## ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK
(studi perkebunan lada)
Lola Elvita Jalan Mantri Urip No.25 Pangkalpinang Bangka Belitung lolaelvita@yahoo.co.id
Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Dalam undang-undang merek yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2001  dan  peraturan  pemerintah  nomor  51  tahun  2007  tentang  indikasi  geografis telah  dijelaskan  secara  garis  besar  perlindungan  hukum  indikasi geografis  dapat diberikan  apabila  pendaftarannya  telah  dilakukan.  Berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  tersebut  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  memberikan perlindungan  hukum  dengan  hak  Indikasi  Geografis  dan  Indikasi  Asal  untuk  lada putih  asal Bangka  belitung  dengan  Nama Muntok White  Pepper .  penelitian  ini menggunakan metode yuridis empiris.
Eksistensi  lada  di  Desa  Pugul,  Kecamatan  Riau  Silip,  sebagai  salah  satu daerah penghasil lada yang terletak di kabupaten Bangka. Keberadaan kebun lada di desa tersebut semakin lama semakin berkurang. Apabila hal ini berlangsung terus menerus  dan  lada  putih  yang  menjadi  ciri  di  dalam  Buku  persyaratan  sertifikat  hak indikasi  geografis  menjadi  hilang,  maka  hak  indikasi  geografis  terhadap  lada  putih dapat  berakhir  perlindungannya.  Perlindungan  hak  indikasi  geografis  tersebut berlangsung selama ciri /karakter dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi  geografis  tersebut  masih  ada.  Diharapkan  dengan  adanya  perlindungan hukum tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani dan membuat para petani  tidak  meninggalkan  perkebunan  lada  sehingga  lada  putih  tidak  berakhir perlindungannya
Kata kunci : Merek, Indikasi Geografis,  Lada Putih Muntok

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Dengan  disetujuinya undang-undang  akhir  Putaran  Uruguay  (GATT)  pada tanggal 15 Desember 1993 lalu diratifikasi bulan April di Marokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia. 1
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  transportasi  yang  sangat  pesat  juga mendorong globaliasasi hak kekayaan intelektual. suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi disuatu negara, diwaktu yang sama telah dapat di hadirkan di negara lain.  Kehadiran  barang  dan  jasa  yang dalam  produksinya  menggunakan  hak kekayaan  intelektual,  dengan  demikian  juga  telah  menghadirkan  hak  kekayaan
1 OK.  Saidin, Aspek-Aspek  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights ),  (Jakarta;  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004), Hlm.205.
intelektual  pada  saat  yang  sama  ketika  barang  atau  jasa  yang  bersangkutan dipasarkan.  Kebutuhan  untuk  melindungi  hak  kekayaan  intelektual  juga  tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang.  Kebutuhan  untuk  melindungi  barang  atau  jasa  dari  kemungkinan pemalsuan  atau  dari  persaingan  curang,  juga  berarti  kebutuhan  untuk  melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan pada atau memproduksi barang atau jasa.
Mengingat  pentingnya  perlindungan  terhadap  barang  dan  jasa  dalam menghadapi  kemajuan  teknologi  informasi  dan  transportasi  pada  masa  sekarang, maka  Indonesia  telah  membuat  undang-undang  yang  mengatur    tentang  merek secara khusus.
Perlindungan  Merek  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001. Undang-Undang Merek tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961  Tentang  perubahan  dan  Merek Perniagaan. Kemudian di perbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992  Tentang  Merek  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1997 tentang  Merek,  hingga  akhirnya  Undang-Undang  nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.
Merek  adalah  Dalam  pasal  1  ayat  butir  1  Undang-undang  Merek  Nomor  15 Tahun  2001  diberikan  definisi  tentang  Merek  yaitu  ;  tanda  yang  berupa  gambar, nama,  kata  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur- unsur  tersebut  yang memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Merek  harus  memiliki  daya  pembeda  yang  cukup  artinya  memiliki  kekuatan untuk  membedakan  barang  atau  jasa  produk  suatu  perusahaan  lain  agar mempunyai  daya  pembeda,  merek  itu  harus  dapat  memberikan  penentuan  yang memiliki  ciri  khas  pada  barang  atau  jasa  yang  bersangkutan.  Merek  dapat dicantumkan  pada  barang  atau  pada  bungkusan  barang  atau  dicantumkan  secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa. 2
Pendaftaran  merek  di  Indonesia    menurut  Udang-Undang  Merek  Nomor  15 Tahun 2001, menganut sistem konstitutif, yaitu baru akan menimbulkan hak apabila telah  didaftarkan  oleh  si  pemegang.  Oleh  karena  itu  dalam  sistem  ini  pendaftaran
2 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Bandung  :  Citra  Aditya,  2001, Hlm.120-121 .
adalah  suatu  keharusan.  Sedangkan  sistem  deklaratif  dimana  sistem  ini menitikberatkan atas pemakaian pertama kali.
Undang-Undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001,  juga  mengatur  tentang  Hak Kekayaan  Intelektual  Indikasi  Geografis.  Indikasi  Geografis  biasanya  digunakan sebuah nama dagang  yang dikaitkan, dipakai atau diletakkan pada kemasan suatu produk  dan  berfungsi  menunjukkan  asal  tempat  produk  dan  berfungsi  untuk menunjukkan  asal  tempat  produksinya.  Asal  tempat  itu  mengisyaratkan  bahwa kualitas  produk  tersebut  amat  dipengaruhi  oleh  tempat asalnya,  baik  itu  karena alamnya  maupun  cara  pengelolaan  barang  yang  dihasilkan  ataupun  budaya masyarakat setempat.
Barang-barang  yang  dihasilkan  tersebut  mempunyai  nilai  ekonomis.  Indikasi geografis  dapat  berupa  produk-produk  pertanian,  pangan  dan  bahkan barang- barang  kerajinan,  selama  produk-produk  tersebut  mengindikasikan  nama  tempat produk tersebut berasal. 3
Suatu  contoh  misalnya  kualitas  buah  Apel  Malang,  melekat  dengan  daerah atau  wilayah  geografis  yaitu  Malang  (suatu  wilayah  geografis  yang  sejak  dulu terkenal  cukup  baik  untuk  jenis  tanaman  Apel).  Demikian  juga  lada  putih  asal Bangka Belitung merupakan salah satu daerah produsen lada terbesar di Indonesia. Komoditi  lada  putih  telah  melambungkan  nama  Serumpun  Sebalai  dikenal  oleh masyarakat  nasional  dan  Internasional. Muntok  White  Pepper atau  sebutan  bangsa Eropa untuk lada putih Bangka Belitung ini dapat bersaing dengan lada-lada negara lain,  seperti  lada  Vietnam.  Lada  atau  yang  dikenal  orang  Bangka  Belitung  dengan sebutan sahang.
Lada  pertama  kali  diperkenalkan  pada  1896  oleh  pengusaha  Cina.  Awalnya ditanam  oleh  orang-orang  cina  di  dekat  areal  panambangan  dan  kemudian dibudidayakan  oleh  orang-orang  Melayu  Bangka  sebagai  tanaman  turun-temurun sampai  sekarang.  Begitu  juga  halnya  dengan  di  Bangka  Belitung,  mayoritas  petani lada  berasal  dari  orang  Melayu.  Ini  dapat  dilihat  dari  tipologi  pembagian  wilayah, yang  dalam  sejarahnya  menentukan  proses  pembentukan  kampung  dan  latar belakang etnik di Bangka. Daerah-daerah utara merupakan daerah produsen utama timah dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  tinggi  dibandingkan  daerah  selatan, mayoritas  penduduk  lebih  tinggi  dibanding  selatan,  mayoritas  penduduknya  cina
3 Miranda Risang  Ayu, Memperbincangkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indikasi  Goegrafis ,  Bandung,  PT  Alumni, 2006, hlm.1.
disebut  sebagai  daerah  perkotaan,  pusat  pedagangan  dan  pusat  pemerintahan (termasuk  di  dalamnya  Bangka  dan  Pangkalpinang).  Sedangkan  daerah  selatan merupakan  daerah  pedesaan,  pertanian  daerah  produksi  tanaman  ekspor  seperti lada, karet dan sayur-sayuran dengan kepadatan penduduk lebih rendah dari utara Bangka (Bangka Tengah dan Bangka Selatan). 4
Lada  putih  merupakan  lada  yang  dipetik  dari  batangnya  ketika  sudah  matang lalu dikupas kulitnya dengan direndam dalam air yang mengalir selama kurang lebih dua minggu kemudian dikeringkan  berbeda dengan lada hitam yang selesai dipetik langsung dijemur tanpa proses perendaman.
Keberadaan  lada  di  Babel  telah  mengalami  pasang  surut.  Lada  pernah memberikan  kejayaan  bagi  masyarakat  Babel  seperti  pada  masa  krisis  moneter. Fluktuasi  harga  lada  sampai  mencapai  tingkat  harga  tertinggi  dalam  sejarah perdagangan lada pada masa krisis moneter mendera negeri Indonesia. Harga lada pada  waktu  itu  mencapai  Rp.  125.000,-.Hal  ini  membuat  petani  lada  bersemangat untuk  mengusahakan  perkebunannya. 5 Pada  saat  krisis  melanda,  hampir  segenap masyarakat  Indonesia  mengalami  ketepurukan  ekonomi  namun  kondisi  ini berbanding terbalik dengan keadaan petani lada Babel pada waktu itu.
Kenyataannya  pada  masa  sekarang  kebun-kebun  lada  pun  jarang  ditemui  di Bangka  Belitung  ini.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  pudarnya  pesona  lada  ini, antara  lain  modal  awal yang  besar,  biaya  operasional  dan  perawatan  yang  tinggi, hama  penyakit  yang  sering  menyerang  lada  serta  harga  lada  dunia  yang  semakin menurun.  Ditambah  lagi,  faktor  menggeliatnya  sektor  pertambangan  timah  di Bangka  Belitung  yang  menjadikan  banyak  lahan-lahan  perkebunan  dikonversikan menjadi lahan pertambangan.
Banyak  masyarakat  yang  mulai  beralih  kesektor  lahan  pertambangan,  karena sektor  pertambangan  dianggap  sebagai  cara  cepat  untuk  meraup  rezeki.  Bila dibandingkan  dengan  lada  yang  membutuhkan  waktu  panen  3  tahunan, penambangan timah justru lebih cepat menghasilkan, dalam sehari pun sudah dapat menghasilkan  bahkan  menurut  penuturan  pekerja-pekerja  timah  jika  lagi  beruntung (memperoleh  banyak  butiran  timah)  dalam  seharinya  mereka  dapat  menghasilkan uang  dengan  total  jutaan  rupiah.  Keuntungan    akan  timah  memang  menggugah,
4 Mary  Somers  F  Heidues  dalam  Erwiza  Erman, dari  pembentukkan  kampung  ke  perkara  Gelap  Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung (Yogyakarta; ombak,2009), hlm.105.
5 Rendy  Hamzah, Bangka  Selatan  Dalam  Narasi  Awal  Kebangkitan  (Sebuah  Tuturan  Permulaan).( Bangka  : Institute untuk kajian Publik dan Lintas Demokrasi,2010), hlm.73.
ibarat magnet dia memiliki daya tarik yang besar namun prospek jangka panjangnya, pertanian  lada  justru  lebih  menguntungkan  karena  lada  merupakan  sumber  daya yang  dapat  diperbaharui  berbeda dengan  timah  yang  pasti  akan  habis persediaannya  karena  tergolong  kedalam  sumber  daya  tidak  dapat  diperbaharui. Selain  itu,  pertanian  lada  juga  membantu  pelestarian  lingkungan  kontras  dengan pertambangan yang tidak dipertanggungjawabkan akan kerusakkan lingkungan.
Kecenderungan  sekarang  beralihnya  petani  lada  ke  pertambangan  membuat semakin  menyusutnya  lahan  pertanian  lada  dan  semakin  menurunnya  produksi lama. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu kedepan produksi lada putih asal Bangka  ( Muntok  White Pepper )  akan  hilang  peredarannya  dipasaran.  Hal  ini,  akan berdampak pada merek lada putih itu sendiri, yang sudah terdaftarkan di Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dengan hak indikasi geografis dan indikasi asal dengan merek dagang lada Putih Muntok White Pepper .

## 2. Metode Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  suatu    Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif  empiris  yaitu  mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum positif  (perundang-undangan)  dan  kontrak  secara  faktual  pada  peristiwa  hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau  tidak dengan  ketentuan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  metode penelitian  gabungan,  yaitu  gabungan  dari  studi  pustaka  (diperolehdari  buku-buku) dan studi lapangan (data diambil langsung di lokasi penelitian). 6
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis . Secara deskriptif artinya penelitian  ini  bermaksud  menggambarkan  secara  sistematik,  rinci  dan  menyeluruh mengenai  keadaaan  masyarakat  Desa  Pugul. Analitis artinya  penelitian  ini  akan menganalisa  alasan-alasan  yangmenyebabkan  terjadi  penurunan  produksi  lada padamasyarakat  dan  akibat  hukumnya  tidak  ada  lagi  masyarakat  yang  menanam lada  terhadap  merek  lada  putih  yang  sudah  terdaftar  sebagai  hak  milik  intelektual dengan nama MUNTOK WHITE PEPPER.

## 3. Permasalahan
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Penelitian Hukum , Bandung : PT Citra Bakti, 2000, Hlm. 53
Berdasarkan  pada    uraian  tersebut diatas,  dapatlah  dirumuskan  masalah penelitian  sebagai berikut:  Pertama, Bagaimanakah  eksistensi  lada  putih  di  desa Pugul,  Kecamatan  Riau  Silip,  Kabupaten  Bangka  setelah  terdaftar  sebagai  Hak Indikasi  Geografis  dan  Indikasi  Asal?,  Kedua, Apakah  dengan  petani  yang  mulai meninggalkan  perkebunan  lada  dapat  menjadi  alasan  hapusnya  hak  indikasi geografis dan indikasi asal terhadap lada putih asal  Bangka?

## B. PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Lada  Putih  Di  Desa  Pugul,  Kecamatan  Riau  Silip,  Kabupaten Bangka  Setelah  Terdaftar Sebagai  Hak  Indikasi  Geografis  Dan  Indikasi Asal.
Lada  putih  adalah  salah  satu  produk  pertanian  andalan  di  Propinsi  Bangka Belitung.  sejak  dahulu  sudah  ditanam  secara  turun  temurun  oleh  petani  di  Bangka Belitung.  Lada  putih  asal  Bangka  sudah  dikenal  oleh  bangsa-bangsa  Eropa  sejak dulu dengan sebutan Muntok White Pepper. Pemberian nama Muntok White Pepper ini oleh bangsa-bangsa Eropa dikarenakan lada putih asal Bangka tersebut di kirim melalui pelabuhan di kota Muntok.
Muntok  adalah  salah  satu  kota  di  Provinsi  Bangka  Belitung,  yang  terletak  di sebelah  barat.Lada  pertama  kali  diperkenalkanoleh  pengusaha  Cina,  awalnya ditanam  oleh  orang-orang  cina  di  dekat  areal  penambangan  dan  kemudian dibudidayakan  oleh  orang-orang  Melayu  Bangka  sebagai  tanaman  turun  temurun sampai  sekarang.Hampir  diseluruh  wilayah  perdesaan  di  Propinsi  Bangka  Belitung selama  bertahun-tahun  menjadi  mata  pencaharian  utama.  Bahkan  pada  zaman dahulu,  hasil  perkebunan  lada  bisa  meningkatkan  prestise  seseorang  dengan ditandai  oleh  kemapanan  sesorang  dalam  bidang  ekonomi.  Dari  hasil  panen  lada masyarakat dapat membangun rumah, membeli kendaraan dan menunaikan ibadah haji.
Pada  awal  tahun  2000-an.  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  terbentuk, yang  sebelumnya  adalah  bagian  dari  Sumatera  Selatan,  namun  menjadi  provinsi sendiri  bersama  Banten  dan  Gorontalo  pada  tahun  2000.  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  didirikan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000 Tentang  Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  tanggal  21  November 2000  yang  terdiri  dari  Kabupaten  Bangka,  Kabupaten  Belitung  dan  Kota
Pangkalpinang.  Pada  tahun  2003  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  merupakan  pemekaran  wilayah  dari  Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Merek  nomor  15  tahun  2001  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007  tentang  Hak  Indikasi  Geografis,  lada  putih  asal Bangka  memenuhi  syarat  untuk  didaftarkan  sebagai  perlindungan  hak  indikasi geografis  dan  indikasi  asal.  Daerah  penghasil  lada  di  Indonesia  tidak  saja  Propinsi Bangka  Belitung,  tetapi  juga  Lampung  dengan  Lada  Hitamnya  dan  Kalimantan. Bahkan, di beberapa negara-negara Asia seperti Vietnam. Melihat kondisi tersebut, maka  pemerintah  Provinsi  Bangka  Belitung  mewakili  Masyarakat  Bangka  Belitung ingin  segera  untuk  mendaftarkan  hak  merek  atas  lada,  karena  khawatir  ditiru  oleh daerah atau negara lain.
Proses  pendaftaran  merek  lada  asal  Bangka  ini  harus  melalui  tahap  demi tahap.  Pendaftaran  mutlak  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  Bangka  Belitung karena Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif  yang  baru  akan  menimbulkan  hak  apabila  telah  didaftarkan  oleh  si pemegang.  Lada  Putih  asal  Bangka  Belitung  di  kategaorikan  sebagai  Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.
Indikasi  Geografis  merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan pengaturan  peraturannya  dalam  Undang-Undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001 serta peraturan pelaksananya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007.  Pengertian  Indikasi  Geografis  dalam  pasal  56 ayat  1  Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 :
Indikasi  Geografis  dilindungi  sebagai  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah asal  suatu  barang,  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam, faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut,  memberikan  ciri  dan kualitas tertentu .
Merujuk  pada  pengertian  Indikasi  Geografis  di  atas  maka,  pemerintah  daerah Provinsi  Bangka  Belitung  mendaftarkan  lada  putih  asal  Bangka  ke  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Jakarta. Ada  pun  pihak-pihak  yang  berhak untuk  mendaftarkan  Indikasi  Geografis,  menurut  Undang-Undang  Merek  Nomor  15 tahun  2001,  pasal  56 ayat  2  : Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  daerah  yang
memproduksi  barang  yang  bersangkutan  yang  terdiri  atas  pihak  yang mengusahakan  barang  yang  merupakan  Indikasi  geografis,  Produsen  barang  yang dihasilkan  pertanian,  pembuat  barang-barang  kerajinan  tangan  atau  hasil  industri, atau  pedagang  yang  menjual  barang  tersebut;Lembaga  yang  diberikan  wewenang untuk itu, dan;Kelompok konsumen barang tersebut;Masyarakat/produsen :
Pendaftaran  Indikasi  geografis  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat yaituMeningkatkan  harga  di  pasar  internasional,  Memacu  pertumbuhan  ekonomi pedesaan , Mengangkat reputasi kawasan  Indikasi Geografis.  Selain  itu  bagi konsumen Indikasi geografis dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai hal  ihwal  asal  dan  mutu  produk  (tempat,  proses,  pelaksanaan,  verifikasi, pengendalian mutu). Untuk kepentingan pemasaran, perlindungan Indikasi geografis dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan “paspor” untuk ekspor barang. Indikasi Geografis telah terbukti dapat mempromosikan produk dengan cara mengembangkan  profil  pasar  terhadap  barang  yang  telah  memiliki  reputasi  baik, unik  dan  bermutu  tinggi,  serta  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  seperti: Melestarikan  keindahan  alam, pengetahuan  tradisional,  serta  sumberdaya  hayati, Pengembangan  agrowisata, Mendorong kegiatan  pengolahan  lanjutan/produk turunan, jaminan hokum.  Bagi  Konsumen dengan  adanya  pemberian  hak  merek indikasi geografis dapat menjadikan Jaminan kualitas produk dan jaminanhukum.
Untuk mendaftarkan merek lada putih ini pemerintah daerah Bangka pada saat itu mempersiapkan  Bappeda,  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Pertanian  Provinsi Bangka  Belitung,  Balai  pengkajian  Pertanian  (BPTP),  balai  sertifikasi  Pengujian Mutu (BSPM) dan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia. 7
Setiap  asosiasi,  produsesn,  atau  organisasi  yang  mewakili  produk  Indikasi geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, yaitu :
a. Surat permohonan dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui orang yang  diberikan  kuasa  oleh  pemohon  dengan  mengisi  formulir  sebanyak  tiga rangkap kepada direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual;
b. Surat Kuasa Khusus (apabila permohonan diajukan melalui surat kuasa;
c. Bukti pembayaran biaya;
d. Buku persyaratan Indikasi geografis Berisi 8 uraian berkaitan dengan Indikasi Geografis.
7 Muntok white pepper dipatenkan , Harian Pagi Bangka Pos, edisi 31 mei 2010, hlm .14.
e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakupi oleh Indikasi geografis dan direkomendasi oleh instansi yang berwenang. 8
Perjuangan  untuk  mendaftarkan  merek  lada  putih  ini  melalui  harus  melalui berbagai  tahapan-tahapan  yang  dilalui  oleh  pemerintah  Provinsi  Bangka  Belitung sehingga  merek  lada  putih  Muntok  White  Pepper  menjadi  hak  kekayaan  Indikasi Geografis sebagai berikut
• Pengusul  pertama  IG  Lada  Putih  Muntok  ke  Ditjen  HKI  Masyarakat  Peduli Bangka (MPB)-Jakarta, dimotori oleh Bpk Kavin M. Aziz, Bpk Sanny Suharli, persyaratan tidak dapat dipenuhi
• 23-25  Juni  2009  di  Hotel  Serrata,  dilaksanakan  Workshop  Lada  dan  MoU antara  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  Kepala  Balitbang Deptan RI tentang Revitalisasi Lada
• Bulan  Juli  2009,  tim  ahli  Indikasi  Geografis  ditemani  panitia  workshop  lada diterima oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung
• Gubernur Kep. Bangka Belitung berinisiatif membentuk lembaga yang secara khsus menangani lada di Bangka Belitung
• Badan  Pengelolaan,  Pengembangan  dan  Pemasaran  Lada  (BP3L)  dibentuk berdasar Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2009.
• BP3L  melanjutkan  pendaftaran  Indikasi  Geografis  dan  melengkapi  seluruh persyaratan IG.
• Tanggal  27  Mei  2010  terbit  Sertifikat  Indikasi  Geografis  LPM,  dengan  nama pengusul BP3L. 9
Ruang  lingkup  kegiatan  BP3L  membatasi  diri  pada  upaya  meningkatkan produktivitas  dan  mutu  lada  putih  ( Muntok  WhitePepper) di  Prov.  Kep.  Bangka Belitung  menurut  standar  indikasi  geografis.  Bekerja  dengan  prinsip  koordinasi, partisipasi  dan  partnership  dengan  seluruh stake  holder .  Tahap  pra  produksi, produksi,  pengolahan,  dan  pemasaran  menuju  ISO 9000,  14000 (sistem  mutu  dan keamanan pangan. Penerapan rantai pasokan ( supply chain management ). 10
Tujuan  dari  Indikasi  geografis  Lada  Putih  Muntok  White  Pepper  adalah perlindungan  terhadap  produk, mutu  dari  produk,  nilai  tambah  produk  dan upaya pengembangan pedesaan. Indikasi Geografis merupakan komponen Hak Kekayaan
8 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
9 Kebutuhan investasi untuk mengembalikan kejayaan lada putih , htp://www.btpn.pangkalpinang.deptan.go.id,  diunduh tanggal 11 januari 2013
10 ibid
Intelektual (HAKI)memberikan perlindungan terhadap lada putih muntok sebagaikomoditas  perdagangan  yang  terkait  erat  dengan Bangka  Belitung  sebagai tempat asal produk barang.
Untuk  mendapatkan  karakteristik  lada  yang  berwarna  putih  dan  mempunyai rasa  yang  khas  petani  lada  harus  melakukan  beberapa  tahapan-tahapan.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  membedakan  lada  putih  dengan  lada-lada  lain  yang  ada dipasar  nasional  maupun  internasional.  Lada  dikenal  dengan  dua  jenis  yaitu  lada hitam  ( Lampung  black  Pepper )  dan  lada  putih  ( Muntok  White  Pepper ).Kedua  jenis lada  ini  dipakai  sebagai  standar  perdagangan  lada  dunia.  Lada  putih  banyak diekspor ke negara Singapura, Belanda dan Jerman.
Tanaman lada merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah lama ditanam di Bangka Belitung. Tanaman  ini sendiri berasal dari India. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan bersama-sama kulitnya (tanpa pengupasan), sedangkan lada putih adalah  lada  yang  dikeringkan  setelah  melalui  proses  perendaman  dan pengelupasan.
Untuk  mendapatkan  lada  yang  berkualitas  baik,  para  petani  lada  harus melakukan pemupukan yang baik dan teratur. Hampir seluruh petani lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pupuk buatan dan pupuk organik.
Pemupukan  lada  yang  sudah  panen  biasanya  dilakukan  petani  sebanyak  2 (dua)  kali  setahun  yaitu  setelah  panen  (pada  saat  musim  hujan)  dan  setelah tanaman  berbuah.  Dilihat  dari  penggunaan  pupuk,  terlihat  tanaman  lada  sangat padat modal. Masalah yang sering dihadapi petani khususnya tentang pupuk adalah harganya  yang  mahal,  pupuk  sulit  diperoleh  pada  saat  dibutuhkan  dan  adanya pupuk yang direpresentasikan dengan kualitas yang rendah.
Dengan  adanya  permasalahan  diatas  menyebabkan  petani  mengurangi pemakaian  pupuk  dengan  cara  mengurangi  pembelian  atau  mengurangi  dosis pemakaian. Prilaku pembelian atau pengurangan tersebut menyebabkan penurunan produktivitas, karena pertumbuhan terhambat dan produksi pun akan menurun.
Tanaman  lada  umumnya  mulai  dipanen  pada  usia  tiga  tahun,  tetapi  ada  juga yang baru berumur satu tahunan sudah dapat dipanen, tetapi ada juga yang sudah berumur  empat  tahun  masih  belum  bisa  dipanen.  Menurut  petani  hal  ini  wajar, mengingat  tiap-tiap  daerah  berbeda  kondisi  alam  dan  tanah  di  Provinsi  Bangka Belitung berbeda, serta tergantung pada adopsi teknologi dan pemakaian bibit.
Tanaman  lada  memerlukan  tegakan  untuk  merambat.  Sebagian  besar  petani lada  menggunakan  tegakan  dari  kayu  mati  sebagai  tiang  panjat  tanaman  lada. Beberapa alasannya dikemukakan petani, antara lain sudah terbiasa, tegakan kayu hidup  tidak  tersedia,  akar  lebih  mudah  merekat  kalau  menggunakan  kayu  mati, mudah memperolehnya,  mudah  perawatan, mudah dipindahkan  ketempat  lain, dan tidak  terjadi  persaingan  hara  antara  lada  dengan  pohon  tegakkan.  Jenis  kayu  mati tegakkan yang digunakan petani umumnya kayu jenis samak, pelawan, resak, betur, gelam tikus, mentangor, kabel, dan seru.
Untuk  mendapatkan  lada  putih  yang  bekualitas  baik  adalah  panen  lada dilakukan jika buah lada sudah masak, warnanya dari kuning sampai merah. Panen umumnya dilakukan dengan cara pemetikan dengan menggunakan tangan.
Setelah dipanen, petani melakukan pengelolahan dengan cara lada yang baru dipanen dimasukkan kedalam karung plastik atau karung goni. Kemudian direndam dalam air ( umumnya dalam air mengalir ) selama 7-14 hari. Setelah itu dicuci dan sedikit  digosok-gosokan  untuk  menghilangkan  keseluruhan  kulit  yang  menempel pada  biji  lada.  Kemudian  dijemur  dibawah matahari  selama  2-3  hari  sampai  lada menjadi benar-benar putih dan kering.
Berdasarkan  kualitas/karakter  dan  kualitas  lada  putih  tersebut,  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  sertifikat  Indikasi  Geografis  yang dikeluarkan  pada  tanggal  28  April  2010  dengan  nomor  pendaftarannya  ID  G 00000004,  memberikan  perlindungan  Hak  Indikasi  geografis  selama  karakteristik khas  dan  kualitas  yang  menjadi  dasar  bagi  perlindungan  atas  Indikasi  Geografis tersebut  masih  ada.  Sertifikat  indikasi  geografis  ini  dilampiri  dengan  buku persyaratan.
Dalam  buku  persyaratan  tertulis  Hak  Indikasi  geografis  dengan  nomor permohonan  IG.00.2009.000002,  nama  produk  Lada  Putih.  Nama  dan  alamat pemilik  Indikasi  geografis  yaitu  Badan  pengelola,  Pengembangan  dan  Pemasaran Lada (BP3L) prov. Kepulauan Bangka Belitung Komp. Taman Kota, Block C nomor 22 kel. Air Item, Pangkal Pinang.
Didalam  buku  persyaratannya  ini  tertulis  bahwa  kepulauan  Bangka  belitung merupakan Indikasi Geografis Untuk “ Muntok White Pepper ” (lada putih) dan berada pada  kawasan  Kepulauan  Bangka  Belitung.  kawasan  Kepulauan  bangka  Belitung merupakan wilayah tumbuhnya tanaman lada putih (Muntok white Pepper), Indikasi Geografis  Muntok White  pepper  berada  di  wilayah  adminstratif  Kabupaten  bangka,
Kabupaten  Belitung,  kabupaten  Bangka  Barat,  Kabupaten  Bangka  tengah, Kabupaten  Bangka  selatan  dan  Kabupaten  Belitung  Timur.  Lada  putih  ( white pepper ) ini di produksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki kekhasan yang kuat  yang  harus  dilindungi  dan  sudah  lama  dikenal  melalui  Pelabuhan  Tanjung Kalian,  Muntok  sebagai  pelabuhan  ekspor  bahkan  telah  dikenal  di  seluruh  dunia sebagai  merek  dagang  yang  menyangkut  kualitas  dan  image  dari  hasil  bumi Indonesia yang diekspor, khususnya kepulauan Bangka Belitung yang diekspor dari pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.
Pemberian  seritifkat  Indikasi  geografis  ini  tidak  membuat  petani  lada  di  desa Pugul,  menjadi  lebih  semangat  menanam  lada.  Ini  dikarenakan  harga  jual  lada  di tingkat  petani  semakin  rendah.  Bahkan  menurut  Hamdan  (45),  petani  lada  di  desa Pugul pada periode 1990 an harga lada pernah mencapai Rp.125.000,- perkilonya. Sebagai perbandingan harga beras waktu itu yang kualitas baik Rp 5.000,- sampai Rp6.000,-.mulai  tahun  2000-an  harganya  semakin  turun  bahkan  pernah  mencapai Rp.20.000,- perkilonya.  Keadaan  ini  membuat  petani  lada  mencari  alternatif  lain untuk memenuhi kebutuhannya selain dengan bertani lada.
Dari pengamatan penulis, di areal perkebunan lada petani lada juga menanam berbagai tanaman disela-sela pohon lada, baik tanaman keras ataupun tanaman lain seperti  lengkuas,  kunyit,  kencur,  cabe.  Rata-rata  mereka  menanam  bukan  untuk dijual  lagi  kepasar  tetapi  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  petani. Sedangkan  tanaman  keras  yang  biasa  ditanam  petani  lada  adalah  karet.  Karet ini dianggap  petani  paling  baik  untuk  ditanam  di  sela-sela  pohon  lada,  karena  karet tidak  membuat  pohon  lada  menjadi  hilang  kesuburannya  dan  dapat  tumbuh berdampingan.  Pohon  karet  ini  dipersiapan  petani  untuk  menggantikan  tanaman lada  apabila  telah  habis  masa  tumbuhnya.  Dengan  asumsi  pohon  lada  dapat bertahan sampai dengan 5 tahun itupun tergantung pada perawatan dan bahkan tak mustahil  petani  lada  tidak  mendapatkan  hasil  dari  usahanya  menanam  lada, dikarenakan banyak faktor, baik karena alam ataupun karena hama.
Setelah  masa  tumbuh  dan  menghasilkan  tanaman  lada  habis,  para  petani masih  bisa  memanfaatkan  tanaman-tanaman  karet  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari,  pohon  karet  yang  ditanam  di  sela-sela  pohon  lada,  bisa  diambil getahnya  dan  dijual  ke  pengumupul.  Sambil  menunggu  dan  membuka  lahan  baru untuk menanam lada. Cara-cara bertani ini telah berlangsung secara turun temurun sampai sekarang.
Keberadaan lada di desa Pugul, mulai berkurang pada awal tahun 2010. Justru saat  lada  putih  mendapatkan  serifikat Hak  Indikasi  Geografis.Menurut  keterangan petani,  Sekarang  jarang  sekali  petani  lada  di  desa  Pugul  yang  mempunyai perkebunan  lada  lebih  dari  2.000  batang.  Hal  ini  terjadi  karena  bermacam-macam sebab,  terutama  semakin  menurunnya  harga  jual  ditingkat  petani,  mahalnya  pupuk sehingga membuat kurang bergairahnya petani lada untuk merawat kebun lada dan munculnya fenomena tambang yang diolah oleh rakyat, yang mereka sebut dengan tambang  inkonvensional.  Dari  pengamatan  penulis  banyak  areal  perkebunan  lada berubah fungsi.  Dan  penduduk  yang  dulu  lebih  banyak  tinggal  di  dalam  hutan  di seputaran  area  perkebunannya,  sekarang  lebih  banyak  tinggal  di  perkampungan serta  banyak  petani  lada  yang  tiba-tiba  menjadi  orang  kaya  baru  dari  hasil penambangan timah tersebut.
Bangka Belitung  terkenal  sebagai  daerah  penghasil  Timah  terbesar  di Indonesia.  Dari  pengamatan  penulis  sekarang  hampir  90%  penduduk  desa  Pugul beralih ke tambang sebagai mata pencaharian pokok. Sedangkan perkebunan lada hanya untuk usaha sampingan.
a. Pemasaran Lada
Dilihat  dari  cara  penjualan  lada  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  terdaftar sebagai  merek  indikasi  geografis  dengan  nama  Muntok  white  Pepper  tidak mengalami  perubahan.  Di  desa  Pugul  ini,  para  petani  tetap  menjual  lada  ke pengumpul  yang  biasa  mereka  sebut  tengkulak.  Tidak  di  temukan  koperasi  atau lembaga  resmi  sebagai  wadah  untuk  menjual  lada.  Para  petani  lada  sendiri  tidak dapat  mengontrol  harga  lada  secara  pasti.  Mereka  hanya  mendapat  info  dari tengkulak tersebut. Biasanya kalau memang terdesak petani lada akan menjual lada dengan harga berapapun. Menurut pendapat penulis, Para petani lada di desa Pugul sama  sekali  belum  merasakan  keuntungan-keuntungan  dengan  terdaftarnya  merek lada putih tersebut.
Menurut  petani  lada  Hamdan  (45),  beralihnya  petani  lada  ke pertambangan karena  Hal  ini  disebabkan  banyak  hal,  terutama  harga  jual  lada  di  tingkat  petani sangat  rendah  sehingga  tidak  dapat  menutupi  kebutuhan  hidupnyaSedangkan dengan  menambang  timah  dalam  satu  hari  saja  penambang  bisa  membawa  uang jutaan rupiah kalau sedang beruntung.
Sejak  mengenal  tambang  ini  sedikit  demi  sedikit  areal  yang  dulu  digunakan sebagai lahan perkebunan di jadikan lahan pertambangan.Dari pengamatan penulis
secara  kasat  mata  hasil  dari  tambang  tersebut  sangat  mencolok  bagi  petani, sekarang rumah-rumah yang terkesan mewah sudah berjejeran di sepanjang jalan di desa  Pugul.  Ini  pun  di  akui  oleh  Suhaini,  pegawai  kantor  kepala  desa  Pugul,  dari hasil tambang timah ia bisa membangun rumah dan membeli kendaraan. Membuat petani lada beralih ketambang timah. 11 Masyarakat desa Pugul tidak mempertimbangkan  akibat  dimasa  mendatang  dengan  kegiatan  penambangan tersebut.
Petani-petani  lada  tersebut  tidak  ada  yang  benar-benar  mempunyai  lahan apalagi didaftarkan menjadi tanah hak milik. Mereka membuka lahan kebun di hutan yang  menurut  mereka  tidak  ada  yang  memiliki.  Kepemilikan  lahan  hanya berdasarkan  tumbuh  kembang  tanaman  di  tanah  tersebut  dan  diakui  oleh masyarakat  sekitarnya.  Hal  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan masyarakat desa tersebut. Rata-rata petani lada di desa Pugul hanya berpendidikan sekolah  dasar.  Dari  profil  desa  pada  november  2012  diketahui  usia  18-56  tahun yang  pernah  sekolah  dasar  tetapi  tidak  tamat  laki-laki  sebanyak  529  orang  dan perempuan  533  orang  sebagai  bandingannya  dari  seluruh  penduduk  desa  Pugul yang  lulus  setrata  satu  hanya  9  orang  untuk  laki-laki  dan  8  orang  untuk perempuan. 12
Pada  pertemuan  program  Regional  Economic  Development  Support  (REDS) tahun  2011  di  Bappenas.  Linkages  AIT  Thailand.  Dijelaskan  oleh  Asdianto dalam tulisannya  yang  berjudul  lada  putih  ( Muntok  White  Pepper )  diantara  kejayaan  dan romantisme.  Luas  areal  tanaman  lada  di  Indonesia  hampir  seluruhnya  dimiliki  oleh perkebunan rakyat dimana pada tahun 2008 tercatat seluas 190.777 hektar dengan total  potensi  produksi  sekitar  79.726  ton.  Di  antara  negara-negara  produsen  lada dunia, Indonesia termasuk salah satu produsen utama dunia bersama-sama dengan India,  Malaysia  dan  Brazil.  Namun,  selama  10  tahun  terakhir,  kontribusi  lada Indonesia  di  pasar  dunia  semakin  menurun.  Ekspor  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2000, yaitu 63.938 ton (37% dari total ekspor dunia) dimana 34.256 ton atau 53,6%- nya merupakan lada putih asal Bangka-Belitung atau dikenal sebagai Muntok White pepper. 13
11 Suhaini,  pegawai  kantor  kepala  desa  pugul,  kepala  urusan  pemerintahan,  wawancara  pada  tanggal  25 oktober 2013, pukul 10.00wib
12 Ibid
13 Asdian, Lada  putih  diantara  kejayaan  dan  romantisme  sejarah ,  http://www.  Syabab78.blogspot.cm,  diunduh tanggal 11 januari 2014
Pada tahun 2008, total ekspor lada putih Bangka Belitung sekitar 5.109,50 ton atau terjadi penurunan sekitar 85,1% selama periode 2000-2008. Selain disebabkan oleh  tidak  kondusifnya  kondisi  pertanaman  lada  di  lapangan,  juga  akibat  ancaman dari  negara-negara  pesaing  mulai  terjadi,  terutama  Vietnam.  Pada  tahun  2003, Vietnam  mulai  mampu  mengekspor  lada  putihnya  sebanyak  4.500  ton  dan meningkat menjadi 13.000 ton pada kwartal III tahun 2007. Pada tahun yang sama, Indonesia hanya mampu mengekspor lada putih sebanyak 8.177 ton. 14
Sebagai  komoditas ekspor,  lada  mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi  sehingga perspektif  tanaman  lada  terhadap  ekonomi  daerah  maupun  nasional  sangat  besar. Di  samping  sebagai  sumber  devisa  juga  sebagai  penyedia  lapangan  kerja  dan pemenuhan  bahan  baku  industri.  Oleh  karena  itu,  upaya  mengembalikan  kejayaan Muntok White Peper , yang saat ini produksinya jauh dari kondisi optimal merupakan langkah  strategis  bagi  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  untuk mengembalikan posisi Indonesia umumnya dan Bangka Belitung khususnya sebagai produsen dan eksportir lada putih terbesar dunia.
Sejak  lama  Bangka  Belitung  terkenal  sebagai  penghasil  lada  putih  atau Muntok White Pepper kelas dunia. Bertanam Lada telah dilaksanakan secara turun menurun dan sudah merupakan budaya bagi masyarakat Bangka Belitung. Komoditi Lada  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  perekonomian  daerah. Namun  demikian,  produksi  lada  di  Provinsi  Bangka  Belitung  terus  merosot  hingga menjadi 17.000 ton pada tahun 2006. Angka ini hanya 27% dari total produksi pada massa kejayaan lada tahun 1987, yaitu sekitar 62.000 ton. 15
Luas Areal  Perkebunan  Lada pada  tahun  2000  tercatat  sekitar 80.000 hektar, namun  pada  tahun  2007  berkurang  menjadi 35.842,44  hektar  atau  secara  total berkurang  55,20%. Diperkirakan  areal  pertanaman  lada  tersebut  terus  berkurang hingga  mencapai  70%  selama  periode  tahun  2000–2008.  Hal  ini  merupakan  salah satu  konsekuensi  dari  munculnya  usaha  penambangan  timah  inkonvensional  yang lebih menjanjikan dan semakin marak sehingga mendorong para petani lada beralih menjadi penambang timah, dan bahkan ratusan hektar kebun lada berubah menjadi lahan  tambang.  Selain  itu,  persaingan  dengan  usaha  komoditas  lainnya  seperti
14 ibid
15 ibid
kelapa sawit juga merupakan pemicu terjadinya penurunan areal pertanaman lada di Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. 16
Di  samping  itu,  produktivitas  kebun  lada  rakyat  saat  ini  hanya  sekitar  800 hingga  1.000  kilogram  per  hektar.  Produktivitas  ini  jauh  lebih  kecil  dibandingkan dengan  produktivitas  pada  tahun  1986  yang  bisa  mencapai  2,1  ton  per  hektar. Kondisi ini menyebabkan petani semakin tidak bergairah memelihara tanaman lada. Lahan  yang  dahulu  banyak  humusnya  sekarang  sudah  semakin  berkurang.  Teknik budidaya  lada  juga  belum  beranjak  dari  pola  tradisional  sehingga  hasilnya  tetap rendah. Situasi seperti ini menyebabkan ekspor lada dari daerah ini terus menurun dalam beberapa tahun ini. 17
Pada tahun 2001, volume ekspor lada tercatat 28,986 ton dengan nilai 60,1 juta dollar AS. Ekspor ini turun menjadi 24.968 ton atau senilai 45,7 juta dolar AS pada tahun  2002,  kemudian  menjadi 16,766  ton  dengannilai  44,2 juta  dollar  AS  pada tahun  2003.  Tahun  2004  volume  ekspor  hanya  11,188.50  ton  dengan  nilai  2,5  juta dollar AS. Penurunan volume ekspor tersebut juga disebabkan harga lada yang tak kunjung  membaik  beberapa  tahun  terakhir  ini  menyebabkan  petani  enggan memelihara kebun lada secara intensif sehingga produktivitasnya anjlok. 18
Petani  lada  di  desa  Pugul,  mengakui,  keterpurukan  komoditas  lada  sekarang disebabkan  oleh  banyak faktor,  antara  lain;(1)  Tingkat  produktivitas  tanaman  dan mutu  yang  rendah,  (2)  Tingkat  harga  lada  yang  relatif  rendah,  sementara  harga sarana produksi (pupuk dan pestisida) relatif tinggi/mahal, (3) Tingginya kehilangan hasil  akibat  serangan hama dan  penyakit,  (4)  Masih  rendahnya  usaha  peningkatan diversifikasi produk, (5) Sumberdaya petani baik pengetahuan maupun permodalan masih  lemah/terbatas  ketersediaannya,  dan  (6)  Semakin  menurunnya  luas  areal pertanaman  lada  karena  adanya  persaingan  dengan  pertambangan  timah  rakyat dan peluang usaha komoditas lainnya seperti kelapa sawit.
Kondisi seperti yang tergambar di atas, patut disayangkan karena lada pernah menjadi  komoditas  unggulan  berabad-abad  silam,  bahkan  menjadi trade  mark Bangka  Belitung  di  mancanegara.  Lada  yang  mulai  dibudidayakan  di  Bangka Belitung  sekitar  abad  XVI  itu  pernah  menjadi  salah  satu  daya  tarik  bangsa  Eropa datang ke Bangka Belitung. Saat ini komoditi lada kembali menjadi sangat penting,
16 ibid
17 ibid
18 ibid
mengingat deposit timah semakin berkurang sehingga petani mulai memperhatikan kembali  pertanaman  ladadalam  menopang  ekonomi  keluarganya.  Oleh  karena  itu, saat  ini  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  konkret  untuk  menyelamatkan  dan mengembangkan  kembali  komoditas  lada  yang  pernah  menjadi  unggulan  selama ratusan tahun di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Upaya  mengembalikan  kejayaan Muntok  White  Pepper diperlukan  beberapa langkah  yang  fundamental.  Langkah  tersebut  antara  lain  adalah  peningkatan produktivitas, mutu hasil, efisiensi biaya produksi dan pemasaran, serta manajemen stok  melalui  pengembangan  inovasi  teknologi  dan  kelembagaan.  Akhir-akhir  ini banyak  kalangan  pengamat  mulai  mengkhawatirkan  keberlanjutan  pasokan  lada putih  Bangka  Belitung  di  pasar  global  pada  tahun-tahun  yang  akan  datang  karena produksi  dan  produktivitasnya  terus  menurun.  Oleh  karena  itu,  perbaikan  teknologi budidaya dan pascapanen lada di tingkat petani sangat diperlukan agar produk lada mampu  bersaing  secara  kompetitif  dalam  proses  produksi  dengan  negara-negara penghasil lada lainnya.
Demikian  halnya  pemberdayaan  kelembagaan  petani  lada  di  Bangka  Belitung perlu dilakukan karena umumnya petani yang mengusahakan tanaman lada memiliki banyak keterbatasan. Pemberdayaan kelompok tani akan menjadi salah satu faktor penting  dalam  upaya  meningkatkan  daya  saing  produk  yang mereka  hasilkan. Pemberdayaan  kelompok  tani  selain  diharapkan  akan  menunjang  produktivitas kebun  lada  juga  dapat  meningkatkan  mutu  dan  mengurangi  masalah  keragaman produk yang dihasilkan oleh masing-masing petani kecil, khususnya dari segi mutu.
Langkah  berikutnya  adalah  melakukan  rehabilitasi  kebun-kebun  lada yang rusak/tidak  produktif.  Sebagian  besar  petani  dengan  tingkat  kemampuan  yang dimilikinya,  umumnya  tidak  akan  mampu  melakukan rehabilitasi  secara  swadaya. Keberpihakan Pemerintah ke petani tetap diperlukan baik secara langsung maupun tak langsung melalui kebijakan subsidi atau intermediasi dengan lembaga keuangan dan  stakeholder  lainnya.  Artinya,  pemerintah  harus  berbuat  secara  efektif  dalam membantu  rehabilitasi  tanaman  lada  rakyat  sehingga  dalam  waktu  3-4  tahun  ke depan,  produktivitas  perkebunan lada  di  Kep.  Bangka  Belitung  akan  meningkat kembali secara signifikan.
Langkah  lainnya  yang  tidak  kalah  penting  adalah  mencari  pasar  ekspor tambahan  atau  alternatif  dengan  tetap  menjaga  pasar  yang  ada  dalam  kerangka penetrasi  pasar.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  negara-negara  tujuan  ekspor
utama  lada  saat  ini  terimbas  krisis  finansial  global,  yang  dikhawatirkan  akan menurunkan impor mereka. Dengan demikian untuk mempertahankan kinerja ekspor lada putih diperlukan upaya mencari pasar-pasar alternatif di negara-negara lain.
Selain  itu,  dalam  rangka  memperkuat  posisi  pasar  ekspor  ke  depan,  maka pasar  domestik  juga  perlu  digarap  secara  maksimal  termasuk  industri  hilirnya dengan  mengembangkan  berbagai  ragam  produk  lada  putih  yang  sesuai  dengan selera pasar. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena konsumsi lada Indonesia saat ini sekitar 70 gram per kapita, berarti kebutuhan lada penduduk Indonesia sebanyak 230  juta  jiwa  adalah  16.100  ton  per  tahun. Untuk  mendukung  langkah-langkah fundamental  tersebut,  maka  akan  disusun  rencana  aksi  untuk  pengembangan  lada putih di Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 2009 – 2012 atau disebut sebagai ”Gerakan Pengembangan Lada Putih (Gerbang Latih)”. 19 Gerakan ini akan diwujudkan dalam bentuk 5 program sebagai berikut:

## 2. Hak  Indikasi  Geografis  Lada  Putih  Dapat Berakhir  Perlindungannya
Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
Hak Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO). Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Trade Related Intellectual Property  Rights (TRIPs)  khususnya  Articel  24.  Untuk  melaksanakan  kewajiban tersebut,  pasal  56  ayat  9  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek telah menagtur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geogrfais akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Untuk  mengatur  secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi Geografis. 20
Indikasi Geografis merupakan tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara  tidak  langsung  dapat  menunjukkan  adanya  kekhususan  pada  suatu  barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk  menunjukkan  asal  suatu  barang,  baik  yang  berupa  hasil  pertanian,  bahan pangan,  hasil  kerajinan  tangan,  atau  barang  lainnya,  termasuk  bahan  mentah dan/atau  hasil  olahan,  baik  yang  berasal  dari  hasil  pertanian  maupun  yang  berasal dari hasil tambang.
19 ibid
20 Penjelasan  umum  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2007  tentang Indikasi Geografis
Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia,  atau  kombinasi dari  kedua faktor  tersebut  di  daerah  tertentu  tempat  barang  tersebut  dihasilkan  dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang  tereplihara  dan  dapat  dipertahankan  dalam  jangka  waktu  tertentu  akan melahirkan reputasi  (keterkenalan)  atas  barang  tersebut,  yang  selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  nomor  51  tahun  2007 tentang  Indikasi geografis,  pasal  2  ruang  lingkup  Indikasi  Geografis  adalah: Tanda  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1merupakan  nama  tempat  atau  daerah  maupun tanda  tertentu  lainnya  yang  menunjukkan  asal  tempat  dihasilkannya  barang  yang dilindungi oleh  Indikasi  Geografi; Barang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  berupa  hasil  pertanian,  produk  olahan,  hasil  kerajinan  tangan,  atau  barang lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1; Tanda  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam  Daftar  Umum  Indikasi  Geografis  di  Direktorat  Jendera; Indikasi  Geografis terdaftar    tidak  dapat  berubah  menjadi  milik  umum; Tanda  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  hanya  dapat  digunakan  pada  barang  yang memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan
Perlindungan  hukum  atas  indikasi  geografis  dapat  diberikan  apabila pendaftarannya  telah  dilakukan.  Pendaftaran  Indikasi  geografis  bertujuan  untuk menjamin  kepastian  hukumnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Merek  Nomor  15 tahun  2001  dan  Peraturan  Pemerintah  nomor  51  tahun  2007.  Jangka  waktu perlindungannya  dapat  berlangsung  secara  tidak  terbatas  selama  ciri  dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.
Adapun  ciri  dan/atau kualitas  yang  menjadi  dasar  diberikannya  perlindungan dituangkan dalam Buku persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut, selain itu juga mencakup informasi tentang, peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengelolaan, metode pengujian kualitas barang, serta  label  yang  digunakan.  Buku  persyaratan  tersebut  penyusunannya  dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang tersebut.
Melihat  kondisi  perkembangan  perkebunan  lada  di  desa  Pugul,  bukan  tidak mungkin beberapa tahun kedepan lada putih ini akan semakin sulit ditemui. Bahkan kalau  tidak  ada  usaha  berbagai  pihak  menjaga  kelestarian  lada  putih  akan  benar- benar hilang dipasaran.
Pemerintah  dalam  hal  ini  direktorat  jenderal  hak  Kekayaan  intelektual  tetap melakukan  pengawasan  terhadap  hak  indikasi  geografis  yang  telah  dikeluarkan. Terutama  pemakaian  dan  pengawasan  Indikasi  geografis  pada  pasal  16  peraturan pemerintan  nomor  51  tahun  2007  tentang  peraturan  pelaksana  Indikasi  geografis indikasi : Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemakaian Indikasi  Geografis  kepada  badan  yang  berwenang  dengan  tembusan  disampaikan kepada  direktorat  jenderal  bahwa informasi  yang  dicakup  dalam  Buku  Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi Geografis tidak dipenuhi; Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memuat bukti beserta alasannya; Dalam waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  hasil  pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  Direktorat  Jenderal  menyampaikan  hasil pengawasan tersebut kepada Tim ahli Indikasi geografis; Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Tim ahli Indikasi geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur jenderal, termasuk tindakan- tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat jenderal.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka,  setiap  orang  baik  yang  berasal  dari Pulau  Bangka  maupun  luar  pualu  Bangka  dapat  mengajukan  permohonan pengawasan  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  apabila ditemukan  keberadaan  lada  putihsudah  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  terdapat didalam  Buku  Persyaratan.Buku  persyaratan  Indikasi  Geografis  dan  Indikasi  Asal Lada Putih (MuntokWhite Pepper ) yang terdapat didalam sertifikat Indikasi Geografis yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak  kekayaan  Intelektual,  bahwa  ruang lingkup  hak  indikasi  geografis  lada  putih  asal  bangka  adalah  seluruh  kepulauan Bangka  belitung merupakan  Indikasi  Geografis  Untuk  “ Muntok White  Pepper ”  (lada putih) dan berada pada kawasan Kepulauan Bangka Belitung. kawasan Kepulauan bangka  Belitung  merupakan  wilayah  tumbuhnya  tanaman  lada  putih  ( Muntok  white Pepper ),  Indikasi  Geografis  Muntok  White  pepper  berada  di  wilayah  adminstratif Kabupaten  bangka,  Kabupaten  Belitung,  kabupaten  Bangka  Barat,  Kabupaten Bangka tengah, Kabupaten Bangka selatan dan Kabupaten Belitung Timur.
Lada putih (white pepper ) ini di produksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki kekhasan yang kuat yang harus dilindungi dan sudah lama dikenal melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok sebagai pelabuhan ekspor bahkan telah dikenal di  seluruh  dunia  sebagai  merek  dagang  yang  menyangkut  kualitas  dan  image  dari hasil  bumi  Indonesia  yang  diekspor,  khususnya  kepulauan  Bangka  Belitung  yang diekspor dari pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.
Perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  semakin  berkurangnya petani  menanam  lada  menyebabkan  lambat  laun  ciri-ciri  yang  menjadi  syarat didaftarkannya  hak  Indikasi  geografis  lada  putih  dapat  berakhir  perlindungannya. Akan  tetapi  berdasarkan  Buku  persyaratan  dalam  Sertifikat  indikasi  geografis  lada putih,  ruang  lingkupnya  adalah  mencakup  seluruh  wilayah  propinsi  Kepulauan Bangka  Belitung.  ini  berarti  kalau  hanya  daerah  Desa  pugul  saja,  yang  tidak  lagi menanam  lada  akan  tetapi  daerah-daerah  lain  yang  masih  termasuk  ke  dalam Provinsi  Bangka  Belitung  masih  terdapat  perkebunan  lada  dan  tidak  secara langsung menyebabkan perlindungan hak Indikasi geografis dapat berakhir.
Dalam hal ada pengaduan hilangnya karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi  dasar  bagi  diberikannya  perlindungan  atas  Indikasi  geografis, maka Direktorat  jenderal  hak  kekayaan  intelektual  melakukan  pengawasan  terhadap  hak indikasi  geografis  dengan  membentuk  Tim  pengawasan  terhadap  pemakaian Indikasi Geografis.
Perubahan  Buku  Persyaratan  pada  sertifikat  merek  yang  sudah  terdaftar  di Direktorat  Jenderal  Haki  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  mendapatkan  seertifikat hak  tersebut. Pada  bagian  kedua, pasal  22 Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun 2007 tentang adanya perubahan Buku Persyaratan setelah pendaftaran, disebutkan bahwa  : Pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  perubahan  terhadap  Buku Persyaratan  sesuai  dengan  perkembangan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  atau  adanya  perubahan  mengenai  batas  goegrafis; Permohonan perubahan  terhadap  Buku  Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diajukan  secara  tertulis  kepada  Direktorat  jenderal  dengan  menyampaikan  alasan dan  perubahannya; Dalam  hal  permohonan  perubahan  Buku  Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima, Direktorat Jenderal Melakukan pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi  Geografis; Terhadap  perubahan  Buku  Persyaratan  diberlakukan  ketentuan mengenai  pengumuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  11,  serta  keberatan
sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  12; Dalam  hal  Direktorat  Jenderal menolak permohonan  perubahan  Buku  Persyaratan,  pemohon  atau  kuasanya  dapat mengajukan  banding  kepada  komisi  Banding  Merek; Pengajuan  banding sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.
Pengaturan  tentang  berakhirnya  perlindungan  Indikasi  geografis  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  nomor  51  tahun  2007  tentang  Indikasi  geografis.  Didalam pasal 23 yaitu:
1. Setiap  pihak,  termasuk  tim  Ahli  Indikasi  geografis  dapat  meyampaikan kepada  direktorat  jenderal  hasil  pengamatan  bahwa  karakteristik  khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada.
2. Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal  dari  Tim  Ahli  Indikasi  geografis,  Direktorat  Jenderal  meneruskan hasil  pengamatan  tersebut  kepada  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  hasil pengamatan tersebut.
3. Dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  diterimanya  hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Indikasi Geografis melakukan  pemeriksaan  dan  memberitahukan  hasil  keputusannya  serta langkah-langkah yang hasrus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Dalam  waktu  30  (tigapuluh)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  hasil keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Direktorat  Jenderal mempertimbangkan  hasil  keputusan  Tim  Indikasi  Geografis  tersebut  dan tindakan-tindakan  yang  harus  dilakukan,  termasuk  untuk  membatalkan Indikasi Geografis.
5. Dalam  hal  Direktorat  Jenderal  memberikan  keputusan  pembatalan terhadap  Indikasi  geografis,  direktorat  Jenderal  memberitahukan  secara tertulis  kepada  pemohon  atau  kuasanya  dan  kepada  seluruh  pemakai Indikasi  Geografis  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  ayat  (3),  atau melalui kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung diterimanya keputusan tersebut.
6. Dalam  waktu  paling  lama  30  (tigapuluh)  hari  terhitung  sejak  diputuskan hasil  pembatalan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (5),  Direktorat
Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
7. Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  harus  menyatakan pembatalan  Indikasi  Geografis  dan  berakhirnya  pemakaian  Indikasi Geografis oleh para pemakai Indikasi Geografis.
8. Keberatan  terhadap  pembatalan  Indikasi  Geografis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  dapat  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga  paling lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  diterimanya  keputusan  pembatalan tersebut.
Menurut  penjelasan  pasal  demi  pasal  Peraturan  Pemerintah  nomor  51  Tahun 2007,  yang  dimaksud  dengan  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis  adalah  orang  yang  ahli memiliki kecapakan di bidang Indikasi Geografis yaitu orang yang memiliki keahlian antara  lain  di  bidang  :  pertanian,  geologi,  meteorologi,  kelautan,  kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi geografis. Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim Teknis.
Indikasi  Geografis  diatur  dalam  pasal  24  Peraturan  Pemerintah  nomor  51 Tahun  2007,  yaitu: Permohonan  banding  dapat  diajukan  kepada  Komisi  banding oleh  Pemohon  atau  kuasanya  terhadap  penolakan  Permohonan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), pasal 10 ayat (3), pasal 13 ayat (4), dan pasal 22 ayat  (5); Permohonan banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan secara  tertulis  kepada  Komisi  banding  Merek  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  10  ayat  (6),  pasal  13  ayat  (5) dan  pasal  22  ayat  (6); Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi Geografis berlaku secara mutatis mutandis  ketentuan  pasal  29,  pasal  30,  pasal  31,  pasal  32,  pasal  33  dan  pasal  34 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pelaksananya.
Pelanggaran  dan  gugatan  Indikasi  geografis  diatur  dalam  pasal  25  dan  pasal 26 Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Pasal 25 menyebutkan pelanggaran  Indikasi  geografis  mencakup: Pemakaian  Indikasi  geografis  yang bersifat  komersial,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  barang  yang tidak memenuhi Buku Persyaratan; Pemakaian suatu tanda Indikasi geografis yang bersifat  komrsial,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  barang  yang dilindungi  atau  tidak  dilindungi  dengan maksud:Untuk  menunjukkan  bahwa  barang tersebut  sebanding  kualitasnya  dengan  barang  yang  dilindungi  oleh  Indikasi Geografis, Untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  pemakaian  tersebut,  atau Untuk
mendapatkan  keuntungan  atas  reputasi  Indikasi  geografis; Pemakaian  Indikasi Geografis  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  sehubungan  dengan  asal  usul geografis  barang  itu; Pemakaian  Indikasi  geografis  secara  tanpa  hak  sekalipun tempat asal barang dinyatakan; Peniruan atas penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan  sehubungan  dengan  asal  tempat  barang  atau  kualitas  barang  yang tersermin  dari  pernyataan  yang  terdapat  pada:Pembungkus  atau  kemasan, Keterangan  dalam  iklan, Keterangan  dalam  dokumen  mengenai  barang tersebut,Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usul (dalam pengepakan barang  dalam  suatu  kemasan);  atau Tindakan  lainnya  yang  dapat  menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.
Pasal26  menjelaskan  mengenai  gugatan  Indikasi  Geografis  yaitu : Pengajuan gugatan  terhadap  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasl  25,  dilakukan sesuai  ketentuan  pasal  57  ayat  1  dan pasal  58  Undang-Undang  nomor  15 Tahun2001  tentang  Merek; Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat dilakukan  oleh  Produsen  yang  berhak menggunakan  Indikasi  geografis, Lembaga yang  mewakili  masyarakat;  atau Lembaga  yang  diberi  kewenangan  untuk  itu; Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengajuan  gugatan  untuk  Indiaksi  geografis  berlaku secara  mutastis  mutandis  ketentuan  pasal  80  Undang-Undang  Nomor  15  tahun 2001 tentang Merek.
Hak indikasi geografis lada putih (Muntok White Pepper), tidak dapat berakhir perlindungannya  apabila  hanya  satu  daerah  saja,  tidak  ada  lagi  lada  putih  yang menjadi  ciri  dan  kualitas  yang  menjadi  dasar  diberikannya  perlindungan  hukum dengan hak indikasi geografis dan indikasi asal.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
1. Lada  putih  Muntok  asal  Propinsi  Bangka Belitung  telah  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  Direktorat  Jenderal  HAKI  dengan  hak  indikasi geografis  dan  indikasi  asal.  sesuai  dengan  pengaturan  tentang  hak  indikasi geografis  dan  indikasi  asal  dalam  Undang-Undang  Merek  Nomor  15  Tahun 2001  dan  peraturan  pemerintah  nomor  51  tahun  2007  Tentang  Hak  Indikasi geografis
2. Undang-Undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007,  jangka  waktu  perlindungan  hak  indikasi  geografis selama  karakter  khas  dan  kualitas  yang  menjadi  dasar  bagi  diberikan
perlindungan  atas  indikasi  geografis  tersebut  masih  ada.  Dalam  hal  ini  lada putih  Muntok  dapat  berakhir  perlindungannya,  jika  tidak  ada  lagi  petani menanam  lada,  sehingga  ciri  yang  menjadi  syarat  dalam  buku  perdaftaran merek lada putih Muntok menjadi hilang.
2. Saran
1. Dengan  adanya  sertifikat  lada  putih  asal  Babel “Muntok  WhitePepper” tidak serta  merta  membuat  harga  lada  naik  ditingkat  pasar  nasional  dan internasional,  maka  dari  itu  diharapkan  peran  aktif  pemerintah  untuk mengadakan  penyuluhan  dan pelatihan-pelatihan  kepada  para  petani  lada untuk  menghasilkan  produk-produk  turunan  dari  lada  baik  produk  setengah jadi maupun siap pakai.
2. Pemerintah membentuk unit-unit koperasi ditiap-tiap desa maupun kecamatan bahkan  tingkat  propinsi  untuk  menampung  lada  petani,    membantu  petani baik  dalam  penyediaan  pupuk  bersubsidi,  memberikan  informasi  tentang harga  jual  lada  maupun  tempat  untuk  petani  menjual  hasil  ladanya  tersebut. Agar tidak ada permainan harga di tingkat pengumpul lada. Pemerintah juga harus membuat program kebijakan yang bisa membuat harga lada dipasaran tetap stabil, karena dengan stabilnya harga lada dipasaran petani lada dapat memperhitungkan untung rugi mereka pada setiap kali musim panen. Dengan begitu  diharapkan  petani  lada  diBabel  akan  bergairah  lagi  untuk  menanam lada.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Abdul  Kadir  Muhammad,  2001, Kajian  Hukum  Ekonomi  Kekayaan  Intelektual ,  Citra Aditya, Bandung.
Abdul  Kadir  Muhammad,  2001, 2000, Hukum  Penelitian  Hukum ,  PT  Citra  Aditya, Bandung.
Budi  santoso,  2008, pengantar  HKI  (hak  kekayaan  intelektual) ,  pustaka  magister, semarang.
Bambang  Kesowo,  1998, GATT,  TRIPs  dan  hak  kekayaan  intelektual  (HAKI ), MAKAMAH AGUNG, Jakarta.
C.S.T  Kansil,  1989, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  HukumIndonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta.
Darji  Darmodiharjo,  Sidharta,  1995, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum ,  Gramedia, Jakarta.
Daniel  Gervais,  2003, The  TRIPS  Agreement,  Drafting  History  AndAnalysis , Thomson Sweet & Maxwell, Second Edition.
Denis  rochard,  2002, la  protection  internasional  des  indications  geographiques , presses Universitaires de France, Paris.
Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua Cetakan Ke 3 , Alumni Bandung, Bandung.
Program  studi  magister  Kenotariatan  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro,  2012, pedoman  penulisan  usulanpenelitian  dan  tesis , Universitas Diponegoro ,Semarang
Mahadi,1985, hak milik immateril , BPHN-Bina Cipta,4, Jakarta Mary  Somers  F  Heidues  dalam  Erwiza  Erman,  2009, dari  pembentukkan kampung  ke  perkara  Gelap  Menguak  Sejarah  Timah  Bangka  Belitung  , Yogyakarta
Miranda  Risang    2006,  Ayu, memperbincang  hak  kekeayaan  intelektual IndikasiGeografis ,  PT. Alumni, Bandung Moh.  Mahfud  M.D,  2006, Membangun  Politik  Hukum  ,  MenegakkanKonstitusi , Lp3s, Jakarta
Mukti Fadjar, 2005, Tipe-Tipe Negara Hukum , Malang Muhammad Jumhana, R Djubaedillah, 1993, Hak Milik IntelektualSejarah, Teori Dan Praktek Di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung Ok.Saidin,2004, aspek  hukum  hak  kekayaan  intelektual  (intellectual  property rights ), Rajawali Press, Jakarta Rendy  Hamzah,  2010, Bangka  Selatan  Dalam  Narasi  Awal  Kebangkitan (Sebuah  Tuturan  Permulaan).( Bangka:  Institute  untuk  kajian  Publik  dan Lintas Demokrasi,2010), Bangka
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Cetakan keempat, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta
Soegondo Soemodiredjo, 1963, Merek Perusahaan Dan Perniagaan , Lembaga Negara, Jakarta.

## Makalah-Makalah Dan Orasi Ilmiah:
Agus  Brotosusilo, Analisis  Dampak  Juridis  Ratifikasi  Perjanjian  Organisasi Perdagangan Dunia Opd/Wto , Kerjasama Dengan Departemen
Perdagangan  RI  Dan  Program  Pasca  Sarjana  UI,  Dipublikasikan Dijakarta, 1995
Dwijen  Rangnekar, Geographical  Indications,  A  Review  Of  Proposals  At  The Trips  Council  :  Extending  Article  23  To  Products  Other  Than  Wines  And Spirits ,  UNCTAD-ICTSD  Project  On  Iprs  And  Sustainable  Development, Juni 2003.
Jimly Asshidiqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Membangun Negara Hukum Yang Demokratis . Pidato Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke XXI Dan  Wisuda  2007,  Universitas  Darul  Ulum  (UNISDA),  Lamongan,  29 Desember 2007
Indikasi asal ini bisa disetarakan dengan indikasi sumber, lihat Miranda risang Ayu,  2002, supporting  registration  institusi  for  geographical  indications protection  in  Indonesia,  comparative  study  between  australia  and indonesia ,  llm  research  project,  law  faculty,  university  of  technology, sudney
Stephane Passeri, Geographical Indications (GIS), Workshop: Gis In Indonesia, Jakarta, 24-25 Februari, 2004.
kasus  pilar  Indikasi  Geografis  yang  berhubungan  dengan  minuman  anggur, misalnya,  J.  Bollinger  and  others  v  Costa  Brava  Wine  Co  Ltd  (no.2) (1961).
Muntok white  pepper  dipatenkan ,  31  mei  2010,  Harian  Pagi  Bangka  Pos, hlm 14

## Internet :
Asdian, Lada Putih Diantara Kejayaan Dan Romatisme Sejarah, http. //www.Syabab78.Blogspot; Diunduh Tanggal 11 Januari 2014.
Saky  Septiono,  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Dan  Potensi  Indikasi  Geografis Indonesia, Http://Www.Dgip.Go.Id; Diunduh Tanggal 2-12-2013 Wikipedia,  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Http://Www.  Wikipedia.Org,  Diunduh Tanggal 26-12-2013.

## Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional :
Republik Indonesia, Lembaran negara, 1 agustus tahun 2001, 110, Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Tentang Merek, Jakarta,.
Peraturan  pemerintah  nomor  51  tahun  2007  tentang  Peraturan  Pelaksananan Indikasi Geografis.
Agreement  Of  Trade-Related  Aspects  Of  Intellectual  Property  Rights,  Including Trade In Conterfeit Goods (Trips Agreement), World Trade Organization, 1994.
Lisbon Agreement 1958 Of 1958 For The Protection Of Appellations Of Origin.