## PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR  YANG HAMIL  LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Oleh : Aisyah, SH, MH.
Dosen Tetap Universitas Prima Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang  hamil  luar  nikah  berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  serta  Bagaimana Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah.
Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  adalah  riset  pustaka    yang  dikumpulkan  di  analisis  dengan  teknik  diskriptif. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Ketentuan  pernikahan  anak  dibawah  umur  yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya, sedangkan ketentuan Pasal 26 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  mempertegas  kewajiban  orang  tua  untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak  tanpa  memberikan  pengecualian  meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu.
Prosedur  Hukum  Pengajuan  Pernikahan  Anak  Dibawah  Umur  Yang  Hamil  Luar  Nikah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pernikahan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri  /  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  pemohon  atau  tempat  perkawinan dilangsungkan, Tatacara pengajuan permohonan  pernikahan anak dibawah umur  dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  hendaknya  disarankan  untuk  Perlu  diperhatikan  oleh pemerintah kelemahan dan kekurangan Peraturan mengenai pernikahan anak dibawah umur dengan merevisi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tanpa mengurangi esensi dari tujuan perkawinan.
Kata Kunci : Prosedur Hukum, Pernikahan Anak, Hamil Luar Nikah.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.
Perkawinan  juga  merupakan  suatu  cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk  beranak  dan  melestarikan  hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan  peranannya  yang  positif  dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
Secara  ketentuan  hukum,  nikah  yaitu akad  yang  membolehkan  seorang  laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada  akad  menggunakan  akad  nikah.  Jadi apabila  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang
sudah  siap  untuk  membentuk  suatu  rumah tangga,  maka  hendaklah  perempuan  harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.
Perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam  suasana  saling  mencintai  (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam Alqur’an  yang  artinya  :  dan  di  antara  tanda- tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Pasal  1  Undang-Undang  No.1  tahun 1974  tentang  perkawinan  mengemukakan bahwa  perkawinan  adalah  Ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan bahwa  perkawinan  merupakan  akad  yang sangat  kuat  atau  mitsaqan  ghalidzan  untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.
Sah  atau  tidaknya  perkawinan  dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya  rukun dan  syarat  dalam  perkawinan.  Apabila  salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka  perkawinannya  dipastikan  tidak  sah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam  menegaskan
bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  No.1974 tentang Perkawinan.
Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam mengemukakan bahwa dalam hal melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon suami;
b. Calon istri
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi, dan
e. Ijab dan qabul
Abdurrahman Al- Jaziry mengemukakan bahwa  nikah  yang  tidak  memenuhi  syarat, maka  status  nikahnya  menjadi  fasid  (rusak), sedangkan  nikah yang  tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi bathil (batal).  Adapun Rukun pernikahan yaitu:
1) Adanya kedua mempelai
2) Adanya  wali  dari  pihak  calon  mempelai wanita
3) Adanya dua orang saksi
4) Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
5) Mahar atau mas kawin
Rukun  dan  syarat-syarat  perkawinan yang  telah  disebutkan  diatas  merupakan  hal yang  harus  dipenuhi  dalam  melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang  tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara otomatis berakibat perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Secara ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara republik  indonesia,  untuk  melangsungkan perkawinan  seorang  haruslah  memenuhi ketentuan  sebagaimana  yang  terkandung
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :
“Untuk  melangsungkan  perkawinan seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 (dua  puluh  satu)  tahun,  harus  mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan tidak mampu menyatak kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang mampu  menyatakan  kehendaknya  (pasal  6 ayat 3)”.
Ketentuan  hukum  tersebut  diatas,  dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi yang tidak mendesak, dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi ketentuan usia sebagaimana  yang  telah diuraikan  dalam ketentuan  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  anak  dan orang  tua  dapat  menunggu  hingga  anak tersebut  dewasa  (sampai  usianya  18  tahun), atau  setidaknya  meminta izin dari  pengadilan setempat  tentang  permohonan  pernikahan dibawah  umur.    Fenomena  yang  sudah  tidak menjadi  hal  asing  lagi  di  Indonesia  bahwa sering  terjadi  anak  perempuan  yang  terlebih dahulu hamil, lalu untuk menutupi kehamilannya,  kemudian  orang  tua  anak tersebut menikahkan dengan seorang laki-laki yang  menghamilinya  atau  terhadap  laki-laki yang  sama  sekali  tidak  mengetahui  bahwa calon  istrinya  tersebut  telah  hamil  terlebih dahulu.
Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan  bahwa  wanita  yang  hamil  diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya  dan  dapat  dilangsungkan tanpa  menunggu  dahulu  kelahiran  anaknya. Ketentuan  tersebut  mengandung  ketegasan hukum  dan  sekaligus  menghapus  keragu- raguan  umat  Islam  tentang  “boleh”  atau “tidaknya” menikahi wanita yang sebelumnya hamil luar nikah.
Ketentuan yang terkandung didalam UU No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  jelas  bertentangan dengan  ketentuan  yang  terkandung  dalam Pasal 26 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa :
“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab  untuk  :  a.  mengasuh,  memelihara, mendidik,  dan  melindungi  anak;  b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  dan  c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.
Ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak-anak  tanpa  memberikan  pengecualian
meskipun  anak  yang  akan  melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu.
Problematika beberapa waktu belakangan  ini  sering  didengar  banyaknya kasus  perkawinan  dibawah  umur  yang dilakukan antara  seorang  pria dewasa  dengan anak  perempuan  yang  tergolong  masih dibawah  umur  atau  belum  dewasa  secara hukum.  Meski  banyak  alasan-alasan  yang dikedepankan  untuk  melakukan  perkawinan dibawah  umur  misalnya  faktor  sosiologis, ekonomis maupun religius. Banyaknya pasangan suami istri yang menikah dikarenakan  faktor  yang  telah  dilarang  oleh agama  dan  juga  dilarang  ketentuan  hukum yang berlaku seperti pernikahan dibawah umur yang hamil diluar nikah karena perbuatan zina.
Permasalahan  ini  sangat  memberikan kekhawatiran  terhadap  orang  tua  selaku  wali untuk  menikahkan  anaknya  yang  pada hakikatnya  meskipun  terlebih  dahulu  telah terjadi  sesuatu  hal  (kehamilan).  Secara  tidak langsung keadaan seperti ini akan memaksakan  orang  tua  tersebut  harus menikahkan  anaknya  yang  masih  dalam kondisi dibawah umur.
Kedudukan orang tua selaku wali nikah sangat  memiliki  peranan  penting  dalam  hal dilangsungkan atau tidaknya suatu
perkawinan,  problema  yang  muncul  adalah disatu  sisi  jika  anak  yang  dalam  keadaan hamil,  maka  jika  tidak  dinikahkan  tentunya akan  berdampak  besar  terhadap  anak  dan keluarga, dan disisi lain jika anak yang dalam keadaan  hamil  dinikahkan,  tentunya  akan
berdampak  terhadap  ancaman  pidana  yang terkandung  dalam  ketentuan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  diatas  maka  penting  untuk dilakukan  pengkajian  tentang  sanksi  pidana pernikahan  anak  yang  selanjutnya  penulis menuangkan  dalam  penelitian  skripsi  yang berjudul: “PROSEDUR HUKUM

## PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH UMUR  YANG HAMIL  LUAR

## NIKAH BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA”

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana  Ketentuan  pernikahan  anak dibawah  umur  yang  hamil  luar  nikah berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan?
2. Bagaimana  Prosedur  Hukum  Pengajuan Pernikahan  Anak  Dibawah  Umur  Yang Hamil Luar Nikah?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan  pernikahan  anak  dibawah  umur
yang  hamil  luar  nikah  berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur  Hukum  Pengajuan  Pernikahan Anak  Dibawah  Umur  Yang  Hamil  Luar Nikah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur
2.1.1 Pengertian Perkawinan Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.
Perkawinan  juga  merupakan  suatu  cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk  beranak  dan  melestarikan  hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan  peranannya  yang  positif  dalam mewujudkan tujuan perkawinan.( Mohammad Thalib, 1980 :8).
Perkawinan  dalam  Islam  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  bathin  seseorang secara  halal  serta  untuk  melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami  isteri.(  Masykuri  Abdillah,  1998:75). Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam Alqur’an  yang  artinya  :  dan  di  antara  tanda-
tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Kamus  Besar  Indonesia  menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untup menjadi suami istri secara resmi. Secara syara’ nikah (Peunoh Daly, 1980:104) yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan  perempuan  tertentu  dan  pada  akad menggunakan  akad nikah. Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk  suatu  rumah  tangga,  maka hendaklah  perempuan  harus  melakukan  akad nikah terlebih dahulu.
Pasal  1  Undang-Undang  No.1  tahun 1974  tentang  perkawinan  mengemukakan bahwa  perkawinan  adalah  Ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam menegaskan  bahwa  perkawinan  merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.
Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ahli hukum islam juga pada prinsipnya tidak memberikan perbedaan  yang berarti  karena  semuanya  mengarah  kepada
makna  akad  kecuali  pada  penekanan  redaksi yang  digunakan.  Nikah  pada  hakekatnya adalah  akad  yang  diatur  oleh  agama  untuk memberikan  kepada  pria  hak  memiliki  dan menikmati  faraj  dan  seluruh  tubuh  wanita untuk  penikmatan  sebagai  tujuan  primer. Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari fuqaha, ialah  milk  al  intifa’,  yaitu  hak  milik penggunaan atau pemakai suatu benda.
Ketentuan  perkawinan  anak  dibawah umur  adalah  perkawinan  yang  dilangsungkan terhadap anak yang usianya belum mencukupi untuk  melangsungkan  perkawinan.  Terdapat beberapa  ketentuan  hukum  terkait  dengan dapat dilangsungkannya perkawinan seseorang. Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun
1974 memberikan ketentuan bahwa Perkawinan hanya dapat dilangsungkan calon mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yakni calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19 tahun  dan  calon  istri  sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapat izin dari pengadilan setempat.
Pasal  26  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  juncto Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak memberikan  ketentuan  bahwa  :  “Orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak-anak”. Ketentuan yang dapat dikategorikan  sebagai  anak  berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak adalah  seseorang  yang  usianya  masih  berada dibawah 18 (delapan belas) tahun.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa:  pertama,  perkawinan merupakan  cara  penghalalan  hubungan  antar kedua  lawan  jenis,  yang  semula  diharamkan, seperti  memegang,  memeluk,  mencium  dan hubungan  intim.  Kedua,  perkawinan  juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan  umat  manusia  di  muka  bumi, karena  tanpa  adanya  regenerasi,  populasi manusia  di  bumi  ini  akan  punah.  Ketiga, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat  dalam,  karena  dengan  perkawinan kedua  insan,  suami  dan  isteri,  yang  semula merupakan  orang  lain  kemudian  menjadi bersatu.  Mereka  saling  memiliki,  saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling  mencintai  dan  saling  menyayangi, sehingga  terwujud  keluarga  yang  harmonis (sakinah).  Keempat,  perkawinan  hanya  dapat dilangsungkan manakala usia kedua mempelai telah berada 18 (delapan belas) tahun.
2.1.2 Pencatatan  Perkawinan  dan  Akta Nikah
Perkawinan  adalah  suatu  perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Indonesia memberikan aturan tentang sah atau tidaknya  suatu  perbuatan  hukum  di  tentukan oleh hukum positif. Undang–Undang Perkawinan No. 1  tahun 1974  dan Kompilasi Hukum  Islam  adalah  sebagai  dasar  ketentuan
mengenai  pencatatan  perkawinan  dan  akta nikah.
Pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia harus  dilakukan  menurut  tata  cara  yang ditetapkan  oleh  peraturan  Perundang-Undang yang berlaku, sehingga apabila tidak dilakukan demikian,  maka  perkawinan  yang  dilakukan itu  hanya  bersifat  di  bawah  tangan  atau  yang biasa disebut dengan nikah adat.
Pasal  2  Undang  -  Undang  No  1  tahun 1974 menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Senada dengan  itu  Kompilasi  Hukum  Islam  juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai pencatat  nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  dan  perkawinan  yang  dinyatakan  sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 juga  menyebutkan  bahwa  suatu  perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agama dan  kepercayaan  tersebut,  disamping  itu perkawinan  harus  di  catat  menurut  peraturan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas  bahwa  adanya  keharusan  mencatatkan perkawinan ditinjau dari segi formalitasnya.
Pencatatan  perkawinan  bagi  mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai
Pencatat  Nikah  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  sebagaimana  dimaksudkan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  tahun  1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
Orang  yang  hendak  menikah  harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR (Pembantu Pegawai Pencatat nikah, talak dan Rujuk) yang  mewilayahi tempat  akan dilangsungkannya  akad  nikah  sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor  3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata kerja  pengadilan  agama  dalam  melaksanakan peraturan  perundang-udangan  perkawinan bagi yang beragama Islam.
2.1.3 Kedudukan Orang Tua Sebagai Wali Nikah
Islam  mengajarkan  bahwa  seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus  memakai  wali,  tanpa  adanya  wali, pernikahan itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya  tidak  sah.  Pasal  19  Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa wali nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai wanita  yang bertindak untuk menikahkannya. Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya.
Sejalan dengan pandangan hukum diatas Imam  Syafi`i  juga  berpendapat  bahwa  tidak sah  nikah  tanpa  adanya  wali  bagi  pihak
perempuan  sedangkan  untuk  pihak  laki-laki tidak  diperlukan  adanya  wali  nikah.  Imam Idris  As  -  Syafi’i  beserta  penganutnya berpendapat  tentang  wali  nikah  ini  bertolak dari  hadits  Rasullulah  SAW  yang  artinya  : “Dari  Aisyah  ra,  Nabi  Saw  bersabda:  Siapa perempuan  yang  menikah  tanpa  seizin walinya.  Maka  pernikahannya  batal  dan  jika suaminya telah mencampurinya, maka maharnya  adalah  untuk  (wanita)  karena  apa yang  telah  diperoleh  darinya.  Jika  mereka (para  wali)  itu  bertengkar,  maka  sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang yang tidak mempunyai wali baginya.”
Menurut Mazhab Hanafi, wali bukanlah merupakan  syarat  dalam  perkawinan.  Imam Abu  Hanifah  dan  beberapa  pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan  oleh  wanita  yang  dewasa  dan berakal adalah sah secara mutlak.
Kedudukan  orang  tua  (ayah)  sebagai wali nikah dalam ketentuan hukum islam dan undang-undang perkawinan tergolong menjadi bagian  dari  Wali  Nasab.  Wali  Nasab  adalah wali  nikah  karena  ada  hubungan  darah  nasab dengan  wanita  yang  akan  melangsungkan pernikahan.  (Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, 1999:89). Dengan kata lain wali nasab adalah wali  yang  berhubungan  tali  kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah.
Ketentuan  Keluarga  calon  mempelai wanita yang tergolong kepada wali nasab dan berhak  menjadi  wali  menurut  urutan  adalah sebagai berikut :
a. Pria  yang  menurunkan  calon  mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:
1) Ayah
2) Ayah dari ayah
3) Dan seterusnya ke atas
b. Pria  keturunan  dari  ayah  mempelai  wanita dalam garis pria murni, yaitu:
1) Saudara kandung
2) Saudara seayah
3) Anak dari saudara kandung
4) Anak dari saudara seayah
c. Pria  keturunan  dari  ayahnya  ayah  dalam garis pria murni, yaitu :
1) Saudara kandung dari ayah
2) Saudara se bapak dari ayah
3) Anak saudara kandung dari ayah
4) Dan seterusnya ke bawah.
Apabila  wali  tersebut  di  atas  tidak beragama  Islam,  sedangkan  calon  mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di  atas  belum  baligh,  atau  rusak  pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat  dan  tidak  bisa  menulis,  maka  hak menjadi  wali  pindah  kepada  wali  yang berikutnya.  Dalam  hal  ini  Wali  nasab  terbagi menjadi dua macam:
a. Wali Mujbir
Wali Mujbir ialah seseorang / wali yang berhak    mengakad  nikahkan  orang  yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka lebih  dahulu.  Dan  akadnya  berlaku  juga  bagi orang  yang  diwalikan  tanpa  melihat  ridho tidaknya.( Sayyid Sabiq,  1992:16)
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wali mujbir  berhak  mengawinkan  anak  atau  cucu perempuan  yang  perawan,  baik  yang  masih kecil maupun yang sudah baligh dengan orang yang dianggap baik, tanpa meminta persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak atau cucu tersebut. Adapun janda maka harus meminta  izin  terlebih  dahulu  padanya  (janda tersebut).  Wali  mujbir  hanya  berkuasa  untuk anaknya yang masih perawan, baik yang masih kecil  maupun  yang  sudah  baligh.  (Mahmud Yunus, 1989:64)
Imam  Syafii  membatasi  yang  memiliki hak  ijbar  adalah  ayah  dan  kakek.  Sedangkan Imam  Hanafiah  menempatkan  seluruh  nasab, baik  asabah  dalam  kewarisan  atau  tidak. Sedangkan ulama Malikiah menempatkan wali mujbir  yaitu  seluruh  kerabat  nasab  yang asabah  sebagai  wali  nasab  dan  membolehkan anak mengawinkan ibunya.
b. Wali  Nasab  biasa  Yang  Tidak
Memiliki Hak Memaksa
Adapun yang termasuk wali nasab biasa adalah  saudara  laki-laki  sekandung,  saudara laki-laki  seayah,  anak  laki-laki  saudara sekandung,  anak  laki-laki  saudara  laki-laki seayah,  paman  sekandung  (saudara  laki-laki ayah sekandung), paman seayah (saudara laki- laki  ayah  seayah),  anak  laki-laki  paman sekandung,  anak  laki-laki  paman  seayah, saudara  kakek  sekandung,  saudara  kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung,  anak  laki-laki  saudara  kakek seayah.
c.  Wali Maula

## Adapun  yang  dimaksud  dengan  wali
Maula adalah pewalian yang digunakan dalam menikahkan  budak  yang  telah  dimerdekakan, dengan  kata  lain  wali  yang  menikahkan budaknya,  artinya  majikannya  sendiri.  Laki- laki  boleh  menikahkan  perempuan  yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam pewaliannya rela menerimanya. (Slamet
Abidin Dan
Aminuddin1999:89)
Perempuan  yang  dimaksudkan  disini adalah  hamba  sahaya  yang  berada  dibawah kekuasaannya.  Sedangkan  wanita  yang  wali nasabnya  tidak  diketahui  siapa  dan  dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka walinya  adalah  orang  yang  memerdekakan, selanjutnya adalah famili – famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.
d. Wali Tahkim
Wali  tahkim  adalah  seseorang  yang diangkat  oleh  kedua  calon  suami  istri  untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka.  Apabila  suatu  pernikahan  yang mestinya  dilaksanakan  dengan  wali  hakim, tetapi  ditempat  tersebut  tidak  ada  wali hakimnya,  maka  pernikahan  dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon  pengantin  mengangkat  seseorang  yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.( A. Zuhdi Mudlor, 1994:63)
Syaikh  Muhammad  bin  Abdurrahman ad-Damasyqi, mengemukakan bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada  hakim  dan  wali,  maka  ada  dua  macam hukumnya.  Pertama,  dia  boleh  menikahkan dirinya. Kedua, perempuan tersebut menyerahkan  pernikahan  kepada  orang  lain yang  beragama  Islam.  Bahkan,  beliau mengutip  sebuah  pendapat  Abu  Ishak  Asy- Syirazi  yang  mengemukakan  bahwa  masalah yang seperti di atas boleh memilih hukum yang telah  ditetapkan  oleh  seorang  faqih  diantara ahli  ijtihad,  berdasarkan  suatu  prinsip  bahwa diperbolehkan  mentahkim dalam  nikah.
Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan  tahkim)  adalah  calon  suami mengucapkan  tahkim,  kepada  calon  istri dengan  kalimat  “saya  angkat  saudara  untuk menikahkan  saya  dengan  si…..  (calon  istri) dengan  mahar  putusan  bapak/saudara,  saya terima  dengan  senang”  setelah  itu,  calon  istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab “saya terima tahkim ini”.
e. Wali Hakim
Wali  hakim  ialah  orang  yang  diangkat oleh Pemerintah atau lembaga mayarakat yang biasa  disebut  dengan  Ahlul  Halli  wal  Aqdi untuk  menjadi  qadhi  dan  diberi  wewenang untuk  bertindak  sebagai  wali  dalam  suatu perkawinan.  Sejalan  dengan  pendapat  diatas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Wali  hakim  ialah  wali  nikah  yang  ditunjuk oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat  yang ditunjuk  olehnya,  yang  diberi  hak  dan
kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  wali nikah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor  2  Tahun  1981  yang  ditunjuk  oleh Menteri  Agama  sebagai  wali  hakim  adalah Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan. Wali  hakim  dapat  bertindak  mengantikan kedudukan wali nasab apabila :
a. Wali nasab tidak ada
b. Wali  nasab  berpergian  jauh  atau  tidak ditempat,  tetapi  tidak  memberi  kuasa kepada  wali  yang  lebih  dekat  yang  ada ditempat.
c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
d. Wali  nasab  sedang  berihrom  haji  atau umroh.
e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol).
f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan  dibawah  perwaliaanya,  sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
Kompilasi  Hukum  Islam  secara  tegas mengemukakan  bahwa  wali  hakim  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya  atau  gaib  atau  adlal  atau  enggan. Dalam  hal  wali  adlal  atau  enggan  maka  wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Sejalan  dengan  Ketentuan  Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974  tentang  perkawinan  juga
mengemukakan  bahwa  untuk  melangsungkan perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  harus mendapat  izin  dari  kedua  orang  tua,  apabila salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  menyatak  kehendaknya,  serta  dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya  maka  izin  diperoleh  dari  wali, orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan  dapat  menyatakan  kehendaknya (pasal 6 ayat 4).
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2
Tahun 1987
tentang Wali Hakim
mengemukakan  bahwa  jika  orang  tua  yang bertindak  sebagai  wali  menolak  untuk menikahkan  anaknya  karena  alasan  tertentu, maka  pernikahan  anak  perempuannya  tetap bisa  dilaksanakan  dengan  terlebih  dahulu bermohon kepengadilan tempat tinggal termohon.  Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor  2  Tahun  1987  tentang  Wali  Hakim secara jelas menguraikan:
1. Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah  ekstra-teritorial  Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat  atau  mafqud  atau  berhalangan  atau adlal, maka  nikahnya  dapat  dilangsungkan dengan wali hakim.
2. Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana  tersebut  ayat  (1)  pasal  ini ditetapkan  dengan  keputusan  Pengadilan Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal calon mempelai wanita
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan  adlalnya  wali  dengan  acara singkat  atas  permohonan  calon  mempelai wanita  dengan  mengahdirkan  wali  calin memepelai wanita.
Dengan demikian, sekiranya mempelai perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan  dinikahkan  secara  wali  hakim  dengan terlebih  dahulu  melaksanakan  sesuai  perintah peraturan perundang-undangan.
III.  ANALISIS
3.1 Ketentuan Hukum Tentang
Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah Dalam undang-undang perkawinan telah ditegaskan  prinsip-prinsip  atau  asas-asas mengenai  perkawinan  serta  segala  sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan  zaman.  Salah  satu  asas  atau  prinsip yang  tercantum  adalah  bahwa  calon  suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya dalam melangsungkan  perkawinan,  hal itu bertujuan agar  supaya  terpenuhinya  tujuan  perkawinan yang  kekal tanpa berakhir  dengan  perceraian. Untuk  itu  harus  dicegah  adanya  perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. (Sudarsono, 2005 : 7)
Dari  segi  psikologi,  sosiologi  maupun Hukum  Islam  Pernikahan  dibawah  umur terbagi  menjadi  dua  kategori,  pertama pernikahan  di  bawah  umur  asli  yaitu pernikahan  di  bawah  umur yang  benar  murni dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak  untuk menghindarkan  diri  dari  dosa  tanpa  adanya maksud  semata-mata  hanya  untuk  menutupi perbuatan  zina  yang  telah  dilakukan  oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur  palsu  yaitu  pernikahan  di  bawah  umur yang  pada  hakekatnya  dilakukan  sebagai kamuflase  dari  kebejatan  prilaku  dari  kedua mempelai,  pernikahan  ini  hanya  untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.
Hal  ini  berarti  antara  anak  dan  kedua orang  tua  bersama-sama  untuk  menipu masyarakat  dengan  cara  melangsungkan pernikahan yang  mulia dengan  maksud untuk menutupi  aib  yang  telah  dilakukan  oleh anaknya,  mereka  berharap  agar  masyarakat tidak mengetahui perbuatan haram yang  telah dilakukan  oleh  anaknya  bahkan  sebaliknya memberikan  ucapan  selamat  dan  ikut  juga berbahagia. (Abu Al Ghifari, 2002 : 20).
Kedudukan orang tua selaku wali nikah akan menjadi serba salah, dalam satu sisi jika anak  yang  dalam  kondisi  hamil  tidak dinikahkan  maka  akan  berdampak  besar terhadap  anak  dan  keluarga  dan  di  aspek  sisi lain  jika  anak  yang  dalam  keadaan  hamil dinikahkan akan berdampak terhadap ancaman pidana  yang  terkandung  dalam  ketentuan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
23  Tahun  2002  juncto  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak.  Kedudukan orang  tua  (ayah)  selaku  wali  nikah  dalam perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak untuk menikahkannya.
Persoalan  pernikahan  wanita  hamil apabila dilihat dari ketentuan KHI membolehkan  seorang  wanita  yang  hamil diluar  nikah  dapat  di  nikahkan  dengan  pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran anaknya  serta  dengan  dilangsungkannya perkawinan  pada  saat  wanita  hamil  tidak diperlukan  perkawinan  ulang  setelah  anak yang dikandung lahir.
Selanjutnya  Pasal  15  ayat  1  Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa "Untuk kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga, perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang ditetapkan  dalam  pasal  7  undang-undang nomor  1  tahun  1974  yakni  calon  suami sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan calon  isteri  sekurang-kurangnya  berumur  16 tahun."  Dalam  ayat  2  disebutkan  bahwa  bagi calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur 21  tahun  harus  mendapati  izin  sebagaimana yang  diatur dalam pasal 6 ayat  (2),(3),(4) dan (5) undang-undang no.1 tahun 1974.
Lebih lanjut ketentuan  yang terkandung dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa Perkawinan dapat dilangsungkan  berdasarkan  atas  persetujuan
mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita  dapat  berupa  pernyataan  tegas  dan nyata  dengan  tulisan,  lisan  atau  isyarat  tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat
Nikah menanyakan terlebih dahulu
persetujuan  calon  mempelai  dihadapan  dua saksi  nikah.  Bila  ternyata  perkawinan  tidak disetujui  oleh  salah  seorang  calon  mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
Dari  ketentuan  pasal  di  atas,  jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 KHI yang berbunyi pencegahan perkawinan  dapat dilakukan  bila  calon  suami  atau  calon  isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan  menurut  hukum Islam  dan  peraturan  perundang-undangan. Adapun  yang  dapat  mencegah  perkawinan adalah  para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  saudara,  wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.
Persoalan hukum manakala anak (wanita)  terlebih  dahulu  hamil,  lalu  untuk menutupi  kehamilannya,  kemudian  orang  tua anak  tersebut  menikahkan  dengan  seorang laki-laki  yang  menghamilinya  atau  terhadap laki-laki  yang  sama  sekali  tidak  mengetahui bahwa  calon  istrinya  tersebut  telah  hamil terlebih dahulu. Fenomena hal yang seperti ini (dalam  keadaan  terdesak),  tentunya  seorang anak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan oleh karena sebelumnya telah hamil meskipun
dalam  kondisi  dibawah  umur  pastilah  akan menyetujui perkawinan sebagaimana ketentuan tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah  untuk  menanyakan  terlebih  dahulu persetujuan  calon  mempelai  dihadapan  dua saksi nikah.
3.2 Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan  bahwa  wanita  yang  hamil  diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya  dan  dapat  dilangsungkan tanpa  menunggu  dahulu  kelahiran  anaknya. Ketentuan  tersebut  mengandung  ketegasan hukum  dan  sekaligus  menghapus  keragu- raguan  umat  Islam  tentang  “boleh”  atau “tidaknya” menikahi wanita yang sebelumnya hamil luar nikah.
Ketentuan yang terkandung didalam UU No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan Kompiilasi  Hukum  Islam  jelas  bertentangan dengan  ketentuan  yang  terkandung  dalam Pasal 26 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa :
“Orang tua berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk  :  a.  mengasuh, memelihara,  mendidik,  dan  melindungi anak;  b.  menumbuhkembangkan  anak sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan
minatnya;  dan  c.  mencegah  terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.
Ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak-anak  tanpa  memberikan  pengecualian meskipun  anak  yang  akan  melangsungkan perkawinan  telah  hamil  terlebih  dahulu. Problematika ini sangat memberikan kekhawatiran  terhadap  orang  tua  selaku  wali untuk  menikahkan  anaknya  yang  pada hakikatnya  meskipun  terlebih  dahulu  telah terjadi  sesuatu  hal  (kehamilan)  yang  secara tidak langsung memaksakan orang tua tersebut harus menikahkan anaknya yang masih dalam kondisi dibawah umur.
Dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, pada hakikatnya  Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan tentang tatacara untuk melakukan  permohonan  pernikahan  anak dibawah umur melalui jalur Pengadilan. Suatu perkawinan  anak  dibawah  umur  dapat dilangsungkan apabila terlebih dahulu adanya putusan  Pengadilan  Agama  /  Pengadilan Negeri  yang  mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap dan berlaku.
Permohonan  pernikahan  anak  dibawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan  permohonan  pernikahan  anak dibawah  umur  kepada  Pengadilan  Negeri  / Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat
tinggal  pemohon  atau  tempat  perkawinan dilangsungkan.
Tatacara pengajuan permohonan pernikahan  anak  dibawah  umur    dilakukan sesuai  dengan  tatacara  pengajuan  gugatan perceraian.  Permohonan  pernikahan  anak dibawah  umur  diajukan  oleh  pihak  yang berwenang  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman  pemohon.  Permohonan  pernikahan anak  dibawah  umur  hanya  dapat  dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari pemohon.
Prosedur-prosedur  hukum  yang  telah disebutkan  diatas  haruslah  dilalui  oleh pemohon (walinya) yang akan melangsungkan perkawinan  anak  dibawah  umur,  tanpa prosedur diatas Pengadilan Negeri / Pengadilan  Agama  tidak  akan  mengesahkan perkawinan anak dibawah umur.
Setelah terpenuhinya ketentuan berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  / Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas izin untuk melaksanakan  perkawinan  anak  dibawah umur,  barulah  orang  tua  yang  berkedudukan sebagai  wali  nasab  dapat  melangsungkan perkawinan  anaknya  dibawah  umur  dalam keadaan  tenang  tanpa  adanya  ke  khawatiran terhadap problem sanksi pidana yang dihadapi setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.
Perkawinan  anak  dibawah  umur  yang dilakukan terlepas  apakah  anak tersebut  telah hamil terlebih dahulu atau tidak tanpa izin dari Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama, telah
menyelahi ketentuan undang-undang perkawinan  dan  ketentuan  Undang-Undang Perlindungan  Anak.  Konsekuensi  adalah seorang suami dari anak tersebut dan orang tua selaku wali dapat dipidana atas dasar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan  pernikahan  anak  dibawah
umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan  Undang  –  Undang  Nomor  1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan  keseragaman  hukum  di Indonesia  menegaskan  bahwa  wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan  dengan  laki-laki  yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan  tanpa  menunggu  dahulu kelahiran anaknya, sedangkan ketentuan Pasal  26  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban  orang  tua  untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak- anak  tanpa  memberikan  pengecualian meskipun anak yang akan
melangsungkan  perkawinan  telah  hamil terlebih dahulu.
2. Prosedur  Hukum  Pernikahan  Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah dilakukan  dengan  cara  mengajukan permohonan  pernikahan  anak  dibawah umur  kepada  Pengadilan  Negeri  / Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi tempat  tinggal  pemohon  atau  tempat perkawinan  dilangsungkan,  Tatacara pengajuan permohonan pernikahan anak dibawah umur  dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku – buku :
Abdurrahman.  Kompilasi  Hukum  Islam,
Jakarta : Akademika Pressindo, 1992 Al  Jaziri,  Abdu  Ar  Rahman.  Kitab  al  Fiqih ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah, Beirut : Dar Al Fikr, 1969
Al-Qurtuby, Ibn Rusyd, Al-Andalusi. Bidayah al-Mujtahid,  juz  II,  Beirut,  Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.t.
Al-Jaziry,  Abdurrahman.  Kitab  al-Fiqh  ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Beirut:
Maktabah  al-Tijariyah  Kubra,  Juz  IV,
t.th.
Abidin, Slamet , Aminudin. Fiqih Munakahat,
Bandung: Pustaka Setia, 1999
Abu  Al  Ghifari.  Pernikahan  Dini  Dilema Generasi  Extravaganza,  Bandung: Mujahid Press, 2002
Bakri,  A  Rahman,  Sukadja,  Ahmadi.  Hukum Perkawinan  Menurut  Islam,  Undang- undang  Perkawinan  dan  Hukum Perdata/BW, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981
Departemen P dan K. Kamus Besar Indonesia,
cet. 3, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
Daly,  Peunoh.  Hukum  Perkawinan  Islam:
Suatu  Studi  Perbandingan  dalam Kalangan  Ahli  Sunnah  dan  Negara- negara Islam, cet. I, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980
Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Agama  Islam,  Bahan  Penyuluhan

## Hukum,  Jakarta  :  Departemen  Agama
RI, 2001 Hadikusuma,  Hilman.  Hukum  Perkawinan
Indonesia Menurut Perundangan, Hukum  Adat  dan  Hukum  Agama,
Bandung: Mandar Maju, 1990
Masykuri, Abdillah. Distorsi  Sakralitas Perkawinan  Pada  Masa  Kini  dalam
Mimbar  Hukum    No.  36  Tahun  IX,
1998
Mohammad, Fauzil, Adhim. Kupinang Engkau dengan Hamdalah, cet. XVIII Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003
Rofiq,  Ahmad.  Hukum  Islam  di  Indonesia,
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, cet. Ke-4, 2000 Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional , cet. III, Jakarta : Rineka Cipta, 2005 Syarifuddin.  Kamus Al  Misbah, Jakarta: Bina Aksara, t.t.
Syarifuddin,  Amir. Hukum Perkawinan Islam
di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,
Jakarta: 2006
Team Media. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  Jakarta:  Media Centre, t.th Taqiyuddin  al-Dimasyqi,  Imam.  Kifayat  al-
Akhyar,  Juz  2,  Bandung:  PT.  al-
Ma’arif, t.th Undang – Undang :
Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang  –  undang  No.  23  Tahun  2002  jo Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam (KHI)