## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5094/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Pemerintah Daerah Lombok Barat Terhadap Konflik Sosial Di Desa Mareje
Armita Arvianti 1 , Bayu Setiawan 2 , Syamsunasir 3 , Pujo Widodo 4
Universitas Pertahanan Republik Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 23 April 2023 Publish : 04 July 2023 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik di desa mareje. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Focus Group Discusion (FGD) bersama narasumber melalui aplikasi daring. Hasil penelitian menunjukan Konflik yang terjadi di Desa
Mareje,  Kecamatan  Lembar,  Kabupaten  Lombok  Barat,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat merupakan  Konflik  Sosial  bukan  Konflik  SARA,  tidak  seperti  yang  beredar  di  Media, Pemerintah  hadir  dalam  penanganan  konflik  di  Mareje  melalui  FORKOPIMDA,  FKUB, bersama  Tokoh  Adat  dan  Tokoh  Masyarakat  guna  menangani  Konflik  Sosial  yang  terjadi dengan  membentuk  Balai  Mediasi.  Penanganan  Konflik  di  Mareje  mengesampingkan penyelesaian  secara  Hukum  dan  diselesaikan  melalui  pendekatan  Adat  Istiadat/  Kearifan Lokal  Beberapa  langkah  mitigas  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  lanjutan.
Pemerintah mengumpulkan media massa untuk mengklarifikasi konflik yang terjadi bahwa bukan Konflik SARA sehingga mencegah semakin menyebarnya isu ini menjadi isu nasional.
Keywords: Konflik Desa Mareje Peran Pemerintah Info Artikel
Abstract Article history: Diterima : 23 April 2023 Publis : 04 Juli 2023 This study aimed to determine local governments' role in overcoming conflicts in Majeje village. The research method used is qualitative. The data collection method used is the Focus Group Discusion (FGD) method  with  resource persons through an online application. The results  showed that  the conflict  that  occurred  in  Mareje  Village,  Lembar  District,  West  Lombok  Regency,  West  Nusa Tenggara Province was a Social Conflict, not a SARA Conflict, unlike what was circulated in the Media, The government is present in handling conflicts in Mareje through FORKOPIMDA, FKUB, together with Traditional Leaders and Community Leaders to deal with Social Conflicts that occur by establishing a Mediation Center. Conflict Handling in Mareje overrides legal resolution and is resolved through a Customs / Local Wisdom approach Some mitigates are taken to prevent further conflicts from occurring. The government gathered mass media to clarify the conflict that occurred that was not the SARA Conflict to prevent the spread of this issue into a national issue . This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Armita Arvianti Universitas Pertahanan Republik Indonesia Email : armita.vianti@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Secara  sosial  dan  budaya,  Indonesia  adalah  bangsa  yang  majemuk  dan  terbuka.  Hal  ini dicontohkan  oleh  banyaknya  kelompok  etnis,  keyakinan  agama,  dan  latar  belakang  ras  yang dimiliki orang, yang semuanya berfungsi untuk menghiasi lingkungan sosial yang berbeda-beda (Pratiwi,  2021).  Bangsa  Indonesia  mampu  menegaskan  eksistensinya  di  kancah  global  karena keragaman  yang  bersumber  dari  perbedaan  kualitas  yang  dimilikinya  (Wahab,  2021). Keanekaragaman sosial budaya bangsa merupakan kekuatan sekaligus potensi tanggung jawab, karena di dalamnya terdapat sejumlah kelemahan yang dapat menimbulkan konflik yang dapat merusak integrasi negara secara keseluruhan (Mukhtar & Jannah, 2018).
Tingkah laku dan tindakan seseorang yang bertentangan dengan orang lain seringkali dipicu oleh  konflik  sebagai  pelepasan  emosi  terpendam  yang  telah  menumpuk  di  dalam  diri  mereka. Bahkan di antara orang-orang, keinginan yang kuat untuk maju dapat menimbulkan pertikaian, seperti  halnya  kebutuhan  emosional  yang  kuat  untuk  menempatkan  tanggung  jawab  di  tempat lain.  Isu-isu  masyarakat  mencerminkan  pengalaman  dan  perspektif  yang  unik  dari  para anggotanya (Rahman et al., 2020). Perbedaan pendapat ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa setiap  orang  memiliki  latar  belakang  dan  kepribadiannya  sendiri,  terpapar  pada  rangkaian
pengalaman tertentu saat lahir, dan mengembangkan rangkaian keyakinan dan norma inti mereka sendiri yang membentuk pandangan dunia mereka dan mendorong mereka untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara tertentu (Ali et al., 2019).
Beberapa  pergolakan  masyarakat  akar  rumput  baru-baru  ini  muncul  sejak  dimulainya reformasi.  Kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tampaknya  tidak  lagi  memiliki  prinsip kemanusiaan (Fathoni & Wagian, 2018). Itu bisa dimengerti setiap orang dan segala sesuatu di negara ini tampaknya bekerja untuk memecah belah bangsa. Lapisan ini mewakili individu sehari- hari  yang  hidupnya  dibentuk  oleh  tindakan  kekerasan  dan  konflik.  Contoh-contoh  dari  Aceh hingga  Papua  menyoroti  pertikaian  kekerasan  yang  meletus  di  tempat-tempat  itu.  Perjuangan kekerasan Kalimantan antara Dayak dan Madura adalah salah satu contohnya (Baihaqi, 2020).
Konflik antar masyarakat di suatu wilayah dapat terjadi akibat perbedaan pandangan atau kepentingan, perbedaan budaya, adat istiadat, atau latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Iswanto,  2022).  Konflik  antar  masyarakat  dapat  mengakibatkan  gangguan  keamanan  dan ketertiban,  kerugian  materiil,  serta  dampak  psikologis  yang  tidak  diinginkan.  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya-upaya penyelesaian konflik yang tepat dan mengedepankan dialog, partisipasi aktif  masyarakat,  serta  penegakan  hukum  yang  adil  dan  objektif  (Zuhdi,  2019).  Selain  itu, pemerintah  dan  stakeholder  lainnya  juga  dapat  berperan  dalam  memberikan  dukungan  dan fasilitasi untuk penyelesaian konflik tersebut (Hidayatul Juma’ah et al., 2017).
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Mareje  Kecamatan  Lembar,  Lombok  Barat.  Dimana  narasi yang beredar luas, bahwa konflik tersebut merupakan aksi bela agama dan melibatkan organisasi local. Keributan bermula ketika warga Dusun Bengket Lauk melakukan aksi unjuk rasa melalui Dusun Ganjar, Desa Mareje, sebagai bagian dari perayaan takbiran. Kemudian, seorang pemuda dari rombongan arak-arakan itu menyalakan petasan keras di samping kandang sapi milik warga Dusun  Ganjar.  Alhasil,  pemilik  sapi  pun  menegur  pemuda  tersebut,  namun  dari  perbincangan tersebut terjadilah kesalahpahaman yang membuat pemilik sapi dipukul oleh rombongan pawai Dusun  Bengket  Laut.  Bhabinkamtibmas  dan  polisi  berhasil  menyekat  malam  takbiran  untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Tahun berikutnya, pada tanggal 2 Mei 2022, terjadi kericuhan lagi  ketika  anak-anak  muda  dari  Dusun  Ganjar  dan  Dusun  Bangket  Lauk  berpapasan  dalam perjalanan menuju hajatan. Penyerangan malam hari di Dusun Ganjar oleh penduduk setempat merupakan  puncak  konflik.  Enam  rumah  di  kantor  administrasi  Lembaga  Pengembangan Keagamaan Budha (LPKB) di Dusun Ganjar rusak atau musnah dilalap api.
Penelitian (Winengan, 2019) menjelaskan bahwa motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa  Tenggara  Barat  diperngaruhi  oleh  kurangnya  lapangan  pekerjaan,  rendahnya  ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan  khususnya  para  remaja.  Selain  itu  peran  pemerintah  daerah  belum  maksimal sehingga  mampu  menekan  berkurangnya  konflik  intoleransi.  Selanjutnya  dalam  penelitian (Ichsan  et  al.,  2021)  mendeskripsikan  fungsi  pemerintah  kota  dalam  menengahi  dan menyelesaikan  perselisihan  antar  warga.  Pemerintah  daerah  terutama  menggunakan  mediasi sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  perselisihan.  Adanya Joint  Standing  Procedure untuk menangani  konflik  sosial  dan  identifikasi  daerah  rawan  konflik  merupakan  dua  faktor  yang memberikan  kepercayaan  terhadap  peran  pemerintah  daerah.  Dukungan  anggaran  dan  jumlah polisi  yang  sangat  sedikit  menjadi  faktor  pembatas  bagi  fungsi  pemerintah  daerah  (Mutalib  & Ilmam, 2021).
Konflik yang terjadi di Desa Mareje didasarkan pada perbedaan pendapat kesalahpahaman, adanya pihak yang dirugikan dan perasaan yang sensitif. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini penting  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  harmonis  yang  aman,  damai,  dan  sejahtera  di masyarakat Desa Mareje Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu  pelaksanaan  kegiatan  Kuliah  Kerja  Dalam  Negeri  (KKDN)  Prodi  Damai  dan  Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2023.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  kualitatif  digunakan.  Fenomena,  peristiwa, dinamika  sosial,  sikap,  kepercayaan,  dan  persepsi  yang  dialami  oleh  seseorang  atau  kelompok diberi penjelasan dan analisis melalui metode kualitatif ini. Objek dari penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Desa Mareje, yaitu konflik antar dusun yang berakhir dengan pembakaran rumah di salah satu dusun. Permasalahan penelitian yang dikaji adalah Pemerintah Daerah Lombok Barat dengan  sampel  dari  narasumber  yang  berkompeten  yaitu  dari  Polda  NTB  dan  Kesbangpol Lombok Barat.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Focus Group Discussion (FGD) bersama narasumber melalui aplikasi daring. FGD ini, di bawah bimbingan moderator, bertujuan untuk  menggali lebih dalam aspek-aspek tertentu  dari materi yang  dibahas. Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari paparan materi narasumber serta menggunakan teknik wawancara dengan narasumber Dir Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Hendro Kusumayadi, SIK., M.H dan Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, Mahnan, S.STP., M.H. Serta studi Pustaka dan triangulasi dengan  mengecek  keabsahan  data  atau  informasi  dengan  membandingkannya  dengan  sumber lainnya.  Setelah  melakukan  FGD,  data  yang  dikumpulkan  harus  dianalisis  agar  dapat  diambil kesimpulan atau rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Metode analisis data hasil FGD yaitu transkripsi, koding, kategorisasi, dan analisis tematik.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konflik di Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, melibatkan antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan pembakaran rumah seorang warga. Hal ini sebagai buntut atas kesalahpahaman antar pemuda di Dusun Bangket Laut dengan Warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.
Gambar 1. Sisa Kebakaran Rumah Warga Akibat Konflik Antar Pemuda di Desa Mareje

## Sumber: liputan6.com
Peristiwa ini diisukan sebagai Konflik SARA, akan tetapi telah dijelaskan bahwa konflik tersebut merupakan murni konflik sosial yang tidak sengaja pihak yang terkait berbeda keyakinan/agama yaitu agama  Hindu  sehingga  isu  yang  muncul  di  media  adalah  konflik  SARA.  Proses  pendamaian  antar kelompok  ini  melibatkan  berbagai  pihak  diantaranya  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah (FORKOPIMDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat, bersama-sama  menangani  konflik  dan  mewujudkan  kesepakatan  damai  antar  masyarakat  yang berkonflik sehingga terwujudnya kedamaian. Pemerintah Daerah Lombok Barat telah membentuk Balai Mediasi dalam menyelesaikan berbagai konflik. Balai Mediasi ini cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi yang membutuhkan tindakan cepat. Namun untuk permasalahan di Desa Mareje  diselesaikan  dengan  kerjasama  berbagai  pihak  termasuk  Balai  Mediasi  ini,  FKUB  Lombok Barat, serta Pemerintah Daerah bersama dengan FORKOPIMDA. Dalam penyelesaiannya, Pemerintah beserta  pihak  berwenang  bersama-sama  menyepakati  untuk  menyelesaikan  persoalan  dengan
mengesampingkan hukum pidana dan mengedepankan pendekatan penyelesaian melalui kearifan lokal yaitu dengan adat istiadat agar percepatan masalah segera terselesaikan.
Masyarakat Lombok memiliki adat istiadat serta budaya yang tak jauh dari adat istiadat Bali, dimana Pura tidaklah sulit ditemukan di Lombok walaupun mayoritas Suku Sasak beragama muslim serta  terkenal  dengan  Tanah  Seribu  Masjid,  yang  pada  faktanya  mencapai  4000  masjid.  Namun, Lombok pernah diwacanakan untuk diadakan pembangunan pura terbesar di Asia namun hal tersebut mendapat  penolakan  oleh  mayoritas  penduduk,  hal  ini  dikarenakan  adanya  politik  identitas  di masyarakat Lombok yang masing-masing menonjolkan identitas. Oleh karena itu, agar tidak terjadi konflik  berkelanjutan,  untuk  sementara  ada  beberapa  langkah  mitigasi  untuk  mencegah  terjadinya konflik lanjutan, diantaranya dengan menunda izin kegiatan pawai ogoh-ogoh yang akan dilakukan oleh  umat  hindu  yang  rute  pawainya  melewati  mayoritas  pemukiman  warga  yang  beragama muslim. Penundaan izin ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya potensi konflik yang akan  terjadi  apabila  kegiatan  ini  dilaksanakan.  Mungkin  pemerintah  akan  memberikan  izin kepada  umat  Hindu  untuk  melakukan  kegiatan  pawai  ogoh-ogoh  ini  namun  hanya  sebatas  di lingkungan yang mayoritas beragama Hindu.
Dalam menghindari konflik yang terjadi dimasyarakat pemerintah sentantiasi melakukan pencegahan dengan cara pendekatan social kultur yang berada di NTB berupa event kesenian dan adat  istiadat,  selain  dapat  mempererat  hubungan  keanekaragaman  masayarakat  lombok,  juga dapat menjadi income apabila wisatawan datang berkunjung pada event tersebut. selain itu pendekatan sosial  kultur  tidak  sulit  dilakukan  karena  mayoritas  penduduk  masyarakat  NTB  taat  beragama  dan memegang  teguh  kepercayaan  masing-masing.  Beberapa  upaya  Polda  NTB  pasca  kejadian konflik  social  yang  dialami  yaitu  mencari sumber permasalahan agar upaya pencegahan kejadian serupa  dapat  diatasi,  melakukan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah  dengan  mengumpulkan masyarakat lalu mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi kejadian yang serupa, memberikan maklumat kepada masyarakat untuk tidak anarkis atau bertindak semena-mena lagi dan disertai dengan tindakan hukum  bagi yang melanggar aturan tersebut, dan melakukan patroli rutin dan mendirikan posko pengamanan untuk daerah yang rawan terjadi konflik.
Pada umumnya masyarakat NTB patut, psatuh, dan patju, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat  sehingga dapat  bertindak diluar kendali. Salah satu  faktornya yaitu faktor ekonomi, orang yang memiliki ekonomi stabil cenderung tidak tempramental dibandingkan dengan  orang  dengan  ekonomi  pas-pasan.  Selain  itu,  kecemburuan  sosial  juga  tak  dapat dihindarkan menjadi  pemicu konflik, seperti adanya kesenjangan di  Desa Mareje dimana Pura berdiri dengan indah sedangkan Masjid banyak yang membutuhkan renovasi atau perbaikan.
Pemerintah  telah  melaksanakan  rapat  koordinasi  beserta  jajaran  dan  membentuk  satgas dalam penanganan konflik tersebut, membangun kembali rumah korban yang dibakar, melakukan Gawe Rapah atau syukuran bersama segenap masyarakat dan pemerintah kabupaten beserta tokoh adat dan FORKOPIMDA lainnya. Beberapa kesepakatan damai yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan Konflik yaitu menjamin bahwa masyarakat yang terdampak dalam kejadian ini dapat kembali beraktifitas seperti biasa dengan perasaan aman, rumah yang rusak akibat kejadian ini diperbaiki oleh pemerintah daerah agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan melakukan rekonsiliasi secara berulang untuk memastikan bahwa masalah ini telah diselesaikan (Azwandi, 2018).
Adapun  tantangan  terbesar  dari  penanganan  konflik  ini  adalah  pemberitaan  melalui berbagai media yang apabila tidak segera di tangani maka akan semakin menyebar menjadi isu nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani media ini seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa kejadian di  Desa  Mareje  bukan  konflik  SARA  serta  berupaya  untuk  mengumpulkan  media  lalu menyampaikan  informasi  resmi  secara  terbuka  dan  sesegera  mungkin,  sebelum  didahului  oleh media yang dalam memberitakan sesuatu terkadang tidak sesuai.
Pada  dasarnya,  sebagaimana  dibuktikan  oleh  temuan  (Umaruddin,  2021)  bahwa  suatu potensi  konflik  sosial  harus  terlebih dahulu mengendap dalam masyarakat sebelum dapat tumbuh, memanas, menjadi tegang, dan akhirnya berakhir dengan konflik kekerasan yang dipicu oleh peristiwa
di luar. Kata "konflik" dapat menunjukkan berbagai hal yang berbeda. Dari segi bentuk, ada dua jenis konflik: horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang muncul dari pandangan dunia yang berbeda secara fundamental tentang isu-isu seperti politik, keyakinan, ekonomi, dan sifat alam semesta. Separatisme dan terorisme adalah contoh perselisihan vertikal yang muncul antara negara dan masyarakat (Mutolib et al., 2015).
Jika  kita  ingin  berhasil  menyelesaikan  konflik  yang  pasti  akan  muncul  sebagai  akibat  dari ketidaksepakatan  ini,  kita  memerlukan  rencana  manajemen  konflik  yang  melibatkan  pembuatan Strategi Besar untuk Pencegahan dan Manajemen Konflik. Sementara itu, Ichsan Malik berpendapat bahwa strategi pencegahan konflik yang dinamis diperlukan untuk membantu deteksi dini dan respon terhadap konflik. Ada lima bagian utama kerangka kerja dinamis pencegahan konflik: eskalasi dan de- eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik pihak berwenang untuk  menyelesaikan  konflik  dan  menciptakan  perdamaian.  Hal  di  atas  dikenal  sebagai  kerangka pencegahan  konflik  yang  dinamis  karena  mencakup  dua  hal  mendasar:  analisis  situasi  dan  kondisi konflik  dan  pasca  konflik,  serta  asumsi  bahwa  konflik  dapat  muncul  dari  kelima  faktor  tersebut (Indrawan, 2020).
Penelitian terdahulu tentang  peran  pemerintah  daerah dalam mengatasi konflik terdapat  pada penelitian (Riggs et al., 2016) yang menjelaskan komponen pendukung yaitu tindakan preventif. Yang pertama adalah memberikan nasehat dan penyuluhan kepada para pendukung baik sekolah maupun kelompok  yang  sependapat.  Kedua,  mendorong  ketenangan  melalui  penggunaan  plakat.  Ketiga, penggeledahan miras secara serentak di Kabupaten Madiun dilakukan berkali-kali. Selain itu, pihak Polres Madiun melakukan tindakan represif atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, antara lain 1) menangkap pihak yang dianggap sebagai penghasut, 2) membubarkan massa, dan 3) menindak pelanggar  hukum.  Beberapa  elemen  ini  juga  terkait  dengan  langkah-langkah  yang  diambil  oleh pemerintah  daerah  untuk  mengantisipasi  potensi  konflik  sosial.  Sementara  itu  dalam  penelitian (Nindyatmoko et al., 2022) menjelaskan untuk menghadapi potensi konflik, masyarakat harus tetap tenang, sistem penyelesaian sengketa secara damai harus dikembangkan, jumlah konflik yang dapat timbul harus dikurangi, dan sistem peringatan dini harus dibangun.

## 4. KESIMPULAN
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Mareje,  Kecamatan  Lembar,  Kabupaten  Lombok  Barat, Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  merupakan  Konflik  Sosial  bukan  Konflik  SARA,  tidak  seperti yang  beredar  di  Media.    Pemerintah  hadir  dalam  penanganan  konflik  di  Mareje  melalui FORKOPIMDA, FKUB, bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat guna menangani Konflik Sosial  yang  terjadi  dengan  membentuk  Balai  Mediasi.  Penanganan  Konflik  di  Mareje mengesampingkan  penyelesaian  secara  Hukum  dan  diselesaikan  melalui  pendekatan  Adat Istiadat/ Kearifan Lokal. Beberapa langkah mitigas dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan.  Pemerintah  mengumpulkan  media  massa  untuk  mengklarifikasi  konflik  yang  terjadi bahwa  bukan  Konflik  SARA  sehingga  mencegah  semakin  menyebarnya  isu  ini  menjadi  isu nasional.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ali, M., Asidah, E., &  Husmiati, H. (2019). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat). JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 7 (2), 153. https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1273 Azwandi, A. (2018). Konflik Dan Resolusi Konflik Jama’ah Masjid Kembar Menara Tunggal Di Desa  Banyumulek  Kecamatan  Kediri  Lombok  Barat. JURNAL  SCHEMATA : Pascasarjana UIN Mataram , 7 (1), 34–60. https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.299 Baihaqi,  M.  (2020).  Pengaruh  Kontestasi  Politik  Desa  Terhadap  Konflik  Ahmadiyah  Di Gegerung-Lombok Barat. Jurnal Multikultural & Multireligius, 19 (1). Fathoni, M. Y., & Wagian, D. (2018). Peran BPN Lombok Barat dalam Penyelesaian Sengketa Hak  Atas  Tanah  Antara  Masyarakat  Dengan  Investor  di  Atas  Tanah  yang  Terindikasi Terlantar. Jurnal Jatiswara , 33 (2). https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.163
Hidayatul Juma’ah, S., Sulaksono, T., & Sarofah, R. (2017). Pengaruh Konflik Nahdlatul Wathan Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Lombok Timur. Journal of Governance and Public Policy , 4 (3). https://doi.org/10.18196/jgpp.4386
Ichsan, A. C., Anwar, H., Aji, I. M. L., Webliana, K., Waru, T., Febryano, I. G., & Salampessy, M. L. (2021). Land Use Conflict Mapping in Mount Rinjani National Park Pesangrahan Village East Lombok District. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 891 (1), 012029. https://doi.org/10.1088/1755-1315/891/1/012029
Indrawan,  J.  (2020).  Kearifan  Lokal  Suku  Sasak  Dan  Suku  Bali  di  Lombok  Sebagai  Upaya Rekonsiliasi Konflik. Journal of International Relations, 12 (33).
Iswanto,  D.  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Sebagai  Bentuk  Percepatan  Pelayanan Publik  di  Kecamatan  Lembar  Lombok  Barat. Jurnal  Politik  dan  Pemerintahan  Daerah, 4 (1).
Mukhtar, M., & Jannah, W. (2018). Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal ; Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 2 (1). https://doi.org/10.58258/jisip.v2i1.612
Mutalib, A., & Ilmam, M. A. Z. (2021). Konflik Pemekaran Dusun di Desa Anjani. Jurnal Sikap, 6 (2).
Mutolib, A., Ismono, H., & Manis, J. L. (2015). Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  Suku  Melayu  Di  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). JURNAL Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, 12 (3). Nindyatmoko,  A.,  Setyowati,  K.,  &  Haryanti,  R.  H.  (2022).  Collaboration  after  Conflict:  A Lesson  from  Collaborative  Action  in  Customary  Land  Tenure  Conflicts  in  Lombok, Indonesia. Forest and Society , 6 (1), 294–310. https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005 Pratiwi,  R.  (2021).  The  Role  of  Religious  Leaders  in  Indonesia’s  Multicultural  Society  in Preventing Conflict. Journal of Islamic Education, 5 (2).
Rahman, M. F., Asikin, Z., & Sahnan. (2020). Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa  Pasca  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap(PTSL)  Tahun  2019  Di Kabupaten Lombok Timur. 8 (2).
Riggs,  R.  A.,  Sayer,  J.,  Margules,  C.,  Boedhihartono,  A.  K.,  Langston,  J.  D.,  &  Sutanto,  H. (2016).  Forest  tenure  and  conflict  in  Indonesia:  Contested  rights  in  Rempek  Village, Lombok. Land Use Policy , 57 , 241–249. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002 Umaruddin,  D.  (2021).  Konflik  Agraria  Di  Kecamatan  Sembalun  Kabupaten  Lombok  Timur Nusa  Tenggara  Barat  1979–2019. Jurnal  Ilmiah  Widya  Sosiopolitika , 3 (2),  141. https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i02.p06
Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar. Harmoni , 20 (2), 188–208.
https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506
Winengan,  W.  (2019).  Local  community  resistance  in  Lombok  against  tourism  development policy. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 32 (1), 69.
https://doi.org/10.20473/mkp.V32I12019.69-79
Zuhdi, M. H. (2019). Local Wisdom of Sasaknese Society as A Model of Conflict Resolution. Proceeding Book 7th Asian Academic Society International Conference 2019 , 1 (1).