## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEBITUR DI HUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

## MAHLIL ADRIAMAN

## Dosen AMIK Mahaputra Pekanbaru
Abstrak
Abstract Berdasarkan kenyataan dalam praktek, perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disusun atas dasar kesepakatan antara pihak, karena bank telah memberi kesempatan kepada Nasabah untuk mengoreksi isi perjanjian. Hal tersebut hanya prosedur perjanjian tetapi tetap saja Nasabah secara terpaksa menerima semua isi perjanjian karena sangat membutuhkan pinjaman untuk usaha Nasabah.Perlindungan hukum bagi Nasabah debitur dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan Pasal 18 Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter atau rambu di dalam menyusun isi perjanjian kredit bank.
Based on the reality in practice, credit agreements made by banks are classified as agreements prepared on the basis of agreement between the parties, because banks have offered an opportunity for the customer to correct the contents of the agreement. It is only the procedures but nonetheless Customer agreements are forced to accept all the terms of the agreement because it is in need of a business loan customer. Legal protection of the Debtors may be indicated on the receipt of the provisions of Article 18 of Law 8 of 1999 on consumer protection as one of the filters or signs in preparing the contents of the bank credit agreement.
Kata kunci : Perjanjian, Pinjaman Kredit, Kepastian Hukum

## A. Pendahuluan
Mengenai  asas  perbankan  yang  dianut  di  Indonesia  dapat  kita  ketahui dari  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  yang  mengemukakan  bahwa,  “Perbankan  Indonesia  dalam melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip  kehati-hatian”. 1 Menurut  penjelasan  resminya  yang  dimaksud  dengan demokrasi  ekonomi  adalah  demokrasi  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya,  terutama  dalam  membuat kebijaksanaan  dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  wajib  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  masing-masing  secara  cermat,  teliti  dan  professional sehingga  memperoleh  kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu,  bank  dalam membuat  kebijaksanaan  dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  harus  selalu mematuhi  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara konsisten  dengan  didasari  oleh  itikad  baik.  Kepercayaan  masyarakat merupakan  kata  kunci  utama  bagi  berkembang  atau  tidaknya  suatu  bank,
1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbanka n
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
dalam  arti  tanpa  adanya  kepercayaan  dari  masyarakat  suatu  bank  tidak  akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.
Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi  kekurangan  defenisi  pasal  1313  BW,  sehingga  secara  lengkap pengertian  kontrak  atau  perjanjian  adalah  perbuatan  hukum,  di  mana  satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut  rumusannnya  tidak  boleh  kabur  atau  tidak  jelas,  selain  itu  juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan  secara  hukum.  Unsur-unsur  yang  tercantum  dalam  hukum kontrak, sebagaimana dikemukan sebagai berikut: 2
1. Adanya kaidah hukum
2. Subjek hukum
3. Adanya prestasi, yang terdiri dari:
a. Memberikan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu
4. Kata sepakat
5. Akibat hukum
Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian,  memang  dikehendaki  oleh  dua orang  atau  dua  pihak  yang  memuat  suatukan  perikatan  lahir  dari  undang- undang  di  luar  kemauan  para  pihak  yang  bersangkutan.  Apabila  dua  orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku  suatu  perikatan  hukum.  Sungguh-sungguh  mereka  itu  terikat  satu sama  lain  karena  janji  yang  telah  mereka  berikan.  Tali  perikatan  ini  barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. 3
Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut  rumusannnya  tidak  boleh  kabur  atau  tidak  jelas,  selain  itu  juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan  secara  hukum.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah  adanya kebatalan  dari  perjanjian  yang  dibuat  ( invalidity )  sehingga  pada  saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu  ketentuan  perundang-undangan.  Berdasarkan  uraian  mengenai perjanjian  baku  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  perjanjian  baku  itu  tidak memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  khususnya  ketentuan  mengenai kebebasan berkontrak. Padahal Undang-undang telah mengakui hak seseorang untuk  secara  bebas  membuat  perjanjian  dengan  siapapun  serta  bebas  pula menentukan  isi  perjanjian  tersebut  yang  dikenal  asas  kebebasan  berkontrak
2 Salim H.S, Hukum Kontrak , Sinar Grafika, Mataram, 2003, hal 5
3 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hal 3
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
yang  tersirat  dalam  Pasal  1320  dan  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata . 4

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  golongan  penelitian  observasi ( observational  research) ,  yaitu  dengan  cara  survey,  dimana  penulis  secara langsung  turun  kelapangan  untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan sedangkan  bila  dilihat  dari  sifatnya  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian diskriptif analitis adalah menggambarkan  kenyataan  yang sebenarnya tentang perjanjian  kredit    dilihat  dari  asas  perjanjian  Bank  dengan  Debitur  di hubungkan dengan kepastian hukum.

## C. Pembahasan
Kata kredit berasal dari kata Credo artinya “Percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat  jatuh  tempo  kredit,  sesuai  dengan  kondisi  yang  tertulis  dalam  perjanjian kredit  (pokok  pinjaman,  bunga  pinjaman,  jangka  waktu  kredit,  tanggal  jatuh tempo dan lain-lain) 5
Apabila  perjanjian  itu  ditinjau  dari  segi  hukum  perdata,  maka  dapat dikatakan  bahwa  perikatan  itu  adalah  hubungan  yang  terjadi  diantara  dua orang  atau  lebih,  yang  terletak  dalam  lapangan  harta  kekayaan  dimana  pihak yang satu berhak  atas prestasi dan pihak yang lainya wajib memenuhi prestasi itu 6 . Undang-undang  memberikan  beberapa  pedoman  untuk  menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut :
a. Jika kata-kata perjanjian jelas maka tidak diperkenankan menyimpang;
b. Hal-hal  yang  menurut  kebiasaan  selama  diperjanjikan,  dianggap dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
c. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain;
d. Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya,
e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang  telah  meminta  diperjanjikan  sesuatu  hal  dan  untuk  keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu,
f. Meskipun  luasnya  arti  kata-kata  dalam  suatu  perjanjian  yang  disusun, perjanjian  itu  hanya  meliputi  hal-hal  yang  nyata-nyata  dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.
Sistem  pengaturan  hukum  kontrak  adalah  system  terbuka  (open  system), yang  mengandung  maksud  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam pasal 1338
4 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2006 hal 95
5 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan , CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal 73
6 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian ,1983:1
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
ayat  (1)  secara  tegas  menegaskan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Jika dianalisa  lebih  lanjut  maka  ketentuan  pasal  tersebut  memberikan  kebebasan kepada para pihak untuk;
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
5) Pasal  1319  kitab  undang-undang  hukum  perdata  bahwa  “  semua perjanjian,  baik  yang  mempunyai  nama  khusus  maupun  yang  tidak mempunyai  nama  tertentu,  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” 7
Sehubungan  dengan  perjanjian  baku  tersebut,  Mariam  Darus Badrulzaman  mengatakan  bahwa:  “perjanjian  baku  sebenarnya  mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain menerima  keadaan  ini  karena  posisinya  yang  lemah.  Secara  teoritis  yuridis perjanjian  baku  ini  memang  tidak  memenuhi  ketentuan  undang-undang  dan beberapa  ahli  hukum  menolaknya,  namun  kenyataannya  kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum 8 . Syarat  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  tentang  isi  perjanjian  yang akan  mereka  laksanakan  maksudnya  timbulnya  kata  sepakat  tidak  boleh disebabkan adanya unsur paksaan (Pasal 1324 KUH-Perdata), unsur penipuan (Pasal  1328  KUH-Perdata),  dan  unsur  kekeliruan  (Pasal  1322  KUH-Perdata). Jika  terbukti  bahwa  kontrak  tersebut  dibuat  atas  dasar  salah  satu  unsur tersebut, kontrak tersebut dapat dibatalkan. 9
Suatu  persetujuan  tertentu  berupa  rangkaian  kata-kata  sebagai gambaran  dari  suatu  perhubungan  antara  kedua  belah  pihak.  Seperti  halnya dengan semua buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang  sempurna.  Kalau  orang  mulai  melaksanakan  persetujuan  itu,  timbullah bermacam-macam  persoalan  yang  pada  waktu  persetujuan  terbentuk,  sama sekali  tidak  atau  hanya  sedikit  nampak  pada  alam  pikiran  dan  alam  perasaan kedua belah pihak. Disinilah letak kejujuran dan kepatuhan, yang harus dikejar dalam melaksanakan perseujuan.
Pasal  1338  ayat  3  B.W.  secara  umum  menentukan,  bahwa  segala  persetujuan harus  dilakukan  secara  jujur,  sedang  menurut  pasal  1339  B.W.  kedua  belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas (uitdrukkelijk) disebutkan dalam  suatu  persetujuan  melainkan  juga  oleh  yang  diharuskan  menurut  sifat persetujuan  kepatuhan  adat  kebiasaan  dan  undang-undang.  Lebih  jelas  lagi dikatakan dalam pasal 1347 B.W., bahwa, apabila pada sebuah persetujuan ada tersangkut  janji-janji  yang  memang  lazim  dipakai  dalam  masyarakat (bestending  gebruikelijk,  yaitu  menurut  adat  kebiasaan),  maka  janji-janji  ini
7 R. subekti dan R. Tjitrosudibo, Op.Cit, Hlm.339.
8 M. Yahya Harahap, segi-segi hukum perjanjian alumni bandung , 1986, hal 77
9 Syahmin AK, Kontrak Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 14

## Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
dianggap  termuat  dalam  isi  persetujuan,  meskipun  kedua  belah  pihak  dalam membentuk persetujuan sama sekali tidak menyebutkannya. 10
Berkenaan dengan  isi  perjanjian kredit harus diketahui oleh kreditur ada hal- hal  yang  telah  disepakati  sebelum  persetujuan  permohonan  kredit  seperti jumlah  bunga,  jumlah  pinjaman  yang  diajukan  debitur,  dan  biaya-biaya administrasi yang berubah pada saat penandatangani perjanjian kredit.
Atas  suatu  pelepasan  kredit  oleh  bank  kepada  debitur  pertama-tama akan  selalu  dimulai  dengan  permohonan  kredit  oleh  calon  debitur  yang bersangkutan.  Apabila  bank  menganggap  permohonan  tersebut  layak  untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu  haruslah  dengan  diadakannya  suatu  persetujuan  atau  kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.
Hubungan  bank  dengan  debitur  diawali  dengan  adanya  perjanjian tertulis  antara  bank  dan  debitur,  dimana  klausula-klausula  dalam  perjanjian adalah merupakan klausula standar atau baku yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sehingga tidak lagi  dinegosiasikan tetapi  pihak  debitur terkesan dipaksa untuk mentaati apa yang sudah ada dalam perjanjian kredit tersebut Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham  pasar bebas  yang  dipelopori  oleh  Adam  smith.  Adam  smith  dengan  teori  ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianism . Utilitarianism dan  teori  klasik laissez  faire dianggap  saling  melengkapi  dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis. Keduanya percaya individualism  sebagai  nilai  dan  mekanisme  social  dan  kebebasan  berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangannya, laissez faire menimbulkan  kepincangan  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  akhirnya kebebasan berkontrak mendapat pembatasan oleh Negara. 11
Pasal  1320  (1)  menentukan  bahwa  perjanjian  atau  kotrak  tidak  sah apabila  dibuat  tanpa  adanya  consensus  atau  sepakat  dari  para  pihak  yang membuatnya.  Ketentuan  tersebut  memberikan  petunjuk  bahwa  hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan pasal 1320 ayat (1) tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  kebebasan  suatu  pihak  untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi asas konsensualisme. 12
Kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian pada  abad  Sembilan  belas.  Kebebasan  berkontrak  sangat  diagungkan  dan sangat  mendominasi  teori  keberadaan  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  dapat dilepaskan  dari  pengaruh  aliran  filsafat  ekonomi  liberal.  Dalam  bidang ekonomi  berkembang  aliran  Laissez  Faire.  Yang  dipelajari  Adam  Smith  yang
10 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.
102
11 Sutan Remy Sjahdeini , Kebebasan Berkontrak , PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal 21
12 Sutan Remy Sjahdeini, Op, cit, hal 54
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
menekankan  prinsip  non  intervensi  oleh  pemerintah  dalam  kegiatan  ekonomi dan bekerjanya pasar. 13
Ada  beberapa  alasan  dalam  penggunaan  asas  ketidakadilan  ini  yang dapat  membuat  suatu  perjanjian  menjadi  batal  demi  hukum  atau  dapat dibatalkan, yaitu: 14
a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUH Perdata). b.  Perjanjian  atau  kontrak  tersebut  melanggar  ketertiban  umum  (Pasal  1337 KUH Perdata)
c.  Perjanjian  atau  kontrak  tersebut  melanggar  kesusilaan  (Pasal  1337  KUH Perdata).
Doktrin  ketidakadilan  ini  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  ketidakadilan prosedural  (Procedural  Unconsionability)  dan  ketidakadilan  substantif (Substantive Unconscionability). Ketidakadilan prosedural dapat terjadi karena faktor-faktor yang menyangkut kekurangpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian.  Misalnya  seperti  kurangnya  kesempatan  untuk  membaca  dan bertanya  tentang  isi  perjanjian.  Sedangkan  ketidakadilan  substantif  terjadi apabila  ada  perjanjian  atau  bagian  dan  perjanjian  yang  bersifat  menekan ( oppresive ) atau berlaku kejam ( overly harsh ).
Doktrin ini bertolak belakang dengan azas asumsi resiko ( assumption of risk )  yaitu  asas  yang  berprinsip  bahwa  seseorang  yang  telah  menandatangani suatu  perjanjian  dianggap  bersedia  menanggung  semua  resiko  akibat  dan perjanjian tersebut. 15
Karena  itu,  bila  seseorang  memang  berada  dalam  kondisi  yang  sangat lemah posisi tawarnya dan dalam perjanjian mengandung  klausula yang tidak adil,  maka  pihak  yang  dirugikan  diberikan  kewenangan  untuk  meminta perjanjian tersebut batal atau dibatalkan berdasarkan doktrin ketidakadilan ini.
Salah  satu  wujud  ketidakadilan  dalam  perjanjian  adalah  dimuatnya klausula yang mengandung keterkejutan yang tidak adil ( unfair surpise ), yaitu klausula  yang  sama  sekali  tidak  pernah  diharapkan  ada  oleh  orang  normal, sementara  pihak  yang  membuat  klausula  tersebut  secara  sadar  mengetahui bahwa  klausula  tersebut  tidak  sesuai  dengan  keinginan  wajar  dari  pihak  lain. Salah  satu  contohnya  yaitu  klausula  dalam  standart  contract  atau  perjanjian baku
Dikaji  secara  mendalam,  hakikat  dari  asas  kebebasan  berkontrak  dan asas kesepakatan tersebut, ada apabila posisi tawar menawar para pihak adalah setara dalam arti para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki masing-masing.
Hubungan antara bank dengan nasabah dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera segala  persyaratan-persyaratan  yang  harus  ditentukan  oleh  bank.  Inilah  yang oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku, artinya perjanjian yang
13 Ridwan Khairandy, itikad baik dalam kebebasan berkontrak , Universitas Indonesia, Fakultas Hukum pasca sarjana 2003 hal 45
14 Subekti R. dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
15 Y. Soga Simamora, “ Pengujian dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar”, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VII, Februari 1997, hal. 56
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
isinya  telah  dilakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  formulir.  Apabila  dilihat dan sudut pandang ini, jelas bagi nasabah hanya ada dua pilihan yakni apakah setuju  atau  tidak  terhadap  persyaratan  yang  telah  dibentuk  oleh  bank.  Oleh karena  itu  muncul  berbagai  pendapat,  bahwa  perjanjian  baku  bertentangan dengan  Pasal  1320  jo  Pasal  1338  (1)  KUH  Perdata  maupun  kesusilaan.  Akan tetapi  dalam  praktek  perjanjian  ini  tumbuh  karena  keadaan  menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. 16
Dengan  demikian  standard  contract  atau  perjanjian  baku  ini  dapat diterima  dalam  perjanjian  perbankan  antara  bank  dan  nasabahnya,  dengan memahami  perjanjian  baku  tersebut  sebagai  sebuah  prosedur  yang  sudah dipahami  oleh  calon  nasabah  yang  jika  merasa  tidak  cocok  dengan  syarat- syarat  yang  diajukan  oleh  bank  bersangkutan  maka  si  calon  nasabah  dapat mencari bank lain yang sesuai.
Dalam  putusan  tersebut,  definisi  perbuatan  melawan  hukum,  tidak  hanya melawan  undang-undang  saja,  tetapi  juga  melanggar  hak-hak  subyektif  orang lain,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Menurut  HR  1919  yang  dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:
1) Melanggar  hak  orang  lain;  yang  diartikan  melanggar  sebagian  hak-hak pribadi  seperti  integritas  tubuh,  kebebasan,  kehormatan,  dan  lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute seperti hak kebendaan,, HKI, dan sebagainya.
2) Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  pelaku;  yakni  kewajiban  yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
3) Bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4) Bertentangan  dengan  kecermatan  yang  harus  diindahkan  dalam masyarakat Unsur-unsur  yang  tercantum  dalam  hukum  kontrak,  sebagaimana dikemukan sebagai berikut:
1. Adanya  kaidah  hukum  Kaidah  dalam  hukum  kontrak  dapat  dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Kaidah  hukum kontrak  tertulis  adalah  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan,  traktat,  dan  yurisprudensi.  Sedangkan kaidah  hukum  kontrak  tidak  tertulis  adalah  kaidah  hukum  yang  timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.
2. Subjek  hukum  Istilah  lain  dari  subjek  hukum  adalah rechtsperson . Rechtsperson diartikan  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban.  Yang menjadi  subjek  hukum  dalam  hukum  kontrak  adalah  kreditur  dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya  prestasi  Prestasi  adalah  apa  yang  menjadi  hak  kreditur  dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
d. Memberikan sesuatu
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## e. Berbuat sesuatu
f. Tidak berbuat sesuatu
4. Kata sepakat Didalam pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (consensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
5. Akibat  hukum  Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  akan menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat  hukum  adalah  timbulnya  hak  dan kewajiban.  Hak  adalah  suatu  kenikmatan  dan  kewajiban  adalah  suatu beban.
Berdasarkan  teori,  di  dalam  suatu  hukum  kontrak  terdapat  5  (lima) asas  yang  dikenal  menurut  ilmu  hukum  perdata.  Kelima  asas  itu  antara  lain adalah: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) , asas konsesnualisme (concsensualism), asas  kepastian  hukum (pacta  sunt  servanda ),  asas  itikad baik (good  faith) dan  asas  kepribadian (personality). Berikut  ini  adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:
1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Asas  ini  merupakan  suatu  asas  yang  memberikan  kebebasan  kepada para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
e. Menurut  paham  individualism,  setiap  orang  bebas  untuk  memperoleh apa  saja  yang  dikehendakinya.  Dalam  hukum  kontrak  asas  ini diwujudkan  dalam  “kebebasan  berkontrak”.  Teori leisbet  fair ini menganggap  bahwa the  invisible  hand akan  menjamin  kelangsungan jalannya  persaingan  bebas.  Karena  pemerintah  sama  sekali  tidak  boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan social ekonomi masyarakat.
Paham  individualism  memberikan  peluang  yang  luas  kepada  golongan  kuat ekonomi  untuk  menguasai  golongan  lemah  ekonomi.  Pihak  yang  kuat menentukan  kedudukan  pihak  yang  lemah.  Pihak  yang  lemah  berada  dalam cengkeraman  pihak  yang  kuat  seperti  yang  diungkap  dalam exploitation  de home par I’homme.
Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relative dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak  tidak  semata-mata  dibiarkan  kepada  para  pihak  namun  perlu  juga diawasi.
Pemerintah  sebagai  pengemban  kepentingan  umum  menjaga  keseimbangan kepentingan  individu  dan  kepentingan  masyarakat.  Melalui  penerobosan hukum  kontrak  oleh  pemerintah  maka  terjadi  pergeseran  hukum  kontrak  ke bidang  hukum  public.  Oleh  karena  itu,  melalui  intervensi  pemerintah  inilah terjadi pemasyarakatan ( vermastchappelijking) hukum kontrak/perjanjian.
Berdasarkan  pengertian  kredit  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  kredit adalah  kegiatan  suatu  bank  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  pihak  lain
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
(organisasi  atau  badan)  dengan  pengembalian  dalam  jangka  waktu  tertentu yang disertai dengan bunga pembagian keuntungan.
Dalam  memberikan  kredit  Bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai  dengan  diperjanjikan.  Untuk  memperoleh  keyakinan  tersebut,  sebelum memberikan  kredit  bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap watak, kemampuan, modal,dan prospek usaha dari debitur.
Perjanjian  kredit  di  dalam  praktek  merupakan  perjanjian  baku.  Pada saat  Bank  telah  mengambil  keputusan  menyetujui  permohonan  kredit,  Bank menyerahkan  blanko  (formulir)  perjanjian  kredit  kepada  nasabah.  Dalam blanko tersebut, pihak Bank telah menyusun isi perjanjiannya, nasabah diminta untuk  memberikan  pendapatnya  apakah  ia  menyetujui  atau  tidak.  Dalam praktek  perbankan  Perjanjian  Kredit  dibuat  dengan  bentuk  dan  format  yang sudah ditentukan atau dibakukan oleh bank. Pihak bank sebagai kreditur yang mengatur  atau  menentukan  isi  perjanjian  karena  kreditur  mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Disamping itu ada alasan-alasan  lain  seperti  menghemat  waktu,  praktis  dan  untuk  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  debitur.  Hal  ini  didukung  dengan  pemberian kredit  kepada  nasabahnya  dimana  bank  telah  mengambil  keputusan menyetujui  permohonan  kredit,  bank  menyerahkan  blanko  (formulir) perjanjian  kredit  kepada  nasabahya.  Dalam  blanko  tersebut  pihak  bank  telah menyusun  isi  perjanjiannya.  Pada  bagian-bagian  tertentu  antara  lain  seperti identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu maupun jenis barang jaminan sengaja dikosongkan untuk diisi calon debitur. Maksud penyerahan blanko ini adalah  calon  debitur  diminta  untuk  memberikan  pendapatnya  apakah  ia menyetujuinya atau tidak. Mereka umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui yang menolak menandatangani perjanjian tersebut, sebab nasabah dihadapkan pada  kenyataan  yang  menyulitkan  dirinya,  apabila  kreditnya  tidak  jadi diberikan maka kegiatan usahanya akan menjadi terkatungkatung. Suatu  perjanjian  secara  ideal  diharapkan  dapat  berjalan  dan  dipenuhi  sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal  ini  suatu  pembebanan  jaminan  seperti  fidusia,  namun  dalam  kondisi tertentu realisasi perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan  semakin  meningkatnya  pertumbuhan  kredit  (penyaluran  kredit) biasanya  disertai  pula  dengan  meningkatnya  kredit    yang    bermasalah,  walau prosentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pertanggungjawaban  Pihak  Bank  Terhadap  Perjanjian  Kredit  yang Mengandung  Klausula  Baku  yang  Bertentangan  Dengan  Pasal  18  UUPK menimbulkan  bentuk  pertanggungjawaban  secara  kontraktual  maupun  secara professional.  Secara  kontraktual  maupun  profesional,  terdapat  sanksi  perdata dalam hal klausula baku tersebut diajukan gugatan di pengadilan oleh nasabah,
Mahlil Adriaman
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
maka hakim harus membuat putusan declaratoir bahwa klausula tersebut batal demi hukum (void) (Pasal 18 ayat (3) UUPK).
2. Saran
Sebaiknya  asas  kebebasan  berkontrak  tetap  perlu  dipakai  dalam menentukan  perjanjian  kredit  karena  asas  ini  mempunyai  tujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  serasi,  selaras  dan  seimbang demi  kepentingan  debitur.  Selanjutnya,  pihak  bank  di  dalam  menjalankan usahanya  hendaknya  harus memperhatikan etika bisnis, tidak dengan sengaja membuat  klausula  yang  dapat  merugikan  kepentingan  debitur  dengan memanfaatkan posisi tawar debitur yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari segi keterbatasan informasi.

## E. DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010
Ahmad  Miru, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi , Yogyakarta, 2000 Chatamarrasjid, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Kencana,  Jakarta, 2006 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2006
Kartini  dan Gunawan Widjaja,  Perikatan  Yang  Lahir  dari  Perjanjian,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 1
M.  Hasa, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
M. Yahya Harahap, segi-segi hukum perjanjian alumni bandung , 1986 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian ,1983 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan , CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011 Ridwan Khairandy, itikad baik dalam kebebasan berkontrak , Universitas Indonesia, Fakultas Hukum pasca sarjana 2003
Salim  H.S, Hukum  Kontrak , Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 2002
Sutan  Remy  Sjahdeini ,  Kebebasan  Berkontrak ,  PT.  Pustaka  Utama  Grafiti, Jakarta, 2009
Syahmin AK, Kontrak Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, 2000
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen