## Research Article
Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia
Puteri Chintami Oktavianti Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret puterichintamio.22@student.uns.ac.id

## ABSTRAK
Cyber  Notary  merupakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, bukan produk akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran para pihak  dengan  menggunakan  teknologi  yang  berbasis  elektronik  seperti  komputer,  jaringan  komputer atau  media  elektronik  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  regulasi  teknis Cyber  notary  di  Indonesia,  dan  mengatasi  hambatan  regulasi  dan  teknis  terkait  implementasi  Cyber notary  di  Indonesia.  Metode  penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  menekankan  pada  pendekatan  melalui peraturan  perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  Pendekatan  Konseptual  (Conceptual Approach).  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  regulasi  mengenai  Cyber  Notary  telah  diakui  dalam Undang-Undang  Indonesia,  meskipun  pelaksanaannya  masih  terkendala  oleh  kurangnya  peraturan pelaksanaan  yang  jelas  dan  tumpang  tindihnya  peraturan  perundang-undangan.  Faktor  yang menghambat implementasi Cyber Notary di Indonesia menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi notaris,  terutama  di  Kota  Pontianak.  Notaris  masih  memerlukan  pertemuan  fisik  untuk  pengecekan keaslian  dokumen,  sidik  jari,  dan  tanda  tangan,  yang  tidak  bisa  sepenuhnya  dilakukan  secara elektronik.  Undang-undang  yang  mengatur  penandatanganan  akta  secara  langsung  oleh  para  pihak, saksi,  dan  notaris  masih  menghambat  penerapan  Cyber  Notary.  Secara  keseluruhan,  implementasi Cyber  Notary  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  hambatan  yang  membutuhkan  penyelesaian lebih lanjut.
Kata kunci: Hambatan; Implementasi ; Cyber Notary; Navigasi; Kendala Keamanan; Hukum.

## ABSTRACT
Cyber Notary is the use of information and communication technology to support the implementation of notary duties and positions, not a notarial deed product made without the presence of the parties using electronic-based  technology  such  as  computers,  computer  networks  or  other  electronic  media.  This study  aims  to  explain  how  the  technical  regulations  of  Cyber  notary  in  Indonesia,  and  overcome regulatory  and  technical  obstacles  related  to  the  implementation  of  Cyber  notary  in  Indonesia.  This research  method  is  prescriptive,  emphasizing  the  approach  through  statutory  regulations  (Statute Approach)  and Conceptual Approach  (Conceptual Approach). Based  on the  results of the study, the regulation regarding Cyber Notary has been recognized in Indonesian Law, although its implementation is still constrained by the lack of clear implementing regulations and overlapping laws and regulations. Factors that hinder the implementation of Cyber Notary in Indonesia indicate significant challenges for notaries, especially in Pontianak City. Notaries still require physical meetings to check the authenticity of  documents,  fingerprints,  and  signatures,  which  cannot  be  completely  done  electronically.  The  law that  regulates  the  signing  of  deeds  directly  by  the  parties,  witnesses,  and  notaries  still  hinders  the implementation of Cyber  Notary. Overall, the implementation  of Cyber  Notary in Indonesia still faces various obstacles that require further resolution.
Keywords: Barriers; Implementation; Cyber Notary; Navigation; Security Constraints; Law.

## A. PENDAHULUAN
Era  globalisasi  yang  semakin  maju, ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat.  Mulai  dari  sistem  pelayanan  administrasi pemerintahan  dan  berbagai  aspek  kehidupan lainnya (Badrulzaman, 2001). Pesatnya kemajuan teknologi  telah  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  berbagai  bidang,  termasuk dalam  bidang  jasa  kenotariatan.  Salah  satu perkembangan  paling  pesat  di  bidang  ini  adalah munculnya Cyber  Notary ,  yang  memanfaatkan alat  dan  platform  digital  untuk  menyediakan layanan notaris secara online. Menurut pendapat Aditya,  Wulandari,  &  Loso,  (2022)  pemanfaatan teknologi  dengan  otomasi  dan  digitalisasi hendaknya  dapat  memberikan  kemudahan  yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat  sejalan  dengan  tuntutan  kebutuhan masyarakat saat ini yang mana dalam kemajuan digitalisasi  tidak  mengubah  sifat  jabatan  Notaris, tata cara pembuatan akta Notaris dan ciri-ciri akta otentik.
Cyber  Notary adalah  pemanfaatan teknologi  informasi  seperti  komputer,  jaringan komputer  dan  atau  media  elektronik  lainnya seperti  telekonferensi  atau  video  rapat  dalam melaksanakan tugas wewenang Notaris (Maharani,  Parman,  &  Haq,  2019).  Dalam pembuatan  akta  otentik,  Notaris  mempunyai kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  antara  lain  kewenangan mengesahkan  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik (cyber  notary) ,  seperti  membuat  akta
gadai wakaf, akta koperasi, dan hipotek pesawat terbang (Adjie, 2015). Cyber Notary pertama kali muncul  pada  tahun  1994  oleh Information Security Committee  of  the  American  Bar Association ,  panitia  ini  membayangkan  ada profesi  serupa Notaris (pada  sistem  hukum Common  Law )  namun  dokumen  yang dipegangnya  berbasis  elektronik,  dimana  fungsi dari  profesi  ini  adalah  untuk  memperkuat  tingkat kepercayaan  terhadap  suatu  dokumen,  seperti penandatanganan  legalisasi  secara  elektronik (Makarim, 2011).
Notaris  memiliki  peran  dan  fungsi  yang sangat vital dalam sistem hukum dan administrasi publik. Secara umum, notaris bertanggung jawab untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan dokumen-dokumen  hukum  yang  penting,  seperti akta  pendirian  perusahaan,  perjanjian  jual-beli, surat  wasiat,  dan  berbagai  jenis  kontrak  lainnya (Isnaeni,  2021).  Notaris  memastikan  bahwa dokumen-dokumen  ini  sah  secara  hukum  dan mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dengan demikian,  notaris  berperan  dalam  menjaga keamanan dan  kepastian  hukum bagi masyarakat.
Namun,  layanan  notaris  tidak  terbatas pada  pembuatan  akta  saja.  Notaris  juga  dapat memberikan konsultasi hukum, membantu dalam penyelesaian  sengketa,  melakukan  penyuluhan hukum,  dan  bahkan  bertindak  sebagai  mediator dalam  berbagai  situasi.  Menurut  Faizal,  & Indratirini  (2024),  dalam  beberapa  kasus,  notaris juga  dapat  bertindak  sebagai  saksi  dalam
transaksi-transaksi  penting.  Semua  layanan  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  hak  dan kewajiban  semua  pihak  terjaga  dan  dilindungi dengan baik.
Cyber  Notary sebagai  suatu  konsep  yang lahir  pertama  kali  di  negara  –  negara  yang menganut common  law. Menurut  Theodore Sedwick,  manajer Cyber  Notary  Project-US Council  For  International  Business menjelaskan istilah Cyber Notary digunakan untuk menggambarkan kombinasi fungsi Notaris secara konvensional dan penerapannya dalam transaksi elektronik. Cyber  Notary diibaratkan  sebagai pengamanan dalam lalu lintas transaksi elektronik melalui  internet  (Setiawan,  2022).  Hal  ini  dapat terjadi  melalui  penerapan  fungsi Notaris secara konvensional,  yaitu  melakukan  otentikasi  secara otomatis  atau  elektronik  dengan  memanfaatkan infrastruktur  publik  dan  tanda  tangan  elektronik yang  ada.  Untuk  itu,  satu Cyber  Notary harus memiliki  kualifikasi  tinggi  di  bidang  teknologi informasi,  selain  kemampuan  hukum  yang mereka miliki sebagai landasannya (Nola, 2016).
Kerangka  kerja cyber  notary harus memastikan  bahwa  notaris  elektronik  mematuhi standar  keaslian,  dan  integritas  (Lubis  et  al, 2023).  Hal  ini  termasuk  memperbarui  undang- undang dan peraturan yang ada untuk mengakui tanda  tangan  elektronik,  sertifikat  digital,  dan catatan elektronik sebagai sesuatu yang mengikat secara  hukum.  Penting  untuk  menetapkan pedoman  yang  jelas  mengenai  tanggung  jawab dan  kewajiban  cyber  notary,  serta  prosedur
verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses notaris (Bahri, Yahanan, & Trisaka, 2019).
Dalam  hal  ini,  Infrastruktur  Kunci  Publik (IKP)  atau public key  infrastructure ( PKI )  sering digunakan  untuk  mengelola  sertifikat  digital  dan kunci  enkripsi,  sehingga  memberikan  tingkat kepercayaan  dan  keamanan  yang  tinggi  (Rashid et  al,  2021).  Selain  itu,  platform  yang  aman  dan andal  diperlukan  untuk  memfasilitasi  proses notaris,  termasuk  penyimpanan  dokumen  yang aman,  sistem  verifikasi  identitas,  dan  jalur  audit untuk  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas. Platform  ini  harus  dirancang  untuk  mencegah akses  tidak  sah,  gangguan,  dan  penipuan sekaligus  memastikan  bahwa  proses  notaris berjalan  lancar  dan  efisien  bagi  pengguna (Setiawan, 2022).
Terdapat  kendala  pada  5  ayat  (4)  huruf  a dan  b  UU  ITE-P  yang  memberikan  penjelasan lain  mengenai  kewajiban  membuat  akta  dalam bentuk  dokumen  sesuai  dengan  bentuk  akta otentik  dan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang  dilaksanakan  dalam  undang-undang  ini yang  dituangkan  secara  tertulis  dan  dituangkan dalam bentuk akta notaris (Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE-P). Implikasi keterlibatan hukum antara fungsi Notaris, fungsi dan tujuan UU ITE- P, serta makna penandatanganan akta bertumpu pada  beban  pembuktian  dalam  tanda  tangan elektronik  (Kosasih,  &  Haykal,  2021).  Tidak mungkin  suatu  akta  dibuat,  yang  dalam konsepnya  dilakukan  secara  jarak  jauh  dan praktis,  untuk  kemudian  diwajibkan  hadir  secara
fisik.  Kewajiban  ini  justru  menghilangkan  unsur- unsur esensial dari konsep cyber notary (Putri, & Budiono, 2019).
Implikasi Cyber  Notary juga  mempunyai permasalahan  kualitas  literasi  digital  di  daerah tertinggal.  Setidaknya  terdapat  62  kabupaten yang  berstatus  daerah  tertinggal  sebagaimana tertuang  dalam  Perpres  Nomor  63  Tahun  2020, berdasarkan  data  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  RI  bahwa  sebanyak  85%  kondisi jaringan  internet  berada  di  daerah  tertinggal. seringkali  terputus  dan  tidak  dapat  diakses. Melihat  kondisi  ini  tentu  saja  akan  sangat  sulit bagi  praktik  notaris  untuk  dapat  bekerja  atau mengesahkan akta yang dibuat secara elektronik. Bisa  jadi  di  daerah  yang  akses  internetnya rendah,  lebih  memilih  membuat  akta  dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan jasa  notaris  dengan  menggunakan  jasa  notaris. menemui  atau  mengunjungi  langsung  Notaris yang dituju  (Ikrasari, 2023).
Selain  kendala  penerapan Cyber  Notary dalam  UU  ITE-P  di  atas,  kendala  lain  juga terdapat  pada  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN-P  yang merupakan satu aturan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P  yang  membuka  membuka  peluang penerapan Cyber  Notary .  Dalam  Pasal  16  Ayat (1)  huruf  m  dan  c  Dimana  di  dalam  Dalam peraturan  ini,  kehadiran  secara  fisik  subjek (orang)  hukum  kepada  Notaris  merupakan  suatu kewajiban  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dalam pembuatan  akta  Notaris,  dalam  pasal  ini mengharuskan  Notaris  untuk  membacakan  akta
di  hadapan  para  pihak  yang  hadir.  kemudian menandatangani  dan  membubuhkan  cap  sidik jari/ibu jari pada akta tersebut. Hal ini juga sejalan dengan unsur keaslian akta yang terdapat dalam pasal  1868  KUH  Perdata,  yang  mensyaratkan bahwa  akta  otentik  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di  hadapan  pejabat  publik  yang  mempunyai kewenangan untuk dibuat suatu perjanjian (Pasal 1868  KUHPerdata).  Artinya  dalam  pembuatan akta  notaris,  para  pihak  yang  mengajukan  wajib hadir  langsung/menghadap  Notaris  pada  saat membuat  akta,  agar  akta  tersebut  dapat  dipakai sesuai  fungsinya  dan  dapat  dijadikan  alat  bukti yang sempurna.
Cyber  Notary  erat  kaitanya  dengan  teori das  sollen dan das  sein dan  merupakan  topik yang  menarik  dalam  konteks  hukum  dan teknologi.  Dalam  era  digital  ini,  Cyber  Notary menawarkan  efisiensi  dan  keamanan  yang  lebih tinggi  dalam  pengelolaan  dokumen  legal. Kesenjangan  antara "das Sollen" dan "das Sein" merupakan  konsep  penting  dalam  filsafat  hukum dan sosiologi (Yuliani, Yassin, & Septiany, 2024). "Das Sollen" merujuk pada apa yang seharusnya terjadi menurut ketentuan  hukum, prinsip-prinsip, asas-asas,  dan  doktrin  yang  berlaku  (Astarini, 2021). Sementara itu, "das Sein" menggambarkan  realitas empiris  atau fakta-fakta yang  benar-benar  terjadi  dalam  masyarakat.  Ini mencakup  perilaku  aktual,  kejadian  nyata,  dan kondisi  sosial  yang  ada  (Ali,  2023).  Misalnya, meskipun  undang-undang  melarang  korupsi  dan
mengatur hukuman yang tegas, dalam praktiknya, korupsi  masih  marak  terjadi  di  berbagai  negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang diharapkan.
Kesenjangan  ini  dapat  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  termasuk  kelemahan  dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran  hukum di masyarakat, atau bahkan resistansi dari pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Analisis  terhadap kesenjangan  antara "das  Sollen" dan "das  Sein" bisa membantu dalam mengidentifikasi area-area yang  memerlukan  perbaikan  dan  reformasi hukum.
Oleh  karena  itu,  dengan  memahami  dan mengatasi  kesenjangan  ini,  diharapkan  hukum dapat  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuannya untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  adil  dan tertib.  Bagaimana  strategi cyber  notary dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Penelitian  ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana regulasi dan implementasi cyber notary di Indonesia, dan mengatasi  hambatan  regulasi  dan  teknis  terkait implementasi cyber notary di Indonesia.
Seiring pesatnya perkembangan digital dan semakin  berpengaruh  dalam  segala  aspek termasuk  administrasi  kenotariatan  di  Indonesia, beberapa  penelitian  telah  dilakukan  terkait digitalisasi  terhadap  aspek  ini.  Chamidah  et  al (2019),  menjelaskan  dalam  hasil  penelitiannya bahwa  kekuatan  akta  notaris  yang  dibuat  oleh Cyber  Notary belum  mendapatkan  landasan hukum  yang  kuat  sehingga  belum  menjamin
kepastian hukum. Kepastian hukum bisa tercapai jika  tidak  ada  ketentuan  yang  bertentangan antara  undang-undang  yang  satu  dengan  yang lain.  Implementasi cyber  notary di  Indonesia masih  belum  mempunyai  kepastian  hukum karena kurangnya sinkronisasi antar KUHPerdata, UUJN, UUPT dan UUITE.
Krisyanto,  Daulay,  &  Beatrix,  B.  (2019) menjelaskan bahwa akta notaris yang didasarkan pada  konsep Cyber  Notary yang  berbentuk elektronik  atau  akta  elektronik,  tidak  atau  belum memenuhi  syarat  sebagai  akta  otentik  menurut Undang-undang  tentang  Perubahan  Jabatan Notaris  atau  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Oleh  karena  itu,  untuk menjaganya  otentisitas  akta  yang  dibuat  secara elektronik  melalui  konsep cyber  notary yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,  hanya  dapat  dilakukan  melalui  revisi atau  perubahan  pasal-pasal  pada  yang bersangkutan.  undang  undang  antara  lain  UU Jabatan  Notaris,  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan KUHPerdata.
Satrio  (2022)  menambahkan  penjelasan dari  hasil  penelitiannya  bahwa  dalam  hal pembuktian suatu akta elektronik dan digital perlu adanya  pengaturan  yang  lebih.  Dengan  adanya Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait tidak serta merta menjamin keselamatan  Notaris  dalam  segala  tuntutan hukum  di  kemudian  hari  terhadap  akta  yang dibuatnya; perlu adanya penegasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini
memperkuat  landasan  hukum  bagi  Notaris  untuk melakukan dan mengesahkan transaksi elektronik ( cyber  notary )  yang  produk  hukumnya  berupa akta dan dokumen elektronik.
Hasil  penelitian  Endang  Pratiwi,  Irma Rachmawati Maruf, & Utari Dewi Fatimah (2024), menunjukkan  bahwa  urgensi  otoritas  Cyber Notaris di Indonesia adalah menyediakan layanan otentikasi  website  untuk  menjamin  kepercayaan dalam  transaksi  elektronik . Konseptualisasi kewenangan  Cyber  Notaris  dalam  Penjelasan Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  tidak  lain  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  bahwa  terdapat kewenangan  baru  bagi  Notaris  untuk  bertindak sebagai  bagian  dari  Lembaga  Sertifikasi Keandalan  Profesi  yang  mempunyai  tugas melakukan  audit  dan  penerbitan  Sertifikat Keandalan  Penerjemahan  Elektronik.  Meski  saat ini pemberian kewenangan tersebut dalam UUJN belum  diatur  dan  dijelaskan  secara  spesifik. Namun  ada  beberapa  ketentuan  yang  dapat dijadikan  landasan  hukum  Notaris  sebagai Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  Profesi,  yaitu Pasal  10  ayat  (1)  UU  ITE  dan  Pasal  73  PP  71 Tahun 2019.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Pangesti, Darmawan,  &  Limantara  (2020),  UU  JN  2/2014 menghadirkan  konsep cyber  notary namun belum memberikan peluang yang luas terhadap penerapan cyber notary . Terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik misalnya, Notaris dibatasi oleh bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UU JN, seperti Pasal 38 UU JN
2/2014.  Walaupun  Pasal  77  UU  PT 40/2007 jo. Pasal  46  UU  JN  30/2004 memungkinkan  pembuatan  akta  risalah  RUPS melalui media elektronik, namun belum terdapat aturan  teknis  penyelenggaraan  e-RUPS. Indonesia  masih  membutuhkan  usaha  serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama  pembuat  kebijakan,  Notaris  dan masyarakat.  Kepastian  hukum  baru  dapat tercapai  bila sudah  ada  landasan  implementasi yang  mengatur  dengan  jelas  terkait cyber notary. Dimulai dengan merumuskan definisi cyber notary, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam cyber notary, hingga  pihak-pihak  yang  membantu, mengawasi  bahkan  pihak  yang  memberikan sanksi  serta  rumusan  sanksi-sanksi  terhadap pelanggaran dalam cyber notary .
Ikrasari & Budimah (2023) mengungkapkan pada  hasil  penelitiannya  yaitu  tantangan penerapan Cyber Notary di Indonesia didasarkan pada  tiga  aspek:  (1)  masih  terbatasnya pengaturan Cyber  Notary di  Indonesia  yang hanya diatur sebagian pada Pasal 15 ayat (3). (2) adanya  keharusan  untuk  membacakan  akta dihadapan  pihak  yang  berkepentingan,  yang tentunya  tidak  dapat  dilakukan  hanya  dengan mengandalkan  pelaksanaan Cyber  Notary . Mereka membacakan akta tersebut sebelum para pihak  mempengaruhi  keaslian  akta  yang bersangkutan.  (3)  permasalahan  keterbatasan sarana,  prasarana,  dan  prasarana  pendukung penerapan Cyber Notary di Indonesia.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah dijelaskan  bahwa  para  peneliti  melakukan penelitian  tentang  bagaimana Cyber  Notary digunakan dan diaplikasikan dalam kepengurusan administrasi  khususnya  kenotariatan.  Penelitian ini  memiliki  perbedaan  atau gap dengan beberapa  penelitian  yang  terdahulu  yaitu  bahwa penelitian  ini  menjelaskan  secara  berbeda  dari sisi  regulasi  dan  infrastruktur  yang  digunakan dalam  aplikasi  atau  penggunaan  digitalisasi Cyber Notary terhadap kepengurusan kenotariatan  di  Indonesia  agar  supaya masyarakat lebih mudah dalam mengurus segala keperluan  kenotariatan.  Misalnya,  pertanahan Pembangunan,  kepemilikan,  surat  izin,  dan  lain sebagainya.  Meskipun  masih  ada  beberapa hambatan seperti beberapa desa yang tidak bisa menggunakan  dan  mengikuti  program cyber notary , dikarenakan keterbatasan jaringan namun masih diusahakan untuk selalu memperbaiki dan improvisasi  tentang  pemecahan  dari  masalah tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan untuk  melakukan  penelitian  ini  adalah  kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses penelitian yang digunakan untuk menyelidiki atau menjelaskan secara mendalam tentang fenomena atau  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan sosial  (Chariri,  2009).  Permasalahan  metode penelitian  kualitatif  adalah  hanya  terfokus  pada pola  yang  sempit  dengan  tingkat  variasi  yang
rendah,  namun  penelitian  ini  nantinya  dapat dikembangkan secara luas sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun dalam melakukan penelitian ini,  penulis  menggunakan  Pendekatan  Legislatif ( Pendekatan Statuta ) dan Pendekatan Konseptual  (Anam,  2017).  Spesifikasi  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat preskriptif.  Sumber  data  yang  penulis  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer dan  sekunder  (Sujarweni,  2014)  sumber  data primer diperoleh penulis dengan cara melakukan wawancara  di  lapangan  guna  memperoleh  hasil atau  tulisan  dari  para  ahli  atau  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  masalah  yang  diteliti penulis.  Sumber  data  sekunder  adalah  studi literatur (Penelitian Kepustakaan). Setelah semua data  terkumpul,  selanjutnya  akan  dikelompokkan dan diseleksi sesuai dengan masalah yang akan diteliti.  Kemudian  hasilnya  akan  disusun  dan dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Regulasi  dan  teknis  Implementasi cyber notary di Indonesia
Cyber  Notaris  memang  telah  disebutkan dalam  Penjelasan  Pasal  15  Ayat  (3)  UUJN  baru (Chastra, 2021). Dari beberapa data yang penulis peroleh  melalui  wawancara  dengan  Notaris  di Kota  Pontianak  tersebut  di  atas,  Kewenangan Notaris  salah  satunya  terdapat  pada  penjelasan pasal  15  ayat  3  UUJN-P  yang  memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mengesahkan
transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik (Maulidiyah, 2020). Dalam prakteknya kewenangan  Notaris  untuk  melaksanakan sertifikasi  tersebut  di  atas  tidak  dapat dilaksanakan  oleh  Notaris  karena  belum  adanya peraturan pelaksanaan kewenangan tersebut dan tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan sehingga  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa kewenangan Notaris untuk melaksanakan sertifikasi tersebut di atas hanya sebatas wacana dari  pemerintah,  untuk  kemudian  dilaksanakan oleh  Notaris  ketika  peraturan  pelaksanaan kewenangan  tersebut  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah dan terdapat tidak ada lagi peraturan. hukum yang tumpang tindih.
Pemerintah  Indonesia  telah  menyadari pentingnya  transisi  ini  dan  telah  menetapkan peraturan  untuk  mengatur  pengoperasian Cyber Notary ,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  keamanan  transaksi  digital.  Di Indonesia, kerangka peraturan bagi Cyber Notary pada  dasarnya  diatur  oleh  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahan  selanjutnya.  UU  ITE  memberikan dasar  hukum  untuk  mengakui  dokumen  dan tanda  tangan  elektronik,  sehingga  memberikan kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  dokumen fisik.  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan peraturan khusus yang menguraikan  standar  teknis  dan  operasional untuk Cyber Notary .
Peraturan ini mengamanatkan penggunaan tanda tangan elektronik yang aman dan teknologi enkripsi  untuk  menjamin  integritas  dan  keaslian dokumen elektronik. Selain itu, cyber notary harus mematuhi standar kerahasiaan dan perlindungan data yang ketat untuk melindungi informasi yang mereka  tangani.  Sebagaimana  hasil  penelitian Danezis,  Domingo-Ferrer,  Hansen,  Hoepman, Metayer,  Tirtea,  &  Schiffner  (2015)  bahwa menjembatani  kesenjangan  antara  kerangka hukum dan langkah-langkah penerapan teknologi yang tersedia  dengan menyediakan inventarisasi pendekatan yang ada, strategi desain privasi, dan landasan  teknis  dengan  berbagai  tingkat kematangan  dari  penelitian  dan  pengembangan. Hasil  ini  menguraikan  metode  untuk  memetakan kewajiban hukum untuk merancang strategi, yang memungkinkan  perancang  sistem  memilih  teknik yang tepat untuk menerapkan persyaratan privasi yang teridentifikasi.
Teknis  implementasi cyber  notary di Indonesia  melibatkan  integrasi  alat  dan  platform digital  yang  canggih.  Tanda  tangan  elektronik, yang  diverifikasi  melalui  teknologi  Infrastruktur Kunci  Publik  (IKP),  memainkan  peran  penting dalam  proses  ini.  IKP  memastikan  bahwa  tanda tangan elektronik bersifat unik, dapat diverifikasi, dan tahan terhadap kerusakan. Cyber notary juga menggunakan  sistem  penyimpanan  digital  yang aman  untuk  mengarsipkan  dokumen  elektronik, menyediakan  jejak  audit  yang  dapat  dijadikan referensi jika terjadi perselisihan.
Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No  43  tahun  2009  tentang  Kearsipan  dan  UU No.30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  dijelaskan  bahwa  memberi kewajiban  badan  publik  ataupun  administrasi pemerintahan untuk membangun sistem elektronik  untuk  penyampaian  informasi  publik, pelayanan  publik,  kearsipan,  dan  penetapan keputusan  administratif  secara  elektronik (Makarim, 2015).
Selain  itu,  teknologi  blockchain  sedang dieksplorasi  sebagai  sarana  untuk  lebih meningkatkan  transparansi  dan  kekekalan dokumen yang dinotariskan. Dengan memanfaatkan  teknologi  canggih  ini,  Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem Cyber Notary yang kuat dan tepercaya yang dapat mendukung meningkatnya  permintaan  transaksi  digital  dan mendorong ekonomi digital yang aman.
2. Faktor yang menghambat hambatan terkait implementasi cyber notary di Indonesia
Untuk  mengetahui  faktor  penghambat implementasi Cyber  Notary di  Indonesia,  penulis melakukan wawancara dengan beberapa Notaris khususnya  Notaris  di  Kota  Pontianak,  untuk mengetahui  apakah  dalam  praktiknya  Notaris Kota  Pontianak  menemui  kendala  dalam pelaksanaannya. Cyber Notary dalam penerapannya, akta yang dibuat dapat berbentuk akta  elektronik  (Wijanarko,  Mulyoto,  &  Supanto,
2015).  Dari  7  narasumber  Notaris  di  Kota Pontianak yang coba penulis wawancarai, hanya 3  orang  Notaris  yang  bersedia  diwawancarai, karena  keempat  narasumber  lainnya  tidak  mau diwawancarai,  ada  beberapa  faktor  yang  salah satunya  adalah  ketidaktahuan  dan  penguasaan materi. Cyber Notary , sehingga keempat sumber tersebut  belum  bisa  memberikan  informasi  lebih lanjut mengenai faktor penghambat implementasi Cyber  Notary yang  sedang  penulis  pelajari. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan 3 orang narasumber  Notaris  di  Kota  Pontianak,  penulis mendapatkan  beberapa  rangkuman  informasi yang diberikan oleh narasumber yaitu:
a. Kewenangan  Notaris  menggunakan Cyber Notary dalam sistem SABH
Menurut  Notaris  M, Cyber  Notary berkaitan  dengan  sistem  keamanan.  Lebih  lanjut Notaris  M  menyampaikan  mengenai  hubungan kewenangan Notaris dalam menggunakan Cyber Notary dalam  sistem  SABH,  Notaris  M berpendapat bahwa semua Notaris sudah diminta untuk  melakukan  hal  tersebut,  tinggal  mengikuti tahapan  sistemnya  saja.  Misalnya  saja pengecekan keaslian dokumen yang dipersyaratkan,  keaslian  tanda  tangan,  dimana proses  ini  harus  segera  diverifikasi  oleh  Notaris yang  bersangkutan,  karena  jika  tidak  dilakukan maka proses dan tahapan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Dan mengenai akta dan tanda tangan elektronik  yang  berkaitan  dengan Cyber  Notary , Notaris  M  mengatakan,  hal  ini  baru  menjadi wacana di Indonesia, dan saat ini hanya sebatas
pemindaian berita acara yang ditandatangani dan diunggah  ke  sistem  seperti  legalisasi  elektronik, namun  jika  menyangkut  tanda  tangan  elektronik masih belum terealisasi dan tidak ada.
Menurutnya,  legalisasi  elektronik  memiliki validasi  yang  kuat  karena  berasal  langsung  dari sistem  lembaga  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  yang  terhubung  dengan  Notaris. Sebaliknya,  menurut  Notaris  M,  masyarakat umum  juga  bisa  menggunakan  sistem  melalui jalur  umum,  membuka  jalur  Notaris,  karena  jika melalui  jalur  Notaris,  Notaris  mempunyai  ID khusus  untuk  mengaksesnya.  Ketika  ditanya mengenai  pengertian  pengesahan  transaksi elektronik,  Notaris  M  menjelaskan  bahwa  hal tersebut merupakan wewenang Notaris.
Misalnya  ketika  klien  ingin  membuat  PT, untuk  pengesahan  atau  penerbitan  akta,  Notaris mengikuti semua langkah sistem yang diperlukan, seperti KTP, NPWP dan fotokopi semuanya. jenis yang  memenuhi  syarat,  setelah  itu  dikeluarkan surat  keputusan  menteri  yang  menyetujui pendirian PT, kemudian Notaris mengesahkannya dengan cara scan, kemudian Notaris menyatakan bahwa  data  yang  diunggahnya  adalah  benar. Begitulah  proses  sertifikasinya,  dan  dalam sertifikasi  tersebut  terdapat  keterangan  yang berbunyi:  “Keputusan  Menteri  ini  dicetak  dari…” hal  inilah  yang  memberikan  rasa  aman  bagi Notaris,  bahwa  ketika  mencetak  memang berdasarkan badan hukumnya. sistem administrasi. Jadi keaslian sistem yang digunakan tercantum didalamnya. Temuan-temuan
sebelumnya menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus  mengatur  tentang Cyber  Notary ,  dan untuk  peraturan  kedepannya  perlu  ditambahkan satu  bab  yang  khusus  mengatur  tentang Cyber Notary dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris dan/atau  dibuat  Peraturan  Pemerintah  yang khusus mengatur tentang Cyber Notary (Chastra, 2021).
Menurut Notaris S, mengenai kewenangan Notaris  dalam  mengesahkan  transaksi  elektronik Cyber  Notary Kewenangan  yang  dimaksud seperti  kewenangan  dari  pusat,  seperti kewenangan  mengenai  pembuatan  surat keterangan  (SK),  dimana  semua  sudah dilaksanakan  dalam  sistem,  hanya  saja penandatanganan  akta  masih  harus  dipenuhi. Menurut  Notaris  S,  konsep Cyber  Notary terkandung  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  sebenarnya dapat  diterapkan  di  Indonesia,  dalam  arti  proses RUPS  PT.  Dalam  RUPS  tersebut,  rapat  dihadiri seluruh  pihak.  Notaris  menyaksikan  langsung pertemuan tersebut melalui media elektronik atau Zoom. Namun perlu ditegaskan lagi, hanya pada saat  RUPS,  bukan  pada  saat  proses penandatanganan. Sekali lagi, kedatangan harus dipenuhi  secara  langsung  atau  manual  karena tidak  bisa  dilakukan  secara  langsung Cyber Notary. Selanjutnya setelah proses penandatanganan  langsung  data  langsung diinput,  setelah  diinput  data  kemudian  di  scan, setelah  di  scan,  membayar  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  kemudian  proses  terakhir
adalah  upload  semua  data,  setelah  itu  SK  bisa segera diterbitkan. Dari sini terlihat kegunaannya Cyber Notary hanya terbatas pada sistem SABH saja.  Jika Cyber  Notary berkaitan  dengan penyimpanan,  seperti  menyimpan  atau  menyalin salinan  berita  acara  akta  secara  elektronik (penyimpanan  melalui  komputer),  semua tergantung  Notaris,  sistem  penyimpanan  Notaris seperti apa, ada Notaris yang mau menggunakan sistem  tersebut cadangan  data, atau  dengan sistem  ketik  ulang . Implementasi  Cyber  Notary merupakan langkah progresif untuk menyesuaikan hukum dengan kemajuan teknologi digital. Namun, keberhasilan implementasi  tergantung  pada  seberapa  baik ketentuan tersebut disusun dan diterapkan, serta sejauh  mana  mereka  dapat  memenuhi  tujuan- tujuan  yang  diharapkan,  seperti  meningkatkan keamanan  dan  kepastian  hukum  dalam penggunaan dokumen elektronik, seorang notaris dapat  memanfaatkan  perkembangan  teknologi atau yang disebut dengan cyber notary (Banjarani et al, 2023).
b. Pengecekan keaslian tetap butuh Offline
Lebih lanjut menurut Notaris M., penerapan konsep Cyber  Notary mengacu  pada  UU  PT tentang pertemuan yang dilakukan melalui media telekonferensi  dalam  pembuatan  berita  acara ,
Memang hal tersebut sudah dilakukan sejak lama dan  sah,  karena  Notaris  M  juga  mengacu  pada pasal  76  ayat  (3)  UU  PT  yaitu  “tempat  RUPS” (Hartini, 2020). sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan  (2)  harus  berkedudukan  di  wilayah
Negara  Republik  Indonesia  (Tanaya,  2018).” Namun  jika  konsep  tersebut  diterapkan Cyber Notary di  Indonesia  mengacu  pada  pembuatan akta partai atau para pihak dengan menggunakan media  elektronik  atau  seperti  zoom  yang sesuai telekonferensi, Notaris  M  berpendapat tidak  berani  melakukan  hal  tersebut,  karena banyak faktor penghambat dalam pelaksanaannya.  Misalnya  para  pihak  harus datang,  karena  Notaris  menjamin  keaslian  sidik jari  dan  tanda  tangan  para  pihak.  Kendala  lain yang  dapat  ditemui  menurut  Notaris  m  adalah bunyi  isi  akta  yang  dibuat,  karena  bila  tetap dilaksanakan maka bunyinya adalah: “tatap muka dengan  saya  di  zoom”  kalimatnya  menjadi  tidak tepat (Merlyani, Yahanan, & Trisaka, 2020).
c. Masih butuh tanda tangan asli dan sidik jari Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  44  ayat (1)  UUJN-P,  pasal  ini  mengatur  tentang penandatanganan  akta  oleh  para  pihak,  saksi, dan  notaris  secara  langsung.  Sedangkan  jika menerapkan  konsep  tersebut Cyber  Notary semuanya serba elektronik dan para pihak, saksi dan  notaris  tidak  bertemu  secara  langsung,  oleh karena itu hal tersebut tidak boleh dan sah untuk dilakukan.
Menurut  Notaris  M,  maksudnya  adalah klien  membayar  kepada  Notaris  untuk mengesahkan  bentuk  perikatan  dan  perjanjian hukum yang dilakukannya. Notaris bertugas untuk memberikan  kepastian  hukum  (Muthmainna, 2021).  Menurut  Notaris  M,  klien  dapat membacanya  sendiri  dan  sebagai  Notaris  hanya
perlu  menyatakan  dalam  akta  bahwa  para penghadap telah membaca sendiri akta tersebut. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Notaris  M, bahwa  di sini faktor  penghambatnya adalah  sifat asli  tanda  tangan,  frasa  tatap  muka  dan  bukti sidik  jari  yang  jika  di  pengadilan  tidak  dapat dijadikan alat bukti (Setiadewi, & Wijaya, 2020).
Salah satu yang menjadi kesalahan adalah pembuatan  akta  Notaris  yang  mana  notaris  lalai atas  sidik  jarinya,  maka  Notaris  akan  ditegur Kemenkumham dan ditanyai dimana sidik jarinya hilang  dan  dicatat  sebagai  temuan.  Terlebih  lagi jika  sidik  jari  tersebut  hilang  namun  Notaris mempunyai cadangan berupa hasil scan sidik jari yang  sudah  jadi  yang  berasal  dari  sidik  jari  asli kemudian  dicetak,  kurang  lebih  seperti  jatuhnya elektronik,  tetap  tidak  dapat  dilakukan  dan  tidak diperkenankan  demikian  sebagai  temuan  di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Namun  di  sisi  lain,  Notaris  M  juga  mengatakan, faktor  penghambat  tersebut  hanya  berlaku  pada tanda tangan dan sidik jari, sedangkan yang lain seperti  KTP  masih  diperbolehkan.  Jika Cyber Notary telah  diterapkan  menurut  Notaris  m  ia hanya  dapat  menerapkannya  pada  proses  saja pemanasan  hanya.  Namun  jika  menyangkut legalisasi elektronik, Notaris m tidak mau, karena masyarakat awam pun bisa melakukan legalisasi langsung  melalui  jalur  umum.  Ketentuan  Cyber Notary tidak bersifat memaksa dalam  arti bahwa mereka  tidak  memaksakan  kepatuhan  secara langsung  kepada  individu  atau  entitas  tertentu. Namun,  mereka  mengatur  prosedur  dan
persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan  pengesahan  atau  notarisasi elektronik. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan aman bagi  penggunaan  dokumen  dan  transaksi elektronik di dalam sistem hukum yang mengatur wilayah tersebut . Pengaturan mengenai sertifikasi transaksi  elektronik  oleh  Notaris  ( Cyber  Notary ) dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUJN  belum  lengkap/tidak  jelas  karena  belum diterbitkannya  peraturan  pelaksanaan  terkait dengan hal tersebut (Bahri, Yahanan, & Trisaka, 2019).
d. mengubah unsur-unsur inti dalam pembuatan akta notaris
Notaris  R,  berpendapat  bahwa  terdapat beberapa  faktor  penghambat  dalam  pembuatan konsep  tersebut Cyber  Notary tidak  dapat diterapkan  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah penggunaan Cyber  Notary yang  lebih  bersifat elektronik  dapat  mengubah  unsur-unsur  inti dalam  pembuatan  akta  notaris  sebagaimana termuat dalam pasal 38 UUJN-P.
e. Notaris sulit untuk mengenali penghadap Penggunaan  konsep Cyber  Notary juga telah  meniadakan  pertemuan  fisik  atau  tatap muka  sehingga  menyulitkan  Notaris  untuk mengenali  penghadap  dan  dikhawatirkan identitas para pihak tidak dapat dibuktikan secara nyata.
Selanjutnya  menurut  Notaris  R,  jika digunakan Cyber  Notary berkaitan  dengan penggunaan  media  telekonferensi  atau  zoom
dalam  menyelenggarakan  RUPS  dengan menggunakan  akta  Relaas  sebagaimana  diatur dalam UU PT, maka penggunaannya dikecualikan  dan  sah  untuk  dilakukan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  77,  yaitu:" “Selain  melalui  RUPS  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76,  RUPS  juga  dapat  dilakukan melalui  telekonferensi,  video  konferensi,  atau media  elektronik  lainnya  yang  memungkinkan seluruh  peserta  RUPS  saling  melihat  dan mendengar  secara  langsung  serta  ikut  serta dalam  rapat.”  Otoritas Cyber  Notary umumnya digunakan dalam pelestarian bukti data elektronik (Shang, & Qiang, 2020).
Menurut  pendapat  Notaris  S,  meski  hal tersebut  jarang  terjadi,  namun  tidak  menutup kemungkinan suatu saat bisa terjadi. Oleh karena itu,  Notaris  S  menyiasati  penyimpanan  salinan akta  tersebut  dengan  cara  memasukkannya  ke email,  lalu  memasukkannya  lagi  ke  email  lain  di Google, dua kali lipat, sehingga nantinya jika ingin mengakses  salinan  akta  tersebut,  yang  perlu dilakukan  hanyalah  cari  melalui  email  dan  tidak perlu  melakukan  apa  pun  lagi. Cyber  Notary dalam  hal  ini  bukan  berarti  tidak  adanya pertemuan  antar  para  pihak  atau  pertemuan melalui teleconference, namun dalam hal ini para pihak  tetap  berhubungan  langsung  dengan Notaris, hanya rancangan akta yang dapat dibaca dari  komputer  dan  jika  para  pihak  mempunyai disepakati  kemudian  akta  ditandatangani  secara elektronik (Aditya, Wulandari, & Loso, 2022).
Selanjutnya  kendala  lainnya  adalah terkadang ketika sudah login ke sistem AHU ada notifikasi  harus  melakukan  perubahan,  sehingga terkadang  notaris  mengalami  kesulitan  terkait jarak  atau  waktu.  Namun  selain  beberapa  faktor penghambat yang telah dijelaskan oleh Notaris S, terdapat  juga  kelebihan  dan  kekurangannya, seperti  Notaris  dapat  mengakses  website dimanapun dan kapanpun.

## D.SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  regulasi mengenai Cyber  Notary telah  diakui  dalam undang-undang  Indonesia,  pelaksanaannya masih  terhambat  oleh  belum  tersedianya peraturan  pelaksanaan  yang  jelas  dan  tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya transisi ke sistem notaris digital dan menetapkan peraturan  terkait,  namun  penerapan  teknisnya melibatkan  penggunaan  teknologi  canggih  dan sistem  penyimpanan  digital  yang  aman. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin integritas dan keamanan transaksi digital.
Faktor  yang  menghambat  implementasi Cyber  Notary di  Indonesia  menunjukkan  adanya beberapa tantangan signifikan yang dihadapi oleh Notaris,  khususnya  di  Kota  Pontianak. Berdasarkan  wawancara  dengan  tiga  notaris, teridentifikasi bahwa beberapa faktor penghambat utama  meliputi  kewenangan  dan  keaslian
dokumen,  kebutuhan  akan  pengecekan  keaslian secara  offline,  pentingnya  tanda  tangan  asli  dan sidik jari, serta perubahan unsur-unsur inti dalam pembuatan  akta  notaris.  Kewenangan  notaris dalam menggunakan Cyber Notary terkait dengan sistem  keamanan  dalam  Sistem  Administrasi Badan  Hukum  (SABH).  Dalam  hal  pengecekan keaslian  dokumen,  notaris  masih  memerlukan pertemuan  fisik  untuk  memastikan  keaslian  sidik jari  dan  tanda  tangan  para  pihak,  yang  tidak dapat  sepenuhnya  dilakukan  secara  elektronik. Undang-undang yang mengatur tentang penandatanganan  akta  oleh  para  pihak,  saksi, dan notaris secara langsung masih menghambat penerapan Cyber  Notary yang  serba  elektronik.
Selain itu, ada kekhawatiran  bahwa  penggunaan Cyber  Notary dapat  mengubah  unsur-unsur  inti dalam  pembuatan  akta  notaris,  dan  notaris mungkin kesulitan mengenali identitas para pihak tanpa  pertemuan  fisik.  Secara  keseluruhan, implementasi Cyber  Notary di  Indonesia  masih menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Aditya,  Agung.,  Wulandari,  Cahya.,  &  Loso.
(2022). Cyber  Notary :  Between  Notary Opportunities and Challenges in Facing the Era  of  Digital  Disruption  4.0  Towards  5.0 . International  Journal  of  Law  Society Services ,Vol.2,(No.1),p.8. https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i1.20365
Bahri,  Syamsul.,  Yahanan,  Annalisa.,  &  Trisaka,
Agus.  (2019).  Kewenangan  Notaris  Dalam Mensertifikasi  Transaksi  Elektronik  Dalam Rangka Cyber Notary . Repertorium: Jurnal Ilmiah  Hukum  Kenotariatan ,  Vol.8,  (No.2), pp,142-157.
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repert orium/article/view/356
Banjarani,  Desia  Rakhma.,  Adisti,  Neisa  Ang Rum.,  Nuriilah,  Isma.,  &  Primadianti, Helena. (2023). Cyber Notary in Indonesia: Review During the Covid-19 Pandemic And The  Urgency  Of  Post-Pandemi  Covid-19 Legal
Regulations. Notariil Jurnal
Kenotariatan ,Vol.8,(No.1),pp.8-14.
DOI: https://doi.org/10.22225/jn.8.1.2023.8-
14
Chamidah,  Dina.,  Krustiyati,  Atik.,  Purwadi,  Ari.,
Hadiwidjayanti,  Rizky.,  &  Bon,  Abdul  Talib Bin.  (2019).  Authority  and  Power  of  the Law  Relating  to  Cyber  Deed  Notary  in Indonesia  Era  Industrial  Revolution 4.0. International  Journal  of  Engineering and  Advanced  Technology  (IJEAT) , Vol.9 ,
(No.1),pp.947-952.
https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/ papers/v9i1/A9438109119.pdf
Chastra, Deny F . (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam  Kaidah  Pembuatan  Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang -  Undang  Jabatan  Notaris. Indonesian Notary , Vol.3 , (No.2),p.17.  http://notary.ui. ac.id/index.php/home/article/view/1522
Faizal,  Hedi.,  &  Indratirini.  (2024).  Kedudukan
Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian  Sengketa  Kenotariatan.
Jurnal Pendidikan dan  Ilmu  Sosial (JUPENDIS) , Vol.2 , (No.2),pp.307-317. https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/J UPENDIS/article/view/1659
Ikrasari,  Amanah.,  &  Budimah.  (2023).
Opportunities  And Challenges of  Cyber Notary
Implementation
in
Indonesia. Tadulako  Law  Review ,  Vol.8 , (No.2),pp.139-156. https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/T
LR/article/view/924
Isnaeni,  D.  (2021).  Peran  Notaris  Dalam Pendirian  PT  Usaha  Mikro  Dan  Kecil. Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan , Vol.5 ,
(No.2),pp.212-224.
https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003
Krisyanto, Tegas Hari., Daulay, Zainul., & Beatrix,
Bennyx .  (2019).  Strength  of  Evidence  of
Notarial  Deed  in  the  Perspective  of  Cyber Notary  in  Indonesia. International  Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , Vol.6 , (No.3),  pp.775-784. https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/v iew/906
Lubis,  Ikhsan.,  Mansar,  Adi.,  Sireg,  Taufik.,
Sinaga,  Nelly  Azwarni.,  &  Agustining. (2023).  Legal  Protection  Within  the Framework  of  Implementing  The  Duties  of
A  Notary  In  The  Application  of  The  Cyber Notary  Concept. Relações  Internacionais
no  Mundo  Atual , Vol.4 , (No.42),  pp.630- 647.http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v4i 42.6553
Maharani,  Tanty.,  Parman,  Lal.,  Muhammad,
Lalu.,  &  Haq,  Hayanul.  (2019).  Cyber Notary  System  in  the  Order  of  Norms  in Indonesia  and  Australia  (Comparative Study  in  Notary  Service  Improvement Strategies). International Journal of Scientific  Research  and  Management , Vol.7 , (No.05),pp.32-40.
DOI:10.18535/ijsrm/v7i5.lla03
Makarim,  E.  (2011).  Modernisasi  Hukum  Notaris Masa  Depan:  Kajian  Hukum  Terhadap
Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol.41 , (No.3), pp.466-499.
https://www.academia.edu/download/8904 3313/219.pdf.
Makarim,  E.  (2015).  Keautentikan  Dokumen Publik  Elektronik  Dalam  Administrasi Pemerintahan  Dan  Pelayanan  Publik.
Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , Vol.45 , (No.4),pp.508-570.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/
Merlyani,  Dwi.,  Yahanan,  Annalisa.,  Trisaka,
Agus . (2020).  Kewajiban  membacakan akta otentik oleh Notaris di hadapan hadirin dengan konsep cyber notary. Repertorium:
Jurnal Ilmiah Hukum Notaris ,
Vol.9 , (No.1),pp.36–47.
http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358
Nola, Luthfi F. (2016). Peluang Penerapan Cyber Notary  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia. Negara  Hukum:
Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan , Vol. 2, (No.1),pp.75-101.
DOI: 10.22212/jnh.v2i1.187 Pangesti,  Shinta.,  Darmawan,  Grace  I.,  & Limantara,  Chintia  P.  (2020).  The Regulatory  Concept  of  Cyber  Notary  in Indonesia. Rechtsidee ,  Vol.7,  pp,1-18
https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/ rechtsidee/article/view/701/708
Putri,  Cyndiarnis  Cahyaning.,  &  Budiono,  Abdul Rachmad.  (2019).  Konseptualisasi  dan
Peluang  Cyber  Notaris  di  Bidang Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan ,  Vol.4 , (No.1), pp.29–36.
http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p29-
36
Satrio,  Iqbal  P.  (2022).  Authorities  and Responsibilities  of  Notaries  Regarding  the Implementation  of  Cyber  Notary  in Indonesia. Authentica , Vol.5 , (No.1), pp, 46- 72.https://doi.org/10.20884/1.atc.2022.5.1. 198
Setiadewi,  Kadek.,  &  Wijaya,  Made  Hendra.
(2020).  Legalitas  Akta  Notaris  Berbasis Cyber  Notary  Sebagai  Akta  Otentik. Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH) ,  Vol.6 , (No.1), pp.126.https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23 446
Shang,  &  Qiang.  (2020).  Pelestarian  data elektronik  dan  penyimpanan  bukti  dengan blockchain. Jurnal  Ilmu  dan  Kedokteran Forensik , Vol,6 , (No.1), pp.27–36. https://doi.org/10.4103/1735-3327.280893 Wijanarko,  Fahma  Rahman.,  Mulyoto.,  & Supanto.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Akta Notaris Terhadap Penyelenggaraan Cyber Notary di  Indonesia  Menurut  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014. Repertoar , Vol.2 , (No.2),pp.7–19.
https://media.neliti.com/media/publications/
213169-none.pdf
Tanaya,  V.  (2018).  Bentuk  Keterlibatan Pemegang  Saham  Dalam  Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang
Dapat
Memperluas Pertanggung jawabannya. Repertorium ,  Vol.17,  (No.3), pp.175-204.
DOI: http://dx.doi.org/10.19166/lr.v17i3.834 Yuliani,  Andini.,  Tasya.,  Yassin,  Panca  Joko Yesiko.,  &  Septianya,  Wiena.  (2024). Tinjauan  Pengaruh  Teori  Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di  Indonesia. Das  Sollen:  Jurnal  Kajian
Kontemporer Hukum Dan
Masyarakat , Vol. 2, (No.01),pp.1-23. https://journal.forikami.com/index.php/dass ollen/article/view/532

## PROSIDING
Pratiwi,  Endang.,  Maruf,  Irma  Rachmawati.,  &
Fatimah, Utari Dewi. (2024).
Conceptualization  of  Notary  Authority  in Certifying Transactions Conducted Electronically  in  the  Framework  of
Increasing  Legal  Awareness  of  Border Region  in  the  Post  Covid-19  Era. In Proceedings of International Seminar on Border  Region  (INTSOB  2023) ,  Vol.8,
(No.10),  pp.62-72.  DOI:10.2991/978-2- 38476-208-8_10
Rashid,  Aqsa., Masood,  Asif.,  Abbas,  Haider.,  & Zhang,  Yin.  (2021).  Blockchain-based public  key  infrastructure:  A  transparent digital  certification  mechanism  for  secure communication. IEEENetwork , Vol. 35,
(No.5),pp.220-225.
DOI: 10.1109/MNET.101.2000532

## THESIS
Muthmainna,  (2021). Akibat  Hukum  Pembuatan Akta  Notaris  yang  Didasarkan  pada  Surat Elektronik . Tesis Universitas Hasanuddin.

## SKRIPSI
Maulidiyah,  Rike  F.  (2020). Analisis  Yuridis
Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan  Hukum  Kenotariatan  di
Indonesia .  Skripsi  Universitas  Islam
Malang.

## BUKU
Adjie,  H.  (2015). Thematic  Interpretation  of
Indonesian Notary  Law. Bandung:  Refika Aditama.
Ali,  Z.  (2023). Filsafat  Hukum .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Anam,  S.  (2017). Pendekatan  Legislatif  (Statute Approach)  dalam  Penelitian  Hukum . Jakarta: Tim Advokat & Konsultan Hukum. Astarini.  (2021). Mediasi  Pengadilan .  Jakarta:
Penerbit Alumni.
Badrulzaman,  Mariam  D.  (2001).  Mendambakan
Kelahiran  Hukum  cyber  (Cyber  Law  )  di Indonesia. Medan: Pidato Purna Bhakti. Budiono,  Harlien.  (2013). Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan .
Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian  Kualitatif .  Semarang:  Undip  E- print
Hartini,  R.  (2020). Hukum  kepailitan .  Malang:
UMMPress.
Danezis, Josep.,Ferrer,Domingo., Hansen,Marit.,
Hoepman, Daniel.,  Tirtea,  Metayer.,  & Schiffner, Stefan. (2015). Privacy and data protection  by  design-from  policy  to engineering . Itacha: arXiv preprint.
Kosasih,  Johannes  Ibrahim.,  &  Haykal,
Hassanain.  (2021). Kasus  Hukum  Notaris
Di Bidang Kredit Perbankan . Rawamangun: Sinar Grafika.
Setiawan,  Ahmad  B.  (2022). Infrastruktur  Kunci Publik dalam Penyelenggaraan  Sertifikat Elektronik .  Jakarta: CV.  Mitra  Cendekia Media.
Sujarweni, W. (2014).
Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.