Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
Ana Nadhya Abrar Program Studi Ilmu Komuniasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Email: ana.abrar@gmail.com
Abstract Frequency of corruption news lately experienced a significant improvement. Various news media and broadcast media appear ferocious in reporting corruption cases. All the media have the moral courage to reveal what actually happened on corruptors, ranging from members of Parliament, deputy ministers, governors, senior police, until echelons in the bureaucracy. The result is relatively good. Audience could follow it properly. Starting from here, a problem arises, whether such reporting is intended to fulfill the right to know of the audience? This study wanted to find answers. Therefore, the following study examined headlines about corruption were reported by Kompas newspaper and main reports by Tempo magazine during June and July 2013. However, in the period just one headline of corruption news reported by Kompas newspaper, namely the issue of July 27, 2013 and one main report of corruption news reported by Tempo magazine, namely the issue of July 15 to 21, 2013, titled “Perempuan tudy Misterius Hambalang” (“Mysterious Woman from Hambalang”). The study used a qualitative content analysis answered an important question, namely: How is the service of the right to know on broadcasting corruption news committed by Kompas newspaper and Tempo magazine during June and July 2013? Data were analyzed by using cultural perspective that could lead to the conclusion: the right to know which was serving by Kompas newspaper and Tempo magazines was good.
Keywords: Right to know, main report, main news, corruption news cultural perspective
Abstrak Frekuensi berita korupsi akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang sangat berarti. Berbagai media pers dan media penyiaran tampil garang dalam memberitakan kasus korupsi. Semua media tersebut  memiliki  keberanian  moral  untuk  mengungkapkan  apa  yang  sesungguhnya  terjadi  pada koruptor, mulai dari anggota DPR, wakil menteri, gubernur, perwira tinggi polisi, hingga pejabat eselon di birokrasi. Hasilnya relatif bagus. Khalayak bisa mengikuti kisah korupsi dengan baik. Bertolak dari  sini,  timbul  masalah,  apakah  pemberitaan  semacam  itu  memang  diniatkan  untuk  memenuhi hak mengetahui yang dimiliki khalayak? Penelitian ini ingin memperoleh jawabannya. Untuk itu, penelitian berikut mengkaji semua laporan utama dan berita utama tentang korupsi yang dilaporkan majalah Tempo dan surat kabar Kompas selama bulan Juni dan Juli 2013. Namun, dalam periode tersebut hanya satu berita utama ( headline ) Kompas yang melaporkan berita korupsi, yakni edisi 27 Juli 2013 dan satu pula laporan utama majalah Tempo yang melaporkan berita korupsi, yaitu edisi 15-21  Juli  2013,  berjudul  “Perempuan  Misterius  Hambalang”.  Dalam  pelaksanaannya,  penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif yang menjawab sebuah pertanyaan penelitian penting, yaitu:
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
Bagaimana  pelayanan  hak  mengetahui  pada  penyiaran  berita  korupsi  yang  dilakukan  surat  kabar Kompas dan majalah Tempo selama Juni dan Juli 2013? Data yang diperoleh dianalisis mengggunakan perspektif kebudayaan sehingga menghasilkan kesimpulan: pelayanan hak mengetahui yang dilakukan surat kabar Kompas dan majalah Tempo sudah bagus.
Kata Kunci: hak mengetahui, laporan utama, berita utama, berita korupsi, perspektif kebudayaan.
Pendahuluan Pada  bulan  Mei  1998,  mahasiswa menduduki  gedung  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR).  Mereka  menginjakkan  kaki  di  dua atap  bundar  beton  gedung  yang  menjadi  salah satu  simbol  demokrasi  di  Indonesia.  Mereka meneriakkan  reformasi  dengan  titik  keringat dan air mata. Mereka tidak peduli dengan nasib yang  akan  menimpa  mereka.  Hal  yang  mereka inginkan hanya reformasi.
Apakah mereka mengerti persis apa yang mereka  inginkan? Apakah  mereka  benar-benar mengerti makna reformasi? Bisa jadi reformasi itu  hanya  keinginan  para  pakar  seperti  Amien Rais  atau  hanya  kebutuhan  para  politisi.  Hal yang  jelas  gerakan  mahasiswa  itu  berujung: Pemerintahan  Soeharto  tumbang  setelah mendominasi kehidupan sosial-politik Indonesia selama 32 tahun lebih.
Pada tahun 2013, lima belas tahun setelah reformasi,  apakah  reformasi  itu  sudah  berjalan dengan  benar?  Apakah  reformasi  tersebut sudah mengantarkan masyarakat kepada tingkat kehidupan  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur? Tidak  mudah  menjawab  pertanyaan  ini  tanpa penelitian  yang  saksama.  Jika  dilihat  dari  sisi civil  rights dan civil  liberties, reformasi  sudah berhasil (Parlementaria edisi 103, 2013). Namun,  apakah  itu  berarti  bahwa Indonesia sudah memiliki jiwa demokrasi yang sesungguhnya?  Banyak  yang  sepakat  bahwa demokrasi  di  Indonesia  masih  belum  memiliki roh  demokrasi  yang  sebenarnya.  Apa  yang terjadi masih dalam taraf demokrasi prosedural. Sampai  di  sini  agaknya  perlu  dipertanyakan soal  pelayanan  hak  mengetahui  yang  dimiliki masyarakat. Tegasnya,  apakah  reformasi  sudah
mendorong  media  pers  untuk  melayani  hak mengetahui yang dimiliki masyarakat?
Sejauh  yang  terungkap  dalam  latar belakang di  atas, masalah pokok  yang  dimiliki Indonesia sekarang adalah negara terperangkap dalam prosedur. Indonesia memiliki semua komisi yang  diperlukan  untuk checks  and  balances antara  pemerintah  dan  rakyat.  Indonesia  juga mengikuti  segala  prosedur  yang  menyebabkan Indonesia  disebut  sebagai  negara  demokrasi. Kenyataan  ini,  diikuti  pula  oleh  media  pers. Artinya, media pers, secara prosedural, memang berusaha melayani hak mengetahui yang dimiliki masyarakat.  Tetapi,  media  pers  tidak  memiliki roh tentang pemenuhan itu.
Untuk  memastikannya,  perlu  dilihat penampilan  media  pers  selama  bulan  Juni  dan Juli  2013.  Pemilihan  waktu  ini  didasari  oleh kenyataan bahwa peringatan 15 tahun reformasi berlangsung  bulan  Mei  2013.  Dengan  begitu, 15  tahun  pasca  reformasi  terhitung  sejak  Juni 2013.  Untuk  menambah  rentang  waktu  pasca reformasi, dipilih bulan Juni dan Juli 2013.
Bertolak  dari  masalah  di  atas,  patut disusun  sebuah  pertanyaan  penelitian  berikut: Bagaimana  kondisi  pelayanan  hak  mengetahui terkait  berita  korupsi  yang  dilakukan  Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo dan Suratkabar Harian  (SKH) Kompas selama  Juni  dan  Juli 2013?
Metode Penelitian Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif. Artinya, peneliti mencatat semua fakta: (i) yang menjawab  pertanyaan  5W  +  1H  untuk  setiap berita,  dan  (ii)  Setelah  itu,  peneliti  melihat

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 146-164
konsep  keadilan  dan  hasrat  popularitas  yang terdapat  di  dalamnya.  Kemudian,  peneliti menginterpretasikan  hasil  temuan  tersebut agar  bisa  menjawab  pertanyaan  penelitian. Data  yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan perspektif  kebudayaan  yaitu  kebudayaan  yang progresif,  seperti  diperkenalkan  oleh  Jakob Oetama (2009:11), yang antara lain ditandai oleh orientasi masa depan dan hidup yang lebih baik. Objek utama dalam penelitian ini adalah laporan utama MBM Tempo dan Berita Utama SKH Kompas yang  berkaitan  dengan  masalah korupsi. Ada tiga alasan kenapa berita korupsi, yakni, pertama, korupsi  merupakan  kejahatan yang paling tidak bisa ditolerir. Kedua , korupsi
menghambat  tugas  negara  menyejahterakan masyarakat. Ketiga , korupsi memperburuk citra bangsa Indonesia di dunia internasional (Respon, 1 Juli 2003).
Semua  laporan  utama  dan  berita  utama tentang  korupsi  yang  dilaporkan  MBM Tempo dan  SKH Kompas selama  bulan  Juni  dan  Juli 2013 menjadi objek utama penelitian ini. Namun, dalam periode tersebut hanya satu berita utama ( headline) Kompas yang  melaporkan  berita korupsi, yakni edisi 27 Juli 2013.
Hasil dan Pembahasan Inilah beritanya:

## Diyakini Hanya Perantara:
KPK Tetapkan Mario Bernardo dan Djodi Supratman sebagai Tersangka
JAKARTA,  KOMPAS  —  Pengacara  pada  kantor  hukum  Hotma  Sitompoel  & Associates,  Mario  C  Bernardo,  dan  pegawai  Mahkamah Agung,  Djodi  Supratman, diyakini menjadi perantara yang mengurus perkara penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang kini tengah kasasi di MA.
Pada  Jumat  (26/7),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menetapkan  Mario  dan  Djodi sebagai tersangka seusai penangkapan yang dilakukan Kamis lalu.
”Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, yang kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh MCB (Mario C Bernardo). Seorang lawyer ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Menanggapi hal itu, Tommy Sihotang, yang juga penasihat hukum Mario C Bernardo, menyatakan,  kasus  tangkap  tangan  kedua  orang  tersebut  tidak  ada  kaitan  dengan kantor Hotma Sitompoel. Hal itu dibuktikan, misalnya, tak ada kop surat atau bukti lain menyangkut kantor pengacara Hotma Sitompoel.
Mario diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP. ”Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan memberi atau menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama terdakwa HWO (Hutomo Wijaya Ongowarsito) di MA,” ujar Johan.
Terhadap  Djodi,  KPK  menyangka  yang  bersangkutan  melanggar  Pasal  5  Ayat  2 atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
Reformasi Gagal Dengan  adanya  kasus  ini,  setelah  masa reformasi,  bisa  dikatakan  reformasi  birokrasi penegak  hukum  mengalami  kegagalan.  Hal
itu  juga  tecermin  dari  banyaknya  kasus  yang menimpa  hakim,  panitera,  dan  petugas  MA tersebut.
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Bersamaan dengan itu juga disita barang bukti berupa uang Rp 50 juta dan sekitar Rp 78 juta. Jadi, sekitar Rp 128 juta ditemukan di tas yang dibawa DS (Djodi Supratman) dan juga di rumah DS,” katanya.
Mario  dan  Djodi  diduga  hanya  sebagai  perantara.  Menurut  Johan,  KPK  terus mengembangkan  kasus  ini.  ”Ini  kami  kembangkan,  apakah  ada  pihak  lain  yang terlibat,” katanya. Djodi adalah pegawai bagian pendidikan dan latihan (pusdiklat) di MA. ”Meski dia enggak menangani (perkara), kan bisa mengurus. Konteks pemberian ini berkaitan dengan pengurusan kasus kasasi pidana penipuan atas nama terdakwa HWO,” tutur Johan.
Ia  menambahkan,  Djodi  diduga  menerima  pemberian  itu  dalam  rangka  mengurus proses  kasasi  perkara  tersebut.  ”Pas  tangkap  tangan,  itu  sudah  pemberian  kedua. Sebelumnya sudah ada pemberian yang diterima DS,” kata Johan.
Namun,  Hakim  Agung  Gayus  Lumbuun  mengaku  tidak  mengenal  Djodi.  Ia  akan mengecek berkas kasasi yang terkait dengan upaya pemberian suap dari Mario kepada Djodi.
Berdasarkan  data  di  situs  MA,  perkara  Hutomo  ditangani  tiga  hakim  agung,  yaitu Gayus Lumbuun sebagai Pembaca I, Andi Ayyub sebagai Pembaca II, dan Zaharuddin Utama  sebagai  Pembaca  III  sekaligus  ketua  majelis  kasasi.  Majelis  kasasi  dibantu panitera pengganti Ikhsan Fathoni. Perkara tersebut diajukan jaksa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 April lalu. Perkara itu kemudian didistribusikan kepada majelis hakim pada 27 Mei.
Ditanya sejauh mana penanganan perkara Hutomo, Gayus Lumbuun mengatakan baru akan  mengecek  Senin  mendatang.  ”Saya  belum  jelas  permasalahannya,  saya  tidak kenal DS,” ujarnya.
Kepala  Biro  Hukum  dan  Humas  MA  Ridwan  Mansyur  mengungkapkan,  pihaknya akan memberhentikan Djodi setelah tertangkap KPK. Djodi adalah petugas satpam MA sejak 1986 hingga 2009, kemudian diangkat menjadi pegawai dan ditempatkan di Pusdiklat MA di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Ridwan  menyerahkan  permasalahan  itu  kepada  KPK.  Menurut  Ridwan,  pihaknya siap bekerja sama dengan KPK jika KPK akan mengembangkan penyelidikan kasus tersebut.
”Tempo hari, ada hakim ditangkap di Bandung. Lalu, ada kasus penangkapan KPK yang terkait pegawai MA. Ini sangat memprihatinkan karena benteng terakhir keadilan itu justru di MA. Bagaimana hukum kita jika pegawai di MA masih terima-terima
Dalam periode yang sama, MBM Tempo hanya sekali melaporkan laporan utama tentang korupsi,  yaitu  edisi  15-21  Juli  2013.  Laporan
utama  tersebut  berjudul  “Perempuan  Misterius Hambalang.” Berikut berita selengkapnya:
Kode “F” di Tahap Kedua Korupsi Hambalang Dana korupsi proyek Hambalang ternyata mengalir ke segala penjuru. Dari pejabat Kementerian  Olahraga  hingga  orang  yang  dekat  dengan  pusat  kekuasaan.  Pelicin proyek setelah kontrak diteken.
Dua Ani di Kementerian Keuangan menjadi pembicaraan lima orang yang meriung di Senayan Cafe, Hotel Atlet  Century Park, pada awal Juni 2010: “Ani Besar” dan “Ani Kecil”. Ani Besar untuk menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang waktu itu baru saja digantikan Agus Martowardojo. Adapun Ani Kecil julukan untuk Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, yang masih merangkap menjadi Direktur Jenderal Anggaran.
uang?” kata Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Frans H Winarta.
Terkait  dengan  beberapa  kejadian  itu,  reformasi  birokrasi  penegak  hukum  mutlak diperlukan. Hal tersebut terutama agar birokrasi di Indonesia menjadi lebih bersih, jujur, efisien, dan produktif. ”Perbaikannya harus multifaktor dan dikerjakan secara serius; mulai dari perekrutan, sistem penggajian, hingga perbaikan gedung pengadilan,” katanya. ”Reformasi dari birokrasi penegak hukum menjadi salah satu tugas terberat dari pemerintah mendatang. Apalagi, setelah belasan tahun reformasi, ternyata hukum kita tidak juga menjadi lebih baik,” ujar Frans.
Terkait dengan penangkapan pada Kamis lalu yang melibatkan advokat, Ketua Bidang Hukum  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  Emerson Yuntho  berharap  pengusutan KPK jangan berhenti pada Mario dan Djodi.
Dalam catatan ICW, ada enam advokat ditangkap dan divonis terkait dengan dugaan suap. Advokat Haposan Hutagalung, misalnya, berdasarkan data ICW, atas keterlibatan dalam  mafia  kasus  Gayus  Tambunan  dan  suap  kepada  Komisaris  Jenderal  Susno Duadji, divonis MA selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta.
Menurut Tommy Sihotang, pemberitaan terkait dengan penangkapan Mario dan DS ini  juga  tak  terkait  kasus  Inspektur  Jenderal  Djoko  Susilo  dalam  perkara  korupsi simulasi berkendara. Inisial DS itu bukan inisial Djoko Susilo. ”Tak ada kaitannya dengan kasus Djoko Susilo. Itu terkait kasus yang sedang berjalan di MA,” katanya.
Namun, Tommy  tak  mau  menyebutkan  kasus  apa  yang  dimaksud.  ”Untuk  etisnya, biar KPK dulu yang menyampaikan. Saya tak tahu kasusnya apa, jangan-jangan tidak ada kasus, bisa saja teman lama yang memberi uang,” katanya.Sebelumnya, Hotma Sitompoel juga mengatakan tidak mengetahui kasus yang membuat Mario ditangkap. Namun,  dia  membenarkan  bahwa  Mario  adalah  keponakannya.  (BIL/ANA/RYO/ AMR).
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
Kelima  orang  itu–Widodo  Wisnu  Sayoko,  Arif  “Gundul”,  Lisa  Lukitawati  Isa, Muhammad  Arifin,  dan  Ida  Bagus–  membahas  rencana  pengajuan  kontrak  tahun jamak proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, ke Kementerian Keuangan. Mereka bukan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi bergaul sangat akrab dengan para petinggi kementerian pemilik proyek itu.
Desain  dan  perhitungan  biaya  sudah  rampung  disusun  Kementerian  Pemuda  dan Olahraga. Yang diperlukan tinggal persetujuan kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan–syarat  dimulainya  pembangunan  Hambalang.  Kontrak  tahun  jamak mengikat anggaran untuk proyek yang pelaksanannya lebih dari satu tahun. Hambalang semula direncanakan dimulai pada akhir 2010 dan selesai akhir 2012.
Persoalannya,  belum  tentu  Kementerian  Keuangan  segera  menyetujui  permohonan yang diajukan. Untuk mempercepat prosesnya, Kementerian Olahraga menggunakan jalur belakang. “Itu gampang. Nanti bisa lewat Ani Kecil,”kata Arif “Gundul” seperti ditirukan sumber Tempo. Arif datang ke Senayan Cafe bersama Widodo. Keduanya optimistis persetujuan kontrak bisa lekas turun karena ada seseorang di atas mereka: Syivia Sholehah alias Ibu Pur.
Perempuan paruh baya itu disebut sebagai orang dekat Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Bermodal  kekuatan  itu,  Arif  dan  Widodo  yakin  Sylvia  bisa  mempengaruhi  Anny Ratnawati. Tak  ada  makan  siang  gratis.  Berjanji  membantu  pengurusan  kontrak  di Kementerian Keuangan, Arif dan Widodo meminta imbalan Rp 5 miliar.
Widodo  adalah  kerabat  Sylvia.  Ia  bersahabat  dengan  Arif.  Keduanya  datang  ke Senayan Cafe sebagai tamu, sebagaimana Muhammad Arifin, Direktur PT Methapora Solusi Global, perusahaan konsultan perencanaan konstruksi, dan Ida Bagus, anggota staf pemasaran PT Adhi Karya. Sahibulhajatnya Lisa Lukitawati, pengusaha peralatan olahraga  yang  ditunjuk  Sekretaris  Kementerian  Olahraga  Wafid  Muharam  sebagai anggota tim perencana proyek Hambalang. Lisa mengundang tetamu atas instruksi Wafid.  Ditemui  pada  Kamis  pekan  lalu,  Lisa  hanya  menggelengkan  kepala  ketika dimintai  konfirmasi.  Ditanya  apakah  kenal  dengan  Sylvia,  Widodo,  dan  Arif,  ia menjawab, “Tanyakan kepada Pak Wafid, deh.”
Setelah  urusan  tadi  beres,  Wafid  Muharam  mengajukan  kontrak  tahun  jamak  ke Kementerian Keuangan pada 28 Juni 2010. Dalam suratnya, Wafid menulis konstruksi Hambalang membutuhkan biaya Rp 1,175 triliun. Ditambah anggaran peralatan yang kelak mengisi bangunan, bujet totalnya Rp 2,57 triliun.
Sampai di kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, surat Wafid Muharam tertanggal  28  Juni  2010  dibalas  Direktur  Jenderal Anggaran Anny  Ratnawati  pada 13  Juli. Anny  meminta  Kementerian  Olahraga  melengkapi  persyaratan,  antara  lain rekomendasi kelayakan kontrak tahun jamak dari Kementerian Pekerjaan Umum.

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 146-164
Setelah sekian kali berkirim surat, pada 16 November 2010, Wafid meminta dispensasi batas waktu revisi pengajuan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga 2011 yang di  dalamnya  termaktub  anggaran  Hambalang.  Semestinya  revisi  diajukan  sebelum 15 Oktober. Dalam surat itu juga Wafid menjelaskan soal rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum tapi tak melampirkan dokumen, salah satunya, analisis komponen biaya proyek Hambalang.

## Pada  22  November,  Wafid  meminta  analisis  komponen  biaya  Hambalang  dari
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Menurut  sumber,  di  sinilah  jasa  Sylvia  alias  Ibu Pur mulai ampuh. Pengurusan kontrak tahun jamak ke Kementerian Keuangan dan Kementerian  Pekerjaan  Umum  memang  satu  paket.  Berbeda  dengan  pengurusan surat sebelumnya yang memakan waktu lama, kali ini dokumen yang diminta Wafid langsung beres keesokan harinya.
Di Lapangan Banteng, proses persetujuan anggaran yang tadinya lambat juga mendadak dikebut. Belum begitu jelas bagaimana Sylvia, Widodo, dan Arif mencampuri proses di Kementerian Keuangan. Tapi, begitu surat permohonan dispensasi revisi pengajuan rencana anggaran dari Wafid sampai ke menjanya pada 22 November, Anny langsung mendisposisikan itu secara berjenjang ke direktur hingga kepala subdirektorat.
Empat hari kemudian, kepada subdirektorat menyusun nota dinas hasil penelaahan terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan Wafid. Konsep nota dinas menyebut persyaratan terpenuhi sehingga revisi pengajuan anggaran tahun jamak bisa disetujui. Sampai di tangan Anny Ratnawati pada 29 November, isi nota dinas tak berubah.
Pada hari itu juga, Anny membuat nota dinas bernomor ND-1034/AG/2010 perihal persetujuan kontrak tahun jamak  kepada Menteri Keuangan. Menjawab nota dinas itu,  Menteri  Agus  Martowardojo  pada  1  Desember  memberikan  disposisi  kepada Anny. “Selesaikan,”demikian disposisinya.
Anny  kemudian  menerbitkan  surat  bernomor  s-3576/AG/2010  tertanggal  6 Desember  2010  yang  menyetujui  revisi  rencana  anggaran  Kementerian  Olahraga, termasuk pembiayaan Hambalang. Mengatasnamakan Menteri Keuangan, Anny juga mengeluarkan surat bernomor s-553/MK.2/2010 tertanggal 6 Desember 2010 perihal persetujuan kontrak tahun jamak Hambalang.
Tempo mengajukan permintaan wawancara khusus kepada Anny, tapi tak direspons. Dicegat  di  gedung  Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  Rabu  pekan  lalu,  Anny  pun membungkam ketika ditanyai soal Sylvia Sholehah. Soal kontrak tahun jamak, dalam sejumlah kesempatan, Anny mengatakan terbitnya persetujuan sudah sesuai dengan prosedur.
Kamis  pekan  lalu,  Tempo  mendatangi  kediaman  Sylvia  Sholehah  di  kompleks Monte Carlo, Pakuan, Bogor, untuk memunta konfirmasi. Menurut penghuni rumah, Sylvia  sedang  berada  di  Mataram,  Nusa Tenggara  Barat.  Dihubungi  lewat  telepon seluler  suaminya,  Purnomo  D.  Rahardjo,  Sylvia  tak  merespons.  Purnomo  menolak
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
mengubungkan wartawan majalah ini dengan sang istri. “Sudahlah, Tempo memang nakal,”katanya.
Setelah disetujui, Kementerian Olahraga dan pemenang tender Hambalang, kongsi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, meneken kontrak proyek pada 10 Desember 2010. Delapan belas hari kemudian, kerja sama operasi Adhi-Wika mendapat pembayaran uang muka Rp 217 miliar. Dari situ, dana merembes ke mana-mana.
***
Setelah  kontrak  diteken,  kelompok  Sylvia  diduga  hanya  menerima  separuh  yang diminta  awal.  Duit  Rp  2,5  miliar  dari  Kementerian  Olahraga  itu  diambil  Widodo Wisnu Sayoko, keponakan Sylvia, di rumah Lisa Lukitawati pada awal 2011. Tapi, ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan untuk audit investigasi Hambalang tahap II, Lisa mengatakan yang mengambil uang itu Arif “Gundul”.
Tentu saja, lelaki 30-an tahun itu tak bisa ditanya-tanya lagi. Ia meninggal pada akhir 2012 dan dimakamkan di Yogyakarta. Informasi tentang dia sangat minim. Sejumlah sumber  hanya  mengatakan  ia  berperawakan  tinggi  besar,  berkepala  plontos,  dan anggota Partai Demokrat. Wododo sendiri tak mau menjawab ketika ditanyai wartawan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir Mei lalu.
Uang untuk Sylvia cs bersumber dari dana Hambalang. Alurnya: KSO Adhi-Wika yang diketuai Teuku Bagus Muhammad Noor menyalurkan fee proyek kepada Machfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citra Laras, subkontraktor Hambalang. Dari situ, uang mengalir ke Lisa Lukitawati. Menurut sejumlah sumber, Lisa berperan sebagai penjaga pintu air. Ia menyalurkan jatah Hambalang untuk Kementerian Olahraga dan banyak pihak lain, seperti Sylvia.
Lisa betul-betul aktif di Hambalang. Sejak awal, ia diduga pula ikut menentukan fee. Pada Juli 2010, pertemuan digelar di sebuah restoran di pusat belanja Plaza Senayan, Jakarta.  Peserta  lainnya  adalah  Kepala  Biro  Perencanaan  Kementerian  Olahraga Deddy Kusnidar, yang belakangan menjadi pejabat pembuat komitmen Hambalang, Muhammad Arifin dari Methapora, dan Teuku Bagus dari Adhi Karya.
Sebelum  pertemuan  di  Plaza  Senayan,  menurut  sejumlah  informasi,  orang-orang Kementerian meminta 16,5 persen dari nilai proyek, yang besarnya Rp 1,175 triliun. Untuk merundingkan angka final, digelarlah rapat di Plaza Senayan.
Menurut  sumber,  dalam  rapat  itu  Lisa  mengeluarkan  catatan  rencana  jatah  untuk pejabat di Kementerian. Para calon penerima diberi kode dari F I hingga F VI. F I kode untuk Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, sedangkan F II Wafid Muharam. Pada F I tertulis Rp 10,5 miliar dan F II Rp 7,8 miliar. Dalam catatan itu, total jatah untuk pejabat Kementerian Rp 32 miliar.
Teuku Bagus awalnya mencoba menawar. Tapi, setelah Lisa mengeluarkan catatan tadi, fee bukannya turun, jumlah yang diminta Kementerian Olahraga malah melonjak menjadi  18  persen.  Pembayaran  fee  bakal  mengikuti  pencairan  anggaran  dari
Kementerian.  Sebagai  kontrak  tahun  jamak,  dana  Hambalang  turun  bertahap. Tiap kali dana cair, 18 persennya disetorkan kembali ke Kementerian Olahraga. Tak ada pilihan, Adhi Karya menyetujui.
Setelah KSO Adhi-Wika menjadi pemenang tender dan mendapat uang muka proyek, Lisa mendatangi Teuku Bagus di kantornya menagih besel yang dijanjikan. Kejadiannya awal 2011. Teuku Bagus lalu mempersilakan Lisa menagihnya ke Machfud Suroso, Direktur Dutasari.
Menurut sumber, tak lama setelah itu, Machfud mengantarkan uang ke rumah Lisa di perumahan Pondok Indah, Jakarta. Jumlah pastinya belum jelas, tapi ditaksir Rp 5 miliar. Sekali itu Machfud mengantarkan uang ke Lisa. Selebihnya, duit diantarkan anak buah Machfud berulang kali.
Total  uang  yang  diserahkan  Teuku  Bagus  lewat  Machfud  ke  Lisa  terekam  dalam catatan  pengeluaran  KSO  Adhi-Wika.  Menurut  sumber,  jumlah  yang  disalurkan lewat Machfud mencapai Rp 44 miliar. Dari KSO, dana dikemas sebagai pembayaran subkontrak pekerjaan subkontrak pekerjaan mekanikal-elektronikal oleh Dutasari.
Pengeluaran KSO Adhi-Wika untuk besel setelah kontrak diteken ditaksir mencapai Rp 70 miliar. Itu sudah termasuk yang disalurkan lewat Machfud Suroso. Ditambah pengeluaran  PT Adhi  Karya  sebelum  kontrak  diteken–karena  KSO  ada  setelah  10 Desember 2010–jumlah duit yang dirogoh dari brankas sekitar Rp 80 miliar. Adhi Karya rupanya menebar mahar lebih jauh sebelum proyek dilaksanakan.
Ketika  proyek  masih  dalam  tahap  perencanaan  pada  September  2009, Adhi  Karya sudah  mengeluarkan  Rp  5  miliar.  Duit  itu  diduga  disetorkan  kepada  Wafid  lewat pengusaha Paul Nelwan dan untuk mengganti pengeluaran Machfud Suroso sebesar Rp 3 miliar. Nama Wafid tercatat lagi dalam pembukuan Adhi Karya. Pada April 2010, dia ditulis menerima Rp 1,1 miliar. Enam bulan kemudian, ia ditulis dua kali menerima Rp 2 miliar lewat Paul Nelwan dan Poniran, asisten Wafid.
Paul  Nelwan  menyangkal  pernah  menjadi  perantara  uang  dari Adhi  Karya  kepada Wafid. Menurut dia, sekali-sekalinya ia menerima uang dari Adhi Karya kira-kira pada Januari 2010. Ia diutus Wafid meminjam uang kepada Adhi Karya untuk keperluan Kementerian Olahraga. “Untuk memberangkatkan atlet ke luar negeri,” ujarnya.
Lisa Lukitawati lagi-lagi menggelengkan kepala ketika ditanyai soal peran dia dalam menegosiasikan fee dan menyalurkan uang. “Saya serahkan semuanya pada proses penyidikan yang ada di KPK,” katanya.
Wafid  Muharam  belum  bisa  ditemui  setelah  menghuni  Lembaga  emasyarakatan Sukamiskin,  Bandung.  Melalui  orang  dekatnya,  Tempo  sudah  menyampaikan permintaan wawancara. Tapi, kata dia, Wafid belum bisa ditemui karena sedang sakit. Erman  Umar,  pengacara Wafid  dalam  kasus  suap Wisma Atlet  SEA  Games  XXVI Palembang, mengatakan tak pernah diceritai kliennya soal lalu lintas fulus tadi.
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo

## Dari Hambalang Mengalir Jauh Lini Masa
Berdiri  di  atas  tanah  seluas  31,2  hektare  di gigir  Bukit  Hambalang,  Bogor,  proyek  ini dimaksudkan  untuk  menggantikan  pusat
Pada tahun 2009 Agustus-September Anggaran proyek mulai dihitung. Bujet totalnya Rp 2,27 triliun. Rinciannya, biaya konstruksi Rp 1,175 triliun dan sisanya anggaran peralatan olahraga. Pada tanggal 22 Oktober Kabinet Indonesia Bersatu II dilantik. Andi Mallarangeng ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

## Pada tahun 2010
20 Januari Sertifikat Hambalang terbit. Tanggal 21-23 Mei Kongres Partai Demokrat di Bandung. Pada tanggal 28 Juni Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam mengajukan Hambalang sebagai kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan. Masih di bulan Juni Pertemuan di Hotel Wisma Atlet Century, Senayan, untuk membicarakan kontrak tahun jamak. Pada bulan Juli Pertemuan di Plaza Senayan untuk membicarakan fee Hambalang. Angkanya disepakati 18 persen. Pada tanggal 13 JuliDirektur Jenderal Anggaran Anny Ratnawati menjawab surat Wafid bahwa ia harus melengkapi data pendukung dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tanggal 23  JuliWafid  menyurati  Kementerian  PU  untuk  meminta  rekomendasi  kelayakan kontrak tahun jamak.Pada tanggal 18 Agustus Lelang konstruksi Hambalang dibuka. Pada  tanggal  22  Oktober  Direktur  Penataan  Bangunan  dan  Lahan  Kementerian PU  memberikan  rekomendasi.  -  Wafid  menyurati  Kementerian  Keuangan  dengan
Bantahan  juga  datang  dari  Machfud  Suroso.  Menurut  Machfud,  ia  tak  pernah menyalurkan uang Hambalang kepada sejumlah orang, termasuk Lisa Lukitawati. Ia pun mengklaim tak pernah diminta Teuku Bagus menjadi perantara duit. “Kalaupun ada yang bilang, itu fitnah. Ayo, saya siap dikonfrontasi,”ujarnya Kamis pekan lalu.
Titik terang justru terlihat dari pengakuan Teuku Bagus lewat pengacaranya, Haryo Budi  Wibowo.  Menurut  Haryo,  betul  ada  pengeluaran  dari  Adhi  Karya  sebelum 10  Desember  2010  sebesar  Rp  8-10  miliar.  Adhi  mengeluarkan  uang  karena  ada permintaan dari Kementerian Olahraga melalui seorang pengusaha. “Kami berikan kepada swasta, bukan Kemenpora,” katanya.
Ia  juga  tak  memungkiri  ada  pertemuan  dengan  Lisa  Lukitawati  dan  kawan-kawan yang membahas fee 18 persen. Seusai pertemuan, kata Haryo, Teuku Bagus marah- marah karena merasa diperas. Karena itu, kliennya tak menepati janji untuk membayar fee proyek. “Tak ada pemberian uang setelah kontrak diteken.”
Dibantah dari segala penjuru, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yakin tabir yang merungkup kasus Hambalang segera tersingkap. “Hanya menunggu waktu.” (Anton Septian, Nur Alfiyah, Rusman Paraqbueq)
pendidikan  dan  pelatihan  olahraga  Ragunan. Direncanakan  sejak  2004,  proyek  tersendat- sendat. Hambalang kembali dipacu setelah Adi Alfian Mallarangeng menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Berikut lini masa kasus ini:
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 146-164
Lini Suap Untuk mendapatkan proyek Hambalang, PT Adhi Karya harus merogoh brankas dalam- dalam.  Pengeluaran  itu  ditebar  sejak  proyek dirancang hingga setelah kontrak itu diteken pada 10 Desember 2010.Total yang sudah dikeluarkan sekitar Rp 80 miliar. Rinciannya, Rp 12,31 miliar sebelum kontrak dan sekitar Rp 70 miliar setelah
KSO Adhi-Wika resmi menggarap Hambalang. Angka  ini  sebenarnya  lebih  kecil  daripada  fee yang disepakati sebesar 18 persen dari total nilai proyek.  Pengeluaran  PT  Adhi  Karya  sebelum kontrak: Rp 12,31 miliar Perempuan dari Lingkaran Dalam KPK  menelisik  peran  Sylvia  Sholehah dalam  perkara  korupsi  Hambalang.  Disebut-
melampirkan  rekomendasi  Kementerian  PU.  Pada  tanggal  16  November  Wafid meminta  dispensasi  revisi  rencana  kerja  dan  anggaran  Kementerian  Olahraga  ke Kementerian Keuangan. Revisi paling lambat diajukan 15 Oktober. Pada tanggal 22 November Kementerian Olahraga meminta analisis komponen biaya dari Kementerian PU.  Surat  Wafid  tertanggal  16  November  sampai  ke  meja  Anny  Ratnawati,  yang selanjutkan didisposisikan ke bawahannya. Pada tanggal 23 November Kementerian PU memberikan dokumen yang diminta Kementerian Olahraga, yang lalu diserahkan lagi ke Kementerian Keuangan pada hari yang sama. Pada tanggal 24 November KSO Adhi-Wika ditetapkan sebagai pemenang proyek. Pada tanggal 29 November Direktur Anggaran  II  Kementerian  Keuangan  menyampaikan  nota  dinas  hasil  penelaahan anggota stafnya kepada Anny Ratnawati bahwa dispensasi yang diminta Wafid bisa disetujui. Anny Ratnawati menyampaikan nota dinas persetujuan kontrak tahun jamak kepada  Menteri  Keuangan  Agus  Martowardojo.  Pada  tanggal  1  Desember  Agus Martowardojo  memberikan  disposisi  kepada Anny,  dengan  perintah,  “Selesaikan.” Pada  tanggal  6  Desember  Anny  menerbitkan  persetujuan  kontrak  tahun  jamak Hambalang.  Pada  tanggal  10  Desember  Kontrak  proyek  diteken  pejabat  pembuat komitmen dari Kementerian Olahraga, Deddy Kusnidar, dan Ketua KSO Adhi-Wika yang juga Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor. Pada tanggal 14 Desember PT Dutasari Citra Laras milik Machfud Suroso mendapat subkontrak dari KSO Adhi-Wika. Pada tanggal 28 Desember:
- KSO Adhi-Wika menerima pembayaran uang muka Rp 217 miliar.
- Transfer Rp 13,3 miliar dari KSO ke PT Dutasari.
- Transfer Rp 12,39 miliar dari KSO ke Adhi Karya.
- Transfer Rp 6,92 miliar dari KSO ke PT Wijaya Karya. Pada tanggal 29 Desember - Transfer Rp 25 miliar dari KSO ke Dutasari.
- Transfer Rp 70 miliar dari KSO ke Adhi Karya.
- Transfer Rp 30 miliar dari KSO ke Wijaya Karya.

## Pada tahun 2011
Pada tanggal 11 Januari Transfer Rp 10 miliar dari KSO ke Dutasari.Pada tanggal 19 Januari Transfer Rp 6,5 miliar dari KSO ke Dutasari. Pada tanggal 25 Januari Transfer Rp 2 miliar dari KSO ke Dutasari. Pada tanggal 26 Januari Transfer Rp 6,5 miliar dari KSO ke Dutasari. Pada bulan Februari-Desember:
- Adhi Karya mengembalikan Rp 82,3 miliar ke KSO Adhi-Wika.
- Wijaya Karya mengembalikan Rp 36,92 miliar ke KSO Adhi-Wika. Pada bulan Juni Teuku Bagus diangkat sebagai Direktur Operasional I Adhi Karya.
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
sebut  dekat  dengan  keluarga  Presiden.  Tak sulit  bagi  seorang  alumnus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1973 mengenali foto perempuan berkerudung hitam yang separuh mukaya ditutup itu. “Itu istri Purnomo, perwira kepolisian seangkatan saya,”katanya pekan lalu, ketika Tempo menunjukkan  foto  perempuan yang sedang menghindari pertanyaan wartawan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi akhir Mei lalu.
Sylvia Sholehah–begitu nama perempuan itu tertera dalam daftar pemeriksaan saksi pada agenda  harian  komisi  anti-korupsi–memang populer  dengan  sapaan  “Ibu  Pur”.  Ia  dimintai keterangan dalam perkara korupsi dana proyek sarana  olahraga  terpadu  Hambalang,  Bogor. Ketika keluar dari ruang gedung KPK pada pukul 20.40, ia sama sekali tak menjawab pertanyaan. Ia terus menutup mulutnya dengan sapu tangan, dan pergi menggunakan taksi. Pada hari yang sama, KPK juga meminta
keterangan  Widodo  Wisnu  Sayoko.  Seusai pemeriksaan,  ia  berlari  menerobos  kepungan wartawan.  Ia  berusaha  mengelak,  dan  berkata, “Bukan, saya hanya mengantar Ibu.” Melewati jembatan penyeberangan di Jalan Rasuna Said, Jakarta  Selatan,  tepat  di  depan  gedung  KPK, lelaki  itu  pergi  menggunakan  ojek.  Juru  bicara komisi antikorupsi, Johan Budi S.P., menyatakan Sylvia dan Widodo “berasal dari swasta”. Toh,  menurut  beberapa  sumber,  Sylvia dan  Widodo  bukan  saksi  biasa.  Mereka berperan  banyak  dalam  perkara  korupsi  yang mengantarkan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga Andi  Mallarangeng  dan  mantan  Ketua  Umum Partai  Demokrat  Anas  Urbaningrum  menjadi tersangka  itu.  “Mereka  orang  Cikeas,”ujar seorang  tokoh  yang  mengetahui  perkara  ini, merujuk pada kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor. Berbekal  keterangan  alumnus  Akabri 1973  tadi, Tempo mengecek  daftar  alumnus

## Pada tahun 2009
Pada tanggal 8 September 2009 Rp 1 miliar Wafid Muharam lewat Paul Nelwan. Pada tanggal 13 September 2009 Rp 3 miliar  Machfud Suroso, untuk mengganti uang yang telah ia serahkan kepada Wafid. Pada tanggal 14 September 2009 Rp 1 miliar  Wafid lewat Paul Nelwan.

## Pada tahun 2010
Pada bulan Maret 2010 Rp 500 juta Adhyrusman Dault, adik Adhyaksa Dault, jasa mengurus sertifikat Hambalang. Pada bulan April 2010 Rp 1,15 miliar  Wafid lewat Paul Nelwan. Pada bulan Oktober 2010 Rp 2 miliar + Rp 2 miliar  Wafid lewat Poniran. Dengan catatan bahwa Hingga Juli 2012, KSO Adhi-Wika telah menerima Rp 514 miliar. Sisa anggaran dibintangi Dewan Perwakilan Rakyat setelah kasus Hambalang meruyak. Setelah kontrak diteken pada 10 Desember 2010, pengeluaran bersumber dari brankas KSO Adhi-Wika. Pengeluaran total: Sekitar Rp 70 miliar.

## Pada tahun 2011
Awal 2011 Rp 44 miliar diserahkan secara bertahap  PT Dutasari/Machfud Suroso untuk Kementerian Olahraga. Dari situ, ada yang disalurkan lewat Lisa Lukitawati. Contohnya: Machfud menyerahkan sekitar Rp 5 miliar di rumah Lisa pada Januari. Pada bulan Januari 2011 Rp 2,5 miliar  Lisa Lukitawati untuk Sylvia Sholehah lewat Arif  dan  Widodo  Wisnu  Sayoko.  Masih  di  awal  2011Rp  8  miliar    Sutisno  untuk mengurus pengaktifan kembali proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu. Pada bulan Juni 2011 Rp 1,7 miliar  Untuk suksesi direksi PT Adhi Karya, yang memilih Teuku Bagus sebagai Direktur Operasional.

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 146-164
Akademi Kepolisian pada tahun yang sama. Di situ tercatat Purnomo D. Rahardjo, yang pensiun pada  2005.  Dalam  kolom  keluarga  daftar  itu, klop, istrinya bernama Sylvia Sholehah. Tertera pula alamat dan nomor telepon rumah mereka. Menurut  informasi  lain  dari  teman- teman angkatannya, Purnomo kemudian banyak membantu  keluarga  Yudhoyono–juga  alumnus Akabri  1973.  Koleganya  mengetahui  Purnomo berperan sebagai “kepala urusan rumah tangga” kediaman  Yudhoyono.  Bersama  istrinya, ia  mengatur  berbagai  keperluan  sehari-hari keluarga  Cikeas.  “Dari  urusan  dapur  sampai mengatur taman,”katanya.
Sylvia juga sering tampil ke permukaan. Ia terlihat berada dalam rombongan Ibu Negara, Ani  Yudhoyono,  ketika  menghadiri  sejumlah kegiatan.  Di  antaranya  pada  peringatan  Hari Olahraga  Nasional  di  gedung  Tennis  Indoor Senayan,  Gelora  Bung  Karno,  pada  September 2010. Ketika  Ani  Yudhoyono  membuka pameran “Pasar Tenun” di pusat belanja Senayan City, Jakarta Selatan, Sylvia alias Ibu Pur terlihat ada  di  barisan  pertama  rombongan.  Seseorang yang  hadir  ketika  itu  menyaksikan  dia  juga berjalan  tepat  di  belakang  Ibu  Negara.  “Saat duduk, dia sederet dengan para menteri,”ujarnya. Bukan  kebetulan  jika  banyak  orang  berusaha mendekati mereka agar bisa menembus lingkaran dalam Cikeas. Purnomo dan Sylvia kemudian juga dipakai buat melobi Ani Yudhoyono, misalnya, untuk  mengundangnya  hadir  pada  suatu  acara. Mereka pun bergaul dengan kalangan pebisnis. “Mereka  biasa  datang  memenuhi  undangan makan malam dari satu pengusaha ke pengusaha lain,”kata seorang pengusaha. “Sidik  jari”  Sylvia  tertinggal  dalam proyek  pembangunan  sarana  olahraga  terpadu Hambalang.  Menurut  seorang  narasumber, ia  beberapa  kali  berkunjung  ke  ruang  kerja Sekretaris  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga Wafid  Muharam  dan  Kepala  Biro  Perencanaan Deddy Kusnidar.
Mengetahui  nama  Sylvia,  sejumlah pengusaha  berusaha  mendekati  dia.  Untuk
keperluan ini, ia memiliki dua orang yang bisa diandalkan,  yaitu  Widodo  Wisnu  Sayoko  dan seorang pria yang biasa dipanggil Arif Gundul. Pejabat-pejabat  Kementerian  Pemuda  dan Olahraga  pun  berusaha  dekat-dekat  dengan Sylvia,  termasuk  Wafid  Muharam,  yang  kini menjalani  masa  hukuman  dalam  perkara  suap Wisma Atlet SEA Games XXVI, Palembang.
Seorang  terpidana  perkara  korupsi  di Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatakan Sylvia dipakai Wafid ketika menolak permintaan utusan Muhammad Nazaruddin, yang menyampaikan  keinginan  menggarap  proyek Hambalang. Nazaruddin, ketika itu masih menjadi Bendahara Umum Partai Golkar, menagih Wafid karena  merasa  berjasa  mengamankan  anggaran proyek  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  “Wafid mengatakan  proyek  Hambalang  sudah  diminta oleh utusan Cikeas bernama Ibu Pur,”ujarnya.
Nazaruddin  saat  itu  tidak  bisa  berbuat apa-apa.  Dia  hanya  menagih  balik  uang senilai  Rp  9  miliar  kepada Wafid.  Belakangan, proyek  pengadaan sport  center senilai  ratusan miliaran  rupiah  memang  digarap  perusahaan yang  direkomendasikan  Ibu  Pur.  Wafid,  yang kini  mendekam  di  Lembaga  Permasyarakatan Sukamiskin,  Bandung,  menolak  menjawab pertanyaan Tempo. Seorang saksi kunci perkara Hambalang mengatasnamakan    nama  Ibu  Pur  sudah  lama muncul  dalam  pemeriksaan,  bahkan  sejak penyelidikan. Dia mengaku berkali-kali ditanyai penyidik  KPK  dan  auditor  Badan  Pemeriksa Keuangan. “Mereka menanyakan apa kenal Bu Pur,”katanya.  “Saya  yakin  pertanyaan  serupa ditanyakan ke saksi-saksi yang lain.” Anggota  staf  khusus  Presiden,  Heru Lelono,  mengatakan  tidak  mengenal  Purnomo dan Ibu Pur. “Disebut kerabat presiden, kerabat dari  mana?”ujarnya.  Adapun  Sylvia  tidak  bisa dimintai  komentar.  Keluarga  di  rumahnya menyatakan ia dan Purnomo pergi ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Purnomo, yang dikontak lewat  telepon  seluler,  menolak  mengubungkan Tempo dengan  istrinya.  Dia  menuding  media massa  mencari-cari  kesalahan  keluarganya.
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
“Sudahlah, Tempo memang  nakal,”katanya (Setri Yasra, Anton Septian, Rusman Paraqbueq,
Nur Alfiyah, Ananda Badudu, Febriana Firdaus).
Lisa Lukitawati Isa: Orang Bilang Saya Tahu Banyak Perempuan 43 tahun ini malang-melintang di Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak 200. Semula Lisa Lukitawati Isa diangkat Sekretaris Kementerian Wafid Muharam sebagai tenaga asistensi teknis peralatan kesehatan. Ketika proyek Hambalang mulai dirancang, Lisa ditunjuk sebagai anggota tim perencana–dengan surat keputusan resmi dari Wafid.
Walau  begitu,  Lisa,  yang  juga  pengusaha  peralatan  olahraga,  kerap  bertugas  di wilayah yang tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Ia diduga ikut menentukan fee proyek Hambalang hingga menyalurkan uang. “Orang bisa berkata apa saja demi keuntungan masing-masing,”kata Lisa ketika ditemui Anton Septian dari Tempo di kantornya di bilangan Pondok Pinang, Jakarta, Kamis pekan lalu.

## Anda kenal dengan Sylvia Sholehah alias Ibu Pur?
Itu Pak Wafid Muharam yang kenal.
Kenal dengan dua orang dekat Sylvia, Widodo Wisnu Sayoko dan Arif? Tanya Pak Wafid dan Pak Deddy Kusdinar, deh.
Ada  informasi  bahwa  mereka  membantu  mengurus  persetujuan  kontrak multiyear?
(Menggelengkan kepala).
Anda  menjadi  perantara  pemberian  uang  dari  KSO Adhi-Wika  ke  sejumlah pihak,  termasuk  kepada  Sylvia  dan  pejabat  di  Kementerian  Pemuda  dan Olahraga?
(Menggelengkan kepala).
Bukankah  dulu  Anda  yang  menyerahkan  uang  kepada  Mindo  Rosalina Manulang? Ada informasi uang itu juga berasal dari fee Hambalang? Kalau itu, tanyakan ke KPK, deh. (Lisa pernah mengaku menyerahkan uang kepada Rosa atas perintah Wafid Muharam pada awal Januari 2011).
Informasi yang kami peroleh, Ketua KSO Adhi-Wika Teuku Bagus Muhammad Noor  tal  secara  langsung  menyerahkan  uang  ke  Kementerian  Pemuda,  tapi melalui sejumlah orang, termasuk Anda...
Saya tak mau memberikan komentar pada sesuatu yang prosesnya masih berjalan.
Betulkah Anda ikut menentukan besaran fee proyek Hambalang yang 18 persen itu?
Orang bisa berkata apa saja demi keuntungan masing-masing. Saya serahkan semuanya pada proses penyidikan yang ada di KPK.
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 146-164
Indonesia  telah  memiliki  Undang- Undang  (UU)  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Salah  satu prinsip  yang  dipakai  dalam  penyusunan  UU ini  adalah  “Menegakkan  Pemerintah  Yang Transparan”.  Secara  operasional,  UU  ini mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk menegakkan  pemerintahan  secara  transparan. Di  samping  itu,  UU  ini  juga  memberitahukan hak-hak masyarakat dalam menegakkan budaya transparansi dalam pemerintahan. Salah satu hak itu  adalah  mengetahui  persoalan  yang  terjadi terjadi  dalam  pemerintahan.  Dengan  demikian, UU  ini  menegaskan  bahwa  masyarakat  punya hak mengetahui.
Secara spesifik, UU No. 14 Tahun 2008 menegaskan hak tersebut dalam Pasal 3 butir a. menjamin hak mengetahui: (i) rencana pembuatan kebijakan publik, (ii) program kebijakan publik, (iii) proses pengambilan keputusan publik, dan (iv)  serta  alasan  pengambilan  suatu  keputusan publik. Pengakuan terhadap hak mengetahui ini juga dijamin oleh Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi  Manusia. Pasal 14  Undang- Undang itu menyebutkan: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan (2) Setiap orang
berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis sarana yang tersedia.
Persoalannya  lantas,  khalayak  harus mengetahui  apa?  Mengetahui  persoalan- persoalan publik yang terjadi di sekitar mereka dan  yang  berhubungan  dengan  kehidupan mereka. Sampai di sini muncul pertanyaan, siapa yang harus melayani hak mengetahui khalayak tersebut? Jawabannya, tegas. Media pers. Kenyataan ini bisa dilihat pada Undang- Undang No. 40/1999 tentang Pers. Pasal 6 UU itu  berbunyi:  “Pers  Nasional  melaksanakan peranannya  sebagai  berikut:  a.  Memenuhi  hak masyarakat untuk mengetahui”. Ini menunjukkan bahwa  media  pers  akan  selalu  berusaha memenuhi hak khalayak untuk mengetahui.
UU No. 40/1999 tergolong regulasi media. Regulasi media, seperti disebut Isang Gonarsyah (dalam Mau, 2013:2) bersifat membatasi perilaku media.  Ia  menjaga  keberadaan  dirinya  ketika berinteraksi  dengan  khalayak.  Dengan  begitu, kepatuhan media pers pada regulasi media akan memelihara kredibilitas dan reputasi media pers bersangkutan.
Sesungguhnya  regulasi  media  sarat dengan kepentingan politik. Regulasi media bisa menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak
Bukan hanya satu sumber yang menyebut peran Anda dalam Hambalang.... Orang  bilang  saya  tahu  banyak,  orang  boleh  berkata  apa  saja.  Tapi  saya  tak  mau melakukan hal yang sama seperti mereka.

## Bagaimana kasus Hambalang versi Anda? Saya sudah mengatakan sebenar-benarnya kepada penyidik.
Dari tadi jawaban Anda tidak jelas. Kali ini cukup jawab benar atau tidak Anda ikut menentukan fee Hambalang hingga menyalurkan uang KSO Adhi-Wika ke sejumlah orang?
Percuma saya menjawab benar atau tidak.
Ketika ditanya penyidik, Anda memberikan jawaban mengambang juga? Saya menyampaikan apa yang saya tahu, tapi tak mau membuka aib orang lain. Bila saya sudah berada di satu jalan, saya akan tetap berada di situ walaupun hal itu akan menjatuhkan saya (Tempo/Seto Wardhana)
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
lain. Lebih dari itu, regulasi media bisa menjadi cermin sebuah demokrasi. Namun, di Indonesia sekarang,  seperti  ditulis  Amir  Effendi  Siregar (2010:9),  demokratisasi  pers  cenderung  luntur karena banyak pemberitaan yang tidak berimbang dan banyak pula pemberitaan yang mengandung unsur  kepentingan  politik.  Akibatnya,  berita yang disiarkan media pers tidak adil ( fair ) lagi. Dalam pemberitaan, keadilan merupakan salah  satu  nilai  yang  tidak  boleh  dilupakan. Adil  di  sini,  hendaklah  dilihat  dalam  relasi media  pers  dan  khalayak.  Artinya,  adil  selalu berkaitan dengan perlakuan media pers terhadap khalayak. Maka dari itu, sebuah media pers akan disebut adil kalau ia memberikan apa saja yang dibutuhkan khalayak.
Dalam konteks berita korupsi, media pers masih perlu meningkatkan pelayanannya kepada khalayak.  Media  pers  perlu  meningkatkan jumlah  informasi  yang  harus  diberikan  kepada khalayak.  Media  pers  perlu  mengorientasikan beritanya  agar  khalayak  benar-benar well informed .  Mereka  tidak  bertanya-tanya  lagi tentang informasi yang sampai kepada mereka. Sejalan dengan itu, media pers juga tidak perlu  mengejar  popularitas.  Media  pers  tidak perlu  berusaha  menjadi  yang  terdepan  dalam segala pemberitaan. Sebab, khalayak akan selalu menghargai media pers yang berusaha melayani hak mengetahui mereka dengan sebaik-baiknya. Khalayak  akan  menyanjung  media  pers  yang punya i’tikad baik tentang diri mereka. Mereka, bahkan,  akan  memuji  media  pers  yang  tulus mengutamakan kepentingan mereka. Secara  praktis,  media  yang  mengejar popularitas  disebut  media  yang  menjalankan politik  pencitraan.  Politik  pencitraan  akan menghasilkan citra. Citra, seperti ditulis Yasraf Amir  Piliang  (Dalam  Muhammad,  2012:87), merupakan  bentuk  manipulasi  realitas  untuk kepentingan  tertentu,  dan  pada  tingkat  yang ekstrim  tercerabut  dari  dunia  realitas.  Dengan demikian,  media  pers  yang  melakukan  politik pencitraan sangat berbahaya bagi khalayak. Bertolak  dari  kerangka  pemikiran  di atas,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat
konsep  keadilan  dan  hasrat  popularitas  dalam laporan  utama  MBM Tempo dan  berita  utama SKH Kompas tentang  berita  korupsi.  Kedua konsep  ini  akan  dilihat  pada:  (i)  kelengkapan fakta  berita  yang  menjawab  pertanyaan What, Who,  When,  Where,  Why dan How (5W+1H), dan  (ii)  kandungan  fakta  yang  terdapat  dalam berita  yang  mengejawantahkan  keadilan  atau hasrat popularitas.
Berita Diyakini  Hanya  Perantara :  KPK Tetapkan Mario Bernardo dan Djodi Supratman sebagai Tersangka Berita  ini  tentang  penetapan  Mario C.  Bernardo  dan  Djodi  Supratman  sebagai tersangka  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK). Ini yang menjadi fokus berita atau fakta yang menjawab pertanyaan What. Siapa  yang  menetapkan?  KPK  seperti disampaikan oleh juru bicara KPK.   K a p a n ditetapkan?  Pada  Jumat,  27  Juli  2013,  sehari setelah  penangkapan.  Dimana  ditetapkan?  Di Jakarta,  di  Kantor  KPK.  Mengapa  ditetapkan? Karena  memenuhi  syarat  ditetapkan  sebagai tersangka.  Yaitu  memiliki  alat  bukti  diduga melanggar  Pasal  5  Ayat  1  Huruf  a  atau  Pasal 13  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  UU  No  20/2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP. ”Kasusnya adalah  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dalam kaitan  memberi  atau  menjanjikan  kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara, terkait dengan pengurusan kasasi tindak pidana penipuan  atas  nama  terdakwa  HWO  (Hutomo Wijaya  Ongowarsito)  di  MA,”  ujar  Johan. Bagaimana  ditetapkan?  Ditetapkan  dengan keyakinan bahwa mereka menjadi perantara yang mengurus  perkara  penipuan  dengan  terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang kini tengah kasasi di MA.
Data  di  atas  memperlihatkan  bahwa semua  fakta  tentang  fokus  berita  terpenuhi. Artinya,  berita  ini  merupakan  berita  yang lengkap.  Persoalannya  adalah,  apakah  berita ini hanya mencari popularitas atau benar-benar
merupakan berita yang adil? Kriteria berita yang adil  menurut  Djawoto  (1950:75),  antara  lain: (i) berita tidak memvonis terduga bersalah, (ii) beritanya utuh, tidak separoh-separoh, dan (iii) tidak  dibubuhi  komentar  wartawan.  Menilik ketiga  kriteria  ini  terhadap  berita  di  atas,  jelas berita ini adil. Sebab, berita ini memenuhi ketiga kriteria tersebut.
Namun, ketika berita tersebut menyebutkan nama lengkap terduga, ini menjadi sebuah tanda tanya. Mengapa begitu? Bukankah biasanya media pers hanya menyebutkan inisial namanya  saja?  Lalu,  ketika  berita  tersebut menyebutkan  nama  firma  hukum  tempat terduga  bekerja  (Kantor  Hotma  Sitompoel) dan atasannya (Hotma Sitompoel), muncul lagi sebuah  pertanyaan,  apa  relevansinya  dengan fokus  berita?  Tidak  heran  keadaan  ini  akan menimbulkan  spekulasi  kalangan  khalayak bahwa  berita  tersebut  tidak  sepenuhnya  adil. Bukan mustahil pula mereka akan menilai bahwa SKH Kompas mencari popularitas.
Berita Kode “F” di Tahap Kedua Korupsi Hambalang : Berita  ini  melaporkan  kisah  kontrak jamak  Kementerian  Olahraga  dan  Pemuda untuk pembangunan konstruksi Hambalang dan anggaran  peralatan  untuk  mengisi  bangunan dengan  jumlah  biaya  sebesar  Rp  2,  57  triliun. Ini  yang  menjadi  fokus  berita  dan  menjawab pertanyaan What . Siapa  yang  memutuskan  kontrak  jamak itu?  Wafid  Muharam,  Sekretaris  Menteri Olahraga dan Pemuda. Kapan diputuskan? Pada 6 Desember 2010 melalui sebuah surat persetujuan Wakil  Menteri  Keuangan  Anny  Ratnawati yang  mengatasnamakan  Menteri  Keuangan. Surat  itu  bernomor  s-553/MK.2/2010.  Dimana diputuskan?  Di  Jakarta.  Mengapa  diputuskan? Karena Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo sudah  memberi  persetujuan  tentang  kontrak tahun jamak Kementerian Olahraga dan Pemuda pada 1 Desember. Dalam disposisi itu, Menteri Keuangan  memberikan  disposisi  kepada  Anny Ratnawati  untuk  menyelesaikan  permohonan
kontrak tahun jamak Kementrian Olahraga dan Pemuda.  Bagaimana  perjalanan  keputusan  itu? Penuh dengan liku-liku suap dan penyalahgunaan wewenang  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan menghabiskan uang negara. Kisah ini, bila dilihat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak  Pidana  Korupsi,  jelas-jelas  merupakan tindak pidana korupsi. Karena di situ, ada orang yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara. Ada pula orang yang menyuap pegawai negeri. Ada, bahkan, pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya  untuk  memperkaya  diri  sendiri atau diri orang lain.
Data di atas menunjukkan bahwa semua fakta  tentang  fokus  berita  terpenuhi.  Beritanya lengkap.  Lalu,  apakah  berita  tersebut  adil  atau ingin mencari popularitas? Menggunakan ketiga keriteria berita adil, terlihat bahwa berita tersebut adil.  Namun,  nama  semua  orang  yang  terlibat dalam  kisah  kontrak  tahun  jamak  Kementerian Pemuda  dan  Olahraga  ditulis  secara  lengkap, tidak hanya inisialnya. Dari penulisan seperti ini khalayak  jadi  punya  persepsi  negatif  terhadap beberapa  nama  yang  menerima  uang  panas. Tidak  heran  bila  khalayak  bertanya-tanya tentang  motif  penyebutan  nama  lengkap  orang yang terlibat dalam kisah tersebut.
Berita Dari Hambalang Mengalir Jauh : Berita,  yang  terdiri  atas  dua  bagian  ini, merupakan  kronologis  kisah  kontrak  tahun jamak Kementerian Olahraga dan Pemuda untuk konstruksi  Hambalang  dan  peralatan  untuk mengisi bangunannya. Satu bagian memaparkan tonggak  waktu  penting  dalam  kisah  tersebut. Satu bagian lain memaparkan pihak-pihak yang menikmati  uang  suap  yang  diberikan  PT Adhi Karya sebelum dan sesudah kontrak dilakukan. Jumlah uang  suap  tersebut mencapai Rp  82,31 milyar.  Semuanya  merupakan  pemaparan  yang lebih sistematis dari berita Kode “F” di Tahap Kedua  Korupsi  Hambalang .  Jadi,  peneliti tidak  bisa  merinci  fakta-fakta  yang  menjawab pertanyaan 5W+1H.
Namun  berita  ini  menyebut  dengan jelas nama lengkap penerima uang suap beserta
Ana Nadhya Abrar, Pelayanan Hak Mengetahui Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo
tanggal penerimaannya. Lebih dari itu, berita ini juga  memuat  foto-foto  mereka  yang  menerima uang. Sampai di sini, timbul pertanyaan tentang motif penyiaran berita seperti itu.
Berita Perempuan Dari Dalam Lingkaran Berita  ini  merupakan  profil  seorang tokoh  kunci  dari  disetujuinya  kontrak  tahun jamak Kementerian Olahraga dan Pemuda untuk proyek Hambalang dan peralatan untuk mengisi bangunannya.  Perempuan  itu  bernama  Sylvia Sholehah. Siapa Sylvia sebenarnya? Dia merupakan istri  Purnomo,  pensiunan  polisi  yang  lulus Akademi  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  (Akabri)  tahun  1973.  Suaminya seangkatan  dengan  Presiden  SBY  ketika  di Akabri.  Apa  jabatan  Sylvia?  Dia  merupakan orang dekat keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY).  Suaminya  merupakan “kepala  urusan  rumah  tangga”  kediaman SBY di Cikeas. Apa peran Sylvia dalam kasus Hambalang? Dia dipakai orang, termasuk Wafid Muharam,  untuk  mendekati  Ani  Yudhoyono agar  bisa  memperoleh  proyek  dari  pemerintah. Dia pernah mendatangi ruangan Wafid Muharam dan Deddy Kusnidar (Kepala Biro Perencanaan Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga).  Wafid Muharam  sudah  menjalani  hukuman  dalam perkara  suap  Wisma Atlet  SEA  Games  XXVI, Palembang.  Berapa  Sylvia  memperoleh  uang suap  dari  proyek  Hambalang?  Rp  2,5  milyar. Uang  itu  diserahkan  Lisa  Lukitawati  lewat Arif  dan  Widodo  Wisnu  Sayoko.  Bagaimana tanggapan  Sylvia  mengenai  tuduhan  yang diajukan  kepadanya?  Sylvia  tidak  berkata  apa- apa. Dia sama sekali tidak merespons. Padahal waktu  itu  dia  baru  saja  keluar  dari  Ruang Pemeriksaan  KPK  dan  ditunggu  oleh  banyak wartawan. Fakta di atas menunjukkan bahwa semua fakta  penting  tentang  diri  Sylvia  Sholehah tersedia.  Beritanya  lengkap.  Namun,  apakah berita  tersebut  tergolong  adil?  Menggunakan kriteria  yang  digunakan  di  atas.  Berita  ini tergolong adil.
Berita Lisa Lukitawati Isa: Orang Bilang Saya Tahu Banyak Berita  ini  merupakan  hasil  wawancara dengan  Lisa  Lukitawati  Isa.  Wawancara  ini dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi tentang  informasi  yang  terdapat  dalam  berita Perempuan Dari Dalam Lingkaran , berita Kode “F” di Tahap Kedua Korupsi Hambalang , dan berita Dari Hambalang Mengalir Jauh . Namun, berita  ini  ditulis  dalam  bentuk  tanya-jawab. Dengan begitu, berita ini tidak termasuk berita yang dianalisis.
Lalu,  apa  yang  bisa  disimpulkan  dari kenyataan-kenyataan  di  atas?  Barangkali  kita menyimpulkan  beberapa  hal,  yakni, pertama , SKH Kompas memang menyiarkan berita utama Diyakini  Hanya  Perantara:  KPK  Tetapkan Mario Bernardo dan Djodi Supratman sebagai Tersangka secara adil. Namun, ia menyebutkan nama lengkap terduga. Padahal biasanya media pers  hanya  menyebutkan  inisial  nama  saja. Kecuali  itu,  ia  juga  menyebutkan  nama  firma hukum  tempat  terduga  bekerja  (Kantor  Hotma Sitompoel)  dan  atasannya  (Hotma  Sitompoel). Ini masih berbau mencari popularitas.
Kedua , MBM
Tempo memang memberitakan laporan utamanya yang berjudul Perempuan  Misterius  Hambalang secara  adil. Namun,  seperti  halnya  SKH Kompas ,  MBM Tempo juga menulis nama terduga secara lengkap. Dalam  keadaan  begini,  peneliti  beranggapan bahwa  MBM Tempo masih  memiliki  aroma mencari popularitas.
Sampai di sini, tentu muncul pertanyaan, apakah  SKH Kompas dan  MBM Tempo sudah melayani  hak  mengetahui  yang  dimiliki khalayak.  Data  di  atas  menunjukkan  bahwa sesungguhnya  SKH Kompas sudah  melayani hak  mengetahui  yang  dimiliki  khalayaknya tentang  fokus  berita  yang  disiarkannya.  MBM Tempo juga  sudah  melayani  hak  mengetahui yang dimiliki khalayaknya tentang fokus berita yang disiarkannya.
Kenyataan  ini  menimbulkan  pertanyaan berikut,  bagaimana  pelayanan  hak  mengetahui
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman
yang dilakukan SKH Kompas dan MBM Tempo ? Secara umum pelayanan itu sudah baik. Artinya, khalayak  sudah  memperoleh  informasi  yang lengkap tentang fokus berita yang disiarkan. Lalu, apa makna data di atas dari perspektif kebudayaan?  Menurut  perspektif  kebudayaan data  tersebut  bermakna  bahwa  SKH Kompas dan MBM Tempo ingin mengingatkan khalayak bahwa  korupsi  itu  merusak  bangsa,  merugikan diri sendiri dan keluarga, serta membuat rakyat jadi  miskin.  Kedua  media  pers  itu  tidak  ingin ada lagi korupsi di masa mendatang. Untuk itu, mereka  bertungkus-lumus  mengumpulkan  dan mengolah  informasi  sehingga  menjadi  seperti apa yang disampaikannya.
Simpulan Dalam  sambutannya  sebagai  Presiden, untuk  memperingati  seperempat  abad  usia Serikat  Penerbit  Suratkabar  (SPS),  pada  8  Juli 1971,  Soeharto  mengatakan  bahwa  surat  kabar merupakan  salah  satu  kebutuhan  manusia. Selanjutnya dia berkata:
Manusia  makin  ingin  mengetahui keadaan  sekitarnya,  keadaan  Tanah Air dan Bangsanya, malahan keadaan dunia. Kebutuhan  itu,  sebagian  terbesar— dengan cepat dan luas—dapat diketahui dari  suratkabar.  Tentunya  juga  telah disadari  oleh  mereka  yang  bekerja  di lingkungan  persuratkabaran,  bahwa suratkabar  pun  dapat  mempengaruhi alam  pikiran  dan  bahkan  sikap  dari masyarakat, dapat memberikan perasaan tenteram  dan  keyakinan  terhadap  hari depan;  tetapi,  dapat  juga  menimbulkan kegelisahan  dan  kegoncangan  kepada masyarakat (Soeharto, 1971:9).
Kutipan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1971 saja, Presiden Indonesia ketika itu, Soeharto,  sudah  menekankan  betapa  perlunya media  pers  melayani  hak  mengetahui  yang dimiliki  khalayak.  Kini,  42  tahun  kemudian, seiring  dengan  kemajuan  zaman,  pelayanan hak mengetahui ini tentu saja semakin penting. Terpulang kepada media pers sekarang, apakah
akan  meningkatkan  pelayanan  hak  mengetahui itu  atau  tidak.  Hal  yang  jelas,  sejarah  akan mencatat apa yang sudah dilakukan media pers tentang pelayanan hak mengetahui tersebut.
Catatan  itu  akan  semakin  bermakna ketika  dikonfirmasikan  dengan  hari  hak mengetahui internasional ( International Right to Know Day) yang diperingati setiap 28 September. Bukankah  Indonesia  sudah  memperingati  hari hak mengetahui internasional secara resmi sejak 28 September 2010?
Daftar Pustaka Djawoto. 1950. Jurnalistik Dalam Praktek .  Jakarta:  Penerbit  Pena (Penyiaran Penerbit Nasional).
Mau,  Severinus.  2013. Jenis-Jenis  Regulasi Media .  Makalah  UAS  Etika  dan Regulasi Media. Yogyakarta. Muhammad, Husein. 2012. Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur . Yogyakarta: LKiS.
Siregar,  Amir  Effendi.  2010. Demokratisasi Komunikasi  dan  Media:  Jangan Setengah Hati! Yogyakarta: PR2Media. Soeharto.  1971.  Sambutan.  Dalam  Samawi dkk, Garis  Besar  Perkembangan
Pers  Indonesia .  Jakarta:  Serikat Penerbit Suratkabar Pusat. Oetama,  Jakob.  2009.  “Demokrasi  dan Kebudayaan”. Dalam Bambang Widianto dan  Iwan  Meulia  Pirous, Perspektif Budaya . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia No.  40  Tahun  1999  tentang  Pers. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2011  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.
Suratkabar, Majalah dan Jurnal Parlementaria , Jakarta, Edisi 103 Tahun 2013. Respons, Jakarta, 1 Juli 2007.