Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 6 (2) (2021): 181-193 DOI: https://doi.org/10.24114/antro.v6i2.18776
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Perbatasan, Nelayan Dan Kemiskinan; Konstruk Kemiskinan Pada Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina

## Border, fisherman and poverty; the construct of poverty at border of Indonesia and Philippines

## Sunandar Macpal*
Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo Indonesia
Diterima: 27 Juni 2020; Direview: 13 Juli 2020; Disetujui: 23 Agustus 2020

## Abstrak
Tulisan  ini  bermaksud  menjelaskan  bagaimana  konstruk  kemiskinan  yang  terjadi  pada  masyarakat  pesisir  dan pulau  kecil  di  perbatasan  Indonesia-Filipina.  Tulisan  ini  merupakan  kajian  literature  yang  menggunakan social exclusion sebagai dasar untuk membangun wacana. Kabupaten Sangihe merupakan wilayah pesisir yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina. Sebagai wilayah pesisir, banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan.  Kemiskinan  yang  terjadi  di  wilayah  Sangihe  merupakan  akibat  struktural  (negara)  yang  menjadikan wilayah  Sangihe  menjadi  perbatasan,  selain  itu  kebijakan  untuk  memodernkan  nelayan  sebagai  langkah mengurangi  kemiskinan  justru  menghilangkan  banyak  tradisi  lokal  termasuk  dualitas  mata  pencaharian. Memoderenkan nelayan juga berdampak pada hilangnya kebudayaan pada tataran pengetahuan dan bahasa. Kata Kunci : Perbatasan, Kemiskinan, Nelayan, Ekslusi Sosial, Pengetahuan Lokal

## Abstract
This  paper  intends  to  explain  how  the  construct  of poverty  occurs  in  coastal  communities  and  small  islands  on  the Indonesia-Philippines  border.  This  paper  is  a  literature  review  that  uses  social  exclusion  as  a  basis  for  building discourse. Sangihe Regency is a coastal area located in Indonesia — the Philippines border region. As a coastal area, many people earn a living as fishermen. Poverty that occurs in the Sangihe region is a structural (state) consequence that  makes  the  Sangihe  region  become  a  border.  The  policy  to  modernize  fishermen  as  a  step  to  reduce  poverty actually eliminates many local traditions, including the duality of livelihoods. In addition, modernizing has also had impact on the loss of culture at the level of knowledge and language.
Keywords : Border, Poverty, Fisherman, Social Exlusion, Local Knowledge
How  to  Cite : Macpal,  S.  (2021).  Perbatasan,  Nelayan  dan  Kemiskinan;  Konstruk  Kemiskinan  pada Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 6 (2): 181-193.
* Corresponding author: E-mail: sunandarmacpal@gmail.com ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Juli  2016  saya  berkesempatan mengunjungi Kawaluso, sebuah pulau yang terletak  di  Utara  Pulau  Sangihe  Besar untuk  kesekian  kalinya.  Sebagian  besar penduduk di pulau ini bermata pencaharian  sebagai  nelayan.  Pada  suatu kesempatan,  saya  menanyakan  tentang keberadaan  nelayan-nelayan  dari  Filipina ketika diberlakukan kebijakan dari Menteri  Kelautan  untuk  menenggelamkan kapal  asing  yang  melakukan ilegal  fishing di  wilayah  perairan  Indonesia.  Dengan bernada  sinis,  seorang  nelayan  menjawab “itu  cuma  di  berita  kalo  ada  kapal  yang di kase  tenggelam,  itu  di  sana  (laut  lepas) masih  banyak  puso  dari  Filipin  deng  ada kapal besar dari Taiwan” ( itu hanya dalam berita kalau ada kapal yang ditenggelamkan,  disana  (laut  lepas)  masih banyak puso dari  Filipina  dan  ada  kapal besar dari Taiwan). Pernyataan nelayan di atas setidaknya mampu untuk menggambarkan  keadaan  nelayan  di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.
Permasalahan  dengan  nelayan  asing, ternyata  hanya  satu  dari  sekian  banyak masalah  yang  terjadi  pada  nelayan Sangihe.  Arus  modernisasi  yang  melanda dunia saat ini juga berdampak pada mulai tergerusnya  tradisi-tradisi  nelayan  pada masyarakat  Sangihe.  Satu  hal  yang  paling jelas  adalah  mulai  sulitnya  untuk  melihat perahu-perahu  tradisonal  yang  masih menggunakan  dayung.  Bila  konteks perubahan  pada  masyarakat  Sangihe  di bawah  dalam  tatanan  Indonesia,  maka perubahan yang terjadi menurut sastrawan  Pramoedya  Ananta  Toer sebagai  arus  balik  dimana  terjadi
kemunduran  dalam  budaya  maritim Nusantara  yang  meyisahkan  cerita  bahwa nenek moyang kita orang pelaut (Humaedi dan Solihin: 2015). Selain ilegal fishing dan arus  modernisasi,  masalah  kemiskinan sangat  dekat  dengan  masyarakat  nelayan. Ketika  membandingkan  masyarakat  desa pesisir  dengan  masyarakat  lain,  nelayan merupakan  lapisan  yang  paling  miskin, dibanding  dengan  komunitas  di  luar pesisir (Hamzah, A. et, al. 2008) Jawaban  nelayan  atas  kebijakan pemerintah,  mulai  sulitnya  menemukan perahu  dayung  merupakan  tanda-tanda yang  dapat  terlihat  secara  empirik  dari perubahan  yang  terjadi  pada  nelayan  di Sangihe.  Kabupaten  Sangihe  sebagai wilayah pesisir, menurut Tempo, sebagaimana  yang  dikutip  dari  website https://m.tempo.co/read/news/2016/06/ 22/092782246/sangihe-sitaro-talaud- masuk-5-besar-termiskin-di-sulut, merupakan salah satu daerah yang masuk dalam  lima  besar  daerah  termiskin  di Sulawesi Utara. Dalam hal ini,  kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir dapat dilihat  sebagai  salah  satu  dampak  dari perubahan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan  tafsir,  tanda-tanda  tersebut kemudian  dibaca  dan  ditafsirkan  secara lebih lanjut untuk melihat something stand behind  something  else .  Pada  suatu kesempatan ketika mengajar tafsir kebudayaan Abdullah  (2016) menjelaskan terdapat  lima  langkah  yang  harus dilakukan  dalam  melakukan  tafsir  atas sebuah fenomena. Langkah-langkah tersebut  kemudian  saya  gunakan  dalam tulisan ini. Kelima langkah tersebut seperti dalam bagan berikut:
Gambar 1. Lagkah-langkah tafsir kebudayaan Sumber: Irwan Abdullah dalam kuliah tafsir kebudayaan
Konteks
Masyarak at / negara Infrastrukt ur / Struktur / Kultur Faktor (X) Faktor (Y) (Faktor Z)
Lebih  lanjut  lagi  menurut  Abdullah (2016)  bahwa  proses  tafsir  dibaca  dari kanan  ke  kiri  dimana  faktor  Z  merupakan dampak yang terjadi karena adanya faktor X  semakin  ke  kiri  menjadi  semakin abstrak.  Dalam  tulisan  ini,  kemiskinan kemudian  saya  jadikan  sebagai  faktor  Z (dampak  dari  adanya  faktor  X).  faktor  Y adalah menghilangnya tradisi dari nelayan di wilayah perbatasan. Sementara faktor X adalah  proses  modernisasi  dari  nelayan akibat  kebijakan  dari  negara  dan  dalam tatanan  struktur  keberadaan  masyarakat Sangihe sebagai wilayah perbatasan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan refleksi dari penulis  sebagai  peneliti  di  wilayah perbatasan  Indonesia-Filipina  dengan kajian literature yang menggunakan social exclusion sebagai dasar untuk membangun wacana.  Levitas  (2006)  memberikan defenisi mengenai konsep ini. Menurutnya “Social  exclusion  is  a  complex  and  multi- dimensional  process.  It  involves the  lack  or denial  of  resources,  rights,  goods  and services,  and  the  inability  to  participate  in the  normal  relationships  and  activities, available  to  the  majority  of  people  in  a society,  whether  in  economic,  social, cultural  or  political  arenas.  It  affects  both the  quality  of  life  of  individuals  and  the equity and cohesion of society as a whole”.
Akar  konsep  ekslusi  sosial  pada masyarakat  Eropa  tidak  bisa  dilepaskan dari  kemiskinan  akibat  perkembangan industri. Di mana, tidak sedikit orang pada akhirnya tidak dapat mengakses pekerjaan (Yunita  dan  Sekarningrum,  2018).  Ekslusi sosial sering dihubungkan dengan underclass atau  dalam  bahanya  Marx disebut  sebagai lumpenproletariat yaitu mereka  yang  secara  terus  meneru  berada dalam  kemiskinan  yang  tidak  mampu karena  alasan  apapun  untuk  mencari nafkah  dalam  proses  dominan  produksi, distribusi  maupun  pertukaran  (Crompton, 1993)
Bagi  Gidens  (2006),  ekslusi  sosial merujuk
pada sumber yang mengakibatkan  ketidaksetaaraan.  Lebih lanjut,  bahwa  konsep  ekslusi  sosial  bukan hanya sekedar konsep tentang kemiskinan, walaupun kemiskinan termasuk di dalamnya.  Ekslusi  sosial  selalu  merujuk pada berbagai factor yang dapat mencegah individu  atau  kelompok  dari  memiliki peluang dari kelompok mayoritas. Lawang (2014)  kemudian  mengemukakan  bahwa struktur  sosial,  ekonomi  dan  politik  turut berperan  dalam  memunculkan  ekslusi sosial dan underclass.
Menurut  Lawang  (2014)  dalam gagasanya  tentang  ekslusi  sosial  yang terjadi  di  Indonesia  dikarenakan  adanya underclass. Kemudian  ekslusi  sosial  yang terjadi  di  Indonesia  bisa  menunjuk  pada beberapa  satuan  sosial  seperti:  fakir miskin,  perempuan,  orang  lanjut  usia, orang  yang  hidup  di  daerah  terpencil, penyandang  disabilitas,  stigama  tertentu seperti  komunis,  narkoba,  HIV/AIDS bahkan  yang  terbaru  Covid-19.  Bagi Lawang,  orang-orang  dalam  satuan  sosial ini  tidak  dapat  berpartisipasi  dalam kegiatan  sosial,  ekonomi,  politik main- stream .  Lebih  lanjut  lagi  bahwa  ekslusi sosial  daerah  perdesaan  sudah  bersifat structural, sehingga menjadikan underclass sulit  untuk  keluar  dan  sebaliknya menjadikan  mereka  lebih  mudah  untuk terperosok dan menjadi underclass.
Tulisan  ini  kemudian  saya  bagi menjadi  enam  bagian.  Pada  bagian pertama  merupakan  pendahuluan  dimana pada  bagian  saya  menjelaskan  latar belakang  dan  konsep  dalam  tulisan  ini. Bagian  kedua  berisi  tentang  konteks Sangihe  sebagai  wilayah  perbatasan. Selanjutnya  pada  bagian  ketiga  berisi gambaran  tentang  kebijakan-kebijakan negara  dalam  usaha  memodernkan nelayan  di  wilayah  perbatasan  khusunya kepulauan Sangihe. Bagian keempat adalah penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang terjadi  kepada  nelayan  di  kepulauan Sangihe  akibat  kebijakan  pemerintah
dalam  memodernkan  nelayan.  Sementara pada bagian kelima berisi tentang dampak- dampak yang lebih lanjut mengenai proses modernisasi  dan  kebijakan  pemerintah untuk  nelayan  di  wilayah  perbatasan. Bagian  terakhir  dalam  tulisan  ini  adalah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nusa Utara, Menjadi Batas Kepulauan  Sangihe  dan  Talaud tercatat  dalam  Negarakertagama  dikenal dengan  Uda,  dan  menjadi  salah  satu wilayah  dari  kerajaan  Majapahit  yang wajib  membayar  pajak,  sebagaimana penuturan Lombard (2008).
“Keterangan  yang  sepintas  saja  itu untuk  sebagian  dibenarkan  oleh  apa  yang dikatakan dalam Nagarakertagama tentang organisasi-organisasi  perdagangan  antara Jawa  dan  “negeri-negeri  wajib  pajak”. Dalam  pupuh  13  dan  14  diperinci  tidak kurang  dari  98  nama  tempat  yang dikatakan bergantung pada Mojopahit dan kalau ditempatkan di peta meliputi kurang lebih  keseluruhan  wilayah  Indonesia sekarang”
Wilayah-wilayah  yang  disebut  dalam Negarakertagama  tersebut  merupakan kantor-kantor dagang yang tidak langsung di  urus  oleh  pegawai-pegawai  Majapahit. Namun,  diserahkan  kepada  para  pemuka agama  yang  bertindak  sebagai  pegawai, dimana  pada  setiap  musim  ( anken pratimasa ) mereka memungut upeti secara tetap (Lombard, 2008). Selain itu, kawasan ini  juga  dikenal  dengan  nama  Shao  San. Dalam  bukunya  yang  berjudul  Ying-yai Sheng-Lan,  Ma  Huan  yang  mengikuti ekspedisi  Cheng  Ho  mencantumkan adanya  pulau  bernama  Shao-Shan.  Pulau ini  berada  di  gugusan  kepulauan  antara Su-Lu  dan  Chih  lo-li.  Sementara  sebutan Sanghir atau Sanguin tampaknya digunakan oleh pelaut Eropa (Spanyol dan Portugis)  berdasarkan  keterangan  dari pelaut  Melayu  yang  sudah  melayari  rute pelayaran di kepulauan ini (Ulaen, 2003)
Kepulauan  ini  oleh  Brown  diberi nama archipelago  of  tears artinya kepulauan  air  mata.  Menurut  Kaunang (2013)  hal  ini  terkait  dengan  onomastik Sangihe  secara  etimologis  yang  berasal dari  kata  sangi,  Menurut  Kaunang  kata sangi berasal dari legenda bencana alam di masa lampau yang mengakibatkan tenggelamnya  beberapa  pulau  yang menghubungkan  Kepulauan  Sangihe  dan Talaud  dengan  gugusan  pulau-pulau  di Filipina  Selatan.  Kemudian,  pada  masa lampau,  daerah  ini  juga  dijadikan  sebagai salah  satu lokasi  jarahan  perompak,  bajak laut  Sulu-Mindanao,  Filipina.  Mereka datang  dan  pergi  dengan  tiba-tiba, mengambil  harta  benda  dan  wanita sehingga yang tertinggal hanyalah tangisan dan air mata (Kaunang, 2013)
Kawasan  Sangihe,  sebelumnya  juga dikenal  dengan  nama  Nusa  Utara, Merupakan  perlintasan  niaga  penting karena  posisinya  yang  strategis.  Secara geografis  Kepulauan  Sangihe  terletak antara  4º  4’13”  -  4º  44’22”  Lintang  Utara, 125º  9’28”  -  125º  56’57”  Bujur  Timur, berada  antara  Pulau  Sulawesi  dan Mindanao  Filipina  Selatan.  Sebelah  utara berbatasan  dengan  Kepulauan  Talaud  dan laut  Mindanao  Filipina  Selatan,  sebelah selatan  dengan  Kepulauan  Siau,  sebelah timur  dengan  Samudera  Pasifik  dan sebelah barat dengan Laut Sulawesi. Selain itu  Nusa  Utara  juga  sebagai  daerah  yang berada  di  tengah  jalur  perdagangan rempah  dari  Cina,  Filipina,  Sulu  menuju Maluku  Utara  maupun  dari  Malaya  dan Borneo  ke  Maluku  Utara  menuju  Ternate yang  menjadi  pusat  perdagangan  rempah pada  abad  16-17  (Kaunang,  1999).  Jalur yang  sama  juga  yang  digunakan  oleh pelayaran-pelayaran  bangsa  Eropa  yakni Portugis  dan  Spanyol  menuju  kawasan kaya rempah di Halmahera.
Kapal Eropa pertama kali berlayar di perairan  kawasan  ini,  menggunakan mualim  setempat  untuk  mengantarkan  ke tempat tujuan. Dalam ekspedisi Magelhães (1521),  d’Elcano  menculik  dua  perahu
pandu laut  setempat  untuk  mengantarkan kapal-kapalnya  dari  Filipina  ke  Tidore (Pigafetta,  1801  dalam  Lapian,  2008). Orang-orang  Spanyol  sebenarnya  lebih memusatkan  perhatiannya  pada  Filipina serta  perdagangan  sutra  dan  porselin dengan  Cina.  Akan  tetapi,  perhatian mereka  pada  cengkeh  dan  pala  telah membawa  mereka  sampai  ke  Maluku Utara (Lapian, 2008).
Kekuasaan Belanda dalam menguasai jalan  perdagangan  dari  Malaka  ke  Maluku pada  abad  ke  17  membuat  akses  orang pribumi  menjadi  semakin  sulit  untuk memelihara hubungan laut antar pelabuhan.  Tidak  hanya  orang-orang pribumi, orang Portugis pun ikut berusaha mencari  jalan  lain  dari  Malaka  ke  Maluku yakni  lebih  ke  utara  dengan  mengikuti pantai Kalimantan Utara dan menyeberang Laut  Sulawesi.  Rute  ini  memang  sudah dipakai  pelaut-pelaut  pribumi  sebab antara  Filipina  Selatan  (Mindanao  dan Sulu)  dengan  Brunei  telah  ada  hubungan langsung,  demikian  pula  antara  Brunei dengan  negeri-negeri  di  Selat  Malaka.  Di sisi  lain,  hubungan  antara  Filipina  dan Maluku  Utara  telah  lama  di  kenal  juga. Melalui jalur Brunei dan Mindanao, kapal- kapal tiba di Maluku daerah yang menjadi incaran kapal-kapal asing karena menghasilkan  pala  dan  cengkeh  (Lapian, 2008)
Menurut  Ulaen  (2003)  ada  dua  jalur pelayaran  yang  menjadikan  kepulauan Sangihe dan Talaud sebagai lintasan niaga. Pertama, jalur pelayaran dari daratan Cina melalui  Filipina  dan  Sulu  menuju  pulau rempah-rempah  (Maluku  Utara)  sejak abad  ke  15.  Kedua,  jalur  pelayaran  pelaut dan  pedagang  Melayu  dari  Malaka melewati  Borneo  Utara  ke  kepulaun  Sulu dan  laut  Sulawesi  menuju  Maluku  Utara. Kedua  jalur  perdagangan  ini  kemudian digunakan  oleh  para  pelaut  Eropa  dengan menggunakan pemandu setempat. Sebenarnya kedua jalur pelayaran tersebut adalah jalur pelayaran yang sudah dilayari oleh  penduduk  setempat.  Dengan  alat
transportasi laut yang  dibilang sederhana, mereka  melakukan  kegiatan  barter  atau tukar menukar bahan makanan. Penduduk pulau-pulau  kecil  yang  menggantukan hidupnya  dari  laut  membawa  hasil tangkapan  mereka  ke  penduduk  pulau- pulau yang agak besar dan menukarkannya  dengan  hasil  ladang  dan kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang  tidak diperoleh  di  pulau-pulau  kecil.  Meskipun dalam skala  kecil,  daerah  ini juga  menjadi bagian dari kawasan niaga yang berkembang  baik  di  daratan  Mindanao, pulau-pulau  Sulu  dan  Maluku  Utara. Pelabuhan-pelabuhan  kecil  di  Pulau Sangihe  Besar  yang  semula  kurang mendapat  perhatian  berkembang  menjadi tempat  persinggahan  dan  perniagaan (Ulaen, 2003)
Lapian  (2009)  menyatakan  kawasan Laut  Sulawesi  merupakan  kesatuan wilayah  utuh,  memiliki  pertumbuhan sejarah  sangat  lama  dan  melibatkan penduduk  di  sekelilingnya  yang  saat  ini terbagi  dalam negara;  Indonesia,  Malaysia dan  Filipina.  Velasco  (2010)  menyebut kawasan Nusa Utara sebagai “the island in between”,  penduduknya  berkerabat  dan secara  rutin  saling  mengunjungi  untuk alasan  kekerabatan  maupun  perdagangan. Dari  sisi  bahasa,  seluruh  kawasan  Laut Sulawesi termasuk dalam rumpun Austronesia.  Bahasa  Sangihe  sendiri memiliki kedekatan dengan bahasa Ilanun, Marano  dan  Mangindanau  di  Filipina Selatan (Lapian, 2009)
Kesatuan  dunia  bahari  di  sini kemudian  mulai  retak  dengan  kedatangan orang  asing  ( bayanga )  dari  Eropa  Barat. Mula-mula  orang  Portugis  dan  Spanyol (abad  ke-16)  kemudian  orang  Belanda (abad  ke-17).  Perang  antara  Spanyol  dan Belanda yang berawal di Eropa sesungguhnya merupakan perang kemerdekaan  Bangsa  Belanda  dan  telah berlangsung  puluhan  tahun  lamanya, dilanjutkan  di  wilayah  Timur  Nusantara, termasuk  wilayah  Laut  Sulawesi.  Perang ini  akhirnya  diselesaikan  pada  perjanjian
perdamaian  Munster  pada  tahun  1648 ketika Spanyol mengakui Republik
Persatuan  Belanda  sebagai  negara  yang merdeka  dan  berdaulat.  Perjanjian  damai ini turut menentukan batas-batas wilayahnya  di  seberang  lautan,  termasuk wilayah  Laut  Sulawesi.  Bagian  utara menjadi  wilayah  dibawah  pengaruh Spanyol  dengan  pusatnya  di  Manila, sedangkan  bagian  selatan  masuk  wilayah Belanda  yang  berpusat  di  Ternate. Pembagian  wilayah  ini  mengakibatkan penduduknya  terpisah  dan  kini  masuk dalam  dua  negara-bangsa  yang  berbeda (Lapian dalam Ulaen: 2003).
Catatan  di  atas  menunjukkan  bahwa sejak  dahulu  kawasan  Nusa  Utara  telah menjadi perlintasan niaga bagi bangsa lain, sehingga  cukup  aneh  bila  saat  ini  justru terasing  dari  perbincangan  di  negeri sendiri.    Sangihe  yang  pada  awalnya merupakan daratan utama bagi kepulauan sekitarnya  dan  titik  penting  perdagangan menjadi  wilayah  pinggiran.  Oleh  karena Manado kini yang menjadi daratan utama. Sedangkan  Sangihe,  hanyalah  salah  satu pulau di perbatasan. Kondisi ini diperburuk saat Indonesia menjadi negara merdeka.  Kebijakan  pembangunan  yang berorientasi di Jawa menyebabkan perdagangan  di  wilayah  ini  tidak berkembang,  tidak  ada  lagi  jalur  niaga antar  pulau  melewati  kepulauan  ini, akhirnya  secara  bertahap  daerah  ini terlupakan.

## Niat Baik yang Salah
Modernisasi pada hakikatnya merupakan  proses  perubahan  atau pembaharuan.  Pembaharuan  mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Bidang mana  yang  akan  diutamakan  oleh  suatu masyarakat tergantung dari kebijaksanaan penguasa  yang  memimpin  masyarakat tersebut  (Rosana,  2011).  Tujuan  utama dari  modernisasi  adalah  untuk  membawa masyarakat  menuju  perubahan  ke  arah yang lebih maju. Pada intinya, modernisasi tergantung pada perubahan yang terjadi di
masyarakat itu sendiri (https://s2ppuns12.wordpress.com/2012 /01/03/modernisasi-perikanan-terhadap- stratifikasi-masyarakat-pesisir-suku- bajo/).    Kehidupan  nelayan  yang  masih menggantungkan  nasib  kepada  hasil  laut, masih  dalam  taraf  sederhana  dengan  pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional.  Di  samping  alat  tangkap mereka  sudah  jauh  tertinggal,  mereka melaut  juga  pada  area  penangkapan  yang terbatas  di  wilayah  pesisir.  Rendahnya daya  jelajah  nelayan  ini,  dianggap membuat  nelayan  semakin  sulit  dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Anggapan seperti  ini  kemudian  melahirkan  proses modernisasi terhadap komunitas nelayan.
Modernisasi melalui peningkatan dan penggunaan  teknologi  alat  tangkap  serta bantuan  permodalan  berimplikasi  pada kegiatan  serta  organisasi  pengankapan ikan dan pada akhirnya terjadi perubahan dalam suatu komunitas. Program motorisasi  perahu  dan  modernisasi perikanann  tangkap  pada  tahun  1980-an yang  dikenal  dengan  Revolusi  Biru (Hamzah,  2008).  Kaitannya  dengan modernisasi  nelayan,      harian  Kompas selama satu minggu (10-15 Oktober 2011) telah menurunkan berita tentang persoalan  yang  lebih  serius  tentang bantuan  kapal  untuk  nelayan  sebagai bagian  dari  desain  modernisasi  nelayan. Ada  rencana  1.000  kapal  untuk  nelayan hingga  2014.  Namun,  hingga  saat  ini  baru terealisasi  46  kapal  dari  60  kapal  yang ditargetkan  tahun  2010.  Adapun  target tahun
2011 adalah 253 kapal. (http://health.kompas.com/read/2011/11
/01/02074380/modernisasi.nelayan).
Niat baik pemerintah untuk membantu nelayan dengan usaha modernisasi  nelayan  juga  terjadi  pada masyarakat  Sangihe.  Modernisasi  nelayan yang  terjadi  mengakibatkan  masyarakat Sangihe yang dahulunya masih menggunakan  perahu  dayung  perlahan berubah  dan  mulai  menggunakan  perahu dengan  mesin.  Namun  proses  moderinasi
ini  teryata  tidak  hanya  berdampak  baik pada masyarakat Sangihe. Proses modernisasi  ini  banyak  menghilangkan tradisi-tradisi  nelayan  dalam  tataran pengetahuan  lokal.  Dalam  akses  terhadap sumber daya, modernisasi ini juga ternyata memiskinkan nelayan.
Persoalan lain yang menderu nelayan di  kepulauan  Sangihe  adalah  banyaknya ponton  yang  bertebaran  di  wilayah perarian Sangihe. Ponton atau rumah ikan tersebut  dibuat  agar  ikan-ikan  mendekat dan  tinggal  di  sekitar  wilayah  Ponton. Ponton  biasanya  dilepas  pada  jarak  lebih dari  tiga  mil  laut  dari  daratan.  Banyaknya ponton  kemudian  mengakibatkan  ikan- ikan sudah tidak lagi mendekat ke daratan. Jauhnya ponton dari daratan mengakibatkan  nelayan-nelayan  lokal dengan  perahu  dayung  tidak  dapat menangkap ikan. Permasalahan lain adalah ponton-ponton biasanya  dimiliki  oleh mereka  yang  bermodal  besar  dan  juga memiliki kapal tangkap yang sudah sangat modern. Ponton biasanya  ditunggui/atau dijaga  oleh  satu  orang  yang  disewa  oleh pemilik ponton tersebut.  Penjaga ponton tersebut  memberi  info  kepada  pemilik ponton apabila  ada  peningkatan  jumlah ikan  di  sekitar  wilayah ponton .  Saat mengetahui  ada  peningkatan  jumlah  ikan, maka pemilik ponton langsung mengarahkan kapal tangkap ikan miliknya untuk  menjaring  ikan  di  wilayah ponton tersebut.  Pada  saat  yang  sama,  nelayan- nelayan  yang  mencari  ikan  di  sekitar wilayah  tersebut  harus  segera  pindah karena  bisa  mengganggu  dalam  proses penangkapan ikan tersebut.
Laut tidak Seramah dulu lagi Masyarakat  Sangihe  pada  umumnya tidak  mengenal  konsep  mata  pencaharian tunggal,  walaupun  kadang  mereka  harus mencantumkan  salah  satu  jenis  mata pencaharian  untuk  keperluan  data. Kenyataan  di  lapangan,  masyarakat Sangihe  justru  menjadikan  laut  sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup
dalam  artian  lain,  menjadi  nelayan  adalah mata  pencaharian  yang  lain  disamping mata  pencaharian  yang  tertulis  di  dalam data. Banyak diantara masyarakat Sangihe saat  pagi  hari  ke  kebun  untuk  bertani, pada  sore  atau  malam  hari  pergi  ke  laut untuk  mencari  ikan  walau  sekedar  untuk dijadikan  sebagai  konsumsi  pribadi  dalam keluarga. Kaitanya dengan konsep dualisme  mata  pencaharian,  masyarakat Sangihe  memiliki  pengetahuan  untuk waktu-waktu  panen  besar  hasil  pertanian dan hasil laut. Pengetahuan ini didasarkan pada  hitungan  kalender  Sangihe.  Dalam pengetahuan  ini,  masyarakat  Sangihe percaya  pada  bulan Paghulu ,  pintu keberkahan pada pertanian sedang dibuka, karena  biasanya  pada  bulan  tersebut, terjadi  panen  besar  hasil  tanaman  seperti Kopra,  Pala  dan  Cengkih.  Saat  bulan Paghulu telah selesai, maka pada saat yang sama  masyarakat  Sangihe  percaya  bahwa keberkahan  di  laut  tengah  dibuka  sebagai pengganti mata pencaharian mereka.
Moderinisasi  perahu  nelayan  dari perahu  dayung  berdampak  pada  mulai menghilanya  dulisme  mata  pencaharian. Hal  ini  dikarenakan  untuk  membuat pambut ( pump-boat ), membutuhkan biaya yang  cukup  besar.  Dimana  dalam  setiap pembuatan  satu  perahu  membutuhkan biaya  yang  tidak  kurang  dari  Rp. 5.000.000.  Bagi  masyarakat  yang  tidak memiliki  modal,  mereka  terpaksa  harus rela  kehilangan  sumber  pencaharian  dari laut.  Kalaupun  mereka  tetap  melaut, nelayan  yang  masih  menggunakan  perahu dayung  harus  mendayung  lebih  jauh  ke tengah laut.  Seperti  yang disebutkan  pada bagian  sebelumnya,  bahwa ponton-ponton yang  banyak  bertebaran  di  perairan Sangihe  mengakibatkan  ikan-ikan  sudah tidak  lagi  mendekat  ke  arah  daratan.  Hal ini tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang  lebih  banyak.  Kalau  dahulu  untuk memenuhi  konsumsi  pribadi,  masyarakat tinggal  ambil  dayung  dan  melepas  kail, sekarang harus mengeluarkan uang untuk membeli  ikan.  Dalam  hal  ini  terjadi
perpanjangan  mata-rantai  distribusi  dari konsumsi masyarakat. Perpanjangan rantai distribusi ini jelas menambah beban bagi masyarakat. Menurut Laksono (2004) dalam  Topatimasang  (2004),  hampir dalam semua kasus beban perantaraan ini selalu lebih berat dipikul oleh mereka yang lemah,  para  warga  tempatan,  karena perantaraan  itu  cenderung  memihak kepada yang kuat dan menguntungkan diri mereka sendiri.
Bagi  mereka  yang  tidak  bisa  melaut lagi  karena  keterbatasan  sumber  daya, harus  memutar  otak  untuk  pemenuhan kebutuhan  sehari-hari.  Tanaman  seperti Kelapa, Pala dan Cengkih, yang hanya bisa dipanen  di  atas  empat  bulan  tentu  tidak bisa  diharapkan.  Di  sisi  lain,  harga komoditas tersebut sangat ditentukan oleh mekanisme  pasar.  Saat  musim  panen besar,  harga-harga  komoditas  tersebut biasanya rendah karena stok yang banyak tersedia.  Bagi  mereka  yang  mampu  untuk membuat perahu pambut masih bisa tetap mempertahankan dualisme mata pencaharian.  Adanya  perahu  bermotor tidak serta-merta menghilangkan permasalahan  bagi  nelayan.  Sulitnya mendapatkan  bahan  bakar  minyak, menjadi  salah  satu  faktor  yang  sering dikeluhkan oleh nelayan. Untuk mendapatkan  Bahan  Bakar  Minyak  sesuai harga  yang  ditetapkan  pemerintah,  para nelayan  harus  mengantri  di  pom  bensin yang  berada  di  Tahuna.  Selain  itu,  untuk mendapatkan  pelayanan  dari  pom  bensin, para  nelayan  setiap  hendak  membeli bahan  bakar  harus  membawa  surat keterangan dari pemerintah Kampung/Desa. Dengan kata lain, sebelum nelayan  melaut  mereka  harus  melewati sistem  yang  rumit  dimana  harus  pergi  ke kantor  Kapitalaung  setelah  itu  juga  harus mengantri  untuk  mendapatkan  jatah bahan  bakar.    Membeli  di  eceran  dengan harga yang lebih tinggi kemudian menjadi pilihan terakhir oleh nelayan.
Kusumastanto  (2002)  mencatat  di Indonesia  terdapat  42  kota  dan  181
kabupaten  terletak  di  kawasan  pesisir. Sumber daya ikan sebagai bahan konsumsi 90%  berasa  dari  wilayah  pesisir. Sementara  Syam  dalam  Suhartini,  et.  al. (2005)  memperkirakan  luas  wilayah maritim Indonesia mencapai 5,8 juta Km2 dan  dapat  menjadi  potensi  sumber  daya kelautan  ataupun  tumpuan  harapan  masa depan  (Hamzah  et,  al.  2008).  Data  di  atas memberikan  gambaran  akan  kayanya wilayah  peraian  Indonesia.  Kekayaan  laut yang  dimiliki  oleh  Indonesia  ternyata sangat  menarik  perhatian  dari  para nelayan  negeri  tetangga.  Banyaknya nelayan  dari  Filipina  yang  datang  untuk mencari  ikan  di  wilayah  perarian  Sangihe mengakibatkan  nelayan  Sangihe  di  lautan lepas  harus  bersaing  dengan  perahu  puso dari Mindanao. Terkadang nelayan Mindanao  membawa  senjata  api  dan merampas  tangkapan  nelayan  setempat, sementara  perlindungan  dari  aparat keamanan Indonesia sangat minim. Lapian, dalam  tulisannya  “Orang  laut,  Bajak  laut, Raja Laut; Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad  XIX”  (2009)  mengatakan  sepanjang sejarah  penduduk  kawasan  Sangir-Talaud memang sering menjadi korban perompak dari  daerah  Lanao  dan  Balangingi  di Mindanao.  Hal  ini  masih  menimbulkan sikap traumatik hingga sekarang. Selain itu dari  penelitian  lapangan  diketahui  bahwa pada  tahun  2002,  dua  orang  nelayan Sangir asal Nusa Tabukan tewas ditembak perompak  Filipina  di  dekat  Pulau Matutuang  dan  dirampok  sirip  hiu  hasil tangkapannya (Widianto, 2012) Hadirnya nelayan-nelayan dari
Filipina, banyaknya Ponton yang bertebaran  diperairan  Sangihe  dapat dikatakan  telah  terjadi  perebutan  ruang (laut). Kaitannya dengan perebutan ruang, Prins  dan  Nas  (1983)  mengemukakan bahwa  semua  kegiatan  manusia  harus menggunakan  ruang.  Hubungan  sosial dibangun  di  atas  landasan  struktur  ruang ( spatial structure ), dan hubungan- hubungan  ini,  demikian  juga  struktur ruang, selalu dilanda ketegangan. Semakin
banyak  individu  atau  kelompok  ingin mengkases ruang yang sama, maka semain tinggi  ketegangan  yang  melanda  kawasan ruang tersebut (Prins and Nas, 1983). Jika laut  diasumsikan  sebagai  ruang  yang paling banyak diminati oleh manusia maka sangat  mungkin  melahirkan  ketegangan- ketegangan  antara  para  nelayan  baik sesama  nelayan  lokal  maupun  dengan nelayan dari Filipina.
Permasalahan-permasalahan  seperti ini  banyak  terjadi  di  hampir  semua wilayah di Indonesia.
Niat baik pembangunan untuk memajukan kesejahteraan  masyarakat  justru  harus menjadi  bumerang  sebagai  penghasil kemiskinan  bagi  mereka  yang  tidak mampu  bertahan.  Hal  ini  hal  ini sebagaimana  disampaikan  sebagai  hasil dalam  loka  karya  suku-suku  asli  yang diselenggarakan  oleh  United  Nations University  di  dataran  tiggi  Cameron Malaysia.  Dalam  loka  karya  tersebut, mengindentifikasi  masalah-masalah  yang menimpa suku-suku asli adalah pemindahan,  pemiskinan  budaya  dan sosial  akibat  disitegrasi  akibat  tuntutan dari  luar  atas  sumber  daya  alam  di sekitarnya.  Dalam  hal  ini  penetrasi  modal yang mengekploitasi ke dalam perekonomian suku asli sering kali justeru dilakukan oleh negara dengan alasan ingin memajukan  suku  asli  melalui  program- program  sosial  yang  terarah  (Ghee  dan Gomes, 1993 dalam Topatimasang: 2004). Kaitanya  dengan  persoalan  yang sampaikan oleh Ghee dan Gomes (2003) di atas,  telah  terjadi  juga  pemindahan terhadap masyarakat Sangihe. Pemindahan  dalam  hal  ini  bukanlah pemindahan  pemukiman  dari  masyarakat Sangihe, namun lebih kepada pemindahan sumber mata pencaharian yang dahulunya bergantung  pada  dua  sumber  mata pencaharian  yaitu  darat  dan  laut,  harus terhenti  menjadi  satu  sumber  mata pencaharian.  Ketika  tradisi  melaut  yang banyak menyimpan kekayaan tradisi lokal bergeser  menjadi  lebih  modern,  terjadi
pemiskinan  budaya.  Pemiskinan  budaya yang terjadi pada masyarakat Sangihe bisa dikata  bukanlah  keinginan  masyarakat Sangihe.  Karena  pada  dasarnya  kekuatan modal/kapital  untuk  mendapatkan  akses sumber  daya  alam  berupa  hasil  laut, memaksa  masyarakat  Sangihe  harus meninggalkan  tradisi  melaut  dengan dayung  sebagai  bentuk  adaptasi  untuk bersaing mendapatkan akses sumber daya.
Negara—yang  harusnya  memiliki tanggung  jawab  untuk  dapat  melindungi dan  menciptakan  kesejahteraan  bagi seluruh rakyatnya ( bonumpublicum, common good, common wealth )—di dalam relasi  dengan  kekuatan  kapital,  posisinya tak lebih sebagai alat yang digunakan oleh para  kapitalis  untuk  melegitimasi  aksi predatori dan penipuan yang dijalankannya.  Marx  pun  jauh-jauh  hari telah  mengungkapkan  bahwa  di  bawah sistem  kapitalisme,  negara  tak  ubahnya menjadi  sekadar  kaki  tangan  para  borjuis (para  kaum  pemilik  modal).  Di  dalam relasi  kapitalisme  kontemporer  sekarang ini, negara memang sangat diperlukan oleh para  kapitalis  untuk  dapat  memberantas berbagai  penghalang  di  dalam  membuka ruang-ruang  baru  melalui  kekuatan monopoli  atas  kekerasan  dan  aturan hukum  yang  dimiliki  oleh  negara (Novianto dalam harian indoprogress.com)
Pengabaian masyarakat miskin dalam kajian sejarah tidak terlepas dari lemahnya relasi  kelompok  masyarakat  ini  dengan negara.  Secara  teoritik  negara  sebagai kekuatan  dominan  adalah  pengendali sejarah.  Kesatuan  historis  kelas-kelas penguasa  diralisasikan  dalam  negara,  dan sejarah mereka secara esensial merupakan sejarah  negara.  Dalam  konteks  inilah praktek-praktek  pengabaian  terhadap sejarah  orang  miskin  yang  dalam  bahasa Gramsci  disebut  sebagai  kelas-kelas subaltern  (tersisihkan,  terpinggirkan) berlangsung  (Basundoro,  2011).  Menurut Antonio  Gramschi  yang  disebut  sebagai subaltern  adalah  kelompok  masyarakat
yang  tidak  bergabung  dan  tidak  dapat bersatu  dengan  negara  sampai  mereka mampu  menjadi  sebuah  “Negara”.  Mereka adalah kelompok masyarakat yang diabaikan  oleh  negara  karena  posisi mereka  yang  lemah  secara  sosial,  politik dan ekonomi (Gramschi, 2000)
Perebutan  ruang  bisa  dipahami sebagai  perebutan  alat-alat  produksi antara  kaum  borjuis  dengan  kaum proletar,  jika  dilihat  dalam  konteks  teori marxis. Menurut Marx, hubungan- hubungan  sosial  terikat  rapat  kepada kekuatan-kekuatan produksi. Melalui kekuatan  produksi  yang  baru,  manusia mengubah cara produksinya, cara di mana mereka  menunjang  hidupnya.  Pemilikan pribadi  atas  alat-alat  produksi  adalah  alat utama  dari  pembagian  masyarakat  ke dalam  kelas.  Setiap  masyarakat  yang diorganisir  atas  dasar  ini  menghasilkan dua  kelas  yang  berada  dalam  konflik  satu sama  lain.  Kepemelikian  alat  prorduksi tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis, tetapi  sesutu  yang  dinamis  yang  terus mengalami perubahan. Dalam hal ini Marx membeda-bedakan kepemilikan alat produksi pada masyarakat kuno, tuan dan serif pada masyarakat feodal, para borjuis dan pabrik-pabrik dengan kaum proletarian  dalam  masyarkat  kapitalis (Duverger,  1981).  Kepemilikan  alat produksi  tersebut  senantiasa  menjadi ajang  perebutan  antra  kaum  borjuis dengan kaum proletar. Kaum borjuis terus- menerus  melakukan  penguatan  untuk mempertahankan alat produksi sedangkan kaum  proletar  melakukan  upaya  untuk merebutnya  (Duverger,  1981).  Selama kurang  lebih  dua  ratus  tahun,  masyarakat industri  kapitalis  telah  berkembang melalui  berbagai  aksi  penjarahan  dan penghancuran terhadap sumber daya alam yang  ada  di  bumi  ini.  Imperialisme—yang dalam  pengertian  Lennin  merupakan tahap  tertinggi  dari  Kapitalisme—telah berhasil menciptakan jalan bagi kapitalisme  ke  seluruh  penjuru  dunia (Tornquist, 2011).

## Hilangnya Tradisi Nelayan Lokal
Hadirnya  moderinasisi  terhadap nelayan yang terjadi di Kepulauan Sangihe berdampak  pada  hilangnya  unsur-unsur kebudayaan baik pada tatanan pengetahuan  sampai  kepada  warisan benda  budaya.  Salah  satu  hal  yang  paling nampak  adalah  dimana  sudah  tidak  bisa lagi  ditemukan  perahu  londe  atau  Binita. Bininta adalah perahu Jaman Dahulu yang dipakai  oleh  masyarakat  pribumi  dalam segala  kepentingannya.  Sebagai  alat transportasi  antar  pulau,  sebagai  perahu perang  yang  sangat  ulet  sebab  antara haluan  dan  buritan  sama.  Perahu  Bininta mempunyai atribut yang mendasar seperti Ular  Naga  yang  terpasang  pada  bagian depan,  belakang  dan  tengah,  Naga mengandung  latar  belakang  religius  bagi leluhur. Bininta adalah Lambang
Persatuan,
Bininta adalah lambang Kemakmuran dan Bininta adalah Lambang Pertahanan (www.sangihekab.go.id). Perahu  Bininta  memiliki  arti  penting  bagi masyarakat  Sangihe,  sehingga  dimasukan menjadi  salah  satu  unsur  dalam  lambang daerah.
Perubahan perahu dengan menggunakan mesin juga berdampak pada hilangya  warisan  budaya  dalam  bentuk pengetahuan  untuk  membuat  perahu Bininta.  Memang  tidak  bisa  dipungkiri masyarakat Sangihe kemudian mendapatkan  pengetahuan  baru  dalam mebuat perahu pambut , namun sekali lagi, peran pasar sangat dominan dalam hal ini. Dalam  proses  pembuatan  perahu Bininta bahan dasar yang dibutuhkan tersedia dari hutan.  Sementara  dalam  pembuatan perahu pambut semua  bahan  yang dibutuhkan  untuk  membuat  perahu  harus membeli  terlebih  dahulu.  Mulai  dari multiplex, paku, tali, cat, sampai perlengkapan lain untuk instalasi mesin.
Tradisi melaut dengan menggunakan perahu dayung memungkinkan masyarakat  untuk  melantunkan  syair- syair.  Saat  melaut,  masyarakat  sangihe
bisanya  melantunkan  syair-syair  yang dikenal  dengan  sasambo.  Selain  sasambo, masyarakat  Sangihe  mengenal  sistem perhitungan  bulan  di  langit  untuk menentukan kapan waktu yang baik untuk melaut  atau  menanam.  Setiap  hari  (dalam bulan  di  langit)  mempunyai  tanda-tanda alam  yang  berbeda  baik  kuat  arus,  arah angin  maupun  jenis  ikan.  Hal  ini memungkinkan  masyarakat  dapat  dengan mudah memilih alat pancing nantinya akan digunakan.  Kehadiran  perahu  dengan mesin,  juga  berdampak  pada  mulai menghilangnya  pengetahuan-pengetahuan tentang  tanda-tanda  alam  berdasarkan hitungan  bulan  di  langit.  Jika  hal  ini  terus berlangsung  maka,  apa  yang  dituliskan oleh  Widianto  (2012)  tentang  bahasa Sasahara yang  terancam  hilang  akan benar-benar  terjadi.  Hilangnya Sasahara juga turut menghilangkan salah satu unsur kebudayaan  Sangihe,  dimana  menurut Koentjaraningrat
(2009)
bahasa merupakan  salah  satu  dari  delapan  unsur kebudayaan.    Hilangnya  bahasa sasahara ini  tentu  juga  akan  menghilangkan pengetahuan yang memang hanya diwarisi dalam bahasa sasahara .
Hadirnya  perahu  dengan  mesin  juga turut  menghilangkan  salah  satu  tradisi masyarakat yang dikenal dengan mengundangu  wanua.  Dalam  tradisi mengundangu wanua salah satu pantangannya  adalah  tidak  mendaratkan perahu  dengan  haluan  terlebih  dahulu. Saat  perahu  dayung  berganti  dengan perahu  mesin,  maka  untuk  mendaratkan perahu  dengan  buritan  terlebih  dahulu menjadi  hal  yang  tidak  mungkin.  Karena akan  berakibat  pada  patah  atau  rusaknya proppeler  perahu.  Hilangnya  tradisi mengundangu wanua
juga
turut mempengaruhi  sistem  pendidikan  di masyarakat.
Tradisi-tradisi
seperti menurut  Macpal  (2013)  digunakan  oleh masyarakat  Islam  sebagai  kelompok minoritas  untuk  mewariskan  nilai-nilai Islami kepada generasi berikutnya.  Dalam hal  ini  masyarakat  Sangihe  memiliki
kesadaran  untuk  meletakan  kebudayaan sebagai  dasar  pendidikan.  Menurut Laksono (2015) kebudayaan yang diletekan  sebagai  dasar  pendidikan  harus diwacanakan  lewat  kesenian,  olah  raga, sastra,  budi-pekerti,  ritual-ritual  nasional dan  keagamaan  (Laksono:  2015).  Lebih lanjut  lagi  bahwa  semesta  pendidikan bukan  hanya  melulu  perkara  sekolah namun  justeru  melibatkan  urusan  sehari- hari (Laksono, 2015).
Perubahan yang terjadi pada masyarakat  di  Sangihe  juga  dapat  dilihat sebagai  konteks  perubahan  global.  Hal  ini menurut Abdullah (2010) suatu perubahan  global  yang  terjadi  memiliki pengaruh  dalam  penataan  hingga  ke tingkat  yang  paling  kecil.  Hal  ini  juga disebabkan oleh globalisasi yang membuthkan respons yang tepat karena ia memaksa adanya suatu strategi yang tepat (Featherstone:  1991;  Hannerz  1996). Proses  ini  telah  membawa  pasar  menjadi kekuatan  dominan  dalam  pembentukan nilai  dan  tatanan  sosial  yang  bertumpu pada  prinsip-prinsip  komunikasi  yang padat  dan  canggih.  Pasar  telah  pula memperluas  orientasi  masyarakat  dan mobilitas  sehingga  batas-batas  sosial budaya  selain  meluas  juga  cendeng mengabur  akibat  berubahnya  orientasi ruang masyarakat (Appadurai, 1994 dalam Abdullah, 2010). Sejalan dengan perubahan  ini  maka  karakter  homogen suatu  komunitas  yang  tampak  dari  apa yang  dikatakan  Geertz  (1973)  sebagai shared  value dalam  komunitas  mengalami persoalan  penting.  Homogenitas  dalam pengetahuan  publik  dalam  tataaran  nila dan praktik sosial merupakan mitos dalam mengidentifikasikan keberadaan komunitas.
SIMPULAN Kepulauan
Sangihe pernah mengalami  kejayaan  maritim  sejak  awal abad  ke  15  dimana  wilayah  ini  menjadi daerah  perlintasan  niaga  yang  dilalui kapal-kapal  niaga  mencapai  wilayah
kepulauan Sulu. Kejayaan maritim wilayah kepulauan  Sangihe  kemudian  mulai  retak saat Spanyol mengakui kedaulatan wilayah Belanda.  Pengakuan  kedaulatan  Belanda ini  berdampak  wilayah  Sangihe  menjadi bagian dari wilayah Belanda yang berpusat di  Mandao  sementara  wilayah  Filipina selatan  menjadi  bagian  Spanyol  yang berpusat  di  Manila.  Sangihe  yang  pada awalnya  merupakan  daratan  utama  bagi kepulauan  sekitarnya  dan  titik  penting perdagangan  menjadi  wilayah  pinggiran, karena Manado kini yang menjadi daratan utama. Sedangkan Sangihe, hanyalah salah satu  pulau  di  perbatasan.  Kondisi  ini diperburuk saat Indonesia menjadi negara merdeka.  Kebijakan  pembangunan  yang berorientasi di Jawa menyebabkan perdagangan  di  wilayah  ini  tidak berkembang,  tidak  ada  lagi  jalur  niaga antar  pulau  melewati  kepulauan  ini, akhirnya,  secara  bertahap  daerah  ini terlupakan.
Menjadi  daerah  yang  dilupakan menjadikan  Negara  seakan  tidak  hadir untuk  menjaga  wilayah-wilayah  negara yang menjadi perbatasan. Lemahnya peran negara dalam mengawasi wilayah perbatasan menjadi masalah bagi nelayan- nelayan lokal. Para nelayan harus berjuang di  lautan  lepas  dan  berhadapan  langsung dengan nelayan-nelayan dari Filipina yang jelas  memiliki  perahu  dan  alat  tangkap yang  lebih  modern  dibandingkan  dengan nelayan lokal. Kebijakan pemerintah untuk menenggalamkan  kapal  yang  melakukan ilegal  fishing nampaknya  tidak  terlalu dirasakan  oleh  masyarakat  di  kepulauan Sangihe.  Kebijakan  pemerintah  dalam memodernkan  nelayan  melalui  Revolusi Biru ternyata berdampak buruk bagi dunia maritim  di  Sangihe.  Pemodernan  perahu dengan  menggunkan  mesin  serta  merta menghilangkan  kemiskinan  yang  menjadi masalah  bagi  nelayan.  Hal  ini  justru semakin  memiskinkan  nelayan.  Hadirnya perahu  mesin  menjadikan  sebagian  besar masyarakat  sangihe  tidak lagi  mempunyai dualisme  mata  pencaharian.  Nelayan
kemudian lebih menggantungkan hidupnya  pada  mekanisme  pasar  dimana mereka harus membeli bahan-bahan untuk membuat  perahu,  dan  membeli  bahan bakar  minyak.  Niat  baik  yang  salah  dari pemerintah  untuk  memodernkan  nelayan ternyata  berdampak  pada  menghilanya tradisi-tradisi nelayan yang dikhawatirkan akan  menghilangkan  salah  satu  unsur kebudayaan  yaitu  bahasa Sasahara . Menghilangnya  bahsa  sasahara  ini  juga akan  turun  menghilangkan  kebudayaan sangihe lain yang hanya diwarisi maupaun dilakukan dengan menggunakan sasahara .

## DAFTAR PUSTAKA
Irwan,  A.  (2010),  Konstruksi  dan  Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Basundoro, P, (2011). Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang  Kota  di  Surabaya  1900  –  1960  an [disertasi] Yogyakrata: UGM
Brilman,  D.,  (1986).  Onze  Zendingsvelden:  De Zending  op  de  Sangi-en  Talaud-Eilanden diterjemahkan,  Wilayah-wilayah  Zending Kita: Zending di Kepulauan Sangi dan Talaud, Tahuna:  Badan  Pekerja  Sinode,  Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud Crompton,  R,  (1993), Class  and  Stratification,  an Introduction  to  current  Debates, Cambridge UK: Polity Press
Duverger,  M,  (1981).  Sosiologi  Politik  Jakarta: Rajawali
Featherstone, M. (1990). Global Culture:
Nationalism,  Globalization  and  Modernity ,
London: Sage Publication Giddens, A. (2006). Sociology 5 th Edition. UK: Polity
Press
Geertz,  C.  (1973). The  Interpretation  of  Culture, Selected  Essay ,  New  York;  Basic  Books  Inc Publisher
Gramschi, A, (2000), Sejarah dan Budaya, Surabaya:
Pustaka Promethea
Hamzah, et, al. (2008), Respon Komunitas Nelayan
Terhadap  Modernisasi  Perikanan  (Studi Kasys  Nelayan  Suku  Bajo  di  Desa  Lagasa, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara  dalam  Sodality  Jurnal  Sosiologi Pedesaan, Bogor: IPB
Hannerz, U, (1992), Cultural Compelxity, New York: Columbia University Press. Humaedi,  M.A.  dan  Sholihin,  L.  (ed),  (2015),  Kaum Muda dan Budaya Maritim Nusantara; Bunga Rampai  Lomba  Esai  Sosial  Budaya  Nasional 2015,  Jakarta:  Pusat  Penelitian  Kebijakan Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan  bekerja  sama dengan Ifada Press.
Kaunang,  I.R.,  (1999).  “Bulan  Sabit  di  Nusa  Utara. Islam di Kepulauan Sangihe dan Talaud pada Abad 16 dan 17”, Tesis . Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM
Kaunang,  I.R.,  (2013), Bulan  Sabit  di  Nusa  Utara: Perjumpaan  Islam  dan  Agama  Suku  di Kepulauan  Sangihe  dan  Talaud ,  Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Koentjaraningrat,  (2009),  Pengantar  Antropologi,
Jakarta: PT. Rineka Cipta
Kusumastanto,  T.  (2002).  “Reposisi  Ocean  Policy dalam  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  di Era  Otonomi  Daerah”. Orasi  Ilmiah  Guru Besar  Tetap  Ilmu  Kebijakan  Ekonomi Perikanan dan Kelautan . Bogor: FPIK- IPB Laksono, P.M. (ed). (2015). Antropologi Pendidikan, Aneh:  Biasanya  tidak  apa-apa,  Yogyakarta: Kepel Press Lapian,  A.B.  (2008),  Pelayaran  dan  Perniagaan Nusantara  Abad  ke-16  dan  17,  Jakarta: Komunitas Bambu
Lapian,  A.B.  (2009),  Orang  Laut,  Bajak  Laut,  Raja Laut,  Sejarah  Kawasan  Laut  Sulawesi  Abad XIX, Jakarta: Komunitas Bambu
Lawang,  R.  M.Z.    (2014),  “Beberapa  Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , Vol. 1, No.2 Levitas,  R.  (2006),  ‘The  concept  and  measurement of social exclusion’ in Pantazis, C., Gordon, D. and Levitas, R. Poverty  and Social Exclusion in Britain, Bristol, Policy Press.
Lombard,  D.  (2008),  Nusa  Jawa:  Silang  Budaya Kajian  Sejarah  Terpadu  Bagian  II:  Jaringan Asia, JakartaL Gramedia Pustaka Utama
Macpal,  S.  (2013),  Pewarisan  Islam  pada Masyarakat  Minoritas;  Sebuah  Kajian Pendidikan  Islam  di  Kendahe  II,  Kecamatan Kendahe, [skripsi], Manado: STAIN Manado Novianto.  (2014),  Krisis  Kapitalisme  dan  Upaya Perebutan Ruang Hidup Rakyat di
Pegunungan  Kendeng  Utara  Pati–Jawa Tengah, Harian Indoprogress.com
Prins Wil J.M and Peter J.M.N, (1983), The Struggle for The Third Word City dalam G. Ansari and P.J.M  Nas  (ed.), Town-Talk:  The  Dynamics  of Urban Anthropology , Leiden: Brill Rosana,  E,  (2011),  “Modernisasi  dan  Perubahan
Sosial”, Jurnal TAPIs , Vol. 7, No. 12 Suhartini,  A  Halim,  I  Hambali  dan  A  Basyid  (Eds), (2005). Model-Model Pemberdayaan
Masyarakat, Yogyakarta: LKiS
Roem,  T.  (ed)  (2004),  Orang-Orang  Kalah¸
Yogyakarta: INSIST Press
Tornquist,  O.,  (2011),  Penghancuran  PKI.  Jakarta:
Komunitas Bambu.
Ulaen,  A.J.  (2003),  Nusa  Utara  dari  Lintasan  Niaga ke  Daerah  Perbatasan,  Jakarta:  Sinar Harapan.
Velasco,  D,  (2010),  “Navigating  the  Indonesian- Philippine  Border:  The  Challenges  of  Life  in the  Borderzone”, Kasarinlan,  Philippine Journal of third world study, Vol. 25, No. 1-2 Yunita,  D.,  dan  Sekarningrum,  B,  (2018),  “Ekslusi Sosial  pada  Masyarakat  Petani”, Sosioglobal: Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi,
Vol. 2, No. 2, h. 25-37
http://sangihekab.go.id/home/index.php?mid=La mbangDaerah,  diakses  pada  tanggal  26  Mei 2020, pukul 15:23 wib
https://s2ppuns12.wordpress.com/2012/01/03/
modernisasi-perikanan-terhadap- stratifikasi-masyarakat-pesisir-suku-bajo/ diakses  pada  tanggal  26  Mei  2020  pukul 10.15 http://health.kompas.com/read/2011/11/01/020 74380/modernisasi.nelayan    diakses  pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 10.30 https://m.tempo.co/read/news/2016/06/22/092
782246/sangihe-sitaro-talaud-masuk-5- besar-termiskin-di-sulut,  diakses  pada  hari Jumat 26 Mei 2020, pukul 14.00 WIB