## JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)
Volume 4 Nomor 3 Juli 2020
ISSN : 2541-4429 (Online) 2580-3417 (Print) Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/

## JMSP JURNAL MANAJEMEN DAN SUPERVISI PENDIDIKAN
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan Menengah
Steiven Orland Ngongira, Ade Iriani
Progam Magister Pendidikan, FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana Jln. Diponegoro No.52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia steivenngongira@gmail.com
Article received : March 2020; revised : June 2020 ; accepted : July 2020 DOI : 10.17977/um025v4i32020p173
Abstract: The purpose of this research is evaluating for delegation of implementation policy from Education Office of North Molucas Province to the Educational Institutional branch in managing secondary education in Morotai Island District. The delegation policy based on the governor of North Maluku Regulation number 45 in 2018,  about the duties, function, task description of the department branch office of the Provincial Education, and culture Office of North Maluku. This research using a goal free evaluation model, which measures the implementation, influence of implementation and factors that affect the implementation and  Factors  that  affect  the  implementation  tasks  and  functions  of  the  office  in  managing secondary  education  in  Morotai  Island  District.  Data  to  collected  through  observations, interviews and document studies. Data analysis are done with a quality data analysis. The results of the research areas follows: (1) Implementation of tasks and functions of the branch of Education office does not carried out effectively that cause problems with the administration of personneal services; (2) Influence of task implementation and function of Education Office branch raises positive and negative impacts. (3) Factors that affect the implementation tasks and functions of the branch of the office in managing secondary education is communication and facilities as well as infrastructure.
Keywords: evaluation; goal free; implementation; policy; delegation of authority; managing of secondary education
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  implementasi  kebijakan pendelegasian  wewenang  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Maluku  Utara  ke  Cabang  Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai. Kebijakan Pendelegasian  ini  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Maluku  Utara  nomor  45 Tahun  2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan model evaluasi goal free yaitu mengukur implementasi, pengaruh implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Cabang  Dinas  Pendidikan  dalam  mengelola  pendidikan menengah  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Data  dikumpulkan  melalui  melalui  observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu: (1) implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan, belum terlaksana dengan efektif sehingga menimbulkan permasalahan pada pelayanan administrasi kepegawaian;  (2)  pengaruh  implementasi  tugas  dan  fungsi  Cabang  Dinas  Pendidikan menimbulkan pengaruh positif dan negatif. (3) faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah yaitu komunikasi, sarana dan prasarana.
Kata Kunci: evaluasi, kebebasan tujuan; implementasi; kebijakan; pendelegasian wewenang; pengelolaan pendidikan menengah
174 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 4 No 3 Juli 2020; 173-181
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai UU Pemerintah Daerah yang baru, terdapat perubahan regulasi baru yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan Pemerintahan tersebut salah satunya dalam bidang  manajemen  pendidikan.  Manajemen  pendidikan  mengalami  perubahan,  dimana  pengelolaan pendidikan  menengah  (SMA/SMK)  dan  pendidikan  luar  biasa  yang  sebelumnya  dikelola  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan memberikan hak  otonomi  kepada  Pemerintah  Provinsi  untuk  mengelola  pendidikan  menengah,  itu  berarti  secara otomatis pengelolaan pendidikan menengah disetiap daerah Kabupaten/Kota menjadi tanganggujawab penuh Pemerintah Provinsi.
Kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi diberlakukan secara Nasional. Oleh karena itu semua Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota wajib menjalankan kebijakan tersebut. Salah satu daerah yang juga mengimplementasikan kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Provinsi Maluku Utara yang secara teknis pengelolaan pendidikan menengah disetiap daerah Kabupaten/Kota menjadi tanganggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
Sejak pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanganggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2017, pada implementasinya memunculkan berbagai tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara khususnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara adalah soal rentang kendali yang cenderung sulit dijangkau karena secara geografis Provinsi Maluku Utara adalah daerah kepulauan. Sebagai daerah kepulauan Dinas Pendidikan Provinsi mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan menengah yang menyebar di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, untuk dapat menjangkaunya, Pemerintah Provinsi Maluku utara membentuk Cabang Dinas Pendidikan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku  Utara  untuk  membantu  Dinas  Pendidikan  Provinsi  dalam  mempermuda  dan  memperlancar pelayanan  pendidikan  menengah  yang  berada  di  masing-masing  daerah  Kabupaten/Kota  di  wilayah Provinsi Maluku Utara.
Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Kabupaten di wiyalah Provinsi Maluku Utara yang pengelolaan pendidikan menengahnya di kelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan sejak awal tahun 2017 setelah penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) pada tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai melalui  Cabang  Dinas  Pendidikan  didasarkan  pada  Peraturan  Gubernur  Maluku  Utara  Nomor  70 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, dengan mempunyai tugas adalah  “membantu  Kepala  Dinas  dalam  melaksanakan  sebagian  kegiatan  teknis  operasional  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan menengah”.
Seiring berjalannya waktu dalam upaya meningkatkan peran Cabang Dinas Pendidikan di setiap daerah  Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  mengeluarkan  Perturan  Gubernur  yang baru  yakni  Peraturan  Gubernur  Maluku  Utara  nomor  45  Tahun  2018,  Tentang  Tugas,  Fungsi  dan Uraian Tugas Jabatan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dalam  Perubahan  Pergub  tersebut  disebutkan  bahwa  Kepala  Cabang  Dinas  Pendidikan  mempunyai tugas  yaitu  “memimpin,  menyusun  kebijakan,  mengkoordinasikan,  merencanakan  dan  mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang SMA, SMK dan SLB pada Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar”. Melalui perubahan Pergub tersebut, diharapkan setiap Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Pulau Morotai dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga ada kemajuan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.
Ngongira & Iriani : Evaluasi Implementasi Kebijakan ...
Pendelegasian wewenang dalam suatu kelembagaan apapun yang kita jumpai adalah hal yang biasa terjadi, jika seorang pemimpin harus mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada bawahannya, manakalah seorang pemimpin mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, karena itu dibutuhkan pendelegasian wewenang sehingga dapat mengurangi beban pekerjaan atau dapat menyeimbangi beban kerja. Yuniarsih et,al (1998:9) menyatakan bahwa pendelegasian  adalah  pemberian  sebagian  tugas  yang  diberikan  oleh  atasan  atau  pimpinan  kepada bawahan yang  dapat dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaannya. Sedangkan menurut Siswanto (2006:163) bahwa pendelegasian dapat diartikan sebagai pemberian wewenang secara formal kepada orang lain dengan kekuasaan yang sah dan bertanggungjawab untuk melaksanakannya.
Sementara itu berbicara wewenang ( authority ) merupakan salah satu unsur di dalam proses delegasi, dimana ada penyerahan tugas dari atasan untuk dilaksanakan. Hasibuan (2006:64) menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang dimiliki secara legal oleh seseorang untuk memerintah orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Keberaadan wewenang ( authority ) itu tampak ketika seseorang pimpinan memiliki hak untuk memberikan tugas dan menilai tindakan yang dilakukan oleh seorang yang bekerja untuknya (Sagala 2016:75). Jadi dapat disimpulkan bahawa wewenang merupakan kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kegiatan/aktivitas di dalam suatu lembaga.
Sedangkan pendelegasian wewenang itu berarti ada pemberian sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama  delegator  (Hasibuan  2007:68).  Dengan  demikian,  pendelegasian  wewenang  sangat  diperlukan agar  organisasi  dapat  berfungsi  lebih  baik  dan  juga  dapat  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh suatu organisasi. Melalui pendelegasian wewenang dapat mengurangi beban kerja pimpinan dan juga memungkinkan bawahan dapat bertumbuh, berkembang serta mengalami peningkatan kinerja.
Pendelegasian  wewenang  pengelolaan  pendidikan  menengah  kepada  Cabang  Dinas  Pendidikan merupakan  upaya  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  untuk  membantu  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi agar proses penyelenggaraan pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai tetap  berjalan  lancar  dan  juga  dapat  memudahkan  kepala  sekolah,  guru-guru  SMA/SMK  maupun pemangku kepentingan pendidikan menengah untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Namun  kenyataan  dilapangan  menunjukan  bahwa  implementasi  pendelegasian  wewenangan  kepada Cabang  Dinas  Pendidikan  dalam  mengelola  pendidikan  menengah  di  Kabupaten  Pulau  Morotai dirasakan belum berjalan secara efektif dan efisien, karena sejak awal tahun 2017 sampai saat ini Cabang Dinas Pendidikan belum mampu memberikan standar pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas atau minimal sama halnya dengan pelayanan pendidikan menengah yang diberikan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  kepala  sekolah  di  Kabupaten  Pulau  Morotai, ditemukan masalah bahwa pasca pengelolaan pendidikan menengah di bawah tanggungjawab Cabang Dinas  Pendidikan  Provinsi,  layanan  pendidikan  yang  berhubungan  dengan  pengurusan  administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala guru PNS) maupun persoalan pengurusan tunjangan guru honorer, mengalami kendala atau masalah, karena dalam pengurusannya tidak ditangani oleh Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten melainkan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi.
Masalah  utama  yang  dihadapi  Cabang  Dinas  Pendidikan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  adalah pendelegasian  wewenang  yang  diberikan  oleh  Dinas  dan  Kebudayaan  Pendidikan  Provinsi  Maluku Utara melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 45 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas  Jabatan  Dinas  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku  Utara.  Pada implementasinya belum dijalankan secara optimal, mengakibatkan kepala-kepala SMA/SMK yang ada di Kabupaten Pulau Morotai merasakan kesulitan dalam pengurusan administrasi kepegawaian.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  implementasi pendelegasian wewenangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara kepada Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.  Evaluasi  dilihat  sebagai  suatu  proses  yang  penting  dilakukan  untuk  meningkatkan  dan menjamin kualitas dari suatu kinerja.
Djaali  dalam Amos  dan  Grace  (2016:138)  menyatakan  bahwa  evaluasi  dapat  diartikan  sebagai proses  penilaian  sesuatu  berdasarkan  kriteria  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  yang  selanjutnya diikuti dengan pengambilan suatu keputusan terhadap apa yang dievaluasinya. Tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat dari objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki serta dapat mengambil suatu keputusan terhadap apa yang menjadi objek yang dievaluasi (Wirawan  2016:14-15).  Dengan  demikian,  tujuan  pokok  evaluasi  dilakukan  adalah  bukan  untuk menyahlakan suatu kebijakan, melainkan bagaimana melihat seberapa kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan yang di implementasikannya (Nugroho 2009:670).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  pendelegasian  wewenang Dinas Pendidikan Provinisi Maluku Utara ke Cabang Dinas Pendidikan dengan melihat pada tiga hal yaitu bagaimana pengimplementasiannya, pengaruh imlpementasinya dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Cabang  Dinas  Pendidikan  dalam  mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk lebih mengoptimalkan peran Cabang Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Jenis penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan pendelegasian  wewenang  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Maluku  Utara  ke  Cabang  Dinas  Pendidikan terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dalam  mengelola  pendidikan  menengah  di  Kabupaten Pulau Morotai, dengan menggunakan pendekatan diskrptif kualitatif. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi bebas tujuan ( Goal Free Evaluation Model ). Menurut Wirawan (2016:127) bahwa evaluasi Goal Free digunakan untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya, dari obyek yang ingin dicapai dari suatu kebijakan/program. Ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya, dari obyek yang ingin dicapai dari suatu kebijakan/ program yaitu (1) mengidentifkasi implementasi, (2) mengidentifkasi pengaruh positif yang diharapkan dari  suatu  implementasi  kebijakan/program,  dan  (3)  mengindentifikasi  faktor-faktor  apa  saja  yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan/program.
Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pihak pemberi wewenang, Cabang Dinas sebagai yang menjalankan wewenang dan beberapa sekolah SMA/SMK yang mengalami dampak dari adanya kebijakan pendelegasian wewenang pengelolaan pendidikan menengah kepada Cabang Dinas Pendidikan. Subyek penelitian ini adalah Cabang Dinas Pendidikan, alasan utama Cabang  Dinas  Pendidikan  dijadikan  subyek  penelitian  dengan  pertimbangan  bahwa  Cabang  Dinas Pendidikan merupakan pelaksana pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi Maluku Utara dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: obaservasi, wawancara dan studi dokumentasi. Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi partisipatif pasif yaitu dengan melakukan kegiatan mendengar informasi yang disampaikan dari informan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan, bagimana pangaruhnya  yang  dirasakan,  dan  faktor-faktor  pendukung  atau  penghambat  dalam  pelaksanaannya. Teknik wawancara menggunakan instrument pedoman wawancara dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana  implementasi,  pengaruh  dan  faktor-faktor  yang  memepengaruhi  implementasi  kebijakan pendelegasian wewenang pengelolaan pendidikan menengah melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam  mengelola  pendidikan  menengah  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Teknik  studi  dokumentasi dilakukan untuk mengetahui dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dibahas berdasarkan tiga tahapan evaluasi yang digunakan berdasarkan dengan model evaluasi yang digunakan yaitu: evaluasi implementasi, pengaruh dan faktor-faktor yang memengaruhi  implementasi  kebijakan  pendelegasian  wewenang  pengelolaan  pendidikan  menengah lewat pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan.

## Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Pendidikan Menengah Lewat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan
Pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di  Kabupaten  Pulau  Morotai  ditinjau  dari  aspek  imlementasi  memberikan  hasil  tidak  efektif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa pendelegasian wewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 45 Tahun 2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada implementasinya di nilai tidak terlaksana dengan optimal dalam mejawab kebutuhan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh guru-guru maupun kepala sekolah di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini didukungan dengan data hasil observasi dan wawancara dengan kepala-kepala sekolah  SMA/SMK  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  yang  menyatakan  bahwa  pengurusan  administrasi kepegawaian sejak awal tahun 2017 sampai saat ini masih mengalami kendala atau kesulitan karena harus berurusan di Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi Maluku Utara. Padahal semestinya pengurusan administrasi kepegawaian dapat ditangani oleh Cabang Dinas Pendidikan karena merupakan bagian dari tugas dan wewenangnya.
Hasil penelitian ini didukung dengan studi dokumen bahwa pengurusan administrasi kepegawaian, merupakan  tugas  dan  tangungjawab  Cabang  Dinas  Pendidikan.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2018, bahwa salah satu tugas dari bidang Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan yaitu “mengumpulkan dan mengusulkan kegiatan administrasi kepegawaian guru-guru Sekolah Menengah Atas, maupun Menengah Kejuruan”. Secara teknis pengurusan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari tugas dan tangungjawab Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten, bukan sebaliknya menjadi tugas dan tangungjawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan di Provinsi. Dengan demikian pada aspek implementasi, menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai dinilai tidak terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam konteks desentralisasi manajemen atau pendelegasian wewenang persoalan regulasi baik  dalam  bentuk  perundang-undangan  maupun  peraturan  pada  dasarnya  cukup  krusial  pada implementasinya, karena aspek ini merupakan perangkat kendali yang akan menentunkan bagaimana wewenang  dan  tangungjawab  dilaksanakan  sesuai  bidang  tugas  yang  didesentralisasikan.  Dengan demikian keberhasilan dalam desentralisasi manajemen pendidikan sangat tergantung pada dukungan regulasi  yang  berlaku  dan  juga  konsistensi  implementator  dalam  menjalangkan  kebijakan.  Hal  ini penting karena setiap organisasi yang melakasanakan pelayanan yang bersetuhan dengan kepentingan orang  banyak,  kemudian  pada  pelaksaannya  tidak  efektif  itu  berarti  terindikasi  pada  timpangnya distribusi kewenangan unit pemberi pelayanan dan juga tidak konsistennya dalam penerapan prosedur pelayanan untuk mengontrol perilaku pemberi pelayanan (Mulyadi et,al 2016:92).  Oleh karena itu, perlu ada sinergitas kelembagaan antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten  dalam  implementasi  pendelegasian  wewenang,  sehingga  ada  komitmen  dan  konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam mengelola pendidikan menengah.
178 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 4 No 3 Juli 2020; 173-181

## Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Pendidikan Menengah melalui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan
Dari  aspek  pengaruh  implementasi  kebijakan  pendelegasian  wewenang  pengelolaan  pendidikan menengah, data hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan dari  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Cabang  Dinas  Pendidikan  berdasarkan  pada  Peraturan  Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2018  Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Cabang Dinas pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku  Utara,  tehadap  pengelolaan  pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.
Pengaruh positif terhadap implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara  menunjukan  bahwa  ada  dampak  positif  yang  dirasakan  oleh  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku  Utara  dalam  mengelola  pendidikan  menengah  di Kabupaten  Pulau  Morotai,  karena  dengan  adanya  pendelegasian  wewenang  kepada  Cabang  Dinas Pendidikan dapat meringankan beban kerja Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengelola pendidikan menengah  yang  menyebar  disepuluh  Kabupaten/Kota  di  wilayah  provinsi  Maluku  Utara,  sementara itu bagi Cabang Dinas Pendidikan dengan adanya Perubahan Pergub Malut No 45 Tahun 2018, dapat memudahkan Cabang Dinas Pendidikan dalam merumuskan kebijakan operasionalnya untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan bagi kepala sekolah maupun guru-guru SMA/SMK di Kabupaten Pulau Morotai yaitu dengan adanya Cabang Dinas Pendidikan setidaknya dapat membantu kepala sekolah maupun guru-guru SMA/SMK dalam hal koordinasi dan juga memperoleh akses informasi terkait dengan arah kebijakan pendidikan menengah yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kabudyaan Provinsi terhadap pengembangan pendidikan menengah di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu dampak negatif dari kebijakan pendelegasian wewenangan pengelolaan pendidikan menengah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan. Pada implementasinya belum menunjukan  perubahan  secara  signifikan  pada  peningkatan  kinerja  dan  kualitas  layanan  pendidikan menengah. Hal ini disebabkan karena, pendelegasian tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan tidak terlaksana  secara  optimal.  Karena  sifatnya  tidak  terlaksana  maka  pengaruhnya  pun  tidak  signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah bahkan menimbulkan permasalahan pada layanan administrasi kepegawaian. Oleh karena itu, dapat dipahami jika masih terjadi kesenjangan implementasi kebijakan pendelegasian wewenang pengelolaan pendidikan menengah di Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai.
Pengaruh  negatinya  lainnya,  yang  menyababkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Cabang  Dinas Pendidikan  tidak  dijalankan  dengan  optimal,  bahkan  menimbulkan  permasalahan  pada  layanan pendidikan  menengah  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Hal  ini  disebabkan  karena  lemahnya  Cabang Dinas Pendidikan dalam hal pengambilan keputusan, paling tidak pengambilan keputusan pada hal-hal yang siftanya substansial untuk menjawab permasalahan layanan pendidikan menengah yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini didukung dengan hasil studi dokumen menunjukan bahwa tidak ada pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada Cabang Dinas Pendidikan dalam hal pengambilan keputusan sehingga ruang gerak Cabang Dinas Pendidikan sangatlah terbatas.
Pendelegasian wewenang tanpa ada pengambilan sebuah kebijakan, tentunya tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi manajemen di dalam kehidupan suatu organisasi. Muchali dan Hidayat (2016:57) menyatakan  bahwa  tujuan  dari  desentralisasi  manejemen  atau  pendelegasian  wewenang  yaitu  untuk meningkatkan efesien manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang terjadi didaerahnya. Dengan adanya desentralisasi manajemen atau pendelegasian wewenang semestinya dapat mengurangi campur tangan atau intervensi unit pusat dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi terhadap persoalan-persoalan yang sepatutnya dapat diselesaikan oleh unit di tataran bawah dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan sebagai unit pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Provinsi  sehingga  ada  peningkatan  kinerja  dan  juga  efektifitas  dan  efisiensi  layanan  pendidikan
Ngongira & Iriani : Evaluasi Implementasi Kebijakan ...
menengah di Kabupaten. Triwiyanto, Suyanto & Prasojo (2019:197) menyatakan agar tidak tumpang tindih dalam memegang dan menjalankan tugasnya masing-masing, diperlukan organisasi yang baik dan teratur.

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Pendidikan Menengah Lewat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa ada 2 faktor yang turut memengaruhi sekaligus dapat memperhambat implementasi kebijakan pendelegasian wewenangan lewat pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai yaitu faktor komunikasi dan faktor sarana dan prasarana.
Pertama komunikasi; berdasarkan hasil wawancara, menunjukan bahwa komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai dinilai masih minim dalam membangun komunikasi. Komunikasi hanya tercipta kalau ada permintaan data atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, itupun hanya lewat surat maupun telepon. Selain itu  kurang  dilibatkannya  Cabang  Dina  Pendidikan  dalam  pembahasan  program  bidang  pendidikan menengah  sehingga  kebijakan  yang  diambil  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi  seringkali  tidak  sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dilapangan. Padahal dalam komunikasi ada upaya yang dilakukan untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi menjadi saling dekat satu dengan yang lain. Minimnya komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan  akan  berdampak  pada  tidak  efektifnya  relasi  kelembagaan  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Sehingga  seringkali  menimbulkan  permasalahan  dalam  memahami  kebijakan  pendidikan menengah yang berpihak kepada kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang berbasis governance . Sejauh ini pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  belum  berjalan  secara  optimal,  padahal  sudah  ada  regulasi yang mengatur tekait dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya distorsi komunikasi dalam hal kejelasan ( clarity ) terhadap tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan  yang  di  nilai  belum  diterima  oleh  Kepala  Cabang  Dinas  Pendidikan  dan  stafnya  secara optimal, walaupun kebijakan pendelegasian wewenang pengelolaan pendidikan menengah mudah di pahami, namun pada implementasinya belum terlihat secara optimal karena uraian tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan masih bersifat umum yang semestinya perlu disederhanakan dalam bentuk pentunjuk teknis pelaksnaan sehingga memudahkan Cabang Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu  diperlukan komunikasi secara intens agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan pendelegasian wewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Cabang Dinas Pendidikan dapat implementasikan dengan baik.
Kedua sarana dan prasarana, dimana hasil penelitian melalui observasi dan wawancara menunjukan bahwa implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai mengalami kendala atau hambatan karena tidak ditopang dengan dukungan sarana dan prasaran yang memadai. Misalnya sarana transportasi laut, dinilai sebagai salah satu kendala yang dihadapi oleh Cabang Dinas Pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya terhadap  proses  penyelenggaran  pendidikan  menengah  yang  berlangsung  di  sekoah-sekolah  SMA/ SMK  yang  berada  digugusan  kepulauan  Morotai.  Sebagai  daerah  kepulauan,  cenderung  mengalami kesulitan karena rentang kendali dari tingkat Provinsi ke Kabupaten dan selanjutnya dari Kebupaten ke  Kecamatan  sangat  bertumpu  pada  penyediaan  sarana  trasnportasi  laut,  sarana  komunikasi  dan infrastruktur pendukungan lainnya. Sementara itu, dari segi prasarana berupa perkantoran sebagai pusat sentral pelayanan pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai, dinilai masih belum memadai karena perkantoran yang ditempati oleh Cabang Dinas Pendidikan saat ini adalah kontrakan. Sehingga
180 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 4 No 3 Juli 2020; 173-181
sewaktu-waktu berpindah lokasi perkantoran. Kondisi ini tentunya memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan.
Melihat keterbatasan sarana dan prasarana dalam menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pedidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai, maka sangat diperlukan dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi sehingga  dapat  menopang  aktivitas  layanan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  kepala  Cabang  Dinas Pendidikan dan stafnya dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  di  paparkan  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1) Aspek  Impelementasi  menujunkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Cabang  Dinas  Pendidikan dalam mengelola pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai belum djalankan secara optimal berdasarkan regulasi  yang  diatur  dalam  Pergub  No  45  tahun  2018;  (2)  Pengaruh  Implementasi  kebijakan pendelegasain wewenang pengelolaan pendidikan menegah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas membawa dampak positif pada penyemimbangan beban kerja Dinas Pendidikan Provinsi, dan memudahkan dalam permusan program kerja bagi Cabang Dinas Penidikan dan dapat memudahkan kepada sekolah dalam berkoordinaasi dan mengakses informasi terkait dengan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi terhadap pengembangan pendidikan menengah; (3) Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pendelegasian wewenang lewat pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan yaitu kurang terbangunnya komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan, bahkan terjadi distorsi dalam komunikasi terkait dengan kejelasan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah sehingga pada implementasinya tidak berjalan secara optimal. Ada beberapa saran yang diberikan bagi, (1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara khususnya Bidang Pendidikan Menengah agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan layanan pendidikan menengah di Cabang Dinas Pendidikan dan juga harus memberikan kejelasan terkait dengan tugas dan wewenang pengelolaan pendidikan menengah antar Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi memberikan wewenang dalam  hal  pengambilan  kebijakan  kepada  Cabang  Dinas  Pendidikan,  sehingga  dapat  menyelesaikan permasalahan  layanan  pendidikan  menengah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pulau  Morotai;  (2)  Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan stafnya harus mampu memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya sehingga  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  peningkatan  kinerja  dan  juga  aksesbilitas  layanan pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai.

## DAFTAR RUJUKAN
Hasbullah. H.M. 2014. Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hasibuan, Melayu, S.P. Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah) . Jakarta: PT. Bumi Aksara Mulyadi Deddy, dkk (2016). A dmintrasi Publik Untuk Pelayanan Publik (Konsep & Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi . Bandung: Alfabeta. Neolaka  Amos  dan  Neolss  Grace  A.  2016. Landasan Pendidikan. Dasar Pengenalan Diri Sendiri menuju Perubahan Hidup . Jakarta: Kencana Nugroho, Riant (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Mendia Komputindo.
Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Jabatan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
Sandihkasari Dewi. 2016. “ Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi ”. Majalah Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri Vol.VIII, No 07/P3DI/April/2016. Siswanto, H.B. 2006. Pengantar Manajemen . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Triwiyanto, Teguh., Suyanto,  & Prasojo, Lantip Diat. (2019). The Thoughts of Ki Hadjar Dewantara and Their
Ngongira & Iriani : Evaluasi Implementasi Kebijakan ...
Implications for School Management in the Industrial Era 4.0. I nternational Journal of Innovation, Creativity and Change , 5(4), 197-208.
UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Wirawan. 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar Aplikasi Dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kurikulum, Perpustakaan, Buku Teks, Manajemen Berbasis sekolah, Kartu Indonesiat Pintar. Kartu Indonesai Sejahtera dan Program Dana Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yuniarsih Tjutu, dkk. 1998. Manajemen Organisasi . Bandung: IKIP Bandung Pres.