## Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur

## Umar Faruq dan Tomy Michael
Fakultas Hukum Universitas 17Agustus 1945 Surabaya Email: oemar.al.farouq27@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan  tanggung  gugat  masyarakat  apabila terjadi kecelakaan akibat pembatas kecepatan atau ‘polisi tidur’. Metode yаng digunаkаn adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Artikel ini menyimpulkan masyarakat bisa menggugat Menteri Pekerjaan Umum atau Badan  Hukum  Usaha  Negara  yang  berada  dibawah  ruang  lingkup  Dinas  Perhubungan.  Dalam kehidupan  sehari-hari  dari  perangkat  desa  agar  selalu  mengawasi  dari  masyarakat  sekitarnya sehingga  tidak  terjadi  perbuatan  hukum  yang  fatal.  Masyarakat  untuk  meminta  arahan  dari perangkat  desa  agar  diberi  arahan  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.
Kata Kunci: Tanggu gugat, polisi tidur, kecelakaan.

## Abstract
This  article  is  intended  to  address  the  issue  of  community  accountability  in  the  event  of  an accident  due  to  speed  limitation  or  ' polisi  tidur ’.  The  method  used  is  normative  legal  research, which uses a statutory approach and a conceptual approach. This article concludes that the public can  sue  the  Minister  of  Public  Works  or  State  Legal  Entity  under  the  Department  of Transportation.  In  the  daily  life  of  the  village  apparatus  to  always  supervise  the  surrounding community  to  avoid  fatal  legal  actions.  Communities  should  be  given  directions  by  village officials in accordance with the legislation in Indonesia.
Keywords: Lawsuits, polisi tidur, accidents

## Sejarah Artikel
Submite: 22 Juli 2019; Direview: 23 September 2019; Diterima: 15 November 2019; Diterbitkan: 11 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Bangsa Indonesia adalah negara yang berbangsa hukum, sesuai dengan pasal yang tertera  yaitu  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-
Undang  Dasar  Tahun  1945,  yang  menjelas- kan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum. 1
Van Apeldoorn mengemukakan bah- wa hukum sering dikatakan sama rata.  Akan tetapi  perlu  digarisbawahi  bahwa  suatu norma aturan tentang hukum yang merupakan  ruang  lingkup  dari  hukum tersebut  harus  mempunyai  definisi  yang
1 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2894
cukup  dalam  perkataan,  tetapi  mudah dipahami. 2
Kekuasaan Hakim yang bebas merupakan  suatu  bentuk  hakim  yang merdeka dari prinsip kehakiman yang ada di Negara  Indonesia.  Prinsip  ini  merupakan prinsip kehakiman yang bebas dari keputusan  pihak  manapun  serta  bentuk  apa pun sehingga dalam proses melakukan tugas atau  kewajiban  ada  kepastian  tanpa  ada bantuan  pihak  kekuasaan  hakim  kecuali terhadap hukum dan keadilan. Maka dari itu, prinsip  dari  suatu  “gugatan”  (tuntutan  hak) dasar adalah aturan atau norma atau undang- undang  yang  dalam  bentuk  ini  memberi suatu  kepastian  perlindungan  bagi  tiap seseorang,  yang  merasa  hak  dan  kewajiban- nya atau kepentingannya dirugikan. 3
Fakta  hukum  di  masyarakat  terjadi kegiatan  sehari-hari  seperti  kepentingan pribadi  hingga  keluarganya  yang  pastinya tidak  lepas  dari  suatu  sengketa.  Agar terhindar  dari  hal  tersebut,  maka  mencari jalan  yang  netral,  dengan  cara  membuat peraturan yang ada norma hukum dan  harus diterapkan,  agar  dapat  menjadi  tentram  dan sejahtera  dengan  disertai  sanksi  apabila melanggar  ketentuan  tersebut. 4 Transportasi merupakan  salah  satu  peran  penting  dalam kehidupan  sehari-hari  agar  terciptanya kemakmuran  lingkungan.  Transportasi  juga merupakan bagian terpenting dalam membangun  suatu  perekonomian.  hal  ini terkait  fungsi  adanya  pelaksanaan  transpor- tasi  sendiri  diantaranya  juga  berkaitan dengan  penyaluran  masyarakat,  penyaluran benda  atau  alat,  untuk  membangun  suatu
2 Sahnan, Hukum  Agraria  Indonesia (Malang: Setara Press, 2018).
3 Sophar Maru Hutagalung, Praktik
Peradilan Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
4 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2009).
daerah,  dan  memajukan  perekonomian daerah. Melihat perkembangan yang semakin  cepat  dengana  adanya  pembangu- nan  yang  berwawasan  kebangsaan  maka pengendara kendaraan merupakan kebutuhan yang  sangat  terpenting  dalam  tiap  kawasan. Dijelaskan  penyelenggaraan  jalan  dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  bahwa  penyelenggaraan jalan adalah pihak yang mengatur peraturan, pengawasan,  pembinaan,  dan  pembangunan jalan berdasarkan dengan kewenanganya.
Pasal  25  UU  No.  22  Tahun  2009
menegaskan  bahwa  jalan  yang  dibuat  untuk pengendara umum harus ada pelengkap jalan yaitu  berupa  pengendali  jalan,  diatur  dalam Pasal  45  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan jo .  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  82 Tahun  2018  tentang  Alat  Pengendali  Dan Pengaman  Pengguna  Jalan,  pelengkap  jalan yang berupa pengendali jalan terdiri atas:
1. Adanya  polisi  tidur,  agar  memper- lambat laju kendaraan dengan bentuk  tinggi  sebagian  ruas  jalan dengan  meluas  yang  bentuknya seperti  gunung  yang  sesuai  dengan aturannya, dan
2. Polisi  tidur  lebarnya  serta  tingginya berfungsi  sebagai  pelengkap  tam- bahan  agar  pengendara  membatasi laju  dan  tingginya  pengendara  yang mana  bertanda  bahwa  masuk  jalur yang tertentu.
Melihat  uraian  tersebut,  jadi  Alat Pembatas  Kecepatan  yang  dimaksud  adalah Polisi Tidur.
Kecelakaan  di  jalan  raya  merupakan salah  satu  penyebab  masalah  di  jalan  raya

## Volksgeist
yang banyak terjadi siseluruh penjuru dunia. 5
Melihat  perkembangan  yang  semakin  ber- kembang di suatu wilayah ada Polisi Tidur di berbagai  lingkungan  jalan.  Fakta  hukum yang  ada  bahwa  banyak  terjadi  pembuatan polisi  tidur  sebab  tindakan  dan  perbuatan masyarakat  yang  sewenang-wenang  secara sepihak  dan  tidak  sesuai  dengan  apa-apa yang  telah  diatur  oleh  Peraturan  Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor 82 Tahun  2018  tentang  Alat  Pengendali  dan Pengaman Pengguna Jalan, sehingga banyak kasus kecelakaan yang terjadi di lingkungan masyarakat  selalu  membuat  terkejut  dan marah.
Di Kampung Ciranggon Desa Rancamulya, Kecamatan
Patokbeusi,
Subang  adanya  polisi  tidur  yang  digunakan untuk  keamanan  agar  tidak  terjadi  kebut- kebutan di jalanan. Namun keberadaan polisi tidur  itu  menimbulkan  banyak  pertanyaan bagi  pengguna  jalan,  mereka  menilai  polisi tidur  itu  dapat  mengganggu  kenyamanaan berkendara  di  jalanan.  Warga  sekitar  di Kampung  Ciranggon,  Desa  Rancamulya, Kecamatan  Patokbeusi  Subang  berpendapat "kondisi  jalan  sudah  rata  malah  dipasang polisi tidur jadi kenyamanan pengguna jalan terganggu.  Yang  kecelakaan  juga  gak sedikit”.  Warga  lain  juga  berpendapat “dengan  adanya  pembuatan  polisi  tidur  itu sangat  menggangu  keindahan  jalan  selain jalan  menjadi  tidak  rata  juga  dapat mengancam  keselamatan  pemotor.  Tak jarang pemotor atau pengendara roda empat yang melakukan rem mendadak saat hendak melintasi polisi tidur.
Kondisi  semacam itu dapat mengan- cam  kerusakan  permukaan  jalan.  Hal  ini suatu  kejadian  melawan  hukum  karena
5 Andrew  R.  Cecil, Penegak  Hukum  Lalu Lintas (Bandung: Nuansa, 2011).
terjadinya suatu kecelakaan karena kesengajaan  seseorang  yang  menimbulkan kerugian  akan  melahirkan  suatu  perbuatan hukum. 6
Akibat  perbuatan  masyarakat  yang sewenang-wenang  secara  sepihak  dan  tidak sesuai UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna mengakibatkan kecelakaan mengenai masyarakat  dan  kehidupan  pada  umumnya.
Tindakan  dan  perbuatan  tersebut  juga  dapat melibatkan  keluhan  terhadap  masyarakat sekitarnya, mengganggu kenyamanan berkendara,  rusaknya  alat  transportasi  yang dikendarai  hingga  mengakibatkan  hilangnya nyawa  seorang  karena  akibat  bentuknya melanggar  ketentuan  yang  ada.  Mengingat sangat banyaknya faktor penyebab kecelekaan  dapat  dikatakan  bahwa  kece- lakaan  tersebut  adalah  bentuk  perilaku tindakan  dan  perbuatan  masyarakat  yang sewenag-wenangnya  secara  sepihak  dan tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2018 tentang  alat  pengendali  dan  pengaman pengguna jalan yang akan dijadikan sebagai bahan  pertimbangan  baik  secara  tersirat maupun tersurat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka permasalah yang akan dijawab dalam artikel ini adalah tanggung gugat masyarakat dalam terjadi  kecelakaan  akibat  pembatas  kece- patan.  Di  dalam  artikel  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meng-
6 Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi, Seri  Hukum  Perikatan-Perikatan  Yang  Lahir  Dari Undang-Undang (Jakarta:  Raja  Garfindo  Persada, 2017).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2894
gunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual . 7
Pendekatan perundang-undangan digunakan  karena  berbagai  macam  undang- undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian  yaitu  antara  Undang-Undang Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Alat Pengendali  Dan  Pengaman  Pengguna    Jalan dengan  masyarakat.  Pendekatan  konseptual dikarenakan  adanya  wujud  tanggung  gugat yang  dilakukan  masyarakat  terkait  polisi tidur.

## Pengaturan Penyelenggara Jalan
Jalan adalah kekayaan atau aset yang sangat  meluas  yang  secara  norma  dikelola dan  dibiayai  oleh  negara  sebagai  layaknya segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang utama terselenggaranya suatu peroses pelayanan  publik  lainnya  dengan  pelak- sanaan  pemeliharaan  yang  tidak  mutlak  dan tidak  memadai.  Pelaksanaan    pemeliharaan jalan  merupakan      sebagai  bentuk  penyebab berkurangnya dana bagi negara dan masyarakat.  Hal  ini  akan  menyebabkan rendahnya  kualitas  keberadaan  jalan  yang mengakibatkan kurangnya dana untuk jalan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004  tentang Jalan,  jalan  didefinisikan  dengan  segala sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama terselenggarakannya  suatu  proses  kendaraan permukaan  tanah  yang  meliputi  segala bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas,  yang terletak permukaan darat, di atas permukaan darat,  di  bawah  permukaan  darat  dan/atau cair,  serta  di  atas  permukaan  air,  kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7 Johny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatifle (Malang:  Bayu Media Publishing, 2006).
Sedangkan  dalam  UU  No  22  Tahun 2009  yang  diundangkan  setelah  UU Republik  Indonesia  nomor  28  Tahun  2004 tentang  jalan  adalah  seluruh  bagian  jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi lalu  lintas  publik,  yang  berada  pada permukaan darat, di bawah permukaan darat dan/atau  air  serta  di  atas  permukaan permukaan  cair  kecuali  jalan  rel  dan  jalan kabel.  Segala  sesuatu  yang  merupakan penunjang  utama  terselenggarannya  suatu proses  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah ruang  lalu lintas,  terminal  dan  perlengkapan jalan  yang  meliputi  makna,  rambu,  alat pemberi  isyarat  lalu  lintas,  alat  pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan.
Berdasarkan  penjelasan  dari  pasal  5 ayat  1  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2004 tentang  jalan  bahwa jalan  sebagai  bagian  segala  sesuatu  yang merupakan  penunjang  utama  terseleng- garanya  suatu  proses  pengendara  yang merupakan  terpenting  dalam  perekonomian, sosial  budaya,  lingkungan,  politik,  keama- nan,  dan  dipergunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan  melakukan  penyeleng- garaan    jalan  mempunyai  kedudukan  yang paling utama dalam pelaksanaannya, disamping  diberi  hak  pelaksanaannya  jalan juga  harus  melakukan  penyelenggaraan jalan.  Perbuatan  yang  harus  dilakukan pemerintah  sebagai  penyeleng  garaan  jalan diatur dalam Pasal 238 ayat (1)  UU No. 22 Tahun  2009  memberi  penjelasan_bahwa pemerintah memberi persedian dan melakukan  revisi  pengaturan,  sarana,  dan apapun  yang  merupakan  bagian  utama terselenggaranya  lalu  lintas  yang  menjadi akibat  kecelakaan.”  Pasal  238  ayat  (2)  UU
No. 22 Tahun 2009 menjelaskan

## Volksgeist
“Pemerintah  menyediakan  kebutuhan  dana untuk  pencegahan  serta  siap  mengamankan kecelakaan di jalan.”
Penyelenggaraan  jalan  yang  dikerja- kan  oleh  pemerintah  memberi  konsep  yang ditunjukkan masyarakat, agar mempermudah bagi  masyarakat  untuk  melakukan  semua kegiatannya.  Keharusan  Pemerintah  peran pertama  terselenggaranya  pelayanan  publik untuk  melayani  kebutuhan  sehari-hari  yang lebih  baik  dengan  ketentuan  pemerintahan yang  bagus dan  berdemokrasi  merupakan amanah konstitusional Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Mengenai  kebijakan  dan  keharusan penyelenggara  dalam  hal  ini  kewajiban penyelenggara  jalan  diatur  dalam  Pasal  23 ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun  2009 menjelaskan  bahwa  Penyelenggaraan  untuk pemeliharaan  jalan  atau  perkembangan tingkatan  jalan  harus  dijaga  mulai  dari keamanannya, keselamatan pengendara, ketetiban  pengendara  dan  jalan  serta kelancarannaya. Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun  2009,  menjelaskan  bahwa  “Penye- lenggaraan  harus  cepat  serta  tanggap  untuk merenovasi  yang  rusak  yang  menjadi  sebab kecelakaan.”
Apabila  dengan  adanya  penyeleng- garaan  dalam  hal  ini  tidak  sesuai  dengan aturan maka Direktorat Jenderal Bina Marga selaku  penyelenggara  harus  bertanggung- jawab  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam Pasal  273  UU  No.  22  Tahun  2009  yaitu karena  kelalaiannya  tidak  segera  melakukan renovasi  jalan  yang  rusak,  yang  menyebab- kan  masyarakat  mengalami  luka  ringan maupun  berat  atau  hilangnya  nyawa (meninggal  dunia)  seseorang  dapat  dimintai tanggung  jawab  pidana  sebab  akibat kecelakaan  dan  membawa  korban  baik  luka ringan  maupun  berat  atau  hilangnya  nyawa seseorang. Penyelenggaraan apabila melaku-
kan  perbaikan  harus  memberikan  kode perbaikan  jalan,  apabila  memperbaiki  jalan tidak  memberikan  kode  maka dapat dikenakan  sanksi  pidana.  Hal  ini  memberi makna bahwa jika penyelenggaraan melakukan renovasi dan bila ada kode yang artinya  ada  renovasi  jalan  tersebut,  jika terjadi kecelakaan yang menjadi luka ringan maupun  berat  atau  hilangnya  nyawa seseorang,  penyelenggaraan  tidak  dapat dimintakan  tanggung  jawab  dari  segi pidana,  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 42  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  juga diatur  sanksinya  jika  setiap  orang  dilarang menyelenggarakan  jalan  yang  tidak  isesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan  pidana  Pasal  63  ayat  (4)  bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama  2  (dua)  Tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah).

## Tanggung  Gugat  Masyarakat  Terjadi Kecelakaan di Jalan Desa
Istilah  perbuatan  melawan  hukum ( onrechtmatige  daad )  sebelum  tahun  1919 oleh  Hoge  Raad  diartikan  secara  singkat, yaitu  tiap  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan hak orang lain yang dan perbuatannya  bertentangan  dengan  kewaji- ban  hukumnya  sendiri  dan  timbul  karena undang-undang.” 8 Mengacu  teori aanpra- kelijkheid atau  teori  tanggung  gugat  adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima  gugatan  (siapa  yang  harus
8 M.A.  Moegni  Djojodirdjo, Perbuatan Melawan  Hukum (Jakarta:  Pradnya  Paramitha, 2010).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2894
digugat) karena sebab akibat suatu perbuatan melawan hukum. 9
Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004 tentang  Jalan  menjelaskan  bahwa  Jalan lingkungan,  adalah  jalan  yang  melayani angkutan lingkungan dengan sistem perjalanan  dekat,  dan  ukuran  kecepatan rendah.  Pengelompokan  jalan  dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum penyelenggara  yang  sesuai  dengan  kewe- nangan  negara  dan  daerah.  Dari  penjelasan ini diketahui bahwa kewenangan penyeleng- garaan  jalan  yang  ada  di  jalan  desa merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah berdasarkan  otonom  peraturan  Pemerintah Indonesia
Kewenangan  penyelenggara  jalan pemerintah  kabupaten/kota,  diatur  Pasal  16 iayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indo- nesia  Nomor  38  Tahun  2004  tentang Jalan dijelaskan kewenangan kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan yaitu:
1. Kewenangan  pemerintah  kabupaten dalam  penyelenggaraan  meliputi jalan kabupaten dan desa.
2. Kewenangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan meliputi jalan kota.
3. Kewenanganipenyelenggaraan  kabu- paten,  kota,  dan  desa  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  (2) meliputi pembinaaan, pembangunan, pengaturan, serta pengawasan.
4. Untuk  pemerintah  kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian kewenangannya  sebagaimana  di- maksud  pada  ayat  (1)  dan  (2) pemerintah  kabupaten/kota  dapat diwakilkan  kewenangan  tersebut kepada  pemerintah  provinsi.  Jalan
9 Munir Fuady, Perbuatan  Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017).
yang  baik  kabupaten  adalah  jalan yang  kebutuhannya  untuk  melayani kepentingan  kabupaten  atas  dasar ketentuan  untuk  mengembangkan perekonomian,  keamanan  dan  kese- jahteraan  kabupaten,  sedang  jalan yang  berada  di  kota  adalah  jalan yang  keberadaanya  di  dalam  daerah kota  yang  bersifat  otonom  sebagai- mana  dimaksud  dalam  undang undang tentang pemerintahan daerah.
Dijelaskan  juga  dalam  penjelasan pasal  9  ayat  (4)  Undang-Undang  Republik Indonesia    Nomor  38     Tahun  2004 tentang jalan yaitu yang dimaksud dengan jalan yang baik kabupaten adalah jalan yang diutamakan  untuk  imelayani  kepentingan kabupaten  atas  dasar  kebutuhan  untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, aman  sentosa,  makmur,  selamat,  terlepas dari gangguan serta keamanan kabupaten.
Dari sinilah diketahui bahwa tanggung  gugat  masyarakat  apabila  terjadi kecelakaan  akibat  polisi  tidur  yang  tidak sesuai  dengan  standar  kualifikasi  di  jalan idesa sebagai berikut:
1. Gugat  pemerintah  daerah  apabila penyelenggara pembuatan polisi tidur  tersebut  adalah  pemerintah daerah itu sendiri karena sebab akibat pemerintah daerah tersebut tidak bisa mengelola  dan  merawat  fasilitas jalan yang ada di masyarakat sekitar.
2. Gugat masyarakat sekitarnya apabila penyelenggara  pembuatan  polisi tidur  tersebut  adalah  masyarakat sekitar  desa  tersebut  tanpa  seizin pemerintah  daerah  dan/atau  sifat kesembronoannya  (kurang  hati-hati) yang  merupakan  juga  perbuatan melawan hukum.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2894
Tanggung Gugat Masyarakat Jika
Terjadi  Kecelakaan  Di  Jalan  Kabupaten Dan Kota
Pengaturan  mengenai  Polisi  Tidur sudah  jelas  tertera  di  dalam  Pasal  iPasal  3 ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor 82  Tahun 2018 tentang  Alat  Pengendali  Dan  Pengaman Pengguna Jalan, yang meliputi:
1. Speed bumb
2. Speed hump , dan
3. Speed table .
Kelalaian  pemerintah  dalam  penye- lenggaraan hingga terjadi korban kecelakaan lalu  lintas  salah  satunya  ada  fasilitas gangguan  fungsi  perlengkapan  jalan  dan tidak segera merenovasi maka menimbulkan persentase kecelakaan lalu lintas lebih besar, sehingga  dalam  penyelenggaraan  wajib sangat  hati-hati  terutama  dalam  praktek pengaturan,  pengawasan  dan  perawatan. Dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun 2009    menjelaskan  “Penyelenggaraan  harus cepat  merenovasi  jalan  yang  telah  menjadi sebab kecelakaan.” Dilanjutkan dalam Pasal 24 ayat (2) “jika masih melakukan renovasi maka  penyelenggara  wajib  memberi  kode (tanda)  pada  jalan  iyang  telah  rusak  agar tercegah  dari  kecelakaan”.  Dari  pasal tersebut  sudah  jelas  bahwa  ketika  penye- lenggara  harus  merenovasi  jalan  telah  rusak yang  menjadi  sebab  korban  kecelakaan menjadi lebih banyak.  Dalam Pasal 240 UU No.  22  Tahun  2009  juga  diatur  hak  korban kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:
1. Mendapatkan pertolongan serta pera- watan  dari  pihak  yang  bertang- gungjawab  karena  sebab  akibat kecelakaan.
2. Mendapat ganti rugi dari pihak yang bertanggung  jawab  atas  terjadinya kecelakaan.
3. Mendapatkan perawatan  atas korban dari perusahaan asuransi.
Jalan  wajib  perawatan  yang  khusus karena  jalan  adalah  peran  penting  dari isistem  segala  sesuatu  yang  merupakan penunjang  utama  bagi  pengendara  sebagai urat  nadi  kehidupan  seseorang  dalam kehidupan sehari-hari kegiatan, sehingga jika terdapat  gangguan  fungsi  jalan  maka keselamatan pengguna jalan sangat terancam aman  serta  nyaman.  Apabila  sudah  terjadi kecelakaan  lalu  lintas  yang  di  sebabkan gangguan  fungsi  jalan  maka  sesuai  pasal  di atas huruf b mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya  kecelakaan,  dalam  hal  ini penyelenggara  jalan  adalah  menteri  pekerja umum  maka  harus  bertanggung  jawab  atas apa yang diselenggarakanya.  Selain hak-hak korban  atas  kecelakaan  lalu  lintas  yang  idi sebabkan  jalan  yang  rusak,  seseorang  juga mempunyai hak dalam Pasal 216 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu:
1) Seseorang  harus  dapat  ruang  lalu lintas yang ramah lingkungan
2) Seseorang  harus  memperoleh    info yang  dilestarikan  di  dalam  lingku- ngan lalu lintas dan angkutan jalan
Hal  ini  menandakan  jika  seseorang telah memberi kewajiban maka negara wajib memberi  hak  seseorang,  sehingga  akan menjadi  harmonis  seseorang  di  dalam lingkungan tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia    Nomor  25    Tahun  2009  tentang Pelayanan    Publik  Pasal  25  ayat  (1)  juga mengaturnya bahwa:
Pelaksana  dan  penyelenggara  harus merawat  fasilitas,  sarana,  dan/atau fasilitas  pelayanan  publik  secara baik,  teratur,  teliti,  dan  bertanggung

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2894
jawab  terhadap  pemeliharaan  atas semuanya.”
Dilanjutkan  Pasal  55  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik menjelaskan  “Pelaksana  atau  penyelenggara yang  tidak  melakukan  keharusan  sebagai- mana  mestinya yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dan jika  atas perbuatan tersebut mengakibatkan  timbulnya  cacat  tetap,  luka atau meninggal dunia bagi pihak lain dikenai sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam peratuan perundang-undangan.”
Klasifikasi Jalan Umum berdasarkan wewenang, terdiri atas:
1. Jalan  Nasional  adalah  bagian  jalan arteri dan jalan kolektor dalam unsur jaringan yang termasuk jalan primer yang  berada  antar  ibukota  provinsi, serta  jalan  strategis  nasional,  dan jalan tol.
2. Jalan  Provinsi  adalah  jalan  kolektor dalam  unsur  jaringan  jalan  primer yang  berada  di  kawasan  ibukota provinsi  dengan  ibukota  kabupaten atau kota.
3. Jalan  kabupaten    adalah  jalan  lokal dalam  unsur  jaringan  jalan  primer yang  bukan  merupakan  jalan  yang menyambung  antar  bukota  keca- matan,    ibukota  kabupaten  dengan pusat  kegiatan  lokal,  antar  pusat kegiatan  lokal,  ibukota  kabupaten dengan  ibukota  kecamatan,  serta jalan  umum  dalam  sistem  jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten
4. Jalan kota adalah jalan umum  dalam unsur  jaringan  jalan    sekunder  yang menghubungkan  antar  persil,  serta
menghubungkan  antar  pusat  permu- kiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan  Desa  adalah  jalan  umum  yang menghubungkan  kawasan  dan  atau antar  permukiman  di  dalam  desa, serta jalan lingkungan.

## Kesimpulan
Sebagaimana  pengaturan  ketentuan penyelenggaraan jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  dari  pelaksanaan  tersebut  masya- rakat  bisa  mengetahui  siapa  yang  harus menerima  gugatan  (siapa  yang  harus digugat). Apabila kecelakaan tersebut terjadi di  jalan  desa,  maka  masyarakat  gugat pemerintah daerah jika penyelenggara pembuatan  polisi  tidur  tersebut  adalah perangkat pemerintah daerah tersebut karena sebab  tidak  bisa  mengelola  dan  merawat fasilitas  jalan  yang  ada  di  masyarakat sekitarnya.  Gugat  masyarakat  sekitarnya apabila  penyelenggara  pembuatan  polisi tidur tersebut adalah masyarakat sekitar desa tersebut  tanpa  seizin  pemerintah  daerah dan/atau  sifat  ketidak  hatian-hatiannya  yang merupakan juga perbuatan melawan hukum.
Jika  terjadi  kecelakaan  tersebut  di  Jalan Kabupaten  dan  Kota,  maka  masyarakat gugat Menteri Pekerjaan Umum atau Badan Hukum Usaha Negara yang berada dibawah ruang lingkup Dinas Perhubungan.
Sehubungan  pelaksanaan  serta  pe- nyelengaraan  pembuatan  Polisi  Tidur  ter- hadap Pembatas Kecepatan dengan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2018  tentang Alat  Pengedali  Dan  Pengaman  Pengguna Jalan masih kurang maksimal terkait dengan Pasal 3, hendaknya dilakukan revisi terhadap Peraturan  Keputusan  Menteri,  khususnya pada bentuk standar pembuatan Polisi Tidur,

## Volksgeist
bagaimana  masyarakat  mudah  memahami dari peraturan tersebut.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  dari perangkat  desa  agar  selalu  mengawasi  dari masyarakat sekitarnya sehingga tidak terjadi timbulnya  perbuatan  hukum  yang  fatal. Begitu  juga  pula  bagi  masyarakat  untuk meminta  arahan  dari  perangkat  desa  agar diberi arahan yang sesuai dengan perundang- undangan yang berada di Indonesia.
Bagi  peneliti  selanjutnya  ada  bebe- rapa  masalah  hukum  yang  belum  terjawab diantaranya  yaitu  menjelaskan  mengenai prosedur ganti rugi terkait korban kecelakaan,  bagaimana  masyarakat  yang telah  meninggal  dunia  kecelakaan  akibat Polisi Tidur.

## Daftar Pustaka
Andrew  R.  Cecil. Penegak  Hukum  Lalu Lintas . Bandung: Nuansa, 2011.
Arjani,  Ketua  Bagian  Angkutan  Umum
Dinas  Perhubungan  Jawa  Timur,
(Pada Tanggal 20 Mei 2019).
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi. Seri
Hukum  Perikatan-Perikatan  Yang Lahir Dari Undang-Undang . Jakarta:
Raja Garfindo Persada, 2017.
Johny  Ibrahim. Teori  Dan  Metodologi Penelitian
Hukum Normatifle .
Malang:  Bayu  Media  Publishing, 2006.
M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan  Hukum .  Jakarta:  Pradnya Paramitha, 2010.
Munir  Fuady. Perbuatan  Melawan  Hukum Pendekatan  Kontemporer .  Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
Nanang  dan  Rustam,  Ketua  RT  dan  RW, (Pada Tanggal 15 Maret 2019).
Nasir  Djamil. Anak  Bukan  Untuk  Dihukum .
Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara
Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek .
Bandung: Mandar Maju, 2009.
Sahnan,. Hukum Agraria Indonesia . Malang:
Setara Press, 2018.
Sophar Maru Hutagalung. Praktik Peradilan Perdata .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.