## TRANSFORMASI PENDIDIKAN UNTUK MENGATASI KONFLIK MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

## Arif Unwanullah

## Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

## Abstrak
Globalisasimerupakan  suatu  rangkaian  proses  yang  mengintegrasikan  kehidupan  global.  Kaitan antara  globalisasi  dan  pendidikan  akan  melahirkan  suatu  masyarakat  baru  yaitu  masyarakat  yang didasarkan pada“knowledge-based-society”. Untuk itu pendidikan sangat penting didalam mewujudkan masyarakat  masa  depan  yang  berdasarkan  ilmu  pengetahuan,  karena  melalui  pendidikan  proses transformasi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi.
Transformasi  Pendidikan  dalam  perspektif  multikultural  seyogyanya  memfasilitasi  proses  belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka, dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran, dan sikap terbuka.
Transformasi pendidikan selayaknya juga mampu memberikan ide yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural.
Kata kunci: transformasi pendidikan, konflik dan multikultural

## TRANSFORMATION OF EDUCATION TO RESOLVE CONFLICTS IN MULTICULTURAL PERSPECTIVE COMMUNITY

## Abstract
Globalization is a process that integrates series of global life. The link between globalization and education will have new society namely a society based on "knowledge-based-society". For that reason, education is vital in realizingn a future society based on science, because the process of transformation through education and scientific development will occur.
Transformation  of  education  in  multicultural  perspective  should  facilitate  teaching  and  learning process  that  change  essential  mono-cultural  essential  perspective,  which  is  full  of  prejudice,  and discriminative  to  the  multicultural  perspective  which  respect  differences,  tolerance,  and  open mindedness.
Transformation  of  education  should  also  be  able  to  provide  the  partly  designing  the  materials, methods,  curriculum  that  enable  people  enlightening  idea,  tobe  aware  of  the  importance  of  mutual tolerance,  respect  for  differences  in  inethnicity,  religion,  race,  ethnicity  and  culture  of  Indonesia's multicultural society.
Keywords: transformation of education, and multicultural conflicts

## PENDAHULUAN
Globalisasi  yang terjadi pada abad ke dua puluh satu telah mengubah sedemikian rupa pola kehidupan  manusia  dan  dunia,  baik  dalam perdagangan,  informasi  dan  komunikasi,  serta hubungan perekonomian yang membawa pengaruh  perubahan  yang  sama  pada  bidang pendidikan.
Proses  perubahan  sebagai  akibat  dari globalisasi  berpengaruh  terhadap  seluruh  aspek kehidupan  manusia. Apabila kebudayaan secara umum  merupakan suatu rangkaian  kepercayaan, nilai-nilai, dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu  di  dalam  eksistensi  kehidupan  sehari- hari,  maka  dewasa  ini  di  dalam  era  globalisasi mulai  muncul  apa  yang  disebut  kebudayaan global.  Kebudayaan  global  bisa  diartikan sebagai  moderrnitas,  dalam  hal  ini  modernitas mempunyai  pengertian  masyarakat  modern, gaya  hidup  modern,  ekonomi  modern,  budaya modern, dan pendidikan modern.
Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan kehidupan  global  di  dalam  suatu  ruang  dan waktu  melalui  internasionalisasi  perdagangan, internasionalisasi  pasar  dari  produksi  dan keuangan,  internasionalisasi  dari  komoditas budaya  yang  ditopang  oleh  jaringan  system telekomunikasi  global  yang  semakin  canggih dan  cepat.  Intinya  dari  proses  globalisasi  yaitu terciptanya  suatu  jaringan  kehidupan  yang semakin terintegrasi.
Kaitan  antara  globalisasi  dan  pendidikan terletak  pada  lahirnya  suatu  masyarakat  baru yaitu  yang  ditandai  dengan“ knowledge-based- society ”  yang  merupakan  dasar  dari  globalisasi ekonomi dan politik yang terus-menerus berubah dan  memerlukan  sikap  reflektif  dari  manusia
yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya  berdasarkan rasio .  Untuk  itu pendidikan  sangat  penting  dalam  mewujudkan masyarakat  masa  depan  yang  berdasarkan  ilmu pengetahuan, melalui pendidikan proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi.
Mochtar Bukhori dalam Sindunata, (2000) mengatakan bahwa dunia pendidikan membutuhkan proses transformasi supaya pendidikan  mampu  memberikan  bekal  pada generasi  mendatang.  Transformatif  Pendidikan adalah  perubahan  wajah  dan  watak  yang  terjadi pada sistem pendidikan. Kalau pendidikan masih mengandalkan  aspek  kongnitif  maka  dunia pendidikan  kita  tentu  akan  ketinggalan  jauh dengan  bangsa-bangsa  lain.  Untuk  menciptakan peserta  didik  agar  memiliki  kesadaran  kritis dalam  melihat  kenyataan-kenyataan  dalam kehidupan  global  dengan  memperhatikan  nilai- nilai humanis yang ada. Yaitu dengan mengubah orientasi,  bukan  kecerdasan  semata,  atau keterampilan  saja  namun  diarahkan  untuk  siap menghadapi  persoalan-persolan  global  yang menjadi persoalan umat manusia.
Proses  pendidikan  merupakan  model pendidikan  yang  dilakukan  secara  sadar  dan terencana  agar  peserta  didik  secara  aktif  dapat mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya. Sebagai  langkah  strategis,  dunia  pendidikan harus melakukan rekonstruksi pemikiran menuju pemikiran yang lebih transformatif dan berwawasan  global,  yakni  sebuah  pemikiran yang  mampu  membaca  kondisi  riil  masyarakat global  di  antaranya  peluang  dan  tantangannya dalam  keberlangsungan  hidup  manusia  serta mampu  mengambil  sikap  yang  berwawasan
masa  depan  dengan  tetap  mengawali  nilai-nilai humanis dalam pendidikan.
Transformasi  pendidikan  sebagai  salah satu  upaya  perubahan  menuju  Indonesia  baru yang  ditandai  dengan  perubahan  (transformasi) dari  pendidikan  otoriter  menuju  pendidikan yang demokratis, dari pendidikan yang sentralistis menjadi pendidikan yang desentralistis dan dari pendidikan yang mengutamakan  elitis  menjadi  pendidikan  untuk semua serta lebih humanis dengan memperhatikan  kearifan  daerah  sebagai  modal dan kultur sosial.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara multikultural terbesar di dunia dengan kenyataan  dapat  dilihat  dari  kondisi  sosio- kultural maupun geografis yang begitu beragam dan  luas.  Keragaman  ini  diakui  atau  tidak  akan dapat  menimbulkan  berbagai  persoalan,  seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan,  perusakan  lingkungan,  separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati  hak-hak  orang  lain,  merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme  tersebut.  Berkaitan  dengan hal  ini,  pendidikan  multikultural  menawarkan satu  alternatif  melalui  penerapan  strategi  dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat.
Indonesia  merupakan  negeri  yang  sarat dengan  konflik  kekerasan.  Bersamaan  dengan transisi  politik,  semua  persoalan  yang  dihambat atau  ditekan  pada  masa  rezim  Orde  Baru mengemuka. Ketidakpuasan terhadap kebijakan- kebijakan  pemerintah  tiba-tiba  menemukan penyalurannya  melalui cara-cara kekerasan fisik dalam  bentuk  amok,  dan  konflik  komunal.
Belakangan, terdapat kecenderungan menguatnya kekerasan oleh kalangan masyarakat sendiri sehingga muncul kesimpulan bahwa  kekerasan  yang  berlarut  adalah  hasil reproduksi secara sosial melalui proses internalisasi  pengalaman  kognitif,    setelah  pada periode  sebelumnya  kekerasan  lebih  didominasi oleh  kekerasan  negara  (state-violence)  yang dilakukan  secara  sistemik  melalui  institusi- institusi  kekerasan. Maka, tak heran jika sampai saat  ini,  berbagai  bentuk  kekerasan  terus  terjadi di berbagai level masyarakat sehingga mempermudah terjadinya letupan konflik vertikal maupun horizontal.
Perjalanan  dan  perkembangannya  bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama,  budaya,  suku,  dan  bahasa,  tidak  lagi membutuhkan konsep pendidikan monokultural- eksklusif  dan  diskriminatif (Bikhu Parekh 2002: 224-225).  Sebagai  bangsa  yang  memiliki kekayaan budaya, Indonesia sangat membutuhkan perdamaian, keadilan, persamaan, dan  seterusnya  yang  merupakan  unsur  yang dapat  dilahirkan  oleh  pendidikan  multikultural. Tetapi,  patut  dicatat  bahwa  akhir-akhir  ini  yang terjadi  justru  jauh  dari  harapan  kemanusiaan yang  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  sosial, keharmonisan,  keamanan,  perdamaian,  dan persaudaraan.  Dengan  kata  lain,  diskriminasi, konflik  sosial  agama,  krisis  politik,  ekonomi, budaya  dan  pendidikan,  semakin  menggurita  di negeri  ini.  Salah  satu  persoalan  penting  yang perlu  dipertanyakan  adalah  bagaimana  solusi agar problem-problem tersebut dapat diminimalisir.
Dengan pendidikan multikultural, diharapkan  adanya  kekenyalan  dan  kelenturan mental  bangsa  menghadapi  benturan  konflik
sosial,  sehingga  persatuan  bangsa  tidak  mudah patah  dan  retak  (Musa  Asy’arie,  Kompas, 2003). Dalam konteks global dan nasional, yang dikenal  dengan  muatan  yang  sangat  majemuk, maka  pendidikan  multikultural  menjadi  sangat strategis  untuk  dapat  mengelola  kemajemukan secara  kreatif,  sehingga  konflik  dan  kekerasan sosial  yang  bernuansa  agama  yang  muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial  dapat  dikelola  secara  cerdas  dan  menjadi bagian  dari  pencerahan  kehidupan  bangsa  ke depan.

## PEMBAHASAN

## Transformasi Pendidikan Global
Transformasi sebagaimana dikatakan oleh Mezirow  (2000: 6 )  ... the  concept  of transformative learning which he defines as “the process  by  which  we  transform  our  takenfor- granted  frames  of  reference”). Kemudian  lebih lanjut  dikatakan  bahwa He  asserts  that transformation takes place through a process of critical  reflection  that  is  facilitated  by  open dialogue  in  a  safe  setting.  In  conjunction  with this  reflection  and  dialogue,  Transformation Theory’s  focus is on how  we learn to negotiate and  act  on  our  own  purposes,  values,  feelings, and  meanings  rather  than  those  we  have uncritically  assimilated  from  others  Mezirow ,
(2000:  6-7).  Yang  berarti  bahwa  konsep pembelajaran transformatif didefinisikan sebagai proses  di  mana  kita  mengubah  bingkai  acuan. Dia menegaskan bahwa transformasi berlangsung  melalui  proses  refleksi  kritis  yang difasilitasi  oleh  dialog  terbuka  dalam  suasana yang aman. Dalam hubungannya dengan refleksi dan  dialog,  "Fokus  Teori  Transformasi  adalah pada  bagaimana  kita  belajar  untuk  bernegosiasi
dan  bertindak  pada  tujuan  kita  sendiri,  nilai- nilai,  perasaan,  dan  makna  yang  kita  miliki secara  kritis  yang  diasimilasikan  dari  dan  pada orang lain.
Pada  pertengahan  tahun  1990-an,  ada sebuah  forum  yang  bernama “Schule  fuer  Eine Welt” (Sekolah  demi  Dunia  yang  Satu)  dari Swiss. Dalam metode pendidikan yang dikembangkannya  muncul  empat  ide  arahan, yaitu  perluasan  wawasan  kependidikan,  refleksi identitas,  perubahan  pola  hidup,  dan  hubungan antara  lokal  dan  global.  Wolfgang  Klafki  (Ivan A.  Hadar,  2000),  misalnya,  menuntut  bahwa dalam  jangka  menengah,  peserta  didik  seluruh dunia harus diperkenalkan kepada permasalahan kunci  dunia  modern,  yaitu  perang  dan  damai, arti  dan  masalah  prinsip-prinsip  nasionalisme dihubungkan dengan pertanyaan tentang keunikan  budaya  dan  hubungan  antar  budaya, permasalahan lingkungan terutama yang berkaitan  dengan  perubahan  kesadaran  dan  pola hidup,  peningkatan  tajam  penduduk  bumi, kesenjangan sosial, dan bahaya serta kemanjuran teknologi.
Adapun perangkat-perangkat filosofis yang  perlu  diperhatikan  adalah  sebagai  berikut (Ivan A. Hadar, 2000):
a. Gambaran  manusia  ideal (menschenbild) adalah  ia  yang  otonom  dan  bertanggung jawab  memperoleh  pengakuan  dan  mampu menilai dengan jernih dan etis, berdaya dan terbuka  bagi  perubahan  serta  belajar sepanjang hidup.
b. Prinsip-prinsip  pendidikan  global  yang diajukan  adalah  cara  berpikir  terkait, holistik, refleksi diri berorientasi pengalaman  atau  sejarah,  orientasi  aksi,
harmoni  sosial,  serta  aktif  dan  dinamis tanpa kekerasan (active non-violence)
c. Terdapat keterpaduan berbagai institusi dan perencanaan  kependidikan,  tempat  dan suasana belajar, struktur waktu, dan metode belajar mengajar.
d. Harapan  terciptanya  kompetensi  dasar manusia yang memiliki sensitivitas pengamatan,  empati,  perubahan  perspektif, bertanggung jawab, refleksi diri, kooperatif, kemampuan  mengatasi konflik  dan berpikir sistematis.
Perangkat-perangkat  filosofis  di  atas mengarah  pada  sebuah  paradigma “satu  dunia untuk  semua”. Faktor-faktor  sosial  yang menunjangnya  adalah  kesadaran  tentang  adanya ketergantungan  global,  perlunya information society , pengakuan eksistensi sub-kultur, kemitraan  gender,  orientasi masa depan, pembangunan  berkelanjutan,  dan  masyarakat yang  berkeadilan.  Inilah  kualifikasi  yang seyogyanya  harus  dipenuhi  dan  diakses  oleh peserta  didik  terutama  yang  berada  di  tingkat awal pendidikan tinggi.
Pendidikan  merupakan kebutuhan penting bagi  setiap  manusia,  masyarakat  dan  bangsa, maka  pendidikan  harus  ditumbuh  kembangkan secara sistematis  oleh para pengambil kebijakan yang  berwenang  di  negeri  ini.  Meskipun pembaharuan  (transformasi)  dilakukan  secara terus  menerus  tetapi  upaya  itu  tidak  akan memiliki ujung akhir karena persoalan pendidikan  selalu  ada  selama  peradaban  dan kehidupan manusia itu masih ada.
Transformasi  pendidikan  sebagaimana dikatakan  oleh  para  pakar,  dapat  dilakukan melalui  proses  sebagaimana  H.A.R.  Tilaar, (2002)  melalui:  1)  Desentralisasi  pendidikan
merupakan  usaha  untuk:    a)  membangun masyarakat demokratis, b) pengembangan social capital,  dan  c)  pengembangan  daya  saing  2) Proses bipolar antara lokalisasi dan nasionalisme/globalisasi. 3) transformasi pendidikan  melalui  pendidikan  demokratis (Zamroni, 2011).
Dari  pendapat  tersebut  dapat  dikatakan bahwa:    1)  Desentralisasi  pendidikan  adalah untuk  membangun  masyarakat  demokratis  yaitu masyarakat  yang  ditandai  oleh:  pengakuan  akan hak  asasi  manusia,  masyarakat  terbuka  dan bertanggung jawab, memiliki pemerintahan yang bersih  ( good  and  clean  governance )  dan mengakui  adanya  perbedaan.  2)    sedangkan masyarakat  bipolar  antara  lokal  dan  nasional/ global adalah proses pembudayaan dan menjadikan nilai dan budaya masyarakat sebagai pemersatu cita-cita pendidikan dan 3) pendidikan  demokratis  adalah  pendidikan  yang mengutamakan  aspek-aspek  sebagai  berikut:  a) kurikulum yang disampaikan harus berisi pesan- pesan  yang  bermakna,  b)  bahan  pengajaran sebagaimana  aspek  pertama  disamping  bersifat teoritis  tapi  dipadukan  dengan  isu-isu  yang  ada di masyarakat, c) perlunya pelayanan pembelajaran yang optimal, d)
diselenggarakannya  pendidikan  ekstra  kurikuler dengan  tujuan  yang  lebih  jelas,  5)  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  pendidikan,  6) penyelenggaraan  pendidikan  secara  simulatip dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
Demikianlah beberapa proses transformasi  pendidikan  dilakukan  melalui pembangunan  pendidikan,  sebagai  upaya  untuk mewariskan  pada  generasi  muda  kemampuan intelektual  umum  yang  memadai  yang  akan membawa kepada kemampuan learning capacity
yang  cukup  tinggi.  Pendidikan  sebagai  usaha restorasi  budaya  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab lembaga pendidikan sebagai penyelenggara  pendidikan  formal  tetapi  juga masyarakat, keluarga dan mayarakat.
Pada  akhirnya  setiap  pendidikan  harus mempersiapkan generasi muda untuk mengarungi  kehidupan  masa  depan  yang  terdiri dari:  1)  kemampuan  untuk  mencari  nafkah,  2) kemampuan  untuk  mengembangkan  kehidupan yang  bermakna,  3)  kemampuan  untuk  turut memuliakan kehidupan.

## Pentingnya Pendidikan Multikultural
Pendidikan Multikultur dalam Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial  (Kuper,  2000) dimulai sebagai gerakan reformasi pendidikan di AS  selama  perjuangan  hak-hak  kaum  sipil Amerika  keturunan  Afrika  pada  tahun  1960-an dan  1970-an.  Perubahan  kemasyarakatan  yang mendasar  seperti  integrasi  sekolah-sekolah negeri  dan  peningkatan  populasi  imigran  telah memberikan  dampak  yang  besar  atas  lembaga- lembaga pendidikan.
Banks  (1993)  telah  mendiskripsikan evolusi  pendidikan  multikultur  dalam  empat fase. Yang pertama , ada upaya untuk mempersatukan  kajian-kajian  etnis  pada  setiap kurikulum. Kedua , hal ini diikuti oleh pendidikan  multietnis  sebagai  usaha  untuk menerapkan  persamaan  pendidikan  melalui reformasi  keseluruhan  sistem  pendidikan.  Yang ketiga, kelompok-kelompok  marginal  yang  lain, seperti  perempuan,  orang  cacat,  homo  dan lesbian,  mulai  menuntut  perubahan-perubahan mendasar  dalam  lembaga  pendidikan.  Fase keempat perkembangan teori, triset  dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas  telah  menghasilkan  tujuan  bersama  bagi
kebanyakan  ahli  teoritisi,  jika  bukan  para praktisi,  dari  pendidikan  multikultur.  Gerakan reformasi  mengupayakan  transformasi  proses pendidikan  dan  lembaga-lembaga  pendidikan pada  semua  tingkatan  sehingga  semua  murid, apapun  ras  atau  etnis,  kecacatan,  jenis  kelamin, kelas  sosial  dan  orientasi  seksualnya  akan menikmati  kesempatan  yang  sama  untuk menikmati pendidikan.
Nieto (1992) menyebutkan bahwa pendidikan  multikultur  bertujuan  untuk  sebuah pendidikan  yang  bersifat  anti  rasis;  yang memperhatikan  ketrampilan-ketrampilan  dan pengetahuan  dasar  bagi  warga  dunia;  yang penting  bagi  semua  murid;  yang  menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan  yang  memungkinkan  murid  bekerja bagi  keadilan  sosial;  yang  merupakan  proses dimana  pengajar  dan  murid  bersama-sama mempelajari  pentingnya  variabel  budaya  bagi keberhasilan  akademik;  dan  menerapkan  ilmu pendidikan  yang  kritis  yang  memberi  perhatian pada  bangun  pengetahuan  sosial  dan  membantu murid  untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.
Ide  pendidikan  multikultural  akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi  UNESCO  pada  bulan  Oktober 1994  di  Jenewa.  Rekomendasi  itu  di  antaranya memuat  empat  pesan.  Pertama,  pendidikan hendaknya  mengembangkan  kemampuan  untuk mengakui  dan  menerima  nilai-nilai  yang  ada dalam  kebhinnekaan  pribadi,  jenis  kelamin, masyarakat  dan  budaya  serta  mengembangkan kemampuan  untuk  berkomunikasi,  berbagi  dan bekerja  sama  dengan  yang  lain.  Kedua, pendidikan  hendaknya  meneguhkan  jati diri  dan
mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian  yang  memperkokoh perdamaian,  persaudaraan  dan  solidaritas  antara pribadi  dan  masyarakat.  Ketiga,  pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan  konflik  secara  damai  dan  tanpa kekerasan.  Keempat,  karena  itu,  pendidikan hendaknya  juga  meningkatkan  pengembangan kedamaian  dalam  diri  dan  pikiran  peserta  didik sehingga  dengan  demikian  mereka  mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.
Multikultur  adalah  aspek  yang  tidak terbantahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, entah  hal  itu  disadari  atau  tidak.  Fay mengemukakan bahwa multikultural menunjukkan  sesuatu  yang  krusial  dalam  dunia kontemporer. Dalam multikultur berbagai perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan  adanya  interaksi  sosial  merupakan  bagian dari  pada  pemahaman  dalam  hidup  bersama dalam  konteks  sosial  budaya  yang  berbeda (Brian Fay, 1998: 3-4).
Dalam  konteks  kehidupan  yang  plural, Parekh (dalam Azyumardi Azra, 2005), mengklasifikasi  lima  model  multikulturalisme
adalah sebagai berikut: Pertama,
“multikulturalisme  isolasionis”  yang  mengacu kepada  masyarakat  dimana  berbagai  kelompok kultural  menjalankan  hidup  secara  otonom  dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Kedua, “multikulturalisme akomodatif”,  yakni  masyarakat  plural  yang memiliki  kultur  dominan  yang  membuat penyesuaian  dan  akomodasi-akomodasi  tertentu bagi  kebutuhan  cultural  kaum  minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif
merumuskan  dan  menerapkan  undang-undang, hukum,  dan  ketentuan-ketentuan  yang  sensitif secara  kultural,  dan  memberikan  kebebasan kepada  kaum  minoritas  untuk  mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Ketiga, “multikulturalisme  otonomis”  yakni masyarakat  plural  dimana  kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominant dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka  politik  yang  secara  kolektif  bisa diterima. Keempat, “multikulturalisme  kritikal” atau  “interaktif”,  yakni    masyarakat  plural dimana  kelompok-kelompok  kultural  tidak terlalu  konsern  dengan  kehidupan  kultural otonom, tetapi  lebih  menuntut penciptaan kultur kolektif  yang  mencerminkan  dan  menegaskan perspektif-perspektif  distingtif  mereka. Kelima, “multikulturalisme kosmopolitan”, yang berusaha  menghapuskan  batas-batas  kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat  di  mana  setiap  individu  tidak  lagi terikat  dan committed kepada  budaya  tertentu dan begitu juga sebaliknya, secara bebas terlibat di  dalam  eksperimen-eksperimen  interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.
Pendidikan multikultural juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan reformasi yang dirancang untuk menghasilkan sebuah transformasi  di  sekolah,  sehingga  peserta  didik baik  dari  kelompok  gender  maupun  dari kelompok  budaya  dan  etnik  yang  berbeda  akan mendapat kesempatan yang sama untuk menyelesaikan sekolah. Pendidikan multikultural  menganggap  sekolah  sebagai sebuah sistem sosial (school as a social system) yang  terdiri  dari  bagian-bagian  dan  variabel-
variabel  yang  saling  terkait.  Maka,  untuk membentuk  sekolah  yang  menjunjung  tinggi persamaan  kesempatan memperoleh pendidikan, seluruh  komponen  utama  dari  sekolah  secara substantif  harus  diganti.  Jika  hanya  salah  satu variabel  dari  sekolah,  seperti  kurikulumnya  saja yang  diganti,  maka  hal  itu  tidak  dapat menghasilkan  pendidikan  multikultural  (J.  A. Banks,  1997:  26).  Suyata  juga  mengatakan bahwa untuk  mencapai pendidikan  multikultural dalam  sistem  persekolahan,  sekolah  tidak  dapat dibangun berdasarkan budaya elit. Sekolah perlu mengubah strategi budaya dari  elit  ke  mayoritas budaya  rakyat  yang  sangat  plural.  Dengan strategi ini, mobilisasi, dukungan, dan keikutsertaan  masyarakat  secara  luas  dapat diwujudkan  (Suyata,  2001:  21).  Tujuan  utama pendidikan multikultural untuk mengubah seluruh  lingkungan  atau  suasana  pendidikan, sehingga  dengan  pendidikan  multikultural  dapat meningkatkan  respek  atau  perhatian  terhadap kelompok-kelompok  budaya  yang  luas  atau berbeda  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang sama  (James  A.  Banks,  1987:  29-30).  Pay mengatakan  bahwa  pendidikan  multikultural merupakan  tujuan  utama  dari  pembelajaran seumur  hidup (life  long  learning) (Young  Pay, 1990:  109) . Masalah  utama  yang  terkait  dengan pendidikan  multikultural  adalah  keadilan  sosial, demokrasi,  dan  hak  asasi  manusia  (H.A.R. Tilaar,  2003:  67).  Ketiga  aspek  tersebut, walaupun  terkait  erat  dengan  aspek  ekonomi, politik  dan  hukum,  bukan  berarti  tidak  ada hubungannya dengan pendidikan, justru pendidikan  memiliki  peran  signifikan  untuk mencetak  manusia-manusia  yang  berkeadilan sosial,  memiliki  visi  politik  yang  demokratis, dan  menunjung  tinggi  hak  dan  martabat  orang
lain.  Tidak  mengherankan  apabila  pendidikan multikultural  berkaitan  dengan  isu-isu  politik, sosial,  kultural,  moral,  edukasional  dan  agama (H.A.R.  Tilaar,  2003:  168).  Tanpa  kajian bidang-bidang  ini  maka  sulit  untuk  diperoleh suatu pengertian mengenai pendidikan multikultural.

## Mencari Solusi Akar Masalah Konflik
Sebelum mendiskusikan pemecahan masalah  konflik  terlebih  dulu  dianalisa  konsep dari konflik,  dalam International Encyclopaedia of  The  Social  Science s  Vol.  3  (halaman  236) diuraikan  mengenai  pengertian  konflik  dari aspek  antropologi,  yakni  ditimbulkan  sebagai akibat  dari  persaingan  antara  paling  tidak  dua pihak;  di  mana  tiap-tiap  pihak  dapat  berupa perorangan,  keluarga,  kelompok  kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi  politik,  satu  suku  bangsa,  atau  satu pemeluk  agama  tertentu  .  Dengan  demikian pihak-pihak  yang  dapat  terlibat  dalam  konflik meliputi  banyak  macam  bentuk  dan  ukurannya. Lebih  jauh  Mulyadi  (2002)  menyampaikan bahwa apabila dicermati dalam kehidupan sosial komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota.  Sehubungan  dengan  interaksi  antara anggota  itu  ditemukan  berbagai  tipe.  Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi cooperative (kerjasama), competition (persaingan)  dan conflict (pertikaian).  Ketiga komponen ini akan saling berkaitan satu dengan lainnya.
Pada  bagian  lain  menurut  Bambang Widodo  Umar  (2010)  terdapat  beberapa  cara dalam  menangani  konflik  di  dalam  masyarakat ( conflict management style) , yaitu:
a. Kompromi (compromis )–berunding
( negotiatin g),  yaitu  cara  penyelesaian konflik di mana masing-masing pihak tidak ada yang  menang dan tidak ada yang kalah ( neither  win-win  nor  lose-lose  approach).
Pihak  yang  terlibat  saling  memberikan kelonggaran  atau  konsesi.  Kedua  pihak mendapatkan  apa  yang  diinginkan  tetapi tidak  penuh,  dan  kehilangan  tetapi  tidak seluruhnya.
b. Penyesuaian (accomodating) ,  perlunakan (smoothing), penurutan (obliging). Cara  ini merupakan pendekatan kalah-menang (lose- win  approach) .  Konflik  diredam  dengan cara mengakomodir berbagai macam kepentingan  orang  orang  yang  berkonflik, salah  satu  pihak  yang  terlibat  melepaskan dan  mengesampingkan  hal  yang  diinginkan sehingga  pihak  yang  lain  mendapatkan sepenuhnya hal yang diinginkan.
c. Kerjasama (collaborating) atau menghadapi (confronting). Kedua  pihak  bekerjasama dan mencari jalan pemecahan yang memuaskan  bagi  keduanya.  Cara  ini merupakan  pendekatan  menang-menang (win-win  approach). Dalam  penyelesaian ini  pihak  yang  berkonflik  diajak  ke  meja perundingan  untuk  menyelesaikan  sendiri apa yang diinginkan.
d. Avoidance (menghindari). Konflik dikendalikan dengan cara membatasi waktu atau membagi  wilayah agar masing-masing kelompok  tidak  saling  benturan  satu  sama lain  dan  agar  bentrokan  tidak  semakin meluas (win-lose approach)
e. Bersaing (competiting), menguasai (dominating) atau  memaksa (forcing). Cara ini  merupakan pendekatan terhadap konflik
yang berciri menang-kalah (win-lose approach) .  Cara  ini  dengan  mengorbankan pribadi  dan  kepentingan  pihak  lain  tetapi ada  aturan  permainannya,  yakni  dalam sistem kompetisi.
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  terdapat beberapa  model  dalam  penyelesaian  konflik, yaitu  :  (1) Mediation ,  cara  ini  menggunakan pihak  ketiga  sebagai  penengah.  Mediator  yang ditunjuk  adalah    mereka  yang  telah  disepakati bersama dan mampu bertindak dalam penyelesaian  secara  obyektif.  Dari  usahanya belum tentu hasilnya dipakai untuk merumuskan perdamaian; (2) Arbitration, cara ini berasal dari penyelesaian  konflik  dagang  (menyelesaikan masalah  di  luar  lembaga  formal).  Penyelesaian konflik  cara  ini  tidak  menekankan  prosesnya tetapi menekankan hasilnya; (3) Family Conference ,  merupakan  cara  yang  digunakan untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dianggap tidak  serius  dan  yang  melibatkan  dua  keluarga atau lebih  dalam suatu konflik. Partisipasi pihak pihak  yang  bertikai  bersifat  sukarela;  (4) Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  cara  ini dikenal  dengan  istilah  musyawarah  untuk mufakat.  Merupakan  alternatif  penyelesaian konflik dengan  menggunakan pihak  ketiga yang berperan  di  sekitar  mereka.  Bisa  dari  tokoh masyarakat  juga  dari  aparat.  Cara  ini  tidak menjamin penyelesaian konflik secara tuntas; (5) Ombudsman , dimana menurut sejarahnya lembaga ini merupakan lembaga yang profesional  &  independen.  Anggotanya  terdiri dari  orang-orang  yang  punya  reputasi  baik, profesi yang khas dan bersifat netral. Penyelesaian  konflik  dengan  cara  ini  berarti semua pihak menyerahkan sepenuhnya permasalahan untuk diselesaikan secara
independen tanpa ada tekanan dari pihak pelapor atau  terlapor;  (6 )  Rekonsiliasi ,  ini  adalah  cara penyelesaian  konflik  di  mana  pihak  yang bersalah terlebih dulu menyampaikan permohonan  maaf  (to  pardon)  dan  pihak  lain memberikan  maaf  (forgive)  dengan  syarat bahwa mereka tidak melupakan masalah itu ( not forget)  di  kemudian  hari;  dan  (7) Negosiasi yakni  tawar  menawar  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan,  sehingga  tercapai  win  win solution atau lose lose solution yang memuaskan kedua  belah  pihak.  Kalaupun  terjadi  win  lose solution, haruslah bersifat pareto optimum result (diharapkan kekalahan tersebut bersifat relatif).
Transformasi Pendidikan Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif

## Multikultural
Pendidikan  multikultural  adalah  suatu
pendekatan progresif untuk melakukan
transformasi
pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan dan kegagalan  dan  praktek-praktek  diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural  didefinisikan  tentang  pendidikan keragaman budaya dalam perubahan demografis dan  budaya  masyarakat  tertentu  atau  dunia secara keseluruhan.
Pendidikan  mempunyai  peranan  kunci dalam mengusung idealisme masyarakat multikulturalisme  dan cross-cultural .  Oleh karena  itu,  transformasi  pendidikan  yang berbasis  multikulturalisme  menjadi  penting diterapkan  di  semua  lembaga  pendidikan  dalam rangka  menumbuhkan  paham  dan  wawasan kebangsaan.  Di  negara-negara  majemuk  hal seperti  itu  sudah  diterapkan  sejak  dasawarsa 1970-an.(Banks, 1997).
Pendidikan  berbasis  multikulturalisme  ini dapat diwujudkan  dalam  desain  kurikulum  yang sejalan  dengan  nilai  budaya  masing-masing  dan pada  saat  yang  bersamaan  senantiasa  diarahkan pada nilai-nilai universal kebangsaan. Konkritnya  siswa  dididik  untuk  berkata:  “Saya orang  Ambon,  misalnya  tapi  saya  juga  orang Indonesia.”  Sikap  inilah  sebenarnya  yang diperlukan untuk memelihara semangat kebangsaan.  Proses cross-cultural dialog  dapat diterapkan  pada  kata  “Indonesia”.  Ketika  kita sama-sama  memiliki  “Indonesia”,  maka  di  situ ada  satu national  morality “Indonesia”.  Dengan demikian, jelaslah pendidikan kebangsaan menjadi  penting  seiring  semakin  terkikisnya semangat  nasionalisme.  Dalam  hal  ini,  dialog antar- national  morality juga  menjadi  sesuatu yang  harus  diusahakan  tanpa  mengganggu keunikan  budaya  bangsa  kita  sebagai  wujud pendidikan multikultural.
Secara operasional, transformasi pendidikan dengan perspektif multikultural pada dasarnya  adalah  untuk  merespon  fenomena konflik  di  tengah-tengah  masyarakat  yang berwajah  multikultural.  Wajah  multikultural  di negeri  ini  hingga  kini  ibarat  api  dalam  sekam yang suatu saat bisa muncul akibat suhu politik, agama,  sosio  budaya  yang  memanas  yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali.
Maka  menjadi  keharusan  bagi  kita bersama  untuk  memikirkan  upaya  pemecahan ( solution ).  Termasuk  pihak  yang  bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Minimal, pendidikan  harus mampu  memberikan penyadaran  (consciousness)  kepada  masyarakat bahwa  konflik  bukan  suatu  hal  yang  baik  untuk dibudayakan. Mengikuti Paulo Freire
( Paedagogy  of  the  Oppressed, dikutip  Johan Galtung,  2003:  166),  proses  penyadaran  pihak- pihak  yang  berkonflik  merupakan  proses  yang sangat  mendasar,  karena  bagaimana  mungkin suatu  konflik  ditransformasikan  secara  sadar kecuali  jika  pihak-pihak  dalam  suatu  konflik adalah subjek yang sadar.
Transformasi  pendidikan  selayaknya  juga mampu memberikan tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain  materi,  metode,  hingga  kurikulum yang  mampu  menyadarkan  masyarakat  akan pentingnya  sikap  saling  toleran,  menghormati perbedaan  suku,  agama,  ras,  etnis  dan  budaya masyarakat Indonesia yang  multikultural. Untuk mewujudkan  pendidikan  multikultural  dapat digunakan kombinasi model sebagaimana
dikemukakan oleh Gorski
dalam (www.Edchange.org/ multicultural) yang
mencakup tiga transformasi yaitu: 1) tranformasi sekolah,  2)  transformasi  sekolah  dan  proses belajar mengajar, 3) transformasi masyarakat.
Pendekatan multidimensional yang merupakan  agenda  pendidikan  multikultural dapat merupakan jalan alternatif untuk megurangi  lahirnya prejudice atau  prasangka buruk  yang  memicu social  conflict dalam  era pluralitas budaya dan agama (S. Nasution, 1994: 49-50).  Menurut  Azyumardi  Azra,  kurikulum pendidikan  multikultural  mestilah  mencakup tema-tema mengenai toleransi; tema-tema mengenai  perbedaan  ethnokultural,  dan  agama; bahaya  diskriminasi;  penyelesaian  atau  resolusi konflik  dan  mediasi; hak asasi manusia (HAM); demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal,  dan  tema-tema  lain  yang  relevan dengan  kontek  pluralitas    (Azyumardi  Azra, 2005).  Tema-tema  tersebut  sangat  urgen  untuk
mengurangi ketegangan-ketegangan sosial keagamaan,  terutama  di  tanah  air  sering  terjadi konflik  horizontal.  Di  sinilah  pentingnya pendidikan  agama  lintas  kepercayaan (inter- religious  education) (Shalahuddin,  2005:  118) atau pendidikan multikultural.
Dalam  konteks  global  dan  nasional,  yang dikenal  dengan  muatan    yang  sangat  majemuk, maka  pendidikan  multikultural  menjadi  sangat strategis  untuk  dapat  mengelola  kemajemukan secara  kreatif,  sehingga  konflik  dan  kekerasan sosial  yang  bernuansa  multikultur  sebagai dampak  dari  transformasi  dan  reformasi  sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.
Dari  harapan  dan  paradigma  transformasi pendidikan dalam perspektif multikultural untuk solusi konflik yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan multikultural  dalam  upaya  meminimaslisasi konflik  adalah  untuk  membantu  peserta  didik: (1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam  masyarakat,  (2)  menghormati  dan mengapresiasi  kebhinekaan  budaya  dan  sosio- historis  etnik,  (3)  menyelesaikan  sikap-sikap yang  terlalu  etnosentris  dan  penuh  prasangka (prejudice) ,  (4)  memahami  faktor-faktor  sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan keterasingan etnik (5) meningkatkan  kemampuan  menganalisis  secara kritis  masalah-masalah  rutin  dan  isu  melalui proses  demokratis  melalui  sebuah  visi  tentang masyarakat  yang  lebih  baik,  adil  dan  bebas  dan (6)  mengembangkan  jati  diri  yang  bermakna bagi semua orang.

## KESIMPULAN
Kebijakan  pendidikan  seharusnya  bersifat akomodatif  terhadap  aspirasi  rakyatnya  sebagai konsekuensi  Indonesia  yang  heterogen  dan multikultur.  Dengan  diberlakukan  desentralisasi yang termasuk di dalamnya desentralisasi bidang pendidikan,  maka  kebijakan  pendidikan  yang multikulural telah mendapat wadah pengejawantahannya secara jelas. Namun dalam pelaksanaannya  kebijakan  pendidikan  Indonesia secara  umum  dinilai  belum  memiliki  orientasi dan  peran  yang  jelas.  Untuk  itu  dalam  konteks kepentingan  upaya  mewujudkan  transformasi pendidikan  dan  masyarakat  bangsa  perlu kebijakan dan peran pendidikan yang berorientasikan  pada  pendekatan  multikultural dan pemerataannya di daerah.
Transformasi Pendidikan dalam perspektif multikultural  seyogyanya  memfasilitasi  proses belajar  mengajar  yang  mengubah  perspektif monokultural  yang  esensial,  penuh  prasangka, dan  diskriminatif  ke  perspektif  multikulturalis yang  menghargai  keragaman  dan  perbedaan, toleran, dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam  ini  menuntut  transformasi  yang  tidak terbatas  pada  dimensi  kognitif  tetapi  realitas yang  ada  pada  lingkungan  keanekaragaman budaya, suku, agama dan ras.
Dunia  pendidikan  tidak  boleh  terasing dari perbincangan realitas multikultural tersebut. Bila tidak disadari, jangan-jangan dunia pendidikan  turut  mempunyai  andil  dalam menciptakan ketegangan-ketegangan dan konflik sosial. Oleh karena itu, di tengah gegap gempita lagu  nyaring  “tentang  kurikulum  berbasis kompetensi”, harus menyelinap dalam rasionalitas  kita  bahwa  pendidikan  bukan  hanya sekedar mengajarkan “ini” dan “itu”, tetapi juga
mendidik anak didik menjadi manusia berkebudayaan  dan  berperadaban.  Dengan demikian, tidak saatnya lagi pendidikan mengabaikan  realitas  keanekaragaman  budaya (multikultural).
Dalam  konteks  Indonesia,  yang  dikenal dengan  muatan  yang  sarat  kemajemukan,  maka peran transformasi pendidikan yang berperspektif multikultural  menjadi  sangat strategis  untuk  dapat  mengelola  kemajemukan secara  kreatif,  sehingga  konflik  yang  muncul sebagai  dampak  dari transformasi dan reformasi sosial  dapat  dikelola  secara  cerdas  dan  menjadi bagian  dari  pencerahan  kehidupan  bangsa  ke depan. Sebaliknya, tanpa transformasi pendidikan yang memiliki perspektif multikultural, maka konflik sosial yang destruktif  akan  terus  menjadi  suatu  ancaman yang serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa. DAFTAR PUSTAKA
Banks,  J  (1993),  Multicultural  Eeducation: Historical  Development,Dimension,  and Practice. Review of Research in Education.
Brammer, L. M. (1979). The Helping Relationships. Process and Skills . Englewood  Cliffs,  New  Jersey:  Prentice- Hall.
Brian  Fay, Contemporary  Philosophy  of  Social Science: A Multicultural Approach (Massachusetts:  Blank  Well  Publishers Ltd, 1998). Choirul Mahfud. (2010) Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. IV.
Darmaningtyas.  (1999). Pendidikan  Pada  dan setelah  Krisis:  Evaluasi  Pendidikan  di Masa  Krisis .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar dan LPIST.
Drost,  J.I.G.M.  (1998). Sekolah:  Mengajar  atau Mendidik? Yogyakarta:  Kanisius  dan Universitas sanata Dharma.
Freire,  Paulo.  (2000). Pendidikan  Pembebasan . Jakarta, LP3S.
H.A.R.  Tilaar.  (2009). Membenahi  Pendidikan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta.
International  Encyclopaedia  of  The  Social Sciences Vol. 3, 2002.
Ivan  A.  Hadar,  Pendidikan  Global  dalam Kompas, 11 April 2000.
Kuper,  Adam  &  Jessica  Kuper  (2000), Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kuntowijoyo.  (2001). Muslim  Tanpa  Masjid;
Esai-esai  Agama,  Budaya,  dan  Politik dalam
Bingkai
Strukturalisme Transendental , Bandung: Penerbit Mizan.
Manstead,  Anthony  S.  R.,  &  Hewstone,  Miles.
(1996). The  Blackwell  Encyclopedia  of Social Psychology. Oxford,
UK: Blackwell Publishers.
M.  Jandra.  (2005).  “Pluralisme  Agama  dan
Multikulturalisme: Usaha Mencari Perekat Sosial” dalam Zakiyuddin Baidhawi  &  M.  Toyibi  (ed.), Reinvensi
Islam  Multikultural (Surakarta:  PSB-PS
UMS, 2005)
Mulkhan, Mulyadi,(2002). Konflik Sosial
Ditinjau  Dari  Segi  Struktur  dan  Fungsi . Jurnal Humaniora Volume XIV, No.3/2002 dalam http:// jurnalhumaniora.Ugm.ac.id/karyadetail.ph
p?id=84.
Mezirow,  J.  (2000). Learning  to  think  like  an adult : Core  concepts  of  Transformation
Theory .  In  J.  Mezirow  &  Associates (Eds.), Learning  as  transformation .  San Francisco: Jossey-Bass.
Musa  Asy’arie  “Pendidikan  Multikultural  dan Konflik Bangsa” dalam Kompas, 2 003.
Mulyadi, “ Multikultur dan Kulturalisme ”  dalam Jurnal  Humaniora  Volume  XIV,  No. 3/2002.
Nelson-Jones,  R.  (1982). The  Theory  and Practice of Counseling Psychology . London: Holt, Rinehart & Winston.
Paul  Gorski. Six  Critical  Paradigm  Shiifd  For Multicultural Education and The Question We  Should  Be  Asking ,  dalam  www.
Edchange.org/ multicultural diunduh tanggal 20 Desember 2011.
Prasetyo.  Eko.  (2004). Orang  Miskin  Dilarang sekolah . Yogyakarta: Resist.
Rusmin Tumanggor,dkk.(2007). Dinamika Konflik  Etnis  dan  Agama  Di  Lima Wilayah Konflik Di Indonesia.
Sindunata. (2000). Menggagas Paradigma Baru Pendidikan . Yogyakarta: Kanisius.
William  A.  Haviland, Antropologi  2, terj. (Jakarta: Erlangga, 1988).
(www.Edchange.org/ multicultural) diunduh tanggal 24 Desember 2011.
Zamroni.  (2011). Pendidikan  Demokrasi  Pada Masyarakat  Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.