Perlindungan Hak Pekerja Atas Harta Pailit Yang Berupa Jaminan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 37/PDT. SUS.GLL/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)
Nur Afni

## n_afni78@yahoo.com
Universitas Airlangga

## Abstract
A bankruptcy decision on a company can result in termination of employment. In bankruptcy, there are three types of creditors, namely preferred creditors, separatist creditors and concurrent creditors. Workers as preferred creditors in the law shall prioritize the distribution of wages owed. However, the position of workers is often ignored and gives priority to payment to separatist creditors. This is because separatist creditors can execute collateral objects and the proceeds are not shared with preferred creditors. Moreover, if the bankruptcy estate is in the form of collateral belong to a third party, the holder of the guarantee is the creditor. Other creditors do not receive a share because they are not entitled to collateral that belongs to a third party, which is not included in the debtor's bankruptcy estate. Workers are not entitled to third party guarantees, but workers get their rights from the board of directors. The Board of Directors is responsible for the company's debt that has not been paid by placing the money in bankrupt assets. It is the board of directors responsibility for negligence in controlling the company which resulted in bankruptcy.
Keywords : Bankruptcy; Workers; Collateral; Third Parties.

## Abstrak
Putusan pailit pada perusahaan dapat berakibat adanya pemutusan hubungan kerja. Dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yakni kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pekerja sebagai kreditor preferen dalam Undang-Undang pembagiannya diadahulukan atas upah terutang. Akan tetapi kedudukan pekerja sering dihiraukan dan lebih mengutamakan pembayaran pada kreditor separatis. Karena kreditor separatis dapat melakukan eksekusi benda jaminan dan hasilnya tidak dibagikan kepada kreditor preferen. Terlebih lagi jika harta pailit tersebut berebentuk jaminan milik pihak ketiga maka yang menguasai atas jaminan tersebut yakni kreditor pemegang. Untuk kreditor lainnya tidak mendapat pembagian karena tidak berhak atas jaminan milik pihak ketiga, yang mana bukan termasuk dari harta pailit debitor. Pekerja tidak berhak atas jaminan milik pihak ketiga tetapi pekerja mendapatkan haknya dari direksi. Direksi bertanggung jawab atas utang perusahaan yang belum dibayarkan dengan memasukkan uangnya ke harta pailit. Sebagai tanggung jawab direksi atas kelalaiannya dalam pengendalian perusahaan sampai mengakibatkan pailit.
Kata Kunci: Kepailitan; Pekerja; Jaminan; Pihak Ketiga.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
How to cite:
Nur Afni, ‘Perlindungan Hak Pekerja Atas Harta Pailit Yang Berupa Jaminan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 37/PDT.SUS.GLL/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST)’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32728
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 284 Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...

## Pendahuluan
Perusahaan dapat dinyatakan pailit ketika kondisi debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utang kreditor.  Kondisi tersebut dapat disebut finansial distress karena adanya masalah keuangan pada perusahaan yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Putusan pengadilan atas penyataan pailit disebut kepailitan. 1 Dalam pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur diatur dalam Undang-undang Kepailitan.
Akibat dari putusan pailit debitor tidak berwenang atas harta kekayaannya, yang berhak atas pengurusan pada harta debitor yakni kurator. Dalam hal si debitor yakni suatu perusahaan maka kurator memiliki hak untuk menentukan apakah perusahaan dilanjutkan dalam pengoperasiannya atau diberhentikan. Apabila perusahaan tersebut diberhentikan maka berakibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat dialami pekerja.
Sebagaimana dalam pasal 165 UUK menjelaskan bahwa akibat perusahaan mengalami pailit pengusaha diwakilkan pada kurator melakukan PHK terhadap pekerja, dengan syarat yang telah diatur pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Selain hak mendapat pesangonan pekerja juga berhak atas upah pekerja yang belum dibayar oleh debitor dan menjadi upah yang terutang termasuk dalam utang harta pailit.
Dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor diantaranya kreditor preferen,
kreditor separatis maupun kreditor konkuren yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Dimaksud kreditor preferen yakni kreditor yang dalam perundang-undangan diatur mengenai pembayaran piutangnya didahulukan seperti hak privilege atau hak istimewa. Sedangkan kreditor separatis merupakan kreditor  yang  memegang  benda  jaminan  seperti  hak  tanggungan,  gadai,  fidusia dan hak anggunan lainnya. Dan kreditor konkuren yakni kreditor yang tidak
1 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[1].
didahulukan dalam pembayaran dan tidak juga memegang benda jaminan, yang mana kedudukannya dibawah kreditor preferen dan separatis.
Kedudukan pekerja dalam hukum kepailitan sebagai kreditor preferen atas upah yang terutang didahulukan dalam pembayarannya sebagaimana dijelaskan dalam UUK dan diperjelas dalam UU Cipta Kerja. Tetapi dalam praktik pembagian harta pailit untuk pekerja sering dihiraukan karena lebih mengutamakan pembayaran utang pada kreditor separatis. Karena kreditor separatis memiliki benda jaminan yang dapat dijual untuk melunasi piutangnya sendiri tanpa melihat ketentuan pada pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU. Jaminan dapat bersifat kebendaan dan perorangan, untuk jaminan perorangan dilakukan oleh orang ketiga (penjamin) bisa dari perorangan atau badan hukum yang menjamin dan memenuhi apabila debitor wanprestasi. Dalam perjanjian kredit sering terdapat debitor yang memberikan jaminan atas nama orang lain atau dapat dikata atas nama pemilik benda jaminan sebagai pihak ketiga.
Dalam putusan nomor perkara 37/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. kasus PT. The First Nastional Glassware telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat yang digugat oleh 820 pekerjanya. Penggugat juga menggugat bank Victoria Internasional sebagai kreditor separatis. Akan tetapi pada objek jaminan tersebut ternyata milik pihak ketiga yakni PT. Lubung Sentosa yang termuat dalam akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan. Objek jaminan yang berupa SHGB tersebut telah di eksekusi oleh bank victoria dengan dijual lelang dan hasilnya telah dilaporkan ke kurator atas hasil penjualan. Akan tetapi hasil lelang tersebut menjadi milik kreditor separatis seutuhnya dan tidak dibagikan kepada kreditor lainnya yang mana terdapat kreditor preferen yakni pekerja.
Pihak ketiga dalam perjanjian kredit sebagai penanggung bersedia untuk betanggung jawab atas segala perbuatan debitor yang berakibat pada objek jaminan. Salah satu tanggung jawab pihak ketiga yaitu merelakan tanah miliknya yang sebagai objek jaminan untuk dieksekusi oleh kreditur dengan cara dijual dimuka umum dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang debitor. Mengenai hasil eksekusi objek jaminan pihak ketiga tersebut, apakah pekerja selaku

## 286 Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...
kreditor preferen berhak atas pembagiannya atau tidak berhak. Dan bagaimana perlindungan yang diterima oleh pekerja sebagai orang yang sangat butuh atas haknya tersebut, dari harta pailit yang berupa jaminan milik pihak ketiga.

## Akibat Hukum Kepailitan
Pailit dapat dikatakan apabila debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor belum dilakukan pembayaran atas utangnya secara lunas, terdapat paling sedikit satu utang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo juga sudah dapat ditagih, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Kepailitan tanpa utang tidak memiliki esensi karena pada umumnya kepailitan merupakan proses yang dilakukan debitur untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor.
Setiap debitor dalam putusan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga terdapat akibat-akibat yuridis terhadap debitor yang seperti dalam Pasal 24 Ayat (1) UUK- PKPU yang menyatakan bahwa debitor pailit dengan hukum haknya hilang dalam mengurus dan menguasai hartanya sendiri yang masuk dalam harta pailit sejak pada hari putusan pailit diucapkan. Putusan kepailitan yakni bersifat serta merta atau konstitutif yang artinya meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. 2 Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:
1.  Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan berdasarkan pasal 21 UUK-PKPU.
2.  Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Seperti halnya sesorang masih teteap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia dinyatakan pailit.
3.  Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang masuk dalam harta pailit sejak hari dinyatakan putusan pailit berdasarkan pasal 24 UUK-PKPU.
4.  Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan, tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (pasal 25 UUK-PKPU).
5.  Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan
jalannya kepailitan.
6.  Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU).
7.  Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan perlunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokan (pasal 27 UUK-PKPU).
8.  Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, 57 dan 58 UUK-PKPU, kreditor pemegang  jaminan  seperti  hak  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan, hipotek atau hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 UUK-PKPU. Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan paialit (pasal 61 UUK-PKPU).
9.  Hak reksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dan pihak ketiga untuk menunut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atas kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah dinyatakan putusan pailit diucapkan (pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU). 3

## Hak-hak Pekerja dalam Perusahaan Pailit
Pada perusahaan yang dinyatakan pailit pekerja sebagai tenaga kerja dalam perusahaan pailit memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja selain PHK oleh pengusaha yang dilakukan oleh kurator. Dapat melakukan PHK kepada pekerja sebagaimana dalam Pasal 165 UUK yang telah diubah dalam pasal 154A ayat (1) huruf f. Menjelaskan bahwa pengusaha dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dapat memutus hubungan kerja terhadap pekerja dengan ketentuan tersebut pekerja berhak untuk mendapat hak-haknya. Pekerja jika di PHK akibat dari perusahaan pailit berhak atas hak pekerja. Hak pekerja terbagi atas hak upah yang belum dibayarkan dan menjadi harta pailit, juga hak selain upah yang masih mencakup materi yakni uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Meskipun ketentuan Pasal 165 UUK telah dihapus didalam UU Cipta kerja pengusaha tetap wajib melakukan pembayarana atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.
3 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit (LaksBang 2016).[70].

## 288 Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...
Pembagian atas pembayaran hak-hak pekerja dari perusahaan pailit, pekerja mendapat hak istimewa yang mana pembayarannya didahulukan. dalam kepilitan pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU juga menjelaskan bahwa upah pekerja yang terutang menjadi harta pailit baik dari sebelum putusan dan sesudah putusan dinyatakan pailit. Maksud dari pasal tersebut yakni sama upah pekerja dalam pembayarannya harus didahulukan daripada utang-utang lainnya. Akan tetapi dalam ketetuan UUK-PKPU tersebut tidak disebutkan mengenai hak-hak lain dari pekerja hanya disebutkan mengenai upah.
Dalam UUK-PKPU tidak diatur mengenai hak-hak lainnya karena dalam kepailitan kreditor dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:
1.  Kreditor separatis yakni kreditor yang memegang jaminan kebendaan, diatur dalam Pasal 55 UUK-PKPU.
2.  Kreditor preferen yakni kreditor yang dalam Undang-undang diatur bahwa pembayaraan mendahului kreditor lain, yang dijelaskan dalam pasal 60 UUK- PKPU.
3.  Kreditor konkuren yakni kreditor yang tidak memegang hak jaminan dan tidak ada aturan dalam Undang-undang untuk didahulukan pembayarannya, diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.
Pekerja dalam kepailitan tergolong sebagai kreditor preferen yang dalam perundang-undangan diatur bahwa pembayaran atas hak-haknya didahulukan atau memiliki hak istimewa. Selain dalam Undang-undang juga dalam putusan MK No. 67/PU-XI/2013 mengatur perlindungan yang didapat pekerja dan kepastian hukum atas haknya yang berupa upah dan hak-hak lainnya dalam keadaan pailit. Dari putusan MK tersebut menempatkan upah pekerja sebagai prioritas utama dalam pembayaran dan hak - hak lainnya yang disebutkan dalam UUK hanya memiliki hak yang diistimewakan untuk mendahului kreditor konkuren. Hak-hak lainnya dan upah memiliki kedudukan berbeda atau tidak setara dalam pembayaran di kepailitan. 4 Maka urutan atas pembayaran upah dalam kepailitan bergeser yang
4 Adeline Laureen, ‘Kedudukan Upah dan Hak-Hak Lain Pekerja Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2-13’ (2018) 1 LWSA Conference Series.[160].
tadinya berada diposisi setelah kreditor separatis menjadi upah pekerja, kreditor separatis lalu kreditor preferen yang lain.

## Status Benda Jaminan Pihak Ketiga
Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor untuk memberikan keyakinan atau menjamin atas suatu perikatan. Jenis-jenis jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa golongan diantaranya:
a.  Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian, disebut jaminan umum dan jaminan khusus.
b.  Jamianan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
c.  Jaminan yang memiliki objek benda bergerak dan jamian atas objek tidak bergerak.
d.  Jaminan dalam menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. 5
Jaminan yang terjadi karena Undang-undang atau disebut jaminan umum berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, merupakan tanggungan untuk perikatan perseorangan. Jadi hasil penjualan benda- benda jaminan tersebut akan dibagi secara seimbang antar kreditor. Kreditor dalam jaminan umum yaitu kreditor konkuren kedudukannya sama.
Keditor dalam jaminan umum tidak merasa aman dan terjamin karena kreditor memerlukan kepastian dengan benda-benda yang dapat dipegang untuk menjamin. Jaminan khusus timbul dari adanya perjanjian yang disepakati oleh debitor dengan kreditor. Kedudukan kreditor karena terdapat perjanjian secara khusus yang dilakukan maka kreditor memiliki preferensi atau sebagai kreditor separatis. “Adapun jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian, yang dapat berupa jaminan bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan”. 6
5 Sri Soewedi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan (Liberty Offeset 2011).[43].
6 Sri Soewedi, ibid. [46].

## 290 Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...
Jaminan bersifat perorangan yakni terdapat pihak ketiga yang dapat memenuhi utang debitor apabila debitor wanprestasi. Wujud dari jaminan perorangan yakni borgtocht (perjanjian penanggungan). Jaminan bersifat perorangan yakni dengan terdapat orang pihak ketiga baik individu atau badan hukum yang menjamin untuk memenuhi utang apabila debitor ingkar janji atau wanprestasi. Sedangkan jaminan kebendaan yakni terdapat benda tertentu milik debitor yang dibebani dengan hak jaminan. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan kepada siapa saja sebagai kreditor pemegang jaminan karena hak kebendaan mengikuti bendanya ( droit de suite) dan benda jaminan tersebut dapat dialihkan. 7 Kreditor yang memegang jaminan kebendaan mendapat hak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.
Kedudukan benda yang menjadi jaminan yang telah dibebani hak jaminan menjadi harta pailit dalam penguasaan kreditor, hak-hak dalam benda tersebut atas kreditor tidak hilang. Dalam pasal 55 UUK-PKPU dijelaskan bahwa kreditor yang telah memegang benda yang dibebani hak angunan dapat melakukan eksekusi haknya tanpa memerdulikan adanya kepailitan karena seolah-olah tidak terjadi. Akan tetapi banyak ditemui debitor memberikan jaminan kebendaan atas nama orang lain atau atas nama pemilik benda jaminan tersebut yang biasa disebut sebagai pihak ketiga. Dilihat dari asas hukum perdata tidak terdapat larangan mengenenai keterlibatan pihak ketiga dalam penjaminan.
Benda jaminan dari milik pihak ketiga yang telah dijaminkan oleh debitor pailit kepada kreditor atas utangnya merupakan bukan termasuk dalam harta pailit. Berdasarkan dalam pasal 1 angka 1 UUK-PKPU menyatakan bahwa kepailitan hanya sebatas pada kekayaan debitor dan dalam pasal 21 UUK-PKPU menyatakan bahwa harta pailit hanya mencakup kekayaan debitor pailit. Sedangkan benda jaminan pihak ketiga bukanlah milik debitor dan bukan dari kekayaan debitor pailit. Sehingga benda jaminan milik pihak ketiga bukan wewenang dari kurator. Tetapi kreditor pemegang hak jaminan milik pihak ketiga dapat mekeksekusi dengan menjual sendiri benda- benda jaminan yang dipegang jika debitor dalam putusan dinyatakan pailit. Hasil
7 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak tanggungan) (Laksbang Yustitia 2016).[13].
dari penjualan tersebut sebagai pembayaran atas piutang dan jika dari hasil penjualan tersebut masih ada sisa piutang yang belum terlunasi maka kreditor memiliki hak untuk meminta atas sisanya kepada kurator. Tetapi jika hasil penjualan jaminan milik pihak ketiga masih terdapat sisa setelah dikurangi piutang maka dikembalikan ke pihak ketiga dan tidak dimasukkan dalam harta pailit debitor.

## Pemberesan dan Pembagian Harta Jaminan Pihak Ketiga
Tindakan pemberesan dalam praktik disebut lukuidasi yakni menjual harta pailit, yang berwenang hal tersebut yakni kurator. Hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan kepada masing-masing kerditor untuk melunasi utang debitor yang piutangnya telah terdaftar dalam pencocokan atau verifikasi utang piutang. Rapat verifikasi diadakan dengan dipimpin oleh hakim pengawas untuk melakukan pencocokan. Tujuan  dengan  diadakan  rapat  verifikasi  yakni  untuk  memcocokan utang debitor pailit sebagai penentu atas klasifikasi tagihan-tagihan yang masuk pada harta pailit dan merinci berapa besar piutang yang akan dibayarkan kepada para kreditor. Dan diadakannya rapat verifikasi tersebut untuk mengindari adanya kreditor fiktif yang dibuat oleh debitor yang beriktikad tidak baik. 8
Setelah dilakukan pencocokan, kurator mulai melakukan pemberesan dan menjual harta pailit. Berdasarkan pasal 188 UUK-PKPU, apabila menurut hakim pengawas bahwa didalam harta pailit terdapat uang tunai yang cukup digunakan untuk membayar utang debitor, maka uang tunai tersebut oleh kurator dapat dibagikan kepada kreditor. Tanpa menunggu harta pailit yang berupa benda dilakukan pelelangan atau penjualan. Untuk dilakukan pembayaran piutang harus sesuai dengan daftar piutang yang dicocokan. Untuk dilakukan penjualan pada benda harta pailit dengan dimuka umum atau lelang harus sesuai dalam cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan benda harta pailit dilakukan dibawah tangan yang dapat dilakukan atas izin hakim pengawas, sesuai dalam pasal 185 UUK-PKPU.
8 Hadi Subhan. Op.Cit. [139].

## 292 Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...
Eksekusi dalam pengertiannya tidak hanya pelaksanaan putusan pengadilan dan grosse acte tetapi dalam hukum jaminan dikenal istilah eksekusi. Pada kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak untuk mengeksekusi terhadap obyek jaminan apabila debitor telah wanprestasi (pailit). Dapat dengan cara menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya. Pelaksanaan terhadap hak-hak jaminan kreditor diberi hak secara khusus untuk menjual sendiri atas kekuasaannya atau dikenal parate executi . Parate executie atau eksekusi langsung merupakan hak kreditor untuk menjual barang debitor secara lelang tanpa adanya fiat dari pengadilan yang diatur dalam pasal 1155 BW. 9
Jika benda jaminan tersebut milik pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib bertanggunga jawab dengan merelakan benda miliknya yang telah dibebani hak angunan untuk dieksekusi pihak kreditor. Dengan cara penjualan dimuka umum atau cara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang dan hasil dari penjualan tersebut sebagai pengganti utang debitor. Meskipun hal tersebut akan sangat merugikan pihak ketiga, padahal yang telah ingkar janji yakni si debitor. Untuk mengenai cara pemberesan benda jaminan milik ketiga pengaturannya sama dengan benda jaminan atas milik debitor sendiri yakni dilakukan dengan menjual benda-benda jaminan dengan parate executi . Hal ini karena pihak ketiga telah menyerahkan benda dari hartanya untuk sebagai jaminan. Dan pihak ketiga telah dianggap sebagai debitor kedua yang telah menyerahkan benda jaminan miliknya. kedudukan keduanya yakni sama.
Dalam pembagiannya benda jaminan milik ketiga hanya untuk membayar utang debitor saja. Jika dalam benda jaminan tersebut setelah dijual dan hasilnya masih terdapat sisa setalah dikurangin piutang kreditor, sisanya tersebut tidak dapat diberikan kepada kurator menjadi harta pailit. Tetapi dikembalikan ke pihak ketiga sebagai pemilik benda. Jadi hasil dari penjualan benda jaminan pihak ketiga hanya diperuntukkan untuk melunasi piutang kreditor yang memegang jaminan tersebut, tidak dapat dibagikan ke kreditor lainnya.
9 Ivida Dewi Amrih, Op.Cit. [138].

## Kasus Hak Pekerja atas Harta Pailit Jaminan Pihak Ketiga
Putusan No. 37/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai hak pekerja dalam pembagian harta pailit yang berasal dari jaminan milik pihak ketiga. Pemohon dalam kasus ini yakni pekerja dari PT. The First Glassware (PT.FNG) yang perusahannya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat. Pekerja sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yakni Kurator bank Victoria Internasional (Tergugat I) dan PT. FNG (Tergugat II). Pekerja sebagai kreditor preferen dari rapat verifikasi dan daftar piutang penggugat dengan tagihan upah terutang juga tagihan hak pesangon. Tergugat I sebagai kreditor separartis dinyatakan bahwa telah melakukan penjualan atas benda jaminan dikantor lelang Jakarta. Tuntutan dalam gugatan bahwa memerintahkan tergugat I berkewajiban menyerahkan bagian ke penggugat dari hasil penjualan, dengan dalih pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU.
Akan tetapi dalam jawaban tergugat II yakni selaku kurator menyatakan bahwa jaminan yang diberikan ke tergugat I merupakan milik pihak ketiga dengan sertifikat  HGB  atas  nama  PT.  Pertama  Lubung  Sentosa.  Bahwa  benda  jaminan tersebut milik pihak ketiga sebagai penjamin (corporate guarantee) terhadap utang- utang PT.FNG. Hal tersebut dalam putusan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena error in persona.
Bahwa dalam hal ini hak pekerja dari harta pailit yang berbentuk jaminan milik pihak ketiga yakni tidak berhak. Pekerja tidak berhak atas hasil penjualan jaminan milik pihak ketiga karena jaminan milik pihak ketiga tidak termasuk dari kekayaan debitor sehingga bukan dalam harta pailit. Jaminan tersebut hanya terkhusus untuk pemegang yang telah diberikan jaminan. Akan tetapi pekerja tetap mendapatkan haknya apabila harta pailit perusahaan tidak ada yang dapat digunakan karena hanya terdapat jaminan milik pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab yaitu direksi. Pemenuhan hak pekerja atas harta pailit yang hanya terdapat jaminan milik pihak ketiga dengan harta milik direksi yang dimasukan dalam harta pailit. Karena direksi yang telah menyebabkan suatu perusahaan sampai pada titik dinyatakan pailit. Bedasarkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU yang dimaksud

## 294 Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...
hal lain-lain yakni perkara yang berkaitan harta pailit termasuk pada gugatan kurator terhadap direksi yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit. Perseroan dinyatakan pailit karena dari kelalaian atau kesalahan dari debitor dalam menuntun perusahaan. Perlindungan yang didapat pekerja atas haknya berdasarkan pasal 156 UU Cipta kerja dapat dibayarkan berasal dari harta direksi yang menjadi harta pailit. Pekerja sebagai kreditor masih tetap dapat menagih atas haknya sampai debitor membayar semua piutang yang terdaftar sesuai dalam daftar piutang.

## Kesimpulan
Pekerja sebagai kreditor dalam kepailitan tidak berhak atas pemeberesan jaminan milik pihak ketiga. Mengenai jaminan milik pihak ketiga dalam hal ini yang berhak atas pemberesan benda tersebut yakni hanya kreditor si pemegang jaminan milik pihak ketiga tersebut. Karena jaminan milik pihak ketiga tidak termasuk dari kekayaan debitor melainkan milik pihak ketiga sebagai penjamin atau disebut Guarantor. Untuk memenuhi hak pekerja dari harta pailit yang hanya berupa jaminan milik ketiga yakni dengan dibayarkan dari harta direksi yang dimasukkan dalam harta pailit. Direksi bertanggung jawab atas perusahaan dengan membagikan hartanya untuk dimasukkan ke harta pailit sebagai pemenuhan pembayaran upah pekerja dan hal lainnya

## Daftar Bacaan

## Buku
Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit (LaksBang 2016).
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan (UMM Press 2020).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak tanggungan) (Laksbang Yustitia 2016).
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan (UMM Press 2020).
Sri Soewedi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan (Liberty Offeset 2011).

## Jurnal
Adeline Laureen, ‘Kedudukan Upah dan Hak-Hak Lain Pekerja Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2-13’ (2018) 1 LWSA Conference Series 160.

## Nur Afni: Perlindungan Hak Pekerja...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--