## MOBILITAS  PENDUDUK MUSIMAN DI KOTA SURABAYA:

## Dampaknya Terhadap Lingkungan Permukiman Kumuh
Haning Romdiati* Mita Noveria••

## Abstract
This  article  discusses  temporary migrants  and its  impact  on slums  area  in Surabaya.  The influx of temporary migrants to Surabaya is more likely to be regarded as negative,  instead of positive impacts.  This is because tempora1y migrants mostly engage in the informal sector and live  in  slums  and squatters.  Most  tempora1y  migranrs  come to  Surabaya  in  search of work to improve their life.  They tend to  ignore the regulation of population administration (especially related to  identity C(lrd oftemporwy population in the city,  namely KIPEM)  as well as settlement regulation (live  in squatters).  The  influx of temporary migrcmts to slums and squatters is a reality that cannot be ignored  To prohibit theft ow of temporary migrants coming to  the  city through  'close polic,y' is  difficult  to  be  established,  because the policy opposed to  human  rights.  Therefore,  the policy needed is  to  give  them  a  room  the  city. However,  the  city government  has  to  implement  the population  and settlement regulation strictly and provide them with easily access to public facilities.
Keyword:  Population  mobility,  Temporary  migrant,  Slum  and squatter,  Population

## regristrat ion
Artikel ini  mendiskusikan isu-isu penduduk musiman dan dampaknya terhadap permukiman kumuh di Kota Surabaya. Kedatangan penduduk musiman ke Kota Surabaya cenderung lebih banyak dilihat dari sisi negatif daripada positifnya. lmplikasi negatif ini terkait dengan aspek pekerjaan yang umumnya di  sektor infonnal, di  samping kondisi  lingkungan tempat tinggal mereka yang terkonsentrasi  di  lingkungan  pennukiman  kumuh,  dan  menempati  lahan  legal maupun  ilegal.  Penduduk musiman  datang ke  Surabaya dengan  motif utama untuk  mencari nafkah  sehingga  mereka  mengabaikan  aturan  lainnya,  di  antaranya  aturan  kependudukan (pemilikan KIPEM) dan perumahan (tinggal di  lingkungan  hunian  liar).  Kedatangan migran temporer  di  lingkungan  permukiman  kumuh  adalah  fakta  yang  tidak  dapat  dihindarkan.
• Haning Romdiati adalah Pt:nditi pada Pusat Pcnclitian Kcpcndudukan - Lcmbaga llmu Pcngctahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail:  hromdiati@yahoo.com.
••  Mita Noveria adalah  Pcncliti  pada  Pusat  Pcnclitian  Kependudukan- Lcmbaga llmu  Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail: mitanoveria@yahoo.com.
Menghambat kedatangan mereka melalui kebijakan 'pintu tertutup' sulit dilakukan, dan bahkan cara ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur hak asasi manusia. Oleh karena  itu,  upaya yang harus dilakukan adalah dengan menerima keberadaan mereka, tetapi harus dikelola dengan cara menerapkan peraturan kependudukan yang tegas disertai dengan penyediaan  pelayanan  kebutuhan  sangat  dasar.
Kata kunci:  Mobilitas  Penduduk,  Penduduk  Musiman,  Permukiman  Kumuh,  Administrasi Kependudukan

## PENDAHULUAN
Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang menjadi daerah utama  penerima  migran,  khususnya  dari  daerah  perdesaan.  Sensus  Penduduk memperlihatkan bahwa selama periode tahun  1980-1990, pertumbuhan penduduk di Kota  Surabaya  sebesar 3,33%  per tahun,  kemudian  turun  menjadi  0, 76%  per tahun pada peri ode tahun  1990-2000 (BPS,  1991  dan 2001 ). Selain karena menunmnya angka fertilitas,  faktor migrasi  keluar Kota  Surabaya, utamanya ke  kota-kota di  sekitarnya yang  masuk  dalam  kawasan  Gerbangkertosusila  (singkatan  dari  beberapa  kota  di Surabaya dan sekitarnya, yaitu Gresik, Bangkalan,  Kertosono Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo  dan  Lamongan)  diperkirakan  juga  mempengaruhi  penurunan  tingkat pertumbuhan penduduk tersebut. Namun, laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya yang rendah pada kunm waktu  1990-2000 terse but tidak selalu mengindikasikan kecilnya arus mobilitas penduduk menuju  Kota Surabaya. Hal  ini  karena angka pertumbuhan penduduk terse but tidak memperhitungkan fenomena mobilitas penduduk non-permanen (sering disebut dengan mobilitas penduduk musiman oleh pemangku kepentingan di Kota Surabaya, yang selanjutnya istilah tersebut dipergunakan dalam tulisan ini). 1
Ketersediaan  berbagai  kesempatan  ekonomi yang  luas  di  Kota Surabaya telah menjadi daya tarik bagi  pendatang musiman, bukan  hanya mereka yang berasal dari daerah-daerah  di sekitarnya, tetapi juga dari provinsi lain. Kondisi ini ditunjang oleh kemudahan di bidang transportasi sehingga arus mobilitas penduduk musiman ke kota ini  cenderung  semakin  besar.  Hal  ini  antara  lain  terlihat  dari  data  pemegang  kartu identitas penduduk musiman (KIPEM), yaitu sebanyak 26.444 kartu (Bappeko Surabaya dan BPS, 2003). Angka ini bel urn termasuk pendatang musiman yang tidak melaporkan kedatangannya  pada kantor kelurahan/kecamatan di  mana mereka tinggal dan  tidak mengurus  KIP EM yang diperkirakan jumlahnya mencapai  1,5 juta orang (informasi dari  salah  seorang  pejabat  dari  Kantor  Dispendukcapil  Kota  Surabaya).  Termasuk
1 Mobilitas pcnduduk  musiman  dimaksud  dalam  papcr ini  adalah  mobilitas sirkuler yang  merupakan perpindahan penduduk dari daerah lain menuju Kota Surabaya, di mana ketika survei dilakukan, pelaku mobilitas tidak memiliki keinginan untuk mcnetap di kota ini, walaupun sudah tinggal di Surabaya dalam jangka waktu cukup lama.
kelompok ini adalah pelaku mobilitas penduduk musiman yang umumnya bekerja di sektor informal. Sebaliknya, pendatang musiman yang bekerja di sektor formal (seperti buruh pabrik) dan yang berstatus sebagai mahasiswa pada umumnya memiliki KIPEM.
Kedatangan  penduduk  musiman  ke  Kota  Surabaya  dalam  jumlah  besar  telah berlangsungcukup lama dan telah menimbulkan permasalahan lingkungan permukiman kumuh 2 • Penduduk musiman pada umumnya masih sangat terikat dengan daerah asal (antara  lain  karena  di  desa  asal  masih  ada  keluarga  dan  pemilikan  aset)  sehingga sebagian besar pendapatan yang mereka peroleh di kota, dibawa atau dikirim ke daerah asal. Untuk merealisasikan upaya ini, strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan pengeluaran di kota. Salah satu strategi meminimalisasi pengeluaran  adalah  dengan  cara  tinggal  di  lingkungan  permukiman  kumuh  yang umumnya menyediakan tempat hun ian berbiaya murah.
Pengetahuan mengenai lingkungan permukiman kumuh akibat mobilitas penduduk musiman masih terbatas. Data dan  informasi yang tersedia masih  bersifat umum  dan terbatas pada data tentangjumlah lokasi, persebaran dan  ketersediaan fasilitas dasar kota  dan  pelayanan  publik  di  permukiman.  Adapun  informasi  tentang  akses  dan pemanfaatan fasilitas tersebut oleh penghuninya (yang dibedakan menurut penduduk setempat dan penduduk musiman) belum diketahui secara lebih mendalam. Oleh karena itu,  dilakukan  penelitian  untuk  mendapatkan  gambaran  dan  pemahaman  tentang fenomena mobilitas penduduk musiman dan implikasinya terhadap permukiman kumuh di  Kota  Surabaya.
Penulisan paper ini  berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PPK-LIPI pada tahun 2004 dan 2005  di  lokasi hunian kumuh (menempati kawasan  legal untuk permukiman)  dan  beberapa  lokasi  hunian  'liar'  (menempati  lahan  ilegal  untuk permukiman). Penelitian menggunakan metode survei, wawancara dengan  in forman dari  masyarakat dan  berbagai  institusi di  lingkungan  Pemkot Surabaya. Tujuan dari penulisan  paper  ini  adalah  mendiskusikan  isu-isu  tentang  penduduk  musiman  dan permasalahan  yang  ditimbulkan,  khususnya  terkait  dengan  kondisi  lingkungan permukiman  kumuh.  Dengan  pemahaman  tersebut,  beberapa  pemikiran  mengenai pengelolaan mobilitas penduduk musiman, dalam konteks upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuhjuga dikemukakan dalam paper ini.
2 Menurut World Bank dan UNCHS (2004: I), permukiman kumuh didefinisikan sebagai tern pat hun ian sangat padat dengan kualitas lingkungan yang buruk, tidak memiliki keterbatasan tcrhadap pelayanan dasar  publik  (pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  tempat  pcrtemuan  untuk  kepentingan  sosial kcmasyarakatan)  dan  bahkan  keterbatasan  akses  terhadap  fasilitas  dasar  kota  (mencakup  air bersih, sanitasi, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, lampujalan,jalan setapak dan aksesjalanjika ada kejadian darurat).  Di  Indonesia, pengertian lingkungan permukiman kumuh dilihat dari  beberapa kriteria,  yaitu  (I)  lingkungan  tidak  teratur,  (2)  tak  cukup  prasarana  dan  sarana,  (3)  persil  kecil  dan hampir dipenuhi bangunan dengan mutu bahan rendah, ( 4) kualitas struktur lemah dan pembangunannya secara liar (Menpera, seperti dikutip dari Silas,  1996: 18).  Kondisi  lingkungan  permukiman seperti ini merupakan  manifestasi  kemiskinan  fisik  kota (Singha,  200 I,  ESCAP dan  UNPF,  2002;  UN  Habitat, 2003).

## PENDUDUK MusiMAN: PuLUHAN T AHUN TINGGAL DI SuRAnA YA
Penduduk  musiman  merupakan  fenomena  yang  sudah  lama dijumpai  di  Kota Surabaya. Sebutan penduduk musiman ditujukan pada kelompok migran (non-permanen/ penduduk musiman) yang tinggal di kota ini tanpa memiliki KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Penduduk musiman adalah mereka yang datang ke Surabaya dengan tujuan (utama) untuk mencari natkah. Kesempatan kerja/berusaha yang masih terbuka di  Surabaya, terutama di  sektor  informal,  memaksa sebagian  penduduk dari  daerah perdesaan  di  wilayah  Provinsi  Jawa Timur  untuk  bermigrasi  ke  kota  ini.  Sebagian penduduk  musiman  pindah  bersama-sama  dengan  anggota  keluarga,  baik  keluarga lengkap (kepala keluarga, istri dan anak-anak) rnaupun hanya kepala keluarga dengan istri atau dengan anggota keluarga yang berada pada usia kerja. Sementara itu, sebagian lainnya, yang pada urnurnnya adalah kepala keluarga datang sendiri dan meninggalkan anggota keluarga lainnya di daerah asal.  Dengan pertirnbangan bahwa biaya hidup di Kota  Surabaya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  di  daerah  asal  (terutama  untuk pendidikan setingkat SLTP), sebagian penduduk rnusirnan memilih untuk meninggalkan dan menyekolahkan anak-anak mereka di tempat asal.
Banyaknya penduduk musirnan yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tirnur ditunjukkan  oleh angka  persentase yang  besar,  yaitu  87,3%.  Di  antara migran  non- perrnanen  asal  provinsi  ini,  persentase  tertinggi  adalah  mereka  yang  berasal  dari Kabupaten  Lamongan,  diikuti  oleh  daerah  lainnya  yang  termasuk  wilayah 'Gerbangkertosusila'.  Selain  itu,  beberapa  kabupaten  lainnya  seperti  Jombang, Bojonegoro,  Kediri,  Tuban,  Nganjuk,  dan  Madiun juga menyumbang  rnigran  non- perrnanen yang cukup besar di  lokasi penelitian. Sebagian besar penduduk musiman pindah ke Surabaya mengikuti keluarga atau ternan yang sudah terlebih dahulu pindah ke sana. Tidakjarang pula mereka bekerja di tern pat yang sarna atau melakukanjenis usaha yang sarna dengan keluarga atau ternan.
Tabell. Migran Non-Permanen Menurut Kabupaten Tempat Lahir dan Tipe
Tipe Hunian Kabupaten Tempat Lahir Hun ian Hunian Total Kumuh Spontan Gresik 3,5 1,7 2,6 Bangkalan 6,9 13,7 10,3 Mojokerto 3,0 2,8 2,9 Sidoarjo 1,1 2,8 2,0 Lamongan 22,9 10,8 16,9 Sampang,  Pamekasan, Sumenep 6,4 11,7 9,0 Kabupaten lain di Jawa Timur 39,4 48,0 43,7 Kabupaten lain di  luar Jawa Timur 16,9 8,5 12,7 Jumlah 100,0 100,0 100,0 (N) (1 049) (1028) (2077) Sumber: Survei Mobilitas Penduduk dan Permukiman Kumuh, PPK-LIPI, 2004 & 2005
40
.Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Sebagian besar penduduk musiman telah tinggal di Surabaya dalam waktu lama. Bahkan banyak yang sudah menetap di kota ini selama lebih dari sepuluh tahun. Sejak kepindahan  ke  Surabaya,  mereka  biasanya  pulang  ke  daerah  asal  secara  teratur, misalnya satu, dua, atau enam bulan sekali, atau setidaknya, satu kali dalam setahun, yaitu  pada  hari  besar  keagamaan  seperti  Hari  Raya  Idul  Fitri.  Hasil  penelitian memperlihatkan bahwa persentase tertinggi (27,4%) dari penduduk musiman pulang ke daerah asal satu kali atau lebih dalam sebulan. Kepulangan ke daerah asal dilakukan dengan berbagai tujuan. Bagi yang pindah tanpa disertai oleh anggota keluarga (inti), pulang ke desa bertujuan untuk mengantarkan penghasilan yang diperoleh di Surabaya dan sekaligus untuk bertemu dengan keluarga. Sementara itu, bagi mereka yang masih memiliki lahan pertanian, kepulangan ke desa bertujuan untuk bekerja di lahan pertanian atau untuk mengambil hasil panen (jika pekerjaannya dilakukan oleh orang lain).
Penduduk musiman yang menjadi responden cenderung tinggal dalam keluarga batih, diikuti oleh mereka yang tinggal dalam keluarga batih yang diperluas serta keluarga tunggaP.  Kenyataan  ini  mudah dipahami  mengingat penduduk yang pindah  ke  kota cenderung hanya orang tua (kepala keluarga dan  pasangannya) atau kepala keluarga dengan  anak  yang  sudah  berusia  kerja.  Jika  membawa  serta  anak-anak,  biasanya adalah  mereka  yang  berusia  muda  (usia  sekolah  SO  dan  di  bawahnya).  Mereka kemudian tinggal dalam satu hunian tidak bersama-sama dengan orang lain.  Cukup besarnya  proporsi  keluarga batih yang diperluas  terjadi  akibat  banyak  pula migran non-permanen yang datang ke  kota sendiri dan  untuk menekan  pengeluaran mereka menyewa satu unit hunian untuk di tempat bersama-sam·a.
Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pendatang non-permanen bekerja di sektor informal. Namun demikian, terdapat segregasi  pekerjaan berdasarkan daerah asal.  Mayoritas  pendatang asal  Lamongan,  umpamanya,  bekerja sebagai  pedagang makanan keliling. Jenis makanan yang dijual bervariasi, antara lain soto, gule, dan tahu tek (di  Jakarta dikenal dengan  sebutan  ketoprak).  Pendatang asal  Madura sebagian bekerja sebagai pengumpul barang bekas (pemulung) dan sebagian berjualan, khususnya sate. Selanjutnya, penduduk musiman asal  Solo didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai  penjual jamu (perempuan) dan  pedagang bakso keliling (laki-laki).  Hampir semua  penduduk musiman  menjalankan  usaha dengan  skala kecil.  Sebagai  contoh, untuk membeli bahan mentah keperluan berjualan sehari, seorang pedagang makanan
3 Keluarga batih adalah keluarga yang terdiri atas kcpala kcluarga dan pasangannya atau orang tua, baik lengkap maupun salah satunya dengan anak-anak kandung mereka yang belum mcnikah. J ika ada anak yang sudah menikah, pasangannya tidak tennasuk dalam keluarga ini. Selanjutnya, keluarga batih diperluas adalah keluarga yang mempunyai  variasi anggota rumah tangga berdasarkan hubungan dcngan kepala kcluarga. Kcluarga batih diperluas bisa terdiri atas (I) kepala keluarga dan pasangannya atau orang tua dengan anak-anak kandung ditambah dengan anggota lainnya, baik yang mempunyai hubungan keluarga maupun  tidak,  (2)  beberapa orang yang tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  dan  tinggal  dalam  satu tempat tinggal. Termasuk dalam  tipe  kcluarga terakhir ini  antara lain  beberapa mig1·an  laki-laki yang datang sendiri dan bersama-sama menempati suatu rumahlhunian. Keluarga tunggal mengacu pada mereka yang tinggal sendiri dalam satu unit hunian.
keliling (gule)  hanya  bermodalkan  sekitar Rp2Q.OOO.  Kecilnya jumlah  modal  yang diperlukan untuk memulai usaha, menyebabkan ban yak penduduk musiman yang terlibat peketjaan di  sektor perdagangan makanan  ini.
Sebagian besar penduduk musiman tidak bermaksud menetap untuk selamanya di  Kota  Surabaya  karena umumnya  didorong oleh  keinginan  untuk  mencari  nafkah saja. Apabila tidak bekerja/bentsaha lagi pada umumnya mereka akan pulang ke daerah asal. Hal  ini  menjadi salah satu alasan bahwa penduduk musiman tidak berkeinginan untuk merubah status kependudukan mereka menjadi penduduk tetap Kota Surabaya. Dengan demikian, mereka tidak mempunyai  KTP Surabaya sehingga kartu identitas kependudukan  yang digunakan  adalah  KTP  yang dikeluarkan  oleh  daerah  asal  dan jika habis masa berlakunya, mereka akan  pulang ke desa untuk memperpanjangnya. Beberapa alasan lainnyajuga berperan terhadap 'penolakan' penduduk musiman untuk memindahkan  status  kependudukan  ke  Surabaya.  Salah  satu  di  antaranya  adalah kekhawatiran akan  hilangnya  hak waris jika sudah  tidak menjadi  penduduk tetap di daerah  asal,  mengingat  pem indahan  status  kependudukan  berarti  mencabut  status penduduk di  daerah asal.
Meskipun dalamjumlah kecil, ditemukan pula sebagian penduduk musiman yang berkeinginan  untuk  tinggal  di  Surabaya selamanya. Namun  karena  belum  memiliki rumah sendiri mereka belum  merubah status kependudukan menjadi penduduk tetap Kota  Surabaya.  Hal  ini  dilakukan  karena  selama  belum  punya  rumah  sendiri, kemungkinan besar mereka akan sering berpindah tempat tinggal. Perpindahan tempat tinggal  menyebabkan  mereka  harus  mengurus  KTP  sesuai  dengan  tempat  tinggal terakhir. Akhirnya, mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan KTP daerah asal, meskipun  sudah  lama  menetap  di  Surabaya.  Kelompok  penduduk  ini  akan  pindah menjadi  penduduk  tetap  Kota  Surabaya  setelah  mereka  mempunyai  rumah  sendiri yang memungkinkan mereka untuk tinggal menetap di suatulokasi.
Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan mengenai kepemilikan KIP EM bagi semua penduduk tidak tetap di  kota ini. Kepemilikan KIP EM diwajibkan bagi  mereka  yang  berkeinginan  untuk  tinggal  paling  kurang  selama  14  hari,  tanpa mempertimbangkan  kegiatan  mereka  selama  di  Surabaya.  Dengan  kebijakan  ini, mahasiswa, pendatang musiman yang bekerja maupun yang tidak  bekerja berkewaj iban mengurus KIP EM. Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan, pemerintah Kota Surabaya memberlakukan  persyaratan  yang  mudah  dipenuhi  oleh  setiap  pendatang.  Untuk memperoleh KIP EM,  pendatang musiman harus  memiliki surat pengantar dari kepala desa ( daerah asal) yang dilengkapi dengan fotokopy KTP daerah asal, surat pengantar dari  RT dan  RW tern pat tinggal  di  Surabaya dan  mengisi  blangko  permohonan yang diketahui oleh  lurah.  Dalam waktu dua hari dan  biaya sebesar Rp 3.000,-, pendatang musiman  bisa mengurus dan  mendapatkan  KIPEM  di  Kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya.  Dalam  kenyataannya  biaya  yang  dikeluarkan bisa  lebih  besar dari jumlah  tersebut  karena  diperlukan  biaya  transportasi.  Bahkan bagi  mereka  yang  tidak  punya  waktu  untuk  mengurus  sendiri  (karena  tidak  bisa
.Junta/ Kependudukan  Indonesia
meninggalkan pekerjaan), diperlukan pula biaya tambahan untuk membayar jasa pihak lain.
Sangat sedikit penduduk musiman  yang  merespon  kebijakan  pemerintah  Kota Surabaya terkait dengan administrasi kependudukan. Sebagian besar dari mereka tidak mengurus dan memiliki KIPEM karena tidak merasakan adanya manfaat dari KIP EM, dan sebaliknya,juga tidak mendapat sanksijika tidak memilikinya. Di sam ping tidak mengurus  KIPEM,  tidak  sedikit  pula  pendatang  musiman  yang  tidak  melaporkan kedatangan mereka padajajaran pemerintah terbawah (RT, RW).  Penduduk musiman pada  umumnya  baru  mendatangi  RT  dan  RW  jika  mereka  membutuhkan  surat keterangan domisili, misalnya untuk keperluan memperoleh beasiswa atau keringanan pembayaran  uang  sekolah  bagi  anak-anak  mereka  atau  meminta  keringanan  biaya pengobatan di  rumah sakit. Oleh karena  itu,  tidak mengherankan jika ketua RT atau ketua RW tidak mengetahuijumlah penduduk musiman yang tinggal di wilayah mereka secara  pasti.
Menghadapi kenyataan ini, pemerintah kota melakukan upaya penertiban terhadap penduduk  musiman  yang  tidak  memiliki  KIPEM,  yaitu  melalui  Operasi  Yustisi Kependudukan.  Operasi  dilakukan  di  tempat-tempat  umum  seperti  terminal  bis, pelabuhan, pasar dan juga di  lokasi perumahan yang banyak didiami oleh pendatang musiman. Namun, Operasi Yustisi  ini  tampaknya kurang efektif dalam  menertibkan administrasi penduduk musiman karena tidak ada sanksi bagi penduduk musiman tanpa KIPEM.  Mereka  yang  terjaring  operasi  yustisi,  hanya  diwajibkan  untuk  segera mengurusnya dengan biaya sebesar Rp 5.000,- (dikenal dengan istilah 'jemput bola'). Sayangnya, operasi yustisi yang diikuti dengan sistim 'jemput bola' ini tidak dilakukan secara teratur. Setelah mempunyai KI PEM, tidak ada lagi tidak lanjut yang dilakukan oleh  pemerintah,  dalam  arti  setelah  masa  berlakunya  habis  mereka  tidak  didorong untuk memperpanjangnya kembali.
Terlepas  dari  kegunaannya  sebagai  kartu  identitas  bagi  pendatang  musiman, pelaksanaan  kebijakan  KIPEM  berpotensi  menuai  kritik.  Ada  pihak-pihak  yang mengatakan  bahwa  kebijakan  pembuatan  KIPEM  tidak  lebih  dari  sekedar  upaya pemerintah kota mendapatkan pemasukan uang dari biaya pengurusannya. Kebijakan untuk  menerbitkan  KIPEM  didasari  asumsi  bahwa  penduduk  musiman  datang  ke Surabaya untuk mencari penghasilan dan oleh karenanya merekajuga harus memberi kontribusi pada pemerintah kota, yang an tara lain melalui biaya pengurusan KIP EM. Selanjutnya, aturan yang menyebutkan bahwa KIP EM boleh diperpanjang setiap satu tahun, tidak secarajelas menentukan sampai berapa kali seorang pendatang musiman boleh memperpanjang KIP EM. Ada kemungkinan seseorang dapat memperpanjangnya sampai berkali-kali, dalam arti berapa pun  lamanya tinggal di Surabaya mereka tetap mempunyai  KIPEM.
Vol.  Ill, No. I, 2008

## PENDUDUK MUSIMAN DAN  KONDISI LINGKUNGAN HUNIAN
Dalam  struktur perwilayahan  Provinsi  Jawa Timur,  Kota  Surabaya ditetapkan sebagai  pusat  utama Jawa Timur dan  merupakan  kota  orde I. Ini  mengandung  arti bahwa  Surabaya  merupakan  pusat  urban  yang  menunjang  kegiatan  sosio-ekonomi wilayah Gerbangkertosusila (Bappeko Surabaya, 2002: I). Kondisi ini menjadi faktor penarik migrasi, utamanya migrasi desa-kota. Banyaknya pendatang di Kota Surabaya berdampak  terhadap  perkembangan  tata  kota.  Sebagian  pendatang,  khususnya pendatang  musiman,  cenderung  menempati  daerah-daerah  yang  sebenarnya  tidak diperuntukkan sebagai tern pat hun ian. Akibatnya terbentuklah hunian-hunian yang tidak memenuhi  syarat  rumah  sehar (biasa  disebut  lingkungan  permukiman  kumuh)  di berbagai  lokasi seperti: di  bantaran sungai/saluran  irigasi,  bantaran rei  kereta api, di areal pemakaman atau di  pinggiran daerah permukiman. Kondisi permukiman seperti ini juga ditemukan  di  lokasi  penelitian, yaitu di  Kecamatan Tambaksari  (Kelurahan Gading dan  Pacarkeling), Kecamatan  Karang Pi lang, dan  Suko Manunggal.
Laju  perkembangan  penduduk  di  daerah  perkotaan  (salah  satu  di  antaranya disebabkan oleh arus migrasi desa-kota)  belum  dapat diimbangi dengan kecukupan penyediaan  permukiman  oleh  pemerintah  kota  sehingga  menimbulkan  persoalan lingkungan permukiman kumuh, baik berupa lingkungan hun ian kumuh (slums) maupun spontan  (squatters).  Pendatang musiman  cenderung menempati  ruang  hunian  yang sangat sempit (~5,2 m 2 per orang).  Kondisi  ini  sangat berbeda dengan  migran  tetap yang cenderung tinggal  di  ruangan yang  lebih  luas  (;:::  9 m 2 per orang).  Keadaan  ini memperkuat asumsi  bahwa penduduk musiman cenderung menempati ruang tempat tinggal/hunian yang lebih sempit dibandingkan dengan  penduduk tetap (migran dan non-migran). Kecenderungan penduduk musiman untuk tinggal di  kawasan ini, pada umumnya dilatarbelakangi oleh alasan bahwa mereka bisa mendapatkan rumah/kamar dengan  harga  kontrak/sewa  yang  murah.  Bahkan  dalam  satu  kamar  sewaan (masyarakat setempat menyebutnya dengan  kamar kos)  bisa dihuni  beberapa orang sehingga harga sewa per orang dapat lebih murah lagi. Temuan ini mirip dengan hasil penelitian  di  permukiman  kumuh  Cina,  yang  menyimpulkan  bahwa  migran  non- permanen (penduduk musiman) pada umumnya menempati tern pat tinggal yang sempit dan  dalam  kondisi  yang  memprihatinkan  (Wu,  2002: I 05).  Temuan  penelitian  di Kecamatan  Tambaksari,  Kota  Surabaya  menemukan  bahwa  sebagian  penduduk musiman telah memiliki rumah/tempat tinggal sendiri. Termasuk dalam kelompok ini adalah  mereka  yang  sudah  tinggal  bertahun-tahun  di  Kota  Surabaya  tetapi  belum menjadi penduduk tetap (mereka tidak selalu tinggal di Iokasi penelitian karena selama di kota ini mereka bisa saja berpindah-pindah tern pat tinggal). Meskipun telah memiliki rumah di  Surabaya, kecenderungan untuk melakukan investasi di desa asalnya masih
" Krih.:ria  rumah  sehat adalah  apabila memenuhi  kebutuhan  fisiologis  dan  psikologis,  aman  terhadap bahaya kebakaran  dan  roboh  serta  tcmpat  berlindung dari  gangguan  alam  dan  penyakit (Titisari dan Farid Kurniawan,  1999: 13-14 ).
cukup  tinggi,  misalnya  membangun  rumah  di  daerah  asalnya  atau  membeli  lahan pertanian.
Selain  sempitnya  ruang  hunian,  padatnya  bangunan  di  lokasi  penelitian juga mengindikasikan  banyaknya jumlah  pendatang  musiman.  Penelitian  ini  belum memperoleh  data yang dapat  menggambarkan  kepadatan  bangunan,  sebagai  akibat masuknya  penduduk  musiman.  Namun  demikian,  observasi  di  Iokasi  penelitian menunjukkan gambaran yangjelas tentang kepadatan bangunan di lingkungan tern pat tinggal penduduk musiman. Bangunan tern pat tinggal yang mereka tempati umumnya saling berdempetan dengan  luas bangunan yang sangat kecil, terutama  di  kompleks kamar/bilik sewaan. Kepadatan bangunan yang sangat tinggi ini semakin diperburuk oleh tata letak bangunan yang tidak teratur karena bangunan tern pat tinggal dibuat di celah-celah kosong dengan bahan bangunan seadanya sehingga menambah kekumuhan lingkungan.
Pendatang musiman yang umumnya tinggal di ruang hun ian yang sangat sempit pada  kawasan  permukiman  sangat  padat, juga cenderung  kurang  peduli  terhadap kebersihan  lingkungan  yang  mereka  tempati.  Keadaan  ini  sangat  terkait  dengan keterbatasan akses terhadap sarana-prasarana kebersihan lingkungan, terutama tern pat pembuangan  sampah  dan  fasilitas  MCK.  Walaupun  ada  petugas  yang  mengambil sampah  ke rumah-rumah, sampah masih terlihat menumpuk.  bahkanjuga tercecer di lorong-lorongjalan maupun di got dan saluranlkali irigasi. Penumpukan sampah terjadi karena petugas tidak  mengambil  sampah secara teratur, sementara di  lokasi  ini juga tidak tersedia tempat  penampungan sampah sementara.  Bahkan di  lokasi yang sulit dijangkau (karena gerobak sampah tidak bisa masuk akibat Iorongjalan yang sangat sempit),  sampah  bisa  terdapat di  setiap sudut ruangan.  Lokasi  seperti  ini  umumnya merupakan tern pat hun ian penduduk musiman.
Selain tern pat pembuangan sampah, kekumuhan suatu lingkungan perkotaanjuga dapat  dicerminkan  dari  ketersediaan  sarana-prasarana  MCK  yang  terbatas.  Rumah kontrakan yang mayoritas berupa rumah petak, pada umumnya tidak dilengkapi dengan kamar mandi dan WC  untuk setiap rumah. Akses terhadap fasilitas MCK yang lebih terbatas dimiliki oleh responden berstatus penduduk musiman yang tinggal di  kamar kos. Untuk beberapa kamar kos biasanya hanya disediakan satu sumur, satu/dua kamar mandi  dan  tempat  buang  air  besar  sehingga  penduduk  musiman  pada  umumnya menggunakan kamar mandi dan We bersama. Di  lokasi penelitian Kelurahan Garling, bahkan ditemukan  kondisi di  mana  untuk puluhan  kamar kos  hanya dilengkapi satu kamar mandi  dan  satu We. Keterbatasan  sarana dan  prasarana tempat pembuangan sampah dan tasilitas MCK, menyebabkan Iingkungan tern pat tinggal penduduk musiman cenderung lebih kumuh dibandingkan dengan lingkungan tern pat tinggal penduduk asli atau  migran  permanen  yang  umumnya  memiliki  MCK  dan  tempat  penampungan sampah.

## PENDUDUK MusiMAN, SARANA-PRASARANA DASAR, DAN PELAYANAN PunLIK
Berbeda  dengan  kondisi  kualitas  lingkungan.  keadaan  sarana-prasarana  dasar dan pelayanan publik yang tersedia di  lokasi permukiman kumuh  cukup baik. Jaringan penerangan/listrik, air bersih, danjaringan telepon telah tersedia di lokasi permukiman kumuh yang terletak di  Kelurahan Gading. Sekolah dasar dan Puskesmas juga tersedia di kelurahan tersebut. Sarana-prasarana publik yang tersedia di lingkungan hun ian liar adalah jaringan  penemngan  dan  telepon  yang  berarti  menyalahi  aturan  pemerintah tentang larangan menyediakan layanan publik di  lingkungan permukiman liar/ilegal. Dengan demikian, adanya sarana PLN dan telepon di lingkungan hun ian liar Pacarkeling menyiratkan adanya semacam  'pengakuan'  pemerintah terhadap keberadaan  hun ian ini. Akan tetapi, dari pihak Pemkot dikatakan bahwa pemasanganjaringan listrik dan telepon terse but dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemerintah setempat, mungkin karena  dua  penyedia  layanan  tersebut  bukan  sepenuhnya  merupakan  institusi pemerintah, tetapi berupa BUMN. Hal inijuga didukung oleh informasi dari penghuni di  lingkungan  hun ian  liar yang menggambarkan bahwa pada awalnya mereka hanya memasang tiang pancang I istrik secara swadaya dan menggunakan generator sebagai sumber penerangan. Kemudian, tahun  1989 layanan PLN masuk ke lingkungan hun ian ini.  Demikian  pula dengan  layanan telepon yang dapat masuk ke  lingkungan hunian kumuh  atas 'bantuan' dari  petugas telepon  keliling yang menyarankan  pemasangan telepon menggunakan antena dilampiri sumt dari RT dan RW bentukan mereka sendiri. Kenyataan ini mengindikasikan lemahnya koordinasi antarinstansi, tetapi faktor interes sektor  tampaknya  lebih  dominan  (artinya,  suatu  sektor  sering  menyepelekan kewenangan sektor lain demi mencapai kepentingan sektomya).
Selain  sarana-prasarana  dasar  kota,  Pemerintah  Kota  Surabaya juga  telah menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk bantuan pendidikan bagi penduduk kurang mampu. Sarana-prasarana pelayanan publik tersebut hanya terdapat di  lokasi penelitian di  Kelurahan Gading. yaitu sekolah dasardan Puskesmas. Adanya pelayanan publik di  lokasi penelitian sangat membantu penduduk untuk memanfaatkan fasilitas  tersebut.  Penduduk  musiman  juga tidak  mengalami  hambatan  untuk memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Baik sekolah maupun Puskesmas tidak  menerapkan  perlakuan yang berbeda antara kelompok  penduduk tetap dengan penduduk musiman. Perbedaan pelayanan pendidikan dan kesehatan an tara penduduk tetap dan  migran  non-permanen  terjadi  ketika ada program  bantuan yang umumnya ditujukan  bagi  penduduk  miskin.  Kebanyakan  penduduk  musiman  cenderung tidak memperoleh  pelayanan  sebagaimana yang didapat oleh  migran  permanen  dan  non- migran.  Faktor penyebabnya, antara  lain  karena  penduduk musiman  tidak memiliki ka1tu identitas penduduk kota yang merupakan salah satu persyaratan sebagai penerima bantuan.
Kekumuhan suatu lingkungan permukimanjuga dicirikan oleh kondisi non-tisik yang umumnya dilihat dari peketjaan penghuni. Terkait dengan ini, penduduk musiman yang umumnya bekeaja di sektor informaljelas memiliki kontribusi signifikan terhadap
46
Jurnal  Kependudukan lndone.o.,·ia
kekumuhan  lingkungan  permukiman.  Berbagai  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan umumnya di sektor informal sebagai pedagang makanan dan minuman, pedagang barang bekas, dan  pemulung.  Di  sisi  lain, sepet1i  telah diungkapkan sebelumnya, pendatang musiman  pada umumnya tinggal  di  lingkungan yang sangat padat, sehingga mereka hanya  menaruh  sarana  usaha (misalnya rombong  atau gerobak  dorong)  dan  barang hasil  usaha  (utamanya  barang  bekas/rombeng)  di  sembarang  tempat  di  mana  ada ruang kosong~ bahkan di  badan  Iorang jalan setapak. Akibatnya,  lingkungan  hun ian semakin semrawut dan kumuh. Kondisi lingkungan kumuh (baik yang legal dan ilegal) seperti  ini  sangat rawan  dan  berisiko terhadap banjir jika musim  hujan.  Lingkungan seperti inijuga rawan kebakaran karena selain lingkungan sangat padat, barang bekas dan  bahan  bangunan yang dipakai juga sangat mudah terbakar.
Surabaya menjadi pilihan yang menarik bagi penduduk musiman untuk mencari nafkah.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan jika Surabaya  mempunyai  proporsi penduduk migran  terbesar di  antara beberapa kota dalam  wilayah  provinsi tersebut. Mayoritas migran non-permanen adalah pekerja di sektor informal. Sektor perdagangan makanan, apalagi  pedagang  kecil  yang mengolah  dan  menjual  sendiri  makanannya adalah tipikal pekerjaan di sektor informal. Demikian pula sebagian dari mereka yang berstatus  buruh  bisa  dikategorikan  sebagai  pekerja  sektor  informal  karena  mereka bukanlah  pekerja  tetap  yang  berstatus  sebagai  buruh  pabrik,  melainkan  hanya melakukan pekerjaan dengan sistim 'lepas' dan upahnya tergantung pada banyaknya pekerjaan  yang  dilakukan.  Di  Kota  Surabaya,  mereka sudah  tinggal  puluhan  tahun danjarang yang memiliki KIP EM. Hal ini berakibat sulitnya mengetahui datajumlah dan penyebaran penduduk musiman sehingga berpengaruh terhadap upaya pengelolaan mobilitas penduduk musiman.
Arus  penduduk  musiman  menuju  permukiman  kumuh  di  Kota  Surabaya diperkirakan  akan  terus  berlangsung  sepanjang  Pemkot  Surabaya  belum  dapat menyediakan  tempat  tinggal  berbiaya  murah  (low  cost housing).  Kondisi  ini  tidak bisa dibiarkan berlarut-Iarut karena kedatangan mereka telah berdampak pada meluas dan memburuknya lingkungan permukiman kumuh, bahkan cenderung liar. Jalan keluar untuk  mengatasi  persoalan tersebut harus segera direalisasikan.  Secara praktis, cara yang paling mudah adalah dengan menghentikan kedatangan penduduk musiman. Tetapi cara ini ber1entangan dengan peraturan perundangan yang mengatur hak asasi man usia (lihat  UUD 1945 Pasal  28  dan  Undang-Undang  No. 39 Tahun 1999 Pasal  27),  di sam ping pendatang musimanjuga memiliki kontribusi positif dalam penyediaan tenaga kerja  'kasar'  dan  'murah',  serta  menghasilkan  produk  makanan  dengan  harga terjangkau.  Oleh  karena  itu,  upaya yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  menerima keberadaan mereka, tetapi harus dikelola dengan cara menerapkan berbagai peraturan disertai dengan  penyediaan pelayanan kebutuhan sangat dasar.
Vol.  III, No. I, 2008
Pengaturan migrasi penduduk musiman sudah dilakukan di Kota Surabaya sejak beberapa  waktu  lalu  (misalnya  melalui  aturan  administrasi  kependudukan),  tetapi hasilnya  belum  optimal.  Meskipun  demikian,  peninjauan  ulang  terhadap  berbagai peraturan terse but disertai dengan implementasi yang benar dan tegas harus dilakukan karena upaya selama ini  belum  memberikan  hasil yang efektif.  Hal  yang sama juga perlu dilakukan untuk merumuskan kebijakan penyediaan tern pat tinggal/tempat hun ian yang layak huni, tetapi terjangkau oleh migran non-permanen semestinyajuga menjadi prioritas pembangunan kota. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pemikiran terkait dengan  penyusunan  kebijakan  pengelolaan  penduduk  musiman  yang  sekaligus berdampak pada upaya mengurangi persoalan lingkungan permukiman kumuh adalah seperti berikut.
Kebijakan  khusus  meliputi  kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang ditujukan untuk mengakomodasi penduduk musiman di Kota Surabaya disertai upaya penataan lingkungan permukiman kumuh.  Kebijakanjangka pendek dapat dilakukan dengan  beberapa cara, antara lain:
1) Tertib  administrasi  kependudukan  merupakan  salah  satu  upaya  pengelolaan penduduk musiman, disertai penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak memiliki  KIPEM.  Pemkot juga harus  melakukan  upaya  pengurusan  KIPEM  dan perpanjangannya dengan sistem 'jemput bola' secara reguler. Hal ini mempermudah mereka untuk mengurus dan  memperpanjang KIPEM karena banyak yang tidak mempunyai  waktu untuk mengurusnya sendiri.  Kerja sama dengan  RT dan  RW untuk  memonitor  pendatang  musiman  yang  masuk  ke  wilayah  mereka  harus dilakukan. RT harus difasilitasi untuk bisa meminta kepada pemilik n1mah kontrakan/ rumah  kos  agar  selalu  melaporkan  penyewa  baru  yang  berstatus  pendatang musiman  kepada  RT  setempat.  Untuk  terwujudnya  kerja  sama  ini,  diperlukan sejumlah dana, terutama untuk memberi  insentif(honor) kepada ketua RT.
2)  Penyediaan  tempat  tinggal  layak  huni  dan  terjangkau (low  cost  housing)  bagi penduduk musiman yang  telah lama di Kota Surabaya. Oleh karena itu, penyediaan rumah yang cocok adalah kamar-kamar sewa (asrama) yang dapat disewa secara mingguan atau bulanan. Terkait dengan ini, diperlukan kerja sama dengan investor swasta yang bergerak di  bidang pembangunan perumahan sehingga penyusunan Perda di hi dang pembangunan perumahan rakyat.  Walaupun demikian, penyediaan tempat tinggal untuk pendatang musiman adalah kontra produktifterkait dengan upaya  menghambat  pendatang.  Oleh  karena  itu,  berbagai  persyaratan  harus dipenuhi oleh penduduk musiman yang akan menjadi penyewa. Persyaratan tersebut bukan  hanya  sekedar terkait dengan  kemampuan  finansial,  tetapi juga tangung jawab dalam  menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan tempat tinggal.
3)  Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  menerima  beberapa  penghargaan  di  tingkat nasional maupun  internasional karena dinilai berhasil dalam  menata lingkungan permukiman  kumuh.  Salah satu kelemahan dari  upaya tersebut adalah  penataan lingkungan  kumuh, terutama melalui  penyediaan rumah susun tampaknya tidak
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
mengakomodasi  kebutuhan  tempat tinggal  bagi  penduduk  musiman.  Penduduk musiman tidak memiliki akses untuk menjadi penyewa rumah susun karena salah satu  persyaratan  penyewa  adalah  memiliki  KTP  Surabaya.  Dalam  upaya mengurangi persoalan lingkungan kumuh, penyediaan ntmah susun di masa depan hendaknya  dapat  melibatkan  penduduk  musiman  sebagai  salah  satu  kelompok sasaran.
4)  Kebijakan dan program  penataan  lingkungan  permukiman kumuh yang bestatus ilegal (hun ian liar/squatters) harus dilakukan tanpa menimbulkan konflik antara penghuni dengan pemerintah ataupun pemiliki tanah. Relokasi ke tern pat tinggal bant di  wilayah  lain  atau  membangun  rumah  susun  di  lokasi  sekarang (dengan catatan jika  lahan/tanah  di  hunian  liar  tersebut  memang  diperuntukkan  untuk permukiman) yang selama ini sudah dilakukan, dapat dilanjutkan di waktu yang akan datang. Dalam waktu bersamaanjuga perlu adanya tindakan cepat dan tegas terhadap munculnya 'cikal bakal' permukiman kumuh, lebih-lebih yang beradadi atas lahan  ilegal.
Kebijakan jangka panjang dapat dilakukan dengan cara-cara, an tara lain:
1)  Penyediaan sarana-prasarana transportasi massal dan terjangkau menjadi prioritas penting  untuk  diperhatikan  dalam  rangka  memfasilitasi  upaya  perubahan  pola migrasi sirkuler (musiman) menjadi pola ulang-alik (commuters), terutama mereka yang berasal dari daerah perdesaan di sekitar Kota Surabaya (misalnya Lamongan dan Gresik).
2)  Pengembangan  kesempatan  kerja  berketerampilan  tinggi  sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi arus penduduk musiman yang umumnya dicirikan oleh pelaku migrasi berpendidikan rendah dan kurang terampil.
Kebijakan  umum  yang harus  dilakukan oleh  Pemerintah Kota  Surabaya, perlu difokuskan  pada  upaya  kerja sama antardaerah,  baik  antara Pemkot Kota  Surabaya dengan daerah-daerah pengirim  migran  maupun antara Kota Surabaya dengan kota/ kabupaten  di  sekitarnya.  Kebijakan  yang  bisa dikembangkan  terkait dengan  upaya pengelolaan penduduk musiman dalam konteks perkembangan permukiman kumuh, antara lain:
1)  Menjalin kerja sam a dengan pemkot lain di Provinsi Jawa Timur, terutama dalam upaya  menciptakan  pusat-pusat  pertumbuhan  sehingga  arus  migrasi  desa-kota akan  terpencar ke  pusat-pusat pertumbuhan  baru.
2)  Menjalin kerja sama dengan daerah asal dengan cara memberikan bantuan dana pengembangan  usaha  produktif yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja  setempat sehingga dapat menahan mereka untuk tetap tinggal di  desa.
Kebijakan  khusus  maupun  umum  dapat  diimplementasikan  dengan  baik jika didukung oleh masyarakat. Beberapa pemikiran berikut dapat dipertimbangkan untuk penyusunan aturan yang diberlakukan di tingkat masyarakat (pelaku migrasi).
1)  Memberikan informasi kepada penduduk musiman ten tang kebijakan dan program penyediaan  fasilitas  tempat tinggal  sewa (mencakup  lokasi, status penguasaan, prosedur dan  syarat menyewa) melalui  kelompok-kelompok migran  dan forum kota
2)  Memberikan informasi tentang peraturan pemberlakuan KIPEM bagi migran non- permanen melalui  RT dan  RW serta kelompok migran dan forum  kota.  Kegiatan sosialisasijuga tidak hanya dilakukan di kantong-kantong tempat hunian migran non-permanen di  Kota Surabaya, tetapijuga di daerah asal. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan daerah asal  untuk kegiatan sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat Statistik.  1991. Sensus Penduduk Indonesia Tahun  1990,  Propinsi Jawa Timw: Jakarta: BPS
- - - .  1996. Survei Penduduk Antar Sensus (SUP AS) Tahun 2002. Jakarta: BPS
- - - .  200 I. Sensus Penduduk Indonesia Tahun.  2000. Jakarta:  BPS
- - - . 200 I. Sensus  Penduduk Indonesia. Tahun.  2000,  Propinsi Jawa  Timur. Jakarta: BPS
Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 2002. Rencana Tat a Ruang dan Wi/ayah (RTRW)  Kota Surabaya. Surabaya: Bappeko Surabaya
Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dan BPS. 2003. Surabaya Dalam Angka Tahun  2002. Surabaya:  Bappeko Surabaya.
Economic and Social Commission For Asia and The Pacific (ESCAP) and the United Nation Population Fund. 2002. "Migration, Urbanization and Poverty: Urbanization and Internal Migration".  Paper  dipresentasikan  dalam the  Fifth  Asian  and Pacific  Population Conference.
Singha,  D.  200 I.  "Social  Intermediation  for  the  Urban  Poor  in  Bangladesh".  http://www. livelihoods.org
Silas, Johan.  1996. KampungSurabaya Menuju Metropolitan. Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post
United Nations-HABITATS. 2003. "What are slums and why do they exist?" www.unhabitat.org/ mediacentre/ documents/whd/GRHSPR4.pdf
World  Bank and  UNCHS.  2004. "Cities Alliance  for Cities  Without  Slums: Action  plan  for moving slum  upgrading to scale" .http://www.worldbank.org/urban/upgrading /docs/ action-plan-full.pdf.
Wu,  Weiping.  2000.  "Migrants  Housing  in  Urban  China:  Choises and Constraints". Urban Affairs Review, Vol38 No  I: 90-119.
50