## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## ANALYSIS OF THE FACTORS THAT CAUSED NON-PERFORMING CREDIT AT PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI GADOBANGKONG HEAD OFFICE

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI KANTOR PUSAT GADOBANGKONG
Dini Rahayu 1 , Rita Yuniarti 2 Universitas Widyatama, Bandung 1,2
Rahayu.1786@widyatama.ac.id 1 , rita.yuniarti@widyatama.ac.id 2

## ABSTRACT
This study aims to determine the factors that cause non-performing loans at PT. BPR Arthaguna Mandiri. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach.  Secondary  data  collection  was  obtained  from  documented  sources  in  the company,  namely  financial  reports,  and  primary  data  was  obtained  from  the  first source, namely through observation and interviews. The population in this study were 20  credit  officers  of  PT.  BPR  Arthaguna  Mandiri  and  15  samples  representing  credit officer  employees.  The  results  showed  that  the  factors  causing  problem  loans  at  PT. BPR Arthaguna Mandiri which dominates is caused by internal factors where there are deviations  from  credit  granting  procedures,  inaccurate  analysis  of  the  elements  and principles of lending and weak supervision of credit granting procedures and oversight of debtors. External factors that cause non-performing loans lie in the use of weak bank supervision by debtors, and the debtor's business sector is unable to generate long-term profits.
Keywords: Troubled Loans, Credit Granting Procedures, Rural Banks

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  kredit  bermasalah pada PT. BPR Arthaguna Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari sumber  terdokumentasi  di  perusahaan  yaitu  laporan  keuangan,  dan  data  primer diperoleh dari sumber pertama yakni melalui observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian  ini  ada  20  pejabat  kredit  PT.  BPR  Arthaguna  Mandiri  dan  15  sampel  yang mewakili karyawan pejabat kredit. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab kredit  bermasalah  pada  PT.  BPR  Arthaguna  mandiri  yang  mendominasi  disebabkan oleh faktor internal dimana terdapat penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit, analisa  yang  tidak  teliti  terhadap  unsur  dan  prinsip  pemberian  kredit  serta  lemahnya pengawasan  terhadap  prosedur  pemberian  kredit  dan  pengawasan  terhadap  debitur. Faktor  eksternal  penyebab  kredit  bermasalah  terletak  pada  pemanfaatan  pengawasan bank  yang  lemah  oleh  debitur,  serta  bidang  usaha  debitur  tidak  mampu  menghasilkan profit jangka Panjang.
Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Prosedur Pemberian Kredit, Bank Perkreditan Rakyat

## PENDAHULUAN
Penyaluran  dana  yang  dilakukan oleh  BPR  dalam  bentuk  kredit  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  perekonomian.  Kredit merupakan  bagian  terbesar  dari  setiap aset  yang  dimiliki  oleh  BPR  yang
bersangkutan. Dalam memberikan kredit, BPR harus siap menerima risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut  menjadi  bermasalah.  Risiko kredit merupakan risiko bahwa nasabah tidak  dapat  atau  tidak  akan  dapat membayar  kembali  jumlah  pinjaman yang  diperoleh  dari  BPR  beserta bunganya  sesuai  dengan  jangka  waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah  merupakan  situasi  di  mana
BPR  menyetujui  pembayaran  pinjaman melibatkan  risiko  kegagalan.  Kredit bermasalah  menunjukan  kemampuan manajemen  BPR  dalam  mengelola kredit yang diberikan, kredit bermasalah dapat  dilihat  dari  rasio Nonperforming Loan suatu  perbankan  dengan  melihat pada  laporan  keuangannya.  Sehingga semakin  tinggi  NPL,  maka  semakin rendah  kualitas  kredit  BPR  yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin  besar  (Handayani,  2014).  Isu kredit  Bermasalah  atau  kredit  macet selalu  menjadi  pemberitaan  di  berbagai surat  kabar  lokal  dan  nasional  yang terbit  di  Indonesia.  Keberadaan  kredit bermasalah  di  industri  perbankan merupakan penyakit kronis yang sangat memprihatinkan dan mengancam sistem perbankan Indonesia dan harus diantisipasi  oleh  semua  pihak  yang berperan penting. (Mizwar, 2017)
Rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  risiko  kredit  bank,  yaitu  (a) kredit  bermasalah-LaR  ( Loan  at  Risk) dan (b) kredit bermasalah-NPL ( NonPerforming  Loan ).  LAR  adalah pengukuran risiko untuk pinjaman yang dibayar,  yang  terdiri  dari  kolektibilitas yang direstrukturisasi 1, kolektibilitas 2, atau  pinjaman  dengan  perhatian  khusus dan  pinjaman  bermasalah  (NPL). NonPerforming Loan (NPL) merupakan cara  untuk  mengukur  besar  kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank  yang  akibat  dari  ketidak  lancaran
nasabah  dalam  melakukan  pembayaran angsuran. (maksi binus, 2020) Dalam  dunia  perbankan,  kredit bermasalah  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  yaitu  faktor  eksternal seperti:  memburuknya  kondisi  usaha, kegagalan  usaha,  kesulitan  keuangan yang  serius,  masalah  keluarga  atau karena  sifat  buruk  dari  debitur  itu sendiri.  Dan  juga  dampak  buruk  dari krisis  keuangan  global  tidak  hanya mengurangi  permintaan agregat ,  tetapi juga  memaksa  bisnis  ke  dalam lingkungan  yang  semakin  kompetitif. Situasi  ini  membuat  perusahaan  sulit bertahan  di  pasar  dan  memperburuk prospek  bisnisnya.  Faktor  internal seperti: kebijakan bank untuk mempertahankan  suku  bunga  kredit yang tinggi di tengah kondisi perekonomian  yang  belum  stabil  juga turut  mendorong  peningkatan  kredit bermasalah.  Ketika,  pinjaman  bank yang  pengawasannya  masih  longgar juga  dapat  menyebabkan  peningkatan kredit  bermasalah.  Bank  tersebut  terus mempertahankan  suku  bunga  kredit yang  tinggi,  secara  tidak  langsung perbankan  justru  bermain  dengan kemungkinan meningkatkan risiko kredit bermasalah. (Adam, 2009) Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) menyebutkan rata-rata kredit bermasalah  (NPL)  bank  meningkat sebesar  3,35  persen  pada  Juli  2021. Angka tersebut lebih tinggi
dibandingkan  Juli  2020  sebesar  3,22 persen dan Desember 2020 sebesar 3,06 persen.  Josua  Pardede  mengatakan, kenaikan  penyaluran  kredit  disebabkan penurunan  nilai  kredit  setiap  bulan. “Pinjaman  bulan  Juni  Rp5.563,7  triliun sedangkan pinjaman bulan Juli Rp5.438,9  triliun.  Sementara  kenaikan nilai NPL dalam rupiah Rp180,7 triliun pada Juni dan Rp186,2 triliun pada Juli, meningkat  Rp5,4  triliun,”  kata  Joshua. Tren  kredit  bermasalah  (NPL)  terus
meningkat  sejak  akhir  tahun  lalu, terutama pasca pandemi Covid-19. Pada Juni  2020,  rata-rata  rasio  NPL perbankan naik sebesar 3,11% dibandingkan  Desember  2019  sebesar 2,53%  secara  industri.  Kredit  modal kerja  naik  sebesar  3,69%,  diikuti  oleh kredit  investasi  bermasalah  sebesar 2,58%  dan  kredit  konsumsi  sebesar 2,22%. (Seheriadi, 2021)
Peningkatan  NPL  pada  PT.  BPR Arthaguna  Mandiri  terlihat  pada  tabel berikut:
Tabel 1. Rasio kredit bermasalah
(Nonperforming Loan) PT. BPR
ARTHAGUNA MANDIRI (Dalam
Jutaan Rupiah ) Tahun Kredit bermasalah (Dalam Jutaan) Total  Kredit yang diberikan NPL 2017 Rp. 17.891.174 Rp. 113. 092. 129 15,82% 2018 Rp. 22.545.630 Rp. 129. 871.141 17,36% 2019 Rp. 28.348.384 Rp. 152.903.908 18,54% 2020 Rp. 29.938.635 Rp. 154.482.125 19,38% 2021 Rp. 30.739.427 Rp. 153.620.325 20,00% Berdasarkan tabel 1 diatas memperlihatkan adanya kredit bermasalah  di  PT.  BPR  Arthaguna Mandiri  dari  tahun  ke  tahun  maka fenomena  yang  diangkat  adalah  tahun 2021 di karenakan presentase NPL yang sangat  tinggi  yaitu  sebear  20,00%.
Meningkatnya kredit bermasalah mengharuskan  bank  untuk  memperkuat struktur  permodalannya.  Untuk  tujuan ini,  bank  dapat  meningkatkan  sebagian dari  penyisihan  Penghapusan  Aset Produktif (PPAP). Akibatnya, kemampuan  bank  untuk  menyalurkan kredit  otomatis  menurun  seiring  upaya bank  untuk  memperkuat  struktur permodalannya. Pembatasan kemampuan  bank  untuk  menyalurkan kredit  berdampak  negatif  terhadap perekonomian. (Adam, 2009) Kredit  bermasalah  berpengaruh pada kemampuan BPR untuk
mengembalikan semua kewajiban-
kewajiban  jangka  pendeknya  pada  saat jatuh tempo. Semakin besar kredit yang bermasalah  maka  semakin  tidak  likuid perputaran  kas  BPR  tersebut,  karena BPR  tidak  dapat  memenuhi  permintaan kredit  dari  peminjam  (Sinaga,  2014). Maka  dari  itu,  BPR  memerlukan manajemen  perkreditan  yang  diatur dalam  Peraturan  OJK  No.  11  Tahun 2020 yang berisikan tentang Restrukturisasi Kredit/ pembiayaan oleh Lembaga  keuangan  dilakukan  dengan cara  penilaian  kualitas  aset  yakni dengan penurunan suku bunga, perpanjangan  jangka  waktu  kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan  fasilitas  kredit,  serta koversi  kredit  menjadi  penyertaan modal  sementara.  (Rasbin,  2020). Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apa  saja  faktor-faktor  yang menyebabkan  kredit  bermasalah  pada PT.  BPR  Arthaguna  Mandiri  Kantor Pusat Gadobangkong.
Konsep Kredit Menurut (Mulyono, 2002) mendefinisikan  kredit  sebagai  “Suatu penyerahan  uang  atau  tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  bunga  jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Firdaus dalam (Masrunik,  E.  dan  Andyani,  2017)  dan (Kasmir.  2012)  yang  sejalan  dengan
(Kosasih & SH, 2021) dalam pemberian kredit  terdapat  prinsip-prinsip  di dalamnya,  yaitu  prinsip  5C,  yaitu character, capacity, capital, condition of economy,  dan  collateral.  Jaminan  yang
diberikan  oleh  calon  debitur  harus melebihi  jumlah  kredit  yang  akan diberikan. Keabsahan jaminan pun perlu diperiksa  guna  tidak  masalah  di kemudian  hari.  Menurut  (Kosasih  &
SH, 2021) dan (Thomas, 1997) terdapat beberapa unsur yang harus dipertimbangkan saat memberikan kredit, yaitu kepercayaan, jangka waktu dan risiko.
Menurut  (Kasmir,  2012)  terdapat dua unsur tambahan, yaitu, kesepakatan dan  balas  jasa.  Prosedur  peminjaman dan penilaian dunia perbankan biasanya tidak  jauh  berbeda  dari  satu  bank  ke bank  lainnya.  Perbedaannya  hanya terletak  pada  prosedur  dan  persyaratan yang ditetapkan. Dalam proses pinjaman,  biasanya  bisa  membedakan antara pinjaman perorangan dan pinjaman badan hukum, kemudian juga bisa  mengecek  apakah  tujuannya dihabiskan atau menguntungkan. Secara umum,  tata  cara  peminjaman  badan hukum  menurut  (Kasmir,  2012)  yang sejalan  dengan  penelitian  (Yasman  & Afriyeni,  2019)  dan  (Alanshari  & Marlius,  2018),  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Pengajuan Berkas-berkas
Dalam  hal  ini  pemohon  kredit mengajukan  permohonan  pinjaman kredit  yang  dituangkan  dalam  suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.  Pengajuan  proposal kredit  hendaknya  berisi  antara  lain, Latar  belakang  perusahaan,  CV Singkat perusahaan, identitas perusahaan, nama manajemen dengan  informasi  dan  pendidikan, pengembangan  bisnis  dan  hubungan pihak negara dan swasta.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas  kredit  sudah  lengkap  dan memadai  dengan  persyaratan  dan benar.  Jika  menurut  bank  semuanya
syarat  terpenuhi,  pinjaman  dapat dilanjutkan dan jika tidak dan setelah pemberitahuan  file  itu  maka  tidak selesai  kredit  akan  dibatalkan.  Serta dalam  tahap  ini  pejabat  kredit melakukan analisis 5C
3. Wawancara I Ini  adalah  survei  tatap  muka  calon peminjam  dengan  pejabat  kredit. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank  apakah  berkas-berkas  tersebut adalah  benar  dan  lengkap  seperti yang  diminta  oleh  bank.  Tujuan wawancara ini juga untuk mengetahui  apa  yang  sebenarnya diinginkan calon peminjam mengajukan kredit. 4. On The Spot
Apakah  ada  kegiatan  pemeriksaan langsung  di  lapangan  secara  kontrol berbagai  benda  yang  dijadikan transaksi  atau  jaminan.  Kemudian hasilnya  terlihat  lokasi  digabungkan dengan  hasil  Wawancara  I.  setalah melakukan  ini  peminjam  potensial tidak  boleh  diberitahu  sebelumnya. Terus  apa  yang  kami  lihat  di lapangan sesuai dengan kondisi riil. 5. Wawancara II Apakah ada kegiatan untuk memperbaiki  file  jika  mungkin  ada kesalahan di lapangan.
6. Keputusan Kredit Dalam hal ini, keputusan kredit harus menentukan  apakah  suatu  pinjaman tersedia  diberikan  atau  ditolak  jika diterima,  administrasi  selesai,  yang termasuk  dalam  kategori,  Jumlah plafond, Jangka waktu kredit, Biaya- biaya  administrasi,  Waktu  pencairan kredit. Penandatanganan Akad Kredit dan Perjanjian Lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit  yang  sebelumnya  setelah pinjaman  dilunasi,  calon  nasabah terlebih dahulu menandatangani kontrak kredit, jaminan hipotik yang
mengikat  dan  surat  perjanjian  atau laporan bank dianggap perlu.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  kualitatif,  Populasi dari  penelitian  ini  adalah  20  pejabat kredit  PT.  BPR  Arthaguna  Mandiri, Sampel  pada  penelitian  ini  15  pejabat kredit,  serta  dalam  penelitan  ini  teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah gabungan  dari  tiga  teknik  yaitu  metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Hasil penelitian
Jenis  Kredit  PT.  BPR  Arthaguna Mandiri Tabel 2. Karakteristik Responden
Kredit Multiguna Profesi Guru PNS Persyaratan 1. FC KTP Suami Istri 2. FC Kartu Keluarga 3. FC Surat Nikah 4. Pas Foto 3X4 Suami Istri 5. FC SK 80% & 100% CPNS 6. FC NUPTK 7. FC SKGB 8. FC Karpeg 9. FC Taspen 10. FC SK Pangkat Terakhir 11. Ijazah Terakhir Asli 12. Rekening Listrik Terakhir 13. Sertifikat Pendidikan Asli 14. SPPT PBB Terakhir 15. Kartu Tabungan Asli 16. Buku Tabungan Asli 17. Legger Gaji Terakhir di Stampel & di ttd Kepsek 18. Absensi 3 Bulan Terakhir di Stampel & di ttd Kepsek Kredit PNS Multiguna Individu 1. FC KTP Suami Istri 2. SK Golongan Asli 3. FC Surat Nikah 4. Pas Foto 3X4 Suami Istri 5. FC SK 80% & 100% CPNS 6. SKGB Asli 7. FC Karpeg 8. FC Taspen 9. FC SK Pangkat Terakhir 10. Rekening Listrik Terakhir 11. SPPT PBB Terakhir 12. Kartu Tabungan Asli 13. Buku Tabungan Asli 14. Legger & Rincian Gaji Kredit Multiguna Pegawai Swasta 1. FC KTP Suami Istri 2. FC Kartu Keluarga 3. FC Surat Nikah 4. Pas Foto 3X4 Suami Istri 5. Ijazah Terakhir Asli 6. Rekening Listrik Terakhir Kredit Multiguna Profesi Guru PNS Persyaratan
7. FC ID Card/Name Tag 8. FC ATM Gaji 9. FC Butab Gaji/Rek Koran 3
Bulan Terakhir 10. SK Pengangkatan Peg.
Kontrak/Tetap 11. Kartu BPJS TK 12. Print Out Saldo BPJS TK 13. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir Kredit Modal Kerja & Investasi 1. FC KTP Suami Istri 2. FC Kartu Keluarga 3. FC Surat Nikah 4. Pas Foto 3X4 Suami Istri 5. Rekening Listrik Terakhir 6. Surat Keterangan Usaha SIUP&TDP, NPWP 7. FC SHM/AJB/SHGB/Warkah 8. FC SPPT PBB Terakhir 9. Rek Koran 3 Bulan
Terakhir 10. FC Buku Tabungan Asli 11. Surat Keterangan Serbaguna dari Desa/Kelurahan Kredit Renovasi Rumah 1. FC KTP Suami Istri 2. FC Kartu Keluarga 3. FC Surat Nikah 4. FC SK Karyawan Tetap 5. FC SM/AJB 6. FC ID Card 7. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir 8. Kartu Tabungan Asli 9. Buku Tabungan Asli 10. SPPT PBB Terakhir
11. Kartu Jamsostek/BPJS TK 12. Rek Koran 6 Bulan Terakhir 13. Pas Foto 3X4 Suami Istri 14. Print Out Saldo Jamsostek/BPJS TK

## Unsur-unsur Pemberian Kredit Kepercayaan
Untuk  memberikan  kepercayaan terhadap  calon  debitur  BPR  Arthaguna Mandiri  melihat  dari  awal  pengajuan kredit,  dengan  mengajukan  pertanyaan apakah  “bapak/ibu  memiliki  kewajiban atau  kredit  di  bank  lain?”  Dengan jawaban tersebut kemudian disinkronkan dengan hasil bank checking.    Jika  hasil  jawaban  calon debitur  tersebut  kooperatif  maka menjadi satu point dari unsur kepercayaan  diberikan,  dan  sebaliknya jika  dari  hasil  bank  checking  jawaban tidak  koorperatif  maka  satu  point  akan berkurang.  Dengan  keyakinan  bahwa
calon  debitur  dapat  melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap bank.
Jangka Waktu BPR Arthaguna Mandiri memberikan  jangka  waktu  kredit  yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah  dalam  melunasi  hutangnya, biasanya  calon  debitur  mengajukan jangka waktu yang cukup lama tentunya dalam  hal  ini  mengandung  resiko kemacetan  jika  tidak  dianalisa  dengan teliti. Dalam memberikan jangka waktu kami  menyesuaikan  dengan  pokok pinjaman dan pendapatan calon debitur, kadang  kala  dengan  pendapatan  yang minim  tapi  pokok  pinjaman  nya  besar kami  memberikan  fasilitas  kredit dengan menyesuaikan besaran pendapatan.  Pada  dasarnya  jangka waktu pinjaman kredit antara 1-3 tahun dan Bank bisa memberikan kesempatan kepada  Nasabah  untuk  memperpanjang fasilitas  kreditnya  apabila  telah  jatuh tempo.

## Resiko
Apabila pihak nasabah mengambil kredit nya dengan jangka waktu tertentu pasti  ada  resiko  yang  di  ambil,  di sesuaikan  dengan  kebutuhan  masing- masing, jika jangka waktu pendek lebih aman  tapi  tidak  dengan  pinjaman  yang besar di bandingkan jangka waktu yang lama. Dengan suatu tenggang pengembalian akan menyebabkan suatu resiko  tidak  tertagihnya  atau  macet dalam  pemberian  kredit.  Maka  dari melihat  adanya  resiko  ini  BPR Arthaguna Mandiri menyesuaikan dengan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman besaran pokok  pinjaman  disesuaikan  dengan jangka waktunya.

## Kesepakatan
Kesepakatan  ini  dibuat  oleh  BPR Arthaguna  Mandiri  dengan  penerima
kredit  yang  disepakati  dalam  suatu perjanjian dimana masing-masing pihak nasabah  dan  bank  menandatangi  hak dan  kewajiban  masing-masing.  Hak nasabah  yaitu  mendapatkan  fasilitas kredit  dan  kewajiban  nasabah  yaitu membayar  angsuran  kredit  sampai dengan  selesai,  sedangkan  hak  BPR adalah mendapatkan kelancaran pembayaran  dari  nasabah,  sedangkan kewajiban  BPR  adalah  memberikan fasilitas  kredit.  Dalam  kesepakatan pemberian kredit dimana pihak nasabah menyetujui  prosedur  yang  sudah  di tetapkan SOP nya oleh pihak Bank.

## Balas Jasa
Balas  jasa  diperoleh  BPR  dengan cara  memberikan  fasilitas  kredit  dalam bentuk  bunga  pinjaman,  balas  jasa kadang  kala  tidak  selalu  mulus  karena wanprestasi nasabah terhadap kewajiban  pinjaman  nya.  Keuntungan juga  didapat  dalam  bentuk  lain  seperti pendapatan lain lain yang diperoleh dari beban  administrasi  yang  dipotong  di awal  kesepakatan  dibuat.  Ketentuan bunga  di  perhitungkan  bedasarkan besaran jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman  yang  di  ambil  untuk  jangka waktu kurang dari 2 tahun menggunakan suku bunga flat
sedangkan  untuk  jangka  waktu  lebih dari  2  tahun  menggunakan  suku  bunga anuitas.  Cara  menghitung  nya  untuk suku  Bunga  flat=  pokok  pinjaman  x suku  bunga  x  jangka  waktu  /  bulan dalam  jangka  waktu.  Ketetapan  Suku bunga  sebesar  1,5%  perbulan  dan  18% dalam  setahun.  Suku  bunga  anuitas berbeda  setiap  bulannya,  dengan perhitungan  suku  bunga  anuitas=  sisa pokok  pinjaman  bulan  lalu  x  suku bunga tahunan x (30 hari/360 hari).
Prosedur Pemberian Kredit Pengajuan Berkas Pinjaman
Syarat  yang  diminta  oleh  BPR Arthaguna  Mandiri  pada  tahap  awal pengajuan kredit yakni dokumen pribadi berupa  mulai  dari  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk)  dan  juga  KK  (Kartu Keluarga),  Salinan  berkas  jaminan,  dan fotokopi  akta  nikah,  serta  laporan keuangan  3  tahun  terkahir.  Surat keterangan  penghasilan  (Slip  gaji)  atau surat  keterangan  penghasilan  menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit di BPR  Arthaguna  Mandiri.  Slip  gaji  ini menjadi  bahan  pertimbangan  utama diterima atau tidaknya pengajuan kredit yang  nasabah  ajukan.  pengajuan permohonan  kredit  ini  biasanya  hanya 60%  berkas  yang  dilengkapi  calon debitur dengan pokok pinjaman, jangka waktu, serta tujuan kredit.

## Penyelidikan Berkas Pinjaman
BPR  Arthaguna  Mandri  dalam melakukan  penyelidikan  berkas  untuk melihat kebenaran berkas tersebut misal KTP,  KK  kami  cek  melalui  dukcapil kemendagri  via  WhattsApp,  dan  slip gaji  dengan  tanda  tangan  HRD,  dan sertifikat  sertifikat  yang  dijadikan agunan dicek melalui aplikasi BPN jika itu tanah.
a. Analisis Jaminan Analisa terhadap jaminan dilakukan  BPR  dengan  cara  melihat wilayah  tanah  jika  yang  dijadikan jaminan  adalah  sertifkat  tanah  karena wilayah  juga  menentukan  nilai  dari tanah  tersebut.  dihitung  dengan  cara= luas tanah x NJOP/meter tanah. Besaran nilai jual objek pajak atau NJOP didapat dengan cara mengecek nilai NJOP pada situshttps://bapenda.bandungbaratkab.g o.id/, begitupun untuk menghitung nilai dari bangunan. analisis terhadap jaminan  ini  tentunya  harus  dilakukan secara  teliti  dengan  melihat  langsung terhadap apa yang dijaminkan,
kelayakan  kendaraan  jika  jaminannya BPKB,  melihat  rumah  nya  apakah
kontrak apakah sewa atau bahkan milik orang tua. Tentunya dalam menganalisa jaminan  diharuskan  nilai  jaminan  lebih besar  dari  pinjaman  jika  jaminan tersebut  masih  kurang  nilainya  BPR akan  meminta  tambahan  jaminan lainnya.

## b. Analisis Character
Dalam hal ini yang dilakukan PT. BPR  Arthaguna  Mandiri  terhadap pribadi  nasabah  lama  bank  dapat menilai  dari  itikad  baik  debitur  dalam melakukan  pembayaran  kredit  atau pembayaran utang kepada bank, sedangkan untuk nasabah baru berdasarkan  unsur  kepercayaan  melalui BI checking. c. Analisis Capacity Analisis capacity ini membutuhkan  pengetahuan  tentang bisnis  di  berbagai  bidang  untuk mengetahui prospek usaha calon debitur dimasa  yang  akan  datang.  Dalam analisis  ini  kami  marketing  dan  AO melakukan analisis dari laporan keuangan 3 tahun terakhir untuk melihat apakah  laba  selama  ini  stabil  atau bahkan  meningkat,  untuk  debitur  yang usahanya  belum  tiga  tahun  kami meminta  laporan  keuangan  minimal  1 tahun  untuk  melihat  bagaimana  upaya untuk  memperoleh  laba  di  awal  tahun membuka usaha. Dan juga untuk debitur yang  usahanya  tidak  membuat  laporan keuangan kami melihat catatan pendapatan  atau  kas  masuk  dan  kas keluar.

## d. Analisis Capital
Penilaian  dapat  dilihat  dari  hasil laporan  keuangan  usaha  bisnis  nasabah selama  3  tahun  terakhir  dilihat  dari laporan  perubahan  modal  Sedangkan untuk  menilai  capital  dari  padagang kecil yang tidak melakukan pembukuan maka  dapat  menilai  dari  besarnya
pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan setiap harinya.

## e. Analisis Condition
Penilaian ini berhubungan dengan situasi  kondisi  perekonomian  di  suatu daerah yang mana dapat mempengaruhi kegiatan  usaha  calon  nasabah  dan  juga bisa  melalui  hambatan-hambatan  yang akan  bisa  mengganggu  nasabah  dalam membayar pelunasan hutangnya kepada PT.  BPR  Arthaguna  Mandiri.  Dengan melihat  apakah  tempat  usaha  diwilayah tersebut  ramai  apakah  pesaing  dengan industri  yang  sama  di  wilayah  tersebut kuat.  Bawasannya  penilaian  kondisi usaha  dapat  dilihat  dari  penggunaan kredit  tersebut,  bank  akan  memberikan kredit  apabila  kredit  digunakan  untuk menambah  modal  dalam  usaha  debitur, akan  tetapi  bank  akan  menolak  atau berfikir ulang dalam memberikan kredit untuk  debitur  yang  mau  mendirikan usaha sejak dini atau awal, karena bank tidak  dapat  menilai  keadaan  ekonomi pada saat sekarang.

## Analisis Colleteral
Analisis ini dilakukan sama dengan Analisis jaminan diatas
Tabel 3. Analisis Colleteral
Wawancara I Wawancara dilakukan dua kali pada saat survey dan wawancara kedua lakukan via telepon setelah survey dilaksanakan.
Marketing mewawancarai nasabah yang ingin mengajukan kredit dengan menanyakan nama istri/suami dan tanggal lahir di berkas tersebut, apabila ada
yang salah menjadi pertimbangan Bank selanjutnya. Wawancara II Account Officer melakukan  wawancara tidak  selalu  terpatok dari SOP dan melakukan  wawancara dilaksanakan pada saat survey, jika ada ketidaklengkapan berkas  ditindak  lanjuti via telepon. On the spot On  the  spot  atau survey dilaksanakan oleh  marketing  dan AO, survey ini dilakukan  berbarengan dengan wawancara kepada  calon  nasabah. Pada  saat  survey  AO akan  membawa  from hasil survey yang nantinya  akan  diisi calon  debitur  dan  di tanda  tangani,  selain itu survey disini dilakukan untuk memastikan hasil 2338ias2338sa jaminan dengan kenyataan  keberadaan jaminan tersebut. Tidak banyak ditemukan setelah hasil  Analisa  terhadap jaminan dengan kenyataan  ditemukan tidak  sesuai  misalnya jaminan tersebut bukan  milik  calon debitur  rumah  nya sewa,  kontrak  bahkan milik orang tua. Keputusan Kredit Keputusan dalam memberikan kredit kepada  nasabah  BPR setelah  dilakukannya 2338ias2338sa,  survey dan perhitungan jumlah pokok pinjaman, jangka waktu,  dan  besarnya angsuran  yang  telah disepakati oleh debitur, tentunya dalam memberikan keputusan ini melakukan Jangka waktu  yang  sesuai dengan kemampuan nasabah, jangka waktu pendek ataupun
sebalik  nya  dengan persetujuan credit comitee (Direktur bisnis  dan  kualitas kredit  dan  direktur operasional fungsi kepatuhan). Akad Kredit Akad kredit dilaksanakan di kantor BPR Arthaguna Mandiri  dengan  pihak pihak  terkait  yakni debitur dan pihak admin  kredit,  dengan penandatanganan  akta perjanjian kredit diikat oleh materai dan notaris  hanya  untuk nasabah nasabah tertentu dengan jumlah pokok  pinjaman  dan jaminan  yang  rentan dan  besar  jumlah  nya. Pelibatan notaris dalam  akad  kredit dilakukan untuk pijaman diatas 30 juta. Realisasi Kredit Ketika  nasabah  sudah melakukan akad, pihak BPR mengharuskan nasabah untuk memilih jenis rekening sesuai dengan keinginan dan kebutuhan semisal rekening  giro  atau tabungan,  rekening  ini dibuka untuk kreditnya diatas 5 juta. Penarikan atau Pencairan Kredit
Ketika  nasabah  ingin menarik  uang  di  bank baik  giro  maupun tabungan  dari  setiap jenis  nya  memiliki perbedaan, dimana tabungan  setiap  saat 2339ias  di  Tarik  tidak perlu ke teller langsung  ke  ATM berbeda  dengan  Giro harus  langsung  ke BPR atau ke teller dan di  tariknya  secara bertahap tidak 2339ias langsung,  ini  yang membuat nasabah sesuai dengan keperluan nya masing- masing. Bagi pengusaha biasanya yang  giro  dan  yang non pengusaha biasanya tabungan. Manajemen/Monitoring Kredit Tabel 4. Analisis Monitoring Analisis SWOT Belum  terpenuhinya  tingkat kesehatan BPR yang diperlukan untuk memperluas  jaringan  akibat minimnya  biaya  promosi karena  terbatasnya  sektor UMKM yang dapat dibiayai merupakan kelemahan yang dimiliki BPR. Tingkat kepuasan  pelayanan  kepada nasabah  yang  masih  rendah merupakan salah satu ancaman  bagi  PT.  BPR Arthaguna Mandiri. Pengawasan fisik/ aktif Pengawasan dilakukan dengan  melihat  rekening debitur yang telah terjadinya  tunggakan,  maka dengan  adanya  tunggakan tersebut  pihak  marketing akan  mengunjungi  tempat usaha debitur untuk mengeetahui penyebab terjadinya tunggakan tersebut  karena  tidak  ada kebijakan dalam pengawasan  aktif  untuk mengunjungi  tempat  usaha calon  debitur  dalam  kurun waktu tertentu. Pengawasan pasif Salah satu bentuk pengawasan dalam pemberian  kredit,  dimana selaku  pejabat  kredit  tidak perlu  datang  langsung  ke lokasi usaha debitur. Hal ini ini bertujuan untuk pengawasan  berkelanjutan dengan  melihat  kondisi laporan  keuangan  apakah meningkat  atau  menurun dalam satu periode biasanya dilakukan  tiga  bulan  sekali untuk  usaha  yang  membuat laporan keuangan, dan sebulan sekali untuk pedagang  kecil.  Dengan pengawasan pasif ini memudahkan  BPR  dalam mengidentifikasi  jika  ada kredit  macet  dari  debitur. Contohnya  saja  ada  debitur yang  sudah  setahun  lancar membayar  angsuran  tanpa
kendala,  tapi  masuk  tahun kedua  mulai  sedikit-sedikit telat  membayar  angsuran hingga  2  bulan.  Ternyata setelah  diselidiki  melalui laporan keuangannya, penjualannya terus menurun,  ditambah  debitur ini  ada  kewajiban  lain  ke pihak lain yang pengajuannya  bukan  atas nama  dia,  sehingga  untuk memenuhi kewajibannya sedikit tersendat.

## Penyelesaian Kredit Bermasalah
Teknik  ini  digunakan  untuk meringanan  debitur  dalam  masalah jangka waktu pembayaran kredit macet, metode  ini  merupakan  metode  pertama yang  digunakan  untuk  menyelsaikan kredit yang mengalami tunggakan lebih dari  90  hari  dengan  perpanjangan jangka  waktu  kredit  dari  dua  tahun menjadi  tiga  tahun  sehingga  debitur mempunyai  waktu  yang  lebih  lama untuk  mengembalikannya.  Dalam  hal ini  terdapat  cara  dalam  menyelesaikan kredit  bermasalah  yaitu  rescheduling, restructuring,  kombinasi,  penyitaan jaminan, hapus buku, dan hapus tagih,
Faktor-faktor  yang  menyebabkan kredit  bermasalah  pada  PT.  BPR Arthaguna  Mandiri  adalah  sebagai berikut:
Faktor internal Faktor-faktor internal yang menyebabkan  kredit  bermasalah  dari PT. BPR Arthaguna Mandiri berdasarkan hasil penelitian adalah: 1. Penyimpangan  yang  terjadi  pada prosedur  pemberian  kredit  dari  PT. BPR Arthaguna Mandiri adalah pada pengajuan  berkas  pinjaman  BPR hanya menjalankan 60% dari kententuan  yang  berlaku,  dimana pada tahap ini berkas pinjaman harus
100%  dilampirkan  untuk  membuat keputusan yang tepat. Diantaranya bagaimana calon debitur mengembalikan  pinjaman  apakah
hanya  dari  hasil  pendapatan  atau investasi  dan  lain  sebagainya, NPWP,  serta  identitas  perusahaan. Serta  pada  perhitungan  jumlah plafond,  batas  maksimum  angsuran kredit  terlalu  besar  yakni  85%  dari gaji,  dimana  dalam  menentukan maksimum angsuran yang seharusnya  hanya  20%  dari  gaji sehingga  nasabah  dapat  memenuhi kebutuhan  45%  dari  gaji  dan  25% untuk  menabung,  serta  10%  untuk dana  darurat.  Pada  tahap  wawancara tidak  dilakukan  secara  terpisah melainkan tahap ini digabung dengan survey,  yang  mana  fokus  terhadap tujuan dari wawancara dan survey ini tidak maksimal dijalankan. Dalam  melakukan  ada  kredit  tidak semua  peminjam  diikat  oleh  notaris sehingga  pengikatan  tidak  autentik dan  sempurna,  yang  selanjutnya pembukaan  rekening  giro  dan tabungan  tidak  semua  peminjam disarankan membuka rekening dimana  pada  ketentuan  ini  rentan kecurangan  yang  dilakukan  nasabah karena  masih  melakukan  angsuran secara manual.
2. Manajemen/pengawasan  PT.  BPR Arthaguna  Mandiri  yang  lemah,  ini ditunjukan  dengan  tidak  adanya pencegahan setelah dilakukan analisis  SWOT  dimana  kelemahan dan  ancaman  BPR  telah  diketahui dengan  bukti  tidak  ada  peningkatan dalam  kualitas  pelayanan  kepada nasabah.  Pelaksanaan  pengawasan secara  fisik  atau  aktif  dengan mengunjungi  tempat  usaha  debitur tidak dilakukan secara berkesinambungan melainkan setelah terjadinya  tunggakan  pembayaran debitur  hal  ini  mengakibatkan  pada kecurangan  yang  dilakukan  oleh debitur  karena  menganggap  tidak adanya pengawasan secara rutin.
Dalam  melaksanakan  pengawasan hendak nya dilakukan juga pengawasan pasif dimana pengawasan  ini  dilihat  dari  laporan keuangan,  PT  BPR  Arthaguna Mandiri  melakukan  pengawasan terhadap  laporan  keuangan  debitur yang melakukan pembukuan dilaksanakan  tiga  bulan  sekali  dan untuk  usaha  yang  tidak  membuat laporan keuangan diminta pencatatan pendapatan  dan  pengeluaran  sebulan sekali.  Dimana  pengawasan  untuk usaha yang tidak melakukan pembukuan  di  fokuskan  bpr  dengan melakukan  pengawasan  fisik  secara kerkesinambungan.
3. Ketidak  telitian  Analisa  terhadap unsur-unsur  pemberian  kredit  yang dimana PT. BPR Arthaguna Mandiri dalam  memberikan  kepercayaan terhadap  calon  debitur  dilihat  dari awal  pengajuan  kredit  hasil  dari pertanyaan mengenai kewajiban pada bank  lain  dengan  hasil  Bank Checking disinkronkan apabila jawabannya  koorperatif  maka  satu point dari unsur kepercayaan diberikan. Yang seharusnya PT. BPR
Arthaguna  Mandiri  memberikan kepercayaan  terhadap  calon  nasabah selain melihat dari hasil BI Checking juga  melakukan  survey  dimana survey  ini  dilakukan  untuk  melihat kebenaran  dari  berkas-berkas,  selain itu  dengan  menggunakan  jaminan yang telah sesuai kebenarannya pada saat  survey  selanjutnya  kepercayaan diberikan.  Ketidak  telitian  Analisa terhadap  prinsip  pemberian  kredit dimana  PT  BPR  Arthaguna  Mandiri menilai  karakter  nasabah  lama dengan  cara  menilai  dari  itikad  baik debitur dalam melakukan kewajibannya,  dan  nasabah  baru berdasarkan unsur kepercayaan melalui BI Checking. Yang seharusnya  dalam  menilai  karakter
ini  BPR  melakukan  survey  dengan melihat latar belakang calon nasabah, bagaimana gaya hidup, dan kehidupan social nya. BPR Arthaguna Mandiri melakukan analisis  capacity  dilihat  laporan keuangan  3  tahun  terakhir  dengan melihat  posisi  laba  meningkat  atau tidak.  Seharusnya  untuk  analisis  ini BPR Arthaguna Mandiri melaksanakan  survey  ke  tempat usaha  calon  debitur  dengan  melihat bagaimana calon debitur menjalankan  usahanya  dan  prospek dimasa  yang  akan  datang.  Untuk melaksanakan analisis ini hendaknya
BPR  memilih  karyawan  dengan pengetahuan  bisnis  yang  luas  agar keputusan diambil dengan tepat.
4. Solusi  untuk  penyelesaian  kredit bermasalah  yang  tidak  akurat,  BPR Arthaguna Mandiri untuk menyelesaikan  kredit  bermasalah dalam  kategori  tunggakan  melebihi 90  hari  dengan  memperpanjang jangka waktu kredit. Metode dengan penangguhan  pembayaran  bunga untuk jangka waktu tertentu, menurunkan  suku  bunga  serta pembebasan  bunga.  Metode  ini adalah metode kedua yang digunakan BPR Arthaguna, Pada BPR Arthaguna  Mandiri  restructuring merupakan  metode  ketiga  yang dilakukan  jika  metode  pertama  dan kedua tidak mampu mengatasi kredit bermasalah  yang  terjadi.  Dengan menambah  jumlah  kredit  untuk membantu memperbaiki modal usaha debitur agar dapat kembali menjalankan  kewajibannya.  Hendak nya  dalam  mengambil  keputusan untuk menyelesaikan kredit bermasalah  BPR  Arthaguna  Mandiri menerapkan kebijakan untuk penanggulangan  kelompok  kredit bermasalah misalnya untuk golongan dalam pengawasan digunakan
metode rescheduling, untuk golongan kurang lancar sampai dengan diragukan digunakan metode reconditioning,  dan  untuk  golongan macet di gunakan metode restructuring. Metode dengan menambah jumlah kredit. Faktor eksternal Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah dari PT. BPR Arthaguna Mandiri berdasarkan hasil penelitian adalah : 1. Pendapatan  menurun,  penurunan pendapatan  ini  diketahui  dengan adanya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  PT.  BPR  Arthaguna  Mandiri melalui pengawasan terhadap laporan  keuangan  debitur  dimana pada sisi laporan laba rugi pendapatan  yang  tertera  menurun dari  laporan  keuangan  triwulan  lalu, dengan  adanya  penurunan  pendapat debitur yang berkesinambungan maka  BPR  hendak  nya  melakukan survey  terhadap  tenpat  usaha  dan menganalisa faktor apa yang menyebabkan  pendapatan  debitur menurun,  dan  untuk  debitur  yang tidak  melakukan  pembukuan  faktor penyebab  kredit  bermasalah  yang terjadi dilihat dari laporan pembukuan  kas  keluar  dan  masuk diketahui  kas  keluar  lebih  besar dibandingkan kas masuk nya.
2. Wanprestasi  yang  dilakukan  debitur ditunjukan  dengan  tidak  adanya itikad baik debitur dalam melaksanakan  kewajibannya  setelah dilakukan rescheduling, reconditiong,  dan  restructuring  oleh BPR  Arthaguna  Mandiri  tetapi debitur  masih  tidak  bisa  membayar kewajibannya.
3. Pemanfaatan  pengawasan  bank  yang lemah, dengan lemahnya pengawasan BPR Arthaguna Mandiri,  nasabah  memanfaatkan keadaan tersebut dengan memanipulasi  laporan  keuangan yang  sangat  rentan  terhadap  debitur yang  tidak  melakukan  pembukuan sehingga  kebenaran  laporan  tersebut tidak terjamin. Serta kesadaran untuk membuat  skala  prioritas  yang  sangat minim  sehingga  untuk  membayar angsuran  kewajiban  ke  pada  BPR tidak  mendapatkan  prioritas  dari debitur.

## PENUTUP Kesimpulan
Faktor  internal  (pihak  BPR) dikarenakan  Pihak  bank  tidak  teliti dalam  melakukan  unsur  pemberian kredit  serta  prinsip  5C  dan  verifikasi data  calon  debitur,  Penyimpangan prosedur  kredit  sehingga  pihak  kreditur kurang tepat dalam memberikan keputusan  pemberian  kredit  kepada debitur,  Pihak  kreditur  tidak  dapat memberikan  solusi  kepada  debitur sehingga  kredit  bermasalah  atau  macet tidak  teratasi  dengan  tepat,  kurangnya monitoring  dan  pengawasan  terhadap prosedur kredit dan pengawasan terhadap usaha debitur.
Faktor  eksternal  (pihak  nasabah) dikarenakan  bidang  usaha  yang  tidak mampu  menghasilkan  profit  jangka Panjang,  Tidak  ada  inovasi  yang dilakukan sehingga tidak ada peningkatan  pendapatan,  Pemanfaatan kebijakan  dan  pengawasan  bank  yang lemah  oleh  debitur,  dan  manipulasi laporan  keuangan.  PT.  BPR  Arthaguna Mandiri hendaknya menjalankan kebijakan  secara  terperinci  dan  detail mengenai hal-hal setiap proses pemberian kredit terutama pada analisis unsur-unsur  pemberian  kredit  dan analisis  prinsip  pemberian  kredit  serta kebijakan menengenai kriteria penyelesaian  kredit  bermasalah  di golongkan  berdasarkan  kategori  kredit bermasalah.
PT.  BPR  Arthaguna  mandiri hendaknya  melakukan  pelatihan  dan pengawasan  terhadap  karyawan  yang terlibat  langsung  pada  proses  kredit secara berkesinambungan. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat menganalisis  faktor  penyebab  kredit bermasalah pada perbankan dalam sudut lebih  luas  termasuk  faktor  yang disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah agar  penyebab  kredit  bermasalah  tidak terfokus  pada  faktor  internal  bank  dan debitur saja .

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  L.  (2009).  Retrieved  From Lipi.Go.Id: Http://Lipi.Go.Id/Berita/Kredit- Bermasalah-Penyebab-Dan Dampaknya-/3997 Alanshari,  F.,  &  Marlius,  D.  (2018). Prosedur  Pemberian  Kredit  KPR Pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  TBK  Cabang  Pembantu Bukittinggi.
Andriani,  B.,  &  Susanto,  R.  (2019). Pengawasan  Kredit  PT.  Bank
Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Ophir Pasaman Barat. Damanik, J. A. (2014). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi di kecamatan  masaran,  Kabupaten Sragen.  Economics  Development Analysis Journal, 3(1). Dewi, O. A. (2014). Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi  Pada  Koperasi  Bank Perkreditan  Rakyat  Pancadana Batu). Brawijaya University. Diaz  Donatus  Palanggan,  J.  J.  (2016). Analisis  penyajian,  Pengakuan, dan Pengukuran, serta Pengungkapan Kredit Bermasalah (Nonperforming  Loan)  Sesuai
PSAK Nomor 50, 55, 60 pada PT. Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Febrianto,  H.  G.  (2021).  Bab  8  Jenis- Jenis  Kredit.  Bank  Dan  Lembaga
Keuangan Lainnya, 106. Govanda,  J.  M.  (n.d.).  Analisis perlakuan akuntansi kredit bermaslah  (Nonperforming  Loan) sebelum  dan  sesudah  PSAK Nomor  31  efektif  dicabut  (Studi kasus  pada  PT.  Bak  Internasional Indonesia  Tbk  Cabang  Bandar Lampung). Hakim,  M.  S.,  Oktavianti,  V.,  & Gunarta, I. K. (2018). Determining factors that contribute to financial literacy for small  and  medium  enterprises. IOP Conference Series: Materials
Science  and  Engineering ,  337(1), 12064.
https://doi.org/10.1088/1757- 899X/337/1/012064 Handayani,  E.  F.  (2014).  Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia. Fakultas
Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Lampung.
Hariyani,  I.  (2010).  Restrukturisasi  dan penghapusan  kredit  macet.  Elex Media Komputindo. Ismail. (2010). Retrieved from Perkim.id: https://perkim.id/pembiayaan- perumahan/penyebab-kredit- bermasalah/ Jayanti, A. (2012). Perlakuan akuntansi kredit bermasalah (Nonperforming Loan) Kesesuaiiannya sebelum dan sesudah pernyataan standar akuntansi keuangan No. 31 efektif dicabut  pada  PT.  Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Katili,  I.  M.,  Tommy,  P.,  &  Untu,  V.
(2014).  Kelayakan  Kredit  Dan Penetapan  Plafon  Kredit  Modal Kerja Calon Debitor Umkm Di Pt Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk Cabang Dotulolong Lasut Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2(1). Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). Akses Perkreditan  dan  Ragam  Fasilitas
Kredit  dalam  Perjanjian  Kredit Bank.  Sinar  Grafika  (Bumi Aksara). Kusnandar,  V.  B.  (2022).  Retrieved From Katadata.Co.Id: Https://Databoks.Katadata.Co.Id/ Datapublish/2022/04/14/Kredit-
Bermasalah-Perbankan-Masih- Tinggi-Sampai-Awal- 2022#:~:Text=Kredit%20bermasa lah%20(Non%20Performing%20 Loan,93%20triliun%20pada%20J anuari%202022.
Maksi  Binus.  (2020).  Retrieved  From Maksi Binus.Ac.Id: Https://Maksi.Binus.Ac.Id/2020/0 2/07/Kualitas-Kredit-Kesehatan- Bank-Dan-Kinerja-Ekonomi/# Mardatilla,  M.  (2018).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan pada PT. Mitra Keluarga  Sehat. Administraus,
2(3), 161–186.
Mizwar, A. (2017). Penyelesaian Kredit
Macet  Melalui  Penjualan  Di Bawah  Tangan  Atas  Objek Jaminan  Yang  Diikat  Dengan Jaminan Fidusia Dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru. Muhammad  Rizki  Rafsanjani,  N.  S.
(2013). Perlakuan akuntansi kredit bermasalah  setelah  PSAK  31 efektif  dicabut  pada  PT.  Bank Tabungan Negara.
Nazir.  (2022).  Retrieved  from  Media Neliti:
https://media.neliti.com/media/pu blications/5423-ID-studi- komparatif-prestasi-belajar- mahasiswa-jurusan-pendidikan- ekonomi-ditinjau.pdf
Pentia, D., & Yuniarti, E. (2018). Faktor yang  Mempengaruhi  Penjualan Toko  Kelontong  di  Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Esai, 12(1), 25–32. Rasbin.  (2020).  Restrukturisasi  Kredit
Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan  Ekonomi.  Jakarta
Pusat:  Pusat  Penelitian  Badan
Keahlian DPR RI. Retrieved From Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian DPR RI. Redjalam, P. A. (2020). Retrieved From Bisnis.Com: Https://Finansial.Bisnis.Com/Rea d/20201014/90/1305078/Waduh- Kredit-Bermasalah-Bpr-Terus- Menanjak-Sentuh-Level-834- Persen Saputri,  S.  A.  (2019).  Pengawasan Kredit  Pada  Bank  Nagari  Cabang Siteba. Senduk,  S.  (2004). Siapa  Bilang  Jadi Karyawan  Nggak  Bisa  Kaya: Lima Kiat Praktis Mengelola Gaji Agar  Bisa  Kaya .  Jakarta  :  Elex Media Komputindo. Setyaningrum,  A.  (2021).  Analisis Fakto-Faktor  Yang  Menyebabkan
Kredit  Macet  Pada  Primkoppabri Kertasari. Setyaningrum,  A.  (2021).  Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan  Kredit  Macet  Pada Primkoppbri Kertasari.
Silvy, M., & Yulianti, N. (2013). Sikap pengelola  keuangan  dan  perilaku perencanaan  investasi  keluarga  di Surabaya. Journal of Business and Banking, 3(1), 57–68. Sinaga,  A.  A.  (2014).  Pengaruh  Kredit Bermasalah  Terhadap  Perputaran
Kas  Dan  Likuiditas  Pada  Bpr
Konvensional Di Wilayah Regional  Jawa  Tengah. Fakultas Ekonomika  Dan  Bisnis  Fakultas
Ekonomika Dan Bisnis.
Suyatno, H. R. M. A., & Sh, M. (2018). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui  Eksekusi  Jaminan  Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan  Pengadilan.  Prenada Media.
Terok,  G.  (2013).  Fungsi  Jaminan dalam  Pemberian  Kredit.  Lex Privatum, 1(5). Tryusnita. (2013, November 25). Kredit
bermasalah,  perputaran  kas  dan likuiditas. Retrieved from Wordpress.com: https://tryusnita.wordpress.com Wahyono,  B.  (2017).  Analisis  faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan  pedagang  di  Pasar Bantul  Kabupaten  Bantul. Jurnal Pendidikan  Dan  Ekonomi ,  6(4), 388–399. Warsono,  W.  (2010).  Prinsip-Prinsip dan  Praktik  keuangan  Pribadi. Jurnal Salam, 13(2). Yasman,  R.,  &  Afriyeni,  A.  (2019). Prosedur  Pemberian  Kredit  Pada PT.  Bank  Pekreditan  Rakyat (BPR)  Jorong  Kampung  Tangah (JKT) Pariaman Cabang Padang. Yuniarti, P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pendapatan Pedagang  di  Pasar  Tradisional Cinere Depok.