## Analisis Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## Fery Panjaitan
STIE-IBEK Bangka, fery_panjaitan@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Good regional financial management will affect the progress of an area. Thus an area whose financial performance  is  said  to  be  good,  could  mean  the  region  has  the  financial  capacity  to  finance  the implementation  of  regional  autonomy  following  accordance  with  Indonesian  Law  Number  32  of  2004 concerning  Regional  Government  and  Indonesian  Law  Number  33  of  1999  concerning  Financial Balance  Between  the  Central  Government  and  regions.  This  study  aims  to  analyze  the  financial condition  of  the  Bangka  Belitung  Islands  Province  and  South  Sumatra  Province  in  the  2014-2018 fiscal year using the Mann-Whitney U Test. The results showed that the Province of Bangka Belitung Islands had better financial conditions than the Province of South Sumatra over the tax ratio, the ratio of  capital  expenditure  to  total  regional  expenditure,  and  the  ratio  of  capital  expenditure  to  the population  while  the  Province  of  South Sumatra  had  a  better  level  of  the  financial  condition  than  the Province  Bangka  Belitung  Islands  for  the  ratio  of  indirect  employee  expenditure  to  total  regional expenditure.  The  conclusion  of  this  study  is  the  Province  of  Bangka  Belitung  Islands  can  reduce indirect employee expenditure, the reduction is needed to increase capital expenditure because large capital  expenditure  has  a  significant  influence  on  the  economic  growth  of  an  area  other  than  the private sector, households, and abroad.
Keywords: Regional financial condition, ratio analysis

## ABSTRAK
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  akan  mempengaruhi  kemajuan  suatu  daerah.  Dengan demikian daerah yang kinerja keuangannya dikatakan baik, dapat diartikan  daerah tersebut memiliki kemampuan  keuangan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antar  Daerah.  Pemerintah Pusat dan  Daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  keuangan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  tahun  anggaran  2014-2018  menggunakan Mann-Whitney  U  Test.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung memiliki  kondisi  keuangan  yang  lebih  baik  dibandingkan  Provinsi  Sumatera  Selatan  atas  tax  ratio, rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah,  dan  rasio  belanja  modal  terhadap  penduduk sedangkan  Provinsi  Sumatera  Selatan.  memiliki  tingkat  kondisi  keuangan  yang  lebih  baik dibandingkan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  untuk  rasio  belanja  pegawai  tidak  langsung terhadap  total  belanja  daerah.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung dapat menurunkan belanja pegawai tidak langsung, pengurangan tersebut diperlukan untuk meningkatkan belanja modal karena belanja modal yang besar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain sektor swasta, rumah tangga, dan di luar negeri.
Kata kunci : Kondisi keuangan daerah, analisis rasio

## A. PENDAHULUAN
Diberlakukannya  Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  33  Tahun  1999  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memiliki arti penting
dan membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan sistem ketatanegaraan di  Indonesia,  khususnya  sistem  pemerintahan  Pusat  dan  Daerah  serta  sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Dengan  demikian  kedua  undang-undang  tersebut  memberikan  peluang  yang seluas-luasnya bagi daerah, termasuk Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan otonomi  daerah,  yakni  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  dan daerahnya  sesuai  kewenangan  yang  dimilikinya  dengan  mengoptimalkan  berbagai potensi  dan  sumber  daya  guna  peningkatan  kemandirian  daerah  dan  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  wilayah  daerahnya  masing-masing.  Melalui regulasi sesuai paradigma dalam kedua undang-undang tersebut, juga menyiratkan keinginan  perubahan  dalam  mekanisme  hubungan  Pusat  dan  Daerah,  yang sebelumnya terkesan sangat desentralistik.
Pemihakan  terhadap desentralisasi  merupakan  keniscayaan dalam  perjalanan negara-bangsa  Indonesia  yang  sedang  berproses  menuju  demokratisasi. Desentralisasi  akan  memberikan  keleluasaan  pada  daerah  untuk  mengurus, mengatur, mengelola kewenangan, dan keuangan secara mandiri.
Berdasarkan kinerja PAD dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang  dilakukan  oleh  deddyk@bappenas.go.id  ,  diketahui  bahwa  bahwa  Sumatera Selatan merupakan Provinsi dengan kinerja yang tinggi sedangkan Bangka Belitung merupakan  Provinsi  yang  memiliki  kinerja  rendah  walaupun  demikian  Provinsi Bangka  Belitung  mempunyai  Pertumbuhan  PAD  yang  cukup  besar  (1956,39%) dibandingkan dengan Provinsi lainnya.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  akan  berpengaruh  terhadap kemajuan  suatu  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi  prinsip value  for  money serta partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  keadilan  akan  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi (Rasdalima, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak  hanya  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  handal,  tetapi  juga  harus didukung  oleh  kemampuan  keuangan  daerah  yang  memadai.  Pengukuran  kinerja keuangan  pada  pemerintah  daerah  juga  digunakan  untuk  menilai  akuntabilitas  dan kemampuan  keuangan  daerah  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Dengan demikian  maka  suatu  daerah  yang  keuangannya  dinyatakan  baik  berarti  daerah tersebut  memiliki  kemampuan  keuangan  untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi daerah.  Menurut  Bank  Indonesia  melalui  Kajian  Ekonomi  Keuangan  Regional perkembangan  realisasi  anggaran  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Bangka Belitung  tahun 2014-2018 terlihat seperti tabel dibawah ini :

## Tabel Realisasi Anggaran
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun (2014-2018) Tahun Pendapatan Belanja Anggaran (Rp.Miliar) Realisasi (Rp.Miliar) % Realisasi Anggaran Realisasi (Rp.Miliar) % Realisasi 2014 6,483.0 6,252.1 96.4 6,048.6 5,781.5 95.6 2015 6,883.9 5,869.5 85.26 6,452.6 5,169.0 80.1 2016 7,036.8 6,582.8 93.55 5,425.9 4,911.9 90.53 2017 8,911.5 8,196.0 91.97 6,439.5 5,793.4 89.97 2018 9,196 9,141 99.40 7,427 6,764 91.07
Tahun Pendapatan Belanja Anggaran (Rp.Miliar) Realisasi (Rp.Miliar) % Realisasi Anggaran   Realisasi (Rp.Miliar) % Realisasi 2014 1,722.42 1,720.59 99.89 1,924 1,194.56 83.79 2015 1,918.08 1,906.11 99.38 2,226.35 1,890.21 84.90 2016 2,017.17 1,946.46 96.64 2,354.86 2,084.04 88.50 2017 2,386.29 2,248.41 90.96 2,598.99 2,363.97 90.96 2018 2,487.06 2,557.13 102.82 2.596,70 2,360.96 90,92
Sumber : BI, KEKR Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 2014-2018.
Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Sumatera Selatan tahun 2015 melambat  dibandingkan  dengan  tahun 2014 .  Realisasi pendapatan  tercatat  sebesar  Rp. 5,869,5  trilun  atau  85,26%,  lebih  rendah  dibandingkan  serapan  pendapatan  tahun  2014 yang  sebesar  96,4%.  Sementara  itu,  realisasi  belanja  tahun  2015  sebesar  Rp.5,169,0 triliun  atau  80,1  %  terhadap  APBD  2015,  lebih  rendah  dibandingkan  realisasi  belanja tahun  2014  sebesar  95,6%.  Hingga  akhir  tahun  2015  realisasi  pendapatan  daerah  lebih tinggi  daripada  belanja  daerah  sehingga  terjadi  surplus  sebesar  Rp.700,5  miliar  atau sebesar 13,6% dari total belanja.
Pendapatan di triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp.6,529,3 triliunatau 93% terhadap APBD 2016, lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatantriwulan IV 2015 yang sebesar 85,26%.  Sementara  itu,  realisasi  belanja  triwulan  IV2016  sebesar  Rp.4,04  triliun  atau 89,93%  terhadap  APBD  2016, lebih  tinggidibandingkan  realisasi belanja  triwulan III  2015 yang sebesar 80,1%.
Untuk  tahun  2017,  realisasi  pendapatan  mencapai  91,97%  dari  total  pagu  yang dianggarkan, lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2016 sebesar 93,55% dari pagu. Sedangkan, realisasi  belanja mencapai  89,97%  dari total pagu, lebih kecil sedikit  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 90,53 %.
Realisasi  anggaran  pendapatan  tahun  2018  mencapai  Rp.  9,141  triliun  dari  pagu anggaran  sebesar  Rp.  9,196  triliun.  Angka  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  capaian  tahun 2017 yang tercatat sebesar 99,40% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja untuk trieulan ke  IV  tahun  2018  mencapai  91,07%  dari  total  anggaran  sebesar  Rp/  7,427  triliun  atau sebesar  Rp  6,764  triliun.  Pencapaian  ini  lebih  baik  dibandingkan  realisasi  periode  yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 89,97% atau sebesar Rp. 5,793,4 triliun.
Realisasi  pendapatan  dan belanja  Pemerintah  Daerah  Bangka  Belitung  tahun 2015 sebesar  Rp  1,90  triliun  atau  99,38%  dari  keseluruhan  target  pendapatan  tahun  2015 sebesar  Rp  1,91  triliun,  Sementara  realisasi  belanja    pada    tahun    2015      sebesar      Rp 1,89 triliun atau tercapai 89,90% dari rotal rencana belanja daerah.
Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016 mencapaiRp1,94 triliun atau 96,64% dari total pendapatan yangdirencanakan sebesar Rp2,01 triliun, menurun dibandingkantahun  sebelumnya  yang  mencapai  99,38%.  Dana  perimbanganmasih menjadi  penyumbang  terbesar  pada  pendapatan  daerahProvinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dengan  pangsa  sebesar61,04%  dari  total  pendapatan  daerah.  Realisasi danaperimbangan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp1,19  triliun  atautercapai  sebesar  83,18% dari  target  tahun  2016,  menurun  dibandingkan  tahun  sebelumnyayang  tercapai  sebesar 95,84%.  Realisasi  terbesar  dari  dana  perimbangan  adalah  pos  dana  alokasiumum sebesar Rp905,52 miliar atau 76,08% dari total dana perimbangan.
Realisasi  belanja  daerah  pada  tahun  2016  mencapaiRp2,08  triliun  atau  sebesar 88,50%  dari  total  belanja  yangdirencanakan  sebesar  Rp2,35  triliun,  meningkat dibandingkantahun sebelumnya yang tercapai sebesar 84,90%. Dari totalrealisasi belanja tersebut,  sebesar  Rp1,21  triliun  merupakanbelanja  tidak  langsung  atau  dengan  pangsa sebesar  58,06%  daritotal  belanja  tahun  2016.  Sedangkan  sisanya  merupakan
belanjalangsung  sebesar  Rp874,01  miliar  atau  dengan  pangsa  sebesar41,93%  dari  total belanja.
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 mencapai  Rp2,48  triliun  atau  90,96%  dari  total  pendapatan  yang  direncanakan  sebesar Rp2,38 triliun, menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 96,64%. Sedangkan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 mencapai  Rp2.363,97  miliar  atau  sebesar  90,96%  dari  total  belanja  yang  direncanakan sebesar  Rp2,598  triliun,  meningkat  dibandingkan  realisasi  tahun  sebelumnya  yang tercapai sebesar 88,50%.
Realisasi  pendapatan  daerah  tahun  2018  mencapai  Rp.  2,55  triliun,  lebih  tinggi dibandingkan  tahun  2017  sebesar  Rp.  2,24  triliun.  Dari  perbandingan  capaian  realisasi terhadap  target,  persentase  realisasi  pendapatan  daerah  tahun  2018  sebesar  102,82% juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 94,22%.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisiskondisi  keuangan  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan    selama  tahun anggaran  2014-2018,  dan  menguji  apakah  kondisikeuangan  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  berbeda  dengan  kondisi  keuangan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Selatan  selama  tahun  anggaran  2014-2018,  ditinjau  dari  rasio  pajak  ( tax ratio ),rasio ruang fiskal daerah, rasio kemandirian daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah, rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap  total belanja daerah, rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah, rasio  belanja  daerah  terhadap  jumlah penduduk, dan rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk.

## B. LANDASAN TEORI

## 1) PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH
Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014. Keuangan Daerah adalah semua hak dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang dan  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Menurut  PP  Nomor  58  tahun  2005  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah tersebut

## 2) PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
a) Akuntabilitas
Pengambilan  suatu  keputusan  sesuai  dengan  mandat  yang  diterima.  Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan
b) Value for Money
Prinsip  ini  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien
c) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
Dalam  pengelolaan harus  dipercayakan  kepada  pegawai  yang punya integritas  dan kejujuran yang tinggi.
d) Transparansi
Keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  keuangan  daerah  sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan Masyarakat.
e) Pengendalian Monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD

## 3) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan  dilaksanakan  oleh  pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan  daerah. Kepala  daerah  selaku  kepala  pemerintah  daerah  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 4) APBD
Anggaran  Pendapatan,  dan  Belanja  Daerah (APBD),  adalah  rencana  keuangan tahunan pemerintah  daerah di Indonesia yang  disetujui  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan APBD terdiri atas:
a) Anggaran pendapatan
 Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  yang  meliputi : pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, aana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
 Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
b) Anggaran  belanja,  yang  digunakan  untuk  keperluan  penyelenggaraan  tugas pemerintahan di daerah.
c) Pembiayaan,  yaitu  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya. Peraturan  Daerah.  Tahun anggaran  APBD  meliputi  masa  satu  tahun,  mulai  dari  tanggal  1  Januari  sampai dengan tanggal 31 Desember.

## 5) RASIO KEUANGAN DAERAH
a) Rasio Pajak ( Tax Ratio )
Perbandingan  pajak  terhadap  pendapatan  suatu  perekonomian  ( economy ), selanjutnyadalam  analisis  ini  disebut  rasio  pajak  ( tax  ratio ),  merupakan  perbandingan antara jumlahpenerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan negara,rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu negara dengan Pendapatan  DomestikBruto  (PDB),  sedangkan  di  tingkat  daerah  rasio  pajak  merupakan rasio  antara  pajak  daerahwilayah  perekonomian  daerah  tersebut  dengan  Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.PDRB dapat dilihat dari tiga sisi:  produksi,  pengeluaran,  serta  pendapatan.  Di  sisiproduksi,  PDRB  mengindikasikan kegiatan  ekonomi  suatu  daerah  yang  secara  umum  dapatdigambarkan  melalui kemampuan  daerah  tersebut  menghasilkan  barang  dan  jasa  yangdiperlukan  bagi kebutuhan hidup masyarakat pada periode tertentu.
Dari  sisi  pengeluaran,PDRB  menggambarkan  keseluruhan  pengeluaran  yang dilakukan  oleh  sektor-sektor  ekonomiyang  ada  di  suatu  wilayah  pada  periode  tertentu yaitu sektor rumah tangga (berupa konsumsirumah tangga), sektor swasta (pembentukan barang modal/investasi), sektor pemerintah(konsumsi pemerintah di luar pembayaran non jasa /transfer non payment ), serta sektor luarnegeri (ekspor dan impor). Sementara itu, di sisi  pendapatan,  PDRB  menggambarkan  jumlahpendapatan  yang  diterima  penduduk wilayah  tersebut  pada  suatu  periode  berupa gaji  dansejenisnya,  sewa  modal,  bunga  dan sejenisnya,  serta  laba  yang  dihasilkan  oleh  pengusaha.Dari  sisi  mana  pun  PDRB  diukur akan dihasilkan angka yang sama (setelah dilakukanpenyesuaian dan koreksi).
Terkait  dengan  rasio  pajak,  PDRB  menggambarkan  jumlah  pendapatan  potensial yangdapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jikaberkembang  dengan  baik  merupakan  potensi  yang  baik  bagi  pengenaan  pajak  di
wilayahtersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesiaakan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak  daerahwilayah  tersebut  dengan  PDRB-nya,  mengetahui  jenis-jenis  pajak  apa  saja yang potensial sertasektor ekonomi yang terkait, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannyadengan daerah lain

## b) Rasio Ruang Fiskal ( Fiscal Space )
Mengacu  kepada  laporan Fiscal  Policy  for  Growth  and  Development ( World  Bank, 2006)  dinyatakan  bahwa  ruang  fiskal  ( fiscal  space )  tersedia,  jika  pemerintah  dapat meningkatkan  pengeluarannya  tanpa  mengancam  solvabilitas  fiskal  ( fiscal  solvency ). Stephen  S.  Heller  ( IMF  Policy  Discussion  Paper ,  2005)  mengemukakan  bahwa  ruang fiskal  dapat  didefinisikan  sebagai  ketersediaan  ruang  yang  cukup  pada  anggaran pemerintah  untuk  menyediakan  sumber  daya  tertentu  dalam  rangka  mencapai  suatu tujuan  tanpa  mengancam  kesinambungan  posisi  keuangan  pemerintah.  Ruang  fiskal diperoleh  dari  pendapatan  umum  setelah  dikurang  pendapatan  yang  sudah  ditentukan penggunaannya  ( earmarked )  serta  belanja  yang  sifatnya  mengikat  seperti  belanja pegawai dan belanja bunga.
Ruang  fiskal  bisa  juga  muncul  dari peningkatan  pendapatan di  berbagai  sektor  dan penurunan  kewajiban  pembayaran  utang.  Selain itu,  efektivitas  penggunaan  anggaran  di suatu daerah juga  menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan  suatu  daerah.  Dalam  hal  ini,  perencanaan  dan  penganggaran  yang dituangkan  dalam  APBD  suatu  daerah  memegang  peranan  sangat  penting.  Pemerintah daerah  diharapkan  memiliki  terobosan  untuk  memanfaatkan  ruang  fiskal  yang  ada  guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Stimulus  berupa  kebijakan  yang  mampu  menciptakan  iklim  perekonomian  yang kondusif sangatlah diharapkan. Sektor riil seperti perdagangan dan perkembangan usaha kecil  dan  menengah  yang  selama  ini  masih  belum  optimal,  harus  diberi  dukungan kebijakan dari pemerintah. Terkait dengan iklim investasi di suatu daerah, setidaknya ada dua  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Yang  pertama  adalah  kelompok  kebijakan  pemerintah yang  memengaruhi  biaya  seperti  pajak,  beban  regulasi  dan  pungli,  korupsi, infrastruktur, biaya operasi, dan investasi perusahaan, dan yang kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko  yang  terdiri  dari  stabilitas  makroekonomi,  prediktibilitas  kebijakan,  hak  properti, kepastian kontrak, dan hak untuk mentransfer keuntungan.

## c) Rasio Kemandirian Daerah
Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua  rasio  yang  mewakili  tersebut,  meskipun  menunjukkan  kemandirian  daerah,  namun memiliki  makna  yang  berbeda  atas  angka-angkanya.  Rasio  PAD  terhadap  totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin  besar  angka  rasio  PAD  maka  kemandirian  daerah  semakin  besar.  Sebaliknya, makin  besar  angka  rasio  transfer,  maka  akan  semakin  kecil  tingkat  kemandirian  daerah dalam  mendanai  belanja  daerah.  Oleh  karena  itu,  daerah  yang  memiliki  tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.
d) Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Rasio  ini  memperlihatkan  rasio  belanja  pegawai  terhadap  belanja  daerah.  Semakin tinggi  angka  rasionya  maka  semakin  besar  proporsi  APBD  yang  dialokasikan  untuk belanja  pegawai dan begitu  sebaliknya  semakin  kecil  angka rasio belanja  pegawai  maka
semakin  kecil  pula  proporsi  APBD  yang  dialokasikan  untuk  belanja  pegawai  APBD. Belanja  pegawai  yang  dihitung  dalam  rasio  ini  melipui  belanja  pegawai  langsung  dan belanja pegawai tidak langsung.
e) Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Rasio belanja  pegawai  tidak langsung  terhadap  total  belanja  daerah  mencerminkan porsi belanja daerah terhadap pembayaran gaji pegawai PNSD. Semakin besar rasionya maka  semakin  besar  belanja  daerah  yang  dibelanjakan  untuk  membayar  gaji  pegawai daerah dan sebaliknya, semakin kecil angka rasionya maka semakin kecil belanja daerah yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai daerah.

## f) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah  untuk  belanja  modal.  Belanja mencerminkan  porsi  belanja  daerah  yang  dibelanjakan    modal  sendiri  ditambah  belanja barang  dan  jasa,  merupakan  belanja  pemerintah  yang  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  selain  dari  sektor  swasta,  rumah  tangga, dan  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  angka  rasionya,  semakin  baik pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sebaliknya,  semakin  rendah  angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

## g) Rasio Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk
Rasio  belanja  daerah  terhadap  jumlah  penduduk  (belanja  daerah  perkapita) menunjukkan  seberapa  besar  belanja  yang  digunakan  untuk  menyejahterakan  per penduduk  di  suatu  daerah.  Semakin  besar  nilainya,  semakin  besar  besar  belanja  yang dikeluarkan  untuk  menyejahterakan  satu  orang  penduduk  wilayah  tersebut  sehingga semakin  besar  kemungkinan  tercapainya.  Sebaliknya,  semakin  kecil  angka  rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya. Namun demikian, rasio ini sebaiknya juga dirinci lagi menjadi per jenis belanja perkapita sehingga akan  lebih  memperlihatkan  kontribusi  dari  setiap  jenis  belanja  sebagai  faktor  pendorong pertumbuhan ekonomi.
h) Rasio Belanja Modal Terhadap Jumlah Penduduk
Rasio  belanja  modal  perkapita  menunjukkan  seberapa  besar  belanja  yang dialokasikan  pemerintah  untuk  pembangunan  infrastruktur  daerah  per  penduduk.  Rasio belanja  modal  perkapita  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  pertumbuhan  ekonomi karena  belanja  modal  merupakan  salah  satu  jenis  belanja  pemerintah  yang  menjadi pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Rasio  ini  bermanfaat  untuk  menunjukkan  perhatian pemerintah  dalam  meningkatkan  perekonomian  penduduknya  dari  pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  analisis  data  sekunder (ADS) atau  disebut  juga  dengan secondary  data  analysis atau existing  statistic yang  memiliki karakter yang hampir sama dengan analisis isi. Perbedaannya adalah, bila dalam analisis isi,  peneliti  memanfaatkan  data  berupa  simbol-simbol  dari  media  atau  teks  tertentu  dan peneliti  sendirilah  yang  mengolah  data  sedemikian  rupa  sehingga  data  tersebut  dapat memiliki  arti,  sedangkan  dalam  ADS,  peneliti  cukup  memanfaatkan  data  yang  sudah matang yang diperoleh dari  Bank Indonesia melalui buku Kajian Ekonomi dan Keuangan RegionalBangka  Belitung  dan  Sumatera  Selatanyang  kemudian  diolah  dan  dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah  (Suharyadi & Purwanta, 2008).
Unit analisis dalam penelitian ini adalah  Pemerintah Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  anggaran,  yaitu  dari  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2018.  Penarikan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling , dengan cara judgment sampling , yaitu teknik pengambilan sampel untuk memenuhi suatu kriteria tertentu. (Arikunto, 2006)
Pengujian  statistik  mempergunakan  Uji Mann-Whitney  U yaitu  uji  beda  untuk  dua sampel  independen/  bebas  yang  berukuran  tidak  sama  dan  tidak  terpenuhinya  asumsi distribusi  normal  terhadap  data  berskala  interval  atau  rasio.  Terdapat  dua  teknik  yang berbeda dalam pengujian Mann-Whitney , yaitu ketika jumlah sampel kecil (n 1 ataun 2 ≤ 20), dan  ketika  jumlah  sampel  besar  (n 1 ataun 2 > 20),  dalam  penelitian  ini  jumlah  sampel adalah  kecil.Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  perbedaan  rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan satu sama lain, yaitu APBD Provinsi Bangka  Belitung  dan  APBD  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Jika  ada  perbedaan,  maka  akan terlihat rata-rata manakah yang lebih tinggi. Adapun tahapan pengujian meliputi :
1.  Menyusun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel.
2.  Menghitung jenjang/rangking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan.
3.  Jenjang atau rangking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar.
4.  Nilai beda sama diberi jenjang rata-rata
5.  Menjumlahkan nilai jenjang untuk untuk masing-masing sampel.
6. Menghitung nilai U dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
n 2 ( n 2 +1) U 1 = n 1. n 2 + - ∑ R 1 2 n 1 ( n 1 +1) U 2 = n 1. n 2 + -  ∑ R 2 2 Dimana : U 1 = statistik uji U 1
U 2
= statistik uji U 2 R 1 = jumlah rank sampel 1 R 2 = jumlah rank sampel 2 n
1
= banyaknya anggota sampel 1
n 2 = banyaknya anggota sampel 2
7. Diantara nilai U1 dan U2 yang lebih kecil digunakan sebagai U hitung untuk dibandingkan dengan U tabel. 8. Jika nilai U hitung pada nomor 7 lebih besar dari n1 n2/2 maka nilai tersebut adalah nilai U’, dan nilai U dapat dihitung dengan rumus : U = n1 n2-U’.
9. Kriteria pengambilan keputusan :
a. H0 diterima bila U hitung ≥ U tabel ( ɑ ; n1, n2). b. H0 ditolak bila U hitung ≤ U tabel ( ɑ ;  n1, n2).
Atau jika : a.  Nilai Asymp.Sig.(2-tailed)>0,05 maka H 0 diterima. b. Nilai Asymp.Sig.(2-tailed)<0,05, maka H 0 ditolak.

## D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  terhadap  8  (delapan)  indikator  rasio  keuangan  pada  Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
Tabel Uji Peringkat Mann-Whitney U Test Ranks
Sumber : Data olahan (2020)
Tabel Hasil Uji Mann-Whitney
Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 Rasio 7 Rasio 8 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp.Sig. (2-tailed) Exact Sig.[2*(1-tailed Sig.)] 5,500 20,500 -1.519 ,129 ,151 b ,000 15,000 -2,611 ,009 ,008 b ,000 15,000 -2,619 ,009 ,008 b 2,500 17,500 -2,095 ,036 ,032 b 4,000 19,000 -1,781 ,075 ,095 b 6,500 21,500 -1.273 ,203 ,222 b ,000 15,000 -2,611 ,009 ,008 b 6,000 21,000 -1,358 ,175 ,222 b

## Sumber : Output Mann-Whitney
Rasio Provinsi N Mean Rank Sum of Rank Rasio1 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 6,90 4,10 34,50 20,50 Rasio2 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 8,00 3,00 40,00 15,00 Rasio 3 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 3,00 8,00 15,00 40,00 Rasio 4 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 7,50 3,50 37,50 17,50 Rasio 5 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 7,20 3,80 36,00 19,00 Rasio 6 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 6,70 4,30 33,50 21,50 Rasio 7 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 8,00 3,00 40,00 15,00 Rasio 8 Sumatera Selatan Bangka Belitung Total 5 5 10 8,00 3,00 21,00 34,00
Sementara  hasil  perbandingan  rata-rata  rasio  keuangan  daerah  selama  tahun  2014- 2018  antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel Perbandingan Rata-rata Rasio Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
Sumber : Data olahan (2020)
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  kondisi  keuangan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2014-2018  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Rasio pajak.
Ada  perbedaan  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan  penerimaan  pajak daerah selama tahun anggaran 2014-2018 antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan  Pemerintah  Sumatera  Selatan.  Secara  rata-rata  hasil  perhitungan  rasio  pajak Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  0,009  persen  dan  Provinsi  Sumatera Selatan sebesar 0,007 persen.
Rasio Nama Rasio Rata-rata Rasio Ket Hasil Uji Babel Sumsel 1 Rasio Pajak 0,009 0,007 Tidak Lebih Baik Ada Perbedaan 2 Rasio Ruang Fiskal 2,02 0,72 Lebih Baik Tidak Ada Perbedaan 3 Rasio Kemandirian Daerah 0,48 0,68 Lebih Baik Tidak Ada Perbedaan 4 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah 0,24 0,16 Lebih Baik Tidak Ada Perbedaan 5 Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah 0,22 0,15 Tidak Lebih Baik Ada Perbedaan 6 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah 0,41 0,39 Tidak Lebih Baik Ada Perbedaan 7 Rasio Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk 3.236.938 770.629 Lebih Baik Tidak Ada Perbedaan 8 Rasio Belanja Modal Terhadap Jumlah Penduduk 636.206 189.267 Tidak Lebih Baik Ada Perbedaan
2. Rasio Ruang Fiskal.
Tidak  Ada  perbedaan  terkait  fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dalam mengalokasikan  APBD  untuk  membiayai  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  daerah selama  tahun  anggaran  2014-2018  antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan Pemerintah  Sumatera  Selatan.Secara  rata-rata  hasil  perhitungan  rasio  ruang  fiskal Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  2,02  persen  dan  Provinsi  Sumatera Selatan sebesar 0,72 persen.
3. Rasio Kemandirian Daerah.
Tidak  ada  perbedaan  terkait  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  kebutuhannya melalui  PAD  selama  tahun  anggaran  2014-2018.  Secara  rata-rata  rasio  kemandirian daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  0,48  persen  dan  Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,68 persen.
4. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah. Tidak  ada  perbedaan  dalam  pengalokasian  belanja  pegawai  daerah  selama  tahun anggaran  2014-2018  antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Pemerintah Sumatera Selatan. Secara rata-rata hasil perhitungan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total  Belanja  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  0,24  persen  dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,16 persen.
5. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah.
Ada  perbedaan  terkait  rasio  belanja  pegawai  tidak  langsung  terhadap  total  belanja daerah  yang  mencerminkan  porsi  belanja  daerah  terhadap  pembayaran  gaji  pegawai PNSDselama  tahun  anggaran  2014-2018  antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dan  Pemerintah  Sumatera  Selatan.  Secara  rata-rata  hasil  rasio  belanja  pegawai  tidak langsung  terhadap  total  belanja  daerah  untuk  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung sebesar 0,22 persen dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sebesar 0,15 persen. 6. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah.
Ada  perbedaanrasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah.  Belanja mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan Modal sendiri  ditambah belanja barang  dan  jasa,  merupakan  belanja  pemerintah  yang  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan  luar  negeri.  Rata-rata  rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  0,41  persen  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan sebesar 0,39 persen.
7. Rasio Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk. Tidak  ada  perbedaan  rasio  belanja  daerah  terhadap  jumlah  penduduk.  Rasio  ini menunjukkan  seberapa  besar  belanja  yang  digunakan  untuk  menyejahterakan  per penduduk  di  suatu  daerah.  Rata-rata  rasio  belanja  daerah  terhadap  jumlah  penduduk Provinsi  Kepulauan  Bangka  Beltung  sebesar  Rp.  3.236.938  dan  Provinsi  Sumatera Selatan sebesar Rp. 770.629.
8. Rasio Belanja Modal Terhadap Jumlah Penduduk.
Ada  perbedaan  rasio  belanja  modal  terhadap  jumlah  penduduk.  Rasio  belanja  modal perkapita  menunjukkan  seberapa  besar  belanja  yang  dialokasikan  pemerintah  untuk pembangunan  infrastruktur  daerah  per  penduduk.  Rata-rata  rasio  belanja  modal terhadap  jumlah  penduduk  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  Rp.  636.206 dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 189.267.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  memiliki  tingkat  kondisi  keuangan  yang  lebih  baik  dari  pada  Provinsi Sumatera Selatan atas rasio pajak,rasio belanja modal terhadap total belanja daerah  dan
rasio  belanja  modal  terhadap  jumlah  penduduk  sedangkan  Provinsi  Sumatera  Selatan memiliki  tingkat  kondisi  keuangan  yang  lebih  baik  dari  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung untuk rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  disampaikan  diatas  maka  saran  yang  dapat diberikan  untuk  mencapai  kondisi  keuangan  yang  lebih  baik  bagi  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  adalah  mengurangi  belanja  pegawai  tidak  langsung,  pengurangan tersebut sangat diperlukan untuk memperbesar belanja modal karena belanja modal yang besar    memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Jumlah  Penduduk  Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung 2001-2020.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kep. Bangka Belitung 2001-2020.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Jumlah  Penduduk  menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2010-2019.
Bank Indonesia. (2014). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. (2015). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. (2016). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. (2017). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bank Indonesia. (2018).  Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. 2014. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2015. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2016. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2017. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2018. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.

## Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Setelah Tahun 2016
APBD Gabungan Tahun 2014-2018.
Stephen S. Heller (2005). IMF Policy Discussion Paper , 2005.
Suharyadi dan Purwanto. (2008). Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern . Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Suryani,  Hasan  Basri  dan  Faisal,  (2016). Analisis  Kondisi  Keuangan  Daerah Kabupaten/Kota  di  Aceh  dan  di  Sumatera  Utara .  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE), Maret 2016, Hal.. 63-71.
Robert J. Rasdalim , Antonius Y. Luntungan, Patrick C. Wauran (2017). Analysis the Effect of    RegionalFinancial  Management  On  The  Economic  Growthof  North  Sulawesi Province . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 17 No.01 Tahun 2017.