Juridical Review of Community Forest Utilization Business Permits (IUPHKm) in the Kibuk HKm Group in Agung Lawangan Subdistrict North Dempo District
Tinjauan Yuridis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada Kelompok HKm Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara
Mastriati Hini Hermala Dewi 1) ; Herma Diana 2)
Universitas Lembah Dempo Email: 1) mastriatidewidewi@gmail.com ; 2) herma.diana.hd@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [28 Agustus 2023]
Revised [30September 2023]
Accepted [06 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Pasal  33  mengamanatkan,  bahwa  bumi  dan  air  serta kekayaan  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  banyak.  Oleh  karena  itu  perlu  dilaksanakan  pembangunan berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  hidup.Demikian  luasnya ruang  lingkup pembangunan  yang  akan  dicapai,  maka  harus  dilaksanakan  secara  bertahap  dan berkesinambungan.  Pembangunan  tentu  akan  membawa  perubahan-perubahan  dalam masyarakat.  Dengan  adanya  perubahan  dalam  pembangunan  tersebut  dan  semakin bertambahnya  jumlah  penduduk,  maka  seyogyanya  harus  disesuaikan  dengan  pemanfaat sumberdaya  alam  yang  ada  demi  kesinambungan  kehidupan  dari  masyarakat  itu  sendiri,  baik pada  saat  sekarang  maupun  masa  yang  akan  datang¬Hutan  Kemasyarakatan  Sosial  (HKM) Kibuk  94    dibentuk  pada  Tahun  2017  berdasarkan    SK  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan    No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL  0/10/2017  tentang  Pemberian  Ijin  Usaha Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  Kepada  Kelompok  Tani  Kibuk  Seluas  400  (Empat  Ratus) Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di  Kelurahan  Ahung  Lawangan  Kecamatan  Dempo Utara  Kota  Pagar  Alam  Provinsi  Sumatera  Selatan        Kondisi  topografi  relatif  lereng  dan bergelombang  dengan  jenis  tanah  umumnya  Andosol.  Areal  kebun    berada  pada  ketinggian sekitar - 1.800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata  pertahun 2.500 mm- 3000  mm.  Musim  basah  selama  10  bulan  dan  musim  kering  selama  2  bulan,  memiliki kelembaban udara berkisar antara 60% - 85% dengan suhu udara berkisar antara 150C - 260C. Jenis tanaman yang di  ada dalam kawasan hutang lindung yang  ada   dalam kawasan  tanaman kopi (Arabika), Tanaman Pokat

## ABSTRACT
The 1945 Constitution in Article 33 mandates that the earth and water and the wealth contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people at large. Therefore, it is necessary to implement sustainable development that is environmentally friendly.The scope of development to be achieved is so broad, it must be implemented in stages and  continuously.  Development  will  certainly  bring  changes  in  society.  With  the  changes  in development  and  the  increasing  population,  it  should  be  adapted  to  the  use  of  existing  natural resources for the sake of the continuity of life of the community itself, both now and in the future. ¬Kibuk  94  Social  Community  Forest  (HKM)  was  formed  in  In  2017  based  on  the  Decree  of  the Ministry of Environment and Forestry No. 5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 concerning the Granting of Community Forest Utilization Business Permits to Kibuk Farmer Groups Covering an  Area  of  400  (Four  Hundred)  Hectares  in  the  Protected  Forest  Area  in  Ahung  Village Lawangan,  North  Dempo  District,  Pagar  Alam  City,  South  Sumatra  ProvinceThe  topographic conditions  are  relatively  sloping  and  undulating  with  the  general  soil  type  being  Andosol.  The garden  area  is  at  an  altitude  of  around  -  1,800  meters  above  sea  level  with  an  average  annual rainfall  of  2,500  mm-3000  mm.  The  wet  season  is  10  months  and  the  dry  season  is  2  months, with air humidity ranging from 60%  - 85% with air temperatures ranging from 150C  - 260C. The types of plants in the protected area are in the coffee (Arabica) plantation area, Pokat Plants
KEYWORDS
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan  (IUPHKm  ), Kelompok HKm Kibuk
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Hutan  Kemasyarakatan  Sosial  (HKM)  Kibuk  94    dibentuk  pada  Tahun  2017  berdasarkan    SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha      Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat  Ratus)  Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di  Kelurahan  Ahung  Lawangan  Kecamatan Dempo  Utara  Kota  Pagar  Alam  Provinsi  Sumatera  Selatan  .    Kondisi  topografi  relatif  lereng  dan bergelombang  dengan  jenis  tanah  umumnya  Andosol.  Areal  kebun    berada  pada  ketinggian  sekitar  - 1.800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.500 mm-3000 mm. Musim basah  selama  10  bulan  dan  musim  kering  selama  2  bulan,  memiliki  kelembaban  udara berkisar  antara
60% - 85% dengan suhu udara berkisar antara 150C - 260C.  Jenis tanaman yang di ada dalam kawasan hutang lindung yang ada  dalam kawasan tanaman kopi (Arabika),
Tanaman  Pokat.  Kelompok    HKm  Kibuk    Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan  Dempo  Utara merupakan  kawasan  hutan  lindung  yang dikelola  atau  diambil manfaatnya  oleh    kelompok  tani,  dengan menanam tanaman bukan hasil kayu (kopi, pokat)  keberadaan HKM Kibuk  itu tentu membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Gunung Dempo, dampak positifnya  aspek  ekonomi  terciptanya  lapangan  kerja  dan  kesempatan  berusaha,  memberi  devisa  bagi daerah dan negara dari sektor non pajak, dari aspek sosial yaitu  pemeratan penyebaran penduduk dan mempercepat  pengembangan  wilayah,  dan  dari  aspek  pariwisata  keberadaan  Kelompok    HKm  Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara  menjadi salah satu tujuan wisata
.  Kemudian  dampak  negatif,    Kelompok    HKm  Kibuk    ibuk    Kelurahan  Agung  Lawangan Kecamatan  Dempo  Utara,  pembukaan  lahan  baru  yang  mengakibatkan  terbukanya  lahan  mengurangi serapan  air  dalam  tanah,  dan  berakibat  pada  tanah  longsor,,  dampak  negatif  inilah  yang  menjadi masalah karena mengganggu lingkungan masyarakat disekitarnya karena sumber mata air yang menajdi kering,  walaupun  belum  atau  tidak  sampai  kepada  gugatan  dari  masyarakat  yang  terdampak  tetapi  ini menimbulkan  masalah  lingkungan  hidup  bagi  masyarakat  disekitarnya,  ini  dalam  aplikasinya  adanya ketidak  selarasan  dengan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UKL)  -  Upaya  Pemantauan Lingkungan  Hidup  (UPL),  walaupun  tidak  keseluruhannya,  hal  ini  perlu  ditindak  lanjuti  oleh  kelompok HKm  Kibuk  untuk  menanggulangi  atau  meminimalisir  dampak  negatifnya.Dari  temuan  penyalaguan pemanfaatan  lahan  HKm  Kibuk  tersebut  ada  dalam    pengeloaannya,  Kelompok    HKm  Kibuk bertanggung jawab  atas hutan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku,.
Kelompok  HKm Kibuk  Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara  perlu melakukan pengelolaan  hutan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup (UKL)  dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaaan  Lingkungan  Hidup    dan  Upaya  Pemantauan Lingkungan  Hidup,  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  2012 tentang  Jenis  Rencana  Usaha  dan  /atau  Kegiatan  yang  Wajib  Dilengkapi  dengan  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  Hidup,  Peraturan  Daerah  Pagar  Alam  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  pembinaan Jenis  Usaha  dan  Kegiatan  Kajian  Lingkungan  Hidup,  Surat  Edaran  Walikota  Pagar  Alam  Nomor 660/244/BPLH/PP-I/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan. SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha      Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat  Ratus)  Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di  Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

## LANDASAN TEORI

## Grand Teori
Dasar  pemikiran  perlunya  diberikan  perlindungan  hukum  terhadap  seseorang  individu  untuk memperoleh  lingkungan  hidup  yang  sehat  ( The  Right  to  a  Healty  Enviroment )  yang  merupakan  salah satu  HAM  yang  diatur  di  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Aasasi  Manusia.  Manusia  di  dalam  kehidupan tidak  cukup  hanya  memperhatikan  materi,  energi,  dan  informasi.  Meskipun  ekologi  penting,  ia  bukan satu-satunya  masukan  untuk  mengabil  keputusan  dalam  permasalahan  lingkungan  hidup,  melainkan hanya  salah  satu  masukan  saja.  Ekologi  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  sistem  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  harus  ditinjau  bersama  dengan  komponen  lain  untuk  mendapatkan  keputusan yang seimbang.
Betapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil  sehingga  manusianya  bisa  tetap  hidup  dengan  teratur  dari  genarasi  ke  generasi  selama  dan sesejahtera mungkin. Disamping itu perlu disadari pula, bahwa manusia harus berfungsi sebagai subyek dari ekosistemnya walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjaga kestabilan ekosistemnya sendiri.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  dalam  daerah  lingkungan  hidupnya.  Mau  tidak  mau  akan mempengaruhi  ekosistem  manusianya,  karena  manusia  akan  banyak  sekali  bergantung  pada ekosistemnya .

## Midle Range Teori
L.L. Bernad dalam bukunya yang berjudul Introduction to Social Psychology membagi lingkungan atas empat macam, yakni:
1.  Lingkungan  fisik  atau  anorganik,  yaitu  lingkungan  yang  terdiri  dari  gaya  kosmik,  fisiogeografi  seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, omak dan sebagainya.
2.  Lingkungan  biologi  atau  organik  yaitu  segala  sesuatu  yang  bersifat  biotis  berupa  mikroorganisme, parasit,  hewan,  tumbuh-tumbuhan  Termasuk  juga  disini  lingkungan  parental  dan  proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3.  Lingkungan sosial ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
a.  Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil, peralatan senjata, mesin, gedung- gedung.
b.  Lingkungan  biososial,  manusia  dan  bukan  manusia,  yaitu,  manusia  dan  interaksinya  terhadap sesamanya  dan  tumbuhan  beserta  hewan  domestik  dan  semua  bahan  yang  digunakan  manusia yang berasal dari sumber organik.
c.  Lingkungan  Psikososial,  yaitu  yang  berhubungan  dengan  tabiat  batin  manusia,  seperti  sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa.
4.  Lingkungan  Komposit,  yaitu  lingkungan  yang  diatur  secara  institusional,  berupa  lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota atau desa .

## Applied Teori
Di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009,  ditetapkan  bahwa,  perlindungan  dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan 14 (empat belas) asas, yaitu: a.  Asas Tanggung Jawab Negara:
Yang dimaksud dengan ” asas tanggung jawab negara”  adalah:
1.  Negara  menjamin  pemanfaatan  sumberdaya  alam  akan  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
2.  Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3.  Negara  mencegah  dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
b.  Asas Kelestarian dan Berkelanjutan: Yang  dimaksud  dengan  ”  asas  kelestarian  dan  keseimbangan”  adalah    tanggung  jawab  terhadap generasi  mendatang  dan  terhadap  sesamanya    dalam  satu  generasi  dengan  melakukan  upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
c.  Asas Keserasian dan Keseimbangan:
pemanfaaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.
d.  Asas Keterpaduan:
Yang  dimaksud  dengan  ”asas  keserasian  dan  keterpaduan”  adalah    dilakukan  dengan  memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
e.  Asas Manfaat:
Yang  dimakasud  dengan  ”asas  manfaat”  adalah    dilaksanakan  disesuaikan  dengan  potensi sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  harkat manusia selaras dengan pembangunannya.
f.  Asas Kehati-hatian:
Yang dimaksud dengan ”asas kehati-hatian” adalah keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi  bukan  merupakan  alasan  untuk  menunda  langkah-langkah  meminimalisasi  atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan /kerusakan lingkungan hidup.
g.  Asas Keadilan:
Yang  dimkasud  dengan  ”  asas  keadilan”  adalah  harus  mencerminkan  keadilan  secara  proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.
h.  Asas Ekoregion:
Yang  dimaksud  dengan  ”asas  ekoregion”  adalah  harus  memperhatikan  karakteristik  sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat  dan kearifan lokal.
i.  Asas Keanekaragaman Hayati:
Yang dimaksud dengan ”asas keanekaragaman hayati” adalah  keanekaragaman, dan keberlanjutan sumberdaya  alam  hayati  yang  terdiri  atas  sumberdaya  alam  nabati  dan  sumberdaya  alam  hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar secara keseluruhan membentuk ekosistem.
j.  Asas Pencemar Membayar:
Yang dimaksud dengan bahwa ” asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penaggung jawab yang  usaha  dan/atau  kegiatan  menimbulkan  pencemaran/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
k.  Asas Partisipasif:
Yang  dimaksud  dengan  ”  asas  partisipasif  ”  adalah    berperan  aktif  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
l.  Asas Kearifan Lokal: Yang  dimaksud  dengan  ”  asas  kearifan  lokal”  adalah    harus  memperhatikan  nilai-nilai  luhur  yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
m. Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik: Yang dimaksud dengan ” asas tata kelola pemerintah yang baik”adalah  dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
n.  Asas Otonomi Daerah:
Yang dimaksud dengan ” asas otonomi daerah” adalah bahwa mengurus sendiri urusan pemerintahan di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  menetapkan  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  meliputi  perencanaan  ditetapkan  dalam  Pasal  5  dari  Undang-Undang    itu  yang berbunyi, perencanaan perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
a.Penetapan wilayah ekoregion;
Penetapan  wilayah  ekoregion  dilaksanakan  oleh  Menteri  setelah  berkoordinasi  dengan  instansi terkait, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1.  karekteristik bentang alam
2.  daerah aliran sungai
3.  iklim flora dan fauna
4.  sosial budaya
5.  ekonomi
6.  kelembagaan masyarakat
7.  hasil inventarisasi lingkungan hidup
b.Penyusunan  RPPLH  (Rencana  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup),  disusun  oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota yaitu:
1.  Keragaman karakter dan fungsi ekologis
2.  Sebaran penduduk
3.  Sebaran potensi sumberdaya alam
4.  Kearifan lokal
5.  Aspirasi masyarakat
6.  Perubahan iklim.
RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diatur dengan:
a.  Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional.
b.  Peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi.
c.  Peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
d.  RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) memuat rencana tentang:
e.  Pemanfaatan dan /atau pencadangan sumberdaya alam.
f.  Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
g.  Pengendalian, pemantauan.
h.  Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
i.  Pemanfaatan sumberdaya alam
Sumberdaya  hayati  dan  nonhayati  yang  secara  keseluruhan  membentuk  kesatuan  ekosistem. Pemanfaatan  sumberdaya  alam  dilakukan  berdasarkan  RPPLH,  dan  bila  belum  tersusun,  dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dengan:
1). Keberlanjutaan proses dan fungsi lingkungan hidup,
2). Keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup, dan
3). Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku ( Behavior ) masyarakat dalam hubungan hidup  masyarakat  Abdul  Kadir  Muhamad    (2004:h.155).  Penelitian  atas  hukum  dengan  mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertangung jawabkan mengenai  Tinjauan Yuridis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm ) pada Kelompok HKm Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini pendekatan etnografi.  Menurut Triwulandari  penelitian etnograpi adalah  sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari tentang kehidupan budaya sebuah masyarakat atau kelompok tani pada saat ini. Pendekatan ini dilakukan dengan  budaya dan perilaku yang dilakukan dan berkembang dalam  masyarakat  atau  kelompok  tani    (HKm)  dengan  kesadaran  hukumnya  sendiri  sesuai  dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kelompok tani, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah    budaya  dan  perilaku  yang  berkembang  dalam  masyarakat  kelompok  tani  (HKm)  Kibuk. Penelitian  dilakukan    pada  Kelompok  HKm  Kibuk  di  Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan  Dempo Utara  Kota  Pagar  Alam  Populasi  yang  akan  dijadikan  objek  dalam  penelitian  anggota  kelompok  HKm Kibuk  yang menjadi anggota tetap HKm Kibuk.
Penentuan  sampel  dilakukan  dengan    cara non  probabaility  sampling .    Sampel    yang  tidak memberikan  peluang  atau  ke  bagi  setiap  unsur  atau  anggota    populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel. Penentuan  sampel  dengan  cara  purposive  sampling,  yaitu  sampel  ditetapkan  secara  sengaja  oleh peneliti  dengan  kreteria  dengan  pertimbangan  tertentu.  Sugiyono  (  2018:h.  81)  Kriteria  dan pertimbangan penentuan sampel yaitu:
a.Mata pencaharian masyarakat b.Berdasarkan status sosial dalam masyarakat. c.Kebutuhan masyarakat.
Di  samping  sampel  ditentukan  dengan  cara  purposive  sampling  juga  ditentukan  dengan  cara Snowbal Sampling l. Snowball Sampling “merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Sn owball Sampling ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk  data-data  yang  bersifat  komunitas  dari  subjektif  informan/sampel,  atau  objek  sampel  yang  kita inginkan  sangat  langka  dan  bersifat  mengelompok  pada  suatu  Himpunan.  Dengan  kata  lain    Menurut Ndaru,Diah,  Tanggal  26  Juni  2021, Snowball  Sampling metode  pengambilan  sampel  dengan  secara berantai ( Multi Level ).
Penentuan  jumlah  dan  kualifikasi  sampel  dalam  penelitian  hukum  dianggap  memadai,  dengan cara  mengacu  pada  pendapat  Sulistiowati  Irianto,  (Juni  2004:  157),  bahwa  permasalahan  dan  gejala hukum  tidak  dapat  direduksi  ke  dalam  variabel-variabel  yang  dapat  diukur.  Perilaku  hukum  manusia menginterprestasikan  hukum    tidak  dapat  diukur  secara  kuantitatif.  Jenis  dan  sumber  data  dari penelitian ini diperoleh dari Data Primer, Data Skunder Dan Data Tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, data secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun  dan  tidak  tumpang  tindih  serta  efektif sehingga  mempermudah  pemahaman  dan  interprestasi  data.  Analisis  kualitatif  ini    yang  digunakan untuk  menganalisis  fenomena  di  lapangan  mengenai  Tinjauan  Yuridis  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  (IUPHKm  )  pada  Kelompok  HKm  Kibuk  di  Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Kelompok Tani (HKm)  Kibuk
Pemanfaatan  Ijin  Usaha  Lahan  Hutan  Kemasyarakatan    Sosial    (HKM)  erat  kaitannya  dengan pembangunan,  sebagai  salah  satu  unsur  yang  dominan  adalah  peran  Kelompok  Tani  Kibuk    dalam proses pembangunan yang dilandasi atas hak asasi manusia pada pembangunan tersebut ( The human right  to  development ).  Konferensi  tentang  pembanguan  ( development ),  hak  asasi  ( human  rights ),  dan negara  hukum  (the  rule  of  law)  yang  diselenggarakan  oleh  Komisi  Internasional  para  ahli  hukum ( International Commision of Justist ) pada tahun 1981 yang lalu telah menetapkan hubungan yang sangat penting antara pembangunan dan hak-hak asasi manusia dengan suatu postulat bahwa yang kedua (hak asasi manusia) merupakan tujuan dari yang pertama (pembangunan). Pada bulan Februari 1987, Majelis Umum  PBB  mengambil  langkah-langkah  pendekatan,  terhadap  Deklarasi  mengenai  hak  atas
pembangunan. The  right  to  Development yang  menjadi  unsur  penting  adalah  hak  atas  partisipasi. Kegiatan-kegiatan  pembangunan  biasanya  mendatangkan  resiko-resiko  yang  tinggi,  kerawanan- kerawanan  ( vulnera  bilities ),  ketergantungan  ( dependency ),  beban  (burdens),  kejahatan  ( harms ), keuntungan dan kerugian ( cost and benefits ) bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Tanpa  adanya  partisipasi  yang  efektif  dari  Kelompok  Tani  Kibuk    maka  proses-proses pembangunan  telah  merosot  dari  proses  pendistribusian  ( process  of distribution)  menjadi  proses pemaksaan  atau  penekanan  ( the  procces  of  imposition ).  Pembangunan  itu  sendiri  lalu  menjadi  suatu proses pemupukan kekayaan atau perluasan kekuasaan dari sekelompok orang kaya tertentu atas biaya dari  rakyat  mayoritas  yang  miskin.  Hak  atas  partisipasi  yang  efektif  merupakan  sesuatu  yang  sangat kruisal  apabila  pembangunan  mampu  menghentikan  penguasaan  dari  sekelompok    orang  tertentu  dan harus  mampu  menjamin  kelangsungan  pembangunan  dengan  mengutamakan  maratabat  dan kesejahteraan bagi semua orang.
Beberapa  dasar  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  rangka  tindakan  perlindungan  lingkungan, yakni dalam hal-hal seperti berikut:
a.  Memberikan informasi kepada pemerintah.
b.  Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.
c.  Membuat perlindungan hukum.
d.  Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dengan adanya pengukuhan secara yuridis atas peran serta  Kelompok  Tani  kibuk  tersebut,  tentunya  kelompok  Tani  Kibuk  ini  memiliki  motivasi  kuat  untuk secara  kolektif  mengatasi  masalah  ekologi  dan  selalu  berupaya  agar  kegiatan  pemanfaatan  ijin  usaha dalam  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  secara  ekonomi  dan    perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  berhasil  dan  terwujud  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 menetapkan peran masyarakat sebagai berikut:
1.Untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.Peran masyarakat dapat berupa:
a.  Pengawasan sosial.
b.  Pemberian saran.
c.  Penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
3.Peran masyarakat dilakukan untuk:
a.  Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b.  Meningkatkan kemandirian.
c.  Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
d.  Menumbuhkembangkan  ketanggapsegeraan  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  sosial, dan
e.  Mengembangkan dan menjaga budaya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

## Pelaksanaan Penerapan Ijin Usaha Kelompok Hkm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam
Dasar  yuridis  pelaksanaan  penerapan    ijin  usaha  kelompok  HKm  Kibuk  Kelurahan  Agung lawangan Kecamatan Dempo Utara  Kota Paagar Alam adalah sebagai berikut :
a.  Sk kementerian   Lingkungan Hidup dan kehutanan  No. 5758/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 b.  Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahu 2010
c.  Peraturan  Walikota  Pagar  Alam  Nomor  19  Tahun  2010  tentang  jenis  usaha  dan/atau  kegiatan  yang wajib  dialengkapi  dengan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UKL)  dan  Upaya  Pemntauan Lingkungan Hidup (UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL) di Kota Pagar Alam.
Perijinan  Usaha  Kelompok    HKm  Kibuk    Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan  Dempo  Utara Tujuan  SK  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan    No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017  tentang  Pemberian  Ijin  Usaha            Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  Kepada  Kelompok Tani  Kibuk  Seluas  400  (Empat  Ratus)  Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di  Kelurahan  Ahung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan adalah:
a.  Dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan lingkungan yang lebih rinci.
b.  Pedoman dalam penyusunan rencana pemantauan lingkungan yang lebih lengkap.
c.  Mengidentifikasi  kegiatan  utama  yang  sudah,  sedang  dan  yang  akan  dilaksanakan,  baik  disekitar perkebunan  masyarkat  pada  umumnya    pada  maupun  di      HKm  Kibuk    terutama  yang  berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
d.  Mengidentifikasi komponen lingkungan, terutama yang rawan terkena dampak kegiatan perusahaan.
e.  Mengidentifikasi dan memperkirakan dampak lingkungan terutama yang merupakan kategori dampak penting.
f.  Merumuskan alternatif pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak  - dampak yang merugikan akibat timbulnya kegiatan atau usaha.
1). Dampak Positif
Keluarnya  surat  ijin  usaha    SK  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan    No.5756/MENLKH- PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha       Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare  Pada Kawasasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Kelopmok Tani  HKM Kibuk  didampingi oleh HAKI (Hutan Kita Institut) dan telah menyalurkan dana ke Kelompok Tani Kibuk   yang merupakan bantuan sebagai wujud kepedulian sosial, ekonomi  dan bina lingkungan
2). Dampak Negatif
Setiap  proses  pemanfaatan  HKm  atas   ijin  usaha  tersebut,    akan  menghasilkan  produk utama, hasil sampingan  dan  limbah.  Pada  proses  pengolahan  HKm  akan  membuka  lahan  baru      yang  akan menimbulkan dampak terjadinya erosi.

## Pengelolaan Lahan Terlantar  Oleh  Kelompok HKm Kibuk
Dari  pembukaan  lahan    baru    tersebut  apabila  tidak  ditangani  atau  diolah  dengan  baik  akan menimbulkan  dampak  negatif  dan  mengganggu  kelangsungan    HKm  Kibuk.  Adapun  ancaman  dampak negatif apabila pembukan lahan baru  tersebut tidak dikelola atau ditanggulangi dengan baik, antara lain:
1. Mengganggu fungsi hutan lindung.
2.Menimbulkan gangguan terhadap kualitas udara.
3.Menimbulkan gangguan terhadap kualitas air.
Pengelolaan dan peremajaan hutan lindung HKM Kibuk  menggunakan tiga (3) pendekatan yaitu: a.  Pendekatan Teknologi
Menggunakan  aspek  teknologi  secara  spesifikasi  yang  tepat  untuk  menangani  dampak  yang  timbul akibat dari kegiatan pembukan lahan  dan atau peremajaan hutan  (Reboisasi)
b.  Pendekatan Sosial Ekonomi
Program-program  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  kelompok  Tani  HKM Kibuk  di  sekitar  Kawasan  Gunung  Dempo.      dan  pembinaan-pembinaan  yang  terkait  dengan  teknis dan sosial kemasyarakatan, HaKI (Hutan Kita Institut ) membantu pembinaan kepada kelompok HKm Kibuk  tetap  memenuhi  hak-hak  seluruh  anggota  kelompok    sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu    .  SK  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL  0/10/2017  tentang  Pemberian  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare  Pada Kawasasan Hutan  Lindung  di  Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan  Dempo  Utara  Kota  Pagar  Alam  Provinsi Sumatera Selatan. Kelopmok Tani  HKM Kibuk c.  Pendekatan Institusional
dengan lembaga-lembaga penelitian, khususnya perguruan tinggi Menentukan lemabaga yang terkait dengan  kepentingannya,  dengan  meningkatkan  kerja  sama  yang  baik  dengan  instansi  terkait  serta organisasi  nonformal  yang  ada  di  sekitar  kawasan    serta  menjalin  kerjasama  penelitian  terdekat seperti ITBis Lembah Dempo, ITPA Pagar Alam, STIT Pagar Alam dan STTP Pagar Alam.

## Perlindungan/Upaya  Hukum  terhadap  Masyarakat  di  Sekitar  Kawasan      yang  Terkena  Dampak yang Ditimbulkan Oleh Kelompok HKm Kibuk
Menangani  konflik  ijin  usaha  dalam  pengelolaan  HKm    antara  Kelompok    HKm  Kibuk  dengan masyarakat sekitar yang bukan anggota HKm seperti pihak PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagar Alam, penyelesaian dilakukan diluar pengadilan/tidak sampai kepada pengadilan,  kedua bela pihak melakukan dengan  bentuk  penyelesaian  konflik  perijinan  usaha      ini  adalah  dengan  cara  negosiasi  antara  pihak Kelompok  Tani  HKm  Kibuk  dengan  PTPN  VII  (Persero)  Unit  Usaha  Pagar  Alam  atau  masyarakat
disekitar  kawasan  hutan  lindung.  Tujuan  diadakannya  negosiasi  antara  pihak  adalah  untuk  mencapai kesepakatan  melalui  konsensus  bersama  yang  saling  menguntungkan  antara  pihak  dan  dapat mengakomodasikan kepentingan atau kebutuhan di antara pihak-pihak tersebut. Prinsip yang mendasari negosiasi  adalah  sesuai  dengan  prinsip  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Bisnis,  yaitu  bahwa  dalam menyelesaikan sengketa perdata diusahakan terlebih dahulu dengan perdamaian.
Materi  atau  substansi  yang  diajukan  oleh  masayarakat  disekitar  kawasan    yang  terkena  dampak sebagai berikut:
1.  Bentuk dan besarnya ganti rugi.
Pengertian  ganti  rugi  adalah  suatu  hak  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan,  untuk  menuntut  haknya kembali  dari  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  timbulnya  kerugian.  Dengan  perkembangan Yurisprudensi,  fungsi  ganti  rugi  dalam  KUHPerdata  semakin  berkembang,  dari  beberapa  pendapat sarjana mengatakan ganti rugi dapat berupa:
a.Ganti rugi dalam bentuk uang.
b.Gantu rugi dalam bentuk materi atau pengembalian keadaan semula.
c.Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum.
d.Larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
Kewajiban membayar ganti rugi ini merupakan penerapan asas pemcemar membayar (Polluter-pays- principle).  Dari hasil wawancara kepada salah satu anggota kelompok HKm Kibuk Bapak Rusi Siruadi (  informan  yang  mewakili),  bahwa  dampak  negatif  dari  Ijin  Pengelolaan  HKm  yang  dirasakan    oleh masayarakat di sekitar adalah pioner lingkungan yang berubah fungsi seperti ditemukannya tanaman pertanian, yaitu kubis, sawi, daun bawang..
Upaya  yang  dilakukan  oleh  kelompok  HKm  Kibuk  untuk  mengembalikan  fungsi  hutan  dengan IUPHKm,  semua  naggota  untuk  menanam  tanaman  yang  buakn  menghasilkan  pohon,  akan  tetapi menanam pohon yang menghasikan buah, seperti tanaman Pokat, tanaman kopi Arabika
2.  Penanggulangan dan pemulihan HKm yang dilakukan oleh kelompok HKm Kibuk . Adapun  tindakan  penanggulangan  dan  pemulihan    HKm  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  HKm  Kibuk sebagai  upaya  peningkatan  produksi  yang  berwawasan  lingkungan  berdasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2005, tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No  Kep  50/MEN-LH/11/  1996  tentang  Baku  Mutu  Kebauan, Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No  Kep  12/MEN-LH/3/  1994  tentang  Pedoman  Umum  Upaya pengelolaan  Lingkungan  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan,  Ketentuan  Badan      Penelitian    dan Pengembangan  Industri  Nomor  :  665/  Bd/IV/1995,  tentang  Metode  Pengendalian  Sample  Kualitas Udara,  dan  Peraturan    Gubernur  Propinsi  Sumatera  Selatan  No.  6  Tahun  2012  tentang  Baku  Mutu Emisi  Sumber  Tidak  Bergerak  dan  Ambang  Batas  Emisi  Gas  Buang  kendaran  Bermotor,  dan  SK Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan    No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL  0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha      Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare  Pada Kawasasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari uraian diatas dalam pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Adapun Pelaksanaan  Ijin Usaha Pemanfaatan HKm Kibuk  di Kelurahan Agung lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam   yaitu:
a.  Pengolahan lahan oleh Kelompok HKm Kibuk, sudah berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan    No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL  0/10/2017  tentang  Pemberian  Ijin Usaha            Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  Kepada  Kelompok  Tani  Kibuk  Seluas  400 (Empat  Ratus)  Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di  Kelurahan  Ahung  Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.
b.  Tujuan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017  tentang  Pemberian  Ijin  Usaha            Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  Kepada Kelompok  Tani  Kibuk  Seluas  400  (Empat  Ratus)  Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di Kelurahan  Ahung  Lawangan  Kecamatan  Dempo  Utara  Kota  Pagar  Alam  Provinsi  Sumatera
Selatan adalah:  Perlindungan hukum bagi Kelompok HKm  yang terkena dampak dari kegiatan ijin  usaha tersebut  dalam bentuk pemberian hak berupa ganti rugi (asas pemcemar membayar) sesuai dengan Penjelasan Pasal 87 Ayat (1)  UU No. 32 Tahun 2009.
2. Untuk pelesterian  lingkungan hutan HKm Kibuk yang berupa penanaman pohon yang menghasilakn buah,  seperti  penanaman  jambu  Pokat  dan  Kopi  Arabika  dan  larangan  untuk  menanam  jenis tanaman pertanian.

## Saran
1.  keluarkannya  SK  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan    No.5756/MENLKH- PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha       Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare  Pada Kawasasan Hutan Lindung di Kelurahan  Agung  Lawangan  Kecamatan  Dempo  Utara  Kota  Pagar  Alam  Provinsi  Sumatera  Selatan membawa  dampak  positif  (dilihat  dari  sosial ekonomi),  dan  dampak  negatif (khususnya  pencemaran udara)  seperti  telah  diuraikan  diatas,  sebaiknya    pengelolaan  HKm  Kibuk  terus  ditingkatkan  dengan mengoptimalkan anggota kelompoknya agar tingkat pencemaran dapat diminimalisasi atau ditekan. 2.  Sebaiknya juga melibatkan pihak terkait seperti Pemerintah Daearah Kota Pagar Alam dan LSM.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhamad, 2004,  Hukum Dan Penelitian Hukum Citra Aditia , Bandung, Hal.155 Ali Hasan, 2010, Marketing Bank Syariah, Ghalia Indonesia Bogor, hal. 29 Arif Yusuf Hamali, 2016, Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan, Prenada Media Group, Jakarta, hal.16-17.
Budi Untung, 2012, Hukum Dan Etika Bisnis, Andi. Yogyakarta. (hal: 65) Elsi Kartika Sari,dkk, 2008, Hukum Dalam Ekonomi, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hal: 160). Kasmir, Kewirausahaan, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 186 1990 Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia, Citra Aditya, Bandung Arief Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung Emil Salim, 1981, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta Fuad Amsyari, 1981 Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Jakarta-Indonesia Fuad Soemarwoto, 1991, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djembatan, Jakarta
H.Syamsul Arifin, 2012, Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,PT.Sofmedia, Jakarta
Marhaeni  Ria  Siombo,  2012,  Hukum  Lingkungan  dan  Pelaksanaan  pembangunan  Berkelanjutan  di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pusta Utama, Jakarta
Kamus  Besar    Bahasa  Indonesia,  2005,  Depertemen  pendidikan  nasional,  Edisi  Ketiga  Balai  Pustaka, Jakarta
Muhamad  Erwin,  2008,  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan  Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama, Bandung
Koesnadi Harjasoemantri, 2000, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, yogyakarta Jakarta M. Syamsudin, Operasional penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya Siti  Sundari  Rangkuti,  2005,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional,  Airlangga Uninersity Press, Surabaya
Sukanda Husin, 2009, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Syahrul Machmud, 2012 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

## Peraturan:
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan  Walikota  Pagaralam  Nomor  19  Tahun  2010  tentang  Jenis  Usaha  dan  /  atau  Kegiatan yang  Wajib  Dilengkapi  dengan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan(UKL)  dan  Upaya  Pemantauan Lingkungan(UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) di Kota Pagralam
- Keputusan  Walikota  Pagaralam  Nomor  125  Tahun  2012  tentang  Izin  penyimpanan  Sementara Limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) kepada PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagaralam
- Keputusan  Walikota  Pagaralam  Nomor  146  Tahun  2012  tentang  Izin  Pembuangan  Limbah  Cair kepada PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagaralam
- Surat Edaran Walikota Pagaralam Nomor 660/244/BPLH/PP-I/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan Izin
- SK  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan    No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017  tentang  Pemberian  Ijin  Usaha            Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  Kepada Kelompok  Tani  Kibuk  Seluas  400  (Empat  Ratus)  Hektare    Pada  Kawasasan  Hutan  Lindung  di Kelurahan  Ahung  Lawangan  Kecamatan  Dempo  Utara  Kota  Pagar  Alam  Provinsi  Sumatera Selatan
- KUHPerdata