## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 303-316 ISSN: 2775-0477
DOI: 10.24252/shautuna.vi.23375 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022

## Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab
Alfiani Arif 1* , Abdul Halim Talli 3 , Arif Rahman Ramli 2
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 alfianiarif@gmail.com , 2 halimtalli_uinmakassar@yahoo.com , 2 arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022 How to Cite
Arif, Alfiani, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli. 2022. “Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi: Anal isis Empat Mazhab”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 303-316. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375.

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang hukum melaksanakan pernikahan online pada masa pandemi covid-19 yang ada di Indonesia (analisis empat mazhab). Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data  yang  bersifat  kualitatif,  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini tergolong library reasearch, jenis penelitian ini ialah menganalisis isi ( content analysis ) yang sesuai dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  mengulas  dan  menyimpulkannya.  Peneliti  menemukan: pernikahan online ialah  suatu  bentuk  pernikahan  yang  transaksi  ijab  kabulnya  dilakukan  melalui keadaan  atau  kegiatan  yang  terhubung  dengan  suatu  jaringan  atau  system  internet  ( via  online), antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi tidak berada dalam satu tempat tapi yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik (media online ).  Pelaksanaan  pernikahan online di  Indonsia  menurut  Undang-Undang  dan  analisis empat  mazhab  dibolehkan  dengan  syarat  bahwa  pelaksanaanya  harus  sesuai  dengan  rukun  dan syarat pernikahan pada umumnya serta dalam keadaan tertentu (mendesak).
Kata Kunci: Pernikahan Online , Pandemi Covid-19, Empat Mazhab

## Abstract
This article discusses the law of carrying out online marriage during the pandemic (analysis of four schools of thought). In answering these problems and analyzing qualitative data, the author uses a normative juridical approach. This research is classified as library research, this type of research is to analyze the content (content analysis) that is in accordance with the problems discussed, then review and  conclude  it.  Researchers  found:  online  marriage  is  a  form  of  marriage  in  which  the  consent transaction  is  carried  out  through  circumstances  or  activities  that  are  connected  to  a  network  or internet  system  (via  online), between  the  prospective  groom  and  the  bride, the  guardian  and  the witness are not in one place but in the same place. displayed is only a form of visualization from both parties through the help of electronic tools (online media). The implementation of online marriage in Indonesia according to the law and analysis of the four schools of thought is allowed on the condition that its implementation must be in accordance with the pillars and conditions of marriage in general and under certain (urgent) circumstances.
Keywords: Online Marriage, Pandemic, Four Madzhab

## 1. Pendahuluan
Di muka bumi ini Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan  perempuan  agar  merasa  tenteram,  saling  memberi  kasih  sayang  terutama  untuk mendapatkan  keturunan  dari  suatu  ikatan  yang  suci  yang  dinamakan  perkawinan.  Memang sudah, menjadi kodrat manusia, disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya  manusia  itu  tidak  dapat  hidup  sendirian,  dia  membutuhkan  manusia  lainnya.  Dengan adanya  perkawinan,  diharapkan  dapat  tercapai  tujuan  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
Pada hakikatnya seluruh makhluk ciptaan Allah swt. merupakan ciptaan yang sempurna, dan  manusia  ciptaan  paling  sempurna  diantara  yang  lainnya.  Kesempurnaanya  dapat  dilihat mulai dari bentuk tubuhnya yang tampak secara kasat mata, serta organ penting yang ada dalam tubuh  manusia  yang  tertata  secara  lengkap,  penganugerahan  akal  pikiran  serta  alat  untuk berkomunikasi  satu  sama  lain  antar  sesama. 1 Kesempurnaanya  sebagai  makhluk  ciptaan Allah Swt. ini diabadikan dalam Al- Qur’an QS Al -Tin/ 95: 4.
Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum. 2 Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  orang  lain,  hal  ini  menjadikan  mereka  berkeinginan  untuk mencari  dan  mendapatkan  jodoh  yang  dapat  menemaninya  dalam  suka  dan  duka.  Allah  swt. menciptakan hambanya saling berpasang-pasangan melalui jalan perkawinan.
Pernikahan merupakan tradisi yang sangat penting dalam masyarakat, dalam agama Islam perkawinan  merupakan  sunnah  Nabi  Muhammad  saw  bagi  setiap  umatnya  dituntut  untuk mengikutinya. 3 Ppernikahan diatur sedemikian baik oleh ajaran agama dan konstitusi negara. 4 Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang-Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. 5 Secara etimologi pernikahan berarti  persetubuhan. 6 Ada  pula  yang  mengartikan  perjanjian.  Secara  terminologi  pernikahan menurut  Abu  Hanafiah  adalah  akad  yang  dikukuhkan  untuk  memperoleh  kenikmatan  dari
1 Faizal Bachrong Fathur Marzuki, Handar Subhandi Bakhtiar, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar,” PUSAKA 7, no. 1 (June 2019): 49 – 62, https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V7I1.241.
2 Abdi Wijaya, “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
3 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional”  (Makassar:  UIN Alauddin University Press, 2014).
4 Abdul  Syat ar,  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation,” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 2019): 120 – 33, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
5 Muammar Muhammad Bakry, “LAWS EXEGESIS VERSUS JURISPRUDENCE (Comparative Studies in Understanding Religious Te xt and the Istinbath Process of Law on Mahar),” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (April 2020): 1 – 21, https://doi.org/10.24252/JICSA.V8I2.12005.
6 M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006).
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab Alfiani Arif, et al.
seorang  wanita,  yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Pengukuhan  disini  maksudnya  adalah  suatu pengukuhan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang  saling  membuat  perjanjian  yang  bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata. 7
Menurut  ulama  kontemporer  nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedah  hukum kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga  (suami-istri)  antara  pria  dan  wanita  yang  saling membantu  serta  memberi  hak  bagi  pemiliknya  dan  pemenuhan  kewajiban  masing-masing. 8 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga digambarkan dengan kata bahagia,  agar  setiap  manusia  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  memperoleh kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Para  ulama  fikih  pengikut  mazhab  (Syafi’i,  Hanafi,  Maliki  dan Hambali)  mendefinisikan  perkawinan  pada  “Akad  yang  dapat  membawa  seorang  pria  yang berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan didahului akad lafaz nikah. 9 Pernikahan merupakan  sunatullah, berlaku pada  semua  makhluk  di bumi,  baik pada  manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. 10
Akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan sebuah wabah yang disebut Covid-19 atau virus corona.  Virus  corona  ini  asalnya  dari  Cina  dan  menyebar  luas  ke  seluruh  dunia  termasuk Indonesia. Pencegahan dari Covid-19 ialah social distancing, fisiscal distancing , memakai masker, stay  at  home ,  berjemur  selama  10-15  menit,  dan  cuci  tangan  dengan  air  mengalir.  Pandemi Covid-19  sangat  mempengaruhi  banyak  sektor,  termasuk  kesehatan,  ekonomi,  sosial,  agama, politik dan sejenisnya. Namun di sisi agama tidak hanya mengganggu pelaksanaan ibadah ritual saja,  tetapi  juga  mengganggu  aspek  pelaksanaan  prosesi  akad  nikah.  Pelaksanaan  akad  nikah tertunda,  bahkan  tidak  ada  pelayanan  pernikahan  setelah  1  April  2020.  Tapi  keresahan masyarakat  ditanggapi  pemerintah  dengan  memberikan  sedikit  kelonggaran  dari  kebijakan sebelumnya. Demi mencegah virus corona tersebut Kantor Urusan Agama memberikan aturan tentang  batasan  sosial  selama  kontrak  pernikahan  dan  menyediakan  secara online layanan pendaftaran. 11

## 2. Literatur Review
Pernikahan online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau system internet ( via
7 Soimin Soedharyo, Hukum Orang Dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
8 Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu - Isu Fikih Kontemporer” (UIN Alauddin Makassar, 2012).
9 Abdul Rahman Al-Jaziri, Al- Fiqh’ala Al -Mazahib Al- Arba’ah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).
10 M A Tihami and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
11 Muammar  Bakry  et  al.,  “Arguing  Islamoph obia  during  COVID-19  Outbreaks:  A  Consideration  Using  Khu ṣūṣ Al- Balw ᾱ,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (December 2020): 2757 – 65, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340.
online), antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi tidak berada dalam satu tempat tapi yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik (media online ).
Pernikahan biasa pada umumnya pihak laki-laki dan perempuan saling bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung. Sedangkan pada pernikahan online menggunkan kekuatan dan  perkembangan  tekhnologi  untuk  membantu  dan  terlaksananya  nikah  agar  dapat menyampaikan  gambat  kondisi  individu  yang  sedanga  melakukan  interaksi  sebagaimana mestinya.  Tekhnologi via  teleconference lebih  mutakhir  dibandingkan  dengan  telepon  biasa, karena selain menyampaikan suara, tekhnologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet. 12
Pernikahan online menggunakan media atau apliksi online merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul, seperti pada pernikahan online di masa pandemi sekarang. Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara face to face dan  berada  dalam  satu  tempat,  namun  dalam  pernikahan online akad  nikah  tidak  dilakukan dalam  satu  majelis  (tempat).  Bentuknya  pun  beragam,  ada  yang  antara  wali  dan  mempelai berpisah,  saksi  juga  terpisah,  dan  ada  juga  yang  antara  mempelai  laki-laki  dan  perempuan berjauhan atau tidak satu tempat.
Proses akad nikah melalui video call yang paling utama diperhatikan adalah pihak-pihak yang  akan  melangsungkan  pernikahan  yaitu  calon  mempelai  laki-laki,calon  mempelai  wanita, wali dan saksi. Mereka terlebih dahulu harus saling mengenal satu sama lain, hingga tidak ada keragu-raguan.  Kedua  ialah  penentuan  waktu  akad,  yaitu harus  ada  penyesuain  waktu  antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan karena dengan letak daerah yang jauh, maka dapat dipastikan pula adanya perbedaan waktu. Ketiga, bahwa melakukan panggilan video ada jeda untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apalagi jika berbeda negara.
Berkembangnya  tekhnologi  dan  informasi,  pembicaraan  menggunakan  alat  komunikasi seperti  telepon  pun  semakin  canggih,  dahulu  orang-orang  hanya  dapat  berkomunikasi  hanya dengan mendengarkan suara, tapi di zaman sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar sehingga penggunanya dapat saling melihat wajah dan gambar melalui komputer ataupun android. Perkembangan   teknologi   saat   ini   mengantarkan   masyarakat   menuju   globalisasi telekomunikasi media dan informatika yang lebih modern. 13
12 Ari Cahyo Nugroho, “Konstruksi Media  Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa  Analisis Frammin g Terhadap Berita Dalam Tribunnews. Com,” Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 3, no. 1 (2012): 27 – 42.
13 Mahard ika  Emas  and  Mahardika  Putera  Emas,  “Problematika  Akad  Nikah  Via  Daring  Dan  Penyelenggaraan Walimah  Selama  Masa  Pandemi  Covid- 19,” Batulis  Civil  Law  Review 1,  no.  1  (November  2020):  68 – 78, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387.
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab Alfiani Arif, et al.
Di masa pandemi sekarang, ada beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan secara online melalui aplikasi video call dikarenakan oleh ditetapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  yang mengakibatkan kesuliatan dalam menjalankan ketentuan seputar hukum Islam.
Pada  tanggal  25  Maret  2020  terjadi  pernikahan online oleh  pasangan  Kardiman  bin Khaeruddin dengan Febrianti bin Hasanuddin. Pengantin pria berada di Bajoe sulawesi Selatan sedangkan  mempelai  wanita  berada  di  Kolaka  bersama  dengan  Wali  nikahnya,  Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Kardiman hendak menuju Kolaka tapi tertahan dan di karantina selama 14 hari oleh petugas satgas Covid-19 di Pelabuhan Bajoe, alasannya karena Kardiman baru saja datang  dari  Surabaya,  Jawa  Timur,  sedangkan  Jawa  Timur  merupakan  daerah  zona  merah terdampak Covid-19. Amri selaku camat Kolaka menyatakan, keduanya menikah melalui video call setelah pihaknya memberikan sejumlah opsi. Namun pihak keluarga mempelai perempuan setuju  dengan  pernikahan  melalui video  call demi  kelangsungan pernikahan  sesuai  yang  telah direncanakan. 14

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan (library research). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan.  Dalam penelitian  hukum,  jenis  ini termasuk  ke dalam  kategori  penelitian  yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu  penelitian  digolongkan  sebagai  data  sekunder. Pendekatan  Penelitian  berdasarkan  analisis  data  yang  bersifat  deskripsi,  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Pernikahan Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang
Pembuktian  pelaksanaan  nikah online terkait  perangkat  tekhnologi  yang  digunakan, dalam hal ini memakai hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Butir (E), Dan Pasal 5 Butir (1) Dan (2), Pasal 18(2),  dan  pasal  lainnya,  sesuai  dengan  keperluan  terhadap  yang  sedang  kita  alami.  Dengan demikian, ketatakutan sebagian orang dengan nikah online khususnya perempuan, dalam hal ini dapat  diatur  atau  dilindungi  oleh  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu, jika ada unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak yang
14 Ahmad Akbar Fua, “Viral Sepasang Pengantin Menikah via Video Call Gara - Gara Virus Corona,” 2020.
terkait bisa langsung dilaporkan dan dipidanakan. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 (1) dan Pasal 45 butir (1) yakni:
Pasal 27
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
Nikah online ,  dalam  pembuktian  dan  penerpannya  dapat  diterima  dan  diakui  daripada nikah melalui media telepon, karena nikah melalui media telepon dibolehkan  oleh majelis hakim, tapi dalam hal ini lewat telepon hanya sekedar mendengar suara dari pihak laki-laki tanpa bisa melihat kondisi fisiknya, berbeda dengan panggilan video ( video call ) yang penerapannya jauh lebih maju dari pada nikah melalui telepon, yakni disamping dapat didengar suaranya, tapi dapat juga dilihat gambar atau bentuk seseorang yang sedang berbicara.
Dari  permasalaan  tersebut,  dapat  dibandingkan  dengan  Putusan  Pengadilan  Agama Jakarta  Selatan  Nomor  1751/P/1989  tentang  Pengesahan  Praktik  akad  melalui  media  telepon biasa.  Jika  majelis  hakim  sudah  menetapkan  nikah  melalui  media  telepon  saja  dianggap  sah, untuk itu ketetapan tersebutlah yang harus diikuti terkait nikah online . Dalam hukum positif dan hukum Undang-Undang di Indonesia, nikah online tak pernah disinggung sebelumnya, bahkan tidak  ada  peraturan  yang  mengaturnya,  sehingga  di  Indonesia  terkait  hukum  nikah online tersebut masih mengalami kekosongan hukum.
Pernikahan yang ada di Indonesia kita dapat mengacu serta terikat pada peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam. Terkait makna perkawinan atau perkawinan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1  yang hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 15 Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad  yang  sangat  kuat  atau misaqan  ghalizan untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. 16
Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  hanya  dijelaskan  nikah  secara  umum,  sedikitpun  tidak    dibahas  tentang  nikah online .
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1Tentang Perkawinan , 2006.
16 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab Alfiani Arif, et al.
Namun dapat dicermati dari bunyi pasal tersebut ada kata yang dapat ditafsirkan terkait dengan nikah online ini, dalam pasal tersebut disebutkan salah satu tujuan pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  menaati  perintah  Allah.  Artinya,  pernikahan  pada  dasarnya  ialah untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  entah  konteksnya  lewat  pernikahan  dalam  bentuk apapun, yang terpentiang ialah tujuan dari pernikahan tersebut untuk membentuk keluarga yang kekal dan diridhai oleh Allah swt.
Pernikahan  melalui  telepon  biasa,  jika  dikaitkan  dengan  nikah online ,  maka  ia  juga termasuk  kategori  nikah  yang  diakui  oleh  negara  karena  nikah online juga  bertujuan  untuk menaati perintah Allah  demi membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan online dapat diterima keabsahannya baik dalam Islam maupun perundang-undang yang berlaku.
Di  zaman  sekarang,  semakin  meningkatnya  penyebaran  Covid-19  yang  mengakibatkan masyarakat terbengkalai untuk melaksanakan  pernikahan biasa pada umumnya, dalam hal ini pernikahan online adalah langkah yang paling tepat digunakan demi mencegah penyebaran virus corona karena sudah diakui oleh undang-undang keabsahannya.

## 4.2. Analisis Empat Mazhab Terkait Hukum Pernikahan Online Pada Masa Pandemi
Ada  perbedaan  pendapat  antara  para  ulama  terkait  penafsiran ittihad  al-majelis (satu majelis) diantaranya:
4.2.1. Imam Syafi’i
M enurut  Imam  Syafi’i,  salah  satu  syarat  yang  sangat  penting  d alam  suatu  akad  nikah adalah adanya kesinambungan (Muttashil) antara ijab dan kabul. Oleh karena itu, dalam mazhab yang  memegang  teguh  pada  Imam  Syafi’i  ini,  pengucapan  ijab  dan  kabul  dalam  satu  tempat (makan) dan kurun waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan. 17 Ini berarti makna dari persyaratan akad ittihad al-majelis adalah menyangkut kesatuan tempat (makan), tidak hanya semata-mata pada kesatuan ucapan ( kalam ) dari kedua belah pihak. Dari pendapat inilah ulama Syafi’iyah  menolak dan menganggap tidak sah sebuah akad ijab dan kabul dengan sebuah media tuisan  ( al-kitabah )  yang  dilakukan  melalui  surat,  selain  melalui  perwakilan.  Hal  ini  didasarkan pada disyaratkannya kesegaraan dalam  akad. Artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab
17 Ahmad  Nahrawi  Abdus  Salam  Al- Indunisi,  “Ensiklopedia  Imam  Syafi’i,  Biografi  Dan  Pemikiran  Mazhab  Fiqh Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al- Syafi’i Fi Mazhabihi Al -Qadim Wa Al- Jadid” (Jakarta: Hikmah, 2008).
diucapkan secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain. 18 Alasan lain juga yang sangat kuat  ialah  ijab  dan  kabul  harus  dilakukan  dengan  lafaz  yang  sharih  yaitu  diucapkan  secara langsung dan jelas agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak yang berakad, sedangkan suatu  ucapan  yang  terdapat  dalam  surat    ( kitabah )  dianggap  tidak  jelas  atau  masih  samar ( kinayah ). Sedangkan dalam sebuah pernikahan tidak diperkenankan dengan sesuatu yang tidak jelas atau masih samar ( kinayah ). 19

## 4.2.2. Imam Hanafi
Ulama  Imam  Hanafi  menafsirkan tentang ittihad  al-majelis yaitu   bersatu  majelis pada sebuah akad dalam perkawinan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Ijab dan kabul dalam hal ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu waktu akad nikah, bukan dilaksanakan dalam dua kurun waktu yang berbeda dan terpisah, artinya ijab diucapkan dalam satu waktu, lalu  setelah ijab selelsai, kabul langsung diucapkan pula setelahnya. Dalam hal tersebut,  meskipun acara ijab kabul  berkesinambungan  dilakukan  secara  terpisah  bisa  jadi  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu yang  sama,  tapi  karena  kesinambungan  antara  ijab  dan  kabul  itu  terputus.  Maka  akad  nikah seperti ini dianggap tidak sah. 20
Meskipun  tempatnya  bersatu,  tapi  tidak  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  yang  tidak sama, serta dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu akad nikahnya dianggap tidak sah. 21
Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (makan), sedangkan disisi atau dipihak lain  mengucapkan  kabul  ditempatlain  pula,  maka  akadnya  dianggap  sah,  apabila  pihak-pihak yang  berakad  dapat  melihat  calon  pasangannya  dan  suaranya  yang  dapat  didengar  dengan sharih, meskipun keduanya terpisahkan oleh arak yang jauh. 22
Menuurut Imam Hanafi pengikraran ijab dan kabul melalui perkataan (lisan) bukannlah salah satunya cara yang harus dilakukan dalam pengikraran ijab. Menurutnya akad dapat juga dilaksanakan  melalui  tulisan  ( al-kitabah ).  Tulisan  dipahami  memiliki  fungsi  yang  sama  dengan ucapan  (lisan).  Untuk  itu  dapat  diartikan  bahwa  pernyataan  sikap  yang  utarakan  lewat  media tulisan yang sharih memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam mempejelas penginterprestasian
18 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja ‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi ‘i, Hambali, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad (Jakarta: lentera, 2015).
19 Abi Zakaria Al-Nawawi Al-Sy afi’i dan Raudah Al - Muttaqin, “Al - Thalibi Wa Umdah” (Beirut: Dār al -Fikri, 1996).
20 Satria Effendi M Zein and Jaenal Aripin, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2004).
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
22 Zainuddin Ibn Nujaim Al-Hanafi, Al-Bahr Ar- Ra’iq Syarhu Kanz Ad - Daqa’iq , Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993).
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab Alfiani Arif, et al.
bersatu majelis menurut Imam Hanafi misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisi akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang di kehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan didepan wali wanita bersama dengan para saksi, serta dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan kabul. Maka  akad  nikah  seperti  ini  dianggap  sah  oleh  kalangan  Imam  Hanafi  dengan  alasan  bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita,  sama-sama  didengar  oleh  dua  orang  saksi  dalam  majelis  yang  sama.  Dalam  contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dulu diucapkan oleh mempelai laki-laki, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Praktik tersebut dibolehkan Imam Hanafi dan dianggap sah. 23
Dasar dari Imam Abu Hanifah membolehkan menikah dengan tulisan yaitu disandarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang menikah dengan Ummu Habibah.
Artinya:
“Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jashy. Ubaidillah meninggal di negeri  Habasyah,  maka  raja  Habasyah  (semoga  Allah  memberikan  rahmat  kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi saw, ia bayarkan maharnya 400 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi saw bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi saw menerimanya. (H.R. Daud dan Nasa’i)”.
Dalam  hadis  lain,  Nabi  saw  juga  menikahkan  dua  orang  tanpa  saling  mempertemukan mereka dalam satu majelis.
Artinya:
“Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi saw pernah berkata kepada seorang laki -laki, “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah ? Ia menjawab: ya, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, “ Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab : ya, lalu dikawinkanlah antara mereka, lalu mereka menjadi suami istri”. (HR. Abu Dawud).
Berdasarkan dua hadis tersebut memberikan keterangan yang jelas bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu dibolehkan. 24 Selain melalui media tulisan (surat), ulama Hanafi juga membolehkan ijab dan kabul melalui utusan. Contohnya, seorang laki-laki mengutus seseorang kepada pihak perempuan yang dikehendakinya, dan ketika utusan  itu tiba  ditempat  yang  ditujukan,  kemudian  ia  menyampaikan  ucapan  si  pengutus dan ucapannya kemudian langsung dijawab penerima (kabulnya) di depan wali pihak perempuan dan para saksi dan tentunya dalam majelis yang sama. 25
23 Zein  and  Aripin, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi  Dengan  Pendekatan Ushuliyah .
24 Syamsuddin As-Sarakhsi and Ahmad bin Abi Sahl, Kitab Al Mabsuth, Juz 5 (Beirut-Libanon: Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1993).
25 Ibnu Mas’ud Al -Kasani, Bada’i’al - Sana’i’fi Tartib Al - Shara’i’ (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986).

## 4.2.3. Imam Malik dan Imam Hambali
Pendapat Imam Malik dan Imam Hambali  sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i yaitu bersatu dalam satu majelis serta kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan  penglihatan.  Pandangan  ini  beranggapan  bahwa  akad  ijab  kabul  melalui  tulisan  ataupun surat adalah samar (kinayah). Pemahaman tersebut mempertegas bahwa persyaratan bersatu dalam  majelis  tidak  hanya  untuk  menjaga  kesinambungan  waktu,  tetapi  mengandung persyaratan lain yaitu al-m u’ayanah kedua belah pihak harus hadir dalam satu tempat, karena persyaratan  ini  dapat  melihat  secara  nyata  pengucapan  ijab  dan  kabul  dapat  di  wujudkan. Pelaksanaan ijab kabul harus sesuai dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. Itu sebabnya ijab dan kabul lafadznya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafaz nikah atau tazwij bukan lafadz yang lain dengan jalan qiyas. 26
Pendapat Imam Hanafi berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali, Imam hanafi  memahami  satu  majelis  bukan  dari  segi  fisik  dari  para  pihak.  Pendapat  Imam  Hanafi membolehkan akad ijab kabul melalui surat, dengan syarat surat tersebut dibacakan di depan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Imam Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab kabul dan harus segera  dijawab.  Dari  pendapat  Imam  Hanafi  tersebut  KH.  Sahal  Mahfudz  dapat  dianalogkan bahwa  pernikahan  dianggap  sah  hukumnya  dilakukan  lewat  media  komunikasi  seperti teleconference.
Pendapat  yang  shahih dari  Imam  Syafi’,  ijab kabul tidak boleh dilakukan  melalui  surat - menyurat. Mereka beralasan bahwa ijab kabul adalah sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak  saling  ridha  akan  adanya  transaksi,  dan  ridha  tidak  bisa  diyakinkan  jika  hanya  melalui sebuah surat. Dan selain itu jika surat dijadikan sebagai alat bukti oleh saksi apabila telah terjadi konflk tentang akad nikah tersebut. 27
Munculnya  perbedaan  pendapat  antara  para  Imam  Mazhab  dikarenakan  di  dalam  Al- Qur’an dan Hadis tidak ada yang mejelaskan secara pasti dan jelas bahwa pelaksanaan ijab kabul itu harus dilakukan dengan langsung atau selingan. Syarat yang dimaksud tersebut diantaranya adalak persaksian. Persaksian seseorang melalui telepon biasa masih menjadi perdebatan antara para  ulama.    Karena  persaksian  seseorang  dalam  telepon  biasa  sama  saja  dengan  persaksian orang  buta  yang  tidak  melihat  sesuatu  tetapi  bisa  mendengar  suaranya.  Tetapi  pernikahan melalui teleconference persaksiannya dapat dilihat secara langsung secara fisik dengan jelas dan tidak diragukan lagi. Saksi sebainya melibatkan empat orang yang cekatan. Dua orang dari pihak laki-laki dan dua orang dari pihak perempuan atau wali agar lebih meyakinkan antar pihak bahwa
26 Zein  and  Aripin, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi  Dengan  Pendekatan Ushuliyah .
27 Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Umar Al - Shatri, “Sharh Al - Yaqut ‘An Al- Nafs” (Beirut: Dar Alam al -Kutub, 2007).
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab Alfiani Arif, et al.
yang menjadi lawan komunikasi adalah orang yang  benar.  Untuk itu dalam hal persaksian, nikah melalui online ataupun via teleconference itu dianggap sah dengan alasan-alasan seperti:
1. keluarga diantara kedua mempelai sudah saling mengenal sehingga meminimalisir tingkat penipuan yang tidak diinginkan
2. Menggunkana media yang bisa dipakai berkomunikasi langsung tanp adanya perbedaan waktu yang lama.
Syarat  selanjutnya  ialah  satu  majelis  ( ittihad  al-majelis ).  Jumhur  ulama  berpendapat bahwa akad nikah itu disyaratkan pelaksanaannya dalam satu majelis. Tetapi dalam akad nikah teleconference secara  jelas  tidak  terpenuhi.  Namun  pengertian  satu  majelis  menurut  jumhur ulama itu bermakna agar semua pihak yang terlibat dalam suatu akad nikah itu dapat mengikuti semua proses yang dilaksanakan terutama dalam proses ijab dan kabulnya. Dengan mengikuti semua proses, maka ikatan yang dihasilkan dari ijab dan kabul dapat diakui oleh semua  pihak, termasuk para saksi. Dalam pernikahan online seperti ini memang dapat dicapai, karena ijab dan kabulnya dilakukan oleh wali dan calon suami bukan saja hanya didengar sighatnya, tetapi secara fisik juga dapat disaksikan . 28
Pernikahan online ijab kabulnya bisa disaksikan secara fisik dengan utuh meskipun berada tempat yang berbeda bahkan bisa dikatakan satu majelis sesuai dengan kriteria dan pengertian ittihad al-majelis yang telah dijelaskan, sangat berbeda dengan hanya melalui telepon biasa yang tidak dapat saling memandang secara fisik. Dengan gambaran seperti ini, maka pernikahan online via teleconference dianggap sah.
Satria  Effendi  M.  Zein  sebagai  salah  satu  pakar  yang  membidangi  masalah  hukum keluarga Islam di Indonesia dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia”, dalam pendapatnya mengatakan bahw a ada dua macam putusan yang  dapat  dipilih  dari  pendapat  tersebut  oleh  majelis  hakim  terkait  masalah  ini,  yaitu membolehkan sesuai dengan pendapat Imam Hanafi ataupun melarang sesuai dengan pendapat Imam  Sayafi’i.  Dalam  hal  tersebut  Satria  Effendi  M.  Zein meneyrahkan  putusan  yang  diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai  selama belum  ada dalil  dan  Undang-Undang  yang  mengatur  jelas  mengenai hal tersebut. 29

## 5. Kesimpulan
Dari beberapa syarat dan ketentuan untuk melaksanakan nikah melalui online ,  dijelaskan bahwa nikah online hukumnya sah dengan mengikuti syarat dan ketentuannya dengan benar.
28 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu , Juz VII (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989).
29 Zein  and  Aripin, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi  Dengan  Pendekatan Ushuliyah .
Melihat kondisi sekarang, semakin meningkatnnya penyebaran virus corona yang menyebabkan banyak  masyarakat  yang  tetap  ingin  melaksanakan  pernikahan.  Dan  seperti  yang  diketahui bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang baik jika harus ditunda-tunda. Maka pentingnya bagi setiap umat islam untuk mengetahui seperti apa hukum dari pelaksanaan nikah online tersebut. Bahkan dalam kondisi yang tidak mendesak pun seperti  sebelum timbulnya virus  corona nikah online ini  sudah  dibolehkan  dan  dinggap  sah  dalam  hukum  positif,  apalagi  sekarang  di  masa pandemi  yang  tidak  memungkinkan  seseorang  untuk  saling  bertemu  dan  berkumul  karena adanya  pembatasan  waktu  dan  jarak.  Untuk  itu  hukum  melaksanakan  pernikahan online dianggap sah dengan menganalisis beberapa pendapat ke empat Imam Mazhab serta memenuhi syarat-syarat dan rukun ijab kabul yang benar.

## Daftar  Pustaka
Abdul  Syatar.  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (December  2019):  120 – 33. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Al-Hanafi, Zainuddin Ibn Nujaim. Al-Bahr Ar- Ra’iq Syarhu Kanz Ad - Daqa’iq . Juz V . Beirut: Dar Al- Fikr, 1993.
Al- Indunisi,  Ahmad  Nahrawi  Abdus  Salam.  “Ensiklopedia  Imam  Syafi’i,  Biografi  Dan  Pemikiran Mazhab Fiqh Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al-Syaf i’i Fi Mazhabihi Al - Qadim Wa Al- Jadid.” Jakarta: Hikmah, 2008.
Al-Jaziri, Abdul Rahman. Al- Fiqh’ala Al -Mazahib Al- Arba’ah . Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
Al- Kasani, Ibnu Mas’ud. Bada’i’al - Sana’i’fi Tartib Al - Shara’i’ . Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
Al-Muttaqin, Abi Zakaria Al-Nawawi Al- Syafi’i dan Raudah. “Al - Thalibi Wa Umdah.” Beirut: Dār al - Fikri, 1996.
Al- Shatri, Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Umar. “Sharh Al - Yaqut ‘An Al - Nafs.” Beirut: Dar Alam al - Kutub, 2007.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu . Juz VII . Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989.
As-Sarakhsi,  Syamsuddin,  and  Ahmad  bin  Abi  Sahl. Kitab  Al  Mabsuth,  Juz  5 .  Beirut-Libanon: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Bakry, Muammar Muhammad. “LAWS EXEGESIS VERSUS JURISPRUDENCE (Comparative Studies in  Understanding  Religious  Text  and  the  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar).” JICSA (Journal  of  Islamic  Civilization  in  Southeast  Asia) 9,  no.  1  (April  2020):  1 – 21. https://doi.org/10.24252/JICSA.V8I2.12005.
Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad
Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab Alfiani Arif, et al.
Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID -19 Outbreaks: A Consideration Using Khu ṣūṣ Al-Balw ᾱ.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (December 2020): 2757 – 65. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340.
Emas,  Mahardika,  and  Mahardika  Putera  Emas.  “Problematika  Akad  Nikah  Via  Daring  Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid- 19.” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (November 2020): 68 – 78. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387.
Fathur Marzuki, Handar Subhandi Bakhtiar, Faizal Bachrong. “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online  Dalam  Proses  Akad  Nikah  Di  Makassar.” PUSAKA 7,  no.  1  (June  2019):  49 – 62. https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V7I1.241.
Fua, Ahmad Akbar. “Viral Sepasang Pengantin Menikah via Video Call Gara - Gara Virus Corona,”
2020.
Hasan,  M  Ali. Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  Dalam  Islam .  Jakarta:  Siraja  Prenada  Media Group, 2006.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Fiqih  Lima  Mazhab:  Ja  ‘fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi  ‘i,  Hambali, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad . Jakarta: lentera, 2015.
Nugroho,  Ari  Cahyo.  “Konstruksi  Media  Online  Tentang  Realitas  Penyedotan  Pulsa  Analisis F ramming  Terhadap  Berita  Dalam  Tribunnews.  Com.” Masyarakat  Telematika  Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 3, no. 1 (2012): 27 – 42. Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” Makassar: UIN Alauddin University Press, 2014.
Soedharyo, Soimin. Hukum Orang Dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu -Isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012.
Tihami, M A, and Sohari Sahrani. Fikih Munakahat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1Tentang Perkawinan , 2006.
Wijaya, Abdi. “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lemb aga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU).” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
Zein,  Satria  Effendi  M,  and  Jaenal  Aripin. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah . Jakarta: Kencana, 2004.