Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng
I Komang Kawi Arta, Ketut Sudiatmaka, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: { kawi.arta, sudiatmaka, ratnawindari}@undiksha.ac.id ,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Penerimaan  Bendesa  Adat  dan Masyarakat  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  tentang  isi  Keputusan  Pesamuhan Agung  III/2010  MUDP  Bali  terkait  Kedudukan  Anak  Perempuan  Hindu  dalam Pewarisan, (2) Realisasi isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait Kedudukan Anak Perempuan Hindu Bali dalam Pewarisan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng, (3) Implikasi dari realisasi Keputusan Pesamuhan Agung  III/2010 MUDP Bali terhadap kaum Perempuan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  (1)  Bendesa  Adat  dan  masyarakat adat  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  masih  belum  bisa  menerima  isi  Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali,  karena krama  adat masih  kuat mempertahankan dresta,  awig-awig serta  kebiasaan-kebiasaan  yang  mewaris  hanya anak laki-laki di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng, (2) Belum terealisasi isi Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali.  Hal ini  dipengaruhi  oleh  budaya  paternalistik yang  sudah  mengkristal  sehingga  Keputusan  Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali tersebut sulit untuk diterapkan sehingga timbul ucapan/ gugon tuwon “ anak mule keto dini” (memang seperti itu disini) pewarisan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng, (3) Tidak  ada  suatu  implikasi  terhadap  kaum  perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng terkait realisasi isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali, karena tidak  ada  kaum  perempuan  yang  berani  menuntut  untuk  mendapatkan  hak  waris  di masing-masing keluarganya.
Kata Kunci :  Keputusan MUDP Bali, Kedudukan Perempuan, Pewarisan, Desa Bali Aga .

## Abstract
The research was aimed at knowing (1) the acceptance of Bendesa Adat , the head of traditional  village  institution,  and  society  of  Bali Aga village,  Buleleng  regency  about content of Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali concerning position of Balinese Hindu Women in term of inheritance in Bali Aga village, Buleleng regency, (2) the realization of  its  content,  and  (3)  the  implication  of  its  realization  toward  women  in  Bali Aga , Buleleng regency. This research was conducted by using a method of emperical juridical approach.  In  determining  sample  for  this  research,  the  researcher  used  purposive sampling  technique.  Then  the  collected  data  were  analyzed  in  descriptive  qualitative way.  The  result  shows  that,  (1) Bendesa  Adat and  the  society  of  Bali Aga village, Buleleng  regency  have  not  been  able  to  accept  the  content  of Pesamuhan  Agung III/2010 MUDP Bali yet because they still strongly defend dresta , awig-awig (rules), as well as habits which only boys get the inheritance; (2) The content of Pesamuhan Agung III/2010  MUDP  Bali  decision  has  not  realized  yet.  This  is  influenced  by  paternalistic culture  which  has  been crystallized so that the  decision is
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
difficult to be applied so that it arises the saying or gugon tuwon “ anak mule keto dini ” (indeed  like  it  here)  inheritance  in  Bali Aga Village  Buleleng  regency;  (3)  there  is  no implication  toward  the  woman  in  Bali Aga about  the  realization  of  the  result  of Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali since there are no women who dare to claim for inheritance rights in their respective families. Keywords : Bali MUDP Decision, Woman Position, Inheritance, Bali Aga Village.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  adat  merupakan  satu kesatuan  dari  Desa Pakraman atau  Desa Adat,  perihal  mengenai  Desa Pakraman atau Desa Adat ini diatur dalam Perda No 3 Tahun  2003  tentang  Desa Pakraman dan lebih  diakui  pada  aturan  nasional  pada Pasal 6 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa  yang  menyebutkan  Desa  terdiri  atas Desa  dan  Desa  Adat.  Ketentuan  kedua aturan  tersebut  sudah  sangat  jelas  Desa Pakraman atau  Desa  Adat  itu  diakui  dan terdapat dasar hukum yang mengaturnya.
Hukum Adat bagi warga masyarakat  adat  mempunyai  beberapa indikator  penting dalam menunjukkan peranannya  sebagai a  tool  of  a  social engineering (rekayasa sosial yang bertujuan untuk  mengarahkan  menuju  keteraturan dan  ketertiban  yang  orientasinya  ingin menyasar  pada  aspek  keadilan  bagi masyarakat).  Pertama,  Hukum  Adat  yang realisasinya  dapat  berupa  keputusan  Adat dari  hasil  Pesamuhan  Majelis  Adat  secara substantif memuat ketentuan yang mengatur  tingkah  laku  manusia  atau  yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku  guna  menjaga  keseimbangan kepentingan  mereka  dalam  masyarakat. Kedua,  memberikan  peluang  besar  untuk perwujudan aspek keadilan bagi masyarakat  dalam  kerangka  menerapkan prinsip persamaan dimuka hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali bagi masyarakat Indonesia secara  keseluruhan  ( equality  before  the law ),  baik  kaum  laki-  laki  maupun perempuan.  Ketiga,  Hukum  Adat  dalam wujud  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman dinilai  memberikan  kontribusi yang  besar  dalam  penetapan  kebijakan yang  memenuhi  unsur  pelayanan  publik bagi anggota masyarakat sampai ke
tingkat  lapisan  paling  bawah  (Sudiatmaka, 2016 : 772 ).
Perihal  Hukum  Adat  ini  diatur dalam  pasal  18  B  Ayat  2  yang  memuat; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal ini tampak jelas  bahwa  keberadaan  hukum  adat tersebut legalitasnya diakui oleh negara dan ketentuan-ketentuan hukum adat itu mengikat  masyarakat  adat  dan  apabila dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  adat. Namun  dalam  perkembangan  hukum  adat terkadang terjadinya tumpang tindih antara hukum  adat  dengan  kebijakan  yang mengatasnamakan adat.
Bahkan terkadang keputusan- keputusan  yang  mengatasnamakan  adat sering  terjadinya  pro-kontra  dari  kalangan masyarakat adat dan terkadang keputusan- keputusan  tersebut  tidak  sesuai  dengan kondisi  perkembangan  prilaku  masyarakat adat  sehingga  antara  kebijakan  yang  ada dengan implementasi dilapangan terkadang jauh  berbeda.  Salah  satu  permasalahan yang  muncul  adalah  pengaturan  Anak Perempuan  di  Bali  beragama  Hindu  yang berhak atas Warisan.
Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan  serta  mengoperkan  barang- barang  harta  benda  dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya. Proses tersebut seringkali dinamakan  dengan “waris mewarisi”. Di mana benda atau barang yang diwariskan itu bentuk dan jenisnya bermacam-macam dalam ketentuan hukum waris  adat  disebut  “harta  peninggalan” (Najih dan Soimin, 2014 : 306).
Hukum  waris  adat  erat  kaitannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur
sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek  hukum  adat  serta  pengaruhnya terhadap  harta  kekayaan  atau  harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam  masyarakat  itu.  Selain  itu,  hukum waris adat juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan  sosial  budaya  di mana  hukum  adat  itu  hidup  seperti  kuat lemahnya  hubungan  antara  masyarakat hukum  adat  dengan  keluarga  dan  individu (Rato, 2015 : 113).
Pada  umumnya  perihal  yang berhak mewaris di Bali itu adalah anak laki- laki,  karena  anak  laki-laki  ini  merupakan penerus  keturunan  dari  ayahnya  dan pewarisan di Bali mengenal istilah lempeng ke purusa yang artinya pewarisan itu hanya di  tujukan  kepada  laki-laki  dan  sistem pewarisannya  bersifat  patrilinial.  Dalam pemberian warisan kepada anak laki-laki di Bali,  selain  warisan  benda-benda  materiil dan  ada  juga  warisan  berupa  imateriil seperti  halnya  keanggotaan  masyarakat hukum  adat,  keanggotaan  sebagai krama subak ,  keanggotaan  dan ayahan  krama adat,  banjar  dan  lain-lain.  Hal  tersebut sudah jelas ada dasarnya yang mengatur di awig-awig setiap Desa Pakraman yang ada di Bali dan prinsip-prinsip dalam kekeluargaan  ke purusa sama  dengan sistem  kekeluargaan  yang  dianut  dalam Kitab Manawa Dharmasastra , yang dikenal sebagai salah satu Kitab hukum Hindu. Hal ini  tidak  terlepas  dari  agama  yang  dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali adalah agama Hindu (Dangin, 2015 : 6).
Pesamuhan Agung III yang di gelar pada tanggal 15 Oktober Tahun 2010, yang dituangkan  dalam  Keputusan  Pesamuhan Agung  MUDP  Bali  Nomor  01//KEP/PSM/- 3MDP Bali/X/2010, disebutkan bahwa hak ahli waris bagi kaum perempuan  ( Predana ).  Dalam  Pesamuhan Agung  Majelis  Utama  Desa Pakraman (MUDP) Bali tahun 2010 tersebut disebutkan ahli waris yang kawin keluar dan berstatus predana atau  tidak  berada  di rumah  dalam  istilah  Bali  disebut ninggal kedaton  terbatas ,  berhak  atas  setengah warisan  guna  kaya  (hasil  kerja/harta  gono gini)  orang  tuanya,  setelah  dikurangi sepertiga untuk duwe tengah atau untuk
perawatan orang tua. Dengan kata lain Perempuan berhak mendapat setengah dari harta warisan gunakaya yang diterima oleh saudara laki-lakinya yang berstatus purusa . Namun, ahli waris yang yang di kategorikan ninggal kedaton penuh atau pindah agama, tidak berhak atas sama sekali harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal  ( jiwa  dana )  dari  orang  tuanya (http://www.balisaja.com/2015/12/perempu an-bali-kini-berhak-dapat.html).
Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman (MUDP) Bali itu mengandung arti bahwa anak laki-laki berhak untuk mewaris dan anak perempuan juga berhak termasuk sebagai  ahli  waris.  Namun  Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun  2010  hingga  saat  ini  belum terealisasi dengan baik, peneliti mengamati sebagian  besar  masyarakat  Bali  belum merealisasikan  Keputusan  Majelis  Utama Desa Pakraman (MUDP)  Bali  Tahun  2010 tentang  Perempuan  berhak  menerima warisan.  Ini  terlihat  salah  satu  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si yang menghasilkan penelitian  bahwa  di  Bali  bagian  Utara menerima dengan baik Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali terkait Anak Perempuan Hindu Bali berhak sebagai  ahli  waris  di  Bali  dan  pada Masyarakat  Bali  Selatan  tidak  menerima Keputusan  Pesamuhan  Agung  III/2010 MUDP  Bali  terkait  Anak  Perempuan  Hindu Bali berhak sebagai ahli waris.
Selain itu apalagi pada masyarakat khususnya pada masyarakat Adat Bali Aga yang  masuk  dalam  lingkup  Kabupaten Buleleng.  Daerah  Kabupaten  Buleleng memiliki  7  (Tujuh)  Desa  yang  termasuk dalam  Desa  Bali Aga yang  diantaranya adalah  Desa  Adat  Julah,  Desa  Adat Sembiran, Desa Adat Sidetapa, Desa Adat Cempaga,  Desa  Adat  Tigawasa  dan  Desa Adat  Pedawa  Serta  Desa  Adat  Banyuseri. Desa Bali Aga merupakan Desa adat yang tertua  atau  Bali mula yang  penduduknya merupakan penduduk asli Bali. Masyarakat Bali Aga adalah kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan. Masyarakat Bali Aga masih
mengacu pada aturan tradisional adat Desa yang  diwariskan  nenek  moyang  mereka. Desa Bali Aga biasanya kental dengan adat istiadatnya,  apapun  perubahan  pengaruh zaman  sangat  sulit  untuk  masuk  didalam Desa Bali Aga . Ini terlihat bahwa Desa Bali Aga tersebut  masih  mempertahankan dengan kuat tradisinya yang terus dilakukan secara  turun-temurun  dan  pola  pikir masyarakat Bali Aga masih tradisional yang terus  berusaha  melestarikan  nilai-nilai leluhur  Bali  yang  telah  diwariskan  secara turun-  temurun  dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya. Pewarisan di Desa Bali Aga pada  umumnya  menggunakan  sistem pewarisan  patrilineal  yaitu  menarik  garis keturunan  laki-laki  ( Lempeng ke purusa ). Selain  itu  juga  dari  pengamatan  awal peneliti,  bahwa  di  Desa  Bali Aga masih belum merealisasikan isi Keputusan Pesamuhan  Agung  III  MUDP  (Majelis Utama  Desa Pakraman )  Bali  Tahun  2010 terkait  Perempuan  Hindu  Bali  berhak menerima  setengah  dari  hak  waris purusa (laki-laki)  setelah  dipotong  1/3  untuk  harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Melihat  dari  proses  timbulnya  hukum  adat itu  pada  umumnya  muncul  dari  bawah sesuai  dengan  kebiasaan,  norma  dan sistem  sosial  serta  terus  berkembang hingga menjadi hukum adat. Namun dalam kenyataannya pada  Keputusan  MUDP  Bali terkait anak perempuan hindu bali menerima setengah dari hak waris laki-laki setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan biaya pelestarian  tersebut munculnya aturan  adat  itu  dari  atas,  oleh  karena  itu menyimpang  dari  suatu  proses  timbulnya hukum  adat.  Hal  itulah  yang  sulit  untuk diterima oleh masyarakat Bali Aga . Keputusan  tersebut  memberikan  tujuan yang  baik  dan  memberikan  keharmonisan bagi  kaum  perempuan  Hindu  Bali  tetapi kalau  dilihat  di  Bali  pada  umumnya  masih berpegang teguh dengan landasan ucapan “ Anak  dapet  mula  keto ”(memang  dapat seperti itu). Hal inilah yang mengindikasikan masyarakat  Bali Aga sulit  menerima perubahan. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk  meneliti  Keputusan  Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali
terkait  kedudukan  anak  perempuan  Hindu dalam pewarisan dengan keberadaannya di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng karena hukum  pewarisan  adat  Bali Aga pada umumnya  memposisikan  laki-laki  yang berhak mewaris. Padahal Anak perempuan Hindu  Bali  itu  mempunyai  peran  yang penting di dalam  keluarga.  Oleh  karena  itu dengan  terealisasinya  Keputusan  tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi kaum perempuan Hindu Bali pada umumnya  dan  kaum  perempuan  Bali Aga pada khususnya.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Bendesa Adat dan Masyarakat  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng tentang isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait
Kedudukan  Anak  Perempuan  Hindu dalam Pewarisan, Realisasi isi Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali terkait  Kedudukan Anak Perempuan  Hindu Bali  dalam  Pewarisan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng,  dan  Implikasi  dari realisasi  Keputusan  Pesamuhan  Agung III/2010 MUDP Bali terhadap kaum Perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng.
Manfaat yang diperoleh dari penelitiani  ini  adalah  :  Bagi  masyarakat Desa  Bali Aga di  Kabupaten  Buleleng,  di mana  penelitian  ini  dapat  dijadikan  dasar sebagai  pembentukan  peraturan  terutama dalam pembentukan awig-awig yang nantinya dapat melihat kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat khususnya  bagi  kaum  Perempuan  Hindu Bali; Bagi peneliti-peneliti lain yang sifatnya sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi awal untuk melakukan kajian  lebih  dalam  tentang  fokus  kajian Putusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman (MUDP)  dan  sebagai  sumber  informasi, khususnya mengenai realisasi isi Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman (MUDP)  bali  terkait  perempuan  Hindu  Bali dalam Pewarisan; Bagi Pemerintah khususnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng yang mempunyai hubungan dengan  Majelis  Madya  Desa Pakraman (MMDP),  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam
penerapan  Keputusan  Pesamuhan  Agung III/MUDP  Bali  terkait  kedudukan  Anak perempuan Hindu Bali dalam Pewarisan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan fokus masalah penelitian  yang  di  fokuskan  di  atas,  maka penelitian ini secara metodologis menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris (Ali,  2016:30).  Dengan  rasionalitas  untuk mengkaji  kesenjangan  dari  Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  Majelis  Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan dengan realisasi  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu penelitian ini akan dimulai dari obervasi awal untuk menentukan  urgensi  masalah,  melakukan wawancara,  studi  dokumen,  memfokuskan data  dan  mendeskripsikan  data  sesuai dengan  alur  penelitian  kualitatif.  Adapun alur  pengolahan  data  kualitatif  diawali dengan  adanya  pengumpulan  data  baik yang  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  studi  dokumen,  teknik  wawancara, teknik  observasi.  Setelah  data  terkumpul maka data  akan  direduksi,  yaitu  data  yang telah  dikumpul  di  rangkum  dan  yang diseleksi  yang  didasarkan  pada  fokus, kategori,  maupun  pokok  permasalahan tertentu  yang  telah  ditetapkan  dan  di rumuskan  sebelumnya,  dan  pada  akhir tahap  ini  semua  data  yang  relevan diharapkan  telah  tersusun  dan  terorganisir sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah, setelah data terkumpul dan  direduksi  maka  data  akan  disajikan  , karena  penyajian  data  merupakan  tahap penampilan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Proses ini hanya bisa dilaksanakan setelah adanya proses reduksi  data  atas  data  yang  direduksi  dan disajikan  tadi.  Jadi  berdasarkan  hasil pemahaman  dan  pengertian,  kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban  atas  permasalahan  yang  peneliti cantumkan (Wirantini, 2014 : 40)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Bali Aga merupakan  Desa yang tertua di Bali. Pada umumnya
masyarkat Bali Aga merupakan masyarakat yang  sulit  terkena  pengaruh  dan  apalagi pengaruh tersebut hal-hal yang baru. Dalam perjalanan  sejarah  yang  begitu  panjang terutama  setelah  masuknya  kekuasaan Majapahit di Bali yang membawa pengaruh baru bagi agama, budaya, dan lain-lain yang membuat  masyarakat  Bali Aga semakin sedikit bila dibandingkan dengan masyarakat  Bali  Majapahit  ,  tetapi  dalam kenyataannya hingga kini suku Bali Aga dan segala  keunikannya  masih  melestarikan budaya  leluhurnya.  Sehingga  masyarakat Bali Aga mempunyai keunikannya tersendiri. Yang termasuk Desa Bali Aga di Kabupaten Buleleng adalah Desa Pakraman Sidetapa, Desa Pakraman
Cempaga, Desa Pakraman Tigawasa, Desa
Pakraman Pedawa, Desa Pakraman
Banyuseri dan Desa Pakraman Julah serta Desa Pakraman Sembiran. Dalam
penelitian ini peneliti memfokuskan mengambil penelitian di 4 (empat) Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. Karena dari ke 4 (empat)  Desa  Bali Aga di  Kabupaten Buleleng  sudah  mewakili  dari  7  (Tujuh) Desa  Bali Aga yang  ada  di  Kabupaten Buleleng.  Diantaranya,  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  bagian  Barat  yaitu Desa Pakraman Cempaga  dan  Desa Pakraman Pedawa.  Serta  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  bagian  Timur  yaitu Desa Pakraman Julah dan Desa Pakraman Sembiran.
Pewarisan Adat di Bali sampai saat ini  menganut  Sistem  Patrilinieal.  Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan  pihak  nenek  moyang  laki-  laki. Sistem ini, kedudukan dari pengaruh pihak laki-laki sangat menonjol (Suparman, 2014 : 41).  Ketentuan  hukum  waris  adat  pada masyarakat  patrilineal  menentukan  bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewaris harta pusaka. Harta pusaka dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah.  Harta  Pusaka  tinggi  adalah  harta peninggalan  dari  zaman  leluhur,  yang dikarenakan  keadaanya,  kedudukannya dan sifat yang tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan
harta  pusaka  rendah  adalah  harta  yang ditinggalkan  pada  generasi  diatas  ayah, misalnya  harta  peninggalan  kakek  atau nenek yang keadaanya,  kedudukannya dan sifatnya yang tidak mutlak untuk dibagi-bagi, baik  penguasaan  atau  pemakaianya  atau mungkin  juga  pemilikannya  (Hadikusuma, 2015 : 11).
Dalam  hal  penerimaan  Bendesa adat  dan Prajuru /Pengurus  adat  maupun tokoh  masyarakat  di  tempat  penelitian masih  ada  menerima  maupun  yang  masih belum  bisa  menerima  Isi  Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali tersebut. Tetapi yang menerima Keputusan tersebut  hanya  salah  satu  Bendesa  Adat dengan  alasan  karena  menurut  pemikiran pribadinya  dan  Bendesa  Adat  tersebut merupakan kaum intelektual.
Keputusan  No.01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010,  15  Oktober  Tahun  2010  ini yang  isinya  “Wanita  Bali  menerima setengah  dari  hak  waris purusa setelah dipotong  1/3  untuk  harta  pusaka  dan kepentingan  pelesatrian.  Hanya  jika  kaum wanita  Bali  yang  pindah  ke  agama  lain, mereka  tidak  berhak  atas  hak  waris.  Jika orang  tuanya  ikhlas,  tetap  terbuka  untuk memberikan  jiwa  dan  atau  bekal  sukarela” (Setyawati,  2017  :  620).  Keputusan  ini memang memberikan suatu keadilan gender dan  hak  perempuan  Bali  tersebut diperhatikan.  Tetapi  masih  ada  Bendesa adat  dan prajuru adat  maupun  tokoh masyarakat  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng yang masih belum bisa menerima Isi  Keputusan  Pesamuhan  Agung  III tersebut karena didasarkan atas suatu awig- awig dan dresta yang  masih  diakui  oleh krama  adat.  Awig-awig Desa Pakraman itulah yang kuat di pegang oleh masyarakat adat untuk dipertahankan bahwa anak laki- laki  ( Purusa )  saja  yang  berhak  mewaris. Selain  itu  juga  jika  diteliti  sampai  ke  akar rumputnya  masyarakat  di  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  masih  banyak  yang belum  bisa  menerima  isi  Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali terkait  kedudukan  anak  perempuan  Hindu Bali  dalam  pewarisan  karena  budaya paternalistik yang sudah mengkristal sehingga Keputusan
Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali tersebut sulit untuk diterapkan sehingga ada ucapan  “ anak mule  keto  dini” (memang seperti itu disini).
Pandangan masyarakat Bali, pewaris  adalah  seorang  ayah  (laki-laki). Paham  ini  tampaknya  dilandasi  pemikiran bahwa dalam sistem kekerabatan kepurusa yang bersifat Patriarkhi, bahwa ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta  keluarga  yang  diwarisi  secara  turun- temurun. Dalam logika ini, harta warisan di wariskan melalui garis atau pancer laki-laki, sehingga  semua    harta  milik  laki-laki, sedangkan perempuan bukan pemilik harta. Sebelum  kawin,  anak  perempuan  adalah milik  dan  tanggungjawab  ayahnya,  setelah kawin adalah milik suaminya. Pandangan ini di dasarkan atas ketentuan Pasal 3 Bab IX Kitab Manawa Dharmasastra yang berbunyi : Ayahnya yang melindungi selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminyalah yang melindungi  dan  putra-  putranya  melindungi setelah  ia  tua,  wanita  tidak  pernah  layak bebas. Mencermati Pasal 3 tersebut wanita tidak  layak  sebagai  pemilik  harta  karena selalu  berada  dalam  tanggungjawab  laki- laki (Sukerti, 2012 : 57).
Selain  itu  ditempat  penelitian merupakan  Desa  Bali Aga. Desa  Bali Aga (Bali Mula )  ini  merupakan  Desa  yang  kuat memegang  sistem  serta  adat-istiadatnya dan  tidak  atau  sedikit  kena  pengaruh Majapahit, sehingga mempunyai perbedaan antara orang Hindu Majapahit dengan orang Hindu Bali Aga . Hal inilah yang menyebabkan suatu Keputusan Pesamuhan Agung  III  tersebut  sulit untuk  diterima  oleh masyarakat Bali Aga Kabupaten Buleleng. Selama  ini  pihak  bendesa  adat mengijinkan  diadaknnya  Sosialisasi  terkait Isi  Keputusan  Pesamuhan  Agung  III/2010 MUDP  Bali  terkait  Kedudukan  Anak Perempuan  Hindu  Bali  dalam  Pewarisan, akan  tetapi  hingga  saat  ini  belum  pernah dilakukan  sosialisasi  baik  oleh  Majelis Utama  Desa Pakraman (MUDP),  Majelis Madya  Desa Pakraman (MMDP)  dan Majelis Alit Desa Pakraman ,  sehingga
masyarakat belum mengetahui isi Keputusan tersebut.
Dalam mensosialisasikan isi
Keputusan  tersebut  pasti  akan  muncul suatu  perdebatan-perdebatan  di  kalangan masyarakat. Dengan munculnya perdebatan-perdebatan nantinya ada suatu titik temu di dalam masyarakat mengenai Isi Keputusan  Pesamuhan  Agung  III/2010 MUDP  Bali  terkait  Kedudukan  Anak Perempuan  Hindu  Bali  dalam  Pewarisan. Sehingga  masyarakat  akan  mengkaji  dan memikirkan  lebih  dalam  mengenai  mana yang pantas diterapkan dalam pewarisan di keluarganya.  Mengingat  Majelis  Utama Desa Pakraman (MUDP) memiliki tugas dan wewenang yang terdapat di dalam pasal 16 Perda  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman adalah sebagai berikut : a.  Mengayomi adat-istiadat b.  Memberikan saran, usul dan memberikan pendapat kepada berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga, maupun pemerintah tentang masalah- masalah adat c.  Melaksanakan setiap keputusam- keputusan paruman dengan  aturan- aturan yang ditetapkan
d. Membantu menyurat awig-awig e.  Melaksankan    penyuluhan    adat- istiadat secara menyeluruh
Sedangkan kewenangan Majelis Desa Pakraman (MDP) adalah sebagai berikut:
a. Memusyawaratkan berbagai hal yang menyangkut  masalah-masalah  adat dan  agama  untuk  kepentingan  Desa Pakraman
b.  Sebagai  penengah  dalam  kasus-
kasus adat yang tidak dapat
diselesaikan pada tingkat Desa
c.  Membantu
menyelengarakan upacara  keagamaan  di  Kecamatan,
Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Tugas  dan  kewenangan  Majelis Desa Pakraman (MDP)  tersebut  diatas tentunya  berdasarkan  atas  suatu  aturan yang jelas, sehingga Majelis Desa
Pakraman (MDP) mempunyai kewenangan yang jelas untuk mensosialisasikan Isi
Keputusan  Pesamuhan  Agung  III  tersebut. Pesamuhan  Agung  atau Paruman (setara dengan  kongres)  Majelis  Desa Pakraman seluruh  Bali. Paruman Agung  inilah  yang mengeluarkan  keputusan-keputusan  yang mengikat  seluruh  Desa Pakraman di  Bali dan  segenap  Majelis  Desa Pakraman
(Budawati dkk, 2012 : 29). Disamping disosialisasikan Keputusan tersebut, dalam
menerapkannya juga perlu suatu dukungan dari  Bendesa  Adat  dan Prajuru /Pengurus Adat,  karena  Bendesa  Adat  mempunyai tanggungjawab  dalam  seluruh  kegiatan warga  Desa  yang  melaksanakan  tugas- tugasnya,  dibantu  oleh Prajuru /Pengurus Adat, sehingga Bendesa adat dan Prajuru/Pengurus  Adat  sebagai  ujung tombak  untuk  menentukan  keberhasilan dalam menerapkan suatu kebijakan- kebijakan adat dan dalam hal juga kaitannya dengan  Keputusan  Pesamuhan  Agung III/2010 MUDP Bali terkait anak perempuan Hindu Bali dalam pewarisan.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  4766/Pdt/1998, tertanggal 16 November 1999, mendalihkan bahwa :
“Anak perempuan di Bali berhak atas peninggalan  dari  Pewaris.  Walapun sistem  kewarisan  di  Bali  sendiri menggunakan sistem kewarisan mayorat  laki-laki,  yang  mengatur bahwa anak perempuan di Bali bukan merupakan ahli waris dari pewaris”.
Berdasarkan Surat Keputusan Panitia  Landreform  Daerah  Tingkat  I  Bali tertanggal  28  Mei  1962  No.2/Sk./XX/1962 dan  hasil  rapat  Panitian  Ad.Hoc  Panitia Landreform  Daerah  tingkat  I  Bali  tanggal 1 Oktober  1962  dirumuskan  bahwa  yang tergolong  ahli  waris  adalah  janda,  anak- anak baik laki-laki maupun anak perempuan atau  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan mempunyai hak yang sama (Sukerti, 2012 : 64). Dalam Kitab Manawa Dharmasastra di gambarkan  kedudukan  perempuan  pada Bab III Sloka 58 dan 59 sebagai berikut : a.  Sloka 58 menyebutkan :
“Bagi  setiap  warga  yang  tidak menghormati kaum perempuan,
niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah dimana perempuannya tidak dihormati sewajarnya,
mengungkapkan kutukan,  keluarga  itu  akan  hancur seluruhnya,  seolah-olah  dihancurkan oleh kekuatan gaib”.
b.  Sloka 59 menyebutkan : “Oleh  karena  itu  orang  yang  ingin sejahtera,  harus  selalu  menghormati perempuan  Kitab  suci  mewajibkan semua orang menghormati perempuan”  (Pudja  dan  Sudharta. 1976/1977 : 150).
Pada  Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  4766/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 dan Sloka 58, 59  serta  Surat  Keputusan  dan  hasil  rapat Panitia  Ad.Hoc  panitia  Landreform  Daerah Tingkat I Bali tersebut diatas menggambarkan  bahwa  perlu  diperhatikan suatu kesetaraan gender. Selain itu Putusan maupun  Sloka  tersebut  menerangkan bahwa  hak-hak  anak  perempuan  sudah diperhatikan  sejak lama. Hal tersebut harus menggugah  masyarakat  adat  agar  anak perempuan sudah waktunya untuk diperhatikan  dan  dihormati,  sehingga  tidak ada salahnya menghormati anak perempuan dengan cara memberikan suatu hak  waris  walapun  tidak  sama  bagiannya dengan anak laki- laki.
Pewarisan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  berdasarkan dresta , awig-awig dan  kebiasaan-kebiasaan  yang terus  turun-temurun  dilakukan  sehingga belum merealisasikan Isi Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan  anak  perempuan  Hindu  Bali dalam  pewarisan.  Namun  di  tempat penelitian  secara  tidak  langsung  anak perempuan  itu  diberikan  suatu  bekal sukarela  atas  kebijaksanaan  dari  orang tuanya dan ahli waris laki-laki ( Purusa ). Pemberian kepada anak perempuan  tergantung  dari  kesepakatan dan  pertimbangan-pertimbangan  keluarga serta  istilahnya  di  tempat  penelitian  yaitu anak perempuan tidak diberikan tempatnya
tetapi  diberikan  isinya  yang  artinya  orang tua boleh memberikan harta gono-gini tetapi tidak  waris  secara  turun-temurun.  Secara tidak  langsung  sebenarnya  masyarakat  di Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  sudah mempraktekkan  isi  Keputusan  Pesamuhan Agung  tersebut  tetapi  tidak  sama  persis dengan  Isi  Keputusan  Pesamuhan  Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan anak perempuan  Hindu  Bali  dalam  pewarisan. Terkadang  saking  sayangnya  orang  tua kepada  anak  perempuannya.  Jika  anak perempuan  kawin  diberikan  bekal  berupa benda  bergerak  seperti  misalnya  mobil maupun motor.
Pemberian  secara  tidak  langsung kepada  anak  perempuan  memang  tidak sama dengan laki-laki tetapi kebijaksanaan orang  tua  yang  memberikan  bekal  kepada anak perempuannya ternyata diterima oleh anak  laki-laki. Jiwa  dana merupakan  harta bawaan  yang  dibawa  masuk  di  dalam perkawinan  sebagai  bekal  dan  diharapkan dengan harta bawaan oleh anak perempuan yang  kawin  keluar  mempunyai  status dengan  keluarga  yang  baru  (keluarga suami).  Pemberian Jiwa  dana atau  hibah kepada orang yang bukan ahli waris dapat diberikan  sepanjang  dalam  batas-batas layak dan tidak merugikan ahli waris.
Hal  demikian  semacam legitieme portie dalam Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (KUHPerd).  Ukuran layak menurut yurisprudensi  adalah  sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari seluruh harta kekayaan  pewaris  berdasarkan  Keputusan Pengadilan  Kertha  Singaraja  No.81/Sipil, tanggal  24  November  1939,  harta  warisan yang  dapat  diwarisi  secara  individual  oleh para ahli waris (sistem kewarisan individual) adalah harta warisan yang bernilai nonmagis-religius (Sukerti,  2012  :  68). Berdasarkan  Keputusan  Mahkamah  Agung tanggal  23  Agustus  1960,  No.  225 K/Sip/1960,  yaitu  Hibah  tidak  memerlukan persetujuan ahli waris, Hibah tidak mengakibatkan  ahli  waris  dari  si  pengibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari sipengibah  dan  hibah  wasiat  tidak  boleh merugikan ahli waris dari sipengibah
(Hadikusuma,  2015  :  144).  Artinya  dalam Keputusan  Pengadilan  dan  Keputusan Mahkamah  Agung  tersebut  menunjukkan bahwa proses penghibahan  dapat diberikan untuk  anak  perempuan  dan  Keputusan tersebut sudah terang memandang
perempuan
untuk mendapatkan  suatu  pemberian  dari  orang tuanya tanpa dihalangi oleh persetujuan dari pihak  ahli  waris  ( Purusa ),  serta  hak-  hak anak  perempuan  itu  mulai  untuk  terus diperhatikan  dengan  memberikan  suatu kebijaksanaan.
Jika  kebijaksanaan  itu  terus  bisa dilaksanakan dan diterapkan akan tercermin semangat  kekeluargaan  dan  sifat  hukum adat  yang Dinamis ,  yang  artinya  hukum adat  itu  pada  prinsipnya  terus-  menerus berubah dan perkembangan melalui keputusan-keputusan  atau  penyelesaian- penyelsaian yang
dikeluarkan  oleh  masyarakat  sebagai  hasil temu pikir melalui permusyawaratan, sehingga  memberikan  kontribusi  yang baik bagi proses perkembangan pewarisan anak perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng.
Memang dalam penerapannya untuk  memberikan  hak  waris  untuk  anak perempuan  tentu  ada  suatu  kendala- kendala didalamnya baik kendala akan ada suatu  keributan  maupun  percekcokan  di dalam  keluarga,  tetapi  melihat  dari  hal tersebut  perlunya  suatu  soasialisasi  jelas mengenai  Keputusan  Pesamuhan  Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan anak perempuan  Hindu  Bali  dalam  pewarisan, sehingga  masyarakat  Desa  Bali Aga Kabupaten mengerti dan paham betul akan isi  dari  Keputusan  tersebut  baik  warisan dalam bentuk apa saja yang boleh diberikan maupun  yang  tidak  boleh  diberikan  untuk anak perempuan.
Selain  itu  Asas  Keadilan  yang didalamnya  memuat  keadilan  berdasarkan status,  kedudukan,  dan  jasa  sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan,  baik  bagian  sebagai  ahli  waris maupun  bagian  bukan  sebagai  ahli  waris, melainkan  bagian  jaminan  harta  sebagai anggota  keluarga  pewaris  (Ali,  2008  :  9). Artinya jika asas keadilan ini bisa
terlaksana  dengan  baik  di  setiap  keluarga maka akan memberikan suatu dampak yang positif  bagi  kaum  perempuan  dalam  hal pewarisan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng.
Teori  yang  dikemukakan  oleh  Ter Haar  (dalam  Arka,  2016  :  61)  memberikan ciri-ciri masyarakat-masyarakat hukum dikalangan rakyat sebagai berikut:
“Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah dimatanya di lapisan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan yang bertalian satu sama lain;  terhadap  alam  yang  tidak keliatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan tadi disebut masyarakat hukum ( rechtsgemeenchappen )”. Dari ciri-ciri masyarakat hukum yang dikemukakan oleh Ter  Haar, maka dalam masyarakat itu  terdapat pergaulan hidup di  dalam  persekutuan-persekutuan itu untuk bertingkah laku sebagai  satu kesatuan terhadap dunia luar,  lahir  dan batin. Kesatuan masyarakat  itu  memiliki tata  susunan  yang  tetap  dan   kekal. Kesatuan masyarakat itu memiliki pengurus sendiri, harta benda,  dan hak milik keduiaan yang bersifat religius-magis.
Berdasarkan  teori  diatas,  Hukum adat  mempunyai  keberagaman  yang  luas dan  kesatuan  masyarakat  adat  yang mempunyai  tata  susunan  yang  tetap  dan kekal  di  setiap  daerah.  Bahkan  khususnya hukum adat di setiap Desa Pakraman di Bali mempunyai  keberagaman  maupun  tradisi yang berbeda-beda di setiap Desa Pakraman ,  sehingga  apapun  kebijakan- kebijakan  yang  mengatasnamakan  adat harus sesuai dengan Desa Kala patra .
Realisasi  Keputusan  Pesamuhan
Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan  anak  perempuan  Hindu  Bali dalam  pewarisan  tidak  memberikan  suatu implikasi  terhadap  kaum  perempuan  di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya  kaum
perempuan  yang  berani  menuntut  untuk mendapatkan  hak  waris  di  masing  masing keluarganya.
Memang  isi awig-awig sesuai dengan dresta atau Desa Kala Patra, tetapi Keputusan  Pesamuhan  Agung  III/2010 MUDP  Bali  terkait  anak  perempuan  Hindu Bali dalam pewarisan bersifat yuridis formal dan  keberadaan  Majelis  Desa Pakraman (MDP)  tersebut  di  atur  di  dalam  Perda Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman, sehingga Majelis Desa Pakrman (MDP)  sah  keberadaanya  di  mata  hukum dan  selain  itu  juga  Keputusan-  keputusan Majelis  Desa Pakraman (MDP)  itu  bersifat mengikat bagi Desa Pakraman yang ada di Bali.  Namun  hal  yang  dimaksud  harus terakomodir  terlebih  dahulu  di dalam awig- awig Desa Pakraman sehingga  bisa menjadi pedoman maupun menjadi kebiasan-kebiasaan yang bersifat mengikat bagi masyarakat adat.
Jika  dilihat  dari  implikasi  positif maupun  negatif  dari  realisasi  Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali terhadap kaum perempuan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng memang akan memberikan dampak yang positif bagi anak perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng,  tetapi  akan  berpengaruh  negatif pada  anak  laki-laki.  Anak  laki-laki  yang memikul suatu kewajiban yang tinggi dalam keluarga  bisa  sangat  menuntut  kaum perempuan  yang  mendapatkan  warisan. Kalau berbicara implikasi tentunya ada yang di rugikan dan ada yang di untungkan, jadi perlunya  suatu  sikap  kesadaran  diri  akan yang mana patut diperhatikan.
Dalam Era Globalisasi dan emansipasi  wanita  secara  tidak  langsung anak  perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng  dilihat  dari  segi kesetaraan  dalam  hal  pendidikan  sudah diberikan  oleh  orang  tuanya  tetapi  dalam bentuk  warisan  belum  bisa  diberikan.  Jika dilihat  dalam  Sloka  96  IX Manawa Darmasastra menyebutkan : “Untuk menjadi Ibu  perempuan  itu  diciptakan,  dan  untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara  keagamaan  ditetapkan  dalam Weda untuk dilaksanakan  suami
dan  istrinya“.  Dalam  Sloka  96  ini mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan  laki-laki  dengan  perempuan yang diangkat statusnya,  baik yang berhubungan  dengan  masalah  duniawi ataupun  masalah  kewajiban  suci.  Karena bagi  ayah  dan  ibu  mereka  keduanya  lahir dari  badan  yang  sama  “Manu  Smerti mengumpamakan perempuan seperti bumi/pertiwi/tanah  dan  laki-laki  adalah benih  atau  bibit,  antara  bumi  dan  bibit mempunyai  kedudukan  dan  peran  yang sama  dalam menciptakan kehidupan. Semangat moral ini menandakan prinsipnya menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam mitra yang sejajar (Utari, 2012 : 3).
Jadi  perlunya  masyarakat  adat memahami  akan  suatu  prinsip  moral  yang terkandung  di  dalam  Sloka  96  tersebut sehingga  bisa  menempatkan  antara  anak laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  posisi yang sejajar. Sehingga dalam Hukum Adat Bali  dalam  kaitannya  dengan Tri  Hita Karana pada  hubungan  manusia  dengan manusia bisa terwujud dengan baik dan juga bisa  menimbulkan  suatu  keharmonisan, apabila Sloka tersebut diperhatikan maupun dilaksanakan dengan baik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  hal  Penerimaan  Bendesa adat  dan Prajuru /Pengurus  adat  maupun tokoh masyarakat Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng  masih  belum  bisa  menerima  Isi Keputusan  Pesamuhan  Agung  III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan anak perempuan  Hindu  Bali  dalam  pewarisan, karena  budaya  paternalistik  yang  sudah mengkristal sehingga Keputusan Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali tersebut sulit untuk diterapkan sehingga ada ucapan  “ anak  mule  keto  dini” (memang seperti itu disini). Hal inilah yang menyebabkan  suatu  Keputusan  MUDP tersebut sulit untuk diterima sampai ke akar rumputnya  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng.
Pewarisan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng berdasarkan
dresta,awig-awig dan kebiasaan-kebiasaan
yang  terus  turun-temurun  sehingga  belum merealisasikan  Isi  Keputusan  Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan  anak  perempuan  Hindu  Bali dalam  Pewarisan.  Namun  terkadang  anak perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng  secara  tidak  langsung  diberikan suatu  bekal  sukarela  atas  kebijaksanaan dari  orang  tuanya  dan  ahli  waris  laki-laki ( Purusa ).
Keputusan tersebut tidak
memberikan suatu implikasi terhadap kaum perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupeten Buleleng.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak ada kaum perempuan yang berani menuntut untuk mendapatakan hak  waris di masing- masing  keluarga  dan  Keputusan  MUDP tersebut bersifat yuridis formal dan keberadaan Majelis Desa Pakraman ( MDP) tersebut  diatur  di  dalam  Perda  Nomor  3 Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman, sehingga  Majelis  Desa Pakraman (MDP) sah  keberadaanya  di  mata  hukum  dan selain itu juga Keputusan-Keputusan Majelis  Desa Pakraman  ( MDP)  itu  bersifat mengikat bagi Desa Pakraman yang ada di Bali.
Bagi Bendesa Adat dan
Prajuru /Pengurus  Adat  Desa  Bali Aga Kabupaten  Buleleng,  disarankan  agar mensosialisasikan  Isi  Pesamuhan  Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan anak perempuan  Hindu  Bali  dalam  Pewarisan, sehingga krama  adat mengetahui  jelas tentang  isi  Keputusan  tersebut.  Bagi masyarakat adat Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng disarankan agar mulai
mempertimbangkan anak perempuan
dengan
cara memberikan suatu kebjiaksaan-kebijakaan berupa bekal
sukarela  pada  saat  ia  kawin  dan  biarpun tidak  berupa  waris  tetapi  itu  akan  sangat menghormati dan menghargai anak perempuan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng,  sehingga  keadilan gender bisa terwujud  dengan  baik.  Bagi  Majelis  Utama Desa Pakraman (MUDP)  diharapkan  agar mensosialisasikan
Isi Keputusan
Pesamuhan  Agung  III/2010  MUDP  Bali terkait  kedudukan  anak  perempuan  Hindu Bali  dalam  Pewarisan  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng, agar masyarakat Bali
Aga Kabupaten  Buleleng  memahami  lebih spesifik tentang Isi Keputusan Pesamuahan Agung  III  terkait  anak  perempuan  berhak mewaris.  Selain  itu  dalam  Keputusan Pesamuhan  Agung  III  tersebut  memang memberikan  suatu  hak  waris  kepada  anak perempuan. Namun perlu juga dicantumkan dengan  jelas  kewajiban-kewajiban  yang harus  dilaksanakan,  sehingga  dengan memberikan  hak  tentu  harus  diimbangi dengan  kewajiban  yang  jelas kepada  anak perempuan  Hindu  di  Bali  pada  umumnya maupun  di  Desa  Bali Aga Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Bagi peneliti yang  sejenis  lainnya,  karena  keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian ini, maka di sarankan  bagi  peneliti  yang  selanjutnya agar  meneliti  masalah-masalah  lainnya yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  2008. Pelaksanaan  Hukum Waris  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika Ali,  Zainuddin.  2016. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika Arka,  I  Wayan.  2016. Desa  adat  sebagai subyek  hukum  perjanjian .  Denpasar- Bali:Universitas
Dwijendra dan bekerjasama dengan Udayana University Press
Budawati,  Ni  Nengah  dkk.  2012. Payung Hukum  Adat  Untuk  keluarga  Bali , Denpasar: Komunitas untuk Indonesia yang adil & setara (KIAS)
Dangin, Ni Luh Gede Isa Praresti dkk. 2015.
” Kedudukan  Hak  Mewaris  Wanita
Hindu dalam Sistem Hukum Adat Bali ”. Tersedia pada http://download.portalgaruda.org/ article.php?article  (diakses  tanggal 23 September 2017) Hadikusuma,   H.   Hilman.   2015. Hukum Waris  Adat .  Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti http://www.balisaja.com/2015/12/pere mpuan-bali-kini-berhak-dapat.html (diakses senin, 11 September 2017)
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman . 2010. Hasil-hasil Pasamuhan Agung    III MDP Bali , No. 01/KEP/PSM-
3/MDP Bali/X/2010.
Najih,  Mokmhammad  dan  Soimin.  2014.
Pengantar  hukum  Indonesia . Malang: Setara Press.
Pudja dan  Rai  Sudharta.  1976/1977. Kitab
Manawadharma Sastra . C.V. JUNASCO. Rato,Dominikus. 2015. Hukum Perkawinan  dan  Waris  Adat  di Indonesia . Yogyakarta: LaksBang
PRESSindo. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun  2001 tentang Desa Pakraman. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun  2003 No.29 Seri D No 29 Undang-undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa . Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014  No.   7,   Tamabahan Lembaran Negara Republik I ndonesia No 5495 Sudiatmaka,  Ketut.  2016.” Realisasi  Isi Keputusan  Pesamuan  Agung  III MUDP Bali No.01/KEP/PSM-
3MDP  BALI/X/2010  Terkait  dengan Anak   Perempuan   termasuk sebagai berhak mewaris:  Studi
kasus  di Kabupaten Buleleng . Vol.  5, No. 1, April 2016
Sukerti,  Ni  Nyoman.  2012. Hak  Mewaris Perempuan  Dalam  Hukum  Adat  Bali Sebuah Studi   Kritis .   Denpasar- Bali: Udayana University Press. Suparman,  H.  Eman.  2014. Hukum  Waris Indonesia  dalam  Perspektif  Islam, Adat,  dan  BW. Bandung:  PT  Refika Aditama Setyawati, Ni Kadek. 2017. Kedudukan
Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender . Tersedia pada http://ejournal.ihdn.ac.id/index.ph p/JPAH/article/ (diakses tanggal 3 Januari 2018) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, No.6 Utari,   Ni  Ketut  Sri.  2012. Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat
Bali: Jurnal Studi Gender SRIKANDI.
Tersedia pada https://ojs.unud.ac.id/index.ph p/sri kandi/article/ (diakses tanggal 1 November 2017) Wirantini, Luh. 2014. Sengketa Tanah  setra karang  rupit  di  Desa  Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten  Buleleng. Singaraja  : Universitas Pendidikan Ganesha