Submitted : 1 June 2022, Accepted : 10 June 2022, Published : 13 June 2022 Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Analysis  of  The  Internal  Control  System  And  The  Clarity  Of  Budget  Goals  On The Accountability At The Medan Polrestabes

## Analisis  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Akuntabilitas Polrestabes  Medan

## Henny Andriyani Wirananda
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah hennyandriyani@umnaw.ac.id
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of the internal control system on accountability at the Medan Police. To test and analyze the effect of budget target clarity on accountability at Polrestasbes Medan. To test and analyze the effect of the internal control system on the clarity of budget targets on accountability at Polrestabes Medan. The analytical technique used in this research is quantitative data analysis. This research data processing using SPSS statistical software. The population in this study was the entire Medan City Police Unit. The number of samples in this study were 143 Medan City Police Units Based on the results of the study, the value of tcount > ttable (8,532 > 1,699) it can be concluded that partially the internal control system has an effect on accountability. The value of tcount > ttable (7.830 > 1.699) it can be concluded that partially the clarity of budget targets has an effect on accountability. Niali Fcount > Ftable (37.545 > 2.99) it can be concluded that the internal control system and the clarity of budget targets simultaneously affect accountability Keywords: Internal Control System, Clarity of Budget Goals and Accountability

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas  di  Polrestabes  Medan.  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran terhadap akuntabilitas di Polrestabes Medan. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas di Polrestabes Medan. Teknik analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kuantitatif.  Pengolahan  data  penelitian  ini menggunakan software statistik SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satpol PP Kota Medan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 143 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Berdasarkan hasil  penelitian  nilai  thitung  >  ttabel  (8.532  >  1.699)  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas.  Nilai  thitung  >  ttabel  (7,830  >  1,699)  maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas. Niali  Fhitung  >  Ftabel  (37,545  >  2,99)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas

## 1. Pendahuluan
Penerapan  anggaran  berbasis  akuntabilitas  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006  dan  diubah  lagi  dengan  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah  terpenuhinya  kebutuhan  tentang  anggaran  berbasis  akuntabilitas  dan  akuntabilitas. Dimana  anggaran  berbasis  akuntabilitas  menuntut  adanya  output  optimal  atau  pengeluaran yang  dialokasikan  sehingga  setiap  pengeluaran  harus  berorientasi  atau  bersifat  ekonomi, efisien, dan efektif.
Anggaran  Berbasis  Akuntabilitas  ( Performance  Based  Budgeting )  merupakan  sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi,
misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran dengan pendekatan akuntabilitas menekankan pada  konsep value  for  money dan  pengawasan  atas  akuntabilitas  output.  Pendekatan anggaran akuntabilitas disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam  anggaran  tradisional,  khususnya  kelemahan  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  tolok ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  akuntabilitas  dalam  pencapaian  tujuan  dan sasaran pelayanan publik.
Penyusunan  anggaran  berbasis  akuntabilitas  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan efisiensi  pengalokasian  sumber  daya  dan  efektivitas  penggunaannya  sesuai  dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Polrestabes daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis  akuntabilitas  tersebut  diharapkan  anggaran  dapat  digunakan  secara  optimal  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.
Penerapan  ABK  di  Indonesia  mempunyai  tantangan  yang  tidak  ringan  karena berubahnya  sistem  penganggaran.  Tantangan  yang  lebih  berat  adalah  mengubah mind  set tidak  hanya  pada  lingkungan  Polrestabes  (eksekutif),  tetapi  juga  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  sebagai  lembaga  legislatif. Mind  set DPR  dalam  rangka  pembahasan  dan  penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi output base , tidak lagi input base .
Penyusunan Rancangan APBD di Polrestabes kota medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu  dilakukannya Penyusunan dan penyampaiaan surat edaran kepala daerah tentang  pedoman  penyusunan  RKA-SKPD,  setealah  adanya  surat  edaran  ini  setiap  SKPD membuat  RKA-SKPD  atas  program  dan  kegiatan  yang  diusulkan  pada  tahun  bersangkutan. Kemudian  dilakukannya  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Kelemahan  sistem  pengendalian  intern  yang  ada  di  Polrestabes  Kota  Medan  adalah kelemahan  sistem  pencatatan  dan  pelaporan,  kelemahan  sistem  pelaksanaan  anggaran, kelemahan  struktur  pengendalian  intern  dimana  dukungan  Sumber  Daya  Manusia  akuntansi kurang  memadai,  entitas  tidak  memiliki  SOP  pengelolaan  keuangan  dan  barang,  Aparat Pengawas Intern Polrestabes (APIP) belum terbentuk atau tidak berfungsi optimal, pemisahan tugas dan fungsi belum memadai.
Polrestabes  Kota  Medan  dalam  sering  terjadi  keterlambatan  laporan  penyusunan anggaran  dalam  penyampaian  ke  Poldasu,  (2)  Masih  lemahnya  aparat  kepolisisan  dalam pemahaman UU No. 2 tahun 2002 Pasal 40 yang menyatakan bahwa Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  (3)  Masih  lemahnya  skill  (ketrampilan)  terkait kreativitas laporan keuangan. Masalah akuntablitas yang belum efektif pada Polrestabes Kota Medan  adalah  Polrestabes  Kota  Medan  tidak  mempublikasikan  laporan  keuangan  serta laporan realisasi pendapatan dan belanja.

## 2. Tinjauan Pustaka Akuntabilitas
Salim  (2007:  16)  Istilah  akuntabilitas  berasal  dari  istilah  dalam  bahasa  Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab. Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Pengertian akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan
yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Ausaid  (2001:6)  Akuntabilitas  adalah  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjamin  nilai- nilai  seperti  efisien,  efektifitas,  reliabilitas  dan  predektibilitas  dari  administrasi  publik.  Suatu akuntabilitas  tidak  abstrak  tapi  kongkret  dan  harus  ditentukan  oleh  hukum  melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik.
Slamet  (2004  :8)  agar  fungsi-fungsi  manajemen  berjalan  sesuai  harapan  ada  empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :
1. Kemampuan perencanaan
2. Kemampuan  pengorganisasian
3. Kemampuan kepemimpinan
4. kemampuan pengendalian”.

## Pengendalian Intern
Menurut  Mulyadi  (2001:163),  pengendalian  intern  meliputi “ struktur  organisasi, metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga kekayaan  organisasi, mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi  mendorong  efisiensi  dan  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen” .
Definisi Pengendalian Internal menurut The Committee of Sponsoring Organizations of the  Treadway  Commission’s  (COSO )  adalah  “suatu  proses,  yang  dipengaruhi  oleh  dewan komisaris,  manajemen,  dan  personil  lainnya  dari  sebuah  entitas,  yang  dirancang  untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan.
Unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:164) adalah :
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
3. Praktek yang sehat
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Anthony  (2003:18)  “kejelasan  sasaran  anggaran  adalah  kejelasan  sasaran  anggaran mencakup  luasnya  tujuan  anggaran  yang  dinyatakan  secara  spesifik  dan  jelas  sesuai  dengan sasaran  yang  ingin  dicapai  instansi  Polrestabes  serta  mudah  dipahami  oleh  siapa  saja  yang bertanggungjawab”.
Suhartono  dan  Solichin  (2006)  menyatakan  bahwa  “penetapan  tujuan  spesifik  akan lebih  produktif  daripada  tidak  menetapkan  tujuan  spesifik  yang  akan  mendorong  pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki”.
Kennis  (2011)  “Kejelasan  sasaran  anggaran  yaitu  menggambarkan  tujuan  anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab  tehadap  pencapaiannya”.  Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka  akan mempermudah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan tugas.
Nazaruddin (2008) untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah menggunakan beberapa indikatar sebagai berikut :
1) Jelas Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
2) Spesifik
Sasaran  yang  ingin  dicapai  harus  dirumuskan  secara  spesifik  dan  jelas,  tidak menimbulkan  interpretasi  yang  bermaca-macam.  Sasaran  tersebut  harus memberikan  kepada  unit  kerja  dalam  merumuskan  strategi  atau  tindakan terbaiknya
3) Dapat dipahami
Sasaran  yang  dibuat  secara  jelas  dan  spesifik  harus  dapat  dipahami  oleh  semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya
4) Timeliness
Menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian.

## 3. Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  asosiatif. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Polrestabes  Kota  Medan  yang  beralamat  di  Jalan  Kampung Durian  Medan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Satuan  Kerja  Polrestas  Kota Medan yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 143  responden.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer  melalui  teknik pengambilan angket atau  pengumpulan  data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan  adalah  analisis  statistik  dengan  menggunakan  software  SPSS  24  dengan  tahapan sebagai berikut: Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi

## 4. Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Berdasarkan data terkait dam pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS maka dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation x1 100 38,00 57,00  47,5700 4,06576 x2 100 30,00 54,00  45,2000 4,34846 Y 100 27,00 45,00  36,8800 3,83572 Valid N (listwise) 100
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian intern nilai minum  sebesar  38,00,  nilai  maksimum  sebesar  57,00,  nilai  rata-rata  sebesar  47,57.  Pada variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  nilai  minimum  sebesar  30,00,  maksimum  sebesar  54,00 dan  nilai  rata-rata  sebesar  45,20.  Pada  variabel  akuntabilias  nilai  minum  sebesar  27,00, maksimum sebesar 45,00 dan nilai rata-rata 36,88.
Uji Normalitas
Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test x1 x2 y N 100 100 100 Normal Parameters a,b Mean 47,5700  45,2000  36,8800 Std. Deviation 4,06576  4,34846  3,83572 Most Extreme Differences Absolute ,112 ,103 ,132 Positive ,059 ,060 ,075 Negative -,112 -,103 -,132 Test Statistic ,112 ,103 ,132 Asymp. Sig. (2-tailed) ,348 c ,108 c ,178 c a  Test distribution is Normal. b  Calculated from data.
Dari  hasil  pengolahan  data  tersebut,  besarnya  nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sistem pengendalian intern (X1) 0.348, kejelasan sasaran anggaran (X2) 0.108 dan akuntabilitas
(Y)  0,178  maka  disimpulkan  data  terdistribusi  secara  normal  karena  p    >  0,05.  Data  yang terdistribusi secara normal tersebut.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) x1 ,999 1,001 x2 ,999 1,001
Berdasarkan  pada  tabel  4.5  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala multikolonearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1.
Uji Heterokedastisitas
Gambar 1. Uji Heterokedastisitas
Regresi Berganda
Tabel 4. Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 2,103 4,673 x1 ,614 ,072 x2 ,123 ,067 Berdasarkan tabel diatas didapatlah persamaan regresi sebagai berikut Y = 2,103+0,614X1+0,123X2
Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) konstanta sebesar 2,103 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (X1 = 0, X2 = 0,) maka nilai akuntabilitas sebesar 0,213 .
2) β1  sebesar  0 ,614 menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  0 ,614 sebesar  100%  akan  diikuti oleh peningkatan akuntabilitas sebesar 0,614% dengan asumsi variabel lain tetap.
3) β2 sebesar 0 ,123 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran sebesar 100% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas  sebesar 12,3%  dengan  asumsi  variabel  lain tetap.
Uji t
Tabel 5. Uji t Model t Sig. 1 (Constant) ,450 ,654 x1 8,532 ,000 x2 7,830 ,000 Dari hasil penelitian ini variaebel independen yang terdiri dari : 1. Sistem pengendalian intern
Hipotesis : sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas t h i t u n g > t t a b e l (8,532 > 1,699)
Maka  H0  ditolak  sehingga  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap akuntabilitas
2. Kejelasan sasaran anggaran
Hipotesis : kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas t h i t u n g > t t a b e l (7,830 > 1,699) Maka  H0  ditolak  sehingga  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas
Uji F Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern, evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan F  test. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan  program  SPSS  18,  maka  diperoleh  hasil sebagai berikut :
Tabel 6. Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 635,557 2 317,779 37,545 ,000 b Residual 821,003 97 8,464 Total 1456,560 99 a. Dependent Variable: y b. Predictors: (Constant), x2, x1
Dari  uji  ANOVA  atau F  test, diperoleh  F hitung sebesar  37,545,  sedangkan  F tabel sebesar  2,99. Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern,  dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas karena F h i t u n g > F t a b e l (37,545 > 2,99).

## Koefisien Determinasi
Tabel 7. R Square Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,661 a ,436 ,425 2,90929
Adjusted R Square adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dari hasil penelitian  nilai  adjust  R  Square  sebesar  0,425  berarti  42,5%  sistem  pengendalian  intern, kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas sementara sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

## Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap Akuntabilitas
Dari  tabel  regresi  dapat  dilihat  besarnya  t hitung untuk  variabel  sistem  pengendalian intern  sebesar  8,532,  sedangkan  t tabel adalah  1,699,  sehingga  t h i t u n g >  t t a b e l (8,532  >  1,699), maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas.
Dari  hasil  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sistem  pengendalian  intern  secara  parsial berpengaruh  terhadap  akuntabilitas.  Variabel  sistem  pengendalian  intern  responden  banyak yang  menjawab  setuju  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  yang  ada  di Polrestasbes sudah berjalan dengan dan dapat mewujudkan akuntabilitas.
Variabel  sistem  pengendalian  intern  yang  diukur  dengan  penggunaan  surat  tanda setoran,  pengecekan secara acak setiap bagian perencanaan,  pencatatan transaksi,  tanggung jawab,  pemisahan  fungsi,  pengendalian  fisik,  pengendalian  fisik,  pemantauan  dan  evaluasi, responden banyak yang menjawab setuju dengan nilai rata-rata 62% yang menyatakan bahwa sistem  pengendalian  intern  yang  ada  di  Polrestasbes  sudah  berjalan  dengan  dan  dapat mewujudkan akuntabilitas.
Dari hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan dan sudah sesuiai dengan teori Midjan dan Susanto (2001:58) pengendalian internal meliputi : Struktur  organisasi  dan  segala  cara  serta  tindakan  dalam  suatu  perusahaan  yang  saling terkoordinasi  dengan  tujuan  untuk  mengamankan  harta  kekayaan  perusahaan,  menguji ketelitian  dan  kebenaran  data  akuntansi,  meningkatkan  efisiensi  operasi,  serta  mendorong ketaatan  terhadap  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  telah  digariskan  oleh  pemimpin perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muda  (2005) dengan  judul  Pengaruh  Sistem  pengendalian  intern  terhadap  Akuntabilitas  Polrestabes  pada Sekretariat  Kota  Kotamadya  Jakarta  Selatan  menunjukkan  hasil  bahwa    terdapat  pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Polrestabes pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.
Herawati  (2011)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Polrestabes  Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  instansi Polrestabes Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3).
Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas Polrestabes yang terukur melalui  tahapan  siklus  anggaran  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan /  pertanggungjawaban,  dan  evaluasi  sehingga  akan  tercipta  akuntabilitas  Polrestabes  yang lebih baik.
Dengan adanya sistem pengendalian intern dapat memungkinkan manajemen puncak untuk  memahami  masalah  yang  dihadapi  oleh  karyawan  dan  karyawan  juga  lebih  dapat memahami  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  manajemen  puncak.  Sehingga  dapat  meningkatkan akuntabilitas para karyawan untuk mencapai tujuan anggaran.
Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja  diterapakan  untuk  mendukung  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  instansi  Polrestabes daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi Polrestabes  daerah  bahwa  upaya  untuk  menciptakan  pengelolaan  anggaran  berbasis akuntabilitas  diharapkan  akan  mampu  memenuhi  berbagai  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat,  yaitu  terbentuknya  semangat  desentralisasi,  demokratisasi,  transparansi,  dan akuntabilitas  dalam  proses  penyelenggaraan  Polrestabes  pada  umumnya  dan  proses
pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.
Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas Polrestabes yang terukur melalui  tahapan  siklus  anggaran  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan /  pertanggungjawaban,  dan  evaluasi  sehingga  akan  tercipta  akuntabilitas  Polrestabes  yang lebih baik.
Penilaian  akuntabilitas  anggaran  belanja    merupakan    sasaran    yang  diharapkan sebagai  fungsi  belanja,    Standar  pelayanan  diharapkan  dan  diperkirakan  biaya  satuan komponen  kegiatan  yang  bersangkutan,    bagian  pendapatan  APBD  yang  membiayai  belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas
Kejelasan sasaran anggaran memiliki t hitung sebesar 7,830 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  t tabel adalah  1,699,  sehingga  t h i t u n g >  t t a b e l (7,830  >  1,699),  dapat  disimpulkan bahwa  H a diterima  dan  H 0 ditolak  maka  kejelasan  sasaran  anggaran  secara  individual mempengaruhi akuntabilitas.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  kejelasan  sasaran  anggaran  secara  parsial berpengaruh  terhadap  akuntabilitas.  Variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  responden  banyak yang  menjawab  setuju,  hal  ini  menunjukkan  kejelasan  sasaran  anggaran  yang  dilakukan berjalan dengan baik sehingga responden menjawab setuju.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Abdullah  (2005) menyatakan  bahwa  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  pada  dasarnya  memuat  informasi mengenai  tujuan  (goals)  dan  sasaran  (objektives)  yang  akan  dicapai  oleh  daerah  yang bersangkutan  dalam  tahun  anggaran  tertentu.  Kedua  komponen  arah  dan  kebijakan  umum APBD  ini  merupakan  jawaban  atas  “ where  do  we  want  to  be ”  dalam  proses  perencanaan strategis.  Tujuan  merupakan  arah  ( direction )  yang  akan  menunjukkan  tujuan  ( destination ) daerah  dimasa  yang  akan  datang,  sedangkan  sasaran  menunjukkan  batas-batas  ( milestones ) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nina  (2009) meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Instansi Polrestabes Daerah, dengan variabel independen Penganggaran Berbasis Akuntabilitas dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi Polrestabes dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  implementasi  penganggaran  berbasis  akuntabilitas  berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi Polrestabes daerah.
Kejelasan  sasaran  anggaran  akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai  akuntabilitas  yang diharapkan,  dimana  dengan  mengetahui  sasaran  anggaran  maka  tingkat  akuntabilitas  dapat tercapai.
Penilaian  akuntabilitas  anggaran  belanja    merupakan    sasaran    yang  diharapkan sebagai  fungsi  belanja,    Standar  pelayanan  diharapkan  dan  diperkirakan  biaya  satuan komponen  kegiatan  yang  bersangkutan,    bagian  pendapatan  APBD  yang  membiayai  belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Kejelasan  sasaran  anggaran  akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai  kinerja  yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Dengan  adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas  ini,  maka  adanya  kemudahan  dalam mempertanggung jawabkan berhasil atau gagalnya pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Ketidakjelasan  anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

## Pengaruh  Sistem  pengendalian  intern  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap

## Akuntabilitas
Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh F hitung > F tabel (37,545 > 2,99). Berdasarkan hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern,  dan  kejelasan  sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas.
Dari  hasil  penelitian  dengan  menggjunakan  uji  F  sistem  pengendalian  intern  dan kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  Penyusunan  anggaran berbasis  akuntabilitas  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  efisiensi  pengalokasian  sumber daya  dan  efektivitas  penggunaannya  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  oleh Polrestabes  daerah  sehingga  dengan  adanya  anggaran  berbasis  akuntabilitas  tersebut diharapkan  anggaran  dapat  digunakan  secara  optimal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  dapat  mendukung  peningkatan  tranparansi  dan  akuntabilitas  manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis akuntabilitas memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan akuntabilitas organisasi yang berpedoman pada prinsip value for money . Variabel akuntabilitas yang diukur dengan kejujuran, proses, program, dan kebijakan responden  banyak  yang  menjawab  setuju,  hal  ini  menunjukkan  akuntabilitas  yang  dilakukan Polrestabes  sudah  baik  sehingga  responden  menjawab  setuju  Visi  dan  misi  program  perlu ditetapkan  sesuai rencana strategik organisasi hal ini menunjukkan di kantor Polrestabes Kota Medan dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi Polrestabes agar terciptanya akuntabilitas Polrestabes.
Penerapan  ABK  di  Indonesia  mempunyai  tantangan  yang  tidak  ringan  karena berubahnya  sistem  penganggaran.  Tantangan  yang  lebih  berat  adalah  mengubah mind  set tidak  hanya  pada  lingkungan  Polrestabes  (eksekutif),  tetapi  juga  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  sebagai  lembaga  legislatif. Mind  set DPR  dalam  rangka  pembahasan  dan  penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi output base , tidak lagi input base .
Penyusunan Rancangan APBD di Polrestabes Kota Medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu  dilakukannya Penyusunan dan penyampaiaan surat edaran kepala daerah tentang  pedoman  penyusunan  RKA-SKPD,  setealah  adanya  surat  edaran  ini  setiap  SKPD membuat  RKA-SKPD  atas  program  dan  kegiatan  yang  diusulkan  pada  tahun  bersangkutan. Kemudian  dilakukannya  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Slamet  (2005:6)  menyatakan:  Tujuan  utama  akuntabilitas  adalah  untuk  mendorong terciptanya  akuntabilitas  setiap  instansi  Polrestabes  sebagai  salah  satu  syarat  untuk terciptanya  Polrestabes  yang  baik  dan  terpercaya.  Penyelenggara  Polrestabes  harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.
Mayuraa  (2014)  Hasil  penelitian  bahwa  kejelasan  tujuan  anggaran  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  aparat  Polrestabes  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD.

## 5. Penutup Kesimpulan
Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas.  Pengaruh  sistem pengendalian  intern  terhadap  akuntabilitas  Polrestabes  yang  terukur  melalui  tahapan  siklus anggaran  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban,
dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas Polrestabes yang lebih baik. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas. Kejelasan sasaran anggaran akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai  akuntabilitas  yang  diharapkan,  dimana  dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat akuntabilitas dapat tercapai.
Sistem  pengendalian  intern  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  secara  simultan  berpengaruh terhadap  akuntabilitas.    Tujuan  utama  akuntabilitas  adalah  untuk  mendorong  terciptanya akuntabilitas  setiap  instansi  Polrestabes  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  terciptanya Polrestabes  yang  baik  dan  terpercaya.  Penyelenggara  Polrestabes  harus  memahami  bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik.

## Saran
Dalam  membuat  perencanaan  anggaran  polrestabes  kota  Medan  sebaiknya  lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam  implementasi  atau  pelaksanaan  anggaran  polrestabes  kota  Medan  sebaiknya lebih  memonitoring  pelaksanaan  program  kegiatan/kegiatan  seberapa  jauh  pelaksanaannya dan memperbaiki sistem keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

## Daftar Pustaka
Abdul Latif. (2014). Pengaruh Sistem pengendalian intern, Kejelasan Tujuan Dan Karakteristik Terhadap  Akuntabilitas  Aparat  Polrestabes  Kabupaten  Gorontalo. Jurnal  Al-Buhuts , 10(1).
Agus  Dwiyanto.  (2005). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Anthony,  R.  N.  &  Govindarajan.  (2003) Sistem  Pengendalian  Manajemen .  Penerbit  Salemba Empat Edisi:1 Buku 2.
Apandi Nasehatun. (2004). Budget and Control . Jakarta : Grasindo.
Azuar  Juliandi  &  Irfan.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  untuk  Ilmu-Ilmu Bisnis. Bandung : Citapustaka Media Perintis.
Badan Pemeriksa Keuangan (2009) Rancangan Laporan Akuntabilitas Polrestabes . Jakarta: BPK Bangun, Andrias, (2009). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran  Dan  Struktur  Desentralisasi  Terhadap  Kinerja  Manajerial  SKPD  Dengan Pengawasan  Internal  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  (Studi  Kasus  Pada  Polrestabes  Deli Serdang). Thesis. UNSUT Medan. Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Beny  Arifin  W.  (2012)  Pengaruh  Partisipasri  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,
Pengendalian  Akuntantansi  Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Instansi Polrestabes  Daerah  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal Akuntansi dan Investasi.
Fladimir  Edwin  Mbon  (2014) Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Polrestabes Daerah Yogyakarta
Ginting, Ahyari. (2009). Anggaran Perusahaan . Yogyakarta. BPFE. Hansen  &  Mowen.  (2004). Manajemen  Biaya,  Edisi  Bahasa  Indonesia .  Buku  Kedua.  Jakarta: Salemba Empat
Harjanti.  (2009).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Polrestabes  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Kehutanan  UPT  KPH  Bali  Tengah Kota Singaraja). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Herawaty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Polrestabes Daerah Kota Jambi.
Indriya,  Kartika.  (2013).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Polrestabes  (SPIP)  Terhadap Kualitas  Pelaporan  Keuangan  Pada  Polrestabes  Kabupaten  Wilayah  Jawa  Barat. Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.
Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Ismail Solihin. (2009). Corporate  Social  Responsibility  from  Charity  to  Sustainability .  Jakarta  : Salemba Empat Kemendiknas. (2010). Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama .  Jakarta Kennis,I.  (2011).  Effect  of  Budgetary  Goal  Characteristic  on  Managerial  Attitudes  and Performance .  The Accounting Review: 707-721 Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta Mayura.  (2014). Pengaruh  Kejelasan  Dan  Tujuan  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Aparat Polrestabes Gorontalo
Meria Solina. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada Skpd Kota Tanjungpinang
Muhammad.  Yusuf.  (2015). Prosedur  Penyusunan  Anggaran  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sumatera Utara
Nafarin,M. (2007). Penganggaran Perusahaan .Jakarta:Salemba Empat Nazaruddin. (2008). Penyusunan Anggaran Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat Nina, Widawati. (2009). Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas  Instansi  Polrestabes  Daerah  Pada  SKPD  Kabupaten  Priangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Noviana.  (2015). Prosedur  Penyusunan  Anggaran  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sumatera Utara Nunnally, J.C., (1978). Pshycometric Theory , New York: McGraw-Hill. Nurhalimah.  (2013). Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran  terhadap  Kinerja  Aparatur  Perangkat  Daerah  di  Polrestabes  Aceh.  Aceh Darussalam .
Pratiwy, A. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Polrestabes Daerah . Padang.
Reni  Yulianti  (2008)  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Kesulitan  Sasaran  Anggaran Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Instansi Polrestabes. Jurnal Akuntansi