## MANAJEMEN RISIKO BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP NON PERFORMING LOAN
(STUDY KASUS  BPR DI KOTA TANGERANG  SELATAN)
Rudi *)
email : hr_rudy@yahoo.com

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  Manajemen  Risiko  pada  Bank Perkreditan  Rakyat  dan  Pengaruhnya  terhadap Non  Performing  Loan  (NPL) pada  Bank Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa kuesioner yang diedarkan pada karyawan-karyawan BPR di Kota Tangerang Selatan, serta data laporan  keuangan  BPR  untuk  5(lima)  tahun  terakhir  yang  diperoleh  melalui  website  bi.go.id. Responden  penelitian  adalah  para  karyawan  BPR,  dimana  1  (satu)  orang  mewakili  1  (satu) BPR, dari  40 BPR yang ada di Kota Tangerang Selatan.
Hasil  penelitian:  (1)  Secara  parsial  kualitas  analisis  kredit  (X KAK )  tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPL BPR (Y NPL ) dengan nilai t hitung < t tabel (0,229 < 2,021) dan nilai  taraf  signifikansi    (α)  sebesar  0,820  >  0,05;  (2)  Secara  parsial  pembatasan  kewenangan pemutus  kredit  (X PKPK )  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  nilai  NPL  BPR  (Y NPL ). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji parsial bahwa nilai t hitung < t tabel (2,851 > 2,021) dan nilai taraf signifikansi    (α)  sebesar  0,007  <  0,05;  (3)  Secara  parsial  pembatasan  status  agunan  (X SA ) memberikan pengaruh  yang signifikan terhadap nilai  NPL  BPR (Y NPL ) dengan  nilai t hitung < t tabel (2,095 > 2,021) dan nilai taraf signifikansi  (α) sebesar 0,043 < 0,05; (4) dengan regresi ganda diperoleh  bahwa  kualitas  analisis  kredit  (X KAK ),  pembatasan  kewenangan  pemutus  kredit (X PKPK ),  dan  fluktuasi  status  agunan    (X SA )  secara  simultan  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  NPL  BPR  (Y NPL )  dengan  nilai  F hitung (6,652)  >  dari  F tabel (2,840)  dan  nilai taraf  signifikansi    (α)  sebesar  (α  )  0,001  <  0,05.  Nilai    koefisien  korelasi  sebesar  0,597 menunjukkan  bahwa  tingkat  korelasi  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  tergolong  kuat dengan kontribusi diberikan sebesar 35,7% .
Kata  Kunci: Kualitas Analisis,  Pembatasan  Kewenangan  Pemutus  Kredit,  Status Agunan  dan Non Performing Loan (NPL )

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of Risk Management in Rural Banks and Its Effect  on  Non-Performing  Loans  (  NPLs  )  in  the  Rural  Bank  in  South  Tangerang  City  .  The method used in the form of a questionnaire and financial statement data RBs to 5 ( five ) years obtained through the website bi.go.id. The respondents were employees of BPR , where 1 ( one ) person representing 1 ( one ) RB , from RB 40 in the city of South Tangerang.
Results  of  the  study:  (1)  Partially  quality  credit  analysis  (X KAK )  had  no  significant  effect  on  the NPL BPR (Y NPL ) with tcount < t table (0 .229 <2.021) and the value of the significance level (α) of 0.820  >  0.05;  (2)  The  partial  restriction  of  credit  breaker  authority  (X PKPK )  have  a  significant influence on the value of the NPL BPR (Y NPL ). This is shown by the results of the partial test that t count  <  t table (2.851> 2.021)  and  the value of the  significance level (α) of  0.007  <0.05; (3) The partial restriction collateral status (X SA ) have a significant influence on the value of the NPL BPR  (Y NPL )  with  t  count  <  t  table  (2.095>  2.021)  and  the value  of  the  significance  level  (α)  of 0.043  <  0.05;  (4)  with  multiple  regression  analysis  showed  that  the  quality  of  credit  (X KAK ), restrictions  on  the  authority  of  credit  breaker  (X PKPK ),  and  fluctuations  in  the  collateral  status (X SA )  simultaneously  have  a  significant  influence  on  the  NPL  BPR  (Y NPL )  with  the  value  of  F
(6.652)  >  from  F  table  (2,840)  and  the  value  of  the  significance  level  (α)  of  (α)  0.001  <0.05. Correlation coefficient of 0.597 indicates that the degree of correlation of independent variables on the dependent variable given the relatively strong with a contribution of 35.7%.
Keywords : Quality Analysis , Restriction Credit Approval Authority ,Collateral Status and Non - Performing Loans ( NPLs )

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696

## A. Pendahuluan.
Salah  satu  langkah  penting  yang  diambil  BI  dalam  rangka  memperkuat infrastruktur  dan  sistem  pengelolaan  perbankan  adalah  dengan  mengupayakan penerapan Risk  Management  dan  Good  Corporate  Governance (GCG).  GCG merupakan  realisasi  penerapan  manajemen  risiko  pada  operasional  bank.  Pada pelaksanaannya,  GCG  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  dasarnya  yang  meliputi transparansi,  akuntabilitas,  responsibility,  indepedensi  dan  fairness.  Ali  (2006) menyatakan  bahwa  GCG  merupakan  jurus  pamungkas  bagi  penerapan  regulasi perbankan.  GCG  harus  menjadi  bagian  dari  strategi  operasional  bank.  Selain  itu,  BI mengubah  pendekatan  pengawasan  bank,  dari  yang  semula  lebih  berorientasi  pada aspek compliance menjadi  lebih  berorientasi  pada  risiko (risk  based  supervision). S edangkan untuk pelaksanaan manajemen risiko sendiri harus melakukan identifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha bank.  Disamping  itu,  terkait  dengan  perkembangan  konglomerasi  di  Indonesia  yang berdasarkan  pengalaman  di  waktu  krisis  dapat  mempengaruhi  kondisi  perekonomian secara systemic, BI  juga  melakukan kajian atas kemungkinan  penerapan  pendekatan pengawasan secara terkonsolidasi (consolidated supervision) .
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  adalah  salah  satu  jenis  bank  yang  dikenal melayani  golongan  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  BPR  sudah  ada  sejak jaman  sebelum  kemerdekaan  yang  dikenal  dengan  sebutan  Lumbung  Desa,  Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR merupakan lembaga perbankan resmi  yang  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  No.  7 tahun 1992  tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.
Dalam  undang-undang  tersebut  secara  jelas  disebutkan  bahwa  ada  dua  jenis  bank, yaitu  Bank  Umum  dan  BPR.  Sebagai  bagian  dari  struktur  perbankan  nasional,  BPR juga  wajib  menerapkan Risk  Management  dan  Good  Corporate  Governance dalam kegiatan  operasionalnya  dengan  pengawasan  langsung  dari  BI  (  sekarang  Otoritas Jasa Keuangan).
Saat ini telah terjadi persaingan antar bank yang sangat ketat, baik sesama BPR maupun  dengan  bank  umum. Terlebih  lagi ketika  Bank  Indonesia  menetapkan  bahwa 20% kredit bank umum harus disalurkan ke sektor mikro yang merupakan segmentasi pasar  BPR.  Selain  itu,  tuntutan  nasabah,  perkembangan  teknologi  informasi  serta deregulasi  perbankan  semakin memperkuat kondisi  persaingan  yang  ada.  Perbankan dituntut  untuk  terus  melakukan  inovasi  terhadap  produk  dan  jasanya.  Perkembangan produk  dan  jasa  perbankan  yang  cepat  dan  kompleks  mendorong  peningkatan  risiko kegiatan  usaha  bank.  Dengan  demikian  pengelolaan  risiko  operasional  bank  menjadi sangat  penting,  mengingat  bank  tidak  saja  mengelola  modal  dari  pemiliknya,  namun juga harus mengelola dana masyarakat.
Fungsi  utama  bank  adalah  sebagai  intermediator  antara  masyarakat  pemilik dana  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  dana. Demikian  juga  dengan  Bank Perkreditan  Rakyat  (  BPR  ).  Dengan  demikian  fungsi  BPR  tidak  hanya  sekedar menerima  simpanan  dari  masyarakat,  tetapi  juga  menyalurkan  kredit  kepada  para pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Dalam  penyaluran  kredit  kepada  masyarakat Baik  Bank  Umum  maupun  BPR,  menggunakan  prinsip  3T,  yaitu  Tepat  Waktu,  Tepat
Jumlah,  Tepat  Sasaran,  karena  proses  kreditnya  yang  relatif  cepat  (  pada  BPR  ), persyaratan  lebih  sederhana,  dan  sangat  mengerti  akan  kebutuhan  nasabah. Pemberian kredit dilakukan penuh dengan risiko, karena terdapat kemungkinan bahwa usaha yang dibiayai bank bisa mengalami kegagalan. Kegagalan usaha yang di biayai bank  memiliki  dampak  terhadap  kemampuan  debitur  dalam  mengembalikan  kredit yang diberikan beserta seluruh atributnya. Risiko kegagalan pengembalian kredit akan mempengaruhi  kontinuitas  usaha  bank  serta  kebangkrutan  sebuah  bank,  yang  pada akhirnya akan berdampak pada perkenomomian secara keseluruhan.
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/2/PBI/2005  kredit  yang  diberikan bank  dibagi  menjadi  dua  golongan  yakni, Performing  Loan (PL)  yaitu  debitur  yang mampu  menyelesaikan  seluruh  kewajibannya  dan  tidak  mempunyai  potensi  untuk mengalami  kesulitan  dalam  pembayaran  kewajibannya,  dan Non  Performing  Loan (NPL)  yaitu  kredit  bermasalah  yang  debiturnya  berpotensi  mengalami  kesulitan pembayaran  terhadap  segala  kewajibannya,  baik  kewajiban  pembayaran  pokok, bunga,  propisi  dan  biaya  administrasi  yang menjadi  bebannya  sesuai ketentuan  yang termaktub dalam perjanjian kreditnya.
NPL  merupakan  sebuah  masalah  yang  dapat  membahayakan  kelangsungan hidup  sebuah  bank.  Tingginya  tingkat  NPL  suatu  bank  lambat  laun  akan menghancurkan  bank  tersebut.  Banyak  perbankan  swasta  nasional  yang  dilikuidasi pada  tahun  1998/1999  juga  di  dasari  oleh  tingginya  tingkat  NPL  bank-bank  tersebut sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Sehingga pemerintah saat ikut berperan  dalam  menyehatkan  perbankan  dengan  membentuk  Badan  Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Berdasarkan rata –rata NPL BPR secara nasional yang dikutip dari website Bank Indonesia  dan  data  Otoritas  Jasa  Keuangan  (  OJK),  berdasarkan  Statistik  Perbankan Indonesia   Vol.12, No. 08  bulan Juli 2014 dari tahun 2009-2013, secara umum trend NPL  BPR    terus  membaik  dari  tahun  ke  tahun.  Rata-rata  NPL  nasional  pernah mengalami  titik  tertinggi  pada  tahun  2009,  yaitu  sebesar  6,90%.  NPL  BPR  nasional terus membaik sehingga pada tahun 2013 rata-rata NPL nasional menjadi 4,41%. Akan tetapi  berdasarkan data statistik tersebut, sepanjang  tahun 2014 ( data bulan Januari sampai dengan bulan Juli ) terjadi kenaikan NPL, dimana rata-rata NPL nasional masih diatas ambang batas yang ditolerir Bank Indonesia, yakni masih diatas 5%.
Kebijakan perkreditan BPR mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk digunakan  sebagai  panduan  dan  pedoman  dalam  pelaksanaan  semua  kegiatan  yang berkaitan  dengan  perkreditan  yang  sehat  dan  menguntungkan.  Dengan  adanya Kebijakan Perkreditan BPR diharapkan seluruh pejabat/karyawan yang terkait dengan perkreditan  dapat  menerapkan  asas-asas  perkreditan  yang  sehat  secara  lebih konsisten dan berkesinambungan.
Penerapan  Manajemen  Risiko  harus  didukung  dengan  cara  pengelolaannya. Pengelolaan  manajemen  risiko  pada  bank  dapat  dilakukan  dengan  empat  cara  yaitu mengindetifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  risiko.  Keuntungan  dan manfaat  manajemen  risiko  adalah  dapat  meningkatkan shareholder  value, menciptakan  infrastruktur  manajemen  risiko  yang  kokoh  dalam  rangka  meningkatkan daya saing bank.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696

## B.   Perumusan Masalah
Berpangkal  dari  latar  belakang  masalah  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas bahwa  perlu  diterapkan  suatu  manajemen  risiko  terhadap  operasional  Bank Perkreditan  Rakyat,  terutama  dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  kredit,  dimulai  dari awal  pemerosesan,  kelengkapan  data,  analisa  data,  keputusan  pemberian  kredit, status agunan dan pengikatannya,  keberadaan bagian Legal serta Satuan Pengawas Internal.   Hal  ini  harus  dilakukan  agar  Bank  tidak  mengalami kerugian  sebagai  akibat tingginya Non Performing Loan ( NPL) . Oleh karena itu dapat dirumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaruh  kualitas  analisis  kredit  yang  mencakup  kelengkapan  data aplikasi, dan proses survei terhadap rasio NPL?
2. Bagaimana  pengaruh  pembatasan  kewenangan    pemutus  kredit;  mencakup pengaruh  pemisahan  wewenang  fungsi  marketing,  surveyor,  dan Account  Officer, wewenang pemutus kredit dan keberadaan Komite Kredit terhadap NPL BPR?
3. Bagaimana pengaruh status agunan mencakup tentang keberadaan bagian Legal, serta Satuan Pengawas Internal  terhadap NPL BPR?
4. Bagaimana  pengaruh  kualitas  analisis  kredit,  pembatasan  kewenangan  pemutus kredit dan status agunan, secara bersama-sama terhadap NPL BPR?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1.  Menguji  pengaruh  penerapan  manajemen  resiko  kredit,    kaitannya  dengan kualitas  analisis  kredit  yang  mencakup  kelengkapan  data  aplikasi,  dan  proses survei terhadap rasio NPL
2.  Untuk  mengetahui  pengaruh  pembatasan  kewenangan    pemutus  kredit; mencakup  pengaruh  pemisahan  wewenang  fungsi  marketing,  surveyor,  dan Account  Officer,  wewenang  pemutus  kredit  dan  keberadaan  Komite  Kredit terhadap NPL BPR .
3.  Untuk  mengetahui  pengaruh  status  agunan  mencakup  tentang    keberadaan bagian Legal, serta Satuan Pengawas Internal  terhadap NPL BPR.
4.  Untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas  analisis  kredit,  pembatasan  kewenangan pemutus kredit dan status agunan, secara bersama-sama terhadap NPL BPR.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan  kontribusi  bagi  ilmu  ekonomi,  khususnya  mengenai  manajemen  risiko kredit pada lembaga keuangan mikro, berupa model pengujian pengaruh penerapan manajemen  risiko  kredit    terhadap  tingkat  kegagalan  kredit  pada  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Memberikan informasi bagi BPR mengenai penerapan manajemen risiko kredit yang tepat  pada  tataran  operasional  sehingga  dapat  menekan  tingkat  kegagalan  kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Sebagai  masukan  bagi  Perbankan  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696

## D. Landasan Teori
Menurut  Smit,1990,  manajemen  risiko  didefinisikan  sebagaai  proses  identifikasi, pengukuran  dan  control  keuangan  dari  sebuah  risiko  yang  mengancam  asset  dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau  kerugian  pada  perusahaan  tersebut. Tindakan  manajemen  resiko  diambil  oleh para  praktisi  untuk  merespon  bermacam-macam  resiko.  Responden  melakukan  dua macam  tindakan  manajemen  resiko  yaitu  mencegah  dan  memperbaiki.  Tindakan mencegah  digunakan  untuk  mengurangi,  menghindari,  atau  mentransfer  resiko  pada tahap  awal  proyek  konstruksi.  Sedangkan  tindakan  memperbaiki  adalah  untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil. Manajemen resiko  adalah  sebuah  cara  yang  sistematis  dalam  memandang  sebuah  resiko  dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk  mengidentifikasi  sumber  dari  resiko  dan  ketidakpastian,  dan  memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus
Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat  (2004:92)  resiko  kredit  merupakan  : “suatu  resiko  akibat  kegagalan  atau ketidakmampuan  nasabah  mengembalikan  jumlah  pinjaman  yang  diterima  dari  bank beserta  bunganya  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  atau dijadwalkan.”    Resiko  kredit  di  dalamnya  termasuk non  performing  loan.  Non performing  loan (NPL)  adalah  kredit  yang  bermasalah  dimana  debitur  tidak  dapat memenuhi  pembayaran tunggakan  peminjaman dan  bunga  dalam  jangka  waktu  yang telah disepakati dalam perjanjian.
Yang termasuk ke dalam non performing loan adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan  dan  kredit  macet.  Menurut  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :
Peningkatan  NPL  dalam  jumlah  yang  banyak  dapat  menimbulkan  masalah  bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi  NPL  yang  tinggi.  Agar  dapat  menentukan  tingkat  wajar  atau  sehat  maka ditentukan  ukuran  standar  yang  tepat  untuk  NPL.  Dalm  hal  ini  Bank  Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah  5% dari total portofolio kreditnya.

## E. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriftif, dimana data-data yang didapat  dari  berbagai  sumber  dari  BPR-BPR  yang  diteliti  dan  data  yang  diperoleh melalui  website  bi.go.id,  diolah  dan  diteliti  melalui  uji  hipotesis  terhadap  variable- variabel  yang  diteliti,  yang  kemudian    menghasilkan  data  dari  hasil  uji  hipotesis tersebut berupa gambaran terhadap hasil yang diperoleh, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696

## 1. Populasi Dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah BPR di wilayah Tangerang Selatan dan BPR  yang berdekatan  dengan  kota Tangerang  selatan.  Jumlah  BPR  yang  diteliti  sebanyak 40  BPR..    Menurut  Rosce  dalam  Umar  Husein,  2008,  satu  variable    rentang responden adalah 10 – 50, jadi kalau minimal 10 maka 4(empat) variabel menjadi 40 responden ( sehingga setiap BPR  satu responden).
2.  Sumber Dan cara Pengumpulan Data
Terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit, data yang dibutuhkan adalah data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  kuisioner, sedangkan  data  skunder  diperoleh  melalui  website  BI  yakni  www.bi.go.id.
Kuesioner  tersebut  berisi  pertanyaan  mengenai  bagaimana  penerapan manajemen risiko kredit di BPR terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut;
1.  Aspek Analisis Kredit, meliputi: kelengkapan data aplikasi kredit, kelengkapan dokumen survey dan wawancara, dan kualitas analisis kredit,
2. Aspek  Pembatasan  Kewenangan  Pemutus  Kredit,  meliputi:  kelengkapan komite kredit, pemisahan wewenang fungsi, dan pembatasan wewenang.
3. Aspek Status Agunan, meliputi: keberadaan bagian legal, status agunan, dan Satuan Pengawas Internal.
Kuisioner diisi oleh Direktur/Manajer/Kepala bagian kredit dari BPR yang menjadi sample  penelitian.  Kunjungan  dan  obeservasi  ke  BPR  dilakukan    untuk menyebarkan kuisioner. Diskusi mengenai maksud penelitian dan cara pengisian kuisioner  juga  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  kuisioner  diisi  dengan  benar. Sementara  itu,  untuk  data  NPL  BPR  yang  diteliti  diperoleh  melalui  website  BI dengan alamat  www.bi.go.id.

## 3. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  penerapan  manajemen  risiko  pada  operasional pemberian kredit BPR terhadap tingkat kegagalan kredit BPR. Penerapan manajemen risiko kredit diproksikan melalui Kualitas Analisa Kredit yang meliputi kelengkapan data aplikasi  kredit,  kelengkapan  dokumen  survey  dan  wawancara,  dan  kualitas  analisis kredit.
Untuk  melakukan  analisis  terhadap  model  ekonometrik  di  atas,  dibutuhkan  alat analisis  yang  dapat  menguji  seberapa  besar  pengaruh  variable  terikat  NPL  dapat dijelaskan  oleh  variable  bebas  kualitas  analisa  kredit,  pembatasan  kewenangan pemutus  kredit  dan  status  agunan.  Sugiyanto  (2006)  menyatakan  bahwa  untuk menguji  pengaruh  sejumlah  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y)  dapat digunakan  alat  uji  Analisis  Regresi  Linier  Berganda  (Multiple  Linear  Regression Analysis).  Namun,  dalam  penelitian  ini,  kategori  variabel  terikat  dan  variabel  bebas adalah  ordinal.  Dengan  demikian  alat  analisis  yang  digunakan  adalah  Ordinal Regression  atau  Polytomous  Universal  Model  (Ghozali,  2006).  Maka  model ekonometrik penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696

## F.  Hasil dan Pembahasan

## 1)  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  adalah  proses  menguji  butir-butir  pertanyaan yang  ada  dalam  sebuah  kuesioner,  apakah  isi  dari  butir-butir  pertanyaan  yang  ada dalam  sudah  valid  dan  reliabel.  Jika  butir-butir  pertanyaan  tersebut  sudah  valid  dan reliabel  berarti  butir-butir  pertanyaan  tersebut  sudah  bisa  untuk  mengukur  faktor- faktornya.
Tabel Uji Validitas Instrumen Penelitian No Pernyataan r Hitung r Tabel Ket. Butir A Variabel Kualitas Analisa Kredit (X KAK ) 1 KAK_1 0.720 0,320 Valid 2 KAK_2 0.774 0,320 Valid 3 KAK_3 0.815 0,320 Valid 4 KAK_4 0.526 0,320 Valid B Variabel Variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit Variabel (X PKPK ) 1 PKPK_1 0,517 0,320 Valid 2 PKPK_2 0,620 0,320 Valid 3 PKPK_3 0,622 0,320 Valid C Variabel Status Agunan (X SA ) 1 SA_1 0,583 0,320 Valid 2 SA_2 0,630 0,320 Valid 3 SA_3 0,537 0,320 Valid Sumber: Hasil Olah Data SPSS
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dari  semua  butir  pernyataan  dinyatakan valid, dimana semua item-item pernyataan memiliki nilai corected item total correlation lebih besar dari 0,320 (Jika r hitung > r tabel ).
Hasil Uji reliabilitas instrumen variabel seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Penelitian No Variabel Cronbach's Alpha N of Items 1 Kualitas Analisa Kredit (X KAK ) 0,858 4 2 Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit Variabel (X PKPK ) 0,754 3 3 Status Agunan (X SA ) 0,752 3 Sumber: Hasil Olah Data SPSS
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh  item-item pernyataan dalam variabel kualitas analisa kredit, variabel pembatasan kewenangan pemutus kredit dan status agunan memiliki  nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yang merupakan nilai kritis r (Sunyoto, 2010, :84) sehingga dapat dinyatakan bahwa item-item tersebut memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam mengukur variabel NPL.

## 2)  Deskripsi Data Penelitian

## a.  Analisis Deskriptif  Instrumen Variabel Penelitian
Analisis  kategori  data  penelitian  adalah  analisis  yang  berkaitan  langsung  dengan data  penelitian.  Analisis  ini  bersumber  dari  angket  yang  peneliti  sebarkan  kepada

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
responden  yang  untuk  mengukur  variabel  penelitian  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  dari  variabel-variabel  terkait.  Deskripsi  bertujuan  untuk  melukiskan  secara sistematis fakta sampel tertentu secara faktual dan cermat.
Dari  hasil  jawaban  responden  variabel-variabel  terkait  yaitu  variabel  Kualitas Analisa Kredit (X KAK ), variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit  (X PKPK ), dan Variabel  Status  Agunan    (X SA )    dapat  diketahui  rata-rata  skor  pilihan  jawaban responden.  Adapun  analisis  interpretasi  rata-rata  skor  menurut  menurut  Sofar  Silaen dan Widiyono(2013: p.128), maka digunakan rumus:
CI = ,
dimana:   CI = class interval (interval kelas) Range = skor tertinggi – skor terendah C = jumlah kelas / jumlah alternatif jawaban Dengan demikian interval kelas skor = = 0,75 kemudian  disusun tabel kriteria
interpretasi skor seperti pada Tabel berikut.
Tabel Kriteria Interpretasi Skor No. Interval Kelas Keterangan 1 1,00 - 1,75 Pilihan Jawaban 1 2 1,76 - 2,50 Pilihan Jawaban 2 3 2,51 - 3,25 Pilihan Jawaban 3 4 3,26 - 4,00 Pilihan Jawaban 4
Variabel Kualitas Angka Kredit (X KAK ) Variabel Kualitas Angka Kredit terdiri dari  4 (empat) item pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban. Hasil analisis deskriptif kategori skor pilihan jawaban responden terhadap 4 item pertanyaan pada variabel kualitas angka kredit.
Tabel Kategori Persepsi Responden Mengenai Variabel Kualitas Angka Kredit (X KAK ) No Instrumen Pilihan Jawaban Responden Rata- rata Pilihan Jawaban 1 2 3 4 1 Kelengkapan pengisian data nasabah (KAK_1) - 4 7 29 3.63 0%  10%  18%  73% 2 Kelengkapan berkas administrasi kredit (KAK_2) - 6 10 24 3.45 0%  15%  25%  60% 3 Kelengkapan hasil survey (KAK_3) - 8 7 25 3.43 0%  20%  18%  63% 4 Analisis permohonan kredit (KAK_4) - 7 12 21 3.35 0%  18%  30%  53%
Sumber: Pengolahan data (2015) Dari Tabel di atas merupakan hasil persepsi 40 responden terhadap pernyataan pada variabel kualitas analisa kredit, dapat diketahui:
1)  Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan kelengkapan data nasabah  (KAK_1)  diperoleh  skor  rata-rata  3,63  di  rentang  3,26 –  4,00.  Hal  ini menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  KAK_1    secara keseluruhan  lebih  memilih  jawaban  point  4,  yaitu  mengisi  data  pribadi,  data pelunasan kredit, data jaminan, jumlah permohonan kredit dan jangka waktu kredit sebanyak 73%.
2)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  kelengkapan berkas administrasi kredit (KAK_2) diperoleh skor rata-rata 3,45 di rentang 3,26 – 4,00.  Hal  ini  menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  KAK_2 secara  keseluruhan  lebih  memilih  jawaban  point  4,  yaitu  berkas  administrasi dilengkapi fotocopy KTP, kartu keluarga, buku nikah, pas fopy PBB/SPPT, rekening listrik,  rekening  telepon,  slip  gaji/surat  keterangan  penghasilan  dan  rekening tabungan yang dimiliki sebanyak 60%.
3)  Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan kelengkapan hasil survei  (KAK_3)  diperoleh  skor  rata-rata  3,43  di  rentang  3,26 –  4,00.  Hal  ini menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  KAK_3    secara keseluruhan  lebih  memilih  jawaban  point  4  yaitu  memilih  hasil  survey  terdiri  dari form  hasil  survey,  form  hasil  wawancara,  foto  tempat  tinggal  nasabah  berikut nasabahnya dan foto jaminan kredit sebanyak 63%.
4)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  analisis  angka kredit  (KAK_4)  diperoleh  skor  rata-rata  3,35  di  rentang  3,26 –  4,00.  Hal  ini menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  KAK_4    secara keseluruhan  lebih  memilih  jawaban  point  4  yaitu  bahwa  analisis  sesuai  dengan seluruh isian form data nasabah dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebanyak 53%.
Variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit (X PKPK )
Variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban. hasil analisis deskriptif kategori skor pilihan jawaban responden terhadap 4 item pertanyaan pada variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit.
Tabel Kategori Persepsi Responden Mengenai Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit (X PKPK ) No Instrumen Pilihan Jawaban Responden Rata- rata Pilihan Jawaban 1 2 3 4 1 Pemisahan wewenang petugas untuk menjalankan fungsi marketing, survey dan analisis (PKPK_1) - 3 18 19 3.40 0% 8% 45% 48% 2 Komite  Kredit /Dewan Pemutus Kredit (PKPK_2) - 6 18 16 3.25 0% 15% 45% 40% 3 Batas wewenang pemutus kredit (PKPK_3) - 7 15 18 3.28 0% 18% 38% 45%
Sumber: Pengolahan data (2015)

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Dari Tabel di atas merupakan hasil persepsi 40 responden terhadap pernyataan pada variabel pembatasan kewenangan pemutus kredit, dapat diketahui:
1)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  pemisahan wewenang  petugas  untuk  menjalankan  fungsi  marketing,  survey  dan  analisis (PKPK_1) diperoleh skor rata-rata 3,40 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon  responden  terhadap  pernyataan  item  PKPK_1    secara  keseluruhan  lebih memilih  jawaban  point  4,  yaitu  memilih    tiga  orang  karyawan  dengan  pembagian tugas masing-masing fungsi marketing, survey dan analisis sebanyak 48%.
2)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  mengenai  komite kredit  /dewan  pemutus  kredit  (PKPK_2)  diperoleh  skor  rata-rata  3,25  di  rentang 3,01 –  3,25.  Hal  ini  menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item PKPK_2  secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 3, yaitu jawaban Dewan Pemutus  Kredit  terdiri  dari  Komisaris,  Direksi,  Kabag  Kredit,  Kabag  Operasional dan Analisis Kredit sebanyak 45%.
3)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  mengenai  batas wewenang pemutus kredit (PKPK_3) diperoleh skor rata-rata 3,28 di rentang 3,26 – 4,00.  Hal  ini  menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  PKPK_3 secara keseluruhan  lebih memilih jawaban  point  4  yaitu memilih  batas  wewenang pemutus  kredit  terdiri  dari  Komisaris,  Direktur  Utama,  Direktur  Operasional  dan Kabag Kredit sebanyak 63%.
Dari  hasil  persepsi  Responden  tersebut,  pilihan  pada  PKPK_3  menjadi  pilihan terbanyak,  hal  ini  menunjukan  bahwa  pemutus  kredit  di  BPR  yang  paling  ideal adalah seperti pada PKPK_3
Variabel Status Agunan (X SA )
Variabel  Status  Agunan terdiri  dari  3  (tiga)  item  pernyataan  dengan  4  (empat) alternatif  jawaban.  hasil  analisis  deskriptif  kategori  skor  pilihan  jawaban  responden terhadap 4 item pertanyaan pada variabel status agunan.
Tabel Kategori Persepsi Responden
Mengenai Variabel Status Agunan (X SA ) No Instrumen Pilihan Jawaban Responden Rata- rata Pilihan Jawaban 1 2 3 4 1 Status Agunan Kredit (SA_1) 1 9 7 23 3.30 3% 23% 18% 58% 2 Keberadaan bagian legal (SA_2) - 12 12 16 3.10 0% 30% 30% 40% 3 Keberadaan satuan pengawas intern (SA_3) - 7 13 20 3.33 0% 18% 33% 50% Sumber: Pengolahan data (2015)
Dari Tabel di atas merupakan hasil persepsi 40 responden terhadap pernyataan pada variabel status agunan, dapat diketahui:
1)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  status  agunan kredit  (SA_1)  diperoleh  skor  rata-rata  3,30  di  rentang  3,26 –  4,00.  Hal  ini menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  SA_1    secara

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
keseluruhan  lebih  memilih  jawaban    point  4,  yaitu  memilih    jawaban  transaksi agunan  maksimal  70%,  pengikatan  agunan  benda  bergerak  dengan  fiducia  dan agunan  benda  tidak  bergerak  dengan  SKMHT  dan  hak  tanggungan  (APHT) sebanyak 58%.
2)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  mengenai keberadaan  bagian  legal  (SA_2)  diperoleh  skor  rata-rata  3,10  di  rentang  3,01 – 3,25.  Hal  ini  menunjukkan  respon  responden  terhadap  pernyataan  item  SA_2 secara  keseluruhan  lebih  memilih  jawaban  point  3,  yaitu  memilih  bahwa perusahaan mempunnya  bagian  legal  yang melakukan  pemeriksaan kelengkapan dokumen  aplikasi  kredit,  menerbitkan  surat  pengikatan  kredit,  menerbitkan  surat pengakuan  hutang,  menerbitkan  surat  pengikatan  agunan,  mengetahui  surat perjanjian kredit dan mendokumentasikan pembukuan kredit sebanyak 30%.
3)  Rata-rata  skor  pilihan  jawaban  responden  berkaitan  pernyataan  mengenai keberadaan  satuan  pengawas  intern/SPI  (SA_3)  diperoleh  skor  rata-rata  3,33  di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item  SA_3    secara  keseluruhan  lebih  memilih  jawaban  point  4  yaitu  memilih jawaban  perusahaan  mempunyai  SPI,  dengan  aktivitas  pengawas  secara  rutin setiap hari sebanyak 50%.

## 3)  Pengujian Persyaratan Analisis
Sebelum  dilakukan  pengujian  regresi  linier  berganda    maka  diperlukan  uji persyaratan  analisis.  Pengujian  yang  dilakukan  yaitu  pengujian  asumsi  klasik.  Model regresi  linear  berganda  dapat  disebut  sebagai  model  yang  baik  jika  model  tersebut terbebas  dari  asumsi-asumsi  klasik  statistik.  Ada  tiga  uji  asumsi  klasik  yang  harus dipenuhi sebelum analisis regresi linear berganda dapat dilakukan, yaitu: uji normalitas data,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji  multikolinearitas.  Dalam  melakukan  pengujian asumsi klasik, penulis menggunakan bantuan software SPSS.

## 1.  Uji Normalitas
Uji normalitas dipergunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P-Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov . Hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut : Hasil uji Kolmogorov smirnov seperti ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Abs_Residu N 40 Normal Parameters a,b Mean 3.9983 Std. Deviation 4.29653 Most Extreme Differences Absolute .198 Positive .174 Negative -.198 Kolmogorov-Smirnov Z 1.250 Asymp. Sig. (2-tailed) .088 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Pengolahan data (2015)

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Dari hasil pengujian diperoleh angka sig. lebih besar dari 0.05 (>5%), dengan demikian sebaran data residual berdistribusi normal. Sehingga bisa dikatakan dalam hal ini data- data tersebut baik untuk dianalisis lebih lanjut.

## 2. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen atau  untuk  memastikan  variabel  bebas  yang  satu  tidak  mempunyai  hubungan  yang kuat  atau  berkorelasi  tinggi  dengan  variabel  bebas  yang  lainnya  dalam  suatu  model multiple regression .
Jika  terjadi  korelasi  yang  tinggi  maka  terdapat  masalah  multikolinieritas.  Dalam model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variable independen.  Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  dengan  melihat  nilai VIF  ( Variance  Inflation  Factor ).  Model  regresi  yang  bebas  multiko  adalah  mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan dan mempunyai angka Tolerance Value mendekati 1. Bila dari hasil pengujian VIF diketahui ada variabel bebas yang memiliki nilai Tolerance Value kurang  dari  0,10  dan  atau  nilai  VIF-nya  lebih  tinggi  dari  10,  maka  hal  itu menunjukkan adanya indikasi masalah multikolinineritas pada model tersebut.
Hasil  Uji  Multikolinieritas  variabel  variabel  kualitas  analisa  kredit,  variabel pembatasan  kewenangan  pemutus  kredit,  dan  variabel  status  agunan terhadap  NPL ditunjukkan dalam tabel berikut:

## Tabel Uji Multikolinieritas Variabel X terhadap Variabel Y
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tole ranc e VIF 1 (Constant) 35.135 6.950 5.056  .000 Kualitas Analisa Kredit (X KAK ) .111 .486 .038 .229 .820 .647  1.545 Pembatasan Kewenangan (X PKPK ) -1.999 .701 -.466 -2.851  .007 .669  1.495 Status Agunan (X SA ) -1.083 .517 -.298 -2.095  .043 .882  1.134
Sumber: Pengolahan data (2015)
Dari  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  nilai  VIF    Kualitas Analisa  Kredit  (X KAK ) adalah  1,545,  nilai  VIF  Pembatasan  Kewenangan  Pemutus  Kredit    (X PKPK )  adalah 1,495,  dan  nilai  VIF  Status  Agunan    (X SA )  adalah  1,134.  Karena  semua  nilai  VIF variabel  X    lebih  kecil  dari  10,  sehingga  disimpulkan  bahwa    tidak  terjadi    masalah multikolinearitas. Sedangkan pada nilai tolerance variabel Kualitas Analisa Kredit (X KAK ) adalah 0,645, nilai tolerance Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit  (X PKPK ) adalah 0,669, dan nilai tolerance Status Agunan  (X SA ) adalah 0,882. Karena semua tolerance variabel  independen semuanya  lebih  kecil  dari  1,0  sehingga    tidak  ada  masalah multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  yang diajukan  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  suatu  pengamatan  ke pengamatan  lainnya,  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Jika  varian  dari  residual suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lainnya  tetap  maka  diduga  terdapat  masalah Heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pada grafik Scatterplot dimana keputusan pada grafik apabila tidak ada pola yang jelas,  seperti titik-titik menyebar  di atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Namun jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka  terjadi heteroskedastisitas.
Grafik Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot Sumber: Hasil pengolahan data (2015)
Dari  output  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  titik-titik  tidak  membentuk  pola  yang  jelas, dan  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

## 4)  Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk mengetahui prediksi perubahan nilai variabel dependen (Y) yang diakibatkan pengaruh  beberapa  variabel  independen  (X 1 ,  X 2 ,  dan  X 3 )  digunakan  analisis  regresi linear berganda.
Tabel Perhitungan Koefisien Regresi Berganda  Pengaruh Variabel
Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y) Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standardi zed Coefficien ts t Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) 35.13 5 6.95 0 5.056 .000 Kualitas Analisa Kredit (X KAK ) .111 .486 .038 .229 .820 Pembatasan Kewenangan (X PKPK ) -1.999 .701 -.466  -2.851 .007 Status Agunan (X SA ) -1.083 .517 -.298  -2.095 .043 a. Dependent Variable: NPL Sumber: Data Primer Diolah (2015)
Berdasarkan Tabel 4.12. diatas, diperoleh nilai α = 35,135, β 1 =  0,111, β 2 =  -1,999, dan β 3 = -1,083. Dengan demikian maka diperoleh persamaan regresi linier berganda Y NPL = 35,135 + 0,111X KAK -  1,999X PKPK -  1,083X SA . Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1)  Angka  konstanta  35,135  menyatakan  apabila  nilai  variabel    X KAK ,  X KPKP dan  X SA konstan (0) maka variabel NPL BPR sudah mempunyai nilai sebesar 35,135.
2)  Koefisien regresi   0,111 pada variabel Kualitas Analisa Kredit (X KAK ) adalah bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya,  maka  apabila  variabel  Kualitas  Analisa  Kredit  (X KAK )  mengalami peningkatan,  maka  NPL  BPR  cenderung  mengalami  peningkatan  sebesar  0,111 kali  atas  setiap  penambahan  yang  terjadi  pada  variabel  Kualitas  Analisa  Kredit (X KAK ).
3)  Koefisien  regresi      -1,999  pada  variabel  ,  Pembatasan  Kewenangan  Pemutus Kredit  (X PKPK )  adalah  bernilai  negatif  menyatakan  bahwa  dengan  mengasumsikan ketiadaan  variabel  independen  lainnya,  maka  apabila  variabel  Pembatasan Kewenangan  Pemutus  Kredit  (X PKPK )  ditingkatkan,  maka  NPL  BPR  cenderung mengalami  penurunan  sebesar  1,999  kali  atas  setiap  peningkatan  yang  terjadi pada variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit (X PKPK ).
4)  Koefisien regresi   -1,083 pada variabel Status Agunan (X SA ) adalah bernilai negatif menyatakan  bahwa  dengan  mengasumsikan  ketiadaan  variabel  independen lainnya,  maka apabila variabel Status Agunan (X SA )  ditingkatkan, maka NPL BPR cenderung mengalami penurunan sebesar 1,083 kali atas setiap peningkatan yang terjadi pada variabel Status Agunan (X SA ).

## 5)  Uji Hipotesis

## 1.  Uji Parsial ( Uji t)
Pengujian statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam pengujian ini jika t hitung > t tabel atau signifikansi t hitung (p- value) < α, maka ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.
Adapun hasil uji statistik pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen seperti ditunjukkan dalam Tabel erikut ini:
Tabel Hasil Uji Statistik t Pengaruh Variabel Bebas  (X) terhadap  Variabel Tetap (Y)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 35.135 6.950 5.056  .000 Kualitas Analisa Kredit (X1) .111 .486 .038 .229  .820 Pembatasan Kewenangan (X2) -1.999 .701 -.466 - 2.851 .007 Status Agunan (X3) -1.083 .517 -.298 - 2.095 .043

## a. Dependent Variable: NPL
Sumber: Data Primer Diolah (2015)
Berdasarkan Tabel diatas, hipotesis yang akan diuji pada penelitian  ini adalah : 1)  Uji Hipotesis Pengaruh Kualitas Analisis Kredit terhadap NPL
Hipotesis (H 1 ) yang akan diuji pada bagian ini adalah :
H 0 : ρ = 0 artinya variabel kualitas analisis kredit tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Daerah Penolakan Ho
Daerah Penolakan Ho ½  = 0,025 ½  = 0,025 -2,021 2,021 0 0,229
Daerah Penerimaan Ho
Daerah Penolakan Ho Daerah Penolakan Ho ½  = 0,025 ½  = 0,025
-2,021
2,021 0 -2,851
Daerah Penerimaan Ho
H 1 : ρ  ≠  0  artinya  variabel  kualitas  analisis  kredit  berpengaruh  secara parsial terhadap NPL BPR.
Dari tabel  5.13, diperoleh nilai t hitung sebesar  0,229. Sedangkan nilai t tabel untuk  n=40  dan  dk  =  n-2  =  40- 2 =  38  pada  taraf  signifikansi  α  =  0,05 diperoleh  t tabel =  2,021.  Karena  nilai  t hitung <  t tabel dan  nilai  taraf  signifikansi (α) sebesar 0,820 > 0,05, maka H 0 diterima dan H 1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas analisis kredit tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

## Kurva Normal Pengaruh  Kualitas Analisis Kredit  terhadap NPL BPR
Gambar Kurva Pengaruh Kualitas Analisa Kredit
2)  Uji  Hipotesis  Pengaruh  Pembatasan  Kewenangan  Pemutus  Kredit terhadap NPL
Dari tabel  5.13, diperoleh nilai t hitung sebesar  -2,851 < t tabel (- 2,021)  serta  nilai  taraf  signifikansi    sebesar  0, 007  <  α  (0,05).  Dengan demikian  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  atau  dapat  disimpulkan  bahwa kewenangan  pemutus  kredit  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  NPL BPR.
Kurva Normal Pengaruh  Kewenangan Pemutus Kredit terhadap NPL BPR
Gambar Kurva Pengaruh Kewenangan Pemutus Kredit

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Daerah Penolakan Ho
Daerah Penolakan Ho ½  = 0,025 ½  = 0,025 -2,021 2,021 0 -2,095
Daerah Penerimaan Ho

## 3)  Uji Hipotesis Pengaruh Fluktuasi Status Agunan terhadap NPL
Hipotesis (H 3 ) yang akan diuji pada bagian ini adalah :
H 0 : ρ  =  0  artinya  variabel  fluktuasi  status  agunan  tidak  berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.
H 1 : ρ  ≠  0  ρ  =  0  artinya  variabel  fluktuasi  status  agunan  berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.
Dari tabel  5.13, diperoleh nilai t hitung sebesar  -2,095 < t tabel (- 2,021)  serta  nilai  taraf  signifikansi    sebesar  0, 043  <  α  (0,05).  Dengan demikian H 0 ditolak dan H 1 diterima, atau dapat disimpulkan bahwa variabel fluktuasi status agunan berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.
Kurva Normal Pengaruh  Fluktuasi Status Agunan terhadap NPL BPR

## Gambar Pengaruh Fluktuasi Status Agunan

## 2.  Uji F (Uji Simultan)
Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji Statistik F ini merupakan pengujian yang diperlukan dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
Ho diterima apabila F hitung < F tabel atau Signifikansi F hitung > α Ho ditolak apabila F hitung > F tabel atau Signifikansi F hitung < α Hasil uji ini pada output SPSS pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel bebas (Y) dapat dilihat pada tabel ANOVA berikut ini:
Tabel Uji Simultan Pengaruh Kualitas Analisis Kredit, Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit, dan Fluktuasi Status Agunan terhadap NPL BPR ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 753.580 3 251.193 6.652 .001 b Residual 1359.395 36 37.761 Total 2112.975 39 a. Dependent Variable: NPL

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Dari Tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 6,652 sedangkan untuk nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) pembilang = k  (banyak  variabel  bebas)  =  3  dan    dk  penyebut  =  n-k-1  =  40 –  3  –  1  =  37 diperoleh  F tabel =  2,840.  Jika  nila  F hitung dibandingkan  dengan  F tabel maka  akan terlihat  bahwa  F hitung (6,652)  >  dari  F tabel (2,840)  dengan    tingkat  signifikansi atau probabilitas   (α ) 0,001 < 0,05 adalah signifikan. artinya Ho ditolak dan H 1 diterima.  Hal  ini  berarti  kualitas  analisis  kredit,  pembatasan  kewenangan pemutus  kredit,  dan  fluktuasi  status  agunan    berpengaruh  secara  simultan terhadap NPL BPR
3.  Analisis Korelasi
Untuk  mengetahui  seberapa  kuat  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  dan  arah  korelasi  yang  terjadi  maka  dilakukan  analisis korelasi.  Dalam  analisis  korelasi  ini  yang  dilakukan  adalah  menghitung besarnya koefisien korelasi dan menganalisisnya. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai koefisien korelasi (R) seperti ditunjukkan pada Tabel berikut.

## Tabel Korelasi Nilai R dan R Square
Variabel Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y)
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .597 a .357 .303 6.145 a. Predictors: (Constant), Status Agunan (X3), Pembatasan Kewenangan (X2), Kualitas Analisa Kredit (X1)
b. Dependent Variable: NPL Sumber: Data Primer Diolah (2015) Koefisen korelasi (R) disebut juga sebagai koefisien korelasi berganda. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,597. Untuk mengetahui apakah kuat atau tidak korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan tabel koefisien korelasi seperti pada Tabel berikut.
Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Range Nilai Keterangan 0,00 - 0,25 Korelasi sangat lemah dianggap tidak ada 0,25 - 0,50 Korelasi cukup kuat 0,50 - 0,75 Korelasi kuat 0,75 -1,00 Korelasi sangat kuat Sumber : Sarwono (2007)
Dari    Tabel  diatas  terlihat  jelas  bahwa  nilai  R  sebesar  0,597  terletak pada kisaran 0,50 – 0,75 maka korelasi antara   variabel kualitas analisa kredit, pembatasan  kewenangan  pemutus  kredit  dan  status  agunan  terhadap  NPL BPR adalah kuat.
4.  Analisis Determinasi
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  yang  diberikan  oleh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  maka  dilakukan  analisis  determinasi. Berdasarkan  Tabel  4.15  diperoleh  angka  R Square atau  koefisien  determinan sebesar 0,357 yang berarti varian yang terjadi pada variabel NPL BPR adalah sebesar  Koefisien  Determinasi  (KD)  =  R 2 =  (0,597) 2 =  0,357  =  35,7%  dimana
b. Predictors: (Constant), Status Agunan (X SA ), Pembatasan Kewenangan (X PKPK ), Kualitas Analisa Kredit (X KAK )

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
varian  NPL  BPR  tersebut  ditentukan  oleh  kualitas  analisis  kredit,  pembatasan kewenangan  pemutus  kredit,  dan  fluktuasi  status  agunan.  Sedangkan  sisanya sebesar  100%  -  35,7%=  64,3%  itu  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti.

## G.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Kualitas Analisa Kredit tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Hasil pengolahan  data  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  0,229  <  t tabel (2,021)  serta  nilai  taraf signifikansi  sebesar 0,820> α (0,05). Artinya, jika ada peningkatan dalam kualitas analisa kredit maka tidak akan memberikan pengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.  Demikian  sebaliknya,  apabila  ada  penurunan  kualitas  analisa  kredit  maka tidak  akan  memberikan  pengaruh  secara  parsial  terhadap  penurunan  NPL  BPR. Dengan  demikian  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak,  atau  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas analisa kredit secara tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Hal  ini  berarti  penyebab  tinggi  rendahnya  suatu  NPL  bukan  hanya  faktor  analisa kredit penyebanya, tetapi ada faktor-faktor lainnya seperti karakter nasabah, faktor kondisi ekonomi, faktor politik pemerintahan dan lain sebagainya.
2.  Kewenangan  pemutus  kredit  bepengaruh  secara  parsial  terhadap  NPL  BPR. Artinya,  apabila  ada  peningkatan  dalam  pembatasan  kewenangan  pemutus  kredit maka  NPL  BPR  akan  semakin  menurun.  Demikian  sebaliknya,  apabila  tidak  ada dorongan  peningkatan  pembatasan kewenangan  pemutus kredit   maka NPL  BPR semakin  ada  peningkatan.  Dalam  memutuskan  pesetujuan  kredit  tidak  boleh dilakukan oleh masing masing personal, tetapi harus melalui  suatu komite (Komite Kredit).  Dengan  adanya  komite  kredit,  setiap  keputusan  persetujuan  atas permohonan  kredit  merupakan  keputusan  bersama  dan  obyektif,  dimana  masing- masing  anggota  komite  kredit  akan  melakukan  analisa  kelayakan  atas  suatu permohonan  kredit  yang  diajukan  oleh  nasabah  dan  calon  nasabah.  Sehingga pemberian kedit benar-benar  selektif.   Hasil pengolahan data diperoleh  nilai t hitung sebesar  -2,851< t tabel (- 2,021) serta nilai taraf signifikansi  sebesar 0,007 < α (0,05). Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  atau  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  pembatasan  kewenangan  pemutus  kredit  berpengaruh  secara  parsial terhadap  NPL  BPR.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kredit  yang  diberikan serta  menurunkan  NPL,  maka  perlu  adanya  peningkatan  dalam  pembatasan kewenangan  pemutus  kredit.  Setiap  memberikan  suatu  keputusan  pemberian kredit  harus  melalui  komite  kredit,  dimana  komite  ini  terdiri  dari  analis,  Kepala Bagian  Kredit,  Direktur,  Direktur  Utama  dan  Komisaris.  Dengan  demikian keputusan  pemberian  kredit  akan  lebih  objektif    dan  dapat  dipertanggung jawabkan.
3. Status  agunan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap    NPL  BPR.  Artinya,  apabila ada peningkatan dalam pembatasan fluktuasi status agunan  maka NPL BPR akan semakin  menurun.  Demikian  sebaliknya,  apabila  tidak  ada  dorongan  peningkatan fluktuasi  status  agunan    maka  NPL  BPR  semakin  ada  peningkatan.  Hasil pengolahan  data  diperoleh  nilai  t hitung sebesar    2,095>  t tabel (2,021)  serta  nilai  taraf signifikansi  sebesar 0,043 < α (0,05). Dengan demikian H 0 ditolak dan H 1 diterima, atau  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  fluktuasi  status  agunan  berpengaruh secara  parsial  terhadap  NPL  BPR.  Untuk    menjaga  agar  NPL  tidak  tinggi  salah satunya  adalah  dengan  meningkatkan  status  agunan.  Setiap  agunan  yang diberikan  harus  dilakukan  pengikatan  secara  sempurna,  dimana  untuk  jenis

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
sertifikat (tanah dan Bangunan) harus dipasang Hak Tanggungan sedangkan untuk kendaraan bermotor harus difiduciakan.
4. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara  bersama-sama    antara  kualitas  analisis kredit (X KAK ), pembatasan kewenangan pemutus kredit (X PKPK ), dan fluktuasi status agunan  (X SA ) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPL BPR  (Y NPL ).  Hal  ini  diketahui  dari  hasil  pengolahan  data,  dimana  diperoleh  nilai F hitung sebesar  6,652  sedangkan  untuk  nilai  F tabel dengan  taraf  signifikansi  5% diperoleh F tabel =  2,840.  Karena F hitung (6,652)  > dari F tabel (2,840)  dengan  tingkat signifi kansi  atau probabilitas   (α ) 0,001< 0,05 adalah signifikan. artinya Ho ditolak dan  Ha  diterima.  Hal  ini  berarti  model  regresi  persamaan  linier  berganda  Y NPL = 35,135  +  0,111X KAK -    1,999X PKPK -    1,083X SA ,  dapat  dipergunakan  untuk memprediksi  variabel  Y.  Adapun  besarnya  varian  yang  terjadi  pada  variabel  NPL BPR (Y BPR ) adalah sebesar Koefisien Determinasi (KD) =  R 2 =  (0,597) 2 =  0,357 = 35,7%  dimana  varian  NPL  BPR  tersebut  ditentukan  oleh  variabel  kualitas  analisis kredit (X KAK ), pembatasan kewenangan pemutus kredit (X PKPK ), dan fluktuasi status agunan    (X SA ).  Sedangkan  sisanya  atau  sebesar  100%-35,7%=  64,3%    itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## H. Daftar Pustaka
Ali,  Masyhud.  (2006).  Manajemen  Risiko:  Strategi  Perbankan  dan  Dunia  Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Almilia,  Luciana  dan  Winny  Herdaningtyas.2005.”Analisis  Rasio  CAMEL  terhadap Prediksi  Kondisi  Bermasalah  pada  Lembaga  Perbankan  periode  2000- 2002”. Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol.7, No.2, pp.131-147.
Arthesa,  Ade.  Edia  Handiman.  2009.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank. Cetakan ke dua. Jakarta: PT. Indeks.
Bank- Bank di Indonesia,” Media Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.3, No.1, April, 2003, pp.59-74
Budi  Santoso,  Totok  dan  Sigit  Triandaru.  2006.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain . Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
Dendawijaya, lukman. 2009. Manajemen Perbankan . Ghalia Indonesia, Jakarta.Dahlan Siamat, 2005, “Manajemen Lembaga Keuangan” Kebijakan Moneter dan Perbankan, Kasmir.  2002. Manajemen  Perbankan .  Edisi  1,  Cetakan  ke-3.  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Komang Darmawan, (2004), “Analisis Rasio-Rasio Bank,” Info Bank, Juli, 18-21 Hasibuan, Drs. H. Malayu. 2001. Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Kuncoro, Mudrajat. 2001. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE. Munawir, S. 2001. Analisa laporan keuangan . Yogyakarta: Liberty Muchdarsyah, Sinungan.2000. Manajemen Dana Bank. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara Riyadi Slamet. 2006. Banking Assets and Liability Management . Edisi Ketiga. PenerbitFakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
.Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Lampiran SE Ekstern No.12/15/DKBU/2010 Perihal Perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  8/20/PBI/2006. Tentang  Transparansi  Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat`