## ARGUMENTASI HUKUM DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER  HUKUM NEGARA

## Dairani
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy Situbondo Email: dayraas16@gmail.com

## Abstrak
Menempatkan  dan  menjadikan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara  dalam  pembentukan  peraturan  perundang - undangan  adalah sebuah  keniscayaan  yang  harus  diperhatikan  dan  dilaksanakan  oleh  setiap lembaga  yang berwenang  dalam  membentuk  undang - undang  dalam  hal  ini adalah  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah.  Sebab,  Pancasila merupakan ediologi atau pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai dasar negara. Sehingga dalam hierarki pembentukan peraturan perundang - undangan Pancasila  merupakan  norma  tertinggi  yang  harus  menjadi  rujukan.  Namun demikian  jika  melihat  perkembangan judicial review di  Mahkamah  Konstitusi (MK)  banyak  sekali  Undang - undang  yang  dihasilkan  oleh  anggota  legislatif bersama dengan pemerintah dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan  Undang - undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  yang  notabenya  pasti  juga bertentangan dengan Pancasila sebagai norma tertinggi.  Dalam artikel ini akan mengkaji  tentang  argumentasi  hukum  terkait posisi  Pancasila  sebagai  sumber dari  segala  sumber  hukum  negara  dalam  kaitannya  dengan  upaya mempertahankan  eksistensi  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara.  Pendekatan  teoritis  dipilih  dalam  pendekatan  ini  guna menjawab persoalan di atas.
Kata Kunci: Pancasila, Argumentasi Hukum. Eksistensi, Sumber Hukum.

## Abstract
Placing and making Pancasila the source of all sources of state law in the formation of laws and regulations is a necessity that must be considered and implemented by every institution authorized to form laws in this case are members of the House of Representatives and the Government. Because, Pancasila is the ideology or view of life of the nation and at the same time as the basis of the state. So that in the hierarchy of the formation of laws and regulations Pancasila is the highest norm that must be a reference. However, if you look at the development of the judicial review at the Constitutional Court (MK), many laws that were produced by members of the legislature together with the government

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
were canceled by the Constitutional Court because they were considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which in fact must also be contrary to Pancasila as the highest norm. . In this article, we will examine the legal arguments regarding the position of Pancasila as the source of all sources of state law in relation to efforts to maintain the existence of Pancasila as the source of all sources of state law. The theoretical approach is chosen in this approach to answer the above problems.
Keywords : Pancasila, Legal Arguments. Existence, Source of Law .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  menjadi  satu - satunya  negara  di  dunia  yang  memiliki  konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran sejarah,  Pancasila  tidaklah  lahir secara  mendadak  pada  Tahun  1945,  melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan - gagasan  besar  dunia,  tetapi  tetap  berakar  pada  kepribadian dan  gagasan  besar bangsa Indonesia sendiri. 1 Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula.  Tanpa  itu,  maka  bangsa  dan negara  akan  rapuh.  Pancasila  sebagai  dasar negara dan ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai kumpulan gagasan - gagasan,
Ide - Ide, keyakinan - keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan sesuatu yang  dihayati  menjadi  suatu  keyakinan.  Ideologi  merupakan  suatu  pilihan yang jelas  membawa  komitmen  (keterikatan)  untuk  mewujudkannya.  Semakin mendalam ideologis  seseorang,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  komitmen  untuk melaksanakannya. 2
1 Pimp inan MPR dan Tim Kerja sosialisasi MPR Periode 2009 - 2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara , Seketariat Jend e ral MPR RI, Cetakan kedua , November, 2012 , hlm. 27
2 Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia ( Laporan Seminar , 22 Oktober 2014 yang di Selengarakan Pusat Kajian Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Hukum Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Jember ) , hlm. 12

## Volume 1, No. 1, April 2021
Dengan  demikian  jelas  dikatakan  bahwa  Pancasila  merupakan  dasar negara. Sehingga bila Merongrong Pancasila berarti merongrong consensus dasar segenap  bangsa  dan  Negara  Indonesia yang  beraneka ragam  itu  dan  bertekad membangun masyarakat bersama kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  secara tegasbahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  maupun  dasar  negara,  sebenarnya me rupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ultimate , definitf dan final. 3
Pada awal Indonesia merdeka telah disepakati bahwa Pancasila merupakan kesepakatan  luhur  yang  final  ( modus vivendi )  sebagai  pedoman  dalam  mencapai tujuan nasional.  Untuk mencapai  tujuan  nasional  tersebut  perlu  dilakukan pembangunan,  termasuk pembangunan  di  bidang  hukum.  Penggalian  konsep hukum  yang  sesuai  dengan  alam Indonesia  dilakukan  sebagai  alternatif  atas kegagalan dan cacat dari konsep Rule of Law (ROL), maupun konsep hukum yang lain. Dengan demikian nilai - nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan, dapat diajukan dan diimplementasikan dengan sungguh - sungguh. 4
Pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 dan bersumber dari pidato Presiden Soekarno telah dinyatakan dengan  jelas  dalam  surat keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2016.  Keppres Nomor  24  Tahun  2016  yang  di keluarkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  pada pokoknya  berisikan  penetapan  yaitu: Menetapkan tanggal  1  Juni  Tahun  1945 sebagai  hari  lahir  Pancasila,  tanggal  1  juni merupakan  hari  libur  Nasional, pemerintah  bersama  seluruh  komponen  bangsa  danmasyarakat  Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. 5 Sementara dalam bagian konsiderans Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni Tahun 1945 yang di sampaikan dalam pidato  Soekarno,  rumusan  piagam  Jakarta  tanggal  22  Juni  Tahun  1945  hingga
3 Tami  Rusli, Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila . Jurnal  Pranata  Hukum ( Volume 6 , Nomor 1, Januari 2011 ).
4 Ibid.
5 Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia, hlm. 2

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila
Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
rumusan  final tanggal  18  Agustus  Tahun  1945  adalah  kesatuan  proses  lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. 6
Banyaknya  undang - undang  yang  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi berdasarkan  permohonan judicial review menjadikan  posisi  Pancasila  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam Pasal  2  Undang - undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo  Undang - undang  Nomor  15 Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang - undangan  kembali dipertanyakan  eksistensinya.  Berdasarkan  persoalan  di  atas,  peneliti  bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan judul “Argumentasi Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi  Pancasila  Sebagai  Sumber  Dari Segala Sumber  Hukum Negara”

## B. Perumusan Masalah
Batasan  permasalahan  yang  akan  di  kaji  dalam  artikel  ini  adalah argumentasi  hukum  terkait  posisi  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara  dalam  kaitannya  dengan  upaya  mempertahankan  eksistensi Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara.  Tujuan  penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum dalam memperkuat  posisi  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dan menemukan  cara  atau  upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  implementasi  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tetap eksis dan dipertahankan sehingga kedepan  dapat  tercipta  sebuah  peraturan  perundang - undangan  yang mengakomodir nilai - nilai luhur Pancasila.

## PEMABAHASAN
A. Argumentasi Hukum Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum
6 Ahmad  Basarah, Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republkc Indonesia Tahun  1945 di Mahkamah Konstitus:  Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan , ( Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro 2 016 ), hlm. 4 .

## Volume 1, No. 1, April 2021
Untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia ini yang menyebutkan bahwa Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  adalah  dengan adanya  ketetapan  MPR yang  secara  khusus  memposisikan  Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu dengan dikeluarkanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik Indonesia  No.  XX/MPRS/1966
Tentang  Memorandum  DPR - GR Mengenai  Sumber  Tertib Hukum  Republik Indonesia. Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Tap  MPR  tersebut  dijelaskan  mengenai  makna  Pancasila  sebagai  sumber  tertib hukum dalam Pasal (1) sebagai berikut: Sumber dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup , kesadaran dan cita - cita hukum serta cita - cita moral yang meliputi suasana kejiwaan  dan  watak  dari  Rakyat negara  yang  bersangkutan.  Sumber  dari  tertib hukum  Republik  Indonesia  adalah  pandangan hidup,  kesadaran  dan  cita - cita hukum  serta  cita - cita  mengenai  kemerdekaan  individu, kemerdekaan  bangsa,
peri- kemanusiaan,  keadilan  sosial,  perdamaian  nasional dan  mondial, cita - cita politik  mengenai  sifat  bentuk  dan  tujuan  Negara,  cita - cita  moral  mengenai kehidupan  kemasyarakatan  dan  keagamaan  sebagai  pengejawantahan  daripada Budi Nurani Manusia. 7
Dalam ketetapan MPR tersesbut juga disebutkan keberdaan lima sila yang terkandung dalam  pancasila  yang  dikenal  pada  umumnya  dengan  penjelasan yang  lebih  konkrit  dari penjelasan  diatas  sebagai  berikut,  Pandangan  hidup, kesadaran dan cita - cita hukum serta citacita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan  serta  watak  dari  bangsa  Indonesia  itu  pada 18  Agustus  1945  telah dimurnikan  dan  dipadatkan  oleh  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  atas  nama Rakyat  Indonesia,  menjadi  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yakni  Pancasila: Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial. 8
7 Lihat  Ketentuan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara Republik  Indonesia  No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia .
8 Ibid.

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila
Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
Berdasarkan  Tap  MPR  tersbut,  maka  keberadaan  Pancasila  sebagai sumber  tertib hukum  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dirumuskan kembali dengan format yang lebih detail dengan menambahkan kalimat “Negara” yang  sebelumnya  hanya  terdapat kalimat  pancsila  sebgai  sumber  dari  segala sumber  hukum  menjadi  Pancasila  sebagai  dari segala  sumber  hukum  Negara sebagaimana  bisa  dilihat  dalam  ketentuang  Pasal  2  undang - undang  12  tahun 2011  jo  Undang - undang  No.  15  Tahun  2019  tentang  pembentukan  peraturan perundang - undangan, UndangUndang P3 ini lahir pada tanggal 12 agustus 2012 yang  merupakan  bentuk  penyempurnaan dari  Undang - Undang  sebelumnya (Undang - Undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan Perundang - Undangan. 9 khususnya  pada  Pasal  2  yang  menyatakan  sebagai berikut”  Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  Negara. pada  undang - undang  sebelumnya  perihal  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  negara  tidak  disebutkan  sebagaimana  disebut  dalam  Undang - Undang  Nomor  12  tahun  2011.sebagaimana  disebutkan  dalam  Bab  penjelasan Undang - Undang  P3  Nomor  12  tahun  2011  yang  dimaksud  dalam  pasal  2 sebagaimana disebut diatas adalah “ Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang - Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  alinea  keempat  yaitu  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia, dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta sekaligus  dasar  filosofis  negara  sehingga  setiap  materi  muatanPeraturan Perundang - undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai - nilai  yang terkandung dalam Pancasila. 10
Pada  pembahasannya  telah  disebutkan  bahwa  lahirnya  Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari Undang - Undang No mor
9 Bayu Dwi Anggono, Teori Hukum Dan Konstitusi , ( Jember: UPT. Penerbit Unevesitas Jember, 2014 ). hlm. 19. 10 Lihat  Bab  Penjelasan  Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang - Undangan Pasal 2 .
10 tahun 2004, di samping terdapat banyak kekurangan - kekurangan yang dalam undang - undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  pembentukan  peraturan perundang - undangan  dan  memang  sudah  seharusnya  dilakukan  perubahan dengan Undang - Undang P3 yang baru (12 tahun 2011) seiring dengan tata cara dan  teknik  perkembangan  pembentukan  peraturan - peraturan  atau  perundang - undangan di Indonesia. 11 Akan tetapi undang - undang Nomor 12 tahun 2011 pun tidaklah  dikatakan  sempurna  dan  masih  perlu  dilakukan  beberapa  perubahan terkait dengan isi dan subtansinya. 12
Tentu sangat jauh berbeda antara jenis dan hierarki peraturan peraturan perundangundangan  antara  yang  ada  pada  Undang - Undang  Nomor  12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  peraturan  perundang - undangan  dengan  Tap  MPR Nomor : Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr - Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah di uraikan sebelumnya diatas, hal ini  menunjukan  bahwa  adanya  upayaupaya  pemerintah  dan  anggota  Legislatif untuk  melakukan  penyempurnaan - penyempurnaan  terhadap  tata  cara pembentukan  peraturan  perundang - undangan  di  Indonesia  dan  menjadi  acuan dalam setiap uji materi yang di lakukan di Mahkamah Konstitusi manakala ada undang - undang dibawahnya di anggap bertentangan dengan isi Undang - Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  MK  berhak  membatalkan undang - undang atau pasal - pasal yang di mohonkan oleh pemohon jika memang terbukti  bertentangan  dengan  Undang - Undang  Dasar  Tahun  1945,  namun sejatinya  setiap  undang - undang  yang  di  anggap  bertentangan  dengan  isi  dari pada Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga bisa dipastikan bertentangan dengan nilai - nilai luhur dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Kerana sebagaimana  disebutkan  dalam  disertasi  Ahmad  Basarah  menempatkan Pancasila sebagai Philosofische grondslag yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran
11 Ibid.
12 Roberia, Tinjaun Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Makalah) , disampaikan  dalam  Diskusi  Publik  dengan  Tema  “ Urgensi Perubahan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011” ,  ( Hotel  Panorama,  Jember, 30  September -1 Oktober 2016 ), hlm . 1.

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila
Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
dan jiwa hasrat yang sedalam - dalamnya untuk di dirikan Negara Indonesia yang merdeka. 13
Pancasila  pada  pokoknya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat dipandang sebagai  jasadnya,  sedangkan  Pancasila  adalah  rohnya.  Karena  itu,  Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat dipahami terpisah atau pun di luar konteks  dari  rohnya,  yaitu  Pancasila.  Sebaliknya,  Pancasila  juga  tidak  dapat dilihat  berdiri  sendiri  melainkan  harus  dibaca  dan  dipahami  dalam  konteks sistem  norma  konstitusional  yang  menjadi  jasadnya,  yaitu  Norma  Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945. 14
Meski  tidak  ada  penegasan  bahwa  kelima  sila  dalam  Alinea  ke - IV Pembukaan Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinamakan Pancasila, tetapi secara  implisit,  Pasal  36A  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  telah  menyebutkan  istilah  Pancasila  itu  dalam  rangka  penegasan mengenai  lambang  negara.  Pasal  36A  itu  menentukan,  “Lambang  Negara  ialah Garuda  Pancasila  dengan  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika”.  Namun,  eksistensi dan penamaan Pancasila atas rumusan lima sila dalam Alinea ke - IV Pembukaan Undang - Undang  Dasar  Tahun  1945  itu  merupakan  produk  sejarah  yang berdasarkan konvensi ketatanegaraan diakui sangat kuat kedudukannya dengan tidak  memerlukan  penegasan  hukum  apapun  lagi.  Apalagi,  Pasal  II  Aturan Tambahan  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  “Dengan ditetapkannya  Undang - Undang  Dasar  ini,  Undang -
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas  pembukaan dan pasal - pasal. 15
Sebaliknya, dalam ketentuan mengenai perubahan Undang - Undang Dasar pada Pasal 37, ditentukan bahwa yang dapat dijadikan objek perubahan menurut prosedur berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah pasal - pasal Undang -
13 Ahmad Basarah, Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara  kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ( Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan ), hlm.4 14 Jimly  Ashiddiqie, Pancasila Dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila  Dan  UndangUndang Dasar NRI tahun 1945), Makalah, hlm. 3 15 Ibid , hlm . 4
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, dan tidak termasuk pembukaannya. Artinya, eksistensi Pancasila dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 bersifat final, tidak dapat diubah lagi, dan sebaliknya, kandung norma dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sudah  tidak  dapat  lagi  dipisah - pisahkan  dari  nilai - nilai  Pancasila  yang  terdapat dalam  Pembukaan  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 16
Karena  itu,  dalam  menjalankan  segala  ketentuan - ketentuan  Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah menjadi keharusan bagi  pembentuk  undang - undang  agar  tidak  mengabaikan  nilai - nilai  Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dalam menguji konstitusionalitas sesuatu norma hukum dalam undang - undang, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh melupakan konteks  ideologis  nilai - nilai  Pancasila  yang  terkandung  di  dalamnya.  Artinya, dalam  menjalankan  tugas  peradilannya,  MK  harus  bertindak  sebagai  pengawal Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  sekaligus Pancasila.  Karena  itu,  MK  disebut  Mahkamah  Konstitusi,  bukan  Mahkamah Undang - Undang Dasar. Dalam pengertian kata konstitusi itu terkandung norma - norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus. 17

## B. Upaya  Mempertahankan  Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Dalam Pembentukan Hukum Nasional
Tergerusnya  Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional.  Realitasberhukum  yang  jauh  dari  koridor  norma  dasar  negara  ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan  suatu bentuk  yang  jelas.  Apalagi  dengan  adanya  sikap - sikap resistensi  terhadap  Orba dan  menguatnya  pluralisme  hukum  menambah  tidak beridentitasnya sistem hukum nasional. 18
16 Ibid .
17 Ibid.
18 Kaelan,  Edisi  Reformasi, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi .  ( Yogyakarta,  Paradigma, 2016 ), hlm. 35 - 36

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila
Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
Meskipun  Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  memiliki rumah hukum  baik  melalui  TAP  MPR  maupun  UU  No.  10  Tahun  2004  yang kemudian diganti  dengan  UU  No.  12  Tahun  2011  tetap  saja  tidak  menjamin kedudukan Pancasila  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia.  Oleh  karena  itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu: menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran  hukum  positif dan  mendudukan  Pancasila  sebagai  puncak  peraturan perundang - undangan. 19

## 1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum
Jika  dicermati  dalam  literasi - literasi  hukum  yang  membahas  tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya  suatu  pemikiran  tentang  hukum  ideal yang  dikemukakan  oleh seseorang  ataupun  beberapa  orang  ahli  hukum  berdasarkan  realitas dan kebutuhan  sosial  masyarakat  dalam  suatu  waktu  dan  wilayah  tertentu. Misalnya, pemikiran  tentang  kepastian  hukum  atau  positivisme  hukum berawal  dari  John,  seorang  ahli hukum  Inggris.  Menurut  Austin,  hukum terlepas  dari  soal  keadilan  dan  dari  soal  baik  dan buruk.  Karena  itu,  ilmu hukum  tugasnya  hanyalah  menganalisis  unsur - unsur  yang  secara nyata  ada dalam  sistem  hukum  modern.  Ilmu  hukum  hanya  berurusan  dengan  hukum positif yaitu  hukum  yang  diterima  tanpa  memperhatikan  kebaikan  dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaualat dalam  suatu  negara. 20 Jadi,  pemikiran Austin  mengidealkan  hukum  sebagai perintah penguasa . Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut  kemudian  disempurnakan  menurut  kebutuhan  dan  perkembangan masyarakat  dan  zaman.  Pemikiran  kepastian  Austin  yang  meletakkan
19 Ibid . 20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedua , ( Bandung: Alumni, 1986 ) , h lm . 118. Buku ini, telah di cetak delapan kali dan cetakan terakhir pada tahun 2014 oleh penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Dalam buku cetakan kedelapan dengan editor Awaludin Marwan tersebut pembahasan tentang John Austin dan aliran positivisme hukum pada halaman 305 - 306 .
kepastian  hukum  pada  perintah  penguasa  tersebut  disempurnakan (dikembangkan)  oleh  Hans  Kelsen  menjadi  kepastian  hukum  yang  terdapat pada  segala  peraturan  tertulis  atau  legisme.  Meskipun  telah  disempurnakan, harus  diingat  bahwa  keberadaan  suatu  aliran  hukum  senantiasa  ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran positivisme hukum akan tetap  dianggap  benar  dan  ideal  untuk  diterapkan  di  Indonesia asalkan  masih  relevan  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat Indonesia.
Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian disempurnakan oleh Panitia
Sembilan
yang menghasilkan
Mukadimmah/ Genlement Agreement /Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian, disempurnakan kembali dengan  mencoret  tujuh  kata  dalam  rumusan  sila  pertama  lalu ditetapkan  secara  final  pada  18  Agustus  1945.  Rangkaian  proses  ini  sudah menunjukkan  Pancasila  layak  sebagai  suatu  aliran  pemikiran.  Begitu  pula secara  prinsip  relevansi  atau  kesesuaian  dengan  kebutuhan  dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, jika  Pancasila  dijadikan  sebagai  suatu  aliran  hukum  maka  itu  berarti  aliran hukum  yang  lahir  dan  berkembang  menurut  realitas  kehidupan,  kebutuhan dan  perkembangan  bangsa  Indonesia.  Tujuan  penting  menjadikan  Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran - aliran hukum yang  masih  relevan  untuk  diterapkan  sebagai  hukum  positif  tetapi  terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan  imparsial.  Terutama  pula,  secara  paradigma  bernegara  para  pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada  tradisi  hukum  Barat,  melainkan  juga  berakar  pada  tradisi  asli  bangsa Indonesia.  Paradigma  bernegara  itu  dirumuskan  denganmemadukan  secara paripurna  5  (lima) pri nsip  bernegara,  yakni  Ketuhanan  (theisme), kemanusiaan  (humanisme),  kebangsaan  (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi),  dan  keadilan  sosial  (sosialisme)  ke  dalam  suatu  konsep

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila
Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki  basis  partikularitas  pada  tradisi  bangsa  Indonesia.  Dimensi universalitas  dan  partikularitas  itu  menyebabkan  adanya  ketegangan konseptual  dalam  Pancasila  yang  menunjukkan  bahwa  para  pendiri  negara Indonesia  hendak  mendirikan  negara - bangsa  berciri  modern,  tetapi  tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia. 21
Pancasila  sebagai  suatu  aliran  hukum  tentu  kelak  menghilangkan pluralisme  sistem  hukum  dalam  berhukum  karena  semakin  plural  atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi - kontradiksi  yang  terjadi  antarsistem  hukum  tersebut.  Hukum  Islam  tidak mungkin pararel dengan common law begitu pula hukum adat tidak mungkin pararel  dengan civil law .  Keberagaman sistem  hukum  seperti  inilah  yang membuat  hukum  menjadi  tidak  produktif  dan  berakibat  semakin  sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu  aliran  hukum  guna  mendamaikan  disharmoniasasi  hukum  yang disebabkan  oleh  keberagaman  hukum.  Terutama  pula,  agar  dapat  mencapai cita hukum nasional Indonesia.

## 2. Mendudukkan Pancasila sebagai Puncak  dalam  Hirarki Peraturan Perundang-undangan
Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  memang  telah memiliki  rumah  hukum  atau  legitimasi  yuridis,  akan  tetapi  belum  memiliki kedudukan  dalam  hirarki  peraturan  perundang - undangan.  Terkait  Pancasila dalam system hirarki perundangundangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam hirarki  peraturan  perundang - undangan  karena  Pancasila  merupakan  dasar Negara  sudah  menjadi  sumber  tertib  hukum.  Akan  tetapi,  apabila  merujuk pada  stufenbautheory  Kelsen  dan  Nawiasky  yang  mengharuskan  puncak hirarkis  norma  adalah  norma  dasar  atau  Grundnorm/Staatfundamentalnorm
maka  Pancasila  sebagai  norma  dasar  seharusnya  berada  dalam  puncak  tata urutan  norma  tersebut.  Dengan  demikian,  tata  urutan  peraturan  perundang - undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:
a. Pancasila
b. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
d. Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
e. Peraturan Pemerintah,
f. Pe raturan Presiden
g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
i. Hingga  yang  terakhir  memungkin  untuk  memasukkan  nomenklatur peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang - undangan
Kedudukan  Pancasila  sebagai  puncak hirarki  peraturan  perundang - undangan  bukan  bermaksud  mengurangi  keberadaan  Pancasila  sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan - penyimpangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang - undangan khususnya di Indonesia. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber  segala  sumber  hukum  negara  dalam  tatanan  hukum  Indonesia  telah menjadi  sesuatu  yang  bermakna  formalitas  belaka.  Fakta  telah  membuktikan, begitu  banyaknya  peraturan  perundangan - undangan  yang  telah  menyimpang dari  Pancasila  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  produk  hukum  atau undang - undang  yang  diajukan  judicial  review  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Di samping  hal di atas, Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti  adanya  penyimpangan  terhadap  Pancasila dalam  proses  pembentukan peraturan  perundang - undangan.  Penyimpangan - penyimpangan  tersebut  tentu saja akan tetap berpotensi terulang kembali jika Pancasila tidak termasuk dalam hirarki  peraturan  perundang - undangan.  Dengan  demikian,  Pancasila  sebagai norma dasar  harus  dimasukkan  dalam  hirarki  peraturan  perundang - undangan agar memiliki daya mengikat bagi lembaga pembentuk dan dalam subtansi  atau materi muatan dalam segala bentuk peraturan perundang - undangan.

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari uraian di atas terkait dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sebagai berikut:
1. Argumentasi  Pancasila  sebagai  Pancasila  disebut  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  untuk  yang  pertama  kalinya  dengan  adanya  ketetapan  MPR Nomor : Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr - Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk  selanjutnya  Pancasila kembali  ditegaskan  dengan  lahirnya  Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo Undang - undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang - Undangan  yang  merupakan  bentuk  penyempuranaan  dari  Undang - Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang - Undangan.  Dalam  ketentuan  Pasal  2  Undang - undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo Undang - undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang - Undangan  (P3)  menyebutkan  bahwa  “ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara ”  adanya  Undang - Uundang  tersebut menegaskan  bahwa  setiap  peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku  di Indonesia  harus  bersumber  dari  nilai - nilai  luhur yang  terkandung  dalam Pancasila tanpa terkecuali Undang - Undang pemilihan umum dan undang - undang lainya  baik  yang  bersifat  umum  maupun  yang  bersifat  khsusu,  khususnya  pada Undang - Undang pemilihan umum legislatif. Mengingat Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan  negara,  sebagai  falsafat  bangsa  dan  Negara  Indonesia  sejak  bahkan sebelum bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dengan dibacakannya  Proklamasi  oleh  Presiden  Soekarno  dan  Mohammad  Hatta  pada tanggal  17  Agustus  Tahun  1945.  sumber  dari  segala  sumber  hukum" adalah pandangan hidup ,  kesadaran  dan  cita - cita  hukum  serta  cita - cita  moral  yang meliputi  suasana  kejiwaan  dan  watak  dari  rakyat  negara  kesatuan  republik indonesia.
2. Pancasila  hanya  sebagai  simbolis  dalam  hukum  sehingga  menimbulkan disharmonisasi  antara  peraturan  perundangundangan  seperti  adanya  UU  dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Maka dari itu, untuk

## Volume 1, No. 1, April 2021
dapat menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum  nasional  diupayakan  dua  cara  yaitu:  pertama,  menjadikan  Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling  kontradiksi  memiliki  suatu  sistem  hukum  yang  utuh  dan  imparsial  yang sesuai  dengan  karakter  dan  kebutuhan  perkembangan  masyarakat  Indonesia. Kedua,  mendudukan  Pancasila  sebagai  puncak  dalamhirarki  peraturan perundangan - undangan  agar  Pancasila  memiliki  daya  mengikat  terhadap  segala peraturan  perundang - undangan.  Dengan  demikian,  Pancasila  tidak  lagi  sekadar normatif - semantik  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  tetapi  benar - benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional
Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  hendaknya  dapat dipahami  oleh  setiap  elemen  bangsa  dan  Negara  ini,  tidak  hanya  pada  pemerintah selaku  penggerak  roda  pemerintahan.  Hendaknya  bagi  pihak  yang  berwenang membentuk peraturan perundangundangan senantiasa mengakomodir dari masing - masing nilai luhur dari Pancasila. Dan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam kesehariannya dapat pula hidup damai dan  saling  menghargai  (toleransi)  sebagaimana  diajarkan  dalam  nilai - nilai  luhur Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono , Bayu Dwi, Teori Hukum Dan Konstitusi , ( Jember: UPT. Penerbit Unevesitas Jember, 2014 ).
Basarah , Ahmad, Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Pengujian UndangUndang Terhadap Undang.
Basarah , Ahmad . Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara  kesatuan Republik Indonesia Tahun 19 45 ( Mahkamah Konstitusi: Kajian  Perspektif  Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan ).
Jimly  Ashiddiqie, Pancasila Dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila  Dan UndangUndang Dasar NRI tahun 1945), Makalah .

## Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila
Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum Negara
Kaelan, Edisi Reformasi, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi . ( Yogyakarta, Paradigma, 2016 ).
Ketentuan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966  Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan  Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia .
Pimp inan  MPR  dan  Tim  Kerja  Sosialisasi  MPR  Periode  2009 - 2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan  Bernegara ,  Seketariat  Jend e ral  MPR  RI,  Cetakan kedua , November, 2012 .
Rahardjo , Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan  empatbelas , ( Bandung: Citra Aditya  Bakti , 2014 )
_________. Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, ( Bandung: Alumni, 1986 )
Roberia, Tinjaun Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Makalah) , disampaikan dalam Diskusi Publik dengan  Tema  “ Urgensi Perubahan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011” , ( Hotel Panorama, Jember, 30 September - 1 Oktober 2016 ).
Rusli , Tami, Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila . Jurnal Pranata Hukum ( Volume 6 , Nomor 1, Januari 2011 ).
Basarah , Ahmad . Undang Dasar Negara Republkc Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitus:  Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan , (Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro 2016 ).

## Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia
( Laporan  Seminar,  22 Oktober  2014  yang  di  Selengarakan  Pusat  Kajian Otonomi  Daerah,  Demokrasi  Dan  Hukum  Jawa  Timur, Fakultas  Hukum Universitas Jember )
Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia
Penjelasan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan .