ISSN : 2620-5025
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa

## A. Wahyurudhanto
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail : wrudhanto@gmail.com

## Abstract:
This research begins with the initial thought that in fact Polsek as the basis of detection and base of solutions can not be done optimally. This is indicated by the reluctance of the community to cooperate with the police in providing information relating to Kamtibmas, so that there are still many unexpectedly unexpected public outcry at the Polsek level. While Bhabinkamtibmas as the spearhead of Polsek performance is loaded with various tasks. Thus, for the implementation of Community Policing which has basis on partnership with society and problem solving, Bhabinkamtibmas with all its dynamics, it is deemed necessary to have early detection capability in order to support the implementation of Police duties.
Keywords : Early detection, Bhabinkamtibmas, Community Policing, Police duties.

## Abstrak:
Penelitian ini diawali dengan pemikiran awal bahwa pada kenyataannya Polsek sebagai basis deteksi dan basis solusi belum bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih enggannya masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas, sehingga masih seringnya muncul gejolak di masyarakat secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polsek. Sementara Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kinerja Polsek sudah sarat dengan berbagai beban tugas. Maka, untuk dalam rangka implementasi Polmas yang mempunyai basis pada kemitraan dengan masyarakat dan pemecahakan masalah, Bhabinkamtibmas dengan segala dinamikanya, dirasa perlu mempunyai kemampuan deteksi dini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri.
Kata Kunci : Deteksi dini, Bhabinkamtibmas, Polmas, Tugas-tugas Polri

## I.   PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang
Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari kemajuan zaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.  Seiring dengan bergulirnya era reformasi telah menggugah kesadaran seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan atas berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak profesional serta proporsional menuju masyarakat sipil yang demokratis. Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang mendukung produktifitas yang mensejahterakan warga masyarakat.
Untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan atmosphere baru dalam masyarakat ini, Polri pun dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri, melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang ada dan melalui perubahan pola pikir para petugas Polri ( to change the mind set of police officers ) secara berkesinambungan agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra. Memahami atau cocok dengan masyarakat, menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum. Di samping itu sebagai pribadi para anggota Polri
harus dapat dijadikan panutan masyarakat dan mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat.
Dengan demikian Polri dalam hal ini harus  mampu  membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan ( crime prevention ). Kelahiran kepolisian modern dipandang sebagai proses pembebasan polisi dari cara-cara kerja yang unpolice atau ‘tidak layak polisi’ antara lain : tidak profesional, sewenang-wenang, otoriter, model militeristik, penyalahgunaan wewenang (KKN), arogan, dsb.
Dalam Era Reformasi yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun (dan masih bergerak terus) ini, sebenarnya kepolisian mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membantu dan mendorong terciptanya perubahan dalam tatanan masyarakat. Pembaharuan tatanan sosial dapat direkomendasikan oleh kepolisian karena polisi berada dalam posisi yang paling baik untuk memberikan komentar dan rekomendasi tentang aspirasi (kelompok-kelompok) dalam masyarakat. Posisi kepolisian yang dekat masyarakat  karena hirarki organisasi yang menyentuh sampai ke lapis paling bawah (pos polisi / sub sektor – sektor – resor), menyebabkan Polri mudah memahami masalah-masalah yang dialami suatu (kelompok) masyarakat dan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Salah satu program Polri dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri, adalah ”Polsek Kuat” sebagai lini terdepan Pelayanan Prima dengan mengoptimalkan Penggelaran “Satu Desa Satu Polisi”. Kerangka berpikir yang dipakai acuan adalah konsep ”Polsek Kuat” (Kuat, Mampu,Tuntas) yaitu:
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa

## a. Polsek Sebagai Basis Deteksi (Deteksi
Dini,Peringatan Dini dan Deteksi dan Deteksi Aksi);
b. Polsek sebagai Basis Solusi (Konsep ”Segerakan” Selesaikan Masalah kecil sebelum berkembang); dan
c.  Polsek sebagai Gakkum Humanis.
Namun dalam kenyataannya Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi belum bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih enggannya masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas, masih seringnya muncul gejolak di masyarakat secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polsek, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polsek tidak mampu menangani kendati masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat Polsek.
Dalam pelaksanaannya agar Polsek Kuat dapat terwujud, dengan indikator mampu sebagai basis deteksi maupun basis solusi, di lapangan akan diperankan oleh Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan dari Unit Binmas di Polsek-polsek. Merunut pada perkembangan peran Babinkamtibmas, pada awalnya dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Kota dibentuklah Bintara Polri Pembina Kamtibmas yang disingkat Babinkamtibmas. Babinkamtibmas sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan Polri Nomor 17/VII/1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa / kelurahan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda sebagai Pengandali administratif dan dalam penugasannya di bawah kendali operasi Kapolsek setempat.
Selanjutnya karena dinamika hahekat ancaman yang muncul, diterbitkanlah Keputusan Kapolri Nomor 8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan sebelumnya. Sebutan Babinkamtibmas yang sebelumnya hanya untuk Bintara Polisi diubah menjadi Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Kamtibmas, dengan personel dari kelompok kepangkatan Brigadir atau Inspektur. Dengan perubahan ini maka optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dapat diakselerasi dengan memberdayakan perwira polisi yang akan ditugas sebagai Bhabinkamtibmas.
Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi mengandung harapan setiap permasalahan Kamtibmas harus sudah terdeteksi secara dini di tingkat Polsek sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan kalaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal, namun kenyataan yang terjadi justru berbicara sebaliknya permasalahan diketahui dan diantisipasi setelah membesar di tingkat regional dan nasional, terliput media dan menjadi perhatian publik bahkan semakin tidak terkendali yang akhirnya harus menimbulkan korban jiwa dan harta benda lebih besar yang pada muaranya makin memperburuk citra dan kredibilitas Polri di mata publik.
Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat  harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat ( Community Policing ) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya  Bhabinkamtibmas   adalah pengemban   Polmas di desa/kelurahan.
Pada pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini , dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Bhabinkamtibmas wajib melakukan beberapa kegiatan, antara lain : kunjungan dari rumah ke rumah ( door to door ) pada seluruh wilayah penugasannya, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri. Dengan beban tugas oleh Bhabinkamtibmas tersebut dengan segala dinamikanya, maka dirasa perlu ada kajian khusus mengenai kemampuan deteksi dini Bhabinkamtibmas.

## B. Permasalahan
Permasalahan yang akan diteliti adalah:
Bagaimana kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas sebagai penguatan program satu polisi satu desa ?
Karena itu dengan rumusan permasalahan tersebut maka peneliti akan mencari jawaban untuk hal-hal sebagai berikut :
1.  Bagaimana kondisi kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas saat ini ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas ?
3. Apa hambatan dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas ?
4.  Apa yang sudah dilakukan Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas ?

## II.   METODOLOGI PENELITIAN

## A.   Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian bersifat deskriptif analitis.

## B.   Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif.

## C.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metoda  :
a.  Studi Dokumen. b.  Survai melalui pengisian kuesioner. c. Wawancara d. Focus Group Discussion (FGD)

## D.  Disain Penelitian
a.  Studi Dokumen dilakukan pada :
1)  Data di Ditbinmas Baharkam Polri untuk melihat data statistik jumlah anggota Bhabinkamtibmas dan penyebarannya.

## 2) Laporan analisa dan evaluasi pada
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
Mabes Polri, Polda, dan Polres tentang kinerja Bhabinkamtibmas untuk melihat keterkaitan kinerja Bhabinkamtibmas dengan kemampuan deteksi dini dalam implementasi Polmas.
b.  Survai melalui pengisian kuesioner dilakukan pada :
1) Anggota Bhabinkamtibmas untuk melihat tingkat pemahaman dan kompetensi mengenai kemampuan deteksi dini dalam implementasi Polmas.
2) Masyarakat untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kemampuan deteksi dini dalam implementasi
Polmas.
c.  Wawancara dilakukan untuk pendalaman terhadap data yang diperoleh dari studi dokumen maupun dari survai. Di samping itu wawancara melalui wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan nara sumber dimaksudkan untuk menggali informasi dalam rangka mencari data tentang :
1) Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.
2) Permasalahan dalam pengelolaan kemampuan Bhabinkamtibmas, khususnya dalam kemampouan deteksi dini.
3)  Pola peningkatan kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.
d.  Nara sumber dalam wawancara adalah :
1)  Direktur Binmas Baharkam Polri.
2)  Direktur Binmas Polda.
3) Kapolres.
4) Kasatbinmas.
5) Kapolsek.
6)  Kanit Binmas Polsek.
7)  Anggota Bhabinkamtibmas.
8)  Anggota masyarakat terpilih. e.  Focus Group Discussion dilakukan pada para Bhabinkamtibmas, dimaksudkan untuk menggali informasi dalam rangka mencari data tentang :
1) Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.
2) Permasalahan dalam implementasi deteksi dini oleh anggota Bhabinkamtibmas.
3)  Pola peningkatan kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas.

## E.   Lokasi Penelitian
Karena penelitian ini akan menggali memampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas,  maka lokasi penelitian dipolih untuk memberikan variasi pada lokasi, karakter wilayah dan dinamika kamtibmas yang berkembang.
Lokasi Penelitian :
1.  Mabes Polri (Ditbinbmas Baharkam Polri).
2. Polda Metro Jaya (dengan variasi Polres Metro dan Polres Kawasan), yaitu di Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Bekasi Kota, Polres Metro Tangerang Kota, Polresta Depokm dan Polres Pelabuhan.
3. Polda Kalimantan Timur (dengan variasi Polresta dan Polres yang mempunyai Polsek perbatasan darat), yaitu di Polres Balikpapan, Polres Tarakan, Polres Nunukan, Polres Bulungan, dan Polres Berau.
4. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (dengan variasi Polresta wilayah kota turis, pemukiman, dan kampus/pendidikan),
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa

## yaitu di Poltabes Yogyakarta, Polres Sleman,
Polres Kulonprogo, Polres Bantul, dan Polres Gunungkidul.

## E.   Pelaksanaan  Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan selama enam bulan, yaitu pada bulan April – Oktober 2016. Pelaksanaan penelitian terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, FGD hasil penelitian dan penulisan laporan penelitian.

## III.  KAJIAN PUSTAKA
A. Community Policing di Indonesia
Menurut para ahli seperti Trojanowich (1998), Bayley (1988), dan Rahardjo (2001) yang secara garis besar menekankan pada pentingnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat tempat bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri. Konsep Polmas yang diadopsi Polri sekarang ini, bervariasi. Ada yang mirip sistem Koban atau Chuzaiso dari Jepang, sistem Neighbourhood Policing dari Singapura, atau Community Policing dari Amerika Serikat. Konsep tersebut dimodifikasi di Indonesia, karena karakteristik budaya masyarakatnya. Perlu ada penyesuaian cara bertindak sebagai penjabaran konsep Polmas tersebut dengan karakteristik masyarakat. Meski demikian, pengertian Polmas sampai saat ini masih ada yang mengartikan pemolisian masyarakat dan pembinaan Kamtibmas maupun Community Oriented Policing (COP). Namun demikian dalam perkembangannya telah dimodifikasi dengan kebijakan tentang Polmas sebagai perpolisian masyarakat, yaitu suatu upaya agar masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya dan komunitasnya sendiri, dengan polisi sebagai fasilitator. Dalam masyarakat yang teratur (dan
stabil secara politik), warga dapat mengharapkan hidup dengan rasa aman (tanpa “ fear of crime ”) dan akan berpaling kepada polisi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan.
Penerapan model Community Poli cing di beberapa wilayah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi kekinian Indonesia dalam arus reformasi yang berimbas pula pada institusi kepolisian. Tuntutan reformasi sektor keamanan saat itu disikapi dengan reformasi Polri yang dinyatakan dalam empat paradigma. Pertama , perubahan pendekatan, dari pendekatan militeristik ke pendekatan profesionalitas. Kedua , mengubah pendekatan kekuasaan menjadi pendekatan yang mengedepankan pelayanan. Ketiga , pendekatan yang berorientasi koperasi berubah menjadi pendekatan yang berorientasi pasar. Dan keempat , berusaha memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat (Muhammad, 2004 :  14).
Dalam berbagai bahan pustaka mengenai pemolisian dikemukakan akan terjadinya perubahan “struktur pemolisian” dimasing- masing negara maupun secara global. Bayley dalam tahun 1994 sudah menyarankan suatu “Cetak Biru Untuk Masa Depan” Kepolisian dan dalam tahun 2001 kembali bicara tentang “Struktur Baru Pemolisian”. Yang menjadi perhatian Bayley antara lain adalah bahwa perlahan tapi jelas pemerintah akan kehilangan monopoli atas pemolisian. Masalahnya bukan saja “privatisasi” pemolisian, tapi juga “kaburnya batas antara yang publik dan privat”, serta bahwa pemolisian akan melampaui batasan antar-lembaga. Dia menyebutnya sebagai “multilateralization”.
Transformasi dalam pemolisian berkaitan erat dengan perkembangan demokrasi (di berbagai negara, termasuk Indonesia). transformasi ini berakibat perlunya “restrukturisasi” dalam pemolisian, khususnya merujuk pada suatu proses “transferring the construction of security
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
to non-governmental groups”. Hal ini menurut Bayley tidak saja terjadi dalam batas-batas negara, tetapi juga “being developed vigourously at international levels”. Perkembangan ini terlihat antara lain pada pemolisian yang dilakukan oleh private multinational corporations, terjadinya kerjasama transnasional di antara lembaga-lembaga penegakan hukum (yang mungkin memerlukan tata-kelola dalam tingkat transnasional), dan bahwa pemolisian oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Uni Eropa menimbulkan keperluan adanya “pengawasan supranasional” terhadap keamanan. Pemolisian masa depan akan memerlukan restrukturisasi yang dipengaruhi oleh dua kekuatan: “multilateralization within countries” dan “supranationalization among countries” (Bayley and Shearing, 2001).
Dalam perkembanganya maka muncul model perpolisian yang melibatkan masyarakat dengan dua pilar utama yaitu kemitraan ( partnership ) dan pemecahan masalah ( problem solving ). Mengacu pada perkembangan pembahasan akademis mengenai community policing , bisa dikutip pada pendapat Trojanowics (1990) mengenai prinsip-prinsip community policing . Banyak teori mengenai perilaku kriminal terfokus pada faktor-faktor sosial sebagai penyebab kejahatan. “Teori jendela pecah” ( broken windows theory ) tentang kejahatan, yang melukiskan memburuknya kondisi perkotaan sebagai kondisi yang mendorong lingkungan yang kondusif bagi perilaku kriminal, telah memberikan landasan bagi dianutnya program- program Polmas yang berorientasi komunitas. Program Polmas mengembangkan tanggung jawab bagi kontrol kejahatan dari polisi kepada masyarakat umum. Polisi bekerjasama dengan komunitas di dalam mengidentifikasi masalah- masalah dan menerapkan berbagai strategi, yang seringkali memfokuskan pada upaya-upaya mengatasi persoalan tertentu untuk mengurangi kejahatan dan ketakutan akan kejahatan di
masyarakat.

## B.  Pencegahan Kejahatan
Menurut sosiolog Emille Durkheim (1933), kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat.  Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara ( transnational crimes ). Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategik (lingstra) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (kamdagri).
Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba mengupas konsep dari pencegahan ( prevention ) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi ( prediction ) dan intervensi ( intervention ). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya (Daniel Gilling, 1997: 2).
Pada dasarnya, pencegahan kejahatan
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial ( social crime prevention ), pendekatan situasional ( situtational crime prevention ), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/ masyarakat ( community based crime prevention ).

## C.   Intelijen dalam Deteksi Dini
Intelijen berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (UU Intelejen Negara). Deteksi dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri dijalankan oleh BIN, kemudian Polri menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian yang terkait Harkamtibmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Menurut Alexandra (2006 ; 17) intelijen negara setidaknya berkaitan dengan dua hal. Intelijen sebagai sebuah fungsi dan intelijen sebagai sebuah organisasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai sebuah fungsi, berkaitan dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan early warning system . Intelijen berasal dari kata intel yang secara etimologi berasal dari kata intelligere (Latin), intelligence (Inggris), dan intelligt/intelgentie (Belanda) yang berarti cerdas atau pandai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 ; 335), istilah
intelijen dipersonifikasikan sebagai orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang. Sedang dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1989 ; 189) intelijen dijelaskan sebagai hasil rangkaian kegiatan, suatu proses pentahapan kerja sistematis yang terdiri atas pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi dari semua tahapan proses kerja sebelumnya dan interpretasi dari seluruh informasi yang didapatkan, serta perkiraan yang kemudian dibuat berdasarkan interpretasi yang diperoleh.
Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak – pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan.
Polsek sebagai satuan kewilayahan Polri terdepan dalam rangka Pembinaan Kamtibmas mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi intelijen yaitu sebagai basis deteksi dengan melakukan deteksi dini dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah sehingga Polsek diharapkan mampu mendeteksi sejak dini, mengidentifikasi segala masalah yang ada di masyarakat dan dapat memberikan peringatan dini kepada pimpinan. Proses deteksi
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
dini pada hakekatnya adalah proses analisis dan pengumpulan informasi.
Dalam pelaksanaannya petugas di lapangan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Pemberdayaan peran Babinkamtibmas dalam tugas Intelijen Keamanan  hanya meliputi kegiatan penyelidikan Intelijen dalam rangka mengumpulkan informasi yang berguna untuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil informasi yang didapatkan oleh Bhabinkamtibmas sifatnya cukup sederhana dan belum mendalam sekedar menggali apa yang diketahui oleh individu atau kelompok masyarakat tentang suatu kejadian yang akan terjadi, sedapat mungkin memenuhi kriteria tentang apa yang akan terjadi, siapa pelaku dan sasarannya, dimana dan kapan, dengan cara atau metoda apa dan mengapa atau alasan apa yang melatarbelakangi rencana tersebut

## D.   TEMUAN PENELITIAN

## 1.  Kondisi kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas.
Secara umum kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas sudah cukup, dalam arti untuk menjadi petugas kepolisian dengan fungsi utama untuk pengumpulana bahan keterangan (Pulbaket), kinerja Bhabinkamtibmas dalam hal ini sudah cukup. Namun, jika merujuk pada kapasitas informasi yang harus dikumpulkan, memang masih tercatat banyak kekurangan. Secara umum, kemampuan intelijen dalam deteksi dini yang diharapkan pada Bhabinkamtibmas, adalah :
a. Penguasaan intelijen dasar. Dengan penguasaan intelijen dasar desa/kelurahan binaannya, seorang bhabinkamtibmas dapat memahami karakteristik kerawanan desa/ kelurahan binaannya. Pemahaman ini diperoleh berdasarkan data-data tri gatra dan panca gatra - mencakup bidang-bidang
yang luas, umum dan cenderung bersifat statis, dengan memberikan arti pada gejala- gejala, kejadian-kejadian yang menonjol dan perubahan-perubahan yang telah terjadi.
b. Kemampuan penyelidikan. Penyelidikan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijaksanaan dengan risiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu.
Penyelidikan intelijen terutama diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi aktual terutama terhadap bidang-bidang permasalahan dalam masyarakat desa/ kelurahan binaannya yang berpotensi untuk berkembang menjadi gangguan kamtibmas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang menonjol sebagaimana telah diketahui dari intelijen dasar desa/kelurahan binaannya. Kemampuan penyelidikan intelijen bagi seorang Bhabinkamtibmas terutama meliputi kemampuan penguasaan teknik dan taktik penyelidikan intelijen terbatas. Adapun kemampuan teknik penyelidikan intelijen yang penting bagi seorang Bhabinkamtibmas adalah penelitian, wawancara, wawancara tersamar atau eliciting , dan pengamatan/penggambaran.
Kemampuan teknis intelijen tersebut pada umumnya diperoleh secara otodidak. Kalau ada pelatihan pun tidak bisa diterima secara maksimal, karena memang para anggota Bhabinkamtibmas tidak didisain untuk menjadi intelijen. Istilah intelijen terbatas, atau yang dalam diskusi kelompok sering disebut dengan intelijen terbuka hanya dipahami oleh sebagian anggita Bhabinkamtibnkmas karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan. Dari hasil penelitian ditemukan, pada anggota
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
Bhabinkamtibmas di kota-kota besar, seperti di Polda Metro Jaya dan Polda DIY memang penguasaan pengetahuan lebih memadai, karena lingkungan kerja yang memadai.
Penelitian ini juga menunjukkkan bahwa potensi untuk mengioptimalkan anggota Bhabinkamtibmas sebagai “agen intelijen terbuka” sangat tinggi. Posisi sebagai polisi umum dengan harus selalu menggunakan seragam dinas setiap bertugas memberikan keuntungan, kehadirannya tidak pernah “dicurigai” oleh masyarakat, sehingga untuk masuk dalam lingkungan masyarakat tidak mengalami kesulitan. Sehingga ketika akan menjalankan fungsi sebagai intelijen terbuka dengan melaksanakan intelijen terbatas akan sangat terbantu karena posisi sebagai anggota Bhabinkamtibmas yang memang harus setiap hari melekat pada masyarakat.
Namun, karena memang sejak awal tidak didisain untuk melaksanakan fungsi intel, da;lam keseharian tugas “feeling intelijen” tidak terasah betul. Sehingga kadangkala tingkat kepekaan untuk melihat suatu peristiwa atau informasi apakah mempunyai potensi kerawanan kamtibmas, tidak dapat secara cepat direspon. Selain itu, karena Bhabinkamtibmas bukan pelaksana fungsi intel, kemampuan administrasi intelijen kurang begitu terampil. Hal ini terlihat pada kemampuan menyimpulkan suatu peristiwa atau informasi sebagai bahan yang akan disampaikan ke pimpinan, seringkali kurang fokus. Informasi yang diberikan sangat umum, dan dalam keadaan mendesak tidak dapat diharapkan jika harus juga memberikan penilaian atas suatu peristiwa atau informasi. Hal ini yang menjadikan kemampuan deteksi dini menjadi kurang tajam. Walau dari sisi semangat untuk memberikan informasi, antusiasmenya sangatlah tinggi.

## 2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan deteksi dini.
Jika mengacu pada teori manajemen bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Man (SDM), Money (anggaran), Material (sarana dan prasarana), serta Methode (metoda kinerja), maka kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas tidak bisa terlepas dari unsur tersebut.
Dari aspek SDM, karena Bhabinkamtibmas pada awalnya diambilkan dari sumber Brigadir, maka mayoritas adalah lulusan SMA. Pada beberapa Polres ada anggota Bhabinkamtibmas yang lulusan S-1, namun hal itu karena inisiatif dari anggota bersangkutan untuk melaksanakan kuliah di luar jam dinas. Jadi inisiatif individu untuk meningkatkan kapabilitas pribadi dengan kuliah menjadi poin positif bagi organisasi. Dalam uji petik dalam penelitian dengan melakukan wawancara pada anggota Bhabinkamtibmas yang sarjana diperoleh temuan, mereka memiliki wawasan yang lebih dibanding anggota lain, di samping itu juga kemampuan untuk memberikan analisis terhadap kasus-kasus tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Namun peningkatan jenjang pendidikan tidak dilakukan secara terstruktur oleh organisasi, sangat tergantung dari inisiatif pribadi anggota.
Aspek anggaran merupakan hal yang selalu menjadi hambatan dalam organisasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan kinerja bagi anggota Bhabinkamtibmas sebesar Rp 1.100.000 per anggota per bulan, bukanlah solusi untuk meningkatkan kinerja, karena pada masing- masing wilayah memkarakteristik yang berbeda- beda dengan jangkauan tugas yang berbeda- beda, terutama jika dilihat dari aspek geografis. Angka Rp 1.100.000 diperoleh dari perkalian 22 hari x Rp 50.000, sehingga asumsinya seorang anggota Bhabinkamtibmas hanya bekerja 22 hari, padahal prakteknya tidak ada hari libur.
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
Selain itu, kondisi geografis di luar Jawa, seperti pada penelitian ini dilakukan di Kaltim, biaya Rp 50.000 per hari sangat tidak masuk akal dengan kondisi alam yang membutuhkan sarana dengan biaya tinggi untuk operasionalisasi kerja.
Aspek sarana dan prasarana juga menjadi temuan utama dalam penelitian ini, karena kebijakan logistik yang sering tidak sesuai dengan kondisi alam wilayah tempat anggota Bhabinkamtibmas bertugas. Pada wilayah di Kalimantan Timur Utara yang sebagian bnesar adalah sungai, harusnya ada fasilitas perahu untuk patroli, namun fasiliter tersebut tidak ada. Pada wilayah pegunungan, seperti Polres Gunung Kidul di Polda DIY, anggota Bhabinkamtibmas memerlukan kendaraan jenis trail untuk menjangkau wilayah, tetapi dengan kendaraan modem bebek, menjadikan sarana tersebut justru menjadi penghambat. Selain itu, Fasilitas kerja anggoita bhabinkamtibmas masih kurang, antara lain ATK, komputer, kamera, alat rekam. Pada penelitian ini juga ditemukan sarana kerja bagi Bhabinkamtibmas, seperti kendaraan roda untuk operasional justru dipergunakan untuk fungsi lain, seperti bagian personel, sehingga anggota Bhabinkamtimas tidak bisa mempergunakan fasilitas tersebut.
Aspek sistem dan metoda, terutama pada alokasi DSPP yang tidak bisa memenuhi jumlah ideal, menjadikan sistem kinerja yang sudah ditetapkan dengan rapi tidak bisa dilaksanakan. Kebijakan untuk menempatkan satu polisi satu desa akhirnya harus dilakukan dengan “modifikasi” mengatur penugasan angggota dari semua fungsi dibagi ke dalam desa/kelurahan. Hal ini menjadikan kinerja tidak bisa efektif. Di samping itu, dalam kaitan dengan sinergitas antara Bhabinkamtibmas dengan fungsi Intel yang dilakukan oleh Unit Intelkam Polsek, memang tidak HTCK yang mengaturnya. Sehingga implementasi di lapangan sangat tergantung dari “intervensi” Kapolsek selaku kepala satuan kewilayahan, serta dari masing-
masing indidu Bhabinkamtibmas dan Unit Intelkam yang mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi koordinasi.
Namun begitu, dalam penelitian ini, pada semua wilayah yang dijadikan obyek penelitian menunjukkan bahwa “semangat” Bhabinkamtibmas untuk berinteraksi dengan masyarakat sangat tinggi. Selain itu respon masyarakat atas kinerja Bhabuinkamtibmas sangat baik, termasuk penilaian terhadap kehadiran di wilayah dan respon yang sangat cepat kalau dihubungi atau kalau ada masalah yang harus ditangani. Hal ini dari konteks penelitian ini mengenai kemampuan deteksi dini bagi anggota Bhabinkamtibmas, menunjukkan ada “ supporting ” eksternal untuk membantu meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas dari sisi potensi sebagai agen intelijen terbuka.

## 3.  Hambatan dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini.
Hambatan utama dalam memberdayakan Bhabinkamtibmas melalui kemampuan deteksi ini, adalah beban tugas Bhabinkamtibmas di lapangan yang sangat besar. Dalam praktiknya, anggota Bhabinkamtibkas harus menguasai lima fungsi utama kepolisian (samapta, reserse kriminal, intelijen kriminal, lalu lintas, dan binmas), dan seolah-olah ada “tuntutan” kemampuan itu harus dimiliki secara maksinmal serta dapat mengimplementasikannya dalam tugas-tugas keseharian. Sementara keterbatasan pendidikan dan pengalaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Dari penelitian ini ditemukan hal positiuf, bahwa karena beban tugas ini, di satu sisi merupakan hambatan, tetapi di sisi lain justru merupakan tantangan bagi anggota Bhabinkamtibmas. Terutama di daerah kota dengan interaksi sosial dan teknologi yang memadai, kondisi ini menjadikan para anggota
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
Bhabinkamtibmas dengan semangat tinggi berusaha meningkatkan kompetensi dengan otodidak maupun belajar dari para seniornya. Ini adalah modal yang bagus bagi organisasi kepolisian.
Dalam konteks kemampuan deteksi dini, penelitian ini menemukan bahwa para anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan pelatihan-pelatihan yang spesifik diperlukan untuk mendukung peran sebagai agen intelijen terbuka dalam deteksi dini, seperti kemampuan wawancara tersamar, menganalisis kejadiuan dan informasi, serta mengklasifikasikan derajad informasi. Walau kemampuan ini adalah spesifik bagai anggota fungsi intekl, tetapi para anggota Bhabinkamtibmas menilai, dalam rangka pelaksanaan tugas, kemampuan ini sangat diperlukan.
Hambatan lain yang mennjol adalah dukungan operasional bagi anggota Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tugas pokoknya, termasuk melakukan deteksi dini. Posisi anggota Bhabinkamtibmas di wilayah (desa dan kelurahan), secara sosial berada pada posisi “elite”, karena di wilayah tersebut hanya ada seorang diri. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari program “satu desa satu polisi”. Dengan posisi ini, maka pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti hajatan pernikahan, takziah jika ada warga yang meninggal, bhakti sosial, dan acara lain dengan lingkup komunitas, kehadiran Bhabinkamtibmas sangat diharapkan warga. Untuk itu diperlukan “biaya sosial” yang cukup tinggi, sebagai contoh saat menghadiri hajatan pernikahan. Dalam biaya operasional Bhabinkamtibmas, anggaran ini tidak ada, sementara dalam rangka menjaga hubungan dengan warga, anggaran ini dibutuhkan.
Selain itu ada biaya operasional lain yang sangat diperlukan untuk menunjang tugas Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini, yaitu dukungan “pulsa” untuk berkomunikasi.
Anggaran dinas untuk ini tidak ada, sementara dalam praktik, terutama dalam komunikasi intensif dengan jaringan atau warga kaitan dalam menjalankan tugas deteksi dini, biaya ini diperlukan.

## 4.  Upaya Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi dini.
Posisi anggota Bhabinkamtimas dalam menjalankan peran deteksi dini sebagai salah satu peran dalam implementasi Polmas disadari betul oleh Polri, oleh karena itu telah diakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi ini. Pelatihan-pelatihan oleh fungsi intel telah dilakukan, namun dalam temuan penelitian, belum semua anggota Bhabinkamtibmas pernah menjalani pelatihan ini. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran, dan alokasi waktu untuk menyelenggarakan kegiatan ini, sementara tugas rutin tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya, ini salah satu temuan dalam penelitian ini, wawasan intelijen anggota Bhabinkamtibmas tidak optimal.
Polri juga telah melakukan “treatment” agar kebutuhan menyediakan anggota untuk mendukung “satu polisi satu desa” difasilitasi dengan melibatkan anggota di luar Bhabiunkamtibmas untuk melakukan fungsi Binmas di desa/kelurahan. Namun karena beban tugas rutin yang membutuhkan konsentrasi tersendiri, serta kompetensi anggota yang bukan Bhabinkamtibmas, maka upaya ini tidak maksimal. Khusus untuk Polda Metro Jaya dan Polda DIY yang menjadi obyek penelitian ini, penyediaan anggota Bhabinkamtibas pada tiap- tiap desa/kelurahan dapat dijalankan dengan proporsional, karena jumlah anggota yang memadai. Namun untuk Polda di luar Jawa, salah satunya adalah Kaltim yang menjadi obyek penelitian, penyediaan anggota di tiap-tiap desa dengan Bhabinkamtubmas yang “ full time ”, tidak dapat dilakukan.
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa

## Terobosan untuk meningkatkan peran
Bhabinkamtibmas dilakukan oleh Polda Kaltim dengan menempatkan Polwan sebagai anggota Bhabinkamtibmas. Polwan dipilih adalah warga setempat yang menjadi polisi, sehingga dengan komunitasnya sudah akrab. Di satu sisi, kehadiran Polwan yang putra daerah memberikan dukungan bagi peran deteksi dini, namun karena pada wilayah tersebut ada anggota keluarga / kerabat yang mempunyai hubungan darah, maka pada beberapa kasus yang membutuhkan penegakan hukum, sering menjadi persoalan tersendiri.

## E.   KESIMPULAN
Dari penelitian ini bisa diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas secara umum cukup memadai, terutama dalam kemampuan mengumpulkan informas atas suatu kejadian atau fenomena yang berkembang. Namun karena “ feeling intelijen ” tidak dipunyai oleh semua anggota Bhabinkamtibmas, seringkali kejadian atau informasi yang mempunyai implikasi potensi rawan Kamtibmas tidak dapat secara cepat direspons. Termasuk kemampuan melakukan adminitrasi intelijen yang secara umum masih belum terampil.
2.
Keterbatasan pendidikan, karena rekrutmen utama Bhabinkamtibmas dari Brigadir dengan pendidikan dasar SMA serta dukungan anggaran operasional Bhabinkamtibmas masih menjadi kendala dominan yang signifikan dalam rangka optimalisasi kemampuan deteksi dini. Namun “semangat kerja” dari para Bhabinkamtibmas dapat menjadi dukungan untuk mengurangi kelemahan tersebut, terutama dari dukungan masyarakat akan kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya sangatlah signifikan.
3. Beban tugas yang diberikan pada Bhabinkamtibmas seringkali “ over loaded ”, karena harus menjalankan perintah pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas di kewilayahan. Distribusi anggota ke daerah- daerah pelosok, terutama di luar Pulau Jawa (secara spesifik dari hasil penelitian ini di wilayah perbatasan)  harus menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penyebaran personel.
4. Dalam upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini sebagai implementasi Polmas untuk mendukung program “satu polisi satu desa”, Polri telah melakukan berbagai terobosan dengan memberikan penguatan bagi capacity building anggota Bhabinkamtibmas. Namun upaya ini baru terlaksana sebagian saja,m terutama di kota- kota besar, sementara kebutuhan peningkatan kemampuan, terutama dalam konteks penelitian ini untuk memberikan “wawasan intelijen” yang memadai, diperlukan bagi seluruh anggota Bhabinkamtibmas.

## D.   REKOMENDASI
Dari penelitian ini, Tim Peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
1.`Dilakukan pelatihan lima fungsi secara berkala agar anggota Bhabinkamtibmas “fasih” terhadap tupoksi Polri.
2.  Secara berkala dilakukan pertemuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perundang-undangan, kebijakan pimpinan Polri, isyu-isyu kamtibmas terbaru, dan lain- lain yang berkaitan dengan tugas langsung anggota Bhabinkamtibmas yang harus berinteraksi dengan masyarakat.
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa
Bhabinkamntibmas, sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai agen intelijen terbuka dalam rangka deteksi dini tidak menemui kendala di lapangan.
4. Dilakukan pergantian inventaris sarana kerja dengan mempertimbangkan kondisi wilayah tugas. Hal ini karena selain sarana kerja yang minim, seringkali sarana kerja yang diberikan tidak sesuaio dengan kondisi wilayah. Serta dilaklukan pengawasan atas sarana kerja yang diberikan sehingga sesuai dengan peruntukannya.
5.  Dilakukan pelatihan khusus intelijen agar anggota Bhabinkamtibmas mempunyai wawasan “ feeling intelijen” sebagai modal untuk menjadi agen intelijen terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, dkk (1999), Panduan Manajemen Intelijen Kepolisian , PTIK,  Bandung 1999
Bayley, David H. 1998. Police for The Future – Polisi Masa Depan . Terjemahan Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyati. Jakarta : Cipta Manunggal.
Ipong Sumpena, KBP , Kumpulan Ajar Intelkam, Buku I Mega Mendung, Maret 2003.
Johnson, Doyle Paul. 1989. Teori Sosiologi Klasik dan Moden . Terjemahan. Jakarta: Gramedia.
Paulus Purwoko.dkk. 2012. Manajemen Intelkam , Jakarta : STIK-PTIK
Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. (1982). Bureucracy and Policy. Implementation. Homewood: The Dorsey Press.
Saronto Y. Wahyu. Dkk. 2001. Intelijen Teori, Aplikasi dan Moderenisasi . Jakarta: Ekalaya Saputra.
Stone, Deborah A. 1988. Policy Paradox and Political Reason . Braindeis : Harper Collins Publishers.
Walker, Samuel. 2001. Police Accountability : the Role of Citizen Oversight . Terjemahan oleh Tim PTIK. Omaha, USA : Wadsworth.
Winardi. 2003. “Teori Organisasi dan Pengorganisasi”. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa