How to cite: Iman Mukhroman, Ikhsan Ahmad, Rangga Galura Gumelar  (2024) Pembentukan Opini Publik pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Opini Publik – Survey Elektabilitas Capres-Cawapres 2024 Pasca Debat Pertama), (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK PADA PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS OPINI  PUBLIK  –  SURVEY  ELEKTABILITAS  CAPRES-CAWAPRES  2024  PASCA DEBAT PERTAMA)

## Iman Mukhroman, Ikhsan Ahmad, Rangga Galura Gumelar
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Email: imanmukhroman@untirta.ac.id, ikhsan@untirta.ac.id, rangga.gumelar.untirta.ac.id

## Abstrak
Lazimnya  pesta  demokrasi  rakyat  lima  tahunan,  Pemilihan  Umum  2024  di  Indonesia  selalu memunculkan  ketegangan  politik  seiring  kampanye  calon  legislatif  dan  Presiden-Wakil Presiden,  terlebih  PEMILU  2024  merupakan  Pemilu  serentak  pertama  yang  memilih  calon legislatif  dan  Capres-Cawapres  bersamaan.  Survey  -survey  yang  dilakukan  oleh  Lembaga survey  yang    dideminasikan  melalui  media  massa  utamanya    media  sosial  turut  menyertai pembentukan  Opini  Publik  terkait  Partai  Politik  dan  elit  Partai  yang  berkontestasi  pada PEMILU  2024,  khususnya  terkait  dengan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  5 tahun  yang  akan  datang.    Pasangan  Prabowo-Gibran,  memimpin  dalam  survei  elektabilitas dari  mayoritas      Lembaga  survey,  meskipunpada    debat  pertama  pada  12  Desember  2023 memicu kontroversi di media sosial. Dalam debat perdana yang ditayangkan secara langsung, dapat  dikatakan  bahwa  Anies  Baswedan  memiliki  keunggulan  dalam  penyampaian  gagasan terkait  visi-misinya  menjadi  Presiden,  disusul  oleh  Prabowo  Subianto  dan  Ganjar  Pranowo, tetapi  dalam  hal  opini  yang  mengemuka  di  media  sosial  kecenderungan  Prabowo  Subianto yang  sedikit  unggul  dibanding  2  calon  lainya.  Terdapat  kecenderungan  calon  yang  bisa menguasai  pesan-pesan  melalui  media  sosial,  dialah  yang  akan  kemudian  bisa  membentuk opini publik yang positif baginya untuk  bisa memenangkan kontestasi menjadi  Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024.
. Kata kunci : Pembentukan, Opini Publik, Media Sosial,  Demokrasi Digital, Pemilu 2024

## Abstract
Usually a five-year people's democracy party, the 2024 General Election in Indonesia always raises  political  tensions  along  with  the  campaigns  of  legislative  candidates  and  President- Vice  President,  especially  the  2024  ELECTION  is  the  first  simultaneous  election  to  choose legislative  candidates  and  Vice-Presidential  Candidates  simultaneously.  Surveys  conducted by  pollsters  nominated  through  mass  media,  especially  social  media,  also  accompany  the formation  of  Public  Opinion  related  to  Political  Parties  and  Party  elites  contesting  in  the 2024  ELECTION,  especially  related  to  the  Presidential  and  Vice  Presidential  Elections  for the  next  5  years.    The  Prabowo-Gibran  pair,  leading  in  the  electability  survey  from  the majority of pollsters, despite the first debate on December 12, 2023, sparking controversy on social  media.  In  the  inaugural  debate  which  was  broadcast  live,  it  could  be  said  that  Anies Baswedan had the advantage in conveying ideas related to his vision and mission to become
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024
President, followed by Prabowo Subianto and Ganjar Pranowo, but in terms of opinions that surfaced on social media,  Prabowo Subianto's tendency was slightly superior to  the other 2 candidates. There is a tendency for candidates to master messages through social media, he is the  one  who  will  then  be  able  to  form  positive  public  opinion  for  him  to  be  able  to  win  the contestation to become President and Vice President in the 2024 ELECTION.

## Keywords: Formation, Public Opinion, Social Media, Digital Democracy, Elections 2024

## PENDAHULUAN
Proses  demokratisasi  saat  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perkembangan  dan  kemajuan teknologi  komunikasi  yang  membuka  arus  informasi  tak  terbendung  dengan  konsekuensi setiap orang dapat pula memberikan respon aspirasi dan pendapatnya secara bebas. Dalam era digital  seluruh situs-situs media sosial dapat diakses dan menggunakannya untuk membentuk opini  public  sebagai  platform  utama.  Persoalannya  adalah    bagaimana  kualitas  proses demokratisasi  dalam  ranah  digital  dalam  pembentukan  opini  publik  karena  ada  tiga persyaratan  kompetensi  kewarganegaraan    dalam  negara  demokratis  untuk  dapat mengemukanan  pendapatnya,  yaitu  sebagai  berikut  :  (1)  pengetahuan  yang  cukup  (civic knowledge); (2)  keterampilan kewarganegaraan (civic skills); dan (3) sikap kewarganegaraan (civic disposition) yang baik (Roza, 2020).
Lanskap  informasi  mengalami  perubahan  secara  signifikan  karena    interaksi pembentukan opini publik oleh masing-masing individu ketika  berbagi pendapat, berdiskusi, dan  menyuarakan  isu-isu  public  melalui  platform  digityal  seperti  Facebook,  Twitter, Instagram dan lain sebagainya dapat menjangkau  ribuan bahkan jutaan orang dengan hanya beberapa kali klik yang menyebabkan terdengarnya  suara  masyarakat yang sebelumnya tidak terdengar,  menjembatani  kesenjangan  antara  pihak  pemerintah  dan  rakyat.  Hal  ini memungkinkan  adanya  potensi  mempengaruhi  kebijakan,  mengatasi  masalah  dan mengevaluasi kebijakan yang diambil pemerintah (Rahmawati, 2016).
Media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara wakil rakyat dan konstituen, memperkuat  hubungan  antara  pemimpin  politik  dan  rakyat  yang  mereka  layani.  Kendati demikian pembentukan  opini publik dalam ranah demokrasi  digital  memiliki  tantangan dan risiko.  Informasi  yang  tersebar  di  media  sosial  tidak  selalu  diverifikasi  dan  dapat  menjadi sumber  penyebaran  berita  palsu  atau  informasi  yang  tidak  valid.  Selain  itu,  adanya  filter bubble, di mana individu hanya terpapar pada opini yang sejalan dengan pandangan mereka, dapat  meningkatkan polarisasi  opini dalam masyarakat.  Artinya, media sosial dapat  menjadi rimba  raya  dan  tidak  ada  verifikasi  yang  secara  langsung  dapat  memfilter  kebenaran informasinya (Anshari, 2013).
Dalam  berbagai  penelitian  yang  sudah  dilakukan  terkait  opini  publik  di  ranah  digital dalam  kerangka  memahami  demokrasi,  ada  latar  kondisi  dan  sejumlah  faktor  yang menyebabkan seseorang  atau kelompok individu begitu aktif menyuarakan pandangannya di media sosial, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor  gender, pendidikan dan usia (Adela & Truna, 2017). Pembentukan opini publik sebagai  partisipasi  politik  bisa bersifat  individual atau  kolektif,  teroganisasi  atau  spontan,  masif  atau  sporadis,  secara  damai  atau  dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Liando, 2017).
Media sosial telah menjadi ruang publik bagi siapapun untuk membangun opini publik terutama  dalam  kerangka  memberikan  pengaruh    politik  yang  paling  efektif,  murah,  dan massif  tanpa  terpengaruh  oleh  letak    geografis  (Ratnamulyani  &  Maksudi,  2018).    Media- media  tradisional  mulai  ditinggalkan  oleh  banyak  individu  dalam masyarakat  karena    media sosial  dapat  memberikan  pengaruh  langsung  dan  interaksi  langsung  secara    aktif    untuk
mengekspresikan  pendapat    secara  lebih  terbuka  dan  bebas.  Partisipasi  memberikan  opini public  dalam  media  sosial  pada  umumnya  dapat  dikaegorikan  ke  dalam  tiga  bentuk  opini, yaitu  :  (1)  terkait    kebijakan,  dimana    media  sosial  digunakan  untuk  mendukung  atau menentang kebijakan; (2) memengaruhi proses kebijakan; dan (3) berisi  solidaritas atau petisi publik berupa  kritik sosial atau penggalangan solidaritas sosial (Andriadi, 2016).
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  tahun  2024  di  Indonesia  menandai  perhelatan  demokrasi yang  dinanti-nanti  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dengan  tanggal  pencoblosan  yang semakin mendekat, dinamika politik semakin memanas, khususnya terkait dengan Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  yang  akan  dilaksanakan  pada  14  Februari  2024.  Di tengah  atmosfer  demokrasi  yang  berkobar,  peran  media  massa  dan  opini  publik  menjadi elemen  kunci  yang  tidak  bisa  diabaikan,  mengingat  peran  strategisnya  dalam  membentuk pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin negara.
Selama  beberapa  bulan  terakhir,  kampanye  calon  legislatif  dan  presiden  telah  menjadi sorotan  utama  dalam  media  perpolitikan  Indonesia,  baik  melalui  platform  online  maupun konvensional.  Saat  ini,  topik  yang  mendominasi  percakapan  dan  perdebatan  masyarakat adalah calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Pasangan calon  seperti  Anies  Baswedan  –  Muhaimin  Iskandar  (1),  Prabowo  Subianto  –  Gibran Rakabuming  (2),  dan  Ganjar  Pranowo  –  Mahfud  MD  (3)  terus  berusaha  membangun  citra positif  mereka  melalui  partisipasi  aktif  dalam  berbagai  acara,  terutama  melalui  debat  jilid  1 yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pentingnya  pemahaman  terhadap  elektabilitas  masing-masing  pasangan  calon  menjadi kunci  dalam  menyusun  strategi  kampanye.  Oleh  karena  itu,  lembaga  survei  opini  publik seperti  Lembaga  Arus  Survei  Indonesia  (ASI),  Litbang  Kompas,  dan  Poltracking  Indonesia melakukan berbagai studi untuk mengukur sejauh mana popularitas dan dukungan masyarakat terhadap  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hasil  dari  survei  tersebut  menjadi  sumber informasi vital bagi Humas/Tim Media Pasangan Capres-Cawapres untuk merancang strategi yang tepat guna menjawab dinamika opini publik yang terus berubah.
Dalam  hal  inilah  peran  Humas/Tim  Media  Pasangan  Capres-Cawapres  menjadi  sangat signifikan.  Mereka  dituntut  untuk  mengelola  citra,  menyampaikan  pesan  yang  efektif,  dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari hasil survei dan debat, dengan tujuan utama untuk memenangkan hati dan dukungan masyarakat.
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  tahun  2024  di  Indonesia  menandai  perhelatan  demokrasi yang  dinanti-nanti  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dengan  tanggal  pencoblosan  yang semakin mendekat, dinamika politik semakin memanas, khususnya terkait dengan Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  yang  akan  dilaksanakan  pada  14  Februari  2024.  Di tengah  atmosfer  demokrasi  yang  berkobar,  peran  media  massa  dan  opini  publik  menjadi elemen  kunci  yang  tidak  bisa  diabaikan,  mengingat  peran  strategisnya  dalam  membentuk pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin negara.
Selama  beberapa  bulan  terakhir,  kampanye  calon  legislatif  dan  presiden  telah  menjadi sorotan  utama  dalam  media  perpolitikan  Indonesia,  baik  melalui  platform  online  maupun konvensional.  Saat  ini,  topik  yang  mendominasi  percakapan  dan  perdebatan  masyarakat adalah calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Pasangan calon  seperti  Anies  Baswedan  –  Muhaimin  Iskandar  (1),  Prabowo  Subianto  –  Gibran Rakabuming  (2),  dan  Ganjar  Pranowo  –  Mahfud  MD  (3)  terus  berusaha  membangun  citra positif  mereka  melalui  partisipasi  aktif  dalam  berbagai  acara,  terutama  melalui  debat  jilid  1 yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pentingnya  pemahaman  terhadap  elektabilitas  masing-masing  pasangan  calon  menjadi kunci  dalam  menyusun  strategi  kampanye.  Oleh  karena  itu,  lembaga  survei  opini  publik
seperti  Lembaga  Arus  Survei  Indonesia  (ASI),  Litbang  Kompas,  dan  Poltracking  Indonesia melakukan berbagai studi untuk mengukur sejauh mana popularitas dan dukungan masyarakat terhadap  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hasil  dari  survei  tersebut  menjadi  sumber informasi vital bagi Humas/Tim Media Pasangan Capres-Cawapres untuk merancang strategi yang tepat guna menjawab dinamika opini publik yang terus berubah.
Dalam  hal  inilah  peran  Humas/Tim  Media  Pasangan  Capres-Cawapres  menjadi  sangat signifikan. Mereka dituntut untuk melek media social dalam mengelola citra, menyampaikan pesan  yang  efektif,  dan  menjawab  tantangan-tantangan  yang  muncul  dari  hasil  survei  dan debat,  dengan  tujuan  utama  untuk  memenangkan  hati  dan  dukungan  masyarakat.  Dalam konteks  Pemilihan  Umum  (PEMILU)  2024  inilah,  media  sosial  telah  menjadi  media  bagi publik    untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  memberikan  pendapat  untuk  beragam kepentingan  yang  diperlukan  dalam    menyuarakan  kepentingan,  mendiskusikan  masalah publik,  dan  berorganisasi  untuk  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Berangkat dari pemahaman latar belakang masalah yang diangkat,  maka rumusan masalah yang dibuat dalam  kajian  ini  adalah  “Bagaimana  Pembentukan  Opini  Publik  pada  Pemilu  2024,  apa dampak penggunaan media sosial terhadap akses informasi dan pemberdayaan individu dalam keterlibatan politik”

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  analisis deskriptif.  Prosedur  ilmiah  yang  digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  dibuat dalam  penelitian  ini,  penulis  tidak  menggunakan  prosedur  pengukuran  dan  statistik,  tetapi menggunakan  prosedur  wawancara  dengan  berbagai  sumber,  studi  pustaka  dari  berbagai sumber  yang  relevan  dan  terpilih.  Data  riset  ini  berupa  hasil  survei  Lembaga  survey    pasca debat pertama Pilpres 2024 yang dirilis di media sosial dan menjadi berita kontroversial serta menegaskan  kepada  audiens  pemilih  pemula  apakah  ada  signifikansi  dukungan  mereka terhadap salah satu calon presiden atau wakil presiden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Opini Publik terkait Hasil Survei Capres-Cawapres 2024
Tahun  2024  menjadi  tahun  pesta  demokrasi  seluruh  masyarakat  Indonesia  dengan diselenggarakannya  Pemilihan  Umum  pada  14  Februari  2024  mendatang.  Dengan  kurun waktu  kurang  dari  beberapa  bulan,  kampanye  para  calon  legislatif  dan  Presiden  semakin gencar  mewarnai  media  perpolitikan  Indonesia  yang  disebarluaskan  baik  secara  online maupun  konvensional.  Hal  tersebut  menjadi  topik  yang  hangat  didiskusikan  hampir  seluruh rakyat  karena  informasi-informasi  yang  dibagikan  sangat  menarik  perhatian,  salah  satunya adalah topik mengenai calon presiden dan calon wakil presiden 2024.
Adapun calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia yang akan maju pada 2024 diantaranya Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sebagai pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto  –  Gibran  Rakabuming  sebagai  pasangan  nomor  urut  2,  serta  Ganjar  Pranowo  – Mahfud MD sebagai nomor urut 3. Seluruh calon telah beberapa kali terlibat dalam berbagai acara sebagai upaya membangun citra positif, serta meningkatkan popularitas dan elektabilitas masing-masing,  misalnya  saja  acara  yang  paling  berkesan  seperti  bicara  gagasan  atau  debat jilid 1.
Berdasarkan  hasil  survei  khusus  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Arus  Survei Indonesia (ASI) di  Pulau Jawa pada 1.200 responden dalam  rentang 28  November hingga 5
Desember  2023,  diperoleh  hasil  bahwa  pasangan  nomor  urut  2,  Prabowo  Subianto  –  Gibran Rakabuming, meraih suara tertinggi dengan elektabilitas sebesar 34,2%. Bersaing tipis dengan pasangan  nomor  urut  3,  Ganjar  Pranowo  –  Mahfud  MD,  yang  meraih  elektabilitas  sebesar 30,7%.  Selanjutnya  suara  ketiga  ditempati  oleh  pasangan  nomor  urut  1,  Anies  Baswedan  – Muhaimin  Iskandar,  dengan  elektabilitas  sebesar  26,3%.  Sementara  terdapat  8,7%  pemilih yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab (CNBC Indonesia, 2023).
Elektabilitas  merupakan  tingkat  keterpilihan  yang  diselaraskan  pada  kriteria  pilihan (Suryana,  2013).  Dalam  hal  ini  survei  tersebut  memaparkan  bagaimana  para  responden memberikan  suara  pada  Pilpres  2024  dikarenakan  adanya  faktor  program  kerja  dengan persentase  30,7%,  memiliki  karakter  jujur  dan  dapat  dipercaya  dengan  persentase  19,5%, memiliki  pengalaman  kerja  di  pemerintah  dengan  persentase  10,6%,  pribadi  yang  cerdas dengan  persentase  8,0%,  serta  peduli  kepada  rakyat  dengan  persentase  7,9%.  Artinya elektabilitas  ketiga  pasangan  calon  capres  dan  cawapres  menurut  responden  di  Pulau  Jawa pada survei tersebut disesuaikan dengan faktor-faktor demikian.
Survei  lain  pun  diselenggarakan  oleh  Litbang  Kompas  yang  disebarkan  pada  1.354 responden  dalam  rentang  pelaksanaan  mulai  dari  29  November  hingga  4  Desember  2023. Survei  tersebut  turut  mencatat  bahwa  suara  tertinggi  elektabilitas  ditempati  oleh  Prabowo  – Gibran dengan persentase sebesar 39,3%. Namun terdapat perbedaan pada posisi kedua antara survei  ini  dengan  survey  sebelumnya,  yaitu  suara  kedua  diraih  oleh  Anies  –  Muhaimin sebesar  16,7%.  Kemudian  urutan  terakhir  ditempati  oleh  Ganjar  –  Mahfud  dengan elektabilitas 15,3% (CNN Indonesia, 2023).
Survei elektabilitas para capres dan cawapres juga dilakukan oleh Poltracking Indonesia dalam periode November sampai dengan 5 Desember 2023 yang melibatkan responden usia 17  tahun  ke  atas  atau  sudah  menikah  yang  memiliki  hak  pilih  sebanyak  1.220  melalui wawancara  langsung.  Dalam  survei  ini  pun  diperoleh  bahwa  Prabowo  –  Gibran  menjadi pasangan calon dengan elektabilitas tertinggi yaitu sebesar 45,2%. Ganjar – Mahfud di posisi kedua  dengan  elektabilitas  27,3%.  Serta  posisi  terakhir  diduduki  oleh  Anies  –  Muhaimin dengan elektabilitas 23,1%. Adapun sebanyak 4,4% responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab (Paat, 2023).
Merujuk  pada  beberapa  survei  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pasangan  calon yang memiliki elektabilitas tertinggi adalah pasangan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming. Hal ini dikarenakan Prabowo dan Gibran juga memiliki kepopularitasan yang  tinggi.  Karena  untuk  meningkatkan  suatu  elektabilitas,  objek  elektabilitas  tidak  hanya harus memenuhi kriteria keterpilihan saja, tetapi juga popular (Supit et al., 2022).

## Relevansi Hasil Survei Capres-Cawapres 2024 dengan Hasil Debat Calon Presiden Jilid 1
Sebagai  salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  elektabilitas,  ketiga  pasangan  calon mengikuti rangkaian acara debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Acara  debat  calon  presiden  2024  jilid  1  yang  diselenggarakan  pada  12  Desember  2023  ini mengangkat  beberapa  topik  mengenai  HAM,  pemberantasan  korupsi,  hukum,  pemerintahan, kerukunan warga, serta penguatan demokrasi.
Pada debat jilid ke-1, ketiga calon presiden yang terdiri atas Anies Baswedan, Prabowo Subianto,  dan  Ganjar  Pranowo  mengikuti  enam  segmen  yang  telah  ditentukan.  Adapun segmen  pertama  memberikan  kesempatan  bagi  ketiga  capres  untuk  memaparkan  visi  misi serta  program  kerja  yang  akan  dilakukan.  Segmen  kedua  hingga  ketiga  mengkaji  lebih spesifik terkait visi misi serta program kerja yang telah dipaparkan pada segmen sebelumnya dengan memberikan pertanyaan secara acak kepada ketiga capres yang telah ditentukan oleh
para  panelis,  kemudian  dijawab  oleh  ketiga  capres  dengan  waktu  tertentu.  Segmen  keempat hingga kelima merupakan segmen dimana ketiga capres saling bertanya dan menyanggah satu sama lain, baik terkait visi misi, rencana program kerja, pengalaman bekerja di pemerintahan, hingga  isu-isu  terkini  yang  menjadi  urgensi.  Terakhir  pada  segmen  keenam,  ketiga  capres menyampaikan kesimpulan dari segmen-segmen yang telah dilalui dan mengulang pernyataan program-program kerja yang akan dilakukan secara tegas.
Merujuk  pada  mayoritas  hasil  survei  elektabilitas  capres  –  cawapres  pada  periode November  –  Desember  2023,  Prabowo  Subianto  –  Gibran  Rakabuming  sebagai  pasangan nomor urut 2 menempati posisi elektabilitas tertinggi. Sementara pasangan nomor urut 1 dan 3  memiliki  perbedaan  elektabilitas  yang  tipis  atau  bersaing  sengit  untuk  menduduki  posisi kedua.  Dimana  mayoritas  hasil  survei  menunjukkan  Ganjar  Pranowo  –  Mahfud  MD menempati  posisi  elektabilitas  kedua,  dan  Anies  Baswedan  –  Muhaimin  menempati  posisi terakhir.
Acara  debat  jilid  ke-1  menjadi trending  topic di  berbagai  media  sosial  yang menciptakan  pro  –  kontra  di  kalangan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  hasil  elektabilitas paslon  2024  yang  telah  diperoleh  dari  beberapa  survei  sebelumnya  menjadi  bahan perbandingan dengan hasil debat jilid 1 oleh masyarakat.
Menurut  laporan  analisa  dari  Drone  Emprit  (dalam  CNBC  Indonesia,  2023)  terhadap kata  kunci  dalam  media  sosial  X,  Anies  Baswedan  berada  di  posisi  tertinggi  dengan menguasai  44%  perbincangan,  disusul  Prabowo  Subianto  berada  di  posisi  kedua  dengan memperoleh  36%  perbincangan,  dan  terakhir  Ganjar  Pranowo  memperoleh  perbincangan sebanyak  20%.  Lebih  lanjut  Drone  Emprit  memaparkan  bagaimana  sentimen  publik  pada media  sosial  X  menanggapi  debat  jilid  1.  Dalam  hal  ini  diperoleh  data  bahwa  Anies memperoleh sentimen positif sebesar 64%, sentimen negatif sebesar 27%, dan netral sebesar 9%. Prabowo memperoleh sentimen positif sebesar 48%, sentimen negatif sebesar 41%, dan netral  11%.  Terakhir  Ganjar  mendapatkan  sentimen  positif  sebesar  64%,  sentimen  negatif sebesar 23%, serta netral sebanyak 13%.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  maka  dapat  diperoleh  relevansi  antara  hasil  survei dengan  hasil  debat  bahwa  meskipun  elektabilitas  Prabowo  mayoritas  selalu  berada  di  posisi tertinggi,  namun  acara  debat  jilid  1  menghasilkan  Anies  sebagai  capres  yang  dinilai  paling menguasai seluruh segmen pada debat atau share of voice tertinggi. Pasca debat jilid 1, Anies – Muhaimin pun memperoleh banyak pengakuan dan pujian dari masyarakat, baik mengenai pemaparan  visi  misi,  program  kerja,  hingga  karakter  Anies  yang  dinilai  santai  namun  tegas, serta cerdas.
Selain  itu  Prabowo  justru  menjadi  capres  dengan  sentimen  positif  terendah dibandingkan kedua capres lainnya setelah debat  jilid 1 diselenggarakan. Namun hasil debat tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  mempengaruhi  elektabilitas  ketiga  paslon  pada  survei berikutnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat lima acara debat yang belum diselenggarakan .

## Dampak Penggunaan Media Sosial terkait Survei Capres-Cawapres 2024
Penulis  menggunakan  tiga  teori  utama  dalam  membahas  media  sosial  dalam pembentukan opini publik dalam konteks demokrasi digital adalah sebagai berikut :
1. Teori  Pemrosesan  Informasi  (Information  Processing  Theory)  menurut  Robert  M.  Gagne adalah  proses  pembelajaran  individu  untuk  beradaptasi  dengan  keadaan  yang  selalu berubah  yang  menonjolkan  pada  orientasi  proses  cara  berpikir.  Teori  ini  memandang informasi  adalah    elemen  kontekstual  penting  untuk  memproses  pengetahuan  secara internal kemudian  menyimpannya dalam memori jangka pendek (short term memory) dan jangka  panjang  (long  term  memory).  Media  sosial  adalah  tempat    menginterpretasikan informasi  dengan  mempertimbangkan    faktor    selektivitas,  pengaruh  sosial,  dan  bias
kognitif  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pembentukan  opini  publik.  Teori  ini menjadikan    pemrosesan  informasi  sebagai  bagian  dari  teori  belajar  sibernetik,  yakni pengolahan  informasi  dengan  melibatkan    psikologi  kognitif  dalam  sistem  informasi (Gagne, 1984).
2. Teori Efek Media (Media Effects Theory). Menurut Spark GG, ada tiga pendekatan untuk melihat efek media yaitu : (1) efek  pesan  itu sendiri; (2) efek pesan terhadap  perubahan sikap;  (3)  efek    terhadap  khalayak  (individu,  kelompok,  organisasi,  masyarakat  atau bangsa). Teori ini berfokus pada dampak yang dimiliki media sosial terhadap individu dan masyarakat secara luas. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti framing, agenda setting, dan  spiral  of  silence,  yang  mempengaruhi  cara  individu  memandang  masalah  dan  bentuk opini public (Sparks, 2006).
3. Teori Jaringan Sosial (Social Network Theory). Menurut Garanovetter, teori jaringan sosial berperan  sebagai  sumber  inovasi  yang  terkait  dengan  teori  difusi  inovasi.  Teori  ini mengkaji  peran  jaringan  sosial  dalam  pembentukan  opini  publik  melalui  media  sosial. Teori  ini  menekankan  pentingnya  interaksi  antara  individu,  pengaruh  yang  dimiliki  oleh hubungan sosial, dan penyebaran informasi melalui jejaring sosial dalam membentuk pola pikir dan opini public (Granovetter, 2018).
Dengan memanfaatkan ketiga teori ini, penulis mencoba  memahami bagaimana media sosial  berperan  dalam  membentuk,  mempengaruhi,  dan  memanipulasi  opini  publik  dalam konteks demokrasi digital. Selain itu, teori-teori ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan dan  peluang  yang  ada  dalam  penggunaan  media  sosial  sebagai  alat  komunikasi  politik  dan partisipasi publik.
Media  sosial  telah  menjadi  platform  digital  masyarakat  untuk  mengakses  informasi dengan  cepat  dan  mudah.  Kemudahan  mendapat  informasi  ini  juga  berdampak  kepada terbukanya ruang  pembentukan opini publik yang lebih beragam  dan luas dalam demokrasi digital.  Disisi  lain,  kondisi  ini  juga  menyebabkan  terjadinya  disinformasi  dan  berita  yang belum  tentu  kebenarannya  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  opini  publik.  Terlepas  dari apakah  informasi  atau  berita  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  kepada  publik  benar  atau salah,  terbentuknya  partisipasi  aktif  masyarakat  tidak  sepenuhnya  didasari  oleh  pemikiran kritis,  kecerdasan  digital,  dan  keyakinan  yang  berdasarkan  pada  fakta.  Contoh,  polarisasi opini yang disebabkan oleh algoritma  dengan filter bubble (Davis, 2012), dimana informasi yang  tampil  adalah  pesan-pesan  yang  disesuaikan  dengan  kepentingan  individu  maupun kelompok tertentu.
Terbentuknya  berbagai  isu,  tanggapan  dan  terbentuknya  sikap  atas  opini  yang disampaikan terjadi dalam frekuensi yang cepat dalam demokratisasi digital yang disebabkan karena  pertukaran informasi  dalam waktu singkat. Namun kontrol atas  kesalahan informasi yang  tersebar  di  media  sosial  seringkali    mempengaruhi  kualitas  opini  publik  karena  tidak terverifikasi  atau  bersifat  emosional,  tersebar  dengan  cepat.  Sementara  itu,  literasi  digital seringkali tertinggal di belakang, memendam pemikiran kritis dan keberagaman, oleh karena itu  untuk  meningkatkan  kualitas  opini  publik,  perlu  kesadaran  akan  pengaruh  algoritma  dan upaya untuk memperluas perspektif yang diperoleh melalui media sosial.
Demokrasi    digital  adalah  proses  demokratisasi  melalui    internet    atau    yang  disebut cyberdemocracy,  dimana  internet  menjadi  sarana  membangun  pengaruh    sosial      dan  politik secara  transformative  (Hague &  Loader, 1999). Pembentukan opini secara digital dipandang sebagai  jalan  optimisme  demokrasi  karena  dianggap  dapat    meningkatkan      pencarian informasi        yang  dapat  mendukung  perdebatan  maupun  persamaan  pandangan  yang berdampak  kepada    meningkatnya    partisipasi    dalam    pengambilan  keputusan  politik  oleh warga  (Tsagarousianou,  1999).  Namun  harus  diakui  bahwa  pembentukan  opini  di  media
sosial  juga  dapat  dikatakan    tidak  demokratis  karena  saking  bebasnya  sehingga  tanpa    etika dimana sumber  informasinya berasal dari seluruh   kategori dan levelitas.
Salah satu evolusi dari kemajuan demokratisasi adalah dinamika kebebasan berpendapat dan  mengemukakan  pemikiran  dan  interaksinya  baik  dengan  rezim  kekuasaan  maupun dengan sesama masyarakat berkembang pesat melalui internet sehingga  dinamika demokrasi saat  ini  bertransformasi  menjadi  digital.  Media  sosial  menjadi  ruang  dan  model  interaksi warga  negara  yang  telah  membentuk  karakter  kewarganegaraan  digital  dengan  eskalasi konflik  yang  tinggi.  Demokrasi  digital  menjadi  gambaran  demokrasi  masa  depan  dan  akan semakin  menguat  karena  kapasitas  dan  kekuatan  membangun  informasi  yang  menakjubkan kendati  persoalan-persoalan etika belum berkembang menyertai eksistensi demokrasi digital secara ketat.
Luasnya  akses  informasi  publik  dari  yang  sebelumnya  sulit  untuk  diakses,  kini  setiap individu  memiliki  kesempatan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menyampaikan pandangannya,  berdiskusi  dengan  orang  lain,  berbagi  isu  untuk  mempengaruhi  proses pengambilan kebijakan berdampak signifikan pada keterlibatan politik individu melalui media sosial.  Media  sosial  adalah  sarana  teknologi  internet  untuk  merepresentasikan  diri,  berbagi, berkomunikasi  dan  bekerjasama  dengan  pengguna  lain  (Mulawarman  &  Nurfitri,  2017). Jumlah  pengguna  media  sosial  tergolong  besar  di  Indonesia.  Pada  tahun  2021,    persentase jumlah pengguna aktif media sosial  sebesar 61,8 persen dari total populasi penduduk dengan rentang  usia  13-65  tahun.  Media  sosial  yang  banyak  digunakan  antara  lain  Youtube  93,8 persen,  WhatsApp  87,7  persen,  Instagram  86,6  persen,  Facebook  85,5  persen,  dan  Twitter 63,6 persen (Data Reportal, 2021) (Ardyati, Yulianti, & Luthviati, 2022). Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki pengaruh secara masif dengan memberikan kontribusi  dan  feedback  secara  terbuka,  baik  untuk  membagi  informasi  maupun  memberi respon dalam waktu yang cepat atas pelayanan administrasi kependudukan.
Dampak  masif  dari  penggunaan  media  sosial  untuk  membentuk  opini  publik    secara jelas    disampaikan  oleh  Howard  &  Hussain,  (2013)  dengan  mengambil  studi  kasus  yang terjadi di Mesir  2011, dimana  perlawanan kepada rezim korup  rezim Hosni Mubarak secara gencar  disampaikan  melalui    facebook  yang  akhirnya  menjadi    pesan  yang  membentuk solidaritas diantara kelompok-kelompok masyarakat kritis secara massif turun ke jalan selama 18 hari lamanya tanpa pemberitaan  media konvensional (Howard & Hussain, 2013).
Salah  satu  ciri  yang  menonjol  dalam  demokrasi  digital  adalah  proses  komunikasi  dan pengambilan keputusan  oleh pejabat  publik yang dapat  berinteraksi  secara langsung. Hal  ini menandakan praktek demokrasi langsung seperti ide demokrasi yang dicetuskan oleh Socrates di Yunani namun secara sistemik yang berjalan adalah demokrasi tidak langsung. Hal ini turut membuka  ruang  bagi  pengambil  kebijkan    secara  real-time  mendengar,  melihat  dan mempertimbangkan  respon  masyarakat.  Media  sosial  telah  menjadi  sarana  yang  bersifat timbal  balik  dalam  penyebaran  informasi  dan  kepentingan  antara  masyarakat  dan  para pengambil kebijakan. Pada konteks ini, sebenarnya demokrasi digital lebih memiliki peluang untuk  membangun  transparansi  dan  pertanggungjawaban  serta    akuntabilitas    interaktif. Tantangannya  adalah  bagaimana  demokrasi  digital  dalam  proses  pembentukann  opini publiknya  perlu  memiliki  filter  yang  dapat    memastikan  keberadaan  informasi  yang  akurat dan  mengembangkan  strategi  komunikasi  politik  yang  efektif  dalam  memanfaatkan  media sosial sebagai alat partisipasi politik.
Dalam banyak penelitian, hampir keseluruhannya menyimpulkan bahwa elit politik dan pemangku kebijakan menjadikan  media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi politik yang  utama  untuk  menjangkau  masyarakat,  khususnya  dari  kalangan  muda.  Media  sosial sebagai  saluran  komunikasi  politik  yang  dianggap  efektif    sebagai  sarana  mensosialisasikan
kepentingan  publik  dan  mengenalkan  berbagai  gagasan  untuk  mempengaruhi  pertimbangan publik dan   perilaku masyarakat melalui internet. Namun fungsi komunikasi yang diperankan oleh  media  sosial  mmesti  diakui    masih  memiliki  banyak  kekurangan,  diantaranya  adalah penciptaan  ruang  substansi  suatu  kebijakan  belum  memiliki  bentuk,  pola  dan  model  yang ideal karena seringkali perdebatan dalam media sosial mengarah kepada kemasan pencitraan, artinya kendati demokrasi digital adalah proses demokratisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi  komunikasi  namun  secara  substansial  informasi  yang  disampaikan  seringkali bersifat  konvensional dalam gaya dan penyampaian informasinya, bahkan seringkali bersifat satu  arah  dalam  berbagai  kasus  bagaimana  buzzer  dari  suatu  kelompok  melakukan  blasting informasi.
Tantangan mendasar dari pembentukan kualitas opini publik melalui media sosial dalam demokrasi  digital  adalah  tereduksinya  prinsip-prinsip  dasar  opini  publik  oleh    kelompok- kelompok kuat yang hanya cenderung berinteraksi dengan kelompok dengan pandangan yang serupa,  sehingga  inklusifitas  sebagai  nilai  dasar  demokrasi  tidak  berkembang.  Kondisi  ini diperburuk  oleh  perilaku  baik  secara  individu  maupun  berkelompok  melakukan  “serangan” yang sifatnya pribadi  yang tidak punya korelasi kuat dengan topik publik, bahkan seringkali opini  yang  dilontarkan  sengaja  untuk  memancing  keributan  atau  menimbulkan    provokasi yang berdampak kepada maraknya pelaporan atas tuduhan pelanggaran ITE dan pencemaran nama  baik  sebagai  buntut  dari  diskusi  atau  penyampaian  opini  publik.  Saling  melaporkan antar pihak kepada aparat kepolisian menjadi beban demokrasi dan sangat tidak perlu karena pada akhirnya demokrasi digital justru menciptakan eskalasi konflik yang relative tinggi dan tidak efektif. Hal ini justru membuat kebingungan tersendiri di dalam masyarakat yang dapat berdampak kepada terhambatnya partisipasi publik atau didominasinya demokrasi digital oleh orang-orang berseteru karena kekuasaan semata.
Perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua kalangan masyarakat  memiliki akses yang sama terhadap media sosial dan internet atau tidak memiliki pemahaman dan kapasitas yang sama  ketika  mendapatkan  berbagai  konflik  yang  terjadi  di  internet,  ini  disebut  dengan ketimpangan  digital,  yakni  suatu  ketimpangan  yang  juga  mencerminkan  ketimpangan  dan ketidakadilan  sosial  (Yu,  2006). Kondisi  ini  dapat  menyebabkan  pelemahan    ruang  diskusi publik dan terciptanya ruang-ruang digital politik identitas yang mengesampingkan solidaritas publik yang dibutuhkan dalam  kualitas opini publik untuk menciptakan  ruang digital inklusif dalam demokrasi digital.
Media  sosial  telah  membentuk  karakter  tersendiri  bagi  para  individu  yang  memainkan peran  dalam  proses  demokrasi  digital,  hal  ini  terjadi  karena  paparan    berbagai  informasi, opini,  dan  pandangan  politik  memberi  kemungkinan  yang  sangat  besar  bagi  pembentukan sikap dan pandangan politik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media sosial adalah salah satu  penyumbang    polarisasi  opini  dalam  masyarakat  melalui    preferensi  politik  pengguna media sosial. Pada tingkat yang paling fatal adalah terbentukknya keyakinan dalam polaritas opini  tanpa  kejelasan  sumber  informasi  yang  digunakan.  Dalam  konteks  demokrasi  digital, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku  politik  dan  polarisasi  opini.  Edukasi  literasi  digital  dan  pengembangan  kebijakan yang  mengatur  penggunaan  media  sosial  menjadi  kunci  dalam  mengatasi  tantangan  ini. Kolaborasi  antara  pemerintah,  platform  media  sosial,  dan  masyarakat  sipil  juga  diperlukan untuk mempromosikan diskusi yang inklusif, mengatasi polarisasi, dan meningkatkan kualitas opini  publik  dalam  era  demokrasi  digital.  Literasi  digital  menjadi  dasar  bagi  penggunaan platform digital dalam pembentukan opini dalam demokrasi digital (Zahroh & Sholeh, 2022).
Dalam konteks demokrasi digital, media sosial dapat menentukan kualitas opini publik terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Perkembangan media sosial turut memperkuat
dinamika  sosial,  politik,  dan  ekonomi  di  Indonesia.  Saat  ini  Internet  telah  berubah  menjadi media  untuk  menjalankan  kekuasaan  dan  mempertahankan  kekuasaan  melalui  pesan-pesan yang  mengemuka  pada  mesias  social  seperti  Tiktok,  Instagram,  Twitter,  Facebook  dan  lain sejenisnya. Pada Pemilu 2024, Ketiga Pasangan Capres dan Wapres pada PEMILU 2024 aktif menggunakan Media Sosial untuk berinteraksi dan membangun perhatian publik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat konten yang terbukti mencuat di media sosial seperti dibawah ini :

## Gambar 1 tingkat konten yang mencuat  di media sosial

## KESIMPULAN
Berkenaan  dengan  Pembentukan  Opini  Publik  pada  PEMILU  2024,  merujuk  pada survei  dari  lemabaga-lembaga  survey,  banyak  masyarakat  belum  mengetahui  dan menyembunyikan  jawaban  capres-cawapres  yang  menjadi  pilihan  masing-masing.  Acara “Debat Perdana Capres 2024” merupakan ruang publik bagi capres-cawapres menyampaikan, menjelaskan,  dan  menanggapi  urgensi-urgensi  Visi-Misinya  membangun  Indonesia  lima tahun  kedepan,  sehingga  Masyarakat  bisa  yakin  atas  pilihannya  pada  pencoblosan  suara  14 Februari 2024. Media Sosial menjadi salah satu media yang paling efektif bagi para tim media pasangan  capres-cawapres  dalam  membingkai  persoalan-persoalan  yang  mengemuka  pada debat  perdana  Caprea  2024,  seperti  pada  twitter,  instagram,  tiktok,  facebook  dan  lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  relevansi  survei  Elektabilitas  Capres  –  Cawapres  2024 dengan  Debat  Capres  sesi  pertama  terkait  rencana  tindak  lanjut  humas/tim  media  masing  – masing  calon  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  survei  Capres-Cawapres  2024,  pasangan Prabowo-Gibran  yang  mana  mendominasi  elektabilitas,  dengan  survei  dari  Lembaga  Arus Survei  Indonesia,  Litbang  Kompas,  dan  Poltracking  Indonesia  menunjukkan  konsistensi dalam  peringkat.  Meskipun  demikian,  debat  Calon  Presiden  Jilid  1  menciptakan  dinamika baru, di mana Anies Baswedan memimpin dalam sentimen positif di media sosial. Meskipun Prabowo  masih  menonjol  dalam  elektabilitas,  reaksi  negatif  pasca-debat  menunjukkan pentingnya  penanganan  humas  untuk  menjaga  citra  positif  dan  merespons  perubahan  opini
publik.  Untuk  itu,  tim  humas  ataupun  media  centre  Prabowo-Gibran  perlu  menganalisis penyebab  penurunan  sentimen  positif  pasca-debat.  Perencanaan  dan  pemrograman  yang matang  diperlukan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Implementasi  strategi  seperti memperkuat  citra  serius  Prabowo  dan  meningkatkan  kredibilitas  Gibran  dalam  debat Cawapres  sesi  2  dapat  membantu  merespons  opini  publik.  Komunikasi  yang  efektif  dan tindakan yang diambil harus sejalan dengan kepentingan publik, sambil terus memonitor dan mengevaluasi respons dari masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Adela, Fernanda Putra, & Truna, Dio Safrial. (2017). Partisipasi Rakyat Dalam Pengawasan Pilkada, Antisipasi Tingginya Angka Golput Di Pilkada Sumut 2018. Jurnal Bawaslu , 3 (1), 107–118. Andriadi, Fayakhun. (2016). Demokrasi di tangan netizen: tantangan & prospek demokrasi digital . RMBooks.
Anshari, Faridhian. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. Jurnal Komunikasi , 8 (1), 91–101.
Ardyati, Rizda, Yulianti, Sri Wahyuningsih, & Luthviati, Resti Dian. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Mendukung Program Gisa. EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi Dan Sosial Terapan , 1 (2), 109–116. Davis, Corey. (2012). Relevancy redacted: web-scale discovery and the “filter bubble.” Gagne, Robert M. (1984). Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance. American Psychologist , 39 (4), 377.
Granovetter, Mark. (2018). The impact of social structure on economic outcomes. In The sociology of economic life (pp. 46–61). Routledge. Hague, Barry N., & Loader, Brian. (1999). Digital democracy: Discourse and decision making in the information age . Psychology Press. Howard, Philip N., & Hussain, Muzammil M. (2013). Democracy’s fourth wave?: digital media and the Arab Spring . Oxford University Press. Liando, Daud M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum) , 3 (2), 14–28.
Mulawarman, Mulawarman, & Nurfitri, Aldila Dyas. (2017). Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan. Buletin Psikologi , 25 (1), 36–44.
Rahmawati, Devie. (2016). Media sosial dan demokrasi di era informasi. Jurnal Vokasi Indonesia , 2 (2), 2.
Ratnamulyani, Ike Atikah, & Maksudi, Beddy Iriawan. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Sosiohumaniora , 20 (2), 154–161.
Roza, Prima. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. Jurnal Sosioteknologi , 19 (2), 190–202. Sparks, Glenn G. (2006). Media effects research: A basic overview. Canadian Journal of Communication , 40 , 2.
Tsagarousianou, Roza. (1999). Electronic democracy: Rhetoric and reality .
Yu, Liangzhi. (2006). Understanding information inequality: Making sense of the literature of
the information and digital divides. Journal of Librarianship and Information Science , 38 (4), 229–252.
Zahroh, Fathimatuz, & Sholeh, Muhamad. (2022). Efektivitas literasi digital dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19. Inspirasi Manajemen Pendidikan , 9 (5), 1147–1158.

## Copyright holder:
Iman Mukhroman, Ikhsan Ahmad, Rangga Galura Gumelar (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: