## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 456-462 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v20i2.958

## Pengaruh Pariwisata terhadap Ketimpangan Pendapatan: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Bagus Adhitya 1* , Lilis Siti Bariah 2 , Suprapto 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Jl. HR Boenyamin No. 708 Purwokerto *Coressponding email : bagus.adhitya26@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis pengaruh pariwisata, kredit  modal kerja,  infrastruktur ekonomi dan kredit konsumsi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel dari 2007  -  2018  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Variabel  dependen  adalah  ketimpangan  pendapatan  dan  variabel independen  adalah  pariwisata,  kredit  modal  kerja,  infrastruktur  ekonomi  dan  kredit  konsumsi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kredit  pariwisata,  modal  kerja  dan  infrastruktur  ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan, sedangkan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan; Sektor Pariwisata; Kredit Modal Kerja; dan Infrastruktur Ekonomi
Abstract. This study aims to analyze the effect of tourism, working capital credit, economic infrastructure and consumption credit on  income  inequality  in  Yogyakarta  Special  Province.  This  study  uses  panel  data  from  2007  -  2018  in  the  Special  Province  of Yogyakarta.  The  dependent  variable  is  income  inequality  and  the  independent  variable  is  tourism,  working  capital  credit, economic  infrastructure  and  consumption  credit.  The  results  showed  that  tourism,  working  capital  credit  and  economic infrastructure had a negative and significant effect on income inequality, while consumption credit had a positive and significant effect on income inequality in the Special Province of Yogyakarta.
Keywords:  Income Inequality; Tourism Sector; Working Capital Credit; and Economic Infrastructure

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensial  yang  melibatkan  perubahan  –  perubahan besar  dalam  struktur  sosial,  akselerasi  pertumbuhan ekonomi,  pengurangan  ketimpangan,  dan  pengentasan kemiskinan yang absolut (Todaro dan Smith, 2011: 70). Menurut  Sari  (2017)  pembangunan  ekonomi  selalu menimbulkan  polemik  dalam  menentukan  strategi  dasar pembangunan,  yaitu  pilihan  antara  memprioritaskan pada  pertumbuhan  ekonomi  atau  distribusi  pendapatan. Masalah  ketimpangan  distribusi  pendapatan  merupakan salah  satu  persoalan  yang  harus  diatasi  dalam  proses pembangunan.  Terjadinya  ketimpangan  pendapatan dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  diantaranya  adalah indikator  makroekonomi.  Selain  itu  perkembangan sistem keuangan dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
Damanik, et  al (2018)  mengatakan  bahwa ketimpangan  pendapatan  disetiap  daerah  terjadi  karena adanya  perbedaan  jumlah  penduduk,  sumberdaya  alam dan  ciri  khas  setiap  daerah.  Kesenjangan  antar masyarakat  terjadi  akibat  dari  pembangunan  yang  tidak merata.  Berbagai  kebijakan  yang  dikembangkan  untuk unuk  menemukan  jalan  keluar  guna  mengatasi ketimpangan  pendapatan  baik  ketimpangan  pendapatan
antar  individu  atau  ketimpangan  wilayah  belum memberikan output yang memuaskan, sehingga program yang dicanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  dalam masyarakat.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta  (2019)  melaporkan  bahwa  pembangunan  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  yang berlangsung  secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan telah  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  pesatnya  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  DIY.  Tabel  1  menunjukan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  DIY  memiliki  trend yang  positif.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  DIY  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan provinsi  lainya  di  Pulau  Jawa  dengan  rata-rata  sebesar 5,33%  per  tahun  selama  tahun  2014  sampai  dengan 2018. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  DIY  dimana Provinsi  DIY  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2018 memiliki indeks gini tertinggi di Indonesia, dengan nilai rata-rata  sebesar 0,432. Hal tersebut menunjukan bahwa hasil pembangunan  ekonomi  yang dicapai Provinsi DIY belum dinikmati secara merata oleh penduduknya.
Bagus  Adhitya  et  al,  Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan:  Studi  Kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa 2014-2018.
No Provinsi Tahun Rata-rata 2014 2015 2016 2017 2018 1 DIY 5,17 4,95 5,07 5,26 6,20 5,33 2 DKI Jakarta 4,81 4,84 4,85 5,23 6,17 5,18 3 Jawa Timur 5,18 4,80 4,96 4,86 5,50 5,06 4 Indonesia 5,02 4,79 5,02 5,07 5,17 5,01 5 Jawa Tengah 4,46 4,68 4,52 4,53 5,32 4,72 6 Jawa Barat 3,52 3,52 4,16 3,84 5,64 4,13 7 Banten 3,24 3,24 3,14 3,63 5,81 3,81 Sumber : BPS 2019
Tabel 2. Lima Provinsi dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tertinggi Indonesia Tahun 2014 -2018.
Sumber : BPS 2019 DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta Sultra   : Sulawesi Utara DKI : Daerah Khusus Ibukota
Samimi  &  Sadeghi  (2011)  menjelaskan  bahwa sektor  pariwisata  dapat  meratakan  pembangunan  dari pusat ekonomi ke daerah tertinggal, sehingga pembangunan  sektor  pariwisata  cenderung  dijadikan sarana untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, seperti yang  dijelaskan  oleh  Raza  &  Shah  (2017) bahwa  sektor jasa  pariwisata  adalah  sektor  penting  yang  dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Beberapa negara telah  menjadikan  pariwisata  sebagai  sumber  utama pembangunan  ekonomi  dan  saling  terkait  dengan pertumbuhan  ekonomi  sedemikian  rupa  sehingga  setiap perubahan di dalamnya dapat mempersempit ketimpangan  pendapatan  di  negara  tersebut  (Lau et  al ., 2017;  Raza et  al., 2017). Sektor  pariwisata  mampu meningkatkan  perekonomian  daerah  setempat  dengan munculnya  kegiatan  usaha  baru  dalam  masyarkat  yang berdampak terhadap meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan (Haddad et al, 2013). Meningkatnya kesempatan kerja akan berdampak terhadap meningkatnya  pendapatan  masyarakat,  sehingga  dapat mempersempit  jarak  ketimpangan  pendapatan  dalam masyarkat (Kamal et al , 2015 dan Andras & Goncalves, 2015).  Oleh  karena  itu,  keterkaitan  sektor  pariwisata dengan dengan ketimpangan pendapatan perlu dianalisis lebih  lenajut.  Analisis  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  memasukan  variabel-variabel  kontrol lainya.  Variabel  kontrol  yang  dapat  digunakan  kredit konsumsi,  kredit  modal  usaha,  infrastruktur  yang diproksi dari panjang jalan, dan inflasi.
Menurut  Bank  Indonesia  (2019)  ketimpangan pendapatan  merupakan  salah  satu  indikator  untuk menentukan  kesejahteraan  masyarakat  suatu  wilayah. Ketimpangan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi
bergantung  terhadap  perkembangan  dinamis  dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Kredit perbankan yang  disalurkan  kepada  masyarakat  dianggap  dapat mendorong  kegiatan  ekonomi  masyarakat  (Greenwood &  Javanovic,  2010).  Kredit  yang  diberikan  sebagai sumber  modal  usaha  dan  dapat  meningkatkan  kapasitas produksi dan mampu memberikan ketersediaan lapangan kerja  lebih  banyak  dan  berdampak  terhadap  pendapatan masyarkat  (Priyono et  al 2019).  Dari  sisi  lain,  kredit akan  memberikan  dampak  pada  usaha,  kenaikan pembelian  input  atau  penggunaan  teknologi  baru  yang dapat  meningkatkan  ouput,  sehingga  penjualan  dan pendapatan  maningkat.  Dengan  demikian,    tambahan modal  yang  bersumber  dari  kredit  dapat  meningkatkan penyerapan  tenaga  kerja.  Dengan  demikian,  kredit memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap kesejahteraan  dan  pemerataan  pendapatan  masyarakat (Balaka,  2007).  Madajewicz  (2003),  mengemukakan bahwa  kredit  memberikan  pengaruh  yang  cukup  luas terhadap  pemerataan  pendapatan,  selian  itu  kredit memberikan kontribusi positif pada ekonomi masyarakat pedesaan.
Studi empiris Beck & Levine (2007) menunjukkan bahwa  kredit  modal  usaha  memiliki  hubungan  yang negatif dengan  ketimpangan pendapatan.  Semakin besar penyaluran  kredit  akan  memacu  kegiatan  perekonomian disuatu  wilayah  dan  pada  akhirnya  dapat  memeratakan pendapatan.  Iacoviello (2013) mengatakan bahwa kredit konsumsi  rumah  tangga  berpengaruh  positif  terhadap ketimpangan  pendapatan,  dengan  meningkatnya  kredit konsumsi yang hanya diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, membuat ketimpangan pendapatan  semakin  tinggi.  Greenwood  &  Javanovic
No Provinsi Tahun Rata-rata 2014 2015 2016 2017 2018 1 DIY 0.427 0.427 0.423 0.436 0.432 0.432 2 Gorontalo 0.433 0.411 0.415 0.418 0.410 0.417 3 Sultra 0.437 0.414 0.413 0.418 0.393 0,415 4 DKI Jakarta 0.434 0.426 0.404 0.411 0.392 0,413 5 Papua 0.434 0.407 0.395 0.398 0.391 0,405
Bagus  Adhitya  et  al,  Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan:  Studi  Kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
(2010)  menemukan  bahwa  kredit  konsumsi  hanya memberikan manfaat bagi kaum kaya dikarenakan hanya diberikan  terhadap  masyarakat  yang  berpenghasilan tinggi.  Kredit  konsumsi  tidak  digunakan  untuk  kegiatan produktif, sehingga tidak menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat (Bezemer, 2014).
Selain  itu,  infrastruktur  merupakan  peranan penting  dalam  suatu  perekonomian  daerah  (Sumadiasa, 2016).  Beberapa  temuan  terdahulu  mnyatakan  bahwa pembangunan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  faktor keberhasilan perekonomian suatu daerah yang berdampak  terhadap  menurunya  tingkat  ketimpangan pendapatan  dalam  masyarakat.  (Calderón  &  Servén, 2004  dan  Bajar  &  Rajeev  2015).  Studi  empiris Soenandar  (2005))  menunjukkan  bahwa  pembangunan infrastruktur  disuatu  wilayah  berjalan  seiring  dengan perkembangan  ekonominya.  Hal  tersebut  didukung  pula oleh  pernyataan  Maryaningsih, et  al (2014)  yang mengatakan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  mampu meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi sehingga mampu menciptakan investasi dan pertumbuhan  ekonomi.  Meningkatnya  investasi  dan pertumbuhan  ekonomi  akan  berdampak  terhadap meningkatnya  ketersediaan  lapangan  kerja.  Dengan demikian  meningkatnya  pembangunan  infrastruktur  dan penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap menurunya ketimpangan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas  dijelaskan  bahwa Provinsi  DIY  merupakan  provinsi  dengan  pertumbuhan ekonomi  tertinggi  di  Pulau  Jawa.  Akan  tetapi,  hal tersebut  bertolak  belakang  dengan  kondisi  ketimpangan pendapatan  antar  masyrakat.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  tingginya  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di Provinsi  DIY  yang  di  jelaskan  pada  Tabel  2. Ketimpangan  pendapatan  berkaitan  dengan  pemerataan pendapatan  yang  diterima  oleh  masyarakat  di  suatu negara.  Semakin  tinggi  ketimpangan  pendapatan  berarti distribusi  pendapatan  di  masyarakat  semakin  tidak merata.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  akan  memperbesar kesenjangan  antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif  baik  dengan  masyarakat  yang  berpendapatan rendah.  Dengan  demikia,  penelitian  ini  bertujuan menganalisis  pengaruh  sektor  pariwisata  dengan ditambah  variabel  seperti  kontrol  kredit  modal  usaha, kredit  konsumsi,  infrastruktur,  komunikasi  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi  non- partisipan,  merupakan  teknik  pengumpulan  data  secara observasi  dimana  peneliti  tidak  terlibat  langsung  namun sebagai  pengamat  independen  (Gujarati,  2010).  Lokasi penelitian  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
Jakarta.  Adapun  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah ketimpangan pendapatan dan variabel independenya  adalah pariwisata, kredit  konsumsi, kredit modal  usaha,  infrastruktur,  dan  inflasi.  Berikut  definisi dari penelitian ini:
a. Ketimpangan pendapatan adalah fenomena terjadinya perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat  berpendapatan  tinggi  dengan  masyarakat yang  berpendapatan  rendah  (Todaro,  2011:  211), yang diukur dengan satuan indek gini.
b. Pariwisata  adalah  pendapatan  dari  sektor  pariwisata yang  didapatkan  dari  akomodasi  dan  makan  minum (Dinas  Pariwisata  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, 2018), yang diukur dnegan satuan rupiah.
c. Kredit  Modal  Usaha  adalah  kredit  yang  disalurkan oleh  perbankan  kepada  masyarakat  dengan  tujuan untuk  keperluan  usaha  (Fahmi  2011)  diukur  dengan satuan rupiah.
d. Infrastruktur  ekonomi  adalah  wujud  dari  public capital  (modal  publik)  yang  dibentuk  dari  investasi yang  dilakukan  pemerintah.  Infrastruktur  dalam penelitian  ini  meliputi  jalan,  jembatan,  dan  sistem saluran  pembuangan  (Mankiw,  2003:  124),  yang diukur dengan satuan kilometer.
e. Kredit  Konsumsi  adalah  kredit  yang  disalurkan  oleh perbankan  kepada  masyarakat  untuk  keperluan konsumsi  (Fahmi,  2011)  yang  diukur  dengan  satuan rupiah.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data time series dan data cross section . Analisis regresi data panel adalah  alat  analisis  regresi  dimana  data  dikumpulkan secara  individu  (cross  section)  dan  diikuti  pada  waktu tertentu  ( time  series ).  Menurut  Gujarati  (2010).  Berikut ini persamaan yang digunakan dalam penelitian ini.
KP = it + MU it + IE it + KK it + e
Dimana  KP  adalah  ketimpangan  pendapatan, adalah koefisien regresi, PRW adalah pariwisata (satuan rupiah), MK adalah modal usaha (satuan rupiah), IE  adalah  infrastruktur  ekonomi  (diproksi  dengan panjang jalan dengan satuan kilimeter), KK adalah kredit konsumsi  (satuan  rupiah), e adalah    s tandard  error,  i adalah time series, t adalah cross section.
Dalam  analisis  data  panel  diperlukan  penggunaan model  yang  tepat  dalam  regresi.  Dalam  regresi  data panel  terdapat  tiga  modal  yaitu common  effect , fixed effect dan  random  effect .  Dengan  demikian  untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik  estimasi  dengan  model  data  panel,  maka digunakan  Uji Lagrange  Multiplier ,  Uji  Chow  dan  Uji Hausman    (Mahulete,  2016).  Selain  itu,    Menurut Algifari  (2000:83)  model  regresi  yang  menghasilkan estimator  linear  yang  tidak  bias  yang  terbaik  (Best Linear  Unbias  Estimator/BLUE),  maka  perlu  dilakukan
Bagus  Adhitya  et  al,  Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan:  Studi  Kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
pengujian  untuk   mengetahui  model  regresi  yang dihasilkan  memenuhi  persyaratan   asumsi  klasik.  Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas,uji multikolinearitas, uji heterokedasitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uji  kesesuain  model,  tahap  pertama yang  dilakukan  yaitu  uji  Chow.    Uji  chow  digunakan untuk  memilih  antara  model common  effect dan  model fixed  effect. Output  dari  uji  chow  menunjukkan  bahwa nilai Chi  Square sebesar  0,0700  lebih  besar  dari  alpha
0,05.  Dengan  demikian,  model  yang  digunakan  adalah common  effect jika  dibandingkan  dengan fixed  effect . Tahap  kedua,  yaitu  uji  Lagrange  Multiplier  untuk menentukan  model common  effect atau random  effect . Namun  demikian  menurut  Gujarati  (2010)  menjelaskan bahwa  uji  LM  tidak  dapat  dilakukan  apabila  jumlah cross-section  yang  lebih  sedikit  daripada  variabel independen,  dengan  demikian model  common effet adalah  model  yang  paling  tepat  untuk  digunakan. Berikut  ini  tabel  yang  menunjukkan  output  regresi  data panel dengan model common effect.
Tabel 3. Hasil Estimasi Model Common Effect Variabel Koefisien T-Statistik Prob. Konstanta 0,2368370000 5,964830 0,0000 PRW 0,0000000288 2,351024 0,0223 KMU -0,0000000959 -2,513148 0,0149 IE 0,0000440000 1,202953 0,2341 KK 0,0000001060 2,736497 0,0083 R squared 0,386196 Adjusted R Square 0,341556 Sumber : Output Eviews
Pariwisata memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000288  dengan  nilai  probabilitas  0,0223.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan  pada  level  signifikansi  5  persen.  Artinya perkembangan  pariwisata  yang  cukup  pesat  berdampak terhadap  mningkatnya  tingkat  ketimpangan  pendapatan di  Provinsi  DIY  .  Hal  tersebut  berbeda  dengan  temuan- temuan  sebelumnya  dimana  seperti  yang  dikemukakan oleh  Kamal et  al ,  (2015)  dan  Andras  &  Goncalves, (2015) bahwa perkembangan pariwisata dapat memberikan multiplier effect dengan  meningkatkan industri-industri  lain  untuk  meningkatkan  devisa  dan juga  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Samimi  &  Sadeghi (2011)  yang    mengatakan  bahwa  perkembangan pariwisata  mendorong  dan  mempercepat  perekonomian daerah.  Sehingga  dengan  berkembangnya  pariwisata  di suatu  daerah  akan  menyerap  lapangan  pekerjaan  baru, dan  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.
Provinsi DIY merupakan salah satu daerah dengan peekonomian  yang  ditopang  oleh  sektor  jasa  dan pariwisata.  Pembangunan  fasilitas  penunjang  seperti hotel  begitu  pesat  di  Provinsi  DIY.  Hal  trsebut dibuktikan  dengan  meningkatnya  jumlah  pembangunan hotel setiap tahunya. Akan tetapi temuan pada penelitian ini  menunjukan  bahwa  pengembangan  sektor  pariwisata yang  begitu  pesat  belum  berkontribusi  terhadap pemerataan  distribusi  pendapatan  di  Provinsi  DIY. Pembangunan  hotel,  transportasi  dan  restoran  yang menunjang  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Provinsi DIY  hanya  di  nikmati  oleh  masyarakat  yang berpendapatan  tinggi,  sehingga  tidak  berdampak terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah.
Menurut  temuan  BPS  (2018),  terdapat  dua kelompok  masyrakat  di  Provinsi  DIY  yang  memiliki jumlah  pendapatan  berbeda.  Kelompok  pertama  adalah mereka  yang  tingkat  pendapatannya  rendah  karena memiliki initial  endowment atau  sumber  daya  bawaan seperti  tingkat  pendidikan  dan  status  gizi  yang  rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan status gizi berdampak terhadap  rendahnya  produktivitas  sehingga  tidak memberikan  peningkatan  jumlah  pendapatan  yang diterima dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemudian  kelompok  selanjutnya  adalah  mereka  dengan tingkat pendapatan tinggi karena initial endowment serta produktivitas  yang  juga  lebih  tinggi  sehingga  mampu menciptakan  jumlah  pendapatan  yang  lebih  baik.  Hal tersebut yang menjadikan tingkat ketimpangan pendapatan  terus  meningkat  karena  adanya  perbedaan initial  endowment  serta  produktivitas  antar  kedua kelompok  masyarakat  tersebut  yang  belum  mampu secara  bersama-sama  memanfaatkan  pembangunan sektor  pariwisata  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, sehingga  hanya  dinikmati  oleh  kelompok  masyarakat yang berpendapatan tinggi.
Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel  kredit  modal  usaha  memiliki  nilai  koefisien regresi  sebesar  -0,0000000959  dengan  nilai  probabilitas sebesar  0,0149.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa variabel  kredit  modal  usaha  berpengaruh  negtif  dan signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  pada  level signifikansi  5  persen.  Menurut  Beck  &  Levine  (2007) kredit  modal  usaha  merupakan  kredit  produktif  yang digunakan  dalam  dunia  usaha  yang  membutuhkan  dana dalam  usahanya  untuk  berekspansi  bisnis  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  grafik  hasil  yang  telah  diperoleh saat  ini  menjadi  lebih  tinggi.  Kredit  modal  usaha  yang
Bagus  Adhitya  et  al,  Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan:  Studi  Kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  mampu meningkatkan  pertumbuhan  usaha  dan  meningkatkan kapasitas  produksi,  sehingga  menciptakan  kesempatan kerja  bagi  masyarakat.  Balaka  (2007)  menemukan bahwa modal baru yang diterima oleh para pelaku usaha melalui  kredit  modal  usaha  dapat  menumbuhkan usahanya  sehingga  menciptakan  lapangan  pekerjaan baru. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berdampak terhadap  meningkatnya  pendapatan  dalam  masyarakat. Dengan  demikian,  meningkatnya  modal  usaha  yang disalurkan  terhadap  masyarkat  berpengaruh  terhadap pemerataan  pendapatan  sehingga  menurunkan  tingkat ketimpangan pendapatan.
Menurut  Tambunan  (2012)  kredit  modal  usaha yang juga diberikan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah digunakan untuk mengembangkan usaha kecilnya dan memberikan dampak terhadap meningkatnya meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat,  sehingga  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  pemberian kredit  modal  usaha  dapat  mendorong  kegiatan  ekonomi masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  pemerataan pendapatan  masyarakat  sehingga  berpengaruh  terhadap menurunya  tingkat  ketimpangan  pendapatan  dalam masyarakat.
Variabel  panjang  jalan    memiliki  nilai  koefisien regresi  sebesar  0,0000440000  dengan  nilai  probabilitas sebesar  0,2341.  Artinya  bahwa  variabel  infrastruktur ekonomi yang diproksi dengan panjang jalan di Provinsi DIY tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.  Pembangunan  infrastruktur  memang  tidak akan menghasilkan efek langsung terhadap perekonomian masyarakat, dengan kata lain pembangunan  infrastruktur  dalam  jangka  pendek  belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan  infrastruktur  membutuhkan  waktu  yang cukup panjang untuk dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan  infrastruktur  di suatu  daerah  tidak  serta  merta  membuat  masyarakat  di sekitar pembangunan ikut bekerja membangun infrastruktur  dan  mengurangi  pengangguran  sehingga meningkatkan jumlah pendapatan. Akan tetapi pembangunan  infrastruktur  memerlukan  waktu  yang cukup panjang untuk dapat menciptkana multiplier effect dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Seperti  yang  ditemukan  oleh  Soenandar  (2005) yang  mengatakan  bahwa  pembangunan  infrastruktur ekonomi  berupa  pembangunan  jalan  akan  mampu menggerakan  sektor  riil,  memicu  kegiatan  produksi, menyerap  tenaga  kerja,  serta  meningkatkan  konsumsi masyarakat  dan  pemerintah.  Infrastruktur  ekonomi  juga merupakan  input  penting  bagi  kegiatan  produksi  dan dapat  memengaruhi  kegiatan  ekonomi  dalam  berbagai cara  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Infrastruktur  tidak  hanya  merupakan  kegiatan  produksi yang  akan  menciptakan  output  dan  kesempatan  kerja, namun  keberadaan  infrastruktur  juga  memengaruhi
efisiensi  dan  kelancaran  kegiatan  ekonomi  di  sektor- sektor lainnya. Keberadaan infrastruktur sangat berpengaruh  terhadap  pembangunan  ekonomi.  Akan tetapi  hal  tersebut  baru  dapat  dirasakan  melalui  tahapan proses  yang  lama,  sehingga  pembangunan  infrastruktur di  Provinsi  DIY  untuk  saat  ini  belum  dapat  dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Selain  itu  pembangunan  infrastruktur  yang  belum dapat  dirasakan  langsung  dampaknya  oleh  masyarakat disebabkan  karena  belum  cukup  terkoordinasinya pembangunan panjang jalan dengan pusat-pusat produksi  sehingga  belum  mampu  dinikmati  oleh sebagian  besar  masyarakat  yang  masih  berada  di  garis kemiskinan,  sehingga  multiplier  effect  belum  belum dirasakan  maksimal  oleh  masyarakat  yang  berada  di garis kemiskinan. Pembangunan jalan yang dilakukan di pusat-pusat  produksi  nantinya  akan  menciptakan  usaha usaha  baru  dan  menciptkan  lebih  banyak  lapangan pekerjaan,  sehingga  pembangunan  jalan  baru  akan dinkmati  manfaatnya  oleh  masyrakat  dengan  melalui proses yang panjang.
Variabel kredit  konsumsi memiliki nilai koefisien regresi  sebesar  0,0000001060  dengan  nilai  probabilitas sebesar  0,0083.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa variabel  kredit  konsumsi  berpengaruh  positif  dan signifikan  pada  taraf  1  persen  ketimpangan  pendapatan. Menurut  Iacoviello  (2013)  kredit  konsumsi  merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan  kegiatan  konsumsinya.  Kredit  ini  hanya digunakan  untuk  kegiatan  konsumsi  sehingga  tidak digunakan  untuk  kegiatan  yang  produktif.  Kredit konsumsi  hanya  diberikan  kepada  golongan  masyarakat tertentu,  sehingga  tidak  dapat  memberikan  manfaat kepada  semua  golongan  masyarakat.  Dengan  demikian, tidak  meratanya  penyaluran  kredit  konsumsi  dan  tidak produktifnya dalam pemanfaatan, memberikan pengaruh terhadap  ketimpangan  pendapatan  dalam  masyarakat. Studi  empiris  yang  dilakukan  oleh  Iacoviello  (2013) menemukan  bahwa  penyaluran  kredit  konsumsi  yang tinggi, berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan  dalam  masyarakat.  Kredit  yang  hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas menjadikan jarak  ketimpangan  pendapatan  dalam  masyarakat semakin lebar.
Kredit  konsumsi  merupakan  variabel  yang berpengaruh  paling  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Provnsi  DIY.  Temuan  di  Provinsi  DIY bahwa  fenomena  modernisasi  yang  terjadi  khususnya  di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di Provinsi DIY mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat konsumsi masyarkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat mendorong  penyaluran  kredit  konsumsi  dari  perbankan kepada masyarakat semakin meningkat. Kredit konsumsi yang  ternyata  tidak  hanya  digunakan  untuk  keperluan konsumsi  namun  digunakan  untuk  keperluan  produktif, mampu  meningkatkan  jumlah  pendapatan  masyarakat yang  mendapatkan  fasilitas  kredit  tersebut.  Akan  tetapi
Bagus  Adhitya  et  al,  Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan:  Studi  Kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
produktifitas  masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas kredit  konsumsi  tersebut  tidak  bisa  menjadi  multiplier effect  sehingga  tidak  berdampak  terhadap  masyarakat lain  yang  tidak  mendapatkan  fasilitas  kredit  tersebut. Dengan  demikian,  ketentuan  kredit  konsumsi  yang hanya diberikan terhadap masyarakat menengah keatasdan  tidak  diberikan  kepada  masyarakat  yang berpenghasuilan rendah menjadikan tingkat ketimpanggan pendapatan masyarakat ssemakin tinggi.

## SIMPULAN
Tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  menepati  posisi  pertama dengan  angka  persentase  tertinggi  di  Pulau  Jawa  dan bahkan  lebih  tinggi  dari  tingkat  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Akan  tetapi  hal  tersebut  bertolak  belakang dengan  ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  DIY dimana  Provinsi  DIY  pada  tahun  2014  sampai  dengan 2018  memiliki  indeks  gini  tertinggi  di  Indonesia. Temuan  dari  penelititan  ini  adalah  bahwa  variabel pariwisata dan kredit modal usaha infrastruktur ekonomi berepangaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Temuan  tersebut  mengimplikasikan  bahwa perlunya  pengembangan  sektor  pariwisata  dan  kinerja lembaga  keuangan  dalam  penyaluran  kredit,  dan perlunya dukungan dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2007-2019).  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2018. Yogyakarta Balaka,  Yani.  (2007).  Analisis  Pengaruh  Kredit  Mikro
Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Sulawesi
Tenggara. ( Disertasi ). Makasar. Universitas Hasanudin Makasar.
Calderón,  C.,  &  Servén,  L.  (2004).  The  Effects  of Infrastructure  Development  on  Growth  and Income  Distribution. Working  Papers  No.  3400 . doi:10.1596/1813-9450-3400.
Damanik,  Zulgani,  dan  Rosmeli.  (2018).  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Ketimpangan  Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan  Pembangunan Daerah. 7(1): 15-25 . Fahmi,  I.  (2011).  “ Analisis  Laporan  Keuangan ”. Bandung: Alfabeta.
Gujarati,  Damodar  N.  Dawn  C.  Porter.  (2010). Basic Econometrica .  Fifth  Edition.  New  York  :  Mc Graw Hill.
Greenwood,  J.  &  Jovanovic,  B.  (2010).  Financial
Development,  Growth,  and  the  Distribution  of Income. The Journal of Political Economy , 98(5), 1076–1107. doi: 10.3386/w3189
Haddad,  A.  Porse  &  Rabahy.  (2013).  Domestic  tourism and  regional  inequality  in  Brazil. Tourism
Economics. 19 (1): 173–186. doi : /10.5367/te.2013.0185
Lacoviello,  (2013).  Household  Debt  and  Income
Inequality,  1963–2003. Journal  of  Money,  Credit and Banking, 40(5): 929-965. doi :
10.1111/j.1538-4616.2008.00142.x
Kamal,  M.  &  Shah  Alam  Kabir  Pramanik.  2015. Identifying  Factors  Influencing  Visitor  to  Visit Museum  in  Bangladesh  and  Setting  Marketing Strategies  for  Museum. Journal  of  Business  and Management 17(10): 955-988. doi :
10.9790/487X-171028592
Lau,  P.  L.,  Koo,  T.  T.,  &  Dwyer,  L.  (2017).  Metrics  to measure  the  geographic  characteristics  of  tourism markets:  An  integrated  approach  based  on  Gini index  decomposition. Tourism  Management ,  59,
171–181. doi: /10.1016/j.tourman.2016.07.019.
Li,  Hengyun.,  Chen,  Jason.  Li.,  Li,  Gang.,  Goh,  Carey. (2016).  Tourism  and  regional  income  inequality: Evidence  from  China. Annals  of  Tourism Research . 58: 81–99. doi : 10.1016/j.annals.2016.02.001
Mankiw,  N.  G.  (2003). Teori  Makroekonomi  Edisi
Kelima . Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Madajewicz, 2003, Does the Credit Contract Matter?The  Impact  of  Lending  Programs  on Poverty In Bangladesh, Colombia University. Narob,  N.  (2015).  Income  Inequality  and  Inflation  in
Developing Countries: An Empirical Investigation. Economics  Bulletin ,  35(4),  2888– 2902.
Priyono,  Pitriyan,  Heriyaldi  &  Maipita  (2019)  Credit Expansion and Its Impact on Income Inequality of the  Provinces  in  Indonesia Jurnal  Economia,
15(1), 82-95. Doi : 10.21831/economia.v15i1.23710 Raza,  S.  A.,  &  Shah,  N.  (2017).  Tourism  Growth  and Income Inequality: Does Kuznets Curve Hypothesis  Exist  in  Top  Tourist  Arrival Countries.  Asia  Pacific. Journal  of  Tourism Research , 22(8), 874–884. doi: /10.1080/10941665.2017.1343742.
Raza, S. A., Sharif, A., Wong, W. K., & Karim, M. Z. A. (2017).  Tourism  development  and  environmental degradation  in  the  United  States:  Evidence  from wavelet-based analysis. Current Issues in Tourism , 20(16), 1768–1790.
doi: /10.1080/13683500.2016.1192587 . Samimi,  A.  J.,  Sadeghi,  S.,  &  Sadeghi,  S.  (2011). Tourism  and  Economic  Growth  in  Developing Countries  :  P-VAR  Approach. Middle-East Journal of Scientific Research , 10 (1), 28–32.
Sari,  A.  C.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  ASEAN Member  Countries  Pada  Tahun  2011-2016  . Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia , 11(1): 24- 29. doi:  /10.32812/jibeka.v11i1.26
Bagus  Adhitya  et  al,  Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan:  Studi  Kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan ,
Jakarta:Kencana.
Sumadiasa,  Tisnawati  &  Wirathi.  (2016).  Analisis
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik  dan  PMA  Terhadap  Pertumbuhan  PDRB Provinsi  Bali  Tahun  1993-2014. Jurnal  Ekonomi Pembangunan  Universitas  Udayana,  5(7):  925- 947.
Soenandar,  Ersi  S.  (2005).  Government  Policy  In Solving  Uneven  Regional  Development  Between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. Economic Journal , 34. 171-192. Todaro,  M.  P.  and  Smith,  S.  C.  (2011). Economic Development .  Eleventh  Edition.  United  States: Addison Wesley.