintaan  rupiah  yang  tinggi  untuk  membayar  dolar.  Secara  langsung kondisi  permintaan  dolar  yang  banyak  berdampak  pada  meningkatnya  harga  dolar dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Minimnya ekspor yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian  serius  sehingga  kondisi  demikian  tidak  memperpanjang  kondisi  neraca pembayaran Indonesia kedepannya. Sektor riil yang mampu membangkitkan seman- gat  ekspor  perlu  mendapat  perhatian  dari  segenap  pihak,  mulai  pemerintah  selaku pengendali  kebijakan  fiskal  dan  moneter.  Dalam  hal  kebijakan  moneter,  diperlukan perhatian khusus agar masyarakat tertarik untuk menekuni sektor riil melalui inter- mediasi  Perbankan.  Khususnya  dalam  hal  ini  adalah  peranan  bank  syariah  dalam menggiatkan sektor riil di masyarakat.
Pertumbuhan  Ekonomi  yang  ditargetkan  secara  nasional  masih  menyisakan masalah  pada  tataran  masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  meningkat hanya memotret pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada tahun 2013 pertum- buhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Namun sayang pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga persoalan pengang- guran dan kemiskinan masih menjadi pemandangan umum yang belum tuntas dalam negeri  ini.  Permasalahan  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  peran  Perbankan  sebagai lembaga intermediasi belum sepenuhnya memihak sektor riil. 12 Pada realitasnya per- bankan  Indonesia  memilih  kepada  sektor-sektor  tertentu  yang  menurut  perbankan mimiliki  risiko  kecil. Loan  to  deposite  Ratio (LDR)  Bank  Konvensional  hanya  sebesar Rp.1.329.941(trilyun) dari total DPK sebesar Rp.4.114.420(trilyun). 13 Jika dipersentase, peran  penyaluran  dana  pada  sektor  riil  hanya  sebesar  32  persen.  Dana  masyarakat yang dihimpun dalam Dana Pihak Ketiga disalurkan pada Bank Lain, Bank Indonesia, Sekuritas  (Surat  Berharga),  Penyertaan,  cadangan  dan  lain-lain.  Hal  tersebut  sesuai dengan  ungkapan  bahwa  “Perbankan  konvensional  masih  gemar  menginvestasikan dananya  di  sektor  keuangan  terutama  dalam  bentuk  SBI  dan  obligasi”. 14 Artinya  da-
11 Laporan bulanan Data sosial
ekonomi,
edisi
Maret 2015, Katalog BPS: 9199017http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi-Maret-
2015.pdf
12 Musthafa Kamal Rokan, (2013) Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam berbisnis., Bintang Pusta- ka, Yogyakarta
13 Diolah dari statiskik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014.
14 Hadinoto dan Retnadi, (2007; 171)  Micro credit challenge; Cara efektif mengatasi kemiskinan dan Pen- gangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta
lam hal ini diperlukan keberanian dari lembaga keuangan untuk memilih investasi ke sektor riil, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

## Peran Industri Keuangan Syariah
Islam sangat respek terhadap perilaku untuk mengentaskan kemiskinan. Pa- da periode awal (Makiyah), Allah sudah memerintahkan umat Islam agar memperha- tikan  orang  miskin  jika  tidak  termasuk  pendusta  agama. 15 Firman  Allah  dalam  surat Al Ma’un ayat 1-3:

Tahukah  kamu  (orang)  yang  mendustakan  agama?,  Itulah  orang  yang  menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.
(QS. Al-Ma’un; 1-3)
Dalam  rangka  menggiatkan  sektor  riil  di  masyarakat,  wujud  Islam  dalam mengentaskan  kemiskinan  melalui  implementasi  lembaga  keuangan  syariah.  Bank syariah dalam hal ini menjadi sebuah peluang untuk menjawab kebutuhan masyara- kat.  Jika  dilihat  dari  pertumbuhan  yang  sedang  berjalan,  Bank  syariah  memiliki  po- tensi untuk terus berkembang.

## Perkembangan Jumlah Bank Syariah
Perkembangan  Bank  Umum  Syariah  terus  meningkat,  yakni  pada  tahun 2010(11 Bank Umum Syariah), 2011 (11 Bank Umum Syariah), 2012 (11 Bank Umum Syariah),  2013  (11  Bank  Umum  Syariah),  2014  (12  Bank  Umum  Syariah).    Diantara Bank yang jumlahnya fantastis adalah BPRS, yakni pada tahun 2010 (150 BPRS), 2011 (155  BPRS),  2012  (158  BPRS),  2013  (163  BPRS),  2014  (163  BPRS).Data  tersebut  dapat dilihat pada Grafik berikut:
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014
15 Ibid. Hadinoto dan Retnadi, Micro credit challenge, hal 171-172
2010 2011
2012 2013
2014
11 11 11 11 12 23 24 24 23 22 150 155 158 163 163 0 500 1000 1500 2000 2500 Data bank syariah BUS UUS BPRS

## 1. Perkembangan Asset Bank Syariah
Asset  merupakan  harta  bank  syariah  yang  telah  berhasil  dikelola  dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas. Pengelolaan asset di Bank Syariah da- lam bentuk uang kas, dana yang disimpan dalam Bank Indonesia maupun Bank Lain, Surat Berharga, Piutang, pembiayaan maupun asset tetap. Adapun perkem- bangan asset di Bank Syariah sebagai berikut:
Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014 Jika dilihat dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan asset  yang  dikelola  bank  syariah  terus  meningkat  tiap  tahunnya.  Pertumbuhan aset yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 49% dibanding tahun 2010. Dan per- tumbuhan  melambat  sampai  dengan  tahun  2014,  pertumbuhan  hanya  sebesar 12% dibanding tahun 2013. Lambatnya pertumbuhan asset Bank syariah bisa dis- ebabkan oleh faktor perekonomian. Ketika inflasi terjadi terus menerus, maka ba- nyak diantara nasabah bank yang kesulitan menjalankan usahanya.
2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah
Sumber: Diolah dari statistik perbankan syariah edisi Desember 2014
Sumber  dana  Bank  Syariah  berasal  dari  sumber  dana  pihak  pertama (modal bank), sumber dana pihak kedua (pinjaman) serta sumber dana pihak ke- tiga (DPK). Modal bank syariah terdiri dari modal inti, modal pelengkap, modal
2010 2011 2012 2013 2014 97519 145467 195018 242276 272343 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1 2 3 4 5

## Perkembangan Asset Bank Syariah
(Trilyun) Tahun
Total aset 2010 2011 2012 2013 2014 76036 115415 147512 183534 217858 0 50000 100000 150000 200000 250000 1 2 3 4 5

## Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah
(Trilyun)
Tahun
Total DPK
pelengkap  tambahan. 16 Sedangkan  sumberdana  pihak  ketiga  berasal  dari  Giro, Tabungan (wadi’ah,  Mudharabah) ,  Deposito mudharabah .  Adapun  perkembangan sumber dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank syariah antara lain:
Data  di  atas menunjukkan  perlambatan  pertumbuhan  DPK  seperti  yang terjadi pada Aset. Pertumbuhan  DPK tertinggi  pada tahun 2011 sebesar 52% di- banding  tahun  2010,  sedangkan  pada  tahun  2014  pertumbuhan  terlambat  yakni DPK  hanya  tumbuh  sebesar  19%  dibandingkan  dengan  tahun  2013.  Namun  de- mikian  pertumbuhan  DPK  tahun  2014  masih  berada  di  atas  pertumbuhan  aset bank syariah.
3. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan  dalam  istilah  bank  konvensional  dikenal  dengan  sebutan Loan . Loan diartikan sebagai a bank is an institution whose current operations consist in granting  loans  and  reaciving  deposits  form  the  public. 17 Dimaksudkan  bahwa  pem- biayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke ma- syarakat  berupa  pembiayaan  yang  diperoleh  daridana  deposito  masyarakat.  Se- dangkan  Pembiayaan  atau financing dalam  bank  syariah  adalah  pendanaan  yang diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 18 Yang membedakan dengan istilah konvensional adalah bank syariah dalam memberikan pembiayaan terdapat objek yang jelas didanai, dan dipastikan pada objek dan sistem yang hal- al.
Pembiayaan  tersebut  dimaksudkan  sebagai  “Pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  adalah  Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan terse- but setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pem- biyaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan mempe- roleh  keuntungan  (murabahah),  atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan peminda- han kepemilikian atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa  iqtina). 19 Objek  dari pembiayaan  dalam  bank  syariah  ditentukan  oleh  tujuan dari  masing-masing  pembiayaan,  apakah  untuk  keperluan  jual  beli,  investa- si/bisnis, jasa. Oleh karenanya keuntungan dari masing-masing jenis pembiayaan memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda.
Pembiayaan  yang  berhasil  disalurkan  Bank  Syariah  kepada  nasabah  mengalami peningkatan secara kuantitatif selama lima tahun terakhir. Grafik berikut menun- jukkan perkembangan pembiayaan di Bank syariah:
16 Zainul Arifin, (2002;164) Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher, Jakarta
17 Freixas dan Rochet,( 1997; 1) Macroeconomics of  Banking, Massachussets Institute of Technology, Amerika
18 Muhammad, (2005; 17), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta, 2005
19 UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12)
Sumber: Diolah dari statistik Perbankan syariah edisi Desember 2014
Perkembangan  yang  bagus  tersebut  jika  dilihat  dari  pertumbuhan  mas- ing-masing tahun ternyata mengalami perlambatan pertumbuhan. Dari data ter- sebut  jika  kita  hitung  dan  amati  lebih  seksama,  pertumbuhan  pembiayaan  ter- tinggi pada tahun 2011 sebesar 51% dibanding tahun 2010. Sementara pertumbu- han yang paling lambat ada pada tahun 2014 yakni hanya tumbuh sebesar 8% di- bandingkan tahun 2013. Potret demikian menunjukkan meskipun secara nominal bank syariah terus meningkat, namun jika dilihat pertumbuhannya kian lambat.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  meneliti  tentang  efektifitas  dana  bergulir  bagi  UKM  bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, den- gan  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif,  jenis  penelitian  deskriptif,  me- nunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa efektifitas pelaksanaan ekonomi ber- gulir  bagi  pemberdayaan  ekonomi  berjalan  efektif  dan  merekomendasikan  kepada pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga penyalur dana bergulir dan mensosiali- sasikan bahwa dana tersebut bukan hadiah dari pemerintah. 20
Penelitian yang meneliti tentang Pengaruh  pinjaman dana bergulir  dan pen- dampingan  terhadap  kegiatan  usaha  produktif,  dengan  metode  analisis  regresi  ber- ganda  menghasilkan  bahwa  secara  bersama-sama  pinjaman  dana  bergulir  dan  pen- dampingan berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif sebesar 54,3% sedangkan secara parsial pinjaman dana bergulir berpengaruh secara signifikan terhadap kegia- tan usaha produktif, sementara pemberdayaan tidak signifikan secara statitistik ber- pengaruh terhadap kegiatan usaha produktif. 21
20 Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas  Koperasi  Kota  Surabaya,  Journal  Publika,  volume  1  no  2  (2013).  Diakses  dalam http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2578/baca-artikel.
21 Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universi- tas Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/
2010 2011 2012 2013 2014 68181 102655 147505 184122 199330 0 50000 100000 150000 200000 250000 1 2 3 4 5

## Perkembangan Pembiayaan di Bank Syariah
(Trilyun)
Tahun
Total pembiayaan
Penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tinjuan  ekonomi  Islam  tentang jasa  pinjaman  bergulir  dalam  program  nasional  pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan  (PNPM-MP)  Kota  Pekanbaru,  dengan  metode    wawancara  dan  observasi menghasilkan  bahwa  system  yang  telah  diatur  sedemikian  rupa  PNPM  MP  dalam produk  pinjaman  bergulir  sehingga  masyarakat  miskin  yang  seharusnya  menikmati pinjaman untuk berusaha mengentaskan kemiskinannya tetap terbebani dengan biaya jasa pinjaman meskipun sedikit, tetapi tetap saja dipandang tidak sesuai  dengan aja- ran Islam dan tercederai secara moral. 22

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan filsafat post po- sitivitisme  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti sebagai  elemen  kunci. 23 Metode  pengumpulan  data  dengan  metode  indept  inter- view.Sedangkan dalam wawancara dibantu oleh tim peneliti. Dimana penyampaian angket  dari  peneliti  menjadi  banyak  alternatif,  diantara  alternatif  yang  ditawarkan menggunakan  jasa tenaga  lapangan (kurir). Wawancara dilakukan  kepada: pertama , Koordinator  kota  selaku  pimpinan  PNPM  Perkotaan  Kabupaten  Tulungagung,  ke- dua, Asisten Koordinator  Kota  bidang  Manajemen  Keuangan  selaku  pendamping Perguliran  di  bawah  Koordinasi  PNPM  Perkotaan  Kabupaten  Tulungagung.Tenaga lapang yang penulis pakai adalah mahasiswa semester 6 yang telah mendapat mata kuliah metodologi penelitian dan sedang menyusun proposal skripsi. Hal ini dimak- sudkan sebagai proses pembelajaran untuk menggali data di lapangan.

## Hasil Penelitian
1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kabupaten Tulungagung
Pinjaman bergulir yang di realisasikan oleh Unit pengelola Keuangan ke- pada  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  terus  meningkat  di  Kabupaten  Tulunga- gung. Data kelompok swadaya masyarakat yang menjadi pendampingan PNPM- Perkotaan adalah:
22 Muhammad  Muchsin,  Tinjauan  ekonomi  Islam tentang  jasa  pinjaman  bergulir  dalam  program  nasional pemberdayaan  masyarakat  Mandiri  perkotaan  (PNPM  MP)  Kota  Pekanbaru,  Skripsi,  Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/1338/
23 Sugiyono (2010;15), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung.
2013 2652 2014 2823 0 1000 2000 3000 Tahun Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Series1
Series2
Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Kelompok Swadaya Masya- rakat yang  berhasil di danai PNPM  Perkotaan terus meningkat. Jika dilihat per- tumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang di danai meningkat sebesar 6,4% diband- ing tahun 2013. Data yang terus meningkat tersebut  menurut Askot Manajemen Keuangan: “kami menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan mendasar masya- rakat  bu,  misalnya  untuk  usaha  kue,  jualan  dll.  Sedangkan  melalui  fasilitator Keuangan di tingkat kecamatan, kami menerapkan agar setiap UPK menyampai- kan laporan keuangan dengan cara menempel di tempat-tempat umum yang ada didesa”. 24
Indikator Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil didanai tersebut menjadi  potret  bahwa  realisasi  pinjaman  bergulir  juga  meningkat.  Data  menun- jukkan bahwa:
Sumber: Diolah dari Laporan Asisten Koordinator Kota Bidang Keuangan PNPM Per- kotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014
Data  di  atas  menunjukkan  secara  kuantitatif,  Jumlah  realisasi  pinjaman bergulir meningkat  kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus meningkat. Ji- ka dilihat pertumbuhannya, Desember 2014 realisasi yang di danai meningkat se- besar 21% dibanding awal tahun di bulan Januari 2014.
2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr  pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung LAR ( Loans at Risk )= Peminjam yang menunggak; angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan dengan se- luruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman.
PAR  ( Portfolio  at  Risk )=  Pinjaman  yang  tertunggak;  angka  ini  diperoleh dari  hasil  membandingkan  antara  jumlah  pinjaman  yang  tertunggak  ≥  3  bulan dengan seluruh realisasi saldo pinjaman di UPK.
24 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
9,075,995,286 10,988,737,375 - 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 Januari Desember

## Realisasi pinjaman bergulir (Rp.)
Realisasi pinjaman bergulir (Rp.)
ROI  ( Return  on  Investment )  =  Pencapaian  laba;  Angka  ini  diperoleh  dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digu- nakan untuk pinjaman bergulir.
CCr(Cost  Coverage)=  Efisiensi  Biaya;  Angka  ini  diperoleh  dari  hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. 25
Kondisi Lons  at  Risk (LAR)  pada  desember  2014  dalam  kondisi  memua- skan sebesar 30% 26 . Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok Swadaya Masyarakat. Sementara Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman ber- gulir  kepada  Kelompok  Swadaya  Masyarakat. 27 Artinya  bahwa  dana  pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar Rp. 5,054,819,193,-
Return on Investment (ROI) dalam kategori  memuaskan pada Unit Pen- gelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%. 28 Artinya sebanyak 61 UPK dari 81 UPK di Kabupaten  Tulungagung  memiliki  keuntungan  yang  memuaskan.  Sementara Cost  of  coverage  (CCr)  dalam  kondisi  memuaskan  sebanyak  94%  dari  total UPK. 29 Artinya  sebanyak  76  UPK  yang  berhasil  memiliki  CCr  dalam  kondisi  ba- gus.
3. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat Dampak ekonomi bergulir bagi masyarakat sebagaimana hasil wawanca- ra:  “ Kegiatan  Perguliran  yang  dilakukan  Unit  Pengelola  Keuangan  (UPK)  berhasil menggerakkan  ekonomi masyarakat di bidang Perdagangan, Pertanian, Usaha Kecil. Se- bagai contoh di UPK Mulyo Lestari. 30 Hadirnya program perguliran dari PNPM Per- kotaan dapat memberikan modal bagi masyarakat untuk usaha perdagangannya. Omset  perdagangan  menjadi  semakin  meningkat.  Dalam  hal  pertanian,  kebutu- han  pupuk  dan  benih  terbantu  sesuai  sehingga  hasil  panen  sesuai  yang  diha- rapkan.
4. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir Sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Mandiri perkotaan sebagaimana  hasil  wawancara:  “ Terkait  sumber  permodalan,  selama  ini  permodalan UPK  berasal  dari  APBD,  APBN,  serta  keuntungan  dari  pengelolaan  perguliran.  Keun- tungan perguliran UPK itu kembali kepada masyarakat yang dialokasikan dalam kegiatan sosial,  lingkungan  serta  pemupukan  modal  UPK.  Pasca  pendampingan  yang  dilakukan PNPM  Perkotaan,  pengelolaan  fokus  kepada  pengelolaan  dana  yang  sudah  tersedia  di masing-masing UPK. Dan kami berharap, masyarakat mampu menghimpun atau chane-
25 Monitoring  administratif  kegiatan  pinjaman  bergulir,  dikutip  dari  Petunjuk  teknis  Pinjaman  Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
26 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014
27 Ibid 28 Ibid 29 Ibid
30 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
ling untuk terus berlanjutnya kegiatan perguliran di UPK. 31 Mengingat program ban- tuan  dari  APBD,  APBN  terus  berkurang,  maka  upaya  membangun  kerjasama adalah  solusi  terhadap  kebutuhan  perguliran  yang  terus  berjalan.  Upaya  mem- bangun kerjasama dilakukan dengan segenap pihak mulai dari masyarakat pedu- li, instansi yang memiliki kebutuhan yang sama seperti halnya dalam proses pen- gabdian  dan  pemberdayaan.  Masyarakat  yang  sudah  jalan  dalam  pengelolaan keuangan perlu didukung.
5. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Sya- riah
Peluang  UPK  yang  siap  chaneling  dengan  perbankan  sebagaimana  hasil wawancara: “ Jika dilihat dari tingkat pengembalian perguliran (Repayment Rate), UPK yang memiliki RR bagus di Kabupaten Tulungagung mencapai 52%. Dalam hal chaneling dengan perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah, selain yang berpotensi 52% tersebut, masih  banyak  KSM  yang  berhasil  lepas  dari  kategori  miskin,  sehingga  harapannya  bisa meminjam  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  yang  disediakan  oleh  UPK.  Pinjaman  di UPK itu kan hanya sebesar Rp. 500.000,-, nanti jika bagus pengembalian selama satu ma- sa perguliran, saat mengajukan baru diperbolehkan Rp. 1.000.000,-. KSM-KSM yang su- dah  mandiri  ini  sebenarnya  tepat  untuk  bisa  mendapatkan  sumber  dana  dari  Lembaga Keuangan syariah lainnya. 32 Upaya membangun  kerjasama dengan  lembaga keua- ngan  syariah  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  channeling.  Dimana  lembaga keuangan  syariah  memiliki  visi  terhadap  fungsi  intermediasi  bagi  masyarakat yang membutuhkan permodalan. Tentu hal ini sesuai dengan syarat yang diberi- kan  oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  yakni  prinsip prudential  Banking. Prosedur kehati-hatian  yang  dilakukan  mulai  dari  prinsip Character,  Capacity,  Collateral, Condition . Upaya studi kelayakan usaha dilakukan terhadap calon nasabah Lem- baga Keuangan syariah. Oleh karena Unit Pengelola Keuangan bisa merekomen- dasikan bagi anggotanya yang produktif dan jujur untuk bias berlanjut menggu- nakan jasa lembaga keuangan syariah.

## Pembahasan
1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan pada hasil penelitian, secara kuantitatif Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya,  tahun  2014  realisasi  yang  didanai  meningkat  sebesar  6,4%  di- banding  tahun  2013.  Peningkatan  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  sarana  bagi masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Sebanyak 2.823 Kelompok, yang  masing-masing  kelompok  rata-rata  terdiri  dari  10  anggota  masyarakat,  ar- tinya  bahwa  masyarakat  yang  terfasilitasi  kegiatan  ekonomi  bergulir  sebanyak
31 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
32 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
28.230  jiwa.  Mereka  berkesempatan  mendapatkan  dana  untuk  menopang  setiap usaha yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Johan Kristan- to  dan  Kaspini  bahwa  keberadaan  ekonomi  bergulir  berjalan  efektif,  dan  sangat membantu pemberdayaan ekonomi produktif di masyarakat.
Perkembangan  pinjaman  bergulir  yang  terus  meningkat  karena  imple- mentasi  dari  pengelolaan  pinjaman  bergulir  dilakukan  dengan accountable dan ac- captable 33 .Accaptable, dilakukan  dengan  memenuhi  kebutuhan  dasar  Kelompok swadaya masyarakat, dan Accountable yang dilakukan dimana laporan keuangan pinjaman  bergulir  dipublikasikan  lewat  papan-papan  pengumuman  di  tempat umum di desa 34 .
Jika dilihat dari realisasi pinjaman bergulir ternyata tumbuh pesat. Reali- sasi pinjaman bergulir pada Desember 2014 mencapai Rp.10,988,737,375. Jumlah yang  sangat  fantastis  dalam  memerankan  sebagai  objek  akselerasi  ekonomi  di masyarakat.  Dengan  persyaratan  yang  ketat,  dimana  dana  perguliran  dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada masyarakat miskin, diaksesnya- pun harus dengan berkelompok, ternyata mampu membaur bersama dengan har- ta yang telah ada di masyarakat. Peran ini sungguhlah impian dan harapan ma- syarakat. Bisa meningkatkan omset usaha rumahtangga, meningkatkan pendapa- tan  keluarga.  Tentu  pelaksanaannya  memerlukan  pengawasan,  mengingat  dana yang dikelola adalah dana hibah dari APBN maupun APBD, maka pengawasan- nya dilakukan oleh masyarakat. Karena sejatinya itu adalah sudah milik masya- rakat setempat untuk dikelola sedemikian rupa sehingga masyarakat merasakan hasilnya.
2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr  pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung Kondisi Lons  at  Risk (LAR)  pada  desember  2014  dalam  kondisi  memua- skan sebesar 30% 35 . Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok Swadaya Masyarakat. Kategori  memuaskan  secara  nominal  sejumlah  847  KSM.  Kelompok  ini  yang  ke depannya menjadi peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah seba- gai mitra.
Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat. 36 Artinya bahwa dana pinjaman bergu- lir  dalam  kondisi  memuaskan  sebesar  Rp.  5,054,819,193,-.  Data  tersebut  menun- jukkan  bahwa  masyarakat  itu  amanah  dalam  mengelola  dana  perguliran,  dan menjadi peluang bagi industri keuangan syariah untuk menyambut baik kehadi- rannya  pasca  pendampingan  PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Mengingat,  sejumlah masyarakat  ini  tentunya  membutuhkan  modal  untuk  meningkatkan  usahanya, maka Industri keuangan syariah menjadi solusinya.
33 Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104
34 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
35 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014
36 Ibid
Return on Investment (ROI) dalam kategori  memuaskan pada Unit Pen- gelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%. 37 Artinya sebanyak 61 UPK dari 81 UPK di Kabupaten  Tulungagung  memiliki  keuntungan  yang  memuaskan.  Sementara Cost  of  coverage  (CCr)  dalam  kondisi  memuaskan  sebanyak  94%  dari  total UPK. 38 Artinya  sebanyak  76  UPK  yang  berhasil  memiliki  CCr  dalam  kondisi  ba- gus. Hal ini lebih disebabkan karena kesadaran mengelola di tataran Unit Penge- lola Keuangan, kesadaran masyarakat yang terfasilitasi oleh adanya program pin- jaman bergulir. Oleh karenanya pengawasan sesama masyarakat, dan rasa memi- liki terhadap lembaga kian tinggi.
3. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat Sebagaimana  hasil  penelitian  terdahulu,  bahwa  ekonomi  bergulir  sung- guh  memberikan  dampak  signifikan  bagi  perekonomian  masyarakat.  Penelitian Kaspini dan Johan Kristanto menunjukkan bahwa ekonomi bergulir sangat efektif dan berpengaruh terhadap ekonomi produktif di masyarakat.  Dengan demikian yang  demikian  juga  selaras  bahwa  ekonomi  bergulir  menjadi  peluang  peluang bagi pengembangan sektor  riil. Sektor riil yang dibangun adalah berangkat dari usaha masyarakat yang kian berkembang, menjadi miniatur perekonomian.
4. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir Hasil  penelitian  memberikan  arah  pada  upaya  membangun  kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga lain menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah bekerjasama untuk mengembangkan sayap. Hal ini menarik buat lembaga keuangan mengingat, Unit Pengelola  Keuangan telah memiliki aturan  main dan pengalaman dalam menangani pinjaman bergulir, mengenal  kelompok swadaya masyarakat yang mengajukan pinjaman. Dengan demikian, pembelajaran atas in- klusifitas keuangan  telah  dimiliki  oleh Unit pengelola  Keuangan  dan  Kelompok Swadaya Masyarakat. Yang demikian memudahkan bagi lembaga keuangan sya- riah untuk bermitra. Hal itu juga diungkapkan oleh Askot Manajemen Keuangan, bahwa  ke  depan  pasca  pendampingan  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  UPK  mampu chaneling dengan berbagai mitra.
5. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Sya- riah
Sebagaimana hasil penelitian dapat dilihat Kelompok Swadaya masyara-
kat  yang  memungkinkan  chaneling  adalah  yang  memiliki  tingkat  pengembalian angsuran  (RR)  yang  bagus  sebesar  52%.  Selain  itu  banyak  KSM  yang  berha- sil/sukses bisnis pasca mendapat pinjaman bergulir dari UPK, sehingga tidak di- kategorikan masyarakat miskin. Yang demikian ini menjadi solusi bagi bank sya- riah  untuk  menjadikannya  mitra  untuk  menyalurkan  pembiayaan  atau  bahkan menawarkan agar KSM yang sudah bagus memasukkan simpanan/tabungannya ke bank syariah.
37 Ibid
38 Ibid

## Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Pinjaman  bergulir  Unit  Pengelola  Keuangan  (UPK)  memiliki  perkembangan yang  bagus  baik  dari  sisi  Jumlah  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM) maupun dari sisi realisasi pinjaman bergulir
b. Pinjaman bergulir memiliki kinerja yang bagus baik dari sisi LAR, PAR, ROI dan CCr.
c. Pinjaman bergulir memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian ma- syarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian dll.
d. Pasca  pendampingan  PNPM  Mandiri  perkotaan,  diharapkan  agar  UPK  bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama Industri Keuangan Syariah.
e. Peluang  Unit  pengelola  Keuangan  bermitra  dengan  Industri  Keuangan  Sya- riah  berkisar  52%,  dimana  mereka  adalah  UPK  yang  memiliki  tingkat  pen- gembalian  pinjaman  bagus,  dan  bagi  KSM  yang  telah  purna  status  menjadi orang miskin.
2. Saran
a. Bagi Industri Keuangan Syariah Penelitian ini adalah sebuah realitas, dibutuhkan keberanian dari In-
dustri keuangan syariah untuk mengembangkan sayap dengan bekerja sama dengan  masyarakat  banyak,  sesuai  dengan  skim  yang  ada  dan  kebutuhan masyarakat.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya hal-hal yang  belum  tercantum  dalam  penelitian  ini,  maka  menjadi  bahan  dan  ke- sempatan bagi peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan.

## Daftar Pustaka
Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung ta- hun 2014 Djoko Retnadi, 2006, Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya , Elex me- dia Computindo, Jakarta Freixas dan Rochet, 1997, Macroeconomics of  Banking, Massachussets Institute of Tech- nology, Amerika Inflasi, www.bi.go.id Informasi
data
pinjaman dan bergulir
nasional diakses dari http://www.p2kp.org/laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5
Maret 2015
Johan  Kristanto,  Efektifitas  dana  bergulir  bagi  UKM  bagi  pemberdayaan  ekonomi studi  pada  UKM  binaan  Dinas  Koperasi  Kota  Surabaya, Journal  Publika ,  vo- lume  1  no  2  (2013).  Diakses  dalam  http://ejournal.unesa.ac.id/  in- dex.php/publika/article/view/2578/baca-artikel.
Kaspini,  Pengaruh  pinjaman  dana  bergulir  dan  pendampingan  terhadap  kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecama- tan  Wangon,  Kabupaten  Banyumas,  Thesis,  Universitas  Negeri  Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/
Kumpulan Pedoman
teknis
PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses
http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal  5 Maret 2015 Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id Laporan  bulanan  Data  sosial  ekonomi,  edisi  Maret  2015,  Katalog  BPS:  9199017 http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data- Sosial-Ekonomi-Maret-2015.pdf Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , YKPN, Yogyakarta Muhammad Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi,  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2015 diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/1338/
Musthafa  Kamal  Rokan,  2013, Bisnis  ala  Nabi:  Teladan  Rasulullah  saw  dalam  berbisnis ., Bintang Pustaka, Yogyakarta Petunjuk  teknis  Pinjaman  Bergulir,  Ditjen  Cipta  Karya,  Kementerian  Pekerjaan Umum, Jakarta
Sasaran  utama  pinjaman  bergulir,  dikutip  dari  Petunjuk  teknis  Pinjaman  Bergulir,
Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Tekni
s_Pinjaman_Bergulir.pdf Soetanto  Hadinoto,  Djoko  Retnadi,  2007, Micro  credit  challenge;  Cara  efektif  mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia , Elex Media Komputindo, Jakarta Statistik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D , Alfabeta, Bandung UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Zainul Arifin, 2002, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah , Azkia publisher, Jakarta.