Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.

## KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA BAGI NOTARIS YANG BERADA DI DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN
Hasanuddin Kusuma Negara
Universitas Narotama Surabaya / hasan.kusumonegoro@gmail.com
Moh. Saleh
Universitas Narotama Surabaya (Dosen)
Abstract: Today  the  territory  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia  is  growing rapidly  with  the  emergence  of  new  regions  resulting  from  regional  formation. Both  the  results  of  regional  merger  and  regional  expansion.  At  present  the territory  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia  consists  of  34  provinces,  416 districts,  98  cities,  7,094  sub-districts,  8,412  villages,  and  74,093  villages.  This has  an  impact  on  the  Notary's  domicile  and  Notary's  office.  So  that  problems arise.  How  is  the  authority  of  the  Notary  in  the  new  area  resulting  from  the division.  Because  the  Notary  must  automatically  adjust  to  the  new  regional administration because of the change in the place of domicile and the position of the  Notary.  Then  what  is  the  limitation  of  authority  from  making  a  deed  by  a notary  who  has  not  adjusted  to  the  new  area  of the  division.  In  this  case  the Notary  has  not  received  a  Position Adjustment  Decree  by  the  Minister.  This research  is  a  type  of  normative  legal  research  and  the  approach  used  is  the statute  approach  and  conceptual  approach.  The  results  of  this  paper  conclude that  the  limitation  of  the  authority  to  make  a  deed  for  Notaries  located  in  the provincial  region  as  a  result  of  the  division  is  limited  by  three  things:  content  / material (material), space (locus), and time (tempus). Then the legal consequence if  the  Notary  violates  the  authority  limit  is  the  notary  action  is  an  unauthorized action  (onbevoegheid),  namely:  onbevoegdheid  ratione  materiae,  onbevoegdheid ratione loci, and onbevoegdheid ratione temporis. And actions without authority result in the deed being null and void.

## Keywords: Authority, Notary, Deed, Expansion
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Abstrak : Dewasa ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang pesat dengan munculnya daerah-daerah baru hasil dari pembentukan daerah. Baik dari  hasil  penggabungan  daerah  maupun  pemekaran  daerah.  Saat  ini  wilayah Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  terdiri  dari  34  provinsi,  416  kabupaten,  98 kota, 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa. Hal ini berdampak pada tempat  kedudukan  Notaris  dan  wilayah  jabatan  Notaris.  Sehingga  timbul permasalahan.  Bagaimana kewenangan  Notaris  di  daerah  baru  hasil  pemekaran. Karena  secara  otomatis  Notaris  harus  menyesuaikan  dengan  administrasi  daerah baru tersebut karena terjadinya perubahan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.  Lalu  bagaimana batasan kewenangan  dari  pembuatan  akta  oleh  notaris yang  belum  menyesuaikan  dengan  daerah  baru  hasil  pemekaran  tersebut.  Dalam hal  ini  Notaris  belum  mendapatkan  Keputusan  Penyesuaian  Tempat  Kedudukan oleh  Menteri.  Penelitian  ini  bertipe  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  tulisan  ini menyimpulkan  bahwa Batasan  kewenangan  pembuatan  akta  bagi  Notaris  yang berada di daerah provinsi hasil pemekaran yaitu dibatasi oleh tiga hal : isi/materi (materiae),  ruang/tempat  (locus),  dan  waktu  (tempus).  Lalu  akibat  hukum  jika Notaris  melanggar  batasan  kewenangan  tersebut  yaitu  tindakan  notaris  adalah tindakan  tanpa  wewenang  (onbevoegheid),  yaitu  : onbevoegdheid  ratione materiae, onbevoegdheid  ratione  loci,  dan onbevoegdheid  ratione  temporis. Dan tindakan tanpa wewenang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.
Kata kunci : Kewenangan, Notaris, Akta, Pemekaran
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran

## A. PENDAHULUAN
Kedudukan  seorang  Notaris adalah  menjadi  seorang  fungsionaris  di  dalam masyarakat  dan  menjadi  pejabat  yang  dapat  diandalkan  oleh  masyarakat  umum. Daripada  itu  Jabatan  Notaris  pada  umumnya  juga  dianggap  sebagai  salah  satu pejabat  tempat  siapa  saja  dapat  meminta  nasihat  hukum  yang  dapat  diandalkan. Segala pernyataan yang ditulis serta ditetapkannya atau di konstatir adalah benar dan valid,  dan  Notaris  merupakan  pembuat  dokumen  yang  terkuat  dalam  suatu pembuktian hukum.
Jabatan  Notaris  di  Indonesia  tertuang  di  dalam  Undang-undang  Jabatan Notaris  (UUJN)  sebagai  salah  satu  produk  hukum  di  Indonesia.  UUJN  ini merupakan  hakikat  penerapan  dari  Pasal  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa, “suatu akta otentik adalah suatu akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau dihadapan pejabat umum  yang berwenang untuk itu di tempat akta itu  dibuat.” 1 Pasal  1868  KUHPerdata  ini  telah  menunjuk  seorang  Pejabat  Umum  yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yaitu Pejabat Notaris.
Pasal 1 angk a 1 UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang  ini.” 2 UUJN  merupakan penyempurnaan  dari  undang-undang  peninggalan  jaman  kolonial  dan  unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang. 3 Selanjutnya dijelaskan pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Pada  Alinea  kesatu  dijelaskan  bahwa “ Negara Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menjamin  kepastian,
1 Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)
2 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).
3 Reglement  Op  Het  Notaris  ambt  in  Indonesia (Stb.  1860:3)  sebagaimana  telah  diubah terakhir dalam Lembaran Negara Th. 1945 No. 101.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara.  Untuk  menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.” 4
Selanjutnya  dijelaskan  pada  pasal  15  ayat  1  Undang-Undang  Jabatan Notaris  (UUJN)  yang  menyebutkan  bahwa “Notaris  berwenang  membuat  Akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan Akta, semuanya  itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang- undang”. 5
Kemudian  mengenai  Akta,  Akta  Otentik  adalah  akta  yang  dibuat  oleh seorang  pejabat  yang  diberi  wewenang  atau  tugas  untuk  itu  oleh  penguasa, menurut  ketentuan-ketentuan  undang-undang  yang  telah  ditetapkan,  baik  dengan para pihak maupun tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak yang berkepentingan, akta otentik dibuat terutama di dalam isinya memuat keterangan seorang pejabat (relaas),  yang  menerangkan  apa  yang  dilakukannya  dan  yang  telah  dilihat  di hadapannya  tempat  kedudukan  Notaris  berada.  Dalam  Pasal  165  HIR  dan  Pasal 285 Rbg, “akta otentik adalah s uatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum  di  dalamnya  dan  bahkan  sebagai  pemberitahuan  belaka,  akan  tetapi yang  terakhir  ini  hanya  diberitahukan  itu  berhubungan  dengan  perihal  pada  akta
4 Alinea  ke-1 Penjelasan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5 Pasal 15 ayat 1 UUJN.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
itu.” 6 Pejabat yang dimaksudkan dalam hal ini antara lain ialah Notaris, Pegawai Pencatat Sipil, Panitera, Hakim, Jurusita, dan sebagainya.
Akta  otentik  sesuai  ketentuan  pada  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata) disebutkan bahwa ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana akta dibuatnya.” 7 Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soergondo, bahwa “ akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat  umum,  yang  berwenang  untuk  berbuat  sedemikian  itu,  ditempat dimana akta itu dibuat. ” 8
Pada  isi  pasal  18  ayat  1  UUJN  menyebutkan  bahwa  “Notaris  mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota”. 9 Kemudian pada pasal 18 ayat 2  UUJN  disebutkan  “Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh wilayah  provins i  dari  tempat  kedudukannya”. 10 Dapat  ditarik  kesimpulan  jika tempat kedudukan Notaris harus atau wajib berada di dalam atau di wilayah atau di provinsi yang sama dengan wilayah jabatannya. Sebagai contoh apabila seorang Notaris  tempat  kedudukannya  berada  di Kota  Surabaya,  maka  Notaris  tersebut wilayah  jabatannya  di  provinsi  dimana  tempat  kedudukannya  berada,  yaitu provinsi  Jawa  Timur.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  Notaris  wilayah  jabatannya adalah provinsi Jawa timur, maka tempat kedudukan Notaris tersebut harus berada di kota atau kabupaten di dalam wilayah provinsi tersebut, seperti kota Surabaya, kota Kediri, kota Malang, kota Batu, kabupaten Bojonegoro, dan lain-lain.
Membahas tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, hal ini berkaitan juga dengan perkembangan wilayah yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa di daerah-daerah telah terjadi pembentukan daerah baru  dari  tahun  ke  tahun.  Baik  itu  pembentukan  daerah  dengan  cara
6 Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg.
7 Pasal 1868 KUHPerdata.
8 R.Soegondo, 1991, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,hal 89.
9 Pasal 18 ayat 1 UUJN.
10 Pasal 18 ayat 2 UUJN.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
penggabungan  daerah  maupun  pemekaran  daerah.  Baik  terjadi  dalam  skala  kota atau  kabupaten  maupun  skala  yang  lebih  luas  lagi  yaitu  provinsi.  Merujuk  pada perkembangan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sampai  saat  ini wilayah  Indonesia  terdiri  dari  34  provinsi,  416  kabupaten,  98  kota,  7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa. 11
Berdasarkan  atas  dasar  penjelasan  perundang-undangan  dan  fakta-fakta yang  telah  dipaparkan  di  atas,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  antara  tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris beserta kewenangan yang dimiliki Notaris sangat  berkaitan  erat,  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan perkembangan pembentukan daerah. Selanjutnya timbul permasalahan, bagaimana  jika  seorang  Notaris  yang  telah  mempunyai  kewenangan  di  wilayah jabatannya berdasarkan surat keputusan Kemenkumham berdasarkan pengangkatan  atau  perpindahan  Notaris,  dan  wilayah  jabatan  Notaris  tersebut mengalami  pemekaran  daerah.  Dalam  hal  ini  tentu  terbentuknya  suatu administrasi pemerintahan yang baru di  wilayah daerah pemekaran tersebut.
Pada isi  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (Permenkumham)  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa  Jabatan  Notaris.  Pada  pasal  37  ayat    1  disebutkan  “Dalam  hal  terjadi pemekaran  kabupaten/kota,  yang  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  tempat kedudukan  Notaris  maka  tempat  kedudukan  yang  tercantum  dalam  keputusan pengangkatan  Notaris  atau  keputusan  perpindahan  Notaris  yang  bersangkutan dapat  diubah  sesuai  dengan  permohonan”. 12 Selanjutnya  pada  Permenkumham No. 25 Tahun 2014 pasal 37 ayat 2 disebutkan “Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan  secara  elektronik  kepada  Menteri  mengenai  perubahan  tempat kedudukan  Notaris  karena  alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam jangka  waktu  paling  lama  90  (Sembilan  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal
11 “Data  Wilayah  Administrasi  Seluruh  Indonesia”,  www.kemendagri.go.id  diakses  pada tanggal 1 Februari 2018.
12 Pasal  37  ayat  1  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  tentang  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan,  perpindahan,  pemberhentian, dan perpanjangan masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 25 Tahun 2014).
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
Undang- undang mengenai pemekaran  wilayah diundangkan”. 13 Selanjutnya pada pasal  37  ayat  4  berbunyi  “Terhadap  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3),  Menteri  mengeluarkan  Keputusan  Penyesuaian  tempat  kedudukan”. Penulis  menyimpulkan  bahwa  apabila  terjadi  pemekaran  daerah,  maka  Notaris wajib membuat permohonan kepada Menteri dengan rentang waktupaling lama 90 (Sembilan  puluh)  hari.  Selanjutnya  Menteri  menindak  lanjuti  dengan mengeluarkan  Keputusan  Penyesuaian  Tempat  Kedudukan.  Atas  dasar  pasal  37 Permenkumham  No.  25  /  2014  tersebut,  timbul  pertanyaan apa  saja  batasan kewenangan  pembuatan  akta  bagi  Notaris  di  daerah  pemekaran,  dan  apa  akibat hukum dari pembuatan akta bagi Notaris di daerah pemekaran.
Selanjutnya  untuk  menghindari  meluasnya  pembahasan  yang  akan  diteliti oleh  penulis,  maka  penulis  membatasi  ruang  lingkup permasalahan  yang  akan dibahas,  yaitu  mengenai  tindakan  Notaris  dalam  membuat  akta  yang  berada  di daerah  provinsi  hasil  pemekaran.  Sehingga  untuk  pemekaran  daerah  dipersempit pembahasannya  hanya  untuk  pemekaran  provinsi.  Dalam  hal  ini  penulis berpendapat  bahwa  wilayah  jabatan  Notaris  itu  meliputi  satu  wilayah  provinsi, sehingga tidak perlu pembahasan untuk pemekaran kota/kabupaten.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh permasalahan yaitu :
1) Apa  saja batasan  kewenangan  pembuatan  akta  bagi  Notaris  yang berada di daerah provinsi hasil pemekaran ?
2) Apa  akibat  hukum  pembuatan  akta  bagi  Notaris  yang  berada  di daerah provinsi hasil pemekaran ?

## C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Jabatan Notaris
“Kedudukan  seorang  notaris  sebagai  seorang  fungsionaris  dalam masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat.
13 Pasal 37 ayat 2 Permenkumham No. 25 Tahun 2014.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Seorang  notaris  biasanya  dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.” 14
Jabatan  Notaris  di  Indonesia  tertuang  di  dalam  Undang-undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  sebagai  salah  satu  produk  hukum  di  Indonesia. UUJN  ini  merupakan  hakikat  penerapan  dari  Pasal  1868  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa, “suatu akta otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk itu di tempat akta itu dibuat .” 15 Pasal 1868 KUHPerdata ini telah menunjuk seorang Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yaitu Pejabat Notaris.
Pasal  1  angka  1  UUJN  menyebutkan  bahwa,  “Notaris  ada lah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang  ini.” UUJN merupakan penyempurnaan dari undang-undang peninggalan jaman kolonial dan  unifikasi  sebagian  besar  undang-undang  yang  mengatur  mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. 16
Profesi Notaris di Indonesia merupakan salah satu profesi yang cukup tua. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum kenotariatan di Indonesia yang dimulai  pada  abad  ke- 17  dengan  adanya  “ Oost  Ind.  Compagnie ”. 17
Keberadaan Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat  memerlukan  seseorang  yang  keterangan-keterangannya  dapat dihandalkan,  dapat  dipercayai,  yang  tanda  tangannya  beserta  segelnya
14 Than  Thong  Kie, Studi  Notariat,  Serba  Serbi  Praktek  Notaris,  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 2007.
15 Pasal 1868 KUHPerdata.
16 Reglement  Op  Het  Notaris  ambt  in  Indonesia (Stb.  1860:3)  sebagaimana  telah  diubah terakhir dalam Lembaran Negara Th. 1945 No. 101.
17 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
(capnya)  sedapat  mungkin  memberikan  jaminan  dan  bukti  yang  kuat, seorang  ahli  yang  kedudukannya  tidak  memihak  dan  penasihat  yang  tidak memiliki  cacat,  yang    bisa  tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  hal  perjanjian yang  dapat  memberikan  perlindungan  di  masa  yang  akan  datang.  Kalau seorang penasihat hukum atau advokat membela hak-hak dari seorang klien ketika  timbul  suatu  permasalahan  atau  kesulitan,  maka  seorang  Pejabat Notaris  harus  berusaha  untuk  mencegah  terjadinya  kesulitan  klien  di  masa yang akan datang. 18
Di dalam isi Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Tahun 1860 (Reglement op  het  Notarisambt in  Indonesie)  disebutkan  dan  ditegaskan  bahwa pekerjaan  Pejabat  Notaris  merupakan  suatu  pekerjaan  resmi  (ambtelijke verrichtingen) dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  otentik,  sepanjang  tidak  ada  peraturan  lain  yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain. 19
PJN Tahun 1860 di dalamnya telah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa  notaris  merupakan  satu-satunya  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  otentik,  kecuali  jika  ada  pejabat  lain  yang  ditentukan  oleh undang-undang.

## 2. Akta Otentik
Pengertian  Akta  Otentik  yaitu  akta  yang  dibuat  oleh  seorang  pejabat yang  telah  diberi  wewenang  untuk  hal  itu  oleh  penguasa,  menurut ketentuan-ketentuan  atau  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan,  baik dalam  pembuatannya  dengan  maupun  tanpa  bantuan  dari pihak  yang berkepentingan,  yang  bertugas  mencatat  apa  saja  yang  dimintakan  untuk dimuat di dalamnya oleh pihak yang berkepentingan, akta otentik utamanya memuat  segala  keterangan  seorang  pejabat  umum,  yang  menerangkan tentang  apa  yang  dilakukannya  dan  telah  dilihat  di  hadapannya.  Di  dalam
18 Than Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, hal. 449.
19 Anke Dwi Saputra, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Yang Akan Datang, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hal. 229.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Pasal  165  HIR  dan  Pasal  285  Rbg,  “akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka  yang  mendapat  hak  daripadanya  tentang  yang  tercantum  di dalamnya  dan  bahkan  sebagai  pemberitahuan  belaka,  akan  tetapi  yang terakhir  ini  hanya  diberitahukan  itu  berhubungan  dengan  perihal  pada  akta itu.” 20 Pejabat  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  tersebut  antara  lain  ialah Notaris, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim, Panitera, Jurusita, dan sebagainya.
Akta otentik di dalam isi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  disebutkan  ”Suatu  akta  otentik  ialah  suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum  yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” 21 Dijelaskan juga oleh R. Soergondo, “akta otentik adalah  akta  yang  dibuat  dan  diresmikan  dalam  bentuk  hukum,  oleh  atau dihadapan  pejabat  umum,  yang  berwenang  untuk  berbuat  sedemikian  itu, ditempat dimana akta itu dibuat.” 22
Irwan Soerodjo menjelaskan bahwa terdiri dari 3 (tiga) unsur esenselia supaya terpenuhinya syarat-syarat formal dari suatu akta otentik, yaitu: 23
1) Di buat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2) Dibuat oleh dan dilaksanakan di hadapan Pejabat Umum.
3) Akta  yang  telah  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  seorang  Pejabat Umum yang mempunyai atau berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.
Begitu  pula  sesuai  dengan  pernyataan  C.A.  Kraan  akta  otentik mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : 24
20 Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg. 21 Pasal 1868 KUHPerdata.
22 R.Soegondo, 1991, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,hal 89. 23 Irwan  Soerodjo,  2003,  Kepastian Hukum  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia,  Arkola, Surabaya, hal 148.
24 Herlien  Budiono,  2007, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3-4.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
1) Suatu  bentuk  tulisan,  dengan  telah  sengaja  dibuat  dengan  tujuan semata-mata  untuk  dijadikan  alat  bukti  atau  suatu  bukti  dari keadaan  sebagaimana  telah  disebutkan  di  dalam  tulisan  yang dibuat dan dinyatakan  atau ditetapkan oleh seorang pejabat  yang berwenang. Tulisan yang dibuat tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2) Suatu  bentuk  tulisan  sampai  ditemukan  ada  bukti  sebaliknya, dianggap  dibuat  atau  berasal  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk itu.
3) Ketentuan  perundang-undangan  yang  harus  atau  wajib  dipenuhi; ketentuan tersebut untuk mengatur tentang tata cara pembuatannya  (setidak-tidaknya  memuat  tentang  ketentuan- ketentuan  mengenai  tanggal  akta,  tempat  dibuatnya  akta  suatu tulisan,  nama  dan  kedudukan  ataupun  jabatan  pejabat  yang berwenang yang membuatnya).
4) Seorang  pejabat  yang  telah  diangkat  oleh  negara  atau  penguasa dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri atau independen (onafhankelijk – independence) beserta tidak memihak (onpartijdigheid – impartiality)  dalam  menjalankan  jabatannya itu.
5) Pernyataan  menjelaskan  dari  fakta  ataupun  tindakan  yang  telah disebutkan oleh seorang  pejabat adalah  adanya hubungan hukum di  dalam  ranah  atau  bidang  hukum  privat.  Akta  Otentik  yaitu suatu produk yang telah dibuat oleh seorang Pejabat notaris.
Dari  penjelasan  beberapa  pendapat  atau  opini  di  atas  yan  telah dikemukakan, maka dapat diketahui dan ditarik kesimpulan bahwa bentuk- bentuk akta yang dapat dibuat oleh Pejabat notaris ada 2 (dua) macam yaitu:
1. Akta  yang  telah  dibuat  oleh  (door)  seorang  Pejabat  notaris  atau yang dapat dinamakan akta relaas atau pada umumnya dinamakan akta  pejabat  (ambtelijke  akte)  merupakan  akta  yang  telah  dibuat oleh seorang pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, dimana
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
pejabat  tersebut  menerangkan  apa  saja  yang  dilihat  serta  apa  saja yang  telah  dilakukannya,  jadi  inisiatif  pembuatan  akta  tersebut tidak  berasal  dari  orang/pihak  yang  namanya  akan  diterangkan  di dalam akta tersebut. Ciri khas di dalam akta ini yaitu dengan tidak adanya  atau  tidak  ditemukannya  komparisi,  dan  Notaris mempunyai  resiko  jabatan  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas pembuatan akta tersebut.
2. Akta  yang  dibuat dihadapan  (ten  overstaan)  seorang  notaris  atau yang  pada  umumnya  dinamakan  akta partij (partij-acteri)  yaitu akta yang telah dibuat dihadapan seorang pejabat yang telah diberi wewenang  untuk  itu  dan  akta  itu  dibuat,  dengan  dasar  atas permintaan  dari  para pihak-pihak  yang  mempunyai  maksud  atau yang berkepentingan. Adapun ciri khas pada akta ini  yaitu adanya komparisi yang di dalamnya menjelaskan tentang kewenangan para pihak-pihak  yang  menghadap  Notaris  untuk  membuat  akta tersebut. 25
Perbedaan-perbedaan akta yang telah dijelaskan diatas sangat penting dalam  hal  kaitannya  dengan  proses  pembuktian  sebaliknya  (tegenbewijs) terhadap  isi  di  dalam  akta,  sehingga  dengan  demikian  terhadap  segala kebenaran isi di dalam akta pejabat (ambtelijke akte) atau akta relaas yaitu tidak dapat digugat, terkecuali jika dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu,  sedangkan  pada  suatu  akta partij dapat  digugat  isinya  yang  tertuang di  dalam  akta,  tanpa  menuduh  bahwa  akta  yang  dibuat  tersebut  akta  palsu akan tetapi hal ini dengan jalan menyatakan jika keterangan dari para pihak- pihak  yang  membuat  atau  yang  bersangkutan  yang  telah  diuraikan  dalam akta  itu  adalah  tidak  benar.  Dalam  hal  pembuatan  akta,  baik  akta  relaas maupun akta partij yang menjadi landasan atau dasar utama atau inti dalam pembuatan  suatu  akta  otentik,  yaitu  harus  dengan  adanya  keinginan  atau
25 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal 109.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
kehendak (wilsvorming) dan permintaan oleh para pihak,, jika keinginan dan permintaan  para  pihak  tidak  ada,  maka  pejabat  umum  bersangkutan  tidak akan membuat akta yang dimaksud. 26

## 3. Teori Kewenangan
Wewenang  (bevoegdheid/competence/ermessen)  tidak  sama  dengan kekuasaan  (authority/macht).  Kekuasaan merupakan  konsep  dalam  Ilmu Politik, sedangkan wewenang merupakan konsep dalam Ilmu Hukum. Tentu keduanya  memiliki  perbedaan  yang  sangat  prinsipil.  Dalam  konsep  ilmu politik, kekuasaan dikonstruksikan sebagai fungsi politik yang dimiliki oleh organ  negara dan  oleh  karenanya  organ  negara  'seolah'  tanpa  batas  dapat melakukan  tindakan  apapun  sepanjang  fungsi  politik  yang  diberikan kepadanya  dapat  terpenuhi/diwujudkan.  Kekuasaan  itu  bersifat  asli,  bulat, dan  tidak  terbagi  yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  orang  lain sehingga mau tunduk pada kehendak yang diinginkannya.
Dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Administrasi tidak mengenal istilah  kekuasaan,  melainkan  wewenang.  Dengan  kata  lain  bahwa  objek kajian  Hukum  Administrasi  adalah  wewenang,  bukan  kekuasaan. Wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan menurut hukum-hukum (rechtskraak/rechtmacht)  yang  diberikan  kepada  badan  atau  pejabat kenegaraan  untuk  melakukan  tindakan  pemerintahan  dan/atau  tindakan sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  menjadi  dasar  kewenangannya. Secara sederhana  dapat  didefinisikan  bahwa  wewenang  atau  kewenangan  itu merupakan kekuasaan yang diberikan sekaligus pembatasan kekuasaan oleh hukum  terhadap  pejabat  atau  badan  kenegaraan  untuk  dapat  melakukan tindakan  pemerintahan  (bestuur  handelingen)  dan/atau  tindakan  lainnya, seperti  tindakan  hukum  (rechthandelingen)  dan  tindakan  nyata  (feitelijk handelingen)  sesuai  dengan  konformitas/prosedur  diatur  oleh  hukum  serta
26 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit., hlm.51-52.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
ditujukan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  bagi  seseorang  atau badan hukum.
Dalam perspektif hukum publik, negara merupakan organisasi jabatan. Menurut  Logemann,  dalam  bentuk  kenyataan  sosialnya,  negara  merupakan organisasi  yang  berkenaan  dengan  berbagai  fungsi.  Fungsi  merupakan lingkungan  kerja  yang  terperinci  dalam  hubungannya  secara  keseluruhan. Fungsi-fungsi  ini  dinamakan  jabatan.  Negara  merupakan  organisasi jabatan. 27
Dalam  menjalankan  suatu  pemerintahan,  dalam  melakukan  segala sesuatu  harus  dijalankan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Indonesia menganut adanya asas legalitas, asas legalitas ini dikenal di  dalam  hukum  pidana  yang  mengatakan  “ nullum  delictum  sine  praevia lege  poenali ”,  yang  artinya  tidak  ada  suatu  perbuatan  hukum  yang  dapat dipidana tanpa ada peraturannya. 28 Sedangkan didalam hukum administrasi negara  juga  digunakan  asas  legalitas  yang  mempunyai  makna  “ dat  het bestuur aan de wet is onderworpen ”, yang artinya bahwa pemerintah tunduk kepada  undang-undang. 29 Asas  legalitas  yang  dimiliki  oleh  hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu  harus  tunduk  kepada  undang-undang  dan  pemerintah  hanya  dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat.
Soerjono  Soekanto  menguraikan  perbedaan  antara  kekuasaan  dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi  pihak  lain  dapat  dinamakan  kekuasaan,  sedangkan wewenang  adalah  kekuasaan  yang  ada  pada  seseorang  atau  sekelompok orang,  yang  mempunyai  dukungan  atau  mendapat  pengakuan  dari
27 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 73.
28 ibid, hal. 94.
29 ibid, hal. 95.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
masyarakat. 30 Kewenangan  atau  wewenang  merupakan  suatu  istilah  yang biasa  digunakan  dalam  lapangan  hukum  publik.  Namun  sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh  Undang-undang  atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau administratif.  Karenanya,  merupakan  kekuasaan  dari  segolongan  orang tertentu  atau  kekuasaan  terhadap  suatu  bidang  pemerintahan  atau  urusan pemerintahan  tertentu  yang  bulat.  Sedangkan  wewenang  hanya  mengenai suatu  bagian  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Wewenang  (authority)  adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. 31
Berdasarkan sumbernya,  wewenang  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu wewenang  personal  dan  wewenang  ofisial.  Wewenang  personal  yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan  kesanggupan  untuk  memimpin.  Sedangkan  wewenang  ofisial merupakan  wewenang  resmi  yang  diterima  dari  wewenang  yang  berada  di atasnya. 32 Berdasarkan  prinsip negara  hukum,  adalah  dengan  adanya  asas legalitas  yang  telah  dianut  di  Indonesia,  oleh  sebab  itu  wewenang pemerintahan  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga secara teori,  kewenangan  yang  diperoleh  atau  didapat  permerintah  yang  berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur, dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu dengan atribusi, delegasi, dan mandat. 33
H.D.  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt  menjelaskan  tiga  cara  tersebut sebagai berikut: 34
1) Atribusi  yaitu  pemberian  wewenang  pemerintahan  dari  pembuat undang-undang diberikan kepada organ pemerintahan.
30 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 91-92.
31 “Teori Kewenangan”, http://restuningmaharani.blogspot.com, diakses tanggal 1 Februari 2018.
32 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hal. 73.
33 Ridwan HR, op. cit, hal. 104.
34 Ridwan HR, op. cit, hal. 105.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
2) Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh satu organ pemerintahan diberikan kepada organ pemerintahan lainnya.
3) Mandat  yaitu  terjadi  ketika  suatu  organ  pemerintahan  memberikan atau  mengizinkan  kewenangannya  dijalankan  oleh  organ  lain  atas namanya.
Selanjutnya,  wewenang  itu  terdiri  atas  wewenang  terikat  dan wewenang  bebas.  Wewenang  terikat  artinya  kewenangan  itu  sudah ditentukan  secara  limitatif  oleh  perundang-undangan  yang  menjadi  sumber kewenangan  itu.  Dengan  kata  lain,  perundang-undangan  tidak  memberikan pilihan lain kepada badan/pejabat tersebut untuk dapat melakukan tindakan lain selain dari apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan itu.
Kewenangan  bebas  (frije  bevoedgheid/  freise  ermessen)  merupakan kewenangan  yang  oleh  perundang-undangan  itu  diberikan  pilihan  kepada badan/pejabat  dalam  penggunaannya.  Kewenangan  itu  bersifat  pilihan artinya oleh perundang-undangan memang diberikan pilihan. Bisanya dalam perundang- ndangan  menggunakan  istilah  'dapat'.  Misalnya,  "Gubernur dapat  mengangkat  staf  khusus",  maka  Gubernur  diberikan  kewenangan bebas untuk mengangkat atau tidak mengangkat staf khusus. Jadi kebabasan yang  dimaksud  bukanlah  sebebas-bebasnya,  melainkan  telah  ditentukan dalam perundang-undangan.
Dalam Hukum Administrasi, dikenal istilah kewenangan diskresi. Apa itu diskresi? Apakah diskresi itu sama dengan kewenangan bebas? Siapakah yang memiliki kewenangan diskresi?
Jika  dilihat  dari  sumber  wewenang,  saya  mengkualifikasikan  kewenangan diskresi  ini  sebagai  kewenangan  jenis  ketiga  selain  kewenangan  atribusi  dan delegasi  (sedangkan  mandat  sebenarnya  bukanlah  wewenang).  Namun, kewenangan  diskresi  ini  dimiliki  oleh  badan/pejabat  dalam  ruang  lingkup badan/pejabat  pemerintahan  ataupun  tata  usaha  negara  itu  saja.  Kewenangan diskresi ini ialah kewenangan yang oleh Hukum Administrasi diberikan serta merta kepada  badan/pejabat  pemerintahan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari jabatan yang diembannya.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
Kewenangan  diskresi  diadakan  oleh  Hukum  untuk  dijadikan  sarana atau  instrumen  hukum  oleh  badan/pejabat  pemerintahan  (het  recht  van bestuur) disaat badan/pejabat pemerintahan menghadapi situasi kekosongan atau  kekaburan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  kewenangannya. Jadi  tindakan  yang  dilakukannya  tersebut  masih  dalam  lingkup kewenangannya,  namun  perundang-undangan  tidak  mengatur  atau pengaturannya tidak lengkap.
Dalam menggunakan kewengan diskresi, badan/pejabat pemerintahan hanya  dapat  menggunakannya  ketika  kebutuhan  hukum  menghendakinya. Maksudnya  ialah  jika  tidak  ada  kebutuhan  hukum  yang  dihadapi  maka badan/pejabat pemerintahan tidak boleh menggunakannya.
Dalam  contoh  kasus  di  UUJN,  kewenangan  Majelis  Kehormatan Notaris  ditentukan  terbatas  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b UUJN. Semua aparat penegak hukum wajib tunduk pada ketentuan Pasal 66 tersebut.  Akibat  hukum  dari  tindakan  aparat  penegak  hukum  yang  melaui proses  Pasal  66  UUJN  dalam  pemeriksaan  atau  pemanggilan  Notaris  ialah tidak sah. Dengan kata lain, tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan terhadap Notaris  yang terkait dengan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib  melalui  persetujuan  Majelis Kehormatan  Notaris,  jika  tidak  maka tindakan tersebut batal demi hukum.
Bagaimakah  jika  aparat  penegak  hukum  mengajukan  permohonan persetujuan  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris  atas  perbuatan  Notaris  di luar  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN?  Jika  aparat  penegak  hukum  mengajukannya kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris,  maka  Majelis  Kehormatan  Notaris tidak  boleh  menolaknya  dengan  alasan  tidak  diatur  dalam  UUJN  atau perundang-undangan  lainnya.  Nah,  dalam  konteks  inilah  Majelis Kehormatan Notaris menggunakan kewenangan diskresinya tersebut karena ada  kebutuhan  hukum  untuk  itu.  Dengan  kata  lain,  Majelis  Kehormatan Notaris bersifat pasif jika diluar Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b karena tindakan  aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  tindakan  sebagaimana
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka tindakn tersebut batal demi hukum.
Oleh karena itu, dapatlah saya ringkas bahwa kewenangan diskresi itu haruslah mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:
1) merupakan kewenangan badan/pejabat pemerintahan;
2) kewenangan tersebut masih dalam cakupan kewenangan atribusi atau delegasi yang dimilikinya;
3) adanya  kebutuhan  hukum  sebagai  akibat  kekosongan  atau kekaburan aturan hukum;
4) tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

## D. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertipe  penelitian  hukum  normatif,  yakni  “penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan hukum sekunder” sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. 35
Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu,
“Pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang -undang  dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” 36 . Dalam  kaitan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual,  maka  peneliti  akan  meneliti  semua  perundang-undangan  di bidang kenotariatan dan pemekaran daerah.
Sedangkan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  adalah, “Pendekatan  yang  beranjak  dari  perundang -undangan  dan  doktrin-doktrin
35 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat, Rajawali Pers. Jakarta, 2010, h. 15.
36 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2007, h. 93.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pemahaman  akan  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti dalam  membangun  argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  yang dihadapi” . 37 Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menelusuri doktrin- doktrin mengenai hukum di bidang kenotariatan dan pemekaran daerah.

## E. PEMBAHASAN
1. Batasan  Kewenangan  Pembuatan  Akta  bagi  Notaris  yang  berada  di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  Pejabat  Umum (Openbare  Ambtenare),  di  dalam kewenangannya  mempunyai  batasan- batasan kewenangan. Batasan-batasan tersebut yaitu mengenai :
1) isi/materi (materiae)
2) wilayah/ruang (locus)
3) waktu (tempus)
Ketiga  batasan  tersebut  diuraikan  lebih  lanjut  dalam  Undang-undang Jabatan  Notaris  dan  peraturan-peraturan  maupun  perundang-undangan  lain yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

## A. Batasan Kewenangan Notaris dalam Lingkup Isi / Materi.
Seorang  Notaris  mempunyai  kewenangan  yang  dibatasi  oleh materi, dalam hal ini dimaksudkan kewenangan Jabatan Notaris terbatas terhadap tindakan maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  perintah  undang-undang  dan  atau peraturan-peraturan yang ada.
Kewenangan  Notaris  dalam  lingkup  isi  /  materi  diatur  di  dalam UUJN  yaitu  pasal  1  dan  pasal  15. Bunyi  pasal  1  UUJN  yaitu  “ Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang
37 Ibid.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
ini.” 38 Selanjutnya  Pasal  15  UUJN  menjelaskan  bahwa  kewenangan Notaris : 39

## PASAL 15
(1) Notaris berwenang membuat  Akta  autentik  mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan Akta,  menyimpan  Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu sepanjang pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan  mendaftar  dalam buku khusus;
b. membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana  ditulis  dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat aslinya;
e. memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (2)  huruf  f  dan  g,  “…Akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan;  dan membuat  Akta  risalah  lelang  sejak  diberlakukan  UUJN  belum  bisa dilaksanakan,  karena  kewenangan  membuat  akta  dengan  pertanahan
38 Pasal 1 UUJN
39 Pasal 15 UUJN
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
mas ih  menjadi  Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)…” 40 dan  “…  Akta  Risalah  Lelang  masih  menjadi  kewenangan  Pejabat Lelang…” 41
Kewenangan  lain  Notaris  yang  diatur  dalam  dalam  peraturan perundang-undangan antara lain :
1. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanngungan Atas  Tanah  beserta  Benda-Benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah (UUHT),  Pasal  15  ayat  (1)  UUHT,  yaitu  :  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  wajib  dibuat  dengan  Akta  Notaris atau Akta PPAT.
2. Akta Penyelesaian Sengketa Arbitrase.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Di  dalam  Pasal  9  disebutkan bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase  setelah  sengketa terjadi harus dengan Akta Notaris.
3. Akta Fidusia.
Undang-undang Nomor  42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. DI dalam Pasal 5  ayat  (1) ditegaskan bahwa  Akta  Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris.
4. Akta Pendirian Yayasan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)    dilakukan  dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  Terbatas.  Di  dalam  pasal  7  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa
40 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 9.
41 Ibid. Hal. 10.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
6. Akta Pendirian Partai Politik.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1a) ditegaskan bahwa : Pendirian Partai Politik dengan Akta Notaris.

## B. Batasan Kewenangan Notaris dalam Lingkup Wilayah / Ruang.
Dalam menjalankan  kewenangannya,  seorang  Pejabat  Notaris dibatasi  oleh  wilayah  atau  ruang  yaitu tempat  kedudukan  dan  wilayah jabatan  Notaris.  Sesuai  UUJN  diatur  dalam  Pasal  18  dan  Pasal  19. Sebagai berikut :
PASAL 18
(1) Notaris  mempunyai  tempat  kedudukan  di  daerah  kabupaten  atau kota.
(2) Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

## PASAL 19
(1) Notaris  wajib  mempunyai  hanya  satu  kantor,  yaitu  di  tempat kedudukannya.
(2) Notaris  tidak  berwenang  secara  teratur  menjalankan  jabatan  di  luar tempat kedudukannya.
Dari  bunyi  Pasal  18  UUJN  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa Notaris tempat kedudukannya berada di daerah kabupaten atau kota; dan wilayah jabatannya seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya  Pasal  19  UUJN  menjelaskan  bahwa  Notaris  hanya  berhak mempunyai  satu  kantor  saja  di  tempat  kedudukan  Notaris  tersebut. Dengan  adanya  syarat  tambahan,  Notaris  dilarang  membuat  akta  diluar wilayah Jabatan secara teratur atau berturut-turut.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.

## C. Batasan Kewenangan Notaris dalam Lingkup Waktu.
Notaris dalam menjalankan jabatannya, dibatasi oleh jangka waktu. Yaitu kewenangan  Notaris  sudah  berlaku  sejak  diterbitkannya  Surat Keputusan  Pengangkatan  Notaris  yang  bersangkut.  Daripada  itu  Notaris jika dalam masa cuti dilarang menjalankan Jabatannya. Selanjutnya masa pensiun  Notaris  jika  sudah  berumur  65  (enam  puluh  lima) tahun  sesuai dengan  bunyi  UUJN  pasal  8  ayat  (1)  huruf  b  “Notaris  berhenti  atau diberhentikan  dari  Jabatannya  dengan  hormat  karena  telah  berumur  65 (enam puluh lima) tahun”.
Dari  uraian  di  atas  mengenai  batasan  kewenangan  Notaris  meliputi isi/materi,  ruang/wilayah,  dan  waktu.  Jika  dikaitkan  dengan  adanya pemekaran  daerah,  maka  ditarik  kesimpulan  pemekaran  daerah  berkaitan dengan batasan kewenangan Notaris dalam lingkup ruang/wilayah.
Notaris  yang  berada  di  daerah  pemekaran,  dapat  diartikan  kantor notaris yang bersangkutan berada di daerah yang mengalami pemekaran dan mengakibatkan  perubahan  nama  provinsi,  meskipun  kantor  Notaris  yang bersangkutan  tidak  berpindah.  Mengakibatkan  Notaris  wilayah  jabatannya mengikuti  wilayah  jabatan  Notaris  yang  baru  tersebut,  yaitu  Provinsi  hasil pemekaran.  Sedangkan  daerah  Induk  dari  pemekaran  provinsi  sudah  tidak menjadi  wilayah  Jabatan  Notaris  yang  bersangkutan.  Hal  ini  secara sederhana berpedoman pada tempat kedudukan Notaris sesuai Pasal 18 ayat 2  UUJN  yang  berbunyi  “Notaris mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  wilayah  Jabatan  Notaris  melekat dengan  tempat  kedudukan.  Sehingga  tidak  perlu  ditafsirkan  lain  lagi, walaupun terjadi perubahan Povinsi atas adanya pemekaran daerah, wilayah jabatan  Notaris  mengikuti  daripada  tempat  kedudukan  atau  kantor  Notaris tersebut berada.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
2. Akibat  Hukum  Pembuatan  Akta  bagi  Notaris  yang berada  di  Daerah

## Provinsi Hasil Pemekaran.
Seorang  Notaris  dalam  menjalankannya  jabatannya  mempunyai batasan-batasan  kewenangan  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya,  yaitu batasan kewenangan dalam lingkup isi/materi, ruang/wilayah, dan waktu.
Akibat  hukum  yang  timbul  dengan  adanya  cacat  atau  tidak terpenuhinya syarat-syarat kewenangan mengenai isi/materi, ruang/wilayah,  dan  waktu.  Dapat  mengakibatkan  tindakan  tanpa kewenangan (Onbevoegheid). Tindakan tanpa wewenang bisa berupa :
1) onbevoegdheid ratione materiae,
2) onbevoegdheid ratione loci, dan
3) onbevoegdheid ratione temporis.
Dari ketiga batasan tersebut yang berkaitan dengan adanya pemekaran daerah  adalah  batasan  kewenangan  dalam  lingkup  ruang/wilayah.  Jika Notaris  yang  bersangkutan  membuat  akta  di  luar  wilayah  Jabatan  dalam hal  ini  Notaris  tetap  membuat akta  di  daerah  Induk  pemekaran,  maka Notaris  tersebut  telah  bertindak  tanpa  wewenang  dikarenakan  tempat (onbevoegdheid ratione loci).
Akta  yang  dibuat  Notaris  tanpa  ada  kewenangannya  maka  dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan  atau  tindakan  hukum  yang  tersebut  dalam  akta  harus  dianggap tidak  pernah  terjadi.  Dan  akta  seperti  ini  tidak  bisa  dieksekusi.  Untuk Notaris  yang  membuat  aktanya  dapat  dituntut  penggantian  biaya,  ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwenangannya  tidak  untuk  membuat  akta  yang  bukan  menjadi kewenangannya. 42
F. Penutup
1. Simpulan
42 Ibid. Hal. 14
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
Hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan :
1) Batasan  kewenangan  pembuatan  akta  bagi  Notaris  yang  berada  di daerah  provinsi  hasil pemekaran,  yaitu  batasan  kewenangan  Notaris dalam  lingkup  ruang/wilayah  (locus).  Batasan  kewenangan  tersebut dijelaskan pada Pasal 18 dan Pasal 19 UUJN. Sehingga apabila terjadi pemekaran  provinsi  yang  menyebabkan  perubahan  nama  provinsi, Notaris  tetap  berhak  atau  berwenang  selama  Notaris  bersangkutan menjalankan  jabatannya  tetap  pada  tempat  kedudukan  atau  kantor Notaris  tersebut  berada.  Hal  ini  juga  mengakibatkan  lebih  kecilnya wilayah  jabatan  Notaris  karena  adanya  pemekaran  daerah,  karena terjadinya  perpecahan  atau  terbaginya  wilayah  jabatan  sebelumnya menjadi  daerah  induk  atau  provinsi  lama  dengan  daerah  pemekaran atau provinsi baru.
2) Akibat  hukum  pembuatan  akta  bagi  Notaris  yang  berada  di  daerah provinsi  hasil  pemekaran,  yaitu  jika  Notaris  tempat  kedudukannya berada di daerah pemekaran maka akta Notaris tersebut sah, tetapi jika Notaris  tersebut  tempat  kedudukannya  berada  di  daerah  Induk pemekaran,  mengakibatkan  Notaris  menjalankan  kewenangan  di  luar wilayah  jabatan,  dengan  adanya  pelanggaran  kewenangan  atau  cacat wewenang  dalam  lingkup  tempat  (locus)  tersebut,  yaitu  tindakan tersebut tidak sah dikarenakan wewenang cacat tempat (onbevoegdheid  ratione  loci). Akta  yang  bersangkutan  batal  demi hukum,  dan  semua  perbuatan  atau  tindakan  hukum  yang  tersebut dalam akta  harus  dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Dan  akta  seperti  ini tidak  bisa  dieksekusi.  Selanjutnya  ntuk  Notaris  yang  bersangkutan dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwenangannya.

## 2. Saran
Saran  dari  penulis  yaitu  pembuat  aturan  atau  undang-undang seharusnya  menjelaskan  lebih  detail  terhadap  tindakan  Notaris dengan
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.
adanya  pemekaran  daerah.  Sehingga  tidak  menimbulkan  kekosongan hukum  maupun  menimbulkan  multi  tafsir  atau  beda  pendapat  di  kalangan Notaris terhadap adanya pemekaran daerah. Walau tidak mengesampingkan Notaris  sebagai  Jabatan  sekaligus  profesi  dituntut  bekerja  setiap  hari, sehingga  tidak  mungkin  atau  tidak  serta  merta  Notaris  dilarang  untuk membuat akta dikarenakan adanya Pemekaran daerah selama Notaris tetap menjalankan tugasnya di tempat kedudukan atau Kantor Notaris sesuai SK yang sebelumnya didapat.
Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, ke depannya penulis  akan  lebih  fokus  dan  detail  dalam  menjelaskan  tentang permasalahan  di  atas  dengan  sumber-sumber  yang  lebih  banyak  yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

## Daftar Pustaka

## BUKU
Anke  Dwi  Saputra, Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang,  dan  di
Masa Yang Akan Datang, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
Habib  Adjie, Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia, Bandung:
Refika Aditama, 2015.
Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak ATas Tanah di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2003.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta  :  Kencana  Prenada
Media Group, 2007.
R. Soegondo, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991.
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2006.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris
Dalam Pembuatan Akta, Bandung : Mandar Maju, 2011.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Than  Thong  Kie, Studi  Notariat,  Serba  Serbi  Praktek  Notaris,  Jakarta:  PT
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

## INTERNET
“ Asas-asas Hukum ”, http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.com diakses pada tanggal 1 Februari 2018.
“ Data  Wilayah  Administrasi  Seluruh  Indonesia ”,  www.kemendagri.go.id diakses pada tanggal 1 Februari 2018.
“ Teori Kewenangan ”,  http://restuningmaharani.blogspot.com,  diakses
tanggal 1 Februari 2018.
Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh , Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
JURNAL TRANSPARANSI HUKUM. VOL 1. NO.2.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2014  tentang  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan,  perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa Jabatan Notaris.
Reglement  Op  Het  Notaris  ambt  in  Indonesia (Stb.  1860:3)  sebagaimana
telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Th. 1945 No. 101.