© 2024 Politeknik STIA LAN Makassar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMTANAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE

## IMPLEMENTATION OF SIMTANAS POLICY AT THE LAND OFFICE OF BONE REGENCY
Dewi Sulfa Saguni 1 , Hanif Kurniadi 2 , Muhammad Hidayat Djabbari 3 , Widyawati 4
1 Universitas Sembeilanbelas November Kolaka email: dewisulfa25@gmail.com
2 Universitas Sembeilanbelas November Kolaka email: 18kurniadihanif@gmail.com
3 Universitas Sembeilanbelas November Kolaka email: yytlmc@gmail.com
4 Universitas Sembilanbelas November Kolaka email: widyawati@usn.ac.id

## Article History
Submited: 01 Maret 2024 Review   : 26 April 2024 Publish   : 26 Juli 2024
Kata kunci (Keywords): Kebijakan Publik, Pelayanan Publik; Pertanahan,  SIMTANAS. (Public Policy, Public Service,
Land,
SIMTANAS)

## ABSTRAK
Setiap  organisasi,  termasuk  lembaga  pemerintah,  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  optimal  dan  bersaing  secara  efektif.  Penelitian  ini bertujuan  menyelidiki,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis  implementasi kebijakan SIMTANAS di Kabupaten Bone menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak  terstruktur,  serta  studi  literatur  dan  dokumen  terkait.  Informan penelitian  meliputi  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone,  staf pelaksana  SIMTANAS,  koordinator  proyek  digitalisasi  pertanahan,  serta warga  Kabupaten  Bone  yang  menggunakan  layanan  SIMTANAS,  seperti kelompok tani dan komunitas lokal. Analisis data dilakukan dengan teknik Interactive  Model  Analysis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh enam faktor utama:  standar  kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar  organisasi, karakteristik  pelaksana,  kondisi  sosial,  ekonomi dan  politik,  serta  disposisi pelaksana.

## Abstract
Every organization, including government agencies, aims to provide optimal services and compete effectively. This research aims to investigate, identify, and analyze the implementation of the SIMTANAS policy in Bone Regency using a descriptive method and a qualitative approach. Data was collected through  observation,  unstructured  interviews,  and  a  review  of  relevant literature and documents. Informants included the Head of the Bone Regency Land  Office,  SIMTANAS  implementation  staff,  the  project  coordinator  for land digitalization, and Bone Regency residents using SIMTANAS services, such  as  farmer  groups  and  local  communities  involved  in  land  use.  Data

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
analysis was conducted using the Interactive Model Analysis technique. The results indicate that  the implementation  of  SIMTANAS  in  Bone  Regency  is influenced  by  six  main  factors:  policy  standards,  resources,  inter- organizational  communication,  implementer  characteristics,  social, economic, and political conditions, and the disposition of the implementers.

## PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi  yang melanda berbagai belahan dunia saat  ini, keberadaan pemerintah yang  didukung  oleh  sistem  informasi  semakin  menjadi  suatu  keharusan  yang  mendesak.  Sistem informasi manajemen tidak hanya bertugas memproses segala transaksi yang diperlukan oleh sebuah organisasi, tetapi juga memberikan dukungan yang esensial dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan  informasi  untuk  kebutuhan  manajemen  serta  proses  pengambilan  keputusan.  Dengan pertumbuhan yang pesat dalam struktur organisasi publik, khususnya di bidang administrasi negara, muncul kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat  menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) secara efektif dalam lingkup organisasi publik ( Sutabri, 2012 ). Dalam  konteks  ini,  pengembangan  SIM  menjadi  suatu  prioritas  yang  sangat  penting,  mengingat kompleksitas  dan  volume  informasi  yang  harus  dikelola  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan berbagai fungsi administratifnya. Melalui penerapan SIM yang efisien dan efektif, pemerintah dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, serta memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja untuk implementasi SIM dalam organisasi publik menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam era globalisasi ini.
Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi telah mengubah berbagai sektor ( Syahputra & Maida,  2021 ),  termasuk  bidang  pertanahan.  Walaupun  peran  penting  pertanahan  dalam  struktur ekonomi  suatu  negara  diakui,  namun  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  bidang  ini  masih terbelakang.  Banyak  kantor  pertanahan  di  Indonesia  dan  negara  lain  masih  mengandalkan  sistem manual serta menggunakan dokumen fisik. Namun, kesadaran akan pentingnya teknologi informasi semakin  meningkat,  terutama  dalam  mengatasi  kompleksitas  pengelolaan  informasi.  Saat  ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dari pengelolaan informasi di berbagai sektor, termasuk pertanahan. Maka dari itu, integrasi teknologi informasi dalam bidang pertanahan menjadi  krusial,  terutama  di  era  digital  seperti  sekarang  ( Prasetyo  &  Saefudin,  2023 ).  Langkah- langkah  untuk  meningkatkan  penerapan  teknologi  informasi  termasuk  pembangunan  sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, pengembangan aplikasi web dan mobile, pemanfaatan sistem informasi  geografis,  serta  pelatihan  untuk  pegawai  dan  masyarakat  tentang  manfaat  teknologi informasi  dalam  pengelolaan  pertanahan.  Diharapkan  hal  ini  dapat  meningkatkan  efisiensi,
transparansi, dan akurasi  dalam pengelolaan informasi  pertanahan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan ( Sutmasa, 2021 ).
Pertanahan merupakan salah satu aset yang memiliki peran penting dalam struktur negara dan berdampak  signifikan  dalam  pembangunan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Dalam  penanganan masalah pertanahan, kerjasama yang efektif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan  sektor  swasta,  menjadi  sangat  krusial.  Namun,  pengelolaan  pertanahan  sering  menghadapi berbagai  tantangan,  seperti  ketidakjelasan  kepemilikan  tanah,  tumpang  tindih  klaim  kepemilikan, konflik lahan, dan kurangnya transparansi dalam informasi pertanahan. Dalam mengatasi tantangan tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  upaya  aktif  untuk  meningkatkan  efisiensi  layanan  publik dengan  mengadopsi  dan  menerapkan  kebijakan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen  Pertanahan Nasional  (SIMTANAS)  ( Mansur,  2021 ).  Sebab  dalam  konteks  pelayanan  publik,  fokus  pada kepuasan  masyarakat  menjadi  kunci  utama,  karena  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal ( Saguni et al., 2023 ).
Melalui  SIMTANAS,  diharapkan  pengelolaan  informasi  pertanahan  dapat  menjadi  lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Sistem ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta,  untuk  mengakses  data  pertanahan  secara  mudah  dan cepat,  serta  meningkatkan  koordinasi  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pertanahan.  Dengan adopsi SIMTANAS, diharapkan berbagai masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan pertanahan dapat diminimalisir. Penerapan teknologi informasi dalam SIMTANAS juga memungkinkan adanya pemantauan  yang  lebih  baik  terhadap  perubahan-perubahan  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan tanah.  Hal  ini  dapat  membantu  pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  lebih  tepat  dan responsif terhadap dinamika pertanahan, serta meningkatkan kepastian hukum  dan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah ( Koamesa et al., 2023 ). Dengan demikian, SIMTANAS menjadi instrumen  penting  dalam  mendukung  pembangunan  berkelanjutan  dan  pemerataan  kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanahan.
SIMTANAS merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi  dan  manajemen  pertanahan  guna  mengoptimalkan  pengelolaan  aset  pertanahan  secara nasional. Kebijakan ini menekankan pentingnya memiliki informasi pertanahan yang akurat, terkini, dan  terpadu,  serta  sistem  manajemen  yang  efisien,  transparan,  dan  berkelanjutan.  Implementasi SIMTANAS  tidak  hanya  melibatkan  tindakan  administratif  biasa,  tetapi  juga  merupakan  langkah strategis  yang  mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Melalui  SIMTANAS,  tujuan  utamanya adalah memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pencapaian tata kelola yang baik  ( good governance ) ( Syukriah &  Fildzah, 2023 ). Dengan memiliki  informasi  pertanahan yang

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
tersedia secara terbuka dan transparan, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap data yang relevan, memastikan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, serta mengawasi tindakan pemerintah terkait pertanahan.
Selain  itu, Syukriah  &  Fildzah  (2023) menambahkan  bahwasanya  SIMTANAS  juga memfasilitasi  pertukaran  informasi  antara  berbagai  lembaga  pemerintah  yang  terlibat  dalam pengelolaan  pertanahan.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  koordinasi  dan  kolaborasi  antarinstansi, mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik terkait pertanahan.  Dengan  demikian,  implementasi  SIMTANAS  bukan  hanya  merupakan  upaya  teknis dalam  pengelolaan  informasi  pertanahan,  tetapi  juga  merupakan  komitmen  strategis  dalam membangun  tata  kelola  yang  baik  dan  berkelanjutan.  Ini  menjadi  landasan  bagi  terwujudnya pembangunan  yang  inklusif  dan  berkeadilan,  yang  mana  kepentingan  masyarakat  dan  kebutuhan lingkungan juga menjadi prioritas dalam pengelolaan aset pertanahan secara nasional.
Menurut aturan yang terdapat dalam pasal 1 hufuf b ( Keppres Nomor 34 Tahun 2003, 2003 ), Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  memegang  tanggung  jawab  sebagai  lembaga  yang  bertindak sebagai  pelaksana  utama  untuk  pengembangan  dan  penerapan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Pertanahan  Nasional  (SIMTANAS).  Salah  satu  bagian  integral  dari  tanggung  jawab  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah  pengembangan  sistem  aplikasi  yang  mencakup  data  teks  dan spasial  untuk  mendukung  layanan  pendaftaran  tanah.  Hal  ini  mencakup  penyediaan  sistem  yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah secara online atau melalui aplikasi yang  mudah  diakses.  Selain  itu,  BPN  juga  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  basis  data kepemilikan  tanah  yang  terintegrasi  dengan  layanan-layanan  elektronik  seperti  e-government,  e- commerce, dan e-payment.
Pengembangan  basis  data  kepemilikan  tanah  yang  terintegrasi  ini  bertujuan  untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta mempercepat proses administrasi terkait kepemilikan tanah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, informasi mengenai kepemilikan tanah dapat  diakses  dengan  lebih  mudah  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  termasuk  masyarakat  umum, pengembang  properti,  dan  lembaga  keuangan.  Selain  itu,  integrasi  dengan  layanan  e-government memungkinkan pendaftaran tanah dan transaksi terkait tanah dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan,  meningkatkan  kemudahan  dan  kualitas  layanan  publik  yang  disediakan  oleh  BPN. Dengan  demikian,  upaya  BPN  dalam  menyiapkan  aplikasi  data  teks  dan  spasial,  serta mengembangkan basis data kepemilikan tanah yang terintegrasi dengan layanan-layanan elektronik merupakan  langkah  penting  dalam  memodernisasi  sistem  pendaftaran  dan  pengelolaan  tanah  di Indonesia. Hal  ini  juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi  digital di
berbagai  sektor  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat ( Keppres Nomor 34 Tahun 2003, 2003 ).
Berdasarkan  situasi  aktual  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  menggambarkan  bahwa kinerja  pegawai  dalam  memberikan  layanan  pertanahan  kepada  masyarakat  belum  mengalami perubahan  yang  signifikan  setelah  diberlakukan  kebijakan  SIM.  Ini  tidak  sesuai  dengan  Kepmen ATR/BPN  No  114  (2022).  Hal  ini  tercermin  dari  beberapa  masalah  yang  masih  menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi  yang  memadai,  terutama  terkait  ketersediaan  komputer  di  kantor  pertanahan  kabupaten Bone. Padahal, komputer merupakan unsur kunci dalam pelaksanaan Kebijakan SIMTANAS yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan.
Selain itu, masalah infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan. Beberapa pegawai belum sepenuhnya memahami Kebijakan SIMTANAS, sehingga terjadi kesenjangan dalam pemahaman  antara  manajemen  dan  pegawai  lapangan.  Informasi  mengenai  kebijakan  hanya disampaikan  dalam  bentuk  materi  tanpa  adanya  pelatihan  langsung  kepada  pegawai.  Akibatnya, pemahaman  mereka  tentang  konsep  dan  implementasi  kebijakan  masih  terbatas,  sehingga menghambat kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain  infrastruktur  teknologi  yang  kurang  memadai,  masalah  komunikasi  juga  menjadi hambatan  yang  signifikan  dalam  implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Pertanahan  Nasional  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone.  Terdapat  kesenjangan  dalam pemahaman antara manajemen dan pegawai lapangan terkait dengan kebijakan ini. Beberapa pegawai belum  sepenuhnya  memahami  konsep  dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Informasi  mengenai kebijakan hanya disampaikan dalam bentuk materi tanpa adanya pelatihan langsung kepada pegawai, sehingga kurangnya interaksi langsung tersebut membuat pemahaman mereka tetap terbatas.
Kondisi  ini  mengakibatkan  kesulitan  dalam  penerapan  praktik-praktik  yang  sesuai  dengan kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Pegawai  mungkin  tidak  sepenuhnya  menyadari  pentingnya  peran mereka  dalam  menerjemahkan  kebijakan  ini  ke  dalam  tindakan-tindakan  konkret  yang mempengaruhi  layanan  kepada  masyarakat.  Dengan  pemahaman  yang  terbatas,  mereka  mungkin tidak dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang tersedia atau mengimplementasikan praktik-praktik manajemen yang disyaratkan.
Selain  temuan  tersebut,  hasil  penelitian  terdahulu  juga  mengungkapkan  beberapa  temuan. Penelitian  menunjukkan  SIMTANAS  hanya  diimplementasikan  dalam  bagian  survei,  pengukuran, dan pemetaan. Dari segi sumber daya manusia dan anggaran, kebutuhan sudah tercukupi ( Koamesa et  al.,  2023 ).  Temuan  lain  mengungkapkan  bahwa  perubahan  dalam  sistem  pelayanan  di  Kantor Pertanahan  seperti  diterapkannya  SIMTANAS  tidak  memberikan  efek  yang  positif  dan  justru

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
membuat proses pengurusan tanah oleh masyarakat menjadi lebih sulit ( Rasdianah, 2022 ). Temuan lannya  menunjukkan  Kebijakan  SIMTANAS  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantaeng menunjukkan bahwa implementasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  seperti  masalah  administrasi  pertanahan  yang  masih memerlukan perbaikan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia ( Barani et al., 2023 ).
Berlandaskan  temuan  penelitian  yang  terkini,  penelitian  tersebut  belum  menelitis  secara menyeluruh terkait diterapkannya SIMTANAS. Maka, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model kebijakan pada SIMTANAS di Kabupaten Bone. Dengan pendekatan tersebut, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  status  quo implementasi kebijakan SIMTANAS di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja dan hasil dari implementasi kebijakan ini di Kabupaten Bone. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan penerapan kebijakan SIMTANAS di Kabupaten Bone.

## KAJIAN LITERATUR

## Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  yang  diubah  menjadi  sejumlah  pedoman  eksekusi  dan  instruksi  teknis merupakan langkah yang penting dalam mengatur pelaksanaan kebijakan di dalam struktur birokrasi. Namun,  dari  perspektif  masyarakat,  aspek  yang  sangat  krusial  adalah  adanya  standar  pelayanan publik yang transparan. Standar ini perlu merinci kepada masyarakat  mengenai  jenis-jenis layanan yang tersedia, siapa yang memenuhi syarat untuk mendapat layanan tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur pelaksanaannya. Dengan adanya standar pelayanan publik yang transparan, masyarakat  akan  memiliki  panduan  yang  jelas  mengenai  apa  yang  dapat  mereka  harapkan  dari pemerintah dalam hal layanan. Mereka akan mengetahui hak-hak mereka sebagai penerima layanan, serta proses apa yang akan mereka jalani untuk mendapatkannya. Transparansi ini juga memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, memiliki akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas ( Rodiyah et al., 2022; Suaib et al., 2022 ).
Konsep  kebijakan  adalah  panduan  untuk  tindakan  yang  diambil  oleh  satu  individu  atau sekelompok  individu  dalam  upaya  mengatasi  masalah  atau  isu  tertentu.  Sementara  itu,  kebijakan publik  merujuk  pada  tindakan  yang  dipilih  oleh  pemerintah,  yang  meliputi  keputusan  untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan ( Nugroho, 2021 ). Menurut pandangan W. I. Jenkins,  kebijakan  publik  adalah rangkaian  keputusan  yang  memiliki  hubungan  erat,  diambil  oleh seorang  aktor  politik  atau  sekelompok  aktor,  terkait  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  serta
metode-metode  yang  digunakan  untuk  mencapainya  dalam  konteks  tertentu.  Pada  dasarnya, keputusan-keputusan  ini  tunduk  pada  batas  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  aktor  politik  tersebut ( Wahab,  2021 ).  Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli  di  atas  maka  dapat  diberi  simpulan  bahwa kebijakan merupakan seperangkat rencana, keputusan, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi,  atau  individu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Secara  umum,  kebijakan  dapat  merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku, prosedur, atau alokasi sumber daya dalam suatu konteks tertentu.
Kebijakan  dapat  berkaitan  dengan  berbagai  bidang,  termasuk  politik,  ekonomi,  sosial, lingkungan, dan keamanan. Kebijakan biasanya didasarkan pada analisis situasi, pemahaman tentang masalah  yang  dihadapi,  serta  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Mereka  sering  kali  melibatkan  proses pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  yang  terkait,  seperti  ahli,  warga masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Pentingnya kebijakan adalah memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Dengan demikian, kebijakan merupakan alat penting  dalam  menjalankan  tata  kelola  yang  baik  dan  menciptakan  dampak  yang  positif  dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Terdapat empat aktivitas utama yang terkait dengan kebijakan publik.
1. Penyusunan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Penilaian kebijakan;
4. Pembaruan kebijakan, yang melibatkan penyusunan kembali kebijakan.
Menurut  ( Wahab,  2021 )  pelaksanaan  kebijakan  merupakan  elemen  yang  sangat  vital  dalam seluruh  proses  kebijakan.  Oleh  karena  itu, tidak  berlebihan  untuk  menyatakan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  adalah  bagian  yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan  proses  kebijakan.  Meskipun kebijakan memiliki konsep yang baik  dan dirumuskan melalui proses demokratis yang melibatkan semua pihak yang terkait, namun semuanya hanya akan berhenti pada tahap perencanaan jika tidak dijalankan dengan efisien dan melalui prosedur yang benar ( Jumroh & Pratama, 2021 ). Pelaksanaan kebijakan  bertujuan  untuk  mengarahkan  tindakan  pemerintah  sehingga  tujuan  kebijakan  publik tercapai ( Kadir, 2020 ). Proses ini melibatkan langkah konkret untuk menjalankan rencana kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini meliputi identifikasi prioritas, perencanaan, implementasi, monitoring,  evaluasi,  dan  komunikasi  efektif  dengan  pemangku  kepentingan.  Singkatnya, pelaksanaan kebijakan adalah langkah vital dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan yang nyata untuk  memengaruhi  masyarakat  secara  positif.  Dengan  demikian  pelaksanaan  kebijakan  bukanlah
sekadar tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang mencapai  tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan berbagai faktor yang terlibat dalam proses tersebut.
Pada implementasi kebijakan terdapat beberapa model yakni Model Van Meter dan Van Horn, Model Goggin, Bowman dan Lester, Model Mazmanian dan Sabatier, Model Grindel, Model Edward III, Model Elmore et. Al., dan Model Hogwood dan Gunn ( Nugroho, 2014 ). Analisis implementasi pada penelitian ini menggunakan Model  Van Meter dan Van Horn yang  terdiri dari enam variabel yang dianggap mempengaruhi relasi antara kebijakan dan hasil kinerja kebijakan, seperti yang berikut ( Barani et al., 2023 ).
1. Standar  dan  tujuan  kebijakan:  yaitu  perincian  mengenai  sasaran  yang  ingin  dicapai  melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumber daya yang tersedia: implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia ( human resources ) maupun sumber daya non-manusia (dana, waktu, dan berbagai insentif lainnya).
3. Komunikasi:  dalam  banyak  kebijakan,  implementasi  sebuah  kebijakan  perlu  dukungan  dan koordinasi  dengan  instansi  ain.  Untuk  itu,  diperlukan  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan.
4. Karakteristik  agen  pelaksana:  yang  dimaksud  karakteristik  agen  pelaksana  adalah  mencakup struktur  birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi  kebijakan, karakteristik para partisipan yakni  mendukung  atau  menolak,  bagaimana  sifat  opini  publik  yang  ada  di  lingkungan,  dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Sikap  atau  disposisi:  disposisi  implementor  ini  mencakup  3  hal  penting,  yakni  respon implementor  terhadap  kebijakan  yang  akan  memengaruhi  kemauannya  untuk  melaksanakan kebijakan,  kognisi  yakni  pemahamannya  terhadap  kebijakan,  dan  intensitas  disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## Konsep Pertanahan
Pertanahan memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia, baik secara individu, dalam dinamika  sosial,  maupun  untuk  kepentingan  negara.  Secara  personal,  hubungan  manusia  dengan tanah  tak  terelakkan.  Sepanjang  hidupnya,  manusia  selalu  bergantung  pada  tanah  untuk  aktivitas sehari-hari dan sumber mata pencaharian. Ini menandakan keterikatan yang erat antara manusia dan tanah, dianggap sebagai sumber keberlimpahan dan kebahagiaan, baik secara materiil maupun rohani
( Sandika et al., 2023 ). Namun, perlu diakui bahwa meskipun tanah adalah sumber kehidupan yang konsisten,  namun  kebutuhan  manusia  yang  terus  meningkat  seringkali  bertentangan  dengan ketersediaan dan kualitas tanah ( Tenrisau, 2021 ).
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  memiliki  peran  yang  vital  sebagai  lembaga  pemerintah independen  yang  beroperasi  secara  mandiri  di  luar  struktur  kementerian.  Sebagai  badan  yang langsung  bertanggung  jawab  kepada  presiden,  BPN  memegang  tanggung  jawab  besar  dalam mengelola sektor pertanahan. Fungsi utamanya adalah melaksanakan berbagai tugas pemerintah yang terkait  dengan  pertanahan,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  seperti  peraturan  dan undang-undang yang mengatur urusan tanah. Melalui  perannya ini,  BPN bertujuan untuk menjaga ketertiban  dan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  serta  memastikan  pemanfaatan  tanah  yang optimal  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  BPN  memiliki tanggung jawab sebagai berikut ( Menteri ATR/Kepala BPN, 2020 ).
1. Merancang dan menetapkan kebijakan dalam sektor pertanahan.
2. Mengembangkan  dan  melaksanakan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  survei  dan  pemetaan pertanahan.
3. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tentang penetapan hak dan pendaftaran tanah.
4. Merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan  terkait  dengan  redistribusi  tanah,  pemberdayaan masyarakat  terhadap  tanah,  penggunaan  tanah  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang,  serta pengelolaan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan daerah khusus.
5. Mengembangkan  dan  melaksanakan  kebijakan  tentang  pengadaan  tanah  dan  pengembangan pertanahan.
6. Merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan  dalam  hal  pengendalian  dan  penertiban  kepemilikan serta pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
7. Mengembangkan  dan  melaksanakan  kebijakan  untuk  menangani  dan  mencegah  sengketa  dan konflik terkait dengan pertanahan serta menangani perkara-perkara yang timbul dalam konteks pertanahan.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di seluruh unit organisasi dalam lingkungan BPN.
9. Mengkoordinasikan  tugas,  memberikan  bimbingan,  dan  memberikan  dukungan  administratif kepada semua unit organisasi di dalam BPN.
10. Mengelola  data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  dan  lahan  pertanian berkelanjutan.
11. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanahan.
12. Mengembangkan sumber daya manusia yang bekerja di bidang pertanahan.

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
Pertanahan  bukan  hanya  merupakan  sumber  daya  alam,  tetapi  juga  fondasi  utama  dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu  negara. Pentingnya pengelolaan aset  tanah dengan efisien  dan  tingkat  transparansi  yang  tinggi  sangatlah  krusial.  Untuk  mencapai  hal  ini,  diperlukan penerapan sistem informasi dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu langkah konkret yang diambil dalam upaya ini adalah melalui implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen  Pertanahan  Nasional  (SIMTANAS).  Dengan  adopsi  SIMTANAS,  diharapkan  mampu menciptakan sistem yang terintegrasi dan terpadu untuk mengelola informasi dan manajemen tanah secara  efektif.  SIMTANAS  akan  memungkinkan  pemerintah  untuk  memiliki  data  yang  akurat, terkini,  dan  transparan  mengenai  kepemilikan  tanah  serta  memfasilitasi  proses  pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pengelolaan sumber daya tanah. Sebagai hasilnya, diharapkan SIMTANAS  dapat  mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan  serta  memberikan  manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan

## Konsep SIMTANAS
SIMTANAS  merupakan  sebuah  kerangka  kerja  yang  mengintegrasikan  teknologi  informasi dengan  prinsip-prinsip  manajemen  guna  mengelola  informasi  pertanahan  secara  holistik.  Secara umum, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di bidang pertanahan ( Hasan et al., 2019 ). Tujuannya lainnya ialah guna menciptakan basis data pertanahan yang akurat, mudah  diakses,  serta  mendorong  transparansi  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  pertanahan. Melibatkan  sejumlah  aspek,  seperti  pemetaan  digital,  registrasi  kepemilikan  tanah,  pengelolaan transaksi tanah, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan.
Pengelolaan  data  pertanahan  harus  terintegrasi  dalam  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang menghubungkan informasi antara semua unit organisasi di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Pengelolaan elektronik ini memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan good governance, serta mendukung keterbukaan informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah ( Barani et al., 2023 ). Dengan demikian, SIMTANAS memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  manajemen  pertanahan  serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pemangku kepentingan terkait dengan pertanahan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan  kualitatif  menekankan  pada  pengamatan  langsung  dan  partisipatif  oleh  peneliti  untuk mengungkapkan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik penerapan  SIMTANAS  di  tingkat  lokal  serta  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasinya.

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan menganalisis bagaimana kebijakan  SIMTANAS  diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone.  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bone menjadi  tempat  penelitian ini disebabkan berdasarkan hasil temuan di  Kantor ini masih  terdapat  permasalahan  terkait  penerapan  SIMTANAS.  Data  akan  dikumpulkan  melalui observasi,  wawancara  tidak  terstruktur  dengan  pertanyaan  yang  disesuaikan  berdasarkan  jawaban informan,  serta  melalui  studi  literatur,  dokumen-dokumen,  dan  laporan-laporan  terkait  dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, staf yang terlibat dalam implementasi dan operasional SIMTANAS serta koordinator atau tim proyek yang bertanggung jawab atas digitalisasi pertanahan di Kabupate Bone. Selain itu informan lainnya berupa warga Kabupaten Bone yang telah menggunakan layanan digital SIMTANAS seperti kelompok  tani  atau  komunitas  lokal  yang  terlibat  dalam  pemanfaatan  lahan  dan  pertanahan. Selanjutnya, analisis data penelitian nantinya akan dilaksanakan dengan mengacu pada teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles et al., (2014) yaitu interactive model analysis .

## HASIL PENELITIAN
Dalam  penelitian  kali  ini,  peneliti  akan  menguraikan  hasil  penelitian  berdasarkan  data  yang diperoleh  melalui  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  teori  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.
Kemajuan  teknologi  adalah  salah  satu  cara  untuk  mengakses  basis  data  dalam  rangka mewujudkan  layanan  pemerintah  berbasis  elektronik  (e-government).  Salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  efisiensi  dalam  pelayanan  pertanahan  adalah  dengan  mengembangkan  dan memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  komputerisasi  kantor  pertanahan  (KPP).  Komputerisasi kantor  pertanahan  merupakan  langkah  awal  yang  penting  dalam  mendukung  SIMTANAS.  Proses komputerisasi ini memungkinkan setiap kantor pertanahan untuk menyimpan data pertanahan secara digital,  menghilangkan  ketergantungan  pada  dokumen  fisik  yang  rentan  terhadap  kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Data digital yang tersimpan di kantor pertanahan dapat diakses dengan mudah  oleh  petugas,  mempercepat  proses  pencarian  informasi  dan  pengambilan  keputusan. Keuntungan lain dari digitalisasi  adalah peningkatan efisiensi  dan akurasi  dalam pengelolaan data, karena informasi dapat diperbarui secara real-time dan diintegrasikan dengan sistem lain.
Integrasi ini menciptakan database nasional yang komprehensif dan terpusat, mengumpulkan data  pertanahan  dari  seluruh Indonesia  ke  dalam satu  platform  yang  mudah  diakses  oleh  berbagai instansi terkait. Database nasional ini tidak hanya memudahkan koordinasi antar instansi, tetapi juga meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  pertanahan.  Informasi  yang
terintegrasi  secara  nasional  memungkinkan  pengawasan  yang  lebih  baik,  perencanaan  yang  lebih efektif, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Selain itu, dengan adanya database yang terpusat, risiko  duplikasi  data  dan  inkonsistensi  informasi  dapat  diminimalkan,  memastikan  bahwa  data pertanahan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  adalah  akurat  dan up-to-date . Secara keseluruhan,  komputerisasi  kantor  pertanahan  dan  integrasinya  ke  dalam  SIMTANAS  merupakan langkah  krusial  dalam  modernisasi  sistem  pertanahan,  membawa  manfaat  besar  bagi  efisiensi administrasi, keamanan data, dan pelayanan publik.
Namun,  untuk  mencapai  potensi  penuh  dari  sistem  seperti  KPP,  diperlukan  investasi  yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan bagi staf pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan sistem tersebut, serta kebijakan yang mendukung adopsi teknologi informasi  di  semua  tingkatan  pemerintahan.  Dengan  demikian,  pemanfaatan  teknologi  informasi dalam pelayanan pertanahan bukan hanya tentang memperkenalkan sistem baru, tetapi juga tentang menciptakan  ekosistem  yang  mendukung  penggunaan  teknologi  tersebut  secara  efektif  dan berkelanjutan.

## Standar Kebijakan
SIMTANAS  memiliki  standar  operasional  yang  jelas,  termasuk  digitalisasi  semua  dokumen pertanahan, keakuratan data tanah, dan waktu penyelesaian layanan maksimal 5 hari kerja. Standar ini  diukur  melalui  indikator  kinerja  utama  seperti  kecepatan  proses,  akurasi  data,  dan  kepuasan pengguna.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi,  pencapaian  standar  operasional  SIMTANAS  di Kabupaten Bone menunjukkan: waktu penyelesaian layanan telah berkurang secara signifikan, rata- rata menjadi 3 hari kerja; Keakuratan data tanah meningkat, dengan minimnya laporan kesalahan data oleh masyarakat; Tingkat kepuasan pengguna juga mencapai 85%, menunjukkan penerimaan yang baik dari masyarakat.

## Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksud dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah sumber daya dana atau  insentif  yang  dapat  memperlancar  pelaksanaan  (implementasi)  suatu  kebijakan. Penelitian  ini menemukan beberapa temuan penting:
1. Dana: Pendanaan untuk implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone cukup memadai, namun distribusi  dana  seringkali  terlambat,  menyebabkan  penundaan  dalam  beberapa  fase implementasi. Adapun dana yang dikucurkan terkait implementasi SIMTANAS ini berkisar Rp. 500.000.000  pertahun.  Namun,  meskipun  alokasi  dana  sudah  memadai,  masalah  utama  yang sering  dihadapi  adalah  keterlambatan  dalam  distribusi  dana  tersebut.  Keterlambatan  ini  dapat berdampak  signifikan  terhadap  pelaksanaan  beberapa  fase  implementasi  SIMTANAS,  seperti
pemasangan  infrastruktur  teknologi,  pengadaan  perangkat  yang  diperlukan,  serta  pelaksanaan pelatihan bagi  staf yang bertugas. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat progres proyek secara  keseluruhan,  tetapi  juga  dapat  mengakibatkan  peningkatan  biaya  akibat  perlunya penyesuaian jadwal dan penanganan masalah yang muncul karena penundaan.
2. Insentif:  Tidak  terdapat  insentif  khusus  untuk  mendorong  staf  agar  lebih  produktif  dalam penggunaan SIMTANAS, karena memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) staf itu  sendiri.  Meskipun  demikian,  kurangnya  insentif  dapat  menjadi  penghambat  motivasi  dan produktivitas staf dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal. Tanpa insentif tambahan, staf mungkin merasa bahwa mereka hanya menjalankan rutinitas tanpa ada penghargaan atas upaya ekstra  yang  mereka  lakukan  untuk  beradaptasi  dan  menguasai  sistem  baru  ini.  Hal  ini  bisa menyebabkan  penurunan  semangat  kerja,  terutama  ketika  mereka  menghadapi  tantangan  atau hambatan teknis dalam penggunaan SIMTANAS.

## Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Penguatan/Penegakan
Komunikasi  yang  efektif  adalah  salah  satu  elemen  kunci  dalam  implementasi  kebijakan. menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai  sumber  informasi.  Untuk  menjaga  konsistensi  dari  pelaksanaan  SIMTANAS,  kantor pertanahan melakukan beberapa aktifitas seperti:
1. Aktifitas diinternal Kantor Pertanahan yakni dengan mengadakan komunikasi internal, dimana aspek komunikasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone terjalin dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi mengenai tujuan dan prosedur SIMTANAS karena para staf dan pegawai memahami SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pelaksanaan teknis setiap program  atau kegiatan. Sosialisasi  internal dilakukan melalui rapat rutin, pelatihan, dan penyebaran  dokumen  kebijakan.  Namun,  sosialisasi  kebijakan  ini  hanya  bersifat  informatif, tanpa adanya pelatihan khusus yang dapat meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Aktifitas  eksternal  dengan  Instansi  lain,  yakni  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  instansi yang  memiliki  kepentingan  yang  sama  seperti  Dinas  Tata  Ruang,  Dinas Perizinan,  dan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  juga  berjalan  efektif.  Rapat  koordinasi  lintas  instansi  secara periodik membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala implementasi SIMTANAS.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Untuk  menetukan keberhasilan implementasi  kebijakan dapat  dilihat dari  karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan, yang meliputi:
1. Kemampuan  dan  ukuran  staf  sebuah  lembaga.  Dilihat  dari  jumlah  staf,  cukup  untuk mengoperasikan.  Namun  untuk  kemampuan  stafnya,  ditemukan  bahwa  beberapa  staf ditempatkan pada posis yang bukan keahliannya.
2. Tingkat kontrol  hierarkis terhadap keputusan dan proses subunit di  dalam lembaga pelaksana. Dalam  hal  ini,  segala  bentuk  keputusan  diambil  menggunakan  sistem  delegasi,  yang  mana wewenang  diberikan  kepada  subunit  atau  individu  tertentu  untuk  membuat  keputusan  sesuai dengan  tanggung  jawab  mereka.  Namun,  meskipun  keputusan  didelegasikan,  semua  tindakan dan  keputusan  tersebut  harus  tetap  berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang berlaku. Dengan adanya kontrol hierarkis yang kuat, keputusan dan proses yang dilakukan oleh subunit dapat dipastikan konsisten dengan kebijakan dan tujuan organisasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan responsivitas.
3. Sumber  daya  politik  sebuah  lembaga  (misalnya,  dukungan  dari  legislator  dan  eksekutif). Dukungan  dari  eksekutif  cukup  signifikan,  terbukti  dengan  adanya  dukungan  dari  Bupati Kabupaten  Bone  yang  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten  Bone  Nomor  3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, menunjukkan komitmen terhadap suksesnya implementasi SIMTANAS.
4. Vitalitas sebuah organisasi. Kinerja pengelola SIMTANAS sudah berjalan baik. Namun, Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bone  menghadapi  kendala  terkait  merit  sistem,  seperti  ketidakadilan dalam penilaian dan penghargaan yang tidak memadai. Kendala ini dapat menurunkan motivasi dan  menghambat  pengembangan  lebih  lanjut. Untuk  mengatasi  masalah  ini,  organisasi  perlu menyusun kriteria penilaian yang jelas dan adil, menyediakan penghargaan yang memadai, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, kendala terkait merit sistem dapat diatasi, memungkinkan kinerja pengelola SIMTANAS yang baik untuk terus berkembang dan mendukung kesuksesan jangka panjang.
5. Tingkat  komunikasi  "terbuka"  (yaitu,  jaringan  komunikasi  dengan  komunikasi  horizontal  dan vertikal  yang  bebas,  serta  tingkat  kebebasan  yang  relatif  tinggi  dalam  berkomunikasi  dengan orang di luar organisasi) di dalam sebuah organisasi.  Hasil penelitian terkait komunikasi terdapat beberapa temuan, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Komunikasi horizontal di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
1) Pertemuan  Tim  Proyek:  Diskusi  antara  anggota  tim  proyek  SIMTANAS  yang  terdiri dari staf IT, surveyor, dan analis data untuk membahas perkembangan proyek.
2) Kolaborasi  Antar  Departemen:  Misalnya,  antara  bagian  pendaftaran  tanah  dengan bagian pemetaan untuk memastikan data yang masuk ke dalam SIMTANAS akurat dan terbaru.
3) Pertukaran  Informasi:  Staf  yang  bekerja  pada  tingkat  yang  sama  berbagi  informasi terkait pembaruan regulasi atau perubahan prosedur.
b. Komunikasi Vertikal di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
1) Top-Down:
Instruksi dari Manajemen: Kepala bagian memberikan instruksi kepada staf mengenai implementasi modul baru dalam SIMTANAS.
Pemberitahuan  Kebijakan:  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  memberikan informasi  tentang  perubahan  kebijakan  nasional  yang  mempengaruhi  operasional SIMTANAS.
2) Bottom-Up:
Laporan  Kinerja:  Staf  lapangan  melaporkan  hasil  survei  dan  pemetaan  tanah  kepada manajemen untuk diinput ke dalam SIMTANAS.
Feedback  dan  Saran:  Staf  memberikan  masukan  atau  saran  kepada  atasan  terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem SIMTANAS.
6. Keterhubungan  formal  dan  informal  sebuah  lembaga  dengan  badan  pembuat  kebijakan  atau badan yang menegakkan kebijakan.
a. Keterhubungan Formal
1) Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban:  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  wajib melaporkan  kegiatan  dan  hasilnya  kepada  badan  pembuat  kebijakan  atau  badan pengawas melalui laporan berkala atau pertemuan resmi.
2) Rapat  dan  Konsultasi  Resmi:  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  mengikuti  rapat koordinasi  dengan  Kementerian  ATR/BPN,  adapun  rapat  ini  bertujuan  untuk memastikan  kebijakan  pertanahan  nasional  terimplementasi  dengan  baik  di  tingkat daerah. Selain itu rapat juga membahasa isu-isu strategis, rencana kebijakan baru, dan evaluasi implementasi kebijakan.
3) Kerjasama Proyek: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan badan pembuat kebijakan dapat bekerja sama dalam proyek-proyek tertentu, misalnya dalam pengembangan dan implementasi kebijakan baru.
4) Kepatuhan  terhadap  Regulasi:  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  mengikuti  semua regulasi,  peraturan,  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  badan  pembuat  kebijakan  atau badan yang menegakkan kebijakan.
5) Pelaporan  Kinerja:  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  melaporkan  data  dan  kinerja SIMTANAS kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
b. Keterhubungan Informal:
1) Jaringan dan Relasi Personal: Pejabat atau staf Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan badan  pembuat  kebijakan  mungkin  memiliki  hubungan  personal  yang  dapat memfasilitasi komunikasi lebih cepat dan pemecahan masalah yang lebih efektif.
2) Diskusi  Informal  dan  Pertemuan  Sosial:  Diskusi  yang  terjadi  di  luar  konteks  resmi Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone,  seperti  saat  makan  siang  atau  acara  sosial  yang diadakan. Diskusi ini juga membantu dalam berbagi informasi dan pemahaman tentang isu-isu yang ada.
3) Pemberian Informasi Tidak Resmi: Kadang-kadang, informasi penting atau umpan balik bisa  diberikan  melalui  saluran  informal  untuk  mempercepat  proses  pengambilan keputusan atau untuk mendapatkan pandangan awal sebelum pertemuan resmi.
4) Kolaborasi  dan  Inisiatif  Bersama:  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  dan  badan pembuat  kebijakan  bekerja  sama  dalam  inisiatif  atau  proyek  yang  tidak  secara  resmi diatur tetapi penting untuk keberhasilan kebijakan.
5) Diskusi dengan Pejabat Kementerian: Diskusi ini terjadi melalui jaringan personal guna membahas tantangan dan solusi yang tidak selalu diangkat dalam pertemuan resmi.
6) Pertemuan Sosial dan Seminar: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone turut berpartisipasi dalam seminar atau konferensi yang diadakan oleh Kementerian atau badan lain untuk berbagi informasi dan pengalaman.

## Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Van  Meter  dan  Van  Horn  mengemukakan  bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel,  termasuk  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Variabel  ini mencakup  sumber  daya  ekonomi,  dukungan  kelompok  kepentingan,  karakteristik  partisipan,  opini publik, dan dukungan elite politik.
1. Kondisi  sosial  masyarakat  Kabupaten  Bone  menunjukkan  adanya  penerimaan  yang  bervariasi terhadap SIMTANAS. Masyarakat yang lebih muda dan melek teknologi cenderung mendukung implementasi,  sedangkan  masyarakat  yang  kurang  familiar  dengan  teknologi  menunjukkan resistensi.
2. Sumber  daya  ekonomi  di  Kabupaten  Bone  cukup  mendukung  implementasi  SIMTANAS, meskipun  terdapat  kesenjangan  akses  terhadap  teknologi  di  beberapa  wilayah  pedesaan. Dukungan  finansial  dari  pemerintah  pusat  juga  memainkan  peran  penting  dalam  penyediaan infrastruktur teknologi.
3. Dukungan  dari  elite  politik  lokal  cukup  signifikan,  hal  tersebut  terlihat  dari  adanya  dukungan dari  Bupati  Kabupaten  Bone  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
Bone  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Inovasi  Daerah,  sehingga  ini  menunjukkan  komitmen terhadap  suksesnya  implementasi  SIMTANAS.  Selain  itu,  adanya  dukungan  dari  kelompok kepentingan  seperti  pengembang  properti  dan  investor  menunjukkan  dukungan  kuat  terhadap SIMTANAS karena transparansi dan efisiensi yang ditawarkannya.

## Disposisi atau Sikap Para Pelaksana
Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  mencakup  tiga  aspek  penting,  yaitu  respon  terhadap kebijakan,  kognisi  (pemahaman  terhadap  kebijkan),  dan  intensitas  disposisi  (preferensi  nilai  yang dimiliki oleh implementor).
Respon  positif  implementor  terhadap  kebijakan  dalam  konteks  SIMTANAS  di  kantor pertanahan  Kabupaten  Bone,  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  menunjukkan  bahwa sebagian besar staf menunjukkan antusiasme terhadap penerapan SIMTANAS. Mereka menyadari bahwa sistem ini akan mempercepat dan mempermudah proses administrasi pertanahan. Implementor melihat  SIMTANAS  sebagai  upaya  modernisasi  yang  dapat  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan. Adapun respon negatif implementor yaitu ada beberapa resistensi dari staf yang lebih senior yang merasa terbiasa dengan sistem manual dan kurang nyaman dengan perubahan menuju sistem digital, kekhawatiran tentang kemampuan teknis dan infrastruktur teknologi yang masih terbatas menjadi salah satu hambatan dalam penerimaan kebijakan ini.
Kognisi  mengacu  pada  seberapa  baik  para  implementor  memahami  kebijakan  yang  harus mereka laksanakan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan pemahaman yang baik dan pemahaman yang  kurang.  Pemahaman  yang  baik  meliputi  pelatihan  dan  sosialisasi  tentang  SIMTANAS  telah dilakukan secara berkala sehingga sebagian besar staf atau pegawai di Kantor Pertanahan memahami tujuan dan cara kerja sistem ini. Pehaman ini juga terjaga karena adanya dokumentasi dan panduan penggunaa  SIMTANAS  yang  tersedia  dan  cukup  jelas  membantu  staf  dalam  memahami  dan mengoperasikan sistem. Sementara  itu, staf atau pegawai  yang memiliki pemehaman yang kurang terkait sistem adalah para staf atau pegawai yang baru bergabung sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai sistem seperti mempelajari panduan SIMTANAS, maka dari itu para pelaksana kebijakan  ini  perlu  pelatihan  berkelanjutan  dan  dukungan  teknis  yang  lebih  intensif  agar  semua pelaksana dapat mencapai pemahaman yang optimal terkait pengoperasian SIMTANAS.
Intensitas  disposisi  berdasarkan  temuan  peneliti  menunjukkan  preferensi  nilai  tinggi  yaitu meliputi  banyak  staf  menunjukkan  komitmen  tinggi  untuk  suksesnya  implementasi  SIMTANAS karena mereka melihat manfaat jangka panjangnya untuk pelayanan publik, implementor dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi atau yang memiliki minat besar pada inovasi menunjukkan intensitas disposisi yang sangat tiggi.

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan kebijakan SIMTANAS dipengaruhi oleh enam faktor; standar kebijakan, sumber daya,  komunikasi  antarorganisasi  dan  aktifitas  penguatan/penegakan,  karakteristik  organisasi pelaksana,  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta  disposisi  atau  sikap  pelaksana.  Dilihat  dari standar  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan,  yang  mana  dilihat  dari  kecepatan  proses,  waktu penyelesaian  layanan  berkurang  secara  signifikan,  rata-rata  menajdi  3  hari,  hal  ini  menunjukkan bahwa digitalisasi telah mempercepat proses administrasi pertanahan, memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dilihat dari akurasi data, keakuratan data tanah meningkat dengan minimnya laporan kesalahan data oleh masyarakat. Dilihat dari kepuasan pengguna, tigkat kepuasan pengguna mencapai 85% menunjukkan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap layanan SIMTANAS. Kepuasan  pengguna  ini  merupakan  indikasi  penting  bahwa  sistem  baru  ini  efektif  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ( Meidodga et  al.,  2023 )  yang  menyatakan  bahwa  digitalisasi  dokumen  pertanahan  melalui  sistem  informasi berbasis teknologi di Kabupaten Sleman berhasil mengurangi waktu penyelesaian layanan dari rata- rata 7 hari menjadi 3-4 hari kerja. Digitalisasi tersebut juga meningkatkan akurasi data tanah dengan mengurangi  kesalahan  input  data  hingga  90%.  Tingkat  kepuasan  pengguna  meningkat  signifikan, dengan 80% responden merasa puas dengan sistem baru tersebut.
Menurut teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya non-manusia seperti pendanaan sangat penting dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan beberapa temuan penting terkait sumber  daya  yaitu  pertama  pendanaan,  pendanaan  untuk  implementasi  SIMTANAS  di  Kabupaten Bone cukup memadai. Namun, distribusi dana seringkali terlambat, menyebabkan penundaan dalam beberapa fase implementasi. Keterlambatan ini berdampak pada efisiensi dari program implementasi. Kedua insentif, tidak terdapat insentif tambahan guna mendorong produktivitas staf pengelola.
Komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini  menemukan  bahwa:  pertama  Komunikasi  Internal  Kantor  Pertanahan,  Komunikasi  internal terjalin  dengan baik melalui rapat rutin, pelatihan, dan penyebaran dokumen kebijakan. Sosialisasi internal yang baik membantu staf memahami tujuan dan prosedur SIMTANAS. Namun, sosialisasi kebijakan  ini  hanya  bersifat  informatif,  tanpa  adanya  pelatihan  khusus  yang  dapat  meningkatkan pemahaman  pegawai  terkait  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan.  Kedua  Koordinasi  Eksternal, Koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Perizinan, dan Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  berjalan  efektif.  Rapat  koordinasi  lintas  instansi  secara  periodik  membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala implementasi SIMTANAS, meningkatkan sinergi antar lembaga.

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  karakteristik  badan  yang melaksanakannya,  termasuk  kemampuan  dan  ukuran  staf,  kontrol  hierarkis,  sumber  daya  politik, vitalitas  organisasi,  dan  tingkat  komunikasi  terbuka.  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone, meskipun  jumlah staf cukup, beberapa ditempatkan pada posisi  yang tidak sesuai  dengan keahlian mereka. Keputusan diambil menggunakan sistem delegasi namun harus tetap berdasarkan SOP yang berlaku, yang memastikan konsistensi dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Dukungan politik dari eksekutif terlihat dari Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.
Selanjutnya  kinerja  pengelola SIMTANAS  sudah  baik,  namun  terkendala  merit  sistem  yang mempengaruhi motivasi dan pengembangan. Tingkat komunikasi terbuka melibatkan pertemuan tim proyek,  kolaborasi  antar  departemen,  dan  pertukaran  informasi  yang  bebas,  baik  secara  horizontal maupun vertikal.  Selain itu, keterhubungan formal dan informal dengan badan pembuat kebijakan juga berperan penting. Keterhubungan formal mencakup pelaporan berkala, rapat koordinasi dengan Kementerian  ATR/BPN,  kerjasama  proyek,  kepatuhan  terhadap  regulasi,  dan  pelaporan  kinerja SIMTANAS.  Keterhubungan  informal  melibatkan  jaringan  dan  relasi  personal  yang  memfasilitasi komunikasi  cepat,  diskusi  informal  dan  pertemuan  sosial  untuk  berbagi  informasi,  pemberian informasi  tidak resmi  untuk  mempercepat  pengambilan  keputusan,  serta  kolaborasi  dalam  inisiatif bersama.  Pejabat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  juga  berpartisipasi  dalam  seminar  dan konferensi untuk berbagi pengalaman dan memahami isu-isu strategis. Hal tersebut sejalan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Awaliyah,  2023 )  yang  menyatakan  bahwa  pelatihan  yang berkelanjutan  dan  spesifik  terhadap  kebutuhan  pekerjaan  terbukti  meningkatkan  kompetensi  dan kinerja pegawai. Pelatihan ini berguna meningkatkan kemampuan staf yang ditempatkan bukan pada tempatnya,  sehingga  dapat  memahami  cara  kerja  yang  berjalan  dalam  mengelola  SIMTANAS. Pelatihan  tidak  hanya  harus  bersifat  informatif  tetapi  juga  praktis  dan  relevan  dengan  tugas  yang diemban oleh pegawai.
Dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:  pertama  Kondisi  Sosial,  penerimaan  masyarakat  terhadap  SIMTANAS  bervariasi. Masyarakat  yang  lebih  muda  dan  melek  teknologi  cenderung  mendukung,  sedangkan  masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi menunjukkan resistensi. Edukasi  dan sosialisasi  yang lebih intensif  diperlukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  di  kalangan  masyarakat  yang  kurang  melek teknologi.  Kedua,  Sumber  Daya  Ekonomi,  Sumber  daya  ekonomi  di  Kabupaten  Bone  cukup mendukung,  meskipun  terdapat  kesenjangan  akses  teknologi  di  beberapa  wilayah  pedesaan. Dukungan  finansial  dari  pemerintah  pusat  penting  dalam  penyediaan  infrastruktur  teknologi  yang memadai. Ketiga, Dukungan Politik: Dukungan dari elite politik lokal signifikan, dengan Bupati dan anggota  DPRD  menunjukkan  komitmen  terhadap  suksesnya  implementasi  SIMTANAS.  Namun,
tantangan  politik  internal  dan  dukungan  kelompok  kepentingan  harus  dikelola  dengan  baik  untuk menjaga momentum implementasi.
Dilihat  dari  sikap  para  pelaksana  terhadap  kebijakan  mencakup:  pertama  Respon  Terhadap Kebijakan,  sebagian  besar  staf  menunjukkan  antusiasme  terhadap  penerapan  SIMTANAS, melihatnya sebagai  upaya modernisasi  yang meningkatkan transparansi  dan akuntabilitas. Namun, ada  resistensi  dari  staf  yang  lebih  senior  yang  terbiasa  dengan  sistem  manual.  Kedua  Kognisi, Pelatihan  dan  sosialisasi  tentang  SIMTANAS  telah  dilakukan  secara  berkala,  membantu  sebagian besar staf memahami sistem ini. Namun, staf baru memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai sistem,  menunjukkan  kebutuhan  pelatihan  berkelanjutan  dan  dukungan  teknis  intensif.  Ketiga Intensitas  Disposisi:  Banyak  staf  menunjukkan  komitmen  tinggi  terhadap  suksesnya  implementasi SIMTANAS,  terutama  mereka  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  teknologi  informasi  atau minat pada inovasi. Komitmen ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan implementasi.

## KESIMPULAN
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kabupaten Bone  dipengaruhi  oleh  enam  faktor  utama:  standar  kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar organisasi  dan  aktivitas  penguatan/penegakan,  karakteristik  organisasi  pelaksana,  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  politik,  serta  disposisi  atau  sikap  pelaksana.  Meskipun  keenam  faktor  ini  sudah dijalankan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu kelancaran implementasi.
Kebijakan terkait SIMTANAS  telah ditetapkan dengan standar yang jelas, namun  sosialisasi kebijakan  sering  kali  hanya  bersifat  informatif  tanpa  disertai  pelatihan  khusus  yang  mendalam, menyebabkan pemahaman dan implementasi yang kurang optimal. Sumber daya yang dialokasikan sekitar Rp. 500.000.000 per tahun dinilai memadai, namun keterlambatan distribusi dana seringkali menyebabkan penundaan dalam fase implementasi seperti pengadaan perangkat keras dan pelatihan staf. Selain itu, pemberian insentif bagi pelaksana tidak memiliki indikator yang jelas, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai.
Komunikasi  antara  organisasi  yang  terlibat  berjalan  dengan  baik,  tetapi  masih  terdapat hambatan  koordinasi  yang  mengakibatkan  aktivitas  penguatan  dan  penegakan  kebijakan  tidak terlaksana  secara  optimal.  Karakteristik  organisasi  pelaksana  juga  menghadapi  tantangan,  seperti resistensi dari staf senior yang terbiasa dengan sistem manual dan kurang nyaman dengan perubahan menuju sistem digital, serta staf baru yang memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai sistem. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Bone turut mempengaruhi implementasi, terutama jika  ada  perubahan  kebijakan  atau  prioritas  yang  dapat  mempengaruhi  alokasi  sumber  daya  dan dukungan politik.

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
Keberhasilan implementasi kebijakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dipengaruhi oleh kemampuan staf, kontrol hierarkis, sumber daya politik, vitalitas organisasi, dan komunikasi terbuka. Hambatan yang ada berada pada penempatan posisi staf, beberapa ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu disposisi atau sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan  implementasi,  di  mana  respon  negatif  dari  implementor  dapat  menghambat  proses. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan yang intensif dan menyeluruh, perbaikan sistem distribusi dana, peningkatan koordinasi antar organisasi, pendekatan khusus untuk mengatasi resistensi, dan penetapan indikator insentif yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone dapat berjalan lebih lancar dan efektif, membawa manfaat besar bagi pengelolaan pertanahan dan pelayanan publik.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  SIMTANAS  di Kabupaten  Bone  berjalan  dengan  baik,  meskipun  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  perlu diperbaiki.  Peningkatan  kompetensi  pegawai  melalui  pelatihan  khusus,  evaluasi  berkala,  serta implementasi sistem reward dan punishment yang efektif akan membantu mengatasi kendala tersebut dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan SIMTANAS.

## REFERENSI
Awaliyah,  W.  S.  (2023). Pengaruh  pelatihan  kerja  dan  disiplin  kerja  terhadap  kinerja  karyawan pada Badan Pertanahan  Nasional Kota  Pasuruan . Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim.
Barani,  I.  B.,  Madani,  M.,  &  Rahim,  S.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  Dan Manajemen Pertanahan Nasional ( Simtanas ) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Jurnal Unismuh , 4 (2).
Hasan, F., Posumah, J. H., & Rares, J. J. (2019). Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik . PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik: dalam perspektif  administrasi  publik di Indonesia . CV. Dharma Persada.
Kepmen  ATR/BPN  No  114.  (2022). Indikator  Kinerja  Individu  Di  Lingkungan  Kementerian ATR/BPN .
Keppres  Nomor  34  Tahun  2003.  (2003). Kebijakan  Nasional  Di  Bidang  Pertanahan . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56126/keppres-no-34-tahun-2003
Koamesa, A. J., Toda, H., Niga, J. D., & Mau, A. O. E. (2023). Implementation of The National Land Information Management System (SIMTANAS) In The Kupang City Land Agency . 434–446. Mansur,  J.  (2021).  IMPLEMENTASI  KONSEP  PELAKSANAAN  KEBIJAKAN  DALAM PUBLIK. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam , 6 (2), 324–334.
Meidodga, I., Syahrin, A., Putra, R. T., Warfandu, F., & Bimasena, A. N. (2023). Pemanfaatan Data Geospasial  dalam  Mewujudkan  Sistem  Informasi  Pertanahan  Multiguna  Bagi  Multipihak. Widya Bhumi , 3 (1), 62–80.
Menteri  ATR/Kepala BPN. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020

## Dewi Sulfa Saguni, Hanif Kurniadi, Muhammad Hidayat Djabbari, Widyawati
Tentang  Badan  Pertanahan  Nasional. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 2020-2024 , 025052 ,  1–10.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135448/perpres-no-48- tahun-2020#:~:text=Perpres  ini  mengatur  mengenai  kedudukan,tugas  melaksanakan  tugas pemerintahan di
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3th ed.). SAGE Publications Inc.
Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang . Pustaka Pelajar. Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan (6th ed.). PT. Elex Media Komputindo.
Prasetyo,  D.  B.,  &  Saefudin,  A.  (2023).  Digitalisasi  Inovasi  Layanan  Pertanahan:  Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Jurnal Pertanahan , 13 (1), 17– 27. https://doi.org/10.53686/jp.v13i1.190
Rasdianah. (2022). Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Untuk Mencegah Sertifikat Ganda (Overlapping). Jurnal Mirai Management , 6 (3), 274–282. https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.4589
Rodiyah,  I.,  Si,  M.,  Choiriyah,  I.  U.,  Ap,  M.,  Sukmana,  H.,  &  Kp,  M.  (2022). BUKU  AJAR KEBIJAKAN PUBLIK . UMSIDA PRESS.
Saguni,  D.  S.,  Widyawati,  &  Muhammad  Hidayat  Djabbari.  (2023).  Kinerja  Pegawai  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Puskesmas. Jurnal  Administrasi  Publik , 19 (1),  146–164. https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.136
Sandika,  F.  L.,  Chandra,  T.  Y.,  &  Kencanawati,  E.  (2023).  PERAN  BADAN  PERTANAHAN

## NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH
PERTANAHAN MELALUI MEDIASI. Blantika: Multidiciplinary Journal , 1 (3).
Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik . Humanities Genius.
Sutabri, T. (2012). Konsep Sistem Informasi . Penerbit Andi.
Sutmasa, Y. G. (2021). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.
Jurnal Cakrawarti , 04 (01).
Syahputra, M. C., & Maida, N. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan  Publik. Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam , 17 (1),  25–39. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9611
Syukriah,  &  Fildzah,  D.  (2023). Implementasi  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  81  Tahun  2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Pada Dinas Pertanahan Aceh . XI (8), 1001– 1008.
Tenrisau, A. (2021). Basic Land Management in Sustainable Agrarian Management System. Jurnal Pertanahan , 11 (2), 103–112.
Wahab,  S.  A.  (2021). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Bumi Aksara.