E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## PEMANFAATAN  LAPORAN  HASIL  ANALISIS  (LHA)  PPATK  DALAM PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG  OLEH  PENYIDIK POLRI

## Taufan Setia Prawira
Program Studi Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: taufansetia@gmail.com

## Abstrak
Analisis  adalah  kegiatan  meneliti  laporan  Transaksi  Keuangan  mencurigakan dan/atau  laporan  lainnya  serta  informasi  yang  diperoleh  PPATK  dalam  rangka menemukan  atau  mengidentifikasi  indikasi  tindak  pidana  pencucian  uang  atau tindak  pidana  lainnya.  Hasil  analisis  adalah  penilaian  akhir  dari  Analisis  yang dilakukan  secara  independen,  obyektif,  dan  profesional  untuk  ditindaklanjuti dengan  Pemeriksaan  atau  disampaikan  kepada  penyidik.  Penyidik  Polri  adalah salah  satu  penyidik  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Laporan  Hasil  Analisis  dari  PPATK merupakan  informasi intelijen  yang  bersifat  sangat  rahasia,  sehingga  informasi  ini tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  oleh  Penyidik  untuk  kelengkapan  berkas perkara.  Permintaan  informasi  ke  PPATK  telah  diatur  dalam  Peraturan  Kepala PPATK  Nomor  PER-08/1.02/PPATK/05/2013  tentang  Permintaan  Informasi  ke PPATK.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  informasi  dalam  peraturan  ini  adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi,  data  keuangan,  harta  kekayaan,  dan/atau  keterangan  lain  yang  dimiliki oleh  PPATK.  Dengan  adanya  peraturan  ini,  maka  penegak  hukum  khususnya penyidik Polri dapat memanfaatkan LHA PPATK sebagai  informasi pendukung/tambahan  dalam  proses  penyelidikan  ataupun  penyidikan  guna membuat terang suatu peristiwa pidana, menemukan tersangka dan menelusuri aset hasil tindak pidana.
Kata  kunci :  laporan  hasil  analisis  PPATK;  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang; polri

## Abstract
Analysis  is  the  activity  of  examining  suspicious  Financial  Transaction  reports and/or other reports as well as information obtained by PPATK in order to find or identify  indications  of  money  laundering  or  other  criminal  acts.  The  result  of  the analysis is the final assessment of the analysis which is carried out independently, objectively, and professionally to be followed up with an examination or submitted to  the  investigator.  The  National  Police  Investigator  is  one  of  the  investigators authorized  by  law  to  investigate  money  laundering  crimes.  The  Analysis  Result Report  from  the  PPATK  is  intelligence  information  that  is  highly  confidential,  so this information cannot be used as evidence by investigators for the completeness of
the  case  file.  Requests  for  information  to  PPATK  have  been  regulated  in  the Regulation  of  the  Head  of  PPATK  Number  PER-08/1.02/PPATK/05/2013 concerning  Requests  for  Information  to  PPATK.  What  is  meant  by  information  in this  regulation  is  information  or  data  covering  the  profile  or  condition  of individuals or corporations, financial data, assets, and/or other information held by PPATK. With this regulation, law enforcers, especially Polri investigators, can use the  LHA  PPATK  as  supporting/additional  information  in  the  investigation  or investigation  process  in  order  to  make  light  of  a  criminal  incident,  find  suspects and trace assets resulting from criminal acts.

## Keywords: report of ppatk analysis results,; investigation of money laundering; police

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara Hukum, hal ini tertuang sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dimana  setiap aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunanya yang berlaku di wilayah NKRI. (Simamora, 2014) Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan  bagi  seluruh  warga  negara.  Selain  itu,  negara  hukum  adalah  negara  yang  di dalamnya  terdapat  berbagai  aspek  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang  dihasilkannya  bisa  mengkontaminasi  dan  menimbulkan  distorsi  disegala  aspek baik  pemerintahan,  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Salah  satu  bentuk  pengaturan  negara untuk  melindungi  setiap  warga  negaranya  adalah  dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UU  TPPU) (Lololangi,  Prananingtyas,  & Mahmudah,  2016). Dimana  seperti  kita  ketahui  bersama  bahwa  motivasi  dari  para pelaku  kejahatan  dalam  melakukan  aksinya  adalah  agar  dapat  menikmati  hasil kejahatannya tanpa harus merasa khawatir bahwa akan ada pihak yang mengetahui dari mana sumber uang tersebut berasal.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  mendefinisikan  pencucian  uang  sebagai  rangkaian kegiatan  yang  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  organisasi terhadap  uang  haram  yaitu  uang  yang  berasal  dari  kejahatan  dengan  maksud  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  uang  tersebut  dari  pemerintah  atau otoritas  yang  berwenang  melakukan  penindakan  terhaadap  tindak  pidana  dengan  cara terutama  memasukkan  uang  tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan  (financial  system) sehingga  uang  tersebut  kemudian  dapat  dikeluarkan  dari  sistem  keuangan  itu  sebagai uang yang halal (Amalia, 2016).
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik  untuk  kegiatan  yang  sah  maupun  tidak  sah.  Karena  itu,  tindak  pidana  Pencucian
Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan,  tetapi  juga  dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sinaga, 2022).
UU  TPPU  memberikan  kewenangan,  hak  dan  kewajiban  tertentu  bagi  institusi terkait,  seperti  aparat  penegak  hukum,  lembaga  pengawas  dan  pengatur,  pihak  pelapor antara  lain  penyedia  jasa  keuangan  dan  penyedia  barang  dan  jasa  dan  Pusat  Pelaporan Analisis  Transaksi  Keuangan  sebagai  lembaga  yang  bertugas  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  menelusuri  proses  penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan (follow the money) sampai tindakan penerapan UU TPPU bagi pelaku pencucian uang (Sabar, 2016).
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (selanjutnya  disebut  PPATK) dibentuk oleh UU TPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam  rangka mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang. (Kusheri,  2015) Dalam melaksankan  tugasnya  tersebut,  PPATK  mempunyai  fungsi  sebagai  berikut:  a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b. pengelolaan data dan informasi  yang  diperoleh  PPATK;  c.  pengawasan  terhadap  kepatuhan  Pihak  Pelapor; dan  d.  analisis  atau  pemeriksaan  laporan  dan  informasi  Transaksi  Keuangan  yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lainnya sebagaimana di  atur  dalam  UU  TPPU.  Dan  dalam  melaksankan  fungsi  analisis  atau  pemeriksaan laporan  dan  informasi  transaksi  keuangan  yang  berindikasi  tindak  pidana  Pencucian Uang  dan  atau  tindak  pidana  lainnya,  salah  satu  poinnya  adalah  PPATK  dapat menerusakan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Pasal  74  UU  TPPU  mengatur  bahwa  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana  asal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Hutahaean  &  Pujiyono,  2016). Yang dimaksud  dengan  “penyidik  tindak  pidana  asal”  adalah  pejabat  instansi  yang  oleh undang-undang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan,  yaitu  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (yang  selanjutnya  disebut  Polri),  Kejaksaan,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  serta  Direktorat Jenderal pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  Penyidik  tindak  pidana  asal  dapat  melakukan  penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang  apabila  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  tindak pidana  pencucian  uang  saat  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  asal  sesuai kewenangannya.
Salah  satu  penyidik  tindak  pidana  asal  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana pencucian  uang  adalah  Polri.  Dimana  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  pada  pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  yang  menyatakan  bahwa  dalam melaksankan  tugas  pokok  Polri  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya (Makauli, 2016) .
Analisis  adalah  kegiatan  meneliti  laporan  Transaksi  Keuangan  mencurigakan dan/atau  laporan  lainnya  serta  informasi  yang  diperoleh  PPATK  dalam  rangka menemukan  atau  mengidentifikasi  indikasi  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  tindak pidana lainnya. Hasil analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen,  obyektif,  dan  profesional  untuk  ditindaklanjuti  dengan  Pemeriksaan  atau disampaikan  kepada  penyidik (Adrian  Sutedi,  2008). Adapun  jenis  Laporan  Hasil Analisis  PPATK  terdapat  2  macam  yaitu  Hasil  Analisis  Proaktif  dan  Hasil  Analisis Reaktif/Inquiry.  Perbedaanya  adalah  Hasil  Analisis  Proaktif  berasal  dari  inisiatif PPATK  sedangkan  Hasil  Analisis  Reaktif/Inquiry  berasal  dari  permintaan  penyidik. Pada  dasarnya  Laporan  Hasil  Analisis  (selanjutnya  disebut  LHA)  dari  PPATK merupakan informasi intelijen yang bersifat sangat rahasia, sehingga informasi ini tidak dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  oleh  Penyidik  untuk  kelengkapan  berkas  perkara, namun  LHA  dari  PPATK  dapat  dimanfaatkan  oleh  Penyidik  sebagai  acuan  dalam menemukan  bukti  lain  terhadap  tindak  pidana  asal  maupun  tindak  pidana  pencucian uang  yang  sedang  ditangani (Arsyanda,  2018). Sehubungan  dengan  uraian  di  atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis  (LHA)  PPATK  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  oleh Penyidik Polri”.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan  scoping  review.  Literatur  ini  menggunakan  pedoman  dari (Arksey  & O’Malley,  2005) dengan  tahapan  perumusan  masalah  penelitian;  identifikasi  literatur yang  relevan;  pemilihan  literatur,  memetakan  atau  menggambarkan  data;  menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil yang bertujuan meringkas penelitian secara luas.
Pencarian  literatur  menggunakan  data based  Scopus,  EBSCO,  CINAHL,  dan MEDLINE. Kata kunci yang digunakan yaitu “Stroke OR Strokes OR “Cerebrovascular Accident” OR “Cerebrovascular Accidents” OR “Acute Stroke” OR “Acute Strokes OR Acute  Cerebrovascular  Accident”  OR  “Acute  Cerebrovascular  Accidents”  AND depression  OR  PSD  AND  treatment  OR  “therapy”  OR  “treatment  outcome”  OR management AND intervention.
Kriteria  kelayakan  literatur  dipilih  jika  full  text,  partisipasi  pasien  stroke, mengukur  depresi,  tahun  terbit  2011-2021,  subject  area  nursing  dan  randomized controlled  trial.  Setelah  dilakukan  penyaringan  terdapat  210  literatur  diidentifikasi,  18 diantaranya  duplikat.  Peneliti  menyaring  127  literatur  berdasarkan  judul  dan  abstrak. Setelah  penyaringan  berdasarkan  judul  dan  abstrak,  teks  lengkap  dari  28  dinilai kelayakannya.  Setelah  menyaring  teks  lengkap,  terdapat  literatur  dikeluarkan.  Sebelas ditemukan  tidak  sesuai  dengan  kriteria  inklusi,  tujuh  literatur  berfokus  pada  pengasuh pasien stroke. Sepuluh literatur ditemukan untuk tujuan tinjauan lingkupan literatur ini.

## Hasil dan Pembahasan
1. Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK
Hasil  analisis  atau  pemeriksaan  merupakan  hasil  akhir  yang  dihasilkan  oleh PPATK yang akan diteruskan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU TPPU kepada  instansi  peminta  atau  penyidik  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  poros dalam  mekanisme  komunikasi  dan  koordinasi  antar  instansi  atau  lembaga  yang terlibat  dalam  upaya  menegakkan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang di Indonesia (Arsyanda, 2018) Hasil dari pelaksanaan fungsi tersebut PPATK menghasilkan 3 (tiga) output (keluaran), yaitu:
a. Hasil Analisis (HA) pada dasarnya adalah merupakan output utama dari proses analisis  yang  dilakukan  melalui  beberapa  jenjang  atau  tahapan  proses  internal yang  diawali  dengan  penerimaan  data  (Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  (LTKM)/  Laporan  Transaksi  Keuangan  Tunai  (LTKT)/  Laporan Pembawaan  Uang  Tunai  dari/ke  Luar  Negeri  (LPUTLB))  yang  telah    melalui proses  pre-cleansing  pada  Direktorat  Pengawas  Kepatuhan  PPATK,  untuk selanjutnya  dilakukan  proses  analisis  awal,  termasuk  melakukan  eksplorasi database  PPATK  dengan  menggunakan  analytical  tools  yang  dimiliki  beserta proses  inquiry  dari  PPATK  kepada  seluruh  PJK  terkait.  Output  berupa  HA diperoleh  dengan  menggabungkan  berbagai  informasi  dari  berbagai  sumber termasuk baik atas profil terlapor, sumber pendanaan, tujuan penggunaan dana, underlying  transaction  setiap  transaksi  yang  dilakukan,  kesesuaian  antara  nilai tranasksi dengan profil terlapor serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk dapat dijadikan informasi ataupun data pendukung.
b. Hasil  Pemeriksaan  (HP)  secara  umum  adalah  merupakan  pengembangan mendalam  dari  proses  analisis.  HP  dapat  diperoleh  dari  pengembangan  HA ataupun  merupakan  penanganan  dari  laporan  yang  diterima  oleh  PPATK  yang dipandang  perlu  dilakukan  pemeriksaan  ke  lapangan  mengingat  urgensi, signifikansi nilai transaksi, kuatnya dugaan tindak pidana berdasarkan informasi awal, dampak maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPATK. Perbedaan mendasar dari Hasil Analisis  dan  Hasil  Pemeriksaan  adalah  pada  langkah-langkah  yang  bisa ditempuh   oleh PPATK dalam memperoleh data atau informasi. Hasil Analisis berdasarkan  informasi  atau  laporan  yang  diterima  PPATK,  sedangkan  Hasil Pemeriksaan  merupakan  perluasan  HA  dengan  melakukan  pemeriksaan  ke lapangan  termasuk  dalam  hal  ini  antara  lain  adalah  penghentian  sementara transaksi, serta  melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak lainnya.
c. Informasi Hasil Analisis (IHA), adalah dari proses analisis dengan proses seperti butir  (1),  namun  hasilnya  berupa  informasi  yang  disampaikan  kepada  instansi atau   lembaga  terkait  yang telah mempunyai  nota  kesepahaman  (MoU)  dengan PPATK, hal ini dimaksudkan dalam upaya pencegahan TPPU.
Laporan  yang  disampaikan  ke  PPATK  akan  dianalisis.  Keseluruhan  proses analisis  yang  dilakukan  oleh  PPATK  menghasilkan  2  (dua)  jenis  keluaran (output) sebagai berikut:
a. Hasil  analisis  yang  diserahkan  kepada  aparat  penegak  hukum.  Hasil  analisis  yang diserahkan kepada aparat penegak hukum adalah hasil analisis yang berisi petunjuk mengenai adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana  pencucian  uang  dan  atau  tindak  pidana  lainnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal 44 UU TPPU.
b. Hasil  analisis  yang  dimasukkan  ke  dalam  database  PPATK.  Dari  hasil  analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan tidak/belum ditemukan adanya indikasi tindak pidana tertentu baik  tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal. Terhadap hasil analisis  tersebut akan  disimpan  dalam  database  PPATK  sampai  diperoleh  adanya  informasi  terkait tindak  pidana  tertentu.  Seluruh  data  yang  berada  pada  database  PPATK  akan membantu  proses  analisis  berikutnya  dalam  hal  memiliki  keterkaitan  dengan  data yang sedang atau sedang di analisis.
Sebelum melakukan penerusan hasil analisis kepada penyidik, PPATK melakukan proses  analisis  terhadap  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (LTKM)  yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Adapun Tujuan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu:
a. Melakukan  penelaahan  yang  tepat  atas  laporan  untuk  mengidentifikasi  inidikasi money  laundering  atau  predicate  crimes  lainnya.  Proses  ini  termasuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dan hasil-hasil kejahatannya.
b. Sebagai dasar analisis strategis, tipologi, manajemen risiko, dan rekomendasi kepada instansi terkait.
Adapun  hasil  analisis  yang  tidak  terindikasi  dugaan  tindak  pidana  akan dimasukkan  ke  dalam  database  PPATK.  Hasil  analisis  PPATK  yang  disampaikan kepada penyidik dibagi menjadi dua yaitu:
a. Hasil  analisis  proaktif  merupakan  hasil  analisis  yang  disampaikan  atas  insiatif PPATK.
b. Hasil  analisis  Inquiry  merupakan  hasil  analisis  yang  disampaikan  atas  permintaan dari Penyidik.
Jadi  hasil  analisis  proaktif  merupakan  hasil  analisis  yang  disampaiakan  oleh PPATK  karena  kewenangannya  berdasarkan  undang-undang  tanpa  didasarkan  atas permintaan  penyidik,  sedangkan  hasil  analisis  inquiry  disampaikan  berdasarkan permintaan penyidik.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diketahui  bahwa  dengan  adanya  penerusanan Laporan Hasil Analsis PPATK kepada penyidik dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang sekaligus mengungkap tindak pidana asal  dari  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  dua  kejahatan  sekaligus.  Hal  tersebut karena  tindak  pidana  pencucian  uang  menganut  asas  kriminalitas  ganda (double criminality) .  Kriminalitas  ganda  bermakna  adanya  dua  kejahatan  pidana  yang  masing- masing  sebagai  perbuatan  tersendiri  yang  dalam  terminologi  hukum  dikenal  sebagai
concursus  realis  yang  terdiri  dari  kejahatan  asal (predicate  crime) dan  tindak  pidana pencucian uang (money laundering) (Jahja & SH, 2012).

## 2. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri
Adapun  dasar  peneyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang oleh Polri adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia;
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang lain yang terkait (pidana asal).
Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diawali dengan adanya bahan  masukan  suatu  tindak  pidana,  sumber  bahan  masukan  suatu  tindak  pidana berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diperoleh  penyidik  dari  berbagai  sumber,  yaitu  dari  adanya  laporan,  pengaduan, tertangkap  tangan,  atau  diketahui  sendiri  oleh  aparat  penegak  hukum  dari  hasil penyidikan.  Kewenangan  Polri  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  untuk  mengungkap tindak pidana, dapat dilihat kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  kepolisian  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundangundangan  lainnya.  Untuk  penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang mengacu pada aturan dalam KUHAP dan berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  yaitu  Polri  sesuai  aturan  dalam  Pasal  1  butir  (1)  KUHAP, “Penyidik  adalah  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  di  beri  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan” (Sjahdeini, 2007)
Disamping  itu,  adapun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  pada  Bab  VIII bagian  Penyidikan,  Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  khususnya pada  bagian  kedua  mengenai  Penyidikan,  Pasal  74  UU  TPPU  memberikan kewenangan  bagi  penyidik  tindak  pidana  asal  untuk  melakukan  penyidikan  atas tindak  pidana  pencucian  uang  antara  lain  telah  digariskan  di  dalam  Pasal  74: “Penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut  undang-undang  ini.  Yang  dimaksud  dengan  “penyidik  tindak  pidana  asal” adalah  pejabat  dari  instansi  yang  oleh  undang-undang  diberi  kewenangan  untuk melakukan  penyidikan,  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  serta
Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Soekanto, 1986).
Penyidik  tindak  pidana  asal  dapat  melakukan  penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang  apabila  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  asal,  penyidik dapat  menggabungkan  penyidikan  tindak  pidana  asal  dengan  penyidikan  tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.
Adapun  penjelasan  dari  jenis  tindak  pidana  asal  dalam  UU  TPPU  tercantum dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  TPPU  yang  menyatakan  bahwa  Hasil  tindak  pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak  pidana  lain  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  tindak  pidana  tersebut  juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Dalam  hal  ditemukan  adanya  indikasi  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan  (Pasal  64  UU  TPPU).  Penyerahan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan      PPATK diserahkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan      Kejaksaan  Republik Indonesia  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  penyidik  lain  sesuai  kewenangannya berdasarkan UU TPPU. Dan sesuai dengan Pasal 69 UU TPPU, untuk dapat dilakukan penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana pencucian  uang  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya (Fadli, 2013). Dalam  proses  penyidikan  ini,  UU  memberikan  kewenangan  kepada  penyidik, yaitu:
1. Penundaan Transaksi oleh  PJK atas Perintah Penegak Hukum (Pasal 70 UU TPPU) Penyidik,  penuntut    umum,  atau  hakim  berwenang  memerintahkan  Pihak  Pelapor untuk  melakukan  penundaan    Transaksi  terhadap  Harta  Kekayaan  yang  diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
2. Pemblokiran  (Pasal  71  UU  TPPU),  Penyidik,    penuntut    umum,    atau    hakim berwenang  memerintankan    Pihak    Pelapor    untuk  melakukan  pemblokiran  Harta Kekayaan    yang    diketahui    ataupatut    diduga    merupakan  hasil  tindak  pidana  dari setiap  orang  yang  telah  dilaporkan  oleh    PPATK  kepada  penyidik;  tersangka;  atau terdakwa.
3. Permintaan keterangan (Pasal 72 UU TPPU), Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara  tindak  pidana  pencucian  uang,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim berwenang  meminta  Pihak  Pelapor    untuk  memberikan  keterangan    secara    tertulis mengenai  Harta  Kekayaan    dari  orang    yang  telah  dilaporkan  oleh  PPATK  kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.
4. Penyitaan (Pasal 81 UU TPPU), Apabila diperoleh bukti cukup selama pemeriksaan terdakwa  di  pengadilan,  hakim  dapat memerintahkan  penyitaan  aset  yang  diketahui atau sepatutnya dicurigai  merupakan hasil kejahatan yang belum disita oleh penyidik atau jaksa penuntut   umum yang bersangkutan.

## 3. Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri
Instrumen  LHA  PPATK  sebagai  informasi  itelijen  sangat  berguna  bagi penyidik  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Karena  kekhususan  LHA  adalah dapat  menembus  prinsip  kerahasiaan  perbankan  yang  tidak  dapat  ditembus  oleh penyidik jika hanya menggunakan persangkaan pasal tindak pidana asal saja.
Adapun  mekanisme  permintaan  informasi  ke  PPATK  telah  diatur  dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK. Adapun yang dimaksud dengan informasi dalam peraturan ini adalah  keterangan  atau  data  yang  meliputi  profil  atau  keadaan  diri  orang perseorangan  atau  Korporasi,  data  keuangan,  harta  kekayaan,  dan/atau  keterangan lain  yang  dimiliki  oleh  PPATK.  Produk  PPATK  meliputi:  a.  hasil  analisis;  b.  hasil
pemeriksaan;  c.  rekomendasi;  dan  d.  Informasi.  Pihak  dalam  negeri  yang  dapat meminta Informasi ke PPATK meliputi:
a. Instansi penegak hukum;
b. Lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  penyedia  jasa keuangan;
c. lembaga  yang  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara;
d. lembaga  lain  yang  terkait  dengan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  atau  tindak  pidana  lain  terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian uang.
Permintaan  informasi  kepada  PPATK  diajukan  secara  tertulis  dan ditandatangani oleh:
a. hakim ketua majelis;
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor  di  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  penyedia jasa keuangan;
f. pimpinan  lembaga  yang  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara; atau
g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang  atau  tindak  pidana  lain  terkait  dengan  tindak pidana pencucian uang.
Pengajuan  permintaan  Informasi  ke  PPATK  harus  memenuhi  persyaratan  lain sebagai berikut, mencantumkan paling kurang:
1) identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
2) nama penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain;
3) Rekening  atau  rincian  catatan  yang  lengkap  mengenai  pengguna  jasa termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  identitas,  transaksi,  atau  perikatan  antara penyedia  jasa  keuangan  atau  penyedia  barang  dan/atau  jasa  laindengan pengguna jasa;
4) tujuan dan alasan permintaan Informasi;
5) periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
6) kasus posisi;
7) hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  tindak  pidana  lain  yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
8) pernyataan  untuk  menjaga  kerahasiaan  Informasi  dan  menggunakan  Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
Dengan  adanya  peraturan  ini,  maka  penegak  hukum  khususnya  penyidik  Polri dapat  memanfaatkan  LHA  PPATK  sebagai  informasi  pendukung/tambahan  dalam proses  penyelidikan  ataupun  penyidikan  guna  membuat  terang  suatu  peristiwa  pidana, menemukan tersangka dan menelusuri aset hasil tindak pidana. Seyogyanya sejak awal, penanganan tindak pidana asal langsung digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang, apalagi bila melibatkan dengan jumlah kerugian berupa uang dalam nominal yang sangat besar dan dilakukan melalui instrumen perbankan atau sektor keuangan lainnya.

## Kesimpulan
Hasil  analisis  atau  pemeriksaan  merupakan  hasil  akhir  yang  dihasilkan  oleh PPATK  yang  akan  diteruskan  berdasarkan  kewenangan  yang  diatur  dalam  UU  TPPU kepada instansi  peminta atau  penyidik  dalam menjalankan  fungsi  sebagai  poros  dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya  menegakkan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  di Indonesia.
Penyidik  Polri  merupakan  salah  satu  penyidik  yang  diberikan  kewenangan  oleh UU  TPPU  untuk  dapat  melakukan  penyidikan  TPPU.  Terdapat  berbagai  macam kekhususan kewenangan yang diberikan oleh UU TPPU kepada penyidik tindak pidana asal  yang  melakukan  penyidikan  TPPU  diantaranya  adalah  penundaan  transaksi  oleh PJK atas perintah penegak hukum, pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan kepada  pihak  pelapor  terkait  harta  kekayaan  dari  orang  yang  dilaporkan  PPATK, tersangka  atau  terdakwa.  Sehingga  dengan  adanya  kewenangan  tambahan  dalam  UU TPPU  ini  dapat  memaksimalkan  tugas  penyidik  dalam  hal  penelusuran  hasil  tindak pidana (follow the money).
Instrumen  LHA  PPATK  sebagai  informasi  itelijen  sangat  berguna  bagi  penyidik dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Karena  kekhususan  LHA  adalah  dapat menembus prinsip kerahasiaan perbankan yang tidak dapat ditembus oleh penyidik jika hanya menggunakan persangkaan pasal tindak pidana asal saja. Sebaiknya penanganan tindak  pidana  asal  bila  ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terkait  TPPU,  bisa langsung  digabungkan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang,  apalagi  bila  melibatkan dengan  jumlah  kerugian  berupa  uang  dalam  nominal  yang  sangat  besar  dan  dilakukan melalui  instrumen  perbankan  atau  sektor  keuangan  lainnya.  Dengan  adanya  Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK dapat mempermudah penyidikan TPPU oleh penyidik Polri.

## BIBLIOGRAFI
Adrian Sutedi, Sh. (2008). Tindak pidana pencucian uang . Citra Aditya  Bakti. Google Scholar
Amalia, Renata. (2016). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang  menurut  hukum  Islam. Jurnal  Hukum  Pidana  Islam , 2 (2),  385–407. Google Scholar
Arksey, Hilary, & O’Malley, Lisa. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice , 8 (1), 19–32. Google Scholar
Arsyanda,  Sifa.  (2018). Pelaksanaan  Informasi,  Data,  Laporan,  Dan  Pengaduan (IDLP)  dalam  Upaya  Law  Enforcement  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpajakan (Studi  Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Timur  III) . Universitas Brawijaya. Google Scholar
Fadli,  Muhammad.  (2013). Tinjauan  Hukum  Tindak  Lanjut  Laporan  Hasil  Analisis Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Di  Tingkat  Penyidikan . Universitas Hassanuddin. Google Scholar
Hutahaean,  Osel  Haposan  B.  M.,  &  Pujiyono,  Sukinta.  (2016).  Peran  Penyidik  Badan Narkotika  Nasional  (Bnn)  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (Tppu). Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–9. Google Scholar
Jahja,  H.  Juni  Sjafrien,  &  SH,  M.  H.  (2012). Melawan  money  laundering!:  mengenal, mencegah,  &  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang .  Visimedia. Google Scholar
Kusheri,  D.  D.  (2015).  Fungsi  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (Ppatk)  dalam  Melacak  Transaksi  Keuangan  yang  Mencurigakan. Lex  Crimen , 4 (4), 3287. Google Scholar
Lololangi, Iffandie, Prananingtyas, Paramita, & Mahmudah, Siti. (2016). Kajian Yuridis Pelaksanaan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  12/20/pbi/2010  Tentang Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan Terorismebagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–11. Google Scholar
Makauli,  Noula  Hillary.  (2016).  Kewenangan  Penyidik  Polri  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Privatum ,
4 (2). Google Scholar
Sabar,  Moses  Frian.  (2016).  Tindak  Pidana  Money  Laundering  Dalam  Penyedia  Jasa Keuangan  Pasar  Modal  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010. Lex Crimen , 5 (4). Google Scholar
Simamora,  Janpatar.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Dinamika Hukum , 14 (3), 547–561. Google Scholar
Sinaga,  Nikho  Halomoan.  (2022). Analisis  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Universitas Islam Kalimantan Mab. Google Scholar
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2007). Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan Pembiayaan Terorisme . HeinOnline. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (1986). pengantar penelitian hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia . Google Scholar
Copyright holder: Taufan Setia Prawira (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: