## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007

## SURADIYANTO
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Fakultas Humaniora Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine and assess the implementation of the obligation to implement good corporate governance in the management of a limited liability company, the responsibility of directors to implement the oblig ation  to  implement good  corporate  governance in  the  management  of  a limited  liability  company,  as  well  as  the  form  of  legal  protection  for  minority shareholders  related  to  the  implementation  of good  corporate  governance in  the management  limited  liability  company.  This  research  is  normative.  Normative research focuses on the study of literature in order to obtain secondary data as the main data. Analysis of data used in this research is descriptive qualitative, ie data obtained  from  the  study  are  presented  descriptively  and  analyzed  qualitatively. The results of this study stated that: (1) Application of the obligation to implement good corporate governance in  the management  of a limited liability company in Indonesia is still very low, it is mainly due to the fact that companies in Indonesia have not been fully has a Corporate Culture as the core of Corporate Governance. Understanding the open insight that we have not managed corporate correctly, or in  other  words,  our  corporate  governance  not  run. Good  corporate  governance (GCG) is  systems  that regulate and control the company in  order to  create value added (value added) to all stakeholders. There are four main components needed the  concept  of Good  Corporate Governance,  namely fairness, transparency, accountability, and responsibility; (2)  the  Board  of  Directors  as  the  party responsible  for  the  management  of  the  company  has  the  obligation  to  apply  the principles of  good  corporate  governance principles  requires  the  company.  In carrying  out  these  tasks,  the  directors  must  run  it  in  good  faith  and  full responsibility.  Each  member  of  the  board  of  directors  are  personally  liable  for negligence in carrying out these tasks, and any losses suffered by the company or a third party to be borne by private property. Directors who do not carry out their responsibilities,  in  other  words  do  not  apply  the  principles  of  good  corporate governance  so  losses  in  the  company,  according  to  the  Company  Law  violating fiduciary duty;  and  (3)  The  form  of  legal  protection  for  minority  shareholders related  to  the  implementation  of good  corporate  governance in  the  management of  a  limited  liability  company,  among  others,  with  principles  of  justice  in  a publicly  listed  company  requires  the  supreme  authority  to  the  AGM  where  a majority  vote  that  will  set  the  direction  of  the  company,  but  to  the  minority shareholders  should  also  be  guaranteed  fairness  by  giving  him  rights  in accordance with the principles of good corporate governance. Keyword: Good Corporate Governance, Management Company Limited

## A. Pendahuluan
Corporate  governance merupakan  satu  konsep  baru  yang  sampai  saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli  ilmu  hukum  dan  ahli  ilmu  ekonomi,  organisasi  internasional  maupun badan-badan  yang  dibentuk  di  beberapa  negara,  serta  komite-komite  yang memfokuskan  dalam  menelaah corporate  governance memiliki  pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat corporate governance. 1
Hampir  satu  abad  yang  lalu,  Arthur  W.  Marchen  Jr.  telah  menyadari adanya  problematika  terhadap  kesimpangsiuran  dari  kedua  prinsip  hukum tersebut. 2 Oleh  karena  itu,  Machen  Jr.  menjelaskan  perbedaan  antara perusahaan  sebagai  badan  hukum  dan  sebagai  entitas  hukum  yang  mandiri. Perusahaan  sebagai  badan  hukum  menitikberatkan  pada  melekatnya  hak- kewajiban-tanggung  jawab  dalam  diri  perusahaan  serta  berkaitan  dengan sejarah  berdirinya  suatu  badan  hukum  yang  dilatarbelakangi  oleh  dua  teori besar, yaitu teori fiksi dan teori entitas natural. Hal ini berbeda dengan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Prinsip hukum ini lebih mengarah pada  pemisahan  harta  dan  tanggung  jawab  antara  perusahaan  dengan  pendiri atau pemegang saham. Kegunaan prinsip hukum ini adalah menentukan secara tegas  bagaimana  kedudukan  harta  kekayaan  dan  tanggung  jawab  dari perusahaan kepada pemegang saham. 3
Menurut  Pasal  2  Keputusan  Menteri  Negara  Penanaman  Modal  dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Nomor: KEP-23/M-PM. PBUMN/2000,  tentang  Pengembangan  Praktek Good  Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero):
GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan  perusahaan  dalam  rangka  mencapai  maksud  dan  tujuan perusahaan.
1 Wahyu Kurniawan, 2012, Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.
2 Machen Jr., Arthur W., Corporate Personality, Harvard Law Review Vol. XXIV No. 4, hlm. 258.
3 Wahyu Kurniawan, Op. Cit , hlm. 2-3.
Perhatian  yang  ditujukan  terutama  terhadap GCG pada  PT  Terbuka, didasari  pada  pandangan  bahwa GCG menjadi  kebutuhan  utama  bagi  PT Terbuka untuk menjamin dan melindungi investor publik terhadap dana yang dikeluarkannya  untuk  membeli  saham  perusahaan  dari  penyimpangan- penyimpangan  oleh  pengurus  perseroan  atau  pihak  pengendali  perusahaaan, adalah  asumsi  yang  dapat  diterima,  apalagi  dilihat  dari  kepentingan  untuk menarik investor, dalam rangka pemulihan krisis.

## B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  penerapan  kewajiban  melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas?
2. Bagaimana  tanggung  jawab  direksi  dalam  mengimplementasikan kewajiban  melaksanakan good  corporate  governance dalam  pengelolaan perseroan terbatas?
3. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas kaitannya  dengan  penerapan good  corporate  governance dalam pengelolaan perseroan terbatas?
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan kewajiban melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas
2. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  tanggung  jawab  direksi  dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas
3. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pemegang  saham  minoritas  kaitannya  dengan  penerapan good  corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas.

## C. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  mengenai  analisis  yuridis  terhadap  prinsip good corporate  governance dalam  pengelolaan  perseroan  terbatas  menurut
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  ini  merupakan  penelitian normatif.
2. Sumber Data
Data  dalam  penelitian  kepustakaan  ini  adalah  data  sekunder  yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 4
a. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas
3) Peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder
c. Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari:
1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  dokumen,  yaitu  dengan  cara  mempelajari,  mengkaji  dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Analisis Data
Analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Data  penelitian  diklasifikasikan  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
c. DKemudian  dianalisis  untuk  dijadikan  dasar  dalam  mengambil kesimpulan.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penerapan  Kewajiban  Melaksanakan  Good  Corporate  Governance Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas
Secara  umum  terdapat  lima  prinsip  dasar  dari good  corporate governance yaitu:
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
a. Transparency (keterbukaan informasi)
b. Accountability (akuntabilitas)
c. Responsibility (pertanggungjawaban)
d. Independency (kemandirian)
e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Pada  umumnya  perusahaan-perusahaan  yang  telah  berhasil  dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut: 5
a. Tahap Persiapan
b. Tahap Implementasi
Selanjutnya  adalah  memulai  implementasi  di  perusahaan.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1) Sosialisasi
2) Implementasi
3) Internalisasi
c. Tahap Evaluasi
2. Tanggung  Jawab  Direksi  Dalam  Mengimplementasikan  Kewajiban Melaksanakan  Good  Corporate  Governance  Dalam  Pengelolaan Perseroan Terbatas
Secara  teoritis  harus  diakui  bahwa  dengan  melaksanakan  prinsip- prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni:
a. Meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui  terciptanya  proses pengambilan keputusan yang baik.
b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders . 6
5 Richard  Chinn,  2000, Corporate Governance Handbook , Gee Publishing  Ltd. London, hlm.  76,  lihat  juga  John.  C.  Shaw,  2003, Corporate  Governance  and  Risk:  A  System  Approach , John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, hlm. 67
6 Nindyo  Pramono,  2003, Seminar  Indepedensi  Direksi  dan  Komisari  Dalam  Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance , Dunia Usaha, Medio, Jakarta, hlm. 18
Secara  historis  GCG  telah  diawali  sejak  200  tahun  lalu  ketika Blackstone menggambarkan  korporasi  sebagai little  republic. 7 Dengan demikian,  unsur  pengelolaan  perusahaan  seperti  halnya  suatu  republik harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:
a. Pemilihan  anggota  dewan  direksi  ( board  of  director )  oleh  pemegang saham melalui pemberian suara  yang merupakan hak dasar pemegang saham.
b. Organ  legislatif  perusahaan  ( board  of  director )  yang  merupakan sentral  kewenangan  manajerial.  Kewenangan  perusahaan  berada  pada board of director .
c. Birokrasi perusahaan yang terdiri dari board of director dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan ( day to day management ) 8
Selanjutnya  mengenai  tanggung  jawab  dari  direksi  sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yakni Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan,  Prinsip  Akuntabilitas,dan  Prinsip  Responsibilitas,  tercermin dalam  berbagai  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal-Pasal  di  UUPT sebagai berikut:
a. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi
b. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Keadilan
c. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Akuntabilas
d. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Responsibilitas Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa  gugatan derivatif  dapat  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih  pemegang  saham,  dan bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan  melakukan  tindakan  hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota direksi perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty nya. Dalam hal pelanggaran fiduciary duty oleh direksi ada sekurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan;
a. Kepentingan perseroan.
7 I.  Nyoman  Tjager,  1999, Corporate  Governance  dalam  Pasar  Modal ,  Newsletter  No. 37, Juni 1999, hlm. 1
8 Ibid
b. Kepentingan pemegang  saham  perseroan khususnya pemegang saham minoritas.
c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari pihak kreditor perseroan. 9
3. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Minoritas Kaitannya  Dengan  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas
Konsep  dan  pengaturan  hukum  tentang  prinsip  perlindungan pemegang  saham  minoritas  merupakan  hal  yang  baru  dan  kurang mendapatkan  porsi  yang  cukup  dalam  peraturan  perundang-undangan hukum korporat di Indonesia selama ini, hal ini dikarenakan oleh: 10
a. Kuatnya  berlaku  prinsip  bahwa  yang  dapat  mewakili  perseroan hanyalah direksi.
b. Kuatnya  berlaku  pendapat  bahwa  yang  dianggap  demokratis  adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas.
c. Kuatnya  rasa  keengganan  dari  pengadilan  untuk  mencampuri  urusan bisnis dari suatu perusahaan.
Pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang saham minoritas Perseroan terbatas terbuka lebih ditekankan dalam UUPT yang  baru  yaitu  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  dimana  dalam Undang-undang  ini  posisi  tawar  pemegang  saham  minoritas  dalam pengambilan  kebijakan  suatu  perusahaan  lebih  terperinci  dengan  hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu antara lain:
a. Pasal 61 ayat (1)
b. Pasal 62
c. Pasal 79 ayat (2)
d. Pasal 97 ayat (6)
e. Pasal 114 ayat (6)
f. Pasal 138 ayat (3).
g. Pasal 144 ayat (1)
9 Gunawan Widjaya, Op. Cit , hlm. 43
10 Chatamarrasjid,  2000, Penerobosan  Cadar  Perseroan  dan  Soal-soal  Aktual  Hukum Perusahaan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220
Menurut  John  Rawls  seperti  dikutip  oleh  Munir  Fuady, keadilan antara lain dapat diperincikan sebagai berikut: 11
1) Terpenuhinya  hak  yang  sama  terhadap  kebebasan  dasar  ( equal liberties ).
2) Perbedaan  ekonomi  dan  sosial  harus  diatur  sehingga  tercipta keuntungan  maksimum  yang reasonable untuk  setiap  orang, termasuk bagi yang lemah ( maximum minimorium ) dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.
Senada  dengan  pendapat  John  Rawls  maka  mengingat  posisi pemegang  saham  mayoritas  yang  sedemikian  dominannya  maka diperlukan suatu perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas untuk  mencapai  suatu  kondisi  keseimbangan  antar  pemegang  saham. Usaha  untuk  mencapai  keadilan  bagi  pemegang  saham  minoritas  ini dilakukan  antara  lain  dengan  memberikan  hak-hak  tertentu  kepada pemegang saham minoritas.
a. Transparansi
b. Akuntabilitas
c. Responsibilitas
Dalam hubungannya untuk mencapai adanya suatu Responsibilitas maka harus ada hal-hal  yang menjadi tanggung jawab Board of Directors (Dewan pengurus) yaitu:
1) Menyusun strategi dan mengarahkan bisnis perusahaan.
2) Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
3) Menghasilkan  keuntungan  yang  optimal  bagi  para  pemegang saham.
4) Menjaga  keseimbangan  kepentingan  semua  pihak  yang  terkait dalam  perusahaan  misalnya  keseimbangan  kepentingan  pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.
11 Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utomo, Bandung, hlm. 5

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  sebagaimana  telah diuraikan  dalam  bab-bab  terdahulu,  penulis  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Penerapan kewajiban melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan  perseroan  terbatas  di  Indonesia  masih  sangat  rendah,  hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di  Indonesia  belum  sepenuhnya  memiliki Corporate  Culture sebagai inti dari Corporate Governance .
b. Direksi  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengurusan perseroan  mempunyai  kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip-perinsip Good  Corporate  Governance dalam  perseroan.  Dalam  menjalankan tugas-tugas tersebut, direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
c. Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas kaitannya  dengan  penerapan good  corporate  governance dalam pengelolaan  perseroan  terbatas  antara  lain  dengan  pemberlakuan prinsip  keadilan  dalam  perseroan  terbuka  mengharuskan  diberikan kekuasaan  tertinggi  kepada  RUPS  dimana  suara  terbanyak  yang  akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya  hak-hak  yang  sesuai  dengan  asas Good  Corporate Governance .
2. Saran
a. Perlu  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  dan  kesediaan  suatu perusahaan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan yang  baik  secara  sukarela  sehingga  penerapannya  diharapkan  tidak terhambat  dan  berjalan  dengan  sukses  serta  mampu  menciptakan persaingan  berusaha  yang  sehat  dan  professional  untuk  mendapatkah keuntungan yang optimal
b. UUPT  2007  supaya  berlaku  efektif,  maka  dipandang  perlu  bagi pemerintah  untuk  membuat  peraturan  hukum  di  bawahnya  sebagai
petunjuk  pekaksanaan  atau  pedoman  pelaksanaan  undang-undang  ini, yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden dalam rangka pengelolaan  perusahaan  yang  baik (good  corporate  governance) pada perseroan terbatas
c. Agar  prinsip-prinsip  GCG  dapat  diterapkan  dengan  baik  dalam  suatu Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas  yang terdiri  atas Direksi dan  Komisaris,  haruslah  orang  yang  memiliki  moralitas,  kompetensi, profesionalisme,  dan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  dunia  usaha, sehingga  upaya  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  tidak  akan sampai  menggunakan  jalur  pengadilan,  sebagai  penyelesaian  terhadap pelanggaran  yang  menyebabkan  kerugian  pada  perseroan  maupun pemegang saham

## F. DAFTAR RUJUKAN
Aburizal Bakrie, 2002, Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha ,
YPMMI & Sinergi Communication, Jakarta
Badan  Pembina  BUMN,  1999, Corporate  Governance  dan  Etika  Korporasi , Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Jakarta
Chatamarrasjid,  2000, Penerobosan  Cadar  Perseroan  dan  Soal-soal  Aktual Hukum Perusahaan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Gunawan Widjaya, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas , Forum Sahabat, Jakarta
I. Nyoman Tjager, 1999, Corporate Governance dalam Pasar Modal , Newsletter No. 37, Juni 1999
_________, 2004, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN ,  dalam  Kebijakan  Fiskal:  Pemikiran,  Konsep  dan  Implementasi, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, Kompas, Jakarta
I.G. Rai Widjaya, 2002, Hukum Perseroan Terbatas , Megapoin, Jakarta Investment  &  Financial  Services  Association  (IFSA),  2000, Corporate  A  Guide for Investment Managers and Corporation , Sidney, N.S.W., Australia John. C. Shaw, 2003, Corporate Governance and Risk: A System Approach , John Wiley & Sons, Inc, New Jersey
Kantor  Menteri  Negara  Pendayagunaan  BUMN/Badan  Pembina  BUMN,  1999, Corporate Governance dan Etika Korporasi , Balai Pustaka, Jakarta M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Kencana, Jakarta
Machen Jr., Arthur W., Corporate Personality, Harvard Law Review Vol. XXIV No. 4 Mas  Achmad  Santosa,  2001, Good  Governance  dan  Hukum  Lingkungan, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta
Mas  Ahmad  Daniri,  2005, Good  Corporate  Governance:  Konsep  dan Penerapannya di Indonesia , Ray Indonesia, Jakarta Misahardi  Wilamarta,  2005, Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Rangka Good  Corporate  Governace ,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Moeljono  Djokosantoso,  2005, Good  Corporate  Culture  Sebagai  Inti  dari  Good Corporate Governance , Elex-Gramedia, Jakarta Munir  Fuady,  2002, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung _________,  2005, Perlindungan  Pemegang  Saham  Minoritas, CV.  Utomo, Bandung
Nindyo  Pramono,  2003, Seminar  Indepedensi  Direksi  dan  Komisari  Dalam Rangka  Meningkatkan  Penerapan  Good  Corporate  Governance ,  Dunia Usaha, Medio, Jakarta
Rachmadi  Usman,  2004, Dimensi  Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas, PT. Alumni Bandung
Richard  Chinn,  2000, Corporate  Governance  Handbook ,  Gee  Publishing  Ltd. London
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Wahyu  Kurniawan,  2012, Corporate  Governance  Dalam  Aspek  Hukum Perusahaan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta www.rifq1.wordpress.com/2008/05/01/perlindungan-terhadap-minority- shareholders
Yusuf  Faisal,  2002, Pedoman  Praktis  Dewan  Komisaris,  Komite  Audit  dan Sekretaris  Korporat  Perusahaan  Terbuka  (Tbk.)  &  BUMN  Plus  Prinsip- Prinsip  &  Praktek  Good  Corporate  Governance, Institut  Komisaris Perseroan Indonesia, Jakarta