Submitted : 21 November 2022, Accepted : 1 December 2022, Published : 29 December 2022 Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Factors  that  influence  Local  Government  Readiness  in  Implementing  Permendagri Number  77  of  2020  with  Organizational  Commitment  as  a  Moderating  Variable (Empirical Study of Pekanbaru City Government Regional Work Units)
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai  Variabel Moderasi  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Pekanbaru )
Mirza Walad 1* , Yesi Mutia Basri 2 , Novita Indrawati 3 Universitas Riau 1,2,3 mirzawalad.pku@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The purpose of this research was to identify and analyze the influence of human resource competence, communication, information technology, Leadership Style organizational culture, and professionalism on local government’s readiness in the implementation of minister of domestic affairs Regulation Number 77 Year 2020 with organizational commitment as  moderating variable. The population in this research was  all  48  Regional  Apparatus  Organizations  in  Goverment  Pekanbaru  City.  This  research  used  the Census Sampling method with total number of 187 respondents. The data was analysis using  SEM-PLS with  WarpPLS  software.  The  results  of  the  research  are  expected  to  be  able  to  show  whether  the competence  of  human  resources,  communication,  information  technology,  leadership  style, Organizational  Culture  and  professionalism  have  influence  on  local  government’s  readiness  in  the implementation of minister of domestic affairs Regulation Number 77 Year 2020. Another result of the research are expected to be able to show that organizational commitment strengthens the relationship between the competence of human resources, communication, information technology, leadership style, Organizational Culture and professionalism Keywords: Local Government’s Readiness, Human Resource Competence, Communication, Information Technology, Leadership Style, Organizational Culture, Professionalism, Organizational Commitment

## ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait pengaruh kompetensi sumber daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  budaya  organisasi,  profesionalisme  dan  gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang berjumlah 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Sampling Jenuh dengan jumlah responden sebanyak 187 responden. Analisis Data menggunakan SEM- PLS  dengan software WarpPLS.  Hasil  penelitian  nantinya  diharapkan  dapat  menunjukkan  apakah kompetensi sumber  daya manusia, komunikasi, teknologi informasi, budaya organisasi, profesionalisme dan  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan untuk melihat apakah komitmen organisasi memperkuat  hubungan  antara  kompetensi  sumber    daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi, budaya  organisasi,  profesionalisme  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Kata Kunci : Kesiapan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber  Daya Manusia, Komunikasi, Teknologi Informasi, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Profesionalisme, Komitmen Organisas i
1. Pendahuluan Pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  prioritas  utama  dalam  melaksanakan kegiatan negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam  pembangunan  nasional  adalah  dibidang  ekonomi.  Perkembangan  peran  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang besar  ditunjukan  oleh  jumlah  unit  usaha  dan  pengusaha, kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. UMKM (Usaha Mikro  Kecil  Menengah)  merupakan  sebuah  entitas  usaha  yang  terus  menjadi  perhatian  dan selalu mendapat prioritas oleh pemerintah.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  yang  menggantikan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  menandakan  adanya dinamika dalam perkembangan pengelolaan pemerintahan di daerah dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah.  Perubahan  kebijakan pemerintah  daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  telah memberikan  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Dalam  pasal  330  Undang  –  undang  nomor  23  tahun  2014  menyatakan  bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyusunan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Beranjak dari pasal 330 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Sehingga dengan ditetapkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 maka status PP Nomor 58 Tahun 2005 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Dalam  rangka  pelaksanan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri menetapkan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 221 ayat 1). Pasal ini merupakan dasar  terbitnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  tahun  2020  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.  Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  adalah  pemerintah  daerah  wajib  mengimplementasikan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020,  paling  lambat  tahun  2022.  Implementasi  peraturan tersebut adalah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang sisdur, kebijakan, sistem akuntasi serta analisis standar belanja.
Penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  juga  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  Pemerintah  Daerah.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019 tentang  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD)  mengamanatkan  Pemerintah  Daerah untuk  mengimplementasikan  SIPD  sebagai  platform  Sistem  Pemerintahan  Daerah  mulai  dari Perencanaan  sampai  pada  Pertanggungjawaban.  Pada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  SIPD dilaksanakan  secara  penuh  pada  proses  Perencanaan  dan  Penganggaran,  sedangkan Pelaksanaan,  Penatausahaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  SIPD  belum diterapkan sepenuhnya.
Permasalahan  yang  muncul  saat  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  belum mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Peraturan  Kepala Daerah yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses pengelolaan keuangan dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan. Akibat adanya  penyerahan  urusan  pemerintahan,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menjadi
kewenangan daerah dibawah penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah khususnya kota Pekanbaru dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberi  kontribusi  kepada  pemerintah  daerah  dalam mempersiapkan  kebijakan  terkait  penerapan  Pemendagri  Nomor  77  tahun  2020,  sehingga mampu  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  menuju  tata  kelola pemerintahan yang baik pada pemerintah kota pekanbaru
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  mengkaji  kesiapan  pemerintah  dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi. Misalnya (Basri, Y. M, 2021), (Azlina et al .,  2020),  Penelitian  tersebut  menganalisa  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam mengimplementasikan  PP  12  tahun  2019.  Azlina,  Naza  dan  Julita,  (2020),  juga  melakukan penelitian  tentang  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  mengimplementasikan  PP  12  tahun 2019  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  pemoderasi.  Penelitian  lainnya  Savira  dan Yuhertina,  (2021),  mengkaji  kesiapan  dan  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  rangka reformasi  akuntansi  dan  penerapan  PP  71  Tahun  2010  :  berdasarkan  Tinjauan  Literatur. Penelitian tersebut menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan aturan.
Peneliatian  yang  dilakukan  oleh  Pala  (2013)  mendefiniskan  kesiapan  adalah  suatu kondisi  yang  dimiliki  baik  oleh  perorangan  maupun  suatu  badan  dalam  mempersiapkan  diri baik secara mental, maupun fisik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan Holt et al.  (2007)  menyatakan  kesiapan  untuk  menghadapi  perubahan  pada  dasarnya  adalah  suatu sikap  komprehensif  yang  secara  bersamaan  dipengaruhi  oleh  isi  (apa  yang  sedang  di  ubah), proses  (bagaimana  perubahan  dapat  diimplementasikan),  konteks  (keadaan  di  mana perubahan  terjadi),  dan  individu  (karakteristik  orang/individu  yang  diminta  untuk  berubah) yang terlibat.
Beberapa  Penelitian  yang  sudah  pernah  dilakukan  peneliti  terdahulu  menunjukkan adanya  perbedaan  hasil.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azlina,  Naza  and  Julita (2020)  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap kesiapan pemerintah daerah terhadap implementansi PP 12 Tahun 2019, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Suaryana, Merkusiwati and Damayanthi (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual.  Selanjutnya,  Penelitian  Hifni  (2017)  menyatakan  bahwa komunikasi  berpengaruh  langsung  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  dalam  kesiapan menyukseskan laporan keuangan berbasis akrual, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Hasri, Akram and Husnan (2017)  yang menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah.
Selanjutnya, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azlina et al. (2020) menunjukkan bahwa  Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  terhadap implementansi PP 12 Tahun 2019, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukamdaru,  Subroto  and  Mardiati  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas  teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap pemahaman aparat pemerintah daerah terhadap laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Kemudian,penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alghizzawi  and Masruki  (2019)  menyatakan  komitmen  organisasi  memiliki  hubungan  positif  signifikan terhadap kesiapan pegawai pemerintah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ayem  dan  Saputri  (2017)  menunjukkan  Budaya  Organisasi berpengaruh  positif  pada  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia, Sudaryati and Mohamed (2017) menyatakan Budaya Organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agustia,  Sudaryati  and  Mohamed  (2017)  menyatakan Profesionalisme  berpengaruh  terhadap  kesiapan  dalam    implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2017) yang  menyatakan  bahwa  profesionalisme  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesiapan penerapan PP 71 Tahun 2010. Berdasarkan  Penelitian yang dilakukan oleh Azlina et al. (2020) menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah terhadap  implementansi  PP  12  Tahun  2019,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Arih,  Rahayu  and  Nurbaiti  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  gaya kepemimpinan  tidak  berpengaruh  terhadap  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandung.
Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat masih ditemukannya gap yang terjadi pada penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  sehingga  menimbulkan  perbedaan  hasil  dari  variabel yang  diteliti.  Berdeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  menguji  pengaruh pengaruh  kompetensi  sumber    daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan profesionalisme terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam  penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai variabel moderasi pada pemerintah Kota Pekanbaru.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Kompetensi menekankan pada keterampilan atau pengetahuan pada diri individu yang dicirikan dengan sikap profesionalitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu termasuk dalam melakukan  pengelolaan  keuangan.  Terbitnya  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menuntut  sumber  daya  manusia  untuk mampu mempelajari kembali terkait perubahan peraturan yang berlaku agar dapat diterapkan dengan  baik.  Dengan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan berkualitas,  kelemahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan  regulasi  terbaru dapat  dihindari,  sehingga  kesiapan  pemerintah  dalam  penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Azlina,  Naza  and  Julita  (2020)  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  terhadap  implementansi  PP  Nomor  12 Tahun  2019,  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alghizzawi  and  Masruki (2020)  menunjukkan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kesiapan akuntan  pemerintah  dalam  mengadopsi  akuntansi  akrual  di  Yordania.  Berdasarkan  uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 1 :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Pengaruh  Komunikasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Komunikasi Organisasi diterapkan dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi.  Komunikasi  yang  baik  selama  perubahan  dapat  menumbuhkan  pemahaman, menyelaraskan  antara  tujuan  organisasi  dan  individu-individu  dalam  organisasi tersebut, dan  mempermudah  interaksi  diantara  yang  terlibat  dalam  perubahan.  Dalam  hal  ini  fungsi komunikasi  adalah  untuk  menjembatani  berbagai  informasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  maupun  antar  SKPD  dalam  lingkup  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. Komunikasi  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  sosialisasi.  Sosialisasi  menjadi  faktor  penting
dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Daera.  Dengan  adanya  sosialisasi  informasi-informasi  penting  terkait  perubahan regulasi dapat tersampaikan dengan baik, sehingga pemerintah siap untuk menerapkan aturan dan  regulasi  dengan  maksimal.  Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Hifni  (2017) menyatakan  bahwa  komunikasi  berpengaruh  langsung  terhadap  implementasi  sistem akuntansi  dalam  kesiapan  menyukseskan  laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Hai  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marsdenia  and  Arthaingan  (2016)  menunjukkan komunikasi  berpengaruh  terhadap  Keberhasilan  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Berdasarkan  teori  dan  penelitian  terdahulu  tersebut menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  Komunikasi,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri 77 Tahun 2020. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 2 :  Komunikasi  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

## Pengaruh  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Teknologi Informasi merupakan faktor penting dalam penerapan Permendagri Nomor 77  Tahun  2020.  Pemerintah  Daerah  menerapkan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Sistem  pemerintah  berbasis  elektronik  dapat dilaksanakan  dengan  adanya  Teknologi  Informasi  yang  mendukung  berjalannya  aturan tersebut,  sehingga  penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dapat  diterapkan  secara maksimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azlina et al. (2020) menunjukkan bahwa Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  terhadap implementansi PP 12 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, Fahlevi and Soraya (2016) menyatakan bahwa penggunanan teknologi informasi berpengaruh terhadap  kesiapan  dalam  mengadopsi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual.  Berdasarkan  uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 3 :  Informasi  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

## Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Yesi  (2021)  menunjukkan  bahwa  Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kesiapan penerapan PP nomor 12 tahun 2019, hal ini pun senada dengan penelitan sebelumnya yang dilakukan azlina, rofika, bastian dan naza (2020) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kesiapan pemerintah  daerah  dalam  mengimplementasikan  PP  nomor  12  tahun  2019  sebuah  studi empiris  pada  Kabupaten  Rokan  Hulu  (2020).  Berdasarkan  teori  dan  penelitian  terdahulu tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  seorang  pemimpin  sebuah organisasi,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan Permendagri  77  Tahun  2020.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  yang  diajukan  yaitu Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 4 :  Kepemimpinan  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

## Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ayem  dan  Saputri  (2017)  menunjukkan Budaya Organisasi berpengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan teori
dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa semakin Baik Budaya Organisasi, maka akan  semakin  tinggi  tingkat  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  Permendagri  77 Tahun 2020,. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 5 :  Budaya Organisasi Berpengaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

## Pengaruh  Profesionalisme  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Profesional dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai kesesuaian antara latar belakang pendidikan  dengan  tempat  dan  posisi  dia  bekerja.  Hal  ini  dikarenakan  pekerjaan  yang diberikan  akan  terlaksana  secara  maksimal  jika  individu  tersebut  profesional  dalam pekerjaannya  dibandingkan  dengan  yang  tidak  memiliki  kompetensi  dalam  bidang  tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustia, Sudaryati and Mohamed (2017) menyatakan Profisionalisme  berpengaruh  terhadap  kesiapan  dalam  implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sitorus,  Kalangi  dan  Walandouw (2015)  menyatakan  bahwa  profesionalisme  memiliki  pengaruh  terhadap  proses  persiapan penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Berdasarkan  teori  dan  penelitian  terdahulu  tersebut menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  Profesionalisme,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  Permendagri  77  Tahun  2020,.  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu H 6 :  Profesionalisme  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Variabel Moderasi
Kepemimpinan, digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau memotivasi pegawai, sehingga dapat berkembang dan meningkatkan kompetensi mereka untuk  mencapai  kinerja  pada  tingkat  yang  tinggi,  melebihi  dari  apa  yang  mereka  perkirakan sebelumnya  (Hijriah,  2016).  Kompetensi  dari  tiap  individu  dapat  tersalurkan  dengan  baik dengan lingkungan kerja yang baik dan mendukung. Selain itu Komitmen orgnisasi yang baik akan mendukung peningkatkan kompetensi dari anggota organisasi, seperti dengan mengikuti pelatihan  demi  meningkatkan  kompetensi  baik  dari  segi  pengetahuan  dan  keterampilan anggota  organisasi  terutama  dalam  hal  yang  mendukung  pengelolaan  keuangan  daerah. Berdasarkan  uraian  tersebut  tersebut  menunjukkan  bahwa  Komitmen  organisasi  yang  baik dapat  mempengaruhi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi.  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 7 :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah dalam  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  Komitmen  organisasi sebagai variabel moderasi

## Pengaruh Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi
Komunikasi  menentukan  arah  baik  dan  buruk  dalam  suatu  organisasi.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  keadaan  komunikasi  di  dalam  organisasi.  Jika  komunikasi  dalam  organisasi  baik, organisasi dapat berperilaku normal dan sebaliknya. Jika komunikasi dalam  organisasi buruk, organisasi  akan  kacau.  Komunikasi  yang  baik  antar  individu  dalam  suatu  organisasi meningkatkan  produktivitas  organisasi.  Komunikasi  dalam  suatu  organisasi  digunakan  untuk mencapai  visi  dan  misi  organisasi.  Sedangkan  komitmen  seluruh  komponen  organisasi pemerintah  daerah  adalah  kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan  seluruh  komponen
organisasi  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  mencapai  visi,  misi, tujuan,  dan  sasaran  sesuai  dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan penjelasan  tersebut,  kita  dapat  melihat  bahwa  Komitmen  Organisasi  dapat  mempengaruhi komunikasi  dalam  suatu  organisasi.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah
H 8 :  Komunikasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  variabel pemoderas i
Pengaruh  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Teknologi Informasi dilingkup Pemerintahan Daerah saat ini memainkan peran penting dalam pengembangan  organisasi.  Penggunaan  teknologi  informasi  harus  didasarkan  pada karakteristik  organisasi.  Penerapan  Teknologi  Informasi  juga  secara  jelas  disampaikan  dalam Permendagri  77  tahun  2020  ini,  pada  Bab  XII  Informasi  Keuangan  Daerah  sebagai  aturan pelaksana  PP  12  Tahun  2019  bahwa  Pemerintah  Daerah  wajib  menerapkan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini sangat membutuhkan  Komitmen  organisasi  yang  kuat,  kondisi  sarana  prasana,  kemampuan  SDM, menjadi  penentu  dalam  keberhasilan  penerapan  SPBE.  Pemerintah  daerah  didorong  untuk menerapkan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE)  paling  lambat  tahun  2021.  Jika tidak, pemerintah kota harus siap menghadapi konsekuensinya. Berdasarkan uraian tersebut tersebut  menunjukkan  bahwa  Komitmen  Organisasi  dapat  Mempengaruhi  Penerapan Teknologi Informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H 9 :  Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel pemoderasi
Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi
Seorang  pemimpin  adalah  seseorang  yang  menggunakan  otoritas  kepemimpinan untuk membimbing orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan.  Gaya  kepemimpinan  adalah  cara  individu  untuk  mempengaruhi  kelompok  dan mencapai tujuan mereka. Pemimpin perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan terbaik untuk mengelola anggota  organisasi. Sesuai dengan SK Kepala BKN Nomor 7 tahun 2013 Komitmen pada  suatu  organisasi  adalah  kemampuan  untuk  menyelaraskan  sikap  dan  tindakan  dengan mengutamakan kepentingan organisasi dalam rangka mencapai visi dan misinya. Penjelasan di atas  menunjukkan  bahwa  Komitmen  organisasi  dapat  mempengaruhi  gaya  kepemimpinan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah :
H 10 :   Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel pemoderasi
Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Budaya organisasi merupakan  peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia. Aspek perubahan sikap dan perilaku diharapkan dapat beradaptasi dengan tugas saat ini dan menjawab  tantangan  di  masa  depan.  Budaya  organisasi  adalah  kekuatan  sosial  yang  tidak terlihat.  Sebuah  organisasi  dibentuk,  termasuk  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah,  sebagai wadah untuk mencapai  tujuan. Organisasi  harus mengarahkan dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi
merupakan salah satu poin terpenting dalam mengimplementasikan perubahan. Karena segala hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  perubahan  dan  penyelesaian  hambatan  tersebut bergantung  pada  budaya  organisasi.  Perubahan  yang  terjadi  karena  kebutuhan  organisasi, perkembangan zaman dalam rangka peningkatan pelayanan publik juga sangat membutuhkan komitmen yang sangat kuat. Demikian pula dalam hal persiapan implementasi Permendagri 77 tahun  2020,  segala  hambatan  dan  kendala  dapat  diatasi  jika  budaya  organisasi  dirancang dengan  baik  dan  dengan  komitmen  yang  kuat.  Selain  itu,  budaya  organisasi  yang  baik diharapkan  memungkinkan  pemerintah  untuk  meminimalisir  dan  lebih  mempersiapkan  diri terhadap hambatan dan hambatan yang terjadi. Berdasar uraian diatas menujukkan komitmen organisasi  dapat  mempengaruhi  budaya  organisasi  dalam  menghadapi  persiapan  untuk penerapan Permendagri 77 tahun 2020, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut : H 11 :   Budaya Organisasi berpegaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  variabel pemoderasi
Pengaruh  Profesionalisme  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi
Komitmen organisasi erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Ketika  sebuah  organisasi  berkomitmen  tinggi  dalam  melakukan  perubahan,  tentu  akan mempersiapkan  SDM  yang  profesional  pada  bidangnya.  Profesionalisme  dan  Komitmen Organisasi  menjadi  kunci  suksesnya  penerapan  Permendgri  77  Tahun  2020.  Jika  anggota organisasi  bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing dan memiliki spesialisasi dalam pekerjaan itu, pemerintah siap melaksanakan Permendgri 77 Tahun 2020, karena dapat secara efektif dan efisien menjalankan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Penjelasan di atas  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  organisasi  dapat  mempengaruhi  profesionalisme organisasi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah :
H 12 :   Profesionalisme berpengaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  variabel pemoderasi
Dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran H12 H11 H10 H9 H8 H7 H5 H4 H3 H2 H1 (X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) Komitmen Organisasi (X2) Komunikasi (X3) Teknologi Informasi (X4)
Gaya Kepemimpinan
(X5) Budaya Organisasi
(X6)
Profesionalisme (Y)
Kesiapan Pemerintah Daerah
H6
3. Metode Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data pada penelitian ini adalah dari penyebaran  kuisioner.  Kuesioner  merupakan  instrumen  untuk  pengumpulan  data,  dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Populasi yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang  berjumlah  48  SKPD.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah  Daerah  yang  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  daerah  (PP  12  Tahun  2019). SKPD pada Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari dua Sekretariat Daerah, DPRD, Inspektorat, tujuh Badan, dua puluh dua Dinas, satuan polisi pamong praja dan lima belas kecamatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Sampling Jenuh. Sampling  Jenuh  adalah teknik penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel.  Istilah  lain  dari sampel  jenuh  adalah  sensus,  dimana  semua  anggota  populasi  dijadikan  sampel  (Sugiyono, 2014). Jumlah Responden dalam penelitian ini berjumlah 187. Jumlah ini berasal dari ASN yang berada  pada  48  SKPD  yang  berkedudukan  sebagai  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran,  Kasubbag  Keuangan/Program,  Kasubbag  Umum/Kepegawaian,  Fungsional Perencana dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Alat  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan Structural  Equation  Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan software WarpPLS versi 6.0. Structural Equation  Modeling (SEM)  adalah  suatu  teknik  stastistik  yang  mampu  menganalisis  pola hubungan  antara  konstruk  laten  dan  indikatornya,  konstruk  laten  yang  satu  dengan  lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung.

## Pengukuran Model atau Outer Model
Pengukuran  model  atau  outer  model  (sering  juga  disebut outer  relation atau measurement  model )  mendefinisikan  bagaimana  setiap  blok  indikator  berhubungan  dengan variabel  latennya.  Model  pengukuran  ( outer  model )  digunakan  untuk  menguji  validitas konstruk dan reliabilitas instrument (Ghozali, 2013). Dengan menggunakan WarpPLS ada tiga kriteria  untuk  melihat  untuk  melihat  outer  model  yaitu Convergen  Validity,  Discriminant Validity , dan Composite Reliability.
Uji Validitas
Validitas atau kesahihan suatu instrument adalah ukuran seberapa tepat instrumen itu menghasilkan data yang sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin di ukur. Outer model dengan indikator reflktif dengan menguji validitas konvergen ( Convergen validity ) dan validitas diskriminan ( Discriminant Validity ) (Ghozali 2013:78)
Menurut Hair dkk dalam Solihin dan Ratmono (2013) syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif yaitu :
1. Outer loading harus di atas 0,70 2. p signifikan (<0,50)
Dalam  beberapa  kasus  sering  syarat  loading  di  atas  0,70  sering  tidak  terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading 0,40-0,70 harus tetap  dipertimbangkan  untuk  tetap  dipertahankan  (Sholihin  dan  Ratmono,  2013).  Indikator dibawah 0,40 harus dihapus dari model. Selain melihat dengan loading factor, untuk menguji validitas  convergent  dapat  juga  dengan  melihat  nilai  AVE.  Apabila  nilai  AVE  yang  dihasilkan semua  konstruk  lebih  dari  0,50  maka  konstruk  memenuhi  persyaratan  validitas  convergent (Ghozali, 2013).

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan- pertanyaan yang dianggap valid. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program WarpPLS 6.0 , untuk mengukur reabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua  cara  yaitu  dengan  melihat  nilai Cronbach’s  alpha dan composite  reability .  Apabila  nilai cronbach’s alpha dan composite reability yang dihasilkan > 0,70 (comfirmatory research) maka semua konstruk dapat dikatakan reliabel.

## Model Struktural atau Inner Model
Model  struktural  atau  inner  model  menunjukkan  hubungan  atau  kekuatan  estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory.
a. R-Square
Dalam  menilai  model  struktural  terlebih  dahulu  menilai R-Square untuk  setiap  variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai RSquare 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali, 2013).
b. F-Square
Uji F-square ini dilakukan untuk mengatahui kebaikan model. Nilai F-square sebesar 0,02, 0,15  dan  0,35  dapat  diinterpretasikan  apakah  prediktor  variabel  laten  mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali, 2013).
c. Estimate For Path Coefficients
Uji  selanjutnya  adalah  melihat  signifikansi  pengaruh  antar  variabel  dengan  melihat  nilai koefisien  parameter  dan  nilai  signifikansi  T  statistik  yaitu  melalui  metode bootstrapping (Ghozali, 2013).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Demografi Responden
Pada  penelitian  ini  disajikan  demografi  responden  yang  menjelaskan  karakteristik responden yang diteliti dalam penelitian meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa  kerja.  Responden  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  186  orang. Deskripsi demografi responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 2. Deskripsi Demografi Responden Keterangan Jumlah (Orang) Persentase Jenis kelamin : a.       Laki-laki 89 47,85% b.      Perempuan 97 52,15% Total 186 100,00% Umur : a.       20-29 tahun 58 31,18% b.      30-39 tahun 97 52,15% c.    >40 tahun 31 16,67% Total 186 100,00% Tingkat Pendidikan : a.    SMA/SLTA/Sederajat 0 0,00% b.      D3 15 8,06% c.      Strata-1 (S1) 127 68,28%
Keterangan Jumlah (Orang) Persentase d.      Strata-2 (S2) 44 23,66% e.      Strata-3 (S3) 0 0,00% Total 186 100,00% Lama Kerja a.       < 1 tahun 0 0,00% b.      1 - 10 tahun 88 47,31% c.       10 - 20 tahun 90 48,39% d.      20-30 tahun 8 4,30% e.      > 30 tahun 0 0,00% Total 186 100,00% Sumber: Data Olahan, 2022
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel pada penelitian ini adalah responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 97 orang atau 52,15%, sedangkan jumlah  responden  berjenis  kelamin  pria  berjumlah  89  orang  atau  47,85%.  Untuk  kategori umur,  dapat  dilihat  bahwa  responden  mayoritas  berada  pada  kisaran  umur  30  –  39  tahun sebanyak  97  orang  atau  52,15%,  selanjutnya  umur  20  –  29  tahun  sebanyak  58  orang  atau 31,18%, dan umur >40 tahun sebanyak 31 orang atau 16,67%.
Untuk  kategori  Tingkat  Pendidikan,  dapat  dilihat  bahwa  frekuensi  tertinggi  adalah responden  dengan  tingkat  pendidikan  Strata-1  (S1)  sebanyak  127  orang  atau  68,28%, selanjutnya tingkat pendidikan S2 sebanyak 44 orang atau 23,66%, dan tingkat pendidikan D3 sebanyak  15  orang  atau  8,06%.  Untuk  kategori  masa  kerja,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas responden memiliki masa kerja 10 – 20 tahun sebanyak 91 orang atau 48,39%, masa kerja 1 – 10 tahun sebanyak 88 orang atau 47,31%, dan masa kerja 20 – 30 tahun sebanyak 8 orang atau 4,30%.

## Pengukuran Model (Uji Kualitas Data)
Evaluasi  model  pengukuran  ( outer  model )  dilakukan  untuk  menilai  reabilitas  dan validitas dari indikator-indikator pembentuk kontruk laten (Ghozali dan Latan 2014:91). Outer model dengan  indikator  reflektif  dievaluasi  melalui  analisis  faktor  konfimatori  yang menggunakan  pendekatan  MTMM  (Multi  Trait-Multi  Method)  dengan  menguji  validitas converbent dan validitas discriminant (Campbell dan Fiske dalam Latan & Ghozali, 2012:78).

## Hasil Pengujian Bias Metode Umum
berdasarkan  sajian  data  di  atas  pada  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai cronbach  alpha  dari  masing-masing  variabel  penelitian  > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel penelitian  telah  memenuhi  persyaratan  nilai cronbach  alpha,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  keseluruhan  variabel  memiliki  tingkat reliabilitas yang tinggi.
Bias  metoda  umum  ( common  method  bias )  merupakan  bias  yang  diakibatkan  oleh adanya  varian  metoda  sama  atau common  method  variance yang  mempengaruhi  korelasi antara  variable-variabel  yang  diukur  dengan  menggunakan  metoda  yang  sama.  Hasil  uji metode  bias  umum  dengan  metode full  collinearity VIF  setiap  variabel  yang  ada  dalam penelitian ini adalah pada sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai Full Colinearity Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Full collinearity VIFs 1.699 2.072 3.108 2.775 2.140 2.760 3.033  2.402 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Keterangan: Y : Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Komunikasi X3 : Teknologi Informasi X4 : Gaya Kepemimpinan X5 : Budaya Organisasi X6 : Profesionalisme Z
: Komitmen Organisasi Pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai Full  Colinearity konstruk  Kesiapan  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, teknologi informasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, profesionalisme, dan komitmen organisasi memiliki nilai full collinearity VIF dibawah 3,3. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruk Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, teknologi informasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, profesionalisme, dan komitmen organisasi bebas dari kolinearitas atau common method bias .

## Hasil Pengujian Validitas
Validitas  konvergen  ( convergent) bertujuan  untuk  menguji  korelasi  antar  item/ indikator  untuk  mengukur  konstruk.  Dengan  kata  lain  validitas  konvergen  ingin mengkonfirmasi  pengukuran  konstruk  (Ghozali  &  Latan,  2014:91).  Uji  validitas convergent indikator refleksi dengan program WarpPLS 7.0 dapat dilihat dari loading factor dan average variance  extracted (AVE).  Idealnya  indikator  yang  valid  adalah  indikator  yang  memiliki  nilai loading  factor di  atas  0,70.  Dalam  beberapa  kasus,  sering  syarat loading  factor di  atas  0,70 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Validitas convergent dihitung dengan melihat skor Average Variance Extracted (AVE) . Nilai validitas convergent dikatakan sangat baik apabila skor AVR di atas 0,5 (Henseler et al, 2009).
Tabel 3. Nilai Average Variances Extracted (AVE) Variable Latents Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Nilai 0.621 0.596 0.586 0.589 0.660 0.555 0.773 0.607 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Keterangan: Y : Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Komunikasi X3 : Teknologi Informasi X4 : Gaya Kepemimpinan X5 : Budaya Organisasi X6 : Profesionalisme Z
: Komitmen Organisasi Pada  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  nilai Average  Variances  Extracted (AVE) Kesiapan Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,
Komunikasi,  Teknologi  Informasi,  Gaya  Kepemimpinan,  Budaya  Organisasi,  Profesionalisme, dan  Komitmen  Organisasi dari  masing-masing  variabel  konstruk  memiliki  nilai  di  atas  0,50 (50%), artinya Kesiapan Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Komunikasi,  Teknologi  Informasi,  Gaya  Kepemimpinan,  Budaya Organisasi,  Profesionalisme,  dan  Komitmen  Organisasi  dari  indikator–indikator  dapat dijelaskan, serta memenuhi persyaratan validitas convergent. Validitas discriminant merupakan  validitas  yang  selanjutnya,  pengujian  validitas  ini bertujuan  untuk  melihat  apakah  suatu  item  itu  unik  dan  tidak  sama  dengan  konstruk  lain dalam  model  (Hulland,  1999). Validitas  discriminant dapat  diuji  dengan  dua  metode  yaitu dengan  metode Fornell-Larcker dengan  membandingkan square  roots atas  AVE  dengan korelasi  partikel  laten  dan Cross-Loading yang  menyatakan  bahwa  semua  item  harus  lebih besar dari konstruk lainnya
Pada Cross-Loading jika korelasi dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk  lainnya,  maka  akan  menunjukkan  bahwa  konstruk  laten  memprediksi  ukuran  pada blok yang lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya. Idealnya indikator yang valid adalah indikator yang memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Dalam beberapa kasus, sering syarat loading  factor di  atas  0,70  sering  tidak  terpenuhi  kususnya  untuk  kuesioner  yang  baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahanka
Untuk  melihat  hasil  Validitas discriminant dengan  membandingkan  nilai  korelasi sesama  indikator  dalam  konstruk  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020, kompetensi  sumber  daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  gaya  kepemimpinan, budaya organisasi, profesionalisme, dan komitmen organisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Nilai Cross Loading Konstruk (Sebelum Dropping ) Indikator Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z P value Y1 0.697 -0.060 -0.439 0.073 -0.022 0.341 0.047 -0.015 <0.001 Y2 0.794 0.082 -0.307 -0.073 0.055 0.254 0.067 -0.201 <0.001 Y3 0.827 -0.006 0.003 -0.107 0.208 -0.199 0.124 -0.053 <0.001 Y4 0.756 -0.297 0.179 0.177 -0.132 -0.194 -0.071 0.273 <0.001 Y5 0.746 0.040 0.266 0.109 -0.178 -0.045 -0.118 0.146 <0.001 Y6 0.834 0.100 0.137 -0.068 0.108 -0.111 -0.104 0.030 <0.001 Y7 0.870 0.107 0.115 -0.073 -0.066 -0.003 0.046 -0.145 <0.001 X1.1 -0.259 0.765 -0.300 -0.009 0.080 -0.133 0.118 0.146 <0.001 X1.2 0.007 0.843 -0.412 0.164 0.047 0.159 -0.011 -0.050 <0.001 X1.3 0.010 0.827 0.085 -0.210 0.165 -0.106 -0.048 0.108 <0.001 X1.4 0.208 0.697 0.289 -0.046 -0.171 -0.059 0.148 -0.088 <0.001 X1.5 0.049 0.779 0.392 0.095 -0.151 0.123 -0.186 -0.125 <0.001 X2.1 0.275 0.353 0.679 0.200 0.098 -0.110 -0.293 -0.036 <0.001 X2.2 0.145 0.232 0.671 0.117 -0.157 0.000 -0.407 -0.012 <0.001 X2.3 0.035 0.017 0.708 -0.141 -0.193 0.004 -0.031 -0.156 <0.001 X2.4 -0.040 0.302 0.713 -0.017 -0.128 0.225 -0.094 -0.140 <0.001 X2.5 -0.259 -0.013 0.734 0.172 0.045 0.326 0.029 -0.154 <0.001 X2.6 -0.134 -0.072 0.843 -0.130 0.060 -0.164 0.291 0.096 <0.001 X2.7 -0.068 -0.382 0.582 -0.399 -0.100 -0.028 0.606 0.243 <0.001 X2.8 0.034 -0.208 0.691 -0.007 0.352 0.057 -0.249 0.162 <0.001 X2.9 0.048 -0.236 0.793 0.148 -0.002 -0.267 0.144 0.027 <0.001 X3.1 0.124 -0.027 -0.260 0.662 -0.243 0.349 -0.067 -0.311 <0.001 X3.2 0.357 -0.337 -0.958 0.250 -0.003 0.291 -0.064 0.278 <0.001 X3.3 0.205 0.061 -0.003 0.661 -0.021 0.157 -0.019 -0.029 <0.001 X3.4 -0.067 -0.168 0.503 0.701 -0.303 -0.658 0.105 0.221 <0.001
Indikator Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z P value X3.5 0.004 0.072 0.343 0.783 -0.005 -0.424 -0.068 0.249 <0.001 X3.6 -0.215 0.012 -0.060 0.773 0.273 0.203 0.112 -0.215 <0.001 X3.7 -0.133 0.156 -0.219 0.734 0.248 0.311 -0.047 -0.039 <0.001 X4.1 -0.068 0.061 -0.062 -0.014 0.907 0.091 0.005 0.097 <0.001 X4.2 0.027 -0.014 0.111 -0.040 0.904 -0.105 -0.152 0.066 <0.001 X4.3 0.038 0.055 -0.100 -0.083 0.843 0.016 -0.012 0.059 <0.001 X4.4 -0.144 0.047 -0.047 -0.100 0.864 0.060 -0.104 -0.040 <0.001 X4.5 -0.015 -0.033 0.249 -0.041 0.831 -0.041 0.093 -0.051 <0.001 X4.6 0.265 -0.192 -0.235 0.450 0.534 -0.036 0.292 -0.225 <0.001 X5.1 -0.059 0.014 -0.161 0.019 0.211 0.764 0.013 -0.285 <0.001 X5.2 0.000 0.146 -0.168 -0.007 0.128 0.884 -0.128 0.026 <0.001 X5.3 -0.087 -0.112 -0.015 -0.136 0.031 0.769 -0.014 -0.114 <0.001 X5.4 -0.054 -0.033 0.442 -0.218 0.003 0.731 0.132 0.015 <0.001 X5.5 0.085 -0.057 0.239 -0.288 -0.105 0.661 0.522 0.133 <0.001 X5.6 -0.055 0.155 -0.065 0.204 -0.084 0.845 -0.146 0.019 <0.001 X5.7 0.212 -0.184 -0.214 0.410 -0.241 0.668 -0.305 0.251 <0.001 X6.1 0.053 -0.006 -0.111 0.046 -0.049 -0.045 0.850 -0.122 <0.001 X6.2 -0.091 0.010 0.007 0.134 -0.097 -0.030 0.897 0.036 <0.001 X6.3 -0.241 0.104 -0.182 -0.052 0.073 0.033 0.865 0.014 <0.001 X6.4 0.092 -0.216 0.149 -0.030 0.014 0.078 0.853 0.015 <0.001 X6.5 0.055 0.074 -0.005 -0.092 0.001 0.053 0.924 -0.008 <0.001 X6.6 0.127 0.023 0.135 -0.004 0.057 -0.087 0.916 0.060 <0.001 Z1 0.016 0.063 -0.229 -0.156 0.400 0.289 -0.153 0.811 <0.001 Z2 0.017 0.148 -0.306 -0.146 0.329 0.200 0.011 0.793 <0.001 Z3 -0.093 0.131 0.019 -0.397 0.123 0.180 0.242 0.806 <0.001 Z4 0.107 -0.136 0.376 0.228 -0.231 -0.299 -0.213 0.754 <0.001 Z5 0.024 -0.062 0.076 0.222 -0.444 -0.284 0.073 0.829 <0.001 Z6 -0.059 -0.140 0.076 0.239 -0.164 -0.089 0.024 0.863 <0.001 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Keterangan: Y : Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Komunikasi X3 : Teknologi Informasi X4 : Gaya Kepemimpinan X5 : Budaya Organisasi X6 : Profesionalisme Z
: Komitmen Organisasi Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Cross Loading Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Teknologi Informasi, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Profesionalisme, dan Komitmen Organisasi terdapat beberapa  indikator  yang  di  “ Dropping ”  yaitu  X3.2.  Alasan  di  “ Dropping ”  indikator  tersebut karena  memiliki  nilai cross  loading yang  dihasilkan  <  0,5  dan  jika  nilai cross  loading >  0,5 menunjukkan bahwa indikator yang tersisa sudah memenuhi syarat validitas convergent dan validitas discriminant .
Tabel 5. Nilai Cross Loading Konstruk (Sesudah Dropping ) Indikator Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z P value Y1 0.697 0.01 -0.047 -0.285 0.051 0.26 0.118 -0.123 <0.001 Y2 0.794 0.123 -0.17 -0.239 0.096 0.225 0.074 -0.25 <0.001
Indikator Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z P value Y3 0.827 -0.096 -0.064 0.11 0.099 -0.215 0.073 0.023 <0.001 Y4 0.756 -0.321 0.039 0.207 -0.109 -0.117 -0.051 0.314 <0.001 Y5 0.746 0.051 0.131 0.21 -0.172 -0.009 -0.131 0.117 <0.001 Y6 0.834 0.107 0.007 0.044 0.077 -0.085 -0.114 0.053 <0.001 Y7 0.870 0.102 0.102 -0.06 -0.054 -0.019 0.034 -0.119 <0.001 X1.1 -0.248 0.764 -0.065 -0.089 0.063 -0.207 0.104 0.043 <0.001 X1.2 -0.034 0.843 -0.229 -0.013 0.09 0.114 0.044 -0.135 <0.001 X1.3 0.021 0.827 -0.026 -0.041 0.079 -0.087 -0.08 0.215 <0.001 X1.4 0.243 0.697 -0.075 0.199 -0.176 0.037 0.099 0.062 <0.001 X1.5 0.04 0.779 0.406 -0.032 -0.086 0.139 -0.153 -0.18 <0.001 X2.1 0.358 0.309 0.722 0.289 0.019 -0.183 -0.335 -0.097 <0.001 X2.2 0.16 0.259 0.724 0.029 -0.152 -0.116 -0.333 -0.123 <0.001 X2.3 -0.003 0.064 0.760 -0.306 -0.118 -0.045 0.035 -0.219 <0.001 X2.4 -0.069 0.281 0.732 -0.119 -0.115 0.163 -0.068 -0.199 <0.001 X2.5 -0.36 -0.023 0.728 0.006 0.05 0.388 0.139 -0.063 <0.001 X2.6 -0.122 -0.128 0.841 -0.088 0.084 -0.117 0.29 0.146 <0.001 X2.7 -0.003 -0.323 0.728 -0.146 -0.05 -0.044 0.361 0.18 <0.001 X2.8 0.039 -0.126 0.716 0.073 0.288 0.158 -0.306 0.23 <0.001 X2.9 0.023 -0.273 0.788 0.272 -0.008 -0.17 0.15 0.126 <0.001 X3.1 0.027 0.024 -0.22 0.700 -0.152 0.306 0.025 -0.26 <0.001 X3.3 0.144 0.095 0.072 0.769 0.001 0.205 -0.073 -0.067 <0.001 X3.4 0.001 -0.237 0.188 0.773 -0.248 -0.401 -0.023 0.268 <0.001 X3.5 0.11 0.081 0.178 0.823 -0.019 -0.341 -0.063 0.18 <0.001 X3.6 -0.211 -0.074 -0.167 0.780 0.197 0.124 0.173 -0.096 <0.001 X3.7 -0.076 0.11 -0.083 0.757 0.211 0.161 -0.035 -0.061 <0.001 X4.1 -0.086 0.068 -0.016 -0.027 0.910 0.074 -0.006 0.081 <0.001 X4.2 0.091 -0.011 0.05 0.074 0.905 -0.106 -0.163 0.065 <0.001 X4.3 0.087 0.088 0.076 -0.126 0.848 -0.059 -0.018 -0.027 <0.001 X4.4 -0.124 0.042 -0.106 -0.011 0.870 0.085 -0.138 -0.001 <0.001 X4.5 -0.001 -0.008 0.193 -0.123 0.839 -0.001 0.099 -0.056 <0.001 X4.6 0.044 -0.224 -0.237 0.253 0.699 0.007 0.293 -0.088 <0.001 X5.1 -0.055 -0.021 -0.204 0.119 0.146 0.761 -0.004 -0.201 <0.001 X5.2 0.003 0.135 -0.094 -0.029 0.119 0.882 -0.113 0.013 <0.001 X5.3 -0.075 -0.108 -0.135 -0.104 0.003 0.778 -0.006 -0.077 <0.001 X5.4 0.017 -0.035 0.348 -0.117 0.001 0.760 0.06 -0.054 <0.001 X5.5 0.1 -0.041 0.197 -0.176 -0.102 0.709 0.427 0.122 <0.001 X5.6 -0.105 0.138 0.033 0.108 -0.041 0.848 -0.089 0.014 <0.001 X5.7 0.146 -0.115 -0.127 0.196 -0.161 0.701 -0.236 0.206 <0.001 X6.1 0.027 -0.047 -0.144 0.148 -0.044 -0.05 0.850 -0.068 <0.001 X6.2 -0.087 0.05 0.095 0.04 -0.075 -0.048 0.897 -0.037 <0.001 X6.3 -0.232 0.147 -0.027 -0.12 0.04 -0.01 0.865 -0.076 <0.001 X6.4 0.097 -0.232 0.023 -0.031 0.039 0.137 0.853 0.062 <0.001 X6.5 0.066 0.076 -0.005 -0.061 -0.008 0.03 0.924 0 <0.001 X6.6 0.123 -0.005 0.05 0.027 0.049 -0.055 0.916 0.113 <0.001 Z1 0.059 0.092 -0.19 -0.081 0.29 0.26 -0.169 0.811 <0.001 Z2 0.036 0.149 -0.292 -0.113 0.272 0.185 0.005 0.793 <0.001 Z3 -0.052 0.135 -0.015 -0.317 0.099 0.184 0.182 0.806 <0.001 Z4 0.122 -0.157 0.287 0.278 -0.196 -0.293 -0.206 0.754 <0.001 Z5 -0.047 -0.048 0.126 0.077 -0.355 -0.271 0.121 0.829 <0.001
Indikator Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z P value Z6 -0.102 -0.165 0.091 0.159 -0.104 -0.069 0.048 0.863 <0.001 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Keterangan: Y : Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Komunikasi X3 : Teknologi Informasi X4 : Gaya Kepemimpinan X5 : Budaya Organisasi X6 : Profesionalisme Z
: Komitmen Organisasi Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Cross Loading Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor  77  Tahun  2020,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi, gaya  kepemimpinan,  budaya  organisasi,  profesionalisme,  dan  komitmen  organisasi  memiliki nilai cross loading yang dihasilkan > 0,5 hal ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah memenuhi syarat validitas convergent dan validitas discriminant .

## Hasil Pengujian Reabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji seberapa konsisten seperangkat pengukuran mengukur secara konsisten suatu konsep yang diukur. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran  serta mengukur konsep studi sebagai berikut:
Tabel 6. Nilai Internal Consistency Reliability (Composite Reliability) Variable Latents Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Nilai 0.921  0.888  0.920  0.896  0.939  0.915  0.956  0.920 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Keterangan: Y : Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Komunikasi X3 : Teknologi Informasi X4 : Gaya Kepemimpinan
X5 : Budaya Organisasi X6 : Profesionalisme Z : Komitmen Organisasi
Pada  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa  nilai Internal  Consistency  Reliability  (Composite Reliability) konstruk  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020,  kompetensi sumber  daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  gaya  kepemimpinan,  budaya organisasi, profesionalisme, dan komitmen organisasi. Seluruh variabel konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70, yang artinya masing-masing variabel konstruk memiliki rata- rata korelasi antar item-item dalam pengujian model yang reliabel. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas.

## Evaluasi Model Struktural
Model  struktural  ( inner  model )  merupakan  model  struktural  untuk  memprediksi hubungan  kausalitas  antar  variabel  laten  (Latan  &  Ghozali,  2012:77).  Untuk  memprediksi adanya hubungan kausalitas dalam SEM-PLS dengan menggunakan program WarpPLS 7.0 yang dapat diukur dengan:

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menggunakan R-squared yang menunjukkan berapa persentase variasi  konstruk  endogen/  kriterion  dapat  dijelaskan  oleh  konstruk  yang  dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/ prediktor). R-squared hanya ada untuk variabel endogen (Sholihin dan Ratmono, 2013:62). Hasil nilai R-squared dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 7. Nilai R-Squared Variable Latents Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Nilai 0.734 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Keterangan: Y : Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Komunikasi X3 : Teknologi Informasi X4 : Gaya Kepemimpinan X5 : Budaya Organisasi X6 : Profesionalisme Z
: Komitmen Organisasi
Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai R-squared konstruk Kompetensi sumber daya manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  gaya  kepemimpinan,  budaya  organisasi, profesionalisme,  dan  komitmen  organisasi  dapat  mempengaruhi  Penerapan  Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebesar 0,734 (73,4%). Sisanya 0,266 (26,6%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian ini.
Model Fit dan Quality Indexes
Untuk  mengevaluasi  Model Fit dapat  ditentukan  oleh  indikator Fit yang  hasilnya sebagai berikut:
Tabel 8. Nilai Indikator Model Fit dan Quality Indices Average path coefficient (APC)=0.240, P<0.001 Average R-squared (ARS)=0.734, P<0.001 Average adjusted R-squared (AARS)=0.716, P<0.001 Average block VIF (AVIF)=2.808, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF)=3.721, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Tenenhaus GoF (GoF)=0.765, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.750, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.903, acceptable if >= 0.9, ideally = 1 Statistical suppression ratio (SSR)=0.667, acceptable if >= 0.7 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.792, acceptable if >= 0.7 Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022) Berdasarkan Tabel 8 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Average path coefficient (APC) sebesar  0.240  dengan  P=<0.001, Average  R-squared (ARS)  sebesar  0.734  dengan  P<0.001, Average adjusted R-squared (AARS) sebesar 0.716 dengan P<0.001, ini dapat diartikan bahwa model peneliti mempunyai fit yang baik. Kemudian nilai Average block VIF (AVIF) sebesar 2.808 lebih rendah dari 3,3, dan Average full collinearity VIF (AFVIF) sebesar 3.721 lebih rendah dari 5, dimana ini dapat diartikan tidak ada masalah dengan multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen. Selanjutya dapat dilihat nilai Tenenhaus Goodness of Fit (GoF) sebesar 0.765  >  0.36,  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  prediksi  model  adalah  besar  atau  fit  model sangat  baik.  Dan  untuk  mengevaluasi quality  indexes dapat  ditentukan  oleh  indeks  yang
hasilnya. Untuk nilai Indeks Sympson's paradox ratio (SPR)=0.750 > 0.7, masih dapat diterima. R-squared contribution ratio (RSCR)=0.903 > 0.9 masih dapat diterima. Statistical suppression ratio (SSR)=0.792 > 0.7 masih dapat diterima.
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Uji Hipotesis Path Coef P-value Keterangan 1 Kompetensi Sumber Daya → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,145 0,021 Hipotesis Diterima 2 Komunikasi → Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,155 0,015 Hipotesis Diterima 3 Teknologi Informasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,311 <0,001 Hipotesis Diterima 4 Gaya Kepemimpinan → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,324 <0,001 Hipotesis Diterima 5 Budaya Organisasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,008 0,457 Hipotesis Ditolak 6 Profesionalisme → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,408 <0,001 Hipotesis Diterima 7 Kompetensi Sumber Daya* Komitmen Organisasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,261 <0,001 Hipotesis Diterima 8 Komunikasi* Komitmen Organisasi → Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,288 <0,001 Hipotesis Diterima 9 Teknologi Informasi* Komitmen Organisasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,593 <0,001 Hipotesis Diterima 10 Gaya Kepemimpinan* Komitmen Organisasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,151 0,018 Hipotesis diterima 11 Budaya Organisasi* Komitmen Organisasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,049 0,252 Hipotesis Ditolak 12 Profesionalisme* Komitmen Organisasi → Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 0,193 0,003 Hipotesis Diterima
Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 7.0 (2022)
Berdasarkan  Tabel  4.20  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value kompetensi sumber  daya  manusia  sebesar  0,121.  Nilai p-value 0,017  lebih  rendah  dari  0,05  (level  alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan  permendagri  nomor  77  tahun  2020.  Dengan  demikian  ha.1  diterima  dan  ho.1 ditolak. Untuk melihat arah pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat dilihat nilai koefisien jalur ( path coefficient ). Nilai koefisien memiliki tanda positif sebesar 0,145, artinya semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin besar juga penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Hasil Pengujian Hipotesis 2
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa nilai p-value komunikasi sebesar 0,015. Nilai p-value 0,015 lebih kecil dari 0,05 (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa komunikasi  berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan permendagri nomor 77 tahun 2020. Dengan demikian ha.2 diterima dan ho.2 ditolak. Untuk melihat arah pengaruh antara komunikasi dan penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat  dilihat  nilai  koefisien  jalur  ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  memiliki  tanda  positif sebesar  0,155,  artinya  semakin  tinggi  komunikasi  maka  semakin  besar  juga  penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Hasil Pengujian Hipotesis 3
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa nilai p-value teknologi informasi sebesar  <0,001.  Nilai p-value  < 0,001  lebih  rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%),  maka  dapat dikatakan  bahwa  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  penerapan  Permendagri  Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian ha.3 diterima dan ho.3 ditolak. Untuk melihat arah pengaruh antara  teknologi  informasi  dan  penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dapat  dilihat nilai  koefisien  ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  jalur  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,311, artinya semakin tinggi teknologi informasi maka semakin besar juga penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Hasil Pengujian Hipotesis 4
Berdasarkan  Tabel  4.21  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value gaya kepemimpinan  sebesar  <0,001.  Nilai p-value <0,001  lebih  rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%), maka  dapat  dikatakan  bahwa  gaya    kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  penerapan permendagri nomor 77 tahun 2020. Dengan demikian ha.4 diterima dan ho.4 ditolak. Untuk melihat  arah  pengaruh  antara  gaya    kepemimpinan  dan  penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun  2020  dapat  dilihat  nilai  koefisien  jalur  ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  jalur  memiliki tanda positif sebesar 0,321, artinya semakin tinggi gaya kepemimpinan maka semakin besar juga penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Hasil Pengujian Hipotesis 5
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa nilai p-value budaya organisasi sebesar 0,061. Nilai p-value 0,457 lebih besar dari 0,05 (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa  budaya  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020. Dengan demikian ha.5 ditolak dan ho.5 diterima. Untuk melihat arah pengaruh antara budaya organisasi dan penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat dilihat nilai koefisien  jalur  ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,008,  artinya semakin tinggi budaya organisasi maka semakin besar juga Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Hasil Pengujian Hipotesis 6
Berdasarkan  tabel  4.21  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value profesionalisme sebesar  <0,001.  Nilai p-value <0,001  lebih  rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%),  maka  dapat dikatakan  bahwa  profesionalisme  berpengaruh  terhadap  penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020. Dengan demikian ha.6 diterima dan ho.6 ditolak. Untuk melihat arah pengaruh antara profesionalisme dan penerapan permendagri nomor 77 tahun 2020 dapat dilihat nilai koefisien  jalur  ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,408,  artinya semakin tinggi profesionalisme maka semakin besar penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Hasil Pengujian Hipotesis 7
Berdasarkan  tabel  4.21  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi kompetensi sumber daya manusia dengan komitmen organisasi (x1*z) sebesar <0,001. Nilai p- value <0,001  lebih  rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%)  dan  memiliki  koefisien  positif  sebesar 0,261, maka dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Dengan demikian ha.7 diterima dan ho.7 ditolak.

## Hasil Pengujian Hipotesis 8
Berdasarkan  Tabel  4.21  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi komunikasi  dengan  komitmen  organisasi  (X2*Z)  sebesar  <0,001.  Nilai P-value <0,001  lebih rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%)  dan  memiliki  koefisien  positif  sebesar  0,288,  maka  dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh komunikasi terhadap Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Ha.8 diterima dan Ho.8 ditolak.

## Hasil Pengujian Hipotesis 9
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa nilai p-value interaksi teknologi informasi dengan komitmen organisasi (X3*Z) sebesar <0,001. Nilai P-value <0,001lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,593, maka dapat dikatakan bahwa komitmen  organisasi memperkuat  pengaruh  teknologi  informasi  terhadap  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Ha.8 diterima dan Ho.8 ditolak.

## Hasil Pengujian Hipotesis 10
Berdasarkan  Tabel  4.21  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi  gaya kepemimpinan dengan komitmen organisasi (X4*Z) sebesar <0,001. Nilai P-value <0,001 lebih rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%)  dan  memiliki  koefisien  positif  sebesar  0,593,  maka  dapat dikatakan  bahwa  komitmen  organisasi  memperkuat  pengaruh  gaya  kepemimpinan  terhadap Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Dengan  demikian  Ha.10  ditolak  dan  Ho.10 diterima.

## Hasil Pengujian Hipotesis 11
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa nilai p-value interaksi budaya organisasi dengan komitmen organisasi (X5*Z) sebesar 0,252. Nilai P-value 0,252 lebih besar dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,049, maka dapat dikatakan bahwa  komitmen  organisasi  tidak  memoderasi  pengaruh  budaya  organisasi  terhadap Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Ha.11 diterima dan Ho.11 ditolak.

## Hasil Pengujian Hipotesis 12
Berdasarkan  Tabel  4.21  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi profesionalisme  dengan  komitmen  organisasi  (X6*Z)  sebesar  0,003.  Nilai P-value 0,003  lebih rendah  dari  0,05  (level  alpha  5%)  dan  memiliki  koefisien  positif  sebesar  0,193,  maka  dapat dikatakan  bahwa  komitmen  organisasi  memperkuat  pengaruh  profesionalisme  terhadap Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Ha.12 diterima dan Ho.12 ditolak.

## 5. Penutup
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Komunikasi,  Teknologi  Informasi,  Gaya  Kepemimpinan,  Budaya  Organisasi, Profesionalisme  terhadap  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  dengan Komitmen  Organisasi  sebagai  variabel  moderasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Hasil  ini  menjelaskan  semakin  tinggi  kompetensi sumber  daya  manusia,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  kesiapan  pemerintah  daerah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Komunikasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun 2020.  Hasil  ini  menjelaskan  semakin  tinggi  komunikasi,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
3. Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020. Hasil ini menjelaskan semakin tinggi teknologi informasi, maka akan semakin tinggi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
4. Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020. Hasil ini menjelaskan semakin baik gaya kepemimpinan, maka akan semakin tinggi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
5. Budaya  Organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor 77 Tahun 2020. Hasil ini menjelaskan tinggi atau rendahnya budaya organisasi tidak akan meningkatkan  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020.
6. Profesionalisme berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.  Hasil  ini  menjelaskan  semakin  tinggi  profesionalisme,  maka  akan  semakin  tinggi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
7. Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan  Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Hal  ini  berarti  semakin  baik komitmen  organisasi  akan  meningkatkan  pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
8. Komitmen  Organisasi  memperkuat  pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini berarti semakin baik komitmen organisasi akan meningkatkan pengaruh Komunikasi terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
9. Komitmen  Organisasi  memperkuat  pengaruh  Teknologi  Informasi  terhadap  Kesiapan Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  komitmen organisasi akan meningkatkan pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
10. Komitmen  Organisasi  memperkuat  pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  terhadap  Kesiapan Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  komitmen organisasi  tidak  akan  meningkatkan  pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  terhadap  Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
11. Komitmen  Organisasi  tidak  memodrasi  pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kesiapan Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  komitmen organisasi akan meningkatkan pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kesiapan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
12. Komitmen  Organisasi  memperkuat  pengaruh  Profesionalisme  terhadap  Kesiapan Penerapan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  komitmen organisasi  akan  meningkatkan  pengaruh  Profesionalisme  terhadap  Kesiapan  Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## Daftar Pustaka
Adventana, G. A. (2014) ‘Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam  Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  Menurut  PP  No  71  Tahun  2010’, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , (71).
Agustia,  D.,  Sudaryati,  E.  and  Mohamed,  N.  (2017)  ‘Effect  of  Organizational  Culture, Competence  and  Professionalism  Forces  Readiness  for  Implementation  of  Accrual Accounting,  Malang,  East  Java’, Advanced  Science  Letters ,  23(8),  pp.  7874–7877.  doi: 10.1166/asl.2017.9598.
Alghizzawi, M. A. (2019) ‘Factors Influencing The Readiness Of Government Financial Personnel In  Migrating  Towards  Accrual  Accounting’, International  Journal  of  Engineering  and Advanced Technology , 8(5C), pp. 60–66. doi: 10.35940/ijeat.E1008.0585C19.
Alghizzawi,  M.  A.  and  Masruki,  R.  (2020)  ‘Government  Accountants’Readiness  for  Accrual Accounting  Adoption  in  Jordan:  Critical  Success  Factors’, Asia-Pacific  Management Accounting Journal , 15(2), pp. 26–45. doi: 10.24191/apmaj.v15i2.1194.
Alghizzawi,  M.  A.  and  Masruki,  R.  B.  (2019)  ‘Organizational  Commitment  and  the  Readiness towards  Accrual  Accounting:  The  Moderating  Role  of  Job  Satisfaction’, International Journal of Asian Social Science , 9(2), pp. 169–178. doi:
10.18488/journal.1.2019.92.169.178.
Allen,  N.  J.  and  Meyer,  J.  P.  (1990)  ‘The  measurement  and  antecedents  of  affective, continuance and normative commitment to the organization.’, Journal of Occupational Psychology ., 63, pp. 1–18.
Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1996) ‘Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization:  An  Examination  of  Construct  Validity’, Journal  of  Vocational  Behavior , 49(0043), pp. 252–276.
Amin, A. A. G. (2017) Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Melaui Budaya Organisasi pada Perusahaan Industri Kreatif CV. Cipta Gelegar di Makasar . Universitas Hasanuddin.
Arih,  T.  N.,  Rahayu,  S.  and  Nurbaiti,  A.  (2017)  ‘Analisa  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi “Pemerintahan” Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bandung’, Jurnal Manajemen Indonesia , 17(1), p. 67. doi: 10.25124/jmi.v17i1.864.
Aring,  B.  A.,  Posumoh,  J.  H.  and  Mambo,  R.  (2016)  ‘Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap Kinerja  Aparatur  Pemerintah  (Suatu  Studi  Di  Kecamatan  Tompaso  Kabupaten Minahasa)’, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 1(36), pp. 1–8. Aswar,  K.  (2019)  ‘Factors  on  the  Accrual  Accounting  Adoption:  Empirical  Evidence  from Indonesia’,  International  Journal  of  Business  and Economic  Sciences  Applied  Research , 12(3). doi: 10.25103/ijbesar.123.04.
Ayem,  S.  and  Saputri,  N.  F.  (2017)  ‘Komunikasi  Organisasi  Vertikal  Sebagai  Pemoderasi
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Budaya  Organisasi  Dan  Teknologi  Informasi Pada  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual’,  5(2),  pp.  165–179. doi: 10.24964/ja.v6i2.690.
Azlina,  N.  et  al.  (2020)  ‘Analysis  of  Local  Governments  Readiness  in  Implementation  PP Number  12  Year  2019  (An  Empirical  Study  on  the  Rokan  Hulu  Regency)’,  in 5th Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference , pp. 88–104. Azlina,  N.,  Naza,  A.  and  Julita,  J.  (2020)  ‘Analysis  of  Goverments  Readliness  for  Regulatory Changes:  Moderation  Effect  of  Organizational  Commitment’, Integrated  Journal  of Business and Economics , 4(2), p. 170. doi: 10.33019/ijbe.v4i2.276.
Basri,  H.,  Fahlevi,  H.  and  Soraya,  S.  H.  (2016)  ‘Determinants  of  Government  Agencies’ Readiness  in  Adopting  Accrual  Accounting  System  –  A  Study  in  the  Local  Agencies  of Indonesian  Ministry  of  Religious  Affairs’, Journal  of  Accounting  Finance  and  Auditing Studies , 2(4), pp. 60–74.
Basri,  Y.  M.  (2021)  ‘Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menerapkan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah’, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 6(1), p. 13. doi: 10.20473/baki.v6i1.22020.
Bass,  B.  M.  (1998) Transformational  Leadership:  Industry,  Military,  and  Educational  Impact . Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Becker,  T.  E.  et  al.  (1996)  ‘Foci  And  Bases  Of  Employee  Commitment:  Implications  For  Job Performance’, Academy  of  Management  Journal ,  39(2),  pp.  464–482.  doi: 10.5465/256788.
Bernerth, J. (2004) ‘Expanding Our Understanding of the Change Message’, Human Resource Development Review , 3(1), pp. 36–52. doi: 10.1177/1534484303261230. Caers, R. et al. (2006) ‘Principal-agent relationships on the stewardship-agency axis’, Nonprofit Management and Leadership , 17(1), pp. 25–47. doi: 10.1002/nml.129. Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.  and  Donaldson,  L.  (1997)  ‘Toward  a  stewardship  theory  of management’, Business  Ethics  and  Strategy ,  Volumes  I  and  II,  22(1),  pp.  20–47.  doi: 10.4324/9781315261102-29.
Deal, T. E. & Kennedy , A. A. (1982) Corporate Cultures : The Rites and Rituals of Corporate life. Reading. Mass : Addison-Wesley Publishing Co.
Donaldson, L. and Davis, J. H. (1991) ‘Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and  Shareholder  Returns’, Australian  Journal  of  Management ,  16(1),  pp.  49–64.  doi: 10.1177/031289629101600103.
Fajrin, I. Q. and Susilo, H. (2018) ‘Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan dengan  Motivasi  Kerja  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  pada  Karyawan  Pabrik  Gula Kebon Agung Malang)’, Jurnal Administrasi Bisnis , 61(4), pp. 117–124.
Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Ghozali, I. (2018) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. Latan, H. (2012) Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi WarpPls 2.0 M3 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Ghozali, I. Latan, H. (2014). Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPls 3.0 Edisi Kedua . Universitas Diponegoro, Semarang
Hamdani. (2019) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia .
Henseler,  J.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sinkovics,  R.  R.  (2009).  The  Use  of  Partial  Least  Squares  Path Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing , 20, 277–319