Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E- ISSN 2503-2933 633

## Model Bisnis Aspek Legal Pada Keamanan Dokumen Dan Data Pribadi E-Government
Missi Hikmatyar* 1 , Aso Sudiarjo 2 , Hilma Lutfiani 3
1,2,3 Universitas Perjuangan Tasikmalaya; Jl. Peta No. 177 Kahuripan Tasikmalaya/(0265)326058
1,2,3 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Perjuangan Tasikmalaya e-mail: * 1 missi@unper.ac.id , 2 asosudiarjo@unper.ac.id, 3 hilmaalutfiani@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  menempati  urutan  ke-88  berada  dibawah  negara  ASEAN  lain  seperti Malaysia,  Singapura,  Thailand  dan  Vietnam  sebagai  negara  yang  menerapkan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan e-government. Dengan adanya pandemi  Covid  19,  sistem  layanan  pemerintah  dipaksa  untuk  beralih  dengan  memanfaatkan internet.  Namun,  Indonesia  belum  siapa  untuk  menerapkan  e-government  karena  beberapa aspek  yaitu  aspek  legal  pada  e-government.  Aspek  legal  yang  dimaksud  yaitu  legalitas dokumen, keamanan data pribadi dalam pemanfaatan sistem e-government. Saat ini Indonesia tidak  mempunyai  landasan  untuk  mengatur  aspek-aspek  tersebut,  sehingga  Indonesia  belum mampu  menerapkan  e-government  sebagai  layanan  pemerintah  sedangkan  dengan  adanya pandemi  covid  19  layanan  pemerintah  harus  beralih  ke  sistem  layanan  berbasis  elektronik. Permasalahan  dari  berbagai  aspek  dapat  ditanggulangi  dengan  melakukan  penelitian  dengan target  sebuah  model  bisnis  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  legalitas  dokumen,  model  dan keamanan data pribadi. Studi kasus penelitian dilakukan di Dinas Pemerintahan Tasikmalaya Jawa  Barat.  Metode  yang  digunakan  untuk  membangun  model  adalah  RACI  chart  untuk melihat  keterhubungan  aktor  yang  berperan  pada  model  bisnis  yang  dirancang.  Pembuatan model bisnis dibuat dengan notasi standar dalam pembuatan model bisnis yaitu BPMN. Model yang  dihasilkan  adalah  model  bisnis  pada  keamanan  dokumen  dan  data  privasi  dengan memanfaatkan algoritma RSA dan skema Qr-code, dan model bisnis untuk tanda tangan digital.
Kata kunci —RACI chart , BPMN, RSA, E-government , Qr-code

## Abstract
Indonesia  ranks  88th  under  other  ASEAN  countries  such  as  Malaysia,  Singapore, Thailand  and  Vietnam  as  countries  that  implement  an  Electronic-Based  Government  System (SPBE) or known as e-government. With the Covid 19 pandemic, the government service system was forced to switch to using the internet. However, Indonesia is not yet ready to implement e- government because several aspects include legal aspects of e-government. The legal aspects in question  are  document  legality,  personal  data  security  in  the  use  of  e-government  systems. Currently, Indonesia does not have a foundation to regulate these aspects, so that Indonesia has not  been  able  to  implement  e-government  as  a  government  service,  while  with  the  COVID-19 pandemic,  government  services  must  switch  to  an  electronic-based  service  system.  Problems from  various  aspects  can  be  overcome  by  conducting  research  with  the  target  of  a  business model  that  can  be  used  as  a  reference  in  the  legality  of  documents,  models  and  security  of personal data. The research case study was conducted at the Tasikmalaya Government Office, West Java. The method used to build the model is the RACI chart to see the connectedness of
634 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
stakeholders who play a role in the designed business model. Making a business model is made with a standard notation in making a business model, namely BPMN. The resulting model is a business model on document security and data privacy by utilizing the RSA algorithm and Qr- code scheme, and a business model for digital signatures.
Keywords — RACI chart , BPMN, RSA, E-government, Qr-code.

## 1. PENDAHULUAN
andemi Corona  virus  diseases ( Covid  19) memaksa  masyarakat  untuk  memanfaatkan jaringan internet ,  termasuk  pada  layanan  pemerintah  yang  diharuskan  melaksanakan layanan  secara  daring  dikenal  dengan e-government .  Indonesia  menempati  urutan  ke-88 dalam  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  berada  di  bawah  negara ASEAN  lain  seperti  Malaysia,  Singapura,  Thailand  dan  Vietnam  [1].  Hal  tersebut menggambarkan  bahwa  Indonesia  belum  siap  dalam  penerapan e-government ditinjau  dari pemanfaatan layanan publik berbasis elektronik yang masih kurang. Di tengah pandemi Covid 19  semua  negara  dipaksa  untuk  menerapkan  sistem  pemerintahan  dengan  memanfaatkan jaringan internet dan Indonesia dengan indeks peringkat yang berada di bawah negara ASEAN lain  akan  mengalami  kesulitan  dalam  pelaksanaan.  Salah  satu  kekurangan  Indonesia  dalam penerapan e-government salah satunya yaitu pada aspek legal atau hukum yang mengatur terkait layanan pemerintahan. Terdapat aspek penting dalam penerapan e-government yaitu Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  yang  terpercaya  dengan  sistem  keamanan  yang  andal  [2].  Aspek penting  tersebut  perlu  dikembangkan  dari  sudut  teknologi  informasi  guna  mendukung keberhasilan e-government .  Negara  maju  seperti  Jerman  pada  tahun  2009  telah  merancang peraturan  untuk  menanggulangi  aspek  tersebut.  Indonesia  belum  mempunyai  aturan  yang mengatur  aspek  legal  pada e-government sehingga  akan  memunculkan  ketidakpercayaan masyarakat dan e-government yang diterapkan pemerintah akan gagal dan tidak dipakai. Hasil riset menunjukkan bahwa ada 4 Kota dari provinsi Jawa tengah dan Jawa timur yang paling siap dalam  pemanfaatan  layanan  pemerintahan,  provinsi  lain  masih  pada  level  pemantapan  dan belum  layak  digunakan  secara  menyeluruh  [3].  Dari  4  kota  tersebut  berfokus  pada  bagaimana layanan  kepada  masyarakat  dilakukan  menggunakan  jaringan  internet.  Layanan  pemerintah tidak  lepas  dari  dokumen-dokumen,  informasi  dan  data,  sedangkan  dokumen  dan  informasi mudah  untuk  dimanipulasi  dan  data  dapat  di  retas  dan  disalahgunakan.  Maka  perlu  adanya aspek  legal  yang  mengatur  dan  menjamin  dokumen  dan  data  tidak  di  salah  gunakan  dengan sudut pandang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Ranah penelitian pada e-government masih di layer implementasi sistem di masyarakat tanpa  memperhatikan  kajian  penting  tentang  inti  dari  dibangunnya e-government yaitu kepercayaan. Surabaya salah satu kota yang sudah lama mengembangkan e-government dengan tingkat  kematangan  yang  tinggi  dari  kota-kota  lain  di  Indonesia  [4],  masih  pada  aspek ketersediaan  layanan  berbasis  IT  serta  perancangan  sistem  informasi  layanan  [5][6],  tanpa memperhatikan  aspek  legalnya  yaitu  keamanan.  Aspek  keamanan  menjadi  isu  penting  yang selalu  di  rekomendasikan  ketika  pada  tahap  perencanaan e-government seperti  perencanaan penerapan e-government di kota Batu Malang [7]. Permasalahan pada aspek legal atau hukum di Indonesia  perlu  ditanggulangi  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  publik  dalam  memanfaatkan layanan  pemerintah  berbasis  elektronik.  Dari  sudut  pandang  teknologi  informasi  dan komunikasi perlu meneliti authenticty atau keaslian, integritas dan verifikasi dokumen maupun data  sehingga  tidak  terjadi  penyalahgunaan  yang  mengakibatkan  kerugian  publik  sehingga menurunkan kepercayaan publik.

## P
, implies research results (First Author)
Menerapkan  teknologi  keamanan  pada  dokumen-dokumen,  informasi  dan  data  sangat diperlukan sehingga terjaga keaslian, integritas dan verifikasi tambahan pada dokumen maupun data tersebut. keabsahan dokumen biasanya dilengkapi dengan tanda tangan, tanda tangan yang diperlukan  pada  konsep e-government adalah  tanda  tangan  digital.  Terdapat  beberapa  metode dalam  pengamanan  tanda  tangan  digital  seperti  menggunakan  teknik  kriptografi  atau menyembunyikan pesan atau isi dokumen sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak mempunyai kepentingan. Metode lain adalah menggunakan media pengganti tanda tangan seperti Qr-code yang  menampilkan  diagram  batang  sehingga  sulit  untuk  diidentifikasi. Rivest Shamir Adleman (RSA) merupakan salah satu algoritma kriptografi yang menjadi solusi dalam pembuatan  tanda  tangan  digital  untuk  sebuah  dokumen  sehingga  memudahkan  dalam  proses pembuatan tanda tangan [8]. Keamanan tanda tangan digital dengan menggunakan RSA dapat menjadi  solusi  dalam  pengaman  sertifikat  [9]  data  pribadi  [10]  dan  dokumen  lain  yang  perlu untuk diamankan [11]. Keamanan tanda tangan digital juga bisa menggunakan metode Qr-code sebagai  identitas  yang  dipindai  dengan scanner [9][12].  Tasikmalaya  merupakan  Kota  yang sedang berada pada tahap pengembangan e-government dan belum memenuhi aspek keamanan, maka  penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Tasikmalaya  yang  sedang  dalam  tahap  pengembangan dan  bisa  menjadi  percontohan  bagi  Kota  lain.  Perumusan  Masalah  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana menerapkan autenticity, integrity dan verifiability pada sebuah dokumen elektronik dan  menerapkan  keamanan  teknologi  pada  data  privasi  pada  dinas  yang  ada  di  Kota Tasikmalaya. Tujuan  Khusus dari  penelitian  ini  yaitu  merancang  model  dokumen  elektronik yang  memiliki autenticity,  integrity dan verifiability ,  Serta  merancang  model  keamanan  data privasi dan model sistem informasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  untuk  membangun  model  bisnis keamanan dokumen dan data pribadi untuk e-government dijelaskan pada gambar 1.
636 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government IJCCS Vol. x, No

## Gambar 1. Metodologi Penelitian

## 2.1 Identifikasi masalah dan Tujuan Penelitian
Tahap  pertama  adalah  melakukan  identifikasi  masalah  yang  menjadi  acuan  dalam penelitian dan menentukan tujuan penelitian sebagai arah dalam melakukan penelitian. Masalah yang diidentifikasi adalah permasalahan yang ada di lingkungan pemerintahan atau Dinas yang ada di Kota Tasikmalaya.

## 2.2   Pengumpulan Data
Pada proses pengumpulan data dilakukan 3 teknik pengumpulan data yaitu : wawancara yang  dilakukan  oleh  pengumpul  data  dengan  langsung  terjun  ke  lapangan  dengan  instrumen yang  telah  disediakan.  Teknik  kedua  adalah  observasi  yaitu  dengan  melakukan  pengamatan langsung  dengan  berperan  sebagai  masyarakat  yang  menggunakan  layanan  dan  pengamatan tidak  langsung  yaitu  dengan  mengamati  proses  berjalannya  layanan  tanpa  ikut  andil  dalam penggunaan  layanan.  Ketiga  adalah  teknik  studi  literatur  yaitu  mengumpulkan  data  dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh setiap dinas yang ada di Kota Tasikmalaya. Pada proses pengumpulan  data  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  terkait  dengan  aspek  legal  e- government  yaitu  aspek  keamanan  ( security ),  data  pribadi  dan  prinsi  kesetaraan  peluang  pada masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  khusus.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik wawancara, observasi dan studi literatur.
• Wawancara ini  dilakukan  oleh  pengumpul  data  dengan  membuat  instrumen  pertanyaan  untuk mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  Wawancara  ditujukan  untuk dinas yang ada di Kota Tasikmalaya, berikut tabel 1 daftar dinas di Kota Tasikmalaya.
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government
, implies research results (First Author)
Tabel 1. Daftar Dinas di Kota Tasikmalaya No. Nama Dinas Lokasi 1 Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya 2 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya 3 Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya 4 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 5 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya 7 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tasikmalaya 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya 9 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya 10 Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Tasikmalaya
Berikut adalah instrumen pertanyaan yang telah disusun:
1) Apakah layanan pemerintah sudah berbasis IT?
2) Apa saja layanan yang ada di dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya?
3) Apakah ada perhatian pada Aspek keamanan di layanan pemerintah?
4) Apakah pernah ada kejadian kejahatan cyber? Seperti: pemalsuan dokumen.
5) Apakah ada perhatian pada pemeliharan data pribadi masyarakat?
6) Apakah pernah mengalami kebocoran data?
7) Apakah pernah melayani masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus?
8) Bagaimana cara penaganannya (pertanyaan 5) ?
9) Bagaimana cara masyarakat mengisi formulir ketika memanfaatkan layanan?
10) Apakah ada aspek pengembangan keamanan, dan arsitektur TI?
11) Strategi apa yang sudah di siapkan untuk mencapai pengembangan tersebut?
12) Apakah ada tolak ukurnya untuk mencapai strategi tersebut?

## • Observasi
Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  pelayanan  yang  dilakukan  setiap  dinas  dalam melayani masyarakat. Observasi dilakukan juga secara langsung dengan menjadi bagian dari masyarakat  yang  memanfaatkan  layanan  pemerintah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat menggambarkan proses bisnis yang terjadi pada layanan pemerintah.
• Studi Literatur
Studi literatur yang dilakukan adalah dengan mengupulkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh setiap dinas seperti dokumen renstra, sistem informasi/website yang dimiliki oleh setiap dinas. Hal ini dilakukan sebagai penguat data yang akan dipakai untuk penelitian.

## 2.3   Analisis Data
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisa  pada  data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  teknik wawancara,  observasi  dan  studi  literatur.  Analisa  dilakukan  dengan  mengkaji  beberapa instrumen sesuai dengan topik penelitian yaitu keamanan dan data pribadi. Hasil dari tahap ini adalah  berupa  kajian-kajian  yang  menghasilkan  kebutuhan  sistem  sesuai  dengan  proses  bisnis yang ada pada setiap dinas di Kota Tasikmalaya.

## 2.4   Identifikasi Proses Bisnis yang Sedang Berjalan
Identifikasi proses bisnis yang sedang berjalan dilakukan untuk menghasilkan celah pada proses  bisnis  sehingga  bisa  dilakukan  pengembangan  pada  aspek  keamanan  dan  data  pribadi. Identifikasi ini memudahkan untuk menghasilkan usulan model keamanan dan data pribadi.
638 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government IJCCS Vol. x, No

## 2.5   Analisa Usulan Model Menggunakan RACI Chart
Pada tahap ini model yang akan di usulkan memuat aktor yang akan masuk dalam model bisnis  yang  akan  di  usulkan.  Untuk  analisanya  menggunakan Responsible,  Accountable, Consulted, Informed (RACI) chart.
2.5   Pemodelan Menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN)
Pemodelan  dibangun  dengan  menggunakan  standar  pembuatan  model  bisnis  yaitu Business Process Model and Notation (BPMN) dengan notasi yang sesuai dengan BPMN.

## 2.6   Usulan Model Keamanan
Tahap  ini  adalah  hasil  dari  pemodelan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  standar BPMN.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara,  observasi  dan  studi  literatur, kemudian  dilakukan  analisa  pada  data.  Data  yang  diperoleh yaitu  data  terkait  keamanan  dan data  privasi.  Berdasarkan  dari  hasil  pengumpulan  data  ada  4  dinas  yang  telah  melibatkan masyarakat  pada  pemanafaatan  sistem  berbasis  IT.  Berikut  adalah  hasil  analisa  data  dari  data yang telah dikumpulkan:
• Layanan berbasis IT
Layanan  berbasis  IT  yang  dimaksud  adalah  layanan  yang  melibatkan  masyarakat  sebagai pengguna. Kebanyakan dinas di Kota Tasikmalaya memanfaatkan layanan berbasis IT untuk pengguna  di  lingkungan  dinas  itu  sendiri  dan  tidak  melibatkan  masyarakat  sebagai  user. Aplikasi-aplikasi  yang  menunjang  keberlangsungan  dinas  masih  banyak  digunakan  di internal  saja.  Terdapat  4  dinas  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  penggunaan  layanan  IT atau aplikasi dalam proses kerja dinas diantaranya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan dan pengadilan agama. Keempat dinas ini menjadi fokus dalam  penelitian  pengembangan  model  bisnis  legal  aspek  e-government  karena  melibatkan masyarakat  sebagai  pengguna  karena  e  government  merupakan  sistem  pemerintahan  yang melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sistem IT.
• Permasalahan keamanan Pada  aspek  permasalahan  keamanan,  kebanyakan  dinas  tidak  mengetahui  adanya permasalahan  keamanan,  masih  sebatas  permasalahan  penggunaan  aplikasi.  Dan  ada beberapa dinas mengklaim tidak pernah mengalami permasalahan keamanan pada sistem IT di dinasnya masing-masing.
• Percobaan peretasan
Sejalan  dengan  permasalahan  keamanan  hanya  ada  2  dinas  yang  pernah  terjadi  percobaan peretasan,  namun  tidak  sampai  pada  pembobolan  data.  Dan  dinas  lain  tidak  ada  percobaan peretasan sistemn dan juga kemungkinan tidak mengetahui adanya percobaan peretasan.
• Manipulasi data Aspek  manipulasi  data  yaitu  manipulasi  perubahan  dokumen  fisik  maupun  digital  untuk kepentingan tertentu. Terdapat 3 dinas yang pernah mengalami manipulasi data seperti dinas kependudukan  yang  pernah  ada  yang  memalsukan  dokumen  kependudukan  untuk kepentingan yang tidak baik. Dinas sosial pernah mengalami manipulasi data atau pemalsuan dokumen pada data penerima bantuan untuk kepentingan penerimaan dana yang diberikan ke
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government , implies research results (First Author)
data penerima bantuan sosial. Dinas ketenagakerjaan pernah mengalami pemalsuan dokumen seperti dokumen SKCK dan dokumen lain yang ditujukan untuk pekerjaan. Dinas lain belum pernah mengalami pemalsuan dokumen.
• Ketersediaan keamanan pada dokumen
Aspek  ketersediaan  keamanan  pada  dokumen  hanya  ada  di  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil dan pengandilan agama, meskipun di disduk dan di pengadilan agama hanya menggunakan  QR-Code  sebagai  layanan  keamanannya.  Saat  ini  banyak  yang  dapat membangun  QR-Code  secara  online  maupun  menggunakan  aplikasi.  Maka  bisa  dikatakan kedua  dinas tersebut belum  mempunyai  keamanan  deokumen  yang  handal.  Perlu  ada suatu model  keamanan  yang  dapat  mengaman  dokumen  sehingga  tidak  terjadi  kemungkinan manipulasi dokumen.
• Kerahasiaan data pribadi
Semua  dinas  mengklaim  kerahasiaan  data  pribadi,  namun  dalam  pengisian  formulir  data pribadi  masyarakat  di  inputkan  oleh  petugas.  Hal  ini  menyebabkan  kemungkinan penyalahgunaan data oleh petugas itu sendiri untuk keuntungan pribadi. Menurut observasi, petugas  dinas  dapat  melakukan  kemungkinan  penyalahgunaan  data  pribadi  dan  bisa disebarluaskan.  Pengadilan  Agama  sudah  menerapkan  kerahasiaan  data  pribadi  dengan memfasilitasi  masyarakat  dengan  sistem  yang  pengisian  formulirnya  dilakukan  oleh masyarakat itu sendiri, sehingga kemungkinan petugas dalam menyalahgunakan data pribadi sangat kecil.

## 3.2 Identifikasi Model Bisnis
Kota  Tasikmalaya  memiliki  beberapa  layanan  pemerintahan  yang  berada  dibawah naungan  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dalam  bentuk  dinas  pemerintah  yang  melayani masyarakat. Layanan pemerintahan dilaksanakan oleh dinas-dinas dengan ruang lingkup masing- masing.  Setiap  dinas  mempunyai  model  bisnis  masing-masing.  Pada  tahap  identifikasi  model, yang  menjadi  fokus  utama  adalah  4  dinas  yang  mempunyai  layanan  IT  dalam  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  dan  masyarakat  menjadi  pengguna  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  Dinas  Ketenagakerjaan,  Dinas  Sosial,  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Pengadilan Agama.  penyusunan  model  bisnis  setiap  dinas  ini  dilakukan  dengan  melakukan  observasi  dan studi  literatur  berdasarkan  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  setiap  dinas.  Berikut  adalah penjelasan model bisnis pada layanan pemerintah yang ada di Kota Tasikmalaya:
• Dinas Kependudukan Dinas  kependudukan  Kota  Tasikmalaya  memiliki  beberapa  layanan  diantaranya  pencatatan sipil  dan  pendaftaran  penduduk.  Pada  layanan  pendaftaran  penduduk  terdapat  pembuatan Kartu Tanda Penduduk KTP elektronik, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak  (KIA).  Pada  layanan  pencatatan  sipil  terdiri  dari  pencatatan  akta  kelahiran,  akta kematian,  akta  perkawinan,  akta  perceraian  dan  pencatatan  anak  [13].  Proses  layanan  di dinas  kependudukan  Kota  Tasikmalaya  dilakukan  dengan  cara  konvensional  yaitu  proses yang  dilakukan  belum  memanfaatkan  teknologi  informasi.  Dinas  kependudukan memfasilitasi pemohon berupa template form dokumen yang dapat diakses atau di unduh di website dinasdukcapil.tasikmalaya.go.id  [14].  proses  bisnis  pada  setiap  layanan  di  Dinas Kependudukan  Kota  Tasikmalaya  mengandalkan  berkas hardfile. Pemohon  diharuskan untuk  mempersiapkan  berkas  yang  dibutuhkan  kemudian  melakukan  pengajuan  ke  kantor. Dokumen yang diajukan oleh pemohon kemudian di verifikasi, jika dokumen sudah lengkap, proses  dilanjutkan  sesuai  dengan  layanan  yang  di  ajukan.  Terdapat  peran  pimpinan  dalam
640 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
pengesahan  berkas  yang  nantinya  akan  diserahkan  kepada  pemohon.  Berikut  gambar  2 merupakan alur pengajuan sesuai dengan layanan yang diajukan.
Gambar 2. Proses Pengajuan di Setiap Layanan
• Dinas Sosial
Dinas  sosial  di  Kota  Tasikmalaya  bertugas  untuk  membantu  walikota  sebagai  pimpinan dalam  melaksanakan  urusan  pemerintah  daerah  dan  tugas  pemantauan  di  bidang  sosial. Semua  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  sosial  masuk  dalam  ranah  dinas  sosial  Kota Tasikmalaya.  Dinas  Sosial  Kota  Tasikmalaya  mempunyai  beberapa  layanan  kepada masyarakat  diantaranya  Rekomendasi  KIS,  KIP,  Jampersal  dan  Jamkesda [15].  Dalam pemanfaatan  layanan  dinas  sosial,  dinas  sosial  mempunyai  alur  pengajuan  yang  tergambar pada gambar 3.
• Dinas Ketenagakerjaan
Dinas ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya bertugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah Kota  Tasikmalaya  di  bidang  tenaga  kerja  dan  transmigrasi.  Fungsinya  yaitu  merumuskan kebijakan  dibidang  tenaga  kerja,  melaksanakan  kebijakan  dibidang  tenaga  kerja, melaksanakan  evaluasi  dan  administrasi  dina  tenaga  kerja  [16].  Gambar  4  merupakan  alur pengajuan yang terjadi di dinas ketenagakerjaan Kota Tasikmalya.
• Pengadilan Agama
Pengadilan  agama  merupakan  wadah  dalam  penanganan  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam ruang  lingkup  agama,  seperti  pernikahan.  Dalam  prosesnya  pelapor  dalam  melakukan gugatan dengan melakukan pelaporan ke pengadilan agama dengan membawa bukti
yang sah untuk diproses sehingga bisa dilakukan persidangan [17]. Gambar 5 merupakan proses bisnis dari pengaduan yang dilakukan pelapor ke pengadilan agama.
Gambar 3. Proses Pengajuan Layanan Dinsos
Gambar 4.  Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya

## 3.3 Desain Model
Berdasarkan  analisis  data  dan  identifikasi  model,  ada  3  aspek  model  yang  perlu dikembangkan  yaitu  model  keamanan  dokumen,  model  layanan  bagi  masyarakat  yang mempunyai  kebutuhan  khusus  dan  model  layanan  data  pribadi.  Pada  desain  model  bisnis terdapat  stakeholder  atau  pihak-pihak  yang  masuk  dalam  proses  bisnis  serta  tugas  pokok  dan fungsinya.  Untuk  mengidentifikasi  stakeholder  yang  terlibat  maka  dibuat  sebuah Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) chart, responsible merupakan  berikut adalah aktor-
642 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
aktor yang berperan dalam proses bisnis pada layanan pemerintah yang ditabulasikan pada tabel 2.
• Pimpinan
• Petugas Lapangan
• Petugas
• Masyarakat/Pemohon
Gambar 5. Proses Bisnis Pengaduan
Tabel 2. RACI Chart di Dinas Kota Tasikmalaya Fungsi Aktifitas Masyarakat  Petuga s Petugas Lapangan Pimpina n Pengumpulan Dokumen Registrasi R Registrasi R Pengajuan Layanan R I Pengisian Formulir R Pemeriksaan Persyaratan dan Formulir R/A I Assesmen Lapangan I R/C Verifikasi Berkas R/A I Pengesahan I R Penerimaan No. registrasi I R Penerbitan No. registrasi R/A I Penandatanganan dokumen I R Penerimaan dokumen R I
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government , implies research results (First Author)
Berikut  adalah  gambar  6  meupakan  usulan  model  bisnis  pada  pengajuan/pemanfaatan layanan pemerintah berbasis IT hasil dari analisa RACI Chart :
Gambar 6. Usulan Model Layanan Pemerintah
Pada  model  bisnis  yang  dibangun  untuk  sistem  keamanan  tanda  tangan  digital  pada pengesahan  dokumen  dan  data  pribadi  menggunakan  algoritma  Kriptografi  Rivest  Shamir Adleman (RSA) dan skema Qr-Code. RSA menggunakan konsep asimetri atau penggunaan dua kunci berbeda pada proses enkripsi yang menggunakan private key dan dekripsi menggunakan public  key .  Enkripsi  dilakukan  untuk  menyembunyikan  pesan  pada  tanda  tangan  digital sehingga  menghasilkan  keluaran  yang  dikonversi  menjadi  Qr-Code.  Berikut  gambar  7  proses enkripsi keamanan dokumen dengan menggunakan algoritma RSA dan skema Qr-Code.
644 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government IJCCS Vol. x, No
Gambar 7. Model Bisnis Proses Enkripsi
Proses  dekripsi  dilakukan  untuk  memulihkan  dokumen  yang  telah  dilakukan  enkripsi sehingga menghasilkan dokumen asli. Berikut gambar 8 merupakan model bisnis dalam proses dekripsi dokumen:
Gambar 8. Model Bisnis Proses Dekripsi
, implies research results (First Author)
Proses  enkripsi  (1)  dan  dekripsi  (2)  menggunakan  algoritma  RSA  dengan  rumus berikut:
Enkripsi : E e (m) = c = m e mod n (1) Dekripsi : D d (c) = m = c d mod n (2)
Proses  enkripsi  dan  dekripsi  memerlukan  kunci  untuk  prosesnya,  maka  perlu  ada pembangkitan private  key (3)  untuk  proses  enkripsi  dan  pembangkitan public  key (4)  untuk proses dekripsi. Pembangkitan kunci memerlukan pasangan kunci (3) untuk melakukan proses enkripsi  dan  dekripsi.  Berikut  adalah  prosedur  pembangkitan  sepasang  kunci  untuk  algoritma RSA:
• Memilih dua bilangan prima, p dan q
• Menghitung n = pq (3)
• Menghitung ߶ሺ݊ሻ = ሺ݌ − 1ሻሺݍ − 1ሻ (4)
• Memilih bilangan bulat e sebagai kunci publik, e harus relatif prima terhadap ߶ሺ݊ሻ
• Menghitung kunci dekripsi, d dengan persamaan
ed ≡ 1  ቀ݉݋݀ ߶ሺ݊ሻቁ ݀ ≡ ݁ ିଵ ቀ݉݋݀ ߶ሺ݊ሻቁ (5)
- Kunci publik adalah pasangan (e dan n)
- Kunci privat adalah pasangan (d dan n)

## 4. KESIMPULAN
Usulan  model  bisnis  untuk  keamanan  dokumen  dan  data  pribadi  menggunakan algoritma  RSA  dan  skema Qr-code untuk  membantu  layanan  seperti  tanda  tangan  digital sehingga  ada  legalitas  pada  dokumen  yang  tidak  dapat  dimanipulasi  orang  lain.  Usulan  model yang  dibangun  dapat  menjadi  rekomendasi  dinas  di  Kota  Tasikmalaya  untuk  mengamankan dokumen  dan  data  pribadi.  Algoritma  RSA  sendiri  banyak  digunakan  untuk  keamanan  tanda tangan  digital  pada  dokumen.  Penelitian  ini  masih  berbentuk  model  dan  belum  di implementasikan,  sehingga  belum  teruji  untuk  keamanan  di  Dinas  Kota  Tasikmalaya.  Perlu adanya pengembangan untuk melakukan implementasi sehingga dapat diketahui kehandalannya.

## 5. SARAN
Penelitian ini perlu dikembangkan pada tahap implementasi, dan melakukan penelitian di  sistem  keamanan  lainnya  selain  dokumen  dan  data  pribadi  seperti  keamanan  server, keamanan jaringan dan keamanan lain yang mendukung layanan pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Ristekbrin  yang  telah  memberi  dukungan dana  terhadap  penelitian  ini  dan  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  yang  memberikan  dukungan sehingga penelitian ini berjalan lancar.
646 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 633-647 E-ISSN 2503-2933
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government IJCCS Vol. x, No

## DAFTAR PUSTAKA
[1] UN, 2020. UN E-Government Survey 2020 .
[2] D.  Veit  and J.  Huntgeburth,  2014. Foundation  of  Digital  Government .  Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
[3] N. P. Yunita and R. D. Aprianto, 2018. “Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E- Government di Indonesia : Analisis Website,” Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun. , Vol. 2018, No. Sentika, pp. 329–336,
[4] B.  Noveriyanto,  L.  C.  Nisa,  A.  S.  Bahtiar,  S.  Sahri,  and  I.  Irwansyah,  2018. “E- Government  Sebagai  Layanan  Komunikasi  Pemerintah  Kota  Surabaya  (Studi Kematangan  e-government  Sebagai  Layanan  Komunikasi  Government  to  Government, Government to Citizen, Government to Business),” Profetik J. Komun. , Vol. 11, No. 1, p. 37,
[5] Ramadiani,  D.  M.  Khairina,  and  A.  K.  Aziz,  2017. “Perancangan  E-Government Kelurahan  Sempaja  Timur  Menggunakan  Enterprise  Architecture  Planning,”  Pros. Semin. Ilmu Komput. dan Teknol. Inf. , vol. 2, no. 1, pp. 1–8,
[6] A.  K.  Darmawan  and  A.  D.  Harto,  2019. “Analisis  Domain  Bai,  Dss,  Dan  Mea  Pada Pengukuran  Kualitas  Layanan  E-Government  Kabupaten  Pamekasan  Menggunakan Framework Cobit 5.0,” J. Buana Inform. , Vol. 10, No. 1, p. 53.
[7] S.  Suprapto,  A.  Herlambang,  and  R.  Anjani,  2019. “Evaluasi  Tingkat  Kesiapan Pemerintah  Kota  Batu  Dalam  Menerapkan  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (E- Government) Dengan Menggunakan ICT Readiness,” J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. , Vol. 3, No. 4, pp. 3123–3130.
[8] N. S. Ramadani, V. Misimi, E. Ramadani, and F. Idrizi, 2017. “The Role and The Impact of  Digital  Certificate  and  Digital  Signature  in  Improving  Security  During  Data Transmittion,” Eur. J. Sustinable Dev. Res. , Vol. 2, No. 1, pp. 116–120.
[9] F. Nuraeni, Y. H. Agustin, D. Kurniadi, and I. D. Ariyanti, 2020. “Implementasi Skema QR-Code  dan  Digital  Signature  Menggunakan  Kombinasi  Algoritma  RSA  dan  AES untuk Pengamanan Data Sertifikat Elektronik,” Semin. Nas. Teknol. Informasi, Komun. dan Ind. 12 , pp. 43–52,
[10] S.  P.  Kristanto et  al. , “Keamanan  Privasi  pada  Penyimpanan  Data  Digital  ‘Metode Data Digital Security’ Keamanan Privasi pada Penyimpanan Data Digital ‘Metode Data Digital Security,” No. December, 2017.
[11] S.  Ambadiyil,  V.  B.  Vibhath,  and  V.  P.  Mahadevan  Pillai,  2016. “On  Paper  Digital Signature (OPDS),” Adv. Intell. Syst. Comput. , Vol. 425, pp. 547–558,
[12] R.  Focardi,  F.  L.  Luccio,  and  H.  A.  M.  Wahsheh,  2018. “Usable  Cryptographic  QR Codes,” Proc. IEEE Int. Conf. Ind. Technol. , Vol. 2018-Febru, pp. 1664–1669,
Missi , et., al [ Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government
, implies research results (First Author)
[13] Imih Misbahul Munir, 2017. “Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017 - 2022,” Dinas Kependud. dan Pencatatan Sipil ,
[14] 2021, “Disdukcapil  Kota  Tasikmalaya  -  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan (GISA).” [Online]. Available: https://dinasdukcapil.tasikmalayakota.go.id/. [Accessed: 18-Sep-2021]. [15] “Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.” [Online]. Available:
http://dinsos.tasikmalayakota.go.id/layanan. [Accessed: 18-Sep-2021].
[16] “Disnaker Tasikmalaya – Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.” [Online]. Available: https://disnaker.tasikmalayakota.go.id/. [Accessed: 18-Sep-2021].
[17] “Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  -  Portal  Berita  PA  Kota  Tasikmalaya  - Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.” [Online]. Available: https://pa- tasikmalayakota.go.id/. [Accessed: 18-Sep-2021].