## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 4 Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI (PAD)
(Survei pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Pada Tahun 2014-2018)

## ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX (PBB-P2) OF EFFECTIVENESS AND
CONRIBUTION TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (Survey on 35 Districts and Cities of Jawa Tengah in 2014-2015)
Alifiya Sandyah Putri, Priyo Hari Adi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana priyo.adi@uksw.edu

## ABSTRAK
Wewenang pemerintah daerah dalam mengatur PBB-P2  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah mewajibkan per tahun 2014 agar semua kabupaten dan kota di Indonesia  melaksanakan kewajibannya untuk mengatur PBB-P2. Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini guna meningkatkan otonomi daerah. Karena adanya pengalihan maka secara langsung menambah sektor penerimaan bagi PAD. PAD merupakan salah satu sektor penunjang belanja daerah, maka dari itu antara PBB-P2, PAD,  dan belanja daerah saling terkait.  Penelitian  ini  menggunakan  35  kabupaten  dan  kota  di Jawa Tengah  pada  periode  tahun  2014  –  2018.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD serta pengaruhnya terhadap belanja daerah setelah adanya pengalihan menjadi pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta laporan daerah dalam angka.
Kata Kunci : Efektivitas PBB-P2, Kontribusi PBB-P2, PAD, Belanja Daerah

## PENDAHULUAN
Daerah-daerah  yang  tersebar  di  seluruh wilayah  di  Indonesia  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  otonomi  daerah.  Strategi  dari otonomi  daerah  adalah  guna  memperkuat perekonomian  untuk  mengkokohkan  ekonomi nasional  dalam  perdagangan  bebas  (Kumoro  & Ariesanti,  2017).  Otonomi  daerah  membuat pemerintah  daerah  lebih  mandiri  dan  memiliki wewenang  penuh  terhadap  daerahnya.  Otonomi daerah membuat suatu keharusan bagi suatu daerah untuk mengembangkan diri baik dari  segi ekonomi, pembinaan  sosial  untuk  masyarakat,  serta memenuhi kebutuhan daerahnya untuk pembangunan yang ditujukan untuk masyarakatnya (Wati  &  Fajar,  2017).  Komponen  penunjang otonomi  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Pajak daerah dipungut dari masyarakat dan tidak ada imbal  balik  langsung.  Salah  satu  komponen  dari pajak  daerah  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
PBB-P2 dipungut langsung oleh pemerintah  daerah  setelah  sebelumnya  dipungut oleh  pemerintah  pusat.  Wewenang  pemerintah daerah tentang PBB-P2 telah tertulis dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pengalihan  PBB-P2 dari  pajak  pemerintah  pusat  menjadi  pajak pemerintah daerah juga turut membantu meningkatkan  PAD.  Kumoro  et  al.  (2017) menyatakan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dapat menunjukan  kemandirian  keuangan  daerahnya sendiri.  PBB-P2  yang  meningkat  akan  turut membantu meningkatkan PAD yang mengakibatkan peningkatan belanja daerahnya. Peningkatan belanja daerah ini mempengaruhi pengeluaran daerah yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Pala’biran & Rombebunga (2019) banyak  pertimbangan  dilakukan  terkait  pengalihan PBB-P2 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang  mana  adalah  kesiapan  daerah  untuk  dapat menerima  pengalihan  tersebut.  Masyarakat  daerah memiliki peran penting dalam penerimaan PBB-P2
karena sebagian besar pembangunan yang dilakukan di kabupaten/kota dilakukan oleh masyarakat daerah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurtanzila  & Kumorotomo  (2015)  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penerimaan  PBB-P2  antara  lain: administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan  wajib  pajak.  Pengalihan  pengelolaan PBB-P2  menjadi  pajak  daerah  seharusnya  dapat serta meningkatkan PAD. Peningkatan PAD karena pemasukan baru hasil pengalihan PBB-P2 menjadi pajak  daerah  dapat  menambah  jumlah  penerimaan ke kas daerah (Pala’biran & Rombebunga, 2019).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Kumoro & Ariesanti, (2017) bahwa kontribusi PBB- P2  di  Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2006-2015 terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 3,85%. Peningkatan  realisasi  penerimaan  PBB-P2  terus meningkat  sehingga  kontribusi  PBB-P2  terhadap pendapatan  daerahnya  relatif  stabil  dalam  tahun 2006-2015.  Untuk  potensi  PBB-P2  di  Kota Yogyakarta dalam target penerimaannya masih bisa ditingkatkan lagi. Kota Yogyakarta masih memiliki lebih  dari  75%  potensi  yang  masih  bisa  digali. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Fatimah et al.  (2017)  bahwa  PAD  memiliki  pengaruh  positif yang  berbanding  lurus  terhadap  belanja  rutin daerahnya di Kota Bandung pada tahun 2004-2015. Dalam  kenyataannya  PAD  dapat  mempengaruhi tingkatan belanja daerah khususnya belanja pegawai yang  paling  dominan  yang  juga  digunakan  untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memiliki  keuntungan  jangka  panjang  bagi pemerintah daerah. Keuntungan jangka panjang ini dapat  dilihat  dari  peningkatan  pembangunan  yang terjadi  atas  hak  dan  manfaatnya  pada  sektor perkotaan  maupun  perdesaan.  Salah  satu  daerah yang  mengalami  peningkatan  PBB-P2  menurut (Jatengprov.go.id,  2020)  adalah  Kota  Magelang. Peningkatan  yang  terjadi  membuat  PAD  ikut meningkat  yang  kemudian  dikembalikan  lagi  ke masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  atau pembangunan.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Kamilatussanlah  (2017)  dengan  judul  Analisis Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota  Medan  tidak  mengemukakan  secara  spesifik terkait  hubungan  antara  PBB-P2  terhadap  belanja daerah.  Peneliti  justru  hanya  menekankan  terkait pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi dari PBB- P2.  Belum  ada  penelitian  terdahulu  yang memmaparkan secara spesifik hubungan kontribusi dan  efektivitas  PBB-P2  terhadap  belanja  daerah. Karena  belum  ada  jurnal  yang  secara  spesifik membahas antara efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap  belanja  membuat  peneliti  tertarik menganalisis terkait topik ini.
Permasalahan penelitian berkaitan dengan peningkatan  kontribusi  serta  efektivitas  PBB-P2
terhadap  PAD  setelah  terjadi  pengalihan  menjadi pajak  daerah  dan  pengaruhnya  terhadap  belanja daerah.  Persoalan  penelitian  yang  dihadapi  dalam kasus  ini  adalah  bagaimana  efektivitas  dan kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  setelah  terjadi pengalihan  PBB-P2  menjadi  pajak  daerah?  Serta bagaimana  kontribusi  PBB-P2  terhadap  belanja daerah?  Tujuan  adalah  mengetahui  efektivitas  dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dan  menjelaskan pengaruh  PBB-P2  terhadap  belanja  daerah  setelah pengalihan menjadi pajak daerah.
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pentingnya penerimaan pajak daerah yang bersumber  dari  PBB-P2  terhadap  PAD  serta pengaruhnya terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sudah efektifkah pengalihan  PBB-P2  menjadi  pajak  daerah.  Hasil penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi masukan  untuk  dapat  meningkatkan  efektivitas penerimaan PBB-P2 guna mensejahterakan masyarakat  daerah.  Dapat  menjadi  tambahan  ilmu pengetahuan mengenai keterkaitan antara PBB-P2, PAD, dan belanja daerah.

## Tinjauan Pustaka
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam komponen pajak daerah yang  merupakan  bagian  dari  PAD  selain  retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 PBB-P2 merupakan pajak yang dihasilkan atas kepemilikan bangunan atau tanah oleh orang pribadi atau  badan  kecuali  yang  berada  di  kawasan  untuk kegiatan pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Pengakuan PBB-P2 adalah berasal dari bumi dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau  badan  selain  dari  area  pertambangan, perkebunan,  perhutanan  yang  diberikan  kepada pemerintah  pusat  (Lintong,  Sabijono,  &  Kalalo, 2018).  Wewenang  pengalihan  PBB-P2  menjadi pajak  daerah  adalah  bentuk  tindak  lanjut  dari otonomi  daerah  serta  desentralisasi  fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak,  tujuan  adanya pengalihan  PBB-P2  ini  adalah  untuk  memberikan wewenang  kepada  daerah  serta  untuk  memperluas basis pajak dan ketetapan tarif pajaknya.
Sejak  pengalihan  PBB-P2  menjadi  pajak daerah,  pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang penuh  terhadap  PBB-P2  serta  menjadi  komponen tambahan dalam PAD. Pendapatan yang berasal dari PBB-P2  telah  sepenuhnya  masuk  ke  dalam pendapatan  daerah  sehingga  dapat  dimaksimalkan untuk  pembangunan  daerah  guna  mensejahterakan masyarakatnya.  Tarif  yang  berlaku,  metode  bayar yang  tersedia,  hingga  sanksi  yang  berlaku  berada dalam  keputusan  yang  dianut  oleh  pemerintah daerah dalam kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu pemerintah  daerah  perlu  memaksimalkan  potensi
pendapatan daerah yang berasal dari PBB-P2 karena merupakan  pajak  daerah  yang  masih  baru dilimpahkan  ke  pemerintah  daerah.  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  dasar pengenaan  PBB-P2  berasal  dari  NJOP  yang ditetapkan  aturannya  oleh  pemerintah  daerah dengan  tarif  paling  tinggi  0,3%  sesuai  yang ditetapkan pemerintah daerah

## Pendapatan Asli Daerah
Komponen  dari  pendapatan  daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau dana yang berasal dari pemerintah pusat, serta pendapatan  lain-lain  yang  dianggap  sah  (Wati  & Fajar,  2017).  Wujud  dari  PAD  berupa  pendanaan- pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan atas tujuannya yaitu menyejaterahkan  masyarakat.  Peningkatan  PAD akan  mengurangi  ketergantungan  dari  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian  daerah  sebagai  perwujudan  otonomi daerah. Peran dari PAD terhadap pendapatan daerah sangat  penting  karena  turut  serta  membantu mendanai  pendapatan  daerah  guna  melaksanakan pembangunan  daerah.  Peningkatan  yang  terjadi terhadap pendapatan dapat menentukan kualitas dari kemampuan pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan  program,  kualitas  pelayanan,  serta kegiatan  pembangunannya  (Amalia,  Nor,  & Nordiansyah, 2017).
PAD  dipungut  oleh  pemerintah  daerah berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh daerahnya serta yang sesuai dengan perundang- undangan. Kemampuan pengelolaan PAD yang baik dapat mengakibatkan peningkatan terhadap kemandirian daerahnya (Wati & Fajar, 2017). PAD yang  dihasilkan  oleh  kabupaten/kota  nyatanya belum  mampu  menjadi  sumber  utama  pendapatan daerah.  Pemerintah  daerah  cenderung  masih bergantung  pada  dana  transferan  dari  pemerintah pusat  atau  dana  perimbangan.  Pengoptimalan penerimaan  dari  komponen  PAD  harus  dilakukan guna  memaksimalkan  pendapatan  daerah  serta mewujudkan  otonomi  daerah  lewat  kemandirian daerahnya.

## Belanja Daerah
Pengeluaran pemerintah diwujudkan dalam bentuk  belanja  daerah  yang  meliputi  belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  semua kewajiban  daerah  yang  ada  dalam  belanja  daerah diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih untuk  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Dalam Laporan  Realisasi  Anggaran,  belanja  langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja  bagi  hasil  kepada  provinsi/kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, dan belanja tidak terduga.
Belanja daerah digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang ada dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan bahwa belanja daerah meliputi kewajiban daerah untuk satu tahun  anggaran  yaitu  semua  pengeluaran  dari Rekening  Kas  Umum  Daerah  sebagai  pengurang ekuitas  dana  lancar.  Pemerintah  kabupaten/kota harus mampu membiayai belanja daerahnya ketika mendapatkan  anggaran  yang  diperuntukan  untuk mensejahterakan masyarakat (Wati & Fajar, 2017). Besaran  serta  penggunaan  belanja  daerah  yang disusun  oleh  pemerintah  sangat  berpengaruh terhadap pembangunan daerah dan juga mensejahterakan  masyarakatnya.  Kenyataannya setiap  tahun  nominal  belanja  daerah  semakin  naik seiring dengan kenaikan mata uang dunia termasuk rupiah.  Belanja  daerah  harus  diseimbangi  dengan kecukupan  terhadap  pendapatan  daerah  sehingga tujuan  dari  pengadaan  belanja  daerah  dapat terealisasikan dengan baik dan sesuai.
Efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD Efektivitas diwujudkan pada suatu tingkatan  keberhasilan  yang  ingin  dicapai  sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas merupakan suatu capaian dari target atau tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  (Anisa, Nuraina,  &  Wiharstanti,  2019).  Tolak  ukur efektivitas  dilihat  dari  sarana  dan  prasarana  serta sumber  daya  yang  secara  pasti  dirancang  untuk mencapai target yang dituju (Lintong et al., 2018). Keefektifan  PBB-P2  dapat  dilihat  dari  tujuannya yaitu  meningkatkan  penerimaan  PAD  sehingga dapat  mensejahterakan  masyarakat  melalui  belanja daerah. Jika kontribusi output yang dihasilkan dalam mencapai  tujuan  yang  dituju  besar,  maka  proses kerja  dalam  unit    suatu  organisasi  semakin  efektif (Chandra, Sabijono, & Runtu, 2020). Penelitian oleh Sari (2020) yang dilakukan di  Kota  Bandung  pada  tahun  2002-2008 menunjukkan  bahwa  penerimaan  PBB-P2  sudah cukup  efektif.  Pada  tahun  2002  dan  2003  tingkat keefektifan  penerimaan  PBB-P2  terendah  namun masuk kriteria cukup efektif. Penyebabnya ada pada objek pajak tagihan PBB-P2 yang tidak jelas serta terlalu tinggi penetapan pajaknya. Sedangkan pada tahun  2004  dan  2006  terjadi  peningkatan penerimaan  PBB-P2  dengan  kriteria  sangat  efektif dan terjadi penurunan PBB-P2 pada tahun 2008 dan 2007.  Penurunan  penerimaan  PBB-P2  ini  terjadi karena transisi administrasi pada pembayaran PBB- P2  serta  tunggakan  dari  perusahaan-perusahaan besar.  Tingkat  efektivitas  penerimaan  PBB-P2  di Kota  Bandung  menunjukan  keberhasilan  dalam realisasi penerimaan PBB-P2 yang sesuai bahkan di atas target yang telah ditentukan.
Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD
Kontribusi  dapat  diwujudkan  dengan seberapa  besar  keikutsertaan  PBB-P2  dalam komponen  penerimaan  PAD.  Menurut  Anisa  et  al. (2019)  kegunaan  kontribusi  adalah  untuk mengetahui  seberapa  besar  pajak  daerah  dapat memberikan  iuran  atau  sumbangan  ke  pendapatan asli  daerah.  Kontribusi  diwujudkan  dalam  bentuk besaran penerimaan PBB-P2 yang dapat memberikan  dukungan  untuk  peningkatan  PAD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PBB- P2  maka  semakin  besar  pula  dukungan  terhadap peningkatan  PAD  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  (Kumoro  &  Ariesanti,  2017)  di Yogyakarta menyatakan bahwa rata-rata kontribusi PBB-P2  pada  tahun  2006-2015  adalah  sebesar 16,51%.  Terjadi  peningkatan  yang  signifikan  pada tahun 2012 sebagai akibat dari pengalihan PBB-P2 dari  pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah.  Walaupun angka persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mengalami  kenaikan  setiap  tahun  namun kenyataannya  masih  belum  optimal.  Penerimaan PBB-P2  masih  dapat  ditingkatkan  lagi  dari  target penerimaan  PBB-P2  di  Kota  Yogyakarta  yaitu sebesar  83,49%.  Kontribusi  dari  PBB-P2  di  Kota Yogyakarta  masih  dapat  ditingkatkan  lagi  dengan melihat target-target yang ada.

## RESEARCH METHODS (METODE PENELITIAN)
Pengalihan  PBB-P2  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah  diharapkan  dapat  senantiasa meningkatkan  PAD  yang  dapat  mempengaruhi secara  langsung  terhadap  belanja  daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk menggali  potensi-potensi  atas  pendapatan  yang dihasilkan dari PBB-P2. Peraturan tentang PBB-P2 sepenuhnya dibuat oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan  memiliki  kejelasan  kebijakan  serta sanksi atas PBB-P2.
Jenis penelitian merupakan kuantitatif dan pengambilan  data  menggunakan  metode  deskriptif kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder. Sumber  data  didapat  dari  Laporan  Realisasi Anggaran, APBD dan realisasinya berdasarkan jenis pajaknya  pada  tahun  2014  –  2018  di  seluruh kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah.  Variabel  yang digunakan  berupa  nominal  target  dan  realisasi penerimaan  PBB-P2,  PAD,  belanja  daerah. Penyelesaian untuk analisis efektivitas menggunakan  rumus  perbandingan  efektivitas antara  realisasi  dan  target  penerimaan  PBB-P2. Penyelesaian untuk analisis kontribusi menggunakan  rumus  perbandingan  kontribusi antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PAD. Teknik analisisnya menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan efektivitas dan kontribusi.  Menggunakan  uji  analisis  regresi  linier
berganda  untuk  menentukan  pengaruh  dari  PAD terhadap belanja daerah.
Berikut  adalah  rumus  beserta  tabel  jenis klasifikasi  kriteria  pengukuran  untuk  menghitung efektivitas dari penerimaan PBB-P2 terhadap PAD:
Efektivitas = Realisasi PBB-P2
Target PBB-P2 x 100% Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Presentase Kriteria >100% 90-100% 80-90% 60-80% <60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif
Kurang Efektif

## Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
Berikut  adalah  rumus  beserta  tabel  jenis klasifikasi  kriteria  pengukuran  untuk  menghitung kontribusi dari penerimaan PBB-P2 terhadap PAD:
Kontribusi = Jumlah Penerimaan PBB-P2 Jumlah Penerimaan PAD x 100%

## Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Presentase Kriteria
0,00-10%
10,10-20% 20,10-30%
30,10-40% 40,10-50% Diatas 50% SK K S CB B

## SB
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
Ket: SK (Sangat Kurang), K (Kurang), S ( Sedang), CB (Cukup Baik), B (Baik), SB (Sangat Baik)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Statistik Deskriptif
Pengujian menggunakan statistik deskriptif diperlukan  untuk  memberikan  gambaran  suatu penelitian. Berikut adalah analisis deskriptif dalam penelitian ini :
Tabel 3. Uji Statistika Deskriptif Descriptive Statistics PBB PAD BELANJA DAERAH Mean 29,496 327,437 1922,425 Median 19,148 279,255 1924,908 Maximum 410,966 1821,274 4506,408 Minimum 4,007 144,065 645,788 Std. Dev. 47,674 227,424 641,331
Sumber  :  Data  sekunder  yang  diolah  kembali.
(Dalam milyar)
Data  yang  yang  diolah  dalam  Tabel  3 berjumlah 35 yang menunjukan jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada variabel PBB menunjukan  nilai  mean  29,496  lebih  kecil  dari standar  deviasinya  47,674  yang  menunjukan  jika penyimpangan  datanya  terjadi  tinggi  sehingga penyebaran  nilainya  tidak  merata.  Pada  variabel PAD  nilai  mean  327,437  lebih  tinggi  dari  standar deviasinya  227,424  yang  menunjukan  jika penyimpangan  datanya  terjadi  rendah  sehingga penyebaran  nilainya  merata.  Dan  pada  variabel belanja daerah nilai mean 1922,425 lebih tinggi dari standar  deviasinya  641,331  yang  menunjukan  jika penyimpangan  datanya  terjadi  rendah  sehingga penyebaran nilainya merata.
Rata-rata  penerimaan  yang  dihasilkan PBB-P2 sebesar 29,496 miliar dengan nilai tengah 19,148  miliar.  Nilai  tertinggi  penerimaan  PBB-P2 sebesar 410,966 miliar dan nilai terendahnya hanya 4,007. Perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah terjadi  karena  banyak  faktor  seperti  luas  wilayah, banyaknya  pembangunan,  kesadaran  wajib  pajak, dll.  Rata-rata  yang  dihasilkan  penerimaan  PAD sebesar 327, 437 miliar dengan nilai tengah 279,255 miliar.  Nilai  tertinggi  1821,275  miliar  dan  nilai terendahnya hanya 144,065 miliar. Perbedaan nilai PAD terjadi salah satunya karena penerimaan yang dihasilkan  berbeda-beda  pada  setiap  sektornya seperti pendapatan PBB-P2 di setiap daerah. Rata- rata pengeluaran yang dihasilkan dari belanja daerah sebesar  1922,425  miliar  dan  nilai  tengahnya 1924,908  miliar.  Nilai  tertinggi  sebesar  4506,408 miliar  dan  nilai  terendahnya  645,788  miliar. Perbedaan  yang  signifikan  terkait  pengeluaran belanja daerah sesuai dengan banyaknya kepentingan daerahnya masing-masing.
Table 4. Uji Analisis Deskriptif Target  Realisasi
PBB dan PAD Descriptive Statistics TARGET PBB REALISASI PBB TARGET PAD REALISASI PAD Mean 26,803 29,496 262,243 327,437 Median 17,800 19,148 219,567 279,255 Maximum  346,500 410,966 1786,944 1821,274 Minimum  3,700 4,007 92,132 144,065
Std. Dev. 43,305 47,674 202,578 227,424
Sumber:  Data  sekunder  yang  diolah  kembali. (Dalam milyar)
Pada  Tabel  4  menunjukan  data  dari  35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan target dan realisasi PBB-P2 dan PAD. Pada target capaian PBB-P2 menghasilkan nilai mean 26,803 lebih kecil daripada  standar  deviasi  43,305  yang  menunjukan jika  penyimpangan  datanya  terjadi  tinggi  sehingga penyebaran  nilainya  tidak  merata.  Pada  realisasi PBB-P2  menghasilkan  nilai  mean  29,496  lebih rendah dari standar deviasi 47,674 yang menunjukan jika  penyimpangan  datanya  terjadi  tinggi  sehingga penyebaran  nilainya  tidak  merata.  Target  PAD menghasilkan nilai mean 262,243 lebih tinggi dari standar  deviasi  202,578  yang  menunjukan  jika penyimpangan datanya rendah sehingga penyebaran nilainya  merata.  Pada  realisasi  PAD  menghasilkan nilai mean 327,437 lebih tinggi dari standar deviasi 227,424  yang  menunjukan  jika  penyimpangan datanya terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata.
Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Tengah tahun
2014 – 2018 Tahun Target Realisasi Capaian (%) 2014 720.232.088.000 779.824.667.562 108% 2015 824.773.059.000 885.963.236.579 107% 2016 910.791.849.129 999.080.169.029 109% 2017  1.067.457.492.000  1.174.504.000.002 110% 2018  1.165.384.862.000  1.336.456.291.047 115%

## Sumber  :  DJPK  Kementrian  Keuangan  (Dalam Rupiah)
Dari  Tabel  5  menunjukan  adanya peningkatan  tiap  tahunnya  pada  target  maupun realisasi  PBB-P2.  Kenaikan  realisasi  penerimaan PBB-P2 dari setiap tahunnya mengalami peningkatan  yang  cukup  stabil.  Pada  tahun  2018, terjadi  peningkatan  yang  signifikan  yaitu  naik sebesar  Rp.  161.952.291.045  dari  tahun  2017. Selisih  yang  didapat  lebih  tinggi  daripada  selisih peningkatan  pada  tahun  sebelumnya.  Presentase capaian kinerja dari tahun 2014 – 2018 mengalami kenaikan  walaupun  pada  tahun  2015  mengalami penurunan  1  %  yang  tidak  mempengaruhi  secara signifikan.  Setelah  tahun  2015  presentase  capaian kinerja  mengalami  kenaikan  yang  artinya  jika semakin tinggi maka semakin baik.
Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten seluruh Jawa Tengah tahun 2014 – 2018

## Sumber : DJPK Kementrian Keuangan
Dari  Tabel  6  menunjukan  adanya peningkatan  nominal  pada  target  maupun  realisasi PAD. Peningkatan nominal pada PAD ini didukung juga  oleh  penerimaan  yang  dihasilkan  oleh  sektor PBB. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan nominal paling  sedikit  yaitu  sebesar  Rp.  945.221.313.394 dibandingkan  dengan  tahun-tahun  setelahnya. Namun  pada  tahun  2018  terjadi  penurunan penerimaan PAD sebesar Rp   13.054.948.005.169. Nominal  yang  didapat  lebih  rendah  dari  tahun sebelumnya  tetapi  angkanya  masih  di  atas  target yang  telah  ditentukan.  Ini  membuktikan  jika peningkatan nilai realisasi penerimaan PAD bersifat fluktuatif atau naik turun.
Uji Analisis Deskriptif
Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD
Tabel 7. Uji Analisis Efektivitas dan
Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD
Descriptive Statistic EFEKTIVITA S KONTRIBUS I Mean 111% 8% Median 108% 7% Maximum 155% 19% Minimum 66% 2% Std. Dev. 13% 9%
Sumber : Data sekunder yang diolah kembali Untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB- P2 perlu adanya perhitungan dengan menggunakan data-data  yang  tersedia  dari  tiap  laporan  keuangan per  daerah  masing-masing.  Data  yang  diperlukan yaitu  realisasi  penerimaan  PBB-P2  dan  Target penerimaan  PBB-P2.  Efektivitas  ini  untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi penerimaan PBB-P2 dari target awal penerimaannya.
Untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB- P2 perlu adanya perhitungan dengan menggunakan data-data  yang  tersedia  dari  tiap  laporan  keuangan per  daerah  masing-masing.  Data  yang  diperlukan yaitu  realisasi  penerimaan  PBB-P2  dan  Target penerimaan  PBB-P2.  Efektivitas  ini  untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi penerimaan PBB-P2 dari target awal penerimaannya.
Pada  Tabel  7  dapat  dilihat  uji  analisis mengenai  efektivitas  dan  kontribusi  PBB-P2 terhadap PAD. Pada efektivitas menghasilkan nilai mean 111% lebih tinggi dari standar deviasinya 13% yang  menunjukan  jika  penyimpangan  nilainya rendah  sehingga  penyebaran  datanya  merata.  Pada kontribusi  nilai  meannya  8%  lebih  rendah  dari standar  deviasinya  9%  yang  menunjukan  jika penyimpangan nilainya tinggi sehingga penyebaran datanya tidak merata.
Efektivitas Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Gambar 1. Total Kriteria Efektivitas PBB-P2 terhadap PAD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah
Dari diagram pada Gambar 1 menunjukan total keseluruhan efektivitas dari setiap kriteria yang telah dihitung pada tahun 2014 – 2018. Pada tahun 2014  menunjukan  total  30  daerah  yang  memiliki kriteria  sangat  efektif.  Persentase  nilai  efektivitas paling  tinggi  tercatat  sebesar  155%.  Terdapat  3 daerah  dengan  kriteria  efektif,  1  daerah  dengan kriteria cukup efektif dan 1 daerah dengan kriteria kurang efektif. Daerah dengan persentase efektivitas paling tinggi mengenakan tarif PBB dengan NJOP sampai dengan 1 miliar sebesar 0,1% per tahun dan di  atas  1  miliar  sebesar  0,2%.  Berbeda  dengan daerah yang memiliki persentase terendah yaitu 90% dengan  tarif  PBB  sebesar  0,1%  NJOP  sampai dengan maupu di atas 1 miliar.
Dari 2 gambaran daerah dengan persentase efektivitas  tertinggi  dan  terendah  memiliki  latar peraturan yang berbeda mengenai dasar pengenaan tarif. Daerah dengan persentase efektivitas tertinggi cenderung mengenakan 2 tarif untuk 2 jenis NJOP. Sedangkan  pada  persentase  efektivitas  terendah hanya mengenakan 1 tarif untuk semua jenis NJOP. Pada  tahun  2015  terdapat  31  daerah  yang memiliki  kriteria  sangat  efektif  dengan  persentase paling  tinggi  terjadi  pada  daerah  dengan  nilai efektivitas 146%. Dan terdapat 3 daerah yang efektif serta 1 daerah yang kurang efektif. Daerah dengan persentase  tertinggi  mengenakan  tarif  PBB-P2 sebesar 0,2% NJOP sampai dengan dan lebih dari 1 miliar dan 0,1% NJOP kurang dari 1 miliar. Daerah dengan persentase efektivitas terendah sebesar 78% dengan dasar pengenaan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% NJOP sampai dengan dan di atas 1 miliar. Sama  halnya  seperti  pada  tahun  2014, diantara  daerah  yang  memiliki  persentase  PBB-P2 tertinggi  dan  terendah  memiliki  perbedaan  pada dasar  pengenaan  tarif.  Daerah  dengan  persentase
Tahun Target Realisasi Capaian (%) 2014 6.027.201.153.444 8.848.395.378.188 147% 2015 7.918.856.625.731 9.793.616.691.582 124% 2016 9.155.617.163.976 11.206.737.892.960 122% 2017 10.652.829.912.372  14.397.812.509.751 135% 2018 12.138.027.505.675  13.054.948.005.169 108%
tertinggi mengenakan 2 tarif pada 2 jenis NJOP dan pada  daerah  dengan  persentase  terendah  hanya mengenakan  1  tarif  pada  semua  jenis  NJOP.  Pada Gambar 1 pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat jika terdapat kenaikan angka persentase efektivitas yang  terjadi  pada  kriteria  sangat  efektif.  Yang semula 30 daerah menjadi 31 daerah.
Pada  tahun  2016  terdapat  30  daerah  yang memiliki  kriteria  sangat  efektif,  4  daerah  dengan kriteria efektif, dan 1 daerah dengan kriteria cukup efektif. Daerah dengan kriteria efektivitasnya paling tinggi terjadi pada daerah dengan persentase 143%. Daerah  dengan  ersentase  efektivitas  tertinggi mengenakan  tarif  PBB-P2  sebesar  0,13%  NJOP sampai  dengan  1  miliar  dan  0,2%  NJOP  di  atas  1 miliar. Daerah yang memiliki persentase efektivitas terendah sebesar 93% dengan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP lebih dari 1 miliar.
Berbeda  dari  tahun  2014  dan  2015,  pada tahun  2016  pengenaan  tarif  PBB-P2  dari  daerah dengan persentase efektivitas tertinggi dan terendah memiliki  dasar  tarif  yang  sama.  Hal  tersebut membuktikan  jika  dasar  pengenaan  tarif  bukan menjadi  faktor  utama  tinggi  atau  rendahnya efektivitas. Namun ada faktor lain seperti kesadaran wajib  pajak,  angka  pembangunan  daerah,  fasilitas pajak,  serta  kinerja  dari  pemerintah  daerah  itu sendiri. Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah daerah  yang  memiliki  kriteria  sangat  efektif sebelumnya  31  daerah  menjadi  30  daerah.  Namun daerah  yang  memiliki  persentase  efektivitas terendah berada pada kriteria kurang efektif.
Pada  tahun  2017  capaian  jumlah  daerah dengan  kriteria  sangat  efektif  meningkat  sebanyak 33  daerah  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya  31 daerah.  Untuk  kriteria  efektivitas  lainnya  hanya terdapat 2 daerah saja yang memiliki kriteria efektif. Daerah yang memiliki persentase efektivitas paling tinggi sebesar 145% dengan tarif PBB-P2nya 0,15% NJOP  dibawah  1  miliar  dan  0,2%  NJOP  sama dengan  atau  lebih  dari  1  miliar.  Daerah  dengan persentase  paling  kecil  sebesar  99%  denga  tarif PBB-P2  0,1%  NJOP  sampai  dengan  1  miliar  dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar.
Sama halnya seperti pada tahun 2016, dasar pengenaan tarif bukan menjadi satu-satunya faktor tinggi  atau  rendahnya  efektivitas.  Pada  Gambar  1 terlihat  jika  terjadi  peningkatan  jumlah  daerah dengan  kriteria  sangat  efektif  daripada  tahun sebelumnya.  Hal  tersebut  juga  membuktikan  jika tiap daerah akan selalu memiliki kesempatan untuk meningkatkan efektivitasnya guna mencapai tujuan serta target yang telah dibuat.
Pada tahun 2018 jumlah total daerah yang memiliki  kriteria  sangat  efektif  sama  dari  tahun sebelumnya  sebanyak  33  daerah.  Dengan  kriteria lainnya  terdapat  3  daerah  yang  memiliki  tingkat efektivitas  yang  efektif.  Daerah  yang  memiliki tingkat  efektivitas  paling  tinggi  sebesar  145%
dengan tarif PBB-P2 0,1% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar. Daerah yang memiliki  persentase  efektivitas  terendah  sebesar 91%  dengan  tarif  PBB-P2  0,1%  NJOP  sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar. Pada  Gambar  1  dapat  terlihat  jumlah daerah  dengan  kriteria  efektivitasnya  dari  tahun 2014 sampai 2018. Peningkatan yang terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah daerah dengan kriteria sangat  efektif  serta  berkurangnya  jumlah  daerah dengan  kriteria  kurang  efektif  dan  cukup  efektif. Seiring  dengan  perkembangan  setiap  tahunnya membuat  pemerintah  semakin  gencar  untuk meningkatkan efektivitas PBB-P2.
Dasar  pengenaan  tarif  menjadi  salah  satu faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tinggi  atau rendahnya efektivitas. Seperti pada tahun 2014 dan 2015  persentase  efektivitas  terendah  berada  pada daerah  yang  mengenakan  1  tarif  pada  semua  jenis NJOP.  Namun  pada  tahun  2016,  2017,  dan  2018 persentase efektivitas terendah daerahnya memiliki dasar  pengenaan  2  tarif  pada  2  jenis  NJOP.  Ada faktor  lain  yang  mempengaruhi  peningkatan efektivitas  bukan  hanya  dari  dasar  pengenaan tarifnya saja. Namun terjadi juga karena peraturan, kebijakan, kesadaran wajib pajak, angka pembangunan,  fasilitas  pajaknya,  dan  pada pemerintahnya juga.
Angka  pembangunan  dari  setiap  daerah yang ada di Jawa Tengah memiliki perbedaan dan karakteristiknya  masing-masing.  Seperti  Kota Semarang  yang  merupakan  ibukota  Jawa  Tengah yang  memiliki  kecenderungan  pembangunan  yang sangat  tinggi  membuat  dasar  pengenaan  tarifnya juga  tinggi  sehingga  menghasilkan  penerimaan paling  besar.  Berbeda  dengan  Kabupaten  Blora, walaupun memiliki wilayah yang luas namun angka pembangunan  yang  terjadi  masih  rendah.  Faktor- faktor penentu efektivitas PBB-P2 dari setiap daerah berbeda-beda  karena  setiap  daerah  memiliki karakteristik  serta  peraturannya  masing-masing. Tinggal  bagaimana  pemerintah  daerahnya  dapat memaksimalkan  pembangunan  dan  kesadaran pajaknya demi mencapai tujuan daerahnya. Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Gambar 2 Total Kriteria Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah
Dalam  PAD,  terdapat  sektor-sektor  yang menunjang  penerimaan  PAD.  Salah  satu  sektor
penunjang  PAD  adalah  PBB-P2.  Setiap  sektor penunjang  penerimaan  PAD  terdapat  persentase kontribusinya  masing-masing.  PBB-P2  merupakan salah satu dari sektor yang berkontribusi untuk PAD. Karena PBB-P2 merupakan pajak daerah yang baru dalam  kontribusinya  per  tahun  2014,  inilah  yang membuat  kontribusi  PBB-P2  masih  dapat ditingkatkan.
Untuk mengetahui tingkat kontribusi PBB- P2, perlu dikumpulkannya data-data seperti realisasi penerimaan  PBB-P2  dan  PAD.  Data-data  inilah yang akan diolah untuk mencari presentase tingkat kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD.  Kontribusi seperti  dukungan  yang  diberikan,  dalam  hal  ini dukungan  yang  diberikan  berupa  seberapa  banyak penerimaan  yang  dihasilkan  PBB-P2  untuk  PAD. PBB-P2  merupakan  salah  satu  sektor  pendukung PAD  dari  beberapa  sektor  yang  berkontribusi lainnya.
PBB-P2  bukanlah  satu-satunya sektor yang berkontribusi untuk PAD, namun masih banyak sektor penunjang lainnya. Dapat dilihat pada Gambar 2 jika angka kontribusinya sangat rendah. Sehingga dalam kaitannya dengan kontribusi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan  PAD  karena  masih  ada  sektor  lainnya yang  ikut  berkontribusi  untuk  PAD.  Dapat  dilihat juga  pada  Gambar  2  terjadi  peningkatan  jumlah daerah yang dilihat dari kriteria kontribusinya yang semakin baik. Hal tersebut membuktikan jika PBB- P2 dapat menjadi sektor yang berperan utama dalam kontribusinya untuk penerimaan PAD. Faktor-faktor tinggi atau rendahnya tingkat kontribusi dari setiap daerah  berbeda-beda.  Setiap  daerah  yang  dapat memaksimalkan  pembangunannya  akan  dapat dengan mudah meningkatkan kontribusinya. Keterkaitan  Belanja  Daerah  dengan  Efektivitas dan  Kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  di Kota/Kabupaten di Jawa Tengah
Gambar 3 Grafik Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014- 2018
Dari  Gambar  3  dapat  dilihat  grafik mengenai  belanja  daerah  untuk  kabupaten/kota  di seluruh  Jawa  Tengah.  Dari  grafik  tersebut  telihat jika  dari  setiap  tahun  belanja  daerah  terus mengalami  peningkatan  yang  teratur.  Daerah dengan  belanja  daerah  yang  tinggi  antara  lain Kabupaten  Batang,  Kabupaten  Cilacap  dan  yang tertinggi  adalah  Kota  Semarang.  Terlihat  juga daerah dengan belanja daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga yang termasuk kota kecil yang ada di Jawa Tengah.
Gambar 4 Grafik Penerimaan PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
Dari  Gambar  4  dapat  dilihat  jika  PAD  di kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  mengalami kenaikan  yang  pasti  selama  tahun  2014  –  2018. Kenaikan  PAD  juga  atas  kontribusi  dari  PBB-P2 yang  tingkat  efektivitasnya  semakin  baik.  Ketika PAD  naik  maka  akan  turut  menjadi  salah  satu penompang  dari  belanja  daerah.  Jika  dilihat  dari Gambar  2  tingkat  belanja  daerah  di  setiap kabupaten/kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu PAD yang merupakan salah satu  penompang  belanja  daerah  perlu  adanya peningkatan  berkala  secara  terus  menerus  setiap tahunnya  guna  terlaksanakannya  kegiatan  dalam belanja daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Pada  efektivitas  PBB-P2  terhadap  PAD menunjukan nilai yang sangat efektif. Dapat dilihat pada  Gambar  1  jika  selama  tahun  2014  –  2018 daerah  yang  memiliki  kriteria  efektvitas  sangat efektif lebih mendominasi. Aspek yang menyebabkan  rendahnya  tingkat  efektivitas  yang dihasilkan salah satunya dari tarif yang ditetapkan. Dasar pengenaannya hanya 1 tarif yaitu 0,1% untuk NJOP  di  bawah  maupun  di  atas  1  milyar.  Hal tersebut  yang  menyebabkan  penerimaan  PBB-P2 rendah.  Namun  dasar  pengenaan  tarif  bukan  satu- satunya faktor yang mempengaruhi efektifitas PBB- P2.  Ada  faktor  lain  seperti  peraturan  daerah, kebijakan,  kesadaran  wajib  pajak,  fasilitas  pajak, serta  dari  pemerintah  daerahnya  juga.  Tingkat pembangunan  serta  pamor  daerah  juga  menjadi penentu besaran efektivitas PBB-P2 seperti daerah yang dijadikan sebagai ibukota.
Dengan presentase efektivitas yang didapat menghasilkan  nilai  yang  tinggi  membuktikan  jika pemerintah  daerah  mampu  mengelola  penghasilan dari  PBB-P2  dengan  baik.  Pengalihan  PBB-P2 menjadi  pajak  daerah  baru  diselenggaran  serentak pada  tahun  2014,  namun  pada  Gambar  1  dapat dilihat jika pengalihan yang terjadi tidak membuat rendah  presentase  efektivitasnya.  Nilai  efektivitas PBB-P2  yang  semakin  tinggi  maka  akan mempengaruhi penerimaan PAD.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  menghasilkan nilai  yang  sangat  rendah.  Kriteria  kontribusi  yang didapat  dari  2014-2018  menunjukan  nilai  yang sangat  kurang.  Hal  tersebut  tidak  lantas  membuat pengaruh  dari  PBB-P2  terhadap  PAD  berkurang. Komponen penunjang PAD bukan hanya dari PBB- P2 melainkan bisa dari retribusi daerah, pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen penunjang pajak daerah bukan hanya dari PBB-P2. Komponen  penunjang  lainnya  seperti  pajak  hotel, restoran,  hiburan,  reklame,  penerangan  jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, dan BPHTB.
Pada Gambar 3 dan Gambar 4 dapat dilihat jika  belanja  daerah  dan  PAD  mengalami  kenaikan yang pasti setiap tahunnya. Dari tingkat efektivitas PBB-P2 yang semakin meningkat membuat tingkat kontribusi  PBB-P2  juga  semakin  meningkat.  Hal tersebut lantar membuat penerimaan terhadap PAD turut  meningkat.  PAD  sendiri  merupakan  sektor yang  menompang  belanja  daerah.  Pada  Gambar  3 dapat dilihat belanja daerah terus meningkat setiap tahunnya yang membuat PAD juga harus mengalami kenaikan sebagai salah satu sektor penompang demi terlaksananya kegiatan di dalam belanja daerah.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan, dapat dilihat bahwa penerimaan yang dihasilkan dari PBB-P2  berkontribusi  sangat  rendah  walaupun sangat efektif. Pemerintah daerah seharusnya lebih giat lagi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Dengan adanya pembangunan yang terus meningkat, pemerintah  daerah  dapat  menggali  terus  potensi penerimaan  PBB-P2.  Peraturan  yang  jelas  dan pelayanan  yang  baik  dapat  membuat  masyarakat dapat  lebih  patuh  dalam  membayar  kewajibannya. Pengenaan  tarif  yang  sesuai  juga  menjadi  faktor peningkatan PBB-P2.
Pemerintah  daerah  juga  diharapkan  dapat lebih bijak dalam mengelola belanja daerahnya yang tiap  tahun  semakin  meningkat.  Pengalokasian belanja  daerah  juga  dapat  diputar  lagi  untuk menghasilkan  PAD  yang  lebih  banyak.  Sehingga penerimaan  yang  didapat  dari  PAD  akan  lebih maksimal didapat.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005, Pengelolaan Keuangan .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  28 tahun  2009,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Direktorat  Jendral  Pajak .  (2014). 1  Januari  2014, semua  kabupaten/kota  wajib  kelola  PBB. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pajak. ( www.pajak.go.id )
Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2017).
Flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap elanja daerah  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2009  -  2013). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 15 (2), 96–105.
Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019).
Analisis  efektivitas  dan  kontribusi  PBB-P2 untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Magetan . 7 (2), 45–58.
Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020).
Efektifitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Gorontalo tahun 2016- 2018. Jurnal Akuntansi , 15 (3), 290–298.
Kamilatussanlah,  P.  (2017). Analisis  kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan . 4–16.
Kumoro,  M.  P.,  &  Ariesanti,  A.  (2017).  Potensi pajak  bumi  dan  bangungan  sektor  perdesaan dan  perkotaan  kota  yogyakarta  dan kontribusinya  terhadap  kemandirian  daerah. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , (1).
Lintong,  F.,  Sabijono,  H.,  &  Kalalo,  M.  Y.  B. (2018).  Analisis  efektifitas  dan  kontribusi pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan  (PBB-P2)  terhadap  peningkatan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan  Kota Manado. Going  Concern :  Jurnal  Riset
Akuntansi , 14 (1), 200–209. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018
Pala’biran, D., & Rombebunga, M. (2019). Dampak pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB  terhadap
PDRB  dan  belanja  modal. Perspektif Akuntansi , 2 (1), 39–51.
https://doi.org/10.24246/persi.v2i1.p39-51
Sari,  Y.  A.  (2020).  Analisis  efektivitas  dan kontribusi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung. Jurnal  Wacana  Kinerja ,  (229), 173–185.
Wati,  M.  R.,  &  Fajar,  C.  M.  (2017).  Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (1), 63–76.
https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628