## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA
Elias Hence Thesia, Novana, V., J Kareth Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Email: eliasthesia@gmail.com, alvalovaa@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Penegak  Hukum,  Siri Pinang, Luda Pinang Penelitian dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT  YANG  MEBUANG  LUDAH  PINANG  DENGAN
SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA” dilakukan di Pemda Kota Jayapura yaitu  pada  institusi  terkait  yang  menangani  kasus  ini,  dalam  hal  ini    Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan  Kota Jayapura, Pihak aparat Kota Jayapura. Lingkungan yang bersih dan sehat  merupakan perwujutan dari pemenuhan Hak Asasi Warga Negara yang harus di Penuhi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) yaitu; setiap orang berhak hidup seahtera lahir batin, bertempat tinggal,  dan  mendapat  lingkun  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  memperole pelayanan  kesehatan”    hal  ini  menunjukan  bahwa  lingkungan  yang  bersih menjadi  bagian  kesehatan  lingkungan  yang  harus  di  wujudkan  baik  itu masyarakat maupun Pemerintah dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah dengan menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris. menunjukan bahwa Kepatuhan  masih  banyak  masyarakat  yang  mebuang  ludah  pinang  dengan sembarangan,  selain  itu  pelaku  usaha  penjual  siri  pinang  masing  banyak  yang tidak menyediakan botol, atau kantong plasti sebagai tempat penampungan ludah pinang, kordinasi dan kerja sama antara dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Jayapura dengan Satpol PP kota Jayapura  belum dilakukan secara intens, Keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional masih sangan terbatas. ABSTRACT Keywords: Law  Enforcement,  Siri Pinang, Luda Pinang The research with the title: "LAW ENFORCEMENT AGAINST PEOPLE WHO THROW ARECA NUT SPIT CARELESSLY IN JAYAPURA CITY" was carried out  in  the  Jayapura  City  Government,  namely  at  the  relevant  institution  that handled  this  case,  in  this  case  the  Jayapura  City  Environment  and  Hygiene Office,  the  Jayapura  City  officials.    A  clean  and  healthy  environment  is  a continuation  of  the  fulfillment  of  the  Human  Rights  of  Citizens  that  must  be fulfilled, as stated in Article 28 H Paragraph (1), namely; Everyone has the right to live as a mental birth, reside, and get a good and healthy living environment and  obtain  health  services"  this  shows  that  a  clean  environment  is  part  of environmental  health  that  must  be  realized  both  the  community  and  the Government  and  one  of  the  elements  of  welfare  that  must  be  realized  in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Year 1945. The research method used in this writing is to use an Empirical Juridical legal approach. shows that compliance there are still many people who throw areca nut spit carelessly, besides that many areca nut series seller business actors do not provide bottles, or plastic bags as a shelter for areca nut spit, coordination and cooperation between the environment and hygiene office of Jayapura City
with  Satpol  PP  Jayapura  city  has  not  been  carried  out  intensely,  budget limitations and operational facilities are still very limited.

## PENDAHULUAN
Lingkungan  yang  bersih  dan  sehat    merupakan  perwujutan  dari  pemenuhan  Hak  Asasi Warga  Negara  yang  harus  di  Penuhi,  sebagai  mana  tertuang  dalam  Pasal  28  H  Ayat  (1)  yaitu; setiap  orang  berhak  hidup  seahtera  lahir  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapat  lingkun  hidup yang baik dan sehat serta memperole pelayanan kesehatan”  hal ini menunjukan bahwa lingkungan yang bersih menjadi bagian kesehatan lingkungan yang harus di wujudkan baik itu masyarakat maupun Pemerintah dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan yang bersih dan sehat  diselenggarakan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangkah  pembentukan  sumber  daya  manusia  indonesia,  serta  peningkatan  ketahanan  dan  daya saing bangsa bagi pembangung nasional.
Berkitan dengan hal tersebut kebersihan yang merupakan  kesehatan lingkungan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya  yang  berupa  fisik,  kimia,  atau  biologis  termasuk  perubahan  perilaku.  Keadaan lingkungan  dapat  mempengaruhi  kondisi  kesehatan  masyarakat.  pada  hakekatnya  tingkat  dan derajat  kesejahteraan  dapat  dimulai,  didukung,  di  topang,  atau  dirangsang  oleh  faktor-faktor lingkungan.  Sehingga  lingkungan  hidup  merupakan  suatu  yang  sangat  fundamental  dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan ksejahteraan manusia serta mahluk hidup.
Saat ini masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Hal itu karena kegiatan pembangunan yang sering tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu  Berbagai masalah lingkungan hidup yang kurang bersih dan sehat  itu antara lain mebuang ludah siri pinang dengan sembarangan.  siri pinang merupakan makanan khas Orang Asli Papua, mayoritas pinang di konsumsi oleh orang asli papua pada umumnya di Papua, baik itu pria, wanita, dan juga anak-anak, beberapa kajian tentang pinang  lebih mefokuskan pada aspek kesehanat.  Di  mana  buah  Pinang    merupakan  unsur  penting  yang  dibutuhkan  dalam  menjaga kesehatan  tubuh  khususnya  gigi,  mulut,  kulit,  organ  kewanitaan,    dan  lain  lain.    Kebiasaan memakan pinang namun tidak di imbangi dengan membuang ludah pinang dengan sembarantgan tentu akan berdampat pada  lingkungan yang kotor atau tidak sehat, memngangu pandangan mata.
Hukum Merupakan rangkaian terpenting dalam menentukan keputusan atau pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan negara.karena hukum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan  pemerintah  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  legal  .  Hukum  disatu  sisi  dapat diartikan  sebagai  ilmu  pengetahuan,  disiplin,kaedah,  tata  hukum  keputusan  penguasa,  proses pemerintah, perilaku yang ajeng atau sikap tindakan yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  peraturan  pemerintah tingkat  nasional  yakni  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor.32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dampak  pada  lingkungan  dan  kerusakan lingkungan  hidup  dapat  diakibatkan  dari  faktor  alam  dan  kesalahan  dari  tindakan  manusia  itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya .Pencemaran  dan/atau  perusakan  pada  lingkungan  hidup  tidak  hanya  berdampak  pada kelangsungan  kehidupan  manusia  sekarang,  namun  juga  mengancam  pada  kelangsungan  hidup manusia  di  masa  yang  akan  datang  sehingga  perlu  dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh  semua  pemangku  kepentingan. Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  merupakan  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
pencemaran  lingkungan  yang  banyak  terjadi  adalah  pengelola  sampah  hasil  olahan masyarakat  yang  tidak  beraturan.  Salah  satu  kasus  adalah  masyarakat  (penduduk)  yang  masih mebuang ludah piang dengan sembarangan.  kota Jayapura. selama ini masih banyak keluahan masyarakat  akan  dampak  dari  sisah  ludah  siri  pinang  yang  di  buang  dengan  sembarangan. Misalnya mall, bandara, jalanan umum, gedung olahraga, perkantoran, dan lingkungan kampus yang disediakan pemerintah. sering kotor dan bau dari sisa-sia ludah pinang
UU  Nomor.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup pasal 65   menyatakan: 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha  dan/atau  kegiatan  yang  diperkirakan  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pasal ini menjelaskan sebagai warga negara meliki hak hak yang harus di penuhi untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat karena merupakan hak asasi yang harus di penuhi..” Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk  menjaga  dengan  baik  karunia  yang  tak  ternilai  harganya  dari  Tuhan  berupa  alam  dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.
Sejalan  dengan  UU  Nomor.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  maka  pemerintah  menerbitkan    Peraturan  Pemerintah  No  66  Tahun  2014 Tentang  Kesehatan  Lingkungan,  pasal  52  ayat  (1)  setiap  pengelola,  penyelenggara,atau pertanggung  jaab  lingkungan  pemukiman,  tempat  kerja,tempat  rekreasi,  serta  tempat  tempat
fasilitas umum wajib melakukan upaya penyehatan,pengamanan, dan pengendalian sebagaiman dimaksud dalam pasal 31 sampai dengan pasal 51. Ayat (2) upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara  terus-menerus  dan berkelanjutan.  Ayat  (3)  dalam  melakukan  upaya  penyehatan,  pengamanan,  dan  pengendalian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  setiap  pengelola,  penyelenggaraan,  atau  pertanggung jawaban lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta empat dan fasilitas umum dapat  bekerja  sama  dengan  atau  mengunakan  jasa  pihak  lain  yang  berkompeten,  memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi.
Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarin Lingkungan Hidup pada  pasal  7  ayat  (1)  Menyatakan;    Setiap  orang  berperanserta  dalam  menjaga,  mengelola, memanfaatkan  lingkungan  berdasarkan  prinsip  pelestarian  lingkungan  hidup,  dan  Ayat  (2) Menyatakan: Setiap orang dapat berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga dalam peraturan Kota Jayapura No. 15  Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan  Kebersihan  Pasal  2  yaitu:  a.  setiap  orang  atau  badan berhak  mendapatkan  pelayanan  kebersihan  secara  baik  dari  pemerintah  atau  pihak  lain  yang bdiberi  tanggung  jawab;.b.  Setiap  orang  atau  badan  berhak  memperoleh  informasi  yang  benar, akurat mengenai penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura;.c..setia orang atau badan berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan kebersihan di Kota Jayapura.
peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan Pasal 3 yaitu:a.setiap orang atau badan berkewajiban memelihara dan menjaga kebersihan;.b Setiap orang atau badan berkewajiban membuang sampah pada tempat-tempat  yang disediakan; c. Setiap orang atau  badan  berkewajiban  memelihara  kebersihan  bagunan  dan  sekitar  bagunana  baik  dalam maupun luar. peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan Pasal Pasal 8 huruf e  yaitu: setiap orang atau badan dilarang membuang puntung rokok, pembukus rokok, botol, botol, kaleng bekas, plastik, kertas bekas bembungkus, ludah pinang, di atas bahu jalan dan badan jalan umum dalam wilayah pemerintah daerah;
Berdasarkan    Peraturan  Daerah  Propinsi  Papua  No.  6  Tahun  2008  Tentang  Pelestarin Lingkungan Hidup  dan peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan mengajak seluruh warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai pemenuhan hak asasi manusia.
Namun  seiring  berjalannya  waktu  ke  kesadaran  akan  kebersihan  masih  sangat  rendah. Sehigga masih banyak masyarakat yang membuang ludah pinang dengan sembarangan hasil dapat di buktikan dengan beberipa berita baik cetak dan online, dengan Judul: Dionisius Deda: Buang Ludah  Pinang  Sembarang  Itu  Bukan  Budaya  Orang  Papua  ,  peminat  pinang  di  minta  jangan membuang ludah piang dengan sembarangan, dan Warga Kota Jayapura Harapkan ada Kampanye Kebersihan Khusus Ludah Pinang”
Berdasarkan tulisan di atas maka penulis tertari untuk membahas dan meneliti itu tersebut dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEBARANGAN DI KOTA JAYAPURA”.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif  dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Data penelitian yang digunakan  yaitu  data  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Dasar RI 1945,Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelola Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang    Nomor  18  tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja  ,  Peraturan  Daerah  Propinsi  Papua  No.  6  Tahun  2008  Tentang  Pelestarian  Lingkungan Hidup,  Peraturan  Daerah  Kota  Jayapura  No.  15  Tahun  2011  Tentang    Penyelenggaraan Kebersihan.,Peraturan  Kota  Jayapura  No.  13  Tahun  2017  Tentang  perubahan  Peraturam  Kota jayapura  No.  15  Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan  kebersihan  selain  itu  juga  telah mengeluarkan, Instruksi Walikota Jayapura No 5 Tahun 2023 Tentang kebersihan dan Keindahan Kota Jayapura.Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis  untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Teori dan konsep penegakan hukum lingkungan
Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya dalam menjaga agar keberadaan hukum  yang  diakui  dalam  masyarakat  tetap  dapat  ditegakkan.  Menurut  Rudi  Hartono, bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau  dilanggarnya  suatu  aturan  hukum)  harus  dipulihkan  kepada  keadaan  semula  untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu agar perlindungan manusia terlindungi ( justiabelen), maka hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan
normal  atau  damai,  atau  pada  saat  terjadi  pelanggaran  hukum. 1 Penegakan  hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang
berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana  administratif,  kepidanaan  dan  keperdataan 2 .  Siti  SundariRangkuti,  menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun penegakan hukum lingkungan secara preventif dan represif. 3
Sarana penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 sarana yakni melalui administrasi, jalur  perdata,  maupun  pidana.  Menurut  Mas  Achmad  Sentosa,  penegakan  hukum administrasi  di  bidang  lingkungan  hidup  memiliki  beberapa  manfaat  strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut: 4
a. Penegakan  hukum  administrasi  di  bidang  lingkungan  hidup  dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan ( preventif );
b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.
c. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan  dengan  upaya  pengumpulan  bukti,  investigasi  lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan
d. Penegakan  hukum  administrasi  lebih  memiliki  kemampuan  mengundang partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dilakukan  mulai  dari  proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan
1 .Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 2 , (April-Juni, 2014),hlm. 266
2 Lestari Wulandari, dkk,” Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura”, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022, Hal. 9
3 .Siti SundariRangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga,
Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215-216
4 Mas Achmad Santosa, 2001, GoodGovernance& Hukum Lingkungan , Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248
keberatan  dan  meminta  pejabat  tata  usaha  untuk  memberlakukan  sanksi administrasi.

## 2. Pencemaran Lingkungan Hidup
Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko untuk menimbukan pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  sehingga  fungsi  ekosistem  menjadi terganggu  dan  tidak  berfungsi  sesuai  peruntukannya.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital maka harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 5
Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya 6
Larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan tercemarnya lingkungan telah diatur lebih  lanjut  dalam  UUPPLH.  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pasal  20  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  setiap  orang  di perbolehkan  membuang  limbah  ke  media  lingkungan  hidup  dengan  persyaratan:  a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mengendalikan  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## 3. Siri Pinang
Sirih  pinang  lekat  dengan  budaya  Nusantara  sejak  dulu.  Kebiasaan  menyirih  sudah dilakukan  sejak  ribuan  tahun  lalu  oleh  masyarakat  Asia  Tenggara,  termasuk  kepulauan
5 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
6 8Dinarjati Eka P, “Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No.1, (Februari,
2009), hlm. 23-34
Nusantara.  Pada  beberapa  dekade  lalu,  diperkirakan  sekitar  600  juta  orang  di  dunia mengunyah sirih pinang, meski jumlah itu semakin menurun seiring perkembangan zaman. Selain  sebagai  “makanan”,  sirih  pinang  juga  digunakan  dalam  upacara  adat  dan keagamaan.  Sirih  pinang  hadir  dalam  hampir  semua  ritual  masyarakat  Nusantara;  dari ritual kelahiran, inisiasi kedewasaan, perkawinan, hingga kematian; dari ritual dan praktik penyembuhan hingga ritual persembahan kepada roh leluhur.
Konon,  tanaman  sirih  (Piper  betle  Linn.)  merupakan  tanaman  merambat  asli  Indonesia, termasuk  dalam  jenis  Piperaceae.  Tanaman  ini  tumbuh  subur  di  sepanjang  Asia  tropis hingga  Afrika  Timur,  dan  menyebar  hampir  di  seluruh  wilayah  kepulauan  Indonesia, Malaysia,  Thailand,  Sri  Lanka,  India,  hingga  Madagaskar.  Di  Indonesia,  sirih  menjadi identitas flora Provinsi Kepulauan Riau, Papua, Menurut Hamzuri dan Siregar (1997:6) bahwa:  ”Tradisi  mengunyah  pinang  pada  masyarakat  Papua  diperkirakan  telah berlangsung sejak abad ke empat Masehi. Pinang dikenal hampir di semua kelompok etnis di Papua, mulai yang mendiami kawasan pesisir pantai selatan, bahkan sampai ke daerah Keerom (perbatasan) antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini

## 4. Ludah Pinang
Kebiasaan  mengunyah  sirih  dan  pinang  ini  sering  menimbulkan  sebuah  masalah  yaitu ludah  merah  yang  bertebaran  di  sembarang  tempat.  Kunyahan  sirih,  pinang  dan  kapur bercampur dalam mulut hingga berwarna kemerahan. Air liur dalam mulut pun berwarna kemerahan. Semakin merah sirih dan pinang dalam mulut hingga bibir memerah berarti kunyahan itu hasilnya bagus. Kalau kunyahan sirih dan pinang tidak kemerahan berarti kualitas kapurnya tidak baik.
Pengunyah  sirih  dan  pinang  ini  tidak  menelan  air  ludahnya  yang  kemerahan  namun meludahkannya. Mencipratkan ludah dengan agak keras melalui celah bibir.
Sayangnya  masih  banyak  orang  yang  suka  membuang  ludah  merahnya  secara sembarangan.  Baik  di  rumah,  jalan,  emperan  toko,  pasar  atau  perkantoran  orang  kerap sesuka  hati  meludah  sembarangan.  Ludah  merah  yang  bertebaran  secara  sembarangan membuat pemandangan di tempat tersebut menjadi jorok. Ludah merah yang masih basah dan agak banyak tidak hanya jorok namun menjijikan. Ludah merah yang menempel di
lantai,  paving,  aspal,  atau  tembok  apabila  sudah  kering  akan  sulit  membersihkannya. Nodanya  bandel,  menempel  dengan  cukup  kuat  sehingga  harus  menyikat  dengan  air detergen untuk membersihkannya.

## 5. Penegakan Hukum Lingkungan
Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur  pemerintahnya  turut  aktif  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan 7
Penegakan  hukum  atau  lawenforcement  adalah  upaya  untuk  menegakkan  norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut 8 Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup 9 . Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  diperlukan  kemampuan  aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat
terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata.
Menurut  Siti  SundariRangkuti,  penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  upaya  untuk mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  dalam  ketentuan  hukum  yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan 10
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  mengatur  sanksi  kepada  pihak  yang  terbukti  melanggar  yaitu  penegakan  hukum dibidang  lingkungan  hidup  dapat  diklasifikasikan  kedalam  3  (tiga)  kategori  yaitu  :  1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha
7 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum , Bandung: Sinar Baru, hal. 24
8 Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3
9 Ibid
10 12 Ibid., hlm. 214
Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana. 11

## 6. Penegak Hukum Terhadap Masyarakat yang membuang ludah pinang
Dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik dan sehat diperlukan regulasi atura yang sifatnya  memberikan  arahan  dan  sanksi.  Dalam  Undang-Undang  No  29  Tahun  2009 Tentang  lingkungan  Hidup  tentu  mengatur  sanksi    yang  terdiri  dari  sanksi  administrasi hingga kurungan penjara. Pasal 12 Peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan kebersihan  yaitu (1) huruf a  Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagai mana dalam pasal 3 dan Pasal 4 peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah); dan b. Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha, berupa pencabutan izin.

## 7. Teori Kewenangan
Fokus  kajian  teori  kewenangan  adalah  berkaitan  dengan  sumber  kewenangan  dari pemerintah  dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  baik  dalam  kaitannya  dengan  hukum publik maupun hukum privat. 12 Setiap tindakan pemerintah ataupun suatu kebijakan harus bersumber dan bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu: atributif, delegasi, maupun mandat. 13
Kewenangan  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hak  untuk  melakukan  praktik  kekuasaan, namun  adapun  pengertian  kewenangan  ( authority )  berdasarkan Black’s  Law  Dictionary adalah “ Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power ”. 14 Dapat diartikan bahwa kewenangan adalah bagaimana menerapkan dan menegakkan hukum .
11 .Suwari A., “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia, “ Jurnal Unifikasi, Vol.3, No.1, (Januari, 2016), hlm. 3
12 Salim HS, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 193.
13 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 104.
14 Henry Campbell Black, 1978, Black’s Law Dictionary , West Publishing, USA, h. 121.
1. Lembaga Pengawas Perda Kota Jayapura
a. Pamong Praja
Ø Tugas-tugas Pamong Praja sebagai SKPD penegak Perda  itu meliputi:
a. Menyusun  program  dan  melaksanakan  penegakan  Perda,  menyelenggarakan  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
b. Melaksanakan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah.
c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
e. Melaksanakan  koordinasi  penegakkan  Perda  dan  peraturan  kepala  daerah, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat  dengan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah,  dan  atau  aparatur lainnya.
f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 15
Ø Sementara kewajibannya adalah:
a. Menjunjung  tinggi  norma  hukum,  norma  agama,  hak  asasi  manusia,  dan  norma  sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
c. Membantu  menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  yang  dapat  mengganggu  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. 16
15 Lihat  Pasal 4  Peraturan Daerah Kota Jayapura No 7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamog Praja
16 Lihat Pasal 7  Peraturan Daerah Kota Jayapura No 7 Tahun 2009 Tentang satuan Polisi Pamog praja
Selanjutnya  dalam  pelayanannya,  Satpol  PP  berpegang  pada  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

## b. Satuan Penyelenggaraan Kebersihan (SATGAS)
Satuan Penyeleggaraan Kebersihan atau dapat di sebut (Satgas), yang dimaksud dengan satgas ialah masyarakat-masyarakat di tiap wilayah kota Jayapura yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengawasi setiap masyarakat untuk tidak mengolah dan membuang sampah dengan sembarangan. Agar terciptanyanya suatu kebersihan khususnya di Kota  Jayapura,  pemerintah  juga  melibatkan  Lembaga  Adat,  RT/  RW  Setempat  untuk membantu melakukan pengawasan terhadap masyakat dan pelaku usaha  yang mengolah dan membuang ludah pinang  dengan sembarangan 17

## c. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS)
Dalam  Perda  fungsi  PPNS  (Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil)  Mempunyai  Peranan  untuk Melakukan  Penyelidikan  Terhadap  masyarakat  yang  membuang  ludah  pinang  dengan sembarangan  dan  menetapkan  sanksi  pidana  terhadap  masyarakat  yang  melangar  Aturan- anturan yang telah di atur dalam Peraturan daera No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan kebersihan

## 2. PENYEBAB MASYARAKAT MEMBUANG LUDAH PIANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA
1. Masyarakat
Ludah  Pinang  masih  terlihan  menempel  di  pinggiran  dan  tengah  Jalan-Jalan  umum, Dinding-dinding  mall,  Bank    Halamn  Perkantoran,  sekolah,  Kampus2,  dll,  di  Kota Jayapura. Hal ini di sebabkan karna tempat sampah/ platik untuk membuang ludah pinang dari pelaku Usaha Penjual Pinang tidak di sediakan. 18 . Ini terlihat masih jauhnya kesadaran dari masyarakat untuk sadar bahwa kebersihan itu penting. Pemerintah kota Jayapura dan
17 Lihat Pasal 1 angka 16 Peraturan Kota Jayapura No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan
18 Hasil Wawancara Tanggal 12-13 Mei 2023,  Bersama Masyarakata Kota Jayapura
tokoh adat telah memberikan informasi dan peringatan bahwa ada aturan-aturan mengenai kebersihan  yang  harus  masyarakat  di  kota  Jayapura  taati.  Terlebih  khusus  untuk  tidak membuang ludah piang dengan sembarangan.
2. Lembaga atau organisasi : Kantor, Sekolah, RSU dll
Sekretariat  Lembaga  atau  kantor-kantor  ataupun  sekolah  telah  lebih  baik  dalam penanganan kebersihan yang berkaitan dengan sampah(Ludah Pinang). Ini terlihat dengan sudah adanya tempat sampah yang memadai dan kesadaran dari pihak-pihak yang berada di  tempat  kerja  ataupun  sekolah  lebih  baik,  yang  kurang  masih  ada  beberapa  oknum masyarakat  dan  beberapa  pegawai  yang  mebuang  ludah  pinang  karna  jarak  tempat sampah..  Selain  itu  dari  pihak  dinas  lingkungan  hidup  dan  kebersihan  Kota  Jayapura melalukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  masalah  kebersihan  dengan  pengeluarkan Peraturan Kota Jayapura No. 13 Tahun 2017 Tentang perubahan Peraturam Kota jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan selain itu juga telah mengeluarkan Instruksi Walikota Jayapura No 5 Tahun 2023 Tentang kebersihan dan Keindahan Kota Jayapura dan Memberikan Himbauwan kepada Masyarakat Melalui bagi yang tidak taat dengan peraturan kebersihan dengan denda ancaman kurungan penjaran 18 hari atau denda paling  banyak  Rp.  5000.000,-  (lima  Juta  Rupiah).  Namun  sampai  saat  ini  pihak  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebesihan akui bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan  kebersihan.  Hal  ini  disebabkan  karna  keterbatasan  anggaran  Operasional, Sumberdaya Manusia,. Kendaraan Operasional , selain itu kerja sama antara pihak  dinas lingkungan  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Jayapura  dengan  Pihak  Penegak Hukum dalam Hal hal satpol pp Kota Jayapura 19
2 Pemerintah Kelurahan/kampong
Pemerintah  Kelurahan  telah  melakukan  sosialisasi  berkaitan  dengan  kebersihan  dan berlakunya Perda kota Jayapura No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggraan Kebersihan. Mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan kebersihan, namun tidak menyentuh masyarakat.
3 Satpol PP
19 Hasil Wawancara  Hari Senin 7  Juni 2023,   Pihak  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura.
Satpol  PP  melakukan  tugas  dan  wewenangnya  berkaitan  dengan  Perda  No.15  Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kebersihan, dimana dalam kurun waktu  3 tahun  2021- 2023  dan  dalam  1  tahun  3—4  kali  melakukan  operasi  yustisi  dan  dapat  disimpulkan dengan  melihat  tabel  diatas  maka  masyarakat  kota  Jayapura  belum  sadar  akan kebersihan.
Operasi Yustisi Kebersihan Oleh Satpol Pamong Praja 2021-2023 di Jayapura
NO BULAN TAHUN PELAKU USAHA Masyarakay Yang Membuang Ludah Pinang dengan sembarangan SUMBER INFORMASI KETERANGAN 1 Mei, Juli, Agustus (4 Distrik) 2021 50 Pelaku Usaha 100 Orang Warga  Masyarakat, Media (Cetak, Online) • Tidak Menyediakan Pelastik Sampah • Membuang  Ludah  Pinang dengan Sembarangan 2 Mei,  Agustus, November (Distrik) 2022 100 Pelaku usaha 112 orang Warga  Masyarakat, Media (Cetak, Online) • Tidak Menyediakan Pelastik Sampah • Membuang  Ludah  Pinang dengan Sembarangan 3 Januari,Maret dan April (4 Distrik) 2023 120 Orang Pelaku Usaha 115 orang Warga  Masyarakat, Media (Cetak, Online) • Tidak Menyediakan Pelastik Sampah
• Membuang Ludah Pinang dengan Sembarangan
Sumber: Hasil Wawancara Satpol PP Kota Jayapura 20
Berdasarkan hasil Operasi Yustisi Kebersihan Oleh Satpol Pamong Praja 2021-2023 di Jayapura
20 Hasil Wawancara  20 Juni 2023  Bersama Kabid   Ketertiban dan Ketentraman dan Satuan Polisi Pamog Praja Kota Jayapura.
pada  tabel di atas terlihat bahwa data sementara untuk pelaku usaha pinang terus mengalami peningkatan di ikuti dengan  masyarakta penikmat buah siri pinang di kota Jayapura

## 3. ANALISIS
Hukum menjadi dasar suatu tindakan itu dilarang atau tidak masyarakatsehingga hukum itu sendiri juga dipandang suatu perintah. Hukum yang hukum yang didalamnya memuat kaidah-kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu waktu tertentu, dalam suatu waktu tertentu , dan ditetapkan oleh pengemban kekuasaan yang berwewenang.
Peraturan  Daerah  Kota  Jayapura  No.  15  Tahun  2015  tentang  Penyelanggraan Kebersihan  ini  menjadi  peraturan  yang  harus  ditaati  oleh  segenap  lapisan  masyarakat yang ada kota Jayapura.
Dari sisi pelaksaanaan penegakan peraturan daerah tersebut maka Satuan Polisi Pamong  Praja  (SATPOL  PP)  yang  mempunyai  kewenangan.  Dengan  diterbitkanya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam  pasal 148 ayat  1  disebutkan  bahwa  Polisi  Pamong  Praja  ditetapkan  sebagai  perangkat  pemerintah daerah  dengan  tugas  pokok  menegakkan  peraturan  daerah,  penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri  adalah  suatu  cara  pemerintahan  dimana  sebagian  dari  kekuasaan  mengatur  dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.
Pada dasarnya setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewindadalah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.
Keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Kota  Jayapura  khususnya  dalam menjalankan  tugasnya  diatur  di  dalam  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2009    berkaitan dengan  Prosedur  Tetap  Operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Jayapura. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kota Jayapura menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta  perlindunganmasyarakat  dan  penegakan  peraturan  daerah  dan  keputusan  kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Jayapura
dalam  peranannya  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  umum  sangatlah  membantu, terutama  yang  berkaitan  dengan  pembinaan  keamanan,  penyuluhan,  dan  penggalangan masyarakat.  Sikap  Satpol  PP  dalam  menghadapi  masyarakat  secara  umum  dapat mengambil  sikap  dengan  tepat  dan  bijaksana,  sehingga  tercipta  aparat  yang  ramah  dan bersahabat  namun  tetap  tegas  dalam  bertindak  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

## 1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura  No. 7Tahun 2009 tentang Satuan Polisi Pamong Praja :
(1) SATPOL PP dipimpin oleh seorang kepala satuan
(2) Kepala SATPOL PP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura No.7 Tahun 2009 maka SATPOL PP memeliki fungsi :
a. Penyusunan  program  dan  pelaksanaan  ketentraman  dan  ketertiban umum,penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah
b. Pelaksanaan  kebijakan  pemiliharaan  dan  penyelenggraan  ketentraman  dan ketertiban umum di daerah
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.
d. Pelaksanaan kordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai  penegakan  peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah  dan  keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara dan penyidik pegawai negri sipil atau aparatur lainnya.
e. Pengawasan  terhadap  masyarakat  agar  mematuhi  dan  mentaati  peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah
f. Pengendalian dan penyuluhan ketertiban umum
g. Pelaksanaan  kesiagaan  peralatan  pemadam  kebakaran  dan  penyusunan peralatan stand pemadam kebakaran
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Jika melihat kebelakang keberadaan Satpol PP bisa dikaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. Satuan Polisi Pamong Praja, dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instusi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja.
Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau  dalam  lingkup  internal  aparatur  pemerintahan.  Namun  jika  diartikan  sebagai  polisi  milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di ini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat.Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Dalam  PP Nomor  32  Tahun  2004,  disebutkan  bahwa  Satpol  PP  bertugas  membantu  kepala  daerah  dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 5 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah :
a. Menertibkan  dan  menindak  warga  masyarakat  atau  badan  hukum  yang  mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Hasil Wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat  dalam  hal  penyelenggaraan  kebersihan.  Sebutan  tindakan  represif  non  yustisial,
menunjukkan  bahwa  Satpol  PP  bisa  melakukan  tindakan-tindakan  yang  tergolong  kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan ’non yustisial’ menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam ’bukan dalam wilayah hukum’ itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.Namun  jika  melihat  lagi  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong  Praja  dapat  diangkat  sebagai  ’Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil’  (PPNS).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  keberadaan  Satpol  PP  sesuai  dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  RI  serta  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana.
Dalam  dua  undang-undang  tersebut  ditegaskan  bahwa  penyidik  selain  Polisi  adalah  juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas.
Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana criminal  justice  system .  Ini  artinya  bukan  lagi represif  non  yustisial  tetapi  bisa  melakukan  represif  pro justisia.  Sesuai  dengan  isi  Pasal  148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  penegakan  Peraturan  Daerah.  Sehingga  semua permasalahan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  yang  terkait  langsung  dengan  Penegakan Peraturan  Daerah  yang  diindikasikan  belum  bereskalasi  luas  menjadi  tanggung  jawab  Polisi Pamong  Praja.Dalam  melaksanakan  kegiatannya  untuk  menjalankan  perannya  selaku  aparat penegak  hukum  Peraturan  Daerah  serta  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai negatif. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan (dalam Pasal 7), bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma
sosial  lainnya  yang  hidup  berkembang  di  masyarakat.  Namun  pada  kenyataan  di  lapangan kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan, sehingga muncullah persepsi negatif dari masyarakat atas kehadiran Satpol PP.
Ini terlihat dari beberapa kali Satpol PP melakukan operasi Justisi di Kota Jayapura yang mana  petugas  lebih  mengkedapankan  cara-cara  pesuasif  dengan  melakukan  pemberitahuan dimasyarakat  bahwa  kebersihan  lingkungan  harus  dijaga  demi  kemanfaatan  bersama  berkaitan dengan lingkungan yang sehat dan bersih.

## 2. Peran  Pelaksanaan  Penegakan  Peraturan  Daerah  Yang  Dilakukan  Oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja Di Kota Jayapura
Peran  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Jayapura  cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau  Kepala  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas  Pemerintahan  dibidang    ketertiban  dalam  hal penyelenggaraan  kebersihan  di  tingkat  masyarakat  yang  menjadi  bagian  dalam  hal  penegakan Peraturan  Daerah.  Menurut  Satipto  Raharjo  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan penegakan  ide-ide  atau  konsep  tentang  keadilan,  kemanfaatan  sosial,  dan  sebagainya.  Dengan demikian  dengan  melihat  dari  teori  diatas  maka  Perda  Kota  Jayapura  tentang  penyelenggaraan kebersihan harus dikawal dengan baik berkaitan dengan penegakan hukum dari peraturan daerah yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  ini  demi  kemanfaatan  sosial  yakni  mendapat lingkungan yang sehat dan bersih.

## 3. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan
Fokus  kajian  dari  teori  kewenangan  adalah  berkaitan  dengan  sumber  kewenangan  dari Pemerintah  dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  baik  dalam  kaitannya  dengan  hukum  public maupun hukum privat. Setiap tindakan Pemerintah ataupun suatu kebijakan harus bersumber dan bertumpu pada kewenagan yang sah.
Dengan demikian dalam  penegakan Perda No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggraan kebersihan maka SATPOL PP mempunyai wewenangan  berdasarkan pasal 4 huruf c Perda No.7 Tahun 2009 yang berbunyi  Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.
Dari hasil penelitian penulis dengan melihat teori kewenangan maka sudah jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan amat dari Perda Kota Jayapura No.7 Tahun 2009 berkaitan dengan penegakan pelaksanaan peraturan daerah dalam mengupayakan penyelenggaraaan kebersihan di masyarakat di wilayah kerja  kota Jayapura, telah  melakukan  upaya-upaya  teknis  dalam  penanganan  masalah-masalah  yang  ada,  baik  yang bersifat penanganan/penanggulangan masalah (repressif) ataupun pencegahannya (preventif). Tak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya eskalasi gangguan Penyelenggaraan kebersihan di tingkat Masyarakat,  antara  lain  diindikasikan  dengan  meningkatnya  pelanggaran  peraturan  di  daerah seiring semakin kurangnya kesadaran di tingkat masyarakat, yang suka atau tidak suka memaksa Satuan Polisi pamong Praja harus lebih berbenah diri dan semakin siap, sebagai lini terdepan dalam penegakan aturan dan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Sesuai dengan tugas Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009,  tindakan-tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh  Satuan  Polisui  Pamong  Praja  Daerah  Kota Jayapura  berkaitan  dengan  penegakan  Perda  dan  penyelenggaraan  kebersihan    di  Masyarakat, dalam kurun waktu tahun 2021 – 2023, menyangkut 2 (dua) hal, yakni tindakan preventif dan tindakan repressif . Bentuk kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel.

## 4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DI BIDANG

## KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.
Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu 230  orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar dengan  luas  494  ribu  meter  persegi  dan  terdiri  dari  5  distrik.  Kendala  lainnya  yang tergolong  internal  adalah,  lemahnya  sarana  prasarana  penunjang  operasional.  Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, adalah juga sangat memengaruhi kinerja Satpol PP Provinsi. Dari jumlah itu, sekitar 58%, yakni 80 orang berpendidikan tidak  sarjana  atau  tamatan  SLTA.  Juga  25%,  dari  jumlah  itu,  yakni  sebanyak  27  orang adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini disebabkan karena belum adanya rekruitmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP.
Selain itu, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional adalah juga kendala internal yang dialami Misalnya Satuan polisi Pamong Praja Saat Ini Hanya Terfokus Pada
1 Kantor  Di Kota Jayapura. Jadi masih Perlu Penambahan Pos- pos Penjagaan. Sehingga Masyarakat Masih ada yang tidak taat dan berani melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan  oleh  pemerintah  daerah  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  kebersihan  di  Kota Jayapura No 15 Tahun 2011.
Kendala eksternal saya kira adalah belum terjalinnya koordinasi yang baik antara SKPD-SKPD dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Jayapura dengan Satpol PP. Satpol PP dipandang hanya sebagai pengawal saja. Ini sikap-sikap skeptis bukan saja  dari  masyarakat  biasa,  tetapi  dari  SKPD  yang  ada.  Selain  itu  saya  pikir  adalah terdapatnya  rasa  kurang  senang  masyarakat  terhadap  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang kadangkala memperlihatkan sikap permusuhan.
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Faktor-faktor penegakan hukum berdasarkan Soerjono Soekanto adalah :
a. Faktor Hukum
Berdasarkan penyelenggaraan hukum dilapangan yang mana sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011  tentang  penyelenggaraan  kebersihan  yang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  adalah pelaksana dalam penegakan peraturan daerah tersebut berdasarkan amanat Peraturan Daerah  No.  7  Tahun  2009  adalah  bagian  dari  penyeresian  nilai  kaedah  dan  prilaku dimasyarakat  berkaitan  dengan  pola  hidup  bersih  dan  sehat  dengan  mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mematuhi Peraturan Daerah tersebut.
b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik itu merupakan masalah. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura sangat kurang ini terlihat dari jumlah personil dengan harus mengawasi penegakan peraturan daerah  yang  tidak  berbanding  dengan  wilayah  Kota  Jayapura  yang  cukup  luas.  Ini sangat  mempengaruhi  kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Kota  Jayapura  dalam menegakkan  Peraturan  Daerah  No.  15  Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan kebersihan  dilingkungan  Kota  Jayapura  dimana  masyarakat  kota  Jayapura  masih kurang sadar akan kebersihan. Sehingga masih banyak yang membuang ludah pinang dengan sembarangan.
c. Faktor Kebersihan
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  didalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  sekelompok  sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Ini terlihat dari masyarakat di Kota Jayapura masih banyak yang tidak sadar hukum dalam hal ini patuh dan taat Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan, sehingga di beberapa tempat
di  Kota  Jayapura  terlihat  kotor  dengan  Ludah-Ludah  Pinang  di    di  mana-  mana sehingga lingkungan tidak sehat dan bersih.
d. Faktor Kebudayaan
Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  kebudayaan  mempunyai  fungsi  yang  sangat besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan  menentukan  sikapnya.  Sadar  akan kebersihan adalah uga merupakan faktor budaya, bagaimana sikap seseorang itu tahu bagaimana seharusnya lingkungan itu sehat dan bersih yakni antara lain dengan cara jangan membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini faktor kebudayaan juga terlihat dari  masyarkat  tersebut  sadar  hukum  atau  tidak.  Ini  terlihat  dengan  masih  banyak masyarakat Kota Jayapura yang membuang ludah pinang dengan sembarangan yang demikin  secara  langsung  melanggar  Peraturan  Daerah  No.15  Tahun  2011  tentang penyelenggaraan kebersihan.

## KESIMPULAN
Setelah  penulis  memaparkan  bab  demi  bab  dalam  tulisan  ini,  dan  berdasarkan  hasil penelitian dan analisa masalah yang ada, penulis berkesimpulan, bahwa:
1. Penyebab Masyarakat masih Membuang ludah pinang dengan Sembarangan yaitu pemahaman Terhadap Peraturan No 15 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kebersihan di Kota Jayapura masih sangat rendah hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat masih membuang Ludah Pinang dengan sembarangan dan  tidak pada tempatnya sesui dengan mana waktu yang ditetapkan pemerintah.
2. Pelaku Usaha yang Menjual buah Siri Pinang  dan Penikmat Buah Pinang terus Mengalami Peningkatan Namun Penyediaan Tempat  sampah sementara (Plastik/Botol) oleh Pelaku Usaha tidak di sediakan selama ini.
3. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melaksanakan  tugas  di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Jayapura terbagi menjadi 2 yaitu masalah internal dan masalah ekternal. Masalah  internal  berkaitan  dengan  keterbatasan  sumberdaya  manusia,  keterbatasan  fasilitas operasional ini terdiri dari fasilitas tempat dan kendaraan  yang mendukung, dan keterbatasan anggaran ini menjadi penting. Masalah ekternal  yaitu Koordinasi atau  kerja sama  secara intens antara pihak satpol pp Kota Jayapura dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura
4. Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Jayapura  telah  melakukan  berbagai  upaya untuk mengatasi masalah kebersihan di Kota Jayapura, Namun terdapat kendala yang di hadapi yaitu  keterbatasan  Sumber  daya  manusia,  keterbatasan  fasilitas  operasionaol,  dan keterbatasana  anggaran  operasional.  Selain  itu  kooirdinasi  secara  intens  antara  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura  dengan Pihak Penegak hukum dalam hal ini Satpol pp Kota Jayapura.
5. Praktek-praktek  Penegak  Hukum  terhadap  masyarakat  yang  melanggar  peraturan  No.  15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan kebersihan masih terlihat lemah, hal ini dapat dilihat
dengan jumlah pelanggaraan yang dilakukan masyarakat di Kota jayapura terus menggalami peningkatan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
• Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida, “Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis  dan  Perkembangan  Pemikiran”,  Penerbit  Pustaka  Baru  Press,  Cetakan Pertama, Jogya, hal.17-18
• AditiaSyaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”,
• Lutfi  J.  Jurniawan ”  Hukum  dan  Kebijakan  Publik ”,Penerbit  Sentra  Press, Malang,2017,hal.10
• Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum , Bandung: Sinar Baru, hal. 24
• SoerjonoSoekanto  dan  Sri  Mamudji.  1995. Penelitian  Hukum  Normatif .  Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.
• Siti SundariRangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga,  Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215-216
• N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, hlm. 4
• KhudzaifahDimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah ), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

## Peraturan Perundang-undangan
• Undang-Undang Dasar RI 1945
• Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelola Lingkungan Hidup
• Undang-Undang  Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
• Peraturan  Daerah  Propinsi  Papua  No.  6  Tahun  2008  Tentang  Pelestarian Lingkungan Hidup
• Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggaraan Kebersihan.
• Peraturan Kota Jayapura No. 13 Tahun 2017 Tentang perubahan Peraturam Kota jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan selain itu juga telah mengeluarkan
• Instruksi Walikota Jayapura No 5 Tahun 2023 Tentang kebersihan dan Keindahan Kota Jayapura
Dokumen-dokumen
• Panduan  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan, Edisi  Kesatu,  diterbitkan  oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003,

## Jurnal & Ejournal
• Ari  Hermawan  dan  MurtiPramuwardhani  Dewi,  “Pemberangusan  Serikat  Pekerja  di Daerah
Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Hukum Yustisia , Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hal. 62
• Dinarjati  Eka  P,  “Dampak  Pencemaran  Air  terhadap  Kesehatan  Lingkungan  Dalam Perspektif  Hukum  Lingkungan  (Studi  Kasus  Sungai  Code  di  Kelurahan  Wirogunan Kecamatan  Mergangsan  dan  Kelurahan  Prawirodirjan  Kecamatan  Gondomanan Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No.1, (Februari, 2009), hlm. 23-34
• JessyAdack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,” Jurnal LexAdministratum, Vol.1, No.3, (Juli-September, 2013), hlm. 79. 266.
• Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.1, No.1, (Oktober, 2016), hlm. 100
• Mas  Achmad  Santosa,  2001, GoodGovernance&  Hukum  Lingkungan ,  Penerbit  ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248
• Lestari  Wulandari,  dkk,”  Penegakan  Hukum  Terhadap  Peternak  Babi  Yang  Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura”, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022, Hal. 9
• Suwari  A.,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, “ Jurnal Unifikasi, Vol.3, No.1, (Januari, 2016), hlm. 3

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License