p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

## Nia Rochmah Savitri
Fakultas Hukum, (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya E-mail: niarochmahsavitri123@gmail.com
M.Saleh
Dosen Fakultas Hukum, (S2) Magister Kenotariatan, Universitas
Narotama Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya E-mail: salehnwa@gmail.com

## Abstrak
Dengan  banyaknya  Notaris  saat  ini  maka  tidak  jarang  terkadang  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  sudah  keluar  dari  UUJN  dan  Kode  Etik, disinilah timbul masalah yang
bisa membawa Notaris
mempertanggungjawabkan  secara  hukum  setiap  perbuatannya  yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan atas Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan  untuk  mengkaji/  menganalisa  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  sifatnya  yang  normatif.  Pendekatan  masalah  yang dipergunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach). Hasil  pembahasan  ini  adalah  berdasarkan  UUJN  bahwa  ketika seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  terbukti  melakukan pelanggaran  maka  Notaris  harus  bertanggungjawab  dengan  cara  dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana; Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap  Notaris  yang  melanggar  ketentuan  dalam  pembuatan  akta  otentik disesuaikan  dengan  kwantitas  dan  kwalitas  pelanggaran  yang  dilakukan. Semakin  besar  tingkat  kesalahan  yang  dilakukan  semakin  besar  pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi.
Kata Kunci : Notaris, Tanggungjawab, Kode etik.

## Abstract
With  the  current  number  of  Notaries,  it  is  not  uncommon  for  Notaries  in carrying  out  their positions to  have left  the UUJN and the Code of  Ethics, this is where problems arise that can bring Notaries legally responsible for each of  their actions that are considered to  be suffered by people who feel aggrieved by this method. This writing is based on juridical legal research.
normative,  namely  research  conducted  to  examine/analyze  the  prevailing laws  and  regulations  and  their  normative  nature.  The  problem  approach used  in  the  preparation  of  this  research  is  the  legal  approach  (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of  this  discussion  are  based  on  the  UUJN  that  when  a  Notary  in  carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary must be responsible  by  being  subject  to  administrative  sanctions,  civil  sanctions, criminal  sanctions;  The  imposition  of  sanctions  against  a  Notary  who violates the provisions in the making of an authentic deed is adjusted to the quantity  and  quality  of  the  violation  committed.  The  greater  the  level  of error committed, the greater the sanctions and responsibilities that must be met.
Keywords: Notary, Responsibility, Code of ethics.

## PENDAHULUAN
Suatu  konsep  Hans  Kalsen  terkait  dengan  kewajiban  hukum  adalah konsep  tanggungjawab  ( liability ).  Seseorang  dikatakan  secara  hukum bertanggungjawab  untuk  suatu  perbuatan  tertentu  adalah  bahwa  dia  dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam  kasus  sanksi  dikenakan  terhadap delinquent adalah  karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.  Dalam  kasus  ini  subjek responsibility dan  subjek kewajiban  hukum  sama.  Menurut  teori  tradisional  terdapat  dua  macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban berdasarkan
kesalahan dan pertanggungjawaban
mutlak. 1
Pertanggungjawaban  adalah  keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya (kalau  ada  hal  yang  boleh  dituntut,  dipersalahkan  dan  sebagainya). 2 Berkaitan  dengan  itu  Purnadi  Purbacaraka  memberikan  pendapatbahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan  kemampuan  tiap  orang  untuk  menggunakan  hak  atau melaksanakan kewajibannya. 3
Seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  mempunyai tanggungjawab  moral  terhadap  profesinya.  Menurut  Paul  F.  Camanisch menyatakan  bahwa  profesi  adalah  suatu  masyarakat  moral  yang  memiliki cita-cita  dan  nilai-nilai  bersama.  Kelompok  profesi  memiliki  kekuasaan
1 Jimly  Assidiqie  dan  Ali  safa’at, Gagasan  Negara  Hukum, melalui http://www.jimly.com/makalah/konsep Negara hukum indonesia.
2 W.J.S.Poerwadaminta,  1982, Kamus  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai  Pustaka, hal.1014.
3 Purnadi  Purbacaraka,  2010, Perihal  Kaidah  Hukum, Bandung:Citra  Aditya, Hal.37.
sendiri  dan  tanggungjawab  khusus.  Sebagaiprofesi,  kelompok  ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. 4
Pelanggaran  terhadap  jabatan  notaris  pada  akhirnya  akan menimbulkan  pertanggung  jawaban  bagi  pengemban  profesi,  baikitu pertanggungjawaban  secara  administrasi,  maupun  mengganti  kerugian secara  perdata,  lebih  jauh  lagi  notaris  dapat    bertanggungjawab  secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan  jabatannya.  Berdasarkan  UUJN  diatur  bahwa  ketika  notaris  dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi  pidana, sanksi  perdata, sanksi  administrasi, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.
Dalam  praktik  ditemukan  kenyataan,  bahwa  suatu  tindakan  hukum atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  sebenarnya  dapat  dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau  dikualifikasikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh notaris. 5
Dengan  banyaknya  Notaris  saat  ini  maka  tidak  jarang  terkadang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah keluar rule nya yaitu Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Disinilah timbul masalah yang bisa membawa  Notaris  mempertanggungjawabkan  secara  hukum  setiap perbuatannya yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan.
Dari  uaraian  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk mengkaji/menganalisis penulisan ini dengan judul “ Model Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris”.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yang  didasarkan  pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sifatnya  yang  normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji law as it written  in  the  books. Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif,  artinya  permasalahan  yang  diangkat,
4 E.  Soemaryono,  1995, Etika  Profesi  Hukum;  Norma  Norma  Bagi  Penegak Hukum, Yogyakarta: Kanisius.
5 Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang No.30/2004 tentang Notaris, Surabaya: Refika Aditama, hal.120.
dibahas  dan  diuraikan  dalam  penelitian  ini  difokuskan  dengan  menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 6
Tipe  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mengkaji berbagai  macam  aturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti  Undang- Undang,  literatur-literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis  yang  kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 7
Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan penelitian  ini  ialah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach), yang  diuraikan  sebagai berikut :
1. Pendekatan  perundang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari  telaah  merupakan  suatu  argument  untuk  memecahkan  isu  yang dihadapi.
2. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach), pendekatan  yang dilakukan  dengan  berpedoman  pada  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum,  konsep- konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. 8
Bahan  hukum  merupakan  sarana  dari  suatu  penelitian  yang dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  yang  ada.  Bahan  hukum  yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  ini  dalam  hal  ini  berupa  peraturan  dasar, peraturan perundang-undangan, dan normatif hukum yang meliputi :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c. UU  Nomor  2  Tahun  2014  sebagaimana  diubah  melalui  UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Selain  itu  dipergunakan  pula  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-udangan  atau  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas.  Bahan  hukum primer  tersebut,  kemudian dianalisis  untuk  memperoleh  kebenaran  pengetahuan  secara  teoritis  dan ilmiah.  Kesemuanya  itu  kemudian  dihubungkan  dan  digunakan  untuk
6 Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  , Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.h.10
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group.Jakarta, 2010.h.197
8 Ibid.
mengembangkan  permasalahan  yang  menjadi  topik  dalam  penyusunan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder
Sumber  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum  yang erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer  yang  telah  ada. Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah yang berupa literatur,  sehingga  dapat  mendukng  dalam  membahas  masalah- masalah yang timbul dalam rangka penyusunan penelitian ini. Selain itu  pula  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku,  majalah, serta  data-data  penunjang  lain  yang  berkaitan  dengan  penyusunan penelitian ini.
Dari  uraian  pemaparan  latar  belakang  tersebut  diatas,  penulis  dapat merumuskan  sebagai  berikut  :    Bagaimana  model  tanggungjawab  hukum Notaris terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris?

## PEMBAHASAN
Notaris  merupakan  jabatan  yang  memiliki  harkat  dan  marwah  yang terhormat  dalam  lapangan  hukum,  dimana  seorang  Notaris  dipercaya  oleh Undang-Undang  sebagai  satu  satunya  pejabat  yang  diberi  kewenangan untuk  membuat  suatu  akta  yang  memiliki  kekuatan  otentitas.  Oleh  karena itu  Notaris  dalam  melaksanakan  dan  menjalankan  jabatannya  haruslah menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral  yang  dapat  menciptakan  keadilan  dan kepastian hukum terhadap para pihak yang memakai jasanya.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  tidak  boleh  lepas  dari  aturan ataupun  Undang-Undang  yang  jadi rule- nya  yaitu  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris,  karena  jabatan  ini  merupakan  jabatan kepercayaan  maka  Notaris  harus  dapat  menjaga  agar  kepercayaan  tersebut tidak menjadi boomerang baginya.
Namun  terkadang  dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  tidak  luput dari  permasalahan-  permasalahan  baik  yang  datang  dari  kelalaian  maupun pelanggaran  notaris  itu  sendiri,  dan/  atau  pengguna  jasa  Notaris  itu  sendiri maupun  dari  pihak  ketiga  yang  tidak  berkaitan  dengan  Notaris  secara langsung,  Notaris terkadang digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.
Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  Notaris  harus bertanggungjawab  secara  hukum.  Model  tanggungjawab  hukum  Notaris terhadap pelanggaran UUJN, yaitu :
1. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik.  Sebagai  pejabat  umum  Notaris  diberi  kewenangan  oleh  Undang- Undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan  grosse,  Salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oileh Undang-Undang.
Secara  hukum  administrasi  Notaris  diberikan  kewenangan berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Apabila  ketentuan  itutidak diindahkan  maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  akta  yang  dibuat  oleh Notaris  dapat  menjadi  akta  dibawah  tangan  dan  akta  tersebut  dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Tanggungjawab  Notaris  secara  administrasi  dapat  dilihat  dari Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 adalah  sangat  erat  kaitannya  dengan  tugas  dan  pekerjaan  Notaris.  Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk  melakukan  pendaftaran  dan  mengesahkan  ( waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggunjawab administrasi  Notaris  akan  muncul  ketika  kewajiban-kewajiban  Notaris tindak diindahkan sebagaimana mestinya.
Menentukan adanya suatu  pertanggungjawaban administrasi  Notaris yaitu  harus  adanya  perbuatan  Notaris  tersebut  yang  dapat  dihukum  atas perbuatannya  yang  telah  melanggar  unsur-unsur  yang  secara  tegas  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabtan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor2  Tahun  2014. Akta  otentik  dapat  dikualifikasikan  telah  melanggar  syarat  administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39, dan 40 UUJN.
Menuntut  pertanggungjawaban  Notaris,  dilakukan  dengan  cara menjatuhkan  atau  memberikan  Notaris  berupa  sanksi  administratife  untuk mempertanggunjawabkan  pelanggaran  yang  telah  dilakukannya.  Secara garis besar sanksi administratife dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :
1). Sanksi Reparatif, sanksi ini ditujukkan untuk perbaikan atas pelanggaran tata  tertib  hukum;  2).  Sanksi Punitif, sanksi  yang  bersifat  menghukum, merupakan  beban  tambahan;  3).  Sanksi  Regresif,  sebagai  reaksiatas  suatu ketidaktaatan,  dicabutnya  haka  tau  sesuatu  yang  diputuskan  menurut
hukum,  seolah  olah  dikembalikan  pada  keadaan  hukum  yang  sebenarnya sebelum keputusan hukum diambil. 9
Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus bertanggungjawab secara administratif terdiri dari lima sanksi yaitu :
1. Teguran Lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat.
Penjatuhan  sanksi-sanksi  sebagaimana  terurai  diatas  terhadap Notarisyang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat  kesalahan  yang  dilakukan  semakin  besar  pula  sanksi  dan tanggungjawab yang harus dipenuhi.
2. Pertanggungjawaban Perdata Notaris.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  berwenang  membuat  akta  otentik, sehubungan  dengan  kewenangannya  tersebut  Notaris  dapat  dibebani tanggungjawab  atas  perbuatannya  dalam  membuat  akta  otentik  yangtidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  atau  dilakukan  secara  melawan hukum.
Berkaitan  dengan  wewenang  tersebut,  jika  notaris  melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka akta Notaris tersebut tidak  mengikat  secara  hukum  atau  tidak  dapat  dilaksanakan.  Pihak  yang merasa  dirugikan  oleh  tindakan  Notaris  diluar  wewenang  tersebut,  maka Notaris dapat  digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri  atau Pengadilan Agama.
Pertanggungjawaban  perdata  erat  kaitannya  dengan  perbuatan melawan  hukum  dan  pengganti  kerugian  akibat  perbuatan  yang  telah dilakukan  seseorang.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang merupakan  kiblat  hukum  perdata  di  Indonesia,  yang  berkenaan  dengan perbuatan  melawan  hukum,  mengatur  kerugian  dang  anti    rugi  dalam hubungannya  dengan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  dua  pendekatan sebagai berikut : 1). Ganti rugi umum, 2). Ganti rugi khusus.
Pengertian  ganti  rugi  umum  adalah  ganti  rugi  yang  berlaku  untuk semua  kasus  baik  untukkasus-kasus  wanprestasi  kontrak,  maupun  kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  perikatan lainnya,  termasuk  karena  perbuatan melawan hukum. 10
9 Habib Adjie, Op.Cit, Hal.106-107.
10 Munir  Fuadi,2010, Perbuatan  Melawan  Hukum, Bandung  :  PT.Citra  Aditya Bakti, Hal.136.
Dewasa  ini,  kurangnya  kesadaran    Notaris  untuk bertanggungjawab secara  langsung  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Sehingga  untuk menyadarkan  Notaris  tersebut  harus  menggunakan  lembaga  pengadilan, dengan cara menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris
Pelanggaran  terhadap  peraturan  jabatan  Notaris  pada  akhirnya  akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesi Notaris,baik itu bertanggung jawab secara administratif,  mengganti kerugian secara perdata maupun pertanggungjawaban hukum secara pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuatan tersebut. Menentukan adanya tindakan  pidana  didasarkan  pada  asas legalitas sedangkan  menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan.
Bentuk tanggungjawab seorang Notaris dalam bidang hukum pidana sebagaimana  praktik  peradilan  pada  umumnya,  meliputi  tiga  bentuk tanggungjawab, yaitu :
1. Tanggungjawab selaku tersangka, 11 terdakwa, 12 dan terpidana. 13
2. Tanggungjawab selaku saksi
3. Tanggungjawab  sebagai  tenaga  ahli  dalam  hal  memberikan keterangan dan penjelasan di siding pengadilan.
Tanggungjawab pidana Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan  tidak  diatur  secara  khusus  didalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabtan  Notaris  sebagaimana  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014.  Walaupun  demikian bukan berarti Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana.
Secara umum terdapat beberapa tindak pidana yang sering dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya antara lain :
1. Tindak  pidana  pemalsuan  surat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 263 ayat 1, 2, dan Pasal 264, 266 KUHP;
2. Tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat  dalam Pasal 372 KUHP;
3. Tindak  pidana  tentang  penipuan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 378 KUHP.
11 Tersangka  adalah  orang  yang  karena  perbuatannya  atau  karena  keadaan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14  KUHAP),  Muhammad  Taufik  Makarao  dan  Suhasril,  2004, Hukum  Acara  Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal.13.
12 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di siding pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP) dalam Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril.
13 Ibid.

## MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS (Nia Rochmah Savitri,M.Saleh)
Terdapat  tiga  aspek  yang  harus  diperhatikan  ketika  akta  dibuat, aspek  aspek  ini  berkaitan  dengan  sudah  sesuai  atau  tidak  rangkaian  yang dilakukan  oleh  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik.  Dan  apabila  aspek aspek  ini  dilanggar  maka  akan  menimbulkan  pertanggungjawaban  yang berbeda  dari  masing  masing  aspek  yang  pada  akhirnya  berkaitan  dengan kadar/nilai kekuatan pembuktian akta tersebut, yang terdiri dari : 1). Aspek lahiriah; 2). Aspek formal; 3). Aspek materil.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  UUJN  bahwa  ketika  seorang  Notaris  dalam menjalankan  jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran  maka Notaris  harus  bertanggungjawab  dengan  cara  dijatuhi  sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana.
2. Penjatuhan  sanksi-sanksi  sebagaimana  terurai  diatas  terhadap Notaris  yang  melanggar  ketentuan  dalam  pembuatan  akta  otentik disesuaikan  dengan  kwantitas  dan  kwalitas  pelanggaran  yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Jimly  Assidiqie  dan  Ali  safa’at, Gagasan  Negara  Hukum, melalui http://www.jimly.com/makalah/konsep Negara hukum indonesia.
W.J.S.Poerwadaminta, 1982, Kamus  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, hal.1014.
Purnadi  Purbacaraka, 2010, Perihal  Kaidah  Hukum, Bandung:Citra
Aditya, Hal.37.
E.  Soemaryono ,  1995, Etika  Profesi  Hukum;  Norma  Norma  Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Kanisius.
Habib  Adjie, 2007, Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap Undang-Undang  No.30/2004  tentang  Notaris, Surabaya:  Refika Aditama, hal.120.
Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  ,
Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.h.10
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group.Jakarta, 2010.h.197
Tersangka  adalah  orang  yang  karena  perbuatannya  atau  karena  keadaan berdasarkan  bukti  permulaan  yang  patut  diduga  sebagai  pelaku tindak  pidana  (pasal  1  butir  14  KUHAP), Muhammad  Taufik
Makarao  dan  Suhasril ,  2004, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori dan Praktek, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal.13. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di siding  pengadilan  (pasal  1  butir  15  KUHAP)  dalam Muhammad
Taufik Makarao dan Suhasril.

## Peraturan perundang-undangan
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c. UU  Nomor  2  Tahun  2014  sebagaimana  diubah  melalui  UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;