## History:
Received  : 25 Juni 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 840 - 852 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3556
P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915

## KAJIAN NEED DAN DEMAND DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PARA DISABILITAS DI BANJARBARU (TINJAUAN DENGAN PENDEKATAN KONSEP 7P BAURAN PEMASARAN)
Nita Pujianti 1) , Ayu Riana Sari 2) , Rhizsa Niematoon Naem 3) , Fitriati Rahman 4)
Department of Health Policy Administration, Medical Faculty of Lambung Mangkurat University, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author: ayurianasari@ulm.ac.id 2)

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  pentingnya  fasilitas  kesehatan  yang  dapat  mendukung  pelayanan  kesehatan yang  berkualitas  bagi  penyandang  disabilitas.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan desain  cross-sectional  dan  melibatkan  50  responden  yang  dipilih  secara  purposive.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara health need dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer, namun ada hubungan antara health demand dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di  fasilitas kesehatan tingkat primer. Selain itu, ada hubungan antara  health need dan  health  demand  dengan  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  tingkat  sekunder. Hasil ini menunjukkan bahwa perlunya  perhatian lebih tinggi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan di  fasilitas  kesehatan  tingkat  primer  dan  sekunder  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota  Banjarbaru terutama  pada  aspek people,  process  dan  physical  evidence untuk  memudahkan  akses  dan  kenyamanan selama menggunakan pelayanan kesehatan.

## Kata Kunci: Need, Demand, Pelayanan Kesehatan, Disabilitas

## Abstract
This  study  discusses  the  importance  of  health  facilities  that  can  support  quality  health  services  for  people  with disabilities. The study used a quantitative approach with a cross-sectional design and involved 50 respondents who were selected  purposively.  The  results  showed  that  there  was  no  relationship  between  health  need and  the  use  of health services in primary health facilities, but there was a relationship between health demand and the use of health services in primary health facilities. In addition, there is a relationship between health need and health demand with the utilization of health services in secondary health facilities. Based on the results of this study, it is recommended that higher attention is needed to the needs of health services in primary and secondary health facilities for people with disabilities in Banjarbaru City to facilitate access and comfort while getting health services.

## Keywords: Need, Demand, Health Services, Disability

## INTRODUCTION
Setiap  individu    manusia  akan  berusaha  untuk  mencapai  status  kesehatan  sebab kondisi  sehat  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.  Untuk  memenuhi  kebutuhan
tersebut dapat dengan  cara menginvestasikan dan/atau mengonsumsi sejumlah barang maupun jasa kesehatan (Hafiz & Ikhsan, 2018). Oleh karena itu, untuk memenuhi status kesehatan  yang  baik  tersebut,  maka  diperlukan  sarana  kesehatan  yang  sesuai  standar dan kebutuhan. Status kesehatan yang baik dapat tercapai apabila tersedia sarana dan prasarana  kesehatan  yang  baik  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat (Srianti et al., 2020).
Pelayanan  kesehatan  yang  baik  mencerminkan  mutu/kualitas  dari  layanan  yang diberikan. Dimana mutu merupakan kesesuaian terhadap sebah kebutuhan (Firdaus et al.,  2021).  Mutu  merupakan  standar  yang  perlu  dipenuhi.  Sehingga  jika  mutu  rendah berati  ada  standar  yang  tidak  sesuai  dan  sebaliknya.  Sehingga  dapat  dkatakan  juga mutu tidak sama dengan kemewahan (Layli, 2022). Mutu yang baik jika terpenuhinya standar yang telah ditetapkan. Mutu harus dapat dicapai, diukur, erta dapat memberi keuntungan dan untuk mencapai mutu yang baik maka diperlukan upaya yang besar.
Mutu pelayanan kesehatan merupakan setiap jenis pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan  setiap  penggunanya  baik  pengguna  internal  maupun pengguna  eksternal (Cut  Sriyanti  et  al.,  2016).  Pengguna  layanan  kesehatan  mendapatkan  kepuasan terhadap pelayanan kesehatannya jika sesuai bahkan lebih dari harapannya. Untuk hal ini  diperlukan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  sesuai  standar  untuk menunjang  terlaksananya  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat (Haning  et  al., 2018a).  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  menjelaskan  bahwa  fasilitas  pelayanan  kesehatan  merupakan  suatu  alat dan/atau  tempat  sebagai  sarana  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  upaya pelayanan  kesehatan  baik  pada  aspek  romotif,  preventif,  kuratif,  maupun  rehabilitatif yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau  masyarakat (Indonesia, 1986).
Para disabilitas juga memiliki hak yang sama/setara dengan individu dengan kondisi normal  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  standar  dan  bermutu baik (Mustika & Pradikta, 2021). Terlebih dengan keterbatasan yang dimiliki, akan lebih banyak  upaya-upaya  kesehatan  yang  diperlukannya  untuk  menunjang  kemampuan dirinya  untuk  hidup  secara  mandiri  dan  bisa  berkarya (Sitanaya  et  al.,  2019a). Berdasarkan peraturan perundang- undangan Indonesia, penggunaan kata “disabilitas” memiliki  spektrum  yang  lebih  luas,  bukan  hanya  kata  ataupun  istilah  lain  yang  lebih “ramah”  untuk  didengar  dan  diucapkan  dari  i stilah  penyandang  cacat  atau kecacatan (Kemenkes, 2014; Sitanaya et al., 2019b). Penggunaan istilah disabilitas memiliki tujuan untuk  mengajak  seluruh  stakeholder  baik  yang  memilki  wewenang  dan  kebijakan untuk  lebih  perhatian  terhadap  isu  disabilitas  dengan  cara  menilai  dan  menganalisis penyebab antara faktor internal (gangguan fungsional) dan eksternal (hambatan sosial) orang  dengan  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  pada  awalnya  dikenal  dengan sebutan  penyandang  cacat.  Penyandang  disabilitas  secara  jelas  menunjukkan  subyek yang  dimaksud  yaitu  seseorang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual  atau
indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang  menyulitkan  untuk  berpartisipasi (Sutarwati, 2019). Ada beberapa jenis disabilitas berdasarkan Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat  1  UU  No.  8  Tahun  2016  lebih  memperjelas  pengertian  dan  keragaman penyandang  disabilitas,  yaitu  disabilitas  fisik,  mental,  intelektual  dan  sensorik (Widinarsih, 2019).
Menurut  data  Kemensos  2018,  di  Kalimantan  Selatan  terdapat  3,17%  penyandang disabilitas  dan  ini yang terbesar  di  pulau Kalimantan (Mulyanah,  2021).  Sedangkan  di wilayah  Kotamadya  Banjarbaru,  dalam  data  yang  dihimpun  oleh  Dinas  Sosial  Kota Banjarbaru ada 622 orang penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik, mental, intelektual,  sensorik,  ganda (Baturangka  et  al.,  2019).  Selain  kebutuhan  sosial  (pangan dan upaya pemberdayaan untuk bisa mandiri dan berkarya) yang telah rutin dilakukan dan  menjadi  tupoksi  instansi  tersebut.  Tentunya  upaya-upaya  pelayanan  kesehatan khususnya  bagi  para  penyandang  disablitias  secara  rutin  wajib  menjadi  perhatian bersama,  karena  kesehatan  juga  merupakan  bagian  dari  hak  dasar  setiap  manusia termasuk para penyandang disabilitas ini (Salsabila et al., 2018).
Lebih  lanjut  dari  survei  pendahuluan  dengan  pihak  Dinas  Sosial  Banjarbaru  juga memberikan  gambaran  bahwa  selama  ini  banyak  para  disabilitas  yang  enggan memeriksakan  kesehatannya  di  fasilitas  medis  baik  pada  di  tingkat  pertama/primer maupun  lanjutan/sekunder,  mereka  merasa  repot  apalagi  dengan  keterbatasan  yang dimiliki sehingga cenderung membiarkan dan mengupayakan pengobatan mandiri saja (Nurhidayati, 2016).
Untuk  itulah  berdasarkan  latar  belakang  diatas  tentunya  perlu  mengkaji  aspek  apa saja  yang  menjadi  need/kebutuhan  dan  demand/permintaan  mereka  terhadap  upaya- upaya  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  sehingga  need  and  demand  nya  terhadap pelayanan  kesehatan  baik  di  tingkat  primer  maupun  rujukan  dapat  menjadi  acuan terbentuknya  arah  kebijakan  yang  tepat  guna  mendukung  peningkatan  mutu/kualitas kesehatan masyarakat kelompok minoritas ini.

## METHODS
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif  dengan  desain cross-sectional  (Abduh  et  al.,  2023).  Populasi  penelitian  adalah  seluruh  penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru yang terdaftar pada dokumen Dinas Sosial pada tahun 2021 dengan sampel sebanyak 50 responden dipilih secara purposive sesuai data yang tersedia di Dinas Sosial Kota Banjarbaru dengan dikunjungi rumah ke rumah.
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Health  Need  dan  Health Demand  yang  diukur  menggunakan  kuesioner  terstruktur  dan  pedoman  wawancara (Swarjana et al., 2016). Data dianalisis secara deskriptif analitik dengan menggunakan perangkat uji statistik seperti SPSS dan perangkat uji analisis kualitatif seperti Nvivo. Hasil  analisis  akan  ditriangulasi  untuk  menghasilkan  hasil  analisis  yang  lebih
mendalam. Studi ini diberikan kelayakan etis oleh Komite Etika Penelitian Kesehatan. FK ULM dengan nomor: 065/KEPK-FK ULM/EC/IV/2023.

## RESULTS AND DISCUSSION
Table 1. Distribusi Karakteristik Resonden Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru Variabel Frekuensi % Umur 1 2 1-10 4 8 11-20 7 14 21-30 15 26 31-40 9 18 41-50 9 18 51-60 2 4 61-70 2 4 71-80 1 2 91-90 1 2 Jenis Kelamin Laki-Laki 27 54 Perempuan 23 46 Jenis Disabilitas Fisik 6 12 Mental 1 2 Intelektual 1 2 Sensorik 42 84 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga 7 14 Karyawan Swasta 10 20 Wiraswasta/Pedagang 10 20 Lain-Lain 23 46 Pendidikan Terakhir Tidak Pernah Sekolah 7 14 SD/Sederajat 10 20 SMP/Sederajat 10 20 SMA/Sederajat 23 46
Penghasilan Keluarga
<1 juta 23 46 1-3 juta 27 54 Kepemilikan Asuransi Ya 39 78 Tidak 11 22 Jenis Asuransi BPJS PBI Jamkesmas 17 43,6 BPJS PBI KIS 19 48,7 BPJS Mandiri 3 7,7
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  jenis  disabilitas  ini  terdapat  pada  50 responden yang dominan pada jenis sensorik sebanyak 42 orang (84%), diikuti dengan jenis  disabilitas  fisik  sebanyak  6  orang  (12%)  dan  untuk  jenis  disabilitas  mental  dan intelektual  masing-masing  1  orang  (2%).    Disabilitas  adalah  keterbatasan  fungsi motorik,  antara  lain  amputasi,  lumpuh  atau  kaku,  paraplegia,  cerebral  palsy  (CP), stroke,  kusta,  dan  orang  pendek.  Disabilitas  intelektual  adalah  gangguan  fungsi berpikir,  emosional  dan  perilaku,  termasuk  gangguan  psikososial  seperti  skizofrenia, gangguan  bipolar,  depresi,  kecemasan,  dan  gangguan  kepribadian.  Gangguan perkembangan  yang  merusak  keterampilan  interaksi  sosial,  seperti  autisme  dan hiperaktif  (Noviasari  &  Nurwati,  2020;  Salsabila  et  al.,  2018).  Disabilitas  intelektual adalah  gangguan  pikiran  akibat  tingkat kecerdasan  di  bawah  rata-rata,  seperti  lambat belajar,  cacat  intelektual,  dan  sindrom  Down.  Disabilitas  sensorik  adalah  gangguan fungsi  salah  satu  dari  panca  indera,  termasuk  gangguan  penglihatan,  gangguan pendengaran, dan/atau gangguan. (Istifarroh & Nugroho, 2019; Radissa et al., 2020) . Penelitian ini menunjukan bahwa jenis asuransi yang dimiliki oleh responden yaitu BPJS  PBI  KIS  sebanyak  19  responden  (48,7%),  BPJS  PBI  Jamkesmas  17  responden (43,6%)  dan  BPJS  Mandiri  3  responden  (7,7%).  Asuransi  mengatasi  ketakutan  orang akan  kemungkinan  risiko  dalam  hidup  dengan  mentransfer  atau  berbagi  risiko tersebut.  Setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  konstitusional  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945)  (Alwi,  2021).  Menurut  Pasal  28(H)(3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Seti ap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkannya berkembang secara utuh sebagai manusia yang berguna.” Pasal 34 (2)  Menurut  UUD  1945  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia, “Negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memperkuat  mereka yang lemah dan tidak mampu untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.”
Table 2. Rata-rata dan Persentase Need dan Demand Rumah Sakit
Variabel Rata-rata Persentase Need Rumah Sakit Produk Ya 46,6 93,2 Tidak 3,4 6,8 Price Ya 47,2 94,4 Tidak 2,8 5,6 Place Ya 41,2 82,5 Tidak 8,75 17,5 Promotion Ya 38,5 77 Tidak 11,5 23 People Ya 48,7 97,3 Tidak 1,3 2,6 Process Ya 48,4 96,8 Tidak 1,6 3,2 Physical Evidence Ya 48,5 97 Tidak 1,5 3 Demand Rumah Sakit Produk Ya 48,9 97,8 Tidak 1,1 2,2 Price Ya 48,4 96,8 Tidak 1,6 3,2 Place Ya 47,75 95,5 Tidak 2,25 4,5
Promotion
Variabel Rata-rata Persentase Ya 48,8 97,7 Tidak 1,2 2,3 People Ya 47,2 94,2 Tidak 2,8 5,8 Process Ya 49 98 Tidak 1 2 Physical Evidence Ya 47,3 94,7 Tidak 2,7 5,3 Pemanfaatan Pelayanan Ya 45,2 90,4 Tidak 4,8 9,6

## Table 3. Rata-rata dan Persentase Need dan Demand Puskesmas
Variabel Rata-rata Persentase Need Puskesmas Produk Ya 11.4 22,8 Tidak 38,6 77,2 Price Ya 11.8 23,6 Tidak 38,2 76,4 Place Ya 14,75 29,5 Tidak 35,25 70,5 Promotion Ya 15,8 31,7 Tidak 34,2 68,3 People Ya 9,8 19,7 Tidak 40,2 80,33 Process
Variabel Rata-rata Persentase Ya 17,4 34,8 Tidak 32,6 65,2 Physical Evidence Ya 10,2 20,3 Tidak 39,8 79,7 Demand Puskesmas Produk Ya 12 24 Tidak 38 76 Price Ya 12 24 Tidak 38 76 Place Ya 12 24 Tidak 38 76 Promotion Ya 12 24 Tidak 38 76 People Ya 12 24 Tidak 38 76 Process Ya 12 24 Tidak 38 76 Physical Evidence Ya 11,5 23 Tidak 38,5 77 Pemanfaatan Pelayanan Ya 8,5 17 Tidak 41,5 83
Table 4. Hubungan antara Health Need dan Health Demand terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer

## Pemanfaatan Pelayanan kesehatan
Tidak Memanfaatkan Memanfaatkan Total n % n % N % Need p-value Buruk 1 14,3 6 85,7 7 100 0,546 Baik 4 9,4 39 90,6 43 100 Demand Buruk 2 50 2 50 4 100 0,045 Baik 3 6,6 43 93,4 46 100

## 1. Hubungan  antara  Health  Need  terhadap  Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer
Berdasarkan tabel 3  hasil penelitian  menunjukkan didapatkan nilai p-value = 0,546, p-value  untuk  hasil  uji  statistik  dinyatakan  Ho  diterima  (p>0,05).  Ini  berarti  bahwa tidak  ada  hubungan  antara  kebutuhan  kesehatan  dan  penggunaan  layanan  kesehatan di rangkaian perawatan primer. Kebutuhan adalah keinginan manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Kebutuhan mewakili kebutuhan dasar manusia  seperti  makanan,  pakaian,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan  dan  rekreasi (Sari  &  Dwiarti,  2018;  Sulaiman  &  SI,  2022).  Menurut  (Shaikh  dan  Hatcher,  2005), kebutuhan  setiap  orang  berbeda-beda  tergantung  faktor  yang  mempengaruhi.  Nilai utilitas  pelayanan  medis  tercermin  dari  kualitas  pelayanan  medis  (quality  of  service), yang  mempengaruhi  kepuasan  pelanggan.  Kualitas  pelayanan  kesehatan  memiliki banyak segi (Haning et al., 2018b).

## 2. Hubungan antara Health Demand terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer
Berdasarkan  tabel  3  hasil  penelitian  menunjukkan  nilai p-value =0,045,  dari  nilai  p dalam  hasil  uji  statistik  didapat  keputusan  Ho  ditolak  (p<0,05)  yang  artinya  ada hubungan  antara Health  Demand dengan  pemanfaatan  layanan  kesehatan  di  fasilitas kesehatan tingkat primer.
Permintaan  adalah  keinginan  akan  suatu  produk  tertentu,  yang  didukung  oleh kemampuan  dan  kemauan  untuk  membelinya.  Tuntutan  akan  kesehatan  yang  baik
berdampak  signifikan  terhadap  akses  terhadap  layanan  Kesehatan  (Aripa  &  Yodasen, 2019; Batara, 2018) Health care use adalah tingkah laku atau tingkah laku yang dimiliki seseorang saat menggunakan layanan Kesehatan (Basith & Prameswari, 2020; Fatimah, 2019). Akses ke layanan kesehatan merupakan isu penting dalam masyarakat dan harus membantu  menentukan  status  Kesehatan  (Ayuningtyas  &  Rayhani,  2018). Memenuhi kebutuhan  konsumen  dan  memenuhi  harapan  mempengaruhi  kepuasan  pelanggan. Kepuasan konsumen adalah sikap umum konsumen (Sintya et al., 2018).
Table 5. Hubungan antara Health Need dan Healh Demand terhadap Pemanfaatan Pelayanan

## Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Sekunder
Pemanfaatan Pelayanan kesehatan
Tidak Memanfaatkan Memanfaatkan Total
n % n % N % Need p-value Buruk 1 100 0 0 1 100 0,040 Baik 1 2,04 48 97,95 49 100 Demand Buruk 1 100 0 0 1 100 0,040 Baik 1 2,04 48 97,95 49 100

## 3. Hubungan  antara  Health  Need  terhadap  Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  di Fasilitas Kesehatan Tingkat Sekunder
Berdasarkan  tabel  4  hasil  penelitian  menunjukkan p-value =0,040,  dari  hasil  uji statistik  didapat  keputusan  Ho  ditolak  (p<0,05)  yang  artinya  ada  hubungan  antara Health Need dengan pemanfaatan layanan kesehatan.

## 4. Hubungan antara Health Demand terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Sekunder
Berdasarkan  tabel  4  hasil  penelitian  menunjukkan  nilai p-value =0,040,  dari  nilai  p dalam  hasil  uji  statistik  didapat  keputusan  Ho  ditolak  (p<0,05)  yang  artinya  ada hubungan antara Health Demand dengan pemanfaatan layanan kesehatan.
Hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  ini  dapat  menjadi  salah  satu  acuan  yang
mendasari  terbentuknya  sebuah  kebijakan  baru  dalam  hal  pemenuhan  hak  layanan kesehatan  baik  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat  primer  maupun  fasilitas pelayanan  kesehatan  tingkat  sekunder  yang  diperlukan  oleh  para  disabilitas khususnya  yang  ada  di  Kota  Banjarbaru.  Bukti  fisik  menunjukkan  tempat  jasa diciptakan dan langsung berinterasi dengan pasien, pentingnya bukti fisik oleh pasien adalah  pengambilan  keputusan  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  yang  berada  di fasilitas  kesehatan.  Unsur-unsur  yang  termasuk  didalamnya  antara  lain  lingkungan fisik  seperti  bangunan,  peralatan,  perlengakapan  dan  barang  lain  yang  disatukan dengan  jasa  layanan  kesehatan  yang  diberikan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  di lapangan,  diperoleh  bahwa  sebagian  besar  dari  responden  menyatakan  physycal evidence  nya  memadai/sesuai  tetapi  masih  perlu  disesuaikan  dengan  kebutuhan  para disabilitas.

## CONCLUSIONS
Berdasarkan  hasil  penelitian  tidak  ada  hubungan  antara  kebutuhan  kesehatan  (p- value = 0,546) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer, dan tidak ada hubungan antara kebutuhan kesehatan (p-value = 0,546), dapat disimpulkan  bahwa  ada  adalah  =  0,045).  Akses  ke  layanan  medis  di  fasilitas  medis tingkat dasar. Kami juga menemukan hubungan antara kebutuhan kesehatan (p-value =  0,040)  dan  penggunaan  layanan  kesehatan  di  institusi  perawatan  sekunder.  Ada hubungan  antara  penggunaan  lembaga.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlu  lebih diperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan pada institusi kesehatan tingkat pertama dan  institusi  kesehatan  tingkat  menengah  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota Banjarbaru. sehingga memudahkan untuk akses dan kenyaman  selama  mendapatkan pelayanan  kesehatan.  Terutama  pada  aspek people salah  satunya  dengan  menyiapkan tenaga  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  yang  siap  sedia  seta  terampil  untuk mendampingi  pasien  disabilitas  dengan  beragam  kondisinya, Process dalam  hal  alur pelayanan,  SOP  yang  memudahkan  para  disabilitas  mendapatkan  pelayanan kesehatan  serta Physical  evidence berupa  pra-sarana  dan  sarana  yang  mendukung kenyaman dan keamanan para disabilitas selama berada di fasilitas kesehatan.

## REFERENCES
Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Survey Design:  Cross  Sectional  dalam  Penelitian  Kualitatif. Jurnal  Pendidikan  Sains  Dan Komputer , 3 (01), 31 – 39.
Alwi,  A.  (2021).  Tinjauan  yuridis  upaya  pengajuan  kepailitan  terhadap  perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) , 7 (4).
Aripa,  L.,  &  Yodasen,  F.  (2019).  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Permintan Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Di  Puskesmas  Barombong  Kota Makassar. Jurnal Promotif Preventif , 2 (1), 10 – 20.
Ayuningtyas,  D.,  &  Rayhani,  M.  (2018).  Analisis  situasi  kesehatan  mental  pada masyarakat  di  Indonesia  dan  strategi  penanggulangannya. Jurnal  Ilmu  Kesehatan Masyarakat , 9 (1), 1 – 10.
Basith,  Z.  A.,  &  Prameswari,  G.  N.  (2020).  Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  di Puskesmas. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) , 4 (1), 52 – 63. Batara, A. S. (2018). Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan: Sebuah Konsep Terminal Sehat .
CV. Social Politic Genius (SIGn).
Baturangka,  T.,  Kaawoan,  J.,  &  Singkoh,  F.  (2019).  Peran  Dinas  Sosial  Kota  Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Jurnal Eksekutif , 3 (3). Cut  Sriyanti,  S.  S.  T.,  Keb,  M.,  Cut  Sriyanti,  S.  S.  T.,  &  Keb,  M.  (2016). Mutu  Layanan Kebidanan Kebijakan Kesehatan . Kementerian Kesehatan RI.
Fatimah,  S.  (2019).  Faktor  Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) , 3 (1), 121 – 131.
Firdaus, E., Purba, R. A., Kato, I., Purba, S., Aswan, N., Karwanto, K., & Chamidah, D. (2021). Manajemen mutu pendidikan . Yayasan Kita Menulis.
Hafiz,  M.,  &  Ikhsan,  I.  (2018).  PERMINTAAN  JASA  LAYANAN  KESEHATAN  DI ACEH  (STUDI  KASUS  RUMAH  SAKIT  UMUM  ZAINAL  ABIDIN  BANDA ACEH). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 3 (1), 21 – 30.
Haning,  E.,  Aimanah,  I.  U.,  &  Rochmah,  T.  N.  (2018a).  Analisis  Need  Dan  Demand Pelayanan  Kesehatan  Pada  Puskesmas  Siwalankerto  Kota  Surabaya  Di  Era  JKN. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 21 (3), 172 – 179.
Haning,  E.,  Aimanah,  I.  U.,  &  Rochmah,  T.  N.  (2018b).  Analisis  Need  Dan  Demand Pelayanan  Kesehatan  Pada  Puskesmas  Siwalankerto  Kota  Surabaya  Di  Era  JKN. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 21 (3), 172 – 179.
Indonesia,  R.  (1986).  Departemen  Kesehatan. Sediaan  Galenik,  Departemen  Kesehatan, Republik Indonesia .
Istifarroh,  I.,  &  Nugroho,  W.  C.  (2019).  Perlindungan  hak  disabilitas  mendapatkan pekerjaan  di  perusahaan  swasta  dan  perusahaan  milik  negara. Mimbar  Keadilan , 12 (1), 21 – 34.
Kemenkes,  R.  I.  (2014).  Situasi  dan  analisis  diabetes. Pusat  Data  Dan  Informasi Kementerian Kesehatan RI , 2 .
Layli, R. (2022). Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap  di  Rumah  Sakit:  Literature  Review. Jurnal  Pendidikan  Tambusai , 6 (2),  12746 – 12752.
Mulyanah,  M.  (2021).  Efektivitas  Program  Pemberdayaan  Keterampilan  Bagi Penyandang  Disabilitas  oleh  Dinas  Sosial  Kecamatan  Tambun  Selatan  Kabupaten Bekasi. Gorontalo Journal of Government and Political Studies , 4 (1), 128 – 135.
Mustika,  R.,  &  Pradikta,  H.  Y.  (2021).  Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law , 1 (2), 14 –
33.
Noviasari,  D.  T.,  &  Nurwati,  N.  (2020).  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Disabilitas  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Borobudur Law Review , 2 (1), 16 – 29.
Nurhidayati,  L.  (2016).  Gambaran  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Penyandang  Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo. Universitas Negeri Semarang .
Radissa,  V.  S.,  Wibowo,  H.,  Humaedi,  S.,  &  Irfan,  M.  (2020).  Pemenuhan  kebutuhan dasar  penyandang  disabilitas  pada  masa  pandemi  COVID-19. Focus:  Jurnal Pekerjaan Sosial , 3 (1), 61 – 69.
Salsabila,  N.,  Krisnani,  H.,  &  Apsari,  N.  C.  (2018).  Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 1 (3), 190 – 203.
Sari, E., & Dwiarti, R. (2018). Pendekatan hierarki abraham maslow pada prestasi kerja karyawan PT. Madubaru (Pg Madukismo) Yogyakarta. Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis , 6 (1), 58 – 77.
Sintya,  L.  I.,  Lapian,  S.  J.,  &  Karuntu,  M.  M.  (2018).  Pengaruh  harga  dan  kualitas layanan  terhadap  kepuasan  pelanggan  jasa  transportasi  Go-jek  online  pada mahasiswa  FEB  Unsrat  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 6 (3).
Sitanaya,  J.  G.,  Tasripan,  T.,  &  Arifin,  A.  (2019a).  Pengolahan  Sinyal  EMG  Sebagai Perintah Kontrol Untuk Kursi Roda Elektrik. Jurnal Teknik ITS , 7 (2), A396 – A400. Sitanaya,  J.  G.,  Tasripan,  T.,  &  Arifin,  A.  (2019b).  Pengolahan  Sinyal  EMG  Sebagai Perintah Kontrol Untuk Kursi Roda Elektrik. Jurnal Teknik ITS , 7 (2), A396 – A400.
Srianti, S., Ansari, I., & Ma’ruf, A. (2020). Kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  Batara  Guru  Belopa  Kabupaten  Luwu. Kajian  Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 1 (2), 410 – 424.
Sulaiman,  S.  P.,  &  SI,  M.  (2022). UPAYA  MEMPERKUAT  KEMANDIRIAN  PANGAN PULAU-PULAU KECIL . Penerbit Qiara Media.
Sutarwati,  S.  (2019).  3  Perlindungan  Hukum  Hak  Asasi  Penyandang  Disabilitas  Dan Penerapannya  Dalam  Peraturan  Transportasi  Udara  Di  Indonesia. Jurnal Manajemen Dirgantara , 12 (2), 58 – 67.
Swarjana,  I.  K.,  SKM,  M.  P.  H.,  &  Bali,  S.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kesehatan  [Edisi Revisi]: Tuntunan Praktis Pembuatan Proposal Penelitian untuk Mahasiswa Keparawatan, Kebidanan, dan Profesi Bidang Kesehatan Lainnya. Penerbit Andi.
Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang  disabilitas  di  indonesia:  perkembangan  istilah  dan definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 20 (2), 127 – 142.