WRA Wahana Riset Akuntansi
Vol 9, No 1, April 2021, 62-79
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra

## Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Nur Handayani 1 , Maratus Zahro 2*
12 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya *Corresponding author: maratuszahro@stiesia.ac.id
DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962
Diterima :  16 Maret 2021 Direvisi :  20 April 2021 Disetujui
:  23 April 2021 Tersedia daring  :  30 April 2021

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  implementation  of  tax deductions and collection by the Treasurer of Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS).  The  research  data analysis  used  a  descriptive  qualitative  approach.  The research  objects  were  SD  Negeri  Banyuajuh 3  Kamal Bangkalan  Madura  and  SMK  Kesehatan  Yannas Husada  Bangkalan.  Data  collection  techniques  used unstructured interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of witholding tax and levy carried out by  the  treasurer  at  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal Bangkalan  Madura  and  SMK  Kesehatan  Yannas Husada  Bangkalan  was  still  not  optimal  and  some were  not  in  accordance  with  the  applicable  taxation regulations.  The  results  show  that  there  are  five  (5) things that can make the treasurer make the mismatch, namely:  first,  the  high  incomprehension  of  the treasurer  about  tariffs,  the  basis  for  imposition  and obligations  related  to  taxation.  Second,  the  lack  of training  attended  by  BOS  fund  treasurers.  Third,  the rapid  change  in  taxation  rules.  Fourth,  lack  of socialization  from  related  parties  (such  as  the  Tax Service  Office,  Education  and  Culture  Office).  Fifth, the high level of activity apart from taking care of BOS funds  from  the  BOS  fund  treasurer.  This  mismatch automatically  causes  the  tax,  which  is  generally  the state revenue that is relied on the most to become less than optimal. This is because there are still funds that should go to the state treasury.
Keywords:  Treasurer;  BOS  Funds;  Deductions; Collections; Taxes

## Abstraksi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS). Analisis  data  penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Objek  penelitiannya  adalah  SD Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  Bangkalan  Madura  dan SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan.  Teknik pengumupulan  data  menggunakan  wawancara  tidak terstruktur,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan  dan  pemungutan  pajak  yang  dilakukan oleh  Bendaharawan  pada  Sekolah  Dasar  Negeri Banyujuh  3  Kamal  dan  SMK  Kesehatan  Yannas Husada Bangkalan masih belum optimal dan beberapa tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  lima  (5)  hal  yang  dapat  membuat  bendahara melakukan  ketidaksesuaian  tersebut,  yaitu:  pertama, tingginya  ketidakpahaman  bendaharawan  tentang tarif,  dasar  pengenaan  dan  kewajiban  yang  berkaitan dengan perpajakan. Kedua, rendahnya pelatihan yang diikuti  bendahara  dana  BOS.  Ketiga,  perubahan aturan  perpajakan  yang  cepat.  Keempat,  kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (seperti Kantor Pelayanan Pajak,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan).  Kelima, tingginya kesibukan selain mengurusi dana BOS dari bendahara dana BOS. Ketidaksesuaian tersebut secara otomatis  membuat  pajak  yang  umumnya  adalah penerimaan  negara  yang  diandalkan  paling  besar menjadi tidak maksimal. Dikarenakan masih ada dana yang seharusnya masuk kas Negara.
Kata-kata kunci: Bendahara; Dana BOS; Pemotongan; Pemungutan; Pajak
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Handayani,  N.,  Zahro,  M.  (2021).  Potret  Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak  oleh  Bendahara  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS). Wahana Riset Akuntansi, Vol 9 (1), 62-79.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana program wajib belajar. Kebijakan program BOS yang diprogramkan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah  pertama  (SMP)  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  kebijakan  dengan  tujuan  untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Oleh karenanya, dana BOS perlu dikelola dengan baik dan harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana BOS menjadi tugas Kepala  Sekolah  dibantu  oleh  Bendahara  BOS.  Namun  pada  pelaksanaannya,  terjadi  banyak penyelewengan  dana  BOS.  Hendri  (2011)  melaporkan  bahwa  berdasarkan  audit  BPK  atas  pengelolaan dana  BOS  tahun  anggaran  2007  dan  semester  I  tahun  2008  pada  3.237  sekolah  sampel  di  33  provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 milyar. Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Fenomena tersebut didukung oleh Duta dan Riharjo (2013) yang menemukan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya belum sepenuhnya efektif karena  beberapa  faktor  yang  mengarah  pada  tercapainya  tujuan  pengelolaan  dana  banyak  yang  belum tercapai antara lain: 1) aspek perencanaan; 2) aspek pelaksanaan, dan 3) aspek pertanggungjawaban. Pada aspek  pelaksanaan  ditemukan  bahwa  pada  dasarnya  seluruh  penggunaan  anggaran  sudah  sesuai  dengan juklak/juknis akan tetapi minimnya sosialisasi kepada orang tua menyebabkan banyak pihak yang salah paham  masalah  dana  BOS  padahal  sosialisasi  adalah  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  menentukan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program. Pada aspek pertanggungjawaban, tidak sedikit sekolah yang  kesulitan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  karena  tidak  semua  sekolah  memiliki  tenaga  yang kompeten dibidangnya.
Penelitian terkait dengan tema dana BOS telah banyak dilakukan (seperti Sumarni (2014), Andi et al . (2015) dan Jannah (2016) meneliti tentang keefektivitasan dana BOS terhadap peningkatan mutu, Mentari (2013) meneliti tentang peran akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS,  Yusnur et  al .  (2014)  meneliti  Penerapan  PSAK  No.  45  terhadap  Laporan  Keuangan  Dana  BOS, Hidayat dan Suryono (2014) meneliti tentang implementasi kebijakan penggunaan dana BOS dan laporan keuangan  BOS).  Namun  sepanjang  pengetahuan  penulis,  belum  banyak  yang  meneliti  pada  kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS.
Selain  itu,  penelitian  terkait  kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  telah  banyak  dilakukan.  Sebagian  besar penelitian terdahulu meneliti dengan sampel penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (seperti Mas’ut (2004), Handayani (2008), Yulianto (2009), Muliari dan Setiawan (2009), Aryobimo (2012), Siregar et al . (2012), Anggraini (2012)); Wajib Pajak Badan (seperti Mustikasari (2007), Ernawati dan Wijaya (2011), Bramasto  (2012),  Prajogo  dan  Widuri  (2013));  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Badan  (seperti  Witono (2008),  Ardani  (2010),  Pramushinta  dan  Siregar  (2011)).  Bendahara  juga  merupakan  Wajib  Pajak. Sebagian  kecil  penelitian  terdahulu  meneliti  kepatuhan  Wajib  Pajak  Bendahara.  Misalnya  Yulianingsih (2015) dengan subjek penelitian adalah Bendahara Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat; Ratnafuri dan Herawati  (2012)  dengan  subjek  penelitian  adalah  Bendahara  Pemerintah  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bangkalan;  Fadilla  (2008)  dengan  subjek  penelitian  adalah  Bendahara  Rumah  Sakit  Umum  Daerah; Astarina (2007) dengan subjek penelitian adalah Bendahara PT. PLN (PERSERO) UPJ Bandung Utara.
Nampak  bahwa  penelitian  terkait  kepatuhan  Wajib  Pajak  Bendahara  masih  jarang  yang  meneliti kepatuhan pajak Bendahara BOS. Bendahara BOS adalah bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang berada di lingkungan Sekolah dan memiliki kewajiban untuk memungut dan memotong pajak atas belanja barang modal, belanja pegawai dan belanja lainnya yang dananya bersumber dari dana BOS (DJP, 2015). Muharam  (2010)  meneliti  persepsi  para  guru  terhadap  perpajakan  dan  pemotongan  pajak  penghasilan orang pribadi atas dana BOS dengan menggunakan sampel 300 guru SDN dan SMPN di Jakarta Barat. Muharam (2010) menunjukkan bahwa para guru sangat mengerti dengan pengetahuan perpajakannya dan juga memahami bahwa di dalam dana BOS yang mereka terima di sekolah masing-masing terdapat objek pajak  atau  pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  21)  yang  harus  disetorkan  kepada  negara.  Bagaimana
dengan praktek pemotongan dan pemungutan pajak dana BOS di wilayah lain? Apakah Bendahara BOS di  wilayah  lain  juga  memiliki  pengetahuan  dan  memahami  perpajakan  yang  terkait  dengan  dana  BOS? Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti pelaksanaan kewajiban perpajakan dana BOS di SD Negeri Banyuajuh  3  Kamal  dan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan  Madura  dengan  pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih Bangkalan karena Kapubaten Bangkalan memalui Dinas Pendidikan mengatakan bahwa akan menerapkan elektronik Bantuan Operasional Sekolah (e-BOS), tujuannya adalah untuk  melakukan  kontrol  dan  transparansi  alur  penggunaan  dana  BOS.  Untuk  penerapan  e-BOS  ini, diharapkan  sekolah  sudah  memahami  tentang  tata  cara  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  atas  dana BOS.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang menguraikan tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara BOS  di  Sekolah  Negeri  dan  di  Sekolah  Swasta.  Metode  deskriptif  digunakan  karena  peneliti  ingin memotret  pelaksanaan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  atas  dana  BOS.  Sugiyono  (2018) menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial.  Pengumpulan  data  serta  bahan–bahan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  lapangan. Langkah–langkah  yang  ditempuh  untuk  penelitian  ini  antara  lain  dengan  wawancara,  observasi,  dan studi dokumentasi langsung pada SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
Objek  penelitian  ini  adalah  sekolah  yang  menerima  dana  BOS  (BOS)  di  wilayah  Bangkalan Madura.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  objek  penelitian  yaitu  sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta. Terdapat perbedaan kewajiban administrasi perpajakan bagi sekolah negeri dan sekolah swasta. Oleh karenanya,  penelitian  ini  menggunakan  Sekolah  Dasar  Negeri  3  Banyuajuh  Kamal  Bangkalan  untuk menelaah  pelaksanaan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  atas  dana  BOS  di  sekolah  negeri. Sedangkan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan  digunakan  untuk  menelaah  pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS di sekolah swasta.

## Informan Penelitian
Penelitian ini menggunakan  lima  (5)  informan.  Tiga (3)  informan  merupakan  informan  dari  SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan dua (2) informan merupakan  informan dari SMK  Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Kelima informan berikut dinilai cukup mewakili dalam menjelaskan pelaksanaan pemotongan  dan  pemungutan  pajak  baik  di  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  dan  di  SMK  Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
Informan  1—Bendahara  Pengeluaran  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal. Ibu  W  adalah  seorang Bendahara  Pengeluaran  yang  baru  menjabat  1  tahun  dalam  bidang  ini.  Beliau  sebelumnya  hanya seorang  guru  dan  wali  kelas  biasa  sehingga  Beliau  mengakui  bahwa  kemampuannya  dalam  hal perpajakan  sangat  kurang.  Apalagi  ditambah  latar  belakang  beliau  yang  merupakan  Sarjana  PKN. Dengan  latar  belakang  yang  tidak  sesuai  dan  tidak  ada  pengalaman  kerja  mengenai  perpajakan, memang  hampir  bisa  dipastikan  bahwa  Beliau  kurang  memahami  mekanisme  perhitungan, pemungutan/pemotongan, dan penyetoran pajak. Ibu W juga mengungkapkan bahwa selama ini yang menghitung besarnya pajak yang harus dipungut/dipotong adalah Bapak Kepala Sekolah. Oleh karena itu, peneliti juga menjadikan Bapak Kepala Sekolah sebagai informan.
Informan  2—Bendahara  Gaji  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal. Bpk  M  merupakan  seorang  lulusan SMA  yang  sudah  bekerja  sebagai  bendahara  gaji  selama  9  tahun.  Bpk  M  juga  tidak  pernah mempelajari mengenai perhitungan pajak.
Informan 3—Kepala Sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Bpk S adalah kepala sekolah SD Negeri Banyuajuh  3  Kamal.  Bpk  S  merupakan  lulusan  S1  dari  universitas  di  Bangkalan.  Latar  belakan pendidikan beliau juga bukan dari ekonomi, khususnya perpajakan. Namun beliau sedikit memahami mengenai ketentuan perpajakan karena beliau memiliki rekan yang ahli dalam bidang perpajakan. Jika ada kegiatan-kegiatan seperti penyerahan barang/jasa, maka beliau banyak bertanya kepada rekannya tersebut untuk menanyakan mengenai tarif perpajakan yang berlaku.
Informan 4—Bendahara SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan Periode 2014. Ibu A merupakan seorang sarjana ekonomi akuntansi dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Usia Ibu A 32 tahun
dan  telah  menjabat  sebagai  bendahara  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan  kurang  lebih  3 tahun.
Informan  5—Bendahara  Bantuan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan  Periode  2017. Ibu  A merupakan seorang sarjana ekonomi akuntansi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Bendahara ini merupakan anak dari pemilik yayasan tersebut. Sebelum di bagian bendahara bantuan, sebelumnya ibu A hanya membantu berbagai aktivitas di SMK tersebut pada tahun 2016. Setelah itu, pada tahun 2017 mengganti posisi bapak R dibagian bendahara bantuan, dimana latar belakang bapak R adalah Sarjana Pendidikan, namun bapak R sebelumnya memiliki banyak pengalaman dibagian dana BOS.  Singkatnya,  ibu  A  disini  masih  satu  tahun  menjabat  sebagai  bendahara  bantuan  di  SMK Faramasi Yannas Kabupaten Bangkalan.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Menjelaskan  pelaksanaan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Bendahara BOS di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
2. Meringkas  kesesuaian  dan  ketidaksesuaian  antara  praktik  dan  peraturan  pemerintah  yang selanjutnya  ketidaksesuaian  ditetapkan  sebagai  indikator  malpraktek  di  SD  Negeri  Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
3. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Bendahara BOS di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN POTRET  PELAKSANAAN  PEMOTONGAN  DAN  PEMUNGUTAN  PAJAK  DANA  BOS  DI SEKOLAH NEGERI—SD NEGERI BANYUAJUH 3 KAMAL Pemotongan dan Pemungutan Pajak pada SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal
Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendaharawan Sekolah  yang  dibantu  oleh  beberapa  rekannya  dalam  menghitung  pajak  dana  BOS  di  SD  Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Hal tersebut dapat terlihat oleh penjelasan Bapak S sebagai Kepala Sekolah:
“ Disini  kami  (pihak  sekolah)  sebenarnya  sudah  sangat  berupaya  untuk  melaksanakan kewajiban  kami  selaku  pemotong/pemungut  pajak.  Namun  ya  kalau  benar  tidaknya  kami juga kurang paham. Masalahnya belum pernah ada penyuluhan dari KPP. Kita ini masih mending jika  dibandingkan  dengan Sekolah  Dasar lain  yang tidak  mau  membayar  pajak. Disini itu pajaknya lumayan banyak kita ketahui, ada pajak penghasilan untuk honor itu, terus ada mamin (makanan dan minuman), PPN, ya itu yang kita ketahui.”
Penjelasan Bapak S tersebut di atas menunjukan bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah berupaya untuk  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun  sumber  daya manusia  yang  tidak  mumpuni  dalam  bidangnya  dan  selama  ini  tidak  ada  penyuluhan  dari  KPP Bangkalan  kepada  Bendahara  BOS  menjadi  penyebab  kurangnya  pemahaman  Bendahara  BOS  dan pihak Sekolah perihal perpajakan.
Bapak S juga menjelaskan mengenai objek-objek yang dikenakan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,  dan  PPN.  Beliau  terlihat  ragu  saat  menjawab  objek-objek  pajak  penghasilan  tersebut.  Bahkan terkadang beliau terbolak-balik dalam mengkelompokan pajak penghasilan. Berikut penjelasan Bapak S mengenai pajak penghasilan.
“Kalau PPh itu yang untuk honor, kalau untuk PPh Pasal 22 itu saya ingat untuk mamin (makanan  dan  minuman)  kalau  pembelian  barang  itu  masuk  yang  mana  ya  saya  juga kurang paham, apa yang pasal 21 ya mbak, atau yang 22? kalau PPN itu saya tau untuk pembelian barang dengan batas minimal Rp 1.000.000 itu baru kena 10%.” Penjelasan Bapak S menunjukan bahwa Beliau masih kurang paham mengenai objek Pajak Penghasilan.  Beliau  bahkan  terbolak-balik  dalam  mengelompokkan  Pajak  Penghasilan, khususnya  PPh  Pasal  21,  dan  Pasal  22.  Untuk  PPh  Pasal  2  dan  PPN  beliau  terlihat  cukup memahami hal tersebut.

## Pemotongan PPh Pasal 21: Perhitungan Pajak Terhutang Lebih Kecil maupun Lebih Besar
Pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  PPh  Pasal  21  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  seperti  PER-31/PJ/2012  dan  diubah  dengan  PER-32/PJ/2015  dan  diubah  terakhir  PER-
16/PJ/2016  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan Kegiatan Orang Pribadi (Susan, 2013).
Mekanisme  perhitungan  PPh  Pasal  21  memuat  beberapa  ketentuan-ketentuan  seperti  adanya Penghasilan Kena Pajak, dan berbagai pengurang lainnya (PER-31/PJ/2012 dan diubah dengan PER- 32/PJ/2015 dan diubah terakhir  PER-16/PJ/2016). Data yang diberikan oleh SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal adalah data tahun 2014. Oleh karenanya analisis dilakukan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku untuk tahun 2014.
Perhitungan  PPh  Pasal  21 SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  adalah  sebagai  berikut.  PPh  Pasal  21 yang  dipotong  berdasarkan  penghasilan  neto  yang  terdiri  dari  gaji  pokok,  tunjangan  suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras dikurangi dengan:
1. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)
Berdasarkan PTKP per tahun dibagi:
a. Wajib Pajak : Rp 24.300.000,00 Menurut SDN
b. Tambahan status kawin : Rp 2.025.000,00  Banyuajuh 3
c. Tambahan tanggungan : Rp 2.025.000,00
(maksimal 2)
2. Iuran dan Potongan
Pengurangan  Penghasilan  bruto  adalah  iuran  dan  potongan  misalnya  iuran  pensiun  dan potongan taperum.
Perhitungan penghasilan bruto menurut bendaharawan BOS SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal adalah sebagai berikut.
a. Gaji pokok
b. Tunjangan suami/istri, yaitu sebesar 10% dari gaji pokok
c. Tunjangan anak, sebesar jumlah anak x 2% x gaji pokok
d. Tunjangan eselon
e. Tunjangan fungsional
f. Tunjangan beras
Berdasarkan daftar pembayaran gaji untuk para pegawai di SDN Banyuajuh 3 Kamal untuk bulan Juni  2014  yang  dibuat  oleh  Bapak  M  selaku  Bendaharawan  gaji  di  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal, pegawai  mendapatkan  tunjangan  PPh  Pasal  21  dari  pemerintah  dengan  jumlah  yang  telah diperhitungkan  oleh  Beliau.  Jadi  PPh  Pasal  21  ditambahkan  pada  penghasilan  dan  kemudian disetorkan lagi kepada Bank sebagai PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak pada pegawai apabila para pegawai telah menerima gajinya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  perhitungan  yang  dilakukan.  Namun  Bapak  M  tidak menyadari  hal  ini  sehingga  Beliau  yakin  apa  yang  telah  dikerjakan  adalah  benar.  Hal  ini  dapat tergambar dari penjelasan Bapak M sebagai berikut:
“ Saya tinggal input data saja mbak, semua perhitungan nanti kan sudah ada di komputer. Kalau  seperti  itu  kan  enak  tinggal  input saja,  lagian pegawainya  kan tidak  sedikit,  kalau manual ya repot. Tapi saya juga mengikuti peraturan, misalkan saja dulu ada perubahan PTKP itu saya mendapat surat dari KPP sehingga saya juga tau. ”
Pernyataan  Bapak  M  menegaskan  bahwa  Beliau  sudah  melaksanakan  tugasnya  sebaik  mungkin dengan  perhitungan  PPh  Pasal  21  yang    terutang  dengan  menggunakan  sebuah  aplikasi  komputer. Namun beliau tidak sadar bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21.  Pernyataan  di  atas  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  Bapak  M  menggunakan  aplikasi  ini  tanpa mengetahui  pasti  bagaimana  perhitungan  atau  mekanisme  perhitungan  pajak  yang  sesuai  dengen ketentuan perpajakan yang berlaku. Beliau hanya bertugas menginput data saja, sedangkan berapapun hasilnya itulah yang dipotongkan PPh Pasal 21-nya.
Pernyataan  lain  Bapak  M  juga  menambahkan  bahwa  Beliau  menggunakan  aplikasi  ini  karena hasil  perhitungan  pajaknya  lebih  rendah  dibandingkan  jika  dulu  beliau  menghitung  secara  manual. Oleh karena itu, Beliau sangat yakin bahwa perhitungannya adalah hasil dari perhitungan yang benar dan Beliau sangat puas terhadap hal itu karena sangat membantu pekerjaannya. Perhitungan PPh Pasal 21  oleh  Bapak  M  tidak memasukkan pengurang  biaya  jabatan.  Setelah  peneliti  konfrimasi mengenai biaya jabatan, jawaban dari Bapak M adalah sebagai berikut.
“ Biaya jabatan apa ya mbak, tidak ada yang seperti itu disini. Ya potongan-potongannya ya cuma itu-itu saja, tidak ada biaya jabatan. ”
Pernyataan  di  atas  menjelaskan  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  ketentuan  perpajakan yang berlaku dalam perhitungan perpajakan yang dilakukan oleh Bendaharawan SD Negeri Banyuajuh 3  Kamal.  Perhitungan  yang  dilakukan  Bapak  M  hanya  mengurangi  penghasilan  bruto  dengan  Iuran Pensiun dan Biaya Taperum saja tanpa ada biaya jabatan.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER/31/PJ/2012  mengatur  besarnya  PTKP  yang seharusnya dikurangkan adalah sebagai berikut. Wajib Pajak: Rp24.300.000 setahun, tambahan status kawin:  Rp2.025.000  setahun,  Tambahan  tanggungan:  Rp2.025.000  (maksimum)  setahun.  Berikut  ini perhitungan PPh Pasal 21 menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (aturan yang berlaku untuk data pajak  tahun  2014  adalah  PER/31/PJ/2012)  untuk  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  telah digambarkan sebelumnya.
Peneliti  juga  mencoba  menyelidiki  lebih  lanjut  perhitungan  dengan  subjek  pajak  yang  agak berbeda,  yaitu  pegawai  wanita.  Pegawai  wanita  memiliki  perbedaan  perlakuan  dalam  menghitung pajak penghasilan pasal 21-nya. Perbedaan yang ada untuk pegawai wanita adalah perhitungan PTKP- nya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/31/PJ/2012 Pasal 11 ayat (3) mengatur besarnya PTKP  bagi  karyawati  berlaku  ketentuan  sebagai  berikut:  (a)  bagi  karyawati  kawin,  sebesar  PTKP untuk  dirinya  sendiri;  (b)  bagi  karyawati  tidak  kawin,  sebesar  PTKP  untuk  dirinya  sendiri  ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/31/PJ/2012 Pasal 11 ayat (4) juga mengatur terkait PTKP untuk karyawati yaitu: dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Temuan yang ada menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan Bapak M tidak sesuai dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  (yaitu  PER-31/PJ/2012).  Bapak  M  menganggap  PTKP  itu semuanya  sama  dan  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  PTKP  untuk  karyawati.  Hal  inilah yang  menyebabkan  kesalahan  perhitungan  PPh  Pasal  21  untuk  karyawati  (selain  tidak  memasukkan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto).
Tabel 1.  Pemberian  Honor  pada  Kegiatan  Penerimaan  Siswa  Baru,  Kesiswaan,  Pengembangan  Profesi  Guru,

## Penyusunan Laporan BOS, dan Kegiatan Pembelajaran
Penerima Honor Pengenaan PPh Pasal 21 Oleh Guru/Pegawai Non PNS Dikenakan PPh Pasal 21. Tarif 5% dari penghasilan bruto Oleh Guru/Pegawai PNS Dikenakan PPh Pasal 21. Tarif: Gol 1 dan II nol (0) Gol III               5%
Gol IV             15%
Sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17
Penerapan  perhitungan  honor  di  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  dilakukan  oleh  Bapak  Kepala Sekolah yaitu Bapak S. Cara perhitungannya dapat digambarkan dari penjelasannya Bapak S berikut ini.
“ untuk  honor  itu  ya  15%  tarifnya,  jadi  berapapun  honor  kan  tinggal  dikali  15%  itu. Hasilnya sudah ketemu berapa pajaknya. ”
Penjelasan  Bapak  S  tersebut  di  atas,  menyiratkan  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Beliau  menggunakan  tarif  yang  salah  yaitu  15%,  seharusnya mengikuti  tarif  yang  berlaku  di  UU  No.  36  Tahun  2008  Pasal  17.  Selain  tarif,  ketidaksesuaian  juga terdapat pada pengenaan PPh Pasal 21 terdapat semua penghasilan atau honor tanpa memperhitungkan batasnya. Beliau tidak tahu jika dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau lebih dari Rp 200.000 per hari.
PER  31/PJ/2012,  mengatur  tentang  pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  21  atas  honor menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bendaharawan SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal
tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  PER  31/PJ/2012  jelas  menyebutkan  bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang rata-rata lebih dari Rp 200.000,00 per  hari.  Jadi  kasus  honor  di  atas  seharusnya  belum  dikenakan  PPh  Pasal  21.  Selain  itu  tarif  yang dikenakan atas honor tersebut sangat besar yaitu 15%. Hal ini akan merugikan pegawai karena harus membayar pajak yang sangat besar sedangkan mereka seharusnya belum wajib membayarnya.

## Pemungutan PPh Pasal 22: Tidak Dilakukan karena Penggunaan Dana BOS
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  mendefinisikan pajak  penghasilan  pasal  22  (PPh  pasal  22) adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  penyerahan  barang,  kegiatan  impor,  dan  kegiatan  usaha  yang  lain (Sorongan,  2014).  Instansi  Pemerintah  sendiri  seperti  SDN  Banyuajuh  3  ini  untuk  PPh  Pasal  22 dikenakan  atas  pembayaran  atas  penyerahan  barang  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah.  Pembelian barang  kena  pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 224/PMK.011/2012 yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak dengan jumlah paling banyak Rp 2.000.000,00 dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah- pecah.
Penggunaan  dana  BOS  menjadi  pengecualian  dalam  objek  pajak  penghasilan  PPh  Pasal  22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/011/2012, dijelaskan bahwa:
Pembayaran  untuk  pembelian  barang  sehubungan  dengan  penggunaan  dana  BOS  (BOS) maka tidak dikenakan PPh Pasal 22. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pihak Sekolah karena mereka tidak pernah memungut atas transaksi tersebut.
Sesuai dengan pernyataan Bapak S selaku kepala sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal sebagai berikut.
“Oh kalau BOS ya tidak pernah, tidak pernah kena pajak. Pokoknya kalau PPN itu kalau mau membeli barang kalau di atas Rp 1.000.000.”
Atas belanja barang yang dananya berasal dari dana BOS maka PPh Pasal 22 nya tidak dipungut (PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010).

## Pemotongan PPh Pasal 23: Pajak yang Terutang Lebih kecil dari yang Seharusnya
Undang-Undang  No.  36  Tahun 2008  mendefinisikan pajak  penghasilan  pasal  23  (PPh  Pasal  23) sebagai  pajak  yang  dipotong  atas  penyerahan  jasa.  Penyerahan  jasa  yang  dimaksud  adalah  untuk penyerahan  jasa  atas  jasa  katering.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  224/PMK.03/2008 menjelaskan  imbalan  sehubungan  dengan  jasa  lain  selain  jasa  yang  telah  dipotong  PPh  Pasal  21 dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (Walandouw, 2013). Pemotongan yang  dilakukan  oleh  Ibu  W  sebagai  Bendahara  Pengeluaran  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  tidak sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Keuangan  yang  telah  tertuang  di  atas.  Hal  tersebut  nampak  dari pernyataan Beliau yang juga berdiskusi dengan Bapak S selaku Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut.
“PPh Pasal 23 itu untuk mamin (makanan dan minuman). Kalau yang biasa kita terapkan, tidak  ada  batasan  untuk  besaran  kena  pajak,  berapapun  tarifnya  tetap  dikenakan  pajak 1,5%.”
Ibu W bersama Bapak S menjelaskan PPh Pasal 23 digunakan untuk memotong atas penyerahan jasa  katering  yang  dalam  hal  ini  Beliau  menyebutkan  dengan  mamin  (makanan  dan  minuman)  yang digunakan untuk keperluan rapat dengan tarif 1,5% tanpa ada batasan mininum pengenaan tarif pajak tersebut.  Pernyataan  Beliau  menunjukkan  bahwa  Beliau  belum  memahami  kewajibannya  sebagai pemotong PPh Pasal 23. Jelas terlihat, apa yang diterapkan Ibu W dan Bapak S berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, yang menjelaskan jasa katering dikenakan tarif 2%.

## Pemungutan PPN
Berbicara  pajak  sama  halnya  berbicara  tentang  banyak  hal.  Terdapat  bagai  macam  barang  yang dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan banyak pula barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Yang akan kita kupas disini adalah PPN atas barang kena pajak yang dimanfaatkan oleh sekolah dasar  ini  untuk  pemenuhan  kebutuhannya.  Jika  Dana  BOS  diberikan  ke  Sekolah  Negeri,  maka penanggung jawab / bendaharawan BOS merupakan pemungut PPN.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Ibu  W  dan  Bapak  S,  Beliau  melakukan  pemungutan  PPN  atas pembelian  barang  kena  pajak  yang  jumlahnya  lebih  dari  Rp  1.000.000,00  dengan  tarif  10%. Pemungutan  yang  dilakukan  Ibu  W  dan  Bapak  S  sudah  sesuai  dengan  keputusan  Menteri  Keuangan
Republik  Indonesia  Nomor  563/KMK.03/2003  yang  menyebutkan  bahwa  pembelian  barang  kena pajak  oleh  Bendaharawan  Pemerintah  Daerah  yang  tidak  dipungut  PPN  salah  satunya  adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah.
Dibanding  dengan  pemungutan  lain  yang  dilakukan  seperti  PPh  Pasal  21,  Pasal  22,  Pasal  23, untuk  pemungutan  pajak  Pertambahan  Nilai  ini  Bendahara  Sekolah  Dasar  ini  melakukannya  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bapak S selaku Kepala Sekolah ini juga sangat memahami tarif yang dikenakan untuk pajak ini.
“Seperti pembelian lemari ini, kalau harganya lebih dari Rp 1.000.000 ya dikenakan tarif 10%. Pokoknya batasnya di atas Rp 1.000.000.”
Sesuai dengan pernyataan Bapak S selaku kepala sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal sebagai berikut.
“Pokoknya kalau PPN itu kalau mau membeli barang kalau di atas Rp 1.000.000.”

## Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Dana  BOS  SDN  Banyuajuh  3  Kamal:  Telah  Sesuai  dengan Peraturan Terkait
Sesi  Bagian  ini  akan  mengidentifikasi  pelaksanaan  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  dana  BOS SDN Banyuajuh 3 Kamal. Hasil penelitian di atas menunjukkan ada 3 (tiga) pajak yang ada di SDN Banyuajuh 3 Kamal.
Penyetoran  PPh  Pasal  21  di  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  pada  akhir  bulan.  Hal  ini  sesuai dengan  peraturan  dimana  batas  akhir  penyetoran  PPh  Pasal  21  adalah  tanggal  10  bulan  berikutnya. Penyetoran  PPh  Pasal  23  di  SDN  Banyuajuh  3  Kamal  pada  akhir  bulan.  Hal  ini  sesuai  dengan peraturan dimana batas akhir penyetoran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran PPN di SDN Banyuajuh 3 Kamal pada hari yang sama saat transaksi. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir penyetoran PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Pelaporan  PPh  Pasal  21  di  SD  Negeri  Banyuajuh  3  Kamal  pada  awal  bulan  yaitu  bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 di SDN Banyuajuh 3 Kamal pada awal bulan yaitu bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 adalah tanggal 20  bulan  berikutnya.  Pelaporan  PPN  di  SDN  Banyuajuh  3  Kamal  pada  awal  bulan  yaitu  bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir pelaporan PPN adalah tanggal 14 bulan berikutnya.
Tabel 2. Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SDN Banyuajuh 3 Kamal
No Jenis Pajak Kegiatan Hasil Penelitian 1 PPh Pasal 21 Penyetoran Sesuai Peraturan Perpajakan Pelaporan Sesuai Peraturan Perpajakan 2 PPh Pasal 23 Penyetoran Sesuai Peraturan Perpajakan Pelaporan Sesuai Peraturan Perpajakan 3 PPN Penyetoran Sesuai Peraturan Perpajakan Pelaporan Sesuai Peraturan Perpajakan Sumber: Data Diolah (2020)

## POTRET  PELAKSANAAN  PEMOTONGAN  DAN  PEMUNGUTAN  PAJAK  DANA  BOS  DI SEKOLAH SWASTA—SMK FARMASI YANNAS HUSADA KABUPATEN BANGKALAN Pemungutan Pajak pada SMK Kesehatan Yannas Kabupaten Bangkalan
Bagian  ini  akan  membahas  bagaimana  pelaksanaan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  oleh Bendaharawan BOS sebagai informan utama untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan di SMK Farmasi Yannas Husada Bangkalan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berbagai pajak dipungut pada SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Hal tersebut dapat terlihat dari penjelasan Ibu A sebagai bendahara bantuan:
“ Saya  bertugas  di  Bendahara  jadi  ya  harus  sedikit  banyak  tahu,  Saya  belajar  dari  kader sebelumnya  kalau  untuk  pajak,  disini  ada  macam-macam,  ada  PPh  Pasal  22,  PPN,  Bea Materai. ”
Sedangkan  penjelasan  Ibu  R  selaku  bendahara  bantuan  periode  2017  sampai  dengan  saat  ini adalah sebagai berikut.
“ Dalam pengelolaan dana BOS, jenis pajak yang dikenakan hanya untuk pajak PPN dengan tarif 10%, sedangkan untuk pajak penghasilan baik itu pasal 21, 22, atau 23 tidak dilakukan pemotongan dari dana BOS. ”
Penjelasan Ibu A dan Ibu R tersebut menyiratkan bahwa mereka telah memahami kewajibannya sebagai  pemungut  pajak.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  Ibu  A  dapat  mendeskripsikan tugasnya  dengan  baik.  Berdasarkan  keterangan  Ibu  A  tersebut,    pajak  yang  dipungut  oleh Bendaharawan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  yaitu  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  22  untuk pembelian barang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Dana BOS dikenakan pajak PPN 10%. Sedangkan bendahara yang saat ini (yaitu ibu R) hanya menganggap PPN yang dikenakan pajak atas  dana  BOS.    Jadi  terdapat  perbedaan  persepsi  dalam  pengenaan  pajak  atas  dana  BOS  di  SMK Kesehatan Yannas Husada.

## Pemungutan PPh Pasal 22: Memungut padahal Tidak Wajib Dipungut
Pajak  wajib,  dalam  segala  hal  kita  diwajibkan  untuk  membayar  pajak.  Tidak  terkecuali  untuk pembelian  barang.  Dalam  hal  ini,  pembelian  barang  yang  dimaksud  adalah  pembelian  barang  kena pajak  untuk  keperluan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan.  Untuk  pembelian  barang  kena pajak  yang  dimaksud  tersebut  dikenakan  PPh  Pasal  22  yang  dipungut  oleh  Bendaharawan  SMK Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan.  Berikut  pernyataan  dari  Bendaharawan  SMK  Kesehatan Yannas Husada Bangkalan (ibu A) terkait dengan pemungutan pajak pembelian barang kena pajak :
“ Kalau di bawah Rp 2.000.000,00 tidak dikenakan PPh 22, Kalau untuk pembelian di atas Rp  2.000.000,00  dikenakan  PPh  Pasal  22  dengan  tarif  1,5%  dan  PPN  dengan  tarif  10% dan Bea Materai sebesar Rp 6.000,00. ”
Berdasarkan  pernyataan  dari  Ibu  A  tersebut,  menunjukkan  bahwa  Beliau  memahami  ketentuan pengenaan  PPh  Pasal  22.  Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  PPh  Pasal  22  digunakan  untuk memungut  pajak  atas  pembelian  belanja  langung  dengan  tarif  1,5%  kecuali  untuk  pembayaran  yang jumlahnya  kurang  dari  atau  paling  banyak  Rp  2.000.000  dan  tidak  merupakan  pembayaran  yang terpecah-pecah.  Namun,  ada  ketentuan  perpajakan  yang  tidak  dipahami  oleh  ibu  A,  yaitu  terkait dengan  PMK  No.  154/PMK.03/2010  dan  saat  ini  telah  diganti  dengan  PMK  No  16/PMK.010/2016 pasal  3  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pembayaran  untuk  pembelian  barang  sehubungan  dengan penggunaan dana BOS (BOS) dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

## Pemungutan PPN: Tidak Sesuai karena Bukan Pemungut, Hanya Wajib  Membayar PPN
SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan adalah sekolah swasta. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk  sebagai  pihak  yang  ditunjuk  sebagai  pemungut  PPh  Pasal  22  dan  atau  PPN.  Kewajiban perpajakan  bagi  bendaharawan/pengelola  dana  BOS  pada  Sekolah  Bukan  Negeri  yang  terkait  atas penggunaan  dana  BOS  untuk  belanja  barang  adalah  (1)  tidak  mempunyai  kewajiban  memungut  PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan 2) Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
Pemungutan PPN yang dilakukan oleh bendahara bantuan dana BOS di SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan adalah sebagai berikut.
Bendahara bantuan dana BOS periode 2014 (ibu A), “ Kalau Dana BOS itu sekarang, dikenakan pajak 10%, ndak tahu kenapa, soalnya kemaren saya  pernah  ditegor  kalau  Dana  BOS  ini  dikenakan  pajak,  dan  sudah  ada  tata  cara pemungutannya kok dari DJP. Pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dan lebih dari Rp 2.000.000,00 dengan tarif 10% ”
Bendahara bantuan dana BOS periode 2017 (ibu R), “ Dalam  pengelolaan  dana  BOS,  jenis  pajak  yang  dikenakan  hanya  untuk  pajak  PPN dengan tarif 10%. ”
Berdasarkan hasil wawancara dua bendahara dana bantuan BOS menyiratkan bahwa pemahaman tarif  atas  PPN  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dan  kedua  bendahara  telah memahami ketentuan pemungutan PPN atas dana BOS. Pemahaman pemungutan yang dilakukan oleh
Ibu A sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-92/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 yang menyebutkan bahwa pembelian barang kena pajak oleh Bendaharawan pemerintah daerah yang tidak  dipungut  PPN  salah  satunya  adalah  pembayaran  yang  jumlahnya  kurang  dari  Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Bendaharawan  SMK  Kesehatan  Yannis  Husada  Bangkalan  periode  2014  (ibu  A)  juga menambahkan bahwa:
“ untuk  Dana  BOS  dikenakan  pajak  10%  sesuai  Surat  Edaran  Dari  Dirjen  Pajak Bendaharawan. ”
Pernyataan  ibu  A  tersebut  memperlihatkan  secara  jelas  bahwa  Bendaharawan  pada  SMK Kesehatan yannis Husada Bangkalan lebih memilih cara yang lebih mudah yaitu mencontoh tata cara pemotongan dan pemungutan dari Surat Edaran dari DJP.
Bendahara SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan periode 2017 (ibu R) juga menambahkan informasi bahwa:
“ pengeluaran  dalam  setiap  bulannya  dibatasi  untuk  tidak  melakukan  pembelian perlengkapan  diatas  1  juta  sehingga  jika  terdapat  pembelian  lebih  dari  1  juta  maka sebagian perlengkapan akan di beli pada bulan berikutnya. ”
Nampak  bahwa  Bendahara  pengelola  dana  BOS  memiliki  siasat  dalam  pemungutan  pajak khususnya PPN. Siasat yang dilakukan adalah dengan mengelola pengeluaran dalam setiap bulannya dibatasi untuk tidak melakukan pembelian perlengkapan diatas 1 juta sehingga jika terdapat pembelian lebih dari 1 juta maka sebagian perlengkapan akan di beli pada bulan berikutnya. Dalam hal membeli perlengkapan yang lebih dari 1 juta rupiah, bendahara memperhatikan pembeliannya hanya pada toko resmi yang mempunyai bukti faktur pajak. Bukti faktur pajak diterima tidak saat transaksi pembelian namun setelah transaksi pembelian seperti yang dinyatakan ibu R sebagai berikut:
“ bukti  faktur  pajak  yang  diterima  oleh  sekolah  biasanya  tidak  diterima  saat  pembelian namun dilakukan melalui email setelah transaksi pembelian. ”

## Bea Materai: Praktik dan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku telah Sesuai
Pasal  2  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1985.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000 mengatur  tentang  objek  dan  tarif  bea  materai.  Pada  hakekatnya  objek  untuk  bea  materai  adalah dokumen.  Penggunaan  Materai:  (a)  Kwitansi  pembelian  barang  senulai  Rp.  250.000,00  s.d  Rp. 1.000.000,00  dibubuhi  materai  senilai  Rp.3.000,00;  (b)  Kwitansi  pembelian  barang  senilai  Rp. 1.000.000,00  ke atas dibubuhi materai senulai Rp. 600,00 (tunggal).
Pengenaan  pajak  materai  pada  SMK  Kesehatan  Yannis  Husada  yang  dilakukan  oleh  Bendahara bantuan  dana  Bos  periode  2014  (Ibu  A)  sudah  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  yang  sudah berlaku atau yang terbaru.

## Contoh Praktek Perhitungan Pemungutan Pajak Dana BOS
Aturan yang digunakan sebagai pedoman oleh Bendahara bantuan dana BOS adalah Surat Edaran Dirjen  Pajak  No.  SE-92/Pj/2010  tanggal  6  September  2010.  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  No.  SE- 92/Pj/2010 mengatur pengeluaran/pembelanjaan pembelian barang senilai:
Kurang dari Rp1 juta PPN = 0% x DPP –PPh = 0% x DPP
Rp1 juta s.d Rp2 juta PPN = 10% x DPP – PPh = 0% x DPP Lebih dari Rp2 juta PPN = 10% x DPP – PPh = 1,5% x DPP
1. PPn DN : Kode MAP : 411211-900
2. PPh Ps.22 : Kode MAP : 411122-900
Contoh  Perhitungan  Pajak yang  dilakukan oleh  Bendaharawan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada Bangkalan sebagai berikut.
Berikut  ini  matrik  perhitungan  pajak  untuk  pembelian  bahan  praktek  siswa  SMK  Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dengan nilai sebesar Rp2.5juta dan Rp1.5juta.
Nilai transaksi pembelian barang senilai Rp2.500.000,00 Dasar pengenaan pajak 100/110 x Rp. 2.500.000,00 = Rp. 2.272.727
PPn DN = 10% x Rp. 2.272.727 = Rp. 227.272 PPh Ps.22 = 1,5% x (Rp. 2.500.000,00 - Rp. 2.272.727) = Rp. 34.090

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 1 (2021)
Tabel 3. Matrik Perhitungan Pajak untuk Pembelian Bahan Praktek No Pembelian Nilai (Rp.) Dasar Pengenaan Pajak PPN PPh 22 Jumlah (1) (2) (3) (4) =(100/110x3) (5) =(10%x4) (6) x (1,5%x(4)) (7)=(5+6) 1. Bahan praktek siswa 2.500.000 2.272.727 227.272 34.090 261.363 2. Bahan praktek siswa 1.500.000 1.363.636 136.363 136.363
Sumber: Data Diolah (2020)
Hasil perhitungan pajak yang dilakukan di atas, menunjukkan bahwa untuk sekolah swasta bukan merupakan  pemungut  PPh  Pasal  22  jika  dana  yang  digunakan  bersumber  dari  dana  BOS.  Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perpajakan, sekolah swasta tidak dipungut PPh Pasal 22 dan hanya membayar PPN bukan selaku pemungut PPN.

## Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Dana  BOS  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan: Belum Tepat Waktu dan Sering Salah Format
Dalam hal penyetoran pajak (PPN), bendahara tidak melaporkan pajak menggunakan SPT Masa PPN  melainkan  dengan  melampirkan  faktur  pajak  yang  didapat  dari  pembelian  pada  saat  pelaporan atau  pertangungjawaban  dana  BOS  setiap  tahunnya  sehingga  tidak  ada  batas  waktu  untuk  pelaporan pajaknya. Bendahara ibu R mengakui bahwa:
“dalam  pelaporan  dana  BOS  sekolah  sering  mengalami  keterlambatan  hingga  3  bulan setelahnya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah.”
Bendahara  ibu  R  sadar  bahwa  pelaporan  dana  BOS  sekolah  sering  mengalami  keterlambatan. Meski tidak menjadi masalah tapi tetap tidak diperbolehkan karena yang menjadi point penting dalam pelaporannya adalah data laporan setiap triwulannya sedangkan pihak sekolah secara rutin selalu tepat waktu melaporkan data laporannya melalui email setiap triwulan.
Sering  kali  dalam  format  pelaporan  dana  BOS  sering  terjadi  kesalahan  laporan.  Pihak  provinsi memberikan batas waktu satu minggu untuk memperbaiki laporan. Untuk sanksi bagi yang melakukan keterlambatan tidak dijalankan secara tegas namun hanya mendapatkan peringatan dari pihak provinsi untuk segera melaporkan dana BOS-nya.

## PAJAK  DANA  BOS  SEKOLAH  NEGERI:  “KURANGNYA  SOSIALISASI  DARI  KANTOR PELAYANAN PAJAK, YANG MEMBUAT KAMI KURANG MEMAHAMI PAJAK”
Pajak  memang  tidak  ada  habisnya,  apapun  yang  dilakukan  pastinya  berkaitan  dengan  pajak. Sebagai  Bendahara  Pemerintah, orang  yang  berperan penting  dalam  perpajakan, yakni  sebagai  pihak yang  menyalurkan  pajak,  dari  wajib  pajak  kepada  negara.  Bendahara  memiliki  peran  yang  sangat penting dan mempengaruhi kelancaran alur perpajakan. Sehingga pengetahuan dan independensi para bendahara  pajak  sangatlah  penting  ditanamkan  dalam  individu  masing-masing.  Dalam  hal  ini sebenarnya  bendahara  sekolah  sudah  memiliki  nilai  untuk  menguasai  pajak,  sehingga  beliau  dapat mengaplikasikan  atas  apa  yang  dipelajarinya  untuk  kepentingan  negara  yang  sesuai.  Namun  karena keterbatasan waktu dan kesempatan, harapan mereka menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Kepala Sekolah SDN Banyuajuh 3 ini sangat berharap adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk memberikan  pengetahuan  tentang  perpajakan,  terlebih  dengan  dinamisnya  aturan  pajak  yang  selalu diperbarui.  Hal  itu  menambah  permasalahan  yang  mereka  hadapi  atas  keterbatasan  pengetahuan tentang perpajakan mereka. Bahkan kepala sekolah dasar ini sudah mengingatkan kepada kami selaku penulis bahwa mereka bukanlah informan yang baik untuk dijadikan subjek penelitian terakait dengan perpajakan karena mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang pajak.
“Sebenarnya jika anda (mahasiswi) ingin mengetahui perpajakan ya bukan disini, kami itu juga tidak paham benar tentang perpajakan. Coba ke KPP itu kan jelas tempat pajak.”
Sebelum  wawancara  dimulai  Bapak  S  menjelaskan  bahwa  ada  kekuranganpahaman  pihak terhadap  pajak  yang  harus  dipungut.  Mereka  mengatakan  bahwa  peran  KPP  untuk  memberikan sosialisasi  guna  menambah  pengetahuan  mereka    tentang  pajak  sangat  mereka  butuhkan.  Terlebih
ketiga informan, yang juga sebagai bendahara tidak memiliki bekal teori perpajakan, karena dasarnya bukan lulusan yang berhungan dengan pajak.
“Saya mengetahui paling ya seperti PPh Pasal 21, 23, itu dari teman saya yang mantan kanwil pajak, jadi saya sedikit banyak dapat informasi dari teman saya itu.”
Selebihnya  saat  wawancara  dilaksanakan  pertanyaan  yang  kami  ajukan  kepada  Ibu  W  dilempar oleh Ibu W kepada Bapak S. Ibu W pun mengakui keterbatasannya tersebut.
“Bendahara memang satu disini, tapi untuk masalah pajak saya dibantu guru-guru lain, ya seperti Bapak S ini, kan yang paling tau disini ya Bapak S ini.”
Dari percakapan yang kami lakukan, kami menyimpulkan ada keinginan dari para bendahara ini untuk mempelajari lebih lagi. Mungkin hanya belum adanya kesempatan untuk mereka.
Bendahara Pemerintah sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban tanggungjawabnya sebagai pihak  yang  mewakili  pemerintah  untuk  melakukan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak,  akan  tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan apa  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Terdapat  beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya  ketidaksesuaian yang dilakukan Bendahara tersebut.
Pertama,  adanya  kemungkinan  kurangnya  pemahaman  para  Bendaharawan  dalam  memahami ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  ketentuan  perpajakan  yang dinamis mengakibatkan Bendaharawan malas untuk mempelajari terus-menerus ketentuan perpajakan yang  ada  dan  ditambah  latar  belakang  pendidikan  mereka  yang  mayoritas  bukan  lulusan  ekonomi. Sehingga tidak mendapatkan dasar teori perpajakan, yang merupakan pondasi awal.
Faktor yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menurut mereka menjelaskan memperkenalkan atas adanya pembaruan aturan pajak yang sering berubah. Jika KPP  sering  melakukan  sosialisasi  tentang  pembaruan  aturan  ini,  mereka  optimis  meskipun  tidak mendapatkan dasar perpajakan, seiring dengan praktik yang mereka laksanakan dan dibantu dari KPP untuk pengawasan maka kesalahan-kesalahan seperti ini dapat diminimalisir.
Tabel 4.  Ringkasan  Kesesuaian/Ketidaksesuaian  Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak  Oleh  Bendahara  SDN Banyuajuh 3 Kamal dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku
No Jenis Pajak Pemotongan/ Pemungutan Kesimpulan dengan ketentuan Keterangan 1 PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Bendaharawan Gaji Tidak Sesuai Tidak adanya biaya jabatan, pembebaban tanggungan maksimal 2, PTKP kawin serta tanggungan dibebankan kepada karyawati yang suaminya bekerja. 2 PPh Pasal 21 atas Honorarium Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai Tidak adanya batas minuman pengenaan pajak, pengenaan tarif 15% untuk setiap honor. 3 Tidak memungut PPh Pasal 22 atas transaksi pembayaran atas pembelian Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Sesuai - 4 PPh Pasal 23 atas Makanan dan Minuman Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai Tarif yang dikenakan adalah 1,5% 5 PPh Pasal 4 ayat 2 Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai Tidak pernah memungut PPh Pasal 4 ayat 2 karena tidak tahu. 6 PPN Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Sesuai Tarif 10% dan batas minimum pengenaan benar, yakni >Rp 1.000.000 akan dikenakan tarif 10%
Sumber: Data Diolah (2020)
Faktor selanjutnya adalah kesengajaan untuk mengurangi dan menambah tarif dalam pemotongan dan  pemungutan  yang  dilakukannya  untuk  maksud  dan  tujuan  tertentu.  Entah  maksud  dan  tujuan tersebut dimanfaatkan untuk individu atau untuk menambah penerimaan pajak. Dalam hal ini, faktor tersebut  dapat  dilihat  dari  pernyataan  salah  satu  Bendaharawan  yang  seakan-akan  menyembunyikan sesuatu.  Kami  dapat  menyimpulkan  demikian,  dikarenakan  banyak  sekali  dokumen-dokumen  yang disembunyikan. Seperti aplikasi perhitungan perpajakan, saat kami meminta untuk mengetahui detail bagaimana cara kerja, tarif yang digunakan, dan alurnya. Bapak M mengatakan:
“Oh ya tidak bisa, disini hanya saya yang boleh mengetahui hal itu.”
Pada awalnya setelah kami tidak diperkenankan melihat cara kerja aplikasi tersebut, maka kami meminta  untuk  melihat  hasilnya,  pada  awalnya  pun  kami  mendapat  kesulitan  karena  lagi-lagi  kami tidak diperkenankan. Lalu setelah kami banyak bertanya tentang aplikasi tersebut, Bapak M akhirnya mengizinkan kami melihat hasil dari aplikasi tersebut dan bahkan mencetakkannya untuk kami bawa sebagai data penelitian.
Selain itu saat wawancara berlangsung, kami juga meminta ijin untuk menduplikat SPT, dan tabel yang  berisi  objek  pajak  yang  dilakukan  pemungutan,  dan  hasilnya  lagi-lagi  kami  gagal,  saat  kami bernego untuk menulis atau memfotonya Ibu W tampak tak berani memberi keputusan dan meminta kami  untuk  menanyakan  langsung  kepada  kepala  sekolah.  Hasilnya  akhirnya,  kami  tidak  dapat menduplikat, memfoto, atapun menulis data tesebut.
Dari  pernyataan tersebut timbul  pertanyaan  mengapa seakan-akan  beliau takut apabila  dokumen yang  beliau  buat  diketahui  oleh  orang  lain  di  luar  lingkungan  instansi  tempat  beliau  bekerja. Ketidaksesuaian  dalam  menentukan  tarif  tersebut  juga  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya kecurangan  dalam  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Pemerintah yang  dapat  menguntungkan  Bendahara  dengan  alasan  ketidakpahaman  Bendahara  tersebut  pada peraturan-peraturan perpajakan.
Berdasarkan temuan-temuan  yang  ada,  dapat terlihat bahwa masih terdapat  Bendaharawan  yang bekerja tanpa  mengetahui bagaimana  konsep  yang  ada  khususnya  dalam  bidang  perpajakan.  Adapun temuan-temuan  tersebut  antara  lain:  (1)  Terdapat  Bendaharawan  yang  tidak  kompeten;  (2)  Tidak memperbarui  peraturan-peraturan;  (3)  Temuan  terkait  ketidaksesuaian  pemotongan  dan  pemungutan pajak  pada  SDN  Banyuajuh  3  Kamal  antara  lain  tidak  ada  pengurangan  biaya  jabatan,  PTKP  untuk karyawati  yang  suaminya  berpenghasilan  tetap  dibebankan,  tarif  untuk  honorarium  15%,  perubahan ketentuan  tarif  2%  menjadi  1,5%  pada  pemotongan  PPh  Pasal  23  atas  imbalan  jasa  katering  yang dilakukan oleh Bendaharawan pengetahuan SDN Banyuajuh 3.

## PAJAK  DANA  BOS  SEKOLAH  SWASTA:  “KURANGNYA  PEMAHAMAN  DAN  SIASAT BENDAHARA ATAS PERPAJAKAN DANA BOS”
Temuan  yang  menarik  terkait  perpajakan  dana  BOS  di  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada Bangkalan  adalah  adanya  pergantian  bendahara  yang  menangani  perpajakan  dana  BOS  dan  setiap bendahara  memiliki  perbedaan  pemahaman  akan  pajak  apa  saja  yang  dikenakan  atas  dana  BOS. Seperti  nampak  dalam  jawaban  bendahara  bantuan  dana  BOS  periode  2014  dan  bendahara  periode 2017 sebagai berikut.
Ibu A sebagai bendahara bantuan periode 2014:
“Saya  bertugas  di  Bendahara  jadi  ya  harus  sedikit  banyak  tahu,  Saya  belajar  dari  kader sebelumnya  kalau  untuk  pajak,  disini  ada  macam-macam,  ada PPh  Pasal  22,  PPN,  Bea Materai .”
Ibu R selaku bendahara bantuan periode 2017 sampai dengan saat ini: “Dalam  pengelolaan  dana  BOS,  jenis  pajak  yang  dikenakan hanya  untuk  pajak  PPN dengan  tarif  10%,  sedangkan  untuk  pajak  penghasilan  baik  itu  pasal  21,  22,  atau  23  tidak dilakukan pemotongan dari dana BOS.”
Nampak bahwa bendahara bantuan dana BOS periode 2014 mengenakan PPh pasal 22, sedangkan periode  2017  tidak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  pemahaman  bendahara  di  SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
Selain itu juga ditemukan kesamaan dalam melakukan kesalahan terkait pengenaan PPN atas dana BOS. Nampak dalam hasil wawancara berikut ini.
Bendahara bantuan dana BOS periode 2014 (ibu A),
“Kalau Dana BOS itu sekarang, dikenakan pajak 10%, ndak tahu kenapa, soalnya kemaren saya  pernah  ditegor  kalau  Dana  BOS  ini  dikenakan  pajak,  dan  sudah  ada  tata  cara pemungutannya  kok  dari  DJP.  Pemungutan  PPN  atas  pembelian  barang  kena  pajak  yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dan lebih dari Rp 2.000.000,00 dengan tarif 10%”
Bendahara bantuan dana BOS periode 2017 (ibu R),
“Dalam pengelolaan dana BOS, jenis pajak yang dikenakan hanya untuk pajak PPN dengan tarif 10%.”
Pemahaman  tarif  PPN  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  atas  PPN.  Namun terdapat ketidakpemahaman bendahara sekolah swasta terkait dengan kewajiban perpajakan PPN atas dana BOS. Ketentuan perpajakan dana BOS menyatakan bahwa sekolah bukan negeri (sekolah swasta) adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemunggut PPN. Sehingga tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemungut PPN seperti  tidak  wajib  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN  yang  terutang.  Kewajiban  sekolah bukan  negeri  atas  PPN  adalah  membayar  PPN  yang  dipungut  oleh  pihak  penjual  (PKP).  Jadi  terjadi kesalahan turun temurun di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
Menariknya  lagi  adalah  tersirat  bahwa  bendahara  melakukan  siasat  untuk  meminimalkan  PPN (yang  sebenarnya  tidak  dipungut  untuk  sekolah  swasta),  yaitu  dengan  mengelola  pengeluaran  dalam setiap  bulannya  dibatasi  untuk  tidak melakukan  pembelian  perlengkapan  di  atas  1  juta  sehingga  jika terdapat  pembelian lebih dari  1  juta  maka sebagian  perlengkapan akan dibeli  pada  bulan  berikutnya. Dalam  hal  membeli  perlengkapan  yang  lebih  dari  1  juta  rupiah,  bendahara  memperhatikan pembeliannya  hanya  pada  toko  resmi  yang  mempunyai  bukti  faktur  pajak.  Di  samping  itu,  terjadi ketidaksesuaian  dengan  ketentuan  perpajakan  terkait  pemberian  bukti  faktur  yang  dilakukan  setelah transaksi pembelian.
Tabel 5. Ringkasan  Kesesuaian/Ketidaksesuaian  Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak  oleh  Bendahara  SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku
No Jenis Pajak Pemotong/ Pemungut Kesesusaian dengan ketentuan Perpajakan yang Berlaku Keterangan 1 PPh 22 Bendahara Tidak Konsisten dan Tidak Sesuai Tidak konsisten pengenaan pajaknya ketika terjadi pergantian bendahara dan tidak sesuai PMK No. 154/PMK.03/2010 dan saat ini telah diganti dengan PMK No 16/PMK.010/2016 pasal 3 ayat (1) dan SE Dirjen pajak No. SE-92/Pj/2010 tgl 6 September 2010 2 PPN Bendahara Tidak Sesuai Tidak sesuai. Bukan Pemungut PPN, hanya membayar PPN. 3 Bea Materai Bendahara Sesuai Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2000, Permenkeu No. 55/PMK.03/2009.
Sumber: Data Diolah (2020)
Bendahara Sekolah Swasta—yang mendapatkan dana BOS—sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban tanggungjawabnya sebagai pihak yang mewakili pemerintah untuk melakukan pemotongan dan  pemungutan  pajak,  akan  tetapi  dapat  terlihat  bahwa  masih  terdapat  ketidaksesuaian  antara ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  tersebut  dalam menjalankan tugasnya.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidaksesuaian  yang  dilakukan Bendahara  tersebut. Pertama ,  sebagai  bendahara  dana  BOS  hanya  mengikuti  4  kali  pelatihan  terkait pajak dana BOS. Meskipun demikian, bendahara juga mendapatkan informasi terkait pelaporan dana bos termasuk pelaporan pajak yang dikenakan dalam dana BOS melalui pembelajaran informal seperti belajar  dengan  bendahara  dana  BOS  SMK  lain  di  lingkungan  sekitar.  Mereka  juga  membuat  group percakapan  “Bendahara  Kompak”  yang  terdiri  dari  seluruh  bendahara  dana  BOS  di  Jawa  Timur
dimana hal yang dibahas terkait peraturan pelaporan, penyusunan, pertanggungjawaban dana BOS dan lain-lain. Bendahara ibu R menyatakan bahwa:
“saya  masih  kurang  dalam  pengalaman  dana  BOS  sehingga  tidak  bisa  menjelaskan perbedaan antara pelaporan dana BOS dalam sekolah negeri dana sekolah swasta.”
Kedua ,  kesibukan  dari  para  pekerja  dalam  tugasnya. Ketiga ,  adanya  kedinamisan  aturan perpajakan. Hal ini seperti yang diyatakan oleh bendahara Ibu R sebagai berikut,
“sering kali dihambat dengan aturan-aturan baru yang membingungkan bendahara.” Namun  Ibu  R  menganggap  bahwa  bendahara  harus  bisa  beradaptasi  dengan  aturan-aturan  baru yang sudah menjadi tugasnya. Sering kali dalam format pelaporan dana BOS sering terjadi kesalahan laporan. Pihak provinsi memberikan batas waktu satu minggu untuk memperbaiki laporan. Dari pihak pemerintah,  apabila  terdapat  peraturan  baru,  mereka  sering  mengadakan  pelatihan  terkait  kebijakan yang dikeluarkan. Beliau juga menyatakan bahwa:
“sering kali ada pemeriksaan terkait dana BOS yang dilakukan oleh inspektorat.”
Untuk  sanksi  bagi  yang  melakukan  keterlambatan  tidak  dijalankan  secara  tegas  numun  hanya mendapatkan peringatan dari pihak provinsi untuk segera melaporkan dana BOSnya. Keempat , selama ini belum ada pihak dari Kantor Pajak dapat melakukan sosialisasi.
Berdasarkan temuan-temuan  yang  ada,  dapat terlihat bahwa masih terdapat  Bendaharawan  yang bekerja tanpa  mengetahui bagaimana  konsep  yang  ada  khususnya  dalam  bidang  perpajakan.  Adapun temuan-temuan  tersebut  antara  lain:  (1)  Terdapat  perbedaan  pemahaman  perpajakan  atas  dana  BOS bagi bendaharawan yang menjabat setiap periodenya; (2) Tidak memahami peraturan perpajakan atas dana  BOS  bagi  sekolah  swasta;  (3)  Kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  KPP;  (4)  Keterlambatan  dalam pelaporan perpajakannya; (5) Temuan terkait ketidaksesuaian pemotongan dan pemungutan pajak pada SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan  antara  lain  memungut  PPN atas  dana  BOS  bagi  sekolah swasta,  memungut  PPh  Pasal  22  atas  pembelian  barang  yang  menggunakan  dana  BOS  bagi  sekolah swasta yang dilakukan oleh Bendahara Bantuan Dana BOS periode 2014, faktur pembelian diberikan oleh rekanan setelah transaksi, melaporkan pajak 3 bulan setelahnya.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  Banyujuh  3  Kamal  (sebagai  objek  penelitian  sekolah negeri)  dan  SMK  Kesehatan  Yannas  Husada  Bangkalan  (sebagai  objek  penelitian  sekolah  swasta) masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada beberapa hal memang sudah ada yang sesuai, namun juga ada yang masih belum sesuai dengan dengan ketentuan.
Bentuk ketidaksesuaian di Sekolah Dasar Negeri Banyujuh 3 Kamal antara lain: (1) keterbatasan bendaharawan  dalam  pengetahuan  tentang  perpajakan,  (2)  kurangnya  sosialisasi  dari  KPP  setempat, (3)  tidak  memperbarui  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  (4)  tidak  adanya  pengurangan  biaya jabatan,  (5)  PTKP  untuk  karyawati  dengan  suami  berpenghasilan  tetap  dibebankan,  (6)  anggapan bahwa  maksimal  PTKP  untuk  tanggungan  adalah  maksimal  2,  (7)  tarif  2%  menjadi  1,5%  pada pemotongan  PPh  Pasal  23 atas imbalan  jasa  catering,  (8)  tidak mengetahui mekanisme  pemungutan/ pemotongan pajak tentang PPh Pasal 4 ayat (2), dan (9) tarif untuk honor 15%.
Sedangkan bentuk ketidaksesuaian di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan antara lain: (1) terjadi  perbedaan  pemahaman  pengenaan  pajak  antar  bendahara  yang  menjabat  (seperti  bendahara periode 2014 memungut PPh pasal 22 dan bendahara periode 2017 tidak memungut PPh pasal 22), (2) keterbatasan  bendaharawan  dalam  pengetahuan  tentang  perpajakan  khususnya  pajak  dana  BOS  di sekolah  swasta,  (3)  kurangnya  sosialisasi  dari  KPP  setempat,  (4)  Kurang  menambah  pengetahuan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  (5)  sekolah  swasta  memungut  PPN  atas  dana  BOS,  (6)  Faktur pembelian diberikan oleh rekanan setelah transaksi, dan (7) Melaporkan pajak 3 bulan setelahnya.
Penelitian  ini  mengidentifikasi  dan  menganalisis  terkait  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dan  kendala yang  membuat  kebendaharawan  melakukan  banyak  ketidaksesuaian.  Hasil  menunjukkan  bahwa terdapat  lima  (5)  hal  yang  dapat  membuat  bendahara  melakukan  ketidaksesuaian  tersebut,  yaitu:  1) tingginya ketidakpahaman bendaharawan tentang tarif, dasar pengenaan dan kewajiban yang berkaitan dengan  perpajakan,  2)  rendahnya  pelatihan  yang  diikuti  bendahara  dana  BOS,  3)  perubahan  aturan perpajakan  yang  cepat,  4)  kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  terkait  (seperti  Kantor  Pelayanan  Pajak, Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan),  5)  tingginya  kesibukan  selain  mengurusi  dana  BOS  dari bendahara dana BOS.
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Pertama , pendekatan penelitian ini hanya deskriptif kualitatif. Penelitian selanjutnya masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan  pendekatan  yang  berbeda. Kedua ,  Peneliti  sulit  untuk  mendapatkan  kedalaman  informasi dikarenakan  para  informan  terlalu  hati-hati  apabila  menerima  orang  dari  luar  lingkungan  instansi pemerintah masuk ke instansi dimana beliau bekerja. Hal tersebut dikarenakan mereka khawatir akan terjadi  sesuatu  suatu  saat  nanti  karena  wawancara  tersebut  dan  para  informan  tersebut  juga  tidak mempunyai  banyak  waktu  untuk  memberikan  informasi  lebih  banyak.  Sehingga  semakin  kurang dalam  penelitian,  semakin  kabur  pencerahan  yang  didapat.  Oleh  karena  itu,  masih  banyak  hal  yang perlu  dipahami  dan  diteliti.  Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  pendekatan  kritik  hingga etnografi  sehingga  hasilnya  bisa  lebih  dikembangkan  dan  bahkan  bisa  ditemukan  teori  baru  apabila penelitian  terus  dikembangkan.  Dengan  demikian  diharapkan  model  nantinya  dapat  dikembangkan sebagai  acuan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  berguna  bagi  semua  pihak. Ketiga ,  peneliti  hanya memiliki akses terbatas terkait dengan pelaporan perpajakan di objek penelitian yang diamati. Hal ini menjadikan penelitian ini kurang dapat memotret lebih dalam mengenai pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi,  M.,  A.  R.  Murniati,  dan  N.  Usman.  2015.  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah  pada  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  di  Kabupaten  Pidie. Jurnal  Magister  Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3(4): 53-63.
Anggraini,  R.  2012.  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Persepsi  tentang  Petugas  Pajak  dan  Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.
Ardani, M N. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Timur  I  Surabaya). Tesis .  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Aryobimo,  P.  T.  2012.  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak  dan  Preferensi  Risiko  sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Semarang. Skripsi . Universitas Diponegoro. Semarang.
Astarina, S. 2007. Tinjauan atas Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 pada PT. PLN (PERSERO) UPJ Bandung Utara Periode Bulan Maret 2007 . Laporan Tugas Akhir . Diploma III Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Bramasto,  A.  2012.  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Informasi  Akuntansi  Sistem Self Assessment . Keuangan terhadap Efektivitas. Majalah Ilmiah UNIKOM 10(2): 179-190. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2015. Perpajakan untuk Bendahara Dana Bos. https://www.pajakatambua.com/single-post/2015/11/17/Perpajakan-untuk-Bendahara-Dana-Bos . Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan.  2012.  Bimbingan  Teknis  Perpajakan  Bendahara Sekolah  dan  BOS  Kabupaten  Sijunjung. http://www.pajak.go.id/content/news/bimbingan-teknis- perpajakan-bendahara-sekolah-dan-bos-kabupaten-sijunjung .  Diakses  pada  tanggal  15  Agustus 2020.
Duta,  Y.  A.  dan  I.  B.  Riharjo.  2013.  Tinjauan  terhadap  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah: Studi pada SMP PAWIYATAN Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 2(12). Ernawati, S. dan M. Wijaya. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Badan  Usaha  dibidang  Perdagangan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin. Jurnal SPRED 1(1): 74-86.
Fadilla,  R.  A.  2008.  Tinjauan  atas  Pelaksanaan  Pemungutan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  22  Bendaharawan  pada  RSUD  R.  Syamsudin,  SH. Laporan  Tugas  Akhir . Diploma III Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Handayani,  D.  2008.  Analisis  Hubungan  Tingkat  Kepatuan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pekanbaru  Senapelan. Jurnal  Akuntansi Keuangan dan Bisnis 1(1): 1-13. Hendri,  F.  2011.  Skandal  Dana  BOS. https://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/ Skandal.Dana.BOS?page=all . Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
Hidayat,  R.  dan  A.  Suryono.  2014.  Implementasi  Kebijakan  Penggunaan  Dana  BOS  dan  Laporan Keuangan BOS. Jurnal Reformasi 4(1): 34-43.
Jannah,  K.  N.  2016.  Evaluasi  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  Bidang  Keahlian  Bisnis  dan  Manajemen  di  Kabupaten Sleman Tahun 2014. Skripsi . Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
Mas’ut.  2004.  Studi  Empiris  tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Sebelum  dan  Sesudah Perubahan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Tahun  2000. Tesis .  Program  Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Medan.
Mentari,  F.  V.  2013.  Peran  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  Pertanggungjawaban  Pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Subang). Skripsi . Universitas Widyatama.
Muharam, F. 2010. Persepsi para Guru tentang Perpajakan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN dan SMPN se-Jakarta Barat).
Skripsi . Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Muliari,  N.  dan  P.  E.  Setiawan,  2009.  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Denpasar Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X , Universitas Hasanuddin Makasar. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016  tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi . Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-31/PJ/2012  tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi . Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2015  tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi . Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  154/PMK.03/2010  tentang Pemungutan Pajak  Penghasilan  Pasal  22  Sehubungan  dengan  Pembayaran  atas  Penyerahan  Barang  dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal  22  sehubungan  dengan  Pembayaran  atas  Penyerahan  Barang  dan  Kegiatan  di  Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bisang Lain .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  224/PMK.011/2012  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal  22  Sehubungan  dengan  Pembayaran  atas  Penyerahan  Barang  dan  Kegiatan  di  Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain .
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  55/PMK.03/2009  tentang Bentuk,  Ukuran  dan  Warna  Benda Meterai .
Prajogo,  J.  N.  dan  R.  Widuri.  2013.  Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  dan  Persepsi  atas  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Tax & Accounting Review 3(2): 1-12.
Pramushinta dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 5(2): 173- 189.
Ratnafuri,  K.  dan  N.  Herawati.  2012.  Malpraktek  Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak  oleh Bendaharawan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma 3(3): 471-492.
Siregar,  Y.  A.,  S.  Saryadi,  dan  S.  Listyorini.  2012.  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  dan  Pengetahuan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib  Pajak  di  Semarang Tengah). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 1(1): 1-9.
Sorongan, C. T. 2014. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Jurnal EMBA 2(1): 704-714.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitiatif, Kombinasi, dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
Sumarni. 2014. Efektivitas Dana Bos terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah. Edukasi 12(1): 83-98. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-92/PJ/2010 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  154/PMK.03/2010  Tentang Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22 Sehubungan  dengan  Pembayaran  atas  Penyerahan  Barang  dan  Kegiatan  di  Bidang  Impor  atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain .
Susan,  J.  2013.  Analsis  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Megasurya  Nusalestari Manado. Jurnal EMBA 1(4): 1599-1607.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan .
Walandouw, Patric. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Jurnal EMBA 1(3): 987-997.
Witono,  B.  2008.  Peranan  Pengetahuan  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan 7(2): 196-208.
Yulianingsih,  S.  2015.  Tinjauan  atas  Pelaksanaan  Pemungutan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 22, dan 23 pada Dinas Pendidikan PEMPROV JABAR. Laporan Tugas Akhir . Diploma III Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Yulianto. 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self  Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. Jurnal Ilmu Administrasi Negara 9(1): 1-11. Yusnur,  L.,  Fauzan,  dan  R.  A.  E.  Susilawati.  2014.  Penerapan  PSAK  NO.  45  terhadap  Laporan Keuangan  Dana  BOS  di  SMK  NU  Bululawang. Journal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi  (JRMA) 02(01).