## KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS
Sri Deti Sabri Samin Amiruddin Kasjim Salenda
Dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sridety@yahoo.com
Abstrak: Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kontribusi  dana  pihak  ketiga  dan pembiayaan  perbankan  syariah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Produk Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten  Sambas.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian applied  research yang  bersifat eksplanatif  dengan  pendekatan scientific (ilmiah-empiris).  Hasil  dari  penelitian ini  diketahui    kontribusi  dana  pihak  ketiga  (DPK)  terhadap  pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas adalah sebesar 0.64%.  Angka  tersebut  dapat  dikatakan  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan kontribusi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan konvensional yaitu  sebesar  27.02%.  Demikian  juga  halnya  dengan  kontribusi  pembiayaan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten Sambas,  juga  menunjukkan  angka  yang  relatif  kecil  yaitu  sebesar  1.17%,  jauh dibawah  kontribusi  pembiayaan  yang  berhasil  disalurkan  oleh  perbankan konvensional yaitu sebesar 34.39%. Secara umum kontribusi perbankan syariah melalui  total  dana  pihak  ketiga  (DPK)  dan  total  pembiayaan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten  Sambas hanya  sebesar  1.81%  jauh  dibawah  kontribusi  dana  pihak  ketiga  (DPK)  dan pembiayaan perbankan konvensional yaitu sebesar 61.41%.
Sebagai  implikasi  diharapkan  agar  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi bahan  pertimbangan  pihak  perbankan  syariah  dalam  mengambil  keputusan terutama  dalam  mengoptimalkan  penghimpunan  dana  pihak  ketiga  dan penyaluran pembiayaan,  sehingga dapat  berkontribusi terhadap pertumbuhan  di Kabupaten  Sambas.  Serta  dapat  memanfaatkan  faktor  pendukung  secara maksimal  dan meminimalisir faktor penghambat  agar dapat  meningkatkan total dana  pihak  ketiga  dan  pembiayaan.  Selain  itu  dapat  meningkatkan  hubungan kerjasama  yang  saling  menguntungkan  dengan  berbagai  pihak  agar  kehadiran perbankan  syariah  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  laju  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.
Keywords : Perbankan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi .

## I. PENDAHULUAN
Sektor  keuangan  memainkan  peran  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan berbagai  sektor  ekonomi.  Ini  dikarenakan  lembaga  perbankan  mampu  memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Ketika sektor keuangan bertumbuh secara baik maka  akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan  akan  semakin  bertambah  pembangunan  fisik  modal  yang  bisa  diciptakan  yang nantinya  akan  berkontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  dan kinerja positif sektor keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Sektor keuangan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor riil ekonomi. Semakin  banyak  alokasi  dana  pihak  ketiga  perbankan  yang  dialokasikan  pada  sektor-
sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian. 1
Salah  satu  ciri  utama  perbankan  syariah  yang  berdampak  positif  terhadap pertumbuhan  sektor  riil  dan  ekonomi  adalah  lembaga  keuangan  syariah  lebih menekankan  pada  peningkatan  produktivitas.  Lembaga  keuangan  syariah  adalah lembaga keuangan  yang menekankan konsep asset & production based system (sistem berbasis  aset  dan  produksi)  sebagai  ide  utamanya. Mud{ha>rabah dan musya>rakah adalah  cerminan  utama  dari  ide  tersebut,  sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS  S{a>d 38:24
... َه ِّم  ا ٗريِثَك  َّنِإ َو ِءٓاَطَلُخ ۡلٱ َّلَِّإ  ٍضۡعَب  ٰىَلَع  ۡمُهُض ۡعَب  يِغۡبَيَل َهيِذَّلٱ ْاىُل ِمَع َو  ْاىُىَماَء ِت َٰحِل َّٰصلٱ ...
Terjemahnya:
“Dan,  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”. 2
Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor riil  dan sektor keuangan akan bergerak  secara  seimbang.  Akibatnya  semakin  tumbuh  perbankan  syariah  maka  akan semakin  besar  kontribusinya  terhadap  kinerja  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Jumlah kemiskinan  dan  pengangguran  secara  langsung  akan  teratasi  melalui  kinerja  ekonomi yang  baik. 3 Dengan  demikian,  berinvestasi  pada  perbankan  syariah  tidak  hanya memberikan  keuntungan  pada  orang  yang  memiliki  kelebihan  dana  namun  juga menguntungkan  pihak-pihak  yang  membutuhkan  dana  dalam  bentuk  pembiayaan syariah,  dan  yang  jauh  lebih  penting  keuntungan  terbesar  yang  dapat  diperoleh  oleh seseorang  ketika  berinvestasi  pada  perbankan  syariah  yaitu  sebagaimana  firman  Allah dalam QS al-Baqarah 2:261.
ُلَثَّم َهيِذَّلٱ
ِليِبَس يِف  ۡمُهَل َٰى ۡمَأ  َنىُقِفىُي َِّللّٱ
ُةَئْا ِّم  ٖةَلُب ۢىُس  ِّلُك يِف  َلِباَىَس  َع ۡبَس  ۡتَتَبۢوَأ ٍةَّبَح  ِلَثَمَك
َو ٖٖۗةَّبَح َُّللّٱ ِع َٰضُي َو  ُُۚءٓاَشَي هَمِل  ُف َُّللّٱ ٌميِلَع ٌعِس َٰو ١٦٢ Terjemahnya:
“Perumpamaan  orang  yang  menafkahkan  hartanya  dijalan  Allah,  seperti  sebutir benih  yang  tumbuh  menjadi  tujuh  tangkai,  yang  setiap  tangkainya  terdiri  dari seratus  biji.  Allah  melipatgandakan  pahala  bagi  yang  Ia  kehendaki.  Allah  Maha luas lagi Maha Mengetahui.” 4
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghidupkan negeri yang telah hancur berantakan,  dan  dikemukakan  bahwa  membangun  dunia  dan  kemakmurannya mengharuskan  adanya  manusia  yang  hidup,  tinggal,  bergerak,  giat  dan  berusaha. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, ia harus bantu membantu, saling lengkap-melengkapi, dan karena itu pula mereka harus beragam dan berbeda-beda agar mereka  saling  membutuhkan,  yang  kuat  membantu  yang  lemah.  Ayat  ini  berpesan kepada  yang  memiliki  kelebihan  dana  agar  tidak  merasa  berat  membantu,  karena  apa yang  dinafkahkan  akan  tumbuh  berkembang  dengan  berlipat  ganda. 5 Hal  tersebut sejalan  dengan  fungsi  perbankan  dimana  lembaga  perbankan  menjadi  intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dalam hal  ini  kekurangan  modal  usaha  yang  dapat  dipenuhi  melalui  pembiayaan  pada perbankan syariah.
Kehadiran  lembaga  perbankan  khususnya  perbankan  syariah  sebagai  lembaga yang  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  pihak  ketiga  sangat  dibutuhkan, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan Barat. Dari segi jumlah
1 Ali  Rama,  “ Analisis  Kontribusi  Perbankan  Syariah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia ”. http://lisensiuinjkt.file.wordpress.com. (14 Juli 2015), h. 2.
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 811.
3 Ali  Rama,  “ Analisis  Kontribusi  Perbankan  Syariah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia ”, h. 3.
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 77.
5 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 565-567.
kantor, bank syariah yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2017 berjumlah 9 kantor cabang,  13  kantor  cabang  pembantu  dan  1  kantor  kas  serta  65  kantor  layanan  syariah dari unit usaha syariah. Sementara dana yang berhasil dihimpun baik dalam bentuk giro, deposito  dan  tabungan  mengalami  peningkatan,  dimana  pada  tahun  2012  dana  yang dihimpun  mencapai  1,315  trilyun  rupiah  naik  menjadi  2,208  trilyun  rupiah  ditahun 2016. Sedangkan dana yang disalurkan ke berbagai sektor ekonomi melalui pembiayaan syariah juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012 pembiayaan yang disalurkan sebesar 1,740 trilyun rupiah naik menjadi 3,757 trilyun rupiah pada tahun 2016. 6
Meski  terus  menunjukkan  perkembangan  yang  baik,  namun  perkembangan perbankan syariah di Kalimantan Barat masih tergolong kecil, terlebih lagi pada tingkat Kabupaten.  Sebagai  contoh  di  Kabupaten  Sambas  kehadiran  perbankan  syariah  sangat diharapkan terutama oleh masyarakat muslim, melalui pertimbangan dari berbagai pihak hingga  akhirnya  pada  tanggal  12  Januari  2011  PT  Bank  Syariah  Mandiri  diresmikan oleh  Bupati  Sambas  Ir.  H.  Burhanuddin  A  Rasid,  kemudian  menyusul  BPD  Kalbar Syariah pada akhir tahun 2011, dan  dilanjutkan oleh Bank Muamalat pada akhir tahun 2012. 7 Perkembangan  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas  dapat  dilihat  dari perkembangan  total  asset,  dana  pikah  ketiga  dan  jumlah  pembiayaan  yang  disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Sambas. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 1.Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah di Kabupaten Sambas Milyar Rupiah Indikator 2012* 2013* 2014* 2015 2016 2017 Aset - - - 65 121 127 DPK 27 29 34 41 58 124 Pembiayaan 44 63 57 62 122 38 FDR 160,44% 220,97% 168,61% 150,92% 210,40% 327,06
Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2012-2017 *Data total aset tidak tersedia
Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi  juga  berorientasi  untuk  menciptakan  kesejahteraan  di  masyarakat  dan  akhirnya dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Sambas.  Pertumbuhan ekonomi  pada  suatu  daerah  adalah  suatu  kondisi  terjadinya  perkembangan  Produk Domestik  Regional  Bruto  yang  mencerminkan  adanya  pertumbuhan  output  per  kapita dan  meningkatnya  standar  hidup  masyarakat.  Hal  itu  berarti  pertumbuhan  ekonomi dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  riil  yang  dihasilkan suatu daerah pada periode waktu tertentu. 8 Produk Domestik Regional Bruto merupakan bagian dari Produk Domestik  Bruto, sehingga  jika terjadi  perubahan  Produk Domestik Regional  Bruto  ditingkat  regional  akan  berpengaruh  terhadap  Produk  Domestik  Bruto atau sebaliknya.
6 Bank  Indonesia,  “Statistik  Perbankan  Syariah”,  Publikasi  desember  2012  dan  Otoritas  Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”, Publikasi desember 2016.
7 Pada bulan April 2016 Bank Muamalat di Kabupaten Sambas dinyatakan ditutup.
8 H. Saberan, Produk Domestik Regional Bruto (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 5.
Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2009 - 2017
Catatan :    *angka sementara, **angka sangat sementara
Berdasarkan  gambar  tersebut  terlihat  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten  Sambas  selama  kurun  waktu  sembilan  tahun  stagnasi  dilevel  lima  persen. Pada tahun ketiga kehadiran perbankan syariah di Kabupaten Sambas yaitu tahun 2013 laju  pertumbuhan  ekonomi  sedikit  meningkat  pada  level  enam,  namun  kembali  turun pada tahun 2014 bahkan semakin menurun di tahun 2015, dan hingga tahun 2017 masih tetap berada dilevel lima. Hal tersebut merupkan cerminan bahwa kehadiran perbankan syariah pada awal tahun 2011 hingga tahun ketujuh kehadirannya di Kabupaten Sambas tidak  terlalu  berengaruh  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Kondisi  tersebut berbanding  terbalik  dengan  harapan  dari  berbagai  pihak  pada  waktu  awal-awal berdirinya  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas,  dimana  mayoritas  penduduk Kabupaten  Sambas  yang  beragama  muslim  diharapkan  menjadi  sebuah  peluang  besar bagi  perbankan  syariah  untuk  menjadi  penggerak  roda  perekonomian  di  Kabupaten Sambas.
Tanpa  melakukan  upaya  yang  intensif  dan  terpadu  perbankan  syariah  sebagai pendatang  baru  dalam  dunia  perbankan  di  Kabupaten  Sambas  tidak  akan  mampu memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomidi  Kabupaten Sambas, selain itu juga tidak akan bisa bersaing  dengan perbankan konvensional  yang telah  lebih  dahulu  mampu  merebut  hati  dan  kepercayaan  masyarakat  Kabupaten Sambas.  Hal  tersebut  terbukti  dari  kasus  bank  Muamalat,  dimana  pada  bulan  April tahun 2016 bank Muamalat yang baru berdiri pada akhir tahun 2012 dinyatakan ditutup dan  ditarik  ke  Provinsi.  Hal  tersebut  merupakan  cerminan  bahwa  pertumbuhan perbankan syariah di Kabupaten Sambas seperti  berjalan di  tempat  bahkan mengalami kemunduran.  Namun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  kedua  perbankan  syariah  yang masih tetap beroperasional hingga sekarang akan tetap memberikan kontribusi di dalam menggerakkan  perekonomiam  masyarakat  Kabupaten  Sambas  dan  pada  akhirnya  akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. Berbagai fenomena ekonomi yang  terjadi  di  Kabupaten  Sambas  menjadi  salah  satu  alasan  penelitian  ini  dilakukan. Melalui  penelitian  ini  akan  diketahui  sejauh  mana  kehadiran  perbankan  syariah  di Kabupaten  Sambas  yang  baru  hadir  selama  kurang  lebih  tujuh  tahun  terakhir  mampu berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Sambas  melalui penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

## II. KAJIAN TEORETIS
A. Prinsip-Prinsip Bank Syariah
Kegiatan  operasional  bank  syariah  haruslah  berlandaskan  prinsip  syariah  yaitu berdasarkan  kepada  Al-Qur'an  dan  hadist,  sehingga  bank  tidak  mengandalkan  bunga melainkan  bagi  hasil.  Dalam  keuangan  syariah  harus  pula  dipenuhi  ketentuan menghindari riba , gharar dan maysir ,  objek  dan  keseluruhan  proses  investasi  harus halal,  serta  menjamin  terlaksananya  konsep  kemaslahatan  dalam  menjalankan  setiap aktivitas.  Falsafah  dasar  beroperasinya  bank  syariah  yang  menjiwai  seluruh  hubungan transaksinya  berprinsip  pada  tiga  hal  yaitu  efisiensi,  keadilan,  dan  kebersamaan. Efisiensi  mengacu  pada  prinsip  saling  membantu  secara  sinergis  untuk  memperoleh keuntungan/margin  sebesar  mungkin.  Keadilan  mengacu  pada  hubungan  yang  tidak dicurangi,  ikhlas,  dengan  persetujuan  yang  matang  atas  proporsi  masukan  dan keluarannya.  Kebersamaan  mengacu  pada  prinsip  saling  menawarkan  bantuan  dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. 9
Selain  itu  dalam  kegiatan  usaha  atau  kegiatan  operasional  perbankan  syariah menganut tiga prinsip utama yaitu: 10
a. Prinsip Keadilan
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah
b. Prinsip Kesederajatan Bank  syariah  menempatkan  nasabah  penyimpan  dana,  nasabah  pengguna  dana, maupun  bank  pada    kedudukan  yang  sama  dan  sederajat.  Hal  ini  tercermin  dalam hak,  kewajiban,  risiko  dan  keuntungan  yang  berimbang  diantara  nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
c. Prinsip Ketentraman
Produk-produk  bank  syariah  telah  sesuai  dengan  prinsip  dan  kaidah  mu’amalah Islam  (halal),  antara  lain  ada  unsur  riba  dan  menerapkan  zakaat  harta.  Dengan demikian nasabah merasakan ketentraman lahir maupun batin.
Berdasarkan  pada  3  (tiga)  prinsip  utama  tersebut,  maka  di  dalam  kegiatan pelayanan  kepada  masyarakat  bank  syariah  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  sebagai berikut: 11
a. Prinsip Titipan atau Simpanan ( Depository ) Prinsip  titipan  atau  simpanan  ( wadi’ah )  dapat  diartikan  sebagai  titipan  murni dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  baik  individu  maupun  badan  hukum  yang  harus  dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Atau dengan kata lain sebagai transaksi  penitipan  barang/uang  antara  pihak  yang  mempunyai  barang/uang  dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. 12
b. Prinsip Bagi Hasil ( Profit Sharing )
Prinsip  bagi  hasil  adalah  suatu  prinsip  yang  meliputi  tatacara  pembagian  hasil usaha  antara  penyedia  dana  dengan  pengelola  dana  dan  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Prinsip Jual Beli ( Sale and Purchase )
Prinsip  jual  beli  merupakan  suatu  sistem  yang  menerapkan  tata  cara  jual  beli, dimana  bank  akan  membeli  terlebih  dahulu  barang  yang  dibutuhkan  atau  menunjuk nasabah  sebagai  agen  bank  untuk  melakukan  pembelian  barang  atas  nama  bank, kemudian bank menjual  barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harg beli ditambah keuntungan.
d. Prinsip Sewa ( Operasional Lease and Financial Lease )
9 Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah? (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.
10 Yusdani, “Perbankan Syariah Berbasis Floating Market”, Jurnal Millah IV, No.2 (2005): h. 67
11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 85.
12 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 217.
Prinsip  sewa  merupakan  transaksi  sewa  menyewa  barang  antara  bank  dengan nasabah, setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada pihak bank atau boleh diperjanjikan barang tersebut untuk dijual kepada nasabah penyewa.

## e. Prinsip Jasa ( Fee Based Services )
Bank  syariah  dapat  melakukan  berbagai  pelayanan  jasa  perbankan  kepada  nasabah dengan mendapat imbalan atau keuntungan.

## B. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  adalah  dana  yang  diperoleh  dari  masyarakat,  dalam arti  masyarakat  sebagai  individu,  perusahaan,  pemerintah,  rumah  tangga,  koperasi, yayasan,  dan  lain-lain  baik  dalam  mata  uang  rupiah  maupun  dalam  valuta  asing. 13 Menurut  Undang-Undang  No.10  tahun  1998  tentang  Perbankan  mengartikan  bahwa Simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  bank  berdasarkan perjanjian  penyimpanan  dana  dalam  bentuk  Giro,  Deposito,  Sertifikat  Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 14 Sumber dana yang diperoleh dari pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan perbankan dalam  memenuhi  skala  dan  volume  transaksi  yang  pada  akhirnya  akan  dapat meningkatkan laba.
Sementara  dana  masyarakat  adalah  dana-dana  yang  berasal  dari  masyarakat, baik  perorangan  maupun  badan  usaha,  yang  diperoleh  bank  dengan  menggunakan berbagai  instrumen  produk  simpanan  yang  dimiliki  oleh  bank.  Dana  masyarakat  atau yang  sering  disebut  dengan  dana  pihak  ketiga  merupakan  dana  yang  terbesar  yang dimiliki  oleh  bank  dan  ini  sesuai  dengan  fungsi  bank  itu  sendiri  yaitu  sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. 15
Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang  terdiri  dari  giro,  tabungan  dan  simpanan  berjangka,  sertifikat  deposito  dan kewajiban  segera  lainnya. 16 Secara  teknis  yang  dimaksud  dana  pihak  ketiga  pada perbankan syariah adalah giro wadiah , tabungan wadiah , deposito mudha>rabah . Salah satu  sumber  dana  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  antara  lain  dana  simpanan  atau dana  dari  nasabah  (DPK).  Sehingga  semakin  besar  dana  pihak  ketiga  yang  tersedia, maka bank syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan musy ā rakah . Pada  dasaranya,  produk  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  yang  dilakukan oleh  perbankan  syariah  hampir  sama  dengan  perbankan  konvensional,  artinya  dalam sistem  perbankan  syariah  dikenal  produk-produk  berupa  giro  ( demand  deposit ), tabungan  ( saving  deposit ),  deposito  ( time  deposit )  sebagai  sarana  untuk  menghimpun dana  masyarakat.  Perbedaannya  adalah  bahwa  dalam  sistem  perbankan  syariah  tidak dikenal  adanya  bunga  sebagai  kontraprestasi  terhadap  nasabah  deposan,  melainkan melalui mekanisme  bagi hasil dan bonus  yang bergantung pada jenis produk apa  yang dipilih oleh nasabah. 17

## C. Manajemen Dana Bank Syariah
13 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin, Islamic  Banking (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2010),  h.  579. Lihat juga Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana. 2010), h.43.
14 Republi  Indonesia, Undang-Undang  No.10  tahun  1998  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , pasal 1, ayat5.
15 Martono, Bank Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta: BPFE UGM, 2003), h. 33.
16 Slamet Riyadi, Banking Assets And Liability Management (Jakarta: LPFEUI, 2006), h. 20.
17 Anshori, Perbankan  Syariah di  Indonesia (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press.  2007), h.79.
Kunci  keberhasilan manajemen bank syariah sangat  ditentukan oleh bagaimana bank  tersebut  dapat  merebut  hati  masyarakat,  sehingga  peranan  bank  syariah  sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik. 18
a. Sistem Manajemen Dana Bank Syariah
Manajemen  dana  bank  syariah  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  lembaga perbankan  syariah  dalam  mengelola  atau  mengatur  posisi  dana  yang  diterima  dari aktifitas funding untuk  disalurkan  kepada  aktivitas financing ,  dengan  harapan  bank tersebut mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Sama  seperti  bank  konvensional,  bank  Syariah  juga  mempunyai  peran  sebagai Lembaga  intermediary  antara  unit-unit  ekonomi  yang  mengalami  kelebihan  dana ( surplus  unit )  dengan  unit-unit  lain  yang  mengalami  kekurangan  dana  ( deficit  unit ). Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana ( shahibul al maal ) dengan pengelola dana ( mudharib ). Oleh karena itu,  tingkat  laba  yang  diperoleh  oleh  bank  syariah  bukan  saja  berpengaruh  terhadap tingkat  bagi  hasil  untuk  para  pemegang  saham,  tetapi  juga  berpengaruh  terhadap tingkat  bagi  hasil  yang  dapat  diberikan  kepada  nasabah  penyimpan  dana.  Dengan demikian, kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik ( professional investment manager ) akan  sangat  menentukan  kualitas  usaha  bank  syariah  sebagai  lembaga intermediary dan kemampuan menghasilkan laba. 19
b. Fungsi Manajemen Dana Bank Syariah Dalam  menjalankan  operasinya  bank  syariah  memiliki  empat  fungsi  sebagai berikut: 20
1) Sebagai  penerima  amanah  untuk  melakukan  investasi  dana-dana  yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil dengan kebijakan investasi bank.
2) Sebagai  pengelola  investasi  atas  dana  yang  dimiliki  pemilik  dana  ( shahibul ma>l ) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3) Sebagai  penyedia  jasa  lalu  lintas  pembayaran  dan  jasa-jasa  lainnya  sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4) Sebagai pengelola fungsi sosial.
c. Permasalahan Manajemen Dana di Bank Syariah Berikut  ini  merupakan  pokok-pokok  permasalahan  manajemen  dana  bank  pada umumnya  dan  demikian  juga  halnya  yang  dihadapi  oleh  bank  syariah,  permasalahan tersebut antara lain:
1) Berapa  memperoleh  dana  dan  dalam  bentuk  apa  serta  dengan  biaya  yang relative murah.
2) Berapa  jumlah  dana  yang  dapat  ditanamkan  dan  dalam  bentuk  apa  untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
3) Berapa  besarnya  dividen  yang  dibayarkan  yang  dapat  memuaskan pemilik/pendiri  dan  laba  ditahan  yang  memadai  untuk  pertumbuhan  bank syariah. 21
4)
D. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun  lembaga. 22 Perbankan  syariah  sebagai  lembaga intermediary harus  mampu menyeimbangkan  antara  penghimpunan  dana  dan    penyalurannya  secara  proporsional
18 Muhammad, Manajemen  Dana  Bank  Syariah (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2017),  h. 107.
19 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah , h. 109-111.
20 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.112
21 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah , h. 111.
22 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking , h. 681.
dalam  bentuk  pembiayaan  kepada  masyarakat,  baik  yang  bersifat  produktif  maupun konsumtif. Pembiayaan secara luas berarti financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun dijalankan oleh orang lain. 23
a. Fungsi Pembiayaan
Terdapat beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:
1) Meningkatkan daya guna uang
2) Meningkatkan daya guna barang
3) Meningkatkan peredaran uang
4) Menimbulkan kegairahan berusaha
5) Stabilitas ekonomi
6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
b. Jenis Pembiayaan
Jenis  pembiayaan  pada  bank  syariah  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Dimana jenis aktiva produktif bank syariah, dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut: 24
1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:
a) Pembiayaan mudharabah , adalah perjanjian antara pemilik modal ( shahibul ma>l ) dan  pengelola  dana  ( mudharib )  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu,  dengan pembagian  keuntungan  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Aplikasi mudharabah dalam  pembiayaan  lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis, yaitu:
(1) Mudharabah  muthlaqah ( unrestricted ),  adalah mudharabah yang shahibul ma>l -nya  memberikan  otoritas  sepenuhnya  kepada  pengelola  dana  untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.
(2) Mudharabah  muqayyadah ( restricted ),  adalah mudharabah yang  memberikan kesempatan  kepada  pemilik  dana  untuk  memberi  batasan  kepada mudharib . Batasan  tersebut  antara  lain  meliputi  jenis  investasi,  tempat  investasi,  serta pihak-pihak  yang  dibolehkan  terlibat  dalam  investasi. Mudharabah muqayyadah semacam ini adalah mudharabah yang paling umum dipraktekkan oleh  lembaga  keuangan  syariah.  Jika  pihak  pemberi  biaya  tidak  memberikan syarat,  maka dikhawatirkan pengelolaan dana atau usaha  yang dilakukan oleh mudharib tidak optimal dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang akan dibagi tidak  tercapai .  Mudharabah  muqayyadah ini  memungkinkan shahibul  ma>l memberikan pengawasan yang ekstra terhadap dana yang dikeluarkan.
b) Pembiayaan musyarakah ,  adalah  perjanjian  diantara  pemilik  modal  untuk mencampurkan modal mereka pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara  pemilik  modal  berdasarkan  nisbah  yang  telah  disepakati  sebelumnya, sedangkan  pembagian  kerugian  ditanggung  berdasarkan  proporsi  modal  masing- masing. Perbedaan yang mendasar dari mudharabah dan musyarakah ini dalam hal penanaman modal dan keikutsertaan dalam manajemen.
2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:
a) Pembiayaan murabahah ,  adalah  perjanjian  jual  beli  antara  bank  dan  nasabah dimana  pihak  perbankan  menyediakan  barang  yang  diperlukan  oleh  nasabah  dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
b) Pembiayaan salam ,  adalah  perjanjian  jual  beli  barang  dengan  cara  pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.
23 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h.304.
24 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah (Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN,  2002), h.22-25.
c) Pembiayaan istishna’ ,  adalah  perjanjian  jual  beli  dalam  bentuk  pemesanan pembuatan  barang  dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang  disepakati  antara pemesan dan penjual.
3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:
a) Pembiayaan ijarah , adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran  upah  sewa  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  hak  kepemilikan  atas barang tersebut.
b) Pembiayaan ijarah  muntahiya  bit-tamlik ,  yaitu  akad  sejenis  perpaduan  antara kontrak  jual  beli  dan  sewa  atau  lebih  tepatnya  akad  sewa  yang  diakhiri  dengan perpindahan  kepemilikan  barang  dari  pihak  yang  memberikan  sewa  kepada  pihak penyewa.  Sifat  pemindahan  kepemilikan  ini  yang  membedakan  dengan ijarah biasa.
Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk  pinjaman qard atau  talangan,  yaitu  penyediaan  dana  atau  tagihan  antara bank  syariah  dengan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
c. Produk Pembiayaan Bank Syariah Secara  garis  besar  produk  pembiayaan  bank  syariah  terbagi  ke  dalam  empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain: 25
1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap
Pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  ditujukan  untuk  memiliki  barang, sedangkan  prinsip  sewa  ditujukan  untuk  mendapatkan  jasa,  sementara  prinsip  bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.
Sementara  berdasarkan  sifat  penggunaannya,  pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi dua, yaitu: 26
1) Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  keperluan produksi  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  peningkatan  usaha,  baik  usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a) Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan ( utility of place ) dari suatu barang.
b) Pembiayaan  investasi,  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang-barang  modal ( capital goods ) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2) Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
d. Analisis Pembiayaan Bank Syariah
Analisis  pembiayaan  merupakan  hal  penting  untuk  merealisasikan  pembiayaan di  bank  syariah.  Adapun  analisis  pembiayaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  perbankan syariah antaralain: 27
1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam,
2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan
3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Sementara  di  dalam  analisa  pembiayaan  perbankan  syariah  dapat  melakukan lima pendekatan, yaitu: 28
1) Pendekatan Jaminan
25 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h. 87.
26 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, h. 160-161.
27 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , h. 59.
28 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , h. 304.
Artinya  bank  dalam  memberikan  pembiayaan  selalu  memperhatikan  kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2) Pendekatan Karakter
Artinya  bank  mencermati  secara  sungguh-sungguh  terkait  dengan  karakter nasabah.
3) Pendekatan Kemampuan Pelunasan
Artinya  bank  menganalisis  kemampuan  nasabah  untuk  melunasi  jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4) Pendekatan dengan Studi Kelayakan
Artinya  bank  memperhatikan  kelayakan  usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah peminjam.
5) Pendekatan Fungsi-Fungsi Bank
Arinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan denagn dana yang disalurkan.
Secara  umum,  prinsip  analisis  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  didasarkan pada rumus 5C, yaitu: 29
1) Character , artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2) Capacity, artinya  kemampuan  nasabah  untuk  menjalankan  usaha  dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3) Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4) Collateral ,  artinya  jaminan  yang  telah  dimiliki  yang  diberikan  peminjam kepada bank.
5) Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan  yang  mungkin  mengganggu  proses  usaha.  Untuk  bank  syariah, dasar  analisis  5C  belumlah  cukup.  Sehingga  perlu  memperhatikan  kondisi  sifat Amanah, Kejujuran, dan Kepercayaan dari masing-masing nasabah.
e. Permasalahan-Permasalahan Pembiayaan pada Bank Syariah
1) Intermediasi Bank Syariah
Bank  syariah  yang  berfungsi  sebagai  intermediator  yang  memfasilitasi perdagangan  barang  dan  jasa  dengan  bertindak  sebagai  perantara  bagi  para  pelaku transaksi.  Para  pemberi  pinjaman  (bank)  akan  mencari  peminjam  potensial  dan meneliti  proposal  nasabah,  merancang  kontrak  keuangan  yang  sesuai,  memonitor perilaku peminjam, dan melakukan berbagai hal agar syarat pembayaran terpenuhi. Di pasar keuangan yang telah maju, semua hal itu tidak menjadi persoalan meskipun ada beberapa  hal  lain  yang  mesti  dihadapi,  seperti  biaya  transaksi,  risiko  kesalahan penyeleksian  karena  informasi  asimetris  (atau  tersembunyi),  persoalan  insentif,  dan moral  hazard  (kejahatan  moral  pada  dasarnya  merupakan  tindakan  negatif  yang tersembunyi).  Dalam  praktiknya,  biaya  transaksi  dan  masalah  informasi  ini  menjadi problem yang tidak bisa dihindari. 30
Pada  perkembangan  berikutnya,  muncul  kecenderungan  baru  dalam  kajian perbankan yang secara khusus menganalisis alasan keberadaan bank atau, secara lebih abstrak,  kondisi  seperti  apa  yang  diperlukan  agar  intermediasi  dapat  berjalan  dan bagaimana  bentuknya.  Menurut  “teori  intermediasi  keuangan”,  beberapa  faktor, seperti  biaya  transaksi,  masalah  informasi  yang  tidak  lengkap,  dan  isyarat  pasar merupakan  faktor  yang  sangat  penting.  Maksudnya,  kehadiran  bank  dan  perannya sebagai  intermediator  harus  dijelaskan,  dan  kedudukannya  termasuk  dalam  biaya transaksi atau yang disebut “biaya informasi”. 31
29 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , h. 305.
30 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek , trj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 88.
31 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek , trj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 91.
Di  pasar  uang,  nilai  sebuah  promes  keuangan  ( financial  promise )  bagi  seorang pemberi  pinjaman  potensial  tergantung  pada  watak  individu  yang  mengeluarkan promesnya  (kejujuran,  prospeknya  di  masa  depan,  dan  sebagainya)  disertai pengetahuan  tentang  berbagai  kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  masa  depan  yang dapat mempengaruhi nilai promes itu. Menurut Arrow-Debreu, individu bisa melunasi pinjamannya  tergantung  pada  keadaan  lingkungan  yang  tidak  berada  di  bawah kendalinya.  Namun,  masalah  insentif  dihilangkan  agar  individu  tidak  dapat memepengaruhi keadaan itu. Transaksi ini pun terhindar dari risiko adverse selection (tidak tepat dalam menyeleksi) yang mungkin dilakukan pembuat promes. 32
2) Internal dan Ekternal Bank Syariah
Salah  satu  penyumbang  pendapatan  terbesar  bagi  bank  syariah  adalah  dengan menjalankan  aktivitas  pembiayaan.  Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, baik faktor eksternal maupun internal  bank  syariah  sendiri.  Faktor  internal  bank  syariah  biasanya  diwakili  oleh kondisi  keuangan,  dalam  hal  ini  melalui  laporan  keuangan  yang  dikeluarkan  atau dipublikasikan  oleh  bank  syariah  baik  bulanan  maupun  tahunan.  Sementara  faktor ekternal bank syariah biasanya diwakili oleh tingkat bagi hasil ( return ) atau ekspektasi keuntungan yang diperoleh bank syariah.

## E. Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  modern  mengacu  kepada  perkembangan  negara  maju  di Eropa,  menurut  Simon  Kuznets  sabagaimana  dikutip  oleh  Jhingan  mendefinisikan pertumbuhan  ekonomi  sebagai  kenaikan  jangka  panjang  dalam  kemampuan  suatu negara  untuk  menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang-barang  ekonomi  kepada penduduknya,  kemampuan  ini  tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi  serta penyesuaian kelembagaan dan ideologi. Definisi tersebut memiliki tiga komponen yaitu pertama, pertumbuhan  ekonomi  suatu  bangsa  terlihat  dari  meningkatnya  secara  terus menerus  persediaan  barang, kedua ,  teknologi  maju  merupakan  faktor  dalam pertumbuhan  ekonomi  yang  menentukan  derajat  pertumbuhan  kemampuan  dalam penyediaan  aneka  macam  barang  kepada  penduduk, ketiga ,  penggunaan  teknologi secara  luas  dan  efisien  memerlukan  adanya  penyesuaian  dibidang  kelembagaan  dan ideologi  sehingga  inovasi  yang  dihasilkan  oleh  ilmu  pengetahuan  umat  manusia  dapat dimanfaatkan secara tepat. 33
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  tergambar  jelas  bahwa  pertumbuhan  ekonomi modern merupakan tolakukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana suatu negara atau  suatu  daerah  tidak  dapat  dikatakan  tumbuh  jika  masih  memiliki  corak  kehidupan pedesaan, pola keluarga besar, buta teknologi bahkan buta huruf. Dengan corak seperti itu tidak akan mungkin suatu daerah dapat memenuhi aneka macam barang kebutuhan penduduknya, dimana laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas,  sehingga  perlu  adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan dan corak kehidupan kearah yang lebih modern.
Selain  itu  pertumbuhan  ekonomi  sering  direpresentasikan  oleh  pertumbuhan PDB,  Produk  nasional  Bruto  (PNB),  PDB  perkapita  dan  pendapatan  perkapita. Produktif  atau  tidaknya  sebuah  negara  dapat  dilihat  dari  kemampuan  masyarakatnya dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa.  Kemampuan  produksi  tersebut  dihitung  dalam Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Bila  nilai  PDB  dari  tahun  ke  tahun  mengalami kenaikan, maka ekonomi negara tersebut dikatakan sedang tumbuh dan masyarakatnya relatif produktif.
32 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek , trj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 94.
33 M.L.  Jhingan, The  Economics  of  Development  and    Planning ,  terj.  D.  Guritno, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 57.
Sedangkan  alat  yang  tepat  dalam  mengukur  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  PDB riil atau dikenal dengan PDB atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga angka PDB yang muncul merupakan nilai riil dari total output barang dan jasa. Dumairy  mengungkapkan ada tiga metode mengubah PDB  atas  harga  berlaku  menjadi  harga  konstan. 34 Pertama ,  yaitu  metode  revaluasi. Menurut  metode  ini,  PDB  konstan  diperoleh  dengan  menetapkan  tahun  dasar  ( based year ) yang merupakan tahun di mana perekonomian dalam kondisi stabil. Harga barang, yang  diwakili  oleh  indeks  harga  konsumen  (IHK),  pada  tahun  tersebut  digunakan sebagai harga konstan untuk tahun-tahun berikutnya.
Metode kedua adalah  ekstrapolasi.  Metode  ini  dilakukan  dengan  cara memperbarui  ( updating )  nilai  tahun  dasar  sesuai  dengan  indeks  produksi  atau  tingkat pertumbuhan  riil  dari  tahun  sebelumnya.  Metode ketiga adalah  metode  deflasi, dilakukan  dengan  cara  membagi  nilai  masing-masing  tahun  dengan  harga  relatif  yang sesuai (indeks harga x 1/100).
Sementara  pada  tingkat  daerah  Propinsi  atau  Kabupaten  alat  yang  digunakan untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi  adalah  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB).  PDRB  adalah  jumlah  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dari seluruh  sektor  perekonomian  di  suatu  wilayah. 35 Sama  seperti  PDB  penghitungan PDRB  juga  menggunakan  dua  macam  harga  yaitu  harga  berlaku  dan  harga  konstan, dalam hal ini PDRB Kabupaten Sambas.
PDRB  menurut  Saberan  adalah  nilai  tambah  yang  mampu  diciptakan  dari berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  suatu  wilayah.  Istilah  PDRB  merupakan  gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun  jasa.  Kedua  adalah  domestik  yang  berarti  perhitungan  nilai  produksi  yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat  apakah  faktor  produksi  tersebut  dikuasai  oleh  penduduk  atau  bukan.  Ketiga adalah  regional,  artinya  perhitungan  nilai  produksi  yang  dihasilkan  hanya  oleh penduduk  tanpa  memperhatikan  apakah  faktor  produksi  yang  digunakan  berada  dalam wilayah  domestik  atau  bukan.  Terakhir  adalah  bruto  yang  bermakna  perhitungan  nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan. 36
PDRB memiliki perbedaan atas dasar yaitu, (1) PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan totalitas dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga  pada  satu  tahun  tertentu  (disebut  tahun  dasar).  Dengan  menggunakan  harga konstan maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi atau deflasi). (2) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan total dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. 37
Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendektan produksi, pedekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. 38
a. Pendakatan produksi
Pada  pendekatan  produksi,  penghitung  nilai  tambah  dari  barang  dan  jasa  yang diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi/sektor ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya  antara  masing-masing  total  produksi  bruto  tiap  kegiatan  subsektor  atau  sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai  biaya  antara  yaitu  bahan  baku/penolong  dari  luar  yang  dipakai  dalam  proses produksi.
b. Pendekatan pendapatan
Pada  pendekatan  pendapatan,  nilai  tambah  dari  setiap  kegiatan  ekonomi diperkirakan  dengan  menjumlahkan  semua  balas  jasa  yang  diterima  faktor  produksi,
34 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 39.
35 Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) , https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52, (07 Maret 2016).
36 Saberan, Produk Domestik Regional Bruto (Jakarta: Rajawali, 2002), h.5.
37 Sudono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.164.
38 R. Tarigan, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara. 2005), h.24.
yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan.  Surplus  usaha  meliputi  bunga  yang  dibayarkan  neto,  sewa  tanah,  dan keuntungan.  Metode  pendekatan  pendapatan  banyak  dipakai  pada  sektor  jasa,  tetapi tidak  dibayar  setara  harga  pasar,  misalnya  sektor  pemerintahan.  Hal  ini  disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya.
c. Pendekatan pengeluaran
Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka  total  penyediaan/produksi  barang  dan  jasa  itu  digunakan  untuk  konsumsi  rumah tangga,  konsumsi  lembaga  swasta  yang  tidak  mencari  untung,    konsumsi  pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

## F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Ada  beberapa  faktor  yang  bisa  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara atau wilayah. Para ekonom klasik mengelompokkannya ke dalam tujuh faktor sebagai berikut: 39
Faktor pertama adalah  ketersediaan  barang  modal.  Agar  ekonomi  mengalami pertumbuhan,  maka  stok  barang  modal  harus  ditambah  dengan  cara  peningkatan investasi.  Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  investasi  adalah  dengan  menangani faktor-faktor  yang  memengaruhi  tingkat  investasi,  diantaranya  stabilitas  politik, pelayanan birokrasi dalam satu pintu, pajak yang rendah, dan lain sebagainya.
Faktor kedua ,  kualitas  tenaga  kerja.  Khusus  di  negara  sedang  berkembang, tenaga kerja (TK) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga  kerja  umumnya  berpengaruh  terhadap  peningkatan  output.  Yang  menjadi pertanyaan  adalah  berapa  banyak  penambahan  TK  akan  terus  meningkatkan  output. Selama  ada  sinergi  antara  TK  dan  teknologi,  penambahan  TK  akan  memacu pertumbuhan  ekonomi.  Jumlah  TK  yang  dapat  dilibatkan  dalam  proses  produksi  akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan makin tinggi atau akan terjadi trade off.
Faktor ketiga yaitu  perkembangan  teknologi.  Kemajuan  teknologi  makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya negara maju dengan negara sedang  berkembang.  Untuk  mengatasi  ketimpangan  antara  tenaga  kerja  dan  teknologi, beberapa ekonom mengajukan konsep berupa teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada  dalam diri dan lingkungannya. Bahkan kelebihan  penggunaan teknologi tepat guna adalah ditekannya pemborosan penggunaan SDA atau energi dalam proses produksi.
Faktor keempat adalah  kemampuan  finansial.  Dalam  perekonomian  modern, uang  memegang  peran  sentral.  Makin  banyak  uang  yang  digunakan  dalam  proses produksi,  makin  besar  output  yang  dihasilkan.  Tetapi  dengan  jumlah  uang  yang  sama, dapat  dihasilkan output  yang lebih besar jika penggunaannya  efisien. Tingkat  efisiensi penggunaan  uang  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  efisiensi  sistem  perbankan. Pembenahan  sistem  keuangan  ini  akan  memberi  sumbangan  yang  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Faktor kelima yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  kemampuan manajerial.  Manajemen  adalah  peralatan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian  yang sangat mengandalkan mekanisme pasar.  Sistem  manajemen  yang  baik,  terkadang  jauh  lebih  berguna  dibanding  barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi. Banyak contoh di mana suatu    negara  yang  tidak  terlalu  mengandalkan  teknologi  tinggi  tapi  mampu
39 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, “ Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar” , dalam Zaini Ibrahim, “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten”, Jurnal Islamiconomic 6, No.1, (2015): h. 108.
mempertahankan  pertumbuhan  ekonominya,  misalnya  Thailand.  Dengan  potensi pertanian  dan  keindahan  alamnya,  Thailand  mampu  mengelola  agribisnis  dan  sektor pariwisata dengan baik. Bahkan dengan hasil pertaniannya, yaitu beras ketan, Thailand dapat membeli pesawat buatan Indonesia, dengan cara imbal jual (counter trade).
Faktor keenam adalah kemampuan wirausaha ( entrepreneurship ). Kewirausahaan  diartikan  sebagai  kemampuan  dan  keberanian  mengambil  risiko  untuk memperoleh  keuntungan.  Para  wirausahawan  atau  pengusaha  harus  mempunyai perkiraan  yang  matang  bahwa  input  yang  dikombinasikannya  akan  menghasilkan barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  sehingga  timbal  baliknya  akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.
Faktor ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan informasi. Syarat agar pasar berfungsi sebagai alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi  yang sempurna dan seimbang ( perfect  and simetric information ). Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Sebab semakin banyak, semakin benar  dan  semakin  berimbang  arus  informasi,  para  pelaku  ekonomi  dapat  mengambil keputusan  dengan  lebih  cepat  dan  lebih  baik,  sehingga  sumber  daya  ekonomi  makin efisien.  Dapat  dikatakan  bahwa  penguasaan  informasi  sangat  menunjang  pertumbuhan ekonomi.

## G. Peran Sektor Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Pohan  dalam  konteks  perencanaan  pembangunan  ekonomi  secara makro,  perekonomian  dikelompokkan  ke  dalam  empat  sektor  yaitu  sektor  riil,  sektor eksternal,  sektor  pemerintah  (fiskal),  dan  sektor  moneter.  Keempat  sektor  tersebut mempunyai  hubungan  yang  saling  mempengaruhi,  dimana  pertumbuhan  permintaan agregat  yang  tercermin  pada  konsumsi,  investasi,  dan  net  ekspor  terkait  erat  dengan pertumbuhan kredit perbankan, aliran modal masuk, pengeluaran pemerintah dan faktor lainnya. 40 Dengan demikian telah jelas bahwa sektor perbankan mempunyai peran serta dalam  perencanaan  pembangunan  ekonomi,  dimana  perencanaan  pembangunan ekonomi  dimulai  dengan  melakukan  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi  dengan memperhatikan sektor luar negeri dan potensi anggaran pemerintah. Untuk menganalisa peran sektor perbankan terhadap perkembangan ekonomi terdapat empat jalur yang bisa digunakan.  Keempat  jalur  tersebut  dinamakan  efek  substitusi,  efek  suku  bunga,  efek kekayaan, efek ekspektasi masyarakat. 41
Efek substitusi terjadi karena hukum deminishing marginal utility , yang berlaku pada konsumsi  barang dan jasa, berlaku juga pada penggunaan uang. Semakin banyak uang diterima oleh seseorang, semakin kecil nilai tambah kegunaan yang bisa diperoleh orang  tersebut  atas  uang  yang  diterimanya.  Makin  banyak  uang  yang  diterima seseorang,  akan  semakin  besar  hasrat  orang  tersebut  menukarkan  uangnya  dengan barang atau jasa yang dapat memberi nilai tambah kegunaan yang lebih besar. Kondisi inilah  yang disebut  dengan efek substitusi. Efek  substitusi  menjadi  penghubung  antara sektor  moneter  dengan  sektor  riil.  Penambahan  jumlah  uang  beredar  di  pasar  akan meningkatkan  konsumsi  masyarakat  terhadap  barang  dan  jasa.  Saat  jumlah  uang  yang dipegang  menjadi  semakin  banyak,  masyarakat  akan  menukarkannya  menjadi  bentuk lain  yang  memberi  nilai  tambah,  misalnya  dengan  membeli  barang  dan  jasa,  sehingga konsumsi  barang  dan  jasa  akan  meningkat.  Peningkatan  permintaan  akan  mendorong peningkatan produksi, dan akhirnya sektor riil berjalan semakin cepat.
Peningkatan  aktivitas  di  sektor  riil  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dan memperluas  kesempatan kerja.  Namun,  kenaikan produksi tidak akan berlangsung terus-menerus  tanpa  batas.  Pada  suatu  saat  akan  mencapai  titik  jenuh.  Bila  kapasitas perekonomian  mencapai  titik  jenuh  dan  kapital  yang  tersedia  menjadi  terbatas, perekonomian  tidak  mampu  lagi  meningkatkan  produksi  dan  memperluas  investasi.
40 Aulia  Pohan, Kerangka  Kebijakan  Moneter  dan  Implementasinya  di  Indonesia (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68.
41 Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5.
Dampak  yang  terjadi  berikutnya  bukan  lagi  kenaikan  produksi  melainkan  kenaikan harga  barang  dan  jasa,  yang  dikenal  dengan  inflasi.  Kondisi  inilah  yang  diyakini  oleh Milton Friedman bahwa ekspansi moneter dalam jangka panjang tidak akan mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  memperluas  kesempatan  kerja,  tetapi  hanya  akan meningkatkan inflasi. 42
Efek  suku  bunga  muncul  karena  mempengaruhi  masyarakat  dalam  memilih bentuk  kekayaan  yang  ingin  dimilikinya,  apakah  dalam  bentuk  uang, financial  assets , atau  benda-benda  riil  seperti  tanah,  rumah,  emas  dan  lan  sebagainya.  Mana  yang memberi  hasil  lebih  tinggi  akan  lebih  diminati.  Ekspansi  moneter  selain  mendorong masyarakat  menukarkan  uangnya  dengan  barang  dan  jasa  dapat  juga  mendorong masyarakat  menukarkan  uangnya  ke  dalam  bentuk  aset  keuangan  ( financial  asset ). Preferensi  masyarakat  untuk  membeli  aset  keuangan  mengakibatkan  kenaikan  harga- harga  aset  keuangan  tersebut  yang  berarti  pula  terjadinya  penurunan  suku  bunga  dari aset  keuangan  tersebut.  Penurunan  suku  bunga  akan  mengurangi  biaya  modal  ( cost  of capital ) dan pada gilirannya akan mendorong kegiatan produksi dan investasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja.
Di sisi lain, penurunan suku bunga dapat mendorong perpindahan kapital ke luar negeri  atau capital  flight ,  khususnya  ke  negara  di  mana  tingkat  bunganya  lebih menguntungkan. Capital  flight pada  gilirannya  akan  merugikan  neraca  pembayaran. Neraca  pembayaran  dapat  mewakili  rapor  suatu  negara.  Neraca  pembayaran diterjemahkan  sebagai  suatu  catatan  sistematis  mengenai  transaksi  ekonomi  yang dilakukan penduduk ( residen ) suatu negara dengan penduduk negara lain ( nonresiden ) dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dengan  demikian,  dalam  neraca  pembayaran  akan tergambar  besarnya  ekspor,  impor,  jasa-jasa,  dan  lalu  lintas  dari  dan  ke  suatu  negara. Dengan  melihat  neraca  pembayaran  selintas  bisa  diketahui  kinerja  ekonomi  eksternal suatu negara. 43
Kenaikan  harga  barang  atau  inflasi,  bagi  sebagian  masyarakat  yang  memiliki kekayaan  dalam  bentuk  riil  seperti  tanah,  bangunan,  emas,  dan  lain-lain,  akan menyebabkan  meningkatnya  nominal  kekayaan  yang  mereka  miliki.  Misalnya,  tanah yang  semula  harganya  Rp  100  juta,  dengan  naiknya  harga-harga,  nilai  tanah  tersebut meningkat  menjadi  Rp  120  juta.  Secara  nominal,  kekayaan  pemilik  tanah  mengalami peningkatan. Kenaikan kekayaan nominal ini akan membuat masyarakat merasa dirinya lebih  kaya  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  inflasi.  Perasaan  tersebut  akan mendorong  masyarakat  untuk  meningkatkan  konsumsinya.  Dalam  teori  moneter, kondisi  di  atas  dikenal  dengan wealth  effect atau  efek  kekayaan  yang  dampak moneternya sama dengan efek substitusi dan efek suku bunga.
Ekspektasi  masyarakat  terhadap  kenaikan  harga  pada  gilirannya  akan mendorong  kenaikan  suku  bunga.  Apabila  suku  bunga  meningkat  lebih  kecil dibandingkan dengan kenaikan harga, secara riil return atas aset keuangan yang dimiliki akan menurun. Penurunan tersebut  akan mendorong orang  mengalihkan kekayaannnya dari  bentuk  aset  keuangan  ke  bentuk  aset  riil.  Dengan  kondisi  demikian,  apabila masyarakat atau perusahaan dapat memanfaatkan berbagai informasi atau data moneter dengan  baik  sehingga  dapat  memperkirakan  inflasi,  mereka  akan  menaikkan  harga barang  yang  diproduksinya.  Di  sisi  lain,  para  pekerja  juga  akan  meminta  upah  yang lebih tinggi mendahului kemungkinan inflasi yang mereka perkirakan akan terjadi.
Apabila  tindakan  antisipasi  itu  dilakukan  oleh  sebagian  besar  masyarakat, tindakan  tersebut  akan  membawa  dua  implikasi  moneter  yang  sangat  penting,  yaitu pertama,  kebijakan  moneter  menjadi  tidak  efektif.  Karena  kebijakan  moneter  tidak mengubah  sektor  riil,  yaitu  konsumsi,  produksi,  investasi,  dan  kesempatan  kerja.  Hal yang  terjadi  hanyalah  perubahan  harga.  Kedua,  ekspektasi  masyarakat  terhadap  inflasi akan  mengakibatkan  inflasi  yang  semula  hanya  merupakan  dugaan,  justru  menjadi kenyataan.
42 Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia ,  h. 6.
43 Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia ,  h. 7.
Keempat  jalur  atau  efek  inilah  yang  menjadi  hubungan  sebab  akibat  antara kebijakan moneter dengan perekonomian secara makro. Relasi yang demikian kompleks ini  pula  harus  menjadi  pertimbangan  bagi  pengambil  kebijakan  moneter  untuk menentukan  apa  target  kebijakan  moneter  yang  akan  dituju  dan  bagaimana  strategi pencapaiannya.

## III.METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian terapan ( applied research ). Metode kuantitatif deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk  menjawab  persoalan-persoalan  tentang  keadaan  atau  kondisi  yang  terjadi sekarang dengan menggunakan data berupa angka-angka. 44 Penelitian terapan dilakukan dengan  tujuan  menerapkan,  menguji  dan  mengevaluasi  kemampuan  suatu  teori  yang diterapkan  dalam  memecahkan  masalah-masalah  praktis. 45 Sedangkan  berdasarkan sifatnya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksplanatif  yaitu  penelitian  yang menjelaskan  kedudukan  variabel-variabel  yang  diteliti  serta  hubungannya  antara  satu variabel  dengan  variabel  lainnya,  dalam  hal  ini  hubungan  yang  saling  mempengaruhi (interaktif). 46
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sambas  Provinsi  Kalimantan  Barat, Kabupaten  Sambas  merupakan  Kabupaten  yang  memiliki  penduduk  mayoritas  muslim yaitu  sebesar  84%  dari  total  penduduk  pada  tahun  2015.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan scientific (ilmiah-empiris),  pendekatan  ini  mengemukakan  bahwa  ilmu diasosiasikan  dengan  objektivitas  yaitu  secara  tegas  pemisahan  antara known (objek atau  hal  yang  ingin  diketahui  dan  diteliti)  dan knower (subjek  pelaku  atau  pengamat). Dimana tujuan penelitian pada pendekatan ini diarahkan pada upaya mengukur ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan sebab akibat diantara dua variabel atau lebih dengan mengontrol  pengaruh  variabel  lain, 47 dalam  hal  ini  menjelaskan  hubungan  antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.
Untuk mengetahui kontribusi perbankan syariah dalam hal ini dana pihak ketiga (DPK)  dan  pembiayaan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Produk  Domestik  Regional Bruto)  Kabupaten  Sambas,  penelitian  ini  menggunakan  data time  series selama  kurun waktu  2011-2017,  yaitu  berupa  data  sekunder  statistik  perbankan  syariah  yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta data Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Sambas.  ).  Metode  pengumpulan  data  yaitu  observasi  dan dokumentasi.
Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi. Analisis kontribusi dalam penelitian ini  yaitu suatu alat analisis  yang digunakan untuk mengetahui  seberapa  besar  persentase  kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  oleh perbankan  syariah  melalui  dana  pihak  ketiga  (DPK)  dan  pembiayaan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  di  Kabupaten  Sambas. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi tersebut adalah sebagai berikut: 48
Keterangan:
Pn :  Kontribusi  perbankan  syariah  (dana  pihak  ketiga  dan  pembiayaan) terhadap Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
44 Sugiono, Metode  Penelitian  Bisnis (Cet.  5;  Jakarta:  Alfabeta,  2015),  h.  13.  Lihat  juga Moh.Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif (Malang:  UIN  Malang  Press,  2008). h.149.  Lihat  juga  Syofian  Siregar, Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Dilengkapi  dengan  Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), h. 308.
45 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis , h. 8. 46 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, h. 7.
47 Prenada
Cakra Buana Kusuma, Pendekatan-Pendekatan Keilmuan . https://Prenada.wordpress.com/2011/05/pendekatan-pendekatan-keilmuan (30 Mei 2017).
48 Nugroho Budiyuwono, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000), h. 160.
116

## QXn
Pn =            x 100%
QYn
QYn  :  Pertumbuhan ekonomi (total PDRB) QXn  :  Dana pihak ketiga (DPK) dan Pembiayaan n :  Tahun (periode) tertentu
Berdasarkan  analisis  tersebut  akan  diperoleh  seberapa  besar  kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.

## IV>. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui seberapa besar output yang  dihasilkan  penduduk  wilayah  tersebut  selama  jangka  waktu  tertentu.    Output tersebut  tercermin  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto.  Ada  tiga  metode  dalam menghitung  angka  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  yaitu  metode  produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dalam penelitian ini menggunakan metode produksi.
Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan produksi diperoleh melalui penjumlahan  nilai  tambah  bruto  ( gross  value  added )  dari  semua  sektor  produksi. Perhitungan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  dengan  pendekatan  produksi  dilakukan melalui  penjumlahan  semua  sektor  industri  yang  ada,  termasuk  di  dalamnya  adalah sektor  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Pada    dasarnya  dari  angka-angka  tersebut sudah  terlihat  dengan  jelas  berapa  kontribusi  sektor  perbankan  dan  lembaga  keuangan lainnya  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto.  Namun,  karena  angka-angka tersebut  masih  bersifat  umum dan belum ada pemisahan antara bank syariah dan bank konvensional,  sehingga  belum  terukur  dengan  pasti  berapa  besarnya  kontribusi perbankan syariah terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas.
Mengukur  kinerja  perbankan  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi,  dapat  dilihat melalui  kemampuan  bank  tersebut  dalam  menghimpun  dana  pihak  ketiga  (DPK)  dan menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan.  DPK  bank syariah  terdiri  dari  tabungan mudharabah ,  deposito mudharabah dengan  berbagai termin, baik satu bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan lebih dari 12 bulan, serta giro wadiah . Sedangkan pembiayaan diberikan bisa dalam bentuk akad jual beli,  bagi hasil, dan sewa.
Semakin  banyak  dana  pihak  ketiga  (DPK)  yang  berhasil  dihimpun  dan pembiayaan  yang  disalurkan,  diduga  semakin  memberi kontribusi  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Sambas.  Artinya,  semakin  banyak  nasabah menyimpan dana  di  bank  syariah,  maka  semakin  banyak  pula  transaksi keuangan di  bank  syariah  yang  tercatat  dalam  Produk  Domestik  Regional  Bruto.  Begitu  juga halnya  dengan  pembiayaan,  semakin  banyak  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada masyarakat maka roda perekonomian akan dapat semakin bergerak karena pembiayaan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan investasi.
Berdasarkan  perhitungan  analisis  kontribusi  dana  pihak  ketiga  (DPK)  dan pembiayaan  perbankan  syariah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Produk  Domestik Regional Bruto) pada tahun 2011-2017 diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Kontribusi Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya. Semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka bank syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan. 49 Berdasarkan hasil analisis kontribusi diketahui
49 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin, Islamic  Banking (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2010),  h.  579. Lihat juga Slamet Riyadi, Banking Assets And Liability Management (Jakarta: LPFEUI, 2006), h. 20.
seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan syariah  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten  Sambas  periode  tahun 2011-2017 sebagai berikut:
Tabel 2. Kontribusi Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas Tahun 2012-2017 Tahun Total DPK Total PDRB QXn : Qyn Kontribusi (%) (QXn) (QYn) 1 2 3 4 = QXn:QYn 5 = (4)x100% 2011 19,000,000,000 3,101,958,000,000 0.006125164 0.61 2012 27,000,000,000 9,576,456,000,000 0.002819415 0.28 2013 29,000,000,000 10,167,416,000,000 0.002852249 0.29 2014 34,000,000,000 10,715,966,000,000 0.003172836 0.32 2015 41,000,000,000 11,226,112,000,000 0.003652199 0.37 2016 58,000,000,000 11,815,057,000,000 0.00490899 0.49 2017 105,000,000,000 12,419,529,000,000 0.008454427 0.85 Total 3.20 Rata-Rata 0.64
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018
Berdasarkan table 2 terlihat bahwa kontribusi dana pihak ketiga (DPK) yang telah di  himpun  oleh  perbankan  syariah  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  pada tahun  pertama  kehadiran  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas  sebesar  0.61%. Angka  tersebut  menurun  drastis  pada  akhir  tahun  kedua  yaitu  menjadi  0.28%,  meski demikian  pada  tahun-tahun  berikutnya  terlihat  adanya  peningkatan  kontribusi  dana pihak  ketiga  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  walaupun  dalam  jumlah  yang relatif kecil.
Hingga  tahun  ke  tujuh  kehadiran  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas peningkatan  yang terjadi belum mencapai  angka  seperti pada tahun pertama. Sehingga jika dilihat secara umum kontribusi dana pihak ketiga (DPK) selama kurun waktu tujuh tahun  sejak  kehadiran  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas  pada  awal  tahun  2011 hingga  tahun  2017  masih  sangat  kecil  yaitu  sebesar  0.64%.  Angka  tersebut  jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kontribusi dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan konvensional  yaitu  sebesar  27.02%  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Sambas.
Berdasarkan table 2 dapat juga dilihat bahwa peningkaan total dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah selama kurun waktu enam tahun mengalami peningkatan yang sangat kecil sehingga kontribusi yang disumbangkan juga relative kecil. Selain itu dapat juga  dilihat  adanya  peningkatan  yang  cukup  drastis  pada  Produk  Domestik  Regional Bruto  Kabupaten  Sambas  pada  tahun  2011  sebesar  3.1  triliun  menjadi  9.6  triliun  pada tahun 2012. Peningkatan yang cukup drastis tersebut tidak diikuti oleh peningkatan total dana  pihak  ketiga  (DPK)  yang  berhasil  dihimpun  oleh  perbankan  syariah,  sehingga menyebabkan kecilnya kontribusi dana pihak ketiga (DPK) terhadap  Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas.

## b. Kontribusi Pembiayaan
Salah  satu  penyumbang  pendapatan  terbesar  bagi  bank  syariah  adalah  dengan menjalankan aktivitas pembiayaan.  Pembiayaan adalah pendanaan  yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan  sendiri  maupun  lembaga. 50 Berdasarkan  hasil  analisis  kontribusi  diketahui seberapa  besar  kontribusi  yang  disumbangkan  oleh  pembiayaan  perbankan  syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas periode tahun 2011-2017 sebagai berikut:
Tabel 3. Kontribusi Pembiayaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Sambas Tahun 2011-2017 Tahun Total Pembiayaan Total PDRB QXn : QYn Kontribusi (%) (QXn) (QYn) 1 2 3 4 = Qxn:Qyn 5 = (4)x100% 2011 17,000,000,000 3,101,958,000,000 0.005480409 0.55 2012 44,000,000,000 9,576,456,000,000 0.004594602 0.46 2013 63,000,000,000 10,167,416,000,000 0.006196265 0.62 2014 57,000,000,000 10,715,966,000,000 0.005319166 0.53 2015 62,000,000,000 11,226,112,000,000 0.005522838 0.55 2016 122,000,000,000 11,815,057,000,000 0.010325807 1.03 2017 261,000,000,000 12,419,529,000,000 0.02101529 2.10 Total 5.83 Rata-Rata 1.17

## Sumber: Data Sekunder diolah, 2018
Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa kontribusi pembiayaan  yang telah disalurkan oleh perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama kurun waktu enam tahun sejak 2011 sampai 2017 menunjukkan angka  yang agak fluktuatif, dimana pada  tahun  pertama  kehadiran  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas  mampu berkontribusi  sebesar  0.55%,  kemudian  sedikit  menurun  pada  tahun  kedua  dan mengalami  sedikit  peningkatan  pada  tahun  ketiga,  demikian  seterusnya  hingga  tahun keenam.  Pada  tahun  keenam  kontribusi  pembiayaan  terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  menunjukkan  angka  yang  cukup  menggembirakan  jika  dibandingkan dengan  tahun-tahun  sebelumnya,  yaitu  mampu  mencapai  angka  1.03%  dan  terus meningkat pada tahun ke tujuh menjadi 2.10%.
Jika  dilihat  secara  umum  kontribusi  pembiayaan  yang  telah  disalurkan  oleh perbankan syariah selama kurun waktu  enam  tahun sejak kehadiran perbankan syariah di Kabupaten Sambas pada awal tahun 2011 hingga tahun 2017 masih sangat kecil yaitu
50 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking , h. 681.
sebesar  1.81%.  Angka  tersebut  jauh  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  kontribusi pembiayaan  yang  berhasil  disalurkan  oleh  perbankan  konvensional  yaitu  sebesar 34.39% terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas.
Berdasarkan  table  3.  dapat  juga  dilihat  bahwa  peningkaan  total  pembiayaan perbankan  syariah  selama  kurun  waktu  enam  tahun  mengalami  fluktuatif  sehingga kontribusi  yang  disumbangkan  juga  relatif  fluktuatif.  Selain  itu  dapat  juga  dilihat adanya  peningkatan  yang  cukup  drastis  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten  Sambas  pada  tahun  2011  sebesar  3.1  triliun  menjadi  9.6  triliun  pada  tahun 2012.  Peningkatan  yang  cukup  drastis  tersebut  tidak  diikuti  oleh  peningkatan  total pembiayaan  yang  berhasil  disalurkan  oleh  perbankan  syariah,  sehingga  menyebabkan kecilnya  kontribusi  total  pembiayaan  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Sambas.
Itu  artinya  kehadiran  perbankan  syariah  di  Kabupaten  Sambas  selama  kurang lebih enam tahun belum mampu menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana dan mengajukan  bantuan  permodalan  kepada  perbankan  syariah.  Perbankan  syariah  masih memerlukan  upaya  yang  lebih  kuat  untuk  bersaing  dengan  perbankan  konvensional yang  telah  hadir  lebih  dahulu  di  tengah-tengah  masyarakat  Kabupaten  Sambas. Walaupun  demikian,  dari  hasil  tersebut  fungsi  intermediasi  perbankan  syariah  di Kabupaten  Sambas  telah  berjalan  dengan  baik  meskipun  dalam  jumlah  yang  relatif kecil. Ketika dana pihak ketiga (DPK) telah terkumpul, pihak perbankan syariah segera menyalurkan dana tersebut  kedalam bentuk  pembiayaan. Sehingga roda perekonomian yang  didorong  oleh  pembiayaan  dari  perbankan  syariah  akan  turut  meningkatkan Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten  Sambas.  Dengan  meningkatnya  Produk Domestik  Regional  Bruto  maka  itu  artinya  pendapatan  masyarakat  Kabupaten  Sambas semakin  meningkat,  dimana  salah  satunya  dialokasikan  kembali  kepada  perbankan syariah dalam bentuk simpanan.
Hasil analisis kontribusi dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Rama.  Dengan  pendekatan  kausalitas  granger,  Rama  menyimpulkan bahwa  perbankan  syariah  yang  direpresentasikan  melalui  total  pembiayaan  dan  DPK secara positif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan riil output di Indonesia dalam  jangka  panjang.  Selain  itu,  penelitian  ini  menjadi  komplementer  dari  dua  hasil penelitian terdahulu dalam lingkup daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Antonio Syafii  dan  Rusydiana.  Penelitian  tersebut  mendeskripsikan  bahwa  keberadaan  bank syariah  di  daerah  membawa  implikasi  bagi  pembangunan  ekonomi  setempat  karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan perbankan syariah yang menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pada pihak yang shortage . 51 Serta penelitian yang dilakukan oleh  Zaini  Ibrahim  yang  menyatakan  bahwa  peningkatan  ekonomi  di  Banten dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  sektor  keuangan,  termasuk  di  dalamnya  ada  perbankan syariah.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  fungsi  intermediasi  perbankan  syariah  telah berjalan dengan baik. 52
Penelitian  lain  yang  juga  sejalan  dengan  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang dilakukan  oleh  Andriansyah.  Penelitian  tersebut  melakukan  analisis  pada  laporan keuangan  perbankan  syariah  selama  periode  2005  sampai  2009  yang  menyimpulkan bahwa melalui nilai rata-rata FDR ( financing to deposit ratio ) yang mencapai 99,63%, menggambarkan  perbankan  syariah  menjalankan  fungsi  intermediasi  dengan  baik. Hanya  saja  garapan  pembiayaannya belum  menyentuh pada sektor primer, misalnya pertanian dan perkebunan. 53

## V. PENUTUP
51 Syafi’i  Antonio  dan  Aam  S.  Rusydiana,  “Peran  Ekonomi  Syariah  dalam  Pembangunan Ekonomi”, Jurnal Multikultural & Multireligius IX, No. 33, (2010): h. 54-55.
52 Zaini  Ibrahim,  “Kontribusi  Perbankan  Syariah  Terhadap  Perekonomian  Banten”, Jurnal Islamiconomic 6, No.1, (2015): h. 125-126.
53 Yuli  Adriansyah,  “Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah  dan  Kontribusinya  Bagi Pembangunan Nasional”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba III, No. 2, (2009): h. 193-195.
Kontribusi  dana  pihak  ketiga  (DPK)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Produk Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten  Sambas  adalah  sebesar  0.64%.  Angka  tersebut dapat  dikatakan  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  kontribusi  dana  pihak  ketiga yang  dapat  dihimpun  oleh  perbankan  konvensional  yaitu  sebesar  27.02%.  Demikian juga  halnya  dengan  kontribusi  pembiayaan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Produk Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten  Sambas,  juga  menunjukkan  angka  yang  relatif kecil  yaitu  sebesar  1.17%,  jauh  dibawah  kontribusi  pembiayaan  yang  berhasil disalurkan oleh perbankan konvensional yaitu sebesar 34.39%. Secara umum kontribusi perbankan syariah melalui total dana pihak ketiga (DPK) dan total pembiayaan terhadap pertumbuhan  ekonomi  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten  Sambas  hanya sebesar  1.81%  jauh  dibawah  kontribusi  dana  pihak  ketiga  (DPK)  dan  pembiayaan perbankan  konvensional  yaitu  sebesar  61.41%.  Diharapkan  agar  hasil  penelitian  ini dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pihak  perbankan  syariah  dalam  mengambil keputusan  terutama  dalam  mengoptimalkan  penghimpunan  dana  pihak  ketiga  (DPK) dan penyaluran pembiayaan, sehingga dapat  lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah,  Yuli  “Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah  dan  Kontribusinya  Bagi Pembangunan Nasional”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba III, No. 2, (2009).
Anshori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press.
2007.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
Antonio, Syafi’i. dan Aam S. Rusydiana, “Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi”, Jurnal Multikultural & Multireligius IX, No. 33, (2010).
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Badan  Pusat  Statistik, Produk  Domestik  Regional  Bruto  (Lapangan  Usaha) , https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52, (07 Maret 2016).
Bank  Indonesia, “Statistik  Perbankan Syariah”, Publikasi  desember 2012  dan Otoritas
Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”, Publikasi desember 2016. Buana Kusuma, Prenada Cakra. Pendekatan-Pendekatan Keilmuan . https://Prenada.wordpress.com/2011/05/pendekatan-pendekatan-keilmuan  (30 Mei 2017).
Budiyuwono,  Nugroho. Pengantar  Statistik  Ekonomi  dan  Perusahaan. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000.
Dumairy, Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1996.
Ibrahim,  Zaini.  “Kontribusi  Perbankan  Syariah  Terhadap  Perekonomian  Banten”,
Jurnal Islamiconomic 6, No.1, (2015).
Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana. 2010.
Jhingan, M.L. The Economics of Development and  Planning , terj. D. Guritno, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Karim,  Adiwarman. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Yogyakarta: UII Press, 1999.
Lewis, Mervyn K.  dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek , trj. Burhan Subrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
Martono, Bank Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: BPFE UGM, 2003.
Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah. Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN,
2002.
Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
Pohan, Aulia. Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Pohan, Aulia. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Rahardja,  Prathama  dan  Mandala  Manurung,  “ Teori  Ekonomi  Makro:  Suatu Pengantar” ,  dalam  Zaini  Ibrahim,  “Kontribusi  Perbankan  Syariah  Terhadap Perekonomian Banten”, Jurnal Islamiconomic 6, No.1, (2015)
Rama,  Ali.  “ Analisis  Kontribusi  Perbankan  Syariah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia ”. http://lisensiuinjkt.file.wordpress.com. (14 Juli 2015)
Republi  Indonesia, Undang-Undang  No.10  tahun  1998  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , pasal 1, ayat5.
Rivai, Veithzal. dan Arviyan Arifin, Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Riyadi, Slamet. Banking Assets And Liability Management. Jakarta: LPFEUI, 2006.
Saberan, H. Produk Domestik Regional Bruto . Jakarta: Rajawali, 2002.
Siregar,  Syofian. Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Dilengkapi  dengan  Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana, 2013.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. Cet. 5; Jakarta: Alfabeta, 2015.
Sukirno, Sudono. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Tarigan, R. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
Wibowo, Edy, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah? Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia,
2005.
Yusdani,  “Perbankan  Syariah  Berbasis  Floating  Market”, Jurnal  Millah IV,  No.2, (2005).