PENGEMBANGAN “DWIBAHASAWAN YANG SEIMBANG” UNTUK MEMPERTAHANKAN BAHASA-BAHASA DAERAH DI INDONESIA
*

## I. Praptomo Baryadi
Dosen Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta email:  praptomo@usd.ac.id

## ABSTRAK
Dalam tulisan ini dibahas perihal pergeseran bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang dalam satu dasa warsa terakhir ini menjadi keprihatinan banyak pihak. Pergeseran bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini dikhawatirkan dapat mengancam kebertahanan kebhinekaan bahasa dan kekayaan budaya di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya dominasi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi. Selain itu, ada gejala bahasa daerah tidak diajarkan oleh orangtua kepada anaknya dan juga bahasa daerah tidak dipelajari oleh para siswa di sekolah. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pengembangan dwibahasawan yang seimbang bagi anak bangsa Indonesia agar menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara setara. Dwibahasawan yang seimbang itu kemudian dapat dikembangkan menjadi multibahasawan yang seimbang, yaitu menguasai bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan satu bahasa asing atau lebih. Agar tetap bertahan hidup, bahasa daerah harus diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan dalam keluarga dan di sekolah. Selain itu, masyarakat berkewajiban memperkuat pewarisan bahasa daerah itu melalui penyediaan berbagai ranah komunikasi bagi penggunaan bahasa daerah. Pewarisan bahasa daerah itu akan semakin kuat jika didukung oleh pemerintah, lembaga kebahasaan, dan peneliti bahasa sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing.
Kata kunci: pergeseran bahasa, bahasa daerah, dwibahasawan, bhineka tunggal ika, masyarakat anekabahasa

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan jumlah bahasa yang digunakan, masyarakat bahasa dapat dibedakan menjadi masyarakat ekabahasa ( monolingual ), masyarakat dwibahasa ( bilingual ), dan masyarakat anekabahasa ( multingual ). Masyarakat ekabahasa adalah masyarakat yang menggunakan satu bahasa. Masyarakat dwibahasa adalah masyarakat yang menggunakan dua bahasa yang berbeda fungsinya. Masyarakat anekabahasa adalah masyarakat yang menggunakan tiga bahasa atau lebih dengan fungsi yang berbeda.
Dalam masyarakat anekabahasa dapat terjadi pengaruh atau kontak bahasa dalam diri penuturnya yang cenderung dwibahasawan ( bilingualism ) atau anekabahasawan ( multilingualism ). Pengaruh antarbahasa itu biasanya berupa penyerapan unsur-unsur bahasa yang satu (misalnya bahasa A) dari bahasa yang lain (misalnya bahasa B). Penyerapan unsur-unsur bahasa tertentu dari bahasa yang lain dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (i) penyerapan yang “memperkaya” dan (ii) penyerapan yang “mengganti”. Penyerapan yang “memperkaya” adalah penyerapan unsur-unsur bahasa yang satu dari bahasa yang lain yang
disebabkan bahasa yang menyerap itu tidak memiliki ungkapan yang tepat tentang konsep yang dilambangkannya. Penyerapan jenis pertama ini dapat “memperkaya” bahasa yang menyerap unsur-unsur bahasa lain dan bahasa yang unsur-unsurnya diserap juga tidak merasa dirugikan. Misalnya bahasa A menyerap kosa kata dari bahasa B yang disebabkan bahasa A tidak memiliki kosa kata yang tepat untuk melambangkannya. Penyerapan kosa kata bahasa A dari bahasa B ini semakin memperkaya kosa kata bahasa A dan bahasa B juga tidak kehilangan dan tidak menjadi miskin. Pengaruh antarbahasa yang “memperkaya” ini tentu akan memperkuat kebertahanan bahasa yang menyerap atau bahasa yang diserap.
Penyerapan yang “mengganti” adalah penyerapan unsur-unsur bahasa tertentu dari bahasa lain yang bukan karena bahasa yang bersangkutan tidak memiliki ungkapan yang tepat untuk konsep yang dilambangkannya. Misalnya bahasa A menyerap kosa kata dari bahasa B, padahal bahasa A memiliki kosa kata yang sama tepatnya untuk melambangkan konsep yang terkandung di dalamnya. Penyerapan yang “mengganti” akan menyebabkan terjadinya persaingan unsur- unsur serapan dengan unsur-unsur dalam bahasa penyerap. Kosa kata serapan dari bahasa B akan bersaing penggunaannya dengan kosa kata bahasa A. Jika penggunaan unsur-unsur serapan dari bahasa lain lebih dominan penggunaannya daripada unsur- unsur bahasa penyerap akan menyebabkan penggantian unsur-unsur bahasa penyerap dengan unsur-unsur bahasa lain yang diserap. Dalam jangka panjang, secara evolutif penggantian unsur-unsur bahasa yang satu dengan unsur-unsur bahasa yang lain dapat menyebabkan pergeseran bahasa, yaitu bahasa yang satu menggeser bahasa yang lain atau bahasa yang satu tergeser oleh bahasa yang lain. Pergeseran bahasa yang menyeluruh dan kolektif akan menimbulkan kepunahan bahasa. Bahasa yang tergeser oleh bahasa yang lain adalah bahasa yang punah, sedangkan bahasa yang tidak tergeser oleh bahasa lain adalah bahasa yang bertahan.
Oleh sebab itu, “pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa sebenarnya seperti dua sisi mata uang; bahasa menggeser bahasa lain atau bahasa yang tak tergeser oleh bahasa lain; bahasa tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri” (Sumarsono dan Partono 2002: 231).
Dalam kehidupan masyarakat, baik penyerapan yang “memperkaya” maupun penyerapan yang “mengganti” sama-sama berlangsung tidak terasa. Bila penyerapan yang “memperkaya” lebih dominan terjadi pada sebuah bahasa, bahasa yang bersangkutan kebertahanannya lebih kuat. Sebaliknya, jika  penyerapan yang “mengganti” lebih dominan berlangsung pada sebuah bahasa, bahasa yang bersangkutan semakin cepat mengalami pergeseran.
Mengenai pergeseran bahasa tersebut, akhir-akhir ini banyak pihak menyatakan keprihatinannya bahwa ada sejumlah bahasa daerah di Indonesia yang sedang mengalami gejala pergeseran. Bahkan banyak pihak juga mengkhawatirkan ada sejumlah bahasa daerah yang akan punah. Pergeseran dan kepunahan bahasa daerah dikhawatirkan juga berakibat terkikis dan lenyapnya kekayaan budaya daerah sebab bahasa daerah merupakan perekam dan pengungkap unsur-unsur budaya daerah. Oleh sebab itu, banyak pihak, baik perseorangan maupun lembaga, telah mencoba mengungkap sebab- sebab terjadinya pergeseran bahasa daerah dan sekaligus menggagas serta melakukan upaya-upaya mempertahankan bahasa daerah di Indonesia.
Sebagai contoh Bambang Kaswanti Purwo, dalam orasi ilmiah yang berjudul “Bangkitnya Kebhinekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan” pada upacara pengukuhan guru besar linguistik di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, pada tanggal 10 November 2000, memaparkan data bahasa-bahasa di dunia dan bahasa-bahasa di Nusantara yang tercancam punah, sebab- sebab terancam punahnya, dan pemikiran solusi pemecahannya. Dalam catatan penutup orasinya, Kaswanti Purwo (2000: 29) antara lain menyatakan, “Di Indonesia, pencanangan
I. Praptomo Baryadi – Pengembangan “Dwibahasawan yang Seimbang” untuk ....
Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 60-68 6 2
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar pendidikan sama sekali tidak dilakukan dengan tujuan – apalagi dengan kesengajaan – menyingkirkan bahasa- bahasa daerah. Akan tetapi, pencanangan seperti itu dengan sendirinya – secara pelan tetapi pasti –lambat laun akan menyingkirkan bahasa daerah.” Solusi yang ditawarkan antara lain (i) menghidupkan “Bhineka” kembali dengan mendudukkan bahasa-bahasa daerah - harta karun kebhinekaan – sama tinggi, setara dengan bahasa persatuan dan (ii) membaharui sistem pendidikan, terutama di sekolah dasar sehingga tidak hanya menghasilkan generasi yang monolingual, melainkan yang bilingual atau multilingual (Kaswanti Purwo 2000: 30-31).
Lembaga internasional UNESCO juga mencatat bahwa sepuluh bahasa mati setiap tahun. Di dalam abad ini diperkirakan 50 sampai 90% dari bahasa yang dituturkan saat ini akan punah. Oleh karena itu, pada  konferensi bulan November 1999 mempromosikan bahasa-bahasa ibu dengan mencanangkan 21 Februari sebagai “Hari Bahasa Ibu Internasional” ( International Mother Language Day ) (Kaswanti Purwo 2000: 11 dan Ruddyanto 2011: 113).
Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2014 yang bertema “Peran Bahasa Ibu dan Bahasa Nasional dalam Pengembangan Potensi Penutur Bahasa”. Dalam empat hari kongresnya di Bandar Lampung (19-22 Februari 2014) sebagai bentuk kerja sama antara MLI Pusat dan Cabang Universitas Lampung, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut. “Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini pewarisan bahasa ibu ke generasi muda mengalami “putus mata rantai”, banyak di antara generasi muda yang tidak lagi menguasai bahasa ibunya. Padahal bahasa ibu – bagi anak yang berkembang melalui bahasa ini – merupakan pintu pertama untuk mengembangkan potensi akademik serta potensi penguasaan bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk itu marilah kita, seluruh anggota Masyarakat Linguistik Indonesia, mengucapkan ikrar
sebagai berikut. Pada hari ini, Sabtu, 22 Februari 2014, kami anggota MLI berikrar untuk memberi perhatian kepada bahasa ibu di daerah kita masing-masing, mendorong penggunaannya, membantu proses pewarisan ke generasi penerus melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” ( Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia , Februari 2014: 100). Dalam  tulisan  ini juga dibahas tentang masalah pergeseran bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Pembahasannya mencakup kekhasan keadaan masyarakat bahasa di Indonesia, sebab-sebab terjadinya pergeseran bahasa daerah di Indonesia, dan gagasan tentang cara mengatasi masalah pergeseran bahasa-bahasa daerah di Indonesia.

## 2. MASYARAKAT BAHASA DI INDONESIA SEBAGAI MASYARAKAT YANG “BHINEKA TUNGGAL
IKA”
Bumi Nusantara ini dihuni oleh beraneka ragam suku yang memiliki dan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Ada sekitar 742 bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Nusantara ini. Salah satu bahasa di antaranya, yaitu bahasa Melayu, telah berabad-abad digunakan sebagai penghubung antarsuku yang berbeda-beda bahasanya itu. Bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca bagi suku-suku di Nusantara.
Karena memiliki dan menggunakan dua bahasa atau lebih, masyarakat Nusantara ini dikenal sebagai masyarakat anekabahasa. Namun, sebagai masyarakat anekabahasa, masyarakat Nusantara memiliki kekhasan dibanding masyarakat anekabahasa yang lain. Kekhasannya adalah masyarakat Nusantara memiliki bahasa-bahasa yang berbeda, tetapi  salah satu di antaranya, yaitu bahasa Melayu, digunakan sebagai penghubung atau pemersatu antarsuku. Tidak sedikit bangsa-bangsa selain bangsa Indonesia yang memiliki dan menggunakan dua bahasa
I. Praptomo Baryadi – Pengembangan “Dwibahasawan yang Seimbang” untuk ....
atau lebih, tetapi bangsa-bangsa itu belum tentu memiliki satu bahasa yang diangkat dari bahasa-bahasa yang ada itu sebagai bahasa persatuan. Oleh sebab itu, istilah yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan masyarakat bahasa Nusantara adalah Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda bahasanya, tetapi tetap satu atau keberagaman dalam persatuan.
Kebhinekatunggalikaan bahasa di Nusantara ini sungguh dipahami secara mendalam oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, terutama para pejuang pemuda yang berasal dari berbagai suku. Hal tersebut tampak pada butir ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, “Kami Poetra Poetri Indonesia mendjoendjoeng Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia”. Pada rumusan Sumpah Pemuda itu terkandung makna bahwa di Indonesia terdapat banyak bahsa dan salah satu di antaranya, yaitu bahasa Indonesia (yang berdasar bahasa Melayu), yang dijunjung sebagai bahasa persatuan.
Kebhinekatunggalikaan bahasa di Indonesia juga betul-betul dipahami oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia. Hal ini tampak pada rumusan dalam pasal 36 UUD 1945, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Kemudian dalam penjelasan UUD 1945 ditulis, “Telah jelas. Di daerah- daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Bahasa Negara Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selain itu, negara menghormati dan memelihara bahasa-bahasa Nusantara yang  lain.
Kebhinekatunggalikaan bahasa di Indonesia semakin diperjelas oleh rumusan kesimpulan yang dihasilkan dari sidang- sidang dalam Seminar Politik Bahasa Nasional pada tanggal 25-28 Februari 1975 di Jakarta dan diperkuat oleh kesimpulan
yang dihasilkan dari sidang-sidang dalam Seminar Politik Bahasa pada tanggal 8-12 November 1999. Dalam seminar tersebut disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. “Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Melayu itu, telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air, dan bahwa di dalam masyarakat tidak terjadi “persaingan bahasa”, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan nasional. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-undang Dasar  1945, bab XV, pasal 36. Di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Makasar, dan Batak, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah itu adalah satu unsur kebudayaan nasional dan dilindungi negara, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang- Undang Dasar 1945. Dalam seminar tersebut juga disimpulkan bahwa bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta bahasa Melayu, misalnya bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan bahasa lainnya berkedudukan sebagai bahasa asing” (Halim (Ed.)1984: 150-152; Alwi dan Sugono (Eds.) 2011: 219-222).
D a l a m   s e m i n a r   t e r s e b u t   j u g a dirumuskan fungsi-fungsi dari bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing  sesuai dengan kedudukannya yang dapat dipaparkan sebagai berikut. “Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik
Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 60-68 6 4
di wilayah Republik Indonesia. Bahasa- bahasa daerah merupakan dari kebudayaan yang hidup. Yang berkedudukan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat juga disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Yang berkedudukan sebagai bahasa asing di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa- bahasa daerah, dan bahasa serumpun Melayu. Bahasa asing di Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antarbangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional” (Halim (Ed.) 1984: 150-152; Alwi dan Sugono (Ed.) 2011: 218).

## 3. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERGESERAN BAHASA- BAHASA DAERAH DI INDONESIA
Penyebab utama pergeseran bahasa- bahasa daerah di Indonesia adalah kuatnya dominasi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi di masyarakat. Kuatnya penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat tentu tidak dapat disalahkan begitu saja karena setiap warga negara Indonesia memang wajib menguasai bahasa nasionalnya. Selain itu, hal itu juga merupakan bukti keberhasilan negara dalam  memasyarakatkan bahasa Indonesia. Namun, pada sisi lain, kuatnya dominasi penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat dapat menggeser penggunaan bahasa daerah. Pergeseran mencakup gejala penggantian unsur-unsur bahasa daerah dengan unsur- unsur bahasa Indonesia. Pergeseran itu juga berupa penggantian bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dalam penggunaannya pada berbagai ranah komunikasi. Dalam ranah komunikasi tertentu penutur
seharusnya menggunakan bahasa daerah, tetapi justru memakai bahasa Indonesia. Keadaan yang demikian menyebabkan bahasa daerah akan tergantikan oleh bahasa Indonesia dan lama-kelamaan bahasa daerah akan punah.
Pada keadaan tersebut pada awalnya bahasa daerah merupakan bahasa ibu penuturnya. Bahasa daerah diwariskan secara alamiah dari generasi ke generasi di dalam keluarga. Bahasa daerah diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Baru mulai menjalani pendidikan formal di sekolah, anak-anak belajar bahasa Indonesia secara intensif. Bahasa daerah memang masih digunakan di kelas rendah sekolah dasar. Kemudian pada kelas tinggi sekolah dasar dan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahasa Indonesia diajarkan secara intensif dengan alokasi waktu yang banyak, sedangkan bahasa daerah belum tentu diajarkan. Kalau diajarkan, pelajaran bahasa daerah hanya sebagai muatan lokal dengan alokasi waktu yang sedikit. Hal ini menyebabkan kesempatan generasi muda dalam belajar dan menggunakan bahasa daerah menjadi semakin berkurang, lebih- lebih bila didukung oleh kebanyakan ranah komunikasi dan media komunikasi di masyarakat mengunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing. Dalam hal ini pada awalnya penutur merupakan ekabahasawan bahasa daerah, kemudian menjadi dwibahasawan bahasa daerah-bahasa Indonesia yang tidak seimbang (dengan dominasi bahasa Indonesia), dan akhirnya penutur bisa menjadi ekabahasawan bahasa Indonesia.
Faktor lain yang bisa menjadi penyebab bergesernya atau punahnya bahasa daerah adalah orangtua tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anaknya di dalam keluarga. Hal ini antara lain disebabkan orangtua merupakan hasil pernikahan antarsuku dengan latarbelakang bahasa yang berbeda dan tidak tinggal di daerah dari salah satu suku orangtua. Orangtua yang demikian tentu akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya sehingga anak orangtua
I. Praptomo Baryadi – Pengembangan “Dwibahasawan yang Seimbang” untuk ....
hasil pernikahan antarsuku cenderung berbahasa ibu bahasa Indonesia. Sebab yang  lain adalah orangtua yang berpindah ke kota besar (berurbanisasi) atau merantau ke daerah lain dengan tujuan misalnya untuk  mencari penghidupan yang lebih layak. Orangtua yang berurbanisasi cenderung langsung mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya agar anaknya bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Anak orangtua urban cenderung berbahasa ibu bahasa Indonesia. Dalam hal ini, sejumlah besar penduduk suatu suku yang merantau akan mempercepat punahnya bahasa daerah karena mengurangi jumlah penutur.
Sebab yang lain adalah penggunaan bahasa daerah dirasakan kurang bernilai positif bagi penuturnya. Penggunaan bahasa daerah yang dirasa menimbulkan kesan bagi  penuturnya tampak “ndesa’, kurang terpelajar, terbelakang, dan sebagainya tidak mendorong orang untuk menggunakan bahasa daerah. Selain itu, orang tidak terdorong menggunakan bahasa daerah bisa juga karena penggunaan bahasa daerah tidak berdampak pada keuntungan sosial- ekonomi.

## 4. PEMECAHAN MASALAH PERGESERAN BAHASA- BAHASA DAERAH DI INDONESIA
Kebhinekatunggalikaan bahasa di Indonesia sejatinya mengamanatkan setiap anggota masyarakat Indonesia untuk sekurang-kurangnya menjadi “dwibahasawan yang seimbang”, yaitu setiap anggota masyarakat Indonesia sebagai warga suku atau warga daerah menguasai bahasa daerahnya dan sebagai warga negara Indonesia menguasai bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing- masing. Dari dwibahasawan yang seimbang itu kemudian ada yang dapat berkembang menjadi “multibahasawan yang seimbang”, yaitu menguasai bahasa daerah, bahasa
Indonesia, dan satu bahasa asing atau lebih sesuai dengan fungsi dan keperluannya. Dengan demikian, menurut Kaswanti Purwo (2000: 26-27) setiap anak bangsa Indonesia tidak cukup dikembangkan menjadi generasi yang monolingual, melainkan dididik menjadi generasi bilingual atau multilingual.
Bahasa daerah perlu dipertahankan sebagai bahasa ibu. Orangtua perlu mengajarkan bahasa daerah kepada anak- anaknya. Bahasa daerah hendaknya digunakan sebagai sarana komunikasi dalam keluarga. Dengan demikian, anak-anak sejak lahir kemampuan berbahasa daerahnya akan berkembang secara alamiah. Kemampuan berbahasa daerah anak-anak akan terus berkembang apabila didukung oleh penggunaan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi dalam berbagai ranah kehidupan di masyarakat, yaitu dalam pergaulan hidup  sehari-hari, upacara adat, upacara pernikahan, upacara kematian, pertemuan rukun tetangga, bekerja, berdagang, kegiatan religius, kegiatan seni, kerja bakti, sarasehan, dan sebagainya. Dalam hal ini tokoh masyarakat berperanan penting dalam  menggerakkan masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan.
Bahasa daerah kemudian dijadikan bahasa pengantar proses belajar mengajar di kelas rendah sekolah dasar. Kemudian mulai kelas IV sekolah dasar digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar proses belajar-mengajar. Sampai sekolah menengah atas bahasa daerah dan bahasa Indonesia diajarkan kepada siswa secara proporsional. Dari 742 bahasa daerah di Nusantara, yang diajarkan di sekolah baru 30 bahasa daerah (Simbolon 1999: 63). Mulai sekolah menengah pertama siswa memperoleh pelajaran bahasa  Ingris. Di sekolah di samping diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia, juga diadakan program pengembangan kemampuan berbahasa daerah para siswa.
Pembelajaran bahasa daerah itu memerlukan dukungan hasil-hasil penelitian
Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 60-68 6 6
tentang bahasa, sastra, dan budaya daerah. Hasil-hasil penelitian bahasa daerah merupakan bahan penyusunan tata bahasa, kamus, buku teks pelajaran, dan kurikulum yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa daerah. Hasil-hasil penelitian sastra daerah seperti dongeng, syair, mantra, lagu daerah, pepatah, peribahasa, anekdot, teka-teki, dan wacana humor juga menjadi bahan pembelajaran bahasa dan sastra daerah karena hasil penelitian sastra daerah merupakan hasil penggalian aspek seni berbahasa daerah, kearifan lokal, dan filosofi hidup suku tertentu. Hasil-hasil penelitian budaya daerah seperti hukum adat, pengetahuan atau falsafah hidup, kesenian, mata pencaharian, teknologi lokal, arsitektur lokal, religi, tradisi, makanan, pakaian, obat-obatan tradisional, dan artefak budaya lainnya amat diperlukan sebagai bahan pembelajaran penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan karena di dalam bahasa terekam dan terungkap kekayaan unsur- unsur budayanya. Dengan demikian, peneliti  memegang peranan penting dalam mempertahankan bahasa-bahasa daerah.
Pemertahanan bahasa daerah itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal 42 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terumuskan sebagai berikut.
(1) P e m e r i n t a h   d a e r a h   w a j i b mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan b e r m a s y a r a k a t   s e s u a i   d e n g a n perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
(2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Sebagaimana terumuskan pada ayat (2) bahwa pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Dalam kesimpulan Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan pada tanggal 8-12 November 1999 dibedakan lembaga kebahasaan tingkat pusat dan lembaga kebahasaan tingkat daerah dengan tugas dan fungsi yang berbeda pula. Lembaga kebahasaan tingkat pusat mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Lembaga kebahasaan tingkat daerah mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di daerah dengan  fungsi 1) melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di daerah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan; 2) melaksanakan pengembangan dan/atau pembinaan bahasa dan sastra daerah; 3) mengembangkan sistem informasi kebahasaan di daerah (Alwi dan Dendy Sugono (ed.) 2011: 237).
Selain menyelenggarakan program kebahasaan yang berada di bawah koordinasi lembaga kebahasaan di tingkat daerah, pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan budaya daerah, misalnya festival seni daerah, apresiasi atau penghargaan kepada pelestari budaya daerah, industri kreatif budaya daerah, media massa berbahasa daerah, dan sebagainya. Tentu saja pemerintah daerah berkewajiban semakin memakmurkan daerah untuk mencegah arus besar urbanisasi dan migrasi penduduk. Pelaksanaan program-program tersebut akan sangat mendukung pemertahanan bahasa daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat penuturnya.
I. Praptomo Baryadi – Pengembangan “Dwibahasawan yang Seimbang” untuk ....

## 5. SIMPULAN
Ciri khas keadaan masyarakat bahasa di Indonesia adalah bhineka tunggal ika. Masyarkat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku memiliki aneka bahasa daerah, tetapi tetap bersatu karena memiliki satu bahasa yang dijunjung sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di samping itu, ada sebagian masyarakat Indonesia yang menguasai satu bahasa asing atau lebih.
Keadaan bhineka tunggal ika dalam bahasa di Indonesia mengamanatkan kepada setiap warga masyarakat Indonesia untuk menjadi dwibahasawan yang seimbang, yaitu menguasai bahasa daerah sebagai bahasa ibunya dan menguasai bahasa Indonesia sebagai nasional dan bahasa negaranya. Dari dwibahasawan yang seimbang, ada sejumlah penutur yang berkembang menjadi anekabahasawan, yaitu  penutur yang menguasai bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan satu atau beberapa asing sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.
Menjadi dwibahasawan yang seimbang itu dimaksudkan untuk mengatasi pergeseran bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh banyak pihak. Di samping, lebih jauh lagi, menjadi dwibahasawan yang seimbang untuk mempertahankan kekayaan budaya daerah karena bahasa merupakan rekaman dan ungkapan unsur-unsur budaya.
Pemertahanan bahasa-bahasa daerah di Indonesia menjadi tanggung jawab banyak pihak, yaitu keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan formal, pemerintah, dan peneliti. Keluarga merupakan komunitas yang pertama-tama dan utama mewariskan bahasa daerah dari generasi ke generasi. Dalam keluarga, orangtua berkewajiban mengajarkan bahasa daerahnya kepada anaknya agar bahasa daerah tetap bertahan sebagai bahasa ibu. Untuk memperkuat pewarisan bahasa daerah dari generasi ke generasi, masyarakat sebagai pemilik dan pengguna bahasa daerah hendaknya menggunakan bahasa daerahnya dalam berbagai ranah komunikasi. Lembaga pendidikan formal juga memiliki tugas memperkuat pewarisan bahasa daerah melalui pengajaran bahasa daerah di sekolah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga kebahasaan di tingkat daerah bertugas membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa-bahasa yang hidup di daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban menyejahterakan kehidupan warga daerah untuk mencegah urbanisasi dan migrasi yang bisa menyebabkan warga daerah meninggalkan perannya sebagai penutur bahasa daerah. Peneliti bertugas meneliti bahasa daerah sehingga menghasilkan keluaran berupa tata bahasa, kamus, dan buku pelajaran yang diperlukan sebagai sarana pebelajaran bahasa daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (Eds.). 2011. Politik Bahasa . Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu  Kebangsaan . Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Halim, Amran (ed.). 1984. Politik Bahasa Nasional . Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kaswanti Purwo, Bambang. 2000. Bangkitnya Kebhinekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan. Orasi Ilmiah pada upacara pengukuhan guru besar linguistik di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tanggal 10 November 2000. Jakarta: Mega Media Abadi.

## Masyarakat Linguistik Indonesia. 2014.
Linguistik Indonesia . Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia. Volume ke-32, Nomor 1. Februari 2014. Ruddyanto, C. 2011. “Peran dan Balai dan
Kantor Bahasa dalam Perencanaan Bahasa”. Dalam Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan: Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa . Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Simbolon, Parakitri T. 1999. Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad Ke-21 . Diterbitkan atas kerja sama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIP, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), dan The Ford Foundation.
Sumarsono dan Paina Partana. 2002. Sosiolinguistik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Sabda.

## CATATAN AKHIR
* Versi awal tulisan ini adalah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Bahasa Daerah dengan Tema “Pergeseran Bahasa Daerah dan Solusinya sebagai Upaya Pemertahanan Bahasa Daerah” yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tanggal 10-11 September 2014.