## PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

## Darul Huda Mustaqim
Pusat Kajian Anti Korupsi dan Pemerintahan Baik Universitas Lambung Mangkurat E-mail: hudha27@gmail.com

## Abstract :
The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  use  of  the  Anquette  Right  of  People’s  Representative Council (DPR) conducted to independent state institutions. This is normative legal research or library legal  research  by  analyzing  a  legal  problem  throught  legislation,  literature,  and  other  reference materials related with issue of the research.
The  results  of  the  research  shows  that  Firstly,  for  the  doctrine’s  point  of  view,  governmental system  is  a  system  which  explains  relation  between  the  holder  of  executive  power  and  the  holder  of legislative  power  and  in  running  its  constitutional  functions,  the  People’s  Representative  Council (DPR) has interpelation right, anquette rights, and right to express opinion. Both in the Parliamentary system and Presidential system, anquette right is a form of implementation of the legislative controlling authority  upon  the  executive  power  because  it  is  executive  who  runs  the  daily  government,  both  the implementation of the government directly vested by or as mandate of the legislation and realization of government as performance of policy made by the executive it self. Secondly, based on systematic and authentic interpretation, it is not coherent if the object of the implementation of anquette right and and other  rights  of  the  People’s  Representative  Council  (DPR)  regulated  in  Article  79  paragraph  (3)  of MD3  Act  is  said  to  cover  cover  matters  outside  the  scope  of  government  (executive)  power. Independent institution does not belong to the legislative, executive and judicative power.
Keywords: DPR, Anquette Right, Independent State Institution

## Abstrak :
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis penggunaan  Hak  Angket  DPR  yang  dilakukan terhadap lembaga negara independen.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan  yaitu suatu  jenis  penelitian  hukum  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan,  dengan menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Pertama , Secara  doktriner,  sistem pemerintahan merupakan  sistem  yang  menjelaskan  hubungan/relasi  antara  pemegang  kekuasaan  eksekutif  dengan pemegang kekuasaan legislatif dan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Baik dalam sistem Parlementer maupun dalam sistem  Presidensial,  hak  angket  adalah  salah  satu  bentuk  perwujudan  kewenangan  pengawasan legislatif  terhadap  eksekutif  selaku  pemegang  kekuasaan  pemerintahan.  Pengawasan  itu  ditujukan kepada  pemegang  kekuasaan  eksekutif  sebab  eksekutiflah  yang  melaksanakan  pemerintahan  sehari- hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang- undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri. Kedua , Berdasarkan penafsiran secara sistematis dan otentik, adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3)  UU  MD3  dikatakan  mencakup  hal-hal  yang  berada  di  luar  ruang  lingkup  kekuasaan  Pemerintah (eksekutif).  Dan  lembaga  independen  tidak  termasuk  dalam  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif, maupun yudikatif.
Kata kunci: DPR, Hak Angket, Lembaga Negara Independen

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  konstitu- sional atau constitutional state , yaitu negara yang  dibatasai  oleh  konstitusi. 1 Dalam empat  ciri  klasik  negara  hukum  Eropa Kontinental  yang  biasa  disebut rechtsstaat,
terdapat  elemen  pembatasan  kekuasaan sebagai  salah  satu  ciri  pokok  negara hukum. 2 Oleh karena itu menurut Montesquieu  dengan  teori trias  politica yaitu  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam  menjalankan  kebijakannya  selalu dipantau  oleh  legislatif  atau  di  Indonesia disebut  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). Namun  seiring  dengan  berkembangnya zaman,  teori trias  politica sudah  dianggap tidak relevan lagi karena semakin banyaknya  persoalan  dalam  bernegara, bahkan  Soekarno  secara  tegas  menyatakan bahwa  konsep trias  politica dianggap sebagai konsep yang telah using. 3
Artinya,  kebutuhan  praktik  dalam bernegara  yang  terus  bergerak  dan  dinamis selalu  mengikuti  dinamika  kompleksitas persoalan  yang  menghendaki  hadirnya institusi  baru  untuk  menjawab  segala tantangan  dalam  bernegara.  Karenanya,
1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 281.
2 Sri  Soemantri,  dkk,  Ketatanegaraan  Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, cet. I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 281.
3 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen di Indonesia, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.ix
pembagian kekuasaan negara secara konvensional  yang  mengasumsi  hanya  pada tiga  cabang  kekuasaan  negara  dalam  suatu negara  tak  mampu  lagi  menjawab  segala kompleksitas  dan  permasalahan  yang  kerap muncul dalam perkembangan negara modern.
Salah satu bentuk perkembangan dalam negara  modern  yang  banyak  diperdebatkan adalah  hadirnyaorgan  negara  yang  dikenal dengan  “komisi  negara”  atau  “lembaga negara  independen”.  Hadirnya  komisi negara  ini  menjadi  semacam  keniscayaan dalam  menjawab  kebutuhan  praktik  hukum tata  negara.  Selain  itu,  kehadiran  komisi negara  ini  tentu  juga  do  dorong  oleh bentangan fakta munculnya krisis kepercayaan terhadal lembaga negara konvensional.
Dari  aspek  hukum  tata  negara  menguti pendapat  Asimow  dalam  “Administrative Law”  (2002),  penambahan  kata  independen tidak  hanya  sebatas  untuk  menegaskan bahwa  organ  negara  yang  berada  di  luar cabang  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif serta tidak juga sebatas dinyatakan secara  tegas  (eksplisit)  dalam  dasar  hukum pembentukannya. Sebuah lembaga dikatakan independen apabila : 4 (1) pengisian  pimpinannya  tak  dilakukan  oleh satu  lembaga  saja,  (2)  pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan  berdasarkan  sebab-sebab  yang
4 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen di Indonesia, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.ix
diatur  dalam  undang-undang  pembentukan lembaga  yang  bersangkutan,  (3)  presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pimpinan lembaga,  (4)  pimpinan  bersifat  kolektif, tidak  dikuasai/  mayotitas  berasal  dari  partai politik  tertentu  dan  masa  jabatan  pimpinan tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.
Dalam  kekuasaan  legislative  terdapat tiga  fungsi  utama  DPR  yakni  Fungsi Legislasi,  Fungsi  Anggaran,  dan  Fungsi Pengawasan.  Dengan  demikian,  aktivitas unsur-unsur DPR yang bertujuan melaksanakan fungsi
perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan, merupakan kewenangan lembaga ini.
Pengawasan  ( controlling )  yaitu  suatu kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin agar  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan rencana.  Jika  dikaitkan  hukum  pemerintah- an,  pengawasan  dapat  diartikan  sebagai suatu  kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin  sikap  pemerintah  agar  berjalan sesuai  hukum  yang  berlaku.  Dikaitkan dengan  hukum  tata  negara,  pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan  untuk menjamin    terlaksananya    penyelenggaraan negara  oleh    lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. 5
Terhadap  lembaga  negara  independen, DPR  juga  terlibat  andil  dalam  penentuan rekrutmen  komisi  negara  yang  masing-
5 Sri  Soemantri,  dkk, Ketatanegaraan  Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 285
masing  dilaksanakan  dengan  cara  yang berbeda. Sebagai legislator, selain penentuan aturan  yang  ditetapkan  untuk  lembaga negara independen, hal ini juga mencerminkan salah satu tugas DPR sebagai pengawasan  dan  anggaran  terhadap  sebuah lembaga  negara  independen. Berkaca  dari pengalaman  proses  internal  di  DPR  dalam melakukan  rekrutment  terhadap  lembaga negara  independen,  rangkaian  pengalaman selama  proses  pelibatan  DPR,  demi  alasan mengedepankan  objektifitas,  menjadi  jauh lebih  baik  bila  proses fit  and  proper test melibatkan  ahli.  Secara  hukum,  pelibatan panel  ahli  dimungkinkan  karena  Peraturan Tata  Tertib  DPR  menyerahkan  pelaksanaan seleksi  dan  pembahasan  kepada  masing- masing  komisi  sepanjang  tidak  menafikkan penelitian  administrasi,  penyampaian  visi- misi, uji kelayakan ( fit and proper test ), dan tetap  membuka  partisipasi  publik.  Dalam batas  penalaran  yang  wajar,  panel  ahli berguna  untuk  membantu  komisi  di  DPR dalam  menelusuri  dan  mendalami  jejak rekam  dan  pemahaman  calon  yang  telah dihasilkan  panitia  seleksi  sesuai  dengan tugas  dan  wewenang  lembaga  negara independen.
Mengenai  fungsi  pengawasan  dan anggaran, bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama  menjalankan  pula  fungsi pengawasan  dimana  di  dalamnya  harus terdapat  sistem checks  and  balances .  Selain ketiga  fungsi  di  atas,  secara  konstitusional
DPR memiliki hak yang melekat kepadanya. Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  Tahun  1945)  dimana  yang menjadi  hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat adalah  Hak  Interpelasi,  Hak  Angket,  dan Hak Menyatakan Pendapat. 6
Di dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dijelaskan  tentang  tugas-tugas  DPR,  yaitu mengawasi  jalannya  kinerja  pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya. 7 Salah satu hak yang dimiliki oleh  DPR  dalam  menjalankan  fungsinya untuk  mengawasi  pemerintahan  yaitu  Hak Angket,  atau  hak  anggota  badan  legislatif untuk  mengadakan  penyelidikan  terhadap kebijakan  pemerintah  yang  penting  dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  urgensi  bagaimana penggunaan hak angket DPR pasca
amandemen UUD Negara
Republik
Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  amandemen UUD  1945  yang  pertama  istilah  hak  angket belum dikenal, istilah hak angket baru mulai muncul setelah amandemen UUD 1945 yang ke-2 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002. Dalam Kamus Besar Bahasa
6 Indonesia,  Pasal  20A  ayat  2,  Undang- Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
7 Max  Boboy, DPR  RI  dalam  Prespektif  dan Sejarah  dan  Tata  Negara, cet.I.  (Jakata:  Pustaka  Sinar Harapan, 1994), hlm.71
Indonesia (KBBI) angket adalah Penyelidikan  oleh  lembaga  perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah. 8
Pengertian  Hak  Angket  juga  dapat  dilihat pada  Bagian  Penjelasan  Pasal  27  huruf  b Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2009 tentang  susunan  dan  kedudukan  Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:
“Hak Angket adalah Hak DPR untuk melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan pemerintah  yang  penting  dan  strategis  serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  diduga bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan”.15
Di  dalam  undang-undang  tersebut tentang penetapan hak angket tidak menjelaskan  mengenai  apa  saja  yang menjadi  alasan  untuk  memunculkan  hak angket  serta  dalam  pasalnya  hak  angket diperlukan hanya terhadap kebijakan “Pemerintah”  dalam  hal  ini  eksekutif  yang ketika penting dan strategis serta berdampak luas  pada  kehidupan  masyarakat  sehingga penggunaan  hak  angket  di  luar  pada  itu masih  menimbulkan  stigma  negatif  bahwa DPR  dengan  powernya  menggunakan  hak nya  sesuai  rasa  keinginan  yang  tercermin dalam  suatu  bentuk  hak  angket  terhadap salah satu  lembaga negara independen  yaitu komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK)  pada
8 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  ed.4  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2005),  hlm. 69.
laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III Tahun 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Berdasarkan latar belakang dari permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dalam tesis dengan judul: “Penggunaan Hak Angket  DPR  terhadap  Lembaga  Negara Independen.
Oleh  karena  itu  dalam  penulisan  tesis ini,  penulis  ingin  meneliti  lebih  jauh terhadap  penggunaan  hak  angket  DPR terhadap  penyelenggaraan  lembaga  negara independen,  sehingga  judul  tesis  yang penulis  ajukan  adalah  “ PENGGUNAAN

## HAK ANGKET DPR TERHADAP
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN”. .

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, permasalahan  yang  diangkat  dalam  tesis  ini adalah  :  Apakah  Penggunaan  Hak  Angket DPR  sudah  sejalan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan Peraturan di Bawahnya?
Apakah  Penggunaan  Hak  Angket  DPR dapat dilakukan terhadap lembaga negara independen?

## PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN HAK ANGKET
Pengertian  angket  di  dalam Black  Law Dictionary yaitu enquete yang  artinya sebagai  berikut: “An  examination  of witnesses (take down a writing) by or before
an  authorized  judge  for  the  purpose  of gathering testimony to be used in trial.” 9
Sehingga  pengertian  angket  dalam kamus Black  Law dapat  diartikan  sebagai sebuah  penyelidikan  kepada  para  saksi (secara  tertulis)  baik  sesudah  atau  sebelum disahkan oleh hakim dengan tujuan dikumpulkannya kesaksian untuk digunakan di  pengadilan.  Sedangkan  di  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  angket adalah Penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah. 10
Hak angket sendiri pertama kali dikenal di  Inggris  pada  pertengahan  abad  ke  XIV untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi  pemerintahan  yang  kemudian disebut right  of  impeachment (hak  untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran  jabatan).  Hak  ini  pertama  kali digunakan   oleh   parlemen   Inggris   pada tahun   1376   yang mengakibatkan pemecat- an beberapa pejabat istana karena melakukan penyelewengan keuangan. Sekarang  hak  angket  di  Inggris  dilakukan oleh  sebuah  komisi  khusus  yang  bertugas menyelidiki kegiatan pemerintah dan administrasi. 11
9 Brian  A  Garner, Black  Law  Dictionary,  Ninth Edition, ( West Group, 2009),  hlm. 610.
10 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  ed.4  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 69.
11 Arifin  Sari  Surunganlan  Tambunan, Fungsi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya
Pengertian dan ketentuan mengenai hak angket secara eksplisit diatur dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1950 Pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang  Dasar  Sementara  Republik Indonesia, sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki  ( enquete ),  menurut  aturan- aturan  yang  ditetapkan  dengan  Undang- undang,” 12
Sehingga pengertian Hak Angket sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan adalah  hak  menyelidiki  yang  dimiliki  oleh DPR,  yang  untuk  selanjutnya  pengertian Hak  Angket  dapat  dilihat  pada  bagian konsiderans  (Menimbang)  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1954,  sebagai berikut:  “Bahwa  hak  Dewan  Perwakilan Rakyat  untuk  mengadakan  penyelidikan (angket)  perlu  diatur  dengan  undang- undang”
Selanjutnya  pengertian  dan  ketentuan tentang  Hak  Angket,  ditentukan  kembali pada  pasal  20  A  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, sebagai berikut:
1. Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan
2. Dalam  melaksanakan  fungsinya,  selain hak  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  lain
Tahun 1966-1997 , (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1998), hlm.158.
12 Republik  Indonesia,  Pasal  70,  Undang- Undang  Nomor 7 Tahun 1950.
Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan  Rakyat    mempunyai  hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Untuk  selengkapnya  pengertian  Hak Angket dapat dilihat pada Bagian Penjelasan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 27 tahun  2009  tentang  susunan  dan  kedudukan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  yang  menyatakan  sebagai  berikut: “Hak  Angket  adalah  Hak  DPR  untuk melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan pemerintah  yang  penting  dan  strategis  serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  diduga bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan”. 13
B. Negara Kesejahteraan dan Pertumbuhan Lembaga Independen
Doktrin checks  and  balances klasik yang  merupakan  pertumbuhan  awal  ketata- negaraan  modern,  dalam  perkembangannya kemudian mengalami tahap yang lebih kom- pleks.  Model  pemisahan  kekuasaan  negara yang  klasik  atau  konvensional  dengan  tiga cabang  kekuasaan  negara  yakni  eksekutif, legislatif  dan  federatif/judikatif  seperti  yang dianut  oleh  John  Locke  dan  Montesqieue tidak    lagi  memadai,  berkenaan  dengan pertumbuhan  tugas  negara  dalam  konsepsi
13 Republik  Indonesia,  Pasal  27  huruf  b. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009, Undang- Undang tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat .
negara  kesejahteraan  yang  menyebabkan kelembagaan  negara  yang  timbul  semakin beragam  dan  kompleks.  Teori  klasik pemerintahan  menganut  pendirian  bahwa pemerintahan itu harus terbatas dan ramping,  karena  tujuannya  adalah  untuk melindungi  hak-hak  individu.  Perkembang- an  pemikiran  kenegaraan  pada  awal  abad dua  puluh  berubah,    dengan  munculnya konsepsi negara kesejahteraan yang menuntut peran negara yang lebih besar dari hanya  sekedar  menjamin  hak-hak  dan kebebasan  individu,  sehigga  menyebabkan tumbuhnya  lembaga-lembaga  negara  baru yang juga memiliki kewenangan mengatur. Perkembangan demikian juga kemudian  menolak  konsepsi  pemisahan kekuasaan  secara  kaku,  dan  menghimpun kewenangan yang bersifat legislatif, eksekutif  dan  judikatif  dalam  badan-badan administratif  yang  sekarang  dikenal  komisi- komisi independen.
Disamping  perkembangan  konsepsi pembagian  kekuasaan  dan/atau  pemisahan kekuasaan  klasik  yang  dianut  dalam  UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan, maka pertumbuhan    komisi    independen    dengan kewenangan regulasi juga terjadi di Indonesia  secara  pesat.  Perubahan  UUD 1945  dalam  4  (empat)  tahap,  menciptakan pergeseran-pergeseran dan perubahan organisasi  kekuasaan  yang  memungkinkan terjadinya checks  and  balances diantara lembaga kekuasaan secara horizontal. Terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  dan
Dewan  Perwakilan  Daerah,  melengkapi organ  konstitusi    dalam    kerangka checks and balances yang diharapkan.
Gejala yang terjadi dalam pemerintahan modern  berupa  bertumbuhnya  komisi- komisi  negara  dan  komisi  independen,  juga dialami  di  Indonesia.  Komisi-  komisi tersebut  umumnya  lahir  dari  hilangnya kepercayaan  terhadap  aparat  pemerintahan yang  sudah  ada  ( public  distrust ).  Dalam pelaksanaan  tugas-tugas  dan  kewenangan- nya,  tampaknya  komisi-komisi  tersebut bersaing  dengan  birokrasi  yang  ada.  Kita dapat  melihat  semacam  persaingan  antara Kepolisian  dan  Kejaksaan  Agung  dengan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsideran  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi,  memang  secara  jelas  menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang ada tidak efektif  melaksanakan  tugasnya,  sehingga diperlukan  suatu  komisi  khusus  yang independen yang menjadi trigger pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sifat  khusus  lembaga  negara  yang independen,  kadang-kadang  dengan  memi- liki  karakter selfregulatory yang  menyatu- kan  fungsi  membuat  aturan,  melaksanakan dan  adjudikasi.  Pertanyaan  yang  harus dijawab  adalah  apakah  badan  baru  tersebut merupakan bagian dari salah satu kekuasaan yang    diatur  dalam  konstitusi  legislatif, eksekutif  atau  judikatif  atau  tidak. Apakah sifat  independen  lembaga  yang  disebut
bukan  merupakan    bagian    dari    cabang kekuasaan    yang    diatur    dalam    konstitusi, harus    dilihat    sebagai  suatu  cabang kekuasaan  terpisah  dari  konsep  pembagian dan  pemisahan  kekuasaan  klasik,  yang disebut Crince Le Roy dan Peter  L  Strauss sebagai  kekuasaan  keempat  ( the  fourth branch )  dan  kalau  demikian  bagaimana melihat  pengawasannya,  karena  tidak  boleh ada  kekuasaan  dalam  negara  hukum  yang tanpa  kontrol  atau  pengawasan.  Kekuasaan yang  berasal  rakyat  melalui  negara  harus berjalan seiring dengan akuntabilitas, karena kekuasaan  ditandai  tidak  hanya  oleh kewenangan  hukum  ketika  menjalankan fungsi pemerintahan, melainkan juga kewajiban hukum publik.

## C. Landasan Hak Angket

## 1. Landasan Filosofis
Zaman  Yunani  Kuno,  Plato  dan Aristoteles  yakin,  dan  keyakinan  mereka sejalan  dengan  tradisi  Yunani,  bahwa hukum dan perundangan ( nomos dan nomoi ) sangatlah  penting  untuk  menata polis .
Sejalan dengan keyakinan tersebut,  didapati bahwa  tatanan  atau  bangunan  politik  yang baik  selalu  berupa  aturan  hukum,    yakni peraturan  yang  sesuai  dengan  hukum,  yang akhirnya dapat membawa keadilan di dalam masyarakat. 14
Menurut John Locke hukum membuktikan  bahwa  hak  rakyat  untuk
14 Carl  Joachim  Friedridh, Filsafat  Hukum ,  (The University of Chicago Press, 1969), hlm. 17.
menyusun  aturan  bersifat  primer.  Karena tidak  ada  manusia  yang  memiliki  kuasa untuk memasrahkan pelestarian diri, kepada kehendak absolut dan  dominasi  pihak  lain yang  sewenang-wenang,  maka  bila  orang yang  hendak  membawa  pada    kondisi perbudakan  maka  berhak  menolak.  Dengan demikian masyarakat bisa dikatakan sebagai   penguasa   tertinggi   yang   tidak berada      di      bawah    bentuk  pemerintahan apapun. 15

## 2. Landasan Sosiologis
Pengawasan  merupakan  kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penye- lenggara negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan  dengan  hukum  tata  negara, pengawasan  berarti  suatu  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  terlaksananya penyelenggaraan  negara  oleh  lembaga lembaga  kenegaraan  sesuai  dengan  hukum yang berlaku. 16
Landasan Hukum
Mengenai  pengaturan dan dasar hukum  hak angket  terbagi  dalam  beberapa  peraturan Perundang-Undangan yakni:
a. Konstitusi Indonesia
Dasar hukum mengenai pengaturan hak angket  dalam  Konstitusi  dapat  ditemui dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 121 yang berbunyi “Dewan
15 Carl  Joachim  Friedrich,  Constitutional Government  and  Democracy,  1950  (especcially  chap.I and the literature given there, hlm. 129.
16 Sri  Soemantri,  dkk, Ketatanegaraan Indonesia  Dalam  Kehidupan  Politik  Indonesia:    30 Tahun  Kembali  ke  Undang-Undang  Dasar  1945, hlm. 285.
Perwakilan
Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete) ,  menurut  aturan- aturan  yang  ditetapkan  dengan  Undang- Undang  Federal”. 17 Undang-  Undang  Dasar Sementara  1950  pasal  79  dinyatakan  secara jelas  bahwa  “Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak  menyelidiki (enquete), menurut aturan- aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.  Dalam  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, hak  angket  secara  jelas  tercantum  pada Pasal 20A ayat (2) dimana berbunyi”  dalam melaksanakan  fungsinya,  selain  hak  yang diatur  dalam  pasal-pasal  lain  Undang- Undang  Dasar  ini,  Dewan  Perwakian Rakyat mempunyai hak angket”. 18
b. Undang-Undang
Undang-Undang  yang  mengatur  secara khusus  mengenai  hak  angket  adalah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1954 Tentang  Hak  Angket,  Undang-  Undang Nomor    5    Tahun    1955,    Undang-Undang Nomor  5  Tahun       1975, Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1975,  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1985,  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1999,  Undang-Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003,  dan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
c. Peraturan di bawah Undang-Undang
17 Republik  Indonesia,  Pasal  121,  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1950, Republik  Indonesia Serikat. 18 Republik  Indonesia,  Pasal  20  A  ayat  (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Hak angket atau hak untuk menyelidiki telah  dikenal  oleh  lembaga  legislasi  saat kekuasaan  legislasi  di  bawah  komite nasional  pusat  dan  badan  pekerja  komite nasional  pusat.  Hal  ini  dapat  ditemukan pada  peraturan  Tata  Tertib  Badan  Pekerja Komite  Nasional  Pusat. 19 Dalam  Peraturan DPR  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Tata Tertib  DPR  menyebutkan  hak  angket  salah satunya  diatur  dalam  pasal  161  dimana dikatakan    bahwa    DPR    memiliki    hak interpelasi,    Angket,    dan        Menyatakan Pendapat.  Dalam  peraturan  tata  tertib  ini juga  dijelaskan  bagaimana  proses  hak angket itu dilaksanakan.

## 3. Teori Lembaga Negara
Has  Natabaya  dalam  Ernawati  Munir mengatakan  bahwa  istilah  badan,  organ, atau  lembaga  mempunyai  makna  yang esensinya  kurang  lebih  sama.  Ketiganya dapat  digunakan  untuk  menyebutkan  suatu organisasi  yang  tugas  dan  fungsinya menyelenggarakan   pemerintahan   negara. Namun  demikian  perlu  ditekankan  adanya konsistensi  penggunaan  istilah  agar  tidak digunakan  dua  istilah  untuk  maksud  yang sama.
Lembaga  Negara  itu  dapat  berada dalam  ranah  legislatif,  eksekutif,  yudikatif, ataupun  yang  bersifat  campuran  dan
19 Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Gotong  Royong, Himpunan  peraturan  tata  tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  1945- 1971 , (BP.KNIP-DPR Pemilu II), hlm. 19.
independen. 20 Di Indonesia, riwayat kelahiran lembaga-lembaga negara independen dimulai setidaknya pasca reformasi  1998.  Sebagaimana  diketahui, Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  pra amandemen menganut pembagian kekuasaan  dengan  pengertian  tidak  murni, merujuk pada model division of power yang diajarkan montesquie.
Dari  segi  kelembagaannya,  menurut ketentuan  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  pasca  Perubahan  Keempat (Tahun  2002),  dalam  struktur  kelembagaan Republik  Indonesia  terdapat  delapan  buah organ  negara  yang  mempunyai  kedudukan sederajat  yang  secara  langsung  menerima kewenangan  konstitusional  dari  UUD  yang dibagi  atas  4  kekuasaan  dan  satu  Lembaga Negara  Bantu  sebagai  berikut: Pertama,
Kekuasaan Legislatif, yaitu: Majelis Permusyawaratan  Rakyat  yang  tersusun atas: Dewan Perwakilan Rakyat  dan Dewan Perwakilan  Daerah; Kedua, Kekuasaan Eksekutif,  yaitu:  Presiden  dan  Wakil Presiden; Ketiga, Kekuasaan  Yudisial, meliputi: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 21
Kekuasaan  terakhir  adalah  di  bidang Eksaminatif (Inspektif), yaitu: Badan Pemeriksa  Keuangan.  Lembaga  Negara Bantu  ( the  state  auxiliary  body ),  yaitu
20 Jimly  Asshidiqie, Perkembangan  dan
Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.27.
21 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, cet.I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.151.
Komisi  Yudisial.  Di  samping  kedelapan lembaga  tersebut,  terdapat  pula  beberapa lembaga    atau    institusi    yang    diatur kewenangannya  dalam  UUD,  yaitu:     (1) Tentara  Nasional  Indonesia,  (2)  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  (3)  Pemerintah Daerah, dan (4) Partai Politik. 22
Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut  namanya,  tetapi  disebut  fungsinya, namun  kewenangannya  dinyatakan  akan diatur  dengan  undang-  undang,  yaitu:  (1) bank  sentral  yang  tidak  disebut  namanya “Bank  Indonesia”,  dan  (2)  Komisi Pemilihan  Umum  yang  juga  bukan  nama karena ditulis dengan huruf kecil. 23
Oleh  karena  itu,  dapat  dibedakan dengan  tegas  antara  kewenangan  organ negara berdasarkan perintah Undang- Undang  dan  kewenangan  organ  negara yang  hanya  berdasarkan  perintah  Undang- Undang,  bahkan  dalam  kenyataan  ada  pula lembaga  atau  organ  yang  kewenangannya berasal  dari  atau  bersumber  dari  Keputusan Presiden  belaka.  Lembaga  Negara  yang diatur  dan  dibentuk  oleh  Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang  dibentuk berdasarkan Undang- Undang merupakan organ Undang- Undang,  sementara  yang  hanya  dibentuk karena  Keputusan  Presiden  tentunya  lebih rendah  lagi  tingkatan  dan  derajat  perlakuan
22 Titik  Triwulan  Tutik, Konstitusi  Hukum Tata Negara  Indonesia  Pasaca  Amandemen  UUD  1945, cet.I, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.176.
23 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara Indonesia , hlm.151.
hukum  terhadap  pejabat  yang  duduk  di dalamnya. 24

## 4. Mekanisme Hak Angket
Mekanisme  penggunaan  Hak  Angket DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  struktur  lembaga  DPR. Adapun struktur lembaga DPR diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan berdasarkan peraturan DPR  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Tata Tertib disebutkan tata cara pelaksanaan Hak Angket.
Jika dilihat dari pengaturan hak angket maka  pada  intinya  hak  angket  adalah  hak untuk menyelidiki. Dalam ketentuan KUHAP  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” .
Pengertian  menyelidiki  yang  dimaksud dengan  hak  angket  memang  tidak  dapat disamakan  secara  keseluruhan  dengan penyelidikan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana.  Hal  mengenai  tindakan paksa  seperti  penangkapan,  menyuruh berhenti, mengambil sidik jari, dan memotret orang dan membawa dan menghadapkan  seorang  pada  penyidik
24 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan
Konsolidasi, hlm.60.
tentunya  DPR  tidak  berwenang  untuk melakukannya.  Meskipun  demikian  dalam menyelenggarakan  hak  angket  terdapat beberapa  hak  dan  kewenangan  yang  dapat dilakukan  oleh  DPR  dalam  melakukan penyelidikan yaitu:
1. Meminta  keterangan  pada  pemerintah, badan  hukum,  organisasi  profesi,  saksi, pakar dan/atau pihak terkait; 25
a. Saksi  dapat  merupakan  warga  negara Indonesia  maupun  Warga  Negara  Asing yang ada di Indonesia; 26
b. Mendapatkan  keterangan  dari  saksi  atau Ahli  yang  berada  diluar  negeri  melalui pertanyaan  secara  tertulis  kepada  menteri yang bersangkutan yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan  perantara  perwakilan  Indonesia  di luar negeri; 27
c. Dalam  melakukan  pemanggilan  DPR dapat melakukannya secara tertulis; 28
2. Melakukan  sumpah  pada  saksi  atau  ahli yang berumur 16 tahun; 29
3. Melakukan  penuntutan  pada  saksi  atau ahli yang lalai, melalui Kejaksaan Pengadilan Negeri; 30
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Pasal 179 jo ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib . 26 Republik Indonesia, Pasal 180, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
27 Republik  Indonesia,  Pasal  24,  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954.
28 Republik  Indonesia,  Pasal  4,  tentang Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat ,  Dewan  Perwakilan Rakyat.
29 RepublikIndonesia,  Pasal  8  ayat  (1), Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat .
30 Republik  Indonesia , Pasal  10, Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat .
4. Memaksa  saksi  atau  ahli  untuk  datang memenuhi panggilan dengan bantuan Kepolisian atau Kejaksaan; 31
5. Melakukan penahanan kepada saksi atau ahli  yang  membangkang  melalui  ketua Pengadilan Negeri; 32
6. Memeriksa  surat-surat  yang  disimpan oleh pegawai kementrian; 33
7. Melakukan penyitaan dan atau menyalin surat  kecuali  berisi  rahasia  negara  melalui Pengadilan Negeri. 34
5. Hubungan Hak Angket Dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Pada  masa  era  reformasi,  perubahan Undang-Undang  Dasar  1945  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  telah  berpengaruh terhadap  struktur  ketatanegaraan,  susunan DPR serta hubungan DPR dengan lembaga- lembaga negara lainnya. Struktur ketatanegaraan ini mengarah kepada terciptanya  mekanisme check  and  balances antar  lembaga  negara  khususnya  antar  tiga cabang kekuasaan yaitu Eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif. 35
Dari ketiga kekuasaan tersebut, ternyata  dalam  tataran  implementasinya masih  dijumpai  berbagai  macam  persoalan
31 Republik  Indonesia,  Pasal  180  ayat  (3), Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009,  Indonesia, jo  Pasal  169  ayat  (6)  Peraturan  DPR  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Tata Tertib .
32 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2), Undang- Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Hak Angket . 33 Republik Indonesia, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954.
34 Republik  Indonesia,  Pasal  19,  Undang- Undang Nomor 6 tahun 1954.
35 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata Negara , hlm. 282.
dalam  kaitannya  dengan  pola  hubungan yang  terbangun  antar  lembaga  negara tersebut.  Perubahan  konstitusi  yang  diikuti dengan pembentukan dan perubahan berbagai peraturan  perundang-undangan adalah  untuk  terbentuknya  perimbangan fungsi  dan  tugas  lembaga-lembaga  negara khhususnya lembaga Eksekutif dan Legislatif,  juga  dimaksudkan  untuk  saling mengimbangi  dan  saling  mengawasi  yang bekerja  sama  sistemik,  berdasarkan  aturan- aturan yang ada.
Dengan  diamandemennya  UUD  1945, telah terjadi pergeseran dari stigma executive heavy menjadi legislative heavy . 36 Peran  DPR  menjadi  menonjol,  karena konstitusi  dan  peraturan  perundang-undang telah  mengatur  demikian,  DPR  dapat mengoptimalkan  peran  dan  fungsinya,  agar bisa  lebih  kuat  dalam  pengawasannya terhadap pemerintahan dan dapat membantu kinerja  pemerintah  dalam  menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan. Pasal  25  UUD  1945  hasil  amandemen menentukan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi,  fungsi  Anggaran,  dan  Fungsi Pengawasan,  dan  pada  pasal  27  UUD  1945 hasil  amandemen  di  tentukan  bahwa  DPR mempunyai  Hak  Interpelasi,  Hak  Angket, dan  Hak  Menyatakan  Pendapat.  Atas  dasar hal  tersebut  diatas,  Hak  Angket  dalam hubungannya dengan.
36 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, kajian terhadap dinamika perubahan UUD1945 , (Yogyakarta : FH UII Press, 2003), h. 32
DPR  merupakan  hak  yang  melekat pada DPR selaku Badan Legislatif berdasarkan  ketentuan  konstitusi serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. 37 Hak  angket  merupakan  bentuk pengawasan  intensif  serta  investigatif  DPR terhadap  kebijaksanaan  pemerintah.  Peran DPR  melalui  Hak  Angket  akan  lebih konkret daripada hanya sekadar menggunakan  hak  meminta  keterangan, karena  dalam hak angket  terkandung unsur dimana  DPR  juga  ikut  andil  mengawal proses  penyelesaian  suatu  kasus  dan sekaligus  langsung  menjadi  investigator dalam  kasus  tersebut.  Dimana  dengan terlibatnya DPR terhadap suatu kasus, maka diharapkan  upaya  penyelesaian  kasus  ini akan  semakin  menemui  titik  terang  dan mencegah  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.
6. Kasus Hak Angket Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945
(a) Masa DPR 1950-1956
Pada  akhir  tahun  1954  anggota  DPR, Margono  Djojohadi  Kusumo,  dan  kawan- kawan,  mengajukan  usul  resolusi  yang dimaksudkan ialah supaya DPR mengadakan  angket  atas  usaha  memperoleh dan cara menggunakan devisien. 38 Dibuatlah keputusan  untuk  membentuk  panitia  angket
37 Republik  Indonesia,  Pasal  25-27  Undang- Undang Dasar    Negara Republik Indonesia Tahun 1945
38 Pertama  Kali  Hak  Angket  digunakan  DPR
pada
tahun 1950, diakses dari
http://www.dpr.ri.go.id.berita., Pada tanggal 29 Agustus 2013.
yang  terdiri  dari  tiga  belas  orang  anggota dengan Margono Djojohadi Kusumo sebagai ketua panitia angket. DPR menerima baik  laporan  tentang  hasil-hasil  pekerjaan panitia  angket  atas  usaha  memperoleh  dan cara  menggunakan  devisien.  Catatan  yang diberikan  masih  harus  dirahasiakan  sampai ada ketentuan lain dari DPR.
(b) DPR 1956-1959
DPR  hasil  pemilu  tahun  1955 mengacu kepda UUDS Tahun 1950. DPR periode  ini  menggunakan  hak  angket untuk  menyelidiki  kecelakaan  kereta  api di  Trowek,  Tasikmalaya.  Adapun  tujuan melaksanakan  Hak  Angket  dijelaskan dalam  usulan.  Hak  angket  menyebutkan bahwa, ”Angket digunakan untuk mendapatkan  penjelasan-penjelasan  yang lebih  luas  lebih  banyak  dari  pada keterangan pemerintah. Dalam pembicaraan  juga  ditekankan  bahwa panitia  angket  tidak  mencari  sipa  yang salah,  akan  tetapi  sekedar  mencari jawaban yang lengkap, mencari keterangan-keterangan      yang      diterima dan      demikian      dapat      membantu kekacauan jalannya kereta api. 39
7. Kasus Hak Angket Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945
(a) DPR Era Reformasi Periode 1999-2004
Pasca  berakhirnya  orde  baru,  desakan
39 Riris Kahtarina, “ mengenai hak angket melalui perjalanan  sejarah  DPR  RI  dalam  berbagai  prespektif tentang  memorandum  kepada  presiden:  suatu  studi terhadap  pemberian  memorandum  DPR  RI  kepada Presiden Abdurrahman Wahid ”,hlm. 171.
demokratisasi kehidupan politik terus berlanjut.  Hak  Angket  dibentuk  DPR  untuk menyelidiki  dugaan  pelanggaran  hukum yang  dilakukan  oleh  Presiden  Abdurrahman Wahid.  Adapun  hal  ini  didasarkan  pada: 40
Berita  di  media  massa  tentang  bobolnya dana    milik    Yanatera      Bulog  dugaan sebesar Rp 35 milyar pada bulan Mei 2000. Dan Dugaan penyimpangan pengaliran Dana Bantuan  yang  diberikan  Sultan  Brunei Darussalam  sebesar  $US  2  juta  kepada Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Berdasarkan penyelidikan  panitia  ditemukan  fakta-fakta dugaan penyimpangan sehingga DPR mengeluarkan  memorandum 1  kepada Presiden Abdurrahman Wahid.
(b) DPR Era Reformasi Periode 2004-2009
Pada masa ini panitia angket digulirkan untuk menyelidiki kasus :
1) Kasus  penjualan  dua  tanker  milik
Pertamina
Diusulkan oleh 23 anggota dari delapan fraksi  dan disetujui  rapat paripurna pada 14 Juni  2005  dan  panitia  angket  melaporkan hasil  kerjanya yang direkomendasikan oleh panitia  khusus  menyangkut  penjualan  dua tanker  berindikasikan  korupsi,  pemerintah diminta mencari celah penyelamatan tanker. Dihasilkanlah rekomendasi akhir dari pansus angket yaitu (1) KPK atau Kejaksaan Agung  agar  segera  mengusut  secara  tuntas
40 Riris Kahtarina, “ mengenai hak angket melalui perjalanan  sejarah  DPR  RI  dalam  berbagai  prespektif tentang  memorandum  kepada  presiden:  suatu  studi terhadap  pemberian  memorandum  DPR  RI  kepada Presiden Abdurrahman Wahid ”,hlm. 195.
Laksamana  Sukardi  yang  diduga  kuat terlibat dalam kasus penjualan tanker VLCC Milik  Pertamina  (2)  Meminta  Pimpinan DPR-RI untuk menugaskan Komisi III DPR RI supaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi   (KPK)   atau   Kejaksaan   Agung agar  segera  menuntaskan  kasus  penjualan tanker VLCC tersebut. 41

## 2) Kebijakan  pemerintah  menaikkan  harga

## BBM.
Diusulkan  117  anggota  dari  delapan fraksi  dan  usulan  tersebut  disetujui  pada Rapat  Paripurna. Adapun rekomendasi yang dihasilkan ialah: semua pihak yang meneken kontrak  kerjasama  wajib  memuat  ketentuan soal  prioritas  penjualan  migas  sebesar  40% ke perusahaan nasional, mendesak pemerintah  mengajukan  revisi  uu  migas, negosiasi  ulang  kontrak  Blok  Tangguh  dan Blok  Cepu, dan meninjau ulang keberadaan BP Migas dan BPH Migas. 42
3) Pelaksanaan  penyelenggaraan  ibadah haji pada 1429 H
Diusulkan 122 anggota dari tujuh fraksi dan  disetujui  Rapat  Paripurna  pada  17 Februari 2009. Pansus menyelesaikan pekerjaannya  pada  29  September  2009, sedangkan  rekomendasi  yang  dihasilkan sebagai  berikut:  penyelenggara  ibadah  haji tahun  2001  dan  2006  dinilai  gagal,
41 Risalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia, Rapat  Paripurna  Ke-16,  Masa  Sidang  III,    Tahun  Sidang 2006-2007, hlm. 78.
42 Parlementaria ,  Menuju  DPR  Bersih ,  (Jakarta: Tata  Usaha  Bagian  Pemberitaan  &  Penerbitan  DPR-RI, 2008), hlm. 75.
mendesak  Presiden  memberikan  tindakan tegas kepada Menteri Agama periode 2004- 2009,  perlunya  amaandemen  Undang- Undang  No.13  Tahun  2008      tentang penyelenggaraan      Haji,      dan      perlunya rancangan    UU Lembaga Keuangan Haji. 43
(c) DPR era Reformasi Periode 2009-2014
Pada periode ini Hak Angket digunakan untuk menyelidiki dana Bail Out pemerintah  sebesar  6,7  trilyun  ke  Bank Century. Penggunaan hak angket terkait dan talangan  ke  bank  Century  bergulir  cepat  di DPR.  Sejak  diusulkan    oleh    139    anggota DPR,    dukungan    atas    terus    membesar. Saat  sidang  Paripurna  digelar  1  Desember 2009  tercatat  503  orang  dari  sembilaan fraksi mendukung hak angket diputuskanlah rekomendasi  bahwa  bailout      century menyimpang  dan  ,merekomendasikan  agar kepolisian, kejaksaan  dan KPK menyelidiki kasus century ini. 44

## 8. Kekuasaan DPR dalam Penggunaan Hak Angket
Apabila  dilihat  dari  Pembahasan  yang berkenaan  dengan  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2009  Tentang  Susunan  dan Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD beserta  Peraturan  Tata  Tertib  DPR  RI Nomor.01/DPRRI/2009  Tentang  Peraturan Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
43 Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,  Rapat  Paripurna  Ke-11,  Masa  Sidang  I, Tahun Sidang 2009-2010, hlm. 78.
44 Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,  Rapat  Paripurna  Ke-14,  Masa  Sidang  II, Tahun Sidang 2009-2010, hlm. 32.
maka  dapat  dilihat  penggunaan  hak  angket pada  masa  sebelum  UUD  1945  di amandemen  memiliki  peluang  yang  lebih besar untuk dapat memberhentikan Presiden di  masa  jabatannya,  apabila  Pemerintah yang  dalam  hal  ini  Presiden  dianggap  telah melanggar  Undang-Undang  atau  terlibat kejahatan.
Apabila  Presiden  terbukti  melakukan pelanggaran Hukum yang menciderai Undang-Undang, maka DPR dapat langsung melakukan  pengajuan  memorandum  1  dan memorandum  2  kepada  Presiden,  untuk selanjutnya  DPR  dapat  mengajukan  kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. 45
Terhadap  penggunaan  Hak  Angket pada  masa  setelah  Undang-Undang  Dasar 1945 di amandemen justru memiliki peluang yang  lebih  kecil  bagi  DPR  untuk  dapat memberhentikan Presiden di masa jabatannya, karena sesuai ketentuan Konstitusi  Amandemen  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  prosedur  pemberhentian  Presiden harus  melalui  berbagai  mekanisme,  yaitu atas  pengajuan  DPR  kepada  Mahkamah Konstitusi  tentang  berbagai  macam  alasan pelanggaran yang telah dibuat oleh Presiden untuk dinyatakan telah melanggar atau tidak melanggar  Undang-Undang  Dasar  Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
45 Untung  Wahyono, Peran  Politik  Poros Tengah dalam Kancah Pepolitikan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna , 2003), hlm. 192.
9. Relevansi  Penggunaan  Hak  Angket DPR Kepada Lembaga Negara Independen Di Luar Struktural Pemerintah
Secara  doktriner,  sistem  pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan/relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif  dengan  pemegang  kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, sistem pemerintahan  negara  berkaitan  dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.  Apabila  diletakkan  dalam  desain bernegara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, dengan posisi dan relasi kedua cabang kekuasaan  itu,  berdasarkan  Pasal  20A  ayat (2)  UUD  1945,  dalam  menjalankan  fungsi konstitusionalnya,  DPR  mempunyai  hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sebagai sebuah hak  yang melekat kepada  institusi  legislatif,  masing-masing hak  tersebut  memiliki  latar  belakang  yang tidak sama.
Berdasarkan  penafsiran  historis  dalam sistem  pemerintahan  telah  terang,  baik dalam  sistem  Parlementer  maupun  dalam sistem Presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan  legislatif  terhadap  eksekutif selaku  pemegang  kekuasaan  pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan  pemerintahan  sehari-  hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan  langsung  dari  atau  merupakan
amanat undang-undang maupun pelaksanaan pemerintahan  yang  merupakan  pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri yang  tujuan  akhirnya  adalah  terwujudnya pemerintahan  yang  akuntabel.  Oleh  karena itu, dalam konteks historis, Pasal 79 ayat (3) UU  MD3  tidak  dapat  ditafsirkan  lain  selain bahwa  yang  menjadi  objek  pengaturan norma  Undang-Undang a  quo adalah pemerintah  beserta  segenap  jajaran  atau instansi  yang  termasuk  ke  dalam  lingkup kekuasaan eksekutif.
Dengan demikian, berdasarkan penafsiran  secara  sistematis,  adalah  tidak koheren  apabila  objek  dari  pelaksanaan  hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam  Pasal  79  UU  MD3  dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup  kekuasaan  Pemerintah  (eksekutif). Bahwa,  selanjutnya,  dengan  menggunakan penafsiran  otentik,  Pasal  79  ayat  (3)  UU MD3  tersebut  juga  tidak  mungkin  untuk ditafsirkan  meliputi  hal-hal  yang  berada  di luar  ruang  lingkup  kekuasaan  Pemerintah (Eksekutif).  Sebab,  pembentuk  undang- undang sendiri telah memberikan penafsiran resminya  terhadap  maksud  dari  norma Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan terhadap Pasal 79 ayat (3) UU  MD3  yang  menyatakan, “Pelaksanaan suatu  undang-undang  dan/atau  kebijakan Pemerintah  dapat  berupa  kebijakan  yang dilaksanakan  sendiri  oleh  Presiden,  Wakil Presiden,  menteri  negara,  Kapolri,  Jaksa
Agung,  atau  pimpinan  lembaga  pemerintah nonkementerian.”
Organ  negara (state  organs) yang disematkan  status  independen  karenanya berada  di  luar  ketiga  cabang  kekuasaan dalam  doktrin  trias  politika  tersebut.  Dalam hal  ini,  William  F.  Funk  &  Richard  H. Seamon  mengatakan  bahwa  lembaga  yang disebut independen itu tidak jarang mempunyai  kekuasan “quasi  legislative” ,
“quasi  executive” dan “quasi  judicial” .
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Jimly Asshiddiqie  (2006)  menyebut  organ  negara independen  karena  berada  di  luar  cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Artinya,  dengan  penyematan posisi “quasi” tersebut, lembaga independen tidak  termasuk  dalam  cabang  kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Selanjutnya,  mengikuti  perkembang- an  dalam  teori  hukum  tata  negara,  sebuah lembaga dikatakan independen bila:
1) Posisi independen tersebut dinyatakan secara  tegas  (eksplisit)  dalam  dasar hukum  pembentukkannya,  baik  yang diatur  dalam  konstitusi  atau  diatur  dalam undang-undang;
2) Pengisian pimpinan lembaga
bersangkutan  tidak  dilakukan  oleh  satu
lembaga saja.
3) Pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan berdasarkan oleh sebab-sebab yang diatur dalam  undang-undang  yang  menjadi dasar pembentukan lembaga yang
bersangkutan;
4) Presiden  dibatasi  untuk  tidak  bebas memutuskan ( discretionary decision ) pemberhentian pimpinan lembaga independen; dan
5) Pimpinan  bersifat  kolektif  dan  masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan,  tetapi  bergantian  ( staggered terms).
Bahwa,  pertanyaan  mendasar  yang harusnya dimunculkan: mengapa penggunaan  hak  angket  menjadi  meluas? Jawabannya,  perluasan  tersebut  dipicu  oleh rumusan  norma  dalam  frasa  “ penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau  kebijakan  Pemerintah ”  tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya  terbatas  pada  eksekutif.  Padahal, apabila  dilihat  kembali  dari  perkembangan sejarah  munculnya  hak  angket,  eksistensi hak  angket  dalam  perkembangan  sejarah ketatanegaraan  Indonesia,  serta  maksud  dan tujuan  diadopsinya  hak  angket  dalam  Pasal 20A  ayat  (2)  UUD  1945  yang  dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan  terhadap  UUD  1945  adalah instrumen  untuk  mengawasi  Pemerintah dalam  pengertian  pengawasan  terhadap eksekutif.  Artinya,  apabila  diletakkan  ke dalam  norma  Pasal  79  ayat  (3)  UU  MD3, penggunaan  hak  angket  adalah  untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan  suatu  undang-undang  oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh  Pemerintah;  dan  (3)  pelaksanaan
undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah,  di  mana  kata  “Pemerintah” dalam  norma a  quo tidak  boleh  dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif. Tidak hanya itu, dalam konstruksi norma  Pasal  79  ayat  (3)  UU  MD3,  bahwa pemaknaan “pemerintah” menjadi “eksekutif” ditambah dengan syarat pelaksanaan undang- undang dan/atau kebijakan  tersebut  harus  menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Secara  doktriner,  sistem  pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan/relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif  dengan  pemegang  kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, sistem pemerintahan  negara  berkaitan  dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif  yang  berdasarkan  Pasal  20A  ayat (2)  UUD  1945,  dalam  menjalankan  fungsi konstitusionalnya,  DPR  mempunyai  hak interpelasi,  hak  angket, dan  hak  menyatakan pendapat.  Sebagai  sebuah  hak  yang  melekat kepada  institusi  legislatif,  masing-masing  hak
tersebut  memiliki  latar  belakang  yang  tidak sama.
Baik dalam sistem Parlementer maupun dalam  sistem  Presidensial,  hak  angket adalah  salah  satu  bentuk  perwujudan kewenangan  pengawasan  legislatif  terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.  Pengawasan  itu  ditujukan kepada  pemegang  kekuasaan  eksekutif sebab  eksekutiflah  yang  melaksanakan pemerintahan  sehari-  hari,  baik  pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau  merupakan  amanat  undang-undang maupun  pelaksanaan  pemerintahan  yang merupakan  pelaksanaan  kebijakan  yang dibuat  oleh  eksekutif  sendiri  yang  tujuan akhirnya  adalah  terwujudnya  pemerintahan yang akuntabel.
Berdasarkan penafsiran secara sistematis,  adalah  tidak  koheren  apabila objek dari pelaksanaan hak angket  dan hak- hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 79 UU  MD3  dikatakan  mencakup  hal-hal  yang berada  di  luar  ruang  lingkup  kekuasaan Pemerintah (eksekutif).  Bahwa,  selanjutnya, dengan  menggunakan  penafsiran  otentik, Pasal  79  ayat  (3)  UU  MD3  tersebut  juga tidak  mungkin  untuk  ditafsirkan  meliputi hal-hal  yang  berada  di  luar  ruang  lingkup kekuasaan  Pemerintah  (Eksekutif).  Dan lembaga  independen  tidak  termasuk  dalam cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif, maupun yudikatif.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  penulis kemukakan,  maka  penulis  menyarankan sebagai berikut:
Perlu  ada  ketegasan  dalam  Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan kewenangan  Hak  Angket  DPR  secara eksplisit terhadap lembaga negara khususnya  lembaga  negara  independeng yang  diatur  oleh  undang-undang  perihal kemandiriannya.
Dengan adanya pengaruh perkembangan  zaman,  kategori  negara dalam  tiga  kekuasaan  sangat  jauh  dari  teori negara modern sehingga munculnya lembaga  negara  independen  juga  harus mampu  diberikan  ruang  dalam  melakukan kemandirian dan independensi tanpa campur tangan kekuasaan eksektif, legislatif maupun yudikatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwary,  Ichsan,  2018, Lembaga  Negara
dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara , cet I,
Yogyakarta: Genta Publishing.
Asshiddiqie,  Jimly,  2010, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara, cet.II, Jakarta: Rajawali Pers.
Asshidiqie, Jimly, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca  Reformasi, cet.I,  Jakarta:
Sinar Grafika. Asshiddiqie,  Jimly,  2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga
Negara Pasca reformasi .  Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika.
Boboy,  Max,  1994, DPR  RI  dalam Prespektif  dan  Sejarah  dan  Tata Negara, cet.I.  Jakata:  Pustaka Sinar Harapan.
Friedridh,  Carl  Joachim,  1969, Filsafat Hukum , The University of
Chicago Press. Friedrich, Carl Joachim, 1950,
Constitutional  Government  and Democracy ,  especcially  chap.I and the literature given there Garner,  Brian  A,  2009, Black  Law Dictionary,  Ninth  Edition, West Group.
Ghufron, Rodjil, 2001, Ketegangan
Presiden  dan  Parlemen,  Sebuah Catatan  dari  Senayan .  cet.I, Jakarta: Factual Analysis Forum. Hall,  Kermit,  L,.  1992, The  Oxford Companion to the Supreme Court of  the  United  States .  (Oxford:
Oxford University Press. Hartono,  Y.,    2003, Dari  Supremasi Eksekutif ke Supremasi
Legislatif ,  Cet.  1,  Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya. Huda, Ni’matul, 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia, kajian terhadap dinamika perubahan UUD1945 ,
Yogyakarta : FH UII Press.
Huda, Ni’matul, 2006, Hukum  Tata  Negara Indonesia, cet.I,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Kahtarina  Riris,  “ mengenai  hak  angket melalui  perjalanan  sejarah  DPR RI  dalam  berbagai  prespektif tentang  memorandum  kepada presiden:  suatu  studi  terhadap pemberian memorandum DPR RI kepada  Presiden  Abdurrahman
Wahid ”, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan
Informasi Sekretaris  Jenderal
DPR RI, 2002).
Kusnardi,  Moh.  dan  Bintan  Saragih,  2000,
Ilmu  Negara, cet.I,  edisi  revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama. Labolo,  Muhadam.,  2007, Memahami  Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya),  Jakarta  :
Raja Grafindo Persada.
Legowo,  T.A.,2005, Lembaga  Perwakilan Rakyat  di  Indonesia:  Studi  dan Analisis  Sebelum  dan  Setelah Perubahan  UUD  1945 ,  Jakarta:
FORMAPPI.
Lesmana,  2010, Hak  Angket  Sebagai  Hak DPR: Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan , Jakarta: Fakultas Hukum
,Universitas Indonesia.
Loebis,  A.R.,  2001, Belantara  Kebangsaan , cet.I,
Yogyakarta: Jendela Yogyakarta
Mochtar,  Zainal  Arifin,  2016, Lembaga Negara Independen di Indonesia , Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
Nasional,  Departemen  Pendidikan,  2005,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , ed.4  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Patrick,  Jhon  J.,  dkk,  2001, The  Oxford guide  to  the  United  States Government ,  Oxford:  Oxford University Press.
Parlementaria , 2008 ,  Menuju  DPR  Bersih , Jakarta:  Tata  Usaha  Bagian Pemberitaan  &  Penerbitan  DPR- RI.
Salang,  Sebastian  dkk,  2009, Panduan  Kinerja DPR/DPRD  Menghindari  Jeratan  Hukum Bagi  Anggota  Dewan ,  Jakarta:  Forum Sahabat.
Soemantri,  Sri,  dkk,  1993, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik  Indonesia:  30  Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar  1945 ,  cet.  I,  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.