Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan perwujudan  dari  pergeseran  sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Otonomi daerah menjalankan  beberapa  misi  yaitu:  1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan  sumber  daya  daerah,  2) meningkatkan  kualitas  pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan 3) memberdayakan dan menciptakan  ruang  bagi  masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).  Otonomi  daearah  yang  luas
1 Dosen STIE Graha Karya Muara Bulian
dan  desentralisasi  kepada  kabupaten dan  kota  memberikan  jalan  bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan  keuangan  daerah  dan anggaran  daerah.  Pemerintah  daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan  keuangan  daerah  yang berorientasi pada kepentingan publik ( public oriented ) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut meliputi tuntutan
kepada  pemerintah  daerah  untuk membuat  laporan  keuangan  dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Informasi  yang  terdapat  di dalam Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang

## PENGARUH KARAKTERISTIK PENGANGGARAN, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
Yulia Istia Ningsih 1

## Abstract
This research aims to test the influence of the characteristics of the application of budgeting, accounting information systems, and public accountability against the performance  of  managerial  Work  Unit  (SKPD)  Area  Device  Batang  Hari.  The phenomenon in this study is the evaluation of the Governors of the five Day Rod Unit  WorkingDevice  area  (SKPD)  because  it  is  not  able  to  achieve  the  original target of revenue (PAD) Region in the year 2014. The population of this research is the entire FinancialManager Officer Derah Unit Working Device area (SKPD) Batang  Hari.  Samples  prepared  in  this  research  as  much  as  146  by  using purposive  sampling  method.  Data  collected  by  way  of  disseminating  a questionnaire. The research of using multiple regression analysis with Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 22. The results of this study indicate that  simultaneous  budget  participation  variables,  clarity  of  goals  to  budget, budget feedback, the difficulty of the achievement of objectives, the evaluation of the  implementation  of  the  budget,  accounting  information  systems,  and  public accountability  effect  on  managerial  performance.  Clarity  of  goalsto  budget, budget  feedback,  evaluation,  budget  and  public  accountability  in  partialeffect significantly to managerial performance, whereas a variable participation budget, the  difficulty  of  the  achievement  of  the  goals,  and  the  application  of  the systemaccounting  information  has  no  effect  on  performance  of  significant managerial.  The  results  of  this  research show  that  the  independent  variables  the dependent variableimpact of 96.4%.
Keywords: managerial performance, budget participation
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
memenuhi  kriteria  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami,  berarti  pemerintah  daerah mampu  mewujudkan  transparansi dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Masyarakat  tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban  atas  rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut  (Mardiasmo,  2003).  Hal  ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik  dalam  peningkatan  kinerja manejerial,  karena  dengan  adanya akuntabilitas  kepada  masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan  yang  dianggarkan  sehingga pemerintah  daerah  berusaha  dengan baik  dalam  melaksanakan  seluruh perencanaan  yang  ada  karena  akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi, dan  visi  organisasi  yang  tertuang dalam  perumusan  skema  strategis (strategic  planning) suatu  organisasi
(Indra,  2006).  Daftar  apa  yang  ingin dicapai  tertuang  dalam  perumusan perencanaan strategis ( strategic planning) suatu  organisasi.  Dengan demikian,  kinerja  pemerintah  dapat dipahami  sebagai  tingkat  pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian  hasil  dalam  kaitannya dengan  tugas  dan  fungsi  yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa  kinerja  merupakan  suatu tingkatan sejauhmana proses
kegiatan  organisasi  itu  memberikan
hasil atau mencapai tujuan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional  suatu  organisasi,  bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran,  standar  dan  kinerja  yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbandingan terhadap anggaran harus dilakukan untuk dapat mengetahui  apakah  kinerja  tersebut efektif/tidak efektif. Anggaran
merupakan  titik  awal  terbaik  dalam menilai kinerja.
Anggaran  berfungsi  sebagai pedoman  kerja,  suatu  rencana  kerja yang  disusun  secara  sistematis  dan dinyatakan  dalam  unit  moneter,  dan berupa  proyeksi  pada  masa  yang akan datang, sehingga dapat menjadi pedoman kerja entitas dalam menjalankan  kegiatannya.  Sebuah entitas  yang  dalam  operasionalnya mengacu  pada  pedoman  kerja  yang tertuang  dalam  anggarannya,  dapat menciptakan  efektivitas  operasional dalam mencapai tujuan entitas tersebut.  Faktor-faktor  yang  terdapat pada  Karakteristik  Penganggaran ( Budgetary Goal Characteristic ) perlu  diperhatikan  untuk  mencapai tujuan tersebut secara efektif. Budgetary Goal Characteristic
terdiri  dari  lima  komponen,  yaitu partisipasi  penganggaran  ( budgeting participation ), kejelasan sasaran anggaran  ( budget  goal  clarity ), kesulitan sasaran anggaran ( budgeting  goal  difficulty ),  umpan balik anggaran ( budgeting feedback ), dan  evaluasi  anggaran  ( budgeting evaluation ). Kenis (1979) berpendapat bahwa pelaksanaan anggaran  dapat  berjalan  efektif apabila  penyusunan  anggaran  dan penerapannya  memperhatikan  lima komponen
Budgetary Goal Characteristic . Kinerja manajerial selain dipengaruhi oleh karakteristik
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
penganggaran, juga dipengaruhi oleh sistem  informasi  akuntansi  dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005 mengungkapkan  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur  yang  diselenggarakan  oleh
Pemerintah  Daerah  dalam  rangka penyusunan  anggaran,  pelaksanaan anggaran  dan  pelaporan  keuangan daerah.  Sistem  ini  diciptakan  agar nantinya  terciptalah  suatu  informasi yang  berupa  laporan  keuangan  yang dapat menggambarkan kondisi keuangan  serta  kinerja  dari  suatu daerah. Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah mengungkapkan bahwa setiap entitas wajib  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD. Keandalan laporan keuangan berhubungan  erat  dengan  keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.  Sistem  akuntansi  perlu dikembangkan dengan mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta  mempertimbangkan  kondisi pendukung  yang  diperlukan,  salah satunya  yaitu  tekonologi  informasi. Sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan  dan  tingkat  kompleksitas kegiatan  bidang  keuangan  maupun bidang  teknis  (Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006). Penelitian karakteristik penganggaran  ini  lebih  spesifik  pada program  dan  kegiatan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang dimuat  dalam  Rencana  Kerja  dan
Anggaran/RKA-SKPD
yang merupakan  dokumen  perencanaan dan  pengangggaran  yang  berisi rencana  pendapatan,  rencana  belanja
program  dan  kegiatan  SKPD,  serta rencana  pembiayaan  sebagai  dasar penyusunan APBD. Fenomena tentang  karakteristik  penganggaran yang  terjadi  pada  tahun  2014  di Kabupaten Batang Hari yaitu adanya evaluasi  dari  Bupati  Batang  Hari terhadap lima Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  karena tidak mampu mencapai target
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tahun  lalu.  Kelima  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  tak mencapai target PAD tersebut adalah Dinas  ESDM,  Dinas  Kesehatan, Dinas  Perkotaan,  Dinas  Peternakan dan  Bagian  Aset,  sementara  Dinas
Perindagkop  justru  gagal  mencapai realisasi PAD untuk 2014 (tribunjambi,  2015). Keadaan  ini membuktikan bahwa kinerja manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Batang  Hari  khususnya kelima  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  tersebut  belum  bisa menunjukkan  kinerja  yang  sesuai dengan harapan.
Peneliti  mereplikasi  penelitian yang  dilakukan  oleh  Abata  (2014) tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada  sektor  produk  makanan  di
Nigeria.  Perbedaan  penelitian  ini terdapat  pada  variabel  dan  objek yang digunakan. Penelitian ini menggunakan  5  (lima)  karakteristik penganggaran yaitu partisipasi
anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  umpan  balik  anggaran, kesulitan  pencapaian  tujuan,  dan evaluasi  anggaran.  Penelitian  ini memilih  Kabupaten  Batang  Hari, yang mana berbeda dengan penelitian  Abata  (2014)  yaitu  pada sektor  swasta.  Anggaran  pada  sektor swasta merupakan bagian dari rahasia  perusahaan  yang  tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
sektor  publik  anggaran  justru  harus diinformasikan  kepada  publik  untuk dikritik  dan  didiskusikan  untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas  atas  pengelolaan  dana publik  dan  pelaksanaan  program  – program  yang  dibiayai  dari  uang publik (Mardiasmo, 2005). Variabel penerapan sistem informasi  akuntansi  ditambahkan dalam  penelitian  karena  berdasarkan PP  No.  71/2010  disebutkan  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis  akrual  dilaksanakan  empat tahun  setelah  tahun  2010,  yang artinya  dilaksanakan  pada  2015 seluruh  instansi  pemerintah  baik yang  ada  di  pusat  maupun  di  daerah harus  sudah  menerapkan  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis  akrual  ( accrual  basis ).
Setiap  daerah  memiliki  pemahaman yang  sangat  beragam  terkait  dengan sistem yang akan diterapkan. Penggunaan  sistem  aplikasi  juga harus diterapkan, termasuk di dalamnya  ketika  terdapat  sistem yang berbeda, bagaimana mengkonsolidasinya,  sehingga  bisa compatible antara satu sistem dengan sistem lainnya (dprd.batanghari.go.id). Pemeritah daerah mengupayakan mendorong akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  terus  dilakukan.  Hal  ini terlihat dari Bupati Batang Hari yang mengadakan  sosialiasi  UU  No.14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  secara  historis dilatar  belakangi  oleh  bergulirnya reformasi  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Reformasi  yang ditandai  dengan adanya  tuntutan tata kelola  kepemerintahan  yang  baik ( Good Governanc e) yang mensyaratkan  adanya  akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
masyarakat  dalam  setiap  proses terjadinya  kebijakan  publik.  UU Keterbukaan Informasi Publik secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat  publik  untuk  memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.
Kualitas  proses  pengukuran kinerja  sangat  dipengaruhi  oleh kualitas  proses  penganggaran  karena pengukuran kinerja merupakan bagian penting yang berkesinambungan  dengan  proses penganggaran (Putra, 2013). Pelaksanaan  proses  penganggaran telah dilakukan sesuai dengan
prosedur  oleh  semua  aparat  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)
Kabupaten  Batang  Hari  sehingga mengalami  peningkatan  kinerja.  Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kemen  PAN  dan  RB  RI  yang  telah melakukan  evaluasi  akuntabilitas kinerja  dan  analisa  kerja  terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten
Batang  Hari  Tahun  Anggaran  2014 diperoleh  capaian  akhir  kinerja sasaran sebesar 54,90 meningkat dari tahun  lalu  yang  sebesar  50,21, dengan  predikat  nilai  CC.  Nilai  ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah  Kabupaten  Batanghari dalam  capaian  sasaran  termasuk dalam  Kategori  CC  (Cukup  Baik) (www.jambiupdate.com). Berdasarkan uraian latar belakang  yang  dikemukakan,  maka yang  menjadi  rumusan  masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  1) Apakah  terdapat  pengaruh  antara partisipasi anggaran, kejelasan
sasaran  anggaran,  umpan  balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  secara  simultan terhadap  kinerja  manajerial  satuan kerja  perangkat  daerah?  2)  Apakah
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
terdapat  pengaruh  antara  partisipasi anggaran, kejelasan
sasaran
anggaran,  umpan  balik,  kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  secara  parsial terhadap  kinerja  manajerial  satuan kerja  perangkat  daerah?  3)  Seberapa besar  pengaruh  partisipasi  anggaran, kejelasan  sasaran  anggaran,  umpan balik,  kesulitan  pencapaian  tujuan, evaluasi  anggaran,  penerapan  sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja manajerial  satuan  kerja  perangkat daerah? Berdasarkan  permasalah  yang telah dikemukakan dalam perumusan,  maka  tujuan  penelitian yang  hendak  dicapai  adalah:  1) Untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  umpan  balik,  kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  secara  simultan terhadap  kinerja  manajerial  satuan kerja  perangkat  daerah;  2)  Untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  umpan  balik,  kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  secara  parsial terhadap  kinerja  manajerial  satuan kerja  perangkat  daerah;  3)  Untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran  anggaran,  umpan  balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja manajerial  satuan  kerja  perangkat daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Anggaran Konsep anggaran yang dikemukakan di atas memiliki makna yang  luas  dan  tidak  terbatas  pada lingkup  organisasi  tertentu.  Namun menurut Atkinson dan Kaplan
(1995),  anggaran  negara  merupakan suatu  pernyataan  pengeluaran  dan penerimaan  yang  diharapkan  akan terjadi  dalam  suatu  periode  waktu  di masa  yang  akan  datang,  yang meliputi  informasi  pengeluaran  dan penerimaan  yang  sungguh-sungguh terjadi  di  masa  kini  dan  masa  lalu. Dari  berbagai  sudut  pandang  yang dikemukakan, sebenarnya peran anggaran selain sebagai alat perencanaan, anggaran juga merupakan  alat  bagi  manajer  untuk mengendalikan,  mengkoordinasikan, mengkomunikasikan,  mengevaluasi kinerja, dan memotivasi
bawahannya.  Untuk  itu  pentingnya anggaran  dalam  suatu  organisasi akan  terlihat  dari  peran  dan  tujuan anggaran.  Tujuan  utama  penyusunan anggaran  menurut  Anthony  (1998), adalah sebagai berikut :
1. Memperbaiki  rencana  strategis organisasi.
2. Mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi. 3. Menyerahkan  tanggung  jawab kepada manajer, memberikan otorisasi  besarnya  biaya  yang boleh dikeluarkan, dan memberikan  umpan  balik  kepada manajer atas kinerja mereka.
4. Sebagai perjanjian atau komitmen yang  merupakan  dasar  untuk mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya.

## Mekanisme Penyusunan APBD
Penyusunan APBD tahun anggaran 2015 masih tetap berorientasi  pada  anggaran  berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
pendekatan penganggaran yang mengutamakan  keluaran  ( output ) dari  program  atau  kegiatan  yang akan  atau  telah  dicapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur. Setiap dana yang dianggarakan untuk melaksanakan  program  dan  kegiatan harus  terukur  secara  jelas  indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam  tolak  ukur  kinerja  serta target  dan  sasaran  yang  diharapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30  Tahun  2007,  dalam  menyusun APBD tahun anggaran 2008 ditekankan pada penyusunan anggaran  yang  terpadu (unifilied budget) dimana  dalam  menyusun rencana keuangan tahunan dilakukan secara  terintegrasi  untuk  seluruh jenis  belanja  guna  melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada  prinsip  pencapaian  efisiensi alokasi  dana.  Penyusunan  APBD secara  terpadu,  harus  tetap  sejalan dengan
penyusunan anggaran berbasis kinerja.

## Karakteristik Penganggaran
Menurut  Kenis  (1979)  ada  5 (lima)  karakteristik  penganggaran (Budgetary  Goal  Characteristics) yaitu:
1. Partisipasi  penyusunan  anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan efektivitas organisasi.  Partisipasi  anggaran pada  sektor  publik  terjadi  pada saat pembahasan
anggaran,
dimana  eksekutif  dan  legislatif saling  beradu  argumen  dalam pembahasan  RAPBD.  Dimana anggaran  dibuat  oleh  eksekutif dalam  hal  ini  Kepala  Daerah melalui  usulan  dari  unit  kerja yang  disampaikan  oleh  Kepala Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
(SKPD),  dan  setelah  itu  Kepala
Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran. 2. Kejelasan sasaran anggaran merupakan  sejauhmana  tujuan anggaran  ditetapkan  secara  jelas dan  spesifik  dengan  tujuan  agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapain sasaran tersebut. Sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan  secara  jelas,  spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. 3. Umpan  balik  terhadap  sasaran anggaran  yang  dicapai  adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer.  Jika  anggota  organisasi tidak  mengetahui  hasil  yang diperoleh  dari  upayanya  untuk mencapai  sasaran,  maka  ia  tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan,  dan  tidak  ada  insentif untuk  menunjukkan  kinerja  yang lebih baik. 4. Kesulitan sasaran anggaran mempunyai  rentang  sasaran  dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai  sangat  ketat  dan  tidak dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan  dalam  kategori  ketat namun  dapat  dicapai  adalah tingkat kesulitan sasaran anggaran. Kenis (1979) menyatakan manajer yang
memiliki  tujuan  anggaran  yang terlalu  ketat  secara  signifikan memiliki  ketegangan  kerja  tinggi dan motivasi kerja rendah, kinerja anggaran,  dan  efisiensi  biaya dibandingkan untuk anggaran memiliki  tujuan  anggaran  tepat atau ketat tetapi dapat dicapai. Hal ini  mengidentifikasikan  bahwa
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
ketat  tapi  dapat  dicapai  adalah tingkat kesulitan tujuan anggaran.
5. Evaluasi  anggaran  dilaksanakan sebagai  dasar  penilaian  kinerja unit  kerja.  Evaluasi  anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan  hubungan  yang lemah.  Manajer  memberi  reaksi yang  tidak  menguntungkan  untuk menggunakan  anggaran  dalam evaluasi kinerja dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan  kerja,  menurunkan kinerja anggaran). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Pengelolaan SKPD  merupakan  sistem  informasi akuntansi  bagi  pemerintahan  daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian  prosedur  mulai  dari proses pengumpulan data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akuntabilitas Publik Akuntabilitas publik adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002).
Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah
Menurut Wayan (1997) dalam Putra (2013),  kinerja  pemerintah  daerah dapat  dipahami  sebagai  tingkat pencapaian  hasil  dalam  kaitannya dengan  tugas  dan  fungsi  yang dibebankan kepada organisasi
tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa  kinerja  organisasi  merupakan suatu  tingkatan  sejauh  mana  proses kegiatan  organisasi  itu  memberikan hasil  atau  mencapai  tujuan.  Sistem pengukuran  kinerja  sektor  publik adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan untuk  membantu  manajer  publik untuk  membantu  manajer  publik untuk  menilai  pencapaian  suatu strategi  melalui  alat  ukur  finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2009).

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H 1 :  Partisipasi  anggaran,  kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan  pencapaian  tujuan, evaluasi  anggaran,  penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan  berpengaruh  terhadap kinerja manaejerial satuan kerja perangkat daerah. H 2 : Partisipasi  anggaran  secara parsial  berpengaruh  terhadap kinerja manaejerial satuan kerja perangkat daerah.
H 3 :  Kejelasan  sasaran  anggaran secara parsial berpengaruh terhadap  kinerja  manaejerial satuan kerja perangkat daerah.
H 4 :  Umpan  balik  secara  parsial berpengaruh  terhadap  kinerja manaejerial satuan kerja
perangkat daerah. H 5 :  Kesulitan  pencapaian  tujuan secara parsial berpengaruh terhadap  kinerja  manaejerial satuan kerja perangkat daerah.
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
H 6 : Evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh  terhadap  kinerja manaejerial satuan kerja perangkat daerah. H 7 :  Penerapan  sistem  informasi akuntansi secara parsial berpengaruh  terhadap  kinerja manaejerial satuan kerja perangkat daerah. H 8 :  Akuntabilitas  publik  secara parsial  berpengaruh  terhadap kinerja manaejerial satuan
kerja perangkat daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  Pejabat  Pengelola Keuangan Derah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari.  Penentuan sampel  ditetapkan  dengan  teknik purposive sampling . Purposive sampling merupakan teknik pengambilan  sampel  berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria  responden  dalam  penelitian ini adalah:
1. Aparat  pemerintah  daerah  yang ada  di  Sekretariat,  Dinas,  Badan, Kantor  dan  Inspektorat  yang membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 2. Aparat  tersebut  yang  menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran.
3. Pendidikan  terakhir  minimal  S1 dengan  masa  kerja  minimal  1 (satu) tahun.

## Data dan Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  penelitian  ini  adalah data  primer  yang  berasal  dari  jawaban responden  atas  beberapa  pertanyaan yang diajukan peneliti melalui penyebaran  kuesioner  langsung  kepada responden.  Kuesioner  dibuat  dalam bentuk  pertanyaan-pertanyaan  secara
berstruktur yang mana responden dibatasi  dalam  memberikan  jawaban pada  alternatif  jawaban  tertentu  saja. Penyebaran kuesioner terhadap responden  dilakukan  setelah  terlebih dahulu  mendapat  rekomendasi  dari Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Batang Hari,  untuk  selanjutnya  membagikan kuesioner  tersebut  kepada  responden.
Pengambilan kembali kuesioner disesuaikan  dengan  waktu  yang  telah disepakati  oleh  peneliti  dengan  yang bersangkutan.  dan  data  yang  didapat secara  langsung  oleh  peneliti  dari literatur,  studi  pustaka,  jurnal-jurnal penelitian  terdahulu  yang  berhubungan dengan penelitian dalam penelitian ini.

## Definisi  Operasional  dan  Pengukuran Variabel
1. Partisipasi anggaran (X 1 ) yaitu tingkat  pengaruh  dan  keterlibatan yang  dirasakan  oleh  individu  dalam proses perencanaan anggaran (Milani, 1975) dalam Istiyani (2009). Partisipasi anggaran tersebut menunjukkan pada luasnya partisipasi  aparat  pemerintah  daerah. Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Andarias Bangun  (2009)  dengan  pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 2. Kejelasan  sasaran  anggaran  (X 2 ) menunjukkan sejauhmana tujuan anggaran  program  dan  kegiatan SKPD  dinyatakan  secara  spesifik, jelas  dan  dimengerti  oleh  siapa  saja yang  bertanggung  jawab  terhadap anggaran. Instrumen pengukuran digunakan  dari  Andarias  Bangun (2009)  dengan  pengukuran  skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
3. Umpan Balik Anggaran (X 3 ) merupakan  alat  ukur  sejauh  mana individu  mengetahui  sampai  dimana tujuan anggaran program dan kegiatan  telah  dicapai.  Variabel  ini diukur  menggunakan  instrumen  dari Istiyani  (2009)  dengan  pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
2. Kesulitan  Pencapaian  Tujuan  (X 4 ) merupakan tingkatan kesulitan pencapaian  tujuan  anggaran  program dan kegiatan yang dipersepsikan oleh individu dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Instrumen pengukurannya mengadopsi dari Istiyani  (2009)  yang  memodifikasi instrumen  dari  Kenis  (1979)  dengan pengkuran  skala likert 5  (lima)  point dari  sangat  tidak  setuju  sampai sangat setuju.
3. Evaluasi Anggaran (X 5 ) didefinisikan sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD ditelusur  oleh  pimpinan  ke  masing- masing  bawahan  dan  digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam  penyusunan  dan  penggunaan anggaran. Instrumen pengukuran diadopsi  dari  Istiyani  (2009)  yang memodifikasi  instrumen  dari  Kenis (1979),  dengan  pengukuran  skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 4. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi  (X 6 ) adalah  informasi yang  berhubungan  dengan  informasi keuangan  daerah  terkait  dengan bagaimana  persepsi  kepala  SKPD dalam memperkirakan ketelitian, keterkaitan,  ketepatan  waktu  dan format  yang  dihasilkan  oleh  SIKD menyangkut informasi anggaran yang disajikan dalam kegiatan
operasional  yang  bersifat  rutin.
Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Permadi (2013)
dengan  pengukuran  skala likert 5 (lima)  point  dari  sangat  tidak  setuju sampai sangat setuju. Semakin tinggi nilai  skala  menunjukkan  semakin tinggi  penggunaan  sistem  informasi akuntansi keuangan daerah.
5. Akuntabilitas Publik (X 7 ) merupakan kewajiban mempertanggung- jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  melalui  suatu  media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan  secara  periodik  kepada DPRD  dan  masyarakat.  Instrumen
pengukuran  diadopsi  dari  Putra (2013)  dengan  pengukuran  skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
6. Kinerja  Manajerial  (Y)  merupakan prestasi  yang  diperlihatkan  atau kemampuan  kerja  seseorang.  Kinerja aparat  pemerintah  daerah  dalam penganggaran dinilai baik jika anggaran yang yang ditetapkan dapat dicapai  dan  dapat  dikendalikan. Variabel  kinerja  manajerial  diadopsi dari  instrumen  yang  digunakan  oleh Bangun  (2009)  dengan  pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada
penelitian  ini  meliputi  uji  validitas,  uji reliabilitas,  uji  asumsi  klasik,  uji hipotesis  penelitian  dan  metode  analisis regresi  berganda.  Untuk  pengujian hipotesis,  penelitian  ini  menggunakan alat uji statistik dengan bantuan software SPSS 22. Sebelum melakukan pengujian, data tersebut harus ditransformasikan menggunakan method of  successive  interval (MSI).  Hal  ini dikarenakan  data  yang  diperoleh  dari pengukuran  yang  menggunakan  skala Likert adalah data ordinal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat  ( pearson  correlation )  antara masing-  masing  skor  item  dengan  total skor variabel. Suatu indikator pernyataan  dikatakan  valid  apabila korelasi  antara  masing-  masing  skor item menunjukkan hasil yang signifikan. Jika  r  hitung  ≥  r  tabel  maka  dapat dikatakan  valid,  dimana  r  tabel  untuk n=122  adalah  0,176.  Hasil  uji  validitas instrument  dalam  penelitian  ini  akan disajikan pada table dibawah ini sebagai berikut:
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)

## Tabel 1. Validitas Item Pertanyaan
Partisipasi Anggaran (X 1 )
Sumber : Data Primer 2015
Tabel 2. Validitas Item Pertanyaan Kejelasan Sasaran Anggaran (X 2 )
Sumber : Data Primer 2015 Tabel 3. Validitas Item Pertanyaan Umpan Balik Anggaran (X 3 )
Sumber : Data Primer 2015
Tabel 4. Validitas Item Pertanyaan Kesulitan Pencapaian Tujuan (X 4 )
Sumber : Data Primer 2015
Tabel 5. Validitas Item Pertanyaan Evaluasi Anggaran (X 5 )

## Sumber : Data Primer 2015
Tabel 6. Validitas Item Pertanyaan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X 6 )
Sumber : Data Primer 2015
Tabel 7. Validitas Item Pertanyaan Akuntabilitas Publik (X 7 )
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)

## Tabel 8. Validitas Item Pertanyaan
Kinerja Manajerial (Y)
Sumber : Data Primer 2015 Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini menggunakan nilai Cronbach Alpha , yang  mana  nilai Cronbach  Alpha dinyatakan  reliabel  jika  nilainya lebih  besar  atau  sama  dengan  0,60 ( Ghozali, 2009 ). Hasil uji reliabilitas instrumen  penelitian  dapat  dilihat pada Tabel 4.9.
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas
Sumber : Data Primer 2015 Uji Asumsi Klasik Model regresi dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif  jika  model  regresi tersebut  tidak  menyimpang  dari asumsi klasik regresi berupa: normalitas,  multikolinearitas,  dan heteroskedastisitas.
Uji Normalitas
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Smirnov Test)
Sumber : Data Primer 2015 Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yang mana signifikannya  menunjukkan  hasil diatas  5%,  maka  distribusi  data dinyatakan  normal.  Uji  normalitas dapat  diperjelas  lagi  tentang  sebaran data  dalam  penelitian  ini  yang  akan disajikan dalam grafik normal P-plot. Dimana dasar pengambilan keputusan  menurut  Ghozali  (2006) yaitu : 1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal,  maka  model  regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal,  maka  model  regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar 1. Grafik Normal P-Plot Sumber : Data Primer 2015
Grafik  normal  P-Plot  terlihat titik-titik  menyebar  disekitar  garis diagonal,  serta  arah  penyebarannya mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka dapat  disimpulkan  grafik  tersebut menunjukkan  bahwa  model  regresi
layak  dipakai  karena  memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Independen
Sumber : Data Primer 2015 Tabel  12  menunjukkan  bahwa angka tolerance dari variabel independen partisipasi anggaran, kejelasan  sasaran  anggaran,  umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem  infromasi  akuntansi,  dan akuntabilitas publik mempunyai nilai toleranc e  lebih  dari  0,10.  Hasil perhitungan nilai Variance Inflantion Factor (VIF)  juga  menunjukkan  hal yang  sama  yaitu  tidak  ada  satupun variabel  independen  yang  memiliki nilai  VIF  lebih  dari  10.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut. Uji Heterokesdastisitas
Gambar 2: Grafik Scatterplot
Sumber : Data Primer 2015 Hasil pengolahan data penelitian  ini  menampilkan  pada grafik scatterplot penelitian  ini  titik- titik  menyebar  secara  acak  serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model
regresi, sehingga model regresi layak dipakai  untuk  memprediksi  kinerja manajerial  dengan  masukan  variabel independennya

## Analisis  Regresi  Berganda  dan
Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Berganda
Analisis  pengujian  hipotesis penelitian  ini  menggunakan  regresi berganda.  Uji  ini  digunakan  untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  umpan  balik  anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi  akuntansi,  akuntabilitas publik  terhadap  kinerja  manajerial Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
Tabel 12. Hasil Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kesulitan Pencapaian Tujuan, Evaluasi Anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial
Sumber : Data Primer 2015
Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen  dapat  dirumuskan  dalam persamaan sebagai berikut: Ket: Y = Kinerja Manjerial konstanta ( tetap ) , 3,  4,  5,  6,  7 = koefien regresi X 1 = Partisipasi Anggaran X 2 = Kejelasan Sasaran Anggaran X 3 = Umpan Balik X 4 = Kesulitan Pencapaian Tujuan X 5 = Evaluasi Anggaran X 6 =  Penerapan  Sistem  Informasi Akuntansi X 7 = Akuntabilitas Publik
Pengujian Hipotesis Uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap persamaan regresi menyimpulkan bahwa persamaan  tersebut  layak  digunakan dalam  model  persamaan  matematis. Tabel  4.12  mempresentasikan  nilai square  (R 2 ) yang  merupakan  nilai koefisien  determinasi,  uji  kelayakan model  (F- test ),  dan  uji  t  (t- test ) sebagai  alat  untuk  menguji  hipotesis penelitian.
Uji  Hipotesis  Secara  Simultan  (Uji Statistik F)
Hasil  pengujian  terhadap  uji simultan ANOVA atau  F test seperti yang  ditampilkan  pada  tabel  4.12  di atas  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar 433,233  dengan  signifikansi  0,000. Nilai  tersebut  jauh  lebih  kecil  dari nilai  signifikan  0,05,  maka  model regresi dapat digunakan untuk memprediksi  kinerja  manajerial  atau dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  umpan  balik  anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  secara  simultan berpengaruh terhadap kinerja
manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Batang
Hari.
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
Uji  Hipotesis  Secara  Parsial  (Uji Statistik t) Uji  ini  untuk  mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Jika nilai  signifikansi  α  ≤  0,05,  maka dapat  dikatakan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara variabel  independen  dengan  variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikansi α > 0,05  maka  tidak  terdapat  pengaruh yang signifikan.
1. Variabel Partisipasi Anggaran (X 1 ),  menunjukkan coefficient
beta sebesar  0,003  pada  tingkat signifikansi  0,875,  karena  tingkat signifikansi  0,875  >  0,05.  Hal  ini berarti variabel Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kabupaten  Batang  Hari, dengan  demikian  Hipotesis  H 1 tidak terbukti.
2. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X 2 ), menunjukkan coefficient  beta sebesar  0,073 pada  tingkat  signifikansi  0,003, karena  tingkat  signifikansi  0,003
<  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari,  dengan demikian Hipotesis H 2 terbukti.
3. Variabel  Umpan  Balik  Anggaran (X 3 ),  menunjukkan coefficient beta sebesar  0,084  pada  tingkat
signifikansi  0,000,  karena  tingkat signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini berarti  variabel  Umpan  Balik Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kabupaten  Batang  Hari, dengan  demikian  Hipotesis  H 3 terbukti.
4. Variabel  Kesulitan  Pencapaian
Tujuan (X 4 ), menunjukkan
coefficient  beta sebesar  -0,035 pada  tingkat  signifikansi  0,000, karena  tingkat  signifikansi  0,286 >  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel
Kesulitan Pencapaian Tujuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari,  dengan demikian  Hipotesis  H 4 tidak terbukti.
5. Variabel Evaluasi  Anggaran  (X 5 ), menunjukkan coefficient beta sebesar 0,187 pada tingkat signifikansi  0,000,  karena  tingkat signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini berarti variabel Evaluasi Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari,  dengan demikian Hipotesis H 5 terbukti. 6. Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X 5 ), menunjukkan coefficient beta sebesar -0,060 pada tingkat signifikansi  0,156,  karena  tingkat signifikansi  0,156  >  0,05.  Hal  ini berarti  variabel  Penerapan  Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari,  dengan demikian  Hipotesis  H 6 tidak terbukti.
7. Variabel Akuntabilitas Publik
(X 7 ),  menunjukkan coefficient beta sebesar  0,833  pada  tingkat signifikansi  0,000,  karena  tingkat
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini berarti variabel Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari,  dengan demikian Hipotesis H 7 terbukti.

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil analisis regresi pada  tabel 4.15 dapat diketahui  nilai  koefisien  determinasi (R 2 ) sebesar 0,964. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Batang Hari  dapat  dijelaskan  oleh  variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran  anggaran,  umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem  informasi  akuntansi,  dan akuntabilitas  publik  sebesar  96,4  % dan  3,6%  dijelaskan  oleh  variabel- variabel lain di luar penelitian ini.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  karakteristik penganggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja manajerial  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  Kabupaten  Batang
Hari.  Berdasarkan  analisis  data  dan pembahasan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan  balik  anggaran,  kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD) Kabupaten Batang Hari. 2. Hasil penelitian partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  umpan  balik  anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem  informasi  akuntansi,  dan akuntabilitas publik terhadap kinerja  manajerial  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten  Batang  Hari  secara parsial sebagai berikut: a. Variabel  partisipasi  anggaran (X 1 ) tidak berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari. b. Variabel kejelasan sasaran
anggaran (X 2 ) berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD) Kabupaten Batang
Hari.
c. Variabel umpan balik anggaran (X 3 ) berpengaruh terhadap kinerja  manajerial  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.
d. Variabel  kesulitan  pencapaian tujuan  (X 4 )  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial satuan  kerja  perangkat  daerah
(SKPD) Kabupaten Batang
Hari.
e. Variabel evaluasi  anggaran (X 5 ) berpengaruh terhadap kinerja  manajerial  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
f. Variabel penerapan sistem informasi  akuntansi  (X 6 )  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.
g. Variabel  akuntabilitas  publik (X 7 ) berpengaruh terhadap kinerja  manajerial  satuan  kerja
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
perangkat daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.
3. Variabel partisipasi anggaran,
kejelasan sasaran anggaran, umpan  balik  anggaran,  kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas  publik  berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang
Hari secara bersama-sama sebesar 96,4%  dan  3,6%  dijelaskan  oleh variabel-variabel  lain  di  luar penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abata, M. 2014. Participative
Budgeting and Managerial Performance  in  theNigerian Food  Products  Sector.  Global Journal of Contemporary Research in Accounting,
Auditing  and  Business  Ethics (GJCRA) Vol: 1 Issue 3. Lagos State University, Nigeria.
Anthony,  R.  N.  dan  Dearden,  J. 1998. Management  Control System .  Edisi  9. Homewood Illinouis:  Richard  D.  Irwin, Inc.
Atkinson,  Anthony  A.,  Rajiv  D.
Banker,  Robert  S.  Kaplan,  and S. Mark Young . 1995. 1 st ed. Management Accounting. Englewood  Cliff,  New  Jersey  : Prentice Hall, Inc. Azwar, S. 2000. Reliabilitas dan
Validitas. Yogyakarta : Pustaka
Belajar. Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan  Daerah  Kabupaten Batang Hari. Struktur Organisasi  Kabupaten  Batang Hari Keadaan Jabatan Struktural Per Februari 2015. Bangun, A. 2009. Pengaruh
Partisipasi  dalam  Penyusunan
Anggaran,  Kejelasan  Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan  Internal  sebagao variabel Pemoderasi (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara. Tesis. Bastian,  I.2006.  Sistem  Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Biduri, S. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap  Kinerja  Manajerial dengan  variabel  Pemoderasi Gaya Kepemimpinan dan Komitmen  Organisasi  pada Pemkab Lamongan. Jurnal Akuntansi,  Manajemen  Bisnis dan  Sektor  Publik.  Program Pasca  Sarjana  Magister  Sains Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. Deliana. 2015. Managerial Performance in Indonesia Local  Government:  Impact  of Budget Participation and Budget Goal Commitment. Research  Journal  of  Finance and  Accounting  Vol.6,  No.4. Padjajaran University.
Dewi,  N.  dan  Sinarwati,  N.  2014.
Pengaruh  Pemahaman  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah dan  Pengelolaan  Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Gibson,  R.  H.  dan  Noreen,  E.  W. 2000. Manajerial  Accounting .
Terjemahan Budi Santoso. Jakarta: Salemba Empat.
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
Ghozali,  I.  2006.  Aplikasi  Analisis Multivariate dengan  Program SPSS. Universitas Diponegoro. Ghozali,  I.  2009.  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program SPSS:  Edisi  4.  Semarang: Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Hanny.  2013. The  Influence  of
Budgetary  Participation  on Managerial  Performance  at Banking  Sector  in  Bandung and  Cimahi  City. International Conference on Business, Economics,  and  Accounting. Bangkok-Thailand. Haruman,  T.  dan  Rahayu,  S.  2007. Penyusunan Anggaran Perusahaan: Edisi kedua. Graha Ilmu: Yogyakarta. Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja AparatPemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tesis.
Jensen,  M.  C  and  Meckling,  W.H. 1976. Theory  of  the  Firm  : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics, Oktober,  1976,  V.  3,  No.  4, pp. 305-360 Jogiyanto.  2007.  Metode  Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE. Kenis,  I.  1979. Effects  of  Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance,  The  Accounting Review . Jurnar penelitian. Keuda-Kemendagri . 2014. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. http://dprd.batangharikab.go.id .
13 Maret 2014. Rujukan Elektronik. KPDE  Kab.  Batang  Hari.  2014. Bupati  Batang  Hari  Terima Penghargaan LAKIP dari Menpan dan RB RI. http://www.jambiupdate.com/ .
9 Desember 2014.
KPDE  Kab.  Batang  Hari.  2015. Batang  Hari  Sosialisasi  UU Keterbukaan  Informasi  Publik. http://www.batangharikab.go.i d/ . 31 Maret 2015.
Latif,  A.  2014.  Pengaruh  Partisipasi Anggaran,  Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat  Pemerintah  Kabupaten
Gorontalo. Fakultas Syarih dan Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan Amai  Gorontalo.  Jurnal  Al- Buhuts,  Volume.  10  Nomor  1, Juni 2014.
Manik,  T.  2012.  Hubungan  Antara RKA  SKPD  dengan  Renstra, Renja, dan Penganggaran Berbasis Kinerja. https://taringot.wordpress.com (16/10/2012). Rujukan Elektronik. Mahsun,  M.  dan  Heribertus.  2006.
Akuntansi Sektor Publik. Ed 1.
Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo.  2002.  Akuntansi  Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2003. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. http:// lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/ 727_pp0906011.pdf,  diakses pada  11  September  2013.
Rujukan Elektronik.
Mardiasmo.  2005. Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta: Andi. Minai,  B.  dan  Mun,  M.P.  2013. Budget Adequacy and
Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari)
Organizational  Commitment: Their Role In The Relationship Between  Budget  Participation dan  Managerial  Performance.
2nd  International  Conference On  Management,  Economics and  Finance  (2nd  ICMEF 2013) Proceeding. Putra Malaysia University. Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap  Perilaku,  Sikap  dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Kupang. Tesis. Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta . Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah. Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Permadi,  A.  D.  2013.  Pengaruh Penerapan  Sistem  Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus  pada  Dinas  Bina  Marga di Provinsi Jawa Barat). Universitas  Widyatama.  Jurnal
Penelitian. Permendagri  No.  13  Tahun  2006
tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah, Jakarta . Permendagri  No.  30  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, Jakarta. Purnama,  Y.  I.  2010.  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. Universitas Teknologi Yogyakarta. Jurnal Solusi,
Volume  5,  Nomor  2,  Tahun 2010. Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Kinerja  Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Padang).  Universitas  Negeri Padang. Jurnal Penelitian. Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi, dan Pelimpahan  Wewenang  dalam Penyusunan Anggaran terhadap  Kinerja  Manajerial (Studi  Empiris  pada  Dinas Daerah dan Lembaga Teknis di
Kabupaten  Rembang.  Tesis. Universitas Diponegoro. Tesis. Sudaryanti,  Dwi.  2013.  Pengaruh
Penganggaran terhadap Kinerja Aparat  Pemda  Melalui  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah (Studi Kasus: Pemda Kabupaten Kudus). Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis,  Volume 12 Nomor 01. Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Suluh,  A.  R.B.  2009.  Pengaruh Karakterisktik Penganggaran terhadap  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran  Pemerintah  (Studi pada  Satuan  Kerja  Lingkup Wilayah Kerja di KPPN Malang). Jurnal Penelitian. Supriyadi, E. 2015. Dispenda Batanghari  akan  usulkan  pada Bupati  evaluasi  lima  SKPD. http://jambi.tribunnews.com/.
28  Januari  2015.  Rujukan Elektronik.
Suwandi,  A.  P.  2013.  Pengaruh
Kejelasan  Sasaran  Anggaran dan  Desentralisasi  terhadap Kinerja Pemerintah (Studi
Empiris  pada  Pemerintah  Kota Padang). Jurnal Penelitian. Wirawati,  L.  P  dan  dkk.  2014. Pengaruh  Karakteristik  Tujuan
Anggaran  dan  Pengendalian Intern  terhadap  Kinerja  Satuan Perangkat  Daerah  Kabupaten Bangli. Jurnal Penelitian Akuntansi: Universitas Pendidikan  Ganesha  Singaraja, Indonesia.