_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |1

## RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN KOMISIONER BAWASLU KOTA MATARAM
TAHUN 2018-2023

## Muh. Alwi Parhanudin, Miftahul Janah Universitas Islam Negeri Mataram
Alwie123@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Peran strategi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dalam proses pemilihan pejabat publik  untuk  mengisi  kursi  eksekutif  dan  legislatif,  kemudian  menyebabkan  jika dalam  proses  rekrutmen  pejabat  komisioner  KPU  dan  Bawaslu  tersebut  terjadi kompetisi  yang  sangat  ketat  antar  para  peserta  yang  mendaftar.  Sehingga  dalam proses perjalanan rekruitmen atau seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan  resistensi  yang  terjadi  didalamnya,  seperti  calon  komisioner  tertentu direkomendasikan oleh salah satu ormas ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner  penyelenggara  pemilu  di  masing-masing  lembaga  tersebut  memiliki relasi kuasa dalam rekruitmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerja- kerjanya  tidak  jarang  ormas,  lembaga  atau  parpol  tersebut  mendesiminasikan kepentingannya secara langsung, hal itulah yang kemudian juga terbaca berpeluang terjadi  dalam  proses  rekruitmen  anggota  Bawaslu  di  Kota  Mataram.  Untuk menjawab persoalan tersebut maka diperdalam melalui dua pertanyaan mendasar diantaranya,  apakah  terdapat  relasi  kuasa  dalam  kontesasi  pengisian  jabatan komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram,  dan  bagaimana  bentuk  relasi  kuasa  dalam kontestasi  pengisian  jabatan  komisioner  di  Bawaslu  Kota  Mataram.  Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan  data  dengan  metode  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara,  yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa kerangka teori diantaranya teori relasi kuasa, patron-client dan teori elit. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa: terdapat relasi kuasa yang cukup signifikan terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dan terdapat tiga bentuk relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian  rekomendasi,  (2)  penentuan  nama  Timsel  dan  konsolidasi  dan  (3) komunikasi yang  terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI.
Kata Kunci : Relasi Kuasa, Jabatan Komisioner, dan Bawaslu Kota Mataram
_________________________________________________________________________ 2| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  dimana  pemerintahan  rakyat  yang berkuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)  1945  dalam  Pasal  1  bahwa  Indonesia  adalah  negara  republik  yang berkedaulatan  rakyat. 1 Selain  tertuang  dalam  UUD  1945  sistem  demokrasi  juga dianggap  menjadi  sistem  yang  paling  mapan  dan  relevan  untuk  digunakan  di Indonesia. 2 Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Jed  Bodin  dalam  kedaulatan  adalah merupakan  hal  yang  pokok  kesatuan  yang  berdaulan  yang  disebut  negara,  tanpa adanya  kedaulatan  maka  tidak  ada  negara  dan  karenanya  kedaulatan  merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa pemegang kekuasaan tertingi negara dipegang oleh rakyat dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil dari musyawarah bersama rakyat. 3
Demokrasi juga diartika sebagai konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan.  Secara  umum  demokrasi  sering  dimaknai  sebagai  “pemerintah  oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat”. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat. Menurut Dahlan Thaib demokrasi adalah suatu  sistem  pemerintahan  dimana  kekuasaan  untuk  pemerintahan  berasal  dari mereka  yang  diperintah  atau  dalam  arti  lain  demokrasi  merupakan  suatu  pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam peroses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, sehingga legitimasi pemerintahan berdasarkan kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. 4
Selain  itu,  konsep  demokrasi  juga  memberikan  landasan  serta  mekanisme prinsip  persamaan  dan  kesederajatan  manusia.  Demokrasi  menempatkan  manusia sebagai  pemilik  kedaulatan  yang  kemudian  dikenal  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Undag-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan  umum.  Dalam  menjalankan  praktik  demokrasi  Indonesia,  yang  mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu yakni pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1.
2 Muhamad  Nastain & Catur Nugroho, Relasi kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020, Jurnal ilmu politik POLITIKA , Vol. 13 No1, hlm 168.
3 Arief  Rizal,  “Eksistensi  Badan  Pengawasan  Pemilihan  Umum  Dalam  Sistem  Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”, ( Skripsi , Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 1.
4 Lukman Santoso, Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 15-16.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |3
Sebuah  negara  yang  demokratis  membutuhkan  adanya  partai  politik  dan pemilihan umum. Keberadaan partai politik dianggap sangat penting karena partai politik tidak hanya menetukan kebijakan, memerintah,  dan memimpin. Melainkan bertujuan  untuk  meyalurkan  serta  mempresentasikan  kepentingan  berbagai kelompok masyarakat.
Dikemukakan  oleh  Mark  N.  Hagopian  bahwa,  partai  politik  adalah  suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam  kerangka  prinsip  dan  kepentingan  ideologis  tertentu  melalui  praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu. 5
Pemilu di Indonesia pada masa demokrasi liberal/demokrasi terpimpin yang dikenal dengan masa Orde Lama yaitu pada tahun 1955. Menurut Syamsudin Haris, demokrasi  parlementer  yang  diterapkan  pada  era  Soekarno  dikatakan  sebagai eksperimen politik, akan tetapi gagal mewujudkan harapan bahwa pemilu 1955 dapat menyelesaikan  krisis  politik  nasional  pada  waktu  itu.  Hal  ini  disebabkan  oleh pengaruh dari tekanan Presiden Soekarnao dan Militer pada waktu itu melakukan pemberhentian eksperimen terhadap sistem parlementer. Dengan terhentinya sistem parlementer pada masa Oede Lama menjadikan kondisi politik yang kacau dan tidak stabil. 6
Pada masa Orde Lama melihat sejumlah persoalan yang justru berkebalikan dari apa yang dihadapi masa demokrasi liberal salah satunya jumlah partai politik yang semula begitu banyak, kemudian hanya tersisa 10 partai politik setelah Perpres No. 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian ditetapkan. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki peranan besar dalam politik.  Melalui  PKI  Soekarno  berusaha  seluruh  partai  yang  memiliki  ideologi berbeda  untun  mempersatukan  bangsa.  Dengan  cara  melakukan  fusi  terhadap banyaknya partai hingga tersisa 10 partai yang berideologi nasionalis dan sosialis (PNI, Partai Idonesia, IPKI, dan partai Murba), partai berideologi agama (PSSI, NU, Perti, Parkindo, dan Partai Katholik), dan partai berideologi komunis yaitu PKI yang dijuluki  sebagai  partai  politik  terbesar  pada  1965  mengalami  keruntuhan  yaitu terjadinya pristiwa 30 september. 7
Secara historis, pemilu di Indonesia secara rutin di gelar setiap lima tahun sekali,  yang  dimana  pada  masa  Orde  Baru  telah  diselenggarakan  pemilu  kedua sebanyak  enam  kali  yaitu  pemilu  1971,  pemilu  1977,  pemilu  1982,  pemilu  1987, pemilu 1992, pemilu 1997, sedangkan pada masa Reformasi telah diselenggarakan pemilu  sebanyak  empak  kali  yaitu  pemilu  2004,  pemilu  2009,  pemilu  2014,  dan pemilu 2019.
5 Ichlasul Amal, ed., Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Tiara  Wacana Yogya, 1996), hlm. 15.
6 Dian  Aulia,  “Penguatan  Demokrasi:  Partai  Politik  Dan  (Sistem)  Pemilu  Sebagai  Pilar Demokrasi”, Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol. 42, Nomor 1, hlm. 117.
7 Ibid , hlm. 118
_________________________________________________________________________ 4|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Penyelenggaraan  pemilu  masa  Orde  Baru  pada  1971  yaitu,  pada  rezim Soeharto  yang  dimana  pada  masa  ini  pemilu  menganut  sistem  multi  partai  yang hanya  melibatkan  10  partai  politik.  Namun  pada  tahun  berikutnya  semenjak pelaksanaan  pemilu  ke  tiga  tahun  1977  Soeharto  melakukan  fusi  (penggabungan) terhadap partai politik sehingga hanya tiga partai politik yang menjadi peserta pemilu diantaranya PDI, PPP, dan Golkar sebagai mesin pemerintahan dalam pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1977.
Walaupun  sebenarnya  tiga  partai  tersebut  menjadi  peserta  dalam  pemilu, akan  tetapi  pada  kenyataannya  Indonesia  pada  masa  itu  menganut  sistem  partai tunggal. 8 Yang pada saat itu semuannya dimenangi oleh partai Golkar yang menjadi pemilu  terkuat  dan  selalu  menang  sehingga  menjadikan  kedua  partai  kedua  patai lainnya  hanya  dijadikan  sebagai  “peramai”.  Pada  masa  Orde  Baru  Indonesia menganut sistem partai tunggal pada setiap pemilumya (1977-1997).
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Maurice  Duverger  mendefinisikan  bahwa partai  tunggal  dibagi  menjadi  dua  pengertian  yaitu: pertama ,  dalam  suatu  negara hanya  memegang  satu  partai, kedua ,  suatu  negara  memiliki  beberapa  partai  saja tetapi hanya ada satu partai politik yang dominan di antara partai lainnya. Sementara itu pada masa Orde Baru sesuai dengan pernyataan definisi kedua Duverger. 9
Pada  masa  Orde  Baru  ini  juga  menganut  sistem  perwakilan  berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Sistem ini dimaksudkan bahwa DPR dan DPRD memiliki kekuataan perwakilan organisasi yang sama besar dan berimbang dengan  dukungan  pemilih.  Dalam  hal  ini,  pemilih  memberikan  suaranya  kepada peserta pemilu.
Selanjutnya  pada  tahun  1999,  belum  sampai  periode  lima  tahun  pemilu kembali  dilaksanakan.  Kondisi  ini  terjadi  lantaran  runtuhnya  kekuasaan  Soeharto yang disebabkan oleh memuncaknya tuntutan dari mahasiswa, masyarakat, dan elit agar  Soeharto  turun  dari  jabatannya.  Kemudia  di  bawah  pimpinan  Pesiden  B.J. Habibie, Indonesia masuk ke gerbang reformasi pemilu 1999 segera dilaksanakan. Masa  reformasi  di  artikan  sebagai  gerakan  yang  menghendaki  adanya  perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.  Tujuan  dari  reformasi  adalah  terciptanya  kehidupan  dalam  bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.
Di  masa  Habibie  masyarakat  bebas  menyatakan  ekspresinya  karena keterbukaan terhadap partai politik. Salah satu hasil reformasi yang terpenting ialah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang di tandai dengan banyaknya partai politik (multi partai) pada pemilu 1999 dengan berbagai asas dan ciri akan tetap  tetap  harus  mengakui  satu-satunya  asas  negara  adalah  pancasila.  Dalam
8 Muhadam  Labolo,  dan  Teguh  Ilham, Partai  Politik  Dan  Sistem  Pemilihan  Umum  Di Indonesia, (Teori Konsep dan Isu Strategis) , (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 123.
9 Dian  Aulia,  “Penguatan  Demokrasi:  Partai  Politik  Dan  (Sistem)  Pemilu  Sebagai  Pilar Demokrasi”, Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol. 42, Nomor 1, hlm. 120.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|5
menjalankan  masa  transisi  presiden  B.J.  Habibie  telah  meluncurkan  beberapa kebijakan yang mendorong lahirnya negara demokrasi.
Kebijakan tersebut diantanya adalah pertama , dengan melepaskan sejumlah tahanan politik yang telah di penjara akibat persebrangan politik dengan masa Orde Baru. Kedua , dalam dunia pers habibie mendorong terciptanya dunia pers yang bebas guna mejadi kontrol sosial terhadap kekuasaan yang sedang berjalan. Ketiga , dalam pelaksanaan  demokratisasi  pemerintahan  transisi  mengambil  langkah  percepatan pemilu  dengan  diberlakukannya  sistem  multi  parta  pemilu  1999. Keempat , merupakan  kebijakan  yang  paling  kontroversial  adalah  memberikan  sebuah kemerdekaan pada Timor Timur. 10
Berdasarkan  dinamika  pemilu  pada  masa  Orde  Lama,  Orde  Baru,  hingga masa  Reformasi  telah  membuktikan  bahwa  dalam  mencapai  sebuah  negara demokrasi  maka  di  butuhkan  wakil-wakil  rakyat  yang  akan  di  jadikan  pemimpin yang  mampu  menjalankan  kekuasaan  dalam  sebuah  negara.  Pemimpin  yang dihasilkan  melalui  pemilu  yang  dalam  pelaksanaanya  diberikan  mandat  kepada lembaga  penyelenggara  pemilu,  seperti  KPU  dan  Bawaslu.  Adapun  dalam melakukan  mandataris  tersebut  dua  lembaga  penyelenggara  pemilu  tersebut dipimpin  oleh  beberapa  komisioner  yang  terdiri  dari  beberapa  orang  dengan  latar belakang  yang  berbeda,  baik  dari  latar  belakang  organisasi  maupun  wilayah,  dan masing-masing lembaga tersebut dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang mewakili berbagai devisi.
Namun dalam proses perjalanan rekruitmen dan seleksinya tidak terlepas dari berbagai  dinamika  dan  resistensi  didalamnya,  seperti  calon  komisioner  tertentu direkomendasikan  oleh  salah  satu  ormas  ataupun  organisasi  bahkan  dalam  batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner  penyelenggara  pemilu  di  masing-masing  lembaga  tersebut  memiliki relasi kuasa dalam rekruitmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerja- kerjanya  tidak  jarang  ormas,  lembaga  atau  parpol  tersebut  mendesiminasikan kepentingannya  secara  langsung.  dinamika  dan  penelitian  yang  menunjukkan fenomena  tersebut  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fiska  Priyanti,  dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia. 11 Sehingga dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu fenomena relasi kuasa dalam  pengisian  jabatan  penyelenggara  pemilu  bukan  fenomena  baru,  tapi  sudah terjadi  sejak  lama  akan  tetapi  pada  batas  tertentu  mengalami  pergeseran  pola- polanya,  mulai  dari  pola  konvensional  hingga  pola-pola  yang  lebih  modern  yang diikuti dengan berbagai kepentingan yang saling menguntungkan.
10 Detri  Soetiawan,  Partai-Partai  Islam  dan  Pemilu  1999  (Studi  Kebijakan  Presiden  B.J. Habibie tentang Multi Partai), ( Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), hlm. 89.
11 Fiska  Priyanti,  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Dalam  Sejarah  Nasional  Indonesia,
(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, 2005, UNS, Semarang),  hlm, 43-53.
_________________________________________________________________________ 6|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Dalam hubungan yang semacam itulah kemudian fenomena tersebut relevan dibaca  menggunakan  konsep  relasi  kuasa  dalam  pengisian  jabatan  publik,  seperti yang disinggung oleh Foucault, menurutnya kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan  yang  teraktualisasi  melalui  perilaku.  Peyelenggaraannya  dibentuk melalui  produksi  ilmu  pengetahuan.  Artinya,  ilmu  pengetahuan  menghasilkan kekuasaan yang tersemai dalam berbagai bentuk dan kepentingan. 12
Sehingga  relasi  kekuasaan  merupakan  suatu  strategi  hubungan  antara kelompok  satu  dengan  kelompok  lain  berdasarkan  kekuasaan  dan  saling mempengaruhi.  Kekuasaan  bukanlah  sesuatu  yang  hanya  dikuasai  oleh  negara, sesuatu  yang  dapat  diukur.  Melainkan  kekuasaan  ada  dimana-mana,  karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya dimana ada relasi disana ada kekuasaan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  menyatakan bahwa untuk menjamin cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyat  untuk  menghasilkan  wakil  rakyat  dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pasal  22E  ayat  1  Undang-Uandang  Dasar  1945,  menyebutkan  bahwa pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil, pemilihan umum juga diartikan sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri yang  dijadikan  salah  satu  bentuk  upaya  dalam  menentukan  kualitas  negara  yang berdemokrasi. 13 Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. 14
Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undag Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang penyelenggaraan  Pemilihan  Umum.  Pada  Pasal  1  ayat  5  disebutkan  bahwa Penyelenggaraan  Pemilu  adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  lembaga  Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, selain itu  ada  Badan  Pengawasan  Pemilu  (Bawaslu)  adalah  lembaga  penyeleggaraan pemilu  yang  mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah  di  seluruh  wilayah
12 Foucault  Michel, Menggugat  Sejarah,  Ide, terj.  Inyiak  Ridwan  Muzir,  (Yokyakarta: Ircisod, 2002).
13 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Ed.2, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Garafik, 2012), hlm. 201.
14 Pasal 1  ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|7
Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  adalah  lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik penyelenggaraan  pemilu  dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi  Penyelenggara Pemilu. 15
Penyelenggaraan  pemilihan  umum  harus  dapat  melaksanakan  tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia penyelenggaraan  pemilu  merujuk  pada  KPU.  Sedangkan  Panwaslu  atau  Bawaslu tidak  secara  langsung  administratif,  teknis,  dan  oprasional  terlibat  dalam penyelenggaraan pemilu akan tetapi, oleh Undang-Undang diberikan wewenang dan fungsi pengawasan tahap pemilu. 16
Adanya putusan Makamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menetapkan  Bawaslu  sebagai  lembaga  yang  mandiri  sebagaimana  KPU.  Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU dan juga Bawaslu tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu yakni lembaga mandiri kedudukannya sejajar atau dapat dikatakan sama dengan lembaga KPU. Sama-sama sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  rasional,  tetap,  dan  mandiri sebagaimana telah diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undan-Undang Dasar 1945.
Kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia berdiri dan terbentuk berdasarkan UUD  yang  memiliki  tujuan  agar  Pemilu  dapat  terselenggara  dan  berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan pemilu yang berintegrias serta dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas  dalam  menjalankan  suatu  kekuasaan  serta  jabatan  pemerintahannya  di Indonesia.  Dalam  menjalankan  tugasnya  Bawaslu  juga  harus  mampu  mengatasi keadaan yang sangat mendesak sehingga harus segera di tindak lanjuti.
Berdasarkan  eksistensi  institusi  penyelenggaraan  pemilu,  dalam  hal  ini, menurut  ketentuan  pasal  22  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  KPU  dan Bawaslu  dibentuk  oleh  tim  seleksi.  Tim  seleksi  Bawaslu  terdiri  dari  unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masayarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Bawaslu ke pada Presiden kemudian Presiden menyerahkan nama-nama anggota kepda DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota Bawaslu. Dalam dinamika rekrutmen sering dikaitkan dengan kepentingan elit partai politik. Dalam sistem kooptasi yaitu suatu bentuk perekrut orang-orang diluar  kelompok  atau  organisasi  dikarenakan  keahlian  mereka  diangkat  untuk menduduki  jabatan-jabatan  tertentu  dalam  struktur  birokrasi  politik. 17 Misalnya seorang  pemimpin  partai  merekrut  para  aktivis  mahasiswa  dalam  partainya.  Juga
15 Pasal 1 ayat (5), (6),(16), dan ayat (22), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum . 16 Ramlan Surbakti, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, 2015), hlm. 12.
17 Septrianingsih, “Pola Penerapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dalam Rekrutmen  Anggota  KPU  Kabupaten  Tulang  Bawang  dan  Lampung  Barat  Tahun  2014”,  ( Tesi s, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm. 42-43.
_________________________________________________________________________ 8|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
dalam relasi kuasa terdapat partisipasi peran ormas yang merupakan latar belakang terpenting bagi calon sehingga terdapat rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat di jadikan  sebagai  tolak  ukur  dalam  menyikapi  keterbukaannya  relasi  kuasa  antar jaringan organisasi masyarakat dalam proses seleksi. 18
Proses seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke tingakat daerah. Fenomena keanggotaan KPU, Bawaslu sudah banyak yang berlatar belakang organisasi kemasyarakata atau ormas. Dari berbagai ormas yang bervasiari, terdapat  organisasi  kemahasiswaan  yang  menonjol  sebagai  jaringan  organisasi diantaranya:  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Pergerakan  Mahasiswa  Islam Indonesia  (PMII),  Gerakan  Mahasiswa  Nasional  Indonesia  (GMNI),  sedangkan organisasi  kemasyarakatan  diantaranya:  Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama. Kemampuan  dari  jaringan-jaringan  inilah  yang  mampu  untuk  beradaptasi  dengan kelembagaan Bawaslu. Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembentuk dalam berinteraksi  untuk  memahami  tentang  bagaimana  relasi  yang  harus  yang  harus dibangun dan seperti apa strategi-strategi kuasa sebagai pengontrol keadaan. 19
Adapun urgensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berkaitan dengan pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, (luber), dan jujur, Adil (jurdil) yang diperlukan pengawasan agar pemilihan terlaksana sesuai aturan yang berlaku.  Badan  Pengawasan  Pemilihan  Umum  juga  memiliki  kewenangan  ganda yaitu:  kewenangan  mengawasi  dan  memutus  pelanggaran  sengketa  pemilu.  Kota Mataram  sebagai  daerah  yang  turut  melakukan  pemilihan  tentu  saja  diperlukan kehadiran  Bawaslu  guna  menjamin  keterlaksaan  pemilihan  di  enam  dapil  Kota Mataram sesuai aturan. Sehingga hal ini menjadi penting karena: pertama , Bawaslu lebih  adil  mengawasi  persoalan  politik  uang  dalam  pemilihan  umum  maupun pemilihan daerah. kedua , kewenangan Bawaslu dapat dioptimalkan untuk suatu hal yang  positif  demi  terselenggaranya  pemilihan  umum  di  Idonesia  dengan  damai berdasarkan  asas  pemilu  dan  serta  bawaslu  juga  mengambil  peran  masyarakat sebagai  pengawas  partisipatif  dalam  kegiatan  pencegahan  tolak  politik  uang, politisasi sara, diskriminasi gender.
Dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak hanya KPU, Bawaslu,  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  yang  dapat  berperan melainkan terdapat juga peran civil society dalam partisipasi politik yaitu dilihat dari hubungan  masyarakat  dengan  negara  civil  society  dianggap  memiliki  tiga  fungsi diantaranya: pertama ,  civil  society  memilik  aktivitas  memajukan  kegiatan  yang ditujukan  melengkapi  peran  negara  sebagai  playanan  publik. Kedua ,  civil  society melakukan  serangkaian  aktivitas  yang  belum  atau  tidak  dilakukan  negara  untuk
18 Yudho  Wahyanto,  dan  Yusa  Djuyandi,  “Dinamika  dan  Keterlibatan  Organisasi  Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (studi Kasus di Jawa Tengah Periode 2013-2018)”, Jurnal TAPIs , Vol. 15, Nomor 4, hlm.  71.
19 Ibid. , hlm. 72.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |9
mempresentasikan  kepentingan  masyarakat  luas. Ketiga, civil  society  sebagai kekuatan tandingan negara ( counter blancing the state atau counter veling forces ). 20
Seperti yang dikemukakan oleh Andra L Corrothers dan Esti Suryatana yang mengidentifikasikan  peran  yang  dapat  dimainkan  oleh  organisasi  non-pemerintah dalam sebuah negara yakni: pertama , katalisasi perubahan sistem. Ha ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahn yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi  dengan  tujuan  untuk  merubah  kebijaksanaan  negara,  mengembangkan kemauan  politik  rakyat,  dan  mengadakan  eksperimen  yang  mendorong  inisiatif masyarakat. Kedua ,  memonitor  pelaksanaan  sistem  dan  cara  penyelenggaraan bahkan  bila  perlu  melakukan  protes.  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pelanggaran  hukum. Ketiga ,  memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat  menjadi  korban  kekerasan  akan  tetapi  mereka  tidak  berdaya  untuk mengadvokasikan dirinya ke lembaga peradilan. 21
Berdasarkan  elaborasi  dalam  latar  belakang  diatas  penelitian  ini  penting untuk  dilakukan  dalam  memotret  berbagai  dinamika  dan  fenomena  yang  terjadi dalam proses rekruitmen pengisian jabatan publik di Bawaslu Kota Mataram, karena dalam  rekrutimen  komisionernya  peneliti  melihat  terdapat  relasi  kuasa  antara komisioner yang terpilih dengan rekomendasi atau dukungan yang diberikan oleh ormas atau lembaga civil society. Lebih jauh peneliti juga akan melihat dinamika tersebut dengan merujuk pada dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan dalam rekruitmen  jabatan  penyelenggara  pemilu  tersebut  sebagaimana  yang  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apakah terdapat relasi kuasa dalam kontesasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram?; kedua, bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram.

## B. TEORI RELASI KUASA, PATRON-KLIEN DAN ELITE
Untuk  menganalisis  hasil  penelitian,  peneliti  menggunakan  teori  Relasi Kuasa  yang  dikemukakan  oleh  Michael  Foucault  sebagai  grand  teori  sedangkan Teori Patron-klien & Teori Elit sebagai Middle Range Teori yaitu teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

## Teori Relasi Kuasa
20 Suryo Sakti Hardiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), hlm. 83.
21 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia ,
(Jakarta: Pustakaan LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 81.
_________________________________________________________________________ 10| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Relasi  kuasa  ( power  relation )  adalah  hubungan  antara  suatu  kelompok dengan  kelompok  lainnya  berdasarkan  ideologi  tertentu. 22 Relasi  kuasa  juga diartikan  sebagai  hubungan  yang  terbentuk  antar  individu  dan  kelompok  tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yaitu seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mengubah prilaku individu yang lainnya, dengan kata lain  unsur  kekuasaan  memiliki  pengaruh  dalam  membentuk  sebuah  program  atau kegiatan  sesuai  dengan  kepentingan  seseorang,  bahkan  terhadap  perlawanan individu-individu lainnya. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Kekuasaan juga dikaitkan  sebagai  relasi-relasi  dalam  waktu  dan  tempat  tertentu.  kekuasaan  akan memproduksi  kebenaran  dan  berusaha  untuk  menjaga  kebenaran  tersebut.  Dari pikiran  itulah  Foucault  menyebut  kebenaran  tidak  berada  di  luar  kekuasaan melainkan kebenaran itu selalu berada dalam kekuasaan. 23
Foucault dalam bukunya Power/knowledge bahwa kekuasaan adalah sebuah mekanisme  yang  menciptakan  rasionalitas  hukum  dan  pengetahuan  sebagai  alat untuk  menegakkan  kekuasaan  yang  lebih  besar.  Dari  pandangan  ini  dapat dicontohkan  seorang  Gubernur  yang  hendak  kembali  memegang  kekuasaan politiknya akan bekerja keras untuk mendominasi semua sumber-sumber kekuatan dan  pengetahuan  yang  berhubungan  langsung  dengan  suksesi  politik.  Sebagai langkah  pemenang  tentunya  calon  akan  berkonsultasi  dengan  berbagai  elemen terutama  institusi  penyelenggara  pemilu  (KPU  dan  Bawaslu)  yang  bertanggung jawab dalam mengendalikan kekuasaan melalui pengetahuan dan kewenangannya 24 . Secara singkat Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kebenaran. Menurut Foucault itu sendiri, bahwa kekuasaan menghasilkan wacana atau diskursus yang  merupakan  kumpulan  pernyataan-pernyataan  yang  sudah  termasuk  segala sesuatu  yang  ditulis,  dikatakan,  dan  yang  sudah  dikomunikasikan  dengan  atura tertentu.  wacana  dapat  digunakan  untuk  memuluskan  kekuasaan  sekaligus  untuk menentang kekuasaan. 25
22 Aristiono  Nugroho,  Suharno,  dan  Tullus  Subroto, Relasi  Kuasa  Dalam  Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan , (Yogyakarta, 2015), hlm. 2.
23 Mangihut  Siregar,  “Kritik  Terhadap  Teori  Kekuasaan-Pengetahuan  Foucault”,  dalam http://Journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download1560/1021 ,  diakses  tanggal  30  Januari 2023, pukul 19:35.
24 Aminah  Bahasoan,  &  Amir  Faisal  Kotarumalos,  “Praktek  Relasi  Wacana  dan  Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia”, Jurnal Populis , Vol. 8, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 20-21.
25 Ibid. , hlm. 6.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |11
Wacana  menurut  Foucault  merupakan  penjelasan,  pengklarifikasi,  dan pemikiran  tentang  orang,  dan  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  relasi  kuasa. Wacana dan kekuasaan datang dari mereka yang yang mempunyai pengetahuan atau pemikiran  yang  kreatif.  Orang  yang  memiliki  kekuasaan  dan  pengetahuan  akan membangkitkan  kekuasaan  dan  pengetahuan  antara  orang  yang  mengagkatnya dengan orang yang mengatur.
Wacana  tidaklah  tunggal  melainkan  beragam.  Adapun  salah  satu  contoh wacana yang menarik yaitu, Covid-19 yang dimana banyak sekali isu yang beredar seperti wajib masker, dilarang berkumpul, sekolah daring. Hingga wacana pemilu serentak yang diselenggarakan tahun 2020. Wacana ini menjadi suatu kebenaran dan diterima oleh masyarakat. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam  tingkat  individu  maupun  kelompok.  Relasi  kuasa  juga  sebagai  esensi  dari berpolitik. Kekuasaan bukanlah milik tetapi melainkan sebuah strategi, kekuasaan berkaitan  dengan  strategi  praktek  dalam  suatu  ruang  lingkup  dimana  ada  banyak posisi  yang  secara  strategis  berkaitan  satu  sama  lain  dan  senantiasa  mengalami pergeseran.
Kekuasaan  bekerja  melalui  strategi-strategi  yang  berlangsung  dimanapun, kekuasaan  semakin  terealisir  melalui  adanya  perbedaan-perbedaan,  ada  banyak sistem  regulasi,  adanya  relasi  sosial  manusia  sesama  maupun  dengan  lembaga. Kekuasaan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk  mempengaruhi  prilaku  seseorang  atau  kelompok  lain  sedemikian  rupa sehingga prilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai  kekuasaan.  Dalam  kekuasaan,  politik  memiliki  kemampuan  untuk mempegaruhi kebijakan umum atau pemerintah baik terbentuk maupun akibat sesuai tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. 26 Harold D Las Will dan Braham Kaplan mendefinisikan bahwa “Kekuasaan adalah Suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama”. 27 dari definisi diatas bahwasannya kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk  memperoleh  sesuatu  yang  diingnkan  dan  kehendak  yang  dicapai  dengan menggunakan kekuatan penguasa.
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa teori relasi kuasa ini berguna untuk peneliti dalam mengkaitkan sekaligus menganalisa permasalahan yang terjadi
26 Kabul Budiyono,  “ Teori dan Filsafat Ilmu Politik,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 26.
27 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Edisi  Revisi),  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 7 dan 60-63.
_________________________________________________________________________ 12|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
pada penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan di Bawaslu Kota Mataram. Dalam menganalisis teori relasi kuasa lebih lanjut lagi, peneliti menggunakan teori pendukung yaitu, teori patron-klien dan teori elit.

## Teori Patron-klien
Istilah Patron berasal dari bahas latin yaitu “patronas” atau yang biasa dikenal dengan  arti  bangsawa,  sedangkan  klien  berasal  dari  kata  “cliens”  yang  berarti pengikut.  Dalam  bahas  Spanyol,  istilah  “patron”  berarti  seseorang  yang  memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh besar. Sedangkan “klien” yang berarti bawahan atau orang yang diperintah. 28
Menurut Scott, bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan antara  dua  orang  yang  sebagian  besar  melibatkan  instrumental  yang  dimana seseorang  yang  lebih  tinggi  kedudukan  sosial,  politik  dan    ekonominya  (patron) menggunakan  pengaruh  dan  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk  memberikan perlindungan,  keuntungan,  atau  keduanya  kepada  orang  yang  lebih  rendah kedudukannya  (klien),  yang  dikemudian  hari  pada  saat  tiba  gilirannya  membalas pemberian  tersebut  dengan  memberikan  dukungan  umum  dan  bantuan  termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. 29
Atau dalam bahasa lain bahwa hubungan patron-klien adalah hubungan yang yang terbangun karena adanya kesenjangan yang memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar kepentingan yang bermuara pada kepentingan materiil, kekuasaan, penghormatan  dalam  relasi  transaksional.  Hubungan  patron  klien  tak  dapat dilepaskan dari konsep tentang “power” (kuasa) itu sendiri 30 sehingga jika dilihat lebih jauh bahwa terdapat perbedaan hubungan yang diberikan patron dan klien:
a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.
Peter  M.  Blau  mengatakan  bahwa  hubungan  patron-klien  merupakan hubungan pertukaran (exchange relationship) yaitu:
28 Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, ( Skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 29.
29 Ibid. , hlm. 30.
30 Maczak,  A.  (2018). Unequal  Friendship  The  Patron-Client  Relationship  in  Historical Perspective . Development  in  Vietnam .  Frankfurt:  Peter  Lang  GmbH.  https://doi. org/10.1355/9789814379281-007, diakses tanggal 27 Maret 2023.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|13
a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
b. Dalam  mengejar  imbalan  ini,  para  pelaku  dikonseptualisasikan  sebagai seseorang yang mengejar profit.
c. Pertukaran  antara  dua  macam  yang  langsung  (dalam  jaringan  interaksi  yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).
Ada  empat  macam  imbalan  dengan  derajat  yang  berbeda,  yaitu  uang, persetujuan  sosial,  penghormatan/penghargaan  dan  kepatuhan.  Adapun  ciri-ciri hubungan patron-klien sebagai berikut:
1) Adanya ketidakseimbangan antara status patron dan klien.
2) Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari pada klien.
3) Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan  klien  dari  patron  yang  menyebabkan  adanya  rasa  utang  budi  dari klien  kepada  patron.  Sehingga  utang  budi  inilah  menjadi  penyebab  terjadinya hubungan ketergantungan. 31
Dari  uraian  diatas,  peneliti  menggunakan  teori  patron-klien  dengan  tujuan mendapatkan  pemahaman  lebih  mendalam  karena  dalam  pengisian  jabatan komisioner di Bawaslu terdapat sebuah relasi kuasa yang dimana adanya partisipasi peran  civil  soviety  yang  melatar  belakangin  komisioner  dalam  membantu meloloskan seleksi calon komisioner. Sehingga teori ini sangat mendukung peneliti dalam memahami hubungan timbal balik yang terjalin, dimana patron  mengharapan sebuah  imbalan  dari  klien.  Dengan  adanya  banyak  pertimbangan  itulah  calon komisioner akan memenangkan pemilihan.

## Teori Elit
Teori elit menegaskan bahwa setiap masyarakat terbagi menjadi dua kategori yang  luas  dan  mencangkup pertama ,  sekelompok  kecil  manusia  yang
31 Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, ( Skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm, 32.
_________________________________________________________________________ 14|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
berkemampuan  dan kedua ,  karenanya  menduduki  posisi  untuk  memerintah  dan sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. 32
Pembahasan  tentang  elit  dalam  teori  ini  merujuk  pada  makna  definisi  elit menurut Robert Putnam adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang  lebih  dibandingkan  dengan  yang  lain.  menurut  Pareto  setiap  masyarakat diperintah  oleh  sekelompok  kecil  orang  yang  memiliki  kualitas-kualitas  yang diperlukan  bagi  kehadiran  mereka  pada  kekuasaan  sosial  dan  politik  yang  penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang merupakan yang terbaik sehingga mereka dikenal sebagai kelompok elit.
Elit  politik  semacam  individu  yang  memiliki  banyak  kekuasaan  politik  di banding dengan yang lainnya. Yang dimaksud kekuasaan yaitu, kekuasaan sebagai kemampuan  untuk  memengaruhi  orang  lain,  dan  juga  kekuasaan  sebagai kemampuan  untuk  memengaruhi  perbuatan  keputusan  yang  kolektif.  Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitan untuk memengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara. 33
Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh  seseorang  dalam  kekuasaan.  Putnam  menggambarkannya  dalam  sebuah piramida seperti, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan ( proximate decision  makers ).  Lapisan  ini  sebagian  besar  terdiri  dari  orang-orang  yang menduduki jabatan resmi utama, walapun tidak selalu mereka. Lapisan kedua adalah kaum  berpengaruh (influentils )  yaitu,  individu  yang  memiliki  pengaruh  tidak langsung  atau  implisit  yang  kuat,  mereka  yang  dimimtai  nasihat  oleh  pembuat keputusan  yang  kepentingan  dan  pendapatannya  diperhitungkan  oleh  pembuat keputusan.  Lapisan  ini  terdiri  dari  para  birokrat,  tuan  tanah,  industrialis,  bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi. Lapisan ketiga terdisri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah misalnya, sebagai anggota partai, birokat menengah, editor surat kabar atau  para  penulis.  Lapisan  ini  disebut  dengan  aktivis.  Lapisan  ke  empat  terdapat orang-orang  yang  menganggap  kehidupan  politik  seperti  halnya  tontonan  yang sangat menarik. Mereka disebut dengan publik peminat politik.
Bersasarkan eksistensi di atas, peneliti memaparkan bahwa relasi kuasa dapat diartikan hubungan yang terbentuk anatara individu dengan kelompok tertentu yang
32 Diah Lestari, “Perilaku Politik dan Elit (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elit PWNU Pada  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017)”,  ( Skripsi ,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullaah Jakarta), hlm. 28.
33 Abdul Chalik, Pertarungan Elit dalam Politik Lokal , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |15
memiliki  kepentingan  dengan  tingkat  kekuasaan  yang  berbeda.  Relasi  kuasa  juga merupakan konsep esensi dari politik. Dalam berpolitik, kekuasaan bukanlah milik melainkan sebuah stategi yang dimana strategi-strategi tersebut akan bekerja secara efektif  dengan  melibatkan  peran  dari  civil  society  dalam  partisipasi  pemilu  yang menjadi kontestasi dari keberhasilan calon komisioner.
Dalam teori patron-klien sangat membantu peneliti untuk dapat memahami adanya  keterikatan  hubungan  sosial  yang  memiliki  tujuan  khusus  yang  dimana patron  yang  memiliki  kedudukan  sosial  tinggi  memberikan  perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada klien yang kedudukan sosialnya rendah. Dengan menggunakan pengaruh tersebut, di kemudian hari apabila telah datang saat yang dimana klien akan memberikan dukungan serta bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Selain itu dalam kerangka teori ini, peneliti juga menggunakan teori elit guna mempertegas bahwasannya pada kelompok ini sangat memiliki pengaruh yang begitu besar karena kelompok elit memiliki posisi kekuasaan yang lebih tinggi sehingga  dalan  konteks  pengisian  jabatan  komisioner  Bawaslu  akan  banyak ditemukan strategi-strategi dalam politik.

## C. DINAMIKA  RELASI  KUASA  DALAM  KONTESTASI  PENGISIAN JABATAN BAWASLU KOTA MATARAM
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  melalui  wawancara  maupun  observasi maka,  terdapat  berbagai  macam  bentuk  dinamika  relasi  kuasa  dalam  kontestasi pengisian  jabatan  Bawaslu  Kota  Mataram.  Bentuk  relasi  terjadi  melalui  berbagai aspek  yaitu, pertama ,  melalui  aspek  proses  rekrutmen  administrasi  dalam  halnya cendrung  tidak  terdapat  relasi  kuasa  karena  dalam  ketentuan  tahapan  proses rekrutmen dalam syarat adaministrasi sudah tertulis dengan jelas bahwasannya calon komisioner  Bawaslu  harus  mengikuti  tahapan  awal  yaitu  melakukan  pendaftaran serta melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman proses rekrutmen.  Yang  kemudian  akan  di  priksa  keabsahan  dan  legitimasi  berkas  bakal calon komisioner oleh tim seleksi.
Selain itu pada tahapan administrasi juga sering kali terdapat pengamanan atau  interpensi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  maupun  ormas  yang  merupakan pemberian rekomendasi pada calon komisioner untuk diluluskan pada tahapan ini. Akan  tetapi  pada  kasus  terpilihnya  tiga  komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram  ini, peneliti tidak melihat ada interpensi karena sejak awal ketiga calon komisioner pada saat itu lulus administrasi. Kedua , dilihat dari sisi tahapan selanjutnya yang diikuti oleh  komisioner  apakah  terdapat  relasi  kuasa  dalam  kontestasi  pengisian  jabatan Bawaslu Kota Mataram melalui tes psikologi dan tes kesehatan ketiga komisioner
_________________________________________________________________________ 16|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
telah melakukannya dengan ketentuan yang sama yang dilakukan di Rumah Sakit Polda,  kemudia  hasil  tes  tersebut  diberikan  oleh  Bawaslu  Kota  Mataram  kepada timsel untuk di evaluasi dan diuji kelayakannya. Setelah itu, hasil tes diumumkan melalui website Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan  hasil  proses  rekrutmen  yang  telah  dilakukan  oleh  ketiga  calon komisioner yang telah lulus tes psikologi dan kesehatan, sehingga dengan pernyataan tersebut  tidak  ada  yang  diindikasikan  atau  dilihat  melakukan  upaya  meminta pengamanan  guna  lulus  dalam  tahapan  tes  tersebut  karena  dari  ketiga  komisioner tersebut dinyatakan sehat dan normal. Oleh sebab itu peneliti kembali melihat apakah terdapat relasi kuasa dari aspek wawancara, pada proses ini peneliti melihat terdapat relasi kuasa yang kuat antara timsel dengan sejumlah calon, sehingga hal ini dapat peneliti buktikan dan temukan dalam data-data yang dihasilkan melalui wawancara yang telah dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol selaku pemantau Pemilu saat itu menyatakan bahwa:
“Pasti ada relasi kuasa yang ditunjukan oleh organisasi atau representasi kelompok atau golongan dalam bentuk menjadi komisioner dengan latar belakang organisasi Nahdataul Ulama, Muhammadiyah, Nahdatul Wathon kalau di daerah. kalau dalam konteks  organisasi  kemahasiswaan  seperti  PMII,  HMI,  GMNI,  atau  FMN.  Hal tersebut tidak menjadi syarat tertulis walaupun dibalik itu semua ada kompetensi melalui tahapan seleksi CAT, Administrasi, akan tetapi hal tersebut dapat dikatakan sebagai formalitas. Dibalik itu terdapat dukungan dari partai politik, rekomendasi organisasi, jejaringan itulah yang kemudian dikatakan sebagai bentuk relasi kuasa. Adapun dua dampak dari rekomendasi yakni: pertama, sisi positif dari dukungan dapat  menciptakan  stabilitas  yang  ke  dua  bisa  menciptakan  efektifitas  dalam pekerjaan penyelenggaraan, dalam kerja penyelenggaraan dibutuhkan sinergi atau kerjasama  agar  terbangunnya  keseimbangan  dari  rekomendasi  yang  dapat diakomodasi dalam kebijakan publik. Kedua, sisi negatif yang dapat ditimbulkan seperti dapat mendegradasi atau menyingkirkan orang yang tidak punyak kapasitas atau  secara  terbuka  jauh  lebih  kopeten  dikarenakan  tidak  memiliki  dukungan sehingga dapat dengan mudah tersingkir dikarenakan tidak memiliki rekomendasi atau relasi kuasanya lemah. Relasi kuasa yang terbangun memang sudah menjadi budaya  birokrasi  di  Indonesia  dalam  pendekatan  teori  Patrokial  Kaula  terdapat kelompok  minoritas  dan  kelompok  mayoritas  yaitu  kelompok  yang  memiliki kekuasaan  dan  kelompok  yang  menjadi  followersnya.  Akan  tetapi  sejauh  yang dilihat  hal  tersebut  tidak  sampai  mengganggu  calon  komisioner.  Adapun  bentuk relasi  kuasa  yang  selama  ini  sering  terjadi  dalam  proses  rekruitmen  pejabat penyelenggara pemilu biasanya berbentuk: pemberian rekomendasi, pengkondisian
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |17
timsel, konsolidasi dan komunikasi ke Bawaslu RI yang menentukan komisioner terpilih, serta pemberian bantuan pendanaan .” 34
Beranggapan  dari  asumsi  diatas  maka,  dalam  penganalisaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori relasi kuasa menurut  Michale  Foucault  relasi  kuasa  dartikan  sebagai  bentuk  hubungan  antara individu  dengan  kelompok  tertentu  yang  memiliki  kepentingan  dengan  tingkatan berbeda.  Dalam  relasi  kuasa  terdapat  unsur  kekuatan  yang  dapat  mempengaruhi. Konsep kekuatan menurut Michale Foucault yaitu suatu dimensi dimana ada relasi disitu ada kekuasaan. Relasi kuasa menjadi esensi dari berpolitik yaitu kekuasaan bukanlah milik melainkan sebuah strategi. 35 Dalam hal ini, bentuk dari relasi kuasa di  Bawaslu  Kota  Mataram  merupakan  jejaringan  komisioner  dengan  peran  civil society yang merupakan rekomendasi dari setiap ormas.
Dari  penjelasan  diatas  juga  diamini  oleh  Dr.  Agus,  M.Si  selaku  pemantau Pemilu  menyatakan  bahwa  Bawaslu  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  untuk melakukan tugas-tugas khusus yaitu, bertugas sebagai pengawas pemilu. selain itu Bawaslu juga merupakan lembaga yang tidak terlepas dari jejaringan civil society sebagai bentuk relasi kuasa yang ditemukan dalam proses rekrutmen dengan latar belakang organisasi masyarakat juga berasal dari aktor-aktor civil society lainnya seperti perguruan tinggi, media massa, NGO, dan lain-lain. Relasi kuasa dibangun melalui proses rekomendasi, sedangkan tim seleksi berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, perguruan tinggi, masyarakat, dan lain-lain, tidak hanya itu saja adapun peran elit informan seperti tokoh besar Tuan Guru, tokoh Muhammadiyah, Ketua PWNU  sekarang  sudak  tidak  bisa  dihindari  lagi  karena  merupakan  rekomendasi tertulis.
Sedangkan  menurut  Dr.  Muhammad  Saleh  Ending  selaku  tim  seleksi Bawaslu Kota Mataram dalam wawancara menyatakan bahwa:
“Pengalaman sebagai tim seleksi yang diutamakan adalah background dalam bentuk partisipasi ketika anda hadir sebagai lembaga survei, dibuktikan dengan adanya SK untuk  mengetahui  data  yang  diberikan  akurat.  Timsel  merupakan  perpanjangan tangan dari pusat. Sebagai timsel harus memenuhi tahapan seperti tes adaministratif, tes CAT, tes kesehatan/kejiwaan, dan tes wawancara sebagai penentu nilai akhir dari kapasitasa yang dimiliki. Dalam hal ini, timsel hanya sebagai penyiapan ruang yang
34 Ihsan Hamid, (Dosen seakaligus Pengamat Pemilu), Wawancara , UIN Mataram, 13 Maret 2023.
35 Mangihut  Siregar,  “Kritikan  Terhadap  Teori  Kekuasaan-Pengetahuan  Foucault”, penjelasan  berikut  dalam http://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/download1560/1021 ,  diakses tanggal 4 April 2023, pukul 15:53.
_________________________________________________________________________ 18|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
dimana  dalam  mengikuti  tahapan  yang  memang  sudah  disediakan  oleh  pusat  itu sendiri.  Ruang  timsel  berada  pada  tes  wawancara,  terdapat  relasi  kuasa  dalam bentuk  partisipasi  rekomendasi  dengan  ormas  sesuai  poksinya  akan  tetapi  tidak menjadikan  syarat  utama  dalam  perhitungan  kelolosan  calon  komisioner.  Karena dalam pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan dan nilai/kemampuan yang  diakumulasi.    Berdasarkan  undang-undang  tahapan  yang  dilakukan  secara independen  boleh  merupakan  rekomendasi  dari  ormas  namun  tidak  boleh merupakan rekomendasi dari partai politik. Apabila calon terdapat memiliki latar belakang partai politik sehingga dalam tes menjadi gugur. Dalam melakukan seleksi timsel harus melakukan dengan cara profesional walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat relasi antar calon dengan rekomendasi ormas. Tidak semerta-merta calon diloloskan berdasarkan rekomendasi akan tetapi harus ditelusuri kasus-kasus yang dilaporkan  publik.  Tim  seleksi  mengambil  keputusan  sesuai  dengan  mekanisme yang ada, harus berdasarkan banyak pertimbangan.” 36
Pernyataan  Dr.  Muhammad  Saleh  Ending,  MA  juga  diperkuat  oleh Muhammad Yusril, M.AB selaku ketua komisioner terpilih Bawaslu Kota Mataram tahun 2018-2023 sebagai berikut:
“Dalam peralihan undang-undang yang mengatur proses rekrmen terdapat panitia seleksi  secara  terbuka  dan  ditentukan  oleh  Bawaslu  RI  untuk  proses  Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam proses seleksi terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti terkait dengan administrasi, tes kesehatan dan kejiwaan, tes wawancara. Timsel di Bawaslu  Kota  terdiri  dari  enam  orang.  Terkait  putusan  finaly  ditentukan  oleh Bawaslu RI. Terkait rekomendasi sebagai penguat dalam konteks bukan interpensi, pengaruh  dukungungan  ada  akan  tetapi  bukan  merupakan  kewajiban,  bentuk dukungan berbentuk surat rekomendasi informal bersifat pendukung namun tidak dipungkiri terdapat beban moral patron-klien tentu dengan batas tertentu”. 37
Dinamika ini relevan dengan teori parton-klien menurut Scott adalah suatu kasus  hubungan  antara  dua  orang  yang  sebagian  besar  melibatkan  instrumental seperti seseorang yang tinggi kedudukannya disebut (patron) dengan menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberi perlindungan keuntungan atau  keduannya  sedangkan  seseorang  yang  rendah  kedudukan  sosial  ekonominya disebut (klien) yang dikemudian hari memiliki giliran untuk memberikan dukungan atau bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. 38 Dalam penganalisaan relasi patron-klien  yang  terjadi  antara  lembaga  atau  ormas  dengan  calon  komisioner terpilih didasari dengan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar
36 Muhammad  Saleh  Ending,  (Dosen  sekaligus  Timsel), Wawancara ,  UIN  Mataram,  29 Maret 2023.
37 Muhammad Yusril, Wawancara , Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.
38 Fadli Ichsan, Hubungan Patron-Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Ampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 30.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |19
kepentingan yang bermula pada materi, kekuasaan, penghormatan. 39 Praktik patron- klien terjadi pada proses rekomendasi yang melibatkan relasi kuasa dalam bentuk jejaringan  yang  terbangun  antara  calon  komisioner  terpilih  dengan  civil  society. Dalam hal ini peneliti melihat terdapat relasi kuasa walaupun tidak dominan namun dapat  mempengaruhi  proses  jalannya  penentuan  nama  calon  komisioner  terpilih untuk dapat dikirim ke pusat. Atas dasr itulah, maka tiga komisioner terpilih di baca sejak awal sudah melakukan komunikasi dan konsulidasi untuk sebagai upaya agar terpilih tetapi tetap mengikuti tes administrasi, tes kesehatan atau psikologi, dan tes wawancara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri terdapat pula peran elit yang sangat berpengaruh yaitu berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang  sangat  besar.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  digunakan  menurut  Robert Putnam  adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki  kekuasaan  politik  yang  lebih dibanding  dengan  yang  lainnya,  pernyataan  tersebut  juga  merujuk  pada  teori  elit menurut Pareto yaitu setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi keahadian mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. 40
Dilihat  pada  proses  seleksi  anggota  Bawaslu  ditingkat  Kabupaten/Kota setelah timsel terbentuk, berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang  penetapan  calon  anggota  KPU  dan  Bawaslu  yang  diawali  dengan pembentukan  keanggotaan  tim  seleksi  untuk  membantu  Presiden  dalam  rangka memilih  calon  anggota  KPU  dan  Bawaslu  yang  kemudian  diajukan  kepada  DPR sebelum disahkanoleh Presiden untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu  terpilih. Segera  dilakukan  tahapan  proses  seleksi  melalui  berbagai  serangkaian  tes  yaitu: administrasi,  tes  kemampuan  dasar  (TKD),  tes  computer  assisted  test  (CAT),  tes kesehatan/kejiwaan,  tes  wawancara.  Pada  tahapan  ini  sebagaimana  dikemukakan oleh  Dr.  Muhammad  Saleh  selaku  timsel  Bawaslu  Kota  Mataram  tahun  2018 menyatakan bahwa:
“proses  seleksi  pada  tahapan  administrasi,  tes  kemampuan  dasar,  CAT,  tes kesehatan/kejiwaan,  cendrung  objektif  karena  melibatkan  lembaga  profesional seperti  lembaga  rumah  sakit,  lembaga  test  psikologi  yang  dikelola  oleh  kampus. Namun jika sudah masuk enam (6) besar calon komisioner yang telah masuk dan dapat mengikuti tes wawancara prosesnya cendrung subjektif karena karena peran dari tim seleksi utuk meggugurkan salah satu nama dari enam besar calon terpilih.”
39 Muhammad Nastain & Catur Nugroho, “Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobongan”, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 13, Nomor 1, April 2022, hlm. 174.
40 Abdul Calik, Pertarungan Elit dalam Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelaar, 2017), hlm. 43.
_________________________________________________________________________ 20|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Dilihat dalam model rekrutmen, dapat dikatakan bahwa dala proses seleksi KPU dan Bawaslu sangat bergantung pada model rekrutmen yaitu pada era refomasi proses  seleksi  calon  anggota  KPU  dan  Bawaslu  bersifat  terbuka.  Menurut Internasional  IDEA ,  rekrutmen  terbuka  adalah  model  rekrutmen  yang  dilakukan untuk publik oleh penyelenggara pemilu melalui publikasi pengumuman di media massa. Setelah itu, kandidat atau calon yang memiliki ketertarikan untuk melamar ke tim independen yang telah dipilih berdasarkan kualifikasi serta pengalamannya yang dipertimbangkan dalam kepemiluan. 41
Aspek  keterbukaan  rekrutmen  anggota  Bawaslu  tercermin  dari  publikasi pendaftaran  calon  Bawaslu  oleh  media  yang  dikaitkan  dengan  memungkinkan masyarakat  untuk  memberikan  masukan  dan  tanggapan  terhadap  calon  anggota Bawaslu Kota Mataram tahun 2018. Rekrutmen terbuka ini telah dirancang untuk merekrut  kandidat  terbaik  yang  kredibel,  cocok  dalam  pekerjaan  tersebut  dengan memiliki kepribadian yang kuat, jujur, setia, dan mandiri. Tujuan menjaring calon anggota Bawaslu terbaik dapat dilihat dari parameter yang digunakan tim seleksi. Artinya,  calon  komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram  harus  psikotes,  tes kesehatan/kejiwaan, dan kemampuan dalam menguasai materi terkait kepemiluan.
Gambar 3.1

## Bagan Proses Rekrutmen Anggota
Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2028
41 Riana  Widi  Safitri,  Nur  Hidayat  Sardini,  Fitriyah,  “Calon  Anggota  Komisi  Pemilihan Umum  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018”, Journal  of  Politic  and  Goverment  Studies ,  Vol.  11,
Nomor 4, hlm. 6. (2018), penjelasan tersebut dapat dilihat dalam https://ejournal3.undip.ac.id diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42. Tahapan Pendaftaran Tahap Penelitian Administrasi Tahap Tes Tertulis Tahap Tes Psikologi Tes Kejiwaan atau Kesehatatan Tes Wawancara Seleksi dan Penetapan Anggota Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2018 Terpilih oleh Bawaslu RI Seleksi dan Penetapan Anggota Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2018 Terpilih oleh Bawaslu RI
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |21

## 1. Tahapan Pendaftaran
Tahap  pendaftaran  adalah  sebagai  langkah  awal  dari  calon  anggota Bawaslu  Kota  Mataram,  tim  seleksi  terlebih  dahulu  akan  melakukan pendaftaran  calon  melalui  berbagai  media  seperti  media  cetak,  media elektronik,  media  sosial,  dan  website  resmi  komisioner  Bawaslu  Kota Mataram yaitu:
a. Penguuman  di  papan  pengumuman  resmi  kantor  Bawaslu  Kota Mataram dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
b. Pengumuman dapat di temukan di website https://ntb.bawaslu.go.id dan media sosial Bawaslu Nusa Tenggara Barat.
Tahapan pendaftaran calon anggota Bawaslu Nusa Tenggara Barat diikuti oleh  berbagai  kalangan  seperti:  berasal  dari  anggota  Bawaslu Kabupaten/Kota  maupun  Provinsi,  ormas,  akademisi,  tokoh  masyarakat,
PNS Bawaslu. Akan tetapi harus melalui surat rekomendasi langsung dari pembina kepegawaian atau Bupati. 42

## 2. Tahap Penelitian Admiistrasi
Pada  tahapan  ini  dilakukan  oleh  tim  seleksi  dengan  pertimbangan melihat persyaratan yang tertera diantaranya yaitu:
a. Pemeriksaan Kelengkapan
1) Tim seleksi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
2) Tim  seleksi  membuat  berita  acara  pemeriksaan  kelengkapan berkar  bakal  calon  anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota  oleh seluruh tim seleksi.
b. Pemeriksaan Keabsahan dan Legitimasi Berkas
1) Tim  seleksi  secara  bersama-sama  memeriksa  keabsahan  dan legitimasi  berkas  yang  diserahkan  oleh  bakal  calon  anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
2) Pemeriksaan terhadap berkas dilakukan paling lama (5) lima hari kerja sejak berkas diterima.
3) Untuk pemeriksaan keabsahan dan legitimasi berkas, tim seleksi dapat  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti  dinas pendidikan, dinas kependudukan, dan lain-lain.
42 Ibid .,  hlm.  6-7,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://ejournal3.undip.ac.id diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.
_________________________________________________________________________ 22| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 4) Tim  seleksi  melakukan  rapat  untuk  memutuskan  nama-nama berdasarkan  pemerikasaan  berkas  yang  memenuhi  keabsahan dan legalitas.
5) Hasil  pemeriksaan  berkas  oleh  tim  seleksi  selanjutnya  dibuat berita  acara  hasil  pemeriksaan  keabsahan  dan  legalitas  bakal calon  anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota  serta  ditanda  tangani oleh seluruh peserta tim seleksi. 43
c. Penilaian Daftar Hidup
1) Tim  seleksi  melakukan  Daftar  Riwayat  Hidup  calon  anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
2) Tim seleksi melakukan penilaian dengan kriteria pendidikan dan pengalaman kepemiluan.
d. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi
1) Tim  seleksi  menyusun  hasil  penilaian  terhadap  berkas  seluruh peserta  secara  berurutan  berdasarkan  nilai  tertinggi  dengan dimulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
2) Tim  seleksi  menyusun  daftar  nama  peserta  yang  berasal  dari Pabwaslu Kabupaten/Kota (existing)yang mendaftar berdasarkan abjad  dengan  menuliskan  keerangan  anggota  Panwaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan jabatannya pada kolom score .
3) Tim  seleksi  menyusun  daftar  nama  peserta  yang  berasal  dari
Panwaslu Kabupaten/Kota pada bagian pertama dan diikuti nama peserta lainnya.
Tabel 3.1 Simulasi N o Nomor Pendaftaran Nama Calon Jenis Kelamin Score Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang  mendaftar ( sesuai abjad )
L/P Panwaslu
Kabupaten/Kota
Nama-nama
Pendaftar  Baru
Nilai 43 “Pedoman  Kerja  Tim  Seleksi  Calon  Anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota”,  penjelasan tersebut dapat dilihat dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|23
sesuai  pringkat penilaian
4) Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  penilaian  terhadap  berkas peserta  yang  dilakukan  tim  seleksi,  tim  seleksi  menetapkan nama-nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahap selanjutnya. 44
e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
1) Tim seleksi mengumumkan daftar nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota  yang  memenuhi  persyaratan  dan  lulus  seleksi administrasi  serta  anggota  Panwaslu  Kabupaten/Kota  yang mendaftar untuk mengikuti tahap selanjutnya.
2) Tim  seleksi  mengumumkan  daftar  nama  bakal  calon  anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu (1) satu hari kerja setelah pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi selesai dilakukan.
3) Tim  seleksi  juga  mengumumkan  daftar  nama  calon  anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota melalui website Bawaslu Provinsi atau melalui website Bawaslu RI.
4) Pengumuman  di  tandatangani  oleh  Ketua  dan  Sekertaris  tim seleksi. 45

## 2. Tahap Tes Tertulis dan Psikologis
a. Tes Tertulis
1) Tim Seleksi Penyelenggara Tes Tertulis:
a) Bagi  bakal  calon  anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota  untuk dilakukan  penjaringan  yang  akan  mengikuti  tahapan  tes kesehatan dan wawancara.
b) Bagi  anggota  Panwaslu  Kabupaten/Kota  yang  mendaftar dalam  kerangka  evaluasi  kinerja  dengan  instrumen  telah disediakan oleh Bawaslu.
2) Tes  Tertulis  dilaksanakan  paling  lambat  7  tujuh  hari  kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan.
44 Ibid .,  hlm.  10-11,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.
45 Ibid ., hlm. 13, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.
_________________________________________________________________________ 24| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
3) Tes tertulis dilaksanakan dengan metode CAT, dengan materi:
a) Pengetahuan  dan  kesetiaan  terhadap  Pancasila,  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  dan  Bhineka Tunggal  Ika  serta  pengetahuan  mengenai  Pemilu, Pengawasan  Pemilu,  dan  Kepartaian  bagi  peserta  selain Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
b) Evaluasi kinerja bagi anggota Panwaslu.
4) Sebelum  pelaksanaan  tes  tertulis  tim  seleksi  mendistribusikan kartu  tanda  peserta  tes  yang  telah  disahkan  oleh  tim  seleksi kepada bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
5) Tim seleksi mengesahkan kartu tanda peserta paling lamabat 1 satu hari sebelum pelaksanaan testertulis.
6) Pada pelaksanaan tes tertulis peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum  pelaksanaan  tes  dimulai  untuk  mendengarkan pengarahan dan tata tertib. Adapun untuk menjaga kelancaran tes tertulis tim seleksi menjelaskan tata tertib sebagai berikut: a) Peserta  sudah  masuk  ruangan  paling  lambat  30  menit sebelum tes dimulai.
b) Peserta  yang  datang  terlambat  tidak  diperkenankan memasuki ruangan tes dan dianggap mengundurkan diri.
c) Peserta  wajib  membawa  kartu  tanda  peserta  atau  kartu identitas.
d) Peserta  wajib  bersikap  tenang  dan  dilarang  membuat kegaduhan.
e) Peserta dilarang membawa alat komunikasi.
f) Peserta dilarang mencontek.
g) Peserta  dilarang  komunikasi  sesama  peserta  selama  tes berlangsung.
h) Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi.
i) Peserta  yang  sudah  selesai  tapi  waktu  tes  masih  ada diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.
7) Tim  seleksi  memastikan  peserta  mengisi  daftar  hadir  sebagai lampiran untuk evaluasi.
8) Tim  seleksi  membuat  beruta  acara  pelaksana  tes  tertulis  dan evaluasi kinerja.
b. Penetapan Nilai Seleksi Tes Tertulis
1) Tim  seleksi  mendapatkan  hasil  tes  tertulis  (CAT)peserta  yang sudah tersusun berdasarkan nilai tertinggi.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |25
2) Tim  seleksi  menetapkan  hasil  tes  tertulis  dengan  memberikan paraf pada setiap lembar yang telah disediakan.
3) Tim seleksi mengumumkan hasil tes tertulis.
c. Tes Psikologi
1) Tim  seleksi  berkoordinasi  dengan  lembaga  penyelenggara  tes psikologiyang ditunjuk oleh Bawaslu terkait tempat dan waktu tes psikologi.
2) Tim  selsksi  menyerahkan  nama-nama  anggota  Bawaslu
Kabupaten/Kota kepada lembaga penyelenggaraan tes psikologi.
3) Peserta yang berhak mengikuti tes psikologi adalah: Peserta yang dinyatakan  lulus  seleksi  administrasi  sebagaimana  ditetapkan pada berita acara harian.
4) Muatan tes psikologi yang terdiri dari:
a) Intelegensi
b) Sikap kera
c) Dan kepribadian
5) Bawaslu menerima hasil tes psikologi dan selanjutnya Bawaslu menyerahkan hasil tes psikologi kepada tim seleksi yang dikelola untuk kepentingan tahapan evaluasi dan uji kelayakan. 46
d. Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Psikologi
1) Tim seleksi melakuka rapat terkait penetapan hasil tes tertulis dan psikologi  selanjutnya  akan  mengikuti  tahapan  kesehatan  dan wawancara.
2) Tim  seleksi  menjumlahkan  nilai  tertulis  dengan  nilai  psikologi dengan jumlah nilai 60% tes tertulis dan 40% tes psikologi.
3) Berikut penjumlahan nilai dengan tabel simulasi:
Tabel 3.2 Simulasi N o Nomor Pendaftara n Nama Calon Jenis Kela min Nilai Total (Tulis+Psi kologi) 100% Tes Tertulis 60% Tes Psikologi 40% 1 Anggota Bawaslu Kabupaten/ L/P Tanpa Score Tanpa Score Anggota Panwaslu 46 Ibid .,  hlm.  14-16,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.
_________________________________________________________________________ 26| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Kota (urutan sesuai abjad) Kabupate n/Kota 2 Nama-nama peserta di luar anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota L/P (nilai..x 40%) Score= 48 (nilai...x 60%) Score= 28 ...... 4) Tim seleksi menetapkan: a) Peserta  (diluar  anggota  Panwaslu  Kabupaten/Kota) berdasarkan nilai tertinggi, dengan dasar hasil penjumlahan nilai  tes  tertulis,  nilai  psikologi  sebanyak  3  kali  kebutuhan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahapan tes kesehatan dan wawancara. b) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah mengikuti tes psikologi untuk segera mengikuti tes kesehatan.
5) Tim  seleksni  meetapkan  peserta  yang  lulus  tes  tertulis  dan  tes psikologi sebanyak 3 kali kebutuhan ditambah anggota Panwaslu yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
e. Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Psikologi
1) Tim seleksi mengumumkan nama-nama sebanyak 3 kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diambah nama-nama anggota Panwaslu  Kabupaten/Kota  yang  mengikuti  evaluasi  dan  tes psikologi.
2) Tim  seleksi  mengumumkan  dengan  susunan  nama-nama  yang dimulai dari anggota panwaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi kemudian diikuti dengan nama-nama yang  lulus  seleksi  tes  tertulis  dan  tes  psikologi  berdasarkan pringkat.
3) Tim  seleksi  mengumumkan  nama-nama  serta  pemberitahuan kepada  peserta  untuk  mengikuti  tes  selanjutnya  yaitu  tes keseharan dan wawancara.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |27
4) Pengumuman  di  tanda  tagani  oleh  ketua  dan  sekertaris  tim seleksi. 47

## 3. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan wawancara
a. Tes Kesehatan
1) Bawaslu melakukan kerjasama dengan lembaga kesehatan yang memiliki  kredibulitas,  kapabilitas,  dan  profesional  di  bidang kesehatan dalam hal penyelenggara kesehatan.
2) Tim  seleksi  berkoordinasi  dengan  lembaga  kesehatanyang ditunjuk  oleh  Bawaslu  terkait  dengan  waktu  dan  tempat pelaksanaa.
3) Tim  seleksi  menyerahkan  nama-nama  calon  anggota  Bawaslu Kabupaten/Kota  oleh  lembaga  kesehata  untuk  melakukan  tes kesehatan.
4) Tes kesehatan dilakukan dengan satu rangkaian wawancara yang diselenggarakan setelah tes wawancara.
5) Peserta yang berhak mengikuti tes kesehatan adalah peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan tes psikologi.
6) Tim seleksi dan lemaga kesehatan yang telah ditunjuk menentuka lokasi pelaksanaan tes kesehatan.
7) Materi pemeriksaan tes kesehatan meliputi:
a) MMPI
b) Pemeriksaan fisik pria/wanita
c) THT
d) Tensi dan nadi
e) TB, BB, dan komposisi tubuh
f) Mata (visus dan buta warna)
g) Gigi dan mulut
h) Laboratorium darah dan urine
i) Treadmil ro Thorax
8) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir.
9) Tim seleksi meuangkan pelaksanaan tes kesehatan dalam Berita Acara.
10) Bawaslu  menerima  hasil  tes  kesehatan  dari  lembaga  kesehatan dan menyampaikan kepada tim seleksi sebagaimana diatur dalam nota  kesepahaman  dan  perjanjian  kerjasama  antara  Bawaslu dengan lembaga kesehatan.
47 Ibid ., hlm. 17, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 4 April 2023, pukul 05:06.
_________________________________________________________________________ 28| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 11) Bawaslu  menyerahkan  hasil  tes  kesehatan  kepada  tim  seleksi setelah  tim  seleksi  menandatangani  berita  acara  penilaian wawancara. 48
b. Pelaksanaan Tes Wawancara
1) Tim seleksi menyelenggarakan wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan tes psikologi.
2) Tim seleksi melakkukan wawancara maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tes kesehatan.
3) Tim  seleksi  memeriksa  dan  membaca  makalah  personal  dari peserta seleksi sebagai bahan pendalaman pada saat wawancra.
4) Makalah ditentukan dengan format yang telah ditentukan.
5) Tim seleksi menyusun materi wawanca yang meliputi:
a) Penguasaan  materi  dan  strategi  pengawas  Pemilu,  sisitem hukum,  sistem  politik,  serta  peraturan  perundang-undangan terkait Pemilu.
b) Integritas diri, komitmen, dan motivasi.
c) Kemampuan komunikasi dan kerjasama tim.
d) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.
e) Klarifikasi atas atas tanggapan dan masukan masyarakat.
6) Tim seleksi melakukan wawancara dengan metode:
a) Presentasi  oleh  calon  anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota terkait  visi  dan  misi  sebagai  calon  anggota  Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada makalah yang dibuat oleh peserta.
b) Tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi  atas  tanggapan  dan  masukan  masyarakat;  ( acuan tim  seleksi  dalam  melakukan  wawancara  mengacu  pada makalah pribadi peserta ).
7) Tim seleksi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh proses wawancara  dengan  audio  visual  dan  dengan  bentuk-bentuk lainnya yang selanjutnya disampaikan ke Bawaslu sebagai bagian dari laporan.
8) Seluruh  anggota  tim  seleksi  mengajukan  pertanyaan  secara bergantian kepada calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
9) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir.
10) Pelaksanaan wawancara dituangkan kedalam berita acara.
48 Ibid ., hlm. 19, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 4 April 2023, pukul 06:08.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|29
11) Tim  seleksi  memberikan  penilaian  berdasarkan  pedoman penilaian wawancara. 49
c. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara
1) Tim  seleksi  melakukan  rapat  untuk  menetapkan  hasil  tes kesehatan dan wawancara.
2) Tim seleksni menjumlahkan nilai tes kesehatan dengan nilai tes wawancara  dengan  bobot  presentase  yang  telah  ditetapkan Bawaslu,  masing-masing  30%  untuk  tes  kesehatan,  sedangkan
70% untuk tes wawancara. Berikut simulasi penilaian:
Tabel 3.3 Simulasi N o Nomor Pendafta ran Nama Calon Jenis Kelami n Nilai Total (Tes Kesehatan wawancar a) 100% Tes Kesehata n 30% Tes Wawancar a 70% Nama- nama anggota Pnawaslu Kabupate n/Kota Berdasar kan abjad L/P Tanpa nilai Tanpa nilai  Anggota Bawaslu Kabupate n/Kota Nama- nama peserta di luar Panwaslu Kabupate n/Kota L/P (nilai...x3 0%) (nilai...x70 %) Nilai 3) Tim  seleksi  menumlahakan  nilai  tes  kesehatan  dan  wawancara seluruh peserta. 4) Tim  seleksi  menetapkan  nilai  hasil  penjumlahan  tertinggi sebanyak  2  dua  kali  kebutuhan  jumlah  anggota  Bawaslu
49 Ibid .,  hlm.  19-20,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 4 April 2023, pukul 06:08.
_________________________________________________________________________ 30| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Kabupaten/Kota ditambah anggota Panwaslu Kabupaten/Kotayang mengikuti tes kesehatan. 5) Selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan keputusan.
6) Tim  seleksi  menyusun  hasil  penetapan  sebagaimana  angka  5 dengan penetapan anggota Panwaslu Kbupaten/Kota pada bagian atas  disusun  berdasarkan  abjad,  dilanjutkan  dengan  nama-nama peserta  sebanyak  2  dua  kali  kebutuhan  kemudian  disusun berdasarkan pringkat nilai secara beurutan yang dimulai dengan peringkat tertinggi.
7) Tim seleksi menyusun berita acara penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara.
8) Tim  seleksi  menetapkan  dan  menyampaikan  nama-nama  calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
9) Pengumuman  hasil  tes  kesehatan  dan  wawancara  dilakukan melalui  website  Bawaslu  Provinsi  dengan  menyerahkan  materi pengumuman kepada Seketariat Bawaslu Provinsi atau bisa juga melalui  website  Bawaslu  dengan  menyerahkan  materi pengumuman  kepada  Bagian  SDM  dan  Tata  Usaha  Pimpinan,
Sekertariat Jendral Bawaslu.
10) Tim seleksi menyampaikan nama-nama calon yang ditetapkan tim seleksi paling lambat 3 hari kalender sejak selesainya pelaksanaan tes wawancara. 50

## Bentuk  Relasi  Kuasa  Dalam  Kontestasi  Pengisian  Jabatan  Komisioner  di Bawaslu Kota Mataram
Untuk  menjelaskan  bentuk-bentuk  relasi  kuasa  dalam  kontestasi  pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram pada bab III dalam sub pembahasan poin B ini, peneliti kemudian mengacu atau melihat dari data dan hasil observasi yang  peneliti  dapatkan,  maka  terdapat  bentuk-bentuk  relasi  kuasa  seperti  yang disampaikan oleh Ihsan Hamid, hal senada juga disampaikan oleh Yusa Djuyandi, Mohamad  Firdaus,  dan  Arief  Hidayat,  sebagaimna  ditulis  dalam  jurnalnya  yang berjudul “Peran Organisasi Kmasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawa
50 Ibid .,  hlm.  21-22,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 4 April 2023, pukul 07:17.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |31
Pemilu  Yogyakarta:  Studi  Pada  Peran  Nahdatul  Ulama  dan  Muhammadiyah”, 51
menurutnya terdapat tiga bentuk relasi kuasa diantaranya sebagai berikut:

## Pemberian Rekomendasi
Untuk menjelaskan bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu  Kota  Mataram  dari  aspek  pemberian  rekomentasi  yang  diberikan  oleh lembaga atau ormas kepada komisioner Bawaslu Kota Mataram yang terpilih maka penting  untuk  melihat  proses  dan  dinamika  yang  terjadi  dalam  proses  terpilihnya ketiga komisioner tersebut.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  dengan  mengacu  dari  data  observasi  dan wawancara yang didapatkan maka ketiga komisioner aktif Bawaslu Kota Mataram ternyata  rata-rata  terpilih  sebagai  komisioner  karena  diperkuat  oleh  adanya rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi seperti HMI, PMII, NU, Muhammadiyah,  GMNI,  dan  lain  sebagainnya.  Baik  rekomendasi  secara  tertulis maupun secara lisan.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  bentuk  relasi  kuasa  dalam  pemberian rekomendasi itu memang dilakukan oleh masing-masing calon komisioner karena pada  porsi  atau  batas  tertentu  itu  akan  menjadi  pertimbangan  timsel  untuk  dapat meluluskan atau sebagai pendukung untuk memilih bakal calon komisioner Bawaslu Kota Mataram. Selain itu, hal ini juga berbicara komposisi atau keseimbangan.
Penegasian  di  atas  sejalan  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Muhammad Saleh Ending  secara ekplisit yang menjelaskan, “memang benar adanya terdapat  relasi  kuasa  dalam  bentuk  partisipasi  rekomendasi  dengan  ormas  sesuai poksinya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan syarat utama dalam perhitungan kelolosan calon komisioner. Karena dalam pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan dan nilai/kemampuan yang diakumulasi, berdasarkan undang-undang tahapan  yang  dilakukan  boleh  merupakan  rekomendasi  dari  ormas  namun  tidak boleh  merupakan  rekomendasi  dari  partai  politik.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri terdapatnya relasi kuasa dalam bentuk rekomendasi ormas walupun tidak menjadi syarat  utama  akan  tetapi  calon  dengan  latar  belakang  tersebut  dapat dipertimbangkan.” 52
51 Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawa Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, Jurnal Wacana Politik , Vol. 3, Nomor 2, 2019.
52 Muhammad  Saleh  Ending,  (Dosen  sekaligus  Timsel), Wawancara ,  UIN  Mataram,  29 Maret 2023.
_________________________________________________________________________ 32|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Begitupun juga penegasan lainnya disampaikan oleh Ihsan Hamid, yang juga dengan  nada  yang  hampir  sama,  menurutnya  “ya  betul  pasti  terdapat  relasi  kuasa yang ditunjukan oleh organisasi atau lembaga dalam bentuk rekomendasi para calon komisioner  dengan  memiliki  latar  belakang  organisasi  seperti:  Nahdatul  Ulama, Nahdatul Wathon, Muhammadiyah, yang berada di daerah, sementara dalam konteks organisasi seperti: PMII, HMI, GMNI, FMN, dan lain sebagainnya. Hal inilah yang disebut dengan jejaringan yang kemudian dikatakan sebagai bentuk relasi kuasa.” 53
Narasumber  lain  yang  memberikan  pandangan  yang  sama  juga  diberikan oleh Agus, yang menyebutkan pula bahwa, “tidak dapat dipungkiri bahawa Bawaslu tidak  terlepas  dari  peran  civil  society  maka  dalam  hal  ini  relasi  kuasa  dapat ditemukan dalam proses rekrutmen komisioner yang tidak bisa terlepas dari aktor- aktor civil society diantaranya berasal dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lain sebagaiannya. Dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa relasi kuasa di bangun melalui rekomendari yang berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, masyarakat. Selain itu seagai pendorog atau pendukung calon komisioner terdapat pula peran elit seperti tokoh masyarakat (tuan guru), tokoh muhammadiyah, dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dihindari peran elit sekarag sudah termasuk dalam rekomendasi tertulis.” 54
Selain itu, fenomena diatas juga terkonfirmasi oleh salah seorang Komisioner Muhammad  Yusril  yang  menegaskan  pula  bahwa,  memang  terdapat  relasi  kuasa dalam  penigisian  jabatan  komisioner  dengan  lembaga  ormas,  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  wawacara  dengan  peneliti,  dia  menjelaskan  bahwa,  “terkait rekomendasi sebagai penguat dalam konteks bukan interpensi, benar bahwasannya pengaruh dukungan itu ada akan tetapi bukan merupakan kewajiban, karena bentuk dari surat rekomendasi informal bersifat pendukung dan juga dengan hal ini tidak dapat  dipungkiri  bahwa  terdapat  pula  beban  moral  patrin-klien  dengan  batasan tertentu.” 55
Proses  tersebut  juga  ternyata  tidak  saja  terjadi  dalam  tahapan  kontestasi pengisian jabatan Bawaslu di Kota Mataram tetapi juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya,  seperti  yang  terjadi  di  Kota  Yogyakarta , yang  juga  merupakan pengidentifikasian peran ormas terbesar di Indonesia terkait kiprahan mereka dalam lembaga sampiran (Bawaslu), begitu juga halnya dalam pengisian jabatan Bawaslu di Kota Mataram. Dimana terdapat peran ormas dalam bentuk jejaringan NU dan
53 Ihsan Hamid, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), Wawancara , UIN Mataram, 13 Maret 2023.
54 Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), Wawancara , UIN Mataram, 15 Maret 2023.
55 Muhammad Yusril, Wawancara , Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |33
Muhammadiyah  juga  terlihat  telah  mengisi  jabatan-jabatan  di  lembaga-lembaga sampiran negara pada studi ini seperti lembaga Bawaslu D.I. Yoyakarta yang sudah memiliki hubungan dinamis dalam pengisian jabatan komisioner lanjutan yang juga merupakan kader aktif ormas. Hal inilah memicu banyak ditemukannya jejaringan serta  modalitas  yang  kuat  dengan  memiliki  banyak  kesempatan  terbuka  dalam mengisi keterwakilan negara. 56
Realitas  diatas  juga  ternyata  secara  teoritik  sudah  lama  terbaca  dengan berbagai bentuk teori sosial seperti teori relasi kuas, teori patron klien, dan teori elit. Seperti salah satu yang dijelaskan oleh Michale Foulcaut tentang teori relasi kuasa. Menurutnya  relasi  kuasa  merupakan  hubungan  antara  kelompok  satu  dengan kelompok  lainnya  berdasarkan  ideologi  tertentu  juga  dengan  dimensi  yang beranggapan  dimana  jika  terdapat  relasi  disana  maka  disana  terdapat  pula kekuasaan. 57 Dalam hal ini relasi yang dimaksudkan adalah bentuk dari rekomendasi atau jejaringan antara calon komisioner dengan ormas yang merupakan pendukung dari calon komisioner, begitu juga halnya bentuk relasi kuasa yang terjalin dalam kontestasi pengisian jabatan di Bawaslu Kota Mataram.
Tidak hanya itu saja, adapun teori patron-klien sebagai teori pendukung dari teori  utama  relasi  kuasa  menurut  Scott  bahwa  patronase  atau  patron-klien  adalah suatu  kasus  hubungan  antara  dua  orang  yang  yang  sebagian  besar  melibatkan intrumental  yang  dimana  seseorang  yang  memiliki  kedudukan  ekonimi  sosialnya lebih  tinggi  disebut  (patron)  seseorang  yang  menggunakan  pengaruh  untuk memberikan  perlindungan,  keuntungan,  atau  keduanya  kepada  (klien)  yang merupakan  kedudukan  sosial  ekonimi  rendah  sehingga  dikemudian  hari  klien mendapat giliran untuk membalas pemberian dari patron berupa dukungan umum dan bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. 58
Seperti  halnya  rekomendasi  dari  ormas  atau  lembaga  civil  society  lainnya merupakan patron yang akan memberikan perlindungan serta dukungan penuh akan kesuksesan terpilihnya calon komisioner dengan tujuan dikemudian hari akan ada balasan  atau  pemberia  dari  komisioner  terpilih  yang  merupakan  klien.  Penjelsan inipun  dibenarkan  oleh  salah  satu  komisioner  terpilih  mengatakan  bahwa  “betul
56 Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, Jurnal Wacana Politik , Vol. 3, Nomor 2, hlm. 109.
57 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, Relasi Kuasa Dalam Strategi
Pertahanan Di Desa Prigelan , (Yogyakarta, 2015), hlm. 2.
58 Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, ( Skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 29.
_________________________________________________________________________ 34|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
dukungan yang diberikan ormas dalam bentuk surat rekomendasi merupakan wujud dari  relasi  kuasa  oleh  sebab  itu  dengan  pertimbangan  dari  rekomendasi  atas kesuksesan terpilihnya calon komisioner maka dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa adanya beban moral dari patron-klien dengan batasan tertentu.
Sehingga  fenomena  adanya  pemberian  rekomendasi  tersebut  dianggap menjadi suatu dinamika biasa yang selama ini sering terjadi dalam setiap kontestasi pengisian jabatan publik penyelenggara pemilu seperti halnya yang terjadi di lembag sampiran Bawaslu Kota Mataram.

## Pengkondisian Pemilihan Timsel (Tim Seleksi).
Sebagai  bentuk  relasi  kuasa  lainnya  yang  selama  ini  sering  terjadi  dalam pengisian  jabatan  komisioner  penyelenggara  pimilu  seperti  pengisian  jabatan komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram  yaitu,  adanya  pengkondisian  nama  Timsel. langkah ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan oleh lembaga atau ormas yang memberikan rekomendasi karena besarnya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh timsel.
Nama timsel yang berkerja dalam merekrut kontestan komisioner KPU atau Bawaslu biasanya namanya ditentukan oleh komisioner penyelenggara pemilu pusat, dalam  hal  ini  adalah  Bawaslu  RI.  Dimana  dalam  proses  rekrutmen  biasanya dilakukan  secara  terbuka  dan  kadangkala  juga  dilakukan  secara  tertutup,  adapaun jika  dilakukan  secara  terbuka  maka  syarat  untuk  menjadi  timsel  adalah  sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 30 tahun;
3. Berpendidikan paling rendah strata (S1);
4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggara dan pengawasan pemilu;
5. Memiliki integritas;
6. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
7. Tidak  sedang  atau  tidak  pernah  menjadi  Tim  Kampanye  salah  satu  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah paling sedikit 5 tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
dan
8. Tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, calon anggota KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota, calon
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |35
anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  daerah,  dan  Dewan Perwakilan. 59
Adapun  jika  dilakukan  rekrutmen  timsel  secara  tertututp  maka  biasanya nama  timsel  akan  ditentukan  langsung  oleh  Bawaslu  RI  dengan  menunjuk  nama- nama yang sudah diusulkan oleh lembaga atau ormas yang memberi rekomendasi.
Dalam  proses  rekrutmen  tim  seleksi  menggunakan  2  (dua)  metode yaitu  terbuka  dan  tertutup. Pertama ,  sistem  rekrutmen  secara  terbuka  apabila memenuhi unsur keterlibatan publik, adanya transparansi, dan parameter yang jelas dalam proses rekrutmen dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan masukan terkait  rekam  jejak  calon  komisioner.  Timsel  Bawaslu  Kota  Mataram  tahun  2018 melakukan  rekrutmen  secara  terbuka,  karena  memenuhi  unsur  transparan  dalam menyampaikan informasi dan hasil rekrutmen yang akurat kepada calon anggota dan masyarakat mengenai mekanisme rekrutmen Bawaslu Kota Mataram dimulai dari mengikuti  tahapan  pendaftaran,  tes  kesehatan/psikologi,  wawancara,  hingga  hasil akhir pengumuman terkait uji kelayakan dan kepatuhan.
Dengan begitu masyarakat dapar ikut berpartisipasi memberi masukan dan tanggapan terhadap calon anggota bawaslu Kota Mataram periode 2018-2023 yang dibuka oleh tim seleksi. 60 Kedua , sistem trekrutmen secara tertutup calon direkrut sesuai  dengan  kompetensi  yang  diperlukan  oleh  Bawaslu  untuk  menjadi  timsel termasuk yang dianggap tokoh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki pengetahuan cukup memadai tentang memahami situasi lokal dan masyarakatnya. sehingga dengan begitu timsel yang dibentukBawaslu nanti dapat memahami betul calon-calon yang dinilai mempunyai kompetensi menjadi anggota Bawaslu. Dalah hal ini tetap sakan dilakukan klarifikasi serta meminta tanggapan masyarakat terkait calon anggota Bawaslu Kota Mataram guna menghindari ketidak tranparansi atau kecurangan calon komisioner. 61
Maka  dalam  membaca  dinamika  ini,  peneliti  melihat  terpilihnya  ketiga komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya pengkondisian tersebut, seabagaimana hal ini disampaikan oleh Ihsan Hamid, yang
59 Syarat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi, penjelasan berikut dapat dilihat dalam https://www.indojayanews.com/nasional/catat-in-syarat-tim-seleksi-calon-anggotabawaslu- di-25-provinsi/ , diakses pukul 14.25.
60 Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, “Rekrutmen Calon Anggota Komisi Pemilihan  Umum  Profinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018”  penjelasan  berikut  dapat  dilihat  dalam https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/36011/27727 , diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.
61 KPU RI Bentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Secara Tertutup, penjelasan berikut dapat  dilihat  dalam https://news.detik.com/pemilu/d-6523101/kpu-ri-bentuk-tim-seleksi-calon- anggota-kpud-secara-tertutup/amp , diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.
_________________________________________________________________________ 36|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
menjelaskan bahwa setiap calon komisioner harus melakukan proses rekrutmen yang sudah  ditentukan  oleh  Bawaslu  RI  kepada  timsel  setiap  calon  akan  mengikuti tahapan  tes  baik  secara  terbuka  maupun  tertutup.  Hal  inilah  yang  akan  dijadikan sebagain acuan bahwa dibutuhkannya kerjasama antara calon dengan timsel terlebih lagi calon komisioner yang memang memiliki latar belakang organisasi akan tetapi tidak  selamannya  rekomendasi  merupakan  hal  yang  paling  utama  hanya  saja pendukung  dari  ormas  itulah  sebagai  bahan  pertimbangan  yang  dilihat  dari pengalaman yang sudah ditempuh calon selama berorganisasi.
Pendapat  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Agus  yang  menjelasakan  bahwa “benar  tim  seleksi  memiliki  tugas  sebagai  tim  yang  menyeleksi  setiap  calon komisioner dengan berdasarkan tahapan yang sudah ditentukan. Tim seleksi akan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan tes yang sudah diikuti oleh setiap calon komisioner. Tidak dapat dipungkiri juga terdapat peran kelompok elit yang ikut serta dalam  memberikan  dukungan  atau  pendorong  dalam  pengkondisian  jalan kesuksesan calon yang terpilih”. 62
Hal  ini  juga  dikonfirmasi  oleh  mantan  timsel  Muhammad  Salaeh  Ending yang seolah membenarkan apa yang disampaikan oleh dua pemantau politik di atas, menurutnya  “sepengalamannya  sebagai  tim  seleksi  waktu  itu,  yang  diutamakan adalah begroun dalam bentuk partisipasi ketika calon komisioner harus mengikuti beberapa tahapan untuk dapat menjadi anggota Bawaslu Kota Mataram. Peran timsel disini sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan secara independen boleh merupakan rekomendasi dari ormas, akan tetapi tidak merupakan rekomendasi Partai Politik. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi calon  komisioner  yang  merupakan  rekomendasi  tidak  semerta-merta  diloloskan begitu saja melainnya mekanismenya kasus tersebut harus diselidiki kebenarannya oleh timsel guna membuktikan bahwa hal itu benar”. 63
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan timsel diatas, fenomena tersebut  juga  diafirmasi  oleh  Yusril,  Dewi,  dan  Hasan  yang  merupakan  calon komisioner  terpilih  dengan  memiliki  latar  belakang  ormas  yang  berbeda.  Ketiga komisioner mengakui bahwa merupakan rekomendasi ormas sebagai pengkuat dari dukungan  yang  diberikan  dalam  konteks  bukan  termasuk  interpensi  melainkan pengaruh dari dukungan yang bukan berarti merupakan kewajiban, hanya sebagai bentuk relasi kuasa jejaringan yang dalam wujud dukungan yang memiliki batasan tertentu.
Sehingga  dalam  tahapan  ini  calon  komisioner  melakukan  upaya pengkondisian sejak awal untuk memudahkan dalam terpilihnya sebagai komisioner
62 Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 15 Maret 2023.
63 Muhammad  Saleh  Ending,  (Dosen  sekaligus  Timsel), Wawancara, UIN  Mataram,  29 Maret 2023.
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |37
Bawaslu Kota. Oleh karena itu, antara timsel dan calon komisioner sudah sejak lama melakukan  komunikasi  dan  konsolidasi  sehingga  dalam  proses  reskrutmen  calon komisioner Bawaslu Kota Mataram tidak berjalan begitu saja, hal ini diperkuat oleh Muhammad  Saleh  Ending  menyatakan  bahwa  “sebelum  melakukan  tes  calon komisioner  sebelumnya  melakukan  konsolidasi  atau  kominikasi  terlebih  dahulu dengan timsel terkait tahapan yang akan diikuti serta merupakan rekomendasi yang sekiranya  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  kelulusan  menjadi  calon  komisioner Bawaslu”. 64

## Konsolidasi dan Komunikasi ke Bawaslu RI
Sebagai bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu,  termasuk  yang  terjadi  di  Kota  Mataram,  maka  bentuk  relasi  kuasa berikutnya dalam kontestasi pengisian jabatan adalah dengan melakukan konsolidasi dan  komunikasi  ke  bawaslu  RI.  Karena  bagaimanapun  pengkondisian  yang dilakukan di tingkat timesel tidak cukup karena ia hanya menentukan sejumlah nama berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara sebanyak dua kali formasi, sehingga tetap saja nama-nama komisioner yang terpilih secara final menjadi kewenangan bawaslu RI, sehingga dalam proses selama seleksi berlangsung konsolidasi dan komunikasi terus dilakukan oleh lembaga atau ormas pemberi rekomendasi serta para kontestan peserta seleksi komisioner dengan komisioner Bawaslu RI.
Langkah  ini  harus  dilakukan  sebagai  bentuk  pengawalan  yang  sejak  awal dilakukan  hingga  tahap  akhir  seleksi  setelah  nama-nama  yang  direkomendasi dilantik. keseluruhan proses konsolidasi dan komunikasi ini terjadi biasanya cukup lama  dan  intens  karena  didalamya  menyangkut  tentang  pertukaran  informasi  dan data  diri  calon-calon  kontestan  sehingga  tahapan  ini  sangat  krusial  yang  cukup signifikan  memberi  pengaruh  dalam  menentukan  nama  timsel  yang  terpilih,  tidak saja soal nama-nama calon komisioner, juga lebih jauh terkait soal hal yang lebih sensitive  seperti  pemberian  reward  (hadiah)  atas  keberhasilan  dalam  pengawalan nama komisioner yang terpilih.
Fenomena ini semacam ini dianggap menjadi realitas biasa yang selama ini sering terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu karena tidak lepas dari budaya birokrasi Indonesia yang sejak lama sudah terbangun seperti itu.
Sebagaimana  hal  ini  dipertegas  oleh Agus  dan  Ihsan  sebagai  pengamat pemilu menyatakan bahwa “dalam proses rekrutmen yang diikuti oleh calon anggota komisioner  Bawaslu  pernah  melakukan  konsolidasi  terlebihdahulu  kepada  timsel
64 Muhammad  Saleh  Ending,  (Dosen  sekaligus  Timsel), Wawancara, UIN  Mataram,  29 Maret 2023.
_________________________________________________________________________ 38|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
selaku  perpanjangan  tangan  dari  Bawaslu  RI  yang  ditugaskan  untuk  mengawasi, menyeleksi, serta mengkawal para calon komisioner dalam mengikuti tahapan dari tes  administrasi  hingga  pemverivikasian  berkas  atau  penetapan  nama-nama  calon komisioner terpilih”. 65
Menurut  Schmitter  unsur  penting  dalam  konsolidasi  adalah  adanya kesepakatan  bersama  menyangkut  nilai-nilai  politik  yang  bisa  mendekat  atau mempertemukan berbagai elemen politik seperti lembaga atau institusi politik, baik dari  kalangan  paratai  politik,  elit,  dan  kelompok-kelompok  kepentingan  maupun tokoh masyarakat politik. Menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama proses rekrutmen terlaksana. 66
Hal  ini  juga  secara  ekplisit  diafirmasi  oleh  Yusril,  Dewi,  dan  Hasan menyampaikan  bahwa  “betul  para  calon  komisioner  melakukan  konsolidasi  dan komunikasi kepada timsel sebgai bentuk konfirmasi akan rekomendasi calon melalui ormas  yang  merupakan  afirmasi  sebuah  dukungan  yang  diberikan  lembaga  atau ormas  kepada  calon  komisioner  sebagai  bahan  pertimbangan  namun  tidak merupakan syarat penentu utama dalam kelulusan calon komisioner terpilih. Walau demikian, tetap saja calon komisioner harus mengikuti setiap tahapan dengan sesuai dengan pedoman yang ada”. Setelah ketiga calon komisioner melakukan tahapan tes administrasi, tes kesehatan atau psikologi, hingga tes wawanca sebagai perhitungan atau  penilaian  timsel  sebagai  uji  kelayakan  para  calon  untuk  dapat  memiliki kesempatan  sebagai  komisioner  terpilih.  Yang  kemudian  hasil  akahir  akan  di komunikasikan  oleh  timsel  kepada  Bawaslu  RI  untuk  menjadi  penentuan  serta penetapan terpilihnya komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota.
Dengan  demikian,  jika  mengacu  seperti  apa  yang  dielaborasi  dalam pembahasan diatas, maka dapat dibaca dengan jelas bahwa terdapat berbagai bentuk relasi  kuasa  dalam  kontestasi  pengisian  jabatan  komisioner  Bawaslu  terumtama dalam  kontestasi  pengisian  jabatan  komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram,  dimana setidaknya terdapat tiga bentuk relasi kuasa yang terlihat dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diantaranya berbentuk pemberian rekomendasi, pengkondisian dalam pemilihan timsel dan konsolidasi dan komunikasi yang dilakukan ke Bawaslu RI sebgai hasil akhir.
65 Ihsan dan Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 13 dan 15 maret 2023.
66 Kris  Nugroho,  “Konsolidasi  Demokrasi  Masyarakat  Kebudayaan  dan  Politik”,  Jurnal Unair,  Nomor  2,  April  2001,  hlm.  27.  Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://journal.unair.ac.id/filePDF/03-krisnugroho.pdf , diakses tanggal 10 April 2023, pukul 19.00
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|39

## D. PENUTUP
Berdasarkan pemaparan dan analisa data yang dilakukan pada bab-bab diatas, maka  terdapat  beberapa  kesimpulan.  Pertama,  terdapat  relasi  kuasa  yang  cukup signifikan  terjadi  dalam  pengisian  jabatan  komisioner  Bawaslu  Kota  Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dimana seperti yang  lazim  diketahui  jika  dewasa  ini  peran  organisasi  kemasyarakatan  (Ormas) seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga kepemudaan seperti, HMI, PMII, GMNI, dan IMM memiliki peran strategis dalam mendesiminasikan dan mendistribusikan kadernya sebagai pejabat penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, sebagaimana hal ini juga terjadi di Kota Mataram. Dinamika ini menjadi wajar karena memang dalam prosesnya selalu terdapat relasi kuasa yang terjadi antara keduanya, melalui jejaring sosial  para  anggota  dan  alumninya  yang  sudah  mengakar  kuat  dalam  organisasi sosial  kemasyarakatan  tersebut  terutama  dalam  lembaga-lembaga  penyelenggara pemilu seperti di Bawaslu baik dipusat maupun daerah, dengan sendirinya melalui konsolidasi dan komunikasi yang terjalin ditambah dengan kesamaan ideologi atau kepentingan maka akan terjalin solidaritas yang saling menguntungkan satu sama lain,  sehingga  salah  satu  bentuknya  yang  terlihat  nyata  dewasa  ini  bahkan  sudah sejak  lama  adalah  melalui  adanya  relasi  kuasa  yang  terjadi  dalam  pemilihan komisioner Bawaslu baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, seperti juga halnya yang terjadi di kota mataram. Maka dalam hal ini rekomendasi lembaga dan ormas dalam pemilihan kontestasi pengisian jabatan publik penyelenggara pemilu tersebut sangat penting dilakukan oleh Ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau oleh lembaga  kemahasiswaan  seperti  HMI,  PMII,  GMNI,  dan  IMM.  Hal  ini  akhirnya menjadi realitas penting yang peneliti temukan untuk menjawab pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah yang  pertama.
Kedua,  Selain  itu  sebagai  jawaban  atas  rumusan  masalah  kedua,  maka peneliti  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  terdapat  tiga  bentuk  relasi  kuasa  dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian rekomendasi, (2) penentuan nama Timsel dan konsolidasi dan (3) komunikasi yang terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI. Lebih jauh dari itu bahwa dinamika diatas ini terjadi karena didasari oleh adanya semangat persamaan, baik dari aspek historis  maupun  sosial  (sebagai  Ormas  dan  lembaga).  Akan  tetapi  terjadinya kompromi diantara keduanya bukan hanya dapat memuluskan kader masing masing dalam proses seleksi pengisian jabatan tersebut, namun juga memberikan ruang yang lebih sempit bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan Ormas manapun.
_________________________________________________________________________ 40| Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. |41

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Jurnal
Mathew  B.  Miles  dan  Huberman  Michael, Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 1992). Umi  Narimawati, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif:  Teori  dan
Aplikasi , (Bandung: Agung Media, 2008).
Moleong J Laxy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1993).
Abdul Chalik, Pertarungan Elit dalam Politik Lokal , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2017).
Abdurrahman,  “Dampak  Fenomena  Politik  Uang  dalam  Pemilu  dan  Pemilihan”,
Jurnal Pemilihan dan Demokrasi , Vol. 1, Nomor 2, 2021. Adi  Suryadi  Culla,  Rekonstruksi Civil  Society  :  Wacana  dan  Aksi  Ornop  di Indonesia , (Jakarta: Pustakaan LP3ES Indonesia, 2006).
Aminah Bahasoan, & Amir Faisal Kotarumalos, “Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia”, Jurnal Populis , Vol.
8, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 20-21.
Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum
Pemilihan  Umum  di  Indonesia”,  ( Skripsi ,  Universitas  Negeri  Semarang, 2017).
Aristiono  Nugroho,  Suharno,  dan  Tullus  Subroto, Relasi  Kuasa  Dalam  Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan , (Yogyakarta, 2015).
Arnild  Augina  Mekarisce,  “Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan  Data  pada  Penelitian Kualitatif  di  Bidang  Kesehatan  Masyarakat”, Jurnal  Ilmu  Kesehatan Masyarakat , Vol. 12 Nomor 3, hlm. 150. 2020.
Bhakti  Gusti  Walinegoro  dan  Bambang  Eka  Cahya  Widodo,  “Keterlibatan
Masyarakat  Sipil  dalam  Pemilihan  Umum:  Peran  Muhammadiyah  Pada Pemilihan  Presiden  2019”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik ,  Vol.  11,
Nomor 2, 2021.
Detri Soetiawan, Partai-Partai Islam dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie tentang Multi Partai), ( Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).
Dewi  Haryanti,  “Desain  Hukum  Rekrutmen  Tim  Seleksi  Calon  Anggota Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak (Studi: Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota  KPU  dan  Bawaslu  Republik  Indonesia)”,  Jurnal  Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2021.
Diah Lestari, “Perilaku Politik dan Elit (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elit PWNU Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)”, ( Skripsi , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta).
_________________________________________________________________________ 42|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar
Demokrasi”, Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol. 42, Nomor 1.
Dimas Sakti Hersetia Nugraha, Kushandajani, Teguh Yuwono, “Analisis Distribusi Kelompok  Kepentingan  Dalam  Mengisi  Jabatan  Publik  Setelah  Menjadi Tim  Sukses  Pilkada  Kabupaten  Cianjur  2020”, Jurnal  Academia  Praja , Vol. 5, Nomor 2, 2020.
Dwi  Anugrah  Kusuma,  “Relasi  Kekuasaan  Antara  Calon  Legislatif  DPRD  dan Konstituen  Pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun  2019  Di  Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim”, ( Skripsi , Universitas Sriwijaya, 2022). Elisatun  Azmi  2022,  “Eksistensi  Organisasi  Kemasyarakatan  Islam  Nahdatul Wathan dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada  Pemilihan  Umum  Serentak  2019  di  Desa  Pringgasela  Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur”, ( Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram 2022). Evi  Martha,  dan  Agus  Swandono, Panduan  Penelitian  dan  Pelapor  Penelitian Kualitatif ,  Ed,  1,  (Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan,
2018).
Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, ( Skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016). Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta, 2014).
Fiska Priyanti, Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, 2005, UNS, Semarang).
Foucault Michel, Menggugat Sejarah, Ide, terj. Inyiak Ridwan Muzir, (Yokyakarta: Ircisod, 2002).
Hardani., dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif , (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
Ichlasul  Amal,  ed., Teori-teori  Partai  Politik (Edisi  Revisi),  (Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1996).
Jimly  Asshidiqie, Hukum  Tata  Negara  &  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Ed.2,  Cet.  2 (Jakarta: Sinar Garafik, 2012).
Kabul Budiyono,  “ Teori dan Filsafat Ilmu Politik,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012).
Kris  Nugroho,  “Konsolidasi  Demokrasi  Masyarakat  Kebudayaan  dan  Politik”,
Jurnal  Unair,  Nomor  2,  April  2001,  hlm.  27.  Penjelasan  tersebut  dapat dilihat dalam
https://journal.unair.ac.id/filePDF/03-krisnugroho.pdf , diakses tanggal 10 April 2023, pukul 19.00. Lukman  Santoso, Negara  Hukum  Dan  Demokrasi:  Pasang  Surut  Negara  Hukum Indonesia Pasca Reformasi (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016). Maczak,  A.  (2018). Unequal  Friendship  The  Patron-Client  Relationship  in Historical  Perspective . Development  in  Vietnam .  Frankfurt:  Peter  Lang
_________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah Relasi Kuasa dalam Kontestasi..
|43
GmbH. https://doi.org/10.1355/9789814379281-007 ,    diakses  tanggal  27 Maret 2023.
Mely Novitasari Harahap, “Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman”, Jurnal MANHAJ , Vol. 18, Nomor 10, 2021. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). Muhadam Labolo, dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,  (Teori  Konsep  dan  Isu  Strategis) ,  (Jakarta;  PT  Raja  Grafindo Persada, 2015).
Muhammad Nastain & Catur Nugroho, “Relasi kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020”, Jurnal ilmu politik POLITIKA , Vol. 13 Nomor 1, April 2022.
Nuning  Indah  Pratiwi,  “Penggunaan  Media  Video  Call  Dalam  Teknologi Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , Vol. 1, Nomor 2. Ramlan  Surbakti, Studi  Tentang  Desain  Kelembagaan  Pemilu  yang  Efektif (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, 2015).
Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, “Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018”, Journal  of  Politic  and Goverment Studies , Vol. 11, Nomor 4, hlm. 6. (2018), penjelasan tersebut dapat  dilihat  dalam https://ejournal3.undip.ac.id diakses  tanggal  3  April 2023, pukul 12:42.
Septrianingsih,  “Pola  Penerapan  Tim  Seleksi  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014”, ( Tesi s, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017). Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis , (Bandung: Alfabeta, 2010). Suryo Sakti Hardiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022).
Yudho  Wahyanto  dan  Yusa  Djuyandi,  “Dinamika  dan  Keterlibatan  Organisasi Masyarakat Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)”, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , Vol. 14, Nomor 14, 2019.
Yusa  Djuyandi,  Mohamad  Firdaus,  dan  Arief  Hidayat,  “Peran  Organisasi
Kmasyarakatan  Dalam  Pensian  Jabatan  Badan  Pengawa  Pemilu Yogyakarta:  Studi  Pada  Peran  Nahdatul  Ulama  dan  Muhammadiyah”,
Jurnal Wacana Politik , Vol. 3, Nomor 2, 2019.

## Website
Syarat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi, penjelasan berikut dapat dilihat  dalam https://www.indojayanews.com/nasional/catat-in-syarat-tim- seleksi-calon-anggotabawaslu-di-25-provinsi/ , diakses pukul 14.25.
_________________________________________________________________________ 44|
Muh. Alwi P., Miftahul Jannah
Relasi Kuasa dalam Kontestasi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Profil  Bawaslu  Kota  Mataram,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://mataram.bawaslu.go.d/komisioner-bawaslu/ ,  diakases  tanggal  19 Maret 2023, pukul 11.41.
Profil  Bawaslu  Nusa  Tenggara  Barat,  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam https://bawaslu.go.id/komisioner-ketua-anggota-bawaslu-ntb/ , diakses tanggal 19 Maret 2023, pukul 11:47.
Mangihut  Siregar,  “Kritikan  Terhadap  Teori  Kekuasaan-Pengetahuan  Foucault”, dalam http://Journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download1560/1021 , diakses tanggal 30 Januari 2023, pukul 19.35.
KPU  RI  Bentuk  Tim  Seleksi  Calon  Anggota  KPUD  Secara  Tertutup,  penjelasan berikut dapat dilihat dalam https://news.detik.com/pemilu/d-6523101/kpu- ri-bentuk-tim-seleksi-calon-anggota-kpud-secara-tertutup/amp , diakses
tanggal 10 April 2023, pukul 15.07. “Pedoman Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam https://www.bawaslu.go.id , diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

## Undang-Undang
Pasal 1  ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 1 ayat (5), (6),(16), dan ayat (22), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum .
Pasal 118 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Bawaslu .
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1.

## Wawancara
Ria, Wawancara, Bawaslu Kota Mataram, 10 Maret 2023. Muhammad Yusril, Wawancara, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023. Ihsan Hamid, (Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 13 Maret 2023. Agus, (Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 15 Maret 2023. Muhammad Saleh Ending, (Timsel), Wawancara, UIN Mataram, 29 Maret 2023