## RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA SEBAGAI FUNGSI KONTROL PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI SELATAN
Firman Usman 1 , Tomi Hartanto 2 , Ahmad Romadhon 3*
1-3 Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar E-mail: 3) ahmad.romadhon@kemenkeu.go.id

## Abstract
The Fund Withdrawal Plan (RPD) at the Ministry of State / Institution is an instrument that indicates the intention to use state funds within a certain period of time to support the financing of previously scheduled activities. However, the implementation of the RPD in South Sulawesi is still not optimal, as seen from the significant difference between the realized budget and the Fund Withdrawal Plan reflected in the budget revision on Page III of DIPA. This shows that activity planning in various work units is not fully in line with the predetermined Fund Withdrawal Plan. In addition, the low control function in the Work Unit also affects budget implementation, so it is necessary to increase the capacity of Human Resources (HR) in the region. As the Regional Chief Economist and Financial Advisor  in  the  Regional  Office  of  DGTb,  the  strategic  role  in  overcoming  this  problem  becomes increasingly important. It is necessary to increase the capacity of human resources in the relevant Work Units so that they can conduct in-depth analysis of the Fund Withdrawal Plan on Page III of DIPA.  Strengthening  the  role  of  functional  officials  is  also  needed  to  ensure  that  the recommendations from the analysis are of high quality.
Keywords: Fund Withdrawal Plan, Regional Chief Economist, Financial Advisor, Internal Control,
DIPA

## Abstrak
Rencana  Penarikan  Dana  (RPD)  di  Kementerian  Negara/Lembaga  adalah  instrumen  yang menunjukkan niat untuk menggunakan dana negara dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pembiayaan  kegiatan  yang  telah  dijadwalkan  sebelumnya.  Namun,  pelaksanaan  RPD  di  Sulawesi Selatan masih belum optimal, terlihat dari perbedaan yang signifikan antara anggaran yang terealisasi dengan Rencana Penarikan Dana yang tercermin dalam revisi anggaran di Halaman III DIPA. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan di berbagai Satuan Kerja belum sepenuhnya sejalan dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya fungsi pengendalian di Satuan Kerja juga mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sehingga perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut. Sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor  di  Kanwil  DJPb,  peran  strategis  dalam  mengatasi  masalah  ini  menjadi  semakin  penting. Diperlukan  peningkatan  kapasitas  SDM  di  Satuan  Kerja  terkait  agar  mereka  dapat  melakukan analisis mendalam terhadap Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA. Penguatan peran pejabat fungsional juga diperlukan untuk  memastikan rekomendasi dari analisis tersebut memiliki kualitas yang tinggi.
Kata Kunci: Rencana Penarikan Dana, Regional Chief Economist, Financial  Advisor, Pengedalian Internal, DIPA

## RENCANA  PENARIKAN  DANA  HALAMAN  III  DIPA SEBAGAI  FUNGSI  KONTROL  PELAKSANAAN  ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI SELATAN
Firman Usman, Tomi Hartanto, Ahmad Romadhon

## 1. PENDAHULUAN
Rencana  Penarikan  Dana  yang  ditetapkan  oleh  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  merupakan  pernyataan  bahwa  pada  waktu tertentu akan menggunakan uang negara sejumlah tertentu untuk membiayai kegiatan sesuai jadwal  yang  telah  ditentukan.  Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan  anggaran  terdapat ketidaksesuaian  antara  rencana  yang  disusun  dengan  realisasi  belanja  sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi. Deviasi tersebut timbul karena realisasi  belanja kurang atau lebih besar dari perencanaan. Berdasarkan data kurun waktu 2021  – September 2023 menunjukkan masih terdapat deviasi. Ditahun 2023, bulan Agustus dan September memiliki tingkat deviasi yang tinggi.

## Tabel 1. Rencana dan realisasi belanja Satker (dalam miliar)
Ketidaksesuaian tersebut juga disebabkan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA belum  secara  optimal  sebagai  pengendalian/pembatasan  dalam  pelaksanaan  anggaran. Dalam  upaya  untuk  mengptimalkan  fungsi  Rencana  Penarikan  Dana  Halaman  III  DIPA sebagai  alat  pengendalian/pembatasan,  perlu  ditinjau  pengaturan  terkait  mekanisme perubahan  rencana  RPD  dimaksud,  sehingga  satker  dapat  melakukan  pencairan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  direvisi.  Selain  itu,  perlu  diperhatikan  bahwa  analisis  deviasi antara  rencana  dan  realisasi  belanja  tidak  hanya  sebagai  indikator  kesalahan,  tetapi  juga sebagai  peluang  untuk  meningkatkan  proses  perencanaan  dan  pengelolaan  anggaran  ke depannya.  Evaluasi  rutin  terhadap  kinerja  anggaran  dapat  menjadi  dasar  untuk penyempurnaan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan.
Kanwil  DJPb  selaku  representasi  Menteri  Keuangan  dalam  pengelolaan  fiskal,  perlu menangkap dan  menganalisis  isu deviasi Halaman III DIPA ini dengan  baik. Pengawalan deviasi Halaman III DIPA menjadi hal utama guna penyediaan kas untuk keperluan belanja negara  yang  lebih  akurat  dan  prudent.  Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi  baru  DJPb  sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor.  Dengan fungsi tersebut, Kanwil DJPb  dapat  memberikan  saran  (advise)  kepada  satker  dan  memberikan  solusi  untuk perencanaan dan masalah keuangan (financial), termasuk didalamnya adalah terkait Rencana
Rencana Realisasi Deviasi (%) Rencana Realisasi Deviasi (%) Rencana Realisasi Deviasi (%)
Jan 956,32
898,23 -6,07% 627,46 538,85 -14,12% 748,38 645,72 -13,72% Feb 1.103,24 1.068,44 -3,15% 962,34 894,43 -7,06% 1.282,43 1.181,98 -7,83% Mar 1.398,10 1.351,54 -3,33% 1.333,60 1.340,57 0,52% 1.762,31 1.722,93 -2,23% Apr 1.583,91 1.706,55 7,74% 1.845,10 1.913,55 3,71% 2.047,01 1.962,75 -4,12% May 1.645,59 1.745,50 6,07% 1.293,54 1.175,71 -9,11% 1.831,36 1.629,38 -11,03% Jun 1.791,23 1.919,23 7,15% 1.741,96 1.734,42 -0,43% 2.132,61 2.091,46 -1,93% Jul 1.724,87 1.658,25 -3,86% 1.816,36 1.878,30 3,41% 2.047,98 1.817,01 -11,28% Aug 1.456,55 1.434,60 -1,51% 1.555,51 1.412,39 -9,20% 2.313,29 1.778,40 -23,12% Sep 1.577,54 1.569,89 -0,48% 1.728,18 1.635,75 -5,35% 2.260,21 1.694,64 -25,02% Oct 1.570,17 1.610,00 2,54% 1.826,75 1.578,59 -13,58% 2.493,85 0,00 -100,00% Nov 2.081,23 2.069,67 -0,56% 2.853,43 1.829,78 -35,87% 2.276,84 0,00 -100,00% Dec 3.461,48 2.997,03 -13,42% 3.385,62 3.284,47 -2,99% 3.227,52 0,00 -100,00% Total 20.350,24 20.028,92 -1,58% 20.969,85 19.216,81 -8,36% 24.423,80 14.524,28 -40,53% Sumber :  Aplikasi MEBE 2021 2022 2023
Bulan
Penarikan  Dana  Halaman  III  DIPA.  Pemberian  saran  dapat  berupa  konsultasi one  on one maupun secara massal dalam bentuk Focus Group Discussion.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis dan  mengevaluasi penerapan rencana penarikan dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian dan pembatasan pencairan dana dalam konteks  sektor  publik.  Dalam  mengidentifikasi  permasalahan,  fokus  penelitian  mencakup efektivitas  penerapan  rencana  tersebut  oleh  satuan  kerja  dan  Kuasa  Bendahara  Umum Negara, mekanisme revisi pemutakhiran rencana penarikan dana, dan pengukuran kualitas rencana penarikan dana. Tujuan penelitian melibatkan penilaian terhadap penerapan, analisis mekanisme  revisi,  dan  evaluasi  kualitas  rencana  penarikan  dana  tersebut.  Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori sektor publik, khususnya dalam pelaksanaan anggaran pada sektor pemerintah pusat. Sementara  itu,  secara  praktis,  hasil  penelitian  dapat  menjadi  referensi  bagi  pengambil kebijakan  di  Kementerian  Keuangan,  terutama  Ditjen  Perbendaharaan,  serta  kementerian negara/lembaga lain dalam perencanaan kas.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Siklus APBN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana  keuangan tahunan Pemerintah  Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  APBN  berisi  daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu  tahun  anggaran  (1  Januari  –  31  Desember).  Siklus  APBN  merujuk  pada  proses perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  APBN  selama  satu  tahun  anggaran. Siklus  APBN  umumnya  terdiri  dari  beberapa  tahapan  utama,  yaitu  1)  Perencanaan  dan Penganggaran APBN; 2) Pembahasan APBN; 3) Penetapan APBN; 4) Pelaksanaan APBN; 5) Pelaporan dan Pencatatan APBN; dan 6) Pemeriksanaan dan Pertanggungjawaban APBN.
Siklus APBN ini berulang setiap tahun dengan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi ekonomi,  perubahan  kebijakan,  dan  prioritas  pemerintah.  Siklus  ini  penting  untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

## 2.2. Perencanaan Kas Pemerintah Pusat ( Cash Forecasting )
1) Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
Salah satu pilar dalam pelaksanaan pengelolaan kas pemerintah adalah perencanaan kas yang  akurat  dan  tepat  waktu  (Indra  dan  Adam:  2014).  Perencanaan  kas  penting  untuk membantu  pemerintah  menjamin  ketersediaan  kas  pada  suatu  periode  dan  memastikan kecukupan saldo kas untuk memenuhi kewajiban pemerintah melakukan pembayaran dalam rangka  pelaksanaan  APBN.  Selain  itu,  perencanaan  kas  yang  akurat  akan  meningkatkan kualitas penyerapan anggaran yang proporsional (Yudhiyanto dalam Seftianova dan Adam: 2013). Perencanaan kas yang akurat juga turut membantu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral (Mu: 2006).
Pentingnya  perencanaan  kas  mulai  disadari  sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 14 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut,  diuraikan  bahwa  salah  satu  fungsi  perbendaharaan  adalah  melaksanakan perencanaan kas. Menyadari akan pentingnya peran perencanaan kas, Pemerintah  melalui

## RENCANA  PENARIKAN  DANA  HALAMAN  III  DIPA SEBAGAI  FUNGSI  KONTROL  PELAKSANAAN  ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI SELATAN
Firman Usman, Tomi Hartanto, Ahmad Romadhon
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah memberikan  tanggung  jawab  penyusunan  perencanaan  kas  dan  penetapan  saldo  minimal (cashbuffer) kas negara kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 2) Perencanaan Kas K/L (Satker)
Dalam PP 39 Tahun 2007, selain memberikan tanggung jawab penyusunan perencanaan kas kepada Menteri Keuangan selaku BUN, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pihak- pihak  lain  yang  terkait  yang  memiliki  kaitan  dengan  penerimaan  dan  pengeluaran  APBN diwajibkan  untuk  menyampaikan  proyeksi  penerimaan  dan  pengeluaran  secara  berkala kepada BUN.
Pengaturan  Rencana  Penarikan  Dana  dan  Rencana  Penerimaan  Dana  terdapat  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu dalam Pasal 31, yang menyebutkan bahwa RPD paling sedikit  memuat:  (a) rencana pelaksanaan kegiatan, keluaran dan  jenis  belanja; (b) periode penarikan; dan (c) jumlah nominal penarikan. Pengaturan terkait RPD juga terdapat dalam PMK  62  Tahun  2023  tentang  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, bahwa KPA menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan  rencana  penarikan  dana  yang  disusun  oleh  PPK.  Saat  ini  pengaturan  penyusunan Rencana Penarikan Dana oleh Satker diatur dalam PMK 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

## 2.3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-5/PB/2022, Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA)  adalah  indikator  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  dari  sisi  kualitas  implementasi  perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi  Halaman  III  DIPA.  Indikator  Deviasi  Halaman  III  DIPA  merupakan  indikator kinerja  yang  digunakan  untuk  mengukur  kualitas  perencanaan  anggaran  K/L/unit  Eselon 1/Satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan.

## 2.4.  Kewenangan  Menteri  Keuangan  selaku  BUN  dalam  Pengendalian  Pelaksanaan Anggaran Negara
Pengendalian  pada  dasarnya  adalah  membandingkan  antara  rencana  dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan  yang timbul apakah sudah  menjadi tanda bahaya bagi organisasi atau unit-unitnya. Dalam pelaksanaan anggaran, pengendalian dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Menurut  Nafarin  (2009:20),  pengendalian  berarti melakukan  evaluasi  (menilai)  atas  pelaksanaan  pekerjaan  dengan  cara  membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  dalam  melaksanakan  tugas  kebendaharaan memberikan amanat kepada Menteri Keuangan selaku BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran  Kas  Negara  dalam  rangka  pengendalian  pelaksanaan  anggaran  negara. Pengendalian  terhadap  pelaksanaan  anggaran  tersebut  dilakukan  melalui  aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  penulisan  yang  menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya  tentang  objek  yang  diteliti,  menurut  keadaan  yang  sebenarnya  pada  saat penelitian langsung. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara data yang sebenarnya dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode  studi kepustakaan dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu terkait topik sejenis pada jurnal-jurnal  ilmiah  sebagai  bahan  literasi.  Berdasarkan  sumbernya,  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  sekunder  yang  dihasilkan  dari  aplikasi OMSPAN dan aplikasi CW SPAN berupa deviasi Halaman III DIPA dan data revisi DIPA pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 – 2023.
Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah rencana penarikan dana dan  realisasi  belanja  Satker  K/L  di  Sulawesi  Selatan  tahun  2021  –  2023.  Dalam  rentang waktu tersebut, deviasi belanja satker dan indikator deviasi Halaman III IPDA menjadi objek dalam kajian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Sebagai Alat Pengendalian/Pembatasan Dalam Pelaksanaan Anggaran
APBN merupakan gambaran perencanaan yang memuat rencana-rencana keuangan dari seluruh  Satuan  Kerja  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA),  termasuk  di  dalamnya  Rencana  Penarikan  Dana  dalam  rangka  pembiayaan kegiatan-kegiatan dimaksud. Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas pemerintah dalam sisi  belanja  negara.  Rencana  Penarikan  Dana  tersebut  disusun  oleh  Pengguna  Anggaran  / Kuasa  Pengguna  Anggaran  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  yang  menyatakan  bahwa pada  waktu  tertentu  akan  menggunakan  uang  negara  sejumlah  tertentu  untuk  membiayai kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Firman Usman, Tomi Hartanto, Ahmad Romadhon

## Gambar 1. Deviasi Antara RPD dan Realisasi Tahun 2023
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  satker  yang  dalam  melakukan pencairan  anggaran  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Penarikan  Dana  yang  telah  disusun sebelumnya. Pada bulan September 2023, dari 774 Satker K/L, terdapat 293 Satker dengan realisasi  lebih  besar  dari  yang  direncanakan  dengan  tingkat  deviasi  antara  0,02%  hingga 8.364,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA tidak dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  Satker  maupun  sebagai  alat  pengujian  permintaan pembayaran oleh  Kuasa BUN. Akibatnya Rencana Penarikan Dana  yang disusun  menjadi informasi yang sia-sia bagi Kuasa BUN dan tidak dapat berfungsi sebagai alat manajemen kas pemerintah.
Agar Rencana Penarikan Dana dapat dijadikan sebagai alat pengendalian/pembatasan dalam pelaksanaan anggaran, diperlukan landasa aturan yang mengatur Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian/pembatasan pelaksanaan anggaran oleh Satker  dan  Kuasa  BUN.  Hasil  penelitian  Samsul  Huda  (2010),  yang  menyatakan  bahwa Rencana  Penarikan  Dana  yang  tercantum  dalam  Halaman  III  DIPA  mempunyai  kekuatan mengikat secara hukum terhadap Satuan Kerja dan Kuasa BUN dalam Pelaksanaan APBN. Rencana Penarikan Dana sebagai alat pengendalian/pembatasan juga sejalan dengan fungsi treasurer  instansi  vertikal  DJPb  dalam  pengelolaan  kas  negara  yang  pruden  dan  optimal. Diharapkan dengan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA, jumlah beban pengeluaran kas negara pada suatu saat tertentu dapat diketahui secara pasti sehingga pemanfatan uang di kas negara dapat dilakukan secara optimal.
Selain  dilakukan  pengendalian/pembatasan,  pemberian  dispensasi  penarikan  dana melebihi  dari  rencana  pada  Halaman  III  DIPA  dapat  diberikan  untuk  kegiatan-kegiatan tertentu  yang  sifatnya  penting  dan  mendesak.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  dispensasi  adalah  pengecualian  dari  aturan  karena  adanya  pertimbangan  yang khusus atau adanya pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Mengadopsi pemberian
dispensasi  pengajuan  SPM  tanpa  RPD  Harian  sebagaimana  diatur  dalam  PMK 197/PMK.05/2017,  dispensasi  tersebut  dapat  diberikan  dalam  melampaui  Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Pemberian dispensasi tersebut untuk penanggulangan bencana,  penanggulangan  kerusuhan  sosial  dan/atau  terorisme,  operasi  militer  dan/atau intelijen,  kegiatan  kepresidenan,  atau  transaksi  mendesak  lainnya  yang  disetujui  Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah.

## 4.2. Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA
Penerapan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian/pembatasan  penarikan  dana  sangat  diperlukan  untuk  keberhasilan perencanaan  kas.  Namun,  Rencana  Penarikan  Dana sebagai  sebuah  rencana mempunyai sifat yang fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, ketentuan revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dapat diperlonggar agar tidak menghambat penyerapan anggaran. Hal tersebut sejalan dengan PMK Nomor 197/PMK.05/2017, yang  menyatakan bahwa  revisi  anggaran  berupa  ralat  Rencana  Penarikan  Dana  dilakukan  dengan  frekuensi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan diajukan bersamaan dengan pengajuan revisi anggaran lainnya.

## Tabel 2. Jumlah Revisi Rencana Penarikan Halaman III DIPA

## Sumber : Aplikasi CW SPAN
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah revisi AAnggaran termasuk ralat RPD Halaman III DIPA  yang  diajukan  satker  lingkup  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi Selatan  tahun  2021  s.d  Triwulan  III  2023  cenderung  mengalami  peningkatan.  Revisi Rencana  Penarikan  Dana  Halaman  III  DIPA  setiap  bulan  tentu  berdampak  pada bertambahnya  volume  pekerjaan  pada  Kanwil  DJPb.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya penyederhanaan  proses  bisnis  dalam  rangka  penyelesaian  revisi  dimaksud.  Sebagaimana tercantum dalam SERI : Transformasi Kelembagaan DJA,  menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan  pelayanan  penyelesaian  revisi  anggaran  kepada  stakeholder,  maka penyederhanaan  proses  bisnis  dan  persyaratan  revisi  termasuk  format-format  yang digunakan terus disempurnakan serta diikuti dengan pemanfaatan dukungan IT yang handal. Menurut Hadiyanto dalam Rapimnas DJPb 2022 dengan tema Digital Treasury: Simplicity to  Enhance  Trustworthy,  mengatakan  bahwa  simplifikasi  regulasi,  proses  bisnis,  dan kebijakan  DJPb  harus  didukung  dengan  modernisasi  IT  seperti  SPAN  dan  SAKTI  yang berfungsi sebagai enabler yang  mendukung pelaksanaan tusi utama DJPb. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka simplifikasi proses bisnis dan regulasi, revisi Rencana Penarikan Dana  Halaman  III  DIPA  agar  menjadi  salah  satu  jenis  revisi  anggaran  yang  dialihkan menjadi  kewenangan  Kementerian  Negara/Lembaga  sebagaimana  jenis  revisi  yang  diatur dalam  PMK  62  Tahun  2023.  Dalam  kaitannya  sebagai  perencanaan  kas  dan  alat
Triwulan/Tahun 2021 2022 2023 Triwulan I 204 324 507 Triwulan II 372 881 604 Triwulan III 572 657 616 Triwulan IV 471 752 - Jumlah 1.619 2.614 1.727

## RENCANA  PENARIKAN  DANA  HALAMAN  III  DIPA SEBAGAI  FUNGSI  KONTROL  PELAKSANAAN  ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI SELATAN
Firman Usman, Tomi Hartanto, Ahmad Romadhon
pengendalian/pembatasan,  maka  perlu  dilakukan  pengaturan  mekanisme  revisi  Rencana Penarikan  Dana  Halaman  III  DIPA  sehingga  menjadi  proyeksi  belanja  bagi  Kuasa  BUN. Periodesasi  revisi  pemutakhiran  Rencana  Penarikan  Dana  Halaman  III  DIPA  dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir akhir bulan berkenaan untuk rencana bulan berikutnya.
Dalam  rangka  pengendalian  internal,  unit  kepatuhan  internal  pada  satuan  kerja  wajib melakukan  pemantauan  secara  berkala  atas  revisi  yang  menjadi  kewenangan  K/L  untuk memastikan  proses  penyelesaian  revisi  tersebut  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam rangka pemantauan tersebut, unit kepatuhan internal memperoleh akses pada aplikasi Sakti namun terbatas untuk kepentingan monitoring penyelesaian revisi.

## 4.3. Penilaian Kinerja Deviasi Halaman III DIPA
Dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja,  diperlukan  alat  ukur  untuk  menilai  kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam 1 (satu) periode APBN  berupa  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA).  Saat  ini,  petunjuk  teknis penilaian  IKPA  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor:  Per- 05/PB/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Salah satu indikator kinerja yang dilakukan penilaian pada aspek  kualitas  perencanaan  adalah  indikator  Deviasi  Halaman  III  DIPA.  Adapun  formula deviasi Halaman III DIPA sebagai berikut:
Deviasi = (Realisasi Belanja – Rencana Penarikan Dana) x 100%
Rencana Penarikan Dana
Tabel 3. Nilai IKPA Kanwil DJPb Prov Sulsel
Sumber : Aplikasi CW SPAN, OM SPAN (data diolah)
Berdasarkan tabel tersebut, indikator Deviasi Halaman III DIPA dalam kurun waktu 2 (dua)  tahun  terakhir  memiliki  nilai  yang  rendah  dan  cukup  berpengaruh  terhadap  nilai. Penelitian  yang  disusun  oleh  Muhammad  Fahmi  Trisnadi  (2020)  menyatakan  bahwa variabel Deviasi Halaman III DIPA adalah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen (Kinerja Pelaksanaan Anggaran) (Trisnadi, 2020).
Demikian  pula  rendahnya  nilai  indikator  deviasi  Halaman  III  DIPA  menunjukkan adanya  ketidaksesuaian  antara  pelaksanaan  anggaran  dengan  perencanaan.  Penelitian Ratnasari  (2022),  menyatakan  bahwa  penyebab  terjadinya  deviasi  antara  rencana  dengan realisasi belanja satuan kerja K/L adalah perencanan anggaran yang belum ideal, koordinasi internal  antar  bagian  yang  lemah,  dan  keterbatasan  kompetensi  sumber  daya  manusia (Ratnasari, 2022). Pendapat senada juga disampaikan oleh Arnida (2022), yang menyatakan
Indikator 2021 2022 Sep 2023 Revisi DIPA 99,97 99,94 99,98 Deviasi Halaman III DIPA 92,23 74,09 75,14 Penyerapan Anggaran 100 95,73 93,41 Belanja Kontraktual 88 89,07 96,39 Penyelesaian Tagihan 97,59 98,11 98,9 Pengelolaan UP dan TUP 94 95,98 97,63 Dispensasi SPM 90 85 100 Capaian Output 87,55 97,46 75,6
bahwa  permasalahan  yang  dianggap  sebagai  penyebab  utama  timbulnya  deviasi  tinggi adalah keterbatasan SDM yang  menguasai/kompeten di bidang pengelolaan keuangan dan keterbatasan  SDM  yang  menguasai  aplikasi  (TI)  dan  permasalahan  lain  yang  dianggap kurang krusial (karena hanya terjadi pada sebagian satker) namun cukup berpengaruh pada deviasi  halaman  III  DIPA  adalah  adanya  tugas  berganda,  munculnya  pagu  blokir,  adanya refocusing anggaran dan proses revisi terpusat (Eskandar, 2022).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum  penyebab  terjadinya  deviasi  antara  rencana  dengan  realisasi  anggaran  satuan  kerja adalah perencanaan anggaran yang kurang berkualitas, koordinasi internal yang lemah, dan kompetensi SDM yang terbatas.
Dalam melaksanakan fungsi DJPb sebagai Financial Advisor, peran pejabat fungsional menjadi penting diantaranya monitoring dan evaluasi terhadap nilai kinerja deviasi Halaman III  DIPA.  Monitoring  dan  evaluasi  tersebut  dilakukan  melalui  kegiatan  pembinaan  dan pemberian  rekomendasi,  asistensi,  dan  bimbingan  teknis  terhadap  Satker.  Hal  tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalitas pejabat pengelola keuangan.

## 4.4. Peran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Regional Chief Economist (RCE)  dan  Financial  Advisor  (FA)  Dalam  Mengawal  Rencana  Penarikan  Dana Halaman III DIPA
Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan penyediaan dana secara tepat waktu  dan  tepat  jumlah  secara  efektif  dan  efisien.  Agar  pelaksanaan  perencanaan  kas pemerintah dapat berjalan secara efektif, Harjowiryono, M. & Sigit, T. A. (2022), treasury harus  memiliki  dua  aspek  penopang  utama  yaitu:  pertama,  adanya  model  proyeksi  yang akurat untuk meramalkan penerimaan dan pengeluaran di masa depan; dan kedua, adanya sistem teknologi informasi untuk mengonsolidasikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran dari  seluruh  level.  Terkait  dengan  model  proyeksi  tersebut,    Rencana  Penarikan  Dana Halaman III DIPA menjadi penting dalam meramalkan pengeluaran negara. Sejalan dengan peran baru Kanwil DJPb sebagai  RCE dan FA, RPD Halaman III DIPA berperan penting dalam  penyusunan  pemantauan  dan  analisis  perencanaan  kas  tingkat  lokal  dan  regional. Namun dalam kenyataannya, informasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA belum dapat dijadikan sebagai proyeksi pengeluaran negara dalam periode tertentu.
Untuk mewujudkan fungsi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai bagian dari  manajemen  kas  pemerintah  yang  optimal,  monitoring  dan  evaluasi  atas  penyusunan Rencana  Penarikan  Dana  Halaman  III  DIPA  menjadi  penting.  Dalam  pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi,  kapasitas  SDM  Kanwil  DJPb  menjadi  tantangan  tersendiri. Peningkatan  kapasitas  SDM  terutama  terkait  dengan  pengembangan  analisis  untuk memperkuat  kualitas  rekomendasi  dan  peningkatan  peran  pejabat  fungsional  untuk melakukan monev tersebut.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  beberapa permasalahan  utama  dalam  pelaksanaan  anggaran  Satuan  Kerja  di  Sulawesi  Selatan. Pertama,  masih  terdapat  tingginya  deviasi  antara  realisasi  anggaran  dengan  Rencana Penarikan  Dana  yang  sebelumnya  disusun,  disebabkan  oleh  ketiadaan  kebijakan  yang

## RENCANA  PENARIKAN  DANA  HALAMAN  III  DIPA SEBAGAI  FUNGSI  KONTROL  PELAKSANAAN  ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI SELATAN
Firman Usman, Tomi Hartanto, Ahmad Romadhon
mengatur  Rencana  Penarikan  Dana  sebagai  batas maksimal  dalam  pelaksanaan  anggaran. Kedua,  jumlah  revisi  anggaran  yang  tinggi  menunjukkan  ketidaksesuaian  antara  Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA dengan perencanaan  kegiatan Satuan Kerja, serta rendahnya  fungsi  pengendalian  internal  pada  Satuan  Kerja.  Selanjutnya,  dalam  penilaian IKPA, pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang terlambat berakibat pada rendahnya capaian nilai pada indikator deviasi Halaman III DIPA. Terakhir, untuk menjalankan fungsi baru  Kanwil  DJPb,  peningkatan  kapasitas  SDM  dan  penguatan  peran  pejabat  fungsional menjadi krusial dalam melakukan analisis Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  rekomendasi  kebijakan  yang  diperlukan  mencakup perlunya  regulasi  yang  tegas  mengatur  Rencana  Penarikan  Dana  pada  Halaman  III  DIPA sebagai  batas  maksimal  pencairan  dana  oleh  Satuan  Kerja.  Selain  itu,  mekanisme  revisi Halaman  III  DIPA  sebaiknya  dialihkan  menjadi  kewenangan  K/L  sebagai  Pengguna Anggaran  untuk  lebih  fleksibel  sesuai  dengan  kondisi  riil  pada  satuan  kerja.  Pengaturan perhitungan  deviasi  Halaman  III  DIPA  tetap  dilakukan  di  awal  triwulan,  namun  Satker diperbolehkan  melakukan  revisi  pemutakhiran  Rencana  Penarikan  Dana  tiap  bulan  sesuai dengan  dinamika  pelaksanaan  anggaran.  Terakhir,  perlu  dilakukan  peningkatan  kapasitas SDM Kanwil DJPb dan penguatan peran Pejabat Fungsional melalui pelatihan dan beasiswa internal sesuai dengan kebutuhan analisis.
Sementara penelitian  ini  memiliki keterbatasan terkait penggunaan data sekunder dan metode  analisis  yang  sederhana,  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperkuat  data dengan  penggunaan  data  primer  melalui  teknik  wawancara,  penyebaran  kuesioner,  dan metode lainnya untuk hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 4 (1), 1-9.
DJPB.  (2022). Digital  Treasury,  Wujud  Semangat  Insan  Perbendaharaan  Menjadi
Pengelola Treasury yang Modern . https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/en/berita/lainnya/pengumuman/129- berita/nasional/3985-digital-treasury
Eskandar.  (2022).  Efektivitas  Pengendalian  Terhadap  Pelaksanaan  Anggaran  di  Institut Pemerintah Dalam Negeri. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 12
Hadiyanto. (2022). Digital Treasury: Simplicity to Enhance Trustworthy (online) Tersedia : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/3985-digital-treasury,- wujud-semangat-insan-perbendaharaan-menjadi-pengelola-treasury-yang- modern.html
Harjowiryono,  M.,  &  Sigit,  T.  A.  (2022).  Pengembangan  Pengelolaan  Kas  Negara  di Indonesia Berdasarkan Best Practices Internasional: Sebuah Studi Komparasi. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 7 (4), 347-363.
Huda, S. (2010). Kajian yuridis atas rencana penarikan dana dalam DIPA dan implikasinya terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  anggaran (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.
Trisnadi,  M.  F.  (2020). FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMENGARUHI  KINERJA PELAKSANAAN  ANGGARAN  PADA  SATUAN  KERJA  KANTOR  PELAYANAN PERBENDAHARAAN  NEGARA  POSO  (STUDI  KASUS) (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).
Ratnasari, D. (2022). Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga:  Studi  Kasus  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 11 (2), 91-101.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).