KEMITRAAN PENGELOLAAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017
(Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya)
Gustian Riadi Saputra Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gustianriadisaputra1@gmail.com
Muchamad Zaenuri Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muchamadzaenuri@umy.ac.id

## Eko Priyo Purnomo
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta eko@umy.ac.id
Helen Dian Fridayani Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Helendianf9@gmail.com

## ABSTRACT
Partnership  is  a  breakthrough  implemented  by  the  Local  Government  and Perhutani  Company.  Considering  that  Gunung  Galunggung  tourism  in Tasikmalaya  Regency  is  the  purpose  of  the  Regency  Government  to  make world tourism, especially Mount Galungung has the highest average number of visitors every year among other tourism objects in Tasikmalaya Regency. This study aims to describe the partnership of Tourism Management and the impact  of  Partnerships  in  Managing  Mount  Galungung  Tourism  Objects between  the  Tasikmalaya  Regency  Tourism,  Youth  and  Sports  Department, Perhutani Company and the community. Based on the type of research, this study  uses  qualitative  research  conducted  in  descriptive  research  in  case study  research.  The  data  collection  technique  used  is  using  interview techniques,  observation  and  documentation.  Mount  Galunggung  carried  out by the Regency Government, Perhutani Company with the community, which is  with  the  Partnership  method  where  the  association  activities  at  Mount Galunggung  are  the  result  of  an  agreement  letter  through  Momentum  of Understanding  and  a  work  agreement  with  the  community.  The  partnership runs  on  the  basis  of  agreed  work  contracts  which  are  analyzed  through  3 principles,  namely  (1)  The  equality  principle  shows  that  the  compilation  of each party has equal status, there is already an organizational structure seen in  the  compilation  of  relations  that  have  been  built  by  each  party.  This
mutual benefit principle can be seen from the existence of labor savings, can help  reduce  poverty  and  savings  in  the  village  and  help  the  community  to improve  welfare.  As  for  the  sharing  of  the  results  of  the  ownership  of Regency  and  Perhutani  company  is  70%  and  society  (Kompepar  and Koparga)  30%  (3)  Openness  Principle  (transparency)  This  has  been  agreed transparently on  each  party that is open in tourism management related to the interests of Mitra Mitra (kompepar) related to parking agreements.
Keywords: Tourism Management, Partnership, Local Revenue.

## ABSTRAK
Kemitraan  merupakan  terobosan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  dan  PT.Perhutani.  mengingat  wisata  Gunung  Galunggung Kabupaten  Tasikmalaya  adalah  tujuan  Pemerintah  Kabupaten  untuk menjadikan  wisata  dunia,  terlebih  Gunung  Galungung  mempunyai  rata-rata jumlah pengunjung pertahun paling tinggi di antara obyek wisata lain yang ada  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  kemitraan  Pengelolaan  pariwisata  dan  Dampak  dari Kemitraan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gunung Galungung antara Dinas Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Tasikmalaya  ,  PT.Perhutani dengan  masyarakat.  Berdasarkan  jenis  penelitianya,  maka  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  dilakukan  dalam  penelitian deskriptif  pada  penelitian  studi  kasus.  Teknik  pengambilan  data  yang digunakan  yaitu  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  serta dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  pengelolaan pariwisata  di  Obyek  Wisata  Gunung  Galunggung  yang  di  lakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten,  PT.Perhutani  dengan  Masyarakat  yaitu  dengan metode  Kemitraan  dimana    kegiatan  pengelolaan  pariwisata  di  Gunung Galunggung yaitu adanya Surat perjanjian melalu M.O.U dan  Kontrak Kerja dengan  pihak  Masyarakat.  Kemitraan  berjalan  bedasarkan  kontrak  kerja yang  sudah  di  sepakati  yang  di  analisis  melaui  3  prinsip  yaitu  (1)  Prinsip Kesetaraan terlihat ketika masing-masing pihak sudah sejajar kedudukannya,  sudah  memiliki  struktur  organisasi  terlihat  ketika  alur koordinasi yang sudah dibangun oleh masing-masing pihak (2) Prinsip Azas Manfaat  Bersama  (mutual  benefit)  prinsip  ini  terlihat  dengan  adanya penyerapan  tenaga  kerja,  dapat  membantu  mengurangi  angka  kemiskinan dan pengangguran di desa serta membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.Adapun  pembagian  hasil  pengelolaan  pihak  Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani memiliki kesepakatan bagi hasil yaitu 70% dan Mayarakat  (Kompepar  dan  Koparga)  sebesar  30%  (3)  Prinsip  Keterbukaan (tranparansi)  hal  ini  sudah  dikatakan  transparan  dimana  masing-masing pihak  terbuka  dalam  pengelolaan  pariwisata  tetapi  adanya  keluhan  dari Pihak Mitra(kompepar) terkait pengelolaan lahan parkir.
Kata Kunci : Pengelolaan pariwisata, Kemitraan, Pendapatan Asli Daerah

## I. Pendahuluan
Pariwisata  adalah  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  bagi  negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi Pemerintah Daerah  tempat  obyek  wisata  itu  memberikan  pendapatan  secara  khusus atau  pemasukan  bagi  pendapatan  daerah  (Fandi,  2012)  Sektor  pariwisata dinyatakan sebagai salah satu pengaruh kuat dalam perkembangan wilayah di  daerah  sekitar  obyek  wisata.  Partiwisata  Indonesia  diharapkan  mampu untuk  berperan  sebagai  penentu  dan  katalisator  mengembangkan pembangunan sektor lainnya secara bertahanp yoeti (dalam  Farrah, 2017) Oleh  karena  itu  sektor  pariwisata  Indonesia  menjadi  sorotan.  Industri pariwisata  di  Indonesia  harus  mendapat  perhatian  secara  khusus  dari pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  mengembangkan pariwisatanya.
Pengelolaan kegiatan pariwisata tentu sangat diperlukan dalam upaya menahan  wisatawan  untuk  tinggal  lebih  lama  di  daerah  tujuan  wisata  dan bagaimana  wisatawan  membelanjakan  uang  sebanyak-  banyaknya  selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan  pengeluaran  mereka, sehingga  akan  membangkitkan perusahan  jasa  transportasi,  hiburan,  akomodasi,  dan  jasa  lainnya  Wardana (2017).  Oleh  karena  itu  pengelolaan  dan  memanfaatkan  potensi  pariwisata yang  dimiliki  daerah  juga  dikelola  oleh  masing-masing  daerah.  Begitu  juga dengan  kota  dan  kabupaten  tasikmalaya  yang  memiliki  banyak  potensi  dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya Tarik wisata.
Kabupaten  Tasikmalaya  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  sangat berdekatan  dengan  Kota  Tasikmalaya.  Kabupaten  Tasikmalaya  memiliki banyak  sekali  potensi  wisata  ,namun  sayangnya  beberapa  destinasi  wisata yang  ada  di  wilayah  ini  belum  dapat  dikembangkan  dan  dikelola  secara optimal.  Kota  dan  kabupaten  tasikmalaya  mempunyai  kurang  lebih  40 destinasi  wisata.  Banyaknya  objek  wisata  yang  ada  pengelolaan  terhambat karena  kurangnya  pemerhati  pemerintah  secara  khusus  untuk  mengelola objek wisata tersebut.
Pengelolaan objek wisata gunung galunggung  yang dilakukan  secara kemitraan  (antara  pemerintah  kabupaten  maupun  PT.Perhutani  dengan masyarakat  lokal)  dapat  memanfaatkannya  sebagai  pendongkrak  dalam
pembangunan  daerah.  Kemitraan  ini  menjadi  penting,  mengingat  selama  ini pembangunan  yang  dilakukan  hanya  menjadikan  pemerintah  kabupaten sebagai objek pembangunan saja (kabar priangan.ac.id.2016).
Obyek  wisata  gunung  galunggung  ini  di  tunjang    wisata  edukasi (mempelajari  letusan  dan  sejarah  Gunung  Galunggung)  pengelolaan pariwisata  yang  terjadi  di  Obyek  Wisata  Gunung  Galunggung  Kabupaten Tasikmalaya  dimana  dalam  pengelolaan  pariwisatanya  melakukan  kerjasama atau  kemitraan  antara  Dinas  Pariwisata,  pemuda  dan  Olahraga  serta Perhutani  dengan  masyarakat  yang  mempunyai  tujuan  yaitu  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  sebagaimana  pada  hasl  wawancara  dengan  bapak toni  dari  dinas  pariwisata  bahwa  kemitraan  ini  sudah  sepakat  dengan  pihak masyarakat dalam hal ini adalah Kompepar (kelompok penggerak pariwisata) sudah  terjalin  sejak  tahun  2003  melalui  penggabungan  Retribusi  pada  bulan Maret yang telah sepakat melalui SK (Surat Keputusan) dalam bermitra untuk pengelolaan  pariwisata  dan  pengelolaan  tersebut  dibagi  2  yaitu  oleh DISPARPORA  dan  PT  Perhutani  Jabar  banten  yang  melibatkan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  tersebut  yaitu  Koparga  (koperasi pariwisata Galunggung) dimulai kurang lebih  sejak tahun 2000 pada saat itu di  legalkan  melalui  atas  dasar  Keputusan  Menteri  Negara  koperasi  & Pengusaha Kecil Menengah RI No.56/BH/KDK.10.15/VIII/2000.
Pada  halaman  Republika.co.id  (2018)  disebutkan  bahwa  Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya sedang fokus untuk membenahi  3  destinasi  wisata  yang  mereka  miliki  untuk  mendunia,  ke  3 destinasi  wisata  tersebut  yaitu  Kampung  Naga  yang  menyuguhkan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  kearifan  lokal,  Wisata  Gunung  Galunggung  yang menyuguhkan  wisata  alam  dan  juga  bisa  dijadikan  sebagai  wisata  edukasi (mempelajari letusan dan sejarah Gunung Galunggung), dan kemudian yang terakhir adalah objek wisata di pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya (salah satunya wisata Pantai Karangtawulan). Gunung galunggung adalah salah satu objek  wisata  yang  terletak  di  jawa  barat,  desa  linggajati,  kabupaten tasikmalaya.  Jarak  dari  pusat  kota  tasikmalaya  sekitar  17  km.  Terdapat beberapa  daya  tarik  tersendiri  gunung  galunggung  menawarkan  wanawisata dengan  areal  seluas  kurang  lebih  120  hektar  di  bawah  pengelolaan  Perum Perhutani dan Dinas Pariwisata dan Budaya (Mukhsi, 2015).
Tabel  1  :  Data  Kunjungan  Arus  Wisatawan  Yang  Berkunjung  Ke  Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya 2015–2017

## Sumber  :  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga    Kabupaten  Tasikmalaya
(2018)
Data  diatas  menunjukan  terjadi  Penurunan    kunjungan  wisatawan  ke Wana  Wisata  Gunung  Galunggung  dari  tahun  2015  sampai  2016  sebanyak 6,52      dengan  penurunan    pertumbuhan  kunjungan  menurun  sebesar  0,42 persen, Namun terjadi kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun 2016 menuju tahun  2017  sebanyak  137,866  dengan  peningkatan  pertumbuhan  kunjungan sebesar  37.02  persen.  Peningkatan  tersebut  disebabkan  dengan  adanya system  perubahan  tatakelola  dan  tercapainya  target  dari  hasil  pengelolaan pariwisata  di  Gunung  Galunggung.  Perlunya  optimalisasi  dalam  pengelolaan tersebut maka dari itu juga harus dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan  organisasi  pariwisata  yang  ada  yang  terdiri  dari  pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait yang mendukung kelanjutan pembangunan  di  daerah  itu  Fandi,  (2012)  Akan  tetapi  pengelolaan  tersebut menjadi kontoversi besar terhadap pemerintah kabupaten tasikmalaya karena masih menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk pembenahan retribusi agar tidak adanya pungutan liar, dan pemerintah kabupaten tasikmalaya berupaya untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata dengan menaikan tarif tiket masuk obyek wisata (validnews, 2018)
Tabel  2  :  Data  Pendapatan  Asli  Daerah  Obyek  Wisata  Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017
No Wana Wisata 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 1 Kawasan Wisata Galunggung 642.142.000 557.501.000 616.754.000 2 Bak Rendam Air Panas Galunggung 58.783.000 61.254.000 73.763.000 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Tasikmalaya (2018) No Objek wisata Tahun Wana wisata 2015 2016 2017 1 Gunung Galunggung 241,813 235,293 373,159
Dapat  dilihat  data  diatas  bahwa  adanya  peningkatan  jumlah pendapatan wisata pemandian air panas  yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2017. Namun juga terjadi penurunan pendapatan yang dialami oleh kawasan wisata gunung galunggung pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 84.646.000  meskipun  pada  tahun  2016  hingga  tahun  2017  mengalami kenaikan    tetapi  jumlah  dari  tahun  2015  hingga  2017  sangat  tipis  angka kenaikan  pendapatan.  Yang  merupakan  dampak  dari  berkurangnya  jumlah pengunjung seiring dengan di naikkan nya tarif atau reribusi masuk ke wana wisata gunung galunggung pada tahun 2017.
Beragam  fakta  tersebut  mengindikasikan  bahwa  kerjasama  yang  di terapkan  belum  mendukung  penuh  dalam  pengembangan  pengelolaan pariwiata di gunung galunggung. Pengelolaan objek wisata gunung galunggung yang  dilakukan    secara  kemitraan  (antara  pemerintah  kabupaten  maupun PT.Perhutani  dengan  masyarakat  lokal)  dapat  memanfaatkannya  sebagai pendongkrak  dalam  pembangunan  daerah.  Kemitraan  ini  menjadi  penting, mengingat  selama  ini  pembangunan  yang  dilakukan  hanya  menjadikan pemerintah kabupaten sebagai objek pembangunan saja (kabar priangan.ac.id.2016).  Sehingga  dapat  di  lihat  bahwa  untuk  menanggulangi permasalahan pengelolaan ini seharusnya di atur dalam perjanjian pengelolaan kolaborasi  antara  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga    Kabupaten Tasikmalaya,  Perhutani    dengan  Masyarakat  yang  di  kelompokan  menjadi jaringan  masyarakat  penggerak  pariwisata  atau  KOMPEPAR  serta  KOPARGA (Koperasi  Pariwisata  Galunggung).  Harapannya  dapat  menajaga  dan melestarikan  dengan  adanya  kemitraan  dalam  pengelolaan  obyek  wisata diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan wisata  gunung  galunggung.  Sehingga  pembangunan  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  lokal  yang  berada  di  kawasan  obyek  wisata  dan  bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## II. Tinjauan Pustaka
a. Kemitraan
Kemitraan  Secara  Harafiah,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  Kemitraan  berasal  dari  kata  Mitra  yang  berarti  teman,  kawan  kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka  menjadi
kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.
Putra  (2013)  menyebutkan  bahwa  Kemitraan  adalah  suatu  konsep kerjasama  yang  memiliki  kriteria  seperti  dilakukan  lebih  dari  satu  pihak, mempunyai  kebutuhan  masing-masing,  namun  sepakat  mencapai  visi  dan tujuan  untuk meningkatkan kapasitas. Menurut Sulistyani (dalam Putra, 2013) , kemitraan dalam perspekstif etimologis  diadaptasi dari kata Partnership dan berasal  dari  akar  kata  partner,  yang    berarti  “pasangan,  jodoh,  sekutu,  atau komponen”. Sedangkan partnership  diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama  atas  dasar  kesepakatan  dan  rasa  saling  membutuhkan  dalam rangka  meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
Notoatmodjo  (2003)  menyatakan  bahwa  kemitraan  dapat  terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Tirta Wisata.
c. Ada  kesepakatan  antara  pemerintah  dan  swasta  dalam pengelolaan  Tirta  Wisata  yang  dapat  memberikan  efek  positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
d. Saling  membutuhkan  antara  pihak  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  memiliki  peran  masing-masing  dalam  pengelolaan Tirta Wisata.
Bentuk-bentuk/tipe  kemitraan  menurut  Pusat  Promosi  Kesehatan Departemen  Kesehatan  RI  yaitu  terdiri  dari  aliansi,  koalisi,  jejaring, konsorsium,  kooperasi  dan  sponsorship.  Bentuk-bentuk  kemitraan  tersebut dapat tertuang dalam :
a. SK Bersama
b. MOU
c. Pokja
d. Forum Komunikasi
e. Kontrak Kerja/perjanjian kerja
Ada  macam-macam  tujuan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang atau lebih menurut Hafsah (dalam Nurfadilah, 2017) kondisi sosial yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah
1. Meningkatkan pendapatan
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah
3. Meningkatkan efisiensi
4. Menciptakan pemeratan
5. Memperluas kesempatan kerja
6. Pemberdayaan masyarakat usaha kecil
7. Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  pedesaan,  wilayah,  dan nasional.
8. Menghindari  kecemburuan  sosial  yang  akan  menimbulkan gejolak sosial.
Menurut kuswidanti (dalam Petang et al., 2010)Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu di pahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota yaitu :

## 1. Prinsip Kesetaraan
Individu,  organisasi  atau  institusi  yang  telah  bersedia  menjalin kemitraan  harus  merasa  sama  atau  sejajar  kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

## 2. Primsip keterbukaan
Keterbukaan  terhadap  kekurangan  atau  kelemahan  masing- masing  anggota  serta  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki. Semua  itu  harus  diketahui  oleh  anggota  lain.  Keterbukaan  ada sejak  awal  dijalinnya  kemitraan  sampai  berakhirnya  kegiatan. Dengan  saling  keterbukaan  ini  akan  menimbulkan  saling melengkapi dan saling membantu diantara golongna (mitra).
3. Prinsip azas manfaat bersama ( mutual benefit )
Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi.
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kemitraan merupakan  jalinan  usaha  yang  merupakan  stratergi  dalam  pembangunan untuk  tercapainya  tujuan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  dengan prinsip  membutuhkan,  saling  memperkuat  dan  saling  menguntungkan  yang disertai adanya satu pembinan dan pengembangan.
Tujuan  terjadinya  suatu  kemitraan  adalah  untuk  mencapai  hasil  yang lebih  baik,  dengan  saling  memberikan  manfaat  antar  pihak  yang  bermitra. Dengan demikian kemitran hendaknya memberikan keuntungan antara pihak- pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada sutu pihak yang dirugikan atau merugikan.  Untuk  terjadinya  suatu  kemitraan  yang  kuat  dan  saling menguntungkan  serta  memperbesar  manfaat  memmerlukan  komitmen    yang seimbang antara satu dengan lainnya Sulistiyani (dalam Nurfadilah, 2017)

## b. Pengelolaan Pariwisata
Pengelolaan dalam kamus besar bahasa indonesia di definisikan sebagai berikut :
a. Proses, cara, perbuatan mengelola
b. Proses melakukan perbuatan tertentu denga menggerakan tenaga orang lain,
c. Proses  yang  membantu  merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan organisasi
d. Proses  yang  memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Menurut  terry  (dalam  Kanuna,  2014)  pengelolaan  (management) merupakan    sebuah  proses  yang  khas,  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan: perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengawasan  yang  dilakukan  untuk menentukan  serta  mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber-sumber  lainnya.    Sejalan dengan  Terry  dkk,  (dalam  Kanuna,  2014)  juga    mendefinisikan  manajemen sebagai  seni  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengkoordinasian,
dan  pengontrolan  atas  human  and    national  resources  (terutama  human resources) untuk mencapai tujuan  yang telah ditentukan lebih dahulu.
Kanuna  (2014)  Pengelolaan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
a. Perencanaan  (Planning),  adalah  suatu  pemeliharaan  yang berhubungan  dengan  waktu  yang  akan  datang  dalam menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang diusulkan demi mencapai  hasil yang dikehendaki.
b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan,
pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
c. Pelaksanaan  (Actuating),  adalah  usaha  agar  setiap  anggota kelompok  mengusahakan  pencapaian  tujuan  dengan  berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
d. Pengawasan  (Controlling),  adalah  proses  penentuan  apa  yang seharusnya  diselesaikan  yaitu  penilaian  pelaksanaan,  bila  perlu melakukan  tindakan  korektif  agar  pelaksanaannya  tetap  sesuai dengan  rencana.
Adapun  pengertian  mengenai  pariwisata  secara  etimologis  Pariwisata berasal  dari  Bahasa  Sansekerta  yang  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  “Pari”  dan Wisata.  Pari  yang  berarti  ber  ulang-ulang,  berkali-kali  atau  berputar-putar, sedangkan  wisata  berarti  perjalanan  atau  bepergian  jadi  dapat  disimpulkan bahwa  Pariwisata  yaitu  perjalanan  yang  dilakukan  secara  berputar-putar, berulang-ulang  atau  berkali-kali.  Saputro  (2016)  mengemukakan  bahwa Pariwisata  merupakan  perpindahan  sementara  yang  dilakauakan  manusia dengan  tujuan  keluar  dari  pekerjaan/rutinitas  sehari-hari,  keluar  dari kediamannya.  Secara  demikian  pariwisata  berarti  dari  kata  pariwisata    suatu perjalanan yang dilaakukan secara berkali-kali atau berputar-putar daru suatu tempat ke tempat lain.
Menurut  definisi  pengertian  dari  pariwisata  yang  di  katakan  oleh Spillane  (dalam Nurfadilah, 2017) Menyebutkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain,  bersifat  sementara,  dilakukan perorang  maupun  kelompok,  sebagai  usaha  mencari  keseimbangan  atau
keserasian  dan  kebahagiaan  dengan  lingkungan  hidup  dalam  dimensi  sosial, budaya, alam, dan ilmu.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1, kepariwisataan adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  terkait  dengan  pariwisata  dan  bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul  sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama  wisatawan,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  pengusaha. Sedangkan  Pariwisata  menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  No.8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa pariwisata adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  di  dukung  berbagai  fasilitas  serta layanan  yang  disediakan  oelh  masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah.
Pengertian  yang  lain  Suwantoro  (dalam  Beatrix,  2017)  menyebutkan bahwa pariwisata adalah suatu proses  kepergian sementara dari seorang atau lebih  menuju  tempat  lain  keluar  tempat    tinggalnya.  Dorongan  kepergian adalah  karena  berbagai  kepentingan,  baik    karena  kepentingan  ekonomi, sosial,  kebudayaan,  politik,  agama,  kesehatan    maupun  kepentingan  lain seperti  karena  sekedar  ingin  tahu,  menambah  pengalaman  ataupun  untuk belajar.  Istilah  pariwisata  berhubungan  erat    dengan  perjalanan  wisata  yaitu sebagai  suatu  perubahan  tempat  tinggal    sementara  seseorang  diluar  tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan  untuk kegitan menghasilkan upah.
Jenis-jenis  wisata  ini  muncul  dikarenakan  di  setiap  daerah  maupun suatu negara umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata agar dapat menarik  perhatian  pengunjung  wisatawan  untuk  berkunjung  ke  daerah tersebut.  Dari  hal  tersebut  maka  terdapat  berbagai  jenis  pariwisata  menurut Marpaung (dalam Abdul, 2015) yaitu :
1. Wisata untuk menikmati perjalanan :
Pariwisata  ini  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mendapatkan ketenangan di luar kota dan sebaliknya.
2. Wisata untuk rekreasi :
Jenis  wisata  ini  dilakukan  oleh  orang  yang  menghendaki pemanfaatan  hari  libur  untuk  beristirahat,  melepaskan  segala keletihan  dan  kelelahan,  dengan  mengunjungi  tempat  yang
dianggap  menjamin  tujuan  rekreasi  mereka,  seperti  tepi  pantai, pegunungan, dan tujuan untuk menemukan kenikmatan mereka.
3. Wisata untuk Kebudayaan:
Jenis wisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan  untuk  belajar  di  pusat  riset,  mempelajari  adat istiadat, dan mengunjungi monumen bersejarah.
Pengelolaan  Pariwisata  merupakan  bagian  penting  dalam  kegiatan pariwisata,  tanpa  pengelolaan  pariwisata  tentu  tidak  akan  terciptanya  sapta pesona  yang  akan  menarik  wisatawan  untuk  datang  berkunjung.  Pengelolaan pariwisata  haruslah  mengacu  pada  prinsip-  prinsip  pengelolaan  yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang  memungkinkan  wisatawan  menikmati  kegiatan  wisatanya  serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.
Cox (dalam Amim, 2017), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip- prinsip berikut:
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada  kaerifan  lokal  dan special  local  sense yang  merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi,  proteksi,  dan  peningkatan  kualitas sumber  daya  yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan  atraksi  wisata  tambahan  yang  mengakar  pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan  dukungan  dan  legitimasi  pada  pembangunan  dan pengembangan  pariwisata  jika  terbukti  memberikan  manfaaat positif,  tetapi  sebaliknya  mengendalikan  dan/atau  menghentikan aktivitas  pariwisata  tersebut  jika  melampaui  ambang  batas (carrying  capacity) lingkungan  alam  atau  akseptabilitas  sosial walaupun  di  sisi  lain  mampu  meningkatkan  pendapatan masyarakat.
Untuk  menyinergikan  pengelolaan  pariwisata  yang  memenuhi  prinsip-
prinsip  pengelolaan  yang  diurikan  sebelumnya,  diperlukan  suatu  metode pengelolaan  yang  menjamin  keterlibatan  semua  aspek  dan  komponen masyarakat.  Metode  Pengelolaan  pariwisata  mencangkup  beberapa  kegiatan berikut WTO, dalam Richardson dan Fluker (dalam Amim, 2017) :

## 1. Pengolsutasian dengan semua pemangku kepentingan
Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  beragam  cara,  seperti  melalui pertemuan  formal  dan  terstrukutr  dengan  pelaku  industry pariwisata,  dewan  pariwisata,  konsultasi  publik  dalam  subjek tertentu,  penjajakan  dan  survai,  konsultasi  kebijakan  dengan beragam  kelompok  kepentingan,  dan  melalui  interaksi  antara departemen  pemerintah  terkait  dengan  berbagai  pihak  sesuai subjek yang ditentukan.
2. Pengidentifikasian isu
Isu  pariwisata  akan  semakin  beragam  seiring  dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan.
3. Penyusunan Kebijakan
Kebijakan  yang  disusun  mungkin  akan  berdampak  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  pariwisata.  Kebijakan  ini  akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.
4. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus
Agen  ini  bertujuan  menghasilkan  rencana  strategi  sebagai panduan  dalam  pemasaran  dan  pengembangan  fisik  di  daerah tujuan wisata.
5. Penyediaan fasilitas dan operasi
Pemerintah  berperan  dalam  member  modal  usaha,  pemberian subsidi  kepada  fasilitas  dam  pelayanan  yang  vital  tetapi  tidak mampu membiyayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.
6. Penyediaan Kebijakan fiscal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif.
Hal  ini  terutama  diperlukan  sebagai  prasyarat  bagi  organisasi  / perusahaan  untuk  mencari  keuntungan  atau  target  perusahaan yang telah ditetapkan.
7. Penyelesaian konflik kepentingan dalam Masyarakat
Hal  ini  merupakan  peran  yang  sulit  tetapi  akan  menjadi  salah satu  peran  yang  sangat  penting  dalam  era  di  mana  isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting.
Dari prinsip-prinsip yang telah dijabarkan diatas dapat simpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan sinergi atau kerja sama yang baik,  konsistensi  dan  komitmen  dari  seluruh  pemangku  kepentingan  agar pengelolaan  berjalan  lancar  dan  potensi-potensi  yang  dimiliki  dapat  di manfaatkan  demi  kebaikan  bersama.  Selain  itu  juga  pengelolaan  pariwisata sebaiknya  memperhatikan  kondisi  lingkungan  seperti  menjaga  kelestarian lingkungan  sekitar,  dan  mengajak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaannya,  karena  tujuan  awal  dari  pembangunan  pariwisata  adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

## c. Community Governance
Pemerintah  daerah  telah  memiliki  hubungan  yang  panjang  dengan proses  komunitas  yang  kompleks  pemerintahan.  Munculnya  konsep  telah dipengaruhi  oleh  kecenderungan  geografis  dari  istilah  ‘komunitas’  (Delanty 2003)  dan  ‘pemerintahan’  yang  berarti  struktur  pemerintahan  baru  Model pemerintahan  yang  sedang  berkembang  mendapatkan  popularitas  dalam masyarakat dan komunitas sektor adalah Community Governance. Tata kelola komunitas  kadang-kadang  digunakan  untuk  merujuk  partisipasi  masyarakat, keterlibatan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  masalah  publik  dan  terkait dengan istilah-istilah seperti pemerintahan lokal, tata kelola sosial, tata kelola jaringan dan partisipatif pemerintahan (Halsall et al., 2013).
Bourne  dkk  (dalam  Totikidis,  2005)  Tata  kelola  komunitas  adalah konsep  penting  yang  perlu  klarifikasi  lebih  lanjut.  Sebuah  studi  tentang  tata kelola komunitas pencegahan kejahatan dan keselamatan masyarakat. Dengan contoh  di  Victoria,  baru-baru  ini  manfaat  dari  konsep  tata  kelola  komunitas
yang    dilakukan  oleh  Universitas  Victoria  dalam  kemitraan  yaitu  Pencegahan Kejahatan Victoria.
Komunitas adalah kelompok yang menganggap dirinya memiliki ikatan yang  kuat  dan  langgeng,  terutama  ketika  kelompok  itu  berbagi  lokasi geografis.  Satu  ukuran  masyarakat  adalah  partisipasi  reguler  oleh  individu dalam  kegiatannya.  Yang  lainnya  adalah  kekuatan  identifikasi  di  antara anggota  dengan  ikatan  sosial  yang  dirasakan  kelompok.  Yang  ketiga  adalah ruang fisik spesifik dan lokasi yang umumnya dipahami sebagai wilayah grup. Ruang  ini  menyediakan  set  penanda  materialnya  sendiri  komunitas  memiliki ikatan emosional yang kuat Gottdiener and Budd (dalam Halsall et al., 2013)
Tujuan  dari  community  governance  adalah  untuk  membangun  dan memelihara  identitas  kolektif  di  dalamnya  otoritas  lokal  (lihat  Gambar  1.3). Banner  (dalam  Halsall,  2012)  telah  mendefinisikan  tata  kelola  komunitas sebagai:
Tabel 3 : Tata Kelola Komunitas secara singkat dari Pendekatan Tenaga Kerja Baru.
•  “Peran  kepemimpinan  masyarakat  dari  dewan  dan  dunia  komunitas  yang rumit  pemerintahan  bukanlah  hal  baru.  Kebijakan  pemerintah  sekarang membawa  mereka  ke  tengah  panggung,  menyoroti  hubungan  kompleks antara  organisasi  sektor  publik,  sukarela  dan  swasta  dengan  warga  negara dan komunitas
•  Kepemimpinan  masyarakat  dapat  melibatkan  pengembangan  visi  untuk lokalitas, bekerja di dalamnya
kemitraan untuk mewujudkan visi tersebut dan menjamin layanan berkualitas untuk semua. Baru
pendekatan dan cara kerja baru diperlukan agar dewan menjadi efektif dalam hal ini.
• Proses perencanaan dan kemitraan masyarakat dan cara-cara inovatif untuk melibatkan
warga  dan  masyarakat  akan  dibutuhkan  karena  otoritas  lokal  menjadi  lebih terbuka dan tampak luar.
•  Perubahan  ini  akan  membuat  tuntutan  baru  pada  anggota  dan  petugas
terpilih. Berbeda hubungan,  lebih  menekankan  pada  jaringan  dan  broker  dan  keterampilan baru dan kompetensi akan dibutuhkan.
• Struktur dan proses politik dan mesin petugas dari pemerintah lokal tumbuh  untuk  mendukung  manajemen  dan  pengiriman  layanan. Kekhawatiran yang lebih luas dari kepemimpinan komunitas dan tata kelola komunitas akan mengubahnya. ”
Keterlibatan  komunitas  adalah  komunikasi  timbal  balik  dan musyawarah  yang  terjadi  antara  pemerintah  dan  warga  negara.  Ini memungkinkan  warga  dan  pemerintah  untuk  berpartisipasi  bersama  dalam perumusan  kebijakan  dan  penyediaan  layanan  pemerintah,  tetapi  seringkali dengan  final  tanggung  jawab  berbohong  dengan  pemerintah  terpilih  OECD (dalam Totikidis, 2005). Idealnya tautan itu tindakan pemerintah dengan aksi komunitas  untuk  kemajuan  komunitas  dan  tujuan  pemerintah.  Berbagai pengaturan, struktur, dan proses dapat memediasi interaksi ini.
Dapat disimpulkan bahwa meskipun tata kelola komunitas adalah yang pertama  tentang  komunitas  manajemen  dan  pengambilan  keputusan  konsep pemerintahan masyarakat juga berimplikasi pada tujuan yang lebih luas dalam menangani kebutuhan masyarakat dan membangun kapasitas komunitas.

## d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Abdul halim (dalam Lestari sri, 2014) Pendapatan Asli Daearah adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam wilayahnya  sendiri    yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sektor  pendapatan daerah  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena  melalui  sektor  ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan  pembangunan  daerah.  Menurut  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014 Tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  No  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  menurut  Ahmad  yani  (dalam Lestari  sri,  2014)  menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daearah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal  6  Undang-  Undang  No  32  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah    menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :
a. pajak daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.
Menurut  Abdul  halim  (dalam  Lestari  sri,  2014)  kelompok  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis Pendapatan yaitu :
1) Pajak Daerah
a) Pajak Provinsi, terdiri dari :
Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  kendaraan  diatas  air,  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  kendaraan  di  atas  air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan
b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  pajak  reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan
Bahan Galian Golongan C, dan pajak parkir.
2) Retribusi Daerah, Terdiri dari : Retribusi  Jasa  Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha,  dan  Retribusi Perjanjian tertentu.
3) Hasil  Perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu :
Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  hasil pemanfaatan  atau  pendayagunaan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  tuntutan  ganti  rugi, keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing
dan  komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Di  samping  pajak  daerah,  sumber  pendapatan  daerah  dapat  diperoleh melalui  retribusi.  Menurut  Ibnu  syamsi    (dalam  Yuningsih,  2005) mendefinisikan  bahwa  retribusi  ialah  iuran  dari  masyarakat  tertentu  (orang- orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan  di  tunjuk  secara  langsung,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak.
Sedangkan  menurut  UU  No.  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi tiga golongan yaitu :
a. Retribusi jasa umum
Jasa  yang  dimaksud  emrupakan  kewenangan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
b. Retribusi Jasa Usaha
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau  terdapatnya  harta  yang  dimiliki  atau  dikuasasi  Daerah  yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah
c. Retribusi Perijinan tertentu
Perijinan  tersebut  termasuk  kewenanga  pemerintah  yang  di serahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000)
Penetapan  jenis-jenis  Retribusi  Jasa  Umum,  Jasa  Usaha,  dan  Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat  memberikan  kepastian  bagi  masyarakat  dan  di  sesuaikan  dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.  Pemerintah darah juga memiliki hak  untuk  mengelolan  perusahaan  sendiri  sebagai  sumber  pendapatannya yang disebut perusahaan daerah (perusada)  (Yuningsih., 2005) menyebutkan bahwa  prinsip  pengelolaan  daerah  haruslah  bersifat  professional  dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien.
Salah  satu  tujuan  atau  maksud  dari  didirikannya  perusahaan  daerah adalah  didasarkan  pada  pelayanan  dan  pemberian  jasa  kepada  masyarakat.
Namun  demikian  bukan  berarti  bahwa  perushaan  daerah  tidak  dapat memberikan  kontibusi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah.  Perusahan  daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak di tunut  untuk  mnyelenggarakan  fungsi-fungsi  social,  yaitu  memberikan pelayanan  dan  jasa  kepada  masyarakat  dan  pihak  lain  perusahaan  daerah menjalankan  fungsi  ekonomi  yaitu  keuntungan  dan  kinerjanya.  Keuntungan inilah  yang  diharapkan  yang  dapat  memberikan  sumbangan  bagi  Pendapatan Asli Daerah.
Usaha  daerah  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  harus  di  setorkan kepada kas daerah diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksaan otonomi daerah,  kabupaten/kota  melakukan  berbagai  upaya  terobosan  dalam peningkatan  perolehan  Pendapatan  Asli  Daerah,  sebab  faktor  dana  sangat menentukan  lancer  tidaknya  suatu  pemerintah  darah.  Pelayanan  kepada masyarakat  akan  terlambat  akibat  terbatasnya  kemampuan  dalam  bidang pendanan.  Dengan  terbatasnya  sumber  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  tidak banyak  yang  dapat  dilakukan  dalam  emmberikan  pelayanan  maupun kemidahan bagi masyarakat  (Yuningsih Nining, 2005)

## III. Metode Penelitian
Berdasarkan  jenis  penelitianya,  maka  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  yang  dilakukan  dalam  penelitian  deskriptif  pada  penelitian studi kasus. Tipe dari penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan kemitraan Pengelolaan pariwisata dan Dampak dari Kemitraan Dalam Pengelolaan Objek Wisata  Gunung  Galungung  antara  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten  Tasikmalaya,  PT.  Perhutani  dengan  masyarakat.  Teknik pengambilan  data  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  teknik  observasi, wawancara,  serta  dokumentasi.  Dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh, peneliti  menggunakan  analisis  data  yang  bersifat  induktif  yaitu  analisis  yang berdasarkan  data  yang  diperoleh.  Mengacu  pada  pendapat  Ghoni  (1997) Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  mengahasilkan  penemuan- penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  (diperoleh)  dengan  menggunakan prosedur-prosedur  statistik  atau  dengan  cara-cara  lain  dari  kuantifikasi (pengukuran).  penelitian  kualitatif  lebih  berupaya  untuk  menciptakan  teori baru dari pada menguji kebenaran sebuah teori.
IV. Pembahasan
a. Pengelolaan Pariwisata
Pariwisata  merupakan  sumber  retribusi  terhadap  pendapatan  daerah yang  sangat  potensial,  hal  tersebut  terlihat  hampir  di  setiap  daerah mempunyai  obyek  pariwisata  yang  menjadi  sorotan  utama  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya  atau  menjadi  ikon  tersendiri  dari daerah  tersebut.  Tidak  sedikit  daerah  yang    membentangkan  lahannya menjadi  lahan  pariwisata  dan  menjadi  sorotan  publik  wista  alam.  Salah satunya  ada  di  Kabupaten  Tasikmalaya  dengan  wisata  Gunung  Galunggung yang  menyajikan  pemandangan  alam  dan  juga  udara  sejuk  untuk  setiap wisatawan  yang  berkunjung  kesana.  Gunung  Galunggung  merupakan  Obyek wisata  teratas  yang  banyak  diminati  oleh  pengunjung  dibandngkan  dengan obyek  wisata  lainnya  yang  berada  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Gunung Galungung  juga  mampu  mendatangkan  bukan  hanya  wisatawan  lokal  tetapi wisatawan Internasioanal pun minat berkunjung.
Pembentukan  struktur  baru  dalam  tata  kelola  pariwisata  gunung galunggung  melalui  kerja  sama  antara  pihak  KPH  unit  III  Tasikmalaya  yang merupakan  suatu  unit  lembaga  yang  diberikan  wewenang  oleh  perum Perhutani  Jawa  Barat  untuk  mengelola  kawasan  hutan  lindung  di  gunung galunggung.  KPH  unit  III  ini  menaungi  LMDH  dan  Koparga.  Namun  Koparga dibawah naungan perhutani dengan kawasan hutan lindung dan kawasan yang dapat memberdayakan oleh masyarakat desa. Sedangkan koparga merupakan masyarakat  desa  yang  aktif  melakukan  kegiatan  ekonomi  seperti  pelaku  unit usaha di sekitar kawasan wana wisata.
Pelaku  usaha  dibedakan  menjadi  dua  pihak,  yaitu  pihak  DISPARPORA yang  diwakilkan  oleh  KOMPEPAR  dengan  daerah  berjualan  di  daerah  milik Pemda  dan  KOPARGA  dibawah  naungan  PT.  Perhutani  dengan  daerah berjualan  di  lahan  milik  KPH  Perhutani.  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya memberikan wewenang kepada DISPARPORA untuk mengelola kawasan wana wisata dengan terjalin kerja sama yang menetapkan kebijakan berupa masuk kawasan  wana  wisata  satu  pintu.  Hasil  yang  diperoleh  melalu  ticketing merupakan share antara KPH PT.Perhutani dan DISPARPORA.
Gambar 1 : Bentuk Kelembagaan tata kelola baru

## Sumber : Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga (2018)
Pengelolaan  pariwisata  yang  dilaksanakan  di  wisata  Gunung Galunggung terbagi menjadi dua bagian. Pengelola dari luas kawasan Gunung Galunggung keseluruhan yaitu 125.377 Ha, pengelola tersebut yaitu dari pihak Perhutani  dan  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  yang  menggandeng mitra  kerja  dalam  pengelolaan  pariwistanya  yaitu  KOMPEPAR  (Kelompok Penggerak Pariwisata) dan KOPARGA (Koperasi Pariwisata Galunggung ) yang beranggotakan dari masyarakat sekitar wilayah Gunung Galunggung. Di bagian pertama  Kawasan  Wisata  Galungung/kawah  Gunung  Galunggung  yang  di kelola  oleh  Perhutani  yaitu  Luas  kawasan  :  124,027  Ha  (Kawasan  Hutan lindung : 16,527 Ha, Kawasan Wisata  58,5 Ha, Kawah : 49 Ha).
Sedangkan pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seluas 1,5 Ha yaitu Kawasan Bak Rendam Air Panas maka dari itu ada pembagian pungutan Retribusi antara Perhutani dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Oalah raga yang diataur  dalam  Perda  Kabupaten  Tasikmalaya  No.9  tahun  2011  dan  SK  Adm. Perhutani/  KPH  Tasikmalaya  No  33/kpts/TSM/III/2014  yaitu  retribusi  sebesar Rp 3000 untuk wilayah pengelolaan Perhutani dan untuk wialayah Pengelolaan Dinas pariwisata, Pemuda dan olahraga sebesar Rp 3000. Serta ada pungutan sebesar  Rp  500  untuk  jasa  asuransi  seperti  yang  terlampir  gambar  di  bawah ini :

## Gambar 2 : Karcis Tanda Masuk Kawasan Wisata Gunung Galunggung

## Sumber : Hasil Observasi di Obyek Wisata Gunung galunggung (2018)
Dengan  adanya  kerjasama  dengan  masyarakat  memberikan  dampak positf  bagi  pengelolaan  pariwisata.  Selain  itu  kerjasama  yang  dilakukan  oleh pihak Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga serta PT Perhutani Jabar Banten dengan masyarakat akan menjamin terjadinya peningkatan dalam pendapatan maka  dari  itu  terjalinnya  kemitraan  antara  Dinas  Pariwisata,  pemuda  dan Olahraga  serta  Perhutani  dengan  masyarakat  sebagai  usaha  untuk mewujudkan  pengelolaan  dan  pelayanan  terbaik  terhadap  pengunjung  wisata serta  mewujudkan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  kabupaten Tasikmalaya dalam Bidang Pariwisata.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  hasil  yang didapat yaitu kegiatan pengelolaan pariwisata yang dilakukan di Obyek Wisata Gunung  Galungung  Kabupaten  Tasikmalaya.  Dalam  hal  ini  di  Obyek  wisata Gunung  Galunggung  telah  menerapkan  kemitran  atau  kerjasama  dalam pengelolaan  pariwisatanya.  Sesuai  dengan  teori  kemitraan  menurut  Putra (2013)  menyebutkan  bahwa  Kemitraan  adalah  suatu  konsep  kerjasama  yang memiliki kriteria seperti dilakukan lebih dari satu pihak, mempunyai kebutuhan masing-masing,  namun  sepakat  mencapai  visi  dan  tujuan    untuk meningkatkan  kapasitas.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan pengelolaan  pariwisata  yang  terjadi  di  Obyek  Wisata  Gunung  Galunggung Kabupaten  Tasikmalaya  dimana  dalam  pengelolaan  pariwisatanya  melakukan kerjasama  atau  kemitraan  antara  Dinas  Pariwisata,  pemuda  dan  Olahraga serta  Perhutani  dengan  masyarakat  yang  mempunyai  tujuan  yaitu
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti hasil wawancara  dengan Bapak Toni staf bagian Seksi kerjasama dan kemitraan Dinas Pariwisata.

## b. Kemitraan Pengelolaan Pariwisata
Terjalinnya  kemitraan  antara  Dinas  Pariwisata,  pemuda  dan  Olahraga dengan  masyarakat  (kompepar)  serta  PT.perhutani  dengan  masyarakat (koparga)  mengingat  dengan  adanya  bentuk  kontrak  melaui  M.O.U  yang masing-masing  mempunyainya  kemudian  ada  tiga  prinsip  kunci  yang  perlu dipahami  dalam  membangun  suatu  kemitraan  oleh  masing-masing  anggota kemitran  yang  diungkapkan  Kuswidanti.  Prinsip-prinsip  ini  penting  di perhatikan  dalam  menjalin  kemitraan  antar  pihak  bermitra  karena  dalam menjalin  kemitraan  harus  melihat  karakteristik  dari  prinsip  yang  dijalankan bersama.
1. Prinsip Kesetaraan ( Equity )
a. Koordinasi Kemitraan
Koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pengelolaan pariwisata  dilakukan  setiap  1  tahun  sekali.  Hal  tersebut  dengan adanya  sosialaisasi  ini  mengharapkan  pihak  mitra  faham  dengan tugas  pelaksanaan  program  pengelolaan  pariwisata  yang  dimana koordinasi  ini  dilakukan  atas  dasar  pencapaian  tujuan  bersama yaitu  pencapaian  peningkatan  Pendapat  Asli  Daerah.  Sebagai mana  Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok  melaksanakan  urusan  Pemerintah  Daerah  terkait  dengan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Dari tugas pokok di atas yang bertangung jawab dalam kasus ini  adalah  seksi  kerjasama  dan  kemitraan  yaitu  melaksanakan penyiapan  bahan  perencanaan,  pengaturan,  pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata.
Dari  tugasm  pokok  diatas  dinas  pariwisata  harus  menjalani teknis atau alur pelaksanaan koordinasi terkait dengan kemitraan dan kerja sama antara pihak mitra. Dalam hal ini dinas pariwista mempunyai  mitra  kerja  dalam  pengelolaan  pariwisatanya  yaitu Kompepar.  alur  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  bermitra
yaitu  dari  bawah  keatas  bahwasanya  koordinasi  yang  dilakukan pihak  dians  pariwisata  dengan  Msyrakat  Kompepar  itu  koodinasi terkait  dengan  perkembangan  pengelolaan  pariwisata  serta masukan  atau  hasil  pantauan  monitoring  akan  di  koordinasikan melewati  alur  yang  sudah  di  jelaskan  di  atas.  Tidak  hanya  pihak Pemerintah  yang  melaksanakan  koordinasi  dalam  lingkup pengelolaan  pariwisata  di  Gunung  Galungung  Pihak  PT.Perhutani juga  memiliki  tujuan  dalam  pencapaian  pengelolaan  terbaik khususnya di Objek Wisata Gunung Galunggung ini dimana tugas pokok  dari  PT.  Perhutani  tertulis  dalam  visi    yaitu  :  Menjadi pengelola  hutan  lestari  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Adapun  tugas  dari  Koparga  dalam  melaksanaka  tugas pengelolaan nya kooparga memiliki kewajiaban sebagai berikut :
1. Melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  atas  sarana  yang tersedia  di  obyek  wisata  cipanas  galunggung  secara profesioanal.
2. Melaksanakan  pencatatan  atau  pembukuan  keuangan  atas pendpatan  atas  kegiatan  kerja  sama  serta  catatan  atau pembukuan  keuangan  atas  setoran  sharing  dari  setiap warung makan kepada pihak PT. Perhutani.
3. Melaksanaka  pembagian  uang  bagi  hasil  sesuai  porsi  yang diatur,  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  menerimanya, khusus  pelaksanaan  pembayaran  prosentase  kepada  pihak PT.  Perhutani  yang  akan  transparan  kepada  pihak  Koparga dengan  menunjukan  laporan  pembukuan  keuangan  yang  di buat pihak mitra kerjadengan jadwal yang telah di sepakati.
4. Ikut berperan aktif dengan ijin dan sepengetahuan pihak PT. perhutani  untuk  menangani  pengamanan,  pencegahan kebakaranhutan,  penertiban  kawasan  hutan,  naik  di  lokasi yang menjadi obyek kerjasama maupun lokasi hutan sekitar.
5. Melaksanka  rahan  dan  petunjuk  teknis  dari  pihak  PT. Perhutani dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
6. Secara aktif melibatkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat  sekitar  lokasi  dalam  kegiatan  kerjasama  sesuai kapasitasnya.
7. Meaga  kebersihan  dan  merawat  sarana  dan  prasarana  di obyek  wisata  yang  sudah  rusak,  sementara  masih  di perlukan oleh para pangunjung wisata.
8. Secara optimal berperan aktif dalam menjaga,
mengamankan  dan  melestarikan  sumber  daya  alam  yang ada,  termasuk  keindahan,  kenyamanan,  dan  kebersihan serta sarana prasarana yang ada.
Dari  tugas  diatas  maka  koordinasi  yang  dilaksanaka  oleh  pihak PT.Perhutani dengan masyarakat atau koparga itu di jalankan setiap seminggu sekali dimana koordinasi tersebut membicarakan hasil pendapatan sehari dan arus kunjungan wisatawan serta koordinasi permaslahan jika ada. pihak yang bermitra  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  menjaga  dan  melestarikan lingkungan  dengan  asas  manfaat  bersama  yang  memiliki  spirit  pelayanan terbaik  bagi  masyarakat/wisawatn  dan  memiliki  visi  untuk  memfasilitasi  agar wisatawan  merasa  nyaman  dan  aman  tidak  hanya  itu  pihak  PT.  Perhitani koordinasi  yang  dilakukan  yautu  dengan  pemberian  masukan  yang  nantinya menjadi  bahasan  pada  saat  musyarawarah  atau  tahap  pelaporan  yang dilakukan  oleh  pihak  mitra  maupun  pihak  PT.  Perhutani.  Koordinasi  ini nantinya  akan  dipantau  atau  di  monitoring  melalui  proses  tahapan  akhir  oleh masing-masing pihak.

## b. Sistem Monitoring
Sesuai  dengan  temuan  dalam  penelitian  ini  bahwa  Pemerintah Kabupaten  yang  diwakili  oleh  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  selalu mengadakan  pemantauan  atau  monitoring  pada  pengelolaan  wisata  Gunung Galungung. Pemantauan yang dilakukan adalah tim khusus dari utusan bagian dinas  pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  yang  di  lakukan  dengan  system  3 bulan  sekali  guna  menangani  daya  tarik  wisata  terutama  kawasan  gunung galunggung  bagian  bak  pemandian  air  panas  galunggung  yang  di  kelola  oleh pihak  pemerintah  kabupaten  atau  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga yang menggandeng Kompepar (kelompok penggerak pariwisata). Tidak hanya Pihak  Pemerintah  Kabupaten  saja  yang  melakukan  pemantaua  tetapi  dalam
pengelolaan  pariwisata  di  Gunung  Galunggung  ini  Pihak  Perhutani melaksanakan monitoring.
Pihak  perhutani  memiliki  strategi  khusus  dalam  system  pengelolaan kedalam bentuk pelaporan untuk terciptanya pengelolan yang terstruktur dan tentunya  memiliki  tujuan  yaitu  meningkanya  pendapatan  serta  meningkatnya daya Tarik wisatawan, dengan system per periode 1 tahun sekali yang telah di jelaskan  dengan  tahap  ini  memiliki  pelaporan  jangka  panjang  yang  nantinya menjadi  laporan  kepada  pihak  Dinas  atau  pemerintah  kabupaten  yang  di kalkulasikan menjadi pendapatan asli daerah  khusus yang di kelola pihak PT. Perhutani  dengan  Koparga,  untuk  pelaporan  per  dua  minggu  yang  sudah  di jelaskan  bahwa  pelaporan  tersebut  akan  melihat  jangka  menengah  naik turunnya  wisatawan  serta  per  jam  16.00  akan  menjadi  tolak  ukur  perhutani bahwa  pendapatan  hasil  perhari  akan  terlihat  jelas  kunjugan  wisatawan  di gunung galunggung khususnya lahan Kawah Gunung Galunggung.

## 2. Prinsip Azaz Manfaat Bersama ( mutual benefit )
Pada  prinsip  manfaat  bersama  kemitraan  yang  sudah  dijlankan  dalam pengelolaan  pariwsata  di  Gunung  Galunggung,  prinsip  tersebut  sudah menerapkan  dalam  kemitraannya.  Dimana  manfaaat  tersebut  akan  berbeda- beda  bagi  pihak  mitra  dalam  pengelolaan  pariwisata  manfaat  yang  didapat sesuai dengan Adendum Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan  Umum  (Perum)  Kehutanan  Negara  dengan  Koperasi  Pariwisata (Koparga)  Nomor  009/PKS  KBM-WJL.I/2017.  Maupun  Pemerintah  Kabupaten dengan  Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar).

## a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak Mitra
(Kompepar)
Manfaat  dari  kemitraan  ini  akan  berdampak  positif  bagi pemerintah  kabupaten  selain  dari  meningkatnya  pendapatan  asli daerah,  masyarakat  sekitar  juga  dapat  di  berdayakan  sebagai pengelolaan  pariwista  dan  akan  menimbukan  sejahteranya masyarakat  sekitar.  Manfaat  tersebut  juga  dirasakan  oleh  pihak mitra  bahwa  penyerapan  tenaga  kerjalah  yang  memberikan
dampak  positif  bagi  warga  di  sekitaran  objek  wisata  Gunung Galunggung,  namun  ada  hal  yang  memberikan  informasi  terkait pembebasan  lahan  yang  ingin  di  kelola  langsung  oleh  pihak Kompepar.  Hal  ini  seharusnya  Dinas  Parwisata  lebih  detail  dalam perihal  pemberian  hak  pengelolaan  ataupun  dalam  pembuatan kebijakan  dalam  lingkup  sosialaisi  terhadap  kelompok  penggerak pariwisata  selaku  mitra  kerja  dari  dinas  pariwisata  karena pengelolaan  tersebut  di  limpahkan  kepada  pihak  DISHUB  dan membuat  pihak  mitra  merasa  tidak  diberdayakan  dalam pengelolaan lahan parkir.
Adapun pembagian hasil yang di laksanakan pada pihak mitra dengan  Pemerintah  Kabupaten  Kemitraan  antara  Pemerintah Kabupaten  dengan  Kompepar  ada  sistem  bagi  hasil  dalam pengelolaan  nya  yaitu  30%  untuk  pihak  mitra  70%  untuk  Pihak Pemerintah  Kabupaten  hal  ini  memberikan  hal  positif  bagi masyarakat  atau  Kompepar  karena  dengan  adanya  keterlibatan pengelolan  pariwisata  dengan  system  bagi  hasil  ini  merupakan perjanjian  yang  di  sepakati  bersama  dan  akan  memberikan  efek positif bagi pihak mitra.

## b. Manfaat Bagi PT. Perhutani dan Pihak Mitra (Koparga)
Hal  serupa  dirasakan  oleh  pihak  PT.Perhutani  Jabar  Banten terkait  dengan  manfaat  kemitran  yang  dirasakan  oleh  pihak Perhutani dengan Koparga. pihak perhutani memberikan apresiasi terhadap  kerjasama  atau  kemitraan  yang  dilakukannya  dalam pengelolaan  dengan  adanya  kemitraan  yang  sudah  dilaksanakan dengan  contoh  sudah  terorganisirnya  system  pengelolaan  yang terkelola  dengan  baik.  Adapun  pendapat  dari  masyarakat pengelolaan  pariwisata  (KOPARGA)  terkait  dengan  manfaat  yang dirasakan oleh masyarakat yaitu penyerapan tenaga kerja terlebih masyarakat  sekitar  merasa  terbantu  karena  diberikannya  ijin usaha, diberi lahan sewaan dengan harga terjangkau.
Dapat  kita  ketahui  pada  Adendum  Perpanjangan  Perjanjian Kerjasama  Kemitraan  antara  Perusahaan  Umum  (Perum)
Kehutanan  Negara  dengan  Koperasi  Pariwisata  (Koparga)  Nomor
009/PKS KBM-WJL.I/2017.  Menyatakan
bahwa perjanjian kemitraan tersebut ada pembagian hasil sesuai pada pasal 4 yaitu besaran  hasil  kerjasama  :  pengelolaan  bak  rendam,  pengelolaan parkiran,pengelolaan lokasi perkemahan, pengelolaan
fasilitaskesenian  dan  pengelolaan  persewaan  banrenang  maka diatur  dan  di  sepakati  pembagian  bahwa  pengelolaan  tersebut dalam  system  bagi  hasil  melalui  perjanjian  yaitu  pihak  mitra mempunyai  hak  pengelolaan  besaran  pendapatan  yang  akan  di miliki adalah sebesar 30% sedangkan pihak PT.Perhutani sebesar 70%  dengan  kesepakatan  tersebut  pengelolaan  pariwisata  di Gunung galunggung khususnya wilayah Kawah Gunung Galungung serta  bak  rendam  air  panas  yang  di  bagi  menjadi  :  pengelolaan bak rendam, pengelolaan parkiran,pengelolaan
lokasi perkemahan,  pengelolaan  fasilitas  kesenian  dan  pengelolaan persewaan ban renang.
3. Prinsip keterbukaan ( transparansi )
Prinsip  ini  melihat  dengan  cara  pengelolaan  kegiatan  apakah pengelolaan  kegiatan  tersebut  sudah  berjalan  sesuai  aturan  yang  disepakati atau  belum  maka  dapat  terlihat  dengan  melaui  transparansi  kegiatan pengelolaan pariwisata dan hasil kegiatan pengelolaan. Sesuai hasil penelitian bahwa  prinsip  Keterbukaan  sudah  dijalankan  oleh  masing-masing  pihak terutama  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya  (Dinas  Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) dimana hal ini adalah prinsip yang sangat berpengaruh terhadap transparansi antara pihak pengelola.

## a. Transparansi Kegiatan Pengelolaan pariwisata
Sesuai  dengan  temuan  pada  penelitian  bahwa  saling terbukanya  antar  pihak  akan  mengantarkan  kepada  hasil  terbaik terhadap  pengelolaan  pariwisata  di  gunung  galunggung  dimana program  yang  sudah  di  susun  demi  lancranya  pengelolaan  pihak pemerintah  sudah  mengupayakan  sedemikian  rupa  terkait keterbukan  seluruh  aktifitas  pengelolan  pariwisata  dan  yang
dilakukan  pihak  dinas  pariwisata  yaitu  terbukanya  system ticketing  yang  tulis  melalui  tiket  masuk  atau  karcis  yang  dikelola bersama  yaitu  pihak  pemerintah  Kabupaten  maupun  perhutani dengan  masyarakat  (kompepar  dan  koparga)  tidak  hanya  itu pihak  dinas  terbuka  dalam  segala  aktifitas  lainnya  yang menyangkut dengan pengelolaan pariwisata
di Gunung
Galunggung.
Sedangkan  PT  Perhutani  terhadap  keterbukaan  mitra  dengan pihak  perhutani  dengan  adanya  prinsip  menjaga  lingkungan  dan memberikan  pelayan  terbaik,  mengkoordinasi,  membina  dan mengawasi  terhadap  pengelolaan  pariwisata  dan  hal  tersebut sangat  terbuka  mengingat  dalam  hal  ini  good  governance  adalah prinsip  dari  PT.  Perhutani  dalam  pencapaian  kerjasama  dan pelayanan  terhadap  wisatwan  guna  memberikan  dampak  terbaik bagi  daya  Tarik  wisata  yang  berdampak  secara  khusus  yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## b. Hasil Kegiatan Pengelolaan Pariwisata
Dengan adanya pengelolaan pariwista terebut maka yang akan di selaraskan dengan aktifitas kegiatan pengelolaan adalah system pelaporan  kerja  terhadap  pengelolaan  pariwissata,  dalam  hal  ini pihak  PT  Perhutani  memeiliki  tugas  untuk  system  pelaporan terkait  dengan  pengelolaan  pariwisata.keterbukaan  terhadap pengelolan  pariwista  sangat  lah  penting  seperti  halnya  yang dilakukan  oleh  pihak  PT  Perhutani  yang  nantinya  menjadi  tolak ukur  pendapatan  Asli  Daerah  dan  itu  di  lakukan  setiap  setahun sekali  tidak  hanaya  pelaporan  dalam  jangka  panjang  tetapi  yang dilaksanaka  pelaporan  tersebut  setiap  bulan  pun  pihak  PT. Perhutani  memberikan  laporan  terkait  pendapatan  atau  hasil  dari kunjungan  arus  wisatwan  yang  mengunjungi  wisata  Gunung Galunggung  Adapun  pelaporan  mitra  kerja  kepada  pihak  PT Perhutani  untuk  menganalisis  wisatawan  yang  mengunjungi  ke Gunung Galunggung.
Pelaporan  khusus  untuk  pelaporan  wisatawan  masuk, kendaraan  masuk  serta  retrubusi  yang  didapatkan  dalam  jangka panjang,  menengah  maupun  pendek.  Sehingga  PT  Perhutani mengetahui  perkembangan  arus  wisatawan  masuk  yang berkungjung  ke  Gunung  Galunggung  yang  nantinya  akan  di laporkan  secara  formal  kepada  Pemerintah  Kabupaten.  Pelaporan tersebut  sebagai  simbol  bahwa  perkembangan  setiap  hari  setiap minggu bahkan tahun akan berubah. Dalam hal keterbukaan tidak hanya system pelaporan saja antar pihak juga harus mengevaluasi atau  mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada  pada  pengelolaan pariwisata di Obyek Wusata Gunung Galunggung. Adapun Terkait dengan keluhan dari Pemerintah dan PT. Perhutani maupun mitra pengelolan (masyarakat)
Permasalahan atau keluhan yang dirasaakan pihak pemerintah dalam  hal  ini  adalah  pembuat  kebijakan  sama  sekali  tidak  ada permaslahan  serius  atau  permasalahan  khusus  terlebih pengelolaan  tersebut  tidak  semua  di  berikan  kepada  pihak  mitra sama  hal  nya  dengan  pihak  PT.  Perhutani  dengan  pihak  Koparga dalam penanganan  permasalahan  antar  pengelolan  sudah  terjalin dengan  baik  dan  tidak  ada  masalah  apapun  dalam  pengelolaan nya  dengan  adanya  SK  yang  mengatur  bahwa  pengelolaan tersebut sudah tertera aturan yang kuat dalam system tata kelola pengelolaan  pariwisata  dengan  itu  menyatakan  bahwa  setiap pengelola  dari  PT.  Perhutani  maupun  Koparga  sudah  jelas  dan terkelola  dengan  adanya  SK  dan  M.O.U  yang  di  sepakati  oleh Pihak Perhutani dengan Pihak mitra yaitu Koparga.
Adapun  keluhan  dari  pihak  mitra  kepada  pihak  Pemerintah Kabupaten  dalam  hal  ini  adalah  DISPARPORA  Kabupaten Tasikmalaya  bahwa  keluhan  yang  dirasakan  oleh  pihak  mitra adalah  perihal  kepercayaan  terhadap  mtra  dalam  pengelolaan parkir  sekitaran  wisata  yang  di  kelola  oleh  DISPARPORA  yang menggandeng  DISHUB  Kabupaten  Tasikmalaya  untuk  mengelola lahan  parkir  tersebut    dan  hal  ini  seharusnya  pihak  pemerintah memiliki  upaya  lain  atau  terobosan  agar  masyarakat  sekitar  bisa
lebih  diberdayakan  dalam  hal  pembebasan  lahan  parkir  tersebut mengingat  keputusan  dan  pembuat  kebijakan  semua  diserahkan kepada  pihak  pemerintah  maka  yang  di  permasalahkan  disini adalah ketidak percayanya terhadap pengelolan lahan parkir.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  mengukur  kemitraan dengan  melalui  prinsip  keterbukaan  dapat  diambil  garis  besar bahwasannya  pengelolaan  dengan  bermitranya  atau  keterlibatan pengelolaan  dengan  masyarakat  sudah  terlihat  jelas  terbuka dengan berbaghai aspek yang telah di paparkan diatas yaiu terkait Keterbukan Retribusi, Perjanjian Kontrak Kerja (M.O.U), Kegiatan Kepariwisataan,  Tugas  atau  Fungsi  Pengelola,  Pelaporan,  serta Keluhan atau Permasalahan yang di rasakan antar pihak.
Berdasarkan  ketiga  prinsip  tersebut  berjalan  dengan  baik terkait  kemitraan  pengelolaan  pariwisata  di  objek  wisata  gunung galunggung  kabupaten  tasikmalaya  ketiga  prinsip  tersebut  yaitu prinsip  kesetatraan,  prinsip  azas  manfaat  bersama  ( mutual benefit) dan  prinsip  keterbukaan  ketiga  prinsip  tersebut  sudah cukup  membuktikan  bahwa  pada  pengelolaan  pariwisata  di gunung galunggung telah mengajak
pemerintah dan masyarakatnya  untuk  ikut  berperan  dan  terlibat  dalam  proses kegiatan pariwisata yang berjalan dengan menerapkan kemitraan.
Dalam  usaha  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang berasal dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya perubahan dan pengembagan sektor pariwisata. Dengan  harapan  sektor  pariwisata  akan  menyumbang  kontribusi yang lebih besar lagi nantinya untuk PAD.
Seperti  penjelasan  diatas  yang  telah  memaparkan  apa  saja yang  menjadi  dasar  untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  dalam pengelolaan  pariwisata  dan  apa  saja  yang  menjadi  keuunggulan dalam  menata  kemitran  dan  kerja  sama  pada  pengelolaan pariwisata  yang  mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  dari sektor  pariwisata  khususnya  dari  Obyek  Wisata  Gunung Galunggung.  Adapun  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  Pendapatan Asli  Daerah  yaitu  dengan  Pendapatan  Retribusi  yang  dihasilkan
dari  kunjungan  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Obyek  Wisata Gunung Galunggung dengan hal tersebut maka faktor utama dari retribusi  tersebut  hasil  pengelolaan  yang  baik  menata  dan memberikan  pelayanan  baik  bagi  wisatawan  dengan  melalui kemitraan  merupakan  terobosan  untuk  melakukan  pelaksanaan pengelolaan  yang  terstruktur  dan  terkelolanya  pariwisata  yang aman, nyaman serta menmbahnya Daya Tarik Wisata yang dapat mempengaruhi  penambahan  kunjungan  wisata  yang  tentunya akan  berdampak  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  sektor wisata khususnya di Obyek Wisata Gunung Galunggung.

## c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Adapun  data  hasil  dari  pengelolaan  pariwisata  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  retrubusi  yang  masuk  ke  wisata Gunung  Galunggung  yang  menjadi  tolak  ukur  dari  retribusi  tersebut adalah Arus Kunjungan wisata dan Realisasi Target Pendapatan.

## 1. Retribusi Daerah
Obyek wisata Gunung Galunggung merupakan obyek wisata yang menjadi  sorotan  publik  pertama  dalam  kunjungan  di  Kabupaten Tasikmalaya  dibandingkan  obyek  wisata  yang  lain  dengan  itu  maka retribusi  yang  masuk  akan  mempengaruhi  terhadap  pendapatan  asli daerah kabupaten tasikmalaya dalam sektor pariwisata.

## a. Arus Kunjungan Wisata
Retribusi daerah ini dapat kita lihat melalui jumlah pengunjung yang  datang  ke  Obyek  Wisata  Gunung  Galunggung  dan  realisasi target  PAD.  Berikut  tabel  data  arus  kunjungan  wisatawan  yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Kabupaten Tasikmlaya berikut Grafik 1
Grafik 1 : Data Kunjungan Arus Wisatawan Yang Berkunjung Ke Beberapa Destinasi Wisata Di Kabupaten Tasikmalaya 2015 – 2017

## Sumber : Disparpora Kabupaten Tasikmalaya (2018)
Dapat  kita  lihat  dari  data  yang  telah  diperoleh  dari  Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa terjadi Penurunan  kunjungan wisatawan ke Wana Wisata Gunung Galunggung  dari  tahun  2015  sampai  2016  sebanyak  6,52  persen dengan  penurunan    pertumbuhan  kunjungan  menurun  sebesar 0,42  persen  ,  Namun  terjadi  kenaikan  kunjungan  wisatawan  dari tahun  2016  menuju  tahun  2017  sebanyak  137,866  dengan peningkatan pertumbuhan kunjungan sebesar 37.02 persen.
Dengan  adanya  penurunan  pada  tahun  2015-2016  tentunya pemerintah  kabupaten  yang  di  wakilkan  oleh  Dinas  Pariwisata harus  gencar  menganalisis  sebab  dari  hal  tersebut  dan  hal  itu diseabkan  oleh  daya  Tarik  wisata  serta  faktor  yang  mendukung yaitu  sarana  prasarana.  dapat  kita  ketahui  bahwa  fasilitas  umum untuk kepentingan wisatawan sangat di perlukan.
Pemerintah  kabupaten  dalam  hal  ini  adalah  dinas  pariwisata gencar  memberikan  pelayanan  terbaik  dengan  membuat  rencana pembangunan  fasilitas  dalam  menunjang  kepuasan  wisatwan  hal tersebut bisa kita lihat dengan wisata alam di kota dan kabupaten di  Indonesia  yang  semakin  majunya  zaman  dan  semakin  banyak pembaharuan  atau  inovasi  serta  fasilitas  yang  di  sediakan  oleh pihak  pemerintah  atau  UPT  pengelola  pariwisata    dengan  adanya hal  tersebut  maka  pemerintah  berupaya  untuk  membenahi
241. 813 14.4 66 260. 534 64.9 88 24.2 35 29.8 05 10.6 05 16.6 83 0 9.29 5 5.32 0 5.47 0 6.05 8 235. 293 18.0 14 256. 741 39.3 05 43.8 44 28.3 13 11.1 02 252. 745 0 11.4 55 5.43 0 10.5 25 20.3 34 373. 159 31.1 89 233. 952 62.3 84 73.8 56 298. 794 11.2 46 0 318. 872 0 0 0 13.4 51 0 100.000 200.000 300.000 400.000 2015 2016 2017
obyek  wisata  yang  lain  dengan  itu  maka  retribusi  yang  masuk  akan mempengaruhi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  kabupaten  tasikmalaya  dalam sektor pariwisata.

## a. Arus Kunjungan Wisata
Retribusi  daerah  ini  dapat  kita  lihat  melalui  jumlah  pengunjung  yang datang  ke  Obyek  Wisata  Gunung  Galunggung  dan  realisasi  target  PAD. Berikut  tabel  data  arus  kunjungan  wisatawan  yang  berkunjung  ke  beberapa destinasi wisata di Kabupaten Tasikmlaya berikut Grafik 1
Grafik  1  :  Data  Kunjungan  Arus  Wisatawan  Yang  Berkunjung  Ke  Beberapa Destinasi Wisata Di Kabupaten Tasikmalaya 2015 – 2017
pengembagan  sektor  wisata  dengan  melalui  pembenahan pengelolaan pariwisata serta fasilitas yang diperlukan wisatawan
Dengan  hal  diatas  maka  tidak  di  pungkiri  bahwa  pengelolaan pariwisata merupakan hal utama dalam upaya menarik wisatawan agar merasa nyaman dan aman ketika berkunjung yang tentunya akan  berdampak  terhadap  peningkatan  pendapatkan  asli  derah yang  sudah  dipaparkan  diatas  bahwa  dalam  hal  ini  pihak Pemerintah  Kabupaten  dan  perhutani  menggandeng  masyarakat untuk  membantu  mengelola  ruang  lingkup  kemitraan  yaitu bermitra  dengan  kompepar  dan  koparga  agar  pengelolaan tersebut  bisa  berkembang  dan  memberikan  dampak  baik  bagi peningkatan  dalam  penataan  pengelolaan,  menamabh  dan terkelolanya daya Tarik yang berinovasi , pengembangan fasilitas yang berpengaruh dalam minatnya pengunjung wisata yang akan berdampak  terhadap  pendapatan  yang  akan  dihasilkan  dari system pengelolaan tersebut.

## b. Realisasi target Pendapatan Asli Daerah
Dari  pengelolaan  tersebut  yang  di  laksanakan  oleh  dinas pariwisata  maupun  perhutani  dengan  masyarakat  akan  terlihat dengan  adanya  data  arus  kunjungan  di  obyek  wisata  gunung galunggung  pendapatan  yang  dihasilkan  dalam  sektor  pariwisata juga sangat memberikan bukti bahwa system pengelolaan  yang di laksanakan  di  obyek  wisata  gunung  galunggung  tersebut  bisa terlihat  melalui  pendapatan  atau  hasil  dari  pendapatan  retribusi obyek  wisata  tersebut  yaitu  retribusi  yang  di  pungut  atas pengelolan  pariwisata.  Adapun  realaisasi  pendapatan  sektor pariwisata  di  Obyek  wisata  Gunung  Galungung    Kabupaten Tasikmalaya berikut tabel dibawah ini.

## Tabel 3 : Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Obyek Wisata Gunung
Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017 No Wana Wisata Target dan realisasi 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 1 Kawasan Wisata Galunggung Target 468.000.000 468.000.000 575.000.000 Realisasi 642.142.000  557.501.000  616.754.000 2 Bak Rendam Air Panas Galunggung Target 35.000.000 35.000.000 55.000.000 Realisasi 58.783.000 61.254.000 73.763.000
Sumber  :  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga    Kabupaten  Tasikmalaya (2018)
Obyek  wisata  gunung  galunggung  merupakan  obyek  wisata yang  memiliki  retribusi  dalam  bidang  tempat  rekreasi  dan olahraga  terbesar  di  Kabupaten  Tasikmalaya  disbanding  dengan obyek wisata kedua teratas yaitu pamijahan (wisata religi) gunung galunggung  tercatat  pada  tahun  2017  per  desember  mencapai angka Rp 616.754.000 pemasukan pada pendapatan PAD. Dengan jumlah  pengunjung  373,159  pengunjung  yang  datang  di  Obyek wisata  Gunung  Galunggung  yang  di  bantu  oleh  pendapatan retribusi dari pemandian air panas galunggung yang di kelola oleh pemerintah  kabupaten  per  desember  tercatat  pada  tahun  2017 mengalami  peningkatan  yang  signifikan  mencapai  angka  Rp 73.763.000  dari  target  Rp  55.000.000  hal  ini  yang  di  sebebkan daya  Tarik  wisata  gunung  galunggung  memiliki  ciri  khas  yang menonjol  selain  dari  kawah  gunung  galunggung  yaitu  air  pans alami.
Dengan  pengelolaan  yang  semakin  ketat  dan  teratur  dengan banyaknya  upaya  program  kegiatan  pengelolan  yang  dijalankan dan  akan  mempengaruhi  terhadap  minatnya  pengunjung. Terjalinnya  kerjasama  pengelolaan  ruang  lingkup  kemitraan
antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat juga memberikan  dampak  besar  terhadap  pelaksanaan  kegiatan pengelolaan kepariwistaan di obyek wisata gunung galunggung.
Dapat  terlihat  dari  pemaparan  diatas  bahwa  kemitraan pengelolaan  pariwisata  antara  Pemerintah  Kabupaten,  Perhutani dengan  Masyarakat  di  Obyek  Wisata  Gunung  Galunggung merupakan  terobosa  yang  memberikan  pengarih    besar  terhadap hasil  Pendapatan  Asli  Daerah.  Terlihat  pada  realisasi  pendapatan tahun  2017  mengalami  peningkatan  yang  sangat  signifikan terlebih  dalam  system  pengelolaan  nya  yang  baik  UPT  wisata Gunung  Galunggung  selalu  ber  upaya  untuk  menjadikan  Wisata Gunung Galungung adalah obyek wisata yang di kenal masyarakat luas dengan berbagai even atau kegiatan memberikan dayat tarik bagi  wisatawan  serta  dengan  memberikan  fasilitas  yang  terbaik dan  juga  memberikan  kenyamanan  bagi  wisatawan  yang berkunjung  ke  Gunung  Galunggung  yang  nantinya  akan berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah  melaui  retribusi/ pungutan pemasukan terhadap Wisata Gunung Galunggung.

## V. Kesimpulan
a. Pengelolaan Pariwisata
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kemitraan pengelolaan  pariwisata  di  Gunung  Galunggung  merupakan  terobosan  untuk menangani  atau  membantu    dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  menjadikan kekuatan dalam upaya meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  dan  PT.Perhutani.  Dalam  hal pengelolaan  Obyek  Wisata  Gunung  ini  memiliki  2  pengelola  yang  mempunyai kewajiaban  untuk  merawat  dan  melestarikan  Obyek  wisata  tersebut  dimana hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  ada  Pembentukan  struktur  baru  dalam tata  kelola  yang  di  laksanakan  di  obyek  wisata  Gunung  Galunggung.  Pelaku usaha dibedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak DISPARPORA yang diwakilkan oleh  KOMPEPAR  dengan  daerah  meneglola    di  daerah  milik  Pemda  dan KOPARGA dibawah naungan PT. Perhutani dengan daerah pengelolaan di lahan milik PT Perhutani.

## b. Kemitraan Pengelolaan Pariwisata
Aspek  penting  dalam  menjalani  kemitraan  memiliki  prinsip  atau  kunci dalam  kemitraan  yaitu  ada  prinsip  kesetaraan,  prinsip  manfaat  bersama (mutual  benfit)  dan  prinsip  keterbukaan  yang  akan  berdampak  dalam meningkatnya  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  meliputi  dari  Retribusi  dengan melalui arus kunjungan dan realisasi target pendapatan.

## 1. Prinsip kesetaraan ( Equity )
Kemitraan antara masing masing pihak baik pihak pemerintah, PT Perhutani  dan  masyarakat  yang  bermitra  sudah  sama-sama  sejajar kedudukannya dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama dimana kemitraan  ini  sudah  memiliki  struktur  dalam  organisasi    kemitraan tersebut  terlihat  ketika  alur  koordoinasi  yang  sudah  dibangun  oleh masing masing pihak.

## 2. Prinsip Azas Manfaat Bersama ( mutual benefit )
Manfaat  yang  didapatkan  oleh  DISPARPORA  yaitu  adanya penyerapan  tenaga  kerja,  dapat  membantu  mengurangi  angka kemiskinan  dan  pengangguran  di  desa  serta  membantu  masyarakat guna meingkatkan kesejahteraan. Manfaat yang didapat oleh pihak PT. Perhutani  yaitu  perihal  bermitra  dengan  Koparga  merasa  terbantu dalam  pengelolaan  khususnya  mengelola  kebersihan  dan  keamanan lingkungan  wisata  gunung  galunggung  di  wilayah  KPH  perhutani. Manfaat bagi Kompepar maupun Koparga yaitu terbantunya dalam taraf hidup  dalam  pemberdayaan  masyarakat  atau  perlibatan  pengelolaan pariwisata  sehingga  pihak  mitra  mendapat  pekerjaan  dan  otomatis mendapatkan  tambahan  pemasukan  dengan  system  kepercayaan melalui  kontrak  kerja  dan  M.O.U  yang  disepakati  bersama  adapun manfaat yang dirasakan dalam pembagian hasil pengelolaan Pariwisata yaitu  pihak  Pemerintah  Kabupaten  dan  PT.Perhutani  memiliki kesepakatan  bagi  hasil  yaitu  70%  dan  Mayarakat  (Kompepar  dan Koparga) sebesar 30%.
3. Prinsip Keterbukaan ( transparansi )
Dalam  prinsip  ini,  kegiatan  kemitran  sudah  berjalan  cukup terbuka  terkait  dengan  informasi  mengenai  kegiatan  pengelolaan pariwisata  hal  tersebut  dirasakan  oleh  pihak  PT.  Perhutani  dengan KOPARGA  yang  menilai  kemkitraan  ini  sudah  berjalan  secara transparan.  Namun  berbeda  dengan  DISPARPORA  yang  bermitra denggan KOMPEPAR, meskipun secara keseluruhan dinilai cukup dalam mengelola  pariwisata  namun  ada  keluhan  terkait  dengan  kepercayaan mengelola lahan parkir bahwa pihak mitra menilai kepercayan itu akan berdampak  terhadap  keterbukaan  dan  hal  ini  masih  dirasa  kurang dalam system pengelolaan yang di berikan oleh DISPARPORA beberapa kegiatannya  terlebih  mengenai  kerjasama  bersama  pihak  lain  yaitu DISHUB  untuk  mengelola  parkir  sekitaran  area  lahan  yang  dikelola Pemerintah Kabupaten.
Berdasarkan  hasil  analis  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan kemitraan  berjalan  sesuai  prinsip  yang  menunjang  suksesnya  dalam bermitra,  karena  dengan  ketiga  prinsip  ini  menunjukan  hasil  yang cukup  baik  dalam  membangun  kemitraan  terlebih  kemitraan  ini  akan berdampak  terhadap  system  pengelolaan  yang  dilaksanakan  di  obyek wista  Gunung  galunggung  guna  upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  dalam  sektor  wisata  dan  pembangunan  pariwisata  di  Gunung Galunggung  Kabupaten  Tasikmalaya  terlebih  pada  prinsip  kesetaraan dan  prinsip  azas  manfaat  bersama  yang  memberikan  hasil  yang signifikan  bahwa  kemitraan  di  jalan  kan  dengna  baik  namun  terlihat hasil  dalam  pelaksaaan  prinsip  keterbukaan  ada  hal  yang  memberika data  terkait  dengan  keprcayaan  terhadap  pengelolaan  hal  ini  akan terlaksana ketika dinas pariwisata membuat kebijakan atau sosialaisasi dengan baik anatra pihak mitra dengan pihak Pemerintah Kabupaten.

## c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata di Obyek wisata Gunung galungung sudah cukup baik
telihat pada peningkatan jumlah retribusi yang diberikan Obyek Wisata Gunung  Galunggung  tiap  tahunnya.  Meskipun  mengalami  penurunan sedikit  namun  hal  tersebut  pihak  pemerintah  sudah  memberikan strategi  untuk  menangani  terkait  Pendapatan  Asli  Daerah  terutama dalam  sektor  pariwisata  khususnya  di  Obyek  wisata  Gunung Galunggung.
Data  realisasi  pendapatan  asli  daerah  setiap  tahun  mengalami peningkatan  khusus  pada  3  tahun  terakhir  ini  antara  target  dengan realisasi  sudah  melampaui  dari  jumlah  target  hal  tersebut  Gunung Galunggung  tercatat  pada  tahun  2017  per  desember  mencapai  angka Rp  616.754.000  pemasukan  pada  PAD  sektor  pariwisata.  Dengan jumlah pengunjung 373,159 pengunjung, hasil pendapatan wilayah Bak Rendam  Air  Panas  Galunggung  yang  di  kelola  oleh  pihak  Dinas Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Tasikmalaya  pada  tahun 2017  tercatat  per  desember  mencapai  angka  Rp  73.763.000 pemasukan pada PAD Kabupaten Tasikmalaya sektor Pariwisata dengan target pemasukan yaitu Rp 55.000.000.
Maka dapat diambil garis besar dengan hasil pendapatan tersebut tidak  dipungkiri  bahwa  yang  berpengaruh  terhadap  angka  capaian pendapatan  adalah  dari  sistem  pengelolaan  pariwisata  dalam  hal  ini dapat terlihat dalam system pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan di  Obyek  Wisata  Gunung  galunggung  terdapat  kemitran  untuk mencapai targret pendpatannya. Dari hasil penelitian memberikan hasil yang  signifikan  terhadap  tatakelola  serta  sistem  kegiatan  kemitraan yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten  Tasikmlaaya  hal  tersebut  terlaksana  dan  terlihat jelas  dengan  hasil  yang  didapat  berbagai  aspek  yang  dilaksanakan menjabarkan  bahwa  kemitraan  ini  harus  di  kembangkan  dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang di sepakati bersama.

## VI. Saran
1.  Pihak  Pemerintah  Kabupaten  (Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga dan UPT wisata Gunung Galungung).
Diharapkan  pihak  DISPARPORA  untuk  seentiasa  merumuskan kebijakan-kebijakan  mengenai  pembangunan  pariwisata  yang  ada  di Kabupaten  Tasikmalaya  khusus  nya  di  gunung  galunggung  Terkait  dengan kejelasan  program  yang  dilaksanakan  seharusnya  pihak  pemerintah  lebih memperhatikan  program  yang  akan  dilaksanakan  terlebih  program pelaksanaan  pengelolaan  pariwisata  yang  dilaksanaka  pihak  mitra  supaya pihak  mitra  akan  lebih  giat  dalam  membantu  kinerja  pengelolaan  pariwista dan  saling  terbuka  antara  pihak  itu  harus  di  utamakan  karena  dengan keterbukaan ini lah yang akan menimbulkan kemitraan yang akan berdampak terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak mitra.
Saling  percaya  juga  masih  kurang  terhadap  mitra  seharusnya  pihak pemerintah  memililki  inisiatif  atau  pembuatan  kebiijakan  terkait  pengelolan dan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  Gunung  Galunggung  terlebih  dalam pengelolaan  lahan  parkir  yang  memberikan  tugas  nya  kepada  DISHUB. Dengan  berbagai  masukan  terhadap  pengelolaan  bagian  lahan  Pemerintah kabupaten  bahwa  pihak  pemerintah  tidak  bertindak  tegas  dan  kurang memperhatikan  pihak  mitra  dan  bisa  dikatakan  kurang  maksimal  dalam pengelolaan  lahan  parkir  karena  kurang  nya  perhatian  dan  pemberdayaan pada pihak mitra .
Dengan  semakin  berkembangnya  sektor  pariwisata  di  kabupaten tasikmlaya maka retribusi yang akan masuk kedalam pendapatan asli daerah juga  diharapkan  meningkat.  Adapun  yang  haris  dikembangkan  yaitu  dalam system  konsep  3A  wisata  yang  menjadi  tugas  pemerintah  agar  masyarakat lebih gencar lagi memperhatikan pariwisata dengn konsep 3A yang di jadikan tolak  ukur  tersebut  yaitu  Attraction  atau  atraksi  berupa  keindahan  dan keunikan  alam  budaya,  peninggalan  budaya  bangunan  bersejarah,  lalu  ada konsep  accessibility  atau  aksesibilitas  adalah  sarana  dan  infrasturktur  untuk menuju  destinasi  seperti  jalan  raya,  ketersediaan  sarana  transportasi,  dan rambu-rambu petunjuk sedang kan amenitas berkaitan dengna segala fisilitas pendukung  seperti  ketersediaan  sarana  untuk  menginap,  restoran  atau
warung  dan  segala  fasilitas  pendukung  yang  bias  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.
Dengan adanya konsep 3A yang merupakan konsep pemerintah untuk menjadikan  dayat  Tarik  wisata  yang  memberikan  dampak  terbaik  bagi pengunjung  wisata.  Tidak  hanya  itu  program  pemerintah  yaitu wonderful Indonesia merupakan  produk  pemerintah  untuk  memasarkan  pariwisatanya dimata  dunia,  pemerintah  kabupaten  tasikmlaya  seharusnya  dapat memfasilitasi  agar  Gunung  Galunggung  dapat  masuk  ke  dalam  program tersebut,  sehingga  informasi  dapat  di  akses  ke  seluruh  dunia  bagi  calon pengunjung yang akan berkunjung ke wisata yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Nanang Martono,(2011), ”Metode Penelitian Kualitatif” Jakarta, RajawaliPress.
Sugiono, (2015), “ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” Bandung, Alfabeta.
Suttrisno Hadi, (1986) metode Research, Jakarta, Andi Offset.
Ghoni  H.M  Djunaidi,(1997) ”Dasar-dasar  penelitian  kualitatif  prosedur,teknik dan teori grounded” Surabaya

## Jurnal
Abdul,  S.  W.  (2015).  Peran  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pantai Manggar Kota Balikpapan. Ilmu Pemerintahan , 3 , 10. Retrieved from ejournal.ip.fisip- unmul.ac.id
AMIM, A. (2017). Strategi pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah banten lama kota serang.
Beatrix,  M.  (2017).  Pola  kemitraan  pemerintah  daerah,  swasta,  dan masyarakat dalam perwujudan mamasa sebagai destinasi pariwisata di sulawesi barat.
Cavaye,  J.  M.  (2004).  Governance  and  Community  Engagement  –  The
Australian  Experience. Participatory  Governance:  Planning,  Conflict Mediation and Public Decision Making in Civil Society , 85–102.
Fandi, K. (2012). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (1), 47–55.
Farrah.  (2017).  Pola  pengembangan  wisata  alam  di  kabupaten  bogor. Jurnal Hospitality Dan Pariwisata , 3 (1), 285–293.
Halsall,  J.  P.  (2012).  Community  Governance :  Where  did  it  all  go  Wrong? Joaag , 10 (10), 1–8.
Halsall, J. P., Oberoi, R., Cook,  I.  G., &  Wankhade, P. (2013). Understanding Community  Governance:  a  Global  Perspective. International  Journal  of Asian Social Science , 3 (5), 1112–1127.
https://doi.org/11.1039/b000000x
Irfan,  M.  (2015).  Digital  Repository  Universitas  Jember. KEMITRAAN PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL , 63.
https://doi.org/10.1242/jcs.150862
Kanuna, R. S. (2014). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata  di  Kabupaten  Toraja  Utara.  https://doi.org/10.1016/S0020- 1693(00)81223-2
Muhammad,  F.  (2015).  Bentuk  Pengelolaan  Potensi  Pariwisatapantai Pangandaran Jawa Barat.
Mukhsi,  D.  (2015).  Strategi  Pengembangan  Kawasan  Pariwisata  Gunung Galunggung ( Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ). Jurnal Perencanaa Wilayah Dan Kota , 12 (1), 1–11.
Mulyanie,  E.  (2016).  Partisipasi  masyarakat  dalam  pelestarian  kawasan konservasi  hutan  di  gunung  galunggung  kabupaten  tasikmalaya. Geografi , 4 (1), 1–14.
Nugroho,  S.  S.  (2014).  Pola  Kemitraan  Dalam  Pengelolaan  Pariwisata  Di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
Nurfadilah,  K.  A.  (2017). Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Pantai Pangandaran (Studi Kasus di Kabupaten Pangandaran).
Petang,  K.,  Badung,  K.,  Kadek,  N.,  Pebriani,  D.,  Erviantono,  T.,  Wiwin,  K.,  & Wismayanti,  D.  (2010). Kemitraan  Pengembangan  Sektor  Pariwisata ( Studi Kasus : Bali Elephant Camp , Desa Wisata Carangsari.
Putra,  A.  S.  (2013).  POLA  KEMITRAAN  PARIWISATA  DALAM  MANAJEMEN ATRAKSI  DESA  WISATA  PAMPANG  KOTA  SAMARINDA. Nasional Pariwisata , 5 , 189–200.
SAPUTRO, A. S. (2016). Evaluasi Pengembangan Obyek  Wisata Di Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun , 2014 .
Totikidis.  (2005).  The  Concept  of  Community  Governance:  A  Preliminary Review  Totikidis  V  1  ,  Armstrong  A  F  &  Francis  R  D. Corporate Governance .
Yuningsih,  N.  (2005). Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (  Pad  )  Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata.

## Data Internet
Republika.co.id.(2015). Tasikmalaya Siapkan Tiga Objek Wisata Ini Mendunia . Diakses dari :
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/18/gayahidu p/travelling/15/12/30/o05aak280-tasikmalaya-siapkan-tiga-objek- wisata-ini-mendunia koran-sindo.com.(2016). Potensi Wisata Tasikmalaya Luar Biasa . Di akses dari : http://koran-sindo.com/page/news/2016-07 10/4/23/Potensi_Wisata_Tasikmalaya_Luar_Biasa validnews.co.id  (2018) . Retribusi  di  gunung  galunggung  ditertibkan .diakses dari :
https://www.validnews.id/Retribusi-Di-Gunung-Galunggung- Ditertibkan-THY
Tasikmalayakab.bps.go.id.(2017). Kependudukan » Luas  Daerah,  Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Kepadatan Penduduk. diakses dari : https://tasikmalayakab.bps.go.id/statictable/2017/05/04/4/luas- daerah-jumlah-penduduk-dan-rata-rata-kepadatan-penduduk.html
Jabarprov.go.id. (2017). Selayang pandang. Diakses dari :
http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1046
Kknm.unpad.ac.id. (2018). DESA LINGGAMULYA. Diakses dari : https://kknm.unpad.ac.id/linggamulya/desa-linggamulya-2/kondisi- demografis/

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Menteri  Pertanian  :  Kep-    No.  944/kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian.
Peraturan  daerah  Kota  Tasikmalaya  No.  8  Tahun  2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah .
Undang  Undang  No.  33  tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat Dan pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah .
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah.