## PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

## Tasya Ardhia Noviandra
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tasyaardhia00@gmail.com
Beni Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, benihidayat@umy.ac.id

## ABSTRAK
Keterbukaan  informasi publik  merupakan  bagian  penting dari pelayanan  publik dan  merupakan  hak warga negara yang sangat penting dan strategis untuk memperoleh hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya dengan baik, jika informasi yang diperoleh berkaitan dengan hak-hak tersebut, yang tidak diperoleh secara baik dan benar, serta dengan  peran  komisi  informasi  dalam  mendukung  pelayanan  publik  di  bidang  yang  terkait  dengan keterbukaan  informasi  publik.  Artikel  ini  menjelaskan  keterkaitan  antara  keterbukaan  informasi  dan pelayanan publik. Keterbukaan informasi ternyata dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan komisi informasi di daerah sangat penting untuk menyelesaikan sengketa informasi di daerah  dan  mendorong  terwujudnya  transmisi  informasi.  pelayanan  publik  yang  lebih  baik.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi publik memegang peranan  penting  dalam  beberapa  bidang,  sedangkan  di  bidang  lain  penyebarluasan  dan  partisipasi informasi  belum  begitu  ditekankan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  disarankan  agar  komite  informasi segera dibentuk di semua negara bagian federal.
Kata Kunci: pelayanan publik, informasi publik, komisi informasi

## PENDAHULUAN
Indonesia  sudah  memiliki  dua  undang-undang  yang  ditunggu-tunggu,  karena  dengan undang-undang tersebut negara mengukuhkan perwujudan hak asasi manusia bagi warganya. Yang satu terkait dengan hak sosial politik (sospol), sedangkan yang lainnya terkait erat dengan tata  cara  memperoleh  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam pelaksanaan keduanya.  Keterkaitan antara hak-hak sipil dengan masalah sosial dan ekonomi sejalan dengan pemahaman bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara utuh. 1 Artinya hak- hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  saling  terkait  (indivisible)  dan  saling membutuhkan (interdependence). 2
Terkait  standarisasi  sistem  elektronik,  dasar  hukum  pernyataan  tersebut  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Pengenalan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik (PP-PSTE). Keberadaan PP-PSTE mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Sistem jaringan pelayanan publik diatur dalam UU-ITE dan PP-PSTE yaitu wajib menggunakan sistem yang andal dan sistem yang  dibuktikan  dengan  sertifikasi  yang  sesuai  (lihat  Pasal  2  dan  4  PP-PSTE).  Pemerintah belum menerapkan standarisasi yang dituntut UU-ITE sejak tahun 2008. Padahal standarisasi penting  untuk  mengukur  efisiensi  pelayanan  penyelenggara  sistem  elektronik,  dalam  hal  ini sistem pelayanan publik, terutama untuk menghapus pungli. Jika ada 10 proses dalam proses admin dan hanya 7 proses yang online, sisa 3 proses dapat diperas. Tentunya tanpa standarisasi, setiap kementerian akan menetapkan standar yang berbeda-beda tanpa dasar yang jelas. Oleh
1 Rhona KM Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm.18
2 Ibid
karena  itu,  standarisasi  sistem  elektronik  menurut  hukum  publik  menjadi  penting  untuk standarisasi standar hukum publik nasional. 3
Idealnya,  masyarakat  sendiri  yang  membiayai  semua  layanan  pemerintah  tersebut melalui sistem asuransi dan pajak, dengan tujuan utama mendukung investasi manusia. Konsep negara kesejahteraan merupakan hasil penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan efisien  dengan  pendapatan  individu  yang  memungkinkan  tabungan  setelah  kebutuhan  dasar hidup  mereka  terpenuhi  melalui  pelayanan  publik  gratis  yang  disediakan  oleh  negara.  Oleh karena  itu,  jaminan  layanan  untuk  kepentingan  umum  harus  ditawarkan  untuk  mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan. 4 Harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas,  prosedur  yang  jelas,  biaya  yang  cepat  dan  wajar  terus  tercermin  dalam pembangunan  ketatanegaraan.  Keinginan  dan  tuntutan  tersebut  bersumber  dari  tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara berhak atas pelayanan yang baik dan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 5
Negara-negara  maju  di  Eropa  dan  Amerika,  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik terkini,  disebut  dengan  paradigma  “pelayanan  publik  baru”  sebagai  paradigma  pelayanan publik yang ideal. Dalam paradigma ini, administrasi publik lebih menekankan pada partisipasi sektor  publik  dan  keterlibatan  sektor  publik  dalam  manajemen  pelayanan  publik  yang  lebih berorientasi  pasar,  yang  mengarah  pada  perubahan  dari  kebijakan  dan  manajemen  ke manajemen  melalui  pengenalan  manajemen  sektor  swasta.  Dari  perspektif  itu,  praktik pelayanan  publik  didasarkan  pada  pertimbangan  keuangan  yang  sehat.  Kebutuhan  dan kepentingan  umum  dirumuskan  sebagai  gabungan  dari  kepentingan  umum.  Publik memposisikan  diri  sebagai  pelanggan,  sedangkan  negara  berperan  dalam  mengatur (controlling)  pasar.  Dalam  perkembangannya,  konsep  ini  ditransformasikan  menjadi pemahaman  bahwa  pelayanan  publik  yang  berkualitas  memerlukan  standar  pelayanan  untuk menjamin kualitas pelayanan publik. 6
Dua undang-undang yang dimaksud adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik  dan  UU  No  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Secara  historis,  proses penyusunan kedua undang-undang ini memakan waktu yang cukup lama dari pengenalan RUU hingga  pengesahan  akhirnya.  Dan  Satriana 7 pernah  mengatakan  bahwa  UU  KIP  dan  UU Administrasi Publik sebenarnya dapat digambarkan sebagai seperangkat peraturan perundang- undangan yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Oleh karena itu penyebarluasan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  sekaligus  hak  warga  negara  yang  sangat  penting  dan strategis  untuk  memperoleh  hak  lainnya,  karena  bagaimana  mungkin  memperoleh  hak  atas pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya justru jika informasi tentang hak tersebut tidak diperoleh dengan baik dan benar. 8 Apa peran komisi informasi daerah dalam hal ini?

## PEMBAHASAN
3 http://business-law.binus.ac.id/2016/10/15/urgensi-standardisasi-sistem-elektronik  pelayanan-publik-untuk-  memberantas- pungli/diakses 11 November 2022 Pukul 09.00
4 Nuriyanto,  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan  Konsep  “Welfare  State”?  , JurnalKonstitusi, Volume 11 Nomor 3 September 2014
5 Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Malang; Stara Press, 2011, hlm. 219
6 Agus Widiyarta, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam  Pelayanan  Dasar  Kesehatan  Di  Kota  Surabaya),  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 4
7 Dan Satriana adalah Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
8 Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, Tesis, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012) hlm. 5

## Hak Atas Informasi dan Pelayanan Publik
Sejak tahun 2008, Indonesia memasuki era keterbukaan sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP). Keterbukaan informasi publik memungkinkan publik menelaah setiap langkah dan kebijakan pemerintah.  Dalam  negara  demokrasi,  penyelenggaraan  kekuasaan  harus  selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Akuntabilitas mengarah pada tata pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya mengarah pada jaminan hak asasi manusia (HAM).
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  menerima  informasi  untuk pengembangan  kepribadian  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh, menyimpan, dan memelihara informasi melalui segala saluran yang tersedia.”
Tentang  administrasi  publik  Birokrasi,  memimpin  pelaksanaan  pelayanan  publik, meliputi  berbagai  program  pembangunan  dan  kebijakan  pemerintah.  Namun  dalam kenyataannya,  birokrasi  yang  dirancang  untuk  menangani  tugas-tugas  pengelolaan  dan pembangunan  umum  seringkali  dirancang  berbeda  oleh  masyarakat.  Birokrasi  tugas administrasi  dan  pembangunan  (termasuk  penyediaan  pelayanan  publik)  memberikan  kesan bahwa  ketika  pemerintah  kota menangani  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  aparatur administrasi,  merupakan  proses  yang  panjang  dan  berbelit-belit.  Akibatnya,  birokrasi  selalu mendapatkan  citra  negatif  yang  kurang  baik  bagi  perkembangan  birokrasi  itu  sendiri (khususnya  bagi  pelayanan  publik).  Oleh  karena  itu,  birokrasi  harus  melakukan  perubahan sikap dan perilakunya untuk mengatasi kesan buruk yang ditimbulkan oleh birokrasi tersebut yaitu: 9
1. Birokrasi  harus  mengutamakan  sifat  pendekatan  tugas  untuk  melindungi  dan melayani masyarakat; dan menghindari kesan mendekati kekuasaan dan otoritas.
2. Birokrasi harus melakukan pembenahan organisasi yang bercirikan organisasi yang modern,  ramping,  efisien  dan  efektif,  mampu  memisahkan  pekerjaan  yang  harus diselesaikan  dengan  pekerjaan  yang  tidak  boleh  dilakukan  (termasuk  pembagian tugas yang didelegasikan). kepada masyarakat).
3. Birokrasi  harus  mampu  dan  mau  melakukan  perubahan  sistem  kerja  dan  prosedur yang  lebih  sesuai  dengan  karakteristik  organisasi  modern,  yaitu:  layanan  cepat, akurat, tepat, terbuka dengan tetap menjaga kualitas, efektivitas biaya dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memposisikan dirinya sebagai promotor pelayanan publik dan bukan sebagai pengubah pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau berubah dari birokrasi kinerja yang kaku menjadi organisasi  birokrasi  dengan  struktur  yang  lebih  terdesentralisasi,  inovatif,  fleksibel dan responsif.

## Penyelesaian Sengketa Informasi
Roy  Gregory  dan  Philip  Giddings  membagi  hak  asasi  manusia  menjadi  dua  bagian, yaitu: 10 hak substantif dan hak prosedural. Hak material adalah hak generasi pertama hak asasi
9 https://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/5-budaya    birokrasi-pelayanan-publik/file diakses 11 November 2022 pukul 09.30
10 Scott Davidson, Human Rights, Buckingham, Open University Press, 1993, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak  Asasi  Manusia,  Jakarta,  Pustaka  Utama  Grafiti,  1994,  dalam  Zainal  Muttaqien,  Dicky  Risman,  Susi  DwiHarijanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran”, Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: UNPAD, 2010) hlm. 42
2023-04-30
manusia, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak atas informasi. Hak lain yang tergolong hak substantif  adalah  hak  asasi  manusia  generasi  kedua,  yaitu  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya, misalnya hak atas kesehatan dan pendidikan. Hak substantif yang terakhir adalah hak generasi ketiga,  disebut  juga  hak  solidaritas,  misalnya  hak  atas  lingkungan  yang  sehat,  hak  atas pembangunan.
Hak-hak kategori kedua adalah hak-hak prosedural. Gregory dan Giddings membagi hak- hak kategori ini ke dalam dua bagian, yaitu:
1. Hak untuk administrasi yang baik, yang berarti hak untuk perlakuan yang sama, adil dan adil oleh otoritas publik dalam pelaksanaan hak-hak substantif di atas.
2. Hak menyampaikan keluhan atau keberatan (right to complain), hak untuk didengar (right  to  be  heard),  dan  mendapatkan  ganti  rugi  apabila  mengalami  kerugian  akibat tindakan pemerintah (right to have corrective action).
Sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang informasi ini, pemerintah membentuk badan  independen  yaitu  Komisi  Informasi  untuk  menyelesaikan  sengketa  informasi. Penyelesaian  sengketa  informasi  oleh  Komisi  Komunikasi  Informasi  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Komunikasi  Informasi  terkait  dengan  hak  prosedural  lainnya,  yaitu  hak pengaduan, dengar pendapat dan koreksi yang merupakan hak penting terutama di depan umum atau  kontrak  individu  dengan  negara  atau  pemerintah.  Komunitas  memiliki  hak  untuk "menuntut" kasus tersebut melalui arbiter yang tidak memihak. 11 Orang harus percaya bahwa kekuasaan publik digunakan secara adil dan adil berdasarkan hukum dan keadilan, yang berarti hak untuk didengar secara adil di hadapan hakim dan hak atas kesempatan yang adil. 12
Meskipun terdapat beberapa mekanisme dan lembaga seperti Ombudsman untuk aduan administrasi publik, namun masyarakat, khususnya ketika investigasi dan aduan terkait dengan layanan informasi, dapat mengadukan hal tersebut ke Komisi Informasi yang dapat membawa persoalan tersebut ke pengadilan. , yang sesuai dengan karakteristik hak-hak sipil, yaitu dapat segera diakses, dapat ditegakkan secara hukum, bebas sumber daya dan non-ideologis. 13
Melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa ini, negara melindungi hak konstitusional warga negaranya. Hak-hak tersebut di atas merupakan salah satu ciri terpenting dari suatu negara hukum yang demokratis, sebagaimana dikatakan Bagir Manan, yaitu setiap orang mendapat jaminan bahwa setiap orang dapat “mengambil tindakan” terhadap negara atau pemerintah  yang  sedang  atau  seharusnya  telah  melakukan  suatu  kejahatan.  Bertindak  yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil. 14 Bagir Manan mengatakan bahwa litigasi dimaknai dalam arti luas yaitu pengaduan, keberatan terhadap tuntutan hukum. 15 Jaminan ini juga  harus  dibarengi  dengan  tersedianya  lembaga  dan  mekanisme  penyelesaian  yang  tidak memihak, sekalipun berhadapan dengan negara atau pemerintah.
Pada  tahap  awal,  dilakukan  upaya  banding  yang  ditujukan  kepada  pelapor  untuk menyelesaikan  sengketa  informasi  publik.  Jika  Anda  tidak  mendapatkan  jawaban  atau tanggapan yang memuaskan, Anda dapat mengajukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi. Komisi informasi melakukan pengecekan sesuai standar yang berlaku dan kemudian mengundang  para  pihak  untuk  memberikan  informasi.  Setelah  memperoleh  informasi  yang
11 Roy Gregory dan Philip Giddings, seperti dikutip dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi DwiHarijanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran”, Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: UNPAD, 2010) hlm. 42
12 Ibid
13 Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. vi
14 Bagir Manan, ‘Fungsi Ombudsman’, dalamZainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi Dwi Harijanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran”, Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: UNPAD, 2010) hlm. 42.
15 Ibid
cukup, Komisi Informasi menyelesaikan ketidaksetujuan yang diminta oleh mereka yang tidak puas dengan informasi yang diberikan oleh otoritas atau entitas terlapor, dan jika para pihak masih  tidak  puas,  mereka  dapat  mencoba  untuk  mengajukan  keberatan.  melalui  pengadilan. Meskipun  kewenangan  tidak  hanya  berarti  kewenangan  negara/pemerintahan,  namun  dalam dokumen  ini  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  negara/pemerintahan  yang  mengacu  pada hukum administrasi negara.

## Komisi Informasi di Daerah
Pentingnya  fungsi  dan  tugas  Komisi  Informasi  Provinsi  di  Daerah  khususnya  dalam kewenangan  menyelesaikan  sengketa  informasi  seperti  dipaparkan  di  atas  rupanya  tidak sinergis  dengan  eksistensiKomisi  Informasi  Provinsi  itu  sendiri.Saat  ini  baru  terbentuk  29 Komisi Informasi Provinsi, padahal UU KIP mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di seluruh provinsi di Indonesia.
Ada kecenderungan sosialisasi mengenai UU KIP ini berjalan tidak merata. Di beberapa daerah keterbukaan informasi publik menjadi isu utama, sedangkan beberapa daerah lain belum belum  menjadikan  keterbukaan  informasi  dan  partisipasi  sebagai  isu  penting.  Hal  ini  dapat terlihat dari beberapa daerah yang telah membentuk Komisi Informasi Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sedangkan yang lain belum. Ada juga beberapa daerah yang memiliki peraturan daerah terkait kebebasan informasi dan partisipasi publik sementara yang  lain  belum.  Komisi  Informasi  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  bersumber  dari APBD,  sehingga  pada  beberapa  daerah  masalah  keuangan  pun  menjadi  kendala  dalam pembentukan  Komisi  Informasi. 16 Namun  seharusnya  hal  ini  tidak  dijadikan  alasan,  Komisi Informasi Provinsi harus tetap dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia karena ini merupakan amanat  undangundang.  Sebenarnya  masalah  keuangan  ini  bukanlah  faktor  utama  dalam pembentukan komisi informasi, faktor pemimpin dan kemauan pemerintah daerah menjadi hal yang  paling  penting,  sebagai  contoh  adalah  provinsi  DKI  Jakarta  yang  secara  keuangan dianggap mampu namun baru melantik Komisi Informasinya pada bulan Maret 2012, terlambat hampir 2 tahun dari waktu efektif berlakunya UU KIP, itupun setelah didesak oleh berbagai pihak. 17

## Inisiatif Masyarakat
Hal yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini adalah apakah  daya  kritis  masyarakat  atau  publik  terhadap  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan apakah tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap prosedur dan kualitas layanan informasi publik juga semakin meningkat?
Kultur  masyarakat  yang  belum  merasa  keterbukaan  informasi  dan  partisipasi  dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah hak mereka yang dijamin oleh peraturan perundang- undangan. Selain itu, ketidaksiapan badan publik dalam, hal ini organisasi pemerintah daerah penyelenggara  pelayanan  publik,  dalam  menyiapkan  sistem  informasi  pelayanan  publik termasuk di dalamnya standar pelayanan dan standard operational procedure (SOP) membuat penyelenggaraan  pelayanan  publik  seringkali  berlarut-larut  dan  tidak  memiliki  kejelasan mengenai  tarif  serta  waktu  yang  dibutuhkan  dan  ke  mana  masyarakat  harus  mengajukan keberatan ataupun pengaduan. 18
16 Hidayat, Model Organisasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010, hlm.65-70, lihat juga Eko Noer Kristiyanto, ImplementasiUndang- UndangNomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Oleh Pemerintah Daerah, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm.85
17 Ibid
18 Eko Noer Kristiyanto, Op.Cit, hlm.127
Sikap apatis, ketidakpahaman atau bahkan mungkin ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam mengakses pelayanan publik khususnya terkait informasi pun tercermin dari  fakta  bahwa  pemohon  informasi  kepada  badan  publik  ataupun  pihak  yang  mengadukan sengketa  informasi  kepada  Komisi  Informasi  ternyata  adalah  pihak-pihak  yang  itu-itu  juga, dalam  artian  pihak  yang  sama  melakukan  permohonan  dan  pengaduan  secara  berulang meskipun yang diadukan adalah badan-badan publik yang berbeda. 19

## PENUTUP
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  informasi  dan  konsekuensi  hukumnya  mendorong badan  publik  untuk  memberikan  informasi  publik  kepada  publik  berdasarkan  ketentuan  UU KIP, yang mengarah pada penegakan hukum pelayanan publik yang terbuka, bersih, akuntabel dan partisipatif.
Komisi harus segera dibentuk Informasi di seluruh provinsi, kecuali batas waktu juga diwajibkan oleh undang-undang karena pada tingkat implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik  kehadiran  panitia  informasi  itu  penting  mendorong,  bersosialisasi  dan  memecahkan Sengketa  informasi  antara  publik  dan  badan  publik  termasuk  organisasi  pemerintah  wilayah penegakan Pelayanan publik. Seluruh masyarakat Anda harus benar-benar mengerti dan bisa Memperkuat mekanisme pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Data sebagai Hak dijamin dan diatur secara konstitusional secara hukum, oleh karena itu pengaduan bukan hanya kelompok dominan atau segelintir komunitas tertentu seperti LSM.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Agus Kusnadi, “Mengenal Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik serta batas-batas implementasinya” , kumpulan tulisan dalam rangka purnabakti Prof. Rukmana Amanwinata, “Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia” , PSKN UNPAD, Bandung, 2009
Badrul Munir, Perencanaan daerah Dalam Perspektif Otoda . Bappeda Mataram, 2002 Bagir Manan, “Tugas Sosial Pemerintahan Daerah:, opini, Pikiran Rakyat, 28 November 2008 Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State” ?, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3 September 2014 Rhona KM Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia , PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008 Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi , Malang; Stara Press, 2011
19 Terungkap dalam diskusi pemaparan Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi di daerah berdasarkan UU KIP, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta