Agitya Mahardhika Imani & Yunanto (2022) Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Protokol  Notaris  Dan  Penyimpanan  Minuta  Akta, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  (7)12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10842 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN  PROTOKOL  NOTARIS  DAN  PENYIMPANAN  MINUTA AKTA

## Agitya Mahardhika Imani, Yunanto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia Email: agityami@gmail.com, yun_yunanto@yahoo.com

## Abstrak
Seorang Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf n dimana Notaris  harus  membuat  minuta  akta  dan  menyimpan  minuta  akta  tersebut  sebagai protokol  notaris.  Studi  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  guna  mengkaji  kewajiban Notaris  dalam  pelaksanaan  protokol  Notaris  dan  penyimpanan  minuta  akta  dan pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  kelalaian  dalam  penyimpanan  minuta  akta. Notaris  memiliki  suatu  kewajibannya  dalam  penyimpanan  kumpulan  protokol Notaris, yaitu minuta akta. Didasarkan pada pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, notaris memiliki  kewajiban  untuk  membuat  akta  berupa  minuta  akta  dan  menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris merupakan pelaksanaan dari kata “menyimpan akta” dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pertanggungjawaban Notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta, Notaris tidak menyimpan ataupun tidak membuat minuta akta, maka berakibat hukum terhadapnya berupa sanksi. Dari sisi hukum perdata, sanksi adalah tindakan hukum yang diberikan kepada individu yang telah melanggar ketetapan undang-undang yang bersifat memaksa.
Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Minuta Akta.

## Abstract
A  notary  is  expected  to  be  able  to  provide  legal certainty  with  the  deed  he  made, obligations, obligations must always be carried out, in Article 16 (1) letter n where the notary must make the minutes of the deed and save the minutes of the deed as a notary  protocol.  This  Article  aims  to  find  out  the  obligations  of  the  Notary  in  the implementation  and  the  storage  of  the  minutes  of  deed  and  the  Notary's responsibility  for  negligence  in  storage  of  the  minutes  of  deed.  Notaries  have obligations to store a collection of notary protocols, it is the minutes of deed. The provisions of Article 16 (1) b of the UUJN where the notary is obliged to make a deed in the form of a minuta deed and save it as part of the notary protocol is the implementation  of  the  word  "keep  the  deed"  from  the  provisions  of  the  UUJN. Notaries  does  not  keep  or  even  does  not  make  the  minutes  of  the  deed,  then  the legal  consequence  must  accept  is  the  existence  of  a  sanction.  In  the  civil  realm,
sanctions  are  punitive  measures  to  force  people  to  comply  with  agreements  or  to comply with statutory provisions.
Keywords: Notary, Notary Protocol, Minutes of Deed.

## Pendahuluan
Pejabat  Notaris  merupakan  pejabat  negara  atau  pejabat  umum  yang  yang bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalam  pembuatan  akta  otentik yang  menjadi  alat  bukti  yang  sah  dimata  hukum (Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris Indonesia,  2008) .  Pengertian  notaris  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  30  tahun  2004 tentang Jabatan Notaris diperbaruhi oleh UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  bertugas  membuat  akta  dan kewenangan  lainnya  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Jabatan Notaris  adalah  salah  satu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  negara,  dimana  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  Notaris  harus  mengikuti  semua  aturan  hukum  yang berlaku (Saputra  &  Wahyuningsih,  2017) .  Notaris  bisa  disebut  juga  dengan  pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji maupun uang pensiunan dari pemerintah, namun dipensiunkan  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa notaris.
Dalam  konstruksi  hukum  kenotariatan,  Notaris  bertugas  untuk  mengabulkan permintaan  penghadap  dalam  bentuk  akta  otentik  sesuai  ketetapan  hukum  yang mengaturnya.  Notaris  bertugas  untuk  membuatkan  akta  otentik  bagi  penghadap  yang membutuhkan baik dari individu ala atau badan hukum.
Notaris  dituntut  untuk  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  bukti  akta otentik.  Dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut,  Notaris  harus  mengikuti  aturan  yang berlaku.  Akta  otentik  berkedudukan  sebagai  bukti  yang  sah  simata  hukum,  dengan syarat bahwa akta otentik tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan yang bisa  membuktikan  akta  sebagai  objek  gugatan  tersebut  bukanlah  akta  otentik  notaris (Adjie & Gunarsa, 2013) . Tujuan dari dibuatnya akta otentik adalah untuk menciptakan kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum.  Dalam  pembutannya  harus  disesuaikan dengan  permintaan  dari  penghadap  sepanjang  tidak  bertolak  belakang  dengan  Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Suatu  kesepakatan  dapat  dinyatakan otentik  apabila  dalam  pembuatannya  dilakukan  dihadapan  Lembaga  berwenang. Apabila  perjanjian  tersebut  dibuat  dihadapan  Notaris  maka  perjanjiannya  masuk kategori perjanjian notaris.
Minuta akta sebagai salah satu dokumen negara  yang dapat dinyatakan sebagai nyawa  dari  notaris,  yang  berisikan  keinginan  penghadap  atau  para  pihak  yang dibutuhkan tanda tangannya di dalam akata, saksi dan pihak notaris. Apabila akta telah selesai  dibuat  maka  pihak  Notaris  berkewajiban  untuk  membacakan  isi  akta  tersebut supaya dimengerti oleh para penghadap dan sebelum di tanda  tangani. Sebelum minuta akta disimpan oleh notaris, minuta akta harus dijilid, lalu dibuat menjadi buku memuat sebanyak  50  akta,  apabila  jumlahnya  terlalu  banyak  maka  dapat  dijilid  menjadi
beberapa  buku.  Kewajiban  notaris  harus  menyimpan  minuta  akta,  karena  protokol notaris  merupakan  kumpulan  dokumen  sebagai  arsip  negara  yang  wajib  diarsipkan dengan  baik  oleh  notaris,  apabila  yang  bersangkutan  tidak  mengarsipkannya  maka kepadanya  akan  dikenakan  hukum  berupa  sanksi.  Apabila  seseorang  mempercayakan dokumen  kepada  notaris  dalam  penyimpanannya  maka  notaris  harus  menyimpannya dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  menjamin  keamanannya.  Tang  Thong  Kie menyatakan bahwa Notaris harus menjamin keamanan dan keselamatan minuta-minuta yang  disimpannya  atas  berbagai  kerusakan  dan  pencurian (G.  H.  ..  Lumban  Tobing, 2006) .  Terjadinya  kerusakan  atau  hilangnya  minuta  akta  ini  dapat  dikarenakan  sikap Notaris atau karyawannya yang kurang berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya untuk  menyimpan  minuta.  Kerusakan  pada  minuta  akta  dapat  disebabkan  oleh  kondisi tempat penyimpanan yang terlalu lembab, kerusakan akibat dimakan rayap, atau dalam penyimnannya  yang  disusun  secara  rapi  dan  sistematis,  atau  musnahnya  diakibatkan oleh bencana alam.
Masyarakat  menaruh  kepercayaannya  kepada  notaris  dan  lembaganya,  apabila notaris tersebut sudah tidak lagi bekerja atau pension dari lembaganya maka notaris lain yang  ada  di  kota  tersebut  harus  mengambil  alih  kedudukannya.  Notaris  diharapkan mampu  memberikan  kepastian  hukum  dengan  mengeluarkan  akta  dan  menjalankan kewajibannya  seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  16  ayat  1  huruf  n,  bahwasannya Notaris bertugas untuk membuat minuta akta dan menyimpannya yang menjadi protokol notaris. Pada dasarnya, ketentuan atau prosedur dalam penyimpanan minuta akta belum ada sehingga Notaris tidak mememiliki dasar yang kuat untuk menyimpan minuta akta yang  dibuatnya.  Hal  ini  membuat  minuta  akta  rentan  mengalami  kerusahan  hingga hilang  akibat  ketidakhati-hatian  Notaris  dalam  menyimpannya,  oleh  karena  itu  Notaris harus menyimpan minuta akta tersebut dengan hati-hati dan menjamin keamananya agar tidak rusak atau hilang.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  disusun  berdasarkan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  diartikan sebagai  kajian hukum kepustakaan dengan menelaah asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2004) . Dengan dilakukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual disertai dengan  Teknik pengumpulan data digunakan dalam jurnal ini studi dokumena bahan Pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang- undangan,  buku,  literatur,  jurnal  yang  berasal  dari  data  sekunder.  Selain  itu,  terdapat metode analisa penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memproses data- data  yang  terkumpul  secara  sistematik.  Hasil  analisis  datanya  akan  diambil kesimpulannya  secara  umum  berdasarkan  pengetahuan  tentang  hal  khusus  atau  fakta (Suteki & Taufani, 2020) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Kewajiban  Notaris  Dalam  Pelaksanaan  Protokol  Notaris  Dan  Penyimpanan Minuta Akta
Notaris selaku pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuatkan akta otentik bagi penghadap sesuai ketetapan hukum yang berlaku dan yang menjadi ranahnya.  Akta  otentik  dibuat  dengan  berlandaskan  aturan  yang  berlaku  yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum.
Pembuatan  akta  otentik  dihadapan  Notaris  harus  sesuai  kepentingan  para penghadap  dan  juga  mengikuti  aturan  yang  berlaku,  hal  ini  ditujukan  untuk memberikan  kepentingan,  ketertiban  dan  jaminan  hukum  bagi  masyarakat  yang membutuhkan akta otentik tersebut.
Dalam  Pasal  1  ayat  (7)  UUJN,  dijelaskan  bahwa  pembuatan  akta  otentik dihadapan  notaris  disebut  dengan  akta  Notaris,  dimana  dalam  pembuatannya  harus mengikuti  prosedur  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  UUJN,  sedangkan asli  akta  notaris  dinamakan  dengan  minuta  akta.  Salah  satu  protocol  notaris  yaitu menyimpan  minuta  akta,  sementara  itu  pihak  yang  berkepentingan  akan  diberikan salinan akta tersebut.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (9)  UUJN,  bahwa  salinan  akta merupakan  keseluruhan  isi  yang  terdapat  dalam  akta,  yang  mana  pada  bagian bawahnya tertulis kalimat "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
Salah  satu  kewajiban  Notaris  yaitu  menyimpan  kumpulan  protokol  Notaris, terutama  minuta  akta.  Namun,  kewajiban  tersebut  dapat  gugur  apabila  Notaris menerbitkan  akta  in  originali,  yang  artinya  bahwa  notaris  memberikan  asli  akta kepada  para  pihak.  Dengan  hal  tersebut, maka  Notaris  tidak  mempunyai  kewajiban untuk menyimpan minuta akta dalam kumpulan minuta akta.
Dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN  diterangkan  bahwa  notaris  wajib membuat  akta  berupa  minuta  akta  dan  mengarsipkannya  yang  merupakan  tindak lanjut  dari  protokol  notaris  atas  ketetapan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  15  ayat  (1) UUJN. Akan tetapi, apabila notaris mengeluarkan minuta akta berupa originali, maka yang bersangkutan tidak memiliki keharusan untuk mengarsipkannya.
Selain  itu,  notaris  juga  memiliki  kewajiban  lain  yaitu  melakukan  protokol notaris  lainnya  yang  diterimanya  jikalau  terdapat  notaris  lain  yang  pensiun, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang diakui oleh Pasal 62 UUJN.
Minuta akta yang disimpan oleh notaris dalam bentuk jilidan satu bulan yang memuat  50  akta  atau  kurang.  Apabila  jumlahnya  terlalu  banyak  maka  dapat  dijilid menjadi  beberapa  buku  yang  pada  sampulnya  harus  dituliskan  jumlah  minuta  akta, bulan, dan tahun pembuatan buku tersebut.
Notaris  bertanggungjawab  dalam  membuat  akta  berupa  minuta  akta  dan mengarsipkannya  yang  menjadi  bagian  protokol  Notaris.  Dalam  proses pengarsipannya belum ada prosedur yang spesifik, namun dalam UUJN Pasal 16 ayat (1)  huruf  b  disebutkan  bahwa  kewajiban  dalam  penyimpanan  minuta  akta  ini ditujukan guna menjaga keotentikan akta, dimana akta asli lah yang disimpan.
Lumban  Tobing  menuturkan  bahwa  dalam  menyimpan  minuta-minuta, notaris harus memastikan keamanannya agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kondisi tempat penyimpanan yang lembab atau kerusakan akibat dimakan oleh rayap,  serta  mencegah  terjadinya  pencurian  atas  minuta  yang  tersimpan  tersebut. Meskipun  tidak  ada  prosedur  yang  jelas  terkat  cara  penyimpanannya,  dalam  hal ini notaris  harus  memperhatikan  cara  umum  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam menyimpan  dokumen  penting,  harta  berharga  atau  uang (G.  H.  ..  Lumban  Tobing, 2006) .  Dalam  melakukan  penyimpanan  minuta  akta  ini,  seorang  notaris  harus menerapkan  protokolnya  dalam  memperlakukan  dan  mengarsipkan  suatu  dokumen berharga.  Mengingat  babhwa  publik  menaruh  kepercayaan  yang  tinggi  kepada notaris dan Lembaga kenotariatan bahwa yang bersangkutan mampu menyimpan dan memelihara minuta-minuta tersebut. Apabila Notaris tersebut pensiun atau dipindah tugaskan,  maka  melalui  keputusan  Menteri  akan  ditunjuk  notaris  lain  untuk memegang  protokol  Notaris  tersebut  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Pemberlakuan protokol  tersebut  akan  membuat  ahli  waris  pihak  yang  pernah  menghadap  bisa meminta Salinan minuta yang tersimpan (Kie, 2000) .
Minuta  akta  adalah  kumpulan  dokumen  yang  dijamin  keaslian  dan  bersifat rahasia yang tersimpan di kantor Lembaga kenotariatan. Oleh sebab itu, minuta aktar harus  disimpan  di  tempat  penyimpanan  yang  aman  dan  terlindungi  dari  berbagai kerusakan,  pencurian,  atau  musnah.  Dalam  penyimpanannya,  sering  kali  minuta- minuta  akta  diletakkan  dalam  lemari  yang  tertutup  dan  terkunci  untuk  mencegah kerusakan atau hilanya dokumen tersebut (Notodisoerjo, 1993) .
B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta
Dalam  menjalankan  tugasnya,  seorang  Notaris  juga  memiliki  kewenangan. Dengan adanya kewenangan ini akan disertai suatu pertanggungjawaban, sebagimana dalam ungkapan “tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (Mido, Nurjaya, & Safa’at, 2018) . Dengan kata lain, Notaris mempunyai kewenangan maka kepadanya juga dituntut sebuah pertanggungjawaban.
Suatu  konsep  kewajiban  hukum  berkaitan  erat  dengan  pertanggungjawaban hukum.  Dalam  hal  ini,  tindakan  seorang  individu  mengandung  suatu pertanggungjawaban  secara  hukum (Kelsen,  2007) .  Adapun  kaitannya  dengan profesi  Notaris,  dimana  pihaknya  harus  menyimpan  minuta-minuta  yang  dibuatnya, jikalau  yang  bersangkutan  tidak  menyimpan  atau  menghilangkannya  maka kepadanya  akan  diberikan  sanksi.  Secara  perdata,  sanksi  ialah  tindakan  hukuman yang  diberikan  kepada  individu  agar  mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang bersifatnya  memaksa.  Setiap  aturan  hukum  mengandung  sanksi.  Pada  dasarnya, sanksi merupakan upaya untuk menyadarkan individu yang melanggarnya peraturan supaya tidak mengulangi tindakan pelanggaran dikemudian hari.
Jabatan  notaris  sebagai  lembaga  yang  dibuat  secara  resmi  oleh  pemerintah atau suatu negara. Pada dasarnya, negara membuat jabatan notaris ini sebagai bentuk kesengajaan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dimana  dalam
pelaksanaanya  notaris  harus  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  untuk  fungsi dan keperluan tertentu yang dilakukan secara berkesinambungan (Manan, 2004) .
Diadakannya  jabatan  notaris  ini  merupakan  kehendak  dari  adanya  aturan hukum  yang  tujuannya  guna  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang memerlukan adanya alat bukti tertulis atau akta otentik terkait adanya tindakan atau peristiwa  hukum.  Berdasarkan  tujuan  tersebut,  maka  notaris  diharapkan  mampu menjalankan fungsi jabatannya dengan optimal dan semangat melayani masyarakat, adapin pihak masyarakat yang menghadap akan merakan kemanfaatan atas kehadiran jabatan  notaris  dalam  pembuatan  alat  bukti  otentik,  dimana  notaris  diberikan honorarium  atas  jasanya,  sehingga  notaris  memiliki  kedududkan  yang  penting  di tatanan  masyarakat (Adjie,  2009) .  Dengan  demikian,  negara  memberikan  jabatan notaris  bukan  sebagai  profesi,  yang  artinya  notaris  dalam  menjalankan  fungsinya menggunakan  lambang  Burung  Garuda.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kedudukan notaris  merupakan  bentuk  bagian  dari  kekuasaan  negara  dalam  bidang  hukum perdata,  yang  diperuntukkan  guna  memberikan  pelayanan  kepada  publik  yang memerlukan  bukti  atau  akta  otentik  yang  diakui  dimata  hukum.  Notaris  selaku pejabat  publik  sudah  selayaknya  memiliki  beben  kerja  yang  berat  dalam  melayani masyarakat  terkait  hukum  perdata,  selain  itu  notaris  berperan  sebagai  perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan membuatkan akta otentik sebagai bukti yang kuat dimata hukum.
Minuta  adalah  asli  akta  notaris  yang  wajib  disimpan  oleh  notaris  sebagai kewajibannya  dalam  memenuhi  protokol  Notaris.  Notaris  perlu  menyimpan  minuta tersebut  ditujukan  guna  menjaga  keontetikan  akta,  dimana  Salinan  aslinya  lah  akan disimpan,  sehingga  jikalau  ditemukan  penyalahgunaan  atau  pemalsuan  terhadapnya maka  akan  diketahui  dengan  mencocokkannya  dengan  akta  aslinya  di  notaris. Protokol notaris adalah arsip negara yang perlu dipelihara dan disimpan oleh notaris, dimana  protokol  tersebut  milik  negara  sehingga  tidak  bisa  dimiliki  oleh  notaris. Terdapat  beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  notaris  kurang  berhati-hati  dalam menyimpan  minuta-minuta  sehingga  tidak  jarang  terjadi  kerusakan  atau  hilangnya minuta  tersebut.  Dengan  demikian,  seluruh  notaris  diharapkan  lebih  berhati-hati dalam  menyimpan  minuta-minuta  dan  lebih  memperhatikan  tempat  penyimpannya agar  terhindar  dari  kerusakan  seperti  dimakan  rayap,  tikus,  rayap  dan  kerusakan akibat kebakaran, serta hilang karena pencurian (Utari Dewi & Martana, 2020) . Bagi  notaris  yang  tidak  menjalankan  tugasnya  dalam  menyimpan  minuta- minuta dengan baik akan dikenakan sanksi yang berupa penyadaran, bahwa ia telah melanggar  ketentuan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  memberikan  sanksi penyadaran ini, diharapakan yang bersangkutan tidak mengulangi tindak pelanggaran dimasa  depan,  dan  lebih  memerhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam UUJN. Adanya sanksi  yang diberikan ini dapat mengarahkan notaris untuk kembali menaati  UUJN.  Selain  itu,  adanya  sanksi  bagi  Notaris  ini  merupakan  wujud perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  dirugikan  akibat  tindakan  notaris.
Sanksi  juga  merupakan  upaya  untuk  menjaga  martabat  Notaris  sebagai  salah  satu jabatan yang diberikan negara.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  UUJN  bahwa  apabila  notaris  terbukti melakukan  pelanggaran  selama  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya,  maka  ia  dapat dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  perdata,  administrasi,  atau  kode  etik  seperti  yang telah  ditetapkan  dalam  UUJN  dan  kode  etik  noatris (Fuditia,  Srinitri,  & Mashdurohatun, 2020) . Dijelaskan pada Pasal 85 UUJN bahwa:
“Pelanggaran ketentuan yang disebutkan pada Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k,  Pasal  17,  pasal  20,  Pasal  27,  pasal  32,  Pasal  37,  pasal  54,  Pasal  58,  pasal  59 dan/atau Pasal 63, akan dikenakan sanksi berikut:
1. Teguran lisan ;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat”.
Jika  adanya  pelanggaran  ketetapan  dalam  pasal  85  UUJN  maka  akan dikenakan  sanksi  administrasi  oleh  majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis  pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Adapun pelanggaran terkait cara penyimpanan minuta  akta  telah  diputuskan  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  teguran lisan.
Notaris  yang  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam  aturan,  maka  akan dikenakan sanksi yang meliputi 3 aspek, yakni:
1. Aspek tanggung gugat perdata
Sanksi  perdata  dapat  dikenakan  apabila  seseorang  membuat  kesalahan sebab wanprestasi atau melakukan tindakan yang melawan hukum. Adapun sanksi yang  dikenakan  yaitu  notaris  harus  mengganti  rugi  sesuai  gugatan  yang dilayangkan oleh penggugat jika aktanya dibawah tangan atau tidak terpenuhinya ketentuan dalam pembuatan akta otentik.
Terkait pelanggaran Notaris tidak membuat minuta akta tetapi menerbitkan salinannya, maka pembuktian aktanya tidak dapat dilaksanakan sebab persyaratan untuk membuat akta tidak terpenuhi. Akan tetapi, adanya salinan akta dari pihak penghadap  Notaris  beranggapan  telah  memperoleh  kepastian  hukum  atas  salinan akta  tersebut  walaupun  yang  dibuat  berupa  salinan  aktanya  saja.  Dengan demikian, jika gugatan Notaris dapat digugat  ganti rugi dikarenakan ketidakhati- hatiannya tidak membuat minuta akta. Hal ini menunjukkan adanya akibat hukum atas kerugian yang dialami seseorang akibat akta yang dibuat Notaris tersebut.
2. Aspek tanggung jawab administrasi
Sanksi  lainnya  yang  dapat  dikenakan  kepada  notaris  yang  melanggar aturan yaitu sanksi adminitrasi, diantaranya:
a. Paksaan Pemerintah
Perbuatan untuk mengakhiri suatu kondisi terlarang yaitu hukum administrasi.
b. Penarikan  kembali  keputusan  yang  menguntungkan  (izin,  pembayaran, subsidi).
Sanksi  yang  ditetapkan  dengan  cara  menarik  kembali  atau  mencabut  suatu keputusan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapam baru.
c. Pengenaan denda administratif
Ditujukan  kepada  siapa  yang  melanggar  undang-undang  dengan  dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.
d. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah
Pengenaan  uang  paksa  dimaksud  untuk  menambah  hukuman  yang  pasti disamping denda yang telah ditentukan.
e. Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris. Pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut dilakukan secara berjenjang, yang dimulai dari  teguran  lisan  hingga  pemberhentian  secara  tidak  hormat.  Dalam menentukan berat atau ringannya suatu sanksi ditinjau dari tingkat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

## Kesimpulan
Kewajiban  Notaris  dalam  pelaksanaan  protokol  Notaris  dan  penyimpanan minuta akta, Notaris mempunyai suatu kewajibannya salah satunya adalah menyimpan kumpulan protokol Notaris, salah satu diantaranya adalah minuta akta. Dalam Pasal 16 ayat  (1)  huruf  b  UUJN  diterangkan  bahwa  notaris  wajib membuat  akta  berupa minuta akta  dan  mengarsipkannya  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  protokol  notaris  atas ketetapan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.  Akan tetapi, apabila notaris mengeluarkan  minuta  akta  berupa  originali,  maka  yang  bersangkutan  tidak  memiliki keharusan  untuk  mengarsipkannya.  Kewajiban  penyimpanan  tersebut  tidak  hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut pensiun, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang diakui oleh Pasal 62 UUJN.
Pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  kelalaian  dalam  penyimpanan  minuta akta, Notaris  tidak  menyimpan  atau  bahkan  tidak  membuat  minuta  akta,  maka  akibat hukum  yang  harus  diterima  Notaris  adalah  adanya  suatu  sanksi.  Dari  sisi  hukum perdata,  sanksi  adalah  tindakan  hukum  yang  diberikan  kepada  individu  yang  telah melanggar ketetapan undang-undang yang bersifat memaksa. Setiap aturan hukum pasti disertai  dengan  sanksi.  Fungsi  dari  pemberian  sanksi  adalah  untuk  menyadarkan individu  bahwa  apa  yang  telah  dilakukannya  merupakan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  hukum,  dan  untuk  mengingatkan  individu  agar  tidak  mengulangi perbuatan tersebut dimasa mendatang.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2009). Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Public . Bandung: Refika Aditama. Google Scholar
Adjie,  Habib,  &  Gunarsa,  Aep.  (2013). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Google Scholar
Fuditia,  Megacaesa,  Srinitri,  Ni  Made,  &  Mashdurohatun,  Anis.  (2020).  Legal Protection  Of  Notary  Recipients  Of  The  Protocol  For  Deeds  Which  Allegedly  Is Related To Legal Problems In Semarang City. Jurnal Akta , 7 (2), 177–182. Google Scholar
Kelsen,  Hans.  (2007). Teori  Umum  hukum  dan  Negara,  dasar-dasar  Ilmu  Hukum Normatif  sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif-Empirik,  (Alih  Bahasa  oleh  Somardi) . Jakarta: BEE Media Indonesia. Google Scholar
Kie,  Tan  Thong.  (2000). Studi  Notariat  (Serba-serbi  Praktek  Notaris) .  Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Google Scholar
Manan, Bagir. (2004). Hukum Positif Indonesia . Yogyakarta: UII Press. Google Scholar
Mido, Muhammad Tiantanik Citra, Nurjaya,  I. Nyoman, & Safa’at, Rachmad. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta  yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum , 5 (1). Google Scholar
Notodisoerjo,  R.  Soegondo.  (1993). Hukum  Notariat  di  Indonesia:  Suatu  Penjelasan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia.  (2008). Jati  diri  notaris  Indonesia  Dulu, Sekarang dan Dimasa yang Akan Datang . Jakarta: Gramedia. Google Scholar
Saputra, & Wahyuningsih,  Sri Endah. (2017). Prinsip  Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam  Menjalankan  Tupoksinya  Dalam  Upaya  Pencegahan  Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. Jurnal Akta , 3 (1). Google Scholar
Soekanto,  Soerjono.  (2004). Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Google Scholar
Suteki,  &  Taufani,  Gilang.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan Praktik) . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Tobing,  G.  H.  ..  ..  Lumban.  (2006). Peraturan  Jabatan  Notaris .  Jakarta:  Erlangga. Google Scholar
Tobing, G. H. .. Lumban. (2006). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. Google Scholar
Utari Dewi, Theresia Gst Agung Indah, & Martana, Nyoman. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta In Originali Sebagai Minuta Akta. Acta Comitas ,
5 (2), 221. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p01. Google Scholar

## Copyright holder:
Agitya Mahardhika Imani, Yunanto (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: