Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa
Nur Ichsan Sukma 1 , Ahkam Jayadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: Nurichsansukma24@gmail.com

## Abstract
The main problem of this research is how public services in the field of education in Gowa Regency. The subject matter is then included in several subproblems or research questions, namely: 1) how is the implementation of the public in the field of education as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency?, 2) What are the factors that affect the performance of the Education Office in implementing public services as the implementation  of  regional autonomy policies in  Gowa Regency?. The results of  this study indicate that: 1) Public implementation in the field of Education as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency is good because the government first designs all programs that will be carried out later. 2) The factors that influence the performance of the Gowa Regency Education Office in carrying out the implementation of regional  autonomy  are  due  to  several  factors  including  the  organizational  structure  factor  and  the  public service apparatus.
Keywords: Education Sector; Public Service; Regional Autonomy.

## Abstrak
Pokok Masalah Penelitian ini adalah bagaimana pelayanan public di bidang Pendidikan di Kabupaten Gowa. Pokok  masalah  tersebut  selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  beberapa  submasalah  atau  pertanyaan  penelitian, yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan public dibidang Pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di  Kabupaten  Gowa?  2)Apa  factor  yang  mempengaruhi  kinerja  Dinas  Pendidikan  dalam  melaksanakan pelayanan  public  sebagai  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Gowa?.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  1)  Pelaksanaan  public  di  bidang  Pendidikan  sebagai  implementasi  kebijakan  otonomi daerah dikabupaten Gowa sudah bagus karena terlebih dahulu pemerintah melakukan rancangan segala program yang akan dilakukan nantinya. 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menjalankan pelaksanaan implementasi otonomi daerah dikarenakan beberapa factor diantaranya dalah factor struktur organisasi dan aparat pelayanan public .
Kata Kunci: Bidang Pendidikan; Pelayanan Publik; Otonomi Daerah.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Bidang pendidikan ini menjadi penting untuk dikaji. Sebab, bidang ini dianggap krusial dalam upaya  mendorong  kapabilitas  manusia  (Human  Capital)  dan  oleh  karena  itu  pemerintah  di  negara- negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan anggaran terhadap bidang tersebut. Studi burci menemukan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap upaya “perlawanan” terhadap kerentanan pangan diwilayah pedesaan di negara-negara berkembang dan dengan demikian merupakan kunci ketahanan pangan wilayah tersebut.
Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 45 menyatakan bahwa  “  Setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memenuhi  keperluan  pendidikan  sesuai  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
Hal ini sering dilihat terdapatnya perbedaan antara lembaga pendidikan yang berada di pelosok daerah  kepulauan  dengan  lembaga  pendidikan  yang berada  di  kota  besar    yang  memiliki  sarana  dan prasarana  yang  lengkap.  Di  sinilah  sering  terjadinya  diskriminasi  dan  persaingan  tidak  seimbang antarlembaga  pendidikan.  Seharusnya  pemerintah  dalam  hal  ini  mengambil  suatu  tindakan  untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar kesenjagan tersebut dapat diatasi dan kualitas, kepuasan serta mutu pendidikan dapat terjaga dari mulai daerah terpencil, kepulauan sampai kota-kota besar sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

## METODE
Metode penelitian adalah suatu cara alami untuk mendapatkan dan memperoleh data dengan tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Secara  umum  data  yang  didapat  digunakan  sebagai  upaya  dalam memecahkan  masalah,  memahami  dan  memecahkan  masalah.  Maksudnya  untuk  memperjelas informasi  yang  sebelumnya  tidak  diketahui  menjadi  tahu  serta  meminimalkan  masalah  sekaligus menghilankan masalah yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Sebagai Implementasi Lebijakan  Otonomi Daerah Di Kabupaten Gowa
Pelayanan publik adalah tujuan dari penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi Negara. Tujuan misi negara biasanya di atur dalam konstitusi atau peraturan perundangan lainnya. Contoh Pelayanan untuk memenuhi tujuan dan misi negara adalah pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Setiap warga negara memiliki hak dan kebutuhan dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam penulisan ini peneliti hanya meneliti pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  bidang  pendidikan  sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di kabupaten gowa maka penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Pendidikan melalui wawancara.
Dr. Salam M. Pd dalam wawancara mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di bidang  pendidikan pemerintah  terlebih  dahulu  melakukan  rancangan untuk  segala  program  yang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
akan  dilakukan  nantinya.  Perlu  kita  ketahui  bahwa  peran  pendidikan  adalah  memasyarakatkan idiologi  dan  nilai-nilai  sosio-kultura  bangsa  dan  mempersiapkan  tenaga  kerja  untuk  memerangi kemiskinan kebodohan dan dorongan perubahan sosial, juga untuk memeratakan kesempatan dan pendapatan.
Dr. Salam M. Pd juga mengatakan bahwa pelayanan dibidang pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Pelayanan di bidang pendidikan menjadi salah satu prasarat utama bagi masyarakat luas yang  menempuh  usia  sekolah  dimanapun  dia  berada.  Dinas  pendidikan  sampai  saat  ini  sudah berupaya  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  di  bidang  pendidikan.  Hanya  saja  yang  menjadi kendala  adalah  masih  buruknya  minat  sekolah  anak-anak  dan  itu  menjadi  tanggungjawab masyarakat dan keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Dalam  bidang  pendidikan  di  kabupaten  Gowa  pemerintah  juga  berupaya  menerapkan berbagai  inovasi  diantaranya  sejak  Tahun  2008  sampai  sekarang  pemerintah  telah  sukses menerapkan sistem pendidikan gratis dan sistem kelas berkelanjutan, yang dimana sistem ini tidak mengenal istilah tinggal kelas. Yang ada hanya tuntas tidaknya seorang siswa dalam menyelesaikan studinya.
Dr.  Salam  M.  Pd  juga  menambahkan  bahwa  dalam  sistem  tersebut  juga  dikenal  adanya penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Dimana hal ini, pemkab Gowa sudah merumuskan dalam bentuk peraturan daerah tentang sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB). Penghapusan PR itu  sendiri  terintegrasi  dalam  SKTB.  Jadi,  penghapusan  PR  itu  bukan  hal  baru,  karena  telah dilaksanakan pada program SKTB. Dalam wawancaranya juga menegaskan bahwa jika sejumlah kebijakan  kementrian  pendidikan  sekarang  ini,  banyak  diadopsi  dari  SKTB.  Misalnya,  Ujian Nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan siswa.
Pemberian tugas memang merupakan bagian integral dalam sebuah sistem pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan di Gowa adalah project Based Learning, yang mengembangkan  kompetensi  Psikomotorik  anak.  Metode  pemberian  tugas  tersebut  telah  diubah melalui games (Bermain), sehingga anak tidak merasa sedang mengerjakan tugas. Awalnya SKTB ini diterapkan di semua jenjang tingkatan sekolah. Dari SD sampai SMA dan SMK. Tapi semenjak SMA dan SMK beralih ke Provinsi, maka penerapannya tingkat SD dan SMP saja.
Dr.  Salam  M.  Pd  mengatakan  bahwa  pemerintah  juga  memberikan  kebijakan  dengan adanya program investasi ¼ Abad atau investasi sumber daya manusia 25 tahun jenjang S1. Yang dimana pemerintah memberikan beasiswa untuk putra putri terbaik dari daerah kabupaten Gowa ke jenjang Universitas terbaik di Indonesia tanpa harus terikat dan kembali untuk mengabdi ke tanah Gowa.  Dimana  mereka  bebas  berkarya  dan  memilih  daerah  yang  di  inginkannya.  Dan  adanya program  Satpol  PP  untuk  seluruh  sekolah  yang  ada  dikabupaten  Gowa  guna  untuk  penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Dinas  Pendidikan  Dalam  Melaksanakan  Pelayanan  Publik Sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gowa
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dr.  Salam  M.  Pd  mengatakan  bahwa  ada  beberapa  indikator  yang  digunakan  pemerintah untuk  melaksanakan  tugas  dinas  pendidikan  itu  sendiri,  dengan  adanaya  indikator  tersebut  maka Kepala  Dinas  Pendidikan  memiliki  dasar  untuk  memantau  kinerja  dari  setiap  bidang.  Dalam wawancara Dr. Salam M, Pd juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan satu tugas program kerja, setiap bidang dituntut harus menyelesaikan program kerjanya sesuai tugas dan fungsinya masing- masing. Namun terkhusus pada bidang pendidikan dasar seluruh program kerja yang dilaksanakan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya.  Misalnya  untuk  program  kerja  perencanaan  kebutuhan pendidik  kami  selalu  berusaha  memaksimalkan  program  kerja  tersebut  agar  sesuai  dengan perencanaan yang ditetapkan namun meskipun begitu tidak bisa di pungkiri ada beberapa program kerja  yang  terkadang  sedikit  melenceng  dari  sasarannya.  Dalam  penyelesaian  program  kerja  itu sendiri haru jelas tujuan yang ditetapkan, namun ada beberapa kendala yang biasanya terjadi dalam menyelesikan pekerjaan tersebut dikarenakan tidak bisa diatas semua.
Dr. Salam M. Pd juga mengatakan bahwa dari segi kualitas kinerja Dinas Pendidikan sudah cukup  baik  dilihat  bahwasanya  selama  beberapa  tahun    banyak  program  yang  sudah  terlaksana disetiap  bidang.  Namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwasanya  dalam  pelaksanaannya  juga  disetiap bidang mungkin banyak kendala namun itu bisa teratasi dan juga jarang terdapat keluhan dari staf mengenai  program kerja  yang  dirasa  cukup  sulit,  staf  pada  setiap  bidang  juga  sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing jadi saya rasa kinerja organisasi itu sudah cukup bagus.
Tolak  ukur  dari  kinerja  dinas  pendidikan  itu  sendiri  adalah  dengan  terselenggaranya program  kerja  selama  periode  satu  tahun  sebelum  pertanggungjawaban  itu  dibuat,  dan  apakah program kerja  tersebut  dengan maksud  dan  tujuannya.  Adapun kendala  yang  menghambat  dalam proses pelaksanaan program kerja adalah lambatnya dana yang cair pada saat program kerja yang membutuhkan biaya untuk dilaksanakan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik adalah :
a. Faktor struktur organisasi
Kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada komponen – komponen pembentuknya. Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme  koordinasi  formal  serta  pola  interaksi  dalam  sebuah  organisasi.  Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja, dan tingkat jabatan. Komponen  formalisasi  berkaitan  dengan  standard  operating  procedure  (SOP).  Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Kondisi ketiga komponen struktur organisasi inilah yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pemerintah. Apabila pemerintahan  memiliki  pembagian  kerja  yang  sesuai  kebutuhan.  Memiliki  SOP  yang  jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Serta penerapan desentralisasi yang bertanggungjawab sehingga pengambilan  keputusan  dapat  lebih  cepat  dan  fleksibel.  Tentu  dapat  menunjang  kualitas pelayanan publik.
b. Faktor Aparat/ pelayan publik
Sebagai  pelaksana  kegiatan  dan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kemampuan aparatur  pemerintah  ini  turut  pula  berperan  penting  dalam  menentukan  tingkat  kualitas pelayanan publik pemerintah.  Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
c. Sistem Pelayanan Publik
Untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  bagi  masyarakat  dibutuhkan  sistem yang  tertata.  Selain  berimbas  pada  kecepatan  pelayanan,  sistem  pelayanan  publik  yang  baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta  tarif  pelayanan  yang  transparan  dapat  mendorong  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di kabupaten gowa sudah bagus. Karena pemerintah gowa sudah menjalankan beberapa program dalam bidang pendidikan dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Seperti pendidikan gratis yang sudah terealisasikan  dan  sangat  membantu  masyarakat  terutama  siswa/siswi  yang  sedang  menempuh pendidikannya.
Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  dinas  pendidikan  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik sebagai  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  dikabupaten  gowa  adalah  kurangnya  komunikasi kepala sekolah, guru dan orangtua siswa yang mengakibatkan siswa/siswi msaih banyak yang belum mengetahui program kerja terutama seperempat abad.

## DAFTAR REFERENSI
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik, Edisi revisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006
Chalid, Pheni , Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Jakarta : Kemitraan, 2005 Darumurti  ,  Krishna  D,  Otonomi  Daerah  Perkembangan  Pemikiran  dan  Pelaksaan  Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 2000
Fajar , Menyonsong, Otonomi Daerah, Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, 2002
Gaffar,  Abdul,  Karim,Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003.
Held,  David,  Demokrasi  dan  Tatanan  Global:  Dari  Negara  Modern  Hingga  Pemerintahan Kosmopoloitan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004 Huda, Ni’matul,Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2009.
Hamidi, Jazim,  Legislatif Drafting, Yogyakarta: Total Media, 2011. Moenir, Manajemen Pelayananan umum di Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995 Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 20
Muhajirin,Noen,Metode Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Reka Sarasin, 1998
Miles,  MathewB.  dan  Michael  Huberman.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang  Metode- metode Baru, Jakarta:UI press1992
Poltak, Lijan Sinambela, Reformasi pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi Jakarta: PT.
Bumi Aksara
Shiddiq, Mhd, perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, jakarta: pradya paramita, 2003
Sobirin Malim, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta:
UII Press, 2001
Worotikan, Ian, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Makhfudz, M, Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2,Fakultas Hukum Universitas TamaJagakarsa,
Gunawan dkk, Otonomi Daerah Pemikiran Wilayah, dalam  artikel Jamaluddin Hos,Otonomi Daerah: Antara Cita dan Fakta, Kendari: Fisip Universitas Haluoleo Press, 2005.