## URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM BIDANG HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA
Oleh :
Bagus Gede Ari Rama E-mail : arirama@undiknas.ac.id Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Dewa Krisna Prasada E-mail : krisnaprasada@undiknas.ac.id Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Kadek Julia Mahadewi E-mail : juliamahadewi@undiknas.ac.id Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak  Cipta  di  Indonesia  serta  potensi  AI  sebagai  subjek  hukum  dalam  sistem  hukum  di Indonesia,  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normative  serta  menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statue approach serta pendekatan perbandingan atau comparative  approach.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Apa  urgensi pengaturan  artificial  intelligence  dalam  rezim  hukum  hak  cipta  di  Indonesia?  Dan Bagaimanakah  potensi  artificial  intelligence  sebagai  subjek  hukum  dalam  sistem  hukum  di Indonesia ? Dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal AI  sebagai  subjek  hukum,  sehingga  AI  berdasarkan  pada  UUHC  Indonesia  tidak  dapat digolongkan  sebagai  pencipta  serta  potensi  AI  untuk  diakui  sebagai  entitas  baru  berkaitan dengan  subjek  hukum  selain  manusia  dan  badan  hukum  yang  sebelumnya  telah  diakui sebagai  subjek  hukum  di  Indonesia  sangat  terbuka,  mengingat  AI  dapat  dipersamakan dengan  badan  hukum  sesuai  dengan  teori-teori  badan  hukum  serta  adanya  konsep  Work Made  For  Hire  yang  terdapat  dalam  UUHC  Amerika  Serikat  yang  dapat  diadopsi  oleh Indonesia untuk mengakomodir AI sebagai suatu entitas baru berkaitan dengan subjek hukum yang diakui di Indonesia.
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Subjek Hukum

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  understand  the  urgency  of  AI  regulation  in  the  Copyright Law  in  Indonesia  as  well  as  the  potential  of  AI  as  a  legal  subject  in  the  legal  system  in Indonesia,  This  study  uses  normative  research  methods  and  uses  a  statutory  approach  or statue  approach  and  a  comparative  approach.  This  study  found  that  the  Indonesian Copyrights  Law  does  not  recognize  AI  as  a  legal  subject,  so  AI  based  on  the  Indonesian Copyrights Law cannot be classified as a creator and the potential for AI to be recognized as a  new  entity  related  to  legal  subjects  other  than  humans  and  legal  entities  that  have previously been recognized as legal subjects in Indonesia is so open, considering that AI can be equated with legal entities in accordance with theories of legal entities and the concept of Work Made For Hire contained in the United States Copyrights Law which can be adopted by Indonesia  to  accommodate  AI  as  a  new  entity  related  to  legal  subjects  recognized  in Indonesia.
Keywords : Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Semakin masifnya  perkembangan teknologi  pada  era  sekarang  ini  berdampak pada  kehidupan  manusia  yang  semakin cepat  dan  mudah,  dengan  adanya  per- kembangan  teknologi  yang  sangat  cepat, manusia  menjadi  semakin  mudah  berin- teraksi  dengan  sesama,  sebab  kemudahan interaksi  tersebut  di  dukung  oleh  adanya teknologi-teknologi yang muktahir.
Selain mempengaruhi interaksi sosial, kemajuan  teknologi  juga  mempengaruhi cara  kerja  manusia,  yang  awalnya  terbiasa melakukan  pekerjaan  secara  manual,  kini berubah  menjadi  serba  otomatis  dan digital. 1 Salah  satu  hal  yang  membuat  pola kerja  manusia  menjadi  berubah  ke  pola serba  otomatis  dan  digital  adalah  adanya kecerdasan  buatan  atau  yang  biasa  dikenal dengan istilah artificial intelligence
(selanjutnya disebut AI). 2
Poole dan Mackworth mendefinisikan AI  sebagai  suatu  bidang  yang  memadukan serta  menganalisis  suatu  agen  komputasi
1 Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Regulasi  Khusus Dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  Dalam Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  Di Indonesia,” Jurnal  Wawasan  Yuridika 5,  no.  2 (2021): 177, https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460.
2 Shabrina  Fadiah  Ghazmi,  “Urgensi  Pengaturan Artificial  Intelligence  Pada  Sektor  Bisnis  Daring Di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no.
8 (2021): 782–803,
https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104..
yang  dijalankan  secara  cerdas, 3 Sementara itu,  Andreas  Kaplan  dan  Michael  Haenline mendefinisikan AI sebagai kemampuan dari suatu sistem untuk menafsirkan sebuah data eksternal  yang  selanjutnya  data  eksternal tersebut  dipelajari,  kemudian  berdasarkan pembelajaran  atas  data  tersebut  dimanfaat- kan untuk menjalankan tugas guna mencapai  tujuan  tertentu  dengan  pola adaptasi yang fleksibel. 4
Selanjutnya,  John  Mc.  Carthy  yang dikenal  sebagai  bapak  AI,  mendefinisikan AI  sebagai  ilmu  dan  rekayasa  pembuatan mesin  cerdas. 5 Definisi  lain  berkaitan dengan  AI  diungkapkan  oleh  Minsky  yang mengartikan  AI  sebagai  suatu  bidang keilmuan  yang  mempelajari  tentang  cara membuat  computer  untuk  dapat  melakukan sesuatu  seperti  yang  dilakukan  oleh manusia. 6
3 Daly, Angela, Thilo Hagendorff, Hui Li, Monique Mann,  Vidushi  Marda,  Ben  Wagner,  and  Wayne Wei  Wang.  “AI,  Governance  and  Ethics:  Global Perspectives.” SSRN  Electronic  Journal (2020). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3684406.
4 Haenlein, Michael, and  Andreas Kaplan. “A  Brief History  of  Artificial  Intelligence:  On  the  Past,
Present, and Future of Artificial Intelligence.” California  management  review 61, no. 4 (2019): 5–14. http://dx.doi.org/10.1177/0008125619864925. 5 Amisha,  Paras  Malik,  Monika  Pathania,  and  Vyas Kumar Rathaur. “Overview of Artificial Intelligence  in  Medicine.” Journal  of  family medicine and primary care 8, no. 7 (2019):  2328– 2331.
http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_440_19.
6 Amzad,  H.,  and  K.  Vijayalakshmi.  “Tourism Recommendation System: A Systematic Review.” International  Journal  of  Engineering Research & Technology (IJERT) 10 (n.d.).
Berdasarkan  pengertian-pengertian dari  AI  menurut  para  ahli  tersebut  dapat dikatakan bahwa AI adalah suatu agen yang dibuat  oleh  manusia  untuk  dapat  menjalan- kan  suatu  pekerjaan  atau  tujuan  tertentu seperti layaknya manusia biasa.
Berkaitan  dengan  hak  cipta,  dewasa ini  sangat  banyak  hasil  karya  cipta  atau ciptaan  yang  dihasilkan  melalui  teknologi AI,  sebelum  membahas  karya  cipta  yang dihasilkan  melalui  teknologi  AI,  perlu untuk  dipahami  terlebih  dahulu  mengenai pengertian dasar dari hak kekayaan intelek- tual dan hak cipta, menurut McKeough dan Stewart,  hak  kekayaan  intelektual  adalah sekumpulan  hak  yang  secara  hukum  dapat digunakan  untuk  melindungi  hak  ekonomi serta  hak  moral  dari  suatu  usaha-usaha kreatif. 7 Sementara  itu  pengertian  dari  hak cipta  menurut  Patricia  Loughlan,  hak  cipta adalah  suatu  bentuk  kepemilikan  yang memberikan  hak  ekslusif  untuk  mengawasi pemanfaatan dari suatu karya cipta. 8
Mengenai  karya  cipta  atau  ciptaan yang  dibuat  menggunakan  teknologi  AI pada  saat  ini  sudah  dapat  kita  ketahui keberadaannya,  seperti  misalnya  lensa  AI
7 Ibrahim,  M.  “Legal  Protection  of  Moral  Rights Against  Songwriters  at  the  Republic  of  Indonesia Radio  Broadcasting  Institution  (RRI)  in  Ternate City.” de  Jure  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 3,  no.  1 (2022): 61–77.
8 Ariefzani,  T. “Legal  Protection Of The Creator  Of Online  SKCK  Computer  Programs  Which  Hasn‟t Be  Registered  Under  Law  Number  28  Year 2014.” Veteran Justice Journal 1, no. 1 (2014): 24– 40.
yang  dapat  melukis  layaknya  Van  Gogh, dilansir  dari  kanal  berita  CNN  Indonesia, lensa  AI  merupakan  sebuah  aplikasi  yang dibuat  oleh Prisma  Labs yang  dapat dimanfaatkan  untuk  melakukan  swafoto yang  selanjutnya  diproses  menggunakan teknologi  AI  dalam  membuat  foto  dalam berbagai  gaya  baik  yang  konvensional hingga  kontroversial. 9 Adanya  aplikasi yang  dapat  membuat  foto  menggunakan teknologi AI ini menimbulkan ke- khawatiran  dari  para  pelaku  seni,  dilansir dari  Liputan  6.com,  beberapa  pelaku  seni mengaku  khawatir  dengan  keberadaan aplikasi pembuat foto menggunakan teknologi  AI,  beberapa  seniman  ber- pendapat  bahwa  keberadaan  aplikasi  ini berpotensi  untuk  melakukan  pemalsuan karya seni maupun pencurian karya seni. 10
Berdasarkan  hal  tersebut,  Surend Dayal,  seorang  pakar  KI  dari  Australia sebagaimana  dilansir  oleh  Tempo.co  dari ABC  News  berpendapat  bahwa  para seniman  tidaklah  dapat  berbuat  banyak terkait  karya  cipta  yang  dihasilkan  melalui
9 CNN  Indonesia,  (2022), Viral  Lensa  AI  'Melukis' bak  van  Gogh  dan  Anime,  Potensial  Bermasalah ,
Available from : https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2022120
8132018-192-884697/viral-lensa-ai-melukis-bak- van-gogh-dan-anime-potensial-bermasalah/2 ., diakses pada 23 Januari 2023.
10 Prasasti,  Giovani  Dio.  “Sederet  Kekhawatiran Muncul Terhadap Aplikasi Lensa AI yang Viral di Media Sosial.” Liputan6 .  Last  modified  December 9, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.liputan6.com/tekno/read/5149176/sed eret-kekhawatiran-muncul-terhadap-aplikasi-lensa- ai-yang-viral-di-media-sosial .
teknologi  AI,  sebab  mereka  tidak  memiliki klaim  atas  karya  yang  dihasilkan  melalui teknologi  AI,  walaupun  mereka  memiliki hak kepemilikan atas karya aslinya. 11
Berkaitan  dengan  perkembangan  AI, sebagaimana dirangkum oleh Salwa Asshafa,  terdapat  beberapa  capaian  AI dalam  beberapa  tahun  terakhir,  pada  awal tahun  2021,  perusahaan DALL-E mem- perkenalkan  teknologi  AI  yang  bisa mengubah teks menjadi gambar, kemudian, pada  akhir  tahun  2022,  perusahaan  asal Tiongkok yaitu NetDragon Websoft menjadikan  AI  sebagai  CEO  Perusahaan, kemudian  ada ChatGPT yang  dapat membuat  ringkasan, cover  letter, me- nemukan  solusi  yang  berkaitan  dengan matematika,  bahkan,  di  awal  tahun  2023 aplikasi ChatGPT mampu lolos dalam ujian universitas  di  Amerika  Serikat,  selain ChatGPT , adapula perusahaan asal Amerika  yang  bernama DoNotPlay yang menggunakan  AI  sebagai  pengacara,  yang dapat  membantu  klien  berkaitan  dengan pelanggaran  lalu  lintas,  dan  yang  terakhir adalah  membantu Netflix Jepang  dalam pembuatan karya animasi. 12
11 ABC. “Ada Sejumlah Kekhawatiran di Balik Tren Avatar Buatan Lensa.” TEMPO.CO . Last modified December  13,  2022.  Accessed  November  6,  2023. https://www.tempo.co/abc/8118/ada-sejumlah- kekhawatiran-di-balik-tren-avatar-buatan-lensa .
12 Asshafa,  Salwa.  “„Pencapaian‟  AI  Sejauh  Ini: Bantuan  Netflix  Bikin  Animasi,  Hingga  Jadi Kurator Seni.” Akurat .  Last modified February 15, 2023. Accessed November 6, 2023.
https://www.akurat.co/infotech/1302404434/Penca
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat  kita  ketahui  bahwasanya  per- kembangan  AI  secara  global  sangatlah cepat  dan  hampir  memasuki  semua  lini kehidupan manusia, hal tersebut menjadikan  AI  sangat  penting  untuk  diatur keberadaannya berdasarkan pada ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku,  utamanya aturan  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta, mengingat  bahwa  keberadaan  teknologi  AI pada  saat  ini  rentan  bersinggungan  dengan hak  cipta  dari  suatu  ciptaan  atau  karya cipta.
Jika  ditinjau  dari  segi  hukum  positif di  Indonesia,  AI  tidaklah  dapat  dikategori- kan  sebagai  subjek  hukum,  akan  tetapi  AI dapat  dikategorikan  sebagai  objek  hukum dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  hal  ini terungkap  dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh Febri Jaya dan Wilton Goh pada tahun 2021. 13 Kemudian  Muhammad  Tan  Abdul Rahman  Haris  dan  Tantimin  berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  tahun 2022  menyatakan  jika  dikaitkan  dengan konsep  pertanggungjawaban  pidana  di Indonesia, AI juga tidak dapat digolongkan sebagai  subjek  hukum,  sebab  berdasarkan pada  konsep  suatu  pertanggungjawaban ialah  memiliki  kesadaran  dan  dapat
paian-AI-Sejauh-Ini-Bantuan-Netflix-Bikin- Animasi-Hingga-Jadi-Kurator-Seni .
13 Jaya, F., and W. Goh. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan  Kecerdasan  Buatan  Atau  Artificial Intelligence  Sebagai  Subjek  Hukum  Pada  Hukum Positif  Indonesia.” Supremasi  Hukum 17  (2021): 1–11.
mengkehendaki  perbuatannya,  sementara AI  sebagai  suatu  program  tidaklah  dapat mengkehendaki  suatu  tindak  pidana  yang mungkin dilakukannya. 14
Selanjutnya,  berdasarkan  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  Muhammad  RM Fayasy  Failaq  menemukan  bahwa  dengan menggunakan  pertimbangan  etika  dan kedaulatan,  hanya  hewan  saja  yang  dapat disebut  sebagai  subjek  hukum,  sedangkan AI  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  subjek hukum, sebab, AI terikat pada penggunanya sebagai  subjek  hukum,  baik  perseorangan maupun badan hukum. 15
Adapun  subjek  hukum  menurut  Said Sampera  seperti  yang  dikutip  oleh  Fence M.Wantu menyatakan bahwa subjek hukum adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  menjadi pendukung  hak  dan  kewajiban,  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  subjek hukum  merupakan  pendukung  hak  dan kewajiban,  pada  saat  ini  subjek  hukum  itu
14 Haris,  M.  T.  A.  R.,  and  T.  Tantimin.  “Analisis Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Terhadap
Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 8, no. 1 (2022): 307–316.
15 Failaq,  M.  R.  F.  “Transplantasi  Teori  Fiksi  Dan Konsesi  Badan  Hukum  Terhadap  Hewan  Dan Kecerdasan  Buatan  Sebagai  Subjek  Hukum:  1. Subjek Hukum: Hak Dan Kewajiban Manusia Dan Badan  Hukum.  2.  Negara  Hukum  Indonesia  Yang Antroposentris  3.  Transplantasi  Teori  Fiksi  Dan Teori  Konsesi  Badan  Hukum  4.”  Edited  by  Hak dan  Kewajiban  Manusia  dan  Badan  Hukum.  2. Negara  Hukum  Indonesia  yang  Antroposentris  3. Transplantasi Teori Fiksi dan Teori Konsesi Badan Hukum  4.  Probabilitas  Hewan  dan  Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 1, no. 02 (2022): 113–125.
terdiri dari manusia ( naturelijk person ) dan badan hukum ( recht person ). 16
Berdasarkan  pada  studi-studi  awal yang  telah  dipaparkan  tersebut  dapat diketahui  bahwasanya  AI  tidaklah  dapat digolongkan  sebagai  subjek  hukum  dan tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban secara  pidana,  akan  tetapi  AI  dapat  di golongkan sebagai objek hukum, kemudian, akan  menjadi  menarik  jika  hal  tersebut dikembangkan  secara  lebih  luas  melalui penelitian  hukum  dalam  bentuk  jurnal hukum dengan judul : “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Dalam Rezim Hukum Hak Cipta di Indonesia.”

## 1.2 Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Apa urgensi  pengaturan artificial  intelligence dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia? Dan Bagaimanakah potensi artificial intelligence sebagai  subjek  hukum  dalam sistem hukum di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  normative,  penelitian  hukum normative  juga  dikenal  dengan  istilah metode  penelitian  doctrinal,  yaitu  metode penelitian  hukum  yang  dikonsepkan  serta
16 Fence M.Wantu, Pengantar Ilmu Hukum ,(Gorontalo, Reviva Cendekia,2015) h.40.
dikembangkan  atas  dasar  doktrin. 17 Pen- dekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  atau statue  approach serta pendekatan  perbandingan  atau comparative approach.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan  AI  dalam  UU  Hak  Cipta  di Indonesia  serta  potensi  AI  sebagai  subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN
3.1. Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence dalam  Bidang  Hukum

## Hak Cipta
Jika ditinjau dari segi sejarahnya, hak cipta  bermula  dari  ditemukannya  mesin cetak  pada  tahun  1476  di  Inggris  oleh William  Axton,  penemuan  mesin  cetak  ini mengakibatkan  berkembangnya  industri percetakan  di  Inggris,  adanya  mesin  cetak digunakan oleh penerbit untuk menerbitkan karya  tulis,  yang  pada  akhirnya  me- munculkan persaingan bisnis antara percetakan  dengan  penerbitan,  disisi  lain, adanya  mesin  cetak  juga  mengancam kedudukan Raja Inggris pada saat itu, sebab banyak  karya  tulis  yang  berisikan  kritik
17 Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said. “METODOLOGI  NORMATIF  DAN  EMPIRIS DALAM  PERSPEKTIF  ILMU  HUKUM.” Jurnal Penegakan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1  (2021):  1– 20. http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
terhadap  raja  dan  ajaran-ajaran  gereja  serta pandangan-pandangan  politik  yang  tidak sesuai  dengan  kebijakan  raja,  hingga akhirnya  pada  tahun  1534  raja  Inggris menetapkan aturan pelarangan untuk menerbitkan  karya  tulis  tanpa  adanya  ijin dari lembaga sensor resmi. 18
Sementara  itu  di  Indonesia,  sejarah pengaturan  hak  cipta  di  Indonesia  berawal dari adanya pemberlakuan Auteurswet 1912 dengan Staatsblad Nomor 600 yang berlaku di  Indonesia  berdasarkan  pada  ketentuan Pasal  2  Aturan  Peralihan,  karena  dalam perkembangannya Auteurswet dianggap tidak melindungi hak cipta, yang selanjutnya berdampak pada adanya perubahan  aturan  berkaitan  dengan  hak cipta,  diawali  dengan  disahkannya  UU Nomor  6  Tahun  1982  (UUHC  1982), kemudian diubah lagi menjadi UU Nomor 7 Tahun  1987  (UUHC  1987),  selanjutnya diubah  lagi  dalam  UU  Nomor  12  Tahun 1997 (UUHC 1997) kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002), hingga yang terkini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. 19
Berkaitan  dengan  AI,  mengingat bahwa dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teknologi AI sudah merambah
18 Triatmojo,  F.,  A.  I.  Hamzani,  and  K. Rahayu. Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu  Komersil , 2021.
19 Tus,  D.  S.  A.  K.  “Hak  Ekonomi  Dan  Hak  Moral Karya  Cipta  Potret  Di  Sosial  Media.” Vyavahara Duta 14, no. 1 (2019): 12–20.
ranah  hak  cipta  karena  berkaitan  dengan karya  cipta  yang  dihasilkan  oleh  teknologi AI  melalui  aplikasi  seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  berkenaan  dengan hal  tersebut,  Edward  O.S  Hiariej,  sebagai- mana  dilansir  dari  kanal  berita  Republika menyatakan  bahwa  adanya  teknologi  AI yang  dapat  membuat  karya  kreatif  yang lebih  baik  dari  karya  cipta  manusia,  maka hal ini akan semakin mengaburkan perbedaan  antara  karya  cipta  yang  dibuat oleh  manusia  serta  yang  dibuat  dengan teknologi AI. 20
Hal tersebut  tentu  akan menimbulkan permasalahan  dikemudian  hari,  mengingat seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa teknologi AI sangat masif perkembangannya  dan  seringkali  ber- singgungan  dengan  hak  cipta  berkaitan dengan  karya  cipta  yang  dihasilkan  oleh teknologi AI, contoh lainnya adalah adanya aplikasi  berbasis  AI  milik Google yang dapat  menciptakan  musik,  dilansir  dari CNN  Indonesia,  terungkap  bahwa  aplikasi berbasis  AI  yang  oleh Google diberi  nama MusicLM tersebut  telah  dilatih  berdasarkan data  280  ribu  jam  musik  yang  telah diunggah  di  dalamnya,  berdasarkan  data tersebut,  aplikasi MusicLM dapat  membuat musik  layaknya  seperti  musik  buatan
20 Puspita, Ratna. “Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap  UU  Hak  Cipta.” Republika  Online .  Last modified October 14, 2021. Accessed November 6, 2023. https://www.republika.co.id/berita/r0ynzg428/wam enkumham-ai-berimplikasi-terhadap-uu-hak-cipta
manusia  meskipun  tanpa  bantuan  dari instrumentalis. 21
Selanjutnya,  jika  ditinjau  dari  segi perlindungan  hukum  terhadap  suatu  karya cipta, pada Pasal 1 angka 1 hingga angka 4 UUHC  secara  berturut-turut  ditentukan bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  kemudian,  berkaitan  dengan pencipta  ditentukan  bahwa  Pencipta  adalah seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  meng- hasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas dan pribadi.
Berkaitan  dengan  ciptaan  ditentukan dalam  UUHC  bahwa  Ciptaan  adalah  setiap hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu  pe- ngetahuan,  seni,  dan  sastra  yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  alau keahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk nyata, selanjutnya berkaitan dengan pemegang hak cipta dalam UUHC ditentukan  bahwa  Pemegang  Hak  Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,
21 “AI  Milik  Google  Bisa  Ciptakan  Musik,  Bakal Rilis  dan  Saingi  ChatGPT?” cnnindonesia.com . Last  modified  January  30,  2023.  Accessed November 6, 2023. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2023013 0140149-185-906599/ai-milik-google-bisa- ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgp .
pihak  yang  menerima  hak  tersebut  secara sah  dari  Pencipta,  atau  pihak  lain  yang menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang menerima  hak  tersebut  secara  sah,  ke- mudian  pada  Pasal  4  UUHC  ditentukan bahwa  hak  cipta  adalah  hak  ekslusif  yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.
Selanjutnya,  masih  terkait  dengan perlindungan  hak  cipta,  dalam  UUHC  juga telah diatur mengenai penyelesaian sengketa  yang  terdapat  pada  Pasal  95 sampai  dengan  Pasal  99  UUHC,  kemudian berkaitan  dengan  tata  cara  gugatan  juga diatur  dalam  Pasal  100  dan  Pasal  101 UUHC.
Terkait  dengan  upaya  hukum  yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang  hak  cipta  jika  terjadi  sengketa telah diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal  105  UUHC,  Adapun  berkaitan dengan  ketentuan  pidana  apabila  terjadi pelanggaran  hukum  terhadap  suatu  hak cipta  juga  telah  diatur  dalam  UUHC,  yang terdapat  dalam  Pasal  112  sampai  dengan Pasal 120 UUHC.
Berkaitan dengan penggunaan teknologi,  dalam  UUHC  ada  beberapa ketentuan  yang  mengatur  hal  tersebut, seperti  misalnya  dalam  Pasal  43  terkait pembatasan  hak  cipta,  pada  Pasal  43  huruf d  ditentukan  bahwa  pembuatan  dan penyebarluasan  konten  Hak  Cipta  melalui media  teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  bersifat  tidak  komersial  dan/atau
menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau  Pencipta  tersebut  menyatakan  tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarlua- san  tersebut,  kemudian dalam  Pasal 52  dan Pasal 53 UUHC mengatur mengenai sarana kontrol  teknologi,  selanjutnya  dalam  Pasal 54  sampai  dengan  Pasal  56  UUHC mengatur  tentang konten hak cipta dan hak terkait  dalam  teknologi  informasi  dan komunikasi,  dalam  ketentuan  tersebut  juga mengatur perlindungan terhadap pelanggaran  hak  cipta  dan  hak  terkait melalui  sarana  yang  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi,  selanjutnya dalam  proses  pembuktian  yang  dilakukan dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  serta pemeriksaan  juga  di  perbolehkan  meng- gunakan  sarana  teknologi  informasi  dan komunikasi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pemaparan  berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam UUHC,  tidak  ditemukan  aturan  dalam UUHC  yang  mengatur  tentang  penggunaan AI  dalam  pembuatan  suatu  ciptaan, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  UUHC tidak  mengakui  adanya  suatu  ciptaan  yang dihasilkan  melalui  teknologi  AI,  jika dikatakan  Pasal  54  UUHC  bisa  dijadikan suatu  dasar  hukum  bagi  penggunaan teknologi  AI  karena  berkaitan  dengan sarana  produksi,  maka  perlu  ditelaah  lagi bahwasanya  berdasarkan  penjelasan  atas Pasal  dalam  UUHC,  pada  Pasal  54  UUHC
lebih lanjut  dijelaskan  bahwa  Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi  dan/atau  teknologi  tinggi"  antara lain  cakram  optik, server ,  komputasi  awan (cloud), kode  rahasia, password,  barcode, serial number , teknologi dekripsi (descryption), dan  enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa pada Pasal 54 UUHC juga tidak mengenal istilah AI  atau  kecerdasan  buatan,  sehingga  amat penting  adanya  aturan  hukum  yang  dapat menjamin  kepastian  hukum  berkaitan dengan  penggunaan  teknologi  AI  dalam pembuatan  suatu  karya  cipta  atau  ciptaan, mengingat,  walaupun  berdasarkan  studi terdahulu  yang telah disampaikan sebelum- nya  bahwasanya  AI  tidak  dapat  di- golongkan  sebagai  subjek  hukum  akan tetapi  AI  dapat  digolongkan  sebagai  objek hukum,  dalam  hal  ini  adalah  hasil  karya cipta  yang dihasilkan melalui teknologi AI, serta  mengingat  pula  teknologi  AI  pada perkembangannya  saat  ini  yang  telah  dapat membuat  karya  cipta  sendiri  seperti  music yang  bisa  dibuat  oleh  aplikasi  buatan Google yaitu MusicML ,  hal  tersebut menunjukkan bahwasanya pengaturan terkait  AI  dalam  UUHC  di  Indonesia  men- jadi amat penting mengingat perkembangan dari  AI  yang  amat  cepat  dan  sering  ber- singgungan  dengan  hak  cipta,  pengaturan AI  dalam  UUHC  menjadi  amat  penting
karena  jika  ditinjau  dari  segi  permasalahan hukum,  di  AS  sudah  berkembang  kasus- kasus  hukum  yang  melibatkan  AI  dan bersinggungan  dengan  hak  cipta,  ber- dasarkan  pada  berita  yang  dimuat  oleh harian  Kompas  disebutkan  bahwa  di  AS terdapat  beberapa  kasus  hukum  berkaitan dengan AI serta hak cipta, seperti misalnya kasus Stability  Diffusion  AI sebagai software yang  telah  menyalin  miliaran gambar  di  internet  yang  memungkinkan perangkat AI generative seperti Midjourney dan DevianArt bisa  memproduksi  gambar visual  sesuai  dengan  gaya  seniman  yang menciptakan  gambar  tersebut  dan  tentunya hal  itu  dilakukan  tanpa  ijin  seniman pemegang  hak  cipta,  selain  itu Stability Diffusion juga  menghadapi  tuntutan  dari Getty  Images ,  karena  dicurigai  melakukan penyadapan data, termasuk foto-foto maupun  karya  cipta  lainnya  dari Getty Images guna mengisi bank data mesin AI. 22
Dari kasus-kasus hukum yang berkaitan  dengan  AI  dan  Hak  Cipta  di  AS tersebut hendaknya  dapat dijadikan sebagai bahan  pertimbangan  pengaturan  AI  dalam bidang  hak  cipta  di  Indonesia,  sebab, dengan adanya pengaturan berkaitan dengan  AI  dalam  UUHC  maka  dapat
22 Pratomo, Yudha. “Getty Images Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai  Gambar Tanpa  Izin  Untuk Latih Kecerdasan Buatan.” Kompas . Kompas.com, January  19,  2023.  Accessed  November  6,  2023. https://tekno.kompas.com/read/2023/01/19/120100 47/getty-images-gugat-perusahaan-ai-diduga- pakai-gambar-tanpa-izin-untuk-latih
meminimalisir  kemungkinan  adanya  kasus- kasus hukum seperti di AS tersebut.

## 3.2. Potensi  AI  sebagai  Subjek  Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia
Meskipun  dalam  UU  Hak  Cipta  serta penelitian- penelitian terdahulu menyatakan bahwa  AI  belum  dapat  diakui  sebagai subjek  hukum,  hal  ini  perlu  ditelaah  lebih lanjut,  sebab,  jika  dikaitkan  dengan ketentuan  dalam  KUH  Perdata,  AI  dapat dikategorikan  sebagai  pekerja  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1367  ayat  (1)  dan  ayat (3) KUH Perdata. 23
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  jika ditinjau  dari  salah  satu  teori  badan  hukum, yakni  teori  fiksi,  menurut  Fredrich  Carl Von  Savigny,  yang  menyatakan  bahwa badan  hukum  itu  sesungguhnya  hanyalah buatan negara semata, yang dapat dikatakan bahwasanya  badan  hukum  itu  sesungguh- nya  hanya  ada  dalam  bayangan  manusia saja, yang selanjutnya dipersamakan kedudukannya  dengan  manusia  sebagai suatu subjek hukum. 24
Berkaitan  dengan  teori  fiksi  dari Fredrich  Carl  von  Savigny,  Hans  Kelsen
23 Amboro,  F.  L.  Yudhi  Priyo,  and  Khusuf Komarhana. “PROSPEK KECERDASAN
BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM
PERDATA  DI INDONESIA  [Prospects  of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia].” Law  Review ,  no.  2  (2021):  145. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513.
24 Koos,  S.  “Artificial  Intelligence-Science  Fiction and  Legal  Reality.” Malaysian  Journal  of  Syariah and Law (2018).
juga  menganggap  bahwa  subjek  hukum bertendensi  fiktif.  Sebab,  jika  diandaikan ada  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang individu,  itu  artinya  ada  kewajiban  pihak lain.  Hak  bisa  dimiliki  oleh  seseorang dengan  berdasar  pada  aturan  yang  objektif sifatnya  seperti  undang-undang  dan  bukan karena kehendak subjek hukum sendiri. 25
Selanjutnya, hal tersebut juga didukung  oleh  teori  lain  mengenai  badan hukum  yaitu  teori  organ  yang  dicetuskan oleh  Otto  Van  Gierke,  Van  Gierke menyatakan  bahwa  badan  hukum  memiliki sifat  yang  dapat  dipersamakan  dengan manusia,  selain  itu,  badan  hukum  juga dapat  memiliki  keinginan  atau  kehendak tersendiri  yang  dibentuk  melalui  alat kelengkapannya yaitu pengurus serta anggota-anggota dari badan hukum tersebut,  sehingga  keputusan-keputusan yang  diambil  oleh  pengurus  badan  hukum tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  kehendak dari suatu badan hukum. 26
Sehingga,  berdasarkan  pada  panda- ngan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam badan  hukum  sendiri  layaknya  manusia
25 Manullang, E. F. M., and Subjek Hukum Menurut Hans  Kelsen  Dan  Teori  Tradisional  Antara Manipulasi  Dan  Fiksi.  “SUBJEK  HUKUM MENURUT  HANS  KELSEN  DAN  TEORI TRADISIONAL:  ANTARA  MANIPULASI  DAN FIKSI.” Jurnal  Hukum  dan  Peradilan 10,  no.  1 (2021): 139–154.
26 Prasetyo,  A.  “KEPEMILIKAN  TUNGGAL PERSEROAN  TERBATAS  DALAM  UU  CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM.” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 5, no. 1 (2021): 39–54.
yang  memiliki  organ-organ  di  dalamnya. Sehingga,  setiap  badan  hukum  apapun bentuknya  memiliki  organ  yang  bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya. 27
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tidak menutup  kemungkinan  bagi  AI  atau kecerdasan  buatan  dapat  dikategorikan sebagai  badan  hukum,  di  negara  lain bahkan  sudah  ada  pengakuan  terhadap suatu  subjek  hukum  diluar  manusia  serta badan  hukum,  pada  Tahun  2014,  Selandia Baru  melalui Te  Urewera  Act mengakui hutan  Te  Urewera  sebagai  suatu  subjek hukum,  hal  tersebut  tercantum  pada  Pasal 11 Te  Urewera  Act ,  selain  hutan  Te
Urewera,  Selandia  Baru  juga  mengakui sungai  Te  Awa  Tupua  sebagai  subjek hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Te Awa  Tupua  ( Whanganui  River  Settlement) Act 2017. 28
Selain  Selandia  Baru,  pada  Tahun 2017  India  juga  mengakui  keberadaan sungai  Gangga  sebagai  suatu  subjek hukum,  hal  tersebut  didasarkan  pada Putusan Mohd Salim v. State of
27 Prananingrum,  Dyah  Hapsari.  “TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM:
MANUSIA  DAN  BADAN  HUKUM.” Refleksi
Hukum Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 73–92. http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
28 Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, Edho R. Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. “Bisakah Alam  Menjadi  Subyek  Hukum?  Refleksi  Atas Beberapa Pengalaman.” Jurnal hukum & pembangunan 50, no. 1 (2020): 71. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483.
Uttarakhand and others. 29 Beberapa ketentuan negara-negara lain tersebut menggunakan  teori-teori  badan  hukum seperti yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai  dasar  pertimbangan  menetapkan subjek  hukum  lain  diluar  manusia  serta badan  hukum,  Adapun  subjek  hukum  ialah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban  dari  hukum 30 ,  yang  selanjutnya jika dikaitkan dengan AI, berdasarkan pada teori badan hukum yaitu teori fiksi dari Carl Von  Savigny,  maka  terbuka  kemungkinan AI  dapat  dikategorikan  atau  dipersamakan dengan  badan  hukum  sebagai  salah  satu subjek hukum.
Jika  ditinjau  dari  segi  hak  cipta, terdapat  negara  Inggris  yang  mengakui  AI sebagai  pencipta  melalui United  Kingdom Copyright  Act ,  meskipun  lisensi  dari  hak cipta  tersebut  diberikan  pada  perseorangan yang  dianggap  sebagai  operator  dari  AI tersebut,  hukum  Inggris  mengatur  hal tersebut  dalam Section  9  (3)  of  the copyright,  design  and  patent  act  (CDPA) , Adapun  ketentuan  yang  mengatur  tentang pengakuan  AI  sebagai  pencipta  tersebut diadopsi  oleh  sistem  hukum  Inggris
29 Odonnell,  E.  “Rivers  as  Living  Beings:  Rights  in Law,  but  No  Rights  to  Water?” Griffith  Law Review 29, no. 4 (2020): 643–668.
30 Muhhamad  Habibi  Miftakhul,  Marwa.  “Analisis Status  Badan  Hukum  Dana  Pensiun.” JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN  KEADILAN 23, no. 01 (2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403 .
berdasarkan  pada  konsep Work  Made  For Hire yang berasal dari Amerika Serikat. 31
Adapun konsep Work Made For Hire yang  tertuang  dalam  UUHC  Amerika Serikat memposisikan AI sebagai karyawan dari suatu perusahaan, sehingga, apabila AI menciptakan  suatu  karya  cipta,  maka,  hak moral  serta  pertanggungjawabannya  di- bebankan  pada  perusahaan  tempat  AI tersebut dipekerjakan. 32
Jika  hal  tersebut  ditinjau  kembali menggunakan  teori-teori  tentang  badan hukum,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  AI dapat  dipersamakan  dengan  badan  hukum, mengingat,  seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya bahwa menurut teori fiksi yang di  cetuskan  oleh  Savigny,  disebutkan bahwa  badan  hukum  itu  hanyalah  buatan manusia,  yang  statusnya  dipersamakan dengan manusia, hal tersebut didukung oleh Van  Gierke  melalui  teori  organ  yang  di- cetuskan olehnya, yang menyatakan bahwasanya  badan  hukum  dapat  ber- kehendak  melalui  pengurus  atau  anggota- anggota dari badan hukum tersebut.
Selanjutnya  berdasarkan  teori-teori badan  hukum  tersebut  yang  kemudian disandingkan  dengan  konsep  terkait  hak
31 Tektona, R. I., N. K. Sari, and M. R. Alfaris. Quo Vadis  Undang-Undang  Hak  Cipta  Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial
Intelligence Di Beberapa Negara , 2021.
32 Ihalainen,  Jani.  “Computer  Creativity:  Artificial Intelligence and Copyright.” Journal of Intellectual Property  Law  &  Practice 13,  no.  9  (2018):  724– 728. http://dx.doi.org/10.1093/jiplp/jpy031.
cipta  yakni  konsep Work  Made  For  Hire , maka  dapat  dikatakan  bahwa  AI  dapat digolongkan  sebagai  subjek  hukum,  sebab konsep Work  Made  For  Hire mengakui  AI sebagai  pencipta  yang  selanjutnya  lisensi dari  hak  cipta  tersebut  diberikan  kepada perseorangan  sebagai  operator  yang  dapat diminta pertanggungjawabannya terkait karya cipta yang dihasilkan oleh AI.
Jika  pertanggungjawaban  atas  karya cipta  yang  dihasilkan  oleh  AI  tersebut dikaitkan  dengan  ketentuan  dalam  hukum pidana, hukum pidana di Indonesia mengenal adamya doktrin Vicarious Liability , pertanggungjawaban secara pidana  juga  amat  penting  untuk  diatur, sebab  pertanggungjawaban  pidana  menjadi inti  pokok  dalam  hukum  pidana  yang ditujukan untuk mencari perbuatan kejahatan, sehingga dibutuhkan juga person yang  melakukan  kejahatan  itu  baik  dari kategori kesengajaan atau kealpaan. Sehingga setiap kesalahan berupa perbuatan jahat tersebut diberikan sebuah pe- midanaan. 33
Adapun  doktrin Vicarious  Liability menurut  Peter  Gillies  adalah  pengenaan pertanggunjawaban pidana terhadap seseorang  berdasarkan  atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau
33 Rodliyah, R., A. Suryani,  and  L.  Husni. “Konsep Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  (Corporate Crime) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia.” Jurnal  Kompilasi  Hukum 5,  no.  1 (2020): 191–206.
berdasarkan atas  kesalahan  orang lain,  atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut. 34 Sementara  itu,  Smith  &  Brian Hogan  berpendapat  mengenai Vicarious Liability , Smith & Brian Hogan menyatakan  bahwasanya  majikan  dapat dikenakan  tanggung  jawab  atas  perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawannya, meskipun majikan tidak melakukan kesalahan.  Namun  kecuali  dalam  kasus gangguan  publik  atau  fitnah  pencemaran nama baik. 35
Adapun  ajaran Vicarious  Liability ini diadopsi  dari  hukum  perdata  yang  biasa dikenal  dengan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana doctrine of respondeat superior .  Kalau  dilihat  dari  asas  ini, korporasi  tidak  dapat  melakukan  kesalahan hanya  pengurusnya  yang  melakukan  ke- salahan  sebagaimana  mereka  yang  ber- tindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi  serta melakukan  perbuatan  yang  mendatangkan keuntungan pada korporasi. 36
34 Mahmud,  Muhammad  Isra.  “Peran  Vicarious Liability  Dalam  Pertanggungjawaban  Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang
Dilakukan Oleh  Kader Partai Politik).” Jurnal  Lex Renaissance 5, no. 4 (2020). http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1.
35 Wijaya, M., and H. Christianto. “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Rumah  Sakit Sebagai Korporasi Atas Tindakan Medis Dokter Di Luar Persetujuan Pasien.” Pamulang Law Review 5, no. 2 (2022): 193–206.
36 Angkasa,  Agung.  “Sistem  Peradilan  Pidana Korporasi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.” Jurnal  Restorasi Hukum 5, no. 1
(2022): 105. http://dx.doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  para ahli  berkitan  dengan  doktrin Vicarious Liability dapat  dikatakan  bahwa  pada prinsipnya doktrin Vicarious Liablity membebankan tanggungjawab kepada majikan  terhadap  pekerjanya,  hal  tersebut umumnya  disebut  dengan employment principle 37 ,  sehingga  jika  dikaitkan  dengan AI  sebagai  pencipta  suatu  karya  cipta, ketika  terjadi  suatu  tindak  pidana,  yang dapat diminta pertanggungjawbannya adalah  operator  atau  anggota-anggota  dari badan  hukum  yang  mempekerjakan  AI tersebut,  hal  ini  akan  menjadi  sesuai  jika disandingkan kembali dengan konsep Work Made  For  Hire ,  mengingat  dalam  konsep Work  Made  For  Hire ,  AI  dipandang sebagai pekerja yang pertanggung- jawabannya dilimpahkan pada per- seorangan yakni operator dari AI tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan  sebelumnya,  maka  dapat  di- simpulkan  bahwa  dalam  UUHC  Indonesia tidak  mengenal  AI  sebagai  subjek  hukum, sehingga  AI  berdasarkan  pada  UUHC Indonesia  tidak  dapat  digolongkan  sebagai pencipta,  sehingga  amat  penting  untuk dilakukan  pengaturan  hukum  berkaitan
37 Kurniawan,  K.  D.,  and  D.  R.  I.  Hapsari. “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Menurut Vicarious  Liability  Theory.” Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 324–346.
dengan  AI  mengingat  masifnya  perkemba- ngan AI pada saat ini.
Potensi  AI  sebagai  subjek  hukum  di Indonesia  sangat  terbuka,  sebab,  ber- dasarkan  penjabaran  yang  telah  dilakukan sebelumnya  maka  dapat  dikatakan  bahwa potensi AI untuk diakui sebagai entitas baru berkaitan  dengan  subjek  hukum  selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya  telah  diakui  sebagai  subjek hukum  di  Indonesia  sangat  terbuka, mengingat  AI  dapat  dipersamakan  dengan badan  hukum  sesuai  dengan  teori-teori badan  hukum  serta  adanya  konsep Work Made For Hire yang terdapat dalam UUHC
Amerika  Serikat  yang  dapat  diadopsi  oleh Indonesia  untuk  mengakomodir  AI  sebagai suatu  entitas  baru  berkaitan  dengan  subjek hukum  yang  diakui  di  Indonesia,  serta mengingat  pula  adanya  doktrin Vicarious Liablity yang  juga  digunakan  di  Indonesia berkaitan dengan pertanggungjawaban secara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## ABC.  “Ada  Sejumlah  Kekhawatiran  di
Balik Tren Avatar Buatan Lensa.” TEMPO.CO .  Last  modified
December 13, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.tempo.co/abc/8118/ada- sejumlah-kekhawatiran-di-balik-tren- avatar-buatan-lensa .
Amboro,  F.  L.  Yudhi  Priyo,  and  Khusuf
Komarhana. “PROSPEK KECERDASAN

## BUATAN
SEBAGAI

## SUBJEK
HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects  of  Artificial  Intelligence As  a  Subject  of  Civil  Law  in
Indonesia].” Law Review , no. 2
(2021):
145.
http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.351
3. Amisha, Paras Malik, Monika Pathania, and Vyas  Kumar  Rathaur.  “Overview  of Artificial Intelligence in Medicine.” Journal of family medicine  and  primary  care 8,  no.  7 (2019): 2328–2331.
http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc _440_19.
Amzad, H., and K. Vijayalakshmi.
“Tourism  Recommendation  System: A  Systematic  Review.” International Journal  of  Engineering  Research  & Technology (IJERT) 10 (n.d.).

## Angkasa, Agung. “Sistem Peradilan Pidana
Korporasi  Dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.” Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 1 (2022): 105. http://dx.doi.org/10.14421/jrh.v5i1.24
64. Ariefzani,  T.  “Legal  Protection  Of  The Creator  Of  Online  SKCK  Computer Programs Which Hasn‟t Be Registered  Under  Law  Number  28 Year 2014.” Veteran Justice
Journal 1, no. 1 (2014): 24–40.
Asshafa,  Salwa.  “„Pencapaian‟  AI  Sejauh Ini:  Bantuan  Netflix  Bikin  Animasi, Hingga  Jadi  Kurator  Seni.” Akurat .
Last  modified  February  15,  2023.
Accessed November 6, 2023.
https://www.akurat.co/infotech/13024
04434/Pencapaian-AI-Sejauh-Ini-
Bantuan-Netflix-Bikin-Animasi- Hingga-Jadi-Kurator-Seni .
Daly,  Angela,  Thilo  Hagendorff,  Hui  Li, Monique  Mann,  Vidushi  Marda,  Ben Wagner, and Wayne Wei Wang. “AI,
Governance and Ethics: Global Perspectives.” SSRN Electronic Journal (2020).
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.368440
6.

## Failaq, M. R. F. “Transplantasi Teori Fiksi
Dan Konsesi Badan Hukum Terhadap
Hewan  Dan  Kecerdasan  Buatan
Sebagai Subjek Hukum, Jurnal Hukum  dan  HAM  Wara  Sains 1,  no. 02 (2022): 113–125.
Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan. “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial
Intelligence.” California  management review 61,  no.  4  (2019):  5–14.
http://dx.doi.org/10.1177/0008125619
864925.
Haris,  M.  T.  A.  R.,  and  T.  Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” Jurnal
Komunikasi Hukum  (JKH) 8,  no.  1  (2022):  307–
316.
Ibrahim,  M.  “Legal  Protection  of  Moral Rights  Against  Songwriters  at  the Republic of Indonesia Radio
Broadcasting  Institution  (RRI)  in Ternate  City.” de  Jure  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 61–77.
Ihalainen,  Jani.  “Computer  Creativity:
Artificial Intelligence and
Copyright.” Journal  of  Intellectual
Property  Law  &  Practice 13,  no.  9 (2018): 724–728.
http://dx.doi.org/10.1093/jiplp/jpy031
Jaya,  F.,  and  W.  Goh.  “Analisis  Yuridis
Terhadap  Kedudukan  Kecerdasan
Buatan  Atau  Artificial  Intelligence
Sebagai  Subjek  Hukum  Pada  Hukum
Positif Indonesia.” Supremasi Hukum 17 (2021): 1–11.
Koos,  S.  “Artificial  Intelligence-Science
Fiction and
Legal Reality.”
Malaysian  Journal  of  Syariah  and Law (2018).
Kurniawan,  K.  D.,  and  D.  R.  I.  Hapsari.
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability  Theory.” Jurnal  Hukum  Ius Quia  Iustum 29,  no.  2  (2022):  324–
346.
Mahmud, Muhammad Isra. “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap  Kejahatan  Korupsi  Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik).” Jurnal  Lex  Renaissance 5, no. 4 (2020).
http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss 4.art1.
Manullang,  E.  F.  M.,  and  Subjek  Hukum Menurut  Hans  Kelsen  Dan  Teori Tradisional  Antara  Manipulasi  Dan
Fiksi.
“SUBJEK

## HUKUM
MENURUT  HANS  KELSEN  DAN TEORI  TRADISIONAL:  ANTARA MANIPULASI  DAN  FIKSI.” Jurnal Hukum  dan  Peradilan 10,  no.  1
(2021): 139–154.
Muhhamad  Habibi  Miftakhul,  Marwa. “Analisis  Status  Badan  Hukum  Dana Pensiun.” JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN 23,  no.  01  (2020):  1–12. http://dx.doi.org/10.24123/yustika.v2 3i01.2403.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and M.  Yasir Said.  “METODOLOGI  NORMATIF
DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia 2,  no.  1  (2021):  1–20. http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.1
4.
Odonnell,  E.  “Rivers  as  Living  Beings:
Rights  in  Law,  but  No  Rights  to Water?” Griffith  Law  Review 29,  no. 4 (2020): 643–668.
Prabowo,  Rian  Adhivira,  Adi  Seno,  Fajar
Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang,  Edho  R.  Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. “Bisakah Alam  Menjadi  Subyek  Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman.” Jurnal hukum &
pembangunan 50,  no.  1  (2020):  71.
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.
no1.2483.

## Prananingrum,  Dyah  Hapsari.  “TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN
HUKUM.” Refleksi  Hukum  Jurnal Ilmu  Hukum 8,  no.  1  (2014):  73–92.
http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2014.v 8.i1.p73-92. Prasasti, Giovani Dio. “Sederet Kekhawatiran Muncul Terhadap Aplikasi  Lensa  AI  yang  Viral  di Media Sosial.” Liputan6 . Last modified December 9, 2022.
Accessed November
6, 2023. https://www.liputan6.com/tekno/read/
5149176/sederet-kekhawatiran- muncul-terhadap-aplikasi-lensa-ai- yang-viral-di-media-sosial .

## Prasetyo, A. “KEPEMILIKAN TUNGGAL
PERSEROAN  TERBATAS  DALAM UU CIPTA KERJA BERDASARKAN  TEORI  BADAN HUKUM.” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 5, no. 1 (2021): 39–54.
Pratomo,  Yudha.  “Getty  Images  Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai Gambar Tanpa  Izin  Untuk  Latih  Kecerdasan Buatan.” Kompas . Kompas.com, January 19, 2023. Accessed November 6, 2023. https://tekno.kompas.com/read/2023/
01/19/12010047/getty-images-gugat- perusahaan-ai-diduga-pakai-gambar- tanpa-izin-untuk-latih .
Puspita,  Ratna.  “Wamenkumham:  AI Berimplikasi  Terhadap  UU  Hak Cipta.” Republika Online . Last
modified October 14, 2021. Accessed
November 6, 2023.
https://www.republika.co.id/berita/r0 ynzg428/wamenkumham-ai- berimplikasi-terhadap-uu-hak-cipta.
Rodliyah,  R.,  A.  Suryani,  and  L.  Husni. “Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi  (Corporate  Crime)  Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia.” Jurnal Kompilasi
Hukum 5, no. 1 (2020): 191–206.
Tektona,  R.  I.,  N.  K.  Sari,  and  M.  R. Alfaris. Quo  Vadis  Undang-Undang Hak  Cipta  Indonesia:  Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence
Di Beberapa Negara , 2021.
Triatmojo,  F.,  A.  I.  Hamzani,  and  K.
Rahayu. Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil , 2021.
Tus,  D.  S.  A.  K.  “Hak  Ekonomi  Dan  Hak Moral  Karya  Cipta  Potret  Di  Sosial Media.” Vyavahara  Duta 14,  no.  1 (2019): 12–20.
Wijaya, M., and H. Christianto.
“Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi Rumah  Sakit  Sebagai  Korporasi  Atas Tindakan  Medis  Dokter  Di  Luar Persetujuan  Pasien.” Pamulang  Law Review 5, no. 2 (2022): 193–206.
“AI  Milik  Google  Bisa  Ciptakan  Musik,
Bakal Rilis dan Saingi
ChatGPT?” cnnindonesia.com . Last
modified January  30,  2023.  Accessed
November 6, 2023.
https://www.cnnindonesia.com/teknol ogi/20230130140149-185-906599/ai- milik-google-bisa-ciptakan-musik- bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt .

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Bagus  Gede  Ari  Rama,  Dewa  Krisna Prasada  dan  Kadek  Julia  Mahadewi  adalah Dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.