Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung

## INFO PENULIS
Musdamin Universitas Sulawesi Tenggara dhsmytobimeita@upb.ac.id
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com
M. Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara Myusufsalle8@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 2, Agustus 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Musdamin,  Fatmawati  L,  S.,  &  Yusuf,  M.  (2023).  Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Perikanan  yang Dilakukan  oleh  Nelayan  Asing  pada  Pengadilan  Negeri  Perikanan  Bitung. Arus  Jurnal  Sosial  dan Humaniora, 3 (2), 90-108.

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  menggunakan  pendekatan  teoritis. Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  melalui  studi kepustakaan,  dan  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  wawancara  di  lokasi  penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa:  1)  Penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Perikanan  dan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Perikanan  namun  penerapan dan  eksekusinya  masih  menyisahkan  permasalahan.  2)  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing  melalui  instrumen  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Perikanan  memiliki  problem  pada  tingkat  pelaksanaan  putusan  pidana denda  dan  belum  dapat  menyentuh  korporasi.    Problem  tersebut  diselesaikan  dengan pendekatan proporsionalitas, dimana asset pelaku tindak pidana perikanan  oleh nelayan asing disita dan membangun kerjasama dengan negara bendera kapal.
Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Nelayan Asing, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum.

## A. Pendahuluan
Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara- negara di dunia,    karena    tindak    pidana  jenis    ini    tidak    hanya    berdampak    pada  kerusakan    pada ekosistem    dan    sumber  daya    perikanan    di    laut    atau    wilayah  perairan,    tetapi  juga menyangkut  kedaulatan   suatu   negara,   terutama apabila pelaku  tindak pidana  perikanan  ini berasal dari nelayan asing yang tanpa hak memasuki  wilayah  perairan  negara lainnya  untuk menangkap  ikan  secara tidak sah.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  dengan  2/3  dari  keseluruhan wilayahnya  merupakan  wilayah  laut,  dengan  jumlah  pulau  sekitar  17.504  pulau  dan  panjang garis  pantai  81.000  km.    Potensi  sumberdaya  laut  yang  sedemikian  luas  tersebut  tersimpan kandungan  sumberdaya  perikanan  di  seluruh  wilayah  pengelolaan  perikanan.  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia,  yang  biasa  disebut  WPPNRI  sering digunakan  untuk  menyebut  satuan  untuk  pengelolaan  perikanan  secara  luas  yang mencerminkan karakteristik wilayah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.  Menurut dokumen  pada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI,  istilah  WPP  adalah  penyebutan  atas wilayah-wilayah  pengelolaan  perikanan  yang  didasarkan  pada  ekologi,  karakteristik  wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.
Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  terdiri  atas perairan  Indonesia (Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan perairan pedalaman), Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif  dan  Landas  Kontinen.    Melimpahnya  sumberdaya  perikanan  yang  terdapat  dalam WPPNRI  ini  membuat  banyak  pihak  yang  memanfaatkan  untuk  mengambil  manfaat  secara ekonomi  didalamnya,  baik  itu  warga  Negara  Indonesia  maupun  warga  negara  asing. Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  dilakukan  melalui  sebuah  kerangka  hukum  untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.
Perikanan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  bagi keberlangsungan  hidup  manusia.  Selain  sebagai  sumber  pangan,  perikanan  juga  memberikan kontribusi  ekonomi  yang  besar  bagi  negara  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah Indonesia  telah  menetapkan  kebijakan  untuk  mengelola  sumber  daya  perikanan  secara berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan hidup dan kepentingan ekonomi masyarakat.
Suatu  negara  memiliki  hak  eksklusif  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  di  wilayah laut  tertentu.  Dalam konteks  tindak pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan asing,  das solen dapat menjadi dasar hukum bagi negara untuk membatasi akses nelayan asing terhadap sumber daya perikanan yang ada di wilayah laut yang menjadi hak eksklusif negara tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur oleh hukum laut internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.    Dalam  ZEE,  negara  pantai  memiliki  hak  eksklusif  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya alam,  termasuk  sumber  daya  perikanan  di  wilayah  laut  yang  berjarak  200  mil  laut  dari  garis

## Abstract
This study uses normative legal research using a theoretical approach. The legal materials used were secondary legal materials obtained through library research, and primary legal materials obtained  from  interviews  at  the research  sites,  analyzed  qualitatively  using relevant  theories. The  results  of  the  study  show  that:  1)  Law  enforcement  of  fisheries  crimes  committed  by foreign fishermen even though it has been stipulated in the provisions of article 69 paragraph (4)  and  article  102  of  Law  Number  30  of  2004  concerning  Fisheries  and  Law  Number  45  of 2009  concerning  Amendments  of  Law  Number  30  of  2004  concerning  Fisheries  but  its application  and  execution  still  leaves  problems.  2)  Legal  responsibility  for  criminal  acts  of fishing  by  foreign  fishermen  through  the  instrument  of  Law  Number  30  of  2004  concerning Fisheries  has  problems  at  the  level  of  implementation  of  fines  and  has  not  yet  touched corporations.  This  problem  is  solved  by  using  a  proportionality  approach,  in  which  foreign fishermen confiscate the assets of perpetrators of fishing crimes and establish cooperation with flag states.
Keywords Fisheries Crime, Foreign Fishermen, Law Enforcement, Legal Responsibility.
dasar ke arah laut lepas. Oleh karena itu, negara pantai dapat membatasi akses nelayan asing terhadap sumber daya perikanan di wilayah laut yang menjadi hak eksklusifnya.
Namun,  upaya  pemerintah  untuk  mengelola  sumber  daya  perikanan  tidak  selalu  berjalan mulus. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tindak pidana perikanan ini dapat mengancam keberlangsungan hidup dan kepentingan ekonomi masyarakat, serta dapat merusak lingkungan dan ekosistem laut.
Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  berbagai  konflik  atau  permasalahan  dan pelanggaran atas wilayah tersebut. Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal.  Kegiatan  yang  disebut  sebagai  pencurian  ikan  (illegal  fishing)  ini  sangat  merugikan negara  maupun  nelayan  tradisional.  Selain  itu,  masyarakat  secara  umum  yang  menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri .
Dalam    perkembangan    hukum    Internasional,    batas    kekuasaan    yang  merupakan  batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah  suatu  negara  dapat berakibat    fatal    bahkan    dapat    menimbulkan  kerenggangan  hubungan  dan  apabila  berlarut- larut dan tidak segera diatasi dapat mengakibatkan peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar  tidak  merugikan  kepentingan  negara  lain.  Salah  satu  bentuk  upaya  pencegahan  dan penegakan  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  ikan (illegal  fishing)  adalah  dengan  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  yang kemudian  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  perikanan  dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Suatu  negara  memiliki  kedaulatan  atas  wilayah  laut  tertentu,  yang  diakui  berdasarkan perjanjian  internasional  seperti  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut 1982. Dalam konteks tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, das sein dapat menjadi  dasar  hukum  bagi  negara  untuk  melindungi  sumber  daya  perikanan  di  wilayah  laut yang  menjadi  wilayah  kedaulatan  negara  tersebut.    Oleh  karena  itu,  negara  dapat  menindak nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah laut yang menjadi wilayah kedaulatan  negara  tersebut  dengan  mengacu  pada  dasar  hukum  yang  telah  diatur  dalam Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  1982.    Dasar  hukum  untuk membatasi akses nelayan asing terhadap sumber daya perikanan di wilayah laut yang menjadi hak  eksklusif  negara  pantai  tersebut  terdapat  dalam  UNCLOS  1982  Bagian  V,  Pasal  62,  yang menyatakan  bahwa  negara  pantai  berwenang  mengadopsi  tindakan  yang  diperlukan  untuk melindungi dan memelihara sumber daya ikan di ZEE-nya.
Di  sisi  lain  ada  berbagai  masalah  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  antara  lain  adanya pencemaran  laut,  penggunaan  bahan  yang  dapat  membahayakan  kelestarian  sumberdaya ikan/lingkungan  seperti  bom,  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  pembudidayaan  ikan, tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian  ikan  (illegal  fishing)  dan  pembuangan  limbah  secara  illegal.  Senada  dengan  hal tersebut  Pemerintah  menilai  bahwa  UU  Perikanan  belum  mampu  mengantisipasi perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  hukum  di  bidang  perikanan.  Pemerintah  juga menekankan  penguatan  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  dan  mekanisme  pengawasan pemanfaatan perikanan yang jelas .
Tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  di  wilayah  pengelolaan perikanan  negara  Republik  Indonesia  meliputi  berbagai  bentuk  seperti  penangkapan  ikan dengan  menggunakan  alat  yang  dilarang,  penangkapan  ikan  di  wilayah  yang  dilarang,  dan penangkapan ikan jenis tertentu yang dilindungi. Selain itu, tindak pidana perikanan juga dapat terjadi akibat adanya aktivitas illegal fishing, yaitu penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia.
Tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  di  wilayah  pengelolaan perikanan  negara  Republik  Indonesia  tentu  saja  harus  ditindaklanjuti  dengan  tegas.  Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan ini tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini disebabkan  oleh  banyak  faktor,  seperti  minimnya  sumber  daya  manusia  dan  teknologi,  serta adanya faktor-faktor eksternal seperti kepentingan politik dan ekonomi.
UNCLOS secara tegas mengatur bahwa terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana perikanan  di  ZEE  tidak  diperbolehkan  untuk  dilakukan  penahanan  atau  hukuman  badan lainnya.  Sehingga,  kita  hanya  dapat  menghukum  nelayan  asing  pelaku  illegal  fishing  di  ZEE dengan  pidana  denda.    Namun,  pidana  denda  yang  dijatuhkan  terhadap  para  nelayan  asing
tersebut sebagian besar tidak terbayarkan karena mereka memang tidak memiliki uang untuk membayar denda ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi  para  pelaku  illegal  fishing,  sehingga  penenggelaman  kapal  dapat  menjadi  alternatif penegakan hukum yang lebih memberikan efek jera.
Di    Indonesia,    keseriusan    upaya  pemberantasan    tindak  pidana  perikanan  tampak  dari upaya  pembaruan    Undang-Undang  Perikanan.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  diundangkannya Undang-Undang  No.45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  menggantikan    Undang-Undang  No.  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Tujuan  utama  diundangkannya  Undang-Undang  No.45  Tahun 2009 tentang Perikanan adalah untuk ditegakkan  dalam  rangka pemberantasan tindak  pidana perikanan. Oleh  karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah merupakan  konsekuensi  yuridis  yang  logis  dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut.    Namun  dalam  pelaksanaannya,  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  terutama  di wilayah  ZEEI  yang  banyak  dilakukan  oleh  nelayan  asing  masih  mengalami    persoalan    yang cukup  krusial.  Persoalan  ini  berkaitan  dengan penerapan  Pasal  102  Undang-Undang  Nomor 31    Tahun    2004    tentang  Perikanan,    di    mana    dalam    pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  :  “ Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5  (1)  huruf  b,  kecuali  telah  ada  perjanjian  antara  Pemerintah    Republik    Indonesia    dengan Pemerintah  Negara  yang bersangkutan”.  Jika seorang warga negara asing ditangkap,  namun negara    Indonesia    belum    mempunyai    perjanjian    dengan  negara  dari  mana  WNA  tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan.
Namun  demikian,  penjatuhan  putusan  denda  terhadap  pelaku  tindak  pidana  oleh  nelayan asing kadang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.  Ketentuan dalam Undang- Undang  Perikanan yang  telah  menjelaskan    bahwa  illegal  fishing  diganjar pidana  penjara dan pidana  denda  namun  kenyataannya    tidak  diterapkan  sebagaimana  mestinya.  Hal  tersebut terjadi  dikarenakan  terganjal  dengan  adanya  Konvensi  PBB  Tentang  Hukum  Laut  (United Nations  Conventions  On  The  Law  Of  The  Sea  1982)  yang  mengakibatkan    para  pelaku  asing hanya  dapat  dikenakan    pidana  denda  dan  tidak  dapat  dikenakan    pidana  penjara.  Hal  itu menyebabkan kerancuan penegakan hukum laut di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan  tidak  hanya  mengatur  semua  kegiatan  yang  berhubungan dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  mulai  dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, tetapi secara khusus mengatur pula tindak pidana di bidang perikanan, kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan Akan  tetapi  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  yang  berkenaan  dengan Pelanggaran  Pasal  92  s.d.  Pasal  94  UU  No.  45  Tahun  2009  ternyata  masih  menimbulkan polemik.  Menurut  bunyi  normanya,  ketentuan    Pasal  92  s.d.  Pasal  94  diformulasikan  bersifat kumulatif,  tetapi  dalam  penerapannya  justru  alternatif,  karena  hanya  menerapkan  sanksi pidana  denda  tanpa  pidana  penjara  serta  bersifat  disparitas  jumlah  dendanya,  dengan pertimbangan seluruh alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dan hasil dari kejahatan tersebut disita oleh negara serta pelaku tindak pidana perikanan di deportasi ke negaranya.
Mengacu  pada  konsep  keadilan  yang  dikemukakan  Thomas  Aquinas  yang  menitikberatkan pada  persamaan,  maka  seharusnya  baik  nelayan  lokal  maupun  nelayan  asing  pelaku  illegal fishing memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila nelayan asing  pelaku  illegal  fishing  hanya  dapat  dipidana  badan  jika  ada  perjanjian  bilatreral,  maka seharusnya  ada  batasan  yang  ketat  pula  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  nelayan  lokal pelaku  illegal  fishing.  Di  sisi  lain,  Undang-Undang  Perikanan  menganut  prinsip  pemidanaan kumulatif  yakni  penjatuhan  pidana  penjara  dan  denda  secara  bersamaan.  Sedangkan  bagi nelayan  asing  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  denda  tanpa  disertai  pidana  pengganti  kurungan apabila denda tidak dibayar. Hal ini tentu membuka peluang bagi nelayan asing pelaku illegal fishing  untuk  tidak  membayat  denda.  Dalam  praktinya  apabila  nelayan  asing  tidak  mampu membayar denda maka denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh kejaksaan sebagai eksekutor. Denda yang tidak dibayarkan akan menjadi  piutang  negara  dan  menjadi  tunggakan  kejaksaan  dalam  pelaporan  PNBP  dan  tidak menimbulkan efek jera.
Pola penegakan hukum inilah yang ditenggarai menjadi penyebab para nelayan asing terus melakukan tindak perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

## B. Metodologi
a) Lokasi Penelitian
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  diperlukan  dan  berkaitan  dengan  penelitian ini,  maka  lokasi  penelitian  dilaksanakan    di    Wilayah    Hukum    Pengadilan  Perikanan  pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan sasaran atau locus penelitian  adalah  Pengadilan  Perikanan pada  Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Kelas 1B.
b) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Guna  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan normatif  empiris  yang  akan  dilakukan  penulis  yaitu  menggali  informasi  dilapangan  (Field Research).  Penelitian normatif-empiris digunakan  untuk  menganalisis  atau  mengetahui  sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.  Penelitian hukum normatif-empiris disebut sebagai penelitan hukum terapan.
Fungsi  dari  metode  penelitian  normatif-empiris  yaitu  untuk  memantau  hukum  secara langsung  agar  dapat  melihat  perkembangan  hukum  yang  berjalan  di  masyarakat.    Untuk menunjang pendekatan maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan  dapat  menghasilkan  suatu  pemahaman  tentang  kenyataaan  dalam  melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak.
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  analitis  artinya  bahwa  penelitian ini menggambarkan  bagaimana  suatu  ketentuan  hukum   dalam  konteks  teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada institusi Pengadilan Negeri Perikanan  Bitung  Kelas  1B,  maka  pendekatan  utama  yang  digunakan  adalah  Pendekatan kualitatif, dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Laut Sulawesi.
c) Pendekatan Masalah
1.  Pendekatan  Hukum  Positif:  Penelitian  ini  akan  menganalisis  aspek-aspek  hukum  yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, termasuk di dalamnya  peraturan  dan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perikanan  di  Indonesia. Pendekatan  ini  dapat  membantu  mengidentifikasi  kelemahan  dalam  peraturan  dan undang-undang yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana perikanan.
2.  Pendekatan Sosiologis: Dalam pendekatan ini, penelitian akan memperhatikan faktor sosial dan  budaya  yang  mempengaruhi  perilaku  nelayan  asing  dalam  melakukan  tindak  pidana perikanan.  Faktor-faktor  seperti  kemiskinan,  ketidakadilan,  dan  perbedaan  budaya  dapat memengaruhi  nelayan  asing  untuk  melakukan  tindak  pidana  perikanan  di  wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
3.  Pendekatan Ekonomi: Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek ekonomi yang terkait dengan  tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing.  Analisis  ekonomi  dapat  membantu mengidentifikasi  motivasi  ekonomi  dari  nelayan  asing  dalam  melakukan  tindak  pidana perikanan,  seperti  faktor  keuntungan  yang  tinggi  dalam  bisnis  perikanan  yang  dilakukan secara illegal.
4.  Pendekatan  Multidisipliner:  Pendekatan  ini  akan  menggabungkan  beberapa  disiplin  ilmu seperti hukum, sosiologi, dan ekonomi untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing.  Dengan  pendekatan multidisipliner,  penelitian  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif tentang masalah tersebut dan memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam menangani tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara Republik Indonesia.
d) Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  pada  data  primer  dan  sekunder dengan rincian:
1.  Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara  dengan  responden.  Penetapan  sumber  data  dilakukan  secara      purposive sampling  atau  sampel  bertujuan.  Sampel  bertujuan  dilakukan  dengan  cara  mengambil subyek  bukan  didasarkan  atas strata,  random  atau  daerah  tetapi  didasarkan  atas  adanya
tujuan  tertentu.  data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari:  (1)  Majelis  Hakim  yang menangani perkara tindak pidana oleh nelayan asing, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim  yang  bersangkutan  dapat  memberikan  informasi  tentang  hal-hal  yang  ingin diketahui oleh peneliti menyangkut obyek penelitian.
2.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperlukan  untuk  melengkapi  data  dan  informasi  yang diperoleh  dari  data  primer,  data  ini  diperoleh  dari  dokumentasi  putusan  pengadilan sebelumnya,  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  majalah,  koran,  internet  dan sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.
e) Teknik Pengumpulan Data
1.  Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian  pustaka  di  dapatkan  dari  data  sekunder  melalui  pengumpulan  data  maupun penyeledikan data pada kepustakaan.  Penelitian pustaka dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang  di  pilih  harus  berkaitan  dan  yang  terbaru.    Manfaat  yang  di  dapatkan  dari  penelitian pustaka  yaitu:  a.  Di  dapatkan  dari  teori  dan  konsep  yang  memiliki  sifat  umum  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian.  b.  Untuk  menarik  suatu  kesimpulan  secara  khusus maka  harus  melewati  tahapan  logika  yang  bersifat  deduksi  agar  mendapatkan  jawaban sementara tentang masalah yang diteliti. c. Akan memperoleh informasi empirik secara khusus yang berhubungan dengan masalah peneliti. d. Untuk menarik kesimpulan secara umum maka harus melewati tahapan logika yang bersifat induksi untuk mendapatkan jawaban secara teori terhadap permasalahan yang diteliti 2.  Observasi
Observasi  sebagai  alat  pengumpul  data  harus  dilakukan  secara  sistematis  guna memperoleh  suatu  informasi  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai suatu  permasalahan.    Dalam  melakukan  observasi,  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
•  Harus  diketahui  tempat  dan  waktu  dilakukannya  observasi.    Apakah  tempat  yang  sama atau berpindah-pindah, apakah sering terjadi atau waktu tertentu saja.
•  Harus diketahui sasaran yang akan di obervasi.
•  Harus  diketahui  dengan  jelas  data  apa  yang  dikumpulkan  dan  relevansinya  dengan penelitian.
•  Harus diketahui cara mengumpulkan data.
•  Harus diketahui cara mencatat hasil observasi.
3.  Wawancara (Interview)
Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  antara  peneliti  dengan  informan  yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian.
f) Tehnik Penyajian Data
Penyajian  data  diartikan  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan,  dengan  melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.  Kecenderungan  kognitifnya  akan  menyederhanakan  informasi  yang  kompleks  ke dalam  bentuk  yang  disederhanakan  dan  diseleksi  atau  konfigurasi  yang  mudah  dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.
a. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi.
Makna-makna  yang  muncul  dari  data  harus  diuji  kebenarannya,  kekokohannya  dan kecocokannya  yakni  yang  merupakan  validitasnya.  Tiga  jenis  kegiatan  analisis  dan  kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan demikian, siklus interaktif ini  juga  dapat  menunjukkan  adanya  kemauan  yang  sungguh-sungguh  untuk  memahami  atau mendapatkan  pengertian  yang  mendalam,  komprehensif  dan  rinci  mengenai  suatu  masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan.
b.  Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk  menetapkan  keabsahan  (truth  warthiness)  data  diperlukan  teknik  pemeriksaan. Pelaksanaan  teknik  pemeriksaan  didasarkan  atas  sejumlah  kriteria  tertentu  salah  satunya adalah  derajat  kepercayaan  (credibility)  dengan  teknik  triangulasi.  Triangulasi  yaitu  teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu  untuk keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu.    Adapun  yang  dipakai penulis adalah triangulasi dengan sumber, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda.  Pada penelitian kualitatif hal itu dapat dicapai dengan jalan:
a)  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
b)  Membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang  di  depan  umum  dengan  apa  yang dikatakannya secara pribadi;
c)  Membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang-orang  tentang  situasi  penelitian  dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
d)  Membandingkan   keadaan   dan   perspektif   seseorang   dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
e)  Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## g) Analisa Data
Adapun  prosedur  analisis  data  tersebut  adalah  sebagai  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di lapangan,  dalam  hal  ini  yang  dapat  dilakukan  adalah  pengkodean,  menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

## C. Hasil dan Pembahasan
a. Data Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing
Perkara  tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing  merupakan  pelanggaran  di  wilayah Republik Indonesia yang menjadi ancaman terhadap pertahanan negara.  Pemerintah Indonesia telah  mengeluarkan  sejumlah  peraturan  terkait  illegal  fishing,  di  antaranya  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.
Berdasarkan  pengamatan/obesrvasi  data  dari  SIPP  (Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara)  dan  wawancara  dengan  Panitera  Muda  Perikanan  sejak  di  Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas IB Tahun 2018 - 2022 diperoleh data sebagai berikut:
-    Tahun 2018 jumlah perkara = 30 perkara (nelayan asing = 18 perkara) -    Tahun 2019 jumlah perkara = 16 perkara (nelayan asing = 15 perkara) -    Tahun 2020 jumlah perkara = 21 perkara (nelayan asing = 17 perkara)
-    Tahun 2021 jumlah perkara = 13 perkara (nelayan asing = 7 perkara) -    Tahun 2022 jumlah perkara = 4 perkara (nelayan asing = 1 perkara) Berdasarkan  data  tersebut  diatas,  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan asing  dalam  lima tahun  terakhir  berjumlah  58  perkara.    Pelaku  tindak  pidana  perikanan  oleh nelayan  asing  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  Republik  Indonesia  adalah  semuanya berkewarganegaraan  Phillipina  dengan  jabatan  sebagai  nahkoda  dan  Kepala  Kamar  Mesin (KKM), lokasi penangkapannya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Sulawesi.
Adapun  jenis  tindak  pidana  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  di  Zona Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indonesia  Laut  Sulawesi  adalah  berupa  ketidaklengkapan  dokumen perizinan  berupa  Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP)  dan  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI), yang  kemudian  berganti  menjadi  perizinan  berusaha  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Pengamatan data dalam lima tahun terakhir tersebut menunjukan kegiatan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing membuktikan bahwa hukuman pidana denda yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera.
Praktek  illegal  fishing  yang  merupakan  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh nelayan  asing  merupakan  permasalahan  yang  sangat  kompleks  bagi  dunia perikanan  tangkap Indonesia.
Secara  Umum  seluruh  perkara  nelayan  asing  yang  di  sidangkan  di  Pengadilan  Negeri Perikanan Bitung dituntut dengan pelanggaran atas Pasal 92 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Perikanan.    Merujuk  pada  hukum  normatif  ( das  sollen ),  pelanggaran  terhadap pasal 92 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia  melakukan  usaha  perikanan  di bidang  penangkapan,  pembudidayaan,  pengangkutan,  pengolahan,  dan  pemasaran  ikan,  yang tidak  memiliki  SIUP  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 26  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  1.500.000.000,00  (satu miliar  lima  ratus  juta  rupiah).    Perkara  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana pidana  perikanan,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki SIUP, SIPI dan tidak memenuhi perizinan berusaha, yang diatur dan diancam pidana dalam, telah diatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing.
Undang-Undang perikanan tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian penangkapan ikan  tanpa  surat  izin,  hanya  mengatur  mengenai  bentuk-bentuk    penangkapan    ikan    tanpa surat    izin,  namun    bisa  disimpulkan    bahwa    penangkapan    ikan    tanpa    surat    izin    yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  atau  warga  negara  asing  dapat  digolongkan  sebagai tindak pidana perikanan.

## b. Kompetensi Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Dalam Menangani Perkara Perikanan
Menurut  ajaran  Montesquieu,  kekusaan  untuk  mempertahankan  peraturan  perundang- undangan  atau  kekuasaan  peradilan  (kekuasaan  yudikatif)  berada  ditangan  badan  peradilan yang  terlepas  dan  bebas  dari  campur  tangan  legislatif  dan  eksekutif.  Adapun  bidang  hukum yang demikian itu dinamakan hukum acara atau hukum formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang  mengatur  cara-cara  bagaimana  mengajukan  sesuatu  poerkara    ke  muka  suatu  badana peardilan  serta  cara-cara  hakim  memberikan  suatu  putusan;  dapat  juga  dikatakan,  suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara dan memeprthakan hukum material.
Kewenangan  mengadili  atau  kompetensi yurisdiksi  pengadilan  adalah  untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.  Kewenangan  mengadili  merupakan  syarat  formil  sahnya  gugatan,  sehingga pengajuan  perkara  kepada  pengadilan  yang  tidak  berwenang  mengadilinya  menyebabkan gugatan  tersebut  dapat  dianggap  salah  alamat  dan  tidak  dapat  diterima  karena  tidak  sesuai dengan  kewenangan  absolut  atau  kewenangan  relatif  pengadilan.    Kewenangan  absolut pengadilan  merupakan  kewenangan  lingkungan  peradilan  tertentu  untuk  memeriksa  dan memutus  suatu  perkara  berdasarkan  jenis  perkara  yang  akan  diperiksa  dan  diputus. Kewenangan  relatif  pengadilan  merupakan  kewenangan  lingkungan  peradilan  tertentu berdasarkan  yurisdiksi  wilayahnya,  yaitu  untuk  menjawab  pertanyaan  “Pengadilan  Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”
Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan  pidana  di  bidang perikanan.  Pengadilan  Perikanan dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan.    Tempat  Kedudukan  hingga  saat  ini  terdapat  sepuluh  Pengadilan Perikanan   di    seluruh    Indonesia.    Pengadilan    Perikanan   dibentuk pertama kali  pada  tahun 2004  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  Pengadilan    Negeri    Pontianak,    Pengadilan    Negeri Bitung,  dan Pengadilan Negeri Tual.  Pada tahun 2010 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15  tahun  2010  dibentuk  Pengadilan  Perikanan  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang  dan Pengadilan  Negeri  Ranai.  Kemudian  pada  Tahun  2014    berdasarkan    Keputusan    Presiden Nomor    6    tahun    2014,  Pengadilan  Perikanan  juga  dibentuk  di  Pengadilan  Negeri  Ambon, Pengadilan  Negeri  Sorong  dan  Pengadilan  Negeri  Marauke.  Daerah  hukum  Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.
c. Faktor Penyebab, Modus Tindak Pidana Perikanan dan Upaya Penanggulangannya
Menurut  Yudhistira  Rizky  Abdillah,  data  dan  fakta-fakta  global  tindak  pidana  perikanan adalah sebagai berikut :
- Sekitar  11  sampai  dengan  26  juta  ton  ikan/tahun  berasal  dari  kegiatan  tindak  pidana perikanan.
- Kerugian global akibat tindak pidana perikanan per tahun ada pada kisaran USD 10 sampai dengan 23,5 miliar.
- Diperkirakan bahwa 30% tangkapan ikan dunia tidak dilaporkan Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan adalah:
- Peningkatan permintaan pasar dunia: Permintaan pasar dunia yang tinggi terhadap produk perikanan  dapat  mendorong  para  nelayan  asing  untuk  melakukan  penangkapan  ikan secara illegal, berlebihan atau menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut di Indonesia serta melakukan penangkapan yang berlebihan (over fisihing).
- Disparitas  (perbedaan)  harga  ikan  segar  utuh  di  negara  lain  di  bandingkan  di  Indonesia cukup tinggi sehingga masih adanya surplus pendapatan.
- Fishing  ground  di  negara-negara  lain  sudah  mulai  habis,  sementara  di  Indonesia  masih menjanjikan,  di  sisi  lain  harus  mempertahankan  pasokan  ikan  untuk  konsumsi  dan mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
- Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, sementara kemampuan pengawasan masih sangat terbatas  dibandingkan  dengan  kebutuhan  untuk  mengawasi  daerah  rawan.    Luasnya wilayah  laut  yang  menjadi  yurisdiksi  Indonesia  dan  kenyataan  masih  sangat  terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal asing untuk melakukan illegal fishing.
- Masih  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pengawasan  serta  SDM  pengawasan  khususnya dari sisi kuantitas.
- Penegakan  hukum  yang  tidak  konsisten:  Terkadang  ada  perbedaan  pendekatan  dalam penegakan  hukum  antara  instansi  terkait,  misalnya  antara  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  Kepolisian,  dan  TNI-AL.    Hal  ini  berdampak  pada  lemahnya  pengawasan  oleh penegakan  hukum  di  laut,  tumpang  tindihnya  kebijakan  dan  wewenang  dari  beberapa Lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di Indonesia.
- Kurangnya  kesadaran  masyarakat:  Kesadaran  masyarakat  yang  kurang  terhadap pentingnya  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  perikanan  serta  melakukan  pembiaran terhadap nelayan asing tanpa ada upaya untuk melaporkan ke petugas yang berwenang.
- Masih  tumpeng  tindihnya  fungsi  pengawasan  oleh  beberapa  lembaga  terkait  dalam penegakan hukum di laut.
Berdasarkan  wawancara  dengan  hakim  yang  menyidangkan  perkara  tindak  pidana perikanan oleh nelayan asing dan penelusuran pada putusan perkara tindak pidana perikanan, dalam melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, nelayan asing seringkali menggunakan modus yang sama dalam melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dengan metode transshipment atau memindahkan muatan hasil tangkapan ikan  ke  kapal  yang  lebih  besar  dengan pendingin.    Tindakan  ini  dilakukan  oleh  sebuah  group penangkapan ikan yang terdiri atas, kapal penampung, kapal transporter, kapal penangkap ikan, kapal lampu (light boat), dan kapal surveyor.  Kapal penampung dan kapal transporter memiliki ukuran yang besar yang beroperasi sekitar beberapa mil laut dari perbatasan dengan wilayah ZEE  Indonesia.    Kapal  surveyor  yang  memiliki  ukuran  paling  kecil  dalam  group  tersebut memiliki  tugas  untuk  mengecek  atau  memeriksa  rumpon-rumpon  yang  sengaja  dipasang  di daerah perbatasan, bahkan sebagian besar rumpon tersebut diletakan dalam wilayah perairan Indonesia.    Setelah  diketahui  rumpon  tersebut  memiliki  banyak  ikan,  maka  selanjutnya  kapal lampu  (light  boat)  bertugas  menyalahkan  lampu  saat  matahari  terbenam,  ketika  ikan  sudah berkumpul  disekitar  kapal  lampu,  selanjutnya  kapal  lampu  tersebut  bergerak  perlahan-lahan keluar dari perairan Indonesia lalu menuju rumpon yang sudah berada di luar wilayah perairan Indonesia, pada rumpon tersebut telah menunggu kapal penangkap ikan untuk melingkari ikan yang di giring oleh kapal light boat dan kapal penampung.  Setelah ikan berhasil di tangkap lalu diangkat  naik  ke  kapal  penampung  yang  selanjutnya  kapal  transporter  akan  membawa  ikan hasil  tangkapan  tersebut  ke  negara  bendera  kapal.    Modus  pencurian  ikan  ini  tentu  saja merugikan  Indonesia  karena  menurunkan  potensi  hasil  tangkapan  ikan  dan  berdampak  pada ekonomi  serta  keberlangsungan  hidup  nelayan  lokal.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  tindakan tegas dari pemerintah dan satuan tugas anti illegal fishing untuk mencegah aksi pencurian ikan oleh  nelayan  asing  di  perairan  Indonesia.    Dengan  modus  seperti  ini  mengakibatkan  kapal pengawas  hanya  selalu  menangkap  kapal  lampu  (light  boat)  dan  kapal  surveyor  yang ukurannya  kecil  tanpa  mampu  menyentuh  kapal  besar  lainnya  dalam  group  pelaku  tindak pidana perikanan tersebut.
Adapun dampak dari tindak pidana perikanan adalah:
- Mengacaukan atau memperburuk pengelolaan perikanan.
- Menghilangkan pendapatan negara akibat dari pencurian ikan olen nelayan-nelayan asing.
- Potensi  kejahatan  lainnya  lintas  negara,  seperti  perdagangan  manusia,  penyelundupan BBM, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, dan penyelundupan hewan-hewan yang dilindungi.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perikanan  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara, antara lain:
- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum:  Pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perikanan  dilakukan  secara efektif dan konsisten.
- Memberikan edukasi dan sosialisasi: Pemerintah dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan dampak dari tindakan merusak lingkungan laut.
- Menetapkan aturan yang jelas dan tegas: Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas dan tegas  mengenai  tindak  pidana perikanan,  serta  menetapkan sanksi  yang  cukup  berat bagi para pelaku yang melanggar aturan tersebut.
- Membuat  perjanjian  dengan  negara-negara  tetangga  yang  berbatas  laut  untuk  penegakan hukum yang memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan dan illegal fishing.
d. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

## 1. Penegakan Hukum Secara Preventif
Penegakan  hukum  secara    preventif    yakni    mencegah    terjadinya    kejahatan    atau pelanggaran  dengan  menghapus  factor  kesempatan, sehubungan  dengan  hal  ini  terdapat anggapan    bahwa    kejahatan    bertemu    bertemu    dengan    faktor    kesempatan.    Pelaksanaan penegakan  hukum  secara  preventif  terbagi  2  (dua)  kelompok  besar,  yaitu  pencegahan  yang bersifat  fisik  yang  dilakukan  dengan  menjaga  dan  patroli  kemudian  pencegahan  didaerah perbatasan  sehingga  dapat  mencegah  nelayan  asing  untuk  memasuki  perairan  Indonesia, seperti pada Pasal 9 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/DJ -PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan

## 2. Penegakan Hukum Secara Represif
Tindakan    secara    represif    adalah    tindakan    untuk    menindak    suatu    kejahatan    atau pelanggaran  yang  merupakan  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana perikanan yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Pelaksanaan hukum secara Represif  adalah  penegakan  hukum  yang  dilakukan  untuk  melakukan    penindakan    terhadap pelaku    tindak    pidana    di    bidang    perikanan    melalui    jalur  hukum    berdasarkan    Undang- Undang  Perikanan  Nomor  45  tahun  2009  dan  perundang-undangan lainnya seperti Undang- Undang  Pelayaran  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  serta  perundang-undangan lainnya.    Undang-Undang  Nomor    45    Tahun    2009    dalam    Penanggulangan    Tindak    Pidana perikanan di  Perairan  Indonesia.
Dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  perikanan  yang  masuk  di  pengadilan  negeri perikanan Bitung Kelas IB periode Tahun 2018-2022, penegakan hukum secara Represif dengan mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  Pelanggaran yang umum dilakukan adalah  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  Republik Indonesia  tanpa  dilengkapi  dengan  Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP)  dan  Surat  Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Perikanan.   Hukuman  yang  dijatuhkan terhadap nelayan  asing  tersebut  berupa pidana  denda, tanpa  subsisder  kurungan  badan  sebagai  pengganti  apabila  denda  tidak  terbayarkan,  hal  ini seperti  yang  termaktub  dalam  Hukum  Laut  Internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh Pemerintah  Indonesia,  sikap  negara  pantai  atas  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif oleh nelayan tidak boleh meliputi hukuman penjara atau hukuman  badan  lainnya,  kecuali  ada  perjanjian  antara  negara  pantai  dengan  negara  bendera kapal yang mengaturnya.
1.1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing
a. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing
Putusan perkara tindak pidana perikanan oleh nelayan asing merupakan sebuah putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana perikanan.  Dasar hukum pelaksanaan putusan tersebut adalah:
- Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  Undang-undang  ini  mengatur tentang pengelolaan perikanan dan pengawasan sumber daya ikan di Indonesia. Di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  KUHAP  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan  proses  persidangan  pidana,  termasuk  juga  dalam  kasus  tindak  pidana perikanan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perkara  Pidana  Peraturan  ini  mengatur  tentang  prosedur  pelaksanaan  perkara  pidana  di pengadilan, termasuk dalam hal putusan pidana.
2. Proses  Penanganan  Hukum  Tindak  Pidana  Perikanan  Oleh  Nelayan  Asing  di  ZEE Indonesia Laut Sulawesi
Prosedur  pelaksanaan  putusan  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  perikanan  oleh nelayan  asing  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Berikut  adalah proses penanganan hukum tindak pidana perikanan oleh nelayan asing yang persidangannya di lakukan di Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Kelas IB:
- Hasil penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh  Stasiun  Pengawas Sumber    Daya    Kelautan    dan    Perikanan  (SPSDKP)  Tahuna  akan  diproses    untuk mendapatkan  bukti  yang  cukup.  Proses berupa pemeriksaan  dokumen  surat  izin  dari pemerintah    Indonesia,    alat  tangkap    yang    digunakan,    hasil    tangkapan    ikan    didapat, serta  alat komunikasi.
- Setelah  di  proses  oleh  instansi  yang  menangkap,  kapal  asing  akan  di  dikawal  menuju pangkalan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan  dan  penyidikan.  Proses  penyidikan dilakukan  oleh Penyidik Pegawai Negeri  Sipil Perikanan kepada nahkoda dan anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan.
- Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya perkara di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan  Sangihe  untuk  proses  pemeriksaan  selanjutnya  guna  memenuhi  kelengkapan dalam  membuat  surat  dakwaan,  dan  selanjutnya  berkas  perkara  dilimpahkan  ke Pengadilan  Negeri  Perikanan  Bitung  Kelas  IB.    Pelimpahan  perkara  tersebut  disertai dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP ayat (1).
- Proses selanjutnya dilakukan persidangan di pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  tersebut. Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan  atau  faktor-faktor  yang  terungkap  di dalam  persidangan  dan  oleh  Undang-Undang  telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut :
1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2) Keterangan saksi
3) Keterangan terdakwa
4) Barang-barang bukti
5) Pasal-pasal dalam UU Perikanan
- Setelah  pengadilan  memutuskan  nelayan  asing  bersalah  melakukan  tindak  pidana perikanan,  maka  putusan  pengadilan  harus  segera  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum dalam hal ini kejaksaaan.
- Selain  itu,  nelayan  asing  dan  kapalnya  juga  dapat  dikenai  sanksi  administratif  berupa pembayaran denda atau penarikan izin usaha perikanan oleh pihak yang berwenang
- Pihak Kejaksaan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada nelayan asing berupa pidana  denda  yang  dikenakan  kepadanya  dan  status  kapal  dan  peralatan  lain  tentang putusan pengadilan dan tindakan yang akan diambil.
- Sebelum nelayan asing pelaku tindak pidana perikanan di deportasi dari Negara Republik Indonesia,  kejaksaaan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  konjem  atau  perwakilan  dari negara  asal  nelayan  terkait  dengan  pembayaran  pidana  denda  dan  biaya  perkara  dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memulangkannya ke negara asal.
- Kapal  dan  peralatan  lain  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perikanan dirampas  oleh  negara  yang  selanjutnya  akan  dilakukan  pelelangan  terhadap  kapal  dan peralatan tersebut.
3. Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perikanan  Oleh Nelayan Asing
a. Sanksi Pidana Denda dan Sanksi Tindakan Sebagai Upaya Represif Upaya  represif  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konvensional  yang ditempuh  setelah  terjadinya  tindak  pidana,  dalam  hal  tindak  pidana  perikanan,  upaya represif yang dilakukan adalah penjatuhan sanksi sebagaimana tercantum dalam undang-
undang  perikanan.    Adapun  yang  dimaksud  sanksi  pidana  adalah  penjara  dan  denda, sedangkan sanksi tindakan adalah pemulangan atau deportasi.
b. Deportasi
Deportasi  atau  pemulangan  dilakukan  setelah  proses  penyidikan  sampai  dengan persidangan telah selesai.  Selama proses tersebut berlangsung, nahkoda dan ABK lainnya ditahan.    Setelah  selesainya  persidangan  dan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, nahkoda  dan  ABK  akan  di  deportasi,  proses  ini  dilakukan  oleh  instansi  yang bertanggungjawab  dibidang  keimigrasian  melalui  kedutaan  atau  perwakilan  negara  asal awak  kapal.    Terlepas  dari  proses  pemulangannya,  sanksi  ini  dikhawatirkan  akan menimbulkan tindak pidana perikanan lagi.
4. Hambatan/Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perikanan  Oleh Nelayan Asing Hambatan/Kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- Kendala  penerapan  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan.
Seperti  Pasal  101  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2004  tentang  Perikanan, walaupun korporasi  diakui  sebagai  pelaku    tindak  pidana  namun  korporasi    tidak    dapat    dimintai pertanggungjawabkan  pidana.  Akibatnya yang dipidana  hanya  para  pelaku  tindak  pidana perikanan di lapangan saja.
Pasal 102 Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009    tentang perubahan atas UU No.31 Tahun  2004  tentang  perikanan,  penegak  hukum  tidak  dapat  menjatuhkan  pidana  badan  bagi nelayan  asing,  yang   melakukan    tindak    pidana   perikanan   di   ZEEI,    kecuali    ada perjanjian dengan negara tersebut.  Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan negara tersebut, maka pemberlakuan  pasal  ini  dapat    melemahkan    penegakan    hukum    terhadap    tindak    pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di  ZEEI  Laut  Sulawesi,  keseluruhannya  adalah  warga  negara  Phillipina  yang  hingga  saat  ini dilakukan  belum  ada  MoU  dengan  Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan.
Pasal  73  UNCLOS  1982  Dalam  Pasal  73  UNCLOS  1982    diatur    mengenai    penanganan nelayan  asing  yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa “hukuman negara pantai  yang  dijatuhkan  terhadap  pelanggaran peraturan perundang-undangan  perikanan  di  zona  ekonomi  eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya  antara  negara-negara  yang  bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”.
- Kendala  penjatuhan  hukuman  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana perikanan
- Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti Pihak  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  memiliki  sarana  untuk  menyimpan  kapal    yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan,  akhirnya  kapal  dititipkan  dipelabuhan pada    pangkalan  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan.    Dan  penitipan  kapal tersebut  tentu  saja  memerlukan  biaya  perawatan  yang  tidak  sedikit  agar  kapal  tetap  dalam kondisi yang baik sehingga dapat bermanfaat jika di lelang.
- Kendala dalam pelaksanaan putusan
Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing adalah Ketidakmampuan membayar pidana denda oleh  nelayan  asing:  Kejaksaan  seringkali  mengalami  kesulitan  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nelayan  asing  pelaku  tindak  pidana  perikanan  tersebut tidak memiliki financial yang cukup untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya sehingga ini selalu menjadi tunggakan kejaksaan saat diaudit oleh BPK.

## E.   Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing
Pertanggungjawaban  pidana  merujuk  pada  kewajiban  seseorang  atau  pihak  untuk bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya.  Hal  ini  berarti bahwa  pelaku  pidana  harus  menerima  konsekuensi  atau  sanksi  yang  ditetapkan  oleh  hukum sebagai akibat dari perbuatannya.  Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Dalam  sistem  hukum pidana,  perbuatan  pidana  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  hukum  yang  berlaku  dan merugikan  masyarakat  atau  kepentingan  umum.    Demikan  halnya  nelayan  asing  yang melakukan tindak pidana perikanan di Laut Sulawesi, pertanggungjawaban pidana oleh nelayan asing memenuhi beberapa elemen penting, antara lain:
- Delik atau Perbuatan Pidana: Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya delik atau  perbuatan  pidana  yang  melanggar  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku.  Delik  ini dapat  berupa  tindakan  yang  dilarang  atau  kelalaian  yang  diwajibkan  oleh  hukum. Perbuatan  nelayan  asing  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  undang-undang  tentang perikanan.
- Kesalahan  atau  Kecurangan:  nelayan  asing  sebagai  pelaku  tindak  pidana  perikanan memiliki  kesalahan  atau  kesengajaan  dalam  melakukan  perbuatan  pidana.  Kesalahan  ini berupa niat jahat (dolus) atau kelalaian yang disengaja (culpa).
- Hukuman  atau  Sanksi:  Pertanggungjawaban  pidana  oleh  nelayan  asing  melibatkan pemberian hukuman yang ditetapkan oleh hukum. Hukuman ini dapat berupa denda yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Proses Hukum: Pertanggungjawaban pidana oleh nelayan asing melalui proses hukum dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menentukan  apakah  nelayan  asing  tersebut  bersalah  atas  perbuatan  pidana  yang dilakukannya dan memberikan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah.
Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing  pada  dasarnya mengarah pada  pemahaman pemidanaan  pada  pelaku  tindak  pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang  No  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan.
Kerancuannya    adalah    Undang-Undang    Perikanan    tidak    mengatur  mengenai  sanksi pengganti  apabila  denda  tidak    dibayar    oleh    terdakwa.    Meskipun  korporasi    sudah    diakui sebagai  subjek  hukum  pidana  dan  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan    menurut    hukum pidana.  Namun dalam praktek penerapannya, korporasi sebagai tempat nelayan asing bekerja belum  terjangkau  oleh  hukum  pidana  sehingga  nelayan  asing  atau  awak  kapal  lainnya  yang tertangkap saat melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dikenakan  sebagai subjek  hukum  pidana  dan  bertanggungjawab  menurut  hukum pidana.i
Pertanggungjawaban atas tindak pidana perikanan oleh nelayan asing merupakan hal yang penting  dalam  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  perikanan  dan  melindungi  kepentingan nasional Indonesia.  Beberapa aspek pertanggungjawaban terkait tindak pidana perikanan oleh nelayan asing:
- Penegakan  Hukum:  Aparat  penegak  hukum  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menegakkan hukum  dan  melaksanakan  penindakan  terhadap  nelayan  asing  yang  melakukan  tindak pidana  perikanan.  Mereka  harus  melakukan  patroli  dan  operasi  penertiban  di  wilayah perairan Indonesia untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana perikanan.
- Hukuman  Pidana:  Nelayan  asing  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  perikanan  di Indonesia  dapat  dikenakan  hukuman  pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Hukuman tersebut meliputi denda, penahanan kapal, atau bahkan penahanan fisik terhadap pelaku tindak pidana.
- Sitaan Barang Bukti: Barang bukti seperti alat penangkapan ikan ilegal dan hasil tangkapan yang  disita  oleh  aparat  penegak  hukum  dapat  menjadi  bukti  yang  kuat  dalam  proses peradilan. Penyitaan ini bertujuan untuk menghentikan praktik ilegal dan mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan.
- Kerjasama Regional: Indonesia juga melakukan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga dalam upaya menangani tindak pidana perikanan oleh nelayan asing. Kerjasama ini  melibatkan  pertukaran  informasi,  koordinasi  operasi  penegakan  hukum,  dan peningkatan kapasitas penegak hukum di wilayah perairan yang rentan.
- Restorasi  Lingkungan:  Selain  menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana perikanan, penting juga untuk melakukan restorasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan ilegal  tersebut.  Restorasi  ini  dapat  meliputi  upaya  rehabilitasi  ekosistem  laut,  pemulihan stok ikan, dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
Pertanggungjawaban  tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing  dengan  mengacu  pada salah  satu  perkara,  analisis  putusan  Nomor  1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn  Bit  para  pelaku  illegal fishing mendapat putusan dari pengadilan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO bersalah melakukan tindak pidana “secara  bersama-sama  memiliki  dan/  atau  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  Tentang  Perikanan  dan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1985  Tentang KUHAP;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.,- (Tiga ratus Juta Rupiah);
3.  Menetapkan barang bukti berupa:
a.  1 ( satu ) unit kapal ikan Fbca FJ-RR FOUR BROTHER.
b.  2 (dua) unit ketinting beserta mesin.
c.  14 (empat belas) unit alat penangkap ikan handline.
d.  1 (satu) unit alat komunikasi radio star VHF merk cobra 19 ultra III. e.  2 (dua) unit alat navigasi GPS merk Furuno GP-32 dan compas.
f.   5  (lima)  ekor  ikan  tuna  ±  200  kg  Telah  dilelang  Dengan  risalah  lelang  Nomor  : 03/PPNS-Sta.6/PW.513/XI/2019.  sejumlah  RP.3.800.000,-  (Tiga  Juta  delapan  Ratus ribu)
4.  Dirampas Untuk Negara;
a.   1 (satu) lembar permit to operate.
b.   1 (satu) lembar tonnage measurement certificate.
c.   1 (satu) lembar certificate of philipines registry.
d.   1 (satu) lembar certificate of ownership.
Dari  putusan  majelis  hakim  tersebut  diatas  dalam  amar  putusan  nomor  2  menyebutkan “Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  VINCENT  CATAMORA  LAURETO  oleh  karena  itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.,- (Tiga ratus Juta Rupiah)” tanpa menyebutkan pidana lain apabila pidana denda tidak terbayarkan.  Majelis hakim pada putusan ini berpegang pada Pasal 102 Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009    tentang perubahan atas UU No.31 Tahun  2004  tentang  perikanan,  penegak  hukum  tidak  dapat  menjatuhkan  pidana  badan  bagi nelayan  asing,  yang   melakukan    tindak    pidana   perikanan   di   ZEEI,    kecuali    ada perjanjian dengan  negara  tersebut,  serta  Pasal  73  UNCLOS  1982  Dalam  Pasal  73  UNCLOS  1982    diatur mengenai  penanganan  nelayan  asing  yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS  1982 tersebut diatur bahwa “hukuman negara pantai  yang  dijatuhkan terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangan  perikanan  di  zona  ekonomi  eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya  antara  negara-negara yang  bersangkutan,  atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”.  Tentu saja selama belum ada perjanjian  dengan  negara  tersebut,  maka  pemberlakuan  pasal  ini  dapat    melemahkan penegakan    hukum    terhadap    tindak    pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di ZEEI Laut Sulawesi, keseluruhannya adalah warga negara Phillipina yang hingga saat ini  dilakukan  belum  ada  MoU  dengan  Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan.
Dalam    pertanggungjawaban    pidana    dibebankan    kepada    pelaku    yang    membuat pelanggaran    tindak   pidana   dengan    dasar    untuk    menjatuhkan    sanksi   pidana.    Seseorang mempunyai  sifat  pertanggungjawaban  pidana  apabila  perbuatan  yang  dilakukannya  bersifat melawan hukum, apabila pertanggungjawaban pelaku hilang maka terdapat suatu unsur yang dapat    menyebabkan   tidak    adanya    kemampuan    bertanggungjawab.    Maka    dalam    hal    ini, pertanggungjawaban    pidana    terhadap    pelaku    illegal    fishing    membuat    si    pelaku bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dia  lakukan.  Meskipun  penjatuhan  atas  pelanggaran yang  pelaku  lakukan  tidak sebanding  atas  kerugian  negara.  Tetapi  pelaku  telah membuktikan bahwa  pelaku  telah  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  dan  mengikuti  arahan  pemerintah penegak hukum untuk membayar denda sesuai yang di putuskan.
Pertanggungjawaban  pidana  oleh  nelayan  asing  di  Indonesia  biasanya  terbatas  pada individu  dan  tidak  secara  langsung  mencakup  korporasi  atau  entitas  hukum. Pertanggungjawaban  pidana  yang  dikenakan  pada  nelayan  asing  terkait  dengan  pelanggaran perikanan  dilakukan  terhadap  individu  yang  secara  pribadi  terlibat  dalam  kegiatan  ilegal, seperti  penangkapan  ikan  secara  ilegal,  penggunaan  alat  tangkap  yang  dilarang,  atau pelanggaran aturan perikanan lainnya.
Sejatinya  pertanggungjawaban  pidana  pada  tingkat  korporasi  atau  entitas  hukum  terkait dengan  pelanggaran  perikanan  oleh  nelayan  asing  dapat  melibatkan  proses  hukum  yang berbeda, seperti sanksi administratif, pencabutan izin, atau penegakan hukum terhadap pemilik atau  pengelola  perusahaan.    Hal  ini  bergantung  pada  peraturan  perikanan  yang  berlaku  dan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam pelanggaran lingkungan atau perikanan,  namun  pertanggungjawaban  pidana  di  Indonesia  oleh  nelayan  asing  yang  bekerja pada pada korporasi di negara bendera kapal hanya berlaku pada individu yang secara langsung
terlibat  dalam  pelanggaran  perikanan,  bukan  pada  korporasi  atau  entitas  hukum  tempat nelayan asing tersebut bernaung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Prinsip Kepribadian Hukum: Sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip kepribadian hukum, di mana individu dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam konteks  pelanggaran  perikanan,  nelayan  asing  yang  tertangkap  melakukan  pelanggaran dianggap  sebagai  pelaku  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka  secara individu.
- Kesulitan Penetapan Tanggung Jawab Korporasi: Menetapkan tanggung jawab pidana pada korporasi  dalam  konteks  pelanggaran  perikanan  oleh  nelayan  asing  dapat  menjadi  lebih rumit. Dalam banyak kasus, sulit untuk mengidentifikasi secara jelas keterlibatan korporasi dalam kegiatan  ilegal dan menentukan  tingkat  tanggung  jawab  mereka.  Selain  itu,  proses hukum  yang  melibatkan  korporasi  sering  kali  lebih  kompleks  dan  membutuhkan  bukti yang lebih kuat.
- Fokus pada Penangkapan Nelayan sebagai Tindakan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap  pelanggaran  perikanan  oleh  nelayan  asing  sering  kali  difokuskan  pada penangkapan  dan  penuntutan  individu  yang  terlibat  langsung  dalam  kegiatan  ilegal.  Ini dilakukan  untuk  memberikan  efek  jera  dan  mencegah  tindakan  serupa  di  masa  depan. Prosedur  penegakan  hukum  yang  melibatkan  korporasi  bisa  membutuhkan  waktu  dan upaya yang lebih besar.
Namun  demikian,  penting  untuk  dicatat  bahwa  pemerintah  Indonesia  juga  dapat mengambil  langkah-langkah  untuk  menindak  korporasi  yang  terlibat  dalam  pelanggaran perikanan.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  pengawasan  yang  ketat  dan  kerjasama  internasional untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal di sektor perikanan.
Akibat  dari  penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing  yang  hanya dapat menjangkau individu nelayan yang tertangkap adalah sebagai berikut:
a. Tidak Menjangkau Seluruh Pelaku: Penegakan hukum yang terfokus pada individu nelayan yang tertangkap tidak dapat menjangkau seluruh pelaku yang terlibat dalam pelanggaran perikanan oleh nelayan asing. Banyak nelayan asing lainnya yang mungkin terlibat dalam kegiatan  ilegal  tetapi  tidak  berhasil ditangkap.  Hal  ini  dapat  membuat  penegakan  hukum menjadi tidak efektif dalam memberikan efek jera secara menyeluruh.
b. Tidak Mencegah Pelaku Lain: Ketika hanya individu tertentu yang ditangkap dan dituntut, hal  itu  tidak  memberikan  efek  pencegahan  yang  kuat  terhadap  pelaku  lain  yang  terlibat dalam  pelanggaran  perikanan.  Pelaku  lain  mungkin  merasa  terhindar  dari  hukuman  dan melanjutkan  praktik  ilegal  mereka.  Dengan  demikian,  tujuan  pencegahan  tindak  pidana perikanan tidak sepenuhnya tercapai.
c. Tidak Menyentuh Asal Muasal Pelanggaran: Fokus pada individu nelayan yang tertangkap juga tidak menyentuh asal muasal pelanggaran, seperti peran korporasi atau sindikat ilegal yang  terlibat  dalam  kegiatan  perikanan  ilegal.  Kegiatan  ilegal  tersebut  seringkali melibatkan dana, peralatan, dan sumber daya yang diorganisir secara luas, yang mungkin melibatkan  entitas  hukum  atau  kelompok  yang  lebih  besar.  Dengan  hanya  menindak individu nelayan, tidak ada hukuman yang dapat diberikan kepada korporasi atau entitas yang bertanggung jawab.
Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  oleh nelayan  asing,  perlu  ada  upaya  yang  lebih  luas  untuk  melibatkan  kerjasama  internasional, peningkatan pengawasan, serta tindakan hukum terhadap korporasi atau sindikat yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Dengan cara ini, dapat diharapkan bahwa penegakan hukum akan lebih efektif dalam menangani pelanggaran perikanan oleh nelayan asing secara menyeluruh.

## F. Analisis Yuridis Penulis Mengenai Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing
Tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam bidang perikanan dan kelautan, dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah perairan yang bersangkutan. Berikut ini potret tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di Indonesia:
- Penangkapan  Ilegal:  Salah  satu  tindak  pidana  perikanan  yang  umum  dilakukan  oleh nelayan  asing  adalah  penangkapan  ikan  secara  ilegal  di  wilayah  perairan  Indonesia. Nelayan asing seringkali melanggar batasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan melakukan  penangkapan  ikan  tanpa  izin  atau  quota  yang  sah.  Hal  ini  menyebabkan penurunan stok ikan, kerugian ekonomi, dan merusak ekosistem laut.
- Pemakaian  Alat  Penangkapan  Ilegal:  Nelayan  asing  juga  sering  menggunakan  alat penangkapan  ikan  yang  ilegal,  seperti  jaring  hanyut,  bom  ikan,  atau  pukat  harimau  yang merusak  lingkungan  perairan  dan  menangkap  ikan  secara tidak selektif.  Penggunaan  alat penangkapan ilegal ini tidak hanya melanggar peraturan perikanan Indonesia, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang berusaha mematuhi aturan.
- Penghindaran  Penegakan  Hukum:  Nelayan  asing  cenderung  menghindari  penegakan hukum  dengan  cara  melarikan  diri  ketika  aparat  penegak  hukum  Indonesia  melakukan operasi  penertiban.  Mereka  sering  kali  menggunakan  kecepatan  dan  keahlian  navigasi kapal mereka untuk menghindari penangkapan dan penegakan hukum.
- Pencemaran Lingkungan: Selain melanggar aturan perikanan, nelayan asing juga seringkali mencemari lingkungan perairan dengan membuang limbah atau bahan berbahaya ke laut. Tindakan  ini  merusak  ekosistem  laut  dan  mempengaruhi  keberlanjutan  sumber  daya perikanan.
- Konflik dengan Nelayan Lokal: Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing juga  sering  menimbulkan  konflik  dengan  nelayan  lokal.  Nelayan  lokal  merasa  terancam oleh  kehadiran  nelayan  asing  yang  melakukan  penangkapan  ikan  secara  ilegal, mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan pendapatan mereka.
Menurut  teori  tujuan  pemidanaan,  hukuman  itu  dijatuhkan  dengan  tujuan    untuk membalas    perbuatan    pelaku    dan    kemudian  memperbaikinya  dan  memasyarakatkannya. Tujuan pemidanaan di  bidang perikanan, pidana yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  asing  sesuai jika  menggunakan      teori    ini,    karena    teori    tujuan  pemidanaan    selain  memberikan pembalasan,  menjerakan  juga  melihat  tujuan pemidanaan  ke depannya,  melihat juga dari sisi pelakunya, serta memperhatikan  ketertiban  masyarakat  ke   depannya.
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah perairan  Indonesia  wajib  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk dalam  hal  penangkapan  ikan  oleh  nelayan  asing.  Dalam  hal  terjadi  pelanggaran,  pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  adalah  pelanggaran  hukum dalam bidang perikanan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan perekonomian Indonesia.  Sanksi  yang  dapat  dikenakan  pada  nelayan  asing  yang  melakukan  tindak  pidana perikanan  dapat  berupa  pidana  denda.  Pemerintah  juga  dapat  mengusir  nelayan  asing  dan menyita hasil tangkapan ikan yang didapat secara illegal.  Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing.
Secara  yuridis,  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan.  Pasal  69  ayat  (1)  UU  tersebut menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan  perikanan  di  wilayah  perairan Indonesia  tanpa  izin,  melakukan  penangkapan  ikan  dengan  alat-alat  yang  dilarang,  atau melakukan  penangkapan  ikan  dengan  cara  yang  merusak  lingkungan,  dapat  dijerat  sebagai pelaku tindak pidana perikanan.
Putusan pemidanaan terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia akan menjadi putusan yang tidak dapat di eksekusi oleh  jaksa  apabila  majelis  hakim  hanya  memutus  putusan  pemidanaan  berupa  pidana  denda saja  sebagai  akibat  bahwa  tidak  adanya  perjanjian  diantara  negara  Indonesia  dengan  negara bersangkutan untuk dapat menerapkan pidana penjara, dan di lain sisi nelayan asing tersebut tidak  mampu  untuk  membayarnya  sehingga  pertanggungjawaban  pidana  nelayan  asing tersebut tidak dapat terpenuhi.  Bahkan lex specialis dalam hal ini UNCLOS 1982 dan Undang- Undang  Perikanan  tidak  mengatur  tentang  bagaimana  jika  pidana  denda  tersebut  tidak dibayarkan.    Pemidanaan  berupa  pidana  denda  terhadap  nelayan  asing  yang  mencuri  ikan  di wilayah  ZEEI  dapat  digantikan  pidana  kurungan  pengganti  denda  apabila  nelayan  asing tersebut  tidak  mampu  untuk  membayarnya  (namun  harus  ada  perjanjian  terlebih  dahulu dengan  negara  yang  bersangkutan)  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  103  KUHP  bahwa apabila  ketentuan  pidana  khusus  tidak  mengatur  lebih  lanjut  maka  kembali  pada  ketentuan umum. Dalam ketentuan umum tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  tentang  analisis  yuridis  tindak  pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing ini adalah sebagai berikut:
1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri atas perairan Indonesia (Laut  Teritorial,  Perairan  Kepulauan  dan  perairan  pedalaman),  Zona  Tambahan,  Zona Ekonomi  Ekslusif  dan Landas  Kontinen.   Melalui  hukum  laut  internasional,  negara pantai diberi  kewenangan  untuk  mengelola  sumberdaya  ikan  didalamnya  termasuk  penegakan hukum didalamnya.
2. Penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  oleh  nelayan  asing,  yang  sudah  diatur  dalam hukum positif/nasional harus dipahami dan lebih diartikan pada konsep dan penanganan illegal  fishing  yang  berskala  besar  dan  bersifat merusak  ekosistem  laut  yang  mengancam kehidupan potensi ekonomi nasional dan sumberdaya laut.
3. Penindakan  dan  pengenaan  pidana  yang  tercermin  pada  proses  akhir  pemidanaan dipengadilan,  tidak  ditujukan  pada  hukuman  fisik/badan  berupa  penjara/kurungan melainkan  lebih  diarahkan  pada  hukuman  denda  dengan  harapan  dapat  memperoleh pemasukan  kekayaan  negara  yang  hilang karena adanya  illegal  fishing,  namun  hasil  yang dicapai  belum  seperti  yang  diharapkan  oleh  undang-undang  sehingga  tidak  memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing.
4. Masih  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pengawasan  serta  SDM  pengawasan  khususnya dari sisi kuantitas di bandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan.
5. Kecenderungan  pengadilan  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  perikanan  dengan terdakwa nelayan asing dengan mengenakan pidana denda telah menimbulkan persoalan lain,  hampir  semua  vonis  pidana  denda  tidak  ada  yang  dipenuhi  atau  dibayar  oleh terdakwa, denda tidak dapat dieksekusi meskipun perkara telah berkekuatan hukum tetap.
6. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  Republik  Indonesia  belum  dapat  menjangkau korporasi sebagai pelaku utama tindak pidana perikanan.
7. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa jenis tindak pidana perikanan yang paling sering  dilakukan  oleh  nelayan  asing  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  Republik Indonesia adalah tidak memenuhi perizinan berusaha.

## E. Referensi
Abdillah,  Y.  R.  (2020). Integrated  MCS  untuk  pencegahan  dan  pemberantasan  IIU  fishing . Kencana.
Ali,  A.,  &  Heryani,  W.  (2012). Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan, cet. Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
Amrani,  H.,  &  Ali,  M.  (2015). Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapan . Jakarta: Rajawali Pers.
Andi, H. (2008). Asas-asas hukum pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Anwar,  M.  (2021).  fhukum.unpatti.ac.id>jurnal>sasi.    Vol.  27  No  2  Tahun  2021)  diakses  pada Tanggal 29 Desember 2021.
Apeldoorn, L. J. V. (2005). Pengantar Ilmu Hukum.
Asshiddiqie,  J.  (2013).  Pengadilan  khusus. Putih  Hitam  Pengadilan  Khusus . Jakarta:  Komisi Yudisial RI.
Bassar,  M.  S.  (1984). Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana . Bandung.
Chazawi,  A.  (2002). Pelajaran  hukum  pidana  bagian  I,  stesel  pidana,  tindak  pidana,  teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana . Bandung: Raja grafindo.
Dahuri.,  &  Rohmin.  (2020). Petunjuk        Teknis        Penyelesaian        Perkara        Tindak        Pidana Perikanan . Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. Daliyo., Fatoni, Z., Soewartoyo., & Sumono. (2011). Pelestarian Sumber  Daya  Laut,  Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir . Jakarta: Leusercita Pustaka. Damanik, R., & Prasetiamartati, B. (2008). Menjala ikan terakhir . Jakarta: WALHI. Fakultas Hukum. (2010). Buku ajar Hukum Pidana . Universitas Sam Ratulangi. Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Hiariej, E. O. (2014 ). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Hukum Pidana Indonesia: Pelaku Tindak Pidana (dafit777-artikelhukum.blogspot.com) . diakses pada Tanggal 25 Mei 2023 Ilyas,  A.,  &  Mustamin,  M.  (2022). Asas-asas  hukum  pidana . Memahami    Tindak    Pidana    dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan  (Disertai  teori-teori  pengantar dan beberapa komentar) . Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. Jurnal masyarakat dan budaya , 5 (1),
63-82.
Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (1993). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Kusnadi. (2003). Akar kemiskinan nelayan . Yogyakarta : LKiS. Librayanto, R. (2012). Ilmu Negara Cetakan Kedua . Makassar: Pustaka Refleksi. Mahmudah,  N.  (2022). Illegal  Fishing:  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Wilayah Perairan Indonesia . Jakarta Timur : Sinar Grafika.
Manan, H. A., & SH, S. (2018). Aspek-aspek pengubah hukum . Jakarta: Prenada Media. Marpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Grafika. Masriani, Y. T, (2012). Pengantar hukum Indonesia cetakan ke-7 . Jakarta: Sinar Grafika. "Mengapa  Penenggelaman  Kapal  Perlu  (Tetap)  Dilakukan?" https://news.detik.com/kolom/d- 3807932/mengapa-penenggelaman-kapal-perlu-tetap-dilakukan . Di akses Pada Tanggal 29 September 2022.
Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Moleong, L. J. (1999). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya .
Mukantardjo, R. S., & Mukantardjo, R. S. (2009). Analisis dan evaluasi hukum tentang pengadilan perikanan . Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Nugraha,  A.  T.,  &  Irman,  I.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. Jurnal Selat , 2 (1), 156-167. Pelakita. (2020). Apa Itu WPP dan Dari Mana Sumber Penomoran Itu? Diakses pada tanggal 29  September  2022,  melalui http://pelakita.id/2020/07/26/apa-itu-WPP-dan-dari-mana- sumber-penomoran-itu/
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
Prodjodikoro, W. (2011). Asas-Asas Hukum Pidana Islam Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Rahardjo,  S.  (2009). Penegakan  hukum:  suatu  tinjauan  sosiologis . Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Ed 4 . Airlangga University Press.
Rusianto,  A.  (2016). Tindak  pidana  &  pertanggungjawaban  pidana:  tinjauan  kritis  melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya . Jakarta: Pranamedia Group Satjipto, R. (1980). Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa. Satjipto, R. (2009). Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis . Yogyakarta: Genta Publising.
Shita, G.  (2021). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.  Diakses pada tanggal 29 September 2022,  melalui  http://www.lokalarasindonesia.org/2021/05/28/wilayah-pengelolaan- perikanan-negara/
Siombo,  D.  M.  R.  (2013). Hukum  perikanan  nasional  dan  internasional.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soerjono,  S.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  Rajawali Pers.
Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia
Soetami, A. S. (2007). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Solihin, A. (2010). Politik hukum kelautan dan perikanan: isu, permasalahan, dan telaah kritis kebijakan. Bandung: Nuansa Aulia.
Subagyo, J. (2005). Hukum Laut Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sudarto. (1990).  Hukum Pidana I Cetakan ke  II Yayasan Sudarto. Semarang. Sugiyono. (2006)  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suhadi.  (2020).  Penegakan  Hukum  IUU  di  Perairan  NKRI.    Materi  diklat  hakim  Ad  Hoc Perikanan, pada tanggal 15 Oktober 2020.
Supramono,  G.  (2011). Hukum  acara  pidana  dan  hukum  pidana  di  bidang  perikanan.  Rineka Cipta.
Supriadi., & Alimuddin. (2001). Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar pidana tentang perikanan (illegal fishing).
Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-053/A/SKJA/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Petunjuk terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/Orang Asing.
Suseno,  S.,  &  Putri,  N.  S.  (Eds.).  (2013). Hukum  pidana  Indonesia:  perkembangan  dan pembaharuan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Tribawono, I. H. D. (2018). Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea.
Undang-Undang Nomor 31 tahun  Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 tahun  Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 207-234.
Wicaksono, D. (2011). Menutup Celah Pencurian Ikan. Jakarta: Yayasan Penerbit Nusantara. Widodo,  J.  (2006).  Pengelolaan  sumberdaya  perikanan  laut.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada Univeristy Press
Yanto, N. (2014). Memahami Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.