TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PALLANGKAI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
Asriani Mardi 1 , Muhammad Fajri 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : asrianiim@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  adat Pallangkai .  Dengan pokok permasalahan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap adat Pallangkai dalam praktik pernikahan  di  Desa  Garuntungan  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  sosiologis  tentang  sumber data sebab penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya untuk metode pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  wawancara  dengan  dokumentasi.  Hasil  penelitian, tradisi adat Pallangkai tidak dipermasalahkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat  Islam.  Adat Pallangkai termasuk  dalam  ‘ urf  shahih yaitu  ‘ urf yang  dapat  diterima masyarakat.  Jika  permintaan  uang  atau  barang  pelangkah  dari  kakak  dapat  memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang besar dan dapat menghambat adiknya melangsungkan pernikahan.  Termasuk  dalam ‘urf  Fasid yakni  kebiasaan  yang  berjalan  dalam  masyarakat tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam karena telah menghambat seseorang untuk menikah.  Saran  penelitian  ini  hendaknya  kepercayaan  masyarakat  dalam  memaknai  tradisi Adat Pallangkai tidak  keluar  dari  koridor  Hukum  Islam  dan  tetap  mempercayai  bahwa kebahagiaan,  keselamatan  dan  kesejahteraan  dalam  mengarungi  kehidupan  berumah  tangga hanya  dari  Allah  SWT  bukan  dari  Tradisi.  Serta  untuk  kakak  jangan  melarang  adik  untuk menikah terlebih dahulu serta memberatkan adik dengan meminta barang atau sesuatu apapun secara berlebih-lebihan.
Kata Kunci : Adat, Pernikahan, Tinjauan Hukum Islam

## Abstract
This  research  discusses  the  review  of  Islamic  law  on  the  Pallangkai  custom.  The  main problem is how to review Islamic law on the Pallangkai custom in the practice of marriage in Garuntungan  Village,  Kindang  District,  Bulukumba  Regency.  This  research  is  a  qualitative research using a juridical and sociological approach to data sources because this research is a primary and secondary data source, then the data collection method used is interviews with documentation.  The results  of  the study show that  the traditional  Pallangkai  tradition is  not disputed  in  Islam  because  it  does  not  conflict  with  Islamic  law.  The  Pallangkai  custom  is included  in  'urf  sahih,  namely  'urf  that  is  acceptable  to  the  community.  If  the  request  for money  or  goods  from  the  older  brother  can  burden  the  man  with  a  large  demand  and  can prevent his sister from getting married. Included in 'urf  Fasid is  a habit that  runs in society but  its  teachings  are  contrary  to  Islamic  teachings  because  it  has  prevented  someone  from
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri
getting  married.  The  suggestion  of  this  research  is  that  people's  trust  in  interpreting  the Pallangkai  Indigenous  tradition  does  not  go  out  of  the  corridor  of  Islamic  Law  and  still believes  that  happiness,  safety  and  welfare  in  navigating  married  life  only  from  Allah  SWT not from Tradition. And for the brother, do not forbid the sister to marry first and burden the sister by asking for goods or anything excessively.
Keywords: Custom, Marriage, Islamic Law Review

## A. Pendahuluan
Allah  menciptakan  seluruh  makhluk  dengan  berpasang-pasangan  bagaikan  langit  dan bumi,  hitam  dan  putih  begitupun  Adam  dan  Hawa  dan  Allah  menjadikan  manusia bermacam-macam  bangsa  dan  suku  agar  bisa  saling  mengenal  dan  menghormati  satu sama lain. Ada banyak cara Allah dalam mempersatukan makhluk-Nya diantaranya ialah pernikahan  yang  bersifat  universal  atau  menyeluruh  bagi  makhluk-Nya  baik  pada manusia,  hewan  dan  tumbuh-tumbuhan  agar  dapat  berkembang  biak  dan  melestarikan hidup. Pernikahan juga menjadi tali persatuan antar individu maupun kelompok.
Pernikahan  adalah  istilah  yang  diambil  dari  bahasa  arab  yaitu  dari  kata na - ka - ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan  akad  atau  perikatan  hukum  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan disaksikan  oleh  dua  orang  laki-laki,  dan  lafaz  akad  nikah  haruslah  terbentuk  dari  akar kata al-Nikāh atau al-Tazwī . 1 Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad,  yaitu  sebuah  perjanjian  untuk  mengikatkan  pria  dan  wanita  dalam  perkawinan. 2 Perkawinan  adalah  sebuah  akad  atau  kontrak  yang  mengikat  dua  pihak  yang  setara antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  telah  memenuhi  persyaratan berdasarkan  hukum  yang  berlaku  atas  kerelaan  dan  kesukaan  untuk  hidup  bersama. 3 Selain itu, nikah juga diartikan sebagai bersetubuh. 4
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada Bab  1  Dasar  Perkawinan  Pasal  1  dinyatakan  bahwa  “perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan
1 Djafri Muhammad Taufan, "Nikah Dengan Lafaz Hibah Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah”, Bustanul Fuqaha 2, no.1 (2021): h.3.
2 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11.
3 Mulia, Hukum Perkawinan (Jakarta: 2004), h. 15.
4 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih  Munakahat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.7.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”. 5 Sedangkan  dalam  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  berisi  tentang “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitssaqon  gholidan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah. 6
Dalam pernikahan diberlakukan hukum taklifi yakni, wajib/harus untuk semua manusia yang telah dapat melakukan pernikahan, sedangkan nafsu yang dimiliki orang ini sudah mendesak agar segera melaksanakan persetubuhan yangmana sangat dikhawatirkan akan terjerumus kedalam liang perzinahan;  haram  untuk mereka yang belum  bisa memenuhi kebutuhan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  calon  istrinya,  sedangkan  nafsunya  belum mendesak;  sunnah  untuk  mereka  yang  nafsunya  sudah  mendesak  serta  mampu  untuk melangsungkan  pernikahan,  tetapi  dirinya  masih  bisa  bertahan  untuk  tidak  berbuat haram;  makruh  kepada  mereka  yang  memiliki  syahwat  lemah  serta  tak  sanggup membelanjakan  calon  istrinya  dan  mubah  kepada  dirinya  yang  belum  terdesak  oleh alasan-alasan  yang  mengharuskan  segera  melangsungkan  pernikahan  ataupun  terdapat alasan diharamkan untuk menikah. 7
Tuhan  menciptakan  Agama  agar  di  patuhi  oleh  segala  insan  yang  hidup  di  muka  bumi ini.  Agama  tidak  terlepas  kaitaanya  dengan  hukum  yang  dijalankan  oleh  suatu  negara. Mengenai  pernikahan  di  Indonesia  diatur  kedalam  tiga  aspek  hukum  yakni,  hukum positif,  hukum  islam,  serta  hukum  adat.  Dalam  hukum  adat,  perkawinan  tidak  semata- mata  berarti  suatu  ikatan  antara  seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami-istri  untuk maksud  mendapatkan  keturunan  dan  membangun  serta  membina  kehidupan  rumah tangga  saja,  tetapi  juga  berarti  suatu  hubungan  hukum  yang  menyangkut  para  anggota kerabat  dari  pihak  istri  dan  dari  pihak  suami.  Terjadinya  perkawinan  ini  berarti berlakunya ikatan kekerabatan agar kita bisa saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu hal yang amat  penting  dalam  kehidupan  untuk  melanjutkan  keturunan,  apalagi  hal  ini  dianggap
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
6 Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 214.
7 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Ta’lim 14, no. 2 (2016): h. 189.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
sesuatu hal yang sangat sakral. 8
Hukum perkawinan adat ialah hukum masyarakat yang mengatur mengenai perkawinan yang  tidak  tertulis  dalam  perundang-undangan.  Jika  terjadi  pelanggaran  maka  yang mengadili  adalah  musyawarah  masyarakat  setempat.  Dengan  begitu,  pada  praktik pelaksanaannya  tidak  dapat  lepas  dari  unsur  dan  pengaruh  kebudayaan  dimana pernikahan itu dilaksanakan. Menurut hukum adat, suatu pernikahan tidak saja berkaitan soal  yang  mengenai  orang-orang  yang  terkait  (sebagai  pasangan  suami  isteri),  akan tetapi  adalah  kepentingan  semua  anggota  keluarga  atau  maupun  penduduk  juga  ikut berkepentingan  didalamnya. 9 Dalam  Islam  tidak  diatur  dan  dijelaskan  secara  detail karena  ini  hanya  merupakan  tradisi  disuatu  daerah.  Islam  sendiri  hanya  mengatur mengenai  hukum  nikah,  peminangan,  rukun  akad  nikah,  syarat  nikah,  macam-macam akad  nikah.  Ketika  hukum  islam  dipraktikkan  di  tengah-tengah  masyarakat  yang memiliki budaya dan adat  istiadat  yang berbeda  maka seringkali bentuk  yang disajikan juga berbeda atau tidak seragam.
Seperti  halnya  di  Desa  Garuntungan  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba memiliki  beberapa  tradisi  dalam  perkawinan  yang  sampai  saat  ini  masih  tetap dilaksanakan,  akan tetapi  diantara beberapa tradisi  di  Desa Garuntungan  ada salah satu yang  menarik  perhatian  peneliti  dan  seringkali  terjadi  yakni  “Adat  Pallangkai” (melangkahi)  kakak  perempuan  bagi  seorang  perempuan  yang  ingin  melangsungkan perkawinan di Desa Garuntungan.
Suatu tradisi jika seorang perempuan yang ingin menikah tetapi, masih memiliki kakak perempuan  yang  belum  menikah  maka  pihak  perempuan  akan  memberikan  syarat kepada  pihak  laki-laki  dengan  membayar  uang  pelangkah  yang  nominalnya  ditentukan oleh  pihak  perempuan  atau  dengan  memberikan  cincin  emas.  Karena  menurut pemahaman  masyarakatnya,  apabila  seorang  anak  gadis  yang  dilangkahi  menikah  oleh adik  perempuannya,  maka  konon  katanya  sang  akan  kakak  akan  sulit  mendapatkan jodoh.
8 Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis, Qadauna, Volume 2 Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 104-116.
9 Saleh Ridwan, Legalitas Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri di tunjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan di indonesia, Qadauna, Volume 1 edisi khusus, (Oktober, 2020), hlm. 314-325.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian lapangan (field research) kualitatif yaitu  sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan  terjadinya  fenomena  dengan  memperhatikan  interaksi  suatu  lingkungan  pada individu,  golongan,  dan  kelompok  masyarakat. 10 Pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan  yuridis  dan  sosiologis,  pendekatan  yuridis  yakni  peneliti  berpedoman  pada dalil-dalil nash Al-Qur’an dan hadits Nabi saw. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan KHI.  Terutama  mengenai  perkawinan  dengan  cara  mencari  penjelasan  dari  peraturan yang  berlaku  untuk  mendukung  legalitas  dari  persoalan  yang  dibahas.  sementara  itu, pendekatan  sosiologis,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  memperhatikan tentang  realitas  sosial  di  tengah-tengah  masyarakat. 11 Dalam  penyusunan  karya  ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Adat  Pallangkai  di  Desa  Garuntungan  Kecamatan  Kindang Kabupaten Bulukumba
Tradisi  ialah  warisan  masa  lalu  yang  bukan  berarti  harus  diterima  atau  disimpan sampai  mati  namun  tradisi  yang  terjadi  berulang-ulang  bukanlah  dilakukan  secara kebetulan atau disengaja. 12 Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya adalah  hukum  kebiasaan,  artinya  kebiasaan  yang  dimiliki  akibat  hukum  ( sein- sollen ). 13 Masyarakat  yang  telah  berkembang  pastinya  akan  melihat  realita  yang ada tanpa menghiraukan hukum  adat ataupun sosial, akan tetapi  tidak sedikit  juga masyarakat  yang  masih  berpegang  pada  hukum  adat  dan  hukum  sosial  seperti dalam kasus pernikahan dengan tradisi  adat Pallangkai yang menjadi pro dan
10 M Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi metode Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Galia Indonesia, 2002), h. 11.
11 H. Lomba Sultan, “Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender(Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah)”, Al-‘Adl 8, no. 1 (2015): Hlm. 75.
12 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Perdana Media Grub, 2007), h. 69.
13 Rosdalina, dkk, Hukum Adat (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 39.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
kontra di kalangan masyarakat Desa Garuntungan Kabupaten Bulukumba.
Tradisi Pallangkai dalam  pernikahan  ialah  suatu  adat  pernikahan  yang  masih diterapkan  di  Desa  Garuntungan  Kabupaten  Bulukumba.  Dalam  Islam  memang tidak  dibahas  secara  jelas  mengenai  tradisi  pallangkai  ini.  Pallangkai  ialah  sebuah tradisi  yang  dilakukan  sebelum  pernikahan  dilaksanakan.  Kebudayaan  merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan  manusia,  seperti  adat  istiadat  dan  tata  karma. 14 Orang  tua  sebenarnya tidak menolak atau melarang jika ada yang datang melamar anaknya entah itu adik ataupun kakanya yang ingin menikah karena jodoh itu ditentukan oleh Allah SWT. Disamping  itu  juga  tidak  ada  dalil  yang  mengatur  bahwa  orang  tua  harus menikahkan  anaknya  secara  tertib  atau  berurutan  dari  yang  lebih  tua  hinga  yang lebih muda. Pernikahan yang melangkahi kakak tersebut awalnya sebagai kebiasaan dalam  masyarakat  hingga  akhirnya  menjadi  tradisi  yang  masih  diterapkan  sampai saat ini.
Praktik  adat  pallangkai  di  Desa  Garuntungan  terjadi  ketika  calon  mempelai perempuan memiliki kakak perempuan yang belum menilkah maka calon mempelai perempuan  ini  memberikan  uang  atau  barang  pelangkah  kepada  kakak  yang dilangkahi  sebagai  tanda  hormat  kepada  sang  kakak.  Tetapi  sebagian  dari masyarakat desa garuntungan juga bukan memberikan syarat untuk membayar uang pelangkah  atau  barang  pelangkah  kepada  calon  mempelai  perempuan  melainkan syarat tersebut diberikan kepada calon mempelai laki-laki yang akan menikahi adik dari kakak yang dilangkahi.
Proses pelaksanaan tradisi adat pallangkai ini ialah jika pihak calon mempelai laki- laki datang melamar calon mempelai perempuan, pada saat itu orang tua atau salah satu dari pihak keluarga perempuan mewakili sebagai juru bicara yang menjelaskan terlebih  dahulu  kepada  pihak  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  mengenai  tradisi yang ada dalam keluarga calon mempelai perempuan yaitu terdapat adat pallangkai, yang  mana  calon  mempelai  perempuan  ini  masih  memiliki  seorang  saudara  atau kakak perempuan yang belum menikah maka dari itu dijelaskan bahwa calon
14 Nursalam, Halim Talli, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, Qadauna 1, No. 3 (2020): h. 113.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri
mempelai  laki-laki  atau  calon  mempelai  perempuan  harus  memberikan  uang  atau barang  pelangkah  kepada  sang  kakak  yang  dilangkahi  sesuai  dengan  permintaan kakak ataupun sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan seluruh keluarga.
Penjajakan  atau pese-pese’ biasa  disebut  juga  dengan mammanu’-manu’ secara bahasa  dapat  diartikan  sebagai  burung  yang  terbang  ke  sana  kemari  mencari sesuatu,  istilah  lain  yang  digunakan  adalah  mabbaja  laleng  (membersihkan  atau membuka  jalan),  pada  umumnya,  proses  ini  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi untuk  mengetahui  seluk-beluk  gadis  yang  menjadi  target  pernikahan. 15 Setelah menemukan titik terang dari keluarga perempuan maka selanjutnya akan dilakukan prosesi madduta atau proses lamaran.
Adapun praktik tradisi adat Pallangkai di Desa Garuntungan yang peneliti temukan dari  hasil  observasi  pada  salah  satu  pernikahan  masyarakat  Desa  Garuntungan dengan tradisi adat Pallangkai , yaitu sebagai berikut:
a. Keluarga dari pihak laki-laki membawa uang panai’, setelah proses penyerahan uang  panai’  kepada  keluarga  dari  pihak  perempuan  maka  selanjutnya  barulah dilakukan  adat pallangkai dengan  menyerahkan  uang  pallangkah  atau  barang pallangkah.
b. Penyerahan  uang  pallangkah  atau  barang  pallangkah  tersebut  bersifat  privasi serta dilakukan dalam ruangan yang berbeda yang mana hanya perwakilan dari keluarga perempuan dan laki-laki yang boleh berada di ruangan tersebut.
c. Calon pengantin perempuan duduk berdampingan dengan kakak perempuannya dan mengucapkan salam lalu sang adik  menyatakan permohonan  maaf  apabila sering  berbuat  salah  setelah  itu  sang  adik  meminta  izin  dan  keikhlasan  sang kakak untuk menikah lebih dulu.
d. Kakak  memberikan  izin  dan  ikhlas  untuk  dilangkahi,  kemudian  sang  adik mengucapkan  terima  kasih  serta  mendoakan  sang  kakak  agar  segera menemukan jodohnya.
e. Orang  tua  atau  saudara  dari  pihak  perempuan  menyerahkan  uang  pallangkai atau  barang  pallangkai  yang  telah  disepakati  kepada  sang kakak  yang
15 Muh. Rusli, “Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan”, KARSA 20, no. 2 (2012): Hlm. 248.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
dilangkahi.
f. Sang  kakak  menerima  uang pallangkai atau  barang  pallangkai  yang  telah disepakati  dan  mendoakan  agar  rumah  tangga  sang  adik  sakinah  mawaddah warahmah.
g. Kemudian  semua  saling  bersalaman  dan  melanjutkan  ke  prosesi  adat selanjutnya.
Itulah  rangkaian  proses  tradisi  adat pallangkai di  Desa  Garuntungan  Kecamatan Kindang  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kemudian  ditutup dengan menikmati hidangan bersama-sama.
Adat itu bisa jadi hukum yang penting tidak bertentangan dengan hukum kita, adat adalah  kebiasan  kita  yang  terjadi  di  masyarakat,  mengenai  uang  atau  barang pepallangkai nomilal besar kecilnya itu tergantung kesepakatan antar keluarga yang telah  dibicarakan  dan  disepakati  bersama-sama,  makna  dari  pemberian  uang pelangkah atau barang pelangkah ini sebagai persetujuan.
Masyarakat  yang masih  berpegang pada hukum  adat  percaya bahwa seorang yang akan  dilangkahi  oleh  adik  perempuannya  makan  akan  memiliki  dampak  yang kurang  baik  pada  seorang  kakak  perempuannya  yang  belum  menikah.  Masyarakat yang berpegang pada hukum adat memiliki kepercayaan bahwa seorang kakak yang dilangkahi  menikah  oleh  adiknya  maka  akan  mengalami  hal  yang  kurang  baik seperti  jauh  jodoh  dan  menjadi  beban  untuk  mental  seorang  kakak.  Sedangkan masyarakat  yang  tidak  terlalu  berpegang  pada  hukum  adat  melihat  bahwa pernikahan  dengan  tradisi  adat  pallangkai  sudah  tidak  lagi  relevan  dengan masyarakat yang telah berkembang sekarang.
Segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  kehidupan  pasti  akan  memberikan  dampak, baik  itu  dampak  positif  atau  dampak  negatif  sekalipun.  Dalam  hukum  alam kejadian ini biasa disebut dengan hukum sebab akibat. Demikian pula dengan adat pallangkai pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, adapun realita yang ditemukan oleh peneliti lebih berdampak negatif meskipun tidak semua.
Dampak  positif  yang  terjadi  dilapangan  yakni  agar  sang  adik  yang  telah menemukan jodohnya lebih  dulu  tidak akan terjerumus dalam perbuatan  zina atau hal-hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi.  Sedangkan  dampak  negatif  dari  pernikahan
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri
dengan  adat  pallangkai  ini  yakni  dapat  menimbulkan  fitnah  karena  biasanya  jika sang kakak dilangkahi oleh adiknya dianggap tidak laku atau akan sulit menemukan jodoh,  omongan-omongan  seperti  itulah  yang  biasa  membuat  mental  seseorang menjadi  buruk.  Dampak  negatif  yang  timbul  bisa  juga  terjadi  pada  pihak  calon mempelai  laki-laki  yang  jika  diberikan  syarat  membayar  uang  pelangkah  atau diwajibkan  memberi  barang  pelangkah  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh  pihak keluarga.
Penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  adanya  tradsi  adat Pallangkai di  Desa Garuntungan  terkait  dengan  masyarakat  yang  mana  jika  sang  adik  menikah  lalu melangkahi kakaknya maka sang adik harus membayar uang atau barang pelangkah sesuai dengan perjanjian atau kemauan sang kakak jika tidak maka kakak akan sulit menemukan jodoh sedangkan rumah tangga sang adik tidak adak harmonis. Mitos ini  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  hal  ini  tidak  dibenarkan  dalam  Islam  karena jodoh ada di tangan Allah SWT dan harmonisnya sebuah rumah tangga bergantung pada suami dan istri.

## 2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  Pallangkai  di  Desa  Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Pernikahan  dalam  pandangan  Islam  ialah  sesuatu  yang  luhur  dan  sakral,  bernilai ibadah  kepada  Allah  SWT.  Di  dalam  Al-Quran  tidak  ada  penjelasan  tentang larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah SWT sangat menganjurkankan untuk adanya pernikahan.
Sebenarnya Pallangkai dalam pernikahan hanyalah sebuah tradisi yang sudah biasa dan  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  karena  sudah  dikenal  lama  dan  sudah  turun temurun  masyarakat  serta  menjadikannya  sebuah  adat  yang  digunakan  di  daerah mereka terutama di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba serta  menghilangkan  adat  ini  secara  keseluruhan  mungkin  sedikit  sulit,  tetapi dengan  mengetahui  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yakni  dengan  menggunakan sejarah sosial budayanya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan satu
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
sama lain. 16
Adapun  terkait  permberian  barang  langkahan  atau  uang  pelangkah  sebagai  tanda hormat  adik  kepada  sang  kakak  diperbolehkan  dalam  Islam  karena  hal  ini  dinilai baik  dan  mempererat  tali  persaudaraan  antara  keduanya  dan  bisa  termasuk  hibah kategori  hadiah  dalam  Islam.  Sebagaimana  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam bersabda :
َ و ق َ َ ل َ ر س و ل لله ص ل ى لله عل ي ه و س لم : َ ت َ َ ا َ د َ و ا َ ت  َ َ اب َ  َ و ا
Artinya:  Rasulullah  SAW.  Bersabda:  “ Silahkan  memberi  hadiah  kalian  maka kalian akan saling mencintai ”.
Penikahan dengan tardisi pallangkai tidak ada masalah atau bukan jadi masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin dari pada kakaknya maka dipersilakan menikah terlebih dahulu  disamping itu juga jodoh  sudah ada yang mengatur. Selama masih  dalam  norma-norma  agama  tidak  ada  salahnya  jika  sang  adik  mendahului kakaknya  untuk  menikah  tetapi  harus  dengan  kesepakatan  dari  keluarga  artinya keluarga  juga  setuju  kalau  adiknya  menikah  terdahulu  dan  sang  kakak  juga mengikhlaskan adiknya untuk menikah.
Pelaksanaan  adat  pallangkai  ini  meskipun  tidak tercantum  dalam  hukum  Islam  tetapi hal ini tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari adat pallangkai ialah sebagai penghormatan  kepada  kakak  yang  dilangkahi  juga  agar  kakak  yang  dilangkahi  tidak disulitkan  mendapatkan  jodoh  begitupun  dengan  si  adik  yang  melangkahi  agar  kelak menjadi  keluarga  yang  harmonis  dan  ini  merupakan  maslahat  baik  bagi  pihak  adik maupun  kakak.  Adat  seperti  ini  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan al-  a’dah  al- Sahih atau sering disebut dengan Al-‘Urf Al- Sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
Adat Pallangkai dalam  pernikahan  di  Desa  Garuntungan  Kecamatan  Kindang Kabupaten Bulukumba menurut hukum Islam yaitu:
1. ‘Urf Shahih yaitu  sesuatu  yang  saling  dikenal  oleh  manusia,  dan  tidak
16 Supardin, Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan pada Pokok Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Al qadau, No.2 (2014), Hlm. 61.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri
bertentangan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak  pula  membatalkan  sesuatu  yang  wajib.  Tradisi  Adat  Pallangkai  di dalam  pernikahan  di  Desa  Garuntungan  ini  sudah  dikenal  dan  sebagian besar  masyarakat  Desa  Garuntungan  melaksanakan  tradisi  ini,  dan  juga tradisi  ini  tidak  bertentangan  dengan  dalil-dalil  syara’  ataupun  tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
2. ‘Urf Fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Tradisi ini merupakan  tradisi  adat  Pallangkai  di  dalam  pernikahan  di  Desa Garuntungan berbentuk perbuatan yakni penyerahan pallangkai berupa uang maupun  barang  pada  saat  lamaran  dan  sebelum  dilangsungkan  ijab  qabul pernikahan.
Melihat  tradisi  di  atas,  sebenarnya  tradisi  adat Pallangkai dalam  pernikahan  di  desa Garuntungan dianggap baik karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam tapi hanya dalam  pelaksanaannya  ada  yang  baik  dan  buruk  artinya  ada  yang  memang  sesuai dengan islam dan tidak ada unsur maslahat dan mafsadatnya. Jika dibandingkan antara maslahat  dan masfsadat  maka lebih besar maslahatnya daripada mafsadatnya dan hal ini  masih  dibenarkan  dalam  islam  dengan  syarat  pelaksanaanya  harus  diluruskan dalam arti pemberian barang atau uang pallangkai ini harus sesuai dengan kemampuan si  adik  atau  calon  suami  sang  adik  sesuai  dengan  penyeleksian  kategori ‘urf  shahih dan ‘urf fasid .
Terkait dengan tradisi yang berlaku di desa Garuntungan yakni pemberian barang atau uang  pelangkah  ini  masih  sulit  untuk  dihilangkan  seutuhnya  karena  sudah  menjadi kebiasan  dan  hukum  yang  tidak  tertulis  secara  turun  temurun  yang  berlaku  di masyarakat. Maksud dari tradisi pallangkai sudah menjadi sebuah kebiasan dalam adat pernikahan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang jadi permaslahan disini apabila  permintaan  uang  atau  barang  pallangkai  dari  sang  kakak  yang  memberatkan pihak  laki-laki  ataupun  adiknya  karena  memiliki  permintaan  yang  cukup  besar  maka dapat  menghambat  untuk  adiknya  menikah  karena  uang  atau  barang  pallangkai  dari sang kakak belum terpenuhi, inilah yang akan bertentangan dengan hukum Islam dan telah  menghambat  untuk  seseorang  menikah  sedangkan  Allah  menganjurkan  kepada umatnya  untuk  segera  menikah  karena  menikah  itu  ibadah.  Disisi  lain  juga  dapat
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan tradisi pallangkai ini karena dapat  kerelaan  dan  keridhoan  serta  pihak  calon  mempelai  perermpuan  memberi kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait.
Dengan  demikian  maka  jelaslah  bahwa  tradisi  pallangkai  menurut  adat  Desa Garuntungan  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan tidak  dilarang  dan  dibolehkan  hanya  saja  dia  bertentangan  dengan  hukum  Islam  jika permintaan uang atau barang pallangkai itu cukup besar yang bisa memberatkan pihak dari laki-laki dan dapat menghambat pernikahan laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk menikah.

## D. Penutup
Dapat  disimpulkan  bahwa  tradisi Pallangkai ini  tidak  di  permasahkan  di  dalam  Islam karena  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam,  tradisi pallangkai ini  termasuk  dalam ‘ urf  shahih yakni  ‘ urf yang  baik  yang  dapat  diterima  di  masyarakat.  Akan  tetapi  jika permintaan uang barang pallangkah dari sang kakak ini yang dapat memberatkan pihak laki-laki denagn permintaan yang cukup besar yang mana calon  suami dari adiknya ini tidak  dapat  memenuhinya  maka  permintaan  tersebut  dapat  menghambat  untuk  adinya menikah karena uang atau barang pepallangkai belum terpenuhi. Dan ini termasuk dalam ‘urf  Fasid yakni  suatu  kebiasaan  yang  telah  berjalan  dalam  masyarakat  tetapi  ajaran tersebut  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  membatalkan  hukum  yang  diwajibkan, karena telah menghambat seseorang untuk menikah sedangkan Islam menganjurkan dan memotivasi agar kaum muslim segera menikah, karena menikah itu ibadah.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Asriani Mardi, Muhammad Fajri

## Daftar Pustaka

## Buku
Fauzan,  Moh  Januri.  “Pengantar  Hukum  Islam  &  Pranata  Sosial”.  Bandung:  Pustaka  Setia, 2013.
Haris,  Umar  Sanjaya  dan  Aunur  Rahim  Faqih.  “Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia”. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
Iqbal,  M  Hasan.  “Pokok-pokok  Materi  metode  Penelitian  dan  Aplikasinya”.  Bogor:  Galia Indonesia, 2002.
Mulia, Hukum Perkawinan. Jakarta: 2004.
Rosdalina, dkk. “Hukum Adat”. Yogyakarta: Deepublish, 2017. Sztompka, Piotr. “Sosiologi Perubahan Sosial”. Jakarta: Perdana Media Grub, 2007.
Tihami dan Sohari Sahrani, “ Fiqih Munakahat” . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

## Jurnal
Alwi  Zulfahmi,  Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Tradisi  Mabbollo  dalam  Adat  Perkawinan Bugis, Qadauna 2, No.2, (2021): Hlm. 104-116.
Halim Talli Abdul, Analisis Putusan Hakim tentang Silariang terhadap Pernikahan, Qadauna 1 edisi khusus, (2020): Hlm. 269-282.
Lomba,  Sultan.  “Konsepsi  Hukum  Islam  Terhadap  Kesetaraan  Gender  (Studi  tentang  Peran Politik Wanita Muslimah)”. Al-‘Adl 8, no. 1 (2015): Hlm. 75.
Muhammad,  Djafri  Taufan.  “Nikah  Dengan  Lafaz  Hibah  Studi  Komparatif  Antara  Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah". Bustanul Fuqaha 2, no.1 (2021): Hlm. 03.
Nursalam,  Halim  Talli,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi  Anrong  Bunting  dalam Upacara  Pernikahan  (Studi  Kasus  Kelurahan  Tetebatu  Kec.  Pallangga  Kab.  Gowa), Qadauna 1, No. 3 (2020): Hlm. 113.
Rusli, Muh. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan". KARSA 20, no. 2 (2012): Hlm. 248.
Supardin.  “Faktor  Budaya  dan  Aturan  Perundang-Undangan  pada  Pokok  Pemikiran  Hukum Islam”. Qadauna 1, No.2 (2014): Hlm. 61.
Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". Ta'lim 14, no. 2 (2016): Hlm. 189.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947