## KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS
Urip Indra Jaya 1 Susi Delmiati 2
1) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: uripindrajaya.ujisaja@gmail.com
2) Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: susi_delmiati@gmil.com
Coressponding author: Urip Indra Jaya 1

## ABSTRACT
Law  Number  7  of  2012  concerning  Handling  of  Social  Conflicts,  the  police  have  a  central position in handling conflicts. This research is a legal research with a descriptive  analytical specification.  The  form  of  coordination  between  the  Batipuh  Police  and  the  Nagari  Adat Density  (KAN)  in  the  resolution  of  social  conflicts  over  the  ulayat  land  boundary  between Nagari  Sumpur  and  Nagari  Bungo  Tanjuang  is  vertical  coordination  and  horizontal coordination. Vertical coordination is carried out by means of the Kapolsek coordinating all officers  under  his  direct  responsibility.  The  forms  of  this  vertical  coordination  include, namely,  providing  direct  and friendly  information,  encouraging  the  community  to  exchange ideas, participate, foster good human relations, and carry out informal communication. All of this is done by involving KAN in order to be able to approach people who are in conflict in a family manner. Horizontal coordination is a level of treatment from the Polsek with the KAN institution  in  dealing  with  conflicts.  Obstacles  in  Coordination  Between  the  Batipuh  Police and the Nagari Customary Density (KAN) in Resolving the Social Conflict on the Boundary of Ulayat Land between Nagari Sumpur and Nagari Bungo Tanjuang lack of understanding of  the  traditional  institutions,  customary  sanctions  do  not  provide  a  deterrent  effect  on perpetrators,  the  handling  of  cases/cases  is  not  documented customary  institutions,  and  the lack  of  coordination  between  traditional  institutions  and  the  police  so  far,  making communication  difficult.  KAN  sometimes  distrusts  the  efforts  to  handle  social  conflicts  that are being carried out. Difficulty thus hampers the coordination that is carried out.
Keywords: Police, Customary Institutions, Social Conflict, Coordination

## ABSTRAK
Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  polisi  memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi  yang  bersifat  deskriptif  analitis.    Bentuk  Koordinasi  Antara  Polsek  Batipuh Dengan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Sosial  Tapal  Batas Tanah  Ulayat  Antara  Nagari  Sumpur  Dengan  Nagari  Bungo  Tanjuang    adalah  koordinasi vertikal,  dan  koordinasi  horizontal.  Koordinasi  vertikal  dilakukan  dengan      cara  Kapolsek mengkoordinasi  semua  aparat  yang  ada  di  bawah  tanggung  jawabnya  secara  langsung. Bentuk-bentuk  dari  koordinasi  vertikal  ini  diantaranya  yakni,  Memberikan  keterangan langsung  dan  secara  bersahabat,  mendorong  masyarakat  untuk  bertukar  pikiran,
berpartisipasi,  Membina human  relations yang  baik,  dan  Melakukan  komunikasi  informal. Kesemuanya  dilakukan  dengan  melibatkan  KAN  guna  dapat  mendekati  masyarakat    yang berkonflik secara kekeluargaan. Koordinasi horisontal adalah merupakan perlakuan setingkat dari  Polsek  dengan  lembaga  KAN  dalam  mengatasi  konflik.  Hambatan  Dalam  Koordinasi Antara Polsek  Batipuh Dengan  Kerapatan Adat Nagari (KAN)  Dalam Penyelesaian Konflik Sosial  Tapal  Batas  Tanah  Ulayat  Antara  Nagari  Sumpur  Dengan  Nagari  Bungo  Tanjuang kurangnya  pemahaman  perangkat  lembaga  adat,  sanksi  adat  tidak  memberikan  efek  jera terhadap  pelaku,  tidak  terdokumentasikannya  penanganan  perkara/kasus  oleh  lembaga  adat, dan  kurangnya  koordinasi  lembaga  adat  dengan  pihak  kepolisian  selama  ini  sehingga  sulit membangun  komunikasi.  KAN  terkadang  bersikap  tidak  percaya  terhadap  upaya  upaya penanganan konflik sosial  yang dilakukan  Kesulitan sehingga menghambat koordinasi  yang dilakukan.
Kata Kunci: Kepolisian, Lembaga Adat, Konflik Sosial, Koordinasi

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  tugas  pokok  Kepolisian  salah  satunya  adalah  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Salah  satu  ganguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah konflik  sosial  yang  terjadi  di  antara  warga  masyarakat. 1 Proses  reformasi  yang  sedang berjalan  di  Indonesia  ternyata  diwarnai  oleh  berbagai  konflik  sosial.  Konflik  sosial menyebabkan  kehidupan  masyarakat  menjadi  kacau.  Oleh  karena  itu,  konflik  sosial  harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial.
Terkait dengan upaya pencegahan konflik, di kepolisian dikenal adanya istilah polmas atau  polisi  masyarakat. 2 Polmas  pada  hakikatnya  adalah  perpolisian  atau  pemolisian masyarakat yang digagas berdasarkan kesadaran bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  Polri  sepihak  sebagai  subyek,  melainkan  harus  dengan cara kemitraan polisi dengan warga masyarakat sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gelala yang mengarah pada konflik.
Pemekaran  wilayah  pada  dasarnya  upaya  menciptakan  pemerintah  yang  lebih  efektif dan efisien serta sumberdaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3
Sesuai  Pasal  14  ayat  (7)  Undang–Undang  Nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah  yang  menyatakan  dalam  hal  batas  wilayah  kabupaten  kota  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 mil batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.
Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi sangat penting  perlunya  penegasan  batas  daerah  sala  satu  sebabnya  adalah  karena  daerah  menjadi kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  di  wilayahnya.  Daerah  dituntut  untuk  berperan aktif  dalam  mengelola  dan  mengeksplorasi  sumber  daya  di  daerahnya.  Kemampuan  daerah
1 Djunaidi Maskat, Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik Jilid I (Perencanaan), dilengkapi dengan berbagai  contoh  Format  Bentuk  Berbagai  Rencana ,  Penerbit  Sanyata  Sumanasa  Wira,  Lembang,  Bandung, 1993, hlm. 2
2 Suparmin, Model  Polisi  Pendamai  Dari  Perspektif  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 3-4
3 Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara , Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
dalam  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada  menjadi  penentu  bagi  daerah  dalam menjalankan otonomi daerah. 4
Apabila  batas  daerah  tidak  jelas  akan  menyebabkan  dua  kemungkinan  akibat  negatif pertama, sauatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing masing daerah saling melempar tangung  jawab  dalam  menyelengarakan  pemerintahan,  pelayanan  masyarakat  maupun pembangunan  di  bagian  wilayah  tersebut.  Kedua,  daerah  yang  satu  dapat  dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah 5
Kekaburan  batas  daerah  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang  lebih  luas  lagi  dari sekedar  potensi  konflik  antara  daerah  karena  potensi  strategis  dan  ekonomis  suatu  bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintah bahkan  dapat  menimbulkan  dampak  politis  khususnya  di  daerah-daerah  perbatasan.  Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.
Namun  demikian  penetapan  batas  daerah  secara  fisik  dan  pasti  di  lapangan  bukan merupakan suatu hal yang mudah meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan  undang-undang  pembentukan  masing  masing  daerah. 6 Tapal  batas  pada  nagari meliputi  juga  tanah  ulayat  yang  ada  pada  nagari  tersebut.  Pada  kenyataannya,  menentukan titik-titik  batas  fisik  dengan  mengacu  pada  undang-undang  pembentukan  daerah  itu  sendiri sering  menimbulkan  permasalahan  antara  daerah-daerah  yang  bersangkutan  karena  masing- masing  pihak  tidak  dengan  mudah  untuk  sepakat  begitu  saja  mengenai  batas  fisik  yang ditentukan karena berkaitan dengan wilayah tanah ulayat masing masing.
Salah satu sengketa perbatasan wilayah antar daerah yang menarik untuk diteliti adalah konflik  tapal  batas  Nagari  Sumpur  Dengan  Nagari  Bungo  Tanjuang  di  Kabupaten  Tanah Datar.  Penyebab  konflik  tapal  batas  antara  Antara  Nagari  Sumpur  Dengan  Nagari  Bungo Tanjuang  adalah  perbedaan  kepentingan  atau  tujuan,  perbedaan  individual,  perbedaan  nilai dan  keyakinan  dan  keterbatasan  sumberdaya  berkaitan  dengan  tanah  ulayat.  Sengketa  yang terjadi  menjadi  tanggung  jawab  dari  kedua  daerah  yang  berselisih  untuk  dapat menyelesaikannya.  Konflik  tapal  batas  Antara  Nagari  Sumpur  Dengan  Nagari  Bungo Tanjuang  meluas  dan  berkembang  karena  Nagari  Sumpur  Dengan  Nagari  Bungo  Tanjuang tidak  mampu  menyelesaikan  sengketa  tapal  batas  yang  ada  sehingga  pemerintah  provinsi menyelesaikan  masalah  tersebut  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  konflik  tapal batas  adalah  pihak  pihak  kepolisian  dan  masyarakat  adat  yang  tergabung  dalam  kerapatan adat nagari (KAN).
Permasalahan dapat dirumuskan yaitu bentuk koordinasi antara Polsek Batipuh dengan Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dalam  penyelesaian  konflik  sosial  tapal  batas  tanah  ulayat antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang dan hambatan yang ada.
4 Damsar, Pengantar Sosiologi Konflik , Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010
5 Sakinah,  2016,  konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak-  pasca  lahirnya-uu-22-  tahun-1999, di akses Tanggal 11 Oktober 2021 http://www.kompasiana.com/ )
6 Eddi Wibowo dkk, Hukum dan Kebijakan Publik , YPAPI, Yogyakarta, 2004

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Bentuk  Koordinasi  Antara  Polsek  Batipuh  Dengan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) Dalam  Penyelesaian  Konflik  Sosial  Tapal  Batas  Tanah  Ulayat  Antara  Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang
Kecamatan  Batipuh  seperti  juga  nagari-nagari  lain  di  Minangkabau  mempunyai lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari.  Beranggotakan  57  orang  dari  keempat  suku  yang  ada, dalam  proses  penyelesaian  sengketa,  Kerapatan  Adat  Nagari  Kecamatan  Batipuh menganut  campuran  dari  kedua  kelarasan  dengan  prinsip  duduk  dengan  musyawarah. Kecamatan  Batipuh  menganut  kelarasan  Koto  Piliang,  namun  Kerapatan  Adat  Nagari, khususnya  dalam  proses  penyelesaiannya,  menyelesaikan  sengketa  secara  musyawarah duduk  bersama-sama  sehingga  keputusan  didapat  atas  musyawarah  mufakat,  bukan keputusan pimpinan saja.
Untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Batipuh, peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  orang  masyarakat  disekitar  daerah Kecamatan Batipuh yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat dan juga dengan orang yang belum pernah mengalami sengketa tanah ulayat. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh  mana  peranan  Kerapatan  Adat  Nagari  Kecamatan  Batipuh  bagi  masyarakat  yang pernah berperkara dan yang belum pernah berpekara.
Dari  hasil  keterangan  masyarakat  diketahui  bahwa  terdapat  empat  bentuk  masalah tanah ulayat di Kecamatan Batipuh. Bila diurutkan dari yang paling sering terjadi, Bentuk pertama  adalah  masalah/sengketa  warisan  tanah.  Bentuk  kedua  adalah  masalah/sengketa batas-batas  tanah  ulayat.  Bentuk  ketiga  adalah  masalah/sengketa  pemanfaatan  tanah  dan pembagian hasil. Bentuk keempat adalah masalah/sengketa gadai dan atau  jual beli tanah. Namun  dari  bentuk-bentuk  sengketa  yang  terjadi  di  Kecamatan  Batipuh,  mayoritas masyarakat  yang  pernah  mengalami  sengketa  tanah  ulayat  lebih  memilih  menyelesaikan dengan  mengajukan  ke  instansi  yang  berwenang  seperti  pengadilan.  dan  dapat disimpulkan  sesuai  keterangan  dari  beberapa  orang  masyarakat  menunjukan  peranan Kerapatan  Adat  Nagari  dalam  menyelesaikan  masalah  tanah  ulayat  sudah  melemah, karena masayarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui instansi  yang  berwenang  dengan  alasan  bahwa  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  atau mengikat.
Hasil  penyelesaian  masalah  tanah  ulayat  yang  diselesaikan  secara  adat  dianggap sering  dan  akan  cenderung  berat  sebelah  (hanya  memuaskan  salah  satu  pihak)  serta dianggap  tidak  punya  kekuatan  hukum  tetap  atau  mengikat  membuat  responden  yang pernah  mengalami  masalah  tanah  ulayat  cenderung  tidak  memilih  menyelesaikan  secara adat.  Tidak  semua  masyarakat  yang  pernah  mengalami  masalah  tanah  ulayat menyelesaikan  masalahnya  melalui  Kerapatan  Adat  Nagari,  adanya  masyarakat  yang menyelesaikan  sendiri  secara  musyawarah  mufakat  dan  mengajukan  ke  instansi  yang
berwenang  seperti  pengadilan,  menunjukkan  bahwa  kurang  sebagian  besar  dari masyarakat kurang percaya terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari sendiri. Masyarakat cenderung  tidak  percaya  pada  peranan  Kerapatan  Adat  Nagari  (dalam  hal  ini  mengenai sengketa tanah ulayat).
Salah satu yang  menyebabkan melemahnya peranan Kerapatan Adat Nagari adalah kurang berperannya para ninik mamak yang ada di Kecamatan Batipuh. Hampir sebagian besar  Datuk-Datuk  di  Kecamatan  Batipuh  tidak  berdomisili  di  daerah  tersebut,  yang  ada justru hanya para wakil dari masing-masing datuk saja serta kurang pedulinya para ninik mamak yang ada di rantau terhadap kemenakannya.
Melemahnya  peran  ninik  mamak  juga  mengakibatkan  melemahnya  peranan Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  di  Kecamatan  Batipuh  tersebut  dikarenakan  adanya perubahan  pada  masyarakat  disana.  Bila  dahulu  masyarakat  nya  bersifat  komunal, sekarang sudah mulai mengalami perubahan yaitu menjadi individual. Masyarakat disana sudah banyak yang hanya mulai memikirkan diri sendiri. Sehingga hukum adat pun lama kelamaan mulai melemah. Salah satu bukti bahwa sistem adat mulai mengalami penurunan adalah  banyaknya  ditemukan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  yang  juga berdampak pada peranan Kerapatan Adat Nagari.
Bentuk  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  dengan  Kerapatan  Adat Nagari  yakni  diantaranya  koordinasi  vertikal,  dan  koordinasi  horizontal.  Koodinasi vertikal  adalah  kegiatan-kegiatan  penyatuan,  pengajaran  yang  dilakukan  oleh  atasan terhadap  kegiatan  unit-unit,  kesatuan-kesatuan  kerja  yang  ada  di  bawah  wewenang  dan tanggung  jawabnya  dalam  hal  ini  adalah  petugas  Bhabinkamtibmas  pada  nagari  yang berkonflik.  Tegasnya,  atasan  mengkoordinasi  semua  aparat  yang  ada  di  bawah  tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
Bentuk-bentuk  dari  koordinasi  vertikal  ini  diantaranya  yakni,  Memberikan keterangan  langsung  dan  secara  bersahabat,  Tujuan  adalah  tujuan  bersama,  Mendorong masyarakat untuk bertukar pikiran, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Membina human relations yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Kesemuanya dilakukan dengan  melibatkan  KAN  guna  dapat  mendekati  masyarakat    yang  berkonflik  secara kekeluargaan.
Selanjutnya,  Koordinasi  horisontal  adalah  mengkoordinasikan  tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan  dalam  tingkat  organisasi  (aparat)  yang  setingkat.  Koordinasi  horizontal  ini relatif  sulit  dilakukan,  karena  koordinator  tidak  dapat memberikan  sanksi  kepada  pejabat yang  sulit.  Koordinasi  horizontal  merupakan  koordinasi  tindakan-tindakan  atau  kegiatan- kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh Kapolsek diantaranya, Memberikan keterangan  langsung  dan  secara  bersahabat,  Tujuan  adalah  tujuan  bersama,  Mendorong masyarakat  dan  KAN  untuk  bertukar  pikiran,  Mendorong  para  anggota  untuk berpartisipasi, Membina human relations yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Konflik  dalam  konteks  perubahan  sosial  pada  dasarnya  adalah  suatu  model transformasi  masyarakat  melalui  pola  saling  menegasi  antara  elemen-elemen  yang  sudah
ada  dan  hidup  di  masyarakat 7 .  Sedangkan  menurut  Lewis  Coser,  konflik  adalah perselisihan  yang  terjadi  selalu  menyangkut  nilai  solidaritas  internal  dan  intergrasi kelompok  internal  dalam  masyarakat. 8 Konflik  juga  disebabkan  oleh  masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidak adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.  Sasaran yang ingin dicapai adalah : 9 Pertama, Mengubah berbagai struktur dan  kerangka  kerja  yang  menyebabkan  ketidak  setaraan  dan  ketidak  adilan,  termasuk kesenjangan ekonomi. Kedua,  Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara  pihak-pihak  yang  mengalami  konflik.  Dan  ketiga,  Mengembangkan  berbagai proses  dan  sistem  untuk  mempromosikan  pemberdayaan,  keadilan,  perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan.
Di  Nagari  Sumpur  dan  Nagari  Bungo  Tanjung  terdapat  berbagai  ragam  asal kebudayaan masyarakat,  dimungkinkan rawan terhadap potensi konflik, dimana biasanya konflik  ini  selalu  dilatarbelakangi  oleh  upaya-upaya  untuk  mempertahankan  apa  yang menjadi  hak  ulayat  mereka  (perebutan  sumber  daya)  dan  dalam  rangka  mempertahankan kehormatan.  Hak  ulayat  adalah  kewenangan  menurut  hukum  adat  yang  dipunyai  oleh masyarakat  hukum  adat  tertentu atas  wilayah  tertentu  yang  merupakan lingkungan  hidup para  warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  alam,  termasuk  tanah  dalam wilayah tersebut bagi kelangsunggan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara  lahiriah  dan  batiniah  secara  turun  temurun  dan  tidak  terputus  antara  masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan 10 .
Pelibatan  masyarakat  dalam  penanganan  konflik  sosial,  polisi  telah  membentuk harmonisasi  sesuai  dengan  Konsep community  policing dikembangkan  oleh  Robert  J. Trojanowicz,  yang  mengandung  pengertian  sangat  luas  yang  bisa  berarti,  suatu  falsafah atau seperangkat nilai yang menuntun tugas kepolisian, suatu strategi, atau suatu program atau  taktik 11 .    Karakteristik    yang  dikandung  konsep  ini,  antara  lain,  proses  identifikasi, analisis  dan  pemecahan  masalah;  tanggung  jawab  masing-masing  unit  yang  secara permanen  ditugaskan  pada  suatu  wilayah;  penentuan  batas  wilayah  yang  tidak  harus merujuk pada sistem politik; serta desentralisasi dan delegasi kewenangan.
Community policing bukan sekadar program, tapi juga mencerminkan suatu falsafah operasional  yang  menyusup  ke  dalam  setiap  aspek  organisasi.  Ide  mendasar  di  balik konsep ini adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah kepolisian mulai dari  tahap  perencanaan  sampai  penilaian hasilnya. 12 Community  policing dapat  dipahami bahwa  polisi  harus  memandang  dirinya  sendiri  sebagai  pembantu  publik  ( community advocates ) sekaligus sebagai mitra publik dalam masalah masalah yang mereka hadapi.
7 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm.42.
8 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif ,  PT.  Kompas  Media  Nusantara,  Jakarta,  2006.Hlm. 32
9 Fisher,  Simon. Mengelola  Konflik:Ketrampilan  Dan  Strategi  Untuk  Bertindak. SMK  Grafika  Desa Putra, Jakarta, 2000.Hlm. 34
10 Roni Rahman Nitibaskara, Ketika kejahatan berdaulat (sebuah pendekatan hukum, kriminologi dan sosiologi) , Jayabaya University Pres, Jakarta 2001, Hlm. 87
11 Robert Friedman, Community Policing ,  Cipta Manunggal, Jakarta,  1992. Hlm. 68
12 Muhammad farouk, Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar) , Penerbit Restu Agung, 2001, Jakarta, Hlm 58
Menyelesaikan  konflik  pada  dasarnya  dapat  melalui  2  (dua)  cara  : 13 yakni Mengeliminasi  konflik  ( conflict  elimination )  dan  Mengelola  konflik  ( conflict management ).
Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena  pada  dasarnya  sumber  kehidupan  itu  terbatas.  Jadi  perlu  dibatasi  dengan  aturan bersama kalau tidak akan terjadi pertikaian antar sesama manusia atau “ War of All Against All ” dan manusia dapat menjadi srigala bagi manusia lainnya atau “ Homo Homini Lupus ”. Manusia  sbg  mahluk  sosial  memang  memiliki  hak  asasi  dari  alam  : Life,  liberty  and property. 14 Tetapi  kebebasan  tersebut  harus  ada  batasnya  ketika  manusia  harus  hidup bersama  dengan  manusia  lainnya.  Pembatasan  Justru  untuk  menjamin  dan  menghidupi Kebebasan  Individual.  Dan  pada  gilirannya  akan  muncul  masyarakat  yg  demokratis dimana negara melayani aspirasi dan kepentingan yg beragam untuk menjamin kebebasan individual.
Michael  Walzer  berpendapat  bahwa  keberagaman  dapat  diatasi  ketika  setiap warganegara  memiliki  toleransi.  Dalam  hal  ini  Walzer  berpendapat  bahwa  toleransi merupakan  salah  satu  ukuran  peradaban  sebuah  bangsa.  Makin  tinggi  tingkat  toleransi sebuah bangsa maka makin tinggi tingkat   keadabannya.   Toleransi merupakan nilai yang harus  dibudayakan  dalam  ruang  individu  dan  ruang  publik,  karena  salah  satu  tujuan toleransi  adalah  membangun  hidup  damai  dalam  kerbedaan  kelompok.  Walzer  juga berpendapat  bahwa  toleransi  harus  berimplikasi  pada  sikap,  antara  lain  sikap  menerima perbedaan,  mengubah  homogenitas  menjadi  heterogenitas,  mengakui  hak  orang  lain, menghargai  eksistensi  orang  lain  dan  mengawal  secara  serius  perbedaan  budaya  dan keragaman ciptaan Tuhan  (multikulturalisme). 15

## B. Hambatan  Dalam  Koordinasi  Antara  Polsek  Batipuh  Dengan  Kerapatan  Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang
Hambatan  yang  di  hadapi  Dalam  Koordinasi  Antara  Polsek  Batipuh  Dengan Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Sosial  yakni  kurangnya pemahaman  perangkat  lembaga  adat,  sanksi  adat  tidak  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku,  tidak  terdokumentasikannya  penanganan  perkara/kasus  oleh  lembaga  adat,  dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian.
Kemampuan petugas-petugas sejak dini  membaca gejala konflik sangat diperlukan. Namun  lebih  daripada itu,    manakala  gejala  sudah  diketahui, maka menjadi  penting  bagi petugas-petugas Polri untuk melakukan langkah-langkah kongkrit bersama elemen-elemen terkait baik masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama menghindari agar potensi konflik itu dapat diredam dan tidak muncul ke permukaan. 16
13 David  Bayley, Police The Future (Polisi Masa Depan). Cipta Manunggal , Jakarta, 1994, 1994, Hlm 79
14 Budiono    Kusumohamidjojo, Ketertiban  Yang  Adil  Problematik  Filsafat  Hukum ,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 48
15 Ibid
16 Mahfud  MD  Dkk, Dekonstruksi  dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif ,  Thafa  Media, Yogyakarta, 2013, hlm 27
Partisipasi  masyarakat  hanya  dapat  dipenuhi  apabila  sesuatu  hal  sampai  batas tertentu  telah  dilaksanakan  secara  transparan.  Sementara  itu,  mustahil  norma accountability dapat direalisasi apabila kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka.  Sehingga  norma  transparansi  tidak  ada  gunanya,  bila  hal  itu  tidak  dimaksudkan untuk  memungkinkan  partisipasi  dan  permintaan  akuntabilitas  masyarakat.  Partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa  pemantauan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penegakan  hukum. Ketidakjelasan  dan  ketidaktransparanan  dalam  proses  penegakan  hukum,  membuat masyarakat  selalu  diliputi  oleh  berbagai  pertanyaan,  apakah  memang  benar  bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat  agar  dapat  lebih  diberdayakan    ( empowering) ,  kepercayaan  masyarakat  harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan. 17
Pada masyarakat tradisional, lembaga pengendalian sosial dipegang oleh adat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling ideal berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma atau peraturan yang dipahami, diakui, dipelihara secara terus menerus oleh masyarakat dimana adat tersebut berada. Lembaga adat merupakan lembaga pengendalian sosial  non  formal  yang  mengatur  perilaku  masyarakat  agar  tidak  menyimpang  dari  adat yang ada. Jika ada warga masyarakat yang melanggar adat dimana ia berada, maka ia akan mendapat sanksi atau hukuman berupa teguran secara lisan, membayar denda, dikucilkan atau  bahkan  diusir  dari  lingkungan  masyarakat. Dalam  adat,  ketua  adat  berperan  besar dalam pengendalian sosial. Seringkali, lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih kuat karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat melalui proses sosialisasi.

## PENUTUP
Pendekatan  yang  terprogram  secara  teratur  antara  Kepolisian  dengan  Lembaga  adat sehingga  tidak  hanya  bersifat  insidental  ketika  adanya  konflik  sosial  saja. Terjalinnya komunikasi  yang  intensif  antara  pihak  Kepolisian  dengan  lembaga  adat  (KAN)  sehingga dapat mengetahui secara dini gejala konflik sosial yang terjadi dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dapat lebih memperat koordinasi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djunaidi Maskat, Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik Jilid I (Perencanaan), dilengkapi dengan  berbagai  contoh  Format  Bentuk  Berbagai  Rencana ,  Penerbit  Sanyata Sumanasa Wira, Lembang, Bandung, 1993
Suparmin, Model  Polisi  Pendamai  Dari  Perspektif  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR),
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012 Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara , Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
Damsar, Pengantar Sosiologi Konflik , Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010
Sakinah,  2016,  konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak-  pasca  lahirnya-uu-22- tahun-1999, di akses Tanggal 11 Oktober 2021 http://www.kompasiana.com/ ).
Eddi Wibowo dkk, Hukum dan Kebijakan Publik , YPAPI, Yogyakarta, 2004 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
17 Soetandyo  Wignyosubroto Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  masalahnya ,    ELSAM  & HUMA , Jakarta, 2002, hlm. 68
Fisher, Simon. Mengelola Konflik:Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak. SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2000
Roni  Rahman  Nitibaskara, Ketika  kejahatan  berdaulat  (sebuah  pendekatan  hukum, kriminologi dan sosiologi) , Jayabaya University Pres, Jakarta 2001
Robert Friedman, Community Policing ,  Cipta Manunggal, Jakarta,  1992
Muhammad farouk, Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar) , Penerbit Restu Agung, 2001, Jakarta
David  Bayley, Police The Future (Polisi Masa Depan). Cipta Manunggal, Jakarta, 1994
Budiono    Kusumohamidjojo, Ketertiban  Yang  Adil  Problematik  Filsafat  Hukum ,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999
Mahfud  MD  Dkk, Dekonstruksi  dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif ,  Thafa  Media, Yogyakarta, 2013
Soetandyo Wignyosubroto Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya ,  ELSAM & HUMA , Jakarta, 2002