Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 66-71| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4640.66-71
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA  (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN

## NEGERI JAKARTA TIMUR Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur)
I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ekasuantara7@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala aspeknya diatur melalui hukum yang berlaku untuk menetapkan keharusan,  hak  serta  kewajiban  dalam  mengawasi  keinginan  diri  sendiri  serta  sosial.  tentunya  keberadaan  hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai pengaruh dalam  ketertiban yang sangat baik karena dapat menertibkan segala macam  kegiatan  kriminal  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  bentuk  sanksi pidana dan  pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama.  Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Analisis data digunakan dengan cara  kualitatif,  mendalam  serta  menyeluruh  dan  saat  analisis  bahan  hukum  yaitu  dengan  Argumentasi melalui  memaparkan  bahan  insiden  hukum  atau  buah  hukum  secara  rinci  untuk  mempermudah interpretasi pada analisis . Hasil dalam penelitian menunjukan bahwa dalam hal mempertimbangan hakim beperan pada  saat  memberikan  sanksi  pemidanaan  terdakwa  atas  nama  Ahmad  Saifudin  pada  putusan  Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim, yang dimana terdakwa dipidana atas hal yang diperbuat  yani divonis  1 tahun 2 bulan penjara . Kesimpulan dari penelitian adalah bentuk sanksi pidana bersama-sama dalam melaksanakan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama maka dapat dikenakan seperti yang diuraikan pada Pasal 263 ayat (1)  KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, diancam dengan sanksi  pidana penjara paling lama enam tahun. Peneliti mengharapkan dalam pemutusan suatu perkara Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu.
Kata Kunci : Pemalsuan, Surat Sanksi Pidana, Secara Bersama-Sama.

## Abstract
Indonesia is a legal state in which all aspects are regulated by applicable law to determine the obligations, rights and obligations in monitoring one's own and social desires. Of course, the existence of applicable laws in Indonesia has a very good influence in order because it can control all kinds of criminal activities that occur in society. This study  aims  to  reveal  the  form  of  criminal  sanctions  and  legal  considerations  given  by  the  panel  of  judges  in imposing  a  sentence  on  the  perpetrators  of  the  crime  of  forging  letters  which  were  carried  out  together.  This research uses normative legal writing method. Sources of data used are primary and secondary data. Data analysis is  used  in  a  qualitative,  in-depth  and  comprehensive  way  and  when  analyzing  legal  materials,  namely  by argumentation through explaining legal incident materials or legal results in detail to facilitate interpretation in the analysis.  The  results  in  the  study  indicate  that  in  terms  of  considering  the  judge's  role  when  giving  criminal sanctions  to  the  defendant  on  behalf  of  Ahmad  Saifudin  in  the  decision  Number  305/Pid.B/2021/PN  Jkt.Tim,  in which the defendant was sentenced for what he had done, he was sentenced to 1 year 2 months jail. The conclusion of  the  study  is  that  joint  criminal  sanctions  in  carrying  out  the  criminal  act  of  forging  letters  together  can  be imposed  as  described  in  Article  263  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  regarding  the  crime  of  forging  letters, threatened with imprisonment for a maximum of six years. The researcher hopes that in deciding a case the judge can consider everything.
Keywords: Criminal Sanctions, Collectively, Forgery of Letters

## I. PENDAHULUAN
Manusia dan hukum adalah sepasang entitas yang tak dapat terpisah. Justru di dalam bidang hukum ada pepatah mengatakan “ Ubi societas ibi ius ” (dimana adanya masyarakat , disitu ada hukum). sebab dalam kekerabatan  antar  manusia  di  dalam  bermasyarakat  terkandung  kaidah-kaidah  yang  dapat    mengikat
masyarakat (Soekanto & Sulistyowati, 2014) . Yang dimana Indonesia  merupakan  negara hukum, dengan adanya  kejelasan seperti  itu maka  mampu  dimaknai  bahwa  segala  tindakan  maupun  kegiatan pada negara    Indonesia  diatur  dengan  cara  normatif.  Dan  tentunya  keberadaan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  mempunyai  pengaruh  dalam    ketertiban  yang  sangat  baik  karena  dapat  menertibkan  segala macam  kegiatan  kriminal  yang  terjadi  di  masyarakat(Saputra,  Sugiartha,  &  Widyantara,  2021).  Hukum memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  dalam  bermasyarakat.  Ini  mungkin  karena kurangnya  ketertiban,  kedamaian,  dan  ketegangan  sosial.  Hukum  yang  berlaku  menetapkan  hak  dan kewajiban  serta  melindungi  kepentingan  pribadi  maupun  sosial.  Masyarakat  pada  umumnya  mestinya menyesuaikan keberadaan hukum serta mengembangkan permasalahan-permasalahan keberadaan hukum yang sering  muncul di pada masyarakat. Lantaran yang diatur berdasarkan dalam Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dalam  pasal  1  ayat  (3)  memastikan  maka  Negara  Republik Indonesia merupakan negara hukum.  Yang dimana negara hukum diketahui melalui beradanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk meluruskan aturan hukum.
Karena itu mestinya masing-masing masyarakat memberlakukan aturan  tata hukum. Sistem hukum terdiri dari seperangkat norma hukum, tujuan negara hukum adalah untuk menciptakan perdamaian antar individu  maupun  sosial,  karena  dalam  hal  ini    aturan  hukum  dianggap  tepat  untuk  menciptakan perdamaian  dalam  masyarakat  yang  dimana,  Untuk  melindungi  dan  meningkatkan   tata tertib  hukum  di masyarakat.  oleh  karena    itu  hukum  sangat  penting  untuk  mengatur  demi  terciptanya  kedamaian kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Yang  dimana  biasa  dijelaskan    dalam    aturan-aturan  hukum, begitu juga  terletak di dalam Perundang-undangan maupun  keputusan-keputusan aparat pemerintah serta putusan-putusan pengadilan. Diperlukannya sistem-sistem hukum untuk diadakan atas kehendak tiap-tiap dalam  warga  negara.  Kegiatan-kegiatan  yang  melewati  kepastian-kepastian  hukum  tersebut  dapat dirumuskan  menjadi  tindak  pidana  pada  umumnya,  dalam  hal  ini  Tindak  pidana  adalah  ringkasan mengenai  tindakan  yang  pantang  untuk  dilaksanakan  yang  diaman  diatur  dalam  peraturan  Perundang- undangan  yang  dibarengi  dengan  resiko  pidana  untuk    siapa  pun  yang  melampaui  larangan  tersebut (P.A.F, 2014) .
Penerapan hukum adalah upaya buat mewujudkan keteraturan, kenyamanan dan ketentraman warga masyarakat.  apabila  suatu  dari  tindak  pidana  dilakukan  di  suatu  negara,  maka  penegakan  hukum pidananya  dengan  mengadili  pelakunya  sebanding  melalui  peraturan  Perundang-undangan  pidana  yang berlangsung.  Salah  satu  contoh  permasalahan  penerapan  hukum  yang  banyak  terjadi  di  lingkungan masyarakat  ialah    kejahatan  peniruan  atau  pemalsuan  yang  diamana  Kejahatan  pemalsuan  merupakan kegiatan  yang dimana isi dalam kegiatan itu  untuk  mengandung bentuk dari sebuah  keaslian maupun tipuan berdasarkan peristiwa yang terlihat seakan-akan valid (Gunandi & dkk, 2011 ).
Pemalsuan  yang  kerap  menjadi  masalah  di  kehidupan  bermasyarakat  ialah    tindak  pidana pemalsuan  surat  merupakan  kumpulan  yang  berisi  catatan  kata  maupun  kalimat  yang  terjadi  dari  abjad serta  bilangan  kerangka  segala  sesuatu  yang  diciptakan  dengan  cara  segala  cara  yang  kemungkinan memuat  sebuah  makna  dari  hasil  akal  manusia.  Oleh  karena  itu  dalam  permasalahan  ini  maka dibentuknya  suatu  tindak  pidana  yaitu    tindak  pidana pemalsuan surat  bagi  masyarakat  guna  membantu benteng  hukum  atas  harapan  yang  dibagikan  bagi  umum  atas  surat.  (Chazami  &  Ardi  Ferdian,  2014). Pemalsuan  surat  umumnya  diuraikan  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP.  Tindak  pidana  pemalsuan  surat tersebut  banyak  dilakukan  oleh  para  orang  yang  ingin  memperoleh  kepentingan  sendiri  dan  maupun kepentingan  bersama,  dalam  hal  ini  kepentingan  bersama  memiliki  tujuan  yang  sudah  diperhitungkan untuk  mewujudkan  keinginan  yang  diinginkan  bersama,  turut serta atau  penyertaan  diuraikan  di    dalam pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Berdasarkan  uraian  yang  diungkapkan,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengukapkan bentuk sanksi pidana dan  pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama- sama.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan  menggunakan tipe hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertera melalui berbagai sudut pandang dari pasal ke pasal, kebiasaan  dan  kepastian  yang  memuat  yakni  Undang-undang  serta  bahasa  hukum  dipergunakan (Muhamad, 2004). pendekatan yang dipakai dalam permasalah ini  yakni pendekatan melalui Perundang- undangan  yang  ada  serta  pendekatan  konseptual  dengan  cara  menelaah  persoalan  yang  akan  dianalisis. penulisan sumber bahan hukum ini memakai bahan hukum primer yakni UUD Tahun 1945, KUHP, UU No.48 2009, Putusan PN Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim. dan Bahan Hukum Sekunder yakni  bahan  hukum  berupa  literatur  buku  maupun  kepustakaan.  Untuk  mendapat  bahan  hukum  primer dan sekunder pada perihal penulis memakai  penelitian dengan menyematkan teknik penghimpunan bahan melalui teknik membaca buku-buku, mengkaji, pencatatan, peraturan perundang-undangan,  mempelajari perkara  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  serta  literatur  yang  ada  rangkaian  pada  masalah  yang  diamati. Analisis bahan hukum adalah fase yang berlangsung setelah pengumpulan data. Analisis data digunakan dengan  cara  kualitatif,  mendalam  serta  menyeluruh  dan  saat  analisis  bahan  hukum  yaitu  dengan Argumentasi  melalui  memaparkan  bahan  insiden  hukum  atau  buah  hukum  secara  rinci  untuk mempermudah interpretasi pada analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Sanksi  Pidana  yang  Dimaksud  Secara  Bersama-sama  dalam  Melakukan  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat Tersebut
Pengertian  mengenai  istilah tindak  pidana ialah  rumusan hubungan antara  kegiatan  yang  dilarang  untuk dijalankan (pada peraturan perundang-undangan) yang berisi berupa ancaman pidana untuk barang siapa pun yang melampaui dari larangan yang terkandung. kegiatan ialah bagian pokok atas tindak pidana yang dirumuskan  tersebut (P.A.F,  2014) .  Kejahatan  pemalsuan  ialah  tindakan  yang  dimana    memuat    bagian dari  suatu    kondisi  ketidak  benaran  ataupun  palsu  berdasarkan  objek  yang  segala  sesuatunya  nya  nyata dari luar seakan-akan valid adanya sedangkan nyata berdampak pada yang sebenarnya (Chazawi, 2020) . Pemalsuan  surat  merupakan  kumpulan  yang  berisi  catatan  kata  maupun  kalimat  yang  terjadi  dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat  sebuah  makna  dari  hasil  akal  manusia.  Oleh  karena  itu  dalam  permasalahan  ini  maka dibentuknya  suatu  tindak  pidana  yaitu    tindak  pidana pemalsuan surat  bagi  masyarakat  guna  membantu benteng hukum atas harapan yang dibagikan bagi umum atas surat (Chazami & Ardi Ferdian, 2014) . Tindak  pidana  pemalsuan  surat  sering  terjadi  di  kehidupan  sehari-hari  dengan  tujuan  yang mendapatkan  keuntungan  baik  secara  pribadi  maupun  bersama-sama  dalam  hal  tindak  pidana  bersama- sama  atau    Penyertaan  ( deelneming )  yaitu  dimana  kejadian  kasus  dari  suatu  tindak  pidana  atau  pidana, atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana, dapat dilakukan oleh semua orang,  pada waktu yang sama, atau    oleh  beberapa  orang  pada  waktu  yang  lain,  bisa  juga  dikerjakan  oleh  sebagian  orang  dengan bersama-sama (Ariman & Raghib, 2015) .  Pelaksanaan kebijakan pemidanaan pada umumnya merupakan faktor  dari  upaya  pemberantasan  kejahatan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tujuan  nasional  yaitu melindungi  segenap  masyarakat  bangsa  Indonesia  dan  menjamin  kesejahteraan  umum  rakyat  Indonesia berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  konsep  ini,  maka  tugas  negara    ialah  untuk  melindungi dan mensejahterakan masyarakat.
Sanksi pidana  tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  terancam  pidana  bila  penerapan  tersebut  bisa  menyebabkan faktor  kerugian,  sebab  oleh  karena  adanya  faktor  kerugian  tersebut  dapat  diancam  dengan  pidana  yang berupa  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun.  Tindak  pidana  pemalsuan  surat  ini  dimana  ada  faktor penyertaan  maka  diatur  dalam  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  Sehingga  dalam  jenis  tindak  pidana  yang melibatkan  dua  orang  atau  lebih  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana,  mereka  dianggap  ikut  serta  dalam tindak pidana tersebut. barang siapa yang terlibat  dalam kasus pidana ini harus bertanggung jawab karena dapat  dilakukan  secara  psikis  maupun  fisik,  jika  seseorang  terlibat  dalam  kasus  pidana.  Perlu  dipahami peranan  masing-masing  sehingga  dapat  diketahui  tanggung  jawab  masing-masing  dari  para  pelaku  dari tindak pidana penyertaan ini. yang dimana dapat dikenakan berupa sanksi yaitu, diancam dengan pidana sama dengan pelaku.
2. Pertimbangan  Hukum  yang  Diberikan  oleh  Majelis  Hakim  dalam    Menjatuhkan  Pemidanaan kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama-sama
Hakim  adalah  tiang  dasar  dan  tempat  terakhir  bagi  mereka  yang  ingin  mendapatkan  maupun  mencari keadilan di saat memperoleh proses peradilan. Sebagai salah satu bagian dari peradilan, hakim memiliki kewajiban  untuk  menegakkan  dan  meluruskan  keadilan  bagi  yang  mencarinya  karena  hakim  memiliki kewenangan  yakni  menerima  perkara  serta  mempertimbangkan  dan  menyelesaikan  perkara  tersebut (Latief,  2007) .  Dengan  demikian  fungsi  Hakim  adalah  orang  yang  memiliki  wewenang  hukum  untuk menangani maupun mengadili  perkara di depan pengadilan. Kebebasan hakim saat mengadili dilindungi sepenuhnya  dalam  UU  No.48  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dimana  dirumuskan  bahwa kekuasaan  kehakiman  adalah  kewenangan  negara  yang  merdeka  untuk  menunaikan  peradilan  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  berlandaskan  pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 untuk tercapainya negara hukum di Indonesia.
Berdasarkan kekuasaan kehakiman, yang diamana putusan hakim  merupakan pikiran atau pendapat hakim  dalam  mengatasi  suatu  keputusan  serta  mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat  meringankan maupun memberatkan si pelanggar. Setiap hakim harus memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.  Putusan  yakni  pemidanaan  dapat  diberikan  jika  pengadilan  menemukan  bahwa  terdakwa  telah melakukan  kejahatan  yang  diduga  dilakukan.  Dari  sini  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  sidang pengadilan,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  terbukti  dengan  kekuatan final dan mengikat. Pemidanaan adalah bahwa terdakwa dihukum karena catatan kriminal sesuai dengan ancaman yang dijelaskan dalam pasal yang berkaitan dengan kejahatan yang didakwakan oleh terdakwa. Ketika  hakim  membuat  putusan  berdasarkan  fakta  dalam  persidangan,  hakim    yakin    bahwa  terdakwa telah melakukan kejahatan yang dijelaskan pada  dakwaan pidana (Harahap, 2007) .
Proses  diadakannya  tujuan  umum  dalam  persidangan  ialah  untuk  memperoleh  putusan  hakim. Keputusan  Hakim  sangat  diharapkan  oleh  para  korban  perkara  pidana  guna  memastikan  bahwa perselisihan  di  antara  mereka  diselesaikan  dengan  cara  terbaik.  karena,  tergantung  pada  putusan  yang diberikan  hakim,  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  mengharapkan  keyakinan  hukum  dan  keadilan (Rasaid,  2003) .  Putusan  pada  peradilan  merupakan  pernyataan  hakim  yang  diumumkan  dalam  sidang pengadilan  yang  terbuka,  yang  dimana  dapat  dipidana  ataupun  bebas  dari  tuntutan  menurut  cara  yang ditentukan melalui undang-undang.
Menurut  amar  atas  perkara  yakni  Putusan  Nomor  305/Pid.B/2021/PN  Jkt.Tim,  hakim  dalam  hal memberi  putusan  pemidanaan  kepada  Achmad  Safiudin  atas  pidana  yakni  divonis    1  tahun  2  bulan penjara,  karena  terdakwa  terbukti  dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum yaitu  tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  dilakukan  dengan  secara  bersama-sama.  yang  telah  diuraikan dalam  pasal  263  ayat  1  jo  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Pertimbangan hakim  sangat  penting  dalam  mengadili  hasil  dari  putusan  hakim  yang  terdapat  suatu  keadilan  (Putra, Sugiartha,  &  Subamia.,  2021).  Hakim  dalam  mengambil  pertimbangan  terdiri  dari  dua  pertimbangan yakni  pertimbangan  yuridis  serta  pertimbangan  non-yuridis.  Pertimbangan    yuridis  yakni  pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum  yang ditemukan selama persidangan, diatur dalam undang-undang, dan harus dimasukkan pada putusan seperti tuntutan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan  pasal  hukum  Kriminal.  Pertimbangan  Non  yuridis  yakni  dipandang  atas  latar  belakang  terdakwa, kondisinya, dan agama terdakwa (Muhammad, 2007).
Dasar  pertimbangan  untuk  mengetahui  hukuman  itu  yang  dapat  disimpulkan  melalui  apakah terdakwa dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Apabila  terdakwa tidak dinyatakan bersalah, yang artinya adanya fakta pidana sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak sah. Sehingga dapat diketahui  segala  sesuatu  dari  terdakwa  terlibat  dalam  tindakan  pidana  ataupun  tidak  begitu  juga  yang terkandung  pada  unsur  dan  fakta  dari  suatu  tindak  pidana  yang  didakwakan  Bahwa  selanjutnya  pada pertimbangannya,  Hakim  yang  menangani  perkara  dari  tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara  bersama- sama bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dalam  dakwaan. Bahwa dengan memperhatikan urutan  dakwaan tersebut, lalu  hakim  akan  menimbang  terlebih  dahulu  dari dakwaan  menurut  unsur  dan
fakta  hukum  yang  terungkap  pada  persidangan.  selanjutnya  sebelum  memberi  pidana  pada  Terdakwa, sehingga  dapat  mula-mula  diperhitungkan  dahulu  perihal  kondisi  yang  memberatkan  dan  meringankan Terdakwa.  Kemudian,  dalam  hal  pemeriksaan  di  dalam  persidangan  majelis  hakim  melihat  keadaan terdakwa  yang  bisa  dijadikan  pembuktian  ataupun  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghilangkan  keadaan melawan hukum dari terdakwa, kemudian dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang memang pantas diberi pemidanaan.
Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  dalam  hal  mempertimbangan  hakim  berperan  pada  saat memberikan  sanksi  pemidanaan  terdakwa  atas  nama  Ahmad  Saifudin  pada  putusan  Nomor 305/Pid.B/2021/PN  Jkt.Tim,  yang  dimana  terdakwa  dipidana  atas  hal  yang  diperbuat  yani  divonis    1 tahun  2  bulan  penjara.  karena  terdakwa  terbukti  dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  yang melawan hukum yaitu tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan dengan secara bersama-sama. yang telah  diuraikan  dalam  pasal  263  ayat  1 jo  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana. Sehingga berdasarkan unsur-unsur serta fakta-fakta yang memberatkan maupun mengurangi berdasarkan, sehingga Majelis Hakim mepertimbangkan sesuai dengan secara rasa keadilan berlandaskan kejujuran.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  ulasan  diatas,  maka  disimpulkan  bahwa:  (1).  bentuk  sanksi  pidana  bersama-sama  dalam melaksanakan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara  bersama-sama  maka  dapat  dikenakan  seperti  yang diuraikan  pada  Pasal  263  ayat  (1)    KUHP  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  diancam  dengan sanksi  pidana penjara paling lama enam tahun. Lalu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan,  Sehingga  dalam  jenis  tindakan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  bersama-sama maupun dalam ikut serta dapat dikenakan berupa sanksi yaitu, dipidana sama pada pelaku. dimana sering digunakan  sebagai  saran  dalam  menanggulangi  masalah  yang  sering  terjadi  yaitu  kejahatan  agar memberikan rasa jera dan sanksi hukuman pada pelaku perkara pidana tersebut. (2). Pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis saat memberikan  sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak perkara pidana yakni  pemalsuan surat  yang  dilaksanakan  dengan cara  bersama-sama  pada Terdakwa  atas  nama  Ahmad Safiudin  pada  uraian  dari    putusan  Nomor  305/Pid.B/2021/PN  Jkt  Timur.  Yang  dimana  Hakim  sudah memperhitungkan  semua  fakta  yang  dihadirkan  dalam  persidangan,  baik  dari  keterangan    saksi, keterangan  terdakwa,  alat  bukti  yang  ada,  sehingga  Terdakwa  divonis  satu  tahun  dua  bulan  pidana penjara.

## 2. Saran
Dalam simpulan diatas, maka dapat dibuat saran-saran sebagai berikut: (a).Bagi pelaku, diharapkan untuk mencegah  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dirumuskan  dalam  tindak  pidana  yang  sama  atau  lainya karena dalam hal ini majelis hakim telah mepertimbangkan baik secara yuridis maupun pertimbangan non yuridis,  sebab  sesuai  berdasarkan  rasa  keadilan  serta  berlandaskan  dari  kebenaran  serta  dari  hati  nurani guna  memberikan  hukum  yang  seadil-adilnya,  sesuai  dengan  fakta  maupun  unsur  hukum,  dengan objektif, terhindar dari desakan dari pihak lain. Sehingga terdakwa mempunyai rasa takut atau efek jera agar  tidak  mengulangi  perbuatan  itu  lagi.(b).Bagi  masyarakat,  sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini  agar masyarakat lebih memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan surat atau turut serta untuk waspada terjadinya  permasalahan  yang  sering  terjadi  yaitu  kejahatan.  Pada  umumnya  permasalahan  yang  sering terjadi  yaitu  kejahatan  pemalsuan  surat  untuk  memperoleh  kepentingan  sendiri  maupun  kepentingan bersama  sehingga  dengan  ini  perlunya  kesadaran  akan  pentingnya  hukum  bagi  masyarakat  untuk mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  (3).  Bagi  pemerintah,  dalam  hal  mengatasi  permasalahan kejahatan yaitu tindak pidana pemalsuan surat kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat yaitu tentang surat-surat  penting  yang  mempunyai  nilai  guna  contohnya  surat  penguasan  fisik  tanah  untuk menanggulangi permasalahan seperti pemalsuan surat ini terjadi lagi, Sehingga masyarakat lebih waspada dan lebih mengetahui tentang surat-surat penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariman, R., & Raghib, F. (2015). Hukum Pidana . Jakarta: Setara Pers . Chazami, A., & Ardi Ferdian. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan . Jakarta. Chazawi, A. (2020). Pelajaran Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada Burhan . Gunandi, I., & dkk. (2011). Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: ,Prestasi Pustaka. Harahap,  Y.  (2007). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  Kuhap,  (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua . Jakarta: Sinar Grafika. Latief, M. A. (2007). Kebijakan Reformasi Hukum . Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. Muhamad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontenporer . Bandung: Citra Aditya Bakti. P.A.F, L. (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta: Cetakan I. PT. Sinar Grafika.
Putra,  I.  B.  M.  A.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Subamia.,  I.  N.  (2021).  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara Penadahan Mobil, , Vol. 2. No.2.. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 241–245.
doi:10.22225/juinhum.2.2.3411.241-245 Rasaid, M. N. (2003). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Saputra,  I.  K.  P.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Sanksi  Hukum  bagi  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  yang  Terlibat  Peredaran  Narkotika  di  Lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2). doi:10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383 Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.