## Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Karina Elsani 1 , Aries Tanno 2 *
1,2) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas, Padang, Indonesia karina199elsani@gmail.com , ariestanno@eb.unand.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 19 Desember 2022 Disetujui : 16 Januari 2023 Dipublikasi
: 1 April 2023

## ABSTRACT
Indonesia as a developing country needs to increase the country's economic growth so that it can be on par with other countries. To make it happen, the State of Indonesia requires a sizable source of funds. As quoted from the official website of the Ministry of Finance, it is stated that the MSME sector has a very large contribution to the national economy and has a significant role in tax revenue. This study aims to examine  the  effect of  understanding  tax  regulations, tax  sanctions  and taxpayer  awareness  on  taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable. Source data of this study is the primary data from online questionnaire shared in electronic by google form. The research sample is the taxpayers of MSME  (Micro,  Small  and  Medium  Enterprises)  registered  at  the  Tax  Service  Office  (TSO)  Pratama Padang Dua as much as 99 respondents. Data analysis techniques using SEM model with Warp Partial Least Square (PLS) computer program version 7.0. The results of this study indicate that understanding of  tax  regulations  has  a  significant  negative  effect  on  taxpayer  compliance,  while  tax  sanctions  have  a positive  and  insignificant  effect  on  taxpayer  compliance  and  taxpayer  awareness  has  a  significant positive  effect  on  taxpayer  compliance.  Besides  that,  risk  preferences  cannot  moderate  the  effect  of understanding tax regulations on taxpayer compliance. Meanwhile risk preferences are able to moderate the  effect  of  tax  sanctions  on  taxpayer  compliance  and  risk  preferences  cannot  moderate  the  effect  of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

## Keywords: Risk Preference; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Understanding
of Tax Regulations

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  perlu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  negara  agar dapat  sejajar  dengan  negara  lain.  Untuk  mewujudkannya  Negara  Indonesia  memerlukan  sumber  dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari penerimaan pajak (Ardi, 2016). Menurut Atmoko  (2018)  penerimaan  pajak  digunakan  untuk  mendanai  pembangunan  infrastruktur,  membiayai sektor kesehatan, membiayai sektor pendidikan dan lain-lain.
Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan,  pajak  didefinisikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Sebagaimana  yang  dikutip  dari website resmi  Kementerian  Keuangan,  disebutkan  bahwa  sektor UMKM  mempunyai  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  perekonomian  nasional  dan  memiliki  peranan yang  cukup  besar  pada  penerimaan  pajak (https://www.djkn.kemenkeu.go.id) .  Langkah  awal  yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Namun pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan
kebijakan  terbaru  mengenai  tarif  pajak  UMKM,  yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  (PP)  23  tahun 2018, UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5% setiap bulannya dengan jangka waktu paling lama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sedangkan untuk wajib pajak badan UMKM yang terdiri dari perseroan terbatas (PT) dengan jangka watu 3  tahun,  sementara  untuk commanditaire  venootschap atau  perseroan  komanditer  (CV),  firma  dan koperasi  dengan  jangka  waktu  4  tahun.  Kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk  memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak  UMKM  (usaha  mikro,  kecil  dan  menengah)  dalam memenuhi kewajibannya (https://www.ekonomi.bisnis.com) .
Menurut  data  kementerian  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah  (KUKM)  tahun  2018,  jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Dari data  tersebut,  Indonesia  mempunyai  potensi  basis  ekonomi  nasional  yang  kuat  karena  jumlah  UMKM yang  sangat  banyak  dan  daya  serap  tenaga  kerja  sangat  besar (https://www.djkn.kemenkeu.go.id) .  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  kuantitas  yang  begitu  besar  ini,  dapat  menjadikan  sektor  UMKM  sebagai potensi  dan  peluang  bagi  penerimaan  pajak.  Akan  tetapi,  potensi  tersebut  mempunyai  tantangan  yang besar, salah satunya adalah menumbuhkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (https://www.kemenkeu.go.id) .
Dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak (https://www.pajak.go.id) tingkat kepatuhan wajib pajak  di  Indonesia  masih  dapat  dikatakan  rendah.  Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sangat  memprihatinkan  jika  dibandingkan  dengan  tingkat pertumbuhan  usaha  di  Indonesia.  Pertumbuhan  jumlah  pelaku  UMKM  dari  tahun  ke  tahun  terus mengalami  peningkatan.  Namun,  peningkatan  jumlah  UMKM  tersebut  tidak  di  imbangi  dengan kepatuhan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (https://www.kemenkeu.go.id) . Menurut  Rizki  et  al.  (2015)  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sikap  ketaatan,  tunduk  dan  patuh  dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Indrawan et al. 2018).
Berdasarkan  telaah  literatur  terdahulu,  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  tindakan kepatuhan  wajib  pajak,  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tindakan  kepatuhan  wajib  pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan (Yunia et al., 2021; Ermawati et al., 2018; Nunung et al., 2018; Asrinanda,  2018;  Nurkhin  et  al.,  2018;  Fadzilah  et  al.,  2017).  Pemahaman  peraturan  perpajakan merupakan  suatu  proses  dimana  wajib  pajak  memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan  perundang- undangan  serta  tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk  melakukan  kegiatan  perpajakan  seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya (Yunia et al., 2021). Menurut Ermawati et al. (2018) pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah  ilmu  yang  dimilki  oleh  wajib  pajak  mengenai  apa  yang  harus dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  mengenai  tentang  hak  dan  kewajiban wajib  pajak,  paham  tentang  NPWP  (nomor  pokok  wajib  pajak),  sanksi  perpajakan,  tarif  pajak,  PTKP (penghasilan tidak kena pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak.
Selain  faktor  pemahaman  peraturan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  juga  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  (Achmad  Inam  Munhamir,  2022;  Wibowo  et  al.,  2020;  Wahyuningsih,  2019; Mardiasmo, 2018; Sulistiyani, 2017; Imaniati & Isroah, 2016; Setiawan, 2015; Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan  (Mardiasmo, 2011). Setiawan (2015) menyatakan dengan adanya sanksi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu (Achmad Inam Munhamir, 2022).
Selanjutnya  faktor  kesadaran  wajib  pajak  juga  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak (Rohmah  Dhalifah  Nur  &  yuniarti  Herwinarni,  2019;  Adhiambo  &  Theuri,  2019;  Purnamasari  & Sudaryo, 2018; Nurul et al., 2018; Ermawati, 2018; Adimasu, 2017). Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri
bahwa  membayar  pajak  merupakan  kewajiban  (Adimasu,  2017).  Menurut  Ermawati  (2018)  kesadaran wajib  pajak  merupakan  prilaku  wajib  pajak  berupa  pandangan  atau  perasaan  yang  melibatkan pengetahuan,  keyakinan,  dan  juga  dapat  diartikan  sebagai  itikad  baik  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.
Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dimoderasi  oleh  faktor  preferensi  risiko  (Yunia  et  al.,  2021;  Pravasanti  & Pratiwi,  2021).  Menurut  Yuslina  et  al.  (2018)  menyampaikan  bahwa  preferensi  risiko  merupakan  salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya terhadap keputusan dalam membayar pajak  dan  seorang  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  sikap  mereka  terhadap  risiko  yang  terjadi. Preferensi  risiko  dipilih  karena  wajib  pajak  cenderung  mengalami  2  hal  dalam  penentuan  risiko  yang mereka  ambil,  akan  menghindari  risiko  tersebut  atau  mengahadapi  risiko  (Sari  et  al.  2019). Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amin  (2018)  menyatakan  bahwa  preferensi  risiko  terdapat  tiga  cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko.
Di  dalam  menjelaskan  tindakan  kepatuhan  wajib  pajak,  beberapa  penelitian  terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi (Leviana, 2022; Yunia et al., 2021; Ajeng Resti Fauzi, 2020; Wahyuningsih,  2019).  Teori  atribusi  mendeskripsikan  sebuah  hubungan  dalam  individu  yang  berupaya untuk  menilai,  menyelidiki  dan  membuat  kesimpulan  tentang  sebuah  pemicu  dari  sebuah  kejadian menurut  persepsi  individu  tersebut  (Dewanta  &  Machmuddah,  2019).  Selanjutnya  Dewanta  & Machmuddah  (2019)  menyebutkan  bahwa  sikap  seseorang  dalam  pemenuhan  pembayaran  pajak tergantung pada perilaku dan keputusannya. Di dalam teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jatmiko (2006) menyebutkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor internal  adalah  perilaku  yang  murni  dari  dalam  kendali  diri  individu,  sedangkan  perilaku  yang diatribusikan  oleh  faktor  eksternal  adalah  perilaku  yang  disebabkan  karena  pengaruh  dari  luar.  Dengan demikian, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam  model  penelitian  ini.  Di  mana,  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak  dan preferensi  risiko  sebagai  faktor  internal  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan,  faktor eksternal  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  adalah  sanksi  perpajakan (Wahyuningsih, 2019).
Berdasarkan  telaahan-telaahan  yang  telah  dilakukan  terhadap  beberapa  penelitian  sebelumnya diatas  dapat  diketahui  bahwa  peranan  variabel  preferensi  risiko  memiliki  hasil  yang  tidak  konsisten  di dalam  memoderasi  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  sekarang  ini  akan  mencoba  untuk menguji  konsistensi  variabel  preferensi  risiko  untuk  melihat  apakah  memperlemah  atau  memperkuat pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian sekarang ini akan dilakukan di Kota Padang. Kota Padang adalah Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah pelaku UMKM paling  banyak  dibandingkan  kota  lainnya  di  Provinsi  Sumatera  Barat (https://sumbar.bps.go.id) .  Selain itu,  tabel  1  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  dari  wajib  pajak  UMKM  yang  ada  di  KPP  Pratama Padang Dua dapat dikatakan masih rendah dan cenderung turun.
Tabel 1. Jumlah WP UMKM yang Terdaftar dan Patuh Tahun 2018-2021 di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Padang Dua Tahun Jumlah WP UMKM yang Terdaftar Jumlah WP UMKM yang Patuh % 2018 3,335 2,499 74.93 2019 4,048 2,506 61.90 2020 5,422 2,583 47.63 2021 5,757 1,574 27.34
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua
Situasi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan saja. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

## STUDI LITERATUR

## Teori Atribusi (Atributtion Theory)
Menurut  Yanti  (2018)  teori  atribusi  merupakan  penjelasan  bagaimana  cara  kita  mengetahui  dan menentukan apa penyebab serta motif dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Yunia et al. (2021) perilaku wajib pajak yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu  itu  sendiri,  sedangkan  perilaku  yang  disebabkan  secara  eksternal  adalah  perilaku  yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Lisa  &  Hermanto  (2018)  kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh,  taat  serta  melaksanakan ketentuan  perpajakan.  Jadi,  wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yuslina  et  al.,  2018).  Kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Mahfud  et  al.  (2017)  adalah  sikap  wajib  pajak dalam mematuhi Undang-Undang pajak dan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan  bahwa  kepatuhan  pajak  merupakan  sikap  wajib  pajak  yang  secara  rela  dan  ikhlas  tanpa dipaksa  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakan  yang  berupa  menghitung  pajak,  membayar  pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di  paksa.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  sikap  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  yaitu  wajib  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  wajib  melaporkan  pajak  tepat waktu. (Yayuk et al., 2017).

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Menurut Indrawan et al. (2018) pemahaman peraturan pajak memainkan peran yang penting, wajib pajak harus dilengkapi dengan pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, artinya apabila wajib  pajak telah  memiliki  pemahaman  yang  cukup, maka  hal  ini  akan  meningkatkan  kepatuhan  dalam melaksanakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Menurut  Cahyani  &  Noviari  (2019)  pemahaman tentang pajak dimulai bagaimana wajib pajak dapat memahami mengenai pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, pemahaman perpajakan merupakan penangkapan dan penalaran makna mengenai peraturan perpajakan  yang  segambar  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pemahaman  perpajakan  meliputi  mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT,  besarnya  jumlah  pajak  yang  terhutang  mampu  dihitung  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar (Nunung et al., 2018) .

## Sanksi Perpajakan
Menurut  Rifai  (2022)  menjelaskan  bahwa  sanksi  perpajakan  merupakan  suatu  hukuman  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  perpajakan.  Dengan  adanya  penerapan  sanksi yang  tegas  dapat  mengarahkan  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak  karena  jika  tidak membayar  pajak  dan  terdeteksi  oleh  petugas  pajak  maka  wajib  pajak  harus  dikenakan  hukuman  berupa sanksi  administratif  dengan  melakukan  pembayaran  tambahan  yang  besaran  nominalnya  bisa  saja  lebih besar  dari  apa  yang  harus  dibayarkan  sebelumnya.  Sanksi  perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Penting  bagi  wajib  pajak memahami  sanksi-sanksi  perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi  hukum  dari  apa  yang  dilakukan ataupun tidak dilakukan (Mardiasmo, 2011)

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Ilhamsyah  et  al.  (2016) kesadaran  adalah  perilaku  atau  sikap  terhadap  suatu  objek  yang melibatkan  anggapan  dan perasaan  serta  kecenderungan  untuk  bertindak sesuai  objek  tersebut.  Menurut
Yunia  et  al.  (2021)  kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui, mengakui,  menghargai  dan  menaati  ketentuan  perpajakannya  yang  berlaku  serta  memiliki  kesungguhan keinginan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Menurut  Rahman  (2018)  kesadaran  wajib  pajak  akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

## Preferensi Risiko
Menurut Fatmawati (2018) preferensi risiko merupakan fungsi dari keuntungan maupun kerugian. Risiko memiliki bentuk ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang bisa memberi efek positif (keuntungan) atau negatif (kerugian) pada  satu  atau  lebih  tujuan.  Menurut  Devi  &  Utari  (2019)  keputusan  seorang  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat dua cakupan yaitu menghindari risiko dan menghadapi risiko.
Pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  merupakan  cara  Wajib  Pajak  dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak  memahami  peraturan  perpajakan  (Mareti  &  Dwimulyani,  2019).  Berdasarkan  teori  atribusi, pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  merupakan  penyebab  internal  yang  dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya  (Nurkhin et al.,  2018). Wajib  pajak yang paham tentang perpajakan  berarti  wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  merasa  tidak  adanya  kerugian  dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali  diartikan  salah  oleh  masyarakat,  karena  masyarakat  merasa  terbebani  dengan  adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak (Purnaditya dan Rohman, 2015).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  meningkatnya  pemahaman  perpajakan, maka kepatuhan  wajib pajak akan meningkat juga. Pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena dengan semakin meningkatknya pemahaman wajib pajak akan menambah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Fitria & Supriyono (2019) membuktikan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021), Ermawati et al. (2018), Nunung et al. (2018), Asrinanda (2018) dan Ilhamsyah et al. (2016) dikatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajaknya.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis  pertama yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

## H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan  (Mardiasmo,  2011).  Merujuk  pada  teori  atribusi,  sanksi  perpajakan  merupakan  faktor eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  apabila  memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  banyak  merugikannya  (Mory, 2015).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ode  et  al  (2021)  mendapat  temuan  bahwa  harus  ada  sanksi perpajakan bagi wajib pajak, agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak berpendapat bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  merugikan  maka  wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajibannya.  Hasil senada  juga  didapatkan  oleh  Achmad  Inam Munhamir  (2022),  Indah &  Setiawan  (2020),  Wibowo  et  al (2020),  Wahyuningsih  (2019),  Mardiasmo  (2018),  Sulistiyani  (2017)  dan  Imaniati  &  Isroah  (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menjelaskan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan oleh pemerintah maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis  kedua  yang  akan  diuji  di  dalam  penelitian  ini  dirumuskan sebagai berikut

## H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak (Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni, 2019).  Kesadaran  adalah  perilaku  atau  sikap  terhadap  suatu  objek  yang  melibatkan  anggapan  dan perasaan  serta  kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  objek  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau  perasaan  yang  melibatkan  pengetahuan,  keyakinan  dan  penalaran  disertai  kecenderungan  untuk bertindak  sesuai  stimulus  yang  diberikan  oleh  sistem  dan  ketentuan  pajak  tersebut  (Baroka,  2019). Menurut Yasa  (2017)  kesadaran  akan  kewajibannya  dalam  hal  perpajakan  merupakan  faktor  penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wicaksono  &  Lestari  (2017)  mendapat  temuan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak untuk  membayar  kepada  negara  guna  mendanai  pembangunan  nasional  untuk  kepentingan  masyarakat, negara  dan  bangsa.  Peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  juga  bergantung  pada bagaimana pemerintah memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan  dan  pandangan  yang  keliru  tentang  arti  dan  fungsi  pajak  dapat  dihilangkan.  Hasil  senada  juga didapatkan  oleh  Yunianti  et  al.  (2019),  Adhiambo  &  Theuri  (2019),  Purnamasari  &  Sudaryo  (2018), Nurul et al. (2018) dan Adimasu (2017) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakan,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis  ketiga  yang  akan  diuji  di  dalam  penelitian  ini  dirumuskan sebagai berikut:

## H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Pemahaman  wajib  pajak  akan  peraturan  perpajakan  akan  menjadikan  wajib  pajak  memahami langkah perpajakan dan administrasi perpajakan yang akan dilakukan. Dengan ini maka wajib pajak akan lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya karena sudah memahami bagaimana cara melakukan administrasi  perpajakan.  Bila  wajib  pajak  tidak  paham  akan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  maka wajib pajak akan mengabaikan kewajiban pajaknya karena bingung harus melakukan langkah seperti apa dalam hal pajak (Sari et al., 2013).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devi  &  Utari  (2019)  mengenai  pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan  terhadap  kepatuhan  WPOP  dengan  preferensi  resiko  sebagai  variabel  pemoderasi.  Devi  & Utari  (2019)  memaparkan  bahwa  preferensi  risiko  dapat  memoderasi  hubungan  pemahaman  peraturan perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Artinya  Jika  wajib  pajak  paham  akan  peraturan  perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi apabila mereka tidak menaatinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Suntono & Kartika (2015) bahwa preferensi risiko  mampu  memoderasi  pengaruh  antara  pemahaman  peraturan  perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis  keempat  yang  akan  diuji  di  dalam  penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut:
H4: Preferensi risiko memoderasi pengaruh  pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elva  Nuraina  (2017)  sanksi  perpajakan  ialah  suatu  alat  pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan, sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi  pemerintah  untuk  menentukan  wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan.  Artinya,  jika  kewajiban perpajakan  tidak  dilaksanakan,  maka  akan  ada  konsekuensi  hukum  yang  bisa  terjadi.  Adanya  sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Pujiwidodo, 2016).
Menurut  Achmad  Inam  Munhamir  (2022)  preferensi  resiko  dapat  memoderasi  hubungan  antara sanksi perpajakan  dengan kepatuhan  wajib  pajak  dengan  objek  wajib  pajak  daerah  wonocolo,  surabaya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021) preferensi resiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya preferensi  risiko,  sehingga  wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  preferensi  risiko  tinggi  cenderung  akan lebih  memilih  untuk  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Sedangkan  apabila  seorang  wajib pajak  memiliki  tingkat  risiko  yang  rendah  dalam  kehidupan  wajib  pajak  itu  sendiri  maka  wajib  pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kelima yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H5: Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Lovihan  (2014),  kesadaran  membayar  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  sikap moral  yang  memberikan  sebuah  kontribusi  kepada  negara  untuk  menunjang  pembangunan  negara  dan berusaha  untuk  mentaati  semua  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara  serta  dapat  dipaksakan kepada wajib pajak.
Menurut  Fatah  &  Oktaviani  (2021),  Yuslina  et  al.  (2018)  dan  Supadmi  (2013)  preferensi  resiko berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuslina et al. (2018) menemukan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dikatakan  sangat  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  apabila  dapat  dimoderasi  oleh  tingkat  preferensi  yang  tinggi  pada  wajib  pajak dalam menghadapi risiko yang muncul, yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi resiko yang berkaitan dengan membayar pajak atau resiko- resiko lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi resiko maka akan semakin berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis  keenam  yang  akan  diuji  di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H6: Preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Sumber data adalah  data  primer  dari  kuesioner online yang  dibagikan  secara  elektronik  menggunakan google  form dengan tipe pertanyaan berupa closed questions . Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang patuh akan pembayaran pajaknya, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode convenience  sampling .  Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model SEM ( Structural Equation Modeling ) atau Model Persamaan Struktural berbasis varian dengan bantuan program komputer Warp Partial  Least  Square (PLS) versi  7.0 .  Instrunmen  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner yang  disusun  dengan  menggunakan  skala  Likert  dengan  5  alternatif  jawaban,  yaitu  SS=5,  S=4,  N=3, TS=2, dan STS=1.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel
No. Variabel Butir Pertanyaan Pengukuran Sumber 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Saya  selalu  menghitung  kewajiban  pajak penghasilan saya.
3. Saya selalu membayarkan pajak
5 poin skala
likert , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS Rumiyatun & Wardani (2017)
penghasilan saya.
4. Saya selalu melaporkan pajak penghasilan saya.
5. Saya  tidak  pernah  dipaksa  oleh  siapapun dalam pembayaran pajak.
6. Saya selalu membayar pajak tepat waktu. 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) 1. Saya  memahami  tata  cara  pengisian  SPT (surat pemberitahuan) tahunan. 2. Saya memahami batas waktu penyampaian SPT tahunan. 3. Saya  memahami  tata  cara  pembayaran pajak.
4. Saya memahami  pajak yang  berlaku  bagi usaha yang saya jalankan. 5. Saya memahami batas waktu pembayaran pajak. 6. Saya    memahami  cara  memperhitungkan pajak  yang  harus  dibayarkan  sesuai undang-undang. 7. Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak. 5 poin skala likert , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS Susyanti & Rachmat (2018) 3. Sanksi Perpajakan (X2) 1. Sanksi  pajak  merupakan  upaya  terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak. 2. Sanksi  denda  atau  bunga  diberikan  jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. 3. Sanksi  pajak  mendorong  saya  untuk membayar  dan  melaporkan  pajak  tepat waktu. 4. Pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat merupakan sarana mendidik wajib pajak. 5. Sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada wajib  pajak  yang  melanggar  ketentuan perpajakan tanpa terkecuali. 5 poin skala likert , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS Rachmadi dan Zulaikha (2014) 4. Kesadaran Wajib Pajak (X3) 1. Saya  sadar  ketepatan  dalam  pembayaran pajak itu sangat penting. 2. Ketepatan  dalam  membayar  pajak  sangat berdampak baik bagi pendapatan daerah.
3. Secara sukarela saya menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk membayar pajak. 4. Saya menyadari bahwa dengan menyisihkan  sebagian  kecil  penghasilan dapat meringankan saya dalam membayar pajak. 5. Saya  selalu  tertib  dan  disiplin  dalam membayar pajak. 6. Saya  membayar  pajak  karena  kesadaran diri sendiri. 5 poin skala likert , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS Widya & Artina (2017)
5. Preferensi Risiko (Z) 1. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  meskipun  usaha  saya  mengalami penurunan atau bahkan bangkrut. 2. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun saya sedang sakit berat. 3. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  meskipun  perubahan  kebijakan perpajakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah terasa lebih memberatkan. 4. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  meskipun  persaingan  usaha menyebabkan  usaha  yang  saya  jalankan tidak berkembang dengan baik. 5. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  meskipun  produktivitas  kerja saya  menurun  drastis  akibat  kecelakaan kerja yang saya alami. 5 poin skala likert , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS (Candra Safitr et al., 2018)
Sumber: Ringkasan beberapa artikel yang relevan

## HASIL
Kuesioner  yang  disebar  secara  elektronik  melalui google  form yang  berhasil  dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 99 kuesioner. Total kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini  adalah  100%.  Kemudian  untuk  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  masing-masing  variabel dalam penelitian digambarkan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Rentang Teoritis Rata-rata Teoritis Rentang Aktual Rata-rata Aktual Standar Deviasi Keterangan Nilai Rata-rata Aktual Pemahaman Peraturan Perpajakan 7-35 21 22-35 29,90 2,961 Sangat Tinggi Sanksi Perpajakan 5-25 15 15-25 21,00 2,360 Sangat Tinggi Kesadaran Wajib Pajak 6-30 18 18-30 24,90 3,002 Sangat Tinggi Preferensi Risiko 5-25 15 12-24 19,23 3,146 Tinggi Kepatuhan Wajib Pajak 6-30 18 19-30 25,35 2,771 Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022
Data  primer  yan  berhasil  dikumpulkan  akan  diproses  dengan software  WarpPLS  (Partial Least  Square)  versi 7.0 . Analisis  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  dan mengintreprestasikan fenomena terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel
moderasi  yang  ada  dilapangan  ke  dalam  deskripsi  kata. Output pengujian  yang  dilakukan menggunakan WarpPLS 7.0 dalam bentuk gambar full model disajikan pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Output Full Model Penelitian
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

## Pengujian Normalitas Data
Pengujian  normalitas  di  dalam WarpPLS 7.0  menggunakan  Uji  Jarque-Bera  klasik  untuk  setiap konstruk.  Dari  pengujian  yang  dilakukan  yang  disajikan  di  dalam  tabel  4  hanya  data  untuk  preferensi risiko  yang  memiliki  distribusi  tidak  normal.  Sementara,  pemahaman  peraturan  perpajakan,  sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki distribusi data yang normal.
Tabel 4. Output Uji Normalitas Jarque-Bera
PPP SP KSP  PR  KWP Normal JB  Yes  Yes Yes No Yes Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  diperoleh,  penggunaan  aplikasi WarpPLS 7.0  untuk  mengolah data di dalam penelitian ini dapat dijustifikasi. Sebab, ditribusi data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak seluruhnya normal.

## Model Pengukuran (Measurement atau Outer Model)
Model  pengukuran  dilakukan  berdasarkan  kriteria  reliabilitas  konsistensi  internal,  validitas konvergen dan validitas diskriminan. Hasil evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Composite Reliability Coefficients PPP SP KSP PR KWP
0,859  0,851  0,866  0,893  0,839
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian, syarat reliabilitas konsistensi internal dari instrumen penelitian berdasarkan parameter reliabilitas komposit telah terpenuhi.
Output WarpPLS 7.0 terhadap nilai cronbach’ alpha disajikan di dalam tabel 4.11. berikut:
Tabel 6. Cronbach’s Alpha PPP SP KSP PR KWP 0,806  0,777  0,812  0,849  0,769
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan  data  yang  disajikan  di  dalam  table  6  dapat  dilihat  bahwa  nilai cronbach’alpha lebih besar  dari  0,7  untuk  seluruh  konstruk.  Dengan  demikian,  syarat  reliabilitas  konsistensi  internal  dari instrumen penelitian berdasarkan parameter cronbach’s alpha telah terpenuhi. Output WarpPLS 7.0  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  validitas  konvergen  menggunakan parameter nilai loading disajikan di dalam tabel 7 berikut:
Tabel 7. Combined Loadings and Cross-Loadings PPP SP KSP PR KWP Type (as defined) SE P value PPP1 (0,808) -0,024 -0,005 0,001 -0,034 Reflective 0,081 <0,001 PPP2 (0,720) -0,047 0,113 0,107 0,040 Reflective 0,083 <0,001 PPP3 (0,724) -0,269 0,097 0,072 -0,010 Reflective 0,082 <0,001 PPP4 (0,799) -0,013 0,112 -0,083 -0,131 Reflective 0,081 <0,001 PPP5 (0,680) 0,166 -0,283 0,042 0,112 Reflective 0,083 <0,001 PPP6 (0,550) -0,006 0,002 -0,031 -0,196 Reflective 0,086 <0,001 PPP7 (0,461) 0,324 -0,098 -0,163 0,310 Reflective 0,089 <0,001 SP1 -0,126 (0,674) 0,058 0,154 0,166 Reflective 0,084 <0,001 SP2 -0,011 (0,880) -0,226 0,039 0,216 Reflective 0,079 <0,001 SP3 0,073 (0,661) 0,180 -0,212 -0,426 Reflective 0,084 <0,001 SP4 0,095 (0,531) 0,261 0,093 -0,099 Reflective 0,087 <0,001 SP5 -0,004 (0,875) -0,111 -0,055 0,037 Reflective 0,079 <0,001 KSP1 0,145 -0,139 (0,639) 0,078 -0,350 Reflective 0,084 <0,001 KSP2 -0,151 0,063 (0,511) 0,452 0,025 Reflective 0,087 <0,001 KSP3 -0,083 -0,059 (0,803) 0,181 0,022 Reflective 0,081 <0,001 KSP4 0,069 -0,087 (0,795) -0,091 0,127 Reflective 0,081 <0,001 KSP5 0,075 0,063 (0,763) -0,237 0,196 Reflective 0,082 <0,001 KSP6 -0,078 0,159 (0,782) -0,222 -0,073 Reflective 0,081 <0,001 PR1 -0,154 0,006 -0,083 (0,816) 0,119 Reflective 0,080 <0,001 PR2 0,075 0,071 0,162 (0,704) -0,017 Reflective 0,083 <0,001
PR3 0,038 -0,078 0,270 (0,757) -0,225 Reflective 0,082 <0,001 PR4 0,061 0,043 -0,220 (0,847) 0,121 Reflective 0,080 <0,001 PR5 -0,009 -0,040 -0,078 (0,821) -0,022 Reflective 0,080 <0,001 KWP1 -0,056 -0,204 -0,181 0,135 (0,699) Reflective 0,083 <0,001 KWP2 0,063 -0,084 -0,088 0,066 (0,659) Reflective 0,084 <0,001 KWP3 0,077 0,110 0,143 -0,209 (0,688) Reflective 0,083 <0,001 KWP4 0,110 0,191 -0,047 -0,068 (0,685) Reflective 0,083 <0,001 KWP5 -0,165 -0,090 0,124 0,187 (0,752) Reflective 0,082 <0,001 KWP6 -0,009 0,099 0,041 -0,146 (0,604) Reflective 0,085 <0,001
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan data yang ditabulasikan di dalam table 7 dapat dilihat bahwa indikator PPP7 nilainya kurang  dari  0,5.  Dengan  demikian,  berdasarkan rule  of  thumb yang  dikemukakan  oleh  Hair  Jr et  al. (2016)  instrumen  penelitian  yang  digunakan  masih  belum  valid  walaupun p-value untuk  semua loading indikator kecil dari 0,05. Karena nilai loading tersebut lebih kecil dari 0,05 maka otomatis harus dihapus atau  didrop  dari  skala.  Penghapusan  indikator  akan  dilakukan  bila  akan  meningkatkan composite reliability (atau average variance extracted ) diatas ambang batas yang disarankan (Hair Jr et al. , 2016). Output WarpPLS 7.0 untuk evaluasi terhadap validitas konvergen menggunakan parameter Average Variances Extracted (AVE) adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Average Variances Extracted (AVE) PPP SP KSP PR KWP 0,473  0,542  0,523  0,625  0,466
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan data pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai AVE sebagai parameter dalam melakukan evaluasi terhadap validitas konvergen pada konstruk SP, KSP dan PR telah memenuhi syarat, yakni lebih besar dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2014). Sedangkan untuk konstruk PPP dan KWP hanya mencapai 0,473 dan 0,466. Dengan demikian, persyaratan validitas konvergen tidak dapat dipenuhi oleh kedua konstruk tersebut.
Output WarpPLS 7.0 untuk melakukan evaluasi terhadap validitas diskriminan disajikan di dalam tabel 9 dan 10 berikut:
Tabel 9. Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs PPP SP KSP PR KWP PPP (0,688) 0,178 0,279 0,200 0,131 SP 0,178 (0,736) 0,520 0,429 0,274 KSP 0,279 0,520 (0,723) 0,449 0,508 PR 0,200 0,429 0,449 (0,791) 0,022 KWP 0,131 0,274 0,508 0,022 (0,683) Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Tabel 10. P values for correlations
PPP SP KSP PR KWP PPP 1,000 0,077 0,005 0,048 0,195 SP 0,077 1,000 <0,001  <0,001 0,006 KSP 0,005  <0,001 1,000 <0,001  <0,001 PR 0,048  <0,001  <0,001 1,000 0,828 KWP 0,195 0,006 <0,001 0,828 1,000
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan  data  yang  disajikan  di  dalam  tabel  9  dan  10  dapat  dilihat  bahwa  perbandingan  nilai akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk sebagai parameter dalam melakukan evaluasi validitas diskriminan  menunjukkan  nilai  akar  kuadrat  AVE  untuk  setiap  konstruk  lebih  besar  dari  korelasi  antar konstruk.  Keseluruhan  nilainya  juga  signifikan  pada  tingkat  signifikansi  1%.  Dengan  demikian, persyaratan untuk validitas diskriminan telah terpenuhi.
Berdasarkan  evaluasi  terhadap  model  pengukuran  di  atas  terlihat  bahwa  reliabilitas  dan  validitas indikator-indikator  pembentuk/perepresentasi  konstruk  laten  masih  belum  baik.  Hal  ini  terutama ditunjukkan oleh adanya nilai loading indikator yang lebih rendah dari 0,5 dan nilai AVE dari konstruk PPP dan KWP yang kurang dari 0,5. Untuk meningkatkan nilai AVE agar memenuhi nilai minimal 0,5, maka  setelah  melakukan  beberapa  pengujian  terhadap  efek  penghapusan  indikator  terhadap  AVE,  satu indikator  PPP  yakni  PPP7  dan  satu  indikator  KWP  yakni  KWP6  dihapus  dari  skala  pengukuran. Penghapusan  dua  indikator  tersebut  menyebabkan  gambar full  model penelitian  adalah  seperti  yang ditunjukkan oleh gambar 3 berikut:
Gambar 3. Output Full Model Penelitian Setelah Penghapusan 2 Indikator Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Sesuai dengan rekomendasi Hair Jr et al. , (2016) penghapusan dua indikator dari skala pengukuran mampu meningkatkan nilai AVE hingga melewati nilai ambang batas,  yakni diatas 0,5. Evaluasi secara lengkap  terhadap  validitas  dan  reliabilitas  indikator  pembentuk  konstruk  akibat  penghapusan  dua indikator yang ada di dalam skala pengukuran adalah sebagai berikut:
Tabel 11 memperlihatkan bahwa efek penghapusan dua indikator terhadap validitas indikator sudah memenuhi rule  of  thumb nilai loading yang  digunakan  oleh  Hair  Jr et  al. (2016)  yakni  besar  dari  0,5 dengan  tingkat  signifikasi  kecil  dari  0,05.  Dengan  demikian,  persyaratan  validitas  konvergen  sudah terpenuhi.
Tabel 11. Combined Loadings and Cross-Loadings Setelah Penghapusan 2 Indikator PPP SP KSP PR KWP Type (as defined) SE P value PPP1 (0,816) 0,014 -0,009 -0,017 -0,011 Reflective 0,080 <0,001 PPP2 (0,712) -0,023 0,131 0,089 0,036 Reflective 0,083 <0,001 PPP3 (0,731) -0,240 0,067 0,064 0,059 Reflective 0,082 <0,001 PPP4 (0,802) 0,021 0,095 -0,099 -0,083 Reflective 0,081 <0,001 PPP5 (0,697) 0,223 -0,294 0,009 0,134 Reflective 0,083 <0,001 PPP6 (0,560) 0,015 -0,011 -0,042 -0,156 Reflective 0,086 <0,001 SP1 -0,163 (0,674) 0,087 0,167 0,155 Reflective 0,084 <0,001 SP2 -0,010 (0,880) -0,217 0,026 0,205 Reflective 0,079 <0,001 SP3 0,088 (0,661) 0,138 -0,186 -0,397 Reflective 0,084 <0,001 SP4 0,119 (0,531) 0,252 0,078 -0,095 Reflective 0,087 <0,001 SP5 -0,003 (0,875) -0,106 -0,062 0,032 Reflective 0,079 <0,001 KSP1 0,148 -0,136 (0,639) 0,100 -0,334 Reflective 0,084 <0,001 KSP2 -0,190 0,014 (0,511) 0,484 0,045 Reflective 0,087 <0,001 KSP3 -0,072 -0,050 (0,803) 0,169 0,017 Reflective 0,081 <0,001 KSP4 0,065 -0,086 (0,795) -0,105 0,118 Reflective 0,081 <0,001 KSP5 0,071 0,065 (0,763) -0,240 0,215 Reflective 0,082 <0,001 KSP6 -0,058 0,177 (0,782) -0,231 -0,105 Reflective 0,081 <0,001 PR1 -0,170 -0,015 -0,070 (0,816) 0,108 Reflective 0,080 <0,001 PR2 0,070 0,067 0,169 (0,704) -0,027 Reflective 0,083 <0,001 PR3 0,047 -0,071 0,258 (0,757) -0,216 Reflective 0,082 <0,001 PR4 0,070 0,060 -0,209 (0,847) 0,105 Reflective 0,080 <0,001 PR5 -0,006 -0,040 -0,097 (0,821) 0,007 Reflective 0,080 <0,001 KWP1 -0,036 -0,162 -0,164 0,088 (0,693) Reflective 0,083 <0,001 KWP2 0,065 -0,062 -0,104 0,046 (0,688) Reflective 0,083 <0,001 KWP3 0,068 0,199 0,127 -0,215 (0,705) Reflective 0,083 <0,001 KWP4 0,077 0,178 -0,032 -0,071 (0,718) Reflective 0,083 <0,001 KWP5 -0,164 -0,076 0,159 0,146 (0,749) Reflective 0,082 <0,001
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Selanjutnya,  reliabilitas  konsistensi  internal  dengan  parameternya  nilai  reliabilitas  komposit  dan cronbach’s alpha masih tetap memenuhi syarat walaupun dilakukan penghapusan dua indikator. Hal ini terlihat  dari  tabel  12  dan  tabel  13  yang  menunjukkan  bahwa  nilai  reliabilitas  komposit  dan cronbach’s alpha masih lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk.
Tabel 12. Composite Reliability Coefficients Setelah Penghapusan 2 Indikator PPP SP KSP PR KWP 0,868 0,851  0,866  0,893  0,836
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Tabel 13. Cronbach’s Alpha Setelah Penghapusan 2 Indikator PPP SP KSP PR KWP 0,815  0,777  0,812  0,849  0,755
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Tabel  14  menunjukkan  bahwa  penghapusan  dua  indikator  mampu  meningkatkan  nilai  AVE sehingga  berada  diatas  0,5  untuk  seluruh  konstruk.  Dengan  demikian,  persyaratan  validitas  konvergen telah terpenuhi.
Tabel 14. Average Variances Extracted (AVE) Setelah Penghapusan  2 Indikator
PPP SP KSP PR KWP 0,525  0,542  0,523  0,625  0,505

## Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Terakhir,  validitas  diskriminan  dari  instrumen  penelitian  yang  digunakan  telah  memenuhi  syarat. Sebab, nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk. Keseluruhan nilainya  juga  signifikan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  table  15  dan  tabel    16  Dengan  demikian,  persyaratan untuk validitas diskriminan telah terpenuhi.
Tabel 15. Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs Setelah Penghapusan 2 Indikator
PPP SP KSP PR KWP PPP (0,725) 0,152 0,252 0,205 0,091 SP 0,152 (0,736) 0,520 0,429 0,255 KSP 0,252 0,520 (0,723) 0,449 0,501 PR 0,205 0,429 0,449 (0,791) 0,038 KWP 0,091 0,255 0,501 0,038 (0,711)
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Tabel 16. P values for correlations Setelah Penghapusan 2 Indikator PPP SP KSP PR KWP PPP 1,000 0,133 0,012 0,042 0,372 SP 0,133 1,000 <0,001  <0,001 0,011 KSP 0,012  <0,001 1,000 <0,001  <0,001 PR 0,042  <0,001  <0,001 1,000 0,712 KWP 0,372 0,011 <0,001 0,712 1,000
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

## Model Struktural (Structural atau Inner Model)
Evaluasi model struktural dilakukan terhadap model penelitian setelah dilakukan penghapusan dua indikator.  Sebab,  model  tersebut  telah  memenuhi  syarat  validitas  dan  reliabilitas  indikator  pembentuk konstruk yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 17. Model Fit dan Quality Indice Full Model Penelitian Average path coefficient (APC)= 0,187, P=0,013
Average R-squared (ARS) = 0,248, P=0,002 Average adjusted R-squared (AARS)= 0,199, P=0,010
Average block VIF (AVIF)= 1,610, acceptable if <= 5, ideally <= 3,3 Average full collinearity VIF (AFVIF)= 1,516, acceptable if <= 5, ideally <= 3,3 Tenenhaus GoF (GoF)= 0,421, small >= 0,1, medium >= 0,25, large >= 0,36 Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan output Model Fit dan Quality Indice yang disajikan pada tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai APC=0,187 dengan P-value =0,013, nilai ARS=0,248 dengan P-value =0,002 dan nilai AARS=0,199 dengan P-value= 0,010. P-value untuk APC, ARS dan AARS yang direkomendasikan sebagai model fit adalah ≤ 0,05 (Kock, 2015; Ghozali & Latan, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian  ini fit .  Hal  ini  juga  didukung  oleh  nilai  AVIF  sebesar  1,610  dan  nilai  AFVIF  sebesar  1,516 yang  nilainya  jauh  lebih  kecil  dari  3,3  sehingga  mengindikasikan  bahwa  tidak  ada  masalah multikolinieritas antar indikator dan antar variabel eksogen. Kekuatan prediksi model yang digambarkan oleh GoF termasuk ketegori large karena lebih besar dari 0,36.
Tabel 18 menyajikan output analisa model struktural tentang R-squared ( R 2 ), Adustedj R-squared ( Adj. R 2 ), Full Collinearity VIF dan Q-squared (Q 2 ).
Tabel 18. R-squared, Adj R-squared, Full Collin. VIF dan Q-squared PPP SP KSP PR KWP R-squared 0,248 Adj R-Squared 0,199 Full Collin, VIF 1,114  1,651  2,205  1,473  1,487 Q-squared 0,369
Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan  tabel  18  dapat  dilihat  bahwa R 2 untuk  pengaruh  variabel  prediktor  terhadap  variabel endogen  KWP  tergolong  lemah  ( R 2 0,248  dan Adj.  R 2 0,199),  karena  lebih  rendah  dari  0,25.  Dapat diketahui bahwa nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 0,248 yang dapat dikatakan bahwa  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  sanksi perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  24,8%  sedangkan  sisanya  yaitu  75,2%  dijelaskan  oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Full collinearity VIF digunakan untuk mengecek apakah terjadi masalah kolinieritas secara vertikal maupun  lateral  (Ghozali  &  Latan,  2014).  Kriteria  untuk  model  yang  terbebas  dari  masalah multikolinieritas vertikal dan lateral adalah nilai Full collinearity VIF harus lebih rendah dari 3,3 (Kock, 2015; Ghozali & Latan, 2014; Sholihin & Ratmono, 2014). Berdasarkan tabel 4.23. dapat dilihat bahwa model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bebas  dari  masalah  kolinieritas  vertikal  maupun  lateral. Sebab, seluruh nilai Full collinearity VIF jauh lebih rendah dari 3,3.
Q-squared (biasanya  disebut Stone-Geisser  Coefficient atau Q 2 )  analog  dengan R 2 namun  hanya dapat  diperoleh  melalui resampling .  Koefisien Q 2 Stone-Geissser digunakan  untuk  menilai  validitas prediktif atau relevansi blok variabel laten prediktor terhadap variabel laten kriterion. Nilai koefisien yang layak  adalah  diatas  0  (Sholihin  &  Ratmono,  2014).  Berdasarkan  tabel  4.23.  dapat  dilihat  bahwa  model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai relevansi prediktif. Sebab, nilai seluruh Q 2 lebih besar dari 0.
Tabel 19 menampilkan output koefisien jalur indirect effect, P-value dan effect size dari full model penelitian.  Jalur  PPP-KWP  memiliki  koefisien  -0,196  dan  signifikan  dengan P-value 0,021.  Jalur  SP- KWP  memiliki  koefisien  jalur  0,093  dengan  P-value  0,173.  Jalur  KSP-KWP  memiliki  koefisien  0,480 dengan  P-value  <0,001.  Jalur  PR-PPP  memiliki  koefisien  0,055  dengan  P-value  0,290.  Jalur  PR-SP memiliki koefisien -0,235 dengan P-value 0,007. Jalur PR-KSP memiliki koefisien 0,064 dengan P-value 0,259.
Tabel 19. Indirect dan Total Effect Path coefficients, P-value dan Effect Size Full Model
KWP Path coefficients (P-value) Effect Size PPP Path coefficients (P-value) Effect Size SP Path coefficients (P-value) Effect Size KSP Path coefficients (P-value) Effect Size PR Path coefficients (P-value) Effect Size KWP -0,196 (0,021) 0,075 0,093 (0,173) 0,024 0,480 (<0,001) 0,251 PR 0,055 (0,290) 0,013 -0,235 (0,007) 0,050 0,064 (0,259) 0,015

## Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022
Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat bahwa variabel KSP memiliki effect size paling besar terhadap variabel KWP, yakni sebesar 0,251. Namun demikian, effect size pengaruh KSP terhadap variabel KWP ini masih tergolong medium walaupun sudah mendekati besar. Selanjutnnya e ffect size pengaruh variabel PPP  dan  SP  terhadap  variabel  KWP,  yakni  sebesar  0,075  dan  0,024 tergolong  lemah.  Sementara, effect
size pengaruh variabel PR terhadap variabel PPP, SP dan KSP sebesar 0.013, 0,050  dan 0.015 tergolong lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap  persepsi  wajib  pajak  UMKM  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  dibandingkan  pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  variabel  independen  (pemahaman  peraturan perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak)  variabel  moderasi  (preferensi  risiko)  dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut:

## PEMBAHASAN
Pemahaman  peraturan  perpajakan  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak
Nilai koefisien jalur PPP ke KWP yaitu -0,196 dan signifikan dengan P-value =0,021 dengan angka effect  size sebesar  7,5%  menunjukkan  bahwa  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  tergolong  kategori  lemah.  Dengan  demikian  hipotesis  1  diterima,  artinya pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  juga  dapat diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila  pemahaman  peraturan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  semakin  tinggi,  maka  akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Hasil yang diperoleh  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitria  &  Supriyono  (2019),  Yunia  et  al. (2021),  Ermawati  et  al.  (2018),  Nunung  et  al.  (2018),  Asrinanda  (2018)  dan    Ilhamsyah  et  al.  (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Nilai koefisien jalur SP ke KWP yaitu 0,093 dan signifikan dengan P-value =0,173  dengan angka effect size sebesar 2,4% menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong  kategori  lemah.  Dengan  demikian  hipotesis  2  ditolak,  artinya  sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  juga  dapat  diartikan  bahwa  sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi perpajakan masih belum mampu membuat  wajib  pajak  patuh  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  tegas  atau berat  sanksi  perpajakan  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak,  maka  tingkat  kepatuhan  akan  semakin menurun.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  pengenaan  sanksi  yang  tinggi  kepada  pelanggar  aturan perpajakan  tidak  mampu  menumbuhkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  yang  diperoleh  konsisten dengan  penelitian  Yunia  et  al.  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Nilai koefisien jalur KSP ke KWP yaitu 0,480 dan signifikan dengan P-value <0,001 dengan angka effect  size sebesar  25,1%  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak tergolong  kategori  medium.  Dengan  demikian  hipotesis  3  diterima,  artinya  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  memiliki  tingkat  kesadaran yang  tinggi  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan, maka semakin  tinggi  pula tingkat  kepatuhan  wajib pajak  untuk  membayar.  Kesadaran  akan  perpajakan  merupakan  rasa  yang  timbul  dari  dalam  diri  wajib pajak  atas  kewajibannya  membayar  dan  melaporkan  pajak  tanpa  ada  unsur  paksaan  (Purnamasari  & Sudaryo, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunianti et al. (2019), Adhiambo  &  Theuri  (2019),  Purnamasari  &  Sudaryo  (2018),  Nurul  et  al.  (2018)  dan  Adimasu  (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Preferensi  risiko  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak
Nilai  koefisien  jalur  PR  ke  PPP  yaitu  0,055  dan  signifikan  dengan P-value= 0,290  dengan  angka effect  size sebesar  1,3%  menunjukkan  bahwa  variabel  preferensi  risiko  tidak  mampu  memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipoesis 4 ditolak,  artinya  preferensi  risiko  tidak  mempengaruhi  pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dimana,  nilai  rata-rata  aktual  jawaban  responden  menunjukkan  persepsi preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak masuk kategori tinggi dan skor yang tinggi mengindikasikan bahwa  wajib  pajak  tidak  mengambil  risiko.  Ketika  wajib  pajak  paham  akan  peraturan  perpajakan  yang berlaku, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi  risiko,  sehingga  wajib  pajak  cenderung  akan  lebih  memilih  untuk  tidak  patuh  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan, ketika wajib pajak mengetahui preferensi risiko apa yang akan  dihadapinya  maka  mereka  yang  akan  menentukan  apakah  membayar  pajak  atau  tidak  membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Mareti & Dwimulyani (2019), Ferdiansah & Riyadi (2019) dan Suntono (2015) referensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Preferensi  risiko  mampu  memoderasi  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Nilai  koefisien  jalur  PR  ke  SP  yaitu  -0,235  dan  signifikan  dengan P-value= 0,007  dengan  angka effect  size sebesar  5,0%  menunjukkan  bahwa  variabel  preferensi  risiko  mampu  memoderasi  pengaruh sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  hipotesis  5  diterima,  artinya preferensi risiko memperlemah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas, dianggap merugikan wajib pajak. Hal ini dapat diperkuat dengan  adanya  preferensi  risiko,  sehingga  wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  preferensi  risiko  tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil yang diperoleh konsisten  dengan  penelitian  Achmad  Inam  Munhamir  (2022)  dan  Yunia  et  al.  (2021)  bahwa  preferensi resiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

## Preferensi  risiko  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak
Nilai  koefisien jalur  PR  ke  KSP  yaitu  0,064  dan  signifikan  dengan P-value= 0,259  dengan  angka effect  size sebesar  1,5%  menunjukkan  bahwa  variabel  preferensi  risiko  tidak  mampu  memoderasi pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  hipotesis  6  ditolak, artinya  preferensi  risiko  tidak  mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sehingga  dalam  hal  ini  diasumsikan,  jawaban  responden  menunjukkan  persepsi  preferensi  risiko  yang dimiliki  wajib  pajak  masuk  kategori  tinggi  dan  skor  yang  tinggi  mengindikasikan  bahwa  wajib  pajak tidak mengambil risiko. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin rendah kesadaran wajib  pajak  tersebut  sehingga  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan  berkurang.  Hasil  yang  diperoleh konsisten  dengan  penelitian  Tambun  &  Witriyanto  (2016)  bahwa  preferensi  resiko  tidak  dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Disamping  itu,  preferensi  risiko  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan preferensi  risiko  mampu  memoderasi  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan preferensi  risiko  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## REFERENSI
Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi. 22: 103-150.
Achmad In’am Munhamir, N. S. P. (2022).  Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Preferensi  Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). 1(4): 583–594.
Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect Of Taxpayer Awareness And Compliance Costs On Tax Compliance Among Small Scale Traders In Nakuru. 3(3): 279–295.
Adimasu,  N.  A.  (2017).  Tax  Awareness  and  Perception  of  Tax  Payers  and  Their  Voluntary  Tax Compliance  Decision:  Evidence  From  Individual  Tax  Payers  in  Snnpr,  Ethiopia. International Journal of Scientific and Research Publications . 7 (11): 686. Retrieved from www.ijsrp.org
Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan  Perpajakan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kabupaten  Karawang.  16(02):  88– 103.
Amin,  Asbi.  (2018).  Preferensi  Resiko  Dalam  Memoderasi  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. Jurusan Akuntansi STIEM Bongaya Makassar : 681-89.
Ardi,  Devi  Marta,  Trimurti  dan  Suhendro.  (2016).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak  di  Kota  Surakarta.  Journal  of  Economic  and  Economic Education. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta. 4(2)
Atmoko,  A.  D.  (2018).  Efek  Interaksi  Relegiusitas  Intrinsik  dan  Gender  pada  Hubungan  Money  Ethics dengan Tax Evasion. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 6(3): 391-404.
Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer  Compliance. International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social Sciences . 8(10): 539–550. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762
Candra  Safitri,  Winarti  Endah,  and  Sri  Harjanto.  (2018).  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Kondisi Keuangan Dan Preferensi  Risiko  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  Di  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa. Jurnal akuntansi dharmaputra Semarang : 1–25.
Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. 6(1): 71-84.
Ermawati,  N.  (2018).  Pengaruh  Religiusitas,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Nanik  Ermawati  Jurusan  Akuntansi  Universitas  Muria  Kudus. 106–122.
Fadzilah,  E.,  Mustafa,  R.,  &  Putri,  N.  (2017).  The  Effect  of  Tax  Understanding,  Tax  Payness Consciousness,  Quality  of  Tax  Service,  and  Tax  Sanctions  on  Compulsory  Tax  of  SMES  In Banyumas. Acta Universitatis Danubius. Œconomica . 13(4): 28–38.
Ghozali,  I.  (2017). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS  Regresi .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Ghozali,  I.  (2016).  Desain Penelitian  Kuantitatif &  Kualitatif  Untuk  Akuntansi, Bisnis,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya: Peneerbit Yoga Pratama Semarang.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2014). Partial  Least  Squares:  Konsep,  Metode  dan  Aplikasi  Menggunakan Program WarpPLS 4.0 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair  Jr,  J.  F.,  Sarstedt,  M.,  Matthews,  L.  M.,  &  Ringle,  C.  M.  (2016).  Identifying  and TreatingUunobservedHheterogeneity  with  FIMIX-PLS:  Part  I–method. European  Business Review .
Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013,  Pemahaman  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Kota  Yogyakarta. Nominal,  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen . 5 (2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730
Indrawan,  R.,  Binekas,  B.,  Akuntansi,  J.,  Yani,  J.  A.,  Akuntansi,  J.,  &  Yani,  J.  A.  (2018). Jurnal  riset akuntansi & keuangan . 6 (3): 419–428.
Jatmiko,  A.  N.  (2006).  Pengaruh  Sikap Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib  Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang ). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
K antor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua
Leviana, Martha. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Martha Leviana. 4(8): 3471–88.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
Mardiasmo.(2018). Perpajakan . Yogyakarta: andi yogyakarta
Nunung,  S.  M.,  Andini,  R.,  &  Oemar,  A.  (2018).  Pengaruh  Motivasi  Wajib  Pajak  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak Sebagai  Variabel  Intervening  (Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Di  Kota Semarang). Journal Of Accounting , 1–18.
Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness  and  Tax  Amnesty  toward  Taxpayer  Compliance. Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan . 22 (2): 240–255.
Nurul,  K.,  Hisnol,  J.,  Asbi,  A.  (2018).  Pengaruh  Integritas,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal akuntansi dan manajemen . 1(1): 1–15.
Pravasanti,  Y.  A.,  &  Pratiwi,  D.  N.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran,  Pemahaman,  Sanksi,  Dan  Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Moderating  Preferensi  Risiko. Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak / 21(2): 405–411.
Purnamasari,  D.,  &  Sudaryo,  Y.  (2018).  The  Effect  of  Knowledge  Taxpayer,  Moral  Taypayer  and  Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. International Journal of Trade, Economics and Finance . 9 (5): 214-219.
Rachmadi dan Zulaikha (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persespsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas  Perilaku  Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Terdaftar  di  KPP  Pratama Semarang Candisari. Semarang: Diponegoro Journal of Accounting . 3(2).
Rizki  Dwi  Ananda,  Srikandi  Kumadji,  A.  H.  (2015). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Umkm  Yang  Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 6 (2): 32.
Rohmah  Dhalifah  Nur  &  yuniarti  Herwinarni.  (2019).  Pengaruh  Norma  Subjektif,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang. Permana .  10(1): 27-44.
Rumiyatun  and  Dewi  Kusuma  Wardani.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi 5(1): 15.
Sari,  P.  D.,  Putra,  B.  R.,  Fitri,  H.,  Ramadhanu,  A.,  &  Putri,  C.  F.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman  Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). Journal of Chemical Information and Modeling . 53 (9): 89-99.
Setiawan,  E.  Y.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pemilik  UMKM  dalam  Pelaporan  Kewajiban  Perpajakan  di  Semarang. Jurnal  of Accounting Unpad . 5(2): 45-60.
Sulistiyani, A. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi Kasus  Pada  UMKM  yang  Terdaftar  di  Kpp  Pratama  Semarang  Barat)  (Doctoral  Dissertation, Universitas Stikubank Semarang).
Susyanti,  J.,  &  Rachmat.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Tarif  Perpajakan,  Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  UMKM  Yang  Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Prodi manajemen . 126- 138.
Wahyuningsih,  T.  (2019).  Analisis  Dampak  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM) . 1 ( 3): 192–241.
Wibowo,  A.,  Rispantyo.,  Widajanti,  E.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Daerah  Lain Kabupaten Ponorogo. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia . 14: 48-62.
Widya  Suryani  ,  Matondang  &  Nyimas  Artina.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran Perpajakan  Dan  Penerapan  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2013- 2017. Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang . 1-16.
Yunia,  N.  N.  S.,  Kusuma,  I.  N.,  &  Sudiartana,  I.  M.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak, Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Penurunana  Tarif  Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Kharisma . 3(1): 106-116.
Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. 13 (2): 40-57.