## STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH

## Elvis Ardi
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Strategy Education Local Development . This study aims to investigate the implementation of the education development strategy Rokan Hilir district governments through the analysis of key performance indicators of educational development. The method used in this study lead to the use of qualitative research methods. Qualitative research can be defined as research that produces descriptive data on the spoken word and tertulisdan behavior that can be observed from the people studied. The results showed in order to realize the vision and mission, then in RPJMD Rokan Hilir, formulated a strategy which is activity, mechanisms or systems to anticipate and predict the overall achievement of the goals ahead through a rational approach. The strategy in the field of education development in Rokan Hilir RPJMD is strengthening education, fostering religion, and morality for society in order menanggulani negative impact of globalization.
Abstrak: Strategi Pembangunan Pendidikan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembangunan pendidikan pemerintah kabupaten Rokan Hilir melaui analisa indikator kinerja utama pembangunan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam pe- nelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulisdan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka mewujudkan visi misi, maka dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir, dirumuskan strategi yang merupakan kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi se- cara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi di bidang pembangunan pendidikan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir adalah memperkuat pendidikan, pembinaan agama, dan moral untuk masyarakat dalam rangka menanggulani dampak negatif dari globalisasi.
Kata Kunci : Strategi, pembangunan, pendidikan daerah

## PENDAHULUAN
Pembangunan sebagai upaya mengejar ketertinggalan dan menciptakan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan martabat kemanusiaan telah dijalankan oleh negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Pembangunan social me- rupakan paradigma dari pembangunan nasional. Menurut Midgley (2005), definisi pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat ke- sejahteraan penduduk secara menyeluruh, de- ngan menggabungkannya dengan proses pem- bangunan ekonomi yang dinamis.
Pembangunan sosial di Indonesia, hakekat- nya merupakan upaya untuk merealisasikan cita- cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehi- dupan bangsa. Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa pemerintahan di Indonesia. Mulai dari Soekarno sampai presiden di era ini yakni Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Dalam upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan, selain upaya pertumbuhan eko- nomi maka diperlukan juga pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlu- kan, tetapi hal ini harus dilakukan secara serasi dengan pembangunan sosial yang fokusnya ke- pada manusia dan peningkatan kualitas ke- hidupannya. Lebih lanjut Prayitno (2009) me- ngatakan upaya mengangkat derajat kesejah- teraan masyarakat tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang dituju- kan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mam- pu menjalankan tugas-tugas kehidupannya se- cara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sosial. Pen- didikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pemba-
ngunan di suatu daerah. Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan, se- hingga manakala tingkat pendidikan dikatakan tinggi setidaknya menggambarkan pola pikir dan peradaban masyarakat di suatu daerah tersebut juga tentunya sudah baik.
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang ter- tuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan ba- ngsa, memajukan kesejahteraan umu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar- kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soial. lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam pasal 28 B ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pe- menuhan kebutuhan dasarnya, berhak men- dapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia dan pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyata- kan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk me- miliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, mas- yarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang- undang juga dikatatakan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai- nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan Sistem Pendikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan na- sional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber- akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kretatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demo- kratis serta bertanggung jawab.
Untuk mencapai keberhasilan pemba- ngunan, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit dalam Suryono (2001) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama , pembangunan akan berjalan se- suai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol ter- hadap pembangunan tersebut. Kedua , pemba- ngunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena mas- yarakat berpartisipasi dalam perencanaan pem- bangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang ter- jadi.
Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peni- ngkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh se- bab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sector pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masya- rakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya memiliki ruang lingkup pembangunan ma- terial atau pembangunan fisik semata berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia,dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan (Tir- tarahardja dan Lasulo, 2005).
Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah ke luar yaitu ke lingkungan manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses,
maka keduanya merupakan suatu garis yang ter- letak kontinyu yang saling mengisi. Proses pen- didikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan memiliki tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pem- bangunan yang dapat memenuhi hajat hidup mas- yarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk hidup. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pen- didikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembangunan pendidikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui ana- lisa indikator kinerja utama pembangunan pen- didikan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan in- terpretasi tentang arti data tersebut, selain itu se- mua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.
Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan interview , dokumentasi, dan ob- servasi. D alam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber informasi tentang stra- tegi pembangunan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun informan penelitian ini, yakni Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Pe- ngamat Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Tokoh Masyarakat dan Unsur Masyarakat.
Analisa data adalah proses penyederha- naan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisa data dalam pe- nelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini sesuai dengan tujuannya diharapkan muncul implikasi teoritik berupa proposisi- proposisi sebagai hasil analisis data lapangan dan selanjutnya akan berguna sebagai pengkayaan
teori formal, untuk mendukung hal tersebut maka dalam penelitian ini digunakan teknik analisi data yang dikembangkan oleh Miles dan Hiberman (1992), melalui tiga prosedur, yaitu penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk lebih memperjelas arah penelitian ini dan untuk menghindari penyimpangan-penyim- pangan yang mungkin akan terjadi pada saat dilakukannya penelitian ini maka peneliti akan memberikan penjelasan tentang teori-teori dan kerangka pemikiran yang ada relevansinya ter- hadap penelitian ini.

## Strategi Pembangunan Pendidikan Daerah
Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi yang nyata bagi pengejawantahan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tingkat kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 menjadi ruju- kan operasional bagi pengembangan standar pendidikan di daerah, bagi pemerintahan daerah pengembangan penyelenggarakan pendidikan haruslah penyelenggaraan pendidikan yang ber- orientasi kepada mutu, sehingga diperoleh out- put dan outcome pendidikan yang mendukung percepatan pembangunan di daerah. Selain itu, pendidikan dapat menjadi solusi bagi pengem- bangan potensi daerah yang belum terberdaya- kan secara optimal serta solusi dalam meghadapi tantangan internal dan ekstrenal yang dewasa ini kian berat jika tidak dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas.
Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah otonomi baru, telah menyusun Rencana Pemba- ngunan Jangka Menengah Dareah untuk periode ke tiga (2011-2016). Dalam RPJMD tersebut isu pembangunan pendidikan sebagai salah satu isu prioritas yang akan dan telah dituangkan dalam konsep dan implementasi. Dalam Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016 Kabupaten Rokan Hilir, telah dirumuskan Visi- Misi Kabupaten Rokan Hilir yaitu Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing Tahun 2016.
Pada sektor pendidikan dalam penjabaran
visi misi dikatakan bahwa tingkat kemajuan dan kesejahteraan juga dapat diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Suatu daerah dikatakan makin maju dan sejah- tera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Hal ini tercermin pada tingkat pen- didikan terendah serta tingkat partisipasi pen- didikan.
Pada perumusan pokok-pokok visi hal ya- ng akan dicapai pada pembangunan pendidikan lima (5) tahunan (2011-2016) adalah tingkat capaian pendidikan yang semakin baik dan merata. Pada perumusan tujuan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dikatakan bahwa tujuan pembangunan pada sektor pendidikan adalah memperkuat sumber daya manusia yang ber- kualitas dan meningkatkan derajat kesehatan me- lalui pemerataan dan peningkatan kualitas pen- didikan.

## Perkembangan Indikator Utama (IKU) Pembangunan Pendidikan
Indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di bidang pen- didikan adalah : 1. Angka Partisipasi Murni. 2. Angka Partisipasi Kasar.
3. Angka Putus Sekolah.
Ketiga indikator utama ini mengambarkan
capaian (outcome) pembangunan di bidang pen- didikan dan mewakili tujuan yang hendak di- capai oleh suatu program pembangunan. Kondisi APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada urutan kedua terendah setelah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah APM SD/MI sebesar 88,25 per- sen, sedangkan kondisi APM SD/MI tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan persentase 97,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah menikmati program wajib belajar masih sangat kurang dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya posisi relatif Angka Parti- sipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2013 Kabu- paten Rokan Hilir.

## Strategi Penganggaran Pembangunan Pendidikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluarn Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka  pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pe- ngeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak di- catat dalam APBD.
APBD merupakan dasar pengelolaan ke- uangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pen- dapatan Daerah dan semua Belanja Daerah da- lam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluuaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sa- saran yang ditetapkan dalam APBD.Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 januari dan ber- akhir tanggal 31 desember tahun yang ber- sangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilak- sanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau autput dari perencanaan alokasi biaya atau input yang di- tetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan, pendapatan dapat direali- sasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan, berkaitan dengan belanja, jumlah be- lanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
untuk setiap jenis belanja, jadi realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja ya- ng telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ter- sedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
Sebagaimana Undang-Undang Sistem No- mor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pemba- ngunan Nasional, maka daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Mene- ngah Daerah (RPJMD) lima tahunan ber- dasarkan periode Kepala Daerah lima tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) duapuluh lima tahunan. Dalam dokumen RPJMD dirumuskan visi dan misi lima tahunan. Visi misi ini dicapai melaui perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Pada ta- hap implementasi dieksekusi dengan pelaksa- naan program dan kegiatan setiap tahunnya, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Terkait Strategi Pembangunan Pen- didikan di Kabupaten Rokan Hilir dalam RPJMD 2011-2016, terdapat strategi kebijakan yang tidak didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidkan Kabupaten Rokan Hilir, yakni Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Kondisi ini, untuk penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir periode 2016-2021 harus menjadi perhatian sehingga setiap strategi yang dirumus- kan harus didukung oleh program dan kegiatan yang ada di dinas terkait dalam hal ini dinas Pen- didikan.
Dalam hal strategi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; manajemen perencanaan, pengawasan, monitoring dan eva- luasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Rokan Hilir. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keluaran (output) dan hasil (outcome) dari setiap pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan sarana dan prasarana fisik bidang pendidikan. Diharapkan dengan alo- kasi dana yang relatif besar untuk pembangunan fisik sekolah dan sarana penunjang lainnya dapat
sebanding dengan hasil dan manfaat yang dir- asakan oleh masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan melaksanakan pemerataan bangunan sekolah diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sesuai analisa kebutu- han rill, sebaliknya tidak berdasarkan alasan-ala- san politis.
Strategi kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di Kabupaten Rokan Hilir, ke depan pemerintah daerah secara berke- sinambungan fokus kepada pemerataan dan sebaran ketersediaan tenaga pendidik ke seluruh sekolah-sekolah di setiap kecamatan yang ada. Tidak terkesan tertumpuk pada sekolah-sekolah di ibu kota atau kota-kota kecamatan yang su- dah berkembang saja, namun harus memper- hatikan kecamatan-kecamatan pinggiran seperti Senaboi dan Pasir Limau Kapas yang secara kewilayahan terletak di wilayah pesisir dan pulau- pulau. Untuk peningkatan kualitas tenaga pen- didik pemerintah daerah Rokan Hilir ke depan harus mengalokasikan anggaran yang berimbang terutama program peningkatan mutu pendidikan dan program manajemen pelayanan pendidikan. Pada program inilah kegiatan peningkatan kua- litas tenaga pendidik dapat dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## SIMPULAN
Dalam rangka mewujudkan visi misi, maka dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir, dirumus- kan strategi yang merupakan kegiatan, meka- nisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi dibidang pembangunan pendidikan pada RPJ- MD Kabupaten Rokan Hilir adalah memperkuat pendidikan, pembinaan agama, dan moral untuk masyarakat dalam rangka menanggulani dampak negatif dari globalisasi.
Salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang ter- tuang dalam RPJMD adala meningkatkan kua- litas sumber daya manusia. Misi Kabupaten Rokan Hilir di urai menjadi 5 (lima) penekanan kebijakan. Pada misi ke 3 (tiga)dalam RPJMD terkait Pendidikan, Kabupaten Rokan Hilir pe- riode 2011-2016 akan Memperkuat sumber
daya manusia yang berkualitas dan mening- katkan derajat kesehatan masayarakat.
Untuk Mempertajam misi ke tiga (3) ter-- sebut, dalam RPJMD dirumuskan arah kebija- kan bidang pendidikan : 1. Peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dunia usaha dan dunia pendidikan. Arah ke- bijakannya Meningkatkan kualitas pendidikan dan peran aktif masyarakat di bidang pen- didikan. Sasaran yang hendak dituju adalah meningkatnya kualitas pendidikan. 2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pen- didikan. Arah kebijakan meningkatkan kua- litas sarana dan prasarana pendidikan. Sasa- ran dari strategi ini adalah meningkatnya kua- litas pendidikan.
3. Peningkatan kualitas  pelayananan pendidikan dan mutu pendidikan. Arah kebijakan, me- ningkatnya tenaga pendidik dan kualitas pen- didikan. Sasarannya adalah meningkatnya sekolah berkualitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Hikmad H, 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora
H.M. Safi’i, 2009. Manajemen Pembangunan
Daerah: Teori dan Aplikasi . Malang: Averroes Press Jamasy O., 2004. Keadilan, Pemberdayaan,
& Penanggulangan Kemiskinan . Jakarta:
Blantika
James E. Anderson, 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Rinchard & Winston Koncoro Mudrajat, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga Lowe Philip, 1995. Empowering Individual .
London: MC – Grew Hill Inc Mubyarto, 1995. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan . Jakarta: Bumi Aksara Paulus Wirutomo dkk., 2003. Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah .
Jakarta: Penerbit Cipruy Pranarka dan Onny S. Prijono, 1996.
Pemberdayaan:  Konsep, Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: CSIS Subarsono, 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Usman Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.