## ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN

## Alimin

## aliminayyubi1962@gmail.com

## Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

## ABSTRAK
Ada  dua  makna  esensial  Pendidikan  Agama  Islam  yaitu  “Pendidikan”  dan  “Agama Islam”.Intelektual  maupun  moral  berkembang  dengan  cara  menemukan  kebenaran sejati,moral,  dan  pendidik  menempati  posisi  p  enting  dalam  memotivasi  dan  menciptakan lingkunganya.  Dalam  etiknya  Aristoteles,  Pendidikan    diartikan    mendidik    manusia  untuk memiliki  sikap  yang  pantas dalam  segala  perbuatan
Untuk  melengkapkan  wawasan  kita,  perlu  kiranya menelisik pengertian PAI   dalam regulasi  di  Indonesia.    Menurut    Peraturan    Pemerintah    Republik  Indonesia  Nomor  55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama  dan Pendidikan Keagamaan  Bab  1  Pasal  1  dan  2  ditegaskan,  “  Pendidikan  agama  dan  keagamaan    itu merupakan    Pendidikan    dilaksanakan    melalui  mata  pelajaran  atau  kuliah  pada  semua jenjang Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan penegetahuan  serta  membentuk  sikap, kepribadian  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  juga keterampilan  dan  kemampuan  peserta    didik    menjadi  manusia  yang    dapat    menjalankan dan  mengamalkan ajaran agamanya Kata kunci: Peraturan Pemerintah dan Pendidikan Agama Islam

## A. Pendahuluan
Lingkungan  adalah  segala  sesuatu  yang  terdapat  di  sekitar  makhluk  hidup  dan berpengaruh  terhadap  aktivitas  makhluk  hidup.  Untuk  menjaga  dan  melestarikan lingkungan hidup itu tidaklah mudah karena setiap manusia mempunyai pandangan  yang berbeda-beda. 1
Implementasi  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Implementasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan  sudah  dianggap  sempurna.  Implementasi    juga    bisa    berarti    pelaksanaan yang  berasal  dari  kata  bahasa inggris implement yang  berarti  melaksanakan. 2 Guntur Setiawan  berpendapat, bahwa   implementasi   ad lah   perluasaan   aktivitas   yang   saling menyesuaikan  proses  interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan  untuk  mencapainya  serta memerlukan  jaringan pelaksana  birokrasi yang efektif. 3
E-learning juga lebih muda untuk diserap artinya menggunakan fasilitas multimedia yang  berupa  suatu  gambar,  teks,  animasi,  suara,  dan  juga  video.  Namun  pesesrta  didik mungkin  dapat  bisa  frustasi  apabila  tidak  dapat  mengakses  grafik,  gambar,  serta  video dikarenakan peralatan (software dan hardware) yang tidak memadai. 4
1 qomaruddin, http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575
2 E Mulya sa , Implementasi  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ja ka rta: Bum i Aksa ra , 2014), 56.
3 Guntur Setia wa n, Implementasi  dalam birokrasi pembangunan (Ja ka rta: Ba la i Pusta ka, 2004), 39.
4 Qomaruddin,http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3755
Kebijakan dan implementasi tidak dapat dipisahkan,  sebuah kebijakan tidak   berarti tanpa   implementasi.    Carl   j.   frederick   menyatakan    bahwa kebijakan    itu    adalah serangkaian   tindakan   seseorang,   kelompok   atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  dengan  menunjukan  hambatan-  hambatan    dan    kesempatan-kesempatan terhdap  usulan  kebijakan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 5
Dalam  melestarikan  budaya  dan  berlakunya  ajaran  Islam  yang  menganut  paham Aswaja  bagi  terwujudnya  tatanan  masyarakat  yang  berkeadilan  demi  kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. 6
Kebijakan    juga    merupakan    arah    tindakan    yang    mempunyai  maksud  yang ditetapkan  oleh  seorang  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan. Dalam      Hal      ini      Kebijakan      Implementasi    seperti    yang      sudah  diuraikan  diatas, konteks  Pendidikan menjadi  salah  satu  peraturan  yang  perlu  diperhatikan implementasinya  oleh  pemerintah  dari  pihak  lain  yang  melaksanakan    peraturan Pendidikan    yang    utama  Pendidikan  dalam  konteks  keagamaan.  Salah  satu  alternatif yang  bisa  digunakan  adalah  dengan  pembelajaran  contextual  teaching  and  learning. Dengan  penggunaan  model  pembelajaran   ini  diharapkan  materi  pelajaran  PAI  dapat mudah  dipahami  dan  dapat  meningkatkan  motivasi  serta  prestasi  belajar  peserta  didik terhadap mata pelajaran PAI. 7
Ada  dua  makna  esensial Pendidikan Agama Islam yaitu  “Pendidikan” dan “Agama Islam”.Intelektual  maupun  moral  berkembang  dengan  cara  menemukan  kebenaran sejati,moral,  dan  pendidik  menempati  posisi  p  enting  dalam  memotivasi  dan menciptakan  lingkunganya.  Dalam  etiknya  Aristoteles,  Pendidikan    diartikan    mendidik manusia  untuk    memiliki  sikap    yang    pantas  dalam    segala    perbuatan. 8 Dalam pandangan   al-Ghazali  Pendidikan   adalah usaha  pendidik  untuk  menghilangkan akhlaq buruk dan menanamkan akhlaq yang   baik  kepada  siswa  sehingga  dekat  kepada  Allah swt.    Dan    mencapai  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Sedangkan  Ibnu  Khaldun memandang bahwa Pendidikan itu memiliki  makna luas.
Bagi   John  Dewey,  Pendidikan  adalah  pertumbuhan,  perkembangan, dan  hidup itu    sendiri.    Ia  memandang    secara  progresif  dan  berprinsip  pada  sikap  optimistis tentang  kemajuan  siswa  dalam  proses  pendidikanya.  Ki  Hajar  Dewantara mengemukakan    Pendidikan    sebagai  tuntunan    untuk    tumbuhnya  potensi  siswa  agar menjadi  pribadi  dan  bagian  dari  masyarakat  yang  merdeka  sehingga  mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 9
Dari    pendapat    beberapa    tokoh    yang    telah    menjelaskan    makna Pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:
1.   Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik.
2.    Siswa  adalah    manusia  merdeka  yang    dipandang  memiliki  potensi  untuk selanjutnya  potensi  tersebut  ditumbuhkan  dan  dikembangkan  melalui pendidikan.
3.    Pendidik    adalah    orang    yang    memiliki  posisi  penting  proses  Pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan kondusif.
6 qomaruddinhttp://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3530
7 qomaruddin,  http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3637
8 Bunya m in, Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta’lim, Vol.17  No.2, (Septem ber 2019): 82
9 John Dewey, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.7  No.2, (Agustus  2017).
4.   Manusia   dengan    intelektual   cerdas    dan   karakter  yang   baik    tujuan   dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan.
5.    Pendidikan  dalam  perjalananya  telah  diwarnai  oleh  agama  dalam  peran  dan prosesnya.
Menurutnya      agama      merupakan      motivasi      hidup      dan      kehidupan,termasuk sebagai    alat    pengembangan    dan    penegendalian    diri    yang    amat  penting.  Bukan sekedar diketahui, memahami dan mengamalkan agama adalah sangat  penting bagi dalam mencetak  manusia  yang  utuh.  Oleh  karena  agama  islam  adalah  salah  satu  agama  yang diakui  negara,  maka  tentunya  Pendidikan  Agama  Islam  atau  PAI  mewarnai  proses Pendidikan di Indonesia. PAI adalah usaha  d an  proses  penanaman  sesuatu  (Pendidikan) secara kuntinyu antara guru dengan siswa,  dengan akhlaqul karimah sebagai tujuan akhir, penanaman  nilai-  nilai    islam    dalam    jiwa,    rasa  dan    piker,    serta  keserasian    dan keseimbangan adalah  karakteristik  utamanya  itu  sud ah  menjadi way  of  life (pandangan dan sikap hidup seseorang).
Untuk  melengkapkan  wawasan  kita,  perlu  kiranya menelisik pengertian PAI   dalam regulasi  di  Indonesia.   Menurut   Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan  Bab  1  Pasal 1  dan 2  ditegaskan,  “  Pendidikan  agama  dan  keagamaan    itu    merupakan    Pendidikan dilaksanakan    melalui  mata  pelajaran  atau  kuliah  pada  semua  jenjang  Pendidikan  yang bertujuan untuk memberikan penegetahuan  serta  membentuk  sikap,  kepribadian manusia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  juga  keterampilan  dan kemampuan  peserta    didik    menjadi  manusia  yang    dapat    menjalankan    dan mengamalkan ajaran agamanya” 10 .
Implementasi  pendidikan  agama  dan  keagamaan  yang  pada  pasal  30  ayat  1  UU RI  Sikdiknas  Nomor  20  tahun  2003  dijelaskan  bahwa  “pendidikan  agama  dan keagamaan”  diselenggerakan  oleh  pemerintah  dan  kelompok  masyarakat  dari  pemeluk agama  sesuai dengan  peraturan perundang-undangan dan  pendidikan  agama  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dan  strategis.  Bahwa  dapat  di  simpulkan  implementasi  ialah suatu  kegiatan yang terencana, bukan   hanya   suatu   aktifitas   dan   dilakukan   secara sungguh-sungguh  berdasarkan    acuan    norma-norma    tertentu    untuk    mencapai  tujuan kegiatan. Oleh  karena  itu,  implementasi  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  dipengaruhi  oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide,  program  atau  aktivitas  baru  dengan  harapan  orang  lain  dapat  menerima  dan melakukan  perubahan  terhadap  suatu  pembelajaran  dan  memperoleh  hasil  yang diharapkan.
Dalam  rangka  mewujudkan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan,  peraturan  pemerintah No.  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan   pasal  4 ayat    (3)  secara  tegas  menyatakan    bahwa    setiap    satuan  pendidikan  menyediakan tempat  menyelenggarakan  pendidikan  agama. Ayat (4)  satuan  pendidikan  yang  tidak dapat    menyediakan    tempat  menyelenggarakan    pendidikan    agama  sebagaimana dimaksud   pada  ayat  (3) dapat  bekerja  sama  dengan  satuan  pendidikan  yang  setingkat atau  penyelenggara  pendidikan  agama  di  masyarakat  untuk  menyelenggarakan pendidikan  agama  bagi  peserta  didik.  Ayat  (5)  setiap  satuan  pendidikan  menyediakan tempat    dan    kesempatan    kepada    peserta    didik    untuk  melaksanakan  ibadah berdasarkan  ketentuan  agama  yang  dianut  oleh  peserta  didik.  Ayat  (6)  bahwa  tempat
10 Kem enteria n Hukum , 2015.
melaksanakan  ibadah  agama sebagaimana  dimaksud     pada     ayat      (5)    dapat      berupa ruangan      didalamatau      disekitar  lingkungan  satuan  pendidikan  yang  dapat  digunakan peserta didik untuk menjalankan ibadahnya.
Berfungsi membentuk manusia indonesia  yang  beriman  dan bertakwa kepada tuhan yang  maha  esa  serta  berakhlaq  mulia  dan  mampu  menjaga  kedamaian  dan  kerukunan hubungan  inter dan antar umat beragama melihat demikian pentingnya pendidikan agama disekolah  dan    perguruan  tinggi  sebagaimana  dirumuskan  dalam  peraturan    perundang- undangan diatas. 11
Pendidikan     merupakan     proses   pengubahan     sikap     dan     tata     laku  seseorang atau  kelompok  orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya    pengajaran dan    pelatihan.    Dalam    undang-undang    Nomor  55    Tahun  2007.  Menjelaskan  bahwa peraturan  pemerintah  pendidikan  agama  dan  keagamaan    pasal  4  ayat  3,  4,5  dan  6 adalah  usaha  sadar  dan  terencananya untuk  mewujudkan  suasana  belajar  menyediakan tempat  dan  ksempatan  peneyelenggara    pendidikan    agama    sebagaimana    dimaksud dapat      bekerja  sama    dengan    satuan    pendidikan    agama    di    masyarakat    untuk menyelenggarakan    pendidikan    agama  dan  peserta  didik  bisa  melakasanakan  ibadah berdasarkan   ketentuan   agama  yang  dianut   oleh  peserta  didik  dapat berupa  ruangan di  dalam  atau  di  sekitar  lingkungan  satuan  pendidikan  yang  dapat  digunakan peserta didik untuk menjalankan ibadah.
Dari   Hadis  Muhammad   bin   Al  ‘Alla’  telah   menceritkan   kepada  kami,  Husain bin  Ali  telah  menceritakan  kepada  kami,  dari  Zaidah,  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari ayahnya,  dari  Aisyah  Ra.  Aisyah  berkata:  “Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi    wa    Sallam memerintahkan    untuk    membangun    masjid    dikampung-  kampung  dan  hendaknya dibersihkan  dan diharumkan”.  ( HR.  Abu Daud  No. 455).  Abu Daud  Assijistani,  Sunan Abi Daud ( Maktabah Syamilah ) Juz 1 Halaman  124. 12
Dan  Abdullah  bin  Umar  Ra  berkata,  "Saya  mendengar  Rasulullah SAW  berkata "Setiap    kalian    adalah    pemimpin,    dan    setiap    kalian      akan  dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai  pertanggung jawabannya.    Seorang    laki-laki  adalah    pemimpin    atas  keluarganya  dan  ia  akan dimintai  pertanggung  jawabannya.  Seorang  wanita  adalah  pemimpin  atas  rumah suaminya,  dan  ia  pun  akan  dimintai  pertanggung  jawabannya.    Seorang    budak    juga pemimpin  atas  harta  tuannya  dan  ia  juga  akan  dimintai  pertanggung  jawabannya." Abdullah  bin  Umar  berkata,  "Saya  cukupkan  dengan  kata:  “  Seorang  laki-laki  adalah pemimpin  atas  harta bapaknya,  dan  ia  dimintai  pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin  dan setiap kalian  akan dimintai pertanggung jawabannya.”
S e i r i n g   dengan  visi  sekolahan  SMK  Ma’arif  NU  Sunan  Giri  Driyorejo  Gresik yaitu  untuk  mewujudkan  sekolah  yang  professional  dalam  menjadikan  siswa    yang terdidik,    terampil,    peduli    lingkungan    hidup    dan    yang    paling  penting  berakhlaqul karimah.  Dalam bentuk  peraturan pemerintah nomor 55 tahun  2007  tentang  pendidikan agama  dan  keagamaan  pasal  3,4,5  dan  6. Pendidikan  agama  mempunyai  kedudukan yang  tinggi  dan  paling  utama, karena  pendidikan agama menjamin dapat  memperbaiki akhlaq  peserta  didik.  Sehingga  sekolahan  berinisiatif  untuk  mengajukan  rancangan peraturan pemerintah  dengan  tujuan  memberikan  bekal  beragama  bagi  peserta  didik
11 . Pa sa l 4 Unda ng-unda ng Nom or 55 Ta hun 2007 tenta ng Pendidikan Agama dan Keagamaan.
12 Ba druddin a l a ini, Um a da h a l qa ri wa  a l m usta fti, Maktabah Syamilah (Juz 6), Ha la m a n 189.
dalam  mengembangkan   kehidupanya  sebagai  umat  yang  berilmu,  beriman, bertaqwa, beeramal,  dan  berakhlaqul  mulia  serta menajadi manusia  yang berkepribadian   baik   dan berguna    bagi  bangsa  indonesia,      dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  55  tahun  2007 pasal  4  pengelolaan  pendidikan  ini  harus  dilakukan  untuk  menjamin  akses  masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
Berdasarkan   latar   belakang   masalah    diatas   yang   mengacu    pada Peraturan Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan keagamaan  di  SMK Ma’arif  NU  Sunan  Giri Driyorejo Gresik. Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat  dirumuskan  tentang  bagaimana  pelaksanaannya  apakah  sudah  melaksanakan undang-undang  tersebut,  karena  peraturan    undang-undang  ini  sudah  ada  sejak  tahun 2007,  apa  faktor  yang mempengaruhi  sehingga  tidak   terlaksana  peraturan  pemerintah Nomor    55  tahun  2007  pasal  4  ayat  ,4,5  dan  6  tentang  penyelenggaraan  tempat  ibadah untuk  peserta  didik.  Bagaimana  respon  dari  pihak  akademis  khususnya  bagi  pendidik dan  peserta  didik  nya  dan  bagaimana  sosialisasi  peraturan  tersebut  terkait    satuan pendidikan  menyediakan  tempat  penyelenggaraan  pendidikan  agama.  Sehubungan dengan  demikian  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian      dan      mengkaji    tentang Implementasi   Nomor   55   Tahun    2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

## PEMBAHASAN A. Konsep Implementasi  Kebijakan
1.   Pengertian Implementasi  Kebijakan
Secara  etimologi  pengertian  implementasi  menurut  kamus  Webster  adalah  konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam  kamus  besar  webster, to  implement  (mengimplementasikan)  berarti to  provide  the  means  for  carrying  out (menyediakan  sarana untuk  melaksanakan  sesuatu)  dan to  give  practical  effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).
Implementasi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu to  implement yang  berarti mengimplementasikan.  Implementasi  merupakan  penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan sesuatu  yang  menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu.  Sesuatu  tersebut dilakukan  untuk  menimbulkan  dampak  atau  akibat  itu  dapat  berupa  undang-undang, peraturan pemerin tah dalam kehidupan kenegaraan. 13
Secara    etimologi    kebijakan    berasal  dari  bahasa  inggris  “policy”.  Akan  tetapi, kebanyakan  orang  berpandangan  bahwa  istilah  kebijakan  senantiasa  disamakan  dengan istilah  kebijaksanaan.  Padahal  apabila  dicermati  berdasarkan  tata  bahasa,  istilah kebijaksanaan  berasal  dari  kata “wisdom”.
Peneliti  berpandangan  bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah  kebijaksanaan. Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  pengertian  kebijaksanaan  memiliki pertimbangan-pertimbangan  yang lebih lanjut,  sedangkan  kebijakan  mencakup  peraturan- peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik dan agama.
Anderson  berpendapat  bahwa  kebijaksanaan  sebagai  langkah  tindakan  yang  secara dilakukan  oleh  seseorang  aktor atau  sejumlah  aktor berkenaan  dengan  adanya  masalah atau    persoalan  tertentu  yang  sedang  dihadapi.    Oleh    karena  itu,    kebijaksanaan menurut  Anderson  merupakan langkah  tindakan   yang   sengaja   dilakukan  oleh   aktor yang  berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. 14
13 Wina rno, Kebijakan Publik (Ja ka rta:2002), ha l 102.
14 Anderson, Kebijakan Publik (2003), ha l 13.
Implementasi  kebijakan   pada   prinsipnya   merupakan   cara   agar sebuah  kebijakan dapat    mencapai  tujuanya.  Lester  dan  Stewart  menjelaskan      bahwa      implementasi kebijakan      adalah      alat      administrasi  hukum    dimana    berbagai    aktor,    organisasi, prosedur    dan    teknik    yang  bekerja      bersama-sama      untuk      menjalankan      kebijakan berguna      meraih  dampak    atau    tujuan    yang    diinginkan.    Jadi  implementasi  itu merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan  kebijakan.  Akan  tetapi  pemeritah  dalam membuat  kebijakan  juga  harus  mengkaji  terlebih  dahulu  apakah    kebijakan    tersebut dapat    memberikan    dampak    yang    buruk    atau  tidak  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut bertujuan  agar  suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dengan  masyarakat  apalagi  sampai merugikan  masyarakat.
Implementasi    kebijakan    menurut    Nugroho    terdapat    dua    pilihan  untuk mengimplementasikannya,  yaitu  langsung  mengimplementasikannya  dalam  bentuk program-program  dan    melalui  formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan  dari  kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan   yang   telah   dijelaskan  oleh  Nugroho merupakan    dua    pilihan  dimana  yang  pertama  langsung  mengimplemntasi  dalam bentuk  program dan pilihan  kedua melalui  formulasi kebijakan. 15
Pengertian  implementasi  kebijakan  diatas,  maka  George  C.  Edward  III mengemukakan beberapa hal yang dapat dipengaruhi keberhasilan suatu implementasi: 1.   Komunikasi
Implementasi    mensyaratkan    agar    implementor    mengetahui    apa  yang    harus dilakukan.    komunikasi    diartikan    sebagai    proses  penyampaian    informasi komunikator  kepada  komunikan.  Selain  itu juga  dalam  komunikasi  implementasi kebijakan  terdapat  tujuan  dan sasaran  kebijakan  yang  harus  disampaikan  kepada kelompok  sasaran,  hal  tersebut  dilakukan  agar  mengurangi  kesalahan  dalam pelaksanaan kebijakan.   Komunikasi  kebijakan  memiliki  beberapa  macam  dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsisten.
2.   Sumber Daya
Faktor yang  mempengaruhi  terlaksanakanya  keberhasilan  terhadap  suatu implementasi,   walaupun   isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan secara    jelas   dan konsisten,    akan   tetapi   apabila   implementator kekurangan  sumber  daya  untuk melaksanakan  kebijakan  maka  tidak akan  berjalan  dengan  efektif.  Sumber  daya yang  dapat  mendukung pelaksanaan  kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, sumber  daya  anggaran,  sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.
3.   Disposisi
Waktu    atau  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan.  Disposisi    itu seperti    k o m i t m e n ,    kejujuran,    dan    sifat    demokratik.  Apabila    pelaksana kebijakan        mempunyai    karakteristik    atau    watak  yang  baik,  maka  dia  akan melaksanakan  kebijakan  dengan  bai  sesuai  dengan  sasaran  tujuan  dan  keinginan pembuat  kebijakan.  Elemen  yang  dapat      mempengerahui    disposisi    adalah pengetahuan   yang   cukup penting  karena  dengan  penegtahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi  tersebut.
4.   Struktur Birokrasi
15 . Ria nt Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi Implementasi  dan Evaluasi,
(Sa m a rinda :Elex Media Kom putindo. 2003), 40
Suatu  badan  yang  paling  sering  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  secara keseluruhan.  Struktur  organisasi  yang  bertugas  melaksanakan    kebijakan    memiliki pengaruh    besar    terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  stuktur  birokrasi  terdapat dua hal  yang penting  mempengaruhinya  salah  satunya yaitu aspek struktur  birokrasi yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi yang standar ( standard  operating  procedures atau  SOP).  SOP  ini  merupakan    pedoman    bagi pelaksana  kebijakan  dalam  bertindak  atau menjalankan tugasnya. Selain  SOP  yang mempengaruhi  struktur  birokrasi  adalah  fragmentasi  yang  berasal  dari  luar oraganisasi. 16

## 2.   Fungsi dan Tujuan Implementasi  Kebijakan
Pandangan    para  pakar  bahwa  setiap  kebijakan  yang  telah  dibuat  harus diimplementasikan.  Oleh  karena itu, implementasi kebijakan diperlukan  karena  berbagai alasan  at  prespektif.  Berdasarkan  prespektif masalah  kebijakan,  sebagaimana  yang  T.B. Smith  mengakui  bahwa  ketika  kebijakan    telah    dibuat,    kebijakan    tersebut    harus diimplementasikan    dan  hasilnya    sedapat      mungkin    sesuai    dengan    apa    yang diharapkan    oleh pembuat      kebijakan    jika    di   visualisasikan    akan    terlihat   bahwa suatu  kebijakan      memiliki      tujuan      yang      jelas    sebagai    wujud      orientasi    nilai kebijakan.  Tujuan implementasi kebijakan  tindakan untuk mencapai tujuan satu  tindakan intervensi untuk  sesuatu  masalah  agar masalah  dapat diselasaikan  di  formulasi ke  dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai dan program dilaksanakan sesuai  dengan  rencana.  Implementasi  kebijakan  atau  program  secara  garis  besar dipengaruhi  oleh  isi    kebijakan    dan    konteks  implementasi.    Dan    keseluruhan implementasi kebijakan  dievaluasi  dengan  cara  mengukur  luaran  program  berdasarkan tujuan   kebijakan.   Luaran   program   dilihat   melalui  dampaknya  tehadap sasaran   yang dituju  baik  individu  dan  kelompok  maupun  masyarakat.
Luaran      implementasi      kebijakan      adalah      perubahan      dan      diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. 17

## 3.   Proses Implementasi  Kebijakan
Implementasi   mengacu  pada  tindakan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah ditetapkan    dalam  satu    keputusan.    Tindakan  berusaha  untuk  mengubah  keputusan- keputusan  menjadi pola-pola operasional serta berusaha  mencapai  perubahan  besar  atau kecil  sebagaimana  yang    telah  diputuskan  sebelumnya.  Pada  hakikatnya  implementasi merupakan  upaya  pemahaman  apa  yang  seharusnya  terjadi  setelah  sebuah  program dilaksanakanya.
Proses  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  melibatkan  instansi yang bertanggung jawab  untuk  pelaksanaan  kebijakan  tersebut,  namun  menyangkut  jaringan  kekuatan politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Proses  pelaksanaan  keputusan  dasar  dalam  tataran  praktis juga termasuk implementasi   kebijakan.   Proses   ini   terdiri   atas  beberapa  tahap,  yaitu tahapan    pengesahan  peraturan  perundangan,  pelaksanaan  keputusan  oleh  instansi pelaksana,  ketersediaan  kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan,  dampak  nyata keputusan    baik    yang    dikehendaki  atau  tidak,  dampak  keputusan  sebagaimana  yang telah  diharapkan  instansi  pelaksana,  dan upaya  perbaikan  atas  kebijakan  atau peraturan perundangan.
16 George  C. Edwa rds  III , Implementing Public Policy ,(London:1980), 117
17 Na ka m ura , The Politics of Policy Implementation ,(New  York:1980), 24
Proses    persiapan    implementasi   setidaknya   menyangkut   beberapa   hal penting yaitu  penyiapan    sumber  daya,    metod e,   penerjemahan  kebijakan menjai  rencana  dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.
4.   Faktor pendukung  dan penghambat implementasi dalam implementasi  kebijakan
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan  penghambat  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan.  Menurut  pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu
1.   Komunikasi
Suatu    program  yang  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  jelas      bagi pelaksana.      Hal      ini      menyangkut      proses      penyampaian  informasi,  kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2.   Sumber daya
Meliputi  empat  komponen  yaitu  staf  yang  cukup  atau  jumlah  dan  mutu,  informasi yang  dibutuhkan  guna  pengambilan  keputusan,  kewenangan    yang    cukup    guna melaksanakan    tugas    atau    tanggung  jawab  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan.
3.   Disposisi Sikap  pelaksana  merupakan  komitmen  pelaksana  terhadap program.
4.   Struktur birokrasi Didasarkan  pada standard  operating  procedure yang  mengatur  tata  aliran  pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.
Untuk    memperlancar    implementasi    kebijakan,    perlu    dilakukan  diseminasi  dengan baik. Syarat  pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat yaitu :
1. Adanya  respek    anggota  masyarakat    terhadap    otoritas  pemerintah    untuk menjelaskan  perlunya  secara  moral  mematuhi  undang-undang  yang  dibuat  oleh pihak berwenang
2. Adanya  kesadaran  untuk  menerima  kebijakan  yang  terwujud  manakala kebijakan yang dianggap logis
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah
4. Awalnya  suatu  kebijakan  yang  dianggap  kontroversial  dengan  berjalanya  waktu maka kebijakan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

## B. Peraturan  Pemerintah    No.  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan   Agama  Dan Keagamaan
Undang-undang  Dasar  Negara    Replubik  Indonesia    Tahun  1945  pasal  31  ayat  3 berbunyi:  “  pemerintah  mengusahakan    dan  meneyelenggarakan  ketaqwaan  serta  akhlaq muli a dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang ”. 18
Atas dasar amanat  Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, undang- undang nomor 20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  pada  pasal  3  menyatakan  bahwa pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi    peserta    didik    agar menjadi    manusia    yang    beriman    dan    bertaqwa  kepada  tuhan  yang  maha  esa, berakhlaqul  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Dalam  penjelasan  umum  undang-  undang nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan    nasional  dtegaskan  bahwa  strategi
18 Unda  ng-unda  ng  Republik  Indonesia  , Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan
pertama dalam melaksanakan  pembaruan  sistem  pendidikan  nasional  adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlaq mulia.”
Pendidikan  keagamaan  pada  umumnya  diselengerakan  oleh  masyarakat  sebagai perwujudan  pendidikan  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat.  Jauh  sebelum  indonesia merdeka,  perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang.  Selain  menjadi akar  budaya  bangsa,  agama  disadari  merupakan  bagian      tak      terpisahkan      dalam pendidikan.   Pendidikan   keagamaan   juga berkembang   akibat    mata   pelajaran   atau kuliah    pendidikan    agama    yang  dimulai    menghadapi    berbagai    keterbatasan. Sebagian    masyarakat  mengatasinya    dengan    tambahan    pendidikan    agama  dirumah, rumah  ibadah  atau  perkumpulan-  perkumpulan  yang  kemudian  berkembang  menjadi satuan  atau  program  pendidikan  keagamaan  formal,  nonformal  atau  informal.  Secara historis    keberadaan      pendidikan      keagamaan      berbasis    masyarakat    menjadi  sangat penting  dalam  upaya  pembangunan  masyarakat  belajar,  terlebih   lagi karena  bersumber dari  aspirasi  masyarakat  yang  sekaligus  mencerminkan  kebutuhan  masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.
Dalam  kenyataan  terdapat  kesengajaan  sumber  daya  yang  besar  antar  satuan pendidikan  keagamaan.  Sebagai  komponen  sistem  pendidikan  nasional,  pendidikan keagamaan  perlu  diberi  kesempatan  untuk berkembang, dbina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.
Rancangan  peraturan  pemerintah  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan  merupakan  kesepakatan    bersama    pihak-pihak  yang  mewakili  umat  islam, kristen,  katolik,  hindu,  budha  dan  khonghucu.  Masing-  masing  telah  memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing.

## C. Pendidikan Keagamaan
Pendidikan  keagamaan  mulai  diatur  pemerintah  didalam  pasal  8  peraturan pemerintah    nomor  55    tahun  2007.  Tujuan  pendidikan  keagamaan  yang  dimaksud adalah  terbentuknya  peserta  didik  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran agamanya  atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  yang berwawasan  luas,  kritis,  kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  beriman,  bertaqwa, dan    berakhlaq  mulia.      Pendidikan      keagamaan      ini      berbeda-beda      dalam      setiap agama. Pendidikan  Keagamaan  Islam  yang  diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 4. 19
Menurut  collins  Dictionary,  pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  disekolah yang  memberikan  penekanan  yang  kuat  pada  kepercayaan  yang terkait dengan agama tertentu. Dimana ajaran tentang berbagai agama yang disebut juga ilmu agama.
Ciri  Pendidikan  Keagamaan  ditinjau  dari  segi  sistem  pembelajaranya yang  terkait dengan  hak  dan  kewajiban  peserta  didik  sebagaiman  yang  tercantum  dalam  undang- undang nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu:
1. Peserta  didik  berhak  memperoleh  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Peserta   didik   berhak   memperoleh   pelayanan   pendidikan   sesuai   dengan bakat, minat dan kemampuanya.
3. Peserta  didik  berhak  memperoleh  beasiswa  bagi  yang  memiliki  prestasi  dan  orang tuanya dalam kondisi tidak mampu untuk membiayai  pendidikanya.
19 Fa dly Ma rt Gulthon, Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia , (Ja ka rta :Deepublish 2019), 35
4. Peserta  d  idik  berhak  pindah  ke  program  pendidikan  pada  jalur  dan  satuan pendidikan lain yang setara.
5. Peserta    didik    berhak    menyelesaikan    program    pendidikan    sesuai  dengan kecepatan    belajar    masing-masing    dan    tidak    menyimpang    dari  ketentuan  batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Peserta  didik  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  norma-norma  pendidikan  agar keberlangsungan proses dan keberhasilan  pendidikan dapat terjamin.
7. Peserta    didik    memiliki    kewajiban    untuk    turut    serta    menanggung    biaya penyelenggaraan    pendidikan    kecuali  bagi    mereka  yang    telah    dibebaskan  dari kewajiban  biaya  tersebut  berdasarkan  dengan  peraturan  perundang - undangan. Tujuan  Pendidikan  Keagamaan  adalah  untuk  mengembangkan  kemampuan  peserta didik  dalam  memahami,  menghayati,  dan  mengamalkan  nilai-nilai  agama  yang menyerasikan  penguasaanya  dalam  ilmu  teknlogi  dan  seni.    Hal  tersebut  sebagaimana yang  tercantum  dalam  peraturan  pemerintah nomor  55  tahun  2007  Bab  II  Pasal  2 ayat 2.  Secara lebih  spesifik  disebutkan bahwa  pendidikan  keagamaan  memiliki  tujuan untuk membentuk  peserta  didik  yang    memahami  dan    mengamalkan  nilai-nilai  ajaran agamanya  dan  menjadi ahli  ilmu  agama  yang  memiliki  wawasan  luas,  kritis,  kreatif, inovatif,    dan  dinamis  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  beriman, bertaqwa, dan berakhlaq mulia.
Fungsi  pendidikan  keagamaan  memiliki  untuk  mempersiapkan  peserta  didik  agar menjadi  anggota  masyarakat  yang mampu memahami dan mengamalkan  nilai-nilai  ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama diantaranya sebagai berikut:
a. Mendidik  manusia  agar  memiliki  pendirian  yang  kokoh  dan  sikap  yang positif.
b. Mendidik    manusia  agar  memiliki  ketentraman    jiwa,    karena  orang-orang  yang menganut    agama  tertentu  akan  merasakan  manfaat    dari  agamanya  tersebut, terutama ketika mereka sedan menghadap ujian dan cobaan.
c. Mendidik  manusia  agar  memiliki  sikap  berani  meneakkan  kebenaran  dan  takut untuk melakukan  kesalahan.
d. Agama  sebagai  alat  yang  sangat  penting  untuk  membebaskan  manusia  dari perbudakkan terhadap materi.
e. Mendidik   manusia   agara   tidak  tunduk  terhadap  materi  yang  sifatnya duniawi , melainkan hanya tunduk kepada Tuhan yang maha esa.

## KESIMPULAN
Kebijakan dan implementasi tidak dapat  dipisahkan,  sebuah kebijakan tidak    berarti tanpa   implementasi.    Carl   j.   frederick   menyatakan    bahwa kebijakan    itu    adalah serangkaian   tindakan   seseorang,   kelompok   atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  dengan  menunjukan  hambatan-  hambatan    dan    kesempatan-kesempatan terhdap  usulan  kebijakan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu
Kebijakan    juga    merupakan    arah    tindakan    yang    mempunyai  maksud  yang ditetapkan  oleh  seorang  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan. Dalam      Hal      ini      Kebijakan      Implementasi    seperti    yang      sudah  diuraikan  diatas, konteks  Pendidikan menjadi  salah  satu  peraturan  yang  perlu  diperhatikan implementasinya  oleh  pemerintah  dari  pihak  lain  yang  melaksanakan    peraturan Pendidikan  yang  utama  Pendidikan  dalam  konteks keagamaan.
Ada  dua  makna  esensial Pendidikan  Agama  Islam  yaitu  “Pendidikan” dan  “Agama Islam”.Intelektual  maupun  moral  berkembang  dengan  cara  menemukan  kebenaran
sejati,moral,  dan  pendidik  menempati posisi penting dalam  memotivasi dan  menciptakan lingkunganya.  Dalam  etiknya  Aristoteles,  Pendidikan    diartikan    mendidik    manusia untuk  memiliki  sikap  yang  pantas dalam  segala  perbuatan.

## REFERENSI
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Jakarta: Alfabeta Al aini, Bahruddin. Maktabah Syamilah. Umadah al qari wa al mustafti Cresswell,  John  W.  2015. Penelitian  Kualitatif  Dan  Desain  Riset ,  Yogyakarta: Pustaka Belajar
Dunn,   William  N.     2000. Pengantar   Analisis  Kebijakan   Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
E    Mulyasa,    2014. Implementasi  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan .  Jakarta:  Bumi Aksara
Edwards III C. George. 1980. Implementing Public Policy . London Gulton,   Fadly   Mart. Kebijkan   Pendidikan    Keagamaan   Islam (Studi    Kasus  Tentang Peraturan   Pemerintah   RI   No.   55  Tahun  2007.  Skripsi,  Jakarta: Universitas  Islam Negri Syarif Hidayatullah
.   2019. Kebijakan   Pendidikan   Keagamaan   Islam . Jakarta: Deepublish Harsono  dan  Hanifah, 2002, Implementasi  Kebijakan  Dan  Politik . Jakarta: Bumi Grafindo Jaya
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3106/230 https://m.hukumonline.com/pusatd ata/d etail/27239/
https://peraturan.bpk.go.id /Home/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007 https://www.researchgate.net/publication/331695816_POLITIK_DAN_K EBIJAK AN_PENDIDIKAN_AGAMA_DAN_KEAGAMAAN_DI_INDO NE  S  IA _ Analisis_Kebijakan_PP_No_55_Tahun_2007
Kaelan. 2012. Metode Penelitian  Kualitatif  Interdisiplier. Yogyakarta: Paradigma Mappiare A.T, Andi. 2006. Kamus Istilah  Konseling Dan Terapi . Jakarta: Rajawali Pers