ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019

## SISTEM INFORMASI PENGADUAN KODE ETIK PENYELENGARA PEMILU PADA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGARA PEMILU (DKPP)
Zulhalim, Nurkhotimah Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi STMIK Jayakarta, Jakarta, Indonesia zulhalim@stmikjayakarta.ac.id, nurkhotimah.semesta@gmail.com

## Abstrak
Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi,  begitu  juga  dengan  kebutuhan  akan konsep dan  mekanisme dalam  hal sistem komputerisasi.  Namun,  hal ini belum dimiliki oleh lembaga pemerintah  yang  menangani  pengaduan  dan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  atau  lebih dikenal dengan DKPP (Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum). Saat ini DKPP masih menggunakan sistem  pelaporan  informasi,  terutama  pada  pengaduan  kode  etik  dengan  menggunakan  semi-manual (excel), dan seringkali  menjadi kendala  yang tidak efisien bagi sekretariat DKPP dalam menyediakan laporan  yang  diperlukan  dalam  waktu  cepat.  Dengan  adanya  masalah  ini,  penulis  menggunakan metodologi Waterfall untuk membuat sistem berbasis web yang dapat memfasilitasi sekretariat DKPP dalam  waktu  singkat  untuk  menyajikan  laporan  pengaduan  kode  etik  penyelenggara  pemilihan  yang diminta  oleh  para  pemangku  kepentingan  di  DKPP.  Dengan  pembuatan  sistem  tersebut  diharapkan sekretariat DKPP dapat membantu memberikan informasi laporan pengaduan kode etik penyelenggara pemilu dengan lebih cepat dan akurat.
Kata Kunci : Kode Etik, Sekretariat DKPP, Penyelenggara Pemilu, Waterfall

## I. PENDAHULUAN
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  merupakan  lembaga  satu- satunya  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (UU  7/2017)  untuk melaksanakan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.
Berdasarkan  Pasal  159  ayat  (1)  UU 7/2017,  tugas  DKPP  meliputi:  menerima pengaduan  dan/atau  laporan  dugaan  adanya pelanggaran  kode  etik  oleh  Penyelenggara Pemilu,  dan  melakukan  penyelidikan  dan verifikasi,  serta  pemeriksaan  atas  pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
Dalam  rangka  penegakan  kode  etik penyelenggara  Pemilu,  berdasarkan  Pasal 159 ayat (3) UU 7/2017, DKPP berkewajiban (a)  menerapkan  prinsip  menjaga  keadilan, kemandirian,  imparsialitas,  dan  transparansi;
(b)  menegakkan  kaidah  atau  norma  etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; (c) bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan  kasus  yang  timbul  untuk popularitas  pribadi;  dan  (d)  menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DKPP
dibekali dengan sejumlah
kewenangan, yakni
(1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  untuk memberikan  penjelasan  dan  pembelaan;  (2) memanggil  pelapor,  saksi,  dan/atau  pihak- pihak  lain  yang  terkait  untuk  dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan  sanksi  kepada  penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
Pada  pokoknya  kerangka  tugas  dan wewenang DKPP adalah gelaran mekanisme penyelesaian  perkara-perkara  pelanggaran kode  etik  yang  diduga  dilakukan  oleh  para penyelenggara  Pemilu.  Kerangka  tugas  dan wewenang dimaksud bertumpu pada rangkaian  kegiatan  memeriksa,  mengadili, dan  memutus dugaan pelanggaran kode etik, yang didahului dengan verifikasi administrasi, verifikasi materiel, dan menerbitkan  suatu  putusan,  serta  diakhiri dengan  tindak  lanjut  putusan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu),  dan  pihak-pihak  yang berwenang lainnya.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian,  integritas,  dan  kredibilitas penyelenggara  Pemilu,  DKPP  melakukan rangkaian kegiatan terstruktur dan tersistematis. Tidak saja meliputi penindakan
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 2017, namun juga melakukan kegiatan-kegiatan  pencegahan  kepada  para pemangku  kepentingan  lainnya.  Dalam rangkaian kegiatan tersebut seringkali dipaparkan data-data mengenai pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara
Pemilu  yang  tentunya  data-data  tersebut tersaji  dalam  laporan  yang  dibuat  oleh sekretariat DKPP.
Laporan mengenai pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu  selama  ini  dibuat  masih  secara manual  dengan  mengandalkan  data-data pengaduan  yang  diterima  dan  tersimpan dalam  komputer  dengan  format  Microsoft Excel.  Jika  Pimpinan  ingin  mengetahui  dan mengakses  data,  sebagai  bahan  pembuatan laporan  dapat  memakan  waktu  yang  cukup lama  karena  data  yang  diseleksi  berjumlah ribuan.
Berdasarkan uraian dan
permasalahan  yang  ada,  maka  dilakukanlah penelitian  ini.  Penulis  bermaksud  untuk membuat  suatu  Sistem  Informasi  Pengaduan Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  di  DKPP yang  disusun  berlandaskan  politik  hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  yang  menyebutkan  kewajiban  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  pencari keadilan atas pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilu.  Berdasarkan  politik hukum  itulah,  diperlukan  suatu  sistem informasi untuk mengelola pengaduan sekaligus sebagai implementasi dari Peraturan  DKPP  Nomor  3  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

## II. LITERATUR DAN METODE
2.1. Sistem Informasi
Sistem informasi adalah
seperangkat  elemen  yang  saling  terkait  atau komponen-komponen  yang  mengumpulkan, memproses,  menyimpan,  output  data  dan informasi  dan memberikan mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan [1].
Sebuah  sistem  informasi  memiliki lima komponen kunci utama yaitu [2] :
a. Hardware  (perangkat  keras)  merupakan segala  sesuatu  yang berada pada lapisan fisik sebuah sistem informasi.
b. Software  (perangkat  lunak)  merupakan program-program yang mengontrol Hardware  untuk  menghasilkan  tujuan atau informasi yang dibutuhkan.
c. Data  merupakan  material  dasar  sistem informasi  yang  ditransformasi  menjadi bentuk  informasi  yang  berguna  bagi pemakai.
d. Process  merupakan  tugas  dan  fungsi bisnis  yang  dilaksanakan  oleh  user, manager,  staf  IT  untuk  menghasilkan tujuan secara lebih spesifik.
e. People  merupakan  pengguna,  baik  dari dalam  dan  luar  sebuah  perusahaan  yang berinteraksi  langsung  dengan  sistem informasi.

## 2.2. Pengaduan
Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan  adanya  dugaan  pelanggaran Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  yang diajukan  secara  tertulis  oleh  Penyelenggara Pemilu,  peserta  Pemilu,  tim  kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR [3].

## 2.3. Kode Etik
Kode Etik
Penyelenggara Pemilu, selanjutnya  disebut  Kode  Etik,  adalah  asas moral,    etika,    dan    filosofi    yang    menjadi pedoman  perilaku    bagi    Penyelenggara Pemilu    berupa    kewajiban  atau    larangan, tindakan  dan/atau  ucapan  yang  patut atau tidak  patut  dilakukan  oleh  Penyelenggara Pemilu [4].

## 2.4 Pemilu
Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [5].
2.5. Penyelengara Pemilu Penyelenggara Pemilu adalah lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu yang  terdiri  atas  Komisi  pemilihan  Umum, Badan  Pengawas  pemilu,  dan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  anggota  Dewan  perwakilan  Daerah, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat [6].

## F. Waterfall Development Life Cycle
Waterfall  merupakan  salah  satu model proses perangkat lunak yang mengambil  kegiatan  proses  dasar  yaitu spesifikasi,  pengembangan  dan  validasi dengan  merepresentasikannya  sebagai  fase- fase proses yang berbeda, seperti requirements definition, system and software design,  implementation  and  unit  testing, integration and system testing, operation and maintenance [7] .
Gambar 1. Waterfall development life cycle
Tahapan  dari  metode  waterfall adalah sebagai berikut : 1. Analisis Kebutuhan ( Requirement
Definitio n)
Tahap  ini  pengembang  sistem  diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat  lunak  yang  diharapkan  oleh pengguna  dan  batasan  perangkat  lunak tersebut.  Informasi  ini  biasanya  dapat diperoleh  melalui  wawancara,  diskusi  atau survey  langsung.  Informasi  dianalisis  untuk mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  oleh pengguna.
2. Perancangan Sistem ( System And Software Design )
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan  dipelajari  dalam  fase  ini  dan  desain sistem  disiapkan.  Desain  sistem  membantu dalam menentukan perangkat keras (hardware)  dan  sistem  persyaratan  dan  juga membantu  dalam  mendefinisikan  arsitektur sistem secara keseluruhan.
3.  Implementasi  ( Implementation  And  Unit Testing )
Pada  tahap  ini,  sistem  pertama  kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit,  dan  akan  terintegrasi  ke  tahap selanjutnya.  Setiap  unit  dikembangkan  dan diuji  secara  fungsional  yang  disebut  sebagai unit testing.
4. Pengujian (Integration & System Testing) Seluruh  unit  yang  dikembangkan  dalam tahap  implementasi  diintegrasikan  ke  dalam sistem  setelah  pengujian  yang  dilakukan pada  masing-masing  unit.  Setelah  integrasi seluruh  sistem  diuji  untuk  mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan.
5. Pemeliharaan ( Operation & Maintenance ) Tahap  akhir  dalam  metode  waterfall  yaitu perangkat  lunak  yang    sudah    jadi  atau selesai  dibuat,    dijalankan    serta  dilakukan pemeliharaan.  Pemeliharaan  termasuk  dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.
Perbaikan  implementasi  unit  sistem  dan peningkatan  jasa  sistem  sebagai  kebutuhan baru.

## III. METODE
Pengembangan perangkat lunak sistem  informasi  ini  menggunakan  metode Waterfall Development Life Cycle.
3.1 Analisis Kebutuhan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Administrasi Pengaduan, alur Pengaduan  yang  berjalan  saat  ini  di  DKPP yaitu sebagai berikut:
1. Pengadu  datang  ke  Kantor  DKPP kemudian  diterima  oleh  Staf  Subbag Penerimaan Pengaduan.
Pengadu
mengisi dan menyerahkan Form Pengaduan A (FORMULIR PENGADUAN DAN/ATAU
LAPORAN (FORM I-P/L DKPP, terlampir)  dan  Form  Pengaduan  B FORMULIR  SURAT  PERNYATAAN
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
(FORM  II-P/L  DKPP,  terlampir),  jika
Pengadu  memberikan  kuasa  kepada Pengacara/Advokat,  maka  diwajibkan juga  untuk  mengisi  Form  Pengaduan  C FORMULIR SURAT KUASA KHUSUS (FORM III-P/L DKPP, terlampir).  Form  A,  Form  B,  dan  Form C  dapat  diunduh  dari  laman  website www.dkpp.go.id.  Selain  hardcopy  dari form-form tersebut, Pengadu juga menyerahkan  dalam  bentuk  softfile.
Pengaduan  juga  dapat  dikirim  melalui media  pos  dan  atau  surat  elektronik. Setelah  Pengadu  menyerahkan  semua Form  Pengaduan  A  dan  B,  dan  atau  C sebanyak  2  rangkap,  disertai  alat  bukti, Petugas memeriksa dan mengecek berkas,  jika  sudah  dinyatakan  lengkap maka  akan  ditindak  lanjut  Akan  tetapi, jika  belum  lengkap,  maka  Petugas  akan meminta  Pengadu  untuk  melengkapi. Petugas menyerahkan surat tanda terima kepada Pengadu;
2. Pengaduan  yang  masuk,  akan  didispo oleh  Ketua  DKPP,  kemudian  turun kepada Kepala Biro DKPP, dan terakhir kepada  Kepala  Bagian  Administrasi Pengaduan sebelum dilakukan verifikasi Administrasi/verifikasi Formil;
3. Petugas (admin) menginput data pengaduan  dalam  tabel  induk  dalam bentuk  Microsoft  Excel  (terlampir).
Dalam proses ini, akan dipisahkan antara
Pengaduan terkait penyelenggara tingkat Kecamatan sampai
TPS
untuk diteruskan  ke  Bawaslu  Kab/Kota  atau KPU Kab/Kota. Sementara untuk
Pengaduan terkait penyelenggara tingkat Pusat  hingga  Kab/Kota,  akan  ditindak lanjut;
4. Semua  Pengaduan  yang  masuk  akan dilakukan Verifikasi Administrasi/Verifikasi Formil yang
meliputi pengecekan  dokumen Formulir A  dan  Formulir  B,  Fotocopy  identitas diri Pengadu, softfile Pengaduan, 2 (dua) alat  bukti,  dan  semua  dokumen  dibuat rangkap 2 (dua). Perkara yang dinyatakan  MS  (Memenuhi  Syarat) diberi nomor registrasi, namun jika BMS (Belum  Memenuhi  Syarat)  dan  atau TMS  (Tidak  Memenuhi  Syarat)  akan ditolak/diperbaiki  kelengkapan  berkas atau  dalil  aduan.  Baik  yang  BMS maupun TMS, Sekretariat akan
mengirimkan  surat  jawaban  kepada Pengadu.  Pengaduan  yang  dinyatakan lengkap, Sekretariat akan
menyampaikan  Form  D  FORMULIR TANDA TERIMA
PENGADUAN DAN/ATAU  LAPORAN  (FORM  IV- P/L/DKPP, terlampir) kepada Pengadu;
5. Petugas  (Pengkaji)  akan  melakukan pengkajian  terhadap  pokok  perkara aduan dan  menginput data pada aplikasi SIDASIMADU  (Sistem  Informasi  Data Pengaduan,  terlampir)  sebagai  bahan Rapat Verifikasi Materiel;
6. Proses  selanjutnya  adalah  Verifikasi Materiel  dimana  perkara  akan  disaring lagi, apakah memenuhi unsur pelanggaran  etik  atau  tidak.  Rapat  ini melibatkan  Pimpinan  DKPP.  Perkara yang  dinyatakan  MS  akan  dilakukan Sidang  Pemeriksaan,  namun  jika  BMS atau  TMS  akan  ditolak  atau  dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik.  Baik  yang  BMS  maupun  TMS, Sekretariat  akan  mengirimkan  surat balasan  kepada  Pengadu.  Hasil  Rapat Verifikasi Materiel ini dituangkan dalam Berita  Acara  yang  ditandatangani  oleh Pimpinan DKPP.
7. Petugas  (admin)  menyusun  laporan  data Pengaduan.
Gambar 2. Alur proses Pengaduan
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
Berdasarkan  penelitian  dan  hasil wawancara  dengan  beberapa  staf  di  Bagian Administrasi  Pengaduan  serta  analisis  yang dilakukan  penulis  terhadap  sistem  yang berjalan di DKPP terdapat beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan  laporan  data  Pengaduan masih
dilakukan
menggunakan
Microsoft  Excel  yang  tentu  fungsinya masih sangat terbatas;
2. Dalam
penyusunan
laporan
membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama karena  harus  menyortir  data  yang  ada pada file Microsotf Excel;
3. Dengan  sistem  penyimpanan  data  yang masih manual,
memungkinkan terjadinya duplikasi data; 4. Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak dapat diakses  secara  mudah  karena  data tersebut  tersimpan  di  komputer  pada kantor DKPP.
Sistem    yang  akan    dibangun  yang diusulkan  adalah    sebuah  aplikasi  Sistem Informasi  Pengaduan  DKPP  yang  dapat diakses  secara  online.  Aplikasi  ini  dapat membantu Sekretariat DKPP dalam mendapatkan  laporan  data  Pengaduan  yang masuk, mempermudah petugas dalam melakukan pengelolaan data maupun dokumen.
Software  yang  digunakan  dalam Aplikasi  Sistem  Pengaduan  DKPP  ini dibangun  dengan  menggunakan  web  server Apache,  bahasa  pemrograman  PHP  dengan Framework Yii, dan untuk database menggunakan MySQL.

## 3.2 Perancangan Sistem
Perancangan
sistem
dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan dalam sistem laporan pengaduan  kode  etik  penyelenggara  Pemilu. Perancangan  sistem  menggunakan  Unified Modeling  Language  (UML)  yaitu  Use  Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram.
Gambar 3. Use Case Diagram
Gambar 4. Activity Diagram
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
Gambar 5. Sequence Diagram
Gambar 6. Class Diagram

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Implementasi
Berdasarkan  analisis  kebutuhan  dan perancangan sistem, maka dilakukan tahapan berikutnya yaitu implementasi aplikasi sistem  informasi  pengaduan  kode  etik penyelengara  pemilu  menggunakan  bahasa PHP dengan database MySQL.
Gambar 7. Struktur Menu
Gambar 8. Tampilan Halaman Utama
Gambar 9. Tampilan Pengaduan
Gambar 10. Tampilan Terlapor
Gambar 11. Tampilan Peristiwa
Gambar 12. Tampilan Saksi
Gambar 13. Tampilan Verifikasi formil
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
Gambar 14. Tampilan Pengkajian
Gambar 15. Tampilan Laporan Pengaduan
Gambar 16. Tampilan Tanda Terima Pengaduan

## V. KESIMPULAN 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem  Informasi  Pengaduan  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu yang telah terkomputerisasi dan berbasis web dapat dijadikan solusi untuk mempercepat dan membantu  serta  mempermudah  dalam proses  pembuatan  berbagai  macam laporan terkait dengan data-data pengaduan  kode  etik  penyelenggara pemilu. 2. Dengan  sistem  ini  membantu  para pemangku kepentingan di DKPP memperoleh  laporan  yang  akurat  dan cepat. 3. Dengan  sistem  ini  menunjukkan  bahwa
DKPP  sebagai  lembaga  penegak  kode etik penyelenggara Pemilu tetap mengikuti  kemajuan  teknologi  yang sangat cepat.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan saran-saran pengembangan yang dapat dilakukan  pada  penelitian  selanjutnya  yaitu sebagai berikut:
1. Diharapkan  adanya  suatu  sistem  yang terintegrasi  dan  sinergi  antara  data pengaduan  dan  data  Putusan  sehingga menjadi  satu  kesatuan  alur  persidangan di DKPP.
2. Aplikasi  dapat  dikembangkan  dengan menambah beberapa modul, seperti jenis laporan  jumlah  Pengaduan  kode  etik berdasarkan  jenis  kelamin  Teradu,  jenis
Pemilu, dan unsur Pengadu.

## REFERENSI
[1] Stair, Ralph M. dan Reynold, George W (2018). “Fundamental of Information  Systems”  13th  Edition, Published by Cengage Learning.
[2] Shelly, Gary B. dan Harry J. Rosenblatt.
(2012). Systems Analysis and
Design,.  9th  Edition.  Published  by Boston: Course Technology
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.1  Februari 2019
[3]  Pasal  1  angka  28  Peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia  (DKPP  RI)  Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum.
[4] Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP Nomor 3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum.
[5] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.
[6] Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.
[7]  Sommerville.Ian  (2011)  “Software Engineering” 9th Edition, Published by Addison-Wesley.