## Hak Menguasai Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga
K. Kariadi
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Kariadipakkar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan  kewenangan dan kekuasaan yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  sebagai  lembaga  Negara  yang  berwenang  mengurusi  tentang  tanah. Tanah merupakan obyek yang urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan  penelitian  dan  Pembahasan,  maka  penulis  Perkembangan  tidak  akan  terlepas  dari pertumbuhan  dan  perubahan  yang  terjadi  dimasyarakat.  Pertumbuhan  dalam  bidang  industri  dan perkebunan  kelapa  sawit  akan  mengubah  tatanan  sosial  atau  nilai-nilai  sosial  yang  ada  dalam masyarakat dan tidak sedikit berujung kepada konflik. Perubahan tingkahlaku (behavior) para aparatur Negara yang seharusnya menjadi “bapak yang baik” buat masyarakatnya malah melakukan tindakan diskriminasi, lebih mengutamakan pemilik modal disebabkan kurangnya pengamalan dan pemahaman tentang  nilai-nilai  Pancasila  dan  Konstitusi.  Hak  menguasai  negara  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam, bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayan alam yang terkandung didalamnya, dikelolah secara holisme yang menyeluruh dalam artian memberikan pengelolaan dengan memperhatikan manfaat buat alam dan manusia, serta diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara kolektif tanpa adanya diskriminasi  terhadap golongan atau kelompok tertentu, ”menganak emaskan” pemilik modal.
Kata Kunci : Hak Menguasai Negara; Tanah; Sosiologi Hukum

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  manusia  akan  tanah  tidak  hanya  dikenal  pada  masa  sekarang  tetapi  sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT dan ditempatkan di bumi. Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Kekayaan paling utama yang dimiliki oleh  masyarakat,  terkhusus  masyarakat  adat  adalah  tanah.  Sehingga  tanah  merupakan  salah satu harta pusaka yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang pengelolaannya diserahkan kepada tiap-tiap  masyarakat  adat.  Tanah  dalam  masyarakat  adat  tidak  hanya  mempunyai  nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai-nilai magis-spritual. Kehidupan modern tanah tetap menjadi bagian yang  vital,  disebabkan  kebutuhan  manusia  akan  tanah  sangat  banyak,  segala  sendi perekonomian membutuhkan sebagai tempat untuk melakukan usaha. Bahkan ketika manusia telah meninggal membutuhkan tanah sebagai tempat “peristirahatan”.
Kehidupan  masyarakat  yang  dinamis,  selalu  mengalami  perubahan-perubahan  sejalan dengan  perkembangan  dibidang  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  mengakibatkan  kebutuhan masyarakat  akan  tanah  mengalami  perkembangan.  Perkembangan  merupakan  perpaduan antara perubahan dan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan paradigma berfikir akan  menimbulkan  suatu  penilaian  tersendiri  tentang  tanah.  Tanah  akan  menjadi  komoditi
ekonomi karena merupakan salah satu intrumen penting dalam pembangunan sebuah industri tidak terkecuali dibidang perkebunan kelapa sawit.
Urgensitas  tanah  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  mengharuskan  Negara  untuk membuat suatu regulasi yang mengatur tentang tanah. Regulasi atau peraturan akan mengatur tentang  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  menyangkut  tentang  tanah.    Dalam perkembangannya,  mengingat  kebutuhan  rakyat  untuk  mensejahterakan  kehidupannya semakin mendesak dan semakin kompleks, memperkenankan Negara untuk lebih aktif dalam mengurus kesejahteraan rakyatnya yang biasa disebut negara hukum kemakmuran atau negara kesejahteraan.
Negara  kemakmuran  atau  negara  kesejahteraan  campur  tangan  negara  dalam menciptakan suatu industri yang berkeadilan sosial untuk kesejahteraan merupakan kebijakan pembangunan  Nasional.  Industrialisasi  sebagai  kebijakan  pembangunan  Nasional,  sering diartikan  tidak  sekedar  maknanya  sebagai  program  dan  kebijakan  umum.  Bahkan industrialisasi  menjadi  sebuah  ideologi  yang  menuntun  dan  menuntut  pembangunan  secara berangsur  tetapi  pasti.  Industrialisasi  sebagai  kebijakan  pembangunan  Nasional  mempunyai peran penting dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan idiologi bangsa. Kesejahteraan yang merata dirasakan oleh seluruh rakyat, tanpa mengenal status sosial dan kedudukan, tanpa mengenal pemilik modal/pengusaha dengan rakyat biasa, diperlakukan sama.  Kesejahteraan  akan  berbanding  lurus  dengan  perubahan  dan  perkembangan  dalam masyarakat.
Industrialisasi  melahirkan  perubahan  sosial  yang  menyangkut  sistem  nilai,  norma, perilaku, organisasi, lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya. Industrialisasi berpengaruh terhadap pemilikan dan pola penguasaan tanah, intensitas transaksi tanah, pola hubungan kerja dan pendapatan pertanian di pedesaan. Hadirnya berbagai industri diberbagai  lokasi,  melahirkan  komunitas  warga  yang  secara  geografis  tinggal  di  sekitar industri,  penyesuaian  dengan  suasana  baru  dalam  artian  munculnya  industri  di  tengah masyarakat.  Industri  yang  bergerak  dibidang  lingkungan  dalam  hal  pemanfaatan  lahan tentunya  akan  memunculkan  polemik  baru  ditengah  masyarakat  seperti  penyediaan  lahan. Lahan  atau  tanah  yang  merupakan  instrumen  pokok  pendirian  sebuah  industri  semakin  hari mengalami penyempitan disebabkan penggunaan akan tanah mengalami peningkatan.
Pemanfaatan  tanah  yang  makin  intens  untuk  tujuan  sebagai  prioritas  pembangunan Nasional,  menyebabkan  perubahan  sosial,  misalnya  perubahan  pola  interaksi  sosial  dalam kaitannya  dengan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah.  Perubahan yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat  akan  menyebabkan  keberadaan  UUPA  1960
dihadapkan  pada  perkembangan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  berbeda  dengan  realitas sosial  saat  UUPA  1960  dibentuk.  Beberapa  realitas  sosial  yang  ada  dan  mendasari pembentukan  UUPA  :  1.  Nilai  kebersamaan  atau  gotong-royong  yang  kemudian  menjadi pilihan dasar dari setiap usaha di bidang keagrariaan, 2. Pengaruh hukum adat dalam penetapan prinsip atau asas-asasnya kerena hukum adat masih hidup dan berlaku dalam masyarakat, 3. Ciri kehidupan masyarakat yang bersifat agraris yang mewarnai orientasi ketentuan-ketentuan dan  tujuannya  yakni  peningkatan  kesejahteraan  petani,  4.  Kondisi  politik  pemerintah  yang masih  memerlukan  penanganan  secara  sentralistis  yang  kemudian  mewarnai  pelaksanaan kewenangan dari hak menguasai negara.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  33  ayat  3  memberikan suatu pedoman dalam pemanfaatan sumberdaya alam, yaitu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Negara  mempunyai  andil  besar  dalam  memberikan  kemakmuran  dan kesejahteraan  buat  rakyatnya  dengan  cara  membuat  suatu  regulasi  yang  pro  terhadap kepentingan  masyarakat.  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  mempunyai  kewenangan mengatur  tanah  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengelolah sumberdaya alam, bumi, air, dan kekayaan alam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah  sebagai  instrumen  utama  untuk  pembangunan,  berkonsekuensi  tanah  yang  ada dikawasan Negara menjadi kian terkontrol dan jatuh kepenguasaan Negara untuk kepentingan pembangunan. Peraturan mengenai pertanahan yang sangat dikuasai paradigma teritorialisme dan  dikuatkan  oleh  ideologi  “developmentalisme”  atau  “pembangunanisme”,  mejadikan hukum pertanahan tidak mungkin bersifat populis. Developmentalisme atau pembangunanisme lebih bersifat kewataknya  yang etis sehingga selalu melahirkan marjinalisasi di pihak petani tradisional  yang  notabene  adalah  pemilik-pemilik  tanah.  Pemerintah  dengan  klausula  “demi kepentingan  umum”  yang  dikemas  dalam  peraturan-peraturan  pertanahan  menjadi  “linta” mengambil  dan  tidak  jarang  mengusir  pemilik-pemilik  modal  kecil  dari  tanahnya  sendiri. Pemerintah  lebih  mengutamakan  pemilik  modal/  pengusaha  untuk  menfaatkan  atau mengelolah sumberdaya alam, menyebabkan kesenjangan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pemilik modal makin kaya, sedang petani makin miskin bahkan menjadi buruh dilahannya sendiri.
Pembangunan nasional diberbagai bidang tidak terkecuali perkebunan kelapa sawit akan menimbulkan berbagai problematika dalam kehidupan. Tanah sebagai instrumen pokok dalam pembangunan  semakin  hari  mengalami  keterbatasan  dalam  kepemilikannya.  Memunculkan perilaku  melanggar  hukum  dari  pemerintah.  Pemerintah  sebagai  “bapak  yang  baik”
mengutamakan kepentingan rakyat dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kenyataan pemerintah lebih mengutamakan pemilik modal dan pengusaha dalam pemanfaatan lahan. Pemerintah dengan menggunakan hak menguasai Negara merampas hak masyarakat, serta memberikannya kepada pemilik modal atau pengusaha.
Cita-cita  yang  tertanam  dalam  Pasal  33  UUD  1945  ialah  produksi  yang  besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan pinjaman dari luar. Apabila siasat  ini  tidak  berhasil,  perlu  juga  diberikan  kesempatan  kepada  pengusaha  menanam modalnya  di  Indonesia  dengan  syarat  yang  ditentukan  oleh  pemerintah.  Syarat  itu  terutama menjamin  kekayaan  alam  seperti  hutan  dan  kesuburan  tanah,  air  kita  tetap  terpelihara. Ketentuan  dibenarkan  untuk  melakukan  investasi  di  bidang  sumber  daya  alam  untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Terlibatnya pengusaha atau pemilik modal untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam mendapat legitimasi oleh UUD 1945 dengan syarat pengelolaan tersebut  tidak  mengubah  kesuburan  tanah  dan  yang  lebih  pokok  memberikan  kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pengelolaan lahan yang dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak dilingkungan  warga  atau  komunitas,  fungsi  sosial  dalam  teks  normatif-  positivistik  dikaji dalam  konteks  sosial  yakni  masyarakat/  komunitas  yang  lokasi  keberadaannya  di  sekitar industri. Dalam berbagai studi yang pernah dilakukan, masyarakat yang demikian sarat dengan permasalahan tanah. Studi Mather misalnya, menyebutkan kehadiran industri di pedesaan di samping  berfungsi  sebagai  sumber  akumulasi  baru  bagi  para  pemimpin  desa  juga memungkinkan  para  pemimpin  desa  untuk  mencari  komisi  sebagai  perantara  dalam pembebasan tanah, maupun memperoleh penghasilan tambahan dengan menyewa kamar.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Mather  terjadi  pula  di  konawe  utara  dimana  pemerintah (Bupati,  camat  sampai  pada  tingkat  desa)  dengan  menggunakan  “kekuasaan”  melakukan pemaksaan kepada masyarakat, untuk menerima kehadiran PT DJL ditengah masyarakat serta menyerahkan  pengelolaan  tanahnya  untuk  perkebunan  kelapa  sawit.  Pemerintah  (camat  dan kepala  desa)  dengan  “kekuasaannya”  membuat  surat  keterangan  tanah  tanpa  sepengetahuan masyarakat pemilik lahan. Surat keterangan tanah akan dijadikan alas hak oleh pemilik modal atau  PT  DJL  untuk  menebang  dan  membersihkan  pohon  yang  ada  diatas  tanah  tersebut. Ironisnya pembersihan lahan dan penebangan tanpa pemberian ganti kerugian sepersenpun atas tanaman  masyarakat.  Pemerintah  (camat  dan  kepala-kepala  desa)  mendapatkan  komisi  dari penyetoran  surat  keterangan  tanah.  Pemerintah  dengan  menggunakan  kekuasaannya melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk menandatangani MoU kerjasama antara PT DJL dengan masyarakat, tanpa adanya transparansi penjelasan isi dari MoU tersebut, menurut
pihak  PT  DJL  dan  pemerintah  akan  memberikan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi masyarakat. Dengan bergulirnya waktu ternyata MoU tersebut sangat merugikan masyarakat disebabkan salah satu pasal dalam MoU.  Pemerintah seharusnya sebagai “bapak yang baik” memberikan  suatu  kontribusi  yang  positif    buat  masyarakatnya  dalam  artian  pemberian kesejahteraan  yang  adil  dan  merata,  sebagaimana  amanat  Pancasila  dan  konstitusi.  Pada kenyataan pemerintah dengan mengunakan  Hak Menguasai Negara, yang dijadikan oleh para aparat  Negara  untuk  melakukan  penindasan  kepada  rakyatnya.  Penerapan  nilai  Idiologi Pancasila dan Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya para aparatur negara masih jauh dari kata ideal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut; (a) Bagaimanakah Hak Menguasai Negara dalam pengadaan lahan perkebunan kelapa sawit pada lahan masyarakat dalam tinjauan sosiologi hukum?

## PEMBAHASAN
Kasus  posisi  (Kongkalikong  Pemerintah  dan  PT  DJL  dalam  Pengadaan  Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Lahan Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara)
Tahun  2004,  PT  Damai  Jaya  Lestari  (DJL)  mengantongi  surat  rekomendasi  Bupati Konawe, Lukman Abunawas. Surat rekomendasi itu perihal sosialisasi rencana keberadaan PT DJL. Prakteknya, Pihak perusahaan PT DJL tidak sekedar melakukan sosialisasi keberadaan perusahaan, tetapi sudah mulai masuk dalam proses pengambilan lahan/tanah rakyat dibantu oleh pihak camat Asera saat itu, H. Abu  Haera dan para kepala desa yang berada diwilayah wiwirano.
Kepala Desa menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) disetiap desa kepemimpinannya. SKT  tersebut  lalu  diserahkan  kepada  pihak  PT  DJL  sebagai  alat  hukum  untuk  melakukan penanaman  kelapa  sawit  tanpa  pengetahuan  pemilik  tanah.  Proses  penyerahan  tanah  hanya dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  kecamatan  dan  pihak  kepala  desa  tanpa  melibatkan masyarakat pemilik tanah. Masyarkat dipaksa menerimah kehadiran PT. DJL, sementara SKT tersebut menunjukkan seolah-olah kehadiran PT. DJL atas permintaan masyarakat setempat, spekulasi kejadian tersebut didalangi oleh camat dan kepala-kepala desa.
Penyerahan  surat  keterangan  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  camat  dan  kepala  desa menjadi landasan bagi PT. DJL untuk melakukan pembersihan (penebangan tanaman tumbuh yang ada diatas lahan/tanah tersebut) tanpa proses ganti rugi tanaman tumbuh masyarakat. PT DJL  melakukan  sosialisasi  terkait  MoU  (perjanjian  kemitraan  antara  PT.  DJL  dan  petani pemilik lahan sawit). Sosialisasi yang dilakukan tidak transparan hanya menunjukkan seolah- olah kehadiran PT DJL akan membawa kesejahteraan masyarakat.  Proses penandatanganan
MoU  melalui  mekanisme  pemaksaan  oleh  kepala  desa  dengan  warga  yang  memiliki  lahan. Warga  yang  belum  menandatangani  MoU  diminta  untuk  datang  ke  kantor  PT  DJL  untuk menandatangani MoU tersebut.
Masyarakat pemilik lahan/tanah terbuai dengan iming-iming keuntungan bagi hasil yang tertuang dalam MoU, yakni dengan bagi hasil 60 : 40. Faktanya petani hanya mendapatkan Rp 50.000,00 per hektar tiap bulannya. Sumber masalah dari minimnya bagi hasil yang diterimah petani  tersebut  ternyata  diakibatkan  oleh  adanya  pasal-pasal  dalam  MoU  yang  merugikan petani, khususnya pasal 3 ayat 3 dalam MoU, yang mewajibkan petani menanggung 40% biaya produksi atau biaya eksploitasi.
Pasal 3 MoU. Investasi untuk penanaman kelapa sawit sampai produksi adalah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perhektar dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Pihak pertama menanggung 60% (enam puluh) persen biaya investasi tersebut diatas atau sebesar Rp 14.400.000,00 (empat belas empat ratus ribu rupiah); (b) Pihak kedua menanggung 40%  (empat  puluh)  persen  dari  biaya  investasi  tersebut  diatas  sebesar  Rp.  9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); (c) Biaya persertifikatan tanah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)  per  persil  bagi  tanah  yang  belum  bersertifikat;  (d)  Biaya  eksploitasi/biaya  produksi tanaman  menghasilkan  adalah;  (1)  Biaya  memelihara  tanaman;  (2)  Biaya  panen  dan Pengangkutan ke pabrik; (3) Biaya umum kebun; (4) Pemeliharaan Mesin-mesin; (5) Bahan bakar minyak
Dengan  ketentuan : (a) Pihak pertama menanggung 60% (enam puluh) persen dari bahaya eksploitasi/biaya produksi tanaman menghasilkan tersebut.; (b) Pihak kedua menanggung 40% (empat  puluh)  persen  dari  biaya  eksploitasi/biaya  produksi  tanaman  menghasilkan  tersebut diatas.; (c) Biaya eksploitasi tersebut akan dirincikan pada saat pembagian hasil.
Hak  Menguasai  Negara  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam,  Bumi,  Air,  Tanah  dan Ruang Angkasa Sebesar - besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat.
Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pemerintahan  yang  berdasarkan  atas  hukum  akan  melahirkan  adanya  jaminan  perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan  dan  rakyat  sebagai  subyek  pemilik  negara  dapat  selalu  bersesuaian  dan  sejalan. Konsep negara hukum menjadi koridor bertindak dan berbuat pemerintah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintah.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur pengelolaan sumberdaya alam, mengandung pesan bahwa terhadap Negara diberikan hak menguasai, oleh Konstitusi untuk memanfaatkan bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.
Mengelolah  sumberdaya  alam  secara  rasional  dan  bijaksana  untuk  memenuhi  kebutuhan generasi sekarang dengan meningkatkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan  adalah  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  tidak  hanya  mengandung  makna keadilan  antargenerasi,  tetapi  juga  makna  dan  sikap  yang  holism,  yaitu  sikap  yang menempatkan  manusia  bersama  alam.  Eratnya  hubungan  manusia  dengan  alamnya, menjadikan  makna  yang  paling  hakiki  dari  pengertian  pembangunan  berkelanjutan.  Strategi pembangunan berkelanjutan harus mengembangkan keselarasan antar umat manusia dan antar manusia dengan alam.
Manusia  dan  alam  merupakan  komponen  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  pengelolaan sumberdaya alam hendaklah memperhatikan hubungan keterkaitan manusia dan alam.  Tanah merupakan  bagian  dari  alam  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  dalam  pembangunan industri. Negara Indonesia merupakan negara berkembang  yang akan mengalami perubahan dan  pertumbuhan  tentunya,  akan  melakukan  pembangunan  diberbagai  bidang  yang  dapat menopang  perekonomian  bangsa,  serta  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Pembangunan  merupakan  suatu  proses  perubahan  yang  terencana  terhadap  kondisi  sosial, budaya,  dan  lingkungan.  Pembangunan  dilakukan  untuk  menjangkau  keseimbangan pengetahuan  yang  ada  pada  seluruh  anggota  masyarakat  yang  hidup  dalam  satu  lingkungan yang  sama  sehingga  tercipta  pengetahuan  yang  sama/mirip  terhadap  masing-masingnya  dan juga terhadap lingkungan hidup.
Asas  pembangunan  yang  mendasarkan  pada  prinsip  pembangunan  berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup menempatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal  pertumbuhan  ekonomi  semata  tetapi  juga  sebagai  penopang  sistem  kehidupan. Pemikiran  mengenai  pembangunan  berkelanjutan  berintikan  pada  kesepakatan  dua  prinsip utama  pembangunan,  yaitu  prinsip  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  prinsip kesejahteraan rakyat.
Negara  mempunyai  andil  untuk campur  tangan  dalam  memberikan  kesejahteraan bagi rakyaknya.  Negara  kesejahteraan  (negara  hukum  modern)  Muchsan  menyatakan  sebagai berikut: Tujuan pokok negera tidak terletak pada mempertahankan hukum (positif), tetapi pada tujuan  menciptakan  keadilan  sosial  (sociale  gerechtigheid)  bagi  semua  warga  negara.  Oleh karena itu jika perlu, negara dapat bertindak diluar hukum untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh  warga  negara.  Alat  administrasi  negara  dalam  melaksanakan  fungsinya  diberi kebebasan  untuk  bertindak  tanpa  harus  melanggar  norma  hukum  dan  bertindak  sewenang- wenang.
Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan, adalah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  konsep  negara  kesejahteraan,  negara  mempunyai  andil  besar  dalam pengelolaan sumberdaya alam, air, bumi, dan ruang angkasa yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  bukan  kepada  individu  atau  kelompok  yang mempunyai  modal.  Negara  sebagai  “bapak  yang  baik”  berlaku  adil  dalam  melakukan pemanfaatan  sumberdaya  alam,  pengelolaan  sumberdaya  alam  memperhatikan  keterkaitan manusia dan alam. Pengelolaan tidak mendominasi antara satu dan yang lainnya maksudnya, pengelolaan  sumberdaya  alam  hanya  memberikan  manfaat  kepada  manusia  tetapi  merusak ekosistem tumbuhan, merusak kesuburan tanah serta termaksud pula pemanfaatan sumberdaya alam  hanya  untuk  memberikan  kesejahteraan  buat  kalangan  tertentu  (pemilik  modal). Pembangunan  merupakan  suatu  proses  perubahan  yang  terencana  terhadap  kondisi  sosial, budaya,  dan  lingkungan.  Pembangunan  dilakukan  untuk  menjangkau  keseimbangan pengetahuan  yang  ada  pada  seluruh  anggota  masyarakat  yang  hidup  dalam  satu  lingkungan yang  sama  sehingga  tercipta  pengetahuan  yang  sama/mirip  terhadap  masing-masingnya  dan juga  terhadap  lingkungan  hidup.  Sebagaimana  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar  untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ada keseimbangan dan  keterpaduan  antara  fungsi  reguler  dan  fungsi  pembangunan.  Keterpaduan  kedua  fungsi tersebut menyebabkan kewajiban negara Indonesia terhadap rakyatnya menjadi semakin luas, di  mana  Negara  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengarahkan  segala  aspek kehidupan  masyarakat  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Pengelolaan  sumberdaya  alam  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  merupakan  amanat  dari idiologi bangsa Indonesia. Amanat tersebut diembankan kepada pemerintah untuk melakukan fungsinya dalam hal menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk menciptakan kesejahteraan yang kolektif.
Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan dalam UUPA perihal konsepsi hak menguasai negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  termasuk  pemanfaatan  ruang  angkasa,  maka  dapat  disebut  bahwa politik hukum pengelolaan sumberdaya alam Indonesia menggariskan prinsip-prinsip sebagai berikut;  (a)  Masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  mengakui  adanya  hubungan  magis-religius antara penduduk, masyarakat, tanah dan lingkungan tempat hidupnya (prinsip kerohanian),; (b)
Masyarakat dan bangsa Indonesia mengakui dan menyadari arti penting tanah, air dan sumber daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  disediakan  Tuhan  bagi  segenap  masyarakat  dan bangsa  Indonesia  (kebangsaan/nasionalisme),;  (c)  Tanah,  air  dan  sumberdaya  alam  yang terkandung  di  dalamnya  untuk  seluruh  bangsa  pemanfaatannya  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  (prinsip  keadilan  sosila),;  (d)    Negara  mempunyai  hak  menguasai  atas bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  termaksud  pemanfaatan  ruang angkasa. Kewenangan negara berupa pengaturan dan penyelenggaran hak menguasai negara atas  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Hak  menguasai  negara berserta  kewenangan  turunannya  diperuntukan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (prinsip demokrasi ekonomi).; (e) Pengelolaan (pemanfaatan) sumberdaya alam menghindari diskriminasi  dan  pembedaan  diantara  semua  masyarakat  Indonesia  (prinsip  toleransi  dan solidaritas).
Berdasarkan kelima sila dalam Pancasila diatas dapat disimpulkan  bahwa sumberdaya alam bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta ruang angkasa dikelolah oleh  Negara  sebagai  pemangku  kekuasaan  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  religius  serta bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tanpa membedakan antara rakyat biasa dan pemilik modal.
Pasal  33  UUD  1945  mengatur  pengelolaan  sumberdaya  alam,  mengandung  pesan bahwa terhadap Negara diberikan hak menguasai oleh konstitusi untuk memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari  ketentuan  ini  lahir  konsep  khas  bangsa  dan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  yakni: Konsep hak menguasai negara (konsep HAM.)
Konsep hak menguasai negara ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPA diatur ketentuan:
“atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  dan  hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai organisasi seluruh rakyat.”
Bagir  manan  memaknai  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dengan  dua  aspek kaidah  yang  terkandung  didalamnya  yaitu  kaidah  “hak  menguasai  negara”  dan  kaidah “dipergunakan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”  kedua  aspek  kaidah  tersebut  tidak  dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistemik. “Hak menguasai  negara  merupakan  instrumen  (bersifat  isntrumental),  sedangkan  “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, “merupakan tujuan (objectives).
Keterkaitan  antara  kaidah  “hak  menguasai  negara”  dengan  “sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”  menimbulkan  kewajiban  negara  sebagai  berikut:  (1)  Segala  bentuk pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.; (2) Melindungi dan  menjamin  segala  hak-hak  rakyat  yang  terdapat  di  dalam  dan  di  atas  bumi,  air,  ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.; (3) Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan askes terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Hak menguasai negara oleh UUPA, dijabarkan menjadi tiga kewenangan  negara, hal ini terjabar dalam Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi : Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk : (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  tersebut;  (b) menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antar  orang-orang  dengan  bumi,  air, dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa.
Falsafah  peraturan  perundang-undangan  agraria  yang  mengharuskan  bumi,  air,  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  haruslah  mengacu  pada  paradigma  pembangunan  baru,  yaitu;  (a) Penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  antara  lain  dalam  bentuk penghapusan  kemiskinan,  perluasan  lapangan  kerja,  dan  pemerataan  pembangunan;  (b) Keberlanjutan  kapasitas  produksi  masyarakat;  (c)  Pemberdayaan  masyarakat  melalui pengembangan good governance (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan rule of law).
Tatanan  filosofi  dan  ideologi  Negara,  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara,  merupakan kaidah  dasar  (grundnorm)  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dan Undang-Undang  Dasar  sebagai  Konstitusi  Negara,  memberikan  penjelasan  hak  menguasai negara  yaitu  negara  mempunya  andil  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan ruang angkasa berdasarkan nilai-nilai religius dan  bertujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan  rakyat  secara  kolektif  tanpa  adanya diskriminasi,  mengutamakan  pemilik  modal  atau  pengusaha.  Kewenangan  negara  membuat pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kewenangannya  mengatur  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa tersebut, tidak dapat didelegasikan kepada organisasi swasta, karena hal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum penuh dengan misi pelayana.
Hak Menguasai Negara dalam pengadaan Lahan atau Tanah Perkebunan Kelapa Sawit pada lahan masyarakat dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.
Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi pula tubuh bumi dan air berserta ruang angkasa yang ada di atasnya sebatas diperlukan untuk kepentingan yang langsung  dengan  penggunaan  tanah.  Pengertian  tentang  tanah  tersebut  menjelasakan  semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, bahwa hak atas tanah termasuk hak milik yang ada pada  seseorang  atau  badan  hukum  tidak  dibenarkan  apabila  tanahnya  digunakan  atau  tidak digunakan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi  (individunya).  Terlebih  lagi  apabila dipergunakan  atau  tidak  dipergunakan  tanah  tersebut  akan  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat  luas.  Penggunaan  tanah  disesuaikan  dengan  keadaannya  dan  sifat  dari  haknya sehingga  bermanfaat  pula  bagi  masyarakat  dan  Negara.  Pengelolaan  tanah  dengan mengutamakan  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan  harus  saling mengimbangi sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  mengandung  pengertian  atau  ide  bahwa  tanah bukanlah  suatu  barang  komoditas  perdagangan  meskipun  dimungkinkan  bahwa  tanah  yang dipunyai  atau  dimiliki  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  dapat  dijual.  Tanah  dapat  pula dikatakan sebagai mekanisme akumulasi modal, sehubungan dengan munculnya pembangunan yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  berakibat adanya  peminggiran  hak- hak masyarakat akan tanah. Bahkan pembangunan ekonomi telah mendorong berkembangnya nilai-nilai  yang  terkait  dengan  tanah,  sehingga  tanah  hanya  dilihat  dari  segi  ekonomisnya semata dan mempatkan tanah sebagai sarana investasi dan spekulasi. Tanah mempunyai fungsi filosofi  lebih  menekankan  pengelolaan  tanah  secara  keseimbangan,  yaitu  mengolah  lahan dengan  memperhatikan  hubungan  manusia  dengan  alam.  Tanah  mempunyai  fungsi  untuk kelangsungan hidup dalam artian tanah dijadikan tempat untuk membangun pemukiman dan tempat sumber pencaharian dan pemenuhan kehidupan.
Kehidupan manusia bersifat dinamis selalu akan mengalami suatu perubahan sejalan dengan  perkembangan  diberbagai  bidang  seperti  politik,  ekonomi,  sosial  dan  teknologi. Perubahan  pola  kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat  atau  berkelompok  akan mempengaruhi interaksi atau hubungan sosial diantara masyarakat, begitu pula pemanfaatan tentang  tanah.  Tanah  yang  merupakan  instrumen  penting  dalam  melakukan  kegiatan  usaha, tidak terkecuali dibidang perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit  tidak  terlepas  dari  polemik  atau  konflik.  Konflik  yang  terjadi  dalam  hal  pembebasan lahan atau tanah, dalam prakteknya pembebasan lahan sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan
oleh pemerintah. Terjadi tindakan pemaksaan dan intimidasi dari pemerintah untuk menerima kehadiran  perkebunan  kelapa  sawit  ditengah-tengah  lingkungan  masyarakat.  Hadirnya perkebunan  kelapa  sawit  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada masyarakat, ternyata menimbulkan masalah ditengah tengah masyarakat, masyarakat jauh dari kata  sejahtera,  masyarakat  pemilik  lahan  menjadi  buruh  dilahannya  sendiri.  Polemik  yang terjadi  merupakan  dampak  dari  perkembangan  yang  diskriminasi  dan  kurangnya  pemaahan para apartur pemerintahan tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD.
Saham  utama  dalam  sosiologi  hukum  yaitu  masyarakat,  perubahan  masyarakat  akan mempengaruhi  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Perkembangan  yang  terjadi  akan mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perubahan.  Pertumbuhan  pada  bidang  industri  akan mengubah  kehidupan  masyarakat  serta  mengubah  fungsi  sosial  tentang  tanah.  Tanah  akan mengalami degradasi fungsi menjadi fungsi ekonomis dalam hal investasi dan spekulasi.
Faktor esensial dari tanah mengharuskan pemerintah untuk mengatur dan dituangkan dalam perundang-undangan. Negara sebagai “bapak yang baik” mengatur tentang pemanfaatan tanah yang tujuan pokoknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan tanah tidak terlepas dari nilai-nilai spritual atau kerohanian yang memberikan keseimbangan antara manusia dan alam. Serta pengelolaan jauh dari diskriminasi atau “menganak emaskan” pemilik modal atau pengusaha.
Hak menguasai negara tidak dapat berdiri sendiri dalam artian negara mempunyai andil untuk campur tangan dalam mengelolah sumberdaya alam, bumi, air dan ruang angkasa tetapi digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat,  jadi  barometer  dari  pengelolan sumberdaya  alam  (tanah)  yang  memberikan  kemakmuran  rakyat  atau  masyarakat  ditempat pengelolaan  sumberdaya  alam  tersebut.  Pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  hanya memberikan  kemakmuran  buat  kelompok  tertentu  (pengusaha  atau  pemilik  modal)  secara terang-terangan  melanggar  nilai-nilai  pancasila  dan  Konstitusi  bangsa  Indonesia. Penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  aparatur  negara  membuktikan  bahwa  kurangnya  pemahaan tentang nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Secara  sosiologis  hak  menguasai  negara  dan  pengelolaan  sebesar-besarnya  untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran saling bersinergi dalam pengelolaan sumberdaya alam,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Negara  dalam  melaksanakan  fungsi  menguasai  dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam dibatasi oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah  dalam  memberikan  izin  pengelolaan  lahan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit harusnya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran buat masyarakat setempat, bukan hanya sekedar janji-janji kesejahteraan dan kemakmuran.

## SIMPULAN
Perkembangan  tidak  akan  terlepas  dari  pertumbuhan  dan  perubahan  yang  terjadi dimasyarakat.  Pertumbuhan  dalam  bidang  industri  dan  perkebunan  kelapa  sawit  akan mengubah tatanan sosial atau  nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat dan tidak sedikit berujung  kepada  konflik.  Perubahan  tingkahlaku  (behavior)  para  aparatur  Negara  yang seharusnya  menjadi  “bapak  yang  baik”  buat  masyarakatnya  malah  melakukan  tindakan diskriminasi,  lebih  mengutamakan  pemilik  modal  disebabkan  kurangnya  pengamalan  dan pemahaman  tentang  nilai-nilai  Pancasila  dan  Konstitusi.  Hak  menguasai  negara  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  kekayan  alam  yang terkandung didalamnya, dikelolah secara holisme yang menyeluruh dalam artian memberikan pengelolaan  dengan  memperhatikan  manfaat  buat  alam  dan  manusia,  serta  diperuntukan sebesar-besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  kolektif  tanpa  adanya diskriminasi  terhadap golongan atau kelompok tertentu, ”menganak emaskan” pemilik modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir manan, 1999, Beberapa catatan atas RUU tentang MIGAS, Makalah pada Diskusi Panel RUU Migas, Unpad Bandung
, 1996, politik perundang-undangan dalam rangka mengatasi liberalisasi perekonomian,  makalah  pada  seminar    antisipasi  liberalisasi  perekonomian, fakultas hukum UNILA lampung
Djaja diningrat, surna tjahja, 2005, sustainable future: menggagas warisan peradaban bagi Anak cucu; seputar wacan pemikiran. Jakarta ICSD Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria prespektif hukum, jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan, Antara regulasi dan implementasi,
Jakarta,penerbit  kompas
Muchsan, 2000, S istem Pengawasan terhadap Perbutan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia , Yogyakarta, liberty Otong Rosadi, 2012, Pertambangan dan kehutanan dalam perspektif cita hukum pancasila, yogyakarta, Thafa media.
Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta, Genta Publishing Soerjono Soekanto, 1981, fungsi hukum dan perubahan sosial, Bandung, Alumni Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  Di  Indonesia  ,  jakarta  PT  Raja Grafindo Persada
Wahjono, 1986, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, Jakarta, ghalia Indonesia