## Aturan Papan Praktik

## Mahesa Paranadipa M
Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

## PERTANYAAN:
Saya seorang dokter umum yang berpraktik di Kalimantan Selatan. Saat ini saya hanya praktik di  puskesmas  dan  praktik  pribadi.  Namun saat ini saya masih bingung mengenai aturan papan praktik bagi dokter. Karena saya melihat papan  praktik  sejawat  lain  berbeda-beda, bahkan ada papan praktik yang menggunakan neonbox bertuliskan BPJS Kesehatan. Mohon pencerahan terkait hal tersebut. Terima kasih

## JAWABAN:
Pada  pasal  7  UU  No.36  tahun  2009  tentang Kesehatan  disebutkan  :  Setiap  orang  berhak untuk  mendapatkan  informasi  dan  edukasi tentang  kesehatan  yang  seimbang  dan bertanggung  jawab.  Dan  jika  mengenai informasi publik, kita telah memiliki Undang- Undang  No.  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Dalam  hal  ini, keterbukaan  mengenai  informasi  fasilitas pelayanan  serta  sumber  daya  manusianya menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan.  Walaupun  undang-undang  ini lebih  melekat  pada  badan  publik,  lebih ditekankan  pada  fasilitas  kesehatan  yang merupakan badan publik.
Mempertimbangkan  aspek  sosiologi  hukum, penyusun  UU  Kesehatan  memahami  bahwa masyarakat  tidak  melihat  batasan  pemberi pelayanan  kesehatan,  namun  masyarakat lebih mengutamakan jaminan atas keamanan, mutu, serta terjangkaunya pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, masyarakat tidak begitu  mempedulikan  si  pemberi  pelayanan itu  seorang  dokter,  perawat,  bidan,  mantri, atau  pengobat  tradisional  sekalipun,  yang terpenting  adalah  mereka  bisa  memperoleh kesembuhan. Dengan tingkat pendidikan yang beraneka  ragam,  pertimbangan  masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan pun menjadi  sangat  lemah,  ditambah  informasi yang  berisi  edukasi  maupun  promosi  masih sangat jarang sampai ke hadapan masyarakat.
Maka  menjadi  kewajiban  dari  pemberi layanan  kesehatan  untuk  memberi  informasi shahih akan keabsahan si pemberi pelayanan
kesehatan  berdasarkan  ijin  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Jika  si  pemberi  layanan merupakan  bagian  dari  sebuah  institusi pemberi layanan, maka kewajiban pemberian informasi juga melekat pada manajemen atau penanggung jawab institusi.
Melihat  lemahnya  pertimbangan  masyarakat terhadap  pemilihan  pelayanan  kesehatan yang  bermutu,  aturan  mengenai  perijinan tenaga kesehatan serta informasinya menjadi sangat  penting.  Sudah  banyak  peraturan perundangan-undangan  yang  mengatur tentang praktik tenaga kesehatan.
Untuk  kalangan  dokter,  Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mewajibkan pemasangan papan praktik. Pada  Pasal  41  ayat  (1)  yang  berbunyi  Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin  praktik  dan  menyelenggarakan  praktik kedokteran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran. Sanksi pidana bagi yang sengaja tidak  memasang  papan  nama  disebutkan  di Pasal  79,  meskipun  sanksi  pidana  kurungan telah dihapus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007.
Selain  UU  Praktik  Kedokteran,  Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  No.2052  tahun  2011 tentang  Izin  Praktik  Kedokteran,  pada  Pasal 26  ayat  (2)  disebutkan  papan  nama  harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor STR, dan nomor SIP.
Organisasi profesi dokter, yaitu Ikatan Dokter Indonesia,  melalui  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia (KODEKI) memberi ketentuan terkait papan nama praktik dokter sebagai berikut :
 Papan praktik ukuran maksimum 60x90 cm, dasar putih, huruf hitam, wajib mencantumkan nama, jenis spesialisasi, nomor SIP, waktu praktik, nomor  rekomendasi  IDI,  dan  menggunakan penerang sewajarnya.
 Bagi  praktik  perorangan,  dipasang  di dinding  bangunan  bagian  depan  atau dipancangkan di tepi jalan. Untuk rumah sakit, puskesmas,  klinik  bersama,  kantor  kesehatan merupakan  papan  nama  kolektif  dengan
ukuran  yang  sewajarnya  dipasang  di  bagian depan/dinding lorong masuk.
 Hanya  mencatumkan  gelar  akademis  atau sebutan  profesi  yang  berhubungan  dengan pelayanan medis.
 Tanpa  menyertakan  embel-embel  ajakan apapun.
Untuk  tenaga  kesehatan  lain,  seperti perawat  maupun  bidan,  dengan  terbitnya Undang-Undang  No.38  tahun  2014  tentang Keperawatan,  disebutkan  jelas  pada  Pasal  21 tentang keharusan perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik  Keperawatan.  Hal  ini  sejalan  dengan kewajiban  yang  tertera  pada  UU  No.36 tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  yang juga  mencantumkan  kewajiban  memasang papan  nama  praktik,  yaitu  pada  Pasal  47 yang  berbunyi  Tenaga  Kesehatan  yang menjalankan praktik mendiri harus memasang papan nama praktik.
Penelusuran  lebih  rinci  terkait  papan praktik  tenaga  kesehatan  lain  hingga  saat ini  belum  diperoleh.  Permenkes  No.  HK. O2.02/MENKES/148/2010  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan  Praktik  Perawat  juga  tidak memuat  lebih  rinci  aturan  tentan  papan nama  praktik.  Namun  jika  merujuk  kepada penerapan  aturan  papan  praktik  dokter berdasarkan ketentuan kode etik maka aturan lebih  rinci  papan  praktik  tenaga  kesehatan seyogyanya  memiliki  substansi  norma  yang sama.
Perdebatan  muncul  terkait  penyebutan  kata hanya  “praktik  mandiri”  yang  diharuskan memasang  papan  nama  praktik,  apakah praktik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau  rumah  sakit  wajib  memasang  papan nama  praktik?  Jika  menggunakan  prinsip mengedepankan  kepentingan  pasien  atau masyarakat,  maka  setiap  fasilitas  kesehatan seharusnya  mencatumkan  informasi  tenaga kesehatan  yang  berpaktik  di  fasilitasnya. Informasi  yang  dimaksud  harus  memuat unsur legalitas serta kompetensi yang dimiliki oleh  tenaga  kesehatan  tersebut.  Hak  publik seharusnya  menjadi  perhatian  seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan.
mahesa.98@gmail.com