## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 1 Juli 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI PERTAMINA HULU MAHAKAM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## LEGAL PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS AT PERTAMINA HULU MAHAKAM WITH JUST RELATED WITH LAW NO. 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION
Hendrikus Mare, Bruce Anzward Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Hendrikusmare@gmail.com, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  merupakan perubahan  atas  Undang-undang  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  menjadi  suatu  problematika  sendiri  menganai  perlindungan  hak-hak pekerja begitupun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila hak-haknya tidak terselesaikan hal itu serupa di Pertamina Hulu Mahakam, dengan mengidentifikasi masalah yaitu : 1) bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pekerja di Pertamina Hulu Mahakam  Berdasarakan  Undang-  undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  2) bagaimanakah  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  jika  hak-haknya  tidak dipenuhi oleh Pertamina Hulu Mahakam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif,  penelitian  yuridis  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  hasil penelitian meliputi : 1) Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji pemenuhan hak-hak pekerja/buruh  di  Pertamina  Hulu  Mahakam  menurut  substansi  hukum  ketenagakerjaan yang  berlaku  terkait  perlindungan  hukum,  yaitu  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja.  2)  Untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  mengkaji  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  pekerja/buruh  jika  hak-haknya  tidak  dipenuhi  oleh  Pertamina  Hulu Mahakam.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Pekerja; Pertamina Hulu Mahakam
Abstract The birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an amendment to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower to be a problem in itself regarding the protection of workers' rights as well as efforts made by workers if their rights are not resolved it is similar in Pertamina Hulu Mahakam, by identifying problems, namely: 1) how is the legal protection  for  workers  in  Pertamina  Hulu  Mahakam  Based  on  Law  No.  11  of  2020 concerning Job Creation. 2) what are the legal remedies taken by workers/laborers if their rights  are  not  fulfilled  by  Pertamina  Hulu  Mahakam.  This  research  uses  a  juridical- normative  approach  method,  juridical  research  is  carried  out  by  examining  library materials or research results including: 1) To know, analyze and review the fulfillment of workers'  /  labor  rights  in  Pertamina  Hulu  Mahakam  according  to  the  substance  of applicable labor law related to legal protection, namely Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. 2) To know, analyze and review legal remedies that can be taken by workers / laborers if their rights are not fulfilled by Pertamina Hulu Mahakam.
Keywords : Legal Protection, Workers' Rights, Pertamina Hulu Mahakam

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Amanat  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum,  maka  segala  aktivitas  kehidupan  masyarakat  Indonesia  diatur oleh  peraturan-peraturan  hukum  tanpa  pengecualian,  termasuk  urusan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang mana dalam konteks ini, dimaksud agar dapat tercapai suatu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu faktor terpenting dalam pekerjaan, yaitu  faktor  tenaga  kerja  yang  nantinya  akan  disebut  sebagai  pekerja/buruh. Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun untuk masyarakat.
Dalam hal ketenagakerjaan, regulasi yang selalu digunakan adalah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya diatur kembali melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Secara latar belakang, UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menjadi  cikal  bakal beralihnya produk kolonial Belanda dalam hukum pekerjaan. Sebelum adanya aturan ini, para pekerja/buruh menduduki posisi yang kurang menguntungkan, baik dalam hal pelayanan atau pemenuhan hak- haknya maupun yang berkaitan dengan  stratifikasi  dalam  status  pekerjaan.  Tidak  bisa  dielakkan  bahwa sebelum  adanya  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  sistem hubungan industrial  di  Indonesia masih di  bawah standar yang menonjolkan suatu  perbedaan  kedudukan  yang  signifikan  dalam  hal  status  pekerjaan  dan dapat  menyebabkan  terkoyaknya  perlindungan  serta  jaminan  yang diperuntukkan bagi para pekerja/buruh itu sendiri. 1 Begitu juga dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menarik minat investor ke dalam negeri.
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan, Penjelasan Bagian Umum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cetakan Kedua, hal. 119.
Hal  ini didasarkan pada  jumlah  penduduk Indonesia yang kian hari semakin banyak dan menumbuhkan lonjakan pengangguran. Dengan demikian, melalui regulasi ini pemerintah berdalih bahwa nantinya investor-investor yang tertarik untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  akan  menjadi  ladang  bagi  para pekerja/buruh untuk mencari pekerjaan.
Pertamina Hulu Mahakam telah banyak menjalin hubungan industrial. Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial merupakan sistem yang menghubungkan antara pelaku produksi barang dan/atau jasa, yaitu pengusaha, pekerja/buruh,  dan  pemerintah.  Sistem  ini  nantinya  akan  disebut  sebagai perjanjian kerja. Yang mana sudah menjadi koridor perjanjian kerja, bahwa di dalamnya terdapat pekerja/buruh, perintah, pekerjaan, dan upah. Komponen ini akan  menjadi  satu  kesatuan  yang  padu  dan  akan  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  pekerja/buruh  yang  bekerja  di  Pertamina  Hulu Mahakam.  Melalui  perjanjian  kerja  yang  sesuai  dengan  payung  hukum ketenagakerjaan, maka secara tidak langsung akan memberikan rasa aman bagi pekerjanya.  Sebab,  pelaku  hubungan  industrial  akan  menjalankan  misi  yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan sebaik-baiknya.
Berangkat  dari  penjelasan  sebelumnya,  untuk  mewujudkan  adanya perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja/buruh  di  Pertamina  Hulu  Mahakam dalam  hubungan  industrial,  sudah  semestinya  Pertamina  Hulu  Mahakam berpegang  pada  konsep  Pancasila,  UUD  1945,  dan  UU  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya  diatur  juga  melalui  UU  No.  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun hak-hak yang harus dilindungi baik bagi  pihak  pekerja  maupun  Pertamina  Hulu  Mahakam  menurut  UU  No.  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu antara lain:
1. Hak menjadi anggota serikat kerja;
2. Hak mendapat jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja;
3. Hak untuk menerima upah yang layak;
4. Hak untuk membuat perjanjian kerja;
5. Hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil;
6. Hak libur PMS atau cuti hamil bagi pekerja perempuan;
7. Hak mendapatkan pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur.
Hubungan  kerja  yang  mengatur  antara  pekerja  dan  pengusaha  pada dasarnya  memuat  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak.  Pengertian  hak  dan kewajiban  selalu  bersifat  timbal  balik  antara  satu  dengan  yang  lain.  Hak pekerja  atau  buruh  merupakan  kewajiban  pengusaha.  Demikian  pula sebaliknya.  Hubungan  kerja  tidak  terlepas  dari  perjanjian  kerja  yang  dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Indonesia, ada yang menterjemahkan dengan perjanjian  dan  ada  pula  yang  menterjemahkan  dengan  perikatan.  Dalam membuat  perjanjian  kerja  maka  harus  memenuhi  unsur  Pasal  1320 KUHPerdata  tentang  syarat  sahnya  perjanjian.  Secara  yuridis  kedudukan pekerja/buruh  dengan  Pertamina  Hulu  Mahakam  harus  bebas  dan  seimbang. Namun,  secara  prakteknya  malah  terjadi  berbagai  hambatan  yang  akan menimbulkan  ketidakseimbangan  antara  pekerja/buruh  dengan  Pertamina Hulu Mahakam. Hambatan- hambatan ini disebabkan oleh faktor regulasi yang tidak  berjalan  maksimal  dan  faktor  budaya  baik  dari  pekerja/buruh  maupun dari  Pertamina  Hulu  Mahakam.  Secara  kedudukan,  memang  sudah memperlihatkan  adanya  keseimbangan  satu  sama  lain.  Namun,  dalam  hal pemenuhan  hak-hak  pekerja/buruh,  Pertamina  Hulu  Mahakam  masih menunjukkan  adanya  ketidakmampuan.  Misalnya,  pada  praktek outsourcing yang  lebih  menguntungkan  perusahaan  daripada  pekerja/buruh,  hal  ini disebabkan  karena  upahnya  yang  lebih  rendah,  perjanjian  dalam  bentuk kontrak,  jaminan  sosial  terbatas,  dan  hal-hal  lain  yang  merugikan  pihak pekerja.
Kasus  lain,  dalam  hal  keselamatan  kerja,  biasanya  perusahaan  akan membentuk  suatu  jaminan  sosial  kesehatan  seperti  jamsostek  atau  asuransi, sesudah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik  bagi  pekerja  maupun  bagi  perusahaan,  misal  seorang  pekerja  terpeleset dan jatuh yang mengakibatkan luka-luka di bagian kepala. Pemberian jaminan sosial kesehatan jamsostek atau asuransi, baru akan diberikan setelah peristiwa tersebut terjadi. Padahal harusnya diberikan di awal perjanjian kerja pada saat
perusahaan dan pekerja/buruh menandatangani perjanjian kerja. Bukan hanya itu  saja,  terkadang  permasalahan  yang  timbul  juga  dipicu  karena  adanya persaingan usaha yang semakin ketat atau keadaan yang dianggap menurunkan grafis  perusahaan  seperti  adanya  pandemi  covid-19  yang  menyebabkan Pertamina Hulu Mahakam harus melakukan efisiensi biaya produksi ( cost of production )  yang  akan  berujung  pada  pembatasan  kerja  hingga  pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai pada prosedur hukum. Menilik lebih jauh  lagi,  permasalahan  pemenuhan  hak-hak  pekerja/buruh  tidak  hanya melibatkan pekerja/buruh dengan Pertamina Hulu Mahakam saja, namun juga melibatkan  pemerintah  atau  badan-badan  atau  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah.  Hal  ini  menimbulkan  suatu  permasalahan  yang  terjadi  tersebut lebih  kompleks  lagi.  Meskipun  demikian,  peranan  pemerintah  atau  badan- badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah justru memberikan afeksi yang menguntungkan  bagi  para  pekerja/buruh,  seperti  lahirnya  UU  No.  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Kontradiksi  yang  timbul  justru disebabkan  oleh  Pertamina  Hulu  Mahakam  itu  sendiri  dengan  para pekerja/buruh atau sebaliknya.
Dari  kondisi  di  atas  mencerminkan  bahwa  pelaksanaan  perlindungan hukum  di  perusahaan,  khususnya  Pertamina  Hulu  Mahakam  masih  belum berjalan  secara  optimal.  Padahal  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh mempunyai peranan yang sangat penting untuk para pekerjanya. Indikasi ini tatkala  juga  akan  menimbulkan  penderitaan  bagi  kaum  pekerja/buruh  itu sendiri.  Dengan  melihat  pentingnya  memberikan  perlindungan  kepada pekerja/buruh  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  bagaimana perlindungan  hukum  hak  pekerja  di  Pertamina  Hulu  Mahakam  yang dituangkan  dalam  kajian  penelitian  yang  berjudul:  “ PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  HAK  PEKERJA  DI  PERTAMINA  HULU MAHAKAM  YANG  BERKEADILAN  DIHUBUNGKAN  DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ”.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja  di  Pertamina  Hulu Mahakam Berdasarakan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

## C. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis-normatif.  Penelitian  yuridis  dilakukan  dengan  meneliti bahan  pustaka  atau  biasa  yang  disebut  sebagai  penelitian  pustaka  yang merupakan  data  sekunder. 17 Sedangkan  penelitian  normatif  merujuk  pada usaha untuk menggali sebuah pemahaman yang lebih lengkap dan jelas dengan mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dan  berlaku  tentang ketenagakerjaan.  Kemudian  hal  ini  akan  dihubungkan  dengan  permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan tesis ini.
D. Tinjauan Pustaka
1. Teori Perlindungan Hukum
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan  dengan  menampilkan  satu  sanksi. 2 Menurut  Setiono, perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-  wenangan  penguasa  yang  tidak sesuai dengan aturan hukum. untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka ketertiban dan. ketenteraman harus diwujudkan. Hal ini kemudian akan  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya  sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi perorangan dengan menyamakan hubungan nilai-nilai atau  kaidah-kaidah  yang  diwujudkan  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam menciptakan  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama
2 Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, Aplied Social Research , Chicago, San Fransisco: Halt, Reinhart and Winston Inc, 1989, hlm. 31.
manusia. 3 Menurut Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, dasar dari segala teori yang digunakan  adalah  Pancasila,  yaitu  yang  benar-benar  sebagai  dasar ideologi  dan  dasar  falsafah  negara.  Pemikiran  tentang  perlindungan hukum  pada  umumnya  bersumber  pada  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta ajaran rechtsstaat dan the rule of law . Pemikiran tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi  manusia  yang  didasari  pada rechstaat dan the  rule  of  law maka akan menciptakan sarananya tersendiri, dalam artian akan menciptakan sebuah wadah yang akan menghidupkan hak asasi manusia. 4
Hak  daripada  perlindungan  hukum  itu  sendiri  diberikan  kepada subyek  hukum  yang  disebut  subyek  hukum  subyektif  dan  dijalankan menurut kaidah atau norma yang disebut sebagai subyek hukum obyektif. Hak terkait perlindungan hukum dapat terwujud melalui upaya:
a. Preventif yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:
1) Perlindungan  preventif  dapat  dilakukan melalui  peraturan perundang-undangan.
2) Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui  sarana perjanjian.
b. Represif,  yaitu  penyelesaian  pemenuhan hak terkait perlindungan hukum melalui jalur peradilan umum.
2. Hak pekerja
Hak  yang  menampilkan  kedudukan  atau  status  yang  harus  diberikan kepada  seseorang  pekerja/buruh.  Adapun  hak-hak  yang  didapatkan  oleh pekerja diatur di dalam ICESCR ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ) atau yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005, yaitu hak atas suatu pekerjaan, hak atas suatu upah yang adil, hak untuk dapat berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan serta
3 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) , Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.
4 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Peradaban,Cetakan I, Edisi Khusus, 2007, hlm. 18-19.
kesehatan, hak untuk dapat diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, dan hak atas rahasia diri pribadi, serta hak atas suatu kebebasan suara hati. 5

## II. PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pekerja  Di  Pertamina  Hulu  Mahakam Berdasarakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja
Tenaga  kerja  atau  biasa  juga  disebut  dengan  pekerja  atau  buruh, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan  pekerja  adalah  salah  satu  stake  holder  dalam  pembangunan nasional yang akan menentukan kelangsungan hidup dan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pekerja dapat menjalankan peranannya dengan  optimal  melalui  pemberian  kesempatan  kerja  yang  merata, perlindungan  terhadap  hak-haknya  dalam  menjalankan  pekerjaan,  pemberian jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja, dan semua  aspek-aspek ketenagakerjaan lainnya.
Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  bagi  bangsa  Indonesia  menyatakan  bahwa  tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa memandang agama, suku, ras, dan jenis kelamin, mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan yang layak. Ketenagakerjaan  atau  Perburuhan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian dirubah dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengertian Pekerja  atau Buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena karena  dapat  mencakup  semua  orang  yang  bekerja  pada  siapa  saja,  baik
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 10.
perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  apapun.  Penegasan  imbalan  dalam  bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.
Terkait  dengan  tenaga  kerja  ,  terdapat  beberapa  pendapat  mengenai pengertian tenaga kerja menurut para ahli, sebagai berikut 35 : Pertama , menurut Sumarsono,  tenaga  kerja  adalah  semua  orang  yang  bersedia  untuk  sanggup bekerja.  Dari  pengertian  di  atas  bahwa  setiap  pekerja  yang  melakukan pekerjaannya  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  orang  lain  tanpa  pemaksaan untuk mengerjakan pekerjaannya tersebut. Kedua , menurut subri, tenaga kerja adalah  permintaan  partisipasi  tenaga  dalam  memproduksi  barang  atau  jasa penduduk yang berusia 15- 64 tahun. Arti dari pengertian di atas, bahwa tenaga kerja merupakan sumbangan tenaga dalam rangka untuk menghasilkan barang atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  usia  pekerja  dari  15-64  tahun  dengan mengharapkan  mendapatkan  imbalan. Ketiga ,  menurut  siamanjuntak,  tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau  sedang berkerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
Hukum Ketenagakerjaan  mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha,  yang  berarti  mengatur  kepentingan  orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya  memuat  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak.  Pengertian  hak  dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Hak pekerja atau  buruh  merupakan  kewajiban  pengusaha.  Demikian  pula  sebaliknya. Hubungan kerja tidak terlepas dari perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Indonesia, ada yang menterjemahkan dengan perjanjian dan ada pula  yang  menterjemahkan  dengan  perikatan.  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak pekerja/buruh,  Pertamina  Hulu  Mahakam  masih  menunjukkan  adanya ketidakmampuan.  Misalnya, pada praktek outsourcing yang lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerja/buruh, hal ini disebabkan karena upahnya  yang  lebih  rendah,  perjanjian  dalam  bentuk  kontrak,  jaminan  sosial
terbatas, dan hal-hal lain yang merugikan pihak pekerja.masih belum berjalan secara  optimal.  Padahal  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  untuk  para  pekerjanya.  Indikasi  ini  tatkala  juga akan  menimbulkan  penderitaan  bagi  kaum  pekerja/buruh  itu  sendiri Perlindungan  hukum  berkaitan  dengan  hak  pekerja/buruh  untuk  membentuk dan  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh  terdapat  Pada  pasal  104 Undnag-undang  Nomor  13  Tahun  2003,  yaitu  pada  Pasal  104  ayat  (1) menyebutkan “ Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh”.
Pekerja/buruh  yang  tergabung  dalam  serikat  pekerja/serikat  buruh berhak untuk mengelola keuangan serta mempertanggung jawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. Ketentuan dalam pasal 104 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  ini  sejalan  dengan  ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya  pasal  5  ayat  1  yang  bunyinya  sama  dengan  pasal  104  ayat  (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahkan Perlindungan Hukum terhadap pekerja/buruh dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 diwujudkan dalam bentuk kemudahan untuk membentuk Serikat / Serikat buruh, di mana pekerja /  Buruh  minimal  10  (sepuluh  )  orang  sudah  berhak  membentuk  serikat pekerja/serikat  buruh  Demikian  pula  menurut  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  definisi  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  memiliki  pengertian  yang  sama  dengan  apa  yang disebutkan  dalam  UndangUndang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan bahwa kedua Undang-Undang ini memiliki pemahaman yang sama tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dari pengertian Serikat Pekerja dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
Hukum  Ketenagakerjaan  mengatur  hubungan  kerja  antara  Pekerja  / buruh  dan  pengusaha,  yang  berarti  mengatur  kepentingan  orang  perorangan. Hubungan  kerja  yang  mengatur  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  pada dasarnya  memuat  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak.  Pengertian  hak  dan
kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Hak pekerja atau  buruh  merupakan  kewajiban  bagi  pengusaha,  demikian  pula  sebaliknya hak  pengusaha  juga  merupakan  kewajiban  pekerja/buruh.Untuk  mewujudkan hal  tersebut  maka  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dalam  pasal  106  telah  diatur  mengenai  suatu  lembaga  yang merupakan  forum  komunikasi  dan  berunding  bagi  pekerja/buruh  dengan pengusaha yaitu dengan adanya suatu lembaga Bipartit. Lembaga Bipartit ini berfungsi  sebagai  forum  komunikasi  dan  konsultasi  mengenai  hal ketenagakerjaan di  suatu Perusahaan. Adapun keanggotaan Lembaga Bipartit terdiri  dari  unsur  pengusaha  dan  unsur  pekerja/buruh  yang  ditunjuk  oleh pekerja/buruh  secara demokratis.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal  107  juga  mengatur  mengenai  hak  berunding  yang  lain  dalam  sebuah lembaga  Kerjasama  Tripartit  yang  berfungsi  hampir  sama  dengan  lembaga Bipartit. Lembaga Tipartit ini berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat  kepada  pemerintah  dan  pihak  terkait  termasuk  pekerja/buruh  dan pengusaha dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah,  organisasi  pengusaha  dan  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang mewakili  pekerja/buruh.  Lembaga  Kerjasama  Tripartit  ini  terdiri  Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Propinsi dan Kabupaten /Kota , serta Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Perlindungan Hukum bagi Pekerja secara umumnya dan khsusnya bagi Pekerja Pertamina  Hulu  Mahakam  terdiri  dari  :  (a)  Perlindungan  tentang  upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; (b) Perlindungan keselamatan dan kesehatan  kerja;  (c)  Perlindungan  hukum  untuk  membentuk  dan  menjadi anggota serikat  Pekerja / serikat  buruh; (d) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha.

## B. Saran
Bagi  pekerja  Pertamina  Hulu  Mahakam  yang  merasa  hak-haknya  dirugikan dapat mengajukan Penyelesaian Hubungan Industrial, Penyelesaian Hubungan Industrial Bukan hanya terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja melainkan atas  tidak  terpenuhinya  salah  satu  hak  dari  pekerja  yang  telah  diperjanjikan dalam Perjanjian antara Pekerja dengan Pemberi Kerja dalam hal ini Pertamina Hulu Mahakam.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaaan, Penjelasan  Bagian  Umum,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2007,
Cetakan Kedua
Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, Aplied Social
Research, Chicago, San Fransisco: Halt, Reinhart and Winston Inc,
1989
Setiono,  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum),  Surakarta:  Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
Philipus  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,
Surabaya: Peradaban,Cetakan I, Edisi Khusus, 2007
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja