## Populasi

## ANTAGONISME DAN AGONISME DALAM POLITIK: PERSPEKTIF POST -FONDASIONALISME
Hakimul Ikhwan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Korespondensi: Hakimul Ikhwan ( e-mail : hakimulikhwan@ugm.ac.id)
Apakah demokrasi Indonesia pasca Orde Baru semakin terkonsolidasi atau sebaliknya: rapuh dan suram? Pertanyaan ini relevan diajukan mengingat perkembangan demokrasi Indonesia akhir-akhir ini ditandai dengan menguatnya identitas primordial, terutama agama dan etnisitas. Dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta 2017, misalnya, ruang publik konvensional dan virtual (media sosial) dijejali banyak ujaran kebencian ( hate speech ), bahkan tindak kriminal bermotif kebencian agama dan etnisitas.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, buku Post-Foundational Political Thought dari para pemikir post -fondasionalis, seperti Nancy, Lefort, Badiou, dan Laclau, ini menarik dibaca (Marchant, 2007). Menarik karena buku ini mengajak pembaca memahami kontestasi politik secara tidak biasa ( out of the box ). Pertama, berbeda dengan kecenderungan umum yang melihat kontestasi politik antara yang pro maupun kontra Ahok dalam nalar antagonistik: either-or, buku ini menolak fiksasi identitas yang dilekatkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Kedua, para
Judul : Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau Penulis : Oliver Marchart Penerbit : Edinburgh University Press Cetakan : Pertama, 2007 Tebal : 198 halaman

## ANTAGONISME DAN AGONISME DALAM POLITIK: PERSPEKTIF POST-FONDASIONALISME
pemikir post -fondasionalis dalam buku ini memaknai kontestasi politik dan demokrasi berlangsung dalam konstruksi makna dan simbolisme yang terbuka, relasional, dan contingent. Cara pandang ini berbeda dengan para pemikir liberal yang cenderung menyederhanakan identitas politik dalam kategorisasi yang permanen.

## Politik sebagai Antagonisme
Para pemikir post -fondasionalis ingin mengembalikan hakikat politik yang political . Politik ( le politique ) dan political ( la politique ) secara etimologi berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi koin yang sama. Dalam pandangan Schmittians—pengikut Karl Schmitt— political dipahami sebagai ruang kekuasaan, konflik, dan pertentangan. Laclau menyebut political sebagai dimensi yang pasti ada dalam semua relasi manusia, yaitu antagonisme. Antagonisme merupakan sifat dasar dari semua hubungan politik, sedangkan politik adalah keterampilan untuk menata dan mengorganisasi kebersamaan manusia.
Dalam pengertian yang political inilah, maka politik—termasuk identitas politik— tidak dapat dipahami secara permanen. Sebaliknya, politik secara terus-menerus dibentuk dan membentuk dalam ruang sosial yang terbuka, bahkan contingent . Oleh karenanya, hegemoni yang utuh dari satu ideologi tidak akan pernah ada (Laclau, 1996 dan 1990). Represi rezim politik dapat saja melemahkan ekspresi identitas dan ideologi tertentu, tetapi dengan karakteristiknya yang political, maka identitas dan ideologi tersebut tidak akan hilang sepenuhnya. Suatu saat hal itu dapat aktif kembali seiring hadirnya momentum politik.
Selama ini politik telah tercerabut dari hakikatnya yang political . Akibatnya, politik telah dinetralisasi dan disublimasikan ke dalam domain-domain nonpolitik. Politik menjadi
kategori tersendiri yang berbeda dengan domain lain, seperti agama, ekonomi, dan etnisitas. Oleh karena itu, ketika kategori lain dimasuki oleh dimensi politik, muncul istilah politisasi agama, politik uang, dan politisasi etnis untuk menggambarkan kenyataan politik memasuki dimensi lain di luar politik. Oleh para pemikir liberal, bahkan politik telah disederhanakan semata ritual lima tahunan pemilu (Schumpeter, 2012; Dahl, 1989; Rose, 2009; Lipset, 1959). Mereka berpandangan bahwa politik — termasuk mobilisasi sentimen identitas — akan berakhir dan selesai seiring berakhirnya proses pemilu.
Para pemikir post -fondasionalis menolak cara pandang liberal tersebut. Menurut mereka, pemilu penting sebagai instrumen demokrasi, tetapi bukan satu-satunya sumber legitimasi untuk menjalankan kekuasaan politik. Pemilu hanya menghasilkan legitimasi formal. Pasca pemilu, legitimasi tersebut akan terus dikontestasikan ( contested ) dalam proses hari ke hari yang sarat persaingan ( adversarial ) (Laclau and Mouffe, 2001; Laclau, 2005; 1989; 1993; Mouffe, 1993; 1999).
Post -fondasionalisme memandang perbedaan dan kontestasi harus mendapat tempat dalam politik, termasuk daily politics . Hanya dengan mengakui adanya perbedaan dan kontestasi tersebut, maka masyarakat dan peradaban manusia terbentuk dan mengalami kemajuan. Dalam pengertian ini, masyarakat ( society )—tempat politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan — didefinisikan sebagai sesuatu yang terbuka dan parsial. Keterbukaan inilah yang akan membentuk masyarakat (dan politik) secara terus- menerus dan tidak pernah secara sempurna selesai ( fully institutionalized ).

## Agonistik Politik
Cara pandang post -strukturalisme yang memaknai politik tidak terpisahkan dari

## Hakimul Ikhwan
dimensi political memberi tantangan tersendiri dalam kajian politik dan demokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Tantangan pertama dan utama tentu berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang beragam identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sistem demokrasi yang berkembang di era reformasi memberi ruang artikulasi politik dan agregasi kepentingan kelompok SARA yang sering kali menimbulkan gesekan tajam, bahkan konflik. Namun, dalam perspektif post - fondasionalis, hal itu tidak berarti kelompok SARA tersebut akan terperangkap dalam antagonisme berkepanjangan.
Dengan mengadopsi cara berpikir yang menempatkan politik dan demokrasi sebagai sesuatu yang terbuka, maka keragaman SARA dapat ditransformasikan menjadi pluralisme agonistik (Mouffe, 1999). Agonistik terjadi jika demokrasi membuka ruang artikulasi simbolisme yang berfungsi sebagai signifier yang berguna bagi para pihak untuk membangun aliansi politik. Dalam konteks ini, Lefort menekankan pentingnya melihat panggung kekuasaan sebagai sesuatu yang kosong yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk berkontesasi dan memengaruhi kekuasaan. Momentum pengosongan panggung kekuasaan inilah yang disebut oleh Lefort sebagai momen yang politis. Melalui momen politis inilah, demokrasi mengalami proses pembentukan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Demokrasi dapat menjadi “ the only political system […] that accepts its own historicity, that is, its own future, which accepts its self-criticism, which accepts its perfectibility ” (Derrida, 2008: xix). Demokrasi menjadi sistem politik yang memiliki akar dan relevansi historis dalam masyarakat tempatnya tumbuh. Demokrasi sekaligus mengalami proses perkembangan terus- menerus menuju kesempurnaan sekalipun pada akhirnya kesempurnaan tersebut tidak akan pernah tercapai.
Lefort menyebutkan bahwa konflik akan membantu manusia mencapai kohesi
sosial. Dalam pengertian ini, persaingan antarkelompok SARA tidak selalu dipahami secara negatif—merusak dan destruktif— tetapi juga positif dalam membentuk masyarakat. Melalui persaingan dan konflik terbentuk identitas sosial dalam poros inside dan outside. Poros inside terbentuk dengan cara menarik diri (alienasi) dan eksternalisasi diri terhadap yang liyan ( the others ). Tidak ada identitas tanpa eksternalisasi dari other ( outside ). Outside bukan merupakan kehidupan yang independen pada dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang dihadirkan bagi inside . Dengan demikian, outside adalah kondisi yang mungkin bagi inside . Seseorang menghubungkan identitas tertentu pada dirinya dalam suatu ruang dan arena kekuasaan yang disignifikansi sebagai outside .
Agonistik politik era demokrasi Indonesia menyajikan gejala yang menjanjikan tercermin dalam relasi Islam(isme) dan demokrasi. Perkembangan demokrasi pasca Soeharto menunjukkan bahwa demokrasi dapat tumbuh bersamaan dengan menguatnya simbol-simbol dan ekspresi politik identitas, termasuk Islam(isme) dan etnisitas. Proses demokrasi dan simbolisme identitas berhasil membangun konvergensi yang mempertukarkan pemaknaan atas simbol dan agenda politik. Perkembangan ini tentu bertolak belakang dengan keyakinan para ilmuan politik liberal (Huntington, 1997; Lewis, 2004; 2001) yang melihat relasi oposisi biner Islam dan demokrasi.
Contoh lain adalah perda zakat yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah yang tidak hanya merepresentasikan simbolisme dan agenda politik kelompok Islamis, tetapi juga kelompok nasionalis (sekuler) (lihat Buehler, 2013; 2011). Perda zakat telah menjadi nodal point yang mempertemukan kepentingan para pihak berbeda dengan memberi ruang pemaknaan terbuka bagi para pihak tersebut sesuai dengan interpretasi dan kepentingan setiap pihak. Melalui perda zakat, bahkan tiap

## ANTAGONISME DAN AGONISME DALAM POLITIK: PERSPEKTIF POST-FONDASIONALISME
pihak yang terlibat berusaha menarik lawan untuk menjadi bagian sekutu politik di tingkat lokal. Dalam relasi saling memberi makna secara terbuka inilah, simbolisme syariah tidak selalu bermakna agama, tetapi juga politik kepentingan. Tidak semata digerakkan oleh semangat kesalehan ( piety ), tetapi juga rasionalistas instrumental dalam politik praktis.
Akhirnya, dengan memaknai politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari dimensi political, antagonisme para pihak— bahkan dengan ekspresi identitas yang masif dan intensif—adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses konsolidasi demokrasi tersebut. Tentu, pada saat yang sama elemen masyarakat sipil dan pemerintah perlu terus mengasah keterampilan politik ( le politique ) dalam mengelola perbedaan. Beberapa indikasi praktik politik agonistik di era demokrasi Indonesia dapat menjadi energi positif untuk menatap masa depan konsolidasi demokrasi Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buehler, Michael. 2011. “Whodunit? Politicians Affiliated with Secular Parties Implement Most Sharia Regulations.” Tempo: Special Edition 10 Years of Sharia , September 6 edition.
———. 2013. “Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari’a Politics in Two Indonesian Provinces.” Comparative Politics 46 (1): 63–82. doi:10.5129/001041513807709347.
Dahl, Robert Alan. 1989. Democracy and Its Critics . Yale University Press.
Derrida, Jacques. 2008. Islam and the West: A Conversation with Jacques Derrida . Chicago: The University of Chicago Press.
Fukuyama, Francis. 2001. “The West Has
Won.” The Guardian , October 10, sec. World news. http://www.theguardian.
com/world/2001/oct/11/afghanistan. terrorism30. Diunduh 31 Maret 2014.
Huntington, Samuel P. 1997. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order . Simon & Schuster pbk. ed. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
Laclau, Ernesto. 1989. “Politics and the Limits of Modernity.” Social Text , no. 21 (January): 63–82. doi:10.2307/827809.
———. 1990. New reflections on the revolution of our time / Ernesto Laclau. London; New York: Verso.
———. 1993. “Power and Representation.” In Politics, Theory, and Contemporary Culture , edited by Mark Poster, 277–96. USA: Columbia University Press.
———. 1996. Emancipation(s) . Verso.
———. 2005. On Populist Reason . Verso.
Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics . Verso.
Lewis, Bernard. 2004. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror . New York: Random House Trade Paperbacks.
Lipset, Seymour Martin. 1959. “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.” The American Political Science Review 53 (1): 69–105. doi:10.2307/1951731.
Mouffe, Chantal. 1993. The Return of the Political . Phronesis. London ; New York: Verso.
———. 1999. “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” Social Research 66 (3): 745–58.
Rose, R. 2009. “Democratic and Undemocratic States.” In Democratization , edited by Christian Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald F. Inglehart, and Christian Welzel. Oxford: OUP Oxford.
Schumpeter, Joseph A. 2012. Capitalism, Socialism, and Democracy .Radford,  VA : Wilder Publications Limited.