## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak
I Nengah Suastika 1
1 Fakultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial,  Universitas  Pendidikan  Ganesha, E-mail  : nengah.suastika@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords: setelsel, principle, system, tax collection.
This study aims to analyze the tax collection system, tax collection principles and tax collection system from a tax law perspective. This study is a normative juridical study to examine existing legal norms  which  are  derived  from  statutory  regulations.  The  data collection technique was carried out by means of literature study with the literature study guideline instrument that was developed independently.  The  data  analysis  technique  is  carried  out descriptively,  which  begins  with  collecting  data,  reducing  data, presenting  data  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the analysis show that the tax collection system can be divided into three, namely the real system, the fictitious system and the mixed system. The principle of tax collection consists of the principle of domicile, the principle of source and the principle of nationality.
The tax collection system consists of an official assessment system, a semi self-assessment system, a full self-assessment system and a withholding  system.  Based  on  the  Indonesian  tax  law,  the  tax collection system uses the real system. Meanwhile, the principle of tax collection uses the principle of domicile, the principle of source and the principle of nationality. The tax collection system uses a self-assessment  system  where  the  taxpayer  fills  in  according  to statutory provisions.

## Abstrak

## Kata kunci:
setelsel, asas, sistem, pemungutan pajak.
Corresponding Author: I Nengah Suastika, e-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.i d
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  stelsel  pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak ditinjau dari perspektif hukum pajak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif  untuk  menelaah  norma-norma  hukum  yang  ada  yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan.  Teknik pengambilan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dengan instrumen  pedoman  studi  pustaka  yang  dikembangkan  sendiri. Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  yang  diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik  kesimpulan.  Hasil  analisis  menujukkan  stelsel pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu riil stelsel, fiktif stelsel dan stelsel campuran. Asas pemungutan pajak terdiri dari asas  domisili,  asas  sumber  dan  asas  kebangsaan.  Sistem pemungutan pajak terdiri dari official asessment system, semi self asessment  system,  full  self  asessment  system dan withholding System . Berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia untuk stelsel  pemungutan  pajak  lebih  menggunakan  riil  stelsel. Sedangkan  untuk  asas  pemungutan  pajak  menggunakan  asas domisili,  asas  sumber  dan  asas  kebangsaan.  Untuk  sistem pemungutan  pajak  menggunakan self  asessment  system dimana wajib pajak mengisi sendiri sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
@Copyright 2021.

## 1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  terbesar  diantara pendapatan negara lainnnya. Sebagai pendapatan negara terbesar, sudah sepatutnya pajak mendapatakan  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  dan  masyarakat,  khususnya menyangkut  tata  cara  perpajakan  dan  proses  serta  mekanisme  pemungutan  pajak (Adriani,  2002; Johan,  A.,  Hikmah,  F.,  &  Anditya,  A.,  2019 ).  Selama  ini  wajib  pajak memiliki  “persepsi  dan  pola  pikir  yang  negatif”  terhadap  aparatur  pemungut  pajak (fiscus) menyangkut sistem dan tata cara perpajakan. Pertama , wajib pajak menilai tata cara pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah sangat sarat dengan birokrasi dan  administrasi  yang  sulit  dimengerti  oleh  wajib  pajak,  yang  membuat  wajib  pajak enggan memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kedua , proses administrasi yang ruet dinilai bertujuan untuk menguntungkan fiscus secara “individu” atau wajib pajak menilai tata  cara  pemungutan  pajak  yang  diterapkan  secara  birokratif  disengaja  untuk mempersulit  wajib  pajak. Ketiga ,  pola  pikir  “ fiscus adalah  raja”  masih  tertanam  pada benak  setiap  wajib  pajak,  yang  membuat  wajib  pajak  semakin  takut  untuk  membayar pajak secara mandiri ( Sumantry, D., 2011) .
Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi kesadaran hukum masyarakat yang secara umum masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari fiscus pada wajib pajak tentang tata  cara  perpajakan  yang  telah  diterapkan  oleh  pemerintah  ( Damajanti,  A.,  2015). . Sosialisasi  merupakan  langkah  penting  untuk  menyebarluaskn  langkah-langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak serta kemudahan untuk  mendapatkan  informasi  perpajakan  yang  dibutuhkan,  khususnya  yang  berkaitan dengan tata cara perpajakan ( Budiana, U., & Saidi, M. D., 2020). . Tata cara pemungutan pajak merupakan cara yang ditempuh oleh fiscus (pemerintah) dalam memungut pajak sehingga  pajak  dapat  terpungut  sebaik-baiknya  untuk  memenuhi  kas  negara  dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib  pajak.  Cara  yang  ditempuh  ini  merupakan  langkah  untuk  mempermudah
pemungutan  pajak  dan  mempermudah  masyarakat  atau  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak ( Farouq, M., 2018 ). Melalui proses penyadaran dan sosialisasi juga akan terbangun pengetahuan, kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
Namun apa yang menjadi tujuan pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya dapat direalisasikan baik oleh fiscus mapun wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan ketika wajib  pajak  harus  berkali-kali  datang  hanya  untuk  mengisi  formulir  wajib  pajak  dan mengisi data pajak yang harus mereka bayar. Wajib pajak juga terlihat masih harus masuk keluar kantor berkali-kali untuk dapat memenuhi syarat birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain wajib pajak yang berkeinginan untuk menghindarkan diri dari pajak  semakin  mudah  memanfaatkan  setiap  kelemahan  dari  pemerintah  dan fiscus ( Inkiriwang, K. G., 2017). . Bahkan, ketidak pastian hukum yang berlaku dijadikan celah oleh  wajib  pajak  untuk  menghindarkan  diri  dari  pajak,  bahkan  untuk  tidak  membayar pajak. Sistem  pembukuan ganda, merubah dokumen, memalsukan bea cukai, mengubah status  perusahaan,  memindahkan  lokasi  usaha,  menyogok fiscus /aparat  pemerintah merupakan  hal  yang  sering  kita  lihat  dan  dengar  di  media  massa  ( Kholid,  S. 2017;Mangoting, Y., 2018) .
Kondisi  ini  membuat  kita  bertanya-tanya,  bagaimanakah  tata  cara  perpajakan yang sebenarnya? bagaimana implementasi tata cara  perpajakan  yang  demokratis dan sederhana di Indonesia ? Siapakah  yang  bertangungjawab  terhadap tata cara perpajakan? Hal ini layak untuk dianalisis lebih dalam, agar kita dapat memformulasi solusi terbaik untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan mempermudah tugas pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak pada warga negara yang berkewajiban untuk membayar pajak  (Inkiriwang,  K.  G.,  2017).  Dalam  negara  yang  menyatakan  diri  sebagai  negara demokrasi  sudah  sepatutnya  warganegaraa  memiliki  tangungjawab  yang  sama  dalam membangun negara dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, tata cara perpajakan harus secara terus-menerus diupayakan lebih demokratis dan sederhana serta tidak  memberikan  ruang  pada fiscus untuk  mempersulit  wajib  pajak  dan  wajib  pajak untuk menghindar dan mengelak dari kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk itu sosialiasi,  baik  yang  dilakukan  oleh fiscus sebagai  aparatur  negara  maupun  oleh masyarakat  umum  sangat  penting  dilakukukan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  pada wajib pajak untuk membayar pajak (Farouq, M., 2018; Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019).

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  telaah norma-norma  hukum  yang  ada  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan, sehingga penelitian ini mengkaji bahan sekunder atau bahan pustaka (Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019). Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara  sistematis,  faktual  dan  aktual  mengenai  sistem  pemungutan  pajak,  asas pemungutan  pajak  dan  sistem  pemungutan  pajak  ( Erwin,  E.  J.,  Brotherson,  M.  J.,  & Summers, J. A., 2011). Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen  pedoman  studi  pustaka  yang  dikembangkan  sendiri  oleh  peneliti.  Teknik analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  yang  diawali  dengan  mengumpulkan  data bertalian  dengan  sistem  pemungutan  pajak,  asas  pemungutan  pajak  dan  sistem pemungutan pajak. Tahap kedua melakukan pemilihan dan pemilihan data sesuai dengan kebutuhan dan masalah penelitian. Tahap ketiga melakukan penyajian data secara renik untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  oprasional  mengenai  jawaban  terhadap
rumusan masalah. Terakhir menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus ( Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Stelsel Pemungutan Pajak di Indonesia
Tata  cara  pemungutan  pajak  merupakan  cara  yang  ditempuh  oleh fiscus (pemerintah)  dalam  memungut  pajak  sehingga  pajak  dapat  terpungut  sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000; Minollah, M., 2017). Efisiensi, artinya pemungutan pajak dilakukan dengan seefisien mungkin untuk mengurangi  jumlah  pengeluaran  pemungutan  pajak.  Efektifitas,  artinya  pemungutan pajak dilakukan pada saat yang tepat sesuai dengan kondisi wajib pajak, agar pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif. Kesederhanaan, artinya pembayaran pajak diusahakan tidak menjelimet atau tidak berbelit-belit. Adil, artinya pajak dikenakan pada stiap orang yang  memang  saharusnya  membayar  pajak  sesuai  dengan  kewajibannya.  Kepastian hukum, yaitu adanya kepastian akan besarnya pajak, waktu pembayaran pajak, saknsi jika tidak membayar pajak dan kepastian objek pajaknya (Bohari, 2002; Farouq, M. 2018). Hal ini merupakan langkah untuk mempermudah pemungutan pajak dan mempermudah masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
Agar sesuai dengan tujuan, maka pemerintah mesti melakukan pemungutan pajak sesuai  dengan  stelsel  pemungutan  pajak.  Secara  teoritik  ada  tiga  stelsel  pemungutan pajak, yaitu :  riil stelsel, fiktif stelsel dan setelsel campuran. Riil stelsel , yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib  pajak  (Wahyuni,  A.,  2011).  Suatu  Undang-Undang  pajak  yang  menggunakan stelsel riil artinya menggunakan cara pengenaan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak  yang senyatanya berdasarkan data dan fakta yang ada pada surat pendaftaran objek pajak dalam tahun pajak. Kalau ternyata data yang ada dalam surat pendaftaran objek pajak  itu  tidak  benar  (ada  yang  menyembunyikan)  maka  jelas  wajib  pajak  telah merugikan negara, karena besarnya jumlah pajak yang terutang yang dikenakan secara senyatanya  berdasarkan  data  yang  ada  jauh  lebih  kecil  dari  jumlah  yang  semestinya (Imron Rizki, A., 2018). Untuk mencegah kejadian seperti data palsu ini pada Undang- Undang pajak terdapat ketentuan tentang sanksi bagi yang memberikan data tidak benar. Kelemahan dengan menggunakan perhitungan riil stelsel ini adalah : (1) pajak hanya akan dapat  dipungut  setelah  tehun  pajak  untuk  mendapatkan  data  yang  senyatanya,  (2) penggunaan  pajak  untuk  kepentingan  negara  menjadi  terhambat,  karena  tahun  pajak biasanya berbeda dengan tahun anggaran, dan (3) implikasi dari keterlambatan pembatan tahun  pajak  dibandingkan  dengan  tahu  anggaran  akan  berimplikasi  pada  mundurnya pembangunan. Keuntungan dari penggunaan riil stelsel ini adalah : (1) jumlah pajak yang dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan  jumlah  kewajiban  yang  senyatanya,  (2)  tidak terjadi  penghitungan  pajak  secara  berulang  kali,  dan  (3)  tidak  memberikan  peluang kepada fiscus dan wajib pajak dalam memanipulasi data jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal inilah yang menjadi dasar, kenapa di awal kemerdekaan bangsa Indonesia menggunakan sistem riil stelsel (Nurfadila, N., 2020).
Fiktif stelsel , yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapanatau asumsi. Apakah asusmsi ini tanpa dasar ? atau sesuai dengan kemauan pemungut pajak ? Tentu  tidak!  Anggapan  ini  didasarkan  atas  jumlah  pajak  yang  dibayar  pada  tahun sebelumnya  oleh  wajib  pajak,  sehingga  diharapkan  tidak  terjadi  kekeliruan  yang
signifikan antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya atau senyatanya. Dalam mengasumsikan ini pemungut pajak juga menggunakan analisis yang cermat  atas  kondisi  wajib  pajak,  terutama  yang  berkaitan  dengan  jumlah  penghasilan yang mungkin diperoleh oleh wajib pajak dan jenis penghasilan yang akan didapatkan oleh  wajib  pajak  (Mangoting,  Y.  2018)..    Kedua  indikator  ini  dijadikan  acuan  dalam mengasumsikan  penghasilan  wajib  pajak.  Bahkan  tidak  jarang  pegawai  pajak menganalisis perkembangan usaha wajib pajak berdasarkan pembukuan perusahaan atau perkembangan  penghasilannya,  karena  tidak  jarang  kondisi  menjadi  terbalik,  yaitu terjadinya  penurunan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  pada  tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak merugikan wajib pajak di satu sisi dan negara  di  sisi  lain.  Adapun  kelemahan  dari  fiktif  stelsel  ini  adalah  :  (1)  sering  terjadi ketidak sesuaian antara pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh wajib pajak, dan (2) memberikan peluang terjadinya KKN pada fiscus yang bertugas mengasumsikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan keutungan dari fiktif  stelsel  ini  adalah  :  (1)  pajak  dapat  dipergunakan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan (Wahyudi, 2000) .
Stelsel campuran , yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan riil stelsel. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian diakhir menggunakan data yang senyatanya/riil  atau  sebaliknya  (Nurfadila,  N.,  2020).  Misalnya,  untuk  menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian yang riil terhadap data objek yang  ada  atau  data  yang  telah  diberikan  oleh  subjek  pajak,  ternyata  data  tersebut mencurigakan diperkirakan tidak benar atau disembunyikan, atau subjek pajak tidak mau memberikan data objek pajaknya walapun telah diberikan surat teguran/surat peringatan, maka  untuk  kondisi  ini  pajak  terutangnya  dapat  dinilai  berdasarkan  perkiraan. Penggunaan sistem campuran ini akan dapat mengurangi resiko kerugian pada negara, dan  mengurangi  resiko  terjadinya  KKN  pada fiscus .  Kelemahannya fiskus akan melakukan  pendataan  berkali-kali  yang  barang  tentu  akan  berimplikasi  pada  semakin meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan (Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019).
Dilihat  dari  stelsel  yang  digunakan  pada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  di  awal  kemerdekaan  menggunakan  riil  stelsel.  Penggunaan  riil  setelsel  ini semata-mata ditujukan untuk mempermudah tata cara pemungutan pajak dan mengurangi resiko selisih pembayaran pajak dengan pajak yang senyatanya harus dinayar oleh wajib pajak atau mengurangi resiko terjadinya kerugian pada negara.  Penggunaan riil stelsel ini  ternyata  menyebabkan  terjadinya  keterlambatan  pada  proses  pendapatan negara/penganggaran dan pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pembangunan (UU No.  16  Tahun  2000)..  Berdasarkan  kelemahan  pada  sistem  riil  stelsel  ini,  maka pemerintah menggunakan kombinasi stelsel yaitu penggabungan antara riil stelsel dengan fiktif  stelsel.  Penggunaan  combinasi  stelsel  ini  diawali  dengan  fiktif  stelsel  terlebih dahulu  dan  diakhir  menggunakan    riil  stelsel,  atau  awalnya  pajak  yang  harus  dibayar wajib  pajak  diperkirakan  terlebih  dahulu  dengan  berpedoman  pada  pendapatan  tahun sebelumnya,  kemudian  diakhir  tahun  dihitung  berdasarkan  pendapatan  yang sesungguhnya  diperoleh  oleh  wajib  pajak.  Penggunaan  combinasi  stelsel  ini  dapat menyebabkan : (1) terjadinya kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, sehingga wajib  pajak  memperoleh  kembalian  atas  pajak  yang  telah  dibayar,  dan  (2)  terjadinya kekurangan pembayaran pajak, yang dapat menyebabkan wajib pajak harus menambah pembayaran pajaknya  (Farouq, M., 2018).

## 3.2. Asas Pengenaan dan Sistem Pemungutan Pajak
Asas  pengenaan  pajak  ini  juga  ada  yang  menyebut  dengan  “yurisdiksi pemungutan  pajak”,  yaitu  batas  kewenangan  yang  dapat  dilakukan  oleh  suatu  negara dalam  memungut  pajak  terhadap  warganegaranya  (Burton,  2001;  Hidayatullah,  S., 2016).). Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa asas pengenaan pajak yang dilakukan Negara (pemerintah), sehingga pajak dapat dipungut sesuai dengan pajak yang sepatutnya diperoleh  oleh  Negara  untuk  kas  Negara.  Asas  pengenaan  pajak  ini  biasanya  sangat disesuaiakan dengan situasi dan kondisi negara bersangkutan. Adapun asas pengenaan pajak,  yaitu  :  asas    domisili,  asas  sumber  dan  asas  kebangsaan.  Asasdomisili    (asas teritorial),  yaitu  pengenaan  pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Berdasarkan  atas  asas  tempat  tinggal  negara  dapat  memungut  pajak  terhadap  semua penghasilan  setiap  orang  yang  bertempat  tinggal  di  negara  tersebut  tanpa  memandang kebangsaannya  (Hidayatullah,  S.,  2016).  Menurut  asas  domisili  ini  wajib  pajak  yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di  Indonesia  mapun  di  luar  negeri.  Untuk  menetapkan  daya  pukul  seorang  penduduk, segala  mata  pencahariannya,  dimanapun  juga  letak  sumber-sumbernya  harus  pula diperhatikan. asas sumber (asas lokasi), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada lokasi atau letak objek pajaknya. Berdasrkan asas ini negara yang menjadi lokasi objek pajak berhak memungut pajak pada wajib pajak (Budiana, U., & Saidi, M. D., 2020). Misalnya wajib pajak bertempat tinggal diluar negeri atau berasal dari negara lain, tetapi perusahaannya ada di Indonesia, maka terhadap orang bersangkutan dapat dikenai pajak berdasarkan asas sumber atau lokasi objek pajaknya. Dalam hal ini cara memungut pajak tergantung  dari  negara  lokasi  objek  pajak  yang  memungut  pajak.  Jika  di  Indonesia seseorang mempunyai suatu sumber pendapatan, maka fiscus atau pegawai pajak dapat memungut  pajak  pendapatan  tanpa  mengingat  dimana  wajib  pajak  bertempat  tinggal. Asas kebangsaan (asas nasionalitas), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada status kebangsaan.  Cara  yang  menggunakan  dasar  kebangsaan  menghubungkan  pengenaan pajak  dengan  kewarganegaraan  wajib  pajak.    Misalnya  pajak  orang  asing,  yaitu  pajak yang mewajibkan setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia membayar pajak. Atau sebaliknya pajak untuk orang kebangsaan Indonesia, yaitu pajak yang mewajibkan setiap orang yang berkebangsaan Indonesia untuk membayar pajak, walapun bertempat tinggal di luar negeri. Asas kebangsaan ini hanya ditujukan untuk menetapkan pajak yang bersifat subjektif.
Sedangkan  sistem  pemungutan  pajak  merupakan  cara  untuk  menentukan kewenangan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000). Sistem ini akan sangat mempengaruhi status dan kedudukan wajib pajak dan fiscus . Jika fiscus memiliki kewenangan yang sangat besar atau lebih besar dari wajib pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa sistem pemungutan pajak tersebut tidak bersifat demokratis dan sebaliknya, jika kewenangan wajib pajak lebih besar dari fiskus maka sistem pemungutan pajak tersebut bersifat demokratis (Adriani, 2002). Bentuk yang paling ideal antara kewenangan fiscus dengan wajib pajak adalah seimbang, dimana wajib pajak dapat mengoreksi fiscus dan sebaliknya, sehingga terjadi ceks and balance antara wajib  pajak  dengan  fiscus.Adapun  sistem  pemungutan  pajak  yang  sudah  sering dipergunakan  adalah official  asessment  system,  semi  self  asessment  system,  full  self asessment system dan with holding system ( Wahyuni, A., 2011) . official  asessment  system ,  yaitu    sistem  pemungutan  pajak  dimana  wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang (pajak yang terutang)
berada pada pemungut pajak (fiscus membuat surat ketetapan pajak/SKP). Pada sistem ini kewenangan fiscus sangat besar, sehingga fiscus dianggap seperti raja dalam lalu lintas perpajakan, karena besar kecilnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh fiscus . Dalam sistem  ini  wajib  pajak  bersifat  pasif,  sedangkan  fiscus  bersifat  aktif  menghitung  dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Adapun kelemahan  dalam  sistem  ini  adalah  :  (1)  fiscus  menjadi  sewenang-wenang,  karena kekuasaan yang diberikan, (2) rentan terhadap KKN yang dilakukan oleh fiscus, dan (3) merugikan  negara,  karena  pendapatan  lebih  banyak  masuk  kekantong  pribadi  fiscus. Sistem ini saat ini dinilai tidak layak digunakan karena sangat bertentangan dengan asas demokrasi dan transparansi (Mangoting, Y., 2018). .
Semi self asessment system, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Pada sistem ini wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung  besarnya  penghasilan  serta  pajak  yang  akan  dibayar,  kemudian  pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000; Imron Rizki, A., 2018). Dengan demikian pada sistem ini, baik wajib pajak mapun pegawai pajak sama-sama aktif dalam menentukan besarnya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tampak dengan sistem ini telah terjadi keseimbangan wewenang dan tangungjawab antara pegawai pajak dengan wajib pajak, yang berarti juga telah terjadi proses demokratisasi dan proses pendidikan pada wajib pajak. Keuntungan sistem ini adalah adanya koreksi yang seimbang antara wajib pajak dengan pegawai pajak, sehingga validitas dan kesahihan data tidak diragukan lagi. Dengan  data  yang  bersifat  valid  juga  akan  berimplikasi  pada  kecilnya  terjadi  resiko kerugian terhadap negara dan tidak ada ruang gerak bagi pegawai pajak untuk melakukan KKN. Kelemahan sistem ini adalah : (1) dari segi waktu akan dibutuhkan banyak waktu, mengingat pengisian data oleh wajib pajak yang diikuti dengan koreksi oleh pemungut pajak  sering  menimbulkan  perselisihan,  dan  (2)  secara  ekonomis  akan  menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem yang lain (Minollah, M., 2017).
Full self asessment system , yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada  wajib  pajak.  Rasionalnya  adalah,  karena  hanya  wajib  pajaklah  yang  mengetahui besarnya  pajak  yang  harus  dibayar,  sedangkan  pegawai  pajak  hanyalah  sebagai konsensusunya. Pada sistem ini telah terjadi demokratisasi dan kemandirian wajib pajak. Wajib  pajak  sudah  diberikan  keleluasaan  dan  kepercayaan  oleh  pemerintah.  Biasanya sistem ini akan sangat berhasil diterapkan pada negara-negara yang masyarakatnya : (1) memiliki  tingkat  pendidikan  yang  bagus,  karena  untuk  menghitung  pajak  sendiri  dan menentukan  besarnya  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  secara  mandiri  dibutuhkan pengetahuan yang memadai, (2) memiliki tingkat kesadaran pajak yang memadai, yaitu adanya  kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  sumber  penghasilan  negara  yang  wajib hukumnya didukung dan direalisasikan oleh masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara,  dan  (3)  memiliki  moralitas  dan  loyalitas  terhadap  negara,  walapuan  moralitas sangat subyektif namun dalam hal ini sangat penting artinya untuk bagi masyarakat dalam memberikan data yang senyatanya kepada pegawai pajak (Nurfadila, N., 2020)..
Withholding system , yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan  pihak  ketiga  (bukan  wajib  pajak  atau  pegawai  pajak)  sebagai  biro  jasa  yang mewakili  kepentingan  wajib  pajak  dan  negara.  Sistem  ini  biasanya  digunakan  oleh negara-negara  maju,  dimana  tingkat  kesibukan  masyarakat,  penghasilan,  dan  aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi, sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk menentukan
besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Pada negara-negara berkembang sistem ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tingkat aktivitas dan penghasilan yang relatif banyak (Hidayatullah, S., 2016). Kadang kala, kalau perusahaan tersebut  memiliki  itihad  tidak  baik,  maka  akan  digunakan  pembukuan  ganda,  yaitu pembukuan fiktif yang digunakan untuk membayar pajak dan pembukuan riil/asli yang digunakan  untuk  kepentingan  perusahaan.  Hal  ini  akan  sangat  merugikan  bagi pemerintah, mengingat perusahaan besar biasanya akan membayar pajak sesuai dengan penghasilan  sebenarnya,  dan  dengan  membuat  pembukuan  ganda  pajak  yang  harus dibayar menjadi sangat kecil. Yang dimaksu pihak ketiga dalam with holding sistem ini biasa perseorangan, badan hukum atau biro jasa yang khusus menangani masalah pajak (Wahyudi, 2000).
Dilihat dari asasnya untuk pajak dalam negeri menggunakan asas domisili atau asas tempat tinggal. Dengan asas domisili ini setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib  hukumnya  membayar  pajak  atas  semua penghasilannya, baik yang diperoleh di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk pajak luar  negeri  Pemerintah  Indonesia  menggunakan  asas  sumber  atau  lokasi.  Penggunaan asas  ini  dapat  meningkatkan  pendapatan  negara  dengan  sumber  perusahaan  milik  luar negeri yang ada di wilayah Indonesia. Berdasarkan asas lokasi ini setiap perusahaan yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing wajib hukumnya untuk membayar pajak pada  Pemerintah  Indonesia.  Sedangkan  untuk  orang  asing  digunakan  asas  kebangsaan (UU No. 16 Tahun 2000).
Sistem  pemungutan  pajak  merupakan  aturan  mengenai  kewenangan  dalam menghitung  dan  menentukan  besarnya  pajak  seseorang  atau  wajib  pajak.  Pada  awal kemerdekaan  sampai  dengan  tahun  1967  Pemerintah  Indonesia  menggunakan official asessment  system .  Penggunaan  sistem  ini  merupakan  warisan  pemerintahan  kolonial Belanda. Dimana petugas pajak memegang kewenangan yang tinggi atau absolut dalam menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Sistem  ini  sangat merugikan  bagi  wajib  pajak,  bahkan  penggunaan  sistem  ini  dapat  menyebabkan kesewenang-wenangan pada pemungut pajak/ fiscus . Pada masa ini fiscus merupakan raja dalam lalu lintas perpajakan. Menyadari penggunaan official asessment system merugikan kepentingan  masyarakat/wajib  pajak,  maka  di  tahun  1968  sampai  dengan  tahun  1983 pemerintah  menerapkan semi  self  asessment  system .  Penggunaan  sistem  ini  dapat memberikan  keseimbangan  kewenangan  antara  wajib  pajak  dengan fiscu sebagai pemungut pajak. Awalnya wajib pajak diberikan formulir dan mengisi data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, kemudian fiscus megoreksi data yang telah diisi oleh wajib pajak. Namun dalam prakteknya penggunaan sistem ini masih memberikan artikulasi dan penapsiran yang besar pada fiscus dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan pada kelemahan yang ditunjukkan dalam penggunaan semi self  asessment  system ,  maka  Pemerintah  menerapkan  full  self  assessmen  system  dari tahun  1984  sampai  sekarang.  Penggunaan  sistem  ini  sudah  sangat  demokratis  dan memberikan kepercayaan dan kemandirian pada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Sedangkan fiscus bertugas sebagai konsultan yang memberikan konsultasi dan penjelasan  tentang  masalah  yang  dialami  wajib  pajak  untuk  mengisi  formulir  yang diberikan.

## 4. Kesimpulan
Tata  cara  pemungutan  pajak  merupakan  cara  yang  ditempuh  oleh fiscus (pemerintah)  dalam  memungut  pajak  sehingga  pajak  dapat  terpungut  sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Diliahat dari stelselnya ada tiga stelsel pemungutan  pajak,  yaitu:  riil  stelsel,  fiktif  stelsel  dan  setelsel  campuran.  Untuk  pajak dalam  negeri  menggunakan  asas  domisili  atau  asas  tempat  tinggal.  Untuk  pajak  luar negeri Pemerintah Indonesia menggunakan asas sumber atau lokasi. Untuk orang asing digunakan  asas  kebangsaan.  Sedangkan  untuk  sistemnya  menggunakan self  asessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanyalah sebagai konsensusunya.

## Daftar Pustaka
Adriani, (2002). Hukum Pajak. Bandung. PT. Refika Aditama. Bohari, (2002). Pengatar Hukum Pajak. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Burton, (2001). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
Budiana, U., & Saidi, M. D. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel. Al-Azhar Islamic Law Review, 2(1), 54-65. http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/39/29
Damajanti,  A.  (2015).  Pengaruh  Pengetahuan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Perorangan Di Kota Semarang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(1), 12-28.
http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/499/301 Erwin,  E.  J.,  Brotherson,  M.  J.,  &  Summers,  J.  A.  (2011).  Understanding  Qualitative Metasynthesis,  Issues  and  Opportunities  in  Early  Childhood  Intervention Research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200. https://doi.org/10.1177/1053815111425493 Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GJNeDwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PR4&dq=pemungutan+pajak+dari+perspektif+hukum+pajak&ots=8FK e27VfCZ&sig=80YGCPOcweBIPm_QdcFB3N7Cqcc&redir_esc=y#v=onepa ge&q=pemungutan%20pajak%20dari%20perspektif%20hukum%20pajak&f= false
Hidayatullah,  S.  (2016).  Kewenangan  Negara  dan  Kewajiban  Subyek  Hukum  Perdata dalam  Hubungannya  dengan  Hukum  Pajak.  Pranata  Hukum,  11(1). http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/189 Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak oleh Suatu Badan Usaha. Lex et Societatis, 5(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/16072/1557 8
Imron  Rizki,  A.  (2018).  Self  Assessment  system  sebagai  dasar  pungutan  pajak  di Indonesia. Jurnal Al-‘Adl Vol, 11(2).
Johan,  A.,  Hikmah,  F.,  &  Anditya,  A.  (2019).  Perpajakan  Optimal  dalam  Perspektif Hukum  Pajak  Berfalsafah  Pancasila.  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 317-337.
Kholid, S. (2017). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten). http://repository.uinbanten.ac.id/1452/
Mangoting,  Y.  (2018).  Quo  Vadis  kepatuhan  pajak?.  Jurnal  Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 451-470. http://repository.petra.ac.id/18245/1/Publikasi1_98039_5047.pdf Minollah, M. (2017). Telaah Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Rokok. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(1), 1-12. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/439 Nurfadila,  N.  (2020).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL, 1(2), 44-53. http://journal.lldikti9.id/Equilibrum/article/view/407/288 Sumantry, D. (2011). Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara  wajib  pajak  dengan  fiskus  sebagai  pelaksanaan  terhadap  Undang- Undang Perpajakan. Jurnal Legislasi Indonesia, 8(1), 13-28. http://repository.unpas.ac.id/49837/1/jurnal%20legislasi.pdf Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 1(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/viewFile/301/256
Wahyudi, (2000). Perpajakan di Indonesia ; Rajawali perss. Jakarta