## Pariwisata dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Oleh : Nandi

## Abstrak
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  andalan  pemerintah  Indonesia  untuk menghasilkan  devisa  negara,  oleh  karena  itu  pemanfaatan,  pengembangan,  pengelolaan  dan pembiayaan  kawasan  wisata  harus  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  dengan melibatkan  peran  lembaga-lembaga  pemerintah,  stakes  holder  yang  terkait  serta  partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kebijakan dan program yang akan diambil. Dalam makalah ini pembahasan mengenai kawasan wisata lebih difokuskan pada penguraian konsep dan praktek good governance, proses dan prosedur kelembagaan, pembiayaan pembangunan untuk    pengembangan  sektor  pariwisata  yang  dikaitkan  dengan    pendidikan  untuk meningkatkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  di  bidang  kepariwisataan.  Kajian terhadap pengembangan kawasan wisata di Indonesia berdasarkan pada kajian pustaka yang berkaitan  dengan  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dari  pengembangan  kawasan wisata merupakan materi yang akan dibahas dalam makalah ini.
Kata Kunci: Pengembangan Pariwisata, Pendidikan Kepariwisataan, Sumberdaya Manusia

## *) Nandi, S.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI

## A. Latar Belakang
Indonesia    merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  dengan  ±  18.110  pulau  yang dimilikinya  dengan  garis  pantai  sepanjang  108.000  km.    Negara  Indonesia  memiliki  potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan  budaya  yang  semuanya  itu  merupakan  sumber  daya  dan  modal  yang  besar  artinya  bagi usaha  pengembangan  dan  peningkatan  kepariwisataan.    Modal  tersebut  harus  dimanfaatkan secara  optimal  melalui  penyelenggaraan  kepariwisataan  yang  secara  umum  bertujuan  untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut  data  statistik,  tercatat  bahwa  sektor  pariwisata  memberikan  kontribusi  yang  cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2002 target perolehan devisa sebesar US $ 5,8
M untuk 5,8 juta wisman, dan tahun 2003 US $ 6,3 M 6,9 juta wisman, sedangkan target 2004 US 7,5 M (Widibyo, 2000).  Dengan potensi wisata yang dimiliki masih memungkinkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pariwisata (Dirjen –pariwisata,2004)
Berdasarkan uraian diatas pembangunan dan program pengembangan pariwisata memainkan peranan  yang  sangat  penting  dalam  strategi  pembangunan  ekonomi  di  suatu  Negara  atau daerah.  Hal  ini  disebabkan  sumbangan  sektor  pariwisata  dalam  pembangunan  ekonomi nasional menurut Spillane (1994) dapat diukur dengan mudah dari berbagai macam tolok ukur. Dimana  hal  yang  paling  penting  adalah  mengenai  sumbangan  pada  neraca  pembayaran, pendapatan  nasional  (GDP),  penciptaan  lapangan  kerja  dan  sektor-sektor  ikutan  lainnya  dari sektor pariwisata.
Untuk itu, program pembangunan pariwisata dapat diprioritaskan sebagai bagian terpenting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, menengah dan jangka pendek dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Hessel Nogi S Tangkilisan (2002) hal ini meliputi :
1.  Pengembangan perwilayahan, pengelompokan obyek dan daya tarik wisata.
2.  Pengembangan produk wisata.
3.  Pengembangan jaringan transportasi/aksesibilitas antar kawasan, daerah dan internasional.
4.  Pengembangan pusat jaringan publik.
Berdasarkan  pemahaman  konsep  pembangunan  kepariwisataan  diatas,  maka  usaha pemerintah  daerah  membangun  periwisata  tidak  lepas  dari  upaya  meningkatkan  PAD  seperti retiribusi  karcis  masuk  objek  wisata,  retribusi  penjualan,  parkir  dan  retribusi  perijinan  usaha serta pajak hiburan, hotel dan restoran. Sedangkan perluasan kesempatan berusaha misalnya penambahan  hotel,  restoran,  caffe,  usaha dibidang hiburan,  perusahaan  travel,  produsen dan penjual  (toko)  barang  cindramata,  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dan  lain  sebagainya.  Dengan berkembangnya  usaha  ekonomi  kepariwisataan  tersebut  maka  akan  dengan  sendirinya membuka peluang kesempatan kerja di sektor tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri.
Hal  tersebut  di  atas  dapat  tercipta  dengan  baik  bergantung  pada  upaya  dan  kerjasama  yang dilakukan  pemerintah  bersama  pihak  stakeholders  di  bidang  kepariwisataan.  Untuk  itu,  perlu ditetapkan  kebijakan-kebijakan  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pengembangan  kegiatan pariwisata.    Kebijakan-kebijakan  tersebut  harus  mengakomodir  prinsip-prinsip  pariwisata berkelanjutan  seperti  yang  tertuang  dalam Pacific  Ministers  Conference  on  Tourism  and Environment di  Maldivest  tahun 1997  yang  meliputi  kesejahteraan  lokal, penciptaan  lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan equity inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan (Dirjen-pariwisata,2004)

## B. Permasalahan yang Dihadapi
Mencermati uraian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata di Indonesia antara lain, sebagai berikut :
1.  Keterbatasan  dukungan  sarana  dan  prasarana  penunjang  merupakan  juga  salah  satu permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian.    Dimana  dukungan  sarana  dan prasarana  merupakan  faktor  penting  untuk  keberlanjutan  penyelenggaraan  kegiatan pariwisata,  seperti  penyediaan  akses,  akomodasi,  angkutan  wisata,  dan  sarana prasarana  pendukung  lainnya.  Masih  banyak  kawasan  wisata  yang  sangat  berpotensi tetapi  masih  belum  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.    Selain  itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat
melayani  kebutuhan  penyelenggaraan  pariwisata  di  luar  lokasi.    Seperti  misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.
2.  Terbatasnya biaya atau anggaran untuk pengembangan sektor wisata.
3.  Belum  tersedianya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  betul-betul  mampu  melihat peluang maupun tantangan dari sektor kepariwisataan.
4.  Belum  terbinanya  koordinasi  antara  lembaga-lembaga  pemerintah  daerah  setempat dengan  stakeholders  bidang  pariwisata.  Misalnya  keterkaitan  dalam  kerjasama  antar pemerintah  daerah  dengan  pengusaha  pengelola  objek  wisata,  hotel,  restoran, transportasi, Telekomunikasi, pemandu wisata atau pramuwisata dan lain sebagainya.
5.  Belum  ada  program  pemasaran  dan  promosi  pariwisata  yang  efektif,  yang menggunakan  pendekatan  profesional,  kemitraan  antara  swasta,  pemerintah,  dan masyarakat  dan  memperkuat  jaringan  kelembagaan,  untuk  meningkatkan  kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

## C. Tujuan Penulisan
Makalah ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisa :
1.  Kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan  untuk  pembangunan  sarana dan prasarana dalam mengembangkan kawasan wisata.
2.  Koordinasi  antara  lembaga-lembaga  pemerintah  dengan  stakeholder  yang  terkait dengan bidang pariwisata.
3.  Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengembangkan sektor pariwisata.

## D. Metodologi
Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi  permasalahan-permasalahan  yang  dikemukakan  diatas,  serta  kajian  literatur dari  berbagai  sumber  informasi  dan  data  yang  kami  peroleh  sebagai  acuan  atau  pedoman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut.

## E.  Teori dan konsep kepariwisataan
Menurut arti katanya pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata pari dan wisata .  Kata  pari  berarti  penuh,  seluruh  atau  semua  kata  wisata  berarti perjalanan.  Kata  pariwisata  dapat  diartikan  perjalanan  penuh  mulai  dari  berangkat  dari  suatu tempat  ke  satu atau  beberapa  tempat  lain  dan  singgah  kemudian  kembali  ke  tempat  semula. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan (Bab IV pasal 4) disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas :
1.  Objek  dan  daya  tarik  wisata  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  berwujud  keadaan alam serta flora fauna.
2.  Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berupa museum, peninggalan sejarah, wisata  agro,  wisata  tirta,  wisata  buru,  wisata  petualangan  alam,  taman  rekreasi  dan tempat hiburan.
Sedangkan menurut Kuncoro (2001)  menyatakan bahwa atraksi wisata dikelompokkan menjadi dua, yaitu atraksi sumber daya alam dan atraksi buatan manusia.
1.  Atraksi wisata alam adalah setiap ekosistem dan segala isinya. Sumberdaya alam fisik dan  hayati  merupakan  atraksi  wisata  yang  dapat  dikembangkan  untuk  objek  wisata alam.
2.  Atraksi  buatan  manusia  meliputi  atraksi  budaya  (agama,  budaya  modern,  museum, galeri  seni,  situs  arkeologi,  bangunan),  tradisi  (kepercayaan,  animasi  budaya,  festival) dan peristiwa olahraga (olimpiade, piala dunia, turnamen).
Kawasan pariwisata berdasarkan UU No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  pasal 11 ayat  (1)  merupakan  salah  satu  dari  sembilan  kawasan budidaya.  Kawasan pariwisata itu sendiri berdasarkan UU tersebut pada pasal 49 memiliki kriteria sebagai berikut :
a.  Kawasan  yang  secara  teknis  dapat  digunakan  untuk  kegiatan  pariwisata,  serta  tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan;
b.  Kawasan  yang  apabila  digunakan  untuk  kegiatan  pariwisata  secara  ruang  dapat memberikan manfaat:
1.  Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
2.  Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3.  Tidak mengganggu fungsi lindung;
4.  Tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
5.  Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6.  Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7.  Meningkatkan kesempatan kerja;
8.  Melestarikan budaya;
9.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan  sektor  kepariwisataan  menurut  Spillane  (1994:14)  akan  terkait  dengan  aspek social  budaya,  politik  dan  ekonomi  yang  diarahkan  untuk  meningakatkan  kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  pembangunan  kepariwisataan  nasional sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  no.  9  tahun  1990  disebutkan  bahwa penyelenggaraan  kepariwisataan  ditujukan  untuk  meningkatkan  pendapatan  nasional  dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha  dan  bekerja  serta  memdorong  pembangunan  infrastruktur  daerah  dalam  rangka kemudahan  untuk  memperkenalkan  dan  mendayagunakan  obyek  dan  daya  tarik  wisata. Disamping  itu  pembangunan  kepariwisataan  juga  dimaksudkan  untuk  memupuk  rasa  cinta tanah air dan memparerat persahabatan umat manusia dalam negeri dan antar bangsa.

## F.  Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Kawasan Wisata
Manusia  adalah  unsur  terpenting  dalam  keberhasilan  suatu  organisasi.  Dikatakan  Susanto (1997)  bahwa  asset  organisasi  terpenting  dan  harus  diperhatikan  oleh  menejeman  adalah manusia (sumber daya manusia “human resources”). Hal ini  bermuara pada kenyataan diman manusia  merupakan  elemen  yang  selalu  ada  dalam  setiap  organisasi.  Manusia  membuat tujuan-tujuan  inovasi  dan  pencapaian  tujuan  organisasi.  Manusia  merupakan  satu-satunya sumber  daya  yang  dapat  membuat  sumber  daya  organinasi  lainnya  bekerja  dan  berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan.
Dalam  kaitan  ini  menurut  Tjokrowinoto  dkk.  (2001)  bahwa  figur  atau  sosok  sumberdaya manusia pada abad 21 adalah manusia-manusi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
1.  Memiliki wawasan pengetahuan ( knowledge ), ketrampilan ( skill ), dan sikap atau perilaku ( attitude )  yang  relevan  dan  mampu  menunjang  pencapaian  sasaran  dan  bidang  tugas dalam suatu organisasi.
2.  Memiliki  disiplin  kerja,  dedikasi  dan  loyalitas  yang  tinggi  terhadap  pekerjaan  dan terhadap organisasi.
3.  Memilki  rasa  tanggungjawab  dan  pengertian  atau  pemahaman  yang  mendalam terhadap tugas dan kewajibanya sebagai karyawan atau unsure manajemen organisasi.
4.  Memiliki jiwa kemauan yang kuat untuk berprestasi produktif dan bersikap professional.
5.  Memilki  kemauan  dan  kemampuan  untuk  selalu  mengembangkan  potensi  dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
6.  Memiliki  kemampuan  yang  tinggi  dalam  bidang  tehnik  maupun  manajemen  dan kepemimpinan.
7.  Memiliki  keahlian  dan  ketrampilan  yang  tertinggi  dalam  bidang  tugas  dan  memiliki kemampuan alih teknologi.
8.  Memiliki jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) yang tinggi dan konsisten
9.  Memilki  pola  pikir  dan  pola  tindak  yang  sesuai  dengan  visi,  misi,  dan  budaya  kerja organisasi.
Pendidikan  kepariwisataan  merupakan  salah  satu  kunci  dalam  mengembangkan  potensi kepariwisataan  (kawasan  wisata),  karena  bidang  ini  memerlukan  tenaga  kerja  terampil  yang secara  terus  menerus  harus  dikembangkan.  Menurut  Spillane  James.  J  (1994):”Salah  satu masalah dalam mengembangkan pariwisata adalah tidak tersedianya fasilitas yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata. Tenaga kerja yang cakap, terampil, memiliki skill tinggi dan pengabdian  pada  bidangnya(professional)  menjadi  kebutuhan  mutlak  dalam  bersaing  di pasaran  global.  Produk  industri  pariwisata  adalah  “jasa”,  oleh  karena  itu  penekanannya harus pada  segi  pelayanan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  wisatawan.  Dalam  industri pariwisata,  kualitas  pelayanan  merupakan  indikator  utama  yang  menunjukkan  tingkat professionalnya.
Pengembangan pengetahuan tenaga kerja ditekankan pada 3 hal pokok (Warsitaningsih, 2002):
1.  Pengembangan  pengetahuan  tentang  tata  cara  pelayanan  yang  berkaitan  dengan bervariasinya  kegiatan  pariwisata,  misalnya  pelayanan  di  hotel,  berbeda  dengan pelayanan di tempat rekreasi atau dalam perjalanan wisata.
2.  Pengembangan  pengetahuan  tentang  peralatan  dan  perlengkapan  yang  diperlukan dalam bidang pelayanan.
3.  Pengembangan  SDM  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  sikap,  perilaku,  sopan santun, dan sebagainya.
Ketiga  hal  tersebut  setiap  saat  selalu  berubah  dan  mengarah  pada  kemajuan,  sehingga ketiganya  harus  selalu  ditingkatkan  khususnya  melalui  pendidikan,  yang  juga  akan mempengaruhi daya serap industri.
Daya  serap  industri  pariwisata  adalah  kemampuan  industri  pariwisata  dalam  menyerap  dan menerima  karyawan  yang  berasal  dari  lembaga  pendidikan  umum  dan  pendidikan  kejuruan untuk  bekerja  dalam  lingkup  pekerjaan  kepariwisataan.  Kemampuan  menyerap  karyawan  di indistri pariwisata dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1.  Besar kecilnya industri, besar kecilnya industri pariwisata akan menentukan jumlah dan jenis  pekerjaan  yang  membutuhkan  karyawan,  sehingga  akan  menentukan  pula besarnya daya serap industri pariwisata tersebut.
2.  Ketersediaan  calon  tenaga  kerja,  lembaga  pendidikan  umum  maupun  pendidikan kejuruan merupakan tempat penghasil tenga kerja, misalnya melalui lembaga-lembaga formal  (sekolah-sekolah  pariwisata  baik  di  tingkat  menengah  maupun  di  tingkat
perguruan  tinggi)  dan  non  formal(pelatiahan-pelatihan  kepariwisataan,  kursus-kursus, dan lain-lain).
3.  Kesesuaian kemampuan calon tenaga kerja denga bidang pekerjaan, seleksi yang ketat merupakan  ssalah  satu  cara  untuk  menyerap  karyawan  professional  artinya  memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diperlukan serta dapat menentukan besarnya daya serap industri pariwisata tersebut.
4.  Kondisi  ekonomi,  merupakan  faktor  utama  yang  menentukan  besarnya  daya  serap suatu  industri  terhadap  lulusan  lembaga  pendidikan.  Situasi  krisis  ekonomi  saat  ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya daya serap industri pariwisata
Dengan  demikian  dari  keseluruhan  dimensi  yang  ada,  maka  terlihat  bahwa  sumberdaya manusia bertumpu  pada dua  indikator penting  yaitu  tingkat pendidikan  yang  dimiliki  oleh para karyawan  dan  tingkat  keterampilan  yang  berkaitan  dengan  bidang  kerja  yang  ditangani karyawan tersebut.

## G.  Konsep dan Praktek Good Governance
Makna  pemerintahan  (governance)  yang  baik  atau  bersih  harus  dipahami  sebagai  suatu mekanisme  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  yang  melibatkan  pemerintah (negara)  dan  pihak  non  pemerintah  (termasuk  masyarakat  warga  yang  sadar  akan  hak-hak demokratisnya)  dalam  suatu  kerja  yang  keras  secara  bersama  tanpa  ada  satu  pihak  yang mendominasi  pihak  lain  (Stoker  1998;  Ganie  rohman  2000).  Dengan  demikian  para  pelaku pengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang non pemerintah mempunyai wewenang untuk berpartisipasi  secara  penuh  (pengambilan  keputusan)  baik  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan, maupun dalam melakukan pengawasan, evaluasi, atau kontrol (Uphoff dan Cohen 1979). Yang perlu diperhatikan ialah bahwa dalam kerja sama tersebut  masing-masing  pihak  harus  secara  konsisten  mematuhi  aturan-aturan  yang  dibentuk dan  disepakati  bersama.  Makna  diatas  membawa  kita  kepada  tujuh  persyaratan  utama  agar terjadi suatu "pemerintahan" yang bersih, menurut Mardiasmo (2004)
(1) Accountability (Pertanggung jawaban); (2) Partisipasi;
(3) Fairness (keadilan dan "kebersihan");
(4) Transparancy (keterbukaan);
(5) Responsibility (bertanggungjawab);
(6) Otonomy (kemandirian) dan Freedom (kebebasan); dan (7) Efisiensi dalam alokasi sumber daya.
Menurut  World  Bank  (2001)  dalam  Kuncoro,  Mudrajad  (2004)  dampak  dari  lemahnya governance adalah:
1.  Kaum  miskin  tidak  mendapatkan  akses  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  karena birokrasi yang korup.
2.  Para investoe takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidak mampuan sistem  peradilan  untuik  melaksanakan  kontrak,  meningkatnya  kerusuhan,  dan  tingkat pelanggaran hukum dan keamanan yang tinggi.
3.  Sumberdaya  pemerintah  yang  langka  banyak  yang  hilang  karena  sistem  manajemen keuangan  dan  pengadaan  barang  yanga  tidak  transparan,  manipulatif,  dan  banyak kebocoran.
Salah satu kualitas sumber daya birokrasi yang dituntut oleh good governance adalah kualitas kewirausahaan  yang  dapat  memjembatani  antara  Negara  dan  pasar.  Kualitas  kewirausahaan birokrasi  diperlukan  untuk  mengintervensi  pasar  secara  selektif  untuk  menjamin  berfungsinya
pasar  secara  sehat.  Menurut  Tjokrowinoto  dkk.  (2001)  Kompetensi  yang  perlu  dimiliki  oleh seorang birokrat berkaitan dengan hal tersebut mencakup :
1.  Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul didalam pasar.
2.  Tidak  terpaku  dalam  kegiatan-kegiatan  rutin  yang  terkait  dengan  fungsi  instrumental birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif.
3.  Mempunyai wawasan futuristik dan sistematik.
4.  Mempunyai  kemampuan  untuk  mengantisipasi,  memperhitungakan  dan  meminimalkan resiko.
2.  Jeli terhadap potensi dan sumber-sumber dan peluang baru.
3.  Mempunyai kemampuan  untuk  mengkombinasikan  sumber  menjadi  resource  mix  yang mempunyai produktivitas tinggi.
4.  Mempunyai  kemampuan  untuk  mengoptimalkan  sumber  yang  tersedia,  dengan menggeser  sumber  kegiatan  yang  berproduktivitas  rendah  menuju  kegiatan  yang berproduktivitas tinggi.
Kompetensi  birokrasi  lain  yang  dituntut  oleh  good  governance  adalah  kemampuan  atau  skill untuk mengerjaklan tugas-tugas pengelolaan di instansi masing-masing. Mengenai hal ini Adil Khan  dan  Meier  (dalam  Hessel  Nogi  S.    2002)  mengemukakan  bahwa  good  governance merupakan cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilanya bias dialdalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada public. Dari definisi yang telah disebutkan tadi setidak-tidaknya ada 2 kompetensi yang harus dimiliki oleh birokrasi. Pertama,  birokrasi  haruslah  mampu  memberikan  pelayanan  publik  dengan  adil  dan  inklusif sebaik-baiknya. Hal ini menuntut kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan aspirasi dan  kebutuhan  masyarakat,  dan  merumuskannya  dalam  kebijakan  dan  perencanaan  serta mengimplimentasikannya. Kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan kemampuan social.
Keseluruhan  upaya  tersebut  diharapkan  dapat  mewujudkan  kualitas  manusia  Indonesia (khususnya  aparatur  pemerintah)  dalam  manajemem  pembanguanan  yakni  mereka  yang memiliki tiga kualifikasi sebagai berikut : Pertama, melekatnya sifat-sifat loyalitas dedikasi dan motivasi kerja dalam mengemban tugas-tugasnya. Kedua, dimilikinya keahlian dan kemampuan professional dan Ketiga, dilaksanakanya sikap-sikap mental yang berorientasi pada etos kerja yang tertip, jujur, bisiplin, produktif dan bekerja tanpa pamrih.

## H.  Koordinasi dan Kerjasama Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Wisata
Pengertian  koordinasi  menurut  Stoner  (dalam  Dann  Sugandha,  1988)  adalah  proses  penyatu paduan  sasaran-sasaran  dan  kegiatan  dari  unit-unit  yang  terpisah  untuk  mencapai  tujuan organisasi secara efisien.
Sedangkan  Leonard  D.White  (dalam  Sutarto,  1998)  mendefinisikan  koordinasi  sebagai penyesuaian  diri  dari  berbagai  satuan  organisasi  dalam  setiap  kegiatan  sehingga  masing- masing bagian memberikan sumbangan yang optimal pada hasil secara keseluruhan. Kesimpulan dari pendapat dua ahli administrasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1.  Suatu unit dalam organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan dari unit lainnya.
2.  Untuk mencapai tujuan organisasi maka tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi dari unit lainnya secara menyeluruh dan terpadu.
Konsep  koordinasi  didalamnya  terkandung  kebutuhan  akan  integrasi,  komunikasi  dan pelaksanaan tugas serta saling ketergantungan antar unit-unit organisasi. Hani Handoko (1995) mengemukakan tiga komponen dasar yang harus diperhatikan sebagai mekanisme dasar bagi pencapaian koordinasi yang efektif sebagai berikut :
1.  Hierarki  manajerial  yaitu  rantai  perintah,  aliran  informasi  dan  kerja,  wewenang  formal, hubungan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  yang  jelas  dapat  menumbuhkan  integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2.  Aturan  dan  prosedur  yaitu  keputusan-keputusan  manajerial  yang  dibuat  untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
3.  Rencana dan penetapan tujuan yaitu sebagai alat koordinasi dengan cara pengarahan kepada seluruh unit organisasi yang ada.
Dengan  demikian  dapat  diperoleh  manfaat  dari  pelaksanaan  koordinasi  secara  terpadu  dan sistematis (Sutarto, 1998) adalah sebagai berikut :
1.  Menghindari pendapat atau perasaan penting dari salah satu unit organisasi.
2.  Menghindari perasaan saling lepas antar organisasi.
3.  Menghindari pertentangan antar pejabat atau antar unit organisasi yang ada.
4.  Menghindari perebutan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi.
5.  Menghindari terjadinya saling tunggu antar unit organisasi.
6.  Menghindari  kekembaran  pengerjaan  terhadap  suatu  kegiatan  organisasi,  sekaligus kekosongan pengerjaan.
7.  Terjadinya  kesatuan  langkah,  tindakan,  sikap  an  saling  membantu  antar  pejabat  atau unit organisasi yang ada.
Dari pendapat para ahli organisasi dan manajemen tersebut di atas dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa aspek penting dari konsep penerapan koordinasi sebagai berikut :
1.  Terdapat  unit-unit  organisasi  maupun  individu  yang  mempunyai  fungsi  yang  berbeda dalam rangka penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan.
2.  Terdapat  bermacam  sumberdaya  antara  lain,  tenaga  kerja,  keterampilan  dan pengetahuan  anggota  teknologi,  anggaran  serta  fasilitas  kerja  lainnya  yang  berperan terhadap keberhasilan organisasi.
3.  Ada  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun  unit  organisasi  yang ada.
4.  Ada kesatu-paduan diantara seluruh kegiatan baik pada level individu maupun pada unit organisasi.
5.  Ada  keserasian  karena  kegiatan  itu  dilakukan  menurut  sistematika,  waktu  pengerjaan dan menghindari kekosongan serta duplikasi kegiatan organisasi.
6.  Terdapat arah yang sama dari keseluruhan unit organisasi untuk sama-sama bergerak pada sasaran atau tujuan yang sama.
7.  Dengan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah, stakeholder terkait  dan  masyarakat,  diharapkan  dapat  terjalin  jerjasama  yang  erat  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan.

## I.  Kesimpulan  dan  rekomendasi
Pengembangan  kawasan  wisata  di  Indonesia  muncul  sebagai  industri  baru  yang  diharapkan dapat  mendongkrak  pendapatan  nasional  maupun  daerah,  sehingga  pemerintah  berupaya keras  untuk  mengembangkan  sektor  ini  dalam  rangka  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Oleh karena  itu  pengelolaan,  pengembangan,  dan  pembiayaan  kawasan  wisata  memerlukan  daya dukung  dari  banyak stakes  holder ( public,  private, dan society )  sehingga  prosesnya  bisa berjalan  dengan  lancar.    Namun  demikian  keberhasilan  pengembangan  kawasan  ini  juga sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  stabilitas  keamanan  dan  politik,  daya  dukung  sumberdaya
manusia  yang  memiliki  keahlian  yang  sesuai  baik  segi  kualitas  maupun  kuantitasnya, adanya anggaran  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  sarana  dan  prasarana  kawasan  wisata, kebijakan  hukum  yang  memberikan  kemudahan,  keamanan,  transparansi  dan  kenyamanan bagi  para  investor  maupun  wisatawan  dalam  menanamkan  modal  dan  menikmati  kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  analisis  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang diuraikan  diatas,  kami  dapat  merekomendasikan  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam mengembangkan kawasan wisata, sebagai berikut :
1.  Percepatan pemulihan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sehingga diharapkan dapat  menghapus  stigma  keberadaan  teroris  di  Indonesia.  Hal  ini  akan  berpengaruh terhadap  menguatnya  tingkat  kepercayaan  kepariwisataan  di  Indonesia.  Dengan demikian  diharapkan  akan  meningkatkan  daya  tarik  bagi  para  wisatawan  maupun  para investor  lokal  maupun  mancanegara  untujk  berkunjung  atau  menanamkan  modalnya dalam sektor pariwisata di Indonesia.
2.  Sektor  pariwisata  merupakan  sektor  tersier  dimana  preferensi  wisatawan  sangat ditentukan  oleh  tingkat  kenyamanan,  maka  dukungan  sarana  dan  prasarana  untuk meningkatkan  aksesibilitas  ke  lokasi  obyek  wisata  mutlak  dibutuhkan.  Pengembangan jaringan  transportasi  nasional,  wilayah,  dan  lokal  untuk  mendukung  pengembangan pariwisata  terutama  terkait  dengan  arahan  pengembangan  jaringan  transportasi  darat, laut, dan udara, termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan.
3.  Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  manusia  sebagai  pelaku  kebijakan dalam  bidang  kepariwisataan  melalui  jenjang  pendidikan  yang  bersifat  formal  maupun non formal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka system dan mekanisme pendidikan dan  latihan  (diklat)  perlu  di  desain  secara  baik,  sehingga  dapat  menjawab  tantangan kebutuhan  di  masa  yang  akan  datang,  khususnya  tuntutan  menciptakan  aparatur  yang memiliki keunggulan kompetitif, bersih dan berwibawa, handal serta efektif dan efisien.
4.  Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan (bank maupun non-bank) baik lembaga  pemerintah  maupun  swasta  untuk  menciptakan  investasi  baru  dalam  rangka mengembangkan daerah tujuan wisata.
5.  Untuk  mencapai  keberhasilan  pengembangan  kegiatan  pariwisata,  harus  dilakukan secara  koordinatif  dan  terpadu  antar  semua  pihak  yang  terkait  sehingga  terwujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik antar sektor. Peningkatan keterkaitan  fungsi  pengembangan  kegiatan  pariwisata  yang  baik  dengan  sektor  lainnya untuk  memberikan    nilai  efisiensi  yang  tinggi  dan  percepatan  pertumbuhan  ekonomi wilayah.  Pengembangan  pariwisata  harus  dikaitkan  dengan  pengembangan  ekonomi nasional,  wilayah  dan  lokal.  Pada  tingkat  nasional  sektor  pariwisata  harus  berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya.  Pengembangan  pariwisata  harus  diupayakan  dapat  melibatkan  seluruh stakeholder.    Dalam  konteks  ini  peran  masyarakat  terlibat  dimulai  sektor  hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan  kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa).
6.  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan pelaksanaan pembangunan.  Dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pariwisata  harus  melibatkan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
7.  Melaksanakan  program-program  promosi  yang  efektif  secara  berkesinambungan,  untuk meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisata  baik  wisatawan  manca  Negara  maupun wisatawan nusantara.

## J.  DAFTAR PUSTAKA
..........2006. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung. Fokus Media.
………...1999. Kurikulum SMK, Landasan, Program, dan Pengembangan. Jakarta. Depdikbud.
……….2007.  Undang-Undang  No.  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Bandung  Fokus Media.
Djojonegoro,  Wardiman.  1998.  Pengembangan  Sumbedaya  Manusia  melalui  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jakarta. P.T. Jayaklarta Agung Offset.
Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Jakarta, Erlangga Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi. Marpaung, Happy, 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung, Alfabeta Bandung. Spillane,  James,J.S.J.  Pariwisata  Indonesia,  Siasat  Ekonomi  dan  Rekayasa  Kebudayaan.
Yogyakarta, Kanisius.
www.bappenas.go.id . 2007.Konsep dan Praktek Good Governance . Jakarta www.mail.archive . Com. 2007. Lingkungan Strategis  dan Permasalahan Pembangunan Bidang Kesra. Jakartra. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. www.setneg.go.id .2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata