KEDUDUKAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS SEBAGAI PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  PERDATA  DI  INDONESIA  TERKAIT

## AKTA YANG DIBUATNYA
POSITION AND RESPONSIBILITY OF NOTARY AS A PARTY TO THE RESOLUTION OF CIVIL DISPUTES IN INDONESIA RELATING TO THE DEED
Anita Afriana a

## ABSTRAK
Peran  notaris  sangat  krusial  dewasa  ini  digunakan  oleh  para  pihak yang ingin membuat beragam perjanjian, dengan alasan akta notaris yang  bersifat  otentik  dianggap  masyarakat  lebih  terjamin  kekuataan hukumnya  daripada  akta  dibawah  tangan.  Namun  dalam  praktik, acapkali  ditemukan  adanya  suatu  akta  notaris  digugat  untuk dimintakan pembatalan di muka pengadilan yang disebabkan karena kesalahan dari  para  pihak yang tidak  sepakat dan tidak jujur dalam memberikan  keterangannya  terhadap  notaris,  atau  kesalahan  dari notaris  itu  sendiri  baik  karena  kelalaiannya  maupun  karena kesengajaan.  Penulisan  artikel  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dengan tujuan  untuk  melihat  kedudukan  notaris  di  pengadilan  terkait penyelesaian sengketa baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara maupun  dari  kedudukan  akta  otentik  yang  dihasilkannya  serta tanggung  jawab  dari  notaris/PPAT  yang  dianggap  telah  melakukan kesalahan  ketika  memberikan  jasanya  yang  lebih  lanjut  dianggap merugikan pihak ketiga. Hasil menunjukkan bahwa dalam hal timbul permasalahan dikemudian hari atas terbitnya akta otentik yang dibuat oleh notaris, tidak serta merta notaris dapat ditarik sebagai pihak yang bersalah  yang  mengakibatkan  persengketaan  tetapi  harus  dilihat sejauhmana  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  notaris,  apakah ada kesalahan/tidak, pelanggaran terhadap kode etik dan atau UUJN. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dalam sengketa perdata, notaris  dapat  saja  berkedudukan  sebagai  pihak  antara  lain  Tergugat jika  dirasa  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga merugikan pihak lain, sebagai Turut Tergugat, atau saksi. Tanggung jawab  notaris/PPAT  tergantung  dari  kedudukannya  dalam penyelesaian sengketa, namun pada intinya mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana,
maupun administratif.
Kata kunci: notaris; perdata; sengketa; tanggung jawab.
a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: anita.afriana@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 29 Mei 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.250
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The role of a notary today is crucial for the parties who wish to make variety of agreements, due to authentic notarial deed is considered to be more secure for the society than the legal power of the deed under the hand. Nevertheless, in practice it is frequently discovered the presence of a notarial deed being sued to be requested for cancellation  before the court due to the fault of the parties who disagree and dihonest in his statement to  the  notary,  or  the  fault  of  the  notary  him/herself,  either  for  negligence  or  willful  misconduct.  This article/is  an  analytical  descriptive  study,  in  order  to  see  the  position  of  the  notary  in  the  process  of examination of dispute in court either as a person in his/her capacity as a state official or from the positions of the authentic deed made are often the source of disputes and and responsibility of the notary who is deemed to have made mistakes during undertaking further work that is considered detrimental to the third party. In terms of any problems that might arise in the future on the publication of an authentic deed made by the notary, the notary may not necessarily be drawn as the guilty party which  caused the disputes, yet to be seen how far the offense has been committed by a notary, whether there is an error/not, a violation of the code of ethics and or the Law Number 2 of 2014 on the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN). In the dispute resolution in court on civil disputes, notaries can hold the position as the other party such as  Defendant,  if deemed to have  committed an unlawful act to the detriment of others, as a co- defendant,  or  witness.  The  responsibility  of  a  notary/PPAT  depends  on  his/her  position  in  dispute resolution, but in essence, they are responsible for their actions, whether civil, criminal or administrative.
Keywords: notary; dispute; private; responsibility

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  hukum  baik terhadap  dirinya  sendiri  maupun  bagi  orang  lain  yang  didasarkan  kepada  nilai-nilai baik  bagi  dirinya  sendiri  maupun  bagi  orang  lain  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai kebiasaan  dan  norma  yang  tumbuh  bersamaan  dengan  perkembangan  masyarakat. Setiap  individu  yang  sudah  tergabung  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tentu  tidak akan  terlepas  dari  apa  yang  dinamakan  tanggung  jawab.  Siapa  dan  dimana  saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun yang telah dilakukan tidak lepas dari suatu tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang tentunya  selain  tanggung  jawab  yang  seseorang  pegang,  individu  tersebut  juga memiliki kewenangan, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum.
Dengan adanya suatu hal yang menyangkut perlindungan nasib seseorang, maka tanggung  jawab  yang  berat  diletakkan  di  atas  bahu  anggota  profesi  hukum  yang bersangkutan.  Hal  ini  tidak  hanya  menyangkut  kepentingan  pribadi  tetapi  juga kepentingan umum. Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu, terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas,
agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan.
Kedudukan notaris yang merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak terlepas dari permasalahan yang berujung pada terjadinya konflik. Konflik  akan  berkembang  menjadi  sengketa  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain 1 . Konflik  maupun  sengketa  dapat  dihindari  apabila  dalam  suatu  perbuatan  hukum didasarkan  pada  kelengkapan  surat  atau  dokumen  yang  memiliki  kekuataan  hukum sebagai bukti. Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan para pihak yang dibuat dengan dilengkapi tanda tangan tanpa legalitas pejabat yang berwenang (akta dibawah tangan) maupun berupa akta otentik.
Akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  terkuat,  terpenuh  serta  mempunyai peranan  yang  penting  pada  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat sebagai kebutuhan pembuktian tertulis terhadap peristiwa hukum, baik dalam bidang ekonomi  maupun  sosial 2 .  Alat  bukti  otentik  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yaitu  sebagai  alat bukti  paling  akurat  dan  tinggi  nilainya  dalam  pembuktian,  dalam  hubungan  bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya. 3
Lembaga  yang  dibuat  dan  diciptakan  oleh  negara  dalam  penataan  hukum diantaranya  adalah  Lembaga  Kenotariatan  dengan  menempatkan  notaris  sebagai pejabat umum yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pembuataan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.
Perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan bukti tertulis yang kemudian hal  tersebut  dituangkan  dalam  akta  otentik  merupakan  bukti  otentik  yang  memuat kebenaran formil tentang adanya suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh seseorang.  Perbuatan  hukum  tersebut  menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban terhadap orang yang melakukannya, menjamin kepastian hukum dan pembuktian atas perbuatan hukum tersebut. Kemudian dengan semakin meningkatnya perkembangan
1 Dewi Tuti Muryati dan B. Dini Heryanti, (2011). “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, Jurnal Dinamika Sosbud , Vol.13, No. 1, Juni hlm. 49.
2 A Kohar, (1983). Notaris Dalam Praktik Hukum , Bandung: Alumni, hlm 64-66.
3 Suyitno LS, (2007). Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Makalah disampaikan pada Kongres IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Up Grading Refreshing Course, Surabaya, 30-31 Agustus-1 September 2007), hlm. 1.
hukum dan kebutuhan masyarakat yang menuntut akan kepastian hukum suatu hal, terkhusus dalam hal pembuktian tertulis berupa akta otentik pada era globalisasi ini, maka  diharapkan  hal tersebut menjadi suatu  perhatian  khusus,  sehingga  diharapkan dapat menghindari terjadinya suatu sengketa yang terjadi diantara para pihak, sehingga menimbulkan  tidak  adanya  suatu  kepastian  hukum  di  dalam  masyarakat.  Sengketa yang terjadi timbul karena adanya ketidaksesuaian kepentingan para pihak, sehingga dengan adanya akta otentik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan seperti itu.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  menyebutkan “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUJN.”  Notaris  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Menteri  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  bidang kenotariatan  yaitu  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  namun  Notaris  tidak menjadi  subordinasi  dari  pemerintah  dan  bersifat  mandiri.  Notaris  tidak  dapat diintervensi oleh pemerintah dalam menjalankan tugas jabatan.
Notaris  sebagai  pejabat  publik  berbeda  dengan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara. Perbedaannya  terletak  pada  produk  yang  dihasilkan.  Produk  akhir  notaris  sebagai pejabat  publik  adalah  akta  otentik  yang  terikat  dalam  ketentuan  hukum  perdata, terutama dalam pembuktian.
Akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di Peradilan Umum, sedangkan sengketa dalam Hukum Administrasi Negara diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara.
Notaris merupakan wakil pemerintah yang membantu dan melayani masyarakat yang  memerlukan  jasa  dalam  pembuatan  akta  otentik  sebatas  masih  menjadi kewenangannya. Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan salah satu kewenangan Notaris, yaitu:
“Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  atau  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  untuk  dinyatakan  dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta”.
Pembuatan akta otentik diserahkan kepada Notaris sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada orang lain oleh undang-undang. Notaris dapat mempunyai kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berbeda, misalnya  saja  kewenangan  notaris  ditentukan  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT), yaitu dalam proses Rapat Umum Perseroan Terbatas ( RUPS), dihadiri pula oleh notaris guna mencatat segala aktifitas RUPS agar memenuhi ketentuan undang-undang sehingga segala yang diputuskan dalam RUPS tersebut mengikat bagi PT. Hasil rapat dalam RUPS tersebut selanjutnya akan dibuatkan risalah  rapat  atau  risalah  RUPS  atau  akta  berita  acara  rapat.  Notaris juga  berwenang membuat risalah lelang, membuat perjanjian perkawinan yang para pihaknya tunduk pada  ketentuan  BW  maupun  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dan kewenangan  membuat  perjanjian  lainnya.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  sudah tentu sebagai notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  peran  notaris  sangat  krusial  dewasa  ini digunakan oleh para pihak yang ingin membuat beragam perjanjian, dengan alasan akta notaris yang bersifat otentik dianggap masyarakat lebih terjamin kekuataan hukumnya daripada  akta  dibawah  tangan.  Hal  ini  sangat  beralasan  mengingat  Akta  Notaris termasuk kedalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  “syarat  akta  otentik  adalah  di  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang- undang, dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum”.
Pembuatan  akta  notaris  harus  berdasarkan  perintah  peraturan  perundang- undangan dan keinginan para pihak. Notaris yang membuat akta tidak berkedudukan sebagai  pihak  bersama-sama  para  penghadap  yang  namanya  tercantum  dalam  akta. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut Akta Relaas , yang berisi uraian Notaris mengenai hal  yang  dilihat  dan  disaksikan  Notaris  sendiri  atas  permintaan  para  pihak,  agar tindakan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.
Pada hakikatnya, akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, dan notaris menuangkannya bahwa apa yang termuat  dalam  akta  otentik  telah  dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak  dari  para pihak,  kemudian  membacakannya  sehingga  jelas  isi  dari  akta  notaris  tersebut  yang disertai dengan memberikan akses informasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait  terhadap  para  pihak  yang  membuatnya.  Oleh  sebab  itu,  para  pihak  dapat
menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak mengenai isi akta yang akan ditandatanganinya. 4
Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum merupakan lembaga  yang  tidak  boleh  terlepas  dari  rambu-rambu  yang  harus  ditaatinya.  Salah satunya  adalah  peraturan  tentang  persyaratan  untuk  dapat  diangkat  sebagai  notaris, yaitu  meliputi  pengetahuan  hukum  dan  ilmu-ilmu  lainnya,  khususnya  keahlian dibidang ilmu kenotariatan yang harus dikuasai secara integrasi oleh notaris, sehingga lancar  dalam  merancang,  menyusun,  dan  membuat  berbagai  akta  otentik.  Dengan demikian susunan bahasa, teknik yuridisnya rapi, baik, dan benar.
Syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dalam  UUJN  dan  peraturan  perundang- undangan lain yang umum mengatur tentang kewajiban notaris yang harus dipenuhi, agar  akta  yang  dibuatnya  mempunyai  otensitas,  karena  fungsi  notaris  bukan  hanya sekedar  mencatat  dan  membuat  alat  bukti  mengenai  perbuatan  hukum  pihak-pihak yang dicantumkan dalam akta saja, melainkan juga untuk mengupayakan agar urusan yang dipercayakan kepadanya dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. 5
Dalam  praktik,  masih  ditemukannya  adanya  suatu  akta  notaris  digugat  untuk dimintakan  pembatalan  di  muka  pengadilan  yang  disebabkan  karena  kesalahan  dari para  pihak  yang  tidak  sepakat  dan  tidak  jujur  dalam  memberikan  keterangannya terhadap  notaris,  atau  kesalahan  dari  notaris  itu  sendiri  baik  karena  kelalaiannya maupun  karena  kesengajaan.  Salah  satu  contoh  kasus  yang  terjadi  adalah  notaris membuat akta risalah RUPS dengan memalsukan tanda tangan, atau akta jual beli yang mana notaris tahu adanya data yang tidak jujur dari pihak penghadap. Terlepas dari kesengajaan atau keikutsertaan notaris atau adanya kelalaian notaris, pada prinsipnya notaris/PPAT menurut UUJN hatus bertindak secara saksama.
Akta notaris  yang  memiliki  kekuataan  hukum  sempurna  untuk  membuktikan adanya  perbuatan  hukum,  dalam  praktik  sering  menjadi  sumber  konflik  bahkan sengketa.  Tidak  jarang  kita  temukan  misalnya  ada  2  (dua)  akta  berlainan  yang menerangkan satu perbuatan yang sama. Dalam konteks perdata yang berkaitan dengan hak dan kebendaan, keadaan tersebut seringkali berujung pada penyelesaian sengketa
4 Habib  Adjie,  (2009). Hukum  Notaris  Indonesia ( Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris ), Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 16-19.
5 Komar Andasasminta, (1983). Notaris Selayang Pandang , Alumni: Bandung, hlm. 15.
di pengadilan, karena keberadaan akta otentik tersebut dianggap merugikan hak salah satu pihak.
Berbicara mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan, maka yang digunakan sebagai  sumber  Hukum  Acara  Perdata  adalah  ketentuan  HIR  yang  berlaku  untuk wilayah Jawa dan Madura dan RBg untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai  hukum  formal  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  di pengadilan, terdapat tahap-tahap yang digunakan dalam proses beracara  dan bersifat memaksa,  mulai  dari  mengajukan  gugatan,  proses  jawab-menjawab,  pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Pembuktian merupakan tahapan yang terpenting sebelum hakim  memberikan  putusan,  karena  masing-masing  pihak  wajib  membuktikan  dalil- dalil  yang  dikemukakannya  dalam  memori  yang  disampaikan  ke  persidangan,  yaitu memberi  keyakinan  kepada  hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang dikemukakan  dalam  suatu  persidangan 6 .  Salah  satu  tugas  hakim  ialah  menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus  terbukti  di  muka  hakim  dan  tugas  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim 7 .
Fungsi  pembuktian  adalah  berusaha  memberikan  kepastian  tentang  kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim 8 , karenanya hakim akan selalu berpedoman pada hasil pembuktian dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi terpenting dalam jalannya persidangan di pengadilan, sebagaimana  dinyatakan  pula  oleh  Efa  Laela  Fakhriah  bahwa  tahapan  pembuktian menjadi sangat penting karena kedua pihak mengajukan bukti-bukti yang mendukung pernyataan  para  pihak  sebelumnya 9 .  Namun  demikian,  A  Pitlo  berpendapat  bahwa bukti di dalam hukum tidak pernah akan mencapai kebenaran yang mutlak, akan tetapi hanya akan mencapai kebenaran yang relatif. 10
Berkaitan  dengan  pembuktian,  akta  otentik  yang  salah  satunya  merupakan produk  notaris,  dijadikan  sebagai  alat  bukti  tertulis  dalam  penyelesaian  sengketa
6 Subekti, (1991). Hukum Pembuktian , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7.
7 Anita  Afriana,  et.all  (2020).  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Dimensi  Penyelesaian  Sengketa,  Bandung:  Global Sinergi, hlm. 40.
8 Bahtiar Effendi dkk, (1991). Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 50.
9 Efa  Laela  Fakhriah,  (2015). “Perkembangan  Alat  Bukti  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Acara Perdata , Vol 1 No. 2
10 Bambang Waluyo, (1992). Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
perdata, demikian pula kedudukan dari notaris yang membuat akta tersebut seringkali pula  dijadikan  sebagai  pihak  (tergugat  atau  turut  tergugat)  atau  saksi  dalam pemeriksaan perkara perdata oleh hakim di pengadilan.
Artikel  ini  lebih  lanjut  akan  meninjau    kedudukan  notaris  dalam  pemeriksaan sengketa di pengadilan baik sebagai pribadi dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara maupun  dari  kedudukan  akta  otentik  yang  dihasilkannya  acapkali  menjadi  sumber persengketaan.  Secara  teori akta  otentik  dapat saja  tergradasi menjadi akta  di bawah tangan jika syaratnya tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam UUJN. Demikian pula akan  dilihat  bagaimana  tanggung  jawab  dari  notaris  yang  dianggap  dalam  beberapa kasus  telah  melakukan  kesalahan  ketika  melakukan  pekerjaannya  yang  lebih  lanjut dianggap merugikan pihak ketiga.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  cara  menjabarkan kedudukan notaris sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dengan menguraikan teori-teori yang relavan berikut peraturan perundang-undangan. Sebagai  bagian  dari  penelitian  hukum  maka  metode  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif, yang mengedepankan data sekunder berupa teori, asas, dan kaidah hukum.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Notaris  adalah  salah  satu  pejabat  negara  yang  perannya  sangat  dibutuhkan  di masa  sekarang.  Saat  ini,  masyarakat  tidak  lagi  hanya  mengenal  perjanjian  yang didasarkan  atas  kepercayaan  satu  sama  lain.  Setiap  perjanjian  yang  dilakukan  oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang  mereka  lakukan.  Karena  itulah,  kedudukan  notaris  menjadi  semakin  penting dewasa ini.
Notaris  juga  memiliki  kewenangan  tersendiri  yag  tidak  dimiliki  oleh  pejabat negara lainnya. Para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada UUJN, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi kewenangan dan kewajibannya, serta  larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya.
Notaris  wajib  mengetahui  batasan  yang  dimilikinya,  begitu  pula  kewajiban  serta larangan yang tidak boleh dilakukan.
Substansi  akta  notaris  merupakan  formulasi  atas  keterangan  pernyataan  dari keinginan para penghadap yang dikemukakan dihadapan notaris. Notaris tidak dapat memaksakan  keinginannya  atau  pendapatnya  agar  diikuti  oleh  para  penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta. Tugas notaris sebelum penandatangan suatu akta, terlebih  dahulu  harus  mempertimbangkan  diri  pribadi  para  penghadap,  khususnya yang berkaitan dengan kecakapan bertindak para penghadap, yang merupakan syarat umum untuk melakukan pebuatan hukum secara sah. Hal ini dikarenakan orang yang membuat  perjanjian  nantinya  akan  terikat  oleh  perjanjian  yang  dibuatnya,  oleh karenanya  segala  tanggung  jawab  yang  bakal  dipikulnya  akibat  perbuatan  yang dilakukannya.  Dalam pembuatan akta, notaris juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi  para  penghadap  dalam  pengertian  yuridis  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN yang menegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkannya kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris  berkewajiban  untuk  menjelaskan  bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dipahami dan dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta itu jelas bagi para pihak. Tindakan ini wajib dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat semua jenis akta. Oleh karenanya para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak terhadap isi akta yang akan ditandatanganinya. Penandatangan akta menunjukkan bahwa akta tersebut mengikat atau tidaknya.
Berdasarkan  Pasal  3  Kode  Etik  Notaris,  dikatakan  bahwa  notaris  memiliki kewajiban, yaitu salah satunya menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta. Kode etik menjadi pedoman perilaku notaris apakah layak/tidak layak, patut atau tidak perbuatan dilakukan. Kode etik merupakan code of conduct yang tidak memberi sanksi secara hukum tetapi sanksi secara moral.
Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang  dibuatnya  harus  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dalam  memenuhi permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan hal ini, notaris dapat memberikan  kepastian  kepada  kliennya  bahwa  akta  yang  dibuatnya  tidak  ada  cacat yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari karena notaris telah menjalankan
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak kasus yang terjadi yang disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan dari notaris  misalnya  notaris  yang  membuat  akta  tentang  perubahan  anggaran  dasar perseroan  terbatas  yang  telah  daluarsa.  Perubahan  anggaran  dasar  harus  memenuhi syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  oleh  karena  kesalahan  yang  dilakukan notaris  harus  dapat  dipertanggungjawabkan.  Berdasarkan  data  yang  didapat  dari Pengawas Notaris Kota Bandung pun didapatkan data cukup banyak pelanggaran yang dilakukan notaris berkenaan dengan kode etik 11 . Seringkali ditemukan akta otentik yang di  dalamnya  memuat  keterangan  yang  tidak  benar,  atau  dengan  kata  lain  memuat keterangan  palsu.  Salah  satu  contohnya  yaitu  terdapat  pada  Surat  Keterangan  Waris yang dituangkan dalam akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI. Dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI mengenai sumpah palsu dan keterangan  palsu,  terdakwa  yang  bernama  Hamid  Dharma  diketahui  membuat keterangan  waris  di  Kantor  Notaris  Ny.  Julia  Rochana  Murat,  S.H  terhadap  ruko bersama yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat, Kios di Lt. V Blok A No. 76 Plaza Athrium Senen dan Kios di Lt. V Blok A No. 57-58 Plaza Athrium Senen Jakarta Pusat milik Alm. David Dharma dan saksi Irwan. Alm. David Dharma merupakan adik dari terdakwa dan Almh. Teh Tjhoen Eng. Alm David Dharma meninggal  pada  tanggal  23  Februari  2000  tanpa  mempunyai  isteri  dan  anak.  Bahwa keterangan waris yang dibuat oleh terdakwa diketahui memuat keterangan palsu atau keterangan  tidak  benar,  yakni  dalam  membuat  keterangan  waris  tersebut  terdakwa tidak  memberi  tahu  dan  tidak  memasukkan  nama  saksi  Lucky  dan  Tony  selaku  ahli waris. Padahal saksi Lucky dan Toni merupakan anak dari Almh. Teh Tjhoen Eng yang merupakan  kakak  dari  Alm  David  Dharma.  Terdakwa  dalam  membuat  keterangan waris  menyatakan  bahwa  ibu  dari  saksi  Lucky  dan  Tony  (Almh.  Teh  Tjhoen  Eng) meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah. Keterangan waris  tersebut  termuat  dalam  Akta  Waris  No.  17  tanggal  14  April  tahun  2000  yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H dan tidak menyertakan nama
11 Data didapat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris ( MPDN) Kota Bandung tahun 2018-2019.
saksi Lucky dan Tony selaku ahli waris. Dengan adanya keterangan waris tersebut jelas memberikan kerugian bagi saksi Lucky dan Tony 12
Sebagai produk yang dihasilkan oleh notaris, akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh  undang-undang.    Akta  otentik  sebagai  bukti  terkuat  dan  terpenuh  mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian,  melalui  akta  otentik  dapat  ditentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban, sehingga  dapat  menjamin  kepastian  hukum  dan  menghindari  terjadinya  sengketa. Dalam hal terjadinya sengketa, sesungguhnya akta otentik merupakan bukti terkuat dan terpenuh bagi penyelesaian sengketa perdata pada umumnya.
Akta  otentik  mempunyai  peran  penting  dalam  hubungan  hukum  masyarakat, karena  para  pihak  dapat  menggunakannya  sebagai  alat  bukti  dari  peristiwa  hukum yang  telah  dilakukan,  baik  dalam  persidangan  acara  perdata  maupun  acara  pidana. Alat-alat bukti dalam acara perdata ditentukan secara limitatif pada Pasal 164 HIR. Jenis- jenis alat bukti dalam acara perdata yang terbatas membuat para pihak yang berperkara terikat dengan jenis-jenis alat bukti yang sudah ditentukan dan hakim hanya menilai berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  para  pihak,  dan  memutuskan  sebatas tuntutan yang diajukan oleh para pihak.
Akta otentik termasuk dalam jenis alat bukti tertulis, namun tidak semua tulisan dapat menjadi alat bukti di persidangan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “tulisan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah  pikiran  seseorang  dan  dipergunakan  sebagai  pembuktian.  Akta  adalah  surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian 13 . Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  merupakan  akta  yang  mempunyai  kekuatan hukum  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak  atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik sebagai alat bukti, Majelis Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang  dituliskan  di  dalam  akta  itu  benar  terjadi,  karena  kedudukan  akta  sebagai  alat
12 Dapat dilihat dalam Shaﬁra Meidina Rafaldini; Anita Afriana, Pupung Faisal, (2020). “Surat Keterangan Waris yang Memuat  Keterangan  tidak  Benar  Dikaitkan  dengan  Kekuatan  Pembuktiannya  sebagai  Akta  Otentik’, Jurnal  Hukum Acara Perdata , Vol 6 No. 1, hlm. 58.
13 Sudikno Mertokusumo, (2009). Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Ke Delapan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 151.
bukti yang pertama dan utama dalam penyelesaian perkara perdata, serta akta otentik dengan kekuataan pembuktian yang sempurna.
Notaris  harus  selalu  bersikap  hati-hati  agar  tidak  melakukan  kesalahan  dalam pembuatan akta otentik, namun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan yang  dilakukan  Notaris.  Para  pihak  yang  dirugikan  karena  kesalahan  notaris  dalam pembuatan  akta  dapat  meminta  pertanggungjawaban  notaris  dengan  mengajukan gugatan ke pengadilan.
Terkait kedudukan seorang notaris dalam penyelesaian sengketa perdata, dapat dilihat dari konteksnya apakah notaris tersebut memang melakukan kesalahan sehingga dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum,  berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini notaris haruslah dijadikan sebagai Tergugat karena telah melakukan kesalahan diluar kode etiknya dan hal tersebut merugikan orang lain. Diluar  itu,  notaris  dapat  pula  berkedudukan  sebagai  Turut  Tergugat  atau  saksi  di persidangan.
Berbeda  dengan  saksi,  dalam  suasana  Hukum  Acara  Perdata  dikenal  2  (dua) macam  saksi,  yaitu  saksi-saksi  yang  secara  kebetulan  melihat,  mendengar  sendiri peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  persoalan.  Saksi  ini  untuk  datang  ke  persidangan, saksi tersebut disumpah terlebih dahulu, dan memberikan kesaksian di bawah sumpah. Kedua  adalah  saksi-saksi  yang  pada  waktu  perbuatan  hukum  itu  dilakukan,  sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh  saksi  hanyalah  apa  yang  dilihat,  didengar  atau  rasakan  sendiri.  Seorang  saksi dilarang  untuk  menarik  suatu  kesimpulan,  karena  hal  itu  adalah  tugas  hakim.  Saksi yang  akan  diperiksa  sebelumnya  harus  bersumpah  menurut  cara  agamanya  atau berjanji,  bahwa  akan  menerangkan  yang  sebenarnya.  Setelah  disumpah  saksi  wajib memberikan  keterangan  yang  benar.  Namun  sesungguhnya,  pihak  yang mempermasalahkan kebenaran materiil dari akta notaris tidak dapat menggugat karena akta notaris hanya memuat kebenaran formil.

## Tanggung Jawab Notaris dalam Persengketaan Perdata
Terkait  dengan  kewenangan  seseorang  dalam  menjalankan  jabatannya,  maka kewenangan tersebut selalu diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan.  Berdasarkan  Ilmu  Hukum  Perdata,  dasar  pertanggungjawaban  dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  kesalahan  dan  risiko.  Dengan  demikian,  dikenal  dengan
pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  ( liability  based  on  fault )  dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal ( liability without fault ) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung  arti  bahwa  seseorang  harus  bertanggung  jawab  karena  melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, sedangkan prinsip dasar tanggung jawab risiko adalah  kewajiban  yang  timbul  akibat  risiko  dari  jabatan  atau  kedudukan,  walaupun risiko tersebut timbul karena suatu perbuatan dilakukan oleh orang lain yang di bawah pegawasannya.
Dikaji  dari  sejarahnya,  teori  tanggungjawab  hukum  telah  berkembang  dari tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan ( fault ) yang mencakup kelalaian ( neligence ) dan  ketidakpatutan  ( misappropriation/misrepresentation )  dan  tanggung  Jawab berdasarkan wanprestasi (breach of contract), kemudian menjadi tanggung jawab tanpa kesalahan. Kemudian, dengan berkembangnya zaman yang makin menghasilkan resiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat dalam penentuan risiko,  maka  teori  hukum  telah  meninggalkan  konsep  tanggung  jawab  kesalahan menjadi konsep tanggung jawab atas risiko.  Prinsip kepatuhan hukum dalam suatu tata kelola yang baik, maka secara hukum perlu dilihat dulu bagaimana perkembangan teori dan  konsep  tanggung  jawab  hukum  serta  perbuatan  melawan  hukum.  Konsep tanggung  jawab  hukum  ( liability )  akan  merujuk  pada  tanggung  jawab  pada  hukum publik  (mencakup  tanggung  jawab  hukum  administrasi  negara  dan  tanggung  jawab hukum pidana), dan tanggung jawab dalam hukum privat (perdata). 14
Notaris dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah dari para  pihak,  namun  kesalahan  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada notaris  karena  isi  akta  telah  dikonfirmasikan  kepada  para  pihak.  Minuta  akta  wajib dibuat  notaris  dan  didalamnya  terdapat  tanda  tangan  penghadap  yang  merupakan persetujuan dari penghadap terhadap isi akta notaris.
Pasal 84 UUJN menyebutkan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang apabila dilakukan notaris dapat mengakibatkan akta notaris menjadi batal demi hukum atau hanya mempunyai kekuataan sebagai akta dibawah tangan.  Akta yang dinyatakan batal demi  hukum  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  karena  notaris  melanggar ketentuan  yang  terdapat  dalam  UUJN  dapat  menyebabkan  notaris  dijatuhi  sanksi
14 Anang Ade Irawan, dkk, (2018). “ Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”, Lentera Hukum , Volume 5, hlm. 331.
sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar.
Sanksi kepada notaris merupakan penyadaran bahwa notaris dalam melakukan tugas  jabatannya  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  mengenai  pelaksanaan  tugas jabatan  notaris  sebagaimana  tercantum  dalam  UUJN,  dan  untuk  mengembalikan tindakan  notaris  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  untuk  tertib  sesuai  dengan UUJN. Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN mengatur mengenai 2 (dua) macam sanksi terhadap notaris, yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif.
Notaris  ditarik  sebagai  Tergugat  bila  dirasa  telah  melakukan  suatu  kesalahan yang  seharusnya  tidak  dilakukan  sebagai  pejabat  negara  dan  melanggar  kode  etik notaris serta UUJN. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum,  yaitu:  “tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian  tersebut”.  Hubungan  sebab  akibat  atau  hubungan  kausal  antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya menjadi syarat dalam perbuatan melawan hukum.
Pasal 84 UUJN menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan dengan berubahnya kekuataan  pembuktian  akta  notaris  dapat  menggugat  notaris.  Sanksi  perdata  berupa penggantian biaya, gati rugi, dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris apabila akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuataan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau  menjadi  batal  demi  hukum.  Pihak  yang  karena  perbuatannya  menimbulkan kerugian kepada pihak pihak harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut, termasuk notaris.
Apabila  notaris  berkedudukan  sebagai  Turut  Tergugat,  maka  sesungguhnya memiliki peran yang krusial terhadap isi putusan, dimana antara lain putusan hakim yang  juga  merupakan  akta  otentik  juga  akan  mengikat  turut  tergugat  untuk  patuh terhadap putusan tersebut, sedangkan bila notaris berkedudukan sebagai saksi maka memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  keterangan  didepan  hakim  persidangan  atas apa yang ia lihat, dengar, dan saksikan.

## KESIMPULAN
Notaris  sebagai  pejabat  negara  memiliki  kewenangan  membuat  akta  otentik berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan keinginan para pihak. Oleh karena  sesungguhnya  apa  yang  dituangkan  oleh  notaris  dalam  akta  berdasatkan keinginan para pihak sebagai  penghadap. Dalam hal timbul permasalahan dikemudian hari atas terbitnya akta otentik yang dibuat oleh notaris, tidak serta merta notaris dapat ditarik  sebagai  pihak  yang  bersalah  yang  mengakibatkan  persengketan  tetapi  harus dilihat  sejauhmana  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  notaris,  apakah  ada kesalahan/tidak, pelanggaran terhadap kode etik dan atau UUJN. Dalam penyelesaian sengketa  di  pengadilan  dalam  sengketa  perdata,  notaris  dapat  saja  berkedudukan sebagai  pihak  antara  lain  Tergugat  jika  dirasa  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum sehingga merugikan pihak lain, sebagai Turut Tergugat, atau saksi.
Tanggung  jawab  notaris/PPAT  tergantung  dari  kedudukannya  dalam penyelesaian sengketa, namun pada intinya mempertanggungjawabkan perbuatannya baik  secara  perdata  dengan  dasar  perbuatan  melawan  hukum,  pidana,  maupun administratif.

## SARAN
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  pejabat  umum pembuat akta otentik harus cermat, teliti,  dan saksama agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan kerugian baik materil maupun moriil di kemudian hari.
Pihak  penggugat  sebaiknya  mampu  mengkualifikasikan  kedudukan  notaris dalam  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sehingga  dapat  mendudukkan  notaris sebagai pihak yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A Kohar. (1983). Notaris Dalam Praktik Hukum , Bandung: Alumni.
Anita  Afriana,  et.all  (2020). Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Dimensi  Penyelesaian Sengketa ,   Bandung: Global Sinergi.
Bahtiar Effendi dkk.(1991). Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bambang  Waluyo.  (1992). Sistem  Pembuktian  dalam  Peradilan  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Habib  Adjie.  (2009). Hukum  Notaris  Indonesia ( Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ), Bandung: PT. Refika Aditama.
Komar Andasasminta. (1983). Notaris Selayang Pandang , Bandung: Alumni.
Subekti, (1991). Hukum Pembuktian .Jakarta: Pradnya Paramit.
Sudikno  Mertokusumo.  (2009). Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia  Edisi  Ke  Delapan,
Yogyakarta: Liberty.

## Jurnal
Dewi  Tuti  Muryati  dan  B.  Dini  Heryanti,  (2011). “Pengaturan  dan  Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Non  Litigasi  di  Bidang  Perdagangan”, Jurnal  Dinamika Sosbud , Vol. 13, No. 1 .
Efa  Laela  Fakhriah,  (2015). “Alat  Bukti  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di Pengadilan  menuju  Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata”, Jurnal  Hukum  Acara Perdata , Vol 1 No. 2.
Shaﬁra  Meidina  Rafaldini;  Anita  Afriana,  Pupung  Faisal,  (2020) . “Surat  Keterangan Waris  yang  Memuat  Keterangan  tidak  Benar  Dikaitkan  dengan  Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik’, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 6 No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## Sumber Lain
Suyitno LS, 2007, Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Makalah disampaikan pada Kongres IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Up Grading Refreshing Course, Surabaya, 30-31 Agustus-1 September 2007).