## TEORI PAJAK MENURUT ABU YUSUF SEBUAH ALTERNATIF SOLUSI PERPAJAKAN DI INDONESIA
Rachmatullah Oky e-mail: kasyafi@gmail.com Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

## Abstract:
Taxes are one of the sources of state opinion that has been formally used to sustain the  development  of  a  country.  In  this  regard  taxes  may  be  said  to  be  the  main pillars of development, including the financing of civil servants, buying  combat equipment,  building  infrastructure,  etc.  Unfortunately  taxes  taken  from  these people are often misused in its implementation as a support for development and are enjoyed only by a handful of people. Abu Yusuf, an economic thinker and also a faqih in the Abassiyah dynasty, has written the theory of this tax in his book Al- Kharaj which discusses the basis of the tax applied, and the reason for the use of funds in society so that it can be accountable. In this study, it will be known the things  that  pertain  to  the  tax  applied  by  Abu  Yusuf  which  can  be  applied  in modern human life today. Regarding the types of taxes and how they are applied in the present. So it can be a solution for a country to manage its income from taxes and use them in the best way.
Keywords: Abu Yusuf, Tax, Distribution, Al-Kharraj

## Pendahuluan
Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dapat disimpulkan  bahwa pajak memiliki unsur-unsur 1 :
1. Iuran  dari  rakyat  kepada  negara  dan  yang  berhak  memungut  pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan  undang-undang.  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Banyaknya  masyarakat  yang  belum  taat  membayar  pajak  disebabkan minimnya  informasi  masyarakat  mengenai  manfaat  pajak.Sebaiknya pelajarilah  manfaat  dan  fungsi  pajak  berikut  ini  agar  lebih  bijak  taat pajak.Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk 2 :
Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquiditing, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
1 Casavera, Perpajakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3.
2 Ibid
Membiayai  pengeluaran  reproduktif,  seperti:  pengeluaran  yang memberikan  keuntungan  ekonomis  bagi  masyarakat,  contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
Membiayai  pengeluaran  yang  bersifat  tidak  self  liquiditing  dan  tidak reproduktif,  contohnya:  pengeluaran  untuk  pendirian  monumen  dan objek rekreasi.
Membiayai  pengeluaran  yang  tidak  produktif,  contohnya:  pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan  di  masa  yang  akan  datang  yaitu  pengeluaran  untuk  anak yatim piatu.
Di  Indonesia,  hampir  semua  rezim  pemerintahan  yang  berkuasa menjalankan  kebijakan  anggaran  defisit,  yang  berbeda  hanyalah  sumber pembiayaannya.  Pembiayaan  defisit  anggaran  didanai  dengan menggunakan utang luar negeri selama pemerintahan orde baru. Hal ini karena  trauma  inflasi  tinggi  ketika  defisit  dibiayai  dengan  pencetakan uang (printing money) pada masa rezim orde lama (Nasution, 1983, 1984). Pemerintahan  orde  reformasi  saat  ini  berusaha  memobilisasi  dana masyarakat  dengan  menerbitkan  obligasi  negara  untuk  pembiayaan defisit.  Beban  defisit  anggaran  terhadap  perekonomian  negara  semakin meningkat  yang  dicerminkan  oleh  semakin  meningkatnya  rasio  defisit terhadap  PDB.  Rasio  defisit  terhadap  PDB  mengalami  kenaikan  menjadi sebesar  3,73  persen  pada  tahun  1998  dan  4,18  persen  pada  tahun  2001, sedangkan  rata-rata  selama  krisis  di  atas  2  persen.  Berarti  beban  PDB untuk menutup defisit anggaran pemerintah semakin meningkat. 3 Kondisi ini  pada  akhirnya  menjadikan  potensi  pajak.  Yang  sesungguhnya  tidak
3 Joko  Waluyo, PERANAN  PAJAK  UNTUK  MENGINGKATKAN  KEMANDIRIAN ANGGARAN , Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No.2, Desember 2009, hlm. 155
pernah  tergali.Inilah  yang  menjadikan  pembangunan  sistem  pajak Indonesia seolah-olah seperti berjalan ditempat4.
Dalam  sejarah  ekonomi  Islam  Abu  Yusuf  dikenal  memilki  sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan maslahah . 5
Kekuatan  utama  pemikiran  Abu  Yusuf  adalah  dalam  masalah  keuangan publik.Dengan  daya  observasi  dan  analsisnya  yang  tinggi,  Abu  Yusuf menguraikan  masalah  keuangan  dan  menunjukkan  beberapa  kebijakan yang  harus  diadopsi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  rakyat.  Terlepas  dari  berbagai  prinsip  perpajakan  dan pertanggungjawaban  negara  terhadap  kesejahteraan  rakyatnya,  ia memberikan  beberapa  saran  tentang  cara-cara  memperoleh  sumber perbelanjaan  untuk  pembangunan  jangka  panjang,  seperti  membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.
Suatu  studi  komparatif  tentang  pemikiran  Abu  Yusuf  dalam  kitab  ini menunjukkan  bahwa  berabad-abad  sebelum  adanya  kajian  yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang  kemampuan  dan  kemudahan  para  pembayar  pajak  dalam pemungutan  pajak.Ia  menolak  tegas  pajak  pertanian  dan  menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari  korupsi  dan  tindak  penindasan.  Abu  Yusuf  menganggap
4 Faisal  basri,  2009. Lanskap  ekonomi  indonesia  kajian  dan  renungan  atas  masalah-  masalah struktural,  transformasi  baru  dan  prosfek  perekonomian  indonesia .  Jakarta:  kencana  Perdana Media Grup hal 7
5 Adiwarman  Azwar  Karim,  2008 Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada hal 53
bahwa  penghapusan  penindasan  dan  jaminan  kesejahteraan  rakyat sebagai  tugas  utama  penguasa.Ia  juga  menekankan  pentingnya pengembangan  infrastruktur  dan  menyarankan  berbagai  proyek kesejahteraan.5
Dalam  pandangan  Abu  Yusuf,  tugas  utama  penguasa  adalah mewujudkan  serta  menjamin  kesejahteraan  rakyatnya.Ia  selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan  berbagai  proyek  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan umum.  Dengan  mengutip  pernyataan  Umar  Ibn  Khathab,  ia mengungkapkan  bahwa  sebaik-baik  penguasa  adalah  mereka  yang memerintah  demi  kemakmuran  rakyatnya  dan  seburuk-buruk  penguasa adalah  mereka  yang  memerintah,  tetapi  rakyatnya  malah  menemui kesulitan.
Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari  negara.Sumbangannya  terletak  pada  pembuktian  keunggulan  pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.

## Kajian Teoritis

## A. Tarif Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP) adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan
digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6
Adapun beberapa pendapat ulama dan para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang  ditetapkan  terhadap  wajib  pajak,  yang  harus  disetorkan  kepada negara  sesuai  dengan  ketentuan,  tanpa  mendapat  prestasi  kembali  dari negara  dan  hasilnya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum disatu  pihak  dan  untuk  merealisasi  sebagian  tujuan  ekonomi,  sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. 7 Sedangkan Adriani,  mendefinisikan  pajak  sebagai  iuran  pada  negarayang  dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurutperaturan-peraturan  dengan  tidak  dapat  prestasi  kembali,  yang langsung  dapatditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaranpengeluaranumum  yang  berhubungan  dengan  tugas pemerintah. 8
Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasipemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan,tanpa adanya  kontra  prestasi  yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal individual,maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. 9
Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  mendefinisikan  pajak  sebagai  iuran rakyatkepada  negara  berdasarkan  Undang-undang  (dapat  dipaksakan),
6 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.
7 Ibid 8 Bohari, Pengantar Hukum Pajak , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23.
9 Ibid hal 24
yanglangsung  dapat  ditunjuk  dan  digunakan  untuk  membiayai pembangunan. 10
Agar  tidak  menimbulkan  berbagai  masalah,  maka  pemungutan  pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

## B. Konsep Pajak
Dalam  bahasa  Arab  pajak  disebut kharaj yang  berasal  dari kata kharaj yang berarti mengeluarkan. 11 Secara etimologis kharaj adalah sejenis  pajakyang  dikeluarkan  pada  tanah  yang  ditaklukkan  dengan kekuatan  senjata,terlepas  dari  apakah  si  pemilik  seorang  muslim. 12 Dalam  pengertian  lain, kharaj adalah  sesuatu  yang  dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannyapungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim. 13
Dalam istilah lain kharaj adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan
10 Ibid hal 25
11 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab  –  Indonesia, Yogyakarta:  Pon.  Pes.Al- Munawir, 1984, hlm. 356.
12 M. Abdul Mannan, Teori &Praktek Ekonomi Islam , Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm.
250.
13 Irfan  Mahmud  Ra‟ana, Sistem  Ekonomi  Pemerintahan  Umar  Ibn  Khattab ,  Yogyakarta:Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990, hlm. 118.
yang bukan muslimin. 14 Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang  wajib  dibayar  oleh  rakyat  sebagai  sumbangan  kepada  negara  / pemerintah  sehubungan  dengan  pendapatan,  pemilikan,  harga  beli barang dan sebagainya. 15

## Jenis-jenis Pajak dalam Islam
Di dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:
1. Jizyah
Jizyah adalah  pajak  yang  dikenakan  pada  kalangan  non  muslim sebagai  imbalan  untuk  jaminan  yang  diberikan  oleh  suatu  Negara Islampada  mereka  guna  melindungi  kehidupannya.9  Pada  masa Rasulullah  saw.,  besarnya jizyah satu  dinar  pertahun  untuk  orang dewasa  yang  mampu  membayarnya.  Perempuan,  anak-anak, pengemis,  pendeta,  orang  tua,  penderita  sakit  jiwa  dan  semua  yang menderita penyakit dibebaskan dari  kewajiban  ini.Pembayaran tidak harus  berupa  uang  tunai,  tetapi  dapat  juga  berupa  barang  dan  jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid. 16
Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:
Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada  Allah  dan  tidak  (pula) kepada  hari  kemudian  dan  mereka  tidak  mengharamkan  apa  yang  telah diharamkan  oleh  Allah  dan  rasul-Nya  dan  tidak  beragama  dengan  agama yang  benar  (agama  Allah),  (yaitu  orang-orang  yang  diberikan  al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk . (QS. At- Taubah: 29)
14 Rodney Wilson, “Islamic Business Theory and Practice” , (terj.) J.T. Salim, Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Intermasa, cet. 1, 1988, hlm. 128.
15 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1994, hlm. 812.
16 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, hlm. 31
Berdasarkan  ayat  ini,  Fiqh  memandang jizyah sebagai  pajak perseorangan.  Dengan  membayarnya,  orang-orang  Kristen,  Yahudi dapat  dilakukan  suatu  perjanjian  dengan  kaum  muslim  yang memungkinkan  mereka  bukan  hanya  dibiarkan,  tetapi  juga memperoleh perlindungan. 17
Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:
a) Jizyah yang  diwajibkan  berdasarkan  persetujuan  dan  perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan  dan  perjanjian  tersebut. Jizyah bentuk  ini  tidak dapatdibuah-ubah meskipun pada hari kemudian.
b) Jizyah yang  diwajibkan,  secara  paksa  kepada  penduduk  suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa  khalifah  Umar,  dengan  menaikkan  menjadi  satu  dinar, melebihi  dari  yang  sudah  dilaksanakan  sejak  periode  Rasulullah saw. Jika  seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa  melunasinya,  tetapi  dengan  syarat  dia  harus  menjalani hukuman  penjara,  bukan  hukuman  siksa,  seperti  menderanya menjemurnya  di  terik  matahari,  mengguyurnya  dengan  minyak.
Pendapatan dari jizyah disetor kepada kas Negara. 18

## 2. Kharaj
Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan  oleh  kekuasaan  senjata,  terlepas  dari  pemilik  ituseorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak,muslim ataupun tidak beriman 19 .
17 Irfan Mahmud Ra‟ana, op. cit., hlm. 100 18 Ibid 103 19 Muhammad Abdul Mannan, op.cit., hlm. 250
Kharaj diperkenalkan  pertama  kali  setelah  perang  Khaibar,  ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke  tanah  milik  mereka  dengan  syarat  mau  membayar  separuh  dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj . 20
Adapun dasar kharaj ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:
Atau  kamu  meminta  upah  kepada  mereka?,  maka  upah  dari Tuhanmu  adalah  lebih  baik,  dan  Dia  adalah  Pemberi  rezeki  Yang Paling Baik.16 (QS. Al-Mukminun: 72)
Cara memungut kharaj terbagi menjadi dua macam: 21
a. Kharaj menurut  perbandingan (muqasimah) adalah kharaj perbandingan  ditetapkan  porsi  hasil  seperti  setengah  atau sepertigahasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
b. Kharaj tetap (wazifah) adalah  beban  khusus  pada  tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.
Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak  atau  orang  dewasa,  merdeka  atau  budak,  laki-laki  atau perempuan,  muslim  atau  non  muslim. 22 Tarif kharaj itu  bisa  berubah- ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi. 23
20 Muhammad, Kebijakan  Moneter  dan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islami, edisi  1,  Jakarta:  Salemba Empat, 2002, hlm. 200
21 Muhammad Abdul Mannan, op. cit., hlm. 250.
22 Irfan Mahmud Ra‟ana, op. cit., hlm. 119.
23 Rodney Wilson, op. cit., hlm. 128.
3. Usyr
Usyr adalah  pajak  perdagangan  atau  bea  cukai  (pajak  impor  dan ekspor). 24 Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap  barang  yang  nilainya  lebih  dari  200  dirham. 25 Tingkat  bea orang orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. 26 Usyr ini  diprakarsai  oleh  Umar.Untuk  kelancarannya  khalifah  Umar menunjuk  pejabat-pejabat  yang  disebut asyir dengan  batas-batas wewenang  yang  jelas.Pajak  ini  hanya  dibayar  sekali  setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun 27 .

## Bhiograhy Abu Yusuf
Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf  Ya‟qub  bin  Ibrahim  bin  Habib  Al-Anshari  Al-Jalbi  Al-Kufi  Al- Baghdadi lahir pada tahun 113 H (732 M) di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H (798 M). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak  ibu  masih  mempunyai  hubungan  dengan  kaum  Anshar  (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas‟ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. 28
Keluarganya  bukan  berasal  dari  lingkungan  berada,  tetapi  sejak  kecil  ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi  oleh  suasana  Kufah  yang  ketika  itu  merupakan  salah  satu
24 Ibrahim  Hosen, Hubungan  Zakat  Pajak  dan  Pajak  di  Dalam  Islam,  dalam  Zakat  dan  Pajak, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991, hlm. 141
25 Muhammad, op. cit., hlm. 183.
26 Adiwarman Karim, op. cit., hlm. 32. 27 Irfan Mahmud Ra‟ana, op. cit., hlm. 137-138 28 Al-Khatib Al-Baghdady, Tarikh Al-Baghdad Beirut: Dar Al-Fikri, 1989 h. 329.
pusat  perdaban  Islam,  tempat  para  cendikiawan  Muslim  dari  seluruh penjuru  dunia  Islam  datang  silih  berganti  untuk  saling  bertukar  pikiran tentang berbagai keilmuan. 29
Dalam  perjalanan  pendidikannya,  Abu  Yusuf  menjadi  murid  Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Antara  lain  Jalil  Atha‟  bin  Al-Sha‟bi  seorang  tabiin  senior  yang  memilki keahlian  di  bidang  fikih  dan  hadis,  Al-A‟mash  yang  nama  lengkapnya Sulaiman  bin  Mahran,  Hisham  ibn  Urwah  Al-Asadi  Al-Madani,  beliau adalah  ulama  hadis  yang  sangat  terkenal  di  masanya  serta  termasuk dalam thabaqat para tabiin yang banyak melahirkan murid terutama para ulama  Hijaz  seperti  Al-Zuhri,  Imam  Malik  dan  lainnya,  Abu  Ishaq  Al- Shaibani, Sofyan Al-Thauri seorang imam yang ahli dalam bidang hadis, beliau juga salah seorang mujtahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh  yang  amat  besar,  Muhammad  Ibnu  Abdillah  Ibnu  Abi  Laila, beliau dikenal sebagai mujtahid yang berpegang kepada ra’yu dan pernah menjabat  hakim  di  Kufah  selama  33  tahun,  yaitu  sejak  masa  Bani Umayyah sampai beberapa masa pada Daulah Bani Abbasiyah.
Selain  itu  juga  tokoh  seperti  Sulaiman  Al-Tamimi  dan  Yahya  Ibnu  Said. Masing-masing  ulama  terbesar  tersebut  sempat  menjadi  tempat  Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan. 30
Fenomena  ini  mengindikasikan  minat  Abu  Yusuf  yang  kuat  terhadap ilmu  pengetahuan  sejak  kecil.Kecenderungan  tersebut  memacu  beliau untuk  lebih  giat  menimba  ilmu  pengetahuan  dari  beberapa  tokoh  yang
2916 Boedi  Abdullah, Peradaban  Pemikiran  Ekonomi  Islam Bandung:  Pustaka  Setia,  2010,  h.
150.
30 Phillip K. Hitti, History of The Arab London: Macmillan, 1970 h. 281.
hidup  pada  masanya  dan  hal  ini  pula  yang  mendorongnya  untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam  perjalanan  pendidikannya  harus  bekerja  mencari  nafkah  karena kelemahan  ekonomi  orang  tuanya.Kemudian  Abu  Yusuf  tertarik  untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Laila (W. 148 H). 31
Selanjutnya Abu Yusuf belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi.Melihat  bakat  dan  semangat  serta  ketekunan  Abu  Yusuf  dalam belajar,  Imam  Abu  Hanifah  menyanggupi  membiayai  seluruh  keperluan pendidikannya,  bahkan  biaya  hidup  keluarganya.Imam  Abu  Hanifah sangat  mengharapkan  agar  Abu  Yusuf  kelak  dapat  melanjutkan  dan menyebarluaskan mazhab Abu Hanifah ke berbagai penjuru.Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang  sangat  kuat  hafalan  dan  ilmunya.Tidak  ada  lagi  seorangpun  di seluruh  dunia  yang  lebih  luas  ilmu  fikihnya  dari  Abu  Yusuf.  Ungkapan tersebut  memberi  gambaran  bahwa  sekiranya  Abu  Hanifah  tidak mempunyai  murid  selain  Abu  Yusuf  niscaya  ia  telah  cukup  menjadi kebanggan besar bagi manusia. 32
Dilihat  dari  aspek  kajian  pendidikannya,  Abu  Yusuf  mempunyai  kaitan erat  dengan  pemikiran  fikih  Ibnu  Abi  Laila  sebagai  guru  dan murid.Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu  Hanifah  dalam  pandangannya.Dominasi  ini  bukan  hanya  karena keterkaitannya  dengan  Abu  Hanifah  sebagai  sahabat,  murid  dan  guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh  pemikiran  Abu  Hanifah.Selain  itu  terdapat  motivasi  yang  kuat  dan
31 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 16.
32 Ibid , h. 17
khusus  dari  Abu  Hanifah  sendiri  kepada  beliau  agar  menyebarluaskan mazhab Hanafi diseluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah.Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.
Abu  Yusuf  dan  beberapa  orang  murid  Abu  Hanifah  lainnya  terus menyebarkan  fikih  mazhab  Hanafi  ini  sampai  akhir  hayatnya.Selain  itu mereka juga dikenal mempunyai murid sebagai penyambung mata rantai dari  generasi  ke  generasi.Murid  tersebut  kemudian  melahirkan  tokoh- tokoh  yang  memperkenalkan  metode  pemikiran  fikih  mazhab  Hanafi. Diantaranya  adalah  Abu  Hasan  Al-Karakhi  yang  menyusun  kitab Al- Ushul ,  Abu  Bakar  Al-Razi  yang  sering  disebut  dengan Al-Jassas dan menyusun  kitab Ushul  Fikih  ‘Ulu  Al-Jassas ,  Zaid  Al-Dabus,  Al-Bazdawi, Al-Shahisi, Al-Humam dan lainnya. 33
Setelah  Imam  Abu  Hanifah  wafat,  Abu  Yusuf  menggantikan kedudukannya  sebagai  guru  pada  perguruan  Abu  Hanifah  selama  16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Disamping  belajar  dan  mengajar,  Abu  Yusuf  giat  menyusun  buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada  saat  itu.Sehingga  tidak  heran  jika  buku-buku  fikih  Abu  Yusuf  dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan  para  ulama  di  lingkungan  peradilan  dan  mahkamah- mahkamah  resmi  pada  saat  itu.  Fenomena  ini  berimplikasi  kepada tersebarnya  nama  besar  Abu  Yusuf  seiring  dengan  tersebarnya  mazhab Hanafi. 34
33 Muhammad  Abu  Zahrah, Tarikh  Al-Madhahib  Al-Islamiyyah (Kairo:  Dar  Al-Fikr  Al- Araby, 1988, h. 130-131.
34 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , h. 16.
Meskipun  beliau  sering  disebut  sebagai  murid  dan  pengikut  mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikirang sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad.Sehingga  dalam  karya-karyanya,  Abu  Yusuf  sering  mengutip kemudian  mengkritisi  pemikiran  Abu  Hanifah  serta  menampilkan pemikirannya  sendiri  yang  disertai  argumentasinya.  Bahkan  sering  pula pendapat  Abu  Yusuf  bersebrangan  dengan  pendapat  Abu  Hanifah.oleh karena  itu,  Abu  Yusuf  dibahasakan  sebagai  seorang  Imam,  karena kepiawaiannya  dalam  menetapkan  hukum  dan  luasnya  kapasitas  ilmu yang  dimilki.  Terlebih  lagi  bila  dilihat  peran  dan  fungsinya  dalam mengembangkan  hukum  dengan  menggunakan  beberapa  perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah.
Pada tahun 166 H/ 782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad.Hal  ini  dilakukan  karena  kondisi  perekonomiannya  tidak mendukung  dalam  menunjang  karier  keilmuannya.Berkat  bimbingan para  gurunya  serta  ditunjang  oleh  ketekunan  dan  kecerdasannya,  Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum.Tidak jarang berbagai pedapatnya dijadikan
acuan dalam kehidupan bermasyarakat.Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al- Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al- Hasan bin Ziyad Al-Lu‟lui, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-
Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung ( Qadhi Al-Qudah ). 35
Ketika Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudah, beliau diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman  dalam  administrasi  keuangan  negara.  Buku  tersebut  dijadikan pedoman  penegakan  hukum,  untuk  menghindari  kezaliman  terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama. 36
Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat , mengerti,  dan  sangat  cepat  menghafal  hadits.  Murid-muridnya  yang sangat  terkenal  adalah  imam  ahmad  bin  hambal  (pendiri  madzhab hambali), imam yahya bin ma‟in (seorang ulama hadits yang terkenal) dan adam ( seorang ulama yang menulis karya ilmiah Kitab Al-Kharraj juga) 37
Karna kepintaran dan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Abu Yusuf  Beliau  berhasil  membuat  karya  karya  tulisannya  yang  berkenaan dengan sosial masyarakat dan agama diantaranya adalah: 38
1. Kitab Al-Atsar yaitu  kitab  yang  menghimpun  hadits-hadits  yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga ayahnya.
2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila
3. Kitab al-Radd  ala  Siyar  al-Auza’i .Kitab  ini  memuat  beberapa pendapat dan pandangan Aabu Yusuf tentang beberapa hukum islam
35 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , h. 232.
36 Euis  Amalia, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  dari  Masa  Klasik  hingga  Kontemporer Jakarta: Gratama Publishing, 2010 h. 117
37 Ir  Adwarman  Karim  SE.MBA.MAEP, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta,  Raja Graphindo Persada,2004, Hlm 36
38 Ahmad  Ifham  Sholihin, Buku  Ppintar  Ekonomi  Syariah ,  Jakarta,  PT  Gramedia  Media Utama, 2010, hlm 5
yang  merupakan  himpunan  dari  kritikan  dan  sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza‟i di seputar perang dan jihad.
4. Kitab Adabu  al-Qadhi .Yaitu  kitab  yang  menjelaskan  tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim(Qadhi)
5. Kitab al-Maharij  fi  al-Haili. Yaitu  kitab  yang  memuat  tentang  kajian biologi,tentang  binatang  binatang  dan  segala  hal  yang  berkaitan dengan itu.
6. Kitab al-Jawami’ .Kitab  ini  lebih  banyak  membahas  tentang pendidikan
7. Kitab al-kharaj .Kitab ini merupakan karya monumental beliau.Selain kitab  ini  memuat  tentang  banyak  masalah-masalah  yang  erat kaitannya  dengan  fenomena-fenomena  sosial,kitab  ini  pun  telah dijadikan  sebagai  panduan  dalam  menentukan  kebijakan perekonomian  pada  masa  dinasti  Abbasiyyah.Terutama  sejak dibawah  pemerintahan  Harun  al-Rasyid.Dengan  kitab  ini  pulalah beliau  dinobatkanmenjadi  faqih  dan  juga  sebagai  tokoh  ekonomi muslim klasik.

## Teori Pajak Abu Yusuf
Latar  belakang  pemikirannya  tentang  ekonomi,  setidaknya  dipengaruhi beberapa  faktor,  baik  intern  maupun  ekstern.Faktor  intern  muncul  dari latar  belakang  pendidikannya  yang  dipengaruhi  dari  beberapa gurunya.Hal  ini  nampak  dari,  setting  social  dalam  penetapan  kebijakan yang  dikeluarkannya,  tidak  keluar  dari  konteksnya.Ia  berupaya melepaskan  belenggu  pemikiran  yang  telah  digariskan  para  pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid. 39 Faktor ekstern,  adanya  system  pemerintahan  yang  absolute  dan  terjadinya
39 Yusuf  al-Qardhawi,  Peran  Nilai  dan  Moral  Perekonomian  (Jakarta:  Rabbani  press: 1997), h.431
pemberontakanmasyarakat  terhadap  kebijakan  khalifah  yang  sering menindas  rakyat.Ia  tumbuhdalam  keadaan  politik  dan  ekonomi kenegaraan  yang  tidak  stabil,  karena  antarapenguasa  dan  tokoh  agama sulit untuk dipertemukan.Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil  dengan  pemikiran  ekonomi  al-Kharaj 40 .Penekanan  terhadap tanggung  jawab  penguasa  merupakan  tema  pemikiran  ekonomi  Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam  surat  panjang  yang  dikirimkannya  kepada  penguasa  Dinasti Abbasiyah,  Khalifa  Harun  Al-Rasyid.Di  kemudian  hari,  surat  yang membahas  tentang  pertanian  dan  perpajakan  tersebut  dikenal  sebagai kitab al-Kharaj 41 .
Abu  Yusuf  cenderung  menyetujui  negara  mengambil  bagian  dari  hasil pertanian  dari  para  penggarap  daripada  menarik  sewa  dari  lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan  hasil  produksiyang  lebih  besar  dengan  memberikan kemudahan  dalam  memperluas  tanah  garapan.Dalam  hal  pajak,  ia  telah meletakan  prinsip-prinsip  yang  jelas  yang  berabad-abad  kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Kesanggupan membayar,  pemberian  waktu  yang  longgar  bagi  pembayar  pajak  dan sentralisasi  pembuatan  keputusan  dalam  administrasi  pajak  adalah beberapa prinsip yang ditekankannya 42
Misalnya  abu  Yusuf  juga  mengangkat  kisah  khalifah  Umar  ibn  Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang arab yang  anti  pajak.  Maka  jangan  sekali-kali  kamu  engkau  jadikan  mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari
40 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 107.
41 Ibid 42 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 158.
mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar  sedekah  dengan  berlipat  ganda  asa  tidak  bernama pajak.Mendengar  hal  itu  pada  mulanya  khalifah  Umar  menolak  usulan ini,  tetapi  kemudian  hari  justru  menyetujuinya,  sebab  di  dalamnya terdapat  unsur  mengais  manfaat  dan  mencegah  mudharat 43 .Sebagai contoh  dalamsentralisasi  pembuatan  keputusan  dalam  administrasi pajak. 44 Dalam bukunya kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi- kondisi untuk perpajakan, yaitu:
1.  Charging  a  justifiable  minimum  (harga  minimum  yang  dapat dibenarkan)
2. No oppression of tax-payers (tidak menindas para pembayar pajak)
3.  Maintenance  of  a  healthy  treasury,  (pemeliharaan  harta  benda  yang sehat)
4.  Benefiting  both  government  and  tax-payers  (manfaat  yang  diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
5.  In  choosing  between  alternative  policies  having  the  same  effects  on treasury, preferring the one that benefits tax-payers (pada pilihan antara beberapa  alternatif  peraturan  yang  memeliki  dampak  yang  sama  pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak 45 Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian.Ia menyarankan agar petugas  pajak  diberi  gaji  dan  perilaku  mereka  harus  diawasi  untuk mencegah  korupsi  dan  praktek  penindasan.Dan  mengusulkan penggantian  system  pajak  tetap  (lumpsum  system)  atas  tanah  menjadi pajak  proporsional  atas  hasil  pertanian.Sistem  proporsional  ini  lebih mencerminkan  rasa  keadilan  serta  mampu  menjadi  automaticstabilizer
43 Op Cit, lihat Euis Amalia hal 121
44 Naili  Rahmawati,  Pemikiran  Ekonomi  Islami  Abu  Yusuf,  makalah  disajikan  pada situspemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2 45 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008), h.107
bagi  perekonomian  sehingga  dalam  jangka  panjang  perekonomian tidakakan berfluktuasi terlalu tajam 46 .
Bagi  Abu  Yusuf  metode  pajak  secara  proporsionaldapat  meningkatkan pemasukan  negara  dari  pajak  tanah  dari  sisi  lain  mendorong parapenanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan: Dalam pandangan saya, system perpajakan terbaik untuk menghasilkanpemasukan  lebih  banyak  bagi  keuangan  negara  dan  yang paling tepat untukmenghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah Pajak pertanian yang proporsional. System ini  akan  menghalau  kezaliman  terhadappara  pembayar  pajak  dan menguntungkan  keuangan  negara 47 .  Sistem  pajak  ini  didasarkan  pada hasil  pertanian  yang  sudah  diketahui  dandinilai,  system  tersebut mensyaratkan  penetapan  pajak  berdasarkan  produksikeseluruhan, sehingga  system  ini  akan  mendorong  para  petani  untuk memanfaatkantanah  tandus  dan  amati  agar  mnemperoleh  bagian tambahan. Dalam menetapkanangka.
Abu  Yusuf  menganggap  system  irigasi  sebagai  landasannya,  perbedaan angkayang diajukannya adalah sebagai berikut :
1. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
2.  30  %  dari  produksi  yang  diairi  secara  artificial  1/3  dari  produksi tanaman  (pohon  palm,  kebun  buah-buahan  dan  sebagainya)  ¼  dari produksi  tanaman  musim  panas.  Dari  tingkatan  angka  di  atas  dapat dilihat  bahwa  Abu  Yusuf  menggunakansistem  irigasi  sebagai  kriteria
46 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: RGP: 2004), h.14- 15
47 Abu  Yusuf,  kitab  Al  kharaj  (Beirut:  Dar  Al  Ma ‟ arif,  1979),  h.  50  Sebagaimana DikutibAdiwarman  Azwar  Karim,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada: 2004),h.245 .
untuk  menentukan  kemampuan  tanah  membayar  pajak,beliau menganjurkan  menetapkan  angka  berdasarkan  kerja  dan  modal yangdigunakan  dalam  menanam  tanaman.  Abu  Yusuf  wrote  too  that  all persons  had  the  right  to  use  water  from  the  greatrivers.  But  if  the  canal excavated  passed  through  land  belonging  to  others,  then  thosewho benefited from this canal might have to pay compensation like a monthly charge(Abu  Yusuf  juga  menjeaskan  bahwa  semua  manusia  memiiki  hak untuk  menggunakanair  dari  sungai  besar  tetapi  jika  kanal  (parit  kecil) digali yang melalui lahan milik Orang lain, kemudian ini dimanfaat dari kanal tersebut harus membayar kopensasi seperti membayar iuran setiap bulan 48 .
Dapat  dilihat  bahwa  pemikiran  Abu  Yusuf  menggambarkan  adanya batasan-batasan  tertentu  bagi  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan harga.  Abu  Yusuf  lebih  banyak  mengedepankan  ra‟yu  dengan menggunakan  perangkat  analisis  qiyas  dalam  upaya  mencapai kemaslahatan  „ammah  sebagai  tujuan  akhir  hukum.  Penting  diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkanmasalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makana dan merekamenghindari kntrol  harga.Kecendrungan  yang  ada  daam  pemikiran  ekonomi adalahmembersihkan  pasar  dari  praktek  penimbunan,  monopoli,  dan pratek korup lainnyadan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan danpenawaran.Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini 49

## Teori Perpajakan dengan  System Wazifah dan Muqosomah.
Wazifah  dan  muqosomah  merupakan  istilah  dalam  membahasakan system  pemungutan  pajak.  Wazifah  memberikan  arti  bahwa  system pemungutan yangditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan
48 Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: KPMG, 2007), h. 186 .
49 Opcit Lihat Adiwarman Karim Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam hal 15
ukuran tingkat kemampuanwajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut denganketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan,  sedangkan  Muqosomah  merupakansystem  pemungutan pajak  yang  diberlakukan  berdasarkan  nilai  yang  tidak  tetap(berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan
dan persentasepenghasilan  atau  pajak  proporsional,  sehingga  pajak  diambil dengan cara yang tidakmembebani kepada masyarakat 50 .
Berkaitan dengan ini Abu Yusuf mengatakan beliau mendapat pertanyaan mengenai  pajak  dan  pengumpulannya  di  Sawad.  Beliau  mengumpulkan pendapat  orang-orang  di  lapangan  dan  mendiskusikanpermasalahan tersebut bersama mereka, dan tak satupun yang gagal dalampelaksanaanya,  kemudian  saya  menanyakan  tentang  kharaj  yang ditetapkan  (tauzif)  oleh  umar  bin  Khatab,  dan  tentang  kapasitas  tanah yang  dikenai  pajak  (wazifah)mereka  (orang-orang  yang  dikumpulkan untuk  bermusyawarah)  tersebutmengungkapkan,  bahwa  belakangan  ini tanah-tanah  subur  lebih  banyak  dibandingkandengan  tanah-tanah  yang tidak subur, dan mereka juga mengungkapkan banyaknyatanah sisa yang tidak  dikerjakan  (nonproduktif)  dan  sedikitnya  tanah  garapan yangdigunakan sebagai subyek kharaj 51 .
Menurut  pandangan  mereka  ,  jika  tanah  yang  tidakdigarap  yang  kami miliki  akan  dikenakan  kharaj  seperti  halnya  tanah  garapan  yangsubur, maka  kami  tidak  akan  bisa  mengerjakan  tanah  atau  lahan-lahan  yang adasekarang,  lantaran  ketidakmampuan  kami  untuk  membayar  kharaj terhadap tanahyang non-produktif tersebut, dan jika tanah tersebut tidak dikelola  dalam  waktuseratus  tahun,  maka  ia  tetap  akan  menjadi  subyek kharaj atau tetap tidak akan pernah digarap selamanya, dan jika memang
50 Opcit Lihat Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam , h. 159 51 M.  Nazori  Majid, Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf  Relevansinya  dengan  Ekonomi Kekinian (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 78
demikian halnya maka bagi orang-orang yangmenggarap tanah ini untuk keperluan  sehari-hari  tidak  bisa  dikenai  kharaj.Konsekuensinya,  saya menyadari  bahwa  biaya  yang  tetap  dalam  hal  ini.  Abu  Yusuf  dalam membenahi  system  perekonomian,  ia  membenahimekanisme  ekonomi dengan  jalan  membuka  jurang  pemisah  antara  kaya  dan miskin.Membangun  fleksibilitas  social  Problematika  muslim  dan  non- muslim  juga  tidak  lepas  dari  pembahasan  AbuYusuf,  yaitu  tentang kewajiban  warga  negara  non-Muslim  untuk  membayar  pajak.Abu  Yusuf memandang  bahwa  warga  Negara  sama  dihadapan  hukum, sekalipunberagama non-Islam 52 .
Dalam  hal  ini  Abu  Yusuf  membagi  tiga  golongan  orang  yangtidak memiliki  kapasitas  hukum  secara  penuh,  yaitu  Harbi,  Musta ‟ min,  dan Dzimmi.Kelompok Musta ‟ min dan Dzimmi adalah kelompok asing yang berada  diwilayah  kekuasaan  Islam  dan  membutuhkan  perlindungan keamanan  dari  pemerintahIslam,  serta  tunduk  dengan  segala  aturan hukum yang berlaku. 53
Perhatian  ini  diberikanAbu  Yusuf  dalam  rangka  memberi  pemahaman keseimbangan dan persamaan hakdan juga mekanisme penetapam pajak jiz ‟ ah.  Pembayaran  jiz ‟ ah  oleh  non-muslim,  bukanlah  sebagai  hukuman atasketidakpercayaan  mereka  terhadap  Islam,  sebab  hal  iti  bertentangan dengan al-Qur ‟ an(2): 256 ; tidak ada paksaan dalam agama. Jiz ‟ ah tidak diberlakukan  bagi  perempuan,anak-anak,  orang  miskin  dan  kalangan tidak  mampu.Bagi  yang  tidak  mampumembayar,  mereka  juga  wajib dilindungi  dan  disantuni.  Berkaitan dengan  jiz ‟ ah  ini,  Abu  Yusuf  secara khusus  membahasnya  yangditujukan  kepada  Harun  al-Rasyid.Beliau mengatakan  “siapa  saja  yang  memaksawarga  yang  bukan  muslim,  atau meminta  pajak  kepada  mereka  di  luar  kemampuannya,  maka  aku
52 Ibid
53 Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar Al-Fikri, 1986), h. 252.
termasuk  golongannya.  Jiz ‟ ah,  jika  dihadapkan  padakonteks  realitas social  ekonomi  masyarakat,  maka  pertimbangan  persentaseberdasarkan pendapat  Abu  Yusuf  di  atas  kiranya  lebih  mengarah  pada tingkatkeseimbangan  dan  nilai-nilai  keadilan  yang  manusiawi,.Hal  ini dilakukan  sebagaiukuran  material  dan  kemampuan  masyarakat  dalam menunaikan kewajibannyasebagai warga Negara.Pemahaman fleksibilitas yang  dibangun  Abu  yusuf  jugaterlihat  dari  sikapnya  yang  toleran  pada non-Muslim  dalam  memberi  izin  melakukantransaksi  perdagangan  di wilayah kekuasaan Islam.
Penekanan  abu  yusuf  atas  pekerjaaan  umum,  seperti  dalam  bidang penyediaan sarana irigasi dan jalan raya. Dia juga menyarankan sejumlah aturan  dalam  halpengukuran  jaminan  pembangunan  untuk  memajukan sektor pertanian.. Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang,  seperti  membangunjembatan  dan  bendungan  serta  menggali saluran-saluran  besar  dan  kecil.Ketika  16  Abu  Yusuf,  kitab  Al  kharaj (Beirut:  Dar  Al  Ma ‟ arif,  1979),  h.  48  Sebagaimana  DikutibAdiwarman Azwar  Karim,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada:  2004),h.252..  17  Abu  Yusuf,  kitab  Al  kharaj  (Beirut:  Dar  Al Ma ‟ arif,  1979),  h.  49  Sebagaimana  DikutibAdiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada: 2004),h.253.
Relevansi  konsep Pajak menurut Abu Yusuf di Indonesia
Menurut  UU  No  28  Tahun  2007,  pasal  1,  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi
sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. 54 Pajak  merupakan penerimaan  negara yang paling besar dibandingkan penerimann lainnya. Lebih  dari  70%  penerimaan  negara  berasal  dari  pajak  jika  melihat  data statistik  yang  dikeluarkan  oleh  BPS  rentang  tahun  2007  sampai  tahun 2014. 55

## Tarif Proporsional atau muqasamah
Bagi  Abu  Yusuf  metode  pajak  secara  proporsional  dapat  meningkatkan pemasukan  negara  dari  pajak  tanah  dari  sisi  lain  mendorong  para penanam  untuk  meningkatkan  produksinya.  Dan  mengusulkan penggantian  sistem  pajak  tetap  (lumpsum  system)  atas  tanah  menjadi pajak  proporsional  atas  hasil  pertanian.  Sistem  proporsional  ini  lebih mencerminkan  rasa  keadilan  serta  mampu  menjadi automatic stabilizer bagi  perekonomian  sehingga  dalam  jangka  panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam .56 Menurut pendapat di  atas  Abu  Yusuf  menginginkan  ada  rasa  keadilan  bagi  seluruh  warga negara.  Tarif  pajak  yang  digunakan  di  Indonesia  beragam,  ada  tarif progresif  yang  diterapkan  pada  PPh,  ada  juga  tarif  proporsional   yang diterapkan pada PBB dan PPN.

## Sistem Pemungutan Pajak Qabalah atau Self Assesment
Menurut  casavera  pemungutan  pajak  di  indonesia  dengan  prinsip self assesment, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang, kepercayaan dan  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak yang  harus  dibayar. Self  assesment menurut  Basri  dan  Munandar  ikut menyuburkan praktek korupsi pajak  di indonesia, jika suatu perusaahan membayar  pajak  yang  jumlahnya  terlalu  kecil  dibandingkan  dengan
54 UU No 28 Tahun 2007, pasal 1
55 http://www.bps.go.id/2015/ dikutip 27September 2017.
56 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam , Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 107.
penampilannya,  maka  petugas  pajak  yang  menanganinya  bisa  dengan mudah cuci tangan, yakni hitungan pajak dbuat sendiri oleh perusaahaan. Dalam kitab  Al  kharaj Abu  Yusuf  menjelaskan  sistem  yang  berlaku sebelumya
adalah sistem Qabalah. 57 Yaitu sistem
pemungutan kharaj dimana  seseorang  dari  masyarakat  mengajukan dirinya  kepada  pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  dalam pemungutan kharaj di wilayahnya. Cara ini seperti dijelaskan Abu Yusuf hanya  akan  menimbulkan  kezaliman  di  masyarakat  karena  orang  yang mendapat  tugas  memungut  pajak  suka  meminta  di  luar  kewajiban seharusnya. Solusinya menurut Abu Yusuf, pemerintah harus pempunyai lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamya terdapat petugas pajak yang profersional.
Sistem yang ditawarkan oleh abu yusuf masih sangat relevan diterapkan pada  jaman  sekarang,  apalagi  dengan  sistem self  assesment yang diterapakan  di  Indonesia  memungkinkan  terjadinya  kecurangan  oleh wajib  pajak,  sejarah  mencatat  sampai  tahun  1967  Indonesia menerapkan official  assessment   atau  petugas  pajak  yang  aktif  mencari wajib pajak. 58

## PBB atau Kharaj
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pertama  kali  diatur  dalam  UU  no  12  tahun 1985, kemudian diubah di dalm UU no 12 Tahun 1994.Di dalam PBB ada yang  namanya  NJOP  atau  Nilai  Jual  Objek  Pajak  yaitu  harga  rata-rata yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli  yang  terjadi  secara  wajar.NJOP dijadikan  dasar  pengenaan  pajak  yang  setiap  tiga  tahun ditentukan oleh
57 Faisal  basri,  2009.  Lanskap  ekonomi  indonesia  kajian  dan  renungan  atas  masalah- masalah  struktural,  transformasi  baru  dan  prosfek  perekonomian  indonesia.  Jakarta: kencana Perdana Media Grup. hlm 38.
58 Ahmad  Muti,  Keuangan  Publik  Islam  menurut   kitab  Al  kharaj  abu  yussuf relevansinya dengan APBN,Jakarta : UI,2007. Hlm 151.
menteri  keuangan. 59 Jika  dibandingkan  dengan  kharaj  yang  ditulis  abu yusuf  maka  PBB  mempunyai  perbedaan,  kalau kharaj itu  untuk  lahan pertanian sementara PBB untuk semua jenis tanah.
Perbedaan lainnya adalah pada hukum asal kharaj yaitu pengenaan pajak tanah  yang  dikelola  oleh  orang  kafir  yang  kalah  di  dalam  perang  dan tidak memilih masuk islam, maka wajib pajaknya orang kafir. Kalau PBB semua warga negara yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan.
Adapun  tarif  dari  PBB  adalah  adalah  0,5%  dari  objek  pajak sedangkan kharajdengan  menggunakan  sistem masahah yaitu  1  dirham ditambah dengan 26,112 kg gandum. Apabila dengan sistem muqasamah  yaitu  2/5  jika  irigasi  atau   1/5,5  jika  membutuhkan biaya. 60 Jika  konsep  pajak kharaj yang  dikemukan  abu  yusuf  dengan sistem  muqasamah,   diterapkan  di  Indonesia  dengan  karakter  negara agraris  maka  penerimaan  negara  dari  pajak  sektor  pertanian  sangat potensial. 61

## Bea Cukai atau Usyur
Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang   berupa  lalu  lintas  barang  dan  perbuatan  lainnya  atas  ketentuan peraturan  dan  undang-undang.  Cukai  adalah  pungutan  negara  yang dikenalkan  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang, yaitu barang-barang yang dalam  pemakaiannya  perlu  dibatasi  atau  diawasi,  maka  atas  barang- barang tersebut telah melekat hak-hak negara. 62
59 Opcit Lihat Casavera, Perpajakn Hal 231 60 Opcit Lihat Casavera, Perpajakn Hal 232
61 Opcit Lihat Ahamd Muti Keuangan Publik Islam menurut  kitab Al kharaj abu yussuf relevansinya dengan APBN, jakarta : UI,. Hlm 145
62 Opcit Casavera, Perpajakan Yogyakarta  .hlm 235
Pajak  bea  cukai  dalam  istilah  abu  yusuf  adalah usyur, usyur petama  kali dilakukan ketika khalifah umar bin khatab. Pada waktu itu Musa Al-Asari menulis  surat  kepada  khalifah  umar  tentang  pedagang  kaum  muslim yang  mendatangi  wilayah   kafir  harbi  dikenakan  usyur   1/10.  Maka khalifah memerintahkan Abu Musa untuk mengambil jumlah pajak yang sama  dari  mereka,  dari  ahli dzimih 5%  dan  dari  pedagang  muslim  2,5% dengan  batas  minimal  barang  mencapai  200  dirham 63 Dilihat  dari relevansinya usyur dengan bea cukai pada jaman modern ini maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :
(1) usyur adalah  bentuk  pajak  barang  niaga  yang  dibayarkan  kepada negara dengan tujuan atas perlindungan dan kemaslahatan umum,
(2)  usyur  merupakan  bentuk  pajak  yang  melihat  pribadi  pemiliknya, sebab  jumlah  yang  dikenakan  akan  berbeda  sesuai  dengan  agamanya, berbeda  dengan  pajak  bea  cukai  pada  saat  ini  yang  tidak  melihat  sisi agama  pemiliknya  dalam  hal  ini  pajak  yang  dikenakan  usyur  untuk muslim,  bukan  hanya  menjadi  pajak  tetapi  juga  zakat  atas  barang niaganya.
(3)  usyur  adalah  bentuk  pajak  tidak  langsung,  karena  ia  dikenakan  atas barang  perniagaan  yang  pembayarnnya  dilakukan  di  pos  perbatasan negara  baik  di  pintu  masuk  maupun  di  pintu  keluar  sebagaimana  pajak bea cukai saat ini.
(4)  usyur  ialah  pajak  nominal,  yang  dihitung  dengan  ukuran  kadar tertentu yaitu sebesar 200 dirham sebagai batas minimal, berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagaian barang dagangan dengan standar barang yang lain. 64
63 Opcit Lihat Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam menurut  kitab Al kharaj abu yussuf relevansinya dengan APBN, jakarta : UI,. Hlm 145
64 OpCit  lihat Ahmad  Muti,  2007  Keuangan  Publik  Islam  menurut   kitab  Al  kharaj  abu yussuf  relevansinya dengan APBN, jakarta : UI,. Hlm 155

## Barang Tambang atau Rikhaj
Undang-undang  No.  4  tahun  2009  tentang  pertambangan  mineral  dan batu  bara  pasal   Pasal  129  menyebutkan  Pemegang  Operasi  Produksi untuk  pertambangan  mineral  logam  dan  batubara  wajib  membayar sebesar  4%  (empat  persen)  kepada  Pemerintah  dan  6%  (enam  persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.[34] Sehingga  pajak  untuk  pertambangan  sebesar  10  %.  Jika dilihat  dari  pendapat  abu  yusuf  bahwa  pertambangan  sama  dengan hukum rikhaj maka  seharusnya  pajak  pertambangan  di  indonesia  20% dari keuntungan bersih, karena rikhajmempunyai tarif 1/5.
Indonesia  kaya  akan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  baik  di  darat ataupun  di  laut,  di  indonesia  terdapat  ladang  gas  bumi,  minyak,  emas, perak,  timah  dan  lainya.  Maka  sudah  sepantasnya  rakyat  merasakan kemakmuran  negara  ini  sesuai  dengan   UUD  1945  pasal  33  Ayat  3. BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola sumber daya alam  yang melimpah di negara ini, maka sepantasnya BUMN dan BUMN memberikan royalti sepenuhnya kepada negara, bukan sebaliknya membebani negara dengan sering merugi. 65
BUMS  atau  Badan  Usaha  Milik  Swasta  khusunya  yang  mengeloala keakayaan  alam  berupa  pertambangan  di  indonesia  seperti  perusahaan- perusaahan  yang  dimiliki  asing  saharusnya  dibebankan  pajak  sebesar 20%,  apalagi  sebagian  besar  perusaahan  asing  pemiliknya  orang  non muslim. Jika pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan menurut Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampai target,dan mungkin saja terjadi surflus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu defisit.

## Penutup
Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  mensejahterakan  rakyat sebagaiman  tertuang  di  dalam  tujuan  negara  yang  terdapat  dalam pembukaan UUD 1945. Islam sangat konsen dengan kesejahteraan umat, hal  ini  sudah  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhamad,  para  sahabat,  maupun khalifah islam yang memerintah ketika Islam jaya di jazirah arab.
Di dalam usaha mensejahterakan rakyat tentunya perlu biaya, pemerintah harus mencari potensi penerimaan negara.Pajak merupakan potensi yang sangat  besar  di  dalam  penerimaan  negara.   Pemerintah  harus  bisa menerapkan  pajak  yang  memberikan  rasa  adil  kepada  seluruh  warga negara.
Maka dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Tarif pajak muqasomah yang  dikemukakan  oleh  Abu  Yusuf  atau  Tarif  pajak proposional  sudah  diterapkan  di  indonesia.  seperti  pajak  PBB  dan  PPN, namun  penerapannya  di  Indonesia  masih  belum  menyeluruh  di  semua pajak  pertanahan  (2).  Sistem self  assesment yang  diterpkan  di  indonesia hampir  sama  dengan Qabalah yang  dijelaskan  oleh  Abu  Yusuf,  akan tetapi  penggunaan  sistem self  assessment  dibatasi  oleh  pemerintah, khusus  untuk  perusaahan  besar  alangkah  baiknya  menggunakan sistem official  assesment (3).  Pajak Kharaj   yang  berdasarkan  tingkat kesuburan,   di  indonesia  sama  dengan  PBB  yang  berdasarkan  luas wilayah  dan  NJOP.  Kalau kharaj  diterapkan  di  indonesia  maka  potensi pajak  dari  PBB  lebih  besar  karena  Indonesia  negara  agraris.  (3). Usyur diterapkan di Indonesia dengan adanya bea cukai, tetapi dengan tidak ada pembeda  hanya  berdasarkan  kepemilikan  objek  pajak  (4).Pemerintah dituntut  bukan  hanya  intensifikasi  pajak  saja,  tetapi  pemerintah  juga harus  berani  ekstensifikasi  dan  diversifikasi  pajak,  terutama  bidang pertambangan  yang  punya  potensi  sangat  besar.   Banyak  perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam indonesia, tetapi mereka membayar
pajak  relatif  kecil.  Karena  pajak  pertambangan  sama  dengan rikhaj yaitu 1/5.

## Daftar Pustaka
Abdul Azis Dahlan,  Ensiklopedi  Hukum  Islam  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 1997
Abu  Yusuf,  kitab  Al  kharaj  (Beirut:  Dar  Al  Ma ‟ arif,  1979),  h.  50 Sebagaimana  Dikutib Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004
Adiwarman Azwar Karim, 2008 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada hal
Ahmad  Warson  Munawir,  Al-Munawir:  Kamus  Arab  –  Indonesia, Yogyakarta: Pon. Pes.Al-Munawir, 1984,
Al-Khatib Al-Baghdady, Tarikh Al-Baghdad Beirut: Dar Al-Fikri, 1989.
Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010),.
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Casavera, Perpajakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Faisal  basri,  2009. Lanskap  ekonomi  indonesia  kajian  dan  renungan  atas masalah-  masalah  struktural,  transformasi  baru  dan  prosfek perekonomian indonesia. Jakarta: kencana Perdana Media Grup
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) http://www.bps.go.id/2015/
Ibrahim Hosen, Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat  dan  Pajak,ed.  Wiwoho  dkk,  Jakarta:  Yayasan  Bina Pembangunan, cet 1, 1991
Irfan Mahmud Ra‟ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab,
Yogyakarta:Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990,
M.  Abdul  Mannan,  Teori  &Praktek  Ekonomi  Islam,  Jakarta:  PT.  Dana Bhakti Wakaf, 1993,
Menurut Islam Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Intermasa, cet. 1, 1988,
Mustafa  Edwin,  Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam  (Jakarta:  KPMG, 2007)
Naili  Rahmawati,  Pemikiran  Ekonomi  Islami  Abu  Yusuf,  makalah disajikan  pada  situs  pemikiran  ekonomi  abu  yusuf,  03  rabiul  awal 1431  H,  mataram,  h.  1-2  P3EI  UII  Yogyakarta,  Ekonomi  Islam (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008)
Phillip K. Hitti, History of The Arab London: Macmillan,
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI),  Ekonomi Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta PT. Rajagrafindo Persada,
Rodney Wilson, “Islamic Business Theory and Practice”, (terj.) J.T. Salim,
Bisnis Islam
UU No 28 Tahun 2007, pasal 1
Yusuf  al-Qardhawi,  Peran  Nilai  dan  Moral  Perekonomian  (Jakarta: Rabbani press: 1997), h.431