INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5768-5778 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal
Sarmalina 1 🖂 , Suhendro 2 , Yetti 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: Sarmalinaina@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Produk  makanan halal sangat penting bagi umat Islam. Bagi konsumen Muslim, pola makan yang aman tidak hanya bebas dari bahaya fisik, kimia atau mikrobiologis, tetapi juga mencakup unsur yang sangat dibutuhkan, yaitu tidak adanya bahaya dari makanan, barang yang dilarang dan dipertanyakan menurut  hukum  Islam.  Untuk  menjamin  agar  pemeluk  suatu  agama  beribadah  dan  menjalankan ibadahnya, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan  digunakan  oleh  masyarakat.  Jaminan  kehalalan  produk  harus  dilakukan  sesuai  dengan  asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme.  Oleh  karena  itu,  menjamin  terselenggaranya  produk  halal  guna  memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat dalam  konsumsi  dan  penggunaan  produknya,  juga  seperti  peningkatan  nilai  tambah  bagi  agen komersial untuk memproduksi dan menjual produk halal.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif  yuridis.  Hasil  penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  bagi  konsumen mahakan yang bersertifikat halal.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Halal.
Abstract
Halal food products are very important for Muslims. For Muslim consumers, a safe diet is not only free from physical, chemical or microbiological harm, but also includes an indispensable element, namely the absence of harm from food, items that are prohibited and questionable under Islamic  law. To guarantee that adherents of a religion worship and carry out their worship, the state is obliged to provide protection and guarantee the halal products consumed and used by the public. Product halal assurance must be carried out in accordance with the principles of protection, fairness, legal certainty, accountability  and  transparency,  effectiveness  and  efficiency  as  well  as  professionalism.  Therefore, guaranteeing the implementation of halal products to provide comfort, security, safety and certainty of the availability of halal products to the public in consuming and using their products, as well as increasing added value for commercial agents to produce and sell halal products. This study uses a type of juridical normative research. The results of this study will examine legal protection for halal- certified mahakan consumers.
Keywords: Legal Protection, Consumer, Halal.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas. Hal ini bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari’at  Islam.  Untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama  beribadah  dan  menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat.  Jaminan  mengenai  produk  halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan  transparansi,  efektifitas  dan  efisiensi  serta  profesionalitas.  Oleh  karena  itu  jaminan penyelenggaraan  produk  halal  bertujuan  memberikan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan  dan  kepastian  ketersediaan  produk  halal  bagi  masyarakat  dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
Sertifikat  halal  pada  sebuah  produk  dewasa  ini  sudah  menjadi  suatu  keharusan. Karena  masyarakat  akan  semakin  selektif  dan  enggan  mengonsumsi  produk  yang  tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produsen yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian
izin  label  halal  ini  adalah  berdasarkan  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  oleh  MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi  barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.
Banyak produsen  yang mencantumkan label halal tanpa  sertifikat halal. Kepastian kebenaran  label  halal  diperoleh  melalui  sertifikasi  halal  yang  dikeluarkan  lembaga  yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal  adalah  untuk  meningkatkan  pangsa  pasar  dan  jumlah  penjualan.  Seterusnya, memenuhi  tuntutan  dan  memberi  kepuasan  kepada  konsumen.  Meningkatkan  kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, produsen  dibebankan  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  itu,  yaitu melalui  penerapan  norma-norma  hukum,  kepatutan,  dan  menjunjung  tinggi  kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia bisnis. Prinsip business is business, tidak dapat diterapkan dalam hal jika melanggar hak konsumen.
Pada  dasarnya  masyarakat  sangat  menginginkan  adanya  keamanan  pangan  yaitu produk  pangan  yang  bergizi  dan  tidak  mengakibatkan  pada  terganggunya  kesehatan seseorang. Pada  kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan  masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula  pelaku  usaha  yang  sengaja  melakukan  kesalahan  agar  mereka  bisa  mendapatkan keuntungan yang banyak.
Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja,  yang  mengakibatkan  kerugian  para  konsumen  pangan  bahkan  mungkin kematian.  Keamanan  pangan  di  Indonesia  masih  jauh  dari  keadaan  aman,  kita  sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Pada umumnya tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal
Teori  perlindungan  hukum  menurut  Salmond  adalah  hukum  bertujuan  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan dilindungi.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).
Negara  Republik  Indonesia  telah  membuat  Instrument  hukum  penting  yang menjadi landasan kebijakan perlindungan hokum bagi konsumen di Indonesia, yakni:
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
UUD  1945  adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia, mengamanatkan  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: "Negara berdasarkan Ketuhanan yang  Maha  Esa",  selanjutnya  dalam  penjelasan  UUD  1945  pasal  29  ayat  (1) menjelaskan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing.
Berdasarkan landasan yuridis, baik Pancasila maupun UUD 1954 orang Islam di Indonesia memiliki hak perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang halal berupa:
a) Hak  untuk  menjalankan  syari'at  Islam  sekaligus  melakukan  konsumsi makanan yang halal, sehat, aman dan bergizi. Dengan begitu orang Islam memiliki hak untuk mendapatkan produk halal dengan mudah.
b) Berdasarkan pasal 33 dan 34 dalam rangka kesejahteraan sosial dengan pola penguasaan faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan hajat orang banyak  demikian  kemakmnran  rakyat,  bagi  orang  Islam  mempunyai  hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan makmur dengan adanya jaminan  menggunakan  dan  mengkonsumsi  produk  yang  sehat,  aman  dan halal.
c) Berdasarkan pasal 28 orang Islam di Indonesia memiliki hak untuk berkumpul dan  membentuk  kelompok,  termasuk  adanya  jaminan  untuk  membentuk kelompok atau organisasi konsumen muslim yang memperjuangkan produk halal.
d) Dari  pasal-pasal  tersebut  mengisyaratkan  adanya  kepastian  hukum  yang memuat jaminan tersedianya produk halal dan ketenluan-ketentuan produk pangan yang beredar dimasyarakat dan telah mendapatkan sertifikasi haial dari lembaga yang berwenang memberikan audit halal
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  pada  pasal  2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen  serta  kepastian  hukum”.  Disini  terlihat  konsumen  mendapatkan perlindungan  hukum.  Di  Pasal  4  mengatur  hak-hak  konsumen  dan  pasal  5 mengatur  khusus  tentang  kewajiban  konsumen.  Berdasarkan  dua  pasal  di  atas (pasal 4 dan Pasal 5), sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan  berkewajiban  membaca  dan  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan.
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 97 :
(1)  Setiap  orang  yang  memproduksi  Pangan  di  dalam  negeri  untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan
(2)  Setiap  orang  yang  mengimpor  pangan  untuk  diperdagangkan  wajib mencantumkan  label  di  dalam  dan/  atau  pada  kemasan  pangan  pada  saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)  Pencantuman  label  di  dalam  dan/atau  pada  kemasan  Pangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
a) Nama produk;
b) Daftar bahan yang digunakan;
c) Berat bersih dan isi bersih;
d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
f) Tanggal dan kode produksi;
g) Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa;
h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
d. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Ketahanan  Pangan  merupakan  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting  dan  strategis,  karena  berdasarkan  pengalaman  di  banyak  negara menunjukkan  bahwa  tidak  ada  satu  negara  pun  yang  dapat  melaksanakan pembangunan  secara  mantap  sebelum  mampu  mewujudkan  ketahanan  pangan terlebih  dahulu.  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Undang-undang  ini  mengatur  tentang  sertifikasi  halal  dalam  memberikan perlindungan bagi konsumen muslim. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib  melakukan  sertifikasi  halal  dan  mendapatkan  sertifikat  halal.  Dengan demikian,  apabila  produsen  telah  memiliki  sertifikat  halal,  ia  wajib  juga mencantumkan  label  halal  pada  kemasan  produknya  sebagai  informasi  kepada konsumen  bahwa makanan  kemasan tersebut halal  dan aman untuk  dikonsumsi (Mutia Shakti, 2015).  Di dalam Undang-undang ini terdapat aturan mengenai  hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.
Dalam  Penjelasan  Pasal  2  UndangUndang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  juga  diatur  tentang  asas-asas  penyelenggaraan  jaminan produk halal (JPH), yaitu;
1) Asas  perlindungan  adalah  bahwa  dalam  menyelenggarakan  JPH  bertujuan melindungi masyarakat muslim
2) Asas  keadilan,  bahwa  dalam  penyelenggaraan  JPH  harus  mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
3) Asas  kepastian  hukum,  adalah  bahwa  penyelenggaraan  JPH  bertujuan memberikan  kepastian  hukum  mengenai  kehalalan  suatu  produk  yang
dibuktikan dengan sertifikasi halal.
4) Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
5) Asas  efektivitas  dan  efisiensi  adalah  bahwa  penyelenggaraan  JPH  dilakukan dengan  berorientasi  pada  tujuan  yang  tepat  guna  dan  berdaya  guna  serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
6) Asas  profesionalitas  adalah  bahwa  penyelenggaraan  JPH  dilakukan  dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.
f. Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH,  telah  memberikan  kejelasan  perlindungan  bagi  konsumen  khususnya konsumen muslim.
Peredaran  produk-produk  pangan  yang  tidak  bersertifikat  halal  dan  tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.
Ketentuan  lain  yang  mengatur  label  kehalalan  suatu  produk  diatur  dalam peraturan pelaksana, yaitu:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
b. Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  :  924/Menkes/SK/VIII/1996  tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan
c. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 Nevember 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia
d. Surat  Keputusan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika MUI,  Nomor:  SK74/Dir/LPPOM  MUI/XI/09  tentang  Peraturan  Sertifikasi  yang diajukan distributor
2. Tinjauan  Khusus  Terkait  Peraturan  Perundang-Undangan  terkait  perlindungan  hukum bagi konsumen terhadap makanan bersertifikat halal dan Analisisnya Ketentuan  perundang-undangan  di  atas  mempunyai  peranan  penting  yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat halal, dan kedua mengenai label halal (Laurensius Arliman, n.d.).
Dasar  penerapan  sertifikat  halal  beserta  label  halal  merupakan  perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen  terbebas  dari produk yang  tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak  diizinkan  agama  (haram).  Perkembangan  yang  lahir  dari  ‘rahim’  teknologi pengolahan,  pengemasan  dan  pemasaran  produk  barang  dan/atau  jasa  dewasa  ini menyebabkan  sistem  pelabelan  mutlak  diperlukan.  Tanpa  sertifikat  dan  label  (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan.
1. Labelisasi halal
Sebagai  kelanjutan  perlindungan  konsumen  terhadap  produk  halal,  maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sekedar memuat kepastian halal, tetapi ketentuan-ketentuan pola konsumsi yang telah digariskan dalam syari'at Islam terakomodasi dalam kodifikasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi orang Islam di Indonesia. Kebutuhan hukum bagi orang Islam dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syari'at Islam.
Label  hanya  sekadar  informasi  yang  diberikan  untuk  pemasaran  dan  bukan proses produksi. Sesuai dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada,  di  d alam,  dan  atau  di  kemasan  pangan.”  Selanjutnya  ayat  (2)  huruf  e,  label sebagaimana  dimaksudkan  ayat  (1)  memuat  sekurang-kurangnya  mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: “keterangan halal untuk suatu pro duk pangan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.”
Namun demikian, pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam
wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan,  menyatakan  bahwa  pangan  yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar konsumen terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang  benar, jelas dan jujur  mengenai kondisi dan  jaminan  suatu  produk, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan  informasi  yang  benar  kepada  konsumen,  apakah  produk  pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.
Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Ta hun 1999 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk  diperdagangkan  wajib  memeriksa  terlebih  dahulu  pangan  tersebut  pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
2. Sertifikasi Halal
Sertifikasi  merupakan  suatu  kegiatan  pengujian  secara  sistematik  untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal  yang  menandakan  bahwa  produk  tersebut  telah  memenuhi  kaidah  kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan.
Sertifikat  halal  menjadi  sangat  penting  artinya  bagi  konsumen  muslim  karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsen. Sementara terdapat fakta bahwa belum  semua  produk  makanan  bersertifikat  halal.  Dengan  demikian,  upaya  untuk memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan  konsumen merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk  segera  dicari  solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkankepastian tentang produk pangan yang dikonsumsikannya (Yasmirah mandasari, 2019).
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, maka MUI mendapat Akreditasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum publik, yaitu melakukan sertifikasi halal dan  memberikan  fatwa  halal  produk  pangan  yang  akan  diproduksi  dan  diedarkan. Akreditasi  ini  juga  memberikan  keluasan  MUI  untuk  melakukan  serangkaian  uji laboratorium dengan metode dan standar yang telah  ditetapkan  oleh  Departemen Kesehatan, SNI dan Standar mutu intemasional. Hasil audit  laboratorium kemudian
menjadi hak otonomi MUI untuk menyatakan pangan ditolak atau diterima sebagai makanan halal, berdasarkan hasil audit laboratorium ini kemudian MUI mengeluarkan fatwa  dan  sertifikasi  halal.  untuk  melakukan  audit  laboratorium,  maka  MUI  berhak untuk menentukan aturan teknis bagi perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Importir  yang  ingin  mengajukan  permohonan  sertitikat  halal,  tentunya  ketentuan teknis ini tidak bertentangan dengan undang-undang da peraturan yang ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Konsep  perlindungan  konsumen  terhadap  produk  halal  dalam  Hukum  Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu tercantum dalam UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen,    UU  tentang  pangan  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH),  yang  kemudian  diikuti  dengan  penerbitan beberapa peraturan pelaksana yang mengatur masalah teknis.
2. Proses  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  yang  dilakukan  oleh  LPPOM  MUI  terhadap produk makanan dan minuman merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam
DAFTAR PUSTAKA
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Laurensius Arliman. (n.d.). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal RechtsVinding, 6(3).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mutia Shakti. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal Yuridis , 2(1).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. PT.Citra Aditya Bakti.
Yasmirah mandasari. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. SOUMATERA LAW REVIEW , 2(2).