## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Muhammad Nasrulloh Huda 1) , Galih Wicaksono 2)*
1) huda.hacee24@gmail.com , Universitas Jember
2) galih.fisip@unej.ac.id * , Universitas Jember *penulis korespondensi

## Abstract
The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one type of local tax that can increase Local Original Income (PAD), as well as in the City of Yogyakarta. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD. The method used in this research is descriptive quantitative, namely by measuring the effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD in Yogyakarta City during 2018-2020. The data collection method is in the form of primary data through the opendata.jogjakota.go.id page belonging to the Yogyakarta City Government. The results showed that PBB-P2 revenue grew every year, even though the revenue target was always the same every year. For effectiveness, the findings show that the annual PBB-P2 revenue is in the very effective category, this is because the realized value is always greater than the set target. As for the contribution to PAD, it resulted in the finding that PBB-P2 revenue was in the category of less contribution, so that in the future it is necessary to increase the amount of the target and its realization, so as to produce an optimal contribution.

## Keywords : Effectiveness, Contribution, PBB-P2, PAD

## Abstrak
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupula yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  dengan  mengukur  efektivitas  dan  kontribusi  PBB-P2  terhadap PAD  Kota  Yogyakarta  selama  tahun  2018-2020.  Metode  pengumpulan  data berupa  data  primer  melalui  laman opendata.jogjakota.go.id  milik  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk kontribusi  terhadap  PAD,  menghasilkan  temuan  bahwa  penerimaan  PBB-P2  berada  pada  kategori  kurang kontribusinya,  sehingga  untuk  ke  depannya  perlu  ditingkatkan  lagi  besaran  target  dan  realisasinya,  sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal.
Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, PAD

## PENDAHULUAN
Pajak  bumi  dan  bangunan    memiliki  andil  penting  dan  manfaat  yang  besar  bagi kehidupan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Hal  tersebut  menjadikan  pajak  sebagai  salah  satu sektor yang penting terhadap keberlangsungan masyarakat, khususnya di Indonesia. Harta yang dimiliki oleh wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang mengatur jenis barang yang dimaksud. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak yang dikenakan atas  harta  tak  bergerak.  Pajak  bumi  adalah  pengenaan  pajak  atas  permukaan  bumi  (lahan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sedangkan, pajak bangunan merupakan pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang telah ditanam atau dilekatkan secara menetap pada bumi (lahan) atau konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal, tempat berusaha  dan/atau  tempat  yang  dapat  diusahakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1985.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tatacara  Perpajakan,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  yang  dibayar  oleh  rakyat  dengan berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapatkan  timbal  balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dan  dikelola  oleh  pemerintah  guna  menjalankan  roda
pemerintahan dan melakukan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Begitu juga untuk otoritas daerah yang perlu melakukan pemungutan dalam rangka pembangunan di daerah otonomnya masing-masing, salah satunya melalui pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB-P2).  Jenis  pajak  daerah  tersebut  adalah salah satu fondasi struktur penerimaan pajak daerah yang cukup besar kontribusinya. Realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta pada tahun 2018 hingga 2019 menduduki urutan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, bahkan pada realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2020, jenis pajak tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menduduki urutan 1 (satu) dari 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh BPKAD Kota Yogyakarta.
Dengan demikian, implementasi yang terlaksana dengan baik dalam pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pada PBB-P2 apakah telah dikelola dengan  cukup  baik  oleh  otoritas  daerah.  Hal  tersebut  sekaligus  merepresentasikan  bahwa pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  begitu  terampil  akan  memengaruhi  bidang-bidang  yang terkait  dalam  keberlangsungan  kehidupan  masyarakatnya,  salah  satunya  adalah  bidang perekonomian  dan  keuangan  daerah  yaitu  dengan  meningkatnya  pembangunan  dan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Dalam menganalisis penerimaan suatu  pajak daerah, hendaknya dipertimbangkan pula aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Sehingga apabila  diketahui  efektivitasnya,  maka  dapat  digunakan  oleh  aparatur  pajak  daerah  dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak daerah, khususnya pada PBB-P2. Selain itu perlu diketahui  juga  tingkat  kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  ini dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu penyumbang besar kecilnya penerimaan PAD, sehingga  perlu  diketahui  apakah  sudah  berkontribusi  secara  maksimal  atau  masih  minimal. Apabila  kontribusi  dirasa  masih  kurang,  maka  dapat  ditingkatkan  lagi  penerimaannya  agar memperoleh  kontribusi  yang  optimal,  khususnya  pada  aspek  penerimaan  PBB-P2  terhadap PAD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta, agar dapat diperoleh suatu rekomendasi kebijakan dalam penentuan target penerimaan PBB-P2 di masa mendatang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap  PAD  di  Kota  Yogyakarta.  Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  membahas mengenai hal tersebut. Ramadhani (2020) melakukan penelitian di Kabupaten Malang dengan data tahun 2014-2018, yang menghasilkan temuan bahwa rasio efektivitas pada kategori sangat baik,  sedangkan  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  pada  kriteria  sedang  hingga  cukup  baik. Penelitian yang lain oleh Wicaksono dan Pamungkas (2017) di Kabupaten Jember dengan basis data tahun 2013-2015, menghasilkan temuan bahwa efektivitas penerimaaan PBB-P2 berada pada kategori kurang efektif, serta penerimaan PBB-P2 kontribusinya sangat kurang terhadap penerimaan  PAD  di  Kabupaten  Jember.  Sehingga  dengan  adanya  kedua  hasil  penelitian terdahulu  tersebut,  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  menganalsisi  besaran  efektivitas  dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, khususnya yang ada di Kota Yogyakarta.

## KAJIAN PUSTAKA Efektivitas
Menurut  Siagian  (2001:4),  efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau  jasa  terhadap  kegiatan  yang  dijalankannya.  Efektivitas  akan  menunjukkan  keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tersebut mendekati sasaran, maka efektivitasnya semakin tinggi.

## EDUCORETAX

## Kontribusi
Menurut  Soekanto  (2006:269),  kontribusi  adalah  sebuah  bentuk  bantuan  yang  nyata berupa  bantuan  uang,  tenaga,  pemikiran,  materi  dan  segala  macam  bentuk  bantuan  yang sekiranya  dapat  membantu  suksesnya  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  untuk mencapai maksud atau tujuan bersama.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Suhanda  (2007:156),  pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan  yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.  Menurut  Warsito  (2001:128),  pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah,  retribusi  daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  dan  pendapatan  asli daerah lainnya yang sah.

## Pajak Daerah
Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan.  Objek  pajak  bumi  yang  diatur  di    dalam peraturan  ini  yaitu  terdiri  dari  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi (Mustofa & Usman, 2021). Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Wolcott (1987, dikutip dalam Mubarak & Sulastri, 2021), menyatakan bahwa factor yang mempengaruhi nilai tanah dan/atau bangunan adalah ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, dan fisik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  berupa penjelasan atas analisis angka-angka.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan peneliti melalui laman opendata.jogjakota.go.id milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dan telah diakses pada hari Jumat,  10  Desember  2021  dengan  mencari  data  yang  telah  diolah  oleh  BPKAD  Kota Yogyakarta  yaitu  target  dan    realisasi  penerimaan  PBB-P2  dan  pendapatan  asli  daerah  Kota Yogyakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

## Efektivitas PBB-P2
Efektivitas menandakan bahwa sampai seberapa besar tercapainya sebuah tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil  yang  sesungguhnya  tercapai.  Semakin  besar  hasil  yang  dicapai,  maka  semakin  besaar tingkat efetivitasnya. Namun, jika semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil juga efektivitasnya.  Perbandingan  efektifitas  penerimaan  PBB-P2  adalah  perbandingan  antara realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB-P2, rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PBB-P2 adalah sebagai berikut.
Efektivitas PBB-P2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑋 100%
Setelah melakukan perhitungan efektivitas, hasil tersebut dapat diketahui seberapa besar persentasenya  untuk  mengukur  persentase  kriteria.  Jika  melebihi  dari  100%,  maka  tingkat efektivitas PBB-P2 sangat efektif seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel persentase kriteria efektivitas PBB-P2 berikut :
Tabel 1. Kriteria Efektivitas Tabel Intepretasi Nilai EFektivitas Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang EFektif <60% Tidak Efektif
Sumber : Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

## Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Kontribusi merupakan sumbangsih PBB-P2 terhadap PAD dengan rumus perhitungan sebagai berikut.
Kontribusi PBB-P2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%
Untuk mengetahui besaran persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Di atas 50% Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Efektivitas PBB-P2
Tabel 3. Tingkat Efektivitas PBB-P2 Tahun Target Realisasi Tingkat Efektivitas Keterangan 2018 Rp69.500.000.000 Rp78.740.144.663 113,30% Sangat Efektif 2019 Rp69.500.000.000 Rp88.159.512.917 126,85% Sangat Efektif 2020 Rp69.500.000.000 Rp97.641.069.836 140,49% Sangat Efektif
Sumber : Data Diolah (2021)
Dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Yogyakarta  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami pertumbuhan  cukup  memuaskan,  yakni  di  atas  10%.  Sedangkan,  pertumbuhan  nominal penerimaan  pada  tahun  2018  hingga  2020  mengalami  kenaikan  sekitar  Rp  9  Milyar  per tahunnya, sehingga hal tersebut juga mendongkrak tingkat persentase efektivitas yang sangat efektif.  Namun,  dibalik  beberapa  hasil  yang  memuaskan  tersebut  tidak  serta  merta  diikuti

## EDUCORETAX
pertumbuhan target pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target penerimaan dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami stuck di angka Rp 69,5 Milyar. Realisasi yang diterima sangat tinggi melampaui  target  yang  direncanakan  karena  ada  beberapa  faktor  yang  memengaruhi penerimaan, seperti jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, pemberdayaan wajib pajak melalui sosialisasi terhadap kesadaran dalam membayar pajaknya, dan pemberian insentif yang kiranya mampu menarik keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya  sebagai  masyarakat  yang  taat  pada  negara  serta  ingin  berkontribusi  dalam pembangunan secara nasional maupun regional.

## Perhitungan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Tabel 4. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Tahun Realisasi PBB-P2 Realisasi PAD Tingkat Kontribusi Keterangan 2018 Rp78.740.144.663  Rp667.493.075.000 11,79% Kurang 2019 Rp88.159.512.917 Rp 689. 049.726.000 12,79% Kurang 2020 Rp97.641.069.836  Rp563.170.000.000 17,33% Kurang
Sumber : Data Diolah (2021)
Dilihat dari segi persentase, pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan kontribusi, yakni  sebesar  1%,  pada  tahun  2019-2020  juga  mengalami  pertumbuhan  kontribusi  sebesar 4,54%  atau  meningkat  4,5  kali  dari  tahun  2018-2019.  Hal  tersebut  menjadi  penanda  bahwa meningkatnya  kontribusi  penerimaan  PBB-P2  Kota  Yogyakarta  tentunya  dieksekusi  dengan penerapan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pajak  daerah  yang  cukup  terampil  dan  baik  oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat.
Kontribusi terhadap PAD tidak hanya bersumber dari penerimaan PBB-P2 saja, karena banyak jenis pajak daerah lainnya serta retribusi ataupun pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. Dalam perhitungan dalam penelitian ini bisa diungkapkan bahwa dari data yang ada PBB- P2  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  perubahan.  Dalam  segi  kontribusi,  PBB-P2  mengalami peningkatan, hal tersebut diakibatkan oleh potensi tanah yang belum dimanfaatkan atau lahan kosong  dan  sekarang  sudah  ada  bangunan  di  atas  tanah  kosong  tersebut  yang  megakibatkan pemerintah  daerah  harus  segera  turun  agar  dapat  menilai  kembali  dan  menggali  potensi tersebut.  PBB-P2  menempati  urutan  ke-3  pada  tahun  2018  dan  2019,  lalu  pada  tahun  2020, penerimaan  PBB-P2  menempati  urutan  ke-1  dalam  kontribusi  terhadap  pendapatan  daerah. Beberapa  jenis  pajak  lainnya  yang  memiliki  penerimaan  terbesar  di  Kota  Yogyakarta  selain PBB-P2 adalah Pajak Hotel dan BPHTB.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi, maka efektivitas penerimaan PBB-P2  telah  berjalan  dengan  sangat  efektif.  Dasar  hukum  pelaksanaan  PBB-P2  adalah Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana aturan  tersebut  lebih  diperinci  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta    Nomor  2  Tahun 2011  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Meningkatnya  jumlah penerimaan  PBB-P2  Kota  Yogyakarta  setiap  tahunnya  mmeberikan  sinyal  bahwa  kepatuhan terhadap  kewajiban  perpajakan  masyarakatnya  cukup  tinggi  untuk  memberikan  sumbangsih dalam pembangunan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu saja, pembangunan juga bisa terjaga karena penerimaan pajak daerah yang cukup bagus. Menilik kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta, walaupun dirasa masih kurang, namun persentasenya yang meningkat dalam 3 tahun terakhir dapat diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan, bahwa jika penerimaan PBB-P2 mengalami konsistensi dan melampaui target di setiap tahunnya, maka persentase dan
kriteria kontribusi akan semakin meningkat. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanda yang bagus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat  diketahui  bawa tingkat efektivitas  PBB-P2 mengalami  pertumbuhan  yang  begitu  signifikan  dan  efektif,  tercatat  dalam  3  tahun  terakhir tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu nerada pada ketagori yang  sangat efektif, dimana  realisasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  yang  ditargetkan.  Sedangkan  untuk pencapaian  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  Kota  Yogyakarta  yaitu  pada  kategori  kurang berkontribusi, meskipun realisasi pada 3 tahun terakhir selalu di atas target dan meningkat scara signifikan perolehannya.

## Saran
Berdasarkan  simpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya untuk meningkatkan target penerimaan PBB-P2, sehingga akan memacu aparatur pajak daerah dalam meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan penerimaan PBB-P2 juga akan semakin  meningkat  seiring dengan meningkatnya target  yang ditetapkan. Apabila penerimaannya meningkat, maka tentu saja akan meningkatkan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD. Untuk peneliti selanjutnya, selain efektivitas dan kontribusi, dapat juga menghitung rasio yang lain misalkan tingkat efisiensi dalam pelaksanaan PBB-P2. Selain itu juga dapat  menambah tahun pengamatan menjadi  5 tahun, sehingga dapat  diperoleh analisis yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Yogyakarta.  (2021). Realisasi  Pajak Daerah .  (https://opendata.jogjakota.go.id/data/pajak/pad_tahun_noseries,  diakses  10 Desember 2021).
Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Efektivitas.
Mubarak,  A.  Z.,  &  Sulastri,  H.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Jalan  Bypass  Mataram-Gerung Terhadap Nilai Tanah Di Lombok Barat. Journal of Law, Administration, and Social Science, 1(1), 40–46 . Diambil dari https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/87 Mustofa,  S.  M.  H.  W.,  &  Usman,  F.  (2021).  Perubahan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Sektor Perkebunan  Tahun  Pajak  2020  Terhadap  Tahun  Pajak  2019:  (Studi  Kasus  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Salatiga). Educoretax,  1(3),  230–239 .  Diambil  dari https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/43
Pemerintah Kota Yogyakarta. (2011). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan . Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta. Ramadhani,  RK.  (2020). Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya. Vol. 8, No. 2, 2020. Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan . Jakarta: Kementerian Keuangan. Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota .  Jakarta:  Kementerian  Dalam Negeri.
Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: Kementerian Keuangan. Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Press. Suhanda. (2007). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Padang: Andalas Lima Sisi. Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi. Warsito. (2001). Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
Wicaksono,  G.  & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan  Kontribusi Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jurnal STIE Semarang. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.