Volume 14, Nomor 2, November 2023, 137 - 157 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Doi

## IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSPEKTIF ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN (STUDI KASUS PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN SUCI, MANYAR, GRESIK)
Audhie Ardah Anggita Rahmah 1 , Siti Masluchah Aviana Ningrum 2 , Nur Handini 3 , Satria Bagus Maulana 4 , Rohmawati Kusumaningtias 5 , Ambar Kusumaningsih 6 ,
123456 Universitas Negeri Surabaya, Indonesia audhieardah.20025@mhs.unesa.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  analyze  the  implementation  of  Good Corporate  Governance  (GCG)  from  an  Islamic  perspective  in  Islamic  boarding schools, namely the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School. The application of the five GCG principles to the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School uses a legal basis that is guided by existing laws and is linked to the Al-Qur'an and Al- Hadith. This  research  uses  a  descriptive  qualitative  methodology  that  collects data through question and answer and face to face with informants. The results of  the  research  show  that  the  application  of  GCG  principles  in  an  Islamic perspective has been implemented very well, although in the future it still needs to be improved for the progress and development of Islamic boarding schools.
Keywords :  Good  Corporate  Governance  (GCG),  Implementation,  Islamic Boarding School

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tentang  implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam perspektif Islam pada lembaga pendidikan pesantren yaitu Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Penerapan kelima prinsip GCG  pada  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  menggunakan  dasar  hukum yang berpedoman pada perundang-undangan yang telah berlaku serta dikaitkan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif  yang  mengumpulkan  data  melalui  tanya  jawab  dan  bertatap  muka secara  langsung  dengan  informan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam perspektif Islam sudah diterapkan dengan sangat baik, meski kedepannya tetap harus terus diperbaiki demi kemajuan dan perkembangan pondok pesantren.
Kata  Kunci: Good  Corporate  Governance (GCG),  Implementasi,  Pondok Pesantren

## Pendahuluan
Tempat  terjadinya  proses  pendidikan  dengan  maksud  untuk menuntun perilaku manusia agar lebih baik melalui hubungan timbal balik
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
dengan  lingkungan  adalah  pengertian  dari  lembaga  pendidikan.  Pondok pesantren  yaitu  lembaga  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia  dengan pelaksanaannya yang berbasis ajaran Islam. Pondok pesantren dianggap menjadi  tatanan  pendidikan  yang  paling  tua  dibanding  dengan  lembaga pendidikan lain yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan penelitian Yakin (2014), pondok pesantren juga menjadi produk budaya Indonesia dengan karakter  yang  khas.  Bahkan  Syafe’i  (2017)  juga  menegaskan  bahwa pondok pesantren merupakan cabang dari pendidikan masyarakat dalam bidang  agama  dan  pembentukan  karakter  bangsa  yang  mengutamakan akhlakul karimah.
Menurut  Nasir  (2005),  istilah  pondok  pesantren  merupakan gabungan dari kata “pondok” terjemahan kata dari Bahasa Arab “ funduk” yang  memiliki  arti  tempat  menginap  dan  “pesantren”  dari  kata  “pe-santri- an”,  yaitu  rumah  bagi  para  santri.  Sehingga  dari  pernyataan  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  pondok  pesantren  adalah  tempat memperoleh dan mengembangkan pendidikan, serta tempat menyebarkan ilmu tentang agama Islam.
Penyelenggaraan  tata  kelola  lembaga  pendidikan  pesantren  masih sederhana  yaitu  dipimpin  oleh  kyai  yang  dibantu  oleh  beberapa  ulama atau  ustadz.  Kyai  dipercaya  sebagai  seorang  sentral  yang  wajib  ditaati. Menurut Huzila & Furqani (2019), kyai menciptakan praktik tertentu dalam tata  kelola  yang  bersifat  resisten  pada  aspek  akuntabilitas  dan transparansinya  yang  mendasari  seluruh  aspek  pengelolaan  pondok pesantren.
Suaidah & Rohmatillah (2022), menyebutkan bahwasanya tata kelola perusahaan  yang  baik  atau  biasa  disebut  dengan Good  Corporate Governance (GCG)  adalah  serangkaian  aturan  dasar  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  lembaga.  GCG  merupakan  mekanisme  suatu  lembaga  pada saat  pengelolaan  tata  kelola  terhadap  sumber  daya  yang  berada  pada lembaga  yang  bersangkutan  secara  layak  dan  berdaya  guna,  serta mengarah pada prinsip-prinsipnya sehingga tujuan dapat tercapai. Prinsip GCG penting  untuk  diimplementasikan  di  dalam  pondok  pesantren sebagai  upaya  penunjang  kegiatan  operasional  dalam  pencapaian  mutu pondok pesantren yang lebih baik.
Penelitian  ini  mengangkat  hal  terkait  dengan  implementasi Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan syariah Islam . Al-Qur’an dan Hadist  merupakan  pedoman  dari  implementasi  GCG  dalam  perspektif Islam.  Pedoman  ini  menghasilkan  keunikan  dan  perbedaan  signifikan dengan konsep GCG dalam perspektif dunia barat. Prinsip secara general meliputi  transparansi,  akuntabilitas , pertanggungjawaban,  kemandirian, dan  kewajaran.  Sedangkan,  prinsip  GCG  dalam  perspektif  Islam  terdiri
dari  tauhid,  taqwa  dan  ridha,  keseimbangan  dan  keadilan,  serta kemaslahatan.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  beberapa  prinsip  Islam lainnya seperti shiddiq , amanah , tabliq , dan fathonah . (Muqorrobin, 2012) menyatakan  bahwa  struktur  syarak  dalam  pengoperasian  bisnis, kesetaraan dan keadilan mewujudkan adanya prinsip-prinsip GCG dalam perspektif  Islam.  Sehingga,  implementasi  GCG  berdasarkan  perspektif Islam  dapat  ditinjau  dari  sudut  pandang  kesesuaiannya  dengan  prinsip- prinsip syariah tersebut.
Penelitian terkait GCG telah dilakukan diantaranya : penelitian Cahya
(2013) yang memiliki judul “Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”  yang  menjelaskan  mengenai pentingnya sistem tata kelola yang baik guna perbaikan dalam melindungi kepentingan  seluruh  stakeholder  pada  bank  syariah  di  suatu  institusi. Penelitian  lainnya  menurut  Oktafia  &  Basith  (2017)  dengan  judul “Implementasi Good  Corporate  Governance pada  Pondok  Pesantren Sebagai  Upaya  Peningkatan  Daya  Saing”,  menjelaskan  bahwa  prinsip- prinsip  GCG  telah  dilaksanakan  dengan  baik  pada  PP.  Al–Fattah Kabupaten  Sidoarjo,  sehingga  diharapkan  dapat  lebih  berdaya  saing  di masa kini maupun masa yang akan datang. Serta, pada penelitian Retno & Priantinah (2012) dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance dan  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility terhadap  Nilai Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa Efeke  Indonesia  Periode  2007  –  2010)”,  yang  menghasilkan  kesimpulan bahwa  GCG  dan  CSR  memiliki  pengaruh  positif  terhadap value sebuah perusahaan, baik itu secara berhubungan ataupun secara serentak.
Tempat  yang  dipilih  sebagai  objek  penelitian  ini  adalah  PP. Mambaus  Sholihin.  Muid  &  Ashari  (2021),  menyatakan  bahwa  pondok pesantren  ini  adalah  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  yang  ada  di Indonesia, berdiri sejak tahun 1969 dan berada di sebuah desa bernama Suci  yang  ada  di  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik,  Provinsi  Jawa Timur. Kawasan pondok pesantren ini berjarak ±3 km dari terminal Bunder dan  ±2  km  dari  simpang  tiga  Desa  Tenger  Sukomulyo.  Alasan  pondok pesantren  ini  menjadi  pondok  ternyaman  untuk  ditempati  adalah  karena sumber daya alam dan pasokan airnya melimpah ruah.
PP. Mambaus Sholihin ini berada di area hamparan kebun yang luas dan  dipisahkan  oleh  jalan  Bunder-Tenger  yang  terdiri  atas  dua  wilayah. Kompleks putra berada di jalan bagian barat, sedangkan kompleks putri di jalan  bagian  timur.  Penelitian  ini  menetapkan PP.  Mambaus  Sholihin menjadi  objek  penelitian  karena  secara  umum  pondok  pesantren  ini mengadopsi  kurikulum  perpaduan  sistem  Salaf-Modern,  yang  mana kurikulumnya  merupakan  perpaduan  antara  tiga  pondok  pesantren.
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
Pondok  pesantren  yang  dimaksud  adalah  PP.  Gontor.  Gontor  dijadikan kiblat  oleh  Mambaus  Sholihin  pada  pembelajaran  berbasis  Bahasa  Arab dan  Bahasa  Inggris  untuk  bahasa  sehari-hari.  Selain  itu,  sistem keorganisasian dan sistem sosial kemasyarakatan dari Mambaus Sholihin mengadopsi  sebagaimana  yang  telah  diterapkan  oleh  Pondok  Modern Gontor.  Sedangkan  dalam  hal  kurikulum salafiyah ,  Mambaus  Sholihin menjadikan  PP.  Langitan  sebagai  kiblatnya.  Disisi  lain,  dalam  hal ubudiyahnya ,  Mambaus  Sholihin  menjadikan  PP.  Roudhotul  Muta’alimin Sawahpolo, Surabaya sebagai kiblat mereka.
Kini,  PP.  Mambaus  Sholihin  mempunyai  beberapa  unit  pendidikan formal diantaranya: MA, MTS, MI, dan RA. Selain itu, pondok pesantren ini menjunjung  tinggi  segala  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  bahkan  PP. Mambaus Sholihin membentuk sebuah aturan layaknya sebuah Undang- Undang  lengkap  dengan  ayat  setiap  pasalnya.  Namun,  terlepas  dari  itu semua  pada  kenyataannya  masih  terdapat  banyak  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  santri-santri  di  PP.  Mambaus  Sholihin.  Hal  ini  diperkuat oleh  penelitian  Ahmad  (2018),  yang  menjelaskan  bahwa  masih  terdapat banyak  santri  yang  suka  melanggar  peraturan  yang  ada  seperti  lupa membawa  buku  wirid,  memakai  Bahasa  Jawa,  berpacaran,  dan  telat mengikuti shalat berjamaah. Fenomena ini tentunya bertentangan dengan maksud  didirikannya  pondok  pesantren  yang  seharusnya  memberikan pengajaran  kepada  santriwan-santriwati  untuk  memiliki  sikap  yang  lebih baik sesuai dengan nilai agama.
Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  permasalahan  yang  telah  disebutkan, maksud  yang  akan  diangkat  dalam  penelitian  ini  diantaranya  guna menganalisis  tentang  implementasi  GCG  dalam  perspektif  Islam  pada lembaga  pendidikan  pesantren.  Analisis  dalam  penelitian  ini  ditekankan pada kesesuaian antara pelaksanaan GCG yang ada pada PP. Mambaus Sholihin dengan prinsip-prinsip GCG dalam syariah Islam.

## Tinjauan Pustaka Definisi Pondok Pesantren
Pada  PMA  RI  No.  3  Tahun  2012  dijelaskan  bahwa  pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan atau tempat bagi terselenggaranya  pendidikan.  Sedangkan  menurut  penelitian  Oktafia  & Basith  (2017),  pondok  pesantren  didefinisikan  sebagai  suatu  tempat memperoleh dan mengembangkan pendidikan, serta tempat
menyebarkan ilmu tentang agama Islam.

## Jenis Pondok Pesantren
Kompri  (2018)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  pesantren dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  pesantren  salaf  dan  pesantren  khalaf.
Pesantren salaf didefinisikan sebagai sebuah lembaga pesantren yang inti pendidikannya  mempelajari  atau  mendalami  kitab-kitab  islam  klasik (salaf).  Sedangkan  pesantren  khalaf  didefinisikan  sebagai  lembaga pesantren  yang  inti  pendidikannya  tidak  hanya  mendalami  tentang  kitab- kitab islam klasik, tetapi juga mendalami pelajaran umum dalam kurikulum sekolah umum seperti SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Menurut Ja’far &  Munawir  (2018),  terdapat  tiga  fungsi  utama  dari  sebuah  pondok pesantren,  diantaranya  digunakan  sebagai  lembaga  keilmuan,  lembaga keagamaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan.
Definisi Good Corporate Governance (GCG)
KNKG  berpendapat  bahwasanya  GCG  adalah  suatu  tonggak  dari sebuah  sistem  ekonomi  liberal.  Pengimplementasian  dari  GCG menghasilkan  adanya  kompetisi  yang  sehat  dan  masa  usaha  yang kondusif.  Definisi  lain  menjelaskan  bahwa  GCG  diartikan  sebagai kerangka, susunan, dan langkah yang diperlukan suatu organisasi dalam menghasilkan value perusahaan  secara  berkelanjutan  dengan  tetap meninjau  tujuan  dari  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  dengan berlandaskan peraturan dan adat-istiadat yang ada.
Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Menurut  KNKG,  prinsip-prinsip  GCG  dibagi  menjadi  5  bagian, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,  serta  kewajaran  dan  kesetaraan  yang  digunakan  agar memperoleh  keberlanjutan  usaha  perusahaan  yang  meninjau  pemangku kepentingan.  Dalam  mencapai  GCG yang  efektif  Ihsan  (2016) mengemukakan  bahwa  diperlukan  adanya  lima  prinsip  utama, diantaranya:
1. Prinsip Transparansi ( Transparency )
Transparansi  dapat  disebut  sebagai  ketentuan  pokok  untuk memperoleh  suatu  informasi  agar  nantinya  dapat  tercipta  suatu koordinasi  yang  efektif.  Adanya  keterbukaan  informasi  tentang  misi perusahaan yang sesuai dan tepat juga berhubungan dengan prinsip transparansi.  Biasanya  transparansi  ini  ditandai  dengan  adanya pengidentifikasian  suatu  informasi  baik financial maupun non financial.
2. Prinsip Akuntabilitas ( Accountability )
Pemberian  motivasi  dan  disiplin  yang  baik  bagi  manajemen merupakan pengertian dari prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berfungsi  sebagai  pembentukan  sistem  pengendalian  yang  efisien yang  merujuk  pada  penyebaran  kekuasaan shareholder dan komisaris, serta para direktur perusahaan.
3. Prinsip Pertanggungjawaban ( Responsibility )
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
Prinsip  pertanggungjawaban  menjelaskan  tentang  cara  perusahaan melakukan  pertanggungjawaban  kepada  pemangku  kepentingan atau lingkungannya.
4. Prinsip Kemandirian ( Independency )
Prinsip  kemandirian  adalah  suatu  prinsip  yang  menggambarkan keadaan  perusahaan  yang  telah  dijalankan  secara  aktif  yang melarang  penyelewengan  dan  paksaan  dari  bagian  keuangan  yang menyimpang dengan aturan yang ada.
5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness ) Prinsip kewajaran  dan  kesetaraan  menjelaskan  kondisi  perusahaan yang  selalu  meninjau  keperluan  para shareholder maupun stakeholder .
Tujuan Good Corporate Governance (GCG)
Mewujudkan value untuk seluruh pemangku kepentingan merupakan tujuan  dari  GCG.  Pelaksanaan  prinsip  GCG  secara  nyata  mempunyai maksud yang berhubungan dengan perusahaan, diantaranya mempermudah  jalan  menuju  investasi  domestik  maupun  asing, mempermudah dalam memperoleh modal, mengarahkan pada ketentuan yang  baik  mengenai  peningkatan  sistem  ekonomi  yang  ada  dalam perusahaan,  kepercayaan stakeholder dapat  meningkat,  dan  menjamin komisaris dan dewan direksi dari adanya tuntutan hukum.
Manfaat/Kegunaan Good Corporate Governance (GCG)
Pengimplementasian  GCG  memberikan  beberapa  manfaat, diantaranya  nilai  perusahaan  meningkat,  kinerja  keuangan  meningkat, risiko yang hanya dapat menguntungkan diri dewan komisaris saja dapat berkurang, dan kepercayaan investor meningkat.
Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam Agama Islam memiliki rancangan yang utuh dan menyeluruh. Akhlak yang  baik  dan  ketakwaan  kepada  Allah  Swt.  lah  yang  dijadikan  sebagai dinding  supaya  tidak  terjerumus  ke  dalam  hal  yang  dilarang  agama. Penjelasan mengenai GCG telah dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad saw.  dengan  makna  “ Sesungguhnya  Allah  menyukai  apabila  seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik .”
Muqorrobin  menyebutkan  terdapat  prinsip  yang  berhubungan dengan GCG dalam perspektif Islam, diantaranya :
1. Tauhid
Seluruh  ajaran  umat  islam  memiliki  sebuah  pondasi  yang dinamakan  tauhid.  Pondasi  ini  dibagi  ke  dalam  berbagai  bidang seperti  bidang  politik,  budaya  dan  ekonomi,  maupun  sosial.  Tauhid merupakan  suatu  filsafat  fundamental  dari  ekonomi  islam.  Hal  ini seperti  yang  telah  dijabarkan  di  dalam  Surah  Az-Zumar  Ayat  38
bahwasanya Allah memberi kabar tentang pengakuan orang musyrik mengenai keraguan mereka terhadap keesaan Allah, kemudian Allah mengutus  Nabi  Muhammad  saw.  agar  memberikan  penegasan bahwa  sebenarnya  sesembahan  selain  Allah  seperti  yang  mereka lakukan  adalah  kesalahan  besar,  dengan  cara  melontarkan pertanyaan  kepada  mereka  mengenai  kebermanfaat  sesembahan yang mereka lakukan.
Tetapi  pada  ayat  ini,  Allah  tidak  menjelaskan  mengenai jawaban  mereka,  dikarenakan  Allah  yakin  bahwasanya  jika seseorang yang lurus fitrahnya tentu saja akan mampu mengetahui jawaban atas pertanyaan yang mengandung pengingkaran tersebut. Jadi,  kesimpulannya,  sesungguhnya  mereka  mengakui  bahwa sesembahan  selain  Allah  tidaklah  mampu  sedikitpun  memberikan kebermanfaatan kepada mereka.
Nabi  Muhammad  saw.  diutus  untuk  mempercayakan  segala urusan  dan  berserah  diri  kepada-Nya,  karena  sesungguhnya  hanya Dia  satu-satunya  Yang  Maha  Esa  dan  Kuasa  yang  mampu melimpahkan  nikmat  dan  mencegah  adanya  bencana.  Dia-lah  yang akan  melimpahkan  segala  nikmat  hanya  kepada  hambanya  yang senantiasa berserah diri kepada-Nya.
Berserah  diri  kepada  Allah  Swt.  terkait  ibadah  ataupun muamalah juga merupakan definisi dari tauhid. Hal ini menyebabkan seluruh aktivitas yang dikerjakan adalah bertujuan agar terwujudnya kehidupan yang sejalan sesuai dengan keinginan Allah Swt.
Manusia tidak luput dari adanya kesalahan. Tinggal dan hidup di  lingkungan  sebaik  apapun  tidak  menjamin  mereka  dapat  bebas dari  kemaksiatan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  penerapan prinsip  tauhid  di  lingkungan  pondok  pesantren  agar  nantinya  dapat lebih  menjaga  seseorang  agar  selalu  berada  di  jalan  Allah.  Dalam artian,  prinsip  ini  dapat  menjadi  kunci  agar  seseorang  tidak kehilangan tujuan mereka.
2. Taqwa dan Ridha
Prinsip  pokok  dalam  menegakkan  organisasi  Islam  yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. adalah taqwa dan rela atau  ridha.  GCG  pada  Islam  hendaknya  dikokohkan  dalam  tonggak taqwa  kepada  Allah  Swt.  dan  ridha  dari  Allah  Swt.  Hal  ini  seperti yang sudah dijabarkan pada Surah At-Taubah ayat 109 bahwasanya Allah Swt memberikan gambaran secara jelas mengenai perbedaan seseorang  yang  mendirikan  surau  dilandaskan  ketakwaan  dan keinginan  guna  menggapai  ridha-Nya,  dan  seseorang  yang mendirikan  surau  atas  dasar  atau  niat  yang  buruk  sehingga  dalam
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
membangun masjid tersebut bukan menambah pahala mereka tetapi justru menambah dosa mereka.
Dalam ayat ini juga telah disebutkan adanya manusia terakhir, ini  diibaratkan  bahwa  seseorang  mendirikan  masjid  di  tepi  jurang yang akan longsor, sehingga pada akhirnya mereka akan terperosok ke  dalam  Neraka  Jahanam.  Dapat  dimaknai  bahwasanya  orang- orang yang membangun masjid dengan niat atas inisiatif mereka dan dengan tujuan menggapai ridha Allah Swt. maka mereka diibaratkan sedang  membangun  masjid  di  atas  bidang  yang  kokoh  terhadap tiupan  angin  dan  terpaan  badai,  begitupun  tidak  akan  lapuk  dari derasnya  hujan  maupun  teriknya  panas.  Masjid  tersebut  akan menjadi tempat berlindung yang aman, tentram dan memberi sumber bahagia bagi penduduk atau populasi yang sedang ada di dalamnya. Atau  bisa  disimpulkan  seseorang  yang  taat  kepada  Allah  Swt. niscaya  mereka  akan  terang  atau  lebih  baik  dari  orang-orang munafik  yang  melakukan  segala  hal  atas  dasar  niat  yang  buruk. Mereka  yang  munafik  akan  senantiasa  ditimpa  siksaan  dan kemurkaan Allah Swt. Penduduk dalam kategori tersebut tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. dan langkah demi langkahnya akan  menjumpai  kekosongan  dan  menimbulkan  malapetakan  di kemudian hari.
Suasana  santri,  guru-guru,  pimpinan  pondok  selalu  dilandasi dengan  rasa  keihklasan  yang  dalam,  keimanan  yang  kuat,  serta ketaqwaan yang teguh. Rasa kepentingan lillah ini harus ditanamkan dalam suasana pondok agar nantinya akan tercipta suatu lingkungan dan sistem pendidikan yang utuh, menyeluruh, serta terpadu.
3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)
Dua konsep terkait ekuilibrium dalam Islam yaitu tawazun atau mizan yang  berarti  keseimbangan  dan al-adalaah yang  berarti keadilan . Tawazun banyak dipakai ketika menjabarkan hal-hal yang nyata atau fisik dan Al-adalah menjadi aktualisasi ajaran tauhid pada segi  kebermasyarakatan,  termasuk  dalam  keadilan  berekonomi  dan berbisnis.  Hal  ini  seperti  yang  sudah  dijabarkan  pada  Surah  Ar- Rahman  ayat  7-9 bahwasanya  dalam  segi  sosial,  bagian  yang melaksanakan  perjanjian  diharuskan  untuk  bersikap  jujur  dalam mengungkapkan niat, menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat, dan melaksanakan kewajiban.
4. Kemaslahatan
Maslahat memiliki  arti  kebahagiaan  yang  di  dapatkan  di  dunia ataupun  di  akhirat.  Menurut  ushul  fikih,  maslahat  adalah  hal  yang
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik)
bermanfaat yang dapat mencegah diri dari perkara yang merugikan, kebobrokan  dan  mafsadah.  Imam  Al-Ghazali  menarik  kesimpulan bahwa maslahat merupakan usaha yang berguna untuk menciptakan dan  menjaga  5  unsur  pokok  diantaranya:  pemeliharaan  agama, badan, pikiran, keturunan atau silsilah, dan harta benda.
Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam Prinsip  Islam  yang  berkaitan  dengan  terwujudnya  GCG  dalam pondok pesantren, diantaranya :
1. Shiddiq (Benar)
Prinsip shiddiq menekankan  pada  budi  pekerti  yang mengutamakan  nilai  kejujuran.  Tata  kelola  pondok  pesantren dilakukan dengan mengutamakan norma yang diperbolehkan (halal) dan  menghindari  norma  yang  sifatnya  belum  jelas  ( syubhat )  dan yang  dilarang  (haram).  Hal  ini  seperti  yang  sudah  dijabarkan  pada Surah  An-Najm  Ayat  1-5  bahwasanya  kebenaran  yang  dibawa  oleh Rasulullah  harus  senantiasa  dijunjung.  Rasulullah  menyampaikan pesan  dari  Allah,  ucapan  yang  keluar  bukan  atas  kehendak  pribadi melainkan  dari  perintah  yang  diwahyukan  kepada  beliau.  Wahyu tersebut diturunkan melalui Malaikat Jibril, malaikat yang sangat kuat fisik  maupun  batinnya  untuk  menyampaikan  wahyu  kepada Rasulullah.
2. Tabligh (Menyampaikan)
Pada  Surah  Al-Jin  Ayat  28  dijelaskan  sesuatu  hal  yang berkaitan  dengan  makna Tabligh .  Pada  ayat  tersebut  menjelaskan maksud  Allah  melakukan  pengawasan  agar  Dia  mengerti  bahwa rasul-rasul-Nya benar-benar sudah menyampaikan risalah Tuhannya dan Allah menghitung segala sesuatu tanpa ada satu pun yang luput.
3. Amanah (Dapat Dipercaya)
Melakukan  penjagaan  secara  ketat  mengenai  prinsip  kehati- hatian  dan  kejujuran  dalam  pengelolaan  pondok  pesantren  yang menyebabkan  adanya  rasa  saling  percaya  antara  orang  tua  wali murid dengan pihak pondok pesantren.
4. Fathonah (Cerdas)
Memastikan pengelolaan pondok pesantren telah dilaksanakan dengan  profesional  dan  kompetitif  sehingga  menciptakan  kualitas santri yang unggul baik dalam bidang keagamaan maupun lainnya.
Dasar  Hukum  dan Good  Corporate  Governance (GCG)  dalam Perspektif Islam
Dalam  pedoman  GCG  yang  tercermin  sudah  disebutkan bahwasanya  dasar  hukum  GCG  dalam  perspektif  islam  yang  sudah berlaku  dalam  pondok  pesantren  sudah  sejalan  dengan  kaidah  syariah
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
yang ada, hal itu dituangkan sebagai berikut :
1. Transparansi ( Transparency )
Prinsip  transparansi  ini  berkaitan  dengan  keterbukaan  dengan makna informasi dan kebijaksanaan. Hal yang akan dibahas adalah tentang  cara  pesantren  dalam  melaksanakan  prinsip  keterbukaan melalui  indikator  informasi  dan  juga  indikator  kebijaksanaan.  Hal  ini tentunya harus berkaitan dengan firman Allah Swt. tentang larangan untuk  menyembunyikan  kebenaran  sebagaimana  seperti  yang tertera pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 22 bahwasanya Allah Swt. yang sudah menciptakan bumi untuk tempat berpijak dan langit sebagai atap bagi manusia. Allah Swt. juga telah menurunkan hujan dari langit serta makanan sebagai rezeki bagi setiap umat. Maka dari itu,  hendaknya  sebagai  manusia  tidak  boleh  bersaing  atau membanding-bandingkan dengan kekuasaan Allah Swt.
KNKG,  telah  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  prinsip transparansi,  perusahaan  hendaknya  mempersiapkan  informasi dengan disiplin, memadai, rinci dan valid serta bisa dibandingkan.
Transparansi  atas  informasi  yang  berkaitan  dengan perusahaan  hendaknya  dijabarkan  secara  lengkap,  seperti  tentang visi  misi,  strategi  perusahaan,  sasaran  usaha,  produk,  laporan keberlanjutan,  kondisi  keuangan,  laporan  pelaksanaan  dan  laporan tahunan.
2. Akuntabilitas ( Accountability )
Indikator yang dipakai pada prinsip akuntabilitas adalah sistem pesantren.  Penerapan  prinsip  ini  diharapkan  agar  pesantren  dapat beroperasi  secara  baik,  terukur,  dan  tetap  dapat  berfokus  pada tujuan  dari  semua  pemangku  kepentingan  ataupun  maksud  pondok pesantren itu sendiri.
3. Pertanggungjawaban ( Responsibility )
Indikator  yang  digunakan  pada  prinsip responsibility adalah indikator  tanggung  jawab  pesantren  dan  kepatuhan  pada  peraturan yang  ada.  Prinsip  responsibilitas  ini  diharapkan  dapat  mendorong agar  lebih  bertanggungjawab  dalam  melaksanakan  segala  hal  yang berkaitan  dengan  pesantren  maupun  tidak.  Prinsip  ini  juga diharapkan  dapat  menciptakan  kesinambungan  antara  pondok pesantren dengan pemangku kepentingan dan lingkungannya.
4. Kemandirian ( Independency )
Prinsip  kemandirian  yang  dimaksud  disini  adalah  mempunyai jiwa  kompetisi,  dapat  berlaku  obyektif,  dan  terhindar  dari  paksaan pihak  manapun  (independen)  serta  mempunyai  niat  yang  teguh dalam  memajukan  pesantren.  Nabi  Muhammad  saw.  selalu
menuntun  umatnya  supaya  mempunyai  jiwa  solidaritas  kerja  yang besar  dan  membimbing  untuk  memiliki  sikap  profesionalisme berdasarkan  dengan  arahan  dan  petunjuk  dari  Al-Qur’an,  adalah sebagai berikut :
“Sesungguhnya  Allah  mencintai  seseorang  yang  apabila  berkerja, mengerjakannya secara profesional.” (Hadist Riwayat Thabrani, No. 891, Baihaqi, No. 334).
Indikator  yang  dipakai  dalam  prinsip  ini  ialah  indikator  bagian luar  (eksternal)  dan  indikator  pihak  bagian  dalam  (internal).  Prinsip yang  diimplementasikan  bisa  terlihat  dari  setiap  kepengurusan pesantren  yang  sama  rata.  Ini  bertujuan  agar  kepemimpinan  dari pondok pesantren dapat terbebas dari adanya ancaman pihak dalam ataupun luar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Tujuan  dari adanya  pemilihan  jenis  penelitian  ini  adalah  agar  dapat  mendeskripsikan secara  jelas  tentang  topik  penelitian.  Penjelasan  mengenai  segala  hal yang berkaitan dengan objek digambarkan peneliti dalam bentuk deskriptif kalimat  dengan  menyesuaikan  keadaan  yang  sebenarnya.  Jenis pendekatan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  studi kasus,  yaitu  pendekatan  yang  hanya  berfokus  pada  satu  objek  saja secara  sungguh-sunguh.  Objek  penelitian  yang  digunakan  adalah  PP. Mambaus  Sholihin  yang  beralamat  di  Jalan  Kyai  H.  Syafi’i  No.07,  Desa Suci,  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik,  Provinsi  Jawa  Timur. Penelitian dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2022.
Jenis  data  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Data primer  adalah  data  yang  langsung  didapatkan  peneliti  dari  hasil wawancara  dengan  pihak  internal  maupun  eksternal  pondok  pesantren yaitu  Bapak  Abu  Hasan  Maulidi  selaku  Wakil  Ketua  Pondok  Pesantren, Udin  Setyo  Rini  sebagai  salah  satu  wali  santri,  dan  Trihartanto  Wisnu Andin  Wibowo  sebagai  salah  satu  santri  yang  pernah  menempuh pendidikan  di  PP  Mambaus  Sholihin.  Peneliti  dalam  penelitian  kualitatif bersosialisasi  langsung  dengan  subjek  penelitian  (informan)  sehingga kehadirannya  tidak  bisa  digantikan  atau  diwakilkan  dengan  angket. Observasi  langsung  pada  objek  merupakan  teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini.  Seperti  halnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Haryanto  &  Yeni  (2019),  pencarian  data  dalam  penelitian  ini  juga dilakukan  dengan  teknik  wawancara  yang  dilaksanakan  dengan  cara tanya  jawab  dan  bertatap  muka  langsung  dengan  informan.  Dalam menganalisa  data,  peneliti  menggunakan  metode  dengan  tahap
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan Sejarah Berdirinya Pondok Pesantrern Mambaus Sholihin
PP.  Mambaus  Sholihin  dibangun  oleh  ayah  dari  KH.  Masbuhin Faqih yang bernama KH. Abdullah Faqih Suci. Pondok ini didirikan sejak tahun 1969 dengan bangunan awal yang berbentuk masjid atau mushalla kecil,  tempat  mengaji  AI-Quran  dan  kitab  kuning  di  daerah  Suci  dan sekitarnya. Pada tahun 1976 KH. Masbuhin Faqih mendapatkan restu dari ayah  beliau  untuk  memperjuangkan  ajaran  Islam  di  masyarakat.  Pada saat  itu  beliau  memiliki  semangat  yang  sangat  besar  untuk  mendirikan pesantren,  namun  beliau  masih  ragu  terkait  rencana  tersebut.  Beliau khawatir terkait niatnya dalam mendirikan pondok pesantren. Beliau takut bahwa  niatnya  ini  bukan  dari  ketulusan  hati  melainkan  hanya  nafsu semata.
Berkat  dukungan  dari  guru-guru  beliau  serta  keinginan  luhur  dari nasrul  ilmi,  maka  berdirilah  pesantren  yang  diberi  nama  Mambaus Sholihin.  Biaya  yang  digunakan  untuk  mendirikan  pondok  pesantren  ini berasal  dari  guru  beliau  yang  bernama  KH.  Abdullah  Faqih  Langitan. Pada  tahun  1983,  terjadi  pengembangan  pembangunan,  yaitu pembangunan  musholla  yang  sekarang  telah  menjadi  Pondok  Barat. Ketika  pembangunan  tersebut,  KH.  Masbuhin  Faqih  sedang melaksanakan  haji,  dan  dana  perenovasian  tersebut  didapat  dari  harta yang telah diamanahkan kepada adik beliau. Beberapa tahun kemudian, KH.  Agus  Ali  Masyhuti  membeli  tanah  dari  anggota  darul  hadits  yang digunakan untuk pembangunan pondok pesantren tahap selanjutnya.

## Visi, Misi, dan Motto Pondok Pesantren Mambaus Sholihin
PP. Mambaus Sholihin memiliki beberapa visi dan misi, diantaranya :
1) menciptakan generasi Islam yang intelektual dan kokoh dengan ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadist, serta disiplin dan kritis pada semua bidang dan 2)  melestarikan  ajaran  ASWAJA  untuk  berlangsungnya  kehidupan  religi yang  moderat  di  NRI.  Sedangkan  motto  yang  sangat  khas  dan  dikenal para santri yang ada di PP. Mambaus Sholihin adalah “Alim, Sholeh, Kafi”.
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik)

## Pembahasan
Implementasi Good  Corporate  Governance (GCG)  Dalam  Perspektif Islam Pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Keterbukaan ( Transparancy )
Merujuk  pada  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  adanya  situs web  yang  dapat  diakses  oleh  warga  yang  menginginkan  informasi mengenai  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  merupakan  salah  satu wujud  implementasi  dari  prinsip  transparansi.  Selain  itu,  dikarenakan lembaga  pendidikan  ini  mendapatkan  pemasukan  yang  bersumber  dari uang  SPP  yang  dibayar  oleh  setiap  wali  santri  dan  dari  laba  unit  usaha (usaha  jual  beli  air  mineral  khas  pondok  pesantren,  MBS bakery ,  kantin serta cafetaria tiap asrama), maka Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memutuskan untuk menyusun ikhtisar manajemen dana yang berupa file dan  juga print  out di  kantor  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin. Laporan  ini  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  laporan  keuangan  bulanan yang  telah  direkap  oleh  bendahara  pondok  pesantren  yang  didapat  dari tiap-tiap  pengurus.  Laporan  ini  juga  dijadikan  sebagai  bentuk  laporan pertanggungjawaban.  Jika  terdapat  pihak  luar  yang  ingin  mengetahui lebih lanjut informasi mengenai pondok pesantren ini terutama dalam hal keuangannya,  maka  diperlukan  izin  khusus  terlebih  dahulu  dari  pihak pengasuh.
Terkait  penyampaian  informasi  keuangan  seperti  pemasukan  dan pengeluaran  dana  pesantren  dilaporkan  kepada  pihak  internal  setiap akhir  tahun.  Sedangkan  penyampaian  informasi  keuangan  kepada  wali santri  dilakukan  ketika  terdapat  acara  tertentu  seperti  wisuda  atau akhirussanah  melalui  tampilan  layar  atau  selebaran.  Laporan  yang disampaikan  kepada  wali  santri  ini  berupa  laporan  arus  kas  selama  1 tahun  bersangkutan.  Laporan  keuangan  mencakup  segala  hal  tentang pembayaran  yang  dipaparkan  secara  rinci  dan  jujur  kepada  santri  dan wali santri. Dengan adanya sistem tersebut ternyata dapat meningkatkan kepercayaan wali santri terhadap Pondok Pesantren Mambaus Sholihin.
Para wali santri senantiasa mengikuti alur atau proses dengan baik dan tepat waktu.
Berdasarkan  hasil  tanya  jawab  yang  dilaksanakan  bersama  Bapak Hasan,  terkait  prinsip  transparansi  lainnya  diimplementasikan  melalui kegiatan  pengabdian.  Pengabdian  ini  dilakukan  selama  satu  tahun  oleh santri  yang  telah  lulus  jenjang  Madrasah  Aliyah  (MA).  Adapun  prinsip keterbukaan  ( transparancy )  ini  juga  berhubungan  dengan  prinsip  GCG dalam perspektif islam yaitu shiddiq (jujur) dan tabliq (menyampaikan). Di dalam Pondok Pesantren Mambaus Sholihin mempelajari dan mendalami tentang  pendidikan  karakter.  Menurut  pondok  pesantren  ini,  pendidikan
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
karakter  mandiri  dan  disiplin  santri  memberikan  dampak  yang  baik kepada para santri, yaitu membangun adanya sikap dan kebiasaan jujur. Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  amat  mengedepankan  prinsip tersebut, dikarenakan dengan adanya kejujuran, maka setiap santri bisa lebih  leluasa  dalam  menjalankan  segala  hal  ringan  yang  memiliki value yang tinggi.
Pengurus disini memiliki peran penting sebagai pengganti orang tua yang  harus  bertanggungjawab  penuh  kepada  santri-santrinya.  Oleh karena  itu,  diterapkannya  kegiatan  tahkim  atau  pemberian  sanksi  bagi santri-santri  yang  melakukan  pelanggaran  seperti  berbicara  kasar, melanggar  aturan  rutinan  terkait  pemakaian  Bahasa  Inggris  dan  Arab, mencontek  ketika  ujian,  dll.  Sistem  dari  tahkim  sendiri  ialah  terdapat pembagian unsur kepengurusan yang dijadikan sebagai jasus atau mata- mata  dari  para  santri  yang  setiap  hari  melaporkan  terkait  nama-nama santri  yang  melanggar  serta  jenis  pelanggarannya.  Tidak  hanya  jasus, pada  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  ini  dalam  pemberian hukuman terhadap pelanggaran santri juga dilakukan dengan sistem take round atau  pemberian  hukuman  secara  langsung  (di  tempat).  Hukuman ini dilaksanakan secara terbuka atau dalam artian disaksikan oleh banyak santri lainnya.
Hal ini dimaksudkan agar nantinya santri-santri tersebut mengetahui terkait  tindakan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan,  serta  tujuan lainnya  adalah  agar  para  santri  tidak  melakukan  kesalahan  yang  sama. Tahkim ini rutin dilakukan setiap malam kecuali malam jumat dan malam rabu. Selain itu, penerapan prinsip tabliq (menyampaikan) diimplementasikan  pada  kegiatan  pembelajaran  formal  maupun  informal dalam  pondok  pesantren  ini,  contoh  nyatanya  adalah  para  santri  yang senantiasa mau belajar bersama dan saling berbagi informasi positif yang dimiliki.  Selain  itu,  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  ini  selalu membiasakan  agar  para  santrinya  belajar  dan  menerapkan  dua  bahasa dalam  kehidupan  sehari-hari.  Bahasa-bahasa  tersebut  diantaranya adalah Bahasa Inggris dan juga Bahasa Arab. Masing-masing bahasa ini digunakan pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan oleh pengurus pondok.
Akuntabilitas ( Accountability )
Prinsip Akuntabilitas yang selalu diterapkan pada Pondok Pesantren Mambaus  Sholihin  ini  mencerminkan  pada  2  hal  yakni,  yang  pertama adalah kejelasan mengenai keberadaan struktur organisasi yang disertai dengan  deskripsi  masing-masing  tugas  dan  fungsi.  Yang  kedua  adalah terdapat  struktur  alokasi  dalam  pembuatan  rencana  anggaran
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik)
pemasukan dan pengeluaran pondok pesantren pada setiap tahun ajaran baru yang dituangkan dalam format laporan pertanggungjawaban.
Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  memiliki  struktur  organisasi yang jelas. Meskipun kyai masih memegang tahta tertinggi dalam pondok pesantren,  namun  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  memegang posisi  pemimpin  operasional  pesantren  agar  tidak  terjadi  adanya wewenang ganda. Pendelegasian mengenai tugas, tanggung jawab, dan fungsi setiap elemen dalam kepengurusan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin  juga  didokumentasikan  dengan  sangat  rapi  dan  baik.  Setiap elemen  mempunyi  suku  dan  tidak  ada  unsur  mendominasi  antara  satu bagian  dengan  bagian  lainnya.  Prinsip  tanggung  jawab  yang  fungsional ini  juga  nampak  ketika  diadakannya  pemilihan  umum  untuk  memilih pengurus  di  pondok  pesantren.  Pemilihan  umum  ini  dilakukan  dengan menggunakan sistem qurah , pengurus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa  aspek  seperti  keterampilan,  keahlian,  dan  pengalaman  dalam berorganisasi.  Jadi,  pemilihan  ini  dilakukan  secara  demokratis  dan religius.
Adapun  prinsip  Akuntabilitas  ini  juga  berhubungan  dengan  prinsip GCG  dalam  perspektif  islam  yaitu  prinsip amanah .  Dalam  pondok pesantren  Mambaus  Sholihin  mempelajari  dan  mendalami  tentang Kepribadian  yang  baik.  Menurut  Pondok  Pesantren  ini  salah  satu kepribadian yang baik yaitu Jujur atau dapat dipercaya, dampak dengan adanya  mempelajari  hal  ini  yaitu  dapat  membuat  seluruh  santri  pada Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  menjadi  pribadi  yang  jujur  dalam hal  apapun,  dan  juga  dapat  dipercaya  yang  artinya  berarti  dapat menunaikan  apapun  yang  telah  dititipkan  atau  dipercayakan  oleh  orang lain  kepada  kita  dengan  penuh  rasa  tanggungjawab.  Karena  dengan menerapkan  Amanah  didalam  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin santri akan dapat terbiasa melakukan hal baik itu dimanapun berada.
Selain  itu  bentuk  akuntalitas  lainnya  pada  Pondok  Pesantren Mambaus Sholihin juga diimplementasikan dengan adanya pemberdayaan  santri.  Santri  memiliki  wadah  yaitu  organisasi  santri diantaranya terdapat ekstrakurikuler pramuka, merajut, dan sebagainya. Responsibilitas ( Responsibility )
Prinsip Responsibilitas yang  selalu  diterapkan  pada  Pondok Pesantren  Mambaus  Sholihin  ini  lebih  merujuk  pada  kepekaan  sosial. Dalam  menyelenggarakan  administrasi  Pondok  Pesantren  Mambaus Sholihin,  prinsip  ini  tekah  dijalankan  dengan  baik.  Hal  ini diimplementasikan  dari  berbagai  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  seperti operasi  musholla,  bakti  sosial,  studi  dan  pembagian  bantuan  kepada
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
siswa  khusus  seperti  siswa  yang  memiliki  prestasi,  kurang  mampu,  dan lain-lain.
Implementasi  tanggung  jawab  sosial  lainnya  yang  dilaksanakan pada  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  yang  bekerjasama  dengan pihak  lain,  antara  lain  acara  operasi  masjid  dan  studi  Islam  dengan alumni  tiap-tiap  daerah.  Hari  jadi  setiap  alumni  dari  Pondok  Pesantren Mambaus  Sholihin  memiliki  beberapa  ikatan  alumni  regional.  Sehingga jika terdapat sikap santri yang tidak menyenangkan di mata masyarakat, maka akan menjadi tanggung jawab alumni pertama untuk memberitahu administrator yang mengurus di bagian beasiswa. Sedangkan dalam hal kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  Pesantren  Mambaus Sholihin  memberlakukan  hukum  dan  peraturan  yang  berupa  AD-ART, peraturan  perundang-undangan,  serta  uraian  tugas  pengurus,  serta berbagai  macam  aturan  tidak  tertulis  lainnya.  Masing-masing  resep  ini tertunda  tetap  ditegakkan,  meskipun  pelanggaran  tetap  dilakukan preventif.  Semua  ini  dilakukan  karena  eksistensi  Pondok  Pesantren Mambaus  Sholihin  tidak  pernah  lepas  dari  tanggung  jawab  dan pengawasan  masyarakat.  Jadi,  agar  dapat  menjadi  lembaga  pendidikan yang lebih berkembang lagi, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin terus berupaya  agar  dapat  membentuk  hubungan  yang  baik  dengan lingkungan sekitar khususnya masyarakat.
Independensi ( Independency )
Pada pengelolaan pesantren, umumnya hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengintervensi masalah kemandirian pesantren. Masalah ini tidak terjauhkan dari berkah ruh sebagai pimpinan yang memiliki kendali utuh  pada  sekitar  pesantren.  Pihak-pihak  tersebut  adalah  mereka  yang kredibel  dan  memiliki  tingkat  spiritualitas  atau  pengetahuan  yang dirasakan  berdasarkan  penilaian  spiritual.  Pondok  Pesantren  Mambaus Sholihin  bebas  dalam  proses  pelaksanaannya  dan  menerapkan kebijakan-kebijakan  terarah  yang  ditentukan  oleh  pesantren  itu  sendiri. Adanya  tawaran  pengembangan  eksternal  di  lingkungan  pesantrem dinilai memiliki nilai yang valid.
Hal  ini  juga  tercermin  dari  tidak  adanya  pengaruh  pemerintahh terhadap  operasional  pondok  pesantren  dikarenakan  bagi  kyai  sebagai pengasuh  pondok  pesantren  menyatakan  bahwa  selama  ini  pengaruh pemerintah hanya mempengaruhi lingkungan resmi satuan pembelajaran. Seperti  halnya  mata  pelajaran  yang  diberikan  jauh  berbeda  dengan sekolah  diluarn  walaupun  setara  dengan  jenjang  sekolah  umum  diluar. Mata pelajaran sekolah tidak menjadi prioritas ketika di pesantren, hanya menjadi sebatas untuk Ujian Nasional.
Dalam  memperlancar  penerapan  prinsip  GCG,  pesantren  wajib dikelola  dengan  independen  agar  komisi  pesantren  saling  mengontrol dan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  lain.  Tiap-tiap  pengurus  pesantren hendaknya  menjauhi  kontrol  oleh  pihak  mana  saja,  tidak  terhasut  oleh kepentingan  tertentu,  terbebas  dari  konflik  kepentingan,  dan  bebas  dari potensi  serta  tekanan,  tujuannya  adalah  agar  dalam  mengambil keputusan  kedepannya  menjadi  logis.  Selain  itu,  tiap  pengurus  asrama perlu  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  menyesuaikan  pada anggaran dasar dan peraturan yang telah ditetapkan, serta mewujudkan sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  yang  tidak  saling mengendalikan atau mengalihkan tanggung jawab satu sama lain.
Adapun prinsip independensi ( independency ) ini juga berhubungan dengan prinsip GCG dalam perspektif Islam yaitu fathanah (kecerdasan). Di  dalam  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  menerapkan  sebuah peraturan mengenai pembagian kategori santri di pondok pesantren. Hal ini  dibagi  menjadi  dua  kriteria.  Kriteria  yang  pertama  adalah  santri  akan masuk  ke  dalam  pondok  pusat  apabila  dapat  memperoleh  hasil  yang memuaskan  ketika  tes  masuk  pondok  pesantren.  Sedangkan  kriteria yang  kedua  yaitu  santri  akan  masuk  ke  dalam  pondok  cabang  apabila kurang  memenuhi  target  nilai  yang  telah  ditentukan  atas  dasar kesepakatan dari pihak pondok pesantren. Peraturan ini memicu adanya pro  dan  kontra  dari  wali  santri,  dikarenakan  peraturan  ini  banyak  sekali wali santri yang secara pribadi berpesan kepada pengurus agar anaknya tidak  masuk  di  dalam  pondok  cabang,  namun  karena  berbekal kecerdasan  serta  kejujuran  pihak  pondok  pesantren  tidak  terpengaruh oleh intervensi dari para wali santri ini.

## Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness )
Implementasi  kesetaraan  dan  kewajaran  sendiri  adalah  berupa pemberian  peluang  yang  sama  untuk  seluruh  bagian-bagian  yang berkepentingan  dalam  mengantarkan  gagasan  yang  berguna  untuk mengembangkan  pondok  pesantren  kedepannya.  Dalam  melaksanakan kegiatan pondok pesantren harus menimbang kepentingan semua pihak termasuk wali santri, pemangku kepentingan, dan seluruh anggota yang terlibat di dalamnya.
Ada  pula  prinsip  kesetaraan  serta  kewajaran  meliputi  semacam peluang  atau  kebebasan  dalam  berkomentar.  Pada  Pondok  Pesantren Mambaus  Sholihin  seluruh  anggota  leluasa  mengajukan  pendapatnya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pondok pesantren maupun sistem  pendidikan  yang  digunakan.  Penyampaian  aspirasi  tidak  hanya selaku ajang penilaian demi perkembangan pesantren, tetapi dapat juga untuk  mempererat  tali  persaudaraan  diantara  pondok  pesantren  dan
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
warga  sekitar.  Dengan  adanya  pelaksanaan  prinsip  kewajaran  dan kesetaraan,  maka  ikatan  komunikasi  antara  pesantren  dan  warga  dapat terjalin dengan baik.
Selain  itu,  pengimplementasian  prinsip  ini  juga  dapat  dilihat  dari kesetaraan  pertanggungjawaban  oleh  pimpinan  pesantren  dengan  para santri.  Disini  pengasuh  dan  pimpinan  perusahaan  bertugas  untuk melakukan  pengawasan  dan  memberikan  perhatian  terhadap  seluruh kinerja dan santri di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini. Begitu pula dengan santri yang diwakilkan oleh Organisasi Santri Pondok Pesantren (OSPP)  yang  melakukan  rangkaian  rencana  kerja  yang  telah  ditetapkan oleh  pondok  pesantren.  Tiap-tiap  kepengurusan  bertugas  untuk melaporkan kegiatannya di setiap akhir periode.

## Kesimpulan
Berdasarkan  prinsip  keterbukaan  ( transparancy ),  PP.  Mambaus Sholihin  telah  memiliki  situs  web  yang  dapat  diakses  oleh  warga  yang menginginkan  informasi  mengenai  pondok  pesantren  ini.  Selain  itu,  PP. Mambaus  Sholihin  juga  telah  menyusun  ikhtisar  manajemen  dana  yang berupa  file  dan  print  out  di  kantor  pondok  pesantren.  Dalam  hal  ini, prinsip  keterbukaan  ( transparancy )  memiliki  keterkaitan  dengan  prinsip shidiq dan tabliq . Hal ini sesuai dengan pernyataan para informan bahwa PP.  Mambaus  Sholihin  sangatlah  menjunjung  tinggi  aspek  kejujuran. Dengan  adanya  kejujuran,  maka  setiap  santri  bisa  lebih  leluasa  dalam menjalankan  segala  hal  ringan  yang  memiliki value yang  tinggi.  Adapun penerapan prinsip tabliq diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran formal  maupun  informal,  dimana  para  santri  senantiasa  mau  belajar bersama dan saling berbagi informasi positif yang dimiliki.
Pada  prinsip  akuntabilitas,  PP.  Mambaus  Sholihin  telah  memiliki struktur  organisasi  yang  disertai  dengan  deskripsi  masing-masing  tugas dan fungsi yang jelas. Pendelegasian mengenai tugas, tanggung jawab, dan  fungsi  setiap  elemen  dalam  kepengurusan  PP.  Mambaus  Sholihin juga  didokumentasikan  dengan  sangat  rapi  dan  baik.  Dalam  hal  ini, prinsip akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan prinsip amanah . Hal ini sesuai dengan pernyataan para informan bahwa menurut PP. Mambaus Sholihin,  salah  satu  kepribadian  yang  baik  ialah  jujur  dan  dapat dipercaya,  dampak  dengan  adanya  mempelajari  hal  ini  ialah  dapat membuat  seluruh  santri  pondok  pesantren  menjadi  pribadi  yang  jujur dalam hal apapun, serta dapat dipercaya atau dapat menunaikan apapun yang telah dititipkan oleh orang lain dengan penuh tanggung jawab.
Prinsip  responsibilitas,  PP.  Mambaus  Sholihin  telah  bekerjasama dengan berbagai pihak lain seperti acara operasi masjid dan studi Islam
dengan  alumni  tiap-tiap  daerah.  Oleh  karena  itu,  apabila  lembaga pendidikan ini ingin lebih berkembang lagi, maka diupayakan dapat terus membentuk  hubungan  yang  baik  dengan  lingkungan  sekitar  khususnya masyarakat.
Selain itu pada prinsip independensi, PP. Mambaus Sholihin bebas dalam  proses  pelaksanaannya  dan  menerapkan  kebijakan-kebijakan terarah  yang  ditentukan  oleh  pesantren  itu  sendiri.  Adanya  tawaran pengembangan  eksternal  di  lingkungan  pesantrem  dinilai  memiliki  nilai yang  valid.  Adapun  prinsip  independensi  ( independency )  ini  juga berhubungan dengan prinsip GCG dalam perspektif Islam yaitu fathanah (kecerdasan).  Di  dalam  PP.  Mambaus  Sholihin  menerapkan  sebuah peraturan  mengenai  pembagian  kategori  santri  di  pondok  pesantren. Terakhir  pada  prinsip  kewajaran  dan  kesetaraan,  pada  PP.  Mambaus Sholihin terdapat peluang yang sama untuk seluruh bagian-bagian yang berkepentingan  dalam  mengantarkan  gagasan  yang  berguna  untuk mengembangkan pondok pesantern kedepannya.
Oleh  sebab  itu,  dalam  hal  ini  pengimplementasian  prinsip  GCG dalam  perspektif  Islam  dapat  dikatakan  sudah  dilaksanakan  dengan sangat baik, meski kedepannya tetap harus terus diperbaiki. Dengan hal ini,  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  diharapkan  tetap  menerapkan prinsip-prinsip  ini  dan  selalu  berusaha  mengembangkan  sistem  yang telah  dijalankan,  sehingga  prinsip  tersebut  bisa  terdefinisikan  secara lengkap  yang  nantinya  diharapkan  akan  memberi  dampak  yang  positif bagi kemajuan pondok pesantren.
Adapun  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  :  1)  bagi  Pondok Pesantren diharapkan ketika melaksanakan prinsip transparansi, Pondok Pesantren  Mambaus  Sholihin  harus  lebih  terbuka  kepada  stakeholder, agar nantinya akan terjalin hubungan yang berdampak positif atau saling menguntungkan.  Selain  itu,  hendaknya  ketika  penyusunan  laporan keuangan,  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  menggunakan  tolak ukur  yang  telah  digunakan  secara  umum  sebagaimana  pengelolaan keuangan  pondok  pesantren  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu,  peran bagian  pemerintahan  sangatlah  diperlukan  disini  guna  memberikan arahan  atau  bimbingan  kepada  bendahara  pondok  pesantren  untuk menambah  pengetahuan  mengenai  cara  menyusun  laporan  keuangan yang nyata dan sesuai kaidah.
2)  Bagi  Peneliti  Selanjutnya  yang  dapat  disarankan  agar kedepannya  bisa  memperluas  objek  yang  diteliti,  dalam  artian  tidak hanya  pada  Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  saja,  melainkan  juga pada  pondok  pesantren  lainnya  yang  ada  di  daerah  Gresik  dan
Audhie Ardah Anggita Rahmah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, Ambar Kusumaningsih
sekitarnya, yang tentunya dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda juga.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  N.  F.  (2018).  Pendidikan  Karakter  Mandiri  dan  Disiplin  Santri Pondok  Pesantren  Mambaus  Sholihin  Suci  Manyar  Gresik. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam , 16 (1), 109–126.
Cahya,  B.  T.  (2013).  Kilas  Kebijakan  Good  Corporate  Governance  pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia. La_Riba  (Jurnal  Ekonomi  Islam) , 7 (1), 15–28.
Haryanto, A., & Yeni, F. (2019). Analisis Publikasi dan Laporan Keuangan Lazismu Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Lazismu Menteng Jakarta Pusat). Jurnal Ekonomi Islam , 10 (2), 124–137. Huzila,  Z.,  &  Furqani,  A.  (2019). Adopsi  Good  Governance  dalam Pelaksanaan  Tata  Kelola  Pondok  Pesantren  Annuqayah  Lubangsa . Universitas Wiraraja.
Ihsan,  D.  N.  (2016).  Kualitas  Penerapan  Good  Corporate  Governance pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  serta  Pengaruhnya  pada Kinerja Keuangan. Jurnal Ekonomi Islam , 7 (2), 77–106. Ja’far,  A.  K.,  &  Munawir.  (2018).  Good  Corporate  Governance  pada Lembaga  Pendidikan  Pesantren:  Studi  pada  Pondok  Pesantren Universitas Islam Indonesia. AKADEMIKA , 23 (1), 197–216. Kompri.  (2018). Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pondok  Pesantren . Jakarta: Prenada Media.
Muid,  A.,  &  Ashari,  A.  H.  (2021).  Implementasi  Pembelajaran  Metode Syawir  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Penguasaan  Kitab  Kuning  di Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Wustho  Mambaus  Sholihin  Suci Manyar  Gresik. Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Pendidikan  Islam , 7 (7), 1–44. Muqorrobin,  M.  (2012). Fikih  Tata  Kelola  Organisasi  Laba:  Sebuah Pengantar . Purwokerto: Universitas Muhammadiyah. Nasir,  M.  R.  (2005). Mencari  Tipologi  Format  Pendidikan  Ideal,  Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Oktafia,  R.,  &  Basith,  A.  (2017).  Implementasi  Good  Corporate Governance  pada  Pondok  Pesantren  Sebagai  Upaya  Peningkatan Daya Saing. Jurnal Ekonomi Islam , 8 (1), 71–86.
Retno,  R.  D.,  &  Priantinah,  D.  (2012).  Pengaruh  Good  Corporate Governance  dan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responbility Terhadap  Nilai  Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2007-2010). Nominal:
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik)
Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 1 (2), 99–103.
Suaidah,  Y.  M.,  &  Rohmatillah,  E.  (2022).  Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  Governance  pada  Lembaga  Pendidikan  Pesantren.
SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara , 6 (1).
Syafe’i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam , 8 (1), 61–82. Yakin,  N.  (2014).  Studi  Kasus  Pola  Manajemen  Pondok  Pesantren  Al- Raisiyah di Kota Mataram. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 18 (1),
199–220.