## KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR

## The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar City

## Soetji Andari
Badan Riset dan Inovasi Nasional Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia Diterima tanggal: 30 Januari 2022; Diterima setelah perbaikan: 21 April 2022; Disetujui terbit: 21 Juni 2022

## ABSTRAK
Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak  bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data  disajikan  dengan  menggunakan  grafik.  Responden  adalah  penduduk  miskin  yang  tinggal  di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin .
Kata Kunci: kebutuhan; nelayan; pemenuhan; kesejahteraan; keluarga

## ABSTRACT
The fishing community is a group that depends on the marine resource environment. They live in poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the  catch  is  sold  through  large  fishermen  who  dominate  the  market  and  have  no  bargaining  power. The low level of education results in very limited knowledge and skills of fishermen, generally acquired from generation to generation. The purpose of the study was to determine the needs of poor fishermen in  improving  family  welfare.  Family  welfare  is  a  condition  of  meeting  material,  spiritual,  and  social needs in order to be able to live a decent life for the family and be able to carry out its social functions. The  method  used  is  a  quantitative  research  method  supported  by  descriptive  data  to  describe  the problem of the welfare of poor fishermen, the data is presented using graphs. Respondents are poor people  living  in  Makassar  City  who  have  a  livelihood  as  fishermen.  The  small  income  and  monthly income  are  uncertain  in  number  so  they  are  in  debt.  The  results  showed  that  poor  fishermen  need canoes, business capital, availability of fuel oil at standard prices. In addition, poor fishermen need road repairs, lower prices of basic commodities, and the availability of clean water. To improve the welfare of poor fishermen requires policies and implementations that can improve family welfare. The policy of the  local  government  and  the  agency  service  is  to  provide  economic  assistance  for  productive
* Korespondensi Penulis: email: soetjiandari@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10825
businesses, canoes for poor fishermen. Improve maritime regulations to protect poor fishermen from various parties including high-interest loans from third parties, and provide support through training and subsidies for needs related to the needs of poor fishermen.
Keywords: need; fisherman; fulfillment; well-being; family

## PENDAHULUAN
Kota Makassar yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Badan Pusat Statistik tahun 2019  melansir  data  profil  mengenai  jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2019, yaitu ada sebanyak 759,58 jiwa (BPS, 2019). Jumlah penduduk miskin berkisar 779 ribu jiwa. Masyarakat nelayan di Kota Makassar merupakan salah satu kelompok masyarakat miskin yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budi daya. Nelayan pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan permukiman yang dekat dengan laut. Kehidupan nelayan sampai saat ini belum dapat dikatakan layak bahkan jauh dari sejahtera. Hal tersebut memengaruhi kualitas hidup nelayan. Penduduk  miskin  yang    teridentifikasi  sebagai nelayan adalah kelompok nelayan  miskin yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlahnya 14,58 juta jiwa atau 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia (Goso & Anwar, 2017). Kemiskinan masih melanda kehidupan nelayan. Kehidupan nelayan masih jauh dari memadai. Nelayan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.Hal ini disebabkan minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak), serta otoritas tidak mempunyai wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan (Retnowati, 2011b). Dinamika kehidupan nelayan terjerat kemiskinan dan kerentanan di perkotaan serta karakteristik penghidupan kelompok miskin perkotaan cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan jika dibandingkan dengan penduduk di pinggiran kota. Hal ini disebabkan kondisi infrastruktur yang relatif lebih baik, akses yang lebih mudah terhadap sumber ekonomi pusat perekonomian, dan lapangan pekerjaan. Kondisi ini membutuhkan pelindungan dari pemerintah terhadap kelompok miskin untuk melindungi dan mengembangkan aset penghidupan mereka.
Kebutuhan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan memerlukan upaya untuk menggapainya. Kebutuhan nelayan untuk meningkatkan pendapatan dengan berbagai usaha antara lain dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam berbagi tugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan nelayan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukan utama bahkan menjadi satu-satunya bagi nelayan. Secara umum, ada dua kategori nelayan di Makassar, yaitu nelayan miskin menggunakan kategori tradisional dan nelayan yang kaya biasanya pada kategori modern (Rahim & Dwi Hastuti, 2016). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan peralatan sederhana dan kurang memadai untuk mendapatkan ikan sehingga nelayan tidak mampu mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Nelayan tradisional merupakan penduduk asli yang sudah lama bermukim di sekitar pantai. Nelayan modern memiliki modal besar untuk mencari ikan dengan menggunakan peralatan canggih. Nelayan modern bukan penduduk asli. Nelayan modern merupakan pemilik modal besar sehingga mampu memiliki alat-alat modern, seperti kapal boat, pukat, atau jaring gambung. Menurut Adger (2000), bagi   komunitas nelayan yang kehidupan ekonominya tergantung pada ekosistem, resiliensi sosial sangat tergantung dengan  resiliensi  ekologi, yaitu bagaimana sistem ekologi berfungsi dalam memenuhi  kebutuhan manusia (Anugrahini, 2019).
Beberapa faktor penyebab nelayan menjadi miskin atau menjadi lebih sejahtera antara lain, adalah penegakan hukum yang belum berpihak kepada nelayan, adanya ego sektoral, regulasi yang tidak mendukung nelayan, dan terbatasnya peran kelembagaan baik pemerintah maupun nonpemerintah. Pemerintah belum menetapkan peraturan antimonopoli sehingga pembagian keuntungan antara pemilik kapital dan nelayan kurang berimbang. Faktor ini menyebabkan sistem bagi hasil tidak diterapkan sehingga nelayan selalu dirugikan (Irawan et al., 2016). Kebijakan mikroekonomi lebih banyak merugikan nelayan. Nelayan
kesulitan mengakses fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu kelancaran usaha karena persyaratan agunan yang memberatkan. Tingkat kesejahteraan nelayan masih di bawah sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin  (Fatmasari, 2016).
Kebijakan   yang   ditawarkan pemerintah untuk   menghapus   kemiskinan   yang  terjadi pada  nelayan  kecil  perlu  dilakukan  dengan memberikan  alternatif  pekerjaan kepada saat nelayan tidak  melaut, terutama saat musim pacelik dan pancaroba. Kehidupan nelayan tradisional memprihatinkan karena tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin sehingga sering kali menjadi objek eksploitasi oleh para pemilik modal atau para pedagang tengkulak serta distribusi pendapatan menjadi tidak merata (Anwar et  al. , 2019). Kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan dengan memberikan alternatif pekerjaan tersebut tidak hanya diberikan kepada nelayan, tetapi juga kepada istri nelayan  sehingga saat ketersediaan ikan tidak ada, mereka tidak menganggur. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut perlu  didukung  me lalui  kebijakan  pemerintah baik  pusat maupun daerah. Selain memberikan alternatif pekerjaan, perlu dilakukan   pemahaman untuk   menabung   pendapatan   setelah  dikurangi dengan  pengeluaran.  Kondisi  yang  sering  terjadi adalah  nelayan  kecil  belum  mampu  menabung dan  cenderung menghabiskan pendapatannya (Rohayati et al., 2019).
Hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar menyebutkan bahwa jumlah warga miskin yang tinggal di kawasan pesisir terbanyak ada di Kecamatan Ujung Tanah sebesar 11,14%, diikuti dengan Kecamatan Tallo 7,71%, dan Mariso 6,93%. Nelayan merupakan komunitas yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut. Kemiskinan nelayan lebih banyak karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan melimpahnya sumber daya ikan, seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam realita, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak), serta otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan (Retnowati,
2011). Nelayan mengalami kemiskinan karena faktor internal ataupun  faktor eksternal. Nelayan miskin selain karena faktor budaya terbatas modal, terbatasan teknologi penangkapan mengakibatkan rendahnya  posisi  tawar  nelayan  (Muflikhati et  al. , 2010). Pada penelitian ini diungkapkan tentang berbagai dan kebutuhan nelayan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga karena pendapatannya rendah, keterampilan terbatas, serta akses untuk menjual tangkapan dan harga tergantung kepada pengepul. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, ada delapan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu (1) pendapatan; (2) pengeluaran; (3) pola konsumsi dan gizi; (4) kesehatan; (5 ) pendidikan; (6) kondisi kehidupan; (7) fasilitas perumahan; (8) status kepemilikan rumah (Hutabarat & Lumbantoruan, 2019).
Pemerintah telah memberikan bantuan bagi nelayan miskin, antara lain, berupa Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diberikan secara nontunai atau dalam bentuk sembako biasanya berupa beras dan telur senilai Rp600.000,00 per bulan. Selain itu, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memutus rantai kemiskinan. Nelayan miskin yang memenuhi syarat adalah (1) ibu hamil maksimal kehamilan kedua; (2) memiliki anak balita dalam satu keluarga dengan maksimal dua anak; dan (3) anak usia sekolah dasar satu keluarga maksimal satu anak. Tidak semua nelayan miskin mendapatkan bantuan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, bantuan sosial sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan belum seluruhnya berhasil karena masih ada perbedaan data penerima bantuan, kendala dalam pelaksanaan, pengawasan oleh pemerintah belum optimal terhadap pelaksanaan proyek pengentasan kemiskinan menyebabkan terjadinya penyimpangan (Iriani, 2017).
Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kekayaan perikanan laut yang sangat besar. Namun, banyak masyarakat nelayan miskin yang belum memanfaatkan potensi ini. Salah satu kendala yang dihadapi nelayan adalah sulitnya mendapatkan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (Pujiyono & Nugraha, 2015). Kebutuhan nelayan miskin yang tinggal di pesisir pantai dengan kriteria miskin dilihat dari kondisi rumah dan data sekunder nelayan miskin di tingkat kecamatan. Kemiskinan di kalangan nelayan merupakan masalah besar karena kompleksnya faktor
penyebab kemiskinan. Melalui metaanalisis, disebut bahwa secara representasi sosial, kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Kemiskinan pada masyarakat nelayan karena adanya pengetahuan sosial bersama. Kemiskinan cenderung berulang dalam sebuah siklus spiral kemiskinan dalam komunitas nelayan dan membentuk representasi sosial sebagai pengetahuan yang menyebar melalui interaksi (Zuhri, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh nelayan miskin untuk memenuhi kesejahteraan keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan upaya yang dilakukan oleh nelayan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner serta wawancara terstruktur dan observasi (Sugiyono, 2016). Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara disampaikan melalui observasi merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan (1) kebutuhan responden untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan (2) data pendukung penelitian melalui observasi tentang kondisi keluarga nelayan dan kegiatan sehari-hari dalam mencari nafkah dan pengamatan langsung tentang kehidupan nelayan dan lingkungannya, serta wawancara untuk mengetahui informasi tentang permasalahan yang dihadapi nelayan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung data deskriptif. Tujuan peneliti adalah untuk memaparkan suatu gambaran tentang permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan dengan  menggunakan  grafik.  Lokasi  penelitian adalah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
Kriteria nelayan miskin adalah nelayan yang memiliki pendapatan yang tergantung pada banyaknya hasil tangkapan sesuai dengan musim sehingga pendapatan itu tidak pasti (Muflikhati, et  al. , 2010).  Kriteria masyarakat miskin, antara lain, (1) tidak mampu membayar pengobatan di pusat kesehatan masyarakat, (2) tingkat pendidikan kepala rumah tangga tertinggi  tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, serta (3) pendapatan kepala keluarga di bawah Rp600.000,00 per bulan (Goso & Anwar, 2017). Kriteria lainnya adalah berdasarkan kondisi rumah nelayan dan data sekunder nelayan miskin di tingkat kecamatan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam menggapai kesejahteraan keluarga serta latar belakang responden. Riset kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan masalah nelayan miskin yang dapat  digeneralisasikan  melalui  gambar  grafik dari latar belakang nelayan miskin. Penelitian ini mementingkan aspek keluasan sehingga data hasil riset dapat merepresentasi dari seluruh populasi di nelayan miskin di Kecamatan Ujung Tanah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi yang berhubungan dengan kebutuhan dasar nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam bentuk gambar. Pengumpulan data dilakukan terhadap 50 partisipan, yaitu nelayan miskin dengan kriteria miskin berdasarkan informasi dari aparat dan para tokoh masyarakat setempat, miskin dilihat dari kondisi rumah, dan berdasarkan data sekunder nelayan miskin di tingkat kecamatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin untuk menggapai kesejahteraan keluarga serta latar belakang responden. Riset kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan masalah nelayan miskin yang dapat  digeneralisasikan  melalui  gambar  grafik dari latar belakang nelayan miskin. Penelitian ini mementingkan pada aspek keluasan sehingga data hasil riset dapat merepresentasi dari seluruh populasi di nelayan miskin di Kecamatan Ujung Tanah. Analisis data dengan menggunakan analisis frekuensi yang berhubungan dengan kebutuhan dasar nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga disajikan dalam bentuk gambar.

## GAMBARAN NELAYAN MISKIN DAN HIDUP KEBUTUHAN HIDUP
Hasil penelitian tentang kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar dapat dilihat pada Gambar 1.
Tidak menampilkan halaman
Hasil penelitian tentang kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1 Usia Responden Figure 1 Age of Respondents
Gambar 1 menunjukkan bahwa usia responden berkisar antara 20 tahun hingga 61 tahun. Responden yang paling banyak berusia antara 41–47 tahun (24%), responden berusia antara 48–54 tahun (20%), responden berusia antara 34–50 tahun (18%), responden berusia antara 27–33 tahun (14%), dan responden yang paling sedikit berusia antara 20–26 orang tahun (8%).
Rata-rata responden berusia produktif. Artinya, nelayan kebanyakan masih mampu melaut untuk beberapa hari dan mampu memberikan pendapatan bagi keluarga karena sebagian besar nelayan berusia produktif. Namun, potensi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Tingkat penghasilan nelayan berbeda karena ketimpangan pendapatan antarrumah tangga. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antarrumah tangga pada kelompok (Firdaus & Witomo, 2016). Selain itu, apabila ada ombak besar, nelayan tidak dapat melakukan aktivitas melaut. Hampir sebagian besar nelayan memperbaiki jaring dan menekuni usaha lain yang dinilai produktif. Nelayan berharap aktivitas tersebut dapat memberikan pendapatan bagi kebutuhan keluarga. Kemampuan nelayan dalam melaut dilakukan secara sederhana karena tingkat pendidikan terbatas. Tingkat pendidikan nelayan dapat dilihat pada grafik berikut.
20-26 thn; 4 27-33 thn; 7 34-40 thn; 9 41-47 thn; 12 48-54 thn; 10 55 - 61 thn; 8 0 2 4 6 8 10 12 14 20-26 thn 27-33 thn 34-40 thn 41-47 thn 48-54 thn 55 - 61 thn SD/sederajat 58%
SMP/sederajat 32% SMA/sederajat 10%
Commented [k1]: Tanda baca hubung (-) di antara angka tidak bisa diganti menjadi tanda pisah (—). 20-26 seharusnya 20—26. Begitu juga yang lainnya. Gambar 1. Usia Responden.
Figure 1. Age of Respondents.
Gambar 1 menunjukkan bahwa usia responden berkisar antara 20 tahun hingga 61 tahun. Responden yang paling banyak berusia antara 41–47 tahun (24%), responden berusia antara 48–54 tahun (20%), responden berusia antara 34–50 tahun (18%), responden berusia antara 27–33 tahun (14%), dan responden yang paling sedikit berusia antara 20–26 orang tahun (8%).
Rata-rata  responden  berusia  produktif. Artinya, nelayan kebanyakan masih mampu melaut untuk beberapa hari dan mampu memberikan pendapatan bagi keluarga karena sebagian besar nelayan berusia produktif. Namun, potensi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Tingkat penghasilan nelayan berbeda karena ketimpangan pendapatan antarrumah tangga. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antarrumah tangga pada kelompok (Firdaus & Witomo, 2016). Selain itu, apabila ada ombak besar, nelayan tidak dapat melakukan aktivitas melaut. Hampir sebagian besar nelayan memperbaiki jaring dan menekuni usaha lain yang dinilai produktif. Nelayan berharap aktivitas tersebut dapat memberikan pendapatan bagi kebutuhan keluarga. Kemampuan nelayan dalam melaut dilakukan secara sederhana karena tingkat pendidikan terbatas. Tingkat pendidikan nelayan dapat dilihat pada grafik berikut.
di laut sehingga banyak anak yang tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Menurut nelayan, yang penting mereka bisa membaca dan menulis. Kemampuang itu sudah cukup memadai untuk bekerja sebagai nelayan. Tingkat pendapatan nelayan rendah berimplikasi pada ketidakmampuan menyekolahkan anak ke tingkat lebih tinggi. Anak nelayan berhenti sekolah sebelum lulus sekolah dasar. Selain itu, nelayan tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi karena keterbatasan pendapatan orang tua (Lestari, 2018).
Nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas. Nelayan mendapat pengetahuan melaut secara turun- temurun melalui pengalaman dari pendahulunya sehingga metode penangkapan ikan tidak mengalami perubahan. Tingkat pendidikan formal nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi pola hidup nelayan, antara lain, adalah tingkat pendidikan kepala keluarga, umur kepala keluarga, besarnya pendapatan keluarga, dan jumlah tanggungan. Adapun faktor ekstenal yang memengaruhi pendapatan nelayan, misalnya keterbatasan transportasi dan faktor kebijakan pemerintah daerah (Akbar & Oktavianti, 2019).

## Tidak menampilkan halaman
Hasil penelitian tentang kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1 Usia Responden
Figure 1 Age of Respondents
Gambar 1 menunjukkan bahwa usia responden berkisar antara 20 tahun hingga 61 tahun. Responden yang paling banyak berusia antara 41–47 tahun (24%), responden berusia antara 48–54 tahun (20%), responden berusia antara 34–50 tahun (18%), responden berusia antara 27–33 tahun (14%), dan responden yang paling sedikit berusia antara 20–26 orang tahun (8%).
Rata-rata responden berusia produktif. Artinya, nelayan kebanyakan masih mampu melaut untuk beberapa hari dan mampu memberikan pendapatan bagi keluarga karena sebagian besar nelayan berusia produktif. Namun, potensi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Tingkat penghasilan nelayan berbeda karena ketimpangan pendapatan antarrumah tangga. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antarrumah tangga pada kelompok (Firdaus & Witomo, 2016). Selain itu, apabila ada ombak besar, nelayan tidak dapat melakukan aktivitas melaut. Hampir sebagian besar nelayan memperbaiki jaring dan menekuni usaha lain yang dinilai produktif. Nelayan berharap aktivitas tersebut dapat memberikan pendapatan bagi kebutuhan keluarga. Kemampuan nelayan dalam melaut dilakukan secara sederhana karena tingkat pendidikan terbatas. Tingkat pendidikan nelayan dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 2 Pendidikan Responden Figure 2 Respondent's Education
20-26 thn; 4
27-33 thn; 7 34-40 thn; 9 41-47 thn; 12 48-54 thn; 10 55 - 61 thn; 8 0 2 4 6 8 10 12 14 20-26 thn 27-33 thn 34-40 thn 41-47 thn 48-54 thn 55 - 61 thn SD/sederajat 58% SMP/sederajat
32% SMA/sederajat 10% Commented [k1]: Tanda baca hubung (-) di antara angka tidak bisa diganti menjadi tanda pisah (—). 20-26 seharusnya 20—26. Begitu juga yang lainnya.
Gambar 2. Pendidikan Responden.
Figure 2. Respondent’s Education.
Data pada Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (58%) berpendidikan sekolah dasar atau SD/sederajat, 32% berpendidikan SMP/sederajat, dan 10% berpendidikan SMA/sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan disebabkan kesulitan ekonomi dan ketidakmampuan menyediakan biaya sekolah yang dirasa cukup tinggi. Sekolah tidak dianggap penting bagi nelayan karena tidak langsung mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, seorang anak laki-laki sudah terbiasa membantu ayahnya bekerja

## Tidak menampilkan halaman
Data pada Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (58%) berpendidikan sekolah dasar atau SD/sederajat, 32% berpendidikan SMP/sederajat, dan 10% berpendidikan SMA/sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan disebabkan kesulitan ekonomi dan ketidakmampuan menyediakan biaya sekolah yang dirasa cukup tinggi. Sekolah tidak dianggap penting bagi nelayan karena tidak langsung mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, seorang anak laki- laki sudah terbiasa membantu ayahnya bekerja di laut sehingga banyak anak yang tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Menurut nelayan, yang penting mereka bisa membaca dan menulis. Kemampuang itu sudah cukup memadai untuk bekerja sebagai nelayan. Tingkat pendapatan nelayan rendah berimplikasi pada ketidakmampuan menyekolahkan anak ke tingkat lebih tinggi. Anak nelayan berhenti sekolah sebelum lulus sekolah dasar. Selain itu, nelayan tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi karena keterbatasan pendapatan orang tua (Lestari, 2018).
Nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas. Nelayan mendapat pengetahuan melaut secara turun-temurun melalui pengalaman dari pendahulunya sehingga metode penangkapan ikan tidak mengalami perubahan. Tingkat pendidikan formal nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi pola hidup nelayan, antara lain, adalah tingkat pendidikan kepala keluarga, umur kepala keluarga, besarnya pendapatan keluarga, dan jumlah tanggungan. Adapun faktor ekstenal yang memengaruhi pendapatan nelayan, misalnya  keterbatasan transportasi dan faktor kebijakan pemerintah daerah (Akbar & Oktavianti, 2019).

## Gambar 3 Jumlah Anak Nelayan Figure 3 Number of Children of Fishermen
Gambar 3 menggambarkan bahwa nelayan yang memiliki tanggungan anak sebanyak 1—2 orang berjumlah 38%, nelayan yang mempunyai tanggungan anak sebanyak 3—4 orang berjumlah 34%, nelayan yang memiliki tanggungan anak sebanyak 5—6 orang berjumlah 18%, dan nelayan yang memiliki tanggungan anak sebanyak 7—8 orang berjumlah 10%.  Nelayan harus mampu menghidupi anak dan istrinya dalam satu keluarga yang berjumlah antara 3 sampai dengan 10 orang anggota keluarga dengan pendapatan yang tidak pasti. Nelayan miskin memiliki pendapatan sedikit untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering kali meminjam kepada punggawa . Punggawa adalah pemilik usaha penangkapan ikan sekaligus pemimpin berstatus sebagai pemilik usaha penangkapan ikan.
1 — 2 anak 38% 3 — 4 anak 34% 5 — 6 anak 18% 7—8 anak 10%
Gambar 3. Jumlah Anak Nelayan. Figure 3. Number of Children of Fishermen.
Gambar 3 menggambarkan bahwa nelayan yang memiliki tanggungan anak sebanyak 1—2 orang berjumlah 38%, nelayan yang mempunyai tanggungan anak sebanyak 3—4 orang berjumlah 34%, nelayan yang memiliki tanggungan anak sebanyak 5—6 orang berjumlah 18%, dan nelayan yang memiliki tanggungan anak sebanyak 7—8 orang berjumlah 10%.  Nelayan harus mampu menghidupi anak dan istrinya dalam satu keluarga yang berjumlah antara 3 sampai dengan 10 orang anggota keluarga dengan pendapatan yang tidak pasti. Nelayan miskin memiliki pendapatan sedikit untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering kali meminjam kepada punggawa . Punggawa adalah pemilik usaha penangkapan ikan sekaligus pemimpin berstatus sebagai pemilik usaha penangkapan ikan.
Kabupaten Bontoa merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh nelayan. Dalam masyarakat ini terdapat tatanan sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan sumber daya material atau ekonomi di sektor kelautan yang merupakan sumber pendapatan utama mereka. Sumber daya tersebut meliputi modal dan alat tangkap yang hanya dimiliki oleh segelintir nelayan. Hal ini menjadi faktor utama dalam pembagian kerja dan berdampak pada stratifikasi sosial kehidupan masyarakat nelayan setempat. Nelayan tanpa alat tangkap disebut mustard dan nelayan yang bekerja pada nelayan dengan alat tangkap disebut fengga . Sistem ini telah ada selama beberapa generasi. Ada hubungan saling ketergantungan. Namun, hubungan ini tidak paralel. Punggawa sebagai patron dan nelayan sebagai klien (Chalid & Manji, 2021).
Nelayan yang meminjam uang dari punggawa harus membayar dengan hasil tangkapannya. Punggawa menetapkan bunga pinjaman yang dibayar dalam bentuk tangkapan ikan yang harganya ditentukan oleh punggawa . Nelayan tidak boleh menjual hasil tangkapan kepada pengumpul atau punggawa lain. Hasil tangkapan hanya bisa dijual kepada punggawa yang meminjamkan modal kepada nelayan tersebut. Hal ini menyebabkan nelayan tidak memiliki posisi tawar dalam meningkatkan penghasilan. Hampir seluruh nelayan miskin adalah masyarakat yang marginal. Mereka menjadi sasaran eksploitasi penguasa laut yang memiliki peralatan penangkap ikan yang canggih yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Kemiskinan nelayan selalu menjadi ciri masyarakat nelayan berdasarkan beberapa fakta tentang kondisi permukiman yang kumuh serta tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah (Syatori, 2014).
Gambar 4 menggambarkan tingkat penghasilan responden. Nelayan yang berpenghasilan antara Rp700.000,00 Rp1.000.000,00 tiap bulan berjumlah 64%. Nelayan yang berpenghasilan antara Rp300.000,00–Rp600.000,00 per bulan berjumlah 16%. Nelayan yang berpenghasilan antara Rp1.900.000,00 hingga Rp2.200.000 per bulan berjumlah 4%. Jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di Kota Makassar tahun 2018 sebesar 2,6 juta rupiah, artinya pendapatan nelayan masih di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan (Tempo, 2017).
Faktor yang memengaruhi penghasilan nelayan dari aspek sosial ekonomi adalah modal, hasil tangkapan, pengalaman melaut, usia, kepemilikan alat tangkap, dan harga bahan bakar. Penghasilan masyarakat nelayan bergantung pada pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang terdapat di laut. Nelayan masih sangat bergantung pada usaha penangkapan ikan untuk menghasilkan uang. Selain itu, nelayan tidak memiliki akses ke lokasi yang produktif karena harus melalui izin aparat. Nelayan yang akan melaut membutuhkan izin dengan membayar sejumlah uang kepada aparat. Jika dua hal itu tidak dimiliki, hasil tangkapan tidak maksimal. Penurunan pendapatan nelayan di Makassar tidak hanya disebabkan oleh menurunnya nilai produksi perikanan, tetapi juga karena makin meningkatnya biaya operasional dan perbekalan nelayan untuk sekali berlayar. Pendapatan nelayan yang tidak pasti menyebabkan seluruh anggota keluarga seperti anak dan istri  membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga nelayan (Firdaus & Rahadian, 2016).

## Tidak menampilkan halaman
Kabupaten Bontoa merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh nelayan. Dalam masyarakat ini terdapat tatanan sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan sumber daya material atau ekonomi di sektor kelautan yang merupakan sumber pendapatan utama mereka. Sumber daya tersebut meliputi modal dan alat tangkap yang hanya dimiliki oleh segelintir nelayan. Hal ini menjadi faktor utama dalam pembagian kerja dan berdampak pada stratifikasi sosial kehidupan masyarakat nelayan setempat. Nelayan tanpa alat tangkap disebut mustard dan nelayan yang bekerja pada nelayan dengan alat tangkap disebut fengga . Sistem ini telah ada selama beberapa generasi. Ada hubungan saling ketergantungan. Namun, hubungan ini tidak paralel.
Punggawa sebagai patron dan nelayan sebagai klien (Chalid & Manji, 2021).
Nelayan yang meminjam uang dari punggawa harus membayar dengan hasil tangkapannya. Punggawa menetapkan bunga pinjaman yang dibayar dalam bentuk tangkapan ikan yang harganya ditentukan oleh punggawa . Nelayan tidak boleh menjual hasil tangkapan kepada pengumpul atau punggawa lain. Hasil tangkapan hanya bisa dijual kepada punggawa yang meminjamkan modal kepada nelayan tersebut. Hal ini menyebabkan nelayan tidak memiliki posisi tawar dalam meningkatkan penghasilan. Hampir seluruh nelayan miskin adalah masyarakat yang marginal. Mereka menjadi sasaran eksploitasi penguasa laut yang memiliki peralatan penangkap ikan yang canggih yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Kemiskinan nelayan selalu menjadi ciri masyarakat nelayan berdasarkan beberapa fakta tentang kondisi permukiman yang kumuh serta tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah (Syatori, 2014).

## Gambar 4 Penghasilan Nelayan dalam 1 Figure 4 Fishermen's income in one month
Gambar 4 menggambarkan tingkat penghasilan responden. Nelayan yang berpenghasilan antara Rp700.000,00–Rp1.000.000,00 tiap bulan berjumlah 64%. Nelayan yang berpenghasilan antara Rp300.000,00–Rp600.000,00 per bulan berjumlah 16%. Nelayan yang berpenghasilan antara Rp1.900.000,00 hingga Rp2.200.000 per bulan berjumlah 4%. Jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di Kota Makassar tahun 2018 sebesar 2,6 juta rupiah, artinya pendapatan nelayan masih di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan (Tempo, 2017).
Faktor yang memengaruhi penghasilan nelayan dari aspek sosial ekonomi adalah modal, hasil tangkapan, pengalaman melaut, usia, kepemilikan alat tangkap, dan harga bahan bakar. Penghasilan masyarakat nelayan bergantung pada pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang terdapat di laut. Nelayan masih sangat bergantung pada usaha penangkapan ikan untuk menghasilkan uang. Selain itu, nelayan tidak memiliki

## 0
5 10 15 20 25 30 35 300 - 600 RIBU 700 -
1000 RIBU 1000 - 1400 RIBU 1500 - 1800 RIBU 1900 - 2200
RIBU 8 32 6 2
2
Gambar 4. Penghasilan Nelayan dalam 1 Bulan. Figure 4. Fishermen’s income in one month.

## Tidak menampilkan halaman
akses ke lokasi yang produktif karena harus melalui izin aparat. Nelayan yang akan melaut membutuhkan izin dengan membayar sejumlah uang kepada aparat. Jika dua hal itu tidak dimiliki, hasil tangkapan tidak maksimal. Penurunan pendapatan nelayan di Makassar tidak hanya disebabkan oleh menurunnya nilai produksi perikanan, tetapi juga karena makin meningkatnya biaya operasional dan perbekalan nelayan untuk sekali berlayar. Pendapatan nelayan yang tidak pasti menyebabkan seluruh anggota keluarga seperti anak dan istri  membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga nelayan (Firdaus & Rahadian, 2016).

## Gambar 5 Pekerjaan Sambilan Nelayan

## Figure 5 Fisherman's Part-time Job
Gambar 5 menggambarkan pekerjaan sambilan nelayan. Nelayan yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai tukang ojek sebanyak 12%, sebagai buruh bangunan sebanyak 8%, sebagai tukang dalam perbaikan kapal sebanyak 8%, dan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 72%. Nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sambilan disebabkan nelayan memiliki keterbatasan pendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Akibatnya, nelayan hanya mengandalkan pekerjaan pokok yang sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan berdasarkan penelitian ada beberapa faktor, antara lain, program yang tidak memihak nelayan sering kali merugikan nelayan kecil, orientasi atau pandangan hidup yang tidak membuat nelayan maju, sumber daya yang terbatas, tidak memiliki peralatan penangkapan ikan yang memadai sehingga hasil tangkapan sedikit, tidak memiliki atau rendahnya tingkat investasi, mempunyai utang, gaya hidup boros, keterbatasan musim penangkapan, dan kalah bersaing dengan para penangkap ikan yang memiliki modal besar (Tain, 2013).
0 20 Tidak memiliki pekerjaan sampingan tukang ojeg tukang perbaikan kapal lainnya 20 12 4 7
Commented [k3]:
Commented [k4]: Gambar tidak bisa disunting. ojeg seharusnya ojek tukang perbaikan kapal seharusnya tukang dalam perbaikan kapal
Gambar 5. Pekerjaan Sambilan Nelayan. Figure 5. Fisherman’s Part-time Job.
Gambar 5 menggambarkan pekerjaan sambilan nelayan. Nelayan yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai tukang ojek sebanyak 12%, sebagai buruh bangunan sebanyak 8%, sebagai tukang dalam perbaikan kapal sebanyak 8%, dan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan
sebanyak 72%. Nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sambilan disebabkan nelayan memiliki keterbatasan pendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Akibatnya, nelayan hanya mengandalkan pekerjaan pokok yang sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan berdasarkan penelitian ada beberapa faktor, antara lain, program yang tidak memihak nelayan sering kali merugikan nelayan kecil, orientasi atau pandangan hidup yang tidak membuat nelayan maju, sumber daya yang terbatas, tidak memiliki peralatan penangkapan ikan yang memadai sehingga hasil tangkapan sedikit, tidak memiliki atau rendahnya tingkat investasi, mempunyai utang, gaya hidup boros, keterbatasan musim penangkapan, dan kalah bersaing dengan para penangkap ikan yang memiliki modal besar (Tain, 2013).

## Tidak menampilkan halaman

## Gambar 6 Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Nelayan Figure 6 Fisherman's Monthly Household Expenditure
Pada Gambar 6, terlihat bahwa nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga kurang dari Rp510.000,00 per bulan sebanyak 30%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp510.000,00–Rp750.000,00 per bulan berjumlah 26%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp760.000,00–Rp1.000.000,00 per bulan berjumlah 20%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp1.010.000,00– Rp1.250.000,00 per bulan berjumalah 20% dan nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga lebih dari Rp1.260.000,00 per bulan berjumlah 14%. Pengeluaran nelayan per bulan paling banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana (Hijriati & Mardiana, 2015). Pendapatan nelayan memengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga di daerah ini sehingga dengan pendapatnya tersebut, nelayan termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah dengan penghasilan bersih antara 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah per bulan (Alatas, 2017).
Dalam kehidupan sehari-hari nelayan tradisional berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di antara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Fatmasari, 2016). Nelayan memiliki tempat tinggal yang berimpitan dan tidak ada batas jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Gambaran kepemilikan tempat tinggal responden dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
15 13 10 10
2
Milik sendiri 60% Sewa rumah 16% Tinggal bersama kerabat 24%
Commented [k5]: Gambar tidak dapat disunting. Ada kesalahan penggunaan tanda baca titik dan penggunaan kata ribu. Seharusnya tertulis 510.000 – 750.000 760.000 – 1.000.000 1.010.000 – 1.250.000 1.260.000

## Tidak menampilkan halaman
Gambar 6 Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Nelayan

## Figure 6 Fisherman's Monthly Household Expenditure
Pada Gambar 6, terlihat bahwa nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga kurang dari Rp510.000,00 per bulan sebanyak 30%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp510.000,00–Rp750.000,00 per bulan berjumlah 26%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp760.000,00–Rp1.000.000,00 per bulan berjumlah 20%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp1.010.000,00– Rp1.250.000,00 per bulan berjumalah 20% dan nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga lebih dari Rp1.260.000,00 per bulan berjumlah 14%. Pengeluaran nelayan per bulan paling banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana (Hijriati & Mardiana, 2015). Pendapatan nelayan memengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga di daerah ini sehingga dengan pendapatnya tersebut, nelayan termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah dengan penghasilan bersih antara 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah per bulan (Alatas, 2017).
Dalam kehidupan sehari-hari nelayan tradisional berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di antara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Fatmasari, 2016). Nelayan memiliki tempat tinggal yang berimpitan dan tidak ada batas jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Gambaran kepemilikan tempat tinggal responden dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
15 13 10 10 2
Milik sendiri 60% Sewa rumah 16%
Tinggal bersama kerabat 24%
Commented [k5]: Gambar tidak dapat disunting. Ada kesalahan penggunaan tanda baca titik dan penggunaan kata ribu.
Seharusnya tertulis 510.000 – 750.000 760.000 – 1.000.000 1.010.000 – 1.250.000 1.260.000 Gambar 6.   Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Nelayan Figure .... 6. .... Fisherman’s
Monthly
Household
Expenditure .
Pada Gambar 6, terlihat bahwa nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga kurang dari Rp510.000,00 per bulan sebanyak 30%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp510.000,00– Rp750.000,00 per bulan berjumlah 26%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp760.000,00–Rp1.000.000,00 per bulan berjumlah 20%. Nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga antara Rp1.010.000,00–Rp1.250.000,00 per bulan berjumalah 20% dan nelayan yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga lebih dari Rp1.260.000,00 per bulan berjumlah 14%. Pengeluaran nelayan per bulan paling banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana (Hijriati & Mardiana,
2015). Pendapatan nelayan memengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga di daerah ini sehingga dengan pendapatnya tersebut, nelayan termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah dengan penghasilan bersih antara 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah per bulan (Alatas, 2017).
Dalam kehidupan sehari-hari nelayan tradisional berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pokok sehari- hari. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di antara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Fatmasari, 2016). Nelayan memiliki tempat tinggal yang berimpitan dan tidak ada batas jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Gambaran kepemilikan tempat tinggal responden dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.

## Gambar 7. Tempat Tinggal Keluarga Nelayan.
Figure 7. Residence of Fisherman’s Family.
Gambar 7 menggambarkan tempat tinggal nelayan. Nelayan yang memiliki tempat tinggal milik sendiri berjumlah 60%. Nelayan yang menumpang di rumah sanak saudara berjumlah 24% dan nelayan yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah berjumlah 16%. Nelayan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kehidupan para nelayan masih  belum  tergolong  mampu  secara  finansial dan belum sejahtera. Ironisnya, hidup di kekayaan sumber daya alam laut, masyarakat setempat belum mampu hidup bahagia  dan sejahtera. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah nelayan miskin. Pada bagian dalam rumah, bilik rumah hanya berbataskan dinding tengah tanpa pintu. Nelayan yang mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupannya dapat dilihat dari kualitas permukimannya. Rumah nelayan sangat sederhana karena kemiskinan merupakan sebuah kata yang sangat melekat dengan keluarga nelayan sehingga banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanganinya, umumnya melalui pemberian bantuan serta pemberdayaan usaha keluarga nelayan (Rahadian, 2016). Rumah nelayan berdindingkan kayu dan berlantai tanah,
kumuh, dan hanya memilliki perabotan rumah tangga sederhana. Keluarga nelayan tidak memiliki sanitasi dasar untuk memenuhi keperluan sehari- hari seperti air bersih.

## Tidak menampilkan halaman

## Gambar 7 Tempat Tinggal Keluarga Nelayan

## Figure 7 Residence of Fisherman's Family
Gambar 7 menggambarkan tempat tinggal nelayan. Nelayan yang memiliki tempat tinggal milik sendiri berjumlah 60%. Nelayan yang menumpang di rumah sanak saudara berjumlah 24% dan nelayan yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah berjumlah 16%. Nelayan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kehidupan para nelayan masih belum tergolong mampu secara finansial dan belum sejahtera. Ironisnya, hidup di kekayaan sumber daya alam laut, masyarakat setempat belum mampu hidup bahagia dan sejahtera. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah nelayan miskin. Pada bagian dalam rumah, bilik rumah hanya berbataskan dinding tengah tanpa pintu. Nelayan yang mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupannya dapat dilihat dari kualitas permukimannya. Rumah nelayan sangat sederhana karena kemiskinan merupakan sebuah kata yang sangat melekat dengan keluarga nelayan sehingga banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanganinya, umumnya melalui pemberian bantuan serta pemberdayaan usaha keluarga nelayan (Rahadian, 2016). Rumah nelayan berdindingkan kayu dan berlantai tanah, kumuh, dan hanya memilliki perabotan rumah tangga sederhana. Keluarga nelayan tidak memiliki sanitasi dasar untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti air bersih.
Gambar 8 Kemampuan Nelayan Membiayai Pengobatan

## Figure 8 The Ability of Fishermen to Pay for Treatment
Gambar 8 menggambarkan kemampuan nelayan untuk membiayai pengobatan. Dengan penggunaan kartu Jamkesda sejumlah 36%, artinya nelayan mendapatkan pengobatan secara gratis karena Jamkesda ditanggung oleh pemerintah daerah. Nelayan yang mampu berobat ke dokter dengan mampu membayar biaya pengobatan ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) menggunakan BPJS sebanyak 4% berarti bahwa nelayan membayar secara rutin biaya pengobatan dengan menggunakan fasilitas BPJS. Nelayan yang mampu membayar biaya pengobatan ke puskesmas dengan biaya sendiri berjumlah 10%.
Nelayan miskin tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan karena pendapatan rendah. Nelayan tersebut tidak mampu membayar jaminan kesehatan dan hanya mengandalkan jaminan kesehatan pemerintah. Kehidupan nelayan yang keras menyebabkan nelayan tidak mudah jatuh sakit. Apabila sakit, nelayan diobati dengan obat yang dibeli di warung atau menggunakan obat tradisional. Di Indonesia terdapat sekitar 2,7
5 27 18 0 5 10 15 20 25 30 mampu berobat dengan biaya mandiri mampu berobat ke puskesmas dengan BPJS mampu berobat ke puskesmas kartu Jamkesda Commented [k6]: Kata bahagia disarankan diganti dengan kata berkecukupan karena berdasarkan maknanya, bahagia adalah keadaan perasaan.
Gambar .. 8. .. Kemampuan Nelayan Membiayai Pengobatan.
Figure  8.  The  Ability  of  Fishermen  to  Pay  for Treatment.
Gambar 8 menggambarkan kemampuan nelayan untuk membiayai pengobatan. Dengan penggunaan kartu Jamkesda sejumlah 36%, artinya nelayan mendapatkan pengobatan secara gratis karena Jamkesda ditanggung oleh pemerintah daerah. Nelayan yang mampu berobat ke dokter dengan mampu membayar biaya pengobatan ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) menggunakan BPJS sebanyak 4% berarti bahwa nelayan membayar secara rutin biaya pengobatan dengan menggunakan fasilitas BPJS. Nelayan yang mampu membayar biaya pengobatan ke puskesmas dengan biaya sendiri berjumlah 10%.

## Tidak menampilkan halaman
juta nelayan yang 95,6% di antaranya adalah nelayan tradisional dan miskin yang bekerja di  dekat  atau  beberapa  mil  di  lepas  pantai.  Beberapa  masalah  yang  dihadapi  nelayan Indonesia,  antara  lain,  adalah  akses  terhadap  BBM  bersubsidi,  pendanaan,  adanya pungutan  liar,  kepedulian  lingkungan,  serta  pelindungan  jiwa  dan  kesehatan  (Rahman, 2015).

## Gambar 9 Kemampuan Membiayai Pendidikan Figure 9 Ability to Finance Education
Gambar  9  menggambarkan  kemampuan  nelayan  dalam  membiayai  pendidikan. Nelayan yang kurang mampu membiayai pendidikan anak berjumlah 56%. Nelayan yang tidak  mampu  membiayai  pendidikan  anak  berjumlah  32%.  Nelayan  mampu  membiayai pendidikan  anak  berjumlah  12%.  Tingkat  kemiskinan  nelayan  di  Ujung  Tanah menyebabkan anak nelayan tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Nelayan miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak dari pendapatan hasil tangkapan ikan. Nelayan tidak mampu  membayar  sekolah.  Nelayan  menyekolahkan  anaknya  karena  mendapat  biaya gratis  dari  pemerintah  dan  tinggal  dekat  dengan  lokasi  sekolah. Hal  ini  terjadi  karena pendapatan  diperoleh  nelayan  rendah  sehingga  nelayan  tidak  mampu  mencukupi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan di bidang pendidikan. Orang tua hanya mampu menyekolahkan  anak  pada  jenjang  pendidikan  dasar  hingga  menengah.  Hal  ini menyebabkan  anak  nelayan  memiliki  pendidikan  rendah.  Faktor  penyebab  tingkat pendidikan  rendah  pada  anak  nelayan  adalah  nelayan  tidak  mempunyai  dana  untuk membiayai sekolah dan biaya sekolah dirasakan sangat mahal. Lingkungan pun kurang mendukung  karena  banyak teman  sebaya  tidak  tamat  sekolah  dan  ikut  bekerja  melaut membantu orang tua (Lestari, 2018).
12% 56% 32% mampu membiayai pendidikan keluarga kurang mampu memebiayai pendidikan keluarga tidak mampu memebiayai pendidikan keluarga Commented [k7]:
Commented [k8]: Gambar tidak dapat disunting.
Ada dua kesalahan penulisan. memebiayai seharusnya membiayai
Gambar 9. Kemampuan Membiayai Pendidikan. Figure 9. Ability to Finance Education.
Nelayan miskin tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan karena pendapatan rendah. Nelayan tersebut tidak mampu membayar jaminan kesehatan dan hanya mengandalkan jaminan kesehatan pemerintah. Kehidupan nelayan yang keras menyebabkan nelayan tidak mudah jatuh sakit. Apabila sakit, nelayan diobati dengan obat
yang dibeli di warung atau menggunakan obat tradisional. Di Indonesia terdapat sekitar 2,7 juta nelayan yang 95,6% di antaranya adalah nelayan tradisional dan miskin yang bekerja di dekat atau beberapa mil di lepas pantai. Beberapa masalah yang dihadapi nelayan Indonesia, antara lain, adalah akses terhadap BBM bersubsidi, pendanaan, adanya pungutan liar, kepedulian lingkungan, serta pelindungan jiwa dan kesehatan (Rahman, 2015). Tidak menampilkan halaman

## Gambar 10 Kemampuan Membiayai Kegiatan Sosial Figure 10 Ability to Finance Social Activities
Gambar  10  memperlihatkan  kemampuan  nelayan  membiayai  kegiatan  sosial  per bulan. Nelayan yang mampu membayar biaya kegiatan sosial kurang dari Rp20.000,00 per bulan berjumlah 42%.  Nelayan yang mampu membayar biaya kegiatan sosial antara Rp21.000,00–Rp40.000,00 per bulan berjumlah 33%. Nelayan yang mampu membayar kegiatan sosial antara Rp41.000,00–Rp80.000,00 per bulan berjumlah 17%. Nelayan yang mampu membiayai kegiatan sosial Rp81.000,00–Rp120.000,00 per bulan berjumlah 8%. Nelayan  yang  membayar  biaya  kegiatan  sosial  berupa  biaya  untuk  bergotong  royong kegiatan  pengajian,  arisan  ibu-ibu  nelayan,  dan  memberikan  iuran  kematian.  Dalam kegiatan  nelayan  pada  aspek  sosial,  nelayan  memiliki  kesadaran  untuk  melindungi lingkungan    dengan  menerapkan  gaya  hidup  ramah  terhadap  lingkungan  serta  tidak membuang sampah sembarangan (Hijriati & Mardiana, 2015).

## MASALAH YANG DIHADAPI NELAYAN DAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Kompleksitas  faktor  kemiskinan  nelayan  terjadi  akibat  beberapa  faktor,  yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kurangnya akses penjualan hasil  tangkapan  ikan  yang  berdampak  pada  minimnya  penghasilan  yang  didapat.  Hal tersebut disebabkan oleh berbagai eksploitasi dan modernisasi alat tangkap ikan sehingga nelayan tidak mampu  bersaing dan tidak memiliki  posisi tawar. Masalah yang  dihadapi nelayan miskin di laut diketahui melalui gambaran sebagai berikut.
42% 33% 17% 8% < 20.000 21.000 - 40.000
41.000 - 80.000 81.000 - 120.000 Commented [k9]: Gambar tidak dapat disunting. Ada ketidaktepatan dalam penggunaan tanda hubung. Seharusnya tertulis 21.000 – 40.000 41.000 – 80.000 81.000 – 120.000

## Tidak menampilkan halaman

## Gambar 10 Kemampuan Membiayai Kegiatan Sosial Figure 10 Ability to Finance Social Activities
Gambar  10  memperlihatkan  kemampuan  nelayan  membiayai  kegiatan  sosial  per bulan. Nelayan yang mampu membayar biaya kegiatan sosial kurang dari Rp20.000,00 per bulan berjumlah 42%.  Nelayan yang mampu membayar biaya kegiatan sosial antara Rp21.000,00–Rp40.000,00 per bulan berjumlah 33%. Nelayan yang mampu membayar kegiatan sosial antara Rp41.000,00–Rp80.000,00 per bulan berjumlah 17%. Nelayan yang mampu membiayai kegiatan sosial Rp81.000,00–Rp120.000,00 per bulan berjumlah 8%. Nelayan  yang  membayar  biaya  kegiatan  sosial  berupa  biaya  untuk  bergotong  royong kegiatan  pengajian,  arisan  ibu-ibu  nelayan,  dan  memberikan  iuran  kematian.  Dalam kegiatan  nelayan  pada  aspek  sosial,  nelayan  memiliki  kesadaran  untuk  melindungi lingkungan    dengan  menerapkan  gaya  hidup  ramah  terhadap  lingkungan  serta  tidak membuang sampah sembarangan (Hijriati & Mardiana, 2015).

## MASALAH YANG DIHADAPI NELAYAN DAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Kompleksitas  faktor  kemiskinan  nelayan  terjadi  akibat  beberapa  faktor,  yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kurangnya akses penjualan hasil  tangkapan  ikan  yang  berdampak  pada  minimnya  penghasilan  yang  didapat.  Hal tersebut disebabkan oleh berbagai eksploitasi dan modernisasi alat tangkap ikan sehingga nelayan tidak mampu  bersaing dan tidak memiliki  posisi tawar. Masalah yang  dihadapi nelayan miskin di laut diketahui melalui gambaran sebagai berikut.
42% 33% 17% 8% < 20.000 21.000 - 40.000
41.000 - 80.000 81.000 - 120.000 Commented [k9]: Gambar tidak dapat disunting. Ada ketidaktepatan dalam penggunaan tanda hubung. Seharusnya tertulis 21.000 – 40.000 41.000 – 80.000 81.000 – 120.000 Gambar 10. Kemampuan Membiayai Kegiatan Sosial.
Figure 10. Ability to Finance Social Activities.
Gambar 10 memperlihatkan kemampuan nelayan membiayai kegiatan sosial per bulan. Nelayan yang mampu membayar biaya kegiatan sosial kurang dari Rp20.000,00 per bulan berjumlah 42%.  Nelayan yang mampu membayar biaya kegiatan sosial antara Rp21.000,00–Rp40.000,00 per bulan berjumlah 33%. Nelayan yang mampu membayar kegiatan sosial antara Rp41.000,00– Rp80.000,00 per bulan berjumlah 17%. Nelayan yang mampu membiayai kegiatan sosial Rp81.000,00–Rp120.000,00 per bulan berjumlah 8%. Nelayan yang membayar biaya kegiatan sosial berupa biaya untuk bergotong royong kegiatan pengajian, arisan ibu-ibu nelayan, dan memberikan iuran kematian. Dalam kegiatan nelayan pada aspek sosial, nelayan memiliki kesadaran untuk melindungi lingkungan  dengan menerapkan gaya hidup ramah terhadap lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan (Hijriati & Mardiana, 2015).

## MASALAH YANG DIHADAPI NELAYAN DAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Kompleksitas faktor kemiskinan nelayan terjadi akibat beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kurangnya akses penjualan hasil tangkapan ikan yang berdampak pada minimnya penghasilan yang
didapat. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai eksploitasi dan modernisasi alat tangkap ikan sehingga nelayan tidak mampu bersaing dan tidak memiliki posisi tawar. Masalah yang dihadapi nelayan miskin di laut diketahui melalui gambaran sebagai berikut.
Tidak menampilkan halaman
Gambar 11 Masalah yang Dihadapi Nelayan Miskin di Laut

## Figure 11 The Problems of Poor Fishermen at Sea
Gambar  11  mengambarkan  masalah  yang  dihadapi  nelayan  miskin  dalam meningkatkan  pendapatan  sehari-hari.  Sebanyak  36%  nelayan  menghadapi  masalah akibat beroperasinya kapal pukat. Nelayan yang menghadapi masalah dengan tengkulak atau punggawa berjumlah 28%. Nelayan yang mengalami masalah pungutan liar yang dilakukan  oknum  aparat  berjumlah  24%.  Nelayan  yang  mengalami  masalah  tempat pelelangan ikan berjumlah 12%. Nelayan tersebut memiliki masalah berupa tidak adanya tempat pelelangan ikan sebagai sarana tempat penjualan hasil tangkapan ikan. Nelayan mengharapkan  adanya  tempat  pelelangan  ikan  agar  harga  ikan  wajar  tidak  di  bawah standar. Nelayan mengalami masalah penurunan hasil tangkapan karena banyak kapal pukat penangkap ikan. Kapal pukat menghabiskan isi lautan karena menggunakan alat canggih yang menyebabkan nelayan tidak mendapatkan ikan. Nelayan yang tidak memiliki posisi tawar menjual hasil tangkapan dengan mengandalkan tengkulak (Syatori, 2014). Tengkulak menerapkan pembayaran langsung dari hasil tangkapan dengan harga rendah karena nelayan memerlukan uang cepat, meskipun harga ikan rendah. Gambar berikut mendeskripsikan kebutuhan nelayan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Gambar 12 Kebutuhan Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

## Figure 12 Needs of Fishermen to Improve Family Welfare
Gambar  12  menunjukkan  gambaran  kebutuhan  nelayan  untuk  meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nelayan yang membutuhkan sampan berjumlah 36%. Nelayan 36% 28% 24% 12% Pukat Tengkulak Aparat Tempat Pelelangan ikan 0 5 10 15 20 Air Bersih Sampan Modal BBM Turun harga keb pokok Sarana Kesehatan Perbaikan jalan
Tidak menampilkan halaman
Gambar 11 Masalah yang Dihadapi Nelayan Miskin di Laut Figure 11 The Problems of Poor Fishermen at Sea
Gambar  11  mengambarkan  masalah  yang  dihadapi  nelayan  miskin  dalam meningkatkan  pendapatan  sehari-hari.  Sebanyak  36%  nelayan  menghadapi  masalah akibat beroperasinya kapal pukat. Nelayan yang menghadapi masalah dengan tengkulak atau punggawa berjumlah  28%.  Nelayan  yang  mengalami  masalah  pungutan  liar  yang dilakukan  oknum  aparat  berjumlah  24%.  Nelayan  yang  mengalami  masalah  tempat pelelangan ikan berjumlah 12%. Nelayan tersebut memiliki masalah berupa tidak adanya tempat pelelangan ikan sebagai sarana tempat penjualan hasil tangkapan ikan. Nelayan mengharapkan  adanya  tempat  pelelangan  ikan  agar  harga  ikan  wajar  tidak  di  bawah standar. Nelayan mengalami masalah penurunan hasil tangkapan karena banyak kapal pukat penangkap ikan. Kapal pukat menghabiskan isi lautan karena menggunakan alat canggih yang menyebabkan nelayan tidak mendapatkan ikan. Nelayan yang tidak memiliki posisi tawar menjual  hasil  tangkapan  dengan  mengandalkan tengkulak (Syatori,  2014). Tengkulak menerapkan pembayaran langsung dari hasil tangkapan dengan harga rendah karena nelayan memerlukan uang cepat, meskipun harga ikan rendah. Gambar berikut mendeskripsikan kebutuhan nelayan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Gambar 12 Kebutuhan Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

## Figure 12 Needs of Fishermen to Improve Family Welfare
Gambar  12  menunjukkan  gambaran  kebutuhan  nelayan  untuk  meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nelayan yang membutuhkan sampan berjumlah 36%. Nelayan
36% 28% 24% 12% Pukat Tengkulak Aparat Tempat Pelelangan ikan 0 5 10 15 20 Air Bersih Sampan Modal BBM Turun harga keb pokok Sarana Kesehatan Perbaikan jalan
Tidak menampilkan halaman
Gambar 11 Masalah yang Dihadapi Nelayan Miskin di Laut Figure 11 The Problems of Poor Fishermen at Sea
Gambar  11  mengambarkan  masalah  yang  dihadapi  nelayan  miskin  dalam meningkatkan  pendapatan  sehari-hari.  Sebanyak  36%  nelayan  menghadapi  masalah akibat beroperasinya kapal pukat. Nelayan yang menghadapi masalah dengan tengkulak atau punggawa berjumlah  28%.  Nelayan  yang  mengalami  masalah  pungutan  liar  yang dilakukan  oknum  aparat  berjumlah  24%.  Nelayan  yang  mengalami  masalah  tempat pelelangan ikan berjumlah 12%. Nelayan tersebut memiliki masalah berupa tidak adanya tempat pelelangan ikan sebagai sarana tempat penjualan hasil tangkapan ikan. Nelayan mengharapkan  adanya  tempat  pelelangan  ikan  agar  harga  ikan  wajar  tidak  di  bawah standar. Nelayan mengalami masalah penurunan hasil tangkapan karena banyak kapal pukat penangkap ikan. Kapal pukat menghabiskan isi lautan karena menggunakan alat canggih yang menyebabkan nelayan tidak mendapatkan ikan. Nelayan yang tidak memiliki posisi tawar menjual  hasil  tangkapan  dengan  mengandalkan tengkulak (Syatori,  2014). Tengkulak menerapkan pembayaran langsung dari hasil tangkapan dengan harga rendah karena nelayan memerlukan uang cepat, meskipun harga ikan rendah. Gambar berikut mendeskripsikan kebutuhan nelayan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Gambar 12 Kebutuhan Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

## Figure 12 Needs of Fishermen to Improve Family Welfare
Gambar  12  menunjukkan  gambaran  kebutuhan  nelayan  untuk  meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nelayan yang membutuhkan sampan berjumlah 36%. Nelayan
36% 28% 24% 12% Pukat Tengkulak Aparat Tempat Pelelangan ikan 0 5 10 15 20 Air Bersih Sampan Modal BBM Turun harga keb pokok Sarana Kesehatan Perbaikan jalan
Gambar 11. Masalah yang Dihadapi Nelayan Miskin di Laut
Figure 11.   The Problems of Poor Fishermen at Sea.
Gambar 11 mengambarkan masalah yang dihadapi nelayan miskin dalam meningkatkan pendapatan sehari-hari. Sebanyak 36% nelayan menghadapi masalah akibat beroperasinya kapal pukat. Nelayan yang menghadapi masalah dengan tengkulak atau punggawa berjumlah 28%. Nelayan yang mengalami masalah pungutan liar yang dilakukan oknum aparat berjumlah 24%. Nelayan yang mengalami masalah tempat pelelangan ikan berjumlah 12%. Nelayan tersebut memiliki masalah berupa tidak adanya tempat pelelangan ikan sebagai sarana tempat penjualan hasil tangkapan ikan. Nelayan mengharapkan adanya tempat pelelangan ikan agar harga ikan wajar tidak di bawah standar. Nelayan mengalami masalah penurunan hasil tangkapan karena banyak kapal pukat penangkap ikan. Kapal pukat menghabiskan isi lautan karena menggunakan alat canggih yang menyebabkan nelayan tidak mendapatkan ikan. Nelayan yang tidak memiliki posisi tawar menjual hasil tangkapan dengan mengandalkan tengkulak (Syatori, 2014). Tengkulak menerapkan pembayaran langsung dari hasil tangkapan dengan harga rendah karena nelayan memerlukan uang cepat, meskipun harga ikan rendah. Gambar berikut mendeskripsikan kebutuhan nelayan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Gambar 12 menunjukkan gambaran kebutuhan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nelayan yang membutuhkan sampan berjumlah 36%. Nelayan
yang membutuhkan modal untuk melaut berjumlah 16%. Nelayan yang membutuhkan tersedia bahan bakar minyak (BBM) dengan harga standar sebanyak 12%. Nelayan yang membutuhkan perbaikan jalan berjumlah 12%. Nelayan yang menginginkan harga kebutuhan pokok turun berjumlah 8%. Nelayan yang membutuhkan tersedia air bersih berjumlah 8%. Nelayan juga membutuhkan sampan milik sendiri dengan perlengkapan menangkap ikan sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Semua nelayan menginginkan bantuan modal untuk usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga.  Nelayan miskin menginginkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah dibagikan kepada seluruh nelayan miskin tanpa syarat. Masih banyak nelayan miskin tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak memenuhi syarat (eligible). Selain itu, nelayan memerlukan bantuan berupa bahan bakar minyak yang sering kali langka. Nelayan mengharapkan perbaikan jalan karena kondisi jalan sudah banyak yang rusak selama ini  menghambat sarana transportasi. Beberapa nelayan membutuhkan ketersediaan sarana kesehatan yang memadai serta turunnya harga barang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng.

## Gambar 12. Kebutuhan Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
Figure 12.   Needs  of  Fishermen  to  Improve  Family Welfare.
Hasil penelitian tentang kesejahteraan keluarga nelayan miskin dapat dilihat dari gambaran nelayan miskin berikut. Sebagian besar responden (58%) berpendidikan sekolah dasar atau SD/ sederajat. Sementara itu, sejumlah 32% responden berpendidikan SMP/sederajat dan sejumlah 10% responden berpendidikan SMA/sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan disebabkan kesulitan ekonomi dan ketidakmampuan nelayan untuk menyediakan biaya sekolah yang dirasa cukup tinggi. Berdasarkan tingkat penghasilan nelayan, sejumlah 64% nelayan berpenghasilan antara Rp700.000,00–Rp 1.000.000,00 tiap bulan. Artinya, pernghasilan tersebut masih di
bawah upah minimum provinsi (UMP) di Kota Makassar tahun 2018 sebesar 2,6 juta rupiah. Nelayan tidak memiliki kerja sambilan sebanyak 72% karena keterbatasan pendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Akibatnya, nelayan hanya mengandalkan pekerjaan pokok yang sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Sejumlah 60% nelayan memiliki rumah sendiri, meskipun dalam kondisi sangat sederhana, berdindingkan kayu dan berlantai tanah, serta tidak memiliki sanitasi dasar untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti air bersih. Dalam hal masalah yang dihadapi nelayan miskin, sebanyak 36% nelayan menghadapi masalah akibat beroperasinya kapal pukat. Nelayan yang menghadapi masalah dengan tengkulak atau punggawa berjumlah 28%. Nelayan yang mengalami masalah pungutan liar yang dilakukan oknum aparat berjumlah 24%. Nelayan yang mengalami masalah tempat pelelangan ikan berjumlah 12%. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sesuai dengan kebutuhan nelayan antara lain nelayan dengan kebutuhan sampan sebanyak 36%, kebutuhan modal usaha untuk melaut sebanyak 16%, kebutuhan tersedia bahan bakar minyak dengan harga standar sebanyak 12%, kebutuhan perbaikan jalan sebanyak 12%, kebutuhan akan turunnya harga kebutuhan pokok sebanyak 8%, dan nelayan dengan kebutuhan tersedia air bersih sebanyak 8%.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidup, antara lain, adalah nelayan menginginkan mendapatkan bantuan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan melalui bantuan sampan, ketersediaan bahan bakar minyak karena BBM sering kali langka, perbaikan jalan, penyediaan sarana kesehatan, serta penurunan harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar, beras, dan minyak goreng. Bantuan sosial bagi nelayan miskin melalui BPNT dan PKH belum didapatkan oleh seluruh nelayan miskin. Hal tersebut karena masih ada perbedaan data serta nelayan tidak memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan.
Nelayan miskin harus bergulat dengan berbagai tantangan untuk menghadapi para tengkulak yang memainkan harga ikan tangkapan. Namun, di sisi lain, meskipun miskin, nelayan
masih mampu menyisihkan penghasilan untuk kegiatan sosial. Pemerintah berupaya untuk menyerap kebutuhan nelayan miskin dengan melakukan beberapa kebijakan, antara lain, dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan, melakukan akselerasi dalam membina dan mengentaskan masyarakat miskin, melakukan akselerasi peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan,  serta  mengembangkan pendidikan dan pembangunan kesehatan bagi orang miskin. Pelaksanaan yang diharapkan nelayan miskin untuk mencukupi kebutuhan keluarga adalah dengan memberikan sarana prasarana pendukung untuk melaut seperti sampan, modal, tersedianya bahan bakar minyak dengan harga standar, penurunan harga barang pokok, dan penyediaan air bersih.
Pemerintah Daerah Kota Makassar hendaknya selalu bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk membantu nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menyediakan sarana prasarana penangkapan ikan serta pelatihan keterampilan mengolah ikan hasil tangkapan. Upaya yang paling prospektif untuk dikembangkan dalam komunitas nelayan di Makassar adalah dengan memperkuat jaringan sosial antara nelayan dan pemilik modal dengan pola kemitraan. Pemerintah perlu meningkatkan dan mempermudah akses di sektor perbankan agar nelayan dapat mengakses pinjaman lunak untuk menambah modal usaha sehingga nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tidak bergantung kepada pemilik modal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan kepada nelayan di Kecamatan Ujung Tanah yang telah membantu dalam penelitian ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, Soetji Andari sebagai kontributor utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in  Human  Geography , 24 (3). https://doi. org/10.1191/030913200701540465.
Akbar, M. A., & Oktavianti, H. (2019). Upaya peningkatan pendapatan nelayan melalui lembaga nelayan.
Media Trend . https://doi.org/10.21107/ mediatrend.v14i2.4641.
Anugrahini, T. (2018). Resiliensi sosial nelayan
Kamal Muara dalam menghadapi dampak reklamasi Teluk Jakarta. Jurnal PKS . https://doi. org/10.31105/jpks.v17i1.1200
Anwar, Zakariya, & Wahyuni. (2019). Miskin di laut yang kaya: Nelayan Indonesia. Sosioreligius , 1 (4). http://dx.doi.org/10.36869/pjhpish.v6i2.155.
BPS. (2019). Profil kemiskinan di Indonesia September 2019. Berita Resmi Statistik .
Chalid, A., & Manji, T. (2021). Strategi kelompok nelayan dalam mereduksi politik patron klien di Kabupaten Maros. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 9 (1). https://doi.org/10.31764/jiap. v9i1.3245.
Fatmasari, D. (2016). Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Al-Amwal . https:// doi.org/10.24235/amwal.v6i1.255.
Firdaus, M., & Rahadian, R. (2016). Peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga (Studi kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas). Jurnal  Sosial Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan . https://doi. org/10.15578/jsekp.v10i2.1263.
Firdaus, M., & Witomo, C. M. (2016). Analisis tingkat kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga nelayan pelagis besar di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . https:// doi.org/10.15578/jsekp.v9i2.1218.
Goso, G., & Anwar, S. M. (2017). Kemiskinan nelayan tradisional serta dampaknya terhadap perkembangan kumuh. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo . https://doi.org/10.35906/ jm001.v3i1.201.
Hijriati, E., & Mardiana, R. (2015). Pengaruh ekowisata berbasis masyarakat terhadap perubahan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. Sodality:  Jurnal Sosiologi  Pedesaan . https://doi.org/10.22500/ sodality.v2i3.9422.
Irawan, B., Suryana, A., Pasaribu, S. M., & Syukur, M. (2016). Sistem bagi hasil dan dampak motorisasi penangkapan ikan terhadap pendapatan nelayan di Langkat Sumatera Utara. Forum  Penelitian Agro  Ekonomi . https://doi.org/10.21082/fae. v6n1.1988.26 – 35.
Lestari, R. (2018). Problem pendidikan anak nelayan miskin: Latar belakang orang tua nelayan terhadap presepsi dan sikap orang tua nelayan mengenai pendidikan anak di bagan tambahan Kecamatan Medan Belawan. Dalam Sosiologi
fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara .
Muflikhati, I., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga: Kasus di wilayah pesisir Jawa Barat socio-economic factors and family welfare: The case of coastal area in West Java. Jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen .
Pujiyono, A., & Nugraha, H. S. (2015). Model keuangan mikro syariah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin di Indonesia. Angewandte Chemie International Edition, 6 (11) , 951–952. November .
Rahadian. (2016). Struktur pendapatan perikanan tangkap keluarga nelayan dan implikasinya: Analisis data panel kelautan dan perikanan nasional  (Structure  of  capture  fisheries  income family  fisherman  and). Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan .
Rahim, A., & Dwi Hastuti, D. R. (2016). Determinan pendapatan nelayan tangkap tradisional wilayah pesisir barat Kabupaten Barru. Jurnal  Sosial Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan . https://doi. org/10.15578/jsekp.v11i1.3173.
Retnowati, E. (2011b). Nelayan Indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural. Perspektif , 16 (3). http:// dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79.
Rohayati, Kinseng, R. A., & Satria, A. (2018). Cantrang dan kemiskinan nelayan di Kota Tegal Jawa Tengah. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan,
6 (3) . https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/ article/view/19843/16414.
Sugiyono. (2016). Metodologi penelitian dan pengembangan. Bandung. Penerbit Alfabeta .
Syatori, A. (2014). Ekologi politik masyarakat pesisir (Analisis sosiologis kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan Desa Citemu Cirebon). Jurnal  Holistik . https://onesearch.id/ Record/IOS3872.article-330.
Tain, A. (2013). Faktor dominan penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan motor tempel di wilayah tangkap lebih Jawa Timur. Sosiohumaniora . https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora. v15i1.5237.
Zuhri, M. (2020). Penguatan modal sosial kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan perdesaan di Pantai Utara dan Pantai Selatan. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 18 (1). https://doi. org/10.36762/jurnaljateng.v18i1.813.