## Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Studi Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
Mujibur Rahmat* dan Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada *Corresponding author.

## ABSTRAK
Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Penelitian ini membahas tentang evaluasi penyusunan indikator kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan Ongoing Performance Measurement and Management  (OPM&M).    Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kesesuaian  indikator  kinerja  Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa serta menjelaskan indikator kinerja program/kegiatan dalam mendukung  pencapaian  kinerja  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  dengan  pendekatan OPM&M.
Pendekatan OPM&M dapat digunakan untuk mengukur kualitas indikator kinerja yang disusun dan  dilaporkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  dengan  menggunakan  dua  alat yakni Logic  Model  dan  analisis  empat  kuadran  Friedman.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan menganalisis data dan mengkonfirmasikannya melalui wawancara.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  indikator  kinerja  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten Sumbawa  telah  menunjukkan  kesesuaian  informasi  yang  logis  dari  dokumen  perencanaan  hingga pelaporannya. Analisis dengan model cetak biru kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja  program  utama/kegiatan  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  berorientasi output/aktivitas (service-delivery outcome) dan belum berorientasi hasil/manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ( Community Outcome).
Kata kunci: Pengukuran  kinerja;  indikator  kinerja;  laporan  akuntabilitas  kinerja  (LAKIP), Logic Model,  Pendekatan  OPM&M,  Model  Cetak  Biru  Kinerja,  analisis  empat  kuadran,  New Public Management (NPM)

## PENDAHULUAN
Semenjak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mulai mendapat perhatian. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerjanya dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Meskipun penerapan peraturan tentang akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah sudah dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya penilaian kinerja pada instansi pemerintah menghadirkan konsekuensi  yang  tidak  diharapkan.  Thiel  dan  Leeuw  (2002)  menyatakan  bahwa  terdapat konsekuensi  yang  tidak  diharapkan  seperti  kenaikan  biaya monitoring,  implementasi  kebijakan meningkatkan  tekanan  yang  dapat  menyebabkan  pengaruh  disfungsional  seperti  sifat  kaku, kurangnya  inovasi,  dan  suboptimisasi.  Selain  itu,  beberapa  bukti  menunjukkan  monitoring  akan mengakibatkan  perilaku  simbolis  agar  terlihat  bagus  dari  segi  penampilan  saja,  tetapi  pada kenyataannya tidak seperti itu.
Untuk menilai kinerja instansi pemerintah sekaligus memperbaiki kualitas dalam pengambilan keputusan  di  masa  mendatang,  penyusunan  LAKIP  sangat  diperlukan.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya  penyusunan  laporan  kinerja  dinilai  lebih  disebabkan  adanya  peraturan  yang mewajibkan pemerintah untuk membuatnya bukan karena kesadaran akan arti pentingnya laporan itu bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan (Akbar, et. al, 2012; sadjiarto, 2000).
Kesadaran pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas LAKIP sepertinya masih kurang jika dibandingkan  dengan  keinginan  mereka  untuk  mendapat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pengukuran kinerja yang meliputi ukuran kinerja finansial dan non  finansial,  instansi  pemerintah  perlu  menggunakan  berbagai  indikator  kinerja  untuk  menilai keefektifan  kualitas  pelayanan  pemerintah  (Kelly  &  Swindell,  2002).  Instansi  pemerintah  akan menyajikan  laporan  keuangan  yang  ambigu,  tidak  relevan,  kurang  terpercaya  dan  kurang  dapat dipertanggungjawabkan apabila instansi pemerintah hanya menggunakan indikator kinerja finanial semata, karena laporan keuangan cenderung mudah dimanipulasi (Pilcher, 2005).
Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  merupakan  salah  satu  unsur  pelaksana pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan  dan  perpustakaan.  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  dalam melaksanakan  tugasnya  masih  terkendala  masalah  dalam  penyempurnaan  rumusan  sasaran  dan indikator kinerja dari perencanaan strategis sampai pelaporan kinerja. Jika hal ini terus dibiarkan maka  indikator  kinerja  yang  ditetapkan  tidak  dapat  menunjukkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Secara umum, hal ini mungkin disebabkan oleh lemahnya penyusunan dokumen perencanaan. Kelemahan ini tentu saja akan membawa dampak yang besar terhadap siklus selanjutnya. Dokumen perancanaan  yang  disusun  tidak  memuat  sasaran  dan  indikator  kinerja.  Ketiaadaan  indikator penilaian  kinerja  dan  target  yang  ditetapkan  adalah  hal  yang  paling  krusial  dalam  penilaian akuntabilitas instansi pemerintah. Proses akuntabilitas tidak mungkin bisa dilaksanakan jika instansi pemerintah tidak menetapkan apa yang ingin dicapai dengan indikator kinerja yang obyektif dan terukur.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi kesesuaian informasi yang logis indikator kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menjelaskan indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai sasaran kinerja dengan pendekatan cetak biru kinerja.

## TINJAUAN PUSTAKA
Perubahan konsep NPM menyebabkan perubahan model manajemen sektor publik yang kaku, birokratis,  dan  hierarkis  menjadi  model  manajemen  sektor  publik  yang  fleksibel  dan  lebih mengakomodir pasar. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam
hal  hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  (Hughes,  1998).  Crishtopher  Hood  (1991) mengemukakan tujuh komponen utama konsep NPM antara lain:
a. Manajemen profesional di sektor publik.
b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja.
c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome.
d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik.
e. Menciptakan persaingan di sektor publik.
f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik.
g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban (LAN, 2004).
Pengertian  evaluasi  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  tahun  Tahun  2006  adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)  terhadap  rencana  dan  standar.  Kinerja  merupakan  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  program/kegiatan/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Bastian, 2006).
Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  kegiatan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  dengan memperhitungkan  indikator  masukan (input),  keluaran  (output),  hasil  (outcome),  manfaat (benefit), dan dampak (impact). Salah satu model evaluasi dalam pengukuran kinerja yang banyak dan  lazim  digunakan  adalah  Model  Alur  Logika (Logic  Model).  McLaughlin  (1999)  mengatakan bahwa Logic Model adalah suatu alat yang sudah digunakan oleh para manajer dan evaluator selama lebih dari 20 tahun untuk menjelaskan efektivitas dari program mereka.
Logic  Model    diawali  dengan  melihat  situasi  yang  terjadi  pada  sebuah  organisasi,  lalu menetapkan situasi apa yang ingin diubah, setelah menetapkan situasi yang ingin diubah kemudian mencari  prioritas  yang  diutamakan  untuk  mengubah  situasi  tersebut,  setelah  itu  bisa  ditetapkan program  dan  kegiatan  yang  ingin  digunakan  untuk  mencapai  situasi  yang  diinginkan.  Untuk menggelar kegiatan tersebut sebelumnya dibutuhkan masukan yang di dalamnya terdiri dari seluruh sumber daya yang mampu digunakan oleh organisasi, setelah itu nantinya akan menghasilkan output yang  akan  berdampak  pada  perubahan  situasi (outcome)  pada  organisasi.  Secara  singkat  dapat diartikan Logic  Model adalah  peta  (map)  dari  cara  berpikir  dengan  logika dalam  menyusun  atau memformulasikan  kebijakan,  program,  inisiatif  maupun  kegiatan.  Berikut  gambar  standar Logic Model yang diambil dari sumber Ohio Universiy.
Model  pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  logika  dengan pendekatan OPM&M (Ongoing Performance Measurement and Management). OPM&M merupakan pendekatan  evaluasi  dan  perencanaan  yang  komprehensif  dengan  menggunakan  model  logika inovatif dan perluasan, yang dikenal dengan nama Performance Blueprint. Model ini dikembangkan oleh DR. Paul J.Longo untuk digunakan APWR sejak tahun 1998. APWR merupakan program bantuan teknis dan riset terapan yang didanai oleh Departemen Tenaga Kerja dan Layanan Keluarga Ohio dan Ohio University (Ohio, 2002).
Dalam  pendekatan  OPM&M  juga  mengkolaborasikan  pendakatan  empat  kuadran  milik Friedman  (2000)  untuk  mengidentifikasi  kualitas  indikator  kinerja  dengan  membagi  kualitas indikator  kinerja  ke  dalam  empat  bagian  yakni  upaya  dan  hasil  serta  terbagi  atas  kuantitas  dan kualitas. Menurut Friedman (2005) bahwa semua sistem akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan cara ukuran (indikator) dan kualitas dari upaya dan hasil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus pada obyek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara  gabungan,  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012). Desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena  desain  penelitian  ini  ditujukan  untuk  memahami  proses  evaluasi  dimana  peneliti mengembangkan analisis secara mendalam pada kasus tentang suatu program, kejadian, aktivitas, proses atau individu (Creswell, 2014).

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  tematik.  Analisis tematik  adalah  metode  untuk  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  melaporkan  pola-pola  (tema) dalam data (Braun dan Clarke, 2006). Analisis tematik mengatur dan mendeskripsikan sekumpulan data menjadi data-data yang lebih terperinci.
Analisis dokumen dalam penelitian ini menggunakan model cetak biru kinerja yang merupakan gabungan model logika inovatif dan Pendekatan  Empat Kuadran Friedman sehingga dapat dianalisis kesesuaian logis antara perencanaan sampai pelaporan kinerja yang berbasis pada hasil serta dapat mengkatagorikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa ke dalam empat tipe pengukuran kinerja yaitu kuantitas upaya, kualitas upaya, kuntitas hasil, dan kualitas hasil.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah cetak biru kinerja yang berisikan dua model berikut:
1. Logic Model Cetak Biru Kinerja Dengan Logic Model dapat diketahui bagaimana suatu program bekerja dalam kondisi yang pasti  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  telah  diidentifikasi.  Model  ini  adalah  alat pengukuran  kinerja  berdasarkan  pendekatan Logic  Model  yang  diperluas  dan  digunakan untuk  menguji  kesesuaian  informasi  indikator  kinerja  dalam  dokumen  perencanaan strategik yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Four Quadrant Analysis
Indikator kinerja dianalisis dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Friedman yaitu four quadrant analysis.
ANALISIS DAN DISKUSI
Analisis kesesuaian informasi (hubungan yang logis) dilakukan dengan melihat konsistensi dan keterkaitan pada indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program/kegiatan mulai dari dokumen perencanaan hinggal pelaporannya. Logic Model menjadi alat untuk menganalisis dua hal tersebut  melalui  dua  pendekatan.  Pendekatan  pertama  yaitu  dengan  menganalisis  konsistensi indikatro kinerja mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pendekatan kedua dengan menganalisis keterkaitan  atau  hubungan  antara  indikator  kinerja  sasaran  dengan  indikator  kinerja program/kegiatan.
Analisis  konsistensi  indikator  kinerja  sasaran  mulai  dari  dokumen  perencanaan  hingga pelaporan, dilihat dengan membandingkan indikator kinerja sasaran pada dokumen Renstra, RKT, TAPKIN, dan LAKIP. Kemudian dilihat apakah indikator yang digunakan tidak berubah atau tiadak ada penambahan atau pengurangan indikator kinerja ataupun perubahan pernyataan dari indikator kinerja tersebut.
Dari hasil analisis tersebut kemudian diketahui bahwa indikator sasaran yang terdapat pada dokumen  Renstra,  RKT,  TAPKIN,  dan  LAKIP  telah  menunjukkan  konsistensi  yaitu  pernyataan masing-masing  indikator  kinerja  tersebut  sama,  tidak  ada  perubahan,  penambahan  ataupun pengurangan  dari  dokumen  perencanaan  hingga  pelaporannya,  baik  untuk  tahun  2013  maupun
2014. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dalam membuat pelaporan pencapaian indikator kinerja sasaran sudah mengacu pada dokumen perencanaannya.
Kemudian  analisis  selanjutnya  dilakukan  dengan  melihat  keterkaitan  dari  indikator  kinerja sasaran  dengan  indikator  kinerja  program/kegiatan  pendukungnya.  Program  dan  kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, seharusnya  pencapaian  indikator  kinerja  program/kegiatan  harus  mendukung  indikator  kierja sasaran yang telah ditetapkan.
Setelah dianalisis dengan alur berpikir logis, maka terdapat beberapa ketidaksesuaian antara indikator  kinerja  sasaran  dengan  indikator  kinerja  kegiatan  (Outcome).  Kesimpulannya  adalah bahwa dalam melaporkan kinerja, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, telah mengacu pada  dokumen  perencanaanya.  Namun,  jika  dilihat  dengan  alur  berpikir  logis,  terdapat  beberapa ketidaksesuaian  pada  indikator  kinerja  sasaran  dan  indikator  kinerja  program/kegiatan pendukungnya.
Dari hasil Analisis empat kuadran dapat dilihat bahwa target indikator kinerja pada tahun 2013 dan 2014 masih didominasi oleh capaian output, dan sangat sedikit target yang ukurannya berupa rasio atau pesentase. Menurut Friedman (2005) indikator kinerja yang baik dan menjadi prioritas utama yaitu yang targetnya dalam bentuk kualitas (satuan Rasio atau persentase). Hal ini berarti bahwa  indikator  kinerja  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  dominan  mengukur seberapa banyak layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dari data hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten  Sumbawa  telah  menyadari  arti  pentingnya  penyusunan  indikator  kinerja  bagi  Dinas Pendidikan. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa penyusunan indikator kinerja tidak hanya dilakukan  oleh  bagian  Program  saja,  tetapi  seluruh  bagian  dibawah  koordinasi  bagian  program. Dalam penyusunan tersebut, indikator kinerja sasaran pada RPJMD juga menjadi indikator dalam Renstra  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa.  Hal ini memperkuat  hasil  analisis logic model  yang  menunjukkan  kesesuaian  informasi  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa dari dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporannya. Dalam wawancara tersebut juga dapat tergambarkan  bagaimana  pertimbangan  utama  dalam  penyusunan  indikator  kinerja,  yaitu  SDM SKPD, sarana prasarana penunjang, dan kemampuan anggaran.
Dari hasil wawancara juga ditemukan setidaknya ada empat alasan yang menjadi kendala dalam penyusunan indikator kinerja di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa:
1. Penyusunan indikator kinerja belum tersosialisasi dengan baik.
2. Penyusunan indikator kinerja masih bersifat parsial.
3. Sumber daya belum memenuhi secara maksimal untuk menyusus indikator kinerja.
4. Kelengkapan data.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan pada BAB IV, maka dari hasil analisis tersebut diperoleh beberapakesimpulan yaitu sebagai berikut:
a) Indikator  kinerja  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa  telah  menunjukkan kesesuaian  informasi  jika  dilihat  dari  dokumen  perencanaan  hingga  dokumen  pelaporan. Namun jika dilihat dari kesesuaian antara indikator kinerja sasaran dengan indikator kinerja program/kegiatan  maka  akan  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  tidak  logis.  Masih terdapat  indikator output/outcome    program/kegiatan  yang  tidak  tertampung  dalam indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
b) Hasil  evaluasi  berdasarkan  model  cetak  biru  kinerja  dengan  analisis  empat  kuadran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja program/kegiatan Dinas Pendidikan Nasional  Kabupaten  Sumbawa  masih  menggunakan  indikator output/  aktivitas  (service-
delivery  outcome)  sebagai  ukuran    dan  belum  berorientasi  pada  hasil/manfaat  yang dirasakan masyarakat ( community outcome).
c) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan indikator kinerja antara lain:
1) Penyusunan indikator kinerja belum tersosialisasi dengan baik.
2) Penyusunan indikator kinerja masih bersifat parsial.
3) Sumber daya belum memenuhi secara maksimal untuk menyusus indikator kinerja.
4) Kelengkapan data.
4.  Penyusunan  dan  pelaporan  indikator  kinerja  di  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten Sumbawa  masih  bersifat  normatif  dan  cenderung  hanya  untuk  memenuhi  syarat administrasi saja.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka  penulisi  menyarankan  rekomendasi berikut, sebagai masukan untuk perbaikan dalam penyusunan indikator kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
a) Dalam  menyusun  indikator  kinerja  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumbawa sebaiknya menggukan kerangka berpikir logis ( Logic Model) dengan performance blueprint sebagai  alat  bantu  untuk  meninjau  ulang  indikator  kinerja  yang  telah  disusun,  apakah berorientasi hasil/manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan berorientasi pada pelayanan semata.  Selain  itu performance  blueprint  juga  dapat  digunakan  untuk  melihat  gambaran mengenai hubungan yang logis dalam perumusan indikator kinerja kegiatan mulai dari input, Program/kegiatan, output, hingga outcome.
b) Meningkatkan  pemahaman  SDM  baik  yang  melakukan  penyusunan      indikator  kinerja maupun  yang  menjalankan  program/kegiatan  dengan  mengadakan  pelatihan  mengenai penyusunan indikator kinerja yang baik setiap lima tahun sekali.
c) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebaiknya mengalokasikan anggaran pada kegiatan  penyusunan  indikator  kinerja,  serta  memperbaiki  sistem  pengumpulan  data informasi kinerja terkait kesulitan dalam menentukan ukuran ketercapaian indikator kinerja. Hal ini dilakukan agar terciptanya efektivitas dalam penyusunan dan pengukuran indikator kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar Rusdi, Robyn Pilcher, and Brian Perrin. 2012 . Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. Pacific Accounting Review, 262-291.
Akbar  Rusdi,  Robyn  Pilcher,  and  Brian  Perrin.  2015.  “Implementing  Performance  Measurement System: Indonesian Local Government Under Pressure”, Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 12 Iss: 1, pp.3 – 33.
Bappenas dan Departemen Keuangan. 2009. Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Bappenas dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
Braun  Virginia  and  Clarke  Victoria.  2006. Using  Thematic  Analysis  in  Psychology.  Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887.
Cresswell, Jhon Well. 2014. Research Design. Sage Publications, Inc. DiMaggio  Paul  Joseph    and  Walter  Woody  Powell.  1983.  The  Iron  Cage  Revisited :  Institutional Isomorphism  and  Collective  Rationality  in  Organizational Fields.    American  Sociological Review 48:147-160. Friedman, Mark. 2005. Trying Hard is not Good Enough. FPSI Publishing. Hood, Christopher. 1991. A Public Management for All Season?. Public Administration, 69 (Spring):
3-19
Kelly, Janet & Swindell  David. 2002. A Multiple- Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfactioin across Jurisdiction. Public Administration Review. Vol. 62, Proquest.pg. 610.
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  2004. Modul  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi ke-2. LAN, Jakarta. Longo,  Paul  John.  2004. Public  Management  Skill  Workshop  in  Performance  Measurement. Workbook 1 Januari 2004.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta, Penerbit Erlangga. Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Pemerintah Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. Marvin, Henry. 2012. Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Tesis S2 , Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (tidak dipublikasikan). McLaughlin John A and Jordan Gretchen. 1999 .  Logic Model: A Tool for 123  Telling your Program’s Performance Story . Evaluation and Program  Planning, Vol.22.No.1, Februari 1999.
Mwita,  John  Isaac  2000. Performance  Management  Model  :  A  Systems-Based  Approach  to  Public Service Quality. The International Journal of Public Sector  Management, , Vol. 13, h. 19 – 32 Nurkhamid, Muhamad. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 3, No. l, Oktober 2008: 45-76
Ohio Departement of Jon and Family Services and ILLARD, Ohio University. 2002. Setting Outcomes, Measuring Result, a workshop on performance Measurement. Makalah Workshop. Pilcher,  Robyn. 2005.  Local  government  Financial  Key  Performance  Indicators-not  so  relevant, reliable  and  accountable.  International  journal  of  Productivity  and  Performance Management, Vol. 54 pp. 451-467.
Republik Indonesia. 2002. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Riyadi  dan  Deddy  Supriady  Bratakusumah.  2004. Perencanaan  pembangunan  daerah:  Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Satori, Dja’man dan Aan Komariah. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. 2014 . Metode penelitian Manajemen. Bandung: CV Alfabeta. Thiel  Sandra  Van  and  Leeuw  Frans.  2002. The  Performance  Paradox  in  the  Public  Sector.  Public Performance and Management Review, Vol. 25, No. 3, pp. 267-2.