## MODEL ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI KOTA CILEGON
(Hasil Penelitian Hibah Bersaing/Terapan Kemenristek Dikti  Tahun Kedua)
Ipah Ema Jumiati, Leo Agustino, Rahmawati Emma.umar@gmail.com leoagustino@yahoo.com

## Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
Model analysis of the socioeconomic impact of South Ring Road development policy in Cilegon  City,  on  first  year  research  obtained  a  description  of  the  areas  affected  by socio-economic  impacts,  either  positive  or  negative  effects  in  addition  to  the identification  of  policy  tools  at  the  local  level  (local  government)  in  overcoming  the problems of socio-economic southern ring road. This condition seemed to be a demand- supply  cycle  due  to  the  lack  of  control  on  both  the  impact,  causing  both  the  social impacts to surface. Looking at the various phenomena and problems found, the author intends  to  examine  more  deeply  in  the  proposed  second  year  of  research  on  Model Analysis  of  Social  Economic  Impact  Development  Policy  South  Ring  Road  in  Cilegon City  in  order  to  produce  a  design/model  analysis  of  the  impact  of  development  is  a model  of  heightened  economic  and  social  empowerment  in  order  to  applicable  and beneficial  to  Cilegon  city  government  to  improve  the  quality  of  life  and  well-being  of people in Cilegon in general and the people who live around that areas in particular in a sustainable manner. Designs in this study, using a qualitative descriptive approach in the form  of  case studies that focus on a particular unit of the various phenomena that aims  to  describe,  summarize  a  variety  of  conditions,  different  situations  or  various phenomena of social reality. The resulting model in this study is that the model of socio- economic analysis of the impact of development policies south ring  road Cilegon need to  require  regulation,  the  readiness  of  the  Human  Resources  (HR),  Institutional,
Financial and Technology Infrastructures.
Keywords : Socioeconomic impact, south ring road development

## PENDAHULUAN
Jalan  sebagai  bagian  sistem
transportasi nasional
mempunyai
peranan penting terutama dalam mendukung  ekonomi  sosial  budaya lingkungan  politik  serta  pertahanan  dan keamanan.  Dari  aspek  ekonomi,  jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan  katalisator  di  antara  proses produksi,  pasar  dan  konsumen  akhir. Dari  aspek  sosial  budaya,  keberadaan jalan  membuka  cakrawala  masyarakat yang  dapat  menjadi  wahana  perubahan sosial, membangun toleransi dan mencairkan  sekat  budaya.  Dari  aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan.
Dalam  Rencana  Pembangunan Jangka    Menengah  Daerah  tahun  2006- 2010, terdapat empat mega proyek yang akan  dilakukan  yang  terdiri  dari  Pasar Kranggot  Cilegon,  Terminal  Terpadu Merak, Pelabuhan Kubangsari dan Jalan Lingkar  Selatan.  Jalan  lingkar  selatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk mengurai kemacetan  menuju  kawasan  Industri Ciwandan  dan  kawasan  wisata  Pantai Anyer. Sebelum melakukan
pembangunan  jalan  lingkar  selatan,
pemerintah Kota Cilegon telah melaksanakan  studi  kelayakan  dan Detail  engineering  Desain  JLS  serta review atau Stock Out. Dari hasil kajian tersebut  pembangunan  jalan  lingkar selatan  layak  untuk  dilaksanakan  baik dari  aspek  fisik,  ekonomi  maupun sosial.
Jalan  lingkar  selatan  pertama kali  dibangun  tahun  2002.  Wilayah yang  dilewati  oleh  Jalan  Lingkar Selatan  meliputi  Kecamatan  Cibeber, Kecamatan  Citangkil,  Desa  Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan Kecamatan Ciwandan. Jalan lingkar  selatan  sepanjang  +  17  km. Tujuan  dari  dibangunnya  Jalan  lingkar selatan ini adalah untuk membuka akses lebih  cepat  ke  daerah  industri  dan pariwisata, pengembangan kawasan yang mengakomodir kepentingan pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pembangunannya.
Berdasarkan hasil penelitian pada  tahun  pertama,  bila  melihat pembangunan jalan lingkar selatan yang sudah  dilakukan,  baik  di  sisi  kiri  dan kanan  jalan,  telah  banyak  bermunculan pusat pertokoan, perumahan, pergudangan, rumah makan, pendidikan
dan  sebagainya.  Fasilitas  penerangan jalan  umum  juga  telah  dibangun sepanjang  4  km  mulai  dari  perempatan jalan  masuk  ke  jalan  lingkar  selatan sampai dengan Desa Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Bermunculannya pusat pertokoan, perhotelan dan pergudangan  juga  memberikan  dampak dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja, khususnya  tenaga  kerja  dengan  tingkat pendidikan minimal SLTA. Pembangunan fisik yang cukup ekspansif  terutama  pada  pembangunan perumahan,  industri  dan  pergudangan juga  memunculkan  arus  urbanisasi untuk bekerja pada sektor pekerja buruh bangunan.
Secara  kasat  mata  memang dibangunnya  jalan  lingkar  selatan  ini juga  mendekatkan  akses  lebih  cepat  ke pusat  kota  Cilegon,  merubah  pola  mata pencaharian  masyarakat  di  sekitarnya, yang  mayoritas  semula  adalah  petani menjadi  buruh  tani,  buruh  pabrik, pedagang,  karena  tanahnya  habis  dijual dengan  harga  yang  menjanjikan  (untuk 1 meter tanah dihargai sampai dengan 1 juta  per  meter),  karena  pengembangan dan  pembangunan  yang  massive  di wilayah  tersebut.  Pada  bagian  tengah jalan  selatan  masih  didominasi  oleh tanah  lapang  atau  tegalan  yang  sudah banyak  dimiliki  oleh  pihak  swasta.
Hasil penelitian juga menemukan bahwa  selama  ini  pembangunan  pabrik, perumahan dan pertokoan belum mengikuti  aturan,  terutama  Pasal  5 Peraturan  Walikota  Cilegon  Nomor  39 Tahun  2011  tentang  Ketentuan  Tata Bangunan  dan  Lingkungan  Koridor Jalan  Lingkar  Selatan  Kota  Cilegon. Disebutkan  bahwa  lingkup  wilayah penataan  bangunan  dan  lingkungan meliputi  koridor  JLS  yang  merupakan ruang sejajar 100 meter ke arah tepi kiri dan  kea  rah  tepi  kanan  jalan  dihitung dari  ruang  milik  jalan  (Rumija)  yang masuk  ke  dalam  wilayah  administratif Kota  Cilegon.  Di  samping  itu  juga pembangunan  industri,  perumahan  dan perhotelah  di  daerah  JLS  masih  banyak yang belum mengantongi ijin Amdal.
Permasalahan  lainnya  adalah akibat  yang  ditimbulkan  dari  berbagai pembangunan  di  wilayah  jalan  lingkar selatan  Kota  Cilegon  adalah  timbulnya banjir  karena  daerah  resapan  air  yang berkurang  akibat  berubah  alih  fungsi menjadi area penambangan pasir, industri,  dan  sebagainya  yang  dialami oleh desa-desa yang tentu saja posisinya lebih rendah dari posisi jalan.
Selanjutnya dalam aspek terapan peneliti
berusaha untuk menggambarkan model analisis dampak sosial ekonomi kebijakan pembangunan
jalan  lingkar  selatan  di  kota  Cilegon agar  pemerintah  Kota  Cilegon  dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini,  khususnya  pembangunan  yang terjadi dapat meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  di  sekitarnya, dengan juga tetap memperhatikan keseimbangan alam dengan meminimalisir dampak negatif
lingkungan yang ditimbulkan.
Berdasarkan  kondisi empiris yang  ada  pada  latar  belakang  penulisan yang  telah  dipaparkan    sebelumnya, maka  rumusan  masalah  pada  penelitian ini adalah:
“Bagaimana Model Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembangunan  Jalan  Lingkar  Selatan
di Kota Cilegon?”

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penulisan  ini  adalah untuk  pengembangan ilmu  pengetahuan di bidang
Administrasi
Publik,
khususnya  tentang  analisis  dampak pembangunan pada organisasi publik.

## Luaran Penelitian
Dari aspek teoritis, penelitian ini adalah  untuk  menemukan  konsep  baru di bidang ilmu Administrasi Publik, dan teori  serta  praktek  konsep  analisis
dampak pembangunan yang efektif pada khususnya.
Selanjutnya luaran penelitian  ini  adalah  Model  Analisis Dampak  Sosial  Ekonomi  Kebijakan Pembangunan  Jalan  Lingkar  Selatan  di Kota Cilegon.

## Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Dari aspek terapan, hasil penulisan  ini  diharapkan  bermanfaat untuk menangani masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  analisis  dampak pembangunan  yang  efektif    pada pemerintah  Kota  Cilegon;  serta  guna dijadikan  bahan  refleksi  model  untuk organisasi publik lainnya tentang
analisis dampak sosial ekonomi kebijakan pembangunan yang efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA
Analisis  Dampak  Sosial  Ekonomi dalam Dimensi Kebijakan Pembangunan  Infrastruktur  Fisik Daerah Quade  (1975)  dalam  Wahab (2005:60) mengemukakan bahwa
analisis  kebijakan  merupakan  upaya penelitian  evaluatif  ( evaluatif  research ) yang  cermat  sebelum  pilihan-pilihan kebijakan  ( policy  choice )  dan  langkah- langkah  untuk  mencapai  tujuan  ( course of action ) ditetapkan. Dye dalam Islamy (2004  :  5-6)  mengemukakan,  ada
beberapa  hal  yang  dapat  dipelajari dalam proses analisis kebijakan, diantaranya description , causes dan consequences .
Dalam  menganalisis  kebijakan khusus  ( specific  policy  area )  seperti
kebijakan  infrastruktur,  seorang  analis tentu  tidak  bisa  lepas  dari  ragam permasalahan  sosial  ekonomi.  Hal  ini pernah digambarkan oleh Boyle (1996), berikut :
Economy                          Sosial
Sphere
Environment Economy Social Environment Target Group Decisions
Gambar 2.1 The Policy Cycle (Boyle et.al, 1996 dalam Subejo, 2004 : 10)
Penetapan Komponen Sosial Ekonomi Penetapan sosial ekonomi relatif
lebih  sulit  dibanding  penetapan  fisik- kimia  dan  biologi  karena  sifat  manusia yang sangat dinamis dan setiap komponen  mempunyai  hubungan  yang erat  dan  interaksi.  Menyusun  pedoman- pedoman  umum  dalam  menentukan komponen-komponen  sosial  ekonomi sangat sulit. Yang bisa dilakukan adalah
dengan mempelajari komponen- komponen  yang  digunakan  oleh  ahli lain atau penelitian lain sebagai komparasi  atau  telaah  kepustakaan. Tetapi  tetap  saja  tidak  dapat  ditiru karena keadaan masyarakat dan proyeknya  tidaklah  sama,  sedangkan waktu yang berbeda pun
memungkinkan  suatu  perubahan  dalam masyarakat  yang  sama.  Komponen sosial ekonomi antara lain :
Policy Policy Policy application Impacts
1) Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, perbandingan kelamin dan lain sebagainya).
2) Pola perpindahan
Pola perpindahan ini erat kaitannya dengan perkembangan penduduk; pola perpindahan  yang  perlu  diketahui ialah  pola  perpindahan  ke  luar  dan masuk  ke  suatu  daerah  secara umum,  serta  pola  perpindahan musiman dan tetap.
3) Pola  perkembangan  ekonomi;  pola perkembangan ekonomi masyarakat ini  erat  hubungannya  dengan  pola perkembangan penduduk, perpindahan,  keadaan  sumberdaya alam  yang  tersedia  dan  sumber pekerjaan yang tersedia.
4) Penyerapan tenaga kerja
Makin banyak proyek  yang akan dibangun
dapat menyerap tenaga kerja
setempat akan makin besar dampak positifnya, sekalipun harus mengadakan pendidikan khusus.
5) Berkembangnya struktur ekonomi
Struktur  ekonomi  yang  dimaksud  adalah timbulnya  aktivitas  perekonomian lain  akibat  adanya  proyek  tersebut sehingga merupakan sumber- sumber  pekerjaan  baru  yang  sering dapat  menyerap  tenaga  kerja  yang lebih  besar  dari  yang  terserap  oleh proyek,  misalnya  hotel,  rumah
sewa,  restoran,  toko-toko  dan  lain sebagainya.
6) Peningkatan
pendapatan masyarakat Keadaan  umum  untuk  masyarakat  di negara berkembang adalah
rendahnya  pendapatan  masyarakat.
Peningkatan pendapatan baik secara langsung  atau  tidak  langsung  dari proyek  akan  memberikan  dampak yang berarti.
7) Perubahan lapangan pekerjaan Dengan timbulnya lapangan
pekerjaan  baru  baik  yang  langsung maupun yang tidak langsung karena perkembangan  struktur  ekonomi perlu  diperhatikan  karena  tidak selalu perubahan itu menguntungkan  bagi  masyarakat secara umum.
8) Kesehatan masyarakat.
Kesehatan  masyarakat  selain  erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat  juga  erat  hubungannya dengan kebiasaan
dalam kehidupannya.  Pencemaran  air  dari proyek  akan  langsung  mengenai kesehatan  masyarakat,  begitu  pula dengan pencemaran udara kebisingan.
9) Bentuk  komponen  kritis  lainnya yaitu  sumberdaya  apa  yang  sangat langka  dan  sangat  dibutuhkan
masyarakat. Misalnya air. (Suratmo, 2009 : 115-117)
Peran  Penting Human  Capital dan Social Capital dalam Pembangunan Human  Capital dan Social Capital adalah  dua  aspek  penting  dan mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh sebuah Negara untuk bisa maju. Juergen Habermas  menyakini  bahwa  kemajuan suatu  komunitas  masyarakat  ditentukan oleh  seberapa  besar human  capital dan social  capital yang  dimiliki  (Suwandi, 2010).  Setidaknya  ada  sejumlah  pilar modalitas nasional yang dimiliki Indonesia  yaitu  kekayaan  alam,  modal sosial  dan  berkembangnya  tatanan demokrasi Negara.
Teori  modal  sosial  bersumber daya  hasil  kerja  tiga  orang  penulis (O’Brient,  2005:  3-10)  yaitu  James Coleman,  Robert  Putnam  dan  Pierre Bourdieu.  Secara  khusus,  Coleman tertarik  pada  hal  dimana  ketersediaan modal  sosial  mempengaruhi  akumulasi modal  manusia.  Menurut  Coleman, modal  sosial  itu  ada  dalam  struktur kerjasama  antara  individu-individu  dan sebagain besar tidak tersentuh ( intangible ).  Potensi  tersebut  disadari memiliki  kapasitas  (fisik  dan  modal manusia)  untuk  memudahkan  individu- individu  beraktivitas  dengan  produktif. Konsep modal sosial ini dipresentasikan
sebagai suatu prasyarat untuk mengenalkan  modal  manusia  ( human capital )  melalui  nilai-nilai  yang  telah lebih dulu ada.
Menurut  Putnam,  modal  sosial terdiri  dari  tiga  komponen  diantaranya kewajiban  moral  dan  norma-norma, nilai-nilai sosial (terutama kepercayaan/trust)  dan  jaringan  sosial. Menurut  Bourdieu  (1998:248  dalam Bexly  et  al,  2007:20)  modal  sosial adalah  seluruh  sumber  daya  potensial yang  terkait  dengan  hubungan  jaringan yang  telah  lama  melembaga  dan  diakui oleh anggota kelompok. Bourdie percaya modal sosial dijalankan sebagai sebuah  alat  reproduksi  budaya  yang menjelaskan terjadinya pembagian kelas sosial  dan  ketidaksetaraan  kekuasaan. Pada  konteks  lebih  luas  lagi  yaitu Negara, perbedaan akses modal ekonomi  dan  budaya  antara  daerah secara  tidak  langsung  juga  telah membangun  sekat  perbedaan  daerah kaya  dan  daerah  miskin  sehingga menyebabkan ketimpangan akses pembangunan.
Masyarakat yang memiliki modal  sosial  yang  tinggi  cenderung bekerja  secara  gotong  royong,  merasa aman  untuk  berpendapat  dan  mampu mengatasi perbedaan-perbedaa.
Sebaliknya,  pada  masyarakat  yang
memiliki  modal  sosial  rendah  akan tampak  adanya  kecurigaan  satu  sama
lain, munculnya disparitas antara kelompok,  tidak  adanya  kepastian hukum  dan  keteraturan  sosial.  Maka tidak  salah,  bila human  capital adalah
kunci  utama  menuju  terciptanya  sosial kapital.
Kerangka konseptual model
analisis dampak sosial ekonomi kebijakan  pembangunan  jalan  lingkar selatan  di  Kota  Cilegon  adalah  sebagai berikut:
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
Pembangunan baik yang
dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat maupun  swasta  harus  memperhatikan dampak  sosial  ekonomi  baik  positif maupun  negatif,  agar  pembangunan dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan dan  ramah  lingkungan.    Kebijakan pembangunan  harus  berlandaskan  pada
human capital dan social capital berupa norma-norma, nilai-nilai sosial, terutama  kepercayaan  atau trust , jaringan  sosial  serta  kepercayaan  sosial ( social trust ) yang terjaga.
Output  yang  akan  dihasilkan  dari model  analisis  dampak  sosial  ekonomi kebijakan  pembangunan  jalan  lingkar
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DAMPAK EKONOMI Positif Negatif DAMPAK SOSIAL Positif Negatif MASYARAKAT DAN INDUSTRI

## OUTPUT:
Lingkungan  Sosial  dan  Lingkungan ekonomi  yang terpadu
OUTCOME:
Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Jalan Lingkar Selatan
Cilegon meningkat
selatan di Kota Cilegon adalah lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi yang terpadu, keberlangsungan lingkungan semakin baik yang menjamin  pemanfaatan  sumber  daya alam  untuk  kesejahteraan  masyarakat setempat.  Dampak  yang  ditimbulkan dengan  out  sedemikian  tersebut  tidak lain  adalah  kehidupan  yang  lebih  baik ( better  living )  dan  masyarakat  yang semakin sejahtera ( better society ).

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah
analisis dampak sosial ekonomi kebijakan  pembangunan  jalan  lingkar selatan di Kota Cilegon.

## Desain Penelitian.
Desain  dalam  penelitian  ini, menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan  perhatian  pada  suatu  unit tertentu  dari  berbagai  fenomena  yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas    sosial  masyarakat.  Penggunaan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif,  tentang
ucapan,  tulisan,  atau  perilaku  yang dapat  diamati  dari  suatu  individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi  tertentu  dalam  suatu  setting tertentu  pula.  Kesemuanya  itu  dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif  dan  holistik  (Bogdan  dan Taylor  ataupun  Fatchan  yang  dikutip Basrowi Sukidin, 2002:3).
Creswell  (2002:136)  kemudian menyimpulkan pandangan berbagai ahli bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan  perhatian  pada  proses  dan makna  yang  bersifat  deskriptif  didapat melalui  kata  atau  gambar  serta  bersifat induktif  dimana  peneliti  membangun abstraksi,  konsep,  hipotesa  dan  teori dari rincian. Dimana peneliti merupakan instrumen  pokok  yang  secara  fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau  institusi  untuk  mengamati  atau mencatat perilaku dalam latar
alamiahnya. Informan yang dipilih didasarkan pada karakteristik
kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni  :  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar  jalan  lingkar  selatan  Kota Cilegon  yang  terkena  dampak,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM),  elemen aparat pemerintahan daerah Kota Cilegon  yaitu  dari  Dinas  Pekerjaan
Umum,  Dinas  Tata  Ruang,  Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Cilegon,  Badan  Lingkungan  Hidup Kota Cilegon dan pihak industri.
Informan tersebut, diperoleh tidak  berdasarkan  pada  jumlah  yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian.  Kategori  subjek  informan adalah  mereka  yang  terlibat  langsung dalam  proses  analisis  dampak  sosial ekonomi  kebijakan  pembangunan  jalan lingkar  selatan  di  Kota  Cilegon.  Yang menjadi  indikator  dalam  pemilihan informan dalam penelitian adalah dengan  melihat  situasi  sosial  yang meliputi  aspek:  latar  ( setting ),  para pelaku ( actor ), peristiwa-peristiwa ( event )  dan  proses  ( process ).  (Spradley dalam  Sugiyono,  2005:146,  Garna, 1999:67).

## HASIL PENELITIAN
Model Analisis Dampak Sosial Ekonomi  Kebijakan  Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon Pada bagian ini dibahas permodelan  yang  ditawarkan  oleh  Tim Peneliti  terkait  model  analisis  dampak sosial ekonomi terkait kebijakan pembangunan JLS Kota Cilegon.
Sebelum  sampai  model  yang  tersebut, Tim  Peneliti  hendak  melakukan review atas  beberapa  teori  guna  memahami kembali alur analisis dampak pembangunan (dampak sosial ekonomi). Analisis dampak pembangunan dilakukan pada semua jenis pembangunan  diberbagai  wilayah  dan pada  berbagai  aspek  kehidupan  serta pada  kurun  waktu  kemarin,  sekarang, dan  yang  akan  datang.  Pembangunan dilakukan  oleh  berbagai  kelompok  dan lapisan  masyarakat,  oleh  pemerintah dan  oleh  lembaga-lembaga  masyarakat. Analisis dampak pembangunan
mencakup aspek fisik dan non-fisik. Pembangunan aspek fisik meliputi  perangkat  keras,  mencakup pemukiman dan perumahan,
pembangunan  wilayah  perkotaan  dan perdesaan, sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara)
kesehatan  (rumah  sakit),  pendidikan, wisata,  kawasan  industri,  perkantoran, pasar,  pertanian  (termasuk  perkebunan dan  perikanan),  lingkungan  hidup, teknologi  informasi  dan  komunikasi serta berbagai peralatan perlengkapan.
Sementara aspek non-fisik mencakup  pembangunan  mental,  moral dan  karakter,  pembangunan  kecerdasan
hidup, sosial, budaya dan ilmu
pengetahuan.  Menurut  Brucemitchell
(2003),  prinsip  dasar  analisis  dampak pembangunan dilakukan dengan
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip pendekatan terpadu.
Pembangunan harus dilihat dampaknya  pada  skala  lokal, nasional, dan internasional.
Implikasinya  dapat  memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan dapat dihilangkan. Implikasi penggunaan  sumber  daya  alam
secara besar-besaran harus terkendali sehingga tetap memiliki  daya  dukung  yang kokoh terhadap kehidupan manusia.    Mengkaji  implikasi sosial  budaya,  ekonomi  dan moral jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Semua  bentuk  pembangunan harus  ramah  lingkungan.  Baik pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  masyarakat maupun  swasta.  Prinsip  ini
berarti bahwa kebijakan, program dan proyek pembangunan harus melalui
analisis dampak.
3. Analisis dampak harus menekankan  pada  identifikasi kemungkinan  terbaik.  Artinya, tujuan  dan  keunggulan  relatif dari alternatif pembangunan yang  dipilih  harus  dikaji  secara kritis dan mendalam.
4. Analisis dampak harus
berdasarkan hukum, spesifik dan wajib  dapat  diterapkan.  Artinya, analisis  dampak  harus  dapat membawa  perubahan  positif.
5Proses analisis dan pengambilan  keputusan  yang terkait harus terbuka, partisipatif dan adil. Prinsip ini merefleksikan konsep persamaan,  pemberdayaan  dan keadilan yang merupakan hakikat pembangunan.
5. Harus ada petunjuk pelaksanaan.
Kondisi  dan  syarat  penerimaan harus dapat dijalankan, kapasitas juga  harus  ada  untuk  memantau efek  dan  penataan  terhadap peraturan  pelaksanaan.  Artinya, harus tetap komitmen.
6. Analisis  dampak  juga  harus menekankan prinsip efisiensi.
8.  Berbagai  cara  harus  disusun secara sistematis untuk menghubungkkan analisis dampak  dengan  pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Sementara  itu,  Quade  (dalam
Wahab 2005: 60)  mengemukakan bahwa  analisis  kebijakan  merupakan upaya  penelitian  evaluatif  ( evaluatif research )  yang cermat sebelum pilihan- pilihan  kebijakan  ( policy  choices )  dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan ( course  of  action )  ditetapkan.    Dye (dalam Islamy 2004: 5) mengemukakan, ada  beberapa  hal  yang  dapat  dipelajari dalam  proses  analisis  kebijakan,  di antaranya  (i) description ,  (ii) causes , dan (iii) consequences .
Merujuk
Suratmo (2009), dinyatakan  bahwa  menyusun  pedoman umum  dalam  menentukan  komponen sosial ekonomi sangat sulit. Oleh karena itu,  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan mempelajari komponen-komponen yang digunakan  oleh  ahli  lain  atau  penelitian lain  sebagai  komparasi  atau  telaah kepustakaan.    Tetapi  tetap  saja  tidak dapat  ditiru  karena  keadaan  masyarakat tidaklah  sama,  sedangkan  waktu  yang berbedapun memungkinkan suatu perubahan  dalam  masyarakat  yang
sama.    Maka  dari  itu,  komponen  sosial yang  ia  tawarkan  antara  lain:  (i)  Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur,  perbandingan  kelamin  dan  lain sebagainya),  (ii)  Pola  perpindahan,  (iii)
Pola  perkembangan  ekonomi,  (iv) Penyerapan tenaga kerja, (v)
Berkembangnya  struktur  ekonomi,  (vi) Peningkatan  pendapatan  masyarakat, (vii)  Perubahan  lapangan  pekerjaan, (viii)  Kesehatan  masyarakat,  dan  (ix) Bentuk  komponen  kritis  lainnya  yaitu sumberdaya apa yang sangat langka dan sangat dibutuhkan masyarakat (Suratmo 2009: 115-117).
Pada  perspektif  lain,  Arbi  dan Saktiaji  (dalam  Rosyadi  2010:  87) menyatakan bahwa pembangunan daerah  merupakan  seluruh  kegiatan pembangunan  yang  berlangsung  di daerah.  Kegiatan  tersebut  merupakan rangkaian  kegiatan  untuk  mewujudkan pembangunan  nasional  yang  didukung oleh  berbagai  sumber  pembiayaan, ketatalaksanaan,  dan  tanggung  jawab. Oleh sebab itu, berdasarkan tipologinya pembangunan  di  daerah  dibedakan menjadi: (i) Atas dasar tingkat
kepentingan:  pembangunan  nasional, pembangunan regional dan
pembangunan  local;  (ii)  Atas  dasar
penyelenggaraannya:
pembangunan dalam  rangka  asas  dekonsenterasi, pembangunan dalam rangka asas desentralisasi  dan  pembangunan  dalam rangka asa pembantuan;  (iii) Atas dasar ciri-cirinya: pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan; dan Atas dasar pengelolaannya: pembangunan oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah dan pembangunan oleh masyarakat atau swasta. Sementara itu, tujuan
pembangunan daerah, menurut Arbi dan
Saktiaji  (dalam  Rosyadi  2010:  87), yaitu: (i) Meningkatkan keadaan ekonomi  daerah;  (ii)  Meningkatkan keadaan sosial untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil bagi masyarakat  di  daerah  tersebut;  (iii) Mengembangkan  ragam  budaya  daerah tersebut; (iv) Meningkatkan dan
memelihara  keamanan  masyarakat;  dan
(v) Membantu pemerintah pusat mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kesatuan bangsa.
Di  samping  pembangunan  fisik, pembangunan  non-fisik  seperti human capital dan social  capital menjadi sangat  penting  artinya  dalam  konteks saat  ini.    Dua  aspek  ini  penting  dan mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh
sebuah negara untuk bisa maju.
Habermas (dalam Suwandi 2010)
menyakini  bahwa  kemajuan  suatu komunitas  masyarakat  ditentukan  oleh seberapa besar human capital dan social capital yang  dimiliki.  Setidaknya  ada sejumlah  pilar  modalitas  nasional  yang dimiliki Indonesia yaitu kekayaan alam, modal  sosial,  dan  berkembangnya tatanan demokrasi negara.
Masyarakat yang memiliki modal  sosial  yang  tinggi  cenderung bekerja  secara  gotong-royong,  merasa aman  untuk  berpendapat  dan  mampu mengatasi perbedaan-perbedaa.
Sebaliknya,  pada  masyarakat  yang memiliki  modal  sosial  rendah  akan tampak  adanya  kecurigaan  satu  sama lain, munculnya disparitas antara kelompok,  tidak  adanya  kepastian hukum  dan  keteraturan  sosial.  Maka tidak  salah,  bila human  capital adalah kunci  utama  menuju  terciptanya social capital .
Merujuk pada gambaran tersebut di  atas,  maka  dapatlah  dibuat  model sebagai berikut.
Gambar 5.1  Model Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembangunan

## JLS Kota Cilegon
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembagunan Regulasi SDM Kelembagaan Finansial Sarana, Prasarana, & Teknologi Dampak Ekonomi Dampak Sosial Dampak Lingkungan
Untuk  menjelaskan  model  di atas,  maka  uraian  berikut  menguraikan lebih  lanjut  mengenai  model  di  atas. Pertama,  Regulasi  (pendukung);  suatu analisis dampak sosial ekonomi kebijakan  pembangunan  memerlukan regulasi pendukung agar dapat
dioperasionalkan
lebih
aplikatif.
Misalnya, regulasi mendirikan
bangunan  di  kawasan  JLS,  bangunan apa saja yang dibenarkan untuk diberikan  izin,  regulasi  CSR,  dan regulasi  lainnya.  Pada  era  Orde  Baru, suatu  kebijakan  selalu  didukung  oleh Juklak  (Petunjuk  Pelaksanaan)  dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak untuk memahami  suatu  kebijakan  dalam
bentuk  yang  lebih  operasional.  Oleh karena itu, analisis kebijakan pembangunan JLS ke depan seharusnya dapat  dinilai  dampaknya  melalui  ada- atau-tidaknya regulasi pendukung.
Hal ini sejalan dengan
pernyataan  Sekdis  Tata  Kota  Cilegon yang menyatakan:
Salah  satu  faktor  penting  dalam pelaksanaan kebijakan
pembangunan  adalah  ada  atau tidaknya  kebijakan  pendukung. Sebab kebijakan pendukung bisa digunakan  oleh  aparatur  untuk menggenapkan
keberhasilan kebijakan  besar  ...  dalam  hal  ini Jalan Lingkar Selatan Cilegon.
Ungkapan tersebut sejalan dengan  jawaban  Kadis  Kesehatan  Kota
Cilegon yang mengatakan, “... kita perlu regulasi  tambahan  untuk  memperkuat posisi  kita  sebagai  aparatur  negara untuk melakukan tindakan.”  Lanjutnya, “Sebab  selama  ini  kita  tidak  dibekali kebijakan turunan yang dapat menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan.”
Kedua,  SDM  (sumber  daya manusia);  keberhasilan  suatu  analisis dampak  sosial  ekonomi  kebijakan pembangunan juga amat ditentukan oleh SDM.  Dalam arti kata lain, SDM yang dimaksud mulai dari evaluator, pengawas,  birokrat,  Satpol  PP,  dan lainnya  perlu  melakukan monitoring atau pengawasan atas kebijakan pembangunan JLS Kota Cilegon.
Tujuannya  agar  dampak  negatif  bisa dieliminir  dan  dihilangkan.  Dalam konteks  ini,  SDM  yang  dimaksud adalah  mereka  yang  yang  berintegritas, kompeten,  dan  kapabel  di  bidang pekerjaannya masing-masing (sejauhmana  mereka  mengerti  dan memahami  apa  yang  harus  mereka kerjakan;  apa  yang  harus  mereka  buat; dan lain sebagainya). Jika para aparatur (SDM)  tidak  mengerti  dan  kurang memahami  atas  tugas  dan  fungsinya masing-masing (dalam melakukan suatu
tugas),  maka  dapat  dipastikan  dampak kebijakan akan berbuah negatif.
Selain  itu,  peran  pimpinan  perlu mendapat perhatian agar mampu mengarahkan  bawahannya  melakukan pengawasan  di  lapangan.  Pernyataan Ketua LSM Komunitas Pecinta
Lingkungan  perlu  diperhatikan,  ia mengatakan:
Aparatur  kita  terkadang  tidak serius  dalam  mengatasi  masalah prostitusi, kerusakan lingkungan, munculnya  bangunan  baru  yang tidak  ber-IMB  dan  lain-lain. Karena  kurang  pengawasan  dari atasan,  maka  dampak  negatif dari  kebijakan  pembangunan JLS  Kota  Cilegon  menjadi  tidak karuan  seperti  sekarang  ini. Slogan  Kota  Cilegon  sebagai kota  mandiri  yang  berwawasan lingkungan  jika  demikian  hanya sebatas  wacana  yang  belum terealisasi dengan baik, jauh dari kenyataan.
Ketiga,  Kelembagaan;  dalam konteks  ini  koordinasi  yang  lancar, diskresi  yang  fleksibel,  sistem  dalam organisasi,  pola  kepemimpinan,  dan sinergitas antar-lembaga menjadi indikasi  arah  analisis  dampak  sosial ekonomi  kebijakan  pembangunan  yang positif. Menurut Acemoglu &
Robinson  (2012),  keberhasilan  suatu negara  untuk  berkembang  dan  maju
bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang kaya, kecanggihan  teknologi,  iklim  yang mendukung,  atau  lainnya,  tetapi  lebih dikarenakan oleh pengelolaan
kelembagaan  oleh  elit-elit  politik  (atau dalam  hal  ini  oleh  para  pengambil keputusan). Argumen mereka menunjukkan bahwa sinergitas kelembagaan dalam menyukseskan suatu kebijakan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Demikian pula  halnya  dengan  analisis  dampak sosial ekonomi kebijakan pembangunan JLS  Kota  Cilegon,  semakin  koordinasi tidak  lancar,  diskresi  kurang  fleksibel, sistem  organisasi  yang  terlalu  kaku, pola  kepemimpinan  yang  otokratik, ‘mahalnya harga’ suatu sinergitas antar- lembaga  akan  membuat  suatu  dampak pembangunan  menjadi  tidak  berhasil— dan  turut  mempengaruhi  buruknya lingkungan hidup.
Sejalan  dengan  model  Tim Peneliti  di  atas,  ungkapan  tokoh masyarakat  Citangkil  patut  diambil perhatian.  Ia menyatakan:
... seperti koordinasi antar-SKPD ndak pernah  ada.  Seharusnya masalah  prostitusi  terselubung,
kerusakan lingkungan, dan
banjir  bisa  diselesaikan  segera.
Tapi karena ndak ada
koordinasi, maka masalah- masalah  tersebut  menjadi  tidak terselesaikan hingga sekarang.
Keempat,  Finansial;  dukungan keuangan variabel penting dalam menilai  suatu  analisis  dampak  sosial ekonomi kebijakan pembangunan.
Sebagai  contoh,  apabila  pembangunan terhenti karena kekurangan biaya, maka secara  langsung  (maupun  tidak)  akan mempengaruhi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Oleh karena itu, model yang  ditawarkan  oleh  Tim  Peneliti berusaha  untuk  memastikan  kecukupan pembiayaan (finansial) dari suatu kebijakan  pembangunan  yang  hendak dilaksanakan.
Terakhir, kelima, Sarana, prasarana,  dan  teknologi;  merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai  suatu  analisis  dampak  sosial ekonomi kebijakan pembangunan.
Sebagai  misal,  mengapa  Indonesia kurang  berhasil  menarik  investor  asing untuk  menanamkan  modal  tahun-tahun belakangan  ini?    Boleh  jadi  ketika dilakukan  evaluasi  ada  banyak  sarana dan prasarana yang tidak disedikan oleh pemerintah. Sebagai contoh,
ketersediaan  jalan  dan  jembatan  guna mengangkut  hasil  produksi  barang-
barang  industri  mereka,  kestabilan listrik  (tidak byar-pet (mati)  pada  saat produksi),  pelabuhan  laut  dan  udara yang  sesuai  untuk  digunakan  bagi memasarkan  barang-barang  produksi mereka, dan banyak lagi. Demikian pula dengan teknologi; karena itulah, sarana, prasarana,  dan  teknologi  menjadi  hal krusial  dalam  analisis  dampak  sosial ekonomi kebijakan pembangunan.
Dikaitkan  dengan  JLS  Kota  Cilegon, pembangunan akan memberikan dampak positif apabila sarana, parasarana,  dan  teknologi  disiapkan lebih  dahulu  agar  dampak  positifnya jauh lebih mengemuka daripada dampak lainnya.
Untuk  itu,  menurut  Tim  Peneliti, kelima  hal  tersebut  di  atas  (Regulasi (pendukung);  Sumber  daya  manusia (SDM);  Kelembagaan:  Finansial;  dan Sarana,  prasarana,  dan  teknologi)  dan menjadi  kriteria  yang  krusial  dalam melakukan  analisis  dampak  sosial ekonomi  kebijakan  pembangunan.  Oleh karena  itu,  untuk  melihat  tingkat keberhasilan  (atau  sebaliknya)  model ini,  maka  perlu  dilakukan  implementasi pada  tahun  ke-3  Penelitian  Hibah Bersaing ini.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kebijakan  pembangunan  Jalan Lingkar  Selatan  sebagai  salah  satu bentuk  kebijakan  pembangunan  selalu memberikan dampak positif juga menimbulkan  dampak  negatif  pada masyarakat  dan  lingkungan.  Penelitian ini menawarkan model (atau permodelan)  analisis  dampak  sosial ekonomi  kebijakan  pembangunan  Jalan Lingkar  Selatan  Kota  Cilegon  agar kebijakan pembangunan yang dilakukan berkelanjutan
dengan lebih memperhatikan perubahan sosial
ekonomi  dan  lingkungan  yang  positif dan  sehat  demi  kelangsungan  hidup masa depan generasi mendatang.
Berdasarkan hasil penelitian tahun kedua, Tim Peneliti menghasilkan model  yang  terdiri  dari  5  (lima)  aspek yaitu:  Regulasi  (pendukung);  Sumber daya  manusia  (SDM);  Kelembagaan: Finansial;  dan  Sarana,  prasarana,  dan teknologi)  dan  menjadi  kriteria  yang krusial dalam melakukan analisis dampak  sosial  ekonomi  kebijakan pembangunan.  Untuk  melihat  tingkat keberhasilan  (atau  sebaliknya)  model ini,  maka  perlu  dilakukan  implementasi
pada  tahun  ke-3  Penelitian  Hibah Bersaing ini.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka peneliti memberikan saran berupa rekomendasi, berikut:
1. Perusahaan  di  sepanjang  Jalan Lingkar Selatan harus mengeluarkan dana Corporate Social  Responsibility (CSR)  yang
bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk mempercepat  pembangunan  Jalan
Lingkar  Selatan  yang  berwawasan kesejahteraan  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.
2. Pemerintah  Kota  Cilegon  harus melakukan monitoring secara
berkala (yang dilakukan oleh
Satuan  Pamong  Praja  dan  SKPD terkait lainnya) agar dampak negatif  kebijakan  pembangunan
JLS  seperti  penambangan  liar, prostitusi, masalah kesehatan,
perjudian,  banjir,  dan  lainnya  tidak terjadi lagi.
3. Pemerintah  Kota  Cilegon  wajib menegakkan  hukum  secara  tegas dan konsisten terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.
4. Model (permodelan) analisis
dampak  sosial  ekonomi  kebijakan pembangunan yang dibuat oleh Tim Peneliti  sebaiknya  diterapkan  agar kebijakan  pembangunan  di  Kota
Cilegon ke depan lebih berkelanjutan dengan memperhatikan  perubahan  sosial ekonomi dan lingkungan yang lebih positif dan sehat demi kelangsungan  hidup  masa  depan generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswel.  W.  John.  2002. Research Design ( Pendekatan  Kualitatif dan  Kuantitatif ).  Jakarta:  Kik Press.
Gharna,  Yudistira  K.    1999. Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif .  Bandung:  Primaco Akademika.
Islamy,  M.  Irfan.  2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Jumiati, I.E., Agustino, L. & Rahmawati. 2015. Model Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembangunan  Jalan  Lingkar Selatan di Kota Cilegon . Penelitian Hibah Bersaing.
Rosyadi,  Slamet.  2010. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan . Yogyakarta: Gava Media.
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian
Kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
Sukidin, Basrowi. 2002. Metode
Penelitian  Kualitatif  Perspektif Mikro . Surabaya: Insan Cendekia. Suratmo,  F.  Gunawan.  2009. Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Wahab,  Solichin.  A.  2005. Analisis Kebijaksanaan,  dari  Formulasi ke  Implementasi  kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.