## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
Wahyuni wahyuniu65@gmail.com Universitas Muhammadiyah Makassar
Mahfiza mahfiza81@gmail.com IAIN Sultan Amai Gorontalo
Dewi Mahmuda dwmahmuda@gmail.com Universitas Muhammadiyah Buton

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  views  of  commercial  parties  and  the  tax  authorities  in  detecting indications of fraud in tax reporting, especially with regard to reporting  PPH  23  and  PPH  Article 4  Paragraph  2.  This  type  of  research  uses qualitative, this research was conducted at the CV. Citra  Panca  Mandiri  and Account  Representative  (AR)  At  KPP  Madya  Makassar,  the  informants consisted of 2 CPM staff, namely 1 person from the accounting division, 1 person from the tax division and  2  informants  from  KPP  Madya  Makassar,  the  analytical  tool  used was  a  phenomenological approach.  Based  on  the  results  of  data  analysis,  that  in the tax reporting of pph 23 and pph article 4 paragraph 2 there is an indication of fraud if a taxpayer does not report the rights and obligations of  tax  reporting,  it can be seen from the transaction opponent of the CPM withholding tax from cpm income, but the opposite not reporting so that this will make the CPM feel disadvantaged and this is an indication of fraud, and this is supported by the tax authorities who say that this will be followed up or we as a public party will report when the taxpayer's transaction opponent does not report the rights and obligations, as long as there is a report and in our office, and we as a tax party will write and follow up on taxpayers who do not report and pay taxes from the opposing party.
Keywords : Commercial, Fiscus , Income Tax PPH 23, PPH Article 4 Paragraph 2, Fraud.

## A. LATAR BELAKANG
Wajib Pajak biasa dikenal dengan kata komersial yang diakui sebagai pionir dan memiliki peran penting  untuk  membantu  dalam  pembiayaan  pembangunan,  salah  satunya  dalam  bentuk  pajak. Besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya akan menentukan besarnya penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan untuk membantu masyarakat. Karena pajak adalah sumber utama dan terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan, misalnya

## Volume 18 Nomor 1, Juni 2022

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
pembangunan infrastruktur, membayar gaji pegawai negeri, dan lain-lain. Oleh Karena itu semakin besar  penerimaan  pajak  yang  di  dapat,  maka  makin  besar  pula  kemakmuran  rakyat  karena  pajak diibaratkan ujung tombak pembangunan.
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal  1  Ayat  1  dimana  pajak  merupakansebagai  sumber  penerimaan  dalam  negeri,  semakin  lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan,  telah  beberapa  kali  dilakukan  penyempurnaan,  penambahan,  bahkan  perubahan  di bidang  perpajakan.  Pajak  merupakan  kewajiban  yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun  badan  dari  pendapatan  atau penghasilannya  kepada  Pemerintah  yang  ditujukan  untuk kegiatan  pembangunan  di  segala  bidang  ,  jadi  antara  akuntansi  dan  pajak  sangat  saling  berkaitan karena  dari  segi  akuntansi  perusahaan  bisa  menghitung  labanya  dilihat  dari  laba  komersil  yang dijadikan patokan untuk membayar pajak. “Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak.  Akuntansi  adalah  suatu  proses  pencatatan,  penggolongan,  pengikhtisaran  suatu  transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan  wajib  yang  dipungut  oleh  pemerintah  dari  masyarakat  (wajib  pajak)  untuk  menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan tampa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung” (Suprianto,Edy 2011).
Pada dasarnya sistem perpajakan di negara kita diatur dengan sistem self assestment dimana kewajiban  pajak  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajak  dilakukan  sendiri  oleh  wajib pajak  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  perpajakan  (Mardiasmo,  2013).  Kontribusi  wajib kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self  assestment dimana  kewajiban  pajak  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2013).  Sistem self  assestment memiliki kelemahan  karena  wajib  pajak  dapat  memanipulasi  pajak yang  seharusnya  dibayar  menjadi  lebih  kecil,  dan  wajib  pajak  harus  mengerti  sendiri  tata  cara perpajakan  dan  undang-undang  perpajakan  yang  dapat  berubah  sewaktu-  waktu  seiring  dengan kemajuan jaman.
Dengan  adanya  beberapa  kelemahan  pada  sistem  perpajakan  yang  ada pada self  assessment system maka  bisa  digunakan  sistem  perpajakan  yang  lain  yaitu  sistem  pemotongan  ( withholding system ). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
yang  terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23  yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan) atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong  PPh  Pasal  21.  Dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  No.  36  Tahun  2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral pajak Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan  dalam proses perpajakan (Ernawati,S.Wijaya, 2011).
Selain itu juga terdapat jenis pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh jenis perpajakan di indonesia  yang  dikenal  dengan  Pasal  4  Ayat  2  (pph final ),  dimana  Pph fina l  dapat  dijadikan pengurang  pajak  ketika  suatu  perusahaan  melaporkan  pajak  mereka  yang  dikenal  pelaporan  PPH Pasal 25 Badan, seperti kita ketahui Pph final ini merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).
Berdasarkan Hal itu terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia usaha akibat adanya penggunaan  sistem  pemungutan  pajak  yaitu self  assestment ,  dimana  wajib  pajak  memanfaatkan tanggung jawab yang diberikan kewenangan kepadanya untuk melaporkan dan menghitung sendiri wajib pajaknya  yang tidak sesuai bahkan tidak melaporkan dan membayarkan kepada negara  yaitu pajak dan hal ini termasuk perbuatan menyimpang atau kecurangan.  Pada  kenyataan  banyak  kasus kecurangan  pajak  yang  dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil atau besar, contoh nyata adalah kasus Asian Agri Group yang kasusnya sudah sampai tingkat Mahkamah Agung, dan sudah diputus. (Siaran Pers DJP, 2013). Ada juga kasus pengemplangan pajak dengan tersangka MDA, dan tersangka di tahan tanggal 8  Oktober  2013, karena tersangka melakukan tindak pidana perpajakan sesuai pasal 39A UU KUP, yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak meski belum dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Nilai  kerugian  negara  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  MDA sekurang-kurangnya  12  milyar  rupiah  (DJP,  2014).Selain  itu juga  ada  kasus  di  wilayah  DJP  Jawa Barat 1 yaitu penangkapan terhadap DS, direktur CV.TC di Bandung pada tanggal 11 Maret 2015. Penangkapan  tersebut  dilakukan  oleh  Penyidik  Polda  Jawa  Barat  bekerja  sama  dengan  DJP  Jawa

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
Barat 1 setelah mendalami kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka. Atas perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar 5 Milyar (Kanwil DJP Jabar 1, 2015).
Berdasarkan  hal  demikian  terkadang  wajib  pajak  seringkali  dijadikan  sasaran  kesalahan  jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah sehingga menganggu realisasi penerimaan pajak, sedangkan wajib  pajak  bukanlah  pemeran  tunggal  melainkan  keberadaan  nya  dipengaruhi  oleh  petugas  pajak bahkan  pihak  bumn  sendiri  yang  merupakan  pionir  bagi  pemerintah  untuk mencegah  melakukan kecurangan  kepada  negara,  karena  pada  dasarnya  uang  yang  dipungut  dari  pajak  itu  akan dikembalikan  kepada  mereka  petugas  publik  dan  untuk  kemakmuran  rakyat,  (Yenni  M,  Eko  G.S, Nurkholis, 2017). Tidak heran jika pemerintahan di banyak negara mengantisipasi kecurangan pajak, karena  tindakan  tersebut  berdampak  negatif  dan  melakukan  deskriminansi  atau  penyimpangan penerimaan negara (Cule & Fulton, 2009; Torgler, 2008). Otoritas yang berwenang memungut pajak berupaya  sedemikian  rupa  memberantas  para  pengemplang  pajak  melalui  serangkaian  metode. Amerika  mengaktifkan  peran  para whistleblower yaitu  warga  negara  yang  melaporkan  tindakan kecurangan  pajak  yang  diketahui  kepada  lembaga  peradilan  untuk  membantu  lembaga  peradilan mengelola  hukum  dan  keadilan  (Townsend,  2013).  Sedangkan  pemerintah  China  lebih  memilih memberlakukan hukuman pidana bagi pengemplang pajak yang diterapkan secara proposional sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan karena penggelapan pajak (Hashimzade, Huang, & Myles, 2010).
Kecurangan pajak adalah suatu kenyataan  yang  sebenarnya  dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam sistem perpajakan termasuk unsur-unsur sistem perpajakan itu sendiri. Mansury (1994) menyebutkan  tiga  unsur  sistem  perpajakan,  yaitu  kebijakan  perpajakan,  ketentuan  undang-undang perpajakan,  dan  aspek  administrasi  perpajakan.  Selain  keterlibatan  unsur-unsur  tersebut,  peran konsultan  pajak  menempati  posisi  penting  dalam  perilaku  kepatuhan wajib  pajak  (Devos,  2012). Carley & Maxwell (2006) menjelaskan  bahwa wajib pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka menginterpretasi ketentuan undang-undang perpajakan yang dianggap rumit dan sulit untuk ditafsirkan.
Selain itu di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi  menyebabkan  kurang  maksimalnya  pemasukan  pajak  bagi  negara.  Sebagaimana  ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak diharuskan  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah  pajak  yang sebenarnya  terutang.  Bagi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP),  diwajibkan  untuk  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  melalui  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Dengan  bertujuan

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
meminimalisir  kecurangan  yang  sering  terjadi  dalam  hal  pelaporan  pajak  terutang  serta mempermudah  tata  cara  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  Direktorat  Jenderal  Pajak meluncurkan  program  baru  yaitu  e-Faktur  atau  faktur  pajak  elektronik.  e-Faktur  adalah  aplikasi elektronik  pengganti  e-SPT  bagi  pengusaha  kena  pajak  (http://www.pajak.go.id/e-faktur). Pemberlakuan  e-Faktur dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Beberapa  peneltian  mengungkapkan  bahwa  beberapa  pengusaha  kena  pajak  yang  belum melaksanakan  kewajiban  perpajakan  mereka  dengan  baik dikarenakan masa transisi penggunaan aplikasi e-faktur pajak, hal itu diungkapkan oleh peneliti yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan e-faktur yakni sebesar 74,62%.  Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena  pajak  pembuat  faktur  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Manado,  (Kevin L, Lintje K, Rudy P, 2017). penelitian yang lainya mengatakan bahwa PT. Hutama Karya  telah  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  dalam  melakukan  pemotongan,  pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dansebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan  tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa paja, (Ramadhani,D, Dkk, 2015).
Berdasarkan fenomena yang ada diatas, masalah yang dikemukakan dalam peneltiian ini yaitu bagaimana peran pihak fiskus menyikapi keluhan  bagi pihak komersial terkait dengan diabaikanya pihak lawan dalam memberikan bukti potong yang telah dipotong dari pihak perusahaan, sehingga ada  keterlambatan  bahkan  tidak  dilakukan  pemberian  hak  kepada  pihak  lawan  transaksi,  hal  itu diungkapkan oleh pihak CV. Citra Panca mandiri yang kesulitan mendapatkan haknya dan meminta kepada pihak fiskus untuk menindaklanjutinya, dan menurut fiskus mereka memiliki tempat keluhan bagi wajib pajak (lawan) merugikan pihak wajib pajak lain, yang ada dikantor perpajakan setempat, hal itu dilakukan untk membantu para wajib pajak mengatasi indikasi kecurangan tersebut.
Selama ini upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak lebih mengandalkan implementasi sanksi dan  efektifitas  pemeriksaan  pajak.  Padahal,  dua deterrence  efect tersebut  lambat  laun  tidak  lagi ditakuti  oleh  wajib  pajak  (Winerungan,  2013)  .  Tidak  berpengaruhnya  sanksi  perpajakan  dalam meningkatkan  kepatuhan  dalam  penelitian  tersebut  disebabkan  minimnya  kesadaran  wajib  pajak terhadap  pentingnya  pembayaran  pajak.  Selain  itu  juga  dalam  penelitian  ini  didasari  oleh  Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle Theory) .  Teori  ini  dicetuskan  pertama  kali  oleh  Cressey,  dalam teori  segitiga perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (pressure) , kesempatan

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
(opportunity) dan  pembenaran (rationalization) . Fraud  triangle (segitiga  kecurangan)  menjawab pertanyaan,  mengapa  orang  melakukan kecurangan  atau  mengapa  kecurangan  terjadi,  (Nurkholik, Bayu,  2019).Oleh  karena  itu,  perlu  terobosan  baru  dalam  penelitian-penelitian  perpajakan melalui pendekatan  kualitatif  fenomonologi  yang  mengandalkan  penggalian  data  secara mendalam  dari informan dalam rangka menguak realitas di balik fenomena kecurangan pajak.
Beberapa uraian yang telah dikemukakan, menjadi dasar pentingnya riset ini dilakukan karena ingin melihat pendapat pihak komersial dan fiskus terkait indikasi kecurangan pada pelaporan pajak khususnya berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan berupa PPh 23 dan PPh final  agar pihak fiskus  bisa  membantu  bagi  wajib  pajak  yang  merasa  terbebani  akan  wajib  pajak  lawan tidak menjalankan  haknya  dalam  melaporkan  pajak  yang  sudah  dipotong  oleh  pihak  lawan.  Secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 1:
Lawan Transaksi Citra Panca Mandiri:
1. PT. Perusahaan perseroan,  PT. Wijaya Karya, Tbk
2. PT. Waskita Beton Precast, 3. PT. Waskita Karya Perseo, Tbk 4. PT. Cipta Agora Lestari 5. PT. Otano Multi Mesindo 6. PT. Shenyang Multi Mesindo 7. PT. Galaksi Metal Mesindo 8. CV. Fujitek Mekasindo 9. PT. Kimura Lasindo 10. PT. Wijaya Karya Reality, Tbk 11. PT. Bumi Duta Persada 12. PT. Total Bangun persada 13. PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk
14. PT. Total Persada Indonesia 15.
PT. Wahyu Pradana Binamulia
Gambar 1: Kerangka Konseptual Kecurangan PPH Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Fiskus (Account Representative) KPP Madya Makassar
Komersial (CV. Citra Panca Mandiri)

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Sugiyono  (2008)  bahwa  analisis  telah  dimulai  sejak  dirumuskan  dan menjelaskan  masalah,  sebelum  terjun  ke  lapangan  dan  terus  berlanjut  sampai  penulisan  hasil peneliti.  Pendekatan  penelitian  dengan  pendekatan  fenomenologis.  Metode  fenomenologi  adalah penelitian  yang  berfokus  pada  pengalaman  nyata  dan  menggambarkan  bagaimana  pengalaman orang lain dan apa artinya bagi mereka (Patton, 1990). Fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, terdapat berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain.
Sementara itu, analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Maleong, 2011) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada  orang  lain  dengan  cara  observasi  ke  lapangan,  media    dengan  pihak  komersial  terkait indikasi kecurangan dalam pelaporan pajak yang berasal dari lawan transaksi , berdasarkan hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak fiskus untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan wajib pajak.
Dalam penelitian ini berfokus pada fenomena yang disebut situasi sosial  yang terdiri dari 3 unsur  yaitu  tempat,  pelaku,  dan  aktivitas,  dalam  penelitian  ini  beberapa  informan  akan diwawancarai  secara  mendalam  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  dibahas dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan berbagai pertimbangan  dan  merupakan  beberapa  pihak  dengan  klasifikasi  tertentu  untuk  memudahkan peneliti  dalam  melakukan  penelitian  yaitu:  2  Orang  staf  dari Pihak  CV.  Citra  Panca  Mandiri Makassar dan 2 Orang Account Representativ e (AR) KPP Madya Makassar.Menurut Mamik (2015), ada  tiga  tahapan  utama  dalam  penelitian  kualitatif,  yaitu  observasi,  reduksi  data,  dan  seleksi (penentuan fokus). Teknik analisis penelitian deskriptif adalah menyajikan konsep-konsep teoritis dan  gambaran  umum  tentang  objek  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara  manual.  Peneliti memaparkan menjelaskan fenomenologi indikasi kecurangan yang dirasakan oleh pihak komersial dan pendapat apa yang akan dilakukan oleh pihak fiskus menyikapi kecurangan berdasarkan data yang  diperoleh  pada  saat  wawancara  dan  dipilih  pada  saat  observasi  tanpa  menambah  atau menguranginya.  Hasil  penelitian  dianalisis  untuk  mengetahui  fenomenologi,  dan  berbagai  fakta terjadi terkait pendapat pihak fiskus dan komersial terkait indikasi kecurangan pada pelaporan PPH
Pelaporan Pajak Penghasilan
23 dan PPH Pasal 4 Ayat 2.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Data
Penelitian yang dilakukan pada Kantor CV. Citra Panca Mandiri dan KPP Madya Makassar,. Dengan menggunakan metode wawancara. Jumlah sampel yang berhasil di wawancarai ada 4 Orang yaitu  2  Orang  dari  Staf  Pihak  CV.  Citra  Panca  Mandiri,  yang  terdiri  atas  1  Orang  Pihak  Staf Accounting,  dan  1orang  Staf  Pajak  ( tax ),  serta  2  orang  dari  pihak  fiskus  yaitu Account representative (AR) KPP Madya Makassar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  komersial  terkait  indikasi  kecurangan  yang dilakukan oleh pihak lawan transaksi yang sebagian besar yang melakukan penundaan pemberian bukti potong kepada pihak CV. Citra Panca Mandiri adalah Pihak dari BUMN yang dimana Bumn merupakan pionir atau bagian dari pemerintahan yang dapat dijadikan contoh untuk menghindari hal yang meresahkan kepada lawan transaksinya, Sehingga hal ini diketahui oleh pihak fiskus, menurut pendapat fiskus mereka tidak mengetahui ada lawan transaksi yang membuat merugikan wajib pajak, hal itu diminta kepada pihak citra panca mandiri agar melakukan penyuratan kepada kantor mereka agar ditindaklanjuti dan menjembatani untuk sebagai pihak untuk menyurati bagi wajib pajak yang telah melakukan penyimpangan yaitu penundaan pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga dengan adanya hal ini bagi pihak komersial berharap agar ditindaklanjuti oleh pihak fiskus dan berharap ada solusi seperti populated data yang dikeluarkan dalam aplikasi e-faktur untuk membantu bagi wajib pajak  yang  dipotong  pembayaran  ppn  dan  bisa  segera  mengetahui  bahwa  pihak  lawan  telah melaporkan pajak kepada mereka dan sehingga dari adanya hal ini wajib pajak bisa melacak untuk mendapatkan bukti fisiknya dari lawan transaksi dan bisa dijadikan sebagai alat untuk pengurangan pajak.

## Pendapat  Komersial  (Staf  CV.  Citra  Panca  Mandiri)  Terhadap  Indikasi  Kecurangan  pada Pelaporan Pajak Penghasilan: Pph Pasal 23 dan Pph Pasal 4 Ayat 2
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  beberapa  staf  CV.  Citra Panca  Mandiri peneliti  mengajukan  pertanyaan  terkait  bagaimana  pendapatpihak  CPM  dalam  mendeteksi kecurangan yang dilakukan dalam pelaporan pajak?.
Bapak Jamaluddin selaku Bagian Kepala Bagian Tax mengatakan bahwaSelama dia bekerja di CV. Citra panca mandiri hal yang menjadi keresahan dalam penagihan bukti potong pph 23 dan pph pasal 4 ayat 2 yang dimana seperti kita ketahui bahwa dengan adanya bukti tersebut kita sebagai wajib pajak dalam sebuah badan bisa dijadikan sebagai alat pengurang pajak bahkan potonganya  lumayan  besar,  dan  hal  ini membuat  keresahan  bagi  perusahaan  ,  walaupun  bos kami menerima tetapi saya sebagai sesoerang yang mengerjakan hal ini bagi saya meresahkan
Pelaporan Pajak Penghasilan
bahkan  saya  sempat  diskusi  bagian accounting dan  bagian account  representative akan keresahan  kami,  sehingga  dengan  adanya  hal  ini  kami  sebagai  wajib  pajak  ingin  meminta bantuan kepada pihak fiskus terkait hal ini supaya diberikan solusi apa yang harus kami lakukan dan membantu sebagai wajib pajak yang dimana pemegang kendali di negara kita adalah wajib pajak.
Sedangkan  menurut  Ibu  Febryanty  Tjandinegara  selaku  staf accounting mengatakan :
Apa yang dikatakan oleh rekan kami, sependapat, karena kita tahu kalau pajak penghasilan pph 23  hanya  bisa  dipakai  untuk  tahun  berjalan,  jika  lewat  dari tahun  berjalan  ,  maka  tidak  bisa digunakan  lagi,  berbeda  dengan Pasal  4  Ayat  2  yang  bisa  kita  gunakan  untuk  sampai  tahun berikutnya, sehingga  masih  bisa  digunakan  untuk  sebagai  pengurang  pajak  di perusahaan kami.  Saya  Sempat  diskusi  dengan  Bagian  AR  Lama  kami,  dimana  AR  Kami  mengatakan bahwa kita sebagai wajib pajak harus desak terus, kami sebagai wajib pajak sudah terus terusan mendesak  bahkan tidak ada jawaban, bahkan pada tahun 2019 kami tidak mendapatkan bukt potong sama sekali dari pihak PT. Hutama Karya-Sino yang  dimana proyek perusahaan kami mengerjakan proyek yang ada di manado, pada tahun 2018 semua bukti aman, tetapi pada tahun 2019, tidak ada sama sekali, kami sudah menghubungi pusatnya tetapi via telepon tidak pernah diangkat,  jadi  kami  mengirim  orang  kami  kekantornya  kebetulan  proyek  kami  sudah  hampir selesai, tetapi sama sekali tidak ada tanggung jawab akan bukti potong yang kami dapatkan dari pihak lawan transaksi.
Sehingga dengan adanya hal ini kami meminta solusi apakah ada aturan yang akan dikeluarkan oleh bagi pihak direktorat jenderal pajak seperti populated data yang dikeluarkan oleh pajak dalam aplikasi e-faktur. Dengan adanya aplikasi baru membantu para wajib pajak dalam mengetahui faktur pajak masukan yang dilapor oleh lawan transaksi, sehingga dengan adanya populated data untuk pelaporan pph 23, agar membantu para wajib pajak mendapatkan haknya dari lawan transaksi dan tidak  adanya  keresahan  lagi  pada  saat  pelaporan  pajak  pph  25,  sehingga  dengan  adanya  hal  ini penyimpangan bisa berkurang.
Selain  itu  juga  apakah  pihak  komersial  sudah  melakukan  permintaan  yang dilakukan  secara terus menerus kepada pihak lawan transaksi:
Menurut Bapak Jamaluddin mengatakan:Kami sudah melakukan pengontrolan, bahkan kami tiap hari follow up kepada pegawai kami yang ada di wilayah jakarta, bahkan manado untuk meminta bukti potong pph pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, tetapi alasan dari pegawai kami yang ada di proyek, dimana pegawai kami yang dijakarta mengatakan bahwa kami berkomunikasi lewat email untuk mendapatkan bukti potong pph pasal 23 dan pph pasal 4 ayat 2, tetapi respon email biasa lama dibalas, bahkan saya menyuruh untuk menelpon,  tetapi  telpon mereka tidak pernah diangkat, bahkan  di  tahun  2020  ini  kami  mendengar  bahwa  perusahaan  yang  ada  di  jakarta  yaitu  PT. Waskita karya berecast mengalami kebangkrutan, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran bahkan tagihan kami mengalami tertunda dan kami sebagai staf sudah meminta bos kami untuk menindaklanjuti  tetapi  bos  kami  bilang  sabar,sedangkan  kami  ingin  melaporkan  pajak  kami tertunda, terpaksa melaporkan pajak pph pasal 25 tetapi bukti pph pasal 23 dan final tidak kami melaporkan sebagai pengurangan pajak hal ini tertunda, dan bahkan sekarang masih banyak yang belum mendapatkan bukti pemotongan pajak diantaranya: PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung. Tbk, PT. Waskita Karya Persero Tbk, PT. Waskita Beton Precast, PT. Total Bangun Persada, PT. Total  Persada  Indonesia,  PT.  Karya  Mandiri  Sukses  Surya  Sejahtera,  Diantara  beberapa perusahaan  ini  kami  masi  menunggu  buktinya  hingga  di tahun  2021  ini,  setelah  bukti  potong

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
sudah rampung kami akan melakukan pembuatan spt pph 25 badan pemebtulan lagi, dan menurut kami pekerjaan yang harus kita lakukan 2 kali dengan adanya wajip pajak yang tidak melakukan pembayaran dan pemotongan dan pelaporan pajak pph 23 dan final kepada pekerjaan mereka.
Hal itu juga diungkapkan menurut Ibu Febry Tjandinegara, yang mengatakan,    bahwa : Dengan adanya beberapa lawan transaksi yang tidak melaporkan  PPH Pasal 23 dan Pph Pasal 4 Ayat 2, menceritakan juga ketika melakukan permintaan bukti, terkadang para lawan transaksi tidak  memberikan  seperi  kami  yang  memberikan  faktur  pajak  bersamaan  dengan  invoice, bisakah lawan transaksi juga memberikan bukti potong pph pasal 23 tanpa harus diminta jika sudah  melakukan  pembayaran  kepada  pihak  citra  panca  mandiri, ini  solusi  yang  tepat  untuk supaya pelaporan yang dilakukan oleh pihan citra panca mandiri bisa dilakukan tepat waktu dan tidak ada lagi pembuatan pelaporan pajak atau hilangnya dana kami yang tidak sia –sia ketika dipungut oleh pihak lawan transaksi
Selain itu juga apakah bapak dan ibu sudah konsultasikan kepada Account representative di KPP Madya Makassar akibat adanya masalah yang dialami sama perusahaan ini:
Bapak Jamaluddin Mengatakan, Kami sudah meminta petunjuk dari AR Kami , tetapi AR Lama kami agar melakukan follow up , sedangkan AR Laiinya mengatakan  agar  kami  kekantor  pajak untuk  memberikan  pengaduan  bahkan  saya  pernah  ikut  seminar  terkait  materi  indikasi kecurangan, maka  pihak pejabat pemerintah mereka tidak mengetahui ketika ada hal tersebut, sebaiknya masyarakat yang merasakanh resah hal tersebut akan melaporkan kepada wajib pajak lawan transaksi yang melakukan kecurangan dan merugikan wajib pajak lain.
Sedagkan  menurut  Ibu  Febryanti  Tjandinegara  mengatakan  bahwa  kami  berharap  AR Menjembatangi kami dan menyampaikan suara kami untuk mendapatkan perlindungan sebagai wajib pajak dan membentuk suatu aturan atau semacam denda untuk menindaklanjuti ketika ada  wajib  pajak  yang  melakukan  pekerjaan  di  proyek  pembangunan  agar  menyelesaikan kewajiban mereka khususnya pada pelaporan pajak yang dimana dananya akan masuk ke negara walaupun akan dijadikan penguran bagi wajib pajak, tetapi setidaknya dananya masuk ke negara yang bisa dipakai oleh negara untuk membiayai pembangunanan dan kemakmuran rakyat.
Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa keresahan yang dialami oleh wajib pajak ketika mereka meminta hak mereka dan tidak ditindaklanjuti, bahkan dalam hal ini mereka meminta solusi untuk ditindaklanjuti dan menyiapkan aplikasi yang akan merekam ketika pihak perusahaan melaporkan  pajaknya  dan  mengeluarkan  faktur  pajak  keluaran  maka  bagi  pihak  lawan  akan melaporkan  pajaknnya  juga,  sehingga  mereka  tidak  merasakan  lagi  kesulitan  mendapatkan pengurang pajak pada saat pihak citra panca mandiri melaporkan pajaknya.
Pendapat  Pihak  Fiskus  ( Account  Representatif )  Terhadap  Indikasi  Kecurangan  pada Pelaporan Pajak Penghasilan : Pph Pasal 23 dan Pph Pasal 4 Ayat 2
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  ketika  mendapatkan  hasil  wawancara  dari  pihak komersial, Bagaimana pendapat bapak sebagai pihak otoritas tertinggi bagi wajib pajak menyikapi akan adanya pihak  lawan transaksi yang tidak melaporkan PPH Pasal 23 bahkan PPH Pasal 4 Ayat 2, dimana  biayanya  cukup  lumayan,  seperti  kita  ketahui  bahwa  uang  itu seharusnya  masuk  ke

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
negara  dan  membantu  bagi  pihak  wajib  pajak  untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ketika melaporkan PPH Badan?
Bapak  Asrul  mengatakan  sebagai  AR  Lama,  dengan  adanya  hal  itu,  seharusnya  pihak  citra panca  mandiri  harus  gencar  melakukan  penagihan  dan  pasti  citra  panca  mandiri  akan mengalami kerugian jika tidak mendapatkan hak mereka.
Menurut bapak dengan adanya hal ini apakah hal ini ada solusi bagi wajib pajak seperti citra panca mandiri?
Menurut Bapak Asrul Kami menganjurkan agar wajib pajak mengencar melakukan penagihan kalau bisa datangi kantornya dimanapun kantornya berada, karena itu adalah hak sebagai pihak cpm dalam dapat mendapatkan pengurangan pajak.
Sedangkan Menurut bagian Account representative yang ada  dibagian Help Desk, mengatakan :
Bahwa  berdasarkan  keresahan  yang  dialami  oleh  pihak  wajib  pajak,  pihak  wajib  pajak  citra panca  mandiri  pernah  kekantor  kami  menceritakan  pengalaman  mereka  ketika  kesulitan mendapatkan bukti potong  dan bahkan kebanyak yang tidak memberikan adalah pihak BUMN, jadi kami menyarankan kepada pihak CPM agar menyurat kepada kantor pajak, dimana dikantor kami ada namanya ldlp, dimana bagian ini gunanya untuk melapor keluhan yang dialami wajib pajak dan akan ditindaklanjuti oleh pihak perpajakan. Selain itu juga di bagian perpajakan kami akan meluncurkan lagi aplikasi seperti populated data untuk membantu para wajib pajak untuk mendapatkan nomor bukti potong yang dapat dijadikan pengurangan pada saat melapor pajak.
Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak komersial yaitu  citra mandiri,  bagaimanakah  tindaklanjut  seorang fiskus akan  keresahan  yang  dialami  wajip pajak tersebut?
Bapak  Asrul  mengatakan  sebagai  otoritas  tertinggi  kami  membuka  bagi  wajip  pajak  untuk memberikan keluhan mereka dan meminta kami untuk menindaklanjuti, jika hal tersebut sudah mendapatkan keluhan dikantor kami maka kami akan menindaklanjuti dan menyurati bagi wajib pajak yang tidak melaporkan hal tersebut.
Hal itu didukung juga oleh pihak AR yang ada di bagian Help Desk yang mengatakan selama ada konfirmasi dan penyuratan pihak  kantor  kami akan membantu bagi wajib pajak, kami harap bagi wajip pajak yang lainnya akan menyuarakan suaranya sehingga aturan seperti populated data untuk pelaporan pph pasal 23 bisa dikeluarkan oleh perpajakan seperti ppn masukan yang sudah keluar yang membantu bagi wajib pajak bisa melakukan pengkreditan dengan cepat dan tidak  ada  lagi  pembuatan  pelaporan  pajak  pembetulan  ketika  wajib  pajak  terlambat memberikan bukti ke lawan transaski.
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan pihak fiskus, dimana fiskus yang dimaksud disini adalah  pihak  pemerintah  yaitu  DJP,  dimana  pihak  pajak  memberikan  sebuah  saran  untuk menghindari tidak tertagihnya bukti potong, maka sebagai sebuah pihak komersial agar setiap hari atau secara  terus menerus untuk meminta bukti potong kepada pihak lawan, karena ketika pihak  lawan  tidak  memberikan  bukti  potongan  biasanya  yang  rugi  adalah  wajib  pajak yaitu pihak CPM. Selain itu juga pihak pajak akan meluncurkan aturan demikian yang hampir sama dengan populated data untuk membantu piihak cpm untuk mendapatkan pengurangan pajak dari

## Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan
bukti potong yang diterima oleh pihak lawan transaksi.

## D. KESIMPULAN
Komersial  merupakan  suatu  wajib  pajak  dimana,  wajib  pajak  memiliki  tanggung  jawab melaporkan dan membayar dan memotong pajak karena perusahaan termasuk pengusaha kena pajak (pkp),  tetapi  rata-rata  yang  melakukan  kecurangan  bukan  hanya  komersial  tetapi  lawan  transaksi yang dimana mereka melakukan pemungutan untuk melakukan pembayaran pajak pph pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, tetapi perusahaan tersebut tidak melaporkan , perusahaan yang tidak melaporkan dan memberikan buki kepada  pihak  cv. citra panca mandiri yaitu perusahaan BUMN dan perusahaan swasta diantaranya: PT. Wijaya  Karya Bangunan  Gedung. Tbk, PT. Waskita  Karya Persero Tbk, PT.  Waskita  Beton  Precast,  PT.  Total  Bangun  Persada,  PT.  Total  Persada  Indonesia,  PT.  Karya Mandiri  Sukses  Surya  Sejahtera,  Sedangka  perusahaan  lain  sudah  melaporkan  dan  memberikan bukti  potong  kepada  pihak  CV.  Citra  Panca  Mandiri.  Berdasarkan  hal  ini  pihak  komersial  untuk meminta  solusi  dan aplikasi  yang  semacam populated data  untuk  memudahkan  bagi  wajib  pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Hal itu didukung oleh pihak fiskus bahwa menganjurkan kepada wajib  pajak  akan  melaporkan  kepada  perusahaan  kami  dengan  memasukkan  pengaduan  mereka dengan mengunjungi bagian pengaduan yang disebut dengan ldlp, dan fiskus juga mengharapkan agar dilakukan follow up terus menerus kepada lawan transaksi untuk mendapatkan bukti potong tersebut. Adapun Implikasi penelItian ini menunjukkan bahwa implikasi praktis yang paling penting dari temuan kami adalah bahwa pihak perusahaan atau organisasi harus melakukan follow up dan bagi dunia pemerintahan pajak agar menindaklanjuti dengan menerbitkan aplikasi populated data pada  pelaporan  pph  23 agar  tidak  ada  lagi  keresahan  bagi  organisasi  maupun  sebuah  perusahaan yang merupakan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Carley, K. M., & Maxwell, D. T. (2006). Understanding Taxpayer Behavior and Assessing Potential IRS  Interventions  Using  Multiagent  Dynamic-Network  Simulation.  In  Internal  Revenue Service Research Conference. Washington DC.
Cule,  M.,  &  Fulton,  M.  2009.  Business  Culture  and  Tax  Evasion:  Why  Corruption and  The Unofficial  Economy  Can  Persist.  Journal  of  Economic  Behavior  &  Organization,  72,  811- 822.
Direktorat  Jenderal  Pajak,  2011,  Undang-  Undang  Pajak  Lengkap  Tahun  2011,  Penerbit  Mitra Wacana Media, Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Kumpulan Undang-  undang  Perpajakan, Penerbit Kanwil DJP,
Sulselbatra.
Direktorat  Jenderal  Pajak,  2013.  Putusan  MA  tentang  Kasus  Pajak  Asian  Agri. Siaran Pers
Pelaporan Pajak Penghasilan
Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan, http:www .pajak.go.id.
Direktorat  Jenderal  Pajak,  2014.  Ditjen  Pajak  Tangkap  Pengemplang  Pajak, http:www.pajak.go.id
.
Direktorat Jenderal Pajak, 2015. Kanwil DJP Jabar 1 Bekuk Tersangka Penggelapan Pajak, http:www.pajak.go.id.
Dewi  Ramdhani  Sutrimo,  Lintje  Kalangi,  Novi  Budiarso.  2015.  Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan  Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt.Hutama Karya (Persero). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015.
Devos, K. (2012). The impact of Tax Profesionals upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers. Revenue Law Journal, 22(1), 1-26.
Ernawati, S, M, Wijaya M. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan Dikantor Pelayanan Pajak Banjarmasing. Juernal Spred, April 2011 Volume 1 No.1.
Hashimzade, N.,  Huang, Z., & Myles,  G. D. (2010). Tax  Fraud by  Firms and Optimal Auditing. International Review of Law and Economics, 30, 10-17.
Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung. 2017.Analisis Penerapan E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 2023 – 2032.
Mansury,  R.  (1994).  Panduan  Konsep  Utama  Pajak  Penghasilan  Indonesia:  Uraian Umum  dan tentang Siapa-Siapa yang Dituju untuk Dikenakan Pajak. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Mamik.  (2015).  Qualitative  Methodology.  East  Java:  Zifatama  Publisher.  Patton  MQ.  (1990).
Qualitative evaluation and research methods. 2nd edition. London: Publikasi Sage.
Mardiasmo.  (2018).  Perpajakan  Edisi  Revisi  Tahun  2018.  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Suprianto, Edy, 2011, Akuntansi Perpajakan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Torgler, B.
(2008). What do We Know about Tax Fraud? An Overview of Recent Developments.Social Research, 75 (4),1239 -1270.
Townsend, J. A. (2013). Federal  Tax Crimes. Houston, Texas: University of Houston.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan
Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA, 1(3), 960-970.
Yenni Mangoting, Eko Ganis Sukoharsono, Nurkholis. 2017. Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 274-290.