## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5127/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Eksaminasi Terhadap Putusan Terkait Alat Bukti Permohonan Izin Kawin Beda Agama

## Henricus Aldian Oktavianto

## Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Article Info Abstrak Article history: Received : 02 May 2023 Publish : 04 July 2023 Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dilihat dalam Pasal 21  Undang-Undang  Perkawinan,  pada  hakekatnya  PPN  dapat  menolak  melakukan  pencatatan dan  penerbitan  Akta  Perkawinan,  jika  perkawinan  tersebut  dilarangan  menurut  Undang-
Undang.  Dalam  hal  ini  PPN  akan  mengeluarkan  surat  yang  berisi  keterangan  tertulis  dan disertai  dengan  alasan  dari  penolakan  tersebut.  Barulah  setelah  di  keluarkan  Surat  Penolakan Perkawinan tersebut, oleh para pihak dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan. Namun dalam praktiknya,  terdapat  beberapa  putusan  penetapan  hakim  yang  mengabulkan  permohonan melangsungkan  perkawinan  beda  agama  tanpa  melampirkan  alat  bukti  tertulis  berupa  Surat Penolakan Perkawinan dari PPN. Meneliti dengan rumusan masalah tinjauan yuridis ketiadaan Surat  Penolakan  Perkawinan  dari  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  dalam  putusan  permohonan pencatatan  perkawinan  beda  agama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan normatif,  menggunakan  bahan  hukum  Primer  dan  Ѕekunder.  Hasil penelitian  menunjukan  adanya  situasi  disparitas  dalam  putusan  hakim  yang  membuat pertimbangan  hakim  saling  bertolak  belakang  dalam  Permohonan  a  quo  yaitu  Putusan  Nomor 122/Pdt.P/2020/PN. Pti yang dalam Putusannya tidak dapat diterima Permohonan Pemohon.
Keywords:
Perkawinan Beda Agama Surat Penolakan Perkawinan Eksaminasi Putusan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0
Internasional
Corresponding Author: Kresna Agung Yudhianto Universitas Duta Bangsa Surakarta Email : Kresna_agung@udb.ac.id

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pasal  28B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  yakni  “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah” Pada pasal a quo mengartikan yakni tiap manusia memiliki hak yang  sama  untuk  memiliki  keturunan  melalui  pernikahan  secara  resmi.  Hal  itu  diperkuat  juga melalui  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  terkait Pengesahan International  Convenant  On  Civil  and  Political  Rights (Konvenan  Internasional terkait  Hak-Hak  Sipil  serta  Politik)  yang  menyatakan  bahwa  “Hak  laki-laki  dan  perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui”.
Persoalan  berbeda  jika  melihat  perkawinan  campuran  salah  satunya  perkawinan  beda agama  terkhusus  di  Indonesia.  Walaupun  Indonesia  di  kenal  dengan  beraneka  ragam  budaya adat  istiadat,  keagamaan,  serta  keyakinan  tiap  individu  namun  implementasi  pernikahan perbedaan agama tentu masih menjadi polemik di Indonesia terlebih untuk mendapatkan status perkawinan tersebut menjadi sah (Jane Marlen Makelaw : 2013).
Frasa  “sah”  artinya  menyerahkan  ketertiban  pemenuhan  hak  asasi  manusia  seta  hak konstitusional  masyarakat  untuk  dapat  diatur  pada  aturan  undang-undang  pada  Indonesia. Konotasi dari frasa “sah” lekat kaitanya dengan pengakuan di mata hukum dan aspek kepastian hukum.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan  yakni,  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Dalam  pasal penjelasan  itu  menegaskan  yakni  “tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.
Jika  dilihat  dari  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  itu,  hal  itu  menandakan  sebuah perkawinan  dapat  dikategorikan  perkawinan  yang  resmi  bila  dijalankan  mengacu  ketentuan aturan  tiap  agama  serta  keyakinan  pasangan  yakni  menjalankan  pernikahan  tersebut.  Dengan demikian,  ketetapan  bisa  tidaknya  pernikahan  bergantung  dalam  ketetapan  keagamaan,  karena acuan hukum agama pada penerapan pernikahan termasuk sesuatu cukup krusial pada Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974.  Jika  hukum  agama  menilai  sebuah  perkawinan  tak  resmi,  sama halnya  mengacu  hukum  negara  perkawinan  itu  pun  tak  resmi  (Website  Pengadilan  Agama Probolinggo : 2023). Makna dari hukum tiap agama serta keyakinannya yakni adanya ketetapan undang undang dalam kelompok agama serta keyakinan selama tak berlawanan pada Undang- Undang Perkawinan.
Kehidupan  sosial  dimana  semakin  dinamis,  tidak  menutup  kemungkinan  timbulnya kebutuhan dari beberapa Warga Negara Indonesia untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama.  Hal  rentan  dalam  perkawinan  beda  agama  yaitu  dimulai  dengan  tidak  dilakukan pencatatan  pernikahannya.  Dalam  UU  Perkawinan  telah  menegaskan  setelah  dilakukannya perkawinan  secara  sah  selanjutnya  dilakukanlah  pencatatan  perkawinannya  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan tentu  menimbulkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  negara.  Dalam  Pasal  2 UUP  telah  dinyatakan  dengan  tegas  yang  pada  intinya  bahwa  pernikahan  yang  resmi  yakni pernikahan  mengacu  hukum  agama  dan  kepercayaannya  serta  setiap  pernikahan  dilakukan pencatatan mengacu aturan undang undang yang ada”.
Tentu  tujuan  dari  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  yaitu  sebagai  bentuk  ketertiban  pelaksanaan administrasi  pernikahan,  adanya  rasa  pasti  serta  perlindungan  pada  status  hukum  suami,  istri, serta anak, maupun diberikannya jaminan serta perlindungan pada hak-hak yang muncul sebab pernikahan  misalnya  hak  waris,  hak  mendapat  akte  kelahiran  (Rachmadi  Usman  :  2017).  Hal rentan  selanjutnya  dalam  perkawinan  beda  agama  dapat  menimbulkan  permasalahan  seperti pengakuan anak yakni dilahirkan, persoalan cerai, dibaginya harta serta warisan, ditambah juga permasalahan  sosial,  tidak  diterimanya  Pasangan  perkawinan  beda  agama  didalam  masyarakat itu sendiri karena dianggap telah melanggar hukum agama dan negara.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  terkait  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, kemudian dikenal disebut UU Adminduk, telah  mengakomodir  untuk  perkawinan  beda  agama,  hal  itu  tercantum  pada  Pasal  35  huruf  a yang  menyatakan  “perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan”,  pada  kaitan  pasal  itu dijelaskan  yakni  “yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda beragama”. Sehingga, terlihat pemerintah telah mempermudah bagi semua pihak yakni hendak menjalankan pernikahan perbedaan agama di Indonesia.
Pencatatan  perkawinan  yakni  didatanya  administrasi  perkawinan  yakni  dijalankan  dari petugas  pencatat  perkawinan  (PPN)  melalui  fungsi  dalam  membentuk  tertib  hukum  (Iman Faishol  :  2009).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1975  menjelaskan,  pencatatan  perkawinan  bagi  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agama  islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat,  apabila  pihak  yakni menjalankan pernikahan  mengacu keagamaan serta keyakinan diluar  Islam, dijalankan melalui pegawai Pencatat Perkawinan dalam tempat catatan sipil.
Namun,  dalam  pandangan  agama,  pernikahan  yang  tidak  dalam  pengawasan  PPN  pada hakekatnya  sah  menurut  agama,  akan  tetapi  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  tidak memiliki  bukti-bukti  perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana  Pasal  5  KHI  yang  menjelaskan  bahwa  pencatatan  perkawinan  bukanlah  sebagai syarat  sah  perkawinan,  tetapi  sebagai  alat  untuk  menciptakan  ketertiban  perkawinan.  Maka diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI tentang isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat.
Menjadi  sesuatu  yang  terpisah  ketika  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  selaku  bagian dari  hak  asasi  manusia  mengamanatkan  kepada  negara  untuk  memfasilitasi  agar  tiap  individu dalam  membangun  keluarga  serta  meneruskan  keturunan  dengan  perkawinan  secara  resmi. Seharusnya,  negara  mengambil  peran  sebagai  fasilitator,  namun  dalam  praktiknya  terkesan sebagai  diktator  yang  menentukan  dan  memberi  standar  Perkawinan  dalam  konteks  memilih pasangan. Sedangkan juga telah diamanatkan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tanpa  terkecuali  tiap  individu  memiliki  hak  serta  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  serta kepastian hukum secara berkeadilan maupun tindakan yang sejenis pada hukum.
Dilihat mengacu Pasal 21 UU Perkawinan, pada hakekatnya petugas pencatat perkawinan dapat  menolak  melangsungkan  perkawinan  jika  perkawinan  itu  terdapat  sebuah  larangan mengacu  Undang-Undang  itu,  sehingga  petugas  pencatat  perkawinan  nantinya  mengeluarkan sebuah rincian  tertulis  melalui  penolakan beserta  penyebab ditolaknya. Selanjutnya bagi  pihak dimana  pernikahannya  dilakukan  penolakan  memiliki  hak  dalam  pengajuan  permohonan  ke pengadilan  dan  menyerahkan  surat  keterangan  penolakan  tersebut.  Sehingga,  surat  keterangan tertulis  penolakan  yang  dikeluarkan  petugas  pencatatan  perkawinan,  harus  “disertakan”  dalam permohonan  ke  pengadilan  sebagai  alat  bukti  telah  ditolaknya  perkawinan  oleh  petugas pencatatan perkawinan.
Setelah menelaah putusan-putusan penetapan hakim terkait permohonan izin kawin beda agama,  terdapat  beberapa  penetapan  dimana  para  pemohon  tidak  menyertakan  alat  bukti keterangan  tertulis  dari  petugas  pencatat  perkawinan  yang  berisi  penolakan  melangsungkan perkawinan  seperti  di  putusan  nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby,  namun  pada  semua  putusan  itu hakim menerima permohonan para pemohon dalam dilangsungkannya kawin beda agama.
Terdapat  juga  putusan  hakim  yang  menerima  permohonan  para  pemohon,  dimana  para pemohon menyertakan bukti keterangan tertulis penolakan dari PPN, seperti di Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN  Pwt  dan  Putusan  Nomor  367/Pdt.P/2019/PN  Skt.  Akan  tetapi,  terdapat penetapan  putusan  hakim  dimana  permohonan  para  pemohon  tidak  dapat  diterima  untuk  izin kawin  beda  agama  dengan  alasan  tidak  dilampirkannya  alat  bukti  keterangan  tertulis  dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan, hal ini terdapat dalam Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti.
Timbul  suatu  pertanyaan  terkait  pertimbangan  hakim  yang  tidak  mengikutsertakan  alat bukti alasan penolakan izin kawin beda agama oleh petugas pencatat perkawinan sebagai dasar pertimbangan  hakim  dalam  menerima  suatu  permohonan.  Sehingga,  disini  terlihat  adanya inkonsistensi  penetapan  hakim  atas  menerima  dan/atau  tidak  dapat  diterimanya  permohonan para pemohon untuk izin kawin beda agama sebelum dilangsungkannya perkawinan.
Probelamatika tersebut, merupakan hal yang harus diselesaikan dan ditegaskan mengenai kepastian hukum dalam menetapkan permohonan izin kawin beda agama, karena dapat memicu adanya  rasa  ketidakadilan  dalam  diri  para  pemohon.  Perkawinan  merupakan  sesuatu  yang melekat  di  kehidupan  manusia  dan  menjadi  suatu  kebutuhan  manusia.  Kepastian  tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yang paling penting. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  bukan  hanya  ketentuan  yang  berupa  pasal-pasal malainkan  adanya  konsistensi  putusan  hakim  yang  satu  dengan  hakim  yang  lain  untuk  kasus serupa (Mardalena Hanifah : 2019).
Eksaminasi  oleh  publik  terhadap  putusan-putusan  di  atas  sangat  diperlukan,  hal  ini bertujuan untuk memberikan penilaian kualitas dan menjaga kualitas putusan Hakim mengenai penyertaan  suatu  alat  bukti  tertulis  berisi  penolakan  PPN  dalam  permohonan  izin  kawin  beda agama.  Sebab  dalam  ketentuan  Pasal  295  HIR  yaitu  surat-surat  termasuk  macam-macam  alat bukti.
Tesis  ini  membahas  mengenai  kedudukan  alat  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan perkawinan  oleh  petugas  pencatat  perkawinan  dalam  Pertimbangan  hakim  menerima  dan menolak  permohonan  izin  kawin  beda  agama,  serta  pertimbangan  hakim  dari  dikabulkannya atau  tidak  diterimanya  permohonan  pencatatan  perkawinan.  Dengan  demikian,  judul  tesis  ini adalah “EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN TERKAIT ALAT BUKTI PERMOHONAN
IZIN KAWIN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 220/Pdt.P/2020/PN Bpp DAN PUTUSAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti)”.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah:
Bagaimanakah  kedudukan  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan  perkawinan  beda agama oleh petugas pencatat perkawinan?

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif,  dan  pendekatan hukum  doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  serta  pendapat  para  ilmuwan  hukum  terutama  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  (Ronny  Hanitjia  Soemitro,  1998).  Metode  ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Bambang Sunggono, 2006).
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  hukum  ini  terbagi  menjadi  3  (tiga) bahan hukum yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer,  berupa  bahan  hukum  yang  mengikat  dan  terdiri  dari  norma  atau kaidah  dasar  (Soerjono  Soekanto,  2015).  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Dasar  1945  LN  No.  75  Tahun  1959,  BN  No.  69  Tahun  1959  dan perubahannya.
2) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  terkait  Perkawinan,  LN Nomor  1  Tahun  1974.  TLN  Nomor  3019  beserta  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  terkait  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 terkait Perkawinan, LN Nomor 186 Tahun 2019. TLN Nomor 6401.
3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  terkait  Administrasi Kependudukan, LN Nomor 124 Tahun 2006. TLN Nomor 4674 beserta Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tantang  Administrasi  Kependudukan,  LN  Nomor  232  Tahun 2013. TLN Nomor 5475.
4) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 12 Tahun 1975. TLN Nomor 3050.
5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2019  terkait  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  terkait  Perubahan  Atas  Udang-Undang  Nomor 23  Tahun  2006  terkait  Administrasi  Kependudukan,  LN  Nomor  102  Tahun  2019.  TLN Nomor 6354.
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
8) Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986
9) Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  68/PUU-XII/2014  tentang  Perkawinan  Beda  Agama dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  juga  dipakai  sebagai  acuan  untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum  sekunder,  yaitu bahan-bahan hukum  yang memberikan  penjelasan mengenai bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya dari  kalangan  hukum,  dan  seterusnya  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006).  Dalam penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  bahan  literatur,  jurnal,  dan hasil  penelitian  yang  terdiri  dari  buku-buku  Kenotariatan,  Hukum  Perdata,  Hukum Pembuktian Akta dan tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tersier  adalah  materi  hukum  disediakan  penjelasan  dan  penjelasan  bahan hukum primer dan data sekunder terkait penelitian ini antara lain abstrak, bibliografi, kamus, majalah (Johnny Ibrahim, 2006). Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya  kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  kumulatif,  dan  sebagainya  (Bambang Sunggono, 2006). Bahan hukum  tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  serta  buku  pedoman  penulisan  karya ilmiah sebagai panduan penulisan penelitian ini.

## 4. PEMBAHASAN
a. Kedudukan  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  oleh petugas pencatat perkawinan
Bukti tertulis dalam hukum acara perdata atau surat, yakni telah dikaji pada Pasal 164 HIR/284  RBG  merupakan  salah  satu  bukti  yang  diakui  dalam  persidangan.  Disebutkan pertama  yaitu  surat,  bahwa  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  yang  dimaksud  dengan  surat adalah  sesuatu  yang  memuat  tanda  yang  dapat  dibaca  dan  menyatakan  suatu  buah  pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:
1. Akta
Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:
a. Akta autentik;
Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  di  tempat  dimana  akta  di  buat.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  pegawa- pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.
b. Akta di bawah tangan Akta  di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat  dan  disetujui  oleh  para  pihak  yang membuatnya  serta  mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Akta  di  bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
2. Surat biasa
Surat  biasa  merupakan  bukti  surat  yang  awalnya  tidak  diperuntukkan  untuk  dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.
Sebagaimana telah dijelaskan, bukti tertulis merupakan surat yang berisikan tanda bacaan  dimana  tertera  pada  menuangkan  isi  pemikiran  individu  yang  akan  dijadikan selaku alat bukti (Koesparmo Irsan dan Armansyah : 2016).
Surat dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta  tersusun  atas  dua  yakni  akta  otentik  serta  akta  dibawah  tangan  (Alfitra  :  2018). Berkaitan dengan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh  petugas  pencatat  perkawinan,  tergolong  dalam  akta  otentik.  Hal  tersebut dikarenakan,  bukti  tertulis  penolakan  oleh  petugas  pencatat  perkawinan  bentuknya ditetapkan dari undang-undang serta disusun dari pejabat umum (Alfitra : 2018). Berikut contoh  gambar  bentuk  formulir  penolakan  perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Urusan Agama yang diatur dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  713  Tahun  2018  tentang  Penetapan  Formulir  Dan  Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk.
Mengenai  akta  otentik  dimana  disusun  dari  pejabat  umum yakni  termuat  pada Pasal  1868  KUHPerdata,  maka  terkait  bukti  tertulis  penolakan  perkawinan  dibuat  oleh perugas  pencatat  perkawinan.  yakni  dikaji  pada  Pasal  21  ayat  (2)  UUP  menyatakan “Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan
perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya”.
Maksud dari pegawai pencatat dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  PP  Pelaksanaan  UUP,  yaitu  “pegawai pencatat  adalah  pegawai  perkawinan  dan  perceraian”.  Dijelaskan  lebih  lanjut  dalam Pasal 2 PP Pelaksanaan UUP yang menyatakan:
“(1)  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut  agama  islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Tujuk.
(2)  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat  perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan,  bagi  perkawinannya menurut  agama  Islam  maka  pegawai  pencatat  perkawinan  dilakukan  oleh  pegawai pencatat di  KUA, sedangkan bagi  yang perkawinannya menurut  diluar beragama  Islam maka  petugas  pencatat  perkawinannya  oleh  Kantor  Pencataatn  Sipil  atau lembaga/pejabat yang membantunya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  23  UU  Adminduk,  makna  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  yaitu  “satuan  kerja  yang  melaksanakan  pencatatan  nikah,  talak,  cerai,  dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.”
Berdasarkan  gambar  bentuk  formulir  di  atas,  bahwa  pejabat  pencatat  perkawinan yang  diberikan  kewenangan  mengeluarkan  bukti  tertulis  penolakan  perkawinan  adalah pejabat  dari  KUA.  Sehingga,  persyaratan  dalam  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  pejabat umum  dalam  hal  ini  bukti  tertulis  penolakan  dari  petugas  pencatat  perkawinan  juga sudah terpenuhi.
Mengenai  kedudukan  alat  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan  perkawinan oleh  petugas  pencatat  perkawinan,  dalam  persidangan  acara  perdata,  bahwasannya fungsi  dari  suatu  surat  keterangan  tertulis  atau  akta  adalah  sebagai  syarat  untuk menyatakan  adanya  suatu  perbuatan  hukum  dan  sebagai  alat  pembuktian  (Koesparmo Irsan dan Armansyah : 2016).
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUP, menyatakan bahwa “Para pihak  yang  perkawinannya  ditolak  berhak  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan didalam  wilayah  mana  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  mengadakan  penolakan berkedudukan  untuk  memberikan  keputusan,  dengan  menyerahkan  surat  keterangan penolakan tersebut di atas.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  bukti  surat  keterangan  penolakan  tersebut harus dibawa sebab terdapat kalimat “menyerahkan”, hal itu sebagai bukti bahwasannya para  pemohon  telah  melakukan  prosedur  atau  langkah  awal  sebelum  melangsungkan perkawinan,  yaitu  pengajuan  izin  kawin  ke  petugas  pencatat  perkawinan  sebelum melakukan permohonan  ke pengadilan. Sehingga lebih lanjut  diatur pada Pasal  21 ayat (4)  UUP  menilai  “Pengadilan  akan  memeriksa  perkaranya  dengan  acara  singkat  dan akan  memberikan  ketetapan,  apakah  ia  akan  menguatkan  penolakan  tersebut  ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”
Disimpulkan  pada  pasal  tersebut,  bahwa  secara  tidak  langsung  surat  keterangan penolakan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  sebagai  landasan  awal  agar  pengadilan dapat  menggelar  persidangan  para  pemohon  izin  kawin.  Sehingga,  bukti  tertulis penolakan  melangsungkan  perkawinan  oleh  pegawai  perkawinan  memiliki  kedudukan yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam pengajuan izin kawin ke pengadilan.
Pembuktian atas bukti tulisan penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat  perkawinan  dapat  disamakan  dengan  pembuktian  pada  akta  otentik  karena memenuhi  kriteria  otentisitas  yang  sama,  maka  pembuktiannya  bersifat  sempurna  dan mengikat.  Berarti,  apabila alat bukti yang dilakukan pengajuan pemenuhan persyaratan serta materiil maupun bukti lawan yang ada pada tergugat (apabila terjadi keberatan dari pihak ketiga) tak adanya pengurangan keberadaannya, dalam individu maupun ada pada kuatnya pembuktian secara menyeluruh serta terikat (Yahya Harahap : 2019).
Fungsi  adanya  pembuktian  yakni  memberikan  kepastian  pada  Hakim  terkait terdapatnya sebuah kejadian (Rosdalina Bukido : 2016).
Dapat  disimpulkan  kedudukan  dari  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan sangat penting dan merupakan alat bukti yakni  bisa  melengkapi  alat-alat  bukti  lainnya  menjadi  alat  bukti  dimana  sempurna  dan mengikat  (Yahya  Harahap  :  2019)  dan  menjadi  pertimbangan  utama  Hakim  dalam mengambil  penetapan  permohonan  izin  kawin  karena  telah  terpenuhinya  kriteria otentisitas suatu akta otentik.
b. Pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti
Pembahasan pertimabangan hakim atas Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti.
Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti
Kasus  dalam  Putusan  Nomor  122/Pdt.P/2020/PN  Pti,  DM,  WNI,  beragama  Islam, selaku  Pemohon  I.  NYU,  WNI,  beragama  Kristen,  selaku  Pemohon  II.  Berdasarkan  surat permohonan pemohon pada tanggal 31 Agustus 2020, Para pemohon mengajukan izin kawin beda  agama  ke  Pengadilan  Negeri  Pati  pada  tanggal  02  September  2020  dimana permohonan tersebut berisikan:
Para  Pemohon  adalah  sepasang  kekasih  yang  telah  lama  menjalin  hubungan  asmara, dan  berkeinginan  untuk  membawa  hubungan  asmara  mereka  ke  jenjang  yang  lebih  serius yaitu  pernikahan.  Akan  tetapi  Ketika  hendak  mencatatkan  pernikahan  ke  Kantor  Dinas Kependudukan  serta  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pati,  mereka  terkendala  dengan  adanya perbedaan keyakinan yang merka anut.
Selama menjalin hubungan asmara, Para pemohon menjalin cinta dan tidak pernah ada masalah  dengan  perbedaan  keyakinan  yang  mereka  peluk.  Selama  ini  mereka  bisa  saling bertoleransi Ketika masing-masing pihak hendak menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka.
Para pemohon menyatakan, yakni ketentuan dalam menjalankan pernikahan mengacu aturan  undang  undang  Perkawinan  yakni  ada  sudah  dipenuhi  kecuali  adanya  perbedaan agama dimana mereka anut.
Berdasarkan  isi  surat  pemohon,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD 1945  menilai  dengan  tegas  yakni  tiap  orang  memiliki  hak  mewujudkan  keluarga  serta meneruskan keturunan dengan perkawinan secara resmi. Maka mengacu ketetapan itu tidak ada  seorangpun  yang  dapat  menghalangi  apabila  ada  dua  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  menilai  negara  memberi  jaminan  kemerdekaan  semua penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing serta dalam beribadah mengacu agama serta  kepercayaan,  mengandung  arti  bahwa  setiap  orang  mendapatkan  penjaminan  dari negara  pada  memeluk  serta  meneruskan  agamanya  maka  individu  tak  bisa  melakukan pemaksaan agamanya pada orang lain, pada hal ini calon istri serta calon suami.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  terkait  Perkawinan  tak  terdapat  aturan  yakni larangan  perkawinan  beda  agama,  sebagaimana  yang  tercantum  pada  pasal  2  ayat  (1) dikatakan  yakni  perkawinan  dinilai  sah,  jika  dijalankan  mengacu  hukum  tiap  agama  serta keyakinannya.
Menurut  ketentuan  Pasal  8  UU  No.  1  Tahun  1974,  perbedaan  agama  tak  termasuk larangan dalam menjalankan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 terkait  Administrasi  Kependudukan  yakni  sudah  dilakukan  pengubahan  pada  Undang Undang  No.  24  Tahun  2013  terkait  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006 terkait Administrasi Kependudukan pada pasal 35 serta dijelaskan lagi dalam kajian pasal 35 huruf  a  yakni  makna  perkawinan  yang  ditentukan  dari  pengadilan  yakni  perkawinan  yang dijalankan diantara umat yang tak sama agamanya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia terdapat sekitar  60  hak  sipil  warga  negara  yang  tak  bisa  dicampuri  serta  dikurangi  dari  pihak manapun yakni terkait pemilihan pasangan, pernikahan, memiliki keluarga serta mempunyai keturunan yang terdapat dalam pasal 10.
Para  pemohon  selanjutnya  menyatakan,  menurut  putusan  Mahkamah  Agung  No. 1400/K/Pdt/1986  menyatakan  yakni  para  pasangan  beda  agama  bisa  meminta  penetapan pengadilan  untuk  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  yang  akan  dicatatkan  di  Kantor Pencatatan Sipil.
Para pemohon  berpendapat  bahwa pencatatan perkawinan antara Para Pemohon  pada Kantor  Dinas  Kependudukan  serta  Catatan  Sipil  Kabupaten  Pati  baru  bisa  dilayani  apabila ada  surat  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  Pati.  Para  Pemohon  menyatakan  tidak mempunyai  hubungan  darah,  sepersusuan  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan pernikahan.  Keluarga  Para  Pemohon  telah  merestui  rencana  pernikahan  tersebut  dan  tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
Para  Pemohon  berdomisili  di  wilayah  Kabupaten  Pati,  sehingga  sesungguhnya  Para Pemohon  melakukan  pengajuan  permohonan  penetapan  itu  dalam  Pengadilan  Negeri  Pati. Terhadap biaya perkara ini agar dilakukan pembebanan pada Pemohon  selaras pada aturan undang-undangan  yang  ada.  Berdasarkan  duduk  perkara  yang  disampaikan  Para  Pemohon, bahwa Para Pemohon telah melakukan langkah awal yaitu melaporkan izin perkawinannya ke  petugas  pencatat  perkawinan.  Namun,  karena  terkendala  perbedaan  agama,  petugas pencatat perkawinan menyarankan untuk memintakan penetapan pengadilan terlebih dahulu atas  izin  menjalankan  perkawinan  beda  agamanya  serta  nantinya  bisa  dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, karena dalam Pasal  35  huruf  a  UU  Adminduk  menilai“Pencatatan  perkawinan  berlaku  pula  bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Pada uraian itu maknanya perkawinan yang ditentukan dari Pengadilan yakni Perkawinan yang dijalankan diantara umat yang tak sama agamanya.
Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  untuk  mendapatkan  penetapan pengadilan  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  dan  (3)  UUP,  harus  menyertakan  bukti  keterangan tertulis  penolakan  melangsungkan  perkawinan  oleh  petugas  pencatat  perkawinan,  sehingga Para Pemohon wajib menyerahkan bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan Hakim, bahwa Para Pemohon telah mengikuti syarat formil yang diamantkan dalam PP Pelaksanaan UUP. Para  pemohon  juga  mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  sebagai  alat  bukti  untuk memperkut permohonannya. Bahwa keterangan saksi juga termasuk dalam alat bukti dalam hukum  acara  perdata.  Intinya  dari  2  (dua)  orang  saksi  yang  diajukan  oleh  Para  Pemohon, bahwa  saksi  pertama  menyatakan  ikut  mengurus  perkawina  Para  Pemohon  pada  Kantor Urusan  Agama  serta  pada  Kantor  Pencatatan  Sipil,  namun  saksi  kedua  menyatakan  hanya dikasih  tahu  oleh  Para  Pemohon  pernah  mengurus  pernikahannya  di  KUA  namun  ditolak dan  disarankan  ke  Kantor  Catatan  Sipil,  namun  ditolak  juga  dan  disarankan  untuk mengajukan  permohonan  di  Pengadilan.  Terlihat  adanya  perbedaan  keterangan  mengenai pengurusan pernikahan Para Pemohon ke KAU dan Kantor Pencatatan Sipil.
Berdasarkan  alat-alat  bukti  sebagaimana  disampaikan  oleh  Para  Pemohon  beserta keterangan saksi-saksi, majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan mengenai:
Para  Pemohon  adalah  sepasang  kekasih  yang  telah  lama  menjalin  hubungan  asmara sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang dan melanjutkan hubungan tersebut
ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi terkendala karena Para Pemohon berbeda  agama,  Pemohon  DM  beragama  Islam,  sedangkan  Pemohon  NYU  beragama Kristen, sehingga tidak berhasil ketika hendak mencatatkan pernikahan ke KUA dan Kantor Dinas  Kependudukan  serta  Catatan  Sipil  Kabupaten  Pati.  Segala  persyaratan  telah dipersiapkan oleh Para Pemohon, kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut. Kantor  Dinas  Kependudukan  serta  Catatan  Sipil  Kabupaten  Pati  baru  nantinya melayani  bila  sudah  terdapat  ketetapan  oleh  Pengadilan  Negeri  Pati.  Para  Pemohon  tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Keluarga Para Pemohon sama-sama sudah memberi persetujuan rencana pernikahan itu serta tak terdapat pihak manapun yakni keberatan pada berjalannya pernikahan itu.
Hakim  menyatakan,  perkawinan  yakni  keterikatan  lahir  batin  diantara  seorang  pria melalui  seorang  wanita  selaku  suami  istri  melalui  fungsi  pembentukan  keluarga  (rumah tangga)  secara  bahagia  serta  kekal  mengacu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dan  suatu perkawinan yakni resmi, jika diterapkan mengacu hukum tiap agamnya serta keyakinannya.
Hakim  mengacu  pada  ketetapan  Pasal  21  ayat  (1),  (2),  (3),  serta  ayat  (4)  Undang- Undang Perkawinan mengkaji yakni:
(1) “Jika  pegawai  pencatat  perkawinan  berpendapat  bahwa  terhadap  perkawinan  tersebut ada  larangan  menurut  Undang-undang  ini  maka  ia  akan  menolak  melangsungkan perkawinan;
(2) Didalam  hal  penolakan,  maka  permintaan  salah  satu  pihak  yang  ingin  melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan - alasan penolakannya;
(3) Para  pihak  yang  perkawinannya  ditolak  berhak  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan diwilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan  untuk  memberi  keputusan  dengan  menyerahkan  surat  keterangan penolakan tersebut diatas;
(4) Pengadilan  akan  memeriksa  perkaranya  dengan  cara  singkat  dan  akan  memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;
(5) Ketetapan  ini  hilang  kekuatannya,  jika  rintangan-rintangan  yang  mengakibatkan penolakan  tersebut  hilang  dan  para  pihak  yang  ingin  kawin  dapat  mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka”.
Mengacu  alat  bukti  surat  serta  alat  bukti  saksi  yang  dilakukan  pengajuan  dalam perkara ini, dihubungkan melalui ketetapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait  Perkawinan  tersebut  diatas,  diketahui  bahwa  ternyata  Para  Pemohon  tidak menyertakan bukti apapun dari KUA maupun melalui Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil  Kabupaten  Pati,  yakni  berisi  menolak  permohonan  pencatatan  serta  dikeluarkannya akta perkawinan yang dilakukan pengajuan dari Para Pemohon.
Berdasarkan keterangan saksi pertama, Para Pemohon telah berusaha datang ke kantor Catatan  Sipil  untuk  menyampaikan  mengapa  ditolak.  Sedangkan  saksi  Kedua  mengetahui dari  Pemohon  sehingga  dapat  dikategorikan  tidak  mengerti  sendiri  atau  testimonium  de auditu.
Berdasarkan  keterangan  para  saksi  tersebut,  dan  dengan  tidak  adanya  bukti  tertulis tentang  penolakan  dari  KUA  ataupun  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Pati,  terkait  melalui  ketetapan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 terkait Perkawinan tersebut ditatas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan undang-undang tersebut, atau dengan kata  lain  Para  Pemohon  dianggap  belum  menempuh  satu  langkah  yang  seharusnya dilakukan.
Hakim  berpendapat,  Para  Pemohon  belum  menempuh  langkah  yang  diamanatkan undang-undang,  menyebabkan  perkara  ini  menjadi  terlalu  dini  diajukan  menjadi  suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini
dipandang  mengandung  cacat  formil,  dan  atas  dasar  tersebut  maka  Permohonan  ini  patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).
Berdasarkan  pada  pertimbangan  Hakim,  maka  amar  putusan  pengadilan  menetapkan sebagai berikut:
1. “Menyatakan  bahwa  permohonan  Para  Pemohon  tak  bisa  diterima  ( niet  on  vankelijke verklaard );
2. Membebankan  biaya  permohonan  ini  pada  Para  Pemohon  yang  sampai  kini  ditaksir berjumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)”.
Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas,  Penulis  sepenuhnya  setuju  dengan  pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal melakukan pertimbangan hukum atas pokok perkara yang terjadi. Dari pertimbangan hakim tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa dalam Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN. Pti hakim tidak dapat menerima Permohonan Perkawinan beda agama.  dengan  alasan  pertama,  demi  hukum  hakim  memandang  Pasal  21  Undang-Undang Perkawinan  adalah  syarat  administrasi  absolut,  dimana  fungsi  Putusan  Permohonan  yang diajukan dalam Permohonan a quo , adalah untuk menguji ratio legis dari alasan penolakan perkawinan  dari  PPN,  dimana  tanpa  adanya  bahan  uji  maka  pengujian  tentu  tidak  dapat dilakukan.  Menimbang  kedudukan  PPN  dengan  tugas  dan/atau  kewenangan  yang  terletak dalam  peraturan  ini  adalah  bersifat  atribusi  (kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang),  sehingga  dalam  hal  ini,  peneliti  melihat  upaya  hakim  dalam  menjaga  eksistensi dari keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan berserta dengan PPN sebagai Pranata hukum di dalamnya.
Kedua,  saksi  pada  konsepnya  yaitu  orang  yang  memberikan  kererangan/kesaksian  di depan  pengadilan  mengenai  apa  yang  mereka  ketahui,  lihat  sendiri,  dengar  sendiri  atau alami  sendiri,  yang  dengan  kesaksian  itu  akan  menjadi  jelas  suatu  perkara.  Keterangan seorang  saksi  harus  disampaikan  secara  lisan  dan  pribadi  artinya  tidak  boleh  diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.
Persidangan  ini,  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  Pemohon  masuk  dalam  kategori testimonium de auditu, dimana dalam uraian saksi-saksi sebelumnya, telah dijelaskan yang memang  terdapat  keterangan  saksi  Sudiro,  mengenai  Pemohon  yang  telah  berusaha  datang ke kantor Catatan Sipil untuk menyampaikan mengapa ditolak. Namun, status saksi Andika yang  mengetahui  peristiwa  tersebut  dari  Pemohon,  membuatnya  dikategorikan  tidak mengerti sendiri atau testimonium de auditu . Sehingga dengan hanya menghadirkan 2 (dua) saksi, kesaksian saksi pertama menjadi berdiri sendiri, sedangkan demi hukum kondisi yang demikian membuat  kesaksian saksi  pertama tidak dapat  diterima karena  “satu  saksi  bukan saksi” atau unus testis nullus testis .
3. PENUTUP
a. Simpulan
Kedudukan  alat  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan  perkawinan  oleh  petugas pencatat  perkawinan  sangat  penting  karena  sudah  tercantum  dalam  Pasal  21  UUP.  bahwa secara tidak langsung surat keterangan penolakan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai landasan  awal  agar  pengadilan  dapat  menggelar  persidangan  para  pemohon  izin  kawin. Sehingga,  bukti  tertulis  penolakan  melangsungkan  perkawinan  oleh  pegawai  perkawinan memiliki  kedudukan  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengajuan  izin  kawin  ke  pengadilan. Pembuktian atas bukti tulisan penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan  dapat  disamakan  dengan  pembuktian  pada  akta  otentik  karena  memenuhi kriteria otentisitas yang sama, maka pembuktiannya bersama dengan alat-alat bukti lainnya bersifat sempurna dan mengikat.
Putusan  Nomor  122/Pdt.P/2020/PN  Pti,  Majelis  Hakim  dalam  hal  melakukan pertimbangan  hukum  atas  pokok  perkara  yang  terjadi,  bahwa  hakim  tidak  dapat  menerima Permohonan  Perkawinan  beda  agama.  dengan  alasan  pertama,  demi  hukum  hakim memandang  Pasal  21  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  syarat  administrasi  absolut.
Menimbang  kedudukan  PPN  dengan  tugas  dan/atau  kewenangan  yang  terletak  dalam peraturan  ini  adalah  bersifat  atribusi  (kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang), sehingga  dalam  hal  ini,  peneliti  melihat  upaya  hakim  dalam  menjaga  eksistensi  dari keberadaan  Pasal  21  Undang-Undang  Perkawinan  berserta  dengan  PPN  sebagai  Pranata hukum di dalamnya. Serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masuk dalam kategori testimonium de auditu .

## b. Saran
Berdasarkan  pada  simpulan  yang  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  memberikan  saran terhadap permasalahan yang diangkat sebagai berikut:
Para  pemohon  dalam mengajukan izin perkawinan beda agama ke persidangan harus menyertakan bukti keterangan tertulis penolakkan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam tata cara formil melangsungkan perkawinan yaitu  dimulai  dalam  Pasal  3  PP  Pelaksanaan  perkawinan  harus  memberitahukan kehendaknya  untuk  melangsungkan  perkawinan  kepada  pegawai  pencatat  perkawinan. Kemudian,  apabila  petugas  pencatat  perkawinan  menolak  permohonan  pemohon,  maka berdasarkan  Pasal  21  UUP,  akan  diberikan  bukti  keterangan  tertulis  alasan  penolakan melangsungkan perkawinan oleh Petugas pencatat perkawinan dan bukti keterangan tertulis dimaksud  harus  disertakan  ke  pengadilan  agar  mendapatkan  penetapan  pengadilan  izin kawin beda agama.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
a. Peraturan Perundang - Undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Indonesia. Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesi  1945 .  LN  Nomor  75.  BN No. 75
Indonesia .  Undang  –  Undang  Perkawinan. UU  No.  1  Tahun  1974.  LN  Nomor  1.  TLN Nomor 3019.
Indonesia . Undang – Undang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 UU No. 16 Tahun 2019. LN Nomor 186. TLN Nomor 6401.
Indonesia .  Undang  –  Undang  Administrasi  Kependudukan. UU  No.  23  Tahun  2006.  LN Nomor 124. TLN Nomor 4674.
Indonesia .  Undang  –  Undang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2006. UU No. 24 Tahun 2013. LN Nomor 232. TLN Nomor 5475.
Indonesia .  Peraturan  Pemerintah  Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975. LN Nomor 12. TLN Nomor 3050.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2006
Tentang  Administrasi  Kependudukan  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang  – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006. PP No. 40 Tahun 2019. LN Nomor 102. TLN Nomor 6354.
b. Buku Alfitra. Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korupsi  di  Indonesia , Jakarta , Raih Aksa Sukses. 2018.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005. Jhonny  Ibrahim, Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang,  Bayu  Media Publishing, 2006 .
Koesparmo Irsan,  dan  Armansyah. Panduan  Hukum  Pembuktian  Dalam  Hukum  Perdata dan Hukum Pidana ,  Bekasi, Gramata Publishing. 2019.
Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” Edisi revisi, cetakan 47 Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
Soekanto,  Soerjono dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif, Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2006.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Pembuktian. Dan Putusan Pengadilan . Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
c. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah Rosdalina Bukido,  "Kedudukan  Alat  Bukti  Tulisan  terhadap  Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, vol. 9, No. 1, 2011.
Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol 8, No.2, 2019.
Jane  Marlen  Makelaw,  “Akibat  Hukum  dari  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia”,  Lex Privatum, Vol. I, No. 2, 2013.
Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14-Nomor 3, September 2017.
Mardalena Hanifah , Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Soumatera Law Review, Vol. 2, No. 2.
d. Internet
Dipublikasikan oleh PA Probolinggo pada on 15 Juli 2022,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns- analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo , diaskes tanggal 30 April 2023, pukul 21.09 WIB.