## REFORMA AGRARIA UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999-2005

## Mohamad Il Badri *
Universitas PGRI Argopuro Jember, Indonesia

## PENDAHULUAN
Konflik  tanah  Jenggawah  bermula  pada  tahun  1969  dan  terjadi  karena  gagalnya  pelaksanaan landreform (Rachman, 2012 ).  Aparat  desa,  kecamatan  dan  beberapa  aparat  keamanan mensosialisasikan rencana pergantian girik atau pethok D menjadi sertifikat pada tahun 1969. Sejak saat  itu  petani  menyerahkan girik atau pethok D  kepada  pemerintah  terkait.  Namun  10  tahun kemudian  diketahui pethok D  yang  diberikan  oleh  petani  ternyata  digunakan  PTP  XXVII  sebagai lampiran permohonan HGU (pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960)  kepada Menteri Dalam Negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, 1960 ).  Penyalahgunaan  data  tersebut  melahirkan  kemarahan  petani dengan  melakukan  pengrusakan  berbagai  infrastruktur  milik  PTP  XXVII  pada  tahun  1979.  Pasca konflik tahun 1979, petani merubah strategi perjuangan dengan melakukan konsolidasi internal yang akhirnya  memperoleh  kesepakatan  untuk  menunggu  masa  berakhirnya  HGU  pada  tahun  1995 (Nurhasim, 1997 ).
Ledakan konflik kedua terjadi setelah turunnya surat keputusan Menteri Negara Agraria atau Badan  Pertanahan  Nasional  nomor  74/HGU/BPN/1994  tentang  pemberian  perpanjangan  HGU kepada  PTP  XXVII  atas  tanah  perkebunan  Ajong  Gayasan  Kabupaten  Jember.  Akibatnya  konflik kembali  terjadi  petani  melakukan  aksi  kekerasan  dan  pengrusakan  seperti  peristiwa  tahun  1979 (Nurhasim, 1997 ).
Konflik  kedua  pada  tahun  1994-1995  lebih  pada  upaya  untuk  mewujudkan  sertifikasi  tanah yang telah dan sedang dikuasai oleh petani. Meskipun ada upaya pendudukan, tetapi tujuan gerakan lebih ditekankan pada upaya memperoleh hak milik. Ada proses transformasi nilai dari sesuatu yang sifatnya material (berupa pendudukan tanah) ke sertifikasi hak milik. Lahirnya reformasi berpengaruh terhadap  perubahan  gerakan  agraria  di  Kecamatan  Jenggawah.  Petani  dan  pemerintah  melakukan perundingan-perundingan  yang  melahirkan  kesepakatan.  Namun  demikian  terkadang  kesepakatan

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
The purpose of this paper is to determine the process of resolving agrarian conflicts  and  the  process  of  inventorying  and  granting  land  certificates  to farmers. The urgency of this paper can theoretically be an important part in the context of resolving agrarian conflicts that often occur in Indonesia. The method  used  is  the  historical  method  consisting  of  Heuristics,  Criticism, Interpretation and Historiography. Agrarian conflicts in Jenggawah District, Jember Regency occurred in 1969 and 1994-1995. The government is trying to  find  a  solution  through  the  implementation  of  agrarian  reform  by providing  a  policy  for  solving  agrarian  problems.  Efforts  to  resolve  the Jenggawah land conflict through agrarian reform are marked by a process of preparing  for  the  implementation of  an  inventory,  asset management  and access  arrangement.  Asset  management  consists  of  redistribution  and legalization of land. Access arrangements are carried out in order to improve the  economy,  add  value  and  encourage  entrepreneurial  innovation on  the subject of agrarian reform for Jenggawah farmers. Through this research, it can  be  concluded  that  agrarian  reform  can  be  one  of  the  solutions  for resolving land conflicts in Indonesia, especially in Jenggawah.
Submitted Revised Accepted Published 06  January  2022 28  January  2022 05  February 2022 16  February 2022

## KEYWORDS
agrarian reform; conflict resolution efforts; Jenggawah land.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Badri, M. I. (2022). Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 6 (1), 129-137.
*CORRESPONDANCE AUTHOR badri.unipar@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5912
yang  telah  disepakati  bersama  tidak  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Gerakan  petani tercermin melalui tuntutan untuk mendapatkan pengakuan hak milik atau legal formal dari tanah yang dikuasai. Corak gerakan petani Jenggawah pada tahun 1998 dilakukan secara berkelompok di masing-masing  desa  yang  melahirkan  kesepakatan.  Berbeda  dengan  gerakan  pada  tahun-tahun sebelumnya  yang  identik  dengan  perlawanan  fisik,  perlawanan  kali  ini  dilakukan  dengan  jalan diplomasi dan perundingan.
Pemerintah dan lembaga yang terkait mencoba memberikan solusi tentang persoalan tanah. Solusi penyelesaian konflik agraria yang diberikan yaitu dengan menjamin dan melindungi hak serta memberi keadilan bagi petani. Pemerintah mencoba memberikan jalan keluar untuk menguntungkan semua pihak melalui pelaksanaan Reforma agraria bersama Kementerian Agraria dan BPN Kabupaten Jember untuk memberikan kebijakan penuntasan masalah konflik tanah Jenggawah.
Ruang  lingkup  spasial  tulisan  ini  disasarkan  pada  kesatuan  wilayah  yaitu  di  Kecamatan Jenggawah  Kabupaten  Jember,  Jawa  Timur.  Pertimbangan  ruang  lingkup  spasial  karena  konflik tersebut merupakan konflik nasional yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Ruang lingkup temporal atau batasan waktu dalam tulisan ini tahun 1999-2005. Dasar pertimbangan ruang lingkup temporal karena pada tahun 1999 ada upaya penyelesaian konflik yang ditandai dengan adanya proses inventarisasi  tanah  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  konflik.  Tahun  2005 merupakan tahun dimana petani mendapatkan hak milik dalam bentuk sertifikat tanah dan petani mulai menggarap lahan pertanian yang diakui secara sah sesuai undang-undang.
Secara spesifik tujuan dari tulisan ini yaitu: (a) mengetahui proses penyelesaian konflik agraria yang  telah  berlangsung  cukup  lama;  (b)  mengetahui  proses  inventarisasi  dan  pemberian  sertifikat tanah kepada petani. Urgensi dari tulisan ini secara teoritis bisa menjadi bagian penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu, proses menguji, menganalisis dan mengonstruksi secara  kritis  sumber-sumber  sejarah  yang  kemudian  dituangkan  dalam  penulisan  sejarah  secara sistematis, logis dan kronologis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode sejarah  dengan  kemampuan  mengadaptasikan  proses  agar  tercipta  penulisan  yang  objektif (Gottschalk, 1986 ). Metode sejarah mencakup 4 tahapan kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Selain itu Informasi primer tentang konflik tanah Jenggawah menggunakan praktek oral history untuk memperoleh data yang otentik dengan mewawancarai aktor atau saksi mata yang hidup pada jamannya. Metode ini berfungsi untuk mengungkap ingatan rakyat mengenai dinamika konflik yang terjadi pada saat itu. Di sisi lain sumber lisan dapat mendekatkan para sejarawan dengan masyarakat karena dilakukan secara langsung di lokasi penelitian (Cohen et al., 2018 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  tentang  Reforma  agraria  Nomor  86 Tahun  2018  yaitu  penataan  ulang  struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah yang adil melalui tata kelola aset disertai  dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.  Tujuan  Reforma  Agraria  antara  lain:  (a)  mengurangi  ketimpangan  penguasaan  dan pemilikan  tanah;  (b)  menciptakan  sumber  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat;  (c) mengurangi  kemiskinan  dan  menciptakan  lapangan  kerja;  (d)  meningkatkan  ketahanan  dan kedaulatan pangan; (e) menangani sengketa dan konflik agraria
Pelaksanaan  Reforma  Agraria  dilaksanakan  melalui  tahapan  Penataan  Aset  dan  Penataan Akses.  Penataan  Aset  terdiri  dari  Redistribusi  Tanah  dan  Legalisasi  Aset  konflik  tanah  Jenggawah.
Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005
Penataan  Akses  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan  skala  ekonomi,  nilai  tambah  serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria bagi petani penggarap.
Subyek  Reforma  Agraria  terdiri  dari  orang  perseorangan  yang  memenuhi  syarat,  kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum yang memenuhi syarat. Sedangkan objek Reforma Agraria terdiri dari bekas Hak Guna Usaha yang ada di Kecamatan Jenggawah, sebagai upaya pengejawantahan semangat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ( Profil Direktorat Jenderal Penataan Agraria , n.d.).
Upaya penyelesaian konflik tanah Jenggawah melalui Reforma agraria ditandai dengan adanya proses  persiapan  pelaksanaan  inventarisasi,  BPN  Kabupaten  Jember  mengirimkan  surat pemberitahuan ditujukan kepada Kepala Desa Kaliwinig Kecamatan Rambipuji, Kepala Desa Ajung, Pancakarya  dan  Sukamakmur  Kecamatan  Ajung,  Kepala  Desa  Jenggawah  dan  Desa  Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kepala Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari. Surat tersebut berisi tentang pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah HGU PTPN X Kebun Ajunggayasan Jenggawah yang akan diberikan hak milik kepada petani. Isi surat tersebut menindak lanjuti penyuluhan persiapan pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah serta meminta bantuan kepada tim inventarisasi dan semua  pihak  yang  terlibat  untuk  segera  mengkoordinir  biaya  inventarisasi  dan  pengukuran,  serta segera melaporkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beserta gambar skets dan daftar nama para  petani  penggarap  atau  penghuni  tanah  yang  bersangkutan  (Surat  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1163, 1999 ).

## Upaya Reforma Agraria
Petugas kegiatan inventarisasi ditunjuk berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 (satu)  Jawa  Timur  nomor  570.35-15075  perihal  tindak  lanjut  usulan  penyelesaian  kasus  tanah  HGU PTPN X Jember tanggal 16 Oktober 1998. Kemudian disusul oleh SK Bupati tingkat II Jember nomor 90 tentang tim inventarisasi tanah HGU Kebun Ajunggayasan yang akan diberikan hak milik kepada petani  tanggal  20  Oktober  1998  (Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember  Tentang Kepanitiaan  Tim  Inventarisasi,  Nomor  410.353.4-3637, 1999 ).  Petugas  yang  ditunjuk  oleh  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam rangka melaksanakan kegiatan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah HGU kebun Ajunggayasan Jenggawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Nama Petugas Inventarisasi Nama Petugas Ukur Lokasi Kegiatan Keterangan 1 Wasis Sarjono, SH Mangerti Malau Santoso Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Petugas monitoring kegiatan para kasi dan Kasubag TU. Atau yang ditunjuk mewakili 2 Ir. Sunarto Mat Jasak Suwardi Desa Lengkong Kecamatan Mumbul sari 3 Akhmad Gufron Herlina Mustikowati Sri Djuwiyanto Desa Ajung Kecamatan Ajung 4 Sriyadi Enny Kaswardya Dianto RS. Desa Pancakarya Kecamatan Ajung 5 RioSumardiyanto, SH Tony Budihartono Untung S. Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung 6 Suparno SH Sartimo Joko SU. Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah 7 Joko Mursito Wahyudi, SH Singgih .D Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah
Tabel 1. Nama-nama petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengukuran tanah Sumber: diolah dari surat penunjukan tugas inventarisasi para petani penggarap atau penghuni dan pengukuran tanah HGU PTPN X kebun Ajunggayasan Jenggawah
Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember nomor 10 tahun 1999 tentang biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah (HGU) kebun Ajunggayasan Jenggawah PTPN  X  yang  akan  diberikan  hak  milik  kepada  para  petani  penggarap.  Maka  dipandang  perlu menetapkan  biaya  pelaksanaan  inventarisasi  subyek  dan  obyek  atas  tanah  bekas  HGU  tersebut. Penetapan biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Luas Tanah (M2) Biaya Pengukuran (Rp) Inventarisasi (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  s/d. 1.000 1.001 s/d. 2.000 2.001 s/d. 3.000 3.001 s/d. 4.000 4.001 s/d. 5.000 5.001 s/d. 10.000 10.001 s/d. 15.000 15.001 s/d. 20.000 20.001 s/d. 50.000 45.000 74.000 100.000 125.000 149.000 210.000 295.000 378.000 858.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 63.000 92.000 118.000 143.000 167.000 228.000 313.000 396.000 871.000
Berdasarkan  penetapan  biaya  inventarisasi  subyek  dan  obyek,  BPN  Kabupaten  Jember mengirim surat pemberitahuan kepada Camat Rambipuji, Camat ajung, Camat Jenggawah, dan Camat Mumbulsari agar segera melakukan proses inventarisasi, pengukuran tanah, dan penyuluhan sesuai dengan hasil rapat anggota tim inventarisasi. Ada empat (4) poin hasil rapat tim inventarisasi antara lain.
1. Inventarisasi yang dilaksanakan adalah menginventarisasi para petani penggarap tanah yang secara nyata mengerjakan tanahnya.
2. Data inventarisasi dan pengukuran yang dihasilkan, merupakan data yang dihasilkan oleh petugas lapang dan dibenarkan oleh Kepala Desa serta wakil petani setempat.
3. Data hasil inventarisasi dan pengukuran tersebut pada angka 2 (dua)  di atas diumumkan di desa setempat.
4. Keberatan-keberatan yang ada hubungan dengan hasil inventarisasi dan pengukuran yang diumumkan  pada  angka  3  di  atas,  dapat  diajukan  kepada  tim  inventarisasi  (Surat  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1405, 1999 ).
Sesuai dengan SK Bupati tingkat II Jember nomor 90/1998, sebagian wakil petani Jenggawah dimasukkan sebagai anggota tim inventarisasi tanah. Hal ini bertujuan agar wakil petani mengetahui dan  mengawal  proses  inventarisasi  tanah  agar  berjalan  lancar.  Sebelumnya  wakil  petani  tidak menduga  jika  akan  dimasukkan  dalam  tim  inventarisasi  oleh  BPN  Kabupaten  Jember.  Selain mengawal  proses  inventarisasi,  wakil  petani  juga  bertugas  untuk  melakukan  musyawarah  dan menyampaikan  biaya  inventarisasi  dan  pengukuran  tanah  kepada  petani  penggarap  serta menyampaikan semua hasil rapat tim inventarisasi tanah yang akan dilaksanakan pengukuran tanah. Wakil petani Jenggawah yang dilibatkan dalam kepanitiaan tim inventarisasi antara lain lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Penetapan biaya inventarisasi subyek dan obyek
Sumber: diolah dari data surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember nomor 10 tahun 1999
Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005
No Desa Wakil Petani 1 Cangkring a. H. Imam Masyhuri b. Joko S. Hafid 2 Jenggawah a. Moh. Imam Chodlori b. Moh. Hisyam 3 Sukamakmur a. Masduki b. Joko Tarup 4 Pancakarya a. Agus Salim b. Sarman 5 Ajug a. Moh. Khotib b. Asmonadi 6 Lengkong a. Imam Santoso b. Mires Efendi 7 Kaliwining a. H. Mukhlis b. H. Moh. Kholil
Dalam  proses  inventarisasi,  BPN  Kabupaten  Jember  membentuk  tim  pendataan  dan pengukuran  di  masing-masing  desa  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  orang.  2  (dua)  orang  melakukan pendataan  dan  1  (satu)  orang  lainnya  melakukan  pengukuran  (Hafid, 2001 ).  Inventarisasi  dan pengukuran tanah mulai dilakukan di Desa Cangkring Baru Kecamatan Jenggawah pada bulan April 1999. Inventarisasi dan pengukuran di Desa Cangkring adalah awal dimulainya proses inventarisasi dan dilanjutkan di desa lain secara serentak. Petugas inventarisasi yang ditunjuk langsung oleh BPN untuk Desa Cangkring yaitu Joko M. dan Wahyudi. Wakil petani dari Desa Cangkring yang terlibat langsung  dalam  proses  inventarisasi  yaitu  H.  Imam  Masyhuri.  Hasil  inventarisasi  dan  pengukuran sementara di Dusun Cangkring Baru, Desa Cangkring dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Nama Luas Tanah M2 Nomor Inventarisasi 1 Karlan 4.500 27 2 H. Dimunah 1.000 65 3 Sunarya 1.000 15 4 Supar 2.000 26 5 Srisiamin 1.000 89 6 Gumuk 800 80 7 Hj. Rofii 1.750 76 8 Tajib Rotina 1.500 112 9 Misli 3.500 113 10 Kholifah 2.000 248 11 H. A. Fauzi 1.500 119 12 Taufik 1.000 123 13 Fatimah 3.000 88
Bidang-bidang  tanah  yang  akan  di  inventarisasi  meliputi  Desa  Kaliwining  sebanyak  1.493 bidang tanah, Kecamatan Ajung sebanyak 1.172 bidang tanah, meliputi Desa Pancakarya 734 bidang tanah, Desa Sukamakmur sebanyak 901 bidang. Kecamatan Jenggaah sebanyak 1.918 bidang dan Desa Lengkong  sebanyak  1.174  bidang  tanah.  BPN  Kabupaten  Jember  menginformasikan  kepada  Bupati Jember perihal data sementara hasil inventarisasi bidang tanah yang sesuai dengan daftar nama dan gambar  skets  dari  tim  inventarisasi  dan  wakil  petani.  Jumlah  keuangan  kegiatan  inventarisasi  dan
Tabel 3. Wakil petani dalam kepanitiaan tim inventarisasi Sumber: diolah dari data surat penyataan pelepasan tanah ex. HGU PTPN 1 Oktober 1998
Tabel 4. Hasil sementara inventarisasi Desa Cangkring April 1999 Sumber: diolah dari daftar inventarisasi tanah HGU Kebun Ajunggayasan Jenggawah yang akan diberikan hak milik kepada petani penggarap tahun 1999
pengukuran yang telah disetorkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sampai dengan tanggal 18 September 1999 adalah sebagai berikut:
No  Kecamatan Desa Jumlah Bidang Tanah Keuangan yang Telah Disetor 1 Rambipuji Kaliwining 1.662 Rp. 32.100.000 2 Ajung Ajung Pancakarya Sukamakmur 1.662 747 1.151 Rp. 21.500.000 Rp.13.000.000 Rp.11.000.000 3 Jenggawah Jenggawah Cangkring 1.574 670 Rp.33.450.000 Rp.7.500.000 4 Mumbulsari Lengkong 1.963 Rp.50.900.000 Jumlah 8.846 Rp.169.000.000
Berdasarkan jumlah bidang tanah serta jumlah keuangan yang telah disetorkan, masih belum mencapai separuh dari pelunasan sesuai dengan SK Bupati KDH tingkat II Jember nomor 10 tahun 1998  tanggal  30  Januari  1999.  Oleh  sebab  itu,  Mas  Darwoto  (Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten Jember)  mengharap  kepada  tim  inventarisasi  ditingkat  kecamatan  atau  desa  agar  membantu mendorong  warga  memenuhi  kewajiban  biaya  inventarisasi  (Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Jember Tentang Kepanitiaan Tim Inventarisasi, Nomor 410.353.4-3637, 1999 ).
Agar  biaya  inventarisasi  bisa  terpenuhi  H.  Giyono  Sutomo  (Kepala  Kantor  Sosial  Politik Pemerintah  Kabupaten  Jember)  menggelar  pertemuan  tim  inventarisasi  tanah  HGU  kebun Ajunggayasan  Jenggawah  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember  tanggal  22 Januari 2000 (Surat Kepala Kantor Sosial Politik Atau Wakil Tim Inventarisasi (H. Giyono Sutomo) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 592/24/330.36/2000, 2000 ). Pada pertemuan tersebut, tim inventarisasi mengadakan evaluasi tentang inventarisasi yang telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan mengenai pengumuman data fisik sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  Jember  nomor  410.353.4-4691,  dan  nomor  410.353.44692  tanggal  11  Desember  1999. Berdasarkan  kesepakatan  rapat,  perlu  diadakan  pengumuman  tentang  hasil  inventarisasi  selama  2 (dua) Minggu terhitung sejak tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2000. Oleh karena itu, diminta dengan hormat agar setiap kecamatan, khususnya Kecamatan Jenggawah untuk segera menempelkan pengumuman hasil inventarisasi (Surat (Sutjipto) Kepala Sub Bagian TU Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-155, 2000 ).
Distribusi Tanah dan Penguasaan Secara De facto dan De jure
Sesuai  dengan  surat  keputusan  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Jember  nomor  20-10-1988 tentang tim inventarisasi dan pemberian hak milik atas tanah kepada petani penggarap berdasarkan berita acara sidang panitia pertimbangan landreform nomor 02/BA.PPL/2000 tanggal 22 September 2000. BPN memberikan hak milik kepada saudara Teguh Samsul Arifin dan kawan-kawan sebanyak 20  (dua  puluh)  orang  yang  meliputi  25  (dua  puluh  lima)  bidang  masing-masing  merupakan  tanah pertanian  seluas  62.515  M2  yang  merupakan  tanah  negara  bekas  HGU  nomor  2  Desa  Jenggawah dengan  luas  seluruhnya  554,2.714  ha  dan  HGU  nomor  2  Desa  Cangkring  dengan  luas  191,  1.100  ha dengan letak, luas, nomor kode, petak, serta batas-batas sesuai dengan peta bidang tanah nama yang bersangkutan (Surat Darwito (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember), 2001 ).
Tabel 5. Jumlah keuangan kegiatan inventarisasi 18 September 1999 Sumber: diolah dari surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Mas Darwoto) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tahun 1999
Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005
Surat  keputusan  pemberian  hak  atas  tanah  kepada  petani  penggarap  berupa  sertifikat  yang diterbitkan  oleh  BPN  Jember  pada  tahun  2001  berfungsi  sebagai  dasar  atau  hak  pengakuan  negara terhadap seseorang mengenai hak atas tanah yang berasal dari negara dengan memenuhi persyaratan dan  kewajiban  yang  telah  disepakati  bersama  agar  memperoleh  tanda  bukti  kepemilikan  tanah. Diserahkannya sertifikat tersebut, membuat petani merasa senang karena perjuangan tercapai. Dalam perjuangan tanah maupun sertifikat banyak biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya dalam proses perjuangan maupun proses inventarisasi (Wawancara dengan H. Imam Masyuri (wakil petani Desa Cangkring) pada tanggal 4 Juni 2012). Kegembiraan tersebut tergambar dalam benak petani penggarap dengan melakukan sujud syukur atas keberhasilan perjuangan tanah dengan harapan tidak ada lagi perselisihan  dan  konflik  dimasa  yang  akan  datang  (Wawancara  dengan  Ibu  Rehana  (warga  Desa Cangkring)  pada  tanggal  16  April  2015  dan  Sunarsih  (wakil  petani  Desa  Lengkong)  pada tanggal  10 September 2016).
Proses  sertifikasi terus dilakukan meskipun tercantum pembebanan hak dalam isi sertifikat. Petani Jenggawah yang belum mengurus sertifikat terus melakukan upaya pendaftaran tanah melalui wakil petani di masing-masing desa pada tahun 2004-2005. Daftar nama-nama petani yang melunasi biaya pengukuran tanah di Desa Jenggawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Nama N.I.B Luas M2 Biaya Ukur 1 Sukadi P. Sugianto 468 1.395 Rp 74.000 2 Sunarmi 929 3.500 Rp 125.000 3 Sujono 972 2.055 Rp 100.00 4 Dasmiran 976 2.800 Rp 100.000 5 Yuni Ratnawati 994 1.020 Rp 74.000 6 Suciwuriyan 1032 2.140 Rp 100.000 7 Sujono AK P. Anang 1108 2.050 Rp 100.000 8 Liha 1116 3.110 Rp 125.000 9 Liha 1141 3.440 Rp 125.000 10 Sunarmi 1167 2.970 Rp 100.000 11 Buni B. Satar 1174 1.700 Rp 74.000 12 Imam Abu Jani 1219 1.020 Rp 74.000 13 Jarno 1234 1.420 Rp 74.000 14 Sarpini 1276 1.420 Rp 74.000 15 Kusni P. Wagimun 1301 490 Rp 45.000 Jumlah Rp 1.364.000
Petani Jenggawah terus berupaya melaporkan tanahnya kepada wakil petani di masing-masing desa  agar  segera  dilakukan  pengukuran.  Syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  petani  sebelum  proses pengukuran  tanah  yaitu  menyerahkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  masih  berlaku,  Kartu Keluarga  (KK)  surat  keterangan  riwayat  tanah,  surat  pernyataan  pengalihan  hak  garap,  surat pernyataan ahli waris atau penerus hak garap yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan  sengketa  dan  tidak  sedang  dijadikan  jaminan  hutang,  serta  belum  pernah  dimohonkan sertifikat  tanah.  Setelah  syarat-syarat  terpenuhi  maka  dilakukan  peninjauan  kembali  batas-batas tanah (skets bidang tanah). Untuk mengajukan pendaftaran tanah, syarat-syarat tersebut di atas harus mendapat  persetujuan  dari  wakil  petani,  kepala  desa,  dan  camat  setempat  (Wawancara  dengan Sarman (wakil petani Desa Pancakarya) pada tanggal 15 September 2016).
Tabel 6. Biaya pengukuran tanah Desa Jenggawah tahun 2004 Sumber: diolah dari surat bukti pembayaran pengukuran redistribusi tanah bekas HGU PTPN X,
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Jember, tanggal 8 September 2004
Setelah  petani  melunasi  biaya  pengukuran  tanah,  maka  wakil  petani  menindaklanjuti  dan mendaftarkan  kepada  BPN  Jember  mengenai  nama,  luas,  biaya  pendaftaran  tanah  dengan melampirkan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah,  dan  berita  acara  kesaksian  tentang status  tanah  (Wawancara  dengan  Nur  Rahmatullah  (Petani  Desa  Lengkong)  pada  tanggal  10 September  2016).  Kemudian  BPN  Jember  memberikan  bukti  pembayaran  dan  menerbitkan  nomor pendaftaran dan jumlah biaya yang harus dilunasi oleh petani agar segera dilakukan inventarisasi dan penerbitan  sertifikat  atas  tanah  tersebut  (Surat  Misrudi  (Bendahara  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Jember) Biaya Pengukuran, 2004). Proses pendaftaran tanah terus dilakukan oleh petani Jenggawah  dalam  rangka  redistribusi  tanah  bekas  HGU  PTPN  X.  Petani  terus  melakukan  upaya pendaftaran tanah dengan tujuan agar tanah mendapatkan bukti hak milik dalam bentuk sertifikat. Petani yang mendaftarkan tanahnya pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Nama Nomor Induk Bidang Luas M2 Biaya Ukur 1 Sumarwi 0957 1.630 M2 Rp 74.000 2 Sri Astutik 0989 2.295 M2 Rp 100.000 3 Sariman 1107 955 M2 Rp 45.000 4 Sumarni 1131 3.340 M2 Rp 125.000 5 Titik Winarsih 1063 2.080 M2 Rp 100.000 6 Titik Winarsih 1064 410 M2 Rp 45.000 7 Sogol 1018 900 M2 Rp 45.000 8 Mariati 0945 2.745 M2 Rp 100.000 9 Hj. Tumi 1171 1.095 M2 Rp 74.000 10 Sani B. Sugiarso 1250 2.425 M2 Rp 100.000 11 Siti Arbaina 1281 3.670 M2 Rp 125.000
Setelah petani melakukan pendaftaran tanah dan proses inventarisasi, jumlah redistribusi dan penetapan hak milik atas tanah bekas HGU PTPN X di 7 (tujuh) desa dan 4 (empat) kecamatan selama periode tahun 2001-2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Desa Tahun Luas (M2) Bidang KK 1 Kaliwining 2001-2005 2,196,404 875 871 2 Ajung 2001-2005 806,391 231 184 3 Pancakarya 2001-2005 407,584 185 170 4 Sukamakmur 2001-2005 412,769 187 172 5 Jenggawah 2001-2005 1,114,747 498 412 6 Lengkong 2001-2005 193,335 74 64 7 Cangkring 2001-2005 370,828 160 145 JUMLAH 2001-2005 5,502,058 2210 2018
Jika dilihat dari tabel di atas redistribusi tanah Objek Landreform bekas HGU PTPN X Kebun Ajunggayasan Jember yang telah diterbitkan sertifikat tanah oleh pemerintah dan diberikan kepada petani Jenggawah selama periode tahun 2001-2005  berjumlah 2.210 bidang dan 2.018 Kepala Keluarga (KK) (Wawancara dengan Imam Chodhori (wakil petani Desa Cangkring), Sarman dan Agus Salim (wakil  petani  Desa  Pancakarya),  Sunarsih  dan  Imam  Santoso  (wakil  petani  Desa  Lengkong)  pada tanggal  10-16  September  2016).  Jumlah  tersebut  merupakan  bukti  berhasilnya  perjuangan  petani Jenggawah dalam memperjuangkan sertifikat selama tahun 1998-2005. Selama kurun waktu tersebut sebagian petani Jenggawah telah menguasai tanah secara (de facto) dan (de jure). Pendaftaran tanah
Tabel 7. Biaya pengukuran tanah Desa Jenggawah tahun 2005 Sumber: daftar nama yang melunasi biaya pengukuran redistribusi tanah bekas HGU PTPN X Desa Jenggawah bulan Maret 2005
Tabel 8. Jumlah Redistribusi Tanah dan Penetapan Hak Milik Sumber: diolah dari Surat Kantor BPN Jember, tentang legalisasi asset tanah Objek Landreform bekas HGU Kebun Ajunggayasan PTPN X Jember. Pada tanggal 18 Pebruari 2013
Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005
dan  Pemberian  sertifikat  oleh  BPN  Jember  kepada  petani  Jenggawah  terus  dilakukan.  Sejak  tahun 2001-2012  pemberian  sertifikat  tanah mencapai 6.424  bidang  dan  5.398  kepala  keluarga  (KK).  Data tersebut menunjukkan bahwa pemberian sertifikat tanah Jenggawah telah mencapai 90% (Legalisasi Asset Tanah Objek Landreform Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, 2013 ).

## SIMPULAN
Upaya  penyelesai  konflik  agraria  melaui  Reforma  Agraria  dalam  menangani  sengketa  dan  konflik tanah  berhasil  dengan  dilakukannya  proses  inventarisasi  dan  pemberian  sertifikat  kepada  petani. Konflik yang telah terjadi bertahun-tahun dan tidak menemukan muara penyelesaian akhirnya dapat terselesaikan berkat kesadaran semua pihak dan perjuangan petani. Terbukti Reforma agraria sangat efektif dalam rangka penyelesaian konflik  agraria yang terjadi di Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember. Pemerintah mencoba memberikan jalan keluar untuk menguntungkan semua pihak melalui pelaksanaan  Reforma  Agraria  melalui  Kementerian  Agraria  dan  BPN  Kabupaten  Jember  untuk memberikan kebijakan penuntasan masalah agraria.  Penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah dan diberikan kepada petani Jenggawah selama periode tahun 2001-2005  berjumlah 2.210 bidang dan 2.018 Kepala  Keluarga  (KK).  Reforma  Agraria  di  Kecamatan  Jenggawah  diharapkan  bisa  menciptakan sumber kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Jember khususnya bagi petani Jenggawah.

## REFERENSI
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8 th Edition). Routledge. Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah . UI Press. Hafid, J. (2001). Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah . LSPP Latin. Legalisasi Asset Tanah Objek Landreform Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, (2013). Nurhasim, M. (1997). Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya . LP3ES. Profil Direktorat Jenderal Penataan Agraria .  (n.d.).  Sigtora.Atrbpn.Go.Id.  Retrieved  September 6,  2022,  from https://sigtora.atrbpn.go.id/sekilas_ra_browse/
Rachman, N. F. (2012). Land Reform: Dari Masa Ke Masa . Tanah Air Beta.
Surat (Sutjipto) Kepala Sub Bagian TU Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-155,
(2000).
Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1163, (1999). Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1405, (1999). Surat Darwito (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember), (2001).
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tentang Kepanitiaan Tim Inventarisasi, Nomor 410.353.4- 3637, (1999).
Surat Misrudi (Bendahara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember) Biaya Pengukuran, (2004). Surat  Kepala  Kantor  Sosial  Politik  atau  Wakil  Tim  Inventarisasi  (H.  Giyono  Sutomo)  Badan  Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 592/24/330.36/2000, (2000).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, (1960).

## Daftar Informan
1. H. Imam Masyuri (wakil petani Desa Cangkring).
2. Ibu Rehana (warga Desa Cangkring).
3. Sarman (wakil petani Desa Pancakarya).
4. Nur Rahmatullah (Petani Desa Lengkong).
5. Imam  Chodhori  (wakil  petani  Desa  Cangkring),  Sarman  dan  Agus  Salim  (wakil  petani  Desa Pancakarya), Sunarsih dan Imam Santoso (wakil petani Desa Lengkong).