## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol.13 No 1, Maret 2024 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379
===========================================================================

## LINGKUNGAN BUDAYA, POLITIK DAN HUKUM GLOBAL: MENUNJANG KEBERHASILAN PERUSAHAAN DALAM MEMASARKAN PRODUK KELUAR NEGERI
Suhairi 1 , Rita Dwi Lestari Hulu 2 , Resa Shin Tia 3 , Ria Anjriani Syahputri 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Suhairi1106@gmail.com 1 , lestarihuluritadwi@gmail.com 2 , resasintia029@gmail.com 3 , riaanjrianisahputri@gmail.com 4

## Abstract
This research aims to delve into the understanding of unique challenges faced by companies seeking to sell goods internationally, focusing on differences in legal, cultural, and political contexts across various regions. Another objective is to analyze the influence of local habits shaped by culture on international business strategies. The research employs a qualitative approach, utilizing descriptive data in the form of written or oral language from observed individuals and stakeholders. Additionally, a literature review is  conducted,  where  all  information  and  data  are  obtained  for  discussion  in  this  material.  The  study indicates that a profound understanding of the political, legal, and cultural landscape in each country is crucial for international business success. Challenges such as variations in local habits influenced by culture  and  diverse  legal  frameworks  between  countries  require  careful  adaptation  of  business strategies.  The  results  of  this  research  provide  in-depth  insights  for  entrepreneurs  to  develop  more contextual and successful approaches in global markets.
Keywords: Cultural, legal, political environment and overseas product marketing

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendalami  pemahaman  mengenai  tantangan  unik  yang  dihadapi  oleh perusahaan  yang  ingin  menjual  barang  ke  luar  negeri,  dengan  fokus  pada  perbedaan  konteks  hukum, budaya, dan politik di berbagai wilayah. Tujuan lainnya adalah menganalisis pengaruh kebiasaan lokal yang  dipengaruhi  oleh  budaya  terhadap  strategi  bisnis  internasional.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, selain itu juga dilakukan kajian pustaka, dimana semua informasi  dan  data  diperoleh  dalam  pembahasan  materi  ini.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pemahaman  mendalam  terhadap  lanskap  politik,  hukum,  dan  budaya  di  setiap  negara  krusial  untuk keberhasilan  bisnis  internasional.  Tantangan  seperti  perbedaan  kebiasaan  lokal  yang  dipengaruhi  oleh budaya  serta  kerangka  hukum  yang  bervariasi  antar  negara  memerlukan  adaptasi  strategi  bisnis  yang cermat.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam  bagi  para  pengusaha  untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berhasil dalam berbisnis di pasar global.
Kata Kunci: Lingkungan budaya, hukum, politik dan pemasaran produk keluar negeri

## PENDAHULUAN
Lingkungan  budaya,  politik,  dan  hukum  di  seluruh  dunia  mempunyai  dampak  yang signifikan  terhadap  pemasaran  global.  Karena  lingkungan  budaya  global  merupakan  fenomena ekonomi  dan  budaya,  maka  memahami  berbagai  konteks  budaya  sangat  penting  untuk keberhasilan  dalam  arena  pemasaran  global  (M.  Anang  Firmansyah  2017).  Karena  terdapat
peraturan  hukum  yang  mengatur  politik  juga,  maka  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara lingkungan  politik  dan  hukum.  Hubungan  internasional,  diplomasi,  perdagangan,  dan  banyak bentuk interaksi politik antar negara lainnya membentuk lingkungan politik global. Sementara itu, rezim  peraturan  lingkungan  hidup  nasional,  internasional,  dan  transnasional  telah  menciptakan seperangkat konsep hukum yang disebut hukum lingkungan hidup untuk menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  berbagai  konteks  politik, hukum,  dan  budaya  dalam  suatu  negara  atau  daerah  dapat  mendukung  dan  memfasilitasi keberhasilan pengusaha dalam menjual barangnya. Memahami dan menyadari tujuan lingkungan hukum, budaya, bahkan politik suatu negara akan sangat membantu seseorang dalam memahami aspirasi dan adat istiadat penduduk di daerah atau negara tersebut. Diharapkan dengan menyajikan landasan teoritis dan kerangka konseptual, penelitian ini akan mampu memberikan rekomendasi yang  berguna  bagi  bisnis  yang  beroperasi  secara  global.  Diperkirakan  bahwa  dengan  memiliki pengetahuan  yang  lebih  baik  mengenai  pendekatan  ini,  kapasitas  perusahaan  untuk  beradaptasi terhadap pasar global yang terus berubah akan tumbuh dan keberhasilan ekonomi di seluruh dunia akan terdorong.
Ketika  ingin  bertumbuh  di  pasar  global, perusahaan  harus  mempertimbangkan  stabilitas politik.  Lingkungan  politik  terdiri  dari  berbagai  hal,  seperti  konflik  korporasi  yang  sedang berlangsung, permasalahan sipil (konflik), dan perselisihan antar bangsa di wilayah tertentu. Selain itu, perusahaan multinasional yang melakukan pemasaran di seluruh dunia diharuskan mematuhi hukum  negara  yang  bersangkutan  dan  yurisdiksi  setempat  di  mana  perusahaan tersebut  berada. Berbagai  negara  di  seluruh  dunia  menganut  sistem  hukum  yang  berbeda.  Selanjutnya,  gagasan kunci  dalam  kajian  antropologi  adalah  kebudayaan.  Antropolog  E.B.  Taylor  mengkarakterisasi budaya  sebagai  mencakup  semua  aspek  pengalaman  manusia.  Menurut  E.B.  Taylor,  budaya mencakup  kemampuan  dan  perilaku  yang  diajarkan  atau  diterima  oleh  masyarakat,  seperti pengetahuan, seni, moral, dan hukum.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya, hukum dan politik disuatu negara itu berbeda dan harus di pahami agar mempermudah kita dalam menjalan kan suatu pemasaran produk keluar negeri dan ini lah tujuan utama dalam penelitian kali ini.

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Lingkungan Budaya
Istilah  “kebudayaan”  dalam  bahasa  Inggris  berasal  dari  kata  latin  colere  yang  berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Sansekerta, “kebudayaan” adalah buddhayah,  yang merupakan bentuk jamak dari “buddhi”, yang digambarkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan akal manusia. Kata “kebudayaan” berasal dari bidang antropologi sosial. Karena budaya benar-benar  mencakup  berbagai  topik,  budaya  dapat  digunakan  sebagai  media  transmisi pengetahuan di bidang pendidikan. Otak manusia menggunakan budaya sebagai perangkat lunak untuk mengontrol persepsi, mengidentifikasi apa yang dilihat.
Memusatkan perhatian pada satu hal dan mengabaikan yang lain. Budaya suatu kelompok adalah  seperangkat  keyakinan  mendasar  yang  telah  dipelajari  dan  dikembangkan  melalui pemecahan masalah yang melibatkan integrasi internal dan eksternal. Keyakinan ini telah terbukti cukup  berhasil  dan  dianggap  layak  untuk  diteruskan  kepada  anggota  baru  sebagai  metode penafsiran,  penalaran,  dan  perasaan  yang  tepat  mengenai  permasalahan  yang  sedang  dihadapi. (Sumarwan,  2014).  Menurut  (Kotler  2004),  yang  dikutip  oleh  Nancy  Adler,  budaya  terdiri  dari pola-pola  perilaku—baik  eksplisit  maupun  implisit—yang  diperoleh  dan  diwariskan  melalui simbol-simbol,  yang  merupakan  pencapaian  unik  komunitas  manusia,  termasuk  keseluruhan manifestasinya  dalam  objek.  .  Konsep  dan  nilai  tradisional  (yaitu,  yang  diwariskan  dan  dipilih secara historis) merupakan dasar fundamental kebudayaan.
Ide  penting  dalam  studi  antropologi  adalah  budaya.  Antropolog  E.B.  Taylor mengkarakterisasi  budaya  sebagai  mencakup  semua  aspek  pengalaman  manusia.  Menurut  E.B. Taylor,  budaya  mencakup  semua  keterampilan  dan  perilaku  yang  diperoleh  orang  melalui sosialisasi  dan  penerimaan,  seperti  pendidikan,  seni,  moral,  dan  hukum  (Taylor,  1887)..Helen Spencer-Oatey (2016) menyebutkan (Nisak 2017)12 karakteristik kunci dari kebudayaan, yaitu:
1. Kebudayaan dimanifestasikan pada lapisan-lapisan yang berbeda dari kedalaman;
2. Kebudayaan mempengaruhi perilaku dan interpretasi mengenai perilaku;
3. Kebudayaan dapat dibedakan dari kedua sifat manusia yang universal dan kepribadian individu yang unik
4. Kebudayaan mempengaruhi proses-proses biologis
5. Kebudayaan terkait dengan kelompok-kelompok sosial
6. Kebudayaan merupakan konstruksi individu maupun konstruksi sosial
7. Kebudayaan  secara  sosial  dan  secara  psikologis  selalu  didistribusikan  dalam  sebuah kelompok, dan penggambaran fitur kebudayaan selalu tidak jelas
8. Kebudayaan memiliki elemen universal (etik) maupun elemen yang khas (emik)
9. Kebudayaan dipelajari
10. Kebudayaan tunduk pada perubahan secara bertahap
11. Berbagai bagian dari kebudayaan saling terkait; dan
12. Kebudayaan merupakan sebuah konsep deskriptif, bukan konsep evaluatif Klaim utama konstruktivisme dalam hubungan internasional, menurut Thomas Diez dkk. (Bakry  2017),  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  aktor  dan  struktur  internasional  saling mempengaruhi. Kedua, dalam hubungan internasional, institusi dan norma penting. Ketiga, dalam hubungan  internasional,  peraturan  dan  institusi  penting.  Ketiga,  dalam  hubungan  internasional, peraturan dan institusi penting. Memahami kebijakan memerlukan kesadaran akan identitas dan budaya. Keempat, penting untuk memahami kepentingan dengan mempertimbangkan elemen lain (Thomas, 2011) dalam (Pramesi, Herdiansyah, dan Aminah 2023).
Konstruktivis  percaya  bahwa  identitas  dan  budaya  adalah  konsep  yang  sangat  penting untuk  memahami  hubungan  internasional  modern,  khususnya  yang  muncul  sejak  berakhirnya Perang Dingin. Khususnya terkait argumen awal. Menurut (M. Anang Firmansyah 2017) dalam buku nya, ada beberapa elemen lingkungan budaya yaitu:
1. Materialisme dan teknologi
2. Bahasa
3. Estetika
4. Pendidikan
5. Agama, Nilai dan sikap
6. Organisasi sosial

## Lingkungan Hukum
Undang-undang yang permisif merupakan komponen penting lainnya dalam sistem hukum. Harus  diketahui  hukum  mana  yang  diterapkan  dalam  situasi  tertentu.  Hukum  tempat  usaha  itu didirikan  digunakan  dalam  keadaan-keadaan  tertentu,  dan  hukum  negara  tempat  perjanjian  itu dibuat  digunakan  dalam  keadaan-keadaan  lain.  Memiliki  deklarasi  formal  dalam  perjanjian sangatlah penting.
Tujuan  utama  hukum  lingkungan  hidup  adalah  untuk  memerangi  permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk kemajuan  dan  kemajuan  teknologi.  Pemasar  internasional  juga  perlu  menyadari  perjanjian  dan konvensi  internasional  untuk  melaksanakan  hukum  negara  setempat  serta  hukum  negara  asal perusahaan  global.  Perundang-undangan  daerah  yang  terkait  sering  kali  mencakup  izin  ekspor- impor, dumping, pajak, investasi asing.
Menurut Drupsteen, hukum lingkungan hidup ( milieurlijk ) dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam ( natuurlijk milieu ). Mayoritas hukum lingkungan hidup terdiri dari hukum pemerintah, atau bestuursrecht .
Lingkungan ( milieuhygiene ), hukum perlindungan lingkungan hidup ( milieubeschermingsrecht ),  dan  hukum  perencanaan  tata  ruang  ( ruimtelijk  ordeningsrecht ) merupakan  tiga  bidang  yang  berada  di  bawah  payung  hukum  lingkungan  hidup  pemerintah ( berstuursrechtelijk  milieurecht )  Meskipun  sangat  beragam,  lingkungan  hukum  secara  umum dapat dibagi menjadi dua kategori:
1. Lingkungan hukum domestik
Setiap  pelaku  usaha  yang  beroperasi  di  dalam  negeri  wajib  mentaati  hukum  negara asalnya.  Impor  atau  ekspor  barang  tertentu  mungkin  dipengaruhi  oleh  undang-undang domestik. Banyak negara melarang impor barang seperti narkotika terlarang, senjata api, alkohol, dan barang lainnya.
2. Lingkungan hukum luar negeri
Suatu produk akan diatur oleh peraturan yang berbeda jika produk tersebut telah melintasi batas negara. Dalam hal ini, negara produsen harus mematuhi semua undang-undang dan spesifikasi  negara  penerima,  meskipun  sering  kali  negara  tersebut  memperlakukan perusahaan  dan  barang  asing  secara  tidak  adil.  Undang-undang  berikut  mungkin mempersulit memasuki pasar negara sasaran:
o Tarif
o Hukum anti dumping
o Lisensi ekspor/impor
o Regulasi investasi asing
o Insentif legal
Implikasi lingkungan hukum internasional terhadap bauran pemasaran (Akib, Muhammad ,2017) (Gultom 2022):
1. Produk:  Secara  umum,  tidak  semua  produk  dapat  diimpor  secara  bebas.  Ada  beberapa kategori barang impor yang dilarang di sejumlah negara di seluruh dunia. Setiap produk yang masuk ke suatu negara sering kali harus menjalani pemeriksaan dan harus mematuhi pedoman yang ketat.
2. Harga:  Setiap  negara  pada  umumnya  mengendalikan  harga  untuk  melindungi kepentingan konsumen, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan gaji dan tunjangan karyawan.
3. Distribusi:  Distribusi  saluran  bervariasi  di  setiap  negara.  Selain  itu,  tidak  semua  jenis distributor dapat diakses di setiap negara. Setiap negara juga berbeda dalam peraturannya mengenai jenis saluran mana yang terbaik untuk jenis barang tertentu.
4. Promosi:  Setiap  negara  mempunyai  saluran  promosi  yang  berbeda-beda.  Selain  itu, norma etika periklanan berbeda-beda di setiap negara.
Ada dua alternatif cara memecahkan konflik:
1) Para pihak berkolaborasi untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan terkini.
2) Menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan menggunakan arbiter yang  tidak  memihak  dan  memegang  teguh  pendapat  yang  sama  yang  akan  mengikat pihak-pihak  yang  bertikai,  maka  arbitrase  merupakan  salah  satu  teknik  penyelesaian sengketa.
Mata rantai terakhir dalam “rantai peraturan” dan bagian penting dari “kerangka legislatif” adalah penegakan hukum lingkungan hidup. "Konferensi Internasional Kelima tentang Kepatuhan dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan"  diadakan  di  Monterey,  California,  pada  tanggal  16-20 November 1998, dengan isu penegakan hukum lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Acara ini menarik minat masyarakat yang signifikan. Tujuan konferensi ini adalah untuk memberikan pengetahuan  mendasar  tentang  penegakan  hukum  dan  pembangunan  lingkungan  hidup  melalui kolaborasi internasional, khususnya yang berkaitan dengan "kepatuhan lintas batas".
Ungkapan “penegakan hukum lingkungan hidup” (juga dikenal sebagai “handhaving van milieurecht”) mengacu pada penerapan prinsip-prinsip hukum pada beberapa bidang ilmu hukum. G.A. Biezeveld menawarkan definisi sebagai berikut: Berikut ini adalah definisi penegakan hukum
lingkungan  hidup:  penggunaan  kewenangan  hukum  suatu  pemerintah  untuk  menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup:
1. Pengawasan  administratif  terhadap  kepatuhan  terhadap  peraturan  lingkungan (pemeriksaan) (kegiatan terutama bersifat pencegahan);
2. Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif);
3. Penyelidikan pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif)
4. Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif)
5. Tindakan  hukum  perdata  (gugatan)  dalam  hal  (ancaman)  ketidakpatuhan  (aktivitas preventif atau korektif).
Penegakan  hukum  lingkungan  untuk  mengendalikan  pencemaran  lingkungan  dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek:
1. penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah dalam konteks administratif,
2. penegakan hukum lingkungan dalam konteks pidana yang melibatkan prosedur peradilan,
3. Penegakan  hukum  lingkungan  hidup  dalam  suasana  perdata  dan  penyelesaian penyelesaian lingkungan hidup, yang dapat dilakukan melalui cara-cara non litigasi atau litigasi.
Struktur  organisasi  hukum  lingkungan  hidup  sebagai  topik  hukum  fungsional menyebabkan terbaginya penegakan hukum lingkungan hidup menjadi tiga bidang disiplin hukum. Pemanfaatan  perangkat  hukum  yang  telah  ada  dalam  kerangka  penegakan  hukum  lingkungan hidup administratif, hukum pidana, dan hukum perdata untuk menegakkan hukum serta menjamin mutu  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  lestari  merupakan  cara  penegakan  hukum  lingkungan hidup dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup (Kurniawan dkk.2023).

## Lingkungan Politik
Ketika  ingin  bertumbuh  di  pasar  global, perusahaan  harus  mempertimbangkan  stabilitas politik.  Lingkungan  politik  terdiri  dari  berbagai  hal,  seperti  konflik  korporasi  yang  sedang berlangsung, permasalahan sipil (konflik), dan perselisihan antar bangsa di wilayah tertentu. Setiap perusahaan  multinasional  sangat  dipengaruhi  oleh  iklim  politik.  Baik  dipengaruhi  oleh  iklim politik di negara tujuan pemasaran maupun di negara asal. Pemerintahan yang ramah dan stabil akan  menjadi  iklim  politik terbaik  bagi  Perusahaan.  Namun  dalam  kenyataannya  permasalahan muncul dari berbagai sumber, seperti:
1. Pemerintahan diubah secara drastis, sehingga memungkinkan partai-partai politik untuk mengadopsi filosofi yang berbeda dari filosofi pendahulunya.
2. Menanggapi tuntutan kelompok kepentingan nasional dan swasta, pemerintah mengambil tindakan.
3. Pemerintah menarik janji perdagangannya karena melemahnya kondisi ekonomi.
Menurut (Veranita, Susilowati, and Yusuf 2021), ada beberapa resiko politik diantaranya adalah:
1. Resiko ketidakstabilan umum
Bahaya  yang  terkait  dengan  potensi  revolusi  dan  permusuhan  internal,  yang  mungkin melemahkan kapasitas sistem politik negara untuk berfungsi di masa depan.
2. Resiko ekspropriasi
Risiko yang terkait dengan potensi tindakan tertentu yang akan diambil oleh pemerintah negara  tujuan.  Izin  berdasarkan  kontrak,  investigasi,  konfigurasi,  nasionalisasi,  atau domestikasi  (untuk  membatasi  kepemilikan  asing  dan  penguasaan  cabang  perusahaan asing di negara tujuan)
3. Resiko operasi
Risiko  yang  timbul  dari  ketidakpastian  bahwa  tujuan  Pemerintah  Negara  Bagian  dapat memaksa  atau  menghalangi  kegiatan  komersial  perusahaan  asing  di  semua  bidang produksi, keuangan, dan pemasaran (jenis risiko operasional meliputi:
a. Mendukung  pembatasan  impor  (menggabungkan  larangan  impor  mesin,  bahan baku, dan komponen tertentu untuk menjaga dan memajukan industri lokal).
b. undang-undang  yang  berkaitan  dengan  standar  kandungan  lokal  minimum  yang harus  dipenuhi  oleh  suatu  produk  yang  dipasok  di  suatu  negara  dikenal  sebagai peraturan  kandungan  lokal.  Aturan  ini  sebagian  besar  berdampak  pada  bisnis tunggal yang merakit barang menggunakan suku cadang impor.
c. Pengendalian  pasar  mengacu  pada  inisiatif  pemerintah  daerah  untuk  mendirikan penghalang guna mencegah bisnis asing memasuki pasar tertentu.
d. Persyaratan  ekspor  adalah  peraturan  yang  berkaitan  dengan  proses  dan  keadaan yang terkait dengan ekspor barang.
e. pengendalian pajak: mengenakan pajak pada bisnis asing, khususnya bisnis  yang menguntungkan, secara besar-besaran dan dengan cara yang tidak biasa.
f. Pembatasan  tenaga  kerja  (membatasi  tenaga  kerja)  Eksekusi  klausul  yang melindungi hak-hak buruh, larangan regional, pengaturan bagi hasil, dan fasilitas unik tambahan.
4. Resiko keuangan
Potensi cabang perusahaan asing di negara tujuan memiliki kapasitas untuk mengirimkan dana,  pembayaran,  atau  keuntungan  kepada  perusahaan  induknya  yang  dibatasi  atau dihalangi oleh pemerintah negara tersebut. Pengendalian nilai tukar, atau aktivitas terkait pembayaran  atau  pengiriman  uang  dari  negara  tujuan  pemasaran  (negara  asal)  yang menggunakan mata uang keras, merupakan sumber risiko utama perusahaan. Pembatasan ini sebagian besar diterapkan oleh negara-negara yang menghadapi tantangan pada neraca perdagangannya.
Prediksi  ketidakstabilan  politik  dan  analisis  risiko  politik  berjalan  seiring.  Potensi terjadinya  kejadian  politik  yang  tidak  dapat  diprediksi  disebut  dengan  instabilitas  politik. Ketidakstabilan politik biasanya digambarkan oleh empat faktor berikut (Damayanti Nasution dkk. 2022):
1. Kejadian politik masa lalu bisa digunakan memprediksi kejadian politik masa mendatang.
2. Deprivasi ekonomi bisa mengindikasi ketidakstabilan.
3. Kekuasaan mempengaruhi hasil politik.

## 4. Perubahan terjadi dalam masa-masa transisi
Untuk  meminimumkan  risiko  politik,  ada  beberapa  strategi  yang  bisa  diterapkan  oleh Perusahaan-Perusahaan global (budiarto & tjiptono 1997):
1. Merangsang pertumbuhan ekonomi local
2. Bekerja dengan seorang pekerja local
3. Membagi kepemilikan
4. Menerpkan politik netralitas
5. Lisensi
6. Melakukan lobi
7. Mengantisipasi resiko politik
8. Menghindari bidang usaha yang berkaitan dengan sensitivitas produk secara politik

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, selain itu juga dilakukan kajian pustaka, dimana Semua informasi dan data dalam pembahasan materi ini bersumber dari internet dan jurnal-jurnal terkait. Beberapa jurnal yang dijadikan referensi antara lain  karya  Abdul-Talib,  Asmat  Nizam,  Siti  Norhasmaedayu  Mohd  Zamani  (2023),  “The Relationship  Between  Export  Market  Orientation  and  Firm  Performance:  A  Meta-Analysis  of Main  and  Moderator Effects”  di  Gadjah Mada  International Journal  of  Business.  Bakry,  Umar Suryadi (2017) menyumbangkan pandangan tentang “Faktor Kebudayaan Dalam Teori Hubungan Internasional” dalam Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.
Damayanti Nasution, Amanda, Helva Diansyah Putri Simamora, Miftahul Husna Hutapea, dan  rekan-rekan  (2022)  mendiskusikan  “Peranan  Lingkungan  Budaya  Dan  Sosial  Terhadap Pemasaran  Global”  di  Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen.  Gultom,  Pardomuan (2022) membahas “Hukum Lingkungan – Resume Buku Prof . Mohammad Askin Mata Kuliah Hukum  Lingkungan  ,  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Nasional  (  Unas  )  Jakarta  Dosen Pengampu : DR . Chandra Tirta , S . H ., M . H . Resume Buku Seluk-Beluk Hukum Lingkungan ,  Edisi  Ke-2  Penu.”  “In  Performance,  P  T  Berlian,  and  Kharisma  Pasifik”  pada  tahun  1957 mengeksplorasi “The Tellurometer” dalam Australian Surveyor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Lingkungan Budaya Terhadap Keberhasilan Pemasaran Produk
Lingkungan  budaya  dalam  pemasaran  melibatkan  sejumlah  faktor  kunci  yang  dapat memengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar internasional yaitu sebagai berikut:
1. Identitas  Global:Budaya  tidak  hanya  mencerminkan  lokalitas,  tetapi  juga  menjadi identitas dalam konteks pasar global, membentuk cara perusahaan beradaptasi terhadap preferensi konsumen yang berbeda di seluruh dunia.
2. Dampak Etnosentrisme: Etnosentrisme, sebagai hambatan budaya, dapat memperlambat penerimaan  produk  di  pasar  internasional.  Pemahaman  mendalam  terhadap  nilai-nilai lokal dan sikap terbuka perlu diterapkan untuk mengatasi potensi konflik budaya.
3. Strategi  Keberagaman  Global:  Pentingnya  eksplorasi  dan  pemahaman  mendalam terhadap  berbagai  budaya  untuk  mendorong  keberagaman  global,  tidak  hanya  sebagai tanggapan terhadap perbedaan tetapi juga sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang.

## Pengaruh Lingkungan Hukum Terhadap Keberhasilan Pemasaran Produk
Lingkungan  hukum  dalam  pemasaran  melibatkan  sejumlah  faktor  kunci  yang  dapat memengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar internasional yaitu sebagai berikut:
1. Kepatuhan  Hukum:  Memastikan  produk  mematuhi  aturan  dan  standar  hukum  negara tujuan  adalah  aspek  krusial  dalam  menciptakan  kepercayaan  konsumen  dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan reputasi perusahaan.
2. Strategi  Hukum  Internasional:  Mempersiapkan  strategi  hukum  yang  inklusif  dan responsif  terhadap  keragaman  regulasi  di  tingkat  internasional  memungkinkan perusahaan mengelola risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul.

## Pengaruh Lingkungan Politik Terhadap Keberhasilan Pemasaran Produk
Lingkungan  politik  dalam  pemasaran  melibatkan  sejumlah  faktor  kunci  yang  dapat memengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar internasional yaitu sebagai berikut:
1. Pentingnya  Iklim  Politik:  Iklim  politik  suatu  negara  menjadi  faktor  penentu  yang mempengaruhi  keberhasilan  pemasaran  internasional.  Perusahaan  perlu  memahami dinamika politik lokal untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai.
2. Hambatan Politik: Hambatan politik, termasuk keamanan dan perubahan pemerintahan, dapat  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  operasional  bisnis.  Menavigasi ketidakpastian politik menjadi keterampilan kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha.

## Pengaruh Lingkungan Budaya, Hukum,  dan Politik Menunjang  Keberhasilan Pemasaran Produk Keluar Negera
Lingkungan  global  dalam  pemasaran  melibatkan  sejumlah  faktor  kunci  yang  dapat memengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar internasional yaitu sebagai berikut:
1. Holistik  Approach:  Kesuksesan  pemasaran  internasional  membutuhkan  pendekatan holistik yang tidak hanya memperhitungkan perbedaan budaya, hukum, dan politik, tetapi juga menggabungkan elemen-elemen ini secara sinergis untuk menciptakan strategi yang kuat dan berkelanjutan.
2. Strategi  Penyesuaian:  Penerapan  strategi  penyesuaian  yang  mencakup  interaksi  yang kompleks antara kebijakan perusahaan dan lingkungan ekonomi, hukum, serta politik di
berbagai negara menjadi esensial dalam mencapai keberhasilan dalam pemasaran produk global. Mampu mengadaptasi dan merespons perubahan dengan cepat adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang berkembang di tingkat internasional.
Dari  pembahasan  di  atas,  disimpulkan  bahwa  pengusaha  yang  ingin  berhasil  dalam memasarkan produk keluar negeri perlu memahami dan mengatasi hambatan dalam lingkungan budaya, hukum, dan politik. Keseluruhan pemahaman terhadap aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  termasuk  perekonomian Indonesia.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa lingkungan budaya, politik dan hukum merupakan satu  ruang lingkup yang sangat berpengaruh terhadap dunia global Dimana setiap perbedaan budaya dimasing negara, begitu pula dengan system politik yang diterapkan disetiap negara berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku dimasing negara tersebut. Hukum, politik dan budaya di suatu negara tidak bisa disama ratakan dengan negara lainnya yang pasti nya berbeda. Ini lah yang menjadi tantangan dalam  memasuki  dunia  global  yang  dihadapi  Perusahaan  yang  ingin  melakukan  bisnis  sampai mancanegara. budaya adalah kebiasaan yang dilakukan Masyarakat, hukum merupakan aturan dan politik adalah pembetukan Masyarakat. Maka lingkungan budaya, politik dan hukum merupakan dari suatu kebiasaan Masyarakat yang menciptakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan- aturan yang berlaku didaerah tersebut.
Dengan memahami semua aspek lingkungan budaya, hukum, dan politik di negara yang dijadikan  pangsa  pasar  dalam  memasarkan  produk  kita  maka  dengan  mudah  kita  beradabtasi dengan negara tersebut dan mampu mengetahui minat apa yang dinginkan para konsumen disana sehingga produk nya laris dan perusahaan kita akan mendapatkan peningkatan omset yang tinggi dan membuat perusahaan kita berhasil dan berjaya.

## KUTIPAN DAN REFERENSI
Abdul-Talib,  Asmat  Nizam,  Siti  Norhasmaedayu  Mohd  Zamani,  and  Ili  Salsabila  Abd  Razak.
2023. “The Relationship Between Export Market Orientation and  Firm Performance:  A Meta-Analysis  of  Main  and  Moderator  Effects.”  Gadjah  Mada  International  Journal  of Business 25, no. 1: 28–49. https://doi.org/10.22146/gamaijb.65565.
Bakry, Umar Suryadi. 2017. “Faktor Kebudayaan Dalam Teori Hubungan Internasional.” Verity:
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 9, no. 17: 1.
Damayanti  Nasution,  Amanda,  Helva  Diansyah  Putri  Simamora,  Miftahul  Husna  Hutapea,
Muhammad Anshari Hutasuhut, and Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam. 2022. “Peranan Lingkungan  Budaya  Dan  Sosial  Terhadap  Pemasaran  Global.”  Jurnal  Ilmu  Komputer, Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 2: 3926–34.
Gultom, Pardomuan. 2022. “Hukum Lingkungan - Resume Buku Prof . Mohammad Askin Mata Kuliah Hukum Lingkungan , Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional ( Unas ) Jakarta Dosen Pengampu : DR . Chandra Tirta , S . H ., M . H . Resume Buku Seluk-Beluk Hukum Lingkungan , Edisi Ke-2 Penu,” no. April.
In,  Performance,  P  T  Berlian,  and  Kharisma  Pasifik.  1957.  “The  Tellurometer.”  Australian Surveyor 16, no. 7 (September): 429–47.
Kotler, P. and G. Armstrong. 2004. Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Kesembilan. Jakarta: Penerbit Indeks.
Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, and Muhammad Jordan Edison.  2023.  “MOTEKAR:  Jurnal  Multidisiplin  Teknologi  Dan  Arsitektur  Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia” 1, no. 2: 398–403.
M. Anang Firmansyah, Didin Fatihudin. 2017.  GLOBALISASI PEMASARAN (MARKETING GLOBALIZATION). Pertama. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Maulidyna, Shafira Arizka. 2022. “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.” Jurnal Simbur Cahaya 29, no. 2: 265–92. https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814.
Nisak,  C  L  C.  2017.  “Pengaruh  Parabahasa  Aceh  Besar  Terhadap  Penafsiran  Pesan.”  Jurnal Komunikasi Global 6: 15–25.
Nita, D., Rambe, S., & Aslami, N. 2021. “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Pasar Global.” El-
Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 1: 213–22. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.47467/Elmujtama.V1i2.853.
Pramesi,  Pulina  Nityakanti,  Herdis  Herdiansyah,  and  Siti  Aminah.  2023.  “Perspektif  Politik Lingkungan Dalam Membangun Transportasi Publik Berkelanjutan.”  Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) 10, no. 1: 1.
Sumarwan, Ujang. 2014. Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalan Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.
Tjiptono,  F  dan  G  Chandra.  2014.  Pemasaran  Jasa  -  Prinsip,  Penerapan,  Dan  Penelitian. Yogyakarta: CV Andi.
Veranita, Mira, Rini Susilowati, and Ramayani Yusuf. 2021. “Pemanfaatan Platform Media Sosial Instagram Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Akun @kolakcampurkolaku).” Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan 17, no. 3: 279–90. https://doi.org/10.31940/jbk.v17i3.279-290.