## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.IV., No.2, Oktober 2019 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw

## ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH DAERAH OTONOMI BARU
(Studi Kasus DOB Buton Utara Pemekaran dari Kabupaten Muna)
Mitra Sanjaya 1) ,R. Marsuki Iswandi 2) , La Ode Geo 3)
1) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO
2) Fakulas Pertanian dan Pascasarjana UHO
3) Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO Email: ppwjurnal@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine  the development of Economic  Performance in North Buton Regency;   knowing   the   progress   of   the   North   ButonRegency     Public   Service   Performance;   and knowing   the   Development   of   Regional   Infrastructure   as   a   basic   service   facility   in   North   Buton Regency  consisting  of   6 (six)   Subdistricts,  that   is  Kulisusu,   Bonegunu,   Kulisusu Barat,   Kulisusu Utara,   Kambowa,   and   Wakorumba.  This   study  uses   an   analysis   of   the   development   of   regional economic performance, analysis of public service performance, and analysis of regional infrastructure development. The results showed that (1) the average development of GRDP on the basis of constant prices before expansion is 5,52 percent and after expansion of 8.23 percent and the average growth rate of Regional Original Income has grown by 16,03 percent; (2) The ratio of the availability of educational facilities for elementary and junior high school levels before expansion is 73.61 percent while after division is 78,32 percent and the availability of health facilities before pemekaran is 5,5 percent while after division is 12.5 percent; (3) growth in the number of education facilities before expansion by 3,7 percent and after division of 4.4 percent, the development of the number of health facilities before pemekaran was 6.1 percent and after expansion of 15,3 percent, the development of religious   facilities   before   expansion   was   2,7   percent   and   after   expansion   3,5   percent,   and   road infrastructure the average growth before expansion is a paved road of 6 percent and not paved 8,54 percent, while after expansion the average paved road growth is 34.89 percent, while the average growth of non-asphalt roads is 17,83 percent.

## Keywords: Economic Performance, Public Service, and Regional Infrastructure

## ABSTRAK
Penelitianinibertujuan mengetahui   perkembangan Kinerja   Ekonomi wilayahKabupaten  Buton   Utara;  mengetahui  perkembangan  Kinerja   Pelayanan PublikKabupaten   Buton   Utara;   serta   mengetahui   Perkembangan   Infrastruktur Wilayah sebagai fasilitas pelayanan dasar di Kabupaten Buton utara yang terdiri dari     6   (enam)   Kecamatan,   yaitu  Kulisusu,   Bonegunu,  Kulisusu   Barat,   Kulisusu Utara, Kambowa, dan Wakorumba . Penelitian ini menggunakan analisis perkembangan kinerja ekonomi   wilayah,   analisis   kinerja   pelayanan   publik,   serta   analisis   perkembangan   infrastruktur wilayah.  Hasilpenelitianmenunjukanbahwa   (1)   rata-rata     perkembangan   PDRB   atas   dasar   harga konstan sebelum pemekaran sebesar 5,52 persen dan setelah pemekaran sebesar 8,23 persen dan laju rata–rata  pertumbuhan  Pendapatan Asli  Daerah  mengalami perkembangan sebesar 16,03  persen; (2) Rasio ketersediaan sarana pendidikan untuk jenjang SD dan SMP sebelum pemekaran sebesar 73,61 persen  sedangkan   sesudah   pemekaran   sebesar   78,32  persen  serta  ketersediaan   sarana  kesehatan sebelum   pemekaran   sebesar   5,5   persen  sedangkan   sesudah   pemekaran   sebesar   12,5  persen;   (3) pertumbuhan   jumlah   Sarana   pendidikan   sebelum   pemekaran  sebesar   3,7   persen   dan   sesudah pemekaran sebesar 4,4 persen,  perkembangan jumlah sarana kesehatan sebelum pemekaran  sebesar 6,1 persen dan sesudah pemekaran sebesar 15,3 persen, perkembangan  sarana peribadatan sebelum pemekaran sebesar 2,7 persen dan sesudah pemekaran sebesar 3,5 persen, serta infrastruktur jalan rata- rata pertumbuhan sebelum pemekaran yaitu jalan diaspal sebesar 6 persen dan tidak diaspal 8,54 persen,   sedangkan   setelah   pemekaran   rata-rata   pertumbuhan   jalan   diaspal   sebesar   34,89   persen, sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan jalan yang bukan aspal sebesar 17,83 persen .

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang
No.32/2004   tentang   Otonomi   Daerah,   banyak daerah   di   Indonesia   yang   mengusulkan   diri untuk   menjadidaerah   otonom   baru   dengan tujuanmendapatkan   kewenangan   yang   lebih besar   dalam   mengupayakanpembangunan   dan kesejahteraan   bagi   daerahnya.   Pembentukan daerah   otonomi   baru   atau   yang   biasa disebutpemekaran   daerah   memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahmasing-masing. Hal ini tertuang   dalam   Undang-Undang   No.   23 Tahun2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan   bahwa   daerah   memiliki wewenang   untuk   mengelola   dan   memelihara sum2ber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru dari suatu wilayah   administratif,   sebagai   suatu proses penyelenggaraan desentralisasi   dan   atau   otonomi daerah, untuk meningkatkan pelayanan   kepada   masyarakat,   dan pemerintah daerah diberi kesempatan   untuk   mewujudkan keinginan masyarakat
dan pemerintah   daerah   itu   sendiriuntuk mengelolah   potensi   daerah,   efisiensi ekonomi   dalam   aktivitas-aktivitas perencanaan,pengambilan keputusan, pengadaan   pelayanan   masyarakat, dan   pelaksanaan   pembangunan. Pemekaran wilayah berupa pembentukan   daerah   otonom   baru, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78   Tahun   2007  Bab   II,   pembentukan daerah dapat berupa daerah provinsi atau   daerah   kabupaten/kota,   yang mana pada Ayat ke (2) pembentukan daerah   kabupaten/kota   merupakan pemekaran   dari   satu   kabupaten/kota menjadi   dua   kabupaten/kota   atau lebih. DOB   dibentuk   agar   wilayah   tersebut dapat mengembangkan diri berdasarkan potensi lokal   yang   dimiliki   sehingga   kesenjangan ekonomi   dapat   dikurangi   dan   aspek-aspek kesejahteraan   lain   dapat   dicapai.   Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek, serta mempermudah   masyarakat   untuk   memperoleh akses   pelayanan   berbagai   bidang   kehidupan,
sehingga   kesejahteraan   di   segala   bidang   pun diharapkan bisa diwujudkan. ( Arianti, 2016).
Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud   dari   upaya     pemerintah   untuk memberikan   pelayanan   yang   lebih   maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya   pemekaran   wilayah   masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena pelayanan   langsung   dilaksanakan   oleh pemerintah daerah. Dengan semangat otonomi daerah   itu   pulalah   muncul   wacana-wacana melakukan   pemekaran   wilayah,   yang   dapat mempercepat   pelaksanaan   pembangunan, meningkatkan   pelayanan   publik   kepada masyarakat   dan   mampu   meningkatkan kesejateraaan   masyarakat.   Pemekaran   wilayah harus   benar-benar   dilakukan   untuk mendekatkan   pelayanan   pemerintah   pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga   akan   tercipta   pelayanan   berkualitas yang   ditunjukkan   dengan   kemajuan   suatu daerah otonom (Roekminiati, 2014) Otonomi   daerah   adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada   pemerintah   daerah   yang bersifat   operasional   dalam   rangka sistem birokrasi pemerintah. Otonomi daerah sebagai salah satu paradigma pembangunan sarat dengan permasalahan dalam setiap
pelaksanaannya,   Namun   ditengah permasalahan   yang   timbul,   otonomi dirasa   memberikan   pemikiran   positif dalam   konteks   pengembangan wilayah.   Terdapat   beberapa   dampak positif   pemberlakukan   otonomiyaitu 1).
Otonomi
memungkinkan terlaksananya bottom   up   planning secara signifikan; 2) Otonomi daerah mengikis   rantai   birokrasi   yang dirasakan   menghambat   pelayanan kepada  masyarakat.3).   Otonomi   juga akan dapat meberdayakan partisipasi masyarakat   yang   lebih   besardalam pembangunan
sehingga pembangunan   akan   berjalan   sesuai dengan   kebutuhan   di   daerahnya. (Sudantoko, 2003) Menurut
Emerson Marinhoa, Guaracyane   Campelob,   João   Franc¸aa,   Jair Araujoca   (2017),   infrastruktur   merupakan komponen   atau   modal   penting   bagi pertumbuhan   ekonomi   suatu   Negara,   potensi infrastruktur berpengaruh terhadap ketenagakerjaan,   sehingga   berpengaruh terhadap   perkembangan   sektor   ekonomi.   Dan hal   ini   akan   meningkatkan   atau

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
mengembangkan   kegiatan   ekonomi   dan mendorong mengurangi kemiskinan.
Pemekaran   merupakan   bagian   dari penguatan   ketahanan   nasional,   yang   di implementasikan melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat UU secarakonstitusional maupun   legal   diarahkan   sebagai   akselerasi terwujudnyakesejahteraan   masyarakat   melalui peningkatan   pelayanan,   pemberdayaan danperan serta masyarakat (Pohan, 2015)
Tujuan   pemekaran   wilayah   adalah untukmensejahterakan masyarakat yang ada di dalam   suatuwilayah,   agar   dapat   mengejar ketertinggalannyadengan   daerah   yang   lain. Dengan   pemekarandiharapkan   masyarakat merasakan peningkatan pelayanan, memudahkan untuk mengaksespelayanan yang diberikan   oleh   pemerintah   daerahsehingga kesejahteraan   akan   tercapai.   Salah   satuukuran kesejahteraan   adalah   pendapatan   per   kapita. (Riani, 2012)
Hofman et   al (2005)   mengatakan pemekaran   daerah   itudimaksudkan   untuk mendekatkan   pelayanan   publik   kepada   para konstituennya.
Oleh karena di
antarakabupaten/kota   terdapat   perbedaan kebutuhkanpelayanan publik dengan karakteristik   yang   berbeda,maka   seyogyanya daerah   kota   dimekarkan   darikabupaten induknya   agar   masing-masing   daerahdapat berspesialisasi dalam penyediaaan pelayananpublik   yang   sesuai   dengan karekteristik
kebutuhanmasyarakatnya.
Pengembangan   pusat-pusat   pertumbuhan regional   memiliki   Berdampak  langsung  pada pertumbuhan
ekonomi sub-regional melaluihubungan ekonomi dan   sosial: urbanisasi, industripembangunan, pertumbuhan per   kapita,   jumlah   yang   lebih   tinggi  sarana lembaga   pendidikan   dan   sebagainya.(   Sang- arun, 2013) .
Pengembangan infrastruktur diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih   tinggi.   Pertumbuhan   ekonomi   dan pembangunan infrastruktur yang menunjukkan pola saling terkait. Pembangunan infrastruktur tidak   secara   langsung   mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih mendorong peningkatan investasi. Karena itu, peningkatan infrastruktur   pembangunan   ke   daerah-daerah dengan   pertumbuhan   ekonomi   rendah diharapkan menjadi stimulus untuk peningkatan investasi   di   daerah   itu   akan   berdampak   pada pertumbuhan   ekonomi.   (   Jumadi,   2013) Selanjutnya  Demurger (2001) mengungkapkan bahwa sarana transportasi khsususnya jalan dan prasaranatelekomunikasi   akan   memacu pertumbuhan wilayah dan memecah gap yang memicuketimpangan wilayah.
Proses   desentralisasi   dan   otonomi daerah   memberikan   dampak   positif bagi   pengembangan   wilayah   yaitu mempercepat perkembangan ekonomi   kabupaten/   kota   yang   baru dibentuk (Muta’ali, 2011). Selanjutnya Simangunsong   (2011),   menyatakan sejatinya pemekaran daerah berdampak   positif   bagi   tumbuhnya pusat-pusat   pertumbuhan   baru. Pemekaran   wilayah   sebagai   salah satu   bentuk   pengembangan   wilayah disatu   sisi   akan   mendorong pertumbuhan   ekonomi   disisi   lain menciptakan pusat-pusat pertumbuhan   ekonomi   yang   juga akan   diikuti   oleh   pembangunan wilayah.   Kegiatan   pembangunan tersebut   berupa   pembangunan   pada infrastruktur, transportasi, komunikasi dan   kelembagaan   sosial   yang meningkatkan   daya   tarik   daerah. Implikasi   terhadap   kegiatan   ekonomi masyarakat   adalah,   pada   satu   sisi produk   yang   ada   dari   pusat pertumbuhan   akan   digunakan   pada kegiatan   ekonomi   yang   ada   pada daerah   sekitarnya,   sedangkan   sisi lainnya   hasil   dari   kegiatan   ekonomi yang   ada   di   daerah   sekitar   tersebut akan   mempunyai   peluang   untuk digunakan   pada   pusat  pertumbuhan. Kondisi   ini   akan   menciptakan hubungan   timbal   balik   yang   akan menjadi generator bagi pertumbuhan perekonomian daerah (Sagala, 2009). Sebagai   salah   satu   bentuk pengembangan   wilayah,   pemekaran wilayah diharapkan dapat memperkecil   kesenjangan   antar wilayah (regional   disparity) ,   serta dapat menyeimbangkan pertumbuhan   dan   perkembangan antar wilayah (Muta’ali, 2011).
Peran   yang   ditentukan   dari   tingkat pemerintahan   yang   terdesentralisasi   dalam fungsi   alokasi   anggaran   yang   sangat   besar karena   banyak   layanan   publik   tidak   mungkin seragam   di   suatu   daerah.   Dengan   demikian, peningkatan   kesejahteraan   akan   ditingkatkan dengan proses desentralisasi karena masyarakat dapat   memiliki   layanan   publik   dan  Anggaran sesuai   dengan   kondisi   masyarakat   di   wilayah tersebut. (Philip, 2012).
Pembangunan   ekonomi   yang merata   dalam   hal   ini   peningkatan PDRB   dan   juga   peningkatan   indeks pembangunan   Manusia.Sedangkan data   peningkatan   PDRB   Buton   Utara

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
atas dasar harga konstan 2010 Tahun 2010-2016   adalah   relatif   rendah dimana pada  Tahun  2010  nilai  PDRB sebesar 1.194.945,13 juta rupiah dan mengelami peningkatan yang kurang signifikan
pada tahun-tahun berikutnya   yaitu   pada   Tahun   2011 nilai   PDRB   sebesar   1.308.885.40, kemudian   pada   tahun   2012   sebesar 1.423.852,51,   Tahun   2013   sebesar 1.549.525.44,   Tahun   2014   sebesar 1.698.126,75,   Tahun   2015   sebesar 1.768.238,60   sedangkan   pada   Tahun 2016   adalah   sebesar   1.875.125,19.
(BPS. Buton Utara, 2017)

## Tujuan Penelitian
Tujuan   penelitian   ini   adalah   sebagai berikut:
1. Mengetahui perkembangan  Kinerja Ekonomi  wilayahKabupaten  Buton Utara.
2. Mengetahui  perkembangan  Kinerja Pelayanan   PublikKabupaten   Buton Utara 3. Mengetahui Perkembangan Infrastruktur Wilayah   sebagai fasilitas   pelayanan   dasar   di
Kabupaten Buton utara.

## METODE PENELITIAN

## a. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten   Buton   Utara   Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari  6 (enam)   Kecamatan,  yaitu   Kecamatan Kulisusu,   Kecamatan   Bonegunu, Kecamatan   Kulisusu   Barat,   Kulisusu Utara,   Kecamatan   Kambowa,   dan
Kecamatan Wakorumba.Waktu pelaksanaan penelitian ini
dilaksanakan   mulai   dari   bulan   April 2018Sampai dengan Bulan Juni2018 .

## b. Sumber Data
Data sekunder diperoleh dari instansi dan dinas-dinas   terkait   dengan   penelitian.   BPS, Bappeda,   SKPD   Kabupaten   Buton  Utara  dan hasil   penelitian   terdahulu.  Data   penelitian meliputi data sebelum pemekaran (1998-2007), sedangkan   data   setelah   pemekaran   digunakan data   mulai   tahun   2008-2017.   Data   sekunder yang   dikumpulkan   adalah   data   infrastruktur jalan,   infrastruktur   pendidikan,   infrastruktur
kesehatan,   infrastruktur   ekonomi   dan   data sekunder   lainnya   yang   digunakan   sebagai gambaran bagaimana perkembangan Kabupaten Buton Utara setelah pemekaran wilayah.
c. Teknik Analisis Data
Analisis   yang   digunakan   dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Ketersediaan   fasilitas   pelayanan   publik (fasilitas pendidikan dan kesehatan) sebelum dan   setelah   pemekaran,   dapat   dianalisis dengan   menggunakan   analisis   rasio perbandingan yaitu :
a. Rasio  fasilitas  pendidikan untuk 10.000 penduduk :
r = 000 . 10 x JP JFPT Keterangan :
JFPT = Jumlah fasilitas pendidikan
tertentu JP = Jumlah penduduk R = Rasio fasilitas pendidikan untuk10.000 penduduk b. Rasio   fasilitas   kesehatan   untuk   10.000 penduduk :
r = 000 . 10 x JP JFK Keterangan : JFK = Jumlah fasilitas kesehatan
JP = Jumlah penduduk R = Rasio fasilitas kesehatan
untuk10.000 penduduk
( BAPPENAS, 2007).
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan   ekonomi   dapat   didekati dengan   menghitung   pertumbuhan   PDRB   atas dasar harga konstan.
G = PDRB t - PDRB t-1 x 100%
PDRB t-1
PDRB t = PDRB   atas   dasar   harga konstan pada tahun t PDRB t-1 = PDRB   atas   dasar   harga konstan   pada   tahun   t-1
(tahun sebelumnya)

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
3. Produk   Domestik   Regional   Bruto   (PDRB)
Perkapita
PDRB   perkapita   dihitung   dengan   cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah   penduduk   yang   digunakan   untuk membagi   adalah   jumlah   penduduk   pada pertengahan   tahun.   Berdasarkan   PDRB perkapita   dapat   diketahui besarnya   pendapatan yang   dihasilkan   oleh   setiap   penduduk   di   suatu daerah.
PDRB Perkapita t = PDRB t Jumlah Penduduk t 4. Pertumbuhan Infrastruktur Wilayah
G = JIT t - JIT t-1
x 100%
JIT t-1
Keterangan:
JIT t
= Jumlah   Infrastrukutr   Tertentu
pada tahun t
PDRB t-1 = Jumlah   Infrastrukutr   Tertentu pada   tahun   t-1   (tahun sebelumnya)
5. Rata-Rata Pertumbuhan Infrastruktur Wilayah
Untuk   Rumus   yang   digunakan   untuk melihat rata-rata pertumbuhan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:
r = {(Pt /Po) (1/n) -1} x 100
dimana: r = Rata-rata pertumbuhan Pt     =  Jumlah data  pada tahun terakhir Po  =  jumlah data pada tahun awal n = selisih tahun Pt dengan P
dimana:
r = Rata-rata pertumbuhan Pt =  Jumlah data  pada tahun terakhir Po  =  jumlah data pada tahun awal n   =  selisihtahun Pt dengan P

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis

## Perkembangan   Kinerja Ekonomi Wilayah
Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, selaras dan diarahkan agar   dapat   berlangsung   secara   berdaya   guna dan   berhasil   guna   di   seluruh   tingkat administrasi   pemerintahan.   Salah  satu  refleksi dari   pembangunandaerah   tersebut   adalah pembangunan   ekonomi   daerah   yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota (Elly, 2013).
Perkembangan   PDRB   kabupaten   Buton   Utara Atas   dasar   harga  berlakuMenurut   lapangan Usaha   Tahun   1998   sampai   2017dapat   dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. menunjukan bahwa rata- rata     perkembangan   PDRB   atas   dasar   harga konstan   di   Kabupaten   Buton   Utara   sebelum pemekaran   sebesar  5,52  persen   dan   setelah pemekaran   sebesar   8,23   persen,   hal menunjukan   bahwa   adanya   peningkatan  di sektor   perekonomian   sebesar  2,71  persen. Peningkatan   yang   signifikan   terjadi  pada sektorBangunan/konstruksi  yaitu   mengalami peningkatan  sebesar  4,44  persen,   sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Buton Utara yang   mengalami   peningkatan  yang   terkecil adalah sektor  Perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar1,24 persen.
Tabel   1.   Perkembangan  PDRB  Kabupaten  Buton  Utara  Atas  Dasar Harga   Konstan Menurut Lapangan usaha.
No Lapangan Usaha Pertumbuhan (%) Tingkat perkembangan (%) Sebelum pemekaran (1998-2007) Setelah pemekaran (2008-2017) 1 Pertanian 3,96 5,93 1,97 2 Pertambangan dan penggalian 8,80 12,16 3,36 3 Industri pengolahan 7,77 9,37 1,60 4 Listrik, Gas dan Air bersih 5,49 8,63 3,14 5 Bangunan 6,83 11,27 4,44 6 Perdagangan, hotel dan restoran 8,40 9,64 1,24 7 Pengangkutan dan komunikasi 8,43 11,71 3,28 8 Keuangan,   persewaan   dan   jasa perusahaan 6,32 9,54 3,22 9 Jasa-jasa 4,29 8,32 4,03 PDRB 5,52 8,23 2,71
Apabila   dilihat   dari   Atas   Dasar   Harga Berlaku   (ADHB)   struktur   perekonomian Kabupaten   Buton   Utara   juga   mengalami peningkatan.   Perkembangan   Produk Domestik   Regional   Bruto   (BDRB)
Kabupaten   Buton   Utara   atas   dasar   harga berlaku   pada   tahun  1998-2007  sebelum pemekaran   dan   tahun   2008-2017  sesudah pemekaran dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Perkembangan PDRB Kabupaten Buton Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan usaha tahun 1998-2007 sebelum pemekaran dan tahun 2008-2017 sesudah pemekaran
No Lapangan usaha Pertumbuhan (%) Tingkat perkembangan (%) Sebelum pemekaran (1998-2007) Setelah pemekaran 2008-2017 1 Pertanian 7,34 9,40 2,06 2 Pertambangan dan penggalian 5,47 16,80 11,33 3 Industri pengolahan 7,38 14,55 7,17 4 Listrik, Gas dan Air bersih 6,51 11,63 5,12 5 Bangunan 5,67 15,05 9,38 6 Perdagangan, hotel dan restoran 6,85 12,72 5,87 7 Pengangkutan dan komunikasi 8,29 13,40 5,11 8 Keuangan,   persewaan   dan   jasa perusahaan 9,51 11,14 1,63 9 Jasa-jasa 5,69 10,97 5,28 PDRB 6,7 11,60 4,9 Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan   Tabel   3.   menunjukan rata-rata   pertumbuhan   PDRB   perkapita sebelum   pemekaran   berdasarkan   harga konstan   adalah   sebesar  3,3  dan   setelah pemekaran   rata-rata   pertumbuhan   PDRB perkapita   berdasarkan   harga   konstan setelah pemekaran adalah sebesar 5,4 dalam hal   ini   mengalami   peningkatan   setelah pemekaran   yaitu   sebesar  2,1.   Sedangkan
rata-rata   pertumbuhan   PDRB   perkapita berdasarkan   harga   berlaku   sebelum pemekaran   yaitu   sebesar  4,6    kemudian seteleh   pemekaran   rata-rata   pertumbuhan mengalami penigkatan sebesar 8,69. Dalam hal   ini   mengalami   peningkatan   yang signifikan   untuk   PDRB   perkapita berdasarkan   harga   berlaku   setelah pemekaran yaitu sebesar 4,09.
Tabel  3. Perkembangan PDRB  Perkapita  Kabupaten Buton Utara 1998-2007  sebelum pemekaran dan tahun 2010-2016 sesudah pemekaran.
N o Uraian Rata-rata Pertumbuhan (%) Tingkat perkembanga n (%) Sebelum pemekaran ( 1998-2007) Setelah pemekaran ( 2008-2017) 1 PDRB Perkapita ADHK 3,3 5,4 2,1 2 PDRB perkapita ADHB 4,6 8,69 4,09 Menurut Murniati (2017) Pendapatan   per   kapita   adalah   pendapatan rata-rata penduduk suatu Negarapada waktu tertentu,   yang   biasanya   satu   tahun.   Nilai diperoleh   dari   membagi   nilaiProduk Nasional   Bruto   atau   Produk   Domestik Bruto tahun tertentu dengan jumlahproduk pada tahun tertentu.
Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan pertumbuhan PAD Kabupaten Buton Utara sebelum   mengalami   pemekaran,   tingkat pertumbuhan   yang   tertinggi   terjadi   pada
Tahun   2002   yaitu   sebesar   33,05persen dengan   nilai   PAD   sebesar   687.768,547   , kemudian   pada   tahun   2003   mengalami pertumbuhan sebesar 31,97 persen dengan besaran   PAD   senilai   907,692,307, kemudian   pada   Tahun   2005   besaran   PAD senilai 1,030,769,230 dan pada Tahun 2006 mengalami   pertumbuhan   sebesar   11,94 persen   dengan   besaran   PAD   senilai 1,153,846,153, untuk pertumbuhan rata-rata PAD   Kabupaten   Buton   Utara   sebelum pemekaran yaitu 18,20 persen.
Tabel 4.  Laju Pertumbuhan  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 1998 - 2007 (sebelum pemekaran )
No. Tahun PAD Pertumbuhan ( %) 1 1998 350.076.654 - 2 1999 395.076.378 8 3 2000 423.076.918 10 4 2001 516.923.076 22,2 5 2002 687.768.547 33,05 6 2003 907.692.307 31,97 7 2004 1.130.769.230 24,57 8 2005 1.030.769.230 -8,84 9 2006 1.153.846.153 11,94 10 2007 1.345.643.879 9,7 Pertumbuhan Rata-rata 18,20
Sumber : BPS Muna (Data diolah), 2018
Berdasarkan   Tabel   5.   yang merupakan   gambaran   pertumbuhan   PAD Kabupaten   Buton   Utara   sesudah pemakaran,   pada   Tahun  2010  untuk   nilai PAD yaitu senilai 5.580.063.443mengalami pertumbuhan pada Tahun 2011 sebesar  9,8 persen   dengan   nilai   PAD   sebesar 6.130.063.443  kemudian pada Tahun 2012 mengalami   pertumbuhan   yang   sangat signifikan   yaitu   sebesasar  72,9  persen dengan   nilai   PAD 10.600.881.731 selanjutnya   pada   Tahun   2013  nilai   PAD yaitu  9.826.179.237 mengalami penurunan sebesar  -7,3  persen, kemudian pada Tahun 2014  mengalami   penurunan   sebesar  -5,2 persen   dengan   nilai   PAD   yaitu
9.307.044.123selanjutnya pada tahun 2015 meningkat   sebesar   63   persen   dengan   niai PAD   sebesar   15.256.538.521    untuk pertumbuhan   rata-rata   PAD   Kabupaten Buton   Utara   setelah   pemekaran   adalah 17,41 persen.
Tabel 5.  Laju Pertumbuhan  Pendapatan Asli   Daerah   Kabupaten   Buton   Utara Tahun 2008 - 2017 (sesudah pemekaran )
No. Tahun PAD Pertumbu han  ( %) 1 2008 3.987.895.345 - 2 2009 4.674.876.998 7,7 3 2010 5.580.063.443 6 4 2011 6.130.063.443 9,8
5 2012 10.600.881.731 72,9 6 2013 9.826.179.237 -7,3 7 2014 9.307.044.123 -5,2 8 2015 15.256.538.521 63 9 2016 10.873.843.321 -28,7 10 2017 12.457.857.345 15 rata-rata 17,41 Sumber : BPS Buton Utara, (Data Diolah)
Analisis Kinerja Pelayanan Publik
a Fasilitas pendidikan Sebelum dan Setelah Pemekaran
Fasilitas pendidikan termasuk dalam salah satu fasilitas sosial yang merupakan kebutuhan   bagi   penduduk   suatu   wilayah untuk   memfasilitasi   aktivitas   kehidupan sehari-hari.   Fasilitas   pendidikan   yang menjadi   prioritas   penunjang   dalam melengkapi   pemenuhan   ketersediaan infrastruktur   sosial   di   suatu   pemukiman (Henlita, 2013).
Rasio   ketersediaan   sarana pendidikan   untuk   jenjang   SD   dan   SMP kabupaten   Buton   Utara   periode   sesudah pemekaran,   dimana   rata-rata   rasio ketersediaan sarana pendidikan untuk jenjang sekolah Dasar yaitu sebesar 78,32   artinya   bahwa   dalam   setiap   10.000 siswa   ditampung   78   sarana   pendidikan. Kemudian untuk jenjang SMP untuk rata- rata   rasio   ketersediaan   sekolah   adalah
sebesar 87,50 artinya dalam setiap 10.000 siswa  ditampung sekitar 87 sekolah. Dalam hal   ini   menunjukkan   bahwa   setelah pemekaran   wilayah   adanya   peningkatan yang   signifikan   yang   ditunjukkan   dengan nilai rasio ketersediaan sarana pendidikan. Bertambahnya   jumlah   pelajar   SMP   pada setiap kecamatan mencerminkan meningkatnya  tingkat  pendidikan   di Kabupaten   Buton   Utara.   Adapun   tingkat perkembangan   kualitas   sumber   daya manusia   pada   tingkat   SMP   dapat   dilihat pada Tabel 6.
T abel 6. Rasio ketersediaan  Sarana Pendidikan untuk jenjang SD dan SMP Kab. Buton Utara sesudah pemekaran (2008-2017)
Tahun Jenjang Pendidikan SD SMP Sekolah Siswa Rasio Sekolah Siswa Rasio 2008 70 8.987 70,7 25 3.356 66 2009 70 9.087 71,6 25 3.567 64 2010 71 9.992 71,05 26 3.835 67,79 2011 75 9.678 77,49 38 4.044 93,96 2012 75 9.678 77,49 38 4.044 93,96 2013 74 9.628 76,85 40 4.079 98,08 2014 74 9.398 78,74 34 3.898 87,22 2015 75 8.974 83,57 35 4.037 86,69 2016 75 9.028 83,07 35 4.125 84,84 2017 75 9.143 84,5 35 4.214 83,76 Rata- rata 78,32 87,50 b Fasilitas   Kesehatan   Sebelum   dan Setelah Pemekaran Untuk melihat ketersediaan fasilitas kesehatan   dapat   Ketersediaan   fasilitas

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
kesehatan Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk.
Tabel  7.   Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan Kab.   Buton   Utara   sebelum   pemekaran   (1998- 2007)
No Tahun Fasilitas kesehatan ( unit ) Jumah penduduk ( jiwa) Rasio 1 1998 20 40.775 4,8 2 1999 20 41.436 4,9 3 2000 21 42.866 4,8 4 2001 22 44.330 4,9 5 2002 25 45.113 5,5 6 2003 26 46.196 5,6 7 2004 28 46.885 5,9 8 2005 29 47.770 6 9 2006 30 48.334 6,2 10 2007 31 49.223 5,4 Rata- rata 5,5
Tabel   7.   tersebut   menunjukan ketersediaan   sarana   Kesehatan   kabupaten Buton   Utara  sebelum  pemekaran  wilayah, dimana   rata-rata   rasio   ketersediaan   sarana kesehatan   yaitu   5,5   yang   artinya   bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat sekitar 5 fasilitas kesehatan.
Tabel 8.   Rasio ketersediaan Tenaga   kesehatan Kab.   Buton   Utara   sebelum   pemekaran   (1998- 2007)
N o Tahun Tenaga kesehatan ( jiwa ) Jumah penduduk ( jiwa) Rasio 1 1998 60 40.866 16,80 2 1999 65 41.330 19,17 3 2000 72 42.866 16,80 4 2001 85 44.330 19,17 5 2002 102 45.113 22,61 6 2003 122 46.196 26,41 7 2004 138 46.885 29,43 8 2005 164 47.770 34,33 9 2006 185 48.334 38,28 10 2007 190 49.124 25,65 Rata- rata 16,80 Sumber : Data Diolah,2019
Tabe l   8.  menunjukkan   rasio   ketersediaan tenaga   kesehatan   Kabupaten   Buton   Utara sebelum   pemekaran,   dimana   untuk   rasio rata-rata   ketersediaan   tenaga   kesehatan yaitu   sebesar   16,83   artinya   bahwa   setiap 10.000   penduduk   terdapat   16   tenaga kesehatan.
Tabel   9.Rasio   Ketersediaan   Fasilitas
Kesehatan Kabupaten   Buton   Utara sesudah pemekaran (2008-2017) No Tahu n Fasilitas kesehatan ( unit ) Jumah penduduk ( jiwa) Rasio 1 2008 40 48.834 8,03 2 2009 42 55.527 9,3 3 2010 44 54.736 8,03 4 2011 52 55.527 9,3 5 2012 66 56.631 11,6 6 2013 65 57.422 11,3 7 2014 51 58.918 8,6 8 2015 119 59.779 19,19 9 2016 120 61.124 19,6 10 2017 121 62.326 19,41 Rata- rata 12,5
Tabel   9   diatas   menunjukan   ketersediaan   sarana Kesehatan   kabupaten   Buton   Utara   sesudah pemekaran   wilayah,   dimana   rata-rata   rasio ketersediaan   sarana   kesehatan   yaitu   12,5   yang artinya   bahwa   setiap   10.000   penduduk   terdapat sekitar 12 fasilitas kesehatan.
Tabel 10.  Rasio ketersediaan Tenaga  kesehatan Kab.   Buton   Utara   sesudah   pemekaran   (2008- 2017)
No Tahun Tenaga kesehata n ( jiwa ) Jumah pendudu k ( jiwa) Rasi o 1 2008 225 52.736 42,66 2 2009 230 53.527 42,96 3 2010 237 54.736 43,30 4 2011 241 55.527 43,40 5 2012 254 56.631 44,85 6 2013 257 57.422 44,76 7 2014 274 58.918 46,51 8 2015 293 59.799 49,00 9 2016 300 61.124 49,08 10 2017 563 62.088 90,00 Rata- rata 45,84
Sumber : BPS Buton Utara, 2017
Tabel  10. menunjukkan rasio ketersediaan tenaga   kesehatan   Kabupaten   Buton   Utara   sesudah pemekaran,   dimana   untuk   rasio   rata-rata ketersediaan   tenaga   kesehatan   yaitu   sebesar   45.84 artinya   bahwa   setiap   10.000   penduduk   terdapat sekitar 45 tenaga kesehatan.

## Analisis Perkembangan Infrastruktur Wilayah

## a. Sarana Pendidikan
Fasilitas pendidikan termasuk dalam salah satu   fasilitas   sosial   yang   merupakan   kebutuhan bagi penduduk suatu wilayah untuk memfasilitasi

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
aktivitas   kehidupan   sehari-hari.   Fasilitas pendidikan   yang   menjadi   prioritas   penunjang dalam   melengkapi   pemenuhan   ketersediaan infrastruktur sosial di suatu pemukiman (Henlita, 2013).
Tabel   11.  Pertumbuhan   Sarana  Pendidikan Kabupaten   Buton   Utara   Tahun   sebelum pemekaran
No Tahun Sarana Pendidikan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1. 1998 80 - 2. 1999 84 3,4 3. 2000 88 3,6 4. 2001 91 3,4 5. 2002 96 5,4 6. 2003 100 4,1 7. 2004 103 3 8. 2005 105 1,9 9. 2006 110 47 10 2007 127 47
Rata- rata 3,7
Sumber :
Berdasarkan   tabel   11.   tersebut   bahwa pertumbuhan jumlah  sekolah Di  Kabupaten Buton Utara   sebelum   pemekaran   sangat   lamban,   dimana setiap   tahunnya   rata-rata   pertumbuhannya   hanya berkisar 3,7 persen.
Tabel   12..  Pertumbuhan   Sarana  Pendidikan   di Kabupaten   Buton   Utara   Tahun   2008   -   2017 (setelah pemekaran)
No Tahun Sarana Pendidikan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1. 2008 134 - 2. 2009 148 10,44 1. 2010 161 8,7 2. 2011 178 10,5 3 2012 183 2,8 4 2013 186 1,6 5 2014 197 5,9 6 2015 203 3 7 2016 209 2,9 10 2017 218 4,3 Rata2 4,4 Tabel 12.   tersebut menunjukan
pertumbuhan   sarana   Pendidikan   Kabupaten   Buton Utara   Setelah   Pemekaran   mempunyai   rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya adalah sebesar 4,4 %.

## b. Sarana Kesehatan
Penyediaan   sarana   kesehatan   berupa   rumah   sakit, puskesmas,   dan   jaringannya   yang   menjangkau sebagian besar masyarakat sampai ke daerah-daerah, sehingga   diharapkan   sebagian   besar   masyarakat terutama   masyarakat   pedesaan   mendapatkan
pelayanan   kesehatan   yang   mudah   dicapai   dan bermutu.   Pembangunan   kesehatan   dapat   berdaya guna dan berhasil bila kebutuhan akan sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Sagita (2013)
Tabel   13.  Pertumbuhan   Sarana  kesehatan   di Kabupaten   Buton   Utara   Tahun   sebelum pemekaran
No Tahun Sarana kesehatan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1. 1998 18 - 2. 1999 20 4,4 3. 2000 21 4,5 4. 2001 22 4,7 5. 2002 25 13,6 6. 2003 26 4 7. 2004 28 7,6 8. 2005 29 3,5 9. 2006 30 3,4 10. 2007 30 3,4 Rata-rata 6,1
Sumber : Muna Dalam Angka, 2005
Berdasarkan   Tabel   13,   menunjukkan perkembangan   jumlah   sarana   kesehatan Kabupaten   Buton   Utara   sebelem   pemekaran pada   Tahun   2000   jumlah   sarana   kesehatan hanya berjumlah 21 unit meningkat pada tahun 2001 sebesar 4,7 persen atau berjumlah 22 unit, kemudian pada tahun 2002 meningkat  sebesar 13,6   persen   atau   bertambah   sebanyak   25 persen.   Untuk   rata-rata   pertumbuhan   setiap tahun untuk   sarana kesehatan adalah sebesar 6,1 persen
Tabel   14.  Pertumbuhan   Sarana  kesehatan   di Kabupaten   Buton   Utara   Tahun   setelah pemekaran
No Tahun Sarana kesehatan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1. 2008 30 - 2. 2009 38 9 3. 2010 44 17 4. 2011 52 18 5 2012 66 26,9 6 2013 67 1,5 7 2014 71 5,9 8 2015 89 25 9 2016 102 14,6 10 2017 120 17,64 Rata2 15,3 Sumber : Buton Utara Dalam Angka, 2018

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
Tabel  14.  menunjukan   bahwa   tahun   2010  jumlah sarana kesehatan sebanyak  44  unit dan pada tahun 2011 meningkat sebesar  18 persen menjadi 52  unit. Untuk   rata-rata   pertumbuhan   jumlah   sarana kesehatan tiap tahunnya adalah sebesar 15,3 persen

## c.  Sarana perdagangan
Sarana perdagangan sangat penting dalam hal perekomian suatu daerah, semakin banyak sarana   perdagangan   mengindikasikan pertumbuhan   yang   baik   pada   suatu   daerah tertentu.
Tabel   15.  Pertumbuhan   Sarana   Perdagangan Kabupaten Buton utara sebelum pemekaran
No Tahun Sarana Perdagangan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1 1998 35 - 2 1999 40 14 3. 2000 48 20 4. 2001 50 4,17 5. 2002 58 16,00 6. 2003 64 10,34 7. 2004 80 25,00 8. 2005 97 21,25 9. 2006 106 9,28 10. 2007 115 6,6 Rata2 14,12 Sumber : Muna Dalam Angka, ( Data Diolah)
Tabel  15    menunjukan  pertumbuhan sarana Perdagangan  di Kabupaten Buton utara periode sebelum pemekaran,dimana Untuk rata- rata   pertumbuhan   unit   sarana   perdagangan adalah sebesar 14,12 persen.

## Tabel 16. Pertumbuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Buton utara sesudah pemekaran
No Tahun Sarana Perdagangan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1. 2008 117 - 2. 2009 137 17 3. 2010 152 10 4. 2011 165 8,55 5. 2012 224 35,76 6. 2013 316 41,07 7. 2014 342 8,23 8. 2015 458 33,92 9. 2016 878 91,70 10 . 2017 923 5,1 Rata2 33,95
Sumber : Buton Utara Dalam Angka, ( Data Diolah)
Tabel  16.  menunjukan  pertumbuhan sarana Perdagangan  di Kabupaten Buton utara periode sesudah pemekaran,dimana Untuk rata- rata   pertumbuhan   unit   sarana   perdagangan setelah   pemekaran   wilayah   adalah   sebesar 33,95 persen.

## Sarana Ibadah
Pembangunan   di   bidang   Agama diarahkan   untuk   menciptakan   keselarasan hubungan   antar   manusia   dengan   manusia, manusia dengan penciptanya serta dengan alam sekitarnya.   Indikator   pembangunan   bidang agama,   digambarkan   dengan   pembangunan sarana peribadatan di Kabupaten Buton Utara
Tabel 17.   Pertumbuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten   Buton   utara   tahun sebelum pemekaran
No Tahun Sarana Peribadatan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1 1998 57 - 2 1999 60 3,1 3. 2000 62 3 4. 2001 64 3,2 5 2002 66 3,1 6 2003 67 1,5 7 2004 70 4,4 8 2005 71 1,4 9 2006 73 2,8 10. 2007 74 1,4 Rata2 2,76
Sumber : Muna Dalam Angka, 2005  ( Data Diolah)
Berdasarkan Tabel 17. menunjukkan sarana peribadatan   Kabupaten   Buton   Utara sebelum   pemekaran   wilayah   pertumbuhan rata-rata   jumlah   sarana   peribadatan   untuk periode   1998-2007   tiap   tahun   adalah sebesar 2,76 persen
Tabel 18. Pertumbuhan Sarana Peribadatan di   Kabupaten   Buton   utara  (   sesudah pemekaran)
No Tahun Sarana Peribadatan ( unit ) Pertumbuhan ( %) 1. 2008 95 - 2. 2009 97 2 3. 2010 95 2 4. 2011 97 2 5 2012 98 1,03 6 2013 99 1,02 7 2014 102 3,03 8 2015 108 5,8 9 2016 117 8,3 10 2017 118 1,02

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

## Sumber : Buton Utara Dalam Angka, 2018
Tabel  18.  menunjukan  pertumbuhan sarana   Peribadatan  di   Kabupaten   Buton   utara periode sesudah pemekaran  bahwa tahun 2010 jumlah   sarana   ibadah   sebanyak  95  unit   dan meningkat   sebesar   2   persen  pada   tahun   2011 yaitu  sebanyak  97  unit.    Untuk   rata-rata pertumbuhan   unit   sarana   peribadatan   adalah sebesar 3,53 persen.

## Sarana Jalan
Jalan   merupakan   prasarana   angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan  hubungan  perekonomian,  baik  antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa dan antara satu desa dengan desa   lainnya.   Kondisi   jalan   yang   baik   akan memudahkan   mobilitas   penduduk   dalam mengadakan   hubungan   perekonomian   dan kegiatan sosial lainnya.

## Tabel 19.  Data Panjang Jalan di kabupaten Buton utara Tahun 1998-2007 (Sebelum Pemekaran)
Tabel 19. .menunjukkan Perkembangan peningkatan jalan kabupaten Buton   utara   untuk   periode   1998-2007
(sebelumpemekaran) rata-rata pertumbuhan jalan Aspal adalah  sebesar 6 % ,sedangkan
rata-rata   pertumbuhan   jalan   yang   bukan aspal   adalah   sebesar  8,54%   .    Sedangkan untuk   mengetahui   peningkatan   panjang jalan   Kabupaten   Buton   Utara   setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 12.

## Tabel   20.  Peningkatan   jalan   pertahun   di   kabupaten   Buton   utara   Tahun   2008-2017 (Sesudah Pemekaran)
No Tahun Jenis permukaan aspal Jumlah Aspal (Km) Pertumbuha n (%) Bukan Aspal (Km) Pertumbuha n (%) 1 2008 25 - 143,8 - 168,8 2 2009 29 5,7 154,9 15 183,9 3 2010 32 6,7 164,42 18 196,42 4 2011 77,1 140,94 273,4 66,28 350,1
No Tahun Jenis permukaan Jumlah Aspal (Km) Pertumbuhan ( %) Bukan Aspal (Km) Pertumbuha n ( %) 1 1998 17,37 - 17,02 - 34,38 2 1999 18,18 4,66 18,51 8,75 32,69 3 2000 17,37 5 17,02 7 34,38 4 2001 18,18 4,66 18,51 8,75 32,69 5 2002 18,98 4,40 19,78 6,86 33,76 6 2003 20,18 6,32 22,82 15,37 33 7 2004 23 13,97 23,31 2,15 41,30 8 2005 23,57 2,48 25,35 8,75 41,92 9 2006 24,63 4,50 27,83 9,78 43,46 10 2007 25,78 4,9 29,40 7,89 45,98 Rata-rata 6 8,54
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 5 2012 81,1
5,19 368,4 34,75 449,5 6 2013 87,38 7,74 354,92 -3,66 442,3 7 2014 118,95 36,13 478,02 34,68 596,97 8 2015 133,22 12,00 486,90 1,86 620,12 9 2016 192,77 44,70 440,06 -9,62 632,83 10 2017 198,88 8 460,08 8 650,76 Rata-rata 34,89 17,83
Sumber: Dinas PU Buton Utara, 2018
Tabel  12  menunjukan  tingkat pertumbuhan   jalan   Kab.   Buton   Utara setelah   pemekaran,   dimana   rata-rata pertumbuhan   jalan   aspal   adalah   sebesar 34,89%. Sedangkan untuk
pertumbuhanrata-rata   jalan   yang   bukan aspal adalah sebesar 17,83%. Adapun   tingkat   perkembangan kondisi   jalan   di   Kabupaten   Buton   Utara sebelum   dan   setelah   pemekaran   wilayah dapat dilihat pada Tabel 13.

## Tabel  13.   Perkembangan   Jalan   Diaspal   di   Kabupaten   Buton   Utara   Tahun  1998- 2007(sebelumpemekeran) dan Tahun 2008- 2017 (setelah pemekaran)
No Jenis Permukaan Jalan Rata-rata Pertumbuhan (%) Tingkat perkembangan (%) Sebelum pemekaran 1998-2007 Setelah pemekaran 2008-2017 1 Diaspal 6 34,89 28,89 2 Tidak Diaspal 8,54 17,83 9,29 Sumber: Hasil Analisis, 2018.
Tabel 13 menunjukan bahwa tingkat perkembangan   jalan   diaspal   yang   ada   di Kabupaten   Buton   Utara   mengalami peningkatan   setelah   pemekaran   wilayah adalah  sebesar  28,89  persen.    Kemudian untuk   jalan   bukan   aspal   mengalami perkembangan   9,29   %   setelah   pemakaran wilayah.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Rata-rata     Perkembangan   PDRB
ADHK   Kabupaten   Buton   Utara sebelum   pemekaran   sebesar  5,52 persen dan setelah pemekaran sebesar 8,23   persen.mengalami   peningkatan sebesar   2,71%   setelah   pemekaran wilayah.
2. Rata–rata  Pertumbuhan  PADsebelum pemekaran adalah sebesar 19,14 persen
sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD setelah   pemekaran   adalah   sebesar 35,17   persen   atau   mengalami perkembangan sebesar 16,03 persen.
3. Hasil   analisis  Kinerja   pelayanan publikkabupaten Buton   Rasio ketersediaan sarana pendidikan sebelum pemekaran untuk jenjang Sekolah Dasar yaitu   sebesar   73,61  ,SMP  adalah sebesar   39,31.  Rasio   ketersediaan sarana   pendidikan  sesudah   pemekaran untuk   jenjang   sekolah   Dasar   yaitu sebesar   78,32  ,SMP  adalah   sebesar 87,50.Ketersediaan   sarana   kesehatan yaitu  sebelum   pemekaran   adalah  5,5
Sedangkan Ketersediaan   sarana kesehatansesudah   pemekaran   yaitu 12,5.
4. Perkembangan  infrastruktur   wilayah sebelum dan setelah pemekaran terdapat perbedaan   yang   signifikan   antara infrastruktur   wilayah   sebelum   dan setelah pemekaran .

## Saran
1) Memprioritaskan   alokasi   anggaran pada   program  pengembangan   wilayah
yang   berorientasi   pada   peningkatan ekonomi
masyarakat, seperti pembangunan   jalan,   sentra   produksi, jalan   tani,   pada   beberapa   kecamatan yang   memilii   potensi   dan   belum dikembangkan secara optimal.
2) Mengembangkan teknologi tepat guna serta inovasi guna meningkatkan nilai ekonomi   bagi   produk  komoditas unggulan di Kabupaten Buton Utara
3) Mengembangkan   sarana   pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Buton   Utara,   dimana   masih   perlu penambahan lokal sekolah .

## DAFTAR PUSTAKA
Arianti,   N.N.,   dan   Indra   C.,2016. Kajian Dampak   Pemekaran   Wilayah Terhadap   Kesenjangan   Ekonomi antar   Daerah   Pesisir   diProvinsi Bengkulu .Jurnal  Agrisep, volume 16, edisi maret 2016 : 27 - 36 BAPPENAS.,   2008. Studi   Evaluasi Dampak   Pemekaran   Daerah 2001-2007 . Bappenas
Bekerjasama   dengan   UNDP. Building   and   Reinventing Decentralised   Governance (BRIDGE).
Demurger,   S.   (2001).   Infrastructure development and economic growth: an   explanaton   for   regional disparities   in     China?   Journal   of Comparative Economics, 29(1), 95- 117.
Elly  L.  2013.    Pengaruh   Pendapatan
Perkapita  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)   Tahun   Sebelumnya   Terhadap Realisasi   Pendapatan   Asli   Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 02 Desember 2013.
Emerson   Marinho,   Guaracyane   Campelo, João   Franc,   Jair   Araujoca,   2017. Impact   of   infrastructure   expenses   in strategic   sectors   forBrazilian   poverty. Economi A 18 (2017) 244–259.
Henlita S. Dan Marta K. D. 2013. Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten
Sidoarjo. Jurnal Teknik Pomist. Vol. 2,

## No. 2
Hofman,   B.,   Fitrania;   F.,   and   K.   Kaisera. Unity in diversity? The creation of new   local   governments   in   a decentralising   Indonesia .  Bulletin of   Indonesian   Economic   Studies, 41(1): pp. 57-79.
Juanda,   B.,   2007. Pemekaran Daerah   Serta   Implikasinya terhadap   APBN .   Jurnal Ekonomi,   Volume   XXV,   Edisi Oktober 2007: 157-171.
Jumadi   ,   M.   Pudjiharjo   ,   G.   Maski,   M. Khusaini.   2013. The   Impact   of Fiscal   Decentralization   on   Local EconomicDevelopment   in   East Java .IOSR   Journal   Of   Humanities
And   Social   Science   (IOSR-JHSS). Volume   13,   Issue   1   (Jul.   -   Aug. 2013), PP 01-07 Murniati.   2017.   Analisis   Dampak Pemekaran Wilayah TerhadapPendapatan Perkapita Dikabupaten   Kerinci.  J-MAS   Vol.2
No.1
Muta’ali,   L.,   2011. Kapita   Selekta Pengembangan   Wilayah . Yogyakarta:
Fakultas Geografi UGM. Pohan,   Z.   S.,   2015.  Analisis   Dampak Pemekaran   Kabupaten   Labuhanbatu Utara 2008-2014 Terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten   Labuhanbatu   Utara   Sesuai Dengan   Pp   No.129   Tahun   2000.
POLITIKA, Vol. 6, No.2
Philip,   A.   T.,   and   S.   Isah.,   2012   . An Analysis   of   the   Effect   of   Fiscal Decentralisation   on   Eonomic   Growth in   Nigeria .   International   Journal   of Humanities and Social Science ,Vol. 2 No. 8
Roekminiati,   S .2014. Evaluasi   Dampak PemekaranKecamatan
Terhadap
IndeksPembangunan   Manusia(Studi Kasus   di   Kecamatan   Tegalsari
Kabupaten   Banyuwangi).   Jurnal   Ilmu Administrasi, Volume XI Nomor 2
Riani,   I.   A.   P.,   dan   M.   Pudjiharto. 2012.   Analisis   Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap   Pendapatan   Per Kapita,   Kemiskinan   Dan

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
Ketimpangan   Antar   wilayah Di   Provinsi   Papua.   Jurnal Bumi   Lestari.   Volume   12, hlm. 137 – 148. Sagala,   S.   P.,   2009. Analisis Kecamatan   sebagai   pusat pertumbuhan   di   Kabupaten Bangka   Provinsi   Bangka Belitung . Jurnal Ekonomi Sagita  R.  2013.   Analisis   Kausalitas   Infrastruktur dengan  Investasi Asing Untuk  Meningkatakan Produk   Domestik   Bruto   (PDB)   Indonesia. Economic Development Analysis Journal , Vol 2 (4). Sang-Arun,.   N.,2013. Development   of regional growth centres  and impact on regional growth: A case study of Thailand’s   Northeastern   region . Urbani izziv. Vol. 24. No.1
Simangunsong,   T., 2011. Solusi Bersama Pemekaran Daerah.
Sudantoko.   D.,   2003. Dilema Otonomi Daerah . Yokyakarta: Penerbit Andi.
Undang-Undang   Nomor   32  tahun 2004   tentang   pemerintahan daerah.
Undang-Undang   Nomor   14   Tahun 2007   tentang   Pembentukan Kabupaten   Buton   Utara   di Provinsi Sulawesi Tenggara.