JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram
Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 30-38

## Analisis Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Dalam Upaya
Tercapainya Tujuan  Organisasi
(Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Abdurrahman 1 , L. Hendra Maniza 2 , Maya Lestari 3 1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , email
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram,
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram,

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 28-3-2018 Disetujui: 29-3-2018
Abstrak: Risiko  adalah  ancaman  atau  kemungkinan  suatu  tindakan  atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini manajemen pengendalian risiko peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan berbagai risiko yang akan timbul pada organisasi.  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  menerapkan  manajemen  pengendalian  risiko  agar risiko  yang  mungkinan  akan  terjadi  dimasa  yang  akan  datang  dapat dikelola dengan baik dan tujuan/sasaran organisasi dapat tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi manajemen pengendalian risiko.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan implementasi dan proses  manajemen  pengendalian  risiko  menggunakan  indikator  analisis Edward  III  yaitu  komunikasi  dan  sumberdaya  dan  langkah-langkah  yang diambil  untuk  mengendalikan  risiko  dalam  upaya  tercapainya  tujuan organisasi. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi  kemudian  menganalisisnya  dengan  pengumpulan  data, reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa imlementasi manajemen pengendalian risiko sudah mencakup 2 indikator  yaitu  komunikasi  dalam bentuk  rapat  bulanan,  triwulanan  dan  rapat  semesteran,  sumberdaya dengan  jumlah  dan  mutu  serta  fasilitas  yang  memadai.  Kemudian implementasi manajemen pengendalian risiko sudah berjalan dengan aktif melalui pengendalian/penanganan risiko dengan memilih opsi
pengendalian  yang  sesuai  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya risiko  dan  menurunkan  dampak  risiko  sehingga  tujuan/sasaran  kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat tercapai dengan risiko yang tidak begitu besar.
Abstrack
Risk  is  a  threat  or  command  Action  or  event  that  emphasizes something to be achieved. In this case it is a very useful management for the various kinds that will arise in the organization. The Regional Office of the  Directorate  General  of  Treasury  of  West  Nusa  Tenggara  Province implements  the  management  of  controls  in  order  to  enable  what  will happen  in  the  future  which  will  be  arranged  properly  and  appropriately. The purpose of this study is to describe the implementation of risk control management.

## Kata Kunci:
1. Implementasi
2. Manajemen
3. Pengendalian resiko
4. Tujuan Organisasi
Keyword:
1. Implementation
2. Management
3. Risk control
4. Organization
Objectives
This research is a qualitative research with descriptive approach. In this  research,  the  researcher  describes  the  implementation  and implementation  of  management  by  using  Edward  III  analysis  that  is communication  and  strategy  and  steps  needed  to  reach  the  organization goal.  Researchers  therefore  use,  interview,  and  documentation  and  then analyze  it  by  digging  data,  reducing  data,  displaying  data,  and  reducing conclusions.
From  these  results  obtained  that  there  are  two  indicators  of communication in the form of monthly, quarterly and semester, resources with  the  number  and  quality  and  adequate  facilities.  Then  implement  the management  quickly and effectively with appropriate to  reduce the speed and  speed  of  the  main  goal  of  the  Directorate  treasury  General  of  West Nusa Tenggara Province with a scope that is not so large.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Aktivitas organisasi sektor publik senantiasa  berubah  dan  berkembang  seiring dengan  perubahan  di  lingkungan  internal  dan eksternal  organisasi.  Perubahan  di  lingkungan internal  berupa  perbaikan  metode  operasi (misalnya perubahan dari manual ke otomatisasi) biasanya  dapat  dikendalikan  oleh  manajemen dan  perubahan  di  lingkungan  eksternal,  seperti perubahan  iklim  demokrasi  dan  peraturan, berada di luar kontrol organisasi.
Tuntutan  perubahan  dan  peningkatan kapabilitas organisasi memunculkan risiko ( risk ) dan  sekaligus  peluang  ( opportunities )  bagi organisasi. Risiko berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi  organisasi.  Risikoberskala  rendah  tidak menghawatirkan  bagi  organisasi,  namun  risiko berskala  besardapat  berdampak  pada  tidak tercapainya  tujuan  dan  misi  dari  organisasi. Kegagalantujuan  dan  misi  bagi  organisasi publik dapat mengakibatkan distrus (ketidakpercayaan)  dari  publik  atas pelayanan  yang  diberikan,  dalam  kondisi terjelek  dan  sebagaimana  yang  pernah  terjadi, distrust dapat menyebabkan hilangnya oranisasi yang bersangkutan.
Definisi dari risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan  dampak  yang  berlawanan  dengan tujuan yang ingin dicapai (Ferry N. Idroes 2008: 4).  Kemungkinan  kejadiannya  mengancam
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.  Pada  umumnya,  risiko  tidak  dapat dihilangkan ataupun dihindari begitu saja, tetapi risiko  dapat  dikelola  dengan  baik  menurut kebutuhan instansi. Biasanya risiko yang terjadi tidak dapat dihilangkan secara langsung, namun risiko tersebut dapat dikurangi melalui tindakan- tindakan  untuk  meminimalisir  dampaknya. Kegagalan tercapainyatujuan dan misi organisasi publik dapat mengakibatkan distrust (ketidakpercayaan)  dari  publik  atas pelayanan yang diberikan.
Sumber  risiko  berasal  dari  dalam ( internal ) maupun dari luar ( eksternal ). Berdasarkan  tingkat  risiko  dibedakan  menjadi: (1)  risiko  manajemen  yang  mengarah  kepada yang  bersifat  strategis/kebijakan  dan  finansial, yang didalamnya pemerintahan bisa disejajarkan dengan level kebijakan/program dengan indikator  kinerja  yang  berupa impact/outcome dan  (2)  risiko  operasional  yang  mengarah kepada  kegiatan  teknis  maupun  operasional, yang  di  dalam  pemerintahan  bisa  disejajarkan dengan level kegiatan dengan indikator output.
Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam risiko. Manajemen risiko dapat membantu suatu instansi dalam menetapkan strategi ke depannya, kemudian  meninjau  kembali  startegi  yang  telah diterapkan sehinga dapat relevan dengan situasi yang  terus  berkembang.  Manajemen  risiko dirancang untuk dapat mengidentifikasi,

## 32 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018,
menganalisa  dan  mengendalikan  risiko  yang mungkin  terjadi  pada  setiap  proses  aktivitas yang  dijalankan.  Apabila  instansi  pemerintah telah  memiliki  dan  menjalankan  manajemen risiko  yang  efektif  maka  risiko  yang  dihadapi oleh pemerintah telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian  rupa  sampai  dengan  tingkatan tertentu  yang  dapat  diterima  oleh  pemerintah (Nurharyanto, 2009).
Instansi yang  berhasil  menerapkan manajemen  risiko  yang  efektif  memiliki keunggulan  kompetitif  jangka  panjang  yang dapat  menjaga stakeholders mendapatkan  hak mereka masing-masing, karena sistem manajemen  risiko  yang  didesain  dengan  baik akan  memastikan  bahwa  seluruh  aktivitas  yang mengandung  risiko  dievaluasi  dengan  hati-hati oleh manajer dan pekerja yang bertanggungjawab.
Tujuan  nasional  yang  tertera  pada  UUD 1945  menjadi  acuan  bagi  setiap  instansi pemerintahan.  Melalui  visi  misi  serta  tugas  dan fungsi  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat maka tujuan nasional akan tercapai. Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  262/PMK.01/2016 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan, dengan  salah  satu  fungsi  pengelolaan  hutang dalam  negeri  pada  pusat  manajemen  Obligasi Negara  (PMON)  serta  tugas  pokok  yang dijalankan  oleh  Kantor  Wilayah    Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan koordinasi, supervisi  asistensi,  bimbingan  teknis,  dukungan teknis,  monitoring,  evaluasi,  analisis,  kajian, penyusunan  laporan  dan  pertanggungjawaban dibidang  perbendaharaan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Untuk meningkatkan pembangunan nasional  khususnya  di  Nusa  Tenggara  Barat pemerintah pusat menyalurkan anggaran melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat yang
bertujuan untuk meningkatkan pembangunan  daerah  sesuai  dengan  visi  dan misi  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Tidak mudah untuk mencapai tujuan serta tugas dan fungsi dengan hasil yang optimal sesuai visi dan misi tersebut, akan banyak muncul masalah- masalah  yang  akan  berdampak  pada  organisasi dan memiliki risiko.
Risiko pada lembaga/instansi pemerintahan  yang  muncul  pada  kementerian keuangan  berdasarkan  penyebab  risiko,  yang sering  terjadi  adalah  risiko  fiskal,  risiko kebijakan,  risiko  kepatuhan,  risiko legal ,  risiko fraud ,  risiko  reputasi,  risiko  operasional  dan akan  berdampak  pada  beban  keuangan  negara, penurunan  reputasi,  sanksi  pidana,  perdata dan/atau administratif, kecelakaan kerja, gangguan  terhadap  layanan  organisasi  serta penurunan  kinerja.  Selain  berdampak  pada lembaga  juga  berdampak  pada  masyarakat  jika dalam proses pelayanan terhambat.
Dengan demikian manajemen pengendalian  risiko  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  untuk  meyelesaikan  berbagai risiko  yang  akan  timbul  dengan  tujuan meminimalisir  risiko  dalam    berbagai  langkah dan proses demi tercapainya tujuan/sasaran pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melihat pentingnya penerapan
manajemen pengendalian risiko, Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menerapkan manajemen  pengendalian  risiko  berdasarkan peraturan  menteri  keuangan  republik  indonesia No.171/PMK.01/2016 tentang penerapan manajemen  risiko  dilingkungan  kementerian keuangan  dalam  Rangka  mengamankan  sasaran strategis organisasi.

## Tinjauan Pustaka

## a. Pengertian Implementasi Kebijakan
Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn dalam  Agustino  (2008:195)  menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier dalam  Agustino  (2008:196)  menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang, namun  dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan  masalah-masalah  yang ingin  diatasi,  menyebutkan  secara  tegas
tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan berbagai  cara  untuk  menstrukturkan  atau mengatur proses implementasinya.
Berdasarkan  rumusan  implementasi kebijakan sebagaimana  dikemukakan diatas,
maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan
kegiatan/aktifitas  mengacu  pada  pedoman- pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas  yang  telah  dilaksanakan tersebut  dapat  memberikan  dampak/akibat bagi stakeholder pada  sebuah  instansi  dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang  menjadi sasaran program.
Adapun teori implementasi dari Edward  III dalam Subarsono (2011 : 90-92) mengenai implementasi, bahwa implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat variabel, yaitu :
1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi  kebijakan  mensyaratkan agar  implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target  group) ,  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi.
2) Sumberdaya,  meskipun  isi  kebijakan telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  implementor  tersebut  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki  sikap  atau  perspektif  yang berbeda  dengan  pembuat  kebijakan, maka  proses  implementasi  kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4) Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek dari struktur organisasi  adalah Standard  Operating Procedure (SOP)  dan  fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks,  yang  menjadikan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
b. Unsur-Unsur Manajemen
Untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan,  seorang  manajer  membutuhkan sarana  manajemen  yang  disebut  dengan unsur  manajemen.  Menurut  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Manullang  sebagaimana dikutip oleh Mastini tentang unsur manajemen  tersebut,  terdiri  atas  manusia, material, mesin, metode, dan markets, setiap unsur-unsur  tersebut  memiliki  penjelasan dan  peranan  bagi  suatu  memanajemen  agar untuk mengetahui bahwa manajemen memiliki  unsur-unsur  perlu  dimanfaatkan unsur-unsur  manajemen  tersebut  (Agustini, 2013:61).  Untuk  mengetahui  hal  tersebut dapat  dijelaskan  unsur-unsur  manajemen seperti di bawah ini.
a. Manusia ( Man )
b. Material ( Material ).
c. Mesin ( Machine ).
d. Metede ( Method )
e. Uang ( Money )
f. Pasar ( Markets ) c. Fungsi Manajemen
Fungsi  manajemen  adalah  sebagai berikut  menurut  Henry  Fayol  dalam  buku Malayu (2007:17) ada :
a. Planning (Perencanaan) Menunjukan  tujuan-tujuan  yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan  datang  dan  apa  yang  harus  di perbuat  agar  dapat  mencapai  tujuan- tujuan itu.
b. Organizing (Pengorganisasian) Mengelompokan  dan  menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
c. Commanding (Pengarahan) Memberikan  arahan  agar  dapat menunaikan  tugas  mereka  masing- masing.
d. Coordinating (Motivasi)

## 34 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018,
Mengarahkan  atau  menyarulkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.
e. Controlling (Pengawasan)
Mengukur  Pelaksanaan  dengan tujuan-tujuan,  menentukan  sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil  tindakan-tindakan  korektif dimana perlu.
d. Pengertian Risiko
Risiko  didefnisikan  sebagai  sesuatu yang  dapat  menciptakan  rintangan  dalam pencapaian  tujuan  organisasi,  karena  faktor internal  dan  eksternal,  tergantung  dari  tipe risiko  yang  ada  dalam  situasi  tertentu (Kanchu  dan  Kumar,  2013).Menurut  Karim (2004: 63) secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif,
uncertainty
(ketidakpastian) dan the future is
unknown (waktu  yang  akan  datang  tidak dapat  diketahui).Risiko  adalah  probabilitas suatu  hasil  yang  berbeda  dari  hasil  yang diharapkan  (Karim,  2004:  64).Sedangkan Menurut  Idroes  (2008:  4),  risiko  adalah ancaman  atau  kemungkinan  suatu  tindakan atau  kejadian  yang  menimbulkan  dampak yang  berlawanan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai.
Kesimpulannya  risiko  adalah  bahaya, akibat  atau  konsekuensi  yang  dapat  terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  alamiah  (Moleong,  2006:6).  Sedangkan penelitian  deskriptif  menurut  Arikunto  (2005: 234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  status gejala  yang  ada,  yaitu  keadaan  gejala  menurut apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan. Lebih  lanjut  Arikunto  menjelaskan  bahwa penelitian  deskriptif  tidak  dimaksudkan  untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan  apa  adanya  tentang  suatu variabel, gejala atau keadaaan.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Majapahit No. 10 Mataram (83127).
Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
a. Data Primer, di ambil dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pada bagian struktur pengelola risiko dan bagian kepatuhan internal.
b. Data Sekunder, didapatkan pada dokumen-dokumen  buku pedoman pengelola risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB.

## Hasil dan Pembahasan
a. Implementasi  Manajemen  Pengendalian Risiko  Dalam  Upaya  Tercapainya  Tujuan Organisasi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

## Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pelaksanaan  tata  kelola  instansi  Kantor Wilayah  Direktorat  jenderal  Perbendaharaan provinsi  Nusa Tenggara  Barat  berjalan sesuai dengan  arah  tujuan  yang  telah  ditentukan menjadi  dasar  landasan  lingkup  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dapat  berjalan dengan  efektif  dan  efisien.  Maka  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimaksud adalah  kantor    vertikal  yang  dipimpin  oleh seorang kepala Kantor Wilayah ini membentuk    Manajemen  Risiko.  Dalam  hal ini risiko adalah tolok ukur untuk menentukan keberhasilan  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Menurut  Edward  III  bahwa  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi,    sumberdaya,  disposisi,  struktur birokrasi.  Akan  tetapi  pada  analisis    penelitian ini  saya  menggunakan  komunikasi  dan  sumber daya  yang  akan    menjadi  pisau  analisis  untuk menjawab implementasi dari manajemen pengendalian risiko.
1. Komunikasi
Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar implementor  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada  kelompok  sararan.  Suatu  program akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  apabila jelas  bagi  pelaksana.  Hal  ini  menyangkut proses penyampaian informasi yang disampaikan.
Berdasarkan  pengamatan  yang  peneliti lakukan,  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan antara  pejabat  kewenangan  pengelola  risiko selalu  mengadakan  rapat  pada  setiap  bulan, triwulanan,  rapat  persemester  atau  setiap  6 bulan  sekali  dan brieffing yang  dilaksanakan setiap  senin  pagi  oleh  seluruh  pegawai.  Hal tersebut  bertujuan  agar  Peraturan  Menterri Keuangan mengenai implementasi manajemen  pengendalian  risiko  ini  dapat  di kontrol dan menyambung komunikasi dengan waktu yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dapat diketahui  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan dengan tujuan penyampaian informasi menyangkut  keputusan  menteri  keuangan mengenai  manajemen  risiko  ini  dilaksanakan setiap  bulan,  triwulanan  dan  setiap  semester. Rapat bulanan merupakan rapat yang dilakukan  tingkat  kantor  wilayah,  rapat triwulanan  murupakan  rapat  yang  melibatkan seluruh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan
rapat persemester dilaksanakan oleh pejabat pelaksana manajemen pengendalian risiko.
Pada rapat tesebut, tidak semua pegawai yang  ada  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi    Nusa Tenggara  Barat  dilibatkan  dalam  setiap  rapat manajemen  pengendalian  risiko.  Seluruh pegawai  akan  diwakili  oleh  setiap  kepala bidang  dan  satu  kepala  seksi.  Hasil  rapat tersebut  akan  disampaikan  oleh  setiap  kepala bidang  pada  pegawai  yang  ada  pada  bidang masing-masing.
Jadi  komunikasi  yang  dilakukan  antara pejabat  pengelola  risiko  dengan  pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  sudah  dilakukan  berdasarkan Standar Operasional  Prosedur (SOP)  yang  sudah ditetapkan melalui rapat yang diselenggarakan tiap bulan, triwulanan dan 6 bulan sekali.
2. Sumberdaya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi  apabila  implementor  kekurangan sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif. Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumber daya manusia meliputi 4 komponen, yaitu  staf  yang  cukup  (jumlah  dan  mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan  keputusan,  kewenangan  yang cukup  guna  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
Berdasarkan  pengamatan  yang  peneliti lakukan  pada  saat  penelitian,  sumber  daya yang  ada  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Nusa Tenggara Barat sudah tergolong cukup baik. Dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  sudah memadai  (jumlah  dan  kemampuan)  dapat melaksanakan implementasi dari manajemen pengendalian  risiko  secara  sempurna  karena mereka dapat melakukan pengawasan terhadap  risiko  mulai  dari  diri  sendiri  yang sudah  dibekali  dengan  budaya  sadar  risiko. Berikut jumlah pegawai  berdasarkan jumlah dan jenjang pendidikan akan disajikan dalam bentuk tanbel dibawah ini :
Tabel  4.1  Jumlah  dan  Jenjang Pendidikan Pegawai No Jenjang Pendidikan Jumlah 1 S2 7 2 S1 27 3 D3 1 4 D1 4 5 SMA 15 6 SMP 1 Total 55 ( Sumber : Arsip Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB )
Berdasarkan  tabel  4.1  diatas  dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai sebagian besar jenjang pendidikan (S1)  mempunyai 27 orang  pegawai,  pendidikan  paling  tinggi merupakan  jenjang  pendidikan  (S2)  yang mempunyai  7  orang  pegawai  dan  jenjang pendidikan  terendah  yaitu  SMP  dengan jumlah pegawai 1 orang.
Pejabat  yang  termasuk  dalam  Struktur Pengelola  Risiko  yaitu  :  Taukhid,  S.E.,

## 36 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018,
M.Sc.IB.,  M.B.A  selaku  kepala  kanwil  dan kepala  unit  pengelola  risiko.  I  Gusti  Bagus Eddy  Pramana  Madurdja,  S.E.  M.M  selaku kepala bidang SKKI dan pelaksana harian dan sub manajer pada unit pengelola risiko.Koencara  Boedi  Samboso,  Drs  selaku kepala  seksi  kepatuhan  internal  dalam  bisang SKKI sekaligus Sekretaris dalam unit pemilik risiko. Moh. Meizar Zulkarnain, S.E,
Khairudinsyah,  dan  sugeng  Priyadi  (D3) selaku pelaksana pada bidang SKKI sekaligus Anggota dalam unit pengelola risiko.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh tersebut,  pada  struktur  organisasi  pengelola risiko,  jenjang  pendidikan  pemilik  risiko selaku  kepala  kanwil  yaitu  (S2),  Pelaksana harian  dan  Koordinator  Sub  Menejer  selaku kepala bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan  Internal  jenjang  pendidikannya (S2),  Sekretasi  pengelola  risiko  jenjang pendidikannya  (S1),  dan  3  anggota  pengelola risiko jenjang  pendidikan S1, D3, SMA.
Dalam hal sumberdaya, struktur pengelola risiko mempunyai jenjang
pendidikan yang cukup baik untuk mengelola manajemen  pengendalian  risiko  lingkup kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi NTB disertai dengan fasilitas  yang  memadai  serta  dana  yang mencukupi.
Berdasarkan  Data  yang  diperoleh  dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari penerapan  manajemen  pengendalian  risiko berdasarkan  PMK  No.  171/PMK.01/2016 sudah  berjalan  sesuai  2  indikator  tersebut. Mulai dari Komunikasi yang dilakukan antara pejabat  pengelola  risiko  dengan  seluruh pegawai    Kantor  Wilayah  Direktorat  jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat, sumberdaya dengan jumlah yang cukup dan  fasilitas  sarana  prasarana  yang  memadai dapat  mendukung  proses  tercapainya  tujuan organisasi.
Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat,
implementasi dari manajemen pengendalian risiko yaitu berdasarkan  proses  manajemen  pengendalian risko. Proses tersebut antara lain :
a. Komunikasi dan konsultasi
Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara  Barat,  komunikasi  dan  konsultasi dilakukan disetiap tahapan proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan  internal  maupun  pemangku kepentingan eksternal.
Bentuk  dari  komunikasi  dan  konsultasi pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  antara  lain  yaitu  rapat  berkala,  rapat insidental, focused  group  discussion dan forum pengelola risiko.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dapat diketahui  bahwa  rapat  yang  diadakan  setiap bulan,  triwulanan  dan  setiap  semester  adalah bentuk  dari  komunikasi  dan  konsultasi mengenai  manajemen  pengendalian  risiko yang  sudah  dilaksanakan  3  tahun  terakhir semenjak  manajemen  risiko  diterapkan  pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jadi  komunikasi  dan  konsultasi  yang dilakukan  oleh  struktur  oraganisasi  pengelola risiko  dalam  unit  pemilik  risiko  kantor wilayah  direktorat  perbendaharaan  provinsi nusa tenggara barat sudah dilakukan sebanyak 36  kali  rapat  bulanan,  12  kali  rapat triwulanan, 6 kali rapat semesteran.
b. Penetapan konteks Penetapan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan,mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya. Penetapan konteks ini bertujuan untuk memahami dan menetapkan lingkungan atau batasan dalam pelaksanaan manajemen risiko.
Pada proses ini semua risiko-risiko yang timbul  akan  di  kategorikan  dalam  jenis-jenis risiko.  Misalnya  kategori  risiko  kebijakan, risiko  kepatuhan,  risiko  legal,  risiko  fraud, risiko operasional dan risiko fiskal.
c. Analisis Resiko
Analisis  Risiko  dilakukan  dengan  cara menentukan  tingkat  konsekuensi  dan  tingkat kemungkinan  terjadinya  risiko  berdasarkan kriteria  risiko,  dengan  mempertimbangkan keandalan  sistem  pengendalian  yang  ada. Pada  proses  ini  risiko  di  analisis  setelah dilakukan identifikasi.
Analisis  risiko  ini  dilakukan  dengan memetakan  risiko,  apakah  risiko  tersebut
berwarna merah merah, orange, kuning, hijau, dan  biru.  Kemudian  analisis  risiko  dilakukan menggunakan matriks analisis risiko sehingga dapat  diketahui  level  dampak  dari  risiko tersebut  apakah  tidak  signifikan,  minor, moderat, signifikan, sangat signifikan.
d. Mitigasi Risiko (pengendalian/penanganan risiko)
Mitigasi Risiko dilakukan dengan mengidentifkasi  berbagai  opsimitigasi  risiko. Opsi  yang  dimaksud  yaitu:  mengurangi kemungkinan  terjadi  risiko,    menurunkan dampak terjadinya risiko, mengalihkan risiko, menghindari  risiko,  dan  menerima  risiko. Opsi  tersebut  harus  dipilih  dan  diterapkan untuk  memitigasi  risiko,  dilanjutkan  dengan menyusun  rencana  mitigasi  risiko  dan pelaksanaan  rencana  mitigasi  risiko.  Mitigasi ini  dilaksanakan  oleh  Unit  Pengelola  Risiko Lingkup  Kantor  Wilayah  Durektorat  Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat.
Pada  proses  mitigasi  ini  semua  risiko yang  sudah  diidentifikasi  dan  dianalisis risikonya  harus  sesuai  dengan  tingkat/level risiko  dan  mengambil  langkah  yang  tepat untuk  meminimalisir  risiko  yang  akan  timbul dimasa yang akan datang.
e. Pemantauan ( monitoring ) dan reviu Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses
Manajemen Risiko. Pemantauan dan reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi  manajemen  risiko  ini  berjalan dengan  efektif  sesuai  dengan  rencana  dan memberi  umpan  balik  kepada  organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
Jadi menurut peneliti proses manajemen risiko  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa
Tenggara  Barat  sudah  diterapkan  cukup  baik karena  berdasarkan  teori  yang  dikutip  oleh Idroes (2008: 7), dimana proses pertama yaitu identifikasi risiko, menilai risiko, menegaskan profil  risiko,  implementasi  tindakan  mitigasi dan pemantauan ulang risiko.
Tabel 4.2 Profil Risiko
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui bahwa jumlah risiko yang paling rendah yaitu risiko Legal dan risiko Reputasi yang memiliki persentasi yang  sama  sebesar  0,67  %  dengan  kejadian sebanyak  1  kali  kejadian  dari  148  kejadian  yang ada,  sedangkan  untuk    risiko  yang  paling  tinggi diantara  resiko  yang  terjadi  pada  Kantor  Wilayah Direktorat  Jendral  Perbendaharaan  Provinsi  NTB yaitu risiko Operasional yang diidentifikasi sebanyak  93,24  %    dengan  total  kejadian  sebanyak 138  kejadian  dari  total  keseluruhan  148  penyebab risiko.
Dari  hasil  data  primer  dan  sekunder  dapat disimpulkan  bahwa  risiko  yang  terjadi  hanya bersifat  risiko  ringan  yang  dapat    mendukung operasional  kantor  agar  tujuan  dapat  terealisasi dengan  baik.  Walaupun  risiko  yang  terjadi  pada Kantor  Wilayah  Direktorat  Jendral  Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersifat risiko ringan, penanganannya  harus  tepat  dikarenakan  resiko operasional yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan  masalah  atau  risiko  yang  lain  yang dapat merugikan kantor.

## Simpulan
Implementasi  manajemen  pengendalian risiko  Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat telah  berjalan  sesuai  2  variabel  indikator. Indikator  pertama  Komunikasi,  sudah  dilakukan dengan  rapat  setiap  bulan,  rapat  triwulanan,  dan rapat  pada  setiap  semeter.  Yang  kedua sumberdaya  yang  ada  pada  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  dari  jumlah,  jenjang pendidikan, dana dan fasilitas kantor.
Proses Implementasi manajemen pengendalalian risiko sudah dilaksanakan dengan baik  mulai  dari  komunikasi  dan  konsultasi, penetapan  konteks,  penilaian  risiko  (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), pengendalian (mitigasi), dan pemantauan ( monitoring ) mereviu ulang risiko.
Unit  pengelola  Risiko  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi Nusa
Tenggara Barat, melakukan pengendalian/penanganan (mitigasi) risiko Kategori Risiko Risiko Persentasi (%) Kejadian,Peny ebab, Dampak Penyebab keseluruhan Risiko Kebijakan 2 148 1,35 % Risiko kepatuhan 4 148 2,7 % Risiko Legal 1 148 0,67 % Risiko fraud 2 148 1,35 % Risiko reputasi 1 148 0,67 % Risiko Operasional 138 148 93, 24 %

## 38 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018,
dengan  dua  solusi  yaitu  dengan  mengurangi kemungkinan  terjadinya  risiko  dan  menurunkan dampak risiko. Mengurangi kemungkinan terjadinya  risiko  yaitu  pengendalian/penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko  semakin  kecil.  Opsi  ini  dapat  diambil dalam hal penyebab risiko tersebut dalam kontrol internal  Unit  Pemilik  Risiko.  Dan  menurunkan dampak  risiko  yaitu  pengendalian/penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko  semakin  kecil.  Dengan  demikian  tujuan serta  sasaran/tujuan  organisasi  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  dapat  tercapai  tanpa adanya  hambatan  yang  dapat  mengganggu  pada proses pencapaian tujuan organisasi.

## Saran
1. Bagi  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jendertal Perbendaharaan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat untuk tetap mempertahankan penerapan  manajemen  risiko  dalam  upaya tercapainya  tujuan  organisasi  bila  perlu ditingkatkan  lagi  untuk  memajukan  instansi agar lebih efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan litelatur dalam penelitian  berikutnya  yang  akan  meneliti tentang  implementasi  manajemen  risiko dalam upayatercapainya tujuan organisasi.

## Daftar Pustaka
[1] Agustino, Leo.
2008. Dasar-
dasarKebijakanPublik . Bandung: Alfabeta
[2] Ahmadi,  Rulam,  Drs.  Dr.  2014., metodologi penelitian kualitatif, Yogyakarta: Ar Ruzz
Media
[3] Berg,  Heinz-Peter.2010.  Risk  Management: Procedures, Methods, and Experiences.
Journal RT&A
[4] Darmawi,  Herman,  2016. Manajemen  Risiko Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara, hal82
[5] Idroes,  Ferry  N,  2008. Manajemen  Risiko Pebankan:Pemahaman Pendekatan 3 Pilar
Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,
Jakarta: Rajawali
[6] Kanchu, Thirupathi & Kumar, M. Manoj. 2013.
Risk  Management in Banking  Sector-An
Empirical  Study. International  Journal  of
Marketing,  Financial  Service  &  Management Research , 2(2):145-153.
[7] Karim, Riduan. 2004. Prinsip-Prinsip
Manajemen Risiko. Jurnal Iqtishad, Vol 4 ( 12):
64
[8] Kleffner,  A.  E.,  Lee,  Ryan  B.,  &  McGannon, Bill. 2003. The Effect of Corporate Governance The  Use  Of  Enterprise  Risk  Management: Evidence From  Canada. Canada: Risk
Management  and    Insurance  Review ,  6(1):53-
73.
[9] Lestari  Rini,  2013.  Pengaruh  Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi, Skripsi Malayu
[10] S.P.  Hasibuan,  Drs.  H.2007., Organisasi  & Motivasi, PT Bumi Aksara: Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan
 Keputusan  Menteri  Keuangan  (Kepmenkeu). 2005,  Pedoman  Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan ( Road-map Departemen Keuangan) No.  464/KMK.01/2005.Jakarta.
 Keputusan  Menteri  keuangan  (Kepmenkeu). 2016. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen
Risiko Dilingkungan Kementerian Keuangan. NOMOR 845/KMK.01/2016
 Keputusan  menteri  keuangan  (kepmenkeu). 2016.  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbenharaan. NOMOR262/PMK.01/2016
 Keputusan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan. 2016. Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. NOMOR KEP- 796/PMK.01/2016