luar  negeri  dengan  isu  kesehatan  global  dan nasional. Hal ini disebabkan semakin rentannya kondisi kesehatan di suatu negara dengan negara lain( public  health  risks  &  threats ),  dimana karena  pergerakan  manusia,  hewan  dan tumbuhan  serta  terjadinya  perubahan  iklim global semakin terasa dampaknya, dimana suatu ancaman dari suatu disease atau epidemi tidak mengenal batas negara lagi.
Tantangan  utama  menyangkut  isu kesehatan  global  saat  ini  adalah  adanya peningkatan  ancaman  kesehatan  berupa

## Peluncuran Insiatif FPGH di Oslo tahun 2007
Millennium  Development  Goals (MDGs)  yang  dihasilkan  di  tahun  2000  telah menghasilkan poin sasaran pembangunan yaitu di bidang kesehatan untuk dicapai pada tahun 2015,  sejak  saat  itu  perhatian  terhadap  isu kesehatan global semakin meningkat.
Peluncuran  inisiatif Foreign  Policy  & Global  Health (FPGH)  & Oslo  Declaration yang diprakarsai 7 Menteri Luar Negeri di Oslo, Norwegia  pada  tahun  2007  ditujukan  sebagai upaya  untuk  mensinergikan  kebijakan  politik

## Keketuaan Indonesia dalam Forum Foreign Policy and Global Health Tahun 2013
10

## Joevi Roedyati
Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia E-mail: joevi 2001@hotmail
Abstract: Successful development of the health sector, will greatly affect the development and support the efforts of political, economic, social and cultural as well as the implementation of the foreign policy of a country. A state has a high quality health services to the people, will support the full development process of the country. The health sector development will also create development opportunities and other related sectors, such as the development of the pharmaceutical sector, health insurance and so on. Furthermore, the health sector's high capacity can be used as an instrument of diplomacy when negotiating or lobbying with other countries. Cuba, for example, has sent thousands of doctors around the world, including Indonesia, which in the event of natural disaster tsunami. This reflects the fact, the close connection between foreign policy with the health sector, so that the sector should be getting your full attention because it involves the national interest of a country in it.
Keywords : foreign policy, development, health sector, instrument, diplomacy
Abstrak: Keberhasilan pengembangan sektor kesehatan, akan sangat mempengaruhi pembangunan dan mendukung upaya-upaya pembangunan politik, ekonomi, social budaya serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu Negara. Suatu Negara yang memiliki kualitas tinggi dalam pelayanan  kesehatan  kepada  rakyatnya  akan  mendukung  secara  penuh  proses  pembangunan negaranya. Pembangunan di sektor kesehaatan ini juga akan menciptakan kesempatan pengembangan sektor lain yang terkait, yaitu misalnya pengembangan sektor farmasi, bisnis asuransi kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya, kapasitas tinggi sektor kesehatan ini dapat dipergunakan sebagai instrument diplomasi pada saat melakukan negosiasi atau lobbying dengan Negara lain. Cuba,misalnya, telah mengirimkan ribuan dokter-dokternya ke seluruh dunia,termasuk Indonesia, yaitu pada saat terjadi bencana alam Tsunami. Kenyataan ini mencerminkan, adanya hubungan yang erat antara kebijakan luar negeri dengan sektor kesehatan, sehingga sektor ini harus memperoleh perhatian penuh karena menyangkut kepentingan nasional suatu Negara di dalamnya.
Kata Kunci : Politik Luar Negeri, pengembangan, faktor kesehatan, instrumen, diplomasi
Dalam  kapasitas  pribadi.  Semua  bahan dipergunakan  sesuai  dengan  alur  pemikiran  si penulis, untuk memperkenalkan Foreign Policy for
.
Global  Health dan  beberapa  rekomendasi  yang mungkin ditimbulkan dari isu ini.
10
semakin  tinggi  dan  berbahayanya  tingkat patogenitas  dari  virus,  bakteria  dan  fungus. Untuk menangani kompleksitas isu penanganan penyakit  dan  kesehatan  global  tersebut, dibutuhkan  suatu  upaya  yang  bersifat komprehensif dan global yang disebut sebagai Global Health Governance .
Suatu  negara  dituntut  untuk  memiliki diplomasi di bidang kesehatan global yang baik dan mensinergikannya sebagai isu yang cukup penting  di  dalam  kebijakan  luar  negeri  untuk dapat membentuk Global Health Governance , walaupun saat ini belum terjadi keseimbangan yang cukup adil antara negara maju dan negara yang sedang membangun, hal mana disebabkan karena  berbagai  faktor  seperti  tingkat perekonomian,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat kesejahteraan masyarakat.
Demikian  pula  halnya  mengenai negosiasi  isu  kesehatan  global  tersebut  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  perbedaan pandangan politis setiap negara yang memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh sebab  itu,  pelaku  diplomasi  kesehatan  global dituntut untuk memahami nuansa dan dinamika negosiasi  serta  menggunakan  keahlian diplomasi.
Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri pada saat menerima kunjungan Putri Astrid dari Belgia bulan April 2012 yang lalu, disampaikan bahwa  kesehatan  merupakan  salah  satu  pilar politik  luar  negeri  Indonesia.  Pernyataan tersebut  merupakan  cerminan  atas  arah kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya untuk  meningkatkan  peranannya  di  dalam menjaga keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  mengingat  pentingnya isu  kesehatan  global  ini  maka  diperlukan p e n i n g k a t a n   k a p a s i t a s   p e l a k u diplomasi.Peningkatan  kapasitas  pelaku
diplomasi dalam masalah kesehatan global juga harus memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai  dinamika global  health  governance dan dinamika hubungan negara Utara-Selatan, yang dapat diamati pada kasus virus H5N1. Sejak  merebaknya  kasus  virus  H5N1 p a d a   t a h u n   2 0 0 7 ,   I n d o n e s i a   t e r u s memperjuangkan agar vaksin yang diproduksi dari sampel virus yang dimiliki oleh Indonesia tersebut dapat dinikmati manfaatnya tidak hanya oleh  negara  maju,  tetapi  juga  negara berkembang.  Oleh  karena  itu  Indonesia menyambut  baik  diadopsinya  Resolusi World Health  Assembly (WHA)  64/58  mengenai Pandemic  Influenza  Preparedness (PIP) Framework:  sharing  influenza  viruses  and access to vaccines and other benefits pada tahun 2011  di  Jenewa. Framework ini  mengikat negara-negara  anggota  WHO  dan  pihak swasta/industri dalam melindungi global public health dengan  prinsip  kesetaraan,  adil  dan menguntungkan  semua  pihak,  sekaligus menggantikan framework lama Global Influenza  Surveillance  Network (GISN)  yang banyak menuai kritikan.
Keberhasilan  Indonesia  dalam memperjuangkan mekanisme access and benefit sharing tersebut telah  memberikan  sebuah pelajaran diplomasi yang berharga dan tak dapat terlepas dari riset yang intensif terhadap isu virus dan  vaksin,  pendekatan  terus  menerus  kepada negara-negara berkembang, dan kesamaan visi yang  terjalin  antara  pemangku  kepentingan di dalam negeri .
Di  samping  isu  pembagian  virus, beberapa  isu  kesehatan  global  yang  perlu mendapat perhatian politik luar negeri Indonesia adalah  isu  vaksin  polio,  reformasi  WHO, counterfeit  medical  program , social determinants  of  health ,  dan  penanganan  isu Framework  Convention  on  Tobacco  Control
8 Joevi Roedyati, Keketuaan Indonesia dalam Forum Foreign Policy and Global Health Tahun 2013
(FCTC).
Di  samping  isu  pembagian  virus, beberapa  isu  kesehatan  global  yang  perlu mendapat perhatian politik luar negeri Indonesia adalah  isu  vaksin  polio,  reformasi  WHO, counterfeit  medical  program , social determinants  of  health ,  dan  penanganan  isu Framework  Convention  on  Tobacco  Control (FCTC).
Isu  lain  yang  cukup  penting  bagi Indonesia adalah isu kekayaan hak intelektual, dimana  dewasa  ini  telah  terjadi  pergeseran dalam memandang virus dari common heritage of mankind menjadi sumber daya genetik sesuai dengan Nagoya Protocol yang baru disepakati tahun 2010 lalu. Virus juga dipandang sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara yang harus dijamin pembagian manfaatnya dan dilindungi dari pencurian hayati ( biopiracy ). Dengan nilai perdagangan  sumber  daya  hayati  yang diprediksi  mencapai  US$  5  triliun  pada  tahun 2050,  terbuka  peluang  bagi  Indonesia  sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan perdagangan vaksin dan obat-obatan di masa yang akan datang.

## Theory of leadership
Kepemimpinan  atau  leadership  adalah kemampuan  seseorang  untuk  mempengaruhi orang-orang  lain  agar  bekerjasama  sesuai dengan  rencana  demi  tercapainya  tujuan  yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kepemimpinan / leadership memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti dari managemen. (Training Leadership. Quotes).
Di dalam kenyataan, tidak semua orang yang  menduduki  jabatan  pemimpin  memiliki kemampuan  untuk  memimpin  atau  memiliki 'kepemimpinan' (leadership), sebaliknya banyak orang yang memiliki bakat kepemimpinan tetapi
tidak  pernah  mendapat  kesempatan  untuk menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Sedang  pengertian  'kepala'  menunjukan  segi formal dari jabatan pemimpin saja, maksudnya secara  yuridis-formal  setiap  orang  dapat  saja diangkat mengepalai sesuatu usaha atau bagian (berdasarkan  surat  keputusan  atau  surat pengangkatan),  walaupun  belum  tentu  orang yang  bersangkutan  mampu  menggerakan mempengaruhi  dan  membimbing  bawahannya serta  (memimpin)  memiliki  kemampuan melaksanakan  tugas-tugas  untuk  mencapai tujuan.
Demikian  juga  dengan  kondisi  suatu Negara, pada suatu hubungan tertentu, baik yang bersifat bilateral atau yang multilateral. Dalam interaksi  yang  melibatkan  banyak  Negara  ini, suatu  Negara  dapat  menjadi  pemimpin  yaitu Negara-negara  yang  memiliki  keunggulan relative  lebih  besar  dibandingkan  anggota Negara  lainnya.Pada  isu Global  Health ,
Indonesia,  dipandang  oleh  Negara-negara  lain sebagai  suatu  Negara  besar  yang  memiliki potensi sumber vaksin dan rekayasa medis serta hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  kesehatan global  ini,  sehingga  Indonesia  amat  penting posisinya  untuk  memimpin  pensosialisasian issue  kesehatan  global  dan  penyebaran informasi  mengenai  kesehatan,  seperti kerjasama penanganan endemic, epidemic dsb.
Sementara  itu  ilmuwan  French  and Raven,  dalam  buku  mereka  mengenai  Power, tahun  1960  telah  mendefinisikan  4  tipe kepemimpinan,  yaitu  1)  Power  yang  bersifat kekerasan,  yang  didasarkan  pada  kemampuan untuk  menghukum,  memberikan  sanksi  dan menekan pihak lain, 2) Power yang berasal dari kemampuan  pengetahuan,  keahlian  dan kepakaran,3)  Power  yang  berasal  dari kewenangan atau posisi otoritas, 4) Power yang didapatkan dari kemampuan untuk memberikan
hadiah atau manfaat dari suatu tindakan .
Dilihat  dari  keempat  tipologi  Power tersebut,  kepemimpian  Indonesia  dalam keketuaannya di Forum FPGH tahun 2013 ini adalah  diperoleh  dari  kemampuan  Indonesia dalam  mengkombinasikan  kemampuan pengetahuan,  keahlian  dan  pengalaman  dalam penanganan  suatu  epidemic  dan  endemic semacam  Flu  Burung  (virus  H2N1)  dan keinginan  kuat  dari  pihak  pemerintah  untuk memberikan hasil penelitiannya tersebut untuk dibagikan  kepada  negara-negara  lain  yang memerlukan.

## Pembahasan Forum Foreign Policy and Global Health
Salah  satu  forum  diplomasi  kesehatan yang telah menjadi ajang exercise kemampuan diplomasi  kesehatan  Indonesia  adalah  inisiatif Foreign Policy and Global Health (FPGH).
Inisiatif  ini  digagas  oleh  tujuh  negara  utama yakni Indonesia , Thailand , Norwegia, Perancis,
Brazil, Afrika Selatan dan Senegal. Mekanisme kerja sama yang diterapkan antar tujuh negara ini bersifat loose yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan penyusunan inisiatif bersama di berbagai  forum  terkait  seperti  Sidang  Majelis Umum  PBB,  Dewan  HAM  PBB,  dan World Health  Assembly .  Sebagai  salah  satu  wujud nyata kerja sama FPGH, Sidang Majelis Umum PBB  dalam  empat  tahun  terakhir  telah mengadopsi  Resolusi  tentang  “ Global  Health and  Foreign  Policy ”.  Disamping  itu,  negara- negara FPGH juga menaruh perhatian pada isu lainnya  seperti  reformasi  WHO,  agenda pembangunan berkelanjutan Rio+20 dan global health  governance .  Indonesia  akan menggantikan  posisi  Perancis  sebagai  ketua Forum Foreign Policy and Global Health pada tahun 2013.
Round  Table  Discussion  mengenai  Global Health di Bogor, Juni 2009
Pada  tanggal  3  Juni  2009  ,  Pusat Pengkajian  dan  Pengembangan  Organisasi Internasional,BPPK.  Kementrian  Luar  Negeri RI    telah  menyelenggarakan Roundtable Discussion bertema “ The Role of Foreign Policy in  Synergizing  Global  Health  Policy  for  the Realization  of  the  Millennium  Development Goals ” di Bogor.  Diskusi dimaksudkan sebagai forum  pertukaran  pikiran  dan  pandangan  di antara  para  pemangku  kepentingan  mengenai upaya  untuk  menyinergikan  kebijakan kesehatan  dalam  formulasi  politik  luar  negeri Indonesia , khususnya  terkait  dengan  upaya untuk memajukan kesehatan sebagai isu politik luar  negeri  dalam  agenda  internasional, menyusun road  map pengembangan  kapasitas diplomasi  kesehatan  dan  upaya  pemanfaatan mekanisme  kerjasama  Internasional  untuk mengembangkan  kapasitas  dalam  negeri  guna menangani  kasus-kasus pandemic dan pencapaian Millennium  Development  Goals (MDGs) terkait sektor kesehatan .
Diskusi  menghadirkan  4  (empat)
pembicara,  yaitu  :  Duta  Besar  Norwegia,  Mr. Eivind  S.    Homme;  Dr.  Subhash  Raghunath Salunke, WHO Representative to Indonesia ; Dr.
Widjaya  Lukito,  Penasehat  Khusus  Menteri Kesehatan Bidang Kebijakan Kesehatan Publik; Sunu  Soemarno,  Direktur  Sosial  Budaya  dan Organisasi  Internasional  Negara  Berkembang; dan  pembahas  yaitu  Prof.  Dr.  dr.  Agus Purwadianto,  Kepala  Institut  Nasional Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan, Departemen  Kesehatan.  Diskusi  dihadiri  oleh sekitar  40  (empat  puluh)  orang  peserta  yang berasal dari kalangan praktisi diplomasi, praktisi bidang kesehatan, pemerhati masalah hubungan internasional, wakil-wakil dari lembaga peneliti, akademisi, LSM dan masyarakat umum lainnya.
10 Joevi Roedyati, Keketuaan Indonesia dalam Forum Foreign Policy and Global Health Tahun 2013
Dalam roundtable  discussion ini dibahas upaya-upaya peningkatan penggunaan lensa kesehatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sasarannya antara lain adalah untuk menggerakkan  kebijakan  luar  negeri  yang memperhatikan  masalah-masalah  kesehatan sesuai dengan Deklarasi Oslo tahun 2007 yang pada  pokoknya  berisi  kesepakatan  untuk memasukkan  aspek  kesehatan  dalam pembahasan  maupun  keputusan  politik  luar negeri;  membangun  kerjasama  dalam penanganan global  health  security di  fora bilateral,  regional  maupun  multilateral; menempatkan  isu  kesehatan  sebagai  elemen kunci dalam pencapaian MDGs; menempatkan isu kesehatan sebagai prioritas penanganan isu perdagangan  internasional  yang  disesuaikan dengan Doha  Principles ;  dan  mengutamakan tindakan kesehatan dalam penanganan krisis, konflik dan upaya rekonstruksi.
Selain Oslo  Declaration, serangkaian langkah  yang  mengindikasikan  upaya  serius masyarakat internasional untuk menyinergikan kesehatan  dalam  formulasi  politik  luar  antara lain  yaitu  melalui  pengeluaran  resolusi mengenai  kesehatan  global  dan  politik  luar negeri  oleh  Majelis  Umum  PBB,  pembahasan isu  politik  luar  negeri  dan  kesehatan  dalam Annual  Ministerial  Review  of  ECOSOC pada bulan Juli, dan bergabungnya Indonesia dalam Network  of  Global  Leaders yang  kemudian diikuti oleh diselenggarakannya Sherpa Meeting for the Networks di Bali.
Isu  kesehatan  disadari  memiliki  peran yang penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.
Kesehatan  dipandang  sebagai  investasi  dalam membangun  martabat  manusia  yang  pada gilirannya  akan  sangat  menunjang  dalam program pembangunan ekonomi bangsa. Dalam konteks  ini,  ancaman  terhadap  kesehatan
dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dan  stabilitas  suatu  negara.  Contohnya  antara lain:  penyebaran  berbagai  jenis  penyakit mematikan yang menimbulkan pandemik yang bersifat lintas negara seperti HIV/AIDS, SARS, flu  burung,  dan  flu  babi.  Oleh  karena  itu,  isu kesehatan  merupakan  isu  vital  dan  sangat berhubungan  dengan  politik  internasional dewasa ini.
Menurut  World  Health  Organization (WHO), program WHO Health for All ditujukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang mempunyai  akses  kepada  fasilitas  kesehatan yang  berkualitas  atau  terlindungi  dengan jaminan  keamanan  secara  finansial  sehingga tidak  ada  satu  pun  individu  atau  keluarga terhimpit  oleh  bencana  besar  ( catastrophic ) yang  kemudian  menjerumuskannya  ke  dalam kemiskinan. Terkait program di atas, WHO mengeluarkan WHO  Global  Health  Agenda , yaitu: investasi bidang kesehatan, membangun keamanan  kesehatan  individu  dan  global, memperjuangkan  HAM,  kesetaraan  gender, memperbaiki  faktor-faktor  penentu  bidang kesehatan,  memperkuat  sistem  kesehatan, mengembangkan  teknologi  dan  sains,  dan memperkuat governance serta kepemimpinan.
WHO  Global  Agenda sebagaimana disebut  di  atas  sejalan  dengan  tujuan  MDGs (penanggulangan  masalah  kemiskinan, pendidikan,  gender,  kematian  anak,  kematian ibu,  HIV/AIDS  malaria  dan  penyakit  lain, lingkungan, kemitraan global) yang ditargetkan dicapai  pada  tahun  2015.  Upaya  perbaikan dalam  bidang  kesehatan  merupakan  hal  yang vital  mengingat  kesehatan  adalah  bagian  dari Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Namun dalam pelaksanaannya  terutama  di  negara-negara berkembang  masih  menemui  kendala  utama, yaitu pendanaan. Kendala dana ini dirasa makin
besar  karena  adanya  pemotongan  anggaran kesehatan menyusul kesulitan keuangan negara- negara  berkembang  akibat  adanya  krisis finansial global akhir-akhir ini.
Dalam  konteks  Indonesia,  pencapaian tujuan  MDGs  terkait  bidang  kesehatan  sudah m e n u n j u k k a n   h a s i l   y a n g   c u k u p menggembirakan. Menurut laporan BPS, angka kematian anak turun 30% menjadi 19 per 1000 kelahiran pada tahun 2005 dibandingkan tahun 1990. Angka kematian ibu turun 30% menjadi 228 kematian per 100.000 persalinan pada tahun 2005  dibandingkan  2002.  Demikian  pula pencapaian  Indonesia  dalam  menanggulangi penyakit malaria, tuberculosis dan HIV/AIDS. Sementara pencapaian Indonesia dalam tujuan MDGs  di  atas  sudah  cukup  baik,  Pemerintah Indonesia  perlu  meningkatkan  perhatian  pada penyakit-penyakit cardiovascular dan endroine yang secara umum bersumber dari rokok.
Guna menanggulangi permasalahan di atas,  perlu  ditentukan strategic  approaches untuk  mencapai  MDGs  bidang  kesehatan melalui: sustainable  high-level  political commitment ,  mobilisasi  berbagai  sumber  aksi b e r s a m a   m e n i n g k a t k a n   k e s e h a t a n , menggunakan lensa kesehatan dalam kebijakan publik,  dan  peningkatan  investasi  bidang kesehatan  serta  penguatan  sistem  kesehatan yang  ditujukan  pada  tersedianya  akses kesehatan untuk semua orang.
Isu  kesehatan  adalah  isu  yang  terlalu penting  bila  dibebankan  kepada  Menteri Kesehatan  saja.  Masalah  kesehatan  juga merupakan bagian dari isu keamanan. Untuk itu diperlukan  adanya  upaya  memahami  isu kesehatan dan kemudian mengintegrasikannya dengan  isu  keamanan  dan  politik  luar  negeri. Pada  titik  ini  upaya  menyinergikan  masalah kesehatan dengan kebijakan luar negeri menjadi lebih jelas.
Pada  tingkat  nasional,  untuk memecahkan  masalah  kesehatan  di  suatu negara,  aktor-aktor  kunci  seperti  Presiden, Perdana  Menteri,  Menteri  Keuangan,  Menteri Luar  Negeri  dan  menteri-menteri  lain  perlu dilibatkan. Misi utama penanggulangan masalah kesehatan ini adalah untuk mencegah agar tidak berkembang menjadi resesi sosial yang tentunya lebih  rumit  penyelesaiannya.  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  Sistem  Kesehatan  Nasional (SKN)  Indonesia.  Sedangkan  pada  tingkat internasional, perlu digarisbawahi bahwa tidak ada  satu  pun  negara  yang  dapat  mengatasi sendiri  masalah  penularan  penyakit  global seperti  HIV/AIDS,  SARS,  H5N1  dan  H1N1. Sebaliknya  untuk  menanggulangi  tantangan kesehatan  global  diperlukan  kerjasama internasional multi-sektoral.
Terkait  hal  di  atas,  Indonesia  sangat berkepentingan  merumuskan  suatu  diplomasi kesehatan ( Health Diplomacy ) yang merupakan hasil  dari  upaya  menyinergikan  kebijakan kesehatan  dan  kebijakan  politik  luar  negeri Indonesia. Perumusan diplomasi kesehatan ini ditujukan  untuk  menjembatani  kepentingan Indonesia  dalam  kerjasama  internasional  baik dalam  forum  multilateral  maupun  bilateral. Menurut wakil dari Departemen Kesehatan RI, hingga saat ini inisiatif Indonesia dalam bidang health  diplomacy yang  diterima  masyarakat internasional  antara  lain: Standard  Material Transfer  Agreement (SMTA)  untuk  mengatur penggunaan  virus  secara  bersama,  pengaturan penggunaan  bersama  sampel  virus  berikut pemanfaatannya,  dan  pendirian Advisory Mechanism dan Tracking System . Pada  tanggal  27  September  2012, penulis  memiliki  kesempatan  untuk mengadakan interview dan tukar pikiran dengan Kementrian Kesehatan Thailand dan beberapa pakar senior di UN-ESCAP Bangkok , Thailand,
beberapa  pemikiran,  opini  dan  pandangan mereka adalah antara lain :
Isu  Isu  Kesehatan  Global  yang  dihadapi Indonesia  dan  kawasan  Asia  Pasifik  versi

## UN-ESCAP:
1. Tingkat  kesehatan  ibu  melahirkan  di kawasan Asia Pasifik yang menurut data masih cukup rendah dan membutuhkan upaya percepatan untuk dapat mencapai tujuan Millennium Development Goals
(MDG)  5  pada  tahun  2015;  Indonesia termasuk  dalam  Negara  yang  belum mencapai tujuan MDG's ini;
2. Pemberantasan  HIV/AIDS,  utamanya menyangkut akses pelayanan kesehatan b a g i   s e m u a   k a l a n g a n   d a n menghilangkan  hambatan  stigmatisasi dan  diskriminasi  terhadap  pengidap HIV/AIDS  di  beberapa  negara  Asia, misalnya dengan memanfaatkan media sosial  dan  mendekatkan  layanan kesehatan  kepada  orang-orang  dengan resiko  tertular  HIV/AIDS,  suatu pendekatan  yang  dapat  dipelajari  dari China dan Kamboja;
3. Pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, yang pada masa  lalu  menjadi  program  yang berhasil  diterapkan  di  Indonesia  dan menjadi contoh bagi negara-negara lain,
namun saat ini mengalami stagnasi dan perlu direvitalisasi kembali;
4. Universal Health Coverage, yaitu suatu sistem asuransi jaminan kesehatan bagi seluruh  lapisan  masyarakat  dan  dapat membuka  akses  pelayanan  kesehatan bagi  semua  kalangan.  Saat  ini dibutuhkan  suatu  sistem  asuransi kesehatan  yang  bisa  dipergunakan  di seluruh negara Asia-Pasifik, mengingat
meningkatnya migration  of  labour di kawasan ini; UN ESCAP mengusulkan dibentuknya  suatu  institusi  penjamin pemberian  pelayanan  kesehatan  yang bisa  berlaku  di  seluruh  kawasan  Asia Pasifik;
5. Ageing  Population ,  suatu  kondisi peningkatan  jumlah  penduduk  berusia lanjut  yang  dialami  oleh  beberapa n e g a r a   A s i a   s e b a g a i   a k i b a t meningkatnya  tingkat  harapan  hidup penduduk  sehingga  memunculkan permintaan  atas  SDM  di  bidang kesehatan dari negara-negara lain. Hal ini memunculkan resiko berkurangnya SDM  bidang  kesehatan  di  beberapa Negara;
6. Penyakit-penyakit  tidak  menular/ non- c o m m u n i c a b l e   d i s e a s e ,   y a n g diperkirakan  akan  terus  bertambah jumlah  maupun  jenisnya,  dan berpotensi menjadi ancaman kesehatan di  masa  mendatang  seiring  dengan perubahan  gaya  hidup  manusia  dan berkurangnya daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, dunia juga dituntut untuk  secara  cepat  mengantisipasi bilamana  terjadi  mutasi  virus  seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

## Kesimpulan
Isu  kesehatan  adalah  isu  yang  terlalu penting  bila  dibebankan  kepada  Menteri Kesehatan  saja.  Masalah  kesehatan  juga merupakan bagian dari isu keamanan. Untuk itu diperlukan  adanya  upaya  memahami  isu kesehatan dan kemudian mengintegrasikannya dengan  isu  keamanan  dan  politik  luar  negeri. Pada  titik  ini  upaya  menyinergikan  masalah kesehatan dengan kebijakan luar negeri menjadi lebih jelas.
Indonesia  sebagai  negara  dengan keunggulan dalam industri farmasi dan memiliki jenis virus yang sangat penting bagi pembuatan vaksin global ( misalnya Virus H2N1 , polio, dan sebagainya), harus dapat menjadikan Indonesia sebagai pendorong agenda-agenda isu kesehatan global. Indonesia juga dianggap sebagai negara mitra  kunci,  utamanya  dalam  mendorong  isu kesehatan  global  di  tingkat  ASEAN  dan menyuarakan  kepentingan  negara-negara berkembang  dalam  forum  ini.  Pentingnya mengedepankan prinsip one region one voice di kawasan  Asia  Tenggara,  seperti  yang disampaikan  oleh  Kementrian  Kesehatan Thailand  kepada  kami,  merupakan  salah  satu opsi yang harus diperjuangkan Indonesia dalam forum FPGH tahun 2013 ini.
Indonesia  memiliki  potensi  untuk menjadi “leader” bagi isu kesehatan global , dan kepemimpinan Indonesia dalam forum Foreign Policy for Global Health (FPGH) tahun ini harus dapat  dimaksimalkan  untuk  mencapai  tujuan pembentukan  forum,  dan  dimanfaatkan sepenuhnya  bagi  pemecahan  masalah kesehatan,  baik  di  dalam  negeri  Indonesia, kawasan ASEAN, maupun dunia.
Tujuan akhir dari Forum FPGH adalah untuk  mencapai  kesetaraan  pengetahuan mengenai penanganan isu-isu kesehatan global, menata system pelayanan kesehatan global, dan memecahkan berbagai permasalahan kesehatan global yang timbul dalam masa-masa terkini , baik yang secara tradisional masih dialami oleh Negara-negara  berkembang,  maupun permasalahan baru yang dihadapi oleh Negara- negara maju di dunia.

## Daftar Referensi
Briefing paper by David P.Fidler, :Assesing the Foreign  Policy  and  Global  Health Initiative:  The  Meaning  of  Oslo
Process”, June 2011 Laman “Training for Leadership” French and Raven, “The Power”, 1960 Laporan P3K OI, BPPK, Kemenlu RI, Juni 2009