## CARA KERJA POLITIK UANG
(Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten  Pati)

## Fitriyah

## Abtract
This  study  intends  to  explain  the  practices  of  money  politics  in  local  elections (Pilkada) and village head elections (Pilkades) in Pati regency using qualitative approach. Three  people  whose  deep  political  knowledge  and  experience  in  both  elections  were purposively  selected  as  informants.  Data  were  collected  by  in  depth  interview  and  then qualitatively analyzed. The results showed that there were similarities of money politics in both  Pilkada  and  Pilkades,  including  when  the  money  was  distributed  and  who  were  in charge  as  field  operators,  which  were  campaign  staffs.  A  clientele  relation  was  found inside the campaign staffs network. Money politics were abundant because of permissive voters
Keywords: Pilkada, Pilkades, money politics

## 1. Pendahuluan
Praktik  politik  uang  dalam  pilkada  secara  langsung  menunjukkan kecenderungan  makin  menguat  sebagaimana  dilaporkan  oleh  sejumlah  lembaga survei.    Temuan  ICW    menunjukkan  besaran  politik  uang  nasional  dalam  pilkada 2010  lebih  besar  daripada  pilkada  2005  dan  temuan  survei  LSI  pada  2010 menunjukkan  bahwa  frekuensi  politik  uang  meningkat  11,9  persen  ketimbang pilkada 2005 yang 8,9 persen (Sobari, 2015).
Larangan  praktik  politik  uang  memang  sudah  ada,  namun  di  sisi  penegakan hukumnya masih lemah sehingga praktik politik uang yang dilakukan calon dan tim suksesnya  ini  terus  berlangsung.        Hal  ini  sejalan  dengan  perubahan  perilaku memilih  menjadi  cenderung  transaksional  (jual-beli  suara).    Sebagai  gambaran, temuan  survei  oleh  Lingkaran  Survei  Indonesia  (LSI)  menunjukkan  makin permisifnya  publik  akan  politik  uang.  Publik  yang  membenarkan  politik  uang mengalami  peningkatan  dari  11,9%  di  tahun  2005  menjadi  20.8%  di  tahun  2010 (Suaramerdeka.com,  24/11/2010).      Hasil  survei  oleh  Lembaga  Pengkajian  dan Survei  Indonesia  (LPSI)  Semarang  menunjukkan  sebanyak  72  responden  di  Kota Semarang menyatakan wajar pemberian uang atau materi dari calon kepala daerah (sentananews.com, 2015). Studi Lili Romli (ed.) (2009)   juga menemukan bahwa kecenderungan  masyarakat  sekarang  lebih  bersifat  transaksional.  Yang  mana mereka  (pemilih)  akan  meminta  imbalan  jika  partai  atau  calon  tertentu  akan meminta suaranya.
Politik  uang  adalah  pemberian  uang  atau  barang,  atau  fasilitas  tertentu,  dan janji  kepada  para  orang-orang  tertentu  agar  seseorang  dapat  dipilih  apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para aktor pilkada. Wahyudi Kumorotomo (2009) menyebutkan ada beragam  cara  untuk  melakukan  politik  uang  dalam  Pilkada.      Menurutnya,  politik uang  dilakukan  dengan  cara  langsung  dan  tak  langsung,  secara  langsung  bisa berbentuk  pembayaran  tunai  dari  "tim  sukses"  calon  tertentu  kepada  konstituen yang  potensial,  sumbangan  dari  para  bakal  calon  kepada  partai  politik  yang  telah
mendukungnya,  atau    "sumbangan  wajib"  yang  disyaratkan  oleh  suatu    partai politik kepada para kader  partai politik atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri  sebagai  bupati  atau  walikota.  Adapun  politik  uang  secara  tidak  langsung  bisa berbentuk  pembagian  hadiah  atau doorprize ,  pembagian  sembako  kepada konstituen,  pembagian  semen  di  daerah  pemilihan  tertentu,  dan  sebagainya.  Para calon  bahkan  tidak  bisa  menghitung  secara  persis  berapa  yang  mereka  telah habiskan  untuk  sumbangan,  hadiah,  spanduk,  dan  sebagainya,  disamping  biaya resmi  untuk  pendaftaran  keanggotaan,  membayar  saksi,  dan  kebutuhan administratif lainnya (Kumorotomo , 2009).
Politik  uang  dalam  pemilihan  itu  memang  bukan  sesuatu  yang  baru,    politik uang  sudah  ada  dalam  pemilihan  kepala  desa  (pilkades).  Misalnya,  temuan Kartodirdjo  (1992)  dan  Kana  (2001)  di  Pilkades,  politik  uang  digunakan  sebagai sebagai  taktik  untuk  memenangkan  calon.  Pada  kasus  pilkades,  ada  calon  yang sampai menghabiskan Rp 1 miliar (Marijan, 2008).  Distribusi politik uang kepada pemilih  dalam  pilkades  pun  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Penelitian  Halili (2009) menemukan modus atau pola praktik politik uang di pilkades berlangsung: (1)  dengan  cara  membeli  ratusan  kartu  suara  yang  disinyalir  sebagai  pendukung calon  kepala  desa    lawan  dengan  harga  yang  sangat  mahal  oleh  panitia penyelenggara,  (2)  menggunakan  tim  sukses  yang  dikirim  langsung  kepada masyarakat  untuk  membagikan  uang,  (3)  serangan  fajar,  dan  (4)  penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi. Politik uang dalam pilkades  dilakukan selain  oleh calon yang bersangkutan dan juga oleh orang di luar sang calon, yakni bandar/pemain judi.
Apa  yang  diuraikan  di  atas  menunjukkan  tradisi  politik  uang  sudah  lama terjadi, lalu seiring dengan makin sering pemilihan pejabat publik secara langsung maka  politik  uang  lebih  mengemuka.  Penelitian  ini  bermaksud  menjelaskan  cara kerja praktik politik uang dalam pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati. Lokasi ini dipilih karena politik uang masif, bahkan Kabupaten Pati   dikenal dengan adagium “ ora uwik  ora obos” (tidak  ada  uang  tidak  mencoblos)  (Rahman,  2015:  329),  yang maknanya  pemilih  meminta  imbalan  uang  dari  calon/tim  sukses  untuk  mau menggunakan hak pilihnya di TPS.

## 2. Metode penelitian
Tipe  penelitian  ini    deskriptif.    Penelitian  ini  dilakukan    di  dua  desa  di Kabupaten Pati pasca pilkada dan pilkades.  Informan penelitian  sebanyak 3 orang yang dipilih secara purposif menurut ukuran  punya pengetahuan dan  pengalaman tentang  praktik  politik  uang.  Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara mendalam, data yang diperoleh  dianalisis   secara kualitatif. Cara kerja teknik dan analisis data penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan    (Miles  dan  Huberman  , 2014).

## 3. Tinjauan Pustaka
Salah  satu  ukuran  negara  demokrasi  adalah  terselenggaranya  Pemilu  yang demokratis.  Robert  Dahl    (1989)  mengatakan  negara  demokratis  adalah terpenuhinya  tujuh kriteria, sebagai berikut :
democratic regimes or ‘polyarchies’ can be identified by the presence of certain key  political  institutions:  1)  elected  officials;  2)  free  and  fair  elections;  3) inclusive  suffrage;  4)  the  right  to  run  for  office;  5)  freedom  of  expression;  6) alternative information; and 7) associational autonomy (Dahl, 1989:221).
Atas  dasar  tujuh  kriteria  tersebut,  maka  praktik    politik  uang  mengancam terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil ( free and fair elections ) adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai  praktik  curang  lainnya  yang  akan  mempengaruhi  hasil  pemilu.  Politik uang  adalah  upaya  penyuapan  kepada  pemilih,  dengan  kekuatan  uang  ditujukan pemilih memberikan suaranya kepada calon yang memberi uang tersebut.
Topo Santoso (2007) memberi penjelasan mengenai apa-apa saja yang masuk kategori politik uang. Menurutnya:
biasanya money  politics dikaitkan  dengan  masalah  suap-menyuap  dengan sasaran  memenangkan  salah  satu  kandidat  dalam  pemilihan.    Padahal sebenarnya  jika  dilihat  secara  lebih  luas, money  politics dapat  juga dihubungkan  dengan  segala  macam  pelanggaran  menyangkut  dana  di  dalam konteks  politik  (termasuk  masalah  kepartaian  dan  pemilu).  Memang  yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi, ada pula bentuk- bentuk  lainnya  yang  juga  melanggar  norma  hukum  yang  perlu  diwaspadai, khususnya mendapatkan dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal itu (Santoso, 2007: 63).
Aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  praktik  politik  uang  ini  bisa  berasal  dari pasangan  kandidat,  tim  sukses,  dan  juga  kalangan  pengusaha  dan    kalangan tertentu  yang  memiliki  kepentingan  baik  kepentingan  ekonomi  maupun kepentingan politik.  Praktek politik uang  ini tidak lepas dari terjalinnya hubungan patron-klien dalam masyarakat.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  hubungan  patron-klien  ( patron-client relationship )  menurut  Scott  (1972),  merupakan  suatu  kasus  khusus  hubungan antara dua pihak ( dyadic ) yang menyangkut suatu persahabatan, dimana seseorang dengan kedudukan sosial lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan kepada seseorang yang statusnya lebih rendah (klien). Kemudian, klien membalas pemberian tersebut dengan  memberikan  dukungan  dan  bantuan,  termasuk  pelayanan  pribadi  kepada patron.    Lebih  jelasnya  simak  pendapat  Scott,  ia  mendifinisikan  patron-klien (klientelisme) sebagai:
“a special case  of  dyadic  (two  person)  ties,  involving  alargely  instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomics status (patron) uses his  own  influence  and  resources  to  provide  protection  or  benefits  or  both,  for person  of  a  lower  status  (client)  who  for  his  part  reciprocates  by  offering general  support  and  assistance,  including  personal  services,  to  the  patron” (Scott,1972: 92).
Scott  (1972)  menjelaskan  bahwa  gejala  patron-klien  (klientelisme)  dapat hidup  dan  berkembang  di  Asia  Tenggara  karena  dipengaruhi  oleh  tiga  kondisi. Pertama ,  terdapatnya  perbedaan  ( inequality )  yang  menyolok  dalam  penguasaan
kekayaan,  status  yang  diakui  masyarakat.  Dalam  sosiologi  perbedaan  ini  disebut stratifikasi sosial.  Pitirim Sorokin (dalam Soekanto, 1987: 204)  menyatakan bahwa stratifikasi  sosial  adalah  pembedaan  penduduk  atau  masyarakat  ke  dalam  kelas- kelas secara bertingkat (secara hirarkis). Perwujudannya adalah dalam kelas-kelas tinggi  dan  kelas  yang  lebih  rendah.  Dasar  dan    inti  lapisan-lapisan  dalam masyarakat  adalah  tidak  adanya  keseimbangan  dalam  pembagian  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban,  kewajiban-kewajiban  dan  tanggung  jawab  nilai-nilai  sosial dan  pengaruhnya  di  antara  anggota-anggota  masyarakat. Kedua .  tidak  adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu,  baik yang menyangkut status ataupun  kekayaan. Ketiga ,    ikatan-ikatan  kekeluargaan  yang  ada  tidak  lagi  dapat diandalkan  mampu  memberikan  perlindungan  keamanan  serta  kesejahteraan pribadi  (Scott,  1972:  92).  Fenomena  lemahnya  perlindungan  dari  ikatan kekerabatan  ini  dapat  dilihat  dari    studi          Suprihatin  (2002) dengan  judul “ Hubungan Patron Klien Pedagang "Nasi Kucing" di Kota  Yogyakarta” , studinya ini menyimpulkan  bahwa  terjadinya  hubungan  patron-klien  di  kalangan  pedagang "nasi  kucing" dipengaruhi  oleh pemilikan sumber daya untuk  usaha, dalam hal ini unit kekerabatan tidak dapat diandalkan untuk membantu dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Scott (1972:93) hubungan patronase mempunyai karakteristik yang membedakannya  dengan  hubungan  sosial  yang  lain. Pertama ,  terdapatnya ketidaksamaam ( inequality ) dalam pertukaran. Kedua , adanya sifat tatap muka ( face to  face  character ). Ketiga sifatnya  yang  luwes  dan  meluas  ( diffuse  flexibility ). Sedangkan  menurut  Taqwa  dan  Usman  (2004),  perwujudan  hubungan  patron- client adalah adanya perbedaan jarak sosial yang lebar antara patron dengan klien, baik secara ekonomi maupun politik. Klien  yang lemah selalu dituntut untuk setia dalam rangka  memperkuat  patronnya. dan kesetiaan itu semakin  diperlukan pada saat  patron  dalam  situasi  tertentu,  seperti  pemilu.  Sebaliknya  patron  pun memberikan  bantuan  baik  ekonomi  maupun  berupa  jasa  (keuangan)  kepada kliennya sebagai reward terhadap kepatuhan itu .
Dalam politik uang di Pilkada pola hubungan patron- klien terjadi antara aktor politik  dan/atau  aktor  ekonomi  yang  berperan  sebagai  patron  dan  masyarakat pemilih, sebagai kliennya.Adapun yang dimaksud dengan aktor politik adalah calon, tim kampanye/tim sukses dan pengurus partai politik pengusung, sedangkan aktor ekonomi adalah investor/pemodal.

## 4. Pembahasan
Kabupaten Pati adalah salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di  Provinsi Jawa  Tengah.  Wilayah  Kabupaten  Pati      berbatasan  dengan  Laut  Jawa  di  bagian utara,  Kabupaten  Rembang  di  bagian  timur,  Kabupaten  Blora  dan  Kabupaten Grobogan di bagian selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di bagian barat. Secara  administratif,  Kabupaten  Pati  terdiri  atas  21  kecamatan,  401  desa,  5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.464 rukun warga  (RW), dan 7.463 rukun tetangga (RT) (BPS Kabupaten Pati, 2011). Jumlah penduduk Kabupaten Pati   tercatat sebanyak 1.503.740  jiwa  dengan  perincian  laki-laki  692.378  jiwa  dan  perempuan  692.895 jiwa.  Mayoritas  penduduk  beragama  Islam,  yakni  sebanyak      96,9%.  Penduduk beragama  Kristen sebanyak   2,2%,  Katolik  0,26%, dan   Sebanyak 0,64% sisanya beragama      Budha,  Hindu  dan  Khong  Hu  Chu.    Mata  pencaharian  dominan
masyarakat  Pati  adalah  di  bidang  pertanian,  perikanan  dan  perdagangan  (BPS Kabupaten Pati, 2012).
Pilkada  langsung  di  Kabupaten  Pati  dilaksanakan  pertama  kali  tahun  2006, lima  tahun  berikutnya  digelar  pilkada  periode  kedua  yang  dijadwalkan diselenggarakan  tanggal  23  Juli  2011.  Namun  oleh  karena  ada  persoalan  sengketa pilkada, Pilkada Kabupaten Pati 2011 dilaksanakan dua kali.
Penyelenggaraan  pilkada pada tanggal 23 Juli 2011 dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.  KPU  Pati  harus  melakukan  pilkada  ulang.      Kasus  pilkada  ulang  untuk Kabupaten  Pati    dipicu  oleh  kisruh  pencalonan.        Pasangan  bakal  calon  yang diusung  oleh  PDIP  diganti    oleh  ketua  DPC  PDIP  Kabupaten  Pati  tanpa  seijin  DPP PDIP saat tahapan perbaikan dokumen pencalonan. Ini dilakukan dua hari sebelum masa  pendaftaran  ditutup,    Sunarwi,  ketua  DPC  PDIP  Kabupaten  Pati,      mencabut berkas  pendaftaran  pasangan  Imam  Suroso-Sujoko,  calon  yang  diusung  sesuai rekomendasi  DPP  PDIP,  dan  menggantinya  dengan  pasangan  Sunarwi  -  Tejo Pramono.  Bakal  calon  yang  digugurkan  oleh  Sunarwi  kemudian  mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan, MK memerintahkan pilkada ulang.
Pilkada Pati  tanggal 23 Juli 2011   diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon. Tiga pasangan calon diusung oleh partai politik dan tiga pasangan calon lainnya melalui jalur  perseorangan.  Ketiga  pasangan  calon  yang  diusung  partai  politik  adalah: Haryanto - Budiyono (PKB, PKS, Gerindra, PPI, Hanura dan PKPB), Sunarwi - Tedjo Pramono  (PDIP),    Pasangan  petahana  Kartina  Sukawati  –  Supeno  (Partai Demokrat).  Pasangan  calon  melalui  jalur  perseorangan  adalah  Sri  Merditomo  - Karsidi, Sri Susahid  - Hasan, dan Slamet Warsito  - Sri Mulyani.  Hasilnya, tidak ada satu  pasangan  calon  dengan  perolehan  suara      minimal  30%  sebagai  syarat keterpilihan.  KPU  sempat  menjadwalkan    pemilihan  putaran  kedua  tanggal  10 September 2011, diikuti oleh pasangan Haryanto – Budiono dan pasangan Sunarwi- Tejo, yang memperoleh suara tertingi pertama dan kedua.
Pilkada  ulang  digelar  setahun  kemudian,  tanggal  16  Juli  2012.      Meskipun kembali  diikuti  oleh  enam  pasangan  calon,  pilkada  ulang  tidak  menyertakan Sunarwi-Tejo.    Pasangan  calon  yang  diusung  PDIP  sesuai  putusan  MK  adalah pasangan Imam Suroso-Sudjoko bukan lagi  Sunarwi-Tejo. Hasil pilkada mengulang kemenangan  perolehan  suara  pasangan  Haryanto-Budiyono  di  tahun  2011,  yakni tertinggi dibanding perolehan suara pasangan calon lainnya, dan kali ini  memenuhi syarat minimal 30%, sehingga terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.
Politik uang marak dalam Pilkada Pati 2011. Penelitian Sulistiono (2011)   di Pilkada  Pati  tanggal  23  Juli  2011    menemukan  ada  beragam  bentuk  politik  uang, selain berupa uang dengan nominal Rp 10-50 ribu per pemilih, juga berupa barang, seperti kerudung dan sembako walaupun jumlahnya tidak banyak. Pemberian uang atau  barang  selain  kepada  individu  pemilih  juga  dalam  bentuk  bantuan pembangunan kepada desa dan dukuh, seperti renovasi rumah ibadah. Pemberian uang dan barang  ini merata dilakukan oleh  semua calon.
Politik  uang  juga  ditemukan  dalam  pilkada  ulang  Kabupaten  Pati  tanggal  16 Juli 2012, sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator  Pemantau Pelaksanaan PSU  Pati,  Fatkhuroman  (krjogja.com,  7/6/2012),  kepada  media  ia  mengatakan: “Pelaksanaan  Pilkada  tidak  bisa  dihilangkan  dari  politik  uang  termasuk  mahar
politik.  Pemberian  uang  itu  dianggap  menjadi  imbalan  tidak  masuk  kerja  saat pelaksanaan pemungutan suara.
Jika  pilkada  langsung  baru  diawali  tahun  2005,  cara  memilih  kepala  desa secara  langsung  sudah  lama  dilakukan  di  desa.  Pilkades  ini  pada  setiap  desa diselenggarakan  berbeda    mengikuti  berakhirnya  masa  jabatan  kepala  desa  yang bersangkutan.  Setelah  terbit  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014,  pilkades  dilakukan serentak.  Pada  masa  transisi  pilkades  serentak  ini  diatur    paling  banyak  digelar dalam  tiga  gelombang  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  tahun,  dimana  tahun  2015 digelar pilkades gelombang pertama.
Pilkades  serentak  2015  di  Kabupaten  Pati  diikuti  oleh  220  desa  dari  21 kecamatan  yang  ada.  Jumlah  Calon  yang  turut  serta  dalam  pilkades  ini  berjumlah 529 kandidat dengan rincian kandidat laki-laki berjumlah 446 orang dan kandidat perempuan  sebanyak  83  orang.    Ada  32  desa  yang  memiliki  calon  kepala  desa pasangan  suami istri,  tersebar di  15  kecamatan  yakni  Kecamatan  Kota, Batangan, Tlogowungu,  Tambakromo,  Trangkil,  Cluwak,  Pucakwangi,  Gabus,  Wedarijaksa, Margoyoso,  Kayen,  Tayu,  Winong,  Sukolilo  dan  Jaken.  Pilkades  juga  diikuti  oleh sejumlah  PNS.  sebanyak  19  PNS  telah  mengajukan  izin  ke  Bupati  untuk mendaftarkan  diri  sebagai  calon  kades.  Dari  19  pegawai  pemerintah  tersebut, didominasi  dari  sekretaris  desa  dan  juga  guru  Sedangkan  PNS  lain  berasal  dari sejumlah  staf  di  berbagai  instansi  dan  juga  anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol PP) ( harianpati.com , 7/6/2012) .
Pilkades serentak diselenggarakan pada Sabtu, 28 Maret 2015. Dari 219 desa yang  menggelar  pilkades  ada  12  desa  yang  terpilih  kepala  desanya  adalah perempuan.  Satu  dari  dua  desa  yang  menjadi  lokasi  penelitian  termasuk  yang menyelenggarakan  pilkades  serentak,  sedangkan  di  desa  yang  satunya  pilkades dilaksanakan  tahun  2012.  Di  kedua  desa  penelitian  pilkades  digelar  sesudah pilkada.  Di    kedua  desa  penelitian  ini  politik  uang  terjadi  baik  dalam  pilkada maupun pilkades.
Para calon dalam rangka memenangkan pilkada maupun pilkades membentuk tim sukses, anggota inti adalah kerabat dan teman. Struktur tim sukses berbentuk piramida  dengan  jaringan  paling  bawah  berada  di  tingkat  RT.  Tim  sukses memainkan  peran  penting  dalam  pilkada  maupun  pilkades,  yakni  menjadi penghubung  antara  calon  dan  pemilih,  selain  mengenalkan  pasangan  calon  yang mereka dukung tim sukses, khususnya tingkat RT berperan mendistribusikan uang ke  pemilih.   Temuan  Sulistiono di  Pilkada  Pati  23 Juli  2011 mengonfirmasi peran tim sukses. “Tim sukses  yang di tingkat RT menjadi ujung tombak pendistribusian uang maupun  barang dari calon ke  pemilih” (Sulistyono, 2011).   Peran tim sukses bahkan  luas  sebagaimana  penjelasan  Faturrahman  tentang  tim  sukses  pilkada, sebagai berikut:
Timses  mulai  mempersiapkan  uang  receh  mulai  dari  Rp  5-20  ribu  termasuk menukar cek atau uang tunai Rp 50-100 ribu menjadi pecahan kecil. Bahkan, penukaran  tidak  hanya  di  bank  Kabupaten  Pati  atau  Kudus,  namun  sudah sampai ke Jepara, Rembang atau Semarang   ( krjogja.com, 7/6/ 2012)
Pentingnya peran tim sukses dan distribusi  uang ke pemilih  juga ditemukan di penelitian   Irma Fitriana Ulfah (2012) dengan judul  “Calon Independen Dalam Pemilukada  Di Kabupaten Pati Tahun 2011”.  Penelitian ini  menemukan salah satu faktor kekalahan calon independen dalam Pilkada Pati adalah    tim sukses mereka
yang  selain  lemah  dalam  pengorganisasian  juga  karena  uang  imbalan  yang  tidak sampai ke pemilih.
Saat Pilkada  2011  dan  2012  di    kedua  desa  penelitian  pemenang  pilkada adalah  pasangan Haryanto-Budiono, yang saat ini menjadi bupati dan wakil bupati. Dalam  pilkada  jumlah  uang  yang    dibagikan  ke  pemilih      kisaran    Rp.  20.000    per amplop  per pemilih. Salah satu desa penelitian, sebut saja  Desa   Sidolegi, Pilkades digelar  tahun  2012  dan  kepala  desa  terpilih  adalah  mantan  tim  sukses  pasangan Haryanto-Budiono.  Sedangkan  di  desa  satunya,  sebut  saja  Desa    Morodadi  ikut pilkades  serentak  2015,  salah  satu  calon  kepala  desa  adalah  mantan  tim  sukses pasangan calon Haryanto-Budiono, tetapi ia kalah. Calon yang bersangkutan semula sempat  digugurkan  pencalonannya  oleh  panitia  pilkades  tingkat  desa  karena dugaan  ijasah  palsu,  namun  keputusan  itu  dianulir  dan  ia  direkomendasikan  lolos sebagai  calon  oleh  panitia  pilkades  tingkat  kabupaten.  Lolosnya  calon  yang  telah digugurkan oleh panitia  tingkat desa, menurut informan penelitian, tidak lepas dari peran  calon  yang  bersangkutan  sebagai  tim  sukses  bupati  saat  pilkada.    Hal  ini menunjukkan  relasi  yang  terbangun  antara  calon  dengan  tim  sukses,  dalam pilkada tetap terpelihara dan punya manfaat saat pilkades.
Calon  yang  gugur  itu  mengadu  ke  Bupati.  Kebetulan  pak  bupati  itu  punya semacem utang budi-lah sama dia, karena pada saat itu ikut bantuin di pilkada Pati yang  lalu.  Akhirnya    diloloskan.  Ijazah  dia  yang  palsu  itu  di  kantor  polisi  yaa semacam  di  tenggelamkan  dulu  lah  kasusnya.  Nah  karena  ada  intervensi  dari bupati,  akhirnya  ketua  PPS  (panitia)  mengundurkan  diri.  akhirnya  dimulai  dari ketua  ,  diikutin  panitia  lain-nya  yang  mundur  (Wawancara  dengan  informan “Atmo”, 28/5/2015).
Sebagai gambaran tentang cara kerja tim sukses bisa dilihat dari kasus di Desa Morodadi.    Pilkades  Desa    Morodadi  diikuti  dua  pasangan  calon.  Kedua  calon membentuk  tim  sukses  dan  anggotanya  adalah  kerabat  dan  teman.  Misalnya,  tim sukses calon kepala desa terpilih  Desa  Morodadi diantaranya adalah  “Atmo” dan “Bambang”,        kedua  orang  ini  adalah    tangan  kanan    calon  yang  bersangkutan. Mereka  berdua    adalah  orang  yang  berpengaruh    di  desanya  karena  koneksinya yang  luas.        “Atmo”  dan    “Bambang”    berbagi  tugas,      “Atmo”        yang  membuat pemetaan data  penduduk,     sedangkan  “Bambang”   yang menyusun  strategi  dan mobilisasi massa.  “Bambang”  juga merangkap menjadi  pemodal,  ia meminjamkan uangnya  kepada  calon  yang  ia  dukung  sebesar  350  juta.  Pembayaran  pinjaman diduga akan di ganti melalui hasil tanah bengkok desa selama ia menjabat.
“Atmo” dan “Bambang” menggunakan jasa ceker , yaitu orang yang melakukan “survei”  untuk  mengetahui  kekuatan  suara  masing-masing  calon.  Mereka  berasal dari luar desa. Hasil survey ceker ini dipakai oleh  calonsebbagai dasar memberikan amplop  berisi  uang  ke  pemilih.    Sang  calon  membagi  setelah  mendapatkan  data pemilih yang sudah di verifikasi loyalitasnya oleh ceker yang dikoordinasikan oleh “Atmo” dan “Bambang”.
Yang  bantu-bantu  ada.  Namanya  ceker,  yang  nanya  dari  rumah  ke  rumah orang  per  orang      (surveyor),  Kita  pake  tiga  kali  orang  nya  ya  beda-beda, kalau sama ya ketahuan.  Jadi 2 bulan saya udah pake ceker , selisihnya 500-an. Selisih  1  bulan  menipis.  Kemudian  satu  minggu.  kemudia  pagi-nya  di check
lagi  sisanya  72.  Ternyata  pas  final  selisihnya  99  suara  (  Wawacara  dengan informan “Atmo”, 28/5/2015)
Untuk  menyampaikan  uang  ke  pemilih  (politik  uang),  tim  sukses  inti membentuk  jaringan  desa-RT,  setiap  RT  ada  lebih  dari  satu  anggota  disebut koordinator  lapangan  (korlap).    Jumlah  orang  yang  direkrut  sebagai  korlap bervariasi  antar  calon,  bergantung  pada  kemampuan  keuangan  calon  yang bersangkutan. Di Desa  Morodadi calon yang menang memberi tanggung jawab satu orang  korlap memegang 3 rumah, sehingga hanya akan mengurus sekitar 12 orang pemilih jika diasumsikan setiap rumah ada 4 pemilih. Sedangkan  calon yang kalah setiap  korlap bertanggung jawab untuk 40-50 orang.
Oleh  karena  jumlah  korlap  yang  direkrut    lebih  kecil  oleh  calon  yang  kalah sehingga  setiap  korlap  punya  beban  pemilih  dalam  jumlah  besar,  calon  yang bersangkutan  mensiasati  dengan  cara  mengajak  para  pemilih  untuk  ziarah  gratis, dan  di  tempat    ziarah  itu    mereka  disumpah  untuk  memilihnya.  Usaha  ini  gagal, meski calon ini membagi uang Rp 150.000 per pemilih atau lebih besar Rp 50.000 dibanding calon lawannya yang hanya membagi Rp 100.000. Faktor distribusi uang yang  tidak  merata  sampai  ke  pemilih  menyebabkan  pemilih  beralih  pilihan memilih yang member uang (Wawancara dengan informan “Atmo”, 28/5/2015).
Bagi  masyarakat,  politik  uang  dalam  pemilu  sudah    lumrah,  setiap  pemilu pemilih pasti  mendapat amplop. Bahkan kebanyakan warga desa sudah menunggu amplop  dari  calon,  mereka  juga  tidak        segan  untuk  menceritakan  berapa  jumlah amplop  yang  sudah  diterima  kepada  orang  lain.  Dari  pihak  calon,  mereka  merasa kurang afdol jika  tidak  ikut  memberikan  amplop.        Besaran  uang  untuk    pemilih dalam  pilkades  lebih  besar  dibandingkan  dalam  pilkada,  per  orang  sebesar  Rp 50.000-  Rp150.000.  Penyalurnya  ke  pemilih  menggunakan  cara  yang  sama, pemberian  uang  dilakukan  melalui  korlap.  Uang  diberikan  ke  calon  pemilih bertahap mulai dari malam hari sebelum hari pencoblosan (lazim disebut serangan fajar)  atau  bagi  yang  terlewat,  dengan  cara  dilakukan  penyisiran  oleh  tim  sukses ditemukan  belum terima amplop, uang diberikan di  pagi hari di hari pecoblosan.
ada  amplop  uang  sebesar  Rp  50.000  per  kepala,  dibagikan  ke  pemilih    sore hari. Tim khusus mengunjungi setiap rumah di lingkungan secara merata, data by name per RT.   Pemberian  barang ataupun sembako sudah tidak ada,. dari dulu  sampai  sekarang    tetap  sama  (Wawancara  dengan  informan  “Mar”, 27/5/2015)
Terkait dengan kapan tepatnya uang dibagikan ke pemilih, tim sukses beradu strategi.  Misalnya  dari  tim  sukses  Desa    Morodadi yang  memenangi  pilkades, mereka    memilih  cara  menunggu  pihak  calon  lawan  membagi  uang,  tim  ini  ingin memastikan  uang  yang  mereka  bagikan  minimal  sama  besar  dengan  pihak  calon lawan.
Jadi gini, ngasih amplopnya. Kita udah nyiapin tapi masih nunggu pihak lawan keluarin dulu. Biar nanti kalau amplop kita keluar jumlahnya gak lebih rendah dari amplop  lawan. Jadi  kalo nanti  rendah kita  bisa tambah. Kemarin  karena pake cara itu dan jumlah amplop kita sama, akhirnya bisa bikin lawan panik, akhirnya dia nambahin lagi amplop tambahan ke warga sebelum berangkat ke
pemungutan  (Wawacara  dengan  informan  “Atmo”  dan  “Bambang”, 28/5/2015).
Bagi tim sukses memobilisasi pemilih, tidak terlalu sulit karena sudah  saling kenal, mereka bertetangga dan sudah menjadi rahasia umum profesi mereka adalah korlap  di  setiap  momentum    pemilu.    Bentuk  mobilisasi  pemilih  juga  dilakukan dengan  cara      menjemput  pemilih  untuk    Dukuh  yang  paling  jauh,  termasuk  ada disediakan sarapan pagi sebelum ke TPS berupa pemberian nasi bungkus.
Uraian  di  atas  menunjukkan  dalam  pilkada  ada  pemberian  uang  ke  pemilih, jumlahnya  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  uang  yang  dibagi  saat  pilkades.  Dalam pilkada  jumlah  uang  yang    dibagikan  ke  pemilih    hanya  kisaran    Rp.  20.000    per amplop per pemilih, sedangkan dalam   pilkades hingga mencapai Rp  150.000 per pemilih.  Kemampuan calon untuk merekrut tim sukses dalam jumlah yang cukup, berimbang dengan pemilih, menjadi  faktor kunci untuk memastikan  uang  sampai kepada  pemilih,  jumlah  anggota  tim  yang  cukup  sekaligus    memudahkan  kontrol calon  atas  perilaku  anggota  tim  di  lapangan.  Jaringan  tim  sukses  ini  membentuk piramida, dalam konteks pilkada  kemampuan calon untuk melibatkan kepala desa atau orang berpengaruh di  desa menjadi  faktor penting memastikan di  desa itu ia akan meraup dukungan suara pemilih.
Di  kedua desa penelitian tidak ada calon yang tidak membagi uang.    Mereka yang  ditugasi  membagi  uang  ke  pemilih,    jika  di  pilkades  sebagian  di  antaranya masih  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  calon.    Pengalaman    selama  ini menunjukkan    yang  membagikan  uang ke  pemilih itu sebagian besar orang yang sama  atau  tetap,  sehingga  sudah  dikenali  oleh  pemilih.  Di  kedua  desa  penelitian pembagian  uang  jelang  pemungutan  suara  sudah  menjadi  tradisi,  bahkan  ada anggota  masyarakat  yang  bersikap  tidak  akan  memilih  jika    tidak  ada  pemberian uang    (Wawancara  dengan  informan  “Atmo”,  “Bambang”,  dan  “Mar”,  27- 28/5/2015), perilaku ini  sebagaimana adagium “ ora uwik ora obos” yang terkenal di Pati.

## 5. Penutup
Politik uang dalam pilkada dan pilkades menunjukkan pola yang sama, yakni dengan keberadaan tim sukses yang menjadi penghubung antara calon dan pemilih. Politik  uang  dalam  pilkada  dan  pilkades  dilakukan  oleh  calon  melalui  jaringan klientelisme  yang  disebut    tim  sukses  Tentu  saja  tim  sukses  pilkada  lebih  rumit karena    luasnya  wilayah  (daerah  pemilihan)    yang  harus  ditangani  serta  jumlah pemilih yang jauh lebih besar.
Bentuk  politik  uang  dalam  pilkada  lebih    beragam,  yakni  berupa  uang  dan barang.  Namun  politik  uang  berupa  barang  mulai  berkurang,  hanya  dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Politik  uang  dalam  pilkades  dalam  bentuk  uang  dan  diberikan  kepada  individu pemilih.  Modus  politik  uang  yang  lazim  adalah  serangan  fajar,  namun  dalam pilkades  ada  penyerahan  pada  momen  lainnya,  seperti  sarapan  pagi  dan penjemputan ke TPS.
Suburnya  politik  uang  tidak  lepas  dari  kerangka  hukum  pemilu    yang  belum menjamin   kepastian hukum  larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan  regulasi mendesak dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sikap pemilih permisif dengan  politik  uang,  untuk  itu  pendidikan  pemilih  yang  massif  sudah  seharusnya
dilakukan  guna    merubah  pemilih  dari    transaksional  menjadi  pemilih  rasional. Dalam  konteks  pengembangan  teori,  penelitian  tentang  perilaku  pemilih transaksional perlu mendapat porsi yang cukup.

## Daftar Rujukan
Dahl, Robert (1989). Democracy and its Critics, New Haven: Yale University Press.
Kartodirdjo, Sartono  (1992). Pesta Demokrasi di Pedesaan : Studi Kasus Pilkades di Jawa Tengah dan DIY . Yogyakarta: Aditya Media .
Kana,  Nico  L  (2001).  “Strategi  Pengelolaan  Persaingan  Politik  Elit  Desa  di  Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa”, Jurnal Renai Tahun 1, No.2, April- Mei 2001, hlm. 5-25
Halili  (2009).  “Praktik  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa:  Studi  di  Desa Pakandangan  Barat  Bluto  Sumenep  Madura”. Jurnal  Humaniora Volume  14 Nomor 2-Oktober.  Hlm. 99 – 112
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman (2014). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press
Rahman, Noor (2015).    “Pati, Jawa Tengah: Target, Teknik dan Makna dari Pembelian Suara”. dalam Edward  Aspinall  dan  Mada  Sukmajati  (2015). Politik  Uang  di Indonesia:  Patronase  dan  Klientelisme  padaPemilu  Legislatif  2014. Yogyakarta: PolGov. Hlm.329.
Romli , Lili (ed) (2009). Evaluasi Pemilu Legislatif: Tinjauan Atas Proses Pemilu, Strategi kampanye, Perilaku memilih, dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu. Jakarta: P2P-LIPI
Santoso, Topo (2007). Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Sekitar pemilu dan Pilkada . Jakarta : Kemitraan
Scott  , JC (1972).  “Patron-Clients  Politics and Political Changes In  Southeast  Asia”. The American Political Science Review
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Press, 1987
Suprihatin , Sri Emy  Yuli  . “ Hubungan  Patron  Klien  Pedagang  "Nasi  Kucing"  di  Kota Yogyakarta” , Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7, No. I, April 2002, Hlm. 147-164
Taqwa,    M.  Ridhah  Taqwa  dan  Sunyoto  Usman  (2004).  “Perilaku  memilih  dan  Politik Kepartaian  di  Pemilu  1999:  Penelitian  di  Desa  Pinang  Kabupaten  Enrekang Sulawesi Selatan”. Jurnal Sosiomsains 17 (3)-Juli  .  Hlm. 539-559

## Karya Ilmiah:
Kumorotomo,  Wahyudi  (2009).  “Intervensi  Parpol,  Politik  Uang  Dan  Korupsi: Tantangan  Kebijakan  Publik  Setelah  Pilkada  Langsung”. Makalah. Surabaya: Konferensi Administrasi Negara. 15 Mei
Sulistiono  (2011).    “ Money  Politics Dalam  Pemilukada  Kabupaten  Pati  2011”. Skripsi Program  S1  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Universitas  Diponegoro.      tidak dipublikasikan.
Ulfah, Irma Fitriana (2012) .  “Calon Independen Dalam Pemilukada  Di Kabupaten Pati Tahun  2011.  Tesis  Program    Magister  Ilmu  Politik    FISIP  Universitas  Diponegoro ( eprints.undip.ac.id/42164/)
Artikel Koran:
Marijan, Kacung Marijan (2008). “Perilaku Transaksional Dalam Pilkada”, Kompas , 7 Agustus
Sobari, Wawan (2015).”Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi”, Jawpos,   30 November
Internet: “Hasil Survei, Pemilih Semarang "Halalkan" Politik Uang”
( http://sentananews.com/news/pilkada/hasil-survei-pemilih-semarang-halalkan- politik-uang-8561 , 22/9/2015) “Pemungutan Suara Ulang Pati, Timses Buru Uang Receh” (krjogja.com/.../pemungutan - suara-ulang-pati-timses-buru-uang-receh.kr, 7/6/2012)
“Survei: Publik
Permisif Politik Uang dan Pilkada Langsung”
( http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/24/71345/S urvei-Publik-Permisif-Politik-Uang-dan-Pilkada-Langsung , 24/11/2010)
“ Tiga Keunikan Pilkades Serentak di Pati ” ( harianpati.com › ASPIRASI, 27/3/2015)