2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## POTENSI  IMPLEMENTASI  EKONOMI  SIRKULAR  DALAM  MENGELOLA SAMPAH PLASTIK DI KABUPATEN BOGOR

## Anggriawan Dwi Sartono
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Jawa Tengah, Indonesia Email: anggriawands@students.undip.ac.id

## Abstrak
Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perkotaan  adalah sampah. Kabupaten Bogor  yang  merupakan  kota  penyangga  ibukota  negara  Indonesia  juga  memiliki permasalahan  sampah  terutama  pada  sampah  plastik.  Sampah  plastik  menjadi masalah dikarenakan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menguraikannya  sehingga  dapat  mencemari  lingkungan.  Konsep  ekonomi  sirkular menjadi salah  satu solusi yang dipandang dapat mengurangi dampak dari masalah sampah  dikarenakan  dengan  menggunakan  konsep  tersebut  barang  hasil  produksi akan  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  baik  dalam  bentuk  asal  maupun  diubah menjadi bentuk lain untuk kembali diambil manfaat sehingga masih memiliki nilai ekonomi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  informasi  dari  berbagai pihak  maupun  dari  penelitian  –  penelitian  sebelumnya  terkait  implementasi ekonomi  sirkular.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  gambaran  dan masukan  terkait  model  implementasi  ekonomi  sirkular  yang  bisa  diterapkan  di Kabupaten  Bogor.  Hasil  yang  didapatkan  menunjukan  bahwa  pemerintah Kabupaten  Bogor  sudah  melakukan  sebagian  konsep  ekonomi  sirkular  walaupun belum  dilakukan  secara  masif  dan  spesifik.  Beberapa  program  yang  dilakukan sudah  dapat  mengurangi  volume  sampah  plastik  namun  belum  terlalu  signifikan jika  dibandingkan  dengan  volume  sampah  harian  yang  dihasilkan.  Diperlukan tambahan  kebijakan  maupun  program  lain  baik  di  hulu  maupun  hilir.  Beberapa kebijakan  dan  program  yang  bisa  dilakukan  antara lain  pengaturan  kebijakan  baik pada  level  lingkungan  maupun  industri  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai implementasi  ekonomi  sirkular,  pepeningkatan  kapasitas  dan  pengetahuan sumberdaya  manusia  yang  terlibat,  serta  penguatan  kelembagaan  yang  menjadi wadah dalam mencapai tujuan bersama.
Kata Kunci : ekonomi sirkular; sampah plastik; implementasi; kebijakan

## Abstract
One of the problems that are often faced by cities is waste. Bogor Regency, which is a buffer city for the capital city of Indonesia, also has a waste problem, especially plastic  waste.  Plastic  waste  is  a  problem  because  it  takes  a  very  long  time  to decompose so that it can pollute the environment. The circular economy concept is one of the solutions that the author sees as being able to reduce the impact of this problem because by using this concept, the goods produced will be utilized to the maximum  extent  possible,  both  in  their  original  form  and  converted  into  other forms  to  be  re-utilized  so  that  they  still  have  economic  value.  This  research  was
conducted by collecting information from various parties as well as from previous studies  related  to  the  implementation  of  a  circular  economy.  The  purpose  of  this study  is  to  provide  an  overview  and  input  related  to  the  circular  economy implementation model that can be applied in Bogor Regency. The results obtained show  that  the  Bogor  Regency  government  has  implemented  some  of  the  circular economy concepts, although it has not been carried out massively and specifically. Some  of  the  programs  that  have  been  carried  out  have  been  able  to  reduce  the volume of plastic waste, but it is not too significant when compared to the volume of daily waste generated. Additional policies and other programs, both upstream and downstream,  are  needed.  Several  policies  and  programs  that  can  be  implemented include  policy  arrangements  at  the  environmental  and  industrial  levels  that specifically  regulate  the  implementation  of  a  circular  economy,  increase  the capacity  and  knowledge  of  the  human  resources  involved,  and  strengthen institutions that serve as a forum for achieving common goals.

## Keywords: circular economy; plastic waste; implementation; policy
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-10

## Pendahuluan
Dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad ke 17 membawa perubahan yang  sangat  berarti  pada  kehidupan  manusia.  Perubahan  yang  terjadi  mempunyai  dua dampak  yang  saling  bertolak  belakang.  Selain  mempunyai  dampak  positif  pada perekonomian  dunia,  revolusi  industri  juga  memberikan  dampak  negatif  yang berpengaruh  pada  menurunnya  kualitas  lingkungan.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam mencukupi  bahan  baku  untuk  proses  produksi,  para  pelaku  industri  melakukan eksploitasi  sumber  daya  alam  sacara  masif.  Laju  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat cepat  juga  berkontribusi  terhadap  turunnya  kualitas  lingkungan  dikarenakan meningkatnya  jumlah  barang  yang  dikonsumsi.  Sesuai  dengan (Hidayati  et  al.,2020) bahwa  kemampuan  alam  dalam  menyediakan  kebutuhan  untuk  manusia  menjadi terbatas seiring bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya konsumsi mengakibatkan  sampah  yang  dihasilkan juga  akan meningkat  seiring  berubahnya gaya hidup  masyarakat (Prajati  &  Pesurnay,  2019) .  Disisi  lain  penyediaan  tempat pembuangan  dan  pengolahan  sampah  yang  masih  terbatas  memunculkan  masalah baru dikarenakan penanganan sampah menjadi kurang optimal. Salah satu jenis sampah yang menjadi  prioritas  dan  menjadi  perhatian  adalah  sampah  plastik.  Hampir  80  persen sampah  plastik  di  dunia  berakhir  di  tempat  pembuangan  sampah (Bucknall,  2020) . Berbeda  dengan  sampah  organik  merupakan  sampah  yang  terdiri  dari  bahan  -  bahan alami  yang  berasal  dari  tumbuhan  maupun  hewan  yang  dapat  teruraikan  dalam  waktu yang  relatif  cepat,  sampah  plastik  masuk  ke  dalam  jenis  sampah  anorganik  dimana waktu penguraiannya membutuhkan waktu yang lama (Velenturf et al., 2019) .
Salah  satu  kegiatan  yang  dapat  diterapkan  dalam  meminimalisir  permasalahan yang  disebabkan  sampah  yaitu  dengan  menerapkan  prinsip  3R  ( Reduse,  Reuse  dan Recycle )  atau  mengurangi,  menggunakan  kembali  dan  mendaur  ulang  sampah.  Selain
mempunyai manfaat dalam menurunkan volume timbunan sampah, pengelolaan sampah melalui  penerapan  prinsip  3R  juga  berpotensi  menghasilkan  insentif  ekonomi  kepada para pelaku yang terlibat (Radityaningrum, D. A, Caroline. J, 2017) . Prinsip 3R tersebut dianggap  sejalan  dengan  penerapan  konsep  ekonomi  sirkular  yang  dapat  menjadi alternatif dari penerapan model ekonomi konvensional yang selama ini lazim dilakukan. Dimana  pada  model  ekonomi  konvensional  atau  linear,  sisa  dari  pemanfaatan  suatu barang  yang  dianggap  sudah  tidak  berguna  akan  langsung  dibuang  tanpa  digali  lagi potensi  untuk  kembali  dimanfaatkan.  Sedangkan  pada  ekonomi  sirkular  mempunyai konsep  bahwa  material  suatu  barang  hasil  produksi  akan  dimanfaatkan  semaksimal mungkin (Bucknall, 2020) dengan tujuan mempertahankan nilai ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan (Kasztelan, 2017) .
Di  Kabupaten  Bogor  menurut  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bogor menghasilkan sampah sebesar 2800 ton per hari. Dengan jumlah sampah tersebut yang bisa diangkut menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya 700 ton per hari, sisanya 2100ton  tidak  bisa  terangkut  dan  menyebar  disembarang  tempat.  Dari  jumlah  tersebut 19 persen dari sampah harian yang dihasilkan atau sekitar 532 ton merupakan sampah plastik (Suciati  &  Aviantara,  2020) .  Besarnya  sampah  harian  yang  dihasilkan dikarenakan  Kabupaten  Bogor terdapat  banyak  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang industri serta merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan Jabodetabek dan  merupakan  penyangga  Ibukota  Negara  yaitu  Jakarta.  Kedua  hal  tersebut berimplikasi  pada  kenaikan  jumlah  penduduk  yang  signifikan  di  Kabupaten  Bogor. Arus urbanisasi menuju Kabupaten Bogor tidak dapat terelakan dikarenakan banyaknya peluang kerja yang bisa didapatkan. Selain itu, lokasi yang relatif dekat dengan Jakarta dengan  harga  hunian  yang  masih  terjangkau,  menjadikan  Kabupaten  Bogor  sebagai alternatif  tempat  tinggal  bagi  orang  –  orang  yang  setiap  harinya  bekerja  maupun beraktifitas  di  Jakarta.  Sesuai  data  Badan  Pusat  Statistik,  antara  tahun  2014  sampai tahun  2019  pertambahan  jumlah  penduduk  Kabupaten  Bogor  mencapai  634.261  jiwa (Bogorkab.bps.go.id,  2019) .  Dengan  adanya  permasalahan  –  permasalahan  tersebut, maka  dalam  penelitian  ini  fokus  membahas  mengenai  potensi  implementasi  ekonomi sirkular  yang  dapat  memberikan  masukan  dalam  pengelolaan  sampah  plastik  di Kabupaten Bogor.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  dimana metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis dengan mengumpulkan data dan informasi  tanpa  menggunakan  proses  perhitungan  tertentu (Moleong,  2018) ,  yang merupakan  hasil  dari  wawancara  langsung  dilapangan  maupun  pengumpulan  data dari berbagai  sumber  atau  dokumen (Gunawan,  2013) .  Pada  penelitian  ini,  informasi  yang dikumpulkan  berasal  dari  hasil  wawancara,  studi  pustaka  dari  peraturan  maupun kebijakan  dari  pemerintah,  serta  publikasi  dari  beberapa  jurnal  baik  jurnal  nasional maupun  internasional.  Wawancara  dilakukan  kepada  masyarakat  terkait  kegiatan  yang sudah dilakukan dalam mengelola sampah terutama sampah plastik di Kabupaten Bogor
serta program yang  dilakukan pemerintah dalam mendukung hal tersebut baik dari sisi peraturan  maupun  kebijakan  yang  telah  dilakukan  pemerintah.  Dari  data-data  yang terkumpul  kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  untuk  memperoleh rekomendasi  dengan  mendeskripsikan  temuan-temuan  dan  masukkan  terhadap permasalahan maupun topik yang diangkat pada tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Potensi Pengelolaan Sampah Plastik
Dalam  mengelola  sampah,  beberapa  program  yang  sudah  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Bogor  dalam  rangka  untuk  mengurangi  limbah  sampah plastik antara lain:
1. Program  Kampung  Ramah  Lingkungan  (KRL)  dimana  dalam  program  ini pemerintah  Kabupaten  Bogor  mendorong  masyarakat  dalam  satu  lingkup  kecil dalam  pengelolaan    lingkungannya  termasuk  dalam  hal  pengelolaan  sampah rumah tangga untuk memangkas jumlah volume sampah yang diangkut menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Galuga di Kabupaten Bogor. Sampai Desember tahun 2019 sudah terbentuk 223 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) yang  berhasil  menurunkan  volume  sampah  harian  hingga  364  Ton  per  hari. Dalam  pemilahan  maupun  penggunaan  kembali  sampah  plastik,  masih  secara general  belum  spesifik  dipilah  maupun  diolah  sesuai  dengan  bahan  dasar pembuatnya.
2. Optimalisasi  Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS)  menjadi  lokasi  daur  ulang sampah  menggunakan  metode  3R  (TPS  3R)  melalui  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM).  TPS  3R  sementara  baru  tersedia  di  3  lokasi  yaitu  TPS  3R Green Altari yang berlokasi di Ciomas, Bank sampah Ganesha Lestar berlokasi di Telaga Kahuripan serta Bank sampah Lisan Bumi di Cilebut Timur. Program tersebut  dilakukan  untuk  mengedukasi  dan  memberdayakan  masyarakat  dalam pengolahan  sampah  yang  berpeluang  menciptakan  peluang  ekonomi  bagi lingkungan sekitar TPS 3R tersebut.
3. Pembangunan  rumah  pengolahan  limbah  sampah  plastik  yaitu  Rumah Pengolahan Sampah Citra (RPSC) yang berlokasi di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua.  Di  rumah  pengolahan  sampah  plastik  tersebut  setiap  harinya  mampu mengolah  sampah  plastik  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  bank  sampah sebanyak  500  sampai  700  kilogram  sampah  plastik.  Hasil  cacahan  sampah tersebut  digunakan  untuk  menyuplai  bahan  baku  pabrik  pembuat  produk  jadi dari bahan plastik di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi.
Dari  beberapa  program  tersebut  dalam  pengolahan  sampah  plastik  di Kabupaten  Bogor  belum  mampu  secara  signifikan  mengurangi  volume  sampah plastik yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari volume sampah  plastik yang dikelola  masih  relatif  kecil  jika  dibandingkan  dengan  volume  sampah  plastik  yang dihasilkan  setiap  harinya.  Program  –  program  dalam  mengurangi  volume  sampah pada level rumah tangga juga sudah dilakukan namun baru sebatas memilah sampah
organik  dan anorganik.  Proses  pemanfaatan  kembali  pada  level  rumah  tangga juga belum  memperhatikan  bahan  yang  digunakan  apakah  aman  untuk  penggunaan tertentu.  Hal  tersebut  dikarenakan  penerapan  ekonomi  sirkular  dalam  mengelola sampah  plastik  juga  harus  memperhatikan  aspek  lingkungannya.  Tidak  serta merta semua  sampah  plastik  sama  penanganannya  untuk  dapat  digunakan  kembali. Terlebih jika penggunaan produk daur ulang plastik digunakan sebagai pembungkus makanan dan minuman, maka harus lulus pengujian dan sesuai dengan kriteria layak digunakan  untuk  hal  tersebut (Balwada  et  al.,2021 ).  Penggunaan  kembali  sampah plastik  berdasarkan  jenis  penyusun  atau  bahan  dasar  plastik  sebagai  berikut (Abukasim et al.,2020) .
1. PET  ( Polyethylene  Terephthalate )  dengan  kode  PETE.  Jenis  plastik  ini  yang sering  dilakukan  daur  ulang  dikarenakan  penggunaannya  hanya  diperbolehkan sekali  pakai.  Plastik  ini  biasa  digunakan  sebagai  botol  air  mineral  sekali  pakai dan  lainnya.  Pada  jenis  plastik  ini  dapat  didaur  ulang  menjadi  kain  poliester, isian untuk bulu karpet dan bantal.
2. HDPE  ( High  Density  Polyethylene ), jenis  plastik  ini  juga  dapat  dilakukan  daur ulang. Biasanya jenis plastik ini ditemukan dalam bentuk plastik yang lebih kaku dan  berwarna.  Penggunaan  HDPE  di  kehidupan  sehari  -  hari  digunakan  untuk tutup  botol  plastik,  botol  detergen  atau  pemutih,  botol  shampo,  wadah  eskrim dan  lainnya.  Jenis  Plastik  HDPE  bisa  di  daur  ulang  menjadi  pena  dan  botol detergen.
3. PVC  ( Polyvinyl  chloride )  menggunakan  kode  V.  Jenis  plastik  ini  tidak  dapat dilakukan  daur  ulang  dalam  keadaan  normal.  PVC  dapat  ditemukan  di  selang, pelindung meja, pipa plastik, dan furnitur outdoor plastik.
4. LDPE  ( Low  Density  Polyethylene ),  pada  jenis  ini  plastik  dapat  didaur  ulang menjadi  tempat  sampah.  Karakteristik  dari  jenis  ini  adalah  keras  dan  lentur, biasa digunakan sebagai pembungkus roti, pembungkus makanan beku dan botol kosmetik.
5. PP  ( Polypropylene ),  pada  jenis  ini  biasa  dipakai  untuk  pita  pengemas,  sedotan plastik,  wadah  pembuangan,  botol  kecap,  alat  travelling  plastik,dan  tas  untuk membawa barang. Jenis plastik polypropylene dapat di daur ulang menjadi sapu, sikat, garu taman, dan baki plastik.
6. PS  ( Polystyrene )  merupakan  jenis  plastik  yang  tidak  dapat  didaur  ulang. Polystyrene tidak  dapat  didaur  ulang  dalam  kondisi  normal.  Ada  dua  jenis Polystyrene yaitu  plastik  keras  rapuh  dan  plastik  ringan  tahan  air.  Beberapa penggunaan pada kehidupan sehari - hari antara lain wadah CD ( compact disk ), garpu plastik, botol yoghurt dan styrofoam.
7. Jenis  plastik  lainnya  merupakan  plastik  yang  tidak  dapat  didaur  ulang.  Plastik lain  tidak  dapat  dilakukan  proses  daur  ulang  dalam  kondisi  normal.  Yang termasuk  kategori  plastik  dengan  jenis  lainnya  antaralain  bioplastik,  plastik komposit (seperti pembungkus kering), kertas pembungkus berlapis plastik dan polikarbonat yang mengandung BPA.
Dalam pengolahan kembali sampah plastik tersebut, transisi dari sistem linier menjadi  sirkular  sering  kali  terkendala  dengan  teknologi  yang  akan  digunakan (Khitous et al.,2020) . Menurut (Cruz Sanchez et al.,2020) salah satu teknologi pada era industri 4.0 saat ini yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi manufaktur aditif yaitu  pembuatan  suatu  barang  menggunakan  pencetakan  3  dimensi  dalam  proses daur  ulang  plastik.  Pada  penggunaan  teknologi  tersebut  sebelum  proses  daur  ulang harus  dilakukan  tahap  pemulihan  bahan  yaitu  identifikasi  jenis,  pemilihan, pembersihan,  pengurangan  ukuran  serta  pengeringan.  Tahap  pemulihan  ini merupakan bagian yang penting dalam tingkatan lokal untuk mempersiapkan bahan yang  akan  di  daur  ulang.  Selain  itu  pada  tahap  pemulihan  dapat  mengurangi  biaya yang  terkait  dengan  penyortiran  dan  pembersihan  dikarenakan  jika  tidak  dilakukan pada tahap awal akan menjadi rumit dalam pemrosesannya dikarenakan bercampur dengan  bahan  lain (Cruz  Sanchez  et  al.,  2020) .  Teknologi  industri  4.0  dapat digunakan  untuk  membantu  dalam  proses  identifikasi  dan  pengumpulan  limbah dalam  kerangka  produksi  melingkar (Luiz  et  al.,  2018) .  Untuk  level  mikro, pengembangan  alat  berbiaya  rendah,  gratis  atau open  source ,  diproduksi  secara digital untuk memungkinkan pengoperasian dengan mudah dan murah. Alat tersebut bisa dibuat untuk melakukan identifikasi, pemisahan, dan mencacah sampah plastik yang  digunakan  sebagai  bahan  daur  ulang.  Selain  itu  untuk  mempermudah  dalam proses  daur  ulang  plastik  solusi  yang  paling  cocok  adalah  dengan  melakukan penyesuaian  peraturan  yang  lebih  baik  untuk  pembuatan  desain  kemasan  plastik untuk  mengurangi  heterogenitas  yang  besar  pada  sampah  plastik  yang  dihasilkan (Zuhria & Saing, 2020) .
B. Kebijakan Implementasi Ekonomi Sirkular
Intervensi  kebijakan  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  implementasi ekonomi  sirkular (Morseletto,  2020) .  Di  Indonesia  untuk  saat  ini  belum  ada peraturan  yang  secara  spesifik mengatur mengenai  implementasi  ekonomi  sirkular. Namun  beberapa  peraturan  secara  tidak  langsung  sudah  ada  yang  mengatur mengenai  program  maupun  kebijakan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sampah. Pada  level  terkecil  yaitu  rumah  tangga,  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  disebutkan  bahwa  pengelolaan  sampah rumah  tangga  salah  satunya  adalah  pengurangan  sampah.  Dalam  Undang  -  undang tersebut  juga  menjelaskan  hal-hal  yang  terkait  dengan  kebijakan  tersebut  melalui beberapa cara antara lain dengan mengurangi timbulan sampah melalui proses daur ulang  sampah  serta  pemanfaatan  kembali  sampah  baik  dalam  fungsi  yang  sama maupun  pada  fungsi  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini  pemerintah  yang  mempunyai peran dalam membuat kebijakan, mempunyai tugas menetapkan sasaran dan jangka waktu  dalam  hal  pengurangan  sampah  tersebut.  Pemerintah  juga  harus  menjadi fasilitator  dengan  menyediakan  berbagai  fasilitas  yang  mendukung  kepada  para pelaku  yang  terlibat  dalam  implementasi  ekonomi  sirkular  dengan  mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan, pelabelan produk yang ramah lingkungan, peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia  dalam  hal  pengetahuan  terkait  proses
daur ulang sampah, serta menjembatani produk-produk yang dihasilkan dari proses daur  ulang  tersebut  dapat  diterima  oleh  pasar  sehingga  mendatangkan  manfaat secara  ekonomi.  Pada  sektor  hulu  yang  diatur  pada  pasal  20  ayat  3  secara  umum mewajibkan  para  pelaku  usaha  dan  industri  dalam  kegiatan  produksi  untuk menggunakan  bahan  baku  yang  ramah  lingkungan,  mudah  terurai,  menghasilkan sedikit  material  sisa  serta  menggunakan  bahan-bahan  yang  mempunyai  potensi untuk bisa dilakukan daur ulang.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga belum memiliki aturan yang spesifik dalam penerapan konsep ekonomi sirkular dalam penanganan limbah sampah plastik. Pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Sampah  memang  beberapa  pasal  sudah  mengatur  mengenai  pengurangan  volume timbunan sampah melalui pembatasan timbunan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali  sampah  namun  masih  secara  umum.  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  dapat mencontoh  kebijakan  yang  dilakukan  Korea  Selatan  dalam  mengimplementasikan konsep  ekonomi  sirkular.  Sesuai  dalam  penelitian (Herrador  et  al.,2020) ,  Korea Selatan  melakukan  upaya  lanjutan  untuk  mengubah  pradigma  kebijakan  dalam pengendalian limbah yang lebih efektif sebagai penerapan prinsip ekonomi sirkular. Dalam  kebijakan ini mengadopsi  “ Resource  Circulation Framework  Act ” (FARC), yang merupakan Undang-undang Kerangka Sirkulasi Sumber Daya yang digunakan untuk memecahkan masalah sumber daya, energi, dan lingkungan. Undang-undang ini  mulai  diterapkan  dan  berlaku  pada  Januari  2018.  FARC  memuat  berbagai kebijakan  dalam  medukung  budaya  masyarakat  menggunakan  sumber  daya, mengevaluasi  resiko,  daur  ulang  pada  suatu  produk  serta  mendukung  proses  daur ulang pada limbah. Beberapa kebijakan yang diatur pada FARC antara lain:
1. Pengaturan terkait  biaya  pembuangan limbah,  dimana  dalam  peraturan tersebut biaya  pembuangan  limbah  dibebankan  kepada  perorangan  dan  pelaku  usaha terhadap  sumberdaya  yang  sudah  diatur  pada  insinerator  atau  lokasi  limbah. Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan harga daur ulang sumber daya.
2. Pembuatan  program  pengakuan  pada  sumber  daya  yang  dapat  di  daur  ulang. Pada program ini mencakup sosialisasi bahan limbah yang dapat dilakukan daur ulang dan membebaskan dari pengaturan limbah secara umum. Kategori sumber daya  yang  dapat  di  daur  ulang  pada  program  ini  memperhatikan  pada zat  yang digunakan  dalam  produksinya,  dampak  pada  lingkungan,  keuangan  dan teknologi yang ditetapkan oleh Kementrian lingkungan hidup Korea Selatan.
3. Manajemen  kinerja  sirkulasi  sumberdaya,  pada  kegiatan  ini  bertujuan  untuk mengurangi  volume limbah  yang  dihasilkan  dengan  meningkatkan  penggunaan sumber  daya  dari  proses  daur  ulang.  Sasaran  yang  dituju  pada  program  ini adalah  mendorong  perusahaan  untuk  meningkatkan  kinerja  daur  ulang  dengan target tententu sehingga  barang hasil daur ulang tersebut dapat digunakan pada jenis  bisnis  yang  berbeda.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  pemerintah  akan memberikan  insentif  bagi  perusahaan  yang  berhasil  meningkatkan  kinerja  daur
ulangnya.  Insentif  yang  diberikan  berupa  kemudahan  dalam  administrasi, keuangan dan teknologi.
Selain  penguatan  kebijakan,  dalam  menjalankan  implementasi  ekonomi sirkular  juga  diperlukan  pembentukan  kelembagaan  sebagai  salah  satu  faktor pendorong  untuk  mencapai  tujuan (de  Jesus  &  Mendonça,  2018) .  Lembaga  yang dibuat untuk mengatur interaksi antar anggota anggota kelompok melalui aturan dan norma  yang  digunakan  sebagai  pedoman  yang  mengatur  hubungan  antar  anggota yang saling mengikat dan tergantung antar anggotanya. Lembaga di definisikan oleh (Arsyad,  2014) sebagai  kesatuan  perangkat  berupa  aturan  main  yang  digunakan pada  setiap  intraksi,  baik  interaksi  ekonomi,  politik  dan  sosial.  Dengan  adanya lembaga  sebagai  wadah  dalam  implementasi  ekonomi  sirkular,  dapat  membentuk konfigurasi  ekonomi  melalui  suatu  jaringan (Schanz  et  al.,2019) .  Karakteristik institusi atau lembaga yang baik adalah sebagai berikut (Arsyad, 2014) :
1. Memberikan hak yang sama kepada kepada masyarakat sehingga setiap individu mempunyai bagian yang sama di dalam kehidupan ekonomi maupun sosial.
2. Memberi  Batasan  kepada  para  elit,  politisi,  dan  kelompok-kelompok  yang mempunyai kekuatan untuk mewujudkan persaingan yang sehat.
3. Membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  semua  kelompok  masyarakat sehingga  dapat  mendorong  kontibusi  dari  setiap individu  dalam  kegiatan  sosial serta kegiatan ekonomi produktif.

## Kesimpulan
Dalam  ranah  pengelolaan  dan  pengolahan  sampah  secara  umum,  pemerintah Kabupaten  Bogor  sudah  melakukan  beberapa  program  maupun  kegiatan  dengan mengimplementasikan  konsep  ekonomi  sirkular  walaupun  belum  secara  masif dilakukan. Pada program – program yang sudah dilakukan antara lain Kampung Ramah Lingkungan  (KRL),  optimalisasi  tempat  pembuangan  sampah  menjadi  tempat  daur ulang  dan  pembangunan  rumah  pengolahan  limbah  plastik  telah  berhasil  menurunkan volume  sampah  harian  sebesar  364  ton  per  hari  serta  mampu  melakukan  daur  ulang limbah  sampah  plastik  500  sampai  700  kg  per  hari  untuk  dijadikan  bahan  baku  pada industri pengolahan produk jadi dari plastik. Namun jika dibandingkan dengan volume sampah  plastik  harian  yang  mencapai  532  ton  per  hari,  capaian  tersebut  masih  relatif kecil.  Untuk  mendorong  menigkatnya  pengurangan  sampah  plastik  melalui implementasi ekonomi sirkular, Pemerintah Kabupaten Bogor harus membuat kebijakan maupun program – program dari hulu sampai hilir dalam pengelolaan sampah plastik.
Pada  level  hulu  atau  produsen  yang  menggunakan  plastik  sebagai  salah  satu bagian hasil produksi perlu dibuat aturan yang jelas mengenai pengaturan penggunaan bahan yang ramah lingkungan, peraturan mengenai insentif yang akan diberikan kepada produsen  jika  menerapkan  prinsip  sirkular  ekonomi  seperti  yang  dilakukan  di  Korea Selatan. Sedangkan pada level hilir atau masyarakat, selain kebijakan berupa peraturan, program  –  program  kemasyarakatan  juga  perlu  secara  masif  digerakan.  Dinas  yang berwenang  maupun  kepala  pemerintahan  dibawah  Bupati  yaitu  Camat,  Lurah  maupun
Kepala  Desa  diharapkan  dapat  mensosialisasikan  kebijakan  yang  nantinya  akan dijalankan  dalam  mengimplementasikan konsep  ekonomi  sirkular.  Misalnya  dalam  hal pemilahan  sampah,  tidak  hanya  pemilahan  sampah  secara  general  organik  dan anorganik,  namun  juga  dilakukan  pemilihan  terhadap  jenis  plastik  yang  lebih  spesifik yaitu  PET,  HDPE,  PVC,  LDPE,  PP,  PS  untuk  memudahkan  dalam  proses  daur  ulang. Selain  itu  dalam  pengolahan  sampah  plastik,  pemerintah  Kabupaten  Bogor  bisa mendorong  peningkatan  daur  ulang  sampah  plastik  pada  level  lingkungan  melalui penguatan kelembagaan pada level lingkungan serta memperbayak lokasi – lokasi yang dijadikan sebagai tempat daur ulang sampah plastik.
Pemerintah  Kabupaten  Bogor  juga  harus  membuat  kebijakan terkait  pemasaran dari  barang  -  barang  hasil  dari  daur  ulang  sampah  plastik  yang  dilakukan  pada  level lingkungan untuk mempermudah para produsen baik masyarakat maupun pelaku usaha dalam  memasarkan  prooduk  hasil  daur  ulangnya.  Dengan  penerapan  kebijakan  dalam penggunaan,  pengelolaan  serta  pengolahan  plastik  maupun  sampah  plastik  tersebut, diharapkan  volume  sampah  harian  di  Kabupaten  Bogor  dapat  berkurang.  Selain  dapat menjaga  kelestarian  lingkungan,  keberlanjutan  sumber  daya,  keuntungan  secara finansial  juga  akan  di  dapatkan  dengan  menerapkan  konsep  ekonomi  sirkular  dalam penanganan limbah atau sampah yang berasal dari plastik.

## BIBLIOGRAFI
Abukasim,  S.  M.,  Zuhria,  F.,  &  Saing,  Z.  (2020).  Alternative  management  of  plastic waste. Journal of Physics: Conference Series , 1517 (1).
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1517/1/012041 Google Scholar
Arsyad,  L.  (2014).  Institusi,  Biaya  transaksi,  dan  kinerja  ekonomi:  sebuah  tinjauan teoritis. Seminar Nasional Dan Sidang Pleno ISEI XVII . Google Scholar
Balwada,  Jaideep,  Samaiya,  Shivam,  &  Mishra,  Rajesh  P.  (2021).  Packaging  Plastic Waste  Management  for  a  Circular  Economy  and  Identifying  a  better  Waste Collection System using Analytical Hierarchy Process (AHP). Procedia CIRP , 98 ,
270–275. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.01.102. Google Scholar
Bogorkab.bps.go.id.  (2019).  Jumlah  Penduduk.  Retrieved  from  Bogorkab.bps.go.id website: https://bogorkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html.
Bucknall,  David.  (2020).  Plastics  as  a  materials  system  in  a  circular  economy. Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  A:  Mathematical,  Physical  and Engineering  Sciences , 378 ,  20190268.  https://doi.org/10.1098/rsta.2019.0268. Google Scholar
Cruz Sanchez, Fabio A., Boudaoud, Hakim, Camargo, Mauricio, & Pearce, Joshua M. (2020). Plastic recycling in additive manufacturing: A systematic literature review and  opportunities  for  the  circular  economy. Journal  of  Cleaner  Production , 264 ,
121602. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121602. Google Scholar
De Jesus, Ana, & Mendonça, Sandro. (2018). Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco-innovation Road to the Circular Economy. Ecological Economics , 145 ,
75–89. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.08.001. Google Scholar
Gunawan,  I.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Teori  Dan  Praktik .  Jakarta:  Bumi Aksara. Google Scholar
Herrador, Manuel, Cho, Youngtae, & Park, Pil Hwan. (2020). Latest circular economy policy and direction in the Republic of Korea: Room for enhancements. Journal of Cleaner Production , 269 , 122336. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122336. Google Scholar
Hidayati,  Nazly,  Putra,  Andika,  Dewita,  Metra,  &  Framujiastri,  Novira  E.  (2020). Dampak  Dinamika  Kependudukan  Terhadap  Lingkungan. Jurnal  Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan , 1 (2). Google Scholar
Kasztelan,  Armand.  (2017).  Green  Growth,  Green  Economy  and  Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse. Prague Economic Papers ,
26 , 487–499. https://doi.org/10.18267/j.pep.626. Google Scholar
Khitous, Fatima, Strozzi, Fernanda, Urbinati, Andrea, & Alberti, Fernando. (2020). A Systematic  Literature  Network  Analysis  of  Existing  Themes  and  Emerging Research Trends in Circular Economy. Sustainability , Vol. 12. https://doi.org/10.3390/su12041633. Google Scholar
Luiz,  Daniel,  Nascimento,  Mattos,  Alencastro,  Viviam,  Quelhas,  Osvaldo,  Gonçalves Quelhas,  Osvaldo  Luiz,  Goyannes,  Rodrigo,  Caiado,  Rodrigo,  Garza-Reyes,  Jose Arturo, Rocha-Lona, Luis, & Tortorella, Guilherme. (2018). Exploring Industry 4.0 technologies  to  enable  circular  economy  practices  in  a  manufacturing  context:  A business  model  proposal. Journal  of  Manufacturing  Technology  Management . https://doi.org/https:// doi.org/10.1108/JMTM-03-2018-0071. Google Scholar
Moleong,  Lexy  J.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Morseletto, Piero. (2020). Restorative and regenerative: Exploring the concepts in the circular economy. Journal of Industrial Ecology , 24 . https://doi.org/10.1111/jiec.12987. Google Scholar
Prajati,  Gita,  &  Pesurnay,  Althien.  (2019).  Analisis  Faktor  Sosiodemografi  dan Sosioekonomi  Terhadap  Timbulan  Sampah  Perkotaan  di  Pulau  Sumatera. Jurnal Rekayasa  Sipil  Dan  Lingkungan , 3 ,  8.  https://doi.org/10.19184/jrsl.v3i1.8721. Google Scholar
Radityaningrum,  D.  A,  Caroline.  J,  Restianti  D.  ..  (2017).  Potensi  Reduce,  Reuse, Recycle (3R) Sampah pada Bank Sampah Bank Jung For Surabaya Clean (BJFS).
Jurnal Teknik Lingkungan , 3 (1). Google Scholar
Schanz,  Heiner,  Federer,  Julia,  &  Wilczynski,  Marzena.  (2019).  Markets  as  leverage points  for  transformations  of  economic  systems:  The  example  of  the  German bioeconomy. Environmental  Innovation  and  Societal  Transitions , 33 ,  140–161. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eist.2019.04.003. Google Scholar
Suciati, Fuzi, & Aviantara, Dwindrata. (2020). Studi Lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Jurnal  Rekayasa  Lingkungan , 12 .  https://doi.org/10.29122/jrl.v12i2.4022. Google Scholar
Velenturf,  Anne  P.  M.,  Archer,  Sophie  A.,  Gomes,  Helena  I.,  Christgen,  Beate,  Lag- Brotons,  Alfonso  J.,  &  Purnell,  Phil.  (2019).  Circular  economy  and  the  matter  of integrated  resources. Science  of  The  Total  Environment , 689 ,  963–969. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.449. Google Scholar
Zuhria, F., & Saing, Zubair. (2020). Alternative management of plastic waste. Journal of  Physics  Conference  Series , 1517 ,  12041.  https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1517/1/012041 Google Scholar
Copyright holder:
Anggriawan Dwi Sartono (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: