## PERAN SERTA PESERTA PELATIHAN JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN MATA PELATIHKAN ANTI KORUPSI DI PUSAT PENGEMBANGAN ASN

## SATIA SUPARDY
Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara Email: satia.supardy@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  membemberikan  analisis atau  gambaran tentang peran peserta pelatihan jabatan analis kepegawaian dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi pada unit  kerjanya  masing-masing  melalui  pemberian  pembelajaran  mata  pelatihan  anti korupsi.   Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi leteratur  dari  buku-buku  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pokok pembahasan.  Adapun  instrumen  penelitiannya  adalah  membaca,  menganalisis,  menarik kesimpulan, dan peneliti sebagai instrumen kunci.  Sumber data penelitian ini adalah hasil studi letaratur bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber karya ilmiah yang  terkait  judul  pembahasanan. Adapun  hasilnya  adalah  membuat  analisis  atau  gambaran peran serta peserta pelatihan jabatan analis kepegawaian dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi melalui pembelajaran mata pelatihan anti korupsi yang kemudian bisa dijadikan panduan setelah kembali pada unit kerjanya masing.
Kata kunci: Peserta pelatihan, Mata pelatihan, dan bahaya Korupsi

## ABSTRACT
This study aims to provide an analysis or description of the role of personnel analyst training participants  in  efforts  to  eradicate  corruption  and  gratification  in  their  respective  work  units through the provision of anti-corruption training courses. This type of research is qualitative research using the method of studying literature from books and laws and regulations related to the subject matter. The research instruments are reading, analyzing, drawing conclusions, and researchers as key instruments. The data sources for this research are the results of literature studies originating from books, laws and regulations and sources of scientific work related to the title of the discussion. The result is to make an analysis or description of the role of personnel analyst training participants in efforts to eradicate corruption and gratification through learning anti-corruption  training  subjects  which  can  then  be  used  as  a  guide  after  returning  to  their respective work units.
Keywords: Training participants, training subjects, and the dangers of corruption

## PENDAHULUAN
Realitanya  kejahatan  korupsi  yang  terjadi  di  negara  Indonesia  telah  mengakibatkan kehancuran  multi  dimensi  seperti  kemiskinan,  pelemahan  hukum,  kriminalitas,  ekonomi, politik,  Pendidikan  dan  lain  sebagainya.  Pembahasan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji, menganalisis  dan  memberikan  gambaran  peran  serta  peserta  pelatihan  jabatan  analis kepegawaian  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui pembelajaran  mata  pelatihkan  anti  korupsi.  Berkaitan  dengan  peran  serta  peserta  pelatihan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi  sesuai  tugas  dan  fungsinya. Sebagaimana  amant  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  41  ayat  (5)  dan  Pasal  42 ayat   (5)  menegaskan  bahwa  tata  cara  pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dan  pemberian
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah,
Model pembelajaran peserta pelatihan aktif merupakan suatu model pembelajaran orang dewasa dalam memecahkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dilingkungan tempat kerja maupun dimasyarakat tempat tinggal, sehingga setelah mengikuti pelatihan diharapkan peserta mampu berperan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di unit kerjanya masing-masing.
Menurut  Veitzal  Rivai  (2004),  peranan  diartikan  sebagai perilaku  yang  diatur  dan diharapkan  seseorang  dalam  posisi  tertentu.  Selanjutnya  menurut  Ali  (2000)  peranan  adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal  atau  peristiwa.  Menurut  Soejono  Soekanto  dalam  buku  yang  berjudul  sosiologi  suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan  dan  peranan  adalah  untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tadak  dapat  dipisah-pisahkan  karena  yang  satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam pembuatan keputusan: 1)  Peranan  sebagai entrepreneur ,  dalam  peranan  ini  Mintzberg  mengemukakan  peranan entrepreneur  dimulai  dari  aktifitas  melihat  atau  memahami  secara  teliti  persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap. 2) Peranan sebagai penghalau gangguan ( disturbance handler ),  peranan  ini  membawa  atasan  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  organisasi  ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya. 3) Peranan sebagai pembagi sumber ( resource allocator ), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil  keputusan  kemana  sumber  dana  yang  akan  didistribusikan  ke  bagian-bagian  dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja  dan  reputasi.  4)  Peranan  sebagai  negosiator,  peranan  ini  meminta  kepada  atasan  untuk aktif berpatisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012).
Sebagaimana diketahui bahwa Pelatihan adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga pegawai operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Menurut Wahjono et  al.  (2019) pelatihan dan  pengembangan  memiliki  pemahaman  yang  hampir  sama,  karena tujuannya untuk meningkatkan keahlian, keterampilan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta agar mencapai tujuan individual sekaligus mencapai  tujuan  organisasi.  Pengertian  pelatihan  secara  sederhana  didefinisikan  oleh Pramudyo (2017) sebagai: “Proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerjaorang dalam  melakukan  pekerjaannya”.  Demikian  juga  Rachmawati  (2018)  menjelaskan  bahwa: "Pelatihan adalah sebuah wadah lingkungan bagi karyawan, dimana mereka memperoleh atau mempelajari sikap serta proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, agar karyawan semakin  terampil  dan  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab  dengan  semakin  baik,  sesuai dengan standar yang dibutuhkan".
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  pengertian  korupsi  adalah penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan,  organisasi,  yayasan,  dan sebagainya)  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.  Sementara  itu,  menurut  hukum  di Indonesia,  korupsi  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dengan  maksud  memperkaya  diri sendiri/orang  lain,  baik  perorangan  maupun  korporasi,  yang  dapat  merugikan  keuangan negara/perekonomian  negara.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi  tujuh  jenis,  yakni  kerugian  keuangan  negara,  penyuapan,  pemerasan,  penggelapan
dalam  jabatan,  kecurangan,  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta gratifikasi.  Dalam  arti  yang  luas,  pengertian  korupsi  adalah  penyalahgunaan  jabatan  resmi untuk  keuntungan  pribadi.  Semua  bentuk  pemerintah/pemerintahan  rentan  korupsi  dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh  dan  dukungan  untuk  memberi  dan  menerima  pertolongan,  sampai  dengan  korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti menentukan judul “ Peran Serta Peserta Pelatihan Jabatan Analis Kepegawaian Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pembelajaran Mata Pelatihkan Anti Korupsi Di Pusat Pengembangan ASN ”.

## METODE PENELITIAN
Subyek penelitian peran peserta pelatihan jabatan analis kepegawaian, Judul: Peran Serta Peserta  Pelatihan  Jabatan  Analis  Kepegawaian  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Melalui Pembelajaran Mata Pelatihkan Anti Korupsi Di Pusat Pengembangan ASN, tempat penelitian Kantor  Pusat  Pengembangan  Kepegawaian  ASN  Ciawi  Bogor,  Waktu  Penelitan  November 2022  –  Januari  2023,  metode  penelitian  kualitatif  pendekatan  studi  literatur,  dan  teknik pengumpulan data beberapa buku, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penelitian studi literatur dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
1. Hasil menelaah buku-buku keterkaitan pembahasan penelitian Penelaahan  buku-buku  dilakukan  melalui  membaca,  menelaah,  menganalisis  dan mengambil kesimpilan yang mendukung penelitian adalah sebagai berikut
Tabel 1. Hasil menelaah buku-buku yang berkaitan pembahasan penelitian No. Sumber Literatur/Buku Aspek Penelaahan Analisa 1. Hamalik , Oemar. 2014 . Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Rivai , Veithzal ( 2004 ).
Manajemen  Sumber  Daya Manusia  untuk  Perusahaan dari. Teori
kePraktik.
Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada. Danim , Sudarwan . 2010 .
Profesionalisasi  dan  Etika Profesi  Guru.  Bandung: Alfabeta Nizar , Samsul . 2002 . Filsafat  Pendidikan  Islam. Jakarta: Ciputat Pers
Peran peserta pelatihan Peserta pelatihan salah satu faktor yang membawa misi dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi.
2. Ahmadi , 1991 . Psikologi Sosial. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Tujuan pelatihan kepegawaian Tujuan  pelatihan  bukan hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  mencerdaskan pola  piker  tetapi  mampu
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Sadulloh . (2014). PEDAGOGIK (Ilmu Mendidik). Bandung: Alfabeta Kaswan . 2016 .  Teori-Teori Pelatihan dan Pengembangan. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Riniwati , Harsuko. 2016 .
Manajemen  Sumber  Daya Mnusia  Aktivitas  Utama dan. Pengembangan SDM). Malang : UB Press.
memberikan  bukti  nyata dilapangan. 3. Larasati , Sri. ( 2018 ). Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish. Dampak korupsi dan gratifikasi Bahaya korupsi akan berdampak terhadap sector ekonomi, politik, Pendidikan dan lainnya
4. Danim , Sudarwan . 2010 . Profesionalisasi  dan  Etika Profesi  Guru.  Bandung:
Alfabeta. Hamalik , Oemar. 2014 . Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Samsul Nizar . 2002 . Filsafat  Pendidikan  Islam. Jakarta: Ciputat Press. Mata pelatihan anti korupsi Pentingnya Pendidikan anti korupsi bagi aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintah.
Tabel 2. Hasil menelaah peraturan-perundangan yang berkaitan pembahasan
No. Sumber Literatur/Per-UU-an Aspek Penelaahan Analisa 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peran peserta pelatihan Peserta berperan bukan  hanya  untuk meningkatkan pengetahuan,  semata tetapi bagaimana mentransfer lingkungan kerja yang lebih  baik  menjadi pelalaksana pemerintahan yang bersih 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Peran  Serta  Masyarakat Tujuan pelatihan kepegawaian Pelatihan pada hakekatnya  bertujuan untuk  meningkatkan kinerja pegawai setelah Kembali
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Dan  Pemberian  Penghargaan  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kepada  unit  kerjanya masing-masing terhindar  dari  tindak pidana korupsi 3. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  juncto  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dampak korupsi dan gratifikasi Bahaya  korupsi  akan berdampak  terhadap perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dinasnya khususnya tindakan gratifikasi. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-undang  (UU)  Nomor  19
Tahun  2019  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Peraturan  Komisi  Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Mata  pelatihan  anti korupsi Pemberian mata Pendidikan anti korupsi  bagi  peserta akan memberikan penguatan dalam upaya  pemberantasan korupsi dan gratifikasi.

## Pembahasan

## 1. Hasil menelaah buku-buku yang berkaitan pembahasan penelitian
Pada  tabel  pertama  tampak  beberapa  aspek  yang  bisa  dilakukan  pelaksanaan pemberantasan korupsi dilingkungan birokrasi pemerintah harus menjadi teladan peran peserta pelatihan  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang  mewujudkan  keberhasilan  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  dan  gratifikasi.  Pertama,  Karena  pada  hakekatnya  peserta  pelatihan (didik) sumber utama akan memperkuat pemahamannya terhadap bahaya korupsi yang dapat diwujudkan dalam tugas kerjanya. Sebagaimana dinyatakan Sudarwan Danim (2010) “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Oleh karena itu keterlibatan peserta didik menjadi pentng dalam proses interaksi ditempat kerja dengan PNS lainnya  untuk  bahu  membahu  pemberantasan  korupsi  dan  gratifikasi.  Tranformasi  dari widyaiswara/pengajar  dalam  kelas  akan  tertanam  dan  terbawa  setelah  menyelesaikan pelatihannya.  Maka  sangat  jelas  peserta  pelatihan  merupakan  komponen  penting  untuk menterjemahkan  hasil  pembelajaran  di  kelas.  Benar  yang  dikatakan  Hamalik  (2004) menjelaskan  bahwa  “Peserta  didik  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  pengajaran, disamping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran”. Sedangkan Samsul Nizar (2002: 47) menjelaskan bahwa “Peserta didik merupakan orang yang dikembangkan”.
Kedua, Sesungguhnya tujuan penyelenggaraan pelatihan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan  aspek  mencerdaskan  pola  piker  ( mindset )  tetapi  mampu  memberikan  bukti  nyata dilapangan.  Penyelenggaraan  pelatihan  sasaranya  peserta  diharapkan  meningkatakan kompetensi, meliputi tiga unsur yang harus dimiliki ASN, kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Karena  kualitas  sumber  daya  manajemen  aparatur  (SDMA)  akan  tercermin  dari  kompetensi yang  dimiliki  masing-masing  individu  ASN  dalam  organisasi.  Kompetensi  ini  meliputi Knowledge (Pengetahuan), Skill (Keahlian) dan Attitude (Sikap). Pemerintahan di  era digital saat  ini  selalu  membutuhkan  pegawai  yang  berkompeten  di  bidangnya  untuk  meningkatkan kinerja  dan  tercapainya  visi  misi  organisasi.  Karenanya  peserta  didik  pada  umum  perlu
diberikan  pemahaman  baik  secara  kualitas  maupun  kuantasnya  untuk  mendewasakan intelektual yang dbuktikan dalam pelaksanaan dilapangan kerja. Demikian pula Ahmadi (1991) menegaskan pengertian peserta didik yaitu “Peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang  memerlukan  usaha,  bantuan,  bimbingan  orang  lain  untuk  menjadi  dewasa,  guna  dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu”. Bisa dimaknai peserta didik pelatihan jabatan analis kepegawaian belum dewasa memahami bahaya dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang perlu didewasakan melalui mata pelatihan anti korupsi. Menurut Sadullah,  (2014:  )  mengemukakan  4  (empat)  karakeristik  yang  dimaksudkan  antara  lain, Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik.  Keunikan  peserta  pelatihan  akan  mampu  mengimplementasikan  pengetahuan  yang didapat  selama  pembelajaran  dalam  menghadapi  permasalahan  dilapangan  sebagai  panduan pemecahannya.
Tolok  ukur  keberhasilan  pelatihan  salah  satunya  sejauhmana  para  peserta  mampu meningkatan  keterampilan  dan  keahliannya  yang  sebelumnya  menghadapi  kebuntuan  setiap menghadapi masalah dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi. Karenanya kegiatan pelatihan  merupakan  suatun  proses  untuk  meningkatan  kompetensi  para  pesertanya.  Hal  ini sejalan dengan pendapat Kaswan (2016) “Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan  karyawan”.  Juga  diperkuat  oleh  Riniwati  (2016)  “Pelatihan  merupakan aktivitas  atau  latihan  untuk  menigkatkan  mutu,  keahlian,  kemampuan  dan  keterampilan (dilakukan setelah dan selama menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu)”.
Ketiga, Bahaya korupsi akan berdampak terhadap berbagai sector seperti sektor ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain. Perilaku korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Korupsi mengakibatkan melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  negara,  menurunnya  investasi, meningkatnya  kemiskinan  serta  meningkatnya  ketimpangan  pendapatan.  Korupsi  juga  dapat menurunkan  tingkat  kebahagiaan  masyarakat  di  suatu  negara.  Untuk  menekan  laju  dampak korupsi pelaksanaan pelatihan bagi pegawai kaitan dengan pembahasan tindak pidana korupsi yang pada umumnya sasarannya berjangka pendek tetapi bukan berarti tidak berdampak untuk masa datang yang secara berkesinambungan. Karena pelatihan menggunakan prosedur secara sistematis mulai perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi sangat tepat menjadi pedoman. Sejalan  dengan  pendapat  Larasati  (2018)  “Pelatihan  ( training )  adalah  pendidikan  jangka pendek  yang  menggunakan  prosedur  sistematis  dan  terorganisir  sehingga  tenaga  kerja  non manajerial  mempelajari  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  untuk  tujuan  tertentu”.  Pada hakekatanya pelatihan pegawai semacam pembimbingan yang sebenarnya para peserta sudah memiliki  modal  dasar  hanya  menghadapi  kesulitan  dalam  praktek  dilapangan,  maka  perlu keahlian  melalui  pelatihan.  Secara  umum  masyarakat  membenci  tidakan  korupsi  tidak  tidak setiap orang atau PNS memiliki kemampuan pengetahuan dan kemauan untuk berperan secara aktif keterlibatan pencegahan korupsi.
Tindak pidana korupsi juga berdampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarat yaitu (a) mahalnya  harga  jasa  dan  pelayanan  publik,  (b)  pengentasan kemiskinan berjalan  lambat,  (c) terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, (d) meningkatnya kriminalitas, (e) solidaritas yang semakin langka. Dari segi hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur seperti perbuatan dalam melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana, untuk  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi,  serta  merugikan  negara  atau perekonomian negara itu sendiri. Dalam pemerintahan sendiri, korupsi berarti perilaku pejabat publik,  baik  politisi,  maupun  pegawai  negeri  yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal memperkaya  diri  atau  memperkaya  mereka  yang  dekat  dengannya,  dengan  cara menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang  telah  dipercayakan  kepada  mereka.  Menurut
Simamora  dalam  Sri  Larasati  (2018),  menyatakan  bahwa  “pelatihan  itu  diarahkan  untuk membantu para karyawan menunaikan pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik”. Demikian Mondy  dalam  Sri  Larasati  (2018),  menyatakan  bahwa  “pelatihan  bertujuan  meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan (jabatan) tertentu yang diduduki.
Keempat,  Pentingnya  Pendidikan  anti  korupsi  bagi  aparatur  negara  sebagai penyelenggara  pemerintah.  Urgensinya  pembelajaran  mata  pelatihan  anti  korupsi     kepada seluruh ASN adalah salah satu  unsur terpenting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan memasyarakatkan sikap anti korupsi serta gratifikasi.  Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat  strategis  sebagai  pelaksana  kekuasaan  dan  punya  wewenang  mengatur  keuangan negara.   Maka  diharapkan  pemberantasan  korupsi  dan  anti  korupsi  dimulai  dari  diri  ASN sendiri.  Kemudian baru menularkannya pada unsur lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun  2014  ditegaskan  bahwa  Pegawai  ASN  diserahi  tugas  untuk  melaksanakan  pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.   Ketiga tugas tersebut berikut : 1.Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan  Pegawai ASN, 2. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam  rangka  penyelenggaraan  fungsi  umum  pemerintahan  yang  meliputi  pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, dan 3. Tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa ( cultural and political development ) serta melalui pembangunan ekonomi   dan  sosial  ( economic  and  social  development )  yang  diarahkan  meningkatkan ksejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  harus  dilaksanakan  seluruh  ASN  secara  aktif adalah  upaya  pemberantasan  korupsi  dan  gratifikasi.  Pemahaman  terhadap  korupsi  dan gratifikasi  salah  satunya  melalui  penguatan  pengetahuan  pembelajaran  mata  pelatihan  anti korupsi  pada  setiap  penyelenggaraan  pelatihan.  Pendidikan  anti  korupsi dimasukan  kedalam mata  pelatihan  analis  kepegawaian  dinilai  menjadi  salah  satu  strategi pemberantasan korupsi karena dapat  menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter PNS  yang  professional  dan  bermoralitas  khususnya  ditempat  kerja.  Pendidikan anti korupsi adalah  program  pendidikan  tentang korupsi yang  bertujuan  untuk  membangun  dan meningkatkan  kepedulian  PNS  terhadap  bahaya  dan  akibat  dari  tindakan korupsi.  Presiden Jokowi,  menyatakan  “mengembangkan  budaya  antikorupsi  dan  menumbuhkan  rasa  malu menikmati  hasil  korupsi  merupakan  hulu  yang  penting  dalam  pencegahan  tindak  pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Tetapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga  merupakan  kunci  utama”,  Jakarta,  Rabu  (16/12/2020).  Merespon  pernyataan  Presiden Jokowi,  setiap  Pelatihan  Analis  Kepegawaian  yang  diselenggarakan  Pusat  Pengembangan Kepegawaian  ASN Badan Kepegawaian Negara  dimasukannya  mata pelatihan Anti  Korupsi yang wajib diikuti oleh peserta pelatihan.
Oleh karenanya ASN bagian yang tidak terpisahan dari masyarakan mempunyai  peran dan tanggungjawab dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi sesuai tugasnya. Jika memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Makna peran serta masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan  maupun  kelompok orang,  antara lain,  lembaga  swadaya masyarakat  dan organisasi masyarakat termasuk ASN.
Sehingga  peran  serta  peserta  Pelatihan  Jabatan  Analis  Kepegawaian  dalam  upaya pemberantasan korupsi  pada unit kerjanya masing-masing sangat  dibutuhkan sehingga dapat mencegah korupsi dan gratifikasi. Kepedulian peserta pelatihan dalam pemberantasan korupsi dampak penyampaian mata pelatihkan anti korupsi. Karena pada hakekatnya peserta pelatihan
(didik)  sumber  utama  akan  memperkuat  pemahamannya  terhadap  bahaya  korupsi.  Menurut Sudarwan Danim (2010) “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Oleh karena itu keterlibatan peserta didik menjadi pentng dalam proses interaksi ditempat kerja dengan ASN lainnya untuk bahu membahu pemberantasan korupsi dan gratifikasi.  Tranformasi  dari  widyaiswara/pengajar  dalam  kelas  akan  tertanam  dan  terbawa setelah menyelesaikan pelatihannya. Maka sangat jelas peserta pelatihan merupakan komponen penting  untuk  menterjemahkan  hasil  pembelajaran  di  kelas.  Benar  yang  dikatakan  Hamalik (2004) menjelaskan bahwa “Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, disamping  faktor  guru,  tujuan,  dan  metode  pengajaran”.  Sedangkan  Samsul  Nizar  (2002) menjelaskan bahwa “Peserta didik merupakan orang yang dikembangkan”.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan jabatan analis kepegawaian adalah suatu proses untuk mendapatkan keterampilan dan keahlian mengenai tugas fungsinya melalui  serangkaian  prosedur  yang  sistematis  untuk  meningkatkan  profesionalisme  sebagai ASN  dan  pelaksana  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya  terlibat  secara  aktif  teradap pemberantasan korupsi dan gratifikasi dilingkungan tempat kerja.

## 2.  Hasil  menelaah  peraturan-perundangan  yang  berkaitan  dengan  pembahasan penelitian
Hasil  penelitian  berdasarkan  studi  literatur  peraturan  perundang-undangan  disebutkan bahawa fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan  pemersatu  bangsa  yang  merupakan  amat  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (  UU  ASN).  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  harus dilaksanakan ASN secara aktif adalah upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi. Pertama, Peserta  berperan  bukan  hanya  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  semata  tetapi  bagaimana mentransfer lingkungan kerja yang lebih baik menjadi pelalaksana pemerintahan yang terhindar dari  tindakan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Pemahaman  terhadap  bahaya  korupsi  dan gratifikasi  salah  satunya  melalui  pemberian  penguatan  pengetahuan  pembelajaran  mata pelatihan  anti  korupsi.  Pendidikan  anti  korupsi dimasukan  kedalam  mata  pelatihan  jabatan analis  kepegawaian  dinilai  menjadi  salah  satu  strategi kebijakan  pembangunan  nasional pemberantasan  korupsi karena  dapat  menciptakan  ekosistem  budaya antikorupsi dalam membangun karakter ASN yang professional dan bermoralitas. Pendidikan anti korupsi adalah program  pendidikan  tentang korupsi yang  bertujuan  untuk  membangun  dan  meningkatkan kepedulian  ANS  terhadap  bahaya  dan  akibat  dari  tindakan korupsi.  Presiden  Jokowi, menyatakan  “mengembangkan  budaya  antikorupsi  dan  menumbuhkan  rasa  malu  menikmati hasil  korupsi  merupakan  hulu  yang  penting  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Pendidikan  antikorupsi  harus  diperluas  untuk  melahirkan  generasi  masa  depan  yang antikorupsi. Tetapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga  merupakan  kunci  utama”,  Jakarta,  Rabu  (16/12/2020).  Merespon  pernyataan  Presiden Jokowi,  setiap  Pelatihan  Analis  Kepegawaian  yang  diselenggarakan  Pusat  Pengembangan Kepegawaian  ASN Badan Kepegawaian Negara  dimasukannya  mata pelatihan Anti  Korupsi yang wajib diikuti oleh peserta pelatihan.
Kedua, Pelatihan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai setelah kembali ke unit kerjanya masing-masing terhindar dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi. ASN bagian yang tidak terpisahan dari masyarakan mempunyai tanggungjawab dalam upaya pemberantasan  korupsi  dan  gratifikasi  sesuai  tugasnya.  Jika  memperhatikan  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian  Penghargaan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Makna  peran  serta  masyarakat  adalah  keikutsertaan  secara  aktif  dalam  membantu  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat termasuk PNS.
Sehingga  peran  serta  peserta  pelatihan  jabatan  analis  kepegawaian  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  pada  unit  kerjanya  masing-masing  sangat  dibutuhkan  akan  dapat mencegah korupsi dan gratifikasi. Kepedulian peserta pelatihan dalam pemberantasan korupsi dampak pembelajaran mata pelatihkan anti korupsi. Karena pada hakekatnya peserta pelatihan (didik) sumber utama akan memperkuat pemahamannya terhadap bahaya korupsi.
Pelatihan bagi ASN dalam meningkatkan kompetensi sebagai Amanah Undang-Nomor 5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU  ASN),  harus  pengembangan  Sumber  Data Aparatur Sipil Negara mutlak dilakukan. Salah satunya, dengan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan  minimal  20  jam  per  tahun.  Maka  pelatihan  jabatan  fungsional  analis  kepegawaian sudah  merupakan  fardhu  ‘ain  bagi  PNS  untuk  melaksanakan  UU  ASN  tersebut.  Pelatihan sebagai  proses  pembelajaran  dalam  meningkatkan  kompetensi  yang  dalam  pembahasan  ini difokuskan peran serta pemberantasan korupsi bagi ASN. Oleh karena itu sebagai proses harus dijadikan program oleh setiap institusi pemerintah untuk meningkatkan keterampilan. Menurut Gary  Dessler  dalam  Sri  Larasati  (2018),  menyatakan  bahwa  “pelatihan  merupakan  proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk  menjalankan  pekerjaan  mereka”.  Kemudian  diperkuat  Edwin  B.  Flippo  dalam  Sri Larasati (2018), menyatakan bahwa “pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan  skill  seorang  karyawan  untuk  menerapkan  aktivitas  kerja  tertentu”.  Dari  beberapa pengertian  menurut  para  ahli  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  pejabat  analis kepegawaian  adalah  suatu  proses  untuk  mendapatkan  keterampilan  mengenai  pekerjaan, melalui  serangkaian  prosedur  yang  sistematis  untuk  meningkatkan  profesionalisme  sebagai aparatur negara dan pelaksana kebijakan pemerintah.
Ketiga, Bahaya korupsi akan berdampak terhadap perilaku aparatur dalam menjalankan tugas  dinasnya  khususnya  tindakan  gratifikasi.  Peran  peserta  pelatihan  analis  kepegawaian melalui mata pelatihan anti korupsi akan mampu memberikan penguatan pengetahuan tentang dampak tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam menjalankan tugas kedinasannya di unit kerja  masing-masing.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi tujuh  jenis,  yakni  kerugian  keuangan  negara,  penyuapan,  pemerasan,  penggelapan  dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam  arti  yang  luas,  pengertian  korupsi  adalah  penyalahgunaan  jabatan  resmi  untuk keuntungan pribadi. Tindak pidana yang dikategorikan menjadi tujuh jenis diatas akan sangat mungkin terjadi di semua Lembaga pemerintahan. Melalui penguatan materi anti korupsi yang diterima  peserta  pelatihan  sangat  membantu  untuk  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana korupsi.  Karena  pada  hakekatnya  setiap  PNS  mempunyai  kewajiban  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  sebagai  perwujudan  pelaksanaan  core  value  PNS  BerAKHLAK merupakan  akronim dari Berorientasi  Pelayanan,  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core value adalah  etika atau cita-cita pribadi  yang memandu anda saat membuat keputusan, membangun hubungan, dan memecahkan masalah. Mengidentifikasi nilai-nilai yang berarti bagi anda dapat membantu anda mengembangkan dan mencapai tujuan pribadi  dan  profesional Core  Values ASN  menjadi  titik  tonggak  penguatan  budaya  kerja. Penerapan nilai-nilai core values ASN diharapkan dapat mewujudkan PNS yang terhindar dari tindak pidana korupsi secara nyata.
Beratnya  korupsi  berbeda-beda,  dari  yang  paling  ringan  dalam  bentuk  penggunaan pengaruh  dan  dukungan  untuk  memberi  dan  menerima  pertolongan,  sampai  dengan  korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.
Menurut  Sayed  Hussein  Alatas  dalam  bukunya  “Corruption  and  the  Disting  of  Asia” menyatakan  “bahwa  tindakan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  korupsi  adalah  penyuapan, pemerasan,  nepotisme,  dan  penyalahgunaan  kepercayaan  atau  jabatan  untuk  kepentingan pribadi.” Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Korupsi selalu melibatkan lebih  dari  satu  orang.  2.  Korupsi  pada  umumnya  dilakukan  penuh  kerahasiaan.  3.  Korupsi melibatkan  elemen  saling  menguntungkan  dan  saling  berkewajiban.  4.  Pihak-pihak  yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum. Perilaku yang dikemukan Sayed Hussein Alatas sangat mungkin terjadi baik disektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Jadi  dengan demikian penguatan pemahaman bahaya korupsi  menjadi  kewajiban yang harus hidup  dalam  jiwa  PNS.  Santoso  (2003),  menyatakan  korupsi  sesungguhnya  mencuri  uang negara yang didapat dari pajak rakyat. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas  resmi  suatu  jabatan  secara  sengaja  untuk  memperoleh  keuntungan  berupa  status, kekayaan  atau  uang  untuk  perorangan,  keluarga  dekat  atau  kelompok  sendiri.  Konon  untuk memperoleh  jabatan  itu  ada  biayanya,  yang  dianggap  sebagai  kewajiban  oleh  pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. (Sam Santoso, 2003 : 14)16
Mengutip  Pusat  Edukasi  Antikorupsi  KPK,  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  terjadi penyebabnya  pada  umumnya  karena  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  Penyebab Internal yaitu: 1. Sifat serakah/tamak/rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. 2. Gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal  korupsi.  3.  Moral  yang  lemah.  Seseorang  dengan  moral  yang  lemah  mudah  tergoda untuk melakukan korupsi.
Faktor  Penyebab  Eksternal  seperti:  1.  Aspek  Sosial,  kehidupan  sosial  seseorang berpengaruh  dalam  mendorong  terjadinya  korupsi,  terutama  keluarga.  2.  Aspek  Politik, keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. 3. Aspek Hukum, sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. 4. Aspek Ekonomi, faktor ekonomi sering  dianggap  sebagai  penyebab  utama  korupsi.  5.  Aspek  Organisasi,  Faktor  eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Mengutip buku Pendidikan  Antikorupsi  oleh  Eko  Handoyo,  organisasi  bisa  mendapatkan  keuntungan  dari korupsi para anggotanya yang menjadi  birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi, pada akhirnya terjadi money politics dan lingkaran korupsi kembali terjadi.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Mengutip  Pusat  Edukasi  Antikorupsi  KPK,  teori  lainnya  soal  penyebab  korupsi disampaikan oleh peneliti Donald R Cressey yang dikenal sebagai Teori Fraud Tiangle (TFT). Teori  ini  muncul  setelah  Cressey  mewawancarai  250  orang  terpidana  kasus  korupsi  dalam waktu 5 bulan.  Dalam teori tersebut, ada tiga tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk  melakukan  korupsi,  yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan),  dan rationalization (rasionalisasi). Seseorang  memiliki  motivasi  untuk  korupsi  karena  tekanan, misalnya  motif  ekonomi  yang  menjadi  pelatuknya.  Namun  menurut  Cressey  tekanan  ini terkadang  tidak  benar-benar  ada.  Seseorang  cukup  berpikir  bahwa  dia  tertekan  atau  tergoda pada bayangan insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi.
Kedua adalah kesempatan. Contoh yang paling mudah ditemui adalah lemahnya sistem pengawasan  sehingga  memunculkan  kesempatan  untuk  korupsi.  Menurut  Cressey,  jika  dia tidak  melihat  adanya  kesempatan  maka  korupsi  tidak  bisa  dilakukan.  Ketiga  adalah rasionalisasi.  Cressey  menemukan  bahwa  para  pelaku  selalu  memiliki  rasionalisasi  atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku,  contohnya  "saya  korupsi  karena  tidak  digaji  dengan  layak"  atau  "keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil".
Keempat,  Pemberian  mata  Pendidikan  anti  korupsi  bagi  peserta  akan  memberikan penguatan dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi. Maaksud dengan pengendalian gratifikasi  aadalah  bagian  dari  upaya  pembangunan  suatu  sistem  pencegahan  korupsi dilingkungan  instusi  pemerintah.  Perilaku  gatifikasi dapat disebut  sebagai  akar  dari korupsi karena  pemberian gratifikasi berpotensi  memiliki  tujuan  terselubung untuk  menarik perhatian, tanam budi atau simpati yang bisa mendorong seorang  aparatur sipil berlaku tidak profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Jika  bekerja  tidak  professional  akan  menjadi penyebab kurang berkualitasnya pelayanan  publik adalah  faktor-faktor  seperti  SDM aparatur, organisasi  birokrasi,  tata  laksana,  pola  pikir,  kinerja  organisasi,  budaya  birokrasi,  inovasi birokrasi  dan  teknologi  informasi,  perilaku  birokrasi,  sistem  dan  strategi pelayanan,  dan kepemimpinan  yang  transaksional.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa  peran  peserta  pelatihan jabatan  analis  kepegawaian  akan  mampu  memberikan  kontribusinya  dalam  pemberantasan korupsi  maupun  gratifikasi  pada  unit  kerjanya  masing-masing  melalui  pembelajaran  mata pelatihan anti korupsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  bahwa  kesimpulan  dari  pembahasan  Peran  Serta  Peserta Pelatihan Jabatan Analis Kepegawaian Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pembelajaran Mata  Pelatihkan  Anti  Korupsi  Di  Pusat  Pengembangan  ASN  peserta  pelatihan  akan  mampu memberikan  kotribusinya  kepada  unit  kerja  masing-masing  dalam  upaya  pemberantasan korupsi  dan  gratifikasi.  Oleh  karenanya  pemberian  mata  pelatihan  anti  korupsi  sangat  tepat diberikan  pada  setiap  pelatihan  teknis  kepegawaian  bukan  hanya  diperuntukan  pelatihan jabatan analis kepegawaian semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A., & Rachmawati. 2018 . Hubungan soft skills dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Psikovidya ,
Adetyan,  A.,  Putra,  D.  P.,  Adiana,  F.,  &  Wahjono,  S.  I.  2019. Upaya  Meningkatkan Keberhasilan  Implementasi ERP Untuk Membangun Keunggulan  Bersaing Pada UKM Surabaya . In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun
Ahmadi, Abu. 1991 . Ilmu Pendidikan . Jakarta: PT Rineka Cipta Ali, Muhammad, 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta : Sinar. Grafika
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Arikunto, Suharsimi. 2015. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi. Aksara. Adami Chazawi. 2002,SH. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta: Raja Danim, Sudarwan. 2010. Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru. Bandung: Alfabeta Hamalik, Oemar. 2014. Kurikulum dan Pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara. Larasati, Sri. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish Kaswan. 2016. Teori-Teori Pelatihan dan Pengembangan . Bandung: Penerbit Alfabeta. Nizar,Samsul. 2002. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pers
Pramudyo, G. N. 2017. Etika ilmiah dan penelitian . Malang: Universitas Brawijaya. diakses pada 11 Januari 2019
Riniwati, Harsuko. 2016. Manajemen  Sumber  Daya  Mnusia  Aktivitas  Utama  dan. Pengembangan SDM . Malang : UB Press Rivai,Veithzal.  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan  dari.  Teori  ke Praktik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Sadulloh, Uyoh. 2010. Pedagogik (Ilmu Mendidik). Bandung: Alfabeta. Sri, Larasati. 2018. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan  Pertama.  Yogyakarta: CV.Budi Utama.
Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu  Sosial  Transformatif,  Wacana  Korupsi  Sengketa  antara  Negara  dan  Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117.
Thoha, Miftah. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.