## ANALISIS YURIDIS SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KEJAHATAN PASAR MODAL

## TITO SOFYAN

## Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

## Abstrak
Sistem pengawasan terutama terhadap kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang bermuara  pada  perlindungan  hak-hak  pemodal  merupakan  masalah  krusial  karena banyak ditemukan bukti praktek penyalahgunaan sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung  secara  ekstensif.  Padahal  mekanisme  perdagangan  di  pasar  modal merupakan kepercayaan, bila kepercayaan itu hilang, maka runtuhnya pasar modal akan berimbas  kepada  sektor  lain,  terutama  sektor  ekonomi.  Meskipun  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (UUPM)  telah  mengatur  ketentuan- ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak pemodal, namun dalam kenyataan seringkali  hak-hak  pemodal  terabaikan  karena  kurangnya  akses  informasi  terhadap sumber  daya  perusahaan  dibanding  emiten.  Oleh  karenanya  perlu  mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang dengan emiten, melalui intervensi norma- norma hukum yang sengaja diciptakan oleh negara, sebab perlindungan hukum terhadap pemodal  ini  tidak  cukup  dengan  mengandalkan  aspek  norma-norma  kebebasan berkontrak semata.
Kata kunci: sistem pengawasan, pasar modal, hak-hak pemodal

## Abstract
The  supervisory  system  especialy  againts  crime/violation  in  the  capital  market  which led  to  the  protection  of  the  investor’s  rights  is  the  crucial  issues  because  it  has  been found many evidence of the misuse of company’s resources for extensive period. Stock market  is  about  trust,  if  it  lose,  the  market  will  collpase  and  it  will  affect  the  other sector, mainly economic sector. Althoug Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) it has been set up provisions for the protection of the investor’s rights. But in reality the rights of the investor are oftenly neglected because of the lack of  access  information  towards  company’s  resources  compared  to  that  of  issuers. Because of that it needs protection from  law that  fair and balanced,  with  the norm of law interference that purposefully made by the state because the legal protection that is not sufficient with just the norm of free contract.
Keywords: monitoring system, capital market, investor right

## Pendahuluan
Saham adalah tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis PT) sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada Pasal 31 (1) UUPT disebutkan bahwa “Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. 1
Unsur  saham  merupakan  ciri  khas  (karakteristik)  dari  PT.  Keberadaan  unsur saham tidak terlepas dalam  hubungannya dengan sifat bentuk badan usaha ini  sebagai asosiasi  modal,  yaitu  suatu  asosiasi  yang  bertujuan  meng-himpun  modal  yang  sangat besar  dari  sejumlah  orang  yang  amat  banyak. 2 Oleh  karenanya,  saham  sesungguhnya merupakan  perwujudan  dari  penyertaan  seseorang  di  dalam  suatu  modal  perusahaan yang berbentuk PT.
Acapkali  di  dalam  kepustakaan  dibedakan  antara  “PT  Terbuka”  dan  “PT Tertutup”.  PT  Tertutup  merupakan  PT  yang  didirikan  dengan  tiada  maksud  menjual sahamnya kepada masyarakat luas, atau tidak bertujuan menghimpun modal, 3 umumnya PT jenis ini bersifat defensif dalam hal manajemennya.  PT Terbuka merupakan suatu PT  yang  sahamnya  dijual  kepada  masyarakat  luas  dalam  rangka  pemupukan  modal untuk  kepentingan  investasi  atau  mungkin  pula  eksploitasi  suatu  PT.  Pasal  1  angka  7 UUPT  menyebutkan  bahwa  PT  Terbuka  adalah  PT  Publik 4 atau  PT  yang  melakukan penawaran umum saham melalui Pasar Modal. 5
Bilamana  kegiatan  dunia  usaha  semakin  berkembang,  dan  perusahaan- perusahaan  berbentuk  PT  bermaksud  mengembangkan  usahanya,  maka  masalah kebutuhan modal bagi usaha-usaha pengembangan tersebut merupakan hal yang sangat utama. Kebutuhan modal suatu PT, mungkin dapat diperoleh dari  dalam atau pun  dari luar  PT.  Dari  dalam  PT  berupa  pendapatan  yang  ditahan  (penyusutan  dan  cadangan) serta  laba  yang  tidak  dibagikan  kepada  para  pemilik  saham  dalam  bentuk  deviden.
1 Pasal 40 ayat 1 KUHD menyebutkan bahwa “Modal PT harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik  atas  nama,  maupun  blangko”.  Sedangkan  Pasal  31  (2)  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  PT,  juga menyebutkan  tidak  tertutup  kemungkinan  peraturan  di  bidang  Pasar  Modal  mengatur  modal  PT  terdiri atas saham tanpa nilai nominal.
2 Rudhi Prasetya, ”Memerangi Penyalahgunaan PT”, majalah Yuridika Surabaya, FH Unair, No 3, Tahun III, 1998, hal. 144.
3 Ibid. 4 Menurut  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang dimaksud  dengan  PT  Publik  adalah  PT  yang  memenuhi  kriteria  jumlah  pemegang  saham  dan  modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5 KUHD  tidak  membedakan  adanya  bentuk  PT  Terbuka  dan  PT  Tertutup,  akan  tetapi  melihat karakteristiknya sebagai asosiasi modal seharusnya suatu PT bersifat terbuka.
Sedangkan modal dari luar PT dapat berupa dana dari pemilik PT, pinjaman dari bank, pinjaman dari relasi, atau dengan menjual sebagian sahamnya. 6
Alternatif  sumber  permodalan  yang  disebut  terakhir  di  atas,  yaitu  modal  yang didapat  dengan  menjual  sebagian  sahamnya,  suatu  PT  dapat  memperolehnya  dengan dua cara yaitu melalui “penawaran terbatas” atau melalui “penawaran umum”. Menurut ketentuannya,  penawaran  terbatas  (dalam  kepustakaan  biasa  disebut “private placement” merupakan  penjualan  saham  secara  terbatas  kurang  dari  dua  puluh  orang dan atau  penawarannya tidak dilakukan melalui media komunikasi  massa, 7 sedangkan penawaran umum (public offering) merupakan penjualan saham yang dilakukan kepada masyarakat  luas  melalui  Pasar  Modal.  Untuk  yang  terakhir  ini  pada  umumnya  orang menyebutnya  dengan  istilah go-public. PT  yang  telah go-public artinya  telah menawarkan/menerbitkan/mengemisikan  sahamnya  di  pasar  modal  disebut  “emiten”, sedangkan  pihak  yang  menanamkan  uangnya  dalam  kepemilikan  saham  disebut “pemodal/investor”. Dari beberapa alternatif sumber dan cara memperoleh permodalan di atas, yang akan menjadi fokus kajian hanya sumber permodalan yang diperoleh suatu PT dari hasil penjualan sebagian sahamnya melalui Pasar Modal.
PT  Terbuka  adalah  perusahaan  yang  mendapatkan  sebagian  sumber permodalannya dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal. Keuntungan utama yang dapat diperoleh suatu PT yang memanfaatkan sumber permodalan dari Pasar Modal, antara lain: 1) Modal  tersebut tidak terikat pada jangka waktu pemanfaatan; dan 2) Tidak mempunyai kewajiban finansial tetap, misalnya dalam bentuk  pembayaran  bunga  dan  angsuran  pokok.    Dengan menjual  sahamnya  suatu  PT hanya  berkewajiban  memberikan  deviden  kepada  para  pemegang  sahamnya  dimana besar dan kecilnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh.
Suatu  Pasar  Modal  dapat  dimanfaatkan  baik  oleh  PT  maupun  anggota-anggota masyarakat  yang  menanamkan  uangnya  dalam  bentuk  saham  (selanjutnya  disebut “Pemodal”).    Bagi  PT,  Pasar  Modal  dapat  dimanfaatkan  sebagai  suatu  sarana  untuk menarik  modal  dari  masyarakat  yang  masih  tersebar  dan  kurang  produktif,  setidak- tidaknya  sebagai  sumber  permodalan  alternatif  bilamana  sumber-sumber  permodalan
6 TB.  M.  Hasyim,  “Pasar  Modal  Menyongsong  Pelita  IV”,  makalah Pendidikan    Latihan  Perantara Perdagangan Saham (Diklat P3E) , Jakarta, tanpa tahun, hal. 4.
7 Periksa Keputusan Menteri Keuangan nomor 862 tahun 1987, Pasal 1 huruf 1, tentang Emisi Saham di Bursa Paralel.
lain  sulit  diperoleh  atau  kurang  menguntungkan.  Sedangkan  bagi  pemodal  (calon pemodal potensial) adanya Pasar Modal dapat dimanfaatkan sebagai alternatif investasi (alokasi dana) dengan kemungkinan memperoleh keuntungan PT yang dibagikan dalam bentuk deviden dan atau keuntungan dari adanya kenaikan nilai saham yang dimilikinya (capital gain).
Pengertian yang dapat ditarik dari uraian di atas menunjukan bahwa pasar modal merupakan  suatu  sarana  yang  dapat  mempertemukan  pihak  PT  yang  membutuhkan tambahan  modal  dengan  menjual  sahamnya  berhadapan  dengan  para  pemilik  uang (pemodal)  sebagai pembelinya.  Bagi  PT  motifnya adalah  perolehan modal,  sedangkan bagi  para pemodal  motif tersebut  terletak  pada  keinginan  untuk  mendapatkan  deviden dan atau capital gain.
Dalam  mekanisme  sistem  perdagangan  di  pasar  modal,  apabila  suatu  saham sudah  dicatatkan  di  bursa  efek (listing), maka  antara  penerbit  saham  (emiten)  dengan pemodal tidak lagi bertemu secara langsung melainkan hanya dapat dilakukan melalui perantaraan  perusahaan  efek  sebagai  perantara  (broker/pialang)  di  bursa  efek,  baik sebagai  perantara  jual  maupun  perantara  beli.  Namun  dengan  adanya  kesenjangan dalam  komposisi  kepemilikan  saham  dan  akses  informasi  terhadap  sumber  keuangan perusahaan  antara  pemodal dan  emiten,  mengakibatkan  adanya  ketidakseimbangan  di dalam  pemenuhan  hak-hak  antara  pemodal  dan  emiten.  Oleh  sebab  itu,  sistem pengawasan  dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  kepada  pemodal  merupakan  hal yang  krusial  karena  pada  banyak  negara  ditemukan  bukti  adanya  praktek penyalahgunaan ( expropriation ) atas sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara  ekstensif.  Tindakan expropriation yang  dilakukan  oleh  pengelola  perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan asset yang tidak fair, praktek transper  pricing tidak semestinya,  penyertaan  anggota  keluarga tidak berkualitas dalam jajaran perusahaan, pembayaran gaji atau kompensasi yang berlebihan pada eksekutif 8 dan lain-lainnya.
Banyak kasus pasar modal yang muncul seperti kasus saham hilang, kasus short selling, kasus  laporan  palsu,  kasus IPO dan right  issue ,  serta insider  trading. Kasus- kasus tersebut merugikan kepentingan Pemodal yang seharusnya dilindungi. Timbulnya kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari kurang berfungsinya otoritas pasar modal yaitu Bapepam-LK  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal-Lembaga  Keuangan)  yang  belum
8 Akhmad  Syakhroza,  “Best  Practice  Corporate  Governance dalam  Kontek  Lokal  Perbankan  Indonesia,
Usahawan No.06 Th.XXXII Juni 2003.
melakukan  penegakan  hukum (law  enforcement) secara  konsisten,  penyebabnya  bisa saja karena belum ada peraturan yang mengaturnya secara secara proporsional, bisa juga karena ada pertentangan norma, atau norma yang mengaturnya kurang jelas.
Fuad  Rahmany  mengemukakan  bahwa  Undang  Undang  Pasar  Modal  perlu direvisi,  karena  selama  ini  Bapepam  selalu  menemui  hambatan  dalam  melaksanakan tugasnya.  Sehingga,  penyelidikan  yang  dilakukannya  tidak  seluruhnya  tuntas.  Ada keterbatasan hukum, sehingga manipulasinya sulit untuk diusut. Dengan adanya revisi Undang  Undang  Pasar  Modal  tersebut,  Bapepam  akan  lebih  mudah  mengusut  kasus, seperi insider trading. Selain itu dengan revisi Undang Undang Pasar Modal, Bapepam akan  dapat  mengikuti  MoU  dengan  asosiasi  regulator  pasar  modal  sedunia (International  of  Security  Organization/IOSO). Di  mana  penyelidikan  yang  harus membuat  pihaknya  bertukar  data  dengan  pihak  negara  lain  akan  menjadi  lebih mudah."Kita  pernah  ke  Hong  Kong,  tapi  penyelidikannya  buntu  karena  data  di  sana tidak  bisa  diberikan  karena  belum  ikut  MoU,  Bapepam  tidak  memiliki  hak  untuk melihat  rekening  dari  entitas  yang  dicurigai  melakukan  pelanggaran.  Bapepam  tidak punya hak untuk membuka account. Dengan revisi Undang Undang Pasar Modal akan mempermudah Bapepam dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penyelidikan”. 9
Permasalahan  yang  timbul  dalam  praktek  di  mana  pasar  modal  Indonesia sekalipun telah mempunyai perangkat hukum yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang  Pasar Modal dan  peraturan  pelaksanaannya,  namun  dalam kenyataanya  masih belum cukup memadai, karena masih terdapat praktek-praktek yang merugikan hak-hak pemodal. Artinya bisa jadi ada masalah-masalah yang belum mendapatkan pengaturan secara proporsional, bisa juga karena ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma  yang  lain  baik  dalam  peraturan  yang  sama  ataupun  peraturan  yang  berbeda, namun  bisa  juga  sudah  ada  pengaturannya  namun  perlu  penjelasan  lebih  lanjut. Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah fungsi pengawasan di pasar modal telah efektif terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemodal?

## Pembahasan
Jenis Kejahatan di Pasar Modal
9 Pernyataan  Ketua  Bapepam-LK,    Fuad  Rahmany,  di  Gedung  BEI,  Jakarta,  Rabu  (12/8/2009) http://economy.okezone.com/read/2009/08/12/278/247492/draf-amandemen-uu-pasar-modal-masih- disempurnakan , diakses 21 Agustus 2010.
Kejahatan  Pasar  Modal  meliputi  segala  bentuk  pelanggaran,  baik  terhadap  ketentuan peraturan-peraturan Pasar Modal maupun peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan di  Pasar  Modal.  Kejahatan  Pasar  Modal  ( capital  market  crime) bisa  diakibatkan  oleh beberapa  alasan  yaitu  kesalahan  para  pelaku,  kelemahan  aparat  yang  mencakup integritas  dan  profesionalisme  dalam  menjalankan  peraturan,  dan  pada  aspek pengawasan.  Lemahnya  pengawasan  sering  terjadi  dari  arus  tarikan  para  pelaku spekulan yang canggih. Sanksi terhadap kejahatan Pasar Modal Indonesia di umumnya hanyalah  denda  dan  tidak  hukuman  pidana  badan,  sehingga  asapek  jeranya  belum dirasakan.  Oleh  sebab  itu,  aturan  untuk  menangkal  masalah-masalah  tersebut  sangat diperlukan.
Dari hal-hal tersebut dapat dilihat ketimpangan dari Pasal-Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu terdapat pada:
1. Pasal 35 mengenai pedoman perilaku:
Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang  :
a. menggunakan  pengaruh  atau  mengadakan  tekanan  yang  bertentangan dengan kepentingan nasabah;
b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis  oleh  nasabah    atau    diwajibkan    menurut    peraturan    perundang- undangan  yang  berlaku;
c. mengemukakan  secara  tidak  benar  atau  tidak  mengemukakan  fakta  yang material  kepada  nasabah  mengenai  kemampuan  usaha  atau  keadaan keuangannya;
d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan  adanya  kepentingan  Perusahaan  Efek  dan  Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau
e. membeli  atau  memiliki  Efek  untuk  rekening  Perusahaan  Efek  itu  sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat  kelebihan permintaan beli dalam  Penawaran  Umum  dalam  hal  Perusahaan  Efek  tersebut  bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali   pesanan   Pihak yang   tidak   terafiliasi   telah   terpenuhi   seluruhnya.
Kelemahan dari Pasal ini sanksinya hanya bersifat adminitratif, padahal celah ini bisa mengakibatkan berpengaruhnya harga, atau segala bentuk infor-masi maupun fakta yang  dapat  mempengaruhi  pihak  pemodal  atau  pihak  lain  yang  ada  hubungannya dengan Pasar Modal.
2. Dalam Pasal 90 mengatur tindakan penipuan:
“Dalam  kegiatan  perdagangan  Saham,  setiap  Pihak  dilarang  secara  langsung atau tidak langsung:
a. Menipu  atau  mengelabui  Pihak  lain  dengan  menggunakan  sarana  dan  atau cara apa pun;
b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
c. Membuat  pernyataan  tidak  benar  mengenai  fakta  yang  material  atau  tidak mengungkapkan  fakta  yang  material  agar  pernyataan  yang  dibuat  tidak menyesatkan  mengenai  keadaan  yang  terjadi  pada  saat  pernyataan  dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri  sendiri  atau  Pihak  lain  atau  dengan  tujuan  mempengaruhi  Pihak  lain untuk membeli atau menjual Saham”.
Tetapi  secara  lebih  detil  banyak  tindak  pidana  dan  pelanggaran  yang  terjadi  di dalam  praktek  yang  sulit  dimasukan  ke  dalam  kelompok  kejahatan  tersebut  seperti window dressing . Disamping itu, tindak pidana di Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu tindak pidana  yang terjadi mengakibatkan hilangnya sejumlah saham, jumlah  korban  pemodal  yang  cukup  banyak  dan  beragam,  akhirnya  dengan  jumlah korban yang banyak akan meruntuhkan kepercayaan terhadap keberadaan Pasar Modal itu  sendiri,  dan  yang  paling  bahaya  Indonesia  tidak  lagi  dipercaya  sebagai  Negara dengan tujuan investasi yang aman khususnya investasi lewat Pasar Modal.
3. Ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 mengatur tindakan mengenai manipulasi pasar :
Pasal 91
“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan  tujuan  untuk  menciptakan  gambaran  semu  atau  menyesatkan  mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Saham di Bursa Efek”.
Pasal 92
“Setiap  Pihak,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  Pihak  lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Saham atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Saham di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan  tujuan  mempengaruhi  Pihak  lain  untuk  membeli,  menjual,  atau  menahan Saham”.
Pasal 93
“Setiap  Pihak  dilarang,  dengan  cara  apa  pun,  membuat  pernyataan  atau memberikan  keterangan  yang  secara  material  tidak  benar  atau  menyesatkan sehingga  mempengaruhi  harga  Efek  di  Bursa  Efek  apabila  pada  saat  pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :
a. Pihak  yang  bersangkutan  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa pernyataan  atau  keterangan  tersebut  secara  material    tidak      benar      atau menyesatkan;   atau
b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran
material dari pernyataan atau keterangan tersebut”.
Salah  satu  contoh  pelanggaran  terkait  Pasal-Pasal  di  atas  (manipulasi  pasar) adalah “cornering” (goreng  saham). Cornering dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah proses/skenario  sistematis  yang  dilakukan  oleh  sebuah  kelompok  yang  memiliki kepentingan untuk membentuk harga saham suatu perusahaan. Harga sebuah saham di bursa  idealnya  merupakan  suatu  ekuilibrium  harga  yang  diperoleh  dari  permintaan/ pembelian  dan  penawaran/pelepasan  dari  saham  tersebut.  Mekanisme  tersebut merupakan  mekanisme  yang  alami  dalam  bursa  berdasarkan  informasi/data  mengenai perusahaan  atau  kondisi  makro  ekonomi  yang  dipublikasikan  secara  transparan  tanpa ada campur tangan pihak manapun. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  mencoba  untuk  membentuk  harga  suatu  saham  apakah dengan  menurunkan atau  menaikannya untuk  memperoleh keuntungan.  Di  sini  pelaku corner dapat  menentu-kan  harga  saham  di  bursa  secara  semu  sampai  pada  titik  yang diinginkannya.
4. Pasal 95 dan 96 tentang insider trading (informasi orang dalam), menyebutkan :
Pasal 95
“Orang  dalam  dari  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  mempunyai  informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Saham:
a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
b. perusahaan  lain  yang  melakukan  transaksi  dengan  Emiten  atau  Perusahaan Publik yang bersangkutan”.
Pasal 96
“Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:
a. mempengaruhi  Pihak  lain  untuk  melakukan  pembelian  atau  penjualan  atas Saham dimaksud; atau
b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan  informasi  dimaksud  untuk  melakukan  pembelian  atau  penjualan atas Saham”.
Permasalahan  yang  terkait  dengan insider  trading adalah  sulitnya  pembuktian telah  terjadinya insider  trading dalam  suatu  transaksi.  M.S  Tumanggor  dalam disertasinya  “Kajian  Hukum  atas Insider  Trading di  Pasar  Modal  Suatu  Antisipasi Terhadap  Pengembangan  Ekonomi  Indonesia”  menyebutkan  bahwa insider  trading
merupakan  tindakan  yang  sulit  untuk  dibuktikan,  bahkan  di  negara  maju  seperti Amerika Serikat. Fenomenanya adalah kejahatan insider trading sulit dibuktikan. 10
Selain  dari  Pasal-Pasal  yang  ada  dalam  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1995 tersebut,  terdapat  ketimpangan  lain  yang  berkaitan,  yaitu  tidak  dicantumkannya ketentuan mengenai Arbitrase, padahal sebenarnya peraturan perundang-undangan yang memberikan  wewenang  kepada  Bapepam-LK  untuk  menyelesaikan  sengketa  para pelaku  Pasar  Modal  secara  cepat,  efisien,  dan  relatif  murah  sangat  di  perlukan. Kebutuhan  penyelesaian  sengketa  badan  arbitrase  diatur  dalam  undang-undang  yang merupakan  konsekuensi  dari  perkembangan  yang  sangat  dinamis  mengingat kemungkinan  timbulnya  sengketa  diantara  para  pelaku  Pasar  Modal  semakin  besar. Kebutuhan penyelesaian sengketa para pelaku Pasar Modal melalui arbitrase yang diatur dalam  undang-undang  Pasar  Modal  merupakan  satu-satunya  jalan  agar  terciptanya kepastian  hukum  dalam  kegiatan  Pasar  Modal.  Selama  ini  Bapepam-LK  baru  sebatas menyetujui  peraturan-peraturan  prosedural  arbitrase  dan  memberikan  rekomendasi penyelesaian sengketa yang tidak mengikat pada Badan arbitrase Pasar Modal Indonesia dan  tidak  mempunyai  legitimasi  yang  kuat  karena  tidak  dicantumkan  dalam  Undang- undang Pasar Modal.
Dari  uraian  tersebut,  tentang  sasaran  diberlakukannya  Undang-Undang  Pasar Modal,  maka  yang  perlu  didorong  pula  adalah  konsistensi  dalam  penegakan  hukum (Law  Enforcement) yang  diatur  dalam  ketentuan-ketentuanUndang-Undang  Pasar Modal. 11 Dengan  demikian  penelaahan  norma-norma  hukum  yang  menyangkut perlindungan  hukum  dan  penegakan  hukum  menjadi  semakin  penting,  mengingat lembaga  Pasar  Modal  merupakan  lembaga  kepercayaan,  yaitu  sebagai  lembaga perantara (intermediary) yang  menghubungkan  kepentingan  pemakai  dana (issuer, ultimate borrower) dan para pemilik dana (pemodal, ultimate lender).

## Sistem Pengawasan di Pasar Modal
Dari berbagai studi kasus pelanggaran hukum Pasar Modal, tergambar bahwa demikian luas  dan  rumitnya  tindak  kejahatan/pelanggaran  di  Pasar  Modal.  Hal  ini  harus  dapat diakomodir  dalam  pengembangan  hukum  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka
10 Tumanggor,  M.  S.,  “Kajian-Hukum-Atas-Insider-Trading-Di-Pasar-Modal-Suatu-Telaah  Singkat” http://www.docstoc.com/docs/36582246/, diakses 19/01/2011.
11 Ibid.
penegakan  hukum  serta  konsep  pembentukan  hukum  nasional,  kiranya  pengertian hukum tidak hanya diartikan secara terbatas dan hanya terpaku kepada hukum tertulis saja.  Lebih-lebih  untuk  mengantisipasi  pelanggaran  hukum  di  Pasar  Modal,  karena memang Pasar Modal Indonesia diadopsi dan lebih condong ke Amerika Serikat yang menganut sistem hukum common law (Anglo Saxon) dan berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Apabila hanya penerapan hukum tertulis saja yang berlaku di  Indonesia, maka dikhawatirkan penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran hukum dibidang Pasar Modal akan sulit dilakukan, sebagai contoh sulitnya penyelesaian kasus insider trading di  Pasar  Modal  Indonesia  karena  terbatasnya  masalah  pembuktian  yang  dianut  dalam hukum tertulis di Indonesia. Seperti pernyataan Fuad Rahmany:
“...  selama  ini  Bapepam  selalu  menemui  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugasnya. Sehingga,  penyelidikan  yang  dilakukannya  tidak  seluruhnya  tuntas.  Ada keterbatasan hukum, sehingga manipulasinya sulit untuk kita usut. Dengan adanya amandemen  UUPM,  Bapepam  akan  lebih  mudah  mengusut  kasus,  seperi insider trading .  Dengan  adanya  amandemen  UUPM,  Bapepam  akan  memiliki  hak  untuk melihat rekening dari entitas yang dicurigai melakukan pelanggaran. Bapepam akan punya hak untuk membuka account ”. 12
Jika  Indonesia  terlalu  berpegang  teguh  pada  hukum  tertulis,  maka  penegakan hukum  Pasar  Modal  akan  sulit,  bahwa  berdasarkan  pengalaman,  dalam  kodifikasipun sering terdapat kekosongan hukum ( recht vacuum = terdapat hal-hal yang belum diatur) dan di lain pihak semakin jauh pelaksanaan hukum dan keadilan disebabkan oleh terlalu tegarnya memegang undang-undang dan kodifikasi. 13 Oleh karena itu tepat kiranya jika dalam penegakan hukum Pasar Modal, regulator Pasar Modal dapat menyesuaikannya dengan keadaan dan kondisi yang berkembang.
Jika dikaitkan dengan aliran pemikiran hukum, hal ini sejalan dengan pemikiran hukum dari aliran rechtbewegung yang merupakan aliran tengah di antara aliran legisme dan freie rechtbewegung . 14 Bahwa  menurut  aliran rechtsvinding, benar  bahwa  hakim terikat  pada  undang-undang,  akan  tetapi  tidak  seketat  seperti  menurut  pandangan legisme yang menganggap semua hukum terdapat pada undang-undang, karena hakim
12 Fuad  Rahmany,  Ketua  Bapepam-LK,  di  Gedung  BEI,  Jakarta,  Rabu  (12/8/2009) http:// economy.okezone.com/read/2009/08/12/278/247492/draf-amande-men-uu-pasar-modal-masih-disem purnakan.
13 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Alumni, Bandung, 2000, hal. 51.
14 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 161.
juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran freie rechtbewegung ,  sehingga  dalam  melakukan  tugasnya  hakim  mempunyai  kebebasan yang terikat (gebonded vrijheid) atau keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid). Oleh sebab  itu  maka  tugas  hakim  disebutkan  sebagai  usaha  melakukan rechtvinding yang artinya adalah menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman. 15 Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dalam sambutannya pada pertemuan puncak pejabat tinggi negara di bidang hukum dan peradilan serta pimpinan profesi hukum (law subbmit III) tanggal 16 April 2004 di Jakarta, menyebutkan:
“...bahwa law  summit  I merupakan  kejadian (event) dimana  kesepakatan  yang bersifat  umum  tentang  perlunya  rancangan  tindak  pembaruan  hukum  yang komperhensif dicapai”. 16
Pasar  Modal  dapat  diklasifikasikan  sebagai  bidang  hukum  yang  netral.  Dalam pembentukan hukum Pasar Modal, apabila melihat undang-undang Pasar Modal, pem- bentukannya  mendapat  pengaruh  dari  sistem Anglo  Saxon .  Ini  terbukti  misalnya terdapat lembaga wali amanat dalam industri Pasar Modal. Oleh karena itu Pasar Modal sebagai  bidang  hukum  yang  netral,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  mendapat pengaruh dari berbagai sistem hukum. Dalam kaitan dengan hal ini Djuhaendah Hasan berpendapat, bahwa terhadap bidang hukum yang netral dapat mengambil sistem hukum dari negara lain (sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo Saxon ) dengan tetap harus memperhatikan asas-asas dalam UUD 1945 dan pancasila. 17
Bahwa  dalam  teori  pembentukan  hukum,  hakim  dapat  dianggap  sebagai  satu faktor  pembentuk  hukum.  Hakim  wajib  menemukan  hukum  atas  perkara  yang  ia tangani.  Asas  ini  dianut  dalam  pasal  22  AB (Algemene  Bepalingeen) yang  walaupun produk jaman kolonial tetapi asas ini masih berlaku dalam tatanan hukum di tanah air sampai  saat  ini.  Penafsiran  dan  penemuan  hukum  menjadi faktor  bagi  pengembangan hukum Pasar Modal, dalam hal ini hakim sebagai salah satu penegak hukum harus dapat menemukan dan menerapkan hukum yang berlaku bagi penyelesaian kasus pelanggaran hukum Pasar Modal yang dihadapainya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat
15 Ibid.
16 Tumanggor,  Simbolon,  Manumpan,  “Kajian  Hukum  Atas  Insider  Trading  Di  Pasar  Modal  Suatu Antisipasi  Terhadap  Pengembangan  Ekonomi  Indonesia”, Disertasi, Program  Doktor  Imu  Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005, hal. 279.
17 Djuhaedah  Hasan, Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  Dan  Benda  Lain  Yang  Melekat  Pada Tanah Dalam Kensepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hal. 55-56.
(1)  UU  No.  14/1970  tentang    ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman,  yang telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas undang-undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman, terahir dengan undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat (1) hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.
Hakim  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  kewenangan  kehakiman  diberikan otonomi  kebebasan.  Otonomi  kebebasan  mencakup  penafsiran  peraturan  perundang- undangan, men-cari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum, mencipta hukum baru  apabila  menghadapi  kekosongan  peraturan  perundang-undangan,  dibenarkan melakukan c ontra legem apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan  kepentingan  umum,  dan  memiliki  otonomi  yang  bebas  untuk  mengikuti yurisprudensi. 18 Dengan  kewenangan  yang  dimiliki  hakim  tersebut,  penemuan  hukum yang  dilakukan  tidak  sekedar  menginterpretasi  undang-undang  atau  hanya melaksanakan  undang-undang  saja,  tetapi juga  penemuan  hukum  karena hakim  bukan hanya sebagai corong undang-undang. Melalui interpretasi yang baik, hukum akan tetap hidup dari masa ke masa dan memberikan keadilan bagi mereka yang mendambakan.
Proses pengadilan bukanlah suatu silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, pristiwa konkrit adalah premis minor, sedangkan putusan hakim adalah konklusi atau simpulannya. Karena  itu relevan jika penerapan hukum tidak semata-mata melihat kepada  hukum  tertulis.  Apabila  hakim  tidak  menemukan  hukum  tertulis  maka  wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Untuk  mengantisipasi  pelanggaran  di  Pasar  Modal  yang  termasuk  dalam kategori praktek curang (unfair trading) dan kejahatan pasar (market crime) diperlukan pengetahuan  tentang  jenis-jenis  pelanggaran  yang  masuk  kedalam  kelompok  tersebut. Disamping upaya penegakan hukum Pasar Modal, perlu  pula kiranya untuk mendapat perhatian  upaya-upaya  preventif  untuk  menganulir  kemungkinan-kemungkinan  yang mengancam industri Pasar Modal di tanah air.
Pada  ahirnya  tujuan  dari  pembangunan  Pasar  Modal  Indonesia  harus  sesuai dengan  tujuan  dan  cita-cita  menciptakan Pasar  Modal  yang teratur,  wajar,  dan  efisien
18 Retnowulan Susantio, “Perjanjian Menurut Hukum Indonesia”, Varia Peradilan , Tahun V No. 56, Mei 1990.
serta  melindungi  kepentingan  pemodal  dan  masyarakat.  Untuk  mengimbangi karakteristik pelaku pasar modal yang aktif, kreatif, dinamis, dan agak greedy serta risk taker dibutuhkan  peraturan  pasar  modal  yang  kuat.  Peraturan  bukan  merestriksi, melainkan  penyeimbang  untuk  menciptakan  perdagangan  tetap  berjalan. 19 Peraturan pasar modal di Indonesia sudah bagus, karena telah setara dengan peraturan di berbagai negara di dunia. Hanya saja dalam kondisi krisis, menurut dia, implementasi sejumlah pilar  pasar  modal  sangat  dibutuhkan.  Di antaranya,  otoritas  tertata  rapi,  regulasi  yang sudah siap, enforcement melalui pembinaaan, pengawasan, dan pelaksanaan. 20

## Lembaga Pengawas Pasar Modal
Di  Indonesia  lembaga  pengawas  Pasar  Modal  adalah  Badan  Pengawas  Pasar  Modal (Bapepam-LK). Fungsi  yang harus dilaksanakan Bapapem  sebagai  lembaga pengawas pada dasarnya ada enam kondisi umum yang mutlak harus dimiliki.
Pertama, sebagai  institusi  pengawas  Bapepam  memerlukan  sifat  independensi yang  cukup  tinggi.  Artinya,  Bapepam  harus  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat, peraturan  yang  lengkap,  jelas  dan  posisi  kelembagaan  yang  cukup  tinggi,  serta  tidak semata-mata  berada  pada  satu  unit  Departemen  yang  malah  harus  mereka  awasi. Bahkan kalau memungkinkan harus diangkat atau dinominasi oleh DPR bersama-sama Presiden seperti halnya the Securities and Exchange Commission (SEC) di AS. 21
Kedua, Bapepam  harus  diisi  atau  dipimpin  oleh  orang-orang  yang  memenuhi kualifikasi yang dikehendaki pasar. Orang-orang yang dikehendaki pasar pada dasarnya merupakan  orang-orang  yang  mengerti,  ahli  dan  berpengalaman  di  bidangnya,  serta memiliki integritas berdasarkan penilaian pasar.
19 Parluhutan Situmorang, Investor Daily Indonesia , Oktober-November 2011, hal. 14. 20 Ibid. 21 Saat  ini  dasar  berdirinya  Bapepam  adalah  Kepres.  No.53  Tahun  1990  diikuti  dengan Kep.Men.Keu.No.1548/KMK.013/1990 jo. Kep.Men.Keu.No.1199/ KMK.010/1991. Dalam ketentuan ini Bapepam  diubah fungsinya dari Badan  Pelaksana Pasar  Modal  menjadi  Badan Pengawas Pasar  Modal, artinya,  Bapepam  tidak  lagi  menjadi  penyelenggara  pasar,  tetapi  hanya  memfokuskan  peranannya  di bidang  pengawasan.  Ini  kemudian  ditegaskan  lagi  dalam  UU  No.  8  tahun  1995  tentang  Pasar  Modal. Dalam  pasal  3  ayat  (1)  disebutkan  pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  sehari-hari  kegiatan  Pasar Modal  dilakukan  oleh  Bapepam.  Berikutnya  dalam  pasal  4  ditegaskan  peran  Bapepam  itu  bertujuan mewujudkan  terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang  teratur,  wajar,  dan  efisien  serta  melindungi kepentingan  pemodal  dan  masyarakat.  Tugas  dan  fungsinya  sama  dengan SEC di  Amerika  Serikat. Bapepam  adalah  organ  pemerintah  di  bawah  pengawasan  Departemen  Keuangan.  Karena  itu  baik Ketua,Wakil Ketua serta pejabat-pejabat lainnya  yang melaksanakan tugas di Bapepam  adalah Pegawai Negeri. Hal ini sama dengan keanggotaan SEC di Korea Selatan.
Ketiga, Bapepam  harus  diisi  oleh  orang-orang  yang  memiliki  keberanian (courage) untuk mengambil keputusan, sehingga institusi yang dipimpin dan pasar yang diawasi  tidak  berada  pada  suasana  kebingungan  dan  kevakuman.  Bagi  pelaku  bisnis, lambat dalam pengambilan keputusan berarti risiko dan cost Lebih-lebih dalam suasana krisis seperti sekarang ini.
Keempat, semakin kompleksnya aktifitas  Pasar Modal dan semakin banyaknya keterlibatan  pemain  internasional  mengharuskan  Bapepam  memiliki  pemahaman  dan penguasaan  terhadap  aspek  pasar  keuangan  internasional  termasuk  kerjasama  dengan international regulators dan international agencies terkait. 22
Kelima, sebagai  regulator,  Bapepam  harus  mampu  membuat  aturan  main yang dibutuhkan  pasar  dan  mengacu  kepada  standar  internasional.  Di  samping  itu,    harus dihindari agar tidak terjadi situasi di mana setiap aturan yang dibuat tidak dilaksanakan. Artinya bahwa implementasi dari setiap aturan main sama pentingnya dengan kelahiran aturannya sendiri, kendati pun hal ini memerlukan waktu dan tidak mudah.
Keenam, harus disadari bahwa pasar yang efisien memerlukan adanya kepastian hukum.  Ini  merupakan  syarat  penting  sebelum  keputusan  investasi  dibuat.  Kepastian hukum  di  sini  termasuk,  sistem  peradilan  yang  cepat,  adil  dan  efisien  termasuk pengadilan  niaga,  konsistensi  dalam  penerapan  aturan  main,  termasuk  kemampuan untuk  menerbitkan interpretative  releases (penjelasan  resmi)  oleh  Bapepam  terhadap masalah yang menjadi pertanyaan masyarakat. 23
Perlu  disadari  bahwa  Pasar  Modal  sensitif  terhadap  suatu  kejadian  baik  itu peristiwa  politik,  ekonomi  maupun  sosial  lainnya.  Oleh  karena  itu  tidak  berlebihan kalau  dikatakan  bahwa  Pasar  Modal,  merupakan  pasar  yang  dilandasi  kepercayaan (trust). Masalah kepercayaan ini erat kaitannya dengan persoalan integritas. Selama ini kita  mendengar  bahwa  Bapepam  telah  mengembangkan  sistem  monitoring  terhadap pelaku pasar melalui pengembangan catatan (records) yang akurat  yaitu  Daftar Orang Tercela (DOT). Sistem ini seharusnya diimplementasikan secara terbuka, fair dan tidak
22 Kita  (Bapepam)  pernah  ke  Hong  Kong,  tapi  penyelidikannya  buntu  karena  data  di  sana  tidak  bisa diberikan  karena  belum  ikut  MoU,  dengan  perubahan  UUPM,  Bapepam  akan  dapat  mengikuti  MoU dengan asosiasi regulator Pasar Modal sedunia (Internastional of Security Organization/IOSO). Di mana penyelidikan  yang harus membuat  pihaknya  bertukar data dengan pihak negara lain akan menjadi lebih mudah.  Pernyataan  Fuad  Rahmany,  Ketua  Bapepam-LK,  di  Gedung  BEI,  Jakarta,  Rabu  (12/8/2009), http://economy.okezone.com/read/2009/08/12/278/247492/draf-amandemen-uu-pasar-modal-masih- disempurnakan.
23 I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern , Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2000.
diskriminatif.  Sekali  penerap-annya  menyimpang,  tidak fair, tidak  terbuka  dan diskriminatif  akan  menjadi  preseden  buruk  yang  dapat  melahirkan  lunturnya kepercayaan  masyarakat.  Di  samping  itu  perlu  diketahui  bahwa  seharusnya  konsep DOT  ini  juga  dapat  diupayakan  implementasinya  terhadap  regulator,  atau  pejabat- pejabat  lainnya.  Sehingga  siapapun  yang  akan  menjadi  pengawas  Pasar  Modal  harus terbebas  dari  penilaian  sebagai  orang  tercela  (masuk  DOT).  Dengan  begitu  pengawas Pasar  Modal  merupakan  cerminan  dari  orang-orang  yang  disegani  dan  diterima  oleh pasar bukan orang-orang tercela di pasar yang mereka awasi. 24
Era  baru  pengawasan  di  bidang Pasar Modal berubah  dengan  disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), pada tanggal 22 Nopember 2011. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK menyebutkan bahwa sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  beralih  dari Menteri  Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK. Sedangkan untuk fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan  beralih  dari  Bank Indonesia  kepada  OJK  pada  tanggal  31  Desember  2013  (Pasal  55  ayat  (2) UU  OJK). Realisasi  dari  Pasal  ini  mundur  1  bulan  yakni  dimulai  sejak  tanggal  1  Januari  2013 untuk  pengaturan  dan  pengawasan  Pasar  Modal  dan  Lembaga  keuangan  nonbank, sebagaimana pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK :
“... Mulai 1 Januari  2013, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  Non-Bank  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Selama  ini, kedua lembaga tersebut berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK).  Tahun  depan,  OJK  akan  menjalankan tugas  untuk  mengawasi industri  perbankan  yang  selama ini  masih dijalankan  oleh Bank Indonesia.” 25
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  suatu  lembaga  independen  yang  terdiri dari sembilan anggota dewan komisaris yang sifatnya kolektif kolegial dimana terdapat dua  anggota  unsur  perwakilan ex-officio dari  Pemerintah  yakni,  Perwakilan  Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang lainnya adalah sektoral.
24 Ibid 25 KOMPAS.com , Rabu, 2 Januari 2013, 04:17 WIB, dan pernyataan Muliaman D  Hadad,  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kompas , Jumat, 4 Januari 2013, hal. 20.
Pasal  70  UUOJK  menyebutkan  bahwa  pada  saat  Undang-Undang  UUOJK mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  64,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3608)  dan  peraturan  pelaksanaannya,  serta  peraturan perundang-undangan  lannya  di  sektor  keuangan  dinyatakan  tetap  berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dan  belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Dengan  ketentuan  tersebut  di  atas, maka   kewenangan   yang   dimiliki   OJK tidak  hanya  meliputi  kewenangan  yang  secara  tegas  disebutkan  dalam  UU  OJK, melainkan juga berbagai kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang   diatur   dalam   Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal. Kewenangan  yang  dimiliki  OJK  ini  merupakan  kewenangan  yang  diambil  alih  dari kewenangan  yang  sebelumnya  dimiliki  oleh  Bapepam-LK.  Pembaruan  pengaturan dalam pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk  menggantikan  kedudukan  Bapepam-LK  dalam  melakukan  pengawasan terhadap kegiatan  pasar  modal,  namun  juga  memberikan  kewenangan  terhadap  OJK      yang sifatnya   lintas   sektoral   di sektor jasa keuangan.
Selain  itu  ditambahkan  pula  bahwa  lembaga  ini  melibatkan  keterwakilan unsur-unsur  dari  kedua  otoritas  tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan  dalam  rangka  koor  dinasi,  kerja  sama,  dan  harmonisasi  kebijakan  di bidang  fiskal,  moneter,  dan  sektor  jasa  keuangan.  Keberadaan Ex-officio juga diperlukan  guna  memastikan  terpeliharanya  kepentingan  nasional  dalam  rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam  rangka  menjaga dan  memelihara stabilitas  sistem  keuangan. 26
Selama masa transisi tugas pengawasan pasar modal berjalan seperti biasa yaitu dipegang  oleh  Bapepam,  setelah  masa  transisi  penuh  maka  semua  kewenangan  akan pindah kepada OJK. Berdasarkan Pasal 68 menyatakan:
“... Sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal  55,  pemeriksaan  dan/  atau  penyidikan  yang  sedang  dilakukan  oleh  Bank Indonesia,  Kementerian  Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan ke OJK”.
Sehingga  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  Bapepam  semua  pindah  ke OJK,  termasuk  penyelesaian  kasus  di  pasar  modal  yang      terus  berjalan  dari  masa
26 Vicky Ho dkk, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Pasar Di Pasar Modal”, Analisis , Juni 2014, Vol. 3 No. 1: 37-44, hal 41.
transisi sampai transisi selesai. Maka OJK lah yang akan menyelesaikan kasus tersebut. Bapepam sendiri nanti tidak berada di bawah Menteri Keuangan. Tapi sepenuhnya tugas Bapepam  akan  pindah  ke  pada OJK.  OJK  bakal  kebanjiran  kasus pasar modal  setelah Bapepam melebur ke  OJK. Karena Bapepam belum bisa menyelesaikan seluruh kasus yang ditangani. 27
Bapepam menyatakan tidak ada peraturan pasar modal yang akan berubah pasca beralihnya  badan  pengawasan  pasar  modal  ke  OJK  maupun  selama  masa  transisi. Peraturan  secara  substansi  tetap  sama  perubahan  hanya  di  mana  lembaga  yang mengeluarkan aturan saja. Kalau sebelumnya Bapepam nanti OJK. 28

## Kesimpulan
Pemodal merupakan salah satu unsur dalam aktivitas Pasar Modal yang sangat penting. Dari sisi hukum perjanjian, pada dasarnya hubungan antara pemodal dan emiten adalah hubungan  yang  bersifat  kontraktual  dimana  kedudukan  kedua  belah  pihak  seimbang. Namun  dengan  adanya  kesenjangan  dalam  komposisi  kepemilikan  saham  dan  akses informasi  terhadap  sumber  keuangan  perusahaan  antara  pemodal  dan  emiten (pengelola),  mengakibatkan  adanya  ketidakseimbangan  di  dalam  pemenuhan  hak-hak antara pemodal dan emiten. Tidak efektifnya pengawasan sering terjadi dari arus tarikan para pelaku spekulan yang canggih. Sanksi terhadap kejahatan Pasar Modal Indonesia umumnya  hanyalah  denda  dan  tidak  hukuman  pidana  badan,  sehingga  aspek  jeranya belum dirasakan.
Di  Indonesia  lembaga  pengawas  Pasar  Modal  adalah  Badan  Pengawas  Pasar Modal (Bapepam-LK), dimana mulai 1 Januari 2013 beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Namun demikian, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tetap  berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dan  belum  diganti.  Kewenangan  yang  dimiliki  OJK merupakan kewenangan yang diambil alih  dari kewenangan yang sebelumnya  dimiliki oleh Bapepam-LK. Fungsi yang harus dilaksanakan lembaga pengawas pada dasarnya ada enam kondisi umum yang mutlak harus dimiliki: independen; dipimpin oleh orang-
27 Susi  Muliyanti  dkk,  “Analisis  Yuridis  Kedudukan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (Bapepam)  Setelah Berlakunya Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa  Keuangan”, USU Law Journal , Vol.II-No.2 (Nov-2013), hal. 86.
28 Ibid.
orang  yang  memenuhi  kualifikasi  yang  dikehendaki  pasar;  memiliki  keberanian (courage) untuk mengambil keputusan; memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap aspek pasar keuangan  internasional; sebagai  regulator sekaligus  pengawas,  OJK  harus mampu  membuat  aturan  main  yang  dibutuhkan  pasar  dan  mengacu  kepada  standar internasional; dan adanya kepastian hukum agar pasar efisien.

## Daftar Pustaka
Akhmad  Syakhroza,  “Best  Practice  Corporate  Governance dalam  Kontek  Lokal Perbankan Indonesia”, Usahawan No.06 Th.XXXII Juni 2003.
Djuhaedah  Hasan, Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan  Benda  Lain  yang Melekat  pada  Tanah  dalam  Kensepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan  Horizontal , Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.
Http://economy.okezone.com/read/2009/08/12/278/247492/draf-amandemen-uu-pasar- modal-masih-disempurnakan, diakses 21 Agustus 2010.
Http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/11/08/awal-2013-tampil-lembaga-super- otoritas-jasa-keuangan-ojk-506792.html, diakses 10 Februari 2012.
I  Putu  Gede  Ary  Suta, Menuju  Pasar  Modal  Modern ,  Yayasan  Sad  Satria  Bhakti, Jakarta, 2000.
Kompas , Jumat, 4 Januari 2013.
Kompas.com , Rabu, 2 Januari 2013.
Parluhutan Situmorang, Investor Daily Indonesia , Oktober-November 2011.
Retnowulan Susantio, “Perjanjian Menurut Hukum Indonesia”, Varia Peradilan, Tahun V No. 56, Mei 1990.
Rudhi Prasetya , “Memerangi Penyalahgunaan PT”, majalah Yuridika , Fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya, nomor 3, tahun III, 1998.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Susi  Muliyanti  dkk,  “Analisis  Yuridis  Kedudukan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal (Bapepam)  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan”, USU Law Journal , Vol.II-No. 2 Nov-2013.
TB. M. Hasyim, “Pasar Modal Menyongsong Pelita IV” , makalah Peserta Pendidikan Latihan Perantara Perdagangan Saham (Diklat P3E)” , Jakarta, t.th.
Tumanggor, M. S., “Kajian Hukum atas Insider Trading di Pasar Modal: Suatu Telaah Singkat” http://www.docstoc.com/docs/36582246/. diakses 19 Januari 2011.
Tumanggor,  Simbolon,  Manumpan,  “Kajian  Hukum  atas  Insider  Trading  di  Pasar Modal  Suatu  Antisipasi  Terhadap  Pengembangan  Ekonomi  Indonesia”, Disertasi Program  Doktor  Imu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Padjadjaran,
Bandung, 2005.
Vicky  Ho  dkk,  “Fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Penanganan  Kejahatan Manipulasi  Pasar  di  Pasar  Modal”, Jurnal  Analisis, Vol.3  No.1  :  37-44,  Juni 2014.
Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra, Penafsiran  dan  Konstruksi  Hukum ,  Alumni,  Bandung, 2000.

## Perundang-undangan
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 862 Tahun 1987 tentang Emisi Saham di Bursa Paralel.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang