## KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Oleh : Hiskia Julasar Hutasoit 1)
Adriansyah 2)
Ria Sintha Devi 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
hiskiahutasoit@gmail.com 1) adriansyah@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Domestic violence that occurs is not only in forms of physical and non-physical violence. In this case, victims are still often blamed by law enforcement officials. Some cases show that law  enforcement  officials  refuse  to  handle  domestic  violence  cases  because  they  are considered  private.  Formulation  of  the  problem  in  the  study  How  to  regulate  Domestic Violence. What is the form of the criminal act of husband and wife violence in the study of criminology. How the legal protection of wives due to husband violence is viewed from the aspect of Criminology. The type of research used in this study is normative research. This research  is  included  in  descriptive  legal  research.  The  data  obtained  from  the  literature research  are  analyzed  qualitatively  and  presented  descriptively.  Domestic  Violence Regulation.  Domestic  violence  is  categorized  as  a  crime  in  a  juridical  sense  regulated  in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The scope of the household  includes  husband,  wife,  and  children;  persons  who  are  related  by  blood, marriage,  marriage,  parenting,  and  guardianship,  who  settle  into  the  household;  and/or persons who work to assist the household and settle in that household. A form of criminal act  of  husband  and  wife  violence  in  criminological  studies.  Chapter  III  Article  5  of  Law Number  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence  which  regulates  the prohibition  of  domestic  violence  which  reads:  "Everyone  is  prohibited  from  committing domestic violence against people within the scope of their household, by means of physical violence; psychic violence; sexual violence; and domestic neglect. Legal protection of wives due  to  husband  violence  is  viewed  from  the  aspect  of  Criminology.  Legal  protection  for wives  who  receive  acts  of  violence  in  the  Domestic  Violence  Law,  including  Article  10, Articles  11  to  15,  relates  to  the  obligations  of  the  government  and  society  in  an  effort  to prevent  domestic  violence.,  Articles  16  to  38;  forms  of  protection  for  victims  of  domestic violence provided by the police, health workers, social workers, accompanying volunteers, spiritual  advisers,  advocates,  and  courts,  Articles  39 to  43; the victim's  right  to  recovery., Articles  44  to  49;  is  a  criminal  provision  that  provides  a  threat  of  punishment  for perpetrators of violence.
Keywords: Criminology, Crime, Domestic Violence

## ABSTRAK
Kekerasan  dalam  rumah  tanggaang  terjadi  bentuk  kekerasan  fisik  dan  non  fisik.  Dalam halini  korban  justru  masih  sering  disalahkan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Beberapa  kasus menunjukkan  bahwa  aparat  penegak  hukum  menolak  menangani  kasus  Kekerasan  dalam
Rumah  Tangga  (KDRT)  dikarenakan  dianggap  ranah  pribadi.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  Bagaimana  pengaturan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Bagaimana  bentuk tindak  pidana  kekerasan  suami  terhadap  istri  dalam  kajian  kriminologi.  Bagaimana perlindungan hokum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi. Jenis  penelitian  yang  Penelitian  ini  yang  deskriptif.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  yang  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dengan  deskriptif.  Pengaturan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikategorikan  sebagai kejahatan  dalam  arti  yuridis  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Lingkup  rumah  tangga  meliputi suami,  istri,  dan  anak;  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  karena  hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap ; dan /atau orang yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut.  Bentuk tindak  pidana  kekerasan  suami  terhadap  istri  dalam  kajian  kriminologi.  Bab  III  Pasal  5 Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga yang mengatur perihal yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara  kekerasan  fisik;  kekerasan  psikis; kekerasan  seksual;  dan  penelantaran  rumah  tangga.  Perlindungan  hokum  terhadap  istri akibat  kekerasa  suami  ditinjau  dari aspek  Kriminologi.  yang  mendapat  tindakan  kekerasan dalam UU PKDRT, antara lain Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  kekeraasan  dalam  rumah tangga.,  Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  38  ;  bentuk-bentuk  perlindungan  bagi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  diberikan  oleh  pihak  kepolisian,  tenaga  kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai  43;  hak  korban  untuk  memperoleh  pemulihan.,  Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan. Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  kekerasan  terhadap  istri kerap  terjadi  di  tengah  keluarga.  Wacana kekerasan terhadap istrimu lain di dengungkan oleh kalangan aktifis perempuan  setelah  mereka  melakukan gugatan-gugatan  terhadap  peran  laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini sering kali menjadi  problematika  di  dalam  keluarga. Problematika  dalam  keluarga  seringkali menjurus  kepada  tindakan-tindakan  atau perilaku  yang  berimplikasi  pada  perbuatan kejahatan,  baik  yang  dilakukan  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Misalnya, tindakan  kekerasan  terhadap  istri  yang dilakukan  oleh  seorang  suami.  Secara faktual,  obyek  penderita  dari  kekerasan dalam  rumah  tangga  sering  kalihanya dialami oleh perempuan.
Kriminologi merupakan suatu tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh
seseorang,  tetapi  kriminologi  secara  teoritis adalah  ilmu  pengetahuan  yang  berdasarkan pengalaman  yang  seperti  ilmu  pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala- gejala  dan  mencoba  menyelidiki  sebab- sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara  yang  ada  padanya.  Kejahatana dalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan  yang  dilakukan  dan  orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari  persoalan  tersebut,  yaitu  perumusan dari  pada  berbagai  kejahatan  itu,  tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun,  selama  ini  selalu  dirahasiakan  atau ditutup-tutupi  oleh  keluarga,  maupun  oleh korban  sendiri.  Di  samping  itu,  budaya masyarakat  ikut  berperan  dalam  hal  ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung  sesuatu  yang  spesifik  atau khusus.  Kekhususan  tersebut  terletak  pada
hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  yaitu hubungan  kekeluargaan  atau  hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).  Selain  itu, locus  delicti pada kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih spesifik,  yaitu  didalam  rumah,  dimana pelaku  dan  korban  bertempat  tinggal. Dalam tindakpidana yang lain, locus delicti bias dimana saja, di semua tempat.
Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang  baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana, seperti  yang  diaturdalam  KUHP  misalnya pencurian  dengan  kekerasan  (Pasal  365 KUHP),  penganiayaan  pasal  (Pasal  351 KUHP),  perkosaan  (Pasal  285  KUHP)  dan seterusnya.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  terjadi  tidak  hanya  dalam  bentuk- bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Dalam hal  ini  korban  justru  masih  sering disalahkan  oleh  aparat  penegak  hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak  hukum  menolak  menangani  kasus Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) dikarenakan dianggap ranah pribadi. KDRT telah  bergeser  dari  yang  dilihat  sebagai hanya  masalah  social  kearah  yang  dilihat sebagai  masalah  pidana.  Dengan  demikian di  bawah  paying  hukum  KUHP,  UU Perkawinan  maupun  UU  PKDRT  masalah KDRT yang dalam beberapa tahun sebelumnya  dianggap  sebagai  persoalan internal  keluarga  seseorang,  kini  dapat diajukan  dalam  penuntutan  hukum  sebagai bentuk  dari  tindak  pidana.  Lebih  jauh  lagi UU  PKDRT  tersebut  disamping  berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku, juga mengatur  tentang  hukum  acara,  kewajiban negara  dalam  memberikan  perlindungan segera  kepada  korban  yang  melapor. Cakupan  hukum  lain  yang  juga  termuat dalam  UU  PKDRT  adalah  mengenai identifikasi  pelaku  yang  memiliki  potensi terlibat  dalam  kekerasan  dalam    rumah tangga.
Kekerasan  yang  dilakukan  suami terhadap  istri  atau  yang  dikenal  dengan kekerasan  dalam  rumah  tangga (domestic
violance) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi  di  masyarakat.  Kekerasan  domestic dalam  rumah  tangga  yang  dimaksud  adalah setiap  tindakan  berdasarkan  jenis  kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan  perempuan  secara fisik,  seksual  dan  psikologi  ster  masukan caman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang baik  yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemah nya system  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat merupakan  factor  penyebab  penganiayaan terhadap istri.
Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri yang terjadi pada  saat  ini  mengalami  peningkatan  baik dari  segi  kuantitasnya  maupun  dari  segi kualitasnya.  Hal  ini  tentunya  mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor  penyebabnya  dan  bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban  kekerasan  suami.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dapat  dilihat  melalui kekerasan  terhadap  istri  bervariasi,  seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan  berupa  pene  lantaran,  halini diancam  dengan  ketentuan  pidana  yang terdapat  pada  UU  PKDRT.  Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT terhadap istri dapat  menggunakan  aturan-aturan  hukum baik dalam KUHP, UU Perkawinan maupun UU  PKTRT.  Dalam  Penjelasan  Umum  UU Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal.  Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling membantu  dan  melengkapi,  agar  masing- masing dapat  mengembangkan kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan spritual dan material. Kemudian  dalam  Pasal  33  UU  Perkawinan dapat  kita  lihat  dengan  adanya  ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban suami istri,  yaitu  wajib  saling  mencintai,  hormat menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Kedua pasal tersebut di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan
dalam  rumah  tangga  termasuk  kekerasan oleh  suami  terhadap  istri.  Apalagi  menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa lembaga  perkawinan  adalah  lembaga  yang sakral.  Namun  kenyataan  membuktikan, bahwa telah terjadi kekerasan yang di alami oleh  perempuan,  khususnya  istri,  yang dilakukan  suami  terhadap  istri.  Berbagai bentuk  kekerasan  fisik  kepada  istri  tidak hanya  bersifat  fisik  seperti  melempar sesuatu,  memukul,  menampar,  sampai membunuh.  Namun  juga  bersifat  non  fisik seperti  menghina,  berbicara  kasar  dan ancaman.  Kekerasan  seperti  ini  adalah termasuk dalam bentuk kekerasan psikologi/kejiwaan.  Kasus  kasus  seperti  di atas  masih  banyak  yang  tidak  dilaporkan dengan  alas  an  bahwa,  halini  merupakan urusan intern keluarga.
Undang-undang yang mengatur penghapusa kekerasan dalam rumah tangga adalah  UU  PKDRT.  Undang-Undang  ini antara  lain  sebagai  upaya  mencegah, menanggulangi,  dan  mengurangi  tindak kekerasan atau pun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  perlu  dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Kajian Kriminologi  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  tindak  pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suamid itinjau dari aspek
Kriminologi?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kriminologi
Istilah  kriminologi  pertama  kali (1897)  digunakan  oleh  P.  Topinard  (1830- 1911),  ahli  dari  perancis  dalam  bidang antropologi.  Istilah  sebelumnya  banyak digunakan  adalah  antropologi  criminal. Secara etimologi skrimonologi sebagai ilmu
pengetahuan  berasal  dari  kata  crimen  yang berarti  kejahatan  dan  logos  yang  berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  krimino logi  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang kejahatan.
Kriminologi  pertama  kali  diberi  nama oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Perancis.  Kriminilogi  terdiri  dari  dua  suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan  logos  yang  berarti  ilmu  pengetahuan, maka  kriminologi  dapat  diartikan  sebagaii lmu  tentang  kejahatan. Kriminologi  adalah ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan, penyebab  kejahatan,  konsekuensi  kejahatan untuk  menjawab penyebab kejahatan.
Secara  umum  kriminologi  bertujuan mempelajari  kejahatan  dari  berbagai  aspek, sehingga  pemahaman  tentang  fenomena kejahatan akan bias di peroleh dengan baik. Dalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan  secara  umum  dapat  dibedakan dua  cara  pendekatan  yang  mendasar  yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, kedua-duanya merupakan  pendekatan  pada  masa  kuno maupun modern. Dalam proses pembangunan tak jarang ditemui hambatan- hambatan  yang  terwujud  sebagai  bentuk- bentuk  kejahatan,  mulai  dari  kejahatan individual  dan  konvensional  sampai  pada kejahatan-kejahatanin konvensional.
2. Tindak Pidana Kekerasan
Tindak  pidana  dalam  bahasa belanda  artinya straafbaar  feit yang merupakan istilah resmi dalam straafwetboek atau KUHP. Ada juga istilah dalam  bahasa  asing  yaitu  delict,  tindak pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang pelakunya  dapat  dikenai  hukuman  pidana. Pelaku  ini  dapat  dikatakan  merupakan “subjek”  tindak  pidana.  Sedangkan  Van Hamel  sebagaimana  dikutip  Chairul  Huda, mengemukakan bahwa strafbaarfeititu adalah  “kelakuan  orang  yang  dirumuskan dalam  undang-undang,  bersifat  melawan hukum,  patut  dipidana  dan  melakukan kesalahan.”
Dapat disimpulkan bahwa pengertian  tindak  pidana  adalah  suatu
perbuatan  yang  dilakukan  manusia  yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan  tersebut  dilarang  oleh  undang- undang  hukum  pidana  dan  dikenakan sanksi  berupa  sanksi  pidana  terhadap perbuatan  yang  dilarang  tersebut.  Untuk membedakan  suatu  perbuatan  sebagai tindak  pidana  atau  bukan  ialah  apakah perbuatan  tersebut  diberi  sanksi  pidana atau tidak diberi sanksi pidana.
3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tindak  pidana  merupakan  suatu perbuatan  yang  dilarang  atau  diwajibkan undang-undang  yang  apabila  dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan  atau  yang  mengabaikan  itu diancam  dengan  pidana.  Dalam  KUHP Buku  II  mulai  Pasal  104  sampai  dengan Pasal 488 mengatur tentang Kejahatan, dan dalam  BAB  XX  tentang  Penganiayaan yaitu  Pasal  351  sampai  dengan  Pasal  358. Tindakan penganiayaan terhadap perempuan  banyak  terjadi  dewasa  ini terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga atau  singkatnya  KDRT  diatur  dalam  UU PKDRT.
Pasal  1  UU  PKDRT  memberikan definisi  kekerasan  dalam  rumah  tangga, yang  berbunyi  “Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  mempunyai  peran yang sangat penting dalam suatu penelitian,  karena  dengan  metode  inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil  penelitian  dapat  di  peroleh  dan  di percaya serta di pertanggungjawabkan.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif  juga  biasa  disebut  penelitian hukum doktri neratau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis  sangat  erat  hubungannya  pada perpustakaan  karena  akan  membutuhkan data-data  yang  bersifat  sekunder  pada perpustakaan.
Penelitian  hukum  normative  hukum yang  tertulis  dikaji  dari  berbagai  aspek seperti  aspek  teori,  filosofi,  perbandingan, struktur/, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan  pada  tiap  pasal,  formalitas  dan kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang seta  bahasa  yang  digunakan  adalah  bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normative mempunyai  cakupan  yang  luas.  Penelitian hukum normative dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan  data  primer  tersebut  hanyalah untuk memperkuat data sekunder.
Sifat  penelitian  penulisan  skripsi  ini adalah bersifat penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis  yaitu penelitian yang  terdiri  atas  satu  varia  bel  atau  lebih dari satu variabel. Analisia data yang dapat di  pergunakan  adalah  analisis  secara pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk  penulisan  hukum  yang  berdasarkan pada  karakteristik  ilmu  hukum  yang normatif.
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.
Data  sekunder  adalah  jenis  data  yang digunakan untuk menjawab
permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sumber  bahan  hukum dalam penelitian ini antara lain:
a. Bahan  hukum  primer,  primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas.  Di  mana  dalam  hal  ini bahan  hukum  primer  adalah terdiri  dari  peraturan  perundang-
undangan.  Dalam  penelitian  ini, menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
1) Kitab  Undang  -  Undang Hukum                  Pidana
2) Kitab  Undang  –  Undang
Hukum                     Acara Perdata 3) Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan  hukum  yang  mendukung dan  memperkuat  bahan  hukum primer  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer yang  ada  sehingga  dapat  di lakukan  analisa  dan  pemahaman yang  lebih  mendalam  sehingga adanya  penguatan  atas    yang baik.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  sekunder. Bahan  hukum  tersier  dapat  di contohkan  seperti:  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
ensiklopedia, indekskomulatif dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  hukum  normative  dilakukan dengan  studi  pustaka  terhadap  bahan- bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan hukum  tersier. Library  research ,  yaitu pengumpulan  data  melalui  penelitian pepustakaan,  yang  bersumber  dari  karya- karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan subyek  penelitian.  Mengumpulkan  bahan- bahan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan  melalui  studi  kepustakaan.
Sumber  data  utama  yang  dipelajari  adalah Alquran  dan  Hadis  yang  menyangkut dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ini.
4. Analisis Data
Analisis  data  merupakan  kegiatan dalam  penelitian  yang  berupa  melakukan kajian  terhadap  hasil  pengelolahan  data. Adapun  analisis  data  yang  digunakan  oleh penulis  dalam  penelitian  ini  menggukan sifat deskriptif. Dalam menganalisis berkeinginan  untuk  memberikan  gambaran atau  pemaparan  atas  subjek  dan  objek penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian yang dilakukan. Serta menggunakan pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu  cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data  deskrifti  panalitis,  yaitu  data  yang dinyatakan  oleh  respon  den  secara  tertuli smau punl isan serta juga tingkah laku yang nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai sesuatu yang utuh.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk  Tindak  Pidana  Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam

## Kajian Kriminologi
UU  PKDRT  Bab  III  tentang  larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara: kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.
1. Kekerasan  fisik,  yaitu  perbuatan yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh  sakit,  atau  luka  berat. Bentuk-bentuk    kekerasan  fisik yang dialami perempuan / korban mencakup, antara lain:  tamparan, pemukulan,
penjambakan,
penginjak-injakan,  penendangan, pencekikan,lemparan benda
keras,  penyiksaan  menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta
pembakaran. Kekerasan fisik yang  biasa  dialami  dalam  rumah tangga,  seperti  dipukul,  dilempar dengan  sebuah  benda,  dijambak
rambutnya dan ditendang/disepak. Bentuk- bentuk  kekerasan  ini  memiliki frekuensi  dan  intensitas  yang berbeda.  Misalnya  pemukulan, pada  sebagian  istri  pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak,  seperti  adanya  luka memar  di  tubuh  korban  atau wajah  korban,  goresan  luka  di tubuh  atau  wajah  korban  karena pelaku  memukul  dengan  jari yang  menggunakan  cincin  dan ada pula yang tidak
meninggalkan  luka  atau  bekas.
Adapun  yang  merupakan  delik aduan  terhadap  kekerasan  fisik yang  dilakukan  dengan  lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal  51,  UU  PKDRT,  yaitu: “Tindak  pidana  kekerasan  fisik sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  44  ayat  (4)  merupakan delik aduan.”
2. Kekerasan  psikis.  Bentuk  tindak pidana kekerasan psikis merupakan  tindak  pidana  yang benar-benar  baru  karena  tidak ada  padanya  dalam  KUHP,
berbeda  dengan  tindak  pidana
KDRT lainnya. Pada UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan  psikis  yaitu  perbuatan yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,
dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami  perempuan  mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga  diri  korban,  bentakan  dan ancaman  yang  dimaksud  untuk memunculkan  rasa takut. Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif  Gender,  kekerasan psikis  meliputi  juga  membatasi
istri
dalam melaksanakan program  keluarga  berencana  dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan. Hak-hak  reproduksi  perempuan misalnya,  hak  untuk  mendapatkan informasi  dan  pendidikan,  hak  untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan  kesehatan,  hak  untuk mendapat kan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak-hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai  anak,  hak  untuk  hidup, hak  untuk  bebas  dari  penganiayaan dan  perlakuan  buruk,  hak  memilih bentuk  keluarga,  atau  hak  untuk membangun dan merencanakan keluarga.
3. Kekerasan  seksual.  Kekerasan seksual  sebagai  mana  dimaksud dalamPasal  5    huruf  c  UU PKDRT meliputi:
1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang  yang  menetap  dalam lingkup rumah             tangga tersebut,
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah  seorang dalam lingkup  rumah  tangganya dengan  orang  lain  untuk tujuannya  komersial  dan  / atau tujuan tertentu. Kekerasan  seksual  termasuk berbagai  perilaku  yang  tidak diinginkan  dan  mempunyai makna  seksual,  atau  sering disebut  pelecehan  seksual‟, maupun berbagai bentuk pemaksaan  hubungan  seks yang disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan
seksual,  meliputi:  pemaksaan hubungan  seksual  dengan pola  yang  tidak  dikehendaki atau  disetujui  oleh  istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki,  istri  sedang
sakit atau menstruasi.‟
4. Penelantaran  rumah tangga. Penelantaran rumah tangga tercantum  dalam  Pasal  9  UU PKDRT diantaranya : 1) Setiap orang dilarang menelantarkan  orang  dalam lingkup  rumah  tangganya, padahal menurut hukum yang  berlaku  baginya  atau menurut  persetujuan  atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan  kepada  orang tersebut. 2) Penelantaran  yang  dimaksud sebelumnya  juga  berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan  cara  membatasi  dan /atau melarang untuk bekerja yang  layak  di  dalam  atau  di luar  rumah  sehingga  korban berada  di  bawah  kendali orang tersebut.
Bentuk-bentuk  kekerasan  sebagai mana diatur dalam UU PKDRT sesungguhnya  merupakan  cermin  dari berbagai  bentuk  kekerasan  yang  sering terjadi  dan  menjadi  fenomena  umum ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.  Untuk  jenis  kekerasan  yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah  dengan  merujuk  pada  ketentuan dalam  KUHP  dengan  tolak  ukur  yang jelas.  Sedang  kan  untuk  kekerasan  psikis dan  penelantaran  rumah  tangga  proses pembuktiannya  sulit  karena  terkait  dangan rasa/emosi yang bersifat subjektif. Kontruksi  pasal  ini  dikhususkan  untuk “setiap  orang”  dalam  kualifikasi  sebagai suami  atau  istri.  Dimana  pasal  ini merupakan  hal  yang  meringankan  apabila pelaku kekerasan psikis adalah suami istri. Perbuatan  pokok  dalam  pasal  ini  adalah perbuatan  kekerasan  psikis  dalamPasal  45 ayat (1) UU PKDRT yakni kekerasan yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa
percayadiri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.
Kesimpulan  pada  bab  ini  bentuk  tindak pidana  kekerasan  suami  terhadap  istri dalam  kajian  kriminologi.  Bab  III  Pasal  5 UU  PKDRT  yang  mengatur  perihal larangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  berbunyi  :  “Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  dengan  cara  kekerasan  fisik; kekerasan  psikis;  kekerasan  seksual;  dan penelantaran rumah tangga.
B. Perlindungan  Hukum  Terhadap Istri                        Akibat  Kekerasan Suami  Ditinjau  dari                    Aspek Kriminologi
Perlindungan  korban  dapat  mencakup bentuk  perlindungan  yang  bersifat  abstrak (tidak  langsung)  Maupun                  konkret (langsung). Perlindungan  yang abstrak pada dasarnya  merupakan  bentuk  perlindungan yang  hanya  bias  dinikmati  atau  dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sementara  perlindungan konkret  pada dasarnya  merupakan  bentuk  perlindungan yang  dapat  dinikmati  secara  nyata,  seperti pemberian  yang  bersifat  materi  maupun non-materi.  Pemberian  yang  bersifat  materi dapat  berupa  pemberian  kompensasi  atau restitusi,  pembebasan  biaya  hidup  atau pendidikan.  Pemberian  perlindungan  yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
UU PKDRT, secara substanstif memperluas  institusi  dan  lembaga  pemberi perlindungan  agar  mudah  diakses  oleh korban  KDRT,  yaitu  pihak  keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  atau  pihak  lainnya, baik  perlindungan  sementara,  maupun berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Di  sini terlihat,  bahwa  institusi  dan  lembaga pemberi  perlindungan  itu  tidak  terbatas hanya  lembaga  penegak  hukum,  tetapi termasuk  juga  lembaga  social  bahkan disebutkan  pihak  lainnya,  sehingga  dapat memaksimalkan dalam membantu
perlindungan  (korban)  kekerasan  dalam rumah tangga.
Korban  tindak  pidana  KDRT  pun perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum. Perlindungan hokum menurut teori Salmond  dari  Fitzgerald  bahwa  hokum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan  manusia,  shingga  hokum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan  kepentingan  manusia  yang perlu diatur dan dilindungi.
UU  PKDRT  perlindungan  hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:
1. Perlindungan sementara
2. Penetapan  perintah  perlindungan oleh pengadilan
3. Penyediaan ruang pelayanan khusus(RPK) dikantor kepolisian
4. Penyediaan  rumah  aman  atau tempat  tinggal alternative
5. Pemberian konsultasi hukum oleh advokat  terhadap  korban  pada tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan  pada  siding pengadilan.
Perempuan  salah  satu  individu yang  mengembankan  misi  ganda  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Misi  pertama perempuan  merupakan  pelanjut  keturunan yang  tidak  dapat  diganti  oleh  kaum  laki- laki.  Misi  kedua  perempuan  yaitu  sebagai seorang  ibu  yang  merupakan  salah  satu alasan  mendasar  mengapa  perempuan perlu  mendapatkan  perhatian  yang  khusus untuk  dilindungi  dan  dihormati  hak- haknya.  Itulah  sebabnya  sehingga  semua perbuatan  yang  terkait  dengan  kejahatan terhadap  perempuan,  termasuk  Tindak Pidana  kekerasan  mendapat  perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan  perempuan  masih  dianggap tidak  sejajar  dengan  laki-laki,  perempuan
sering  menjadi  korban  kekerasan  dalam kehidupan  sehari-  hari  seperti  kekerasan mengis yaratkan bahwa selama ini perempuan  masih  ditempatkan  pada  posisi marginalisasi.  Perempuan  tidak  sebatas objek  pemuas  seks  kaum  laki-laki  yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum  yang  di  pandang  lemah,  selain  harus dikuasai oleh kaum laki-laki.
UU PKDRT yang telah diundangkan    dalam  lembaran  negara dengan  tujuan  memberikan  perlindungan hukum  bagi  korban  dari  kejahatan  berupa tindakan  kejahatan  yang  terjadi  dalam lingkungan  rumah  tangga.  Dikeluarkannya UU  PKDRT  sebagai  berspektif  gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Hal  ini  merupakan  pertanda  baik  bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dapat dilindungi secara hukum.
KDRT  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang  berakibat  timbul  nya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan/  atau  penelantaran  rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam  lingkup  rumah  tangga.  Tindak KDRT  ini  bukan  lagi  menjadi  hal  langka bagi  masyarakat,  bahkan  sudah  cukup familiar  karena  hamper  tiap  hari  ada  saja pemberitaan  tentang  KDRT  di  berbagai media.  Korban  kekerasan  pun  tidak  hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi  kebawah,  tetapi  juga  kalangan menengah  keatas,  atau  pun  artis.  Tidak dapat  dipungkiri,  pelaku  tindak  KDRT  ini kebanyakan  adalah  kaum  laki-laki,  dalam hal  inilah  suami.  Laki-laki  sebagai  kepala keluarga  mungkin  saja  bertinda  kotoriter terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap anak maupun istrinya.
Perlindungan  korban  KDRT,  ditetapkan dalam  Bab  IV  tentang  “Hak-hak  Korban”, Bab  VI  tentang  “Perlindungan”  dan  Bab VII  tentang  “PemulihanKorban”.  Hak-hak,
perlindungan  maupun  pemulihan  korban, dalam  UU  PKDRT,  dimaksudkan  untuk semua  korban  KDRT.  Korban  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  sesuai dengan  kebutuhan  medis,  penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan  korban,  pendampingan  oleh pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada setiap  tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  dan  pelayanan  bimbingan rohani.
Bentuk-bentuk  perlindungan  hokum bagi istri yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT, yaitu :
a. Pasal  10,  yang  menyangkut  hak- hak korban untuk mendapatkan :
1. Perlindungan dari pihak kelurga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan,  advocat,  lembaga social  atau  pihak  lainnya  baik sementara  maupun  berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan  dengan  kerahasiaan korban,
4. Pendampingan oleh pekerja sosial  dan  bantuan  hukum  pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan,
5. Pelayanan bimbingan rohani.
b. Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah  dan  masyarakat  dalam upaya pencegahan kekeraasan dalam rumah tangga.
c. Pasal      16        sampai        dengan Pasal 38 ;bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan  dalam  rumah  tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,  pembimbing  rohani,
advokat, dan pengadilan.
d. Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  43; hak  korban  untuk  memperoleh pemulihan.
e. Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  49; merupakan  ketentuan  pidana  yang memberikan  ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain : a. Kekerasan  fisik;  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda paling banyak Rp.
15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).
b. Bila  menimbulkan  jatuh  sakit atau  luka  berat;  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh  )tahun atau  denda  paling  banyak  Rp. 30.000.000,-  (tiga  puluh  juta rupiah).
c. Bila  mengakibatkan  kematian; pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  atau  denda Rp.  45.000.000,-  (empat  puluh lima juta  rupiah).
d. Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara  paling  lama  4  (empat) bulanataudenda paling banyakRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). e. Kekerasan psikis; pidana penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau denda paling banyak Rp.
9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
f. Bila  kekerasan  psikis  tidak menimbulkan penyakit atau halangan  menjalankan  pekerjaan atau  kegiatan  sehari-hari;  pidana penjara  paling  lama  4  (empat) bulan atau denda paling banyakRp.  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah).
g. Kekerasan seksual, dipidana penjara  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  dan  atau  denda paling  banyakRp.  36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
h. Pemaksaan  hubungan  seksual
terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  dan  /atau  tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas) tahun atau denda paling sedikit  Rp.  12.000.000,-  (dua belas  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah).
i. Bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban  luka  yang  tidak  akan sembuh  sama  sekali,  gugur /matinya janin,
tidak berfungsinya  alat  reproduksi, dipidana  penjara  paling  singat
15 (lima belas) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,-  (dua  puluh  lima juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus juta rupiah).
j. Bila  menelantarkan  orang  lain dalam  lingkup  rumah  tangga dipidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  15.000.000,-  (lima belas juta rupiah).
Pasal  10  a  UU  PKDRT,  korban berhak  mendapatkan  perlindungan  dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan, yaitu: Perlindungan oleh kepolisian  berupa  perlindungan  sementara yang  diberikan  paling  lama  7  (tujuh)  hari, dan  dalam  waktu  1  X  24  jam  sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib  meminta  surat  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan.
Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat  dilakukan  bekerja  sama  dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi  korban.  Pelayanan  terhadap korban  KDRT  ini  harus  menggunakan
ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian  dengan  sistem  dan  mekanisme kerjasama  program  pelayanan  yang  mudah diakses  oleh  korban.  Pemerintah  dan masyarakat  perlu  segera  membangun rumah  aman  (shelter)  untuk  menampung, melayani  dan  mengisolasi  korban  dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu,
kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan
penyelidikan, penangkapan  dan  penahanan  dengan  bukti permulaanyang  cukup  dan  disertai  dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan  penangkapan  dan  penahanan tanpa  surat  perintah  terhadap  pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan  dan  penahanan  itu  dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
1. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam  bentuk  konsultasi  hukum, melakukan  mediasi  dan  negosiasi  di antara  pihak  termasuk  keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi),  dan  mendampingi  korban di  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan dalam siding pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi  dengan  sesame  penegak hukum,  relawan  pendamping,  dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
2. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk  perintah  perlindungan  yang diberikan  selama  1  (satu)  tahun  dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat  melakukan  penahanan  dengan surat  perintah  penahanan  terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan  yang  ditanda  tanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi  perintah  perlindungan dari  pengadilan.  Pengadilan  juga dapat memberikan perlindungan tambahan  atas  pertimbangan  bahaya yang  mungkin  timbul  terhadap korban.
3. Pelayanan  tenaga  kesehatan  penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian  sanksi  terhadap  pelaku
KDRT.  Tenaga  kesehatan  sesuai profesinya wajib memberikan laporan  tertulis  hasil  pemeriksaan medis  dan  membuat visum  et repertum atas  permintaan  penyidik kepolisian  atau  membuat  surat keterangan  medis  lainnya  yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti.
4. Pelayanan  pekerja  social  diberikan dalam  bentuk  konseling  untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi  korban,  memberikan  informasi mengenai  hak-hak  korban  untuk mendapatkan  perlindungan,  serta mengantarkan  koordinasi  dengan institusi dan lembaga terkait.
5. Pelayanan relawan pendamping diberikan  kepada  korban  mengenai hak-hak  korban  untuk  mendapatkan seorang  atau  beberapa  relawan pendamping,  mendampingi  korban memaparkan  secara  objektif  tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan  secara  psikologis  dan fisik kepada korban.
6. Pelayanan  oleh  pembimbing  rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan  memberikan  penguatan  iman dan takwa  kepada korban.
Perlindungan  hak-hak  korban  pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan  hak  asasi  manusia.  Korban membutuhkan  perlindungan  agar  hak- haknya  terpenuhi  karena  selama  ini  di dalam system peradilan pidana di Indonesia hak- hak korban kurang terlindungi  dibandingkan  dengan  hak-hak tersangka.  69  Adapun  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  bahwa,  disebutkan  oleh  Pasal  1 butir  6  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  yang  dimaksud  perlindungan  adalah
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman  kepada  saksi  dan/atau  korban  yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau lembaga  lainnya  sesuai  ketentuan  undang undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan (Pasal  1  butir  7  Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  2008)  adalah  layanan yang  diberikan  kepada  korban  dan/atau saksi  oleh  LPSK  dan  bantuan  rehabilitasi psikososial  UU  PKDRT  tidak  hanya melindungi  suami  atau  istri,  namun  juga melindungi  seluruh  anggota  keluarga  yang bertempat  tinggal  di  satu  rumah,  termasuk juga  didalamnya  seorang  pembantu  rumah tangga.  Penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  jaminan  yang diberikan  oleh  negara  untuk  mencegah terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga, menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dan  melindungi  korban  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga.  Untuk  mencegah, menangani  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga  dan  melindungi  korban,  negara  dan masyarakat harus menerapkan pencegahan, perlindungan  dan  penindasan  terhadap pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan UUD 1945.
UU  PKDRT  yang  di  jelaskan  pada Pasal  16  sampai  Pasal  33  tentang perlindungan  korban  KDRT  dan  UU  No. tahun  1989  bahwa  Negara  Republik Indonesia,  sebagai  negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945, bertujuan  mewujudkan  tata  kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin persamaan kedudukan  warga  negara  dengan  kata  lain equality before the law semua setara dimata hukum.
Hukum  yang  diberlakukan  bagi pelaku  kekerasan  mengacu  pada  KUHP, dengan  ancaman  hukuman  yang  terdapat dalamPasal  351  KUHP  (penganiayaan), Pasal  352  KUHP  (penganiayaan  ringan), Pasal  353  KUHP  (penganiayaan  yang direncanakan, Pasal
354 KUHP
(penganiayaan  berat),  Pasal  355  KUHP (penganiayaan  berat  yang  direncanakan)
dan  Pasal  356  KUHP  (penganiayaan  yang dilakukan  bapak  atau  ibu  (yang  sah),  istri atau  anak).  Meskipun  ketentuan  diatas tidak  secara  eksplisit  mengatur  tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan  pelaku  kepolisi.  Bahkan KUHP  memberikan  ancaman  hukuman yang  lebih  berat  jika  penganiayaan  itu dilakukan  terhadap  istri  atau  anaknya, seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  356  ayat (1)  KUHP  yang  berbunyi  :Pidana  yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355  dapat  ditambah  sepertiganya  :  bagi yang  bersalah  yang  melakukan  kejahatan itu  terahadap  ibunya,  bapaknya  yang  sah, isterinya  atau  anaknya.  Kitab  undang hokum  pidana  merupakan  hokum  publik yang  memuat  ketentuan  tentang  aturan umum  hukum  pidana  yang  berhubungan dengan  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang disertai  dengan  ancam  sanksi  berupa pidana  bagi  yang  melanggar  larangan tersebut  serta  syarat-syarat  tertentu  yang harus  dipenuhi  bagi  sipelanggar  untuk dapat dijatuhi sanksi.
Kesimpulan  pada  bab  ini  perlindungan hukum  terhadap  istri  akibat  kekerasan suami  ditinjau  dari  aspek  Kriminologi. Perlindungan  hukum  bagi  istri  yang mendapat  tindakan  kekerasan  dalam  UU PKDRT,  antara  lain  Pasal  10,  Pasal  11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban  pemerintah  dan  masyarakat dalam  upaya  pencegahan  kekeraasan dalam  rumah  tangga.  Pasal  16  sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah  tangga  yang  diberikan  oleh  pihak kepolisian,  tenaga  kesehatan,  pekerja sosial,  relawan  pendamping,  pembimbing rohani,  advokat,  dan  pengadilan,  Pasal  39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh  pemulihan.,  Pasal  44  sampai dengan  Pasal  49;  merupakan  ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

## 5. SIMPULAN
Bentuk  tindak  pidana  kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi.  Bab  III  Pasal  5  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  yang  mengatur  perihal  larangan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang dalam lingkup rumah tangganyadengan  cara  kekerasan  fisik; kekerasan  psikis;  kekerasan  seksual;  dan penelantaran rumah tangga.
Perlindungan  hukum  terhadap  istri akibat  kekerasa  suami  ditinjau  dari  aspek Kriminologi.  Perlindungan  hukum  bagi istri  yang  mendapat  tindakan  kekerasan dalam  UU  PKDRT,  antara  lain  Pasal  10, Pasal  11  sampaidenganPasal  15,  berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekeraasan  dalam  rumah  tangga.,  Pasal  16 sampai  dengan  Pasal  38  ;bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah  tangga  yang  diberikan  oleh  pihak kepolisian,  tenaga  kesehatan,  pekerja sosial,  relawan  pendamping,  pembimbing rohani,  advokat,  dan  pengadilan,  Pasal  39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh  pemulihan.,  Pasal  44  sampai denganPasal 49;merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Anwar,  Yesmil.  dkk, Kriminologi ,  Refika Aditama, Bandung, 2013.
Atmasasmita,  Romli. Teori  dan  Kapita Selekta Krimonologi, Rafika Aditama, Bandung, 2017.
Devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum Normati f&Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Prayudi,  Guse. Berbagai  Aspek  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Edisi  Revisi  (Dilengkapi dengan  uraian  unsur-unsur  tindak pidananya) , Merkid Press, Yogyakarta, 2011. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014. Simatupang,  Nursariani
dan
Faisal ,Kriminologi. Pustaka prima, Medan,  2017. Hukum  Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
Soekanto, Soerjono    dan    Sri    Mamudi,
Penelitian  Hukum  Normative  Suatu Tinjauan  Singkat,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Soeroso,  Moerti  Hadiati Kekerasan  Dalam Rumah Tangga , SinarGrafika,
Surabaya: 2010.
Suhasril, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dan  Perempuan ,Rajawali  Pers, Depok, 2016.

## B. Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## C. Jurnal
Arief  Budiarto, Peranan  Psikolog  Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga ,  Jurnal  Ilmu  Hukum Tambun  Bungai  Vol.  2  No.  2, September 2017.
Birkah  Latif, Pencegahan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Desa Sampulungan,  Kecamatan
Galesong Utara Kabupaten Takalar, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021. Elsa  R.  M.  Toule, Kekerasan  dalam
Rumah
Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis
Skripsi,  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura, 2015.
Sali  Susiana, Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19, Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian
DPR RI, Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020.
ST.  Salmiah, Kajian  Kriminologi  Tindak Pidana  Kekerasan  Suami  Terhadap Isteri  (Studi  Tentang  Konsep  Pidana Islam  Dan  Pidana  Positif), skripsi Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Uin
Alauddin Makassar 2011.
Lukman  Nasution,  Reza  Nurul  Ichsan.
(2020). GAYA

## KEPEMIMPINAN KEPALA
SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU .

## JURNAL
PENELITIAN  PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA , 5 (2), 78-86.
Nurul  Ichsan,  R.  (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. Jurnal Ilmiah METADATA, 2(2), 128-136 Ichsan,  R.  N.,  &  SE,  M.  (2019). Studi kelayakan bisnis= Business feasibility  study. CV.  Sentosa  Deli Mandiri. HAMONANGAN,
Alusianto et al.

## PERANAN KURATOR
TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  TERBATAS. PKM Maju UDA , [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep.  2021. ISSN        2745-6072. Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/index. php/pkmmajuuda/article/view/118  2 >.
Date  accessed:  24  nov.  2021.  doi: http://dx.doi.org/10.46930/pkm majuuda.v2i1.1182 .
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis,
M. (2019).  Pemberdayaan  Kearifan Lokal  Masyarakat  Adat  Batak  Toba dalam  Mencegah  Kekerasan  terhadap Anak. Jurnal  Mercatoria , 12 (2), 148-
159.
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M.
(2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGAR   HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung, 28 (2), 269-285.
Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020, October).  The  Effectiveness  of  The
Imposition  of  Prison  Sentences  of
Fines  For  Perpetrators  of  Electronic Technology  Information  Violations.
In Virtual  Conference  on  Social
Science in Law Political and Economic Development . VCPSPILED 2020.
Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.
(2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy  of  Credit  Payment  Relaxation in  Overcoming  the  Impact  of  Covid- 19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
Siregar, S.  A., Siregar,  G., &  Lubis, M.  A.
(2020). Criminological  Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced
Research in Dynamical and Control Systems-  JARDCS, 12(6), 603-611.