## PERBANDINGAN MODEL KOMISI YUDISIAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL PERANCIS INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL PERANCIS

## Suparto
Universitas Islam Riau suparto@law.uir.ac.id

## Abstract
The  standing  of  the  Judiciary  Commitee, thus  structurally  it  wascreated  on  the same level with the Supreme Court and the Constitutional  Court.Even  so,  the  nature  of the Judiciary Committee is an auxiliary to the judiciary  bodies.Even  if  the  function  of  the Judiciary Committee is related with Judiciary power, yet it is not the actor of the Judiciary power, but an institution to uphold the code of  ethics.  Aside  from  that,  the  Judiciary Committee  is  not  involved  in  the  organiza- tion,  human  resources,  administration, and  financial  matters of the judges. This is different with the similar committees in the Europe,  i.e.  France.  The  France  Council  for Judiciary  has  the  authority  in  the  technical field  as  well  as  the  policy  making  in  the judiciary  bodies.  The  judciary  committees of  the  France  and  Europe  in  general  has the  authority  in  the  management  of  the organization, budgeting, and administration of  the  courts,  including  on  promotion, rotation,  recruitment,  and  the  giving  of  a sanction  to  the  judges.  The  Supreme  Court itself focuses on the trial conduct, and does not  handles  the  administration  and  the organization of the court.
Keywords: Judiciary Committee, Conseil Su- Conseil Su - perieur de la Magistrature

## Abstrak
Kedudukan Komisi Yudisialsecara struktural kedudukannya diposisikan sederajat  dengan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi. Namun  demikian  secara  fungsionalperannya  bersifat  penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun  fungsinya  terkait  dengan  kekuasaan  kehakiman  tetapi bukan  pelaku  kekuasaan  kehakiman,  melainkan  lembaga  penegak norma  etik  (code  of  ethics).  Selain  itu  Komisi  Yudisial  juga  tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para  hakim.  Hal  ini  berbeda  dengan  Komisi  Yudisial  yang  ada  di negara Eropa misalnya Perancis. Komisi Yudisial di Perancis (Conseil Superieur  de  la  Magistrature)  memiliki  kewenangan  pada  area kebijakan  teknis  dan  pembuatan  kebijakan  pada  bidang  peradilan. Komisi  Yudisial  Perancis  dan  di  Eropa  pada  umumnya  mempunyai kewenangan  dalam  hal  mengelola  organisasi,  anggaran  dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi, rekruitmen  dan  memberikan  sanksi  terhadap  hakim.  Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurusi masalah administrasi dan organisasi peradila.

## I.  Pendahuluan
P ermasalahan  yang  melilit  lembaga  peradilan  tidak  dapat dilepaskan karena kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam  menciptakan  sistem  yang  kondusif  untuk  melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan  efisien.  Langkah  dan  upaya  penting  yang  lain  dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ( Pasal . 24B) 1 dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. .Undang-Undang.No..18.Tahun.2011.
1 . Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 B
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial.  Pembentukan  Komisi Yudisial  merupakan  konsekuensi  logis  yang  muncul dari  penyatuan  atap  lembaga  peradilan  pada  MA. Ternyata  penyatuan  atap  berpotensi  menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu,  adanya  kekhawatiran  terhadap  MA  tidak  akan mampu  melaksanakan  kewenangan  administrasi, personel,  keuangan  dan  organisasi  pengadilan  yang selama  ini  dilakukan  oleh  departemen  hukum  dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahwa  MA  tidak  mungkin  menjalankan  fungsi  yang diemban  dalam  penyatuan  atap  secara  baik  karena mengurus  dirinya  saja  MA  tidak  mampu. 2 . Oleh. karena  itu  maka  diperlukan  adanya  lembaga  di  luar Mahkamah  Agung  yang  dapat  mengawasi  perilaku hakim lingkup Mahkamah Agung.
Penelitian  yang  dilakukan  A.Ahsin  Thohari menyimpulkan  bahwa  alasan-alasan  utama  sebagai penyebab  munculnya  gagasan  dibentuknya  Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :
(1)  Lemahnya  monitoring  yang  intensif  terhadap kekuasaan  kehakiman  karena  monitoring  hanya dilakukan secara internal saja.
(2)  Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara  kekuasaan  pemerintah  dalam  hal ini  Departemen  Kehakiman  dan  kekuasaan kehakiman..
(3)  Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi  dan  efektivitas  yang  memadai  dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
(4)  Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara  intensif  oleh  lembaga  yang  benar-benar independen,.dan
(5)  Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik  karena  lembaga  yang  mengusulkan  dan merekrutnya  adalah  lembaga-lembaga  politik, yaitu presiden atau parlemen. 3
2 . Sirajuddin. &. Zulkarnain,. Komisi  Yudisial  Dan  Eksaminasi  Publik ,. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 70-71.
3 . A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan , (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004), h. 31.
Di  Indonesia  kedudukan  Komisi  Yudisial ditentukan  oleh  UUD  1945  sebagai  lembaga  Negara yang  tersendiri  karena  dianggap  sangat  penting dalam.upaya.menjaga.dan.menegakkan.kehormatan,. keluhuran  martabat  dan  perilaku  hakim.  Jika  hakim dihormati  karena  integritas  dan  kualitasnya,  maka rule  of  law dapat  sungguh-sungguh  ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya rule of law itu justru merupakan  prasyarat  bagi  tumbuh  dan  sehatnya sistem  demokrasi  yang  hendak  dibangun  menurut sistem  konstitusional  UUD  1945.  Demokrasi  tidak mungkin  tumbuh  dan  berkembang,  jika rule  of  law . tidak  tegak  dengan  kehormatan,  kewibawaan,  dan keterpercayaannya.  Karena  pentingnya  upaya  untuk menjaga. dan. menegakkan. kehormatan,. keluhuran. martabat,  dan  perilaku  hakim  itu,  maka  diperlukan lembaga  yang  tersendiri  yang  bersifat  mandiri  agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan  internal  saja  seperti  yang  sudah  ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena  itu,  dalam  rangka  perubahan  UUD  1945, diadakan  lembaga  tersendiri  yang  bernama  Komisi Yudisial. 4
Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan lembaga baru yang  akan  mengawasi  agar  perilaku  hakim  menjadi baik  ( good  conduct )  dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga Negara yang bersifat penunjang ( auxiliary state organ ). terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa  infrastruktur  sistem  etika  perilaku  disemua sektor  dan  lapisan  suprastruktur  dan  infrastruktur bernegara  Indonesia  dapat  ditumbuh-kembangkan sebagaimana  mestinya  dalam  rangka  mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip good governance . disemua bidang. 5
4 . Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , (Jakarta : Konpress MKRI, 2005), h. 187-188. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ;  Sebagai  Lembaga  Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  RI  Pasca Amandemen UUD 1945 , (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 78- 84.
5 . Idem, h..188.
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
Lembaga  negara  sejenis  Komisi  Yudisial  sudah terlebih  dahulu  dibentuk  di  negara-negara  Eropa. Salah satu latar belakang mendirikan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan  pada  sebagian  negara  Komisi  Yudisial  dibentuk dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  serta menjadikan peradilan yang efisien.Peran utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah Pertama, .menjamin. adanya  independensi  peradilan. Kedua ,. ia. juga. bertugas  untuk  mengajukan  kandidat  hakim  yang baik  dan  memberikan  pendidikan  yang  berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode  etik  hakim.  Peran ketiga dari  Komisi  Yudisial adalah  mengambil  alih  fungsi  manajemen  peradilan dari  tanggung  jawab  pemerintah  (eksekutif),  itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa khususnya Eropa Selatan. Sebagai contoh seperti yang ada  di  Perancis. 6 Dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan perbandingan  antara  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Perancis.

## II.  Pembahasan

## A.  Komisi Yudisial Republik Indonesia

## 1.  Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
Kedudukan  Komisi  Yudisial  ini  sangat  penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun  demikian  perlu  dicatat  bahwa,  meskipun secara  struktural  kedudukannya  sederajat  dengan Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  tetapi secara  fungsional,  perannya  bersifat  penunjang ( auxiliary )  terhadap  lembaga  kekuasaan  kehakiman. Komisi  Yudisial,  meskipun  fungsinya  terkait  dengan
6 . Wim Voermans, Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Compa - rative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Tran- sisi  Menuju  Demokrasi ,  Makalah  disampaikan  dalam  seminar  di  Komisi Yudisial RI, Jakarta,2 September 2010.
kekuasaan  kehakiman,  tetapi  bukan  merupakan pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Komisi  Yudisial bukanlah  lembaga  penegak  norma  hukum  ( code  of law ),  melainkan  lembaga  penegak  norma  etik  ( code of ethics ). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga  kekuasaan  kehakiman  secara  institusional. Keberadaannya  sebenarnya  berasal  dari  lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis  kehormatan  hakim  yang  terdapat  di  dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung.  Artinya,  sebelumnya  fungsi ethical  auditor . ini  bersifat  internal.  Namun,  untuk  lebih  menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi external auditor yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya. 7
Meskipun  secara  struktural  kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan juga dengan Mahkamah Konstitusi, namun karena sifat fungsinya yang  khusus  dan  penunjang  ( auxiliary ),. kedudukan. protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  serta DPR, MPR, DPD, dan BPK. Karena Komisi Yudisial itu sendiri  bukanlah  lembaga  negara  yang  menjalankan fungsi  kekuasaan  negara  secara  langsung.  Komisi Yudisial  bukan  lembaga  yudikatif,  eksekutif,  apalagi legislatif.  Komisi  ini  hanya  berfungsi  menunjang tegaknya  kehormatan,  keluhuran  martabat,  dan perilaku  hakim  sebagai  pejabat  penegak  hukum dan  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  kekuasaan kehakiman. (judiciary). 8
Di Indonesia peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2004  serta  Undang-Undang  No.  18  Tahun 2011  adalah  : pertama ,  mengusulkan  pengangkatan hakim.agung..Peran.ini.dilakukan.untuk.menghindari. kentalnya  kepentingan  eksekutif  ataupun  legislatif
7 . Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas UUD Tahun 1945 , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 100.
8 . Ibid .
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
dalam. rekrutmen. hakim. agung.. Kedua, . peran. lain. dalam.rangka.menjaga.dan.menegakkan.kehormatan,. keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Hal ini  dilakukan  dengan  pengawasan  eksternal  yang sistematis  dan  intensif  oleh  lembaga  independen terhadap  lembaga  peradilan  dengan  partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. 9
Peran ini harus segera diwujudkan dengan sebaik- baiknya  oleh  Komisi  Yudisial  untuk  memperbaiki pelaksanaan  penegakan  hukum  di  Indonesia. Merebaknya  kasus  dugaan  suap  yang  melibatkan para  hakim  di  MA  kian  menyurutkan  kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Menjalarnya pesimisme dan  ketidakpercayaan  publik  terhadap  institusi penegak  hukum  di  Indonesia  ditengarai  sudah berlangsung lama. Sinyalemen adanya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai  pengadilan  tingkat  pertama  hingga  tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuapan terhadap  hakim  kian  mengokohkan  citra  negatif pengadilan  sekaligus  menunjukkan  betapa  susahnya mencari dan menemukan keadilan hukum yang benar- benar  bersih  dan  objektif  dalam  sistem  peradilan Indonesia. 10 Dalam Pasal 24A  ayat  (3)  UUD  1945 ditentukan : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 11 Pasal 24B UUD 1945 menentukan bahwa :
(1)  Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung dan. mempunyai. wewenang. lain. dalam. rangka. menjaga.dan.menegakkan.kehormatan,.keluhuran. martabat, dan perilaku hakim.
(2)  Anggota  Komisi  Yudisial  harus  mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang tidak tercela.
(3)  Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat  dan  diber- hentikan  oleh  presiden  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
9 . Sirajudin.dan.Zulkarnain,. Komisi Yudisial..., Op Cit, h..72-73. 10 . Idem, h..73.
11 . Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A ayat (3)
(4)  Susunan,  kedudukan,  dan  keanggotaan  Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. 12
Dari  dua  tugas  dan  kewenangannya,  Komisi Yudisial  jelas  bersifat  menunjang  terhadap pelaksanaan  tugas  kekuasaan  kehakiman  yang  pada puncaknya  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekruitmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim. dalam. upaya. menjaga. dan. menegakkan. kehormatan,  keluhuran  martabat,  dan  perilaku  para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar  sistem  peradilan  kekuasaan  kehakiman  secara keseluruhan  dapat  dipercaya.  Demokrasi  tidak akan  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  diimbangi dan. dikontrol. oleh. rule  of  law yang  bertumpu  pada sistem  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat  dipercaya. Untuk  menjaga  dan  membangun  kepercayaan  atau confidence building itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu. 13
Lembaga  Komisi  Yudisial  tersebut  tidak dimaksudkan  sebagai  lembaga  tandingan,  ataupun berada dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas  peradilan  atau  pengawas  kekuasaan kehakiman.  Komisi  Yudisial  bukan  pula  dibentuk untuk maksud memberantas mafia peradilan, karena mafia  peradilan  sudah  termasuk  kategori  kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum, sedangkan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak kode  etik  dan  perilaku  yang  menyimpang  dari  para hakim  dari  standar  kode  etik  sebelum  pelanggaran tersebut  berkembang  menjadi  pelanggaran  hukum ( deviation  against  legal  norms ).  Pemeriksaan  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  ini  sangat penting  untuk  mendorong  agar  para  hakim  dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak  terpuji.  Jika  ditemukan  indikasi  pelanggaran hukum,  Komisi  Yudisial  juga  dapat  meneruskan 12 . Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B ayat (1), (2), (3) & (4) 13 . Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi ,. (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 576-577.
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
ke  aparat  penegak  hukum  untuk  diproses  hukum selanjutnya. 14
Adanya  Komisi  Yudisial  ini  diharapkan  bahwa sistem rule  of  ethics dapat  dikembangkan  secara efektif  dalam  praktek,  di  samping  sistem rule  of law yang  perlu  terus  dimantapkan  peranannya.  Jika pelaksanaan  tugas  Komisi  Yudisial  dalam  menjaga dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat, dan  perilaku  hakim  dapat  dijalankan  dengan  baik, maka secara tidak langsung  pasti akan berpengaruh terhadap  upaya  membangun  sistem  peradilan  yang terpercaya. ( respiectable  judiciary )  dan  terbebas dari  praktik  korupsi  dan  kolusi  serta  jeratan  mafia peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas  Komisi  Yudisial  itu  sendiri  juga  penting  untuk membersihkan  pengadilan  dari  segala  praktek  yang kotor. 15
Salah  satu  alasan  membentuk  Komisi  Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga  parlemen  dapat  dilibatkan  dalam  proses pengangkatan,. penilaian. kinerja. dan. kemungkinan. pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan demikian diharapkan dapat  tercipta  independensi  kekuasaan  kehakiman dan  sekaligus  diimbangi  oleh  prinsip  akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari  segi  etika.Oleh  karena  itu,  institusi  pengawas independen  terhadap  para  hakim  itu  haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui Komisi Yudisial, diharapkan aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan.oleh.hakim.
Dalam konsteks itulah, pada awalnya keberadaan Komisi  Yudisial  dikaitkan  juga  dengan  fungsi pengawasan  yang  bersifat  eksternal  terhadap kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial di luar  struktur  Mahkamah  Agung  dipandang  penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk  kepentingan  pengembangan  sistem  peradilan
14 . 14 Idem. h..577.
15 . 15 Idem. h..577-578.
yang  bersih,  efektif  dan  efisien.  Pelaksanaan  dan bentuk  pengawasan  yang  dijalankan  Komisi  Yudisial tidak  boleh  melanggar  independensi  kekuasaan kehakiman.  Oleh  karena  itu  wewenang  pengawasan Komisi  Yudisial  terbatas  pada  hal-hal  yang  bersifat non-yudisial.
Sebagaimana  Mahkamah  Konstitusi,  Komisi Yudisial  tetap  merupakan  fenomena  ketatanegaraan yang relatif baru sehingga kehadirannya dalam bentuk ideal  masih  terus  berada  dalam  tingkat  pencarian formulasi.  Di  Eropa  sampai  tahun  1999,  terdapat  7 (tujuh)  Negara  yang  mempunyai  lembaga  semacam Komisi Yudisial antara lain : Perancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Swedia dan Denmark, sedangkan di seluruh dunia, dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara anggota PBB, ada 43 (empat puluh tiga) Negara – termasuk ke-7 negara Eropa diatas yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial. 21 (dua puluh satu) dari  43  (empat  puluh  tiga)  Negara  tersebut,  Ketua Mahkamah Agung secara Ex-officio sekaligus menjadi Ketua  Komisi  Yudisial.  Sementara  di  Negara-negara lainnya  (termasuk  Indonesia),  ketentuan  mengenai struktur organisasi Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi. 16
Komisi  Yudisial  RI  terdiri  atas  seorang  ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan lima orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. 17 Mereka  diangkat  dan  diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 18 .Untuk.dapat.menjadi. anggota  KY  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut  :  (1)  warga  Negara  Indonesia;  (2)  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) berusia paling rendah
16 . Djohansjah, Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju  Independensi Kekuasaan Kehakiman , (Bekasi : Kasaint Blanc, 2008), h.. 115-116. 17 . Indonesia,Undang-UndangNo.18  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2011  No106  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 6.
18 . Indonesia,  Undang-Undang  No18  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2011  No  106  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 29.
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
40 (empat puluh)  tahun  dan paling  tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat jasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan; dan (8) melaporkan daftar kekayaan. 19
Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial  dilarang  merangkap  menjadi  :  (1)  pejabat Negara.atau.penyelenggara.Negara.menurut.peraturan. perundang-undangan;  (2)  hakim;  (3)  advokat;  (4) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik  Negara  (BUMN)  atau  badan  usaha  swasta;  (6) pegawai negeri; atau (7) pengurus partai politik. 20
Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan  Komisi  Yudisial  dari  jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila : (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) sakit jasmani dan rohani terus menerus; atau (4) berakhir masa  jabatannya.  Sedangkan  pemberhentian  tidak dengan  hormat  dari  jabatannya  dilakukan  oleh Presiden  dengan  persetujuan  DPR,  atas  usul  Komisi Yudisial  karena  :  (1)  melanggar  sumpah  jabatan;  (2) dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak  pidana  kejahatan  berdasarkan  putusan pengadilan.yang.telah.memperoleh.kekuatan.hukum. tetap;  (3)  melakukan  perbuatan  tercela;  (4)  terus- menerus  malalaikan  kewajiban  dalam  menjalankan tugas  pekerjaannya;  atau  (5)  melanggar  larangan rangkap  jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan. 21 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat
19 . Indonesia,  Undang-Undang  No18  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2011  No  106  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 26.
20 . Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudi- Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudi- sial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, Pasal 31.
21 . Indonesia, Undang - Undang No 22 Tahun 2004 TentangKomisi Yudi- Undang - Undang No 22 Tahun 2004 TentangKomisi Yudi- sial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, Pasal 32 dan 33 Ayat (1).
oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial  mempunyai  tugas  memberikan  dukungan administratif  dan  teknis  operasional  kepada  Komisi Yudisial. 22

## 2.  Tugas dan WewenangKomisi Yudisial RI
Kejelasan  bangunan  hukum  KY  dalam  struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat. dikaji. dari. ketentuan. Pasal 24B ayat (1)  UUD 1945 yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim agung.dan.mempunyai.wewenang.lain.dalam.rangka. menjaga. dan. menegakkan. kehormatan,. keluhuran. martabat  serta  perilaku  hakim”.  Secara  operasional ketentuan  Pasal  24B  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga  negara  yudisial,  Komisi  Yudisial  diberi kewenangan antara lain :
(1)  Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
(2). Menegakkan.kehormatan.dan.keluhuran.marta- bat serta menjaga perilaku hakim. 23
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  KY  setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan  hakim  agung;  dan(2)  wewenang  lain dalam.rangka.menjaga.dan.menegakkan.kehormatan,. keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Dari wewenang  pertama  kita  dapat  mengatakan  bahwa KY adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang  melayani.  Dengan  demikian  KY  dapat dinamakan  lembaga  Negara  yang  memberikan pelayanan( auxiliary  body ).  Akan  tetapi,  apabila  kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah
22 . Indonesia,  Undang-Undang No18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang  No18  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 12 Ayat (1).
23 . Indonesia,  Undang-Undang  No18  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2011  No  106  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 12.

## Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
auxiliary  body .  Artinya,  KY  adalah  lembaga  Negara utama.  Dengan  demikian,  menurut  Sri  Soemantri dalam  diri  KY  terdapat  dua  sifat  lembaga  Negara. 24 . Rumusan Pasal 24B  UUD  1945  pasca  amandemen juncto Pasal  13  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial  tersebut  diatas  secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY.
Keberadaan  KY  secara  lengkap  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  24B  UUD  1945  adalah  :  (1) Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan mempunyai. wewenang. lain. dalam. rangka. menjaga. dan  menegakkan  kehormatan  keluhuran  martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak  tercela,  (3)  Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang. 25
Dengan  demikian,  dalam  menjalankan  tugas dan  kewenangannya,  Komisi  Yudisial  juga  bekerja berdampingan  dengan  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi,  bukan  dengan  pemerintah ataupun Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  bukan  dengan pemerintah  ataupun  dengan  parlemen.  Lebih tegasnya,  Komisi  Yudisial  harus  mengambil  jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah  ataupun  lembaga  perwakilan  rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman. 26
Sebaliknya,  menurut  ketentuan Pasal . 2. UU. No.. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan  lembaga  Negara  yang  bersifat  mandiri
24 . Titik Triwulan T., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen  UUD  1945, (Jakarta  :  Cerdas  Pustaka  Publisher,  2008),  h. 266.
25 . Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 B 26 . Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , (Jakarta : Konpress MKRI, 2005) , h..189-190.
dan  dalam  pelaksanaan  wewenangnya  bebas  dari campur  tangan  atau  pengaruh  kekuasaan  lainnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial sendiri juga bersifat independen  yang  bebas  dan  harus  dibebaskan  dari intervensi  dan  pengaruh  cabang-cabang  kekuasaan ataupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Meskipun demikian,  dengan  sifat  independen  tersebut  tidak berarti  bahwa  Komisi  Yudisial  tidak  diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang.
Menurut  ketentuan  Bab  III Pasal . 13. Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2004  tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang (a)  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung kepada  DPR;  dan  (b)  menegakkan  kehormatan  dan keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku  hakim. Selanjutnya,. ditentukan. oleh. Pasal 14  UU  No.  22 Tahun 2004 tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
(1)  Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung (2)  Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung (3)  Menetapkan calon Hakim Agung; dan (4)  Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 27
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, ditentukan pula : (i) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung  menyampaikan  kepada  Komisi  Yudisial  daftar nama  Hakim  Agung  yang  bersangkutan,  dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut, (ii) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial  menerima  pemberitahuan  dari  Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. 28
Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan
27 . Indonesia,  Undang-Undang  No22  Tahun  2004  Tentang  Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, Pasal 14 . 28 . Indonesia,  Undang-Undang  No  22  Tahun  2004  Tentang  Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, Pasal 14 Ayat (1).
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaf- taran  penerimaan  calon  Hakim  Agung  selama  15 (lima  belas)  hari  berturut-turut.  Mahkamah  Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim  Agung  kepada  Komisi  Yudisial.  Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam  pengumuman  pendaftaran  penerimaan  calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam Pasal .20.Undang-Undang.Nomor.18.Tahun. 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan ;
(1)  Dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehor- matan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
1.  Melakukan  pemantauan  dan  pengawasan terhadap perilaku hakim;
2.  Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3.  Melakukan  verifikasi,  klarifikasi,  dan  inves- tigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4.  Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau  Pedoman Perilaku Hakim; dan
5.  Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
(2)  Selain  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  Komisi  Yudisial  juga  mempunyai  tugas mengupayakan  peningkatan  kapasitas  dan kesejahteraan hakim.
(3)  Dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat  serta  perilaku hakim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada.aparat.penegak.hukum.untuk.melakukan. penyadapan  dan  merekam  pembicaraan  dalam
hal  adanya  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau Pedoman.Perilaku.Hakim.
(4)  Aparat  penegak  hukum  wajib  menindaklanjuti permintaan  Komisi  Yudisial  sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 29

## B.  Kekuasaan  Kehakiman  danKomisi  Yudisial  di Perancis

## 1.  Kekuasaan Kehakiman Di Perancis
Organisasi  peradilan  umum di Perancis ditandai oleh  besarnya  jumlah  lembaga  peradilan. Code  de l’organisation judiciare mengatur organisasi peradilan umum.  Wewenang  untuk  melaksanakan  peradilan pada  kasus-kasus  perdata  di  tingkat  pertama  ada pada. Tribunal d’instance’ (setara dengan pengadilan cantonal . atau. county )  yang  memeriksa  gugatan- gugatan. kecil.. Tribunal  de  grande  instance (setara dengan  pengadilan  district)  berwenang  memeriksa persengketaan  perdata  lainnya.  Banding  dalam kasus perdata dapat dibawa ke Cour d’Appel (setara dengan.Pengadilan.Banding).. Cour de Cassation .yang. berkedudukan  di  Paris,  yang  melaksanakan  fungsi pengadilan tingkat kasasi (setara dengan Mahkamah Agung). 30
Terkait  dengan  masalah  administrasi  peradilan ada beberapa pembagian dan tingkatan. Administrasi pengadilan  pidana,  pada  prinsipnya  sama  seperti pengadilan  perdata,  walaupun  terdapat  penyebutan yang  berbeda.  Dalam  pengadilan  tingkat  pertama, Tribunal de Police diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran,. dan. Tribunal  Correctionnel . untuk. memeriksa  tindak  pidana  ( delic ). umum.. Untuk. pemeriksaan  tindak  pidana  berat  ( crimes ),. ada. prosedur  pengadilan  khusus  pada  tingkat  pertama untuk. Cour  d’assises . ( Assizaes  Court ).. Permohonan. banding dalam kasus pidana ditangani oleh Chambres
29 . Indonesia,Undang - Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2011  No  106  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4).
30 . Wim Voermans, Komisi YudisialDi Beberapa Negara Uni Eropa , Di- terjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein,(Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2009), h. 65.

## Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
d’Apple Correctionelles (pengadilan pidana banding). Cour  de  Cassation di  Paris  juga  berfungsi  sebagai pengadilan kasasi untuk kasus-kasus pidana. 31
Di  samping  organisasi  peradilan  umum  untuk perdata dan pidana, masih terdapat banyak pengadilan lain  yang  diberi  wewenang  untuk  menangani persengketaan perdata dan pidana. Misalnya, terdapat pengadilan  terpisah  untuk  anak  di  bawah  umur ( Tribunaux pur enfants ),.pengadilan.militer.( Tribunaux militaires ),.pengadilan.niaga.( Tribunaux de commerce ),. kemudian lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum  industri  ( Conseils  de  prud’hommes ). dan. sebagainya.  Tatanan  pelaksanaan  peradilan  perdata dan  pidana  oleh  banyak  lembaga  peradilan  yang berwenang ini sangat terfragmentasi. 32
Peradilan.memiliki.kewenangan.untuk.mengadili. persengketaan  administratif,  atau  persengketaan sebagai  akibat  dari  suatu  keputusan  atau  perlakuan organ  administratif.  Pada  tingkat  pertama, persengketaan  administratif  diperiksa  oleh  Tribunal administratif  (pengadilan  administratif).  Sebagian dari  kasus-kasus  banding  mengenai  persengketaan administratif  ditangani  oleh Cours  Administratives d’Apple (pengadilan  administratif  banding). Conseil d’Etat di Paris ( departemen contentieux ) berwenang memeriksa  sengketa  administratif  yang  diserahkan kepadanya. Kasus-kasus yang ditangani dapat meliputi sengketa administratif di tingkat pertama, kasus-kasus banding  dari Tribunaux  Administratifs . atau. Cours administrative  d’Appel dan  satu  dua  kewenangan lain. 33
Independensi  peradilan  di  dalam  sistem ketatanegaran  Perancis  memperoleh  jaminan,  baik secara  fungsional  maupun  secara  hukum.  Konstitusi Perancis  mengatur  mengenai  kedudukan  lembaga peradilan yang disebut sebagai “ Autorite Judiciare ”. 3435 .
31 . Idem .,.h..66.
32 . Lintong  O.  Siahaan,  “  Komisi  Yudisial  Sebagai  Lembaga  Kontrol Hakim,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volue 35, Nomor 4, Tahun 2005, h.. 417 Lihat juga Komisi Yudisial Republik Indonesia, Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara , (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014), h. 98.. . 33 . Wim Voermans, Komisi Yudisial..., Op.Cit., h..72-73. 34 . Lihat Bab VIII Konstitusi Perancis 1958
Konstitusi  Perancis  secara  prinsip  menjamin independensi  peradilan  dalam  arti  yang  fungsional. Lembaga  peradilan  ini  – corp  judiciare -. terdiri. dari. magistrate .tetap.( standing magistrate ).dan. magistrate . tidak tetap ( sitting magistrate ). Namun terdapat suatu jaminan  konstitusional  tambahan  untuk  menjamin independensi  dan sitting  magistrate ,  bahwa  para hakim  magistrate  tidak  tetap  ketika  diangkat  tidak dapat diberhentikan. 35

## 2.   Komisi Yudisial Di Perancis
Komisi  Yudisial  di  dalam  sistem  ketatanegaraan Perancis disebut Conseil superieur de la magistrature. Conseil superieur de la magistrature .(CSM).merupakan. lembaga  Komisi  Yudisial  yang  memiliki  karakteristik yang  benar-benar  berbeda  dengan Domstolsverket . di  Swedia.  CSM  mempunyai  fungsi  utama  sebagai penyeimbang  antara  wewenang  Presiden  untuk mengangkat hakim-hakim di satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengangkatan magistrate dan  melakukan  managemen  lembaga peradilan  di  sisi  lain.  Presiden  Perancis  memiliki wewenang atas pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan  untuk  pengangkatan  lainnya  wewenang ada  pada  pemerintah  berdasarkan  pertimbangan Menteri Kehakiman. 36
CSM  berwenang  untuk  memberikan  pertimba- ngan  dalam  pengangkatan  dan  pendisiplinan hakim.  Karakteristik  dalam  sistem  Perancis  adalah implementasi managemen hakim dan pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di Perancis hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan kolega. mereka. diluar. negeri.. Terdapat. peraturan. disipliner yang ketat dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. Pengaturan yang sangat  terpusat  ini  tidak  memberi  manfaat  dalam pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasional dan managemen masing-masing pengadilan.
Selain.mempunyai.peran.dalam.hal.pengangkatan. dan kenaikan jabatan, CSM di Perancis juga berwenang
35 . Lihat Pasal 64 Konstitusi Perancis 1958 36 . Lintong.O..Siahaan,,. Komisi Yudisial..., Op.Cit., h. 418.
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi anggota sitting magistrate .. Sanksi-sanksi berkisar antara teguran sampai dengan penarikan  hak  pensiun  dan  pelarangan  pelaksanaan tugas  peradilan  tertentu.  Tidak  dapat  dilakukan banding terhadap sanksi disipliner. 37
Saat  ini  kepengurusan  CSM  terdiri  dari  anggota yang  mayoritas  merupakan  bagian  dari  lembaga peradilan.  Presiden  Perancis  mengetuai  CSM  dan Menteri  Kehakiman  berfungsi  sebagai  wakil  ketua. Selanjutnya  terdapat  empat  anggota,  satu  orang ditunjuk oleh Ketua Senat, satu orang ditunjuk oleh Ketua Assemblee Nationale , satu orang dari lingkungan Conseil d’Etat , dan satu orang dari lingkungan cour the comptes (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu terdapat beberapa  anggota  yang  lainnya.  Enam  diantaranya diangkat. oleh sitting magistrate melalui suatu sistem perwakilan.  Keenam  lainnya  (juga  melalui  sistem perwakilan) diangkat oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan). 38

## III.  Penutup
Secara  fungsional  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia  jelas  bersifat  penunjang  terhadap pelaksanaan  tugas  kekuasaan  kehakiman  yang  pada puncaknya  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekruitmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim. dalam. upaya. menjaga. dan. menegakkan. kehormatan,  keluhuran  martabat,  dan  perilaku  para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar  sistem  peradilan  kekuasaan  kehakiman  secara keseluruhan  dapat  dipercaya.  Demokrasi  tidak akan  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  diimbangi dan. dikontrol. oleh. rule  of  law yang  bertumpu  pada sistem  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat  dipercaya. Untuk  menjaga  dan  membangun  kepercayaan  atau confidence building itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.
37 . Ujang  Bahar,  “Strengtheningthe  Role  of  Judicial  Comission”, Padjajaran Journal of Law , Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018, h. 392.
38 . Wim Voermans, Komisi Yudisial..., Op.Cit., h..73.
Kedudukan  Komisi  Yudisial  sangat  penting sehingga secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  Namun  demikian  perlu  dicatat  bahwa, meskipun  secara  struktural  kedudukannya  sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang ( auxiliary )  terhadap  lembaga  kekuasaan  kehakiman. Komisi  Yudisial,  meskipun  fungsinya  terkait  dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma. hukum. ( code  of  law ),  melainkan  lembaga penegak  norma  etik  ( code  of  ethics ).  Karena  komisi ini  hanya  berurusan  dengan  persoalan  kehormatan, keluhuran  martabat,  dan  perilaku  hakim,  bukan dengan  lembaga  peradilan  atau  lembaga  kekuasaan kehakiman  secara  institusional.  Kondisi  ini  sangat berbeda dengan Komisi Yudisial di Perancis ( Conseil Superieur de la Magistrature )
Komisi  Yudisial  di  Eropa  selatan  yang  diwakili oleh  Perancis  memiliki  kewenangan  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  Indonesia.  Komisi  Yudisial di  Perancis  ( Conseil  Superieur  de  la  Magistrature ). mempunyai. kewenangan. di. dalam. penentuan. karir,. rekruitmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Asshiddiqie,  Jimly, Komentar  Atas  UUD  Tahun  1945 ,. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
------------------------,. Perkembangan  dan  Konsolidasi Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta  : Konpress MKRI, 2005.
------------------------ , Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi , Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
Djohansjah, Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju Independensi  Kekuasaan  Kehakiman ,  Bekasi  :
Kasaint Blanc, 2008

## Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Studi Perbandingan Komisi  Yudisial  Di  Beberapa  Negara ,  Jakarta  : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014.
Sirajuddin. dan. Zulkarnain , Komisi  Yudisial  Dan Eksaminasi Publik, Bandung : Citra Aditya Bakti,
2006.
Thohari,  A.  Ahsin, Komisi  Yudisial  dan  Reformasi Peradilan , Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004.
Triwulan  T.,  Titik, Eksistensi,  Kedudukan  dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen  UUD  1945 ,  Jakarta  :  Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
------------------------,. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 ,. Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2008.
Voermans, Wim, Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni  Eropa ,  Diterjemahkan  oleh  Adi  Nugroho dan M. Zaki Hussein, Jakarta : Lembaga Kajian dan  Advokasi  Untuk  Independensi  Peradilan (LeIP),.2009.

## B.  Jurnal dan Makalah
Bahar,  Ujang,  “Strengthening  the  Role  of  Judicial
Comission”, Padjajaran Journal of Law , Volume
5,.Nomor.2,.Tahun.2018.
Siahaan,  Lintong  O.,  “Komisi  Yudisial  Sebagai Lembaga  Kontrol  Hakim”, Jurnal  Hukum  dan Pembangunan ,  Volume  35,  Nomor  4,  Tahun
2005..
Thohari,  A.  Ahsin,  “Komisi  -  Komisi  Negara  Dalam
Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”, Jurnal Hukum  Jentera ,  Edisi  12-Tahun  III,  Jakarta,
2006.
Voermans,  Wim,“Indonesia  Councils  for  Judiciary,
Seminar of Comparative of Judicial Commissions
; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi”,  Makalah  disampaikan  dalam
Seminar  Komisi  Yudisial  RI,  Komisi  Yudisial  RI, Jakarta, 2 September 2010.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang  Tentang  Komisi  Yudisial,  Lembaran Negara Republik  Indonesia  (LNRI) Tahun  2004 Nomor  89,  dan  Tambahan  Lembaran  Negara (TLN) Nomor 4415
Indonesia, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI) Tahun  2011  Nomor  106,  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250

## Konstitusi Perancis
Suparto . Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis