## MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA JE’NETALLASA KABUPATEN GOWA
Ratna Ayu Damayanti 1 , Syarifuddin 2 , Haerial 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Email: damayantiss@yahoo.co.id
Abstract. Je'netallasa Village, Pallangga Sub-district, Gowa Municipality has made the community as a subject of  development,  no  longer  as  an  object  of  development  in  accordance  with  the  "bottom-up"  model,  and  as  a consequence  the  community  has  participated  less  in  the  process  and  supervision  of  village  development.  The purpose of this service is to eliminate doubts from villagers and encourage development effort by empowering the community. Encouraging community’s inclusiveness in the form of “meaningful participation” will create active community’s empowerment in the concept of village development as both planner and supervisor, as well as  encouraging  factors  that  influence  community’s  participation.  This  service  uses  the  participatory  method, where the service provider and a community together find a solution to the problems faced by the community in order to participate in village’s development. The result of this service is the need to establish a creative house as  a  center  of  community’s  creativity  so  that  the  community  can  engage  with  village’s  programs  through synchronizing community’s and village’s programs on an ongoing basis.
Keywords: participation, village development, community, meaningful participation.
Abstrak. Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan  bukan  lagi  sebagai  objek  pembangunan  sesuai  dengan  model  “ bottom-up ”, dan konsekuensinya masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam  proses  dan  pengawasan  pembangunan  desa.  Tujuan  pengabdian  ini adalah untuk menghilangkan keraguan masyarakat desa dan mendorong upaya pembangunan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Mendorong inklusivitas masyarakat dalam bentuk “ meaningful participation ” akan menciptakan pemberdayaan aktif masyarakat dalam konsep pembangunan desa baik sebagai perencana maupun pengawas,  serta  mendorong  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  itu.  Pengabdian  ini menggunakan  metode  berperan  serta,  dimana  pelaku  pengabdian  dan  masyarakat  bersama-sama  menemukan solusi  dari  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Hasil  dari pengabdian  ini  adalah  perlunya  membentuk  rumah  kreatif  sebagai  pusat  kreativitas  masyarakat  sehingga masyarakat  dapat  terlibat  dengan  program-program  desa  melalui  sinkronisasi  program  masyarakat  dan  desa secara berkelanjutan.
Kata Kunci : partisipasi, pembangunan desa, masyarakat, meaningful participation .

## PENDAHULUAN
Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada keterlibatan dan swadaya gotong-royong masyarakat.  Atas  dasar  itu  maka  kesadaran, peran  serta,  dan  swadaya  masyarakat  perlu ditingkatkan  agar  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  dapat  dirasakan  sebagai  suatu kewajiban  bersama  (Umboh,  2004). Makna partisipasi  dan  peran  serta  di  sini  bukan  berarti bahwa  masyarakat  hanya  berfungsi  untuk memberikan  dukungan  dan  keikutsertaan  dalam proses  pembangunan,  tetapi  juga  menikmati hasil-hasil  pembangunan  itu  sendiri.  Dengan demikian,  dapat  tercipta sense  of  belonging dan sense of responsibility dalam proses pembangunan  menuju  tercapainya  peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Secara  teoritis,  tingkat  keterlibatan  publik umumnya  menunjukkan  tingkat  keberpihakan yang  diberikan  kepada  suara  publik  (Morrison dan  Dearden,  2013).  Pengembangan  teori  lebih lanjut  menunjukkan  bahwa  partisipasi  adalah pertukaran  informasi  antara  masyarakat  dengan pemerintahnya  (Tritter  dan  McCallum,  2006). Namun  demikian,  fakta  menunjukkan  bahwa konsultasi  masih  mendominasi  hubungan  di antara  keduanya,  di  mana  hubungan  pertukaran pengetahuan tidak terjalin dengan baik. Partisipasi yang bermakna ( meaningful participation )  adalah  model  partisipasi  yang mendukung  pembentukan  hubungan  melalui keterlibatan,  kolaborasi,  atau  pemberdayaan masyarakat  sedemikian  rupa  sehingga  mereka dapat  menyumbangkan  pengetahuannya  dalam perencanaan pembangunan.
Sebagaimana  Abels  (2007)  mengatakan bahwa  suatu  masyarakat  dikatakan  belum sejahtera  jika  masyarakat masih  mengalami berbagai  kekurangan  baik  secara  material maupun spiritual. Karenanya, konsep pemberdayaan  ( empowerment )  dalam  wacana pembangunan  masyarakat  selalu  dihubungkan dengan  konsep  mandiri,  partisipasi,  jaringan kerja,  dan  keadilan.  Flanagan et  al. (2005) mengatakan  bahwa  pemberdayaan  adalah  proses pengambilan  keputusan  oleh  orang-orang  yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut.  Artinya,  bukan  pencapaian  “tujuan” yang  penting,  tetapi  proses  dalam  pengambilan keputusan.
Partisipasi  merupakan  komponen  penting dalam  membangkitkan  kemandirian  dan  proses pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan merupakan  hal  terpenting  dalam  pemberdayaan. Green  dan  Brock  (2005)  mengemukakan  secara sederhana bahwa partisipasi mengandung makna keterlibatan  seseorang  atau  sekelompok  orang dalam  suatu  kegiatan  untuk  mencapai  sesuatu yang  secara  sadar  diinginkan  oleh  pihak  yang berkepentingan  tersebut.  Berdasarkan  definisi tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki makna ( meaningful participation ) apabila menyangkut  keterlibatan  secara  aktif  dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Sayangnya, masyarakat memiliki keterbatasan  untuk  ikut  aktif  dalam  perencanaan pembangunan  dimana  hal  ini  tidak  mendorong mereka untuk aktif dalam berpartisipasi.
Keterbatasan tersebut disebabkan karena dua hal yaitu  faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor eksternal  karena  pendekatan bottom-up yang diterapkan pemerintah bersifat seremonial dengan  tujuan  untuk  memudahkan  pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga keterlibatan masyarakat secara keseluruhan  sangat  kurang.  Sementara,  faktor internal adalah keterbatasan dalam diri masyarakat  itu  sendiri  dimana  mereka  tidak mampu  menyampaikan  gagasan  dengan  baik, seperti usulan pembangunan yang tidak layak.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  tujuan kegiatan  ini  adalah  untuk  mendorong  upaya keterlibatan  masyarakat  desa  melalui  penuangan ide-ide  pemikiran  mereka  secara  benar  dan  baik ke dalam bentuk tulisan sederhana atau proposal pembangunan  yang  nantinya  diajukan  dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa. Target pengabdian masyrakat ini adalah agar ide masyarakat sejalan dengan  visi  dan  misi  pembangunan  pemerintah sehingga ide yang tertuang dalam proposal dapat diterima  oleh  pemerintah  daerah. Luaran pengabdian  masyarakat  ini  adalah  proposal kegiatan  yang  dibangun  dari  partisipasi  aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## METODE PELAKSANAAN
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  akan  terwujud  sebagai  suatu kegiatan  nyata  apabila  terpenuhi  adanya  tiga faktor  utama  yang  mendukungnya,  yaitu  (1) kemauan,  (2)  kemampuan,  dan  (3)  kesempatan bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  ( Bang, 2009). Ketiga  faktor  tersebut  akan  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  di  seputar  kehidupan manusia  yang  saling  berinteraksi  satu  dengan yang lainnya, seperti psikologis  individu ( needs, harapan, motif, reward ), pendidikan, adanya informasi, keterampilan,  teknologi, kelembagaan  yang  mendukung,  struktural  dan stratifikasi  sosial,  budaya  lokal  serta  peraturan dan  pelayanan  pemerintah.  Menurut  Innes  dan Booher  (2010), ada  unsur  yang  mendukung untuk  berperilaku  tertentu  pada  diri  seseorang ( person  inner  determinants )  dan  terdapat  iklan atau  lingkungan  ( environmental  factors )  yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut.
Menurut  Irvin  dan  Stansbury  (2004), bahwa  faktor-faktor  yang  mampengaruhi  tingkat kemauan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  adalah motif,  harapan, needs,  reward , dan  penguasaan informasi.  Faktor  yang  memberikan  kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor  yang  mendorong  adalah  pendidikan, modal, dan pengalaman yang dimiliki.
Tiga  prinsip  dasar  dalam  menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara: (1) Learning  process  (learning  by  doing) ; proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati,
menganalisa  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat.
(2) Institusional development ; melakukan kegiatan  melalui  pengembangan  pranata sosial  yang  sudah  ada  dalam  masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat  merupakan  daya  tampung  dan daya dukung sosial.
(3) Participatory ;  cara  ini  merupakan  suatu pendekatan  yang  umum  dilakukan  untuk dapat  menggali need yang  ada  dalam masyarakat.
Sementara,  Beyers  dan  Goossens  (2008)
menegaskan
bahwa bentuk partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan  terdiri dari 1) participation in decision
making; 2) participation in implementation ; 3) participation  in  benefits; dan  4) participation in  evaluation .  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penerimaan, pemanfaatan  dan  pemeliharaan,  pengembangan hasil  pembangunan,  serta  pengawasan  dan penilaian terhadap hasil pembangunan.
Lokasi pengabdian masyarakat ini adalah Desa  Je’netallasa,  yaitu  sebuah  desa  yang merupakan  pemekaran  dari  Desa  Kanjilo.  Desa ini  dimekarkan  menjadi  dua  desa  dan  satu kelurahan,  yaitu  Desa  Kanjilo  sebagai  desa induk,  kelurahan  lembang  parang,  dan  desa persiapan Je’netallasa. Desa Je’netallasa memiliki  luas  sebesar  3,22  km 2 dan  terletak  31 km dalam jarak tempuh dari Kabupaten Gowa, di Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Desa  ini  terletak  di Kecamatan  Pallangga  yang  berjarak  sekitar  5,3 km  dari  ibukota  kecamatan,  adalah  merupakan salah satu desa terbaik dari 9 desa di Kabupaten Gowa.
Desa  Je’netallasa  memiliki  4  dusun dengan total populasi 17.696 jiwa. Sumber mata pencaharian  utama  masyarakat  adalah  pertanian. Desa  Je’netallasa  dipilih  untuk  berpartisipasi
dalam  program  pengabdian  berupa  pelatihan masyarakat desa karena desa ini memiliki tingkat pengangguran  yang  cukup  tinggi.  Program pelatihan ini merupakan program aplikasi praktis di  lokasi  lapangan  untuk  memberikan  bantuan kepada  masyarakat  desa  dalam  menyampaikan gagasan/ide  mereka  secara  terstruktur  pada kegiatan  Musrenbang  Desa.  Masyarakat  desa, dalam hal ini para pemuda dan petani, tahu betul tujuan dari pelatihan ini yaitu membantu mereka merumuskan  ide  mereka  dengan  baik  dan  benar agar  sesuai  atau  sinkron  dengan  rencana pemerintah  desa.  Hal  ini  penting  agar  ide-ide yang mereka sampaikan dapat diakomodir dalam Musrenbang  Desa,  dan  oleh  karena  itu antusiasme  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan bekerja sama dapat meningkat

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penilaian Kebutuhan
Tahap  pertama  kegiatan  ini  adalah penilaian  kebutuhan  berdasarkan  partisipasi masyarakat. Setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, maka informasi yang dikumpulkan dianalisis dan ditafsirkan. Pengumpulan informasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan  penyebab  dan  konsekuensi  dari masalah yang telah diidentifikasi dan menghubungkannya  dalam  hubungan  sebab- akibat.  Semakin  baik  masalah  dipahami,  maka semakin  baik  pula  suatu  proyek  kegiatan dirancang  untuk  mengatasi  permasalahan.  Di samping  itu,  teknik  analisis  masalah  digunakan untuk menginterpretasikan data dan mengidentifikasi  hubungan  sebab  dan  akibat permasalahan.  Hal-hal  yang  dipertimbangkan dalam analisis masalah adalah:
Apa  yang  menjadi  suatu  permasalahan,  serta sebab dan akibat dari permasalahan tersebut?
Dalam  hal  ini,  masalah  adalah  situasi khusus yang bersifat kurang baik (negatif) terkait dengan  kesejahteraan/keamanan  seseorang  atau kelompok  orang.  Misalnya,  tingkat  kematian bayi  yang  tinggi  dari  para  ibu  melahirkan  atau peningkatan  penyakit  diare  di  kalangan  anak balita  pada  suatu  daerah.  Keduanya  merupakan contoh dari permasalahan.
Sebab/Penyebab adalah  faktor-faktor masalah  yang  ada  di  rumah  tangga,  masyarakat,
organisasi, dan negara yang telah mengidentifikasi atau memformulasikannya sebagai  suatu  permasalahan.  Penyebab  dapat dianalisis  dalam  konteks  perilaku,  kondisi, pengetahuan,  sikap  dan  praktik.  Terdapat  dua tingkatan  penyebab  yaitu  penyebab  mendasar ( underlying  causes )  dan  akar  penyebab  ( root- causes ). Bagian ini menjelaskan pemaknaan dari penyebab  mendasar  dan  akar  penyebab  sebagai berikut,  pertama,  penyebab  mendasar  adalah
penyebab yang dapat terlihat dan diingat pertama kali  dalam  proses  analisis  masalah.  Penyebab mendasari dapat dipertimbangkan dalam berbagai dimensi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan.  Misalnya,  ketika  memeriksa penyebab  yang  mendasari  peningkatan  angka kematian bayi di kalangan ibu melahirkan, dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  ibu  melahirkan  tidak tertangani secara baik.

## Gambar 1. Diskusi Penilaian kebutuhan
Penyebab  yang  mendasari  fakta  ini mungkin karena mereka tidak memiliki akses ke rumah  sakit,  atau  bahwa  mereka  tidak  pernah dididik  tentang  pentingnya  proses  kelahiran sehingga  terlambat  membawa  ke  rumah  sakit, atau  bahkan  mereka  tidak  ingin  disentuh  oleh dokter/tenaga  medis.  Penyebab  yang  mendasari dapat dieksplorasi dengan  terus bertanya "mengapa  permasalahan  terjadi",  yang  pada akhirnya  sampai  ke  pengidentifikasian  akar penyebab.
Selanjutnya,  dilakukan  pemaknaan  dari tingkatan  berikutnya  yaitu  akar  penyebab.  Akar penyebab adalah suatu pengidentifikasian masalah  dengan  menganalisisnya  sampai  ke  inti permasalahan.  Akar  penyebab  memberikan penjelasan  akhir  dari  suatu  permasalahan  yang terjadi.  Misalnya,  akar  penyebab  dari  tingginya angka kematian bayi di kalangan ibu melahirkan di  negara  tertentu  bisa  menjadi  norma  budaya yang  kuat  yang  memandang  penanganan  ibu melahirkan oleh dokter/tenaga medis sebagai hal yang tabu. Akar penyebab sering tertanam dalam
norma-norma budaya pada masyarakat, dan sulit untuk diatasi. Oleh karenanya, fokus penyelesaian  masalah  harus  berkonsentrasi  pada penyebab yang mendasarinya.
Akibat/Konsekuensi adalah suatu kondisi sosial,  lingkungan,  politik  atau  ekonomi  yang dihasilkan  dari  adanya  permasalahan.  Sebagai contoh,  beberapa  konsekuensi  dari  tingginya tingkat kematian bayi di kalangan ibu melahirkan adalah  meningkatnya  angka  kesakitan  dan kematian  ibu,  rendahnya  angka  harapan  hidup, atau rendahnya angka angkatan kerja di kalangan kaum muda.

## Langkah dalam analisis masalah
Setelah mengetahui sebab dan akibat dari suatu  masalah, maka  langkah  selanjutnya  adalah melakukan  analisis  masalah.  Salah  satu  cara untuk  memikirkan  langkah-langkah  logis  dalam mengidentifikasi  penyebab  masalah  adalah dengan  mengajukan  pertanyaan  "mengapa?" Dalam menjawab pertanyaan ini, tim desain dari
proyek  kegiatan  secara  struktur  logika  bergerak ke bawah menuju penyebab yang mendasari permasalahan. Kemungkinan  besar  terdapat  lebih  dari  satu penyebab  mendasar.  Ketika  tim  desain  sampai pada  titik  di  mana  sulit  untuk  menemukan jawaban baru atas permasalahan yang ada, hal ini berarti bahwa sebagian besar penyebab mendasar
dan  akar  permasalahan  telah  diidentifikasi  dan tiba  saatnya  untuk  merancang  proyek  kegiatan. Atau  dengan  kata  lain  “mengapa”  yang dipertanyakan dari suatu masalah telah ditemukan  jawabannya.  Metode  “mengapa”  ini mudah  digunakan  dan  dapat  dipahami  oleh kelompok masyarakat mana pun.
Gambar 2. Diskusi Pemetaan Masalah
Untuk memvisualisasikan masalah, berbagai teknik dapat digunakan seperti diagram Pohon  Masalah  ( Problem  Tree  Diagram ), diagram Tulang Ikan ( Fish Bone Diagram ), atau Diagram Cascade (Brock dan Columbia, 2007)). Salah  satu  yang  umum  digunakan  untuk menganalisis  masalah  adalah  pengembangan pohon  masalah.  Setelah  masalah  dipahami  dari setiap  lapisan,  maka  menjadi  jelas  bagaimana merancang  intervensi  dari  proyek  kegiatan  agar perubahan positif dapat dilakukan. Saat menganalisis  dan  menafsirkan  penyebab,  ada beberapa  pertanyaan  yang  harus  diajukan: Apakah  masing-masing  sebab  dan  akibat  itu logis?  Dapatkah  penyebab  diidentifikasi  pada setiap tingkatan dalam hierarki analisis masalah? Jika  tidak,  mengapa?  Apa  kontribusi  atau signifikansi  dari  setiap  aliran  sebab-akibat terhadap  permasalahan?  Apakah  ada  penyebab yang berulang?

## Analisis Pemangku Kepentingan
Selanjutnya dilakukan analisis pemangku kepentigan.  Analisis  pemangku  kepentingan adalah  pemetaan  semua  pihak  baik  perorangan,
kelompok,  maupun  organisasi  yang  tertarik  atau terlibat  dengan  isu  permasalahan  yang  akan ditangani oleh kelompok desain proyek kegiatan. Pemangku  kepentingan  memiliki  cakupan  yang luas  dan  seringkali  sulit  untuk  mengidentifikasi kelompok tersebut sepenuhnya. Namun demikian,  pemangku  kepentingan  utama  harus diidentifikasi  pada  awal  desain  proyek  kegiatan. Mereka dapat mencakup para pemangku kepentingan  yang  ada  dari  program  kegiatan yang  sedang  berjalan,  kaum  muda,  tokoh masyarakat  dan  agama,  politisi,  guru,  penyedia layanan, pengusaha, usaha kecil, LSM, organisasi  dan  lembaga  pemerintah,  serta kelompok lainnya.
Analisis  pemangku  kepentingan  secara menyeluruh  pada  awal  desain  proyek  kegiatan adalah suatu tindakan yang penting dalam rangka mendapatkan  informasi  sebanyak  mungkin terkait  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  dan permasalahan yang kemungkinan muncul. Informasi tersebut  dibutuhkan  untuk  mengetahui pemahaman  tentang  organisasi  atau  kelompok orang yang memiliki minat dengan permasalahan yang  akan  ditangani,  apa  minat  mereka,  apakah
tujuan mereka sama dengan tujuan tim, dapatkah mereka  membantu  proyek  kegiatan  dan  dengan cara  seperti  apa,  siapa  yang  dapat  memiliki pengaruh  negatif  dan  menjadi  penghalang  bagi proyek,  serta  bagaimana  proses  perencanaan informasi  ini  dapat  dimanfaatkan.  Demikianlah informasi  yang  dikumpulkan  saat  tim  desain proyek kegiatan menganalisis pemangku
kepentingan.  Pemangku  kepentingan  ini  dapat berubah  selama  proyek  berjalan,  oleh  karenanya analisis  pemangku  kepentingan  pun  mengalami pembaharuan  apabila  diperlukan,  namun  pada tahap  selanjutnya  dari  implementasi  proyek. Pada saat melakukan analisis pemangku kepentingan, peserta memperhatikan beberap hal yang tertuang dalam tabel 1 sebagai berikut:

## Tabel 1 Analisis kepentingan
Isu Pertimbangan Kepentingan Poin  ini  mengacu  pada  kepentingan  pemangku  kepentingan  dalam  proyek kegiatan  (tergantung  pada  masalahnya).  Jika  pemangku  kepentingan  terlibat langsung  dalam  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  program,  maka minatnya  adalah  yang  utama,  jika  tidak  maka  kepentingannya  adalah  yang kedua Tingkat pengetahuan Hal  ini  mencakup  tingkat  pengetahuan  para  pemangku  kepentingan  tentang bidang  dan  isu-isu  dari  proyek  kegiatan.  Pemangku  kepentingan  yang merupakan pihak internal sistem akan lebih mengetahui tentang permasalahan proyek kegiatan ini Sumberdaya yang tersedia
Identifikasi  sumber  daya  yang  dimiliki  atau  dapat  diakses  oleh  pemangku kepentingan, seperti sumber daya manusia, waktu, sumber daya keuangan dan hukum, teknologi, dan informasi umum Pendukung  (pro)  /  lawan
(kontra):
Area  ini  mengacu  pada  pemangku  kepentingan  yang  mendukung  misi  dari proyek  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dan  dapat  membantu  memenuhi tujuannya. Lawan adalah pemangku kepentingan yang tidak mendukung tujuan proyek  dan  dapat  menghambat  keberhasilannya.  Tim  dari  proyek  kegiatan harus mendefinisikan para pemangku kepentingan baik sebagai lawan ataupun pendukung berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terbaik mereka
Pengaruh / Kewenangan Poin  ini  menentukan  tingkat  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan dan membuat keputusan akhir terkait dengan proyek kegiatan Prioritas Hal  ini  mengindikasikan  tingkat  kekhawatiran  yang  dimiliki  oleh  pemangku kepentingan terhadap proyek yang akan dilaksanakan Setelah memahami posisi para pemangku  kepentingan, maka  tim  desain  proyek kegiatan  mengurangi  risiko  permasalahan  yang mungkin  dapat  muncul  pada  saat  implementasi proyek.  Selain  itu,  pengetahuan  tentang  situasi para  pemangku  kepentingan  juga  membantu  tim untuk  membangun  kemitraan  strategis  dan memahami  risiko  yang  mungkin  dialami  atas inisiasi dan implementasi proyek kegiatan.
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan  oleh  tim  desain  proyek  setelah melakukan analisis situasi yang meliputi analisis data  dan  penilaian  kebutuhan,  analisis  masalah, dan  analisis  pemangku  kepentingan  adalah pembuatan  usulan  (proposal)  program  untuk diajukan  kepada  pemerintah.  Proposal  yang
diajukan  ini  haruslah  sejalan  dengan  visi  dan misi  pemerintah  daerah  yang  akan  diulas  pada pembahasan berikut.

## Penyusunan usulan Proyek
Langkah  berikutnya  adalah  penyusunan proposal, dalam hal ini proposal yang menawarkan  rencana  kegiatan  untuk  memenuhi suatu  kebutuhan.  Kebutuhan  yang  dimaksud adalah  kebutuhan  bersama  yang  diperoleh melalui analisis data dan penilaian kebutuhan. Di samping itu, kebutuhan tersebut harus  sejalan  dengan  visi  misi  daerah.  Pembaca Anda  akan  mengevaluasi  usulan  rencana  Anda sesuai  dengan  narasi  yang  dituangkan  secara tertulis  dalam  menjawab  beberapa  pertanyaan
penting  yang  perlu  diketahui  pembaca.  Semakin baik  Anda  menuliskannya  maka  semakin  besar peluang usulan diterima.
Gambar 3. Usulan Proyek Kegiatan
Menurut  beberapa  literatur  baik  buku teks  maupun  secara  on-line  menyatakan  bahwa terdapat  beberapa  faktor  penting  yang  perlu dipertimbangkan dalam panduan format penulisan  usulan  proyek  kegiatan.  Namun demikian,  format  yang  paling  fleksibel  dan mendapat  penerimaan  secara  luas  dari  faktor- faktor  penting  tersebut  adalah  pemilihan  topik kegiatan,  judul  dari  kegiatan,  masalah,  output
dan dampak yang dihasilkan dari output tersebut, pendekatan  yang  digunakan  dan  aktivitasnya, lokasi  proyek  kegiatan,  mitra  kerja,  dan  terakhir adalah  kebutuhan  anggaran.  Kesemua  faktor- faktor ini perlu diuraikan dalam proposal dengan baik  dan  jelas.  Faktor-faktor  penting  yang  perlu diperhatikan  dalam  tahapan  pembuatan  usulan kegiatan tersebut adalah tertuang dalam tabel 2:

## Tabel 2: Tahapan kegiatan penyusunan proposal
Isu Pertimbangan Pemilihan topik kegiatan Pemilihan  topik  kegiatan  dalam  penulisan  proposal  disesuaikan  dengan  prioritas penyandang  dana  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  daerah.  Sebagian  besar pemerintah  daerah  telah  menguraikan  bidang-bidang  prioritas  yang  akan  mereka lakukan dimana prioritas ini sejalan dengan visi misi daerah. Berdasarkan prioritas yang  ada,  maka  peserta  melaksanakan  pengamatan  secara  menyeluruh  untuk mengidentifikasi  bidang-bidang  prioritas  yang  sesuai  dengan  permasalahan  di sekitar. Judul Kegiatan Pada  saat  membuat  proposal  (usulan)  kegiatan,  maka  judul  kegiatan  disusun dengan rapi dan mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Judul proyek kegiatan; (2) Nama  orang  /  tim  pengusul;  (3)  Nama  pembina  /  mitra;  (4)  Tanggal  penyerahan usulan  proyek.  Selain  itu,  judul  kegiatan  terlihat  professional,  rapi,  dan  menarik perhatian pembaca. Pendekatan dan kegiatan Selanjutnya  dibuatlah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  proyek usulan. Artinya, dalam hal ini, menunjukkan langkah-langkah atau cara yang akan digunakan untuk melaksanakan proyek kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat baik bagi pemangku kepentingan yang terlibat maupun bagi orang lain di luar proyek. Dampak  dan  penerima manfaat Pada poin ini dijelaskan siapa yang mendapatkan manfaat dari proyek, kapan, dan bagaimana.  Di  samping  itu,  dijelaskan  bagaimana  output  proyek  disebarluaskan kepada penerima manfaat sasaran. Lokasi proyek Peserta  menunjukkan  di  mana  proyek  akan  dilaksanakan  misalnya  wilayah,  area, desa,  dan  lainnya.  Dalam  hal  ini,  usulan  perlu  mempertimbangkan  untuk menyediakan peta lokasi dari proyek kegiatan tersebut Anggaran Menentukan  anggaran  kegiatan,  dengan  mempertimbangkan  bahwa  anggaran
Isu Pertimbangan
pemerintah  jumlahnya  terbatas  sementara  banyak  kegiatan  yang  akan  dibiayai. Oleh  karena  itu,  peserta  menghitung  dengan  baik  berapa  total  anggaran  yang dibutuhkan  dan  kegiatan  apa  yang  dibiayai  oleh  pemerintah.  Jadikan  anggaran Anda realistis, karena perlu untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan
Tahapan  tersebut  di  atas  dilakukan  dengan metode partisipatif dimana tim pengabdian hanya menjadi fasilitator dan masyarakat menjadi kunci dari kegiatan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Masyarakat  penerima  program  perlu memahami  permasalahan  terkait  identifikasi masalah  pembangunan  dan  proses  perencanaan program  pembangunan  agar  keterlibatan  mereka dalam musrenbang semakin meningkat. Pengabdian  pada  masyarakat  ini  memberikan pelatihan  kepada  masyarakat  desa  khususnya kaum pemuda sehingga mereka dapat menganalisis  situasi  permasalahan  desa  yang mereka  miliki.  Pelatihan  memungkinkan  peserta pelatihan membuat skala prioritas yang disinkronkan  dengan  perencanaan  desa,  untuk kemudian  dituangkan  ke  dalam  bentuk  proposal yang baik dan tepat sasaran.
Saran  pengabdian  ini  adalah  saat menganalisis  situasi  dalam  rangka  mengenali permasalahan desa secara detail, perlu dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.  Bentuk  pembuatan  proposal  yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat desa agar supaya usulan mereka dalam kegiatan Musrenbang Desa dapat dipertimbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abels,  G.  (2007).  Citizen  involvement  in  public policy-making: does it improve democratic legitimacy  and  accountability?  the  case  of pTA. Interdisciplinary Information Sciences , 1, 103 – 116.
Beyers, W., & Goossens, L. (2008). Dynamics of perceived parenting and identity formation in late adolescence. Journal of Adolescence , 31, 165 – 184.
Flanagan, C.A., Gallay, L.S., Gill, S., Gallay, E., &  Nri,  N.  (2005).  What  does  democracy mean?  Correlates  of  adolescents’  views.
Journal of Adolescent Research , 20, 193 – 218.
Green, M.C., & Brock, T.C. (2005). Organizational membership versus
informal interaction: contributions to skills and  perceptions  that  build  social  capital.
Political Psychology , 26 (1), 1 – 25.
Hansen,  D.M.,  Larson,  R.W.,  &  Dworkin,  J.B.
(2005). What adolescents learn in organized  youth  activities:  a  survey  of self-reported  developmental  experiences.
Journal  of  Research  on  Adolescence ,  13 (1), 25 – 55.
Innes,  J.,  &  Booher,  D.  (2010). Planning  with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy . London: Routledge.
Irvin,  R.A.,  &  Stansbury,  J.  (2004).  Citizen participation  in  decision  making:  is  it worth  the  effort? Public  Administration Review , 64 (1), 55 – 65.
Larson,  R.W.,  Hansen,  D.M.,  &  Moneta,  G.
(2006). Differing profiles of developmental experiences across types of organized  youth  activities. Developmental Psychology , 42 (5), 849 – 863.
Morrison,  C.,  &  Dearden,  A.  (2013).  Beyond tokenistic participation: Using representational artefacts to enable
meaningful public participation in healthservice  design. Health  Policy ,  112, 179 – 186.
Reed,  M.,  (2008).  Stakeholder  participation  for environmental  management:  a  literature review. Biological  Conservation ,  141, 2417 – 2431.
Tritter, J.Q., & McCallum A. (2006). The snakes and  ladders  of  user  involvement:  moving beyond Arnstein. Health Policy , 76, 156 –
68.