Submission Review Process Revised Accepted Published 06-12-2021 10-12 s/d 06-01-2021 10-01-2021 24-01-2021 31-01-2021
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2  No.1, Januari 2021 (25-39)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang

## Agung Pratama Putra
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: agungpratamaputras.sos@gmail.com

## Nurhuda
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: Norhuda_uin@radenfatah.ac.id

## Nico Oktario Adytyas
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: nadytyas@gmail.com

## ABSTRACT
This research explains the institutionalization of Islamic political parties in Palembang City can affect the results of the legislative elections and the existence of voters, which at the time of the 2019 legislative elections in Palembang City, the votes and seats of Islamic political parties experienced very significant changes in terms of the number of votes. and legislative seats. Islamic political parties that experienced an increase in the number of votes  and  legislative  seats,  namely  the  Prosperous  Justice  Party  (PKS)  when  the  2014 legislative general election received three seats but in the 2019 legislative general election it got five seats, while the Islamic political parties which experienced a decrease in the number of votes  and legislative seats,  namely the Party The  Development  Association (PPP) when the 2014 legislative election won two seats, but in the 2019 legislative general election, it only got one seat.
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
The  reason  the  author  chose  the  title  Institutionalization  of  Islamic  Political Parties in Palembang City is due to the extent to which Islamic parties have or have not been institutionalized, this research on the institutionalization of political parties uses the theory  of  Vicky  Randall  and  Lars  Svasand  political  parties  are  considered institutionalized if there are four degrees of institutionalization such as Degree of System, Degree  of  Value  Identity  ,  Degree  of  Decision  Autonomy  and  Degree  of  Public Knowledge. Based on the theory used, the results of this study, among others, prove that PKS  can  be  said  to  have  been  institutionalized  and  PPP  has  not  been  institutionalized based on the four degrees of political party institutionalization theory concept according to  Vicky Randall and Lars Svasand. So that it can be directly proven by the results of research findings where the institutionalization of PKS and PPP parties has similarities and  differences  between  the  two  Islamic  political  parties  in  absorbing  the  people's aspirations and fighting for the interests of Muslims in Palembang City.
Keywords : islamic political parties, legislative general election, PKS and PPP

## ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan tentang pelembagaan partai politik Islam di Kota Palembang dapat  mempengaruhi  hasil  suara  pemilihan  umum  legislatif  dan  eksistensi  pemilihnya, yang  dimana  pada  saat  pemilihan  umum  legislatif  2019  di  Kota  Palembang  suara  dan kursi partai politik Islam mengalami perubahan suara yang sangat signifikan dalam hal perolehan  jumlah  suara  dan  kursi  anggota  legislatif.  Parpol  Islam  yang  mengalami kenaikan  perolehan  jumlah  suara  dan  kursi  legislatif  yakni  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  ketika  pemilihan  umum  legislatif  2014  mendapatkan  tiga  kursi  namun  pada pemilihan umum legislatif 2019 mendapatkan lima kursi sedangkan partai politik Islam yang  mengalami  penurunan  perolehan  jumlah  suara  dan  kursi  legislatif  yakni  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  ketika  Pemilu  legislatif  2014  mendapatkan  dua  kursi, namun pada pemilihan umum legislatif 2019 hanya tersisa mendapatkan satu kursi.
Alasan  penulis  memilih  judul  Pelembagaan  Partai  Politik  Islam  di  Kota Palembang dikarenakan sejauh mana partai Islam telah atau belum terlembaga, penelitian pelembagaan partai politik ini menggunakan teori Vicky Randall dan Lars Svasand partai politik  dianggap  terlembaga  apabila  didalamnya  terdapat  empat  derajat  pelembagaan seperti  Derajat  Kesisteman,  Derajat  Identitas  Nilai,  Derajat  Otonomi  Keputusan  dan Derajat Pengetahuan Publik. Berdasarkan teori yang digunakan, maka hasil penelitian ini antara lain membuktikan bahwasannya PKS dapat dikatakan telah terlembaga dan PPP belum terlembaga berdasarkan empat derajat konsep teori pelembagaan parpol menurut Vicky  Randall  dan  Lars  Svasand.  Sehinga  dapat  dibuktikan  langsung  dengan  hasil penemuan penelitian dimana pelembagaan partai PKS dan PPP memiliki sisi persamaan maupun  perbedaan  kedua  partai  politik  Islam  tersebut  dalam  menyerap  aspirasi  rakyat dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di Kota Palembang.
Keywords: partai politik islam, pemilihan umum legislatif, PKS dan PPP
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pesta  demokrasi  yang  telah  selesai  dilaksanakan,  masih  memiliki  sebagian persoalan masalah khususnya bagi partai Islam yang ada di Kota Palembang. Beberapa partai Islam yang mengalami problematika perolehan jumlah suara dan kursi partai politik Islam bahkan sebagian partai politik Islam, ada yang mengalami kenaikan jumlah suara dan kursi seperti halnya PAN (Partai Amanat Nasional) yang berhasil merahi enam kursi mendapatkan  jatah  Wakil  Ketua  DPRD  Kota  Palembang,  kemudian  disusul  oleh  PKB (Partai  Kebangkitan  Bangsa),  dan  PKS  (Partai  Keadilan  Sejahtera).  Sedangkan  partai Islam yang mengalami penurunan jumlah suara dan kursi atau bahkan tidak mendapatkan kursi sama sekali seperti, yang dialami oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang sebelumnya di Pemilihan Umum 2014 dua kursi kali ini di Pemilihan Umum 2019 hanya mendapatkan satu kursi, sedangkan yang paling mengenaskan dialami oleh PBB (Partai Bulan Bintang) sebelumnya pada Pemilihan Umum 2014 dua kursi kali ini di Pemilihan Umum 2019 tidak mendapatkan kursi.
Alasan tersebut yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi sebagai tugas akhir seorang mahasiswa yang diajukan guna untuk  memperoleh  gelar  akademik  di  sebuah  Perguruan  Tinggi  (PT).  Menariknya  dari penelitian  yang  ditulis  atau  diteliti  oleh  penulis  adalah  bagaimana  partai  politik  Islam yang dianggap merupakan wadah perjuangan aspirasi umat Islam baik dari simbol, atribut maupun gerakan basis massa dan ideologi atau platform partai Islam. Disinilah penulis mencoba  meneliti  partai  politik  Islam  dengan  menggunakan  teori  pelembagaan  partai politik, sejauh mana partai politik Islam sudah atau belum terlembaga.
Pelembagaan partai politik menurut Huntington adalah proses pemantapan partai politik  baik  dalam  wujud  perilaku  yang  memola  maupun  dalam  sikap  atau  budaya. Huntington  menegaskan  bahwa  dalam  konteks  pembangunan  politik  yang  terpenting bukanlah  jumlah  partai  yang  ada  melainkan  sejauh  mana  kekokohan  dan  adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. (Romli, 2008)
Pertanyaan sosiologis yang muncul disini adalah, apakah ditemukan pemilih yang ada  di  Indonesia  lebih  kepada  identifikasi  partai (party  identification) atau  identifikasi sosok (figure identification) . Partai yang bernafaskan agama lebih membuat orang tertarik karena  faktor  identifikasi  partainya  sendiri.  Para  warga  Nahdliyin  dengan  cepat mengindetifikasikan  dirinya  dengan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  dan  kader simpatisan maupun pengurus Muhammadiyah memilih berafiliasi dengan Partai Amanat Nasional  (PAN),  sementara  kelompok-kelompok  Islam  yang  lebih  fundamental  dan berbasiskan  kampus  mengidentifikasikan  mereka  dengan  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS),  sedangkan  gabungan  Ormas  Islam  tradisional  mengidentifikasi  dirinya  dengan Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP).  Dua  alasan  tersebut  sebetulnya  dapat  saling menunjang. Sebab, kelemahan seorang tokoh politik dapat diimbangi oleh visi, organisasi dan  disiplin  partai.  Sebaliknya  kelemahan  dalam  visi  dan  organisasi  partai  dapat diimbangi oleh inspirasi, kepemimpinan, dan kharisma seorang pemimpin politik. Kalau dua  jenis  identifikasi  ini  menghadapi  terlalu  banyak  kesulitan  (partainya  centang- perentang  dan  pemimpinnya  tanpa  integritas)  besar  kemungkinan  orang  tidak  mau memilih, partai Islam tersebut dan mulai berfikir untuk tidak memilih atau golongan putih (golput). (Thaha, 2004)
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Pelembagaan partai politik Islam di Kota Palembang dapat mempengaruhi hasil suara  pemilihan  umum  legislatif  dan  eksistensi  pemilihnya,  yang  dimana  pada  saat pemilihan umum legislatif 2019 suara dan kursi partai politik Islam mengalami perubahan suara  yang  sangat  signifikan  dalam  hal  perolehan  jumlah  suara  dan  kursi  anggota legislatif dari sisi pelembagaan partai politik Islam secara keseluruhan. Parpol Islam yang mengalami  kenaikan perolehan jumlah suara dan kursi legislatif yakni  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) ketika pemilihan umum legislatif 2014 mendapatkan tiga kursi namun pada pemilihan umum legislatif 2019 mendapatkan lima kursi sedangkan partai politik Islam yang mengalami penurunan perolehan jumlah suara dan kursi legislatif yakni Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  ketika  Pemilu  legislatif  2014  mendapatkan  dua  kursi, namun pada pemilihan umum legislatif 2019 hanya tersisa mendapatkan satu kursi.
Dari  uraian  di  atas  keinginan  penulis  ingin  mengangkat  bagaimana  sistem pelembagaan partai politik Islam yang terjadi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang. Mengapa memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena kedua Parpol Islam tersebut, merupakan partai  Islam yang bertolak belakang dalam hal sikap maupun dukungan, dibuktikan dengan PKS yang memilih berada dipihak berseberangan dengan  pemerintah,  sedangkan  PPP  berada  dipihak  pendukung  pro  pemerintah,  tidak hanya itu saja PKS yang condong menganut paham islam fundamental dan konservatif cenderung mengadopsi pemikiran dan ajaran politik Islam Timur Tengah seperti gerakan Ikhwanul Muslimin (merupakan salah satu bagian dari organisasi umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakannya syariat Allah SWT yang berdomisili di Kairo, Mesir).

## TINJAUAN LITERATUR
Penelitian mengenai partai  politik  Islam sudah perna dilakukan sebelumnya oleh Yudi Purwanto  (Purwanto,  2009)  menyimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  partai  politik  Islam diharapkan  mampu  menjadi  alat  perjuangan  penyalur  aspirasi  dan  membela  hak-hak kepentingan umat Islam dalam parlemen.
Dalam penelitian Joko Raharjo tentang “Kontribusi Partai  Politik  Islam Dalam Memperjuangkan  Aspirasi  Umat  Islam.  (Studi  Kasus  PPP  Periode  1999-2009  di Kabupaten Klaten)”  hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPP di  Klaten banyak hal yang telah berperan aktif terhadap masyarakat di Kabupaten Klaten baik dari sisi kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan yang ada dan memperjuangkan aspirasi untuk memperoleh kesejahteraan. (Raharjo, 2010)
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gelora Mahardika dan Sun Fatayati yang  berjudul  “Perubahan  Perilaku  Pemilih  ( Voting  Behaviour )  Partai  Politik  Islam Dalam  Sejarah  Kofigurasi  Politik  Indonesia”  penelitian  ini  mengkaji  fenomena merosotnya suara pemilih partai politik Islam yang ada di Indonesia. Mengingat sejarah masa  lampau,  partai  politik  Islam  perna  mengalami  fase  kejayaan  atau  keberhasilan dibuktikan dengan banyak mencatat tokoh-tokoh partai Islam memiliki pengaruh besar di Indonesia,  namun  saat  ini  partai  politik  kurang  dilirik  oleh  pemilih  bahkan  sering terdegdradasi dalam hal suara maupun pemilih dan kursi ketika menghadapi pertarungan Pemilu legislatif. (Mahardika, 2019)
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Sudarno Shobron melakukan penelitian yang berjudul “Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia”  hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Partai  Islam  pernah  mengalami kejayaan  pada  tahun  1955  yang  dilakukan  oleh  Masyumi  dan  NU,  bahkan  juga  perna dialami  oleh  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  pada  tahun  1977.  Pada  zaman Reformasi  banyak  bermunculan  partai  baru  terkhusus  partai  yang  beraliran  Islam, misalnya  Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  yang  sebelumnya  bagian  dari  Masyumi,  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  yang  awalnya  bernama  Partai  Keadilan  (PK),  dan  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  beberapa  partai  Islam  ini  telah  lolos  proses  verifikasi untuk  mengikuti  pemilihan  umum  legislatif,  ada  juga  partai  nasionalis  yang  memiliki basis pemilih ormas Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) mayoritas basis Ormas Muhammadiyah  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  mayoritas  berbasis  Nahdlatul Ulama (NU. (Shobron, 2013)
Dalam penelitian yang dilakukan Triono yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya  Perolehan  Suara  Parpol  Islam  Pada  Pemilu  2014” hasil penelitian ini adalah bagaimana terjadinya dinamika partai politik Islam dalam kontestasi demokrasi di Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  yang  plural  bukan  hanya  terdapat  orang  Islam  saja, didalamnya ditemukan kemajemukan menyebabkan partai Islam gagal bersaing. Selain itu juga dapat dilihat pada track record keikutsertaan partai politik Islam dalam perjalanan pemilihan  umum  legislatif  di  Indonesia  saat  itu.  Perolehan  suara  Parpol  Islam  yang cenderung menurun sejak zaman reformasi. (Triono, 2015)

## METODE PENELITIAN
Metode adalah cara atau suatu langkah yang dipakai, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan  yang  terencana  dan  sistematis  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  metode,  untuk mencari  akar  permasalahan  dari  suatu  hal.  Dengan  demikian  metode  penelitian  adalah cara  atau  tahapan  yang  harus  dilalui  kegiatan  penelitian  yang  terencana  dan  sistematis untuk mencari akar permasalahan yang diteliti untuk menjawab penelitian dengan hasil. Moleong, 2002)
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian lapangan  ( Field  Research )  atau  penelitian  dengan  metode  kualitatif,  karena  dianggap paling sesuai digunakan untuk penelitian ini, dimana penelitian kualitatif ini merupakan suatu  riset  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan pendekatan induktif. (Juliansyah Nur, 2011) Dimana metode kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan hasil penemuan yang diamati. Tujuan penelitian  ini  adalah  mempelajari  secara  mendalam  dan  menyeluruh  mengenai  suatu fenomena mengamati pelembagaan partai politik Islam di Kota Palembang. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini berdasarkan atas hasil pengamatan dan hasil data wawancara yang diberikan dari para informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penulian ini adalah menunjukkan bagaimana Pelembagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang dengan studi kasus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PPP (Partai Persatuan  Pembangunan)  proses  pelembagaan  ini  menjelaskan  berbagai  aspek  suatu partai  politik  Islam  dapat  dikatakan  sudah  atau  belum  terlembaga  dilihat  dari  sebagai berikut.  Pertama,  derajat  kesisteman (systemness) .  Kedua,  derajat  identitas  nilai (value
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
infusion) . Ketiga, derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) . Keempat, derajat pengetahuan atau citra publik (reification) .
Alasan  tersebut  didasarkan  bahwa  konsep  pelembagaan  yang  diuraikan  oleh mereka merupakan hasil perpaduan dari konsep pelembagaan partai yang dikemukakan oleh  para  ahli.  Selain  itu,  dalam  konsepsi  ini  mencakup  pelembagaan  internal  dan eksternal partai politik. Konsepsi mengenai pelembagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand ini kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh penulis kali ini. Pelembagaan Parpol Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang, melakukan penataan  internal  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pada  bab  ini  diuraikan mengenai  tiga  indikator  untuk  mengukur  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pelembagaa  partai politik tersebut, yaitu sistem dan kaderisasi partai, penerapan demokrasi internal partai, serta kohesivitas (keutuhan) partai.
Dewan  Pengurus  Daerah  PartaiKeadilan  Sejahtera  (PKS)  di  Kota  Palembang pelaksanaan menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme  prosedur  yang  ada.  Hal  itu  dilakukan  untuk    memberikan  peluang  kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya  dalam  penerapan  aturan-aturan  dalam  partai,  tetapi  juga  berlaku  dalam  semua proses pengambilan kebijakan.
Oleh karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang sendiri lebih mengedepankan proses  musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan  tertentu.  Menurut  prosedur  yang  ada,  bahwa  beberapa  kebijakan  dapat ditentukan sendiri oleh kader maupun pengurus daerah, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional).
Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang biasanya melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan  melaksanakan rapat konsolidasi tiap  bulan  di  Kantor  Dewan  Pengurus  Daerah  Tingkat  Kota.  Namun  untuk  kebijakan- kebijakan  yang  strategis  dan  urgen,  misalnya  dalam  penentuan  daftar  calon  legislatif, penentuan pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalampenentuan Calon Kepala Daerah biasanya diputuskan melalui rapat pleno atau rapat pleno diperluas. Hasilnya kemudian diserahkan ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan  persetujuan.  Walaupun  demikian  dalam  kondisi-kondisi  tertentu, diperlukan  adanya  masukan-masukan  dan  saran  dari  tokoh-tokoh  partai  dalam  setiap perumusan kebijakan.
Hal ini sudah tertuang dalam AD/ART Partai, sehingga dalam ketentuan tersebut struktur  kepengurusan  partai  dilengkapi  dengan  Dewan  Pertimbangan  Partai  meskipun bukan  berarti  Dewan  Pertimbangan  ini  memiliki  kekuatan  utama  dalam  penentuan kebijakan,  hanya  terbatas  untuk  memberikan  saran.  Kecenderungan  intervensi  dari Dewan Pengurus Wilayah Tingkat Provinsi dan Dewan Pengurus Pusat memang masih ada  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan-kebijakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh Pengurus  Tingkat  Kota,  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  di  Kota  Palembang.  Karena memang menurut prosedur yang berlaku dalam partai, beberapa kebijakan strategis harus dikonsultasikan atau dilaporkan ke level di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dan
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
pengesahan. Seperti dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan calon kepala daerah.Walaupun  pada  hakekatnya  hasil  keputusan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS),  di  Kota  Palembang,  tinggal  memperoleh  persetujuan  dan pengesahan,  sepanjang  mengikuti  mekanisme  yang  telah  ditetapkan  dalam  prosedur organisasi.
Selanjutnya  dominasi  segelintir  elit  partai  dalam  proses  penerapan  aturan  dan kebijakan  yang  masih  terjadi,  terutama  unsur  pimpinan  partai.  Walaupun  mekanisme musyawarah  tetap  dikedepankan,  namun  kepentingan-kepentingan  elit  partai  masih sering  mengiringi  kebijakan-kebijakan  tertentu.Selain  itu,  pelibatandan  pendelegasian kewenangan terhadap beberapa pengurus juga masih kurang.
Sehingga pengurus yang ada, kadang hanya menerima perintah ketika keputusan itu  telah  ditetapkan.Dalam  artian  bahwa  pengurus  yang  ada  tidak  dioptimalkan  untuk melakukan  inovasi  program  sesuai  dengan  bidangnya  masing-  masing.  PKS  dalam demokrasi  internal  terletak  pada  nama  statuta  kepengurusan  majelis  dalam  hal pengambilan  keputusan  seperti  PKS  yang  terdiri  dari  Majelis  Syuro,  Dewan  Pimpinan Pusat,  Majelis  Pertimbangan,  Dewan  Pengurus  Wilayah  dan  Dewan  Pengurus  Daerah. (Ridwan Saiman, 2020)
Seperti  yang  terjadi  didalam  tubuh  PKS  dimana  konflik  Sohibul  Iman  (Presiden  PKS) dan  Fahri  Hamzah  (Wakil  Ketua  DPR-RI  2014-2019)  yang  dipecat  dari  struktur kepartaian  PKS  lalu  mendirikan  organisasi  masyarakat  Garbi  (Gerakan  Arah  Baru Indonesia)  lalu  berubah  menjadi  Partai  Gelombang  Rakyat  Indonesia  (Partai  Gelora Indonesia)  juga  berdampak  terhadap  DPD  PKS  Kota  Palembang  hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  beberapa  pengurus  struktur  inti  PKS  yang  pindah  ke  Partai  Gelora Indonesia  seperti  Amril  Sudiono  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai  Ketua  Bidang Kadersisasi PKS, kini pindah ke Partai Gelora Indonesia.
Walaupun  terjadi  konflik  antar  sesama  pengurus  struktural  PKS  namun  hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan jumlah suara dan kursi PKS pada Pemilu legislatif Kota Palembang 2019 lalu. Justru PKS mengalami lonjakan kenaikan suara dan kursi dimana pada Pemilu 2014 lalu PKS mendapatkan tiga kursi dengan jumlah suara 42.965 sedangkan pada Pemilu 2019 mendapatkan lima kursi dengan jumlah suara 64.570 hal ini menunjukan konflik perpercahan dan perpindahan kader tidak mempengaruhi hasil Pemilu 2019. (Mikail, 2015)
Terkait  dengan  standar  rekruitmen  anggota    dan  pengurus  di  internal  secara prosedural  telah  diatur  dalam  AD/ART  partai.Berdasarkan  hasil  wawancara  yang diperoleh dari kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang, jumlah kader PKS kota Palembang lebih kurang 2413 kader yang terdiri dari 707 laki- laki  dan  1706  perempuan.  Jumlah  seluruh  pengurus  Partai  Keadilan  Sejahtera  kota Palembang pada periode 2010- 2015 yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan terbagi menjadi delapan bidang yaitu bidang kaderisasi,  bidang  pengembangan  keumatan,  bidang  kepanduan  dan  olahraga,  bidang generasi  muda  dan  profesi,  bidang  perempuan,  bidang  pengembangan  ekonomi kewirausahaan, bidang kelembagaan sosial, bidang kebijakan public. (Kasim, 2020) Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kademya Sesuai dengan AD-ART PKS Bab IV pasal 9 yaitu setiap Warga
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Negara  Indonesia  dapat  menjadi  anggota  partai  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan republik Indonesia yang berlaku. Sistem kaderisasi pada PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, adapun tingkatannya adalah :
a. Anggota kader pendukung/terbina, yang terdiri :
1) Kader  Pemula,  yaitu  mereka  yang  mengajukan  permohonan  untuk  menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
2) Kader  Muda,  yaitu  mereka  yang  terdaftar  dalam  keanggotaan  partai  yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.
b. Anggota kader inti, yang terdiri:
1) Kader  Madya.  yaitu  mereka  yang  terdaftar  dalam  keanggotaan  partai  yang cikeluarkan  oleh  DPD  dan  telah  lulus  pada  pelatihan  kepartaian  tingkat  dasar kedua
2) Kader  Dewasa,  yaitu  mereka  yang  terdaftar  dalam  keanggotaan  partai  yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
3) Kader  Ahli,  yaitu  mereka  yang  terdaftar  dalam  keanggotaan  partai  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  dan  telah  lulus  pada  pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
4) Kader  Purna.  yaitu  mereka  yang  terdaftar  dalam  keanggotaan  partai  yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli.
5) Kader  Kehormatan,  yaitu  mereka  yang  berjasa  dalam  perjuangan  partai  dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
Ada  sebanyak  121  pengurus  Partai  Keadilan  Sejahtera  kota  Palembang  pada periode  2010-2015,  diantaranya  anggota  pengurus  Majelis  Pertimbangan  Daerah  yang berjumlah 6 orang, pengurus Dewan Syariah Daerah yang berjumlah 7 orang, dan Dewan Pengurus  Daerah  berjumlah  109  orang  dan  7  biro  dan  12  bidang  di  Partai  Keadilan Sejahtera  dan  16  DPC  sudah  terbentuk  dengan  baik  sementara  struktur  DPR  belum terbentuk.  Cara  PKS  dalam  menjaga  kader  memelihara  hubungan  dengan  anggota  dan simpatisan, yaitu dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) seperti  kegiatan  pengajian  rutinitas  mingguan  yang  disebut liqo atau khalaqoh dan menurut konstitusi partai (AD/ART) yang mengikuti proses jenjang karir Training dalam hal kaderisasi partai.
Randall  dan  Svasand  (2002)  mengemukakan  bahwa  penanaman  nilai (value  infusion) merujuk pada suatu kondisi di mana para aktor partai politik yang berada di dalam partai dan konstituennya mendapatkan mampu mengidentifikasi dan memiliki komitmenterhadap  partai.  Keberhasilan  suatu  partai  menanamkan  nilai-nilai  ideologis dan  platform  identitas  gerakan  yang  jelas  kepada  para  anggotanya  akan  berimplikasi terhadap  komitmen  pendukung  dalam  memperjuangkan  partai.  Para  anggota  tersebut akan senantiasa berjuang sesuai  dengan identitas, ideologi,  dan platform  yang dimiliki partai.  Implikasi  selanjutnya  dari  penanaman  nilai-nilai  pula  akan  berdampak  pada sejauhmana  cara  pandang  dan  sikap  terhadap  dirinya  dan  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya. Suatu partai dianggap melembaga jika memiliki basis pendukung yang loyal
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
dan  dukungan  para  anggota  diberikan  bukan  atas  pertimbangan  material,  tetapi  karena orientasi politiknya sesuai dengan ideologi dan platform partai tersebut.
Basis  pendukung  terbesar  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Kota  Palembang  seperti kegiatan  yang  dilakukan  oleh  PKS  sendiri  kerap  dianggap  sebagai  partai  Islam  yang mayoritas pemilih dikalangan pemuda memiliki kedekatan dengan para Habaib, Ulama dan  Ustadz  serta  simpatisan  para  massa  aksi  212  yang  dianggap  kontra  dengan pemerintah hal  ini dibuktikan dengan bergabungnya kakak kandung dari  Habib  Mahdi Syahab pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Kota Palembang yakni Habib Idrus Rofiq yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS. Adapun kegiatan yang  dilakukan  oleh  PKS  di  Kota  Palembang  yakni  adalah  Training  Pengkaderan, Program  Sosial  Kemasyarakatan  seperti  penggalangan  dana  Palestina  dan  hadir memberikan bantuan ketika terjadi bencana alam ataupun musibah. Di Kota Palembang PKS  memiliki  banyak  tokoh  atau  kader  PKS  yang  memiliki  pengaruh  dan  popularitas tinggi dari tokoh ulama, pengacara hingga akademisi seperti KH Iqbal Romzi, KH Tol’at Wafa,  H.  Yuswar  Hidayatullah,  (alm)  Prof  Buchari  Rahman,  M.  Ridwan  SaimanSH MH,Suhaely Ibrahim, LC, Salewangan Kasim LC, hingga Mgs A. Fauzan Yayan (cucu dari almarhum Kiyai Merogan ulama sekaligus pahlawan Kota Palembang).
Partai  Keadilan  Sejahtera  memiliki  kegiatan  rutin  setiap  dua  kali  dalam  satu minggu  yaitu  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu.  Adapun  berbagai  macam  kegiatan  yang dilakukan  oleh  kader  Partai  Keadilan  Sejahtera,  diantaranyamelakukan  pengajian  di Majelis  Ta’lim  maupun  aktifis  kampus,  kemudian  melakukan  pelayanan  kesehatan kepada masyarakat, pembinaan masyarakat yang berbentuk kuliner. Karena kader-kader Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera ini banyak yang memiliki kemampuan di dunia usaha dagang pempek, tempe, susu kedelai dan lain-lain.
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Palembang tidak hanya semata-mata mengajarkan politik saja melainkan diajarkan bagaimana cara membangun  perekonomian  keluarga.  Pada  tanggal  23  Maret  2017  di  Hotel  Aston Palembang.Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  mengadakan perkumpulan para pengusaha kader-kader  PKS  se-Indonesia.  Mereka  berkumpul  berdasarkan  kemampuan  di bidangnya  masing-masing.Para  kader  yang  sudah  mempunyai  usaha,  mereka  berusaha membantu kader-kader lain yang ingin membuka peluang bisnis.
PKS dalam hal ini pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan pemerintah maupun dengan sumber dana dari pemerintah, kader ataupun pengusaha dan sumber dukungan massa pemilih (organisasi masyarakat) diatur dalam AD/ART PKS. Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar  partai dapat berupa hampir memiliki kesamaan dimana setiap keputusan yang diambil melalui hasil musyawarah  majelis  partai,  dalam  hal  dana  PKS  mendapatkan  dana    dari  iuran  kader, iuran  anggota  legislatif  dan  dana  anggaran  Partai  Politik  dari  Pemerintah  diperoleh berdasarkan jumlah suara dan kursi didapatkan dari instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
PKS menurut pengetahuan publik di Kota Palembang adalah sebagai partai islam dengan  berpenampilan  menggunakan  atribut syar’i dan  para  kader  anggota  maupun simpatisan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap Palestina hal ini dibuktikan dengan banyaknya  para  kader  simpatisan  sering  menggalang  dana  untuk  Palestina,  mayoritas pemilih  PKS  berasal  dari  gerakan  tarbiyah,  Rohaniawan  Islam  (Rohis),  dan  Lembaga
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Dakwah  Kampus  (LDK)  serta  massa  simpatisan  aksi  212  yang  kontra  pemerintah  dan kalangan habib dikarenakan faktor sosok Habib Salim Assegaff Al-Jufrie sebagai Ketua Majelis  Syuro  PKS  yang  menjadi  panutan  bagi  para  habib  ulama  lainnya.  (Ridwan Saiman, 2020)
Sedangkan pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, melakukan  penataan  internal  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pada  bab  ini diuraikan mengenai  tiga  indikator untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, yaitu penerapan demokrasi internal partai, sistem dan kaderisasi partai, serta kohesivitas (keutuhan) partai.
Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  di  Kota  Palembang  dalam  pelaksanaan menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada. Hal itu dilakukan untuk  memberikan peluang kepada seluruh anggota dan  pengurus  untuk  terlibat  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Bukan  hanya  dalam penerapan  aturan-aturan  dalam  partai,  tetapi  juga  berlaku  dalam  semua  proses pengambilan  kebijakan.  Oleh  karenanya,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota Palembang  sendiri  lebih  mengedepankan  proses  musyawarah  dalam  membuat  aturan maupun  dalam  perumusan  kebijakan  tertentu.  Menurut  prosedur  yang  ada,  bahwa beberapa kebijakan dapat  ditentukan sendiri oleh kader maupun pengurus daerah, juga ada  yang  harus  mendapatkan  pengesahan  dan  persetujuan  dari  level  yang  lebih  tinggi (dalam hal ini Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional).
Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) di Kota Palembang biasanya melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan  rapat  konsolidasi  tiap  bulan  di  Kantor  Pengurus  Tingkat  Kota.  Namun untuk  kebijakan-kebijakan  yang  strategis  dan  urgen,  misalnya  dalam  penentuan  daftar calon  legislatif,  penentuan  pimpinan  fraksi  di  DPRD,  serta  Pergantian  Antar  Waktu (PAW) maupun dalampenentuan Calon Kepala Daerahbiasanya diputuskan melalui rapat pleno  hasilnya  kemudian  diserahkan  ke  level  yang  lebih  tinggi  untuk  mendapatkan persetujuan.
Walaupun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu, diperlukan adanya masukan- masukan  dan  saran  dari  tokoh-tokoh  partai  dalam  setiap  perumusan  kebijakan.  Hal  ini sudah  tertuang  dalam  AD/ART  partai,  sehingga  dalam  ketentuan  tersebut  struktur kepengurusan  partai  dilengkapi  dengan  Dewan  Pertimbangan  Partai.Meskipun,  bukan berarti Dewan Pertimbangan ini memiliki  kekuatan utama dalam penentuan kebijakan, hanya terbatas untuk memberikan saran.
Kecenderungan intervensi dari Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional memang  masih  ada  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan-kebijakan  tertentu  yang dilakukan  oleh  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  di  Kota  Palembang.  Karena memang menurut prosedur yang berlaku dalam partai, beberapa kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pengurus Tingkat Kota harus dikonsultasikan atau dilaporkan ke level di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.Seperti dalam penentuan daftar calon  legislatif,  penentuan  pimpinan  fraksi  di  DPRD,  serta  Pergantian  Antar  Waktu (PAW) maupun dalam penentuan Calon Kepala Daerah.Walaupun pada hakekatnya hasil keputusan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Pengurus  Tingkat  Kota  (DPC  PPP),  tinggal
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
memperoleh  persetujuan  dan  pengesahan,  sepanjang  mengikuti  mekanisme  yang  telah ditetapkan dalam prosedur organisasi.
Selanjutnya  dominasi  segelintir  elit  partai  dalam  proses  penerapan  aturan  dan kebijakan  yang  masih  terjadi,  terutama  unsur  pimpinan  partai.  Walaupun  mekanisme musyawarah tetapdikedepankan, namun kepentingan-kepentingan elit partai masih sering mengiringi  kebijakan-kebijakan  tertentu.Selain  itu,  pelibatan  dan  pendelegasian kewenangan  terhadap  beberapa  pengurus  juga  masih  kurang.  Sehingga  pengurus  yang ada, kadang hanya menerima perintah ketika keputusan itu telah ditetapkan.Dalam artian bahwa pengurus yang ada tidak dioptimalkan untuk melakukan inovasi program sesuai dengan  bidangnya  masing-  masing.  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, dalam demokrasi internal dalam hal pengambilan keputusan  yang  terdiri  dari  Dewan  Pimpinan  Pusat,  Majelis  Syariah,  Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang. Seperti  yang  terjadi  dalam  Dewan  Pengurus  Cabang  PPP  Kota  Palembang,  meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi.Faksi-faksi yang muncul akibat kekecewaan terhadap kebijakan  partai,  senantiasa  ditanggapi  sebagai  bagian  dari  dinamika  politik  partai terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai.Karena pada dasarnya, perpecahan sering terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara pengurus, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kekecewaan kepada sebagian anggota atau pengurus PPP.
Meskipun  diakui  oleh  RHM  Syafruddin  pengurus  bahwa  perpecahan  yang  ada dalam  tubuh  Dewan  Pengurus  Cabang  PPP  Kota  Palembang  sampai  menimbulkan konflik  internal,  seperti  terdapat  dualisme  kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  PPP, dimana  terdapat  dua  ketua  umum  partai  seperti  yang  terjadi  pada  Oktober  tahun  2014 lalu,  dimana  terdapat  dua  muktamar  yang  terjadi  saat  itu  muktamar  di  Jakarta  dan Surabaya.  Muktamar  Jakarta  memilih  Djan  Faridz  sebagai  Ketua  PPP  sedangkan muktamar Surabaya memilih Romahurmuziy sebagai Ketua PPP namun jika itu terjadi maka  ada  mekanisme  dan  prosedur  tertentu  untuk  menyelesaikan  konflik.Untuk  kasus Partai  dalam  upaya  penanganan  konflik,  juga  senantiasa  berpedoman  pada  mekanisme yang  telah  ditentukan  oleh  aturan  partai.Namun  demikian,  pengalaman  yang  pernah dialami oleh dengan perpecahan internal, diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam  kasus  ini,  kehadiran  tokoh  kharismatik  partai  menjadi  sangat  berarti  dalam menjembatani upaya penyelesaian perpecahan yang terjadi.
PPP Kota Palembang mengalami penurunan suara dan kursi diamana pada pemilu 2014 lalu PPP mendapatkan 2 kursi yakni atas atas nama Desmana Akbar, A.Md (Ketua DPC PPP Kota Palembang) dan H. Syahril Eddy dengan jumlah keseluruhan suara PPP 44.796 sedangkan pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Palembang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang hanya mendapatkan 1 kursi atas nama Drs H Faidol Barokat, M.Pd dengan jumlah keseluruhan suara PPP 33.103 hal ini menunjukan konflik perpecahan  dan  dualisme  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)    kepengurusan mempengaruhi hasil pemilu 2019.
Terkait  dengan  standar  rekruitmen  anggota    dan  pengurus  di  internal  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota  Palembang,  secara  prosedural  telah  diatur  dalam AD/ART PPP. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kantor Dewan Pimpinan
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Cabang  PPP  Kota  Palembang  yang  beralamat,  di  Jalan  Merdeka  Nomor  685,  adapun struktur pengurus berjumlah 90 orang kurang lebih Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Palembang yakni adalah Desmana Akbar, A.Md (Ketua / 19 Wakil Ketua), Dewi Maya Komalasari,  SE  (Sekretaris  /  19  Wakil  Ketua)  dan  Abdul  Karim  SH  (Bendahara  /  2 Wakil).  Majelis  Syariah  (Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris,  Wakil  Sekretarsi,  Dan Bendahara),  Majelis  Pertimbangan  (Ketua  /  5  Wakil  Dan  Sekretaris  /  5  Wakil)  Dan Majelis  Pakar  (Ketua  /  5  Wakil  Dan  Sekretaris  /  5  Wakil)  serta  Ketua  Ranting  di  18 Kecamatan.  Dalam  hal  kaderisasi  partai  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  telah memenuhi  syarat  dan  menyetujui  Anggaran  Dasar,  Anggaran  Rumah  Tangga,  serta khithah dan  program  perjuangan  PPP  dapat  menjadi  anggota  PPP  terdiri atas:  anggota biasa, anggota kader, dan anggota kehormatan.
Basis pendukung terbesar dari PPP merupakan partai politik Islam yang kulutural di  kota  Palembang  karena  mayoritas  kader  dan  pengurus  PPP  memiliki  ikatan  dengan para ulama atau kiyai sepuh senior di Kota Palembang hal ini dibuktikan dengan tokoh ulama senior yang terpilih menjadi DPRD dari PPP seperti Drs Faidol Barokat M.Pd PPP dikenal sebagai partai politik yang memiliki simbol kakbah dengan warna hijau, saat ini massa  atau  keanggotaan  dari  PPP  beragam  mulai  dari  NU  (Nahdlatul  Ulama),  SI (Syarekat  Islam)  dan  Perti  (Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah).  Mayoritas  pemilih  PPP berasal dari Kiyai Pondok Pesantrean dan kalangan pegawai dan pensiunanKementerian Agama Kemenag (Kemenag) hal ini dikarenakan 10 tahun terakhir menteri agama berasal dari  PPP,  sedangkan  satu-satunya  anggota  DPRD  Kota  Palembang  dari  hasil  Pemilu legislatif  2019  yang  terpilih  dari  PPP  yakni  Drs  Faidol  BarokatM.Pd  yang  merupakan Pensiunan PNS Kemenag Kanwil Sumatera Selatan.
PPP  menurut  pengetahuan  publik  di  Kota  Palembang  adalah  sebagai  partai Islamdengan berlambangkan kakbah dan simbol warna hijau dikenal sebagai partainya para kiyai sepuh atau senior. Adapun para kader anggota, simpatisan dan pengurus hingga pemilih  PPP  merupakan  anggota  ormas  Islam  seperti  NU,  MI,  Perti  dan  SI.  Adapun ketokohan kiyai senior sangat dituahkan dalam PPP seperti KH Maimoen Zubair, namun di  Palembang  kiyai  sangat  dituahkan  adalah  KH  Mal’an  Abdullah,  KH  Zaini  Husein Umrie dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian skripsi ini, maka Pelembagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dibawah ini:

## Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang
Pelembagaan  partai  politik  Islam  Partai  Keadilan  Sejahtera  Kota  Palembang,  bisa dikatakan  terlembaga  karena  mampu  menjawab  empat  dimensi  atau  derajat  yang  ada dalam  teori  Randall  dan  Svasand.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  PKS  yang  mampu mempertahankan  eksistensi  pendukung  massanya  maupun  pemilihnya,  walaupun mengalami  konflik  internal  di  kepengurusan.  Dalam  hal  kaderisasi  PKS  mampu mengelolah  kader  mulai  dari  tahapan  rekrutmen  hingga  jenjang  karir  tingkat  atas  baik untuk pengurus struktur maupun anggota legislatif.
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Pendiri  PKS  Kota  Palembang  sebagian  besar  merupakan  alumni  Lembaga Dakwah  Kampus  (LDK)  dan  pertama  kali  didirikan  pada  tanggal  2  Juli  2003 dideklarasikan di aula Universitas PGRI Palembang dipimpin oleh H. Jonni Yulianto, ST MM  (ketua),  Taufik  Hidayat,  ST  (sekretaris),  dan  M  Fahmi  Agussalam  (bendahara) sekretariatnya  di  Jalan  Parameswara  Kecamatan  Ilir  Barat  I  Kota  Palembang.  Ketika Pemilu  legislatif  tahun  2004  PKS  Kota  Palembang  saat  itu  berhasil  memperoleh  lima kursi legislatif dengan capaian (11% suara) dari lima daerah pemilihan yang terdapat di Kota Palembang.
Identitas PKS sebagai partai Islam yang fundamental sangat melekat, dikarenakan dianggap dari bagian gerakan tarbiyah Ikhwanul  Muslimin di Mesir dibuktikan dengan banyaknya kader dan simpatisan PKS yang berada di LDK menganut sistem liqo sering diadakan  dalam  masjid  kampus  dan  mengidolakan  sosok  Hassan  Al-Banna  (Ketua Ikhwanul  Musli min).  Dekatnya  PKS  Kota  Palembang  terhadap  para  kalangan  ulama, habaib dan umat Islam pendukung 212 seperti KH Mgs Ahmad Fauzan Yayan (keturunan dari  Kiyai  Muara  Ogan  pahlawan  sekaligus  ulama  besar  Palembang)  dan  Habib  Idrus Rofiq anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi PKS yang merupakan kakak kandung dari Habib Mahdi Syahab (Ketua FPI Sumsel).
Dalam  hal  pengambilan  keputusan  PKS  Kota  Palembang  selalu  mengedepankan sistem musyawarah atau syuro yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro baik dalam hal rekomendasi  koalisi  dukungan  calon  kepala  daerah  maupun  penentuan  pimpinan legislatif  baik  ketua  fraksi  maupun  komisi.  Citra  PKS  di  mata  publik  juga  baik dikarenakan PKS selalu hadir melakukan aksi solidaritas Islam dan memberikan bantuan ketika dalam bencana alam maupun bencana lainnya di Kota Palembang.

## Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang
Pelembagaan partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, bisa dikatakan belum terlembaga karena belum mampu menjawab empat  dimensi atau derajat yang ada dalam teori Randall dan Svasand. Hal ini dibuktikan dengan PPP Kota Palembang  tidak  mampu  mempertahankan  eksistensi  pendukung  massanya  maupun pemilihnya dikarenakan mengalami konflik internal dualisme di kepengurusan, dalam hal kaderisasi PPP sudah baik mengelolah kader mulai dari tahapan rekrutmen hingga jenjang karir tingkat atas baik untuk pengurus struktur maupun anggota legislatif.
Berdirinya  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  di  Kota  Palembang  tidak terlepas sejak adanya kebijakan pemerintah Orde Baru tentang fusi partai, tokoh-tokoh politik  partai  Islam  di  Kota  Palembang  seperti  Husin  M.S  (MI),  Taher  Arbai  (SI), Abdullah Abubakar (MI), Husin Umrie (NU),  Fajri Mardena (SI), KH  Daud Hamıdin (NU), KH Mawardi (Perti) sepakat bersama-sama mendeklarasikan untuk bergabung atau memfusikan  dalam  satu  wadah  politik  yang  bernama  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP) di sekretariat organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang berada di Jalan Letkol. Iskandar No. 901 Kota Palembang dari deklarasi tersebut diusulkan ke DPP PPP melalui  rekomendasi  DPW  (Dewan  Pimpinan  Wilayah)  Sumatera  Selatan,  dalam beberapa bulan keluarlah SK DPP PPP No 10 tahun 1973.
Identitas  PPP  sebagai  partai  Islam  sangat  melekat  dikarenakan  dekatnya  PPP terhadap para kalangan ulama tradisional kultural di Kota Palembang namun kesalahan fatal PPP dikarenakan PPP Pusat ketika Pilkada DKI Jakarta 2017, memilih mendukung
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap Penista Agama sehingga sebagian ulama dan umat Islam memilih keluar dari PPP di Kota Palembang dan kehilangan simpatisan maupun pemilihnya ketika Pemilu legislatif Kota Palembang tahun 2019 .
Dalam  hal  pengambilan  keputusan  PPP  di  Kota  Palembang  juga  selalu mengedepankan  sistem  musyawarah  yang  dipimpin  oleh  Ketua  Majelis  Syariah  dan Majelis Pertimbangan. Citra PPP dimata publik juga baik dikarenakan PPP sebagai partai Islam dengan berlambangkan kakbah dan simbol warna hijau dikenal sebagai partainya para  kiyai  sepuh  atau  senior  seperti  KH  Maimoen  Zubair,  namun  di  Palembang  kiyai sangat  dituahkan  adalah  KH  Mal’an  Abdullah,  KH  Zaini  Husein  Umrie  dan  lain sebagainya.
Agung Pratama Putra, Nurhuda, Nico Oktario Adytyas, Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 1, Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Bungin, 2001, Penelitian Sosial . Surabaya: Airlangga University Press.
Burhan Bungin, 2010 Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Efriza. Political Explore : Sebuah Kajian Politik. Bandung : Penerbit Alfabeta. Idris  Thaha,  2004, Pergulatan  Partai  Politik  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Joko  Raharjo,  2010,  Kontribusi  Partai  Politik  Islam  Dalam  Memperjuangkan  Aspirasi Umat  Islam  (Studi  PPP  Periode  1999-2009  di  KabupatenKlaten). Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Lexi J Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda karya,
Lisa Harrison, 2006, Metodologi Penelitian Politik . Jakarta: Kencana.
Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2019). Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , 30 (2), 241-254. https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.720Lili  Romli.  Masalah  Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde-Baru. Jurnal Penelitian Politik LIPI . Vol 5,  No 1 Tahun 2008.
Mikail,  Kiki.  “PEMILU  DAN  PARTAI  POLITIK  DI  INDONESIA:  Menanti Kebangkitan  Partai  Politik  Islam  Di  Tahun  2019”. Tamaddun:  Jurnal Kebudayaan  dan  Sastra  Islam 15,  no.  1  (April  7,  2016):  107-148.  Accessed February 7, 2021. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444. Rasyid Ridha, S., dkk, 2003, PPP 30 Tahun Bersama Ummat . Jakarta : DPP PPP Rosady Ruslan, 2017, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta Rowdotusya’adah,  2018,  Pelembagaan  Partai  Politik  dan  Faksi  Intra-Partai  (Studi
Tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum Dalam Partai Demokrat). Skripsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Samuel  Huntington,  1983, Tertib  Politik  Didalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
Septiyanti, A. (2020). Political Marketing dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun  2018  (Studi  Kasus  Tim  Pemenangan  Herman  Deru-Mawardi  Yahya  di Kota  Palembang). Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics  and  Islamic
Civilization , 1 (1), 14-23. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5184
Sudarno Shobron. Prospek Partai Islam Ideologi. Jurnal Studi Islam . Profetika,  Vol. 14, No. 1, Juni Tahun 2013.
Sugiyono, 2004, Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta
Triono.  Faktor-Faktor  Penyebab  Menurunnya    Perolehan    Suara    Parpol    Islam  Pada Pemilu  2014 . Jurnal . Vol.11 No.1 Januari-Juni Tahun 2015.
Umma  Sekaran  dalam  Supranto,  2003, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R dan D. Bandung: Alfabeta
Yedi Purwanto. Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu 2009. Jurnal Sosioteknologi Edisi 16 Tahun 2009.