## DIASPORA DAN IDENTITAS KOMUNITAS  EKSIL ASAL INDONESIA DI BELANDA

## DIASPORA AND IDENTITY OF EXCILE COMMUNITY FROM INDONESIA IN THE NETHERLANDS
Gusnelly
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR-LIPI) Gedung Widya Graha, Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan e-mail: nellylipi@yahoo.com
Diterima: 15-3-2017 Direvisi: 12-4-2017 Disetujui: 3-6-2017

## ABSTRACT
This paper is the result of research on Indonesian migration that focuses on the diaspora of the exile community in the Netherlands. The purpose to discuss this issue is to tell about the existence of an Indonesian community that has been exiled from the country for decades and became stateless or lost citizenship, because its passport was revoked by the Indonesian government. They are the  generation who have been forced to move to several countries and choose to seek asylum in various Western European countries after the collapse of the Soviet Union. The history of their existence abroad as a result of the event of G30S/1965. They were abroad when the G30S occurred in the country. Their departure abroad was in the leftist (socialist) countries of the mid-1960s not because of political affairs but for various interests, but in fact it was related to the occurrence of the G30S/1965. In 1989 with the fall of communism and the end of the cold war after the collapse of the superpower of the Soviet Union, most of them have registered themselves as asylum seekers to several countries in Western Europe, including to the Netherlands. As a Dutch citizen, their descendants get education and work in the Netherlands. Their descendants feel that the Dutch or Europeans are his identity but the exiles keep their nationalism for Indonesia. We call that with long- distance nationalism.
Keywords : Dutch, diaspora, exile community, asylum, citizenship.

## ABSTRAK
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang migrasi orang Indonesia yang  fokus pada  diaspora komunitas eksil di Belanda. Tujuan untuk membahas masalah ini adalah untuk menceritakan tentang keberadaan komunitas Indonesia yang sejak puluhan tahun terbuang dari tanah air dan menjadi stateless atau kehilangan kewarganegaraan, sebab pasportnya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Mereka  merupakan anak bangsa dari satu generasi yang terpaksa pindah ke beberapa negara dan memilih mencari suaka ke berbagai negara Eropa Barat pascaruntuhnya Uni Soviet. Sejarah keberadaan mereka di luar negeri sebagai akibat dari peristiwa G30S tahun 1965. Mereka sedang berada di luar negeri ketika terjadi  peristiwa G30S di dalam negeri. Kepergian mereka ke luar negeri yaitu di negara-negara beraliran kiri (sosialis) di pertengahan tahun 60-an bukan karena hanya karena urusan politik, tetapi untuk berbagai kepentingan, namun pada kenyataannya disangkutpautkan dengan terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tersebut. Pada tahun 1989 dengan kejatuhan komunisme dan berakhirnya perang dingin setelah keruntuhan negara adi kuasa Uni Soviet sebagian besar mereka telah mendaftarkan diri menjadi pencari suaka ke beberapa negara di Eropa Barat, termasuk ke Belanda. Sebagai warga negara Belanda, anak keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Anak-anak keturunannya merasa Belanda atau Eropa adalah identitasnya akan tetapi  orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya yaitu Indonesia. Kami menyebutnya dengan nasionalisme jarak jauh .
Kata Kunci : Belanda, diaspora, komunitas eksil, suaka, kewarganegaraan.

## PENDAHULUAN
Kajian  tentang  komunitas  kaum  eksil pada  bagian  ini  lebih  menekankan  pada  topik pembahasan tentang persoalan kewarganegaraan kaum  eksil  di  Belanda. 1 Kaum  eksil  yang dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah  orang Indonesia  yang  ketika  peristiwa  tahun  1965 terjadi  di  Indonesia,  mereka  sedang  berada di  beberapa  negara  sosialis  (komunis)  untuk berbagai  macam  kegiatan  seperti  menjadi wakil di organisasi regional/internasional, studi dan  urusan  lainnya.  Kaum  eksil  oleh  Presiden Abdurahman Wahid disebut dengan istilah “kaum kelayapan”  dan  Hersri  Setiawan  menyebutnya dengan  “orang-orang  yang  terhalang  pulang” (Setiawan Hersri, 2004).
Dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama, pembahasan  tentang  mereka  yang  menjadi korban dari terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tidak pernah diperdebatkan. Pembahasan tentang peristiwa  tahun  1965  kembali  dibicarakan setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan  pada  1998.  Seiring  dengan  itu, mengiringi  gelombang  demokratisasi,  muncul pula    wacana  dari    para  akademisi  termasuk kelompok  sejarawan  seperti  Asvi  Warman Adam  yang    menulis  “Manipulasi  Sejarah ” berupaya  melakukan  “pelurusan  sejarah” dengan  mengungkapkan  manipulasi  sejarah  di era  Orde  Baru. 2 Reaksi  ini  masih  dilanjutkan lagi  dengan  mengemukanya  keingian  untuk melakukan  rekonsiliasi  antara  berbagai  pihak yang  tersangkut  peristiwa  1965.    Presiden Abdurrahman Wahid dengan beberapa kelompok yang  berafiliasi  secara  kultural  dengan  NU mengadakan berbagai kegiatan untuk menjajaki kemungkinan  proses  rekonsiliasi  tersebut.
1 Tulisan  dan  data  yang  ada  pada  artikel  ini  diperoleh  dari kegiatan penelitian tim Migrasi Internasional penelitian DIPA P2SDR bidang Kajian Eropa dan ditambah dengan informasi terbaru yang dilakukan oleh penulis sendiri.  Penelitian tentang komunitas eksil ini dilakukan di tahun 2013 sebagai satu tema dari rangkaian penelitian tentang Migrasi dan Diaspora Orang Indonesia di Belanda. Penelitian tentang komunitas Eksil ini dilakukan oleh penulis sendiri bersama Amin Mudzakkir dan Wahyudi Akmaliyah.
2 Menurut Asvi Warman Adam peristiwa 1965 sangatlah kabur, oleh karena itu  sangat penting untuk menulis Sejarah Indonesia (secara keseluruhan, bukan hanya G30S) yang komprehensif dan ensiklopedis, bukan sekadar revisi sejarah Indonesia yang sudah ada.
Namun  pembicaraan  tentang  masyarakat  eksil masih  belum  mengemuka.  Perhatian  akademis terhadap kelompok eksil ini mulai dibicarakan ketika  Gus  Dur  berkunjung  ke  Belanda  dan bertemu beberapa di antara mereka yang menjadi bagian dari komunitas eksil.
Kaum eksil yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang Indonesia yang ketika peristiwa 1965 meletus sedang berada di luar negeri untuk berbagai  macam  keperluan.  Mereka  umumnya diutus oleh pemerintahan Soekarno dan sedang berada di negara-begara sosialis-komunis (Hill, 2008; Mudzakkir, 2013). Ada di antara mereka yang  tinggal  di  luar  negeri  sebagai  pejabat negara,  ada  yang  sedang  menjalankan  tugas sebagai  diplomat,  sebagai  mahasiswa,  utusan organisasi serikat pekerja atau partai dan sebagai duta kesenian yang sedang diundang pentas di berbagai  negara.  Negara  yang  mereka  tempati adalah beberapa negara sosialis bagian dari Uni Soviet  seperti  Rusia,  Cina,  Rumania, Albania, Czechoslovakia, Vietnam, dan juga Korea Utara. Di luar itu, kaum eksil juga merujuk pada kaum Tionghoa Indonesia yang melakukan eksodus ke luar negeri beberapa saat setelah peristiwa 1965 untuk menghindari aksi pembersihan oleh militer dan kelompok-kelompok sipil.
Selama puluhan tahun kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan stateless tidak bisa bertemu dengan  keluarganya  di  Indonesia.  Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga negara Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde  Baru  (Sipayung,  2011;  Setiawan,  2004). Mereka terhalang pulang karena tuduhan yang tidak  dipahaminya,  disangkutpautkan  dengan partai  komunis.  Padahal  belum  tentu  mereka berada di luar negeri untuk kepentingan partai komunis  itu  sendiri.  Mereka  diperbolehkan pulang ke Indonesia asalkan mengakui kesetiaan terhadap pemerintah yang baru dan juga harus menyetujui  pernyataan  bahwa  G30S  didalangi oleh PKI dan Soekarno ikut terlibat di dalamnya. Jika mereka menolak maka berarti berseberangan dengan garis politik Orde Baru rezim Orde Baru. Pengumuman  hasil screening dilakukan  oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Mei tahun 1966 (Hill, 2010; Gusnelly, 2013).
Dalam  perkembangannya,  banyak  eksil Indonesia  yang  tersebar  di  berbagai  negara sosialis-komunis  bermigrasi  ke  negara-negara Eropa  Barat,  termasuk  Belanda.  Di  sana mereka membangun kehidupan baru. Sebagian besar  mengajukan  aplikasi  untuk  menjadi kewarganegaran setempat dan akhirnya diterima. Meskipun demikian, ikatan dan rasa kepemilikan mereka terhadap Indonesia tidak hilang. Dengan segenap  cara  mereka  tetap  aktif  membangun komunikasi baik di antara mereka atau dengan teman sejawat lain yang mempunyai perhatian terhadap situasi di Indonesia.
Tulisan  ini  membahas  diaspora  orang Indonesia  di  Belanda,  khususnya  tentang kelompok  eksil  yaitu  mereka  yang  terusir  di tahun  1965  karena  adanya  peristiwa  G30S. Ternyata jarak jauh dan waktu yang lama mereka habiskan  di  negeri  yang  baru,  nasionalisme mereka  tidak  pudar.  Mereka  tetap  merasa sebagai orang Indonesia. Identitas formal tidak mereka butuhkan jika hanya ingin menyatakan dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang Indonesia.  Keputusan  untuk  menjadi  imigran suaka di negeri yang di masa lalu telah menjajah tanah  airnya  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk dilakukan. Nilai-nilai kecintaan dan nasionalism terhadap  tanah  airnya  Indonesia  masih  belum pudar meskipun telah terbuang jauh dari tanah airnya  itu.  Sekarang  kewarganegaraan  mereka bermacam-macam,  mengikuti  negara  di  mana mereka tinggal, tetapi secara politik dan ideologi mereka adalah kaum nasionalis jarak jauh.

## MIGRASI DAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS DIASPORA
Pembahasan  tentang  diaspora  akan berkaitan  dengan  pembahasan  migrasi transnasional di mana berbagai budaya mewarnai terjadinya proses pembentukan identitas baru di tempat yang baru di luar negara asalnya. Identitas adalah  sebuah  konstruksi  sosial.  Migrasi  dan diaspora  menjadi  elemen  yang  melekat  erat dengan konstruksi identitas dan menjadi bagian penting  dalam  struktur  sosial  pada  komunitas etnik  di  berbagai  negara.  Namun  pada  era belakangan, konstruksi identitas terkait dengan hubungan  antara  komunitas  diaspora  dengan jaringan  transnasional  di    negara  asal  nenek
moyangnya yang menjadi mudah melalui sarana komunikasi,  teknologi,  dan  transportasi  yang lebih maju.
Virinder  S.  Kalra  dan  Raminder  Kaur (2005) mengatakan bahwa ada keterkaitan antara diaspora dengan migrasi dan etnisitas. Imigran dalam  studinya  dikatakan  sebagai  komunitas dan  ketika  jumlah  mereka  semakin  bertambah banyak  dalam  periode  waktu  tertentu,  mereka tidak  bisa  kembali  ke  negara  asalnya.  Oleh karena itu, migrasi dan diaspora menurut Shuval (2000) menjadi elemen yang melekat erat dengan persoalan  pembentukan  identitas  suatu  bangsa dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara.
Bicara tentang diaspora orang Indonesia di  Belanda,  seringkali  orang  mengkaitkan dengan adanya hubungan kolonialisasi di antara keduanya.  Keterkaitan  antara  migrasi  dan kolonialisme sebagai pembentuk diaspora, sama akan  halnya  dengan  terjadinya  diaspora  orang Cina di Malaysia, di Singapura, diaspora orang Amerika, dan Spanyol di Filipina. Demikian pula dengan keberadaan diaspora orang Suriname, lalu diikuti dengan diaspora orang Indonesia, salah satunya diaspora Maluku di Belanda. Penjajahan bangsa Barat dan ekspansi ekonomi mendorong masyarakat  jajahan  untuk  migrasi  (pindah) karena tenaga mereka diperlukan. Mereka tinggal permanen  dan  akhirnya  menetap  kemudian membangun  kultur  baru  yang  merupakan perpaduan  antara  kultur  asli  dengan  kultur  di tempat  yang  baru  (Shuval,  2000;    Crammer, 2000).
Pembentukan diaspora secara klasik juga berkaitan  erat  dengan  pergerakan  ( movement ), keluar ( exile ) dan merasa kehilangan kesempatan untuk  kembali  (Kalra  &  Kaur,  2005,  10  -  4). Sejarah migrasi yang sudah dimulai sejak masa kolonial  tersebut  secara  bertahap  mengalami perubahan trends seiring  dengan  perubahan situasi politik dan negara Indonesia (lihat tabel 1 di bawah). Pada masa penjajahan Belanda terjadi migrasi oleh mereka yang merupakan kelompok Indo-Europeanen.
T abel 1. Sejarah Migrasi Orang Indonesia ke Belanda dalam Beberapa Periode Sumber: data diolah dari Imhof f, 2004 ; W ittermans, 1955; Hisyam, M., 1996; Gusnelly
, 2005.
E ra K ol on ial ( se bel um K em er dekaan) E ra a w al 19 40an
- 1945
E ra Tah un 1949 -1958
1965 x A bdus Z am ad yai tu s eor an g dut a b es ar K es ul tana n A ce h unt uk B el an da, p ada aw al aba d ke 17 -an suda h a da y ang dat ang lal u m ene tap sa m pai m eni ngg al dan di m ak am kan di B el and a. x Pada a khi r aba d k e- 18 banya k pr ibum i k et ur unan B el and a/ E ropa y ang suda h m ul ai ber dat ang an k e Bel anda kar ena m er ek a s udah m em el uk ag am a K ri st en d an m em il ik i ke m am puan be rba has a Bel anda . x Pada a w al ab ad k e 20 -an se jum lah a nak -ana k m uda di unda ng dat ang k e Bel an da unt uk m ene m puh pendi di ka n se bag ai d am pak dar i di be rl ak uk anny a pol it ik et is ( D e et hi sc he po li ti ek ) dan m el ahi rk an g ene ra si pem bangk it g er ak an nas io nal ism e di H in di a- B el anda x Pada pe rt eng aha n tahun 19 30 - an, t er jadi m ig ras i t ena ga k er ja dal am ber bag ai se kt or y ai tu par a pek er ja k apa l, p ek er ja res tor an da n t enag a k as ar lai nny a di b idang ind ust ri . x Per io de tahun awal tah un 1940 -an -1945 t er jad i pu la m ig ras i  b es ar -bes ar an or an g Eropa -I ndones ia y ai tu m er ek a yang ber as al dar i k et ur unan ca m pur an I ndo -Europe ane n
x Pada t ahun y ang sa m a di
ant ar a tahu n 1945 d an 19 65 ter jad i pu la m ig ras i b es ar - bes ar an y ang di lak uk an kel om po k Indo B el anda at aup un o rang I ndones ia  k e neg ar a Be landa . x Per io de tahun 1951 -1956, y ai tu gel om bang ter bes ar m as ukny a or ang Ma luk u x Pada t ahun 1 957 ter jad i pu la m ig ras i a ta s a nak -ana k ket ur unan I ndo k ar ena di be rl ak uk annny a unda ng - undang k ewarg ane gar aa n y ai tu
U U N o 62 t ahun 1958 x Per io de tahun 1958, y ai tu gel om bang m as uk ny a or ang - or ang y ang ti dak m ene ri m a pr ose s na si on al isa si di Indones ia. x Mi gr as i k el om pok et ni s C ina I ndones ia k ar ena si tua si pol it ik y ang ti dak st abi l kar ena pe ri st iw a G30S /PK I x Mi gr as i k om uni tas ek si l tahun 1967 d an a khi r t ahun 1989. x Mi gr as i o leh m as yar ak at pr ibum i I ndones ia (pek er ja/ m aha si swa) y ang ter kai t de ng an pe ri st iw a tahun 1965 x D im ul ai pad a tahun 19 70 -an , per m int aa n un tuk m en gi si kek ur ang an tena ga k er ja kepe rawat an B el and a dan ber ak hi r di ak hi r tahun 198 0- an. x Pada a khi r t ahun 19 90 -an keg iat an pe rek rut an t ena ga per awa t d il ak uk an l ag i ol eh ag en t ena ga k er ja un tuk di ki ri m k e B el anda .
Terdapat  beberapa  periode  migrasi  yang dilakukan  oleh  kelompok  Indo-Belanda  di  era kolonialisasi  Mereka dikenal dengan beberapa istilah seperti Indisch Nederlander atau Indisch .
Migrasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kaum keturunan ini bisa dapat dikategorikan sebagai migrasi  permanen  ( permanent  migration ). Misalnya,  pada  masa  pendudukan  Jepang (1939-1945),  anak-anak  Indo  dan  nyai-nyai Belanda, pindah ke Belanda dan sebagian besar tidak  kembali  lagi  ke  Indonesia,  hanya  saja jumlahnya  tidak  diketahui.  Kemudian  ketika terjadi penyerahan kedaulatan Indonesia di tahun 1949,  mayoritas  penduduk  Indo-Belanda  pergi pindah ke Belanda (Imhoff, 2004).
Data  lain  menyebutkan  bahwa  aktivitas migrasi  keturunan  Indo  ini  sudah  berlangsung sejak awal tahun 1946 sampai di tahun 1965 dan jumlahnya mencapai  300.000 orang atau sekitar 2.5  persen  dari  total  penduduk  Belanda  yang berjumlah  12  juta  jiwa.  Dalam  rentang  tahun yang  sama  pula,  dampak  dari  pemberlakukan UU No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan menyebabkan  terjadi  lagi  migrasi  atas anak-anak  keturunan  Indo.  Undang-undang kewarganegaraan memaksa orang-orang Eropa- Indonesia  harus  memilih  kewarganegaraan, Indonesia  atau  Belanda.  Jika  ingin  menetap mereka harus melalui proses naturalisasi dan jika ingin tetap sebagai orang Belanda ( Europeens ) mereka harus meninggalkan Indonesia  (Imhoff, 2004).
Tabel di atas menunjukan bahwa aktivitas migrasi  oleh  masyarakat  Hindia  Belanda (Indonesia)  disebabkan  karena  terjadinya situasi  yang  tidak  stabil  atau  peristiwa  yang mengharuskan  individu  mencari  tempat  lain untuk  mendapatkan  keamanan  dan  kehidupan yang lebih baik. Perubahan situasi yang sangat mendadak  telah  mempengaruhi  pikiran  dan mendorong  orang  untuk  memilih  pindah  atau migrasi  ke  wilayah  lain.  Migrasi  dapat  pula dilakukan secara berkelompok maupun sendiri- sendiri. Pilihan migrasi menjadi penting ketika terjadi  kondisi  yang  membuat  individu  atau kelompok  menjadi  tidak  nyaman.  Pendapat ini  sesuai  dengan  Daniel  Byman  (2002)  yang menyitir  Barbara  Walters bahwa  ada  suatu situasi yang mendorong individu atau kelompok
memutuskan untuk migrasi atau dengan kata lain kami menyebutnya terjadinya krisis. Krisis tidak hanya pada hal ekonomi semata akan tetapi ada krisis  politik  dan  sebagainya  yang  mendorong individu membuat putusan untuk pindah.

## MENCARI SUAKA KE BELANDA
Dalam konteks migrasi, komunitas eksil adalah salah satu komunitas diaspora Indonesia. Komunitas  eksil  terusir  dari  negaranya,  lalu memilih  menjadi  imigran  permanen  di  negara lain  meskipun  mereka  tidak  pernah  inginkan. Mereka migrasi ke luar negaranya, berkeluarga, berkembang di daerah yang baru untuk jangka waktu  yang  lama.  Keberadaan  mereka  diluar negeri  disebabkan  oleh  krisis  dan  kekacauan politik di Indonesia. Situasi politik yang kacau di tahun 1965 dan dilekatkan dengan isu ideologi menyebabkan  mereka  terlarang  dan  dicegah untuk kembali ke negara asalnya padahal mereka sendiri  tidaklah  paham  apa  sebenarnya  yang terjadi di dalam negeri.  Selama puluhan tahun kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Indonesia (Sipayung, 2011, 12). Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga negara Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde Baru.
Dalam  pengasingannya  selama  puluhan tahun,  mereka  yang  bekerja  sebagai  seniman masih  tetap  berkarya,  sehingga  cukup  banyak karya seni yang lahir dari para eksil yang berada jauh  dari  negaranya.  Seperti  Kuslan  Budiman, masih sering berkirim tulisan cerita pendek atau novel ke beberapa penerbit lokal di Indonesia. Keistimewaan yang patut diteladani dari jaringan pertemenan  kaum  eksil  ini  adalah  komunikasi yang tidak pernah terputus dan terjaga dengan baik  yang  mereka  sebut  sebagai  komunikasi “bawah tanah”. Melalui komunikasi bawah tanah ini  pula  mereka  tetap  mendapatkan  berita  dan informasi tentang perkembangan yang terjadi di tanah airnya selama di luar negeri. Komunikasi dengan  keluarga  dilakukan  dengan  berkirim surat dan menitipkan pesan melalui anak-anak Indonesia  yang  mampir  untuk  berkunjung  ke rumah  mereka. 3 Dalam  perkembangannya,
3 Wawancara dengan Kuslan Budiman di Woorden, Belanda, pada tanggal 30 Mei 2013.
setelah  kejatuhan  Uni  Soviet  di  akhir  tahun 1980-an, situasi politik yang penuh kekacauan memaksa kaum eksil yang tersebar di berbagai negara  blok  Timur  bermigrasi  ke  negara- negara Eropa Barat, termasuk Belanda. Mereka mendaftarkan  diri  menjadi  pencari  suaka  ke beberapa  negara  di  Eropa  Barat,  termasuk    ke Belanda.
Keputusan  untuk  mengajukan  suaka ke  Belanda  dilakukan  dengan  berbagai pertimbangan.    Pertimbangan pertama adalah jejaring, tersedianya jaringan sosial di Belanda. Sudah tentu tidak semua memiliki pertemanan di Belanda, akan tetapi beberapa kelompok aktivis hak  asasi  manusia  bersedia  mempersiapkan undangan untuk datang ke Belanda. Pertemanan dengan beberapa kolega yang sudah lebih dahulu menetap  di  Belanda,  meminta  bantuan  kepada organisasi  gereja,  wartawan,  dan  organisasi politik  seperti Communist  Partij  Netherland (CPN)  untuk  memudahkan  proses  pengajuan suaka politik mereka (Sipayung, 2011). Namun dalam menjalankan proses tersebut, penyiapan dokumen  dan  berbagai  hal  lainnya,  mereka dibantu oleh salah seorang Profesor di Universitas Amsterdam yang bernama  Prof. Wertheim yang memiliki  kepedulian  terhadap  komunitas  eksil Indonesia. 4
Pertimbangan kedua yaitu  dilihat  dari konteks  ke  Indonesian,  mereka  yang  sudah tinggal di Belanda memberikan informasi bahwa berdasarkan  ketentuan  pemerintah  kolonial Hindia Belanda di tahun 1848, bahwa penduduk koloni  Belanda  akan    disetujui  sebagai  warga negara Belanda dengan keterbatasan hak politik dan sosial. Oleh karena itu, penduduk Indonesia yang disebut sebagai bagian dari koloni Belanda adalah  yang  terlahir  sebelum  tahun  1949. Kebijakan  dimanfaatkan  oleh  kaum  eksil  asal Indonesia  untuk  mengajukan  penduduk  tetap dan mengajukan naturalisasi kepada pemerintah Belanda. Mereka yang datang sebelum pecahnya Uni Soviet sedikit lebih beruntung karena tidak perlu mendaftar sebagai pencari suaka  tapi secara langsung mendaftar untuk penduduk tetap. 5
4 Wawancara dengan Mintardjo, 25 Mei 2013, Leiden 2013
5 Wawancara dengan Kuslan Budiman, Woorden, tanggal 31 Mei 2013.
Berdasarkan  konvensi  Genewa,  sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi kebijakan tentang suaka maka Belanda diwajibkan untuk menerima  para  suaka  politik  dan  sekaligus membuat  kebijakan  tentang  suaka.  Namun demikian  semua  proses  pendaftaran  harus dijalan  oleh  pemohon  sesuai  kebijakan  negara yang hendak memberikan suaka. Secara formal mereka    yang  meminta  suaka  biasanya  adalah karena  situasi  terdesak  oleh  keadaan  yang membahayakan dan terkait dengan kelangsungan hidup  (Hamid,  2002).  Berdasarkan  ketentuan dalam  statistic  (CBS)  negara  Belanda  yang disitir  oleh  Han  Nicolaas  (1999)  disebutkan “ asylum seekers who are allowed to stay in the Netherlands and who are subsequently registered as  immigrants,  have  the  right,  under  certain circumstances,  to  bring  their  partner  and/or child(ren)  to  the  Netherlands  (http://www.cbs. nl). Terdapat beberapa faktor yang menjadi syarat pengajuan permohonan suaka politik, ya itu:
• Situasi politik dari negara asal.
• Jumlah  permintaan  untuk  mendapatkan suaka ke negara tersebut.
• Permintaan  menjadi  pencari  suaka disetujui dan kemudian dapat mendaftarkan  dirinya  sebagai asylum migrant pada wilayah tempat tinggalnya.
• Adanya  kebijakan  pemerintah  tentang pencari suaka.
Proses  mengajukan  permohonan  suaka politik ke Belanda di lakukan sebagai berikut:
• Mengajukan permohonan menjadi suaka melalui  perwakilan  negara  yang  hendak dimintai suaka.
• Pendaftaran  untuk  menjadi asylum dilakukan  secara  bertahap.  Pada  awal pendaftaran  hanya  kepala  keluarga (suami) yang terdaftar sebagai pemohon, tidak termasuk istri dan keluarga. Ketika permohonan  diterima,  suami  berangkat lebih  dahulu,  kemudian  disusul  oleh keluarga.  Istri  akan  terdaftar  sebagai imigran suaka pada tahun berikutnya.
• Wawancara  dilakukan  oleh  lembaga Aanmeldcentra (ACs)  atau Application Centres yang  berada  di  bawah  lembaga
yang disebut Immigration
and Naturalization Services (IND). 6
Proses  penempatan  para  pencari  suaka juga tidak menentu tergantung penawaran atas tempat tinggal yang di berikan oleh pemerintah Belanda karena mereka tinggal bukan di dalam rumah yang besar akan tetapi dalam barak-barak di  mana  dalam  satu  kamar  akan  diisi  oleh  3 atau lebih pengungsi. Jika mereka satu keluarga biasanya akan diberikan kamar yang agak besar. Setiap bulan setiap orang akan diberikan uang saku sebesar  55 euro setiap minggunya. 7
Jika dilihat dari statistik, ketika komunitas eksil mengajukan suaka di awal tahun 1990-an, terdapat  pula  pengajuan  suaka  dari  kelompok lainnya,  sehingga  jumlah  secara  rinci  berapa orang  dari  eksil  yang  mendaftar  tidak  jelas. Hanya diketahui bahwa pada masa itu terdapat sekitar  22.000  orang  dari  negara-negara  bekas Uni Soviet yang mendaftar ke beberapa negara di Eropa Barat, seperti Jerman dan Belanda melalui UNHCR. Pada awal tahun 1990-an, negara telah mencatat bahwa terdapat  sekitar 438.000 orang pencari  suaka  asal  negara  bekas  Uni  Soviet (Huntington,  1996).    Pada  tahun  1993  jumlah pencari suaka meningkat menjadi hampir 20 ribu, atau sekitar 17% dari total imigrasi di Belanda. Pada periode 1990-1996 hampir 100 ribu migran suaka dari banyak negara diperbolehkan masuk ke Belanda sebagai pencari suaka.
Sumber: CBS, Belanda dalam Liesbeth Heering dan Helga de Valk, 1999; p. 254
Grafik: Jumlah Asylum dan Refugee di Belanda Tahun 1996-2000
6 Penerimaan terhadap permintaan suaka akan dilakukan dalam jangka waktu beberapa bulan, tergantung kepada proses hukum yang  dijalaninya.  Lembaga Immigration  and  Naturalization Services (IND)  yang  memutuskan  dan  menentukan  ditolak atau diterimanya permintaan suaka tersebut (Ondieki Ngare, 2009; 10).
7 Wawancara dengan bapak K. Budiman di  Woorden, Belanda pada tanggal 30 Mei 2013
Lembaga  dunia  yang  menangani  urusan suaka  adalah  UNHCR.  Sejak  tahun  1985, UNHCR  berperan  aktif  dalam  memasukan para  kelompok  asylum  ke  Belanda  melalui lembaga  yang  disebut the  Dutch  Council  for Refugees . 8 Selain  UNHCR,  kelompok  lainnya adalah agen-agen sukarela yang dipimpin oleh European  Consultation  of  Refugee  and  Exiles (ECRE).  Pihak-pihak  yang  tergabung  dalam ECRE  adalah  kelompok  advokat  dan  gereja. Kelompok yang tergabung dalam ECRE ini selain membantu proses masuknya para pencari suaka satu  negara,  juga  ikut  memperhatikan  kondisi mereka  ketika  berada  di  penampungan.  Pihak Gereja  Protestan  dan  Katolik  ikut  memonitor kegiatan  suaka  di  negara  Eropa  Barat  dan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk para pencari suaka dan pengungsi.

## MENJADI WARGA NEGARA BELANDA
Pengalamannya  sebagai  orang  terbuang dan  hidup  dalam  pengasingan  tanpa  identitas yang  jelas  memunculkan  kesadaran  bahwa memilih  pindah  dan  menetap  di  Belanda barangkali akan lebih baik bagi mereka. Bermula dari permohonan menjadi suaka yang dilanjutkan dengan  tindakan    mengajukan  naturalisasi. Pertimbangan  untuk  mengajukan  permohonan naturalisasi  disebabkan  karena  pemerintah Belanda  memberikan  peluang  dan  kemudahan untuk  pengajuan  naturalisasi  salah  satunya melalui  kebijakan minorities  act tahun  1983 . Dalam  ketentuan minorities  act tahun  1983 dimungkinkan kepada orang asing mengajukan penduduk  tetap  selama  persyaratan  yang  telah ditetapkan terpenuhi. Sejak keluarnya peraturan tersebut kelompok minoritas harus belajar bahasa dan budaya Belanda sesuai dengan motto yang dikeluarkan  “ integration while preserving one’s own identity ” (Siedenburg. 2004).
Kemudian  di  tahun  1984,  kebijakan imigrasi  Belanda  memberikan  peluang  untuk
8 The Dutch Council for Refugees merupakan lembaga swadaya masyarakat  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  kelompok profesi seperti pengacara atau advokat yang berdiri tahun 1979 yang  berkantor  di Amsterdam  (http://www.ecre.org/alliance/ members/profiles/members/55.htm)
orang  asing  dan  sudah  berumur  18-25  tahun untuk  mengajukan  permohonan  naturalisasi. Kebijakan  imigrasi  dan  integrasi  di  Belanda di  awal  tahun  1990-an  yang  sangat  berpihak pada  imigran  memudahkan  untuk  orang  asing mengajukan  permohonan  naturalisasi  (Castles and Miller, 2003, 237). Hal ini juga merupakan ini tindak lanjut dari kesepakatan bersama dari bab  5  perjanjian  Maastricht    tahun  1991  ( the Maastricht  Treaty  1991) yang  menetapkan bahwa pemerintah di negara-negara harus mulai memberikan  perhatian  kepada  para  immigran. Pada  tanggal  30  Septembar  1998  pemerintah membuat  kebijakan  integrasi  yang  baru  yaitu Newcomer Integration Act . Mulai sejak tanggal disyahkannya paraturan tersebut maka ditetapkan juga  bahwa  semua  imigran  baru  yang  masuk ke  Belanda  yang  berumur  di  bawah  16  tahun dan berasal dari luar kawasan European Union (EU)  atau European  Economic  Area (EEA) maka harus segera mendaftar untuk melakukan program integrasi (Siedenburg, 2004).  Program integrasi  tersebut  memberikan  syarat  bahwa mereka yang akan mengajukan naturalisasi sudah memiliki kemampuan berbahasa Belanda, belajar budaya Belanda, memahami struktur sosial serta memiliki  kemungkinan  untuk  mendapatkan kesempatan kerja di Belanda.
Setelah  menjadi  warganegara  Belanda, ada hak-hak sipil yang diterima  dan melakukan kewajiban  sesuai  dengan    ketentuan  yang berlaku,  yaitu  (1)  Tidak  ada  diskriminsi/ dapat  perlakuan  yang  sama,  (2)  Kebebasan beragama/beribadah,  (3)  Kebebasan  berbicara, (4)  Kebebasan  berkumpul,  berserikat,  dan melakukan  demonstrasi,  (5)  Menghormati hak  personal  atau  privasi  individual,  dan  (6) Tidak boleh menganggu atau menyentuh tubuh seseorang.
Kendati  sudah  mendapatkan  pengakuan sebagai  warga  negara,  pemerintah  masih memberikan  ketentuan  lainnya  bahwa  semua imigran  harus  mampu  berintegrasi  dengan budaya dan sistem sosial yang berlaku di Belanda. Rekonstruksi identitas baru sebagai warga negara Belanda seringkali hanya di atas kertas, namun ideologi dan rasa kebangsaan seringkali masih negara  asalnya.  Rekonstruksi  masih  sebagai suatu bentuk dari representasi terhadap dirinya
sendiri maupun orang lain. Identitas itu sendiri merupakan sumber pemaknaan dan pengalaman bagi  seseorang  karena  menunjukkan  proses konstruksi  berdasarkan  sifat-sifat  budaya (Castells  1997,  6).  Kepindahan  kaum  eksil  ke Belanda tetap dengan komitmen politis mereka sebagai individu  yang merasa menjadi bagian dari  bangsa  Indonesia  meskipun  mereka  tidak tinggal lagi di tanah airnya. Keterikatan mereka sebagai  anak  bangsa  masih  terhubung  dengan ideologi nasionalisme yang dibangun di bawah kepimpinan era Orde Lama serta kekagumannya terhadap  sosok  presiden  Soekarno.  Hal inilah yang  membedakan  antara  diaspora  komunitas eksil  dengan  diaspora  Indonesia  lainnya, meskipun  mereka  berada  pada  negeri  yang sama,  yaitu  Belanda.  Sejarah  pembentukan nasionalisme  komunitas  eksil  berbeda  dengan nasionalisme  komunitas  Maluku,  meskipun mereka  sama-sama  diaspora  Indonesia  yang tinggal dan beranak pinak di Belanda.  Diaspora eksil  memiliki  nasionalisme  jarak-jauh  karena ia mengandung unsur dan tujuan politik tertentu yang mengaitkan antara orang-orang dan tanah leluhurnya secara kuat (Mudzakir, 2013).
Cerita  tentang  seorang  diaspora  eksil dengan seorang diaspora Maluku akan tidaklah sama meskipun mereka memulai dengan proses yang  sama.  Migrasi  dan  menjadi  pengungsi, tinggal  di  barak-barak  tetapi  alasan  atas keberadaannya di Belanda menjadikan mereka berbeda dalam memaknai hubungan dengan atau relasi  dengan  tanah  airnya.  Seorang  diaspora Maluku,  membangun  nasionalisme  sebagai seorang  pendatang  untuk  meminta  pengakuan sebagai warganegara Belanda karena sejak awal sudah dijanjikan oleh Kerajaan Belanda. Mereka ditempatkan secara berkelompok pada beberapa perkampungan  tersendiri  oleh  pemerintah Belanda (Gusnelly, 2011). Mereka bekerja dan mendapatkan rumah yang layak serta subsidi dari pemerintah Belanda.

## AKTIVITAS SEBAGAI WARGA NEGARA BELANDA
Komunitas  eksil  hidup  dengan  nyaman di wilayah barunya, di mana segala kebutuhan hidupnya  tercukupi,  negara  mengakomodir
kepentingan  mereka  dengan  baik.  Identitas baru  sebagai  warga  negara  Belanda,  tetapi nasionalisme  mereka  tetap  pada  ideologi  yang diajarkan oleh Soekarno, yaitu bangsa Indonesia. Mereka tetap mempertahankan komitmen politis terhadap  negara  Indonesia.  Keberadaannya sebagai  diaspora  eksil  di  negeri  Belanda  kini, bahkan nanti akan jembatan atau jaringan sosial bagi orang Indonesia generasi berikutnya untuk datang  ke  Belanda.  Era  ekonomi  global  yang memperpendek  jarak  bahkan  batas  negara, meningkatkan banyaknya aktivitas transnasional, termasuk perpindahan orang. Komunikasi dengan keluarga sudah dapat dilakukan dengan mudah, tidak lagi melalui surat dan sembunyi-sembunyi, atau menitipkan pesan pada teman, akan tetapi sudah bisa komunikasi langsung. Sudah ada pula beberapa dari eksil yang mengundang kerabat, saudara dan teman datang ke Belanda,  mencoba peruntungan baru di negeri Belanda.
Menciptakan  masyarakat  baru  di  negara yang  baru  akan  memperkuat  posisi  migran. Jaringan  sosial  di  antara  komunitas  akan dibangun  sebagai  salah  satu  akses  untuk mempertahankan  keberadaan  mereka  ditempat yang  baru.  Munculnya  jaringan  sosial  yang terbangun karena adanya muatan primordialisme akan membantu pendatang baru untuk memahami budaya dan sosial ekonomi  serta  lebih mampu bertahan  hidup  di  negara  yang  baru.  Bagi para  pelajar  asal  Indonesia,  situasi  ini  sangat menguntungkan karena komunitas eksil sangat membantu  untuk  beradaptasi  dengan  budaya dan  sistem  pendidikan  Belanda.  Diskusi  dan pertemuan  pelajar  asal    Indonesia  juga  kerap difasilitasi oleh komunitas eksil  ini.
Menarik  sekali  mengamati  kehiduipan komunitas eksil di Belanda yang sangat mencintai tanah  airnya  meskipun  hidup  dipenuhi  oleh fasilitas asing. Mereka tinggal lama di luar negeri, menikah  dengan  perempuan  asing,  tetapi  rasa cinta Indonesia dan kekeluargaan terhadap orang Indonesia  masih  dimiliki.  Selama  penelitian tentang  diaspora  Indonesia  di  Belanda,  kami mendapatkan tumpangan di rumah pak Mintardjo. Mintardjo menikah dengan perempuan Rumania bernama Liliana dan memiliki 3 orang anak yaitu Heru,  Ratnawati,  dan  Nurkasih.  Nama  anak Mintardjo begitu kental dengan nama Indonesia.
Anak-anak  Mintardjo,  tidak  terbiasa  dengan makanan  Indonesia  (Asia),  padahal  bapaknya (Mintardjo) sangat mencintai masakan Indonesia. Mereka tidak paham seperti apa budaya, masakan dan  sistem  sosial  yang  berlaku  di  tanah  air ayahnya,  namun  ketika  tinggal  di  Belanda, Nurkasih  dan  Heru  belajar  banyak    tentang ke-Indonesia-an ayahnya. Di Belanda, ayahnya mulai  terbiasa  memasak  makanan  Indonesia, terutama  ketika  para  pelajar  Indonesia  mulai berdatangan ke rumahnya. Nurkasih, Ratna dan Heru sudah bisa menikmati masakan Indonesia, seperti sup buntut, sate ayam, nasi goreng dan mie goreng ketika tinggal di Belanda. Semua berjalan secara natural. Jika tradisi bisa dipaksakan namun darah yang mengalir dan selera makanan tetap berlangsung secara natural.
Mintardjo menerima subsidi sebesar 900 euro setiap bulan. 9 Ketika mereka baru pindah ke Belanda, ketiga anak-anaknya masih sekolah dan istrinya juga mendapatkan kesempatan bekerja. Mintardjo  memperoleh  pekerjaan  di  sebuah biro  pemerintah  Rumania  di  Bukares  hingga 1989. Kemudian pindah ke Belanda dan bekerja pada sebuah perusahaan milik Belanda, sampai usia  pensiun.  Demikian  pula  dengan  istrinya yang juga bekerja dan pensiun di usia 55 tahun. Mereka berdua mendapatkan pensiun dan juga uang subsidi dari pemerintah. Setiap bulan uang subsidi yang diterima Mintardjo berkisar antara 1200 euro, istrinya dibantu oleh negara sebesar 900 euro dan asuransi kesehatan. Setelah istrinya meninggal hanya Mintardjo saja yang tinggal di dalam rumahnya yang besar di daerah Oegstgeest, Leiden. 10 Sebagai  warga  negara  pendatang,
Mintardjo  tetap  menadapatkan  hak  yang  sama dengan warga negara pribumi. Baginya itu sudah
9 Bapak  Mintardjo  meninggal  tahun  2015  yang  lalu  karena sakit  selama  liburan  di  Indonesia.  Selama  kami  melakukan penelitian tentang diaspora Indonesia di Belanda, salah satunya tentang  komunitas  eksil,  pak  Mintardjo  merupakan    salah satu  responden  yang  banyak  membantu  terutama  saat  kami melakukan FGD (diskusi) dengan komunitas eksil lainnya di rumahnya  di  Leiden.  Meskipun  dia  sudah  terusir  dari  tanah airnya karena mengemban tugas belajar atas perintah Soekarno, dia  tetap  tidak  lupa  tanah  airnya  karena  itu  ideologi  yang sangat ditanamkan oleh bung Karno kepada para pengikutnya. Wawancara dengan Bapak Mintardjo 27 Mei 2013 di Leiden, Belanda.
10 Wawancara  dengan  Mintardjo,  27  Mei  2013  di  Leiden, Belanda.
cukup,  anak-anaknya  sudah  bekerja,  menikah dan  dia  masih  disa  menikmati  liburan  setiap tahunnya,  bahkan  2  tahun  sekali  dia  usahakan untuk  pulang  ke  Indonesia.  Peruntungan  yang diharapkan itu akhirnya diperoleh juga di negeri Belanda.
Hal yang sama juga diperoleh oleh seorang eksil, dia memiliki identitas sebagai warga negara Belanda  melalui  naturalisasi,  mendapatkan kembali hak hak sebagai warga negara dari negeri Belanda. Jumlah diaspora eksil tidaklah banyak, mereka tinggal menyebar pada beberapa wilayah, sudah  memiliki  anak  bahkan  cucu. Ada  yang tinggal di Den Haag, Leiden, Amsterdam, dan Utrecht. Subsidi dari pemerintah Belanda untuk rumah,  asuransi  dan  pelayanan  publik  mereka dapatkan  karena  itu  haknya  sebagai  warga negara.  Kuslan Budiman, misalnya, tinggal di daerah Woorden, Propinsi Utrecht. Dia menerima uang subsidi  rumah sebesar 300 euro karena dia tidak menikah, dapat asuransi kesehatan dan juga biaya  hidup.
Berkumpul  bersama  para  pelajar  atau mahasiswa  asal  Indonesia  menjadi  sebuah cara  mereka  mendapatkan  kebahagiaan.  Sejak berkembangnya teknologi komunikasi, internet ( email,  facebook ),  kaum  eksil  menemukan arena baru yang menembus batas-batas teritorial negara.  Lebih  lanjut  juga  diperoleh  informasi dari  mahasiswa  Indonesia  di  Leiden  bahwa tokoh eksil yang produktif dan mengelola blok adalah  Ibrahim  Isa  dengan  nama    blog  (http:// ibrahimisa.blogspot.com). Mintardjo juga sangat aktif  berinteraksi  di  media  sosial Facebook baik  secara  pribadi  maupun  bergabung  dalam komunitas Leidener yang  dikelola  oleh  para mahasiswa  asal  Indonesia  di  Leiden.  Tinggal dan sekolah di Leiden tidak mengalami kesulitan karena  ada  Mintardjo  yang  akan  membantu beradaptasi. Kegiatan di PPI Belanda, terutama Leiden seringkali difasilitasi oleh Mintardjo  dan teman-temannya.
Komunitas eksil di Belanda berpendapat bahwa  oleh  mereka  adalah  warga  negara Belanda,  mendapatkan  hak  dan  melakukan kewajiban seperti warga negara lainnya. Belanda adalah pilihan terakhir untuk mereka menetap, mengurus dirinya dan menikmati masa tua dan
mungkin akan menjadi tempat terakhirnya ketika dijemput  oleh    kematian. Anak-anak  mereka sudah berkeluarga, tinggal dengan pasangannya masing-masing,  hanya  sekali-kali  saja  mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Oleh karenanya, sebagai orang tua yang sudah berusia lebih 70 tahun, mengurus dirinya sendiri sudah harus dilakukan. Secara individual sebagai warga negara Belanda, peran negara adalah melindungi warga dalam melaksanakan haknya.

## PENUTUP
Dalam  sebuah  negara  seringkali  tinggal beraneka  macam  bangsa,  dan  anggota  suatu bangsa  tidak  selalu  menempati  negara  yang sama. Suatu etnis dapat menunjukan identitasnya sebagai  bangsa  pada  sebuah  teritori  jika  dia mendapatkan  sumber-sumber  ekonomi  dan politik.  Oleh  karena  itu,  sebuah  bangsa  yang terbentuk  karena  terjadinya  diaspora  akibat adanya migrasi tidak dapat melepaskan ingatan tentang negeri asalnya karena nasionalisme tidak mengenal  teritori.  Sebenarnya  hal  ini  sangat mengganggu  dalam  proses  integrasi  antara imigran dan pendatang pada sebuah negara karena ada  pandangan  bahwa  menjadi  warga  negara bukan berarti harus menjadi nasionalis. Seorang imigran dan keluarganya bisa saja mendapatkan status kewarganegaraannya, berhasil melakukan penyesuaian dan bersoasialisasi dengan penduduk lokal,  namun  belum  pasti  mendapatkan  status sebagai  seorang  nasionalis  dari  sebuah  negara yang didiaminya.
Terdapat  perlakuan  yang  berbeda ketika  kaum  eksil  melakukan  proses  tahapan pengajuan naturalisasi atau mendapatkan status kewarganegaraan  resmi  sebagai  warga  negara. Kaum eksil yang datang sebelum pecahnya Uni Soviet sedikit lebih beruntung karena tidak perlu mendaftar  sebagai  suaka  tapi  secara  langsung mendaftar untuk penduduk tetap. Sementara itu kaum eksil yang datang dari negara bekas Uni Soviet  di  awal  tahun  1990-an  harus  menjalani tahap  menjadi  suaka  terlebih  dahulu.  Status mereka diawal adalah sebagai pencari suaka atau imigran  karena  suaka.  Istri/anak  atau  keluarga akan ikut menetap di negara yang memberi suaka setelah beberapa bulan menetap dan terdaftar pada
tahun berikutnya pada registrasi kependudukan setempat.  Proses  menuju  penduduk  tetap  juga tidaklah mudah, ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, tergantung  atas  kelengkapan  dokumen  yang dimiliki oleh eksil tersebut.
Menjadi bagian dari masyarakat diaspora di  Belanda,  meskipun  sulit  akan  tetapi  lebih mudah mengingat kondisi Belanda sendiri sebagai negara kesejahteraan yang stabil dan kuat pada masa itu. Meskipun sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 42.000 km, namun di negeri Belanda pula mereka dapat menemukan rumah baru  yang  mempertemukan  kembali  beberapa kelompok    komunitas  diaspora  asal  Indonesia lainnya.  Belanda  yang  menjadi  tempat  tinggal mereka sekarang merupakan wilayah dan rumah baru dengan segala macam aturan dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi sebagai warga negara. Mereka hanya menginginkan anak-anak mereka diberi kemudahan dalam mendapatkan akses baik di sektor ekonomi, politik dan sosial budaya.
Komunitas eksil sudah hidup di Belanda dengan  3  generasi  yaitu  anak  dan  cucunya. Generasi pertama adalah mereka sebagai orang eksil,  lalu  generasi  kedua  anak-anaknya,  dan kemudian generasi ketiga adalah cucunya. Sebagai warga  negara  Belanda,  anak  keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Jiwa nasionalis anak-anak keturunannya mungkin adalah nasionalis Belanda atau Eropa, akan tetapi orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya, yaitu Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Adam, Asvi  Warman.  (2009). Pelurusan  Sejarah Indonesia . Yogyakarta: Ombak.
Adam, Asvi Warman. (1999). “Manipulasi Sejarah”, dalam  Tim  Cidesindo, Membuka  Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI , Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Budiawan. (2004). Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto . Jakarta: Elsam.
Crammer,  John.  (2002). Diaspora  and  Identity: The  Sociology  of  Culture  in  Southeast  Asia , Malaysia: Pelanduk Publication.
Gusnelly.  (2005).  “Social  integration  and  migrant mobility:  a  case  study  of  Moluccans  in  the
Netherlands” dalam Nur Aisyah Kotarumalos, Crisis and Migration: A case study of Moluccans in  the  Netherlands ,  Pusat  Penelitian  Sumber Daya Regional, LIPI
Gusnelly. (2013). Persoalam Kewarganegaraan Kaum Eksil, laporan penelitian P2SDR tahun 2013.
Hamid,  Sulaiman.  (2002).  Lembaga  Suaka  Dalam Hukum  International.  Jakarta;  PT.  Grafindo Persada
Hill,  David. (2008). “Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian Academics”. Paper presented to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008.
Hill, T, David. (2010). “Indonesia’s exiled Left as the Cold War  thaws”, Review  of  Indonesian  and Malaysian Affairs , Vol. 44, No. 1.
Imhoff, Evert van; 2004. “A Demographic History of the Indo-Dutch Population, 1930-2001”. Jurnal of Population Research, Vol. 21, No.1.
Kalra,  Virinder  S.  dan  Kaur  Raminder.  (2005). Di aspora and Hybridity . UK: Sage Publication.
Mudzakkir, Amin.  (2013)  “Hidup  di  Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda”, laporan penelitian P2SDR tahun 2013.
Nicolaas, Han. (1999).  “Family-network migration after asylum migration in the Netherlands, The Netherlands”; CBS Departement of Population (www.cbs.nl)
Roodenburg, Hans, Rob Euwals dan Harry Terrele.
(2004).    “Effect  og  Immigrant  on  Labour Market and Government Budgets: The Case of Netherlan ds”, European Review , Vol 12. No 3. Soysal,  Yasemin  Nuhoğlu.  (1994). Limits  of Citizenship:  Migrants  and  Post  national Membership in Europe. Chicago: The University of Chicago Press.
Setiawan,  Hersri.  (2004).  “Membangun  Kembali Budaya  Rekonsiliasi”  dalam  Budiawan, Mematahkan  Pewarisan  Ingatan:  Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca- Soeharto . Jakarta: Elsam Shuval,  Judith  T.  (2000). Diaspora  Migration: Definitional  Ambiguities  and  a  Theoritical Paradigm. Cowley Road: Blackwell  Publisher.
Siedenburg,  Anton W. (2004).  “The Facts, Figures and Adjustments  of  the  Dutch  Newcomer Integration Act”, see in  Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany.
Sipayung, Bambang Alfres. (2011). “Exiled Memories: The  Collective  Memory  of  Indonesian  1965
Exiles”. Tesis Master, International Institute of
Social Studies, The Hague, Belanda.
Vasta, Ellie. (2006). “From Ethnic Minority to Ethnic Majority  Policy:  Changing  Identities  and  the shift  to Assimilationism  in  the  Netherlands”, Working Paper no 26 of Centre on Migration, Policy and Society University of Oxford