PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume IV Nomor 1 Juni 201 7

## MEKANISME PELAYANAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
Maryam D. Poma STIA Bina Taruna Gorontalo maryamdpoma@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Mekanisme Pelayanan  Pemberian Santunan Kematian di  Bagian Kesejahteraan Rakyat  Setda Kabupaten Gorontalo Utara.  Dengan  fokus  penelitian  yaitu  pengusulan  berkas,  verifikasi  berkas, penetapan  penerima,  dan  pencairan  dana.  Dalam  rangka  mengungkapkan permasalahan  Mekanisme Pelayanan  Pemberian  Santunan  Kematian,  penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan    adalah:  observasi,  wawancara  dan  pencatatan  data  sekunder. Sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan,  maka  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Dilihat  dari  aspek  pengusulan  berkas, mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian belum optimal dilakukan, (2) Dilihat  dari  aspek  verifikasi  berkas,  mekanisme pelayanan  pemberian  santunan kematian  belum  optimal  dilakukan,  (3)  Dilihat  dari  aspek  penetapan  penerima, mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian belum optimal dilakukan, (4) Dilihat  dari  aspek  pencairan  dana,  mekanisme pelayanan  pemberian  santunan kematian  belum  efektif  dilakukan.  Secara  keseluruhan  mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian di Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari aspek pengusulan berkas, verifikasi berkas, penetapan penerima, dan pencairan dana belum optimal dilakukan.
Kata Kunci: Pelayanan, Pemberian, Santunan, Kematian

## PENDAHULUAN
Implementasi  otonomi  daerah yang  diatur  melalui  amanat  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  otonomi  daerah  membuka peluang bagi daerah provinsi, kabupaten / kota untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi  dalam  menata  daerahnya.
Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada
ketrampilan,  kedisplinan  dan  rasa tanggung  jawab  pemerintah  daerah dalam  meningkatkan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung  jawab  pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat  secara  merata,  dibarengi dengan  upaya  pelaksanaan  pelayanan di  masing-masing  intansi  maupun kantor  pelayanan  yang  ada  di  daerah tersebut.  Hal  ini  dilakukan  guna
Page 24
tercapainya  pelayanan  publik  yang efektif  dan  efesien  bagi  seluruh masyarakat  kota  maupun  masyarakat di pedesaan.
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut  aspek  kehidupan  yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan  publik  yang  diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan  dalam  bentuk  pengaturan ataupun  pelayanan-pelayanan  lain dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,  pemberian  bantuan  bagi masyarakat  kurang  mampu  dan  lain sebagainya. Berbagai reformasi publik  yang  dialami  oleh  tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah Kabupaten di Provinsi  Gorontalo  mengapresiasi amanah  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah,  khususnya  Pasal  22  huruf  (b) dan  huruf  (h)  yang  mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan
Jaminan Sosial dalam rangka melaksanakan  otonomi  daerah.  Salah satu pelayanan publik demi
mewujudkan program unggulan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan sekarang adalah pemberian  jaminan  kematian  atau disebut  dengan  santunan  kematian bagi  masyarakat  yang  tergolong kurang  mampu,  mulai  dari  bayi  yang sudah  berumur  1  tahun,  remaja, dewasa dan manula. Program pemberian  santunan  kematian  ini didasari  oleh  Surat  Keputusan  Bupati
Gorontalo  Utara  Nomor  56    Tahun 2016 tentang penetapan standar pemberian santunan duka bagi masyarakat miskin. Tujuan
disahkannya pelayanan atau pemberian  santunan  kematian  bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan pemberian bantuan dukacita  oleh  pemerintah  daerah kepada ahli waris berdasarkan adanya penduduk  yang  meninggal  dunia, dengan  tujuan  untuk  meringankan beban  dan  tanggung  jawab  ahli  waris atas musibah kematian. Bentuk santunan yang akan diberikan kepada ahli  waris  berupa  uang  tunai  sebesar dua juta rupiah per orang. Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap insan. Manusia  mati  meninggalkan  duka. Meskipun  kematian  adalah  sebuah kepastian,  tutup  usia  seseorang  tidak dapat  dipastikan  waktunya.  Oleh karena  itu,  bila  manusia  mati  ia berpotensi  meninggalkan  resiko  bagi orang  lain,  yaitu  adanya  beban  biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga  yang  ditinggalkan.  Dengan adanya  santunan,  manusia  dapat mencapai  rasa  aman yang merupakan salah  satu  kebutuhan  dasar  dan  hak asasi manusia.
Mekanisme atau prosedur pengajuan  santunan  kematian  dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditanda tangani ahli waris  penduduk  yang  meninggal dunia ditujukan kepada Bupati Gorontalo  Utara  melalui  Bagian Kesra  Sekretariat  Daerah  Kabupaten
Gorontalo  Utara,  kemudian  surat permohonan  tersebut  harus  disertai dengan  persyaratan-persyaratan  yang sudah ditentukan
berdasarkan keputusan  Bupati  Gorontalo  Utara. Pengusulan berkas santunan kematian oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten  Gorontalo  Utara  dapat dilakukan  secara  sendiri-sendiri  atau kolektif  sesuai  kelengkapan  berkas yang  diajukan  oleh  ahli  waris  selaku
Page 25
pemohon  kepada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Daerah  sampai  menunggu  proses pencairan dana santuan.
Adapun  syarat-syarat  penduduk yang  berhak  mendapatkan  santunan kematian tersebut berdasarkan Keputusan  Bupati  Gorontalo  Utara setiap  tahun  berjalan  antara  lain:  (1) Foto  akta  kematian  yang  disahkan oleh  Camat  setempat,  (2)  Surat keterangan manyatakan ahli waris, (3) Jaminan  Kesehatan/surat  keterangan tidak mampu, (4) Foto copy KTP bagi yang  meninggal  dunia  dan  foto  copi KTP  ahli  waris,  (5)  Foto  copy  kartu keluarga,  (6)  Surat  keterangan  sebab kematian.
Berdasarkan pengamatan di Bagian  Kesra  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Gorontalo  Utara,  bahwa mekanisme pelayanan pemberian santunan belum optimal, hal ini dapat ditunjukkan  oleh  pencairan  dana santunan kepada ahli waris seringkali mengalami  keterlambatan,  dimana keterlambatan  ini  disebabkan  oleh mekanisme pengurusan berkas permohonan santunan kematian terlalu  banyak  persyaratannya,  yaitu mulai  dari  pengusulan  berkas  yang harus  ditanda  tangani  oleh  kepala desa, dan dilampirkan surat keterangan  dari  kepolisian  apabila yang  meninggal  dunia  mengalami kecelakaan,  berkas  yang  diajukan harus dilakukan verifikasi oleh petugas  yang  ada  di  Bagian  Kesra, apabila berkas yang diajukan oleh ahli waris  berdasarkan  verifikasi  masih memiliki kekurangan, maka ahli waris yang  mengajukan  permohonan  harus melengkapinya.
Setelah verifikasi berkas dilakukan, dan dianggap sudah lengkap,  petugas  yang  ada  dibagian Kesra mengusulkan berkas
permohonan  kepada  Bagian  Kesra
dan  diteruskan  kepada  Bupati  untuk mendapatkan  persetujuan  penetapan penerima. Setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Bupati, Bagian Kesra langsung menyerahkan  ke  bagian  keuangan untuk  diberikan  nomor  register,  dan setelah  itu  diteruskan  ke  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  untuk  dicairkan dananya.
Kondisi  ini  mengindikasikan bahwa  untuk  mendapatkan  bantuan tersebut  memerlukan  waktu  yang lama  bahkan  sampai  lebih  dari  satu bulan.  Sehingga  santunan  kematian tersebut  belum  dapat  dinikmati  pada saat  melakukan  prosesi  kematian mulai dari
berlangsungnya perkabungan  jenazah  sampai  pada acara doa arwah hari ketujuh, bahkan doa arwah hari ke- 40.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  Bagaimana
Mekanisme  Pelayanan Pemberian Santunan  Kematian  di  Bagian  Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan memperoleh gambaran obyektif tentang Mekanisme  Pelayanan  Pemberian Santunan  Kematian  di  Bagian  Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan bermanfaat, baik segi teoritis maupun dari segi praktis.
1. Manfaat  teoritis  dari  pelaksanaan penelitian  ini,  diharapkan  dapat dijadikan  sebagai  bahan  informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sosial, khususnya
Ilmu Administrasi Negara/Publik.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian  ini,  diharapkan  dapat dijadikan  sebagai  bahan  informasi bagi  para  pengambil  kebijakan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemberian santunan
kematian.

## METODE  PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipilih adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor  (dalam Moleong  (2014:3)  metode  kualitatif sebagi  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang,  dari  perilaku  yang diamati.  Dengan  demikian  penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan baik secara tertulis maupun lisan yang berkaitan  dengan  indikator-indikator variabel  penelitian  yang  diajukan. Sumber  data  diperoleh  dari  data primer  dan  sekunder.  Sedangkan teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  observasi,  wawancara  dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.
Fokus Penelitian Adapun fokus dalam penelitian  ini  adalah  Mekanisme Pelayanan Pemberian Santunan
Kematian di Bagian Kesra Sekretariat Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara yang terdiri dari:
1. Pengusulan berkas yaitu pengajuan berkas permohonan pemberian santuan  kematian  yang  dilakukan oleh  ahli  waris  kepada  Bupati Gorontalo  Utara  melalui  Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 2. Verifikasi Berkas yaitu Identifikasi atau pemeriksaan syarat-syarat berkas permohonan yang dilakukan oleh aparat dalam pemberian  santunan  kematian  di
Bagian  Kesra  Sekretariat  Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 3. Penetapan Penerima yaitu persetujuan penerima bantuan santunan  kematian  yang  dilakukan oleh Bupati Gorontalo Utara, yang diberikan kepada ahli waris;
4. Pencaiaran  Dana  yaitu  proses pencairan  dana  santunan  kematian yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah kepada ahli waris.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Pengusulan atau pengurusan berkas permohonan santunan kematian terlalu banyak persyaratannya,  sehingga  untuk mendapatkan bantuan tersebut memerlukan  waktu  yang  lama bahkan  sampai  lebih  dari  satu bulan; Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  permohonan santunan kematian sering dikeluhkan oleh masyarakat
disebabkan  tidak  dapat  segera
Page 27
diperoleh  oleh  keluarga  yang mengalami musibah kematian. 2. Verifikasi  berkas  yang  dilakukan oleh  pegawai  masih  terlalu  lama sehingga menyebabkan proses pemberian  santunan  mengalami keterlambatan;  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa verifikasi berkas santunan kematian memerlukan  proses  yang  lama sehingga  lambat  diterima  oleh masyarakat yang mengalami musibah kematian. 3. Penetapan  penerima  oleh  Bupati juga  masih  lama,  karena  harus menunggu proses berkas pengusulan  dari  Bagian  Kesra; Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengusulan  harus  melalui proses  birokrasi  yaitu  melalui bagian Kesra untuk ditetapkan oleh bupati.
4. Pencairan dana Santunan Kematian santunan  kematian  tersebut  belum dapat dinikmati pada saat
melakukan  prosesi  kematian  mulai dari  berlangsungnya  perkabungan jenazah  sampai  pada  acara  doa arwah  hari  ketujuh,  bahkan  doa arwah hari ke- 40. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  tidak  segera dapat  diterima  oleh  masyarakat yang mengalami musibah kematian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Dilihat  dari  aspek  pengusulan berkas  belum  optimal  dilakukan.
Karena banyak masyarakat miskin yang  kurang  mengetahui  tentang kebijakan Bupati tentang pemberian  santuan  kematian,  hal inilah  yang  membuat  masyarakat
yang  mendapat  musiba  kematian tidak  pernah  bermohon  atau mengusulkan  berkas  permohonan bantuan  santunan  ketika  ada keluarganya yang meninggal dunia.
2. Dilihat dari aspek verifikasi berkas  belum  optimal  dilakukan. Karena  ketersediaan  waktu  bagi aparat  yang  ditunjuk  sebagai petugas dalam melakukan verifikasi  kadang-kadang  kurang tersedia,  karena  sangat  padatnya kegiatan lainnya yang berhubungan  dengan  tugas  pokok sebagai aparat di Bagian Kesra. 3. Dilihat  dari  aspek  penetapan penerima belum optimal dilaksanakan. Karena aparat belum  dapat  memproses  berkas pemohon,  hal  ini  disebabkan belum  lengkapnya  persyaratan yang  diajukan  oleh  ahli  waris. seperti surat keterangan menyatakan  ahli  waris,  foto  copy akta kematian yang disahkan oleh camat. Kondisi ini yang menyebabkan  proses  berkas  bagi pemohon  belum  dapat  dilakukan, dan  terhambatnya  penetapan  oleh
Bupati.
4. Dilihat  dari  aspek  pencairan  dana belum efektif dilaksanakan. Karena  pencairan  dana  santunan kematian kepada ahli waris sangat lambat, sehingga santunan kematian  tersebut  belum  dapat dinikmati  pada  saat  melakukan prosesi kematian mulai dari berlangsungnya perkabungan jenazah  sampai  pada  acara  doa arwah  hari  ketujuh,  bahkan  doa arwah hari yang ke- 40.
5. Secara keseluruan penelitian
tentang  Mekanisme  Pelayanan Pemberian  Santunan  Kematian yang  dilihat  aspek  Pengusulan berkas, Verifikasi Berkas,
Page 28
Penetapan Penerima dan Pencairan  Dana  belum  efektif dilaksanakan  di  Bagian  Kesra Sekretariat  Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

## SARAN
Dari  kesimpulan-kesimpulan  di atas,    peneliti    mengajukan    saran- saran sebagai berikut:
1. Perlunya pemerintah daerah khususnya Bagian Kesra menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang kebijakan Bupati mengenai pemberian santunan kematian kepada masyarakat,  agar  masyarakat  yang mendapat musibah kematian keluarganya  dapat  mengusulkan berkas permohonan santunan kematian.
2. Perlunya bagi aparat yang ditunjuk sebagai  petugas  verifikasi  berkas dapat  menyediakan  waktu  untuk melakukan verifikasi berkas santunan kematian, karena kegiatan verifikasi berkas pemberian santunan kematian
merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  tugas  pokok Bagian Kesra.
3. Perlunya  aparat  di  Bagian  Kesra yang  menangani  tugas  pemberian santunan sesegerak mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat atau ahli waris
mengenai belum lengkapnya
berkas yang diajukan. Agar penetapan penerima santunan kematian  oleh  Bupati  lebih  cepat dilaksanakan.
4. Perlunya aparat mempercepat proses  berkas  usulan  permohonan dana  santunan  kematian  yang diberikan  kepada  ahli  waris,  agar proses  pencairan  dana  santunan kematian  yang  dilakukan  oleh
DPPKAD melalui bendahara keuangan  lebih  efektif  dilakukan. sehingga santunan kematian tersebut  dapat  dinikmati  pada  saat melakukan prosesi  kematian mulai dari  berlangsungnya  perkabungan jenazah  sampai  pada  acara  doa arwah  hari  ketujuh,  bahkan  doa arwah hari yang ke- 40. 5. Perlunya Pemerintah Daerah Kabupaten  Gorontalo  Utara  dapat melakukan revisi mengenai mekanisme  pelayanan  pemberian santunan kematian. Karena menurut penulis bahwa panjangnya prosedur dan banyaknya  persyaratan  yang  harus dipenuhi dapat membuat masyarakat  merasa  jenuh  dan putus asa untuk mengurus permohonan  pemberian  santunan oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Dwiyanto,  2008. Dasar-Dasar Pelayanan  Prima. Jakarta  :  PT Raja Grafindo.
Atmosudirdjo,  Prajudi.  2010. Dasar- Dasar  Ilmu  Administrasi  dan Management. Jakarta:    Gunung Agung. Barry,  Partanto,  2008. Kamus  Ilmiah Populer/Pius . Surabaya: Arkola Creswell,  John  W.,2010, Research Design,  Pendekatan  Kualitatif
Kuantitatif,  dan  Mixed, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn, William. 2008. Analisis
Kebijakan  Publik .  Edisi  Kedua. Yogyakarta:    Gadjah  Mada University Press.
Hatry,  Harry,  P.  2010. Manajemen Kinerja  Teori  dan  Aplikasi . Bandung: Alfabeta.
Page 29
Hasibuan,  Malayu.  2007. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta:
Haji Masagung Islamy  M.  Irfan.  2009. Prinsip- Prinsip  Perumusan  Kebijakan Negara , Jakarta, PT.Bumi Aksara.
Moleong,  Lexy  J.,2014, Metodologi Penelitian Kualitatif , Cet.Ketiga Puluh  Tiga,  Bandung:  PT.
Remadja Rosdakarya
Moenir.  2009. Kinerja  Organisasi  & Reformasi  Pelayanan  Publik.
Jakarta: Bumi Aksara Nawawi  Handari.  2007. Metode Penelitian Bidang Sosial , Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Pamudji.  S.  2007. Pengendalian
Manajemen .  Jakarta:  Gunung Agung.
Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi  Publik .  Cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta.
Ratminto,  Winarsih.  2009. Kualitas Pelayanan Publik dalam Organisasi Pemerintah . Jakarta:
Binarupa Aksara. Riduwan.  2010. Metode  &  Teknik Menyusun  Tesis .  Alma.  Cet. Ketiga, Bandung: Alfabeta.
Siagian, S.P. 2010. Organisasi
Kepemimpinan  dan  Perilaku Administrasi .  Jakarta:  Gunung Agung. …………….2008. Administrasi Pembangunan . Jakarta: Gunung Agung Sianipar, S. A. 2008. Mutu Pelayanan Dalam Organisasi Sektor Publik . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan
Pengembangan  dalam  Konteks Organisasi  Publik .  Yogyakarta: Graha Ilmu. Syafiie,  Inu  Kencana.  2010. Ilmu
Administrasi  Publik .  Jakarta:
Rineka Cipta. The  Liang  Gie.  2009. Administrasi Perkantoran Modern. Cet. Ketujuh. Yogyakarta: Liberty. The  Liang  Gie.  2011. Efisiensi  Kerja Bagi Pembangunan Negara Suatu  Bunga  Rampai  Bacaan. Yogyakarta: Karya Tjiptono, Anastasia. 2010. Manajemen Personalia . Jakarta: Prenada Media Group.
Widjaya,  AW.  2010. Pemerintahan
Desa  dan  Administrasi  Desa . Jakarta: Rajawali Press. Winardi. 2007. Asas-Asas Manajemen. Bandung:  Mandar Maju
Wirasaputra,    2009. Pengendalian Manajemen .    Jakarta:  Balai Pustaka.

## Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2001 Tentang Pemberian Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 81 Tahun  1993  tentang  pedoman pelayanan umum. Surat  Keputusan  Bupati  Gorontalo Utara  Nomor  56    Tahun  2016 tentang Penetapan Standar Pemberian Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin.