## STRATEGI MEDIA RELATION HUMAS KABUPATEN MALANG DALAM SITUASI KRISIS
(Studi Kasus Penangkapan Bupati Malang Rendra Kresna Tahun 2018)
¹ Nikmatus Sholikah * , ¹ Muhammad Adil Amrullah ¹ Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya Malang *Corresponding author: nicmah21@gmail.com

## ABSTRAK
Media partnership atau menjalin mitra dengan media memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan  sebuah  organisasi, terlebih saat  organisasi  mengalami  masa-masa  krisis. Media  massa menjadi penjaga gawang ( gatekeepers ) dan mengontrol informasi yang mengalir ke masyarakat dalam suatu  sistem  sosial.  Ini  artinya  hubungan  yang  baik  antara  pihak  humas/ public relations dan  media sangatlah di perlukan, sehingga seorang humas dituntut untuk memiliki relasi yang baik dengan media. Dalam  jurnal  ini  penulis  akan  mengulas  bagaimana  strategi  media relations pemerintah  kabupaten Malang  dalam  menghadapi  krisis,  hasil  analisi  dari  studi  kasus  penangkapan  Rendra  Kresna  selaku Bupati Kabupaten Malang 2016-2021 melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018 lalu.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menganggap aktivitas media partnership dalam menjaga keberlangsungan organisasi di masa krisis. Untuk memperoleh gambaran bagaimana strategi media relations yang dilakukan oleh Humas Pemkab Malang dalam situasi krisis, khususnya saat  peristiwa  menangkapan  Bupati  Rendra  Kresna.  Kemudian  metode  pengumpulan  data  dengan wawancara semistruktur.
Hasil  dari  penelitian  tersebut  dapat  diketahui,  pihak  Pemkab  Malang  memiliki  beberapa aktivitas media relations yang dilakukan ketika menghadapi krisis, dengan cara : 1) penerapan sistem terbuka terhadap media ketika memasuki masa krisis, 2) penerapan strategi defensif dan adaptif yang  diterapkan  pada media  relations , 3) menjalin  hubungan  baik  dengan  media,  namun menempatkan posisi media berada di tengah (moderat). Kesimpulan strategi media relations yang dilakukan  oleh  pihak  Pemkab  Malang  yaitu  menjalin  hubungan  baik  terhadap  media  dengan  cara berkomunikasi baik dengan wartawan secara personal, dan wajar, serta mempermudah akses informasi kepada para wartawan untuk mengurangi adanya misinformasi dan disinformasi.

## Keyword : Public Realtion, Krisis, Media Relations

## PENDAHULUAN
Dalam  perkembangannya,  aktivitas  media relations menempati  posisi  yang  penting  dalam pekerjaan  seorang Public  Relations (PR)  atau  Humas  karena  media  massa  menjadi  penjaga  gawang ( gatekeepers) dan  mengontrol  informasi  yang  mengalir  ke  masyarakat  dalam  suatu  sistem  sosial (Darmastuti, 2020). Yosal Iriantara mengartikan media relations merupakan bagian dari PR eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi (Saputra &  Nasrullah, 2014).
Dalam instansi pemerintahan, divisi humas tentunya menjadi divisi yang cukup penting. Unit Humas  disebuah  instansi  milik  pemerintah  merupakan  sebuah  keharusan  secara  fungsional  dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi  bersangkutan  yang  ditujukan  baik  untuk  hubungan  masyarakat  dalam,  maupun  kepada masyarakat  luar  (Ruslan,  2005).  Salah  satu  cara  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  stakeholder eksternal adalah dengan melakukan aktivitas media relations dalam berbagai situasi, termasuk dalam situasi krisis.
Krisis  merupakan  suatu  masa  kritis  yang  berkaitan  dengan  suatu  peristiwa  yang  memiliki kemungkinan  pengaruh  yang  negatif  terhadap  kelangsungan  organisasi.  Definisi  lain  krisis  juga diutarakan oleh Devlin dalam bukunya Crisis Management Planning & Execution (Kriyantono, 2015), yang mendefinisikan krisis sebagai masa yang tidak stabil yang dialami organisasi dengan kemungkinan jelas pada hasil yang tidak diinginkan. Situasi krisis juga pernah di alami oleh Pemerintah Kabupaten Malang saat bupatinya yaitu Rendra Kresna ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2018.
Pada  hari  Kamis  11  Oktober  2018,  KPK  menetapkan  Bupati  Malang  Rendra  Kresna  (RK) sebagai  tersangka  dalam  dua  kasus  dugaan  tindak  pidana  korupsi.  Kasus  pertama  adalah  dugaan menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sebesar Rp 3,45 miliar. Kasus kedua adalah dugaan menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar bersama seseorang bernama Eryk Armando Talla (EAT) (Hangga, 2018).
Dalam situasi tersebut, tentunya Humas Pemkab Malang mememiliki peran dalam menanggapi rentetan  pertanyaan  dari  pihak  media  terkait  kasus  penangkapan  Bupati  Malang  Rendra  Kresna. Berbagai media mulai dari media cetak, on-line hingga tv akan mencari informasi terkait kasus yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Malang. Hal tersebut akan berlangsung cukup panjang mengingat masih banyak proses persidangan hingga penetapan hukum bagi Bupati Malang. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaiamana strategi media relations Humas Kabupaten Malang dalam menghadapi situasi krisis, khususnya dalam kasus penangkapan bupati Malang, Rendra Kresna.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat,  naras-narasi,  baik  yang  diperoleh  dari  wawancara  mendalam  maupun  observasi (Kriyantono, 2006). Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana strategi media relations yang dilakukan oleh Humas Pemkab Malang dalam situasi krisis, khususnya saat peristiwa menangkapan Bupati Rendra Kresna 2018 lalu.
Kemudian  metode  pengumpulan  data  dengan  wawancara  semistruktur.  Dalam  Teknik wawancara  ini,  pewawancara  biasanya  memiliki  draf  pertanyaan  tertulis  tapi  memungkinkan  untuk menanyakan  pertanyaan-pertanyaan  secara  bebas,  yang  terkait  dengan  permasalahan  (Kriyantono, 2006).  Untuk  uji  keabsahan  data,  peneliti  menggunakan authenticity, yaitu  memperluas  konstruksi personal  yang  dia  ungkapkan.  Misalnya  periset  memberikan  peluang  subjek  untuk  bercerita  panjang lebar tentang apa yang dialami dalam konteks wawancara yang informal dan santai

## PEMBAHASAN
1. Krisis Manajemen
Dalam sebuah organisasi, lembaga maupun instansi tentunya kita juga akan menghadapi masa sebuah  masalah,  bahkan  menuju  ke  fase  krisis.  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Malang  sebagai  juru bicara  pemerintah  harus  mengetahui  segalah  kebijakan  pimpinan,  latar  belakang  kebijakan  yang  di ambil  dan  tujuan  yang  diharapkan.  Humas  pemerintah  harus  memiliki  strategi  yang  baik  untuk menangani  permasalahan  yang  dihadapi  sekaligus  mendapatkan  citra  yang  baik  oleh  pemerintah  itu sendiri (Lenci & Rakhim, 2018) .
Dengan adanya peristiwa penangkapan Bupati Malang, Bapak H. Rendra Kresna terkait kasus korupsi  dan  akhirnya  Bupati  ditangkap  oleh  KPK  pada  Oktober  2018  berdampak  pada  kestabilan Pemerintah Kabupaten Malang. Publik dan media, khususnya rakyat di Kabupaten Malang dan sekitar menyoroti kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, lembaga Pemerintah Kabupaten memasuki masa krisis.
Menurut Kriyantono (2015) krisis merupakan suatu masa kritis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang memiliki kemungkinan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan organisasi. Krisis dapat  menimbulkan  kepanikan  yang  dapat  dirasakan  oleh  organisasi  dan  publik.  Dalam  kasus penangkapan  Bupati  Malang  Rendra  Kresna  sontak  membuat  Pemkab  Malang  panik.  Krisis  ini disebabkan oleh faktor manusia dan termasuk jenis krisis manajemen.
Krisis manajemen adalah krisis yang terjadi saat manajemen tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara akuntabel. Kesalahan manajemen seperti tidak mampu mengatasi konflik dengan karyawan, kekosongan kekuasaan, terlibat kasus hukum, yang menyebabkan organisasi tidak dapat  berjalan  dengan  stabil  (Kriyantono,  2015).  Sehingga  krisis  yang  terjadi  oleh  Pemkab  Malang adalah  krisis  manajemen  akibat  Bupati  yang  merupakan  pimpinan  di  Pemkab  Malang  terlibat  kasus hukum.
Dalam  kasus  tersebut,  Bupati  Malang  periode  2016-2021  Rendra  Kresna  pada  Kamis  11 Oktober  2018  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  dua kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus pertama adalah dugaan menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan seseorang dari pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM) sebagai pemberi suap. Kasus kedua  adalah  dugaan  menerima  gratifikasi  sekitar  Rp  3,55  miliar  bersama  seseorang  bernama  Eryk Armando Talla (Hangga, 2018).
Kemudian kasusnya, Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna akhirnya divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Rendra menjadi terdakwa karena terlibat kasus suap Rp 7,5 miliar, divonis enam tahun penjara. Serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 4,075 miliar (Suparno, 2019).

## 2. Penerapan Sistem Terbuka Terhadap Media Ketika Memasuki Masa Krisis
Kasus Tindakan korupsi yang menyeret nama Bupati Malang Rendra Kresna menjadi sebuah hal yang tidak terduga membuat jajaran Pemkab Malang panik. Dalam kasus tersebut, Humas Pemkab Malang juga melakukan serangkaian tindakan untuk menghadapai rentetan pertanyaan dan opini publik terhadap instansi.
Volume 2 Nomor 2 November 2020 ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA

## Gambar 1: Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekda Kabupaten Malang
Dalam struktur organisasinya,  bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekertariat Daerah Kabupaten Malang memiliki Sembilan pegawai negeri sipil, 25 tenaga kontrak dan 34 personil. Humas dan Protokol dipimpin oleh satu Pembina dan tiga Kepala Sub Bagian yaitu Bagian Protokol, Bagian Pengumpulan, Bagian Pengelolaan Informasi dan Bagian Publika & Dokumentasi. Dari hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti    terhadap  Kepala  Sub  Bagian  Publikasi  dan  Dokumentasi, Johan  Dwijo  Saputro,S.Sos  dalam  dua  sesi.  Sesi  pertama  pada  tanggal  3  Maret  2020  di  Kantor Kabupaten Malang dan pada tanggal 9 April 2020 dengan telepon seluler untuk memperdalam data. Menurut Johan, saat terjadi informasi penggeledahan kediaman Bupati hingga Bupati ditangkap oleh KPK, banyak media yang menghubungi.
“ Sebenarnya sumber pemberitaan awal itu muncul, lalu mereka para wartawan mencari sumber  primer,  dan  mereka  juga  konfirmasi  kepada  kami  melalui  Humas  Pemkab  Malang, bahkan ada yang langsung konfrimasi kepada bapak bupati, dan kita harus menjawab sesuai faktanya,”.
Dalam  kasus  tersebut,  Humas  Pemkab  Malang  juga  mengetahui  bahwa  komunikasi  yang dilakukan  oleh  seorang  Humas  atau Public  Relations (PR)  sangat  berpengaruh  dalam  suatu  sistem saling terhubung dan saling pengaruh. Menurut teori sistem, PR memiliki kemampuan mempengaruhi berfungsinya keseluruhan sistem organisasi (Laborde, 2005) sehingga Humas sangat berhati-hati dalam meberi keterangan kepada publik dan media.
Peran manajerial dilakukan oleh Humas Pemkab Malang yaitu berkaitan dengan aktivitas yang membantu manajemen dalam mengidektifikasi dan memecahkan masalah (Kriyantono, 2014). Menurut Humas Pemkab Malang Johan Dwijo, pihkanya melakukan idektifikasi persoalan atau permasalahan terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan penanganan.
“ Kita lihat dulu persoalannya apa yang terjadi. Karena setiap masalah penangananya beda.  Ada  yang  harus  di  tanggapi  ada  yg  tidak  dan  ada  yg  di  alihkan  isunya.  Kita  harus memahami bahwa pemerintah adalah satu-satunya instansi yang selalu di pandang negatif dan selalu salah.”
Kemudian  setelah  melakukan  identifikasi,  dalam  kasus  hukum  yang  dialami  oleh  Bupati Malang periode 2016-2021 yaitu Rendra Kresna merupakan kesalahan pribadi bukan kesalahan instansi pemerintah. Namun Humas juga melakukan komunikasi dengan Bupati terkait respon apa yang akan
mereka sampaikan kepada publik melalui media. Menurut Johan, Kabag Publikasi dan Dokumentasi, saat kasus tersebut terjadi ia menerapkan sistem organisasi terbuka yaitu membuka komunikasi dengan publik melalui media.
“ Pasa masa awal kasus muncul, kita diam dulu. Bahkan saya ijin dengan Bapak Bupati untuk mendiamkan terlebih dahulu sebelum memberi respon. Setelah melakukan identifikasi, kami  baru  merespon  dengan  kejujuran,  bahwa  Bupati  telah  terjerat  kasus  hukum  dan  kami menyerahkan semua urusan hukum kepada pihak berwajib. Kami sampaikan normatif.
Kita harus jujur. Jujur apa yang terjadi kita sampaikan dengan baik dan dengan cara yang benar. Sesuatu yang salah di bicarakan dengan baik, maka akan menjadi baik, akuilah. Jangan dengan kebohongan yang lain. Kita sampaikan dengan cara-cara yang baik.
Dalam kasus ini, pihak Humas secara sigap melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Rendra Kresna yang terjerat hukum. Bagian Humas dan Protokol Pemkab Malang memiliki tugas pokok fokus pada Bupati atau disebut sebagai Juru Bicara Bupati, sedangkan untuk pelayanan lembaga secara umum  di  kelola  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi  Republik  Indonesia.  Sehingga  Humas memiliki power untuk mengambil keputusan terkait kasus yang dialami oleh Pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Malang sehingga Humas Pemkab Malang bisa menjalankan fungsi boundary-spanning sebagai aktivitas penjaga gerbang ( gatekeeper ).
Dalam  kasus  ini,  aktivitas boundary  spanning terlihat  dengan  Humas  Pemkab  Malang membuka informasi kepada publik melalui media. Humas menjelaskan informasi tentang kasus yang melanda Bupati secara normatif, tidak dilebih-lebihkan dan jujur menyampaikan fakta hal tersebut demi menjaga kestambilan dan menjaga nama baik atau citra instansi pemerintah. Kemudian setelah memberi pernyataan yang cukup, humas memilih untuk mendiamkan dan tidak terlalu berbicara banyak dengan media.

## 3. Penerapan Strategi Defensif dan Adaptif dalam Media Relations
Media relations atau  hubungan  media  menurut  Frank  Jefkins  adalah  usaha  untuk  mencari publikasi  atau  penyiaran  yang  maksimum  atas  suatu  pesan  atau  informasi  humas  dalam  rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan (Nurudin, 2008, hal.12). Media relations adalah salah satu aktivitas PR yang harus dijalankan dalam berbagai situasi.
Sejatinya  media relations bertujuan  untuk  membangun  hubungan  baik  antara organisasi,lembaga  atau  institusi  dengan  media.  Namun  ternyata  dalam  situasi  krisis,  ada  beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh humas untuk meredam bahkan mengatasi krisis. Dalam kasus hukum Bupati Malang Rendra pada Oktober 2018 lalu, Humas Pemkab Malang menerapkan strategi defensif dan adaptif.
Strategi lanjutan setelah identifikasi persoalan, dalam kasus OTT tersebut pihaknya menggunakan strategi defensive yaitu mengambil Langkah-langkah mengulur waktu, dan memberi benteng yang kuat sebelum memberikan pernyataan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan wawancara berikut:
“Saat pak Rendra terkena kasus, semua media mempublikasikan, kita diam saja. Menjadi hal yang percuma jika kita langsung memberi pernyataan ke media dan ke dinas-dinas tentang hal-hal yang positif. Berapapun anggarannya tak akan merubah fakta, dan percuma. Kami pun meminta ijin kepada pak Rendra untuk membiarkan dulu publikasi media sesuai dengan kasus hukum yang masih berjalan ”.
Kemudian  setelah  melakukan  identifikasi  masalah,  pihak  Humas  Pemkab  Malang  mulai melakukan strategi adaptif dengan media. Yaitu melakukan kompromi dengan memberikan keterangan sejujurnya dengan media.
Setelah melakukan identifikasi, kami baru merespon dengan kejujuran, bahwa Bupati telah terjerat  kasus  hukum  dan  kami  menyerahkan  semua  urusan  hukum  kepada  pihak  berwajib. Kami sampaikan normatif.
Jika kita sangkal hal itu malah akan menjadi boomerang kepada Pemkab Malang sendiri. Namun  terkadang  ada  pula  birokrasi  ada  yang  berkomunikasi  yang  kurang  baik,  menutup nutupi karena takut dengan media, itu sikap yang tidak benar.”
Kemudian  humas  juga  melakukan  Tindakan  adaptif  dengan  meluruskan  citra.  Menurutnya, kasus hukum yang menjerat Bupati Malang dua  periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, Rendra Kresna merupakan masalah personal bukan instansi.

## 4. Menjalin Hubungan Baik dengan Media, Namun Menempatkan Posisi Moderat (Ditengah).
Sejatinya pers memiliki peranan yang besar dalam  kehidupan sebuah lembaga, terlebih bagi lembaga  yang  selalu  haus  akanpengakuan  masyarakat.  Bagi  lembaga  pemerintahan  pun,  untuk meningkatkan  citra  positif  membutuhkan  pula  peranan  media  massa  ini.  Sebab  sebuah  keberhasilan tanpa  diketahui  masyarakat  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sia-sia  (Abdullah,  2004).  Namun  ada beberapa perlakuan yang dilakukan Humas Pemkab Malang dalam menjalin relasi dengan media.
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Humas Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Johan Dwijo  Saputro  menuturkan,  menjalin  hubungan  baik  dengan  media  memang  penting  bagi  kelancaran penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah. Namun ada batasan-batasan tertentu karena disisi lain, media juga punya kewajiban untuk menyampaikan fakta entah itu hal yang baik maupun yang kurang baik.
Salah satu cara menjalin hubungan baik adalah dengan selalu menyediakan informasi dan berita berupa press  release ,foto,berita  dan  video  tentang  kegiatan  Bupati  Malang  kepada  wartawan  melalui website  dan  watshap  grup  khusus  wartawan  yang  dimiliki  oleh  Humas  Pemkab  Malang  dan penganggungjawab  grup  watshhap  adalah  bapak  Johan. Press  release sengaja  diberi  dengan  format tulisan  yang  cukup  panjang  sehingga  memudahkan  wartawan  mengutip  dengan  mengambil  banyak angle .
Kemudian  narasumber  juga  menjelaskan  bahwa,  melakukan  pendekatan  personal  juga dibutuhkan seperti mengadakan pertemuan diluar acara formal dan menanyakan kabar juga dilakukan. Hal  tersebut  untuk  membangun  kedekatan  antara  Humas  dengan  para  rekan  pers,  sehingga  jika  ada informasi yang kurang baik tentang Pemkab Malang, pihak media tidak langsung liar dalam membuat berita. Mereka akan mudah bertanya langsung dan konfirmasi dengan Humas Pemkab Malang.
Kemudian  terkait  posisi  Humas  dengan  media  menurut  narasumber,  pihaknya  memilih menempatkan diri pada posisi moderat atau ditengah. Seperti dalamkutipan wawancara berikut:
“Memang menjalin kemitraan dengan pihak media itu bukanlah suatu hal yang pasti, ketika  kita  baik  mereka  juga  otomatis  baik,  terkadang  apa  yang  terjadi  tidak  seperti  itu karena prinsip utama dari media itu adalah mencari sesuatu yang laku untuk di beritakan. Sehingga tidak bisa dijamin ketika kita sudah menjalin kemitraan yang baik dengan media maka serta merta yang akan di blow up oleh media tentang kita adalah hal-hal yang baik saja.  Karena  hal  tersebut,  kami  (pemkab  Malang)  mengambil  porsi  moderat  (ditengah- tengah), tidak terlalu yang berlebihan,”.
Dalam  kasus  OTT  Bupati  Malang,  Rendra  Kresna  seluruh  media  baik  TV,  radio,  cetak  dan media  on-line  mencari  kejelasan  kasus  tersebut.  Sehingga  saat  Humas  Pemkab  Malang  melakukan strategi adaptif dengan menejelaskan duduk permasalahan secara jujur, formal dan terbuka pada media yang biasa menjadi rekanan Pemkab Malang. Karena mereka sebelumnya melakukan hubungna baik, nyatanya semua media juga memberitakan berita negative tersebut namun tak berlebihan, sesuai porsi. Karena pihak pemkab menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan kesalahan pribadi Bupati, bukan
menarik  instansi.  Tindakan  media  yang  memberitakan  secara  tak  berlebihan  dan  fokus  pada pemberitaan person Bupati Rendra Kresna, bukan instansi membuat berita tersebut tak menjadi isu yang berkepanjangan dikalangan masyarakat Malang Raya.
Kemudian Humas Pemkab Malang juga melakukan aktivitas controlling media. Dalam struktur Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekertariat Kabupaten Malang, terdapat Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan informasi. Semua berita tentang Pemkab Media yang muncul di media dipantau. Jika ada berita kurang baik tentang wilayah Pemkab Malang, Humas juga bisa mengalihkan denan berita lain yang positif.

## KESIMPULAN
Aktivitas media  relations menempati  posisi  yang  penting  dalam  pekerjaan  seorang  public relations  atau  humas  karena  media  massa  menjadi  penjaga  gawang  ( gatekeepers) dan  mengontrol informasi  yang  mengalir  ke  masyarakat  dalam  suatu  sistem  sosial.  Ini  artinya  hubungan  yang  baik antara pihak humas dan media sangatlah di perlukan.
Keberadaan devisi kehumasan di lingkungan Pemkab Malang memberikan kontribusi positif dalam  pembentukan  opini  masyarakat  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dijalankan  selama  ini. Melalui media massa, arah dan kebijakan pemerintah dapat tersalurkan dengan baik karena memiliki fungsi yang strategis dalam menyampaikan informasi.
Dari  pembahasan  di  atas,  ketika  instansi  pemerinta  kabupaten  Malang  didera  krisis  dengan adanya  bupatinya  yaitu  Rendra  Kresna  ditangkap  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada Oktober 2018, Humas Pemkab bergerak cukup hati-hati. Menurut Humas Pemkab Malang Johan Dwijo, pihkanya  melakukan  idektifikasi  persoalan  atau  permasalahan  terlebih  dahulu  sebelum  bertindak melakukan penanganan. Strategi lanjutan dimulai dengan strategi defensive yaitu mengambil Langkah- langkah mengulur waktu, dan memberi benteng yang kuat sebelum memberikan pernyataan. Kemudian setelah melakukan identifikasi masalah, pihak Humas Pemkab Malang mulai melakukan strategi adaptif dengan media, yaitu melakukan kompromi dengan memberikan keterangan sejujurnya dengan media. Humas  juga  telah  menjalankan  hubungan  baik  dengan  media,  sehingga  media  pun  tak  terlalu memberitakan kasus tersebut secara berlebihan. Hal tersebut membuat masyarakat tak membicarakan krisis tersebut dalam jangka waktu lama, setelah Bupati pengganti dipilih yaitu M.Sanusi.
Humas Pemkab Malang telah melakukan kegiatan media relations dengan cukup baik. Dalam menjalankan  fungsinya,  devisi  kehumasan  pemerintah  kabupaten  Malang aware tentang  pentingnya hubungan baik dengan media. Mereka melakukan berbagai hal agar keharmonisan hubungan dengan media  dapat terjaga,  yakni  dengan  menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  pihak  media,  tetapi  tetap dalam batas wajar tidak terlalu memberikan treathment yang berlebihan. Menghargai para wartawan, kejujuran menjadi hal yang utama, serta yang terpenting adalah jika melakukan kesalahan, harus berani mengakuinya. Namun yang perlu dikritisi, pihak Humas Pemkab Malang tak memiliki tim manajemen krisis  dan  protokol  manajemen  krisis  sehingga  pihaknya  hanya  menggunakan  pengalaman  dalam mengatasi krisis. Diharapkan Pemkab Malang bisa merancang manajemen krisis sehingga bisa menjadi guidens saat melakukan tindakan penanganan krisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmastuti, R. (2012). Media Relations – Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Hangga, M. (2018, Oktober 12). 6 Fakta Dugaan Korupsi Bupati Malang, Siap Ditahan hingga Barang Bukti Uang Dollar. Kompas.com. Sumber. https://regional.kompas.com/read/2018/10/12/15493521/6-fakta-dugaan-korupsi-bupati- malang-siap-ditahan-hingga-barang-bukti-uang?page=1 Kriyantono,  Rachmat.  (2015).  P ublic  Relations,  Issue  &  Crisis  Management:  Pendekatan  Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif . Jakarta: Prenadamedia Group.
Kriyantono,  R.  (2014). Teori  Public  Relations  Perspektif  Barat  Dan  Lokal:  Aplikasi  Penelitian  & Praktik. Jakarta: Prenada Media.
Lenci,  S.,S  &  Rakhim,  A.  (2018).  Strategi  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Malang  Dalammenjalin Hubungan  Dengan  Majalah  Kanjuruhan  Untuk  Menyebar  Informasi  Kepada  Masyarakat.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2).
Linggar, M., A. (2002). Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara, hl. 84-86.
Lettimore, dkk. (2010). Public Relation Profesi dan Praktik . Jakarta: Salemba Humanika.
Nurudin. (2008). Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo.
Rini Darmastuti,R. (2013). Media Relations: Konsep, Strategi, Apliaksi . Yogyakarta: Pustaka Belajar, (47-48).
Ruslan, Rosady. (2005). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Rosady. (2007). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
Saputra,W  &  Nasrulla,  R.  (2014). Public  Relations  2.0:  Teori  dan  Praktik  Public  Relations  di  Era Cyber . Depok: Gramata Publishing, hl.130.
Suparno. (2019, Mei 9). Bupati Malang Nonaktif Rendra Kresna Divonis 6 Tahun Penjara. Detik.com.
Sumber  dari  : https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4542892/bupati-malang-nonaktif- rendra-kresna-divonis-6-tahun-penjara .