ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

## Bahtiar Effendi
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Corresponding Author E-mail: bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

## ABSTRACT
The Compilation of Sharia Economic Law is a legal product that was compiled in response to developments in the study and practice of muamalat law in Indonesia.  KHES  consists  of  four  book  parts,  the  first  book  discusses  the Subject of Law and Amwal which consists of 3 chapters and 19 articles, the second book discusses the Agreement which consists of 29 chapters with 655 articles.  The  third  book  discusses  zakat  and  grants  which  consists  of  4 chapters with 60 articles and the fourth book on Sharia Accounting which consists  of  7  chapters  with  62  articles.  This  article  was  compiled  using  a qualitative  descriptive  method  to  explain  the  13  principles  in  KHES.  The principles of the contract include ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzum, mutual benefit, taswiyah, transparency, ability, taisir (ease), good faith, halal cause, al hurriyah (freedom of contract) and al kitabah (written). Of these thirteen principles, all of them are intended so that every contract that occurs in the economic sphere can run according to sharia, can bring benefits and avoid all forms of omnipresence.
Keywords: KHES, Compilation, Law, Sharia Economics, Principles

## ABSTRAK
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  merupakan  produk  hukum  yang disusun sebagai respon terhadap adanya perkembangan dalam kajian dan praktik  hukum  muamalat  yang  ada  di  Indonesia.  KHES  terdiri  dari  empat bagian buku. Buku pertama membahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal, buku kedua membahas mengenai Akad yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal. Buku ketiga membahas mengenai zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal dan Buku keempat mengenai Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal. Artikel ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk menjelaskan  13  asas  yang  ada  di  KHES.  Asas  akad  tersebut  meliputi ikhtiyari,  amanah,  ikhtiyati,  luzum,  saling  menguntungkan,  taswiyah, transparansi,  kemampuan,  taisir  (kemudahan),  iktikad  baik,  sebab  yang halal, al  hurriyah (kebebasan  berkontrak)  serta al  kitabah (tertulis).  Dari ketiga  belas  asas  ini  semuanya  ditujukan  agar  setiap  akad  yang  terjadi  di lingkup  ekonomi  bisa  berjalan  sesuai  syariah,  bisa  menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan dari segala bentuk kemafsadatan.
Kata Kunci : KHES, Kompilasi, Hukum, Ekonomi Syariah, Asas

## PENDAHULUAN
Bab  I  Pasal  20  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum tertentu (KHES, 2009). Istilah akad lebih sering digunakan dalam hal kontrak atau  perjanjian  dalam  hukum  perdata  islam,  akad  merupakan  kewajiban yang muncul dalam suatu perjanjian yang dilakukan baik untuk bandingan kewajiban yang lain sebagai misal jual beli, maupun bukan untuk bandingan kewajiban tersebut, sebagai misal nazar, talak, dan sumpah (Yasardin, 2018).
Sedangkan  asas  secara  bahasa  berasal  dari  kata asasun yang bermakna dasar, basis dan fondasi dan secara terminology asas bermakna dasar  yang  menjadi  tumpuan  dalam  berpikir  atau  berpendapat  (Aswad, 2016).  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  bab  II  pasal  21 disebutkan  bahwa  asas  dalam  suatu  akad  diantaranya  adalah  ikhtiyari, amanah,  ikhtiyati,  luzum,  saling  menguntungkan,  taswiyah,  transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, al hurriyah (kebebasan berkontrak), al kitabah (tertulis). Meski telah disebutkan ke 13 asas  akad  tersebut  dalam  KHES,  namun  belum  ada  penjelasan  terperinci sehingga  penulis  disini  merasa  perlu  untuk  mengulas  lebih  dalam  dengan tujuan agar keduabelas asas tersebut lebih aplikatif dan memudahkan dalam penerapannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  kepustakaan  dengan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber utamanya berasal dari  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang  diterbitkan  oleh  Mahkamah Agung Republik Indonesia dan didukung dari sumber lain yang berupa buku, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan tema yang dibahas.

## PEMBAHASAN

## A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang sering disingkat KHES merupakan  produk  hukum  yang  disusun  sebagai  respon  terhadap  adanya perkembangan  dalam  kajian  dan  praktik  hukum  muamalat  yang  ada  di Indonesia (Abdul Mughits, 2008). Dalam praktiknya, aktivitas muamalat atau hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah telah dimulai sejak berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  pada  tahun  1990.  Ini  merupakan tonggak  awal  beroperasinya  lembaga  keuangan  syariah  secara  resmi  yang ada di Indonesia, yang kemudian hal ini disusul dengan berdirinya Lembaga- lembaga keuangan syariah yang lainnya.
Perkembangan  transaksi  keuangan  syariah  yang  semakin  pesat berbanding  lurus  dengan  perkembangan  munculnya  produk-produk keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini juga berarti bahwa  kemunculan  produk-produk  keuangan  syariah  yang  semakin beragam memunculkan beragam problem baru di lingkup keuangan syariah. Di tahun 1994, adanya problem sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) (Abdul Mughits, 2008), namun  sejak  munculnya  Undang-undang  nomor  3  tahun  2006  sebagai
amandemen  terhadap  Undang-undang  nomor  7  tahun  1989,  kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah beralih ke Pengadilan Agama (Sa’diyah et al., 2021) .  Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf dan  shadaqah,  sedangkan  di  Pasal  49  UU  no.  3  tahun  2006  terdapat penambahan  kewenangan  baru  dalam  permasalahan  yang  terkait  dengan zakat, infaq dan ekonomi syariah.
Oleh  karenanya,  merespon  munculnya  UU  No.  3  tahun  2006 disusunlah  KHES  yang  dimulai  dari  pengumpulan  data,  penyusunan, penulisan,  seminar,  evaluasi  draf,  revisi  draf  sampai  pada  draf penyempurnaan  rumusan  KHES  yang  diterbitkan  oleh  Mahkamah  Agung Indonesia. Proses penyusunan KHES ini kemudian disempurnakan dengan masukan-masukan  yang  diberikan  oleh  para  akademisi,  praktisi  ekonomi syariah, perbankan syariah, advokat serta pemerhati hukum lainnya (KHES, 2009).
KHES  terdiri  dari  empat  bagian  buku,  buku  pertama  membahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal, buku kedua membahas mengenai Akad yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal (bab akad merupakan bab yang paling dominan dibahas dibandingkan bab lainnya. Buku ketiga membahas mengenai zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal dan Buku keempat mengenai Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal.
Lahirnya KHES merupakan bentuk ijtihad dalam menjawab kebutuhan akan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pemaknaan hukum islam di  Indonesia,  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  memiliki  makna  sebagai salah satu bentuk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama serta ulil amri. Metode yang dilakukan dalam penemuan hukum dalam konteks KHES ini  pun  pada  prinsipnya  masih  merujuk  pada  metode  yang  diakui  secara umum oleh mayoritas ulama serta merujuk pada sumber hukum islam yang telah disepakati (Mufid, 2021).
Yahya Harahap (1999) menjelaskan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus mempositifkan dan mengunifikasikan mengenai hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia, Seandainya tidak ada KHES maka  hakim-hakim  pengadilan  agama  memutus  perkara-perkara  ekonomi syariah  melalui  rujukan  kitab-kitab  fikih  yang  tersebar  dalam  berbagai madzhab. Hal ini berpotensi terjadi disparitas (perbedaan) antar hakim dalam memutuskan  hukum  perkara  ekonomi  syariah.  Efek  negatifnya  berlaku different judge different sentence (lain hakim maka lain putusannya), Inilah sehingga KHES diterbitkan dalam Peraturan Mahkamah Agung no.2 tahun 2008 agar terjadi kesamaan dalam rujukan hukum (Mardani, 2011: 88).

## B. Asas Akad Ekonomi Syariah
Diantara kandungan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II pasal 21 menyebutkan bahwa terdapat 13 asas yang menyertai suatu akad.

## C. Asas Ikhtiyari (sukarela)
Dalam KHES pasal 21 poin a disebutkan bahwa yang dimaksud asas ikhtiyari adalah akad yang dilakukan atas kehendak para pihak,  terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sumber hukum  pertama  dalam  ekonomi  syariah  yaitu  alquran  telah  menjelaskan bahwasanya dalam setiap transaksi ekonomi syariah hendaknya dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak (Q.S. an-nisa: 29).
Asas ikhtiyari (kerelaan) merupakan asas yang harus ada dalam setiap akad,  akan  tetapi  hal  tersebut  bukanlah  menjadi  sebab  pembolehan  bagi suatu  akad  yang  hukum  asalnya  adalah  haram  (Wahab,  2022).  Dalam praktiknya  asas  ini  menyertai  dalam  setiap  transaksi-transaksi  muamalat yang dilakukan seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, salam, istisna’, ijarah.
Dalam sistem ekonomi islam, asas kerelaan menjadi faktor yang sangat penting,  hal  ini  karena  setiap  pihak  yang  bertransaksi  harus  memperoleh informasi  yang  sama  ( complete  information )(Hidayatullah,  n.d.),  sehingga apabila  salah  satu  pihak  tidak  memperoleh  informasi  yang  sama  akan berpotensi  terjadinya  suatu  penipuan  dan  kecurangan  (Karim  &  Sahroni, 2015).  Kecurangan  tersebut  dalam  bentuk tadlis  (unknown  to  one  party) dimana  salah  satu  pihak  memperoleh  informasi  yang  lengkap  sementara pihak lainnya tidak (Karim, 2014).

## D. Asas Amanah
Asas  Amanah  mengandung  makna  bahwa  setiap  akad  harus dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang  berakad  sesuai  dengan  kesepakatan kedua  belah  pihak  dan  pada  saat  yang  sama  terhindar  dari  cidera  janji (KHES,  2009).  Asas  amanah  merupakan  wujud  dalam  meraih trust (kepercayaan)  antara  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi.  Amanah  juga menjadi ciri khusus bagi orang yang beriman yang disebutkan dalam alquran (lihat Q.S. al Mu’minun:8).
Menurut Madjid (2018), amanah memiliki akar kata yang sama dengan iman dan aman, oleh karenanya orang muslim yang beriman ialah yang bisa menghadirkan  keamanan  bagi  sekitarnya  serta  mampu  memberi  maupun menerima sesuai amanah. Apabila orang tidak mampu menjalankan setiap tugas  yang  dilakukannya  dengan  penuh  amanah  serta  tidak  mampu memberi  rasa  aman  untuk  dirinya  maupun  lingkungannya  maka  bisa dikatakan  ia  bukanlah  termasuk  orang  yang  beriman  sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi "Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah".
Dalam konteks keuangan syariah, kasus-kasus yang terjadi di lembaga keuangan syariah seperti misalnya fraud di perbankan syariah disebabkan oleh banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Perbankan syariah bahkan harus menanggung rugi akibat fraud
yang  mencapai  4,62  triliun  ditahun  2021  sebagai  akibat  kecurangan tersebut. Jumlah itu merupakan gabungan antara fraud yang terjadi pada kuartal I 2020 sebesar Rp. 1,8 triliun serta kuartal II 2020 sebesar Rp. 2,82 triliun (Intan, 2021).
Kasus lain seperti pembiayaan bermasalah ( non performing financing) juga  masih  banyak  terjadi  di  perbankan  syariah.  Laporan  Statistik Perbankan Syariah 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat pembiayaan bermasalah  sebesar  10,54  triliun  dari  total  pembiayaan  yang  disalurkan sebesar  409,878  triliun  (OJK,  2022).  Angka  ini  meskipun  masih  berada  di kisaran  NPF  2,55%  namun  juga  mengindikasikan  bahwa  pengabaian  asas amanah baik oleh bank maupun nasabah masih sering terjadi dalam akad yang dilakukan di perbankan syariah. Oleh karenanya, asas amanah menjadi salah satu unsur yang wajib diterapkan dalam transaksi-transaksi keuangan syariah  sehingga  lembaga  keuangan  syariah  bisa  terhindar  dari penyelewengan transaksi baik oleh pihak bank maupun nasabah.

## E. Asas Ikhtiyati (Kehati-hatian)
Suatu  akad  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  bila  tidak  dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilakukan secara tepat dan cermat. Ini  karena  dalam  setiap  akad  yang  dilakukan  selalu  melekat  unsur  risiko, baik itu risiko rendah sedang maupun tinggi.  Tanpa adanya unsur kehatian- hatian  baik  sebelum  maupun  saat  akad  tersebut  berlangsung,  maka  akan sangat rawan terjadinya dispute yang muncul dari akad tersebut. Bila hal ini sudah  terjadi  maka  penanganan  akan  lebih  berat,  oleh  karenanya  kehati- hatian ( ikhtiyati ) harus senantiasa dihadirkan dalam setiap akad.
Baroroh  (2020)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  bank  perlu senantiasa  menerapkan prudential  banking pada  internal  yang  berkaitan dengan pengelolaan dana, terkhusus pada manajemen pembiayaan. Hal ini karena indikasi adanya moral hazard masih sering terjadi dalam perbankan syariah.  Moral  Hazard  bisa  terjadi  karena  bank  kurang  hati-hati  dalam mengelola dananya, oleh karenanya sebagai bank yang menerapkan prinsip- prinsip  syariah,  kehati-hatian  ( ikhtiyati )  serta  penjaminan  dana  nasabah penting  dilakukan  agar  tidak  memunculkan  kerugian  nasabah  yang dilakukan oleh bank.

## F. Asas Luzum
Akad  dalam  ekonomi  islam  harus  disusun  dengan  tujuan  yang  jelas serta  perhitungan  yang  cermat  (KHES,  2009).  Hal  ini  tidak  lain  bertujuan untuk menghindarkan akad tersebut dari munculnya spekulasi atau maisir serta  perilaku  yang  berujung  kepada  kemubadziran.  Dalam  kitab  Nailul Authar juz VIII halaman 258 dijelaskan bahwa yang dimaksud maisir adalah “setiap  permainan  yang  pemainnya  tidak  sunyi  dari  faktor  menang  dan kalah”. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap permainan yang
pemainnya mempunyai kemungkinan kalah atau menang bisa dikategorikan sebagai maisir atau judi (Suhendi, 2017).
Dalam transaksi ekonomi, unsur maisir bisa muncul dalam investasi saham  dan  obligasi,  penggunaan  kurs  dan  suku  bunga  mata  uang  asing dalam  ekspor  impor,  asuransi  konvensional  (Zulfaa,  2018).  Firman  Allah dalam alquran telah tegas melarang adanya unsur maisir karena perbuatan ini  termasuk  dari  perbuatan  syaithan  serta  mengandung  dosa  besar, sebagaimana firmanNya yang terdapat dalam Q.S. al Maidah: 90-91, Q.S. al Baqarah: 219-220.
Selain  maisir,  mubadzir  juga  merupakan  tindakan  yang  harus dihindari  dalam  transaksi  ekonomi  syariah.  Firman  Allah  dalam  alquran telah  tegas  melarang  sifat  ini  (lihat  Q.S  alfurqon:  67,  Q.S.  al  Isra:  26-27). Tabdzir merupakan sikap menghambur-hamburkan harta serta menggunakannya  dalam  bermewah-mewahan.  Syaikh  Yusuf  al  Qardhawi menjelaskan  bahwa  memiliki  harta  untuk  disimpan,  diperbanyak  serta dihitung-hitung merupakan tindakan yang dilarang dalam islam (Qardhawi, 1997). Termasuk diantaranya adalah belanja dan konsumsi yang berlebihan serta  menyebabkan  kemubadziran,  karena  hakikat  harta  yang  dimiliki manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjadikan harta hanya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan tersebut yang berujung keridhaan  dari  Allah  SWT.  Oleh  karenanya  agar  transaksi  berjalan  sesuai dengan prinsip syariah, serta terhindar dari maisir maupun mubadzir, maka tujuan  transaksi  harus  jelas  serta  dilakukan  dengan  perhitungan  yang cermat.

## G. Asas Saling Menguntungkan
Akad  dalam  transaksi  ekonomi  senantiasa  dilakukan  untuk menghadirkan  keuntungan  keduabelah  pihak.  Sebagai  contoh  dalam  jual beli,  pihak  penjual  memperoleh  keuntungan  dari  barang  yang  ia  jual sementara pihak pembeli memperoleh keuntungan dari manfaat produk yang ia  beli,  keduanya  saling  diuntungkan.  Demikian  pula  akad-akad  yang dilakukan di lembaga keuangan syariah, praktik-praktik pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah harus didasarkan pada asas saling menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Salah  satu  pihak  tidak  ada  yang dirugikan,  dan  keduanya  bertransaksi  untuk  menciptakan  kemaslahatan bersama.

## H. Asas Taswiyah
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa asas taswiyah merupakan wujud dari adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam  hak  dan  kewajiban  antar  pihak  yang  berakad  (KHES,  2009).  Ini mengindikasikan  bahwa  setiap  akad  yang  disepakati  senantiasa memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua
belah pihak. Salah satu pihak yang berakad tidak bisa hanya mengharapkan hak yang ia peroleh tanpa memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan.
Asas  Keseimbangan  ini,  apabila  ditelisik  maka  ujungnya  adalah terwujudnya  keadilan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi,  sehingga tidak muncul pihak yang terdzalimi. Menurut Pakar Ekonomi Syariah, Syafii Antonio  (2001)  dalam  lingkup  masyarakat  dan  dihadapan  hukum,  konsep persaudaraan serta perlakuan yang adil harus pula diimbangi dengan adanya keadilan ekonomi. Tanpa adanya keadilan dalam hal ekonomi maka keadilan sosial  akan  hilang  maknanya.  Dengan  adanya  keadilan  ekonomi  maka pemenuhan hak individu disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing- masing  dalam  bermasyarakat.  Setiap  individu  juga  tidak  terkekang  oleh individu yang lainnya karena islam secara tegas melarang kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Ini  pula  yang  menjadi  sebab  mengapa  riba  dalam  islam  menjadi sesuatu  yang  dilarang.  Karena  riba  merupakan  interpretasi  dari ketidakadilan serta eksploitasi yang dilakukan oleh si-kaya kepada si-miskin atau  dari  yang  kuat  secara  ekonomi  kepada  yang  lemah  secara  ekonomi. Sebagai  misal  adalah  hutang  yang  dilakukan  negara-negara  berkembang kepada  negara  maju.  Meskipun  hutang  tersebut  berupa  pinjaman  lunak dengan suku bunga rendah, akan tetapi negara-negara berkembang terjebak pada kondisi harus berhutang Kembali untuk menutup bunga dan pokoknya, dan  hal  ini  berulang  secara  terus  menerus.  Akibatnya  yang  terjadi  adalah kemiskinan struktural pada lebih dari separuh masyarakat dunia (Antonio, 2001).

## I. Asas Transparansi
Transparansi merupakan wujud dari adanya informasi  sempurna yang disampaikan  oleh  keduabelah  pihak  yang  berakad.  Tanpa  adanya tranparansi, perselisihan atau sengketa akan mungkin muncul dikemudian hari.  Ini  karena  salah  satu  pihak  menyembunyikan  sebagian  informasi terhadap  pihak  yang  lain  ( assymetric  information )  sementara  kerelaan keduabelah  pihak  baru  dapat  tercapai  apabila  informasi  yang  ada disampaikan secara transparan.

## J. Asas Kemampuan
Akad  yang  dilakukan  disesuaikan  dengan  kemampuan  keduabelah pihak.  Dalam  praktik  perbankan  kita  bisa  melihat,  penggunaan  4C ( Character, Capacity, Capital dan Condition ) pada intinya dimaksudkan agar nasabah dalam kondisi siap ketika bertransaksi dengan bank. Sehingga bank bisa mengukur kemampuan nasabah ketika akad sudah disepakati. Hal ini tentunya untuk mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari karena kemampuan yang dimiliki nasabah tidak sesuai dengan beban yang harus ditunaikan kepada pihak bank.

## K. Asas Taisir (Kemudahan)
Islam  menghendaki  kemudahan  dalam  setiap  ajarannya,  hal  ini berlaku pula dalam muamalah. Asas kemudahan ditujukan agar pihak yang berakad  tidak  kesulitan  ketika  akad  ini  berlangsung,  unsur-unsur  yang menghadirkan kesulitan hendaknya dihilangkan sehingga akad benar-benar bisa  menghadirkan  kemaslahatan  sebagaima  kaidah ushuliyah yang berbunyi: “ ad-dhararu yuzâlu ” yang bermakna kesulitan harus dihilangkan dan  kaidah: “ al-masyaqqoh  tajlibu  at-taisir ”, yang  bermakna  kesulitan  itu dapat menarik kemudahan.
Konteks  penggunaan  asas  ini  selanjutnya  bisa  kita  lihat  dalam perkembangan digitalisasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah maupun lembaga filantropi islam. Dalam perbankan kita mengenal transaksi internet banking, layanan pengajuan pembiayaan secara online,  pembukaan  rekening  ibadah  haji,  tabungan  emas  dan  gadai  emas secara online, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam lembaga filantropi juga berkembang  layanan  digital  seperti  penghimpunan  zakat  infaq,  sedekah, serta  wakaf  uang  secara  online.  Upaya  digitalisasi  ini  tentu  dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah tanpa diribetkan  dengan  urusan  “mengantre” yang  lama  serta  tentunya  bisa dilakukan transaksi dimanapun dan kapanpun.

## L. Asas Itikad Baik
Itikad  yang  baik  merupakan  dasar  utama  dalam  pelaksanaan  suatu akad. Itikad dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan juga tidak mengandung unsur jebakan (KHES, 2009). Dalam transaksi  muamalah  itikad  baik  memegang  peranan  penting  akan  kemana arah suatu akad ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal ataukah haram  untuk  usaha  yang  sesuai  syariah  ataukah  bertentangan  dengan syariah.  Karena  jangan  sampai  akad  yang  telah  disepakati  bersama, dikemudian hari muncul masalah karena di awal  sudah memiliki itikad yang buruk.
Dalam  lembaga  keuangan  sebagai  misal  perbankan,  itikad  baik  dari nasabah dalam mengajukan pembiayaan juga menjadi hal yang susah untuk diukur  dan  dinilai  karena  itikad  bersumber  dari  batiniah  seseorang  yang tidak nampak. Disisi ini, bank nampaknya berusaha menilai itikad seseorang dari penilaian karakter yang dilakukan sebelum transaksi disepakati. Bank melakukan  dialog  kepada  calon  nasabah  mengenai  tujuan  penggunaan pembiayaan,  prospek  usaha,  serta  karakteristik  dari  calon  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan.  Dari  sinilah  poin-poin  penting  disimpulkan, sehingga  penilaian  yang  dilakukan  bank  dapat  mengurangi  terjadinya penyimpangan dari pengelolaan dana yang dilakukan nasabah.

## M. Asas Sebab yang Halal
Dalam  akad,  sebab  yang  halal  merupakan  salah  satu  unsur  yang mutlak diperlukan. Bahkan Syaikh Yusuf al Qardawi memberi bab khusus dalam bukunya mengenai halal dan haram. Dalam tulisannya Qardhawi (Al- Qardawi,  1993)  menjelaskan  bahwa  hal  yang  haram  merujuk  kepada persoalan yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karenanya akad yang dilakukan dilakukan dengan sebab yang halal bertujuan untuk menghindarkan munculnya bahaya.

## N. Asas al Hurriyah (Kebebasan berkontrak)
Asas  kebebasan  berkontrak  mengindikasikan  bahwa  setiap  individu dalam  berakad  tidak  dalam  kondisi  keterpaksaan.  KHES  Buku  Pasal  31 menjelaskan  bahwa  paksaan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  seseorang untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  diridlainya  dan  bukan  merupakan pilihan bebasnya. Terkait hal ini, Islam juga menganjurkan setiap individu bisa  melakukan  transaksi  dengan  keridhaan  keduabelah  pihak  serta terhindar  dari  transaksi  yang  batil  (Q.S.  An  nisa:  29).  Sisi  lain,  Islam mengakui  hak-hak  individu  dalam  bertransaksi  dan  membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan tetapi Islam juga memberikan batasan bahwa untuk  pembelanjaan  yang  merusak  kemaslahatan  maka  hal  tersebut dilarang (Qardhawi, 1997).

## O. Asas al Kitabah (Tertulis)
Akad  yang  tertulis  akan  memberikan  jaminan  keamanan  bagi keduabelah  pihak.  Adanya  asas  ini  selaras  dengan  tujuan  akad  yang menjamin bahwa masing-masing pihak tidak akan melakukan kecurangan, karena  poin-poin  kesepakatan  telah  tertulis  secara  jelas,  sekaligus  hal  ini menjadi  acuan  kedua  pihak  yang  bertransaksi  untuk  mengetahui  secara detail kesepakatan dalam akad. Penjelasan inipun sudah disampaikan secara jelas dalam Q.S. al Baqarah: 282.
Waluya & Mulauddin (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, salah  satu  poin  inti  dari  implementasi  Q.S.  al  Baqarah  ayat  282  adalah adanya  pencatatan  mengenai  hutang  piutang,  serta  akuntabilitas  dalam setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Hal ini selain berfungsi sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kedua  belah  pihak  juga  untuk menjamin  adanya  kontrol  sehingga  bisa  menghindarkan  berbagai  macam bentuk penyimpangan seperti misalnya korupsi.
Dari  keseluruhan  asas-asas  akad  tersebut  inti  yang  bisa  diambil adalah  hadirnya  rumusan  mengenai  asas  akad  tidak  lain  bertujuan  agar transaksi  yang  dilakukan  bisa  sesuai  dengan  syariah  serta  bisa menghadirkan  kemaslahatan.  Kemaslahatan  tidak  mungkin  diperoleh apabila akad yang merupakan pintu masuk dalam sebuah aktifitas ekonomi menjadi  rusak  dikarenakan  terdapat  unsur-unsur  yang  terlarang  oleh syariat. Oleh karenanya keberadaan asas akad dalam KHES menjadi sangat
penting  sebagai  acuan  dalam  penerapan  setiap  transaksi  dalam  lingkup ekonomi syariah.

## PENUTUP
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  merupakan  produk hukum yang disusun sebagai respon terhadap adanya perkembangan dalam kajian dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia. Adanya KHES sekaligus  mengunifikasi  dan  mempositifkan  hukum  ekonomi  syariah  yang ada di Indonesia. Dalam salah satu bagiannya, KHES memuat mengenai asas akad  syariah  yang  meliputi  ikhtiyari,  amanah,  ikhtiyati,  luzum,  saling menguntungkan, taswiyah, transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, al hurriyah (kebebasan berkontrak) serta al kitabah (tertulis). Dari ketiga belas asas ini semuanya ditujukan agar setiap akad yang terjadi di lingkup ekonomi bisa berjalan sesuai asas syariah, bisa menghadirkan  kemaslahatan  serta  menghindarkan  dari  segala  bentuk kemafsadatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mughits.  (2008).  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  dalam Tinjauan Hukum Islam. Al-Mawarid , 18 , 141 – 159.
Al-Qardawi,  Y.  (1993). Halal  dan  Haram  dalam  Islam .  PT.  Bina  Ilmu. https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52
Antonio, S. (2001). Bank Syariah: Teori dan Praktik . Gema Insani Press.
Aswad, M. (2016). Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah. Iqtishadia , 6 (2), 343 – 356.
Baroroh, H. (2020). Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah: Indikasi Moral Hazard. Al Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 01 (01), 39 – 60.
Hidayatullah, M. S. (n.d.). Pemaknaan Kaidah Fikih “ar Ridha bisy Syai Ridha bima  Yatawalladu  Minhu”  dalam  Ekonomi Syariah. Tafaqquh:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal as Syahsiyah , 51 – 59.
Intan, N. (2021). OJK Ungkap Kerugian Perbankan Akibat Fraud Capai Rp 4,62 T .  https://www.republika.co.id/berita/qzxirv457/ojk-ungkap-kerugian- perbankan-akibat-fraud-capai-rp-462-t
Karim,  Adiwarman  A.  (2014). Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan . RajaGrafindo Persada.
Karim,  Adiwarman  Azwar,  &  Sahroni,  O.  (2015). Riba, Gharar dan Kaidah- kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi . Rajawali Pers.
KHES. (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
Madjid,  S.  S.  (2018).  Prinsip-prinsip  (Asas-asas)  Muamalah. Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1).
Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . PT Refika Aditama.
Mufid.  (2021). Hukum  Ekonomi  Syariah  Kajian  Ontologi,  Epistemologi  dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer . Kencana.
OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah .
4 (1), 1 – 23. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/default.aspx
Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam . Gema Insani Press.
Sa’diyah,  H.  T.,  Sitti  Lailatul  Hasanah,  Abdul  Mukti  Thabrani,  &  Erie Hariyanto. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  di Indonesia. Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic  Law , 3 (1),
96 – 118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460
Suhendi, H. (2017). Fiqh Muamalah (1st ed.). Rajawali Pers.
Wahab,  A.  R.  (2022).  Implementasi  Qawaid  Fiqhiyyah  dalam  Ekonomi Syariah. Al Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dalam Ekonomi Islam , 2 (1),
102 – 113. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540
Waluya,  A.  H.,  &  Mulauddin,  A.  (2020).  Akuntansi:  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  qs.  al  baqarah  (2):  282-284. Muamalatuna,  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 12 (2), 282 – 284.
Yasardin. (2018). Asas Kebebasan Berkontrak Syariah (Kencana (ed.)).
Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. Jurnal Hukum Ekonomi
Islam , 2 (1), 1 – 14. https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52