Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah
Tri Wahyu Surya Lestari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: suryalestaripowers@gmail.com
Lukman Santoso Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: lukmansantoso4@gmail.com

## Abstrak
Sebagai makhluk sosial, hubungan bermasyarakat ialah hal mendasar dan tak terpisahkan.  Pergaulan  masyarakat  yang  memiliki  banyak  perbedaan mengharuskan  adanya  suatu  pedoman  khusus  atau  hukum  yang  dianut masyarakat tersebut. Hukum tersebut ialah demi mewujudkan rasa aman dan terjamin dalam menjalin hubungan bermasyarakat, serta untuk mewujudkan hubungan  bermasyarakat  yang  baik,  harmonis  dan  tanpa  harus  merugikan orang  lain.  Bentuk  pedoman  khusus  dalam  masyarakat  diantaranya  ialah perjanjian. Indonesia memiliki 3 sub sistem hukum yang secara garis besar terbagi  menjadi  yakni  hukum  barat,  hukum  adat,  dan  hukum  Islam. Pengadaan perjanjian dalam rangka meningkatkan rasa aman dan kepastian sudah  seperti  tidak  terelakkan  dalam  zaman  modern  yang  semakin  pesat perkembangannya seperti saat ini. Karena itu, sebelum melaksanakan sebuah perjanjian,  perlu  dipenuhinya  segala  syarat  keabsahan  perjanjian  agar perjanjian  tersebut  dapat  berlaku  sebagai  undang-undang,  sehingga  tujuan diadakannya  perjanjian  dapat  tercapai.  Salah  satu  dari  syarat  keabsahan perjanjian  yakni  “sebab  yang  halal”  adalah  hal  yang  penting  untuk  dikaji secara  dalam  oleh  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  karena  adanya perbedaan sistem hukum dalam lingkungannya (Indonesia) utamanya sistem perjanjian  konvensional  yang  dijadikan  patokan  perundang-undangan  di Indonesia dan sistem perjanjian Islam atau syariah yang dijadikan pedoman mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam, agar tidak terdapat hal-hal yang tidak ingin ditimbulkan di kemudian hari.
Kata Kunci : Sebab yang Halal, Perjanjian Konvensional, Perjanjian Syariah.

## Abstract
As  social  beings,  social  relations  are  fundamental  and  inseparable.  Social interaction  that  has  many  differences  requires  the  existence  of  a  specific guidance  or  law  adopted  by  the  community.  The  law  is  for  the  sake  of realizing a sense of security and assured in establishing community relations,
as  well  as  to  realize  a  good  social  relationship,  harmonious  and  without having  to  harm  others.  A  specific  form  of  guidance  in  society  is  the agreement. Indonesia has three sub-systems of law that are broadly divided into namely western law, customary law, and Islamic law. The procurement of agreements in order to increase security and certainty is already inevitable in the modern era, which is rapidly growing as it is today. Therefore, before entering into an agreement, it is necessary to comply with all conditions of the validity of the agreement in order for the agreement to become valid as a law so that the purpose of the agreement can be reached. One of the terms of the validity of the treaty that is "lawful cause" is an important thing to be studied  deeply  by  the  parties  who  make  the  contract  because  of  the difference of the legal system in its environment (Indonesia) is mainly the conventional agreement system which is used as the standard of legislation in Indonesia and the system Islamic agreement or sharia that is used as the guidance  of  the  majority  of  Indonesian  people  who  are  Muslims,  so  that there are no things that do not want inflicted in the future.
Keywords : the lawful, conventional agreement, sharia agreement

## Pendahuluan
Pergaulan  hidup  antar  manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pola  dan mekanisme-mekanisme  tertentu  yang  tumbuh  dan  berkembang,  disepakati  dan ditetapkan  sebagai  pedoman  hidup  masyarakat.  Semakin  kompleks  suatu masyarakat,  semakin  kompleks  pula  hal-hal  yang  mesti  diatur  dan  disepakati untuk  menjaga  keseimbangan  hidup  antarwarga  masyarakat,  termasuk  untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. 1 Kesepakatan -kesepakatan tersebut  nantinya  akan  meningkat  menjadi  perjanjian  sampai  dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri. 2
Istilah  perjanjian  merupakan  terjemahan  dari  kata  overeenkomst  yang berasal  dari  bahasa  Belanda  atau  contract  yang  berasal  dari  bahasa  Inggris. 3
Definisi  dari  perjanjian  sendiri,  secara  etimologis  di  definisikan  sebagai  suatu persitiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau  dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  masing-masing  bersepakat  akan  menaati  apa yang  tersebut  dalam  persetujuan  itu. 4 Menurut  Subekti,  suatu  perjanjian
1 Lukman  Santoso  Az, Hukum  Perikatan;  Teori  Hukum  dan  Teknis  Pembuatan  Kontrak,
Kerja sama, dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), 2-3.
2 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia, (Ponorogo: Nata Karya, 2016), 83.
3 Dona Budi  Kharisma, Keabsahan dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak   Elektronik melalui  Telemarketting  Ditinjau  dari  Hukum  Perjanjian  di  Indonesia ,  Tesis  (Surakarta:  Universitas Sebelas Maret, 2013), 11.
4 Santoso Az, Hukum Perikatan , 15.
merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana  dua  orang  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal. 5 Menurut Abdulkadir Muhammad, “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang  atua  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  hal  dalam lapangan harta kekayaan”. 6 Menurut R. Wirjono Projodikoro, “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal, sedangkan  pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan  janji  itu”. 7 Van  Dunne mengartikan  perjanjian  sebagai  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum. 8 Menurut Hendi  Suhendi  perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum  di  lapangan  harta kekayaan  dimana  seseorang  berjanji  (dianggap  berjanji)  kepada  seseorang  yang lain  atau  kedua  pihak  saling  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu. 9
Tujuan  dari  adanya  hukum  perjanjian  diharapkan  dapat  meningkatkan kepastian,  keadilan,  dan  prediktabilitas  (predictability)  dan  pada  saat  yang bersamaan  menjadi  alat  bagi  para  pihak  untuk  mengelola  risiko  (risk management  tool). 10 Karena  besarnya  harapan  atau  tujuan  yang  ingin  dicapai melalui adanya perjanjian tersebut, maka segala hal yang mendukung berjalannya suatu  perjanjian  harus    diperhatikan  secara  cermat  dan  dipersiapkan  secara matang.  Salah  satu  diantara  yang  perlu  diperhatikan  ialah  dari  segi  syarat  dari keabsahan  perjanjian.  Sebagaimana  telah  disebutkan  di  dalam  ketentuan  pasal 1338(1)  KUHPerdata  bahwa  seketika  perjanjian  telah  memenuhi  syarat  bagi keabsahan  kontrak,  maka  kontrak  demikian  berlaku  sebagai  hukum  bagi  para pihak yang membuatnya. 11 Selanjutnya, dalam pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi  persetujuan  yang  sah,  perlu  dipenuhi  empat  syarat:  kesepakatan  mereka yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu
5 Giska  Matahari  Gegana, Penerapan  Prinsip  Tanggung  Renteng  dalam  Hal  Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit  Sindikasi , Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2011), 19.
6 Giri  Prasadha,  “Kajian  Yuridis  Pelaksanaan  Pelaksanaan  Waralaba  Pada  Texas Chicken Padang”, Jurnal , (Padang: Universitas Taman Siswa, 2015), 5-6.
7 Dita Rahmasari, Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2011), 12-13.
8 Novina Sri Indraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian  dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan”, Jurnal Hukum Prioris , Vol. 4, No. 1 (2014), 18.
9 Jondra  Pianda,  “Perjanjian  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Konvensional”, dalam http://jondrapianda.blogspot.co.id/2011/05/perjanjian-dalam- perspektif-hukum-islam.html, akses 7 Januari 2017.
10 Gayo, “Dinamika Legislasi..”, 486.
11 Rosa  Agustina  dkk., Hukum  Perikatan  (Law  of  Obligations) ,  Ed.1  (Denpasar:  Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 85.
pokok  persoalan  tertentu,  suatu  sebab  yang  tidak  terlarang. 12 Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  pemenuhan  ke  empat  syarat  ialah  sangat  penting  dan mendasar  demi  mewujudkan  suatu  perjanjian  yang  sah.  Tanpa  pemenuhan  ke empat  syarat  tersebut,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  suatu  perjanjian  dianggap sebagai suatu perjanjian yang tidak sah.
Dalam konteks hukum, perjanjian masuk ke dalam ranah hukum privat umum,  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  orang  yang  satu  dengan orang  yang  lain,  dengan  menitik  beratkan  pada  kepentingan  perorangan  atau individu.  Istilah    hukum  privat  dalam  sistem  hukum  Indonesia  disebut  juga hukum  Perdata. 13 Hukum  perdata  yang  mengatur  mengenai  hubungan  antar sesama manusia merupakan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam  pasal  131  Indische  Staatsregeling  atau  biasa  disingkat  dengan  IS.  Hasil kodifikasi atas hukum perdata yang berupa KUHPerdata sampai saat ini masih berlaku sebagai pedoman hukum materiil di Indonesia. Dasar hukum berlakunya KUHPerdata  adalah  Pasal  1  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  yang  menyatakan  bahwa  “segala peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang  Dasar  ini”. 14 Berdasarkan  hal tersebut, bahwa KUHPerdata yang menganut sistem barat sebagai sistem yang dianut  negara  pembawanya  yakni  Belanda,  berdampak  pada  penyebutan  istilah perjanjian  yang  menganut  dasar  hukum  KUHPerdata  sebagai  perjanjian konvensional.
Selain sistem barat atau sistem konvensional tersebut, di Indonesia juga berlaku  sistem  hukum  Islam.  Berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia  telah mengalami  pasang  surut  seiring  dengan  politik  hukum  yang  diterapkan  oleh kekuasaan  negara.  Sampai  saat  ini,  kedudukan  hukum  Islam  dalam  sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis 15 , yaitu diantaranya pada tataran peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan berupa penambahan kewenangan sebagaimana bunyi Pasal 49: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  ekonomi  Syariah,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
12 Pasal 1320 KUHPerdata.
13 Santoso Az, Hukum Perikatan , 4.
14 Dwi  Ratna  Indri  Hapsari,”Kontrak  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Repertorium , 1 (Januari- Juni, 2014), 84.
15 Ibid ..,
Lukman, Tri Wahyu: Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” Dalam… | 5
2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji, ketentuan  mengenai  pasar  modal,  dan  gadai. 16 Di  Indonesia,  hukum-hukum agama Islam dikenal dengan sebutan syari’at, fiqih, dan hukum islam. 17 Sehingga dalam  hal  ini  perjanjian  yang  menggunakan  hukum  Islam  sebagai  dasar hukumnya disebut dengan perjanjian syariah.
Karena adanya dua sub sistem hukum di Indonesia tersebut, baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun dalam hukum Islam atau secara syariah dan pentingnya  pemenuhan  syarat  keabsahan  perjanjian  agar  perjanjian  mampu berlaku  sebagai  hukum,  perlu  diadakan  penafsiran  yang  jelas  utamanya  pada syarat sebab yang tidak terhalang atau sebab yang halal, karena menurut penulis, penyebutan kata “halal” tersebut sangat sentimentil dan perlu ditafsirkan secara gamblang  baik  dari  sisi  perjanjian  konvensional  maupun  dari  sisi  perjanjian syariah atau perjanjian secara hukum Islam. Melalui pengkajian ini maka artikel ini  berusaha  mengupas  hal  yang  berkaitan  syarat  keabsahan  perjanjian  yaitu mengenai  apa  saja  syarat  keabsahan  perjanjian  dalam  perjanjian  konvensional dan  perjanjian  syariah?  Melalui  perbandingan  perjanjian  konvensional  dan perjanjian  syariah  tersebut,  apakah  ada  hal  berbeda  dalam  penerapan  syarat keabsahan “sebab yang halal” dalam kedua jenis perjanjian tersebut? Hal ini yang mendorong minat penulis di dalam melakukan kajian tersebut.

## Konsep Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Perjanjian
Hukum  kontrak  atau  perjanjian  di  Indonesia  masih  menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wetboek. 18 Karenanya  secara  konvensional,  dalam  pasal  1313  KUHPerdata, suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. 19 Dalam  KUHPerdata, Pasal 1320 menyebutkan syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian; sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. 20
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
16 Akhyar  Ari  Gayo,  “Dinamika  Legislasi  Hukum  Islam:  Analisa  atas  Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah”, Jurnal RechtsVinding , Vol. 4, No. 3 (Desember, 2015),
487.
17 Ibid., 490. 18 Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, Mazahib , Vol. XIV, No. 1 (Juni, 2015), 90. 19 Pasal 1313 KUHPerdata.
20 Carina  Pariska  Pribadi,  I  Ketut  Rai  Setiabudhi,  Ida  Bagus  Wyasa  Putra,  “Study  of Legal  Ownership  of  Land  Juridical  Property  by  Foreign  Citizens  Through  The  "Nominee Agreement"  Which  Was  Made  Before  The  Notary”, Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister  Kenotariatan (2013-2014), 28.
Maksudnya  bahwa  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  telah  sepakat atau  setuju  mengenai  hal-hal  pokok  dari  perjanjian  yang  dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan  /  kekhilafan  atau  diperolehnya  dengan  paksaan  atau penipuan. 21
Menurut  KUHPerdata,  suatu  paksaan  yang  dapat  mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Paksaan dilakukan terhadap (pasal 1325):
 Orang yang membuat perjanjian;
 Suami atau istri dari orang yang membuat perjanjian;
 Sanak keluarga dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah.
b. Paksaan dilakukan oleh:
 Salah satu pihak dalam perjanjian;
 Pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut dibuat.
c. Paksaan tersebut menakutkan seseorang.
d. Orang yang takut tersebut harus berpikiran sehat.
e. Ketakutan sebagai akibat paksaan itu berupa:
 Ketakutan terhadap diri orang tersebut;
 Ketakutan  terhadap  kerugian  yang  nyata  dan  terang  terhadap harta kekayaan orang yang bersangkutan.
f. Timbulnya  ketakutan  karena  paksaan  haruslah  dengan mempertimbangkan keadaan dari yang dipaksakan berupa:
 Usia;
 Kelamin;
 Kedudukan.
g. Ketakutan  bukan  karena hormat  dan  patuh  kepada  orang  tua  atau sanak keluarga tanpa paksaan. (pasal 1326 KUHPerdata)
h. Pembatalan  suatu  perjanjian  berdasarkan  paksaan  tidak  lagi  dapat dituntut,  apabila  setelah  terjadi  paksaan,  perjanjian  tersebut  telah dikuatkan  baik  secara  tegas  ataupun  diam-diam.  (pasal  1327 KUHPerdata). 22
1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Yang  dimaksud  dengan  cakap  disini  adalah  orang  yang  sudah dewasa,  sehat  akal  pikiran  dan  tidak  dilarang  oleh  suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
21 Sylviana, Tabloid Reformata , Edisi 114 TahunVII (Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA ), 1-15 September, 2009),  14.
22 Samuel  M.P.  Hutabarat,  Penawaran  Dan  Penerimaan  Dalam  Hukum  Perjanjian (Grasindo), 37.
Orang-orang  yang  dianggap  tidak  cakap  dalam  melakukan perbuatan hukum yaitu:
a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut  pasal  1330  KUHPer  jo.  Pasal  47  UU  No.  1  / 1974  tentang  Perkawinan,  orang  belum  dewasa  adalah anak  dibawah  umur  18  tahun,  atau  belum  pernah melangsungkan pernikahan. b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Menurut  pasal  1330  jo.  Pasal  433  KUHPer  yaitu  orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros.
c. Orang-orang yang dilarang dalam undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
Misalnya,  orang  yang  telah  dinyatakan  pailit  oleh Pengadilan. 23
2. Mengenai suatu hal tertentu
Yang  dimaksud  mengenai  suatu  hal  tertentu,  artinya  ialah  apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga)  atau  keterangan  terhadap  objek,  diketahui  hak  dan kewajiban  tiap-tiap  pihak,  sehingga  tidak  terjadi  suatu perselisihan antara para pihak. 24
3. Suatu sebab (kausa) yang halal Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin)  yang  dimaksudkan  dalam  hal  perjanjian  ini  bukan berarti  sesuatu  yang  menyebabkan  seseorang  membuat perjanjian,  tetapi  mengacu  kepada  isi  dan  tujuan  perjanjian  itu sendiri.  Misalnya  dalam  perjanjian  jual  beli,  isi  dan  tujuan  atau kausanya  adalah  pihak  yang  satu  menghendaki  hak  milik  suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. 25
Hal-hal  yang  dimaksud  dengan  sebab  yang  halal  dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Klausa  yang  halal  berarti  isi  dari  perjanjian  itu  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan undang-undang. 26
Norma  kesusilaan  menjadi  ukuran  yang  penting  dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan
23 Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, ed. 2006 (Yayasan Obor Indonesia, 2006), 133.
24 Hukum Dalam Ekonomi, ed. II (Grasindo), 31.
25 R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 (Oktober, 2010), 658.
26 Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”, Private Law, ed. 1 (Maret-Juni, 2013), 70.
susila)  ataukah  tindakan  tidak  memenuhi  kriteria kesusilaan  (tindakan  asusila).  Sundari  menjelaskan hakikat  hukum  sebagai  “...  suatu  sistem  norma  karya manusia yang penuh kekurangan karena tergantung pada waktu  dan  tempat  sehingga  sifatnya  tidak  selesai  dan tidak  dapat  selesai”.  Pernyataan  tersebut  menunjukkan bahwa pemaknaan norma kesusilaan dapat berkemungkinan  mengalami  perbedaan  persepsi,  dan pemahaman  akan  sejauh  mana  norma  kesusilaan  itu berlaku  juga  mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke waktu. 27 J.  Satrio  memaknai  ketertiban  umum  sebagai hal-hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  kepentingan umum,  keamanan  negara,  keresahan  dalam  masyarakat, dan  karenanya  dapat  dikatakan  berkaitan  masalah ketatanegaraan. 28
b. Sebab  dikatakan  palsu  jika  diadakan  untuk  menutupi sebab yang sebenarnya.
c. Sebab  dikatakan  terlarang  jika  bertentangan  dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya,  tidak  dipenuhinya  ketentuan  pasal  31  ayat  (1) UU  No.  24  /  2009  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu bentuk pelanggaran dalam undang-undang. Oleh karena itu,  tidak  digunakannya  Bahasa  Indonesia  dalam perjanjian  yang  melibatkan  pihak  asing  dapat  dijadikan alasan  bagi  salah  satu  pihak  untuk  meminta  perjanjian dinyatakan  “Batal  Demi  Hukum”,  dengan  alasan perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  sah  pada  pasal  1320 yaitu “suatu sebab yang halal”. 29
d. Suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  jika  tujuan  yang dimaksudkan  oleh  para  pihak  pada  saat  dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. 30
Dari ke empat  syarat keabsahan perjanjian yang telah dijabarkan di atas, syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  oleh  R.Subekti  dikelompokkan  dalam  dua
27 Hwian  Christianto,  “Norma  Kesusilaan  Sebagai  Batasan  Penemuan  Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Tahun ke-46 No. 1 (Januari-Maret, 2016) , 8-9.
28 Panggabean, “Keabsahan..”, 659.
29 Buletin Len , Ed. No.15 (PT Len Industri , Maret, 2014), 50.
30 Eka Astri Maerisa, Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian (VisiMedia, 2013), 6.
kelompok, yaitu syarat yang bersifat subjektif dan syarat yang bersifat objektif. 31
Syarat  subjektif,  yaitu  kelompok  syarat-syarat  yang  berhubungan  dengan subyeknya  dikelompokkan  secara  garis  besar  sebagai  kesepakatan  dan kecakapan.  Syarat  objektif,  yaitu  kelompok  syarat-syarat  yang  berhubungan dengan  objeknya  dikelompokkan  secara  garis  besar  sebagai  hal  tertentu  dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum ( void ab initio ) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan ( voidable ). 32
Jika yang dilanggar ialah syarat objektif maka perjanjian yang telah dibuat adalah batal  demi  hukum  yang  berarti  tanpa  diminta  pembatalannya,  dianggap  tidak pernah ada. Berbeda dengan dilanggarnya syarat subjektif yang tetap dinyatakan berlaku hingga dimintakan pembatalan. 33
Dengan  dipenuhinya  ke  empat  syarat  tersebut,  maka  suatu  perjanjian menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya. Pihak-pihak  yang  berjanji  itu  harus  bermaksud  supaya  perjanjian  yang  mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara  sah  itu.  Mengikat  secara  sah  artinya  perjanjian  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum. 34
Dalam  hukum  Islam,  akad  atau  kontrak  berasal  dari  bahasa  Arab  yang berarti  ikatan  atau  simpulan  baik  ikatan  nampak  ( hissy )  maupun  tidak  nampak ( ma’nawy ).  Sedangkan  akad  menurut  istilah  adalah  suatu  kesepakatan  atau komitment  bersama  baik  lisan,  isyarat,  maupun  tulisan  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  memiliki  implikasi  hukum  yang  mengikat  untuk  melaksanakannya. Kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut  hukum  syar’i  dan  menimbulkan  akibat  pada  subyek  dan  obyeknya. 35 Rumusan  akad  di  atas  mengindikasikan  bahwa  perjanjian  harus  merupakan perjanjian  kedua  belah  pihak  untuk    mengikatkan  diri  tentang  perbuatan  yang akan  dilakukan  dalam  suatu  hal  yang  khusus.  Akad  ini  diwujudkan,  pertama, dalam  ijab  dan  qabul.  Kedua,  sesuai  dengan  kehendak  syariat.  Ketiga,  adanya akibat hukum pada objek perikatan. 36
Kaidah-kaidah  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan  konsep hukum kontrak dalam hukum Islam disini, adalah yang bersumber dari al-Quran
31 Suleman Batubara, Orinton Purba, Arbitrase Internasional (Raih Asa Sukses), 15. 32 Dita Rahmasari, Analisis Yuridis, 25. 33 Tria
Karunia, “Syarat Sahnya Perjanjian”, dalam
http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/, akses 3 Januari 2017.
34 Evalina  Yessica, “Karakteristik dan  Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, Jurnal Repertorium , vol.1, no.2 (November, 2014), 50.
35 Emanuel  Raja  Damaitu,  “Perbandingan  Asas  Perjanjian  dalam  Hukum  Islam  dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Repertorium , 1 (Januari- Juni, 2014),  62.
36 Ari Gayo, “Dinamika Legislasi..”, 493.
dan  hadist  maupun  hasil  interpretasi  terhadap  keduanya,  serta  kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Qanun yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dan  yurisprudensi,  serta  peraturan- peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 37
Menurut  Lukman  Santoso  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis ” rukun dan syarat perjanjian syariah terdiri dari 4 syarat, yaitu:
1. Pernyataan kehendak para pihak/ ijab qabul .
Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan  qabul  dipandang  sah  serta  memiliki  akibat  hukum,  yakni jala’ul  ma’na, tawafuq, dan jazmul  iradataini. Jala’ul  ma’na berarti  bahwa  tujuan  yang terkandung dalam pernyataan suatu perjanjian itu harus jelas, sehingga dari pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  jenis  kontrak  yang  dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan tawafuq adalah antara ijab dan qabul harus memiliki kesesuaian. Dan terakhir ialah jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan  kehendak  para  pihak  secara  pasti,  tidak  ada  keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.
Kriteria dari pelaku kontrak disyaratkan harus mukhallaf ( aqil baligh, berakal sehat,  dewasa  dan  cakap  hukum).  Para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa batasan umur pelaku kontrak diserahkan kepada ‘urf (adat) setempat dan atau undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.
2. Objek kontrak / mahal al ‘Aqd .
Para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa  sesuatu  obyek  kontrak  harus memenuhi  empat  syarat:  pertama  kontrak  harus  sudah  ada  secara  konkrit ketika  kontrak  dilangsungkan  atau  diperkirakan  akan  ada  pada  masa  akan datang.  Dalam  kontrak-kontrak  tertentu  ketentuan  ini  dapat  dibenarkan seperti kontrak salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya  lebih  dahulu),  kontrak ijarah/  leasing (sewa  menyewa),  atau  juga dalam  bentuk  bagi  hasil  ( mudharabah ),  dimana  obyek  akad  cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang. Kedua, dibenarkan oleh syara’ , sehingga segala hal yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan syara’ tidak  dapat  dijadikan  sebagai  objek  kontrak.  Ketiga,  kontrak  harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak harus diserahkan secara seketika,  yakni  dapat  dimungkinkan  untuk  diserahkan  pada  saat  yang  telah ditentukan  dalam  kontrak.  Ke  empat,  kontrak  harus  jelas  atau  dapat ditentukan  ( mu’ayyan )  dan  harus  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak  yang membuat kontrak.
37 Hapsari,”Kontrak..”, 86.
Lukman, Tri Wahyu: Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” Dalam… | 11
3. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak / al ‘aqidain .
Pihak-pihak  yang  melaksanakan  kontrak  disebut  dengan  subyek  hukum. Subyek  hukum  ini    saling  memiliki  hubungan  hak  dan  kewajiban.  Dalam hukum  Islam  tidak  semua  orang  dapat  melaksanakan  sendiri  hak  dan kewajibannya  dan  keadaan  ini  disebut  dengan  “ mahjur  ‘alaih ”  sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 5 yang artinya 5 “ janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” . Berdasarkan hal  tersebut  diatas,  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  orang  yang  tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka disebut dengan “ asy-syufah ”.
Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana dikutip oleh Hasbalah Thaib, yang  dimaksud  dengan as-shufaha ialah  orang  yang  tidak  sempurna  akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, yang dalam hal  ini  adalah  anak-anak  yang  belum  dewasa,  orang  gila  dan  orang  yang selalu  membuat mubazir atau  berlebih-lebihan  dalam  hidupnya.  Sejalan dengan  pendapat    Muhammad  Ali  as-Sayis,  menurut  Chairuman  Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, orang yang termasuk “ mahjur ‘alaih ” adalah anak yang masih dibawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.
4. Tujuan kontrak / maudhu’ul ‘aqd . Yang  dimaksud  tujuan  kontrak  / maudhu’ul  ‘aqd adalah  untuk  apa  suatu kontrak  dilakukan  ( al-maqshad  al  ashli  alladzi  syariah  al  ‘aqd  min  ajlih )  oleh seseorang  dengan  orang  lain  dalam  rangka  melaksanakan  suatu  muamalah antara  manusia,  dan  yang  menentukan  akibat  hukum  dari  suatu  kontrak adalah al mysyarri’ (yang menetapkan syariat) yakni Allah. Dengan kata lain, akibat  hukum  dari  suatu  kontrak  harus  diketahui  melalui syara’ dan  harus sejalan  dengan  kehendak syara’ .  Atas  dasar  ini,  semua  kontrak  yang bertentangan  dengan syara’ adalah  tidak  sah  dan  oleh  karena  itu  tidak menimbulkan hubungan hukum.
Ahmad  Azhar  Basyir  menentukan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar suatu  tujuan  kontrak  dipandang  sah  dan  mempunyai  akibat  hukum, diantaranya  yaitu  tujuan  kontrak  bukanlah  kewajiban  yang  telah  ada  atas pihak-pihak  yang  bersangkutan  tanpa  kontrak  yang  diadakan,  yang  berarti tujuan  hendaknya  baru  ada  pada  saat  akad  diadakan  dan  bukan  sebelum perjanjian  diadakan,  tujuan  harus  berlangsung  sebagaimana  adanya  sampai berakhirnya pelaksanaan kontrak, serta tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara’,  jika  syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  kontrak  dianggap  sebagai  tidak sah.38
Analisis perbandingan syarat keabsahan perjanjian “sebab yang halal”
38 Santoso Az, Hukum Perikatan , 50-53.
Dalam  perjanjian  konvensional,  sebagaimana  telah  dipaparkan  diatas, suatu sebab yang halal, berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian,  tetapi  mengacu  kepada  isi  dan  tujuan  perjanjian  itu  sendiri. 39
Sedangkan  dalam  perjanjian  syariah,  sebab  yang  halal  dikenal  dengan  istilah tujuan kontrak / maudhu’ul ‘aqd yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan ( al-maqshad  al  ashli  alladzi  syariah  al  ‘aqd  min  ajlih )  oleh  seseorang  dengan  orang lain  dalam  rangka  melaksanakan  suatu  muamalah  antara  manusia,  dan  yang menentukan  akibat  hukum  dari  suatu  kontrak  adalah al  mysyarri’ (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. 40 Baik dalam syarat “sebab yang halal” dalam  perjanjian  konvensional  maupun  “tujuan  kontrak”  dalam  perjanjian syariah,  keduanya  sama-sama  memberikan  penekanan  penting  mengenai  yang dimaksud dengan isi dari syarat tersebut yakni membahas tentang tujuan adanya suatu perjanjian.
Lebih  lanjut  dijelaskan,  dalam  perjanjian  konvensional  yang  dimaksud dengan syarat  klausa yang halal  ialah apabila diantaranya yaitu: pertama, dalam perjanjian  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan, dan undang-undang 41 , kedua, sebab atau tujuan dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab atau tujuan yang sebenarnya, ketiga, sebab atau tujuan dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan  ketertiban  umum 42 ,  ke  empat,  suatu  perjanjian dikatakan  tanpa  sebab  atau tanpa tujuan, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian  tidak  akan  tercapai. 43 Dibandingkan  dalam  perjanjian  syariah,  tujuan kontrak, seperti yang telah dijelaskan diatas menurut Ahmad Azhar Basyir, suatu tujuan  kontrak  dipandang  sah  dan  mempunyai  akibat  hukum  yaitu:  pertama, tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad  diadakan;  kedua,  tujuan  harus  berlangsung  adanya  hingga  berakhirnya pelaksanaan  kontrak;  ketiga,  tujuan  kontrak  harus  dibenarkan  olehh syara’ ,  jika syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  kontrak  tidak  sah. 44 Dari  sini,  semakin  terlihat jelas  perbedaan  antara  perjanjian  konvensional  dan  perjanjian  syariah  dalam pemaknaan  syarat  keabsahan  perjanjian  “sebab  yang  halal  /  tujuan  kontrak”, bahwa dalam konvensional sumber patokan apakah sebab itu halal ataupun tidak ialah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh  Sundari bahwa hakikat hukum sebagai  “...  suatu  sistem  norma  karya  manusia  yang  penuh  kekurangan  karena
39 Panggabean, “Keabsahan..”, 658.
40 Santoso Az, Hukum Perikatan , 52.
41 Setiawan, “Kedudukan Kontrak..”, 70.
42 Buletin Len , Ed. No.15, 50.
43 Maerisa, Panduan Praktis , 6.
44 Santoso Az, Hukum Perikatan , 52-53.
tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai”.  Maka  patokan  tidak  melanggar  norma  kesusilaan  ini  menimbulkan banyak  penafsiran  karena  berbeda-beda  antar  wilayah,  dan  lagi,  pemahaman akan sejauh mana norma kesusilaan itu berlaku juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 45 Secara lebih dalam, ini tentu akan menimbulkan ketidak pastian hukum dikakibatkan tidak adanya pengaturan yang jelas, dilihat dari segi patokan  norma  kesusilaan.  Sedangkan  secara  syariah,  sumber  patokan  apakah sebab  itu  halal  ataupun  tidak  ialah  apabila  dibenarkan  olehh syara’ ,  sumber  ini satu dan secara pasti memberi rasa aman kepada pelaku perjanjian syariah karena tidak adanya penafsiran-penafsiran lain dari segi patokan hukumnya.
Dilihat  dari  akibat  hukumnya,  Syarat  sahnya  perjanjian  “sebab  yang halal”  dalam  perjanjian  konvensional,  oleh  R.Subekti  dikelompokkan  dalam kelompok  syarat  objektif,  yaitu  kelompok  syarat-syarat  yang  berhubungan dengan objeknya 46 , yang jika dilanggar maka perjanjian yang telah dibuat adalah batal  demi  hukum  yang  berarti  tanpa  diminta  pembatalannya,  dianggap  tidak pernah  ada. 47 Sedangkan  dalam  perjanjian  syariah,  akibat  hukum  dari  suatu kontrak adalah al mysyarri’ (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. 48

## Penutup
Sebenarnya baik secara konvensional maupun hukum Islam atau syariah, maksud  diadakannya  syarat  keabsahan  perjanjian  berupa  tujuan  yang  diatur sedemikian rupa adalah sama yakni untuk meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas (predictability ) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak  untuk  mengelola  risiko  ( risk  management  tool ).  Tapi  memang,  secara landasan  hukum  keduanya  memiliki  arah  yang  berbeda.  Pada  konvensional, segala  sesuatunya  diatur  berdasarkan  undang-undang  yang  paling  utama  baru kemudian adat yakni diantaranya adalah norma kesusilaan dan ketertiban umum. Dan  pada  perjanjian  syariah,  segala  aturan  baik  dalam  hal  perjanjian  maupun segala tingkah laku umat Islam harus berdasarkan landasan utama dan terutama, yakni  syariah  (hukum  yang  ditetapkan  Allah),  baik  itu  berupa  al-Quran  dan hadist  maupun  hasil  interpretasi  terhadap  keduanya,  serta  kaidah-kaidah  fiqih. Meskipun ada aturan yang mempertimbangkan norma adat ( ‘urf ), akan tetapi bila ‘urf ini  tidak  sesuai  dengan syara’ maka  tetap  tidak  boleh  melangsungkan perjanjian berdasarkan ‘urf tersebut. Apalagi dari segi akibat hukum, yang pada perjanjian  konvensional  apabila  syarat  “sebab  yang  halal”  dilanggar  maka perjanjian yang telah dibuat adalah batal demi hukum yang berarti tanpa diminta pembatalannya, dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam perjanjian syariah,
45 Christianto, “Norma..”, 8-9.
46 Dita Rahmasari, Analisis Yuridis, 25.
47 Karunia, “Syarat Sahnya..”.
48 Santoso Az, Hukum Perikatan , 52.
akibat  hukum  dari  suatu  kontrak  adalah al  mysyarri’ (yang  menetapkan  syariat) yakni  Allah  sendiri,  dan  segala  sesuatu  dari  tindakan  manusia  pasti  akan  ada pertanggung jawabannya. Wallahu a’lam.
Kiranya  amat  penting  bagi  para  pihak  untuk  menentukan  bentuk perjanjian  apa  yang  akan  dibuat  sebelum  mengadakan  perjanjian  sehingga terdapat  satu  pemahaman  dan  rasa  nyaman  dalam  pelaksanaan  perjanjian kedepannya. Perlu pula, sebagai salah satu sistem hukum besar di Indonesia, dan mayoritas  rakyatnya  yang  menduduki  posisi  umat  muslim  terbesar  di  dunia, seharusnya pemerintah secara yuridis mengatur tentang perjanjian secara syariah dalam suatu undang-undang tersendiri, dan tidak lagi berdasarkan KUHPerdata sebagai rujukan dan dasar yang kuat untuk menjamin berlangsungnya perjanjian, terutama bagi masyarakat muslim di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rosa,  dkk.  Hukum  Perikatan  (Law  of  Obligations).  Ed.1.  Denpasar: Pustaka  Larasan;  Jakarta:  Universitas  Indonesia,  Universitas  Leiden, Universitas Groningen, 2012.
Batubara, Suleman, , Orinton Purba, Arbitrase Internasional. Raih Asa Sukses.
Buletin Len, Ed. No.15. PT Len Industri , Maret, 2014.
Christianto,  Hwian.  “Norma  Kesusilaan  Sebagai  Batasan  Penemuan  Hukum Progresif  Perkara  Kesusilaan  Di  Bangkalan  Madura”.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan. Tahun ke-46 No. 1. Januari-Maret, 2016.
Damaitu,  Emanuel  Raja.  “Perbandingan  Asas  Perjanjian  dalam  Hukum  Islam dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata”.  Jurnal  Repertorium.  1. Januari- Juni, 2014.
Gayo,  Akhyar  Ari.    “Dinamika  Legislasi  Hukum  Islam:  Analisa  atas  Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah”. Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, No. 3 .Desember, 2015.
Gegana,  Giska  Matahari.  Penerapan  Prinsip  Tanggung  Renteng  dalam  Hal Kreditur  Melakukan  Wanprestasi  terhadap  Perjanjian  Kredit  Sindikasi.
Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
Hapsari,  Dwi  Ratna  Indri.  Kontrak  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Jurnal Repertorium. 1 .Januari- Juni, 2014.
Hukum Dalam Ekonomi, ed. II. Grasindo.
Hutabarat, Samuel M. P. Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian. Grasindo.
Indraharti,  Novina  Sri.  “Aspek  Keabsahan  Perjanjian  dalam  Hukum  Kontrak (Suatu  Perbandingan  antara  Indonesia  dan  Korea  Selatan”.  Jurnal
Hukum Prioris. Vol. 4, No. 1. 2014. Karunia, Tria. “Syarat Sahnya Perjanjian”. dalam
http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/,  akses  3  Januari 2017.
Kharisma, Dona Budi.  Keabsahan dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik  melalui  Telemarketting  Ditinjau  dari  Hukum  Perjanjian  di Indonesia. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013.
KUHPerdata.
Maerisa Eka Astri.  Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian. VisiMedia, 2013.
Noor,  Muhammad.  “Penerapan  Prinsip-Prinsip  Hukum  Perikatan  dalam Pembuatan Kontrak”. Mazahib. Vol. XIV. No. 1. Juni, 2015.
Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia.  ed.  2006.  Yayasan  Obor  Indonesia, 2006.
Panggabean, R.M. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. Jurnal Hukum. No. 4 Vol. 17. Oktober, 2010.
Pasal 1313 KUHPerdata.
Pianda,  Jondra.  “Perjanjian  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Konvensional”,  dalam http://jondrapianda.blogspot.co.id/2011/05/perjanjian- dalam-perspektif-hukum-islam.html . akses 7 Januari 2017.
Prasadha, Giri. “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelaksanaan Waralaba Pada Texas Chicken Padang”. Jurnal. Padang: Universitas Taman Siswa, 2015.
Pribadi, Carina Pariska I Ketut Rai Setiabudhi, Ida Bagus Wyasa Putra. “Study of  Legal  Ownership  of  Land  Juridical  Property  by  Foreign  Citizens Through  The  "Nominee  Agreement"  Which  Was  Made  Before  The Notary”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. 2013-2014.
Rahmasari, Dita.  Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola berdasarkan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Peraturan  Keolahragaan Lainnya. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
Safira,  Martha  Eri.    Hukum  Ekonomi  di  Indonesia.  Ponorogo:  Nata  Karya, 2016.
Santoso Az, Lukman. Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis. Malang: Setara Press, 2016.
Setiawan,  Fajar  Bayu,  Himma  Asihsalista,  Nikki  Ramadhani  M.  Pranoto. “Kedudukan  Kontrak  Sewa  Rahim  dalam  Hukum  Positif  Indonesia”. Private Law. ed. 1. Maret-Juni, 2013.
Sylviana.  Tabloid  Reformata.  Edisi  114  TahunVII  (Yayasan  Pelayanan  Media Antiokhia (YAPAMA ). 1-15 September, 2009.
Yessica, Evalina. “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”. Jurnal Repertorium. vol.1, no.2. November, 2014.