## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 2, Juni 2023, Halaman 109-122 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN
Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code)

## Afif Khalid
Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin
E-mail: afifkhalid027@gmail.com

## Abstrak
Itikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  hukum  perjanjian  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik mempunyai peranan penting terhadap  keberadaan  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak.  Atas  dasar pemikiran tersebut, penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang Batasan itikad baik dan keberlakuan asas itikad baik dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  dikumpulkan dengan  cara  studi  Pustaka.  Kemudian  data  sekunder  tersebut  diolah  dan  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  KUHPerdata maupun doktrin tidak memberikan Batasan yang jelas tentang itikad baik sebagai asas perjanjian. Namun umumnya para ahli hukum menafsirkan itikad baik sebagai suatu keadilan dan kepatutan. Begitu pula mengenai ruang lingkup berlakunya asas itikad baik  dalam  perjanjian  tidak  jelas  pengaturannya.  Namun  demikian  dapat  dikatakan bahwa  asas  itikad  baik  berlaku  pada  saat  negosiasi,  pembuatan  kesepakatan  dan pelaksanaan perjanjian.
Kata Kunci : Asas Itikad Baik; Perjanjian.

## Abstract
Good  faith  is  one  of  the  principles  of  contract  law  as  determined  in  Article  1338 paragraph (3) of the Civil Code. The basis of good faith has an important role in the existence  of  the  agreement  that  has  been  made  by  the  parties. On  the  basis  of  that thinking,  the  research  aims  to  study  the Limits  of  good  faith  and the  validity  of  the basis of good faith in an agreement. This study uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected by means of library research. Then the secondary data is processed and analyzed descriptively qualitatively.The results of the study show that the Civil Code and doctrine do not provide clear boundaries regarding good faith as a principle of agreement. However, generally jurists interpret good faith as  justice  and  decency. Likewise,  regarding  the  scope  of  the  application  of  the principle of good faith in the agreement, the regulation is not clear. However, it can be said that the principle of good faith applies when negotiating, making agreements and implementing agreements.
Keywords: The Principle of Good Faith; Agreement.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sesuai  dengan  kodrat  alam  sejak  lahir  hingga  meninggal  dunia hidup  bersama-sama  dengan  manusia  lain.  Aristoteles  seorang  filosof  yunani pernah  mengatakan  bahwa  manusia  adalah zoon  politicon yaitu  makhluk  yang pada  dasarnya  selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan  sesama  manusia, sehingga manusia disebut makhluk sosial. 1 Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu  berhubungan  satu  sama  lain,  disadari  atau  tidak  untuk  mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 2
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  selalu  berhubungan  dengan  manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk hukum perdata. Interaksi yang dilakukan antara sesama individu maupun individu dengan badan usaha mengandung hak dan kewajiban. Untuk terjaminya keadilan dan kepastian hukum, maka hak dan kewajiban tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian.
Masalah  perjanjian  diatur  dalam  hukum  perdata  atau  hukum  privat. Hukum  perdata  merupakan  keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur hubungan  antara  subjek  hukum  satu  dengan  subjek  hukum  yang  lain  didalam pergaulan masyarakat. 3 Adapun hukum perdata yang mengatur perjanjian termuat didalam  Buku  II    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  pada Pasal 1313 hingga Pasal 1352.
Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata  bahwa  perjanjian  adalah  "suatu
1 Chainud Arrasjid. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1. 2 Ahmad Azhar Basyir. 2012.     Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta : UII Press, hlm. 11. 3 Salim.  2014.  Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW).  Jakarta  :  Sinar  Grafika,  hlm.  6. 4 Mariam Darus. 2005. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, hlm. 89
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa pengertian perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan  terlalu  luas.  Tidak  lengkap  karena  hanya  mengenai  perjanjian  sepihak  dan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal tentang janji kawin, yaitu perbuatan di lapangan  hukum  keluarga  yang  menimbulkan,  perjanjian  juga  tetapi  bersifat istimewa yang diatur secara sendiri, sehingga Buku III KUHPerdata tidak berlaku terhadap masalah tersebut. Selain itu mencakup juga perbuatan melawan hukum yang  tidak  ada  unsur  persetujuannya. 4 Pada  dasarnya,  perjanjian  adalah  "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang  lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". 5
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  subjek  hukum  agar  mempunyai  kekuatan hukum dalam berlakunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Menurut Pasal  1320  KUHPerdata  bahwa  suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Sesuai dengan  syarat-syarat  tersebut  bahwa  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  lahir didasarkan  atas  kesepakatan  para  pihak  membuatnya  tanpa  adanya  paksaan, penipuan, dan kecurangan. Kemudian perjanjian harus dibuat oleh subjek hukum yang telah dewasa dan menurut KUHPerdata adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun  atau  telah  kawin  meskipun  belum  memenuhi  ketentuan  umur  tersebut. Selanjutnya  objek  hukum  yang  diperjanjikan  adalah  sah  secara  yuridis.  Begitu pula  suatu  perjanjian  yang  dibuat  tidak  boleh  bertentangan  hukum,  ketertiban umum, dan kesusilaan.
Apabila  suatu  perjanjian  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut adalah sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan hukum. Kalau perjanjian tidak memenuhi syarat sepakat dan cakap yang merupakan  syarat  subjektif,  maka  perjanjiannya  dapat  dibatalkan  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Kemudian  apabila  perjanjian  tidak  hal  tertentu  dan
5 Subekti  dan  R.  TjitRosudibio.  2004. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Bandung  :  Pradaya Paramita, hlm. 1
sebab yang halal, yang merupakan syarat objektif, maka perjanjiannya batal demi hukum.
Setiap bidang hukum, termasuk hukum perjanjian yang merupakan bagian dari  hukum  perdata  dilandasi  oleh  asas-asas  hukum.  Adapun  asas-asas  hukum perjanjian diantaranya adalah asas itikad baik. Maksud itikad  baik adalah setiap orang  yang  membuat  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Asas itikad baik ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas itikad baik mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam suatu perjanjian.  Hal  ini  berdasarkan  atas  pemikiran  bahwa  apabila  suatu  perjanjian dilandasi  oleh  asas  itikad  baik  dan  ditaati  serta  dilaksanakan  secara  konsekuen oleh  subjek  hukum  yang  membuatnya,  maka  dapat  dipastikan  perjanjian  yang telah  disepakati  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  seperti  terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi.
Begitu pentingnya kedudukan dan peranan dari asas itikad baik, ternyata tidak  didukung  oleh  ketentuan  hukum  yang  jelas  tentang  asas  tersebut.  Oleh karena ketentuan hukum yang mengatur asas itikad baik cukup sumir dan hal ini tercermin dari tidak ada rumusan yang jelas mengenai asas itikad baik. Kemudian tentang  berlakunya  asas  itikad  baik,  apabila  pada  saat  perjanjian  dibuat  atau dilaksanakan  atau  kedua-duanya.  Permasalahan  tersebut  tentunya  menimbulkan beragam penafsiran dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum. Mengacu pada tujuan  hukum  dari  Gustav  Radbruch,  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan,  maka  diperlukan  pengaturan  yang  jelas  terhadap  asas  itikad  baik dalam  perjanjian.  Berdasarkan  pemikiran  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengkaji dan membahasnya dalam jurnal ini ".
Bertolak  pada  deskripsi  tersebut  diatas,  maka  permasalahannya  dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Batasan itikad baik sebagai asas perjanjian?
2. Berlakunya asas itikad baik dalam perjanjian?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma". Maksud sistem  norma  adalah  mengenai  asas-asas,  norma  dari  peraturan  perundang- undangan, putusan pengadilan dan doktrin. 6 Kemudian Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji  menyatakan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  adalah  "penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder". 7
Berdasarkan pengertian tersebut maka  yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam jurnal ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa  bahan-bahan  hukum  berkaitan  dengan  masalah  itikad  baik  dalam  suatu perjanjian.
Tipe  penelitian  dalam  jurnal  ini  adalah  berupa  kekaburan  hukum berkenaan dengan batasan dan ruang lingkup berlakunya asas itikad baik dalam suatu  perjanjian  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata.
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  sejarah (historycal  approach) ,  dan  pendekatan konsep (concept approach) . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan  dengan  cara  menganalisis  peraturan  perundang  undangan  yang berkaitan  dengan  pengaturan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian.  Pendekatan sejarah (historycal approach) dilakukan dengan cara menelusuri sejarah lahirnya asas  itikad  baik  dalam  perjanjian.  Pendekatan  konsep (concept  approach) dilakukan  dengan  cara  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  doktrin dalam ilmu hukum. Berdasarkan hal itu akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.
6 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Hukum Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  2010. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  menjelaskan  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (Library Research) , yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahap-tahap, yaitu pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructuring), dan  sistematisasi  berdasarkan  pokok  bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (sistematizing).
Bahan-Bahan  Hukum  yang  telah  diolah  kemudian  dianalisis  secara kualitatif,  yaitu  analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka,  melainkan memberikan  penafsiran  dengan  kata-kata  atas  hasil  penelitian.  Selanjutnya dilakukan  pembahasan  dan  ditarik  suatu  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL PENELITIAN
1. Batasan Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian
Asas dalam hukum perjanjian merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian  yang dibuat  mengikat bagi  para pihak. 8 Oleh sebab itu, KUHPerdata telah  menentukan  berbagai  asas  umum  yang  merupakan  pedoman  atau  patokan untuk  dijadikan  sebagai  batas  atau  rambu  dalam  mengatur  dan  membentuk perjanjian yang akan dibuat. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka perjanjian menjadi  berlaku  bagi  para  pihak,  dan  pelaksanaan  serta  pemenuhannya  dapat
8 Neng Yani Nurhayani. 2015. Hukum Perdata. Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 243
dipaksakan. 9
Menurut  Paul  Scholten,  asas  hukum  ialah  “Pikiran-pikiran  dasar  yang terdapat  di  dalam  dan  di  belakang  sistem  hukum  masing-masing  dirumuskan dalam  aturan-aturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hukum  yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang  sebagai  penjabarannya”. 10 J.J.H  Bruggink  menyatakan  bahwa  asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku. Sementara itu asas hukum itu juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta-kaidah itu memuat ukuran atau keriteria nilai. 11 Fungsi asas hukum tersebut adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah- kaidah  dari  hukum  positif  dan  penerapannya. 12 Sedangkan  menurut  Theo Huijbers, asas hukum ialah prinsip-prinssip yang dianggap dasar atau fundament hukum. 13
Itikad baik merupakan salah satu asas perjanjian, dan hal ini ditentukan dalam Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata,  yaitu  perjanjian  dilaksanakan  dengan  itikad baik. Kajian mengenai itikad baik terdapat dalam berbagai literatur hukum, namun demikian  hingga  sekarang  belum  ada  undang-undang  maupun  doktrin  yang memberikan Batasan yang jelas dan tegas tentang itikad baik. Oleh karena Pasal 1338  ayat  (3)  KUHPerdata  hanya  menentukan  bahwa  perjanjian  dilaksanakan dengan  itikad  baik,  tanpa  memberikan  Batasan  tentang  itikad  baik  tersebut. Akibatnya menimbulkan beragam penafsiran tentang asas itikad baik tersebut dari para ahli hukum.
Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik yaitu “niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum”. 14 Muhammad Faiz menyatakan bahwa Itikad Baik
9 Ibid
10 Paul Scholten di Dalam J.J.H Bruggink. 1999. Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bakti, 119
11 Ibid 12 Ibid
13 Theo Huijbers. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta : Kanisius, hlm. 81
14 Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hlm. 112
adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang pada  umumnya  merumuskan  melalui  peristiwa-peristiwa  di  Pengadilan.  Itikad baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  berkaitan  dengan  masalah  kepatutan  dan kepantasan. 15
Subekti mengartikan itikad baik dengan “jujur”, “Kejujuran”. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik  ( tegoeder  trouw  /  in  good  faith) . 16 Begitu  pula  Wirjono  Prodjodikoro menyebut  itikad  baik  dengan  istilah  “Kejujuran”  dan  membedakan  dengan “Kepatutan”. 17
Mariam  Darus,  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara dalam  orasi  yang  berjudul  “Perkembangan  Prinsip  Itikad  Baik  sebagai  Asas Umum  di  Dalam  Hukum  Indonesia”  menyatakan  bahwa  itikad  baik  berada  di bidang  hukum  perdata  khususnya  harta  kekayaan.  Asas  itikad  baik  lahir  pada Zaman  Romawi.  Saat  itu,  itikad  baik  direfleksikan  dalam  perjanjian  adalah bonafides yang  berarti  perbuatan  seseorang  yang  dilakukan  secara  wajar  dan patut.  Jadi  suatu  perbuatan  tersebut  dilakukan  tanpa  tipu  muslihat,  tanpa mengganggu pihak lain dan para pihak dipercaya. Itikad baik diatur dalam Pasal 1338  ayat  (3)  KUHPerdata.  Selain  itu,  Mariam  Darus  merujuk  pada  Putusan Mahkamah  Agung  Belanda  ( Hoge  Read) tanggal  9  Februari  1923  yang merumuskan atau memperjelas maksud dari itikad baik. Menurut Putusan Hoge Read tersebut  bahwa  perjanjian  harus  dilaksanakan  berdasarkan  syarat-syarat kewajaran  ( Redelijkheid )  dan  kepatutan  ( bilijkheid ).  Pasal  1338  ayat  (3) KIHPerdata  merujuk  pada  norma  tidak  tertulis  yang  disebut  objektif,  sebab esensinya  bukan  kewajaran  dan  kepatutan  menurut  para  pihak  masing-masing tanpa  sesuai  pendapat  umum.  Di  samping  itu  dikenal  juga  itikad  baik  subjektif yang terletak dalam ranah hukum benda. Maksud dari itikad baik subjektif adalah
15 Muhammad  Faiz,  “Kemungkinan  Diajukan  Perkara  dengan  Klausula  Arbitrase  ke  Muka Pengadilan. www.panmuhammadfaiz.co.id . Diakses pada tanggal 20 Juli 2022
16 Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa, hlm. 41
17 Wirjono Prodjodikoro. 2011. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung : Mandar Maju, hlm. 102
kejujuran yang menyangkut sikap batin seseorang. 18
Ismijati Jenie, Guru Besar fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam pengukuhannya sebagai  Guru  Besar denagn judul  orasi  ilmiahnya “Itikad Baik Sebagai Asas Hukum”, menyatakan bahwa asas itikad baik berasal dari hukum Romawi.  Di  dalam  hukum  Romawi  asas  ini  disebut Bonafides. KUHPerdata mempergunakan asas itikad baik dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan  itikad  baik  objektif.  Itikad  baik  subjektif  disebut  kejujuran  dalam  hal  ini terdapat  dalam  Pasal  530  KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  kedudukan berkuasa  ( bezit ).  Sedangkan  itikad  baik  objektif  berarti  kepatutan  dan  hal  ini dirumuskan dalam Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdata. 19
Salim HS membagi dua macam asas itikad baik, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku  yang  nyata  dari  subjek.  Sedangkan  pada  itikad  baik  mutlak,  penilainya terletak dari akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. 20
Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut menunjukkan beragam penafsiran tentang Batasan itikad baik sebagai asas hukum perjanjian. Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa itikad baik menggambarkan sikap atau perilaku kejujuran  dan  kepatutan.  Kejujuran  merujuk  pada  asas  itikad  baik  subjektif, sedangkan kepatutan atau kewajaran merujuk pada itikad baik objektif.
Keberadaan  itikad  baik  sebagai  asas  hukum  perjanjian  mempuyai  peranan penting  terhadap  pelaksanaan  perjanjian  serta  tidak  menimbulkan  sengketa, sehingga diperlukan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dari hukum (tujuan  hukum)  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch.  Kepastian hukum  menghendaki  adanya  pengaturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  terhadap masalah tertentu. Sehubungan dengan hal itu, maka harus ditentukan Batasan yang
18 Professor  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara  Bedah  Definisi  Asas  Itikad  Baik. https://HukumOnline . Diakses pada tanggal 20 Juli 2022
19 Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie. Itikad Baik Sebagai Asas Hukum. http://www.ugm . Diakses pada tanggal 20 Juli 2022
20 Salim HS. 2010. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11
jelas dan tegas mengenai itikad baik dalam hukum perikatan nasional yang akan datang. Dalam hal ini, itikad baik perlu diberikan Batasan yaitu suatu sikap atau perilaku dari subjek hukum yang membuat perjanjian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang bersifat objektif.

## 2. Berlakunya Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian
Perjanjian pada prinsipnya terdiri atas serangkaian perkataan yang disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Fungsi  perjanjian  dapat  memberikan  kepastian  hukum kepada para pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Disamping itu, perjanjian juga harus mengindahkan asas- asas  hukum  yang  telah  ditentukan  diantaranya  adalah  asas  itikad  baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Penerapan  asas  itikad  baik  sebagai  pelengkap  asas  kebebasan  berkontrak menjadi  sangat  urgen,  karena  perbuatan  curang  di  bidang  bisnis  terutama  yang berkaitan  dengan  kebebasan  berkontrak  di  satu  pihak  dan  perbuatan  melawan hukum  di  lain  pihak,  pada  umumnya  perbuatan  tersebut  dimasukkan  sebagai klausula  di  dalam  perjanjian  yang  terjadi  diantara  pihak  yang  tidak  seimbang kedudukannya, baik secara ekonomi, sosial, intelektual maupun politis. 21
Salah  satu  pembatasan  tentang  asas  kebebasan  berkontrak  adalah  tentang adanya asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik. Maksud  dari  kalimat  ini  bahwa  cara  menjalankan  suatu  perjanjian  tidak  boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. 22
Asas  itikad  baik  menjadi  salah  satu  instrumen  hukum  untuk  membatasi kebebasan  berkontrak  dan  kekuatan  mengikatnya  perjanjian.  Dalam  hukum perjanjian  asas  itikad  baik  memiliki  3  (tiga)  fungsi,  yaitu  pertama,  semua perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik. Kedua adalah fungsi menambah,
21 CFG Sunaryati Hartono. Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional. Bandung : Alumni, hlm. 125
22 Subekti. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa, hlm. 139
dengan fungsi ini hakim dapat menambah isi perjanjian dan kata-kata peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  tersebut.  Ketiga  adalah fungsi  membatasi  dan  meniadakan.  Dengan  fungsi  ini,  hakim  dapat mengesampingkan  isi  perjanjian  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan. Perubahan keadaan sedemikian  rupa  mengakibatkan  pelaksanaan  apa  yang  terdapat  dalam  suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan menjadi tidak adil lagi. 23
Sehubungan  dengan  asas  itikad  baik  tersebut,  maka  bagaimanakah berlakunya asas hukum itu dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, apakah asas itikad  baik  hanya  diberlakukan  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  sesuai  dengan ketenntuan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari ketentuan ini bahwa asas itikad baik diberlakukan pada saat pelaksanaan perjanjian.
Suatu perjanjian lahir dari hasil kesepakatan para pihak, dan apakah tahap ini berlaku  pula  asas  itikad  baik.  Dalam  hal  ini,  KUHPerdata  tidak  memberikan pengaturannya,  sedangkan  diketahui  pada  tahap  lahirnya  kesepatakan  tersebut, asas itikad baik mempunyai peranan penting dalam rangka terwujudnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian.
Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tidak harus ditafsirkan secara gramatikal, tetapi hanya muncul pada tahap pelaksanaan perjanjian. Itikad baik harus dilihat sebagai keseluruhan proses kontraktual artinya harus melandasi hubungan para pihak pada keseluruhan  tahap  perjanjian.  Dengan  demikian,  fungsi  itikad  baik  bersifat dinamis  karena  melingkupi  keseluruhan  proses  perjanjian  tersebut. 24 Mengacu pada pendapat ini bahwa asas itikad baik berlaku pada saat negosiasi para pihak untuk mencapai kesepakatan hingga pelaksanaan perjanjian itu sendiri.
Wirjono  Prodjodikoro  yang  menyebut  itikad  baik  dengan  istilah  kejujuran, dan membagi kejujuran tersebut atas 2 (dua) macam, yaitu :
23 Ridwan Khairandy. 2004. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, hlm. 23
24 Agus Yudha Hernoko. Op.Cit, hlm. 121
a. Kejujuran  pada  waktu  mulai  berlakunya  perhubungan  hukum,  seperti kejujuran memegang barang sebagai salah satu syarat guna memperoleh milik barang yang dipegang itu secara lampau waktu ( verjaring ).
b. Kejujuran pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum. 25
Barnabas Dumas Manery menyatakan bahwa prinsip itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses pembentukan kontrak. Asas itikad baik yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata  sesunggguhnya  diperlukan  mulai  dari  tahapan  negosiasi, pelaksanaan pembuatan kontrak sampai pada selesainya kontrak dilaksanakan. 26 Mengacu  pada  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro  dan  Barnabas  Dumas  Manery bahwa  asas  itikad  baik  berlaku  sejak  negosiasi,  pembuatan  perjanjian  dan selesainya perjanjian dilakukan.
Secara  yuridis  normatif  bahwa  asas  itikad  baik  hanya  berlaku  pada  saat pelaksanaan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata. Namun demikian penulis sependapat dengan pendapat ahli hukum tersebut  di  atas  bahwa  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  bersifat dinamis.  Oleh  karena  itu,  asas  itikad  baik  berlaku  sejak  negosiasi,  pembuatan kontrak  dan  saat  selesainya  perjanjian  dilaksanakan.  Hal  ini  berdasarkan  pada pertimbangan bahwa asas itikad baik mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan  kepastian  hukum  terhadap  suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh para pihak.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang maupun doktrin tidak memberikan Batasan yang jelas dan tegas  tentang  itikad  baik  sebagai  salah  satu  asas  hukum  perjanjian.  Hal  ini
25 Wirjono Prodjodikoro. Loc.Cit
26 Barnabas  Dumas  Manery, “Makna  dan  Fungsi  Itikad  Baik  Dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi” . Jurnal SASI Volume 23 Nomor 2 Juli-Desember 2017
dikarenakan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  hanya  menentukan  bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
b. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bersifat dinamis, sehingga asas itikad baik  berlaku sejak negosiasi,  pembentukan perjanjian dan selesainya perjanjian dilaksanakan.
Adapun  saran  yang  dapat  dikemukakan  terhadap  pokok  bahasan  adalah sebagai berikut :
a. Hukum perikatan nasional yang akan datang diharapkan menentukan Batasan yang jelas dan tegas tentang itikad baik sebagai asas hukum perjanjian demi terwujudnya kepastian hukum mengenai masalah tersebut.
b. Ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  perlu  disempurnakan perumusannya  menjadi  bahwa  negosiasi,  pembuatan  perjanjian  dan pelaksanaan perjanjian dilandasi oleh asas itikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku :
Arrasjid, Chainur. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Basyir,  Ahmad  Azhar.  2012. Asas-Asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata Islam). Yogyakarta : UII Press
Darus,  Mariam.  2005. KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  dengan Penjelasannya . Bandung : Alumni
Fajar  ND,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualism  Penelitian  Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar HS, Salim. 2010. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika,
Hartono, CFG Sunaryati. Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional. Bandung : Alumni,
Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta : Kanisius,
Khairandy,  Ridwan.  2004. Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak. Jakarta  : Universitas Indonesia Fakultas Hukum,
Nurhayani, Neng Yani. 2015. Hukum Perdata. Bandung : CV. Pustaka Setia, Prodjodikoro, Wirjono. 2011. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung : Mandar Maju,
Salim. 2014. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW ). Jakarta : Sinar Grafika Scholten,  Paul  di  Dalam  J.J.H  Bruggink.  1999. Refleksi  Tentang  Hukum  (alih bahasa oleh Arief Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bakti, Sjahdeini,  Sutan  Remy.  1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia,
Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa,
Subekti. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa,
Subekti  dan  R.  TjitRosudibio.  2004. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata . Bandung : Pradaya Paramita,
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji.  2010. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

## 2. Jurnal / Internet :
Manery, Barnabas Dumas, “Makna dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi” . Jurnal SASI Volume 23 Nomor 2 Juli-Desember 2017
Faiz, Muhammad, “Kemungkinan Diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. www.panmuhammadfaiz.co.id .
Professor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bedah Definisi Asas Itikad Baik. https://HukumOnline .
Pengukuhan  Prof.  Ismijati  Jenie. Itikad  Baik  Sebagai  Asas  Hukum. http://www.ugm .