## PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(Suatu Executive Summary Naskah Akademik)

## Armen Yasir

## Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univeristas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Kajian  Tioritis  dan  Praktik Empiris,  Landasan  Filosofis,  Sosiologis  dan  Yuridis,  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Terkait,  Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan  Peraturan  Daerah  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Di  Kabupaten Lampung  Barat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  teoritis  dan  praktis pengelolaan  sumber  daya  hutan  adalah  berbasis  pada  kewenangan  daerah  yang bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan.  Landasan  filosofis  bersandar pada  nilai-nilai  kearifan  pemanfaat  sumber  daya  hutan,  sedangkan  landasan sosiologis  bersumber  pada  perilaku  publik  dan  landasan  yuridis  secara  hirarkis struktural  bersumber dari  norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah  sampai  pada  derajat  konstitusi.  Adapun  peraturan  perundang-undangan terkait  meliputi  bidang  konesrvasi  alam,  kehutanan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang  Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutuan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam  rangka menjalankan urusan otonomi daerah.
Kata kunci : Pengelolaan, Sumberdaya Hutan dan Otonomi Daerah.

## I. PENDAHULUAN
Sentralisiasi kebijakan menyangkut pengaturan dan penguasaan  sumberdaya  hutan  di daerah  menempatkan  Pemerintah Daerah  hanya  sebagai  pelaksana teknis dan administrasi yang dirumuskan  oleh  Pemerintah  Pusat dan  di  bawah  kontrol  Departemen Kehutanan.  Pemerintah  Daerah    dan masyarakat setempat yang sebenarnya memahami persoalan dan potensi  sumberdaya  alam  di  daerah tidak dapat mengembangkan alternatif  kebijakan  yang  sesuai dengan  kondisi  sosial,  ekonomi  dan budaya  lokal.  Tidak  ada  ruang  dan kesempatan bagi daerah agar aspirasi masyarakat  diakomodasi  di  dalam
kebijakan,  mengakibatkan  terjadinya konflik kepentingan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta konflik  dengan  masyarakat  atas pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang semakin menguat dan berlarut-larut.
Terjadinya pergeseran
paradigma  dan  orientasi  pengurusan sumberdaya  alam  (hutan)  pasca reformasi dalam kerangka legal yang mengakui dan menempatkan masyarakat  sebagai  pelaku  utama dalam menjaga
keseimbangan manfaat  ekonomi  dan  kelestarian fungsi  ekologi  sumberdaya  alam. Kebijakan  sistem  penguasaan  dan pengusahaan lahan di dalam maupun di  sekitar  kawasan  yang  dilakukan pemerintah diharapakan dapat
memberikan  jalan  keluar  terhadap pemecahan masalah pengelolaan kawasan  hutan  melalui  pendekatan kultur sosio-ekologis. Dalam upaya untuk mensinkronkan  kebijakan  disektor kehutanan diperlukan suatu peraturan yang bersifat kholistik sesuai kebutuhan  dan  kewenangan  yang ada,  guna    dijadikan  acuan  setiap sektor  dalam  pengelolaan  sumber daya  hutan  atau  yang  berhubungan dengan  sumber  daya  hutan.  Untuk membentuk  peraturan  yang  bersifat kholistik  dibidang  kehutanan  itu dibutuhkan  suatu  naskah  akademik yang  memuat  gagasan  pengaturan serta  materi  muatan  perundang- undangan  (materi  Hukum)  bidang tertentu  yang  telah  ditinjau  secara holistik  futuristik  dan  dari  berbagai aspek ilmu.
Metode Pendekatan dalam penyusunan  naskah  akademik  ini dilakukan  dengan  metode  yuridis normatif  dengan  mengacu  kepada norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang- undangan, dokumen (data-data tertulis,  hasil  seminar,  hasil  FGD, pengkajian  dan  tulisan  atau  referensi lain,  serta  penelusuran  data,  dan informasi  melalui  website,  yang berkaitan  dengan  sumberdaya  hutan) dan  literatur  yang  berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas. Disisi lain norma-norma yang berlaku  dan  mengikat  masyarakat atau  adat/hukum  adat.  Hal  ini dilakukan  untuk  mendapat  dasar kajian  secara  sosiologis,  yuridis  dan filosofis

## II. KAJIAN TIORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## Aspek Tioritis
Penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  pelaksanaan  otonomi daerah  tidak  dapat  dilepaskan  dari konsep hukum. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai  cita-cita    serta  keadaan tertentu  dengan  tidak  mengabaikan dunia  kenyataan.  Oleh  karena  itu, hukum  terutama  dibuat  dengan penuh  kesadaran  oleh  negara  dan digunakan  untuk  mencapai  tujuan tertentu. Hukum dimaksud
sebagaimana  dikatakan  oleh  Antony Allott  (1980;  2); Law:  a  coherent, total, particular, legal system prevailing  in  a  given  community    or country” .  Hukum  dalam  pengertian ini pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan  tertulis    yang dibuat  oleh  lembaga  negara  yang berwenang  sebagai  perwujudan  dari kebijakan  yang  akan  diterapkan secara ajeg.
Reformasi  hukum  dan  politik yang kembali bergulir sebagai akibat penggantian Presiden telah mendorong  pembenahan  sekaligus pembaharuan  dalam  politik  hukum negara  dalam  hubungan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berlakunya  UU  Otonomi  Daerah yang  terakhir  dengan  UU  Nomor  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah  yang  telah  beberapa  kali dirubah,  dan  UU  No.  33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah mempunyai implikasi terhadap pengelolaan  lingkungan  hidup  yang semula  lebih  bernuansa  sentralistik menjadi desentralistik. Politik desentralisasi  menjadi  landasaran pemberian  otonomi  luas,  nyata  dan bertanggungjawab  kepada  daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk bidang lingkungan. Dari  sudut  konseptual  menurut
Sonny  Keraf  (dalam  M.  Akib,  2008; 182-183)  otonomi  daerah  akan  lebih menguntungkan bagi lingkungan hidup.  Dari    sisi  etika,  Sonny  keraf menyatakan tujuan desentralisasi adalah  (1)  lebih  memperlancar  dan memaksimalkan  pelayanan  publik demi menjamin kepentingan masyarakat  secara  baik,  (2)  demi menjamin demokrasi, yaitu memungkinkan  partisipasi  publik dalam  setiap  jenjang  pengambilan keputusan  dan  kebijakan  publik,  dan memungkinkan kontrol serta pertanggungjawaban  publik  yang lebih  baik,  (3)  kebijakan  publik  bisa lebih baik karena benar-benar mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat, dan (4)
desentralisasi membawa dampak positif  berupa  pemangkasan  rentang birokrasi  dan  berarti  mengurangi peluang korupsi. Dari  sudut  pandang  optimistik, desentralisasi pengelolaan lingkungan akan memberikan dampak  positif  terhadap  lingkungan. Kebijakan desentralisasi dapat menghindari terjadinya penyederhanaan masalah alam,
ekologi, hubungan sosial dan
lingkungan, yang pada era sentralisasi  (orde  baru)  menjadi penyebab gagalnya penerapan kebijakan lingkungan, rusaknya hutan  yang  berakibat  hilangnya keragaman hayati degan menampikkan kearifan lokal. Strategi kebijakan pembangunan  kehutanan  haruslah diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan  ( rural  development ). Menurut  Prakoso  (dalam  Abdul Hakim  2005;  109-110)  Ada  3  (tiga)
asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih  memperhatikan  masyarakat pedesaan dan pembangunan pedesaan, yaitu : a. Sektor  kehutanan  harus  lebih menekakan  pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan  disekitar  hutan,  yang kehidupannya  bergantung  pada interaksinya  dengan  hutan  dan tanah hutan;
b. Sektor  kehutanan  dan  para rimbawan harus mengintegrasikan  dengan  sektor pertanian  dan  sektor-sektor  lain, dan  perlunya  faktor-faktor  di luar  sektor  kehutanan  menjadi pertimbangan  dalam  penentuan kebijakan kehutanan; dan
c. Dukungan  dan  partisipasi  oleh masyarakat  sekitar  hutan  pada program  kehutanan  merupakan faktor  yang  menentukan  dalam keberhasilan  program-program tersebut.
Bertolak  dari  ketiga  asumsi  di atas, maka dikemas pola baru dengan social forestry atau hutan kemasyarakatan,  sebagai  suatu  pola kehutanan yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat  di  dalam  dan  sekitar hutan. Reformasi  dalam  sub  sektor kehutanan  telah  telah  mengubah sistem pengelolaan hutan yang berkarakter  kapitalistis  dan  tidak demokratis, kearah pengelolaan hutan  yang  berbasis  ekosistem  hutan yang berdampingan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.  Prinsif  hutan  untuk rakyat      yang  dikehendaki  dalam reformasi  kehutanan  (Fattah,  2002; 49). Dengan adanya prinsif ekosistem hutan dan pada masyarakat, diharapkan dapat
mengundang  partisipasi  masyarakat dan  dapat  lebih  memberdayakan mereka.
Menurut  Paul  (1986)  tujuan dari  partisipasi  adalah, pertama; untuk  berbagi  beban  terutama  dalam menanggung  ongkos  pembangunan,
Kedua ; meningkatkan efisiensi kegiatan  melalui  keterlibatan  aktif sehingga  sasaran  proyek  sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Ketiga; meningkatkan  effisensi  baik karena keterlibatan masyarakat dalam  seluruh  proses  kegiatan  atau karena peningkatan kesadaran, Keempat ; proses pemberdayaan. Desentralisasi menghasilkan peningkatan interaksi, hubungan yang  lebih  dekat  antar  masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya dengan keberadaan  masyarakat  yang  kuat untuk  mengelola  hutan,  diperlukan modal  sosial  sebagai  salah  satu bentuk  modal  yang  sangat  berharga selain sumberdaya manusianya. Modal sosial tidak diwujudkan dalam orang  tertentu,  tetapi  melekat  dalam hubungan  sosial  orang.  Modal  sosial mengacu  pada  norma  dan  jaringan kerja masyarakat sipil untuk melancarkan tindakan kerjasama
diantara  warga  negara  dan  institusi mereka. 2.2. Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma Adanya  pendistribusian  urusan sebagaimana ditentukan Pasal 11 UU No.  32  Tahun  2004  dapat  dikatakan mengacu kepada kriteria eksternalitas;  yaitu  penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran,
dan  jangkauan  dampak  yang  timbul akibat penyelenggaraan  suaru urusan pemerintahan,  kriteria  akuntabelitas; yaitu  penanggungjawab  penyeleng-
garaan  suatu  urusan  pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan  luas,  besaran,  dan  jangkauan dampak  yang  ditimbulkan  oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan,  dan  terakhir  berdasar kriteria efisiensi, yaitu penyelenggara suatu  urusan  pemerintah  ditentukan berdasarkan  perbandingan  tingkat daya  guna  yang  paling  tinggi  yang dapat  diperoleh.  Selanjutnya  dalam
UU ini dinyatakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan  dapat  bersifat wajib  dan  dapat  pula  bersifat  pilihan (lihat Pasal  13 dan Pasal  14 UU No. 32 tahun 2004). Otonomi daerah dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  telah diberikan  landasan  dalam  Pasal  63 ayat (2 dan 3) UU  No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)  yang  menentukan    tugas dan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Ketentuan  ini  mengandung  makna, bahwa  urusan  tertentu  di  bidang lingkungan  akan  didesentralisasikan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.
Daerah berwenang mengatur  urusan  tertentu  dibidang lingkungan sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan asas otonomi. Adanya urusan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka amanat ketentuan  Pasal  3  UU  NO.  41  tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan  bahwa  penyelenggaraan kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan  :  (a)  menjamin  keberadaan hutan  dengan  luasannya  yang  cukup
dan  sebaran  yang  proporsional;  (b) mengoptimalkan  aneka  fungsi  hutan yang  meliputi  fungsi  konservasi, fungsi  lindung  dan  fungsi  produksi untuk  mencapai  manfaat  lingkungan sosial,  budaya,  dan  ekonomi  yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan  daya  dukung  daerah aliran  sungai;  (d)  meningkatkan kemampuan  untuk  mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan  ketahanan  sosial  dan ekonomi  serta  ketahanan  terhadap akibat  perubahan  eksternal;  dan  (e) menjamin  distribusi  manfaat  yang berkeadilan  dan  berkelanjutan,  lebih dapat diwujudkan.

## 2.3. Praktik Penyelenggaraan
Pengelolaan  kehutanan  pada masa  Orde  Baru  di  dasarkan  pada kebijakan system pengelolaan kehutanan pada paradigma pertumbuhan  ekonomi  semata  tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis  maupun  kepentingan  sosial budaya  dan  ekonomi  masyarakat sekitar  hutan.  Akibat  kebijakan seperti  ini  telah  menciptakan  proses kehancuran  hutan  yang  berjalan sangat  signifikan,  pasti  dan  bergulir terus  tanpa  tertahankan  sampai memasuki era reformasi yang disebabkan  baik  oleh  banyaknya berbagai jenis kepentingan -ekonomi, politik,  sosial  dan  sebagainya  yang terdapat  di  dalam  Instansi  terkait, antar  Departemen,  antar  Pusat  dan Daerah,  antar  Instansi  dan  antar idnividu  di  dalam  daerah  sendiri masuk,  bertarung  dan  berkoloborasi, dan  bahkan  mendorong  kebijakan dalam  system  pengelolaan  hutan yang sangat eksploitatif.
Propinsi Lampung sering disebut  sebagai contoh  terbaik dari buruknya kebijakan pengeloaan hutan di Indonesia sekaligus menjadi ajang  uji  coba  sebagian  kebijakan yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat. Sentralisasi  kebijakan  menyangkut pengaturan  dan  penguasaan  sumber daya  hutan  di  daerah,  menempatkan Pemerintah  Daerah  hanya  sebagai pelaksana  teknis  dan  administrasi yang  dirumuskan  oleh  Pemerintah
Pusat dan dibawah kontrol Departemen  Kehutanan.  Pemerintah Daerah  yang  sebenarnya  memahami persoalan  dan  potensi  sumberdaya alam setempat, tidak dapat mengembangkan  alternatif  kebijakan yang  sesuai  dengan  kondisi  sosial, ekonomi  dan  budaya  lokal  (Tim
PSDHBM Watala, 2004;6).
Kerusakan  hutan  di  Lampung sudah memasuki tahapan mencemaskan. Pada tahun 2000, dari
1.004.735  ha  luas  kawasan  hutan  di Lampung, tinggal sekitar 328.603 ha (32,70  %)  yang  masih  berhutan. Pembukaan  lahan  dan  penebangan liar  yang  eskalasinya  meningkat tajam pada era reformasi, menambah panjang deretan persoalan pengelolaan  kehutanan  di  Lampung dengan tingkat kerusakan hutan yang hingga saat ini masih terus berlangsung.  Fenomena  ini  dapat ditemukan  hampir  disemua  lokasi kawasan hutan di Lampung. Sebagian besar wilayah
administratif  Kabupaten  Lampung Barat  adalah  kawasan  hutan  (71,73 %)  dari  luas  Kabupaten,  sedangkan sisanya  adalah  kawasan  yang  dapat diusahakan  menjadi  kawasan  budi daya, pertanian,
perikanan, perkebunan,  dan  juga  pemukiman penduduk,  sarana  umum,  perkotaan dan sebagainya.
Permasalahan  kehutanan  di Kabupaten Lampung Barat berhubungan dengan Luasnya kerusakan  hutan  di  kawasan  Taman Nasional Bukit Barisan, hutan lindung,  dan  hutan  produksi  terbatas yang  telah  mencapai  lebih  kurang 241.148  ha,  konflik  satwa  liar  yang dilindungi  dengan  masyaakat  sekitar hutan,  konflik  batas  kawasan  hutan (patok  batas  hilang,  rusak,  dan bergeser),  luas  lahan  kritis  di  dalam dan  diluar  kawasan  hutan,  dan perambahan hutan dan illegal logging (Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat). Kesalahan dalam proses deforesti yang terjadi masa orde baru dan  masih  terus  berjalan  hingga sekarang kerusakan itu, bukan terletak  pada  reformasi,  otonomi daerah  dan  desentralisasi  di  sektor kehutanan,  tetapi  sebaliknya  lebih pada sentralisme yang sudah mengakar  dalam  berbagai  aspek pemerintahan,  dan  tidak  adanya otonomi daerah, sehingga melahirkan kebijakan  yang  tidak memperhatikan partisipasi masyarakat di daerah yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan  ekonomi  semata  yang memandang  hutan  sebagai  suatu komoditas  ekonomis,  bukan  sesuatu yang hidup dan mengandung kehidupan, sehingga harus dieksloitasi secara besar-besaran oleh konglomerasi  maupun  multinasional dengan  modal  besar  dan  teknologi canggih.

## III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
3.1 Landasan Filosofis
Hutan  melaksanakan  berbagai fungsi,  sebagai  penyimpanan  dan pengatur  air,  sumber plasma  nutfah tumbuhan  dan  binatang,  penabung
cadangan  tanah,  sumber  energi, sumber  cadangan  energi,  sumber bahan produksi dan kebutuhan manusia  dan  lain  sebagainya.  Masa era globalisasi sekarang, hutan memiliki  fungsi  sebagai  paru-paru dunia dan sebagai penjaga ekosistem planet  bumi.  Ini  berarti  hutan  tidak lagi  hanya  dimiliki  sendiri  oleh bangsa  Indonesia  dan  masyarakat  di daerah  di  mana  hutan  itu  berada, tetapi telah menjadi milik masyarakat dunia.
Melalui demokrasi,
desentralisasi,  dan  otonomi  daerah, kebijakan  dalam  sektor  kehutanan tidak  lagi  berasal  semata-mata  dari Pemerintah  Pusat,  kebijakan    tidak lagi  bersifat  dari  atas  –ke  bawah, tetapi  kebijakan  itu  harus  telah mempertimbangkan
kondisi,
keberadaan  dan  peranan  Pemerintah Daerah  dan  masyarakatnya  yang lebih  mengetahui  kondisi  setempat.
Pemanfaatan  hutan  harus  bersamaan dengan upaya
demokratisasi, menegakkan  hak  asas  manusia,  dan perubahan  tata  ekonomi  global  yang lebih adil.

## 3.2 Landasan Sosiologis
Hutan    sebagai  salah  satu penentu sistem penyangga kehidupan dan  sumber  kemakmuran  rakyat, cendrung menurun kondisinya. Meningkatnya erosi dan menurunnya  aliran  air  terutama adalah  akibat  pengundulan  hutan pada  hulu  daerah  aliran  sungai menunjukkan  tingkat  reboisasi  dan penghijauan  belum  berhasil  menang dalam  berpacu  dengan  kecepatan perusakan hutan.
Kerusakan hutan pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan yang bersifat  sentralistik  dan  dengan
pendekatan sektoral. pendekatan sektoran  menunjukkan  tidak  adanya koordinasi    dan  singkronisasi  dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga berjalan sesuai dengan visi sektoralnya masing-masing tanpa memperhatikan dan  memperhitungkan  pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya hutan.  Orientasi  produksi  komoditas yang  bersifat  spesifik  di  setiap sektor,  sering  tidak  menghargai peran  sumberdaya  hutan  sebagai fungsi  publik,  misalnya  hutan  yang menjadi  bagian  penentu  kualitas  dan keberlanjutan  daerah  aliran  sungai. Secara inheren ,  pendekatan  sektoral merupakan  pendekatan  reduksionis sehingga ukuran kinerja pembangunan  dirumuskan  secara parsial. Dalam kondisi yang
demikian,  seandainya  setiap  sektor berhasil  pun,  berbagai  kebutuhan publik  yang diperlukan seperti aspek lingkungan  hidup,  kebutuhan  antar generasi,  dan  sebagainya  tidak  akan mampu terpenuhi.
Selain  adanya  kondisi  di  atas terdapat  faktor  pendorong  yang menyebabkan  terjadinya  kerusakan hutan    di  Kabupaten  Lampung  Barat yang  di  identifikasi  sebagai  berikut :Tekanan  penduduk,  kemiskinan, Rendahnya  kesadaran  lingkungan, Ketaatan  terhadap  hukum  relatif masih kurang, dan Penegakan hukum yang lemah.

## 3.3 Landasan Yuridis
Pembentukan Peraturan Daerah di dasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya  hutan  dan  pembagian urusan    di  bidang    kehutanan  yang menjadi kewenangan daerah otonom,
serta  keinginan  masyarakat  untuk memperoleh  jaminan  hukum  dalam
peran  serta  untuk  berpartisipati  aktif dalam  pengelolaan  sumber  daya hutan.

## IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT
Berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  langsung dengan pengelolaan kehutanan yaitu:
UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumber  daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan  Pemeriantah  Nomor  68 tahun 1998 Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990, yang mengatur tentang Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian  Alam  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  tahun  1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
UU. No. 41 tahun 1999 tentang tentang Kehutanan sebagaimana telah  dirubah  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang  No.  1  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  41  Tahun 1999  dan  telah  ditetapkan  dengan UU  No.  19  tahun  2004  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1 tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi    Undang-Undang  dan  yang ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  tahun  2004 tentang  Perencanaan  Kehutanan  dan PP.  Nomor  45  tahun  2004  tentang Perlindungan  Hutan  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor    6  tahun  2007 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta Pemanfaatan  Hutan  dan  terkait  juga dengan  PP No. 4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang
berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan dan atau Lahan.
UU  No. 32 tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditindak  lanjuti  dengan    Peraturan Pemerintah  Nomor  27  tahun  1999 tentang  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan Hidup,    Undang-undang terkait  lainnya  yang  berhubungan dengan  lingkungan  hidup  adalah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  dan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  dan peraturan perundang-undangan
terkait lainnya. V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG  LINGKUP  MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTUAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Adanya  PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Propinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota yang  menetapkan  Urusan  bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota,  maka    diperlukan adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Dengan  Peraturan  Daerah  tentang
Pengelolaan  Sumber    Daya  Hutan  di daerah,  maka  daerah  mempunyai payung  hukum  untuk  memperkuat legitimasi  pengelolalan  hutan  sesuai kondisi  daerahnya  masing-masing, dengan demikian sasaran yang hendak  diwujudkan  adalah  adanya suatu  pedoman  dan  mekanisme pengelolaan  sumber  daya  hutan secara  terpadu  dan  konfrehensif dengan  melibatkan  multifihak  baik, Pemerintahan  Daerah,  dunia  usaha dan masyarakat.
Penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  pelaksanaan  otonomi daerah  tidak  dapat  dilepaskan  dari konsep hukum. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai  cita-cita    serta  keadaan tertentu  dengan  tidak  mengabaikan dunia  kenyataan.  Apabila  hukum sebagai  produk  politik,  maka  politik sangat menentukan hukum. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan  karakter  produk  hukum tertentu di negara itu. Adapun  yang  menjadi  ruang lingkup  materi  Peraturan  Daerah mencakup sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; memuat rumusan batasan pengertian/definisi, singkatan atau  akronim  yang  digunakan dalam  peraturan  daerah  (Perda) yang  pengaturannya  lebih  dari atau  paling  sedikit    5  pasal (didasarkan pada ketentuan kovensi  yang  berlaku  di  dalam teknik  pembentukan  peraturan perundang-undangan),  Sedang- kan  apabila  pengaturan  hanya disingung  selintas,  pengertian/ defenisinya  diletakkan  dalam pasal yang bersangkutan.
Depenisi  yang  diberikan  yang berhubungan dengan hutan  yang kondisinya  secara  riil  ada  di Daerah  Kabupaten  Lampung
Barat.
2. Adapun  yang  menjadi  tujuan pengaturan peraturan daerah
tentang pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Lampung  Barat  terutama  dalam rangka  mewujudkan  Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi,  sedangkan  sasaran yang  hendak  dicapai  adalah; adanya  mekanisme  pengelolaan sumberdaya hutan secara terpadu dan konfrehensif
sehingga diharapkan dengan pengelolaan yang demikian, maka  fungsi  hutan  tetap  terjaga, terkendali  pemanfaatan  hutan, dan tercapai perlindungan hutan.
3. Hak  dan  Kewajiban:  pengaturan berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban, baik hak dan kewajiban masyarakat di Daerah Kabupaten Lampung Barat, maupun  hak  dan  kewajiban Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah  dalam  pengelolaan hutan sesuai kedudukannya masing-masing.
4. Pengelolaan  Sumberdaya  hutan;
Dalam  pengelolaan  sumberdaya hutan, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menetapkan  tata  hutan  sehingga di  dapat  zona  hutan  sesuai karakteristiknya baik yang berhubungan  dengan  tata  batas maupun  penatatagunaan  hutan, kemudian baru dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan    yang  melibatkan  semua pemangku kepentingan. 4.1. Pengaturan pemanfaatan hutan  dan  kawasan  hutan dimaksudkan untuk memperoleh  manfaat  hasil dan jasa hutan demi kesejahteraan masyarakat dan  kelestarian  lingkungan tampa merubah fungsi hutan. Oleh karenanya pemanfaatan hutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  maupun oleh Masyarakat harus memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 4.2. Di  dalam  Perda  ini  juga diatur tentang Hutan Kemasyarakatan,    Hutan Pekon,  dan  hutan  adat sesuai  kondisi  yang  ada  di Kabupaten  Lampung  Barat. Perda ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah  daerah  untuk menetapkan areal hutan kemasyarakatan, dan menerbitkan izin hutan kemasyarakatan  yang  dapat diberikan kepada masyarakat  dalam  jangka waktu  tertentu,  yang  akan dilakukan  pengawasan  dan evaluasi  pemanfaatan  izin hutan apakah sesuai dengan peruntukannya.  Pemerintah
Daerah juga berwenang menetapkan  wilayah  zona hutan  dan  kawasan  hutan yang  menjadi  urusan  dan kewenangannya untuk menjadi  hutan  pekon,  yang pengelolaannya  didasarkan izin pengelolaan hutan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah  Daerah  dapat menetapkan wilayah tertentu  yang  secara  nyata dikuasai  oleh  masyarakat adat  dan  diatur  menurut hukum adatnya atau menetapkan wilayah tertentu  yang  merupakan tanah  negara  untuk  menjadi hutan adat apabila terpenuhi syarat-syaratnya. 4.3. Selain  pengaturan  hutan kemasyarakatan, hutan pekon,  dan  adat  ,  dalam perda ini diatur juga tentang pembangunan hutan tanaman rakyat yang ditetapkan  oleh  Bupati  di
atas  areal  hutan  produksi yang tidak produktif. Usaha pemanfaatan  hasil  hutan kayu  pada  hutan  tanaman rakyat dapat dilakukan dengan  satu  atau  lebih sistem sivikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
4.4. Pemanfaatan  repong  damar dapat dilakukan sebatas mengambil  getah  pohon damar,  hasil  tanam  tumbuh jenis pohon lainnya, penelitian,  pengembangan dengan tanpa merusak kelestarian  repong  damar dan ekosistemnya, sedangkan Pemanfaatan kayu  pohon  damar  hanya dapat  dilakukan  terhadap pohon  yang  telah  tumbang dan  atau  tidak  produktif lagi,  setelah  mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
4.5. Bupati  dapat  menetapkan areal  tanah  yang  di  atasnya didominasi  oleh  pepohonan dalam satu kesatuan ekosistem  sebagai  hutan hak. Hutan hak harus memiliki  tiga  fungsi,  yaitu fungsi  konservasi,  fungsi lindung dan fungsi produksi,  oleh  karena  itu Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan hutan hak  agar  fungsi  hutan  hak tidak berubah statusnya. 4.6. Di  dalam  Perda  ini  diatur juga kewenangan Pemerintah  Daerah  untuk memberikan pembinaan terhadap  pelaksanaan  tata hutan, pelaksanaan
penyusunan rencana pengelolaan  sumber  daya hutan,  pemanfaatan  hutan dan  penggunaan  kawasan hutan, hutan kemasyarakatan, hutan pekon, an hutan adat, repong damar, hutan tanaman  rakyat  dan  hutan hak.  Dalam  melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah  dapat  bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap  hutan,  kawasan hutan dan pengelolaan hutan.  Masyarakat  dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan  oleh  pemegang izin  pengelolaan  sumber daya hutan; Hasil pengawasan yang dilakukan oleh  masyarakat  dilaporkan kepada  Dinas  Kehutanan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan  hasil  dan  bukti- bukti pengawasan. Pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan kawasan  hutan  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah; Pengendalian yang
dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah berupa ; monitoring; evaluasi;  dan  atau  tindak lanjut  terhadap  pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan.
4.7. Di  dalam  perda  juga  diatur kewajiban  dari  Pemerintah Daerah  untuk  melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan
kawasan hutan dari tindakan-tindakan yang dapat  merusak  dan  atau menimbulkan potensi kerusakan  yang  berakibat hilangnya  fungsi  hutan  dan kawasan  hutan.  Pemerintah Daerah  dapat  bekerja  sama dengan  masyarakat  dalam rangka  perlindungan  dan pengamanan hutan. 4.8. Pengaturan akhir dari pengelolaan sumberdaya hutan,  yaitu  berhubungan dengan rehabiliasi, reklamasi hutan dan konservasi  alam  baik  yang dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  dari  potensi  awal kerusakan  dan  kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana  alam  dan  proses alam, dan pengendalian kebakaran  hutan,  maupun pemegang  izin  pengelolaan sumber  daya  hutan  yang menimbulkan dampak potensi    kerusakan  hutan dan lahan serta ekosistemnya. 5. Dalam  Perda  diatur  Wewenang dan Tanggungjawab; yang berhubungan dengan kewenangan  Pemerintah  Daerah untuk;  (a)  menentukan  segala kebijakan  dalam  pengelolaan sumberdaya hutan, dan termasuk pengelolaan  repong  damar,  (b) memberikan izin usaha pemanfaatan  hutan  dan  kawasan hutan  sebagaimana  ditentukan dalam  Peraturan  Daerah  ini,  (c) mencabut segala  izin yang diberikan  apabila  tidak  dikelola, dikelola tidak sesuai peruntukannya dan atau disalahgunakan,  (d)  menetapkan zona hutan yang dapat
dimanfaatkan  dan  atau  dikelola maupun tidak dapat dimanfaatkan  dan  atau  dikelola, dan  mengambil  tindakan  dan tuntutan  ganti  rugi  maupun tuntutan  pidana  terhadap  setiap kegiatan yang menyebabkan berubahnya  fungsi  sumber  daya hutan.
6. Perda  juga  mengatur  peran  serta masyarakat;  pengaturan  peran serta  masyarakat  dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong  peningkatan  kualitas dan kuantitas sumber daya hutan agar  sifat,  karakteristik  hutan tidak  berubah  fungsinya.  Peran serta masyarakat dapat dilakukan  oleh  perseorangan, kelompok termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, kelompok  profesi,  kelompok minat,  LSM,  lembaga  berbadan hukum dan lembaga pendidikan.
7. Pemerintah  Daerah  melakukan upaya pemberdayaan masyarakat baik pengelola sumberdaya hutan maupun masyarakat sekitar  hutan  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  dan kelestarian hutan. Pemberdayaan masyarakat  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah dapat melibatkan  unsur  Pemerintah Daerah,  LSM,  badan  usaha, praktisi, aktivis lingkungan, akademisi  maupun  masyarakat itu sendiri.
8. Pengaturan  tentang  Insentif  dan disinsentif yang merupakan penghargaan  bagi  semua  pihak yang secara nyata telah melakukan  upaya  pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian, perlindungan  dan  pengamanan hutan serta rehabilitasi,
reklamasi  hutan  dan  konservasi alam  di  Kabupaten  Lampung
Barat. Memberikan insentif dan disinsentif bagi pengelola repong damar yang telah berhasil  mengembangkan  dan melesarikan repong damar. Memberikan insentif dan disinsentif bagi masyarakat yang telah  menetapkan  tanah  milik atas  inisiatif  pemegang  hak untuk  ditetapkan  sebagai  hutan hak  dengan  fungsi  lindung  atau konservasi dengan tidak mengubah statusnya. Memberikan  disinsentif  bagi semua  pengelola  sumberdaya hutan yang telah berhasil melakukan  pengelolaan  hutan lestari.  Pemberian  disinsentif dapat  diberikan  setiap  tahun, sedangkan  pemberian  insentif diberikan  sesuai  rencana  dan mata  anggaran  yang  ditetapkan setiap tahunnya.
9. Di  dalam  Perda  juga  diatur masalah  kerjasama  pengelolaan sumberdaya hutan yang diswakelola  oleh  Pemerintah Daerah  dengan  Kabupaten  dan atau  Kota  yang  berdampingan dengan  Kabupaten  Lampung Barat dan atau yang mendapatkan manfaat dari fungsi hutan  di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. 10. Untuk  menjamin  pengelolaan sumberdaya  hutan  dilakukan, para  pihak    dapat  meminta sertifikasi  setiap  perencanaan pengelolaan  sumber  daya  hutan yang  dilakukan  oleh  pemegang izin  pengelolaan  sumberdaya hutan. Sertifikasi yang dikeluarkan    oleh  Pemerintah Daerah  merupakan  sertifikasi tertulis yang menunjukkan bahwa  dokumen  pengelolaan
sumberdaya  hutan  pemegang izin, termasuk proses dan metodenya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 11. Perda  ini  juga  mengatur  tentang kewajiban  pendataan  sumber daya  hutan  setiap  tahun    dan akses informasi sumberdaya hutan, dengan adanya pengaturan  ini,  maka  dapat dimiliki  data  base  tentang  (a) potensi  sumber  daya  hutan  yang berhubungan dengan; luas, kondisi fisik dan karakteristiknya;  (b)  zona  yang telah ditetapkan baik yang berhubungan dengan inventarisasi,  tata  batas  dan penataan;  (c)  pemetaan  dan lokasi  sumberdaya  hutan  yang dapat  dikelola  maupun  yang tidak dapat  dikelola; (d) rencana pengelolaan  sumber  daya  hutan baik  jangka  panjang  maupun jangka  pendek;  (e)  areal  hutan dan  kawasan  hutan  yang  yang dikelola  baik  oleh  Pemerintah
Daerah secara swakelola, maupun pemegang izin pemanfaatan sumber daya hutan; (f)  areal  hutan  tertentu    yang ditetapkan sebagai hutan
kemasyarakatan, hutan adat,
hutan  pekon,  hutan  tanaman rakyat,  hutan  hak,  dan  kawasan hutan tujuan khusus, (g) langkah yang  telah  dan  akan  dilakukan oleh pengelola sumberdaya hutan  serta  kondisi  terakhir kondisi  sumberdaya  hutan  yang dikelola  baik  yang  berhubungan dengan aspek perencanaan, pemanfaatan,  pengawasan  dan perlindungan (h) hasil yang telah dicapai dalam rangka rehabilitasi, reklamasi hutan
serta konservasi alam  yang telah dilakukan.
12. Penyelesaian sengketa pengelolaan  sumber  daya  hutan yang  bukan  merupakan  tindak pidana  diselesaikan  oleh  Dewan Pengelola  Sumber  Daya  Alam dan Lingkungan, sesuai Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung  Barat Nomor  18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat terdapat Dewan Pengelola  Sumber  Daya  Alam dan  Lingkungan  yang  memiliki tugas salah satuhnya penyelesaian sengketa pengelolaan lingkungan. 13. Segala  pembiayaan  pengelolaan sumberdaya alam termasuk rehabilitasi, reklamasi dan konservasi  alam  yang  dikelola oleh  Pemerintah  Daerah  secara swakelola  maupun  bekerjasama dengan  pihak  ketiga  dibebankan kepada  Anggaran  dan  Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dan sumber daya lain  yang sah. Sedangkan segala biaya  pengelolaan  sumberdaya hutan  yang  dilakukan  pemegang izin  pengelolaan  sumberdaya hutan ditanggung oleh pemegang izin sendiri. 14. Bagian akhir dari perda
mengatur tentang ketentuan pidana.  Ketentuan  pidana  disini berhubungan dengan pidana administratif.
15. Dalam  bagian  penutup  perda ditentukan penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan adalah Bupati Kabupaten  Lampung  Barat  yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.

## VI. SIMPULAN
Pengelolaan  kehutanan  pada masa  Orde  Baru  didasarkan  pada kebijakan sistem pengelolaan kehutanan pada paradigma pertumbuhan  ekonomi  semata  tanpa memperhatikan keseimbangan
ekologis  maupun  kepentingan  sosial budaya  dan  ekonomi  masyarakat sekitar  hutan.  Akibat  kebijakan seperti  ini  telah  menciptakan  proses kehancuran  hutan  yang  berjalan sangat  signifikan,  pasti  dan  bergulir terus tanpa  tertahankan  sampai memasuki era reformasi. Kerusakan  hutan  di  Kabupaten Lampung Barat sudah sangat menghawatirkan,  dari  luas  areal hutan lindung, hutan produksi terbatas,  dan  hutan  konservasi  yang telah  mengalami  kerusakan  baik dalam  tahap  agak  kritis,  kritis maupun sangat kritis mencapai 67,79 %  dan  bila  dibandingkan  dengan total  kawasan hutan kerusakan hutan telah mencapai lebih dari 91 %.
Otonomi daerah
telah mengubah  tata  kelola  pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik.  Lokus  pembangunan bergeser  dari  Pusat  (nasional)  ke Daerah  berpeluang  tinggi  untuk mencapai  demokratisasi,  perbaikan pelayanan dasar publik dan
peningkatan akses ekonomi masyarakat.  Reformasi  dalam  sub sektor  kehutanan  telah  mengubah sistem pengelolaan hutan yang berkarakter  kapitalistis  dan  tidak demokratis, kearah pengelolaan hutan  yang  berbasis  ekosistem  hutan yang berdampingan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.  Suatu  fakta  yang  tidak terbantahkan bahwa masyarakat yang tinggal  disekitar  hutan  memiliki pengetahuan  luas  dan  mendalam
terhadap  hutan  termasuk  segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Proses desentralisasi dapat meningkatkan kesempatan partisipasi dengan  mendekatkan  kekuasaan  dan sumbernya kepada masyarakat, sehingga  masyarakat  lebih  mudah mempengaruhi Pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat digunakan  baik  sebagai  cara  untuk mensukseskan desentralisasi dan sekaligus sebagai tujuan dari desentralisasi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Akib.  Muhammad,  2008, Hukum Lingkungan,  Kebijakan  dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional ,  Penerbit  Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Alqadrie,  Syarif  Ibrahim,  Makalah Seminar  Internasional,  2003, Otonomi  Daerah,  Partisipasi, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Proses Kehancuran Hutan di Kalimantan . Hardjasoemantri,  Koesnadi,  1991, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah  Mada
University Press. H.  S.  Salim,  1997, Dasar-Dasar
Hukum Kehutanan , Sinar
Grafika Offet, Jakarta.
Khakim  Abdul,  2005, Pengantar Hukum  Kehutanan  Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti
Bandung.
Kusworo,  Ahmad,  2000, Perambah Hutan  Atau  Kambing  Hitam, Potret Sengketa Kawasan Hutan  di  Lampung ,  Pustaka Latin. Salim,    Emil,  1990, Pembangunan Berwawasan Lingkungan , LP3ES, Jakarta. Silalahi Daud, 1992, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Alumni,  Bandung. Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Yasir, Armen, 2008, Hukum Perundang-Undangan, LP. Universitas Lampung. _____________,2009 Hukum Otonomi  Daerah (Buku  Ajar), Kerjasama  Fakultas  Hukum Unila-Pemda Lampung. _____________,  2010, Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah ,  Makalah  Penyusunan Kerangka Kebijakan & Strategi Perwujudan Pemerintahan Yang Baik di Lampung Selatan (SCBD Project). Zen. M.T., 1982, Menuju Kelestarian Lingkungan  Hidup ,  Yayasan Obor  Indonesia  dan  Institut Teknologi  Bandung,  Jakarta- Bandung.
Proseding  Pertemuan  Reguler  V Forum  Komunikasi  Kehutanan Masyarakat  (FKKM),  2001,
Otonomi  Sumberdaya  Hutan, Bandar Lampung. Tim PSDHBM Watala, 2004, Kepastian Pengelolaan Di Kawasan Hutan Negara, Pengalaman  Belajar  Bersama di Sumber Jaya , Pustaka Watala. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI, 2009, Panduan  Praktis  Memahami Perancangan Peraturan Daerah , Jakarta.