## KOMUNIKASI KELUARGA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI KOTA MAKASSAR
Irvan Roberto 1 , Nathalia Debora Sidabutar 2
1,2 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan (90222)
e-mail : irvanroberto@yahoo.com 1 , lhya_aza@yahoo.co.id 2

## ABSTRAK
Praktik  pernikahan  anak  merupakan  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  banyak  terjadi  di Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  komunikasi  keluarga  dalam  pengambilan keputusan  pada  praktik  pernikahan  anak  di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada bulan  Juni  sampai  November  2020.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi, wawancara  mendalam,  fokus  grup  diskusi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  komunikasi  keluarga  dalam  pengambilan  keputusan  pernikahan  pada  keluarga  status sosial  ekonomi  rendah  (KSSR)  dilakukan  oleh  orang  tua.  Ayah  selaku  pemimpin  di  dalam keluarga berperan besar dalam memutuskan pernikahan bagi anak mereka. Orang tua (bapak) memiliki kewenangan yang mutlak dalam mengambil keputusan pernikahan pada anak mereka. Anak  pada  keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah  (KSSER)  tidak  memiliki  kuasa  dalam menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin melangsungkan pernikahan. Kapasitas dan kemampuan  anak  pada  keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah  (KSSER)  dalam  mengambil keputusan  cenderung  sangat  lemah.  Sedangkan  pada  keluarga  status  sosial  ekonomi  tinggi (KSSET),  pengambilan  keputusan  dalam  hal  pernikahan  dilakukan  oleh  anak  mereka  sendiri. Anak-anak menjadi pengambil keputusan yang sangat dominan dan mutlak dalam menentukan dengan  siapa  dan  kapan  mereka  ingin  melangsungkan  pernikahan.  Anak-anak  pada  keluarga status  sosial  ekonomi  tinggi  (KSSET)  memiliki  kapasitas  dan  kemampuan  yang  cukup  tinggi dalam mengambil keputusan.
Kata kunci :  komunikasi, keluarga, keputusan, pernikahan anak

## ABSTRACT
The  practice  of  child  marriage  is  one  of  the  most  common  social  problems  in  Indonesia.  The purpose of this study is to analyze family communication in decision-making on the practice of child  marriage  in  Makassar  City.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  a  case  study design.  The  research  was  conducted  in  Makassar  City  from  June  to  November  2020.  Data collection  was  carried  out  through  observation,  in-depth  interviews,  focus  group  discussions, and  documentation.  The  results  showed  that  family  communication  in  making  marriage
decisions in families of low socioeconomic status (KSSR) was carried out by parents. Fathers as leaders  in  the  family  play  a  major  role  in  deciding  marriages  for  their  children.  Parents (fathers)  have  absolute  authority in  making  marriage  decisions  for their children.  Children in low socioeconomic status families (KSSER) do not have the power to determine when and with whom  they  want  to  get  married.  The  capacity  and  ability  of  children  in  low  socioeconomic status families (KSSER) to make decisions tend to be very weak. Whereas in families with high socioeconomic status (KSSET), the decision-making in terms of marriage is made by their own children.  Children  become  very  dominant  and  absolute  decision-makers  in  determining  who and  when  they  want  to  get  married.  Children  in  families  with  high  socioeconomic  status (KSSET) have a fairly high capacity and ability to make decisions.
Keywords : communication, family, decisions, child marriage

## PENDAHULUAN
Pada  poin  ke-5  dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tentang
kesetaraan  gender  menyebutkan  upaya penghapusan  segala  praktik-praktik  yang membahayakan  pada  perempuan,  seperti perkawinan  anak,  dini  dan  paksa  sebagai salah  satu  dari  beberapa  tujuan  pokok  pada kesepakatan  pembangunan  global  tersebut. Namun sampai pada saat ini, praktik-praktik pernikahan  anak  masih  terus  terjadi  di berbagai  belahan  dunia,  khususnya  pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, data terbaru yang diterbitkan  BPS et  al .,  (2020)  menyebutkan bahwa  angka  prevalensi  pernikahan  anak sebesar  11,22  persen.  Setiap  satu  dari sembilan  anak  perempuan  melangsungkan pernikahan  sebelum  mereka  berulang  tahun ke 18 (BPS et al ., 2020).
Dari berbagai penelitian yang dilakukan, baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  diketahui bahwa  praktik  pernikahan  anak  tidak  hanya berefek  pada  anak  itu  sendiri  tetapi  juga berefek  pada  orang  tua.  Parsons et  al .,
(2015) misalnya, menyebutkan bahwa praktik  pernikahan  anak  secara  konsisten menunjukkan  risiko  negatif  pada  aspek ekonomi,  sosial,  demografi  dan  kesehatan bagi  anak,  keluarga  maupun  komunitas mereka.
Penelitian  Chandra-Mouli et  al .,  (2013) di  India,  menyebutkan  bahwa  praktik pernikahan anak memiliki berbagai konsekuensi  kesehatan  negatif  bagi  anak perempuan berupa peningkatan risiko Human  Immunodeficiency  Virus (HIV),
infeksi menular seksual, kehamilan dini, dan depresi.  Lebih  lanjut  penelitian  tersebut mengungkapkan  bahwa  praktik  pernikahan anak  juga  cenderung  memiliki  anak  yang meninggal  saat  lahir.  Temuan  yang  sama dikemukakan  oleh  Erulkar  (2013)  dalam penelitiannya yang  menyatakan bahwa anak perempuan  usia  15  sampai  19  tahun  jauh lebih mungkin untuk  mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan dibandingkan  dengan  mereka  yang  berusia di atas 20 tahun.
Selain  masalah  kesehatan,  pernikahan anak  juga  menimbulkan  efek  merusak lainnya.  Praktik  pernikahan  anak  sering  kali menyebabkan  berakhirnya  pendidikan  dan peluang  kerja  pada  anak  perempuan. Penelitian John et al ., (2019) di Ethopia dan
Nigeria disebutkan bahwa praktik pernikahan  anak  menyebabkan  tekanan emosional  dan  depresi  karena  beban tanggung  jawab  perkawinan  pada  usia  anak sangat tinggi. Sedangkan penelitian
Muhanguzi et al ., (2017) menjelaskan bahwa anak  perempuan  yang  menikah  sangat berisiko mengalami kekerasan seksual, fisik, dan  emosi  dari  pasangannya  atau  keluarga pasangannya.
Di  sisi  lain,  berbagai  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  tingginya  praktik pernikahan  anak  disebabkan  karena  faktor ketimpangan  gender  (Marshan et  al .,  2013; Koski  dan  Heymann,  2018;  Kalosa,  2018), pendidikan  dan  rendahnya  pengetahuan (Dwinanda et  al .,  2015;  Arimurti  dan Nurmala,  2017),  kemiskinan  (Dake et  al ., 2018;  Schaffnit et  al .,  2019),  budaya  dan
keyakinan  (Arab  dan  Sagbakken,  2019; Cislaghi et al ., 2019).
Praktik  pernikahan  anak  pada  dasarnya juga  sangat  ditentukan  oleh  orang  tua  dari anak  itu  sendiri.  Penelitian  Murithi, et  al., (2019)  menjelaskan  bahwa  pernikahan  anak seringkali  diatur  oleh  orang  tua  atau keluarga  pengantin  perempuan  di  mana praktik tersebut cenderung merupakan perkawinan poligami. Lebih lanjut
diungkapkan  bahwa  anak  perempuan  yang dinikahkan oleh orang tua mereka seringkali tidak  memiliki kuasa untuk  memilih dengan siapa  mereka  menikah  dan  kapan  mereka ingin  melangsungkan  pernikahan.  Kalosa, (2018)  juga  menyebutkan  hal  yang  sama bahwa  anak  perempuan  seringkali  tidak memiliki  kuasa  atas  tubuh  dan  hidup mereka. Keputusan pernikahan yang mereka alami seringkali ditentukan oleh pihak-pihak di luar dari dirinya.
Keputusan  menikahkan  anak  yang diambil orang tua tersebut sangat dipengaruhi  oleh  bentuk  komunikasi  yang terjadi  di  dalam  keluarga.  Fitzpatrick  dan Badzinski  menyebutkan  bahwa  salah  satu karakteristik  komunikasi  yang  terjadi  di dalam  keluarga  yaitu  komunikasi  yang mengontrol yakni tindakan komunikasi yang mempertegas  otoritas  orang  tua  atau egalitarianisme  orang  tua  ke  anak  (Lestari, 2012).  Dalam  penelitian  Wahi et  al ., (2019) disebutkan  bahwa  orang  tua  terkadang mengancam  dan  menekan  anak  mereka untuk  segera  melangsungkan  pernikahan. Penelitian  Mahfudin  dan  Waqi’ah  (2016)  di Sumenep,  Jawa  Timur  juga  menemukan bahwa salah satu penyebab pernikahan anak yaitu  masih  umumnya  terjadi  budaya perjodohan  yang  dilakukan  orang  tua terhadap anak mereka.
Seiring  dengan  masih  tingginya  praktik pernikahan anak yang terjadi di masyarakat, maka  penting  untuk  dilakukan  sebuah penelitian yang bertujuan untuk
menganalisis  bagaimana  bentuk  komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada praktik  pernikahan  anak  tersebut.  Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar karena Kota Makassar  merupakan  salah  satu  daerah dengan  angka  pernikahan  anak  cukup  di Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Data  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota
Makassar  tahun  2018  menyebutkan  bahwa ada  sekitar  2.134  anak  usia  di  bawah  18 tahun  yang  berstatus  menikah  di  Kota Makassar.
Kondisi  ini  cukup  memprihatinkan mengingat  bahwa  di  Kota  Makassar  sejak tahun  2019  telah  dikeluarkan  Peraturan Walikota  (PERWALI)  Nomor  64  tahun 2019  tentang  pendewasaan  usia  perkawinan (PUP),  namun  praktik-praktik  pernikahan anak  tersebut  masih  terus  terjadi.  Hal  ini apabila tidak  segera  ditangani  dengan  baik akan  memiliki  berbagai  dampak  negatif yang  tidak  hanya  dirasakan  oleh  anak  itu sendiri,  tetapi  juga  dapat  dirasakan  oleh orang tua/keluarga.

## METODE PENELITIAN
Secara
umum, penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan desain  studi  kasus  ( case  study ).  Neuman (2016)  menyatakan  bahwa  studi  kasus merupakan  penyelidikan  mendalam  atas berbagai  informasi  mengenai  suatu  kasus dan  secara  intensif  fokus  menyelidiki  satu atau  himpunan  kecil  informasi  detail  dari kasus tersebut dan konteksnya.
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar  pada  tiga  wilayah  yaitu  wilayah perkotaan  (Kecamatan  Tamalate),  wilayah perdesaan  (Kecamatan  Biringkanaya),  dan wilayah  pesisir  (Kecamatan  Ujung  Tanah). Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Juni sampai bulan November 2020.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga  yang  anggota  keluarganya  (anak) pernah melangsungkan pernikahan di bawah umur 18 tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.  Keluarga-keluarga  yang  menjadi unit  analisis  dalam  penelitian  ini  dibagi  ke dalam dua tipe keluarga yaitu:
1. Keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah (KSSER)  dengan  kriteria:  Pendidikan rendah  (SD-SMP),  status  ekonomi rendah  (penghasilan  di  bawah  3 juta/UMK Kota Makassar), serta jumlah anak lebih dari 3 orang
2. Keluarga  status  sosial  ekonomi  tinggi (KSSET)  dengan  kriteria:  Pendidikan sedang/tinggi  (SMA-Sarjana),  status ekonomi  tinggi  (penghasilan  di  atas  3 juta/UMK Kota Makassar), serta
memiliki  jumlah  anak  kurang  dari  3 orang.
Setiap  keluarga  yang  menjadi  informan penelitian  dipilih  secara purposive  samping berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini berjumlah  enam  keluarga  yang  terdiri  dari tiga  keluarga  dengan  status  sosial  ekonomi rendah dan tiga keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi.
Keenam keluarga yang menjadi informan  dalam  penelitian  ini  dipilih berdasarkan  tempat  tinggal  yaitu  dua keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan  Tamalate  (1  KSSER  dan  1 KSSET),  dua  keluarga  yang  bertempat tinggal  di  Kecamatan  Biringkanaya  (1 KSSER  dan  1  KSSET),  serta  dua  keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Ujung Tanah (1 KSSER dan 1 KSSET).
Setiap  keluarga  yang  menjadi  unit analisis  penelitian  diwakili  oleh  satu  orang informan (suami atau istri). Adapun keenam informan  tersebut  ditunjukkan  pada  Tabel  1 di bawah ini.
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian
No Inisial Status Tempat Tinggal Ket 1 RH (45 Tahun) Suami Kec. Tamalate KSSER 2 IS (52 Tahun) Istri Kec. Biringkanaya 3 AT (38 Tahun) Istri Kec. Ujung Tanah 4 FZ (52 Tahun) Istri Kec. Tamalate KSSET 5 HH (43 Tahun) Istri Kec. Biringkanaya 6 RR (37 Tahun) Istri Kec. Ujung Tanah

## Sumber: Data Primer Penelitian
Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini dilakukan dengan  cara observasi, wawancara mendalam, fokus grup diskusi  (FGD),  dan  dokumentasi.  Adapun teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan model interaktif yang dikemukan  oleh  Miles et  al., (2014).  Dalam
kerangka  model  interaktif  tersebut,  peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serentak,  yaitu:  (1)  kondensasi  data  ( data condensation );  (2)  penyajian  data  ( data display ); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi ( drawing and verifying conclusion ). Dalam  melakukan  analisis  data,  peneliti juga menggunakan bantuan Computer Assisted Qualitative Data Analysis Softwarw (CAQDS)  yaitu  perangkat  lunak  Nvivo  12 untuk  membuat  tema  atau  topik  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Dari  tema-tema besar  yang  dibuat,  proses  koding  kemudian dilakukan  dalam  bentuk nodes dan child nodes dengan  mengacu  pada  hasil  transkip wawancara yang dilakukan dengan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah (KSSER)  maupun  keluarga  status  sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki intensitas komunikasi  yang  cukup  tinggi.  Setiap anggota  keluarga  berhak  mengeluarkan pendapat  mereka  masing-masing.  Topik- topik  pembicaraan  di  dalam  keluarga menyangkut  berbagai  hal,  khususnya  yang terkait  dengan  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  oleh  keluarga.  Kondisi  ini sejalan  dengan  Djamarah  (2014)  yang menyatakan bahwa komunikasi dalam keluarga  dapat  berlangsung  secara  timbal balik  dan  silih  berganti,  bisa  dari  orang  tua ke  anak,  dari  anak  ke  orang  tua,  atau  dari anak ke anak.
Namun  komunikasi  keluarga  dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai pernikahan  bagi  anak  pada  kedua  tipe keluarga ini (KSSER dan KSSET) memiliki bentuk  komunikasi  yang  berbeda  satu dengan  yang  lain.  Hal  ini  sebagaimana diuraikan di bawah.

## Keluarga Status Sosial Ekonomi Rendah
(KSSER)
Komunikasi  keluarga  di  tingkat  mikro (internal)  pada  keluarga  status  sosial ekonomi  rendah  (KSSER)  cukup  intens. Hampir  setiap  hari  komunikasi  tersebut dilakukan  pada  saat  seluruh  anggota keluarga berkumpul bersama-sama. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di
dalam keluarga menyangkut berbagai hal, di mana  sebagian  besar  terkait  mengenai masalah  rumah  tangga  berupa  pekerjaan, ekonomi,  dan  urusan  yang  terkait  dengan anak-anak. Pada konteks pernikahan, khususnya  pernikahan  pada  anak,  proses pengambilan  keputusan  dalam  keluarga status  sosial  ekonomi  rendah  (KSSER) didominasi oleh orang tua. Kepala keluarga, dalam  hal  ini  bapak  merupakan  penentu akhir  dalam  memutuskan  pernikahan  pada anak. Hal ini sebagaimana ungkapan AT (37 tahun)  saat  peneliti  menanyakan  siapa  yang paling dominan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan pada
anak,
mengungkapkan bahwa:
“Bapaknya ji ini anak yang putuskan ki kalau mau mi dikasih nikah MMH. Apa  na  bilang  bapaknya  langsung  ji ku  ikuti  saja.  Tidak  berani  tongka bantah-bantah ki” (AT, 20 November 2020).
Anak-anak  pada  keluarga  status  sosial ekonomi  rendah  (KSSER)  seringkali  juga dilibatkan  dalam  berdiskusi  tetapi  hanya sebatas  memberikan  pendapat  dan  masukan kepada orang tua. Pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER), anak  sama sekali tidak  memiliki  kuasa  untuk  mengambil keputusan,  termasuk  keputusan  pernikahan bagi  dirinya  sendiri.  Meskipun  demikian, keputusan  menikahkan  anak  yang  diambil orang  tua  pada  keluarga  status  sosial ekonomi  rendah  (KSSER)  sebagian  besar disetujui  oleh  anak-anak  informan. IS  (52 tahun) misalnya menyatakan bahwa:
“Dia  terima  ji,  bilang  iye.  Karena pacaran  toh,  suka  sama  suka  ji mereka.  Baru  tidak  sekolah  mi  juga. Tammat  mi  SMP,  itu  hari  pas  sudah ujian  dikasih  menikah  ki”  (IS,  07 November 2020).
Berbeda  dengan  kasus  IS  (52  tahun)  di atas, kondisi yang sedikit berbeda ditemukan pada  kasus  AT  (38  tahun),  di  mana keputusan  yang  diambil  untuk  menjodohkan dan  menikahkan  anaknya  dengan  kerabat sendiri mendapatkan penolakan dari anaknya di  awal-awal  keputusan.  Dulu  saat  MMH (anak  AT)  menamatkan  pendidikan  pada tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),
Ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan  pada  tingkat  Sekolah  Menengah Atas  (SMA).  Hal  inilah  yang  menyebabkan MMH  sempat  menolak  keputusan  tersebut. Akan  tetapi  karena  AT  (38  tahun)  beserta suami  sering  membujuk  dan  memberikan penjelasan  kepada  anaknya,  sehingga  lama- kelamaan MMH menerima keputusan tersebut. Ungkapan AT (38 tahun)
menyatakan bahwa:
“Dulu  tidak  mau  ki  MMH.  Menangis ki  dulu.  Dibujuk-bujuk  ki  sama bapaknya  akhirnya  maumi.  Lama dulu  baru  mau  ki.  Ada  dua  bulan. Biasa kalau ditelpon ki na matikan ki HP  nya,  tidak  mau  bicara”  (AT,  20 November 2020).
Temuan-temuan  di  atas  menunjukkan bahwa  pada  keluarga  status  sosial  ekonomi rendah  (KSSER),  pengambilan  keputusan untuk  menikahkan  anak  sangat  didominasi oleh  orang  tua.  Ayah  selaku  pemimpin  di dalam  keluarga  memiliki  kewenangan  yang mutlak dalam mengambil keputusan pernikahan bagi anak mereka. Gambaran ini menurut Davis dan Rigaux (1974)
sebagaimana  dikutip  oleh  Ishak  (1992) disebut  sebagai  bentuk husband  dominan decision yaitu tipe keputusan yang sebagian besar  diwarnai  oleh  pengaruh  pihak  suami daripada pengaruh anggota keluarga lainnya. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Butler et  al ., (2005)  menyebutkan  bahwa  pengambilan keputusan  semacam  ini  bersifat  generik,  di mana  orang  tua  hampir  selalu  dipandang sebagai  penentu  akhir  ( the  final  say )  dalam menimbang  keputusan  yang  diambil.  Dan biasanya,  pengambilan  keputusan  semacam ini  terjadi  pada  keluarga  tradisional  dengan tingkat status sosial ekonomi rendah.
Anak-anak  pada  keluarga  status  sosial ekonomi  rendah  (KSSER)  menunjukkan ketidakmampuan  dalam  menentukan  hidup mereka  sendiri,  termasuk  kuasa  dalam menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin  melangsungkan  pernikahan.  Pada keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah (KSSER),  kapasitas  dan  kemampuan  anak dalam  mengambil  keputusan  buat  diri mereka  sendiri  cenderung  sangat  lemah. Temuan penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan  penelitian  Kalosa,  (2018)  di  Kota
Bogor, Jawa  Barat  yang  menyatakan  bahwa anak  perempuan  seringkali  tidak  memiliki kuasa  atas  tubuh  dan  hidupnya  sendiri.
Keputusan pernikahan yang dialami seringkali  ditentukan  oleh  pihak-pihak  di luar dari dirinya, semisal orangtua.
Meskipun pengambilan keputusan pernikahan  pada  anak  sangat  didominasi oleh orang tua/bapak sebagaimana diuraikan di  atas,  akan  tetapi  setiap  keputusan  yang diambil  oleh  orang  tua  pada  keluarga  status sosial  ekonomi  rendah  (KSSER)  dapat diterima oleh anak-anak.
Apabila  mengacu  pada  teori  skema hubungan keluarga yang diutarakan Fitzpatrick, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  keluarga  status  sosial  ekonomi rendah  (KSSER)  memiliki  ciri  komunikasi keluarga  yang  bersifat  konsensual,  di  mana keluarga tipe ini memiliki tingkat percakapan/komunikasi  yang  tinggi  serta kesesuaian/kepatuhan  yang  juga  tinggi. Keluarga  dengan  ciri  konsensus  ini  sering berbicara namun tetap menghendaki kewenangan  orang  tua  yang  jelas,  sehingga dalam aspek pengambilan keputusan,
pemimpin keluarga (suami/bapak) seringkali menjadi aktor yang sangat dominan (Littlejohn dan Foss, 2011).
Secara lebih detail, komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dapat ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan menikahkan anak pada KSSER
No Aspek Kajian KSSER 1 Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan pada Anak  Memiliki intensitas komunikasi tinggi  Topik pembicaraan menyangkut banyak hal  Bentuk komunikasi keluarga berciri konsensus  Pengambilan keputusan pernikahan dilakukan orang tua  Ayah (kepala
keluarga) menjadi pengambil keputusan dominan dalam keluarga  Kapasitas dan kemampuan anak dalam mengambil keputusan lemah
Sumber: Data primer penelitian Keluarga Status Sosial Ekonomi Tinggi (KSSET) Komunikasi keluarga dalam
pengambilan  keputusan  pada  keluarga  status sosial  ekonomi  tinggi  (KSSET)  sebagian besar  dilakukan  bersama-sama  (orang  tua dan  anak).  Pada  keluarga  status  sosial ekonomi  tinggi  (KSSET),  orang  tua  tidak selamanya  menjadi  pengambil  keputusan mutlak/dominan  di  dalam  keluarga.  Setiap anggota  keluarga  (termasuk  anak)  bebas mengambil  keputusannya  masing-masing, terlebih  dalam  hal  perkawinan.  HH  (43 tahun)  misalnya,  mengungkapkan  bahwa dalam proses pengambilan keputusan pernikahan pada anaknya, keputusan tersebut sangat  bergantung  pada  keinginan  anaknya sendiri.  Selaku  orang  tua,  HH  (43  tahun) tidak  memiliki  kuasa  untuk  menentukan kapan  dan  dengan  siapa  anaknya  dapat melangsungkan pernikahan.
Hal ini sebagaimana ungkapannya menyatakan
bahwa:
“Artinya  dari  anak-anak  mami,  dia mami  yang  ambil  keputusan  toh. Karena  kita  itu  sebagai  orang  tua pasti  mauta  iya  bilang  jangan  mi dulu  toh.  Tapi  kalau  tidak  mau menurut  nah  ditakutkan  jangan sampai  kawin  lari  ki”(HH,  10 November 2020).
Sebelum memutuskan untuk menikahkan anak,  para  orang  tua  terlebih  dahulu membicarakan  hal  tersebut  dengan  kerabat dan  terlebih  kepada  anak  mereka.  Selaku orang  tua,  para  informan  meminta  pendapat dan  memastikan  kesediaan  serta  kesiapan anak mereka untuk melangsungkan pernikahan.  Tidak  jarang  dalam  proses komunikasi tersebut, orang tua juga menyampaikan  dan  memberikan  nasihat kepada anak mereka akan beratnya
kehidupan  berumah  tangga.  Beban  dan tanggung  jawab  pasca  berumah  tangga  tidak akan sama lagi seperti saat belum melangsungkan  pernikahan.  Kondisi  ini diugkapkan  RR  (37  tahun)  dan  HH  (43 tahun) yang menyatakan bahwa:
“Dibicarakan  bilang  mau  miko menikah  toh?  Ku  tanya  siap  ji  ko kah? Na bilang iya. Tapi pasti mi na bilang  iya  karena  pacarnya  ji  itu laki- laki” (RR, 16 November 2020).
“Iye,  pasti  mi  diajak  komunikasi. Ditanya  bahkan  dulu  bilang  jangan mi  cepat-cepat  menikah.  Tapi  begitu mi  alasanya,  istilahnya  mereka memang sudah mau mi untuk menuju ke situ (menikah), jadi susah mi juga mau  ditolak.  Memang  ini  si  anak, dua-duanya  sudah  mau  toh  jadi susah  mi  juga” (HH,  10  November 2020).
Selaku  orang  tua,  para  informan  pada keluarga  status  sosial  ekonomi  tinggi (KSSET) merasa tidak dapat lagi memaksakan  kehendak  kepada  anak-anak mereka.  Pola  pikir  anak  zaman  sekarang dianggap tidak sama lagi seperti jaman dulu, di  mana  semua  keputusan  yang  diambil orang  tua  dapat  diterima  dengan  baik  oleh anak.
Uraian-uraian  di  atas  menunjukkan bahwa  dalam  hal  pernikahan  pada  anak, keluarga  status  sosial  ekonomi  tinggi (KSSET)  sangat  bergantung  pada  keputusan dari anak mereka sendiri. Anak-anak menjadi pengambil  keputusan  yang  sangat  dominan dalam  menentukan  dengan  siapa  dan  kapan mereka  ingin  melangsungkan  pernikahan. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  anak-anak pada  keluarga  status  sosial  ekonomi  tinggi (KSSET) memiliki kapasitas dan kemampuan  yang  cukup  tinggi  dalam menentukan  keputusan.  Temuan  ini  pada dasarnya  menunjukkan  hasil  yang  sama dengan  penelitian  Pradipta,  (2017)  yang menyatakan  bahwa  praktik  pernikahan  anak juga  dipengaruhi  oleh  agensi  dari  anak  itu sendiri  di  mana  mereka  bertindak  atas keputusannya  sendiri  untuk  melangsungkan pernikahan. Sejalan dengan hal itu, penelitian Schaffnit et al ., (2019) di Tanzania
juga  menunjukkan  hal  yang  sama  di  mana pengambilan keputusan pernikahan di negara tersebut  dilakukan  oleh  pasangan  yang  akan melangsungkan pernikahan (anak itu sendiri). Anak merupakan pihak yang sangat berkuasa  dalam  memutuskan  pernikahan bagi  dirinya  sendiri.  Orang  tua  hanya berperan dalam perundingan untuk menentukan  prosesi  pernikahan  yang  akan dilangsungkan.
Di  sisi  lain,  hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan bahwa orang tua pada keluarga status  sosial  ekonomi  tinggi  (KSSET) memiliki  ketidakmampuan  untuk  menolak keinginan anak mereka untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini
disebabkan  karena  kekhawatiran  apabila anak  mereka  melakukan  hal-hal  yang  tidak diinginkan  semisal  kawin  lari.  Di  mana kawin  lari  ( silariang ),  sangat  terkait  dengan ‘siri’ (malu)  bagi  orang  tua  maupun keluarga/kerabat.  Dan  hal  ini  masih  sangat dipegang  teguh  oleh  masyarakat  (keluarga- keluarga)  di  Sulawesi  Selatan.  Berdasarkan kondisi  tersebut,  temuan  penelitian  ini memperkuat  penelitian  Kotler  (2010)  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang turut  memengaruhi  pengambilan  keputusan seseorang  yaitu  faktor  budaya  yang  meliputi peran  budaya,  sub  budaya,  dan  kelas  sosial. McKee  dalam  Wilkins et  al., (2014)  juga menyatakan  bahwa  salah  satu  dari  empat fakta  kunci  tentang  perilaku  manusia  yang dikemukakan  oleh  praktisi  komunikasi pembangunan  yaitu  bahwa  budaya  dan jaringan  memengaruhi  perilaku  individu  dan masyarakat dalam bertindak.
Sedangkan dalam konteks skema hubungan keluarga yang dikemukakan Pitzpatrick, temuan penelitian ini
menunjukkan  bahwa  keluarga  status  sosial ekonomi  tinggi  (KSSET)  memiliki  bentuk komunikasi keluarga yang berciri pluralistik. Keluarga  dengan  ciri  ini  sering  sekali berbicara  terbuka,  tetapi  setiap  orang  dalam keluarga akan membuat keputusannya masing-masing  termasuk  anak.  Orang  tua tidak  merasa  perlu  untuk  mengontrol  anak- anak  mereka,  karena  setiap  pendapat  dinilai berdasarkan  kebaikannya  (Littlejohn  dan Foss,  2011).  Setiap  anggota  keluarga  dalam tipe  ini  cenderung  bersifat  independen  dan
memiliki  kapasitas  dan  kemampuan  yang kuat dalam mengambil keputusan.
Secara lebih detail, komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada keluarga status  sosial ekonomi  tinggi  (KSSET)  dapat ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan menikahkan anak pada
KSSET No Aspek Kajian KSSET 1 Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan pada Anak  Memiliki intensitas komunikasi tinggi  Topik pembicaraan menyangkut banyak hal  Bentuk komunikasi keluarga berciri pluralistik  Pengambilan keputusan pernikahan dilakukan oleh anak itu sendiri  Kapasitas dan kemampuan anak dalam mengambil keputusan kuat Sumber: Data primer penelitian

## SIMPULAN
Keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah (KSSER)  maupun  keluarga  status  sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki intensitas komunikasi  yang  cukup  tinggi.  Setiap anggota  keluarga  berhak  mengeluarkan pendapat  mereka  masing-masing.  Topik- topik  pembicaraan  di  dalam  keluarga menyangkut  berbagai  hal,  khususnya  yang terkait  dengan  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  oleh  keluarga.  Dalam  hal pengambilan  keputusan  pernikahan  bagi anak,  pada  keluarga  status  sosial  ekonomi rendah  (KSSER)  dilakukan  oleh  orang  tua. Bapak  selaku  pemimpin  di  dalam  keluarga berperan besar dalam memutuskan pernikahan  bagi  anak  mereka.  Orang tua/bapak memiliki kewenangan yang
mutlak dalam mengambil keputusan
pernikahan  pada  anak  mereka.  Anak  pada keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah (KSSER)  tidak  memiliki  kuasa  dalam menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin  melangsungkan  pernikahan.  Kapasitas dan  kemampuan  anak  pada  keluarga  status sosial  ekonomi  rendah  (KSSER)  dalam mengambil  keputusan  cenderung  sangat lemah.  Sedangkan  pada  keluarga  status sosial ekonomi tinggi (KSSET), pengambilan keputusan dalam hal
pernikahan  dilakukan  oleh  anak  mereka sendiri.  Anak-anak  menjadi  pengambil keputusan  yang  sangat  dominan  dan  mutlak dalam  menentukan  dengan  siapa  dan  kapan mereka  ingin  melangsungkan  pernikahan. Anak-anak  pada  keluarga  status  sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki kapasitas dan  kemampuan  yang  cukup  tinggi  dalam menentukan keputusan.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,
maka diperlukan upaya dalam mengoptimalkan proses komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terhadap orang tua  dan  anak  akan  pentingnya  pendewasaan usia  perkawinan.  Sasaran  komunikasi  pada keluarga  status  sosial  ekonomi  rendah (KSSER)  sebaiknya  difokuskan  pada  orang tua (suami/bapak) sebagai pengambil keputusan dominan dalam keluarga, sedangkan  pada  keluarga  status  sosial ekonomi tinggi (KSSET) sebaiknya difokusan pada anak. Kampanye pencegahan pernikahan  anak  di  sekolah-sekolah,  baik pada  organisasi  intra  sekolah  (OSIS) maupun organisasi ekstra sekolah/ekstrakurikuler perlu dilakukan secara  intensif.  Diperlukan  upaya  dalam pelibatan peran serta masyarakat, stakeholder terkait, serta pemangku kepentingan  dalam  pencegahan  praktik pernikahan  anak  dengan  berbasis  pada pemenuhan  hak-hak  anak,  kearifan  lokal, dan  kekeluargaan.  Diperlukan  upaya  dalam penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan, pekerja sosial masyarakat,
maupun kelompok-kelompok komunitas yang  ada  di  masyarakat.  Hal  ini  dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan,  serta  sinergi  program.  Serta memperkuat fungsi Pemerintah Kota Makassar dalam memantau dan memastikan
praktik  pernikahan  anak  tidak  terjadi  di masyarakat  dengan  menerapkan  mekanisme pengaduan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arab, R. El, & Sagbakken, M. (2019). Child marriage  of  female  Syrian  refugees  in Jordan  and  Lebanon :  A  literature review. Global  Health  Action , 12 (1).
https://doi.org/10.1080/16549716.2019. 1585709 Arimurti,  I.,  &  Nurmala,  I.  (2017).  Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di  Kecamatan  Wonosari  Kabupaten Bondowoso. The  Indonesian  Journal  of Public Health , 12 (2), 249–262. https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017
.249-262

## BPS, BAPPENAS, UNICEF, & PUSKAPA.
(2020). Pencegahan  Perkawinan  Anak: Percepatan  yang  tidak  bisa  ditunda . Badan Pusat Statistik.
Butler,  I.,  Robinson,  M.,  &    Scanlon,  L.
(2005). Childrend and Decision Making . National Children’s Bureau.
Chandra-Mouli,  V.,  Camacho,  A.  V.,  & Michaud, P. A. (2013). WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents  in  developing  countries. Journal  of  Adolescent  Health , 52 (5), 517–522.
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013
.03.002
Cislaghi,  B.,  Mackie,  G.,  Nkwi,  P.,  & Shakya,  H.  (2019).  Social  norms  and child  marriage  in  Cameroon:  An application  of  the  theory  of  normative spectrum. Global Public Health , 14 (10),
1479–1494. https://doi.org/10.1080/17441692.2019. 1594331
Dake,  F.,  Natali,  L.,  Angeles,  G.,  de  Hoop, J.,  Handa,  S.,  &  Peterman,  A.  (2018).
Cash  Transfers,  Early  Marriage,  and
Fertility in Malawi and Zambia. Studies in  Family  Planning , 49 (4),  295–317. https://doi.org/10.1111/sifp.12073
Djamarah,  S.  B.  (2014). Pola  Asuh  Orang Tua  dan  Komunikasi  dalam  Keluarga .
PT. Rineka Cipta. Dwinanda,  A.  R.,  Wijayanti,  A.  C.,  & Werdani, K. E. (2015). Hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden  dengan  pernikahan  usia  dini. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Andalas ,
10 (1), 76–81.
Erulkar,  A.  (2013).  Early  marriage,  marital relations  and  intimate  partner  violence in  Ethiopia. International  Perspectives on  Sexual  and  Reproductive  Health , 39 (1), 6–13. https://doi.org/10.1363/3900613 Ishak,  A.  (1992).  Pengambilan  Keputusan Dalam  Keluarga  Sebuah  Konsep  dan
Implementasinya. Unisia , 13 (2),  77–84.
https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss 13.art8
John,  N.  A.,  Edmeades,  J.,  &  Murithi,  L. (2019). Child marriage and psychological  well-  being  in  Niger  and Ethiopia. BMC Public Health , 19 (1029),
1–12. https://doi.org/10.1186/s12889- 019-7314-z
John,  N.  A.,  Edmeades,  J.,  Murithi,  L.,  & Barre,  I.  (2019).  Child  marriage  and relationship quality in Ethiopia. Culture, Health  and  Sexuality , 21 (8),  853–866.
https://doi.org/10.1080/13691058.2018.
1520919
Kalosa,  R.  (2018). Bertahan,  bangkit,  dan berdaya: Perjuangan hidup enam perempuan  korban  perkawinan  anak (studi  kasus  di  desa  Curug  Hijau Indonesia). (M.  Grijns,  H.  Horii,  S. Irianto,  and  P.  Saptandari  (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Koski,  A.,  &  Heymann,  J.  (2018).  Child marriage  in  the  United  States:  how common  is  the  practice,  and  which children are at greatest risk ?
Perspectives on Sexual and Reproductive  Health , 50 (2),  59–65. https://doi.org/10.1363/psrh.12055
Kotler,  P.  (2010). Manajemen  Pemasaran . Erlangga.
Lestari,  S.  (2012). Psikologi  Keluarga: Penanaman  Nilai  dan  Penanganan Konflik . Prenadamedia Group.
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). Teori Komunikasi . Salemba Humanika.
Mahfudin,  A.,  &  Waqi’ah,  K.  (2016).
Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep  Jawa  Timur. Jurnal  Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 33–49.
Marshan,  J.  N.,  Rakhmadi,  M.  F.,  &  Rizky,
M. (2013). Prevalence of Child Marriage  and  Its  Determinants  among Young  Women  in  Indonesia. Child Poverty and Social Protection Conference , 1–27. https://www.neliti.com/publications/605 /prevalence-of-child-marriage-and-its- determinants-among-young-women-in-
indonesia
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana, J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A
Methods Sourcebook . Sage Publications, Inc.
Muhanguzi,  F.  K.,  Bantebya-Kyomuhendo, G.,  &  Watson,  C.  (2017).  Social institutions  as  mediating  sites  for changing gender norms: nurturing girl’s resilience  to  child  marriage  in  Uganda.
Agenda , 31 (2), 109–119. https://doi.org/10.1080/10130950.2017. 1362897 Neuman,  W.  L.  (2016). Metode  Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif (B. Sarwiji (ed.); Edisi ke 7).
Indeks.
Parsons,  J.,  Edmeades,  J.,  Kes,  A.,  Petroni, S.,  &  Wodon,  Q.  (2015).  Economi impacts  of  child  marriage:  A  review  of the  literature. The  Review  of  Faith  & International  Affairs , 13 (3),  12–22.
https://doi.org/10.1080/15570274.2015. 1075757 Pradipta,  N.  S.  D.  (2017). Strukturasi Pelanggengan Praktik Pernikahan Remaja  Perempuan:  Studi  Kasus  Desa Gunungsindur,  Jawa  Barat .  Institut Pertanian Bogor.
Schaffnit,  S.  B.,  Urassa,  M.,  &  Lawson,  D. W. (2019). “Child marriage” in context: exploring  local  attitudes  towards  early marriage  in  rural  Tanzania. Sexual  and Reproductive  Health  Matters , 27 (1),  1–
13.
https://doi.org/10.1080/09688080.2019.
1571304
Wahi,  A.,  Zaleski,  K.  L.,  Lampe,  J.,  Bevan- hively,  P.,  &  Koski,  A.  (2019).  The lived experience of child marriage in the United  States. Social  Work  in  Public Health , 00 (00), 1–13. https://doi.org/10.1080/19371918.2019. 1575312 Wilkins,  K.  G.,  Tufte,  T.,  &  Obregon,  R.
(2014). The  Handbook  of  Development
Communication  and  Social  Change .
Wiley Blackwell.