## MENGGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG SESUAI DENGAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA
Oleh
Budiono
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## Abstrak
Sistem pemilu di Indonesia adalah cara untuk menerapkan dan memberi kebebasan seluas luasnya pada setiap warga negara, agar memakai hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang  dinginkan.  Pemilu  dilaksanakan  di  Indonesia  pertama  kali  adalah  ditahun  1955. Dalam      Undang  undang  No.27  tahun  1953  menegaskan  bahwa  pemilu  dilakukan  harus secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pada Pemilihan umum tahun 2009 dan Tahun 2014 digunakan sistem proporsional Perdebatan diantara elit partai politik untuk menggagas mengenai sistem pemilu legislatif  untuk pemilihan legislatif  pada tahun 2019 kembali muncul. Perdebatan muncul terfokus pada persoalan mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka atau kembali ke proporsional tertutup. Tulisan ini akan mengkaji sistem pemilihan umum  yang ideal  sesuai demokrasi yang diterapkan di Indonesia.
Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum, sistem demokrasi Indonesia.

## INITIATING THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE INDONESIAN DEMOCRACY SYSTEM
By Budiono
Student of  Doctoral Program of  Law Faculty of  Law, UNTAG Semarang

## Abstract
General Election system in Indonesia is a way to apply and give the widest possible freedom to every citizen, in order to exercise his / her right to vote for the wanted people’s representatives. The HOHFWLRQZDVKHOGLQ,QGRQHVLDIRUWKHÀUVWWLPHLQ8QGHU/DZ1RRI FRQÀUPHGWKDW elections should be conducted directly, publicly, freely and secretly. In the 2009 and 2014 elections the  proportional  system  of   debate  among  the  elite  of   political  parties  to  initiate  the  legislative election system for legislative elections in 2019 re-emerged. The debate appears focused on the issue of  maintaining an open proportional election system or returning to a closed proportional. This paper will examine the ideal electoral system according to the democracy applied in Indonesia.
Keywords: General Election System, Indonesian democratic system

## A. LATAR BELAKANG
Perdebatan  di  antara  elit  partai  politik mengenai sistem pemilihan anggota legeslatif untuk pemilihan legeslatif  tahun 2019 kembali muncul.  Perdebatan  yang  muncul  masih terfokus  pada  persoalan  mempertahankan sistem  pemilihan  proporsional  terbuka  atau kembali  ke  proporsional  tertutup  (Pikiran Rakyat, 22 Juli 2016)
Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 dan 2014 digunakan sistem proporsional terbuka. Namun  dalam  kenyataannya  pelaksanaan sistem  proporsional  daftar  terbuka  ini menyisakan beberapa permasalahan.
Dalam  sistem  proporsional  terbuka, rakyat  berdaulat  penuh.  Namun  realitas kondisi  masyarakat  yang  masih  lapar  dan miskin,  cenderung  memilih  wakil  pemilik modal  dan  berduit  dengan  mengabaikan soal  fatsun  politik,  moralitas,  apalagi kapasitas.  Akibatnya  sistem  proporsional terbuka  justru  melahirkan  wakil  rakyat karbitan  yang  masih  belajar,  belum  teruji dan  sebagian  bukan  kader  terbaik  partai sehingga  terpilih  wakil  yang  gagal  menjaga pintu  ( gate  keepers )  moral  dan  tanggung jawab.  Alih-alih  memperjuangkan  rakyat, fungsi  pengawasanpun  tidak  maksimal. Selain  itu  konsekuensi  proporsional  terbuka adalah  terjadinya  persaingan  yang  kurang sehat  (politik  destruktif)  antar  caleg  dalam satu partai, kontestasi sesama caleg internal satu partai dan bukan dengan partai lain.
Adapun kelebihan proporsional terbuka adalah  siapa  yang  akan  duduk  di  parlemen memang  sepenuhnya  bergantung  pada rakyat,  bukan  partai.  Sistem  proporsional terbuka  menjamin  dan  memastikan  suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan  duduk  di  parlemen.  Alokasi  nilai-nilai secara otoritatif  dari partai kembali nampak.
Sebaliknya sistem proporsional tertutup  dianggap  akan  mengembalikan oligarki  kepartaian  dan  menguatnya  partai ( Struggle  for  power ).  Kelemahan  sistem
prporsional  tertutup  diantaranya  menutup kanal  partisipasi  publik  yang  lebih  besar, menjauhkan ekses hubungan antara pemilih dan  wakil  rakyat  sehingga  seringkali pasca  pemilu  menjadi  rentetan  akumulasi kekecewaan  publik.  .Sistem  proporsional tertutup  juga  membuat  komunikasi  politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil. Tidak sampai disitu, krisis  calon  anggota  legeslatif   (caleg)  tidak bisa dielakkan karena sedikit yang berminat dan serius mau jadi caleg karena sudah bisa diprediksi siapa yang akan terpilih.
Dengan demikian dalam sistem proporsional  tertutup,  partai  berkuasa penuh,  partai  menjadi  penentu  siapa-siapa yang  akan  duduk  di  kursi  parlemen  setelah perolehan  suara  partai  dikonversikan  ke jumlah kursi.
Namun demikian sistem pemilu proporsional  tertutup  dianggap  mampu meminimalisir  politik  uang,  spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal.  Pelaksanaan  sistem  proporsional terbuka  membuat  pemilu  mahal.  Kelebihan proporsional tertutup adalah bahwa masyarakat  cukup  memilih  partai  dan partai  yang  akan  mengirimkan  kader-kader terbaiknya  ke  parlemen,  sebab  partai  tahu betul  siapa  kader  yang  punya  kapasitas, integritas dan narasi structural dan kultural.
Sementara  itu  Kementerian  Dalam Negeri  memiliki  tiga  opsi  sistem  pemilu anggota  DPR  dan  DPRD  yang  dituangkan GDODP GUDIW NRGLÀNDVL 588 3HPLOX .HWLJD opsi  itu  adalah  sistem  pemilu  proporsional terbuka,  tertutup,  dan  kombinasi  (CNN  26 Agudtus 2016).
Pada  opsi  sistem  proporsional  terbuka, pemungutan  suara  dirancang  berjalan sama  seperti  pemilu-pemilu  sebelumnya. Pemegang  hak  suara  dapat  memilih  partai politik dan calon anggota legeslatifnya secara bebas. Penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga  legeslatif   ditentukan  oleh  besaran
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
suara yang diperoleh saat pemungutan suara.
Sementara  pada  sistem  proporsional tertutup  pemegang  hak  suara  hanya bisa  memilih  parpol.  Penentuan  caleg yang  menenpati  kursi  perwakilan  rakyat murni  menjadi  kewenangan  partai  dengan memperhatikan  besaran  jatah  kursi  yang mereka peroleh dalam pemilu.
Pada  sistem  proporsional  campuran, pemegang  hak  suara  dapat  memilih  parpol atau  caleg  yang  diajukan.  Namun  parpol memiliki  kewenangan  memilih  caleg  yang akan  ditempatkan  di  lembaga  perwakilan tanpa  haus  terpaku  pada  perolehan  suara caleg.
Dari  paparan  realitas  yang  terjadi  di lapangan  tersebut  dapat  ditarik  benang merah  poin  penting  permasalahannya adalah  bagaimana  memulihkan  kembali degradasi  otoritas  kekuasaan  partai  dalam hal  rekruitmen  kepemimpinan  melalui sistem  pemilihan  umum  yang  akan  kita pilih  sehingga  nilai-nilai  demokrasi  tetap terjaga, tanpa dikotori oleh politik uang dan menjamurnya caleg instan menjelang pemilu yang  potensial  merusak  kaderisasi  partai politik Indonesia.

## B. PERMASALAHAN
Bagaimanakah Sistem Pemilihan Umum  yang  Ideal  sesuai  Demokrasi  yang diterapkan di Indonesia ?

## C. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Demokrasi
Jean  Bodin  sebagai  Bapak  Teori Kedaulatan mungkin akan terkejut mengetahui  betapa  jauh  bergesernya  apa yang dahulu ia teorikan. Awalnya, kedaulatan “hanya”  diartikan  sebagai  “kekuasaan tertinggi  terhadap  para  warga  negara dan  rakyat  tanpa  suatu  pembatasan  oleh
peraturan  perundang-undangan.” 1 Dengan kata lain, raja adalah pemilik negara.
Setelah itu munculah kedaulatan negara yang  sayangnya  kemudian  melahirkan kekuasaan  absolut  para  penguasanya. Meski  ada  pembatasan  kekuasaan  melalui konstitusi, pada praktiknya penguasa dengan kekuasaan  absolut  ini  sering  sama  seperti raja.
Baru  pada  abad  yang  lebih  modern, kedaulatan  raja  yang  menjelma  menjadi kedaulatan  negara  berhasil  tersungkur  dan memunculkan  kedaulatan  baru,  dimana kekuasaan  berada  di  tangan  rakyat.  Ajaran kedaulatan rakyat ini memberikan kekuasaan tertinggi  kepada  rakyat  atau  disebut pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk  rakyat.  Kita  kemudian  menyebutnya sebagai demokrasi.
Dalam  demokrasi  sebagaimana  JJ Rousseu  pelopori,  kekuasaan  dilaksanakan wakil-wakil  rakyat  maupun  oleh  mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Untuk itu, perlu  dilaksanakan  pemilihan  umum  yang langsung, umum, bebas, serta rahasia. 2
Jauh sebelum JJ Rousseu mendeklarasikan kedaulatan rakyat, adalah  Yunani  di  masa-masa  sebelum Masehi  telah  mengenal  demokrasi.  Maka,
pengertian demokrasi dalam tinjauan bahasa  ( etimology )  baik  asal  kata  maupun asal  bahasanya  adalah  gabungan  dari  dua kata  dalam  bahasa  Yunani,  yaitu  “ Demos ” yang  berarti  rakyat  atau  penduduk  suatu wilayah,  dan  “ Cratein ”  atau  “ Cratos ”    yang berarti  pemerintahan  atau  pemerintahan/ otoritas,  Sehingga  demokrasi  sederhananya mengandung  arti  berarti  pemerintahan rakyat  atau  kedaulatan/otoritas  rakyat. 3
1 Andi Mutari Pide, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press. 2008) hlm. 16 2 Ibid , hlm. 17 3
Ruslan Abdulgani, Beberapa Catatan tentang
Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada Tinjauan Sila ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila , dalam Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah,
Demokrasi  dalam  konsep  ilmu  pengetahuan modern,  khususnya  dalam  kajian  politik dan hukum ketatanegaraan pertama kali  dilaksanakan  di  negara  Athena  yang berbentuk polis, dimana dalam pelaksanaan pemerintahan  yang  berhubungan  dengan kepentingan-kepentingan  umum  ( public ), masyarakat  dilibatkan  dalam  kebijakan pengambilan keputusan. Ciri utama pemerintahan  demokrasi  Athena  ini  adalah adanya partisifasi atau keterlibatan langsung masyarakat  dalam  pemerintahan,  tanpa melihat apakah masyarakat yang dilibatkan tersebut  mengerti  atau  tidak.Jadi  titik sentral dari pemerintahan demokrasi saat itu adalah partisifasi masyarakat dalam bidang- bidang  pemerintahan  sebagai  dampak  dari kedaulatan rakyat.
Mengingat  kedaulatan  itu  melekat pada  diri  orang  untuk  mengatur  dan mempertahankan  dirinya,  serta  mengingat rakyat  itu  bukan  pula  satu  atau  dua orang,  tetapi  merupakan  gabungan  atau kumpulan  dari  orang-orang  yang  secara sadar  bergabung  untuk  mengatur  diri mereka, maka kedaulatan itu pun kemudian digabung  pula.  Kedaulatan  rakyat  ini  pun bukan  untuk  melindungi  sebagian  rakyat dan  menindas  sebagian  yang  lain.  Tetapi untuk melindungi keseluruhan rakyat dalam wilayah  kedaulatan  negara,  sesuai  dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
Ruslan  Abdulgani  mengutip  dari  buku Sejarawan  Yunani  Thucidides “History  of the Peloponnesian War” yang juga  mengutip ucapan  beberapa  negarawan  dan  ilmuwan Yunani memberikan penjelasan tentang arti materiil dari demokrasi, diantaranya: 4
1. Pericles ,  “ Our  constitution  is  named a  democracy  because  it  is  in  the  hands  not  of the  few,  but  of   the  many ”  (Konstitusi  kita
Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan , (Yogkarta: Widya Patria , 1995), hlm:1
4 Ibid , hlm. 2
dinamakan  demokrasi,  karena  kekuasaan tidak  ditangan  segolongan  kecil,  tapi ditangan banyak rakyat).
2. Athenagores ,  “ , VD\ ÀUVW WKDW WKH word demos, or people, include the whole state, oligarchy  only  a  part;  next,  that  if   the  best guardians of  property are the richt, and the best counselors  the  wise,  none  can  hear  and  decide so well as the many; and that all these talents, severally  and  collectively,  have  their  just  place in  a  democracy ”  (Bagi  saya, pertama ,  kata demos atau rakyat mencakup seluruh negara, oligarki  hanya  sebagian.  Kedua,  apabila orang-orang  kaya  adalah  penjaga  yang terbaik  bagi  harta  milik,  dan  orang-orang arif   pandai  adalah  penasehat-penasehat terbaik,  tapi  tidak  ada  yang  mengalahkan orang  banyak  dalam  kearifan  mendengar dan memutuskan. Semua kepandaian, bakat, dan akal budi itu, secara sendiri-sendiri dan kolektif, mempunyai tempat yang adil wajar dalam demokrasi)
3. Herts dalam  bukunya Political Realism  and  Political  Idealism sebagaimana dikutip  oleh Sukarna dalam  buku  Sistem Politik,  menyebutkan  bahwa  “ Democracy is  a  form  of   government  in  which  no  one member,  has  political  prerogative  over  any other.  Government  thus  the  rule  of   all  overall in the common, as opposed to the individual or separate  group  interest ), 5 yang  berarti  bahwa “Demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan dimana  tidak  satu  orangpun  anggota (rakyat/kelompoknya), mempunyai hak
prerogatif  politik terhadap anggota (rakyat/ kelompoknya) lainnya.Pemerintahan
adalah  dilakukan  dengan  aturan  oleh keseluruhan  anggota  (rakyat/kelompoknya) untuk  keseluruhan  masyarakat,  sebagai suatu  penentangan  terhadap  kepentingan perseorangan atau kelompok terpisah.
Josefh  A.  Schmeter  menyebutkan, “demokrasi  merupakan  suatu  perencanaan
5 Sukarna, Sistem Politik , (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm: 37
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
institusional untuk mencapai suatu keputusan politik dimana individu- individu  memperoleh  kekuasaan  untuk menentukan  dan  memutuskan  dengan cara  perjuangan  kompetitif   atas  suara rakyat”, sedangkan Sidney Hook, menyebutkan  “demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan  dimana  keputusan-keputusan pemerintah  yang  penting  secara  langsung atau  tidak  langsung  didasarkan  pada kesepakatan  mayoritas  yang  diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”, adapun  Philippe  C.Schmiiter  dan  Terry Lynn Karl menyebutkan bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem
pemerintahan  dimana  pemerintah  dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama para wakil mereka yang telah terpilih”. 6
Dari pendapat para ahli di atas terdapat benang  merah  atau  titik  singgung  tentang pengertian  demokrasi,  yaitu  rakyat  sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaran  negara  dan  pemerintahan serta  pengontrol  terhadap  pelaksanaan kebijakannya baik yang dilaksanakan secara langsung  oleh  rakyat  atau  mewakilimya melalui  lembaga  perwakilan.  Karena  itu negara  yang  menganut  sistem  demokrasi diselengarakan  berdasarkan  kehendak  dan kemauan  rakyat  mayoritas  serta  tidak mengesampingkan rakyat minoritas.
Moh.  Mahfud  MD  menyatakan  bahwa negara yang menganut asas demokrasi, maka kekuasaan  pemerintah  berada  di  tangan rakyat.  Pada  negara  yang  menganut  asas demokrasi  ini  didalamnya  mengandung unsur; pemerintahan dari rakyat ( government of   the  people ),  pemerintahan  oleh  rakyat
6 U. Ubaidillah, , Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani , (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm: 162
( government by the people ), dan pemerintahan untuk rakyat ( government for the people ). 7

## B. Pengertian Pemilu
Pemilihan  umum  adalah  merupakan institusi  pokok  pemerintahan  perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi,  wewenang  pemerintah  hanya diperoleh  atas  persetujuan  dari  mereka yang  diperintah.  Mekanisme  utama  untuk mengimplementasikan  persetujuan  tersebut menjadi  wewenang  pemerintah  adalah melalui  pelaksanaan  pemilihan  umum  yang bebas,  jujur  dan  adil,  khususnya  untuk memilih  presiden  /  kepala  daerah.  Bahkan dinegara  yang  tidak  menjunjung  tinggi demokrasi  sekalipun,  pemilihan  umum diadakan  untuk  memberi  corak  legitimasi kekuasaan (otoritas).
Oleh karena itu, pemilihan umum yang dituntut  demokrasi  bukanlah  sembarang pemilihan  umum,  akan  tetapi  pemilihan umum dengan syarat-syarat tertentu. Pemilihan  umum  yang  tidak  memenuhi syarat-syarat  tersebut  hanyalah  merupakan simbol  belaka  yang  tidak  banyak  artinya bagi  perkembangan  demokrasi.  Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada  memang  sudah  memberikan  syarat- syarat  tersebut,  sebagaimana  misalnya istilah  langsung,  umum,  bebas,  rahasia yang  bila  dilaksanakan  sesuai  arti  yang terkandung  didalamnya  sudah  menjamin terselenggaranya  pemilihan  umum  yang demokratis,  akan  tetapi  yang  diperlukan adalah  meningkatkan  kualitas  pemilihan umum  dari  pemilihan  umum  ke  pemilihan umum,  sehingga  pemilihan  umum  yang diadakan semakin lama semakin baik.
7 Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi ,
(Yogyakarta: Gama Media,1999), hlm: 8 8 Marzuki, Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap
Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999 , Disertasi, (Medan: Program Pasca Sarjana USU, 2007), hlm. 143.
Dengan  demikian,  pemilihan  umum yang  demokratis  haruslah  diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, atau dengan perkataan lain pemilihan umum yang demokratis  harus  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut:
1. Sebagai aktualiasi dari prinsip keterwakilan politik.
2. Aturan permainan yang fair.
3. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.
4. Diselenggarakan  oleh  lembaga  yang netral  atau  mencerminkan  berbagai kekuatan politik secara proporsional.
5. Tiadanya intimidasi.
6. Adanya  kesadaran  rakyat  tentang  hak politiknya dalam pemilihan umum.
7. Mekanisme  pelaporan  hasilnya  dapat dipertanggungkawabkan  secara  moral dan hukum. 9
Dalam hubungan yang demikian, maka pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum ( electoral system ). Akan tetapi, berkaitan dengan electoral system tersebut harus dibedakan antara electoral laws dengan electoral process . Didalam ilmu kepemiluan yang disebut dengan electoral laws adalah proses pembentukan pemerintahan melalui pilihan sistem pemilihan umum yang diartikulasikan kedalam suara, dan kemudian suara tersebut diterjemahkan kedalam pembagian kewenangan pemerintahan diantara partai politik yang bersaing. 10
Berdasarkan pandangan yang demikian, electoral  laws berkenaan  dengan  sistem pemilihan dan aturan yang menata jalannya pemilihan  umum  serta  distribusi  hasil
9 Rusli M. Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif , (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 37
10 Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda, Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia , (Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992), hlm. 31.
pemilihan  umum.  Dalam  kaitan  ini  sistem pemilihan  umum  adalah  rangkaian  aturan yang  menurutnya  pemilih  mengekspresikan prefensi  politik  mereka,  dan  suara  pemilih diterjemahkan  menjadi  kursi.  Defenisi  ini mengisyaratkan  bahwa  sistem  pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik  serta  penerjemahan  suara  menjadi kursi.  Dengan  demikian  hal-hal  seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun  penting  berada  diluar  lingkup pembahasan sistem pemilihan umum. 11
Sedangkan electoral process adalah menyangkut mekanisme yang dijalankan didalam mengelola pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye (baik yang menyangkut isi, tema, prosedur, dan teknik) pemberian suara, serta penghitungan suara. 12
C.

## Sistem Pemilu
Polarisasi partai politik sedikit banyak  juga  dipengaruhi  oleh  sistem pemilunya,  adaduasistempemilihanumum, yaitu:  perwakilandistrik/mayoritas  ( single memberconstituency )  dan  sistemperwakilan berimbang( proportionalrepresentation ) 13 .

## 1)
SistemDistrik
Sistim  ini  merupakan  sistim  pemilihan yang  paling  tua  dan  didasarkan  atas NHVDWXDQJHRJUDÀV6HWLDSNHVDWXDQJHRJUDÀV yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu  kursi  di  parlemen.  Negara  diabagi kedalam  wilayah/distrik  yang  sama  jumlah penduduknya.  Dalam  sistem  ini,  calon yang  mendapatkan  suara  terbanyak  yang akan  menjadi  pemenang,  meskipun  selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang
11 Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda, Op.cit, hlm. 31 12 Abdul Bari Azed, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran , (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 72.
13 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , jilid II, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2006 ) hlm. 182
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
pendukung  calon  lain  akan  dianggap  hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan  jumlah  suara  partainya  di distrik lain 14 .
Beberapa  keunggulan  dari  sistim distrik 15 :
a. Sistim  ini  lebih  mendorong  ke  arah integrasi  parpol  karena  kursi  yang diperebutkan  dalam  setiap  distrik pemilihan  hanya  satu.  Hal  ini  akan dapat  mendorong  parpol  menyisihkan perbedaan  yang  ada  dan  mengadakan kerjasama.
b. Fragmentasi  partai  dan  kecenderungan partai  baru  dapat  dibendung  dan  akan mendorong  ke  arah  penyederhanaan partai  tanpa  ada  paksaan.  Di  Amerika dan Inggris sistem ini telah menunjang bertahanya sistemdwi partai.
c. Karena  kecilnya  distrik,  wakil  yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubunganya dengan konstituen lebih erat dan orang yang tekah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
d. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortion  effect dapat  meraih  suara dari  pemilih-pemilih  lain,  sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga  partai  pemenang  dapat mengendalikan parlemen
e. Lebih  mudah  bagi  partai  pemenang untuk  menguasai  parlemen  sehingga tidak perlu mengadakan koalisi
Sistem distrik memang akan mengarahkan penyederhanaan partai secara alami, namun sistem ini juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya sebagai berikut:
a. Kurang  memperhatkan  kepentingan
14 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , edisi revisi, cet ke 6, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 462
15 Ibid., hlm. 466-467
partai kecil dan golongan minoritas
b. Kurang  representatif,  karena  partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan  kehilangan  suarau  yang  telah mendukungnya
c. Sistem  distrik  kurang  efektif   dalam masyarakat  yang  plural  karena  terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

## 2) SistemProporsional
Dalam  sistim  ini,  presentase  kursi  di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap  parpol  sesuai  dengan  presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly  Asshidiqie  mencontohkan  model  dari sistim ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi  di  perwakilan  rakyat  100  kursi,  maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara 16 . Pembagian kursi di parlemen tergantung  seberapa  suara  yang  diperoleh setiap parpol.
Kelebihan/keuntungan
sistem proporsional: a. Sistem proporsional dianggap
representatif  karena jumlah kursi partai dalam  parlemen  sesuai  dengn  jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu
b. Sistem  ini  dianggap  lebih  demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam  parlemen  tanpa  adanya  suara yang  hilang).  Semua  golongan  dalam masyarakat memperoleh peluang untuk  menampilkan  wakilnya  dalam parlemen Kelemahan/kerugians Sistem proporsional: a. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain  dan  memanfaatkan  persamaan-
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
persamaan  yang  ada,  tapai  cenderung mempertjam
perbedaan-perbedaan.
Sehingga berakibat pada bertembahnya jumlah partai
b. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan  partai  menentukan  daftar calon 17 .
c. Oleh  karena  banyaknya  partai  yang bersaing,  maka  akan  menyulitkan suatau  partai  untuk  meraih  suara mayoritas (50% lebih)
Sistim  proporsional  ada  dua,  yaitu sistim  daftar  tertutup  dan  daftar  terbuka. Dalam  sistim  daftar  tertutup,  para  pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya.Sedangkan  dalam  sistim  daftar terbuka, selain memilih gambar parpol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut 19 .
3) Gabungan  sistem  distrik  dan  sistem proporsional
Karena  dari  kedua  sistem  di  atas mempunyai  kelebihan  dan  kekuarangan masing-masing,  maka  beberapa  negara mencoba  untuk  menggabungkan  kedua sistem  tersebut.Jerman  adalah  salah  satu contoh  negara  yang  berhasil  menerapkan gabungan  kedua  sistem  ini,  di  Jerman setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik  dan  setengahnya  lagi  dengan  sistem proporsional.Setiap pemilih mempunyai dua suara; pemilih memilih calon atas dasar sistem  distrik  (sebagai  suara  pertama)  dan pemilih  juga  memilih  partai  dengan  dasar sistem proporsional (sebagai suara kedua).Di Jerman juga diterapkan model parliamentary threshold sebagaimana  yang  kita  kenal
17 Hal ini berlaku jika menggunakan sistem nomor urut, sehingga yang diuntungkan adalah nomor urut yang pertama.Tetapi yang terjadi di Indonesia sekarang menggunakan sistem terbukan dengan suara terbanyak, sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh.
18 Miriam Budiardjo, op. cit., hlm. 469
19 Novi Hendra, Sistem Pemilihan Umum, http://www. slideshare.net/Hennov/sistem-pemilihan-umum , akses tanggal 19 Februari 2013
sekarang.  Di  sana,  sebuah  partai  akan mempunyai  kursi  di  parlemen  jika  meraih minimal  5%  dari  jumlah  suara  sah  secara nasional atau memenagnkan setidaknya 3% distrik pemilihan 20 .

## D. Perjalanan Sistem Pemilu di Indonesia
Sejak  dulu  sampai  sekarang  Indonesia tidak pernah berhenti mencari sistem pemilu yang  benar-benar  cocok.Namun  yang  pasti, sejak  dahulu  sampai  sekarang  Indonesia selalu  menerapkan  model  proporsional meskipun belakangan ini model proporsional yang  berlaku  bukan  semurni  asalnya.  Pada tahun 1955 pemilu diadakan dua kali; memilih anggota  DPR  pada  bulan  September  dan memlih  anggota  Konstituante  pada  bulan Desember dengan model proporsional karena pada  waktu  itu  hanya  sistem  proporsional yang  dikenal  di  Indonesia.  Pemilu  tersebut menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, partai  yang  sangat  menonjol  adalah Masyumi, PNI, NU dan PKI 21 .
Pada  tahun  1966  dan  1967  sistem distrik  sudah  mulai  didiskusikan,  pada  saat itu,  sistem  distrik  dirasa  dapat  mengurangi jumlah  partai  secara  alamiah.  Namun  hasil tersebut ditolak ketika pada tahun 1967 DPR membahas  RUU  yang  terkait  dengannya. Sehingga  pemilu  tahun  1971  masih  tetap menggunakan  sistem  proporsional  dengan EHEHUDSD PRGLÀNDVL3HUWDPD VHWLDS GDHUDK tingkat II/Kabupaten dijamin mendapatkan satu kursi di DPR. Kedua, dari 460 anggota DPR,  100  diangakat;  75  dari  ABRI  dan  25 dari  Non-ABRI  yang  diangkat  dari  utusan golongan  dan  daerah.  Pada  tahun  1971, pemilu diikuti oleh 10 partai politik 22 .
Pada tahun 1973 Soeharto menyuruh agar  partai  yang  ada  melakukan  fusi, sehingga  pada  pamilu  tahun  1977  anggota pemilu hanya tiga partai, yakni Golkar, PPP
20 Miriam Budiardjo, op.cit., hlm. 472
21 Ibid., hlm. 474
22 Ibid., hlm. 475
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
dan  PDIP.  Setelah  reformasi  bergulir,  ada sedikit  perbedaan  dalam  susunan  parlemen dan model pemilihanya.DPD dipilih dengan model  distrik,  sedangkan  DPR  dan  DPRD masih  menggunakan  sistem  proporsional daftar  terbuka.  Pada  pemilu  2004,  ada unsur  distrik  dalam  model  proprsionalnya, yakni suara perolehan suatu partai sisebuah Dapil  yang  tidak  cukup  untuk  satu bilangan pembagi pemilih (BPP) tidak bisa ditambahkan  ke  perolehan  partai  di  Dapil lain 23 .
E. Mencari Sistem Pemilu Yang Terbaik
Pada pemilu 1999 Indonesia menggunakan sistim proporsional tertutup,  tahun  2004  menggunakan  sistim proporsional  semi  terbuka.  Dinamakan dengan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi  di  parlemen  tidak  didasarkan  pada perolehan  suara  terbanyak  melainkan  tetap berdasarkan  nomor  urut 24 .  Tahun  2009 menjadi proporsional daftar terbuka setelah MK  mengabulkan judicial  review dengan PHQJKDSXVNDQSDVDO881RWK yang mengatur penetapan caleg berdasarkan nomor  urut  jika  tidak  memenuhi  ketentuan 30  %  dari  BPP.  Pada  tahun  2009  calon dipilih  sesuai  dengan  suara  terbanyak sehingga proporsional daftar terbuka benar- benar diterapkan.Sistim proporsional daftar  terbuka  dapat  juga  dikatakan sebagai  sistim  semi  distrik,  sebab  sistim ini  mengkombinasikan  ciri-ciri  atau  lebih tepatnya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam  sistem  distrik  dan  proporsional, sekaligus  menimalisir  kekurangan  yang  ada pada keduanya 25 .
23 Ibid., hlm. 488
24 Wirat Sasongko, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia , KWWSVXFLEORJ¿VLSXQVDFLG , akses tanggal 1 Juli 2015 25 Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),  hlm. 107
Pada  pemilu  2004,  2009,  dan  2014, sisa  suara  yang  terdapat  dalam  suatu  dapil tidak  bisa  ditambahkan  ke  dapil  lain.  Sisa kursi  akan  diberikan  kepada  sisa  suara terbanyak  namun  tidak  mencapai  BPP. Sebagai contoh, partai A mendapatkan suara 150.000  sedangkan  BPPnya  10.000,  maka partai tersebut akan mendapatkan 10 kursi. Sedangkan  sisa  5000  kursinya  tidak  bisa ditambahkan ke dapil lain. Jika dalam dapil tersebut sisa suara dari  berbagai partai yang paling banyak adalah 5000 suara, maka sisa kursinya diserahkan kepada partai A.
Mengenai  pengaruh  dari  sistim  pemilu dan  keberadaan  partai,  Maurice  Duverger berpendapat bahwa sistim distrik cenderung mendorong terbentuknya dua partai, sedangkan  sistim  proporsional  cenderung mendorong terbentuknya sistim multi partai. Sistim proporsional cenderung memperbesar fraksionalisme dan mendorong terbentuknya partai-partai kecil, sehingga ia berkeyakinan kalau  sistim  proporsional  kondusif   bagi bekembangnya multi partai 26 .
Untuk  mengurangi  banyaknya  partai yang  tumbuh  dalam  sistem  proporsional, Indonesia  menerapkan electoral  threshold dan parliamentary  threshold .  Pada  pemilu tahun 1999 Indonesia menggunakan electoral threshold sebagaimana  yang  terdapat dalam  pasal  39  UU  No  3  tahun  1999  yang menegaskan  bahwa  partai  politik  harus memiliki 2% dari kursi DPR atau 3% kursi DPRD  I  atau  II  sekurang-kurangnya  di setengah  jumlah  propinsi  dan  kabupaten seluruh  Indonesia.  Batas electoral  threshold dalam  pemilu  2004  naik  lagi  menjadi  3% dari  kursi  DPR  dan  4%  kursi  DPRD  yang tersebar  di  setengah  jumlah  provinsi  atau kabupaten di Indonesia 27 .
Mengenai pembatasan partai politik, dalam UU pemilu 2009 yakni UU No 10 tahun
26 Ibid. hlm. 106
27 Pasal 9 UU No 12 th 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
NHWHQWXDQ parliamentary  threshold mulai  diberlakukan  yang  diatur  dalam pasal  202.  Dengan  mulai  digunakannya parliamentary  threshold ,  maka  ketentuan electoral threshold mulai dihilangkan.
Pemilu  tahun  2014  diatur  dengan  UU 1R  WDKXQ  'DODP 88 WHUHVHEXW besaran  PT  yang  pada  2009  sebesar  2.5  % dinaikkan menjadi 3.5%, hal ini diharapkan dapat  membuat  parlemen  lebih  ramping. Sebagaimana yang ada, partai yang berhasil lolos  menjadi  peserta  pemilu  tingkat  pusat hanya 12.Yang membedakan pemilu 2014 dan SHPLOXVHEHOXPQ\DDGDODKDGDQ\DYHULÀNDVL yang  ketat  bagi  semua  parpol,  baik  yang sudah ada di parlemen maupun parpol baru. Pada mulanya ambang batas parliamentary threshold sekaligus  akan  dijadikan electoral threshold ,  namun  setelah  MK  mengeluarkan putusan  No.52/PUU-X/2012  semua  parpol

## PHQJNXWL WDKDSDQWDKDSDQ YHULÀNDVL
Putusan  tersebut  menguatkan  perspektif dalam proses penyederhanaan partai, yakni dengan  menghapuskan  ketentuan electoral threshold dan  diganti  dengan parliamentary threshold sekaligus
tahapan-tahapan

## YHUÀNDVLEDJLVHPXDSDUSRO7HUNDLWKDOLQL
Saldi  Isra  Pernah  menuliskannya  dalam sebuah opini di harian Kompas
“secara  jujur  harus  diakui,  sepanjang pelaksanaan  pemilu  setelah  reformasi, YHULÀNDVL IDNWXDO XQWXN NHVHOXUXKDQ
parpol  calon  peserta  pemilu  baru  kali  ini dilaksanakan.  Misalnya,  pada  pemilu  2004, parpol peserta pemilu 1999 yang memperoleh 2  persen  atau  lebih  jumlah  kursi  DPR  atau paling kurang 3 persen jumlah kursi DPRD ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu  tanpa YHULÀNDVL6HPHQWDUDSDUSRO\DQJEHUJDEXQJ dengan sesama yang tak memenuhi ambang EDWDV GLYHULÀNDVL WHUEDWDV9HULÀNDVL OHELK ketat  hanya  ditujukan  kepada  parpol  baru. Dalam pemilu 2009, parpol peserta pemiluu
28 Saldi Isra, “Sembilan Tambah Satu”, Kompas, 15 januari 2013,
2004  yang  memperoleh  minimal  3  persen kursi DPR atau paling kurang 4 persen kursi DPRD  secara  otomatis  menjadi  peserta pemilu.”
Sistemproporsional daftar terbuka dengan  suara  terbanyak,  peningkatan parliamentary threshold dan semakin ketatnya persyaratan  bagi  partai  untuk  mengikuti pemilihan  umum  memang  dirasakan  lebih demokratis  dibandingkan  menggunakan sistemlainnya  yang  telah  digunakan  di Indonesia.
Meski saat ini banyak yang
menginginkan  sistem  pemilu  Indonesia kembali  ke  sistem  proporsional  tertutup namun  mengingat  pengalaman  masa  lalu, maka proporsional daftar terbuka masih layak dipertahankan.  Sebagai  pengingat,  kuatnya pengaruh  partai  politik  dalam  menentukan wakil  rakyat  sebagaimana  yang  ada  dalam sistem  proporsional  tertutup  adalah  alasan Indonesia  beralih  ke  sistem  yang  sekarang. Mungkin  sistem  yang  digunakan  sekarang masih  ada  kekurangan,  namun  setidaknya sistem ini lebih mengakomodir suara rakyat dibanding sistem lainnya.

## A. Kesimpulan
Implemestasi  kedaulatan  rakyat  di Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Dasar  1945  dilaksanakan oleh  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  dan diisi oleh wakil-wakil rakyat atau atas pilihan wakil  rakyat.  Dengan  kata  lain,  kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh orang- orang  yang  benar-benar  mengikutsertakan peran  rakyat  dalam  pengisian  posisinya. Hal  ini  sesuai  dengan  doktrin  dari  rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana digaungkan oleh pelopor kedaulatan rakyat.
Karena dalam pelaksanaan pemerintahan rakyat diwakili oleh lembaga- lembaga  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian  jelas  bahwa  demokrasi  tidak langsunglah yang diterapkan bangsa
Budiono : MENGGAGAS SITEM PEMILIHAN UMUM ...
Indonesia.  Hal  ini  lebih  sesuai  dengan karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki GHPRJUDÀPDMHPXNGDQZLOD\DKNHNXDVDDQ yang  luas.  Demokrasi  tak  langsung  sendiri berarti  bahwa  seluruh  rakyat  memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum (pemilu)  untuk  menyampaikan  pendapat dan  sebagai  pengambilkeputusan  bagi mereka.Demokrasi  tak  langsung  intinya semua  rakyatnya  memiliki  hak  dan  daulat, namun  kedaulatannya  tersebut  diwakilkan melalui perwakilan sehingga disebut dengan demokrasi tak langsung (perwakilan).
Agar  bisa  memilih  wakil  untuk menjalankan pemerintahan, maka diperlukan sebuah  mekanisme  yang  menjamin  aspirasi masyarakat  tanpa  kecuali.  Mekanisme yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  1945  untuk  menjamin  hal  tersebut adalah  pemilihan  umum. Sejak  diadakanya pemilihan  umum,  Indonesia  masih  tetap menggunakan  sistem  proporsional  dengan berbagai  tambahan  warna  distrik.  Kini, Indonesia  memilih  sistem  proporsional daftar  terbuka  dengan  suara  terbanyak senbagai sistem pemilihan umum. Selain itu, digunakan  juga parliamentary  threshold yang kian  meningkat  setiap  tahun  dan  semakin ketatnya  persyaratan  bagi  partai  untuk mengikuti  pemilihan  umum.  Hal  tersebut semata  semata  demi  menjaga  marwah demokrasibagi Indonesia.

## B. Saran
Bangsa Indonesia harus tetap menjalankan sistem demokrasi sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945.  Hal  ini  wajib  dilakukan  demi  tetap tegaknya  bangsa  ini  dalam  menjalankan sistem demokrasi.
Meski banyak pihak yang menggaungkan untuk  kembali  pada  sistem  pemilihan umum  proporsional  daftar  tertutup,  namun sejatinya sistem proporsional daftar terbuka
memiliki  keunggulan  dari  sisi  terpenuhinya hak rakyat. Memang saat ini sistem pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan, namun bukan berarti harus menggantinya.
Justru yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem peraturan yang  mengiringi  sistem  pemilu  ini  agar pesta  demokrasi  di  Indonesia  kian  bersih dari  praktek-praktek  pelanggaran  yang selama  ini  dianggap  biasa  terjadi.  Bangsa Indonesia  juga  harus  mau  terus  menggali dan  mencari  hal-hal  terkait  demokrasi  demi menyempurnakan sistem yang ada sehingga bisa  benar-benar  sesuai  dengan  kepribadian dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku dan Artikel
Abdulgani,Ruslan, Beberapa Catatan tentang  Pengamalan  Pancasila  dengan Penekanan  kepada  Tinjauan  Sila ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila , dalam Demokrasi  Indonesia  Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan ,  Yogkarta:  Widya  Patria. 1995.
Asshiddiqie,  Jimly, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara ,  jilid  II,  Jakarta:
Sekretarian  Jenderal  dan  Kepanitiaan MK RI, 2006
Asshiddiqie,  Jimly, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara ,  jilid  II,  Jakarta: Sekretarian  Jenderal  dan  Kepanitiaan MK RI, 2006
Asshiddiqie,  Jimly, Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi -DNDUWD 6LQDU *UDÀND tahun.
$]HG $EGXO %DUL Sistem-Sistem  Pemilihan Umum,  Suatu  Himpunan  Pemikiran , Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia. 2000.
Isra, Saldi, Sembilan Tambah Satu, Kompas, 15 januari 2013.
MD, Mahfud, Hukum dan Pilar- pilar Demokrasi , Yogyakarta: GamaMedia.1999.
Mainwaring, Scott, Presidentialism , Multiparty Sistems and Democrac y: The  Difficult  Equation ,  Working Paper #144-September  1990.
0DU]XNL Pengaruh Sistem Pemilihan Umum  Terhadap  Keterwakilan  Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di  Provinsi  Sumatera  Utara,  Studi Konstitusional  Peran  DPRD  Pada
Era  Reformasi  Pasca  Pemilu  1999 , Disertasi,  Medan:  Program  Pasca Sarjana USU.2007.
Pide,  Andi  Mutari, Pengantar  Hukum  Tata Negara, Jakarta:  Wildan  Akademika

## GDQ8QLYHUVLWDV(NDVDNWL3UHVV
Sukarna, Sistem Politik , Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.1990.
U. Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan:
Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat Madani ,  Jakarta:  IAIN  Jakarta Press.2000.
Yuda  AR,  Hanta, Presidensialisme  Setengah Hati ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2010

## B. Peraturan  Perundang-Undangan  dan Putusan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945
UU  No.  3  tahun  1999  tentang  Pemilihan Umum
UU  No.  12  tahun  2003  tentang  Pemilihan

## Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

## 88 1R  WDKXQ  WHQWDQJ 3HPLOLKDQ
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

## 88 1R  WDKXQ  WHQWDQJ 3HPLOLKDQ
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.52/ PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang-

## 8QGDQJ1RWDKXQWHQWDQJ3HPLOLKDQ
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

## C. Internet
Hendra,Novi, Sistem Pemilihan Umum, http://www.slideshare.net/Hennov/ sistem-pemilihan-umum , akses tanggal 1 Juli 2015
Sasongko, Wirat, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia , KWWSVXFLEORJÀVLSXQV ac.id/2012/04/20/32/ akses tanggal 1 Juli 2015