## TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP KREDIT FIKTIF DI BANK
Nabila Putri Ilmi, Nur Latifah, Yuni Tjhaiyadi, Anderson, Alfat Riski Fernanda, Wawan

## Pasti
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura e-mail : putrinabila54@gmail.com , nurlatifah0994@gmail.com , yunitjhai26@gmail.com , andersoncrsprin26@gmail.com , alfatriskifernanda@gmail.com , wawanpasti2@gmail.com

## ABSTRAK
Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan salah satu kegiatan usahanya yaitu menyalurkan  kredit  kepada  nasabahnya.  Dalam  pengadaan  kredit  di  bank  dapat  ditemukan  beberapa masalah,  salah  satunya  adalah  kasus  kredit  fiktif  yang  sampai  menyeret  Notaris/PPAT.  Notaris/PPAT selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dimana dalam administrasi kredit di Bank, Notaris membuat Akta Perjanjian Kredit dan/atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  membuat  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT). Persoalan yang mendasar yang akan dibahas penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap kredit fiktif di Bank. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan referensi bersumber dari buku-buku, literatur, peraturan perundangan-undangan, jurnal dan internet. Hasil penelitian penulis bahwa penyebab adanya kasus kredit fiktif disebabkan oleh beberapa faktor, dan fokus penulis yaitu pada  faktor  pemalsuan  dan  penyalahgunaan  identitas  oleh  debitur  dan  pihak  intern  dari  bank  dengan menggunakan data dari nasabah lain untuk melakukan pengikatan kredit serta penerbitan covernote oleh Notaris/PPAT  yang  berbeda  dengan  fakta  yang  terjadi.  Atas  kasus  tersebut  maka  penulis  menelaah bagaimana tanggung jawab notaris/PPAT dalam kredit fiktif atas akta autentik yang dikeluarkannya dan perlindungan bagi nasabah bank yang dirugikan.
Kata Kunci : Notaris, Perbankan, Perjanjian Kredit, Kredit fiktif

## ABSTRACT
Banking is one of the financial institutions with one of its business activities, namely channeling credit to its customers. In the procurement of credit in banks, several problems can be found, one of them is the case of fictitious credit that has dragged Notary / PPAT. Notary / PPAT as an authorized public official to make authentic deeds where in the administration of credit at the Bank, the Notary makes a Deed of Credit Agreement and / or Power of Attorney Encumbering Mortgage Rights (SKMHT) and the Land Deed Official (PPAT) makes a Deed of Encumbrance of Mortgage Rights (APHT). The fundamental issue that will be discussed by the author is how the Notary / PPAT's responsibility for fictitious credit at the Bank. The research method used is normative research with references sourced from books, literature, laws and regulations, journals, and internet. The result of the author's research is that the cause of fictitious credit cases are caused by several factors, and the author's focus is on the factor of falsification and misuse of identity by the debtor and internal parties from the bank by using data from other customers to bind credit and issuing covernotes by Notary / PPAT that are different from the facts that occur. For this case, the author examines how the responsibility of the Notary / PPAT in fictitious credit for the authentic deed issued and the protection of bank customers who are harmed.
Keywords : Notary, Banking, Credit Agreement, Fictitious Credit

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)

## PENDAHULUAN
Perbankan yang merupakan salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan vital  dalam  menopang  perekonomian  suatu  negara.  Perbankan  merupakan  salah  satu  tonggak perekonomian  dimana  perputaran  uang  terjadi  di  Bank.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  salah  satu peranan  perbankan  yaitu  sebagai  penghubung  antara  nasabah  yang  memiliki  dana  lebih  dan menyimpan dananya di bank dengan nasabah yang membutukan dana sehingga akan mencari bank selaku  lembaga  pembiayaan  untuk  memenuhi  kekurangannya.  Kegiatan  dan  jasa  bank  sebagai tempat penyimpanan dana maupun investasi serta penyalur dana merupakan peranan utama yang sering digunakan oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan tersebut guna melayani kebutuhan masyarakat  dan  melancarkan  tata  cara  dalam  sistem  pembayaran  dalam  semua  bidang perekonomian. Selain peranan tersebut di atas, perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana ( funding )  dan  menyalurkan  dana  ( landing )  disamping  itu  transaksi  perbankan  lainnya  dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan  menyalurkan  dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya ( services ). 1
Penyaluran  dana  dari  bank  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  sering  disebut  sebagai pinjaman  atau  kredit.  Kredit  merupakan  suatu  kegiatan  utama  dalam  perbankan  dimana  ruang lingkupnya  tidaklah  semata-mata  berupa  kegiatan  peminjaman  oleh  nasabah,  tetapi  sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi sumber-sumber  dana  kredit,  alokasi  dana,  organisasi  dan  manajemen  perkreditan,  kebijakan perkreditan,  dokumentasi  dan  administrasi  kredit,  pengawasan  kredit  serta  penyelesaian  kredit bermasalah. 2 Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur kegiatan perkreditan ini maka tidak  berlebihan  penanganannya  pun  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan  ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. 3
Untuk  pemberian  kredit  dari  bank  kepada  nasabahnya  harus  melalui  proses  penyaringan terlebih dahulu untuk mengetahui kesanggupan dari nasabah yang hendak meminjam dana serta besarnya  pinjaman  yang  dapat  diberikan.  Barulah  kemudian  dibuatkan  perjanjian  kredit  secara tertulis untuk mengikat bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Selain itu, perjanjian kredit dapat digunakan sebagai bukti bagi kedua belah pihak yaitu bagi bank dalam penyaluran dana pinjaman jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan sebagai bukti bagi nasabah atas  pinjaman  yang  diterimanya  tersebut.  Perjanjian  kredit  tersebut  dapat  digunakan  untuk meminta pemenuhan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian tertulis tersebut.
Pada implementasinya, perjanjian kredit bisa saja berupa perjanjian di bawah tangan maupun menggunakan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, dimana hal tersebut ditentukan oleh bank. Biasanya penyusunan perjanjian kredit juga sepenuhnya dilakukan oleh bank dimana bank telah menyiapkan format perjanjian kredit tersebut. Dalam hukum perdata, akta perjanjian yang telah  dibuat  sepihak  dalam  hal  ini  adalah  pihak  bank  dikenal  sebagai  perjanjian absolute (perjanjian  baku),  dan  sering  juga  disebut  dengan  istilah  Kontrak  baku  ( standard  contract) . 4
1 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2020, Hukum Perbankan , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1.
2 Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  2022,  “ Kontribusi  Jabatan  Notaris  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank” ,  Fakultas  Hukum Universitas Palembang, Volume 20, Nomor 3, September 2022, hlm. 387.
3 Ibid , hlm. 387-388.
4 Artadi, I Ketut & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, Impelementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak , Denpasar: Udayana University Press, hlm. 37.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menurut  I  Ketut  Artadi,  perjanjian  baku  adalah  perjanjian  yang  klausul-klausulnya  telah ditetapkan  atau  dirancang  lebih  dulu  oleh  salah  satu  pihak. 5 Perjanjian  kredit  baku  dari  bank tersebut kemudian diadopsi kedalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris.
Kredit yang diberikan oleh bank disertai jaminan yang umumnya berupa tanah ataupun tanah dan bangunan di atasnya yang akan dijadikan agunan oleh debitur dan diproses ke Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  untuk  dibebankan  hak  tanggungan.  Dalam  proses  tersebut,  biasanya Notaris/PPAT akan menerbitkan covernote . Covernote merupakan surat yang menerangkan bahwa adanya proses  yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai dan hal ini biasanya  terjadi  dalam  perjanjian  kredit  yang  mana  membutuhkan  sertifikat  sebagai  jaminan, namun sertifikat yang akan dibebankan hak tanggungan tersebut yang menjadi perjanjian ikutan dalam perjanjian kredit tersebut belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan pengecekan sertifikat, balik nama, atau proses lainnya yang masih sedang berjalan. 6
Dalam pelaksanaan kredit tersebut kemudian muncul berbagai permasalahan salah satunya adalah kredit fiktif. Kredit fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan ( fraud ) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit, keduanya sama-sama tidak memiliki itikad baik karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri. 7 Selain itu, kasus kredit fiktif terjadi karena pemalsuan identitas oleh debitur. Kredit fiktif dapat terjadi karena kelalaian Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit dimana pemohon kredit menggunakan identitas palsu dan/atau menggunakan identitas dari nasabah lain. 8 Selain itu kredit fiktif dapat  terjadi  karena kelalaian Notaris/PPAT dalam menerbitkan covernote dimana isi covernote tersebut berbeda dengan fakta yang terjadi.
Selain  melibatkan  pihak  pegawai  dari  bank  tersebut,  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang berwenang  dalam  pembuatan  Akta  Perjanjian  Kredit  dan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT),  serta  PPAT  selaku  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  ikut  terseret  dalam  kasus  kredit  fiktif.  Di  mana Notaris/PPAT dicap ikut serta dalam kasus kredit fiktif tersebut sehingga pemberian kredit dari bank dapat dicairkan. Padahal Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya memiliki ketentuan serta  kode  etik  yang  harus  dipatuhi  agar  tidak  merugikan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  akta autentik yang dibuatnya. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatannya selaku Notaris  serta  ketelitian  sebelum  dilakukannya  pembuatan  akta  perjanjian  kredit  dan  mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai pedoman Notaris wajib dipatuhi untuk mencegah kerugian baik itu bagi Notaris, nasabah, pihak bank, maupun pihak ketiga. Berdasarkan uraian yang telah penulis  paparkan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  tanggung  jawab  Notaris/PPAT terhadap  kredit  fiktif  di  bank  yang  melibatkan  Notaris/PPAT  selaku  pejabat  pembuat  akta perjanjian kredit tersebut.

## METODE PENELITIAN
5 Ibid .
6 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, “ Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote ” , Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 192-193.
7 Ni Luh Wayan Korin Agustini, Cok Istri Anom Pemayun, Dewa Gede Rudy, “ Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif” , Kertha Semaya, Volume 5, Nomor 1, 2017.
8 Ibid.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian normatif dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum  jenis  ini  memiliki  karakteristik  bahwa  hukum  merupakan  suatu  peraturan  yang  tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia. 9 Penulis  melakukan  kajian  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  sebagai  acuan  bagi  penulis  bersumber  dari  buku-buku,  literatur,  peraturan perundangan-undangan,  jurnal  dan  internet.  Pengkajian  dilakukan  terhadap  penerapan  prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian kredit, pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bagaimana tanggung jawab Notaris bila terjadi kredit fiktif. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  kredit fiktif di bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asas – Asas dalam Perjanjian Kredit
Pengaturan terkait perjanjian dapat ditemukan dalam buku III tentang Perikatan, bab kedua, bagian  pertama  hingga  bagian  keempat  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Per). Adapun pengertian dari perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUH Per yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Lebih  lanjut,  Subekti  dalam  bukunya  juga  memberikan pengertian  tentang  Perjanjian,  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  di  mana  seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 10 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian terjadi dengan minimal dua orang  yang  saling  sepakat  dan  setuju  untuk  mengikatkan  diri  atas  peristiwa  maupun  hal-hal tertentu.
Adapun  fokus  perjanjian  yang  akan  dibahas  penulis  adalah  perjanjian  kredit  dimana  bank sebagai pemberi pinjaman yang disebut kreditur dan pihak penerima pinjaman baik itu perorangan, badan usaha, dan badan hukum yang disebut debitur saling sepakat dan mengikatkan diri untuk memenuhi  hak  dan  kewajibannya.  Dalam  implementasinya,  ada  salah  satu  asas  yang  harus direaliasikan oleh para pihak dalam perjanjian kredit yaitu asas itikad baik sebagai landasan dalam transaksi perbankan. Asas itikad baik terdapat di  dalam Pasal 1338 alinea ke-3 KUH Per  yang menyatakan bahwa “ Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ”. Pengertian dari asas ini sendiri tidak dipaparkan secara nyata dalam KUH Per.
Menurut  Subekti,  pengertian  itikad  baik  merujuk  pada  kejujuran  atau  sesuatu  yang  bersih maksudnya bahwa dalam  pelaksanaan perjanjian, harus berjalan dengan mengindahkan norma- norma kepatutan dan kesusilaan yakni pelaksanaan perjanjiannya harus berjalan dengan jalur yang benar. 11 Asas ini merupakan wujud pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian kredit. Bilamana perjanjian kredit tidak dilandasi dengan itikad baik,  maka pihak  yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lawannya ke pengadilan dan kemudian tidak menutup  kemungkinan  keputusan  hakim  yang  diberikan  menyimpang  dari  isi  perjanjian  kredit yang merupakan kesepakatan awal para pihak.
Selain asas itikad baik, asas kepercayaan juga menjadi hal penting dalam transaksi keuangan di lembaga bank. Asas kepercayaan bermanfaat untuk menimbulkan keyakinan antara pihak bank
9 Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 118.
10 R. Subekti, 2010, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, hlm. 1.
11 Ibid , hlm. 25.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
maupun nasabah. Maka dari itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu  sama lain  akan memenuhi  janji  yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari. 12 Dengan dasar kepercayaan itu, kedua belah pihak kemudian setuju untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit beserta akta turunannya yang diperlukan dan perjanjian itu kemudian mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas kepercayaan tersebut secara tidak langsung digunakan sebagai tameng oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabahnya serta untuk mengantisipasi resiko kerugian yang timbul atas tindakan, kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan bank. Penerapan prinsip asas kepercayaan merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan penyimpangan bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. 13
Selain  kedua  asas  tersebut  di  atas,  salah  satu  aspek  yang  harus  dipenuhi  bank  dalam menjalankan usahanya yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yakni terkait dengan penilaian jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah debitur. 14 Bank harus menilai beberapa  kriteria  jaminan  yang  baik,  antara  lain  terkait  dengan  aspek  yuridis,  ekonomis,  dan sosial. 15 Adapun penilaian aspek yuridis dilaksanakan dengan melakukan penelitian terkait dengan keabsahan  dan  kebenaran  dokumen  bukti  kepemilikan  barang  yang  akan  dijadikan  jaminan kredit. 16
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menyatakan  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melaksanakan  usahanya  berasaskan  demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank tetap dalam  kondisi  sehat,  menjaga kepercayaan masyarakat  kepada bank dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. 17 Prinsip tersebut wajib pula diterapkan dalam pemberian kredit agar tidak terjadi kredit fiktif.
Dari sisi keuntungan yang tercantum dalam pembukuan bank, kredit menempati posisi dana operasional terbesar di bank. Hal ini menggambarkan bahwa kredit merupakan sumber pendapatan bank  terbesar  yang  berasal  dari  bunga  pinjaman,  tetapi  juga  merupakan  sumber  risiko  dalam pengoperasionalan bisnis dari bank yang terbesar. Resiko yang dimaksud timbul apabila terjadi kredit macet sehubungan dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya yang menurunkan pendapatan bagi bank serta memakan jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, yang akhirnya akan menggoyahkan bank dan berujung merugikan nasabah penyimpanan dana. 18

## Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit
Untuk mengikat pihak bank dan nasabah selaku penerima pinjaman agar resiko kerugian dapat diminimalisir salah satu caranya yaitu melalui perjanjian kredit. Apa yang dengan perjanjian kredit
12 Hermansyah,  2015,  “ Perwujudan  Asas  Kepercayaan  dalam  Pengaturan  Kegiatan  Usaha  Bank” ,  Nestor Tanjungpura Journal of Law, Volume 11, Nomor 2, 2015, hlm. 3.
13 Ibid.
14 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, op.cit. , hlm. 202.
15 Ibid . 16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ferry  N.  Idroes,  2008, Manajemen  Risiko  Perbankan:  Pemahaman  Pendekatan  3  Pilar  Kesepakatan  Besel  II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, hlm. 22.
belum  dapat  ditemukan  rumusannya  baik  dalam  UU  Perbankan  maupun  peraturan  perundang- undangan lainnya. Maka dari itu, untuk memahami pengertian perjanjian kredit, dapat dilihat dari pendapat pakar hukum sebagai berikut:

## 1. Subekti berpendapat bahwa:
“Dalam  bentuk  apapun  juga  pemberian  kredit  itu  diadakan,  dalam semuanya  itu  pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUH Per Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769”. 19

## 2. Marhainis Abdul Hay berpendapat bahwa:
“Perjanjian  kredit  adalah  identik  dengan  perjanjian  pinjam -meminjam  dan  dikuasai  oleh Ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Per” 20

## 3. Remy Sjahdeini berpendapat bahwa:
“ Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai mengenai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.” 21
Pihak bank biasanya dalam melakukan pencairan kredit, terlebih dahulu  akan memberikan form berupa penawaran terhadap calon debitur yang berkaitan dengan besarnya jumlah pinjaman, angsuran, dan tenor terhadap calon debiturnya, jika debitur tersebut menyetujui maka setelah itu bank dan calon debitur datang dihadapan Notaris untuk menandatangani perjanjian kredit yang yang  dibuat  oleh  Notaris. 22 Perikatan  dalam  hubungan  hukum  di  bidang  Perbankan  dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan atau meminta bantuan Notaris sebagai pejabat umum untuk dibuatkan akta autentik. Perikatan di bidang perbankan memberikan ruang khusus bagi seorang Notaris,  sehingga  terdapat  komitmen  antara  Notaris  dan  bank  sebelum  dibuat  perikatan  antara kreditur dan debitur. Kepercayaan bank terhadap Notaris merupakan suatu perjanjian tersendiri yang  lazim  dilakukan  di  dunia  perbankan. 23 Perjanjian  kredit  ini  merupakan  bentuk  hubungan hukum yang berkelanjutan antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang dalam jangka waktu tertentu, dimana debitur berkewajiban membayar kembali seluruh pinjaman yang telah diberikan oleh Kreditur, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. 24
Realitanya sekarang ini kehadiran Notaris sebagai mitra bank dalam menyalurkan kredit dapat mempermudah kerja bank terkait verifikasi dokumen-dokumen yang diajukan nasabah. 25 Dalam hal  ini,  Notaris  melaksanakan  sebagian  peran  dari  pihak  bank,  misalnya  dalam  memverifikasi dokumen  agunan  sehingga  pada  praktiknya,  bank  tidak  lagi  melakukan  verifikasi  terhadap keabsahan dokumen agunan tersebut. 26 Pihak bank hanya memastikan ada atau tidaknya barang
19 Subekti, 2010, op.cit., hlm. 13.
20 Marhais Abdul Hay, 1975, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung: Pradyna Paramita, hlm. 67.
21 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank , Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 14.
22 Ryno Bagas Prahardika  dan Endang Sri  Kawuryan, “ Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam  Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank” , Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 39.
23 Johannes  Ibrahim  Kosasih  dan  Hassanain  Haykal,  2021, Kasus  Hukum  Notaris  di  Bidang  Kredit  Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75.
24 Ryno Bagas Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, op.cit ., hlm. 39.
25 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, loc.cit.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang akan dijaminkan tersebut sehingga pihak bank tidak lagi mencari tahu keabsahan dari barang jaminan  tersebut  dan  untuk  memverifikasi  keabsahan  barang  jaminan  tersebut,  Notaris  yang melakukannya  dengan  cara  melakukan  pengecekan  kepada  instansi  yang  terkait,  misalnya terhadap tanah yang dijaminkan sebagai barang jaminan oleh bank hanya melakukan survey lokasi untuk  melihat  keberadaan  tanah  yang  dimaksud,  sedangkan  untuk  keabsahan  sertifikat  tanah tersebut  dilakukan  oleh  Notaris  dengan  cara  melakukan  pengecekan  di  Kantor  Pertanahan setempat. 27
Kewenangan  seorang  Notaris  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta autentik harus memuat kebenaran formal berdasarkan informasi yang diterima Notaris/PPAT. Dalam Pasal 1868 KUH Per menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta itu dibuat. Tanggung jawab Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yaitu memastikan kebenaran penghadap yang menghadap agar terwujud kepastian hukum dalam akta autentik yang dibuatnya.
Notaris juga berkewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta autentik benar-benar  telah  dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak  yaitu  dengan  cara membacakannya  sehingga  isi  akta  tersebut  menjadi  jelas,  serta  memberikan  akses  terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait pada para pihak yang menandatangani akta. 28 Selain  kewajiban  tersebut,  Notaris  juga  memiliki  2  (dua)  fungsi  pokok  yaitu,  Notaris memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  atas  setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum dan Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan- pengikatan  hukum  yang  pada  akhirnya  memberikan  ketentraman  dan  rasa  aman  kepada masyarakat. 29 Notaris/PPAT  dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya  harus  pula  senantiasa memegang prinsip kehati-hatian agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum  dan  sepatutnya  dalam  melaksanakan  jabatannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku dan dituntut mawas diri karena terdapat berbagai karakter orang yang berhadapan dengannya. 30
Akta  perjanjian  kredit  yang  diterbitkan  Notaris  menjadi  salah  satu  dasar  pencairan  dana pinjaman yang dikeluarkan oleh bank dan sebagai pengikat bagi nasabah atas hutang yang harus dilunasinya.  Sebagaimana  salah  satu  kutipan  dari  Immanuel  Kant  (Filsuf  Jerman,  1724-1804): “ Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum hukum untuk seluruh dunia ”. 31 Dari kutipan tersebut dapat kita ambil makna bahwa Notaris sebagai pejabat umum wajib menjalankan jabatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena akta  autentik  yang  dikeluarkan  Notaris  akan  menjadi  acuan  serta  akan  memiliki  kekuatan
27 Ibid.
28 Sania Salamah dan Agung Iriantoro, “ Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 Pk/Pdt/2019) ”, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 02, Juni 2022, hlm. 558-559.
29 Ibid.
30 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, loc.cit.
31 J ohannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, op.cit. hlm. 1.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak  maupun  pada  saat  di  pengadilan.  Seorang  Notaris biasanya  dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat  seseorang  dapat  memperoleh  nasihat  yang dapat  diandalkan.  Segala  sesuatu  yang  ditulis  serta  ditetapkannya  (konstatir)  adalah  benar,  ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 32 Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit seharusnya berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dan mengamankan para pihak dalam perjanjian kredit perbankan tersebut dengan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. 33
Dalam  penyusunan  akta  perjanjian  kredit,  Notaris  memiliki  batasan  tugas  dan  tanggung jawab, yaitu: 34
a. Batasannya  ditinjau  dari  Surat  Penawaran  Perjanjian  Kredit  (Offering  Letter)  dan  Draft perjanjian kredit yang dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan debitur yang telah dimuat dalam Offering Letter.
b. Akta Notaris bertanggung jawab terhadap isi aktanya dan jaminan, tentang tanggung jawab dan kewenangan bertindak.
Apabila akta yang dibuat tersebut ternyata tidak sesuai dengan draft yang diberikan oleh bank kepada Notaris atau tidak sesuai dengan offering letter , dimana hal tersebut bisa menimbulkan kerugian  baik  terhadap  pihak  Debitur  maupun  Kreditur,  maka  Notaris  dapat  digugat  atas kelalaiannya  tersebut,  dan  bisa  dikenai  sanksi  ganti  rugi  yang  telah  dialami  oleh  para  pihak, sedangkan jika akta yang telah dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi atau batalnya akta tersebut. 35
Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya sehingga harus memiliki unsur kesempurnaan atau harus sesuai dengan UUJN sehingga seorang Notaris  memiliki  beban  moral  dan  tanggung  jawab  yang  besar  atas  akta  yang  telah  dibuatnya tersebut. 36 Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta autentik mempunyai kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan (pasal 16 UUJN) seperti bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak yang terkait dalam perbuatan hukum (huruf b) dan membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris (huruf m).
Terdapat pula kode etik Notaris sebagai acuan Notaris dalam menjalankan jabatannya, namun kode  etik  tersebut  bukan  merupakan  norma  hukum  yang  dijadikan  dasar  pengajuan  seorang Notaris untuk dijadikan pesakitan atau tergugat maupun saksi di Lembaga Peradilan karena kode etik lebih bersifat batasan moralitas, dimana Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa moralitas adalah  petunjuk  konkret  yang  siap  pakai  tentang  bagaimana  kita  harus  hidup,  yaitu  memberi orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. 37
32 Tan Thong Kie, 1994, Studi Notariat Serba Serbi Praktik Notaris , Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 219.
33 Davit R. Kaawoan, “ Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Kredit Bank Menurut Ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 ”, Lex Privatum, Volume VI, Nomor 7, September 2018, hlm. 141.
34 Ibid , hlm. 140.
35 Muktar Muktar dan Amir Mach mud, “ Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank ”, Jurnal Justice Aswaja, Volume 1, Nomor 1,  Juni 2022, hlm. 66.
36 Ryno Bagas Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, op.cit ., hlm. 39.
37 Franz Magnis Suseno, 1987, Etika Dasar, Masalah Pokok Filsafat Mora l, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 14.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Notaris  terkadang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan jabatannya dimana setidaknya terdapat tujuh hal yang menyeret Notaris kepada kasus persidangan, yaitu sebagai berikut: 38
a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan Notaris.
b. Data  Identitas  dari  salah  satu  pihak  dalam  akta  dianggap  tidak  benar  atau  dianggap memberikan  keterangan  palsu.  Permasalahan  ini,  kerap  dijadikan  senjata  oleh  para  pihak untuk  memperkarakan  sebuah  akta.  Pengaduan  ke  pihak  Kepolisian  biasanya  dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji.
c. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu. Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
d. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta Notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan dokumen.
e. Ada  dua  akta  yang  beredar  di  para  pihak,  yang  nomor  dan  tanggalnya  sama  tetapi  isinya berbeda.
f. Tanda  tangan  salah  satu  pihak  yang  ada  dalam  minuta  dipalsukan.  Ini  bisa  terjadi  karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
g. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.
Notaris  dapat  dibebani  tanggung  jawab  atas  akta  autentik  yang  dibuatnya  dengan  ruang lingkup  pertanggungjawaban  Notaris  meliputi  kebenaran  materil  atas  Akta  yang  dibuatnya, yaitu: 39
1. Tanggung  jawab  Notaris  secara  Perdata  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  Akta  yang dibuatnya.
2. Tanggung  jawab  Notaris  secara  Pidana  terhadap  kebenaran  materiil  dalam  Akta  yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

## Akibat dan Tanggung Jawab Nortaris/PPAT dalam Penerbitan Covernote
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  harus  disertai  dengan  jaminan  sebagai  dasar  pemberian fasilitas kredit oleh bank yang umumnya  berupa tanah maupun tanah dan bangunan  yang akan ditaksir nilainya sebagai acuan nilai  pinjaman  yang  akan diberikan oleh  bank. Jaminan berupa tanah  maupun  tanah  dan  bangunan  yang  menjadi  agunan  kredit  tersebut  setelah  dilakukan pengecekan oleh Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT) dan dinyatakan bersih, maka kemudian
38 F itri  N.  Heriani,  2018,  “7  Hal  yang  Sering  Menyeret  Notaris  Ditinjau  ke  Pusaran  Kasus”, https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-Notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/. (diakses tanggal 28 Maret 2023)
39 Davit R. Kaawoan, op.cit. , hlm. 144.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
agunan tersebut diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kredit yang dilakukan dengan jaminan berupa Hak Tanggungan guna menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak harus dibuat berdasarkan UUJN, Kode Etik Notaris dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan Notaris. 40 Setelah dibuat dan  ditandatanganinya  perjanjian  kredit  dan  APHT  antara  kreditur  dan  debitur,  maka  biasanya pihak kreditur akan meminta kepada Notaris/PPAT untuk membuat covernote . 41
Covernote merupakan surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari Notaris/PPAT untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT dalam hal persyaratan  formil  untuk  keperluan  pencairan  kredit  yang  diinginkan  oleh  kreditur  belum sepenuhnya  dipenuhi  oleh  debitur  yang  biasanya  terkait  dengan  agunan  yang  harus  dipastikan terlebih  dahulu  keabsahan  kepemilikannya. 42 Covernote berisi  keterangan  bahwa  pada  tanggal tertentu telah dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan/atau SKMHT serta APHT antara pihak Debitur dan pihak Bank, serta keterangan lainnya dan menjadi pegangan sementara bagi  bank  hingga  diserahkannya  seluruh  akta  dan  jaminan  yang  telah  didaftarkan  melalui  jasa Notaris/PPAT yang pada umumnya covernote tersebut berisi keterangan Notaris/PPAT antara lain mengenai : 43
a. penyebutan identitas Notaris/PPAT dan wilayah kerjanya;
b. keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat;
c. keterangan mengenai pengurusan akta, sertifikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses;
d. keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses;
e. keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai dilakukan;
f. tempat dan tanggal pembuatan Covernote , tanda tangan dan stempel Notaris.
Keberadaan covernote saat ini menjadi eksis dan urgen dimana covernote yang diterbitkan oleh Notaris akan memberikan keterangan sehingga membuat kreditur/bank menjadi yakin bahwa sekalipun bank merealisasikan kredit yang dimohonkan oleh debitur yang agunannya masih dalam proses  hukum,  nantinya  tetap  akan  didapatkan  dan  dikuasai  oleh  pihak  bank,  apalagi  yang melakukan proses tersebut adalah Notaris yang notabene adalah jabatan yang sangat dipercaya. 44 Namun demikian, covernote bukanlah agunan, sedangkan syarat kredit perbankan mensyaratkan harus adanya agunan  yang diberikan oleh debitur sebagai  penerapan prinsip  kehati-hatian oleh bank. 45
Covernote yang diterbitkan oleh Notaris didasarkan atas kepentingan subjek hukum,  yakni debitur dan kreditur yang ingin melakukan perjanjian kredit perbankan, yang dalam hal ini objek jaminan milik debitur masih dalam proses hukum sehingga bank memohon kepada Notaris untuk dibuatkan covernote yang berisikan pernyataan yang di dalamnya menjelaskan proses, progres, dan kendala dari objek jaminan debitur. 46 Pada prakteknya pencairan pinjaman uang oleh kreditur kepada  debitur  dilakukan  tanpa  memastikan  pengurusan  proses  akan  jaminan  debitur  sudah lengkap dan selesai dan hanya berpedoman terhadap covernote atau yang di dalam dunia praktek dikenal  sebagai  surat  keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris/PPAT  sebagai  jaminan  bagi
40 Ibid , hlm. 147.
41 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, op.cit. , hlm. 192.
42 Ibid . 43 Ibid , hlm. 195.
44 Ibid.
45 Ibid , hlm. 202.
46 Ibid , hlm. 196.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kreditur  bahwa  Notaris  akan  menjamin  seluruh  proses  pengurusan  baik  surat-surat  maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke kreditur dapat terlaksana. 47 Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT sendiri bukanlah merupakan akta autentik, melainkan hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT, dimana di dalam surat keterangan tersebut menerangkan mengenai pengurusan apa saja yang sedang diproses di kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan,  sehingga  pada  dasarnya covernote tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat antara debitur dengan kreditur. 48
Covernote terkadang menjadi instrumen pamungkas untuk  menutup suatu  tindakan hukum tertentu  untuk  menindaklanjuti  tindakan  hukum  yang  lain  seperti  ketika  perjanjian  kredit  yang kemudian  dibuatkan  SKMHT  dan  APHT  meskipun  secara  administratif  masih  terdapat  proses yang  belum  selesai,  tetapi  untuk  kepentingan  bank  (kreditur)  dan  para  pihak  (debitur), Notaris/PPAT dapat membuat atau mengeluarkan covernote , yang menyatakan bahwa tindakan hukum  para  penghadap  tersebut  telah  selesai  dilakukan. 49 Jika  bank  telah  menerima covernote seperti itu, telah cukup alasan bagi bank untuk dapat mencairkan ataupun merealisasikan kredit tersebut  kepada  debitur  atau  nasabah. 50 Covernote atau  pernyataan  dari  Notaris/PPAT sesungguhnya bukanlah merupakan syarat untuk pencairan kredit oleh karena untuk mencairkan suatu kredit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya objek jaminan telah  dibebankan  hak  tanggungan  atau  fidusia.  Pembebanan  atas  barang  jaminan  harus dilaksanakan oleh debitur dengan bantuan dari Notaris/PPAT. 51
Bantuan  tersebut  didasarkan  atas  suatu  perbuatan  hukum  yang  memerlukan  waktu  karena adanya suatu proses hukum dan disinilah peran covernote dari Notaris/PPAT yang menjelaskan bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  sudah  dijalankan  oleh  debitur  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku. 52 Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan dan memberikan keyakinan kepada pihak bank  bahwa  pencairan  kredit  dapat  dilakukan  karena  syarat-syarat  pencairan  kredit  telah dilaksanakan atau sudah dalam proses serta berfungsi sebagai jaminan kelengkapan berkas yang belum terlengkapi dalam sebuah permohonan di instansi. 53
Notaris/PPAT  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang diderita kreditur yang terjadi baik itu yang disengaja maupun perbuatan hukum yang tidak disengaja  yang  diakibatkan  kesalahan  dan/atau  kelalaiannya.  Penggunaan covernote dalam perjanjian kredit juga tidak bisa dilepaskan dari peran bank itu sendiri dimana dalam praktiknya bank  seringkali  karena  alasan  persaingan  bisnis  dalam  mendapatkan  calon  nasabah/debitur bertindak  kurang  hati-hati,  karena  kekhawatiran  larinya  nasabah/debitur  ke  bank  lain. 54 Seharusnya  bank  dalam  memberikan  layanan  kredit  tetap  harus  menempuh  cara-cara  yang menunjang prinsip kehati-hatian bank untuk memastikan bahwa kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 angka (3) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
47 Dicky Irfandi , Mohamad Fajri Mekka Putra, Siti Hajati Hoesin, “ Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Cover Note Berkaitan dengan Perjanjian Kredit (Studi Kasus Cover Note No: 209/Sk-Nf/Xii/2013 Dibuat oleh Notaris FMO di Cikarang, Bekasi) ”, Garuda, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. abstrak.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, op.cit., hlm. 196.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid, hlm. 199.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib  menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 55
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  Notaris/PPAT  membawa  akibat  hukum  sehingga Notaris/PPAT dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas akta autentik yang dibuatnya. Akibat hukum dari akta autentik yang dimaksud di atas adalah akta autentik tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya mengandung pengertian bahwa kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tidak boleh diingkari dan mengikat para pihak, kecuali adanya kesepakatan para pihak dengan alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Lebih tepatnya hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1338 KUH Per yang berbunyi: 56
(1) “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang -undang bagi mereka yang membuatnya.”
(2) “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu.”
Kegiatan bank dalam bidang pemberian kredit seringkali menemui berbagai macam masalah, salah  satunya  adalah  kasus  kredit  fiktif.  Kredit  Fiktif  dapat  diartikan  sebagai  suatu  peristiwa kejahatan dimana pelaku sebagai calon pemegang kredit palsu menggunakan identitas palsu dan memberikan informasi palsu untuk dapat melakukan perjanjian kredit di bank. Kasus kredit fiktif dapat terjadi dengan berbagai alasan, yang paling sering terjadi adalah kasus dengan nasabahnya fiktif atau tidak ada dikarenakan identitas yang digunakannya palsu atau menggunakan identitas nasabah lain tanpa diketahui oleh pemilik identitas sebenarnya. Pada banyak kasus di Indonesia, kredit fiktif terjadi karena berkas yang menjadi persyaratan tersedia namun debiturnya tidak ada, dikarenakan  permohonan  kredit  yang  dilakukan  memakai  identitas  palsu  atau  identitas  dari nasabah  lain  yang  digunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  tanpa  diketahui  oleh pemilik identitas yang bersangkutan.
Apabila kita merujuk pada ketentuan mengenai syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Per, tentunya kredit fiktif ini tidak memenuhi persyaratan tersebut. Identitas yang digunakan oleh pihak nasabah pemohon kredit bukan merupakan identitas asli sehingga tergolong sebagai  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Per. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Per, pihak intern (pegawai bank) dan nasabah palsu yang telah  mengajukan  kredit  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  kepada  nasabah  yang identitasnya  telah  digunakan  tanpa  izin  pada  kasus  kredit  fiktif.  Hal  tersebut  harus  dilakukan pegawai  bank  yang  bersangkutan  dikarenakan  pegawai  bank  tersebut  telah  dengan  sengaja melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melakukan pencatatan palsu, memalsukan data-data pemohon kredit sehingga berakibat bagi nasabah yang identitasnya telah dipakai untuk menanggung resiko kelak dikemudian hari tanpa mengetahui kejadian tersebut.
Apabila  kita  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1367  KUH  Per,  bank  juga  dapat  dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya mengingat hubungan bank dengan nasabah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo . 1367 KUH Per, maka pihak bank dan pegawai bank yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan ganti kerugian kepada nasabah  yang  identitasnya  telah  dicatut  menjadi  debitur  dalam  kredit  fiktif.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen secara
55 Ibid .
56 Davit R. Kaawoan, loc. cit.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
lebih rinci sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa. Tetapi dalam kasus  kredit fiktif, tentunya penyalahgunaan identitas nasabah tanpa seizin nasabah bersangkutan tergolong sebagai perbuatan yang  tidak  jujur  sehingga  bertentangan  dengan  pengaturan  ketentuan  ini.  Oleh  karena  itu, berdasarkan Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan terkait kredit fiktif tersebut. Dalam perjanjian transaksi keuangan antara Lembaga Perbankan dengan Nasabah diharapkan tetap memperhatikan Asas Kepercayaan dan Asas Itikad Baik.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha tidak serta merta menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana ke depannya apabila dapat dibuktikan lebih lanjut terkait adanya unsur kesalahan. Berdasarkan Pasal 45  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen,  nasabah  sebagai  konsumen  yang  dirugikan  dapat menempuh langkah hukum baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, nasabah  yang  merasa  mengalami  ketidakadilan  hingga  menyebabkan  kerugian  maupun  ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana perbuatan melawan hukum.
Notaris/PPAT bertanggung jawab dalam kasus kredit fiktif yang terjadi apabila diakibatkan oleh  kelalaiannya.  Apabila  kasus  kredit  fiktif  dikarenakan  penggunaan  data  nasabah  lain, seharusnya  hal  tersebut  dapat  langsung  diketahui  dan  dicegah  Notaris,  karena  para  pihak menandatangani  akta  autentik  tersebut  dihadapan  Notaris/PPAT.  Maka  dari  itu  Notaris/PPAT dapat  disebut  ikut  serta.  Menurut  Munir  Fuady,  suatu  perbuatan  dapat  dianggap  sebagai  suatu kelalaian, jika memenuhi unsur‐unsur pokok sebagai berikut: 57
1. Adanya suatu tindakan yang mengakibatkan hal yang tidak semestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati‐kehatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati‐hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Notaris/PPAT bertanggung jawab penuh atas isi dan informasi yang dimuat dalam covernote . Notaris/PPAT  harus  bertanggung  jawab  jika  terdapat  ketidaksesuaian  yang  terjadi  antara pernyataan  dalam covernote dengan  realitas  di  lapangan,  baik  secara  pidana,  perdata,  maupun secara  moral. 58 Kelalaian  Notaris  dalam  menerbitkan covernote yang  isinya  mengandung pernyataan  atau  informasi  yang  tidak  benar  menyebabkan  ia  harus  memikul  tanggung  jawab hukum  atas  perbuatannya,  yakni  pertanggungjawaban  perdata  berdasarkan  wanprestasi  atau pertanggungjawaban  secara  pidana  yaitu  perbuatan  melawan  hukum,  dimana  Notaris/PPAT dengan secara sengaja dan penuh kesadaran dan direncanakan bersama Debitur, bahwa Covernote yang dikeluarkan untuk dijadikan suatu alat untuk memberikan keterangan yang tidak benar yang
57 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum , cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.
58 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, op.cit., hlm . abstrak.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dimana  nantinya  hal  tersebut  dapat  merugikan  pihak  Bank  sebagai  Kreditur. 59 Bahkan  dalam konteks ini, Notaris memikul tanggung jawab moral terhadap jabatan yang diembannya. 60

## PENUTUP Kesimpulan
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  memberikan  fasilitas  kredit  kepada  nasabahnya.  Fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan jaminan yang diberikan sebagai agunan ke bank oleh debitur yang  umumnya  berupa  tanah  ataupun  tanah  beserta  bangunannya.  Pemberian  kredit  tersebut terlebih dahulu akan disaring oleh bank selaku kreditur dengan menyesuaikan kemampuan debitur dan nilai tafsiran agunannya. Setelah proses seleksi dari bank tersebut, maka akan diproses lebih lanjut dengan pembuatan perjanjian kredit baik itu dibawah tangan maupun menggunakan akta perjanjian kredit oleh Notaris sesuai kebijakan bank. Selain hal tersebut, untuk membebankan hak tanggungan pada tanah ataupun tanah dan bangunan yang diagunkan debitur, maka akan diproses PPAT  untuk  dibuatkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT).  Setelah  dibuat  dan ditandatanganinya  Akta  Perjanjian Kredit dan/atau SKMHT serta APHT  di  antara bank selaku kreditur  dan  nasabah  peminjaman  dana  selaku  debitur,  maka  pada  umumnya  pihak  bank  akan meminta penerbitan covernote oleh Notaris/PPAT.
Dalam serangkaian proses kredit ini, kemudian muncul masalah kredit fiktif di mana, identitas debitur  yang  digunakan  merupakan  identitas  nasabah  lain.  Selain  itu  adapula  kasus  dimana covernote yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT tidak sesuai dengan fakta yang ada. Notaris/PPAT bertanggung jawab dalam kasus kredit fiktif yang terjadi apabila diakibatkan oleh kelalaiannya. Di mana seharusnya penggunaan identitas nasabah lain dapat langsung di filter oleh Notaris/PPAT karena  penandatangan  dan  pembacaan  akta  autentik  langsung  dihadapan  notaris,  dan  notaris memastikan  kebenaran  identitas  dari  penghadap.  Notaris/PPAT  juga  bertanggung  jawab  penuh atas  isi  dan  informasi  yang  dimuat  dalam covernote .  Maka  dari  itu  penting  bagi  notaris/PPAT untuk  menjalankan  jabatannya  dengan  mengikuti  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan maupun kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: PT RajaGrafindo.
Artadi,  I  Ketut  &  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra.  2014, Impelementasi  Ketentuan- Ketentuan  Hukum  Perjanjian  Kedalam  Perancangan  Kontrak ,  Denpasar:  Udayana University Press.
Ferry  N.  Idroes,  2008, Manajemen  Risiko  Perbankan:  Pemahaman  Pendekatan  3  Pilar Kesepakatan Besel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press. Hay, Marhais Abdul, 1975, Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: Pradyna Paramita.
Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, 2021, Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika. Kie,  Tan  Thong,  1994, Studi  Notariat  Serba-Serbi  Praktik  Notaris ,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
59 Dicky Irfandi, Mohamad Fajri Mekka Putra, Siti Hajati Hoesin, op.cit .
60 Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, op.cit., hlm. 201.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum , cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti, 2010, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa. Suseno, Franz Magnis, 1987, Etika Dasar, Masalah Pokok Filsafat Mora l. Yogyakarta: Kanisius.
Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank , Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2020, Hukum Perbankan , Jakarta: Prenadamedia Group.
Jurnal:
Asuan dan Susi Yanuarsi, “ Kontribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank ”, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 20, Nomor 3, September 2022.
Davit R. Kaawoan, “ Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Kredit Bank Menurut Ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 ”, Lex Privatum, Volume  VI, Nomor 7, September 2018.
Dicky Irfandi, Mohamad Fajri Mekka Putra, Siti Hajati Hoesin, “ Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Cover Note Berkaitan dengan Perjanjian Kredit (Studi Kasus Cover Note No: 209/Sk-Nf/Xii/2013 Dibuat oleh Notaris FMO di Cikarang, Bekasi)” , Garuda, Volume 1, Nomor 1, 2019.
Muktar Muktar dan Amir Machmud, “ Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank ”, Jurnal Justice Aswaja, Volume 1, Nomor 1,  Juni 2022.
Rahmiah  Kadir,  Farida  Patittingi,  Nurfaidah  Said,  Muhammad  Ilham  Arisaputra, “ Pertanggungjawaban  Notaris  pada  Penerbitan  Covernote ” ,  Volume  31,  Nomor  2,  Juni 2019.
Ryno  Bagas  Prahardika  dan  Endang  Sri  Kawuryan,  “ Tanggung  Gugat  Notaris  Atas  Kelalaian Dalam  Membuat Akta  Perjanjian  Kredit  Bank” ,  Jurnal  Transparansi  Hukum,  Volume  1, Nomor 1, Januari 2018.
Sania Salamah dan Agung Iriantoro, “ Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 Pk/Pdt/2019) ”, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 02, Juni 2022.
Hermansyah, “ Perwujudan Asas Kepercayaan dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank” , Nestor Tanjungpura Journal of Law, Volume 11, Nomor 2,  2015.
Ni  Luh  Wayan  Korin  Agustini,  Cok  Istri  Anom  Pemayun,  Dewa  Gede  Rudy, “ Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Nasabah  yang  Identitasnya  Dipakai  Tanpa  Izin dalam Kredit Fiktif” , Kertha Semaya, Volume 5, Nomor 1, 2017.
Internet/ Media Online :
F itri  N.  Heriani,  “7  Hal  yang  Sering  Menyeret  Notaris  ke  Pusaran  Kasus”, https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-Notaris-ke-pusaran- kasus-lt573298b2a4142/, (diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 19.14 WIB)

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris