## &

## Journal of Government Civil Society
Journal of Government and Civil Society Volume 4 Nomor 1 Halaman 1 - 144 April 2020 ISSN 2579-4396

## 1 - 18
The Science Openness Movement in Indonesia: An Introduction for re- Reading Civil Society in Policy Discourse
Cahyo Seftyono 1, 2 , Purwo Santoso 3 , Muhadjir Muhammad Darwin 2 ,
Agus Heruanto Hadna 2
( 1 Political Science Program, Universitas Negeri Semarang, Indonesia) ( 2 Leadership and Policy Innovations, School of Graduate Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesia) ( 3 Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
19 - 35 Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru) Zulfa Harirah MS 1 , Isril1, Rury Febrina 1
( 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

## 37 - 52
Does Affect Voluntary Significant to non-Profit Servant Motivation in Yogyakarta? Dian Suluh Kusuma Dewi 1, 2 , Achmad Nurmandi 3 , Dyah Mutiarin 3
( 1 Department of Government Science, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia) ( 2 Political Islam and Political Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia)
( 3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia)
53 - 71 Evaluation of Education Finance Policies in Improve Education Quality of Native Papuan in 2018
Irwan Boinauw 1 , Rahmawati Hussein 2
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 2 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) 73 - 97 Persepsi Aktor Pemilu perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 di

## Kabupaten Gunungkidul Indonesia
Andang Nugroho 1* , Achmad Nurmandi 2 , Suranto 2 , Salahudin 3
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 2 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 3 Department of Governmental Studies, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia)

## Journal of Government Civil Society

## Daftar Isi (Table of Content)
99 - 113 Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District
2018
Yunita Elianda 1 , Dian Eka Rahmawati 1
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia) 115 - 129 Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online) Krishno Hadi 1 , Listiano Asworo 2 , Iradhad Taqwa Sihidi 3
(1Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia) (2Peneliti Research Centre for Politics and Government, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia) (3Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia)
131 - 144 Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019) Danis T.S Wahidin 1 , Ali Muhyidin 2 , Iswahyuni 1 , dan Anwar Ilmar 1
( 1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) ( 2 Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)
Citation : Nugroho, Andang, Ahmad Nurmandi, Suranto, and Salahudin. 2020. “Persepsi Aktor Pemilu Perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Gunungkidul Indonesia.” Journal of Government and Civil Society 4(1):73–97.
Journal of Government and Civil Society Vol. 4, No. 1, April 2020, pp. 73-97 DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2301 Received 13 January 2020  Revised 15 April 2020  Accepted 29 April 2020

## Persepsi Aktor Pemilu perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul Indonesia
Andang Nugroho 1* , Achmad Nurmandi 2 , Suranto 2 , Salahudin 3
1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 2 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
3 Department of Governmental Studies, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email Correspondence: andangnugroho83@gmail.com

## ABSTRAK
Pemilu serentak pada 2019 telah berhasil dilaksanakan. Di mana anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 telah dilantik. Namun demikian tentu saja pada tahap pelaksanaan proses pemilu ada kendala yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara pemilu itu sendiri, partai politik, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah dan elemen keamanan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan masalah yang terjadi dari perspektif aktor pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini terbatas hanya untuk aktor dari masyarakat, pemangku kepentingan, partai politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Sumber data diambil dari risalah notulen rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari 2017 hingga 2019 ditambah dengan berita tentang pemilihan di Gunungkidul pada media online. Kemudian software NVivo12 Plus digunakan dalam teknik analisis data dengan menggunakan fitur crosstab untuk menunjukkan masalah yang diperoleh. Hasil yang diperoleh bahwa masing-masing aktor memiliki intensitas yang berbeda dalam menilai masalah dalam pelaksanaan pemilu. Masalah yang muncul lebih pada kepentingan aktor-aktor ini dalam pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung. Kontribusi dari penelitian ini adalah pada penilaian masing-masing aktor dalam melihat masalah pemilu yang sedang berlangsung. Studi tentang masalah ini perlu dilakukan dengan berbagai sumber untuk membuatnya lebih komprehensif.
Keywords: Tahapan Pemilu; Aktor Pemilu; Permasalahan Pemilu

## ABSTRACT
Simultaneous elections in 2019 have been held successfully. Where legislative members, presidents and vice presidents for the period 2019-2024 have been appointed. However, of course in the stages of the implementation of the election process there are obstacles faced by all parties involved in the election, be it the organizer of the election itself, political parties, the community or other stakeholders such as local governments and security elements. Discrete qualitative research is used in this study to describe the problems that occur from the perspective of election actors in Gunungkidul Regency. The research is limited only to actors from the community, stakeholders, political parties, Regency KPU and Regency Bawaslu. The data source was taken from minutes of meetings and coordination conducted by the KPU of Gunungkidul Regency from 2017 to 2019 added with news about the election in Gunungkidul on online media. Then the NVivo12 Plus software is used in data analysis techniques by using the crosstab feature to show the problems obtained. The results obtained that each actor has different intensity in assessing problems in the implementation of elections. The problems that arise are more on the interests of these actors in the implementation of the ongoing elections. The contribution of this research is on the
assessment of each actor in seeing the election problems that are taking place. Studies on this issue need to be carried out with various sources to make it more comprehensive.
Keywords: Election Stages; Election Actor; election problem

## PENDAHULUAN
Pemilu 2019 merupakan pemilu yang diselenggarakan serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Effendi Gazali (Ariviani et al., 2016). Pada prinsipnya pemilu serentak ini dimaksudkan untuk meminimalisir biaya pelaksanaan pemilu yang dibebankan kepada negara. Selain itu juga untuk meminimalkan politik biaya tinggi untuk peserta pemilu, mencegah politik uang yang melibatkan pemilih serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau politisasi birokrasi. Dan yang terakhir untuk merampingkan skema kerja pemerintah (Solihah, 2018). Desain konstitusional pemilu serentak ini dimaksudkan untuk menggeser arah transisi demokrasi menuju penguatan sistem konsolidasi demokrasi, yang awalnya cenderung transaksional, koruptif, manipulatif, berbiaya tinggi dan melanggengkan kekuasaan (Arrsa, 2014).
Pemilu serentak ini dinilai menjadi momentum yang baik untuk menjadi alasan dalam melakukan konsolidasi kebijakan sistem pemilu di Indonesia. Konsolidasi ini diarahkan untuk membentuk sistem demokrasi yang lebih efektif dan efisien untuk menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, efektif juga akuntabel dan berintegritas. Konsolidasi sistem pemilu tentu akan mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia, maka seyogyanya tidak hanya bertumpu pada pada prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law namun juga harus mampu berintegritas yang didasarkan pada prinsip-prinsip rule of ethic yang efektif (Asshiddiqie, 2015).
Proses pemilu serentak yang dilaksanakan Indonesia ini semakin menguatkan indikasi bahwa Indonesia sudah terus bergerak menuju pada negara demokrasi yang matang. Namun demikian dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih terdapat permasalahan yang timbul. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kritik terhadap sistem pemilu yang rumit, penyelenggara yang kurang memahami aturan, kekurangan logistik dan juga berbagai pelanggaran pemilu yang lain (Warganegara, 2019). Tidak sedikit orang yang mengecam karena banyaknya persoalan yang terjadi pada pemilu serentak 2019 (Asgar, 2019).
Kabupaten Gunungkidul yang merupakan bagian dari wilayah administratif daerah Istimewa Yogyakarta tentu ikut dalam perhelatan penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Kabupaten Gunungkidul mempunyai wilayah yang paling luas diantara semua Kabupaten/Kota di Wilayah DIY (BPS DIY, 2019).
Namun demikian Kabupaten Gunungkidul ternyata memiliki indeks pembangunan manusia paling rendah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian Indeks Pembangunan manusia terdiri atas tiga dimensi dasar, diantaranya adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Komposisi penduduk Gunungkidul terdiri dari masyarakat kota dan urban yang tersebar  di 18 Kecamatan dan 144 Desa (DIY, 2018). Inilah mengapa penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, karena bisa menjadi tolak ukur permasalahan di kabupaten/kota yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.
Kemudian jika dilihat dari penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten/Kota secara hierarki adalah bagian dari KPU Provinsi dan KPU RI sebagai pengendali utama pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Benget Manahan Silitonga, 2019). Maka dari itu KPU Gunungkidul merupakan bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota yang mengorganisir pelaksanaan pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Dari data yang ada bahwa gunungkidul mempunyai jumlah Tempat Pemungutan Suara yang tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Berikut perbandingan jumlah penduduk dan TPS yang ada di Wilayah DIY:
Pada Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dengan 5 (lima) jenis Surat Suara (Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) merupakan Pemilu yang pertama kali digelar di Indonesia (Wahyuni, 2019). Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan serentak di 2.718 TPS dengan melibatkan 90 orang PPK dan 54 sekretariat PPK, 432 orang PPS dan 432 orang sekretariat PPS, 19.026 KPPS dan 5.436 petugas ketertiban TPS (KPU Gunungkidul, 2019).
Dengan semua latar belakang yang sudah disampaikan bahwa pada prinsipnya pengaturan tentang pemilu di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa. Dimulai dari UUD 1945 kemudian diturunkan dalam Undang-undang Pemilu selanjutnya diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan juga Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu. Ini semua bertujuan agar kemudian pemilu dapat berjalan lancar dan sukses seperti apa yang diharapkan (Sukmajati, 2019).
Namun kemudian desain pemilu serentak ini tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Pelaksanaan Pemilu 2019 tidak hanya menyulitkan pemilih saja tetapi juga menyulitkan penyelenggara pemilu. Susahnya pemilih dalam mencoblos surat suara dan juga banyaknya yang harus dicoblos. Belum cukupnya informasi dari calon yang mau dipilih, masih adanya multitafsir terhadap regulasi pemilu yang kemudian membuat ketidakpastian hukum (Slamet Riadi, 2019). Dari sini maka dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Untuk itu perlu adanya kajian berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 yang sudah berlangsung. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya diungkapkan mengenai permasalahan dalam tahapan-tahapan tertentu pada Pemilihan Umum yang berlangsung. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana tingkatan masing-masing permasalahan dipandang oleh masing-masing aktor dalam Pemilu.
Di Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang telah lalu juga terjadi beberapa masalah yang ditemui diantaranya adalah adanya kesalahan dalam indentifikasi pemilih sehingga menyebabkan pemungutan suara ulang (Pertana, 2019). Selain itu juga terjadinya surat suara tertukar antar dapil dan juga kekurangan logistik
(Jiwandono, 2019). Adanya pembakaran surat suara di slah satu TPS (Hadi, 2019). Dan juga ada petugas KPPS yang meninggal dunia ketika menjalankan tugas (Kurniawan, 2019). Dari sini maka dapat ditarik kesimpulan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Pada setiap tahapan akan berbeda tingkatan permasalahannya menurut para aktor pemilu. Perbedaan permasalahan ini akan bergantung pada kepentingan mereka terhadap tahapan pemilu.
Dari penelitian ini akan dapat diketahui sejauh mana tingkatan permasalahan menurut para aktor pemilu dalam tahapan pemilu tahun 2019. Namun demikian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah bahwa penelitian ini terbatas pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kabupaten Gunungkidul.   Penelitian ini menggunakan sumber data dokumentasi sehingga masih terbuka peluang untuk penelitian lain dengan menggunakan sumber data yang lain.  Penelitian ini juga terbatas pada tahapan yang dibahas yaitu tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, verifikasi partai politik, sosialisasi, pemungutan suara dan kampanye. Untuk itu masih terbuka apabila ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan topik kajian pada penelitian ini, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambah jumlah sumber data atau juga dengan menambah tahapan yang diteliti.

## LITERATURE REVIEW Penyelenggaraan Pemilu
Terdapat bermacam-macam model penyelenggaraan Pemilu di berbagai negara di dunia. Perbedaan itu bisa karena proses holistic yang terjadi pada suatu negara ataupun juga penambahan dari sistem yang sudah mapan. Secara umum terdapat tiga model Penyelenggaraan Pemilu, yaitu Model independen, Model Pemerintahan, dan Model Kombinasi. Bisa dikatakan model penyelenggara independen apabila lembaga penyelenggara pemilu menjadi lembaga yang terpisah dengan cabang pemerintahan eksekutif. Penyelenggara pemilu memiliki otonomi dan akuntabilitas keuangan dan juga akuntabilitas performa kerja serta anggotanya bukan merupakan orang-orang dari lembaga eksekutif selama bekerja menjadi penyelenggara pemilu. Pada model pemerintahan pelaksanaan pemilu dikelola dan diorganisir oleh lembaga eksekutif melalui suatu kementerian atau pemerintahan daerah. Penyelenggara pemilu dipimpin oleh menteri atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan dan dana penyelenggaraan pemilu ikut menjadi tanggung jawab lembaga pemerintahan tersebut. Sedangkan untuk model kombinasi merupakan lembaga penyelenggara pemilu dengan struktur ganda dimana pengurusan kebijakan dan pengawasan serta implementasi proses pemilu ditangani oleh lembaga independen dan pemerintah. Pembagiannya dengan pola dimana pelaksanaan pengorganisasian pemilu dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan atau pemerintah daerah sedangkan fungsi
pengawasan diserahkan kepada lembaga yang independen. Desain penyelenggaraan Pemilu akan menentukan kredibilitas dan hasil pemilu, yang pada gilirannya akan menjadikan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu (Wall et al., 2006).
Penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum terdiri dari banyak variasi atau desain secara kelembagaan yang bisa dilihat dari kapasitas personil, struktur jaringan dan otonominya. Bentuk atau struktur kelembagaan penyelenggara pemilu akan berpengaruh pada kinerja penyelenggara pemilu itu sendiri. Pada akhirnya desain kelembagaan penyelenggara pemilu akan berdampak pada integritas, kredibilitas dan legitimasi pemilu serta nantinya akan berpengaruh pada persepsi masyarakat dan aktor politik tentang pemilu (T. James, Loeber, Garnett, & Han, 2016).
Manajemen pemilihan dan kelembagaan penyelenggara pemilu akan berkaitan dengan desain dan kinerja penyelenggara pemilu serta nantinya akan mempengaruhi integritas pemilu itu sendiri (T. S. James, Garnett, Loeber, & van Ham, 2019). Struktur, kapasitas dan etos manajemen pemilu mempengaruhi indikator kinerja demokrasi. Mengelola daftar pemilih agar memenuhi syarat yang akurat, aman dan terkini merupakan kemampuan yang perlu dimiliki penyelenggara pemilu (Norris, 2019).
Secara filosofis dan normatif sebagai penyelenggara pemilu perlu memiliki sikap independen, imparsialitas, integritas, transparansi efisiensi, profesionalisme serta mengutamakan pelayanan (Surbakti & Nugroho, 2015). Profesionalisme penyelenggara pemilu dalam setiap level menjadi penting dalam suatu penyelenggaraan pemilu. Hal ini akan meningkatkan sistem administrasi pemilu yang baik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan menghilangkan kecenderungan dalam mengkomersialkan proses pemilunya. Kurangnya profesionalisme penyelenggara pemilu akan berpengaruh pada ketaatan terhadap prosedur dan aturan pemilu. Masalah institusional dari ruang politik di masyarakat akan  mengakibatkan tren negatif dalam kehidupan politik (Orlov, 2016). Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu perlu untuk meningkatkan profesionalitas penyelenggara pemilu (Liany, 2016).
Penyelenggara pemilu merupakan suatu lembaga yang paling esensial dan strategis dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Peran penting dari penyelenggara pemilu di berbagai negara eropa dan amerika telah membuktikan bahwa mereka adalah salah satu mesin utama atau pilar dimana demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tegak. Penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab utama untuk mengatur dan mengelola pemilihan bersamaan dengan fungsi-fungsinya yang lain (Saliu & Ifejika, 2017). Komisi pemilihan umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Peran setiap lembaga sesuai peran masing-masing dalam pelaksanaan pemilu mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu (Sein, 2015).
Jalannya demokrasi bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan proses pemilihan umum yang dijalankan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas proses pemilihan umum. Pemilihan yang penuh dengan penyimpangan dan cacat tidak hanya akan merusak proses pemilu dan demokrasi tetapi juga akan berpengaruh pada kapasitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilihan umum yang kredibel. Kemampuan Komisi pemilihan umum berpengaruh pada pelaksanaan pemilihan umum (Mgba, 2017).
Penyelenggara pemilu mempunyai banyak fungsi mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan menyelesaikan sengketa pasca pemilu (Garnett, 2019). Fungsi dari penyelenggara pemilu akan tercermin dalam tahapan-tahapan yang disusun dalam pelaksanaan pemilu. Ada tiga hal yang merupakan rangkaian kegiatan berkaitan dengan manajemen pelaksanaan pemilu yaitu: Pengorganisasian, monitoring dan legitimasi hasil pemilihan. Pengornanisasian berkaitan dengan penyusunan tahapan yang dimulai dari pra pemilu sampai dengan pasca pemilu. Monitoring merupakan pemantauan terhadap jalannya pemilu agar sesuai dengan regulasi yang buat. Legitimasi hasil adalah menetapkan hasil pemilu yang sudah dilaksanakan (Birch, 2012).
Pemilu tidak akan lepas dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri secara teknis. Dimana dalam penyelenggaraannya diatur dalam manajemen kelembagaan dan juga manajemen secara tahapan pemilu. Dalam tahapan pemilu tentu ada karakteristik permasalahan yang sering muncul.

## Aktor-aktor Pemilu
Studi berkaitan dengan para pelaku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan belum banyak dilakukan. Pada penelitian yang sudah ada lebih memusatkan pada perilaku memilih, desain sistem pemilihan umum, hukum keuangan, penarikan batasan, serta penggunaan teknologi pemilihan. Berkaitan dengan studi tentang manajemen pemilihan yang memfokuskan pada orang-orang atau organisasi pemangku kepentingan adalah area studi yang berbeda (T. S. James, 2017).
Suksesnya pemilu tidak akan lepas dari peran stakeholder. Semua mempunyai peran masing-masing dalam ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu. Pemerintah dalam hal ini termasuk dalam stakeholder harus bertindak secara arif dan bijaksana serta tidak diperkenankan untuk condong kepada salah satu peserta pemilu. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam hal netralitas dan juga perlu tanggap terhadap permasalahan-permasalahan pemilu seperti daftar pemilih tetap, partisipasi pemilih, kampanye hitam, hoaks, money politik. Hal ini agar tercipta suasana yang kondusif dalam masyarakat (Wilar, 2019).
Stakeholder dalam proses demokrasi diperlukan sikap ketidakberpihakannya namun dilain sisi stakeholder berperan dalam proses demokrasi itu sendiri. Secara sosiologi peran stakeholder sangat kecil karena tidak bisa mengubah kebijakan yang sudah diatur oleh negara (Agné, Dellmuth, & Tallberg, 2015).
Partai politik merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi (Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015).  Partai politik memprioritaskan masalah kebijakan daripada yang lain. Partai politik menanggapi masalah pemilu lebih pada prioritas kepentingan terhadap pemilih mereka. Partai politik sangat berhati-hati dalam menanggapi segala isu yang berkembang di masyarakat. Isu yang berkembang di media ditanggapi untuk menjaga opini masyarakat. Partai politik berkonsentrasi pada masalah kebijakan yang akan mereka nikmati dalam waktu yang panjang (Klüver & Sagarzazu, 2016).
Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus bebas dari intervensi pihak manapun. Banyaknya masalah dalam penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari integritas penyelenggara pemilu itu sendiri (Pahlevi, 2011). Badan pengawas pemilu memiliki peran sebagai fungsi pengawasan yang sangat penting dan tidak memihak, serta mereka bukan bagian dari masyarakat (Norris & Nai, 2017).
Dari literature diatas maka dapat didiskripsikan bahwa aktor-aktor dalam pemilu diantaranya adalah Stakeholder, Masyarakat, Partai Politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell, 2014), dimana menggambarkan persepsi aktor pemilu perihal permasalahan tata kelola pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul.  Dalam pemaparan pada kajian ini disajikan mengenai permasalahan-permasalahan beberapa tahapan pemilu tahun 2019 dari sudut pandang para aktor pemilu dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas notulen rapat dan koordinasi serta berita online yang berkaitan dengan pemilu di Gunungkidul tahun 2019. Data berita online didapatkan dengan cara Ncapture yang merupakan ekstensi web browser dari software Nvivo 12 Plus (Hai-Jew, n.d.) untuk mendapatkan konten web yang berupa berita seputar pemilu 2019 di Gunungkidul.
Sumber media online diperoleh dari media-media dibawah ini:
Fitur crosstab digunakan dalam penelitian ini. Fitur crosstab dalam Nvivo 12 Plus (Gregorio, 2018) digunakan untuk menggambarkan permasalahan  tahapan pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul yang disampaikan oleh para aktor pemilu yaitu partai politik, masyarakat, stakeholder dan Pengawas Pemilu. Dalam tabel crosstab akan diperlihatkan nilai dari masing-masing kerentanan yang diperoleh.
Data-data diambil dan diolah dari KPU Kabupaten Gunungkidul dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini:
Q1.Bagaimana permasalahan pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul menurut para aktor?
Alur dalam penelitian ini dimulai dengan kajian literatur yaitu dengan mengkaji penelitian terdahulu mengenai electoral study. Kemudian mempelajari mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2019. Secara khusus juga mencari informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini dicari aktor yang berperan dalam pelaksanaan pemilu dan juga permasalahan yang timbul di dalamnya.
Pada tahap selanjutnya menentukan model penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang sudah ditemukan. Dalam model penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dalam pengumpulan data. Dimana dokumen ini diperoleh di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul dan juga dari berita online seputar pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul.
Setelah mendapatkan data maka kemudian dilakukan analisis data. Dalam analisis data ini semua dokumen yang didapatkan dimasukkan dalam software NVivo 12 Plus. Untuk selanjutnya dilaksanakan koding data berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada pengolahan data dalam NVivo menggunakan fasilitas crosstab. Dari hasil olah data dengan crosstab maka kemudian dilakukan pembahasan.

## TEMUAN DAN DISKUSI

## Permasalahan Pemilu menurut Aktor Pemilu
Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul tentunya ditemukan permasalahan yang mewarnai dalam setiap tahapan. Dalam penelitian ini permasalahan difokuskan dalam permasalahan tahapan pelaksanaan pemilu 2019. Permasalahan tahapan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Di penelitian ini sudut pandangnya didasarkan pada aktor-aktor yang berperan dalam pemilu, yaitu: Stakeholder, Partai Politik, Masyarakat, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.  Dari hasil pengolahan data dengan Nvivo 12 Plus menggunakan fasilitas Crosstab diperoleh hasil sebagai berikut:
Dari gambar 3 diatas dapat dilihat tentang hasil temuan berkaitan dengan pandangan para aktor terhadap tahapan Pemilu yang berlangsung di KPU Kabupaten Gunungkidul. Sebenarnya tahapan pemilu ada dua, terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan (Aditya, Perdana. Ferry Kurnia, 2019). Namun, dalam penelitian ini hanya membahas tentang tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas tahapan Verifikasi Partai Politik, Pencalonan, Tahapan Pendaftaran Pemilih, Tahapan Sosialisasi, Tahapan Kampanye dan tahapan Pemungutan suara.

## Permasalahan Pemilu menurut Stakeholder
Permasalahan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul menurut Stakeholder secara lebih rinci dapat dilihat dalam grafik berikut:
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Stakeholder menempatkan tahapan kampanye sebagai tahapan yang paling bermasalah dengan nilai 53%. Jika dilihat lebih dalam pada hasil analisis NVivo 12 Plus maka argumen yang diberikan adalah berkaitan dengan peraturan yang memayungi kampanye dan juga perizinan dalam sarana dan prasarana di desa dan pedukuhan yang digunakan untuk kampanye. Kemudian permasalahan perizinan dalam menyelenggarakan kampanye. Selain itu juga berkaitan dengan alat peraga kampanye, selain itu juga mengenai keamanan dari alat peraga kampanye yang dipasang di tempat- tempat umum yang mengganggu pengguna jalan. Peraturan yang mengatur tentang penertiban alat peraga kampanye yang belum jelas menjadi masalah oleh satpol PP dalam penegakan aturan kampanye. Karena hal ini akan mengganggu juga pada sisi anggaran yang disediakan. Dari pihak kepolisian mengeluhkan berkaitan dengan permohonan pemberitahuan kampanye yang sering kali mepet dalam pengurusannya. Dan banyak yang tidak ada surat tanda terima pemberitahuan kampanye pada kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Dari dinas perhubungan mempermasalahkan keamanan pengendara yang mengikuti kegiatan kampanye karena sering tidak memperhatikan faktor keselamatan.
Pada tahapan verifikasi partai politik stakeholder memberikan nilai sebesar 15%. Nilai ini didapatkan karena argumen yang diberikan berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah permasalahan cuaca dan menyulitkan verifikator dalam menjalankan tugasnya. Juga berkaitan dengan kesulitan para verifikator dalam menemui para pendukung partai politik. Dari pemerintah daerah mengingatkan berkaitan dengan PNS yang ikut mendukung dalam kegiatan verifikasi partai politik. Dari pemerintah daerah juga mempermasalahkan jika ada masyarakat yang transaksional dalam proses verifikasi partai politik.
Dalam tahapan pendaftaran pemilih stakeholder memberikan nilai 15%. Argumen yang disampaikan adalah berkaitan dengan pernyataan dari dinas dukcapil berkaitan dengan ada warga masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik. Dinas kependudukan dan catatan sipil juga mengakui adanya kesalahan sistem berkaitan dengan warga negara asing yang bisa masuk dalam daftar warga negara Indonesia. Dari pemerintah kecamatan ada yang mempersoalkan mengenai pendataan pemilih di panti-panti asuhan.
Untuk tahapan sosialisasi stakeholder memberikan nilai 7%. Dari analisis yang dilakukan dalam NVivo 12 Plus bahwa argumen yang disampaikan adalah berkaitan dengan sosialisasi pemasangan alat peraga kampanye belum optimal kepada peserta pemilu terbukti dengan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Juga berkaitan dengan masalah pengamanan dari bahan sosialisasi yang dibuat oleh KPU.
Dalam tahapan pencalonan dan pemungutan suara masing-masing mempunyai nilai 3%. Nilai itu didapat karena memang argumennya sedikit sekali yaitu berkaitan dengan keaslian ijazah dalam pencalonan. Dan untuk pemungutan suara berkaitan dengan netralitas dari petugas pengamanan TPS yang dilaksanakan oleh Linmas.
Dari analisis diatas dapat ditarik benang merah bahwa kepedulian dari stakeholder dalam pemilu memang sangat dibutuhkan. Walaupun penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang independen namun peran serta dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaan pemilu sangat dibutuhkan, hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. (Wilar, 2019) Dalam pelaksanaan pemilu maka peran serta stakeholder diperlukan untuk memperlancar suksesnya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peran masing-masing. (Agné et al., 2015) Ketidak berpihakan stakeholder dalam proses demokrasi diperlukan namun dilain sisi stakeholder berperan dalam proses demokrasi itu sendiri. Secara sosiologi peran stakeholder sangat kecil karena tidak bisa mengubah kebijakan yang sudah diatur oleh negara.

## Permasalahan Pemilu menurut Partai Politik
Partai Politik memberikan Penilaian terhadap permasalahan tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul secara terperinci sebagai berikut:
Partai politik juga memberikan nilai yang besar terhadap permasalahan kampanye ini. Namun demikian argumen yang disampaikan agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh stakeholder. Dari partai Politik menyampaikan bahwa pengisian form berkaitan dengan struktur tim dalam kampanye berbeda dengan yang dibentuk oleh partai politik. Selain itu juga berkaitan dengan pengadministrasian keuangan yang dimiliki
oleh masing-masing calon legislatif. Selain itu juga berkaitan dengan pembatasan waktu kampanye serta perizinan kampanye yang dinilai membebani dari sisi banyaknya kampanye yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan jadwal kampanye dan juga jenis kampanye yang banyak jenisnya. Juga berkaitan dengan masa kampanye yang terlalu panjang. Masalah lain juga berkaitan dengan alat peraga kampanye yang rusak. Padahal pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh pihak ketiga sehingga pertanggungjawaban pengamanannya sulit dan juga kerusakan yang terjadi. Pemasangan alat peraga kampanye tidak hanya dari satu jenis pemilihan saja dan juga level yang bermacam-macam mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Partai Politik tidak kuasa untuk mengatur semuanya karena tidak ada koordinasi di internal partai dan rata-rata para caleg sendiri yang memasang alat peraga kampanye.
Berkaitan dengan tahapan pencalonan partai politik memperoleh nilai 36%. Berikut adalah argumen yang menyertai alasan kenapa permasalahan pencalonan memiliki nilai yang cukup besar: berkaitan dengan masalah keterwakilan perempuan yang harus 30% sedikit menyulitkan untuk pemenuhannya. Berkaitan juga dengan masalah Surat Keputusan pengunduran diri bagi calon yang berstatus PNS dan Perangkat Desa, karena waktunya yang mepet. Permasalahan aplikasi juga disampaikan berkaitan dengan sistem pencalonan dan sistem informasi partai politik yang tidak saling terhubung. Dan juga ketangguhan sistem pencalonan yang masih jauh dari harapan. Selain itu masalah administrasi yang berkaitan dengan perlunya legalisir dari pihak-pihak terkait yang tidak berada ditempat sedangkan waktunya sudah akan berakhir. Bagi yang mempunyai status mantan narapidana juga menjadi kendala tersendiri karena repotnya pengurusan administrasinya. Hal lain juga berkaitan dengan penggantian terhadap calon legislatif yang sudah didaftarkan, karena harus mengubah juga di sistem pencalonan sehingga membutuhkan waktu.
Urutan berikutnya adalah tahapan pendaftaran pemilih yang mempunyai nilai 9%. Argumen yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah berkaitan dengan banyaknya penambahan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) setelah dilakukan Coklit pemilih. Selain itu ada masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih padahal sudah ikut dalam pencoklitan data pemilih. Selain itu juga adanya daftar pemilih ganda yang masih terjadi di lapangan.
Verifikasi partai politik mempunyai nilai 6% menurut partai politik. Argumen yang ada berkaitan dengan hal ini adalah berkaitan dengan mekanisme klarifikasi yang akan dilakukan oleh KPU Gunungkidul. Karena adanya ketakutan masyarakat jika ditanya soal hubungan mereka dengan partai. Masyarakat Gunungkidul yang masih pedesaan akan ketakutan jika didatangi oleh petugas yang banyak. Ketakutan mereka berkenaan tentang kekhawatiran mereka jika mendapatkan permasalahan hukum. Selain itu juga berkaitan dengan kartu tanda anggota yang belum dibagikan oleh partai politik sehingga
ada pendukung yang menjadi tidak memenuhi syarat dalam verifikasi dukungan partai politik.
Dalam tahapan sosialisasi dan pemungutan suara masing-masing mendapatkan nilai 2%. Dan memang argumen yang disampaikan hanya sedikit yaitu berkaitan dengan sosialisasi KPU Gunungkidul yang dinilai kurang di masyarakat. Dalam hal ini sosialisasi kurang kelihatan dari pihak KPU Gunungkidul. Sedangkan untuk tahapan pemungutan suara permasalahan hanya berkaitan dengan administrasi yang belum tersampaikan dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena saksi yang meninggalkan tempat atau bahkan tidak hadir.
Dari temuan diatas memperkuat pendapat bahwa Partai politik lebih cenderung melihat pada kepentingan mereka dalam tahapan pemilu. Tanggapan yang diberikan lebih pada bagaimana kemudian apa yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi partai politik setidaknya dengan kemudahan dalam pengurusan-pengurusan administrasi pemilu. Mereka melihat bagaimana kepentingan mereka diakomodir atau tidak oleh penyelenggara pemilu ketika tahapan berlangsung.  Seperti diungkapkan (Klüver & Sagarzazu, 2016) bahwa partai politik memprioritaskan masalah kebijakan daripada yang lain. Partai politik menanggapi masalah pemilu lebih pada prioritas kepentingan terhadap pemilih mereka.

## Permasalahan Pemilu menurut Masyarakat
Dilihat dari sisi masyarakat maka permasalahan tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Berbeda dengan dua aktor yang terdahulu, masyarakat menempatkan permasalahan pemungutan suara sebagai masalah yang pertama dengan nilai 41%. Dari analisis NVivo 12 Plus diketahui bahwa argumen yang disampaikan berkaitan dengan hal pemungutan suara adalah mekanisme pemungutan yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Karena banyaknya jenis pemilihan dan juga bentuk surat suara yang beragam dan sangat lebar, hal ini akan menyulitkan bagi masyarakat. Ada juga masyarakat yang mempermasalahkan orang sakit yang tidak bisa ikut dalam pemungutan suara, sehingga menjadi kerugian tersendiri. Senada dengan hal itu juga berkaitan dengan penyandang disabilitas yang kurang mendapat perhatian dalam hal pelaksanaan pemilu dalam setiap pemilu yang sudah berlangsung. Masalah lain berkaitan dengan mobilisasi penduduk yang dilakukan pada saat hari pemungutan suara, sehingga pemilih tidak bisa ikut memilih. Masyarakat juga menyampaikan berkaitan dengan proses administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan jumlah sangat banyak, sehingga menimbulkan kesalahan tulis. Selain itu honor yang belum sepadan dengan ketugasan yang begitu berat. Masih adanya masyarakat yang melakukan golput dalam setiap pemilihan juga menjadi masalah dalam pemungutan suara ini.
Tahapan diurutan dua yang permasalahannya besar menurut masyarakat adalah pada tahapan kampanye dengan nilai 21%. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan adanya politik uang baik itu vote trading ataupun vote buying yang beredar pada saat kampanye tetapi tidak bisa diungkap. Permasalahan aturan kampanye dan juga hukuman bagi yang melanggar yang belum dipahami oleh banyak orang karena kurangnya sosialisasi. Mekanisme pelaporan terhadap kejadian money politik yang kurang jelas dan ketakutan jika menjadi saksi dalam money politik menjadi masalah dalam kampanye ini.
Dalam tahapan sosialisasi masyarakat memberikan nilai 16%. Argumen yang menunjukkan ini adalah kurangnya edukasi bagi pemilih berkaitan dengan proses demokrasi dan pemilu yang berintegritas, sosialisasi masih bersifat sepotong-sepotong. Selain itu sosialisasi terhadap kaum difabel kurang mendapat perhatian dari KPU Gunungkidul karena belum menyeluruh. Kurangnya KPU Gunungkidul untuk menggandeng stakeholder yang ada dalam hal sosialisasi pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi terhadap mekanisme pemilihan juga belum optimal karena ada masyarakat yang belum tahu tentang tata cara pemilihan dan apa yang harus dipilih.
Tahapan pencalonan memiliki nilai sebesar 4%, dilihat argumennya dalam NVivo 12 Plus diketahui bahwa masalah pencalonan ada pada kekurangpahaman partai politik dalam hal kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi pada saat pencalonan. Karena KPU hanya menyampaikan bagaimana cara memperolehnya tetapi mekanisme mengurusnya tergantung dari masing-masing instansi yang bersangkutan. Permasalahan selanjutnya adalah mekanisme memperkenalkan calon kepada masyarakat luas melalui
profil yang diunggah di web, dimana hal ini kurang mendapat tanggapan masyarakat. Pada tahapan verifikasi partai politik hanya mendapat nilai sebesar 1% dimana hanya ada pernyataan tentang kekurangpahaman mengenai fungsi verifikasi partai politik oleh masyarakat.
Pada proses pendaftaran pemilih sering menjadi sorotan dari masyarakat, hal ini mengkonfirmasi terhadap penelitian sebelumnya (Schulz-Herzenberg, Aling’o, & Gatimu, 2015) bahwa setelah dilaksanakan pendataan pemilih masih ada pemilih yang belum terdata terutama pada daerah pinggiran. (Orlov, 2016) Adanya ketidakpercayaan public terhadap hasil pemilu karena proses pemungutan suara yang tidak adil dan juga adanya usaha dari masyarakat dalam mencari penghasilan selama masa kampanye.

## Permasalahan Pemilu menurut KPU Kabupaten
Permasalahan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul menurut KPU Kabupaten secara lebih rinci dapat dilihat dalam grafik berikut:
Permasalahan pada tahapan verifikasi partai politik diangka 25%. Dari analisis dengan NVivo 12 Plus bahwa permasalahan ada pada pendapat KPU kabupaten Gunungkidul yang menilai bahwa Partai Politik kurang memahami terkait aplikasi yang digunakan dalam verifikasi partai politik ini yaitu Sipol (Sistem informasi partai politik). Dilain pihak memang Sistem informasi partai politik ini susah untuk diakses, akibat dari akses yang dilakukan oleh partai politik di seluruh Indonesia. Adanya kantor partai politik yang tidak aktif juga menyulitkan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul. Beberapa kantor partai dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan kerika  verifikasi partai politik saja. Kesulitan lain adalah partai politik yang menyerahkan dukungan pada limit waktu
akhir sebelum penutupan. Dari sisi lain juga berkaitan dengan regulasi yang kurang jelas dari KPU dan sering perintah hanya lewat aplikasi Whatsapps. Permasalahan pada saat verifikasi juga berkaitan dengan kartu tanda anggota yang tidak bisa ditunjukkan oleh para pendukung partai politik.
Tahapan sosialisasi juga mempunyai nilai yang sama yaitu 25%. Dari analisis NVivo 12 Plus terdapat beberapa permasalahan yang diungkapkan diantaranya adalah berkaitan dengan keengganan masyarakat dalam mengikuti proses tahapan pemilu, sehingga tahapan-tahapan pemilu berlalu saja tanpa ada tanggapan dari masyarakat. Selain itu anggaran sosialisasi yang terbatas menyebabkan kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi padahal KPU Gunungkidul sudah membentuk Relawan Demokrasi untuk membantu sosialisasi. Ditambah lagi dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang tidak segera turun menyebabkan eksekusi terhadap kegiatan sosialisasi menjadi terlambat. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait juga diakui oleh KPU menjadi permasalahan dalam kegiatan sosialisasi ini.
Permasalahan tahapan selanjutnya adalah tahapan kampanye yang diberi nilai dengan 17%. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ketidakpatuhan partai politik untuk memberitahukan kepada KPU berkaitan dengan kegiatan kampanye yang dilakukan. Adanya pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Ditambah dengan pemerintah daerah yang tidak mau menerbitkan peraturan bupati berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye, karena secara kewilayahan kewenangan ada di pihak pemerintah daerah. Dan juga personil yang melaksanakan penertiban alat peraga kampanye kurang. Terjadi perbedaan persepsi tentang aturan kampanye antara penyelenggara dan peserta pemilu. Selain itu permasalahan ain adalah kampanye di media online dan media social yang tidak bisa dipantau oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
Tahapan berikutnya yang dinilai permasalahannya tinggi adalah tahapan pendaftaran pemilih yang mempunyai nilai 15%. Dari alasan-alasan yang ada setelah dianalisis dalam NVivo 12 Plus adalah berkaitan dengan perbedaan persepsi berkaitan dengan persyaratan bagi warga yang dapat didaftarkan sebagai pemilih, khususnya yang mempunyai kebutuhan khusus. Hal lain berkaitan dengan proses perekaman KTP elektronik yang belum juga selesai. Keengganan masyarakat dalam hal melihat pengumuman berkaitan dengan pendataan pemilih menjadi masalah juga. Adanya banyak perbaikan tentang daftar pemilih yang hampir mendekati hari pemungutan suara. Selain itu masalah pemecahan dan penggabungan TPS yang sedikit rumit dan adanya data pemilih meninggal yang masih masuk dalam daftar Pemilih Tetap.
Tahapan selanjutnya menurut KPU kabupaten yang mempunyai masalah adalah tahapan pemungutan suara yang mendapatkan nilai sebesar 11%. Dari analisis dengan
NVivo 12 Plus diketahui bahwa permasalahan yang timbul terjadi pada pemungutan suara yang dilakukan di rumah sakit, karena persyaratannya yang rumit dan sulit untuk dipenuhi oleh pemilih yang sakit di rumah sakit. Adanya kasus pemungutan suara ulang di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Gunungkidul juga menambah masalah pemungutan suara yang ada di Gunungkidul. Pemilu ulang ini terjadi di Kecamatan Panggang dan Kecamatan Gedangsari yang masing-masing terdiri dari satu kasus. Selain itu ada juga kasus kekurangan surat suara dan juga adanya kasus pidana berkaitan dengan pembakaran surat suara di salah satu Tempat Pemungutan Suara.
Tahapan dengan nilai permasalahan terkecil menurut KPU Kabupaten adalah Tahapan pencalonan dimana hanya mempunyai nilai 5%. Dari hasil analisis NVivo 12 Plus diketahui bahwa alasan permasalahan pencalonan pada para calon legislatif yang dari PNS ataupun Perangkat Desa tidak secara sungguh-sungguh mengundurkan diri. Permasalahan lain juga berkaitan dengan penyerahan berkas pencalonan yang dilakukan diakhir waktu. Dan yang terakhir berkaitan dengan aplikasi sistem pencalonan yang masih terdapat kendala dalam hal penggunaannya. Aplikasi sistem pencalonan ini sering down ketika para operator ingin menggunakannya.
Analisis diatas memperkuat kajian tentang penyelenggara pemilu yang pada hal ini adalah KPU Kabupaten dalam melihat permasalahan tahapan pemilu pada hal yang lebih teknis dilapangan, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Penelitian ini sesuai dengan pendapat dari penelitian sebelumnya (Putra, 2016) bahwa permasalahan pada tahapan sosialisasi adalah pada rendahnya peran serta dari masyarakat dan juga kekurangan anggaran dalam pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi secara menyeluruh yang dilakukan penyelenggara dalam pelaksanaannya. (Mgba, 2017) bahwa permasalahan dalam pemilu bisa dalam bentuk kecurangan suara, pendaftaran pemilih dibawah umur, memanipulasi hasil atau kekerasan seperti menggunakan preman politik. Dari sini dapat dipahami bahwa permasalahan pendaftaran pemilih selalu menjadi bagian dari permasalahan pemilu.

## Permasalahan Pemilu menurut Bawaslu Kabupaten
Permasalahan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul menurut Bawaslu Kabupaten secara lebih rinci dapat dilihat dalam grafik berikut:
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Dari pandangan Bawaslu Kabupaten tahapan yang dinilai paling bermasalah terdapat pada dua tahapan, salah satunya adalah tahapan pendaftaran pemilih dengan nilai 29%. Dari analisis dengan NVivo 12 Plus didapatkan data bahwa adanya kesalahan input data Warga Negara Asing masuk dalam daftar pemilih. Selain itu permasalahan belum terselesaikannya perekaman KTP Elektronik bagi seluruh warga Gunungkidul menjadi masalah serius, hal ini juga diakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat berkaitan dengan administrasi kependudukan.
Tahapan selanjutnya dengan nilai yang sama yaitu 29% adalah tahapan kampanye. Dimana dari hasil analisis dengan NVivo 12 Plus diketahui bahwa permasalahan berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang money politik dengan bahan kampanye. Selain itu berkaitan dengan regulasi kampanye yang kurang jelas aturan money politik. Permasalahan alat peraga kampanye yang nantinya hanya akan menjadi sampah visual karena partai kurang memperhatikan aturan dan estetika. Hal lain berkaitan dengan aturan zonasi dan alat peraga kampanye yang dicetak KPU dengan yang dicetak oleh peserta pemilu tidak ada perbedaan, sehingga menyulitkan pengawasan.
Tahapan berikutnya yang dinilai mempunyai permasalahan adalah tahapan pemungutan suara dengan nilai 25%. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa permasalahan yang timbul akibat dari adanya kekurangan surat suara juga tertukarnya surat suara pada saat pemungutan suara. Selain itu mekanisme yang panjang berkaitan dengan proses pemungutan suara dengan lima jenis pemilihan menimbulkan kelelahan pada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pencalonan dengan nilai 9% tingkat permasalahannya. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pemahaman peraturan
terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan persyaratan mundur dari PNS, TNI/POLRI, dan Perangkat Desa belum dipahami secara menyeluruh oleh Partai Politik. Dan masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan netralitas dari PNS, TNI/POLRI, dan Perangkat Desa pada saat pencalonan berlangsung.
Dua tahapan terakhir mempunyai nilai yang sama yaitu masing-masing 4% adalah tahapan Verifikasi Partai Politik dan Sosialisasi. Dari hasil analisis diketahui bahwa permasalahan pada tahapan verifikasi partai politik yang disorot adalah masalah netralitas dari para PNS, TNI/POLRI, dan perangkat desa yang tidak boleh ikut menjadi pendukung pada saat verifikasi dilakukan. Sedangkan permasalahan sosialisasi terdapat pada kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul karena masih banyak warga yang belum mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan pemilu tahun 2019.
Dari analisis diatas mempertegas kajian sebelumnya bahwa dari sisi pengawasan maka dalam setiap tahapan akan banyak potensi masalah. Namun demikian bentuk kegiatan yang melibatkan banyak massa akan cenderung timbul permasalahan, hal ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya (Chrisdanty & Wahyulina, 2014) bahwa pada tahapan kampanye banyak terjadi pelanggaran.  Umumnya pelanggaran ini berkaitan dengan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.  (Pahlevi, 2011) masih adanya permasalahan dalam pendaftaran pemilih dan juga penetapan calon terpilih. (Zuhri, 2018) berkaitan dengan persoalan ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi pemilu. Perkembangan pemilu menjadikan regulasinya sangat dinamis dan cenderung bersifat trial and error

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perhelatan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan, masing-masing aktor memandang berbeda terhadap permasalahan tahapan yang dilaksanakan. Jika dilihat dari hasil kajian maka stakeholder dan partai politik memandang tahapan kampanye yang memiliki permasalahan yang lebih banyak daripada tahapan yang lain. Sedangkan masyarakat melihat bahwa pemungutan suara yang mempunyai permasalahan lebih banyak. Dari sisi KPU Kabupaten tahapan yang paling bermasalah ada pada tahapan Verifikasi Partai dan juga Sosialisasi yang mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan Bawaslu Kabupaten menilai tahapan Pendaftaran pemilih dan kampanye menjadi tahapan yang paling bermasalah pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Gunungkidul.
Permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan juga bervariasi jenisnya. Ada yang permasalahan yang bersifat administrasi, regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan juga permasalahan anggaran. Variasi permasalahan ini hampir semua ada dalam setiap tahapan pemilu. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana berbagai jenis permasalahan ini mempengaruhi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilu.

## REFERENSI
Aditya, Perdana. Ferry Kurnia, R. A. (2019). Tahapan Pemilu. In M. S. Tanthowi, Pramono U, Aditya Perdana (Ed.), Tata Kelola Pemilu di Indonesia (I, pp. 184–227). Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Agné, H., Dellmuth, L. M., & Tallberg, J. (2015). Does stakeholder involvement foster democratic legitimacy in international organizations? An empirical assessment of a normative theory. Review of International Organizations , 10 (4), 465–488. https://doi.org/
10.1007/s11558-014-9212-6
Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 515–537.
Asgar, S. (2019). Kebijakan Produk Hukum Pada Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilu 2019. Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan , 3 , 106–114. Asshiddiqie, J. (2015). Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan . 2012–
2017.
Bappeda DIY. (2016). Analisis Informasi/ : Statistik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (M. S. Dr. Evi Noor Afifah, Y. Sri Susilo, SE, ed.). D.I. Yogyakarta: Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
Benget Manahan Silitonga, F. K. R. A. (2019). Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. In M. S. Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana (Ed.), Tata Kelola Pemilu di Indonesia (I, pp. 109–182). Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Birch, S. (2012). Electoral Malpractice. Electoral Malpractice , 1–224. https://doi.org/
10.1093/acprof:oso/9780199606160.001.0001
BPS DIY. (2019). Badan Pusat Statistik (2019) Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2019 . Chrisdanty, F., & Wahyulina, D. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Wilayah Kabupaten/Kota. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 27 (2), 79–92.
Creswell, J. W. (2014). Research Design/ : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (B. Bauhaus, ed.). London: SAGE Publications, Inc.
Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana , 1 (2), 532–549. DIY, P. (2018). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY Tahun 2018 (Vol. 13). https://doi.org/10.3406/arch.1977.1322
Garnett, H. A. (2019). Evaluating electoral management body capacity. International Political Science Review , 40 (3), 335–353. https://doi.org/10.1177/0192512119832924
Gregorio, S. Di. (2018). What ’ s new in NVivo 12 Easier to learn , faster to use Improved navigation with a new ribbon . 12 (March).
Hadi, U. (2019). Ada Pembakaran Surat Suara di TPS Gunungkidul. Retrieved December 30, 2019, from https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4515187/ada- pembakaran-surat-suara-di-tps-gunungkidul
Hai-Jew, S. (n.d.). NCapture and the Web, YouTube, and Social Media. Retrieved January 6, 2020, from https://scalar.usc.edu/works/using-nvivo-an-unofficial-and- unauthorized-primer/ncapture-and-the-web-youtube-and-social-media
James, T., Loeber, L., Garnett, H. A., & Han, C. van. (2016). Improving Electoral Management/ : the Organisational Determinants of Electoral Integrity. 13th European Conference of Electoral Management Boards , 1–8.
James, T. S. (2017). The effects of centralising electoral management board design *. Policy Studies , 38 (2), 130–148. https://doi.org/10.1080/01442872.2016.1213802
James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. International Political Science Review , 40 (3), 295–312. https://doi.org/10.1177/0192512119828206
Jiwandono, R. (2019). Bawaslu Gunungkidul Temukan Surat Suara Tercampur di Sejumlah TPS - Harianjogja.com. Retrieved December 30, 2019, from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/17/513/986064/bawaslu-gunungkidul- temukan-surat-suara-tercampur-di-sejumlah-tps
Klüver, H., & Sagarzazu, I. (2016). Setting the Agenda or Responding to Voters? Political Parties, Voters and Issue Attention. West European Politics , 39 (2), 380–398. https:// doi.org/10.1080/01402382.2015.1101295
KPU DIY. (2019). Laporan Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 . D.I. Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
KPU Gunungkidul. (2019). Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 . Yogyakarta.
Kurniawan, D. (2019). Tiga Petugas KPPS di Gunungkidul Jadi Korban Pemilu - Harianjogja.com. Retrieved December 30, 2019, from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/23/513/987343/tiga-petugas-kpps-di- gunungkidul-jadi-korban-pemilu
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Jurnal Cita Hukum , 4 (1), 51–72. https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198 Mgba, C. (2017). Electoral Management Body and the Challenges of Conducting Credible Elections in Nigeria. American International Journal of Social Science , 6 (3), 85–96.
Norris, P. (2019). Conclusions: The new research agenda on electoral management. International Political Science Review , 40 (3), 391–403. https://doi.org/10.1177/ 0192512119829869
Norris, P., & Nai, A. (2017). Election watchdogs: Transparency, accountability and integrity. In Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity . https:// doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190677800.001.0001
Orlov, V. (2016). The Problem of Election Administration Professionalization in Modern Public Administration in Ukraine. Sociological Studios , 2 (2(9)), 83–87. https://doi.org/
10.29038/2306-3971-2016-02-83-87
Pahlevi, I. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. Politica , 2 (1), 45–72.
Pertana, P. R. (2019). Ada Kesalahan Administrasi, 2 TPS di Gunungkidul Coblosan Ulang. Retrieved December 30, 2019, from news.detik.com website: https:// news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4521274/ada-kesalahan-administrasi-2-tps-di- gunungkidul-coblosan-ulang
Saliu, H. A., & Ifejika, S. I. (2017). The Independent National Electoral Commission (INEC) And The 2011 Elections: A Non-Romantic View. South East Political Science Review ,
1 (1), 268–295.
Schulz-Herzenberg, C., Aling’o, P., & Gatimu, S. (2015). The 2013 General Elections in Kenya: The Integrity of the Electoral Process. Institute for Security Studies: Policy Brief ,
74 (February), 1–12. Retrieved from https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/ uploads/PolBrief74.pdf
Sein, C. C. (2015). Institutions in Myanmar’s 2015 Election: Election Commission, International Agencies and the Military. ISEAS Publication .
Slamet Riadi, R. B. R. (2019). Masalah Dan Solusi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. SEMNAS AIPI . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234
Sukmajati, M. (2019). Sistem Pemilu. In M. S. Tanthowi, Pramono U, Aditya Perdana (Ed.), Tata Kelola Pemilu di Indonesia (I). Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). “Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif.”
99.
Wahyuni, U. (2019). Hambatan Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat , 4 (1), 75–84. https:/ /doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78
Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., W. Dundas, C., Rukambe, J., & Statino, S. (2006). Desain Penyelenggaraan Pemilu; Buku Pedoman Internasional IDEA .
Warganegara, A. (2019). Evaluasi pilkada serentak 2015 dan pemilu 2019: sebuah catatan singkat. Jurnal Wacana Publik , 1 (April), 1–6.
Wilar, W. F. (2019). Stakeholder Pemilu Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019. Jurnal Holistik , 12 (0), 1–13. Retrieved from https:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/23448/23129