e-ISSN : 2621-4105
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN TV BERBAYAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN

## BERLANGGANAN MELALUI SATELIT, KABEL DAN TERESTERIAL

## Rini Sulistyowati
Magister  Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  perlindungan hukum terhadap pelanggan TV berbayar ditinjau dari peraturan yang ada. Bergulirnya reformasi semenjak tahun 1998 mendorong bergeraknya informasi kearah kebebasan yang hampir tanpa kendali. Dalam kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi maka pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pertumbuhan penyiaran radio dan televisi baik di kota maupun di daerah semakin  meningkat.  Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor  52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum keamanan, keberagaman, kemitraan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan TV  berbayar  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif.  Hasil penelitian ini pada akhirnya memberi jawaban bahwa bentuk penyiaran berlangganan, khususnya  Televisi  berlangganan  di  Indonesia,  bila  ada  penyimpangan  harus  dicari terlebih dahulu faktor apa yang menyebabkan penyimpangan tersebut sehingga dapat dicari solusinya dan pecegahan sebelum penyimpangan tersebut terulang kembali di kemudian hari, maka di butuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang aturan hukum baik  dalam  menyusun  perjanjian  kerjasama  distributor  dan  faktor  pendorong terjadinya  penyimpangan  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama,  berdasarkan  peraturan pemerintah  nomor  52  tahun  2005  tentang  penyelenggaraan  lembaga  penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel dan teresterial, seperti inkonsistensi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya.
Kata Kunci: perlindungan pelanggan; tv berbayar; penyiaran
e-ISSN : 2621-4105

## LEGAL PROTECTION OF CUSTOMIZED TV CUSTOMERS
REVIEWED FROM GOVERNMENT REGULATION NUMBER 52 OF 2005 CONCERNING THE OPERATION OF INSTITUTIONAL BROADCASTING BROADCASTING IN SATELLITE, CABLE AND TERRESTERIALS

## Rini Sulistyowati
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The roll of reform since 1998 has encouraged the movement of information towards almost  unrestrained  freedom,  In  freedom  of  communication  and  the  right  to information,  the  government  also  stipulates  Law  number  32  of  2002  concrning broadcasting,  the  growth  of  radio  and  television  broadcasting  in  both  cities  and regions is increasing, Based on Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Government  Regulation  Number  52  of  2005  concerning  Implementation  based  on Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  based  on  the principle  of  benefit,  Fair  and  Equitable,  Legal  certainty  of  security,  diversity, partnership  is  how  legal  protection  for  pay  TV  customers  is  in  accordance  with Government  Regulation  Number  52  of  2005.  The  method  used  in  this  study  is  a normative juridical method. The results of this study ultimately gave the answer that the  form  of  broadcasting  was  subscribe,  Especially  Television  subscription  in Indonesia, If there are irregularities, what factors have caused the irregularities to be sought so that the solution can be sought and prevented before the irregularities repeat again later on, then it requires understanding and knowledge of the rule of law both in  drafting  the  distributor  cooperation  agreement  and  the  driving  factors  for  the occurrence  of  irregularities  in  the  implementation  of  the  cooperation  agreement, Based on government regulation number 52 of 2005 concerning the implementation of  broadcasting  institutions  subscribe  via  satetellete,  cable  and  terrestrial,  such  as inconsistencies between Article one and other Article.
Keywords : Customer protection; tv cable;  broadcasting
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Bergulirnya  reformasi  semenjak  tahun  1998  mendorong  bergeraknya informasi ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali. 1 Perkembangan teknologi dan  informasi  tersebut  telah  membawa  implikasi  terhadap  dunia  penyiaran, termasuk  penyiaran  di  Indonesia.  Penyiaran  sebagai  penyalur  informasi  dan membentuk  pendapat  umum.  Perannya  semakin  strategis  terutama  dalam mengembangkan  alam  demokrasi  dinegara  Indonesia,  penyiaran  telah  menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. 2 Sehingga kebebasan komunikasi dan memperoleh informasi saat ini  telah  dijamin  oleh  pemerintah,  sebagimana  yang  tercantum  dalam  undang- undang  dasar  negara  republik  indonesia  tahun  1945  pasal  28F  menyebutkan, ‘setiap  orang  berhak  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Dalam menjamin  kebebasan  berkomunikasi  dan  hak atas  informasi  maka Pemerintah  juga  menetapkan    undang-undang  nomor  32  tahun  2002  tentang penyiaran.Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pada tangal 28 desember 2002, dunia penyiaran Indonesia mengalami perubahan yang sangat berarti. Pertumbuhan penyiaran radio dan televisi baik di kota  maupun  di  daerah  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  dengan diijinkannya penyelenggarann penyiaran radio dan televisi berjaringan atau lokal, sehinga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha dibidang penyiaran.
Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005  tentang  penyelenggaraan berdasarkan  pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum
1 Dandrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi , Resfika Aditamma, Bandung, Hlm. 71.
2 Ibid hlm.73
e-ISSN : 2621-4105
keamanan, keberagaman, kemitraan, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran di selenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memperkukuh  kesatuan  nasional, terbentuknya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun masyarakat  yang  mandiri,  demokrasi,  adil  dan  sejahtera,serta  menumbuhkan industri penyiaran indonesia.
Selain  itu,  penyiaran  juga  mempunyai  fungsi  kebudayaan  dan ekonomi.Penyiaran  sebagai  penyalur  informasi  perannya  semakin  strategis terutama dalam megembangkan alam demokrasi di Negara Indonesia, penyiaran telah  menjadi  salah  satu  sarana  berkomunikasi  bagi  masyarakat,  lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Pertumbuhan penyiaran televisi baik di kota  maupun  di  daerah  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  dengan diijinkannya  penyelenggaraan  penyiaran  Radio  dan  Televisi  berjaringan  atau lokal,  sehingga  terbuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  berusaha  di  bidang penyiaran,  khususnya  yang  begitu  diminati  yaitu  penyiaran  berlangganan  TV kabel,  oleh  karena  itu  dibentuklah  peraturan  pemerintah  Nomor  52 Tahun  2005 tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  yang didalamnya mengatur tentang pendirian dan perizinan. 3
Perkembangan dunia informasi pada saat ini cukup pesat, seiring dengan hal tersebut  kebutuhan  masyarakat  akan  ketersediaan  kesempatan  mengakses informasi pun menjadi mengemuka. Hal ini kemudian melahirkan kebutuhan lain yang  mengiringi  kebutuhan  infromasi  yaitu  kebutuhan  masyarakat  akan ketersediaan media yang tidak hanya memberikan manfaat edukatif namun juga memiliki manfaat dalam hal ini memberikan hiburan kepada masyarakat.
Sejak paruh abad ke-20, semenjak media tidak lagi bersifat konvensional (media cetak), telah dikembangkan bentuk media-media baru yang dengan tanpa memakan waktu yang lama kemudian menjadi primadona bagi masyarakat dunia
3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005  tentang penyelenggaraan  lembaga  penyiaran berlangganan
e-ISSN : 2621-4105
saat itu, diawali dengan lahirnya media audio (radio), dan disusul dengan lahirnya media audio/visual (televisi) pada beberapa paruh waktu setelahnya.
Sejak  televisi  ditemukan  dan  mulai  dikembangkan  dengan  begitu  cepat memberi dampak yang begitu signifikan terhadap pendirian stasiun televisi, jika Amerika disebut sebagai salah satu yang menjadi pelopornya maka hal ini tidaklah dapat disangkal kebenaraanya.
Hampir seluruh stasiun televisi diseluruh dunia berlomba-lomba membuat program dan menyajikan kepada seluruh khalayak diseluruh dunia. Disatu sisi, hal ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat berarti dalam dunia informasi, dilain sisi hal yang demikian ini justru telah membuat masyarakat menjadi “keranjingan” untuk menonton siaran televisi. Dalam satu hari misalnya, ada sebagian kalangan masyarakat yang justru menghabiskan waktunnya hanya dengan menonton siaran televisi.  Masyarakat  Indonesia  pada  hari  ini  merupakan  komunitas  yang  sangat haus  akan  informasi  dan  tidak  ingin  dikatakan  sebagai  orang  yang  ketinggalan jaman karena ketinggalan informasi
Siaran  televisi  sejak  tahun  1998  mengawali  kiprah  layanannya  disambut baik  oleh  beberapa  kalangan  masyarakat  yang  ingin  mengoptimalkan  hiburan melalui siaran televisi, mengingat saat itu produksi siaran-siaran lokal Indonesia masih sangat sedikit.
Penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan merupakan layanan jasa yang  sudah  menjadi  warna  gaya  kehidupan  di  Indonesia.  Kehadiran  televisi berlangganan  memberikan  irama  dalam  menikmatiLembaga  Penyiaran  Televisi Berlangganan  memberikan  keragaman  pada  materi  isi  siaran  yang  ditawarkan kepada  pelanggan,  dikelompokkan  ke  dalam  saluran-saluran  siaran free-to-air baik  lokal  dan  internasional,  saluran  siaran  yang  diproduksi  sendiri (in-house production) ,  saluran  berbayar (pay  channel), dan  bahkan  menawarkan  saluran- saluran ekslusif (exclusive channels) yang mempunyai nilai jual dan diferensiasi
e-ISSN : 2621-4105
terhadap produk pesaing dengan membayar mahal suatu hak siar, contoh : “Hak Siar Liga Inggris 2017/2018 dan Hak Siar Piala Dunia 2018”.
Selain  isi  siaran  menawarkan  kualitas  gambar  juga  jauh  lebih  baik  dari siaran televisi biasa (terrestrial) dengan resolusi gambar Standard Definition dan saat ini telah masuk di era High Definitio n dan 3 Dimensi. Demikian juga dengan dekoder yang berguna untuk mengatur saluran televisi yang diterima, memeriksa hak akses pengguna, kemudian menghasilkan gambar, suara dan layanan lainnya telah menggunakan teknologi sistem kompresi MPEG-4 dari sebelumnya MPEG- 2.
Perubahan  akan  teknologi,  gaya  hidup,  ekonomi,  dan  sosial  di  Indonesia memberikan implikasi akan bisnis penyiaran televisi berlangganan. Tahun 1988 hingga 2018 penyiaran televisi berlangganan sudah menjadi tidak asing di mata masyarakat  di  Indonesia.  Tidak  heran  lembaga  penyiaran  penyedia  jasa  ini semakin banyak hadir dalam industri televisi berlangganan. Kemunculan Lembaga Penyiaran  Televisi  Berlangganan  baru  didasari  oleh  potensi  pasar  yang  cukup besar dimana menurut CASBAA5 penetrasi pasar pelanggan televisi berlangganan terhadap jumlah rumah tangga yang mempunyai televisi (TV Homes) di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 3,3% dibanding dengan negara negara tetangga yang telah  mencapai  30%  -  65%.  Pertumbuhan  penetrasi  televisi  berlangganan  di Indonesia 4 tahun kedepan sebesar 5,744,000 pelanggan atau bertumbuh hingga 13%.
Lembaga  Penyiaran  Televisi  Berlangganan  rata-rata  menggunakan platform  teknologi  berbasis  satelit  agar  dapat  memancarkan  siaran  ke  seluruh pelosok  Indonesia,  mencakup  wilayah  lintas  batas  yang  cukup  luas  dengan masyarakat yang terlalu heterogen sehingga perlu mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen  pasar,  lalu  memilih  dan  menetapkan  segmen  pasar  tertentu sebagai  pasar  sasaran (target  market )  dengan  tujuan  dapat  mengembangkan produk  yang  tepat,  menentukan  saluran  distribusi  yang  efektif    dan  cepat  untuk
e-ISSN : 2621-4105
penetrasi  pasar,  pengeluaran  biaya  promosi  yang  efisien  serta  mampu menyesuaikan  harga  bagi  jasa  yang  ditawarkan  ke  pasar  sasaran  dengan  tujuan menghasilkan  keuntungan  optimal  dengan  mengurangi  resiko  tetapi  dapat memberikan  manfaat  yang  tinggi  ke  pelanggan.  Penggunaan  Distributor  sangat efektif  sebagai  saluran  distribusi  karena  spesialisasi,  pengalaman,  mempunyai tenaga  teknisi  pemasangan (installer) dan    jaringan  pengecer (retailer) di  area wilayah pemasaran dan penjualannya.
Saluran  distribusi  yang  efektif  dan  cepat  untuk  penetrasi  pasar  yang dimaksud diatas dilakukan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama  Distributor  untuk  memasarkan  dan  mengelola  jasa  pelayanan  televisi berlangganan  satelit  untuk  suatu  wilayah  yang  telah  ditentukan  dengan  sistem retail  berjaringan,  memproses  pendaftaran  calon  Pelanggan,  menyediakan perangkat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, menyediakan layanan purna jual kepada Pelanggan sesuai dengan Service Level Agreement dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan komisi.
Perjanjian  ini  merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  mempunyai  latar belakang ekonomi dan bisnis dimana ada dua pihak yang terkait di dalamnya yaitu pihak  prinsipal  (pihak  yang  mengangkat)  sebagai  pemilik  dan  penyediaan  jasa pelayanan  televisi  berlangganan  satelit direct-to-home dengan  nama  dagang Indovision dan pihak Distributor (pihak yang ditunjuk / diangkat).
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  Distributor  banyak  ditemui penyimpangan-penyimpangan khususnya yang dilakukan oleh Distributor. Bentuk penyimpangan tersebut tampak pada kasus-kasus  yang terjadi hampir di seluruh Distributor misalnya, dalam hal pembayaran bulanan iuran berlangganan pertama yang  sudah  dibayarkan  pelanggan  melalui  Distributor  atau  Dealer  dibawahnya tetapi  tidak  disetorkan  ke  rekening  Indovision,  pembayaran  komisi  oleh Distributor,  memasarkan  produk  pesaing,  tidak  mendistribusikan  perangkat  dan
e-ISSN : 2621-4105
layanan  purna  jual  tidak  sesuai  service  level  agreement  kepada  Pelanggan  yang akhirnya berdampak pada kerugian di Indovision.
Bentuk  penyimpangan-penyimpangan  diatas  dapat  menjadi  gambaran  bagi pengembangan  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan,  khususnya  Televisi Berlangganan di Indonesia, bila ada penyimpangan harus di cari tahu faktor apa yang  menyebabkan  penyimpangan  tersebut  hingga  upaya  dapat  mencarikan solusinya dan pencegahan sebelum penyimpangan-penyimpangan tesebut terulang lagi  di  kemudian  hari,  maka  dibutuhkan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang aturan  hukumnya  baik  dalam  menyusun  perjanjian  kerjasama  Distributor  dan faktor pendorong terjadinya penyimpangan pelaksanaan perjanjian kerjasama.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  dan  untuk  lebih  terfokus  dalam membahas  tulisan  ini  sehingga  mampu  menguraikan  pembahasan  dengan  tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pelanggan  tv  berbayar  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005?
2. Bagaimana kendala, dan solusi atas perlindungan hukum terhadap pelannggan tv berbayar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005?

## C.  PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Televisi Berbayar Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen
Penyiaran  di  Indonesia  berkembang  sangat  pesat  sekali,  iklim  usaha didunia penyiaran dinilai cukup menjanjikan karena penyiaran saat ini menjadi media yang paling dicari atau diandalkan oleh banyak orang untuk mencapai tujuannya,  misalnya  saja  untuk  promosi  berbagai  produk  barang  atau  jasa, sarana  penyampaian  berita,  bahkan  sebagai  sarana  kampanye  politik. Penyiaran dianggap sebagai sarana yang efektif karena
e-ISSN : 2621-4105
Penghentian  siaran  televisi  berlangganan  secara  sepihak  oleh  operator televisi  berlangganan  tentu  saja  sangat  merugikan  berbagai  pihak,  terlebih konsumen  yang  menjadi  korban  dalam  penghentian  siaran  itu.  Tindakan pelaku  usaha  dalam  kasus  ini  adalah  operator  penyelenggara  televisi berlangganan  telah  melanggar  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen, dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dikatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Konsumen sebagai pengguna terakhir  dari pemakaian barang atau jasa diharapkan untuk mengerti akan hak-hak yang dimilikinya, banyak konsumen
e-ISSN : 2621-4105
yang tidak mengerti akan hak-hak yang dimilikinya, hal ini diakibatkan karena kurangnya  informasi  yang  didapat  oleh  masyarakat  tentang  perlindungan konsumen.
Konsumen harus cerdas agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak  bertanggungjawab,  sekarang  memang  ada  prinsip  tentang Caveat Venditor yaitu  suatu  adigium  yang  mengatakan  bahwa  pelaku  usaha  harus berhati-hati, karena jika pelaku usaha tidak berhati-hati maka konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk  mencapai tingkat dimana konsumen mengerti akan hak-haknya adalah dengan  memberikan  informasi  serta  pemahaman  yang  benar-benar  kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen.
Penghentian  siaran  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  suatu lembaga penyiaran berlangganan memang tidak dapat dibenarkan, baik jika dipandang dari  sudut  pandang  hukum  maupun  dari  sudut  pandang  etika,  dari  sudut pandang hukum jelas hal ini tidak dapat dibenarkan karena pengguna/pelanggan dari jasa penyiaran dengan pihak penyelenggara operator televisi berlangganan tersebut, tentunya sebelum terjadinya kesepakatan untuk penggunaan jasa siaran berlangganan antara penyelenggara dengan pelanggan telah  terjadi  perjanjian  yang  saling  mengikat  untuk  kedua  belah  pihak,  Di dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  untuk  sahnya  suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Apabila  di  antara  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau
e-ISSN : 2621-4105
apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. kemudian, dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  tentang  akibat  suatu  perjanjian  disebutkan bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena selain alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  jadi  jelas  apa  yag  dilakukan  Astro terhadap pelanggannya telah melanggar isi perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh kedua belah pihak.
Perbuatan ini tentunya menimbulkan kerugian bagi para pelanggannya, kerugian  dapat  berupa  kerugian  materiil  dan  kerugian  immateriil,  kerugian materiil  adalah  kerugian  yang  dapat  dihitung  atau  diperkirakan  jumlahnya karena bentuknya nyata dan dapat diperhitungkan dengan menggunakan bukti- bukti  yang  ada,  sedangkan  kerugian  immateriil  adalah  kerugian  yang  sulit dihitung  secara  jelas  tetapi  hanya  dapat  diperkirakan  saja.  Perusahan  TV berbayar  telah  melanggar  hak  konsumen  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen harus mendapat informasi  yang  jelas  tentang  produk  dan  jasa,  konsumen  juga  harus mendapatkan kepastian hukum tentang penggunaan produk dan jasa.
Selain  kerugian  materiil  dan  immateriil  diatas,  konsumen  juga mengalami  kerugian  lain  atas  penghentian  siaran  secara  sepihak  tersebut, kerugian lain yang menimbulkan dampak negatif yaitu:
1. Dampak ekonomi;
Dampak ekonomi yaitu dampak yang baik secara langsung maupun tidak langsung  berimbas  kepada  keadaan  ekonomi  seseorang,  dalam  hal  ini adalah para pelanggan TV kabel telah mengalami kerugian secara ekonomi karena  mereka  telah  membayar  untuk  dapat  menyaksikan  tayangan  yang disediakan  oleh  TV  kabel,tetapi  pada  kenyataannya  mereka  tidak
e-ISSN : 2621-4105
mendapatkan hak sebagaimana mestinya, dan dari sudut ekonomi tentu saja mereka telah dirugikan oleh kejadian ini.
2. Dampak psikis;
Dampak psikilogis dari kejadian ini dialami oleh konsumen, misalnya saja konsumen  mengalami  trauma  untuk  menggunakan  jasa  televisi berlangganan  karena  kasus  TV  Indovision  ini,  terlebih  hingga  saat  ini penyelesaian  TV  kabel  ini  belum  benar-benar  terselesaikan.  Dampak psikologis ini benar-benar terasa karena konsumen benar-benar dikejutkan dengan pemutusan siaran secara sepihak yang dilakukan oleh TV kabel ini. Konsumen  mengalami  kerugian  yang  tentunya  menimbulkan  dampak terhadap  dirinya  baik  dampak  terhadap  mental  atau  psikologinya  maupun dampak  terhadap  perekonomiannya,  karena  konsumen  telah  dirugikan  oleh operator  penyelenggara  televisi  berlangganan  karena  konsumen  telah membayar  biaya  atau  iuran  yang  telah  ditetapkan  oleh  TV  kabel  untuk menikmati siaran TV kabel.
Konsumen  di  Indonesia  saat  ini  sebenarnya  sudah  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  cukup  memadai  bagi  konsumen,  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  sudah  mengatur  berbagai  ketentuan  bagi  kegiatan yang  menyangkut  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  bahkan  sampai  kepada pilihan  terhadap  penyelesaian  sengketa  jika  memang  terjadi  sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha,  yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  penyelesaian  sengketa konsumen  dapat  ditempuh  melalui    pengadilan  atau  di  luar  pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Para  pihak  yang bersengketa dapat memilih salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan mereka, jika dilihat dari ketentuan ini tentunya Undang-undang Perlindungan Konsumen  sudah  memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa. Bentuk dari penyelesaian sengketa konsumen diatas adalah dengan :
e-ISSN : 2621-4105
1. Penyelesaian sengketa secara damai.
Tujuan dari penyelesaian sengketa secara damai ini tentunya untuk mencari jalan  terbaik  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  keuntungan  dari penyelesaian  sengketa  secara  damai  ini  diharapkan  dapat  menjadi  media bagi  kedua  belah  pihak  yang  saling  bersengketa  agar  dapat  menemukan jalan terbaik yaitu kedua-duanya merasakan win-win solution, cara seperti ini juga sesuai dengan budaya Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat, selain  itu  juga  cara  penyelesaian  diluar  pengadilan  ini  mempunyai keuntungan lain yaitu :
a. Hemat waktu;
b. Hemat biaya;
c. Hubungan  kedua  belah  pihak  jadi  lebih  baik  karena  prinsip win-win solution ;
d. Kedua belah pihak akan merasa bebas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah;
e. Tidak berbelit-belit.
Penyelesaian sengketa konsumen secara damai juga belum tentu dapat menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi,  berdasarkan  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/kep/12/2002 sebagai berikut: a. Konsiliasi
Pasal  1  angka  9  Kepmen  diatas  menjelaskan  bahwa  konsiliasi  adalah “proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  dengan perantaraan  BPSK  untuk  mempertemukan  pihak  yang  bersengketa,  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak”
b. Mediasi
Penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  berdasarkan  pasal  1  angka  10 menjelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen
e-ISSN : 2621-4105
di  luar  pengadilan  dengan  perantaraan  BPSK  sebagai  penasehat  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
c. Arbitrase
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang bersengketa  menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian  kepada  BPSK, selanjutnya  mengenai  penyelesaian  sengketa  itu  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  ini  berbunyi  “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang
Sengketa  konsumen  dapat  juga  diselesaikan  melalui  lembaga  atau  instansi berwenang  yaitu  Pengadilan  Negeri  (PN),  menurut  Subekti  dalam  hukum menganut  suatu  asas  orang  tidak  boleh  menjadi  hakim  sendiri,  apabila penyelesaian  sengketa  yang  dipilih  adalah  secara  litigasi,  maka  harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sesuai ketentuan  hukum  acara  perdatanya,  maka  suatu  perbuatan  melawan  hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti ( inkracht van gewijsde).
2. Tindakan  Hukum  Terhadap  Operator  Televisi  Berlangganan  Atas Penghentian Siaran Secara Sepihak Terhadap Konsumennya.
Penyiaran  menurut  Undang-undang  Tentang  Penyiaran  dibagi  atas  4 (empat)  jenis  siaran,  yang  salah  satunya  adalah  penyiaran  berlangganan,  yaitu suatu penyiaran yang diperuntukan hanya kepada mereka yang berlangganan saja,
e-ISSN : 2621-4105
penyiaran  berlangganan  di  Indonesia  cukup  banyak  peminatnya,  hal  ini dikarenakan  televisi  berlangganan  memeliki  kelebihan  dibandingkan  dengan sistem televisi lainnya, misalnya pilihan channel yang beranekaragam yang bukan saja dari dalam negeri tetapi juga channel-channel top dunia.
Permasalahan yang timbul adalah ketika ada operator televisi berlangganan di  Indonesia  yaitu  Indovison  tv  melakukan  tindakan  yang  merugikan konsumennya dengan melakukan penambahan biaya untuk program liga inggris yang  tidak  pernah  ada  kesepakatan  dari  pihak  pelanggan.  Awalnya  pihak Indovision berjanji untuk mengembalikan dan mengganti kerugian konsumennya, namun  pada  kenyataannya  hingga  saat  ini  belum  ada  tindakan  penggantian kerugian yang diterima oleh konsumen.
Berdasarkan  Pasal  4  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan bahwa:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar  pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Penyiaran merupakan wilayah atau ladang yang sangat menggoda bagi pihak pemerintah  maupun  swasta  karena  penyiaran  mempunyai  keunggulan  tersendiri
e-ISSN : 2621-4105
yaitu mempunyai potensi ekonomi yang besar dan juga sebagai sarana politik yang baik untuk ditujukan kepada masyarakat karena Radio dan televisi sebagai sarana komunikasi  massa  elektronik  memiliki  pengaruh  besar  dalam  membentuk pendapat masyarakat, sikap dan perilaku manusia.
Penyiaran  merupakan  salah  satu  bidang  yang  paling  berpengaruh  dalam kehidupan manusia. Penyiaran berdasarkan tujuan penyelenggaraannya  menurut Undang-undang  Penyiaran  diharapkan  dapat  memperkukuh  integrasi  nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun masyarakat  yang  mandiri,  demokratis  adil  dan  sejahtera,  serta  menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Tujuan dari penyiaran ini diharapkan dapat tercapai dengan  baik  akan  tetapi  dalam  penyelenggaraannya  terdapat  masalah-masalah yang dapat membuat tujuan dari penyiaran ini tidak tercapai, untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan penyiaran ini diperlukan sanksi-sanksi  untuk  memberi  efek  jera  bagi  para  penyelenggara  penyiaran  agar tidak  melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  dari  berbagai  sanksi  yang  ada  terhadap  penyelenggara penyiaran  salah  satunya  adalah  pencabutan  izin  penyiaran.  Lembaga  penyiaran akan dicabut izinnya jika melihat ketentuan berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Penyiaran  Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal yang salah satunya terdapat Pasal 34 ayat (5) akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) yaitu :
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
a. Teguran tertulis;
b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
d. Denda administratif;
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
e-ISSN : 2621-4105
f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Dari  ketentuan  diatas  menjadi  alasan  KPI  untuk  melakukan  pencabutan izin  penyiaran  Indovison  tv.  Sanksi  administratif  yang  diberikan  oleh  KPI kepada pihak Indovison tv adalah pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran yang  menyebabkan  penghentian  siaran  televisi  berlangganan  ini.  Karena kejadian  ini  aka  proses  penyiaran  yang  dilakukan  oleh  Indovison  tv  terhadap pelanggannya diberhentikan, tentu para konsumen merasa sangat dirugikan atas perbuatan  Indovison  tv  ini,  berdasarkan  kejadian  ini  maka  konsumen  dapat melakukan tindakan hukum.
Pelaku  usaha  telah  melanggar  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen karena  konsumen    tidak  mendapatkan  hak  yang  seharusnya  di  dapat.  Pelaku usaha  berdasarkan  Pasal  7  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen mempunyai kewajiban untuk :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
5. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 7 huruf  f mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu tentang pemberian kompensasi
e-ISSN : 2621-4105
atau ganti kerugian karena barang atau jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Penggantian  kerugian,  dapat  dituntut  menurut  undang-undang  berupa “ kosten,  schaden  en  interessen “  yang  dimaksudkan  kerugian  yang  dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan ( kosten ), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si  berpiutang  ( schaden ),  tetapi  juga  yang  berupa  kehilangan  keuntungan ( interessen )  yaitu keuntungan   yang akan didapat seandainya  si berhutang tidak lalai ( winstderving ) 4 .
Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian akibat kesalahannya,  akan  tetapi  dalam  kasus  Astro  ini  pelaku  usaha  tidak  mengganti kerugian  kepada  konsumennya,  padahal  jelas  bahwa  konsumen  telah  dirugikan akibat ulah pelaku usaha ini. Untuk kasus ganti rugi Astro ini di Indonesia  telah diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan untuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang mengabaikan Pasal 19 terdapat dalam Pasal 60  ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  ini.  Oleh  karena  itu diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelsaikan masalah- masalah  perlidungan  konsumen  ini,  harus  ada  kerja  sama  dari  pelaku  usaha, konsumen dan juga tentunya pemerintah.
Konsumen  sebagai  pengguna  terakhir  dari  suatu  barang/jasa  harus dilindungi  oleh  hukum,  tentu  para  pelaku  usaha  juga  tidak  boleh  sewenang- wenang  terhadap  konsumennya.  Untuk  melindungi  konsumen  dari  perbuatan- perbuatan  yang  tidak  baik  dari  pelaku  usaha  pemerintah  wajib  memikirkan berbagai  kebijakan  untuk  masyarakat  sebagai  konsumen  agar  tidak  terjadi sengketa konsumen. Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari suatu pihak tertentu mengenai suatu hal tertentu pula. Menurut penulis sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen sebagai pengguna barang atau jasa dengan pelaku usaha mengenai ketidaksesuaian antara
4 Subekti. Op.Cit .hlm 148.
e-ISSN : 2621-4105
barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Menurut  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  pasal  45  ayat  (1)  menyatakan  setiap  konsumen  yang  dirugikan  bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada dilingkungan  peradilan  umum.  Konsumen  dapat  melakukan  gugatan  terhadap pelaku usaha karena kedudukan pelaku usaha dengan konsumen itu sama dimata hukum. Berdasarkan bunyi dari Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:
1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenui syarat, yaitu  berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran  dasarnya menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut adalah  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen  dan  telah  melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Menurut Satjipto Rahardjo 5 pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang  kekuasaan  kehakiman,  prosedur  berperkara  dan  sebagainya.  Pertama didahului  dengan  pendaftaran  surat  gugatan  di  kepaniteraan  perkara  perdata  di pengadilan negeri. Surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti  dan  cermat,  berdasarakan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ;
1. Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang.
4. Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
5 Sajipto Raharjo,permasalahan hukum Indonesia,bandung,PT Citra Aditya Bakti,1987
e-ISSN : 2621-4105
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang, bersengketa.
Berdasarkan  Pasal  46  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan pihak yang dapat melakukan gugatan konsumen adalah 6 :
1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentinyan yang sama;
3. Lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat,  yaitu  berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran dasarnya  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi tersebut  adalah  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen  dan  telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi  atau  dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian  materi  yang  besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  ini  biasanya  terjadi jika keinginan masing-masing kedua belah pihak yang bersengketa tidak tercapai, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Proses  beracara  dalam  sengketa  konsumen,  sengketa  konsumen  akan  terjadi apabila  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  konsumen  dan  tidak  terpenuhinya kewajiban pelaku usaha. Banyak cara dalam penyelesaian sengketa konsumen ini. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari sengketa konsumen akan melibatkan pihak konsumen  yang  melibatkan  banyak  orang,  karena  sengketa  ini  muncul  karena ketidaksesuaian  produk  baik  barang  maupun  jasa,  dimana  produk  ini  akan dikonsumsi  lebih  dari  satu  orang,  meski  demikian  tidak  menutup  kemungkinan sengketa  ini  hanya  melibatkan  perseorangan.  Cara  yang  dapat  ditempuh  dalam beracara sengketa konsumen :
1. Small  Claim ,  adalah  jenis  gugatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil. Ada tiga alasan mengapa small claim diijinkan dalam penyelesaian sengketa konsumen:
a. Kepentingan  dari  pihak  penggugat  tidak  dapat  diukur  semata  karena  nilai uang kerugiannya,
b. Keyakinan bahwa pintu keadilan terbuka bagi siapa saja,
c. Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.
6 UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
e-ISSN : 2621-4105
2. Class Action , adalah gugatan konsumen dimana korbannya lebih dari satu orang atau  gugatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang.  Gugatan  kelompok  ini berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  tahun  2002  dikenal  dengan “gugatan  perwakilan  kelompok”.  Dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen gugatan kelompok ini diatur dalam pasal 46 ayat 1 (b).
Dalam Class Action wajib memenuhi empat syarat  yang ditetapkan dalam pasal 23 US Federal Of Civil Procedure :
a. Numerosity , jumlah penggugat harus cukup banyak
b. Commonality ,  adanya  kesamaan  soal  hukum  dan  fakta  antara  pihak  yang diwakili dan pihak yang mewakili
c. Typicality , adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara anggota yang diwakili dan yang mewakili
d. Adequacy of Representation , adanya kemampuan kelas yang mewakili dalam mewakili pihak yang diwakili
3. Legal Standing , adalah gugatan yang dilakukan sekelompok konsumen dengan menunjuk pihak  LSM  yang dalam kegiatannya berkonsentrasi pada kegiatan konsumen  untuk  mewakili  kepentingan  konsumen  atau  dikenal  dengan  Hak Gugat LSM. LSM tersebut haruslah berbadan hukum atau yayasan.
Konsumen  yang  menggunakan  televisi  berlangganan  Indovision  sebagai pihak  yang dirugikan berhak melakukan gugatan  yang mengacu pada ketentuan Pasal  45  ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan bahwa  setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, dan juga berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  didalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
e-ISSN : 2621-4105
Ganti  kerugian  menurut  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dapat didasarkan  atas  2  (dua)  alasan  mengenai  ganti  kerugian  yang  dapat  dimintakan oleh konsumen kepada pelaku usaha, lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian, secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian  yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian meteri, fisik maupun jiwa, secara garis besarnya hanya ada dua kategori yaitu:
1. Tuntutan berdasarkan wanprestasi
Tuntutan  berdasarkan  wanprestasi  berarti  antara  produsen  dengan  konsumen terikat suatu perjanjian, yang mana dalam hal ini produsen tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.
2. Tuntutan berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum.
Jika  tuntutan  didasarkan  kepada  suatu  perbuatan  melawan  hukum  maka  harus dipenuhi unsur-unsur:
a. Adanya perbuatan melanggar hukum,
b. Adanya kerugian,
c. Adanya kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian,
d. Adanya kesalahan.
Selanjutnya  pada  proses  pembuktian, harus  dapat  dibuktikan  unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum ini melalui alat-alat bukti yang  diakui  dalam  Pasal  164  HIR  ( Het  Herziene  Indonesisch  Reglement ),  baik bukti  secara  tertulis  (misalnya print  out dokumen-dokumen  yang  berhubungan dengan penghentian siaran ini), saksi-saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
Dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan  konsumen  harus  dapat membuktikan  bahwa  konsumen  memang  telah  benar-benar  di  rugikan  oleh tindakan pelaku usaha dalam hal ini oleh Indovison tv sebagai pemegang merek televisi berlangganan.
E.   PENUTUP
e-ISSN : 2621-4105
Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam perjanjian  jasa  penyiaran  Televisi  berbayar  dibagi  dalam  dua  bentuk  yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
Disamping itu juga ada tanggung jawab hukum dari pelaku usaha jasa penyiaran TV kabel jika konsumen merasa dirugikan . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  baik  secara  pidana  maupun  perdata.  Dalam penyimpangan dapat menjadi gambaran kerugian yang  tentunya menimbulkan dampak  terhadap  konsumen  baik  dampak  terhadap  mental  atau  psikologinya maupun dampak terhadap perekonomiannya, karena konsumen telah dirugikan oleh operator penyelenggara televisi berlangganan  yang membayar biaya atau iuran yang telah ditetapkan oleh TV kabel untuk menikmati siaran TV kabel.
Upaya  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  sebagai pengguna  jasa  penyiaran  Televisi  Kabel,atas  kerugian  yang  dialaminya  dapat dilakukan melalui litigasi dan melalui  non litigasi hal tersebut sesuai dengan Pasal  23  jo  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  dengan  memperhatikan  jangka  waktu  yang  telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Dandrivanto  Budhijanto,  2010, Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran,  dan  Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi , Resfika Aditamma, Bandung
Sajipta  Raharjo,  1987,  Permasalahan  hukum  Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, bandung.

## UNDANG-UNDANG
UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
e-ISSN : 2621-4105
Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005  tentang penyelenggaraan  lembaga penyiaran berlangganan
Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi , Kepmen Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001, ps.3 huruf c.

## INTERNET
http://www.Pikiran_Rakyat.co.id M.Z. Al-Faqih, Perjalanan Regulasi Penyiaran di Indonesia .