## PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF  HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT DAN FIQH
Zamroni Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA ) zamroni_wafa@iprija.ac.id

## Abstract
Early  marriage  is  an  issue  that  is  often  a  polemic  and controversy in society because there is still the assumption that it is  advocated  by  religion,  encouraged  and  exemplified  by  the Prophet Muhammad Saw. There is also an opinion that sees it as a  negative  thing  because  it  is  assumed  to  destroy  the  future  of women, muzzle their  creativity and prevent  women from gaining wider  knowledge  and  insight.  This  encourages  authors  to examine  early  marriage  in  various  perspectives,  namely  in  the perspective of  the Civil Code, Law  No. 1/1974, Customary Law, and Fiqh.
Keywords: Early Marriage; State; Islamic Law

## Abstrak
Pernikahan  dini  merupakan  isu  yang  sering  menjadi polemik  dan  kontroversi  dalam  masyarakat  dikarenakan  masih adanya  asumsi  bahwa  hal  tersebut  dianjurkan  oleh  agama, didorong,  serta  dicontohkan  oleh  baginda  Nabi  Muhamad ﷺ .
Ada  juga  opini  yang  memandang  hal  tersebut  (pernikahan  dini) sebagai hal yang negatif karena diasumsikan akan menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta  mencegah  wanita  untuk  mendapatkan  pengetahuan  dan wawasan  yang  lebih  luas.  Hal  ini  mendorong  penulis  untuk mengkaji  permasalahan  pernikahan  dini  dalam  berbagai perspektif,  yaitu  dalam  perspektif  KUHPerdata,  Undang-undang No. 1/1974, Hukum Adat, dan Fiqih.
Kata Kunci: Pernikahan Dini; Negara; Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Gagasan  atau  pemikiran    mengenai  usia  perkawinan didorong  oleh  fakta  dan  realitas  di  masyarakat.  Dimana  kasus perceraian  di  Pengadilan  Agama  pada  umumnya  disebabkan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Mereka rata-rata keluarga-keluarga muda (usia muda) dan mereka pada umumnya belum matang pada saat memasuki dunia perkawinan.
Kenyataan  tersebut  mendorong  penulis  untuk  mengkaji masalah  usia  perkawinan  dengan  menggunakan  pendekatan agama,  sosiologis,  dan  psikologis.  Dari  pengkajian  itu,  penulis menemukan  bahwa  agama  (Islam),  walaupun  tidak  menentukan batas  usia  tertentu  untuk  kawin,  tetapi  sangat  menekankan  arti pentingnya  kematangan  dan  kedewasaan  sebelum  memasuki perkawinan.
Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  tujuan  yang  hendak diwujudkan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga bahagia yang senantiasa  diliputi  rasa  kasih  dan  sayang  ( sakînah ), mawaddah , dan rahmah .  Implikasinya  adalah  keluarga  yang  sehat  akan melahirkan  generasi  yang  berkualitas.  Dalam  konteks  inilah perkawinan  menjadi  media  sekaligus  faktor  yang  signifikan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan ( insâniah ). 1
Dalam  Al-Qur’an  surat  Ar-Rûm  ayat  21  Allah  Swt berfirman:
َهْ يَلِإ اْوُ نُكْسَتِل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفْ نَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِوِتاَياَء ْنِمَو
ًةَّدَوَم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو ا
َنْوُرَّكَفَ تَ ي ٍمْوَقِل ٍتاَي َلَ َكِلاَذ ِْفِ َنِإ ًةَْحَْرَو
Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kebesaran-Nya adalah  bahwa  Ia  telah  menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  sakinah (tentram)  kepadanya,  dan  dijadikannya  diantaramu  rasa mawaddah  (cinta)    dan  rahmah  (cinta  kasih).  Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  ada  tanda-tanda  (kebesaran  Tuhanmu) bagi kaum yang berfikir.
1 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 23.
Ketika  seseorang  sudah  tidak  lagi  memahami  peran  dan fungsi  perkawinan  dalam  keluarga,  maka  selanjutnya  ia  akan mempertanyakan  urgensi  keluarga  atau  hakekat  perkawinan. dimana  perkawinan  tidak  boleh  sekedar  menjadi  sebuah  tradisi formalitas  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  bersifat administratif,  ia  tidak  boleh  kehilangan  makna,  sehingga  pada akhirnya perkawinan hanya menjadi wahana yang terdistorsi oleh kesadaran  kemanusiaan  yang  lemah.  Lebih  dari  itu,  perkawinan bukanlah  sekedar  lembaga  legalitas  kecenderungan  biologis. Akan  tetapi  perkawinan  merupakan  sebuah  jembatan  positif  dan hakiki dalam proses pembinaan manusia dan kemanusiaan. 2
Perkawinan  adalah  salah  satu  bagian  dari  ajaran  Islam, akan tetapi dalam tradisi masyarakat telah mengakar aspek-aspek kultural  yang  perlu  diakulturasi  secara  cepat.  Jika  perkawinan harus  mengikuti  kaidah  hukum  Islam,  ia  bukan  hanya  harus menjadi keharusan normatif, akan tetapi karena berkaitan dengan dinamika  kultural,  maka  penerapan  kaidah  tersebut  menjadi keharusan ijtihadi . 3
Dalam  hubungannya  dengan  perubahan  undang-undang perkawinan,  penetapan  usia  perkawinan  akan  menjadi  bagian yang  sangat  relevan  dalam  merekonstruksi  pemikiran  hukum perkawinan dimana ketentuan umur kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974  maupun dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 menurut hemat penulis masih dirasa terlalu dini. 4
2 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 29-30 .
3 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 35.
4 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 36.

## B. Fiqih Pada Masa Rasulullah Saw Sampai Tabi’in
Rasulullah  Saw  sebagai khatamul  anbiya yang  memiliki sikap adil lagi arif. Beliau diibaratkan seperti Al-Qur’an berjalan karena  Al-Qur’an  tersampaikan  melalui  beliau.  Dengan perdepatan  dan  perbedaan  yang  ada  pada  zaman  sekarang, terlintas  bagaimana  umat  muslim  zaman  terdahulu  melakukan ibadah.  Apakah  masih  tetap  ada  suatu  berdebatan  atau perbedaan?
1) Diskursus Pernikahan Dini dalam Berbagai Perspektif
a) Pernikahan dini Menurut KUH Perdata
Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur  yang  berkaitan  dengan  dapat  atau  tidaknya  seseorang mempertanggungjawabkan  atas  perbuatan  hukum  yang  telah dilakukannya,  yang  menggambarkan  kecakapan  seseorang untuk  bertindak  dalam  lalu  lintas  hukum  perdata. 5 Usia dewasa  dalam KUHPerdata,  ditentukan  mereka yang sudah 21  tahun  dan  belum  menikah.  Apabila  perkawinan  mereka terjadi  sebelum  usia  21  tahun,  maka  mereka  dipandang  pada usia belum dewasa. 6
Hukum  dalam  lintas  masyarakat  menghendaki kematangan  berpikir  dan  keseimbangan  psikis  yang  pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi  lain  pada  anggapan  itu  ialah  bahwa  seseorang  belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan  khusus.  Karena  ketidakmampuannya  maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah  dewasa  sedangkan  perkembangan  orang  ke  arah kedewasaan ia harus dibimbing. 7
5 Wahyono  Darmabrata, Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Beserta  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pelaksananya, cet. Ke-2 (T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 19.
6 Wahyono  Darmabrata, Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Beserta  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pelaksananya, cet. Ke-2 (T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 113.
7 Wahyono  Darmabrata, Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Beserta  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pelaksananya, cet. Ke-2 (T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 114.
b) Pernikahan  Dini  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  dan  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia yang berlaku hingga  sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa  belum  ada  pengertiannya.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang  tua  bagi  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan apabila  belum  mencapai  umur  21  tahun  (Pasal  6  ayat  2) artinya  pria  maupun  wanita  yang  ingin  menikah  harus mendapat  izin  orang  tua  apabila  belum  genap  berusia  21 tahun. 8 Sedangkan umur minimal untuk diizinkan melangsungkan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1
Tahun 1974, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1). 9
Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 10
Sedangkan  dalam  Undang-undang  No.  16  Tahun 2019, ketentuan pasal 7 ayat 1 diubah menjadi:
Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun. 11
Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah  kawin,  berada  dalam  kekuasaan  orang  tua   (Pasal  47 ayat (1) dan ( 2). 12

## Pasal 47 ayat (1)
Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut dari kekuasaannya.
8 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang
Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 63.
9 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang
Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 64.
10 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 64.
11 https://ngada.org/uu16-2019.htm, diakses tanggal 11 Oktober 2021
12 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 75.

## Pasal 47 ayat (2)
Orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah  kawin,  yang  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang tuanya, berada di bawah kekuasaan  wali (Pasal 50 ayat 1). 13
Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan  wali. 14 Dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa  dan  yang  dewasa  dan  secara  eksplisit  tidak  ada larangan  menikah  di  bawah  umur.  Dalam  pasal  7  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria dan wanita harus sudah mencapai  umur  19  tahun.  Meski  demikian,  penyimpangan terhadap  batas  usia  tersebut  dapat  terjadi  jika  ada  dispensasi yang  diberikan  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). 15
Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  yang  mengatakan  bahwa:  “Perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai usia 19 tahun. Dari hal  tersebut  ditafsirkan    bahwa Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
Tetapi  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  dengan terpaksa  dilakukan  karena  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya.
13 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 75.
14 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 75-76.
15 C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil, Suplemen  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 64.
Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  yaitu  dengan  adanya dispensasi  dari  Pengadilan  atau  pejabat  lain,  yang  ditunjuk oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak  wanita  bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. 16
Banyak  alasan  seseorang  menikah  di  bawah  umur karena  wanita  hamil  akibat  perilaku  seks  bebas  ( free  sex ), solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada  usia  muda.  Dan  pada  akhirnya  banyak  anggota masyarakat  meminta  surat  dispensasi  kawin  dengan  alasan hamil  diluar  nikah  akibat  pergaulan  bebas.  Situasi  semacam itu     mengilustrasikan  relevansi  meningkatnya  pernikahan  di bawah  umur  karena  banyaknya  kehamilan  pra-nikah  pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.
Dalam hal ini dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan  karena  hanya  bersifat  pengecualian  untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab,  pemberlakuan  dispensasi  tidak  mempunyai  alasan secara  eksplisit.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  di  bawah  umur menurut  konsep  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  perkawinan  hanya  berkaitan  dengan  batasan  umur semata.  Konklusi  itu  akan  semakin  memperoleh  pembenaran jika  mencermati  sejarah  pembentukan  Undang-Undang Perkawinan  dimana  pertimbangan  batas  usia  kawin  adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).
Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  toleransi bagi  setiap  warga  negara  yang  batas  usianya  belum mencukupi  dengan  surat  dispensasi  dari  pengadilan  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan).
Perkawinan  di  bawah  umur  menurut  Undang-Undang Nomor  16   Tahun  2019  tentang  Perkawinan  dibatasi  dengan ukuran  umur.  Artinya  bahwa  setiap  pria  dan  wanita  yang belum  mencapai  batasan  umur  yang  ditetapkan  tidak  boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga
dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah  batasan  umur  tersebut  maka  pria  dan  wanita  dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.
16 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta; Kencana, 2004), 69.

## 2) Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat
Soekanto,  mengatakan  bahwa  perkawinan  itu  bukan hanya  suatu  peristiwa  yang  mengenai  mereka  yang bersangkutan  (perempuan  dan  laki-laki  yang  menikah)  saja, akan  tetapi  juga  bagi  orang  tuanya,  saudara-saudaranya  dan keluarganya.  Van  Dijk  berpendapat  bahwa  perkawinan menurut  Hukum  Adat  sangat  bersangkut  paut  dengan  urusan famili,  keluarga,  mayarakat,  martabat  dan  pribadi.  Hal  ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (Eropa) yang  modern  bahwa  perkawinan  hanya  merupakan  urusan mereka  yang  akan  kawin  itu  saja. Menurut  Hilman Hadikusuma,  asas-asas  perkawinan  menurut  Hukum  Adat adalah sebagai berikut:
a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah- tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
b. Perkawinan  tidak  saja  harus  sah  dilaksanakan  menurut agama  atau  kepercayaan,  tetapi  juga  harus  mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
c. Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  seorang  pria  dengan beberapa  wanita  sebagai  isteri  yang  kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
d. Perkawinan  harus  didasarkan  pada  persetujuan  orang  tua dan  anggota  kerabat,  masyarakat  Adat  dapat  menolak kedudukan  isteri  atau  suami  yang  tidak  diakui  oleh masyarakat adat setempat.
Perkawinan  bagi  masyarakat  manusia  bukan  sekedar
acara  persetubuhan  antara  jenis  kelamin  yang  berbeda sebagaimana  makhluk  ciptaan  Allah  lainnya,  akan  tetapi perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang berbahagia  dan  kekal.  Bahkan  dalam  pandangan  masyarakat adat  bahwa  perkawinan  itu  bertujuan  untuk  membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan  yang  rukun  dan  damai.  Di  kalangan  masyarakat adat  yang  masih  kuat  mempertahankan  prinsip  kekerabatan berdasarkan  ikatan  keturunan  bahwa  fungsi  dari  suatu perkawinan  merupakan  suatu  sarana  untuk  memperbaiki hubungan  kekerabatan  yang  telah  jauh  atau  retak,  ia  pun merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar  kerabat dan  begitu  pula  dengan  perkawinan  itu  bersangkut  paut dengan  masalah  kedudukan,  harta  kekayaan  dan  masalah pewarisan.
Menurut  hukum  Adat  suatu  ikatan  perkawinan  bukan saja  berarti  bahwa  suami  dan  isteri  harus  saling  bantu mambantu  dan  melengkapi  kehidupan  rumah  tangganya  saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat  kedua  belah  pihak  untuk  menunjang  kebahagian  dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.
Dengan  demikin  arti  dan  fungsi  perkawinan  menurut hukum  Adat,  pengertian  perkawinan  lebih  luas  dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur  dan  mampu  untuk  hidup  mandiri  senantiasa  harus dicampuri  oleh  orang  tuanya,  keluarganya  dan  kerabat- kerabatnya di antara kedua belah pihak.
Perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  sendiri  (kedua calon)  tanpa  campur  tangan  orang  tua,  keluarga  dan  kerabat, menurut  pandangan  masyarakat  adat  adalah  merupakan perkawinan yang bertentangan dengan hukum Adat.
Aturan-aturan  hukum  Adat  perkawinan  di  beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda karena sifat kemasyarakatannya,  adat-istiadat,  agama  dan  kepercayaan masyarakat  Indonesia  yang  berbeda-beda,  serta  hal  itu  juga dikarenakan  juga  oleh  adanya  kemajuan  dan  perkembangan zaman.   Perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  di  antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak seimbang. Di  beberapa  daerah  seperti  Kerinci  dan  suku  Toraja dalam  hukum  adat  tidak  melarang  dilakukannya  perkawinan orang-orang  yang  belum  cukup  umur  (masih  kanak-kanak) akan  tetapi  di  suatu  daerah  tertentu  seperti  Bali,  perkawinan yang  dilakukan  di  bawah  umur  merupakan  suatu  perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.
Apabila  kedua  pasangan  yang  telah  melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka  perkawinannya  akan  disusul  dengan  perkawinan  adat. Setelah  upacara  perkawinan  menurut  hukum  Adat  masih diwajibkan  diselenggarakan  pesta  bimbang  dan  sebelum dilaksanakannya  pesta  tersebut  maka  mempelai  belum  dapat bercampur  sebagaimana  layaknya  suami-isteri,  bahkan  di Rejang  apabila  belum  dilaksanakannya  pesta  bimbang  maka hal  ini  dianggap  sebagai  melakukan  zinah  menurut  hukum Adat.
Di  dalam  masyarakat  adat  Jawa  misalnya  sering  kali dijumpai  perkawinan  anak  perempuan  yang  masih  muda usianya.  Anak  perempuan  tertentu  di  daerah  Jawa  seringkali dikawinkan  meskipun  umurnya  masih  kurang  dari  15  tahun, meskipun mereka belum diperkenankan untuk hidup bersama sampai batas umur yang pantas. 17
A. Van Genep (Perancis) mengatakan semua upacara- upacara perkawinan “ rites  depassage ”  yaitu upacara-upacara peralihan  perubahan  status  dari  kedua  mempelai.  Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri.
Hilman   Hadikusuma,   menegaskan   latar   belakang perkawinan   di  bawah  umur  antara  lain  bersifat  dorongan atau paksaan adalah dikarenakan:
1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  orang  tua  kedua belah pihak.
2. Kedudukan  seseorang  sebagai  kepala  kekerabatan  yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan  atau  karena  kedudukan  terhadap  harta kekayaan.
3. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan
4. Untuk  maksud  mencegah  terjadinya  perkawinan  dengan orang  lain  yang  tidak  dapat  disetujui  orang  tua bersangkutan.
Hukum  Adat  tidak  mengenal  batasan  umur  dewasa ataupun  belum  dewasa.  Dalam  hukum  Adat  tidak  dikenal fiksi  seperti  dalam  hukum  Perdata.  Hukum  Adat  hanya mengenal  secara  insidental  saja  apakah  seseorang  itu, berhubungan  dengan  umur  dan  perkembangan  jiwanya  patut dianggap  cakap  atau  tidak,  mampu  atau  tidak  mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.
17 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan, HukumPerdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.
1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 70.
Artinya,  apakah  ia  dapat  memperhitungkan  dan memelihara  kepentingannya  sendiri  dalam  perbutan  hukum yang  dihadapinya  tersebut.  Belum  cakap  artinya  belum mampu  memperhitungkan  dan  memelihara  kepentingannya sendiri.  Cakap  artinya,  mampu  memperhitungkan  dan memelihara kepentingan sendiri.
Apabila   kedewasaan   itu   dihubungkan   dengan perbuatan   kawin,  hukum  Adat  mengakui  kenyataan  bahwa apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka  dinyatakan  dewasa,  walaupun  menurut  Undang- Undang  umur  mereka  masih  15  tahun.  Sebaliknya  mereka dianggap  belum  dewasa  apabila  mereka  kawin  tapi  tidak mampu mendapatkan anak.
Ukuran   mengenai   kedewasaan   menurut   Hukum
Adat   lebih  condong  kepada  sisi  kepribadian  seseorang seperti  sudah  baligh,  mampu  mencari      nafkah,  bertanggung jawab  untuk  diri  sendiri  dan  mampu  berkeluarga  dan mendapatkan keturunan.
Pengaturan  mengenai  perkawinan  di  bawah  umur dalam  hukum  Adat  memang  tidak  ada.  Sebab  dalam prakteknya  terdapat  kasus-kasus  yang  menunjukkan  adanya perkawinan  gantung.  Perkawinan  gantung  dilakukan  dimasa kanak-kanak  namun,  mereka  belum  dapat  bercampur  satu sama  lainnya.  Perkawinan  antara  anak-anak  yaitu  antara seorang  pria  dewasa  dengan  anak  perempuan  yang  belum baligh  (dewasa)  demikian  sebaliknya.  Hal  itu  sering   terjadi akibat  dari  tidak  adanya  wewenang  bagi  anak  laki-laki maupun  perempuan  untuk  menentukan  jodoh.  Apabila melawan  terhadap  perintah  orang  tua  maka  akan  mendapat sanksi kuwalat . Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan akan  tetapi  pasangan  tersebut  belum  bisa  bercampur  satu sama lain sampai tiba masa untuk mereka masing-masing.
Hal  semacam  ini  lah  yang  terjadi  di  masyarakat  adat, dengan  demikian  perkawinan  di  bawah  umur  tidak  dikenal. Tidak  ada  larangan  bagi  pihak-pihak  tertentu  untuk melangsungkan  perkawinan  oleh  karena  batasan  umur semata.

## 3) Perkawinan  di  Bawah  umur  Menurut  Konsep  Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  memuat  aturan  yang  kurang lebih sama dengan aturan  yang dimuat  oleh Undang-Undang Perkawinan.  Batas  usia  kawin  dalam  pasal  15  KHI  sama dengan  pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  15  ayat (1) dalam KHI menyebutkan sebagai berikut:
“Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai yang telah  mencapai  umur  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang- kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.
Sedangkan adanya dispensasi kawin disebutkan dalam pasal 15 ayat (2). Pasal yang dimaksud adalah:
Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun  harus  mendapat  izin  sebagaimana  yang  diatur  dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. 18
Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam   sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan  sesuai  dengan  batasan  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Oleh  karena  itu,  perkawinan  di  bawah  umur  menurut  KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata  lain,  perkawinan  menurut  KHI  ialah  berkaitan  dengan batasan  umur  seperti  yang  dipahami  oleh  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4) Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Umur  dalam  Perspektif Fikih
Allah  Swt  mensyariatkan  perkawinan  kepada  umat manusia  dan  menetapkan  seperangkat  ketentuan  ( syurûth dan arkân ) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahnya  dengan  etika  dan  tuntunan-  tuntunan  moral ( adab dan fadhâ‟il ).  Allah  Swt  telah  menjadikan  utusan-Nya, Muhammad  Saw  sebagai uswah  ẖasanah yang  sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi  gadis  perawan  ( bikr )  dan  janda  ( tsayyib ),  dan  juga pernah mengawini wanita muda ( saghīrah ) dan tua ( kabīrah ).
18 Tim  Redaksi  Fokus  Media, Kompilasi  Hukum  Islam ,  cet.  Ke-2
(Bandung: Fokus Media, 2007), 10.
Keseluruhan  isterinya  itu  terpilih  atas  pertimbangan- pertimbangan  Ilahiyah  yang  jauh  dari  kalkulasi-kalkulasi  fisik dan  materi. 19 Dalam  perjalanannya  perilaku  Nabi  Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya.  Ada  yang  membenarkan  kebenaran  sejarah  yang tertulis  ada  yang  berpendapat  lain.  Secara  umum  dalam menjawab  hukum  perkawinan  di  bawah  umur,  pendapat  para fuqaha dapat dikategorikan menjadi 3 pendapat, yaitu:
Pertama, pandangan jumhûr (mayoritas)  fuqaha,  yang membolehkan  perkawinan  di  bawah  umur.  Walaupun  demikian, kebolehan  ini  tidak  serta  merta  membolehkan  adanya  hubungan badan.  Jika  dihubungkan  dengan  berhubungan  badan  akan mengakibatkan  adanya dharar (bahaya),   maka  hal  itu  terlarang, baik  perkawinan  di  bawah  umur  maupun  dewasa.  Adapun  dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah sebagai berikut:
1) QS. Ath-Thalâq [65]: ayat 4
يِئلالاَو ٍرُهْشَأ ُةَثلاَث َّنُهُ تَّدِعَف ْمُتْبَ تْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِن ْنِم ِضيِحَمْلا َنِم َنْسِئَي يِئلالاَو َِي َْلَ
ْنِم ُوَل ْلَعَْيَ َوَّللا  ِقَّتَ ي ْنَمَو َّنُهَلَْحْ َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ  ِلاَْحْلَا ُتلاوُأَو َنْض
.اًرْسُي ِهِرْمَأ
Artinya: “ Dan  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid lagi (monopause) di  antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu  (tentang  masa  iddahnya)  maka  iddah  mereka  adalah tiga  bulan;  dan  begitu  (pula)  perempuan-perempuan  yang  tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa  yang  bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Allah  menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya ”.
Dalam  ayat  ini  Allah  Swt  menjelaskan iddah bagi  bagi perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  karena  belum  dewasa adalah tiga bulan. 20 Adanya iddah ini menjadi  indikasi  bolehnya menikahi perempuan yang belum dewasa ( baligh ).
19 Yusuf  Hanafi, Kontroversi  Perkawinan  di  bawah  Umur (Malang: Mandar Maju, 2011), 37.
20 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur‟an , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 298.
2) Hadis Nabi ﷺ َّللا ىَّلَص َِّبَِّنلا َّنَأ  َةَشِئاَع  ْنَع ،  َينِنِس  ِّتِس  ُتْنِب  َيِىَو اَهَجَّوَزَ ت َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُو )ِوْيَلَع ٌقَفَّ تُم( .اًعْسِت ُهَدْنِع ْتَثَكَمَو َينِنِس ِعْسِت ُتْنِب َيِىَو ِوْيَلَع ْتَلِخْدُأَو Artinya: “ Dari  Aisyah  Ra  (menceritakan)  bahwasannya Nabi  Saw  menikahinya  pada  saat  beliau  masih  anak  berumur  6 tahun  dan  Nabi  Saw  menggaulinya  sebagai  isteri  pada  umur  9 tahun  dan  beliau  tinggal  bersama  pada  umur  9  tahun  pula”.
( muttafaq „alaihi )
Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya: Artinya: “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika telah datang waktunya, ketika  ada  jenazah,  dan  wanita  tak  bersuami  ketika  (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”. 21
Kedua, pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu syubrumah  dan  Abu  Bkr  al-Asham,  menyatakan  bahwa perkawinan  di  bawah  umur  hukumnya  terlarang  secara   mutlak. Pendapat  yang  digawangi  oleh  Ibnu  Syubrumah  menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum baligh). Menurutnya, nilai esensial dari sebuah pernikahan adalah memenuhi  kebutuhan  biologis,  dan  melanggengkan  keturunan. Sementara  kedua  hal  ini  tidak  terdapat  pada  anak  yang  belum baligh.  Dalam  hal  ini  ia  lebih  menekankan  pada  tujuan  pokok pernikahan.
Ibnu  Syubrumah  mencoba  melepaskan  diri dari kungkungan  teks    dengan  memahami  masalah  ini  dari  aspek historis,  sosiologis,  dan  kultural  yang  ada.  Sehingga  dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad ﷺ dengan Aisyah Ra, Ibnu  Syubrumah  menganggap  bahwa  hal  tersebut  sebagai ketentuan  yang  khusus  bagi  Nabi  Muhammad ﷺ yang  tidak bisa ditiru umatnya.
Ketiga, pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak laki-laki kecil dan anak perempuan  kecil.  Jika  perkawinan  anak  perempuan  kecil  oleh bapaknya  diperbolehkan,  sedangkan  perkawinan  anak  laki-laki kecil  dilarang.  Argumen  yang  dijadikan  landasan  adalah  zhahir hadis perkawinan Aisyah Ra dengan Nabi Muhammad Saw. 22
21 Jalaludin  Suyuthi, Jamî‟al-  Shaghîr (Beirut:  Dâr  al-Kutub  Ilmiah,  t.t), 210 22 Asrorun  Ni’am,  “Pernikahan  Usia  Dini  dalam  Perspektif  Fikih Munakahah”, dalam Ijma Ulama , 2009, Majelis Ulama Indonesia, 214-218.

## C. Analisis
Meskipun  ajaran  Islam  tidak  menentukan  batas  usia tertentu  yang  paling  ideal  untuk  melangsungkan  perkawinan, namun  Islam  sangat  menekankan  arti  penting  kematangan  dan kedewasaan  saat  memasuki  kehidupan  rumah  tangga  yang  tidak pernah  sunyi  dari  badai  dan  gelombang  kehidupan.  Suami  isteri yang  telah  matang  baik  fisik  maupun  psikis  tentu  akan  lebih mampu  mengatasi  berbagai  problematika  kehidupan  yang menerpa rumah tangga mereka. Akan tetapi kalau mereka belum matang, karena mereka menikah pada usia muda, pastilah mereka akan dengan sangat mudah goyah dan akhirnya kehidupan rumah tangga mereka akan berujung pada perceraian. 23
Dengan  dicantumkannya  secara  eksplisit  batasan  umur, menunjukkan  apa  yang  disebut  Yahya  Harahap  sebagai exepressip  verbis atau  langkah  terobosan  hukum  adat  dan kebiasaan  yang  dijumpai  di  dalam  masyarakat  Indonesia. 24
Dengan  adanya  batasan  umur  ini,  maka  kekaburan  terhadap penafsiran  batas  usia  baik  yang  terdapat  di  dalam  adat  ataupun hukum  Islam  sendiri  dapat  dihindari. Penetapan batas umur bagi kedua  mempelai  lebih  menjamin  kemaslahatan  keluarga  itu sendiri.
Batasan  umur  yang  rendah  bagi  seorang  wanita  untuk kawin,  mengakibatkan  laju  kelahiran  lebih  tinggi  dan  berakibat pula  pada  kematian  ibu  hamil  yang  juga  cukup  tinggi  pula. Pengaruh  buruk  lainnya  adalah  kesehatan  reproduksi  wanita menjadi terganggu. 25
Agar  perkawinan  tidak  berakhir  pada  suatu  perceraian harus  dicegah  adanya  perkawinan  antara  calon  suami  dan  isteri yang  masih  di  bawah  umur.  Karena  perkawinan  itu  mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi  harus  dicegah  terjadinya perkawinan  antara  calon  suami  dan  isteri  yang  masih  di  bawah umur.  Batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi  seorang  wanita  untuk kawin  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
23 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), xi-xii.
24 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Bandung: Sumur, 1960), 41.
25 Wila  Candrawila  Supriadi, Perempuan  dan  Kekerasan  Dalam Perkawinan (Bandung: Mandar Maju, 2001), 75-80.
Dengan  adanya  batasan  umur  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Perkawinan  bagi  pria  dan  wanita  untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan demikian pengaturan  tentang  usia  perkawinan  ini  sesuai  dengan  prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah  masak  jiwa  dan  raganya.  Tujuannya  adalah  agar  tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga  yang kekal dan bahagia dapat terwujud.
Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial  bagi  manusia  pada  masa  kini  dan  masa  depan.  Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.  Apa  digaungkan  Imam  al-Syātibī  dalam magnum  opus nya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam  tetap   selalu up  to  date ,  relevan  dan  mampu  merespon dinamika perkembangan zaman. 26
Pembatasan  umur  minimal  untuk  kawin  bagi  warga negara  pada   prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan menikah  diharapkan  sudah  memiliki  kematangan  berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan  keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan perceraian  dapat  dihindari,  karena  pasangan  tersebut  memiliki kesadaran  dan  pengertian  yang  lebih  matang  mengenai  tujuan perkawinan  yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur,  agar  suami  isteri  yang dalam  masa  perkawinan  dapat  menjaga  kesehatannya  dan keturunannya,  untuk  itu  perlu  ditetapkan  batas-batas  umur   bagi calon  suami  dan  isteri  yang  akan  melangsungkan  perkawinan. Dari  sudut  pandang  kedokteran,  perkawinan  di  bawah  umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak.
26 Abû Isẖâq al-Syâtibî, al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî‟ah (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, t.t), 220.
Pernikahan dini berimplikasi pada resiko konflik keluarga dan kesehatan, bahkan fisik  anak-anak keturunannya.  Isteri  yang tertekan  oleh  suami  atau  sebaliknya,  juga  sangat  berimplikasi langsung  pada  pertumbuhan  anak  baik  dalam  sikap  maupun perilakunya. 27 Dalam tinjauan psikologis usia remaja relatif labil, imitatif  dan  membutuhkan  pengarahan,  bimbingan  dan pendidikan.  Sehingga  perkawinan  di  usia  tersebut  dapat mengurangi  keharmonisan  keluarga.  Hal  ini  disebabkan  oleh emosi  yang masih  labil,  gejolak darah muda dan cara pikir  yang belum  matang.  Melihat  perkawinan  di  bawah  umur  memang menimbulkan  sisi  negatif  dari  segala  aspek  maka  pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
Pernikahan  di  bawah  umur  (pernikahan  dini)  juga  dinilai melanggar  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan anak. Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2003 disebutkan:
a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b) Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
c) Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
Pasal 26  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 menyebutkan orang tua berkewajiban untuk:
a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
b) Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini pula sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah:
ٰلْوَأ ِدِساَفَمْلا ُءْرَد ُعْفَد َمِّدُُ ٌةَحَلََْمَو ٌةَدَسْفَم َََراَعَ ت اَذَِِف ِِِلاَََمْلا  ِِْلَج ْنِم اًبِلاَغ ِةَدَسْفَمْلا
Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik  mashlahah,  dan  apabila  berlawanan  antara  mafsadah dan  mashlahah  maka  yang  didahulukan  adalah  menolak mafsadahnya”.
27 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 104.
Kaidah  tersebut  diilhami  oleh  hadis  Nabi ﷺ yang berbunyi:
َف ٍرْمَأِب ْمُكُتْرَمَا اَذِإ
قفّتم( .ُهْوُ بِنَتْجاَف ٍئْيَش ْنَع ْمُكُتْيَهَ ن اَذِإَو ْمُتْعَطَتْسا اَم ُوْنِم اْوُ تْأ
)ويلع
Artinya:  “Apabila  saya  telah  memerintahkanmu  dengan suatu perintah maka kerjakanlah perintah itu semampunya, tetapi jika  saya  telah  melarang  kamu  tentang  sesuatu  maka  jauhilah”. (Muttafaq „Alaih)
Dari  kaidah  di  atas  jelas  bahwa  dalam  suatu  perkara terdapat  manfaat  dan  madharat  maka  yang  di  dahulukan  adalah menolak  madharat  atau  kerusakan  karena  kerusakan  itu  akan membawa  pada  hilangnya  manfaat.  Dalam  kasus  pernikahan  di bawah  umur  (pernikahan  dini)  penulis  berpendapat  madharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
Untuk  itu  menurut  hemat  kami,  usia  perkawinan  yang yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7  ayat  (1)  perlu  ditinjau  kembali.  Ketentuan  baru  tentang  usia kawin  hendaknya  mempertimbangkan  aspek  kematangan  fisik dan  juga  psikis  serta  perlu  dibarengi  dengan  ancaman  (sanksi) yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

## D. Penutup
Antara  agama  dan  negara  terjadi  perselisihan  dalam memaknai  perkawinan  di  bawah  umur.  Perkawinan  yang dilakukan  melewati  batas  minimal  Undang-Undang  Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur  menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.  Sementara  dalam konsep  hukum  Islam,  perkawinan  di  bawah  umur  ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. 28
Pembatasan  umur  minimal  untuk  kawin  bagi  warga negara  pada   prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan menikah  diharapkan  sudah  memiliki  kematangan  berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan  keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan perceraian  dapat  dihindari,  karena  pasangan  tersebut  memiliki kesadaran  dan  pengertian  yang  lebih  matang  mengenai  tujuan perkawinan  yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur,  agar  suami  isteri  yang dalam  masa  perkawinan  dapat  menjaga  kesehatannya  dan keturunannya,  untuk  itu  perlu  ditetapkan  batas-batas  umur   bagi calon suami dan isteri yang akan melansungkan perkawinan.
28 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah , cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006).

## Daftar Pustaka
Alam,  Andi  Syamsu, Usia  Ideal  Untuk  Kawin:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan  Keluarga  Sakinah ,  Jakarta:  PPHIM
Mahkamah Agung RI, 2006.
al-Syâtibî Abû Isẖâq, al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî‟ah, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt.
Al-Suyûti,  Jalaludin, Jamî‟al-  Shaghîr ,  Beirut:  Dâr  al-Kutub Ilmiah, tt.
C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, Suplemen Kitab Undang- Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2001 Darmabrata,  Wahyono, Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan  Peraturan  Pelaksananya ,  T.tp:  CV.Gitamaya  Jaya, 2003.
Hanafi, Yusuf, Kontroversi Perkawinan di bawah Umu, Malang: Mandar Maju, 2011.
Izzudin  Ibn  Abdus  Salam, Qowâ‟id  al  Aẖkâm ,  Beirut:  Dâr  al- Kutub al-Ilmiah, tt.
Ni’am,  Asrorun, Pernikahan  Usia  Dini  dalam  Perspektif  Fikih Munakahah ,  dalam  Ijma  Ulama  tahun  2009,  Majelis Ulama Indonesia.
Nuruddin,  Amiur  &  Tarigan,  Azhari  Akmal, Hukum  Perdata Islam  di  Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974  sampai  KHI ,  Jakarta; Kencana, 2004.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia , Bandung: Sumur, 1960.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  al-Misbah;  Pesan,  Kesan,  dan Keserasian Al-Qur‟an , Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Supriadi,  Wila  Candrawila, Perempuan  dan  Kekerasan  Dalam Perkawinan , Bandung: Mandar Maju, 2001.
Tim  Redaksi  Fokus  Media, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Bandung: Fokus Media, 2007.