IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT LEMBAGA PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DI KABUPATEN BADUNG
Ni Kadek Yulia Prasetya Darmayanti, I Wayan Sedia, Emma Ratna Sari Moedy Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisip, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 Email: yuliaaja761@gmail.com
Abstrak – Berdasarkan  perolehan  dari  sebuah  pengamatan  atau  analisis  yang  telah diperbuat  ditemukan  bahwa  peran  penyelenggaran  pemilu  yang  telah  diharapkan  dan dupayakan  oleh  bawaslu  yang  harus  secara  luberjurdil  harus  dibutuhkan  adanya partisipasi masyarkat yang mau bekerja sama sama dalam hal kejujuran dalam memilih. Adanya partisipasi masyarakat ini maka pekerjaan dari bawaslu akan sangat maksiamal dan  dabat  berjalan  secara  luberjurdil.Kendala  paling  krusial  yang  dihadapi  Bawaslu Kabupaten  khususnya  adalah  dinamisnya  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara  pemilu  di  tingkat  pusat  dan/atau  provinsi.  Sifat  dinamis  ini  tentu  dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu di tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga permanen di jajaran  paling  dasar,  mengingat  banyaknya  peraturan  pelaksana  dalam  bentuk  surat edaran,  surat  keputusan,  dan/atau  imbauan  yang  kerap  kali  beredar,  sehingga  kadang membuat  penyelenggara  pemilu  menjadi  kebingungan  dalam  mengimplementasikan peraturan itu dalam tahapan yang sedang berjalan.
Kata kunci: Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Abstract – Based the results of an observation or analysis that has been carried out, it is found that the role of organizing elections that Bawaslu has hoped for and strives for is has hoped for and strives for, which must be transparent, requires the participation of the  public  who  are  willing  to  work  together  in  terms  of  honesty  in  voting.  With  this community  participation,  the  work  of  General  Election  Supervisory  Body  will  be  very optimal  and  can  run  smoothly.  The  most  crucial  obstacle  faced  by  bawas  Regency  in particular is the dynamic regulations issued by election organizers at the central and/or provincial  levels.  This  dynamic  nature  can  certainly  influence  the  performance  of bawas Body at the district/city level as a permanent institution at the most basic level, considering  that  there  are  many  implementing  regulations  in  the  form  of  circulars, decrees,  and/or  appeals  that  are  often  circulated,  which  sometimes  makes  election organizers confused. implementing these regulations is in the ongoing stages.
Keywords : Bawaslu, Law Number 7 of 2017.

## PENDAHULUAN
Pengadilan  sebagai  salah  satu dari  kedudukan  Lembaga  Bawaslu ditetapkan sebagai memliki hak untyuk  melakukan  pengawasan  dari Pemilu  yang wataknya tetap serta ada memiliki wewenang meninjau jalannya dari Pemilu. Hal ini berkaitan  dengan  adanya  sebuah tanggapan bahwa pengawasan merupakan  hal  yang  memangpneting dalam tujuan mencapai tujuan. Dalam hal  ini  bawaslu  merupakan  Lembaga yang  memang  memiliki  wewenang untuk  mengatur  serta  meninjau  jalan dari  pemilihan  itu  bertujuan  supaya pemilu berjalan selayaknya direncanakan dengan secara luberjurdil. Adanya hal ini menjadikan semua pihak yang memang memiliki kepentingan merasa  adanya  keadilan,  serta  juga kejujuran dan juga kesamaan. Dengan adanya  bawaslu  yang  tuga  menjadi pengawas maka demokrasi dari Indoensia itu dapat berjalan sebagaimana yang memabg diidamkan masyarakat.
Mengingat adanya sistem yang dikendalikan oleh bawaslu  ini dengan juga adanya pihak yang terlkait seperti adanya  pasrtisipasi  dari  masyarakat dan juga adanya pernan parpol sebgai pihak  yang  memiliki  kepentingan yang  sangat  banyak  dengan  adanya pemilu.  Adanya  banyak  pihak  yang memang  memiliki  kepetingan  yang sangat  banyak  ini  menjadikan  banyak terjadinya kecurangan demi tercapaiany  suatu  tujuan  meskipun harus melakukan  yang dinamakan hal kecurangan  keculasan.  Hal  ini  lah menjadi  tugas  pokok  dari  adanya badan  pengawas  ini  supaya  hal  yang dinakan kecurangan dapat tidak terjadi.
Melihat dari peran penting dan krusial  yang  dipegang  oleh  bawaslu sebagai  lembaga  yang  memantau  dan mencegah  terjafinya  keculasan  ini mengindikasikan  bahwa  badan  ini sangat  penting  pada  saat  pemilihan. Bawaslu  yang  memiliki  peran  yang sanagat  poenting  ini  dapat  menaji lemah  apabila  dalam  melakukan tugasnya  kewenangan  yang  diberikan malahan  dikurang  atau  dipersempit sehingga  efektifitas  kenerja  dari bawaslu  berkurang  dari  semestinya. Adanya pembatasan hak dan kewenang yang dimilikinya ini menjadi faktor dasar mengapa bawaslu  dapat  berkurang  kinerjanya serta sangat membahayakan Indonesia mengingat politik di Indoensia
memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam keutuhan negara.
Pelaksaan  dari  UU  17/2017 memberikan  ketegasan  bahwasannya pernan  dari  bawaslu  begitu  juga dengan  fungsinya  akan  menjadi  lebih diperkuat  demi  mencapai  tujuan  yang lebih  besar  dan  akan  ditambah  dari jumlah  karyawan  bawaslu  beserta juga  dengan  kewenangan  kebijakan yang  akan  dimeliki  oleh  badan  ini demi  meningkatkan  iklim  pemilu menuju  hak  yang  lebih  baik  tanpa adanya  kecurangan  yang  mampu memcah belah dan menimbulkan yang disebut  kecurigaan  yang  tidak  pas. Mengingat
pemilu
legislatif diselenggarakan pada 2018, 2019, dan juga  berasal  dari  sejarah  pemilu Indonesia  yang  terus  dirusak  oleh berbagai  kejanggalan,  maka  aturan tentang  Bawaslu  yang  baru  UU 7/2017  akan  diharapkan  mampu memberikan suatu perubahan pengaruh  terhadap  dari  kinerja  yang dimiliki  dari  b  adan  ini  dengan harapan mampu menjadi badan
pengawasan  yang  sangat  adil,  baik dan jujur dikemudain hari.
Kemunculan  Bawaslu  dalam melakukan  kegiatan  pemilu  menjadi sesuatu  hal  yang  sangat  penting seiring  berjalannya waktu. Oleh sebabnya,  perubahan  dari  UU  pemilu juga  akan  menjadi  diperubahan  di alam  Bawaslu.  Penggantian  dari  ini akan menjadi lebih memperkuat daran badan  Bawaslu  tidak  hanya  memilik tugas  untuik  mengawal  dari  pemiliu. Kedudukan  serta  juga  peran  dan  juga fungsi  Bawaslu  semakin  menguat ketika UU 15/2011 menggantikan UU 22  /2007.  Perubahan  yang  menajdi mendasar  dari  UU  tersebut  adalah untuk mengembalikan dari kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu  dalam  hal  suatu  yang berkaitan  dengan  sengketa  keputusan dari pemilu.
Dalam  melaksanakan  suatu upaya secara preventif, Bawaslu harus memang  memiliki  suatu  hal  yang menjadi  startegi  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  menghindari  dan meminimalisir  dari  rentan  adanya tindakan curang culas dari pihak yang berkepentingan  dengtan  mengambil jalan  salah  demi  kemenakan  secara politik.  Bawaslu  juga  memiliki  suatu tugas  supaya  pemilihan  yang  akan dilakukan harus secara luberjudil agar para  pihak  yang  berdiri  sebangai wakil  parpol  merasa  pemilihan  ini memang  terjadi  secara  adil  tanpa adanya  isu  ketidak  sukaan  salah  satu pihak  karena  SARA    yang  dapat dimanfaatkan
dalam prosesnya. Penyelenggaraan Pilkada Provinsi Tahun  2018,  Pilkada  Tahun  2019, Pilpres  Tahun  2019,  dan  Pilkada Serentak Provinsi Tahun 2020. Masih banyak persoalan seperti
pemutakhiran  daftar  pemilih,  sistem
pemilu,  kebijakan  moneter,  tanggung jawab penyelenggara, netralitas pejabat  publik,  misalnya.  keutuhan proses  dan  hasil  pemilu  daerah, pemilu, dan pemilu presiden. Mengingat Badan dari Pengawas  Pemilu  mengindikasaikan adanya  18.668  masalah  pada  Surat
Suara  2020  yang  telah  tersebar  di 122.700  TPS  yang  dipilih.  Penemuan tersebut  merupakan  suatu  laporan yang  dikirimkan  Petugas  Pengawas Pemilu  melalui  aplikasi  Siwaslu. Keadaan demikian memerlukan penguasaan  suatu  dari  lembaga  yang dijamin  UU,  supaya  yang  menjadi ketentuan  dalam  pelu  yaitu  lubejurdil sebagaimana yang memang
diperaturkan  dalam  aturan  dapat terlaksanakan. Partisipasi  dari  keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu merupakan pengawasan yang terhadap penyelenggaraan pemilu, dimana seluruh  dari  masyarakat  dilibatkan dalam  memantau  kemajuan  tahapan penyelenggaraan  pemilu.  Pemantauan dari partisipasi yang langsung dilakukan  oleh  masyarakat  memang mampu  menjadi  sebagai  suatu  solusi alternatif  bagi  otoritas  pengawas  dari pemilu  untuk  mengerahkan  potensi segenap  masyarakat  dilibatkan  dalam hal  pemilu  dengan  tujuan  terjadi secara sukses dari pemilihan ini.
Tentu saja, untuk menyelenggarakan  melihat  pemilu yang dapat dilaksanakan secara demokratis  dan  terencana,  diperlukan suatu pengawasan di
setiap tahapannya.  Sebab,  semua  pemilu tidak  dapat  dipungkiri  adanya  suatu kecurangan  merupakan  hal  yang lumrah, baik  yangmemang  dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri (pemilu) maupun oleh peserta pemilu.
Kecurangan  baik  yang  terjadi  di tingkat  pusat  maupun  di  tinmgkat secara daerah didominasi oleh kebijakan  moneter,  inflasi  pemilu, pemilih  dan  penyelenggara  pemilu yang  kejam  yang  memihak  pada  satu kontestan. Oleh karena itu, fungsi dari adanya  pengawasan  dan  pelaksanaan pemilu harus ditingkatkan. Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai rangkaian  pengamatan  terhadap  suatu tindakakan yang  jika  dihungkan dengan pemilu maka pengawsan yang dimaksud adalah mengamati rangkaian  dari  pemilihan  yang  hrus dilakukan tanpa melanggar dari peraturan itu. Oleh  karena  latar  belakang yang  menjadi  dasar  mengapa  penliti melakukan  penelitian  maka  dipilih penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum Dalam Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Di Kabupaten Badung”.

## METODE
Mengenai penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif.  Metode  yang  dipergunakan ini  lebih  meniliti  atau  mengamati secara  fokus  secara  lebih  mendalam. Penelitian yang memang secara mendalam  ini  mengakibatkan  dengan memanfaatkan metode ini maka maka dapat menghasilkan dari suatu penelitian yang mengamati dari fenomena  yang  dilakukan  supaya komprehensif. Penelitian secara penelitian kualitatif yang lebih memang  secara  kemanusiaan  atau dapat juga secara individu manusia Serta  mengamati  dari  perilaku tindakan
masyarakat karena
sesungguhnya  segala  seuatu  akibat
yang  timbul  dari  adanya  perilaku individu  masyarakat  yang  nantinya berpengaruh  terhadap  segala  bentuk dari  aspek-aspek  berkaitan  dengan internal.  Mengenai  aspek  internal  ini adalah  suatu  hal  yang  berhubungan dengan  kepercayaan,  politik,  serta mengenai  latar  yang  membelakai suatu  kehidupan  sosial  yang  memang bersangkutan. Teknik yang
dipergunakan  dalam  hal  penelitian yang  dilakukan  ini  adalah  penelitian secara  dokumen,  yaitu  dapat  berupa pengumpulan data melalui wawancara dan juga melakukan suatu
pembelajaan secara lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Otoritas Pengawas terhadap pemilu  memiliki  peran  begitu  besar untuk  suatu  penyalah  aturan  terhadap adanya pemilu yang juga berhubungan  dengan  kinerja  yang dilihat dari memantau terkait berjalannya  kepada  kegiatan  adanya
Pemilu.  Mencegah  adanya  kegiatan yang  dianggap  salah  dalam  suatu politik  yang  memanfaatkan  uang. Memantau  kesetaraan  terhadap  pihak yang  memang  dilarang  ikut  serta terkait  kegiatan  mengenai  kampanje sebagai  halnya  diatur  UU.  Peran  dari adanya terbentuk Bawaslu yang berkaitan  dengan  diadakannya  pemilu yang  dilakukan  secara  lubejurdil belum  secara  merata  bekerja  sangat maksimum yang diba sialkukan karena  tidak  adanya  hanya  sebagai dari  pengawas  hakim  pemutus  dari satu perkara, dibutuhkan dan diharapkan  adanya  dari  partisipasi oleh masyarakat yang dalam
pengawasan  dari  adanya  pemilihan umum  ini  karena dengan  dibentuknya keberadaan partisipasi dari masyarakat  terkait  pemilu  maka  oleh
itu petugas Bawaslu akan lebih mudah dalam  menjalankan  tugasnya  yang sesuai  dengan  UU  7/2017.  Bawaslu yaitu suatu otoritas yang penyelenggara dari suatu pemilu yang diakan dimana tugasnya adalah mengawasi dari diadakannya penyelenggaraan  pemilu  di  seluruh dari  wilayah  Indoensia.  Bawaslu diatur  dalam  bab  IV  UUPU.  Jumlah dari anggota yang ada dalam Bawaslu sebanyak  yaitu  5  orang.  Sejalan dengan dari adanya lembaga bawaslu, yaitu:  (1)  adanya  pemantauan  pemilu yang harus berkualitas; (2) terlaksananya  dari  adanya  penegakan dari  hukum  pemilu  dalam  dengan hubungan kebijakan untuk peningkatan secara Nasional. Implementasi UUPU dalam rangka  memperkuat  dari  lembaga bawaslu  di  Kabupaten  Badung  adalah dengan  membuat  sebuah  kebijakan terkait penguatan terhadap kelembagaan   pengawasan pemilu itu dalam  pengadaan  diselenggarakannya Pilkada  diwujudkan  dengan  adanya penekatan  sebagaimana  duatur  dalam pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945 perubahan  yang  dapat  diaktakan mendasar  dari  adanya      penguatan dari tugas yang telah diatur, kewenangan   hubungan kelembagaan penyelenggara  pemilu,    wewenang beserta juga dengan kewajiban  dalam upaya untuk mencegah dan juga untuk penanganan  dari  perbuatan  yang melanggar  hukum  berdasarkan  tata hukum  yang  berlaku  pada  sistem pemiluan, penguatan peran kelembagaan    dalam  usaha  untuk mewujudkan  kegiatan  dari  Pilkada yang  harus  demokratis  dengan  dasar asas-asas    pemilu,  serta  perubahan kelembagaan  dari  otoritas    pengawas
pemilu sebagai lembaga yang memantau jalannya pilkada. Kendala  paling  krusial  yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bandung khususnya adalah dinamisnya peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu  di  tingkat  pusat  dan/atau provinsi. Sifat dinamis ini tentu dapat mempengaruhi  kinerja  Bawaslu  di tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga  permanen  di  jajaran  paling dasar, mengingat banyaknya peraturan pelaksana  dalam  bentuk  surat  edaran, surat  keputusan,  dan/atau  imbauan yang  kerap  kali  beredar,  sehingga kadang membuat penyelenggara pemilu  menjadi  kebingungan  dalam mengimplementasikan  peraturan  itu dalam  tahapan  yang  sedang  berjalan. Tidak  hanya  itu  saja,  namun  juga terkadang  peraturan  yang  dikeluarkan oleh  penyelenggara  pemilu  bersifat tumpang tindih sehingga dalam melaksanakan  pengawasan  di  tahapan pemilu  harus  melakukan  konsolidasi dengan  jajaran  pengawas  pemilu  atau menunggu  keputusan  dari  jajaran pengawas pemilu di atasnya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Melihat  dari  kegiatan  penelitian yang  sudah  diperbuat  oleh  penulis dapat  dipetik  sebuah  kesimpulan bahwasannya  peran  dari  bawaslu  itu dalam  melakukan  kegiatan  pemilihan secara  umum  itu  harus  luberjurdil serta  dalam  melakukan  tugas  sudah seharusnya  bekerja  secara  makasimal mungkin  karena  tidak  memiliki  tugas untuk  mengawasi  tetapi  juga  meiliki tugas  eksekutor  daari  hakim  yang mengawasi  jalannya  dari  pemilu. Dalam melakukan dari jalannya pemilu  peran  dari  pemantauan  juga oleh  masyarakat  begitu  penting  serta
juga    perlu  karena  dengan  adanya partisipasi  masyarakat  maka  bawaslu akan semakin gampang dalam menjalankan  tugas  serta  tertib  dan lancar  kegiatan  pemilunya  sesuai dengan UU No.7/2017. Kendala  paling  krusial  yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bandung khususnya adalah dinamisnya peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu  di  tingkat  pusat  dan/atau provinsi. Sifat dinamis ini tentu dapat mempengaruhi  kinerja  Bawaslu  di tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga  permanen  di  jajaran  paling dasar, mengingat banyaknya peraturan pelaksana  dalam  bentuk  surat  edaran, surat  keputusan,  dan/atau  imbauan yang  kerap  kali  beredar,  sehingga kadang membuat penyelenggara pemilu  menjadi  kebingungan  dalam mengimplementasikan  peraturan  itu dalam tahapan yang sedang berjalan.
Saran  yang  dapat  disajikan adalah berikut:
1. Sesuai  dengan  kedudukan  dan peran  bawaslu  di  Kabupaten Badung  yang  telah diberikan
sebuah kewenangan sebagai suatu badan  atau  lembaga  yang  telah diberikan suatu hak untuk memutuskan lahkah yang diambil jika  terjadinya  suatu  penggaran secara  administrasi  pemilu  atau kecurangan  lainnya, perlu  adanya suatu  aparatur  yang  memang memiliki  suatu  wewenang  untuk menegakkan  dari  hukum  tindak pidana pemilu terutama melakukan pemantauan pada media  sosial,  dikarenakan  pada masa  sekarang,  media  sosial  lah yang  menjadi  sarana  yang  kuat dalam  penyalah  gunaan  proses pemilu.
2. Implementasi dari peraturan terkait kinerja dari bawaslu seperti  mengenai  dari  tata  kerja, penyusunan  dari  organisasi  dan perangkat,  serta  strategi  yang mengacu  pata  sinergitas  yang dapat  mencapai  kinerja  puncak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan  harus  ditata  kembali. Hal  ini  penting  mengingat  hak, kewajiban dan tanggungjawb dari bawaslu  terus  meningkat  dan berubah.
Implementasi dari
fungsi  badan  pengawasan  dalam pemilihan  secara  umum  untuk menanggulangi  terjadi  suatu  trik atau  modus  dalam  melakukan kecurangan dalam kegiatan pemilu  yang  memiliki  tujuan untuk  meningkatkan  kapasitas dari sebuah
kelembagaan,
menjadi lebih kuat dalam hubungan  internal  serta  cara untuk mengantisipasi dari dampak yang ditimbulkan berdasarkan  yang  telah  dipelajari dari  manajemen  resiko,  saling bersinergi  dengan  dengan  para pemangku yang memang memiliki kepentingan serta pencegahan dengan memanfaatkan  kedudukan  dari suatu wilayah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, 2011, Metodologi  Penelitian  Hukum ,
PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Dahlan  Thaib,  1993, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 , Liberty, Yogyakarta. H.D.  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van
Administratief Recht , Vuga,
s’Gravenhage.
Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca Reformasi , Jakarta, BIP. Miriam  Budiardjo,1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Ni’Matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , UII Press, Yogyakarta. Philipus M.Hadjo, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di  Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya. Ridwan H.R., 2011, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi) , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metodologi  Penelitian  Hukum
Dan  Jurumetri,  Cet.  IV ,  Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Saleh,  2017, Hukum  Acara  Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,
Sinar Grafika, Jakarta. Saleh,  2017, Hukum  Acara  Sidang
Etik  Penyelenggaraan  Pemilu ,
Jakarta, Sinar Grafika. Satjipto  Rahardjo,  1996, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  1983, Penegak Hukum , Binacipta, Jakarta. Sri  Soemantri,  1987, Prosedur  dan Sistem  Perubahan  Konstitusi , Alumni, Bandung. Tahir  Azhary,  1992, Negara  Hukum, Bulan Bintang, Jakarta.