## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM

## CHILDREN'S RISK IN THE RISK OF THE RISK IN THE UNITED STATES OF RISK ISLAMIC RELATIONS BASED ON ISLAMIC COURT
Tangkas Hadi Perwira, S.Kom. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Pndok Labu Jakarta Selatan - 12450

## Abstrak
Pengangkatan  anak  (adopsi)  bukan  merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia karena  hal  ini  sudah  lazim  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Namun demikian,  pengangkatan  anak  berakibat  pula  pada  kedudukannya  dalam  hak waris.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  adalah  bagaimana kedudukan  anak  angkat  dalam  memperoleh  hak  waris  pada  masyarakat  adat Kasepuhan  Sinar  Resmi  berdasarkan  hukum  Islam.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  empiris  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  kedudukan  anak  angkat dalam memperoleh hak  waris pada masyarakat  adat  Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan  hukum  Islam  adalah  anak  angkat  tidak  mendapatkan  hak  waris. Namun  demikian,  pada  masyarakat  adat  Kesepuhan  Sinar  Resmi,  ketentuan tentang  hak  waris  pada  anak  angkat  menggunakan  ketentuan  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  sehingga  hak  waris  anak angkat kedudukannya sederajat dengan anak kandung.
Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Kasepuhan Sinar Resmi.

## Abstract
Adoption of children (adoption) is not a new thing in Indonesia because this is already commonly done by the people of Indonesia. However, the adoption of a child also results in his position in inheritance rights. The problem in this study is how the position of adopted children in obtaining inheritance rights in  the  indigenous  people  of  Kasepuhan  Sinar  Resmi  based  on  Islamic  law. The  research  method  used  is  an  empirical  research  method  using  primary data  and secondary data. The results of  the study stated that the position of adopted  children  in  obtaining  inheritance  rights  in  the  adat  community Kasepuhan Sinar Resmi based on Islamic law is that adopted children do not get  inheritance  rights.  However,  in  the  official  community  of  Kesepuhan Sinar Resmi, the provisions regarding inheritance rights for adopted children use the provisions stipulated in the Civil Code, so that the inheritance rights of adopted children are equal to those of their biological children.
Keywords:  Adopted  Children,  Inheritance  Rights,  Kasepuhan  Sinar Official.

## A. Pendahuluan
Keluarga  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  kehidupan manusia  sebagai  makhluk  sosial  dan  merupakan  kelompok  masyarakat kecil,  yang  terdiri  dari  seorang  ayah,  ibu,  dan  anak.  Akan  tetapi  tidak selalu  keinginanya  terpenuhi,  karena  kadang-kadang  terdapat  suatu keluarga  yang  tidak  mempunyai  anak  sehingga  diadakan  pengangkatan anak angkat (adopsi). 1 Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang  baru  di  Indonesia  karena  hal  ini  sudah  lazim  dilakukan  oleh masyarakat  Indonesia.  Hanya  saja  cara  dan  motivasinya  yang  berbeda- beda  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang  dianut  di  daerah  yang bersangkutan  dan  pengangkatan  anak  (adopsi)  akhir-akhir  ini  banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak . 2
Pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  dengan  cara  dan  tujuan  yang berbeda-beda,  sesuai  dengan  sistem  hukum  dan  perasaan  hukum  yang hidup  serta berkembang  di  daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat  (1) Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yang  selanjutnya  dapat  disingkat  (“UUPA”) 3 bahwa pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  1  angka  9  UUPA  yang mengatakan  bahwa  “Anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya  dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua
1 B.  Bastian  Tafal, Pengangkatan  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Adat  Serta  Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari , CV. Rajawali Press, Jakarta,1983, hlm. 39.
2 Ibid
3 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
angkatnya  berdasarkan  putusan  atau  penetapan  pengadilan”.  Dengan demikian  sahnya  pengangkatan  anak  menurut  hukum  apabila  telah memperoleh putusan pengadilan.
Berdasarkan  Pasal  1  dan  2  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pengangkatan  Anak, 4
Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak,  yang dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun  2007  tentang  Pengangkatan  Anak  menyatakan  bahwa pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan  orang  tua  kandungnya.  Perbuatan  pengangkatan  anak mengandung  konsekuensi-konsekuensi  yuridis  bahwa  anak  angkat  itu mempunyai  kedudukan  hukum  terhadap  yang  mengangkatnya,  juga dalam hal memperoleh hak waris. 5
Pengaturan  hak  waris  dalam  hukum  islam  diatur  dalam  pasal  171 huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam 6 yang  mengatur  bahwa  Ahli  waris adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris  beragama  Islam  dan tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  pewaris.  Menurut  Sayyid
4 Pasal  1  dan  2  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  tentang Pengangkatan Anak
5 Muderis  Zaini, Adopsi,  Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum, Sinar  Grafika,  Jakarta,  2007, hlm. 51.
6 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam
Sabiq  dalam  kitabnya  Fiqhu  Sunnah  bahwa  hal-hal  yang  harus  di perhatikan sebelum dan ketika harta pusaka dibagikan adalah:
a. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan
b. Syarat-Syarat pewarisan
c. Rukun waris
d. Sebab-sebab memperoleh warisan
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapatlah  dipahami  bahwa  syari’at  Islam tidak  menngenal  anak  angkat  (adopsi)  yang  statusnya  dipersamakan dengan  anak  kandung  atau  dinasabkan  sebagai  anak  kandung,  kecuali hanya sebatas sebagai  menyantuni anak tersebut. Demikian juga hukum islam  tidak  diperkenankan  apabila  anak  angkat  harus  mendapat  warisan kecuali  ada  wasiat  dari  pewaris,  itupun  tidak  boleh  melebihi  sepertiga, ayyid  abiq  dalam  kitabnya  Fiqhu  Sunnah  menjelaskan  bahwa “Diriwayatkan  oleh  Sa’id  bin  Manshur  dengan  isnad  yang  shahih, berkata  Thnu  Abbas  merugikan  ahli  waris  didalam  wasiat  itu  termasuk dosa besar” Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai’ secara Marfu’, dan rijal  hadi  tanya juga orang-orang terpercaya”. 7 Hal  tersebut  berbeda dengan  sistem  pewarisan  anak  angkat  di  Kampung  Kasepuhan  Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Dalam pewarisan anak angkat di Kampung Kasepuhan Sinar Resmi diketahui bahwa hak waris anak angkat dipersamakan dengan hak waris anak kandung. Atas dasar tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan hak  waris  anak  angkat  antara  hukum  islam  dengan  yang  terjadi  di Kasepuhan Sinar Resmi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Penulis  akan  mengkaji  lebih mendalam  dalam  bentuk  penelitian  dengan  mengangkat  judul KEDUDUKAN  ANAK  ANGKAT  DALAM  MEMPEROLEH  HAK WARIS  PADA  MASYARAKAT  ADAT  KASEPUHAN  SINAR RESMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM.
7 Departemen  Agama  RI, Alquran  dan  Terjemahannya Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah Alquran, Jakarta, 1984, hal 116-117.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan  dari latar belakang masalah di  atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan  anak  angkat  dalam  memperoleh  hak  waris  pada  masyarakat adat Kampung Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam?

## C. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode pendekatan empiris, yaitu suatu  pendekatan dengan cara teknik penelitian di  lapangan yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat setempat dan dipadukan dengan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara  penelitian  perpustakaan  ataupun  studi  dokumen  disebabkan penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## D.   Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Memperoleh  Kekuatan  Hukum dan Hak Waris Dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  latar  belakang,  bahwa pengaturan hak waris dalam hukum Islam diatur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Ahli waris adalah orang yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris  beragama  Islam  dan  tidak terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  pewaris.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, maka terhadap anak angkat tidak ada ketentuan mengenai waris yang  didapatnya.  Namun  demikian,  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku dalam  pewarisan  anak  angkat  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat Kampung Kasepuhan Sinar Resmi.
Dalam  peraturan  adat  di  Kampung  Kasepuhan  Sinar  Resmi  tidak ada  aturan  tetap  untuk  pengangkatan  anak  angkat  dalam  mendapatkan hak waris, Pengangkatan anak dalam keluarga di  kasepuhan sinar resmi
tergantung  faktor  ekonomi dan kesepakatan orang tua angkat  dan orang tua  kandung  pada  saat  pengangkatan  si  anak  tersebut.  Apabila  ada keluarga  tidak  mampu  melahirkan  seorang  anak  dan  keluarga  tidak mampu tersebut ingin memberikan anaknya terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak maka terjadilah proses pengangkatan anak tersebut dan sejak  saat  itu  tanggung  jawab  si  anak  berpindah  dari  orang  tua kandungnya kepada orang tua angkatnya termasuk dalam pemberian hak waris si anak tersebut oleh orang tua angkatnya.
Mengenai jumlah pemberian hak waris anak angkat oleh orang tua angkatnya dilihat apakah orang tua angkatnya mempunyai anak kandung atau  tidak.  Apabila  dalam  keluarga  tersebut  si  orang  tua  angkatnya memiliki  seorang  anak  kandung  maka  pemberian  hak  waris  untuk  anak angkat  dalam  keluarga  tersebut  tergantung  kebijakan  anak  kandung tersebut  mengenai  jumlah  pembagian  hak  warisnya.  Namun  apabila dalam  keluarga  tersebut  si  orang  tua  angkat  tidak  mempunyai  anak kandung,  maka  pemberian  hak  waris  mutlak  seluruhnya  untuk  anak angkatnya.
Berdasarkan  Pasal  39  ayat  (2)  UUPA  mengatakan,  jika pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya, menurut Pasal 40 ayat (1) di jelaskan pula  bahwa  “Orang  tua  angkat  wajib  memberitahukan  kepada  anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya”. Melalui UUPA tersebut  sudah  jelas  dinyatakan  jika  proses  adopsi  tidak  menyebabkan hubungan  darah  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya menjadi  terputus.  Dengan  demikian,  dalam  akta  kelahiran  wajib mencantumkan statusnya sebagai anak angkat dan identitas asalnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  Penulis  nyatakan  bahwa ketentuan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat Kesepuhan Sinar Resmi  adalah  menggunakan  hukum  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu  dalam  BW  diatur  dalam Staatsblad 1917  Nomor  12  Pasal  5  I sampai  Pasal  15  secara  lebih  khusus  kedudukan  anak  angkat  dalam
pembagian warisan diatur dalam pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut: “menyarankan  seorang  anak  angkat  dengan  anak  sah  dari  perkawinan orang yang mengangkat”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa anak angkat  dalam  pembagian  warisan  harus  disamakan  (menyamakan) kedudukannya.  Bahkan  lebih  jauh  lagi  Soedaryo  Soimin,  menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut, “Hubungan hukum antara orang tua asal setelah  anak  tersebut  diangkat  oleh  orang  menjadi  putus  anak  tersebut mewarisi kepada bapak yang mengangkatnya”.
Penjelasan diatas dapatlah dicermati bahwa kedudukan anak angkat (adopsi)  yang  termuat  dalam  BW/Staatsblad  1917  nomor  129  Pasal  12 tersebut  bahwa, anak yang di  adopsi haruslah disamakan kedudukannya dengan  anak  kandung  dalam  hal  mengurusnya,  menyantuninya,  bagian warisannya, dan dalam segala hak dan segala kewajibannya. 8

## E. Simpulan
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas,  maka  kesimpulan  dalam penelitian  ini  adalah  kedudukan  anak  angkat  dalam  memperoleh  hak waris  pada  masyarakat  adat  Kampung  Kasepuhan  Sinar  Resmi berdasarkan  hukum  Islam  adalah  anak  angkat  tidak  mendapatkan  hak waris. Namun demikian, pada masyarakat  adat  Kesepuhan Sinar Resmi, ketentuan  tentang  hak  waris  pada  anak  angkat  menggunakan  ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hak waris anak angkat kedudukannya sederajat dengan anak kandung.
8 Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah Cet; II Al- Ma’arif, Bandung, 1988 hlm. 239 -241.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Bastian  Tafal, Pengangkatan  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Adat  Serta Akibat-akibat  Hukumnya  Di  Kemudian  Hari ,  C.V.  Rajawali  Press, Jakarta,1983.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Jakarta, 1984.
Muderis  Zaini, Adopsi,  Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah Cet; II Al-Ma’arif, Bandung, 1988.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kompilasi Hukum Islam
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  tentang
Pengangkatan Anak